Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya membuka kemungkinan melakukan koordinasi melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) maupun bidang pencegahan. Langkah tersebut dilakukan apabila informasi mengenai dugaan pungli belum cukup ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Baca Juga:

• Biar Gak Takut Ditakut-takuti Oknum! Bobby Nasution Gandeng Kejati Amankan Anggaran Sekolah

Setyo mengatakan KPK dapat melakukan jemput bola untuk mengumpulkan informasi yang lebih spesifik, terutama apabila terdapat dugaan pungli dalam penggunaan fasilitas di lingkungan lapas.

"Kalau sekiranya dari Imipas maupun dari Ombudsman belum, kami coba untuk jemput bola, informasi-informasi apa saja yang sifatnya spesifik ya, terutama kalau misalkan pungli," ujarnya.

Menurut Setyo, dugaan pungli harus dibuktikan dengan informasi dan alat bukti yang jelas. KPK perlu memastikan pihak yang diduga menerima maupun memberikan pungutan, jumlah uang, mekanisme pemberian hingga lokasi terjadinya transaksi.

"Tentu kita tidak bisa meraba, tidak bisa menerka, hanya misalkan dugaan ada pungutan liar. Nah, tentu kan harus ada siapa penerimanya, siapa pemberinya, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, di mana tempatnya, dan seterusnya itu pasti harus dipastikan, ya sehingga memenuhi alat bukti," katanya.

Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong sebelumnya menjadi sorotan setelah Ombudsman RI melakukan pemeriksaan. Sejumlah rumah di kompleks lapas disebut memiliki fasilitas menyerupai apartemen dan diduga digunakan sejumlah warga binaan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kemudian menjatuhkan sanksi terhadap 17 pejabat terkait temuan tersebut. Inspektur Jenderal Imipas Rudi Setiawan mengatakan satu pejabat diberhentikan dari status ASN, lima pejabat mendapat hukuman disiplin berat, dan 11 lainnya dijatuhi hukuman disiplin sedang.

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto termasuk pejabat yang diberhentikan dari status ASN.

Rangkaian temuan tersebut kini masih menjadi perhatian pemerintah dan lembaga penegak hukum. KPK menyatakan kemungkinan penanganan dugaan pungli akan bergantung pada informasi serta alat bukti yang diperoleh dalam proses pendalaman.* (dh)

Dalam kunjungan tersebut, Hasanul Jihadi didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Binjai Wahyu Umara.

Baca Juga:

• Pemko Binjai Mulai Perbaiki Jalan Prioritas, Target Awal Maret 2026

"Perbaikan infrastruktur jalan merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kami berharap pekerjaan dapat dilaksanakan secara optimal agar hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Hasanul.

Menurut Hasanul, Pemko Binjai akan terus memastikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan, khususnya proyek yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Peninjauan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan dan target yang telah ditetapkan.

Turut hadir Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kota Binjai Wahyudi Rico, Lurah Rambung, kepala lingkungan serta pengawas kegiatan.

Pemko Binjai berharap perbaikan Jalan Diponegoro dapat mendukung kelancaran aktivitas warga sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di Kecamatan Binjai Selatan.* (dh)

Temuan tersebut didapati saat Rico memimpin Apel Kendaraan Dinas dan Operasional Pemko Medan di halaman Lotte Grosir Medan, Selasa (6/10/2026). Sebanyak 385 kendaraan dari sekitar 5.000 kendaraan dinas dan operasional Pemko Medan dikumpulkan dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Rayu Buyer Manca Negara di JWB ke-4, Rico Waas Pamer Medan 'City That Never Sleeps': Stay One More Day

Saat menemukan kendaraan bermasalah, Rico langsung meminta pengguna segera menyelesaikan persoalan administrasi maupun kondisi kendaraan.

"Kenapa pajak kendaraan ini tidak dibayar? Kenapa dibiarkan tanpa plat dan kaca spion?" tegas Rico.

Dari pemeriksaan tersebut, persoalan tidak hanya ditemukan pada sepeda motor. Rico juga memeriksa mobil dinas camat, mulai dari kabin, bodi hingga bagian mesin.

Salah satu kendaraan dinas yang digunakan Camat Medan Area diketahui belum membayar pajak. Rico menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena kendaraan dinas merupakan aset pemerintah.

"Bagaimana kalau tidak kita periksa hari ini? Persoalan ini bisa sampai bulan depan, tahun depan, lima tahun ke depan, bahkan bisa sampai sepuluh tahun," ujar Rico.

Menurut Rico, pemeriksaan tersebut menunjukkan pengelolaan kendaraan dinas Pemko Medan masih perlu dibenahi. Selain ketertiban administrasi, perawatan kendaraan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan juga harus menjadi perhatian.

"Dari tinjauan saya secara langsung, banyak sekali kendaraan dinas ini, terutama sepeda motor tadi yang mati, secara platnya mati, mungkin pajaknya belum dibayarkan," katanya.

Rico menegaskan seluruh kendaraan dinas harus tertib administrasi, dirawat dengan baik dan digunakan oleh pihak yang memang memiliki hak. Kendaraan pemerintah juga tidak boleh dipindahtangankan maupun digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dia meminta seluruh OPD segera melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan aset tidak kembali menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Hari ini, ini baru 385. Kami minta seluruh OPD untuk mengecek semuanya. BKAD tugasnya di beberapa waktu ke depan untuk mengecek secara keseluruhan," ujar Rico.

Pemeriksaan kendaraan dinas tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan membenahi pengelolaan aset daerah, terutama dari sisi administrasi, kelayakan kendaraan dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.* (dh)

Hal itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi peserta Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Pacu UMKM Pangan Tembus Pasar Ekspor, Pemprov Sumut & BBPOM Bagikan 10 Ribu Sertifikat Halal Gratis

Bobby mencontohkan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumut yang menurutnya dapat berjalan efektif berkat kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri dan Kejaksaan.

Menurutnya, sinergi antarinstansi juga diperlukan dalam mendukung sejumlah program strategis lain, termasuk ketahanan pangan dan pengembangan Food Estate.

Bobby mengatakan Sumut memiliki posisi strategis sebagai salah satu produsen pangan terbesar nasional. Karena itu, berbagai pihak perlu berkolaborasi untuk mendukung program swasembada pangan dan pengembangan kawasan Food Estate.

