MEDAN — Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik tajam yang dilontarkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kota Medan, Godfried Effendy Lubis, yang menilai kinerjanya buruk dan gagal dalam memimpin kota.

Rico mengatakan, pemerintah kota telah berupaya maksimal dalam menjalankan program pembangunan.

Baca Juga:

• Momen Bersejarah, UNA Lahirkan Guru Besar Pertama Setelah 40 Tahun Berdiri

"Kita sudah berusaha yang terbaik. Terima kasih atas saran dan masukan dari DPRD. Ini bentuk komunikasi dua arah yang baik untuk membangun Medan bersama-sama," kata Rico, Selasa, 28 April 2026.

Ia menjelaskan, sejumlah program telah dijalankan, termasuk penanganan banjir yang menurutnya sudah memiliki perencanaan.

Selain itu, Rico menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Medan mencapai 6,5 persen, sebagaimana disampaikan pemerintah pusat dalam forum perencanaan pembangunan daerah.

Menanggapi tudingan minim inovasi, Rico mencontohkan peluncuran sistem Qresto (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization).

Sistem ini memungkinkan pembayaran pajak restoran dilakukan secara otomatis melalui transaksi digital.

"Ini inovasi baru, bahkan disebut pertama di Indonesia. Pembayaran menggunakan QRIS langsung masuk ke kas daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Godfried Effendy Lubis menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Rico usai rapat paripurna penyampaian LKPj Tahun Anggaran 2025 di DPRD Medan.

Ia menilai Wali Kota tidak serius menangani sejumlah persoalan krusial.

Menurut Godfried, sejumlah indikator menunjukkan kinerja pemerintah kota belum optimal, mulai dari penanganan banjir, tingginya inflasi, hingga angka pengangguran.

"Menangani banjir tidak serius, inflasi tinggi, pengangguran belum teratasi," kata Godfried.

Ia juga menyoroti persoalan keamanan seperti maraknya begal dan tawuran, serta peredaran narkoba yang dinilai belum tertangani secara efektif.

Selain itu, ia menilai kurangnya inovasi dalam kebijakan pemerintah kota.

Godfried menyebut, kepemimpinan Rico belum menunjukkan terobosan signifikan dalam mengatasi persoalan mendasar perkotaan.

DPRD, kata dia, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

Polemik antara eksekutif dan legislatif ini mencerminkan dinamika pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Di tengah kritik yang mengemuka, kedua pihak diharapkan tetap menjaga sinergi dalam mendorong pembangunan kota.*

(sp/ad)

ASAHAN — Universitas Asahan menandai tonggak baru dalam perjalanan akademiknya dengan mengukuhkan guru besar pertama pada peringatan Dies Natalis ke-40, Selasa, 28 April 2026.

Prosesi yang berlangsung di Aula Zulfirman Siregar ini menjadi momen penting bagi penguatan kualitas pendidikan tinggi di Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Respon Cepat Aduan Warga di Medsos, Pemko Medan Tutup Lubang Besar di Jalan Raden Saleh dalam Sehari!

Ia menjadi guru besar pertama dalam sejarah kampus tersebut sejak berdiri empat dekade lalu.

Dalam orasi ilmiahnya bertajuk "Tantangan Pendidik di Era Gen Z", Sri Rahayu menyoroti pentingnya transformasi metode pembelajaran di tengah perkembangan teknologi digital.

Ia menekankan perlunya adaptasi pendekatan pendidikan yang lebih inovatif, sekaligus penguatan karakter generasi muda.

Rektor Mangaraja Manurung mengatakan pengukuhan ini merupakan capaian monumental bagi UNA.

"Ini menandai peningkatan kualitas akademik kampus, seiring pengembangan program studi dan kompetensi dosen," ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta civitas akademika.

Rianto mengapresiasi pencapaian tersebut dan menilai kehadiran guru besar akan memperkuat ekosistem riset dan inovasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Asahan, kata dia, membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia dan penelitian terapan.

