Penyerahan huntap dilaksanakan pada 9–10 Juli 2026 di tiga daerah, yakni Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman. Program tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian permanen bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Baca Juga:

• Satgas PRR Mulai Bangun Huntap untuk 1.133 Penyintas Bencana di Padangsidimpuan

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pembangunan hunian tetap berbasis relokasi mandiri bagi masyarakat terdampak, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Rustian.

Di Kota Padang, kegiatan berlangsung di Kampung Tanjung, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir. Pada lokasi tersebut telah dibangun 23 unit huntap melalui skema relokasi mandiri, dengan satu unit diresmikan dan diserahkan secara simbolis kepada penerima manfaat.

Selanjutnya, penyerahan huntap juga dilakukan di Desa Sintuk, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Di wilayah tersebut telah diselesaikan pembangunan tujuh unit huntap yang dibangun melalui skema relokasi mandiri. Penyerahan kunci dilakukan bersamaan dengan peresmian satu unit rumah sebagai simbol dimulainya pemanfaatan kawasan oleh masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup di Desa Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, bersama Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis beserta jajaran pemerintah daerah. Pada lokasi tersebut, satu unit huntap diresmikan sebagai penanda berlanjutnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak.

Rustian menegaskan, peresmian satu unit huntap di setiap daerah bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi simbol bahwa proses pemulihan masyarakat terus berjalan dan akan dilanjutkan hingga seluruh penyintas memperoleh tempat tinggal yang layak.

Menurutnya, pembangunan huntap diharapkan mampu mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan optimisme para penyintas untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.

"Peresmian masing-masing satu unit hunian tetap di ketiga daerah tersebut diharapkan menjadi pemicu percepatan pembangunan hunian tetap berikutnya serta meningkatkan optimisme masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana," katanya.

Satgas PRR memastikan akan terus mengawal penyelesaian pembangunan huntap yang masih berlangsung di sejumlah daerah terdampak. Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga akan terus diperkuat agar pembangunan prasarana, sarana, serta utilitas kawasan permukiman dapat selesai secara terpadu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.* (dh)

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Wakil Ketua Satgas PRR yang juga Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Kehadirannya disambut Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui prosesi adat Angkola berupa penyematan ulos dan tarian tor-tor sebagai simbol penghormatan sekaligus semangat kebersamaan dalam membangun kembali kehidupan masyarakat pascabencana.

Baca Juga:

• Satgas PRR Salurkan 5 Ambulans ke Wilayah Terdampak Bencana, Layanan Kesehatan Diperkuat

Richard menjelaskan, pembangunan huntap tidak hanya berorientasi pada penyediaan rumah, tetapi juga dirancang menjadi kawasan permukiman yang nyaman, aman, dan berkelanjutan.

Menurutnya, dari total lahan seluas 27 hektare, sekitar 15 hektare diperuntukkan sebagai kawasan hunian, 7,5 hektare untuk fasilitas umum dan jalan utama, serta 4,5 hektare sebagai ruang terbuka hijau.

"Satgas PRR terus mengomunikasikan dan mengoordinasikan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kota. Atas dukungan dan perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia, Satgas PRR terus menindaklanjuti percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang layak," ujar Richard.

Ia mengatakan, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan rumah, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

Pendekatan tersebut, lanjut Richard, diharapkan mampu menghadirkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat terdampak bencana.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Padangsidimpuan Abdul Rahman Nasution mengatakan kawasan relokasi tersebut dirancang untuk menampung 1.133 kepala keluarga penyintas bencana.

Menurutnya, pembangunan akan dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga seluruh kebutuhan hunian masyarakat dapat terpenuhi.

"Berdasarkan perencanaan yang komprehensif, kawasan ini akan dibangun sebanyak 1.133 unit rumah yang diperuntukkan bagi 1.133 kepala keluarga terdampak banjir di Kota Padangsidimpuan," kata Abdul Rahman.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rony Ariuly Hutahayan, Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP Syamsiar Nurhayadi, Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum Gatot Sukmara, Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Maryani Mansur, serta sejumlah pejabat Posko Nasional Satgas PRR.

Pembangunan kawasan huntap ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana sekaligus menghadirkan kawasan permukiman yang lebih aman, tertata, dan berkelanjutan di Kota Padangsidimpuan.* (dh)

Kapolsek Regol Kompol Megawati Triyani membenarkan adanya penemuan jenazah tersebut. Menurutnya, laporan pertama diterima dari teknisi dan petugas keamanan pusat perbelanjaan sekitar pukul 06.30 WIB.

