TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai mematangkan persiapan menghadapi Verifikasi dan Validasi (Verval) Lapangan Program Kampung Kreatif Sumut Berkah 2026.

Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang dihadiri Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim di Aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Jumat, 2 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Atasi Genangan dan Banjir Rob, Pemko Tanjungbalai Normalisasi Drainase

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Pleno I Penilaian Proposal Program Kampung Kreatif Sumut Berkah.

Dalam penilaian tersebut, usulan Pemerintah Kota Tanjungbalai dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan Verval Lapangan oleh Tim Penjaringan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rapat, Mahyaruddin memaparkan proposal pengembangan kawasan Semula Jadi-Selat Tanjung Medan (SEJALAN) sebagai Kampung Kreatif berbasis wisata air.

Salah satu konsep yang diusulkan adalah pembangunan pedestrian pejalan kaki di sepanjang tepian sungai.

Kawasan SEJALAN dinilai memiliki sejumlah potensi, antara lain permukiman padat dengan aktivitas ekonomi masyarakat, keberadaan Titi Gantung atau Jembatan Goyang yang ikonik, serta kawasan sungai yang alirannya telah terputus dan membentuk danau kecil atau embung sebagai kolam penampungan air.

Selain itu, terdapat produk UMKM yang dinilai dapat dikembangkan menjadi produk unggulan kelurahan.

Kemitraan antar-stakeholder di Kecamatan Datuk Bandar Timur juga disebut telah berjalan dengan baik.

Potensi lain yang menjadi pertimbangan adalah tren wisata atau hangout masyarakat serta dukungan program pemerintah.

Namun, kawasan tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti keterbatasan infrastruktur, kebersihan dan sampah sungai, pengaruh pasang air, vandalisme, serta degradasi fasilitas.

Dalam paparannya, Mahyaruddin menyebut kawasan Semula Jadi memiliki luas sekitar 0,54 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 6.126 jiwa.

Kawasan tersebut didukung 73 UMKM di sektor kuliner dan jasa.

Sementara kawasan Selat Tanjung Medan memiliki luas sekitar 9,42 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 6.223 jiwa dan didukung 53 usaha kuliner.

Menurut pemerintah kota, kondisi tersebut menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan, terutama untuk memperkuat ekonomi masyarakat, menata lingkungan, dan memanfaatkan potensi lokal.

"Konsep yang diusulkan adalah pengembangan kawasan Pedestrian pejalan kaki , Dermaga lokasi spot photo, Dermaga tambatan kapal, Bangunan penunjang seperti kantor, toilet umum dan lain-lain, Jalan cor beton dan Pemeliharaan/Pengecatan Titi Gantung atau Jembatan Goyang," jelasnya

Untuk mendukung konsep tersebut, Tim Verval juga memberikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Tim meminta pemerintah memastikan legalitas dan keabsahan lokasi, kualitas air, pengelolaan sampah, serta penataan kawasan kota yang berkaitan dengan pembangunan pedestrian.

Bangunan penunjang juga diharapkan tidak hanya mengutamakan estetika, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tim Verval juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam konsep Kampung Kreatif.

Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi ikut berkontribusi dan berkreasi dalam pengembangan kawasan.

Selain itu, Pemko Tanjungbalai diminta menetapkan Surat Keputusan (SK) Kampung Kreatif SEJALAN serta menentukan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi sektor utama dalam koordinasi program tersebut.

Tim juga memberikan masukan agar pemerintah daerah menetapkan sasaran yang ingin dicapai setelah Kampung Kreatif SEJALAN dikembangkan.

Setelah mendengarkan masukan Tim Verval, Mahyaruddin mengatakan Pemko Tanjungbalai telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah kelurahan sebelum menentukan dua kawasan yang diajukan.

"Dari sekian kelurahan yang kami cek, dua Kelurahan inilah yang paling tepat dan kondisinya juga pas. Harapannya, pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungbalai semakin baik dan meningkatkan, silahkan berkunjung ke lapangan saya yakin nantinya bapak/ibu akan tertarik dengan kondisi yang kita usulkan"

Mahyaruddin menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap Program Kampung Kreatif Sumut Berkah.

Ia berharap Kampung Kreatif SEJALAN nantinya mampu mengembangkan berbagai potensi lokal secara kreatif, produktif, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga meminta seluruh OPD yang hadir dalam rapat membantu menyempurnakan bahan paparan pemerintah kota berdasarkan hasil pembahasan bersama Tim Verval.

Penyempurnaan bahan ekspose tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan Bapperida.

Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan peninjauan lokasi Kampung Kreatif sekaligus mempersiapkan kawasan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi verifikasi lapangan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua Tim Verval dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ony Hapsari Manullang, tenaga ahli dari Universitas Sumatera Utara (USU), Tim Penjaringan KKSB, serta sejumlah OPD terkait.

Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Dinas P3A-PM dan P2KB, serta Kecamatan Datuk Bandar Timur.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau langsung pekerjaan normalisasi dan pembongkaran drainase di Jalan Listrik dan Jalan Hamdoko, Kecamatan Tanjungbalai Selatan (TBS), Kamis, 1 Oktober 2026.

Dalam peninjauan tersebut, Mahyaruddin didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tajul Abrar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Tety Juliany Siregar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andri Ginting, Kepala Dinas Perhubungan Elvandia, Camat Tanjungbalai Selatan Yudhi Irfan Lesmana, serta jajaran terkait.

Baca Juga:

• Baznas Tanjungbalai Siapkan Penyaluran Zakat untuk 2.000 Penerima pada Desember 2026

Ia juga melihat langsung kondisi saluran air sebagai bagian dari langkah pemerintah mengantisipasi genangan yang kerap terjadi di sekitar Jalan Sudirman dan pusat kota.

Genangan tersebut menjadi perhatian pemerintah terutama saat musim penghujan dan ketika terjadi banjir rob atau air pasang laut.

Mahyaruddin menekankan percepatan pekerjaan drainase sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus menjaga kondisi lingkungan kota.

Apalagi, kata dia, Tanjungbalai mulai memasuki musim penghujan sehingga sistem drainase harus dipastikan dapat berfungsi dengan baik.

"Drainase yang dibongkar ini merupakan titik rawan penyumbatan. Kita ingin pastikan bahwa pembongkaran dan perbaikan ini bisa menjadi solusi persoalan banjir yang kerap terjadi saat musim penghujan tiba dan banjir rob/air pasang laut yang dialami di sekitar Jalan Sudirman Kecamatan TBS serta terintegrasi dengan jalur utama pembuangan air kota," ujar Wali Kota.

Mahyaruddin mengatakan berdasarkan laporan teknis dari Dinas PUPR, kondisi sistem drainase lama mengalami penyempitan dan pendangkalan.

Endapan lumpur dan sampah yang menumpuk disebut menjadi salah satu penyebab aliran air terhambat.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko genangan ketika curah hujan tinggi maupun saat air laut pasang.

Karena itu, pemerintah melakukan pembongkaran dan normalisasi pada sejumlah titik yang dinilai rawan mengalami penyumbatan.

Selain pembenahan infrastruktur, Mahyaruddin mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan saluran air.

Ia mengimbau warga tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke dalam drainase yang dapat menyebabkan saluran tersumbat.

Menurut dia, upaya mengatasi banjir tidak dapat hanya dilakukan pemerintah.

Partisipasi masyarakat dibutuhkan agar drainase yang telah dibersihkan dan diperbaiki tetap dapat berfungsi secara optimal.

"Kami tidak bisa kerja sendiri tanpa ada kerjasama yang baik dengan masyarakat, sehingga kami berharap masyarakat Tanjungbalai dapat bersama sama menjaga drainase," ucapnya.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanjungbalai yang dipimpin Ketua Baznas Indra BMT, Kamis, 1 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, pengurus Baznas menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan selama periode Januari hingga September 2026.

Baca Juga:

• Soal Reshuffle Kabinet Prabowo, Pengamat: Beliau Takut Ditinggalkan

Ketua Baznas Kota Tanjungbalai Indra BMT juga menyampaikan rencana keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas yang dijadwalkan berlangsung pada 12-16 Oktober 2026 di Jakarta.

Baznas juga merencanakan kegiatan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah pada Desember 2026.

Kegiatan tersebut ditargetkan memberikan manfaat kepada sekitar 2.000 penerima.

Mahyaruddin mengapresiasi kinerja Baznas Kota Tanjungbalai yang selama ini turut membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.

Menurut Mahyaruddin, kolaborasi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Baznas perlu terus diperkuat agar pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Terkait pelaksanaan pendistribusian yang akan dilaksanakan dibulan Desember mendatang agar pelaksanaannya benar benar dipersiapkan karena akan menghadirkan banyak masyarakat kita. Semoga kebersamaan Pemko Tanjungbalai dan Baznas ini terus berjalan dengan baik," ujarnya.

