JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Angka tersebut meningkat Rp21,715 triliun atau sekitar 39,3 persen dibandingkan outlook Dana Desa pada 2026.

Baca Juga:

• Masuk Desil 9 dan 10 DTSEN tapi Masih Merasa Hidup Pas-pasan, Mengapa Bisa Terjadi?

Kenaikan anggaran tersebut salah satunya diarahkan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo akibat percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Pemerintah menetapkan lima arah kebijakan Dana Desa pada 2027.

Kebijakan pertama adalah mengutamakan penggunaan Dana Desa reguler untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kedua, Dana Desa akan digunakan untuk mendukung operasional pemerintah desa dengan batas maksimal tiga persen dari pagu Dana Desa reguler.

Ketiga, Dana Desa diarahkan untuk mendukung keberlanjutan implementasi Koperasi Desa Merah Putih.

Keempat, pemerintah akan memperkuat tata kelola Dana Desa melalui reformulasi pengalokasian Dana Desa, interoperabilitas sistem, serta peningkatan sistem monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatannya.

Kelima, pemerintah akan memperkuat sinergi Dana Desa dengan instrumen pendanaan lainnya.

Langkah ini ditujukan untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan tetap sejalan dengan prioritas nasional.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah menyebut Dana Desa selama ini ikut mendorong penurunan jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

Berdasarkan data pemerintah, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal turun dari sekitar 14,6 ribu desa pada 2022 menjadi 9,4 ribu desa pada 2025.

Selain itu, tingkat kemiskinan penduduk di wilayah perdesaan juga disebut mengalami penurunan.

"Dari 12,3 persen pada tahun 2022 menjadi 10,7 persen pada tahun 2026," demikian dikutip dari dokumen tersebut.

Kenaikan Dana Desa dalam RAPBN 2027 menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menekankan penguatan tata kelola, keberlanjutan program desa, serta sinergi pembiayaan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan dapat mendukung prioritas pembangunan nasional.* (cn/ad)

MEDAN — Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Kecamatan Medan Deli, Kamis, 20 Agustus 2026.

Ia menilai kegiatan olahraga rekreasi tersebut dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus mengajak masyarakat mengisi waktu dengan aktivitas positif.

Baca Juga:

• Penerima Bantuan Beras Bulog Medan Berkurang 9.574, Ini Penyebabnya

Turnamen mengusung tema "Adu Strategi, Junjung Sportivitas, Raih Prestasi" dan diikuti 175 tim.

Zakiyuddin mengatakan permainan domino atau yang dikenal masyarakat sebagai dam batu merupakan permainan yang dekat dengan berbagai kalangan.

"Permainan dam batu ini merakyat sekali. Anak-anak hingga ibu-ibu pun bisa. Kegiatan positif seperti ini penting digelar secara rutin agar masyarakat terhindar dari gesekan, terhindar dari bahaya narkoba, judi online, hingga pinjaman online (pinjol). Mending kita main dam batu bersama," ujar Zakiyuddin.

Menurut dia, kegiatan olahraga rekreasi seperti lomba domino perlu terus didukung.

Selain menjadi hiburan, kegiatan tersebut dapat membuka ruang interaksi yang sehat dan memperkuat kebersamaan masyarakat.

Zakiyuddin berharap kegiatan semacam itu dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis di tengah masyarakat.

Anggota DPR RI Komisi XII Dapil Sumut I sekaligus Ketua BPD HIPMI Pusat dan Ketua DPD Gerindra Sumut, Ade Jona Prasetyo, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Ade Jona mengatakan kegiatan positif seperti turnamen olahraga dapat menjadi salah satu cara merangkul pemuda dan masyarakat.

"Kami di sini hanya memfasilitasi bagaimana caranya supaya masyarakat merasa senang. Acara seperti ini bisa mengurangi tindak pidana dan mendatangkan rezeki," kata Ade Jona.

Suasana perlombaan semakin meriah setelah Ade Jona mengumumkan penambahan total hadiah bagi para pemenang.

Dukungan dari Ade Jona bersama sejumlah tokoh lokal membuat bonus yang diperebutkan peserta mencapai puluhan juta rupiah.

Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo kemudian menjadi salah satu kegiatan masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Turnamen tersebut sekaligus menjadi ruang untuk membangun semangat sportivitas dan persaudaraan di Kota Medan.

Dalam kegiatan itu, Zakiyuddin tidak hanya hadir menyaksikan perlombaan.

Ia juga mencoba permainan domino bersama Ade Jona, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring, dan Duta Orado Anji.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Yopi H. Batubara serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Medan T. Chairuniza.* (ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang mempersoalkan kejelasan tindak pidana asal atau predicate crime dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kejagung menyatakan tindak pidana asal dalam perkara tersebut sudah disebut secara jelas dalam surat penetapan tersangka Febrie.

Baca Juga:

• Korupsi Uang Pengganti Tanah Wakaf Tol Binjai-Langsa, Kadus di Langkat Dituntut 6 Tahun Penjara

"Karena dalam diktum menimbang huruf b telah secara tegas dinyatakan bahwa perkara yang disidik adalah perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dugaan tindak pidana korupsi dan/atau dalam proses penanganan hukum lainnya," kata tim hukum Kejagung.

Menurut Kejagung, surat penetapan tersangka Febrie secara tegas mencantumkan dugaan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal.

Karena itu, Kejagung menilai dalil Febrie mengenai ketidakjelasan predicate crime tidak memiliki dasar.

Kejagung juga menegaskan penyidikan TPPU tidak harus menunggu tindak pidana asal terlebih dahulu dibuktikan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kejagung merujuk pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar dia.

Menurut Kejagung, ketentuan tersebut juga telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 77 Tahun 2014 dan Putusan Nomor 90 Tahun 2015.

Kejagung menjelaskan, ketentuan itu bukan berarti tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan.

Namun, pembuktian tindak pidana asal tidak harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Bahwa dengan demikian, penetapan tersangka a quo telah memenuhi aspek kejelasan mengenai tindak pidana asal, karena secara eksplisit menyebut tindak pidana korupsi sebagai predicate crime," ujar dia.

"Sedangkan mengenai pembuktian tindak pidana tersebut merupakan materi pembuktian pokok perkara yang tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan penetapan tersangka dalam forum praperadilan," tambah dia.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Febrie mempersoalkan surat penetapan tersangka yang dinilai tidak menjelaskan secara rinci tindak pidana asal yang menjadi dasar dugaan TPPU.

Dalam permohonan praperadilan nomor 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, kuasa hukum menyebut Surat Penetapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor TAP-03/F/Fd.2/07/2026 tentang Penetapan Tersangka tidak menjelaskan secara rinci predicate crime.

Dalam surat tersebut, tim kuasa hukum mengutip bagian yang menyebut penetapan tersangka didasarkan pada laporan perkembangan penyidikan dan laporan hasil ekspose tertanggal 24 Juli 2026.

Perkara yang dimaksud adalah dugaan TPPU dengan tindak pidana asal dugaan korupsi dan/atau dalam proses penanganan hukum lainnya yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara pada 2018 hingga 2026.

Selanjutnya, dalam diktum Menetapkan Kedua disebutkan bahwa berdasarkan dua alat bukti, Febrie diduga melakukan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 607, Pasal 20, Pasal 126, atau Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tim kuasa hukum kemudian mengacu pada Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHP yang mengatur perbuatan terkait harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Menurut kuasa hukum, salah satu unsur penting dalam ketentuan tersebut adalah frasa "patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana".

Karena itu, mereka mengacu pada sejumlah putusan pengadilan yang dinilai relevan dengan perkara tersebut, termasuk Putusan Nomor 99/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021.

Dalam putusan tersebut, menurut tim kuasa hukum, untuk membuktikan adanya dugaan kuat tindak pidana asal, pembuktiannya harus memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yang sah.

Tindak pidana asal juga disebut harus diuraikan secara rinci.

Dengan alasan itu, kuasa hukum menilai tidak cukup hanya menyebut sejumlah nilai sebagai keuntungan atau penghasilan yang tidak sah secara global tanpa menjelaskan bagaimana tindak pidana dilakukan dan kerugian negara yang ditimbulkan.

"Bahwa dengan mengikuti jalan pikiran dari putusan majelis yang sudah menjadi yurisprudensi ini, menurut hemat pemohon, maka merupakan keharusan bagi termohon untuk menguraikan secara jelas dan tegas pidana asal yang menjadi dasar adanya dugaan TPPU yang dipersangkakan terhadap pemohon," tegas tim kuasa hukum Febrie dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Dalam sidang yang sama, Kejagung juga menanggapi permohonan Febrie terkait penahanan.

Kejagung menyatakan penahanan terhadap mantan Jampidsus tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

"Tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon telah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan serta telah memenuhi persyaratan objektif maupun persyaratan subjektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 KUHAP," kata perwakilan tim hukum Kejagung.

Kejagung menyatakan Pasal 100 ayat 1 KUHAP memungkinkan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, percobaan, atau pembantuan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim.

Menurut Kejagung, ketentuan tersebut terpenuhi dalam perkara yang menjerat Febrie.

"Bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana yang ancaman pidananya memenuhi batas minimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 ayat 1 KUHAP," kata Kejagung.

"Terlebih lagi terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU, ancaman pidananya mencapai paling lama 20 tahun penjara sehingga secara objektif telah memenuhi ambang ancaman pidana yang dipersyaratkan oleh Pasal 100 ayat 1 KUHAP," lanjutnya.

Kejagung juga menyebut Pasal 100 ayat 5 KUHAP mengatur penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

Salah satu keadaan yang disebut Kejagung adalah ketika tersangka atau terdakwa memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta pada saat pemeriksaan.

Kejagung menilai ketentuan tersebut tidak mensyaratkan adanya pengakuan dari tersangka.

Penilaian dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

"Bahwa dalam perkara a quo berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pemohon dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah diperoleh Termohon, terdapat informasi atau keterangan yang diberikan oleh Pemohon pada saat pemeriksaan yang tidak bersesuaian dengan fakta yang telah ditemukan dan dikonfirmasi oleh Termohon dalam proses penyidikan," ujarnya.

Kejagung kemudian menegaskan penahanan Febrie memiliki dasar kewenangan dan dasar yuridis yang jelas.

Karena itu, Kejagung meminta hakim menolak permohonan Febrie yang meminta penahanannya dinyatakan tidak sah dan dirinya dikeluarkan dari rumah tahanan negara.

"Bahwa dengan demikian petitum Pemohon yang memohon agar penahanan terhadap dirinya dinyatakan tidak sah dan agar Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan negara adalah permohonan yang tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan," katanya.

Praperadilan kedua yang diajukan Febrie berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, dengan termohon Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.* (dkm/ad)

YOGYAKARTA — Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki kondisi ekonomi yang mapan.

Perbedaan tersebut dapat terjadi karena masyarakat dan pemerintah menggunakan cara yang berbeda dalam melihat tingkat kesejahteraan.

Baca Juga:

• Penerima Bantuan Beras Bulog Medan Berkurang 9.574, Ini Penyebabnya

Sementara pemerintah menentukan posisi desil dengan menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi rumah tangga.

Indikator tersebut antara lain aset, kepemilikan dan kondisi rumah, kendaraan bermotor, serta karakteristik rumah tangga lainnya.

Perbedaan pendekatan tersebut memungkinkan seseorang masuk desil 9 atau 10 meski dalam kehidupan sehari-hari masih merasa harus berhemat.

"Seorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar," ujar Wisnu, dikutip dari laman UGM, Kamis, 20 Agustus 2026.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonominya.

Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan menjadi 10 kelompok atau desil.

"Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi," kata Ari, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Dengan demikian, desil lebih tepat dipahami sebagai posisi relatif sebuah rumah tangga dibandingkan rumah tangga lainnya, bukan ukuran kekayaan seseorang secara mutlak.

Wisnu mengatakan jika peringkat tersebut dihitung secara nasional, ambang untuk masuk ke kelompok 10 persen teratas belum tentu setinggi yang dibayangkan masyarakat.

Karena itu, seseorang yang masuk desil 9 atau 10 masih mungkin merasa kondisi ekonominya pas-pasan, terutama jika memiliki banyak kebutuhan dan tanggungan.

Wisnu menilai masyarakat perlu mengetahui dasar penetapan desil.

Sebab, kategorisasi tersebut dapat memengaruhi akses seseorang terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk bantuan atau subsidi.

Pemerintah menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan.

Namun, metode tersebut pada dasarnya merupakan metode prediksi sehingga tetap memiliki kemungkinan kesalahan.

Kualitas hasil perhitungan juga dapat terpengaruh apabila data rumah tangga belum diperbarui.

Misalnya, jumlah anggota keluarga berubah sehingga kondisi kesejahteraan per kapita tidak lagi menggambarkan keadaan terkini.

Menurut Wisnu, pemerintah perlu membuka variabel yang digunakan untuk membentuk desil.

Pemerintah juga perlu menjelaskan alasan setiap indikator digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan.

Selain itu, diperlukan mekanisme sanggah yang mudah diakses masyarakat.

Melalui mekanisme tersebut, warga dapat mengajukan aduan, memperbarui data, dan meminta kepastian mengenai hasil pendataan.

"Masyarakat bisa melakukan respons, aduan, sehingga masyarakat bisa percaya dan kemudian puas dengan hasil yang didapatkan," katanya.

Wisnu mengingatkan penggunaan desil sebagai dasar pemberian atau pencabutan subsidi memiliki sejumlah risiko.

Salah satunya adalah exclusion error, yaitu kondisi ketika rumah tangga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru tidak masuk dalam kelompok penerima.

Ada pula risiko cliff effect.

Kondisi ini terjadi ketika dua rumah tangga dengan kondisi ekonomi hampir sama mendapatkan perlakuan kebijakan yang berbeda hanya karena berada di sisi berbeda dari batas desil.

"Dua rumah tangga yang kondisi ekonominya hampir sama persis bisa mendapatkan perlakuan kebijakan yang sangat berbeda karena yang satu di ujung desil 8, yang satunya lagi di awal mula desil 9," ujarnya.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Wisnu menyarankan pemerintah mempertimbangkan pemeringkatan yang lebih rinci.

Salah satu caranya dengan menggunakan persentil atau zona transisi di sekitar batas kelompok kesejahteraan.

Menurut dia, desil 9 dan 10 juga tidak seharusnya diperlakukan sebagai kelompok ekonomi yang sepenuhnya homogen.

Kondisi ekonomi masyarakat dalam kelompok tersebut dapat berbeda jauh karena dipengaruhi pendapatan, jumlah tanggungan, cicilan rumah, biaya pendidikan, hingga pengeluaran kesehatan.

Wisnu mengatakan pengukuran kesejahteraan tidak cukup hanya melihat kepemilikan aset.

Beban kewajiban rumah tangga juga perlu diperhitungkan karena turut menentukan kemampuan ekonomi sebuah keluarga.

Pemerintah dapat menggabungkan data desil dengan informasi perpajakan, karakteristik kendaraan, konsumsi listrik, serta jumlah tanggungan riil.

Penggabungan berbagai data tersebut diharapkan dapat membuat penargetan kebijakan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

"Data desil sebaiknya tidak berjalan sendirian. Jadi dia alat penyaring awal, screening tools, bukan semacam vonis tunggal bahwa ini adalah hitam dan putih," kata Wisnu.

Ia juga menilai kebijakan subsidi sebaiknya diterapkan secara bertahap.

Pemerintah perlu menyediakan periode transisi dan mekanisme pembaruan data agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat segera direspons.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan subsidi tetap tepat sasaran tanpa mengorbankan masyarakat yang masih rentan hanya demi efisiensi administrasi.* (km/ad)

MEDAN — Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi uang pengganti tanah wakaf yang terdampak pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Langkat menyatakan Sugimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Baca Juga:

• Saat Indonesia Rayakan Kemerdekaan, 4.700 Pekerja Migas PHI Tetap Bertugas 24 Jam

"Menuntut terdakwa Sugimin dengan pidana penjara selama enam tahun," kata Jaksa Kejari Langkat Bosna Trimanta Perangin Angin saat membacakan surat tuntutan di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 20 Agustus 2026.

Selain pidana penjara, Sugimin dituntut membayar denda Rp 50 juta.

Jika denda tersebut tidak dibayar, jaksa meminta diganti dengan pidana kurungan selama 50 hari.

Sugimin juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 526 juta lebih.

"Apabila tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana pengganti selama 3 tahun penjara," ucap Bosna.

Kasus tersebut bermula pada 2020 ketika dilakukan sosialisasi pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa yang melintasi Desa Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan.

Dalam konsultasi publik, diketahui tanah perkuburan Muslim di Dusun IV Kesatuan akan terdampak pembangunan jalan tol.

Saat itu, tanah perkuburan tersebut disebut tidak memiliki nazir atau pihak yang mengelola tanah wakaf.

Sugimin yang ketika itu menjabat Kepala Dusun IV kemudian mewakili pemakaman umum tersebut dan menjadi nazir tanah wakaf perkuburan Muslim.

Pada 2023, dilakukan pemindahan makam yang terdampak pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa.

Uang pengganti atas tanah wakaf perkuburan Muslim seluas 2.461 meter persegi mencapai Rp 1.045.033.298.

Sebagian dana kemudian ditransfer untuk pembelian tanah pengganti pemakaman seluas 3.000 meter persegi.

Namun, uang tersebut disebut akhirnya masuk ke rekening Sugimin dan diduga dikuasai untuk kepentingan pribadi.

Selain dana penggantian tanah, sebesar Rp 889.863.747 juga dikirimkan ke rekening Sugimin.

Dana itu diperuntukkan sebagai biaya pemindahan 132 makam yang terdampak proyek pembangunan tol.

Dalam proses pemindahan makam, Sugimin mengajukan pencairan dana berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB).

Biaya pemindahan 132 makam kemudian terealisasi sebesar Rp 633.040.000. Dengan demikian, masih terdapat sisa dana Rp 256.823.747.

Sugimin kemudian kembali mengajukan permohonan pembayaran untuk sejumlah pekerjaan.

