Oleh: Agus Santoso

KREDIT Mikro 8% dan Tantangan Membangun Ekosistem Pembiayaan Inklusif

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Dorong Karang Taruna Perkuat Organisasi hingga Desa dan Kelurahan

Penurunan tingkat bunga kredit PNM dari kisaran di atas 20% menjadi 8% merupakan langkah yang memiliki implikasi ekonomi cukup besar bagi kelompok usaha ultra mikro.

Kebijakan tersebut tidak semata-mata dapat dilihat sebagai penurunan harga kredit. Lebih jauh, kebijakan bunga 8% perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekosistem pembiayaan inklusif yang mampu memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan kemampuan pembayaran debitur, sekaligus menjaga keberlanjutan lembaga pembiayaan.

Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, tingkat bunga kredit merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengalokasikan arus kasnya.

Ketika sebagian besar arus kas usaha terserap untuk membayar bunga dan pokok pinjaman, ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi, menambah tenaga kerja, meningkatkan kapasitas produksi, maupun membangun cadangan keuangan menjadi semakin terbatas.

Karena itu, penurunan tingkat bunga kredit mikro menjadi 8% dapat dipandang sebagai instrumen untuk memperbesar ruang finansial (financial space) bagi pelaku usaha ultra mikro agar memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan naik kelas.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada penetapan tingkat bunga.

Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: bagaimana memastikan tingkat bunga 8% dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengganggu kesehatan keuangan lembaga pembiayaan dan sekaligus meningkatkan kualitas pembiayaan bagi debitur?

Di sinilah desain ekosistem pembiayaan menjadi penting.

Dua Sisi Persoalan: Kapasitas Debitur dan Cost of Fund

Dalam skema kredit mikro, terdapat setidaknya dua persoalan utama yang perlu diperhatikan.

Pertama adalah kapasitas keuangan debitur. Pelaku usaha mikro harus memiliki kemampuan menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.

Kedua adalah struktur biaya pembiayaan lembaga penyalur kredit. PNM harus memiliki sumber dana yang cukup murah agar dapat menyalurkan kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah tanpa mengorbankan keberlanjutan operasionalnya.

Dengan demikian, penurunan bunga kredit tidak dapat hanya dilakukan dari sisi lending rate. Struktur cost of fund, biaya operasional, risiko kredit, serta kebutuhan pendampingan kepada debitur juga harus diperhitungkan.

Selama ini, salah satu persoalan dalam kredit mikro adalah mahalnya cost of fund.

Dengan tingkat bunga efektif kredit mikro PNM di kisaran 20% per tahun, hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan tingginya margin PNM, karena struktur bunga juga dipengaruhi oleh biaya sumber dana, biaya operasional pendampingan di lapangan, risiko gagal bayar, dan perolehan margin yang wajar.

PNM, yang menggunakan sumber dana mahal pada kisaran bunga 6–7% per tahun, harus memperhitungkan berbagai komponen biaya lainnya, sehingga tingkat bunga kredit efektif harus berada di kisaran 20% lebih.

Karena itu, untuk mencapai lending rate 8%, persoalannya adalah bagaimana menurunkan cost of fund secara signifikan.

Dua sisi inilah yang perlu mendapatkan perhatian dalam desain kebijakan.

Ekonomi Sirkular sebagai Instrumen Penguatan Cash Flow Debitur

Salah satu ide yang menarik untuk ditelaah adalah potensi menghubungkan pembiayaan mikro dengan ekonomi sirkular.

Konsep dasarnya sederhana. Debitur tidak semata-mata mengandalkan pendapatan dari usaha mikro yang dibiayai kredit untuk memenuhi kewajiban angsurannya, tetapi juga dapat memperoleh tambahan kemampuan ekonomi dari upaya pengumpulan dan penjualan sampah yang memiliki nilai ekonomis (valuable waste).

Sampah rumah tangga seperti botol plastik, kaleng, aluminium, kardus, kertas, minyak jelantah, besi bekas, dan berbagai material lainnya dapat dikonversi menjadi pendapatan tambahan.

Dari perspektif keuangan mikro, tambahan pendapatan tersebut dapat dipandang sebagai sumber cash flow alternatif yang berpotensi memperkuat kemampuan pembayaran debitur.

Dengan pendekatan tersebut, ekonomi sirkular tidak hanya ditempatkan sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendukung inklusi keuangan.

Logikanya adalah: semakin kuat kapasitas arus kas debitur, semakin besar pula kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya.

Artinya, pendekatan ekonomi sirkular berpotensi memberikan manfaat ganda: menciptakan nilai ekonomi dari limbah sekaligus memperkuat kapasitas keuangan rumah tangga.

Model PNM yang menghubungkan sampah, QRIS, virtual account, dan pembayaran angsuran kredit merupakan gagasan yang menarik ketika ekonomi sirkular dikombinasikan dengan sistem transaksi digital.

PNM telah mulai mencoba menerapkan konsep tersebut melalui kerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi sirkular, yaitu PT Greenprosa.

Skema tersebut melibatkan PT Sirkular Madani Nusantara sebagai pembeli atau off-taker atas valuable waste yang dikumpulkan kelompok ibu-ibu nasabah PNM.

Secara sederhana, mekanismenya dibangun sebagai berikut.

Pertama, kelompok ibu-ibu atau aktivis bank sampah mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomi.

Kedua, sampah tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis dan nilai transaksinya. Terdapat 16 jenis sampah yang dapat ditransaksikan, antara lain plastik PET, HDPE, kardus, aluminium, besi, tembaga, dan minyak jelantah.

Ketiga, transaksi dilakukan secara digital menggunakan QRIS sehingga proses pembayaran berlangsung secara cashless.

Keempat, hasil penjualan sampah masuk ke rekening individual atau virtual account masing-masing nasabah.

Kelima, saldo yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung pembayaran angsuran kredit melalui mekanisme pendebetan otomatis pada saat jatuh tempo.

Jika sistem tersebut dapat diimplementasikan secara luas, maka akan terjadi integrasi antara aktivitas ekonomi sirkular, transaksi digital, tabungan, dan skema kredit mikro.

Dengan demikian, sampah tidak lagi semata-mata menjadi persoalan lingkungan, tetapi dapat dikonversi menjadi economic value dan selanjutnya menjadi bagian dari sistem pengelolaan arus kas rumah tangga.

Model integrasi tersebut memiliki beberapa manfaat.

Pertama, meningkatkan kapasitas pendapatan tambahan nasabah melalui aktivitas ekonomi sirkular.

Kedua, memperkuat kemampuan pembayaran kredit sehingga berpotensi menurunkan risiko gagal bayar.

Ketiga, mendorong kebiasaan menabung karena hasil transaksi sampah masuk ke rekening individual.

Keempat, memperluas penggunaan transaksi digital melalui QRIS dan virtual account.

Kelima, mengintegrasikan literasi keuangan dengan literasi lingkungan dan ekonomi sirkular.

Dengan demikian, pendekatan tersebut tidak hanya berdampak pada pembiayaan mikro, tetapi juga pada pembangunan ekosistem ekonomi lokal yang menghubungkan rumah tangga, lembaga keuangan, bank sampah, pembeli (off-taker), dan sistem pembayaran digital.

Di titik inilah konsep ekonomi sirkular memperoleh dimensi baru: bukan hanya mengurangi limbah lingkungan, tetapi juga menciptakan tautan nilai ekonomi yang memperkuat inklusi keuangan mikro.

Bagaimana Mendapatkan Dana Murah?

Penguatan kapasitas angsuran debitur saja belum cukup.

Jika tingkat bunga kredit ingin diturunkan pada level 8%, maka struktur pendanaan lembaga pembiayaan juga harus lebih efisien.

Selama ini, salah satu instrumen yang digunakan Pemerintah untuk membantu menurunkan beban bunga kredit UMKM adalah dengan memberikan subsidi bunga melalui alokasi APBN.

Dalam gagasan yang ditawarkan, terdapat alternatif berupa pemanfaatan dana murah yang bersumber dari Dana Patriot Bond Danantara dengan yield 2%.

Jika dana tersebut dapat ditempatkan pada PNM untuk mendukung pembiayaan kredit mikro, maka secara teoritis penurunan cost of fund akan memberikan ruang bagi PNM untuk menurunkan tingkat bunga kredit kepada nasabahnya.

Pendekatan tersebut memiliki perbedaan mendasar dengan subsidi bunga.

Pada subsidi bunga, Pemerintah menggunakan alokasi APBN untuk menutup sebagian biaya bunga. Sementara dalam gagasan pemanfaatan dana murah, instrumen pembiayaan murah ditempatkan sebagai sumber pendanaan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga lembaga pembiayaan dapat mengatur struktur biayanya menjadi lebih efisien.

Dengan demikian, dana yang semula digunakan untuk subsidi bunga dapat dialokasikan kepada program pembangunan lainnya.

Patriot Bond dan Mandat Pembiayaan Berdampak Sosial

Dana Patriot Bond Danantara adalah instrumen keuangan dengan tingkat imbal hasil yang rendah dan tenor panjang yang memiliki mandat untuk mendukung proyek strategis nasional dan berdampak sosial tinggi.

Dalam perspektif kebijakan publik, pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro bisa masuk dalam kategori tersebut karena memiliki karakteristik yang berbeda dari proyek komersial murni.