Mahyaruddin mengatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai mendukung program Baznas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai juga mendukung penuh upaya yang akan dilaksanakan Baznas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi zakat, infak, dan sedekah," tambahnya.

Terkait rencana Rakornas Baznas yang akan berlangsung di Jakarta, Mahyaruddin menyatakan dukungannya.

Ia juga menyampaikan rencana untuk menghadiri kegiatan tersebut.

"Terkait Rakornas Baznas yang akan dilaksanakan, saya tentunya sangat mendukung dan InsyaAllah akan menghadiri nantinya," sebut Wali Kota.

Mahyaruddin berharap pengelolaan zakat di Kota Tanjungbalai dapat semakin optimal pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Ia menilai pengelolaan zakat yang baik dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung program Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mengurangi kemiskinan.

"Beliau juga berharap untuk tahun 2026 dan tahun berikutnya kiranya pengelolaan zakat lebih optimal lagi pengelolaannya sehingga dapat membantu masyarakat kita dan Pemko Tanjungbalai melalui program pengentasan kemiskinan guna mewujudkan Tanjungbalai yang religius dan sejahtera," pungkas Wali Kota Mahyaruddin Salim.* (ad)

JAKARTA – Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober 2026 dinilai belum menunjukkan perubahan strategis dan substantif dalam komposisi pemerintahan.

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengatakan reshuffle yang disebut sebagai penataan strategis seharusnya diarahkan untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Presiden.

Baca Juga:

• Reshuffle Kabinet Prabowo Sudah 7 Kali, Pengamat: Kapasitas Presiden Mencari Orang yang Tepat Gagal

Perubahan tersebut, kata dia, dapat menyentuh sebagian besar komposisi kabinet apabila pemerintah ingin melakukan akselerasi.

"Kalau reshuffle strategis substantif itu ya memang reshuffle yang dibuat dalam rangka untuk mewujudkan visi-misi presiden yang lebih cepat, hemat waktu, dan juga akseleratif," kata Ray dalam diskusi PWJ bertajuk "Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit?" di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026).

Ray menilai komposisi kabinet saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kabinet ideal yang dibayangkan Prabowo.

"Kalau ditarik ke belakang, ini sebetulnya wajah kabinet yang dibayangkan ideal oleh Pak Prabowo atau tidak, gitu? Jawaban saya tidak," ujarnya.

Menurut Ray, salah satu persoalan dalam penataan kabinet adalah terbatasnya ruang Presiden dalam memilih menteri dari kalangan partai politik.

Dia mengatakan terdapat sejumlah posisi yang lebih terbuka untuk diisi figur nonpartai, seperti Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Kesehatan.

Sementara posisi lainnya, menurut Ray, banyak dipengaruhi konfigurasi politik pemerintahan.

"Nah, lainnya itu adalah orang yang diterima begitu saja oleh Pak Prabowo, karena enggak ada opsinya," kata Ray.

Ray kemudian mencontohkan posisi menteri yang ditempati pimpinan partai politik.

"Misalnya, apakah Pak Bahlil itu tipe menteri yang diinginkan oleh Pak Prabowo? Saya tak yakin. Mungkin, tapi tidak bisa nolak karena ketua partai," ujarnya.

Ray juga menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bagian dari konfigurasi politik yang menurutnya membatasi ruang Presiden dalam melakukan perubahan kabinet.

Menurut dia, masuknya berbagai partai ke dalam pemerintahan membuat penataan kabinet tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan teknokratis.

Ray kemudian menyoroti reshuffle terbaru yang menurutnya belum mengubah representasi partai politik dalam kabinet.

Dia mencontohkan pergantian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang digantikan oleh Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

"Kalau kita lihat reshuffle yang terakhir ini, lagi-lagi tidak ada satu pun kursi partai yang dihilangkan, diganti oleh Pak Prabowo. Pak Agus Gumiwang yang diganti orang partai, tapi kan diganti tetap dari orang partai yang sama," ujarnya.

Ray menilai kondisi tersebut menunjukkan reshuffle belum menyentuh konfigurasi politik yang lebih mendasar di dalam kabinet.

"Kalau mau reshuffle strategis atau substantif, bisa-bisa 80 persen orang-orang ini diganti oleh Pak Prabowo. Dan itu enggak akan dilakukan," katanya.

Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo memang melakukan reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri.

Sekretariat Negara mencatat antara lain Sugiono menjadi Menko PMK, Dudung Abdurachman menjadi Menko Polkam, serta Arrmanatha Christiawan Nasir menjadi Menteri Luar Negeri.

Pada hari yang sama, Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Ray juga menyinggung posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid yang menurutnya tetap bertahan dalam reshuffle terbaru.

Dia mengaitkan hal tersebut dengan pemberitaan mengenai keterkaitan Nusron dengan perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Ray dan tidak menjadi kesimpulan hukum mengenai Nusron.

Menurut Ray, keputusan mempertahankan sejumlah figur tidak terlepas dari pendekatan politik yang digunakan Prabowo.

"Pak Prabowo ini dikurung oleh dirinya sendiri, dia ikat sendiri dirinya. Diikat oleh apa? Diikat oleh apa istilahnya itu, politik itu harmoni. Beliau ini adalah orang yang kelihatan paling takut kalau ada orang yang berbelok meninggalkan dia," ujar Ray.

Ray kemudian menyebut konsep harmoni politik yang diusung Prabowo dapat menjadi faktor yang membatasi ruang perubahan dalam kabinet.

"Beliau takut ditinggalkan," tandas Ray.

Perombakan kabinet pada 1 Oktober 2026 kemudian dilanjutkan dengan sejumlah perubahan jabatan pemerintahan pada 2 Oktober.

Presiden Prabowo juga mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026, Pratikno ditetapkan sebagai Ketua Wantimpres, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.

Pada 2 Oktober, Presiden juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Fadli Tri Hartono sebagai wakilnya.

Rangkaian perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan jabatan pemerintahan pada awal Oktober 2026.

Sementara penilaian mengenai apakah perubahan tersebut bersifat strategis dan substantif merupakan pandangan Ray Rangkuti dalam diskusi tersebut.* (tb/ad)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto belum melantik Irjen Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru dalam rangkaian serah terima jabatan pejabat Polri, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Karopenmas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Dadang belum mengikuti pelantikan karena masih menjalani ibadah umrah.

Baca Juga:

• 2 Hari Jadi Kapolri, Suyudi Ario Seto Mutasi 88 Perwira Polri: Jawab Tantangan Masyarakat

Dadang Hartanto sebelumnya ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Asep Edi Suheri.

Sementara Asep Edi Suheri ditunjuk mengisi posisi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Namun, Trunoyudo mengatakan jabatan Irwasum Polri juga belum dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan karena masih berkaitan dengan rangkaian pergantian Kapolda Metro Jaya.

"Ya, rangkaian tadi. Pertanyaannya kan rangkaian dari Kapolda Metro," katanya.

Secara keseluruhan, Kapolri Suyudi memimpin rangkaian pelantikan dan serah terima jabatan terhadap 27 pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda pada Sabtu malam.

Trunoyudo menjelaskan sejumlah jabatan yang mengalami pergantian antara lain Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Kepala Baharkam (Kabaharkam), Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat), Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), serta beberapa Kapolda.

"Untuk dua jabatan yang dilakukan pelantikan adalah Astamarena Kapolri dan juga Korspripim. Seluruhnya ada 27 jabatan," ujar Trunoyudo.

Sementara itu, sebanyak 23 perwira tinggi Polri menjalani upacara kenaikan pangkat atau korps raport.

Kenaikan pangkat tersebut terdiri atas tujuh Komisaris Jenderal (Komjen), 14 Inspektur Jenderal (Irjen), dan dua Brigadir Jenderal (Brigjen).

Pelantikan Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya akan dilakukan kemudian setelah yang bersangkutan menyelesaikan ibadah umrah.* (cn/ad)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan perombakan sejumlah jabatan di lingkungan Polri hanya dua hari setelah dilantik menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam waktu singkat tersebut, Suyudi melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri.

Baca Juga:

• Brigjen Hendra Kurniawan Jadi Kapolda Banten, Ternyata Beda Orang dengan Hendra di Kasus Ferdy Sambo

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pergantian sejumlah pejabat tersebut diharapkan dapat mempercepat respons Polri terhadap dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat.

"Artinya kecepatan sesuai dengan ekspektasi masyarakat terhadap dinamika yang dibutuhkan masyarakat terhadap Polri, ini juga salah satunya untuk menjawab tantangan masyarakat," kata Trunoyudo ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (3/10/2026) malam.

