Didit dihadirkan sebagai ahli oleh tim hukum Roy Suryo dalam sidang praperadilan jilid V di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026). Menurutnya, permohonan ganti kerugian tetap diajukan melalui mekanisme praperadilan, tetapi substansinya berbeda dengan praperadilan yang menguji sah atau tidaknya upaya paksa aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Sudah 5 Kali Melawan, Polda Metro Tetap Minta Hakim Depak Praperadilan Rp 206 Juta Roy Suryo

Dia menjelaskan permohonan ganti kerugian merupakan konsekuensi setelah adanya putusan praperadilan yang menyatakan tindakan aparat tidak sah. Karena itu, menurut Didit, perkara tersebut tidak semestinya dipandang sebagai upaya untuk menunda proses pidana pokok.

Didit juga menilai permohonan ganti rugi yang diajukan Roy tidak semestinya mengikuti SEMA yang mengatur praperadilan dalam konteks berbeda.

"Ada juga ganti rugi setelah salah hukum, itu juga mengikuti (mekanisme) praperadilan. Makanya, permohonan ganti rugi ini harusnya tidak mengikuti SEMA karena itu kan sebagaimana dimaksud Pasal 163 ayat (1) huruf e dan g," tuturnya.

Didit kemudian berharap hakim yang menangani permohonan tersebut dapat mempertimbangkan putusan praperadilan sebelumnya. Dalam putusan itu, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo dinyatakan tidak sah.

"Saya harapkan di sini hakim bukan sekadar corong undang-undang, hakim bisa menemukan hukum. Jadi, kita berharap hakim terbuka hati nuraninya karena dia juga yang memutus penangkapan, penahanan, penggeledahan yang tidak sah," katanya.

Dalam permohonannya, Roy Suryo meminta ganti kerugian sebesar Rp206 juta. Nilai tersebut terdiri dari kerugian materiil Rp106 juta dan kerugian immateriil Rp100 juta.

Permohonan terbaru tersebut merujuk pada Putusan Praperadilan Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN Jakarta Selatan tertanggal 7 Juli 2026. Dalam putusan itu, tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan aparat terhadap Roy dinyatakan tidak sah.

Tim hukum Roy mengajukan permohonan terhadap Kapolda Metro Jaya sebagai Termohon. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menjadi Turut Termohon I, sedangkan Menteri Keuangan menjadi Turut Termohon II.

Menteri Keuangan dimasukkan sebagai pihak setelah permohonan ganti rugi sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak. Kuasa hukum Roy menyatakan pembayaran ganti kerugian merupakan tanggung jawab negara yang dibebankan melalui APBN.

Dalam petitumnya, Roy meminta Menteri Keuangan membayarkan ganti rugi Rp206 juta paling lambat 14 hari kerja setelah putusan dibacakan.

Sementara itu, pihak termohon sebelumnya meminta hakim menolak permohonan tersebut karena dinilai prematur. Perkara pokok yang berkaitan dengan Roy Suryo juga masih berproses secara hukum.* (in/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sprindik baru itu diterbitkan pada Agustus 2026. Menurutnya, sprindik tersebut masih bersifat umum.

Baca Juga:

• Ternyata Dibahas Sambil Makan Siang, Dito Ariotedjo Bongkar Momen Raja Salman Tawarkan 20 Ribu Kuota Haji ke Jokowi

"Belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara ini," sambungnya.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 20 Desember 2025. Saat itu, KPK mengamankan Ade Kuswara bersama Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, HM Kunang, dan pihak swasta Sarjan.

KPK kemudian menetapkan Ade Kuswara dan HM Kunang sebagai tersangka yang diduga menerima suap, sedangkan Sarjan diduga sebagai pemberi suap.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Ade Kuswara diduga mulai berkomunikasi dengan Sarjan setelah terpilih sebagai Bupati Bekasi periode 2025-2030. Ade disebut diduga meminta ijon atau uang proyek secara rutin.

Perkara tersebut kini telah masuk ke persidangan. Dalam tuntutan jaksa, Ade Kuswara dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta.

"Meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan vonis penjara terhadap terdakwa 1 Ade Kuswara selama 7 tahun dan denda 300 juta rupiah," kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (3/8/2026).

Sementara itu, HM Kunang dituntut 4 tahun penjara.

"Dan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa 2 HM Kunang selama 4 tahun penjara," lanjut jaksa.

Jaksa menilai keduanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang dikenakan. Namun, proses hukum terhadap keduanya masih berjalan di pengadilan.

KPK kini masih mengembangkan perkara tersebut melalui sprindik baru. Lembaga antirasuah belum mengungkap pihak yang menjadi sasaran pengembangan penyidikan maupun apakah nantinya akan ada tersangka baru.* (lp/dh)

Hal itu disampaikan Dito saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Tekan Angka Stunting, Wabup Asahan Gencarkan Gerakan Makan Ikan Demi Wujudkan Indonesia Emas

"Yang saya tahu memang dari raja menawarkan dan memberikan untuk tambahan. Tapi tidak hanya sebatas kuota, ada berbagai sektor lain ya seperti investasi dan perdagangan lainnya," kata Dito dalam persidangan.

Menurut Dito, pembahasan mengenai kuota haji berlangsung saat agenda makan siang yang menjadi bagian akhir pertemuan kedua pimpinan negara.

"Sebenarnya untuk spesifik tidak ada, itu terjadi pada saat makan siang. Pada saat agenda terakhir," ujarnya.

Jaksa kemudian menanyakan apakah tambahan kuota tersebut diberikan berkaitan dengan panjangnya antrean jemaah haji di Indonesia. Dito menyebut persoalan antrean tidak dibahas dalam bagian pertemuan yang dia ikuti.

"Oh, tidak ada. Itu hanya pada saat itu yang saya dengar dan ikuti karena pertemuan sudah selesai," katanya.

Dito menyebut Raja Arab Saudi kemudian menanyakan kembali poin-poin yang perlu menjadi fokus konkret dari pertemuan kedua kepala negara. Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara rinci jumlah tambahan kuota yang dibicarakan saat itu.

"Tidak ikut, karena itu bukan ranah kami," kata Dito yang kala itu menjabat sebagai Menpora.

Meski begitu, Dito mengingat bahwa tidak lama setelah pertemuan tersebut Jokowi mengumumkan Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah untuk pelaksanaan haji 2024.

"Betul. 20.000 saat itu kuota tambahannya. Itu kalau tidak salah diumumkan kan sehari setelah pertemuan," ujarnya.

Dito juga menyebut sejumlah pejabat pemerintah mengikuti rangkaian pembahasan tersebut. Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi disebut hadir dalam pertemuan, sedangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir.

Dalam perkara ini, Dito dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai perolehan dan alokasi tambahan kuota haji 20 ribu jemaah. Sebelumnya, Dito juga telah diperiksa KPK pada tahap penyidikan terkait perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengatakan pemeriksaan terhadap Dito dilakukan untuk menggali pengetahuan mengenai alasan atau dasar Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu kepada Indonesia.

KPK menyebut perkara tersebut masih dalam tahap pembuktian di persidangan. Jaksa penuntut umum KPK berencana menghadirkan lebih dari 300 saksi dan ahli untuk mengungkap konstruksi perkara serta menghitung kerugian keuangan negara yang diduga timbul.* (lp/dh)

Penghargaan itu diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian. Capaian tersebut menjadi salah satu penghargaan bagi Kota Medan dalam rangkaian forum kerja sama regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Baca Juga:

• Cukup Chat WhatsApp, Warga Medan Segera Bisa Lapor Banjir hingga Urus KTP Direspons AI Layaknya Petugas Lapangan

Gala dinner tersebut dihadiri sejumlah pejabat dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Di antaranya Tito Karnavian, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah, Gubernur Perlis Abu Bakar Hamzah, Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand Sasithorn Palattadej, Gubernur Trang Songklod Sawar Gwong, Wakil Gubernur Sumut Surya, dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian mendorong agar kerja sama IMT-GT tidak berhenti pada forum dialog. Menurutnya, kerja sama tersebut harus menghasilkan program dan proyek yang nyata serta dapat dirasakan masyarakat.

"IMT-GT tidak boleh hanya menjadi forum untuk berdialog dan berdiskusi, tetapi harus menjadi sebuah platform yang menghasilkan program dan proyek yang konkret, terukur, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Tito.