Tujuan pembiayaan kredit mikro bukan semata-mata mengejar business feasibility, tetapi juga menghasilkan social return berupa peningkatan kesejahteraan, penguatan usaha pelaku ultra mikro, penciptaan kesempatan kerja, dan perluasan inklusi keuangan.

Karena itu, jika dana murah dapat diarahkan untuk pembiayaan produktif bagi pelaku usaha ultra mikro, terdapat potensi terbentuknya sinergi antara pembiayaan dan penciptaan dampak sosial.

Namun, keberhasilan skema tersebut tetap bergantung pada tata kelola, transparansi, manajemen risiko, kesesuaian mandat investasi, serta keberlanjutan struktur pembiayaannya.

Dari Subsidi Menuju Efisiensi Ekosistem

Di sinilah gagasan itu perlu dikembangkan.

Kebijakan bunga kredit rendah seharusnya bukan hanya dipahami sebagai kebijakan subsidi. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun ekosistem pembiayaan usaha produktif yang secara struktural mampu menghasilkan bunga rendah, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih kompetitif.

Ada dua sisi yang harus bergerak bersamaan.

Di sisi debitur, kapasitas pembayaran harus diperkuat melalui tambahan cash flow, salah satunya melalui ekonomi sirkular.

Di sisi lembaga pembiayaan, cost of fund ditekan melalui akses terhadap sumber dana yang murah.

Jika kedua sisi tersebut berjalan bersamaan, maka bunga kredit 8% tidak hanya menjadi target kebijakan, tetapi memiliki peluang untuk menjadi bagian dari model pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Dengan kata lain, kebijakan kredit murah tidak boleh berhenti pada persoalan "berapa besar bunga yang dibayar nasabah". Yang jauh lebih penting adalah bagaimana struktur pembiayaan tersebut dibangun agar sehat, efisien, dan mampu bertahan dalam jangka panjang, serta menjadikan produk UMKM bisa bersaing di pasaran.

Saatnya Masuk ke Tahap Eksekusi

Rumusannya sebenarnya sudah jelas.

Di satu sisi terdapat kebijakan untuk menurunkan tingkat bunga kredit mikro.

Di sisi lain terdapat gagasan untuk memperkuat kapasitas keuangan debitur melalui ekonomi sirkular.

Keduanya disinergikan untuk membangun model pembiayaan mikro yang inklusif.

Namun, implementasinya membutuhkan sejumlah prasyarat.

Regulasi Pemerintah dan OJK harus memberikan ruang yang jelas. Danantara perlu memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan mandat dan prinsip tata kelola yang berlaku. PNM membutuhkan sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara itu, integrasi transaksi ekonomi sirkular, QRIS, virtual account, dan pembayaran kredit harus dibangun dengan sistem yang efisien, aman, dan dapat diterapkan secara luas.

Artinya, tantangan terbesar bukan lagi sekadar merumuskan gagasan, tetapi memastikan seluruh komponen tersebut dapat bekerja dalam satu ekosistem.

Jika model ini berhasil dijalankan, maka kita tidak lagi sekadar berbicara tentang kredit mikro berbunga murah.

Kita sedang membangun sebuah model baru inklusi keuangan di tingkat akar rumput yang mempertemukan pembiayaan mikro, ekonomi sirkular, digitalisasi transaksi, dan sumber dana murah.

Pada akhirnya, nilai ekonomi dapat lahir dari sesuatu yang selama ini dianggap tidak bernilai.

Sampah rumah tangga dapat dikonversi menjadi pendapatan tambahan. Pendapatan tersebut dapat memperkuat arus kas keluarga. Arus kas yang lebih kuat dapat meningkatkan kemampuan membayar kredit. Sementara dana murah dapat membantu lembaga pembiayaan menurunkan biaya dana.

Jika seluruh mata rantai tersebut dapat berjalan secara konsisten, maka kredit mikro berbunga 8% bukan sekadar kebijakan penurunan bunga, melainkan bagian dari transformasi ekosistem pembiayaan ekonomi kerakyatan.

Ketika sampah dapat menjadi sumber ekonomi, dana murah dapat menjadi sumber pembiayaan, dan kredit mikro menjadi instrumen mobilitas ekonomi, di situlah ekonomi kerakyatan benar-benar tumbuh dari bawah.*

*) Penulis adalahMantan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM | Pelaku & Pemerhati | Sociopreneur

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong kepengurusan baru Karang Taruna Sumatera Utara agar semakin solid, tertib, dan aktif menjalankan peran organisasi.

Ia berharap keberadaan Karang Taruna juga semakin kuat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Baca Juga:

• Gebyar Kemerdekaan Jadi Ajang Pererat Silaturahmi dan Kekompakan ASN Pemko Medan

Menurut Surya, Temu Karya menjadi momentum bagi Karang Taruna untuk membangun kepengurusan baru sekaligus memperkuat organisasi.

Ia meminta pengurus yang terbentuk nantinya tidak hanya aktif di tingkat provinsi, tetapi juga mampu menggerakkan organisasi sampai ke desa dan kelurahan.

"Temu Karya ini juga menjadi kesempatan untuk membuka lembaran baru. Kepengurusan yang akan terbentuk nanti harus mampu membangun organisasi yang solid, tertib, dan aktif hingga tingkat desa bahkan kelurahan," kata Surya.

Surya mengatakan Karang Taruna merupakan organisasi yang memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Organisasi kepemudaan tersebut juga telah lama menjalankan berbagai kegiatan di tengah masyarakat sehingga memiliki posisi penting untuk membantu pemerintah.

"Kita tidak perlu meragukan lagi keberadaan Karang Taruna di tengah-tengah masyarakat yang sudah cukup lama berkiprah di tengah-tengah masyarakat," kata Surya.

Ia juga menekankan pentingnya Karang Taruna sebagai perekat persaudaraan.

Menurut Surya, semangat kebersamaan antara pemerintah dan pemuda menjadi salah satu modal untuk membangun Sumatera Utara.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan Karang Taruna. Saya percaya, ketika pemerintah dan pemuda berjalan bersama, akan lahir lebih banyak gagasan, inovasi, dan aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," kata Surya.

Surya berharap sinergi pemerintah dan pemuda dapat melahirkan berbagai gagasan baru yang mendukung pembangunan daerah.

Kolaborasi tersebut, kata dia, juga sejalan dengan upaya mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

"Mari kita wujudkan semangat kolaborasi 'Sumut Berkah' menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan, dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh di setiap desa, kelurahan, kecamatan, hingga seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Harian Pengurus Nasional Karang Taruna Sabam Rajagukguk mengatakan Karang Taruna merupakan mitra pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Menurut Sabam, peran Karang Taruna tidak hanya berkaitan dengan kegiatan kepemudaan.

Organisasi tersebut juga memiliki tanggung jawab sosial, termasuk membantu pengentasan kemiskinan serta menjaga alam dan lingkungan.

"Kita karang taruna bukan jadi beban, tugas kita membantu kinerja pemerintah, kita sama sama mengabdi, memberi waktu, memberi tenaga untuk mendukung semua program pemerintah," kata Sabam.* (ad)

MEDAN — Ribuan jajaran Pemerintah Kota Medan larut dalam suasana penuh kegembiraan saat mengikuti Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Taman Cadika, Kecamatan Medan Johor, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diisi dengan 13 jenis perlombaan yang melibatkan para pegawai di lingkungan Pemko Medan.

Baca Juga:

• Kompak Rayakan Kemerdekaan, ASN Pemko Medan Juga Peduli Korban Bencana

Antusiasme peserta terlihat sejak kegiatan dimulai.

Mengenakan berbagai atribut bernuansa kemerdekaan, para pegawai mengikuti perlombaan dengan penuh semangat.

Berbagai lomba yang digelar antara lain Futsal Gembira untuk pria dengan mengenakan sarung, Tarik Tambang, Pukul Guling di Atas Danau, Lomba Pidato POV Wali Kota, Fashion Show bertema Kemerdekaan, serta lomba menghias wajah atau make up dengan penutup mata.

Selain itu, panitia juga menggelar Kartu Domino, Kartu Truf Gembira, Balap Karung dengan Helm, Lomba Bakiak, Tenis Meja Ganda Putra, Catur, serta Lomba Memasak Nasi Goreng.

Keseruan terlihat dari setiap perlombaan.

Para peserta tidak hanya berusaha meraih kemenangan, tetapi juga menunjukkan sportivitas dan kekompakan.

Sorak-sorai rekan kerja turut membuat suasana di kawasan Taman Cadika semakin meriah.

Kemeriahan acara semakin terasa dengan kehadiran Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas.

Keduanya turut menyaksikan sejumlah perlombaan yang berlangsung.

Rico Waas bahkan ikut mencoba salah satu perlombaan, yakni tenis meja.

Kehadiran pimpinan daerah tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan yang menggabungkan perayaan kemerdekaan dengan upaya memperkuat kebersamaan di lingkungan Pemko Medan.

Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan diharapkan dapat memperkuat persaudaraan dan solidaritas antarjajaran Pemko Medan.

Kekompakan tersebut menjadi modal bagi aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus bersama-sama membangun Kota Medan.

Salah seorang peserta, Thoriq dari Dinas Kominfo Kota Medan, mengaku senang mengikuti perlombaan Kartu Truf Gembira.

