Penegasan itu disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Sprindik Baru Terbit, Kejagung Periksa Febrie Adriansyah sebagai Saksi Kasus TPPU

Rudi menjelaskan, status tersangka yang saat ini melekat pada Febrie berasal dari penetapan yang dilakukan Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan korupsi PT ASABRI dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurutnya, setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, penyidik tetap berkewajiban memeriksa subjek hukum yang telah diserahkan sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.

"Nah, yang ini perlu ditegaskan lagi mengapa waktu itu diserahkan perkaranya ke sini kita undang dia sebagai tersangka? Karena berkasnya sudah kita terima," kata Rudi.

Ia menambahkan, pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan identitas subjek hukum yang diserahkan sekaligus mencocokkan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik sebelumnya.

"Karena subjek hukum yang diserahkan adalah subjek hukum perorangan, maka harus diperiksa, persis masih seperti tersangka merujuk pada sprindik dari Kortas," jelasnya.

Rudi mengatakan Kejagung juga tengah melakukan asesmen terhadap seluruh alat bukti yang diterima, termasuk menelaah dugaan tindak pidana pencucian uang dalam tiga perkara yang telah dilimpahkan.

"Kita pastikan betul yang bersangkutan dalam perkara yang diperintahkan ini. Setelah itu kita pelajari dan asesmen alat buktinya. Dari tiga perkara itu ada dugaan TPPU yang akan menjadi bagian dari pendalaman penyidikan," ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menerbitkan sprindik baru untuk mendalami dugaan TPPU. Dalam penyidikan tersebut, Febrie Adriansyah diperiksa sebagai saksi sesuai tahapan hukum yang berlaku sebelum adanya penetapan status hukum baru dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Agung.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono sebagai bentuk komitmen BGN dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Bos Baru BGN Dapat 3 Pesan Eks WHO, Program MBG Disorot dari Keamanan hingga Evaluasi

Menurut Sudaryono, setiap SPPG wajib memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, hingga tata kelola operasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan amanah negara yang harus dijalankan secara profesional dan tidak boleh tercoreng akibat kelalaian dalam pelaksanaannya.

"MBG merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Sudaryono mengatakan, BGN akan memberikan pembinaan kepada setiap dapur MBG yang masih memiliki kekurangan. Namun, apabila pengelola tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan, BGN tidak akan ragu menghentikan operasionalnya.

"Kita akan perbaiki, akan kita tegur, kalau memang tidak bisa perbaiki kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar kualitas layanan tetap dijaga sehingga tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap program nasional tersebut.

"Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga," ucap Sudaryono.

Selain pembinaan, BGN akan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi bagi setiap SPPG. Dapur yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan apresiasi, sedangkan yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran.

"Kita harus berani. Yang bagus kita reward, yang jelek kita mesti kasih punishment juga," katanya.

Untuk memastikan standar tetap terjaga, Sudaryono menambahkan BGN akan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Langkah tersebut dilakukan agar kondisi di lapangan dapat dipantau secara objektif sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.* (k/dh)

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Tim 9 Kejagung menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk mendalami dugaan TPPU yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Baca Juga:

• Kejagung Ultimatum Febrie Adriansyah, Opsi Jemput Paksa Disiapkan jika Mangkir Lagi

"Iya, status Febrie sebagai saksi dalam pemeriksaan ini," ujar Rudi di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Rudi menjelaskan, Sprindik Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 diterbitkan pada 20 Juli 2026 setelah Kejagung menerima pelimpahan penanganan perkara beserta barang bukti dari Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Barang bukti yang dilimpahkan antara lain emas seberat 74 kilogram serta sejumlah aset dan valuta asing yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Menurut Rudi, penerbitan Sprindik baru bertujuan memastikan seluruh barang bukti yang telah disita dapat menjadi dasar penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang.

"Kenapa terbit Sprindik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah ditemukan menjadi pertimbangan tersendiri sehingga diterbitkan Sprindik TPPU," katanya.

Selain itu, Kejagung juga menegaskan langkah tersebut dilakukan agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengharuskan seseorang diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Rudi menyebut ketentuan tersebut juga diperkuat dengan praktik peradilan yang berkembang, sehingga setiap tahapan penyidikan harus dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur hukum.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (22/7/2026). Namun, ia tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan kondisi kesehatan.

Selain Febrie, penyidik juga memanggil Don Ritto serta dua saksi lainnya berinisial NH dan TS untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan TPPU tersebut.

