JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia mengungkap lima jenis maladministrasi yang paling banyak ditemukan sepanjang Januari hingga 21 Agustus 2026.

Data tersebut menunjukkan persoalan pelayanan publik masih banyak berkaitan dengan layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

Baca Juga:

• Rekening Bank Dijadikan Mainan, Kepercayaan Akan Hancur

Jumlahnya mencapai 1.458 kasus.

Setelah itu, terdapat penundaan berlarut sebanyak 521 kasus, penyimpangan prosedur 341 kasus, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum 305 kasus, dan tidak patut sebanyak 27 kasus.

"Jenis maladministrasi yang paling banyak ditemukan tetap berkaitan langsung dengan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan," ujar Rahmadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Rabu (26/8/2026).

Ombudsman mencatat telah menyelesaikan 6.074 laporan masyarakat selama periode Januari hingga 21 Agustus 2026.

Rahmadi kemudian memaparkan sepuluh sektor pelayanan publik yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.

Sektor agraria menempati posisi pertama dengan 798 laporan.

Berikutnya sektor pendidikan sebanyak 660 laporan, kepegawaian 564 laporan, administrasi kependudukan 511 laporan, serta hak sipil dan politik sebanyak 421 laporan.

Sementara itu, sektor perhubungan dan infrastruktur tercatat menerima 324 laporan.

Kemudian kesejahteraan sosial 316 laporan, perbankan 307 laporan, energi dan kelistrikan 276 laporan, serta kepolisian 261 laporan.

Menurut Rahmadi, data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pelayanan publik masih terjadi pada aspek yang mendasar dan seharusnya dapat menjadi perhatian penyelenggara negara.

"Data ini menunjukkan bahwa persoalan pelayanan publik masih banyak berada pada hal-hal yang mendasar, yakni kepastian prosedur, kecepatan layanan, kejelasan informasi, dan tanggung jawab pejabat atau penyelenggara layanan," ujar Rahmadi.

Rahmadi menjelaskan, penilaian Ombudsman terhadap pelayanan publik memiliki dasar hukum dalam Pasal 6 Peraturan Ombudsman RI Nomor 61 Tahun 2025.

Penilaian tersebut mencakup penyelenggaraan pelayanan publik berupa pelayanan barang, jasa dan/atau administratif.

Adapun cakupan penilaian opini Ombudsman meliputi 40 kementerian, 45 lembaga, 21 BUMN/BHMN/PTN-BH, 38 pemerintah provinsi, 356 pemerintah kabupaten, dan 81 pemerintah kota.

Rahmadi menegaskan penilaian Ombudsman tidak hanya ditujukan untuk memberikan kategori atau sanksi terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Menurut dia, hasil penilaian tersebut seharusnya menjadi dasar untuk melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

"Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan standar pelayanan tersedia, mudahnya akses dijalankan secara konsisten, serta benar-benar memberikan kepastian bagi masyarakat di Indonesia," ujar Rahmadi.

Data Ombudsman tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa kualitas pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah.

Kepastian prosedur, kecepatan pelayanan, informasi yang jelas, serta tanggung jawab penyelenggara menjadi sejumlah aspek yang perlu terus diperbaiki agar masyarakat memperoleh pelayanan sesuai haknya.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan dampak gempa Flores di Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 26 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima berbagai masukan dari pejabat daerah, TNI, dan Polri terkait kebutuhan di lokasi bencana.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Tangani Karhutla Kalimantan: Asal Jangan Di-mark Up!

Berbagai permintaan tersebut kemudian dicatat langsung oleh Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya keberanian seorang pemimpin untuk melihat dan mendengar langsung kondisi masyarakat, terutama warga yang berada dalam situasi paling sulit.

"Siapa berani menang? Berani itu harus berani berpikir, berani bertanya, berani mendengar. Saya mencari tahu yang benar-benar dirasakan. Orang yang paling jauh, paling susah, paling miskin, paling tidak berdaya," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemimpin tidak boleh menyerah dalam menghadapi persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia juga meminta agar kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas.

Prabowo mengatakan bencana seharusnya tidak hanya dipandang sebagai musibah, tetapi juga menjadi momentum untuk mencari solusi yang lebih kreatif dan inovatif.

"Dunia ini milik orang yang berani. Berani. Berani bermimpi. Bermimpi pun berani. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah," pungkasnya.

Setelah memimpin rapat, Prabowo mengunjungi lokasi pengungsian warga terdampak gempa di Nagekeo.

Berdasarkan pantauan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di kawasan pengungsian menggunakan mobil Maung berwarna putih.

Ia kemudian berkomunikasi dengan sejumlah aparat dan kepala daerah yang berada di lokasi.

Saat meninjau pengungsian, Prabowo menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan anak-anak korban gempa.

Kehadiran Presiden disambut antusias. Sejumlah anak terlihat tertawa dan berusaha menyalami Prabowo.

"Kok kenal saya sih?" tanya Prabowo ke anak-anak.

Anak-anak tersebut kemudian tertawa. Beberapa di antaranya bahkan mengajak Prabowo bergoyang.

"Oke gas, oke gas," ucap seorang anak sambil menyalami Prabowo.

"Pak Prabowo goyang-goyang, goyang-goyang," ucap seorang anak lain di hadapan Prabowo.

Prabowo merespons ajakan tersebut dengan bercanda. Ia tampak tertawa melihat antusiasme anak-anak di lokasi pengungsian.

"Yang dia ingat oke gas," ucap Prabowo ke para kepala daerah yang mendampinginya.

Setelah berbincang dengan anak-anak, Prabowo berkeliling melihat kondisi pengungsian, termasuk dapur umum.

Ia juga menyapa petugas TNI dan Polri yang tengah menjalankan tugas di lokasi.

Kedatangan Prabowo mendapat sambutan dari masyarakat NTT. Warga mengerumuni Presiden untuk bersalaman dan berfoto bersama.

Sejumlah warga terlihat mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon seluler.

Prabowo mengatakan kedatangannya ke NTT bertujuan melihat secara langsung penanganan bencana sekaligus menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga akibat gempa.

"Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Flores, daerah-daerah yang kena bencana, ucapan belasungkawa saya, mereka yang kehilangan keluarganya," ujar Prabowo.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT, pada 15 Agustus 2026.

Bencana tersebut menyebabkan kerusakan dan memaksa sebagian masyarakat mengungsi.

Kunjungan Prabowo menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan pascagempa berjalan dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi.* (km/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan masyarakat untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Langkah tersebut disebut telah dilakukan sejak 2025.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM Sumut Naik Jadi 5.000 per Tahun

"Ini kita terus sosialisasikan, bukan hanya sekarang sebenarnya, dari tahun lalu bahkan kita sudah ada bentuk apa namanya ya kayak organisasi-organisasi langsung ke masyarakat dan itu tujuannya untuk mensosialisasikan, jadi bukan hanya baru sekarang, tapi sudah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dari tahun 2025 kemarin sudah ada kita buat kayak satgas-satgasnya ya, satgas-satgas tapi yang melibatkan masyarakat sekitar langsung untuk mengedukasi agar tidak ada pembukaan lahan melalui pembakaran, itu sudah kita lakukan," kata Bobby Nasution di Gedung DPRD Sumut, Rabu (26/8/2026).

Menurut Bobby, pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Edukasi dilakukan agar masyarakat mengetahui risiko pembukaan lahan dengan cara membakar.

Bobby mengatakan pemerintah juga terus memantau sejumlah titik yang mengalami kebakaran lahan di Sumatera Utara.

Ia menyebut terdapat beberapa titik kebakaran, tetapi luas lahan yang terbakar relatif kecil dan api dapat segera dipadamkan.