Menurut dia, kegiatan tersebut bukan hanya menjadi ajang mengasah kemampuan, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kekompakan antarpegawai.

"Perlombaan Gebyar Kemerdekaan Republik Indonesia ini seru. Saya mengikuti lomba kartu Truf Gembira. Harapannya bisa raih juara", katanya.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan kepedulian sosial dalam membangun Kota Medan.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menyaksikan kemeriahan lomba memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar Pemerintah Kota Medan di Lapangan Cadika, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Gebyar Kemerdekaan Jadi Ajang Pererat Silaturahmi dan Kekompakan ASN Pemko Medan

Lomba yang diikuti jajaran Pemko Medan itu tidak hanya menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan di antara aparatur pemerintah.

"Intinya ini membangun kekompakan kita, solidaritas yang membuat kita semua bersemangat dalam membangun kota yang kita cintai," kata Rico Waas.

Semangat kebersamaan itu juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana.

Sebelumnya, angin puting beliung menerjang sembilan kecamatan di Kota Medan.

Kecamatan Medan Johor dan Medan Amplas menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah.

Merespons kondisi tersebut, Pengurus Unit Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Medan secara spontan menggalang dana bantuan.

Dari aksi tersebut terkumpul bantuan sebesar Rp50 juta.

Bantuan itu kemudian diserahkan secara simbolis kepada perwakilan Kecamatan Medan Johor untuk selanjutnya disalurkan kepada warga yang terdampak bencana.

Rico mengapresiasi kepedulian sosial yang ditunjukkan para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan.

Baca Juga:

• Sudah Siapkan Tenda Sambut Presiden, Warga Nagekeo Harus Sabar Menunggu Kunjungan Prabowo yang Ditunda

Menurut dia, kepedulian dan gotong royong menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga sinergi dan kebersamaan demi kemajuan Kota Medan.

"mari kita eratkan barisan dan saling bahu-membahu, karena kebersamaan adalah fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan kota," tegasnya.* (ad)

Gubernur NTT Melki Laka Lena membenarkan adanya penundaan kunjungan Presiden Prabowo. Namun, dia belum menjelaskan alasan perubahan jadwal tersebut.

Baca Juga:

• "Saya Ingin Lihat Keadaan Nyata," Prabowo Pimpin Ratas Karhutla di Kalbar Usai Terima Laporan 3.700 Titik Panas

Sebelumnya, Prabowo dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, untuk melihat langsung penanganan masa tanggap darurat gempa bumi.

Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada sebelumnya juga telah membenarkan rencana kedatangan Presiden. Pemerintah daerah bahkan melakukan sejumlah persiapan di lokasi pengungsian.

"Iya besok (hari ini, 22/8/2026) ada kunjungan presiden, kami lagi di tenda untuk persiapan kunjungan," ujar Gonzalo, Jumat (21/8/2026) malam.

Dalam agenda yang sempat disiapkan, rombongan Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di helipad Batalyon 834/WM Nagekeo sekitar pukul 11.50 WITA.

Prabowo kemudian direncanakan meninjau Posko Pengungsian Lapangan Berdikari, Posko Utama Tanggap Darurat, Dapur Umum Utama BPBD Nagekeo, hingga fasilitas publik yang terdampak gempa.

Presiden juga dijadwalkan mengunjungi RSUD Aeramo untuk melihat penanganan medis korban gempa serta berdialog dengan tenaga kesehatan dan pasien. Selain itu, Prabowo diagendakan meninjau Pelabuhan Maropokot.

Namun, agenda tersebut berubah setelah Prabowo memilih bertolak ke Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026) untuk memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Prabowo tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat, sekitar pukul 11.40 WIB. Kedatangannya disambut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kunjungan ke Kalimantan dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla di sejumlah wilayah berjalan secara langsung dan serentak.

"Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan," kata Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.

Sementara itu, penundaan kunjungan ke Flores membuat agenda Presiden untuk melihat langsung kondisi korban gempa akan dilakukan pada awal pekan depan. Pemerintah daerah NTT masih menunggu kepastian tanggal dan agenda terbaru dari pemerintah pusat.

Gempa yang mengguncang wilayah Flores sebelumnya menyebabkan kerusakan di sejumlah daerah dan memaksa warga bertahan di lokasi pengungsian. Penanganan darurat hingga kini masih dilakukan pemerintah bersama berbagai unsur terkait.* (k/dh)

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penegakan hukum dalam perkara tersebut difokuskan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Baca Juga:

• Bukan Baru Terjadi, KPK Duga Pemerasan Maba Unsoed Sudah Berlangsung sejak Sodiq Masih Jadi Wakil Rektor 2018

"Jadi, mahasiswa yang bersangkutan tetap bisa menjalankan proses belajar-mengajar seperti biasa. Karena ini memang bukan ranah untuk kita di penegak hukumnya," sambungnya.

Taufik menjelaskan KPK saat ini berfokus pada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru Unsoed.

Sementara itu, persoalan mengenai status mahasiswa, termasuk kemungkinan evaluasi atau koreksi terhadap proses penerimaan mereka, merupakan kewenangan pihak universitas dan kementerian terkait.

"Apakah itu akan ada evaluasi atau koreksi dari pihak rektor atau kementerian pendidikan itu hal yang berbeda. Jadi kita tidak masuk ke sisi itunya," ujar Taufik.

Dengan demikian, mahasiswa yang sudah mengikuti proses perkuliahan tidak perlu khawatir proses hukum KPK akan secara otomatis menggugurkan status mereka sebagai mahasiswa.

Kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru Unsoed sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8/2026).

KPK kemudian menetapkan enam orang sebagai tersangka, yakni Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto serta tiga pihak swasta Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto dan Mulyono.

KPK menduga terdapat praktik bermasalah dalam penerimaan mahasiswa baru, termasuk adanya pungutan di luar biaya resmi dan pengaturan sejumlah kursi mahasiswa melalui jalur mandiri.

Meski demikian, KPK menegaskan proses hukum diarahkan kepada pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut, bukan kepada para mahasiswa yang telah menjalani proses pendidikan di Unsoed.* (in/dh)

Ketua DPD AMPI Kota Binjai Surya Darma Sitepu mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat, khususnya generasi muda dan keluarga.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Dorong HIPMI Perkuat Peran Pengusaha Muda untuk Majukan Ekonomi Daerah

"Kami ingin semangat kemerdekaan tidak hanya diperingati secara seremonial. Melalui kegiatan ini kami ajak masyarakat Binjai berpartisipasi, sehat bersama keluarga, dan berbagi melalui donor darah," kata Surya.

Gebyar Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut berlangsung selama dua hari dengan sejumlah kegiatan. Untuk anak-anak digelar lomba mewarnai, sedangkan pelajar dapat mengikuti lomba menggambar.

Selain itu, panitia menggelar senam sehat keluarga yang terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan juga dirangkai dengan donor darah massal yang dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Panitia berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi masyarakat Binjai untuk berkumpul sekaligus mempererat semangat kebersamaan dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketua Pelaksana Farida Wardani mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga semangat gotong royong dan nasionalisme di tengah masyarakat.

"Melalui kegiatan ini kami berharap semangat gotong royong dan nasionalisme terus terjaga. Mari masyarakat Binjai ramaikan Gebyar Kemerdekaan bersama AMPI," ujar Farida.

Kegiatan tersebut digawangi kepanitiaan DPD Brigade Kartini AMPI Kota Binjai. Farida Wardani bertindak sebagai ketua pelaksana, Fannida Sheilla HRP sebagai sekretaris, dan Syamsidar Trimurni sebagai bendahara.

Sementara jajaran DPD AMPI Kota Binjai yang mendukung kegiatan tersebut yakni Ketua Surya Darma Sitepu, Sekretaris Rizki Mardhatillah, dan Bendahara Dedy Wahyu Utama.

Rangkaian acara dijadwalkan berlangsung di Tribun Merdeka Binjai pada Sabtu dan Minggu, 22-23 Agustus 2026, dengan pembawa acara Manza Lubis.* (dh)

Plt Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan perkara tersebut dilaporkan oleh ibu korban melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/305/IV/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh tertanggal 8 April 2026.

Baca Juga:

• Curigai Perubahan Sikap Anaknya, Ibu di Aceh Besar Ungkap Kasus Kekerasan Seksual yang Berujung Penetapan Tersangka

"Perkara ini kami tangani berdasarkan laporan yang disampaikan ibu korban. Penyidik kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut," kata Dizha.

Dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada 7 April 2026 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah toko emas di kawasan Desa Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

Kasus itu terungkap setelah korban mengeluhkan rasa sakit pada bagian tubuhnya kepada sang ibu. Korban kemudian dibawa untuk mendapatkan pemeriksaan medis.

"Ibu korban kemudian membawa anaknya untuk diperiksa ke bidan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet. Setelah itu, ibu korban menanyakan kepada anaknya mengenai apa yang terjadi," ujarnya.

Berdasarkan keterangan korban kepada ibunya, polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap MA yang saat itu berstatus sebagai terlapor.

Dalam perkembangan penyidikan, MA datang menyerahkan diri ke Satreskrim Polresta Banda Aceh dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

"Yang bersangkutan awalnya diperiksa sebagai saksi. Setelah penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan hasil gelar tersebut, MA ditetapkan sebagai tersangka," kata Dizha.