Kejaksaan Agung memastikan proses penyidikan akan terus berjalan guna mengungkap seluruh fakta dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.* (in/dh)

Peringatan tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, setelah Febrie diketahui tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pertama yang dijadwalkan pada Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Hotman Paris Bongkar Alasan Febrie Minta Dirinya Bertahan: "Belum Ada Pengganti yang Setara"

Rudi menegaskan, apabila Febrie kembali mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penyidik memiliki kewenangan melakukan upaya paksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, proses penanganan perkara tetap berjalan meski tersangka belum memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Jika memang tidak hadir sesuai Pasal 28 KUHAP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai progres hari ini penanganan perkara mantan Jampidsus tetap berlanjut," katanya.

Dalam perkara tersebut, Febrie Adriansyah bersama pihak swasta Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka. Penanganan kasus yang sebelumnya ditangani Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk rumah Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil penggeledahan itu, aparat menyita berbagai barang bukti berupa emas seberat 74 kilogram serta uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura.

Nilai keseluruhan barang bukti yang disita diperkirakan mencapai sekitar Rp476 miliar.

Belakangan, rumah yang digeledah tersebut disebut telah digunakan oleh Don Ritto sebagai kantor operasional sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih melanjutkan proses penyidikan untuk mengungkap seluruh fakta serta dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara tersebut.* (in/dh)

Dalam pertemuan itu, Kementerian Sosial dan ICW membahas sejumlah masukan terkait tata kelola pengadaan, khususnya dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Baca Juga:

• Prabowo Klaim Hemat Anggaran Rp300 Triliun, Dana Dialihkan untuk MBG dan Pembangunan Jembatan

Menurut Gus Ipul, berbagai masukan yang disampaikan ICW akan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Sosial untuk memperbaiki sistem pengadaan serta memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan program.

Ia memastikan seluruh temuan yang disampaikan akan dipelajari secara mendalam sebelum ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret.

"Saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan Sekolah Rakyat. Apa yang disampaikan ICW menjadi masukan yang sangat berharga bagi Kementerian Sosial. Saya dan Pak Wamen akan menindaklanjuti, mendalami, dan mengambil langkah-langkah nyata ke depan," katanya.

Gus Ipul juga menegaskan Kementerian Sosial terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak, terutama yang disertai data serta kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, transparansi dan pengawasan publik menjadi bagian penting dalam mencegah penyimpangan anggaran negara.

"Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari pihak mana pun, apalagi yang disampaikan dengan data-data yang akurat," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan sejumlah temuan yang disampaikan ICW memiliki kesamaan dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia berharap kesamaan temuan tersebut menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat sistem pengawasan, serta mencegah praktik korupsi di lingkungan Kementerian Sosial pada masa mendatang.

"Ada kesamaan temuan-temuan yang diberikan ICW maupun Irjen dan juga BPK. Ini menjadi bahan perbaikan ke depan untuk pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Sosial," pungkasnya.* (d/dh)

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Konjen India Medan, Jalan Uskup Agung, Rabu (22/7/2026). Dalam kesempatan itu, Konsul Jenderal India Medan Ravi Shanker Goel menyampaikan bahwa hubungan India dan Indonesia telah memiliki sejarah panjang, termasuk dengan wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Sumut Gandeng Tiongkok, PPSU Dorong Penguatan Kesehatan dan Energi Hijau Lewat Investasi Strategis

"India dan Indonesia punya hubungan sejarah yang panjang. Terlebih dengan Sumatera, khususnya di Sumut kita juga sudah berkantor di sini sejak 1949, ini membuktikan bahwa hubungan yang baik terus terjaga," ujar Ravi.

Menurut Ravi, hubungan baik antara India dan Indonesia perlu terus diperkuat melalui berbagai sektor, termasuk penyebaran informasi kepada masyarakat.

Ia menilai media memiliki peran penting dalam memberikan edukasi publik mengenai berbagai kerja sama dan hubungan bilateral kedua negara.

Ravi juga mengapresiasi peran FWP Sumut yang selama ini menjadi wadah bagi lebih dari 100 media dalam menyampaikan informasi mengenai perkembangan Sumatera Utara.

"Kami apresiasi cara kerja FWP Sumut selama ini. Lebih dari 100 media yang tergabung di FWP terus mengabarkan kondisi terkini Sumatera Utara, kami kira ini menjadi bagian penting penyampaian informasi ke masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua FWP Sumut Syaifullah Defaza menyambut baik pertemuan tersebut. Ia berharap silaturahmi antara FWP Sumut dan Konjen India Medan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kedua pihak.

