JAKARTA – Komisi Pemberantasan korupsi/" target="_blank">Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Surat tersebut dikirim menyusul adanya dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran penanganan bencana.

Baca Juga:

• Jaksa Ungkap Dugaan Perintah Febrie Adriansyah Terkait Uang Rp55 Miliar dari Tan Kian: 'Dinginkan Saja Dulu'

"Benar, KPK sudah mengirimkan surat ke Panglima TNI, kemarin," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, Rabu (21/10/2026).

Pengiriman surat tersebut menjadi tindak lanjut koordinasi antara KPK dan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) dalam penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Salah satunya adalah Bima Setiawan, yang merupakan adik mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

KPK juga telah menyampaikan penjelasan kepada Puspom TNI mengenai posisi dan kemungkinan peran Suharyanto dalam perkara yang sedang disidik.

Namun, hingga Rabu, 21 Oktober 2026, Suharyanto belum termasuk dalam lima orang yang diumumkan KPK sebagai tersangka.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Puspom TNI sejak tahap awal penanganan perkara.

Koordinasi dilakukan karena penyidikan turut menyinggung kemungkinan keterlibatan anggota TNI yang masih berstatus aktif.

Menurut Taufik, unsur Puspom TNI telah mengikuti pemaparan atau gelar perkara yang dilakukan KPK pada 13 dan 14 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, penyidik KPK menyampaikan perkembangan penanganan perkara, termasuk informasi mengenai posisi mantan Kepala BNPB Suharyanto.

"Tadi untuk (eks) Kepala BNPB saat ekspos sudah dijelaskan juga posisinya kepada rekan-rekan TNI yang sudah hadir, baik di hari tanggal 13 dan tanggal 14 (Oktober) yang lebih lengkap begitu," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Taufik mengatakan koordinasi tersebut diperlukan agar proses penyidikan dapat dilakukan melalui kerja sama antarlembaga.

KPK tidak ingin penanganan perkara yang berkaitan dengan prajurit aktif berjalan tanpa koordinasi dengan institusi TNI.

"Nah ini tentunya akan kita secara formal ya, akan bersurat kepada Panglima TNI karena ini menyangkut TNI aktif. Sehingga nanti akan dilakukan penyidikan tadi kita pendekatannya kolaboratif, sehingga ada sinergi dalam proses penanganannya," ujarnya.

Rencana pengiriman surat yang disampaikan pada 16 Oktober tersebut kini telah direalisasikan.

Meski demikian, KPK belum merinci isi surat maupun tindak lanjut yang akan dilakukan pihak TNI setelah menerima pemberitahuan tersebut.

Nama mantan Kepala BNPB Suharyanto menjadi perhatian dalam pengembangan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai.

Suharyanto merupakan perwira tinggi TNI yang sebelumnya memimpin BNPB. Salah satu tersangka, Bima Setiawan, diketahui memiliki hubungan keluarga dengannya.

Bima juga pernah menjalankan tugas sebagai tenaga ahli Kepala BNPB.

Dalam penyidikan, KPK menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran kebencanaan.

Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya peran pejabat maupun pihak lain dalam pelaksanaan pengadaan tersebut.

Namun, hubungan keluarga maupun jabatan seseorang tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

Karena itu, KPK masih harus memastikan peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh selama penyidikan.

Taufik menjelaskan bahwa pengembangan perkara akan terus dilakukan, termasuk untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan prajurit TNI aktif.

"Kemudian terkait dengan peran-peran dari beberapa pihak TNI aktif seperti apa, ya nanti kita akan kembangkan lebih jauh dalam proses penyidikan yang sudah ditetapkan ke depan," ucap dia.

Hingga kini, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka baru dari unsur prajurit TNI aktif dalam perkara tersebut.

Koordinasi antara KPK dan Puspom TNI tidak hanya berlangsung melalui pertemuan penyidik.

Taufik mengungkapkan bahwa anggota Puspom TNI juga mendampingi tim KPK saat melakukan penyegelan sejumlah ruangan di Kantor BNPB.

Pendampingan tersebut dilakukan sebagai bagian dari koordinasi penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan lingkungan BNPB.

"Baik dengan pemasangan segel, itu juga sudah dilakukan bersama-sama dengan puspom TNI. Artinya mendampingi, karena memang ini penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK," tuturnya.

Selain penyegelan, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan Kantor BNPB pada 14–15 Oktober 2026.

Ruangan yang diperiksa antara lain ruang Kepala BNPB, sejumlah ruang pejabat, dan ruang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen maupun barang bukti yang dapat mendukung proses penyidikan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri dugaan penyimpangan penggunaan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi penanganan bencana.

Kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat dan pihak swasta diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

Sehari setelahnya, pada Rabu, 14 Oktober 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Kelima tersangka tersebut adalah Bima Setiawan, yang merupakan tenaga ahli Kepala BNPB dan adik Suharyanto, serta Richard Erlangga yang juga menjabat sebagai tenaga ahli Kepala BNPB.

Tersangka lainnya ialah Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB yang juga bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Dua tersangka dari pihak swasta adalah Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarin.

Gery diketahui merupakan Direktur PT Trans Lintas Selaras, salah satu perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di BNPB.

Dalam penyidikan, KPK menduga terdapat praktik suap dan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang serta layanan kebencanaan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya membenarkan informasi bahwa Bima merupakan adik Suharyanto.

"Ya, terinformasi seperti itu," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Namun, Setyo menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan dugaan perbuatan seseorang, bukan karena hubungan keluarga atau kedudukannya.

"Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," sambungnya.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK mengungkap adanya dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa BNPB sepanjang 2024 hingga 2026.

Penyidik menemukan sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang diduga memiliki hubungan dengan salah satu tersangka.

KPK menyebut nilai pengadaan yang melibatkan penyedia yang diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan mencapai sekitar Rp148 miliar.

Angka tersebut merupakan nilai pengadaan yang sedang ditelusuri, bukan jumlah kerugian negara yang telah dipastikan.

Selain dugaan benturan kepentingan, penyidik juga mengusut penerimaan uang oleh sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan.

Richard Erlangga, misalnya, diduga menerima uang Rp2,38 miliar dari Gery Prasetiawan melalui perantara selama Januari hingga September 2026.

KPK juga menduga terdapat pemberian uang sebesar Rp140 juta dari Gery kepada Gabriel Purwaka Sigit.

Dugaan transaksi tersebut masih terus diperiksa untuk mengetahui hubungan antara pemberian uang dan proses pengadaan di BNPB.

Selain menetapkan lima tersangka, KPK juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dalam perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB.

Pada 16 Oktober 2026, KPK mengungkap penyitaan barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar.

Barang bukti tersebut meliputi uang tunai Rp3,35 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat, dan 9.000 dolar Singapura.

Penyidik juga mengamankan 56 keping emas dengan berat total 133 gram yang ditaksir bernilai sekitar Rp315,8 juta.

Selain itu, ditemukan tabungan emas seberat 192 gram dengan nilai sekitar Rp452 juta serta aset kripto senilai kurang lebih Rp1,10 miliar.

Seluruh barang bukti tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan.

KPK akan menelusuri asal-usul serta keterkaitan aset yang diamankan dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

Penyidik juga masih membuka kemungkinan pengembangan perkara apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

Dana Siap Pakai atau DSP merupakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana.

Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak dalam penanggulangan bencana, sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggunaannya berkaitan dengan kebutuhan seperti logistik, peralatan darurat, layanan bagi masyarakat terdampak, dan berbagai kegiatan penanganan bencana lainnya.

Karena digunakan dalam situasi darurat, pengelolaan DSP memerlukan kecepatan sekaligus pengawasan yang memadai.

Pengadaan barang dan jasa dalam kondisi tertentu dapat dilakukan melalui mekanisme yang berbeda dari pengadaan reguler, termasuk penunjukan langsung sesuai persyaratan hukum.

Namun, keadaan darurat tidak menghapus kewajiban pejabat dan penyedia barang untuk menggunakan anggaran secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan penyimpangan DSP menjadi perhatian karena dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan ketika menghadapi bencana.

Apabila dana disalahgunakan, penanganan kebencanaan berisiko terganggu karena anggaran dan barang yang seharusnya tersedia tidak digunakan sesuai kebutuhan.

Pengiriman surat KPK kepada Panglima TNI Agus Subiyanto pada 20 Oktober 2026 menandai tindak lanjut resmi koordinasi penanganan dugaan korupsi BNPB.

Sebelumnya, penyidik KPK telah memberikan penjelasan kepada Puspom TNI mengenai konstruksi perkara dan posisi sejumlah pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut.

KPK juga telah melibatkan Puspom TNI dalam pendampingan kegiatan penyegelan di lingkungan BNPB.

Langkah selanjutnya akan bergantung pada hasil koordinasi dan perkembangan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Hingga Rabu, 21 Oktober 2026, KPK belum mengumumkan keputusan mengenai status hukum Suharyanto maupun penetapan tersangka baru dari kalangan prajurit TNI aktif.

Penyidikan masih berfokus pada dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai BNPB.

KPK menegaskan pengembangan perkara akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan, termasuk apabila terdapat keterlibatan pihak lain.

Sementara itu, kelima tersangka yang telah ditetapkan tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (km/ad)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, merespons rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas tindak lanjut polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Komarudin menilai dugaan pelanggaran konstitusi oleh pejabat negara tidak semestinya diabaikan.

Baca Juga:

• Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Febrie Adriansyah, Kasus Dugaan TPPU Rp346 Miliar Jadi Sorotan

Pernyataan tersebut disampaikan Komarudin saat ditemui di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Anggota Komisi II DPR RI itu mengingatkan bahwa setiap anggota parlemen memiliki kewajiban menjaga konstitusi dan menjalankan amanah yang telah diucapkan saat mengemban jabatan.

"Seluruh anggota DPR itu bersumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menegakkan konstitusi, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar '45. Itu kan bersumpah itu kepada Tuhan," ujar Komarudin saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

"Lalu sekarang pertanyaannya ketika konstitusi dilanggar, masa semua diam saja? Itu hal mendasar," sambungnya.

Pernyataan Komarudin muncul setelah PKS menyatakan akan menjajaki pandangan fraksi lain mengenai polemik ijazah Gibran yang kembali menjadi perdebatan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026.

Meski demikian, dugaan pelanggaran konstitusi tersebut belum dinyatakan terbukti melalui putusan yang menetapkan Gibran melanggar persyaratan pencalonan.

Komarudin menjelaskan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan undang-undang, sedangkan fungsi anggaran berhubungan dengan pembahasan dan persetujuan anggaran negara.

Sementara itu, fungsi pengawasan memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Menurut Komarudin, fungsi pengawasan tersebut menjadi penting ketika muncul persoalan mengenai dugaan pelanggaran aturan oleh pejabat tinggi negara.

Ia mempertanyakan bagaimana tanggung jawab etik dan moral pejabat negara apabila suatu pelanggaran telah terbukti.

"Dalam konteks pengawasan, saya waktu itu ngomong masa pejabat tinggi negara melanggar aturan tidak ada sanksi etik dan moral? Kalau tidak ya mengundurkan diri toh. Dan kalau tidak (mundur), proses di fraksi DPR. Nah, sekarang mungkin teman-teman mulai tergerak sekarang untuk bicara," ungkap Komarudin.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Komarudin memandang persoalan syarat pendidikan calon pejabat negara sebagai isu yang berkaitan dengan tanggung jawab penyelenggara negara.

Namun, setiap tindak lanjut yang dilakukan DPR tetap harus didasarkan pada kewenangan konstitusional, prosedur hukum, dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Komarudin meminta agar pembahasan mengenai syarat pendidikan Gibran tidak dipandang sebagai konflik pribadi atau permusuhan terhadap Wakil Presiden.

Menurut dia, persoalan tersebut seharusnya ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum dan tata kelola negara.

"Kita jangan masalah ini bawa seolah-olah ini kita bermusuhan orang per orang. Lihat dalam perspektif bernegara, negara hukum," kata dia.

Komarudin juga menilai proses pencalonan dan pelantikan yang telah dilaksanakan tidak berarti seluruh persoalan administratif atau dugaan pelanggaran aturan tidak dapat lagi dievaluasi.

Ia berpendapat bahwa persoalan yang muncul tetap perlu diperiksa apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum.

"Orang bilang pasti bilang , 'Oh ini kan sudah jadi kok.' Iya, biar proses sudah dilaksanakan sudah berjalan, tapi pelanggaran ya tetap pelanggaran, makanya harus dibenahi. Gitu," ucap Komarudin.

Meski demikian, pembenahan yang dimaksud tetap memerlukan dasar hukum dan proses pemeriksaan untuk menentukan apakah benar terjadi pelanggaran.

Polemik mengenai syarat pendidikan Gibran sebelumnya menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Pilpres 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Komarudin menegaskan bahwa pandangannya mengenai polemik ijazah Gibran merupakan sikap pribadi sebagai anggota DPR.

Ia tidak menyampaikan pernyataan tersebut atas nama Fraksi PDI Perjuangan maupun sebagai keputusan resmi partai.

"Saya tidak bicara mewakili fraksi. Saya bicara sebagai anggota DPR yang punya hak konstitusi dalam undang-undang konstitusi," pungkas Komarudin.

Penegasan tersebut penting karena tindak lanjut suatu persoalan melalui mekanisme DPR memerlukan proses politik dan kelembagaan.

Pandangan seorang anggota DPR tidak otomatis menjadi keputusan resmi fraksi atau sikap seluruh anggota partai.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada informasi mengenai keputusan resmi Fraksi PDIP untuk mengajukan hak angket atau hak menyatakan pendapat terkait polemik syarat pendidikan Gibran.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan akan membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR untuk membahas polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari penugasan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf kepada Fraksi PKS di DPR.

Menurut Kholid, komunikasi antarfraksi diperlukan untuk mengetahui pandangan masing-masing partai sebelum menentukan kemungkinan langkah melalui parlemen.

"Presiden PKS menugaskan Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi dengan fraksi fraksi lainnya. Kita tentu perlu menjajaki pandangan dan sikap fraksi lainnya," ujar Kholid, Selasa (20/10/2026).

Kholid menjelaskan bahwa PKS belum mengambil keputusan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket ataupun hak menyatakan pendapat.

Partainya masih ingin mengetahui bagaimana pandangan fraksi lain terhadap persoalan tersebut.

Selain itu, DPR sedang memasuki masa reses sehingga pembahasan lebih lanjut diperkirakan dilakukan setelah masa sidang kembali berlangsung.

Dengan demikian, langkah PKS saat ini masih berada pada tahap penjajakan komunikasi politik dan belum menjadi pengajuan resmi penggunaan hak konstitusional DPR.

Polemik syarat pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap keterpenuhan syarat pendidikan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Namun, MK tidak menyatakan Gibran terbukti melakukan pelanggaran konstitusi ataupun membatalkan kedudukannya sebagai Wakil Presiden.

Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

Para pemohon dinilai bukan pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai peserta Pilpres sebagaimana dipersyaratkan untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan presiden.

Karena itu, MK tidak mengabulkan permintaan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Perbedaan antara pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut menjadi hal penting dalam memahami polemik yang berkembang.

Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan MK tidak sama dengan putusan yang menyatakan seseorang secara hukum telah terbukti memalsukan ijazah atau melanggar konstitusi.

Penentuan apakah terdapat pelanggaran dalam proses administrasi pencalonan memerlukan penilaian lembaga yang berwenang melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Salah satu persoalan yang muncul dalam pembahasan antarfraksi adalah kemungkinan penggunaan hak DPR untuk menindaklanjuti polemik syarat pendidikan Gibran.

DPR memiliki sejumlah hak konstitusional, antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan tertentu yang penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Sementara itu, hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang memenuhi persyaratan hukum.

Adapun hak menyatakan pendapat digunakan untuk menyampaikan sikap DPR terhadap kebijakan atau kejadian tertentu, termasuk dugaan pelanggaran oleh Presiden maupun Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.

Namun, penggunaan hak-hak tersebut memerlukan prosedur dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Karena itu, komunikasi yang direncanakan PKS belum dapat disimpulkan sebagai keputusan DPR untuk menggunakan hak angket ataupun memulai proses pemberhentian Wakil Presiden.

Kholid menegaskan bahwa partainya masih akan memperhatikan dinamika dan pandangan fraksi lain pada masa sidang berikutnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran ketika meninjau pameran Inacraft di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober 2026.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," kata Gibran saat meninjau pameran Inacraft di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Gibran juga menegaskan akan tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dan mendukung pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyampaikan bahwa setelah putusan MK, perhatian utamanya tetap tertuju pada pekerjaan pemerintahan dan program yang dijalankan untuk masyarakat.

Pernyataan tersebut menjadi tanggapan Gibran terhadap perkembangan perkara yang telah diputus MK.

Rencana PKS untuk membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain menunjukkan bahwa polemik syarat pendidikan Gibran masih menjadi perhatian di lingkungan parlemen.

Respons Komarudin Watubun juga memperlihatkan adanya pandangan di kalangan anggota DPR bahwa persoalan tersebut perlu dilihat melalui fungsi pengawasan dan prinsip negara hukum.

Namun, Komarudin telah menegaskan bahwa pandangannya merupakan pernyataan pribadi, bukan keputusan resmi Fraksi PDI Perjuangan.

Di sisi lain, PKS belum menentukan sikap mengenai penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat.

Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum pemohon, bukan menjatuhkan putusan yang menyatakan Gibran terbukti melanggar konstitusi.

Dengan kondisi tersebut, tindak lanjut persoalan masih bergantung pada keputusan lembaga yang berwenang dan mekanisme hukum yang dapat digunakan.

Hingga Rabu, 21 Oktober 2026, belum terdapat keputusan resmi DPR untuk mengambil langkah konstitusional terkait polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.* (d/ad)

Pernyataan tersebut disampaikan jaksa saat membacakan tanggapan atas nota perlawanan atau eksepsi Febrie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Febrie Adriansyah, Kasus Dugaan TPPU Rp346 Miliar Jadi Sorotan

Jaksa menyatakan dakwaan telah menguraikan peran Febrie, termasuk dugaan penerimaan laporan mengenai uang dari Tan Kian hingga perintah penyerahan uang kepada pihak lain.

"Perbuatan terdakwa dirumuskan sejak awal sebagai terdakwa Febrie Adriansyah melalui Feriyanto Hongkiriwang dan seterusnya, telah memaksa Tan Kiang dengan memanfaatkan kekuasaannya sebagai Direktur Penyidikan," kata JPU saat membacakan tanggapan atas eksepsi Febrie di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

Meski demikian, seluruh tuduhan tersebut masih merupakan dalil penuntut umum yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti di persidangan.

Dalam persidangan, JPU menanggapi keberatan tim penasihat hukum Febrie yang menilai surat dakwaan belum menjelaskan secara terperinci keterlibatan langsung terdakwa.

Jaksa menyebut keberatan tersebut tidak tepat karena surat dakwaan telah memuat uraian mengenai pihak yang diduga melakukan perbuatan, bentuk tindakan, waktu, lokasi, serta bagaimana dugaan tindak pidana berlangsung.

Menurut penuntut umum, rangkaian perbuatan yang didakwakan tidak hanya menyangkut pertemuan antara Ferry Yanto Hongkiriwang dan Tan Kian.

Jaksa juga menguraikan dugaan komunikasi dan tindakan setelah uang diterima, termasuk laporan kepada Febrie dan penyerahan uang melalui pihak lain.

" Dengan demikian, dalil bahwa dakwaan tidak menguraikan perbuatan aktif terdakwa adalah keliru," ujar JPU.

Menurut jaksa, penilaian apakah rangkaian tindakan tersebut dapat membuktikan kesalahan Febrie merupakan persoalan yang harus diperiksa dalam tahap pembuktian.

Karena itu, JPU meminta majelis hakim tidak membatalkan dakwaan hanya berdasarkan keberatan yang diajukan pihak terdakwa.