Baca Juga:

• Mitra MBG Curhat ke DPR, Soroti Nasib Dapur Saat Ada Kasus Keracunan

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Sartika Asih guna menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

"Pada hari Minggu sekitar pukul 06.30 WIB kami menerima laporan dari teknisi dan petugas keamanan terkait adanya penemuan seorang pria meninggal dunia. Setelah menerima laporan, anggota bersama Tim Inafis langsung melakukan olah TKP," kata Kompol Megawati, dikutip Selasa (14/7/2026).

Dalam pemeriksaan awal, polisi turut mengamankan sejumlah barang milik korban, di antaranya telepon genggam, kartu identitas, sandal, serta sepucuk surat tulisan tangan yang ditujukan kepada pihak keluarga. Surat tersebut kini menjadi bagian dari barang bukti yang akan didalami penyidik.

Polisi memastikan identitas korban telah diketahui dan keluarga telah dihubungi untuk proses identifikasi. Pihak keluarga juga telah mendatangi rumah sakit dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait penanganan kasus tersebut.

"Korban merupakan warga Kabupaten Bandung. Keluarga sudah kami hubungi dan datang untuk proses identifikasi. Selanjutnya kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit," ujar Megawati.

Hingga saat ini, kepolisian masih melakukan penyelidikan guna memastikan seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan hasil olah TKP, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan medis.

Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai peristiwa tersebut dan meminta publik menunggu hasil penyelidikan resmi yang sedang berjalan.

Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Regol bersama Tim Inafis Polrestabes Bandung.* (tm/dh)

Video yang beredar memperlihatkan seorang pasien dalam kondisi lemah saat mendapat penanganan medis. Perekam video menuding pihak rumah sakit tidak sigap memberikan pelayanan sehingga kondisi pasien terus memburuk.

Baca Juga:

• Kejari Medan Periksa Mantan Direktur RSUD Pirngadi, Dugaan Korupsi BLUD Rp23,8 Miliar Masuk Tahap Penyidikan

Pihak keluarga menilai pasien tidak segera mendapatkan penanganan medis, meski kondisinya semakin kritis. Mereka bahkan disebut sempat mencari dokter dan tenaga kesehatan di sejumlah ruangan rumah sakit.

Video tersebut juga menarasikan bahwa tenaga medis mulai memberikan penanganan intensif setelah keluarga merekam kondisi pasien. Namun, nyawa pasien akhirnya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 22.00 WIB.

Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Faisal Hasrimy mengatakan pihaknya telah mengirim Tim Kendali Mutu untuk memastikan fakta di lapangan.

"Tim Kendali Mutu kita sedang bergerak ke Rantauprapat," ujar Faisal.

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan awal yang diterima dari pihak RSUD Rantauprapat, penanganan terhadap pasien disebut telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Menurut Faisal, pasien tersebut merupakan pasien yang rutin menjalani cuci darah di RSUD Rantauprapat. Saat tiba di rumah sakit, tenaga medis disebut telah berada di lokasi dan memberikan pelayanan sesuai standar operasional.

"Berdasarkan laporan sementara, petugas ada dan dokter juga ada. Artinya prosedur sudah dijalankan. Namun kami tetap akan melakukan verifikasi melalui Tim Kendali Mutu di lapangan," katanya.

Meski demikian, Dinkes Sumut menegaskan penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan kronologi sebenarnya. Apabila ditemukan adanya unsur kelalaian dalam pelayanan kesehatan, pemerintah memastikan akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kita tunggu hasil pemeriksaan Tim Kendali Mutu terlebih dahulu. Jika memang ditemukan pelanggaran atau kelalaian, tentu akan ada sanksi," tegas Faisal.

Hingga kini, proses investigasi masih berlangsung dan Dinas Kesehatan Sumatera Utara meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan terkait peristiwa tersebut.* (k/dh)

Enam negara dan wilayah yang masuk dalam daftar terbaru yakni Republik Turki, Republik Federasi Brasil, Republik Peru, Republik Kazakhstan, Daerah Administratif Khusus Makau (Republik Rakyat Tiongkok), serta Republik Belarus.

Baca Juga:

• Mentan Apresiasi Kinerja Pemerintah Aceh, Komit Dukung Pengembangan Kopi Gayo dan Pertanian

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan kebijakan penambahan negara penerima fasilitas bebas visa merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Menurut Agus, pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan tersebut, mulai dari asas timbal balik (resiprokal), keamanan nasional, potensi peningkatan sektor pariwisata, investasi, hingga kepentingan strategis Indonesia di tingkat internasional.

