MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana mengembangkan Pelabuhan Roro di Kota Gunungsitoli menjadi pusat distribusi logistik untuk wilayah Kepulauan Nias.

Pengembangan ini diharapkan mampu memperlancar arus barang, menekan biaya distribusi, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di kawasan kepulauan.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Medan Mangkir dari Panggilan Polisi, Kasus Dugaan Pengeroyokan Masuk Tahap Penyidikan

Aset pelabuhan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli pada Mei 2026 dan selanjutnya akan diserahkan sementara kepada Pemprov Sumut untuk proses pengembangan.

"Dibangun 2019 oleh Kementerian Perhubungan, kemarin Mei 2026 sudah diserahkan sepenuhnya aset pelabuhan ini ke Gunungsitoli," kata Yuda saat memaparkan rencana tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Kamis (16/7/2026).

Saat ini, Pelabuhan Roro Gunungsitoli masih melayani kapal penumpang rute Gunungsitoli–Aceh Singkil dengan frekuensi tiga kali dalam sepekan.

Menurut Yuda, kapasitas dermaga yang ada belum memungkinkan untuk melayani aktivitas distribusi logistik berskala besar.

"Untuk dermaga panjangnya 90 meter, pelabuhan ini hanya menampung kapal penumpang seminggu 3 kali itu dari Singkil dengan muatan kapal kecil, kapal mutiara, sehingga kondisi dermaga ini belum bisa kita buat jadi dermaga logistik," ujarnya.

Karena itu, pemerintah akan melakukan pengembangan infrastruktur, termasuk memperpanjang dermaga agar kapal berukuran lebih besar dapat bersandar dan mengangkut barang dalam jumlah lebih banyak.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah, mengatakan pengembangan pelabuhan dirancang berlangsung selama tiga tahun.

Pada 2026, pemerintah akan menyelesaikan tahap perencanaan.

Selanjutnya pada 2027 dimulai pembangunan infrastruktur, disusul persiapan operasional pada 2028. Pelabuhan logistik ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2029.

"Tujuannya kan akhirnya kita punya pusat distribusi zona Kepulauan Nias, kalau desain yang kita siapkan Pak Gubernur ada 3 tahun, 2026 ini memang persiapan perencanaan, di 2027 sudah persiapan teknis dan pembangunan infrastruktur, sambil berjalan kita sudah menyiapkan penyelesaian operasional di 2028," jelas Dikky.

Menurutnya, keberadaan pusat distribusi logistik akan mempermudah arus barang masuk maupun keluar dari Kepulauan Nias.

Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, pelabuhan juga diharapkan menjadi jalur distribusi hasil produksi lokal ke berbagai daerah.

"Pusat distribusi ini bukan hanya mengirim barang luar ke dalam, tapi juga komoditas lokal untuk didistribusikan (ke luar). Kalau ini tercapai, pengendalian harga termasuk inflasi tidak tergantung pada distribusi barang dari luar," katanya.

Untuk pembiayaan proyek, Pemprov Sumut tengah mengkaji sejumlah skema pendanaan alternatif, termasuk peluang kerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) maupun pihak swasta.

"Termasuk juga ini kan ada pusat logistik dan pengelolaannya juga Pak, jadi rencana memang ada alternatif finance yang lagi kita siapkan, apakah misalnya bekerjasama dengan BUMD kita atau dengan pihak swasta," ujar Dikky.

Di sisi lain, Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoly menyatakan pemerintah kota siap mendukung penuh rencana tersebut, termasuk menyediakan tambahan lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan pelabuhan.

"Sesuai dengan komitmen awal bahwa Pemerintah Kota Gunungsitoli akan menyiapkan kekurangan lahan yang dibutuhkan dalam pengembangan ini, seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli kami mendahulukan mengucapkan terima kasih," kata Sowa'a.

Apabila proyek ini berjalan sesuai rencana, Pelabuhan Roro Gunungsitoli diharapkan menjadi pusat logistik utama di Kepulauan Nias yang mampu mempercepat distribusi barang, memperkuat perekonomian daerah, serta menjaga kestabilan harga kebutuhan masyarakat.* (d/ad)

MEDAN – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dalam penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (15/7/2026).

Agenda persidangan kali ini menghadirkan saksi ahli untuk memberikan keterangan terkait perhitungan kerugian negara.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Medan Mangkir dari Panggilan Polisi, Kasus Dugaan Pengeroyokan Masuk Tahap Penyidikan

Menurut ahli, kondisi tersebut mengakibatkan PT PASU menimbulkan kerugian negara sebesar US$9.044.247 atau sekitar Rp141 miliar.

Namun, keterangan ahli tersebut mendapat tanggapan dari tim penasihat hukum Direktur Utama PT PASU, Djoko Sutrisno.

Penasihat hukum terdakwa, Willyam Raja D. Halawa, menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses audit investigatif yang dilakukan tim auditor.

Menurutnya, beberapa prosedur penting justru tidak dilaksanakan sehingga hasil audit patut dipertanyakan.

"Contohnya terkait proses klarifikasi dan konfirmasi terhadap alat bukti. Ternyata itu tidak pernah dilakukan oleh ahli auditor maupun timnya. Saat kami konfirmasi, mereka justru menyatakan hal itu tidak perlu. Padahal, di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mereka menyebut tidak berpendapat di luar standar investigasi SJI 5400. Ini yang membuat kami kecewa," ujarnya kepada wartawan usai persidangan.

Willyam mengatakan, apabila auditor sendiri tidak menjalankan standar audit yang dijadikan acuan, maka hal tersebut dapat menjadi preseden yang kurang baik dalam proses audit investigatif.

"Kalau begini, semua pihak yang diaudit bisa saja tidak mengikuti standar auditnya sendiri. Ini tentu menjadi contoh yang tidak baik," katanya.

Selain mempersoalkan metode audit, tim penasihat hukum juga mempertanyakan proses penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Menurut Willyam, kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka sebelum laporan hasil audit mengenai besaran kerugian negara selesai disusun.

"Status tersangka ditetapkan lebih dulu. Tersangka ditetapkan pada bulan Januari, sementara laporan mengenai jumlah kerugian negara baru muncul pada bulan Februari. Yang menjadi pertanyaan kami, kalau kerugian negaranya belum diketahui jumlahnya, mengapa sudah ada tersangkanya? Ini menurut kami cukup unik dan akan kami tuangkan dalam nota pembelaan," ucapnya.

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa penyidik lebih dahulu menetapkan tersangka, sedangkan perhitungan kerugian negara dilakukan setelahnya.

"Kesannya seperti mencari dulu tersangkanya, kerugian negaranya belakangan menyusul. Padahal ini perkara tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara," tegasnya.

Dalam persidangan, penasihat hukum juga menilai ahli terlalu sederhana dalam memaknai kerugian negara.

Menurutnya, berkurangnya keuangan negara tidak serta-merta dapat langsung dikategorikan sebagai kerugian negara tanpa mempertimbangkan prinsip business judgment rule, yaitu perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik.

"Yang kami tangkap, ahli berpendapat selama keuangan negara berkurang, maka langsung dianggap sebagai kerugian negara. Padahal, untuk membuktikan business judgment rule menurut kami ahli tidak memahaminya. Seolah-olah setiap pengurangan keuangan negara otomatis dimaknai sebagai kerugian negara," katanya.

Tim penasihat hukum juga mengkritik pendapat ahli yang menyatakan utang yang tidak dibayar otomatis merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut Willyam, penilaian mengenai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan majelis hakim, bukan ahli.

"Ahli mengatakan kalau utang tidak dibayar berarti perbuatan melawan hukum. Padahal, berdasarkan standar yang mereka gunakan, ahli tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Itu merupakan kewenangan majelis hakim," ujarnya.

Menutup keterangannya, Willyam menyatakan berbagai hal tersebut akan menjadi bagian dari nota pembelaan atau pleidoi yang akan disampaikan pada tahap akhir persidangan.

"Kesimpulan kami, masih banyak cacat dalam keterangan ahli. Ada sejumlah standar SJI 5400 yang ternyata tidak dijalankan. Di satu sisi ahli mengatakan tidak semua standar harus diikuti, tetapi di sisi lain dalam LHP mereka menyatakan tidak berpendapat di luar standar tersebut. Ini menjadi kontradiktif dan akan kami uraikan secara rinci dalam pleidoi," katanya.