Menurutnya, keterbukaan informasi antara pihak diplomatik dan insan pers menjadi hal penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Konjen India di Medan, pertemuan ini semoga bisa menjadi awal yang baik bagi kita. Kami harap ke depan khususnya dari sisi keterbukaan informasi antara Konjen India dan jurnalis bisa terjalin," ujar Syaifullah.

Ia menegaskan FWP Sumut siap mendukung berbagai program Konjen India Medan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan hubungan India-Indonesia serta kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Syaifullah menilai publikasi yang luas diperlukan agar masyarakat semakin memahami berbagai agenda dan peluang kerja sama yang terjalin.

"FWP Sumut siap mendukung program-program Konjen India Medan terlebih jika menyangkut hubungannya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," pungkasnya.* (dh)

Pada kesempatan tersebut, Komandan Kodim 0208/Asahan turut memaparkan perkembangan pelaksanaan TMMD ke-129 yang berlokasi di Desa Kapal Merah, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara. Paparan tersebut mencakup progres pelaksanaan kegiatan fisik maupun nonfisik yang bertujuan meningkatkan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Terima Kunjungan Tim Wasev TMMD ke-129, Evaluasi Program Pembangunan di Desa Kapal Merah

Bupati Batu Bara menekankan bahwa sinergi dan kolaborasi antara TNI melalui program TMMD dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sangat dibutuhkan dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

Ketua Tim Wasev TMMD menyampaikan bahwa kehadiran Program TMMD diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi desa-desa yang selama ini masih terisolir. Melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas, masyarakat akan lebih mudah menjangkau layanan pendidikan, kesehatan, serta menggerakkan roda perekonomian.

Melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi ini, diharapkan seluruh rangkaian program TMMD ke-129 dapat terlaksana secara optimal, memberikan hasil yang berkualitas, serta semakin memperkuat sinergi antara TNI, Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Turut hadir perwakilan Kodam I Bukit Barisan Letkol Kav Arlan Kase Harahap (Pabandya Bakti Ster Kodam I/Bukit Barisan), Korem 022/Pantai Timur, diwakili Kasiter Korem 022/Pantai Timur, Letkol Armed Marzuq Ashidiq, S.Sos., M.M., M.Tr.Mil, Dandim 0208 Asahan selaku Dansatgas TMMD KE-129 Letkol Inf. Edy Syahputra, S.H., M.IP, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Camat Nibung Hangus.* (dh)

Dudung mengatakan, keputusan Nevirizal untuk mundur merupakan langkah yang dinilai tepat setelah muncul sorotan publik terhadap persoalan tersebut.

Baca Juga:

• Viral! Anaknya Unggah Gaya Hidup Mewah dan BBM 15 Jeriken, Pejabat Gayo Lues Mengundurkan Diri

Menurut Dudung, kejadian tersebut harus menjadi pembelajaran bagi para pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam menjaga sikap, termasuk terkait penggunaan media sosial oleh keluarga.

Ia berharap tidak ada lagi pejabat yang harus menghadapi persoalan serupa akibat perilaku yang dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

"Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaranlah bagi kita. Hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi," katanya.

Sebelumnya, Nevirizal menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Bupati Gayo Lues pada Kamis (23/7/2026). Keputusan tersebut diambil setelah konten yang menampilkan gaya hidup mewah atau flexing dari anggota keluarganya menjadi perhatian publik.

Nevirizal menyebut pengunduran diri itu merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat pemerintahan. Ia menilai polemik yang terjadi telah berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah.

"Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, saya menyadari bahwa sebagai pejabat publik saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga," ujar Nevirizal.

Ia menegaskan langkah tersebut diambil untuk menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues serta memberikan ruang agar proses evaluasi dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, Bupati Gayo Lues Suhaidi memastikan pihaknya tetap melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran etik meskipun Nevirizal telah mengundurkan diri.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues membentuk tim investigasi untuk menelusuri berbagai unggahan yang beredar di media sosial dan mendalami dugaan pelanggaran yang muncul dalam polemik tersebut.

"Kita langsung membentuk tim untuk melakukan investigasi tentunya kepada hal-hal yang diposting. Karena ada beberapa hal yang harus kita dalami dari postingan itu," ujar Suhaidi.* (k/dh)

Cucun menilai MBG merupakan program baru dengan cakupan luas sehingga membutuhkan penyempurnaan dari sisi pelaksanaan maupun tata kelola.

Baca Juga:

• Prabowo Guyon soal '3 Kancil Politik', Dasco, Cak Imin, dan Bahlil Disebut Berbahaya jika Berkumpul

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, tujuan utama program MBG sangat baik, yakni memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Menurut dia, pemenuhan gizi bagi anak menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah stunting serta mencetak sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas.

