BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Senin, 17 Agustus 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan remisi umum bagi narapidana serta pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• HUT Ke-81 RI, Bupati Batu Bara Pimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi

Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 warga binaan dinyatakan bebas pada 17 Agustus 2026.

Bupati Baharuddin berpesan kepada warga binaan yang mendapatkan kebebasan agar menjadikan momentum tersebut sebagai awal untuk memperbaiki diri dan kembali ke tengah masyarakat.

"Setelah keluar dari sini, jadilah contoh yang baik, teladan di masyarakat. Jadilah orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan keluarga. Bagi yang belum bebas, jadikan tempat ini sebagai wadah untuk mengasah ilmu, kesabaran, dan keimanan agar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Swt," ujar Bupati Baharuddin.

Menurut Baharuddin, pemberian remisi tidak semata-mata harus dipandang sebagai pengurangan masa pidana.

Remisi juga diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, serta mempersiapkan diri kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Ia berharap warga binaan yang telah bebas dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan memberikan manfaat bagi keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Sementara bagi warga binaan yang masih menjalani masa pidana, Baharuddin meminta agar kesempatan selama berada di dalam Lapas dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesabaran, dan keimanan.

"Remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, tetapi menjadi momentum untuk berubah, memperbaiki diri, dan menatap masa depan yang lebih baik," tegasnya.

Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Batu Bara.

Momentum ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi warga binaan untuk mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Asahan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Batu Bara.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menjadi inspektur upacara pada peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin, 17 Agustus 2026.

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, Ketua TP PKK Batu Bara Henny Heridawaty Baharuddin, Staf Ahli TP PKK Batu Bara Leli Syafrizal, Pj Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara, ASN, serta tamu undangan.

Baca Juga:

• HUT Ke-81 RI, Polres Simeulue Kibarkan Merah Putih di Bawah Laut

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka kepada pemerintah dan masyarakat.

Lima pensiunan ASN yang menerima penghargaan tersebut adalah Abdul Zahrul, Hakim, Ngatiman, Rosmaini, dan Nurzanah.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Batu Bara juga dimeriahkan dengan drama kolosal yang menggambarkan perjuangan kemerdekaan.

Selain itu, atraksi drumband SMP Negeri 1 Lima Puluh turut menambah semarak rangkaian kegiatan.

Setelah upacara selesai, Bupati Batu Bara bersama Ketua TP PKK, Wakil Bupati bersama Staf Ahli TP PKK, unsur Forkopimda, serta tamu undangan menuju Aula A Kantor Bupati Batu Bara.

Mereka menyaksikan siaran langsung rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang berlangsung di Istana Negara.

Peringatan Detik-Detik Proklamasi tahun ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Momentum tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memperkuat semangat nasionalisme dan mengenang jasa para pahlawan.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

SIMEULUE — Personel Polres Simeulue bersama personel Pos SAR dan LSM Ecosistem Impact mengibarkan Bendera Merah Putih di bawah laut untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026.

Pengibaran bendera berlangsung di perairan Simeulue.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Busana, Ini Makna Songket Lepus Palembang yang Dipakai Prabowo saat Upacara HUT ke-81 RI

Kapolres Simeulue AKBP Hendry Ferdinand Kennedy mengatakan pengibaran Merah Putih di bawah laut tidak sekadar menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan.

Menurut dia, kegiatan itu juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga laut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.

"Ini merupakan wujud rasa nasionalisme sekaligus memperkuat simbol kedaulatan Indonesia sebagai bangsa maritim. Laut bukan hanya bagian dari wilayah negara, tetapi juga memiliki potensi besar yang harus kita jaga dan lestarikan bersama," kata Hendry.

Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu titik perairan Simeulue dengan melibatkan personel kepolisian, SAR, dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap ekosistem laut.

Selain memperingati HUT ke-81 RI, Hendry mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari dukungan terhadap Program ASRI yang dicanangkan Presiden RI.

Program tersebut membawa semangat untuk membangun lingkungan yang bersih, sehat, lestari, dan berkelanjutan.

Pengibaran bendera di bawah laut juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem laut, termasuk kelestarian terumbu karang di wilayah Simeulue.