Selain sektor pangan, Bobby menyoroti pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Menurutnya, keamanan yang terjaga menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum serta kenyamanan bagi investor.

"Bukan hanya menjanjikan kepada investor, tetapi memastikan saat mereka masuk ke sini ada kepastian hukum dan keamanan yang terjaga dengan baik," tegas Bobby.

Sementara itu, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Rakhmad Setyadi mengatakan kunjungan PKDN Sespimti Polri ke Sumatera Utara bertujuan mempelajari kepemimpinan strategis daerah dalam mengelola program strategis nasional.

"Tujuan utama kami di Sumut adalah belajar kepada Pak Gubernur mengenai kepemimpinan daerah dalam mengelola program nasional, khususnya terkait ketahanan pangan melalui Food Estate, hilirisasi, serta pengelolaan investasi di KEK Sei Mangkei," kata Rakhmad.

Rakhmad menjelaskan peserta PKDN terdiri dari perwira menengah dan tinggi Polri, TNI serta Kejaksaan. Para peserta dipersiapkan menjadi calon pimpinan masa depan yang diharapkan memahami sinergi dalam tata kelola pemerintahan pusat dan daerah.

Rangkaian kegiatan PKDN Sespimti Polri di Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung hingga Jumat mendatang.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda pembelajaran peserta PKDN dalam memahami pengelolaan program strategis daerah sekaligus memperkuat pemahaman mengenai kolaborasi lintas instansi.* (dh)

Kolaborasi tersebut ditujukan untuk memastikan mutu dan keamanan produk pangan sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM Sumatera Utara, termasuk produk yang berpotensi dipasarkan ke luar negeri.

Baca Juga:

• Biar Gak Takut Ditakut-takuti Oknum! Bobby Nasution Gandeng Kejati Amankan Anggaran Sekolah

Timur mengatakan pengawasan bersama seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar peningkatan produksi UMKM juga diikuti dengan peningkatan kualitas.

"Kita berharap dengan melakukan pengawasan bersama seluruh stakeholder maka bukan hanya kuantitas, juga kualitas produksi UMKM di Sumut juga naik kelas. Langkah ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing pangan nasional, khususnya produk olahan pangan UMKM yang diekspor," ujar Timur.

Timur juga menyampaikan perhatian Pemprov Sumut terhadap pengembangan UMKM melalui penyediaan hingga 10.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di Sumatera Utara.

Selain itu, Pemprov Sumut menyambut baik usulan BBPOM Medan untuk membangun fasilitas produksi bersama yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk menghasilkan produk sesuai standar keamanan pangan.

Sementara itu, Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait mengatakan pihaknya juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan sejumlah program dan produk pangan.

Salah satunya pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih agar pelaksanaannya memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku.

BBPOM Medan juga terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang dihasilkan UMKM. Dalam pelaksanaannya, BBPOM berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut, termasuk dalam pengawasan produk yang akan diekspor.

"Karena negara luar mempunyai standar sendiri dalam pengawasan produk pangan olahan yang masuk ke negaranya. BBPOM sendiri telah mengeluarkan 5.000 sampai 6.000 dokumen setiap tahunnya," kata Mojaza.

Menurut Mojaza, pemenuhan standar keamanan dan mutu menjadi penting karena produk pangan yang masuk ke negara lain harus mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing negara.

Kolaborasi Pemprov Sumut dan BBPOM Medan diharapkan dapat memperkuat jaminan mutu, keamanan serta kelayakan produk pangan olahan yang beredar di masyarakat. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian Sumatera Utara.* (dh)

Hal itu disampaikan Surya saat menghadiri Temu Alumni IAIN/UINSU sekaligus Pengukuhan Pengurus Forum Alumni UINSU Medan di Aula Gedung H Anif, Kampus UINSU Medan, Jalan IAIN Nomor 1, Medan, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Harga Cabai Merah Keriting di Sejumlah Wilayah Sumut Tembus Rp92.500 Per Kilogram, Jauh di Atas HET

Surya mengatakan alumni dapat berkontribusi melalui gagasan, jejaring kerja sama, pengembangan kompetensi mahasiswa, peluang magang dan pekerjaan, riset, inovasi hingga kegiatan sosial.

"Dari kondisi itu, alumni dapat berkontribusi melalui berbagai cara. Melalui pemikiran atau gagasan, jejaring kerja sama, mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa, menghadirkan peluang magang dan pekerjaan, memperkuat riset dan inovasi, maupun berkontribusi sosial bagi masyarakat," ujar Surya.

Menurut Surya, hubungan antara alumni dan almamater perlu berkembang dari sekadar ikatan emosional menjadi kolaborasi yang menghasilkan karya nyata. Hal itu dinilai sejalan dengan upaya Pemprov Sumut meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Ia juga menilai UINSU memiliki peran penting dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moral, kepedulian sosial dan kemampuan menjawab berbagai persoalan di tengah perubahan zaman.

"Tentunya sebagai institusi pendidikan tinggi Islam, UINSU tidak hanya memiliki tanggung jawab melahirkan lulusan unggul secara keilmuan, tetapi juga generasi bermoral, peduli kepada masyarakat, serta mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan zaman," katanya.

Surya berharap Forum Alumni UINSU dapat menjadi ruang bersama untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara alumni, universitas, mahasiswa, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi menyambut baik setiap upaya yang memperkuat kolaborasi, yang menjadi semangat kita membangun daerah. Menuju Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Karenanya mari jadikan forum ini sebagai rumah bersama bagi para alumni. Dan semoga bisa berkontribusi nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Rektor UINSU Nurhayati mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap dunia pendidikan tinggi. Dia mengatakan UINSU terus berupaya mencetak lulusan berkualitas yang mampu mengisi berbagai posisi dan menjalankan peran penting di tengah masyarakat.