Setelah penetapan tersangka, penyidik melanjutkan pemeriksaan terhadap MA serta melakukan sejumlah langkah penyidikan. Polisi memeriksa saksi dan ahli, melakukan observasi, mengumpulkan alat bukti serta melengkapi administrasi perkara.

Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan proses hukum terhadap tersangka.

"Penyidikan masih terus kami lakukan, termasuk melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan JPU agar penanganan perkara ini dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Dizha.

Polresta Banda Aceh menyatakan seluruh proses penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 49 juncto Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Polisi juga menegaskan penanganan perkara dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban serta tetap menjunjung proses hukum yang profesional.* (dh)

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi dan menikmati suasana kemerdekaan dalam nuansa penuh kegembiraan dan kebersamaan.

Baca Juga:

• Dua Polisi di Sumut Dijatuhi Sanksi Demosi, Satu Terjerat Dugaan Pemerasan

Owner Pida Ponsel dan MG Store, Muslim, mengatakan pihaknya sengaja ikut mengambil bagian dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian terhadap masyarakat.

«"Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum yang sangat penting bagi kita semua. Karena itu, kami dari Pida Ponsel dan MG Store ingin ikut ambil bagian dalam memeriahkan HUT ke-81 RI bersama masyarakat. Kami ingin menghadirkan suasana yang penuh kebahagiaan, kebersamaan dan silaturahmi," ujar Muslim.»

Menurutnya, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga bagaimana generasi saat ini mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

«"Para pahlawan telah berjuang dengan pengorbanan yang luar biasa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, menjaga persatuan dan membangun kebersamaan. Salah satunya melalui kegiatan seperti ini," katanya.»

Muslim berharap masyarakat, khususnya warga Tanjung Tiram dan sekitarnya, dapat ikut hadir dan meramaikan kegiatan tersebut. Ia menilai perayaan kemerdekaan akan semakin bermakna apabila dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

«"Kami mengajak seluruh masyarakat Batu Bara, khususnya masyarakat Tanjung Tiram dan sekitarnya, mari bersama-sama hadir dan meramaikan kegiatan pada 23 Agustus 2026 di Pelabuhan Tanjung Tiram. Kita jadikan momentum ini sebagai ajang mempererat silaturahmi dan kebersamaan," ungkap Muslim.»

Wujud Kepedulian kepada Masyarakat

Lebih lanjut, Muslim menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Pida Ponsel dan MG Store untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan sebuah usaha tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

"Bagi kami, masyarakat adalah bagian penting dalam perjalanan usaha. Karena itu, kami ingin keberadaan Pida Ponsel dan MG Store juga dapat memberikan manfaat dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kami," tutur Muslim.

Ia berharap kegiatan perayaan HUT ke-81 RI tersebut dapat berlangsung dengan lancar, aman dan penuh kegembiraan. Masyarakat juga diharapkan dapat menjaga ketertiban serta menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan.

Kemerdekaan Momentum Memperkuat Persatuan

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki makna penting bagi seluruh masyarakat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, semangat persatuan dan gotong royong dinilai tetap menjadi kekuatan utama dalam membangun Indonesia.

Karena itu, perayaan kemerdekaan di berbagai daerah tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk mengingat kembali jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.

Di Kabupaten Batu Bara sendiri, semangat menyambut HUT ke-81 RI diharapkan dapat menjadi energi positif untuk mempererat persaudaraan masyarakat dari berbagai latar belakang.

Pida Ponsel dan MG Store pun mengajak masyarakat menjadikan momentum tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat silaturahmi, menjaga kekompakan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Tanah Air.

«"Mari kita rayakan kemerdekaan ini dengan penuh suka cita. Kita jaga persatuan, kita perkuat silaturahmi dan kita bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Semoga Indonesia semakin maju dan masyarakat Batu Bara semakin kompak," pungkas Muslim.»

Dengan digelarnya kegiatan tersebut, 23 Agustus 2026 diharapkan menjadi hari yang penuh keceriaan bagi masyarakat di kawasan Pelabuhan Tanjung Tiram. Pida Ponsel dan MG Store pun mengundang masyarakat untuk hadir dan bersama-sama menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.* (dh)

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Sumatera Utara, Dian Iskandar Nasution, S.E., dan menetapkan Asrul Hamdani Damanik sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara masa bhakti 2026–2029, beserta jajaran pengurus.

Baca Juga:

• Asrul Hamdani Damanik Resmi Nakhodai HIPMI Batu Bara, Bidik Jejaring Pengusaha Muda Daerah

"Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk membawa perubahan nyata bagi ekosistem usaha di daerah kita," ujar Bupati Baharuddin.

Dirinya berharap HIPMI Sumatera Utara dan HIPMI Kabupaten Batu Bara dapat terus memperkuat komitmen, kolaborasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan pembangunan, khususnya di Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, HIPMI memiliki peran strategis dalam memperluas jejaring usaha, membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran.

"Manfaatkan perhimpunan ini untuk memperbanyak networking yang tujuannya nanti membantu pemerintah, paling tidak mengurangi pengangguran. Pergunakan peluang-peluang melalui potensi-potensi yang ada di Kabupaten Batu Bara," pesannya.

Bupati Batu Bara juga mendorong para pengusaha muda untuk berani memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Batu Bara. Dengan semangat kewirausahaan dan kerja keras, ia meyakini para pengusaha muda dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kalau yang namanya pengusaha, sekecil apa pun usaha yang kita lakukan, pastikan dengan semangat juang dan perjuangan. Bahwa usaha dan perjuangan tidak akan mengingkari hasil," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara masa bhakti 2026–2029, Asrul Hamdani Damanik, menyampaikan gagasan untuk menjadikan HIPMI sebagai wadah bersama bagi para pengusaha muda di Kabupaten Batu Bara.

"Saya ingin menjadikan HIPMI Batu Bara sebagai rumah besar pengusaha muda Batu Bara dan menjadi pintu bagi produk-produk Batu Bara untuk menembus pasar dunia," ujarnya.

Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Utara, Dian Iskandar Nasution, menilai Kabupaten Batu Bara memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dengan keberadaan berbagai perusahaan dan sektor industri yang terus bertumbuh.

"Melihat begitu banyak potensi, perusahaan, serta sektor perindustrian yang berkembang di Kabupaten Batu Bara, tentu ini menjadi peluang besar bagi HIPMI Sumatera Utara dan HIPMI Batu Bara untuk mengambil peran strategis," katanya.

Ia mengajak HIPMI Batu Bara memanfaatkan berbagai potensi tersebut dengan memperkuat kolaborasi dan sinergi, sekaligus mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda yang mampu mengembangkan investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian daerah.

Dian juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada HIPMI untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pelantikan ditandai dengan pembacaan surat keputusan, pengucapan ikrar dan janji pengurus, pengukuhan pengurus BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara, penyerahan bendera pataka, serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., jajaran Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara H. Rusian Heri, S.Sos., M.AP., para staf ahli dan asisten Setdakab Batu Bara, kepala OPD, pimpinan perusahaan di Kabupaten Batu Bara, Bank Sumut Cabang Lima Puluh, jajaran pengurus BPD HIPMI Sumatera Utara, pengurus BPC HIPMI Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Setelah prosesi pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara bersama Forkopimda, jajaran HIPMI Sumatera Utara, serta para undangan memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum dan seluruh pengurus BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara yang baru dilantik.* (dh)

"Baik terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata," kata Prabowo saat membuka rapat, Sabtu (22/8/2026).

Baca Juga:

• "Nggak Ada, Sana Sana!" Video Viral Bocah Pergoki Pria Bersenter Berujung Penangkapan Terduga Pelaku Karhutla

"Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi?" ujarnya.

Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen Purnawirawan Asrianus Bulo kemudian menyampaikan laporan mengenai perkembangan titik panas di Kalimantan Barat berdasarkan pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir.

Menurut laporan tersebut, terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi. Data ini menunjukkan adanya titik api dan asap yang terpantau di wilayah Kalimantan Barat.

"Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat," ujar Asrianus.

Selain itu, terdapat sekitar 3.100 titik api dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 titik dengan tingkat kepercayaan rendah.

"Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah," lanjutnya.

Rapat terbatas tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi pemerintah dan aparat keamanan. Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Herindra serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan. Pemerintah pusat sebelumnya telah meminta jajaran TNI dan Polri turun langsung bersama pemerintah daerah untuk mempercepat pengendalian kebakaran.

Kehadiran langsung Prabowo di Kalimantan Barat juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan karhutla berjalan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, termasuk pemantauan titik api dan pengerahan sumber daya untuk pemadaman.* (d/dh)

Dalam rekaman yang beredar, dua bocah terlihat berboncengan sepeda motor menyusuri lokasi kebakaran pada malam hari. Mereka kemudian bertemu dua pria, salah satunya mengenakan headlamp atau senter yang dipasang di kepala.

Baca Juga:

• Titik Api Baru Terus Muncul di Paser dan Kukar, DPR Desak Kemenkeu Segera Cairkan Rp290,9 Miliar

"Di mana Mang apinya?" tanya salah satu bocah dalam video tersebut.

"Nggak ada," jawab pria tersebut.

Kedua bocah kemudian kembali mempertanyakan keberadaan api. Pria itu disebut menjawab dengan nada tinggi dan meminta mereka pergi.

"Nggak ada. Sana... sana," ujar pria tersebut.