"Pengibaran Bendera Merah Putih di bawah laut ini merupakan wujud dukungan terhadap Program ASRI Presiden RI, sekaligus menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik di daratan maupun lautan," tutupnya.

Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa peringatan kemerdekaan dapat dilakukan melalui berbagai cara.

Di Simeulue, semangat HUT ke-81 RI diwujudkan dengan mengibarkan Merah Putih di bawah laut sembari menyampaikan pesan tentang nasionalisme dan kepedulian terhadap lingkungan.* (ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tampil dengan busana bernuansa adat saat mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.

Prabowo mengenakan jas tutup berwarna biru tua yang dipadukan dengan kain songket khas Palembang.

Baca Juga:

• Prabowo dan Gibran Hadiri Karnaval HUT ke-81 RI di Monas

Kain songket yang dikenakan Prabowo berwarna dasar merah dengan motif geometris bernuansa emas.

Kain tersebut dililitkan di bagian pinggang dan menjuntai hingga mendekati lutut.

Kombinasi jas tutup dan songket membuat penampilan Prabowo terlihat formal sekaligus menonjolkan unsur budaya daerah dalam perayaan HUT ke-81 RI.

Prabowo Kenakan Songket Lepus Palembang

Pemilik Sanggar Nusantara Dot Com, Bachtiar Jamaluddin, mengatakan kain yang dikenakan Prabowo merupakan songket lepus khas Palembang.

"Pak Prabowo memakai jas tutup dan kain songket Palembang. Jenis songket yang beliau kenakan kain songket lepus Palembang," jelas Bachtiar, Senin, 17 Agustus 2026.

Dalam rangkaian upacara, Prabowo terlihat mengenakan jas tutup biru tua dengan potongan panjang hingga melewati bagian pinggang.

Busana tersebut dilengkapi sejumlah kantong di bagian depan.

Prabowo memadukannya dengan peci hitam dan kacamata hitam. Rangkaian bunga melati putih terlihat melingkar di bagian leher.

Sementara itu, kain songket merah dengan hiasan benang emas menjadi bagian paling mencolok dari busana adat yang dikenakan kepala negara tersebut.

Makna Songket Lepus

Menurut Bachtiar, songket lepus merupakan salah satu jenis songket khas Palembang yang memiliki nilai tinggi.

Nama lepus merujuk pada karakter kain dengan motif atau sulaman benang emas yang menutupi sebagian besar permukaan kain.

"Ini adalah jenis kain termewah khas Palembang. Lepus artinya menutupi hampir semua bagian," kata Bachtiar.

Motif berwarna emas pada songket tersebut memberikan tampilan yang kaya dan berkilau.

Dalam busana Prabowo, motif geometris terlihat tersusun secara teratur di atas kain berwarna merah.

Songket lepus merupakan bagian dari tradisi tekstil Palembang yang memiliki nilai budaya dan menjadi salah satu identitas masyarakat Sumatera Selatan.

Melambangkan Kemegahan Sumatera Selatan

Selain memiliki nilai estetika, songket lepus juga memiliki makna simbolis.

Bachtiar mengatakan kain tersebut dikenal sebagai salah satu bentuk kemewahan dan kualitas terbaik dalam tradisi songket Palembang.

"Kain termewah dan terbaik, menandakan kekayaan, kemegahan Sumatera Selatan sebagai bumi emas," ujar Bachtiar.

Penggunaan songket lepus dalam upacara kenegaraan juga memperlihatkan bagaimana unsur budaya daerah hadir dalam peringatan kemerdekaan Indonesia.

Dalam sejumlah foto rangkaian upacara, Prabowo terlihat menyapa masyarakat dan tamu undangan.

Di belakangnya tampak sejumlah Bendera Merah Putih yang memperkuat suasana perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Pilihan jas tutup dan songket lepus Palembang membuat penampilan Prabowo tidak hanya mencerminkan suasana formal sebagai kepala negara, tetapi juga membawa pesan mengenai kekayaan budaya Nusantara dalam perayaan kemerdekaan.* (km/ad)

KARO — Tangis Fitriani br Sijabat pecah saat bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ahad, 16 Agustus 2026.