Nurhayati juga berharap UINSU dapat terus berkontribusi dalam pembangunan Sumatera Utara melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Para alumni diharapkan ikut menjaga serta mengharumkan nama almamater di berbagai bidang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kakanwil Kemenhaj Umroh Zulkifli Sitorus, Ketua Forum Alumni UINSU Hasan Matsum beserta jajaran, Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak, Ketua Baznas Sumut Mohammad Hatta serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Pengukuhan pengurus Forum Alumni UINSU tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran alumni dalam mendukung pengembangan almamater sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara.* (dh)

Program pendampingan tersebut merupakan inisiatif Kejati Sumut melalui Jaksa Sahabat Pendidik. Program ini ditujukan untuk memberikan pendampingan kepada kepala sekolah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA), terutama dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Baca Juga:

• Dorong UMKM Naik Kelas! Pemprov Sumut & BBPOM Bagikan 10 Ribu Sertifikat Halal dan Kawal MBG

Hal itu disampaikan Bobby saat sosialisasi program Jaksa Sahabat Pendidik di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (6/10/2026).

"Ini inisiasi yang sangat luar biasa, memberikan rasa aman, membuat kepala sekolah, guru lebih tenang dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran sekolah, karena kita ingin pendidikan kita terus meningkat tata kelolanya," kata Bobby.

Menurut Bobby, kepala sekolah, KPA dan PA menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya berupa ancaman atau tekanan dari organisasi maupun individu yang tidak bertanggung jawab terkait pengelolaan anggaran.

"Kalau sekelas gubernur yang nakut-nakuti itu levelnya tingkat provinsi, nasional dan internasional, bupati tambah tingkat kabupaten yang nakut-nakuti, kecamatan tambah level kecamatan, sekolah tambah lagi yang nakut-nakuti yang levelnya desa, bahkan RT, kami berharap ini bisa kita tangani bersama," ujarnya.

Kepala Kejati Sumut Muhibuddin mengatakan program Jaksa Sahabat Pendidik tidak hanya berkaitan dengan pendampingan pengelolaan anggaran, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pendidikan.

Menurut Muhibuddin, pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Karena itu, pendampingan hukum diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai ketentuan.

"Sahabat itu mengingatkan saat sahabatnya salah, mendukung saat sahabatnya benar, ini upaya kita untuk membenahi penyelenggaraan pendidikan kita sehingga bisa lebih meningkat lagi," kata Muhibuddin.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, Kejati Sumut juga meluncurkan hotline pengaduan. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat, guru dan kepala sekolah untuk melaporkan dugaan tindakan melawan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.

Laporan yang dapat disampaikan antara lain terkait penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar (pungli) hingga dugaan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri bupati dan wali kota se-Sumut, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumut serta kepala dinas pendidikan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Turut hadir kepala sekolah dan guru secara daring maupun luring serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota.

Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, Pemprov Sumut dan Kejati Sumut berharap pengelolaan anggaran sekolah semakin tertib sekaligus memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas.* (dh)

Sementara secara month to month (mtm), inflasi Sumut pada September 2026 tercatat sebesar 0,14 persen.

Baca Juga:

• Anomali Cabai Sumut: Surplus tapi Harga Mahal, Pemprov Prioritaskan Pasokan Dalam Daerah dan Beli Panen Petani

"Sumut dari data BPS, nomor empat terendah se-Indonesia," kata Evan.

Menurut Evan, posisi Sumut sebagai salah satu daerah dengan inflasi terendah tersebut telah dipertahankan selama dua bulan terakhir.

Ia mengatakan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk mengendalikan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga pangan di masyarakat.

Selain GPM, Biro Perekonomian Sumut menjalankan sejumlah kebijakan bersama berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut mencakup menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terpenuhi, serta menjaga harga eceran tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok.

"Ini sesuai arahan Pak Gubernur untuk menjaga kestabilan harga," ujarnya.

Evan juga menyebut pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini berada di kisaran 5 persen. Sementara pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemprov Sumut menerapkan kebijakan yang dilakukan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan.

"Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kebijakan ekonomi selalu kami jalankan dengan berkolaborasi," katanya.

Pemprov Sumut juga rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan intervensi yang telah dijalankan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk aksi di lapangan.

Pengendalian harga dilakukan melalui kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah intervensi ketika terdapat potensi gangguan pasokan maupun kenaikan harga.

Menurut Evan, BUMD yang bergerak di sektor pangan dapat melakukan intervensi untuk menjaga pasokan ketika mulai muncul isu kelangkaan di pasar.

"Kami berusaha untuk menjaga agar pasokan ini tetap terjaga di pasar, tidak ada yang namanya kelangkaan lagi. Dan biasanya ketika isu kelangkaan itu sudah mulai, kami juga punya BUMD yang bergerak di bidang pangan, itu yang mengintervensi dalam artian menjaga pasokan," jelasnya.

Pemprov Sumut selanjutnya akan terus memantau perkembangan inflasi dan harga kebutuhan pokok melalui koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas perekonomian daerah.* (dh)

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Anomali Cabai Sumut: Surplus tapi Harga Mahal, Pemprov Prioritaskan Pasokan Dalam Daerah dan Beli Panen Petani

Timur mengatakan pengawasan produk pangan UMKM perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pengawasan tidak hanya bertujuan menjaga kuantitas produksi, tetapi juga memastikan kualitas produk yang dihasilkan pelaku usaha.

"Kita berharap dengan melakukan pengawasan bersama seluruh stakeholder maka bukan hanya kuantitas, juga kualitas produksi UMKM di Sumut juga naik kelas. Langkah ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing pangan nasional, khususnya produk olahan pangan UMKM yang diekspor," ujar Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Timur juga menyampaikan perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan UMKM. Salah satu dukungan yang diberikan adalah penyediaan hingga 10.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di Sumut.

Pemprov Sumut juga menyambut baik usulan BBPOM Medan terkait pembangunan fasilitas produksi bersama. Fasilitas tersebut nantinya dibangun pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM.

Sementara itu, Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait menyampaikan sejumlah hal yang membutuhkan penguatan kolaborasi antara BBPOM dan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih agar seluruh pelaksanaannya memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku.

BBPOM Medan juga terus melakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang dihasilkan UMKM. Dalam pelaksanaannya, BBPOM selama ini berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag dan ESDM) Sumut dalam pendampingan UMKM serta pengawasan produk yang akan diekspor.