Cucun menegaskan DPR RI mendukung langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Ia berharap berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut dapat segera diperbaiki.

"Dengan memperbaiki apa-apa yang kurang serta dengan tata kelola yang semakin baik, kita optimis cita-cita mulia dari MBG akan tercapai," katanya.

Dia menambahkan, penyempurnaan sistem pengelolaan diperlukan agar manfaat program MBG dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.

Dalam momentum Hari Anak Nasional 2026, Cucun juga mengingatkan pentingnya memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, terbebas dari masalah gizi buruk dan stunting, serta memiliki akses pendidikan yang layak.

Menurutnya, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan bersama, mulai dari angka stunting, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, perundungan, kemiskinan, hingga keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

"Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Baik kebijakan pemerintah, pengawasan DPR, maupun kerja seluruh elemen bangsa harus bisa memastikan setiap tantangan bagi anak-anak dapat segera diselesaikan," ujar Cucun.

Cucun menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup anak-anak Indonesia.

Karena itu, ia mendorong pemerintah menjadikan kesejahteraan anak sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan berbagai kebijakan publik.* (k/dh)

Penggeledahan tersebut dilakukan pada Kamis (23/7/2026) sebagai bagian dari penyidikan perkara dugaan suap, gratifikasi, serta benturan kepentingan yang melibatkan Lalu Ahmad Zaini bersama sejumlah pihak lainnya.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Tambang Samin Tan Masuk Tahap Penuntutan, Kejagung Limpahkan ke Kejari Jakpus

"Penyidik juga menemukan sejumlah catatan keuangan dari para pihak swasta kepada SUD," ujar Budi, Jumat (24/7/2026).

Selain catatan keuangan, penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen proyek yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dokumen itu diduga berhubungan dengan proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat.

KPK menduga terdapat benturan kepentingan antara Lalu Ahmad Zaini dengan Sudirman (SUD), Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat, yang mendapatkan proyek di wilayah tersebut.

"Beberapa barang yang dilakukan penyitaan, yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek di Dinas PUPR," kata Budi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan. Penetapan tersangka dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) di Lombok pada Senin (20/7/2026).

Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan Sudirman selaku Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat serta Alvonsus Gani selaku Direktur Utama Meconel Sistim Instrument sebagai tersangka.

Ketiganya kemudian ditahan untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 21 Juli hingga 9 Agustus 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus ini terus didalami KPK, termasuk menelusuri dugaan aliran dana, hubungan proyek, serta pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat dalam perkara tersebut.* (in/dh)

Nurul menegaskan, hak masyarakat atas kuota internet yang sudah dibeli harus tetap dilindungi. Ia mengingatkan perusahaan telekomunikasi tidak boleh mencari celah dengan membuat skema tambahan yang membebani pengguna.

Baca Juga:

• Kabar Baik! MK Kabulkan Sebagian Gugatan Kuota Internet, Tak Boleh Hangus Begitu Saja

Menurutnya, operator masih memiliki banyak pilihan untuk mengembangkan bisnis tanpa harus mengurangi hak pelanggan. Salah satunya dengan meningkatkan efisiensi jaringan dan memanfaatkan teknologi digital.

Nurul menyebut pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengelolaan trafik jaringan dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya operasional tanpa membebani masyarakat.

"Model bisnis operator harus berkembang. Jangan hanya bergantung pada penjualan kuota internet. Banyak peluang bisnis digital yang bisa dikembangkan tanpa harus membebani masyarakat dengan tarif yang lebih mahal," katanya.

DPR Ingatkan Jangan Ada Skema Tersembunyi

Politikus Partai Golkar itu juga meminta operator tidak melakukan perubahan layanan yang secara substansi merugikan pelanggan setelah adanya putusan MK.

Ia mencontohkan sejumlah kemungkinan praktik yang harus dihindari, seperti mengurangi jumlah kuota dengan harga paket yang sama, membatasi fitur rollover secara rumit, atau memberikan syarat tambahan yang menyulitkan pengguna.

"Jangan ada akal-akalan baru. Misalnya harga tetap tetapi kuotanya dikurangi, atau rollover hanya berlaku untuk paket tertentu dengan syarat yang rumit," tegasnya.

Nurul meminta pemerintah segera membuat aturan turunan agar pelaksanaan putusan MK memiliki kepastian hukum bagi masyarakat maupun industri telekomunikasi.

Selain itu, ia mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ikut mengawasi agar tidak terjadi praktik yang merugikan konsumen.