Putrinya, Agnesia Paruliana br Silitonga, merupakan salah satu pelajar yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Absen dari Upacara 17 Agustus di Istana, SBY: Saya Minta Maaf

Di hadapan Kepala BGN, Fitriani meminta penjelasan mengenai penyebab gangguan kesehatan yang dialami putrinya.

"Apa sebenarnya racun yang dimakan anak saya, agar kami tahu cara mengobatinya," ujar Fitriani.

Fitriani mengatakan Agnesia pertama kali mendapat perawatan di RS Amanda Berastagi setelah mengalami gangguan pernapasan dan sesak pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Setelah mendapat penanganan medis, Agnesia sempat diperbolehkan pulang.

Namun, kondisi putrinya kembali memburuk. Agnesia mengalami keluhan mual dan gatal-gatal sehingga keluarga membawanya kembali ke rumah sakit.

Agnesia kemudian menjalani perawatan di RS Efarina Etaham Berastagi.

Fitriani mengatakan dirinya ingin mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami anaknya agar pengobatan yang diberikan sesuai dengan kondisi Agnesia.

"Aku tidak mau salah obat. Nanti rusak ginjalnya, siapa lagi yang bertanggung jawab," ucapnya.

Menurut Fitriani, kepastian mengenai penyebab gangguan kesehatan penting bagi keluarga.

Ia juga menyebut masyarakat Karo memiliki pengetahuan mengenai pengobatan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat.

"Intinya kami mau obat yang cocok dengan penyakitnya," katanya.

Fitriani juga mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban BGN setelah ratusan siswa diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG.

Ia meminta pemerintah tidak hanya datang melihat kondisi korban, tetapi juga memberikan penjelasan yang jelas kepada keluarga mengenai penyebab kejadian dan langkah penanganannya.

"Pertanggungjawaban yang mana yang kalian bilang, anak saya ini sebenarnya kenapa, tolong jangan cuma datang dan melihat, kasih kami keterangan yang jelas," tegas Fitriani.

Sudaryono datang ke Sumatera Utara untuk melihat langsung kondisi siswa yang masih menjalani perawatan.

Sebelumnya, ia meninjau korban di RS Haji Medan sebelum bertolak ke Kabupaten Karo.

Menanggapi keluhan orang tua korban, Sudaryono mengatakan hasil investigasi kasus dugaan keracunan MBG akan disampaikan secara terbuka.

Ia memastikan BGN tidak akan menutupi penyebab kejadian tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan awal yang diperoleh BGN, dugaan masalah mengarah pada ikan yang disebut tidak disimpan di ruang pendingin selama lebih dari 12 jam.

Sudaryono juga mengakui adanya kelalaian di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilainya fatal.

"Hasil uji sudah ada di Dinas Kesehatan. Itu ada kelalaian yang fatal dan kita sudah lakukan penutupan dapur, dan kepala SPPG sudah kita copot," ujar Sudaryono.

Dapur SPPG yang berkaitan dengan kejadian tersebut telah ditutup. Kepala SPPG juga dicopot dari jabatannya.

Kasus dugaan keracunan MBG di Berastagi terjadi pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Sejumlah pelajar dari SMAN 1 Berastagi, SMA Bersama, dan SMK Negeri 1 Berastagi mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program MBG.

Sebagian siswa harus mendapat penanganan di rumah sakit. Jumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan dilaporkan mencapai lebih dari 300 orang.

Berdasarkan data hingga Ahad, sebanyak 32 pelajar masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Mereka dirawat di RS Efarina Etaham Berastagi, RS Amanda Berastagi, RS Haji Medan, dan RS Bina Kasih Medan.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian pemerintah.

Selain memastikan kondisi para siswa, BGN melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG dan SPPG yang terlibat.

Bagi keluarga korban, penanganan medis dan pemulihan anak menjadi prioritas.

Namun, mereka juga menunggu penjelasan mengenai penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tiba di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin malam, 17 Agustus 2026.

Prabowo dijadwalkan membuka secara resmi karnaval sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Absen dari Upacara 17 Agustus di Istana, SBY: Saya Minta Maaf

Prabowo mengenakan kemeja bernuansa jas berwarna cokelat.