Tim penasihat hukum juga mempertanyakan apakah nilai kerugian negara masih dapat berubah apabila proses kepailitan perusahaan nantinya berlanjut hingga tahap pemberesan aset oleh kurator.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mendakwa empat terdakwa, yakni mantan Direktur Pelaksana PT Inalum Oggy Achmad Kosasih, mantan Kepala Departemen Sales and Marketing Joko Susilo, mantan SEVP Pengembangan Usaha Dante Sinaga, serta Direktur Utama PT PASU Tbk Djoko Sutrisno.

Jaksa menduga perubahan skema pembayaran penjualan aluminium alloy dari sistem tunai dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) menjadi Document Acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari menyebabkan kewajiban pembayaran tidak dipenuhi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar US$9.044.247 atau sekitar Rp141,04 miliar.

Persidangan akan kembali dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim.* (ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. memperkenalkan Commander Wish yang akan menjadi pedoman arah kebijakan dan pelaksanaan tugas bagi seluruh personel Polda Aceh dan jajaran Polres.

Penyampaian pedoman tersebut dilakukan dalam kegiatan di Gedung Presisi Polda Aceh, Banda Aceh, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:

• Anggota DPRD Medan Mangkir dari Panggilan Polisi, Kasus Dugaan Pengeroyokan Masuk Tahap Penyidikan

Sementara itu, seluruh personel Polda Aceh dan Polres di berbagai daerah mengikuti kegiatan secara virtual.

Dalam arahannya, Kapolda Aceh menegaskan bahwa Commander Wish disusun untuk menyatukan visi seluruh personel, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat di seluruh wilayah Aceh.

Kapolda memperkenalkan visi Polda Aceh, yakni:

"Mewujudkan Kepolisian yang Presisi, Humanis, dan Berintegritas guna membangun Aceh yang Aman, Damai, dan Bermartabat untuk mendukung Indonesia Maju dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional."

Menurut Ruddi Setiawan, visi tersebut dibangun di atas tiga nilai utama, yaitu Presisi, Humanis, dan Integritas.

Ketiga nilai itu diharapkan menjadi landasan setiap anggota Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan.

Sepuluh Prioritas Commander Wish

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kapolda Aceh menetapkan 10 Commander Wish yang menjadi fokus pelaksanaan tugas seluruh jajaran Polda Aceh.

Sepuluh prioritas tersebut meliputi pembentukan karakter personel yang religius, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, pemberantasan narkoba, penguatan toleransi dan kebhinekaan, peningkatan kemampuan menghadapi berbagai bentuk kejahatan, memperkuat kemitraan dengan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat komunikasi publik, melanjutkan reformasi internal, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam maupun kebakaran hutan dan lahan.

Kapolda juga menekankan pentingnya kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat.

Menurutnya, kehadiran personel di lapangan menjadi bentuk pelayanan nyata yang mampu meningkatkan rasa aman sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Ia menilai, semakin aktif anggota Polri hadir di tengah masyarakat, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, seluruh personel diminta terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi agar mampu menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks serta memberikan pelayanan yang semakin profesional.

Mengakhiri arahannya, Kapolda mengajak seluruh jajaran menjadikan Commander Wish sebagai komitmen bersama dalam menjalankan tugas sehari-hari.

"Dengan semangat kebersamaan, integritas, dan profesionalisme, saya yakin Polda Aceh akan semakin mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mewujudkan Polri yang Presisi, tegas, adil, dan bermartabat," ujar Kapolda.

Commander Wish diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh personel Polda Aceh dalam memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dan humanis.* (ad)

MEDAN – Polrestabes Medan kembali melayangkan panggilan kepada seorang anggota DPRD Medan berinisial AT terkait dugaan kasus pengeroyokan terhadap tetangganya, Robin Marojahan Silalahi (52).

Pemanggilan kedua dilakukan setelah AT tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama tanpa memberikan alasan yang jelas.

Baca Juga:

• Pertamina Kerahkan 161 Mobil Tangki, Stok BBM di SPBU Sumut Diperkirakan Pulih Mulai Jumat Malam

"Panggilan pertama belum datang, sudah kita lakukan pemanggilan kedua," kata Adrian Risky Lubis, Kamis (16/7/2026).

Menurut Adrian, pemanggilan pertama dilakukan pada pekan lalu.

Namun, hingga jadwal pemeriksaan berakhir, AT tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi mengenai ketidakhadirannya.

"Kemarin belum ada memberikan alasan yang pasti," ujarnya.

Meski demikian, proses hukum tetap berjalan.

Polisi telah meningkatkan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya dugaan tindak pidana.

"Perkaranya sudah naik sidik," kata Adrian.

Hingga kini, penyidik belum menetapkan tersangka karena masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami keterangan para pihak yang terlibat.

Kasus ini bermula dari laporan Robin Marojahan Silalahi yang mengaku menjadi korban pengeroyokan pada Jumat (5/6/2026) pagi di Jalan Tapanuli, Kecamatan Medan Barat.

Robin menjelaskan saat itu dirinya sedang mengendarai mobil menuju rumah bersama salah seorang anggota keluarganya.

Ketika melintas, ia berpapasan dengan AT dan anaknya yang sedang berjalan kaki.

Menurut Robin, saat melewati polisi tidur ia tidak sengaja menekan pedal gas sehingga suara mesin mobil terdengar lebih keras.

Ia menduga hal itu memicu kemarahan AT yang kemudian memukul mobilnya.

Robin mengaku setelah kejadian tersebut dirinya dikejar oleh AT bersama anaknya yang berinisial D.

Saat membuka kaca mobil untuk mempertanyakan tindakan tersebut, cekcok terjadi dan berujung dugaan pemukulan.

Korban mengaku dipukul oleh AT dan anaknya ketika masih berada di dalam mobil.

Ia juga mengaku tidak dapat keluar karena dihalangi sehingga mengalami memar di bagian wajah dan lengan.

"Iya, dipukul sama anaknya laki-laki, sama oknum anggota dewan itu," ujar Robin.

Robin mengatakan persoalan belum berhenti setelah dirinya tiba di rumah. Ia mengaku istri AT kemudian datang ke kediamannya, memaki, dan mencakar wajahnya.

"Sampai di rumah diserang lagi saya sama istrinya, dimaki-maki, istrinya nyakar wajah saya. Setelah kejadian pulang ke rumah masing-masing," katanya.

Karena tidak ada upaya penyelesaian ataupun permintaan maaf dari pihak terlapor, Robin akhirnya melaporkan AT beserta keluarganya ke Polrestabes Medan pada Minggu (7/6/2026).

Laporan tersebut telah diterima dengan nomor STTLP/B/2424/VI/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara.

Saat ini penyidik masih melanjutkan proses penyidikan dan menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.* (d/ad)

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memperluas pendekatan layanan kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan Bangor Group Indonesia dalam penyelenggaraan Bangor Fest Vol.4 dan Bangor Run.

Kerja sama ini tidak hanya menghadirkan hiburan, kuliner, dan olahraga, tetapi juga mendorong penggunaan transaksi digital yang semakin mudah dan praktis.

Baca Juga:

• APINDO Sebut ION Bisa Jadi Penggerak Digitalisasi UMKM dan Ekonomi Digital Indonesia

Menurut dia, layanan perbankan kini tidak hanya sebatas aktivitas keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman masyarakat dalam menikmati berbagai kegiatan.

"BTN hadir sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Saat ini, kebutuhan nasabah tidak hanya sebatas layanan perbankan, tetapi juga pengalaman dalam menikmati berbagai aktivitas seperti konser, festival musik, festival kuliner, hingga event olahraga. Oleh karena itu, kami ingin menjadi bagian dari momen-momen tersebut," ujar Thomas.

Thomas menjelaskan, konsep Bangor Fest Vol.4 sejalan dengan transformasi BTN yang ingin menghadirkan layanan keuangan lebih dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Festival tersebut menggabungkan hiburan, kuliner, dan olahraga dalam satu rangkaian kegiatan yang menyasar generasi muda hingga keluarga.

Menurutnya, kolaborasi dengan Bangor Group Indonesia menjadi langkah awal membangun kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.

Tidak hanya dalam penyelenggaraan acara, tetapi juga membuka peluang pengembangan layanan digital di ekosistem bisnis Burger Bangor.

"Kolaborasi ini merupakan langkah awal membangun sinergi yang lebih luas antara BTN dan Burger Bangor. Kami melihat potensi kerja sama jangka panjang, tidak hanya pada penyelenggaraan event, tetapi juga pada pengembangan layanan digital di ekosistem Burger Bangor," jelas Thomas.