Salah satu bagian dakwaan yang menjadi perhatian adalah dugaan tanggapan Febrie setelah menerima laporan mengenai uang dari Tan Kian.

Menurut jaksa, Ferry Yanto Hongkiriwang melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Febrie.

Dalam uraian dakwaan, Febrie disebut memberikan tanggapan berbunyi "dinginkan saja dulu".

Jaksa juga menyebut adanya perintah untuk menyerahkan uang kepada Nurman Herin, yang kemudian dikaitkan dengan rangkaian dugaan penerimaan dana tersebut.

Namun, pihak penasihat hukum mempertanyakan apakah perkataan dan tindakan yang disebutkan dalam dakwaan dapat membuktikan bahwa Febrie mengetahui, menyetujui, atau mengendalikan dugaan pemerasan.

Menanggapi keberatan tersebut, JPU menilai persoalan mengenai makna perkataan serta hubungan antara tindakan para pihak seharusnya dibuktikan dalam persidangan.

"Persoalan yang dikemukakan tim advokat terdakwa adalah tentang nilai dan makna perbuatan-perbuatan itu, yaitu apakah 'dinginkan saja dulu' dan perintah penyerahan uang menunjukkan persetujuan dan kendali terdakwa tersebut. Hal itu merupakan materi pokok perkara yang akan dibuktikan di persidangan," kata JPU.

Dengan demikian, jaksa berpendapat bahwa perbedaan penafsiran terhadap tindakan yang diuraikan dalam dakwaan bukan alasan yang cukup untuk menghentikan pemeriksaan perkara pada tahap eksepsi.

Sebelumnya, dalam sidang nota perlawanan pada Rabu, 14 Oktober 2026, Febrie dan tim penasihat hukumnya mempersoalkan dugaan keterlibatan terdakwa dalam pemerasan terhadap Tan Kian.

Pihak pembela menilai jaksa lebih banyak menjelaskan tindakan Ferry Yanto Hongkiriwang, yang disebut melakukan pertemuan dan meminta uang kepada pengusaha tersebut.

Sementara itu, menurut tim penasihat hukum, dakwaan belum menguraikan secara jelas adanya perintah atau kesepakatan Febrie dengan Ferry sebelum dugaan pemerasan terjadi.

Pihak Febrie juga mempertanyakan kapan dirinya diduga memberikan perintah dan tindakan konkret apa yang dapat menunjukkan keterlibatannya dalam peristiwa tersebut.

Jaksa menanggapi bahwa ada atau tidaknya perintah, persetujuan, maupun kesepakatan antara Febrie dan Ferry merupakan bagian dari pokok perkara.

Menurut JPU, persoalan itu harus diperiksa melalui keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti lain.

Pihak pembela juga mempersoalkan adanya perbedaan nominal dalam uraian dakwaan, yakni antara Rp50 miliar dan nilai penerimaan 5 juta dolar Singapura yang disebut setara sekitar Rp55 miliar.

Keberatan tersebut menjadi bagian dari argumentasi tim hukum bahwa dakwaan belum memenuhi persyaratan kejelasan dan kecermatan.

Selain membantah uraian mengenai peran Febrie, tim penasihat hukum juga mempertanyakan status Ferry Yanto Hongkiriwang.

Nama Ferry disebut dalam dakwaan sebagai pihak yang diduga memiliki peran dalam pertemuan dengan Tan Kian dan proses penerimaan uang.

Namun, menurut pihak pembela, Ferry belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun perannya berulang kali diuraikan dalam surat dakwaan.

Menanggapi persoalan tersebut, JPU menyatakan tidak ada ketentuan yang mengharuskan seluruh pihak yang disebut turut serta melakukan tindak pidana harus ditetapkan sebagai tersangka secara bersamaan.

Menurut jaksa, pemeriksaan pertanggungjawaban pidana Febrie tidak harus menunggu seluruh orang yang disebut dalam dakwaan diproses dalam perkara yang sama.

"Yang harus diuraikan dalam dakwaan terdakwa adalah perbuatan terdakwa dan kontribusi para pihak yang relevan," ujar JPU.

Dengan argumentasi tersebut, penuntut umum menilai status hukum Ferry tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan surat dakwaan terhadap Febrie tidak sah.

Meski demikian, keterlibatan dan tanggung jawab pidana masing-masing pihak tetap memerlukan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Dalam dakwaan yang dibacakan pada 7 Oktober 2026, jaksa menguraikan dugaan penerimaan uang sebesar 5 juta dolar Singapura dari pengusaha Tan Kian.

Uang tersebut diduga diberikan berkaitan dengan penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Menurut versi jaksa, Ferry Yanto Hongkiriwang diduga berperan sebagai perantara dalam proses permintaan dan penerimaan uang.

Dana tersebut disebut diterima dalam beberapa tahap sebelum dilaporkan kepada Febrie.

Jaksa kemudian mengaitkan dugaan penerimaan itu dengan tindakan Febrie yang disebut memanfaatkan kewenangannya sebagai Direktur Penyidikan.

Namun, pihak Febrie menolak konstruksi tersebut dan mempertanyakan apakah tindakan yang dilakukan Ferry dapat langsung dibebankan sebagai pertanggungjawaban pidana Febrie.

Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu persoalan utama yang harus dinilai majelis hakim apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Selain dugaan pemerasan terhadap Tan Kian, Febrie Adriansyah juga menghadapi dakwaan tindak pidana pencucian uang.

Jaksa menyebut Febrie diduga menerima sejumlah uang dan aset yang berkaitan dengan penanganan perkara korupsi selama periode 2020 hingga Juli 2026.

Total penerimaan yang diuraikan dalam dakwaan mencapai Rp346.743.821.282 serta 440.990 dolar Amerika Serikat.

"Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," kata jaksa dalam dakwaannya.

Selain uang dari Tan Kian, jaksa menyebut dugaan penerimaan saham senilai Rp14 miliar dari Michael Njoman, Direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses.

Penerimaan tersebut diduga dilakukan melalui Ferry Yanto Hongkiriwang dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi.

Jaksa juga menguraikan dugaan penerimaan Rp20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi, Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada.

Dalam bagian lainnya, Febrie bersama Don Ritto alias Idon, Nurman Herin, dan Ferry disebut menerima Rp60 miliar serta aset tanah atau bangunan dari pihak yang berkaitan dengan PT Budi Agung Sentosa.

Selain itu, jaksa menyebut adanya penerimaan Rp203,4 miliar dari sejumlah pihak lain yang diduga terkait perkara korupsi yang pernah ditangani Febrie.

Menurut JPU, uang dan aset tersebut diduga disamarkan asal-usulnya melalui berbagai rekening, penempatan sebagai modal usaha, pembelian properti, kendaraan, dan emas, serta penukaran ke mata uang asing.

Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Seluruh uraian tersebut masih merupakan dakwaan jaksa dan belum menjadi kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa.

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan dalam persidangan Rabu, 21 Oktober 2026, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Febrie Adriansyah dan tim penasihat hukumnya.

Jaksa juga memohon agar surat dakwaan dinyatakan sah sehingga perkara dugaan pemerasan dan TPPU dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Menurut penuntut umum, dakwaan telah menjelaskan rangkaian dugaan perbuatan dan keterlibatan para pihak secara memadai.

Sementara itu, tim penasihat hukum Febrie tetap mempersoalkan kejelasan peran terdakwa, dugaan perintah kepada Ferry, serta hubungan aset dengan tindak pidana yang didakwakan.

Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan argumentasi kedua pihak sebelum menentukan kelanjutan pemeriksaan perkara.

Apabila eksepsi ditolak, jaksa harus membuktikan seluruh unsur tindak pidana melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti.

Sebaliknya, terdakwa dan penasihat hukumnya tetap memiliki hak untuk membantah tuduhan serta mengajukan bukti yang mendukung pembelaan.

Hingga Rabu, 21 Oktober 2026, permintaan penolakan eksepsi tersebut masih merupakan sikap penuntut umum, bukan keputusan akhir majelis hakim.

Febrie Adriansyah tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai pengadilan menyatakan sebaliknya melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap.* (km/ad)

Permintaan tersebut disampaikan jaksa dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Terbukti Jual Ulang Internet Starlink Rp10 Ribu Tanpa Izin, Pria di Mentawai Justru Dimaafkan Hakim: Beri Manfaat bagi Warga

Karena itu, jaksa meminta majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian untuk menguji tuduhan terhadap terdakwa melalui keterangan saksi dan alat bukti.

"Berdasarkan uraian di atas, maka kami selaku Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak perlawanan yang diajukan terdakwa Febrie Adriansyah dan tim advokat terdakwa untuk seluruhnya," kata JPU saat membacakan tanggapan atas nota perlawanan Febrie dan tim penasihat hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

Perkara tersebut menjadi perhatian karena jaksa mendakwa Febrie menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan nilai mencapai Rp346,7 miliar dan 440.990 dolar Amerika Serikat.

Namun, seluruh tuduhan tersebut masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.

Dalam tanggapannya, JPU menilai sebagian besar keberatan yang diajukan Febrie dan tim penasihat hukumnya bukan merupakan persoalan mengenai keabsahan surat dakwaan.

Menurut jaksa, keberatan tersebut justru berkaitan dengan fakta perkara, dugaan kesalahan terdakwa, kepemilikan aset, serta keabsahan tindakan penyidikan.

Persoalan itu dinilai seharusnya diperiksa melalui pembuktian dalam persidangan, bukan diselesaikan hanya melalui pemeriksaan eksepsi.

"Sebagian besar dalil kedua nota perlawanan merupakan bantahan atas fakta dan kesalahan terdakwa, kepemilikan aset, serta sah atau tidaknya tindakan penyidikan. Bukan merupakan alasan perlawanan menurut Pasal 206 ayat (1) KUHAP dan harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara," jelasnya.

Pasal 206 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur ruang lingkup keberatan atau perlawanan yang dapat diajukan terdakwa terhadap proses pemeriksaan perkara.

Dalam konteks persidangan Febrie, jaksa berpendapat keberatan mengenai hubungan terdakwa dengan sejumlah pihak maupun kepemilikan aset perlu diperiksa lebih lanjut melalui keterangan saksi, dokumen, dan barang bukti.

Dengan demikian, jaksa menilai proses persidangan seharusnya tidak dihentikan pada tahap pemeriksaan nota perlawanan.

Selain meminta seluruh eksepsi ditolak, jaksa juga memohon majelis hakim menyatakan surat dakwaan terhadap Febrie memenuhi persyaratan hukum.

Jaksa menilai dakwaan telah menguraikan dugaan tindak pidana, waktu kejadian, pihak yang terlibat, serta rangkaian perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa.

JPU juga meminta majelis hakim menyatakan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

"Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Febrie Adriansyah dilanjutkan," ujar JPU.

Permintaan jaksa tersebut belum merupakan putusan pengadilan.

Majelis hakim masih memiliki kewenangan untuk menilai argumentasi kedua pihak sebelum menentukan apakah eksepsi diterima atau ditolak melalui putusan sela.

Apabila keberatan terdakwa ditolak, pemeriksaan dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian untuk menguji isi dakwaan.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah dan tim penasihat hukumnya mengajukan nota perlawanan terhadap dakwaan jaksa dalam persidangan pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Pihak Febrie menilai dakwaan yang disusun JPU tidak memenuhi persyaratan karena dianggap tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Dalam keberatannya, tim penasihat hukum mempersoalkan uraian mengenai dugaan keterlibatan Febrie dalam sejumlah penerimaan uang.

Mereka juga mempertanyakan hubungan antara Febrie dan Ferry Yanto Hongkiriwang, salah satu pihak yang disebut jaksa memiliki peran dalam perkara tersebut.

Tim pembela menilai dakwaan tidak menjelaskan secara memadai tindakan langsung, perintah, maupun persetujuan Febrie terhadap dugaan pemerasan yang didakwakan.

Selain itu, pihak Febrie mempersoalkan sejumlah aset yang dimasukkan dalam dakwaan, termasuk dasar penyidik menghubungkan aset tersebut dengan tindak pidana yang dituduhkan.

Atas dasar itu, Febrie meminta majelis hakim membatalkan dakwaan atau menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima.

Pihak pembela juga meminta agar Febrie dikeluarkan dari tahanan apabila keberatan mereka dikabulkan.

Namun, JPU menolak argumentasi tersebut dan meminta agar seluruh keberatan diuji dalam pemeriksaan pokok perkara.

Kasus yang menjerat Febrie berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dan aset yang menurut jaksa berasal dari tindak pidana korupsi.

Dalam sidang pembacaan dakwaan pada Rabu, 7 Oktober 2026, JPU menyebut total uang yang diduga diterima mencapai Rp346.743.821.282 atau sekitar Rp346,7 miliar.

Selain uang dalam mata uang rupiah, jaksa juga menyebut adanya penerimaan sebesar 440.990 dolar Amerika Serikat.

"Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," kata jaksa dalam dakwaannya tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Febrie yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Menurut jaksa, dugaan penerimaan uang dan aset tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga Juli 2026.

Pada periode tersebut, Febrie pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung sebelum menduduki jabatan Jampidsus.

Jaksa menduga penerimaan uang tersebut berkaitan dengan tugas dan kewenangan Febrie dalam menangani sejumlah perkara tindak pidana korupsi.

Dalam dakwaan, nama Ferry Yanto Hongkiriwang, Don Ritto alias Idon, dan Nurman Herin turut disebut sebagai pihak yang diduga memiliki peran dalam rangkaian perbuatan tersebut.

Meski demikian, hubungan dan tanggung jawab masing-masing pihak masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan di pengadilan.

Salah satu penerimaan yang menjadi perhatian dalam dakwaan adalah uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar dari pengusaha Tan Kian.

Jaksa menduga uang tersebut diterima Febrie melalui Ferry Yanto Hongkiriwang.

Penerimaan itu disebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Menurut dakwaan, uang tersebut diduga diberikan dalam konteks penanganan perkara yang melibatkan pihak pengusaha.

Namun, pihak Febrie membantah memiliki keterlibatan sebagaimana diuraikan jaksa.

Tim penasihat hukum juga mempertanyakan mengapa tindakan Ferry Yanto Hongkiriwang dikaitkan dengan Febrie tanpa uraian yang menurut mereka cukup menjelaskan adanya perintah atau persetujuan terdakwa.

Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu pokok keberatan yang diajukan dalam nota perlawanan.

Jaksa menyatakan persoalan itu harus diperiksa melalui pembuktian, bukan dijadikan dasar untuk membatalkan surat dakwaan.

Selain dugaan penerimaan uang dari Tan Kian, JPU menguraikan sejumlah transaksi lain dalam surat dakwaan.

Salah satunya adalah dugaan penerimaan saham senilai Rp14 miliar dari Michael Njoman, Direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses (CBS).

Menurut jaksa, penerimaan saham tersebut dilakukan melalui Ferry Yanto Hongkiriwang dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi.

Transaksi itu diduga berkaitan dengan penyelesaian sisa kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia.

Jaksa juga menyebut adanya penerimaan Rp20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi alias Tria yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada.

Dalam bagian dakwaan lainnya, Febrie bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang diduga menerima uang Rp60 miliar serta aset berupa tanah atau bangunan.

Penerimaan tersebut menurut jaksa berkaitan dengan Andy Chandra Tan, pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa, serta Heri Janto selaku direktur utama perusahaan tersebut.

Jaksa menyebut transaksi itu dilakukan melalui Don Ritto dan Nurman Herin dengan menggunakan PT Kresna Pusaka Energi.

Selain beberapa penerimaan tersebut, JPU juga menguraikan dugaan penerimaan uang sebesar Rp203,4 miliar dari pihak lain yang disebut berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani Febrie.

Seluruh uraian tersebut merupakan bagian dari dakwaan penuntut umum dan belum menjadi fakta hukum yang dipastikan melalui putusan pengadilan.

Dalam dakwaan TPPU, jaksa menuduh Febrie menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Menurut JPU, uang tersebut ditempatkan pada sejumlah rekening dan dialirkan melalui berbagai transaksi keuangan.

Sebagian dana juga diduga dimasukkan sebagai modal usaha pada sejumlah perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak dalam perkara.

Selain itu, jaksa menyebut adanya pembelian aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan emas.

Jaksa juga menduga sebagian uang ditukarkan ke dalam mata uang asing.

Rangkaian transaksi tersebut menurut penuntut umum dilakukan untuk menyembunyikan sumber harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan.

Namun, apakah transaksi yang disebut jaksa benar merupakan pencucian uang masih harus dibuktikan dalam persidangan.

Febrie didakwa antara lain berdasarkan Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah jaksa menyampaikan tanggapan terhadap nota perlawanan pada Rabu, 21 Oktober 2026, keputusan mengenai kelanjutan persidangan berada di tangan majelis hakim.

Hakim akan mempertimbangkan argumentasi yang disampaikan Febrie dan tim penasihat hukumnya, serta jawaban dari jaksa penuntut umum.

Pemeriksaan eksepsi pada tahap ini belum bertujuan menentukan apakah Febrie bersalah atau tidak dalam perkara dugaan pemerasan dan pencucian uang.

Tahapan tersebut berfokus pada penilaian terhadap keberatan terdakwa dan apakah perkara dapat dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan.

Apabila majelis hakim menolak eksepsi, sidang akan memasuki tahap pembuktian, termasuk pemeriksaan saksi dan alat bukti.

Sebaliknya, jika keberatan terdakwa dikabulkan, konsekuensinya akan bergantung pada amar dan pertimbangan putusan hakim.

Dalam perkara ini, jaksa tetap berpendapat surat dakwaan telah memenuhi persyaratan hukum acara pidana.

Sementara itu, pihak Febrie mempertahankan keberatannya terhadap uraian dakwaan, termasuk mengenai dugaan keterlibatan terdakwa dan kepemilikan aset.

Hingga persidangan Rabu, 21 Oktober 2026, perkara masih berada pada tahap pemeriksaan keberatan terhadap dakwaan.

Febrie Adriansyah tetap berstatus terdakwa dan memiliki hak untuk membela diri serta memperoleh asas praduga tak bersalah sampai pengadilan menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.* (km/ad)

PADANG – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang, Sumatera Barat, memutuskan tidak menjatuhkan hukuman kepada Yogi Gilang Arya Setia, pria berusia 39 tahun yang menjadi terdakwa dalam kasus penjualan kembali layanan internet satelit Starlink tanpa izin di Kepulauan Mentawai.

Meski dinyatakan terbukti bersalah melanggar ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Yogi mendapat pemaafan hakim atau rechterlijk pardon.

Baca Juga:

• KPK Sita Rp250 Juta dari PCNU Nias, Dalami Dugaan Politik Uang Muktamar NU dan Kaitan Kasus Korupsi ATR/BPN

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa usaha internet yang dijalankan Yogi melalui layanan Sikakap Online telah memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan telekomunikasi.

Dengan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan tidak menjatuhkan pidana penjara, denda, maupun tindakan kepada terdakwa.

Putusan ini berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya meminta Yogi dihukum tiga bulan penjara.

Putusan perkara Yogi dibacakan Ketua Majelis Hakim Fitrizal Yanto dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Yogi terbukti melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi karena menjalankan usaha penyediaan layanan internet tanpa memenuhi persyaratan izin yang berlaku.

Namun, hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang menerima manfaat dari layanan internet tersebut.

"Kedua, menyatakan, memberikan maaf kepada terdakwa Yogi Gilang Arya Setia panggilan Yogi. Ketiga, menyatakan terdakwa Yogi Gilang Arya Setia tidak dijatuhkan pidana atau tidak dikenakan tindakan," kata Fitrizal saat membacakan putusan.

Melalui putusan tersebut, Yogi tetap dinyatakan bersalah secara hukum, tetapi tidak dikenai hukuman pidana.

Pemaafan hakim berbeda dengan putusan bebas.

Dalam putusan bebas, kesalahan terdakwa tidak terbukti sesuai ketentuan hukum.