"Penambahan daftar negara ini merupakan hasil evaluasi mendalam yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan. Kami mempertimbangkan secara ketat asas timbal balik, keamanan negara, dampak terhadap sektor pariwisata, potensi ekonomi dan investasi, serta aspek strategis lainnya," ujar Agus.

Ia menegaskan Indonesia tidak memberikan fasilitas bebas visa secara cuma-cuma. Kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan prinsip selektivitas serta hubungan timbal balik dengan negara mitra.

Pemerintah berharap penambahan daftar negara bebas visa mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, memperluas peluang investasi, sekaligus memperkuat hubungan bilateral dengan berbagai negara.

Saat ini, pemegang paspor Indonesia juga telah memperoleh akses bebas visa ke 88 negara di dunia. Pemerintah menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam sektor pariwisata dan ekonomi global.

Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fadjroel Rachman, menyambut positif keputusan pemerintah. Menurutnya, pemberian bebas visa menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan Indonesia dan Kazakhstan.

Ia menyebut Kazakhstan sebelumnya telah lebih dahulu memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia. Dengan kebijakan yang kini berlaku secara timbal balik, peluang kerja sama di sektor perdagangan, investasi, pendidikan, hingga pariwisata diperkirakan akan semakin meningkat.

Fadjroel memperkirakan nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Kazakhstan berpotensi mencapai sekitar USD 2 miliar dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat kedua negara.* (d/dh)

Komitmen tersebut disampaikan saat Mentan bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meninjau lokasi produksi benih kopi arabika di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Mentan Amran Kenang Rachmat Gobel: Indonesia Kehilangan Sosok Pengabdi Bangsa

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian Aceh sekaligus mendorong peningkatan produktivitas Kopi Gayo yang selama ini dikenal sebagai salah satu komoditas andalan Indonesia di pasar internasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten di wilayah tengah Aceh dalam mengembangkan sektor pertanian. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Wakil Gubernur Aceh atas komunikasi dan koordinasi yang dinilai berjalan baik dengan Kementerian Pertanian.

Menurut Amran, Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Fadhlullah termasuk kepala daerah yang aktif membangun koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian.

"Komunikasi yang intens seperti ini sangat kami hargai karena mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan di lapangan," ujar Amran.

Ia menegaskan Kementerian Pertanian akan terus memantau perkembangan sektor pertanian di Aceh melalui berbagai program dukungan, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana pertanian, bantuan kepada petani, hingga penguatan produktivitas komoditas unggulan daerah.

Selain itu, Mentan juga menilai produktivitas Kopi Gayo terus menunjukkan tren positif dengan nilai ekspor yang semakin meningkat. Menurutnya, potensi tersebut perlu diperkuat melalui penyediaan benih unggul, pendampingan kepada petani, serta penguatan rantai pasok agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian di Aceh. Ia menyebut dukungan tersebut tidak hanya dirasakan dalam pengembangan sektor pertanian, tetapi juga saat Aceh menghadapi bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kunjungan Menteri Pertanian menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam melihat langsung kebutuhan petani di Aceh sekaligus memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Menteri Pertanian atas perhatian serta komitmen yang terus diberikan kepada Aceh. Dukungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah," kata Fadhlullah.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, akan terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian serta pemerintah kabupaten dan kota guna meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga kualitas Kopi Gayo, sekaligus memperluas akses pasar nasional maupun internasional demi meningkatkan kesejahteraan petani.* (dh)

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi, komunikasi, serta kerja sama lintas institusi yang selama ini telah terjalin dalam mendukung pelaksanaan tugas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Baca Juga:

• Kemenko Perekonomian: Pancasila Jadi Jangkar Moral Hadapi Gejolak Global

Menurutnya, kolaborasi yang solid antarlembaga menjadi fondasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang berkembang di daerah.

"Sinergitas yang kuat antara Polri, TNI, dan Kejaksaan menjadi modal utama dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif serta mendukung pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak juga berkomitmen untuk terus memperkuat soliditas dan meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.

Melalui sinergi yang semakin erat, diharapkan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terpadu. Selain itu, kerja sama antar aparat penegak hukum juga diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Silaturahmi tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.* (dh)

Seorang anggota DPRD Sumatera Utara mengkritik PT Pertamina karena dinilai belum mampu memastikan distribusi BBM berjalan normal hingga ke tingkat SPBU. Menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Soroti Kesiapan Porprovsu 2026, Pastikan Atlet Bertanding Tanpa Keluhan

Ia meminta Pertamina segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kelangkaan BBM yang terjadi. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah persoalan tersebut dipicu oleh berkurangnya kuota, kendala distribusi, atau faktor lain yang memengaruhi pasokan.

