JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim bersama tujuh tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen dokumenizin tinggal warga negara asing (WNA).

Perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari ke depan guna mendukung proses penyidikan yang masih berlangsung. KPK menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk melengkapi alat bukti dan membuat terang dugaan tindak pidana yang sedang diusut.

Baca Juga:

• Bos Blueray Cargo Group Dituntut 3 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Rp63 Miliar ke Pejabat Bea Cukai, Jaksa: Sopan di Persidangan Jadi Pertimbangan

Budi menjelaskan, masa perpanjangan penahanan Silmy Karim mulai berlaku pada 24 Juni 2026, sedangkan tujuh tersangka lainnya diperpanjang sejak 23 Juni 2026.

Menurutnya, penyidik masih terus mendalami perkara dengan memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui rangkaian peristiwa dugaan pemerasan tersebut. Selain itu, KPK juga masih melakukan penggeledahan dan penyitaan aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

"Perpanjangan ini dilakukan karena proses penyidikan masih terus berprogres untuk melengkapi alat bukti yang diperlukan guna membuat terang peristiwa pidananya," ujar Budi.

KPK juga menegaskan perpanjangan penahanan diperlukan untuk menjaga integritas proses penegakan hukum, termasuk mencegah kemungkinan hilangnya barang bukti yang berkaitan dengan perkara.

"KPK berkepentingan untuk menjaga integritas proses penegakan hukum, termasuk memastikan seluruh alat bukti dapat diperoleh secara utuh ataupun mencegah potensi penghilangan barang bukti," tambahnya.

Diketahui, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian. Penetapan tersangka dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada awal Juni 2026.

Selain Silmy Karim, tujuh tersangka lainnya yakni Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Ronald Arman Abdullah, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.

Kasus ini menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian publik karena melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hingga kini, KPK masih terus mendalami aliran dana, asal-usul aset yang telah disita, serta peran masing-masing tersangka dalam dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA tersebut.* (in/dh)

Menurut Qodari, meski dalam beberapa waktu terakhir terdapat berbagai dinamika sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, kondisi stabilitas nasional tetap terjaga dengan baik.

Baca Juga:

• INALUM Cetak Rekor Kinerja Tertinggi Sepanjang 50 Tahun, Produksi dan Laba Bersih Melonjak!

Ia menilai berbagai kegiatan internasional yang tetap berlangsung di Indonesia menjadi indikator kuat bahwa kepercayaan dunia terhadap Indonesia tidak mengalami penurunan.

"Meski terdapat berbagai dinamika, stabilitas Indonesia tetap terjaga dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia masih sangat kuat," ujarnya.

Qodari menjelaskan, kepercayaan tersebut terlihat dari banyaknya agenda internasional yang memilih Indonesia sebagai tuan rumah. Kegiatan itu meliputi konser artis internasional, ajang olahraga dunia, hingga festival dan pameran berskala global.

"Hal ini terlihat dari banyaknya agenda internasional yang memilih Indonesia sebagai tuan rumah, mulai dari konser artis internasional, ajang olahraga, hingga berbagai festival dan pameran berskala global," jelasnya.

Sebagai contoh, Indonesia sukses menggelar Java Jazz Festival 2026 yang berlangsung pada 29 hingga 31 Mei 2026. Selain itu, konser grup musik asal Korea Selatan, EXO, pada 6 hingga 7 Juni 2026 juga menjadi salah satu agenda internasional yang menyedot perhatian publik.

Tak hanya itu, Indonesia sebelumnya juga dipercaya menjadi tuan rumah turnamen FIFA Series yang berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026.

Menurut Qodari, keberhasilan penyelenggaraan berbagai event internasional tersebut menunjukkan Indonesia tetap dipandang sebagai negara yang aman, stabil, dan memiliki kapasitas untuk menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala global.

Pemerintah berharap kepercayaan internasional yang terus terjaga dapat menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, serta memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia.* (in/dh)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dari total utang tersebut sekitar Rp416 miliar berasal dari kewajiban belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

Baca Juga:

• INALUM Cetak Rekor Kinerja Tertinggi Sepanjang 50 Tahun, Produksi dan Laba Bersih Melonjak!

Selain persoalan utang, auditor juga menemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah di beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Salah satunya terjadi pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh terkait pengadaan multimedia dan media interaktif yang tidak sesuai ketentuan.

Temuan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp3,184 miliar. BPK meminta agar kelebihan pembayaran tersebut segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya itu, BPK juga mencatat pengelolaan persediaan pada sejumlah SKPA masih belum tertib. Pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh ditemukan kehilangan persediaan senilai Rp1,3 miliar.

Temuan lainnya adalah pembayaran kepada beberapa penyedia jasa yang dinilai tidak sesuai ketentuan dengan nilai mencapai Rp1,84 miliar.

Atas berbagai temuan tersebut, BPK meminta Pemerintah Aceh segera mengambil langkah terukur untuk menyelesaikan persoalan utang RSUZA serta menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan kemampuan keuangan daerah. BPK juga mendorong pengurangan belanja yang tidak menjadi prioritas.