Sementara dalam pemaafan hakim, tindak pidana dinyatakan terbukti, tetapi hakim memutuskan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan berdasarkan pertimbangan yang dibenarkan undang-undang.

Salah satu pertimbangan utama hakim adalah manfaat layanan internet yang disediakan Yogi bagi masyarakat Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses jaringan telekomunikasi.

Melalui usaha Sikakap Online, Yogi menyediakan akses internet dengan memanfaatkan perangkat satelit Starlink.

Warga dapat membeli voucer internet dengan harga mulai dari Rp10 ribu untuk paket data 2 GB.

Layanan tersebut membantu masyarakat yang membutuhkan internet untuk berkomunikasi maupun mengakses informasi.

Dalam persidangan, hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan keterangan tersebut, keberadaan Sikakap Online dinilai memberikan manfaat bagi warga dan tidak menimbulkan dampak kerugian yang luas terhadap masyarakat setempat.

"Bahkan, masyarakat di Dusun Sikakap, Kepulauan Mentawai, sangat terbantu dengan usaha yang dijalankan terdakwa walaupun tanpa izin, yang dikenal dengan usaha internet 'Sikakap Online'…," kata Fitrizal.

Majelis hakim juga menilai kegiatan usaha Yogi tidak menimbulkan gejolak sosial di lingkungan masyarakat Sikakap.

Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar hakim dalam memutuskan pemberian pemaafan.

Meski memberikan pemaafan, majelis hakim tetap mencatat bahwa kegiatan usaha Yogi tidak memenuhi ketentuan perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Hal tersebut menjadi keadaan yang memberatkan dalam pertimbangan putusan.

Perizinan diperlukan karena penyelenggaraan layanan internet bagi masyarakat merupakan kegiatan usaha yang diatur oleh pemerintah.

Aturan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum, tanggung jawab penyedia layanan, serta perlindungan bagi pengguna jasa telekomunikasi.

Dalam perkara ini, persoalan hukum bukan terletak pada kepemilikan perangkat Starlink semata, melainkan pada kegiatan menjual kembali akses internet kepada masyarakat tanpa izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dipersyaratkan.

Dengan demikian, putusan pemaafan hakim tidak berarti setiap orang diperbolehkan menjual kembali layanan internet tanpa memenuhi persyaratan hukum.

Putusan tersebut merupakan hasil penilaian majelis hakim terhadap keadaan khusus dalam perkara Yogi.

Kasus ini bermula dari usaha penyediaan internet yang dijalankan Yogi di Dusun Sikakap Timur, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai.

Yogi menggunakan perangkat internet satelit Starlink untuk menghadirkan layanan jaringan kepada masyarakat.

Akses internet kemudian dijual dalam bentuk voucer atau paket data dengan harga terjangkau.

Usaha tersebut dijalankan di tengah kondisi sejumlah wilayah Mentawai, termasuk Pagai Utara dan Pagai Selatan, yang masih menghadapi keterbatasan akses internet.

Namun, kegiatan penjualan kembali layanan internet itu kemudian dipersoalkan karena Yogi dinilai belum memiliki izin yang diperlukan.

Pada Oktober 2025, Yogi ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya, pada 8 Juli 2026, Yogi menjalani penahanan bersamaan dengan proses pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai.

Perkara tersebut kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Padang dengan persidangan perdana berlangsung pada 30 Juli 2026.

Dalam proses persidangan, jaksa mendakwa Yogi melanggar ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Ancaman hukuman dalam ketentuan yang didakwakan disebut mencapai enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp600 juta.

Setelah menjalani sejumlah persidangan, jaksa membacakan tuntutan pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan kepada Yogi, dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani.

Namun, pada sidang putusan Kamis, 15 Oktober 2026, majelis hakim mengambil keputusan berbeda dengan memberikan pemaafan kepada terdakwa.

Selama proses persidangan, pihak kuasa hukum Yogi menilai persoalan izin usaha telekomunikasi seharusnya dapat terlebih dahulu ditangani melalui pembinaan atau mekanisme administratif.

Menurut pihak pembela, Yogi menjalankan usaha internet karena melihat kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya memperoleh layanan telekomunikasi memadai.

Pembelaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya menjelaskan latar belakang kegiatan usaha yang dijalankan terdakwa.

Kuasa hukum juga menyoroti perlunya mempertimbangkan manfaat sosial layanan tersebut sebelum menjatuhkan hukuman pidana.

Namun, kewenangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan serta jenis putusan tetap berada pada majelis hakim.

Dalam perkara ini, majelis hakim akhirnya menyatakan kesalahan terdakwa terbukti, tetapi memutuskan tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan.

Pemaafan hakim atau rechterlijk pardon merupakan mekanisme dalam hukum pidana yang memungkinkan hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa meskipun tindak pidananya terbukti.

Mekanisme tersebut memberi ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan keadaan tertentu, termasuk tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, dan kondisi yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa.

Ketentuan mengenai putusan pemaafan hakim juga diatur dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam penerapannya, pemaafan hakim tidak berarti perbuatan terdakwa dianggap benar atau tidak melanggar hukum.

Hakim tetap menyatakan tindak pidana terbukti, tetapi berdasarkan pertimbangan hukum memutuskan bahwa penjatuhan pidana atau tindakan tidak diperlukan dalam perkara tersebut.

Dalam kasus Yogi, majelis hakim mempertimbangkan manfaat usaha internet Sikakap Online bagi masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses telekomunikasi.

Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari alasan mengapa terdakwa tidak dijatuhi hukuman meskipun terbukti bersalah.

Selain memberikan pemaafan kepada Yogi, majelis hakim juga menetapkan penanganan terhadap barang bukti dalam perkara tersebut.

Berdasarkan informasi putusan yang dilaporkan Dandapala, sejumlah barang bukti berupa perangkat internet Starlink dan voucer internet diperintahkan untuk dirampas serta dimusnahkan.

Penetapan tersebut menjadi bagian dari putusan pengadilan atas barang yang berkaitan dengan tindak pidana.

Sementara itu, setelah putusan dibacakan, pihak jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa dilaporkan masih mempertimbangkan sikap hukum mereka terhadap putusan tersebut.

Karena itu, status akhir perkara tetap perlu mengikuti perkembangan proses hukum selanjutnya.

Perkara Yogi Gilang Arya Setia menjadi perhatian karena memperlihatkan persoalan antara pemenuhan kebutuhan akses internet masyarakat dan kewajiban memenuhi aturan perizinan usaha telekomunikasi.

Di wilayah kepulauan dan daerah terpencil, ketersediaan jaringan internet masih menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pendidikan, komunikasi, kegiatan ekonomi, dan akses terhadap layanan publik.

Teknologi internet satelit seperti Starlink dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjangkau wilayah yang sulit dilayani infrastruktur jaringan berbasis kabel atau menara telekomunikasi.

Namun, penggunaan teknologi tersebut untuk menjalankan usaha penyediaan layanan kepada masyarakat tetap harus memperhatikan ketentuan perizinan yang berlaku.

Kasus Yogi menunjukkan bahwa manfaat sosial suatu kegiatan dapat menjadi pertimbangan hakim, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban mematuhi hukum.

Melalui putusan pada 15 Oktober 2026, Pengadilan Negeri Padang menyatakan Yogi terbukti bersalah dalam perkara telekomunikasi, tetapi tidak menjatuhkan hukuman karena mempertimbangkan keadaan khusus dalam kasus tersebut.

Putusan itu sekaligus menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai pemerataan akses internet dan penerapan prinsip keadilan dalam penanganan perkara pidana.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan keimanan, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Pesan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri pengajian rutin ASN dan non-ASN di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu, 21 Oktober 2026.

Baca Juga:

• KPK Sita Rp250 Juta dari PCNU Nias, Dalami Dugaan Politik Uang Muktamar NU dan Kaitan Kasus Korupsi ATR/BPN

Para peserta diajak menggunakan telepon pintar untuk mengenal pemanfaatan AI dalam mendukung pekerjaan pemerintahan.

Dalam arahannya, Bobby Nasution menekankan bahwa ASN harus mampu menyeimbangkan nilai keagamaan, tanggung jawab kepada masyarakat, dan kemampuan menggunakan teknologi dalam memberikan pelayanan publik.

Menurut dia, jabatan dan pekerjaan yang dipercayakan kepada ASN tidak boleh dipandang hanya sebagai rutinitas untuk memperoleh penghasilan.

Tugas sebagai aparatur pemerintah juga merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bobby mengatakan setiap ASN memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumatera Utara.

Ia mengingatkan bahwa gaji dan berbagai fasilitas yang diterima aparatur pemerintah bersumber dari masyarakat sehingga harus diimbangi dengan pelaksanaan tugas yang baik.

Bobby juga mengajak ASN menjadikan pekerjaan sehari-hari sebagai bagian dari ibadah dan bentuk pengabdian.

"Pertanggungjawaban kita selain kepada Allah SWT, pertanggungjawaban kita di dunia ini juga kepada masyarakat. Fasilitas dan gaji yang kita dapatkan bersumber dari masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu, mari kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya agar menjadi jalan menuju surga dan mendapatkan syafaat Rasulullah," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, kualitas spiritual dan keimanan menjadi bagian penting dalam membentuk sikap aparatur pemerintah ketika menjalankan tugas.

Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mendorong ASN bekerja secara bertanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, tuntutan pelayanan publik terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital.

Karena itu, ASN juga perlu meningkatkan kemampuan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan cara kerja pemerintahan.

Pengajian rutin kali ini mengangkat tema "Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Pelaksanaan Tugas sebagai Pembuat Kebijakan Aparatur Sipil Negara".

Ketua Forum Komunikasi Kerohanian Islam (FOKKUS) Badan Pembinaan Rohani Islam (Babinrohis) Sumut, Damri Tambunan, mengatakan tema tersebut dipilih untuk memperkenalkan manfaat teknologi kecerdasan buatan kepada aparatur pemerintah.

Menurut Damri, penggunaan teknologi digital dapat membantu ASN menjalankan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien.

Berbeda dari pengajian yang biasanya berlangsung melalui penyampaian ceramah, kegiatan kali ini melibatkan peserta secara langsung.

Para ASN dan non-ASN diajak menggunakan telepon pintar berbasis Android untuk mengikuti materi yang disampaikan.

Melalui metode tersebut, peserta diharapkan tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga memperoleh pengalaman menggunakan teknologi digital.

Bobby mengapresiasi perubahan konsep pengajian menjadi lebih interaktif.

Menurut dia, kegiatan yang melibatkan peserta secara langsung dapat memberikan pengalaman baru sekaligus membuat penyampaian materi lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Damri menjelaskan bahwa pengenalan kecerdasan buatan dilakukan agar ASN mampu memanfaatkan teknologi secara mandiri.

Penggunaan AI dinilai dapat membantu aparatur memperoleh informasi, mengembangkan gagasan, serta mendukung penyelesaian pekerjaan administratif.

Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah penyusunan laporan kinerja pegawai secara elektronik melalui layanan MyASN.

"Tema ini dipilih agar seluruh ASN mandiri menggunakan teknologi digital, termasuk dalam penulisan e-kinerja di MyASN, serta memudahkan ASN mendapatkan informasi secara efektif dan efisien demi terwujudnya Sumut yang berkah, maju, dan berkelanjutan," jelas Damri.

MyASN merupakan salah satu layanan digital yang digunakan dalam administrasi kepegawaian aparatur sipil negara.

Melalui pemanfaatan teknologi, ASN diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola informasi dan menyelesaikan pekerjaan.

Namun, penggunaan AI sebagai alat bantu tetap memerlukan pemeriksaan manusia untuk memastikan informasi yang dihasilkan akurat.

Terutama dalam pekerjaan pemerintahan, setiap dokumen, laporan, dan bahan kebijakan harus diperiksa kembali agar sesuai dengan data serta ketentuan yang berlaku.

AI dapat membantu mempercepat proses kerja, tetapi tanggung jawab atas keputusan dan hasil pekerjaan tetap berada pada aparatur yang menjalankan tugas.

Pengajian tersebut juga menghadirkan Ustaz Wahfiudin Sakam yang menyampaikan ceramah mengenai pentingnya memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak.

Dalam materinya, Wahfiudin menjelaskan bahwa teknologi AI tidak hanya dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan administratif, tetapi juga sebagai sarana menyampaikan pesan keagamaan.

Menurut dia, perkembangan teknologi membuka kesempatan untuk menyampaikan materi dakwah dengan pendekatan yang lebih menarik.

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah storytelling atau penyampaian pesan melalui cerita.

Melalui pendekatan tersebut, pesan keagamaan dapat dikemas menjadi kisah yang lebih mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

"Dakwah saat ini perlu beralih ke storytelling, cerita yang memberi inspirasi dan motivasi. Kita bisa memanfaatkan AI untuk menggali gagasan relevan hingga membuat konten video menarik yang lebih mudah diterima oleh generasi muda," ungkapnya, pada seluruh jemaah ASN dan non-ASN di lingkungan Pemprov Sumut.

Wahfiudin menilai teknologi dapat dimanfaatkan untuk membantu menemukan ide, menyusun materi, dan menghasilkan konten yang lebih menarik bagi masyarakat.

Penggunaan video dan media digital juga dapat menjadi pilihan untuk menjangkau generasi muda yang terbiasa memperoleh informasi melalui internet.

Meski demikian, pemanfaatan teknologi untuk menyampaikan ajaran agama tetap perlu memperhatikan ketepatan isi dan sumber informasi.

Selain membahas pemanfaatan teknologi, Damri Tambunan menyampaikan rencana pengembangan kegiatan pembinaan rohani Islam di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut dia, FOKKUS Babinrohis akan memperluas jangkauan kegiatan hingga ke berbagai lembaga dan instansi.

Pembinaan direncanakan tidak hanya berlangsung di lingkungan organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi, tetapi juga menjangkau badan usaha milik daerah (BUMD), rumah sakit, dan perguruan tinggi.

Selain itu, FOKKUS Babinrohis berencana membentuk kepengurusan di kabupaten dan kota se-Sumatera Utara pada akhir Oktober 2026.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan aparatur dan pegawai di berbagai lembaga untuk mengikuti kegiatan pembinaan rohani.

Kegiatan keagamaan juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antarpegawai serta meningkatkan kesadaran mengenai tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan.

Pemanfaatan AI dalam pengajian ASN dan non-ASN menjadi salah satu bentuk pengenalan teknologi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kemampuan menggunakan teknologi dinilai semakin penting karena berbagai pelayanan dan administrasi pemerintahan kini banyak dilakukan melalui sistem elektronik.

Bagi ASN, pemahaman mengenai AI berpotensi membantu penyusunan dokumen, pencarian informasi, dan pengolahan bahan pekerjaan.

Namun, teknologi tersebut perlu digunakan secara bertanggung jawab, termasuk dalam menjaga kerahasiaan data pemerintah dan informasi pribadi masyarakat.

Selain itu, hasil yang diberikan sistem AI tidak selalu benar sehingga tetap membutuhkan pemeriksaan dan penilaian dari pengguna.

Dengan penggunaan yang tepat, teknologi digital dapat menjadi alat bantu untuk meningkatkan efisiensi kerja, bukan menggantikan tanggung jawab ASN dalam mengambil keputusan.

Melalui kegiatan pengajian yang menggabungkan pembinaan spiritual dan literasi digital, Pemprov Sumut berharap aparatur pemerintah mampu meningkatkan kualitas diri sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Bobby Nasution menekankan bahwa pekerjaan ASN harus tetap berlandaskan tanggung jawab kepada masyarakat.

Kemampuan mengikuti perkembangan teknologi perlu berjalan seiring dengan sikap amanah, integritas, dan kesadaran bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban aparatur pemerintah.

Dengan demikian, peningkatan kualitas ASN tidak hanya dilihat dari kemampuan menjalankan sistem digital, tetapi juga dari bagaimana pekerjaan yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara.* (ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp250 juta yang diserahkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan isu politik uang menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

Baca Juga:

• Jalan Barusjahe–Serdang Tertimbun Longsor, Pemkab Karo Turunkan Alat Berat untuk Buka Akses

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyerahan uang dilakukan atas inisiatif pihak terkait.

Setelah diterima, uang tersebut kemudian disita penyidik untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

"Ini adalah inisiatif dari pihak terkait, yang menyerahkan sejumlah Rp250 juta itu, kepada KPK dan kemudian dilakukan penyitaan," katanya, Rabu 21 Oktober 2026.

Menurut Budi, penyitaan tersebut belum berarti uang yang diserahkan PCNU Nias telah terbukti berasal dari tindak pidana korupsi.

Penyidik masih perlu mengumpulkan informasi dan melakukan analisis untuk mengetahui sumber uang serta kemungkinan hubungannya dengan perkara yang sedang ditangani.

Budi menjelaskan bahwa penyerahan uang sekitar Rp250 juta tersebut menjadi salah satu bahan pendalaman penyidik KPK.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui dari mana uang berasal, bagaimana proses penyerahannya, serta apakah dana tersebut memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang sedang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi ATR/BPN.

"Dari pengembalian uang itu, tentu nanti penyidik akan melakukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana keterkaitan dengan perkara," katanya.

KPK belum memastikan apakah uang tersebut merupakan bagian dari aliran dana yang berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, dugaan keterkaitan uang dengan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU juga masih memerlukan pembuktian.

Karena itu, penyidik akan memeriksa berbagai informasi dan dokumen pendukung sebelum mengambil kesimpulan mengenai status uang tersebut.

Penelusuran ini diperlukan agar setiap barang yang disita benar-benar memiliki hubungan dengan perkara yang sedang disidik.

KPK juga membuka kemungkinan mengembalikan uang Rp250 juta tersebut apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Budi menjelaskan bahwa penyidik akan menilai keterkaitan uang berdasarkan bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

Apabila ditemukan hubungan dengan perkara dugaan korupsi ATR/BPN, uang tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam proses hukum.

Namun, jika tidak ditemukan keterkaitan, penyidik dapat melakukan pengembalian kepada pihak yang menyerahkan sesuai ketentuan.

"Akan tetapi, jika memang dalam proses analisis yang dilakukan oleh penyidik nantinya ditemukan ini tidak terkait dengan perkara, maka penyidik juga dapat melakukan pengembalian kepada yang bersangkutan," ujar dia.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa status akhir uang yang diserahkan PCNU Nias masih menunggu hasil analisis penyidik.

Dengan demikian, penyerahan uang secara sukarela tidak dapat langsung diartikan sebagai pengakuan keterlibatan dalam tindak pidana.

KPK masih harus memastikan fakta mengenai asal dana serta hubungannya dengan perkara yang sedang ditangani.

Penyerahan uang oleh PCNU Kabupaten Nias turut menjadi perhatian karena dikaitkan dengan isu dugaan politik uang dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.

Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi NU yang membahas berbagai agenda organisasi, termasuk kepemimpinan dan arah kebijakan organisasi.

Dalam perkembangan informasi yang beredar, muncul dugaan adanya aliran dana yang berkaitan dengan penyelenggaraan forum tersebut.

Namun, dugaan itu belum dapat dianggap sebagai fakta yang terbukti.

KPK masih perlu memastikan apakah uang Rp250 juta yang diserahkan PCNU Nias benar-benar berkaitan dengan kegiatan muktamar atau memiliki hubungan dengan pihak tertentu dalam perkara korupsi ATR/BPN.

Penyidik juga belum menyampaikan kesimpulan mengenai pihak yang menjadi sumber dana tersebut.

Sebelumnya, tudingan mengenai dugaan aliran dana korupsi ke Muktamar NU telah dibantah oleh pihak panitia penyelenggara.

Karena itu, pemeriksaan KPK menjadi penting untuk memperjelas informasi yang berkembang sekaligus menghindari kesimpulan sebelum terdapat bukti yang cukup.

Perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang kini ditangani KPK bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.

Operasi tersebut dilakukan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek.