Mojaza menjelaskan, produk pangan yang akan masuk ke negara lain harus memenuhi standar yang ditetapkan masing-masing negara tujuan.

"Karena negara luar mempunyai standar sendiri dalam pengawasan produk pangan olahan yang masuk ke negaranya. BBPOM sendiri telah mengeluarkan 5.000 sampai 6.000 dokumen setiap tahunnya," kata Mojaza.

Menurutnya, penguatan pengawasan dan pendampingan diperlukan agar produk pangan olahan UMKM dapat memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang berlaku.

Kolaborasi Pemprov Sumut dan BBPOM Medan diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produknya, sekaligus memastikan produk pangan yang beredar maupun yang dipasarkan ke luar negeri memenuhi ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendukung perlindungan kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk UMKM Sumatera Utara.* (dh)

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menyambut peserta Jelajah Wisata Budaya (JWB) ke-4 dalam acara welcome dinner di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (5/10/2026) malam.

Baca Juga:

• Gak Cuma Urus Imunisasi! Rico Waas Sulap 7.668 Kader Posyandu Medan Jadi 'Radar' 6 Layanan Dasar

Di hadapan para buyer dari Thailand, Malaysia, Singapura dan sejumlah daerah di Indonesia, Rico memperkenalkan Medan sebagai kota multikultur, multiagama dan multiras dengan masyarakat yang hidup berdampingan.

Menurut Rico, keberagaman budaya Melayu, Batak, Jawa, Karo, Minang, Aceh, Tionghoa hingga India menjadi bagian dari daya tarik wisata Kota Medan yang perlu terus dipromosikan.

Ia mengatakan keberagaman tersebut juga terlihat dari berbagai tradisi budaya dan perayaan keagamaan yang hidup di Medan, seperti Thaipusam, Deepavali dan Imlek.

"Sangat tepat JWB ke-4 ini dilaksanakan di Medan karena kota ini unlimited to explore," ujar Rico.

Rico mengatakan Pemko Medan tengah menyiapkan sejumlah kawasan strategis pariwisata, di antaranya Lapangan Merdeka, Kesawan, Kota Tua, Istana Maimun, Masjid Raya dan Taman Sri Deli.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat daya tarik wisata, tetapi juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.

"Kebudayaan adalah soft diplomacy kita. Bagi Indonesia, kekayaan budaya adalah soft power untuk dipromosikan ke luar negeri," tegasnya.

Selain wisata budaya, Rico turut memperkenalkan Medan sebagai the city that never sleeps dengan beragam pilihan kuliner yang dapat dinikmati hampir 24 jam.

Ia juga menyebut sejumlah aktivitas publik seperti Car Free Day dan Car Free Night yang menghadirkan seni, budaya dan kreativitas anak muda sebagai bagian dari daya tarik Kota Medan.

Rico kemudian mengajak para buyer dan seller peserta JWB memperpanjang masa kunjungan di Kota Medan untuk menikmati kuliner khas sekaligus mengenal produk UMKM lokal.

Ia merekomendasikan kunjungan ke Gallery Mustika Deli yang menampilkan berbagai produk unggulan UMKM hasil kurasi.

"Stay one more day di Kota Medan agar memberikan kesan mendalam," ajaknya.

Rico berharap JWB ke-4 tidak hanya menjadi ajang pertemuan antarpelaku pariwisata. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana memperluas jejaring, membuka peluang kemitraan dan memperkenalkan Medan sebagai destinasi wisata budaya yang memiliki keberagaman.

Sementara itu, Ketua ASPPI DPD Sumut Achmad Fauzi Lubis mengatakan JWB ke-4 menjadi momentum untuk melibatkan berbagai pelaku wisata dan memperkuat hubungan antarpelaku industri pariwisata.

"Ke depannya akan dijadikan paket wisata," tegas Achmad Fauzi.

Menurutnya, potensi Medan perlu diperkenalkan lebih luas kepada wisatawan, mulai dari budaya, kawasan bersejarah, museum, destinasi wisata hingga kuliner.

JWB ke-4 berlangsung pada 5-8 Oktober 2026. Selain mengeksplorasi destinasi wisata di Kota Medan, rangkaian kegiatan juga membawa peserta mengenal pariwisata Karo, khususnya Desa Dokan di Kecamatan Merek.

Peserta tidak hanya diajak mengunjungi Desa Dokan, tetapi juga mengenal alam, budaya, kuliner dan keramahan masyarakat setempat.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Rapat Konsolidasi Penguatan Tata Kelola Posyandu 6 SPM di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Pemko Medan Temukan Masalah Kendaraan Dinas: Pajak Belum Dibayar hingga Pengguna Tak Sesuai

"Jangan dianggap Posyandu hanya untuk imunisasi atau kesehatan ibu dan anak. Posyandu masa kini adalah program yang sangat luas dan menjadi motor penggerak untuk membantu pekerjaan pemerintah," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, Kota Medan saat ini memiliki 7.668 kader Posyandu. Para kader tersebut diharapkan menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lingkungan masing-masing.

Rico menyebut kader dapat membantu mendeteksi persoalan seperti anak putus sekolah, rumah tidak layak huni (RTLH), hingga akses terhadap air bersih.

"Lewat ketelitian para kader di lingkungan rumah tangga, Pemko Medan menargetkan penanganan cepat terhadap berbagai isu sensitif, seperti anak yang putus sekolah, rumah tidak layak huni (RTLH) dan akses air bersih," katanya.

Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan kader. Menurutnya, laporan di lapangan harus berujung pada penanganan dan tidak berhenti sebagai data semata.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemko Medan menyiapkan sejumlah mekanisme pendukung. Di antaranya sistem pelaporan yang sederhana, aplikasi atau sistem rekapitulasi berbasis enam kategori pelayanan, serta pembagian tugas kader berdasarkan bidang tertentu.

Pembagian tugas tersebut diharapkan membuat kader dapat bekerja lebih efektif dan tidak harus menangani seluruh persoalan secara bersamaan.

Sementara itu, Ketua Pembina Posyandu Kota Medan Ny. Airin Rico Waas menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD untuk menyamakan pemahaman mengenai konsep Posyandu 6 SPM.