Sementara itu, SKPA yang menjadi objek temuan diminta segera mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah sesuai rekomendasi yang telah diberikan.

Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan Pemerintah Aceh siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025.

Pernyataan itu disampaikan Muzakir Manaf dalam rapat paripurna DPR Aceh yang berlangsung pada Senin (22/6/2026).

"Kami akan mempelajari dan melaksanakan setiap rekomendasi BPK sesuai ketentuan yang berlaku demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik ke depan," ujar Muzakir Manaf.

Pria yang akrab disapa Mualem itu juga berharap BPK terus memberikan arahan selama proses penyelesaian berbagai temuan agar seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal dan tidak menimbulkan kerugian keuangan daerah.* (dh)

Lomba Stand Up Comedy yang mengusung tema "Polri Semakin Dicintai" dengan slogan "Polri Presisi untuk Negeri melalui Humor Positif" itu diikuti sebanyak 22 peserta dari berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Aceh, termasuk personel Polresta Banda Aceh dan sejumlah Polres jajaran.

Baca Juga:

• Bhayangkara Fest 2026 Diserbu 33 Ribu Pengunjung, Antusiasme Warga Aceh Terus Menguat

Acara secara resmi dibuka oleh Plt Dirtahti Polda Aceh AKBP Taufik Rahman, S.H. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi seluruh peserta yang telah menunjukkan keberanian dan kreativitas tampil di atas panggung dengan tetap menjaga etika serta marwah institusi Polri.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin menunjukkan bahwa anggota Polri tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga memiliki kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan semangat positif yang dapat menjadi sarana mendekatkan diri dengan masyarakat," ujar Taufik.

Untuk menjamin objektivitas penilaian, panitia menghadirkan dewan juri yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, yakni Rahmad Soad sebagai juri eksternal, serta AKBP Ruslan Syafei, S.Ag., dan AKBP Alwinandriyana, M.H., sebagai juri internal.

Dalam proses penilaian, dewan juri mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kualitas materi yang mencakup orisinalitas, kreativitas, alur cerita, set up, dan punchline, hingga teknik penyampaian, daya hibur, penguasaan panggung, serta kesesuaian tema dan etika.

Peserta juga diwajibkan menghadirkan materi yang segar dan menghibur tanpa mengandung unsur SARA, pornografi, ujaran kebencian, maupun serangan terhadap individu tertentu. Ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan lomba untuk menghadirkan humor yang sehat sekaligus membangun citra positif Polri di tengah masyarakat.

Setelah melalui proses penilaian yang ketat, dewan juri menetapkan Bripda Nanda Karmila dari Banum Subdit Kamsel Ditlantas Polda Aceh sebagai Juara I. Sementara Juara II diraih Bripda Mhd Ervan Imanta dari Ditsamapta Polda Aceh dan Juara III diraih Briptu Ica Meilisa Yofiana, S.Kep., Ns., dari Biddokkes Polda Aceh.

Penampilan para peserta berhasil mengundang tawa dan antusiasme penonton yang memadati lokasi acara. Suasana penuh keakraban terlihat selama perlombaan berlangsung.

Melalui Stand Up Comedy Bhayangkara Fest 80 ini, Polda Aceh berharap dapat terus menumbuhkan semangat kebersamaan, kreativitas, dan inovasi di kalangan personel. Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai institusi yang humanis, terbuka, serta mampu membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pendekatan yang positif dan komunikatif.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah daerah seperti Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Pidie, Simeulue, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Bener Meriah, Pidie Jaya, hingga Kota Sabang dan Kota Subulussalam.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini: Hujan Menguasai Sejumlah Daerah, Warga Diminta Waspada

Kondisi udara kabur yang terjadi di Kota Banda Aceh berpotensi mengurangi jarak pandang, terutama pada pagi dan malam hari. Meski demikian, aktivitas masyarakat secara umum masih dapat berlangsung normal dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca terkini.

Di wilayah dataran tinggi seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, suhu udara relatif lebih sejuk dengan kisaran 16 hingga 24 derajat Celsius. Sedangkan wilayah pesisir seperti Aceh Barat, Aceh Timur, dan Aceh Utara diprakirakan memiliki suhu yang lebih hangat, berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan. Pengguna jalan juga diminta berhati-hati saat berkendara, khususnya di daerah dengan tingkat kelembapan tinggi dan jarak pandang yang berkurang.

Prakiraan cuaca ini menjadi acuan bagi masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari, termasuk sektor transportasi, pertanian, perikanan, dan kegiatan luar ruangan lainnya di seluruh wilayah Aceh.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah seperti Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Toba, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Tebing Tinggi.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini Beragam, Hujan Ringan Diprediksi Turun di 2 Wilayah

Di sisi lain, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Nias Selatan, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, dan Kota Gunungsitoli.

Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius dan tingkat kelembapan mencapai 98 persen. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang dan sejumlah kawasan penyangga lainnya.