"Peran perguruan tinggi sangat strategis dalam mendorong kemajuan daerah, termasuk menggali potensi lokal untuk pembangunan berkelanjutan," kata Rianto.

Pengukuhan guru besar perdana ini diharapkan menjadi titik awal bagi Universitas Asahan untuk terus meningkatkan kapasitas akademik dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.*

(ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan kembali merespons cepat laporan warga terkait kerusakan infrastruktur.

Kali ini, perbaikan dilakukan terhadap jalan berlubang di kawasan Jalan Raden Saleh, Kecamatan Medan Barat, yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Baca Juga:

• Tak Sekadar Seremoni, Rico Waas Ingin May Day 2026 Harus Jadi Momentum Kesejahteraan Buruh

Langkah cepat ini menjadi bagian dari komitmen pemerintahan di bawah Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dalam merespons aduan publik.

Kepala UPT Wilayah Medan Barat, Agustina Simbolon, mengatakan laporan diterima pada Minggu dan langsung ditindaklanjuti keesokan harinya.

"Senin pagi tim kami langsung turun ke lokasi untuk melakukan perbaikan," ujar Agustina saat ditemui di lokasi, Selasa, 28 April 2026.

Menurut dia, lubang tersebut memiliki dimensi cukup besar, dengan kedalaman sekitar 1,5 meter, panjang 4,5 meter, dan lebar 80 sentimeter.

Kerusakan diduga disebabkan oleh gerusan air yang mengikis struktur tanah di bawah badan jalan.

Proses perbaikan dilakukan secara menyeluruh. Tim teknis menimbun lubang yang tidak terhubung dengan saluran drainase, lalu melapisinya dengan pengecoran agar permukaan jalan kembali rata.

Seluruh pekerjaan, kata Agustina, diselesaikan dalam waktu satu hari.

Ia menilai peran aktif masyarakat dalam melaporkan kerusakan infrastruktur sangat membantu percepatan penanganan di lapangan.

Pemerintah kota, kata dia, membuka berbagai kanal pengaduan, termasuk melalui media sosial resmi dinas maupun Pemko Medan.

"Masyarakat tidak perlu ragu melaporkan jika menemukan kerusakan. Partisipasi ini penting untuk menjaga kualitas infrastruktur kota," ujarnya.

Agustina juga mengingatkan pentingnya peran bersama dalam merawat fasilitas publik, termasuk dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat mengganggu fungsi drainase dan mempercepat kerusakan jalan.

Perbaikan cepat ini menjadi bagian dari upaya Pemko Medan dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus memperkuat respons layanan publik berbasis aduan masyarakat.*

(ad)

MEDAN — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026, Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa perayaan tahunan tersebut harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni.

Pemerintah kota, kata dia, ingin menjadikan momentum ini sebagai titik penguatan kolaborasi nyata antara pemerintah dan pekerja.

Baca Juga:

• Kunjungi Korban KDRT di Medan, Maruli Siahaan Dorong Negara Hadir Lindungi Masyarakat Kecil

Dalam pertemuan tersebut, ia didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Sosial Muhammad Sofyan serta Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Ramaddan.

"Momentum 1 Mei tidak boleh terjebak dalam seremoni tahunan semata. Ini harus menjadi pengingat akan pentingnya jaminan keselamatan dan kesejahteraan buruh sebagai penggerak utama ekonomi kota," ujar Rico.

Ia menilai, perayaan tahun sebelumnya yang cenderung didominasi unsur hiburan perlu dievaluasi.

Untuk tahun ini, pemerintah kota mendorong konsep acara yang lebih berimbang—menggabungkan kemeriahan dengan nuansa reflektif.

Menurut Rico, pesan utama yang ingin ditegaskan adalah posisi pemerintah sebagai mitra strategis bagi pekerja.

Dalam konteks dinamika global yang terus berubah, hubungan yang solid antara pemerintah dan buruh dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Komunikasi dan kolaborasi harus diperkuat. Pemerintah bukan hanya regulator, tetapi juga mitra yang mendukung kesejahteraan pekerja," kata dia.