Namun, setelah dana dicairkan, sejumlah pekerjaan disebut tidak diselesaikan.

Pekerjaan tersebut antara lain pembangunan gudang makam, pemasangan meteran dan lampu, pembangunan sumur bor, gorong-gorong, hingga pengadaan penambahan tanah wakaf.

Jaksa dalam pertimbangannya menyebut perbuatan Sugimin tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Perbuatan tersebut juga dinilai menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 526 juta dan keresahan di masyarakat.

Adapun hal yang meringankan, Sugimin disebut belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.

"Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya," ujar Bosna.

Setelah pembacaan tuntutan, Hakim Ketua Muhammad Kasim memberikan kesempatan kepada Sugimin untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi.

Sidang pembacaan pleidoi dijadwalkan berlangsung pada Senin, 31 Agustus 2026.* (km/ad)

MEDAN — Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi Juli-September 2026.

Jumlah penerima bantuan pada tahap ini berkurang dibandingkan penyaluran tahap pertama.

Baca Juga:

• Kunjungi Pengungsi Gempa Sikka, Gibran: Negara Hadir dan Masyarakat NTT Tidak Sendirian

Jumlah tersebut berkurang 9.574 penerima dibandingkan tahap pertama yang mencapai 712.072 penerima.

"Terdapat penurunan data penerima bantuan pangan untuk tahap kedua ini. Di mana pada tahap pertama kita menyalurkan kepada 712.072 Penerima Bantuan Pangan, dan pada tahap kedua ini kita menyalurkan 702.498 Penerima Bantuan Pangan," ungkap Lutfillah, Kamis, 20 Agustus 2026.

Menurut Lutfillah, berkurangnya jumlah penerima disebabkan adanya pembaruan basis data oleh pemerintah pusat.

"Perubahan data tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah pusat melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujarnya.

Dalam penyaluran tahap kedua ini, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh total 30 kilogram beras kualitas medium untuk periode tiga bulan.

Rinciannya, setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras per bulan.

Lutfillah mengatakan bantuan tersebut ditujukan untuk membantu meringankan beban pengeluaran keluarga berpendapatan rendah.

Selain itu, bantuan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu mengendalikan gejolak harga dan inflasi pangan.

"Bantuan pangan ini bertujuan meringankan beban pengeluaran keluarga berpendapatan rendah, menjaga daya beli masyarakat, serta mengendalikan gejolak harga dan inflasi pangan," kata Lutfillah.

Penerima bantuan pangan beras dari Bulog Cabang Medan tersebar di enam wilayah kerja.

Kota Medan menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak.

Berikut jumlah penerima bantuan pangan tahap kedua:

Kota Medan: 203.238 PBP
Kabupaten Deli Serdang: 175.052 PBP
Kabupaten Langkat: 171.519 PBP
Kabupaten Serdang Bedagai: 94.840 PBP
Kota Binjai: 33.920 PBP
Kota Tebing Tinggi: 23.929 PBP

Jika dijumlahkan, total penerima di enam wilayah tersebut mencapai 702.498 PBP.

Penyaluran bantuan beras ini merupakan bagian dari program bantuan pangan pemerintah melalui Cadangan Beras Pemerintah.

Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah dinamika ekonomi.

Dengan adanya pemutakhiran data penerima, jumlah keluarga yang memperoleh bantuan pada tahap kedua menjadi lebih sedikit dibandingkan tahap sebelumnya.

Pemerintah melalui Bulog tetap menyalurkan bantuan sesuai data penerima yang telah diperbarui.* (d/ad)

MAUMERE — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), jika masih terdapat kekurangan dalam penanganan pascagempa oleh pemerintah.

Permintaan maaf itu disampaikan Gibran saat mengunjungi posko pengungsian di Stadion Gelora Samador, Maumere, Kamis, 20 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bursa Wirausaha Unggulan Sumut Digelar di USU, UMKM Dapat Akses Pembiayaan hingga Business Matching

"Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sampai saat ini masih banyak kekurangan di lapangan. Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Karena itu, seluruh langkah penanganan darurat harus memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat," kata Gibran dari keterangan tertulis, Kamis.

Dalam kunjungannya, Gibran menyapa dan berdialog langsung dengan warga yang mengungsi.

Ia menanyakan kondisi mereka serta kebutuhan mendesak yang diperlukan selama berada di lokasi pengungsian.

Gibran mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan memastikan bantuan menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak gempa.

Menurut dia, kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta kebutuhan mendesak lainnya harus benar-benar diterima oleh warga terdampak.

"Ini adalah tanggung jawab negara. Saya juga meminta perhatian khusus diberikan kepada ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Mereka harus didata, dipantau, dan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhannya," kata Gibran.

Gibran juga memastikan masyarakat NTT tidak akan menghadapi dampak bencana sendirian.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah terus hadir dalam penanganan darurat hingga proses pemulihan pascabencana.

"Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk menangani masa tanggap darurat sekaligus mempersiapkan pemulihan pascabencana. Masyarakat NTT tidak sendirian. Negara hadir dan akan terus bersama masyarakat," kata Gibran.

Wapres kemudian mengingatkan para pengungsi agar untuk sementara tidak kembali ke rumah masing-masing.

Imbauan itu disampaikan karena potensi gempa susulan masih tinggi.

Gibran mengatakan rumah warga, sekolah, dan sejumlah fasilitas umum yang terdampak bencana akan segera diperbaiki setelah kondisi memungkinkan.

"Di sini dulu sampai semuanya pulih. Kita hari ini kunjungi sekolah, gereja, tadi rumah sakit. Nanti kita perbaiki semuanya," ujar Gibran.

Ia juga mendoakan masyarakat NTT yang terdampak gempa agar diberikan kekuatan dan keselamatan selama menghadapi masa tanggap darurat dan pemulihan.

"Semoga seluruh masyarakat NTT diberikan kekuatan dan keselamatan, serta proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," ucap dia.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran turut didampingi sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI).

Para mahasiswa memberikan pendampingan psikososial melalui kegiatan trauma healing kepada anak-anak yang terdampak bencana.

Anak-anak diajak bernyanyi dan bermain tebak-tebakan.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu mengurangi tekanan psikologis sekaligus menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi anak-anak selama berada di pengungsian.

Kunjungan Gibran ke Sikka menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan korban gempa tidak hanya mencakup bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga layanan kesehatan, pendampingan kelompok rentan, serta dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak.* (km/ad)

JAKARTA — Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang mudah terbakar.

Dalam kondisi alami dan tidak mengalami gangguan, hutan hujan tropis memiliki kelembapan tinggi sehingga api sulit berkembang.

Baca Juga:

• Saat Indonesia Rayakan Kemerdekaan, 4.700 Pekerja Migas PHI Tetap Bertugas 24 Jam

Kondisi tersebut membuat lantai hutan relatif lembap.

Serasah atau sisa tumbuhan yang jatuh ke permukaan tanah juga cepat terurai sehingga tidak menumpuk dalam jumlah besar sebagai bahan bakar.

Karena itu, kemungkinan hutan terbakar secara alami sebenarnya sangat kecil. Bahkan jika api muncul, kebakaran cenderung tidak mudah meluas.

Lantas, mengapa kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi?

Mengutip Natural Forest Division, Forest Research Institute Malaysia (FRIM) yang dimuat di laman Organisasi Pangan Dunia (FAO), salah satu penyebabnya adalah perubahan kondisi hutan akibat gangguan dan degradasi.

Ketika hutan mengalami kerusakan, banyak sisa vegetasi tertinggal di lantai hutan.

Pada saat yang sama, tajuk pohon menjadi lebih terbuka sehingga sinar matahari dapat langsung mencapai permukaan tanah.

Kondisi tersebut membuat lingkungan hutan menjadi lebih kering. Risiko kebakaran kemudian meningkat ketika terjadi musim kemarau panjang.

Pada kawasan hutan sekunder, misalnya, vegetasi seperti alang-alang (Imperata cylindrica) dan pohon gelam (Melaleuca cajuputi) dapat mengering. Vegetasi yang mengering itu kemudian menjadi bahan bakar yang mudah terbakar.

Hal serupa terjadi pada hutan sekunder tipe beris atau hutan tanah pasir (heath forest).

Tanah di kawasan tersebut sebagian besar terdiri atas pasir dan humus sehingga kemampuan mempertahankan kelembapan menjadi terbatas ketika curah hujan sangat rendah.

Ketika musim kemarau berlangsung panjang, hujan yang sedikit tidak cukup untuk menjaga tanah tetap lembap.

Sungai-sungai kecil di sejumlah kawasan juga dapat ikut mengering.

Akibatnya, kawasan yang sebelumnya relatif sulit terbakar dapat berubah menjadi area yang sangat rentan terhadap kebakaran.

Ancaman yang lebih serius terjadi pada hutan rawa gambut. Dalam kondisi alami, kawasan gambut memiliki kandungan air yang tinggi.

Tanahnya cenderung selalu lembap sehingga tidak mudah terbakar meski disulut api.