Setibanya di kawasan Monas, Prabowo bersama rombongan langsung menuju panggung utama tempat berlangsungnya acara karnaval.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba lebih dahulu sekitar pukul 18.49 WIB. Gibran juga terlihat menggunakan mobil Maung berwarna putih.

Gibran mengenakan kemeja lengan panjang berwarna merah saat tiba di lokasi.

Prabowo dan Gibran dijadwalkan melepas langsung peserta karnaval HUT ke-81 RI.

Kehadiran keduanya mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati kawasan Monas.

Warga terlihat tumpah ruah memenuhi kawasan sekitar Monas untuk menyaksikan kemeriahan karnaval malam peringatan kemerdekaan tersebut.

Kepadatan warga juga mulai terlihat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Bundaran HI menjadi salah satu titik yang akan dilintasi rombongan karnaval.

Rangkaian karnaval malam itu dijadwalkan menempuh rute dari kawasan Monas hingga berakhir di Dukuh Atas.

Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam acara tersebut.

Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan Prabowo direncanakan ikut dalam rangkaian karnaval.

"Direncanakan seperti itu. Jadi nanti kita juga akan meng-update beliau nanti akan ikut karnaval," kata Prasetyo Hadi di Istana Merdeka.

Karnaval tersebut menjadi salah satu agenda perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak sore dengan memadatinya sejumlah titik yang menjadi bagian dari jalur acara.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak dapat menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.

SBY menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat mengikuti rangkaian peringatan kemerdekaan secara langsung di Tanah Air.

Baca Juga:

• HUT Ke-81 RI, Polairud Polda Aceh Kibarkan Merah Putih di Dasar Laut Krueng Raya

"Saya secara pribadi meminta maaf tidak bisa ikut merayakan di tanah air, tidak juga bisa menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo, sekaligus juga dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka, sebagaimana yang saya lakukan tahun-tahun kemarin," kata SBY dari YouTube SBY, Senin (17/8/2026).

"Karena saat ini, bulan Agustus ini saya berada di Rochester, Amerika Serikat, untuk melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan atau medical check-up," lanjut dia.

SBY mengatakan pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat dilakukan atas anjuran tim dokter kepresidenan.

Ia menyebut pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemantauan kesehatan secara berkala.

"Saya akan selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di Mayo Clinic pada akhir Agustus ini. Insyaallah bulan September saya sudah kembali ke tanah air," ujarnya.

SBY menjelaskan, selain menjalani pemeriksaan kesehatan di dalam negeri, tim dokter kepresidenan juga menganjurkannya untuk melakukan pemeriksaan di Mayo Clinic.

"Tim dokter kepresidenan yang merawat kesehatan saya menganjurkan, di samping pemeriksaan di dalam negeri, juga dilaksanakan di Mayo Clinic karena saya pernah menjalani operasi pengangkatan prostat pada tahun 2021 yang lalu dan setiap tahun dilakukan pemeriksaan," sambungnya.

Dengan kondisi tersebut, SBY tidak dapat hadir dalam sejumlah agenda kenegaraan pada peringatan HUT ke-81 RI di Jakarta.

Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena tidak dapat merayakan langsung momentum kemerdekaan di Tanah Air seperti tahun-tahun sebelumnya.

Meski berada di Amerika Serikat, SBY tetap menyampaikan ucapan selamat Hari Kemerdekaan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Ia mengajak masyarakat bersyukur karena kembali dapat memperingati 17 Agustus.

"Rakyat di tanah air, saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini di hari yang bersejarah dan membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Saya ingin mengucapkan dirgahayu Indonesia. Kita bersama-sama bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena kembali kita merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2026 ini," tuturnya.

SBY dijadwalkan menyelesaikan pemeriksaan kesehatan di Mayo Clinic pada akhir Agustus.

Ia berharap dapat kembali ke Indonesia pada September mendatang.* (d/ad)

BANDA ACEH — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan dengan cara berbeda oleh personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh.

Bersama sejumlah penyelam, mereka mengibarkan Bendera Merah Putih di dasar laut Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar, Senin, 17 Agustus 2026.

