Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup di level Rp18.091 per dolar AS, menguat 18 poin atau 0,10 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp18.109 per dolar AS.

Baca Juga:

• S&P Pertahankan Rating Indonesia, Menkeu Purbaya Ajak Investor Borong Saham

Sementara itu, data Yahoo Finance mencatat rupiah berada di level Rp18.088 per dolar AS atau menguat 12 poin dari posisi sebelumnya. Adapun kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menempatkan rupiah di level Rp18.099 per dolar AS, naik 32 poin dibanding perdagangan sebelumnya.

Menurut Ibrahim, pergerakan rupiah masih dipengaruhi perkembangan geopolitik setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan blokade angkatan laut terhadap Iran serta rencana penerapan tarif 20 persen bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi terganggunya distribusi minyak dunia. Pasalnya, sekitar seperlima konsumsi minyak global melewati jalur strategis tersebut.

Selain faktor geopolitik, pelaku pasar juga mencermati pernyataan Gubernur Federal Reserve Christopher Waller yang membuka peluang kenaikan suku bunga apabila inflasi Amerika Serikat kembali meningkat dalam waktu dekat.

Di sisi lain, sentimen positif datang dari keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Lembaga pemeringkat itu menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan prospek pertumbuhan yang tetap solid dalam beberapa tahun ke depan.

S&P juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen dalam tiga tahun mendatang, ditopang kebijakan fiskal pemerintah serta program hilirisasi sumber daya alam.

Meski demikian, Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan Rabu (15/7/2026) masih berpotensi berfluktuasi dan cenderung melemah.

Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp18.090 hingga Rp18.140 per dolar AS seiring masih tingginya ketidakpastian global.* (mt/dh)

Saut menegaskan, langkah Presiden bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan penanganan perkara berlangsung secara independen dan menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Baca Juga:

• Habiburokhman Pastikan Panja DPR Segera Rapat Awasi Kasus Febrie Adriansyah

Menurut dia, pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri kepada Kejaksaan Agung berpotensi memunculkan konflik kepentingan karena melibatkan mantan pejabat internal Kejaksaan.

Saut menilai KPK memiliki kewenangan melakukan supervisi maupun mengambil alih perkara apabila terdapat indikasi yang dapat mengganggu independensi proses penegakan hukum.

"KPK bisa melakukan supervisi untuk meminimalkan conflict of interest karena antarpenegak hukum harus saling melakukan check and balance," katanya.

Pandangan serupa disampaikan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman. Ia menilai pengalihan perkara ke Kejaksaan Agung justru dapat memunculkan persepsi kompromi antarlembaga penegak hukum yang berpotensi merugikan kepentingan publik.

Menurut Zaenur, proses hukum harus tetap mengedepankan independensi dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi dari Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus, Rudi Margono, menjelaskan pelimpahan dilakukan sebagai bentuk sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung untuk mempercepat penyelesaian perkara, termasuk pengembangan alat bukti dan koordinasi penyidikan.

Di sisi lain, Korps Tipidkor Polri telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yakni terkait kasus tata kelola batu bara untuk PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.* (k/dh)

Habiburokhman mengatakan rapat Panja akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Namun, hingga kini belum ada jadwal pasti mengenai pelaksanaan pertemuan tersebut.

Baca Juga:

• Habiburokhman Minta Polri dan Kejagung Tetap Solid di Tengah Penanganan Kasus Febrie

Ia menjelaskan, seluruh agenda Panja nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut sebelum diumumkan kepada publik. Menurutnya, setiap perkembangan akan disampaikan setelah ada kepastian jadwal rapat.

"Namanya Panja kan kita bisa koordinasi. Kalau akan ada kegiatan nanti akan diinformasikan dan kita update," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR menyatakan akan memberikan perhatian khusus terhadap proses penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel, yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Habiburokhman menegaskan pembentukan Panja bertujuan memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta tidak menimbulkan gesekan antarlembaga penegak hukum.

Menurutnya, perkara tersebut harus dipandang sebagai dugaan keterlibatan oknum, bukan institusi. Karena itu, DPR akan mengawal proses hukum agar tetap profesional, transparan, dan mengedepankan prinsip keadilan.

Selain mengawasi jalannya proses hukum, Panja juga diharapkan mampu memastikan koordinasi antarlembaga penegak hukum tetap berjalan baik selama penanganan perkara berlangsung.* (d/dh)

Purbaya menilai laporan S&P akan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia. Ia optimistis arus investasi akan kembali masuk secara bertahap.