Sementara itu, perwakilan panitia, Antoni Pasaribu, menyampaikan bahwa puncak peringatan May Day 2026 akan digelar di Pardede Hall.

Ia mengapresiasi hubungan yang selama ini terjalin harmonis antara pemerintah kota dan serikat pekerja.

"Selama ini hubungan buruh dengan Pemko Medan berjalan baik. Kami berharap Wali Kota dapat hadir memberikan arahan sekaligus dukungan," ujar Antoni.

Peringatan May Day di Medan tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga ruang dialog antara pemerintah dan pekerja untuk memperkuat perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja di daerah.*

(ad)

(dh)

Baca Juga:

• Bupati Fery Sahputra Simatupang Letakkan Batu Pertama SMP IT Boarding School Al Washliyah, Dorong Pendidikan Berbasis Islam

Kapoksi NasDem Komisi II DPR RI Ujang Bey mengatakan, regenerasi dan kaderisasi adalah fungsi utama partai politik dalam menjalankan peran politiknya di masyarakat.

Baca Juga:

• DPR Nilai Revisi UU Partai Politik Mendesak, Respons Usulan KPK Soal Penguatan Sistem Demokrasi Nasional

Ia menambahkan, partai politik yang ingin berkembang dan memenangkan pemilu harus memiliki sistem kaderisasi yang baik dan terarah agar dapat diterima masyarakat.

Ujang juga mencontohkan salah satu program internal NasDem, yakni Akademi Bela Negara (ABN), yang berfungsi sebagai wadah pendidikan politik dan pembentukan karakter kader.

"Melalui program tersebut, kader dibekali pemahaman kehidupan bernegara dan berpartai," ujarnya.

Lebih lanjut, Ujang membuka peluang kerja sama dengan KPK dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendidikan politik bagi kader partai.

Menurutnya, pembekalan sejak dini penting agar kader memahami aturan dan etika dalam dunia politik.

"Ke depan perlu juga kerja sama dengan KPK untuk memberikan pembekalan pencegahan korupsi," katanya.

Meski demikian, Ujang menegaskan bahwa tidak perlu dibentuk lembaga pengawas khusus kaderisasi parpol. Ia menilai, kekuatan partai justru terletak pada kualitas kader yang dibentuk dari internal.

"Tidak perlu ada lembaga pengawas kaderisasi. Kalau ingin menang pemilu, lakukan kaderisasi dengan baik. Kekuatan partai ada di kaderisasi," tegasnya.

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembentukan lembaga pengawasan kaderisasi partai politik untuk menekan praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, salah satu temuan penting dalam kajian 2025 adalah belum adanya sistem terintegrasi dalam pendidikan politik dan kaderisasi parpol, sehingga membuka ruang penyimpangan.

"Belum tersedianya lembaga pengawas khusus dalam proses kaderisasi, pendidikan politik, serta pengelolaan keuangan partai memperbesar risiko penyimpangan," ujar Budi.

KPK menilai, tingginya biaya politik dalam pemilu menjadi salah satu pintu masuk terjadinya praktik korupsi, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat.*

(d/dh)

Langkah ini dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan berbasis by name by address agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, valid, dan cepat.

Baca Juga:

• Prananda Paloh Temui Bobby Nasution di Medan, NasDem Tegaskan Dukungan Penuh Tanpa Batas Waktu

Sulaiman mengatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

"Mendagri memerintahkan dan menyetujui Gubernur Sumut untuk membentuk tim percepatan pendataan dan verifikasi data by name by address. Pemprov Sumut akan membantu merampungkan data-data yang dibutuhkan," kata Sulaiman.

Ia menjelaskan, tim percepatan akan turun langsung ke Kabupaten Tapteng untuk melakukan validasi data bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk BPS serta BNPB.