Tito juga menilai 10 provinsi di Indonesia yang berada di Sumatera dan tergabung dalam IMT-GT memiliki potensi besar. Kedekatan geografis Indonesia, Malaysia, dan Thailand dinilai dapat menjadi modal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kawasan.

Tito turut mengapresiasi Bobby Nasution sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum IMT-GT ke-32. Dia menilai Pemprov Sumut telah memberikan pelayanan terbaik kepada delegasi dari Malaysia dan Thailand.

"Saya tahu Anda telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Sekali lagi saya berterima kasih," kata Tito.

Sementara itu, Bobby Nasution berharap hasil forum IMT-GT dapat diwujudkan melalui langkah konkret, mulai dari pengurangan hambatan lintas batas, realisasi proyek dan investasi, hingga peningkatan nilai tambah ekonomi.

Menurut Bobby, IMT-GT menjadi forum strategis untuk mengubah kedekatan geografis Indonesia, Malaysia, dan Thailand di kawasan Selat Malaka menjadi keunggulan ekonomi bersama.

"Pembahasan Chief Ministers' and Governors' Forum (CMGF) ini menegaskan perlunya IMT-GT bergerak dari agenda kerja sama menuju implementasi yang terukur dan berdampak," ujar Bobby.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi agenda hijau, proyek siap investasi, pengelolaan sampah, ekonomi dengan mobilitas rendah karbon, efisiensi energi, serta ketahanan terhadap banjir.

Bobby mengatakan Sumatera Utara siap memperkuat perannya dalam IMT-GT melalui penyelarasan prioritas, penyiapan proyek siap investasi, dan kolaborasi lintas sektor. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas pelabuhan dan kawasan ekonomi ke pasar regional serta meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas.* (dh)

Peluncuran lima aplikasi tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Rico Waas bersama Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi dan sejumlah pimpinan perangkat daerah di Balai Kota Medan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Warga Kini Tak Perlu ke Kantor Disdukcapil, Pemko Medan Perluas Layanan Adminduk ke 21 Kecamatan

Selanjutnya terdapat SOREDAY dari Dinas Pariwisata sebagai platform informasi pariwisata terpusat untuk mendukung promosi destinasi. SITANGKAS dari BPBD menjadi sistem informasi terintegrasi untuk pelaporan dan pemantauan penanggulangan bencana secara realtime.

Aplikasi kelima yakni SIP-KURASI dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sistem tersebut ditujukan untuk memudahkan pendataan dan pendampingan UMKM berbasis data melalui proses kurasi produk serta penyaluran bantuan.

Rico mengapresiasi inovasi yang lahir dari aparatur Pemko Medan. Namun, dia mengingatkan agar peluncuran aplikasi tidak berhenti pada seremoni dan harus benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

"Dari pertama sekali saya memulai menjadi Wali Kota, ini adalah satu dari gagasan yang saya harapkan bisa terjadi. Yaitu semacam kick-off pertama pengintegrasian data dari beberapa OPD yang ada di Kota Medan, saya harap aplikasi ini akan bermanfaat untuk masyarakat Kota Medan dan untuk kita semuanya," kata Rico.

Di hadapan pimpinan perangkat daerah dan camat, Rico kemudian menginstruksikan agar berbagai layanan publik serta pengaduan warga dapat diintegrasikan dengan platform yang paling banyak digunakan masyarakat, yakni WhatsApp.

Menurutnya, penggunaan WhatsApp dinilai dapat memperluas akses layanan dibandingkan mengharuskan warga mengunduh aplikasi baru. Sistem tersebut nantinya akan didukung teknologi AI untuk merespons kebutuhan masyarakat.

"Melalui skema baru ini, masyarakat Medan kelak tidak perlu lagi mengunduh aplikasi tambahan untuk mengadu atau mengurus administrasi. Cukup mengirim pesan ke nomor WhatsApp resmi Pemko Medan, sistem AI akan merespons secara responsif dan manusiawi layaknya petugas lapangan," ujar Rico.

Rico menjelaskan sistem tersebut nantinya dapat membantu mengidentifikasi lokasi, menerima dokumen seperti KTP, mencatat detail laporan, hingga meneruskan pengaduan secara otomatis kepada perangkat daerah yang berwenang.

Misalnya, pengaduan mengenai banjir akan diarahkan langsung kepada perangkat daerah yang menangani persoalan tersebut. Dengan sistem terintegrasi, warga tidak perlu lagi menentukan sendiri perangkat daerah yang harus menerima laporan.

"Setiap laporan yang masuk akan terhubung ke dasbor pimpinan, sehingga saya dapat memantau langsung apakah pengaduan sudah ditindaklanjuti atau belum," tambahnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi mengatakan peluncuran lima aplikasi tersebut merupakan bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemko Medan, kata Erfin, juga tengah membangun ekosistem Medan Satu Data yang mengintegrasikan data sektoral, data kependudukan, hingga data layanan dari masing-masing perangkat daerah.

"Saat ini kita tengah membangun Medan Satu Data, sebuah ekosistem digital yang mengintegrasikan data sektoral, data kependudukan, hingga data layanan di masing-masing perangkat daerah," jelas Erfin.

Pemko Medan berharap integrasi data dan layanan digital tersebut dapat membuat pelayanan publik lebih cepat, transparan, efisien, serta mudah diakses masyarakat.* (dh)

Ajakan itu disampaikan Rianto saat menghadiri Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Warga Kini Tak Perlu ke Kantor Disdukcapil, Pemko Medan Perluas Layanan Adminduk ke 21 Kecamatan

Peserta kegiatan berasal dari berbagai kelompok, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, kader Posyandu hingga tokoh agama, pemuda dan masyarakat. Sebanyak 35 anak PAUD juga mengikuti lomba mewarnai, sedangkan 30 peserta lainnya mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi.

Kepala Dinas Perikanan Asahan Umar mengatakan program Gemarikan kali ini turut dikolaborasikan dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Asahan. Salah satu kegiatan yang dilakukan yakni peninjauan perekaman KTP elektronik bagi anak dan remaja yang memasuki usia 17 tahun.

Umar mengatakan sosialisasi Gemarikan diharapkan dapat mendorong masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin dan keluarga yang memiliki anak, untuk meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber pangan bergizi.

Sementara itu, Rianto menyebut Asahan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Ia menilai ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

"Ikan selain kaya akan protein, juga mengandung omega-3, vitamin dan mineral yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh," ujar Rianto.

Menurutnya, konsumsi ikan secara rutin memiliki sejumlah manfaat, antara lain mendukung kecerdasan anak serta menjaga kesehatan jantung dan otak. Konsumsi ikan juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting.

Rianto menekankan pemenuhan gizi perlu diperhatikan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun atau periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

"Untuk tumbuh sehat dan cerdas, salah satunya adalah dengan memastikan asupan gizi yang baik sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun," katanya.

Dia berharap Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan tidak sekadar menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi dapat membentuk kebiasaan masyarakat menjadikan ikan sebagai salah satu menu utama keluarga.

Pemkab Asahan pun terus mendorong pola hidup sehat melalui peningkatan konsumsi pangan bergizi sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat, kuat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045.* (dh)

BANDA ACEH — Tim Unit V Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa di Kota Banda Aceh.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial DT (21), mahasiswa asal Manduamas Baru, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan MUL (40), warga Lamtemen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Baca Juga:

• Terungkap! Pasien Rampok dan Sekap Dokter di Dairi, Bawa Kabur Uang Rp12,19 Juta dan Sempat Kabur hingga Jambi

"Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, tim berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan tersebut," kata Kompol Miftahuda, Kamis, 10 September 2026 siang.

Penangkapan pertama dilakukan Tim Opsnal Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh pada Kamis, 3 September 2026.

Saat itu, polisi mendapat informasi bahwa salah seorang terduga pelaku berada di kawasan Simpang Dodik, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh.

Tim kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan DT.

Dalam pemeriksaan awal, DT mengakui keterlibatannya dalam penculikan dan penganiayaan terhadap korban bersama MUL dan seorang pria lain yang hingga kini masih dicari.

DT kemudian dibawa ke Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi selanjutnya mengembangkan informasi mengenai keberadaan MUL.

Hasil penyelidikan menunjukkan MUL berada di Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen.

Pada Senin, 7 September 2026, tim Jatanras bergerak menuju lokasi tersebut.

Petugas kemudian menemukan MUL sedang berada di sebuah warung kopi di Kecamatan Jeunib.

" MUL diamankan bersama sejumlah barang bukti, yakni satu unit senjata api laras pendek, satu magazen berisi 13 butir peluru, satu buah borgol, serta satu buah gembok," ujar Kasatreskrim.