Baca Juga:

• Defisit APBN Membengkak ke Rp670 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih Aman

Ia bahkan mengajak pelaku pasar untuk kembali melirik pasar modal Indonesia. Menurutnya, keputusan S&P menjadi bukti bahwa pengelolaan fiskal pemerintah tetap berada di jalur yang sehat dan tidak seperti berbagai kekhawatiran yang sempat berkembang.

"Jadi beli saham kalau Anda pemain saham, jangan takut lagi," ujarnya.

Selain optimistis terhadap pasar saham, Purbaya juga memprediksi nilai tukar rupiah akan menguat dalam beberapa waktu ke depan. Karena itu, ia menyarankan masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat (AS) untuk mempertimbangkan menjual aset tersebut.

"Kalau punya dolar, jual dolarnya. Rupiah juga akan menguat ke depan. S&P juga melihat rupiah berpotensi kembali menguat," katanya.

Purbaya menambahkan, keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia merupakan pengakuan internasional bahwa pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Menurutnya, penilaian tersebut sekaligus membantah berbagai prediksi yang sebelumnya menyebut Indonesia berpotensi mengalami penurunan peringkat kredit maupun tekanan ekonomi.

"Ini merupakan konfirmasi bahwa kita berjalan di arah yang benar, dengan kebijakan yang baik dan hati-hati," ucapnya.

S&P sebelumnya memutuskan mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil. Keputusan tersebut dinilai mencerminkan keyakinan lembaga pemeringkat terhadap ketahanan ekonomi nasional dan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dalam jangka menengah.* (d/dh)

Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR berharap proses hukum terhadap perkara tersebut tetap berjalan sesuai koridor hukum tanpa memunculkan konflik antarlembaga.

Baca Juga:

• Penyidik Polri Serahkan Berkas Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung, Ini Penjelasannya

Ia mengungkapkan Komisi III DPR sebelumnya telah menyetujui agar penanganan perkara tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, Kejaksaan memiliki jaksa-jaksa yang profesional dan tetap mengedepankan hukum serta keadilan dalam setiap proses penyidikan.

"Kami percaya Kejaksaan memiliki aparat dan jaksa yang independen. Walaupun memeriksa sesama jaksa, acuannya tetap hukum dan keadilan," ujarnya.

Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR berkomitmen meminimalkan potensi gesekan antara Polri dan Kejaksaan Agung. Ia menyebut kedua institusi merupakan mitra strategis DPR dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia.

"Kami ingin meminimalisir gesekan antarinstitusi. Polri dan Kejaksaan adalah mitra terbaik Komisi III DPR," katanya.

Menurutnya, baik Kapolri maupun Jaksa Agung telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas masing-masing. Karena itu, ia berharap hubungan kedua lembaga tetap harmonis selama proses hukum berlangsung.

"Pak Kapolri orang baik, Pak Jaksa Agung orang baik. Institusi Polri bekerja sangat baik, Kejaksaan juga bekerja amat baik. Kita sayang dengan dua institusi ini, kita tidak ingin terjadi gesekan," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR juga menegaskan akan mengawal proses hukum terhadap perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. DPR menekankan perkara tersebut menyangkut dugaan keterlibatan oknum, bukan institusi, sehingga penanganannya harus tetap mengedepankan profesionalisme dan kepastian hukum.* (d/dh)

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima pernyataan ataupun komitmen dari Sony terkait pengembalian hasil dugaan korupsi.

Baca Juga:

• LPSK Tolak Pengajuan Justice Collaborator Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Ini Alasannya

Selain itu, LPSK juga menilai Sony belum memberikan informasi penting yang dapat membantu pengungkapan perkara, khususnya terkait dugaan keterlibatan pihak lain yang memiliki peran lebih besar dalam kasus tersebut.

Menurut Susilaningtias, hingga kini belum ada keterangan yang disampaikan secara terbuka kepada LPSK maupun penyidik mengenai pihak lain yang diduga terlibat.

"Berkaitan dengan sifat penting keterangan, sampai sejauh ini belum ada informasi yang disampaikan terkait keterlibatan pihak lain yang lebih besar," ujarnya.