Tak lama setelah itu, kedua bocah merekam kobaran api yang terlihat membesar di sekitar lokasi. Mereka kemudian melintas menggunakan sepeda motor di tengah kondisi jalan yang dikelilingi api.

Kapolresta Palangka Raya Kombes Deddy Supriadi membenarkan kejadian tersebut. Kebakaran dalam video itu terjadi di Jalan Kalibata Ujung, Kota Palangka Raya, pada Jumat (21/8/2026).

"Oh iya benar itu, yang direkam anak kecil itu kan? Sudah ketangkap pelakunya dua orang," kata Deddy.

Polisi kemudian bergerak melakukan penyelidikan setelah video tersebut viral. Penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengidentifikasi orang-orang yang terekam dalam video.

Hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada dua orang yang diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran. Keduanya kemudian diamankan oleh polisi.

"Pelakunya dua orang sudah kita tangkap," ujar Deddy.

Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami peran kedua orang tersebut serta mencari tahu penyebab kebakaran yang terjadi di lokasi.

Kasus ini menjadi perhatian di tengah meningkatnya penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Aparat juga terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas manusia yang dapat memicu kebakaran.* (d/dh)

Rajiv mengatakan anggaran tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus 2026.

Baca Juga:

• 38 Ribu Hektare Terbakar, Prabowo Naik Helikopter Pantau Langsung Titik Terparah Karhutla di Ketapang

Menurut Rajiv, kebutuhan anggaran semakin mendesak karena titik kebakaran masih bermunculan di sejumlah daerah Kalimantan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (21/8/2026), karhutla kembali terjadi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Kebakaran tercatat terjadi di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang dan Batu Engau dengan total lahan terdampak sekitar 25,29 hektare.

Karhutla juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Rabu (19/8/2026). Kebakaran terjadi di Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga, Muara Muntai, Muara Jawa dan Kota Bangun.

Total luas lahan yang terbakar dalam rangkaian kejadian tersebut mencapai 49,55 hektare. Titik dengan luasan terbesar berada di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, yakni sekitar 42 hektare.

Melihat kondisi tersebut, Rajiv meminta Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah mengambil langkah luar biasa dalam menangani karhutla.

"Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino. Jadi harus penanganan luar biasa," ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu juga mengapresiasi keterlibatan BNPB, kepolisian, pemerintah daerah dan TNI dalam penanganan kebakaran. Menurutnya, asap yang mulai masuk ke kawasan permukiman membutuhkan koordinasi lintas sektor.

"Kapolda, Pangdam, dan seluruh pihak lain juga turut membantu Kementerian Kehutanan di wilayah dalam upaya penanganan asap yang sudah masuk ke pemukiman warga. Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI-Polri dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas," kata Rajiv.

Dia menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah membesar. Pemerintah juga perlu memperkuat pencegahan dan memastikan wilayah rawan mendapat pengawasan lebih ketat.

Rajiv mendorong patroli terpadu di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran. Sosialisasi mengenai larangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar juga perlu diperluas kepada masyarakat dan perusahaan.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran harus dilakukan secara terukur. Pemerintah juga diminta menyelidiki penyebab setiap kebakaran untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

"Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla, dan penyebab kebakarannya tetap harus diselidiki," tuturnya.

Setelah kebakaran berhasil dikendalikan, Rajiv meminta pemerintah menyiapkan program pemulihan ekosistem. Salah satunya melalui penanaman kembali kawasan hutan dan lahan yang terdampak karhutla.

Menurutnya, strategi penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesiapsiagaan, pemadaman, pendinginan, penegakan hukum hingga pemulihan lingkungan.* (k/dh)

Pesawat kepresidenan yang membawa Prabowo dan rombongan tiba di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, sekitar pukul 10.50 WIB. Dari lokasi tersebut, Presiden langsung menuju Lanud Supadio untuk melakukan patroli udara menggunakan helikopter.

Baca Juga:

• Pidato Presiden Prabowo di Senayan: dari riuh kritik ke politik hasil

Dalam arahannya, Prabowo meminta pimpinan TNI dan Polri turun langsung ke daerah terdampak serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Untuk Kalimantan Barat, penanganan karhutla ditugaskan kepada Panglima TNI dan Kapolri bersama pemerintah daerah.

Patroli udara yang dilakukan Prabowo bertujuan mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi karhutla, termasuk memantau titik-titik yang dinilai membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Data BPBD Kalimantan Barat mencatat luas karhutla di provinsi tersebut sejak Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 38.310,86 hektare.

Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan luas karhutla terbesar, yakni 12.443 hektare. Selanjutnya Kubu Raya dengan 8.614 hektare, Mempawah 6.144 hektare dan Sambas 2.318 hektare.

Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan sejumlah kabupaten tersebut menjadi penyumbang asap yang cukup signifikan akibat luas kebakaran yang terjadi.

"Sebenarnya ada beberapa kabupaten yang kebakarannya cukup parah dan sangat signifikan dalam menyumbangkan asap, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, kemudian ada beberapa di Kabupaten Sambas," ujarnya.

Sebagian wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut. Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla lebih sulit karena api dan bara dapat bertahan hingga di bawah permukaan tanah.

Pemprov Kalbar telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Sejumlah langkah dilakukan, antara lain apel kesiapsiagaan, patroli darat terpadu serta pengerahan personel TNI, Polri, Manggala Agni, Brigade Karhutla UPT KPH, perusahaan, Masyarakat Peduli Api dan desa tangguh bencana.

Pemerintah pusat melalui BNPB turut memberikan dukungan berupa helikopter patroli, water bombing serta operasi modifikasi cuaca. Operasi modifikasi cuaca telah dilakukan sejak April 2026, dengan pelaksanaannya bergantung pada kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang memenuhi syarat untuk penyemaian.

Dengan luas kebakaran yang telah menembus lebih dari 38 ribu hektare, BPBD Kalbar terus memperkuat patroli darat dan udara, pemantauan titik panas, pemadaman serta operasi modifikasi cuaca.

Penanganan tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat di Kalimantan Barat.* (an/dh)

Hal itu disampaikan Bobby saat melepas sekitar 4.000 peserta Semarak Fun Walk BUMD Sumut bertajuk "Satu Langkah, Satu Kolaborasi" di halaman Kantor PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sabtu (23/8/2026).

Baca Juga:

• Cegah Banjir Berulang, Pemkot Padang dan Kementerian PU Percepat Penanganan 3 Sungai

"BUMD itu lebih dari UPT. Kalau UPT, pengembangannya sesuai tugas. Kalau BUMD, selain menjalankan tugas pelayanan, juga harus mengarah kepada korporasi," kata Bobby.

Dia meminta seluruh BUMD Sumut meningkatkan kinerja dari berbagai sisi, mulai kesehatan perusahaan, kualitas pelayanan hingga kontribusi terhadap pemerintah daerah.

Bobby secara khusus menyoroti Bank Sumut. Dia menyatakan Pemprov Sumut akan memberikan dukungan agar bank milik daerah tersebut meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat pengembangan karier pegawainya.

"Kami akan support PT Bank Sumut. Jenjang karier, target, dan kinerja harus terus ditingkatkan. Target kita, pada akhir 2027 Bank Sumut bisa naik kelas," ujarnya.

Di sisi lain, Bobby mengakui masih ada sejumlah BUMD yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia memberikan tenggat hingga 2027 agar seluruh BUMD memperbaiki kinerja.

Bila tidak ada perkembangan yang signifikan, Pemprov Sumut membuka opsi untuk menggabungkan sejumlah BUMD dalam satu holding.

"Kalau sampai 2027 pelayanan kepada masyarakat tidak bisa dioptimalkan, tentu harus ada peningkatan. Kalau tidak bisa, kita akan satukan, kita gabungkan dalam holding," kata Bobby.

Bobby mencontohkan sejumlah BUMD yang memiliki kondisi berbeda-beda. Ada perusahaan daerah yang mempunyai aset besar tetapi kemampuan finansialnya terbatas. Sebaliknya, ada pula BUMD yang memiliki kemampuan keuangan namun asetnya relatif kecil.

"Contohnya Dirga Surya, pegawainya hanya sekitar lima orang. AIJ juga demikian. Ada BUMD yang asetnya besar tetapi tidak memiliki uang. Sebaliknya, ada yang uangnya banyak tetapi asetnya tidak ada," ujarnya.

Menurut Bobby, perbedaan kapasitas tersebut seharusnya menjadi peluang bagi BUMD untuk saling mendukung dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

"Kalau bisa disatukan untuk kepentingan masyarakat, tentu akan lebih baik. Kolaborasi ini kita harapkan membawa perbaikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara," tutur Bobby.

Sementara itu, Direktur Utama PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Sumut Swangro Lumban Batu mengatakan kegiatan Fun Walk tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Swangro, kegiatan itu berawal dari komunikasi informal antarpimpinan BUMD hingga akhirnya diwujudkan dalam kegiatan bersama yang melibatkan sekitar 4.000 peserta dari enam BUMD.

"Ini lahir dari kopi santai. Dari situ lahirlah Fun Walk dengan kurang lebih 4.000 peserta gabungan enam BUMD di Sumut. Ini bukan seremonial, tetapi kekeluargaan kami sebagai BUMD," kata Swangro.