Menurutnya, langkah ini penting agar bantuan dapat segera disalurkan tanpa hambatan administrasi, sekaligus memastikan tidak ada data ganda atau penerima yang terlewat.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sumut Basarin Yunus Tanjung berharap tim dari Pemprov Sumut sudah mulai turun ke Tapteng pada 30 April 2026 untuk menyusun mekanisme kerja hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Diharapkan pekan berikutnya data hasil verifikasi sudah bisa diperoleh secara valid," ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Tapteng menyambut baik pembentukan tim percepatan tersebut. Sekdakab Tapteng Binsar Tua Hamonangan Sitanggang mengatakan pihaknya siap berkolaborasi untuk menyempurnakan data korban bencana.

"Kami sangat berterima kasih atas kebijakan ini. Kami siap membentuk tim agar penyaluran bantuan dan stimulan bisa segera diselesaikan," katanya.

Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat OPD Pemprov Sumut dan Pemkab Tapteng, termasuk BPBD Sumut, Dinas Sosial, hingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.*

(dh)

Puan menegaskan bahwa perlintasan sebidang masih menjadi titik rawan yang kerap memicu kecelakaan, sehingga perlu penanganan serius dan menyeluruh dari pemerintah.

Baca Juga:

• Buntut Kecelakaan Kereta di Bekasi, Kemenhub Tinjau Ulang Operasional Taksi Green SM dan Sistem Perlintasan

Ia menyoroti masih banyaknya perlintasan sebidang yang tidak memiliki pengamanan memadai di berbagai daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi kecelakaan.

"Terutama pada perlintasan sebidang yang masih banyak kita temukan di sepanjang perlintasan kereta. Karena keamanannya sangat kurang, kecelakaan kereta seringkali terjadi dan ini harus disikapi dengan serius," ujarnya.

Puan juga menilai bahwa insiden kecelakaan kereta tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik, khususnya KRL yang menjadi moda utama di kawasan perkotaan.

Menurutnya, sistem transportasi perkotaan seperti Jabodetabek sangat bergantung pada KRL sebagai infrastruktur sosial mobilitas masyarakat sehari-hari.

"Dalam sistem mobilitas perkotaan seperti Jabodetabek, KRL bukan sekadar moda angkut massal, melainkan infrastruktur sosial yang menopang aktivitas masyarakat setiap hari," jelasnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya standar keselamatan yang lebih kuat, terukur, dan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai persoalan perlintasan sebidang sudah lama menjadi masalah yang belum terselesaikan. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai "darurat perlintasan sebidang".

"Kalau darurat perlintasan sebidang ini tidak segera diselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan kecelakaan kereta api akan terus terjadi di Indonesia," kata Lasarus.

Ia mengungkapkan masih terdapat ribuan perlintasan sebidang di Indonesia yang belum dikelola dengan baik. Berdasarkan data yang ia sampaikan, terdapat ribuan titik perlintasan yang sebagian belum memiliki penjagaan.

"Di seluruh dunia ini jalur kereta api itu clear and clean, kecuali di Indonesia," tegasnya.

Sebagai informasi, kecelakaan maut antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, terjadi pada Senin (27/4/2026) malam. Peristiwa tersebut menewaskan 14 orang dan menyebabkan puluhan lainnya luka-luka.*

(k/dh)

Prabowo bertolak menuju Kabupaten Cilacap dan Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pada Selasa (28/4/2026), untuk melanjutkan sejumlah agenda pemerintahan di daerah.

Baca Juga:

• Prabowo Sempat Jenguk Korban Tabrakan Kereta di RSUD Bekasi Sebelum Kunker Luar Kota

"Bapak Presiden pagi ini menyempatkan untuk menjenguk para korban di RSUD Bekasi sebelum Bapak Presiden akan bertolak ke luar kota untuk melaksanakan beberapa agenda kunjungan kerja," ujar Prasetyo Hadi di Jakarta.

Sekretariat Presiden menyebutkan, pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa Presiden dan rombongan terbatas telah mendarat di Bandara Tunggul Wulung, Cilacap, sekitar pukul 12.07 WIB.