Selain itu, anggota DPRD tersebut mendesak jajaran Pertamina Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi distribusi BBM di SPBU.

"Kami meminta Pertamina membuka data secara transparan. Berapa kuota BBM untuk Sumatera Utara, bagaimana distribusinya, dan apakah penyalurannya sudah tepat sasaran. Jika ada SPBU yang melakukan pelanggaran, harus segera diaudit," katanya.

Ia juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum guna mengantisipasi praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM.

Menurutnya, kelangkaan BBM tidak hanya menyulitkan masyarakat yang hendak mengisi bahan bakar, tetapi juga berdampak terhadap roda perekonomian. Pengemudi ojek online, angkutan umum, pelaku usaha mikro, hingga distribusi kebutuhan pokok disebut mulai terdampak akibat terbatasnya pasokan BBM.

"Jangan menunggu masyarakat turun ke jalan baru bergerak. BBM subsidi berasal dari uang rakyat sehingga penyalurannya harus dipastikan berjalan dengan baik. Jika persoalan ini terus berulang, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan," tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak Pertamina Regional Sumbagut belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara.* (dh)

Bobby menyampaikan arahan tersebut saat menerima audiensi jajaran Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Antrean BBM di Sumut Memanas, Bobby Nasution Ungkap Kendala Distribusi dan Pertamina Siapkan Solusi

Menurut Bobby, kualitas pelaksanaan Porprovsu harus lebih baik dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya, terutama dalam aspek akomodasi, konsumsi, hingga transportasi bagi atlet dan peserta.

"Saya minta agar keluhan yang sifatnya kritikal seperti akomodasi penginapan, makanan, hingga transportasi dipastikan clean. Jangan sampai ada kendala di lapangan. Kita harus memastikan pelaksanaan Porprovsu kali ini kualitasnya jauh lebih baik dari edisi-edisi sebelumnya," ujar Bobby.

Bobby juga mengapresiasi langkah cepat KONI Sumut dalam mempersiapkan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ia menekankan fasilitas dasar atlet harus menjadi perhatian utama agar para peserta dapat bertanding dengan nyaman.

Selain itu, Bobby meminta struktur kepanitiaan Porprovsu disusun secara efektif dan efisien. Ia mengingatkan agar penggunaan anggaran lebih diarahkan untuk mendukung pembinaan atlet dan keberhasilan penyelenggaraan.

Sementara itu, Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar menjelaskan Porprovsu XII 2026 merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja KONI Sumut pada Desember 2025.

Ajang tersebut diproyeksikan diikuti sebanyak 8.525 peserta yang terdiri dari 5.393 atlet, 1.079 ofisial, dan 2.056 panitia. Sebanyak 28 cabang olahraga akan dipertandingkan dengan melibatkan atlet dari berbagai kabupaten/kota di Sumut.

"Sebanyak 28 cabor yang memenuhi syarat minimal keikutsertaan 17 kabupaten/kota akan dipertandingkan. Pelaksanaan pertandingan akan disebar di tiga daerah utama, yaitu Medan, Deli Serdang, dan Binjai," kata Hatunggal.

KONI Sumut juga menyiapkan 1.449 nomor pertandingan dengan total 2.742 medali yang akan diperebutkan oleh para atlet.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia telah menyiapkan sarana transportasi berupa 624 unit minibus dan 161 unit bus. Selain itu, layanan kesehatan juga dipersiapkan melalui kerja sama dengan sejumlah rumah sakit rujukan.

Hatunggal mengatakan Porprovsu XII 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum mencari bibit atlet potensial Sumut yang akan dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Selain bidang olahraga, penyelenggaraan Porprovsu juga akan melibatkan sektor UMKM, kuliner, perhotelan, dan pariwisata daerah untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan Aceh di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• TKD Tambahan Rp6 Triliun untuk Sumut Dibahas, Bobby Nasution Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana

Ketua MPK Indonesia Wilayah Sumut-Aceh Dr. RE Nainggolan mengatakan Rakernas tersebut akan diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, forum nasional itu akan membahas sejumlah isu strategis pendidikan Kristen sekaligus memperkuat kontribusi lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

"Kami berharap Rakernas ini menjadi ruang untuk memperkuat peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia," ujar RE Nainggolan.

Dalam kesempatan itu, MPK Indonesia juga mengundang Rico Waas untuk menghadiri agenda Rakernas di Tarutung.