Trunoyudo mengatakan Kapolri Suyudi menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Menurut dia, prinsip "Polri bersama masyarakat" menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

"Di mana Bapak Kapolri menekankan bagaimana kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, Polri bersama masyarakat, maka kesempatan ini juga akan membuat dinamika juga semakin cepat sesuai dengan ekspektasi masyarakat," kata dia.

Menurut Trunoyudo, mutasi dan pelantikan tersebut merupakan bagian dari langkah organisasi untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat.

Trunoyudo mengatakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Sebanyak 27 pejabat akan menjalani prosesi sertijab dan pelantikan.

Dari jumlah tersebut, 25 pejabat mengikuti sertijab yang terdiri atas sejumlah pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan kepala kepolisian daerah (Kapolda).

Sementara dua pejabat lainnya akan dilantik langsung oleh Kapolri, yakni Astamarena dan Korspripim.

"Jadi seluruh pejabat utama Mabes yang masuk di dalam Surat Telegram pada nomor 2205, dan juga beberapa Kapolda. Yang di sini ada 25 saya sebutkan sebagai sertijab, itu termasuk PJU dan Kapolda," ujar Trunoyudo.

Para pejabat yang akan mengikuti prosesi sertijab dan pelantikan mulai berdatangan ke Gedung Rupatama Mabes Polri sekitar pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya, Kapolri Suyudi juga menerbitkan keputusan mutasi terhadap 88 Pati dan Pamen Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan rotasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," ujar Isir dalam keterangannya, Sabtu.

Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru.

Selain itu, terdapat 21 personel yang mendapatkan kenaikan tingkat kepangkatan serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah Pati dan Pamen.

Mutasi tersebut juga mencakup 14 jabatan PJU Mabes Polri.

Sejumlah posisi strategis yang mengalami pergantian antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Kepala Baharkam (Kabaharkam), hingga Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam).

Selain jajaran PJU Mabes Polri, sejumlah jabatan Kapolda juga mengalami pergantian.

Perubahan jabatan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri pada awal kepemimpinan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.* (km/ad)

MEDAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan terhadap mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi.

Saiful Abdi sebelumnya divonis 7 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp29,5 miliar.

Baca Juga:

• Javi Siverio Hat-trick! Antar PSMS Medan Menang Telak 4-0 atas Persikad Depok

Dalam berkas tersebut tercantum empat nama jaksa sebagai pemohon banding.

"Pemohon banding dari jaksa penuntut umum dari Kejari Langkat, Esra Mailany, David Ricardo Simamora, Bosna Trimanta Perangin -angin, Desi Permatasari Pohan. Sementara pembanding terdakwa Saiful Abdi," dikutip dari SIPP PN Medan, Sabtu (3/10/2026).

Sebelumnya, majelis hakim PN Medan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Saiful Abdi dalam perkara korupsi pengadaan smartboard dengan nilai pagu anggaran Rp49,9 miliar.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam sidang di Ruang Cakra 9 PN Medan, Kamis, 24 September 2026.

"Mengadili, menyatakan perbuatan Saiful Abdi terbukti secara sah dan bersalah sesuai dakwaan jaksa. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta dengan subsider 120 hari kurungan," kata hakim Yusafrihardi Girsang di persidangan.

Selain pidana penjara dan denda, Saiful diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1 miliar.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan merampas harta benda milik terdakwa untuk menutupi kerugian negara.

"Apabila harta benda tersebut tidak mencukupi maka terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana penjara selama 2 tahun penjara," ucap hakim.

Dalam perkara yang sama, dua terdakwa lainnya juga telah dijatuhi hukuman.

Mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat, Supriadi, divonis 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta dengan subsider 100 hari kurungan.

Supriadi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta.

Jika tidak dibayar dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Jika harta benda yang dirampas tidak mencukupi, Supriadi dikenakan pidana pengganti selama 2 tahun penjara.

Sementara itu, Direktur PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, divonis 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta dengan subsider 120 hari kurungan.

Budi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp10 miliar.

Jika tidak dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat dirampas untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila harta yang dirampas tidak mencukupi, Budi dikenakan pidana pengganti selama 2 tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Hal yang memberatkan para terdakwa, menurut hakim, antara lain perbuatan mereka dinilai telah merugikan keuangan negara, meresahkan masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta mencederai dunia pendidikan.

"Sementara hal meringankan, para terdakwa belum pernah dipidana, memiliki tanggungan keluarga," ungkap hakim.

Dalam dakwaan, Saiful Abdi bersama Supriadi dan Budi Pranoto Seputra didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan smartboard dengan pagu anggaran Rp49,9 miliar.

Perkara tersebut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29.588.291.000.

Dengan diajukannya banding oleh JPU, perkara Saiful Abdi selanjutnya akan diperiksa pada tingkat Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan putusan atas upaya hukum tersebut.* (d/ad)

KARO – DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memberikan tali asih kepada 495 siswa yang terdampak atau diduga mengalami keracunan setelah mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, di Gedung Kesenian Open Stage Taman Mejuah-Juah, Berastagi, Kabupaten Karo, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Bantaran Sungai Toba-Asahan di Toba Diusulkan Jadi Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan data yang dihimpun DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, sebanyak 495 siswa dari sejumlah sekolah di wilayah Berastagi terdampak atau diduga mengalami keracunan MBG.

Ratusan siswa tersebut terdiri atas 28 siswa SD Yayasan Bersama, 43 siswa SMP Yayasan Bersama, 54 siswa SMA Yayasan Bersama, 325 siswa SMA Negeri 1 Berastagi, serta 45 siswa SMK Negeri Merdeka Berastagi.

Penyaluran tali asih dilakukan bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Sebanyak 396 rekening bantuan telah tercetak, sementara 99 rekening lainnya masih dalam proses karena terdapat data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang perlu diperbaiki.

Besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa.

Siswa yang mengalami kondisi berat dan harus menjalani perawatan hingga dirujuk mendapatkan tabungan sebesar Rp2,5 juta per orang.

Sementara itu, siswa yang menjalani rawat inap mendapatkan Rp500 ribu per orang.

Adapun siswa terdampak yang tidak menjalani perawatan memperoleh Rp300 ribu per orang.

Rapidin Simbolon mengatakan pemberian tali asih tersebut merupakan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menurut Rapidin, Megawati meminta kader partai untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika menghadapi situasi sulit.

Rapidin mengatakan bantuan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan langsung kepada keluarga siswa serta bagian dari komitmen partai untuk mendampingi masyarakat dan mengawal persoalan yang berkaitan dengan siswa terdampak MBG.

Rapidin berharap kehadiran partai di tengah keluarga siswa dapat menjadi dukungan moral agar anak-anak segera pulih dan kembali menjalani aktivitas mereka.

"Kami hadir untuk memberikan semangat, dorongan, dan penguatan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka segera pulih dan tidak membawa pengalaman ini menjadi trauma. Kami ingin mereka tahu bahwa ada banyak pihak yang peduli dan ikut memberikan dukungan," sebut Rapidin.

Rapidin mengungkapkan dirinya juga telah menyampaikan perkembangan kondisi anak-anak Karo yang terdampak MBG kepada Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, perhatian tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dialami masyarakat di daerah juga menjadi perhatian pimpinan partai.

"Ibu Megawati menanyakan bagaimana perkembangan anak-anak Karo yang terdampak. Saya menyampaikan bahwa kondisi mereka terus kita pantau. Pesan beliau kepada kami adalah agar kader selalu berada di tengah masyarakat, hadir dalam suka maupun duka, memberikan penguatan dan membantu masyarakat melewati masa-masa sulit," kata Rapidin.

Rapidin mengatakan arahan tersebut menjadi semangat bagi kader PDI Perjuangan Sumatera Utara untuk turun langsung dan memastikan masyarakat yang terdampak tidak merasa sendiri dalam menghadapi persoalan tersebut.

Rapidin menegaskan nilai bantuan bukan menjadi hal utama dalam pemberian tali asih tersebut.

Menurutnya, yang lebih penting adalah pesan kepedulian dan dukungan kepada anak-anak serta keluarga mereka.

"Ini bukan semata-mata persoalan nilainya. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kader-kader PDI Perjuangan yang dipimpin Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri hadir memberikan semangat dan penguatan kepada anak-anak kita," kata Rapidin.

Rapidin, yang juga anggota DPR RI, menambahkan pemberian tali asih tersebut merupakan hasil gotong royong kader PDI Perjuangan Sumut.

Bantuan serupa, kata dia, akan diberikan kepada siswa terdampak MBG di sejumlah daerah lain di Sumatera Utara.