Dalam pemeriksaan awal, MUL juga mengakui keterlibatannya dalam penculikan dan penganiayaan terhadap korban.

Polisi masih mendalami asal-usul senjata api laras pendek tersebut.

Kasus penculikan tersebut terjadi pada Kamis, 19 Februari 2026 sekitar pukul 01.00 WIB.

Saat itu, korban berada di Terminal Keudah, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

Korban kemudian dipanggil oleh MUL yang datang menggunakan mobil Daihatsu Ayla berwarna kuning.

MUL menanyakan kepada korban mengenai tempat mendapatkan tuak.

Setelah korban memberikan informasi, MUL masuk ke dalam mobil dengan alasan mengambil uang.

" Tidak lama kemudian, MUL memundurkan mobil mendekati korban. Dari dalam kendaraan turun dua orang lainnya yang disebut dalam laporan sebagai Togar dan Dekmat. Keduanya kemudian memaksa korban masuk ke dalam mobil," sambungnya.

Korban sempat menolak. Namun, menurut laporan polisi, korban dipaksa masuk ke dalam mobil dengan cara dipiting pada bagian tangan dan leher.

Setelah berada di dalam mobil, tangan dan kaki korban diikat. Korban juga mengalami penganiayaan selama perjalanan.

Setelah sekitar 30 menit perjalanan, MUL disebut berganti posisi dengan salah seorang pelaku sebagai pengemudi.

Korban juga mendapat ancaman akan dibunuh, ucap Dizha lagi.

Sekitar pukul 08.30 WIB, korban sempat melarikan diri ketika para pelaku tertidur. Namun, korban kembali ditangkap.

Menurut laporan korban, setelah kembali ditangkap, ia kembali mengalami penganiayaan.

Sekitar pukul 12.30 WIB, korban akhirnya dilepaskan. Para pelaku juga memberikan uang Rp50 ribu kepada korban untuk ongkos pulang, ucapnya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet dan memar pada sejumlah bagian tubuh.

Korban juga mengaku takut pulang karena mendapat ancaman dari para pelaku.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh pada 19 Februari 2026 melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/147/II/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh Sat Reskrim.

Polisi masih memburu seorang pria lain yang diduga terlibat dalam penculikan dan penganiayaan tersebut.

Selain mencari pelaku lain, penyidik juga mendalami asal senjata api yang ditemukan saat menangkap MUL.

"Penyidik masih melakukan pengembangan dan mencari pelaku lainnya serta mendalami asal senjata api tersebut. Selanjutnya juga akan dilakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum," ujar Kompol Miftahuda.

Penyidik selanjutnya melanjutkan proses hukum dengan melengkapi berkas perkara dan melakukan gelar perkara untuk menentukan tahapan hukum berikutnya.* (ad)

BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian dan kerohanian bagi warga binaan.

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan diikuti warga binaan, jajaran petugas Lapas Labuhan Ruku, serta sejumlah tamu undangan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Kalapas Labuhan Ruku Tinjau Lahan Pisang dan Jagung di Air Joman, Perkuat Program Ketahanan Pangan

Pembacaan ayat suci Al-Qur'an tersebut menjadi pembuka sekaligus menciptakan suasana religius sebelum kegiatan dilanjutkan ke rangkaian acara berikutnya.

Selanjutnya, Ketua Panitia menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dalam laporannya disampaikan berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk sejumlah perlombaan keagamaan yang melibatkan warga binaan.

Perlombaan tersebut menjadi wadah bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi sekaligus meningkatkan semangat dalam mengikuti program pembinaan kerohanian.

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Dr. Hamdi Hasibuan, ST., S.H., M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Sejumlah tamu undangan berasal dari Kejaksaan Negeri Batu Bara, Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kalapas menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat pembinaan kepribadian dan kerohanian warga binaan.

Setelah sambutan Kalapas, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada para pemenang perlombaan keagamaan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Perlombaan tersebut meliputi azan, tausyiah, dan hafalan surat-surat pendek.

Pemberian hadiah menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi serta semangat warga binaan dalam mengikuti berbagai kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas Labuhan Ruku.

Suasana semakin semarak dengan penampilan shalawat yang dibawakan oleh warga binaan.

Penampilan tersebut menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif warga binaan dalam memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Selain menghadirkan suasana religius, lantunan shalawat juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan warga binaan kepada Rasulullah SAW.

Memasuki acara inti, kegiatan dilanjutkan dengan tausyiah yang disampaikan Al Ustadz Arif Habibi Batubara (UAS KW) dengan tema "Dengan Shalawat, Kita Tingkatkan Iman dan Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW."

Tausyiah diikuti dengan penuh perhatian oleh seluruh peserta, khususnya warga binaan sebagai penerima manfaat utama program pembinaan kerohanian.

Dalam tausyiahnya, Al Ustadz Arif Habibi mengajak seluruh peserta untuk senantiasa memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, meningkatkan keimanan, serta menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam membangun akhlak dan perilaku yang baik.

Nilai-nilai keteladanan Rasulullah diharapkan dapat diterapkan oleh warga binaan selama menjalani proses pembinaan di Lapas maupun ketika nantinya kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, Lapas Labuhan Ruku terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak warga binaan, tetapi juga pada pembentukan karakter, peningkatan keimanan, dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Kegiatan keagamaan tersebut diharapkan menjadi bekal spiritual bagi warga binaan untuk menjalani masa pembinaan dengan lebih baik serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang berakhlak dan bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat setelah kembali ke lingkungan sosial.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan sejumlah proyek strategis dan peluang investasi Sumatera Utara dalam Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32.

Paparan tersebut menegaskan posisi Sumatera Utara sebagai salah satu kawasan strategis dalam memperkuat kerja sama ekonomi regional yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Baca Juga:

• Orangtua Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Pertanyakan Anggaran: Itu Uang Masyarakat, Tega Meracuni Anak-anak

"Di Sumatera Utara, kami dengan senang hati melaporkan proyek unggulan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei seluas 1.934 hektare. Toba Caldera Resort senilai US$1,73 miliar di Danau Toba. Kawasan Industri Strategis Sumatera Utara (KISS) seluas 2.445 hektare dan pusat ekonomi kreatif, MICE, serta smart city terpadu di Deliserdang," kata Gubernur Bobby Nasution.

Selain Sumatera Utara, sejumlah provinsi lain di Sumatera turut menawarkan proyek strategis dalam forum tersebut.

Aceh memiliki proyek rumah sakit wisata medis senilai US$20,89 juta di Sabang.

Sumatera Barat mendorong hilirisasi produk halal bernilai tambah dengan nilai ekspor US$2,78 miliar.

Sementara itu, Riau menawarkan proyek Jalur RORO Dumai-Melaka dan pusat kawasan Tanjung Buton.

Kepulauan Riau memiliki Kawasan Perdagangan Bebas Batam-Bintan-Karimun.

Jambi juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Ujung Jabung dengan nilai investasi Rp87,87 triliun.

Adapun Lampung menargetkan investasi sektor pariwisata sebesar Rp19 triliun.

Dalam laporannya, Bobby juga menyampaikan perkembangan Kerangka Kerja Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan IMT-GT yang diterapkan di berbagai kota.

Sekretariat ASEAN mencatat terdapat 47 kegiatan tingkat regional dan 162 kegiatan kerja di bawah Rencana Strategis Konektivitas ASEAN.

Sementara itu, Jaringan Smart City ASEAN telah berkembang menjadi 38 kota anggota.

Bobby juga menyampaikan rekomendasi forum CMGF yang dirangkum dalam lima prioritas.

Pertama, mobilisasi sumber daya di sepanjang koridor ekonomi IMT-GT dengan negara bagian dan provinsi sebagai penggerak utama untuk mempercepat konektivitas serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kedua, mengintegrasikan konsep hijau ke dalam kerangka kerja CMGF.

Langkah ini ditujukan untuk menyelaraskan kebijakan Green City dengan Sustainable Urban Development Framework (SUDF).

Ketiga, mempertahankan IMT-GT Green City Award sebagai program tahunan untuk memberikan apresiasi kepada kota-kota yang mendorong pembangunan hijau, inklusif, dan tangguh.

"Keempat, penguatan pelaksanaan SUDF melalui koordinasi nasional-daerah dan platform Konferensi Tingkat Menteri Green City. Kelima pemanfaatan kolaborasi Asian Development Bank (ADB) dan ASEAN untuk memobilisasi dukungan teknis dan finansial bagi proyek koridor dan inisiatif Green City," kata Bobby.

Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan forum IMT-GT diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis di kawasan.

Ia mencontohkan adanya kawasan ekonomi khusus di tiga negara anggota IMT-GT yang dapat didorong melalui kerja sama tersebut.

"Ini didorong untuk percepatan daripada proyek-proyek strategis di kawasan. Salah satunya kita lihat dari berbagai negara mempersiapkan Special Economic Zone, baik itu Malaysia, Thailand, maupun Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Special Economic Zone yang ada di Sumatera Utara juga bisa meningkat karena ini menjadi integrasi daripada kerja sama di kawasan ini," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pengembangan kawasan ekonomi khusus dapat menjadi bagian dari integrasi kerja sama ekonomi antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah mengatakan forum IMT-GT menghasilkan sejumlah peluang tambahan yang masih dapat dikembangkan melalui kerja sama ketiga negara.

Salah satunya berkaitan dengan energi baru terbarukan, khususnya penguatan rencana ASEAN Power Grid. Selain itu, konektivitas antarnegara juga menjadi perhatian.

Akmal menilai berbagai proyek fisik yang telah berjalan ikut mempererat hubungan antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

"Malah saya sempat berjenaka dengan Bapak Menteri (Airlangga), kalau ke Medan dari Kuala Lumpur itu hanya 1 jam, tapi kalau ke Jakarta 2 jam, Itu menunjukkan betapa pentingnya close proximity of our geography ini digunakan dengan sebaik mungkin," kata Akmal.

Vice Minister for Office of the Prime Minister Thailand Thanadit Raktabutr mengapresiasi pelayanan dan sambutan yang diberikan Sumatera Utara selama pelaksanaan pertemuan IMT-GT.

Ia mengatakan Thailand akan kembali berpartisipasi dalam pertemuan serupa dan menantikan pelaksanaan pertemuan tahun depan di Malaysia.

"Thailand merasa sangat terhormat berada di sini dan sangat senang dapat berpartisipasi dalam IMT-GT. Kami membawa 71 orang pejabat senior, termasuk saya sendiri dan seluruh delegasi dari pejabat pemerintah, untuk menghadiri acara yang sangat terhormat dan sukses ini. Atas nama Pemerintah Thailand, kami akan sangat terhormat untuk menghadiri pertemuan berikutnya dan menantikan partisipasi kami tahun depan di Malaysia. Selain itu, kami juga akan menjadi tuan rumah pertemuan berikutnya karena Thailand akan menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 2028," katanya.* (ad)

ACEH BESAR — Warga di kawasan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut.

Kondisi itu membuat sejumlah sumur warga mulai mengering.

Baca Juga:

• Darwani Jadi Satu-satunya Perempuan Terpilih sebagai Tuha Peut Gampong Lam Lumpu, Warga Harap Aspirasi Kaum Hawa Didengar

Salah seorang warga Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, Edi, mengatakan wilayah tempat tinggalnya sudah hampir tiga bulan tidak diguyur hujan.

Kalaupun hujan turun, intensitasnya hanya ringan sehingga belum mampu menambah debit air sumur warga.

"Sudah hampir Tiga bulan daerah kami tidak ada hujan, kalau pun ada hanya sebatas hujan ringan tidak bertambah air sumur warga," ujarnya kepada wartawan, Kamis, 10 September 2026, di Pekan Bada.

Menurut Edi, kondisi tersebut membuat warga harus membeli air bersih menggunakan mobil tangki ketika pasokan dari PDAM Tirta Montala tidak lancar.

Ia mengatakan air PDAM biasanya baru mengalir pada tengah malam.

Aliran tersebut pun tidak berlangsung lancar sehingga warga terpaksa begadang untuk mendapatkan air.

"Air PDAM mengalir tengah malam itupun tidak lancar, warga Gampong Lam Lumpu harus begadang untuk mendapatkan air bersih. Itupun dapat paling banyak satu ember atau satu jerigen isi 25 liter."

Keterbatasan air bersih membuat warga mulai khawatir kondisi akan semakin parah apabila kemarau terus berlangsung.

Warga Pekan Bada lainnya, Suriadi, mengatakan masyarakat berpotensi mengalami krisis air bersih jika hujan tidak segera turun.

"jika tidak ada hujan datang kemungkinan Warga Pekan Bada akan krisis air bersih, untuk itu Suriadi meminta pihak yang berwenang untuk mencari solusi kekurangan air bersih ujar nya."

Suriadi berharap pemerintah dan pihak terkait segera mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama kemarau.

Kondisi tersebut menjadi perhatian warga karena air merupakan kebutuhan dasar untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.

Warga berharap distribusi air bersih dapat ditingkatkan sehingga masyarakat tidak harus membeli air atau menunggu hingga tengah malam untuk memperoleh pasokan.* (ad)

KARO — Orangtua siswa yang terdampak dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mempertanyakan penggunaan anggaran program tersebut.

Mereka menilai keamanan dan kualitas makanan harus menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak.

Baca Juga:

• Terungkap! Pasien Rampok dan Sekap Dokter di Dairi, Bawa Kabur Uang Rp12,19 Juta dan Sempat Kabur hingga Jambi

Paruliana merupakan ibu dari Agnesia Paruliana Borusitonga, salah satu siswa yang terdampak insiden tersebut.

Dalam rapat, Paruliana mempertanyakan pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan, terutama kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saya orangtua dari anak Agnesia Paruliana Borusitonga," ujar Paruliana.

Ia kemudian mengungkapkan kondisi kesehatan anaknya yang disebut mengalami gangguan pada ginjal.

"Anak sayalah yang kena ginjalnya. Di mana hati nurani kalian? Terutama kepala SPPG. Bapak punya anak atau tidak?" katanya.

Menurut Paruliana, kondisi anaknya masih lemah dan harus beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit.

"Ini anakku sekarang lemah di rumah. Ini tentang nyawa anak kami ini. Ini tentang nyawa, Pak. Nyawa," ucapnya.

"Anak saya sudah tiga kali bolak-balik rumah sakit," lanjut Paruliana.

Selain kondisi kesehatan anak, Paruliana menyoroti anggaran program MBG.

Ia mengatakan dana program tersebut berasal dari masyarakat sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.

"Itu MBG itu kan bukan uang pribadi kalian kan. Itu uang masyarakat, Pak, Bu. Uang kami juga kok ya tega, Pak. Meracuni anak-anak," ujar Paruliana.

Para orangtua korban meminta pihak terkait tidak berhenti pada permintaan maaf.

Mereka juga menuntut jaminan perawatan bagi siswa yang masih membutuhkan penanganan medis, kompensasi yang layak, serta pendampingan psikologis.

Paruliana juga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai hasil pemeriksaan makanan yang dikonsumsi para siswa.

Ia mengaku sebelumnya telah menanyakan melalui media sosial mengenai zat atau racun yang diduga terdapat dalam menu ikan.

"Dan sayalah yang viral di media sosial itu yang menanyakan racun apa yang terdeteksi di ikan itu. Sampai saat ini kami tidak tahu. Kalian bungkam semua," tegasnya.

"Bungkam kalian semua bungkam," kata Paruliana.

Belakangan, hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Utara menemukan tiga jenis bakteri dalam sampel makanan MBG.

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Dinkes Sumut Pulo Rizal Togatorop mengatakan bakteri tersebut ditemukan pada nasi, ikan dencis, dan melon.

"Ada bakteri Bacillus Cereus (di nasi), Staphylococcus Aureus (Ikan Dencis), dan Escherichia Coli (melon)," kata Rizal, Rabu, 9 September 2026.

Rizal menjelaskan ketiga bakteri tersebut secara alami dapat ditemukan pada manusia maupun lingkungan.

Namun, dalam kondisi tertentu, bakteri dapat berkembang dan menghasilkan racun yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

"Kalau dalam kondisi tertentu bakteri bisa berkembang dan mengeluarkan racun yang bisa menyebabkan mual, muntah, lemas dan gejala lainnya," ujar Rizal.

Meski demikian, hasil pemeriksaan laboratorium tersebut belum menyimpulkan secara langsung bahwa ketiga bakteri itu merupakan penyebab pasti insiden keracunan MBG di Karo.

Dampak yang dirasakan Agnesia, menurut Paruliana, tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik.

Ia mengatakan anaknya juga mengalami perubahan psikologis setelah insiden tersebut.