Airin juga mengusulkan adanya sekretariat atau pos pengaduan Posyandu 6 SPM yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan dasar.

Rapat konsolidasi tersebut turut dihadiri Pj Ketua DWP Kota Medan Ny. Fahriatun Nisa Erfin Fahrurrazi dan sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Melalui penguatan Posyandu 6 SPM, Pemko Medan berharap kader di tingkat lingkungan dapat berperan lebih aktif dalam mendeteksi kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat koordinasi penanganan berbagai persoalan pelayanan dasar.* (dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan MB telah datang memenuhi undangan penyidik. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi pernyataannya yang beredar di media sosial.

Baca Juga:

• Di Era Prabowo, Rocky Gerung Sebut Koperasi Mulai Didorong Jadi Kekuatan Ekonomi: Tak Lagi Sekadar Tetesan CSR

Dalam video yang beredar, MB disebut menyampaikan pernyataan mengenai almarhumah Winda Lorenza Gowasa dan dugaan keterlibatan mantan suami Winda dengan seorang mantan Wakapolda Sumut. Pernyataan tersebut kemudian dilaporkan ke Polda Sumut oleh Brigadir Iman Syahputra Harefa.

Ferry mengatakan dalam pemeriksaan, MB mengakui bahwa dirinya merupakan orang yang menyampaikan pernyataan dalam video viral tersebut. Ia menyebut MB mengaku memperoleh cerita tersebut dari Winda sebelum korban meninggal dunia.

Sementara itu, Iman sebelumnya telah membuat laporan terhadap tiga akun media sosial yang diduga menyebarkan video berisi tudingan bahwa dirinya pernah menjual Winda kepada atasannya. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1481/IX/2026 SPKT Polda Sumut tanggal 3 September 2026.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Bayu Wicaksono sebelumnya mengatakan laporan tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah penyidik menemukan unsur pidana dalam dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Kasus ini berkaitan dengan kematian Winda Lorenza Gowasa di rumahnya di Komplek Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, pada 2 Agustus 2026. Kepolisian sebelumnya menyampaikan korban diduga meninggal akibat tembakan dari senjata api milik mantan suaminya, Brigadir Imansyah Harefa.

Namun, keluarga Winda sempat mempertanyakan penyebab kematiannya dan membuat laporan dugaan pembunuhan ke Polda Sumut. Keluarga menyatakan menemukan sejumlah kejanggalan pada jenazah korban.

Di sisi lain, hasil pemeriksaan dokter forensik yang dikutip dalam sumber menyebut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Winda. Pemeriksaan juga menyatakan luka tembak yang dialami korban memiliki ciri luka tembak tempel.

Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut juga menemukan residu tembakan pada tangan kanan dan sekitar leher korban serta pada bagian pundak kanan pakaian korban. Sementara pemeriksaan terhadap tubuh dan pakaian Imansyah dilaporkan tidak menemukan residu tembakan.

Polisi juga menyatakan proyektil yang ditemukan dalam tubuh korban identik dengan peluru dari revolver kaliber 38 yang diperiksa penyidik.

Pemeriksaan terhadap MB kini menjadi bagian dari proses penanganan laporan terkait video viral tersebut. Sementara dugaan mengenai penyebab kematian Winda dan berbagai tudingan yang beredar masih menjadi bagian dari proses hukum dan klarifikasi pihak terkait.* (tm/dh)

Kecelakaan terjadi pada Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 03.30 WIB di Jalinsum Kampung Mangga, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, tepatnya di Kilometer 344-345 jalur Medan-Bagan Batu.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI di Labuhanbatu, Bupati Fery: Bersama Rakyat Kita Jaga Daerah Tetap Aman

"Bintang Utara dengan nomor polisi BK 7089 UD tersebut datang dari arah Medan menuju Bagan Batu. Saat tiba di lokasi, bus melaju dengan kecepatan tinggi ketika melewati jalan yang menikung ke kanan. Diduga pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sehingga mengalami kecelakaan tunggal," kata Sujono, Selasa (6/10/2026).

Sujono menjelaskan ban depan sebelah kiri bus kemudian turun dari badan jalan ke beram. Kondisi beram jalan tersebut memiliki ketinggian sekitar 35 sentimeter.

Pengemudi kemudian membanting setir ke kanan. Namun, ban belakang sebelah kiri kembali turun ke beram hingga menyebabkan bus terbalik di bahu jalan sebelah kiri.

"Pengemudi kemudian membanting setir ke kanan. Namun, ban belakang sebelah kiri bus kembali turun ke beram jalan sehingga bus terbalik di bahu jalan sebelah kiri," ujarnya.

Bus yang terguling kemudian menabrak tiang Telkom yang berada di bahu jalan. Kendaraan akhirnya berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Medan menuju Bagan Batu.

Sebanyak 22 penumpang mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Para korban kemudian dibawa ke RSUD Kotapinang dan RSU Nur Aini Bloksongo untuk mendapatkan perawatan medis.

Dari total 22 korban, lima orang mengalami luka berat dan 17 lainnya mengalami luka ringan. Tidak ada korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

Sementara itu, identitas pengemudi bus masih dalam pendataan. Polisi menyebut sopir meninggalkan lokasi setelah kecelakaan terjadi.

"Sopir diketahui meninggalkan lokasi setelah kecelakaan terjadi," kata Sujono.

Saat ini, seluruh penumpang yang menjadi korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi juga masih melakukan penanganan kecelakaan serta mendata kondisi kendaraan dan para korban.* (ds/dh)

"Imipas 'mantul' (mantap betul) gebrakannya. Jangan lakukan ini hanya kepada Indra Kenz saja, harus merata ke semua warga binaan. Tetap awasi dan sesuaikan aturannya," kata Sahroni, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Derita Vonis Seumur Hidup, Koruptor Kakap Heru Hidayat Malah Kepergok Nikmati Klaster Mewah Lapas Cibinong

"Bersih-bersih bukan saat ini saja. Imipas wajib evaluasi dan segerakan mutasi semua pejabat di lapas dari Sabang sampai Merauke. Turun langsung juga Pak Menteri ke lapangan," ujarnya.