"Kami mulai dari Tanah Karo. Selanjutnya juga akan dilakukan di daerah lain, termasuk Deli Serdang dan Asahan. Ini merupakan bentuk kepedulian kader PDI Perjuangan Sumatera Utara kepada anak-anak yang terdampak," ucap Rapidin.* (vv/ad)

MEDAN – PSMS Medan meraih poin penuh setelah mengalahkan Persikad Depok dengan skor telak 4-0 pada pekan keempat Pegadaian Championship 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukungnya di Stadion Utama Sumatra Utara, Sabtu malam, 3 Oktober 2026, PSMS tampil dominan, terutama setelah memasuki babak kedua.

Baca Juga:

• Influenza A Meningkat di Sumut, Dinkes: Alat Deteksi Hanya Tersedia di Medan dan Deli Serdang

Pemain berusia 28 tahun itu mencetak hat-trick untuk membawa PSMS meraih kemenangan meyakinkan.

Sejak pertandingan dimulai, PSMS langsung mengambil inisiatif serangan.

Skuad asuhan Eko Purdjianto berusaha menguasai bola dan membangun serangan dari berbagai sisi.

Namun, Persikad Depok memilih bertahan dengan pola long block.

Pertahanan rapat tim berjuluk Serigala Margonda itu membuat pemain PSMS kesulitan menciptakan peluang bersih.

PSMS mendapat peluang melalui bola mati setelah Ade Suryana melakukan pelanggaran terhadap Zaki Alim di sisi kanan kotak penalti Persikad.

Phillerson yang menjadi eksekutor mengarahkan bola ke tiang dekat.

Namun, pemain Persikad berhasil mengantisipasi ancaman tersebut dan membuang bola keluar area berbahaya.

Pada menit ke-12, PSMS kembali mendapat peluang.

Umpan spekulatif Irfan Jauhari ke dalam kotak penalti berhasil dikejar Javi Siverio.

Javi mampu melewati kiper Persikad, Petra, dan tinggal berhadapan dengan gawang.

Namun, sepakan kaki kanannya masih diblok pemain belakang Persikad yang datang melakukan pengawalan.

PSMS kemudian melakukan pergantian pemain pada menit ke-21.

Rizdjae Nurviat ditarik keluar karena mengalami cedera dan digantikan Sulthan Zaky.

Persikad sempat memperoleh peluang dari tendangan bebas pada menit ke-29 setelah Manahati Lestusen melakukan pelanggaran terhadap Gilang di sisi kiri kotak penalti PSMS.

Fikri yang menjadi eksekutor mengirimkan bola ke tengah kotak penalti.

Namun, wasit Nyoto Nurhadi menghentikan permainan setelah terjadi insiden di dalam kotak penalti.

Menjelang babak pertama berakhir, PSMS kembali mengancam.

Pada menit ke-44, direct ball Pramoedya berhasil dimenangkan Javi Siverio.

Javi kemudian melepaskan sepakan kaki kanan.

Namun, bola terlalu lemah sehingga dapat ditepis kiper Petra.

Hingga tambahan waktu dua menit berakhir, tidak ada gol yang tercipta.

Babak pertama ditutup dengan skor 0-0.

Memasuki babak kedua, Eko Purdjianto melakukan dua pergantian pemain.

Samuel digantikan Haykal, sedangkan Abdul Zaki Alim digantikan Raihan Utama.

Perubahan tersebut membuat permainan PSMS semakin agresif.

Pada menit ke-49, pemain Persikad Ade Suryana mendapat kartu kuning.

Semenit kemudian, PSMS kembali menciptakan peluang melalui Javi Siverio.

Umpan direct Phillerson berhasil dikuasai Javi di dalam kotak penalti.

Ia kemudian melepaskan sepakan keras kaki kiri, tetapi bola masih membentur pemain Persikad, Fofana.

PSMS akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-54.

Berawal dari tendangan bebas di depan kotak penalti Persikad, Phillerson melepaskan sepakan kaki kanan.

Bola meluncur ke pojok kanan gawang dan tidak mampu dijangkau Petra.

Persikad kemudian harus bermain dengan 10 pemain.

Pada menit ke-58, Ade Suryana mendapat kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran terhadap Raihan Utama.

Wasit Nyoto Nurhadi sempat mengeluarkan kartu merah.

Namun, setelah dilakukan review VAR, keputusan tersebut berubah.

Pada menit ke-61, Ade Suryana akhirnya langsung mendapat kartu merah dan harus meninggalkan lapangan.

Unggul jumlah pemain membuat PSMS semakin leluasa mengendalikan permainan.

PSMS menggandakan keunggulan pada menit ke-66.

Javi Siverio memanfaatkan umpan direct ball dan melepaskan sepakan kaki kanan ke pojok kanan gawang.

Petra tidak mampu menjangkau bola. PSMS pun unggul 2-0.

Pada menit yang sama, PSMS kembali melakukan pergantian pemain dengan menarik Dani Saputra dan memasukkan Sulthan Zaky.

PSMS tidak mengendurkan tekanan. Pada menit ke-73, Javi Siverio kembali mencetak gol.

Gol tersebut berawal dari umpan cut back Phillerson.

Javi yang berdiri tanpa pengawalan di dalam kotak penalti langsung menuntaskan peluang tersebut.

PSMS unggul 3-0 dan Javi mencatatkan gol keduanya dalam pertandingan.

Persikad mencoba mengubah permainan dengan melakukan tiga pergantian pemain pada menit ke-78.

Namun, PSMS tetap mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Memasuki menit ke-90, Javi Siverio melengkapi penampilan gemilangnya dengan mencetak hat-trick.

Gol keempat PSMS berawal dari umpan cut back Haykal.

Javi yang berada di dalam kotak penalti menyambut bola dengan tandukan dan mengarahkannya ke gawang Persikad.

Skor berubah menjadi 4-0.

Wasit memberikan tambahan waktu lima menit. Tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir.

PSMS Medan pun menutup laga pekan keempat Pegadaian Championship 2026/2027 dengan kemenangan 4-0 atas Persikad Depok.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Ayam Kinantan dalam persaingan papan atas kompetisi musim 2026/2027.* (tm/ad)

JAKARTA – Dugaan kebocoran data pribadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mencuat di media sosial.

Isu tersebut menjadi perhatian setelah pemilik akun Instagram @realmrbert mengunggah video yang mengklaim menampilkan dokumen dan informasi sensitif milik sang menteri.

Baca Juga:

• Meski Anjlok 75 Persen, Aksi Pelemparan Kereta Api di Sumut Masih Jadi Teror Utama yang Disorot KAI

Namun, keaslian dan sumber data yang ditampilkan dalam video tersebut belum dapat dipastikan secara independen.

"Kepada Ibu Meutya Hafid yang terhormat, Menteri Komdigi Indonesia. Ibu, ini adalah foto KTP-mu, atau pernah jadi foto KTP-mu. Benar tidak Ibu? Ini adalah data keluargamu, data anakmu, data suamimu yang saya tutupi untuk menjaga privasi Ibu. Ini adalah kata sandi Ibu yang jelas semuanya bisa dibaca. Kata sandi seorang Menteri Komdigi," ujar akun tersebut dalam videonya, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Pemilik akun tersebut mengatakan unggahan itu bukan ditujukan untuk mempermalukan Meutya Hafid ataupun melakukan doxing.

Ia mengklaim aksinya merupakan bentuk peringatan mengenai persoalan keamanan data pribadi di Indonesia.

Menurut dia, kebocoran data pribadi telah menjadi persoalan yang serius.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan maraknya penipuan yang menyasar masyarakat.

"Bagaimana jikalau seorang menteri nomor satu yang harusnya peduli dengan kebocoran datanya saja bocor separah ini, bagaimana kami rakyat kecil di bawah ini? Tahukah Ibu bahwa kami jadi target penipuan nonstop dari seluruh arah? Tahukah Ibu bahwa kami tidak berani lagi mengangkat telepon karena kemungkinan besar dari 10 telepon yang kami terima, banyak sekali penipu yang tahu data pribadi kami?" tuturnya.

Dalam video tersebut, pemilik akun juga mengklaim adanya praktik jual beli data pribadi.

Ia menyebut data seseorang dapat diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp10.000.

Ia bahkan mengklaim data pribadi Meutya Hafid dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah.

"Baru-baru ini dijual data Rp10.000 per satu orang, kita bisa dapat seluruh wajahnya, lokasinya, semua itu bisa didapatkan Ibu. Tapi Rp10.000 itu masih terlalu mahal, karena saya pribadi tahu sumbernya di mana bisa membeli data Ibu. Itu cuma Rp2.000. Menteri Komdigi yang posisinya sangat tinggi, yang harusnya dijaga data pribadinya, bisa dibeli dengan harga Rp2.000," ungkap akun @realmrbert.

Klaim mengenai harga dan sumber data tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Pemilik akun juga mengatakan dirinya berharap Meutya Hafid dapat menggunakan kewenangannya untuk memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat.