Menanggapi undangan tersebut, Rico Waas menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang cerdas, berkarakter, serta mampu menghadapi perkembangan zaman.

Menurut Rico, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat.

"Pemko Medan berkomitmen dalam membangun sumber daya manusia unggul melalui pendidikan. Kualitas pendidikan tidak dapat ditingkatkan hanya oleh pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat," kata Rico.

Ia menambahkan, konsep Medan untuk Semua diwujudkan melalui upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang.

Karena itu, Pemko Medan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan generasi yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa.

"Semangat Medan untuk Semua adalah memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang melalui pendidikan yang berkualitas," tegasnya.

Pada akhir kegiatan audiensi, MPK Indonesia memberikan piagam penghargaan dan kain ulos kepada Rico Waas sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan dukungannya terhadap pengembangan pendidikan.* (dh)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman menghadiri rapat koordinasi tersebut di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Antrean BBM di Sumut Memanas, Bobby Nasution Ungkap Kendala Distribusi dan Pertamina Siapkan Solusi

Dalam arahannya, Bobby Nasution mengatakan tambahan TKD dari pemerintah pusat merupakan amanah yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana, menjalankan program pemulihan nonfisik, serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Pemerintah daerah harus memastikan anggaran tambahan ini benar-benar dirasakan masyarakat terdampak bencana," ujar Bobby dalam rapat tersebut.

Bobby menjelaskan pemerintah pusat telah mengembalikan tambahan TKD untuk tiga wilayah, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total mencapai Rp10,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara mendapatkan alokasi terbesar dengan nilai lebih dari Rp6 triliun.

Meski demikian, Bobby mengakui realisasi penggunaan TKD tambahan di Sumatera Utara masih belum maksimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah proses perencanaan serta pengadaan pembangunan fisik yang membutuhkan waktu cukup panjang.

Untuk mempercepat pelaksanaan program, Bobby mengusulkan penerapan mekanisme design and build agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Selain berdampak pada kerusakan infrastruktur, Bobby menyebut bencana juga memberikan tekanan terhadap sektor ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat mempertahankan dukungan TKD tambahan bagi daerah terdampak bencana pada Tahun Anggaran 2027 agar proses pemulihan di Sumatera Utara dapat berjalan secara maksimal.* (dh)

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai mekanisme pengalihan perkara tersebut perlu dipertanyakan karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur pelimpahan perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga:

• LPSK Tolak JC Sony Sonjaya, Kejagung Pastikan Penyidikan Dugaan Korupsi MBG Berlanjut

Saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026), Listyo hanya menyampaikan bahwa pembahasan terkait perkara tersebut telah dilakukan sebelumnya.

"Kan sudah dibicarakan kemarin. Kan sudah dibicarakan di rapat," ujar Listyo singkat.

Kapolri juga tidak memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai usulan agar perkara tersebut dialihkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahfud Soroti Mekanisme Pengalihan Perkara

Mahfud MD menyebut langkah yang terjadi bukan merupakan pelimpahan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP, melainkan pengalihan kelanjutan proses penyidikan.

Menurutnya, pelimpahan perkara seharusnya dilakukan setelah penyidikan selesai, tersangka diperiksa, dan telah memenuhi unsur administrasi hukum yang berlaku.

"Saya berasumsi jika sudah dilimpahkan berarti tersangkanya sudah diperiksa oleh penyidik Polri dan sudah P21," kata Mahfud.

Ia menilai tidak terdapat mekanisme pemindahan kewenangan penyidikan dari Polri kepada Kejaksaan Agung dalam aturan hukum acara pidana.

Mahfud menyebut kewenangan pengambilalihan penyidikan secara khusus hanya dimiliki KPK berdasarkan aturan yang berlaku.

Kejagung Sebut untuk Percepatan Penanganan

Di sisi lain, Kejaksaan Agung menyatakan penerimaan perkara dari Polri merupakan bentuk sinergi antarpenegak hukum untuk mempercepat penyelesaian kasus.

Plt Jampidsus Kejagung Rudi Margono mengatakan pengalihan perkara dilakukan sebagai bentuk komitmen profesionalisme dan kerja sama antarinstansi.

"Sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi bersama-sama," ujar Rudi.

Tiga perkara yang diterima Kejagung berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, di antaranya kasus batu bara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

Sebelumnya, dalam proses penyidikan perkara tersebut, Polri melakukan penggeledahan rumah Febrie Adriansyah di wilayah Sentul, Bogor. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan emas.