Menurut Sahroni, temuan di Lapas Cibinong juga perlu didalami dari sisi pidana apabila ditemukan bukti yang cukup. Ia menilai proses hukum harus dilakukan terhadap pihak yang terbukti terlibat.

"Kalau nantinya ditemukan unsur pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dan mengarah kepada pihak tertentu, tentu harus diproses sesuai hukum," kata Sahroni.

Ia turut meminta dugaan aliran uang terkait klaster mewah di Lapas Cibinong ditelusuri. Menurutnya, pemeriksaan perlu mengetahui pihak yang menyediakan, menggunakan, maupun mengetahui keberadaan fasilitas tersebut.

"Pendalaman tetap perlu untuk mengetahui siapa yang menyediakan, menggunakan, dan mengetahui fasilitas tersebut. Dugaan aliran uang atau keterlibatan pihak lain juga tentu harus ditelusuri. Kalau ada unsur pidana, ya proses sesuai hukum, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi sedikit pun," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto memastikan pembebasan bersyarat Indra Kenz dicabut. Agus menyebut terdapat persoalan dalam proses pemberian remisi yang berkaitan dengan Indra.

"Ya, kita cabut (pembebasan bersyaratnya). Karena ada proses remisinya yang tidak benar," kata Agus di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).

Agus belum menjelaskan apakah pencabutan pembebasan bersyarat tersebut otomatis membuat Indra Kenz kembali menjalani sisa hukuman di lapas.

Indra Kenz sebelumnya diketahui telah menjalani pembebasan bersyarat sejak 24 September 2026 setelah menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Cibinong. Selama menjalani pembebasan bersyarat, ia diwajibkan melapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor satu kali dalam sebulan serta mengikuti pembimbingan dan pengawasan sampai masa pembebasan bersyarat berakhir.

Nama Indra Kenz juga muncul dalam pemeriksaan terkait keberadaan klaster mewah di Lapas Cibinong. Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan menyebut sejumlah fasilitas di kawasan tersebut berada dalam kontainer dan sebagian isinya disediakan oleh warga binaan.

"Salah satunya adalah itu Indra Kesuma (Indra Kenz)," kata Rudi saat konferensi pers di kantor Kementerian Imipas, Senin (5/10/2026).

Meski demikian, pihak Imipas belum membeberkan secara rinci fasilitas atau barang apa saja yang disebut berkaitan dengan Indra Kenz.

Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Imipas Jawa Barat juga melakukan evaluasi terhadap pemberian remisi Indra Kenz. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemberian hak remisi telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Indra Kenz sebelumnya divonis 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 10 bulan kurungan dalam perkara penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait platform Binomo.

Pencabutan pembebasan bersyarat tersebut kini menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan hak warga binaan sekaligus pengawasan di lingkungan pemasyarakatan.* (d/dh)

Uang triliunan rupiah tersebut disusun dalam dua tumpukan besar di bagian depan lokasi acara. Uang ditempatkan dalam bundel plastik bening dengan pecahan Rp100 ribu.

Baca Juga:

• Tak Terima Eks Kadisdik Langkat Divonis 7 Tahun, JPU Ajukan Banding

Rencananya, uang tersebut diserahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Penyerahan tersebut juga disebut akan disaksikan Presiden Prabowo Subianto.

Tumpukan uang tersebut dibuat menyerupai dua gunung karena jumlahnya sangat besar. Di bagian tengah atas tumpukan dipasang papan yang menunjukkan nominal keseluruhan dana yang akan diserahkan kepada negara.

Dana Rp13,2 triliun tersebut berasal dari beberapa sumber penerimaan.

Rinciannya, denda administratif di bidang kehutanan mencapai Rp3.475.738.523.741,13. Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana khusus yang ditangani Kejagung sebesar Rp1.535.750.234.271.

Sementara itu, penerimaan pajak dari wajib pajak sebagai tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencapai Rp8.229.846.923.898.

Dengan demikian, total penerimaan yang akan diserahkan kepada negara mencapai Rp13.241.335.681.910,13.

Penyerahan dana tersebut menjadi bagian dari upaya Kejagung mengembalikan penerimaan yang bersumber dari penanganan pelanggaran dan perkara yang berkaitan dengan keuangan negara.

Uang tersebut selanjutnya akan masuk ke kas negara setelah proses penyerahan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.* (d/dh)

Kegiatan tersebut berlangsung di SD Negeri 060923, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (6/10/2026). Praktik bersama itu menjadi bagian dari kampanye agar kebiasaan mencuci tangan pakai sabun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:

• Kisah Rosila 37 Tahun Mendiami Rumah Papan, Kini Dapat Bantuan Bedah Rumah Pemko Medan

"Cuci tangan pakai sabun jangan sampai hanya kita lakukan saat ada kegiatan seperti ini. Saya ingin kebiasaan ini benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari," ujar Airin.

Menurut Airin, tangan merupakan bagian tubuh yang banyak digunakan dalam berbagai aktivitas sehingga kebersihannya perlu diperhatikan. Ia mengingatkan siswa untuk membiasakan mencuci tangan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah bermain, maupun setelah melakukan kegiatan yang membuat tangan kotor.

Airin juga berharap kebiasaan tersebut diterapkan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga. Para siswa didorong menjadi contoh dengan mengingatkan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun.

"Yang kita bangun bukan hanya kegiatan mencuci tangannya, tetapi kebiasaan baik yang terus dilakukan secara berkelanjutan, bahkan setelah kegiatan ini selesai," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Airin didampingi Pj Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Medan Ny. Fahriatunisa Erfin Fahrurrazi dan Plt Kadis DP3APMPPKB Viyanti Dewi Nasution.

Praktik bersama dokter kecil juga menjadi bagian dari edukasi perilaku hidup bersih dan sehat sejak usia dini. Para siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan tangan, tetapi juga diajak mempraktikkannya secara langsung.

Selain praktik mencuci tangan, Airin bersama dokter kecil mengikuti aksi menari cuci tangan pakai sabun. Gerakan tersebut menjadi media kampanye untuk mengajak anak-anak membiasakan mencuci tangan dalam aktivitas sehari-hari.