"Dari kemarin kita juga sudah cek di lapangan, ada beberapa titik, tapi cakupannya tidak terlalu besar memang, ada yang 2 hektar, ada yang 5 hektar yang kemarin sempat terjadi pembakaran, tapi langsung selesai, langsung padam dalam hitungan hari memang. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari," ucapnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026.

Instruksi tersebut meminta gubernur, bupati, dan wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.

Tito menegaskan larangan tersebut berlaku tanpa pengecualian, termasuk untuk pembukaan lahan yang sebelumnya menggunakan alasan adat.

"Saya mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026, yang intinya melarang kepala daerah-bupati, gubernur, wali kota-pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada pengecualian masalah adat, sekarang tanpa kecuali," kata Tito di JCC, Jakarta, Minggu (23/8).

Menurut Tito, instruksi tersebut dikeluarkan untuk mencegah munculnya titik api baru di tengah kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Ia meminta seluruh unsur pemerintah dan lembaga terkait bergerak untuk memadamkan api yang sudah terlanjur muncul sekaligus mencegah kebakaran baru.

"Jadi strategi utamanya, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan dan dilokalisasi dengan semua mobilisasi kekuatan, termasuk dari (Kementerian) PU, Kementerian Pertanian, dan lain-lain," sebutnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah mencapai 72.798 hektare.

Berdasarkan data yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari pada 22 Agustus 2026, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, yakni mencapai 38.310 hektare.

Sebanyak 10.010 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

Kebijakan larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar kini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menekan munculnya titik api baru.

Di Sumatera Utara, pemerintah daerah mengandalkan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat melalui Satgas yang telah dibentuk sejak tahun sebelumnya.* (d/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong peningkatan program insentif sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bobby Nasution mengusulkan jumlah penerima insentif dinaikkan dari 1.000 menjadi 5.000 UMKM setiap tahun.

Baca Juga:

• Pendaftaran Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Minta Kepling hingga Camat Jemput Bola

Usulan itu disampaikan Bobby saat menghadiri Sumut Halal Fest 2026 di Halaman Parkir Belakang Kantor Gubernur Sumut, Rabu, 26 Agustus 2026.

Bobby Nasution mengatakan jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal masih jauh dibandingkan total pelaku UMKM di Sumatera Utara.

Dari sekitar 1,4 juta pelaku UMKM, baru sekitar 100 ribu yang telah memiliki sertifikasi halal.

"Ada 1.000 sertifikasi halal yang diberikan kepada pelaku UMKM tahun ini. Ini sebenarnya dibilang besar, ya lumayan. Kalau dibilang kecil sudah pasti kecil. Dari 1,4 juta pelaku UMKM di Sumut, sekitar 100.000-an yang punya sertifikasi halal. Masih ada PR 1,3 jutaan lagi yang harus disertifikasi halal. Karena itu, saya minta ditambah minimal setahun 5.000 UMKM diberi insentif halal gratis mulai tahun depan," usul Bobby Nasution.

Bobby menilai permintaan terhadap produk dan industri halal terus berkembang.

Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang bagi UMKM Sumatera Utara untuk memperluas pasar.

"Industri halal dan produk halal semakin diminati masyarakat, baik nasional maupun global. Karena itu, kita perlu terus meningkatkan sertifikasi halal bagi UMKM di Sumatera Utara agar semakin banyak produk unggulan daerah yang memenuhi standar halal, memiliki daya saing, dan dapat menjadi penggerak perekonomian Sumatera Utara," ujarnya.

Menurut Bobby Nasution, sertifikasi halal bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Ameriza M Moessa mengatakan pengembangan ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Ia mengatakan ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan sektor keuangan.

Ekosistem tersebut mencakup rantai nilai halal atau Halal Value Chain, seperti makanan dan minuman halal, modest fashion, kosmetik, pariwisata ramah muslim, pertanian, industri kreatif, UMKM, hingga ekonomi pesantren.

"Ekonomi syariah bukan lagi sekadar sektor yang terbatas, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi riil dan memiliki potensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang semakin penting, termasuk bagi Sumatera Utara," ujarnya.

Sumut Halal Fest 2026 diisi dengan sejumlah kegiatan.

Di antaranya Workshop 1.000 Sertifikasi Halal UMKM Sumatera Utara, Seminar Nasional bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Utara dan Himpunan Doktor Ekonomi Syariah (HADESYA).

Kegiatan lainnya adalah rapat penyusunan program kerja ekonomi syariah bersama KDEKS Sumatera Utara serta tabligh akbar bersama Ustaz Nasional Hilman Fauzi.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Utara secara lebih terintegrasi.

Pemerintah, Bank Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, ulama, komunitas, dan UMKM didorong memperkuat kolaborasi.

Dengan sinergi tersebut, Sumatera Utara diharapkan tidak hanya menjadi pasar produk halal, tetapi juga mampu menjadi produsen sekaligus bagian dari rantai pasok halal nasional dan global.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan produk halal karena didukung banyak pengusaha dan UMKM.

Menurut dia, semakin banyak produk UMKM Sumut yang memiliki sertifikasi halal, semakin besar pula peluang produk tersebut menembus pasar yang lebih luas.

"Sumatera Utara memiliki banyak pengusaha dan UMKM. Dengan semakin meningkatnya produk halal dari Sumatera Utara, akan semakin terbuka peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan UMKM. Halal lifestyle saat ini juga semakin luas, sehingga sertifikasi halal menjadi salah satu peluang bagi produk UMKM Sumatera Utara untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar," ujar Ahmad Haikal Hasan.

Dorongan peningkatan sertifikasi halal gratis tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat UMKM sekaligus menjadikan ekonomi halal sebagai salah satu penggerak perekonomian Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh perangkat kewilayahan mempercepat pendataan dan pendaftaran warga ke Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Kota Medan.

Instruksi tersebut ditujukan kepada Kepala Lingkungan (Kepling), lurah, hingga camat.

Baca Juga:

• Kantor Kesbangpol Tanjung Jabung Timur Memprihatinkan, Teras Roboh Timpa Motor Warga

"Sudah saya perintahkan untuk dipercepat dari semua tingkatan," tegas Rico Waas.

Menurut Rico, capaian pendaftaran Perlinsos di Kota Medan belum optimal karena masih banyak masyarakat yang belum memahami cara mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan prosedur pendaftaran akun Perlinsos.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rico meminta perangkat kewilayahan turun langsung membantu masyarakat.

Pemerintah kota juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

"Kemarin kita panggil semua kewilayahan untuk jemput bola, karena masih banyak masyarakat belum mengerti. Bahkan kita juga melibatkan OPD seperti Dinsos dan Disdukcapil agar proses pendaftaran bisa cepat dilakukan," lanjutnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Medan, pendaftaran Kartu Keluarga (KK) melalui Portal Perlindungan Sosial di 21 kecamatan baru mencapai 288.140 KK atau sekitar 37 persen dari total target 789.026 KK.

Capaian tertinggi sementara berada di Kecamatan Medan Belawan.

Pendaftaran di wilayah tersebut mencapai 51 persen atau 16.290 KK dari total 32.106 KK.

Selanjutnya, Kecamatan Medan Marelan dan Medan Maimun masing-masing mencapai 47 persen.

Sementara itu, Kecamatan Medan Timur menjadi wilayah dengan capaian terendah.

Pendaftaran baru mencapai 28 persen atau 10.796 KK dari total 38.939 KK.

Rico berharap kolaborasi antara camat, lurah, kepling, Dinas Sosial, dan Disdukcapil dapat meningkatkan jumlah warga yang terdaftar sebelum batas waktu berakhir.

Ia menilai edukasi secara langsung diperlukan agar masyarakat yang belum memahami prosedur dapat segera mendapatkan pendampingan.