LPSK juga menyimpulkan Sony merupakan pelaku utama dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Penilaian tersebut menjadi salah satu alasan utama permohonan justice collaborator tidak dapat dikabulkan.

Di sisi lain, lembaga tersebut juga tidak menemukan adanya ancaman terhadap Sony yang dapat menjadi dasar pemberian perlindungan sebagaimana diatur dalam mekanisme justice collaborator.

"Kekhawatiran soal ancaman itu juga tidak ada. Sejauh ini kami menilai tidak ada," katanya.

Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, LPSK memutuskan menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya.

Sebelumnya, Sony melalui tim kuasa hukumnya tetap mengajukan permohonan justice collaborator ke LPSK setelah permohonan serupa ditolak Kejaksaan Agung. Pihak kuasa hukum menyatakan seluruh persyaratan telah dipenuhi dan berharap Sony beserta keluarganya memperoleh perlindungan apabila memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Namun, baik Kejaksaan Agung maupun LPSK menilai Sony belum memenuhi syarat untuk memperoleh status justice collaborator, termasuk karena dinilai sebagai pelaku utama dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis.* (k/dh)

Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Asap hitam pekat disertai kobaran api terlihat membumbung dari lantai empat hingga memicu kepanikan warga di sekitar lokasi.

Baca Juga:

• Gubernur Mualem Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo atas Peresmian Bendungan Keureuto dan Rukoh: Sangat Bermanfaat bagi Warga Aceh

"Warga yang melihat asap langsung berteriak memberi tahu kalau terjadi kebakaran," ujarnya.

Mendengar teriakan warga, pemilik bersama karyawan langsung menuju lantai empat dan berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena api sudah terlanjur membesar.

Menurut Dimas, kobaran api dengan cepat membesar lantaran di lantai empat tersimpan bemper mobil dan berbagai barang yang mudah terbakar.

"Di atas banyak bemper mobil dan barang yang mudah terbakar, jadi apinya cepat membesar," katanya.

Di tengah kepanikan, warga turut membantu mengevakuasi kendaraan yang terparkir di depan ruko agar tidak ikut terbakar. Sementara itu, seorang asisten rumah tangga yang berada di lantai dua sempat membuat panik penghuni bangunan.

Beruntung, ART tersebut berhasil keluar dari dalam ruko sebelum api merambat ke bagian bawah bangunan. Seluruh pemilik dan karyawan juga berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan mengerahkan puluhan armada pemadam, termasuk satu unit mobil tangga, untuk menjinakkan kobaran api. Setelah beberapa waktu, api berhasil dipadamkan sehingga tidak merembet ke bangunan lain di kawasan pertokoan tersebut.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas pemadam juga masih melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan.* (tm/dh)

Budi mengatakan pemerintah masih melakukan perhitungan menyeluruh terhadap dampak ekonomi dan sosial sebelum menetapkan kebijakan terkait HET Minyakita.

Baca Juga:

• Menhaj Buka Peluang Biaya Haji 2027 Lebih Murah, Harga Minyak Dunia Jadi Penentu

Menurutnya, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengumumkan perubahan harga sebelum seluruh kajian selesai dilakukan. Keputusan baru akan disampaikan setelah seluruh aspek dinilai matang.

"Ya nanti pokoknya kalau itu sudah ada final perhitungan kalkulasi ekonomi dan konsekuensi sosial-ekonomi, kita kabarkan apakah naik atau tetap dipertahankan," ujarnya.

Wacana penyesuaian HET Minyakita muncul seiring kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang menjadi bahan baku utama produksi minyak goreng. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi biaya produksi dan pasokan Minyakita di dalam negeri.

Sebelumnya, pada awal Juni 2026, pemerintah sempat mengisyaratkan kenaikan HET Minyakita. Namun rencana tersebut kemudian ditunda dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi harga CPO yang masih berfluktuasi.

Hingga saat ini, harga eceran tertinggi Minyakita masih dipertahankan sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah juga terus mengevaluasi kondisi pasar dan mempertimbangkan aspek bisnis para pelaku usaha yang menjalankan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

Di sisi lain, pemerintah menegaskan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau tetap menjadi prioritas. Oleh karena itu, setiap kebijakan mengenai penyesuaian HET akan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlangsungan industri dan perlindungan daya beli masyarakat.* (in/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan agenda tersebut. Menurutnya, penyidik Polri datang untuk menyerahkan dokumen dan berkas administrasi penyidikan kepada Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• KPK Mulai Supervisi Kasus Febrie Adriansyah, Ketua KPK Sudah Bertemu Jaksa Agung

Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan penyidik tiba sekitar pukul 13.18 WIB menggunakan sebuah minibus berpelat nomor khusus Kepolisian Republik Indonesia. Mereka langsung memasuki kawasan Gedung Bundar Kejaksaan Agung melalui pintu belakang.