"Kita ingin industri telekomunikasi tetap sehat, mampu membangun jaringan hingga pelosok negeri, tetapi masyarakat juga mendapatkan layanan berkualitas dengan harga terjangkau," ujarnya.

MK Wajibkan Sisa Kuota Tetap Aktif

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan terkait aturan kuota internet yang selama ini dapat hangus setelah masa aktif berakhir.

Dalam putusannya, MK menyatakan kuota internet yang telah dibeli pengguna harus tetap mendapatkan perlindungan dan dapat digunakan sampai habis tanpa dikenakan biaya tambahan.

MK memberikan sejumlah opsi perlindungan bagi konsumen, mulai dari sistem akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, hingga bentuk perlindungan lain.

Putusan tersebut menjadi langkah baru dalam memperkuat perlindungan hak pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia.* (d/dh)

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut penurunan tersebut menjadi yang pertama kali terjadi sejak tren peningkatan transaksi judi online tercatat mulai 2017. Pada 2024, perputaran dana judol sempat mencapai Rp359,81 triliun, sebelum turun menjadi Rp286,84 triliun pada 2025.

Baca Juga:

• Begini Cara BPK Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi!

Menurut Ivan, capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan koordinasi pemerintah dalam memberantas aktivitas judi online, termasuk upaya pemutusan aliran dana dan penindakan terhadap jaringan yang terlibat.

Selain nilai perputaran dana yang menurun, PPATK juga mencatat penurunan jumlah deposit judi online. Pada 2024, nilai deposit tercatat mencapai Rp51,3 triliun, kemudian turun menjadi Rp36,01 triliun pada 2025.

Meski demikian, PPATK mengingatkan aktivitas judi online masih menjadi ancaman. Pada kuartal I 2026, nilai perputaran dana judi online kembali mencapai Rp40,3 triliun dengan total deposit sebesar Rp10,59 triliun.

Ivan mengatakan pelaku judi online kini mulai mengubah pola transaksi dengan menggunakan nominal lebih kecil namun frekuensi yang lebih sering.

"Ketika frekuensi transaksi meningkat dan modus berpindah ke instrumen serta ekosistem keuangan yang semakin kompleks, hal itu menunjukkan jaringan pelaku terus beradaptasi," jelasnya.

PPATK juga menemukan adanya pemanfaatan berbagai layanan pembayaran digital untuk menyamarkan transaksi judi online. Salah satunya penggunaan QRIS yang sepanjang 2025 mencapai sekitar 78,5 persen dari total frekuensi deposit.

Selain QRIS, jaringan judi online diduga memanfaatkan rekening bank, dompet elektronik, perusahaan cangkang, merchant digital fiktif, hingga layanan payment gateway untuk menyamarkan aliran dana.

Dalam upaya pencegahan, PPATK bersama aparat penegak hukum telah melakukan penghentian sementara terhadap 5.762 rekening yang terindikasi terkait judi online selama semester I 2026. Total dana yang terdapat dalam rekening tersebut mencapai Rp1,07 triliun.

Hasil analisis PPATK juga telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sebanyak 51 laporan hasil analisis terkait transaksi pada 132 situs judi online diproses menjadi 27 laporan polisi oleh Bareskrim Polri.

Ivan menegaskan pemerintah tidak boleh lengah meski angka transaksi judi online mengalami penurunan. Menurutnya, perubahan strategi pelaku menunjukkan perlunya pengawasan dan kerja sama lintas sektor secara berkelanjutan.* (d/dh)

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan pihaknya belum menerima penjelasan lengkap terkait dasar hukum, konsep kelembagaan, hingga kebutuhan anggaran dalam pembangunan URI.

Baca Juga:

• Prabowo Resmi Lantik Wamenhan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia

Menurut Hetifah, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada DPR dan masyarakat sebelum program tersebut berjalan. Hal itu mencakup alasan strategis pendirian URI, tujuan pendidikan, serta posisi kampus tersebut dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

Ia menilai transparansi diperlukan agar publik memahami manfaat dan nilai tambah dari keberadaan universitas baru tersebut.

"Publik perlu mengetahui urgensi pembentukan URI, kebutuhan strategisnya, dan nilai tambahnya dalam pendidikan tinggi Indonesia," katanya.

Sebelumnya, pemerintah mengungkap rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang akan mengintegrasikan sejumlah program pendidikan yang sudah ada.

Gubernur URI Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto menyebut pembangunan kampus tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, URI akan mengonsolidasikan beberapa institusi pendidikan, termasuk sekolah unggulan yang telah berjalan.