Paruliana menyebut Agnesia sebelumnya merupakan anak yang aktif dan berprestasi.

"Anak saya itu salah satu kreatif di Semagi," ujarnya.

Namun, kondisi anaknya kini berubah. Agnesia disebut mengalami ketakutan ketika berada di tengah keramaian.

"Pak Dete, anakku si usur landek-lak sidat juara ibarat lapang samura, Pak," katanya.

"sekarang, Pak, kondisinya melihat keramaian pun dia takut," lanjut Paruliana.

Keluarga berharap para korban mendapatkan pendampingan yang lebih serius, tidak hanya dalam penanganan medis tetapi juga untuk kondisi psikologis mereka.

Kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo terjadi pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Sebanyak 353 siswa dari lima sekolah dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program MBG.

Investigasi awal Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti penanganan bahan makanan berupa ikan.

Sudaryono mengatakan ikan basah yang digunakan dalam menu tidak disimpan di dalam freezer selama sekitar 10 hingga 12 jam.

"Ikan basah tidak ditaruh ke dalam freezer, itu suatu kebodohan dan kelalaian," tegas Sudaryono.

Sebagai tindak lanjut, BGN menutup dapur penyedia makanan yang berkaitan dengan kejadian tersebut dan mencopot kepala SPPG.

Sementara itu, para orangtua korban masih menuntut kejelasan mengenai pertanggungjawaban atas kondisi anak-anak mereka setelah insiden dugaan keracunan MBG tersebut.* (km/ad)

KUALA LUMPUR — Malaysia dinilai perlu melanjutkan upaya meminta ganti rugi atas dampak kabut asap lintas batas yang berulang, termasuk yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia.

Namun, tuntutan tersebut dinilai perlu diubah. Malaysia tidak seharusnya hanya meminta pemerintah Indonesia membayar seluruh kerugian akibat kabut asap.

Baca Juga:

• Mengapa Asahan Rawan Jadi Jalur Masuk Narkoba dari Malaysia? Ini Penjelasan Polisi

Pakar Lingkungan Universiti Putra Malaysia (UPM), Profesor Madya Dr Haliza Abdul Rahman, menyampaikan pandangan tersebut kepada media Malaysia Sinar Harian pada Kamis, 10 September 2026.

Menurut Haliza, tuntutan kompensasi akibat kabut asap lintas batas perlu diarahkan menjadi mekanisme regional yang sah, transparan, dan dapat ditegakkan.

Ia menyebut beberapa prinsip yang dapat digunakan, yakni polluter pays atau pihak yang menyebabkan pencemaran harus membayar, state due diligence atau kewajiban negara memastikan pencegahan dan penegakan hukum berjalan memadai, serta regional solidarity atau solidaritas antarnegara di kawasan.

"Malaysia wajar melanjutkan tuntutan agar pihak yang bertanggung jawab membayar biaya dan ganti rugi. Namun, tuntutan perlu diubah dari sekadar 'Indonesia harus membayar' menjadi prinsip 'pihak yang menyebabkan kerusakan harus membayar berdasarkan bukti dan mekanisme yang disepakati'," kata Haliza.

Haliza menilai perubahan pendekatan tersebut penting dari sisi diplomasi.

Menurut dia, tuntutan agar pemerintah Indonesia membayar seluruh kerugian yang dialami negara tetangga akan sulit diterapkan tanpa mekanisme pembuktian yang jelas.

Ia menjelaskan, Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) hingga kini belum memiliki mekanisme kompensasi yang jelas.

"Perusahaan atau individu yang terbukti menyebabkan kebakaran harus membayar, sedangkan pemerintah Indonesia bertanggung jawab memastikan penegakan hukum dan pencegahan dilakukan secara memadai," ujarnya.

Pernyataan Haliza muncul setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa, 8 September 2026, mengatakan mekanisme ASEAN dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas perlu diperbaiki.

Menurut Anwar, mekanisme tersebut harus diperkuat agar persoalan kabut asap dapat ditangani secara lebih efektif.

Ia juga meminta isu tersebut mendapat perhatian serius dari para menteri terkait di tingkat ASEAN karena kabut asap berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama anak-anak dan bayi.

Desakan agar ada ganti rugi akibat kabut asap lintas batas bukan persoalan baru bagi Malaysia. Isu tersebut pernah mencuat ketika terjadi krisis kabut asap pada 1997.

Saat itu, muncul desakan agar pemerintah Malaysia menghitung kerugian ekonomi, lingkungan, kesehatan, hingga sektor pariwisata akibat kabut asap.

Desakan serupa kembali muncul pada 2016.

Pemerintah Malaysia ketika itu juga didorong menghitung keseluruhan kerugian akibat kabut asap dan menuntut kompensasi dari Indonesia.

Menurut Haliza, upaya meminta ganti rugi akan lebih kuat jika sejak awal disertai mekanisme pembuktian dan metode penghitungan kerugian yang disepakati bersama.

Ia menilai penghitungan secara ilmiah dapat memperkuat dasar tuntutan kompensasi. Haliza mencontohkan krisis kabut asap pada 2015.

Berdasarkan perkiraan Bank Dunia yang kerap dijadikan rujukan, kebakaran di Indonesia pada 2015 menyebabkan kerugian dan kerusakan sekitar US$16,1 miliar.

Nilai tersebut mencakup kerugian ekonomi dan biaya lingkungan.

Sementara itu, episode kabut asap di Singapura pada 2015 dilaporkan menyebabkan kerugian ekonomi sekitar US$517 juta.

"Angka tersebut penting karena biaya akibat kabut asap dapat diterjemahkan ke dalam nilai ekonomi, bukan sekadar menjadi pernyataan politik," kata Haliza.

Untuk memperkuat dasar tuntutan, Haliza mengusulkan agar Malaysia membuat akun biaya kabut asap nasional.

Menurut dia, sistem tersebut dapat digunakan untuk mencatat berbagai kerugian akibat kabut asap secara terukur.

Data yang dicatat antara lain jumlah hari sekolah yang ditutup, jumlah pasien yang mengalami gangguan pernapasan, gangguan penerbangan, kehilangan produktivitas, biaya operasi penyemaian awan, pemantauan kualitas udara, hingga kerugian sektor pariwisata.

Dengan pencatatan tersebut, nilai kerugian akibat kabut asap dapat dihitung secara lebih jelas.

Data itu kemudian dapat menjadi dasar pembahasan mekanisme ganti rugi di tingkat regional.

Haliza menilai pendekatan berbasis data akan membuat posisi Malaysia lebih kuat dalam membahas kompensasi.

Pada saat yang sama, mekanisme tersebut dapat membuka jalan bagi ASEAN untuk memiliki aturan yang lebih jelas dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas.* (km/ad)

DAIRI — Satuan Reserse Kriminal Polres Dairi mengungkap kasus perampokan dan penyekapan terhadap seorang dokter berinisial NT, 61 tahun, di tempat praktiknya di Jalan Tembakau, Kelurahan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Polisi menangkap pelaku berinisial PS, 60 tahun, warga Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang.

Baca Juga:

• Mengapa Asahan Rawan Jadi Jalur Masuk Narkoba dari Malaysia? Ini Penjelasan Polisi

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa malam, 1 September 2026.

Sebelum melakukan aksinya, PS diketahui baru selesai minum tuak di sebuah warung di Gang Soala Gogo yang tidak jauh dari lokasi praktik korban.

PS kemudian pergi ke Jalan Merdeka untuk membeli nasi.

Saat melintas di Jalan Tembakau, pelaku melihat pintu tempat praktik korban dalam keadaan terbuka.

" Saat itu, tersangka melintas di Jalan Tembakau atau tempat praktik korban, yang bisa pelaku berobat, dan melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka," kata AKBP Otniel Siahaan dalam keterangan persnya, Kamis, 10 September 2026.

Setelah membeli nasi, PS makan tidak jauh dari tempat praktik tersebut sembari memperhatikan situasi.

Polisi menyebut pada saat itulah muncul niat pelaku untuk melakukan pencurian.

Usai makan, PS kembali ke rumah dan mengambil sebilah parang serta lakban. Ia juga membawa kain sebo untuk menutupi wajahnya.

"Usai habis makan, PS kemudian kembali ke rumah dan mengambil sebilah parang beserta lakban yang disimpan di saku jaket. Tersangka juga tak lupa membawa kain sebo untuk menutup identitasnya," kata Kapolres Dairi.

