Sidang yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB itu digelar untuk menguji sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• Modal Investasi Tak Kembali dan Untung Tak Kunjung Cair, Ini Kronologi Ruben Onsu Jadi Tersangka Penipuan

"Sudah siap Yang Mulia, ada 2 orang ahli, namun sebelum ahli dihadirkan kami ada satu, bukti surat Yang Mulia," ujar Veris dalam persidangan, Jumat (21/8/2026).

Polda Metro Jaya sebagai Termohon I dan Kortas Tipidkor Polri sebagai Termohon II terlebih dahulu menyerahkan bukti surat kepada hakim.

Setelah bukti surat diserahkan, kepolisian kemudian menghadirkan dua ahli hukum untuk memberikan pandangan terkait perkara yang tengah diuji dalam praperadilan.

Dua ahli yang dihadirkan yakni ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda dan ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Marcus Priyo Gunarto.

Sebelum memberikan keterangan, kedua ahli tersebut terlebih dahulu diambil sumpahnya di hadapan hakim tunggal Richard Edwin Basoeki.

Dalam persidangan, kedua ahli memberikan keterangan secara bersamaan. Pihak termohon mendapat kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan serta meminta pendapat ahli mengenai persoalan hukum yang menjadi objek praperadilan.

Praperadilan tersebut diajukan Febrie Adriansyah untuk menguji keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dirinya.

Sebelumnya, kubu Febrie mempersoalkan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus tersebut. Sementara Polri dan Kejaksaan Agung menilai tindakan penyidik telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sidang dengan agenda pemeriksaan ahli ini menjadi bagian dari rangkaian proses praperadilan sebelum hakim mengambil keputusan atas permohonan yang diajukan Febrie Adriansyah.* (in/dh)

Juru Bicara Unsoed Edi Santoso mengatakan pihak kampus masih menunggu informasi resmi dari KPK sebelum menentukan sikap lebih lanjut terkait OTT tersebut.

Baca Juga:

• 'Gapura Cita-cita Jadi Ladang Transaksi,' KPK Sayangkan Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru di Unsoed

Edi menegaskan Unsoed untuk sementara tidak akan mengambil langkah lebih jauh sampai KPK menyampaikan penetapan atau keterangan resmi mengenai perkara tersebut.

"Kita tunggu kejelasan dulu, jadi sementara belum ada sikap apa-apa. Tentu kita akan menghormati semua proses hukum, tetapi tentang seperti apa, mari kita tunggu dari KPK," ujarnya.

KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat Unsoed pada Kamis (20/8/2026). Operasi tersebut disebut sebagai OTT ke-19 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

"Ada Rektor juga," kata Setyo, Jumat (21/8/2026).

Selain rektor, Setyo juga mengonfirmasi Wakil Rektor Bidang Akademik Unsoed Prof Noor Farid dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed Prof Norman Arie Prayogo turut terjaring dalam OTT.

Noor Farid sebelumnya menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah.

Sementara itu, ketika ditanya apakah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unsoed Prof Kuat Puji Prayitno serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Humas Unsoed Prof Waluyo Handoko juga ikut diamankan, Setyo mengaku belum memperoleh informasi terbaru.

"Detail pihak yang dibawa ke Jakarta, saya belum update," katanya.

KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk mengungkap dugaan perkara yang menjadi dasar operasi tersebut. Unsoed menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum dan menunggu penjelasan resmi dari lembaga antirasuah.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.* (an/dh)

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan kedua pelaku merupakan warga Aceh. Penangkapan dilakukan di Jalan AH Nasution, Medan, pada Jumat (14/8/2026) malam.

Baca Juga:

• Demi 15 Santriwati Penghafal Quran Bisa Belajar Lagi, Pimpinan Ponpes di Medan Rela Cari Utang Pribadi

Pengungkapan kasus ini bermula dari penggerebekan sarang narkoba di kawasan bantaran rel kereta api Tembung pada Agustus 2026. Saat itu, polisi menyita 3 kilogram ganja dan menangkap tiga orang.

Dari hasil pengembangan, polisi menduga ganja tersebut dipasok oleh jaringan dari Aceh. Petugas kemudian menerima informasi mengenai rencana pengiriman ganja dari Aceh menuju kawasan Tembung.

Polisi lantas melakukan pengintaian terhadap jalur yang dilalui para pelaku. Pengawasan dimulai dari wilayah Kabupaten Dairi yang berbatasan dengan Aceh hingga menuju Kota Medan.

Setibanya di Jalan AH Nasution, petugas mencoba menghentikan mobil yang digunakan para pelaku. Namun, para pelaku disebut telah mengetahui keberadaan polisi dan berusaha melarikan diri.

"Kami kemudian melakukan upaya paksa, tetapi pelaku ini kembali coba kabur melalui trotoar. Namun, upaya pelaku sia-sia karena pergerakan tim kami lebih cepat dengan menutup semua jalur pelarian, sehingga pelaku bisa kami ringkus," ujar Rafli.

Dalam proses pengejaran, polisi melakukan upaya paksa dengan menabrak mobil yang digunakan para pelaku untuk menghentikan kendaraan tersebut.

Setelah berhasil diamankan, petugas menemukan dua orang di dalam mobil yang diduga berperan sebagai kurir. Polisi juga menemukan 93 bungkus daun ganja kering yang dikemas dalam lima karung goni.