Para penyidik terlihat mengenakan jaket biru bertuliskan "Reserse". Salah seorang di antaranya membawa koper besar berwarna merah muda yang bertuliskan "BAP dan Mindik LP01 dan LP02", diduga berisi dokumen penyidikan.

Meski demikian, para penyidik tidak memberikan keterangan kepada awak media mengenai isi dokumen yang dibawa maupun detail proses penyerahan berkas tersebut.

Sebelumnya, Polri telah memutuskan melimpahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Proses penyerahan administrasi tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pelimpahan perkara yang saat ini tengah diproses oleh Kejaksaan Agung.* (in/dh)

Setyo mengatakan komunikasi tersebut sudah mulai berjalan, termasuk saat dirinya bertemu langsung dengan Jaksa Agung dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Jaksa Agung Usulkan Kuntadi Jadi Jampidsus, Pengganti Febrie Mulai Diproses

Menurut Setyo, pembahasan mengenai supervisi perkara itu tidak hanya dilakukan saat acara berlangsung, tetapi juga telah dibicarakan dalam pertemuan sebelumnya. Ia menilai komunikasi tersebut menjadi bentuk keseriusan Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti proses hukum yang sedang berjalan.

"Tadi kan sebelahan saya sama beliau duduknya. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya, itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan ini," ujarnya.

Meski demikian, Setyo menegaskan proses penyidikan masih berada di bawah kewenangan Kejaksaan Agung. Karena itu, KPK belum dapat berbicara lebih jauh mengenai kemungkinan mengambil alih penanganan perkara tersebut.

"Masih berproses di Kejaksaan Agung. Koordinasi masih dilakukan, termasuk pendalaman barang bukti dan dokumen. Menurut saya, biarkan proses hukum berjalan terlebih dahulu," katanya.

Setyo menjelaskan kewenangan supervisi yang dimiliki KPK telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK. Menurutnya, setelah adanya komunikasi secara lisan, proses selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme administrasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"Nanti pasti ada permintaan secara tertulis dan akan dibahas sesuai SOP yang ada di KPK. Selanjutnya pimpinan akan menentukan langkah berikutnya," ucapnya.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya melimpahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejaksaan Agung. Perkara tersebut meliputi dugaan korupsi tata kelola batu bara, kasus PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya, serta dugaan korupsi penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta (CBS) kepada PT Krakatau National Resources (KNI).

Dalam perkara itu, Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka bersama advokat Don Ritto. Don Ritto saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, sementara Febrie Adriansyah belum dilakukan penahanan meski status tersangkanya telah ditetapkan.* (in/dh)

Mikhael menilai diskusi yang dilakukan bersama Roy Suryo merupakan bagian dari ruang akademik dan ilmiah sehingga tidak semestinya diproses sebagai alat bukti pidana.

Baca Juga:

• Tanpa Perampasan Aset, Koruptor Terus Tertawa

Menurut Mikhael, dirinya heran karena video diskusi yang diunggah di YouTube justru dijadikan salah satu barang bukti dalam penetapan Roy Suryo sebagai tersangka. Dia juga mempertanyakan penerapan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perkara tersebut.

"Kami dilaporkan dengan barang bukti video. Saya bingung, kenapa di sini ada pasal yang menyatakan mengubah, merusak, menyembunyikan, dan lain-lain, Pasal 32 itu. Karena yang kami lakukan di situ adalah mendiskusikan," ujarnya.

Ia menjelaskan, materi yang dibahas dalam video tersebut berasal dari dokumen yang sebelumnya diunggah oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi, melalui akun media sosial miliknya.

Mikhael menegaskan, dokumen yang menjadi bahan diskusi itu merupakan dokumen yang dapat diakses publik dan bukan diperoleh dari perangkat pribadi siapa pun.

"Barang itu ditemukan di Twitternya Dian Sandi dan Twitter itu bisa diakses oleh siapa saja. Jadi itu bukan mengambil dari komputernya Dian Sandi, bukan mengambil dari komputernya Jokowi," katanya.