Pemerintah juga berencana membangun 10 Universitas Republik Indonesia di berbagai wilayah. Kampus tersebut akan menerapkan sistem beasiswa serta membuka kerja sama dengan sejumlah universitas unggulan di luar negeri.

Namun, Hetifah menegaskan status kelembagaan URI hingga kini masih belum jelas karena pemerintah belum menyampaikan rancangan resmi kepada DPR.

"Terkait apakah URI nantinya akan menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI, hal tersebut tentu bergantung pada pengaturan kelembagaan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah," jelasnya.

Ia menyebut masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan mengenai posisi URI sebelum konsep dan aturan pembentukannya diumumkan secara resmi.* (d/dh)

Prabowo mengatakan penghematan anggaran dilakukan setelah pemerintah menemukan adanya praktik pemborosan dalam pengadaan barang dan jasa di sejumlah lembaga negara.

Baca Juga:

• Prabowo Targetkan Rel Kereta 14.000 Km, Indonesia Siapkan Jaringan Transportasi ala Jepang

"Ini sedang kita hentikan. Dari beberapa bulan pertama pemerintahan yang saya pimpin kita bisa menghemat lebih dari Rp300 triliun," ujar Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Presiden menyebut dana hasil efisiensi tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan ribuan jembatan di berbagai wilayah Indonesia.

"Ini yang kita gunakan untuk Makan Bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperluas pembangunan infrastruktur karena masyarakat, terutama di daerah, membutuhkan akses yang lebih baik.

"Rakyat di desa tidak bisa nunggu, mereka tidak mau nunggu lagi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung persoalan efisiensi ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah pihak menilai ekonomi nasional masih menghadapi masalah karena adanya kebocoran kekayaan negara.

Prabowo menjelaskan kondisi tersebut tercermin dari angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang dinilai masih tinggi dibandingkan beberapa negara lain.

Menurutnya, semakin tinggi angka ICOR menunjukkan semakin besar biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita mau tambah kaya 1 dollar atau 1 rupiah, kita harus keluarkan 6,5 rupiah. Negara lain bisa mendapatkan 1 dollar hanya dengan mengeluarkan 4 dollar," kata Prabowo.

Ia memperkirakan kebocoran ekonomi Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun apabila dihitung dari potensi anggaran negara yang tidak efisien.

Dengan langkah efisiensi tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah berupaya menutup berbagai celah pemborosan agar anggaran negara dapat lebih banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat.* (k/dh)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, perluasan jaringan kereta api merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Purbaya Beberkan Alasan Terbitkan Panda Bond Rp18,4 Triliun, Rupiah Berpotensi Menguat

"Kereta ini juga sangat penting untuk menopang transportasi logistik, bukan hanya manusia, tapi juga logistik yang harus kita pastikan lebih diakomodasi oleh sektor perkeretaapian," ujar AHY,dikutip pada Jumat (24/7/2026).

Saat ini, Indonesia memiliki jaringan rel kereta api sekitar 7.000 kilometer. Namun, sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga pemerintah berencana memperluas jaringan ke berbagai wilayah lain.

Pemerintah tengah menyusun master plan pembangunan jalur kereta lintas pulau, termasuk pengembangan Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi Railway System.

Selain membangun jalur baru, pemerintah juga berencana mengaktifkan kembali sejumlah jalur kereta lama yang saat ini sudah tidak beroperasi.

AHY menyebut target pengembangan hingga 14.000 kilometer merupakan upaya untuk meningkatkan panjang jaringan rel nasional hingga dua kali lipat dibandingkan kondisi saat ini.

"Ini sesuai arahan Pak Presiden Prabowo Subianto, di mana kita harus membangun dan atau melakukan reaktivasi terhadap rel-rel kereta yang sudah ada tetapi pasif selama ini hingga 14.000 km dalam sekian puluh tahun ke depan," katanya.

Belajar dari Jepang

Dalam pengembangan sistem transportasi tersebut, pemerintah menjadikan Jepang sebagai salah satu negara rujukan. AHY menilai Jepang memiliki pengalaman dalam membangun jaringan kereta yang mampu menghubungkan wilayah kepulauan.

Menurutnya, karakter geografis Indonesia dan Jepang memiliki kemiripan sebagai negara kepulauan sehingga pengalaman Jepang dapat menjadi bahan pembelajaran.

"Kalau kita menggunakan benchmark, Jepang misalnya sebagai salah satu negara yang memiliki kontur dan karakteristik mirip dengan Indonesia," kata AHY.

Ia menjelaskan, Jepang berhasil membangun sistem perkeretaapian yang luas sehingga mampu mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar arus logistik.