Kepala Disdukcapil Kota Medan Baginda P Siregar mengatakan masyarakat sebenarnya dapat melakukan pengisian data secara mandiri melalui Portal Perlinsos.

Warga juga dapat mengajukan sanggahan jika menemukan data yang tidak sesuai.

Namun, masyarakat terlebih dahulu harus mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Masyarakat dapat secara mandiri mengisi data diri di portal Perlinsos sekaligus juga mengajukan sanggahan. Namun syaratnya harus mengaktifkan IKD terlebih dahulu," ujarnya.

Pemerintah Kota Medan kini mendorong perangkat kewilayahan untuk aktif membantu masyarakat menyelesaikan proses tersebut.

Percepatan pendaftaran diharapkan dapat membuat data perlindungan sosial lebih lengkap dan akurat sebelum tenggat akhir Agustus 2026.* (ad)

TANJUNG JABUNG TIMUR — Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, memprihatinkan.

Sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan, mulai dari dek bagian depan hingga teras belakang kantor yang telah roboh.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Tangani Karhutla Kalimantan: Asal Jangan Di-mark Up!

Kepala Kesbangpol Tanjung Jabung Timur, Zeki Zulkarnain, mengatakan pihaknya telah mengajukan perbaikan atau rehabilitasi gedung.

Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai pelaksanaan renovasi tersebut.

Menurut Zeki, kondisi bangunan yang rusak membutuhkan perhatian agar tidak menimbulkan kejadian yang membahayakan.

Salah satu kerusakan yang cukup mengkhawatirkan terjadi pada bagian teras belakang kantor.

Teras tersebut sebelumnya roboh dan bahkan menimpa satu unit sepeda motor milik masyarakat hingga mengalami kerusakan.

Zeki berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan perbaikan gedung tersebut.

Menurut dia, rehabilitasi diperlukan agar kegiatan pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan aman dan nyaman.

Ia juga berharap kejadian teras roboh yang sempat menimpa kendaraan masyarakat tidak kembali terjadi.

Perbaikan kantor, kata Zeki, menjadi penting mengingat gedung tersebut digunakan untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kondisi sejumlah bagian bangunan yang mengalami kerusakan, perhatian dan penanganan lebih lanjut dinilai diperlukan agar keselamatan pegawai serta masyarakat yang berada di lingkungan kantor tetap terjaga.* (ad)

Oleh: Agus Santoso

PEMBUKA: 80 JUTA ALASAN UNTUK HATI-HATI

Baca Juga:

• Roy Suryo Ajukan Praperadilan Kelima! Minta Ganti Rugi dalam Kasus Dugaan Ijazah Jokowi

Seorang nasabah, koordinator aksi, tiba-tiba tidak bisa mengakses dananya. Bank pun memohon maaf.

Alasannya, tindak lanjut permintaan aparat penegak hukum, sesuai prosedur dan GCG.

Dengan dalih "penundaan transaksi 5 hari kerja" berdasarkan Pasal 26 UU TPPU, uang simpanan nasabah tidak disita dan dijanjikan akan dikembalikan.

Namun, persoalannya bukan di uangnya.

Persoalannya adalah pesan yang dikirim kepada masyarakat luas, yang dapat ditangkap sebagai: "Awas, rekeningmu bisa dibekukan bank kapan saja."

3 BAHAYA BESAR DARI KASUS INI

1. Membunuh Kepercayaan kepada BankBank adalah tempat penitipan uang nasabah atas dasar kepercayaan.

Ketika bank dianggap bisa menahan dana di rekening tabungan tanpa penjelasan terbuka, maka publik menerima pesan: "Hati-hati menaruh uang di bank."

2. Mendegradasi DemokrasiDonasi untuk unjuk rasa bukan tindak pidana. Itu merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945.

Dengan memblokir rekening donasi, maka hal ini berpotensi mendegradasi demokrasi.

Baca Juga:

• APINDO Dorong RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Perluas Lapangan Kerja dan Daya Saing

3. Membunuh Prinsip Kehati-hatian dan GCG

Bank berdalih sudah mengikuti prosedur.

Pertanyaannya: prosedur mana yang membolehkan bank menahan dana nasabahnya tanpa transparansi mengenai siapa yang meminta, dengan dasar hukum apa, dan batas waktu berapa lama?

Jika jawaban itu tidak bisa diberikan, maka GCG bank hanya akan menjadi slogan saja.

JANGAN BIARKAN INI JADI NORMAL BARU

1. Bank Harus Transparan

Setiap ada permintaan penundaan transaksi, bank wajib menjelaskan: siapa pemintanya, apa dasar hukumnya, dan berapa lama penundaan tersebut dilakukan.

Nasabah berhak tahu atas uang yang dititipkan di bank.

2. Pisahkan Dana Donasi

Jangan gunakan rekening perorangan.Tujuannya adalah melindungi koordinator yang mengumpulkan dana.

3. OJK dan PPATK Harus Tegas

Baca Juga:

• Gara-gara Rebutan Proyek SPAM, Sekelompok Pria Keroyok Warga di Kantor Bappeda Langkat

OJK sebagai regulator dan PPATK sebagai intelijen transaksi keuangan perlu melakukan pembinaan dan edukasi kepada perbankan.

Jangan sampai ada pasal dalam UU TPPU atau Peraturan OJK yang dijadikan "pasal karet" multiinterpretasi untuk kepentingan tertentu yang non-yudisial.

PENUTUP

Jadikan kasus ini yang pertama dan yang terakhir.

Negeri ini membutuhkan sistem perbankan yang kuat, aman, dan dipercaya untuk bisa mendukung pembangunan nasional.

Kode Etik Perbankan dan international best practice sektor usaha perbankan harus ditegakkan.

Jangan sampai kita kembali lagi ke zaman baheula.

Lebih aman menyimpan uang di bawah bantal daripada di bank.* (ad)

*) Penulis adalah Mantan Wakil Kepala PPATK

Baca Juga:

• Calon Gubernur BI Destry Damayanti Ungkap Tiga Misi untuk Perkuat Ekonomi Indonesia, Usung “Sinergi Merah Putih”

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap menyediakan anggaran untuk menangani bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan.

Purbaya mengatakan kebutuhan anggaran penanganan karhutla saat ini masih menunggu pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca Juga:

• Prabowo: Indonesia Paling Ahli Hadapi Gempa dan Letusan Gunung Berapi

"Belum, belum minta. Tapi kami sediain (anggaran) kan mereka (BNPB) punya Rp 5 triliun. Kalau kurang, ya, kami tambah nanti," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Menurut Purbaya, BNPB belum menyampaikan total kebutuhan anggaran karena proses penanganan karhutla masih berlangsung.

BNPB masih perlu melakukan asesmen untuk menghitung kebutuhan secara keseluruhan.

Purbaya memastikan Kementerian Keuangan siap mencairkan anggaran yang diperlukan apabila BNPB telah mengajukan kebutuhan penanganan karhutla.

Langkah tersebut dilakukan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan lebih cepat, terutama di wilayah yang terdampak.

"Kami sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa," kata dia.

Meski pemerintah memastikan ketersediaan anggaran, Purbaya mengingatkan agar dana penanganan bencana digunakan sesuai kebutuhan dan tidak disalahgunakan.

"Iya, asal jangan di-mark up aja," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di tengah berlangsungnya penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.

Purbaya mengatakan mekanisme penganggaran untuk penanganan bencana berbeda dengan belanja pemerintah untuk program reguler.

Pemerintah dapat menyesuaikan anggaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi bencana yang terjadi di lapangan.

Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menangani karhutla di Kalimantan tidak akan sebesar anggaran yang diperlukan untuk penanganan bencana di Aceh.

"Hitungan saya sih enggak akan sebesar di Aceh, karena Aceh kan masif sekali," pungkasnya.