Berdasarkan pemeriksaan awal, kedua pelaku mengaku ganja tersebut akan dibawa ke kawasan Tembung untuk diedarkan.

Polrestabes Medan kini masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan yang memasok ganja dari Aceh. Polisi juga memburu sejumlah pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengiriman narkotika tersebut.

"Dalam kasus ini, kami masih berupaya mengejar pelaku lain yang identitasnya sudah kami ketahui," pungkas Rafli.* (ds/dh)

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menilai penurunan anggaran tersebut justru dapat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional, selama belanja MBG mampu memberikan efek pengganda yang kuat ke sektor domestik.

Baca Juga:

• BEM USU Gelar Aksi di Lapangan Merdeka, Kritik MBG hingga Kebijakan Pemerintah: Apakah Kita Sudah Benar-Benar Merdeka?

Menurut Rizal, manfaat MBG tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah makanan bergizi yang diberikan kepada penerima manfaat. Program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi di dalam negeri.

Produksi pangan, peternakan, perikanan, UMKM, logistik hingga penyerapan tenaga kerja lokal dinilai dapat ikut terdorong apabila rantai pasok MBG melibatkan pelaku usaha domestik secara luas.

Rizal menegaskan keberhasilan MBG bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran. Hal yang lebih penting adalah value for money, yakni seberapa efektif setiap rupiah anggaran mampu meningkatkan kualitas gizi sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi produktif.

Sebaliknya, anggaran besar berpotensi memberikan dampak ekonomi yang terbatas apabila tidak dibarengi tata kelola yang baik, ketepatan sasaran dan kemampuan pelaksanaan di lapangan.

"Manfaat MBG di tahun ini sudah mulai terasa ke sektor pertanian, peternakan, dan UMKM, namun belum optimal," ujarnya.

Rizal mengatakan kunci utama program tersebut adalah kemampuan pemerintah memastikan belanja MBG benar-benar menyerap produk lokal, meningkatkan pendapatan produsen serta menciptakan lapangan kerja.

"Kuncinya bukan hanya besarnya anggaran, melainkan seberapa besar belanja MBG benar-benar menyerap produk lokal, meningkatkan pendapatan produsen, dan menciptakan lapangan kerja," jelasnya.

Dia mengingatkan, jika rantai pasok MBG masih didominasi pemasok besar, dampak pengganda terhadap perekonomian nasional akan menjadi lebih terbatas. Karena itu, keterlibatan pelaku usaha kecil dan produsen lokal menjadi salah satu faktor penting.

Sebelumnya, muncul informasi yang menyebut anggaran MBG dalam RAPBN 2027 mencapai Rp480 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah angka tersebut.

"Rp240 triliun yang betul. Saya enggak tahu mungkin ada salah tik di mana, saya cek ya. Saya cek, tapi angkanya yang betul Rp240 triliun," kata Purbaya di Gedung DPR RI, Kamis (20/8/2026).

Dengan demikian, anggaran MBG 2027 sebesar Rp240,2 triliun tercatat lebih rendah dibandingkan alokasi tahun ini. Meski turun, nilai anggaran tersebut tetap besar dan dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi apabila pelaksanaannya dilakukan secara efisien dan mampu memperkuat rantai pasok domestik.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan korupsi dalam kasus tersebut berkaitan dengan pengondisian proses penerimaan mahasiswa baru. Menurutnya, praktik transaksional diduga sudah terjadi sejak calon mahasiswa hendak masuk ke lingkungan kampus.

Baca Juga:

• KPK OTT Rektor Unsoed, 14 Orang Diamankan di Dua Kota

Budi menilai lingkungan pendidikan seharusnya tidak hanya menjadi tempat pembelajaran ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang untuk menanamkan nilai, integritas dan karakter.

OTT tersebut dilakukan KPK terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru di Unsoed. Dalam operasi itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

"Adapun barang bukti yang diamankan di antaranya uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah," ujar Budi.

KPK menyebut total ada 14 orang yang diamankan dalam rangkaian OTT tersebut. Sebanyak dua orang ditangkap di Jakarta dan langsung menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, 12 orang lainnya diamankan di wilayah Purworejo dan menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas.

Dari 12 orang yang diperiksa di wilayah tersebut, tujuh orang kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK.

"Sehingga sampai dengan saat ini pihak-pihak yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut dan sedang menjalani permintaan keterangan di KPK, total sejumlah 9 orang," kata Budi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya juga membenarkan bahwa Rektor Unsoed Akhmad Sodiq termasuk pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

"Rektor dan beberapa pihak lainnya dari Unsoed," kata Setyo saat dikonfirmasi.

KPK masih mendalami keterangan para pihak yang diamankan serta barang bukti yang ditemukan dalam operasi tersebut. Lembaga antirasuah selanjutnya akan menentukan status hukum masing-masing pihak berdasarkan hasil pemeriksaan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak OTT dilakukan untuk menentukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terjaring, termasuk kemungkinan menetapkan tersangka.* (k/dh)

Bahlil bahkan mencontohkan dirinya sebagai salah satu kelompok masyarakat yang seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Baca Juga:

• DPR Desak Karhutla Kalimantan Jadi Prioritas Nasional, 1.487 Titik Api Terdeteksi

Bahlil menegaskan kebijakan pembatasan Pertalite tersebut hingga kini masih dalam tahap kajian. Artinya, belum ada aturan baru yang membatasi pembelian Pertalite berdasarkan kelompok desil.