Lebih lanjut, Mikhael menyebut dirinya maupun pihak lain yang terlibat dalam diskusi tersebut tidak pernah melihat langsung ijazah fisik milik Presiden Joko Widodo. Menurutnya, dokumen asli hanya diperlihatkan dalam proses gelar perkara khusus.

Sidang praperadilan Roy Suryo sendiri saat ini telah memasuki tahap pembuktian dengan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli. Gugatan praperadilan tersebut diajukan untuk menguji keabsahan penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden Joko Widodo.* (in/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan saat penyidik memeriksa dua orang saksi pada Senin (13/7/2026). Keduanya yakni ALF selaku Admin Supply Chain Management PT Putra Perkasa Abadi dan RE yang merupakan Komisaris PT Pratama Andalan Persada periode 2016–2018.

Baca Juga:

• Kasus Febrie Jadi Ujian Kejagung, Yusril Yakin Penanganan Tetap Profesional

Selain itu, KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap seorang pihak swasta berinisial NF yang menjabat sebagai Kepala Departemen Legal PT Putra Perkasa Abadi.

Kasus ini bermula pada 28 September 2017 ketika KPK menetapkan Rita Widyasari, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka dugaan gratifikasi.

Rita diduga menerima gratifikasi terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Penyidikan kemudian berkembang. Pada 16 Januari 2018, KPK kembali menetapkan Rita Widyasari dan Khairudin sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selama proses penyidikan, KPK telah menyita berbagai aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana tersebut. Barang sitaan meliputi 91 unit kendaraan, sejumlah barang bernilai ekonomis, lima bidang tanah dengan luas ribuan meter persegi, serta 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Pada Februari 2025, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan aliran dana oleh Rita dari sektor pertambangan batu bara dengan nilai sekitar 5 dolar Amerika Serikat per metrik ton batu bara.

Perkembangan terbaru, pada 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi tersebut, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

KPK memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.* (mt/dh)

Usulan tersebut tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Selasa (14/7/2026). Dalam surat itu, Kuntadi dinilai memenuhi syarat untuk menduduki jabatan strategis sebagai Jampidsus di Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Kasus Febrie Jadi Ujian Kejagung, Yusril Yakin Penanganan Tetap Profesional

Saat ini, Kuntadi menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Ia merupakan jaksa dengan pangkat Pembina Utama atau Jaksa Utama (IV/e) yang memiliki pengalaman panjang di bidang penegakan hukum.

Selain mengusulkan Kuntadi sebagai Jampidsus, Burhanuddin juga mengajukan nama Patris Yusrian Jaya sebagai calon pengganti Kepala Badan Pemulihan Aset. Patris diketahui berpangkat Pembina Utama Madya atau Jaksa Utama Madya (IV/d).

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa seluruh jabatan struktural eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung merupakan jabatan fungsional yang bersifat teknis. Karena itu, pejabat yang menduduki posisi tersebut harus memiliki kompetensi, integritas, serta pengalaman yang memadai di bidang penegakan hukum.

Usulan pergantian pejabat itu juga telah ditembuskan kepada Sekretaris Kabinet sebagai bagian dari proses administrasi dan penilaian akhir. Dokumen tersebut turut dilengkapi dengan daftar riwayat hidup para calon yang diusulkan.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus pada Sabtu (11/7/2026) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Jaksa Agung menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus hingga pejabat definitif ditetapkan.* (mt/dh)

Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Vietnam Lê Hoài Trung. Kesepakatan ini menjadi pedoman utama kerja sama bilateral kedua negara selama lima tahun ke depan di berbagai sektor strategis.

Baca Juga:

• Usai Lawatan ke Iran, Muzani Sampaikan Undangan untuk Prabowo

"Hari ini kami menandatangani rencana aksi implementasi kemitraan tersebut, yang akan menjadi kerangka utama dalam mengarahkan kerja sama bilateral kedua negara selama lima tahun ke depan," ujar Sugiono.

Selain memperkuat hubungan di bidang politik, pertahanan, dan keamanan maritim, Indonesia dan Vietnam juga menargetkan nilai perdagangan bilateral mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat pada 2028.

Target tersebut akan ditempuh melalui peningkatan investasi, pengurangan berbagai hambatan perdagangan, serta percepatan implementasi sejumlah nota kesepahaman yang telah disepakati kedua negara.