Masalah muncul ketika kawasan gambut dikeringkan, misalnya untuk kepentingan pembangunan atau pembukaan lahan.

Ketika air di dalam kawasan gambut berkurang, lapisan gambut menjadi kering dan kehilangan kondisi alaminya yang basah.

Gambut yang mengering kemudian menjadi bahan bakar yang sangat mudah memicu kebakaran.

Berbeda dengan kebakaran vegetasi di permukaan, api di lahan gambut bahkan dapat merambat di bawah permukaan tanah.

Api bisa terus membara dalam waktu lama dan sulit dipadamkan hanya dengan memadamkan api yang terlihat di permukaan.

Kondisi inilah yang membuat kebakaran di kawasan gambut dapat berlangsung lama dan menghasilkan asap dalam jumlah besar.

Selain kondisi lingkungan yang semakin kering, faktor manusia menjadi salah satu penyebab utama kebakaran hutan.

Sejumlah aktivitas yang dapat memicu kebakaran antara lain pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian, pembersihan lahan oleh petani, praktik perladangan berpindah, kegiatan berkemah dan piknik, berburu, hingga kabel listrik yang putus.

Dalam kondisi tertentu, faktor alam seperti sambaran petir maupun pembakaran spontan juga dapat memicu kebakaran.

Namun, kebakaran yang bermula dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi bencana ketika api tidak terkendali.

Pembakaran untuk membuka lahan, misalnya, dapat dengan cepat merembet ke vegetasi di sekitarnya ketika dilakukan pada musim kemarau.

Api juga semakin sulit dikendalikan apabila muncul angin kencang.

Hal serupa dapat terjadi ketika petani membakar sisa vegetasi untuk membersihkan lahan sebelum memasuki masa tanam berikutnya.

Teknik pembakaran yang tidak tepat membuat api berpotensi menjalar ke hutan sekunder di sekitar lahan yang dibakar.

Kegiatan di dalam atau sekitar kawasan hutan juga tidak lepas dari risiko kebakaran.

Api unggun yang dibuat peserta kemah atau pemburu, misalnya, dapat menjadi sumber kebakaran apabila tidak dipadamkan secara sempurna.

Dalam sejumlah kasus, pembakaran bahkan dilakukan dengan sengaja untuk membantu kegiatan berburu.

Area yang terbakar dianggap dapat menarik perhatian hewan buruan sehingga lebih mudah menjadi sasaran pemburu.

Masalahnya, api yang awalnya digunakan dalam skala kecil dapat berkembang menjadi kebakaran luas apabila kondisi lingkungan sedang sangat kering.

Karena itu, aktivitas yang terlihat sederhana sekalipun dapat memiliki konsekuensi besar ketika dilakukan di kawasan hutan pada musim kemarau.

Praktik perladangan berpindah yang dilakukan sebagian masyarakat adat juga disebut menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran di sejumlah wilayah.

Di Pahang, Sabah, dan khususnya Sarawak, praktik tersebut menjadi perhatian karena pembukaan lahan dilakukan dengan cara menebang dan membakar vegetasi.

Diperkirakan sekitar 65.000 hektare hutan di Sarawak ditebang dan dibakar oleh peladang berpindah.

Pembukaan lahan dengan cara tersebut tidak hanya berpotensi merusak hutan primer yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Ketika dilakukan dalam kondisi kemarau, pembakaran pada lahan yang relatif kecil pun dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Artinya, luas lahan yang awalnya dibakar bukan satu-satunya persoalan.

Kondisi cuaca, kelembapan vegetasi, serta kecepatan angin turut menentukan seberapa jauh api dapat menyebar.

Sumber kebakaran juga tidak selalu berasal dari kegiatan pembukaan lahan.

Di Selangor dan Kelantan, misalnya, sebagian perkebunan Acacia mangium pernah terbakar akibat kabel transmisi listrik bertegangan tinggi yang putus.

Beruntung, dalam kedua kejadian tersebut api dapat segera dipadamkan sehingga kerusakan tidak meluas.

Sementara itu, perilaku perokok yang membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi persoalan.

Puntung rokok yang masih menyala dapat menjadi sumber api ketika dibuang ke vegetasi kering, terutama di sepanjang jalan yang berbatasan dengan kawasan hutan.

Sebagian kebakaran yang bermula dari tepi jalan dan kemudian merembet ke kawasan hutan lindung diduga berkaitan dengan kebiasaan tersebut.

Dengan demikian, kebakaran hutan dan lahan bukan semata-mata persoalan hutan yang mudah terbakar.

Kerusakan ekosistem, pengeringan lahan gambut, musim kemarau, angin, serta aktivitas manusia dapat mengubah kawasan yang semula lembap menjadi sangat rentan terhadap api.

Menjaga kelembapan ekosistem, mencegah degradasi hutan dan gambut, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu api menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan.* (km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung atau Kejagung menilai dalil mengenai duplikasi penetapan tersangka yang diajukan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dalam permohonan praperadilan tidak memiliki dasar hukum.

Kejagung menegaskan adanya lebih dari satu surat penetapan tersangka tidak serta-merta membuat penetapan tersebut menjadi tidak sah.

Baca Juga:

• Tiga Dosen Unmuha Raih Sertifikat Hak Cipta dari Kementerian Hukum Aceh, Perkuat Perlindungan Karya Akademik

Menurut Kejagung, hukum pidana mengenal asas nebis in idem, bukan larangan terhadap apa yang disebut Febrie sebagai duplikasi penetapan tersangka.

Kejagung menjelaskan, asas nebis in idem melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah perkara tersebut diputus pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Dengan demikian, terdapat unsur yang sangat fundamental dalam penerapan asas nebis in idem, yaitu adanya perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap," ujarnya.

Kejagung menilai kondisi yang dipersoalkan Febrie berbeda dengan penerapan asas nebis in idem.

Dalam permohonannya, Febrie mempersoalkan adanya lebih dari satu surat penetapan tersangka yang dinilai memiliki keterkaitan atau kesamaan dengan objek dugaan tindak pidana pencucian uang.

Menurut Kejagung, kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan nebis in idem.

Sebab, belum terdapat perkara yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap kemudian kembali dituntut untuk kedua kalinya.

"Karena hukum pidana tidak memberikan konsekuensi hukum berupa batal demi hukum hanya karena terdapat lebih dari satu penetapan tersangka," kata perwakilan tim hukum Kejagung.

Kejagung kemudian meminta hakim mengesampingkan dalil mengenai duplikasi penetapan tersangka dan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Febrie.

"Dalil pemohon mengenai duplikasi penetapan tersangka patut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya karena tidak didasarkan pada norma hukum yang melarang adanya lebih dari satu penetapan tersangka dan tidak memenuhi unsur-unsur asas nebis in idem," ujarnya.

Dalam surat permohonan praperadilan bernomor 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, Febrie menyebut Kejagung selaku termohon telah memanggil dirinya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri (Persero) dan/atau Asuransi Jiwasraya.

Pemanggilan itu didasarkan pada Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor S.Tap/02/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 10 Juli 2026 atas nama Febrie Adriansyah.

Tim kuasa hukum Febrie kemudian mempersoalkan adanya dua surat penetapan tersangka yang dinilai berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sama.

Menurut kuasa hukum, tindak pidana asal atau predicate crime dari dugaan TPPU tersebut adalah tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan dugaan pemerasan atau gratifikasi yang disebut diterima Febrie ketika menjabat sebagai Jampidsus.

Kuasa hukum Febrie menilai dugaan TPPU dalam penetapan tersangka oleh Polri memiliki materi yang sama dengan dugaan TPPU dalam penetapan tersangka yang diterbitkan Kejagung.

"Dari fakta tersebut, maka telah terang benderang bahwa terhadap dugaan peristiwa pidana yang sama telah diterbitkan dua Surat Penetapan Tersangka, yaitu Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh TERMOHON dan Surat Penetapan Tersangka Polri," kata tim kuasa hukum Febrie dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Dalam permohonannya, Febrie membandingkan isi kedua surat penetapan tersangka tersebut.

Penetapan tersangka oleh Kejagung menyebut Febrie sebagai tersangka yang turut serta dalam perkara dugaan TPPU dengan tindak pidana asal dugaan tindak pidana korupsi dan/atau dalam proses penanganan hukum lainnya yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada 2018 sampai 2026.

Sementara penetapan tersangka oleh Polri menyebut Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara terhadap perkara PT Asabri (Persero) dan/atau Asuransi Jiwasraya pada kurun waktu 2020 sampai 2025, serta dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut dan tindak pidana korupsi lainnya.

Tim kuasa hukum Febrie menilai kedua surat tersebut sama-sama memuat dugaan TPPU dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal.

Menurut mereka, perbedaan periode waktu dalam kedua surat penetapan tersangka tidak menghilangkan dugaan adanya duplikasi penetapan tersangka.

"Bahwa dengan demikian, menetapkan pemohon sebagai tersangka untuk kali keduanya atas sangkaan tindak pidana yang sama jelas-jelas merupakan tindakan yang tentunya baik secara materiil maupun formil sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku," demikian dalil tim kuasa hukum Febrie.