Dari Cilacap, Presiden kemudian melanjutkan perjalanan ke Banyumas menggunakan helikopter kepresidenan.

Di Banyumas, Prabowo dijadwalkan meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) BLE di Kalibagor. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung sistem pengelolaan sampah terpadu yang diharapkan menjadi model nasional dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

"Ini diharapkan dapat menjadi model dalam penanganan lingkungan yang berkelanjutan di berbagai wilayah," tulis Sekretariat Presiden dalam keterangan resminya.

Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo turut didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Lingkungan Hidup, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Selain agenda lingkungan, Presiden juga dijadwalkan melakukan sejumlah kegiatan lain di wilayah Banyumas dan Cilacap, termasuk peninjauan kilang minyak Pertamina serta ziarah ke makam kakeknya, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, di Desa Dawuhan, Banyumas.*

(mt/dh)

Bupati Samosir, Vandiko Gultom, menyampaikan apresiasi ataskontribusi INALUM yang dinilai telah memberikan dampaknyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

• INALUM Salurkan TJSL di Samosir, Dukung Pendidikan, UMKM hingga Infrastruktur Air Bersih

Dalam kegiatan ini, INALUM menyerahkan berbagai bantuan, antara lain dana pendidikan bagi penerima Beasiswa di SMA unggul DEL yang saat ini melanjutkan studi di InstitutTeknologi Bandung (ITB), bantuan mobiler sekolah, sarana air bersih, serta tempat sampah untuk SMA Negeri 1 Simanindo. Tak hanya itu dukungan juga diberikan kepada SMP Negeri 2 Harian berupa sound system dan media pembelajaran guna menunjang kegiatan belajar mengajar.

Sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan penguatanekonomi masyarakat, INALUM turut menyerahkan bantuanrumah kompos serta pelatihan Metode Tani Nusantara. Dukungan terhadap sektor pariwisata dan budaya juga diwujudkan melalui pemberian sound system, taganing, sertapatung Sigale-gale di Huta Sialagan, serta perlengkapanpengembangan homestay dan program edukasi budaya di Desa Hariara Pohan, Kecamatan Harian.

Tak hanya itu, INALUM juga memberikan bantuan alat usahakepada 11 pelaku UMKM, pelatihan pengolahan ikan Red Devil menjadi produk makanan bernilai tambah, bantuan kursi rodabagi penyandang disabilitas, serta bantuan sepatu dan tassekolah bagi siswa. Secara simbolis, perusahaan juga menyerahkan 1 unit kontainer sampah, 2 unit bettor (becakmotor), 1.500 unit tempat sampah, serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 4.500 liter guna mendukung pengelolaanlingkungan dan akses air bersih masyarakat.

Direktur Human Capital & Strategic Support INALUM, Benny Wiwoho, menyampaikan bahwa kehadiran INALUM tidakhanya sebagai entitas industri, tetapi juga sebagai mitra strategisdalam pembangunan masyarakat.

"INALUM berkomitmen untuk terus berkontribusi dalampembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program TJSL ini mencerminkan upaya kami dalam mendukungpendidikan, lingkungan, serta akses air bersih, sejalan denganprinsip keberlanjutan yang kami jalankan," ujar Benny.

Melalui program TJSL ini, INALUM menegaskan komitmennyauntuk terus menghadirkan kontribusi nyata yang berkelanjutanbagi masyarakat, khususnya di wilayah operasional perusahaan. Sinergi antara INALUM, pemerintah daerah, dan masyarakatdiharapkan dapat semakin memperkuat pembangunan yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjagakelestarian lingkungan sebagai fondasi bagi kesejahteraangenerasi mendatang.*

(dh)

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, yang menyebut kondisi Andrie saat ini terus menunjukkan perkembangan positif.

Baca Juga:

• Mahfud MD Minta Publik Ikut Awasi Sidang Kasus Andrie Yunus, Soroti Pentingnya Transparansi

Dimas menjelaskan, berdasarkan hasil diagnosis medis, Andrie mengalami luka bakar sekitar 20 persen pada tubuh bagian kanan akibat paparan air keras. Selain itu, bagian mata kanannya juga mengalami kerusakan cukup serius hingga 40 persen pada kornea.