KPK mengusut dugaan suap dalam proses pengurusan hak guna bangunan yang berkaitan dengan PT Summarecon Agung Tbk. di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka pada 15 September 2026.

Para tersangka berasal dari unsur pejabat pemerintah, pihak swasta, serta tokoh politik.

KPK menduga terdapat praktik pemberian dan penerimaan suap maupun gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah.

Penyidik kemudian mengembangkan perkara dengan memeriksa sejumlah saksi dan menelusuri dugaan aliran uang kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Dalam penyidikan perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung.

Selain itu, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk., Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta bernama Rizal Pahlevi yang disebut sebagai perantara.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq.

Dua orang dari pihak swasta, yakni Erwin dan Muhammad Fakhry, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

KPK masih mendalami peran masing-masing tersangka serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan tersebut.

Dalam perkembangan penyidikan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan mengamankan dokumen serta barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, seluruh pihak tersebut tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum dan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyerahan uang Rp250 juta dari PCNU Nias menjadi salah satu perkembangan yang kini diperiksa KPK dalam pengusutan dugaan korupsi ATR/BPN.

Namun, hingga Rabu, 21 Oktober 2026, belum ada kesimpulan resmi bahwa uang tersebut berasal dari tindakan korupsi atau merupakan bagian dari aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka.

Penyidik masih perlu memastikan hubungan antara uang yang diterima, pihak yang menyerahkan, dan perkara yang sedang ditangani.

Proses tersebut dapat mencakup pemeriksaan keterangan, penelusuran transaksi, serta analisis terhadap bukti yang tersedia.

KPK juga perlu memastikan apakah terdapat hubungan langsung antara dana tersebut dan dugaan politik uang yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Muktamar NU.

Jika ditemukan bukti yang cukup, hasil pemeriksaan dapat menjadi bagian dari pengembangan penyidikan.

Sebaliknya, apabila tidak ditemukan hubungan dengan perkara, uang tersebut dapat dikembalikan kepada pihak yang menyerahkan sesuai mekanisme hukum.

Penyitaan uang sekitar Rp250 juta dari PCNU Kabupaten Nias menunjukkan adanya perkembangan baru dalam penelusuran dugaan aliran dana yang berkaitan dengan perkara ATR/BPN.

Meski demikian, KPK belum menyampaikan hasil akhir pemeriksaan mengenai asal-usul maupun peruntukan uang tersebut.

Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik masih melakukan analisis untuk memastikan apakah dana itu memiliki hubungan dengan perkara yang sedang disidik.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara informasi mengenai penyerahan uang yang telah dikonfirmasi KPK dengan dugaan keterkaitannya terhadap tindak pidana korupsi.

Penyerahan uang dan penyitaan oleh penyidik merupakan fakta yang telah disampaikan secara resmi.

Sementara itu, dugaan politik uang dan hubungan dengan kasus ATR/BPN masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

KPK akan menentukan langkah berikutnya berdasarkan hasil analisis dan alat bukti yang ditemukan selama proses penyidikan.

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai apakah uang tersebut akan dipertahankan sebagai barang bukti perkara korupsi ATR/BPN atau dikembalikan kepada pihak PCNU Nias.* (ad)

Material longsor yang menimbun badan jalan mengganggu akses transportasi dan aktivitas masyarakat yang menggunakan jalur tersebut.

Baca Juga:

• Kabut Asap Picu Kekhawatiran Warga, Pemkab Simalungun Turun Tangan Periksa Kualitas Udara

Alat berat tersebut diturunkan untuk membersihkan material tanah yang menutupi jalan agar akses transportasi dapat segera dipulihkan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana alam sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan.

Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Pekerjaan Umum langsung melakukan penanganan setelah tanah longsor menutupi ruas jalan Barusjahe–Serdang.

Petugas mengerahkan alat berat untuk menyingkirkan material longsor yang menghalangi badan jalan.

Pembersihan difokuskan pada bagian jalan yang tertutup timbunan tanah agar kendaraan dapat kembali melintas dengan aman setelah kondisi memungkinkan.

Pengerahan alat berat dilakukan untuk mempercepat pekerjaan, terutama pada bagian jalan yang sulit dibersihkan menggunakan tenaga manusia.

Menurut laporan pemerintah daerah, penanganan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Karo Antonius Ginting agar gangguan terhadap akses masyarakat tidak berlangsung terlalu lama.

Ruas jalan Barusjahe–Serdang memiliki peran penting sebagai penghubung aktivitas masyarakat di wilayah Kecamatan Barusjahe.

Ketika akses jalan terganggu, mobilitas warga yang hendak bepergian, mengangkut hasil pertanian, maupun menjalankan kegiatan sehari-hari berpotensi ikut terhambat.

Karena itu, pemerintah daerah memprioritaskan pembersihan material longsor untuk mempercepat pemulihan akses transportasi.

Peristiwa tanah longsor yang menutupi jalur Barusjahe–Serdang dilaporkan terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena wilayah dengan lereng dan tebing di sekitar jalan berpotensi mengalami pergerakan tanah ketika diguyur hujan dalam intensitas tinggi.

Air hujan yang meresap ke dalam tanah dapat menambah beban dan mengurangi kestabilan lereng, terutama pada kawasan yang memiliki kemiringan cukup curam.

Apabila tanah tidak lagi mampu menahan beban, material dapat bergerak turun dan menimbun jalan yang berada di bawahnya.

Namun, penyebab teknis longsor di lokasi kejadian masih memerlukan pemeriksaan kondisi lapangan secara lebih terperinci.

Pembersihan material jalan menjadi langkah awal agar jalur penghubung tersebut dapat kembali digunakan masyarakat.

Selain membersihkan timbunan tanah, kondisi jalan dan lereng di sekitar lokasi juga perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko kecelakaan maupun gangguan akibat longsor susulan.

Pemerintah Kabupaten Karo mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati ketika melintas di sekitar lokasi tanah longsor.

Pengendara diminta memperhatikan kondisi jalan, terutama selama proses pembersihan menggunakan alat berat masih berlangsung.

Aktivitas alat berat di badan jalan dapat memengaruhi ruang gerak kendaraan sehingga masyarakat perlu mengikuti arahan petugas yang berada di lapangan.

Pengguna jalan juga diimbau tidak memaksakan diri melintas apabila kondisi jalur belum dinyatakan aman.

Kewaspadaan diperlukan terutama ketika hujan kembali turun dan kondisi jalan menjadi licin.

Selain itu, masyarakat yang melintasi kawasan perbukitan perlu memperhatikan kemungkinan adanya tanah atau bebatuan yang jatuh dari lereng di sekitar jalan.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan tetap menjadi perhatian utama dalam proses penanganan bencana tersebut.

Ruas jalan penghubung Barusjahe menuju Desa Serdang sebelumnya juga pernah mengalami gangguan akibat bencana tanah longsor.

Pada 7 Januari 2025, material tanah dilaporkan menutupi jalan penghubung kedua desa tersebut dan mengganggu akses masyarakat.

Penanganan ketika itu dilakukan melalui kerja sama aparat TNI, Polri, dan masyarakat yang bergotong royong membersihkan material longsor.

Gangguan jalan akibat pergerakan tanah menjadi salah satu persoalan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian di kawasan tersebut.

Peristiwa terbaru pada Oktober 2026 kembali menunjukkan pentingnya pemantauan kondisi jalan, lereng, dan saluran air di kawasan yang memiliki potensi longsor.

Penanganan tidak hanya diperlukan untuk membuka akses yang tertutup, tetapi juga untuk memastikan jalur yang kembali digunakan masyarakat berada dalam kondisi aman.

Melalui penanganan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Pemkab Karo berupaya mempercepat pemulihan akses jalan yang terganggu akibat tanah longsor.

Pemerintah daerah menyatakan akan terus merespons kondisi darurat yang terjadi di wilayah Kabupaten Karo melalui koordinasi antarlembaga dan tindakan langsung di lapangan.

Penanganan gangguan infrastruktur akibat bencana alam menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung kelancaran transportasi masyarakat.

Terlebih, akses jalan di wilayah pedesaan dan kawasan pertanian memiliki peran dalam menunjang mobilitas penduduk serta kegiatan ekonomi sehari-hari.

Dengan dibersihkannya material longsor di Jalan Gotong Royong, Cingkes, ruas Barusjahe–Serdang, masyarakat diharapkan dapat kembali menggunakan jalur tersebut setelah kondisinya aman.

Meski demikian, hingga informasi penanganan ini disampaikan, belum terdapat keterangan resmi mengenai waktu penyelesaian pembersihan maupun kepastian bahwa jalan sudah sepenuhnya dapat dilalui kendaraan.

Pemerintah Kabupaten Karo mengimbau masyarakat tetap berhati-hati, mematuhi petunjuk petugas, dan mengutamakan keselamatan selama proses pemulihan berlangsung.* (ts/ad)

SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Sumatera Utara, melakukan pengujian kualitas udara di tiga wilayah menyusul laporan kabut asap yang menyelimuti sejumlah kawasan dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat.

Pengujian dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Simalungun pada Senin, 19 Oktober 2026.

Baca Juga:

• DWP Simalungun Perkuat Program Kerja 2026, Siapkan Lomba Hari Ibu dan HUT DWP hingga Evaluasi Kantor Kecamatan

Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitas udara secara ilmiah sekaligus menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan tindakan penanganan apabila ditemukan tingkat pencemaran yang membahayakan kesehatan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Daniel H. Silalahi, mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai respons terhadap laporan masyarakat mengenai kondisi udara yang berasap di sejumlah wilayah.

Menurut dia, pengujian laboratorium diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi udara, bukan hanya berdasarkan pengamatan langsung.

Data hasil pemeriksaan nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi kualitas lingkungan dan menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Daniel menjelaskan, pengambilan sampel dilakukan di tiga wilayah yang memiliki karakteristik dan aktivitas masyarakat berbeda.

Lokasi pertama berada di Raya atau Pamatang Raya yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus ibu kota Kabupaten Simalungun.

Wilayah tersebut dipilih untuk mengetahui kondisi kualitas udara di kawasan pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Lokasi kedua berada di Parapat, salah satu kawasan wisata utama di sekitar Danau Toba yang menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pemantauan di Parapat dinilai penting karena kawasan wisata tersebut memiliki aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan yang membutuhkan lingkungan sehat dan nyaman.

Sementara itu, lokasi ketiga berada di Perdagangan, Kecamatan Bandar, yang dikenal sebagai kawasan dengan aktivitas perdagangan dan ekonomi.

Wilayah tersebut juga berada di sekitar kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

"Pemilihan ketiga lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi kualitas udara di wilayah pusat pemerintahan, kawasan pariwisata, serta kawasan dengan aktivitas industri dan ekonomi," ujar Daniel di Pamatang Raya yang merupakan salah satu lokasi pengambilan sampel udara.

Menurut Daniel, pengujian di wilayah dengan karakteristik berbeda diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi udara pada masing-masing kawasan.

Dengan adanya data tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan langkah penanganan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan pengujian, DLH Kabupaten Simalungun bekerja sama dengan PT Betajulu Laboratorium.

Perusahaan tersebut merupakan lembaga pengujian dan pemantauan lingkungan hidup yang disebut telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) serta terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pengambilan sampel udara dilakukan selama 24 jam penuh untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pemeriksaan.

Sampel yang telah dikumpulkan kemudian dibawa ke laboratorium guna menjalani analisis lebih lanjut.

Hasil lengkap pengujian diperkirakan dapat diketahui sekitar tiga hari kerja setelah proses pengambilan sampel selesai.

Melalui pemeriksaan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat memperoleh informasi mengenai kondisi kualitas udara di wilayah yang dipantau.

Data hasil laboratorium nantinya menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui apakah diperlukan langkah penanganan tambahan guna melindungi kesehatan masyarakat.

Hingga informasi pengujian tersebut disampaikan, belum terdapat hasil laboratorium yang memastikan tingkat pencemaran udara di ketiga lokasi.

Karena itu, penyebab dan tingkat pencemaran udara belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan kondisi asap yang terlihat.

Sementara itu, Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, meminta masyarakat tetap tenang, tetapi tidak mengabaikan kondisi udara yang berasap atau berdebu.

Anton menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah di tengah kondisi lingkungan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

"Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak, terutama ketika kondisi udara terlihat berasap atau berdebu."

Bupati juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kondisi kesehatan, terutama ketika harus menjalankan aktivitas di luar rumah.

Warga disarankan menggunakan masker ketika udara terlihat berasap atau berdebu untuk membantu mengurangi paparan partikel di udara.

Selain itu, masyarakat diminta membatasi aktivitas fisik berat di luar ruangan, khususnya saat kondisi udara terasa tidak nyaman untuk bernapas.

Bagi warga yang mengalami keluhan pernapasan, seperti batuk, sesak napas, atau gangguan kesehatan lainnya, disarankan segera mencari pertolongan medis.

Masyarakat juga diimbau memperoleh informasi mengenai perkembangan kualitas udara melalui saluran resmi pemerintah daerah.

Kabut asap yang menyelimuti sejumlah kawasan di Kabupaten Simalungun menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

Kondisi udara yang berasap dapat mengurangi kenyamanan saat beraktivitas di luar ruangan.

Apabila mengandung partikel pencemar dalam konsentrasi tinggi, paparan asap juga dapat berdampak terhadap kesehatan pernapasan.

Anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk.

Karena itu, pemeriksaan kualitas udara diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan menentukan tindakan pencegahan yang sesuai.

Pengujian tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai kondisi lingkungan.

Dengan adanya hasil pemeriksaan laboratorium, pemerintah dapat menentukan apakah perlu dilakukan tindakan tambahan, termasuk peningkatan pemantauan maupun langkah perlindungan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Simalungun menyatakan akan terus memantau perkembangan kualitas udara setelah pelaksanaan pengambilan sampel di tiga lokasi.

Hasil pemeriksaan dari PT Betajulu Laboratorium nantinya digunakan sebagai salah satu dasar dalam menyusun rekomendasi dan kebijakan penanganan.

Pemerintah daerah juga berencana menyampaikan hasil pengujian kepada masyarakat setelah data laboratorium tersedia.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian informasi mengenai kondisi udara yang sempat dikeluhkan masyarakat.

Selain itu, transparansi hasil pemeriksaan diperlukan agar warga mengetahui tingkat kualitas udara dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan.

Pengujian yang dilaksanakan di Raya, Parapat, dan Perdagangan menjadi langkah awal Pemkab Simalungun dalam merespons kekhawatiran masyarakat terhadap kabut asap.

Meski hasil laboratorium masih ditunggu, Bupati Anton Achmad Saragih mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara terlihat berasap atau berdebu.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap hasil pengujian dapat menjadi dasar penanganan yang tepat sehingga kesehatan masyarakat tetap terlindungi dan kualitas lingkungan hidup dapat terjaga.* (ad)

SIMALUNGUN – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk memperkuat kerja sama antaranggota sekaligus memastikan seluruh program organisasi berjalan dengan baik.

Pertemuan tersebut juga membahas persiapan peringatan Hari Ibu dan Hari Ulang Tahun (HUT) DWP 2026.

Baca Juga:

• Dinas Kominfo Sumut Raih Predikat Informatif KI Sumut Award 2026, Erwin Harahap Tegaskan Keterbukaan Informasi Bukan Sekadar Penghargaan

Rapat dipimpin langsung Ketua DWP Kabupaten Simalungun, Yulince Mixnon Andreas Simamora.

Rakor dihadiri seluruh unsur pengurus DWP, baik dari unit organisasi perangkat daerah (OPD) maupun unit kecamatan se-Kabupaten Simalungun.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para pengurus untuk mempererat hubungan, meningkatkan komunikasi, serta mengevaluasi berbagai program kerja yang telah direncanakan.

Selain membahas kegiatan organisasi, rakor juga diisi dengan sosialisasi pengelolaan keuangan keluarga dan pentingnya mengajarkan kebiasaan menabung kepada anak sejak dini.

Dalam arahannya, Yulince menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antarunit DWP dalam menjalankan program organisasi.

Menurut dia, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan dan manfaatnya bagi anggota maupun masyarakat.

Karena itu, seluruh pengurus diminta terus meningkatkan kemampuan, memperbaiki administrasi, serta menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas.

Yulince juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kantor DWP unit kecamatan.

Penilaian tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan kerja sekaligus mendorong pengurus untuk lebih aktif menjaga fasilitas organisasi.

Beberapa aspek yang akan diperiksa meliputi kebersihan dan kerapian ruang kerja, ruang pertemuan, sekretariat, serta fasilitas umum.

Selain itu, penilaian juga mencakup pengelolaan sampah, keanekaragaman tanaman, inovasi, dan kebersihan lingkungan pekarangan kantor.

"Mari kita jadikan evaluasi ini sebagai motivasi untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas organisasi," ujarnya, mengajak seluruh unit DWP untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

Melalui evaluasi tersebut, pengurus DWP di tingkat kecamatan diharapkan semakin peduli terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor.

Penataan pekarangan dan pemanfaatan lahan di sekitar kantor juga diharapkan dapat menjadi contoh kegiatan positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain membahas evaluasi organisasi, rapat koordinasi tersebut juga mematangkan rencana kegiatan untuk memperingati Hari Ibu dan HUT DWP Tahun 2026.

Yulince menjelaskan bahwa berbagai perlombaan akan diselenggarakan dengan melibatkan pengurus DWP dari unit kecamatan dan perangkat daerah.

Untuk DWP unit kecamatan, panitia menyiapkan perlombaan mengolah bahan pangan nonberas yang dibagi menjadi dua kategori, yakni makanan tradisional dan modern.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong kreativitas anggota dalam memanfaatkan bahan pangan selain beras menjadi berbagai jenis makanan.

Pengolahan pangan nonberas juga dapat menjadi sarana memperkenalkan bahan makanan lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pilihan konsumsi keluarga.

Sementara itu, DWP unit perangkat daerah akan mengikuti perlombaan menghias tumpeng.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan dapat menunjukkan kreativitas dalam menyajikan makanan sekaligus mempererat hubungan antaranggota.

Yulince berharap berbagai perlombaan tidak hanya menjadi ajang mencari pemenang, tetapi juga memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi seluruh peserta.

Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membangun semangat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi anggota dalam program organisasi.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Yulince turut menyoroti pentingnya ketertiban administrasi organisasi, khususnya dalam pengisian laporan kegiatan melalui sistem elektronik atau e-reporting DWP.

Menurut dia, seluruh unit harus memastikan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan.

Pelaporan melalui sistem digital menjadi salah satu bagian penting dalam penilaian kinerja organisasi DWP di tingkat nasional.

Karena itu, para pengurus diminta tidak mengabaikan proses administrasi meskipun telah melaksanakan berbagai kegiatan di lapangan.

Laporan yang tertib dan akurat diperlukan untuk mengetahui perkembangan program kerja serta menjadi bahan evaluasi bagi pengurus.

"Keberhasilan DWP bukan hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari kualitas program, ketertiban administrasi, kekompakan pengurus, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh anggota, keluarga, dan masyarakat," tegasnya.

Yulince berharap seluruh pengurus dapat memahami pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas organisasi.

Dengan sistem administrasi yang tertata, pelaksanaan program diharapkan dapat lebih mudah dipantau dan dievaluasi.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Rakor, Orosa Hotbinson Damanik, menyampaikan bahwa pertemuan rutin bulanan memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antarpengurus DWP.

Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum untuk membahas pekerjaan organisasi, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan antaranggota.

Melalui pertemuan rutin, para pengurus dapat saling bertukar informasi, menyampaikan perkembangan kegiatan, serta membahas persoalan yang dihadapi dalam menjalankan program.

Komunikasi yang baik antarunit diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara DWP kabupaten, perangkat daerah, dan kecamatan.

Selain itu, rakor juga memberikan kesempatan kepada anggota untuk memperoleh pengetahuan baru melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.

Dengan demikian, pertemuan rutin diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat.