"Pembatasan Pertalite sekarang, kan, kita masih dalam kajian, sedang dikaji," ujarnya.

Menurut Bahlil, selama regulasi dan keputusan resmi belum diterbitkan, mekanisme pembelian Pertalite masih berlangsung seperti biasa.

"Kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," katanya.

Desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi dalam pengelompokan data sosial ekonomi. Pemerintah tengah mengkaji sejumlah indikator untuk menentukan masyarakat yang dinilai layak atau tidak menerima subsidi BBM.

Penilaian tersebut tidak hanya melihat pendapatan, tetapi juga dapat mempertimbangkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi, termasuk pengeluaran per kapita serta kondisi tempat tinggal.

Bahlil mengatakan kebijakan tersebut bertujuan agar subsidi energi lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati masyarakat yang secara ekonomi dinilai mampu.

Menurutnya, masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi atas seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi subsidi pemerintah untuk dinikmati kelompok yang memang membutuhkan.

Rencana pembatasan ini sebelumnya juga dibahas Bahlil bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Keduanya tengah mematangkan skema penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah menilai pembenahan mekanisme penyaluran penting dilakukan untuk menekan kebocoran subsidi dan memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak.

Meski demikian, hingga Jumat (21/8/2026), pemerintah belum menetapkan aturan final mengenai pembatasan Pertalite bagi masyarakat desil 9-10.* (dw/dh)

Turnamen ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi wadah pembinaan pemain sepak bola usia dini di Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Jangan Pakai Data Lama! Bupati Asahan Tegaskan Satu Data Tunggal jadi Kunci Bansos Tak Salah Sasaran

"Junjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Jadikan turnamen ini sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan dan mengembangkan bakat," kata Faisal.

Menurutnya, keikutsertaan 16 tim dari SSB yang ada di Kabupaten Asahan menunjukkan besarnya potensi dan minat generasi muda terhadap olahraga sepak bola.

Faisal menilai turnamen Piala Bupati Asahan juga menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga, khususnya sepak bola sejak usia dini.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan turnamen tersebut digelar karena Kabupaten Asahan memiliki banyak kelompok SSB yang berpotensi melahirkan pemain-pemain berkualitas.

"Kita mengetahui banyak kelompok SSB yang ada di Asahan. Maka dari itu, menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini, kita ingin menciptakan atlet-atlet muda di Asahan," ujar Taufik.

Dia menyebut Asahan memiliki banyak bibit potensial dalam olahraga sepak bola. Namun, potensi tersebut harus dibarengi dengan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Menurut Taufik, kompetisi seperti Turnamen U-15 Piala Bupati Asahan dapat menjadi salah satu sarana bagi pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus mengukur hasil latihan mereka.

"Di Asahan ini banyak bibit-bibit pemain sepak bola. Kita berharap ke depannya anak-anak ini dapat membanggakan Kabupaten Asahan hingga ke tingkat nasional," katanya.

Taufik berharap dari turnamen tersebut akan muncul pemain-pemain terbaik yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Asahan di berbagai kompetisi.

Dia juga berharap Bumi Rambate Rata Raya dapat terus melahirkan talenta-talenta muda di bidang sepak bola yang nantinya mampu bersaing di level lebih tinggi.

"Harapan kita di Bumi Rambate Rata Raya ini ada bibit-bibit terbaik dalam dunia sepak bola," ujarnya.

Selain menjadi ajang kompetisi, Taufik berharap Turnamen Sepak Bola U-15 Piala Bupati Asahan dapat digelar secara berkelanjutan dan masuk dalam kalender olahraga tahunan Kabupaten Asahan.

"Kita berharap turnamen ini dapat dijadikan kalender tahunan di Asahan," tegasnya.

Pembukaan turnamen turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kapolres Asahan, Dandim 0208/Asahan, Danyon 126/Kala Cakti serta jajaran organisasi perangkat daerah dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa. Acara dilanjutkan sambutan ketua panitia dan Bupati Asahan, penyerahan bola kepada perwakilan SSB, serta tendangan pertama oleh Bupati Asahan bersama tamu kehormatan.

Kegiatan pembukaan berakhir sekitar pukul 17.30 WIB dan berlangsung aman, lancar serta sukses.* (dh)

Hal itu disampaikan Taufik saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Parlinsos Digital) Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (20/8/2026).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Masih Cari Pejabat untuk 5 Jabatan Kosong, Bukan Lewat Lelang

"Ke depannya, hal yang berkaitan dengan data sangatlah penting, karena data inilah yang menjadi acuan utama pemberian bantuan kepada masyarakat. Kita harus menetapkan satu data tunggal sebagai acuan bersama," kata Taufik.

Dia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya yang menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), segera melakukan penyesuaian data masyarakat berdasarkan kelompok kesejahteraan atau desil 1 hingga desil 5.

Menurut Taufik, pemutakhiran tersebut diperlukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu.

"Data harus terus disesuaikan, karena ketepatan sasaran bantuan sangat bergantung pada data yang kita gunakan," ujarnya.