Rangkaian kegiatan kemudian diisi dengan penanaman pohon mangga madu dan penandatanganan prasasti oleh Airin Rico Waas. Acara ditutup dengan pelepasan balon sebagai simbol kampanye pentingnya menjaga kebersihan tangan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemko Medan mendorong kebiasaan mencuci tangan pakai sabun menjadi bagian dari perilaku sehari-hari masyarakat, khususnya anak-anak sejak usia sekolah.* (dh)

Hal itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Evan Botung Daulay dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Harga Cabai Merah Keriting di Sejumlah Wilayah Sumut Tembus Rp92.500 Per Kilogram, Jauh di Atas HET

Menurut Evan, salah satu faktor yang memicu kenaikan harga cabai adalah tingginya penjualan ke luar Sumatera Utara, termasuk ke Provinsi Riau dan Aceh. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap ketersediaan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam daerah.

Pemprov Sumut kemudian membuat komitmen bersama pemangku kepentingan dan petani binaan agar kebutuhan cabai di dalam Sumut dipenuhi terlebih dahulu sebelum kelebihan produksi dijual ke luar daerah.

"Untuk menanggulangi hal ini, Pemprov Sumut bergerak melakukan intervensi dengan menyepakati komitmen bersama para pemangku kepentingan dan petani binaan. Prinsipnya, pasokan dan kebutuhan cabai di dalam Sumatera Utara harus terpenuhi terlebih dahulu, baru sisanya diperbolehkan untuk dijual ke luar daerah," ujarnya.

Selain mengamankan pasokan, Pemprov Sumut juga melakukan penyerapan hasil panen dari petani lokal. Penyerapan dilakukan melalui BUMD PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) serta bekerja sama dengan sejumlah mitra.

Cabai yang dibeli dari petani selanjutnya didistribusikan ke pasar-pasar induk utama, termasuk Pasar Induk Lau Cih dan pasar MMTC, untuk menjaga ketersediaan stok di pasar lokal.

"Pemprov Sumut melalui BUMD, PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) serta kerja sama dengan mitra langsung menyerap dan membeli hasil panen cabai dari petani lokal. Cabai yang dibeli ini langsung kami distribusikan ke pasar-pasar induk utama, seperti Pasar Induk Lau Cih, pasar MMTC untuk mengamankan ketersediaan stok pasar lokal," jelas Evan.

Langkah berikutnya dilakukan melalui pengaturan masa tanam. Biro Perekonomian Setdaprovsu bersama Dinas Pertanian dan Bank Indonesia (BI) memberikan edukasi sekaligus mengatur jadwal tanam cabai kepada gabungan kelompok tani.

Pengaturan tersebut dilakukan agar waktu panen dapat tersebar sepanjang tahun sehingga pasokan tidak kosong pada periode tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga.

"Pengaturan masa tanam ini sangat penting agar jadwal panen terdistribusi secara merata sepanjang tahun, sehingga tidak ada lagi periode kekosongan pasokan yang memicu lonjakan harga di pasaran," kata Evan.

Pemprov Sumut juga menyiapkan subsidi ongkos angkut untuk membantu menekan biaya distribusi cabai dari daerah sentra produksi menuju pasar konsumen.

Selain itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar akan digelar secara serentak di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

"Kami sudah banyak melakukan koordinasi dan turun ke lapangan, hingga Desember nanti seluruh kabupaten/kota serentak minimal dua sampai empat kali melakukan Gerakan Pangan Murah," ujarnya.

Dalam pelaksanaan berbagai langkah tersebut, Pemprov Sumut berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, Bulog, serta pemerintah kabupaten dan kota.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk menjaga kelancaran distribusi cabai dan memastikan ketersediaan pasokan di pasar tetap aman sehingga harga dapat lebih terkendali.

"Pemprov Sumut akan terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga agar inflasi tidak tinggi," kata Evan.

Pemprov Sumut selanjutnya akan terus memantau perkembangan pasokan, distribusi, dan harga cabai sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan serta mengendalikan inflasi daerah.* (dh)

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Mabes TNI, Jakarta. Tanda kehormatan itu diterima Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat Letkol Pas Jhon Herriansyah Siregar, S.I.P.

Baca Juga:

• Prabowo hingga Rocky Gerung Diminta Berkantor 30 Hari di Kalteng, Ini 8 Tuntutan BEM se-Kalimantan soal Karhutla

Dalam keputusan tersebut, Batalyon Parako 463 Pasgat "Pancawara" dianugerahi Samkaryanugraha atas jasa dalam operasi militer dan pembangunan TNI Angkatan Udara.

Sejumlah penugasan yang menjadi bagian dari pertimbangan penganugerahan tersebut antara lain Operasi Pengamanan Objek Vital Nasional Bandara Kualanamu pada 2013-2026, Satgas Garuda UNIFIL 2021, Satgas Pamtas RI-PNG 2022-2026, serta penanggulangan bencana alam di Sumatera Utara dan Aceh pada 2025.

Selain itu, penghargaan diberikan atas peningkatan kemampuan personel dalam bidang antiterorisme aspek udara. Penugasan tersebut dinilai mendukung pelaksanaan misi perdamaian dunia, kemanusiaan, serta upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagi keluarga besar Batalyon Parako 463 Pasgat, penganugerahan Samkaryanugraha menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian prajurit dalam menjalankan berbagai tugas.

Penghargaan tersebut juga menjadi dorongan bagi personel untuk mempertahankan profesionalisme, disiplin, loyalitas dan kesiapsiagaan dalam setiap penugasan.

Dalam keputusan Presiden tersebut juga tercantum pesan kepada prajurit Batalyon Parako 463 Pasgat.

"Kobarkan semangat 'Bayu Bumi Samyoga' Prajurit Pancawara Pasgat. Jadilah Punggawa Dirgantara pelindung tanah air yang kokoh dan cepat di darat maupun di udara."

Pesan tersebut diharapkan menjadi semangat bagi seluruh personel untuk terus menjaga kehormatan satuan serta meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas.

Samkaryanugraha yang diterima Batalyon Parako 463 Pasgat "Pancawara" sekaligus menjadi bagian dari catatan perjalanan satuan dalam menjalankan berbagai penugasan untuk kepentingan bangsa dan negara.* (dh)

BANDA ACEH - Sebanyak 97 personel Polri mengikuti tes kesamaptaan jasmani dan uji bela diri dalam rangka seleksi Pendidikan Alih Golongan (PAG) Tahun Anggaran 2026 di Stadion Harapan Bangsa, Kota Banda Aceh, Selasa (6/10/2026).