Sekitar pukul 20.15 WIB, PS kembali ke tempat praktik korban. Ia kemudian menutup wajah menggunakan kain sebo dan memanggil korban.

Saat itu, NT sedang duduk di kursi kerjanya. PS langsung meminta uang sambil mengarahkan parang kepada korban.

Korban mengatakan uang yang tersisa berada di dalam laci.

PS kemudian mengikat kaki dan mulut korban menggunakan lakban sebelum membuka seluruh laci meja dan mengambil uang di dalamnya.

"Pelaku langsung meminta uang kepada korban dengan mengarahkan sebilah parang, namun korban mengatakan bahwa uang yang tersisa hanya di laci. Pelaku kemudian mengikat kaki dan mulut korban menggunakan lakban dan langsung membuka seluruh laci meja dan mengambil seluruh uang yang ada di dalam laci," jelas AKBP Otniel Siahaan.

Setelah mengambil uang, korban sempat berpura-pura menelepon untuk membuat pelaku mengira dirinya tidak sendirian. PS kemudian melarikan diri dari lokasi.

Polisi mengatakan PS selanjutnya pulang ke rumah untuk menghitung uang hasil pencurian. Total uang yang dibawa pelaku mencapai Rp12,19 juta.

"Total uang yang berhasil dibawa oleh tersangka sebesar Rp 12 juta 190 ribu. Tersangka kemudian pergi ke Samosir untuk berbelanja buah coklat dan cabai, serta melanjutkan perjalanan menuju Dolok Sanggul hingga Provinsi Jambi," katanya.

Setelah melakukan perjalanan hingga Jambi, PS memutuskan kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Dairi.

Polisi kemudian menangkap PS ketika dalam perjalanan menuju Dairi, tepatnya di kawasan Merek, Kabupaten Karo, beberapa hari lalu.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu buah cincin emas, sebilah parang, uang tunai Rp5,19 juta yang merupakan sisa hasil pencurian, serta satu unit telepon seluler lipat.

Atas perbuatannya, PS kini telah diamankan di Polres Dairi. Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 479 Ayat (2) huruf a subsider Pasal 479 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

""Saat ini Pelaku sudah berhasil diamankan, dan dikenakan pasal 479 Ayat (2) huruf a Subs Pasal 479 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun," tutur Kapolres Dairi.* (vi/ad)

BINJAI — DPD II Partai Golkar Kota Binjai memperkuat struktur organisasi sayap partai menjelang Pemilu 2029.

Haji Kires menunjuk Ali Imron Harahap sebagai Ketua Badan Saksi Nasional Pemenangan Golkar (BSNPG) Kota Binjai periode 2025-2030.

Baca Juga:

• Siapa Ahmad Ali? Ketua Harian PSI yang Namanya Terseret Pengembangan Kasus Tambang Kukar, KPK Sita Rp3,5 Miliar

Penunjukan itu disampaikan Haji Kires dalam rapat konsolidasi internal DPD II Golkar Binjai pada Senin, 7 September 2026.

BSNPG diposisikan sebagai bagian penting dalam persiapan Golkar menghadapi Pemilu 2029, terutama dalam pengamanan suara dan penguatan strategi pemenangan di tempat pemungutan suara (TPS).

"Hari ini saya percayakan amanah BSNPG Binjai kepada Bang Ali Imron Harahap dan Bang Sion Hasibuan. Keduanya punya track record, loyalitas, dan militansi yang tidak diragukan. Saya yakin BSNPG di bawah kepemimpinan mereka akan solid dan siap memenangkan Golkar di Binjai," ujar Haji Kires.

Ali Imron Harahap yang selama ini aktif dalam struktur kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan menyatakan kesiapannya menjalankan amanah tersebut.

"Kami siap bergerak cepat. Tugas BSNPG adalah memastikan setiap suara Golkar di TPS terjaga. Mulai dari perekrutan saksi, pelatihan, sampai pengawasan di lapangan akan kami rapikan," tegas Ali Imron.

Sementara itu, Sion Hasibuan menilai konsolidasi organisasi perlu dilakukan hingga tingkat kelurahan.

Menurut dia, saksi menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan suara partai tetap terjaga selama proses pemilu.

"BSNPG ini ujung tombaknya. Kami akan rekrut saksi terbaik di 37 kelurahan di Binjai. Targetnya, tidak ada 1 suara pun Golkar yang hilang," kata Sion.

Dengan terbentuknya kepengurusan BSNPG periode 2025-2030, DPD II Golkar Binjai menargetkan peningkatan perolehan kursi di DPRD Kota Binjai.

Haji Kires meminta seluruh kader Golkar di Kota Binjai memberikan dukungan terhadap kepengurusan BSNPG yang baru.

Ia berharap konsolidasi tersebut dapat memperkuat mesin politik partai hingga tingkat paling bawah.

Baca Juga:

• Tak Baca Teks Saat Pidato, Prabowo: Manusia Kalau Bikin Salah, ya Kita Minta Maaf Saja

"Kerja bersama, menang bersama. Golkar Binjai harus jadi contoh untuk Sumut," tutupnya.* (ad)

JAKARTA — Nama Ahmad M. Ali kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp3,5 miliar dalam pengembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.

Ahmad Ali merupakan pengusaha sekaligus politikus. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030.

Baca Juga:

• Tak Baca Teks Saat Pidato, Prabowo: Manusia Kalau Bikin Salah, ya Kita Minta Maaf Saja

KPK menduga uang yang disita memiliki keterkaitan atau bersumber dari tindak pidana korupsi yang sedang disidik.

Namun, penyitaan barang bukti tersebut belum otomatis membuktikan Ahmad Ali sebagai pelaku tindak pidana.

Ahmad M. Ali lahir di Wosu, Morowali, Sulawesi Tengah, pada 16 Mei 1969. Sebelum terjun ke politik nasional, ia dikenal sebagai pengusaha.

Karier politik Ahmad Ali kemudian berkembang melalui Partai NasDem.

Ia menjadi anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024, dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.

Di internal NasDem, karier Ahmad Ali terus meningkat hingga dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem.

Perjalanan politiknya kemudian berubah setelah Ahmad Ali meninggalkan NasDem dan bergabung dengan PSI.

Pada 2025, ia dipercaya menjadi Ketua Harian DPP PSI periode 2025-2030.

Jabatan tersebut menempatkannya di jajaran strategis partai menjelang agenda politik nasional 2029.

Perkara yang kini kembali menyeret nama Ahmad Ali telah berkembang sejak beberapa waktu lalu.

Pada Februari 2025, penyidik KPK menggeledah kediaman Ahmad Ali di Jakarta Barat.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang yang dinilai berkaitan dengan perkara.

Selain dokumen dan perangkat elektronik, penyidik menemukan uang tunai dalam rupiah dan valuta asing dengan nilai sekitar Rp3,49 miliar.

Nilai tersebut kemudian dibulatkan menjadi sekitar Rp3,5 miliar.

Uang itu menjadi salah satu barang bukti yang didalami penyidik untuk mengungkap dugaan gratifikasi dalam perkara pertambangan batu bara di Kukar.

Dalam perkara tersebut, KPK mendalami dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara yang dikaitkan dengan setiap metrik ton batu bara.

Penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan korporasi dalam konstruksi perkara.

Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka.

Pendalaman terhadap korporasi juga berkaitan dengan upaya asset recovery, yakni pengembalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

KPK tidak hanya menelusuri keberadaan uang yang telah disita.

Penyidik juga berupaya mengungkap hubungan transaksi, sumber dana, serta pihak-pihak yang diduga menerima atau menggunakan uang tersebut.

Salah satu aspek yang ikut didalami KPK adalah fasilitas hauling.

Fasilitas tersebut digunakan untuk mengangkut batu bara dari kawasan pertambangan menuju lokasi tujuan, termasuk dermaga.

Penyidik mendalami bagaimana fasilitas tersebut disediakan dan bagaimana mekanisme pungutan yang diterapkan.

Besaran pungutan kemudian dikaitkan dengan volume batu bara yang diangkut.

Dari mekanisme tersebut, penyidik berupaya mengikuti pergerakan uang untuk mengetahui aliran dana serta pihak-pihak yang diduga menerima atau menggunakan dana.

Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfokus pada uang sekitar Rp3,5 miliar yang telah disita, tetapi juga pada konteks transaksi dan aliran dana yang berkaitan dengan perkara dugaan gratifikasi tersebut.

Ahmad Ali sebelumnya telah diperiksa KPK dalam rangka mengungkap perkara tersebut.