Taufik juga meminta para camat berperan aktif dalam proses pendataan di wilayah masing-masing. Dia mengingatkan agar proses verifikasi dilakukan secara teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan.

Para camat diminta memahami data yang telah diverifikasi serta berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pengelolaannya. Taufik juga mengingatkan agar pemerintah kecamatan tidak lagi menggunakan data lama yang sudah tidak menggambarkan kondisi masyarakat terkini.

"Kita bekerja harus berlandaskan data, karena dengan data yang akurat, kita dapat mengetahui sejauh mana kinerja kita berjalan," tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, jajaran OPD, Kepala BPS Kabupaten Asahan, para camat serta sejumlah tamu undangan.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPS Kabupaten Asahan Rahmat Gustiar memaparkan materi mengenai peran BPS dalam perluasan uji coba digitalisasi Parlinsos.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan Jutawan Sinaga menjelaskan kesiapan dan pelaksanaan program Parlinsos Digital di Kabupaten Asahan.

Adapun Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Asahan memaparkan langkah percepatan aktivitas kependudukan digital melalui Integrasi Kependudukan Digital (IKD).

Program digitalisasi bansos tersebut diharapkan dapat memperkuat integrasi data sehingga proses pendataan, verifikasi hingga penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Asahan menilai digitalisasi dan pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan dan responsif terhadap kondisi masyarakat.

Kegiatan rapat koordinasi berakhir sekitar pukul 11.30 WIB dan berlangsung aman, lancar serta sukses.* (dh)

MEDAN - Desa Sipaku Area, Kabupaten Asahan, resmi ditetapkan sebagai Desa Binaan Imigrasi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan sertifikat Desa Binaan Imigrasi di Ballroom JW Marriott Hotel Medan, Kamis (20/8/2026).

Sertifikat tersebut diserahkan langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto kepada Sekretaris Desa Sipaku Area Syahputra Arjuno.

Baca Juga:

• Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Imigrasi RI, Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Forkopimda Sumut, para kepala daerah, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan program Desa Binaan Imigrasi merupakan bagian dari upaya memperkuat peran masyarakat sebagai mitra strategis Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait ketentuan hukum di bidang keimigrasian sekaligus mendorong partisipasi pemerintah desa dan masyarakat dalam pengawasan orang asing.

Selain itu, Desa Binaan Imigrasi diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM) melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Program tersebut juga diarahkan untuk membangun desa yang sadar hukum dan memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan keimigrasian.

Menurut Agus, keterlibatan masyarakat di tingkat desa menjadi bagian penting untuk mendukung pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian agar berjalan semakin optimal.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang telah mempercayakan Desa Sipaku Area sebagai salah satu Desa Binaan Imigrasi di Sumatera Utara.

Taufik mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang telah mempercayakan Desa Sipaku Area menjadi salah satu Desa Binaan Imigrasi di Sumatera Utara," kata Taufik usai mengikuti rangkaian kegiatan.

Menurutnya, program Desa Binaan Imigrasi memiliki manfaat langsung bagi masyarakat karena dapat menjadi sarana edukasi sekaligus mendekatkan layanan keimigrasian ke tingkat desa.

Program tersebut juga dinilai penting untuk mencegah TPPO, TPPM serta pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

Taufik berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemkab Asahan dapat terus diperkuat sehingga Desa Sipaku Area mampu menjadi contoh desa yang sadar hukum dan aktif dalam mendukung pengawasan keimigrasian.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa dan Tarian Persembahan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat Desa Binaan Imigrasi, sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta sambutan Bupati Asahan.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Seluruh rangkaian acara berlangsung aman, lancar dan sukses.* (dh)

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penambahan kuota diberikan setelah Bank Sumut dinilai memiliki kinerja positif dalam penyaluran KUR, terutama dari sisi ketepatan sasaran dan akuntabilitas.

Baca Juga:

• Bursa Wirausaha Unggulan Sumut Digelar di USU, UMKM Dapat Akses Pembiayaan hingga Business Matching

Menurut Maman, penambahan kuota KUR diharapkan dapat memperluas akses modal bagi pelaku UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Pembahasan teknis mengenai tambahan alokasi tersebut akan dimatangkan bersama Bank Sumut.

Data Kementerian UMKM mencatat penyaluran KUR di Sumatera Utara telah mencapai sekitar Rp11 triliun dengan jumlah penerima mencapai 168 ribu debitur.

Dari total tersebut, Bank Sumut telah menyalurkan sekitar Rp1 triliun. Capaian itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memberikan tambahan kuota KUR kepada bank pembangunan daerah tersebut.

Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah menyambut baik kepercayaan pemerintah tersebut. Dia mengatakan tambahan kuota akan menjadi motivasi bagi Bank Sumut untuk meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM.

"Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyaluran KUR. Bagi Bank Sumut, pembiayaan UMKM bukan hanya tentang menyalurkan kredit, tetapi bagaimana memastikan pembiayaan tersebut benar-benar mampu mendorong usaha tumbuh, naik kelas, dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah," ujar Heru.

Heru menegaskan Bank Sumut akan terus mendorong pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM. Menurutnya, akses modal tidak boleh menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha.

Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui program KUR Mikro dengan suku bunga 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027. Program tersebut juga disebut bebas biaya administrasi dan provisi serta tanpa agunan.