Dia berharap kegiatan tersebut menjadi momentum awal untuk memperluas kerja sama antarbadan usaha milik daerah, tidak hanya dalam kegiatan olahraga, tetapi juga melalui program dan aktivitas bisnis yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi garda terdepan dalam membantu kemajuan Sumatera Utara," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut turut dibacakan Deklarasi Komitmen Kolaborasi BUMD Sumut. Deklarasi memuat komitmen untuk membangun kolaborasi sumber daya sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD bagi masyarakat dan pembangunan Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran dewan komisaris dan dewan pengawas BUMD, Pj Sekretaris Daerah Sumut Timur Tumanggor, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, serta jajaran direksi dan karyawan BUMD Sumut.* (dh)

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan praktik tersebut masih terus didalami. Namun, barang bukti yang telah diperoleh penyidik sejauh ini menunjukkan dugaan perbuatan terjadi pada periode 2025-2026.

Baca Juga:

• Beri Akses 'Klik' Approval ke Bawahannya, Rektor Unsoed Diduga Loloskan Camaba Berbayar Rp1,12 Miliar

Taufik mengatakan penyidik akan mengembangkan perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan.

"Nah nanti itu tentunya akan didalami di proses penyelidikan yang berjalan. Karena ini kan masih tahap awal ketika naik penyidikan itu hanya terkait dengan perbuatan yang memang ada kecukupan dua alat buktinya tadi," ujarnya.

Pengembangan perkara nantinya akan berfokus pada masa jabatan Akhmad Sodiq sebagai Rektor Unsoed selama dua periode, yakni 2022-2026.

Menurut Taufik, penyidik juga tidak menutup kemungkinan mendalami dugaan penerimaan ketika Sodiq masih menjabat sebagai Wakil Rektor pada 2018 apabila ditemukan fakta yang relevan.

"Untuk pengembangan nanti di penyelidikan yang saat ini sedang atau akan berjalan, kita akan kembangkan batasi di jabatan rektornya," jelasnya.

"Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila memang ada fakta-fakta terkait bahwa pada saat yang bersangkutan menjabat wakil rektor, begitu juga ada penerimaan-penerimaan yang juga akan nanti dikembangkan," sambung Taufik.

KPK sebelumnya mengungkap konstruksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unsoed.

Pada Agustus 2026, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayogo diduga memerintahkan dua perantara, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto, untuk meminta Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran.

"Keduanya selaku pihak swasta, diduga meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp650 juta," kata Taufik.

Namun, pembayaran tersebut tidak menjamin calon mahasiswa diterima melalui jalur mandiri. Setelah calon mahasiswa dinyatakan tidak lulus, orang tua meminta uang mereka dikembalikan.

Masalah muncul karena uang tersebut disebut telah digunakan Dian dan Adhi untuk kepentingan pribadi. Norman kemudian diduga meminjam uang kepada Mulyono, yang merupakan keponakan Akhmad Sodiq, untuk mengembalikan dana tersebut.

KPK menyebut pengembalian uang itu diduga dikaitkan dengan pencairan tiga paket pekerjaan di lingkungan Unsoed, yakni pengadaan kanopi, renovasi kantin dan pengecatan gedung.

"Paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN, yang selanjutnya untuk pencairan pembayarannya dialihkan ke pihak swasta dimaksud," ujar Taufik.

KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain pada periode 2025-2026 yang mencapai Rp680 juta. Uang tersebut disebut diterima melalui Mulyono dari calon mahasiswa baru.

Menurut penyidik, uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli tiga bidang tanah yang diatasnamakan Mulyono.

"Sehingga dalam hal ini, MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang diperuntukkan bagi ASO," terang Taufik.

Selain itu, KPK mengungkap Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto diduga melakukan komunikasi dengan pihak yang disebut sebagai pengepul calon mahasiswa baru.

Eko, atas sepengetahuan Akhmad Sodiq, diduga melakukan tawar-menawar besaran uang dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

"Setelah sepakat mengenai 'mahar' tersebut, ES kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp1,12 miliar (2025-2026)," kata Taufik.

Setelah uang diterima, Sodiq diduga memberikan akses user ID-nya kepada Eko untuk melakukan proses otorisasi atau approval terhadap calon mahasiswa baru yang telah memberikan uang.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam tersangka, yakni Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto serta pihak swasta Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto dan Mulyono.

KPK masih mendalami kemungkinan adanya praktik serupa dalam periode sebelumnya serta menelusuri aliran uang dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.* (d/dh)

"Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar belakangan ini, saya memohon maaf atas situasi yang ada," tulis Ruben, dikutip Sabtu (22/8/2026).

Baca Juga:

• Bripda RF Dipecat Tidak Hormat Usai Bunuh dan Rampok Nenek di Deli Serdang, Polisi Ungkap Motif Terlilit Utang Judol

Di tengah proses hukum yang berjalan, Ruben mengaku masih mengumpulkan berbagai bukti untuk melengkapi keterangan yang sebelumnya telah disampaikannya kepada penyidik.

Menurutnya, pengumpulan bukti tidak mudah karena sejumlah orang yang sebelumnya bekerja sama dengannya sudah tidak lagi bekerja dan sulit dihubungi.

"Saya berusaha mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tersebut satu per satu dengan akses yang sangat terbatas, agar dapat melengkapi dan melampirkan keterangan saya," ungkap Ruben.

Ruben menegaskan penjelasannya tersebut bukan untuk membenarkan diri. Dia menyebut masih berusaha mencari data dan bukti untuk meluruskan pemberitaan yang dinilainya tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya.

"Ini bukan bermaksud untuk membenarkan diri. Selama proses ini berjalan, saya juga sedang menyelesaikan permasalahan lain dengan kembali mencari data dan bukti-bukti untuk meluruskan pemberitaan yang menurut saya sudah jauh dengan apa yang sebenarnya terjadi," katanya.

Ruben juga menyatakan akan menghadapi persoalan tersebut sebagai bagian dari pembelajaran hidup. Dia menegaskan tetap bertanggung jawab dan berkomitmen menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik.

"Apa yang terjadi menjadi pembelajaran bagi saya. Saya tetap bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang baik dan kekeluargaan," tulisnya.

Selain itu, Ruben berharap pemberitaan mengenai kasus yang menjeratnya tidak dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan nasional lain yang dinilainya lebih membutuhkan kepedulian bersama.

"Semoga pemberitaan yang ada tidak dimanfaatkan untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari isu-isu nasional yang lebih membutuhkan kepedulian kita bersama. Terima kasih kepada semua pihak yang terus memberikan semangat dan dukungan," tulis Ruben.

Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (20/8/2026) dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan investasi.

Kasus tersebut bermula dari laporan polisi bernomor LP/B/310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan yang dibuat pada 22 Agustus 2025. Laporan diajukan oleh pelapor berinisial P atas nama korban berinisial DM.

Korban disebut mengalami kerugian setelah mengikuti tawaran kerja sama investasi bisnis yang berkaitan dengan Ruben. Polisi kemudian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan Ruben sebagai tersangka.* (k/dh)

Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menghadiri langsung pelantikan tersebut. Pengukuhan pengurus dilakukan Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Sumatera Utara Dian Iskandar Nasution.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Ikuti Gerakan Tanam Serempak 50.000 Hektare, Dorong Kesejahteraan Petani

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan, dilanjutkan pengucapan ikrar dan janji pengurus. Setelah itu dilakukan pengukuhan pengurus, penyerahan bendera pataka serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Usai dilantik, Asrul Hamdani Damanik menyampaikan gagasannya untuk menjadikan HIPMI sebagai wadah bersama bagi para pengusaha muda di Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, HIPMI diharapkan menjadi ruang bagi pengusaha muda untuk membangun jejaring, bertukar gagasan dan mendorong perkembangan dunia usaha di daerah.

Kehadiran HIPMI juga diharapkan dapat memperkuat peran generasi muda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai aktivitas kewirausahaan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pj Sekretaris Daerah Batu Bara Rusian Heri, para staf ahli dan asisten Setdakab Batu Bara serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Turut hadir pimpinan perusahaan di Kabupaten Batu Bara, Bank Sumut Cabang Lima Puluh, jajaran pengurus BPD HIPMI Sumatera Utara, pengurus BPC HIPMI kabupaten/kota se-Sumatera Utara serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Setelah prosesi pelantikan selesai, Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara bersama Forkopimda, jajaran HIPMI Sumatera Utara dan para undangan memberikan ucapan selamat kepada Asrul Hamdani Damanik beserta seluruh pengurus BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara yang baru dikukuhkan.

Pelantikan ini menjadi momentum bagi kepengurusan baru HIPMI Batu Bara untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan serta perekonomian daerah.* (dh)

Oleh:Dr Ramadhan Pohan

ADA yang berbeda dari dua pidato Presiden Prabowo Subianto di kompleks parlemen, Senayan, 14 Agustus 2026. Presiden tidak datang sekadar membawa kalimat-kalimat besar tentang masa depan Indonesia. Ia juga membawa angka.

Baca Juga:

• Cabai Rawit Merah Melonjak ke Rp70.450/Kg, Telur Ayam Ikut Naik, Ini Rincian Harga Pangan Hari Ini

Itu penting karena hampir dua tahun pemerintahan Prabowo berjalan dalam ruang publik yang gaduh. Media sosial membuat pemerintahan seperti bekerja di stadion yang penontonnya tidak pernah pulang. Kebijakan diumumkan pagi hari, diperdebatkan siang hari, lalu malamnya sudah menjadi meme dan bahan olok-olok.