"Seperti yang kami sampaikan, kondisi Andrie memang sempat kritis, namun sekarang berangsur pulih," katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan solidaritas dalam penanganan kasus tersebut.

Menurut Dimas, kekuatan utama dalam proses perjuangan ini adalah dukungan masyarakat.

"Karena kita tidak punya senjata, kita tidak punya uang banyak, kita hanya punya satu: solidaritas dan keteguhan sebagai warga negara untuk saling membantu," ujarnya.

Sementara itu, proses hukum terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap Andrie Yunus terus berjalan. Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta dijadwalkan menggelar sidang perdana pada Rabu (29/4/2026) dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap empat terdakwa yang merupakan anggota militer aktif.

Empat terdakwa tersebut terdiri dari tiga perwira dan satu bintara, yakni Kapten NDP, Lettu BHW, Lettu SL, dan Serda ES. Dalam perkara ini, juga akan dihadirkan delapan saksi, yang terdiri dari lima anggota militer dan tiga sipil.

Kasus ini tercatat dalam register perkara nomor 55/K/207/AL-AU/IV/2026 tertanggal 13 April 2026.*

(d/dh)

Dalam kunjungan itu, Sugiat menyoroti dua hal utama, yakni ketersediaan stok beras yang dinilai aman serta persoalan keterbatasan infrastruktur gudang penyimpanan yang dimiliki Bulog Sumut.

Baca Juga:

• Bupati Fery Sahputra Simatupang Letakkan Batu Pertama SMP IT Boarding School Al Washliyah, Dorong Pendidikan Berbasis Islam

"Kami sudah mendapatkan penjelasan dari Bulog Sumut. Secara umum, stok beras kita aman dan mencukupi. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga di pasar," ujar Sugiat di sela kunjungan.

Meski demikian, ia menyoroti kendala serius terkait kapasitas gudang penyimpanan yang dinilai belum memadai. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi kelancaran distribusi pangan ke masyarakat.

Sugiat menegaskan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

"Masalah gudang ini harus segera ditangani. Saya akan berkomunikasi dengan para bupati dan wali kota agar dapat membantu penyediaan fasilitas gudang. Ini butuh kolaborasi pusat dan daerah," tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sugiat turut didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Zulkarnaen. Ia berharap kunjungan ini menjadi momentum perbaikan sistem distribusi dan manajemen logistik pangan di Sumatera Utara.*

(ds/dh)

Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 23 Satker sebagai upaya meningkatkan kualitas, akurasi, serta ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan di masing-masing unit kerja.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Geledah Satker Perumahan, Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun Rp64 Miliar

Suasana Bimtek berlangsung interaktif. Para peserta tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi juga aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga kegiatan berjalan lebih dinamis dan tepat sasaran.

Di sela kegiatan, salah satu peserta, Aiptu Arjani, menyampaikan bahwa Bimtek ini sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman teknis penyusunan laporan keuangan.

"Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, proses penyusunan laporan dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan tepat waktu," ujarnya.

Ia berharap kegiatan serupa terus dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh bendahara dan staf di jajaran Polda Aceh semakin profesional dalam mengelola serta melaporkan keuangan, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan kepolisian.*

(dh)

Bahlil mengatakan, baik bahan bakar minyak (BBM) jenis solar maupun bensin saat ini masih berada dalam kondisi yang aman dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga:

• RI Butuh 8,6 Juta Ton LPG, Produksi Minim, Bahlil Sebut Impor Capai 7 Juta Ton

Selain BBM, pemerintah juga memastikan stok minyak mentah untuk kebutuhan kilang nasional berada dalam kondisi aman sehingga tidak mengganggu rantai pasok energi domestik.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong pengurangan ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang saat ini masih cukup tinggi.