Rapat koordinasi DWP Kabupaten Simalungun juga dirangkaikan dengan sosialisasi kerja sama bersama Bank Negara Indonesia (BNI).

Materi sosialisasi disampaikan Timoria Sianturi dengan fokus pada pengelolaan keuangan keluarga dan pengenalan program tabungan anak.

Dalam kegiatan tersebut, para anggota memperoleh informasi mengenai pentingnya mengatur pemasukan dan pengeluaran keluarga secara terencana.

Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi tanpa mengabaikan persiapan dana untuk masa depan.

Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan pentingnya membiasakan anak menabung sejak usia dini.

Kebiasaan menabung dinilai dapat membantu anak memahami cara menggunakan uang secara bijak sekaligus belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

Melalui sosialisasi tersebut, anggota DWP juga mendapatkan penjelasan mengenai fasilitas tabungan anak yang memungkinkan orang tua memantau perkembangan simpanan anak secara langsung.

Edukasi ini diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga masing-masing sehingga pengelolaan keuangan rumah tangga menjadi lebih tertib.

Melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Pematang Raya tersebut, DWP Kabupaten Simalungun berupaya memperkuat pelaksanaan program kerja sepanjang 2026.

Sejumlah agenda menjadi perhatian, mulai dari evaluasi kantor DWP unit kecamatan, persiapan peringatan Hari Ibu dan HUT DWP, peningkatan ketertiban administrasi, hingga edukasi keuangan keluarga.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola organisasi secara lebih terencana dan bertanggung jawab.

Selain itu, kerja sama antarunit DWP di lingkungan perangkat daerah dan kecamatan juga diharapkan semakin kuat.

Ketua DWP Kabupaten Simalungun, Yulince Mixnon Andreas Simamora, menekankan pentingnya menjaga kekompakan pengurus serta memastikan setiap kegiatan memberikan manfaat nyata.

Dengan koordinasi yang baik dan pelaksanaan program yang terarah, DWP Kabupaten Simalungun diharapkan semakin aktif mendukung peningkatan kualitas keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum bagi seluruh anggota untuk memperkuat semangat kebersamaan dan meningkatkan kontribusi organisasi di Kabupaten Simalungun.* (ad)

MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara meraih predikat Informatif dalam ajang Keterbukaan Informasi Publik atau KI Sumut Award 2026.

Capaian tersebut menempatkan Dinas Kominfo Sumut di jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dengan penilaian keterbukaan informasi terbaik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ungkap Dugaan Motif Penembakan Maut Anggota Ormas di Tanjung Morawa

Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi jajarannya untuk terus memperbaiki pelayanan informasi kepada masyarakat.

Menurut dia, keterbukaan informasi bukan hanya berkaitan dengan pencapaian nilai atau penghargaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Capaian ini adalah hasil yang akan terus kami jaga, namun bukan cuma penghargaan ini yang kami upayakan. Kami terus berupaya agar masyarakat tahu proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga manfaat pembangunan yang dihasilkan," ujar Erwin di Medan, Rabu, 21 Oktober 2026.

Erwin menjelaskan bahwa Dinas Kominfo Sumut terus berupaya meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengembangkan layanan informasi publik melalui situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Layanan tersebut dapat diakses melalui alamat ppid.sumutprov.go.id.

Melalui situs itu, masyarakat dapat mencari informasi publik maupun mengajukan permohonan informasi sesuai prosedur yang berlaku.

Pengembangan layanan digital diharapkan dapat mempersingkat proses permohonan informasi sehingga masyarakat tidak selalu harus mendatangi kantor pemerintah secara langsung.

Menurut Erwin, keterbukaan informasi juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan daerah.

Informasi mengenai penggunaan anggaran, penyusunan kebijakan, hingga hasil pembangunan diharapkan dapat tersedia dengan lebih jelas dan mudah dipahami.

Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk mengikuti perkembangan kegiatan pemerintah sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik.

Selain menyediakan layanan berbasis digital, Dinas Kominfo Sumut juga membuka akses permohonan informasi secara langsung.

Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dapat mendatangi layanan yang tersedia di lobi Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.

Pelayanan secara langsung tersebut disediakan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi atau mengajukan permohonan informasi tanpa menggunakan layanan daring.

Keberadaan dua jalur pelayanan, yakni secara online dan tatap muka, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dari berbagai latar belakang dalam memperoleh informasi.

Dinas Kominfo Sumut juga terus mengembangkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.

Untuk mempertahankan predikat Informatif, Dinas Kominfo Sumut melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah provinsi.

Pemantauan tersebut mencakup kepatuhan unit kerja dalam menyediakan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, masukan dan pengaduan masyarakat juga digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dalam pelayanan.

Hasil evaluasi diharapkan dapat membantu pemerintah memperbaiki sistem informasi, meningkatkan koordinasi antar-OPD, serta memastikan informasi yang tersedia tetap akurat dan mudah diakses.

Erwin mengatakan, Dinas Kominfo Sumut juga berupaya mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi.

Komitmen tersebut telah menjadi bagian dari arah kebijakan jangka panjang pemerintah daerah.

Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara, Abdul Haris Nasution, menjelaskan bahwa penilaian KI Sumut Award 2026 dilakukan melalui sejumlah tahapan.

Proses tersebut dimulai dari kegiatan bimbingan teknis, pengisian instrumen penilaian, hingga monitoring dan evaluasi terhadap badan publik.

Menurut Haris, penilaian bertujuan mengukur sejauh mana instansi pemerintah dan badan publik telah menjalankan kewajibannya dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah persoalan yang memengaruhi hasil penilaian.

Beberapa di antaranya adalah pergantian pejabat, koordinasi antarunit kerja yang belum berjalan baik, serta kelengkapan dokumen pendukung yang belum memenuhi ketentuan.

Selain itu, standar nilai untuk mendapatkan predikat Informatif pada 2026 juga mengalami peningkatan.

Jika sebelumnya badan publik dapat memperoleh predikat Informatif dengan nilai minimal 80, pada tahun ini batas penilaian dinaikkan menjadi 90.

Peningkatan standar tersebut diharapkan mendorong instansi pemerintah memperbaiki kualitas pelayanan informasi, bukan hanya melengkapi persyaratan administrasi untuk mengikuti penilaian.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KI Sumut Award 2026, sebanyak 12 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil memperoleh predikat Informatif.

Sementara itu, satu OPD mendapat predikat Cukup Informatif, 11 OPD masuk kategori Tidak Informatif, dan tujuh OPD tidak mengisi instrumen penilaian.

Dinas Kominfo Sumut menjadi salah satu instansi yang berhasil memenuhi standar penilaian tertinggi tersebut.

Pada kategori pemerintah kabupaten dan kota, sebanyak 24 daerah di Sumatera Utara juga memperoleh predikat Informatif.

Adapun tiga kabupaten masuk kategori Menuju Informatif, lima kabupaten dan kota berpredikat Tidak Informatif, serta satu kabupaten tidak mengisi penilaian.

Hasil tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan tingkat keterbukaan informasi di antara badan publik di Sumatera Utara.

Karena itu, evaluasi secara berkelanjutan diperlukan agar seluruh instansi dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Capaian Dinas Kominfo Sumut dalam KI Sumut Award 2026 menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah provinsi.

Meski demikian, penghargaan tersebut bukan menjadi akhir dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi.

Pemerintah daerah masih perlu memastikan masyarakat benar-benar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

Pelayanan informasi yang baik juga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah, mengetahui perkembangan pembangunan, serta melihat bagaimana anggaran publik digunakan.

Selain itu, keterbukaan informasi dapat menjadi sarana memperkuat pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Melalui pengembangan situs PPID, pelayanan langsung, dan evaluasi berkala terhadap unit kerja, Dinas Kominfo Sumut berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Erwin menegaskan bahwa komitmen tersebut akan terus dijalankan agar masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi pemerintahan.

Dengan demikian, keberhasilan meraih predikat Informatif pada 2026 diharapkan tidak hanya menjadi pencapaian administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara dalam memperoleh informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.* (ad)

BIREUEN – Komando Distrik Militer (Kodim) Bireuen mengerahkan alat berat untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian warga yang terdampak banjir di Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, Rabu, 21 Oktober 2026.

Pemulihan difokuskan pada pembersihan lahan persawahan dan normalisasi saluran irigasi yang tersumbat lumpur serta rumput liar.

Baca Juga:

• Peserta Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Aceh Terjatuh Lemas, Biddokkes Polda Aceh Turun Tangan

Dalam kegiatan itu, personel TNI bersama petani setempat bergotong royong membersihkan saluran air yang berada di tengah hamparan sawah.

Selain menggunakan tenaga manual, Kodim Bireuen juga mengerahkan alat berat jenis buldoser CAT D4CLGP untuk membantu mengangkat tumpukan lumpur tebal yang menutup saluran irigasi dan drainase.

Pengerahan alat berat diharapkan dapat mempercepat proses pembersihan, terutama pada bagian saluran yang sulit ditangani hanya dengan tenaga manusia.

Banjir yang sebelumnya melanda kawasan Desa Pante Gajah meninggalkan endapan lumpur dan material lain di sejumlah saluran air pertanian.

Kondisi tersebut menyebabkan aliran air menuju lahan persawahan terganggu.

Apabila tidak segera ditangani, penyumbatan irigasi berpotensi menghambat kegiatan pertanian warga.

Saluran irigasi memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan tanaman padi. Melalui saluran tersebut, air dialirkan menuju petakan sawah sesuai kebutuhan pertanian.

Ketika saluran tersumbat, distribusi air menjadi tidak lancar dan dapat memengaruhi kesiapan lahan untuk kembali ditanami.

Karena itu, normalisasi irigasi menjadi salah satu prioritas dalam upaya pemulihan kawasan pertanian setelah banjir.

Pembersihan dilakukan dengan mengangkat endapan lumpur dan rumput liar yang menumpuk di parit serta saluran drainase utama.

Upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi saluran air sehingga petani tidak mengalami kesulitan ketika mempersiapkan lahan untuk musim tanam berikutnya.

Untuk mempercepat pekerjaan, Kodim Bireuen memaksimalkan penggunaan buldoser CAT D4CLGP dalam kegiatan normalisasi saluran irigasi.

Alat berat tersebut digunakan untuk membersihkan tumpukan material yang menghambat aliran air di kawasan persawahan.

Keberadaan buldoser membantu proses pembersihan pada bagian saluran yang dipenuhi lumpur tebal dan tumbuhan liar.

Di lokasi kegiatan, personel TNI bersama para petani turut mendampingi pengoperasian alat berat.

Mereka bekerja sama memastikan proses pembersihan berjalan dengan baik serta memperhatikan kondisi lahan pertanian di sekitar lokasi pekerjaan.

Kegiatan gotong royong tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pemulihan kawasan pertanian yang terdampak banjir.

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, proses normalisasi diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saluran irigasi yang digunakan petani setempat.

Kegiatan pemulihan lahan pertanian di Desa Pante Gajah tidak hanya dilakukan oleh personel Kodim Bireuen, tetapi juga melibatkan para petani yang sehari-hari menggantungkan aktivitasnya pada kawasan persawahan tersebut.

Para petani turut membantu proses pembersihan dan mendampingi pekerjaan alat berat agar saluran air yang menjadi kebutuhan pertanian dapat kembali berfungsi.

Kerja sama antara TNI dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan dampak banjir.

Bagi petani, keberadaan saluran irigasi yang berfungsi dengan baik sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan lahan sebelum memasuki masa tanam.

Apabila aliran air belum kembali normal, petani berpotensi mengalami keterlambatan dalam mengolah sawah maupun memulai penanaman padi.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi jadwal pertanian yang telah direncanakan sebelumnya.

Karena itu, pembersihan saluran air menjadi salah satu langkah awal untuk mendukung pemulihan kegiatan pertanian masyarakat.

Selain membantu pekerjaan fisik di lapangan, keterlibatan personel TNI juga diharapkan dapat mendorong semangat gotong royong warga dalam memperbaiki kondisi lingkungan setelah bencana.

Pemulihan saluran irigasi menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kegiatan pertanian warga Desa Pante Gajah.

Banjir yang membawa lumpur dan material ke dalam saluran air dapat menghambat distribusi air menuju sawah.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan terlalu lama, petani berisiko mengalami kesulitan dalam menyiapkan lahan untuk musim tanam berikutnya.

Melalui pengerahan alat berat dan kegiatan gotong royong, Kodim Bireuen berupaya mempercepat normalisasi saluran agar lahan pertanian dapat kembali dimanfaatkan.

Pembersihan juga diharapkan dapat membantu mengurangi risiko genangan akibat aliran air yang tersumbat.

Meski demikian, keberhasilan pemulihan tetap bergantung pada kondisi saluran setelah dibersihkan serta kesiapan lahan untuk kembali diolah.

Petani juga perlu memastikan kondisi tanah dan ketersediaan air sudah memadai sebelum memulai kegiatan penanaman.

Dengan saluran irigasi yang kembali berfungsi, aktivitas pertanian diharapkan dapat berlangsung lebih lancar dan risiko keterlambatan musim tanam dapat dikurangi.

Kegiatan normalisasi irigasi di Desa Pante Gajah merupakan salah satu langkah pemulihan sektor pertanian setelah terjadinya banjir di kawasan tersebut.

Selain menimbulkan endapan lumpur, banjir dapat mengganggu sarana pertanian dan menghambat kegiatan petani dalam mengelola lahan.

Karena itu, pemulihan tidak cukup hanya dengan membersihkan permukaan sawah.

Saluran irigasi dan drainase yang menunjang aktivitas pertanian juga perlu mendapatkan perhatian.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 21 Oktober 2026, Kodim Bireuen bersama masyarakat berupaya mempercepat proses pembersihan agar kawasan persawahan dapat kembali digunakan.

Kegiatan tersebut diharapkan membantu petani mempersiapkan lahan menjelang musim tanam berikutnya sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat terganggunya aktivitas pertanian pascabanjir.

Pemulihan lahan pertanian menjadi penting karena sektor pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat pedesaan.

Dengan membaiknya kondisi irigasi dan lahan persawahan, para petani di Desa Pante Gajah diharapkan dapat kembali menjalankan kegiatan bercocok tanam serta menjaga keberlanjutan hasil pertanian mereka.* (ad)

JAKARTA – Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Asep Nana Mulyana, mengungkap dua persoalan utama yang kerap menghambat pengembalian kerugian kepada korban tindak pidana.

Kedua persoalan tersebut adalah terbatasnya nilai aset yang berhasil disita aparat penegak hukum dan belum lengkapnya data korban yang berhak menerima ganti kerugian.

Baca Juga:

• Kasus Kematian Mahasiswi Unimed Anak Anggota DPRD Tebing Tinggi, Pacar Korban Dituntut 15 Tahun Penjara

Menurut Asep, penanganan perkara pidana tidak seharusnya hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku.

Aparat penegak hukum juga perlu memperhatikan bagaimana kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan.

Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam perkara yang melibatkan banyak korban, terutama ketika jumlah kerugian jauh lebih besar dibandingkan nilai aset yang berhasil diamankan penyidik.

Selain keterbatasan aset, proses pemulihan juga dapat terhambat apabila jumlah korban terus bertambah atau masih terdapat pihak yang belum dapat membuktikan kerugiannya.

Kondisi tersebut membuat proses pembagian aset membutuhkan pemeriksaan yang cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

Dalam pemaparannya, Asep menegaskan bahwa tugas jaksa tidak hanya berkaitan dengan kepentingan negara dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa.

Menurut dia, jaksa juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat, termasuk korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Kepentingan korban harus menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyusunan dakwaan hingga tuntutan pidana.

Meski demikian, seluruh proses tetap harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Asep menilai penegakan hukum akan lebih memberikan manfaat apabila tidak hanya menghasilkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga membuka jalan bagi korban untuk memperoleh kembali hak-haknya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui mekanisme restitusi atau pembayaran ganti kerugian kepada korban sesuai ketentuan hukum.

Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak yang bertanggung jawab berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Melalui mekanisme tersebut, korban dapat mengajukan pemulihan atas kerugian yang dialami akibat suatu tindak pidana.

Namun, pelaksanaannya tidak selalu mudah, terutama apabila terdapat ratusan korban dengan nilai kerugian yang berbeda-beda.

Salah satu persoalan yang disoroti Asep adalah terbatasnya aset yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban.

Dalam sejumlah perkara, penyidik memang berhasil mengamankan harta benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Namun, nilai aset tersebut belum tentu sebanding dengan total kerugian yang dialami seluruh korban.

Sebagai contoh, kendaraan yang disita dapat mengalami penurunan nilai karena usia pemakaian dan kondisi fisik.

Sementara itu, aset lain seperti tanah, bangunan, atau saham perusahaan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penggantian kerugian.

Persoalan menjadi semakin rumit apabila aset yang disita ternyata juga berkaitan dengan kepemilikan pihak lain.

Dalam keadaan tersebut, aparat penegak hukum harus memastikan status kepemilikan dan bagian aset yang benar-benar dapat diproses sesuai putusan pengadilan.

Asep mengingatkan bahwa keberadaan aset sitaan tidak otomatis menjamin seluruh kerugian korban dapat dikembalikan.

Kemampuan pemulihan tetap bergantung pada jumlah, nilai ekonomi, status hukum, dan ketersediaan aset yang dapat dieksekusi.

Karena itu, penanganan barang bukti dan aset yang berkaitan dengan perkara harus dilakukan secara cermat sejak proses penyidikan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Wakil Jaksa Agung adalah belum lengkapnya pendataan korban tindak pidana.

Asep memberikan gambaran mengenai sebuah perkara dengan nilai kerugian sekitar Rp10 miliar dan jumlah korban yang awalnya tercatat sebanyak 50 orang.

Dalam perkembangan berikutnya, jumlah orang yang mengaku sebagai korban dapat bertambah menjadi 100, 200, bahkan 300 orang atau lebih.

Bertambahnya jumlah pihak yang mengajukan klaim dapat mempersulit penghitungan dan pembagian ganti kerugian.

Apalagi jika sebagian pihak baru menyampaikan pengakuan setelah proses penyidikan selesai atau perkara telah diputus pengadilan.

Menurut Asep, setiap pihak yang mengaku sebagai korban harus menjalani proses verifikasi berdasarkan dokumen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar mengalami kerugian akibat tindak pidana yang sedang ditangani.

Selain memastikan identitas korban, aparat penegak hukum juga perlu mengetahui besarnya kerugian masing-masing pihak.

Tanpa data yang lengkap, pembagian aset berisiko menimbulkan ketidakadilan, baik bagi korban yang telah terdaftar maupun pihak lain yang memiliki hak secara sah.

Karena itu, penentuan penerima restitusi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pengakuan, melainkan harus melalui pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.

Asep menjelaskan bahwa pembagian aset dapat dilakukan dengan lebih terukur apabila seluruh korban telah terdata dan jumlah kerugian masing-masing dapat dipastikan.

Sebagai gambaran, apabila tersedia dana Rp10 miliar untuk memenuhi hak para korban, mekanisme pembagiannya dapat dihitung berdasarkan besarnya kerugian yang dialami setiap korban, sepanjang sesuai dengan dasar hukum dan putusan yang berlaku.

Dengan cara tersebut, pembagian tidak semata-mata dilakukan berdasarkan jumlah orang yang mengajukan klaim.

Besaran kerugian setiap korban juga menjadi pertimbangan dalam menentukan bagian yang berhak diterima.

Asep menyinggung pengalamannya ketika bertugas di Gresik dalam menangani pembagian aset kepada korban.

Dalam pengalaman tersebut, mekanisme pembagian dapat dilaksanakan setelah data korban dan nilai kerugian diperiksa secara jelas.

Menurut pemaparannya, proses tersebut memberikan hasil yang dapat diterima para korban.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap perkara memiliki kondisi yang berbeda.

Pembagian yang berhasil dilakukan pada satu kasus belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama pada perkara lainnya.