Polemik ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi. Sejumlah pihak mengingatkan agar perbedaan pandangan antarpenegak hukum tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.* (tm/dh)

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut persoalan terjadi setelah adanya pemberhentian massal pengemudi mobil tangki pengangkut BBM sehingga proses pengiriman ke SPBU mengalami hambatan.

Baca Juga:

• Antrean BBM di Sumut Mengular, Bobby Nasution Kerahkan TNI-Polri Antar Pasokan ke SPBU

Bobby mengatakan permasalahan tersebut merupakan persoalan internal antara pihak Pertamina dengan para pengemudi angkutan BBM. Namun, pemerintah daerah tidak ingin dampaknya mengganggu aktivitas masyarakat.

Menurutnya, Pemprov Sumut telah berkoordinasi dengan Pertamina, TNI, dan Polri untuk membantu mempercepat distribusi BBM ke sejumlah SPBU yang mengalami antrean panjang.

"Karena ada pemberhentian massal, truk pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Maka dari itu kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, petugas TNI dan Polisi untuk menjadi driver dan mengantar serta mengecek pengamanan pasokan BBM," jelasnya.

Bobby menegaskan keterlibatan TNI dan Polri hanya bersifat sementara hingga proses perekrutan pengemudi baru oleh Pertamina selesai dilakukan.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyampaikan antrean BBM terjadi akibat peningkatan konsumsi masyarakat setelah periode libur sekolah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan peningkatan kebutuhan BBM membutuhkan penyesuaian kapasitas distribusi dan jumlah perjalanan mobil tangki.

"Dalam beberapa hari terakhir terdapat peningkatan kebutuhan BBM masyarakat, khususnya pascalibur sekolah yang cukup signifikan. Peningkatan konsumsi tersebut membutuhkan penyesuaian kapasitas angkutan dan ritase mobil tangki," ujarnya.

Pertamina memastikan stok BBM di Fuel Terminal Medan Group masih dalam kondisi aman. Perusahaan kini fokus mempercepat pengiriman dari terminal menuju SPBU agar pasokan kembali merata dan antrean berangsur normal.

Untuk mempercepat distribusi, Pertamina mengoperasikan Fuel Terminal Medan selama 24 jam, menambah 20 unit mobil tangki, menerapkan skema tambahan armada, serta melakukan alih suplai dari sejumlah terminal lain seperti Kisaran, Pematangsiantar, dan Lhokseumawe.

Pertamina juga melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumut, aparat keamanan, pengelola SPBU, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.

Pemerintah mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi berjalan lancar dan tidak terjadi kepanikan yang dapat memperpanjang antrean.* (tm/dh)

Purbaya mengatakan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam tahap awal pelaksanaan program nasional tersebut.

Baca Juga:

• Purbaya Buka Suara soal Dugaan Mark Up Mobil Pikap Kopdes, Ini Responsnya

Menurut Purbaya, terdapat sejumlah faktor yang menjadi tantangan utama dalam menjalankan program MBG. Beberapa di antaranya yakni kesiapan rantai pasok pangan, kelancaran distribusi bahan baku, serta kapasitas logistik di daerah.

Ia menyebut kendala tersebut paling terasa di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang membutuhkan penanganan khusus.

"Tantangan awal dalam eksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan, salah satunya dengan memperkuat peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di daerah.

Purbaya mendorong agar dapur MBG dapat memanfaatkan potensi pangan lokal yang tersedia di masing-masing wilayah sehingga distribusi bahan makanan dapat lebih efektif.

Selain itu, pemerintah juga mendorong kerja sama antara SPPG dengan berbagai pihak, seperti Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Sebagai langkah konkret, aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDES, UMKM, serta penyediaan lokal," kata Purbaya.

Melalui kolaborasi tersebut, jaringan SPPG diharapkan mampu menyerap bahan pangan langsung dari produsen lokal, seperti petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi operasional dapur gizi.

Pemerintah berharap penguatan rantai pasok lokal dapat membantu memperlancar pelaksanaan program MBG sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat daerah.* (oz/dh)

Kejagung menghormati keputusan LPSK yang tidak mengabulkan permohonan JC tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan penolakan tersebut merupakan kewenangan penuh LPSK.

Baca Juga:

• LPSK Tolak Justice Collaborator Sony Sonjaya, Belum Ada Komitmen Kembalikan Hasil Korupsi

Anang menegaskan, tim penyidik Kejagung tetap melanjutkan pendalaman perkara yang menyeret Sony Sonjaya terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tetap melanjutkan penyidikan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku," katanya.