Baca Juga:

• HUT ke-81 RI di Medan Amplas Meriah, Rico Waas Ikut Tarik Tambang Bersama Warga

Mereka terdiri atas empat personel Ditpolairud Polda Aceh, tiga personel Brimob, 10 anggota Ocean Diving Club Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (USK), serta tiga personel Basarnas.

Para peserta mengenakan perlengkapan selam sebelum turun ke dasar perairan Krueng Raya.

Sesampainya di bawah laut, mereka membentangkan dan mengibarkan Bendera Merah Putih secara bersama-sama.

Pengibaran bendera di dasar laut itu menjadi simbol semangat kemerdekaan sekaligus kecintaan terhadap Tanah Air

Kegiatan tersebut juga membawa pesan mengenai pentingnya menjaga wilayah perairan dan kelestarian ekosistem laut Indonesia.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar cara berbeda untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

"Momentum kemerdekaan ini juga menjadi pengingat bagi personel Polairud Polda Aceh akan tugas menjaga keamanan wilayah perairan sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian laut dan ekosistemnya," ujar Joko dalam rilisnya, Senin, 17 Agustus 2026.

Menurut Joko, laut memiliki posisi penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Karena itu, semangat kemerdekaan juga perlu diwujudkan melalui upaya menjaga keamanan dan lingkungan laut.

Pengibaran Merah Putih di dasar laut Krueng Raya diharapkan menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan kecintaan terhadap Indonesia dapat diwujudkan di berbagai ruang, termasuk wilayah perairan.

"Semangat kemerdekaan harus hadir di setiap ruang, termasuk di laut. Karena itu, menjaga keamanan sekaligus kelestarian laut merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama," pungkasnya.* (ad)

MEDAN — Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lingkungan 9, Kelurahan Harjosari 2, Kecamatan Medan Amplas, berlangsung meriah pada Senin, 17 Agustus 2026.

Suasana semakin semarak setelah Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas hadir dan berbaur langsung dengan masyarakat.

Baca Juga:

• Rico Waas Hadiri Gebyar Kemerdekaan di Teladan Timur, Warga Antusias Ikuti Lomba

Mengenakan baju dan topi merah yang dipadukan dengan celana putih, ia ikut ambil bagian dalam lomba tarik tambang.

Rico mengerahkan tenaganya bersama anggota tim dalam perlombaan tersebut.

Upaya itu membuahkan hasil setelah tim yang diperkuat Rico berhasil memenangkan pertandingan.

Kemenangan tersebut langsung disambut sorak-sorai warga yang menyaksikan perlombaan.

Salah seorang warga, Rapotan Siregar, mengaku senang melihat Wali Kota Medan hadir dan ikut berbaur dengan masyarakat.

Menurut Rapotan, kehadiran Rico Waas menjadi sesuatu yang berbeda karena baru kali ini perayaan 17 Agustus di lingkungan tersebut dikunjungi langsung oleh Wali Kota Medan.

"Yang pasti ini baru pertama kali setiap 17-an Agustus yang langsung dikunjungi oleh Pak Wali Kota. Baru pertama sekali," ujar Rapotan.

Ia menilai kehadiran Rico menunjukkan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat.

Selain mengikuti tarik tambang, Rico juga menyaksikan sejumlah perlombaan rakyat, termasuk lomba pukul goni.

"Sangat bahagia sekali karena betul-betul berbaur dengan masyarakat. Berbaur betul, enggak ada penjagaan. Ajudannya agak jauh-jauh sedikit. Saya berfoto saja tadi langsung di sampingnya, enggak ada dihalang-halangi," ungkapnya.

Rapotan mengatakan Rico cukup lama berada di tengah masyarakat.

Wali Kota juga menyempatkan diri berdialog dan menyapa warga yang mengikuti perayaan kemerdekaan.

Selain berinteraksi dengan peserta lomba dan masyarakat, Rico Waas juga menghampiri sejumlah pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi kegiatan.

Ia membeli sejumlah dagangan warga sekaligus mentraktir masyarakat yang hadir dalam perayaan tersebut.

Kehadiran Rico dan interaksinya dengan warga menambah suasana keakraban dalam perayaan kemerdekaan yang digelar secara swadaya oleh masyarakat Lingkungan 9.