"Saya tidak merendahkan Ibu, saya berbicara dengan nada yang begitu menghormati Ibu karena Ibu adalah seseorang yang punya power. Ketika Ibu dipilih dulu, saya merasa ada harapan baru karena yang dipilih adalah sosok yang muda dan pintar. Saya berharap ada perbaikan penanganan kebocoran data di Indonesia agar kebocoran ini bisa berhenti," tambahnya.

Di akhir videonya, pemilik akun menyampaikan permintaan maaf apabila pernyataannya dianggap terlalu keras.

Ia mengatakan unggahan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keamanan data masyarakat.

"Saya mau tindakan penipuan itu harus berhenti. Saya minta maaf kalau menyinggung keras pihak-pihak tertentu. Jangan sebarkan buzzer untuk takedown video ini. Ini adalah bukti sayangnya saya untuk Indonesia dan bukti saya peduli kepada Ibu Meutya Hafid. Jika Ibu sudah tahu sekarang, lakukan sesuatu untuk memperbaikinya," pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, dugaan kebocoran tersebut masih berupa klaim yang beredar di media sosial.

Keaslian dokumen, data, serta kata sandi yang disebut dalam video perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.

Publik juga perlu berhati-hati untuk tidak mengunduh, menyimpan, atau menyebarluaskan data pribadi yang diduga bocor karena dapat memperluas penyebaran informasi sensitif dan berpotensi merugikan pemilik data.* (oz/ad)

JAKARTA – Pergantian sejumlah pejabat dalam reshuffle kabinet dinilai belum otomatis menjawab persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengatakan reshuffle seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian pejabat.

Baca Juga:

• Bantaran Sungai Toba-Asahan di Toba Diusulkan Jadi Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif

Ubedilah juga menyoroti frekuensi reshuffle yang menurutnya telah mencapai tujuh kali sejak awal pemerintahan Prabowo.

Ia mengatakan frekuensi tersebut perlu dilihat dari sisi efektivitas penataan pemerintahan.

"Ini reshuffle terbanyak dibanding dua tahun era Jokowi. Ini baru dua tahun sudah tujuh kali," ujar Ubedilah dalam diskusi PWJ bertajuk "Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit?" di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Menurut Ubedilah, persoalan utama bukan hanya berapa kali pergantian pejabat dilakukan, melainkan bagaimana pemerintah menentukan orang yang dinilai tepat untuk menjalankan agenda pemerintahan.

"Jadi memang reshuffle yang berkali-kali itu sebetulnya menunjukkan bahwa presiden kurang atau tidak punya kapasitas untuk merekrut orang-orang terbaik dalam menangani persoalan. Jadi kapasitas mencari orang tepat untuk menjalankan Asta Cita itu gagal. Mengulang berulang kali. Sampai tujuh kali," katanya.

Ubedilah mengatakan pemerintah perlu menjelaskan kepada publik alasan di balik pergantian setiap menteri.

Menurut dia, penjelasan tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui tujuan dari perubahan struktur pemerintahan.

"Evaluasi kinerjanya enggak pernah diceritakan oleh Prabowo. Kenapa dia mengganti menteri ini, kenapa enggak, dan lain-lainnya itu, kan enggak. Tapi ganti aja karena atas nama hak prerogatif," lanjutnya.

Menurut dia, alasan pergantian pejabat dan penempatan menteri baru penting disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Padahal itu penting untuk dijelaskan, termasuk juga menteri-menteri baru yang mendapat posisi baru," katanya.

Ubedilah kemudian mengaitkan reshuffle dengan persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut dia, pergantian pejabat tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan apabila tidak disertai perubahan dalam cara pemerintah menjalankan agenda dan menyelesaikan masalah masyarakat.

"Kan persoalan paling mendasar di antara persoalan mendasar yang ada di Indonesia hari ini adalah publik enggak percaya sama rezim ini. Ada public distrust yang luas," ujar Ubedilah.

Ia mengatakan pemerintah perlu melakukan langkah konkret untuk menjawab persoalan tersebut.

"Misalnya, salah satu kenapa publik enggak percaya sama pemerintahan ini adalah karena korupsi merajalela. Itu kan enggak serius menurut saya. Cuma bunga-bunga aja. Jargon, dan bahkan jargonnya sangat provokatif, kan gitu tapi itu enggak dijalankan secara serius," ujar dia.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Ubedilah dalam diskusi tersebut dan bukan kesimpulan independen mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Presiden Prabowo melakukan sejumlah pergantian pejabat pada 1 Oktober 2026.

Dalam perubahan tersebut, Sugiono dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menggantikan Pratikno.

Posisi Menteri Luar Negeri kemudian ditempati Arrmanatha Christiawan Nasir.

Di bidang politik dan keamanan, Dudung Abdurachman dilantik sebagai Menko Polkam.

Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), sedangkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri.

Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain, termasuk Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian serta Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Sehari setelah reshuffle kabinet, Prabowo juga melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Sebanyak 23 tokoh lainnya juga diangkat sebagai anggota Wantimpres.

Perubahan susunan pemerintahan tersebut menjadi bagian dari penataan kabinet dan lembaga penasihat Presiden Prabowo.

Sementara itu, dampaknya terhadap kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik menjadi bagian dari perdebatan di ruang publik.* (tb/ad)

TOBA – Bantaran Sungai Toba-Asahan di Kelurahan Parparean III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, berpeluang dikembangkan menjadi Kampung Kreatif melalui program Sumatera Utara (Sumut) Berkah.

Asisten I Pemerintah Kabupaten Toba, Eston Sihotang, membenarkan adanya peluang tersebut.

Baca Juga:

• Influenza A Meningkat di Sumut, Dinkes: Alat Deteksi Hanya Tersedia di Medan dan Deli Serdang

Eston mengatakan pembahasan mengenai proposal tersebut dilakukan dalam pertemuan pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Kelurahan Parparean III menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam proses verifikasi program Kampung Kreatif.

"Nantinya, bantaran aliran Sungai Toba-Asahan yang berada di Kelurahan Parparean III akan menjadi ruang ekonomi kreatif dan wisata, seperti plaza pedestrian. Semoga saja terwujud. Namun, lebih detail bisa ditanyakan kepada lurah terkait," ucap Eston, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Menurut Eston, rencana pengembangan tersebut masih berada pada tahap awal pengajuan proposal.

Kabupaten Toba juga harus bersaing dengan 33 kabupaten/kota lainnya yang mengikuti program tersebut.

Ia mengatakan Kabupaten Toba menjadi salah satu daerah yang telah menjalani proses verifikasi.

"Pembangunan Kampung Kreatif melalui kucuran dana dari Sumut Berkah sebesar sekitar Rp80 miliar untuk desa dan kelurahan kreatif, yang di dalamnya mencakup pembinaan UMKM, destinasi wisata, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pariwisata," ujarnya.

Jika terealisasi, bantaran Sungai Toba-Asahan di Parparean III direncanakan tidak hanya menjadi ruang publik, tetapi juga dapat mendukung kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata masyarakat setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (PMDPPA) Kabupaten Toba, Melati Silalahi, mengatakan akan memberikan penjelasan lebih detail mengenai rencana tersebut pada Senin, 5 Oktober 2026.* (mi/ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan Sumatera Utara mencatat 56 kasus Influenza A hingga 2 Oktober 2026.

Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan data pada 22 September 2026 yang tercatat sebanyak 27 kasus.

Baca Juga:

• Rp8,79 Triliun Digelontorkan untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumut

"Untuk pengukuran hanya 2 tempat Puskesmas Teladan dan RSUD Amri Tambunan karena alat deteksinya bantuan Kementerian Kesehatan cuma ada di 2 titik dimaksud," kata Faisal Hasrimy, Sabtu (3/10/2026).

Dua fasilitas kesehatan tersebut adalah Puskesmas Teladan di Kota Medan dan RSUD Amri Tambunan di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan catatan Dinkes Sumut, jumlah kasus Influenza A meningkat dari 27 kasus pada 22 September menjadi 56 kasus pada 2 Oktober 2026.

Artinya, terdapat tambahan 29 kasus dalam rentang sekitar sepuluh hari.

"Ada kenaikan, tapi kondisi masih terkendali," ucap Faisal.

Kenaikan aktivitas influenza juga terjadi secara nasional.

Kementerian Kesehatan mencatat positivity rate influenza sebesar 56 persen pada surveilans sentinel hingga minggu ke-38 2026.

Kemenkes menyebut aktivitas influenza berada dalam kategori sedang dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan.

Kemenkes juga menjelaskan bahwa angka positivity rate tersebut merupakan proporsi spesimen yang positif, bukan berarti 56 persen penduduk Indonesia terinfeksi influenza.

Influenza dapat menimbulkan dampak lebih serius pada kelompok rentan, termasuk lansia dan orang yang memiliki penyakit penyerta.