"Ini merupakan bagian dari komitmen Bank Sumut untuk hadir lebih dekat dengan pelaku UMKM. Kami ingin memastikan akses pembiayaan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya," kata Heru.

Dengan tambahan kuota dari pemerintah, Bank Sumut menargetkan pembiayaan UMKM dapat semakin diperluas ke berbagai wilayah di Sumatera Utara.

Penguatan akses kredit tersebut diharapkan membantu usaha mikro dan kecil meningkatkan kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.* (ds/dh)

IHSG tercatat naik 21,83 poin atau 0,34 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level 6.501,59.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,83%, Tapi Sempat Berbalik Melemah

Data perdagangan menunjukkan 289 saham menguat, 194 saham melemah, sedangkan 480 saham lainnya bergerak stagnan.

Kapitalisasi pasar tercatat sekitar Rp11.453 triliun. Sementara volume transaksi mencapai 2,460 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp1,144 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 142,3 ribu kali.

Sejumlah saham mencatatkan penguatan signifikan pada awal perdagangan. PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) menjadi top gainer setelah naik 25 persen ke level Rp5.025.

Kemudian Indokarip Koin Semesta Tbk (COIN) menguat 16,48 persen menjadi Rp1.025. Victoria Insurance Tbk (VINS) naik 15,49 persen ke level Rp164.

Primadaya Plastisindo Tbk (PDPP) juga menguat 11,61 persen menjadi Rp346. Sementara Guna Timur Raya Tbk (TRUK) naik 10,97 persen ke level Rp860.

Di sisi lain, sejumlah saham tercatat mengalami tekanan. Reksa Dana Indeks Cipta ETF Index LQ45 (XCLQ) menjadi saham dengan penurunan terbesar, yakni 9,86 persen ke level Rp64.

Reksa Dana Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap (XIML) turun 7,94 persen menjadi Rp174. Saham Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) terkoreksi 6,45 persen ke level Rp58.

Inter Delta Tbk (INTD) turun 3,90 persen menjadi Rp296, sedangkan Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) melemah 3,85 persen ke level Rp25.

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor saham bergerak positif. Sektor keuangan menjadi salah satu penguat utama dengan kenaikan 0,79 persen.

Sektor energi menyusul dengan penguatan 0,59 persen, sedangkan sektor infrastruktur naik 0,40 persen. Sektor barang baku menguat 0,39 persen dan sektor perindustrian naik 0,37 persen.

Sektor barang konsumen non-primer naik 0,24 persen, properti menguat 0,22 persen, transportasi naik 0,14 persen dan barang konsumen primer bertambah 0,05 persen.

Sementara itu, dua sektor masih berada di zona merah. Sektor kesehatan turun 0,44 persen dan sektor teknologi melemah 0,13 persen.

Pergerakan tersebut menunjukkan sentimen positif masih mendominasi perdagangan awal. Namun, investor tetap mencermati dinamika antarsektor dan pergerakan IHSG yang masih berada dalam rentang terbatas menjelang akhir pekan.* (oz/dh)

Mengacu laman resmi Logam Mulia Antam yang dipantau pada pukul 08.58 WIB, harga tersebut berlaku untuk emas batangan berbagai ukuran, mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Baca Juga:

• Dapat Rukuk di Rakaat Kedua atau Tidak, Ini Penentu Sah Tidaknya Shalat Jumat bagi yang Terlambat

Berikut daftar harga emas Antam hari ini:

- 0,5 gram: Rp1.412.500
- 1 gram: Rp2.725.000
- 2 gram: Rp5.390.000
- 3 gram: Rp8.060.000
- 5 gram: Rp13.400.000
- 10 gram: Rp26.745.000
- 25 gram: Rp66.737.000
- 50 gram: Rp133.395.000
- 100 gram: Rp266.712.000
- 250 gram: Rp666.515.000
- 500 gram: Rp1.332.820.000
- 1.000 gram: Rp2.665.600.000

Selain harga jual, harga buyback emas Antam hari ini berada di level Rp2.585.000 per gram. Harga buyback merupakan harga yang digunakan Antam ketika membeli kembali emas batangan dari pemiliknya.

Harga emas dan buyback dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan dan kondisi pasar.

Untuk transaksi pembelian emas batangan, berlaku ketentuan pajak berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.10/2017. PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 0,45 persen bagi pembeli yang memiliki NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli tanpa NPWP.

Setiap transaksi pembelian emas batangan juga disertai bukti potong PPh Pasal 22 sebagai dokumen transaksi.

Sementara untuk penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai transaksi di atas Rp10 juta, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Potongan pajak untuk transaksi buyback tersebut dilakukan langsung dari nilai pembayaran kepada penjual.

Dengan harga yang masih stabil di Rp2.725.000 per gram, masyarakat yang ingin membeli maupun menjual kembali emas Antam perlu memperhatikan harga terbaru di laman resmi Logam Mulia karena harga dapat diperbarui sewaktu-waktu.* (mt/dh)

Pimpinan Ponpes Al-Abrary, Mukti Abrar, mengatakan kejadian berlangsung saat para santriwati tengah beraktivitas. Hujan deras disertai angin kencang kemudian menerjang kawasan pondok hingga membuat bagian atap bangunan terlepas.