Bahlil mengungkapkan, konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru berkisar 1,6 hingga 1,7 juta ton.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk pengembangan energi alternatif seperti Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara serta pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG).

"CNG ini salah satu alternatif terbaik untuk mendorong kemandirian energi kita di sektor LPG," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat program biodiesel B50 dan pengembangan bioetanol E20 sebagai bagian dari strategi pengurangan impor bahan bakar fosil.

Bahlil menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi besar ketahanan energi nasional untuk menghadapi potensi krisis energi global ke depan.

"Yang pertama kita optimalkan lifting migas, kedua diversifikasi energi seperti B50, dan ketiga dorong etanol E20," jelasnya.*

(mt/dh)

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, setiap peristiwa kecelakaan transportasi akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk meningkatkan keselamatan sistem perkeretaapian ke depan.

Baca Juga:

• Evakuasi Kecelakaan KA Argo Bromo vs KRL di Bekasi Timur Berlanjut, Lokomotif Berhasil Dipisahkan dari Rangkaian

Dudy juga menyebut pihaknya akan mengkaji lebih lanjut kemungkinan keterkaitan operasional taksi Green SM dalam insiden tersebut, termasuk aspek keselamatan di perlintasan sebidang.

Selain itu, Kemenhub turut membuka evaluasi terhadap rencana pengembangan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Bekasi, termasuk kebutuhan pembangunan jalur ganda atau double-double track serta elektrifikasi jalur.

"Tentunya sebagai bagian evaluasi kami, double-double track itu termasuk juga elektrifikasi," ujarnya.

Sementara itu, proses evakuasi korban kecelakaan telah dinyatakan selesai. Kepala Basarnas Mayjen TNI M Syafii menyebut seluruh korban yang berhasil dievakuasi berjenis kelamin perempuan.

"100 persen yang kita evakuasi (korban) perempuan," kata Syafii.

Kecelakaan terjadi pada Senin (27/4) malam dan melibatkan KRL serta KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Insiden tersebut menewaskan 14 orang dan menyebabkan 84 orang lainnya luka-luka.

Di sisi lain, Green SM Indonesia menyatakan telah kooperatif dalam proses investigasi dan menyerahkan seluruh data yang dibutuhkan kepada pihak berwenang.

"Keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami," tulis Green SM dalam pernyataannya.*

(d/dh)

Menurut Doli, regulasi yang saat ini masih mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2011 tersebut sudah terlalu lama belum diperbarui, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan politik nasional saat ini.

Baca Juga:

• Prabowo Sempat Jenguk Korban Tabrakan Kereta di RSUD Bekasi Sebelum Kunker Luar Kota

Ia menegaskan, setelah 28 tahun reformasi, penguatan kelembagaan partai politik menjadi kebutuhan penting agar partai dapat dikelola secara lebih modern, mandiri, serta memiliki sistem kaderisasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

"Ke depan partai politik harus dikelola secara modern, mandiri, dan kaderisasi menjadi sebuah keniscayaan serta terkoneksi dengan aspirasi rakyat," ujarnya.

Doli juga menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas partai politik, yang kemudian berdampak pada kualitas pemilu dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, dorongan revisi UU Parpol sebelumnya juga disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti sejumlah kelemahan dalam tata kelola partai politik, termasuk risiko politik uang dan lemahnya sistem kaderisasi.

KPK bahkan telah menyerahkan hasil kajian kepada Presiden dan DPR yang memuat rekomendasi perubahan regulasi, termasuk penguatan transparansi keuangan partai dan sistem rekrutmen politik.

Menanggapi hal tersebut, DPR menilai pembahasan revisi UU Parpol perlu segera dilakukan secara menyeluruh bersama revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dalam kerangka kodifikasi sistem politik nasional.*

(k/dh)

Pertemuan keduanya berlangsung hangat dan diisi dengan jamuan makan malam sederhana. Dalam kesempatan itu, Prananda menegaskan sikap politik Partai NasDem yang siap memberikan dukungan penuh terhadap Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Reses Anggota DPR RI Prananda Surya Paloh di Medan, Ini Fokus Kebijakan Rico Waas: Janjikan APBD Kembali ke Rakyat hingga Pemerintahan Lebih Responsif

Ia juga menyampaikan bahwa dukungan tersebut tidak hanya datang dari dirinya secara pribadi, tetapi juga dari struktur partai hingga organisasi sayap NasDem di berbagai tingkatan.