Ia memastikan penyidik akan menjalankan proses hukum secara profesional dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta asas praduga tak bersalah.

"Penyidik dalam pelaksanaan tugas tetap hati-hati dan menghormati asas praduga tak bersalah," ujar Anang.

Sebelumnya, LPSK menyatakan menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya karena dinilai tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan perlindungan saksi dan korban.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan Sony tidak memenuhi sejumlah ketentuan sebagai JC, termasuk persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta aturan turunannya.

"Pak Sony itu tidak memenuhi persyaratan sebagai JC, karena tidak memenuhi persyaratan di UU Perlindungan Saksi dan Korban," ujar Susilaningtias.

Justice collaborator merupakan status yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap suatu perkara, terutama kejahatan yang terorganisasi.

Dengan ditolaknya permohonan tersebut, Kejagung memastikan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG terhadap Sony Sonjaya akan tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku.* (in/dh)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan langkah pemutusan akses tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah memberantas penyebaran aktivitas judi online di ruang digital.

Baca Juga:

• KAGAMA Bangun Harapan di Pedalaman Aceh Tamiang, 26 Huntara Diserahkan untuk Korban Bencana

Selain melakukan pemblokiran konten digital, Komdigi juga menerima laporan masyarakat terkait rekening yang diduga digunakan untuk aktivitas judi online maupun penipuan digital.

Meutya menyebut masyarakat telah melaporkan lebih dari 156 ribu rekening yang diduga berkaitan dengan kegiatan judi online atau praktik scamming.

Tidak hanya itu, terdapat pula lebih dari 85 ribu nomor telepon seluler yang dilaporkan masyarakat karena diduga digunakan untuk aktivitas penipuan digital.

"Jadi laporan cekrekening itu masyarakat melaporkan rekening-rekening yang dianggap melakukan kegiatan perjudian online atau scamming, kemudian 85.000 masyarakat yang melaporkan nomor-nomor telepon seluler yang diduga melakukan scamming," jelasnya.

Menurut Meutya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memblokir situs atau konten. Pemerintah juga perlu memutus jalur keuangan yang menjadi bagian penting dalam ekosistem judi online.

Ia menyebut rekening penampung menjadi salah satu titik utama yang harus diberantas agar aktivitas judi online tidak kembali berkembang.

"Rekening penampung kita anggap menjadi lehernya dan tentu ini yang harus diberantas juga dengan bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk teman-teman di perbankan," tegas Meutya.

Komdigi memastikan upaya pemantauan dan penindakan terhadap konten digital ilegal akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor perbankan.* (mt/dh)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo menginginkan proses kerja pemerintahan berjalan lebih cepat dan tidak terhambat oleh aturan yang terlalu panjang.

Baca Juga:

• Mitra MBG Curhat ke DPR, Soroti Nasib Dapur Saat Ada Kasus Keracunan

Dudung menjelaskan, peran KSP akan difokuskan untuk mengawal sejumlah program strategis pemerintah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang menjadi perhatian di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, Sekolah Garuda Transformasi, hingga layanan Cek Kesehatan Gratis.

Menurut Dudung, penyederhanaan birokrasi diperlukan agar berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Selain mempercepat pelaksanaan program, KSP juga menegaskan komitmennya dalam mengawal arahan Presiden Prabowo terkait pemberantasan praktik korupsi dan monopoli aset yang dapat memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Dudung menilai pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu.

"Selama ini banyak pihak yang hanya memperkaya diri sendiri, sementara masyarakat di daerah seperti Bangka, Kolaka, dan wilayah lainnya tetap tertinggal. Presiden menepis habis hal ini agar terjadi pemerataan di daerah," katanya.

Dudung juga mengapresiasi kinerja internal KSP yang dinilai mampu mengurangi ego sektoral serta membantu menyelesaikan berbagai hambatan koordinasi antarinstansi pemerintah.

Ia meminta seluruh jajaran KSP mempertahankan pola kerja cepat dengan tetap mengedepankan integritas, profesionalisme, dan pendekatan yang humanis dalam menjalankan tugas.* (mt/dh)

Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Dalam proses itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik.

Baca Juga:

• Nama Gus Miftah Muncul di Sidang Korupsi DJKA, KPK Telusuri Dugaan Aliran Rp100 Juta

Budi mengatakan barang bukti elektronik yang diamankan akan dilakukan proses ekstraksi untuk memperdalam informasi yang dibutuhkan penyidik dalam perkara tersebut.