Prabowo tidak kebal dari kritik itu. Ia tampak mencermati semua.

MBG dikritik karena anggarannya besar dan pelaksanaannya beberapa kali bermasalah. Sekolah Rakyat disebut terlalu ambisius. Koperasi Desa Merah Putih diragukan efektivitasnya. Hilirisasi dipertanyakan manfaat langsungnya bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi dianggap belum otomatis menghadirkan pekerjaan berkualitas. Bahkan, gaya komunikasi Presiden yang spontan, panjang, dan kadang keras menjadi bahan perdebatan. Tak ada yang luput diulas media sosial.

Apakah semua kritik kepada Prabowo salah? Tentu tidak. Dalam demokrasi, pemerintah memang harus dikritik. Apalagi sekarang, ketika media sosial membuat kritik datang jauh lebih cepat, riuh, dan terkadang tanpa cukup konteks.

Pertanyaan yang lebih adil adalah: setelah 21 bulan bekerja, apakah pemerintah memiliki bukti yang cukup untuk menjawab sebagian kritik tersebut?

Menurut saya, jawabannya: ya, cukup kuat—meskipun pekerjaan rumahnya juga masih besar.

"Akan" ke "telah"

Jika dibandingkan dengan pidato kenegaraan pertamanya di Senayan pada 15 Agustus 2025, ada perubahan menarik dalam bahasa politik Prabowo. Tahun lalu lebih merupakan pidato tentang arah; tahun ini lebih terasa sebagai pidato tentang hasil.

Pada 2025, ketika pemerintahannya baru berjalan 299 hari, Prabowo banyak menjelaskan fondasi: Pasal 33 UUD 1945, kedaulatan pangan dan energi, hilirisasi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setahun kemudian, sejumlah agenda itu kembali ke Senayan bersama angka yang lebih konkret: 21 bulan atau 663 hari pemerintahan, 121 kebijakan transformasi, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada triwulan I-2026, investasi sekitar Rp1.010 triliun pada semester pertama, serta berbagai capaian dan kebijakan di bidang pangan, pupuk, energi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Perubahannya bukan sekadar pada banyaknya angka. Hal yang berubah adalah kata kerja politiknya: dari "akan" menuju "telah", dari agenda menuju capaian, dari janji menuju pembuktian.

Ada pula satu diksi yang terus hidup dalam bahasa politik Prabowo: rakyat. Kepentingan rakyat. Kesulitan rakyat. Kemakmuran rakyat. Anak-anak rakyat. Bahkan, rakyat yang tidak memilihnya.

Dalam ilmu komunikasi dikenal message repetition, atau pengulangan pesan utama. Pengulangan membantu seorang pemimpin menegaskan apa yang ingin ditempatkannya sebagai pusat perhatian pemerintahan.

Kabar baik dari Senayan bukan bahwa semua masalah Indonesia telah selesai—jelas belum. Kabar baiknya adalah sebagian janji mulai dapat dipertemukan dengan hasil yang bisa dihitung, diperiksa, diperdebatkan, bahkan dikritik.

Angka

Ambil contoh ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini bukan angka buatan Istana. Ini data lembaga statistik negara.

Meskipun demikian, kita juga harus jujur: dibandingkan triwulan sebelumnya, ekonomi mengalami kontraksi 0,77 persen. Hanya saja, mengatakan ekonomi Indonesia sedang kacau atau runtuh juga tidak cocok dengan keseluruhan data. Dalam bahasa media sosial: itu bisa terlalu "lebay". Lihatlah data secara utuh.

Investasi semester I-2026 mencapai sekitar Rp1.010 triliun. Lebih menarik lagi, sekitar 50,2 persen investasi tersebut berada di luar Jawa. Artinya, setidaknya mulai terlihat upaya menggeser pusat pertumbuhan agar tidak terus bertumpuk di Jawa.

Angka ini layak diberi garis bawah. Salah satu persoalan lama pembangunan Indonesia adalah kuatnya konsentrasi kegiatan ekonomi, industri, infrastruktur, dan kesempatan kerja di Jawa.

Pemikiran Albert O. Hirschman, ekonom pembangunan yang pernah mengajar di Harvard University dan kemudian di Institute for Advanced Study, Princeton, Amerika Serikat, menarik ditempatkan di sini. Dalam bukunya The Strategy of Economic Development (1958), Hirschman menunjukkan pentingnya keterkaitan antarsektor dan antarkegiatan ekonomi: investasi yang masuk ke suatu wilayah seharusnya memancing kegiatan ekonomi lain ikut tumbuh, bukan berdiri sebagai pulau kemakmuran yang terpisah dari masyarakat sekitarnya.

Dalam konteks Indonesia, maka 50,2 persen investasi di luar Jawa baru memperoleh makna pembangunan yang sesungguhnya apabila melahirkan industri baru, pekerjaan, usaha lokal, dan nilai tambah di daerah tersebut. Dengan kata lain, memindahkan lokasi investasi saja belum cukup; yang lebih penting adalah menyebarkan kesempatan untuk maju.

Maka, salah satu karakter yang mulai terlihat pada tahun kedua pemerintahan Prabowo adalah usaha melanjutkan, sekaligus memperkuat pembangunan yang lebih tersebar secara geografis. Indonesia tidak cukup sekadar tumbuh; pertumbuhannya juga harus semakin tersebar.

Di situlah gagasan Indonesia-sentris memperoleh makna yang lebih konkret. Daerah luar Jawa jangan hanya menjadi pemasok bahan mentah. Ia harus menjadi tempat tumbuhnya industri, investasi, pekerjaan, dan nilai tambah.

Tentu satu semester belum cukup untuk mengatakan ketimpangan Jawa dan luar Jawa telah teratasi. Ujian sebenarnya adalah apakah kecenderungan ini bertahan beberapa tahun ke depan dan apakah investasi tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan serta kesempatan ekonomi masyarakat setempat.

Kemiskinan juga bergerak turun. BPS mencatat tingkat kemiskinan September 2025 sebesar 8,25 persen, atau sekitar 23,36 juta orang.

Itu kemajuan. Tetapi 23 juta lebih manusia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan jelas bukan angka kecil. Keberhasilan harus diakui dengan kewajaran. Masalah pun harus dihadapi tanpa ditutupi. Harus.

Politik pembuktian

Dalam ilmu komunikasi politik terdapat konsep framing, yang secara sederhana berarti cara membingkai kenyataan.

Profesor Robert M. Entman, ilmuwan komunikasi politik dari George Washington University, Amerika Serikat, menjelaskan bahwa framing bekerja dengan memilih bagian tertentu dari kenyataan untuk dibuat lebih menonjol. Dengan cara itu publik dibantu memahami apa masalahnya, apa penyebabnya, bagaimana menilainya, dan apa jalan keluarnya.

Konsep ini menarik untuk membaca pidato Prabowo. Selama setahun terakhir pemerintah kerap berada dalam bingkai kritik: program terlalu besar, anggaran terlalu berat, keputusan terlalu cepat, pemerintah terlalu ambisius.

Di Senayan, Prabowo mencoba menggeser bingkai tersebut. Pesannya kurang lebih: jangan hanya menilai kebijakan dari besarnya ambisi. Lihat pula hasilnya.

Contohnya pangan. Pemerintah menyampaikan kemajuan produksi dan ketersediaan sejumlah komoditas. Pemerintah juga menyebut telah memangkas 145 aturan yang menghambat penyaluran pupuk.

Bagi orang kota, 145 aturan terdengar teknis. Bagi petani, pertanyaannya sederhana: pupuk tersedia atau tidak? Datang tepat waktu atau terlambat? Harganya terjangkau atau tidak?

Di situlah kebijakan diuji. Rakyat tidak makan peraturan. Petani tidak menanam statistik. Fakta yang mereka rasakan adalah apakah kebijakan negara membuat kehidupan lebih baik.

Keberpihakan

Di sini saya melihat benang merah MBG, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, kebijakan pupuk, pangan, dan berbagai program kesehatan.

Sasarannya berbeda, tetapi arah sosialnya serupa: membawa negara lebih dekat kepada kelompok yang selama ini berada di bagian bawah piramida ekonomi.

MBG menyentuh kebutuhan gizi anak, sekaligus meringankan beban keluarga. Sekolah Rakyat mencoba membuka pendidikan berkualitas bagi anak dari keluarga miskin. Kampung Nelayan Merah Putih menyasar masyarakat pesisir yang menghasilkan pangan bagi negeri, tetapi tidak selalu menikmati kesejahteraan yang sepadan. Koperasi Desa Merah Putih mencoba memperkuat posisi ekonomi masyarakat desa.

Program-program itu tentu tidak otomatis berhasil hanya karena niatnya baik.

MBG harus aman, bergizi, efisien, dan bebas kebocoran. Sekolah Rakyat harus menghasilkan lulusan berkualitas, bukan sekadar gedung bagus. Koperasi Desa jangan menjadi papan nama baru. Kampung Nelayan jangan berhenti pada pembangunan fisik tanpa peningkatan pendapatan nelayan.