Febrie juga menilai keberadaan dua penetapan tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi menghasilkan dua pemberkasan perkara atas dugaan tindak pidana yang sama.

Selain itu, Febrie menilai adanya dua penetapan tersebut berpotensi membuat dirinya menghadapi dua proses penuntutan untuk satu peristiwa pidana.

Perdebatan mengenai dua penetapan tersangka tersebut kini menjadi salah satu materi yang diuji dalam sidang praperadilan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.* (km/ad)

BANDA ACEH — Tiga dosen Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) memperoleh sertifikat Hak Cipta dari Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh.

Sertifikat tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan di Aula Bangsa Garuda, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bener Meriah Siapkan Rp28,28 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur Rusak akibat Bencana

Selain menjadi bagian dari peringatan tersebut, kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan Hak Cipta sekaligus memberikan apresiasi dan fasilitas kepada akademisi, seniman, serta masyarakat di Aceh.

Tiga dosen Unmuha yang menerima sertifikat Hak Cipta yakni Dr. Ir. Tamalkhani, S.T., M.Eng.Sc., IPM, ASEAN Eng, Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H., dan Meutia Zahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Dr. Drs. Meurah Budiman, S.H., M.H.

Humas Unmuha Mimiasri Adian, S.E., M.M., mengatakan penyerahan sertifikat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan sivitas akademika.

Kehadiran perwakilan Unmuha dalam kegiatan tersebut juga mempertegas peran perguruan tinggi dalam mengedukasi dosen dan mahasiswa mengenai pentingnya Kekayaan Intelektual (KI).

Komitmen tersebut, kata Mimi, turut dibuktikan melalui operasional Sentra KI Unmuha yang telah resmi terdaftar.

Sentra KI menjadi wadah bagi dosen dan mahasiswa untuk mengelola, melindungi, serta mengembangkan berbagai inovasi dan karya akademis.

Keberadaan lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem riset dan inovasi di lingkungan perguruan tinggi.

Selain perlindungan karya, Sentra KI Unmuha juga diarahkan untuk mendorong kreativitas dan hilirisasi hasil karya ilmiah perguruan tinggi.

Dengan demikian, hasil penelitian dan inovasi tidak hanya berhenti pada lingkungan akademik, tetapi dapat dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Penyerahan sertifikat Hak Cipta ini menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap karya intelektual akademisi sekaligus mendorong sivitas akademika Unmuha untuk terus menghasilkan karya yang memiliki nilai inovasi dan manfaat bagi masyarakat.* (ad)

MEDAN — Bursa Wirausaha Unggulan Sumatera Utara digelar di Universitas Sumatera Utara (USU), Kamis, 20 Agustus 2026.

Kegiatan bertema "Berani Mulai, Bertumbuh, Siap Berdampak" itu mempertemukan pelaku usaha dengan pemerintah, akademisi, lembaga pembiayaan, dan mitra pengembangan usaha.

Baca Juga:

• Saat Indonesia Rayakan Kemerdekaan, 4.700 Pekerja Migas PHI Tetap Bertugas 24 Jam

Rico Waas mengatakan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Medan sangat besar.

Menurut dia, pelaku usaha membutuhkan stimulus dan penguatan, termasuk kemudahan memperoleh akses pembiayaan.

"Potensi UMKM kita sangat besar di Kota Medan. Bagaimana diberikan stimulus, baik dalam bentuk pinjaman maupun penguatan terhadap para pengusahanya, tentunya sangat baik. Apalagi pemerintah semakin terbuka dalam pembangunan usaha-usaha ini," ujar Rico.

Bursa Wirausaha Unggulan Sumatera Utara merupakan bagian dari rangkaian program pengembangan wirausaha yang digelar di tujuh provinsi di Indonesia.

Sumatera Utara menjadi provinsi ketiga setelah Bali dan Jakarta.

Sekitar 1.000 pelaku UMKM dan calon wirausaha muda mengikuti kegiatan tersebut.

Dari jumlah itu, sekitar 500 UMKM mengikuti inkubasi pembiayaan yang melibatkan Bank Mandiri, Bank BPN, BNI, Bank Sumut, dan Next Indonesia.

Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai literasi dan pengelolaan keuangan.

Sementara itu, sekitar 500 peserta lainnya mengikuti inkubasi berbasis teknologi dan peningkatan kompetensi melalui 11 lembaga inkubator di Sumatera Utara, termasuk USU.

Program inkubasi itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk, pemanfaatan teknologi, pemasaran, serta produktivitas usaha.

Penguatan akses usaha juga dilakukan melalui business matching, expo, dan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebanyak delapan pelaku UMKM terpilih mengikuti business matching untuk membuka peluang kerja sama usaha secara berkelanjutan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam kegiatan tersebut memberikan arahan mengenai penguatan ekosistem UMKM dan kewirausahaan nasional.

Pelaku usaha didorong tidak hanya berani memulai usaha, tetapi juga mampu bertumbuh dan memberikan dampak.

Rangkaian kegiatan turut diisi kunjungan ke Expo Island yang menampilkan berbagai produk wirausaha.

Selain itu, peserta mengikuti Inspirational Talk & Sharing Session bersama sejumlah pakar dan praktisi.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh akses terhadap jejaring usaha, pembiayaan, legalitas dan perizinan, sertifikasi, pendampingan, hingga peluang mengikuti business pitching di hadapan mitra strategis.

Bursa Wirausaha Unggulan Sumatera Utara diharapkan dapat memperkuat ekosistem kewirausahaan dan membuka semakin banyak peluang bagi masyarakat untuk memulai serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.* (ad)

JAKARTA — Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan artis Ruben Onsu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara.

Baca Juga:

• Saat Indonesia Rayakan Kemerdekaan, 4.700 Pekerja Migas PHI Tetap Bertugas 24 Jam

"Beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara, peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka," kata Joko kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Kasus tersebut bermula dari laporan polisi nomor LP310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan yang dibuat pada 22 Agustus 2025.

Laporan itu diajukan seseorang berinisial P dengan korban berinisial DM.

Menurut Joko, perkara tersebut berkaitan dengan tawaran investasi yang disampaikan Ruben kepada korban.

Ruben diduga menawarkan korban untuk menanamkan sejumlah dana dengan iming-iming keuntungan sesuai kesepakatan.

"Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor. Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan," tutur Joko.

Namun, setelah waktu yang disepakati tiba, korban disebut tidak menerima keuntungan yang dijanjikan.

Modal yang diserahkan juga disebut belum dikembalikan.

"Tiba waktu kesepakatan, ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan," sambungnya.

Setelah menetapkan Ruben sebagai tersangka, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan terhadapnya.

Joko mengatakan Ruben akan dipanggil untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Namun, polisi belum memastikan tanggal pemeriksaan tersebut.

"Kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya yaitu tersangka. Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan," ucap dia.

Polisi masih melanjutkan proses penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Ruben Onsu mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka.

Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, juga mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

Minola mengatakan dirinya sedang berada di Surabaya dan meminta wartawan menghubungi Ruben secara langsung.

Selama ini, Minola diketahui menjadi kuasa hukum Ruben dalam perkara yang berkaitan dengan mantan istrinya, Sarwendah.

Namun, belum diketahui apakah Minola juga menjadi kuasa hukum Ruben dalam perkara dugaan penipuan dan atau penggelapan tersebut.

Penetapan Ruben sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam perkara yang telah dilaporkan sejak Agustus 2025.

Proses hukum selanjutnya masih menunggu pemeriksaan Ruben dan pendalaman penyidik terhadap perkara tersebut.* (cn/ad)

BALIKPAPAN — Ketika sebagian besar masyarakat Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan pekerja migas tetap berada di tempat kerja.

Mereka memastikan produksi minyak dan gas bumi berjalan tanpa henti untuk menjaga pasokan energi nasional.

Baca Juga:

• Bener Meriah Siapkan Rp28,28 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur Rusak akibat Bencana

Mereka bekerja di fasilitas hulu migas yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, hingga Jakarta.

Upacara bendera juga digelar di sejumlah fasilitas operasi hulu migas PHI, baik di wilayah darat maupun lepas pantai, pada Senin lalu.

Bagi para pekerja di fasilitas produksi yang beroperasi selama 24 jam, peringatan kemerdekaan menjadi bagian dari rutinitas sekaligus pengingat atas tanggung jawab mereka menjaga aliran energi.

Direktur Utama PHI Muharram Jaya Panguriseng mengatakan semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui pekerjaan yang dilakukan setiap hari.

"Bagi pekerja yang berlokasi di lapangan-lapangan migas di Kalimantan, semangat kemerdekaan diwujudkan dengan terus menjalankan tugas dalam kegiatan operasi yang berjalan 24 jam untuk memastikan energi terus mengalir bagi kebutuhan pembangunan dan kemajuan Indonesia," ujar Muharram.

Menurut Muharram, industri hulu migas menghadapi tantangan yang terus berkembang, baik dalam kegiatan operasional maupun bisnis.

Karena itu, kesinambungan produksi membutuhkan investasi dan pengelolaan operasi yang konsisten.

PHI, kata dia, terus memperkuat investasi untuk menjaga produksi migas sekaligus mendukung ketahanan energi Indonesia.