Penyakit seperti hipertensi, obesitas, diabetes, pneumonia, dan ISPA dapat meningkatkan risiko komplikasi ketika seseorang mengalami infeksi saluran pernapasan.

Pada kelompok lanjut usia, penurunan fungsi tubuh juga dapat membuat kemampuan menghadapi infeksi tidak seoptimal kelompok usia yang lebih muda.

Kementerian Kesehatan sebelumnya mengingatkan bahwa ISPA dapat berkembang menjadi infeksi yang lebih serius, terutama pada bayi, balita, lansia, serta orang dengan daya tahan tubuh yang lemah.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI Imran Pambudi menjelaskan bahwa influenza dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA merupakan dua istilah yang berbeda.

ISPA merupakan istilah umum yang mencakup berbagai jenis infeksi pada saluran pernapasan. Penyebabnya dapat berupa sejumlah virus, termasuk influenza, respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus, dan rhinovirus.

Selain virus, ISPA juga dapat dipicu bakteri maupun faktor lingkungan seperti polusi udara dan paparan asap rokok.

Sementara influenza secara khusus disebabkan oleh virus influenza.

Gejala yang umum antara lain demam yang muncul tiba-tiba, batuk, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, dan kelelahan.

"Influenza termasuk dalam kategori ISPA, tetapi tidak semua ISPA adalah influenza," jelasnya.

Kemenkes menyebut peningkatan aktivitas influenza pada akhir September 2026 masih mengikuti pola musiman.

Beberapa faktor yang disebut berpengaruh antara lain perubahan musim, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta subtipe virus yang sedang dominan.

Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor PM.03.01/C/584/2026 tentang penanggulangan Influenza A(H3N2) Subclade K.

Aturan tersebut ditetapkan pada 4 Februari 2026 dan masih berstatus berlaku.

Meski terjadi peningkatan kasus, Kemenkes mengingatkan masyarakat untuk tidak panik.

Pemantauan terhadap tren kasus dan tingkat keparahan tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi peningkatan aktivitas influenza.

Bagi kelompok rentan, kewaspadaan perlu lebih ditingkatkan, terutama apabila muncul gejala infeksi saluran pernapasan atau terdapat penyakit penyerta.

Di Sumatera Utara, Dinkes mencatat perkembangan kasus Influenza A masih dalam pemantauan.

Hingga 2 Oktober 2026, jumlah kasus yang terdeteksi mencapai 56 kasus.* (d/ad)

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto mengangkat 26 tokoh sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Sultan mengatakan keberadaan tokoh dengan latar belakang, pengalaman, dan kapasitas yang beragam dapat memberikan gagasan serta pemikiran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga:

• Rp8,79 Triliun Digelontorkan untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumut

Menurut Sultan, Indonesia merupakan negara besar yang membutuhkan kontribusi dari berbagai elemen masyarakat.

Ia menyebut persatuan dan kesatuan sebagai salah satu modal penting bangsa.

"Kita membutuhkan persatuan dan kesatuan karena negara sebesar kita, modal terbesarnya adalah persatuan," ujarnya.

Sultan juga menanggapi penetapan 26 nama anggota Wantimpres.

Ia mengatakan keputusan tersebut tentu telah melalui pertimbangan Presiden.

Menurut dia, kehadiran para tokoh tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan masukan dalam pemerintahan.

"Menurut saya, Bapak Presiden kan tentu punya pertimbangan. Dan saya yakin yang sudah diputuskan itu sesuatu yang sudah dipertimbangkan dan tentu pasti akan menambah bobot bagi pemerintahan," katanya.

Presiden Prabowo secara resmi mengangkat 26 anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10/2026).

Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Wantimpres merupakan lembaga negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga ini memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan, baik atas permintaan maupun tanpa diminta.

Selain Wantimpres, Sultan juga menanggapi penataan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo.

Salah satu perubahan tersebut adalah pengangkatan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Sultan mengatakan pergantian dan penataan kabinet merupakan kewenangan Presiden.

Menurut dia, Presiden memiliki pertimbangan terkait kebutuhan pemerintahan berdasarkan kondisi yang dihadapi negara.

"Pasti Presiden yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan. Jadi beliau melakukan langkah-langkah pasti sesuai dengan kondisi terkini yang dibutuhkan sama negara. Ya harapannya pasti kinerjaya pemerintahan pasti terus meningkat, trust publik juga makin hari makin tinggi," katanya.

Pemerintah melalui laman resmi Presiden RI juga mencatat pelantikan Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah pada 2 Oktober 2026.

Berdasarkan Keppres Nomor 107/P Tahun 2026, berikut 26 anggota Wantimpres yang diangkat Presiden Prabowo:

Pratikno — Ketua merangkap anggota
Muhammad Hatta Rajasa — Wakil Ketua merangkap anggota
Muhammad Qodari — Sekretaris merangkap anggota
Sinta Nuriyah Wahid
Muhammad Quraish Shihab
Agum Gumelar
Chairul Tanjung
Said Aqiel Siradj
Anwar Iskandar
Yahya Cholil Staquf
Jusuf Wanandi
Budi Gunawan
Bambang Soesatyo
Salim Segaf Al-Jufri
Soekarwo
Dato' Sri Tahir
Rocky Gerung
Ida Bagus Purwalaksana
Philip Kuncoro Wijaya
Budi Santoso Tanuwibowo
Anwar Usman
Mohamad Hatta
Jusuf Hamka
Margarito Kamis
Jacky Manuputty
Ignasius Jonan

Dengan komposisi tersebut, Wantimpres kini diisi tokoh dari berbagai latar belakang.

Mereka memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.* (tb/ad)

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dan mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023.

Putusan tersebut membuat vonis tujuh tahun penjara terhadap Riva Siahaan tetap berlaku.

Baca Juga:

• Tembus Skor 95 Desa Ledong Barat Sabet Predikat Istimewa, Resmi Jadi 'Kiblat' Antikorupsi di Asahan

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak kasasi yang diajukan kedua pihak.

"Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa," bunyi putusan yang dikutip dari laman direktori Mahkamah Agung.

Majelis hakim kasasi perkara tersebut diketuai Yanto dengan hakim anggota Ansori dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo.

Yunindro Fuji Ariyanto bertugas sebagai panitera pengganti.

Dengan ditolaknya kasasi tersebut, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Riva Siahaan tidak berubah.

Sebelumnya, Riva Siahaan divonis sembilan tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 26 Februari 2026.

Putusan tersebut kemudian diajukan banding.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman Riva menjadi tujuh tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun," bunyi putusan banding yang dikutip dari laman direktori Mahkamah Agung.

Selain pidana penjara, Riva diwajibkan membayar denda Rp500 juta.

Jika denda tersebut tidak dibayar, hukuman diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.

Majelis hakim banding juga menetapkan uang pengganti sebesar Rp5 miliar.

Apabila tidak dibayar, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.

Putusan tingkat pertama sebelumnya menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Riva.

Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta Riva dihukum 14 tahun penjara.

Perkara yang menjerat Riva berkaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, serta kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023.

Riva menjadi salah satu dari sembilan terdakwa yang perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam perkara Riva, jaksa mempersoalkan kebijakan harga jual BBM solar ketika ia menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga pada Oktober 2021 hingga Juni 2023.

Riva didakwa memberikan harga jual BBM solar di bawah harga jual terendah atau bottom price kepada pembeli swasta tertentu.

Kebijakan tersebut antara lain berkaitan dengan sektor industri pertambangan, badan usaha pemilik Izin Niaga Umum (INU), dan agen BBM.

Jaksa juga mendalilkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga tidak melakukan evaluasi kontrak meskipun terjadi perubahan harga di pasar.

Berdasarkan dakwaan yang diberitakan sebelumnya, kebijakan formula harga tersebut dikaitkan dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,54 triliun dalam perkara yang didakwakan kepada Riva.

Perkara tersebut merupakan bagian dari kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023 yang melibatkan sejumlah pihak.

Dengan putusan kasasi MA pada 1 Oktober 2026, upaya hukum kasasi yang diajukan Penuntut Umum dan Riva Siahaan sama-sama ditolak.

Vonis tujuh tahun penjara beserta ketentuan denda dan uang pengganti dalam putusan banding tetap berlaku.* (tb/ad)

JAKARTA – Wakil Koordinator Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disebut dalam kondisi cukup baik setelah menjadi korban penyiraman air keras pada Maret 2026.

Andrie masih menjalani perawatan dan beradaptasi dengan luka yang dialaminya setelah disiram air keras oleh sejumlah prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI pada 12 Maret 2026.