Baca Juga:

• Bunda PAUD Medan dan Kemendikdasmen Rancang Regulasi Baru Percepat Wajib Belajar 13 Tahun

Seluruh atap seng pondok disebut copot dan terbawa angin. Kondisi tersebut membuat bangunan untuk sementara tidak aman digunakan untuk kegiatan belajar.

Demi keselamatan para santri, pengelola langsung melakukan evakuasi pada malam kejadian. Sebanyak 15 santriwati yang sedang mengikuti program tahfiz Al-Qur'an dipindahkan ke lokasi lain di kawasan Pinang Baris.

"Malam itu juga saya pesankan angkot biar anak-anak kita diungsikan di Pinang Baris. Di sana ada juga lokasi kita, di situlah sementara mereka belajar," ujarnya.

Para santriwati untuk sementara melanjutkan kegiatan belajar dan hafalan Al-Qur'an di lokasi tersebut hingga kondisi bangunan utama dapat diperbaiki dan dinyatakan aman.

Mukti mengatakan percepatan perbaikan menjadi penting karena sebagian besar santriwati di ponpes tersebut mengikuti program pendidikan gratis yang pembiayaannya mengandalkan orang tua asuh.

Di tengah kebutuhan renovasi, pihak ponpes kini menghadapi kendala pembiayaan. Mukti mengaku harus mencari pinjaman secara pribadi agar perbaikan bangunan dapat segera dilakukan.

"Makanya sekarang secara pribadi saya cari pinjaman, utang untuk bisa perbaiki pondok pesantren kami. Ya setidaknya biar cepat bisa dipakai kembali," tuturnya.

Hingga Kamis (20/8/2026), pihak ponpes mengaku belum menerima bantuan resmi dari pemerintah. Meski demikian, pengelola membuka peluang bantuan dari masyarakat, dermawan maupun instansi yang ingin membantu proses pemulihan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat renovasi sehingga kegiatan pendidikan dan hafalan Al-Qur'an bagi 15 santriwati dapat kembali berlangsung di Ponpes Al-Abrary.* (dh)

Ruben Onsu kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Penetapan dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menilai telah memiliki bukti yang cukup.

Baca Juga:

• Ruben Onsu Jadi Tersangka Dugaan Penipuan dan Penggelapan

Laporan terhadap Ruben tercatat dengan nomor 310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan dan dibuat pada 22 Agustus 2025.

Dalam perkara tersebut, Ruben disebut menawarkan kerja sama bisnis kepada korban. Tawaran itu kemudian diikuti dengan penyerahan sejumlah modal berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

"Jadi, sekilas saya sampaikan kronologisnya bahwa si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya," kata Joko di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).

Kesepakatan tersebut juga mencantumkan keuntungan yang dijanjikan kepada korban setelah modal diserahkan.

"Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan," ujarnya.

Namun, persoalan muncul ketika waktu pembayaran sesuai kesepakatan tiba. Korban disebut tidak menerima keuntungan sebagaimana yang dijanjikan. Modal yang telah diserahkan juga disebut belum dikembalikan.

"Tiba waktu kesepakatan, ternyata si keuntungan belum didapatkan dan modal juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan," kata Joko.

Laporan tersebut kemudian diproses polisi melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan. Setelah sejumlah saksi diperiksa, penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum Ruben.

Hasil gelar perkara kemudian menyepakati perubahan status Ruben dari terlapor menjadi tersangka.

"Pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor Saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka," ujar Joko.

Polisi memastikan inisial RSO yang tercantum dalam perkara tersebut merujuk kepada Ruben Onsu.

Meski telah berstatus tersangka, Ruben belum dikenai pencekalan untuk bepergian ke luar negeri. Polisi juga menyatakan surat pencekalan belum dikirimkan kepada pihak Imigrasi.

Selanjutnya, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan memanggil Ruben untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.* (in/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 12 orang diamankan di wilayah Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, sedangkan dua orang lainnya ditangkap di Jakarta.

Baca Juga:

• Operasi Senyap di Banyumas, KPK OTT Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan Kini Periksa di Gedung Merah Putih

Dari 12 orang yang diamankan di Banyumas, tujuh di antaranya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK setelah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Sementara dua orang yang diamankan di Jakarta langsung dibawa ke kantor KPK.

"Sehingga sampai dengan saat ini pihak-pihak yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut dan sedang menjalani permintaan keterangan di KPK, total sejumlah sembilan orang," ujar Budi.

KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk mendalami dugaan perkara dalam OTT tersebut. Lembaga antirasuah juga belum mengungkap identitas seluruh pihak yang ditangkap.

Budi menjelaskan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses masuknya mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam operasi senyap itu, penyidik KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai ratusan juta rupiah.

KPK kini masih mendalami keterkaitan uang tersebut dengan dugaan penerimaan dalam proses penerimaan mahasiswa baru serta peran masing-masing pihak yang diamankan.

Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT tersebut. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan langkah penyidikan selanjutnya.* (in/dh)

Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dijadwalkan memimpin pertemuan pertama CSD Indonesia-China tersebut. Mekanisme dialog ini dibentuk saat Sugiono melakukan kunjungan ke Beijing pada April 2025.

Baca Juga:

• Mengantre Sejak Pukul 2 Dini Hari, 500 Ribu Warga Bahkan Tumpah Ruah di Monas hingga Bundaran HI Malam Harinya

Dalam forum tersebut, kedua negara akan mengidentifikasi perkembangan kerja sama yang telah berjalan serta membahas sejumlah prioritas strategis untuk hubungan bilateral ke depan.