Perbedaan bentuk aset, jumlah korban, status kepemilikan, serta ketentuan dalam putusan pengadilan menjadi faktor yang harus diperhatikan.

Untuk menjelaskan rumitnya proses pemulihan aset, Asep juga menyinggung perkara yang berkaitan dengan Hotel Salak.

Dalam contoh yang disampaikan, kepemilikan pihak yang terkait perkara terhadap hotel tersebut hanya berupa saham dengan persentase tertentu.

Artinya, keseluruhan bangunan hotel tidak dapat langsung dianggap sebagai aset pribadi pelaku yang dapat disita atau dilelang untuk mengganti kerugian korban.

Apabila masih terdapat pemilik saham lain, hak mereka juga harus diperhitungkan dalam proses hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aset dengan nilai ekonomi besar belum tentu seluruhnya dapat digunakan untuk membayar restitusi.

Aparat penegak hukum perlu memastikan bagian kepemilikan yang benar-benar berkaitan dengan pelaku dan dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Pemeriksaan ini penting agar upaya memulihkan kerugian korban tidak justru merugikan pihak lain yang memiliki hak kepemilikan secara sah.

Dengan demikian, nilai aset yang terlihat besar belum tentu sama dengan jumlah dana yang nantinya dapat dibagikan kepada korban.

Asep juga mengingatkan bahwa keberadaan dokumen kepemilikan tidak selalu berarti aset yang tercantum dapat langsung digunakan untuk memenuhi ganti kerugian.

Ia mencontohkan adanya sertifikat tanah yang ditemukan dalam perkara, tetapi lokasi tanah tersebut belum dapat dipastikan.

Kondisi serupa juga dapat terjadi pada dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Meski dokumen kendaraan tersedia, keberadaan fisik kendaraan yang bersangkutan belum tentu diketahui.

Permasalahan tersebut dapat menghambat proses penyitaan lanjutan, penilaian aset, hingga pelaksanaan eksekusi.

Karena itu, pemeriksaan aset perlu dilakukan secara menyeluruh.

Penyidik tidak cukup hanya memastikan keberadaan dokumen, tetapi juga harus memeriksa lokasi, kondisi fisik, nilai ekonomi, dan status kepemilikan barang.

Selain itu, hubungan aset dengan tindak pidana yang sedang ditangani juga harus dapat dibuktikan.

Pemeriksaan yang akurat diperlukan agar aset yang digunakan dalam proses pemulihan benar-benar memiliki dasar hukum yang jelas.

Langkah tersebut juga menjadi bagian penting untuk menghindari sengketa kepemilikan yang dapat memperpanjang penyelesaian perkara.

Upaya pemulihan kerugian korban memiliki landasan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Salah satu ketentuan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang berlaku sejak 20 Mei 2026.

Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Dalam aturan terbaru, perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan keamanan selama menjalani proses hukum.

Undang-undang tersebut juga memuat pengaturan mengenai hak korban, restitusi, kompensasi, serta Dana Abadi Korban.

Keberadaan aturan itu menjadi bagian dari penguatan upaya pemulihan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Meski demikian, penerapan restitusi tetap harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Tidak setiap perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sama karena terdapat perbedaan jenis tindak pidana, kondisi korban, serta ketentuan hukum yang digunakan.

Karena itu, koordinasi antara penyidik, jaksa, lembaga perlindungan korban, dan pengadilan diperlukan agar pemenuhan hak korban dapat berjalan sesuai aturan.

Dalam bagian akhir pemaparannya, Asep kembali menekankan pentingnya perubahan cara pandang dalam penegakan hukum pidana.

Menurut dia, keberhasilan penanganan suatu perkara tidak semestinya hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

Perhatian juga perlu diberikan kepada korban yang mengalami kerugian, baik secara materi maupun dalam bentuk dampak lain akibat tindak pidana.

Dalam perkara yang melibatkan banyak korban, kejelasan data penerima restitusi menjadi salah satu syarat penting.

Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa aset yang hendak digunakan untuk pemulihan memiliki status hukum yang jelas.

Besaran kerugian juga perlu dihitung secara akurat agar pembagian tidak menimbulkan persoalan baru.

Proses tersebut harus dilakukan secara transparan, dengan tetap memperhatikan hak korban, terdakwa, dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum.

Melalui pendekatan tersebut, pemulihan korban diharapkan dapat menjadi bagian yang lebih kuat dalam proses penegakan hukum.

Paparan Wakil Jaksa Agung dalam seminar nasional tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan perkara pidana dengan korban massal membutuhkan lebih dari sekadar penetapan hukuman.

Ketersediaan aset, kejelasan status kepemilikan, kelengkapan data korban, serta mekanisme pembagian yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor penting dalam memastikan hak korban benar-benar dapat dipenuhi.* (ad)

DENPASAR – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar mengungkap dugaan jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah Denpasar Selatan, Bali.

Dalam operasi yang berlangsung pada Selasa malam, 20 Oktober 2026, hingga Rabu dini hari, 21 Oktober 2026, petugas menyita 8,5 gram bruto sabu-sabu dan lima butir ekstasi.

Baca Juga:

• INALUM Perkuat Posisi Industri Aluminium Indonesia di Forum Mineral dan Logam Internasional 2026

Sementara itu, dua orang lainnya berinisial IP dan N masih dalam pengejaran.

Kepala BNN Kota Denpasar, Komisaris Besar Polisi Leo Dedy Defretes, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan selama hampir dua pekan.

Tim pemberantasan BNN sebelumnya telah memantau dan memetakan aktivitas sejumlah orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah Denpasar dan sekitarnya.

Operasi tersebut melibatkan enam petugas lapangan yang melakukan penindakan secara bertahap di tiga tempat kejadian perkara (TKP).

Leo menjelaskan bahwa petugas telah melakukan pengintaian terhadap F sebelum akhirnya mengamankan pria tersebut di lokasi pertama.

Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui aktivitas dan dugaan keterlibatan F dalam jaringan peredaran narkotika di Denpasar.

"F ini sudah kita lakukan pengintaian dan mapping selama kurang lebih hampir dua minggu melakukan peredaran di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Kemudian berhasil kita amankan di TKP pertama," kata Leo.

Setelah F diamankan, petugas tidak langsung menghentikan operasi.

BNN kemudian mengembangkan penyelidikan untuk menelusuri pihak lain yang diduga memiliki hubungan dengan terduga pelaku.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas memperoleh informasi mengenai sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Informasi tersebut menjadi dasar bagi tim pemberantasan untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lanjutan.

Pengembangan kasus membawa petugas BNN Kota Denpasar menuju sebuah penginapan di kawasan Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar Selatan.

Di lokasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap dua kamar berbeda yang diduga berkaitan dengan aktivitas para terduga pelaku.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga digunakan dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Barang bukti tersebut antara lain alat isap sabu atau bong, plastik klip, dua bungkus sabu-sabu yang diduga siap diedarkan, serta timbangan digital.

Temuan itu kemudian menjadi bagian dari barang bukti yang diamankan untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan kasus.

Selain penginapan, petugas juga mendatangi lokasi ketiga berupa sebuah rumah yang diduga memiliki hubungan dengan aktivitas jaringan tersebut.

Dari rangkaian operasi di tiga lokasi, BNN Kota Denpasar mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat bruto 8,5 gram dan lima butir ekstasi.

Petugas masih mendalami asal-usul narkotika tersebut serta dugaan pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyediaan dan peredarannya.

Berdasarkan hasil pengembangan sementara, BNN Kota Denpasar menduga F memiliki hubungan dengan seorang pria berinisial IP.

IP diduga berperan sebagai bandar dalam jaringan peredaran narkotika yang sedang diselidiki.

Namun, ketika petugas melakukan pengejaran, IP diduga telah melarikan diri sebelum berhasil diamankan.

Sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan IP juga ditemukan di kamar yang diperiksa petugas.

Leo mengatakan penyelidikan tidak akan berhenti pada penangkapan F.

BNN akan terus mengembangkan perkara untuk menelusuri pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar.

"Perkara ini masih terus kita kembangkan, naik terus ke jaringan atasnya, sampai dengan bandar atau dealer yang ada di wilayah Bali, khususnya di wilayah Denpasar," ujar Leo.

Menurut BNN, pengungkapan jaringan peredaran narkotika memerlukan pemeriksaan lebih lanjut agar petugas dapat mengetahui jalur distribusi dan pihak yang diduga menjadi pemasok.

Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan barang bukti untuk memastikan hubungan antara orang-orang yang diduga terlibat.

Selain IP, BNN Kota Denpasar juga memburu seorang pria berinisial N.

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh petugas, N disebut datang bersama F ke lokasi pertama sebelum operasi penangkapan berlangsung.

Namun, N berhasil melarikan diri sehingga belum dapat dimintai keterangan secara langsung oleh petugas.

Sementara itu, informasi yang dihimpun dari sejumlah pihak menyebut IP diduga merupakan residivis perkara narkotika.

IP disebut pernah dua kali ditangkap dan ditahan dalam kasus serupa.

Meski demikian, informasi mengenai riwayat hukum tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

BNN Kota Denpasar juga masih mendalami dugaan keterlibatan IP dalam jaringan yang sedang diungkap.

Status dan peran setiap orang yang diduga terlibat akan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan serta alat bukti yang diperoleh.

Untuk mempercepat pencarian terhadap IP dan N, BNN Kota Denpasar berencana menerbitkan daftar pencarian orang (DPO).

Namun, penerbitan DPO belum langsung dilakukan karena penyidik masih perlu melengkapi alat bukti dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Leo menjelaskan bahwa proses tersebut direncanakan dilakukan dalam satu hingga dua hari setelah pengungkapan kasus.

Sambil menunggu proses administrasi dan kelengkapan bukti, petugas tetap melakukan pencarian terhadap dua orang yang diduga terlibat.

"Sampai saat ini, pagi ini, kita masih terus melakukan pencarian terhadap para pelaku yang sempat melarikan diri," kata Leo.

Pengejaran tersebut menjadi bagian dari upaya BNN untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga beroperasi di wilayah Denpasar Selatan dan sekitarnya.

BNN juga berupaya mencari tahu kemungkinan keterlibatan pihak lain yang belum teridentifikasi dalam penyelidikan awal.

Selain melakukan penindakan terhadap dugaan peredaran narkotika, BNN Kota Denpasar menegaskan pentingnya upaya pencegahan di tengah masyarakat.

Leo mengatakan pencegahan penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara bersama-sama, terutama untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

Menurut dia, masyarakat perlu memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menolak ajakan menggunakan maupun terlibat dalam peredaran narkotika.

Upaya pencegahan dinilai tidak cukup hanya dilakukan melalui penangkapan terhadap pengedar.

Dukungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat juga diperlukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika.

BNN mengajak masyarakat membangun lingkungan yang sehat serta tidak memberikan ruang bagi aktivitas peredaran gelap narkoba.

Masyarakat juga diharapkan berperan aktif memberikan informasi kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungan sekitar.

Pengungkapan dugaan jaringan narkotika di Denpasar Selatan menjadi bagian dari upaya BNN Kota Denpasar menindak aktivitas peredaran gelap narkoba.

Dalam operasi yang berlangsung pada 20–21 Oktober 2026 tersebut, petugas mengamankan satu pria berinisial F serta menyita 8,5 gram bruto sabu-sabu dan lima butir ekstasi.

Sejumlah barang lain, termasuk alat isap sabu, plastik klip, dan timbangan digital, turut diamankan untuk kepentingan penyelidikan.

Sementara itu, dua orang berinisial IP dan N masih dalam pencarian petugas.

BNN masih mendalami dugaan hubungan antara F dengan kedua orang tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga menjadi pemasok narkotika.

Penyelidikan juga diarahkan untuk mengetahui bagaimana narkotika tersebut diperoleh dan diedarkan di wilayah Denpasar.

Hingga Rabu, 21 Oktober 2026, pengembangan kasus masih berlangsung dan belum seluruh pihak yang diduga terlibat berhasil diamankan.

BNN Kota Denpasar memastikan proses pengejaran dan pengumpulan alat bukti terus dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.* (ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Selasa, 20 Oktober 2026.

Mata uang Indonesia berhasil kembali bergerak di bawah level Rp18.000 per dolar AS menjelang pengumuman kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI) yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi! Cek Harga 1 Gram hingga 1 Kg

Angka tersebut menunjukkan penguatan sebesar 51 poin atau 0,28 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp18.046 per dolar AS.

Penguatan ini menjadi perkembangan positif bagi mata uang domestik setelah sebelumnya mengalami tekanan akibat ketidakpastian pasar keuangan global dan kekhawatiran terhadap kondisi pasar saham Indonesia.

Pergerakan rupiah turut didukung membaiknya sentimen investor di pasar keuangan dalam negeri.

Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia serta perkembangan harga minyak mentah dunia.

Penguatan rupiah pada perdagangan Selasa membawa mata uang Garuda kembali menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS.

Level tersebut menjadi salah satu perhatian pelaku pasar karena mencerminkan pergerakan nilai tukar di tengah tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

Sebelumnya, pada perdagangan Senin, 19 Oktober 2026, rupiah ditutup di posisi Rp18.046 per dolar AS.

Namun, pada perdagangan berikutnya, rupiah berhasil menguat 51 poin menjadi Rp17.995 per dolar AS.

Penguatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan sentimen pasar, meskipun belum dapat dipastikan akan berlangsung secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat, perubahan nilai tukar rupiah dapat memengaruhi harga barang impor, biaya perjalanan ke luar negeri, hingga pengeluaran perusahaan yang melakukan transaksi menggunakan dolar AS.

Ketika rupiah menguat, jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membeli satu dolar AS menjadi lebih sedikit.

Sebaliknya, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya pembelian barang dan jasa dari luar negeri apabila harga barang tersebut menggunakan dolar AS.

Penguatan rupiah pada perdagangan Selasa juga terjadi bersamaan dengan kenaikan nilai sejumlah mata uang di kawasan Asia.

Won Korea Selatan mencatat penguatan terbesar terhadap dolar AS sebesar 0,46 persen.

Selanjutnya, yen Jepang menguat 0,27 persen dan dolar Singapura naik 0,13 persen.

Yuan China juga mengalami penguatan sebesar 0,05 persen, diikuti rupee India yang naik 0,03 persen.

Sementara itu, baht Thailand tercatat menguat tipis sebesar 0,01 persen terhadap dolar AS.

Meski mayoritas mata uang Asia bergerak positif, beberapa mata uang lainnya masih mengalami pelemahan.

Dolar baru Taiwan mencatat penurunan terbesar sebesar 0,40 persen.

Peso Filipina dan ringgit Malaysia masing-masing melemah 0,01 persen, sedangkan dolar Hong Kong terpantau tidak mengalami perubahan berarti.

Pergerakan yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, kebijakan suku bunga, dan sentimen investor di setiap negara masih memengaruhi kekuatan mata uang masing-masing.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai penguatan rupiah dipengaruhi membaiknya sentimen investor terhadap pasar keuangan Indonesia.

Menurut dia, pelaku pasar mulai menunjukkan keberanian mengambil risiko atau risk on setelah kekhawatiran mengenai potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia mulai mereda.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian investor adalah rencana mengeluarkan saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Saham HSC merupakan saham yang sebagian besar kepemilikannya terkonsentrasi pada pihak tertentu.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas di pasar.

Rencana penyesuaian tersebut dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk merespons kekhawatiran terhadap kualitas dan keterwakilan pasar saham Indonesia.

"Rupiah menguat terdorong sentimen risk on di pasar ekuitas domestik, dengan investor merespon positif rencana pemerintah mengeluarkan saham HSC dari IHSG. Selain itu ada harapan BI akan menaikkan suku bunga besok," ujarnya, Selasa (20/10/2026).

Pernyataan Lukman menunjukkan bahwa pelaku pasar tidak hanya memperhatikan perkembangan nilai tukar, tetapi juga kebijakan pemerintah dan otoritas pasar modal dalam menjaga kepercayaan investor.

Sentimen yang membaik di pasar saham berpotensi mendukung rupiah karena meningkatnya minat terhadap aset keuangan dalam negeri dapat mendorong permintaan mata uang Indonesia.

Namun, dampaknya tetap bergantung pada perkembangan arus investasi dan kondisi pasar global.

Selain perkembangan pasar saham, perhatian investor tertuju pada keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 20–21 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Bank Indonesia akan menentukan arah kebijakan suku bunga acuan atau BI Rate.

Pada September 2026, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen.

Menjelang keputusan Oktober, sejumlah ekonom memperkirakan BI akan kembali mempertahankan suku bunga.

Namun, sebagian analis melihat adanya peluang kenaikan suku bunga untuk membantu menjaga stabilitas rupiah.

Kenaikan suku bunga dapat membuat aset keuangan dalam negeri lebih menarik bagi investor karena menawarkan potensi imbal hasil lebih tinggi.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan permintaan terhadap rupiah, terutama apabila investor asing menambah penempatan dana di Indonesia.

Namun, kenaikan suku bunga juga dapat memengaruhi biaya pinjaman bagi masyarakat dan dunia usaha.

Suku bunga yang lebih tinggi berpotensi membuat biaya pembiayaan menjadi lebih mahal, sehingga dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan investasi maupun ekspansi usaha.

Karena itu, Bank Indonesia perlu mempertimbangkan keseimbangan antara menjaga kestabilan nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Hingga laporan perdagangan Selasa tersebut diterbitkan, keputusan BI Rate untuk Oktober 2026 belum diumumkan.

Di tengah sentimen positif pasar keuangan, penguatan rupiah masih menghadapi tekanan dari kenaikan harga minyak mentah dunia.

Harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) dilaporkan kembali bergerak mendekati US$100 per barel.

Menurut Lukman, kenaikan harga minyak menjadi salah satu faktor yang membatasi penguatan rupiah agar tidak bergerak lebih jauh.

Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena Indonesia masih membutuhkan impor minyak mentah dan sejumlah produk bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Ketika harga minyak dunia meningkat, kebutuhan pembayaran impor energi dalam dolar AS juga berpotensi bertambah.

Hal tersebut dapat meningkatkan permintaan valuta asing, terutama dolar AS, dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Selain itu, kenaikan harga minyak yang berlangsung dalam waktu lama dapat memengaruhi biaya transportasi, produksi, serta distribusi barang.

Meski demikian, dampak terhadap harga barang di dalam negeri tidak selalu terjadi secara langsung karena bergantung pada kebijakan energi, mekanisme harga, dan kondisi ekonomi lainnya.

Oleh sebab itu, perkembangan harga minyak global masih menjadi salah satu indikator yang diperhatikan pelaku pasar dalam memperkirakan arah pergerakan rupiah.

Menjelang keputusan suku bunga Bank Indonesia, Lukman memperkirakan rupiah akan bergerak dalam rentang terbatas atau konsolidasi.

Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.900 hingga Rp18.050 per dolar AS.

Konsolidasi merupakan kondisi ketika pergerakan harga atau nilai tukar cenderung berada dalam rentang tertentu karena pasar masih menunggu faktor yang dapat menentukan arah berikutnya.

Dalam situasi tersebut, investor biasanya lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan transaksi dalam jumlah besar.

Apabila sentimen pasar membaik dan kebijakan Bank Indonesia dinilai mendukung stabilitas mata uang, rupiah berpotensi memperoleh dukungan penguatan.

Sebaliknya, apabila tekanan dari pasar global meningkat, nilai tukar rupiah masih berisiko kembali melemah.

Perkiraan tersebut merupakan pandangan analis berdasarkan kondisi pasar pada saat laporan disampaikan, bukan jaminan mengenai pergerakan nilai tukar pada perdagangan berikutnya.

Pergerakan rupiah memiliki dampak terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, industri, investasi, dan kebutuhan masyarakat.

Bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor, penguatan rupiah dapat membantu mengurangi biaya pembelian barang dari luar negeri apabila harga dan komponen biaya lainnya tidak berubah.

Sementara itu, pelaku usaha yang memperoleh pendapatan dalam dolar AS juga perlu menyesuaikan perencanaan keuangan dengan perkembangan kurs.