Dengan demikian, pemerintah masih menunggu hasil asesmen dan pengajuan resmi BNPB untuk menentukan besaran tambahan anggaran yang diperlukan.

Kementerian Keuangan menyatakan siap menyediakan dana apabila anggaran yang tersedia di BNPB tidak mencukupi.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia memiliki kemampuan kuat dalam menghadapi bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi.

Pernyataan itu disampaikan setelah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menjelaskan adanya sejumlah negara yang meminta kerja sama Indonesia dalam mitigasi bencana.

Baca Juga:

• Ancaman Cuaca Ekstrem, BPBD Simalungun Minta Kecamatan hingga Nagori Waspadai Banjir dan Longsor

Pernyataan tersebut dikutip dari Sekretariat Presiden.

"Jadi saya kira bagus dibantu saja negara-negara yang perlu, saya kira di bidang gempa sama gunung berapi saya kira Indonesia yang paling ahli ya," kata Prabowo kepada Kepala BMKG.

Prabowo kemudian mempersilakan BMKG memperluas kerja sama dengan negara-negara sahabat, terutama dalam memperkuat sistem meteorologi, klimatologi, dan pemantauan bencana.

"Terima kasih, you, anda bantu terus. Jadi Fiji minta dari kita juga, Fiji, Timor Leste, silakan didukung dibantu," ujar Prabowo.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan permintaan kerja sama tidak hanya datang dari negara-negara di kawasan Pasifik.

Sejumlah negara di Afrika juga disebut meminta dukungan penguatan kapasitas dari BMKG.

Faisal mengatakan World Meteorological Organization (WMO) telah menetapkan BMKG sebagai salah satu pusat pelatihan regional.

"Afrika dari tunisia maroko, dari beberapa negara Afrika, kita ditetapkan oleh WMO sebagai regional training centre, hanya Indonesia dan Australia yang punya predikat itu di kawasan ini bapak presiden," ucap Faisal.

Menurut Faisal, BMKG juga telah mengirimkan personel ke sejumlah negara untuk membantu penguatan sistem pemantauan dan mitigasi bencana.

"Jadi di Tonga kita sudah mengirimkan orang stay selama 2 bulan di sana, di Fiji selama 1 bulan, dan di Timor Leste 1 tahun penuh," ucapnya.

Faisal berharap kerja sama tersebut dapat memperluas sistem pemantauan bencana Indonesia hingga mencakup Timor Leste.

"Jadi kita harapkan nanti sistem pemantauan kita bisa meluas dengan menambahkan Timor Leste di dalam bagian tersebut," sambungnya.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di NTT, Prabowo juga memimpin langsung rapat penanganan gempa di Nagekeo pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di Nagekeo sekitar pukul 12.00 WIB.

Ia kemudian menuju sebuah tenda yang didirikan di tanah lapang untuk memimpin rapat penanganan bencana.

Sejumlah menteri dan kepala lembaga mengikuti rapat tersebut.

Mereka antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membuka rapat tersebut dan mempersilakan Suharyanto memberikan paparan mengenai kondisi terkini di NTT.

"Hari ini Rabu 26 Agustus 2026 di posko penanganan bencana gempa bumi NTT bertempat di Batalion Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo," ujar Teddy.

Dalam rapat itu, Prabowo menyimak pemaparan mengenai perkembangan penanganan bencana dan kondisi masyarakat terdampak gempa.

Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Pemerintah mencatat hingga Senin, 25 Agustus 2026, sebanyak 103 orang meninggal dunia, sementara 1.666 orang mengalami luka-luka.

Penanganan pascagempa menjadi salah satu agenda utama kunjungan Prabowo ke NTT.

Selain memastikan penanganan korban dan pengungsi, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap kebutuhan bantuan serta sistem mitigasi bencana di wilayah terdampak.

Pernyataan Prabowo mengenai kemampuan Indonesia dalam penanganan gempa dan gunung berapi sekaligus menunjukkan upaya pemerintah memperkuat kerja sama kebencanaan dengan negara lain.* (km/ad)

JAKARTA — Roy Suryo kembali menempuh jalur praperadilan dalam perkara tudingan ijazah Joko Widodo atau Jokowi palsu.

Kali ini, Roy mengajukan gugatan praperadilan kelima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan kembali mempersoalkan permohonan ganti rugi atas upaya paksa yang dilakukan penyidik.

Baca Juga:

• Gara-gara Rebutan Proyek SPAM, Sekelompok Pria Keroyok Warga di Kantor Bappeda Langkat

Roy mengatakan pengajuan praperadilan kelima merupakan bagian dari upaya memenuhi hak yang menurutnya telah diberikan melalui putusan hakim dalam gugatan sebelumnya.

"Jangan lupa ya, kami tetap mengajukan praperadilan yang kelima dan itu nanti akan mulai disidangkan pada tanggal 31 Agustus tahun 2026 nanti depan," kata Roy saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Roy, gugatan tersebut diajukan karena dalam putusan praperadilan pertama dirinya dinyatakan memiliki hak untuk mengajukan permohonan ganti rugi atas upaya paksa yang dilakukan terhadapnya.

"Ini sebetulnya sekarang tidak bisa disalahkan, karena itu akibat dari putusan hakim yang mengatakan waktu itu ada hak ganti rugi yang bisa kami mohonkan," ujar Roy.

Sebelumnya, Roy juga pernah mengajukan praperadilan terkait permohonan ganti rugi.

Namun, gugatan tersebut ditolak hakim karena dinilai kurang pihak yang harus menjadi termohon.

Dalam gugatan terbaru, Roy menyatakan tidak mempermasalahkan apabila kembali menghadapi proses hukum di pengadilan.

Ia mengatakan tujuan pengajuan praperadilan tersebut juga untuk menguji proses penegakan hukum dan menjadi contoh bagi masyarakat.

"Enggak apa-apa, kami tetap akan berjuang, kami tetap ingin ini supaya itu menang. Karena kalau kami menang, masyarakat biasa juga berani mengajukan," kata dia.

Kuasa hukum Roy, Refly Harun, mengatakan pihak yang dimasukkan sebagai termohon dalam gugatan terbaru antara lain penyidik Subdit Kamneg Polda Metro Jaya dan Kementerian Keuangan.

"Termohonnya ada penyidik, Menteri Keuangan. Kalau Kejaksaan masih dipertimbangkan relevansinya," kata Refly.

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, sebelumnya menolak gugatan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo pada 6 Agustus 2026.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan permohonan tersebut mengalami cacat formil karena Kementerian Keuangan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara.

"Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya menteri keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak," tutur hakim dalam persidangan, Kamis.

Kementerian Keuangan menjadi sorotan dalam perkara tersebut karena berkaitan dengan lembaga yang menyediakan keuangan negara untuk pembayaran ganti rugi.

Dengan memasukkan Kementerian Keuangan dalam permohonan terbaru, Roy dan tim hukumnya kembali menguji persoalan tersebut melalui jalur praperadilan.

Perkara yang melibatkan Roy Suryo bermula dari laporan terkait tudingan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Perkara tersebut kemudian masuk ke proses hukum setelah kepolisian melakukan penyelidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo.

Roy bersama sejumlah pihak lainnya kemudian beberapa kali mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan untuk menguji proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Permohonan yang diajukan sebelumnya mencakup persoalan penetapan tersangka hingga tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik.

Sebagian permohonan telah diputus oleh hakim, sedangkan permohonan lainnya ditolak.

Kini, Roy kembali mengajukan praperadilan kelima yang akan mulai disidangkan pada 31 Agustus 2026.* (km/ad)

BATU BARA — Harga ayam di sejumlah wilayah Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengalami kenaikan yang cukup drastis.

Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga, pelaku UMKM kuliner, hingga pedagang kecil yang menjadikan ayam sebagai salah satu bahan baku utama dagangan mereka.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Perkuat Sinergi dengan TNI AL, Sambut Kunjungan Dankodaeral

Salah satunya mengenai apakah lonjakan harga tersebut berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan ayam untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi lain, muncul pula dugaan dan kekhawatiran dari masyarakat bahwa kenaikan harga dapat terjadi akibat permainan atau spekulasi di tingkat pedagang besar.

Namun, dugaan tersebut tentunya perlu dibuktikan melalui pengawasan dan pemeriksaan dari instansi terkait agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Pertanyaan lainnya, apakah produksi peternakan ayam saat ini memang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat?

Jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa solusi, masyarakat kecil tentu menjadi pihak yang paling terdampak.

Program MBG yang digagas pemerintah pada dasarnya diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis bagi anak-anak.

Dengan adanya program tersebut, beban orang tua diharapkan menjadi lebih ringan karena kebutuhan makan anak di sekolah dapat terbantu.

Namun, jika pada saat yang sama harga bahan pangan seperti ayam justru melonjak tajam, masyarakat pun mulai mempertanyakan dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga.

"Kalau seperti ini, ringan di anak, berat di orang tua dong," keluh masyarakat yang merasakan dampak kenaikan harga tersebut.

Bukan hanya rumah tangga, pelaku UMKM juga berpotensi terkena dampak serius.

Banyak usaha kuliner kecil seperti penjual nasi ayam, ayam penyet, ayam geprek, warung makan dan pedagang makanan lainnya sangat bergantung pada ketersediaan serta kestabilan harga ayam sebagai bahan baku.

Apabila harga ayam terus meningkat, para pelaku UMKM terpaksa harus memilih antara menaikkan harga jual atau mengurangi keuntungan.

Jika harga jual dinaikkan, daya beli masyarakat dikhawatirkan semakin melemah.

Sementara jika harga tidak dinaikkan, keuntungan pedagang akan semakin tergerus.

Kondisi ini tentu dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian masyarakat kelas bawah.

Karena itu, masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan penyebab kenaikan harga ayam dan melakukan pengawasan terhadap rantai distribusinya, mulai dari peternak, distributor hingga pedagang di tingkat pasar.

Pemerintah juga diharapkan memastikan kebutuhan ayam untuk program MBG tidak menimbulkan gejolak harga yang pada akhirnya justru membebani masyarakat umum.

Masyarakat pun mempertanyakan langkah pemerintah dalam mengendalikan harga pangan.

"Ke mana nih Menteri Perdagangan? Pemerintah harus hadir dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat," menjadi suara yang kini ramai diperbincangkan.

Kenaikan harga ayam bukan sekadar persoalan harga komoditas.

Jika berlangsung dalam waktu panjang, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor, mulai dari pengeluaran rumah tangga, keberlangsungan UMKM, hingga daya beli masyarakat.

Karena itu, pemerintah diharapkan segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kenaikan harga ayam sekaligus mengambil langkah konkret agar kondisi tersebut tidak semakin membebani masyarakat.* (ad)

BATU BARA - Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menyambut kunjungan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) Laksamana Muda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., beserta rombongan di Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (25/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya dalam mendukung pembangunan serta menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah.

Baca Juga:

• Gara-gara Rebutan Proyek SPAM, Sekelompok Pria Keroyok Warga di Kantor Bappeda Langkat

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut sangat penting dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Terlebih, Kabupaten Batu Bara memiliki potensi besar di sektor kemaritiman, perikanan, kawasan industri, dan pelabuhan yang membutuhkan dukungan serta kolaborasi berbagai pihak.

"Sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan TNI Angkatan Laut sangat penting. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai potensi daerah, khususnya sektor kemaritiman, dapat terus dikembangkan untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Baharuddin.

Pada kesempatan itu, Dankodaeral beserta rombongan juga meninjau sejumlah lokasi strategis di Kabupaten Batu Bara, di antaranya RSUD H. OK. Arya Zulkarnain, PT Inalum, kawasan pelabuhan, serta PTC Indrapura.

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung sejumlah fasilitas dan potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Batu Bara sekaligus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan jajaran TNI Angkatan Laut.

Bupati Batu Bara berharap kunjungan ini dapat semakin memperkuat hubungan kelembagaan dan sinergi lintas sektor, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, keamanan, serta kemajuan Kabupaten Batu Bara.

Turut mendampingi Bupati Batu Bara, Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten III, Kepala Dinas PUTR, Plt. Kepala Dinas Perkim dan LH, Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan PPKB, Direktur RSUD H. OK. Arya Zulkarnain, serta Camat Tanjung Tiram, Camat Sei Suka, dan Camat Medang Deras.

Sementara itu, rombongan Dankodaeral 1 turut dihadiri Asisten Teritorial Kodaeral 1 Kolonel Laut (T) Evi Bayu Priyatno, Koorsmin Kodaeral 1 Letkol Laut (P) Akhbar Faisal Harahap, Letkol Sumitro, Danlanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, M.Tr.Opsla., CTMP., CRMP., serta para Danposal Tanjung Tiram, Kuala Tanjung, dan Bandar Khalifah.* (ad)

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong negara-negara ASEAN memperkuat penerapan kesempatan kerja inklusif.

Indonesia mengusulkan agar pedoman ketenagakerjaan di kawasan tersebut tidak hanya menjadi dokumen kebijakan, tetapi dilengkapi indikator yang dapat mengukur penerapannya di dunia kerja.

Baca Juga:

• APINDO Dorong RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Perluas Lapangan Kerja dan Daya Saing

Indonesia menilai Guideline to Promote Inclusive Employment for Persons with Disabilities memiliki peran penting dalam mendorong negara-negara ASEAN menciptakan lingkungan kerja yang memberikan kesempatan lebih setara bagi berbagai kelompok pekerja.

Menurut Indah, pedoman tersebut akan lebih efektif jika pelaksanaannya dapat diukur menggunakan indikator yang jelas.

Ukuran itu diperlukan untuk melihat penerapan prinsip inklusivitas sejak proses perekrutan, pengembangan karier, hingga keberlangsungan pekerja di perusahaan.

"Pedoman ini penting untuk memastikan prinsip kesempatan kerja inklusif dapat diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat bagi beragam kelompok pekerja," ujar Indah.

Indonesia juga menyoroti proyek kerja sama Vietnam-Jepang yang dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi negara-negara ASEAN dalam membangun tempat kerja yang lebih inklusif.

Program tersebut antara lain mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi pekerja dalam memperoleh pekerjaan, memperkuat penyediaan akomodasi yang layak, serta meningkatkan aksesibilitas lingkungan kerja.

Menurut Indonesia, pendekatan tersebut dapat dikembangkan dengan menambahkan parameter yang memungkinkan perusahaan mengukur sejauh mana praktik inklusif telah diterapkan.

Dengan adanya indikator yang terukur, perusahaan tidak hanya menyatakan komitmen terhadap inklusivitas.

Mereka juga dapat mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan secara lebih konkret.

Kemnaker juga mendorong penerapan pedoman tersebut melalui mekanisme kerja sama tripartit.

Pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja dinilai perlu memiliki ruang yang sama untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan praktik ketenagakerjaan yang inklusif.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar agenda inklusivitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dunia usaha dan pekerja juga perlu terlibat dalam membangun lingkungan kerja yang memberikan kesempatan secara lebih setara.

Indonesia melihat penguatan pedoman ini semakin penting seiring perubahan struktur dunia kerja.

Transformasi ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan industri, dan tuntutan terhadap lingkungan kerja yang lebih adaptif membuat isu inklusivitas semakin relevan.