Pemerintah berharap pengembangan jaringan kereta nasional dapat mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa.

Tekan Emisi dan Beban Jalan Raya

Selain memperkuat konektivitas, pembangunan jaringan kereta api juga diarahkan untuk mendukung transportasi ramah lingkungan.

AHY mengatakan, peningkatan penggunaan kereta api untuk angkutan logistik dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan berbasis jalan raya.

Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menekan emisi karbon sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur nasional.

"Dengan mengembangkan kereta kita bisa mengurangi 4,2 juta ton CO2. Selain itu kita juga bisa mengurangi penggunaan jalan raya bagi transportasi logistik," ujar AHY.

Pemerintah berharap pembangunan dan reaktivasi jalur kereta api nasional menjadi fondasi baru bagi sistem transportasi Indonesia yang lebih terhubung, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.* (k/dh)

Hotman menjelaskan, pernyataan yang menyebut kalimat "lu punya otak gak sih?" menurutnya merupakan respons kepada individu dalam sebuah percakapan, bukan bentuk penghinaan terhadap institusi pers maupun organisasi wartawan.

Baca Juga:

• Hotman Paris Bongkar Alasan Febrie Minta Dirinya Bertahan: "Belum Ada Pengganti yang Setara"

Menurut Hotman, unsur penghinaan terhadap lembaga berbeda dengan pernyataan yang ditujukan kepada seseorang secara pribadi. Atas dasar itu, dia mengaku tidak memiliki kekhawatiran terhadap laporan yang dilayangkan kepadanya.

"Nothing to worry (tidak perlu dikhawatirkan)," kata Hotman.

Hotman juga membantah bahwa pernyataannya ditujukan kepada wartawan. Dia menyebut saat kejadian berlangsung, tidak semua orang yang berada di lokasi merupakan jurnalis.

Menurutnya, saat itu banyak orang yang hadir dalam sesi wawancara spontan atau doorstop, termasuk pihak dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Yang lainnya LSM. Ya itu LSM karena pas saya naik mobil, salaman, 'Dari mana?', 'LSM'," ujarnya.

Hotman kemudian menjelaskan konteks munculnya ucapan tersebut. Dia mengaku saat itu mendapatkan pertanyaan mengenai dugaan adanya "hidden agenda" atau agenda tersembunyi dalam sebuah institusi yang berkaitan dengan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Hotman mengatakan dirinya tidak mengetahui hal tersebut sehingga memberikan respons spontan terhadap pertanyaan yang menurutnya sulit dijawab.

"Yang namanya aja tersembunyi bagaimana gua tahu?" ucapnya.

Dia menilai kalimat yang dilontarkannya saat itu merupakan bentuk candaan spontan dalam suasana wawancara, bukan bermaksud merendahkan profesi wartawan.

Sebelumnya, sejumlah organisasi wartawan melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan yang dianggap merendahkan profesi wartawan. Laporan tersebut kini menjadi perhatian publik dan masih dalam proses penanganan.* (oz/dh)

Hotman mengatakan, sebelum resmi menyatakan mundur, Febrie sempat memintanya untuk tidak terburu-buru meninggalkan tim kuasa hukum. Menurut Hotman, saat itu Febrie belum mengetahui siapa sosok yang akan menggantikan posisinya untuk menghadapi sejumlah perkara besar.

Baca Juga:

• Keberadaan Febrie Adriansyah Disorot, Hotman: Dia Masih Manusia Bebas

Hotman menyebut Febrie beberapa kali memberikan apresiasi terhadap perannya sebagai pengacara. Bahkan, menurut Hotman, Febrie menilai dirinya memiliki kemampuan yang sulit dibandingkan dengan pengacara lainnya.

"Selalu dia bilang bolak balik, 'kamu adalah figur yang benar-benar nggak ada tandingannya dalam persidangan'," kata Hotman.

Meski mendapat permintaan untuk bertahan, Hotman akhirnya tetap memilih mengundurkan diri. Ia menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatannya yang belum sepenuhnya pulih setelah menjalani operasi saraf kejepit di Singapura.

Sebelumnya, Hotman mengungkapkan kondisi kesehatannya saat ditemui awak media di RS Medistra, Setiabudi, Jakarta Selatan. Saat itu ia terlihat menggunakan kursi roda dan mendapat perawatan akibat masalah pada bagian pinggang.

Hotman mengatakan gangguan kesehatan tersebut telah dirasakan sejak awal Juli. Sebelum menjalani operasi di Singapura, ia sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan dan perawatan medis di Jakarta.