"Kami ingin memastikan setiap barel minyak dan setiap kaki kubik gas yang diproduksikan oleh perusahaan akan memberikan kontribusi bagi ketahanan energi Indonesia serta menghasilkan dampak berganda bagi masyarakat dan pemerintah," katanya.

Salah satu upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI digelar di atas anjungan lepas pantai PHM di Lapangan Bekapai.

Sebanyak 90 pekerja dari fungsi Production (PO), Project (PRJ), Health, Safety, Security and Environment (HSSE), serta Support Marine & Logistic (SUP) mengikuti kegiatan tersebut.

Sejumlah pekerja bahkan dipercaya menjadi petugas upacara.

Kegiatan berlangsung di fasilitas produksi yang memiliki karakteristik dan tingkat risiko berbeda dibandingkan kegiatan di darat.

Meski demikian, seluruh rangkaian upacara tetap dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan.

Manager Communication Relations & CID PHI Dony Indrawan mengatakan keterlibatan pekerja dalam peringatan kemerdekaan menunjukkan bahwa kontribusi kepada bangsa tidak selalu dilakukan melalui kegiatan seremonial.

Menurut dia, kontribusi juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan yang dilakukan secara konsisten.

Dedikasi tersebut berjalan beriringan dengan kinerja operasional PHI bersama anak perusahaan dan afiliasinya.

Pada Semester I 2026, PHI mencatat produksi minyak sebesar 59,3 ribu barel per hari.

Sementara produksi gas mencapai 621 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Capaian tersebut masing-masing mencapai 116,1 persen dan 105,4 persen dari target perusahaan untuk 2026.

"Semangat para pekerja PHI tersebut sejalan dengan dedikasi dan kinerja mereka dalam mencapai target produksi migas perusahaan serta target produksi nasional," ujar Dony.

Selain produksi, PHI juga menempatkan keselamatan kerja sebagai salah satu prioritas utama.

Hingga Semester I 2026, perusahaan mencatat 73,1 juta jam kerja selamat tanpa Number of Accident (NoA).

Adapun Total Recordable Incident Rate (TRIR) tercatat sebesar 0,03.

Bagi PHI, menjaga produksi bukan hanya berkaitan dengan pencapaian target perusahaan.

Produksi minyak dan gas dari wilayah operasi Kalimantan juga berperan dalam memenuhi kebutuhan energi dan menopang aktivitas ekonomi nasional.

Dony mengatakan para pekerja memahami pentingnya menjaga operasi tetap berjalan dengan tetap menempatkan keselamatan sebagai prioritas.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum bagi para pekerja PHI untuk kembali mengingat bahwa mengisi kemerdekaan dapat dilakukan melalui kontribusi di berbagai bidang.

Salah satunya dengan memastikan pasokan energi tetap tersedia untuk mendukung pembangunan.

"Kami percaya ketersediaan dan ketahanan energi menjadi fondasi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Untuk itulah, PHI dan seluruh pekerjanya tiada henti bekerja dan terus mencari peluang untuk menemukan dan mengembangkan sumber daya energi yang ada di wilayah Kalimantan di mana kami beroperasi," pungkas Dony.

PHI merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina yang mengelola kegiatan operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan, meliputi Zona 8, Zona 9, dan Zona 10.

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, PHI bersama anak perusahaan dan afiliasinya bekerja sama dengan SKK Migas.

Operasional perusahaan juga mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Pada 2025, PHI mencatat produksi minyak sebesar 58 ribu barel per hari (MBOPD) dan gas sebesar 630 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Dengan wilayah operasi yang tersebar di Kalimantan, PHI terus mengembangkan sumber daya migas dengan mengutamakan aspek keamanan, efisiensi, keandalan, kepatuhan, dan lingkungan.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi migas nasional sekaligus mewujudkan semangat #EnergiKalimantanUntukIndonesia.* (ad)

BENER MERIAH — Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, menuntaskan persiapan paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang dibiayai bantuan pemerintah antardaerah dan dana otonomi khusus.

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp28,28 miliar.

Baca Juga:

• Tahun Depan, Bobby Nasution Kucurkan Rp50 Miliar untuk Pelaku UMKM Sumut

Dari total anggaran itu, Rp27 miliar berasal dari bantuan keuangan antardaerah.

Rinciannya, Rp25 miliar dari Pemerintah Kota Pematangsiantar, Rp1 miliar dari Pemerintah Kota Sawahlunto, dan Rp1 miliar dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga menerima dana otonomi khusus dari Pemerintah Aceh sebesar Rp1,28 miliar.

Dana tersebut akan diarahkan untuk memperbaiki ruas jalan yang terdampak bencana.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah, Alpahmi, mengatakan seluruh paket pekerjaan telah selesai disiapkan. Pemerintah daerah kini bersiap memasuki proses lelang.

"Kami sedang melaksanakan persiapan proses lelang, di mana (Detail Engineering Design) DED. Semua paket pekerjaan sudah selesai 100%, hanya realisasi keuangannya belum kita tarik menunggu syarat-syarat yang harus dikerjakan oleh konsultan perencana," kata Alpahmi dalam rapat monitoring dan evaluasi di Pendopo Kabupaten Bener Meriah, Selasa (18/8/2026).

Menurut Alpahmi, pemerintah daerah menargetkan penyerapan anggaran bantuan tersebut dapat dipacu sebelum akhir Desember 2026.

Untuk pekerjaan jalan, Pemkab Bener Meriah optimistis target dapat dicapai karena total ruas yang rusak dan menjadi prioritas perbaikan hanya sekitar satu kilometer.

Namun, kondisi berbeda terjadi pada infrastruktur jembatan.

Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sebanyak 137 jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bener Meriah mengalami kerusakan.

Jumlah tersebut membuat penanganannya membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang lebih besar.

"Sebab ada 137 jembatan kewenangan kabupaten yang rusak. Kalau jalan kami optimistis bisa selesai cepat sebelum Desember, karena yang rusak cuma 1 kilometer. Tapi kalau jembatan kami enggak yakin selesai semua," kata Alpahmi.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta Pemkab Bener Meriah tidak berhenti pada tahap persiapan perencanaan.

Menurut dia, paket pekerjaan yang telah disiapkan harus segera dilanjutkan ke tahap kontrak, realisasi anggaran, dan pekerjaan fisik.

Imran mengatakan tingkat realisasi bantuan juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat ketika mengevaluasi kebutuhan anggaran daerah pada tahap berikutnya.

"Kenapa saya kejar TKD dan (Bantuan Keuangan Khusus) BKK. Karena nanti yang belum kontrak dan belum terealisasi itu kumpul datanya di Kementerian Keuangan. Itu akan menjadi dasar kalau pemda mengajukan anggaran lagi. Bagaimana coba sudah dikasih saja realisasi masih 0," kata Imran.

Pemkab Bener Meriah kini harus mempercepat proses administrasi dan pemenuhan persyaratan sebelum paket pekerjaan masuk tahap lelang.

Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran tersebut dapat segera diwujudkan menjadi pekerjaan fisik, terutama untuk memulihkan infrastruktur dasar yang terdampak bencana.

Dengan percepatan tersebut, perbaikan infrastruktur di Bener Meriah diharapkan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat, tetapi juga mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan bantuan permodalan senilai Rp50 miliar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2027.

Anggaran itu ditujukan untuk memperkuat usaha sekaligus mendorong pertumbuhan wirausaha baru di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Sinkhole Membesar, Pemkab Aceh Tengah Targetkan Relokasi Warga Pondok Balik Akhir Desember 2026

Acara itu turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian, Rektor USU Muryanto Amin, serta ratusan pelaku UMKM dan mahasiswa.

Kegiatan tersebut mengusung tema "Berani Mulai, Bertumbuh, dan Siap Berdampak".

Bobby mengatakan Sumatera Utara memiliki sekitar 1,4 juta unit UMKM.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Sumut, rasio kewirausahaan di provinsi itu mencapai 4,1 persen.

Sebanyak 98,9 persen di antaranya merupakan usaha mikro dan kecil.

Menurut Bobby Nasution, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah untuk mendorong masyarakat masuk ke dunia usaha.

Ia menyebut jumlah angkatan kerja Sumut mencapai lebih dari 8 juta orang.

"Angkatan kerja kita sebesar 8 juta lebih (data BPS Sumut 8,16 juta orang), dan dari jumlah itu sekitar 5% belum masuk dunia kerja atau usaha. Dan ini PR (pekerjaan rumah) kami. Makanya dengan program peningkatan dan pengembangan UMKM ini, berbagai pihak turut serta mendorong upaya menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, tentu kami sangat berterima kasih. Karena upaya ini memang butuh kolaborasi bersama," katanya.

Bobby Nasution mengatakan sektor kuliner dan pariwisata menjadi dua kekuatan utama Sumatera Utara.

Kedua sektor tersebut dinilai memiliki ruang besar untuk dikembangkan melalui UMKM.

Namun, persoalan permodalan masih menjadi salah satu kendala yang banyak dihadapi pelaku usaha.