Indah optimistis pedoman bersama ASEAN dapat berkembang menjadi rujukan regional untuk membangun pasar tenaga kerja yang tidak hanya terbuka, tetapi juga mampu menghadapi perubahan.

"Indonesia siap berkontribusi dan semakin memperkuat kerja sama ini dalam semangat saling belajar, solidaritas ASEAN, serta South-South and Triangular Cooperation (SSTC)," pungkasnya.

Usulan Indonesia tersebut menegaskan bahwa agenda ketenagakerjaan ASEAN tidak cukup hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja.

Kawasan ASEAN juga membutuhkan sistem kerja yang memastikan kesempatan, akses, perlindungan, dan ruang berkembang tersedia secara lebih setara bagi seluruh pekerja.* (ad)

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan reformasi ketenagakerjaan perlu disesuaikan dengan perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, struktur industri, serta kebutuhan kompetensi tenaga kerja.

Baca Juga:

• Calon Gubernur BI Destry Damayanti Ungkap Tiga Misi untuk Perkuat Ekonomi Indonesia, Usung “Sinergi Merah Putih”

"Kita semua memiliki aspirasi yang sama: pekerja semakin sejahtera, kesempatan kerja semakin luas, dan dunia usaha dapat tumbuh secara sehat," kata Shinta, Selasa, 25 Agustus 2026.

APINDO menilai pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.

Karena itu, APINDO berpandangan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kerja tidak cukup hanya mengatur hubungan kerja yang sudah berjalan.

Regulasi tersebut juga dinilai perlu membangun ekosistem ketenagakerjaan yang dapat mendorong investasi, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta menciptakan pekerjaan formal yang berkualitas.

Dengan pendekatan tersebut, perlindungan pekerja diharapkan tidak berjalan terpisah dari upaya pemerintah dan dunia usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan.

APINDO juga mendorong pemerintah meningkatkan investasi dalam pelatihan vokasi, termasuk program reskilling dan upskilling bagi pekerja.

Reskilling merupakan pelatihan untuk membantu pekerja memperoleh keterampilan baru, sedangkan upskilling bertujuan meningkatkan kemampuan yang sudah dimiliki.

Menurut APINDO, penguatan kompetensi tenaga kerja semakin penting di tengah perubahan dunia kerja akibat digitalisasi, kecerdasan artifisial atau AI, otomatisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau.

Selain peningkatan keterampilan, APINDO menilai sistem jaminan sosial ketenagakerjaan perlu terus diperkuat.

Pengembangan kompetensi dan perlindungan sosial, kata APINDO, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.

Dengan demikian, pembahasan RUU tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan lebih baik kepada pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Pada akhirnya, APINDO mendorong agar reformasi ketenagakerjaan dapat mempertemukan dua kepentingan utama, yakni kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan pertumbuhan dunia usaha.* (ad)

LANGKAT — Sekelompok pria diduga mengeroyok sejumlah warga di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Polisi menduga aksi tersebut dipicu perebutan proyek.

Baca Juga:

• Dinas SDA Sumut Genjot Irigasi, 5.050 Hektare Lahan Pertanian Ditargetkan Jadi Produktif

"(Motifnya) diduga rebutan proyek," kata Ghulam, Selasa, 25 Agustus 2026.

Peristiwa tersebut terjadi di kantor Bappeda Langkat, Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, pada Rabu, 8 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIB.

Saat itu, korban M Fatih, 21 tahun, bersama dua rekannya, Ananda, 22 tahun, dan M Sultan, 22 tahun, berada di kantor Bappeda untuk melakukan verifikasi berkas proyek tender SPAM PUPR Langkat.

Ketiganya disebut sebagai pihak yang memenangkan tender proyek tersebut.

Namun, tidak lama kemudian, Fajar Mulia, 37 tahun, bersama sejumlah rekannya datang dan diduga menghadang korban agar tidak dapat melakukan proses verifikasi berkas.

"(Tujuan pelaku mengadang korban) untuk menggagalkan pemenang proyek hadir pada tahap verifikasi berkas," jelas Ghulam.

Penghadangan tersebut kemudian memicu cekcok antara kedua kelompok.

Situasi berubah menjadi aksi kekerasan setelah para pelaku diduga mengeroyok korban dan dua rekannya.

Para korban diduga dipukuli dan diinjak. Rekan-rekan korban yang berada di lokasi kemudian berusaha menghentikan aksi tersebut.

Meski terjadi keributan, korban tetap berupaya melanjutkan proses pembuktian berkas tender. Namun, batas waktu verifikasi telah berakhir pada pukul 16.00 WIB.

"Akan tetapi, jadwal pembuktian terakhir tutup pukul 16.00 WIB, sehingga pelapor dan saksi mendatangi Polres Langkat melaporkan kejadian itu untuk proses hukum selanjutnya," ungkap Ghulam, Rabu, 26 Agustus 2026.

Setelah kejadian tersebut, korban dan saksi langsung membuat laporan ke Polres Langkat.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan melalui Unit Pidum Satreskrim Polres Langkat. Hasilnya, seorang pria berinisial FM berhasil diamankan.

FM ditangkap di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, pada Selasa, 11 Agustus 2026 sekitar pukul 14.52 WIB.

"Petugas kepolisian berangkat ke alamat dimaksud untuk melakukan penangkapan. Sekira pukul 14.52 WIB, tersangka berhasil ditangkap di TKP," jelas Ghulam.

Setelah ditangkap, FM dibawa ke Polres Langkat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi masih memburu sejumlah orang lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut.

"Pelaku lain masih kami kejar," pungkas Ghulam.

Ghulam mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Keterlibatan pelaku lain ada, masih kita kejar terus pelaku yang lain," tegas Ghulam.

Dalam kasus tersebut, FM dijerat Pasal 262 ayat (1) KUHPidana, subsider Pasal 466 ayat (1) KUHPidana.

Penangkapan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor B/419/VII/2026/SPKT/Satreskrim/Polres Langkat/Polda Sumut tertanggal 8 Juli 2026.

Polres Langkat masih melanjutkan penyidikan untuk mengetahui peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam keributan tersebut.

Polisi menyatakan proses hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti terlibat.* (spd/ad)

MEDAN — Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sumatera Utara mengoptimalkan peningkatan saluran pada Daerah Irigasi (DI) di sejumlah wilayah.

Program ini ditujukan untuk memperluas lahan pertanian produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• 45 SPPG di Sumut Disuspend BGN, Ini Daftar Lengkapnya!

Hal itu disampaikan Gibson dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Rabu, 26 Agustus 2026.

Ia mengatakan program yang dijalankan Dinas SDA Sumut tidak hanya berfokus pada perbaikan irigasi yang mengalami kerusakan.

"Untuk berkelanjutan bahwa Dinas Sumber Daya Air itu hadir di tengah-tengah kita, bagaimana memastikan daya-daya yang selama ini belum produktif?. Jadi jangan kita itu, hanya sebatas memperbaiki daerah irigasi, yang rusak-rusak saja," kata Gibson.

Gibson mengatakan peningkatan saluran daerah irigasi merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2026.

Menurut dia, Sumut memiliki potensi daerah irigasi permukaan dan rawa sekitar 113 ribu hektare.

Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 36 ribu hektare yang masih produktif dan dikelola masyarakat.

"Tapi ini, yang pasti, dari dari jumlah daerah irigasi kita, baik itu daerah irigasi permukaan, baik itu juga daerah irigasi rawa, kurang lebih 113.000 hektar, untuk saat ini yang masih produktif itu dikelola oleh masyarakat masih 36.000 hektar," jelas Gibson.

Kondisi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan lahan melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi.

Gibson mengatakan pengelolaan sumber daya air sebelumnya tergabung dengan Dinas PUPR Sumut.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat penanganan irigasi belum maksimal karena anggaran lebih banyak diarahkan untuk menangani persoalan yang dianggap mendesak, seperti banjir dan longsor.