Namun arah keberpihakannya layak dicatat. Ekonom Amartya Sen, yang lama mengajar di Harvard University, Amerika Serikat, dan menerima Nobel Ekonomi 1998, memperkenalkan gagasan development as freedom: pembangunan sebagai perluasan kebebasan dan kemampuan manusia.

Pembangunan, menurut kerangka ini, tidak cukup dinilai dari besarnya ekonomi. Pembangunan harus membuat manusia memiliki kemampuan lebih besar menentukan kehidupannya: anak memperoleh pendidikan, masyarakat mendapatkan gizi dan kesehatan, keluarga miskin mempunyai kesempatan naik kelas, dan orang dewasa memperoleh pekerjaan layak.

Dari perspektif itu, MBG dan Sekolah Rakyat bukan semata pengeluaran sosial. Keduanya dapat dibaca sebagai investasi manusia.

Pertanyaannya bukan hanya berapa triliun rupiah yang dikeluarkan hari ini. Ada pertanyaan yang lebih urgen: berapa mahal harga yang harus dibayar Indonesia 20 tahun mendatang jika jutaan anak tumbuh kurang gizi, berpendidikan rendah, dan tidak mampu bersaing?

Mata rantai kepemimpinan

Saya juga melihat Prabowo bukan pemimpin yang lahir di ruang kosong. Dalam beberapa hal ia merupakan kelanjutan khas dari mata rantai kepemimpinan Presiden-Presiden Indonesia sebelumnya, tentu dengan karakter dan tekanannya sendiri.

Dari Soekarno ada semangat kedaulatan dan keberanian mengatakan Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Dari Soeharto tampak perhatian pada pangan, pertanian, stabilitas, dan pembangunan desa. Era BJ Habibie meninggalkan warisan mengenai pentingnya teknologi dan kualitas manusia. Era Abdurrahman Wahid dan Megawati mengingatkan pentingnya kebangsaan dan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan. Era Susilo Bambang Yudhoyono memperkuat perlindungan sosial dan pembangunan yang makin terukur. Joko Widodo meninggalkan tekanan kuat pada infrastruktur, hilirisasi, serta pembangunan yang lebih Indonesia-sentris.

Prabowo tampaknya mencoba meramu warisan itu dengan capnya sendiri: negara yang kuat, tetapi kehadirannya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari—dari dapur keluarga dan pendidikan anak-anak miskin, hingga sawah petani, kampung nelayan, dan ekonomi desa.

Dalam konteks pemerataan wilayah pun terdapat kesinambungan. Jika era Jokowi mempercepat konektivitas dan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, tantangan Prabowo adalah membuat infrastruktur dan wilayah tersebut semakin berisi kegiatan ekonomi: investasi, industri, pekerjaan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Sejarawan Edward Hallett Carr, yang pernah mengajar di University of Cambridge, Inggris, melalui What Is History? mengingatkan bahwa fakta sejarah memperoleh arti ketika ditempatkan dalam konteks dan hubungan sebab-akibat.

Pelajarannya sederhana. Jangan menilai pemerintahan hanya dari satu kesalahan, kekhilafan dalam satu pidato, satu potongan video, atau satu slip of the tongue—keseleo lidah. Lihat garis besarnya. Lihat rangkaian kebijakannya. Lihat hasilnya.

Prinsip itu berlaku pula bagi pemerintah. Satu angka bagus tidak boleh digunakan seolah seluruh persoalan bangsa telah selesai. Sejauh ini, saya tidak menangkap pretensi seperti itu dalam dua pidato Prabowo. Presiden justru berulang kali menempatkan capaian sebagai bagian dari pekerjaan yang masih harus dilanjutkan.

Menjawab dengan Logis

Menurut saya, inilah salah satu pelajaran komunikasi terpenting dari dua pidato Prabowo. Presiden tidak perlu memenangkan setiap perdebatan di media sosial. Pemerintah tidak mungkin menjawab setiap meme, sindiran, potongan video, dan komentar sinis satu per satu. Jawaban paling kuat adalah hasil yang dapat diperiksa.

Kalau dikatakan ekonomi ambruk, tunjukkan pertumbuhan, sekaligus jelaskan sumbernya. Kalau investor disebut lari, buka realisasi investasi, persebarannya, dan pekerjaan yang tercipta.

Kalau pemerintah dianggap tidak memikirkan petani, tunjukkan produksi, cadangan pangan, pupuk, harga di tingkat petani, dan lainnya.

Kalau MBG disebut proyek politik, jangan marah. Buktikan beberapa tahun mendatang melalui perbaikan gizi, kehadiran sekolah, kemampuan belajar, dan bergeraknya ekonomi lokal. Ada perubahan positif.

Kalau Sekolah Rakyat dianggap simbol, ukur berapa anak keluarga miskin yang masuk, bertahan, lulus, melanjutkan pendidikan, lalu mampu mengubah kehidupan keluarganya.

Kalau Koperasi Desa diragukan, jangan hanya menunjukkan jumlah yang diresmikan. Tunjukkan berapa yang sehat dan produktif.

Kalau Kampung Nelayan dibangun, jangan berhenti pada foto bangunan baru. Tunjukkan apakah pendapatan dan kehidupan nelayan benar-benar membaik.

Itulah perbedaan antara propaganda dan komunikasi pemerintahan yang logis dan kredibel. Propaganda meminta masyarakat percaya. Komunikasi publik yang baik memberi masyarakat alasan untuk percaya. Sampaikan narasi logis.

Karena itu, setelah dua pidato Senayan, pekerjaan komunikasi pemerintahan justru belum selesai. Data Presiden harus dibuka. Metodologinya harus dapat diperiksa. Menteri jangan menyampaikan angka berbeda-beda. Keberhasilan jangan dilebihkan. Kekurangan jangan disembunyikan.

Ketika kebijakan bermasalah, pemerintah sebaiknya berani mengatakan: ini yang salah, ini yang sedang kami perbaiki, dan ini kapan akan diselesaikan.

Keberanian mengakui kekurangan bukan tanda pemerintah lemah. Pemerintah yang percaya diri justru tidak takut kepada fakta yang tidak menyenangkan. Sebab pembangunan adalah proses. Indonesia memang belum selesai.

Lapangan kerja berkualitas harus diperbanyak. Produktivitas harus meningkat. MBG harus semakin aman. Sekolah Rakyat harus dibuktikan melalui mobilitas sosial anak-anaknya. Koperasi Desa harus menjadi kekuatan ekonomi, bukan papan nama. Kampung Nelayan harus menaikkan kesejahteraan nelayan. Hilirisasi harus menghasilkan pekerjaan, teknologi, penerimaan negara, dan kemakmuran daerah.

Mengatakan pekerjaan belum selesai berbeda dengan mengatakan tidak ada pekerjaan yang berhasil. Di situlah publik harus adil.

Jangan membela pemerintah hanya karena kita menyukainya. Jangan pula menolak keberhasilannya hanya karena kita tidak menyukainya. Politik dan gaya suka dan tidak suka semacam itu tidak sehat.

Periksa angka. Periksa kebijakan. Periksa dampaknya kepada rakyat. Jika baik, katakan baik. Jika salah, perbaiki. Jika berhasil, lanjutkan. Jika gagal, koreksi.

Sebab rakyat tidak hidup dari tagar dan sinisme netizen. Petani tidak hidup dari tepuk tangan. Anak sekolah tidak menjadi sehat hanya oleh kata-kata ataupun kritik.

Seorang Presiden pada akhirnya tidak akan dikenang sejarah karena berapa kali ia memenangkan perdebatan dengan pengkritiknya. Ia akan dikenang dari berapa banyak persoalan rakyat yang benar-benar berhasil diselesaikan pemerintahannya.

Begitu, bukan?* (www.antaranews.com)

*)Penulis Adalah pengajar S-2 Komunikasi Politik, mantan Pimpinan Komisi I DPR-RI

Plt Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ibu korban mencurigai perubahan perilaku anaknya.

Baca Juga:

• "Uang Negara Mana yang Berkurang?" Yaqut Tantang KPK Buktikan Kerugian Rp622 Miliar Secara Terang Benderang

Kasus itu dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/959/XII/2025/SPKT/Polresta Banda Aceh pada 11 Desember 2025. Dugaan tindak pidana disebut terjadi pada November 2025 di sebuah rumah di salah satu gampong di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Berdasarkan penyelidikan, polisi menduga korban menjadi korban pencabulan secara berulang. Dugaan peristiwa tersebut diketahui setelah ibu korban menanyakan kondisi anaknya pada 30 November 2025 sekitar pukul 21.00 WIB.

"Korban kemudian menceritakan kepada ibunya bahwa dirinya telah mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh terlapor secara berulang," ujar Dizha.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Pada Kamis (20/8/2026), petugas mendapat informasi bahwa QZ berada di sebuah bengkel di Desa Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.

Sekitar pukul 13.20 WIB, tim Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh mendatangi lokasi dan mengamankan QZ. Pria tersebut kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan.

"Terduga pelaku sudah kami amankan dan saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan untuk melengkapi alat bukti serta mengungkap perkara secara menyeluruh," tegas Dizha.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, melakukan pemeriksaan ahli atau observasi, mengumpulkan alat bukti serta melaksanakan gelar perkara.

Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melengkapi berkas perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Penyidikan akan terus kami lanjutkan, termasuk berkoordinasi dengan JPU dan melengkapi berkas perkara. Kami memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum dan kepentingan terbaik bagi korban," pungkasnya.* (dh)