Melalui penyelenggaraan Bangor Fest Vol.4, BTN juga memperluas penggunaan sistem pembayaran digital.

Seluruh transaksi selama acara berlangsung didukung menggunakan QRIS dan electronic data capture (EDC) BTN sehingga pengunjung maupun pelaku usaha dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat, mudah, dan aman.

Thomas menambahkan, kerja sama tersebut juga membuka peluang perluasan jaringan merchant BTN.

Ke depan, implementasi solusi pembayaran digital di berbagai outlet Burger Bangor diharapkan menjadi bagian dari pengembangan kolaborasi kedua belah pihak.

"Kerja sama ini juga membuka peluang perluasan jaringan merchant BTN. Ke depan, kami berharap kolaborasi ini dapat berkembang pada implementasi solusi pembayaran digital di outlet-outlet Burger Bangor maupun inisiatif bisnis lainnya," katanya.

Sebagai bagian dari kerja sama tersebut, BTN menghadirkan berbagai promo bagi masyarakat.

Pengunjung dapat menikmati potongan harga Rp15.000 untuk pembelian tiket Bangor Fest Vol.4, diskon hingga Rp64.000 untuk tiket Bangor Run, serta cashback 30 persen dengan maksimal Rp15.000 untuk transaksi di tenant makanan dan minuman menggunakan aplikasi balé by BTN.

Melalui kolaborasi ini, BTN berharap dapat memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus memberikan nilai tambah bagi nasabah melalui kerja sama dengan berbagai mitra di sektor gaya hidup.* (ad)

MEDAN – Komisi XII DPR RI meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mempercepat distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sumatera Utara.

Langkah ini dilakukan untuk mengatasi antrean panjang kendaraan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga:

• Viral Pesan "Turunkan Prabowo" di Grup WhatsApp, Bupati Deli Serdang Copot Kepala Kesbangpol dan Ketua FKDM

Sidak itu turut didampingi Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi.

Ade Jona memastikan stok BBM di Sumatera Utara masih dalam kondisi aman.

Menurutnya, persoalan yang terjadi saat ini lebih kepada percepatan distribusi agar pasokan segera tersedia di seluruh SPBU.

"Kami memastikan bahwasanya stok untuk Sumatera Utara ini masih cukup. Dan dalam waktu secepat-cepatnya, kami meminta kepada pihak terkait yaitu Pertamina dan BPH Migas, untuk bisa mendistribusikan," ucap Ade Jona kepada wartawan.

Untuk mempercepat penyaluran BBM, Pertamina menambah armada distribusi hingga mencapai 161 unit mobil tangki, termasuk armada yang didatangkan dari luar daerah.

Ade Jona mengatakan langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pengiriman BBM ke wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.

"Jadi, ini hari ada totalnya 161 armada yang juga ditambahkan dari daerah lain supaya bisa cepat mendistribusikan ke daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara yang dibutuhkan. Jadi, ini mungkin selanjutnya bisa dilaporkan oleh pihak terkait," ucap Ade Jona.

Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara itu mengaku akan terus memantau perkembangan distribusi BBM hingga kondisi kembali normal.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok BBM disebut masih tersedia.

"Dan juga kita meminta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang terdampak tetap tenang, tidak panik, karena dari pihak penjelasan dari Pertamina itu stok aman," ucap Ade Jona.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, menjelaskan pihaknya mendapat dukungan personel dari TNI dan Polri untuk mempercepat distribusi BBM.

Selain membantu pengamanan, dukungan tersebut juga mencakup penyediaan pengemudi mobil tangki guna mempercepat pengiriman BBM ke SPBU.

"Sopir tadi disampaikan ada transisi, ya. Tapi ada penggantian sopir dari luar pihak untuk membackup. Jadi harapannya kita di backup oleh TNI/Polri dari pihak yang sudah berjalan-jalan," kata Sunardi.

Sunardi menambahkan Pertamina juga telah berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara untuk mengurai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.

"Tadi juga habis rapat dengan Polda, untuk mengurai antrean-antrean, Polda juga melakukan back up personel untuk mengatur antrean-antrean yang ada di SPBU-SPBU," kata Sunardi.

Ia mengatakan kolaborasi lintas instansi dilakukan sesuai arahan Gubernur Sumatera Utara agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.

"Jadi kolaborasinya, dukungan dari TNI dan Polri sesuai arahan dari Pak Gubernur untuk bagaimana mengolaborasikan mengatasi permasalahan terkait pelayanan masyarakat," ucap Sunardi kembali.

Untuk mengejar distribusi, Pertamina mengoperasikan Fuel Terminal Medan Group di Kecamatan Medan Labuhan selama 24 jam penuh.

Menurut Sunardi, langkah tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan BBM di seluruh SPBU dalam waktu singkat.

"Kami estimasikan di Jumat malam pukul 00.00, insyaallah stok sudah mulai tersedia di SPBU-SPBU," sebut Sunardi.

Pertamina berharap percepatan distribusi tersebut dapat mengakhiri antrean panjang kendaraan dan mengembalikan pelayanan BBM di Sumatera Utara seperti sediakala.* (vv/ad)

DELI SERDANG — Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, mencopot Kurnia Boloni Sinaga dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Deli Serdang.

Keputusan tersebut mulai berlaku pada Rabu sore, 15 Juli 2026.

Baca Juga:

• MBG Bakal Disalurkan Lewat Kantin Sekolah? Ini Respons Presiden Prabowo

Dalam percakapan tersebut, Ketua FKDM, Soelarno, menuliskan pesan bernada provokatif yang kemudian menjadi sorotan.

FKDM sendiri merupakan wadah yang dibentuk pemerintah daerah untuk menghimpun informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG).

Forum ini berfungsi sebagai sistem deteksi dini bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi konflik maupun gangguan keamanan.

Peristiwa itu bermula ketika para anggota FKDM melaporkan kondisi sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Deli Serdang yang mengalami antrean panjang akibat kelangkaan BBM.

Menanggapi laporan tersebut, Kurnia Boloni Sinaga memberikan arahan kepada seluruh anggota FKDM melalui grup WhatsApp.

"SELURUH JAJARAN ANTISIPASI SMUA KEMUNGKINAN YG TERJADI DAMPAK KELANGKAAN BBM DAN POTENSI GANGGUAN DI WIL MASING2.. TETAP SETIA...WASPADA... SATU KOMANDO.. ."

Tak lama setelah arahan itu dikirim, Soelarno membalas dengan kalimat yang kemudian memicu polemik.

"SATU KOMANDO TURUNKAN PRABOWO"

Pesan tersebut diduga merupakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Percakapan di dalam grup kemudian diabadikan melalui tangkapan layar oleh salah satu anggota FKDM.

Screenshot tersebut selanjutnya beredar luas, termasuk hingga ke sejumlah petinggi Partai Gerindra di Sumatera Utara.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo bersama sejumlah kader Gerindra turut mengetahui isi percakapan tersebut.

Bahkan disebutkan adanya permintaan penjelasan kepada Bupati Deli Serdang terkait kejadian itu.

Tidak lama berselang, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengambil langkah dengan mencopot Soelarno dari jabatan Ketua FKDM serta memberhentikan Kurnia Boloni Sinaga dari posisi Kepala Kesbangpol.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deli Serdang, M. Yusuf, membenarkan adanya pergantian jabatan tersebut.

"Iya benar (telah dicopot). Ya karena kesalahannya seperti itulah kira-kira (tidak bisa membina Soelarno)," ujar M. Yusuf, Kamis, 16 Juli 2026.

Menurut Yusuf, Bupati juga telah menunjuk pejabat pengganti untuk mengisi kedua posisi tersebut.

Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan), Anwar Sadat, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kesbangpol Deli Serdang.

Sementara itu, posisi Ketua FKDM kini dipercayakan kepada Nasib, mantan Camat Batang Kuis yang telah memasuki masa pensiun.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah pembinaan maupun evaluasi terhadap anggota FKDM lainnya setelah insiden tersebut.* (tm/ad)

JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah isu yang mengaitkan mutasi sejumlah pegawai di lingkungan kementeriannya dengan beredarnya dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang sempat menjadi perhatian publik.

Dody menegaskan, rotasi maupun mutasi pegawai merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dan tidak berkaitan dengan persoalan kebocoran dokumen perjalanan tersebut.

Baca Juga:

• 3 Menteri Turun Langsung ke Tanah Gayo, Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana

"Ah, enggak ada, enggak ada itu mah," kata Dody menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu tersebut.