"Kalau kuliner kita memang hanya dua pilihan, enak atau enak kali. Namun memang dalam perkembangannya, sebagian besar tuntutannya adalah permodalan. Makanya seperti Bank Sumut, kami sudah salurkan bantuan usaha dengan bunga sangat ringan. Termasuk tahun depan rencananya kita akan kucurkan Rp50 miliar bantuan usaha untuk UMKM," jelasnya, yang disambut senyum dan tepuk tangan ratusan pelaku UMKM.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendorong agar dukungan terhadap UMKM tidak berhenti pada pemberian modal.

Bobby Nasution mengatakan pelaku usaha membutuhkan pendampingan agar mampu mengelola bisnis secara berkelanjutan.

Bentuknya antara lain pelatihan manajemen, konsultasi bisnis, fasilitasi pembiayaan, hingga promosi produk.

Dengan pendampingan tersebut, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan skala usahanya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat sektor UMKM.

Menurut Maman, pemerintah pusat juga tengah menjalankan Program Kesejahteraan Rakyat (Prokesra) Produktif.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui pelatihan dan akses pembiayaan.

"Jadi program ini memberikan pelatihan hingga membantu akses pembiayaan bagi masyarakat. Dan yang terpenting adalah bagaimana pelaku UMKM bisa memanajemen keuangannya dengan baik. Modal usaha tidak bisa dipakai ke tempat lain, harus fokus. Tetapi yang bisa itu adalah margin-nya atau keuntungan yang kita kategorikan sebagai gaji. Memang kesannya kurang cocok dari segi pendekatan sosial. Tetapi kalau kita berpandangan ke depan untuk kesejahteraan, memang harus serius pengelolaannya," sebutnya.

Maman menilai pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan usaha.

Modal yang diberikan harus digunakan untuk kebutuhan bisnis, sedangkan keuntungan dapat menjadi pendapatan bagi pemilik usaha.

Ia berharap USU dan berbagai pemangku kepentingan ikut memperkuat kapasitas pelaku UMKM.

Dengan begitu, semakin banyak usaha mikro dan kecil yang dapat berkembang dan naik kelas.

Program bantuan permodalan Rp50 miliar yang disiapkan Pemprov Sumut pada tahun depan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan.

Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kewirausahaan dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.* (ad)

ACEH TENGAH - Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat persiapan relokasi warga Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, yang tinggal di sekitar lubang amblasan tanah atau sinkhole.

Relokasi dilakukan karena lubang tersebut terus membesar dan mulai menggerus lahan permukiman warga.

Baca Juga:

• Rico Waas Perkuat Kolaborasi dengan USU, Riset Akademik Didorong Berdampak ke Masyarakat

Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan mengatakan kondisi sinkhole semakin mengkhawatirkan.

Sejumlah rumah warga mulai terancam, sehingga masyarakat tidak lagi merasa aman untuk tinggal di kawasan tersebut.

"Masyarakat hari ini sudah tidak berani lagi tinggal di situ. Ini kan termasuk bagian daripada kebencanaan," kata Muchsin saat ditemui di Pendopo Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (19/8/2026).

Pemkab Aceh Tengah kini berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menentukan langkah penanganan kawasan terdampak.

Persiapan relokasi antara lain mencakup penggantian lahan dan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga yang harus meninggalkan rumahnya.

Calon lokasi relokasi berada sekitar satu kilometer dari Desa Ketol, di kawasan yang berada dekat perbatasan Kabupaten Bener Meriah.

Pemerintah daerah juga telah membantu menyediakan jalan alternatif untuk menjaga akses dan mobilitas masyarakat selama penanganan sinkhole berlangsung.

"Alhamdulillah hari ini sudah ada penanganan khusus dari Kementerian PU itu tentunya nanti masalah ganti lahan atau pembangunan huntap atau segala macam itu nanti bagian daripada tugas kita bersama-sama. Tapi setidaknya kami juga pemerintah daerah sudah membantu jalan alternatif untuk masyarakat," kata Muchsin.

Tim teknis Kementerian PU telah turun ke lokasi untuk mengkaji kondisi kawasan terdampak sekaligus menilai rencana lokasi relokasi.

Kajian ini diperlukan agar pembangunan hunian baru benar-benar dilakukan di wilayah yang aman bagi warga.

"Saat ini sedang ada penanganan secara teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum di sana, mereka sedang turun. Mudah-mudahan semuanya akan selesai," kata Muchsin.

Penanganan sinkhole di Pondok Balik dan rencana relokasi warga menjadi bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh Tengah.

Proses penanganan tersebut juga menjadi perhatian Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian.

"Insyaallah kami dengan bersama jajaran pemerintah daerah sedang berusaha maksimal untuk rehabilitasi dari rekonstruksi. Ini tentunya mengikuti dengan arahan dari Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Republik Indonesia," pungkas Muchsin.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendorong pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan dan hasil riset.

Salah satu langkahnya dilakukan melalui penguatan kolaborasi dengan Universitas Sumatera Utara (USU).

Baca Juga:

• UMKM Medan Berpeluang Tembus Pasar Global, Dekranasda Gandeng Uniqlo untuk Kurasi Produk Lokal

Dies Natalis ke-74 USU mengusung tema "Listening to Science for Global Impact".

Tema tersebut menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan penelitian untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global.

Rico Waas mengapresiasi komitmen USU dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut dia, penguatan fasilitas, pemanfaatan teknologi, serta penyediaan ruang inkubasi bisnis dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja maupun usaha.

"Banyak sekali fasilitas dan penguatan yang dibangun untuk mahasiswa. Mereka bisa belajar secara kreatif dengan teknologi mutakhir, bahkan dipersiapkan tempat inkubasi bisnis untuk masa depan," ungkap Rico Waas.

Sebagai salah satu perguruan tinggi besar di luar Pulau Jawa, USU dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan Kota Medan.

Rico mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan akademisi penting agar hasil penelitian tidak berhenti di lingkungan kampus.

Riset diharapkan dapat diterapkan menjadi solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut dia, salah satu bentuk penerapan hasil riset USU dapat dilihat dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kota Medan.

"Salah satu penerapan hasil riset USU pada pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kota Medan, dan pengembangan UMKM melalui program inkubator bisnis kampus," pungkas Rico Waas.

Rico berharap sinergi antara Pemko Medan dan USU dapat terus diperluas.

Baca Juga:

• Polda Aceh dan Pesantren Oemar Diyan Perkuat Sinergi, Dorong Literasi dan Pembinaan Karakter Santri

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Rektor USU Muryanto Amin mengatakan kampus tersebut memiliki target untuk berkembang menjadi kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mengintegrasikan perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat.

Menurut Muryanto, posisi USU di kawasan Kota Medan dapat menjadi modal untuk mengembangkan ekosistem ekonomi baru berbasis pengetahuan dan inovasi.

"Kampus USU harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, karena berada di kawasan business district di kota Medan," ujar Muryanto.

Sidang Terbuka Dies Natalis ke-74 USU tersebut turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) USU, Jenderal Pol. (Purn) Agus Andrianto, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang memberikan orasi ilmiah.

Kolaborasi antara Pemko Medan dan USU diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun kota dengan memanfaatkan kekuatan akademik, riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.* (ad)

MEDAN — Produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Medan mendapat peluang untuk memperluas pasar setelah Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, menggandeng tim Uniqlo untuk melakukan kurasi produk lokal.

Kurasi berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Kamis, 20 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Setahun Lebih Laporan Dugaan Intimidasi Jurnalis Mandek, Deddy Irawan Gugat Polrestabes Medan Lewat Praperadilan

Airin bersama perwakilan Uniqlo meninjau langsung berbagai produk yang dihasilkan pelaku UMKM Medan.

Produk yang dikurasi antara lain makanan, aksesori, kain ulos, parfum, diffuser, pengharum mobil dan ruangan, cerutu, minyak Karo, minyak kemiri, sabun handmade, tas, tudung saji, hingga kerajinan berbahan eco print.

Proses kurasi tidak hanya melihat kualitas produk.

Kemasan, kerapian, keunikan, variasi, serta potensi produk dalam memperkenalkan identitas khas Kota Medan turut menjadi perhatian.

Airin mengatakan kehadiran perwakilan Uniqlo dalam proses kurasi bertujuan agar potensi UMKM Medan dapat dilihat secara langsung.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pemilihan produk untuk showcase, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis dan memperluas pasar.

"Karena kurasinya UMKM, jadi saya ajak lokasinya langsung di Mustika Deli supaya Pak Christopher sama Bu Rika sekalian lihat-lihat UMKM kita yang lainnya," ujar Airin.

Airin dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho Gunawan Siregar.

Menurut Airin, produk UMKM Medan harus memiliki identitas, kualitas, dan keunikan yang kuat.

Pelaku usaha juga perlu terus melakukan inovasi, memperbaiki kemasan, serta menciptakan varian produk yang menarik.

Upaya tersebut dinilai penting agar produk lokal mampu bersaing dengan produk dari berbagai daerah sekaligus mudah dikenali konsumen.