Baca Juga:

• Oknum Prajurit TNI Diduga Aniaya Lansia hingga Meninggal di Maluku Tengah, Pomdam XV/Pattimura Turun Tangan

Dalam acara tersebut, Andrie menerima penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya terhadap gerakan antikorupsi, demokrasi, serta nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

"Kondisi saya saat ini merasa cukup baik, setidaknya saya berupaya beradaptasi dengan luka yang saya alami setelah mendapatkan serangan penyiraman air keras pada Maret lalu," ujar Jane membacakan surat Andrie.

Jane mengatakan Andrie hingga kini masih menjalani perawatan rutin bersama tim dokter yang menanganinya.

"Beberapa waktu ke depan, saya juga akan menjalani tindakan operasi kembali pada beberapa bagian luka yang mengalami kontraktur yang mengganggu ruang gerak saya," kata Jane.

"Saya mohon diberikan doa agar diberikan kekuatan serta kelancaran dalam prosesnya," lanjutnya membacakan surat Andrie.

Penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi pada 12 Maret 2026 malam.

Saat itu, Andrie baru selesai mengisi siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Siniar tersebut mengangkat tema "Remiliterisasi & Judicial Review UU TNI".

Dalam perkara tersebut, empat prajurit TNI menjadi terdakwa. Mereka adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka.

Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada 10 Juni 2026 menyatakan keempat terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara.

Edi Sudarko dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, sedangkan Budhi Hariyanto Widhi dihukum dua tahun enam bulan penjara.

Keduanya disebut berperan sebagai eksekutor dalam penyiraman air keras terhadap Andrie.

Sementara itu, Nandala Dwi Prasetyo dihukum dua tahun penjara dan Sami Lakka dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Edi Sudarko dan Budhi Hariyanto Widhi.

Putusan tersebut kemudian berubah di tingkat banding.

Hukuman para terdakwa diperingan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dihapus.

Dalam putusan banding, Edi Sudarko dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara.

Budhi Hariyanto Widhi dihukum dua tahun penjara.

Nandala Dwi Prasetyo juga dihukum dua tahun penjara.

Sedangkan Sami Lakka tetap dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Di tengah proses pemulihan tersebut, Andrie masih menjalani perawatan medis dan dijadwalkan menjalani tindakan operasi kembali pada sejumlah bagian luka yang mengalami kontraktur.

Perkara penyiraman air keras tersebut menjadi bagian dari perjalanan Andrie dalam menjalankan aktivitasnya di bidang antikorupsi, demokrasi, dan HAM.* (cn/ad)

JAKARTA – Kematian merupakan kepastian yang akan dialami setiap makhluk hidup.

Dalam ajaran Islam, umat dianjurkan untuk selalu mengingat kematian sekaligus mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal kebaikan.

Baca Juga:

• Sumatera dalam Sejarah Islam Nusantara, Benarkah Jadi Pintu Awal Masuknya Islam?

"Wahai Rasulullah SAW, orang beriman manakah yang paling terbaik?" beliau menjawab: "yang paling banyak akhlaknya." Orang ini kemudian bertanya lagi, "Lalu orang beriman manakah yang paling berakal (cerdas)?" beliau menjawab: "Yag paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian dan merekalah yang berakal." (HR Ibnu Majah).

Mengingat kematian bukan hanya tentang rasa takut, tetapi juga menjadi pengingat agar manusia menggunakan waktu yang dimiliki untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal.

Berikut tujuh amalan yang dapat dilakukan sebagai bentuk persiapan menghadapi kematian.

1. Memperbanyak Taubat

Taubat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki diri.

Umat Islam dianjurkan segera memohon ampunan kepada Allah SWT dengan menyesali dosa, meninggalkannya, serta bertekad untuk tidak mengulanginya.

Taubat juga menjadi momentum untuk memperbaiki kehidupan dan meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT.

2. Menjaga Salat dan Memperbanyak Ibadah

Salat lima waktu merupakan kewajiban yang perlu dijaga dan dilaksanakan secara konsisten.

Selain salat wajib, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak ibadah sebagai bekal kehidupan akhirat.

3. Memperbanyak Zikir

Zikir dapat dilakukan dalam berbagai kesempatan dan aktivitas sehari-hari.

Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dan shalawat dapat menjadi bagian dari kebiasaan untuk mengingat Allah SWT.

4. Memperbanyak Sedekah dan Amal Jariyah

Sedekah merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada sesama.

Selain membantu orang yang membutuhkan, amal jariyah juga menjadi salah satu bentuk amal yang pahalanya diharapkan terus mengalir setelah seseorang meninggal dunia.

Karena itu, selama masih memiliki kesempatan, umat Islam dianjurkan memperbanyak berbagai bentuk kebaikan dan membantu sesama.

5. Melunasi Utang dan Hak Orang Lain

Persiapan menghadapi kematian juga berkaitan dengan penyelesaian kewajiban kepada orang lain.

Utang, tanggungan finansial, maupun hak sesama sebaiknya diselesaikan selagi masih memiliki kesempatan.

Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga amanah dan menghindari persoalan yang belum terselesaikan.

6. Memperbaiki Hubungan dan Silaturahmi

Hubungan dengan keluarga dan sesama juga perlu diperbaiki.

Saling memaafkan, berbakti kepada orang tua, serta menjaga silaturahmi menjadi bagian dari upaya memperbanyak kebaikan.

Memperbaiki hubungan juga dapat dilakukan dengan meninggalkan perselisihan dan berusaha berdamai dengan orang lain.

7. Memperbanyak Amal Saleh dan Menjauhi Maksiat

Selama masih diberikan umur dan kesempatan, manusia dianjurkan mengisinya dengan amal saleh.

Berbagai bentuk kebaikan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus berusaha meninggalkan perbuatan yang dilarang dalam agama.

Pada akhirnya, mengingat kematian dapat menjadi pengingat agar setiap orang memanfaatkan waktu sebaik mungkin.

Persiapan tersebut dilakukan melalui perbaikan diri, ibadah, hubungan dengan sesama, serta memperbanyak amal kebaikan.* (d/ad)

MEDAN – Pulau Sumatera memiliki peran penting dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara.

Sejumlah teori sejarah memiliki pandangan berbeda mengenai asal-usul dan waktu kedatangan Islam.

Baca Juga:

• Rp8,79 Triliun Digelontorkan untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumut

Salah satu wilayah yang memiliki jejak sejarah tersebut adalah Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Pemerintah meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus pada Maret 2017.

Barus sejak berabad-abad lalu dikenal sebagai kawasan perdagangan yang ramai.

Komoditas seperti kapur barus dan kemenyan diperdagangkan hingga ke berbagai wilayah, termasuk Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir.

Hubungan perdagangan tersebut menjadi salah satu konteks yang digunakan untuk menjelaskan masuknya Islam ke wilayah Sumatera.

Tiga Teori Masuknya Islam ke Nusantara

Dalam buku Sejarah Pendidikan Islam karya Noer Rohmah dan Agus Salim Salabi, terdapat sejumlah teori mengenai masuknya Islam ke Nusantara.

1. Teori India

Teori yang dikemukakan Pijnappel, Snouck Hurgronje, Moquette, dan Fatimi menyebut Islam masuk ke Nusantara melalui India pada abad ke-13 Masehi.

Teori ini antara lain dikaitkan dengan hubungan perdagangan antara wilayah Nusantara dan India, khususnya Gujarat dan Malabar.

2. Teori Arab

Teori Arab dikemukakan Sir Thomas Arnold. Teori ini menyebut Islam masuk ke Nusantara secara langsung dari Arab, bukan melalui India maupun Persia.

Dalam teori tersebut, Islam diperkirakan mulai masuk pada abad ke-7 Masehi melalui pedagang Arab yang menjalin hubungan dagang dengan wilayah Sriwijaya di Sumatera.

Kesamaan mazhab Syafi'i yang berkembang di Coromandel dan Malabar dengan masyarakat Islam di Nusantara juga disebut sebagai salah satu pendukung teori ini.

3. Teori Persia

Teori Persia yang dikemukakan P.A. Hoesein Djajadiningrat menyebut Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi melalui wilayah Sumatera.

Salah satu pusat perkembangan Islam dalam teori ini adalah Kerajaan Samudera Pasai.

Teori tersebut antara lain dikaitkan dengan tradisi Asyura, yakni peringatan setiap 10 Muharram yang berkembang dalam masyarakat Syiah untuk mengenang wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW.

Penyebaran Islam di Sumatera Utara

Mengutip buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizem Aizid, penyebaran Islam di Sumatera Utara pada awalnya berkaitan dengan tiga wilayah, yakni Barus, Aceh, dan Mandailing.

Dari kawasan tersebut, Islam kemudian berkembang ke berbagai wilayah lain di Sumatera.

Barus menjadi salah satu kawasan awal yang mendapat perhatian karena posisinya sebagai pusat perdagangan.

Kota ini dikenal sebagai penghasil kapur barus dan kemenyan yang diperdagangkan ke berbagai wilayah di luar Nusantara.