"Yang mungkin, selama ini begitu kemarin digabung menjadi Dinas PUPR, kita tanya kawan-kawan. Tahun lalu berapa kegiatan kita?. Mereka sampaikan hanya Rp 20 miliar. Bagaimana yang Rp 20 miliar ini. Jadi, kita tanya hanya menangani yang prioritas-prioritas yang ada longsor, yang ada banjir," jelas Gibson.

Setelah berdiri terpisah dari Dinas PUPR Sumut, Dinas SDA kini mengelola anggaran sekitar Rp689 miliar pada 2026.

Anggaran tersebut digunakan untuk menangani pembangunan dan peningkatan daerah irigasi di sejumlah wilayah Sumut.

Gibson mengatakan terdapat sekitar 20 hingga 21 daerah irigasi yang menjadi sasaran program tahun ini.

Pembangunan tersebut ditargetkan mampu menambah sekitar 5.050 hektare lahan pertanian produktif.

"Belum kita menyentuh yang tadi yang Bapak sampaikan itu masih banyak lahan yang produktif di Sumatera Utara ini yang kita tidak sentuh akibat minimnya anggaran. Tapi dengan sekarang ini sesudah pemisahan dari Dinas PUPR, kita mengelola anggaran kurang lebih 689 miliar, kita sudah bisa bergerak," kata Gibson.

Ia mengatakan sebagian besar pekerjaan telah memiliki kontrak dan ditargetkan berlangsung hingga Desember 2026.

"Tahun ini, kita menangani 21 atau 20 daerah irigasi yang akan menambah lahan pertanian yang produktif dari 36.000 bertambah 5.050 hektar tahun ini. Kita berdua karena ini rata-rata sudah berkontrak, sampai bulan 12. Kita berharap di tahun depan, maka lahan produktif pertanian kita dari 36.000 akan bertambah 5.050 hektar maka menjadi 41.000 hektar," sebut Gibson kembali.

Dengan tambahan tersebut, luas lahan pertanian produktif yang mendapat dukungan jaringan irigasi di Sumut ditargetkan meningkat dari sekitar 36 ribu hektare menjadi sekitar 41 ribu hektare.

Program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki jaringan irigasi yang sudah ada, tetapi juga membuka potensi lahan yang selama ini belum optimal untuk kegiatan pertanian.* (vv/ad)

MEDAN — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara.

Penghentian dilakukan karena SPPG tersebut dinilai belum memiliki Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang sah.

Baca Juga:

• Gara-gara HP Hilang, Remaja di Percut Sei Tuan Sekap dan Ancam Ibu Kandung Pakai Pisau

BGN menyebut kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026.

Selain itu, keputusan tersebut merujuk pada Nota Dinas Kepala Pusat Data dan Informasi BGN Nomor ND-102/08/2026/DATIN tertanggal 20 Agustus 2026 mengenai data SPPG yang berpotensi terkena suspend.

"Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, ditemukan bahwa SPPG terlampir tidak memiliki Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang sah," demikian bunyi surat BGN, Rabu, 26 Agustus 2026.

BGN menetapkan penghentian sementara tersebut sebagai sanksi kategori ringan.

Selama masa suspend, seluruh hak operasional SPPG dihentikan paling lama 10 hari kalender sejak surat diterbitkan.

Kepala SPPG juga diwajibkan menyelesaikan seluruh proses pembayaran menggunakan Virtual Account (VA).

"Kepala SPPG diwajibkan menyelesaikan seluruh proses pembayaran yang menggunakan Virtual Account (VA) dalam waktu 1x24 jam untuk periode operasional sebelum dikeluarkannya surat ini," demikian ditegaskan dalam surat tersebut.

Status suspend tidak dapat dicabut secara otomatis.

SPPG harus terlebih dahulu menyerahkan Surat Penetapan KPM yang sah untuk kemudian diverifikasi oleh pihak berwenang.

"Pencabutan status pemberhentian operasional sementara hanya dapat dilakukan setelah diserahkannya Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang sah dan telah diverifikasi oleh Kepala KPPG kepada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan," tulis BGN.

Jika hingga batas waktu sanksi berakhir dokumen yang dipersyaratkan belum disampaikan, sanksi dapat ditingkatkan.

"Apabila hingga batas waktu sanksi berakhir SPPG belum menyampaikan surat yang dimaksud, maka akan diberlakukan eskalasi kategori sanksi secara otomatis," demikian isi surat tersebut.

Dengan demikian, penghentian operasional ini bukan merupakan penutupan permanen.

SPPG masih dapat kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan dan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan BGN.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan, Donal Simanjuntak, mengatakan pihaknya membantu SPPG yang terkena suspend untuk melengkapi persyaratan.

Menurut Donal, pendampingan dilakukan dengan memastikan persyaratan teknis telah dipenuhi.

Proses tersebut melibatkan kepala SPPG, koordinator kecamatan, hingga koordinator wilayah.

"Kita membantu penyelesaian pencabutan suspend dengan memastikan persyaratan-persyaratan teknis SPPG sudah terpenuhi dengan pengawalan tim kami, mulai dari kepala SPPG, koordinator kecamatan dan koordinator wilayah," ujar Donal.

Setelah persyaratan lengkap, KPPG akan mengajukan dokumen tersebut kepada BGN di Jakarta.

"Setelah sudah lengkap persyaratan teknisnya seperti nomor satu, maka kami mengajukan ke kantor Jakarta," katanya.

BGN menegaskan seluruh layanan dan proses administrasi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa biaya.

"Seluruh layanan dan proses administrasi dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari biaya," tegas BGN dalam surat tersebut.

BGN juga mengingatkan petugas pemantauan dan pengawasan agar tidak menerima ataupun meminta imbalan, hadiah, maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun.

Daftar 45 SPPG yang Disuspend

Berikut daftar 45 SPPG di Sumatera Utara yang operasionalnya dihentikan sementara oleh BGN:

SPPG Asahan Buntu Pane Mekar Sari
SPPG Batu Bara Air Putih Indrapura 2
SPPG Batu Bara Lima Puluh Lima Puluh Kota
SPPG Deli Serdang Gunung Meriah Pekan Gunung Mariah
SPPG Deli Serdang Pancur Batu Gunung Tinggi
SPPG Deli Serdang Pancur Batu Tuntungan 1
SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Sel Rotan 5
SPPG Deli Serdang Sunggal Lalang 1
SPPG Humbang Hasundutan Parlilitan Sihotang Hasugian Dolok II
SPPG Karo Mardingding Mardingding
SPPG Kota Gunungsitoli Gunungsitoli Alo Oa Iraonolase
SPPG Kota Medan Medan Belawan Belawan Bahari
SPPG Kota Medan Medan Denai Binjai 8
SPPG Kota Medan Medan Denai Binjai 2
SPPG Kota Medan Medan Denai Tegal S Mandala III 2
SPPG Kota Medan Medan Johor Kedai Durian
SPPG Kota Medan Medan Labuhan Martubung 2
SPPG Kota Medan Medan Perjuangan Sidorame Timur
SPPG Kota Medan Medan Petisah Sei Putih Timur II
SPPG Kota Medan Medan Petisah Sei Sikambing D 3
SPPG Kota Medan Medan Selayang P Bulan Selayang II
SPPG Kota Medan Medan Sunggal Sei Sikambing B 4
SPPG Kota Medan Medan Sunggal Tanjung Rejo 5
SPPG Kota Medan Medan Tembung Bandar Selamat 2
SPPG Kota Sibolga Sibolga Selatan Aek Parombunan 2
SPPG Kota Tebing Tinggi Padang Hulu Lubuk Baru 2
SPPG Labuhanbatu Panai Tengah Labuhan Bilik
SPPG Langkat Babalan Teluk Meku
SPPG Langkat Stabat Sidomulyo 1
SPPG Mandailing Natal Panyabungan Selatan Tano Bato
SPPG Nias Gido Tulumbaho Salo O
SPPG Nias Barat Lahomi Onolimbu
SPPG Nias Barat Mandrehe Barat Fadorosifulubanua
SPPG Nias Selatan Hibala Eho
SPPG Nias Selatan Lahusa Bawolato
SPPG Nias Selatan Lahusa Hiliorudua
SPPG Nias Selatan Maniamolo Eho Hilisimaetano
SPPG Nias Selatan Mazino Hilizalo Otano
SPPG Nias Selatan Teluk Dalam Bawolowalani
SPPG Nias Selatan Ulususua Orahili Fondrako
SPPG Simalungun Dolok Batu Nanggar Kahean
SPPG Simalungun Siantar Sejahtera
SPPG Tapanuli Utara Pangaribuan Lumban Siregar
SPPG Toba Ajibata Pardamean Ajibata
SPPG Toba Sigumpar Situa-Tua* (sp/ad)