Adapun wilayah dengan suhu terendah diperkirakan berada di kawasan pegunungan seperti Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, dan Tapanuli Utara yang memiliki suhu minimum antara 18 hingga 19 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau untuk selalu memantau perkembangan cuaca dan menyiapkan perlengkapan pendukung seperti payung maupun jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Pengendara juga diminta berhati-hati karena kondisi jalan yang licin akibat hujan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

Cuaca hujan yang mendominasi sejumlah wilayah Sumatera Utara juga perlu diantisipasi guna menjaga kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diperkirakan cerah dengan suhu berkisar 27 hingga 28 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara antara 74 hingga 81 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Didominasi Berawan dan Hujan Ringan, Warga Diminta Waspada

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kota Jakarta Utara diprakirakan berada dalam kondisi berawan dengan suhu berkisar 25 hingga 29 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 90 persen.

Adapun hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Timur. Kedua wilayah tersebut diprediksi memiliki suhu udara antara 25 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, mencapai 94 hingga 97 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diimbau untuk menyiapkan payung atau jas hujan guna mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Selain itu, pengendara kendaraan bermotor juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat melintas di sejumlah ruas jalan yang berpotensi licin akibat hujan ringan. Kondisi cuaca yang tidak menentu juga perlu diantisipasi untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan selama beraktivitas.

Secara umum, cuaca di wilayah DKI Jakarta masih didominasi kondisi cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan yang bersifat lokal di beberapa kawasan.* (dh)

Berdasarkan data prakiraan cuaca, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Bogor, Cianjur, Bandung, Garut, Purwakarta, Bekasi, Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi.

Baca Juga:

• Cuaca DIY Hari Ini Didominasi Berawan, Gunungkidul Cerah Sepanjang Hari

Adapun cuaca cerah diprediksi terjadi di sejumlah daerah seperti Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, serta Pangandaran dengan suhu udara yang relatif hangat.

Wilayah Bogor dan Kota Bogor diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 23 hingga 30 derajat Celsius dan tingkat kelembapan mencapai 94 hingga 95 persen. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Bandung dan Kota Bandung dengan suhu udara antara 18 hingga 27 derajat Celsius.

Di wilayah pesisir utara Jawa Barat seperti Indramayu, cuaca cerah diprediksi mendominasi dengan suhu mencapai 31 derajat Celsius. Sementara itu, Pangandaran yang berada di kawasan selatan Jawa Barat juga diperkirakan cerah dengan suhu berkisar 24 hingga 29 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau untuk tetap mempersiapkan perlengkapan pendukung seperti payung atau jas hujan, terutama bagi warga yang beraktivitas di wilayah dengan potensi hujan ringan. Pengendara juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat berkendara karena jalan licin dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Selain itu, perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa hari terakhir juga perlu diantisipasi guna menjaga kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kabupaten Kulon Progo berpotensi mengalami cuaca berawan dengan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan antara 66 hingga 98 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini Bervariasi, BMKG: Sebagian Wilayah Berawan hingga Hujan Ringan

Berbeda dengan daerah lainnya, Kabupaten Gunungkidul diprediksi cerah sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembapan 61 hingga 94 persen.

Sementara itu, Kabupaten Sleman diperkirakan berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan udara antara 59 hingga 94 persen.

Untuk wilayah Kota Yogyakarta, cuaca juga diprediksi berawan dengan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celsius serta kelembapan mencapai 96 persen.

Secara umum, kondisi cuaca di DIY masih cukup kondusif untuk aktivitas masyarakat. Meski demikian, warga diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan.* (dh)

Di wilayah Jembrana, cuaca dilaporkan cerah dengan suhu berkisar 22–30 derajat Celsius dan kelembapan 70–96 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Tabanan yang diperkirakan cerah dengan suhu 21–29 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini Beragam, Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Ringan, Banda Aceh Cerah

Di Klungkung dan Bangli, kondisi cuaca juga didominasi berawan. Bangli bahkan mencatat suhu lebih sejuk, yakni 18–27 derajat Celsius dengan kelembapan mendekati 99 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Karangasem diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 20–29 derajat Celsius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca terutama pada sore hingga malam hari.

Sementara itu, Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi diprediksi berawan dengan suhu berkisar 24–34 derajat Celsius dan kelembapan 67–93 persen.

Secara umum, kondisi cuaca di Bali masih cukup dinamis dan masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini dari instansi terkait.* (dh)

JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Menurut dia, kritik, demonstrasi, pengawasan media, serta suara akademisi, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga jalannya pemerintahan.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Terima Jajaran PKH, Perkuat Sinergi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

"Kritik terhadap pemerintah bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kritik kehilangan niat memperbaiki dan hanya menyisakan keinginan menghancurkan," kata Azis dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Menurut Azis, demokrasi Indonesia harus terus dijaga agar tidak kehilangan nilai-nilai etika dan adab dalam ruang publik.

Ia menilai kebebasan berbicara merupakan hak yang sangat penting dalam sistem demokrasi, tetapi harus dijalankan dengan tanggung jawab moral.

Azis menyoroti fenomena yang terjadi saat ini, di mana semakin luas ruang kebebasan berbicara tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kualitas diskusi publik.

"Semakin luas kebebasan berbicara, semakin sulit menemukan percakapan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ini ironi demokrasi modern," tuturnya.

Ia menilai kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia.