Menurutnya, penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti tambahan terkait dugaan suap dalam proses audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

"Pada prinsipnya, kegiatan penggeledahan tersebut adalah untuk melengkapi bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara terkait dugaan suap dalam audit BPK di Pemkab Muara Enim," jelasnya.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Muara Enim nonaktif Edison pada Juni 2026. KPK kemudian menetapkan Edison dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka dalam dugaan perkara suap.

Selain Edison, KPK menetapkan beberapa tersangka lain, yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 Abi Nurwardani, keponakan Bupati Adi Triyadi, serta pihak swasta Cory Erin Hardi.

Dalam perkara tersebut, KPK menduga Edison menerima suap sebesar Rp500 juta dari Cory melalui Abi Nurwardani. Uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya menjaga hubungan terkait proyek pengadaan smart board di lingkungan Pemkab Muara Enim.

KPK juga menyebut telah menyita uang sekitar Rp1,9 miliar dalam proses penanganan perkara tersebut.

Selain dugaan suap terhadap kepala daerah, KPK sebelumnya juga melakukan OTT terhadap sejumlah pegawai BPK yang diduga berkaitan dengan perkara serupa.

Penyidik menduga terdapat permintaan sejumlah uang untuk memengaruhi hasil audit BPK terhadap pengadaan di Pemkab Muara Enim.

KPK hingga kini masih terus melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa pihak-pihak terkait guna mengungkap seluruh rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut.* (d/dh)

Keluhan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• LPSK Tolak Pengajuan Justice Collaborator Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Ini Alasannya

"Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional," ujar Syawaludin dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan, BGN memiliki program MBG, sementara mitra bertugas menyediakan fasilitas pendukung seperti dapur dan operasional pelayanan makanan. Namun, menurutnya, ketika muncul masalah di lapangan, mitra dapur yang sering dianggap bertanggung jawab penuh.

"Satu yang menjadi catatannya bahwa ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program. Yang punya fasilitas itu kami. Dalam segala hal kami yang terluka. Ada keracunan, mitra yang dianggap salah," katanya.

Syawaludin menyebut beberapa dapur mitra bahkan harus menerima sanksi berupa penghentian sementara operasional ketika terjadi kasus keracunan makanan.

"Kami hanya menyediakan fasilitas. Tapi begitu ada keracunan dapur kami yang di-suspend," ujarnya.

Karena itu, asosiasi mitra meminta DPR ikut mendorong adanya perbaikan sistem kemitraan antara pengelola dapur dengan BGN agar tanggung jawab dan mekanisme penanganan masalah dapat berjalan secara adil.

Syawaludin bahkan menyampaikan ancaman penghentian operasional dapur MBG secara nasional apabila tidak ada perubahan dalam pola kerja sama tersebut.

"Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada bapak ibu di sini," tegasnya.

"Kalau kemudian kami dikecewakan, kami semua siap gembok dapur secara nasional," sambung dia.

Keluhan ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah, BGN, dan para mitra penyedia layanan agar program dapat berjalan efektif serta menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (d/dh)

Purbaya menegaskan pemerintah akan memastikan proses pencairan anggaran dilakukan secara hati-hati. Dana pengadaan mobil pikap hanya akan dibayarkan setelah melalui proses audit dan dinyatakan sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Purbaya Bongkar Cara Pemerintah Kejar Pajak Baru Tanpa Naikkan Tarif

Purbaya mengaku belum menerima secara langsung data terkait temuan ICW mengenai dugaan mark up dalam proyek tersebut. Menurutnya, pemerintah akan menunggu hasil pemeriksaan sebelum mengambil langkah pencairan anggaran.

"Kan nanti diaudit, begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure, aman," katanya.

Sebelumnya, ICW mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam pengadaan mobil pikap yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) untuk mendukung program Kopdes Merah Putih.

Berdasarkan pemantauan ICW, terdapat dugaan selisih harga pembelian sekitar Rp61 juta hingga Rp69 juta untuk setiap unit mobil pikap.

Dengan target pengadaan mencapai 80 ribu unit, ICW memperkirakan potensi kerugian akibat dugaan perbedaan harga tersebut dapat mencapai triliunan rupiah.

ICW kemudian mendorong agar proyek tersebut dievaluasi sementara, seluruh dokumen pengadaan dibuka kepada publik, serta dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Menurut ICW, pengadaan mobil pikap tersebut perlu memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta persaingan usaha yang sehat dalam penggunaan anggaran negara.

Purbaya menegaskan pemerintah akan tetap mengedepankan proses pemeriksaan agar penggunaan dana negara berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.* (d/dh)