Kementerian Luar Negeri RI memastikan pembahasan CSD kali ini akan menitikberatkan pada penguatan kemitraan ekonomi.

"Untuk pembahasan CSD kali ini disepakati akan dititikberatkan pada kemitraan ekonomi," kata Direktur Asia Timur Kemlu RI Arifianto Sofiyanto dalam keterangan media di Jakarta.

Pembahasan tersebut mencakup upaya memperkuat kerja sama ekonomi serta mencari peluang konkret yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan pembangunan dan modernisasi menjadi salah satu fokus pembicaraan dalam Dialog Strategis Komprehensif perdana tersebut.

"Kedua pihak akan fokus pada sinergi yang lebih baik antara strategi pembangunan, mengeksplorasi langkah-langkah praktis untuk memperdalam komunitas China-Indonesia dengan masa depan bersama, dan memperkuat modernisasi masing-masing negara," kata Lin Jian.

Setelah CSD selesai, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah pertemuan kedua Mekanisme Dialog 2+2 antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan Indonesia-China.

Pertemuan 2+2 akan membahas penguatan kerja sama di bidang politik, pertahanan dan keamanan. Pembahasannya mencakup isu bilateral, regional hingga global.

Dua agenda tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia dan China memperkuat hubungan kemitraan strategis komprehensif di tengah perkembangan dinamika kawasan dan global.

Melalui CSD dan Dialog 2+2, kedua negara diharapkan dapat memperluas kerja sama tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan.* (an/dh)

MEDAN - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menegaskan penyimpanan beras dalam jumlah besar di gudang milik negara bukan merupakan praktik penimbunan untuk mencari keuntungan. Stok tersebut merupakan bagian dari mandat pemerintah untuk menjaga cadangan pangan strategis.

Pemimpin Wilayah Bulog Sumut Budi Cahyanto mengatakan kebijakan penyimpanan stok dalam jumlah besar dikenal sebagai pemupukan stok. Cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat, mulai dari bencana alam, kerusuhan hingga gangguan rantai pasok pangan.

Baca Juga:

• Bursa Wirausaha Unggulan Sumut Digelar di USU, UMKM Dapat Akses Pembiayaan hingga Business Matching

Budi menegaskan Bulog tidak dapat mengeluarkan cadangan beras tersebut secara sembarangan. Penyaluran stok cadangan dilakukan berdasarkan mandat atau kebijakan pemerintah.

Menurutnya, keberadaan cadangan strategis menjadi penting karena kondisi darurat dapat mengganggu distribusi pangan dalam waktu singkat. Salah satu pengalaman tersebut terjadi ketika wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) sempat terisolasi akibat bencana.

Saat itu, akses darat lumpuh akibat longsor. Jalur laut juga tidak dapat digunakan karena kondisi gelombang tinggi. Situasi tersebut memicu kepanikan warga, termasuk aksi panic buying dan kekurangan pangan.

Kondisi bahkan sempat membuat masyarakat mengambil paksa stok beras dari gudang utama Bulog. Namun, Bulog masih memiliki cadangan di lokasi lain sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi.

"Waktu itu, di gudang utama habis diambil paksa. Tetapi, kami masih memiliki stok cadangan di luar gudang sebanyak 800 ton. Itulah yang kami salurkan untuk membantu menghidupkan dapur-dapur umum, termasuk jatah 300 gram per kepala setiap hari," jelas Budi.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya manajemen risiko dan contingency plan dalam pengelolaan cadangan pangan. Bulog juga memperhitungkan kondisi infrastruktur gudang, termasuk desain bangunan dan posisi lantai yang dibuat lebih tinggi untuk mengantisipasi risiko banjir bandang.

Cadangan pangan tersebut juga dipersiapkan menghadapi kemungkinan gangguan rantai pasok global akibat kondisi geopolitik dan perubahan situasi di negara-negara eksportir pangan.

Di Sumatera Utara, Bulog saat ini mengelola stok beras sebanyak 52.177.680 kilogram. Stok tersebut dialokasikan untuk program bantuan pangan bagi 1.739.256 jiwa penerima manfaat di seluruh wilayah Sumut.

Setiap penerima bantuan mendapatkan alokasi 30 kilogram beras secara gratis sesuai ketentuan program.

Bulog mencatat penyaluran bantuan pangan telah berjalan di sembilan kabupaten/kota, yakni Deli Serdang, Tebing Tinggi, Asahan, Mandailing Natal, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Nias Utara, Karo dan Pakpak Bharat.

Sementara untuk wilayah lainnya di Sumatera Utara, Bulog masih melakukan tahapan sosialisasi lanjutan. Penyesuaian tersebut berkaitan dengan jumlah bantuan dan kesiapan penyaluran di masing-masing daerah.

Bulog Sumut menegaskan pemupukan stok tetap diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memastikan pemerintah memiliki cadangan yang dapat segera digunakan ketika terjadi kondisi darurat.* (dh)

Alex meminta pemerintah mengambil langkah luar biasa atau extraordinary untuk mencegah kondisi karhutla semakin memburuk, terlebih Indonesia tengah menghadapi cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino.