Isu mutasi pegawai muncul setelah dokumen rencana perjalanan Menteri PU ke Amerika Serikat beredar di ruang publik.

Dalam dokumen tersebut tercantum agenda kunjungan Dody dalam rangka menghadiri kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 13–19 Juli 2026.

Dokumen itu juga mencantumkan nama istri dan anak Dody yang disebut ikut dalam perjalanan tersebut.

Informasi tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya mutasi pegawai yang berkaitan dengan beredarnya dokumen tersebut.

Namun Dody membantah dugaan itu. Menurut dia, mutasi merupakan hal yang lazim dilakukan dalam organisasi besar seperti Kementerian Pekerjaan Umum.

"Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi?" ujar Dody.

Ia meminta agar kebijakan internal kementerian tidak selalu dikaitkan dengan isu yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat.

Selain soal mutasi pegawai, Dody juga memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebut keponakannya diangkat menjadi komisaris di salah satu perusahaan BUMN.

Dody menyatakan informasi tersebut tidak benar. Ia bahkan meminta pihak yang menyebarkan kabar tersebut menunjukkan bukti yang jelas.

"Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh sekeluarga lu semua," kata Dody.

Ia mengatakan batas waktu pembuktian tersebut diberikan selama satu bulan.

"Gue kasih sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan," ujarnya.

Sebelumnya, nama Aisyah Zakiyyah menjadi sorotan setelah diketahui menjabat sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk.

Publik kemudian mengaitkan sosok tersebut dengan Menteri PU Dody Hanggodo yang disebut memiliki hubungan keluarga.

Namun hingga kini, Dody membantah adanya hubungan tersebut dengan pengangkatan jabatan komisaris tersebut.

Profil Singkat Dody Hanggodo

Dody Hanggodo merupakan Menteri Pekerjaan Umum dalam Kabinet Merah Putih yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024.

Pria kelahiran Mojokerto, Jawa Timur, 7 Februari 1966 itu memiliki latar belakang pendidikan teknik.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Perminyakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1989.

Dody kemudian melanjutkan pendidikan magister Petroleum Engineering di University of Tulsa, Amerika Serikat, dan meraih gelar tersebut pada 1992.

Sebelum masuk pemerintahan, Dody memiliki pengalaman panjang di sektor energi, bisnis, dan perusahaan swasta.

Ia pernah bekerja sebagai Petroleum Engineer di ASAMERA Oil Co., menjabat posisi manajemen di sejumlah perusahaan, serta terlibat dalam sektor pertambangan dan industri.

Ia juga pernah menjabat sebagai Manager Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam-Nias Regional IV pada 2006–2007.

Kariernya kemudian berkembang hingga dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di sektor bisnis sebelum akhirnya masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Pekerjaan Umum.

Di dunia politik, Dody bergabung dengan Partai Demokrat dan dipercaya menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2025–2030.* (tm/ad)

JAKARTA — Perkembangan terbaru kembali muncul dalam perkara dugaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menyeret nama Roy Suryo sebagai tersangka.

Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan akan kembali menempuh jalur praperadilan untuk ketiga kalinya.

Baca Juga:

• DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan permohonan praperadilan terbaru itu akan menjadi upaya untuk menguji apakah penggunaan pasal tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Refly, pihaknya sebelumnya baru menguji penetapan tersangka berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Setelah proses tersebut berjalan, tim hukum akan mengajukan pengujian terhadap Pasal 35 UU ITE.

"Kami baru menguji Pasal 32 ayat (1), nanti Pasal 35 kita uji juga. Pasal 35 itu lebih dahsyat lagi. 12 tahun penjara. Coba bayangkan lihat muka Mas Roy," ujar Refly Harun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ia mempertanyakan apakah ancaman pidana dalam pasal tersebut sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi kliennya.

"Pantas enggak kira-kira 12 tahun penjara? Kan ini sama dengan sebuah kejahatan besar, kejahatan luar biasa yang kualifikasinya sebagai sebuah kejahatan berat," katanya.

Pasal 35 UU ITE mengatur mengenai tindakan memanipulasi, menciptakan, mengubah, menghilangkan, atau merusak informasi elektronik maupun dokumen elektronik dengan tujuan agar data tersebut dianggap sebagai data yang autentik.

Dalam pasal tersebut disebutkan:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Menurut Refly, penggunaan pasal tersebut terhadap Roy Suryo perlu diuji melalui mekanisme praperadilan karena memiliki ancaman hukuman yang cukup berat.

Ia juga menilai penerapan pasal dalam perkara tersebut berkaitan dengan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

"Agar penyidik itu bisa menahan tersangka sewaktu-waktu dan itu sudah dicoba dilakukan pada tanggal 19 Juni yang lalu," ujar Refly.

Anggota tim kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gofur Sangaji, menjelaskan alasan pihaknya memilih mengajukan praperadilan secara bertahap.

Menurut dia, setiap pasal yang digunakan penyidik akan diuji secara terpisah agar hakim dapat menilai alat bukti permulaan yang menjadi dasar penetapan tersangka.

"Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado tapi kami akan cicil satu persatu," jelas Abdul Gofur.

Ia menegaskan hukum acara pidana Indonesia tidak membatasi jumlah pengajuan praperadilan selama objek yang diuji berbeda dan tidak masuk dalam perkara yang telah diputus sebelumnya.

"Mau 1, 2, 3, bahkan 100 sekalipun sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana," katanya.

Nebis in idem merupakan asas hukum yang menyatakan sebuah perkara yang sama tidak dapat diperiksa dan diputus kembali setelah memiliki putusan tetap.

Sebelum berencana mengajukan praperadilan ketiga, Roy Suryo telah lebih dulu mengajukan dua permohonan hukum serupa.

Pada permohonan pertama, hakim mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo.

Dalam putusan tersebut, tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya dinyatakan tidak sah.

Kemudian, Roy Suryo kembali mengajukan praperadilan kedua untuk menguji penetapan dirinya sebagai tersangka berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Dalam permohonan tersebut, pihak Roy Suryo juga meminta pembatalan sejumlah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) serta pemulihan nama baik.

Kasus dugaan ijazah Jokowi sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua kelompok.

Kelompok pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Sementara kelompok kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Dalam perkembangannya, status tersangka Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasiholan Sianipar dicabut setelah melalui mekanisme restorative justice.

Ketiganya juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan proses hukum terhadap mereka dihentikan melalui pendekatan penyelesaian perkara tersebut.

Sementara itu, proses hukum terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa masih berlanjut.

Dokter Tifa telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sedangkan perkara Roy Suryo masih menunggu proses lanjutan setelah rangkaian pengajuan praperadilan.

Dengan rencana pengajuan praperadilan ketiga, tim hukum Roy Suryo kembali berupaya menguji dasar hukum penetapan tersangka, sementara perkara dugaan ijazah Jokowi masih berjalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.* (tm/ad)

KARO — Polisi mengungkap perkembangan terbaru kasus meninggalnya pendaki Gunung Sibayak berinisial RCS (17), warga Kota Medan.

Korban yang sebelumnya diketahui tewas setelah mengalami kekerasan di kawasan wisata Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, ternyata diduga terlibat kasus pencurian terhadap sesama pendaki.

Baca Juga:

• ASN BPN Nias Diduga Diperas Dua Perempuan Kenalan MiChat Sebelum Tewas Jatuh dari Lantai 12 Apartemen di Medan

"Korban diduga melakukan pencurian barang milik pendaki lain di kawasan objek wisata tersebut," kata Pebriandi, Rabu, 15 Juli 2026.

Setelah menerima laporan tersebut, petugas retribusi kemudian mencari keberadaan RCS yang saat itu berada di kawasan Desa Tongging.

Korban selanjutnya dijemput dan dibawa kembali menuju kawasan wisata Gunung Sibayak untuk dimintai keterangan.

"Atas informasi tersebut, para pelaku kemudian menjemput orang yang dimaksud di kawasan Desa Tongging dan membawanya kembali ke lokasi wisata Gunung Sibayak," ujar Pebriandi.

Sesampainya di kawasan Gunung Sibayak, RCS kemudian diinterogasi oleh sejumlah petugas retribusi dan warga setempat terkait dugaan pencurian tersebut.

Polisi menduga situasi kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan setelah sejumlah orang tersulut emosi.

Sembilan orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka diduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban.