"Kita ingin produk UMKM Kota Medan punya identitas, punya kualitas, dan punya keunikan. Ketika orang melihat atau menggunakan produk tersebut, mereka bisa langsung mengenal bahwa ini adalah produk khas Kota Medan," jelas Airin.

Sementara itu, perwakilan Uniqlo, Christopher Mogot, mengapresiasi keberadaan Mustika Deli yang dinilainya memiliki konsep berbeda.

Menurut Christopher, lokasi tersebut berpotensi berkembang menjadi salah satu pusat oleh-oleh khas Kota Medan.

Ia juga menilai produk yang ditampilkan cukup beragam, mulai dari aksesori, kain, makanan ringan hingga produk minyak Karo.

"Bagus banget. Aku yakin ini ke depannya bisa menjadi tempat oleh-oleh khas di Kota Medan. Produk-produknya juga pilihannya bagus-bagus. Aku senang juga, rapi banget, clean," kata Christopher.

Dalam proses kurasi, Christopher mengatakan terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian.

Selain kerapian dan variasi produk, kemampuan pelaku UMKM memanfaatkan media sosial juga menjadi salah satu pertimbangan.

Menurut dia, produk berkualitas perlu didukung strategi pemasaran digital agar mampu menjangkau konsumen yang lebih luas.

"Yang pasti kita lihat dari yang pertama itu kerapian produknya. Kedua, variasinya. Ketiga, salah satu yang paling utama adalah Instagram-nya rapi atau tidak. Kita juga ingin mendorong UMKM untuk melek digital marketing," jelasnya.

Christopher berharap UMKM Kota Medan dapat semakin berkembang, meningkatkan pendapatan, dan membuka akses pasar yang lebih luas.

Ia bahkan berharap produk lokal Medan dapat menjadi oleh-oleh bagi wisatawan mancanegara hingga memiliki peluang untuk masuk pasar ekspor.

"Harapannya pastinya naik kelas, cuan selalu, selalu cuan. Semoga ke depannya menjadi ajang untuk membuka kesempatan baru, mungkin bisa dijadikan oleh-oleh khas untuk foreigner, turis, atau lebih baik lagi ekspor," pungkasnya.

Salah satu pelaku UMKM aksesori, Dina, mengaku sempat merasa gugup ketika mengetahui produknya akan menjalani kurasi oleh pihak Uniqlo.

Ia berharap produk aksesori yang dibuatnya, termasuk bros, dapat memenuhi standar dan terpilih untuk ditampilkan dalam showcase.

"Awalnya dikabarin dari pihak Dekranas Kota Medan memang deg-degan, karena mau dikurasi dari Uniqlo sendiri. Saya merasa sudah cukup belum kerapiannya dan sudah enak atau cantik belum dilihat dari produk yang saya buat. Semoga produk yang saya buat bisa masuk ke showcase Uniqlo," ungkapnya.

Kolaborasi Dekranasda Kota Medan dan Uniqlo tersebut menjadi salah satu upaya membuka akses pasar baru bagi pelaku UMKM.

Selain memperkenalkan produk lokal, proses kurasi juga mendorong pelaku usaha memperkuat kualitas, kemasan, identitas produk, dan pemasaran digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.* (ad)

BANDA ACEH — Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Chiek Oemar Diyan di ruang kerjanya, Mapolda Aceh, Kamis, 20 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan dan membangun sinergi antara kepolisian dan lembaga pendidikan Islam di Aceh.

Baca Juga:

• Setahun Lebih Laporan Dugaan Intimidasi Jurnalis Mandek, Deddy Irawan Gugat Polrestabes Medan Lewat Praperadilan

Dari Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Chiek Oemar Diyan hadir Ketua Yayasan Ilmiza Saa'duddin Djamal, M.BA., Sekretaris Yayasan Illiza Saa'duddin Djamal, S.E., dan Pimpinan Pesantren Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan Fakhruddin Lahmuddin, M.Pd.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan silaturahmi tersebut dilakukan untuk mempererat hubungan sekaligus membangun kerja sama antara Polda Aceh dan Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Chiek Oemar Diyan.

"Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polda Aceh dengan Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Chiek Oemar Diyan sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Aceh yang telah berdiri sejak tahun 1990," kata Joko.

Dalam pertemuan tersebut, pihak yayasan menyampaikan kondisi dan perkembangan Pesantren Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan.

Pesantren itu saat ini menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Pesantren tersebut memiliki 722 santri yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh maupun dari luar Aceh.

Menurut Joko, lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk karakter generasi muda.

Karena itu, sinergi antara kepolisian dan lembaga pendidikan dinilai dapat memberikan kontribusi positif bagi pembinaan para santri.

"Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang pembinaan karakter, literasi, penyuluhan, dan edukasi bagi para santri Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Chiek Oemar Diyan," ujarnya.

Joko mengatakan kerja sama antara kepolisian dan lembaga pendidikan dapat terus dikembangkan.

Kolaborasi tersebut diharapkan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan positif sekaligus mendukung pembentukan generasi muda yang berkarakter dan memiliki wawasan luas.

Ia menegaskan Polda Aceh terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mendukung pembinaan dan edukasi generasi muda di Aceh.

Pertemuan antara Polda Aceh dan Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Chiek Oemar Diyan ini diharapkan tidak berhenti pada silaturahmi, tetapi berlanjut dalam berbagai kegiatan pembinaan, literasi, penyuluhan, dan edukasi bagi para santri.* (ad)

MEDAN — Penanganan laporan dugaan intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik yang dialami jurnalis Deddy Irawan kembali dipersoalkan.

Laporan yang dibuat sejak 2025 itu hingga kini masih berada pada tahap penyelidikan di Polrestabes Medan.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Usulkan Alur Pelayaran Pelabuhan Diperlebar di Atas 80 Meter, Ini Alasannya

Permohonan tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak di Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan.

Kuasa hukum Deddy dari LBH Medan, Sofyan Muis Gajah, mengatakan proses penanganan laporan tersebut telah berlangsung sekitar satu tahun lima bulan.

Namun, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Sofyan, salah satu persoalan yang dipersoalkan pihaknya adalah belum adanya penetapan pihak yang diduga sebagai pelaku, meskipun sejumlah fakta dan informasi telah disampaikan kepada penyidik.

"Kita melihat sejauh ini kendala mereka itu dalam menetapkan siapa sebenarnya terduga pelakunya. Kalau dalam rangkaian-rangkaian yang telah kita ajukan, bahwa adanya dugaan tindak pidana itu sudah ada terfaktakan," katanya.

Sofyan mengatakan dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan tindakan yang dinilai menghambat kerja jurnalistik.

Ia merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

LBH Medan, kata Sofyan, sebelumnya telah memberikan masukan kepada penyidik agar sejumlah bukti yang dinilai penting segera diamankan.

Di antaranya rekaman kamera pengawas atau CCTV serta pemeriksaan terhadap saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

"Makanya kita juga sudah memberikan waktu itu solusi dan juga masukan agar mengamankan CCTV, agar juga memeriksa saksi yang kita duga itu mengetahui terang jelas adanya terduga dalam melakukan tindak pidana tersebut," ujarnya.

Sofyan mengatakan Polrestabes Medan sebelumnya telah melakukan konfrontasi antara Deddy dan pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Dalam proses konfrontasi itu, Deddy menunjuk seseorang berinisial R sebagai pihak yang diduga melakukan intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik.

Namun, R membantah tuduhan tersebut.

"Pada saat kita konfrontir pada waktu itu, klien kita, Saudara Deddy, sudah menunjuk bahwa dialah pelakunya, yang dihadirkan itu dulu, yang kita sebutkan berinisial R. Namun waktu itu si terduga pelaku menyangkal bahwa bukan dia pelakunya," jelasnya.

LBH Medan kemudian memilih menempuh jalur praperadilan untuk mempersoalkan proses penanganan laporan tersebut.

Pihaknya berharap perkara tidak berhenti pada tahap penyelidikan.

"Tuntutan kita LBH Medan untuk mengajukan praperadilan ini agar melanjutkan penyidikan ini secara serius dan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, dan melanjutkan penyidikan ini sampai ke tahap P21," katanya.

Dalam permohonan praperadilan itu, LBH Medan mencantumkan enam pihak sebagai termohon.

Mereka terdiri atas Polda Sumatera Utara, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polrestabes Medan, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kanit Ekonomi Polrestabes Medan, serta penyidik pembantu yang menangani perkara tersebut.

Deddy Irawan berharap Pengadilan Negeri Medan dapat memeriksa permohonan praperadilan tersebut secara objektif dan profesional.

"Tentu kami berharap pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif, secara profesional, dan memberikan keadilan bagi saya pribadi yang mendapatkan dugaan tindak pidana intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik waktu peliputan di 2025 tahun lalu," kata Deddy.

Kasus tersebut bermula pada Februari 2025 ketika Deddy menjalankan tugas jurnalistik untuk meliput persidangan di Pengadilan Negeri Medan.

Saat menjalankan tugas peliputan, Deddy mengaku mengalami intimidasi dan telepon selulernya dirampas ketika digunakan untuk merekam persidangan.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polrestabes Medan.

Namun, hingga permohonan praperadilan diajukan pada Agustus 2026, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.* (ad)