Berbagai negara demokrasi di dunia juga menghadapi tantangan serupa, mulai dari polarisasi politik, populisme, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Meski demikian, Azis menegaskan Indonesia perlu lebih serius memperhatikan kualitas ruang publik dan cara masyarakat menyampaikan pendapat.

Dalam pandangannya, terdapat perbedaan mendasar antara kritik dan kebencian.

Kritik, kata dia, lahir dari keinginan memperbaiki keadaan, didukung data, dan berorientasi pada solusi. Sementara kebencian hanya mencari sasaran untuk disalahkan.

"Kritik bertanya apa yang harus diperbaiki. Kebencian bertanya siapa yang harus dihancurkan," kata Azis.

Politikus Gerindra itu juga menyoroti peran media sosial yang dinilainya membuat penyebaran emosi dan informasi berlangsung sangat cepat.

Menurut dia, berbagai bentuk umpatan, tuduhan, fitnah, hingga potongan informasi kini dapat menyebar luas sebelum kebenarannya diverifikasi.

Karena itu, ia mengingatkan agar demokrasi tidak berubah menjadi ruang yang dipenuhi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Demokrasi tidak pernah dirancang untuk memberi penghargaan kepada mereka yang paling marah. Demokrasi dirancang untuk memberi ruang kepada mereka yang mampu menggunakan akalnya," ujarnya.

Azis menilai tantangan tersebut menjadi semakin penting di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah program besar tengah dikerjakan, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pembangunan industri pertahanan, transformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, hingga pembenahan tata kelola aset negara.

Menurut dia, setiap perubahan besar hampir selalu menghadapi penolakan dan resistensi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda.

"Setiap perubahan besar hampir selalu mengganggu kepentingan besar pula. Tidak pernah ada reformasi tanpa resistensi. Tetapi perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi fitnah dan penghinaan," papar Azis.

Ia juga mengingatkan pentingnya sikap tabayyun atau melakukan klarifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi, terutama di era media sosial yang membuat emosi bergerak lebih cepat dibandingkan pertimbangan rasional.

"Zaman media sosial membuat emosi bergerak lebih cepat daripada akal. Karena itu tabayyun menjadi semakin penting," sambungnya.

Di akhir pernyataannya, Azis menegaskan bahwa yang dipertaruhkan saat ini bukan hanya citra seorang pemimpin atau pemerintahan, melainkan kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

"Demokrasi bukan sekadar hak untuk berbicara. Demokrasi adalah kemampuan menggunakan kebebasan tanpa kehilangan akhlak," imbuh Azis.* (km/ad)

ACEH – Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan hasil positif.

Ribuan hektare sawah yang sebelumnya rusak kini mulai pulih dan kembali dimanfaatkan oleh para petani untuk berproduksi.

Baca Juga:

• DPRD Asahan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Minta OPD Utamakan Kepentingan Rakyat

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan percepatan rehabilitasi lahan sangat penting agar aktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat dapat segera kembali normal.

Berdasarkan data pemulihan hingga 22 Juni 2026, Sumatera Barat mencatat capaian rehabilitasi sawah tertinggi dengan progres mencapai 97,56 persen.

Sementara itu, Sumatera Utara telah mencapai 58,88 persen.

Adapun di Aceh, rehabilitasi lahan telah mencapai sekitar 47 persen atau 14.799 hektare dari total lahan terdampak seluas 31.464 hektare.

Menurut Tito, luasnya kerusakan lahan pertanian akibat bencana membuat percepatan pemulihan menjadi kebutuhan mendesak.

Dengan semakin cepat lahan diperbaiki, petani dapat kembali menanam dan memperoleh penghasilan.

"Pak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) minta tolong kepada saya agar kepala dinas pertanian betul-betul memanfaatkan anggaran yang telah disalurkan Kementerian Pertanian," kata Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).

Untuk mendukung proses tersebut, Kementerian Pertanian telah menyalurkan anggaran rehabilitasi lahan pertanian sebesar Rp877,126 miliar.

Pemerintah pusat juga menyiapkan tambahan anggaran guna mempercepat pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana.

Tito mengapresiasi daerah yang telah menunjukkan percepatan rehabilitasi.

Namun, ia meminta daerah yang masih menghadapi kendala administratif agar dapat mempercepat proses pelaksanaan program tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

"Ada daerah yang sudah jalan. Ada juga yang lambat karena masih studi. Bagus untuk akuntabilitas, tetapi tolong agak cepat karena para petani menginginkan cepat. Kami juga sudah dorong anggarannya," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama Kementerian Pertanian telah menyiapkan dukungan anggaran dan berbagai skema pemulihan yang memadai.

Karena itu, pelaksanaan program di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

"Pak Menteri Pertanian sudah menyalurkan lebih dari Rp800 miliar dan sekarang mendapat tambahan Rp2,6 triliun. Jadi persoalan persawahan sebetulnya tidak menjadi masalah apabila pelaksanaannya bisa lebih cepat," pungkas Tito.

Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi lahan pertanian tidak hanya mengembalikan produktivitas sawah yang terdampak bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Labuhanbatu Selatan di halaman taman Kantor Bupati Labusel, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Baca Juga:

• DPRD Asahan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Minta OPD Utamakan Kepentingan Rakyat

Silaturahmi ini menjadi ajang memperkuat hubungan dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan para pendamping PKH yang selama ini berperan dalam mendampingi keluarga penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fery menyampaikan apresiasi kepada seluruh pendamping PKH yang selama ini bekerja langsung di tengah masyarakat.

Menurutnya, keberadaan pendamping PKH memiliki peran penting dalam memastikan program perlindungan sosial dapat berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

"PKH merupakan salah satu program strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu, sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan para pendamping di lapangan harus terus diperkuat," ujarnya.

Bupati juga mengingatkan agar seluruh pendamping PKH terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga profesionalisme, serta mengedepankan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan para pendamping lapangan menjadi salah satu kunci keberhasilan program bantuan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Labuhanbatu Selatan Herdiansyah Harahap menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran PKH berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pertemuan tersebut berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan dan semangat kebersamaan.

Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan pendamping PKH, diharapkan berbagai program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Labuhanbatu Selatan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.* (ad)

ASAHAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus mengambil keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di Aula Rambate Rata Raya Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, Senin (22/6/2026), dipimpin Ketua DPRD Asahan H. Efi Irwansyah Pane, MKM.

Baca Juga:

• Petarung MMA Jeka Saragih Turun Tangan Perbaiki Jalan Rusak di Simalungun, Ini Respons Bobby Nasution

Dalam sambutannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda secara bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada Badan Anggaran yang telah melaksanakan pembahasan secara konstruktif, dinamis, dan tetap menjunjung tinggi semangat kemitraan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai jadwal yang disepakati," ujarnya.

Menurut Taufik, berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

"Segala rekomendasi dan hasil evaluasi yang disampaikan akan kami jadikan acuan dan ditindaklanjuti dalam penyusunan anggaran tahun mendatang, agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik," jelasnya.

Setelah memperoleh persetujuan DPRD, Raperda tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dilakukan evaluasi.

Tahapan ini merupakan bagian dari mekanisme yang harus dilalui sebelum peraturan daerah ditetapkan secara resmi.

Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertujuan memastikan substansi peraturan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun regulasi daerah lainnya.

Bupati Asahan juga mengingatkan seluruh OPD agar menjadikan hasil pembahasan dan evaluasi tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

"Pastikan setiap alokasi anggaran di masa mendatang lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat semakin efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.* (ad)

MEDAN – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap sejumlah fakta baru.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (22/6/2026), dua saksi menyebut adanya keterlibatan sejumlah pejabat daerah, termasuk nama mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy.

Baca Juga:

• Rektor Unsoed dan Mahasiswa Satu Suara! Tolak MBG dan Koperasi Merah Putih

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Yusafrihardi Girsang, Siska mengaku pernah mendengar adanya arahan terkait percepatan proyek pengadaan Smartboard.

"Kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pak M Iskandarsyah, ada perintah dari pak (Pj) Bupati Faisal Hasrimy agar Pengadaan Smartboard segera dilaksanakan Yang Mulia," kata Siska di persidangan.

Perkara ini menjerat tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra.

Selain mengungkap soal arahan percepatan proyek, Siska juga membenarkan dirinya tidak melakukan verifikasi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dalam proses pencairan dana pengadaan Smartboard.

Dalam persidangan, Siska juga mengakui pernah menemui terdakwa Saiful Abdi di Rumah Tahanan Kelas I Medan saat yang bersangkutan sedang menjalani penahanan dalam perkara lain.

Pertemuan itu berkaitan dengan kebutuhan tanda tangan dokumen pencairan dana proyek.

Ketika dicecar majelis hakim, Siska mengakui adanya tekanan dari sejumlah pihak agar tanggung jawab perkara dibebankan kepada Saiful Abdi.

"Buang aja semua seolah-olah kesalahan Saiful Abdi. Dia (Saiful Abdi) kan sudah dipenjara. Gak bisa lagi dia untuk melakukan apa pun. Buang aja ke dia kalau ditanya-tanya sama penyidik kejaksaan. Bukankah begitu disampaikan ke saya waktu kalian ke rutan?" ujar Saiful Abdi kepada saksi.

"Iya pak, ada kami bilang begitu," jawab Siska.

Sementara itu, saksi M. Nuh menerangkan bahwa terdakwa Supriadi memiliki peran aktif dalam proses pengadaan Smartboard.

Menurutnya, Supriadi memerintahkan pembentukan grup WhatsApp yang berisi kepala sekolah penerima Smartboard.

Ia juga mengungkap adanya permintaan agar proposal pengadaan dibuat dengan tanggal mundur.

"Perintahnya di tanggal 22 Oktober 2024 disuruh pak Supriadi buat proposal tanggal mundur ke Agustus 2024 Yang Mulia," kata M. Nuh.

Saksi juga menceritakan dirinya pernah dipanggil ke Kantor Bupati Langkat untuk membawa proposal pengadaan yang berasal dari sejumlah kepala sekolah.