"Para pelaku yang merupakan warga lokal, termasuk salah seorang petugas retribusi, kemudian secara spontan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban di kawasan puncak Gunung Sibayak," jelas Pebriandi.

Akibat tindakan tersebut, RCS mengalami sejumlah luka berat.

Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Efarina Berastagi untuk mendapatkan pertolongan medis.

Namun, kondisi korban tidak tertolong. RCS dinyatakan meninggal dunia pada Jumat, 10 Juli 2026.

"Korban meninggal dunia di rumah sakit dengan kondisi tubuh mengalami sejumlah luka yang diduga akibat tindak kekerasan," ucap Pebriandi.

Setelah melakukan penyelidikan, Polres Karo menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Mereka masing-masing berinisial RS (30), ASS (26), MFRST (22), AT (23), WS (28), JSE (19), SAR (36), Z, dan OS.

Para tersangka diduga terlibat dalam aksi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Dalam perkara ini, polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal subsider, yakni Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang pendaki berusia 17 tahun yang meninggal setelah mengalami kekerasan di kawasan wisata alam Gunung Sibayak.

Polisi masih melanjutkan proses penyidikan untuk mengungkap secara lengkap rangkaian kejadian, termasuk peran masing-masing tersangka dalam peristiwa tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Kasus kematian Apriaman Lase (27), aparatur sipil negara (ASN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nias yang tewas setelah jatuh dari lantai 12 Apartemen Skyview, Jalan Abdul Hakim, Kecamatan Medan Selayang, Medan, memasuki babak baru.

Polisi mengungkap korban diduga menjadi korban pemerasan oleh dua perempuan yang dikenalnya melalui aplikasi kencan MiChat sebelum akhirnya terjatuh dari apartemen tersebut.

Baca Juga:

• Bansos Bakal Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih, Pemerintah Siapkan Skema Baru

Dalam penyelidikan kasus ini, Polrestabes Medan telah menetapkan dua perempuan berinisial FR (31) dan JS (29) sebagai tersangka.

Keduanya diduga terlibat dalam tindakan yang membuat korban berada dalam tekanan hingga akhirnya mengakhiri hidupnya.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis mengatakan, korban awalnya berkenalan dengan salah satu pelaku melalui aplikasi MiChat.

"Pelaku FR adalah teman JS yang berperan yang membentak, memeras dan mengatakan agar korban loncat. Jadi, kasusnya itu adalah memberi ataupun menghasut orang lain untuk bunuh diri. Korban ini bunuh diri karena pemerasan yang terjadi," kata Adrian saat konferensi pers, Rabu, 15 Juli 2026.

Menurut polisi, korban saat itu berada di Medan setelah datang dari Kabupaten Nias untuk mengambil Surat Keputusan (SK) ASN.

Pada Kamis malam, korban menginap di Apartemen Skyview. Beberapa jam kemudian, korban membuka aplikasi MiChat dan berkomunikasi dengan pelaku FR.

Sekitar pukul 03.30 WIB, FR datang ke apartemen korban bersama temannya, JS.

Setelah bertemu, korban memilih berhubungan dengan JS karena merasa foto FR di aplikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Usai kejadian tersebut, muncul persoalan terkait pembayaran.

Polisi menyebut korban diminta membayar uang tambahan sebesar Rp4,5 juta.

"Nah, di situ mereka (para pelaku) meminta uang tambahan sebesar Rp4.500.000 untuk adegan tambahan tadi. Namun, korban tidak mau memberikannya, kedua tersangka memaksa. Kedua tersangka mendesak agar si korban ini memberikan tambahan," ujar Adrian.

Karena menolak membayar, korban kemudian diduga ditekan oleh kedua pelaku.

Bahkan, pelaku disebut memaksa korban menunjukkan saldo rekening yang ada di ponselnya.

Polisi mengungkap, tekanan yang dilakukan kedua tersangka berlangsung cepat.

Korban yang merasa terdesak kemudian mengancam akan melompat dari balkon apartemen.

Namun, menurut polisi, kedua pelaku tidak mencegah korban. Mereka justru diduga membiarkan hingga korban akhirnya benar-benar melompat.

"Jadi, prosesnya mulai dari minta Rp4.500.000, mendesak, memeras, itu cepat prosesnya, sekitar 3 menit," kata Adrian.

Korban kemudian jatuh dari lantai 12 apartemen tersebut. Polisi menyebut kedua tersangka masih berada di dalam kamar saat kejadian berlangsung.

Setelah korban jatuh, kedua pelaku kemudian meninggalkan lokasi menggunakan taksi online.

Polisi memastikan tidak ada barang milik korban yang dibawa oleh kedua tersangka.

Dalam perkembangan penyidikan, polisi juga mengungkap salah satu tersangka sempat menggunakan layanan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) setelah kejadian.

Pelaku FR disebut berkonsultasi dengan AI untuk mengetahui kemungkinan proses pemeriksaan polisi.

"Jadi, setelah kejadian itu, FR ini sempat berkonsultasi AI Dola," kata Adrian.

Menurut polisi, beberapa pertanyaan yang diajukan pelaku berkaitan dengan kapan seseorang yang berada di lokasi kejadian akan dipanggil sebagai saksi.

Polisi menyebut FR menanyakan sejumlah hal, termasuk apakah dirinya berada dalam posisi aman jika tidak segera dipanggil setelah kejadian.

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 462 KUHP terkait menghasut orang lain untuk melakukan bunuh diri.

Polisi menjelaskan aturan tersebut merupakan ketentuan baru dalam KUHP yang memberikan ancaman hukuman bagi pihak yang mendorong atau memengaruhi seseorang hingga melakukan tindakan bunuh diri.

"Mungkin ada yang bertanya, ini orangnya bunuh diri, kenapa ada tersangkanya?. Nah, di KUHP yang terbaru ini ada Pasal 462, yang mana pasal ini isinya (terkait) menghasut orang lain untuk melakukan bunuh diri," ujar Adrian.

Kedua tersangka kini telah ditahan dan proses hukum masih terus berjalan.

Kasus kematian ASN BPN Nias ini menjadi perhatian publik karena memperlihatkan bagaimana tekanan, pemerasan, dan tindakan manipulasi dapat membawa seseorang dalam situasi yang sangat berbahaya.* (d/ad)

JAKARTA — pemerintah/" target="_blank">Pemerintah membuka kemungkinan adanya perubahan skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan ruang untuk mengkaji alternatif baru, termasuk melibatkan kantin sekolah dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik.

Baca Juga:

• Bansos Bakal Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih, Pemerintah Siapkan Skema Baru

Namun, pemerintah kini mempertimbangkan opsi lain agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif.

"Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya," ujar Agustina kepada wartawan di Istana Negara, Rabu, 16 Juli 2026 malam.

Menurut Agustina, arahan Presiden Prabowo bukan berarti langsung mengubah mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan kesempatan kepada BGN untuk melakukan kajian terhadap berbagai pilihan yang memungkinkan.

Ia mengatakan, setiap alternatif pelaksanaan MBG harus dipastikan memiliki dasar yang jelas, baik dari sisi keamanan pangan, efektivitas distribusi, hingga kesiapan pelaksana di lapangan.

"Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan," katanya.

Wacana melibatkan kantin sekolah menjadi salah satu alternatif yang sedang dikaji pemerintah.

Skema tersebut dinilai dapat menjadi pilihan tambahan dalam mendukung penyediaan makanan bergizi, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur SPPG.

Namun, Agustina menegaskan keputusan akhir masih menunggu hasil kajian yang dilakukan BGN.

pemerintah/" target="_blank">Pemerintah akan melihat berbagai aspek sebelum menentukan apakah skema tersebut dapat diterapkan secara luas.

Selain membahas mekanisme pelaksanaan, pemerintah juga tengah melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini berjalan.

Terkait isu efisiensi atau pengurangan anggaran MBG, Agustina membantah adanya informasi yang menyebut program tersebut akan mengalami pemotongan dana dalam jumlah tertentu.

Menurutnya, perhitungan anggaran masih berlangsung dan belum ada keputusan final mengenai perubahan nilai anggaran.

"Kan masih dihitung dulu. (Terkait pengurangan hingga US$2 juta) itu yang bilang siapa? Berita dari man? Tanya sama yang bikin berita," ujar Agustina.

Ia menegaskan pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh agar pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai tujuan utama, yaitu menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak sekolah.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

pemerintah/" target="_blank">Pemerintah sebelumnya menargetkan program tersebut mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia.* (bb/ad)

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat diselesaikan pada 2026.