Baca Juga:

• "Kita Keroyok Semua," Lima Hari Mendagri Susuri NTT sambil Pastikan KTP hingga Santunan Warga Terpenuhi

Menurut Alex, karhutla saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi hingga aktivitas perekonomian.

Dia menyebut berdasarkan data BNPB per Rabu (19/8/2026), terdapat 1.487 titik panas yang tersebar di wilayah Kalimantan.

Rinciannya, 767 titik panas terdeteksi di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 titik di Kalimantan Tengah, 34 titik di Kalimantan Selatan dan 17 titik di Kalimantan Utara.

Namun, data tersebut masih memuat ketidaksesuaian penyebutan karena Kalimantan Tengah tercatat dua kali dalam rincian. Alex menyebut Kalimantan Tengah sebagai episentrum kebakaran dengan konsentrasi titik panas tertinggi.

"Penyebaran titik karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional," ujarnya.

Sejumlah pemerintah daerah bahkan memperpanjang status tanggap darurat akibat karhutla. Salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, yang memperpanjang masa tanggap darurat hingga 4 September 2026.

Di Kobar, karhutla telah membakar 859,49 hektare lahan dalam 189 kejadian dengan 461 titik panas. Kecamatan Arut Selatan dan Kumai menjadi dua wilayah dengan dampak paling parah.

Di Arut Selatan tercatat 98 kejadian yang membakar sekitar 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kecamatan Kumai terdapat 63 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 584,41 hektare.

Alex juga menyoroti pola karhutla berdasarkan data MapBiomas Fire. Menurutnya, puncak kebakaran pada periode 2014, 2015 dan 2019 menunjukkan sekitar 61 persen kejadian karhutla berlangsung pada September hingga November, dengan puncak pada Oktober.

"Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang," katanya.

Dia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan karhutla, mulai dari penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan hingga peningkatan akurasi sistem peringatan dini berbasis satelit.

Alex juga meminta program Desa Peduli Api serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar diperluas.

"Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas," tuturnya.

Menurut Alex, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Upaya mitigasi harus diarahkan pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat serta tata kelola lahan yang berkelanjutan.

Dampak kabut asap juga mulai terasa di sejumlah daerah. Kualitas udara di Palangka Raya menjadi salah satu perhatian karena indeks kualitas udara (AQI) pada 19 Agustus 2026 mencapai 487 dan masuk kategori berbahaya.

Asap pekat juga menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah turun hingga sekitar 1,4 kilometer.

Sementara di Banjarbaru, kabut asap berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar. Dinas Pendidikan menunda jam masuk TK, SD dan SMP hingga pukul 09.00 Wita.

Dengan kondisi tersebut, Alex meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu mencegah kebakaran meluas dan menekan dampak terhadap masyarakat.* (d/dh)

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya operasi senyap tersebut. Dia mengatakan sejumlah orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan untuk didalami keterangannya.

Baca Juga:

• Kabar OTT di Bogor Mencuat, KPK: Tidak Benar!

Setyo belum mengungkap jumlah pihak yang tengah diperiksa KPK. Namun, dia memastikan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

"Rektornya juga sudah di Gedung Merah Putih," ujarnya.

KPK belum membeberkan perkara yang menjadi dasar OTT tersebut, termasuk dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki maupun pihak lain yang terjaring dalam operasi.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan dan menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar KPK dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk apakah perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.

Hingga saat ini, KPK masih mendalami keterangan para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.* (oz/dh)

Gempa tersebut terjadi pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB dan berdampak pada tiga provinsi, sembilan kabupaten serta satu kota di wilayah NTT.

Baca Juga:

• "Kita Keroyok Semua," Lima Hari Mendagri Susuri NTT sambil Pastikan KTP hingga Santunan Warga Terpenuhi

Selain menimbulkan korban jiwa, gempa juga menyebabkan kerusakan puluhan ribu rumah warga. BNPB mencatat sebanyak 38.898 rumah mengalami kerusakan.

Rinciannya, 14.735 rumah rusak berat, 9.178 rumah rusak sedang dan 14.985 rumah rusak ringan.

Gempa juga berdampak terhadap berbagai fasilitas publik. BNPB mencatat 502 fasilitas pendidikan dan 244 fasilitas kesehatan terdampak.

Kemudian terdapat 220 rumah ibadah, 294 unit kantor, satu gudang pupuk, 10 fasilitas irigasi, 31 fasilitas umum dan satu pasar yang mengalami kerusakan atau terdampak gempa.

Selain itu, kerusakan juga terjadi pada 45 titik jalan dan 16 jembatan.

Pascagempa, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait masih melakukan penanganan darurat. Fokus penanganan meliputi pencarian dan pertolongan, evakuasi korban, pelayanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan logistik dan pengungsian.

Pengerahan personel gabungan juga terus dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang terdampak, termasuk warga di wilayah yang sulit diakses.

Pemerintah juga mempercepat pemulihan berbagai infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Untuk memenuhi kebutuhan warga, BNPB mengerahkan bantuan logistik nasional dan dapur umum ke sejumlah wilayah terdampak.

Distribusi bantuan ke daerah yang masih dapat dijangkau dilakukan melalui jalur darat maupun udara. Sementara untuk wilayah yang terisolasi akibat kerusakan akses darat, bantuan dikirim menggunakan helikopter.

Penanganan bencana terus dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan di wilayah NTT.* (in/dh)