Nilai tukar yang lebih stabil dapat membantu perusahaan menyusun anggaran serta memperkirakan biaya operasional dengan lebih baik.

Bagi masyarakat yang berencana bepergian ke luar negeri, perubahan kurs rupiah juga memengaruhi jumlah uang yang diperlukan untuk menukar mata uang asing.

Namun, penguatan rupiah dalam satu hari perdagangan belum tentu langsung memengaruhi harga barang dan jasa di pasar.

Perubahan harga tetap dipengaruhi berbagai faktor, seperti biaya distribusi, persediaan barang, permintaan konsumen, serta kebijakan perusahaan.

Penguatan rupiah ke level Rp17.995 per dolar AS pada Selasa, 20 Oktober 2026, menjadi salah satu perkembangan penting di pasar keuangan Indonesia.

Kenaikan sebesar 51 poin atau 0,28 persen membawa rupiah kembali bergerak di bawah Rp18.000 per dolar AS.

Perbaikan sentimen pasar saham domestik serta harapan terhadap kebijakan Bank Indonesia menjadi beberapa faktor yang mendukung penguatan tersebut.

Namun, kenaikan harga minyak dunia dan ketidakpastian kondisi ekonomi global masih menjadi tantangan bagi stabilitas mata uang Indonesia.

Perhatian pelaku pasar selanjutnya tertuju pada keputusan suku bunga Bank Indonesia yang dijadwalkan diumumkan pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Keputusan tersebut diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai arah kebijakan moneter dan langkah bank sentral dalam menjaga stabilitas rupiah.

Dengan berbagai faktor yang masih memengaruhi pasar, pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan tetap dinamis dan memerlukan perhatian pelaku usaha, investor, maupun masyarakat.* (bi/ad)

JAKARTA – Produsen smartphone asal China, OnePlus, dikabarkan tengah menguji teknologi layar dengan refresh rate mencapai 240Hz untuk ponsel flagship generasi berikutnya, OnePlus 17.

Jika benar digunakan, teknologi tersebut berpotensi menghadirkan tampilan yang lebih mulus, terutama saat bermain gim dan menjalankan aplikasi yang mendukung kecepatan layar tinggi.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Luncurkan Aplikasi SULTAN, Wali Kota Mahyaruddin Dorong Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Laporan tersebut kemudian menjadi perhatian karena OnePlus sebelumnya telah meningkatkan kemampuan layar pada beberapa generasi smartphone andalannya.

OnePlus 15 diketahui hadir dengan dukungan refresh rate hingga 165Hz untuk gim tertentu.

Sementara itu, OnePlus 16 yang diluncurkan di China pada 12 Oktober 2026 membawa panel OLED dengan kemampuan mencapai 185Hz dalam kondisi yang didukung.

Kini, perusahaan disebut sedang menguji panel layar 240Hz sebagai kemungkinan peningkatan untuk OnePlus 17.

Meski demikian, informasi tersebut masih sebatas rumor.

OnePlus belum memberikan pengumuman resmi mengenai spesifikasi layar, jadwal peluncuran, maupun harga OnePlus 17.

Dilansir dari Android Authority, Jumat, 16 Oktober 2026, pembocor teknologi Smart Pikachu menyebut OnePlus sedang melakukan pengujian layar dengan refresh rate 240Hz.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kemampuan layar OnePlus 16 yang mencapai 185Hz dalam penggunaan tertentu.

Refresh rate sendiri merupakan jumlah pembaruan gambar yang mampu dilakukan layar dalam satu detik.

Semakin tinggi angkanya, semakin besar potensi layar menampilkan pergerakan gambar dengan mulus.

Sebagai gambaran, layar 60Hz mampu memperbarui tampilan sebanyak 60 kali setiap detik.

Sementara layar 120Hz dapat melakukan pembaruan hingga 120 kali dalam waktu yang sama.

Jika menggunakan panel 240Hz secara native, OnePlus 17 secara teknis mampu memperbarui gambar hingga 240 kali setiap detik.

Kemampuan tersebut berpotensi membuat gerakan animasi, perpindahan tampilan, dan permainan dengan frame rate tinggi terlihat lebih halus.

Namun, manfaat sebenarnya tetap bergantung pada kemampuan prosesor, perangkat lunak, serta aplikasi yang dijalankan.

Rumor mengenai OnePlus 17 muncul tidak lama setelah peluncuran OnePlus 16 di pasar China.

OnePlus 16 membawa layar OLED dengan dukungan refresh rate hingga 185Hz pada gim tertentu.

Perangkat tersebut juga mendukung refresh rate 165Hz untuk antarmuka sistem dan sejumlah aplikasi.

Peningkatan ini melanjutkan pengembangan dari OnePlus 15 yang sebelumnya menawarkan layar hingga 165Hz untuk gim yang mendukung.

Langkah tersebut menunjukkan perhatian OnePlus terhadap pengalaman visual dan performa smartphone, khususnya bagi pengguna yang gemar bermain gim.

Perusahaan juga telah mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kestabilan frame rate dan mengoptimalkan kinerja perangkat ketika menjalankan permainan.

Dengan munculnya laporan pengujian panel 240Hz, OnePlus diperkirakan masih melihat teknologi layar berkecepatan tinggi sebagai salah satu bidang pengembangan produk.

Meski begitu, pengujian sebuah teknologi tidak selalu berarti fitur tersebut akan digunakan pada produk yang dijual kepada konsumen.

Produsen smartphone umumnya perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan spesifikasi akhir, termasuk konsumsi daya, suhu perangkat, biaya produksi, dan kestabilan sistem.

Teknologi layar dengan klaim refresh rate 240Hz sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru dalam industri smartphone.

Sharp sebelumnya telah menghadirkan teknologi layar berkecepatan tinggi melalui lini Aquos.

Salah satunya adalah Sharp Aquos R11 yang diperkenalkan pada Juni 2026 dengan layar Pro IGZO OLED berukuran sekitar 6,5 inci dan spesifikasi refresh rate variabel hingga 240Hz.

Namun, perlu dibedakan antara panel yang benar-benar memperbarui gambar sebanyak 240 kali per detik dan teknologi yang menghasilkan tingkat perubahan tampilan setara 240Hz melalui metode tambahan.

Pada sejumlah smartphone Aquos, Sharp menggunakan teknik penyisipan bingkai hitam atau black frame insertion.

Teknik tersebut bekerja dengan menyisipkan tampilan hitam di antara bingkai gambar pada layar yang beroperasi pada 120 frame per detik.

Hasilnya, tingkat perubahan tampilan dapat mencapai angka efektif 240Hz, tetapi cara kerjanya berbeda dari panel 240Hz native yang benar-benar menampilkan pembaruan gambar baru sebanyak 240 kali setiap detik.

Sampai sekarang, belum diketahui apakah OnePlus akan menggunakan panel 240Hz native atau teknologi lain untuk mencapai angka tersebut.

Informasi yang beredar hanya menyebut adanya pengujian panel berkecepatan tinggi tanpa menjelaskan rincian teknologinya.

Salah satu manfaat yang diharapkan dari penggunaan layar 240Hz adalah peningkatan kelancaran tampilan saat bermain gim.

Dalam permainan yang menampilkan gerakan cepat, refresh rate tinggi dapat membantu mengurangi kesan gambar tersendat dan membuat pergerakan objek terlihat lebih halus.

Kemampuan tersebut berpotensi menjadi nilai tambah bagi pengguna yang gemar memainkan gim kompetitif.

Namun, tidak semua permainan di smartphone mendukung frame rate sangat tinggi.

Sebagian aplikasi dan gim masih membatasi tampilan pada 60Hz, 90Hz, atau 120Hz.

Karena itu, panel dengan kemampuan mencapai 240Hz belum tentu dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sebagai contoh, OnePlus 15 memiliki layar yang mendukung refresh rate hingga 165Hz.

Akan tetapi, hanya sejumlah gim tertentu yang mampu memanfaatkan kemampuan tersebut secara native.

Beberapa permainan populer juga menggunakan pengaturan grafis yang membatasi jumlah frame per detik untuk menjaga kestabilan performa.

Pengujian terhadap OnePlus 15 menunjukkan bahwa gim tertentu dapat mencapai frame rate tinggi, tetapi perubahan pengaturan grafis dapat menyebabkan batas frame rate menurun.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan layar harus diimbangi dengan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak.

Dengan kata lain, layar 240Hz tidak otomatis membuat seluruh gim berjalan pada 240 frame per detik atau 240fps.

Pengembang gim juga harus menyediakan dukungan yang sesuai agar pengguna dapat merasakan manfaat teknologi tersebut.

Selain dukungan gim, penggunaan refresh rate sangat tinggi juga berpotensi memengaruhi konsumsi daya smartphone.

Layar yang bekerja dengan frekuensi pembaruan tinggi dapat membutuhkan pengelolaan energi lebih kompleks dibandingkan layar yang menggunakan refresh rate lebih rendah.

Karena itu, produsen perlu memastikan peningkatan kemampuan layar tidak membuat baterai cepat habis atau perangkat mengalami peningkatan suhu secara berlebihan.

Teknologi refresh rate adaptif menjadi salah satu cara untuk mengatasi persoalan tersebut.

Melalui teknologi ini, layar dapat menyesuaikan kecepatan pembaruan sesuai dengan aktivitas pengguna.

Ketika membaca teks atau melihat gambar diam, refresh rate dapat diturunkan untuk menghemat daya.

Sebaliknya, ketika menjalankan aplikasi atau permainan yang mendukung, layar dapat meningkatkan refresh rate untuk menghasilkan tampilan yang lebih mulus.

Jika OnePlus benar-benar menggunakan layar 240Hz, pengelolaan daya dan kestabilan performa akan menjadi aspek penting untuk menentukan manfaatnya dalam penggunaan sehari-hari.

Hingga Rabu, 21 Oktober 2026, OnePlus belum mengumumkan jadwal resmi peluncuran OnePlus 17.

Perusahaan baru saja memperkenalkan OnePlus 16 di China pada Oktober 2026.

Karena itu, sejumlah laporan memperkirakan penerusnya berpotensi hadir pada 2027 apabila OnePlus mempertahankan pola pembaruan produk tahunan.

Namun, perkiraan tersebut belum menjadi keputusan resmi perusahaan.

Selain jadwal peluncuran, informasi mengenai ukuran layar, jenis panel, chipset, kapasitas baterai, kamera, dan harga OnePlus 17 juga belum dikonfirmasi.

Belum diketahui pula apakah perangkat tersebut nantinya akan dipasarkan secara global atau hanya tersedia di wilayah tertentu.

Konsumen yang tertarik dengan kemampuan layar 240Hz masih perlu menunggu informasi resmi sebelum memastikan fitur tersebut benar-benar digunakan.

Rumor layar 240Hz pada OnePlus 17 menunjukkan bahwa persaingan teknologi smartphone tidak hanya berlangsung pada kamera, prosesor, dan kapasitas baterai.

Kemampuan layar juga menjadi salah satu aspek yang terus dikembangkan produsen untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Namun, angka refresh rate yang tinggi tidak selalu menjadi jaminan bahwa sebuah smartphone lebih nyaman digunakan dibandingkan perangkat lain.

Kualitas panel, ketajaman gambar, akurasi warna, tingkat kecerahan, daya tahan baterai, dan kemampuan menjalankan aplikasi tetap menjadi pertimbangan penting.

Bagi pengguna yang lebih sering memakai smartphone untuk berkirim pesan, menonton video, membaca berita, atau mengakses media sosial, perbedaan antara layar 120Hz dan 240Hz mungkin tidak selalu terasa signifikan.

Sebaliknya, pengguna yang memainkan gim kompetitif dengan dukungan frame rate tinggi berpotensi memperoleh manfaat lebih besar.

Karena itu, peningkatan refresh rate perlu diimbangi dengan dukungan aplikasi agar teknologi tersebut tidak hanya menjadi angka unggulan dalam promosi.

Untuk saat ini, pengujian layar 240Hz pada OnePlus 17 masih menjadi informasi awal yang belum memperoleh konfirmasi resmi.

Jika teknologi itu benar-benar diterapkan, OnePlus 17 berpotensi menjadi salah satu smartphone yang menarik perhatian penggemar perangkat gaming berperforma tinggi.

Namun, keputusan akhir mengenai penggunaan panel 240Hz, teknologi yang dipakai, dan manfaatnya bagi pengguna baru dapat dinilai setelah OnePlus mengumumkan spesifikasi resmi perangkat tersebut.* (vo/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan Rabu, 21 Oktober 2026.

Harga emas Antam ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2.554.000, turun Rp10.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Menghijau Jelang Pengumuman BI Rate, Saham MBMA, DEWA dan ISAT Melesat!

Emas Antam dengan ukuran terkecil, yakni 0,5 gram, dijual seharga Rp1.327.000.

Sementara itu, emas ukuran 2 gram dipasarkan Rp5.048.000 dan ukuran 3 gram mencapai Rp7.547.000.

Penurunan harga juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam.

Pada perdagangan hari ini, harga buyback tercatat Rp2.369.000 per gram atau turun Rp10.000 dibandingkan sehari sebelumnya.

Pergerakan harga tersebut menjadi informasi penting bagi masyarakat yang ingin membeli emas batangan maupun pemilik emas yang berencana menjual kembali simpanannya.

Harga emas Antam ukuran 1 gram pada Rabu, 21 Oktober 2026, berada di level Rp2.554.000.

Harga tersebut turun dari perdagangan Selasa, 20 Oktober 2026, yang berada di posisi Rp2.564.000 per gram.

Dengan demikian, harga emas Antam mencatat penurunan sebesar Rp10.000 dalam satu hari perdagangan.

Penurunan juga terlihat pada berbagai ukuran emas batangan lainnya.

Untuk emas ukuran 5 gram, harga yang ditawarkan mencapai Rp12.545.000. Sementara emas ukuran 10 gram dibanderol Rp25.035.000.

Adapun emas ukuran 25 gram dipasarkan seharga Rp62.462.000, sedangkan emas ukuran 50 gram mencapai Rp124.845.000.

Bagi masyarakat yang ingin membeli emas dalam jumlah lebih besar, Antam menyediakan ukuran 100 gram dengan harga Rp249.612.000.

Sementara itu, emas ukuran 250 gram dijual Rp623.765.000 dan emas ukuran 500 gram mencapai Rp1.247.320.000.

Untuk ukuran terbesar dalam daftar tersebut, yakni 1.000 gram atau setara satu kilogram, harga emas Antam mencapai Rp2.494.600.000.

Perbedaan harga antarukuran perlu menjadi pertimbangan bagi calon pembeli karena harga rata-rata per gram dapat berbeda tergantung berat emas batangan yang dipilih.

Selain harga jual, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga mengalami penurunan pada perdagangan Rabu ini.

Harga buyback tercatat sebesar Rp2.369.000 per gram, turun Rp10.000 dibandingkan perdagangan Selasa yang berada di angka Rp2.379.000 per gram.

Buyback merupakan transaksi ketika pemilik emas batangan menjual kembali emasnya kepada Antam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harga buyback biasanya lebih rendah dibandingkan harga jual emas batangan.

Pada perdagangan hari ini, selisih antara harga jual emas Antam ukuran 1 gram dan harga buyback mencapai Rp185.000.

Artinya, apabila seseorang membeli emas Antam ukuran 1 gram dengan harga dasar Rp2.554.000 dan langsung menjualnya kembali menggunakan harga buyback yang berlaku, terdapat selisih harga sebesar Rp185.000 sebelum memperhitungkan biaya maupun ketentuan pajak yang mungkin berlaku.

Perbedaan tersebut perlu diperhatikan, terutama bagi masyarakat yang menjadikan emas sebagai sarana penyimpanan nilai atau investasi.

Harga jual dan buyback dapat berubah mengikuti kondisi pasar sehingga keuntungan atau kerugian dari transaksi emas tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan harga pembelian awal.

Daftar Lengkap Harga Emas Antam Rabu 21 Oktober 2026

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, sebagaimana tercantum dalam data harga Logam Mulia untuk Rabu, 21 Oktober 2026.

0,5 gram Rp1.327.000
1 gram Rp2.554.000
2 gram Rp5.048.000
3 gram Rp7.547.000
5 gram Rp12.545.000
10 gram Rp25.035.000
25 gram Rp62.462.000
50 gram Rp124.845.000
100 gram Rp249.612.000
250 gram Rp623.765.000
500 gram Rp1.247.320.000
1.000 gram Rp2.494.600.000

Kolom harga ditambah PPh 0,25 persen mengikuti format daftar harga yang dipublikasikan.

Pengenaan pajak pada transaksi sebenarnya bergantung pada ketentuan yang berlaku, termasuk pengecualian bagi konsumen akhir.

Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan dari Antam.

Masyarakat disarankan memeriksa kembali harga terbaru melalui situs resmi Logam Mulia sebelum melakukan pembelian atau penjualan emas batangan.

Selain memperhatikan harga dasar, masyarakat juga perlu memahami ketentuan perpajakan dalam transaksi emas batangan.

Daftar harga Logam Mulia menampilkan perbandingan harga dasar dengan harga yang memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen.

Sebagai gambaran, harga dasar emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp2.554.000.

Jika dihitung dengan tambahan PPh sebesar 0,25 persen, nilainya menjadi Rp2.560.385.

Namun, berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 dan 52 Tahun 2025, pembelian emas oleh konsumen akhir dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

Karena itu, angka pada kolom harga setelah pajak tidak otomatis menjadi jumlah yang harus dibayarkan setiap pembeli.

Masyarakat perlu memastikan rincian transaksi dan ketentuan pajak yang diterapkan penjual.

Pemahaman terhadap harga dasar, pajak, dan biaya transaksi diperlukan agar pembeli dapat memperkirakan pengeluaran secara lebih tepat.

Harga jual dan harga buyback emas memiliki fungsi yang berbeda.

Harga jual merupakan nilai yang ditetapkan ketika masyarakat membeli emas batangan dari Antam.

Sebaliknya, harga buyback merupakan harga yang digunakan ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan tersebut.

Perbedaan kedua harga ini dikenal sebagai selisih jual-beli atau spread.

Besarnya spread dapat berubah mengikuti kebijakan harga dan kondisi pasar.

Karena itu, masyarakat yang ingin berinvestasi emas perlu memperhatikan bukan hanya perkembangan harga jual, tetapi juga harga buyback.

Membeli emas ketika harga mengalami penurunan tidak selalu berarti langsung memperoleh keuntungan.

Nilai penjualan kembali tetap bergantung pada pergerakan harga emas di kemudian hari.

Selain itu, kebutuhan dana dan jangka waktu penyimpanan emas juga perlu menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan investasi.

Pergerakan harga emas batangan di Indonesia berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk harga emas internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Emas merupakan salah satu komoditas yang diperdagangkan secara global. Perubahan permintaan dan penawaran dapat memengaruhi pergerakan harganya.

Selain itu, perkembangan suku bunga, kondisi ekonomi dunia, dan ketidakpastian pasar keuangan juga dapat memengaruhi minat investor terhadap emas.

Ketika kondisi ekonomi global tidak menentu, emas kerap menjadi salah satu aset yang diperhatikan investor untuk melakukan diversifikasi.

Meski demikian, harga emas tetap dapat mengalami kenaikan maupun penurunan dalam jangka pendek.

Karena itu, perubahan harga harian perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika pasar, bukan jaminan arah harga pada perdagangan berikutnya.

Harga emas Antam yang kembali turun pada Rabu, 21 Oktober 2026, dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi masyarakat yang sedang merencanakan pembelian emas batangan.

Namun, keputusan membeli atau menjual emas sebaiknya tidak hanya didasarkan pada penurunan harga dalam satu hari perdagangan.

Calon pembeli perlu menyesuaikan jumlah pembelian dengan kemampuan keuangan, tujuan investasi, dan kebutuhan dana dalam jangka waktu tertentu.