SIMALUNGUN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun meminta pemerintah kecamatan hingga nagori dan kelurahan memperketat pemantauan wilayah.

Imbauan itu disampaikan menyusul kondisi cuaca yang berpotensi memicu bencana, seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.

Baca Juga:

• Uang Rp4 Miliar Ditemukan di Rumahnya, Kadis PUPR Bengkulu Diperiksa KPK

Ia meminta camat, lurah, dan pangulu mengetahui kondisi wilayah masing-masing, terutama daerah yang memiliki potensi terdampak bencana.

"Mari kita tingkatkan lagi kesiapsiagaan di wilayah kerja masing-masing terhadap potensi banjir, longsor, cuaca ekstrem dan bencana lainnya," kata Budiman, Rabu (26/8/2026).

Menurut Budiman, pemantauan secara langsung penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi di lapangan.

Pemerintah di tingkat kecamatan dan desa diharapkan tidak menunggu hingga bencana terjadi untuk mengambil langkah.

Budiman mengatakan informasi dari lapangan menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan bencana.

Semakin cepat laporan diterima, semakin cepat pula pemerintah dapat menentukan langkah yang diperlukan.

Karena itu, BPBD meminta setiap kejadian maupun perubahan situasi kebencanaan segera dilaporkan kepada BPBD atau pemerintah setempat.

"Kita tingkatkan koordinasi efektif lintas sektor," ujarnya.

Ia juga meminta aparat di wilayah masing-masing aktif menyampaikan perkembangan kondisi daerahnya kepada BPBD.

"Mohon agar dapat menginformasikan kejadian kebencanaan ataupun perkembangan kebencanaan di daerah masing-masing," katanya.

Selain pemerintah daerah, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal.

Warga yang melihat air mulai meluap, munculnya retakan atau pergerakan tanah, maupun tanda lain yang berpotensi mengarah pada bencana diminta segera melapor kepada aparat setempat.

BPBD menilai kesiapsiagaan perlu dilakukan sebelum kondisi memburuk.

Pemantauan yang rutin dan penyampaian informasi secara cepat diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila terjadi bencana.

Dengan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan masyarakat, potensi dampak banjir, longsor, maupun cuaca ekstrem di Kabupaten Simalungun diharapkan dapat ditekan.* (mi/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu, Noprisman, pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Pemeriksaan itu berkaitan dengan temuan uang tunai Rp4 miliar di kediamannya saat penyidik KPK melakukan penggeledahan.

Baca Juga:

• Calon Gubernur BI Destry Damayanti Ungkap Tiga Misi untuk Perkuat Ekonomi Indonesia, Usung “Sinergi Merah Putih”

Perkara tersebut menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif M Fikri Thobari.

"Dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu," tutur Jubir KPK Budi Prasetyo, Rabu (26/8/2026).

Selain Noprisman, KPK memanggil dua saksi lain untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Mereka adalah anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni dan pihak swasta Eno Bowo Susilo.

Pemanggilan Noprisman berkaitan dengan uang tunai Rp4 miliar yang ditemukan penyidik saat menggeledah rumahnya pada Juli 2026.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Bendahara Dinas PUPR Kota Bengkulu, Beti Emilia.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami informasi mengenai uang yang ditemukan di kediaman Noprisman.

"Dikonfirmasi oleh penyidik berkenaan sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu pada saat dilakukan penggeledahan," kata Budi kepada wartawan, Selasa (25/8).

Beti juga dimintai keterangan mengenai pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas PUPR Kota Bengkulu.

"Saksi Saudari BE selaku Bendahara Dinas PUPR adalah terkait pengetahuannya atas pengelolaan keuangan di lingkup Dinas PUPR," ucap dia.

Selain Beti, penyidik memeriksa Agus Suhendra Wijaya, aparatur sipil negara di lingkungan Dinas PUPR Kota Bengkulu.

Pemeriksaan terhadap Agus berkaitan dengan hasil penggeledahan di rumahnya serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut.

"Adapun untuk saksi saudara ASW dimintai keterangan oleh penyidik atas hasil penggeledahan di rumahnya. Selain itu, saksi juga didalami oleh penyidik terkait pengadaan barang dan jasa di lingkup PUPR Kota Bengkulu," tambahnya.

KPK menggeledah kediaman Noprisman pada Juli 2026. Proses penggeledahan berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 21.00 WIB.

Dalam penggeledahan tersebut, aparat kepolisian bersenjata lengkap turut melakukan pengamanan.

Dari rumah Noprisman, penyidik menemukan uang tunai senilai Rp4 miliar.

Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang didalami KPK dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan suap proyek di Bengkulu.

Hingga kini, pemeriksaan terhadap Noprisman dan sejumlah saksi lainnya masih menjadi bagian dari proses penyidikan.

KPK mendalami keterkaitan temuan uang tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.* (d/ad)

JAKARTA – Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memaparkan visi dan misinya dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI, Rabu, 26 Agustus 2026.

Dalam pemaparannya, Destry mengusung tema "Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia."

Baca Juga:

• Spanduk Tolak Kedatangan Jokowi Bermunculan di Tangerang, Begini Respons PSI

"Visi kami adalah menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang tetap relevan dalam merespons tantangan serta kredibel dalam menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," kata Destry.

Destry menjelaskan visi tersebut akan dijalankan melalui tiga misi utama.

Misi pertama adalah menjaga stabilitas sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Destry, misi tersebut sejalan dengan mandat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Misi pertama ini sesuai dengan mandat BI yaitu mencapai stabiltias nilai tukar rupiah, memelihara sistem pembayaran, dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," tegas Destry.

Misi kedua adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Destry menyebut misi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga stabilitas ekonomi.

"Misi ini memastikan bahwa stabilitas dapat bergerak seimbang dan berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi," tegas Destry.

Adapun misi ketiga adalah memperkuat sinergi Bank Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan.

Destry menyebut sinergi tersebut akan diwujudkan melalui konsep Sinergi Merah Putih.

Menurut dia, koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah, otoritas terkait, dan berbagai pihak diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi serta mendukung pencapaian visi Indonesia 2045.

"Misi ini menegaskan, bahwa BI akan melakukan koordinasi erat dengan pemerintah, otoritas, dan berbagai pihak dalam merespons berbagai tantangan yang masih kuat dan mencapai Indonesia 2045," tutur Destry.

Paparan visi dan misi tersebut menjadi bagian dari proses uji kelayakan dan kepatutan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia.

Proses tersebut dilakukan Komisi XI DPR untuk menilai kesiapan Destry memimpin bank sentral dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan keuangan.* (cb/ad)