Dalam pertemuan itu, kedua pemerintah juga menyepakati perluasan kerja sama pada berbagai sektor prioritas, mulai dari pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, kendaraan listrik (electric vehicle/EV), hingga ekonomi digital.

Tak hanya itu, Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat sentralitas ASEAN dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan di tengah dinamika geopolitik global.

Kesepakatan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam, sekaligus membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas dalam lima tahun mendatang.* (mt/dh)

Yusril menilai penanganan perkara tersebut menjadi momentum penting bagi Kejagung untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Baca Juga:

• Kapolri dan Jaksa Agung Tampil Kompak di DPR, Kirim Sinyal Sinergi Penegakan Hukum

Menurut Yusril, sistem hukum Indonesia telah memiliki mekanisme pengawasan yang memadai dalam penanganan perkara korupsi. Selain pengawasan internal di Kejaksaan Agung, terdapat pula fungsi supervisi yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK memiliki kewenangan melakukan supervisi sesuai undang-undang. Di samping itu, pengawasan publik juga sangat penting agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip negara hukum," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah mendukung keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses hukum agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai asas keadilan.

Menurutnya, pengawasan publik menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara profesional tanpa dipengaruhi kepentingan di luar hukum.

"Dengan demikian, hukum benar-benar ditegakkan secara objektif, tanpa dipengaruhi pertimbangan di luar hukum," kata Yusril.

Diketahui, Polri telah melimpahkan tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Febrie Adriansyah kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Rudi Margono, memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional sesuai arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Rudi mengatakan penanganan perkara akan dilakukan secara sinergis bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri sebagai bentuk komitmen menjaga transparansi dan objektivitas penyidikan.

"Sinergitas untuk memastikan penanganan perkara ini betul-betul profesional, menjunjung asas praduga tak bersalah, sehingga ada kepastian dalam penyelesaiannya," ujar Rudi.* (mt/dh)

JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyampaikan undanganundangan resmi dari Pemerintah Republik Islam Iran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Teheran. Undangan tersebut diterima Muzani saat menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran sebagai utusan Presiden RI.

Muzani mengatakan, pemerintah Iran berharap Presiden Prabowo dapat berkunjung ke Teheran sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.

Baca Juga:

• Felicia Selangkah Lagi ke Grand Final The Icon Indonesia, Yuk Beri Virtual Gift!

Menurut Muzani, undangan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo setelah dirinya kembali dari Masyhad, Iran.

"Undangan sudah kami sampaikan ke Pak Prabowo," ujarnya.

Meski demikian, Muzani mengaku belum mengetahui tanggapan Presiden Prabowo terkait undangan tersebut.

Sebelumnya, pada 9 Juli 2026, Ahmad Muzani bersama Menteri Luar Negeri Sugiono berangkat ke Masyhad sebagai utusan Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Dalam kunjungan itu, rombongan Indonesia juga diterima Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Iran sekaligus menyampaikan pesan persahabatan dari kedua negara.

Muzani mengatakan Ghalibaf turut menyampaikan salam hangat kepada rakyat dan Pemerintah Indonesia.

Selain itu, sebagai representasi pemerintah dan rakyat Indonesia, Muzani juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei.

"Kami berbelasungkawa atas hal tersebut. Kami merasakan bagaimana rakyat Iran merasa sedih atas meninggalnya pimpinan yang sangat dicintai. Rakyat Indonesia berdoa mudah-mudahan rakyat Iran bisa tabah dalam menghadapi musibah ini," kata Muzani.

Undangan kunjungan kepada Presiden Prabowo menjadi salah satu bentuk komunikasi diplomatik antara Indonesia dan Iran yang diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang.* (an/dh)

Kehadiran dua pimpinan lembaga penegak hukum tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di tengah sorotan publik terhadap dinamika penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• LPSK Tolak Pengajuan Justice Collaborator Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Ini Alasannya

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pihaknya sengaja mengundang Kapolri dan Jaksa Agung sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi antarlembaga penegak hukum.

"Tadi sengaja kita undang Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung ya, pada momen yang paling tepat ini karena keduanya adalah mitra-mitra terbaik kami," kata Habiburokhman.