"Pak Nuh segera bawa surat pesanan (proposal para kepsek) ke Kantor Bupati. Kami ketemu di ruangan pak Pj. Di sana ada pegawai agar disegerakan. Saya datang sudah hampir selesai rapat. Dindingnya kaca semua. Ada pak Sekda Amril, pak Sekdis Robert Hendra Ginting, pak Iskandarsyah Kepala BPKAD, pak Kadis Saiful Abdi dan pak Kabid SD Fajar," ujarnya.

Menurut M. Nuh, dalam rapat tersebut dibahas pengalihan Smartboard yang telah diterima sejumlah sekolah swasta ke sekolah-sekolah unggulan.

Majelis hakim beberapa kali mengingatkan saksi agar memberikan keterangan berdasarkan fakta yang diketahui secara langsung dan bukan berdasarkan informasi yang berkembang di lingkungan Dinas Pendidikan.

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan Smartboard tahun anggaran 2024 senilai Rp29,5 miliar.

Jaksa Penuntut Umum menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dugaan korupsi tersebut mengacu pada hasil audit Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan yang menemukan indikasi penyimpangan serta dugaan markup dalam proyek pengadaan perangkat pembelajaran digital tersebut.

Persidangan akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan pendalaman peran masing-masing terdakwa dalam proyek yang menjadi sorotan publik di Kabupaten Langkat tersebut.* (ad)

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat.

Maruli menilai dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku berinisial TH tersebut merupakan perbuatan yang tidak manusiawi dan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban.

Baca Juga:

• Tiga DPO Kasus Pengeroyokan Maut Taman Bunga Pematangsiantar Akhirnya Menyerahkan Diri

"Saya mengecam keras dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban. Kepolisian harus bergerak cepat, mengusut tuntas seluruh rangkaian peristiwa, menangkap terduga pelaku, serta memastikan tidak ada pihak lain yang turut membantu, membiarkan, atau menutupi kejahatan ini. Kekerasan seperti ini tidak boleh diberi ruang sedikit pun," tegas Maruli, Senin (22/6/2026).

Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi sejumlah mitra kerja terkait perlindungan korban dan hak asasi manusia, Maruli juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban dan keluarganya.

Menurutnya, perlindungan tersebut tidak hanya mencakup aspek keamanan, tetapi juga pemulihan fisik, psikologis, pendampingan hukum, serta pemenuhan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung.

"Korban harus ditempatkan sebagai pusat penanganan perkara. LPSK perlu memastikan keselamatan korban dan keluarga, memberikan pendampingan, serta mendorong pemulihan medis dan psikologis secara berkelanjutan. Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi trauma dan proses hukum ini sendirian," ujar Maruli.

Ia juga meminta Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM ikut mengawal penanganan kasus tersebut dari perspektif perlindungan hak asasi manusia.

Menurutnya, korban memiliki hak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, layanan kesehatan, dan keadilan yang harus dijamin negara.

"Kasus ini bukan hanya soal penegakan hukum pidana, tetapi juga soal kehadiran negara dalam melindungi martabat manusia. Kementerian HAM dan Komnas HAM perlu ikut mengawal agar hak-hak korban terpenuhi dan proses penanganan dilakukan secara transparan, manusiawi, serta berorientasi pada pemulihan," tambahnya.

Maruli menilai kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis relasi personal, termasuk tindakan isolasi, intimidasi, maupun pembatasan komunikasi yang kerap tidak terdeteksi sejak awal.

Ia mengimbau masyarakat, keluarga, lingkungan sekitar, hingga aparat kewilayahan lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan yang dialami seseorang agar kasus serupa tidak terus berulang.

"Tidak boleh ada korban yang menderita dalam diam selama bertahun-tahun. Lingkungan sosial harus berani melapor bila melihat tanda-tanda kekerasan. Negara, aparat, keluarga, dan masyarakat harus bekerja bersama agar peristiwa serupa tidak terulang," tutup Maruli.

Maruli menegaskan Komisi XIII DPR RI akan terus memberikan perhatian terhadap perlindungan korban, pemenuhan hak asasi manusia, serta penguatan koordinasi antar-lembaga dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang berdampak serius terhadap keselamatan dan martabat warga negara.* (ad)

PEMATANGSIANTAR – Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman Bunga, Kota Pematangsiantar, akhirnya menyerahkan diri ke Polres Pematangsiantar, Senin (22/6/2026).

Penyerahan diri tersebut sekaligus menuntaskan pengejaran terhadap seluruh pelaku yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan yang sempat menghebohkan masyarakat dan viral di media sosial.

Baca Juga:

• Ini Deretan Pasal yang Jerat Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam Kasus Ijazah Jokowi

Setelah tiba, mereka langsung diserahkan kepada penyidik untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kuasa hukum para tersangka, Parluhutan Banjarnahor SH, mengatakan kliennya menyerahkan diri secara sukarela setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga.

"Ketiganya menyerahkan diri secara sukarela dan didampingi keluarga. Setelah tiba di Polres Pematangsiantar, mereka langsung ditempatkan di ruang tahanan dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik," ujarnya.