"Semua sayap partai mulai dari pusat hingga kecamatan juga mendukung Bang Bobby kapanpun itu," tambahnya.

Sementara itu, Bobby Nasution menyambut baik silaturahmi tersebut. Ia menyebut hubungan dengan Partai NasDem sudah terjalin lama dan berjalan harmonis, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai kepala daerah.

"Bahkan hubungan ini sudah terjalin harmonis sebelum saya maju di Pilwako Medan," kata Bobby.

Bobby juga menyampaikan apresiasinya terhadap Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang disebutnya sebagai salah satu mentor politik.

"Pak Surya Paloh adalah salah satu mentor terbaik saya dalam politik," ujarnya.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai, di mana keduanya juga terlihat makan malam bersama di aula rumah dinas Gubernur Sumut.*

(dh)

(dh)

Hingga siang hari, lokomotif KA Argo Bromo Anggrek telah berhasil dilepas dari rangkaian gerbong KRL yang sebelumnya terlibat dalam tabrakan keras di area stasiun. Meski demikian, rangkaian gerbong KRL yang mengalami kerusakan parah masih dalam proses penanganan petugas.

Baca Juga:

• Jumlah Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Naik Jadi 14 Orang Meninggal, 84 Luka-Luka Dirawat

Sejumlah ambulans juga disiagakan di sekitar lokasi untuk mempercepat proses evakuasi korban ke rumah sakit rujukan di wilayah Bekasi dan Jakarta.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan proses evakuasi masih difokuskan pada pencarian korban yang diduga masih berada di dalam rangkaian kereta.

"Prioritas kami adalah menemukan dan mengevakuasi seluruh korban secepat mungkin dengan tetap mengutamakan keselamatan tim di lapangan," ujarnya.

Berdasarkan data sementara tim SAR hingga pukul 07.30 WIB, total 92 korban telah dievakuasi. Dari jumlah tersebut, 84 orang selamat dan menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, sementara 14 orang dinyatakan meninggal dunia.

Korban dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan, di antaranya RSUD Bekasi, RS Hermina, RS Siloam, RS Mitra Keluarga, hingga RS Polri Kramat Jati untuk proses penanganan lebih lanjut.

Hingga saat ini, proses evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian yang dijaga ketat aparat gabungan.*

(in/dh)

Mengacu data RTI, IHSG sempat bergerak menguat di awal perdagangan sebelum akhirnya berbalik arah dan terkoreksi 51,963 poin.

Baca Juga:

• Pengamat Sebut Kegagalan Sinyal hingga Human Error Diduga Picu Tabrakan KA di Bekasi Timur

Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fanny Suherman, menyebut IHSG masih berpotensi melanjutkan koreksi setelah gagal menembus level resistance 7.250.

"Diperkirakan support IHSG di 6.900–7.000 dan resistance di 7.200–7.250," ujar Fanny dalam riset hariannya.

Pada perdagangan sebelumnya, IHSG juga ditutup melemah 0,32 persen dengan catatan aksi jual bersih investor asing mencapai Rp2,01 triliun. Saham-saham big caps seperti BBCA, BMRI, BBRI, ANTM, dan ASII tercatat paling banyak dilepas asing.

Sementara itu, bursa Wall Street justru ditutup menguat tipis dan mencetak rekor baru, meski dibayangi ketidakpastian geopolitik global, khususnya negosiasi AS–Iran dan ketegangan di Selat Hormuz.

Di kawasan Asia, pergerakan indeks saham bervariasi dengan kecenderungan menguat di beberapa bursa utama seperti Jepang dan Korea Selatan.*

(mt/dh)