Pada sesi peluncuran buku, Kapolri dan Jaksa Agung juga naik ke atas panggung untuk mengikuti seremoni bersama para tamu undangan lainnya. Seusai acara, Habiburokhman mengajak keduanya berfoto bersama sebagai simbol soliditas antarinstansi penegak hukum.

Menurut Habiburokhman, momen tersebut penting untuk menunjukkan bahwa hubungan Polri dan Kejaksaan Agung tetap berjalan baik meski tengah menangani dinamika hukum yang menjadi perhatian publik.

Ia mengaku sengaja mengabadikan kebersamaan itu agar tidak muncul anggapan adanya gesekan antarlembaga menyusul proses hukum yang sedang berjalan terkait mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

"Kita undang, saya foto, ya mereka tertawa dengan gembira ya, alhamdulillah. Semoga ke depan semakin landai," ujarnya.

Peluncuran buku Anotasi KUHAP 2025 diharapkan menjadi salah satu referensi bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih komprehensif.* (an/dh)

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, keputusan penolakan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan kajian terhadap permohonan yang diajukan Sony.

Baca Juga:

• Penyidik Polri Bawa Koper Bertuliskan BAP ke Kejagung, Ada Apa dengan Kasus Febrie Adriansyah?

Salah satu pertimbangan LPSK adalah Sony belum memberikan informasi mengenai pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan lebih besar dalam perkara tersebut.

"Terus yang kedua, berkaitan dengan bukan pelaku utama, ini juga yang bersangkutan di dalam ditemukan dalam proses penyidikannya memang yang bersangkutan sebagai pelaku utama," kata Susi, Selasa (14/7/2026).

Selain itu, LPSK juga menilai tidak ditemukan adanya ancaman serius atau kekhawatiran terhadap keselamatan Sony yang menjadi salah satu unsur pertimbangan pemberian status justice collaborator.

"Lalu yang ketiga berkaitan dengan ancaman atau ada kekhawatiran soal ancaman, itu juga tidak ada ya, gitu. Sampai sejauh ini kami menilai tidak ada," ujar Susi.

LPSK juga mempertimbangkan sikap Sony terkait pengembalian aset atau keuntungan yang diduga diperoleh dari tindak pidana.

Menurut Susi, pihak Sony belum menyampaikan kesediaan untuk mengembalikan hasil kekayaan yang berasal dari dugaan tindak pidana tersebut.

"Sehingga kami memutuskan tidak terpenuhi persyaratan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator, dan kemudian LPSK menolak permohonan dari yang bersangkutan," ucap Susi.

Dengan keputusan tersebut, Sony tidak mendapatkan status khusus sebagai justice collaborator dari LPSK.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan terdapat dua alasan utama penyidik menolak permohonan tersebut.

Pertama, penyidik menilai Sony merupakan salah satu pelaku utama dalam dugaan perkara jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Karena itu, Sony dianggap bukan pelaku dengan peran lebih kecil yang dapat membantu mengungkap pelaku lain yang memiliki keterlibatan lebih besar.

Kedua, penyidik menilai Sony masih belum mengakui perbuatannya dalam pemeriksaan terakhir.

"Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan," kata Syarief pada Selasa (23/6/2026).

Penolakan permohonan justice collaborator tersebut membuat proses hukum terhadap Sony tetap berjalan sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis.* (cn/ad)

JAKARTA – Tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.

Kedatangan tim penyidik tersebut diduga berkaitan dengan proses penyerahan administrasi penyidikan dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• Mengapa RUU Perampasan Aset Dialihkan Jadi Inisiatif DPR? Habiburokhman Ungkap Alasannya

Mereka terlihat membawa sebuah koper berukuran besar yang diduga berisi dokumen penyidikan.

Setibanya di kompleks Kejaksaan Agung, para penyidik langsung menuju Gedung Bundar atau Gedung Pidsus melalui pintu belakang.

Mereka tampak mengenakan jaket berwarna biru bertuliskan "Reserse".

Salah seorang penyidik terlihat membawa turun koper besar berwarna merah muda dari kendaraan.

Pada bagian luar koper tersebut terdapat tulisan "BAP dan Mindik LP01 dan LP02" yang diduga menunjukkan isi koper berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta administrasi penyidikan.

Meski demikian, para penyidik tidak memberikan keterangan kepada awak media terkait tujuan kedatangan mereka.

Mereka juga belum menjelaskan apakah penyerahan dokumen tersebut berkaitan langsung dengan pengalihan penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan kedatangan tim penyidik Polri tersebut.