Dengan penyerahan diri tersebut, seluruh tersangka yang berjumlah enam orang kini telah diamankan dan ditahan oleh Polres Pematangsiantar.

Keenam tersangka masing-masing berinisial RP, FS, SS, RS, GP, dan RS.

Kasus ini bermula dari peristiwa pengeroyokan terhadap Jaka Janes Malau yang terjadi di kawasan Taman Bunga, tepat di depan Kantor Wali Kota Pematangsiantar, pada 28 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 WIB.

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia.

Peristiwa itu menjadi perhatian luas setelah rekaman video kejadian beredar di berbagai platform media sosial.

Dalam video yang viral tersebut, korban terlihat dianiaya oleh sejumlah orang di ruang publik sehingga memicu kecaman masyarakat dan tuntutan agar seluruh pelaku segera ditangkap.

Kasus ini juga menjadi sorotan karena para pelaku diduga memiliki keterkaitan dengan salah satu organisasi kemasyarakatan.

Dugaan tersebut muncul setelah para pelaku diketahui menggunakan kendaraan dengan corak dan logo yang menyerupai atribut salah satu ormas saat kejadian berlangsung.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar AKP Sandi Riz Akbar SIK membenarkan bahwa seluruh tersangka kini telah diamankan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Seluruh enam tersangka sudah ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut," katanya singkat.

Selain mengamankan para tersangka, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk satu unit mobil yang diduga digunakan para pelaku saat peristiwa penganiayaan terjadi.

Dengan seluruh tersangka kini berada dalam tahanan, penyidik fokus melengkapi berkas perkara sekaligus mendalami peran masing-masing pelaku dalam kasus pengeroyokan yang berujung maut tersebut.

Polres Pematangsiantar memastikan proses hukum akan terus berjalan hingga perkara tersebut dilimpahkan ke tahap berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.*(sp/ad)

MEDAN – Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat kampung halamannya di Kabupaten Simalungun menjadi sorotan publik.

Video yang memperlihatkan Jeka mengoperasikan ekskavator untuk memperbaiki kondisi jalan tersebut viral di media sosial.

Baca Juga:

• Demo di DPRD Sumut Memanas! Ketua DPRD Tak Muncul, Mahasiswa Robek Surat Sakit dan Robohkan Gerbang

Unggahan itu disertai keterangan bahwa perbaikan dilakukan secara mandiri sebagai bentuk kepedulian terhadap akses transportasi masyarakat.

Menanggapi viralnya video tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Jeka Saragih terkait kondisi jalan yang diperbaiki.

"Kita sudah WA dengan Jeka Saragih, memang Pak Jeka ini pernah ngomong waktu saya jadi wali kota untuk bangun jalan di sana," kata Bobby Nasution, Senin (22/6/2026).

Bobby menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebenarnya telah merencanakan perbaikan jalan di kawasan tersebut.

Bahkan proses tender proyek sudah selesai dan pengerjaan akan segera dimulai.

Menurut Bobby, perbaikan tahap awal akan difokuskan pada penanganan struktur jalan yang terdampak longsor.

Setelah kondisi dasar jalan dinilai aman dan kuat, pengaspalan akan dilakukan pada tahap berikutnya.

"Namun saya sudah sampaikan juga tahun ini akan dilakukan perbaikan karena disitu ada longsoran jadi struktur dasarnya yang akan diperbaiki dulu. Tidak bisa langsung diaspal karena di situ titik longsor jadi kalau diaspal pasti akan jatuh lagi jadi tahun ini dalam waktu dekat sudah selesai tender tinggal pelaksanaan perbaikan struktural dulu, pasti tahun ini akan dikerjakan," ujarnya.

Bobby menilai langkah yang dilakukan masyarakat, termasuk Jeka Saragih, merupakan bentuk kepedulian sekaligus cerminan keresahan terhadap kondisi infrastruktur yang belum memadai.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan tidak seluruh ruas jalan rusak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.

"Ya tentu pasti masyarakat yang membangun secara langsung karena keresahan tentu itu pertama tugas pemerintah saya sampaikan enggak mungkin saya bisa bangun semua perbaikan jalan dalam jangka satu tahun masa jabatan saya itu tidak mungkin. Anggaran juga terbatas tapi saya sampaikan perbaikan struktural sudah dilakukan perbaikan tahun ini," tuturnya.

Aksi Jeka Saragih mendapat banyak apresiasi dari warganet.

Banyak yang menilai langkah atlet asal Simalungun tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat di kampung halamannya, sembari menunggu realisasi pembangunan dari pemerintah daerah.* (d/ad)

BANDA ACEH – Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 terus menghadirkan berbagai kegiatan menarik bagi masyarakat.

Memasuki hari keempat pelaksanaan, Senin (22/6/2026), Lapangan Polda Aceh dipenuhi semangat dan kreativitas puluhan peserta yang mengikuti lomba Fashion Show.

Baca Juga:

• Ini Deretan Pasal yang Jerat Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam Kasus Ijazah Jokowi

Para peserta tidak hanya menunjukkan kemampuan berbusana dan berpenampilan, tetapi juga menjadi representasi kreativitas generasi muda Aceh.