Rangkaian seleksi tersebut dibuka Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo dengan didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Aceh.

Baca Juga:

• Sinergi Harga Mati Wakapolda Aceh Hadiri HUT ke-81 TNI di Blang Padang, Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan Bersama

"Seleksi ini bukan sekadar mengukur kemampuan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari proses memastikan personel memiliki kesiapan dan kualitas yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas kepolisian," kata Joko yang turut mendampingi Wakapolda Aceh saat pembukaan.

Dari 97 peserta, sebanyak 96 merupakan polisi laki-laki (Polki) dan satu orang polisi wanita (Polwan).

Joko mengatakan proses seleksi dilaksanakan secara objektif dan profesional. Menurutnya, personel yang nantinya terpilih diharapkan memiliki kompetensi dan kesiapan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian.

"Setiap tahapan harus diikuti dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Jadikan seleksi ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membangun semangat pengabdian kepada institusi dan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya personel Polri yang profesional, tangguh dan mampu menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks.

Karena itu, seleksi PAG diharapkan tidak hanya mengukur kemampuan fisik peserta, tetapi juga menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas personel Polri.

Joko berharap seleksi tersebut dapat menghasilkan personel yang memiliki kemampuan teknis dan fisik yang baik, berintegritas serta mempunyai komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.* (dh)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemeriksaan diawali dengan apel kendaraan dinas di halaman parkir Lotte Grosir Medan, Jalan Gatot Subroto, Selasa, 6 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Hari Cuci Tangan Sedunia, TP PKK Medan Tekankan Pentingnya Hidup Bersih Sejak Anak-anak

Sebanyak sekitar 385 kendaraan, terdiri atas sepeda motor dan mobil operasional, dikumpulkan dalam kegiatan tersebut.

Setelah apel, Rico bersama Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan Suluh Aulia Harahap memeriksa langsung kendaraan yang hadir.

Pemeriksaan meliputi kondisi fisik kendaraan, kebersihan, perawatan, administrasi, pembayaran pajak, keberadaan kendaraan, hingga kesesuaian pengguna dengan pihak yang telah ditetapkan pemerintah.

Rico menegaskan kendaraan dinas merupakan aset pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakat.

Karena itu, kendaraan harus dijaga dan dirawat secara bertanggung jawab.

Pengguna kendaraan diminta segera memperbaiki kendaraan yang mengalami kerusakan, menjaga kebersihan, serta memastikan seluruh administrasi kendaraan sesuai ketentuan.

"Harus dijaga, dirawat layaknya kendaraan milik sendiri. Namun, bukan berarti dianggap kendaraan milik sendiri tapi pemakaiannya untuk urusan pribadi," tegasnya.

Rico juga mengingatkan kendaraan dinas tidak boleh berpindah tangan atau digunakan oleh saudara maupun pihak lain yang tidak ditetapkan sebagai pengguna.

Kendaraan hanya diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan kedinasan.

"Jangan sampai kendaraan dinas ini berpindah tangan, dipakai oleh orang yang bukan semestinya yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Medan," ujarnya.

Dalam pemeriksaan awal, Pemko Medan menemukan sejumlah kendaraan dengan kondisi fisik dan pemeliharaan yang kurang baik.

Beberapa kendaraan juga diketahui belum menyelesaikan administrasi pajak.

Rico meminta seluruh persoalan tersebut segera dibenahi dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

Menurut dia, pemeriksaan kendaraan dinas bukan semata-mata untuk mencari kesalahan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki tata kelola aset milik Pemko Medan.

"Kita tidak ingin hari ini hanya saling menyalahkan, tapi kami menginginkan rekan-rekan bisa memperbaiki diri dan juga bisa mengevaluasi kinerja kita," katanya.

Plt Kepala BKAD Kota Medan Suluh Aulia Harahap mengatakan pemeriksaan awal dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kondisi kendaraan yang dikuasai seluruh OPD.

Selain kondisi fisik, BKAD memeriksa administrasi, pembayaran pajak, serta pihak yang menggunakan kendaraan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan aset pemerintah berada pada pengguna yang berwenang.

Dari pemeriksaan awal, ditemukan kendaraan yang kurang terawat, administrasi pajaknya belum diselesaikan, serta kendaraan yang digunakan oleh pihak yang tidak sesuai dengan penetapan.

BKAD juga menghadirkan layanan Samsat keliling di lokasi apel untuk membantu pengguna kendaraan menyelesaikan pembayaran pajak.

Suluh mengatakan anggaran pembayaran pajak kendaraan dinas telah tersedia pada masing-masing kecamatan.

Karena itu, kecamatan diminta lebih peduli dan memastikan pajak kendaraan yang berada di bawah penguasaannya dibayarkan tepat waktu.

Kepala OPD juga diminta mengetahui kondisi seluruh kendaraan yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Kendaraan yang sudah tidak layak digunakan dapat diusulkan untuk penghapusan atau pemindahtanganan melalui bidang aset BKAD sesuai mekanisme yang berlaku.

Saat ini, Pemko Medan memiliki sekitar 5.000 kendaraan dinas roda dua dan roda empat.

Dari jumlah tersebut, sekitar 444 kendaraan sedang dalam proses usulan penghapusan.

Setelah pemeriksaan awal, BKAD akan membentuk sejumlah tim yang turun langsung ke seluruh OPD.

Tim akan memeriksa kendaraan yang tercatat pada masing-masing perangkat daerah.

"Setelah dari sini, ini kita bakal langsung turun ke masing-masing dinas untuk mengecek seluruh kendaraan yang tercatat di masing-masing dinas. Kita cek seluruh kondisinya, pajaknya, maupun kelengkapan berkasnya," kata Suluh.

Pemeriksaan seluruh kendaraan ditargetkan berlangsung sekitar satu bulan.

Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan mengecek keberadaan kendaraan, kondisi fisik, administrasi, pembayaran pajak, serta kesesuaian pengguna.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuat penataan aset kendaraan Pemko Medan lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.* (ad)