Masyarakat yang membeli emas untuk investasi jangka panjang juga perlu mempertimbangkan biaya transaksi serta selisih antara harga jual dan buyback.

Sementara itu, pemilik emas yang berencana menjual kembali simpanannya disarankan memperhatikan harga buyback terbaru agar dapat memperkirakan nilai yang akan diterima.

Informasi harga emas Antam dapat diperiksa melalui laman resmi Logam Mulia di www.logammulia.com.

Secara keseluruhan, harga emas Antam pada Rabu, 21 Oktober 2026, tercatat Rp2.554.000 per gram, sementara harga buyback berada di angka Rp2.369.000 per gram.

Keduanya mengalami penurunan Rp10.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa harga emas batangan masih mengalami perubahan yang perlu dicermati masyarakat sebelum melakukan transaksi.

Disclaimer: Informasi ini bertujuan memberikan gambaran perkembangan harga emas dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual emas.

Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.* (ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu, 21 Oktober 2026.

Penguatan terjadi ketika pelaku pasar menantikan keputusan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang diperkirakan akan memengaruhi pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah.

Baca Juga:

• INALUM Perkuat Posisi Industri Aluminium Indonesia di Forum Mineral dan Logam Internasional 2026

Kenaikan tersebut didukung penguatan sejumlah saham berkapitalisasi besar, termasuk PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA), PT Darma Henwa Tbk. (DEWA), dan PT Indosat Tbk. (ISAT).

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 396 saham tercatat menguat, 147 saham melemah, sementara 420 saham tidak mengalami perubahan harga.

Pergerakan tersebut menunjukkan jumlah saham yang mengalami kenaikan lebih banyak dibandingkan saham yang melemah.

Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati perkembangan ekonomi, terutama arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Sejumlah saham dalam kelompok indeks LQ45 mencatat kenaikan pada perdagangan pagi.

Saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) menjadi salah satu yang mengalami penguatan terbesar dengan kenaikan 4,65 persen ke level Rp360 per saham.

Penguatan juga terjadi pada saham PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) yang naik 3,91 persen menjadi Rp266 per saham.

Sementara itu, saham PT Indosat Tbk. (ISAT) menguat 3,50 persen ke posisi Rp1.775 per saham.

Kenaikan turut terjadi pada saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) sebesar 3,03 persen menjadi Rp2.720 per saham.

Saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) juga meningkat 2,61 persen ke level Rp785 per saham.

Adapun saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) mencatat kenaikan 2,60 persen menjadi Rp5.925 per saham.

Penguatan sejumlah saham tersebut membantu menopang pergerakan IHSG pada awal perdagangan setelah pasar saham Indonesia menghadapi tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Namun, kenaikan harga saham pada pagi hari belum dapat dijadikan kepastian bahwa penguatan akan bertahan hingga penutupan perdagangan.

Di tengah penguatan IHSG, sejumlah saham perusahaan besar justru mengalami penurunan harga.

Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) turun 3,40 persen menjadi Rp1.280 per saham.

Penurunan juga terjadi pada saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) sebesar 3,27 persen ke posisi Rp1.185 per saham.

Sementara itu, saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) melemah 2,05 persen menjadi Rp23.875 per saham.

Saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) tercatat turun 1,43 persen ke level Rp1.380 per saham.

PT Astra International Tbk. (ASII) juga mengalami penurunan 1,33 persen menjadi Rp4.440 per saham.

Adapun saham PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) melemah 1,25 persen ke posisi Rp1.575 per saham.

Perbedaan pergerakan harga saham tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh perusahaan mengalami kenaikan meskipun indeks utama bursa bergerak di zona positif.

Bagi investor, kondisi ini menjadi pengingat bahwa perubahan IHSG tidak selalu menggambarkan pergerakan seluruh saham secara merata.

Salah satu perhatian utama pasar keuangan pada Rabu ini adalah hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia periode Oktober 2026.

Keputusan tersebut akan menentukan arah suku bunga acuan atau BI Rate di tengah tekanan terhadap rupiah dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Berdasarkan konsensus Bloomberg terhadap 34 ekonom, Bank Indonesia diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 persen.

Namun, sebagian analis memperkirakan BI dapat menaikkan suku bunga menjadi 6 persen hingga 6,25 persen untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Perbedaan perkiraan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan moneter masih menjadi perhatian investor.

Sebelumnya, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 5,75 persen dalam RDG September 2026.

Keputusan Oktober dinantikan karena rupiah berada di sekitar Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.

Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan daya tarik aset keuangan berdenominasi rupiah.

Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan memengaruhi aktivitas ekonomi.

Sebaliknya, mempertahankan suku bunga dapat memberikan ruang bagi kegiatan usaha, tetapi tetap perlu mempertimbangkan tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal asing.

Technical Analyst BRI Danareksa Sekuritas, Reza Diofanda, menilai keputusan Bank Indonesia akan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi arah IHSG dan rupiah.

Menurut Reza, pasar saat ini tidak hanya menghadapi persoalan suku bunga, tetapi juga tekanan arus modal asing dan ketidakpastian terkait kebijakan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

MSCI merupakan penyedia indeks saham global yang menjadi salah satu acuan investor internasional dalam menempatkan dana di berbagai pasar keuangan.

Perubahan kebijakan atau klasifikasi indeks MSCI dapat memengaruhi keputusan investasi, terutama dari pengelola dana yang mengikuti indeks tersebut.

Ketidakpastian mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kehati-hatian investor.

Di sisi lain, inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi Bank Indonesia sebesar 2,5 persen dengan toleransi satu persen, atau pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen.

Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah suku bunga perlu dipertahankan atau dinaikkan.

Dari sisi analisis teknikal, Reza melihat IHSG mulai menunjukkan tanda pemulihan setelah sebelumnya mengalami tekanan cukup dalam.

IHSG tercatat memantul dari area penopang harga atau support Fibonacci di sekitar level 4.942.

Menurut analisisnya, target pemulihan teknikal terdekat berada pada kisaran 5.318 hingga 5.400.

Artinya, apabila penguatan berlanjut dan mampu melewati area hambatan harga, IHSG memiliki peluang bergerak menuju kisaran tersebut.

Meski demikian, Reza mengingatkan bahwa arah pemulihan belum sepenuhnya mendapatkan konfirmasi.

Salah satu indikator yang digunakan, yakni Moving Average Convergence Divergence (MACD), masih berada di wilayah negatif dan menunjukkan tekanan penurunan atau bearish.

Dalam analisis teknikal, kondisi tersebut menggambarkan bahwa tekanan jual belum sepenuhnya berakhir.

Sementara itu, level 5.185 menjadi salah satu area support yang perlu diperhatikan.

Apabila IHSG kembali turun hingga menembus level tersebut, risiko pelemahan lanjutan dapat meningkat.

Sebaliknya, apabila indeks mampu melewati area resistance, peluang penguatan dapat menjadi lebih besar.

Namun, perkiraan tersebut merupakan analisis berdasarkan pergerakan harga dan bukan jaminan bahwa indeks akan mencapai level tertentu.

Pergerakan IHSG tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dalam negeri, tetapi juga perkembangan pasar keuangan internasional.

Perubahan suku bunga global, arus investasi asing, nilai tukar mata uang, serta kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi beberapa faktor yang dapat memengaruhi keputusan investor.

Ketika ketidakpastian meningkat, sebagian investor cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dananya pada instrumen saham.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan perubahan harga yang cukup tajam dalam waktu singkat.

Selain itu, investor juga memperhatikan perkembangan kinerja perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Laporan keuangan, prospek pertumbuhan usaha, serta kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan tetap menjadi faktor penting dalam menentukan nilai suatu saham.

Karena itu, penguatan IHSG pada pagi hari perlu dilihat bersama perkembangan pasar secara keseluruhan.

Penguatan IHSG sebesar 0,67 persen ke posisi 5.314,50 pada perdagangan pagi Rabu, 21 Oktober 2026, memberikan sinyal pemulihan awal setelah tekanan yang melanda pasar saham.

Saham MBMA, DEWA, dan ISAT menjadi beberapa penggerak kenaikan, sementara MAPI, WIFI, serta UNTR mengalami pelemahan.

Meski jumlah saham yang menguat lebih banyak, arah perdagangan sepanjang hari masih dapat berubah mengikuti perkembangan sentimen pasar.

Perhatian investor terutama tertuju pada keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dijadwalkan diumumkan pada Rabu siang.

Keputusan tersebut berpotensi memengaruhi pandangan pelaku pasar terhadap prospek rupiah, arus modal asing, dan kondisi pasar saham Indonesia dalam waktu dekat.

Dengan kondisi tersebut, investor perlu memperhatikan pergerakan harga dan perkembangan informasi ekonomi sebelum mengambil keputusan.

Disclaimer: Artikel ini bertujuan memberikan informasi mengenai perkembangan pasar modal dan bukan merupakan ajakan atau rekomendasi untuk membeli maupun menjual saham.

Setiap keputusan investasi memiliki risiko dan menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)

BALI – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) berpartisipasi dalam International Critical Minerals and Metals Summit: Indonesia 2026 yang diselenggarakan di Bali.

Partisipasi ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam mendukung penguatan industri mineral dan logam nasional sekaligus mendorong peningkatan daya saing Indonesia di pasar global.

Baca Juga:

• TransNusa Resmi Buka Penerbangan Bali–Melbourne, Tiket Mulai AUD299 dan Bakal Terbang Setiap Hari

Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk bertukar perspektif, membahas peluang investasi, serta mengidentifikasi tantangan dan potensi pengembangan industri mineral dan logam di tengah dinamika pasar global.

Dalam forum tersebut, Direktur Keuangan INALUM, Ken Permana, hadir sebagai panelis untuk membahas posisi Indonesia dalam rantai nilai aluminium global.

Pembahasan ini menjadi relevan di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap mineral dan logam serta pentingnya penguatan rantai pasok industri yang mampu memberikan nilai tambah bagi negara produsen.

Kehadiran INALUM dalam forum ini juga mencerminkan peran perusahaan dalam mendorong pengembangan industri aluminium nasional yang semakin terintegrasi, kompetitif, dan mampu menjawab kebutuhan pasar internasional.

Perkuat Posisi Indonesia dalam Rantai Nilai Aluminium Global

Aluminium merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor industri, mulai dari transportasi, konstruksi, energi, hingga manufaktur.

Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan terhadap material yang mendukung transisi energi, aluminium juga memiliki peluang besar dalam rantai pasok industri masa depan.

Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat posisinya melalui pemanfaatan sumber daya bauksit, pengembangan industri alumina, serta peningkatan kapasitas produksi aluminium.

Penguatan keterkaitan antara sektor hulu dan hilir menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Pembahasan mengenai posisi Indonesia dalam rantai nilai aluminium global menjadi momentum untuk melihat lebih jauh bagaimana potensi sumber daya mineral nasional dapat dikembangkan menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Tidak hanya berfokus pada ketersediaan bahan baku, penguatan industri aluminium juga membutuhkan dukungan investasi, pengembangan teknologi, peningkatan efisiensi operasional, serta sinergi antarpelaku industri.

Berbagai aspek tersebut berperan dalam menentukan kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan memperluas peluang di pasar internasional.

Melalui partisipasinya dalam forum internasional ini, INALUM turut mengambil bagian dalam diskusi strategis mengenai arah pengembangan industri aluminium Indonesia di tengah perubahan kebutuhan dan persaingan global.

Hilirisasi Jadi Kunci Peningkatan Nilai Tambah Mineral Nasional

Optimalisasi hilirisasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong penguatan industri mineral dan logam Indonesia.

Melalui pengembangan industri pengolahan dan pemurnian, sumber daya alam tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Dalam industri aluminium, keterhubungan antara bauksit, alumina, dan aluminium menjadi bagian penting dalam membangun rantai produksi yang terintegrasi.

Penguatan setiap tahapan tersebut berpotensi mendukung peningkatan nilai ekonomi sumber daya nasional sekaligus membuka peluang pengembangan industri turunan.

Upaya memperkuat hilirisasi juga perlu didukung oleh ekosistem industri yang memadai, termasuk ketersediaan energi yang kompetitif, infrastruktur, teknologi, sumber daya manusia, serta kepastian investasi.

Dengan dukungan berbagai faktor tersebut, industri aluminium Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing produk di pasar global.

Bagi Indonesia, pengembangan rantai nilai aluminium yang semakin kuat juga menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam.

Melalui pengolahan yang lebih mendalam dan pengembangan industri turunan, potensi mineral nasional diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Partisipasi INALUM dalam International Critical Minerals and Metals Summit: Indonesia 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat perspektif industri mengenai peluang tersebut sekaligus mendorong pembahasan mengenai tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan industri aluminium nasional.

Bangun Kolaborasi dan Daya Saing di Pasar Internasional

Forum internasional seperti International Critical Minerals and Metals Summit: Indonesia 2026 juga membuka ruang bagi pelaku industri untuk membangun komunikasi dan memperluas perspektif mengenai perkembangan sektor mineral dan logam.

Pertukaran pandangan antara pelaku industri dan investor menjadi penting untuk memahami arah perkembangan pasar, kebutuhan rantai pasok global, serta peluang pengembangan investasi di sektor mineral strategis.

Bagi INALUM, keterlibatan dalam forum tersebut merupakan kesempatan untuk berkontribusi dalam diskusi mengenai masa depan industri aluminium Indonesia sekaligus memperkuat pemahaman terhadap dinamika industri di tingkat internasional.

Keterlibatan Direktur Keuangan INALUM sebagai panelis turut membawa perspektif perusahaan mengenai posisi strategis Indonesia dalam rantai nilai aluminium global.

Perspektif industri diperlukan untuk melihat peluang pengembangan usaha secara menyeluruh, termasuk kebutuhan investasi dan pentingnya membangun ekosistem industri yang mampu mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Ke depan, penguatan industri aluminium nasional membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sinergi tersebut diperlukan agar potensi sumber daya mineral Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan.

Melalui partisipasi dalam International Critical Minerals and Metals Summit: Indonesia 2026, INALUM menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan industri mineral dan logam nasional.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi hilirisasi serta meningkatkan daya saing bauksit, alumina, dan aluminium Indonesia di pasar internasional.

Dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan penguatan rantai nilai industri yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat mengambil peran yang semakin strategis dalam industri aluminium global.* (ad)

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengungkap dugaan sementara motif penembakan yang menewaskan seorang anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Polisi menduga peristiwa tersebut dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan korban.

Baca Juga:

• Peserta Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Aceh Terjatuh Lemas, Biddokkes Polda Aceh Turun Tangan

Namun, kepolisian masih mengumpulkan keterangan untuk memastikan penyebab sebenarnya.

"Diduga motif pribadi," ucapnya, Selasa (20/10/2026).

Ferry menegaskan bahwa motif penembakan tersebut belum dapat dipastikan karena penyidik masih mendalami sejumlah fakta dan keterangan yang diperoleh.

"Iya, untuk motif saat ini masih dalam pendalaman," ujarnya.

Peristiwa penembakan itu terjadi pada Minggu malam, 18 Oktober 2026.

Seorang pria berinisial DN yang diketahui merupakan anggota ormas meninggal dunia setelah diduga ditembak di dalam mobil yang ditumpanginya.

Kasus tersebut kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut.

Berdasarkan informasi awal kepolisian, penembakan terjadi di Kecamatan Tanjung Morawa saat korban berada di dalam kendaraan bersama sejumlah orang lainnya.

Korban diduga ditembak oleh seseorang yang memiliki hubungan dengan organisasi kemasyarakatan yang sama.

Ferry sebelumnya menyampaikan bahwa polisi masih menyelidiki bagaimana peristiwa tersebut berlangsung dan siapa saja pihak yang terlibat.

"Informasinya, itu penembakan di dalam mobil antara sesama ormas (satu ormas)," kata Ferry, Senin (19/10).

Dalam peristiwa tersebut, seorang pria berinisial DN dilaporkan meninggal dunia.

"Satu orang meninggal dunia," ujarnya.

Kematian korban menjadi perhatian setelah informasi mengenai kejadian tersebut menyebar luas melalui media sosial.

Meski polisi telah memperoleh sejumlah petunjuk awal, kronologi lengkap penembakan masih terus didalami.

Penyidik juga berupaya memastikan peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Dalam perkembangan penyelidikan, Polda Sumut telah mengamankan tiga orang yang diduga mengetahui peristiwa penembakan tersebut.

Ketiganya diamankan untuk dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumut.

Ferry menjelaskan bahwa tiga orang tersebut masih berstatus sebagai saksi, bukan tersangka.

"Saat ini statusnya masih sebagai saksi," ucapnya.

Sementara itu, seorang yang diduga menjadi pelaku utama dalam kasus penembakan tersebut masih dalam pencarian polisi.

Kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab atas kematian korban.

Selain mendalami motif, penyidik juga memeriksa sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kejadian.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah asal-usul senjata api yang diduga digunakan dalam penembakan.

Menurut keterangan awal kepolisian, senjata api telah diamankan sebagai barang bukti.

Namun, kepemilikan dan asal-usul senjata tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penyelidikan ini dilakukan untuk memperjelas rangkaian kejadian sekaligus memastikan keterlibatan pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam penembakan.

Kasus penembakan di Tanjung Morawa juga menjadi perhatian publik setelah sebuah video memperlihatkan seorang pria yang disebut sebagai keluarga korban meluapkan kemarahan di rumah sakit.

Dalam rekaman yang beredar di media sosial, pria tersebut terlihat tidak terima atas kematian anggota keluarganya.

Ia juga menyampaikan ancaman balas dendam dan mempertanyakan tindakan aparat kepolisian dalam menangkap pelaku.

"Nyawa dibayar nyawa. Tiga orang korban kena tembak, satu orang sudah tewas. Mana tangkapan polisi, kapolsek, kapolres, kapolda?," lanjutnya.

Dalam video tersebut, pria itu menyebut tiga orang menjadi korban penembakan, dengan satu orang dilaporkan meninggal dunia.

Namun, keterangan mengenai jumlah korban yang terkena tembakan masih perlu dibedakan dari informasi resmi kepolisian.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, polisi telah memastikan satu orang meninggal dunia.

Video itu juga memuat penyebutan nama seseorang yang dituding terlibat.

Meski demikian, identitas dan peran orang yang disebut dalam rekaman tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan yang beredar di media sosial.

Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

Polda Sumut Minta Masyarakat Percayakan Penanganan Kasus kepada Polisi

Menanggapi perkembangan kasus tersebut, Ferry meminta masyarakat tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk menyelesaikan penyelidikan.

Ia memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan.

Menurut Ferry, aparat kepolisian masih bekerja untuk menemukan pelaku sekaligus mengungkap motif sebenarnya di balik penembakan yang menewaskan anggota ormas tersebut.

Dugaan persoalan pribadi yang disampaikan kepolisian masih menjadi bagian dari penyelidikan awal dan belum merupakan kesimpulan akhir.

Polisi juga belum merinci persoalan pribadi seperti apa yang diduga menjadi pemicu penembakan.

Karena itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru menarik kesimpulan maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Penyelesaian kasus melalui proses hukum dinilai penting untuk mencegah munculnya konflik lanjutan, terutama setelah beredarnya rekaman yang berisi ancaman balas dendam.

Hingga Selasa, 20 Oktober 2026, penyelidikan kasus penembakan di Tanjung Morawa masih berlangsung.

Polda Sumut terus mendalami dugaan motif pribadi, memeriksa keterangan para saksi, dan menelusuri barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Tiga orang telah diamankan untuk dimintai keterangan, sementara pihak yang diduga sebagai pelaku utama masih diburu.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena melibatkan anggota organisasi kemasyarakatan dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Polisi diharapkan dapat mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh, termasuk memastikan siapa yang melakukan penembakan, bagaimana peristiwa berlangsung, serta apa yang menjadi penyebabnya.

Sementara itu, masyarakat masih menunggu perkembangan penyelidikan dan langkah hukum terhadap pihak yang nantinya terbukti bertanggung jawab atas kematian korban.* (d/ad)