Namun, KPK belum memastikan apakah Ahmad Ali akan kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan lanjutan masih terbuka apabila penyidik membutuhkan keterangan tambahan untuk memperjelas aliran dana maupun keterkaitan barang bukti yang telah disita.

Profil Singkat Ahmad M. Ali
Nama: Ahmad M. Ali
Tempat, tanggal lahir: Wosu, Morowali, Sulawesi Tengah, 16 Mei 1969
Profesi: Pengusaha dan politikus
Partai sebelumnya: Partai NasDem
Karier: Anggota DPR RI periode 2014-2024
Jabatan sebelumnya: Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem
Jabatan saat ini: Ketua Harian DPP PSI periode 2025-2030

Perjalanan Ahmad M. Ali membawa dirinya dari dunia usaha hingga menjadi salah satu figur politik yang memiliki posisi strategis di tingkat nasional.

Kini, namanya kembali menjadi sorotan setelah KPK menyita uang sekitar Rp3,5 miliar dalam pengembangan perkara dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan batu bara di Kukar.

Namun, hubungan uang tersebut dengan perkara dan ke mana aliran dananya bermuara masih menjadi bagian dari proses penyidikan KPK.

Status hukum setiap pihak tetap bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian lebih lanjut.* (mi/ad)

ASAHAN — Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, masih menjadi salah satu jalur yang digunakan untuk memasukkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari wilayah perairan perbatasan Malaysia.

Kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Hujan Deras Rendam Sejumlah Wilayah Medan, 50 Warga Medan Labuhan Mengungsi

Di sepanjang kawasan pesisir itu juga terdapat sejumlah jalur pelabuhan tikus yang biasa digunakan nelayan untuk keluar masuk wilayah perairan.

Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudita mengatakan kondisi tersebut membuat upaya pencegahan peredaran narkotika dari perairan internasional membutuhkan pengawasan yang lebih intensif.

Hal itu disampaikan Adi saat konferensi pers pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional di Aula Polres Asahan, Kamis, 10 September 2026.

"Iya, tentu jadi tantangan tersendiri untuk wilayah Asahan yang berbatasan dengan Selat Malaka, ditambah jalur perairan pelabuhan tikus yang biasa membuat nelayan keluar masuk," ujarnya.

Untuk mencegah masuknya narkotika dari Malaysia, Polres Asahan mengintensifkan patroli di wilayah pesisir.

Polisi juga menggandeng masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan untuk membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan.

Selain itu, Polres Asahan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkoba internasional.

Adi mencontohkan pengungkapan kasus terbaru dengan tersangka seorang warga Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Polisi menangkap pria tersebut karena diduga menjadi kurir narkotika dengan barang bukti 5 kilogram sabu.

"Baru-baru ini, misalnya, kita menangkap seorang warga dari Kabupaten Sampang, Madura, yang menjadi kurir 5 kg narkoba jenis sabu. Ini masuk lewat perairan internasional Malaysia," ujarnya.

Menurut polisi, narkotika tersebut biasanya diperoleh melalui nelayan yang menerima titipan barang di wilayah perairan perbatasan.

Barang kemudian dijemput oleh orang yang telah ditugaskan untuk mengambilnya.

Para kurir atau penjemput disebut mendapat imbalan dari jaringan narkoba.

Karena itu, Adi menilai pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat kepolisian.

Pengawasan masyarakat di wilayah pesisir juga diperlukan untuk memutus jalur masuk narkoba.

"Karenanya, mengungkap narkoba ini tidak hanya tugas dari aparat kepolisian saja, namun butuh kerja sama dari berbagai pihak," ujarnya.

Sebelumnya, Satres Narkoba Polres Asahan menangkap seorang pria berinisial J, 23 tahun, warga Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

J ditangkap saat membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.

Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Gunawan Effendi mengatakan penangkapan dilakukan pada Sabtu, 5 September 2026 sekitar pukul 09.00 WIB.

Lokasi penangkapan berada di Desa Binjai Serbangan, Lingkungan VII, Kecamatan Air Joman.

"Dari pelaku kami amankan barang bukti narkotika berupa 5 kg sabu-sabu dan 285 butir pil ekstasi," kata Gunawan.

Polisi menduga narkotika tersebut berasal dari jaringan internasional Malaysia.

Menurut Gunawan, barang haram itu dibawa menggunakan kapal dari wilayah perairan internasional.

Setelah itu, barang dijemput oleh pelaku di kawasan perairan yang biasa digunakan nelayan untuk bersandar.

Pengungkapan kasus tersebut menjadi perhatian aparat karena menunjukkan masih adanya upaya jaringan narkotika internasional memanfaatkan jalur perairan Selat Malaka untuk memasukkan narkoba ke wilayah Asahan.

Polres Asahan menyatakan akan terus memperkuat patroli laut, pengawasan kawasan pesisir, serta kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait untuk mencegah masuk dan beredarnya narkotika.* (mi/ad)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) dua pejabat utama (PJU) dan lima kapolres jajaran di Lobi Mapolda Aceh, Kamis, 10 September 2026.

Pergantian sejumlah pejabat tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian di tengah tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 10 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Menurut Joko, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri.

Selain menjadi bagian dari pembinaan karier personel, pergantian jabatan juga menjadi momentum untuk melakukan penyegaran organisasi.

"Mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk pembinaan karier personel sekaligus penyegaran organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," kata Joko dalam keterangannya usai sertijab.

Dalam sertijab tersebut, dua pejabat utama Polda Aceh resmi mengemban jabatan baru.

Kombes Pol. Carlie Syahputra dipercaya sebagai Kabid Propam Polda Aceh.

Sementara Kombes Pol. Giyarto mendapat amanah sebagai Kabid TIK Polda Aceh.

Pergantian juga dilakukan pada lima kapolres di jajaran Polda Aceh.

Mereka adalah Kombes Pol. Teguh Priyambodo Nugroho sebagai Kapolresta Banda Aceh, AKBP Teguh Siswoyo sebagai Kapolres Aceh Tengah, AKBP Aris Cai Dwi Susanto sebagai Kapolres Aceh Timur, AKBP Ricky Nugraha sebagai Kapolres Bener Meriah, serta AKBP Muhamad Taufiq sebagai Kapolres Nagan Raya.

Sejumlah pejabat yang sebelumnya bertugas di Polda Aceh juga mendapat penugasan baru. Salah satunya Kombes Pol. Bulang Bayi Samudra.

Bulang sebelumnya menjabat Kabid Propam Polda Aceh. Kini dia dipercaya mengemban tugas sebagai Kabid Propam Polda Sumatera Utara.

Joko mengatakan Kapolda Aceh dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama bertugas di jajaran Polda Aceh.

Pergantian jabatan, kata Joko, tidak hanya berarti perpindahan posisi.

Pergantian tersebut juga menjadi bagian dari estafet pengabdian agar program dan tugas kepolisian dapat terus berjalan.

Para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan pejabat sebelumnya sekaligus menghadirkan inovasi sesuai dengan kebutuhan di wilayah tugas masing-masing.

"Kepada pejabat baru, Kapolda berharap agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah Aceh, serta terus memperkuat sinergi internal maupun eksternal," ujar Joko.

Dengan penugasan baru tersebut, para pejabat diharapkan dapat semakin dekat dengan masyarakat dan mampu merespons perkembangan situasi secara cepat.

Mereka juga diminta membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas di wilayah hukum masing-masing.* (ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap diingatkan oleh stafnya agar menyampaikan pidato sesuai dengan teks yang telah disiapkan.

Namun, Prabowo mengatakan dirinya terkadang memilih menyampaikan pidato dengan merangkum inti dari naskah tersebut.

Baca Juga:

• Tak Terima Dipecat karena Dugaan Pungli, Mantan Pegawai Dinas PMD Deli Serdang Gugat Bupati Asri Ludin ke PTUN Medan

"Saudara-saudara sekalian, memang saya selalu diingatkan oleh staf saya, 'Pak, pakai teks, Pak. Jangan sampai keluar dari teks'," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, teks pidato yang disiapkan stafnya untuk acara tersebut sebenarnya sudah sangat baik.

Naskah itu dilengkapi dengan paparan serta infografis yang cukup lengkap.

Prabowo bahkan sempat membolak-balikkan lembaran teks pidato tersebut dan menunjukkannya kepada para hadirin.

"Paparannya baik sekali, grafiknya banyak sekali," kata Prabowo sambil menunjukkan teks pidato tersebut.