Ia menjelaskan, operasi dilakukan setelah rasa sakit akibat saraf kejepit semakin mengganggu aktivitasnya. Setelah menjalani perawatan, Hotman memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan tugasnya sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah.

Sementara itu, posisi pengacara pengganti Febrie hingga kini belum diketahui secara pasti. Proses hukum terhadap perkara yang melibatkan mantan Jampidsus tersebut masih terus berjalan.* (in/dh)

Mengutip situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.605.000 per gram. Penurunan tersebut membuat harga emas kembali bergerak di kisaran Rp2,6 juta per gram.

Baca Juga:

• Dolar AS Makin Perkasa, Rupiah Kembali Tertekan Dekati Rp18 Ribu

Adapun emas batangan dengan ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram tercatat memiliki harga Rp2.545.600.000.

Dalam pergerakan sepekan terakhir, harga emas Antam berada pada rentang Rp2.601.000 hingga Rp2.640.000 per gram. Sedangkan dalam periode satu bulan terakhir, harga emas bergerak pada kisaran Rp2.601.000 sampai Rp2.673.000 per gram.

Harga Buyback Emas Ikut Turun

Selain harga jual, harga beli kembali atau buyback emas Antam juga mengalami penurunan. Harga buyback tercatat turun Rp50.000 menjadi Rp2.345.000 per gram.Harga buyback merupakan harga yang diberikan Antam apabila masyarakat ingin menjual kembali emas yang dimiliki.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pajak tersebut akan dipotong langsung dari nilai transaksi.Daftar Harga Emas Antam Hari Ini:
- 0,5 gram: Rp1.352.500
- 1 gram: Rp2.605.000
- 2 gram: Rp5.150.000
- 3 gram: Rp7.700.000
- 5 gram: Rp12.800.000
- 10 gram: Rp25.545.000
- 25 gram: Rp63.737.000
- 50 gram: Rp127.395.000
- 100 gram: Rp254.712.000
- 250 gram: Rp636.515.000
- 500 gram: Rp1.272.820.000
- 1.000 gram: Rp2.545.600.000

Pergerakan harga emas Antam masih menjadi perhatian masyarakat, terutama investor yang menjadikan emas sebagai salah satu instrumen lindung nilai di tengah dinamika pasar ekonomi global.* (d/dh)

Mengutip data Bloomberg, dolar AS dibuka naik 0,22 persen ke posisi Rp17.976 pada perdagangan pagi ini. Angka tersebut meningkat dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya, Kamis (23/7/2026), yang berada di level Rp17.936.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah Jelang Akhir Pekan, Indeks Turun ke Level 6.255

Di pasar valuta asing, dolar AS bergerak beragam terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Mata uang tersebut tercatat menguat terhadap euro (EUR) sebesar 0,05 persen dan pound sterling (GBP) sebesar 0,02 persen.

Selain itu, dolar AS juga menguat terhadap dolar Australia (AUD) sebesar 0,09 persen. Namun, mata uang AS tercatat melemah terhadap franc Swiss (CHF) sebesar 0,02 persen.

Sementara terhadap yen Jepang (JPY), dolar AS melemah 0,04 persen. Begitu juga terhadap dolar Kanada (CAD), dolar AS turun sebesar 0,07 persen.

Pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS masih menjadi perhatian pasar menjelang akhir pekan. Pelaku pasar akan terus memantau sentimen global yang dapat memengaruhi arah nilai tukar ke depan.* (d/dh)

Berdasarkan data perdagangan, IHSG pada pukul 09.05 WIB berada di level 6.255,34 atau terkoreksi 0,95 persen dengan penurunan sebanyak 59,96 poin.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 24 Juli: Berawan Mendominasi, Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

Aktivitas perdagangan pagi ini mencatat volume transaksi mencapai 3,54 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp1,70 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 222.718 kali transaksi.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 132 saham mengalami penguatan, sementara 370 saham melemah dan 176 saham lainnya bergerak stagnan.

Tekanan terhadap IHSG juga sejalan dengan pergerakan sejumlah bursa saham Asia. Beberapa indeks utama kawasan turut mengalami pelemahan pada perdagangan hari yang sama.

Indeks Nikkei tercatat turun sekitar 3 persen, sementara Hang Seng melemah 1,31 persen dan Shanghai Composite Index terkoreksi 0,64 persen.

Pergerakan pasar saham global dan regional menjadi salah satu faktor yang terus diperhatikan investor dalam menentukan arah perdagangan IHSG sepanjang hari.

Pelaku pasar kini mencermati berbagai sentimen ekonomi, baik dari dalam negeri maupun global, menjelang penutupan perdagangan akhir pekan.* (d/dh)