Lomba Fashion Show dibagi ke dalam dua kategori, yakni kategori remaja yang diikuti 30 peserta dan kategori anak-anak dengan jumlah peserta yang sama.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan juga sarana untuk membangun kepercayaan diri generasi muda sejak dini.

"Kami sangat bangga dan tersentuh melihat keberanian serta antusiasme yang ditunjukkan oleh anak-anak dan remaja kita hari ini. Lapangan Polda Aceh siang ini dipenuhi energi positif. Bhayangkara Fest ini kami persembahkan sebagai ruang kedekatan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda Aceh untuk mengekspresikan kreativitas mereka secara positif," ujar Joko.

Menurutnya, Bhayangkara Fest menjadi salah satu upaya Polda Aceh untuk mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif, kreatif, dan menghibur.

Setelah melalui proses penilaian yang dilakukan dewan juri berdasarkan keserasian busana, ekspresi, dan teknik berjalan di atas panggung, panitia menetapkan para pemenang dari masing-masing kategori.

Untuk kategori remaja, Juara I diraih Putroe Geubrina Rizki yang berhak memperoleh uang tunai Rp1,5 juta, sertifikat, plakat, dan goodybag.

Posisi Juara II diraih Vania Varianda Muis dengan hadiah uang tunai Rp1 juta, sertifikat, plakat, dan goodybag.

Sementara Juara III diraih Ahmad Raihan Khairudin yang memperoleh uang tunai Rp750 ribu, sertifikat, plakat, dan goodybag.

Pada kategori anak-anak, Juara I diraih Dameeya Arisya Al Khalid dengan hadiah uang tunai Rp1,5 juta, sertifikat, plakat, dan goodybag.

Juara II diraih Cut Letizia Kikandrya Beatric yang memperoleh uang tunai Rp1 juta, sertifikat, plakat, dan goodybag.

Sedangkan Juara III diraih Ghaitsa Hafidza Matondang dengan hadiah uang tunai Rp750 ribu, sertifikat, plakat, dan goodybag.

Suasana meriah terlihat saat para pemenang diumumkan.

Tepuk tangan dari para orang tua, keluarga peserta, dan pengunjung yang memadati Lapangan Polda Aceh mengiringi penyerahan hadiah.

Melalui kegiatan ini, Polda Aceh berharap dapat terus mendukung pengembangan bakat generasi muda sekaligus memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat melalui berbagai kegiatan positif yang bermanfaat bagi publik.*

(ad)

PURWOKERTO – Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Sikap tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi yang dibacakan langsung oleh Rektor Unsoed, Prof Akhmad Sodiq, saat menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung rektorat, Senin (22/6/2026).

Baca Juga:

• Demo di DPRD Sumut Memanas! Ketua DPRD Tak Muncul, Mahasiswa Robek Surat Sakit dan Robohkan Gerbang

Dalam aksi itu, mahasiswa kemudian berdialog dengan pihak rektorat sebelum akhirnya meminta adanya pernyataan sikap resmi.

Di akhir pertemuan, mahasiswa mendesak agar rektor membacakan sekaligus menandatangani dokumen pernyataan sikap yang telah mereka siapkan.

Pernyataan sikap tersebut memuat sejumlah poin, di antaranya penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih yang dinilai berdampak pada alokasi anggaran negara, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.

"Kami menolak dengan keras program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih yang secara terang-terangan memangkas dana pendidikan, kesehatan, APBN dan pada akhirnya merugikan rakyat," demikian salah satu poin pernyataan sikap yang dibacakan dalam forum tersebut.

Dalam pernyataan itu juga ditegaskan bahwa keterlibatan individu mahasiswa dalam kegiatan kenegaraan tidak dapat dianggap sebagai representasi sikap kolektif mahasiswa Unsoed.

Pihak rektorat juga menolak segala bentuk penggunaan mahasiswa sebagai alat kepentingan politik.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pihak rektorat untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait proses keterlibatan mahasiswa dalam agenda kunjungan kerja Wakil Presiden.

Mereka juga meminta agar pihak kampus memastikan tidak ada pelaksanaan program MBG maupun Koperasi Merah Putih di lingkungan Unsoed.

Rektor Unsoed, Prof Akhmad Sodiq, menegaskan bahwa kampus tetap berpegang pada prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tidak bisa melampaui batas tersebut.

"Ini sikap bersama mahasiswa, tapi kalau posisinya tetap bahwa perguruan tinggi itu di Tri Dharma, eggak bisa melebihi dari itu," kata Sodiq.

Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed, Azza Febra Pramudika, menyatakan pihaknya akan mengawasi komitmen rektorat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disampaikan.

"Kami pasti akan mengawasi secara komprehensif supaya jelas apa yang disampaikan dan apa yang dinyatakan oleh Pak Rektor hari ini tidak dikangkangi dan tidak dicederai kembali dengan melakukan agenda-agenda politik kekuasaan tanpa adanya transparansi kepada mahasiswa," ujar Azza.

Ia juga menegaskan mahasiswa akan terus mengawal sikap kampus terkait kebijakan nasional yang dianggap berdampak pada APBN dan sektor pendidikan.* (km/ad)