Aktivitas perdagangan memungkinkan terjadinya interaksi antara masyarakat lokal dengan pedagang dari berbagai kawasan.

Interaksi tersebut kemudian menjadi salah satu jalur yang dikaitkan dengan penyebaran Islam.

Setelah Barus, perkembangan Islam juga menjangkau Aceh.

Wilayah ini memiliki sejumlah pelabuhan penting yang menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah.

Perkembangan Islam di Aceh kemudian semakin kuat dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam.

Samudera Pasai dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam penting dalam sejarah Nusantara.

Penyebaran Islam selanjutnya menjangkau Mandailing di Tapanuli Selatan.

Dalam proses tersebut, Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai menjadi dua tokoh yang disebut memiliki peran dalam penyebaran Islam melalui ekspedisi Paderi.

Islam Berkembang di Sumatera Barat

Perkembangan Islam juga berlangsung di Sumatera Barat.

Islam disebut masuk ke wilayah Minangkabau melalui jalur perdagangan dan kemudian menyebar ke berbagai daerah.

Perkembangan Islam semakin pesat setelah adanya pengaruh Kesultanan Aceh di bawah Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar.

Ajaran Islam kemudian turut berkembang hingga wilayah pedalaman Minangkabau dan memengaruhi lingkungan Kerajaan Pagaruyung.

Salah satu tokoh yang dikenal berperan dalam perkembangan Islam di Minangkabau adalah Syekh Burhanuddin.

Ia dikenal sebagai tokoh yang membawa Tarekat Syattariyah ke wilayah Minangkabau.

Jejak Islam di Barus

Sejumlah peninggalan makam tua di Barus menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai sejarah awal Islam di Sumatera.

Salah satunya berada di Kompleks Pemakaman Mahligai, Barus.

Di kompleks tersebut terdapat makam dengan nisan bertuliskan Syekh Rukunuddin yang disebut wafat pada 672 Masehi atau 48 Hijriah.

Selain itu, terdapat makam Tuhar Amisuri yang disebut sebagai salah satu makam Islam tua dan berusia lebih tua dibandingkan makam Sultan Malik as-Saleh, raja pertama Kerajaan Samudera Pasai.

Jejak lainnya adalah makam Syekh Mahmud Barus yang disebut sebagai salah satu tokoh pembawa syiar Islam di Indonesia.

Berbagai peninggalan tersebut menjadi bagian dari jejak sejarah perkembangan Islam di Sumatera.

Namun, perbedaan teori mengenai asal-usul dan waktu kedatangan Islam menunjukkan bahwa sejarah islamisasi Nusantara merupakan proses panjang yang melibatkan perdagangan, interaksi masyarakat, ulama, serta perkembangan kerajaan-kerajaan Islam.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah menambah alokasi anggaran sebesar Rp8,79 triliun hingga Agustus 2026 untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Utara.

Tambahan anggaran tersebut disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Baca Juga:

• Pernah Dipecat PDIP, Bobby Nasution: Biarlah Saya di Partai Gerindra

"Hingga Agustus 2026, tambahan alokasi TKD mencapai Rp 8,79 triliun," ungkap Rudy Rahmaddi, Sabtu (3/10/2026).

Tambahan anggaran itu terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,61 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3,18 triliun.

Jika dibandingkan dengan pagu awal tahun 2026, tambahan DAU tersebut meningkat 25 persen. Sementara tambahan DBH melonjak hingga 879 persen.

Rudy mengatakan realisasi penyaluran dana pemulihan bencana yang telah ditransfer dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Sumatera Utara mencapai Rp4,82 triliun hingga akhir Agustus 2026.

Percepatan pemulihan juga terlihat dari peningkatan realisasi belanja modal di Sumatera Utara. Hingga Agustus 2026, belanja modal mencapai Rp2,15 triliun.

Angka tersebut tumbuh 432,19 persen secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar Rp404,31 miliar.

"Selain program strategis nasional, alokasi Belanja Modal tahun 2026 diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum," jelasnya.

Selain penambahan anggaran, pemerintah juga menyederhanakan proses penyaluran dana pemulihan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2025.

Aturan tersebut memberikan kelonggaran dan kemudahan administrasi bagi pemerintah daerah yang terdampak bencana.

Penyederhanaan persyaratan Transfer ke Daerah dilakukan agar ketersediaan anggaran di daerah tidak terhambat.

Salah satu hasilnya terlihat dari penyaluran DAU khusus untuk pemulihan bencana.

Dana sebesar Rp4,27 triliun tersebut telah disalurkan 100 persen kepada pemerintah daerah.

Rudy berharap tambahan TKD dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menangani berbagai kebutuhan pascabencana, mulai dari rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur hingga pemulihan pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

"Penyaluran tambahan TKD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan penanganan bencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta pemulihan pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat," pungkasnya.* (d/ad)

GIANYAR – Propam Polres Gianyar menyelidiki dugaan keterlibatan seorang anggota polisi dalam kepemilikan dan penjualan senjata api (senpi) ilegal senilai Rp30 juta.

Dugaan tersebut mencuat setelah seorang pria berinisial ARM ditangkap di Denpasar karena diduga menguasai senpi ilegal.

Baca Juga:

• Sarwendah Sebut Anak Enggan Bertemu Ruben Onsu

Anggota yang disebut dalam perkara itu berinisial Brigpol I GD WT.

Ia telah dipanggil Propam Polres Gianyar untuk menjalani pemeriksaan dan saat ini berada dalam pengawasan Propam.

Kasi Humas Polres Gianyar Ipda I Gusti Ngurah Suardita mengatakan, Kapolres Gianyar telah memerintahkan Propam untuk menelusuri informasi mengenai dugaan keterlibatan anggotanya.

"Kapolres Gianyar sudah memerintahkan Kasi Propam Polres Gianyar untuk melakukan penyelidikan terhadap anggota dimaksud dan tetap berkoordinasi dengan Polresta Denpasar di mana kasus penemuan senpi tersebut ditangani Sat Reskrim Polresta Denpasar," ujar Suardita, Senin (28/9/2026).

Dugaan keterlibatan anggota Polres Gianyar berawal dari perkara senpi ilegal yang ditangani Polresta Denpasar.

ARM ditangkap terkait penguasaan senjata api ilegal. Dalam pemeriksaan, ARM disebut mengaku memperoleh senjata tersebut dari seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Gianyar.

Senjata api itu disebut dibeli dengan harga sekitar Rp30 juta.

Informasi mengenai dugaan transaksi tersebut kemudian beredar di media sosial.

Polres Gianyar lalu melakukan langkah internal untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan memeriksa anggota yang disebut dalam perkara.

Propam Polres Gianyar juga berkoordinasi dengan Polresta Denpasar karena perkara penemuan senjata api tersebut ditangani Satreskrim Polresta Denpasar.

Brigpol I GD WT telah dipanggil Propam Polres Gianyar untuk dimintai keterangan.

Selama proses penyelidikan berlangsung, yang bersangkutan berada dalam pengawasan Propam.

"Anggota yang diberitakan dengan inisial Brigpol I GD WT, sudah dipanggil oleh Si Propam Polres Gianyar untuk proses penyelidikan dan saat ini dalam pengawasan Propam," jelas Suardita.

Propam masih mendalami dugaan kepemilikan maupun keterkaitan anggota tersebut dengan senjata api ilegal yang ditemukan dalam perkara di Denpasar.

Penyelidikan juga dilakukan untuk menguji keterangan yang menyebut senjata api tersebut berasal dari anggota Polres Gianyar.

Polres Gianyar menegaskan proses pemeriksaan masih berlangsung.

Karena itu, dugaan keterlibatan Brigpol I GD WT belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum penyelidikan dan penanganan perkara menghasilkan kepastian.

Penyidik masih menelusuri hubungan antara anggota yang diperiksa dengan senjata api yang menjadi barang bukti dalam perkara di Polresta Denpasar.

Polres Gianyar memastikan penyelidikan terhadap anggotanya tetap berjalan.

Propam juga terus berkoordinasi dengan Polresta Denpasar untuk mendapatkan informasi terkait asal-usul senjata api tersebut.

Kapolres Gianyar menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

"Kapolres Gianyar menegaskan akan menindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polres Gianyar baik disiplin maupun kode etik," tegas Suardita.

Meski demikian, tindakan terhadap anggota tersebut tetap menunggu hasil pemeriksaan dan pembuktian atas dugaan yang sedang didalami.

Hingga kini, Propam Polres Gianyar belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan.

Polisi juga belum memastikan apakah Brigpol I GD WT terbukti terlibat dalam dugaan penjualan senjata api ilegal kepada ARM.

Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pemeriksaan dan penyelidikan memperoleh hasil.* (km/ad)