RUU tersebut menjadi salah satu agenda prioritas setelah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Baca Juga:

• KPK Telusuri Dugaan Korupsi Penerbitan PKKPR PT MUD di Tebo, Nama Bupati dan Gubernur Jambi Ikut Terseret

"Kan gini, sekali lagi ya, ini kan prioritas Prolegnas Prioritas 2026, semaksimal mungkin ya kita akan upayakan," ujar Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurut Saan, DPR saat ini masih mematangkan sejumlah substansi penting dalam RUU Perampasan Aset.

Pembahasan akan dilakukan secara mendalam karena aturan tersebut berkaitan langsung dengan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara.

Saan menjelaskan, Komisi III DPR akan melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan aturan tersebut.

Masukan dari akademisi, praktisi hukum, hingga kelompok masyarakat sipil akan menjadi bagian dari pembahasan.

"Kita akan membuka ruang yang seluas-luasnya terhadap partisipasi publik masyarakat terkait dengan soal pembahasan RUU Perampasan Aset," katanya.

Ia mengatakan salah satu materi yang masih menjadi perhatian adalah mekanisme pemulihan aset (asset recovery) serta tata kelola aset yang nantinya berhasil dirampas berdasarkan putusan hukum.

Selain itu, sejumlah usulan mengenai pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset hasil perampasan juga masih akan dikaji.

"Terkait dengan berbagai usulan, termasuk lembaga pengelolaan aset dan lain sebagainya itu nanti kita lihat dalam perkembangan pembahasannya. Apakah itu nanti perlu atau tidak, itu nanti kita lihat," ujar Saan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu yang cukup panjang karena regulasi tersebut merupakan pembentukan undang-undang baru dari awal.

Menurut dia, prosesnya berbeda dengan pembahasan sejumlah undang-undang sebelumnya yang hanya melakukan perubahan terhadap aturan yang sudah ada.

"Karena itu lebih banyak yang dibahas pastinya dibanding undang-undang yang kemarin kita bahas di sini seperti KUHAP, Undang-Undang Polri yang hanya membahas beberapa pasal. Ini kita ciptakan satu undang-undang sejak awal sekali," kata Habiburokhman.

Ia menegaskan, Komisi III DPR akan berupaya menyerap berbagai aspirasi sebelum pembahasan memasuki tahap lanjutan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar aturan yang nantinya lahir memiliki dasar yang kuat serta mampu diterapkan secara efektif.

RUU Perampasan Aset selama ini menjadi salah satu regulasi yang dinantikan dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Melalui aturan tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki mekanisme yang lebih kuat untuk mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana.

Dengan masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas Prioritas 2026, DPR menargetkan pembahasan dapat selesai dalam tahun ini.* (vo/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih menindaklanjuti laporan dugaan korupsi terkait penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk PT Mahesa Unggul Dolominda (MUD) di Kabupaten Tebo, Jambi.

Laporan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Amanah Rakyat Indonesia (AMATIR) dan telah diterima oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tak Lagi Tersangka? Kejagung Angkat Bicara

"Kami pastikan bahwa setiap laporan aduan masyarakat kami tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi awal apakah informasi dan data awal yang disampaikan tersebut valid atau tidak," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 15 Juli 2026.

"Kemudian kami akan melakukan verifikasi dan telaah tentunya, termasuk juga ketika informasi dan data awal itu butuh keterangan-keterangan tambahan," sambungnya.

Menurut Budi, KPK juga dapat meminta keterangan tambahan dari pihak pelapor apabila diperlukan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan bahan informasi sebelum menentukan tindak lanjut berikutnya.

"KPK secara proaktif juga akan melakukan pulbaket, pengumpulan bahan keterangan tambahan, ya, sehingga laporan aduan masyarakat ini menjadi lebih lengkap," tegas Budi.

Ketua Umum AMATIR, Nardo Pasaribu, sebelumnya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam penerbitan PKKPR Nomor 27022610311509001 untuk PT MUD.

Menurut Nardo, terdapat sejumlah kejanggalan administratif dalam proses penerbitan izin tersebut.

"Telah terjadi serangkaian pelanggaran hukum dan kejanggalan administratif," kata Nardo dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, PKKPR tersebut diterbitkan pada 27 Februari 2026, sementara Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah terbit lebih dahulu pada 18 Desember 2025.

Menurutnya, jarak waktu antara tahapan administrasi tersebut menimbulkan pertanyaan, terutama terkait proses peninjauan lapangan dan analisis tata ruang yang dilakukan.

"Kecuali prosedur lapangan tersebut diabaikan atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Dalam laporannya, AMATIR menduga adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan PKKPR tersebut.

Selain itu, organisasi tersebut juga menduga adanya kemungkinan praktik gratifikasi, persekongkolan koruptif, serta dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan proses penerbitan izin.

Sejumlah pihak disebut diduga memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut, di antaranya Bupati Tebo Agus Rubiyanto, Gubernur Jambi Al Haris, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tebo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo, serta Direktur Utama PT Mahesa Unggul Dolominda.

Namun, dugaan tersebut masih berupa laporan dari pihak pelapor dan belum menjadi kesimpulan hukum.

KPK masih melakukan verifikasi serta pendalaman terhadap informasi yang diterima.

AMATIR meminta KPK melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penyimpangan dalam penerbitan PKKPR tersebut.

Nardo juga mendesak agar pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses penerbitan izin dimintai keterangan.

"Memeriksa dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses penerbitan izin tersebut," pungkasnya.

KPK menegaskan proses terhadap laporan masyarakat akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melalui tahap verifikasi, telaah, serta pengumpulan bahan keterangan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.* (vo/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah anggapan bahwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) periode 2022–2026, Febrie Adriansyah, tidak lagi berstatus tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi PT Asabri, dugaan korupsi tata kelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PLN (Persero) yang berkaitan dengan kasus pemadaman listrik atau blackout, serta dugaan korupsi pada anak usaha PT Krakatau Steel (Persero).

Baca Juga:

• Siapa Kuntadi? Jaksa Senior yang Diusulkan Gantikan Febrie Adriansyah sebagai Jampidsus

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan Febrie bersama advokat Don Ritto telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka ketika kasus tersebut masih ditangani oleh Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya.

Menurut Anang, penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru oleh Kejaksaan Agung tidak otomatis menghapus status hukum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penyidik kepolisian.

"Dengan terbitnya surat penyidikan baru dari Kejaksaan, tidak menggugurkan Status FA [Febrie Adriansyah] sebagai Tsk [tersangka] sesuai dengan penetapan dari penyidik Polri," ujar Anang dikutip, Kamis (16/7/2026).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Sprindik pertama adalah Sprindik Nomor 43 terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI), anak perusahaan PT Krakatau Steel (Persero), pada periode 2020–2025.

Kedua, Kejagung menerbitkan Sprindik Nomor 44 terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola PLTU PT PLN (Persero) yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik atau blackout.

Ketiga, Sprindik Nomor 45 berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara pada perkara PT Asabri (Persero) dan atau Asuransi Jiwasraya periode 2020–2026.

Namun, dalam tiga sprindik tersebut, nama Febrie Adriansyah dan Don Ritto belum dicantumkan sebagai tersangka.

Anang menjelaskan, penyidik Jampidsus masih melakukan pendalaman terhadap dokumen, barang bukti, serta keterangan yang diterima dari penyidik Polri sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

"Tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu berdasarkan barang-barang bukti yang ada, juga sambil berlanjut ini termasuk nanti kan kita belum menerima. Ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen dan barang bukti, nanti juga tersangka kita terima," ujar Anang.

Kejaksaan Agung menegaskan proses penyidikan terhadap tiga perkara tersebut masih berjalan.

Penyidik Jampidsus akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh berkas dan barang bukti yang telah diserahkan oleh penyidik kepolisian.

Dengan proses tersebut, Kejagung memastikan penanganan perkara tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Status tersangka terhadap pihak-pihak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh penyidik Polri tetap menjadi bagian dari proses hukum yang sedang ditangani, meskipun Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru untuk melanjutkan penyidikan.* (bb/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan tipis pada perdagangan Kamis, 16 Juli 2026.

Harga emas Logam Mulia Antam tercatat berada di level Rp2.633.000 per gram, turun sebesar Rp2.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 6.058, Saham Big Caps Kompak Naik

Harga buyback hari ini berada di angka Rp2.380.000 per gram, turun Rp2.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Penurunan harga emas Antam terjadi ketika harga emas dunia justru bergerak menguat meski terbatas.