Meski demikian, Prabowo mengatakan dirinya lebih memilih merangkum esensi dari materi yang telah disiapkan.

Ia juga menyampaikan harapan agar tidak melakukan kesalahan dalam pidatonya.

"Mudah-mudahan saya tidak salah bicara. Tapi sebetulnya kalau manusia kalau bikin kesalahan, ya kita minta maaf saja," kata dia.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung pentingnya menjaga persatuan dan persahabatan dalam menjalankan demokrasi.

Menurut dia, perbedaan pandangan, persaingan, kritik, saran, hingga rekomendasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Prabowo mengatakan demokrasi memberikan ruang bagi setiap pihak untuk memiliki warna dan pandangan yang berbeda.

Perbedaan tersebut, kata dia, tidak seharusnya menghilangkan sikap saling menghormati.

"Ini demokrasi Indonesia. Dan hari ini, di panggung ini, ya inilah demokrasi Indonesia. Macam-macam warna. Bersaing, kritik, menyampaikan saran, memberi rekomendasi. Menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak enak untuk disampaikan tapi tetap kita rukun, tetap bersahabat, tetap berkeluarga," kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo juga menyinggung perjalanan politik Partai Demokrat yang pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Dia mengapresiasi sikap Demokrat yang menurutnya tetap menjaga demokrasi ketika tidak berada dalam kekuasaan.

"Partai Demokrat pernah menang, pernah tidak menang. Pernah di puncak, pernah di pemerintahan. Tapi waktu tidak berkuasa, Partai Demokrat tidak caci maki. Partai Demokrat tidak bakar-bakar," kata Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Demokrat dalam Pemilu 2019 dan 2024.

Menurut dia, dukungan tersebut menunjukkan adanya kesamaan cita-cita dan prinsip dalam membangun Indonesia.

"Karena kita memang punya cita-cita dan prinsip yang sama," ujar Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra.

Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan dalam perayaan 25 tahun Partai Demokrat yang dihadiri sejumlah tokoh politik.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga persatuan meski terdapat perbedaan pilihan dan pandangan politik.* (cn/ad)

JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap salah satu faktor yang diduga memicu kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Temuan itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Baca Juga:

• Mengapa Siswi di Karo Alami Gangguan Ingatan Usai Diduga Keracunan MBG? Ini Penjelasan Dokter Neurologi

Mandat tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Taruna, Pasal 24 Perpres tersebut mengatur tugas BPOM dalam pengawasan program MBG, mulai dari bahan baku makanan hingga penanganan apabila terjadi kejadian luar biasa.

"Pasal itu sangat tegas bahwa kami ditugaskan untuk pengawasannya pelaksanaan, jadi mulai dari pengawasan bahan baku makanan sampai kepada jika terjadi kejadian luar biasa dalam hal ini keracunan," ujar dia dalam rapat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian BPOM adalah jarak waktu antara makanan selesai dibuat dan makanan tersebut didistribusikan kepada penerima manfaat.

Taruna mencontohkan kasus keracunan MBG di Sidoarjo.

Berdasarkan temuan BPOM, terdapat jeda waktu yang cukup panjang antara proses memasak dan pembagian makanan.

"Salah satu protokol yang tidak terlaksana dengan baik adalah karena makanan itu dimasak, disiapkan itu sejak jam 01.00 malam, terus nanti dibagikan sekitar jam 12.00 siang," kata Taruna.

Dengan kondisi tersebut, makanan berada dalam rentang waktu sekitar 11 jam sejak disiapkan hingga dibagikan.

"Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPPG itu jangan lewat 4 jam," imbuhnya.

BPOM menilai pengaturan waktu produksi hingga distribusi menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperketat untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan dalam program MBG.

Dalam menjalankan tugas pengawasan MBG, BPOM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp509 miliar dari total anggaran program tersebut.

Taruna mengatakan nilai tersebut bahkan lebih besar dibandingkan anggaran BPOM untuk menjalankan seluruh tugas kelembagaannya dalam satu tahun, yang disebut hanya sekitar Rp115 miliar.

BPOM, kata Taruna, telah menyusun 21 program untuk mendukung pengawasan MBG dan mengusulkannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, sejumlah usulan tersebut masih menunggu persetujuan.

Taruna mengatakan salah satu fokus ke depan adalah memperketat pengawasan terhadap waktu produksi dan distribusi makanan.

Taruna mengakui pengawasan BPOM terhadap program MBG pada 2025 belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran.

"Karena harus disadari bahwa tahun ini kami belum efektif menjalankan karena cuma Rp2,9 miliar untuk tahun ini dianggarkan untuk MBG sehingga itu tidak efektif," katanya.

Dengan adanya alokasi Rp509 miliar, BPOM berharap anggaran tersebut dapat digunakan secara optimal untuk memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program MBG.

Namun, Taruna berharap anggaran tersebut dapat masuk sepenuhnya sebagai bagian dari anggaran BPOM, bukan tetap melekat sebagai anggaran program MBG.

"Tetapi kan ini masalahnya anggaran yang Rp509 miliar itu sudah terkunci. Nah, sekarang bagaimana membuka kuncinya? Pada rapat kemarin kita sudah diusulkan dan kami sudah membuat tata cara untuk itu," katanya.

BPOM selanjutnya akan memperketat pengawasan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan MBG.

Pengaturan waktu antara makanan selesai diproduksi dan dibagikan menjadi salah satu perhatian utama untuk mencegah kasus keracunan berulang.* (cn/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Dito dijadwalkan memberikan keterangan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 September 2026.

Baca Juga:

• KPK Akui Sempat Segel Ruangan Dirjen Bea Cukai, Segel Hilang Saat Tim Kembali

"Benar, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan saksi saudara Ario Bimo Nandito dalam lanjutan sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji," ujar Budi, Rabu, 9 September 2026.

Menurut Budi, keterangan Dito diperlukan dalam proses pembuktian perkara.

Kesaksian tersebut akan membantu majelis hakim memahami rangkaian perkara berdasarkan fakta yang diketahui dan dialami langsung oleh saksi.

"Keterangan saksi di persidangan tentu menjadi bagian penting dalam proses pembuktian untuk membantu majelis hakim memperoleh gambaran perkara secara utuh, berdasarkan fakta yang diketahui dan dialami sendiri oleh saksi," terang Budi.

"Pada prinsipnya, proses persidangan adalah ruang untuk menguji seluruh alat bukti secara objektif. Karena itu, semakin lengkap fakta yang dapat dihadirkan dan diuji di persidangan, semakin utuh pula konstruksi perkara yang dapat dinilai oleh majelis hakim," lanjutnya.

Dito Ariotedjo sebelumnya memastikan akan memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

"Ya, benar. Saya telah menerima undangan untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara kuota haji. Pastinya saya akan hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan," ujar Dito, Rabu, 9 September 2026.

Selain Dito, persidangan hari ini juga melanjutkan pemeriksaan tiga saksi yang belum selesai memberikan keterangan dalam persidangan sebelumnya.

Ketiga saksi tersebut adalah mantan honorer Kementerian Agama Ridwan Kurniawan, Staf Asrama Haji Bekasi Nila Aditya Devi, serta Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Abdul Muhyi.

Pengadilan juga menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi baru dalam sidang tersebut.

Kesaksian para saksi berkaitan dengan perkara yang menjerat empat terdakwa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Mereka adalah mantan Menteri Agama periode 2019-2024 Yaqut Cholil Qoumas, Staf Khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perkara tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.

Perkara itu juga diduga memperkaya sejumlah pihak, termasuk 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Dito Ariotedjo juga dikenal sebagai menantu pemilik Maktour Group, Fuad Hasan Masyhur.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini, KPK telah memeriksa Fuad Hasan Masyhur sebagai saksi sebanyak tiga kali.

Pemeriksaan dilakukan pada 28 Agustus 2025, 26 Januari 2026, dan 18 Juni 2026.

Hingga kini, Fuad Hasan Masyhur masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.

KPK juga pernah meminta Imigrasi mencegah Fuad Hasan bepergian ke luar negeri.

Namun, masa pencegahan tersebut tidak diperpanjang setelah berakhir pada pertengahan Februari 2026.

Adapun Dito Ariotedjo dalam persidangan kali ini akan dimintai keterangan sebagai saksi.

Kesaksiannya akan menjadi bagian dari proses pembuktian yang diuji di hadapan majelis hakim.* (cn/ad)