Menurut Anang, kedatangan penyidik merupakan bagian dari proses penyerahan administrasi penyidikan terkait perkara yang sebelumnya ditangani oleh Polri.

"Benar rangkaian dari proses penyerahan administrasi penyidikan terkait kasus tersebut," kata Anang.

Sebelumnya, Polri telah menyerahkan administrasi penanganan tiga perkara yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah kepada Kejaksaan Agung.

Setelah menerima berkas tersebut, Kejagung menyatakan akan membentuk tim penyidik khusus untuk melanjutkan proses hukum.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna sebelumnya mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu seluruh dokumen yang diterima sebelum menentukan langkah penyidikan berikutnya.

"Yang jelas kita kan baru menerima, nanti kita pelajari. Nanti penyidik di Kejaksaan Agung kita akan membentuk penyidik khusus. Kita akan membentuk tim khusus penyidiknya," ujar Anang di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Penyerahan administrasi penyidikan ini menjadi bagian dari proses koordinasi antarpenegak hukum dalam menangani perkara dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik. Kejaksaan Agung memastikan proses hukum akan berjalan sesuai aturan yang berlaku.* (km/ad)

MEDAN – Perjalanan Felicia, kontestan asal Tangerang, di ajang pencarian bakat The Icon Indonesia SCTV semakin dekat menuju babak puncak.

Felicia berhasil memastikan diri masuk jajaran Top 3 finalis setelah tampil konsisten dan memukau dalam babak duet serta duel yang digelar pada Senin, 13 Juli 2026.

Baca Juga:

• Gubernur Banten Andra Soni Ajak Warga Dukung Felicia Menuju Top 3 The Icon Indonesia SCTV

Ketiganya kini bersaing ketat untuk memperebutkan tiket menuju babak grand final.

Penampilan Felicia kembali mendapat apresiasi tinggi dari para juri.

Judge Ahmad Dhani, Anang Hermansyah, Titi DJ, dan Isyana Sarasvati memberikan penghargaan berupa standing ovation atas kualitas vokal dan performa panggung yang ditunjukkan Felicia.

Meski demikian, perjuangan Felicia dipastikan semakin berat.

Dua finalis lainnya juga memiliki kemampuan bernyanyi dan pengalaman panggung yang kuat setelah melewati berbagai tahapan kompetisi.

Pada fase penentuan menuju dua besar, kualitas suara dan kemampuan bernyanyi bukan lagi menjadi satu-satunya faktor penentu.

Dukungan masyarakat melalui virtual gift turut memiliki peran besar dalam menentukan finalis yang berhak melaju ke babak selanjutnya.

Jamal H Sinaga, selaku Opung atau kakek Felicia di Medan, mengatakan banyak pendukung Felicia yang ingin memberikan dukungan melalui virtual gift, namun masih mengalami kendala karena belum memahami tata cara pemberiannya.

Menurut Jamal, pihak penyelenggara telah menyediakan barcode sebagai sarana pemberian virtual gift.

Selain itu, tim pendukung Felicia juga membentuk admin Felicious untuk membantu masyarakat yang membutuhkan panduan.

"Secara umum pihak SCTV telah menampilkan barcode sebagai media pemberian virtual gift dan untuk memudahkan pendukung yang kurang faham dalam pemberian virtual gift juga telah dibentuk admin felicious untuk memfasilitasi," ujar Jamal.

Ia menyebut, antusiasme dukungan datang dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jakarta, hingga wilayah lainnya.

Karena itu, pihaknya membuka layanan bantuan bagi masyarakat yang ingin memberikan dukungan kepada Felicia.

"Bagi masyarakat luas yang kebingungan untuk memberikan virtual gift silahkan hubungi WA 0821 581 56 409. Nanti akan dipandu dan mendapatkan petunjuk sesuai regulasi yang ditetapkan SCTV," tegas Jamal.

Dengan dukungan masyarakat, Felicia berharap dapat melangkah lebih jauh hingga babak grand final The Icon Indonesia.

Persaingan di tiga besar diprediksi berlangsung ketat karena seluruh finalis memiliki kemampuan dan basis pendukung masing-masing.

Kini keputusan berada di tangan pemirsa yang memberikan dukungan melalui mekanisme virtual gift sesuai aturan yang telah ditetapkan penyelenggara.* (ad)