Perbedaan arah pergerakan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal, seperti penyesuaian harga harian maupun strategi perdagangan perusahaan.

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada Kamis, 16 Juli 2026:

0,5 gram: Rp1.366.500
1 gram: Rp2.633.000
2 gram: Rp5.206.000
3 gram: Rp7.784.000
5 gram: Rp12.940.000
10 gram: Rp25.825.000
25 gram: Rp64.437.000
50 gram: Rp128.795.000
100 gram: Rp257.512.000
250 gram: Rp643.515.000
500 gram: Rp1.286.820.000
1.000 gram: Rp2.573.600.000

Di pasar global, harga emas spot ditutup pada level US$4.060,3 per troy ons, naik tipis sekitar 0,15 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pergerakan harga emas dunia masih dipengaruhi oleh tarik-menarik sentimen ekonomi global, khususnya dari Amerika Serikat.

Pelaku pasar mendapat angin segar setelah data inflasi AS menunjukkan perlambatan, namun masih berhati-hati karena risiko ekonomi belum sepenuhnya mereda.

Berdasarkan data US Bureau of Labor Statistics, inflasi Amerika Serikat pada Juni tercatat sebesar 3,5 persen secara tahunan, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 4,2 persen.

Angka tersebut juga berada di bawah perkiraan pasar sebesar 3,8 persen.

Sementara inflasi inti tahunan AS berada di level 2,6 persen, lebih rendah dibandingkan Mei yang mencapai 2,9 persen.

Secara bulanan, AS bahkan mengalami deflasi sebesar 0,4 persen pada Juni, menjadi angka terendah sejak April 2020.

Meski demikian, pasar masih melihat adanya risiko inflasi kembali meningkat akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Konflik yang kembali memanas antara Amerika Serikat dan Iran ikut mendorong kenaikan harga energi global.

Harga minyak Brent dalam sebulan terakhir tercatat meningkat lebih dari 8 persen.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap potensi kenaikan inflasi dunia.

Ketidakpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) juga menjadi perhatian pelaku pasar.

Perbedaan pandangan sejumlah pejabat The Fed membuat investor masih menunggu langkah berikutnya terkait kebijakan moneter.

"Data inflasi Juni mungkin menjadi kabar baik bagi The Fed, meski bukan berarti misi selesai," kata Presiden Inflation Insight LLC, Omair Sharif, seperti dikutip dari Bloomberg News.

Sementara itu, Gubernur The Fed Kevin Warsh menegaskan komitmen bank sentral AS untuk membawa inflasi kembali menuju target 2 persen.

"Kami memiliki berbagai perangkat untuk melakukannya. Ke depan, saya akan meminta para kolega saya untuk 'bertarung' mengenai dosis dan kapan waktu yang tepat untuk menerapkannya," ujar Warsh.

Bagi investor, arah suku bunga menjadi faktor penting dalam menentukan pergerakan emas.

Sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset, emas biasanya kurang diminati ketika suku bunga tinggi karena investor cenderung memilih instrumen yang memberikan keuntungan bunga.

Sebaliknya, ketika suku bunga turun atau ketidakpastian ekonomi meningkat, emas sering menjadi pilihan investasi karena dianggap sebagai aset lindung nilai.* (bb/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Kamis (16/7/2026) dengan pergerakan positif.

Indeks saham utama Indonesia dibuka menguat ke level 6.058,15, didorong kenaikan sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps seperti AMMN, BMRI, BBNI, hingga BBRI.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Melemah ke Rp18.071 per Dolar AS, Ini Faktor yang Mempengaruhi

Pada awal perdagangan, IHSG bergerak di rentang 6.052,85 hingga sempat menyentuh level tertinggi sementara di 6.063,05.

Pergerakan positif tersebut turut didukung oleh mayoritas saham yang bergerak menguat.

Tercatat sebanyak 231 saham mengalami kenaikan, sementara 140 saham melemah dan 272 saham lainnya bergerak stagnan.

Adapun nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia berada di angka Rp10.610,37 triliun.

Sejumlah saham unggulan menjadi penggerak utama penguatan IHSG.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) tercatat naik 1,60 persen menjadi Rp3.820 per saham.

Selain itu, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menguat 1,19 persen ke level Rp4.250 per saham.

Saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) juga mencatat kenaikan sebesar 1,17 persen menjadi Rp3.470.

Penguatan turut terjadi pada saham sektor perbankan lainnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 0,87 persen, sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) meningkat 0,71 persen.

Saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) juga bergerak positif dengan kenaikan 0,60 persen.

BNI Sekuritas menilai IHSG masih memiliki peluang melanjutkan tren kenaikan seiring sentimen positif dari pasar global dan kemampuan indeks bertahan di level psikologis penting.

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan, secara teknikal IHSG menunjukkan sinyal pembalikan arah yang cukup kuat setelah mampu bertahan di atas area penopang utama dalam dua hari perdagangan terakhir.

"IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan karena sudah dua hari ini kuat bertahan di support kuat 6.000," ujar Fanny dalam publikasi riset hariannya, Kamis (16/7/2026).

Sebelumnya, pada perdagangan Rabu (15/7/2026), IHSG berhasil ditutup di zona hijau dengan kenaikan tipis sebesar 0,04 persen.

Meski demikian, aktivitas jual oleh investor asing masih menjadi perhatian karena tercatat mengalami net foreign sell sekitar Rp160 miliar.

Beberapa saham yang menjadi sasaran aksi jual investor asing antara lain TLKM, BRMS, ASII, BBCA, dan ENRG.

Untuk perdagangan hari ini, BNI Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak pada area dukungan (support) 6.000–6.025.

Sementara itu, batas kenaikan terdekat atau resistance berada di kisaran 6.060 hingga 6.120.

Penguatan IHSG juga mendapat dukungan dari kondisi pasar saham global.

Bursa Wall Street ditutup menguat setelah investor kembali memburu saham-saham teknologi besar.

Pergerakan positif tersebut terjadi setelah rilis data inflasi produsen Amerika Serikat (Producer Price Index/PPI) Juni yang secara mengejutkan turun 0,3 persen secara bulanan (month on month/MoM).

Penurunan inflasi tersebut memberikan sentimen positif bagi pasar karena memperkuat harapan investor terhadap arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat.

Meski demikian, pelaku pasar tetap diminta mencermati dinamika ekonomi global dan domestik sebelum mengambil keputusan investasi.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor.

Setiap keuntungan maupun kerugian akibat keputusan investasi berada di luar tanggung jawab penulis.* (bi/ad)

ATLANTA – Perayaan kemenangan Argentina usai memastikan tiket final Piala Dunia 2026 diwarnai kontroversi.

Sejumlah pemain La Albiceleste tertangkap kamera membentangkan spanduk bernuansa politik yang berkaitan dengan sengketa Kepulauan Falkland atau yang disebut Argentina sebagai Malvinas.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Melemah ke Rp18.071 per Dolar AS, Ini Faktor yang Mempengaruhi

Kemenangan Argentina dipastikan melalui gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez setelah sebelumnya tertinggal lebih dulu akibat gol Anthony Gordon yang membawa Inggris unggul.

Namun, sorotan tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan.

Seusai laga berakhir, muncul dugaan pelanggaran regulasi FIFA setelah beberapa pemain Argentina menampilkan spanduk dengan pesan politik saat merayakan kemenangan bersama pendukung.

Dalam sejumlah foto dan video yang beredar, bek Argentina Lisandro Martinez serta gelandang Giovani Lo Celso terlihat membawa spanduk bertuliskan "Las Malvinas Son Argentinas" atau berarti "Malvinas adalah milik Argentina".

Spanduk tersebut terlihat dibentangkan ketika para pemain Argentina merayakan keberhasilan melangkah ke final bersama suporter mereka.

Kepulauan Falkland atau Malvinas merupakan salah satu isu paling sensitif dalam hubungan Argentina dan Inggris.

Perselisihan kedua negara mencapai puncaknya pada 1982 ketika Argentina melakukan operasi militer untuk merebut wilayah yang saat itu berada di bawah kendali Inggris.

Konflik tersebut berlangsung selama 74 hari dan berakhir dengan kemenangan Inggris.

Hingga saat ini, Argentina masih mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari negaranya dan menyebutnya sebagai Kepulauan Malvinas.

Tindakan menampilkan simbol atau pesan politik dalam pertandingan sepak bola berpotensi melanggar aturan yang ditetapkan FIFA dan International Football Association Board (IFAB).

Dalam regulasi IFAB disebutkan bahwa perlengkapan pemain tidak boleh memuat slogan, pernyataan, maupun gambar yang bersifat politik, agama, atau pribadi.

"Peralatan tidak boleh memiliki slogan, pernyataan, atau gambar politik, agama, atau pribadi. Pemain tidak boleh memperlihatkan pakaian dalam yang menampilkan slogan, pernyataan, atau gambar politik, agama, pribadi, atau iklan selain logo produsen," demikian aturan IFAB yang dikutip dari The Athletic.

Selain itu, FIFA juga memiliki Kode Etik Stadion yang melarang penggunaan spanduk, bendera, pakaian, maupun atribut lain yang membawa pesan politik atau diskriminatif dalam pertandingan.

Jika terbukti melanggar aturan tersebut, pemain maupun tim dapat dikenai sanksi oleh FIFA, asosiasi sepak bola nasional, atau pihak penyelenggara kompetisi.

Hingga saat ini, FIFA belum memberikan keputusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pemain Argentina tersebut.

FIFA disebut masih menunggu laporan resmi pertandingan sebelum menentukan apakah akan mengambil tindakan lebih lanjut.

Sebelumnya, FIFA juga pernah menjatuhkan tindakan terkait penggunaan simbol politik dalam ajang sepak bola internasional, termasuk kasus penggunaan bendera Iran era sebelum Revolusi 1979 pada Piala Dunia 2026.

Kontroversi spanduk Malvinas ini kini menjadi perhatian publik menjelang laga final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Argentina melawan Spanyol.* (bi/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali bergerak melemah pada awal perdagangan Kamis (16/7/2026).

Mata uang Garuda dibuka berada di level Rp18.071 per dolar Amerika Serikat (AS), seiring pasar masih mencermati ketidakpastian global, terutama situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga:

• Bansos Bakal Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih, Pemerintah Siapkan Skema Baru

Tekanan terhadap rupiah juga terjadi pada sejumlah mata uang Asia lainnya.

Won Korea Selatan menjadi mata uang yang mengalami pelemahan terbesar dengan turun 0,19 persen terhadap dolar AS.

Selain won, beberapa mata uang Asia yang turut terkoreksi antara lain baht Thailand melemah 0,09 persen, rupee India turun 0,07 persen, yuan China melemah 0,05 persen, serta dolar Singapura turun 0,04 persen.

Di sisi lain, sejumlah mata uang Asia masih mampu menguat terhadap dolar AS.

Dolar Taiwan tercatat naik 0,23 persen, disusul ringgit Malaysia yang menguat 0,13 persen, peso Filipina naik 0,07 persen, dan yen Jepang menguat 0,03 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah masih memiliki peluang untuk kembali menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini.

Menurut Lukman, pelemahan dolar AS setelah rilis data Producer Price Index (PPI) Amerika Serikat yang berada di bawah perkiraan pasar menjadi salah satu faktor yang memberikan ruang bagi rupiah untuk bergerak positif.

"Pasar melihat tekanan inflasi di AS mulai mereda sehingga ekspektasi terhadap kebijakan moneter Federal Reserve ikut berubah," ujar Lukman.

Namun, penguatan rupiah diperkirakan tidak akan berlangsung terlalu besar.

Hal itu karena pasar masih dibayangi oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang dapat meningkatkan sentimen kehati-hatian investor.

Selain data ekonomi Amerika Serikat, pelaku pasar juga tengah mencermati pernyataan para pejabat Federal Reserve mengenai arah kebijakan suku bunga ke depan.

Lukman menjelaskan, terdapat perbedaan pandangan di internal The Fed.

Gubernur The Fed Lisa Cook memberikan sinyal yang cenderung hawkish dengan mendukung kebijakan suku bunga tetap berada pada level tinggi.

Sementara itu, Presiden Federal Reserve Bank of New York John Williams menyampaikan pandangan yang lebih dovish dengan menilai inflasi Amerika Serikat mulai menunjukkan tren penurunan.

"Perbedaan pandangan tersebut membuat pelaku pasar masih berhati-hati dalam memperkirakan arah kebijakan moneter The Fed ke depan," kata Lukman.

Dari dalam negeri, Lukman menilai belum terdapat agenda ekonomi besar yang berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini.

Meski demikian, keputusan lembaga pemeringkat internasional S&P yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan domestik.

"Tidak ada data penting dari domestik, walau penetapan peringkat kredit oleh S&P masih mendukung untuk saat ini," ujar Lukman.

Dengan mempertimbangkan berbagai sentimen global dan domestik, Lukman memperkirakan rupiah akan bergerak dalam rentang Rp18.000 hingga Rp18.100 per dolar AS pada perdagangan Kamis.

Pergerakan rupiah ke depan masih akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Amerika Serikat, kebijakan Federal Reserve, serta kondisi geopolitik global yang masih menjadi perhatian investor.* (bi/ad)

ATLANTA – Tim nasional Argentina memastikan langkahnya menuju final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor dramatis 2-1 dalam laga semifinal yang berlangsung di Atlanta Stadium, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Pertandingan antara dua raksasa sepak bola dunia itu berjalan sengit sejak menit awal.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Resmi Buka Turnamen Bulutangkis Piala Bupati Asahan Semi Open 2026, Bidik Lahirkan Atlet Berprestasi hingga Nasional

Kedua tim saling menekan, namun belum mampu menciptakan peluang berbahaya hingga pertengahan babak pertama.

Inggris lebih dulu memberikan ancaman melalui John Stones pada menit ke-33.

Bek Inggris tersebut berhasil menyambut umpan Declan Rice melalui sundulan, tetapi bola masih melebar tipis dari gawang Argentina yang dikawal Emiliano Martinez.

Argentina kemudian merespons melalui Enzo Fernandez.

Memanfaatkan bola hasil tendangan bebas Lionel Messi yang sempat diblok pemain Inggris, Fernandez mencoba melepaskan tembakan keras, namun upayanya juga belum menemui sasaran.

Hingga babak pertama berakhir, kedua tim harus puas bermain imbang tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Inggris tampil lebih agresif dan berhasil membuka keunggulan lebih dulu.

Anthony Gordon mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52 setelah memanfaatkan umpan silang Morgan Rogers.

Gordon yang berada di depan gawang Argentina berhasil menyelesaikan peluang tersebut dengan sontekan akurat. Inggris pun unggul 1-0 atas Argentina.

Tertinggal satu gol membuat Argentina meningkatkan intensitas serangan.

Lionel Messi dan kawan-kawan terus mencari celah untuk membongkar pertahanan Inggris.

Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-88.

Enzo Fernandez menjadi penyelamat setelah melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang tidak mampu dihentikan Jordan Pickford.

Skor berubah menjadi 1-1 dan membuat pertandingan semakin menegangkan.

Momentum kebangkitan Argentina semakin kuat.

Hanya berselang beberapa menit, tepatnya pada menit ke-92, Lautaro Martinez membawa Argentina berbalik unggul.

Berawal dari umpan matang Lionel Messi, Martinez berhasil menanduk bola ke pojok atas gawang Inggris. Argentina pun membalikkan keadaan menjadi 2-1.

Di sisa waktu pertandingan, Inggris berusaha mengejar gol penyama kedudukan.

Namun, pertahanan Argentina mampu bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Kemenangan tersebut memastikan Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026.

Tim berjuluk La Albiceleste akan menghadapi Spanyol dalam pertandingan puncak yang dijadwalkan berlangsung di New Jersey pada Minggu (19/7/2026).

Sementara itu, Inggris harus puas tampil dalam laga perebutan tempat ketiga menghadapi Prancis pada Sabtu (18/7/2026).

Susunan Pemain

Inggris:
Jordan Pickford; Djed Spence (Marcus Rashford 90'), Marc Guehi, John Stones, Reece James (Dan Burn 82'); Elliot Anderson, Declan Rice (Nico O'Reilly 82'); Anthony Gordon (Ezri Konsa 72'), Jude Bellingham, Morgan Rogers; Harry Kane.

Argentina:
Emiliano Martinez; Nicolas Tagliafico (Lautaro Martinez 81'), Lisandro Martinez (Nicolas Otamendi 72'), Cristian Romero, Nahuel Molina (Gonzalo Montiel 72'); Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes (Nico Gonzalez 64'), Giuliano Simeone (Rodrigo De Paul 72'); Julian Alvarez, Lionel Messi.* (d/ad)