Kegiatan tersebut juga diinisiasi dan dijalankan oleh anak-anak muda setempat.

Mereka secara rutin menggelar berbagai perlombaan rakyat untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan.

Perayaan HUT ke-81 RI di Lingkungan 9 Harjosari 2 pun tidak sekadar menjadi ajang perlombaan.

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi warga untuk mempererat silaturahmi, menjaga kebersamaan, sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat antara masyarakat dan pemerintah daerah.* (ad)

ACEH TENGAH — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat revitalisasi kawasan wisata Mendale di tepi Danau Lut Tawar, Kecamatan Kebayakan.

Pekerjaan revitalisasi kini telah mencapai sekitar 30 persen dan ditargetkan selesai sebelum Desember 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Hadiri Gebyar Kemerdekaan di Teladan Timur, Warga Antusias Ikuti Lomba

Kawasan Mendale menjadi salah satu prioritas penanganan dari 115 destinasi wisata di sekitar Danau Lut Tawar yang terdampak bencana.

Material lumpur dan bebatuan dari kawasan perbukitan sebelumnya menutup sejumlah akses, merusak fasilitas, serta membuat aktivitas usaha masyarakat di sekitar kawasan wisata terhenti.

Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama mengatakan kondisi kawasan Mendale membutuhkan penanganan secara terpadu agar dapat kembali digunakan dengan aman dan optimal.

"Kawasan Mendale merupakan salah satu kawasan yang terdampak cukup parah. Material bebatuan dan lumpur turun dari sejumlah bagian gunung. Saat ini, beberapa titik sudah mulai direvitalisasi," kata Erwin saat meninjau lokasi bersama Tim Satgas PRR, Minggu (16/8/2026).

Penanganan kawasan wisata Mendale meliputi pembersihan material lumpur, pembangunan tanggul pengaman, serta penataan jalur pedestrian.

Proyek revitalisasi tersebut mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum sekitar Rp5 miliar.

"Alhamdulillah, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah berdasarkan data yang kami sampaikan. Hari ini dapat kita lihat beberapa akses sudah mulai diperbaiki," ujar Erwin.

Pemkab Aceh Tengah menargetkan seluruh pekerjaan revitalisasi dapat rampung sebelum Desember 2026.

Pemerintah berharap kawasan wisata tersebut kembali nyaman bagi wisatawan sekaligus membuka peluang bagi pedagang dan pelaku usaha untuk memulihkan pendapatan mereka.

"Kami berharap kunjungan wisatawan pada libur akhir tahun kembali meningkat sehingga dapat membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar dan Aceh Tengah secara umum," kata Erwin.

Aktivitas ekonomi di kawasan Mendale mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya kembali seperti sebelum bencana.

Syaifullah (51), kepala desa di Kecamatan Kebayakan, mengatakan wisatawan secara perlahan mulai kembali mengunjungi kawasan tersebut.

Dari 32 kios yang terdampak bencana dan sempat berhenti beroperasi, baru empat kios yang kembali buka.

Selain kios warga, sejumlah ruas Jalan Lingkar Danau Lut Tawar masih membutuhkan penanganan karena terdampak material longsor.

Pemkab Aceh Tengah juga mengidentifikasi kebutuhan penanganan lanjutan untuk memperkuat tebing yang rawan longsor dan membangun saluran pengendali air.

Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mencegah limpasan air kembali membawa material ke badan jalan maupun kawasan wisata saat hujan deras.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mendukung percepatan pemulihan kawasan Mendale.

Koordinasi dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Provinsi Aceh, dan kementerian terkait.

Penanganan tidak hanya menyasar akses wisata, tetapi juga tebing, saluran air, dan fasilitas pendukung pariwisata.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar seluruh kebutuhan pemulihan dapat ditangani secara terpadu.

Dengan percepatan revitalisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap kawasan Mendale dapat kembali menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di sekitar Danau Lut Tawar.

Pemulihan kawasan juga diharapkan memberikan dampak langsung terhadap pedagang, pelaku usaha, dan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata.* (ad)

MEDAN — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Medan Kota berlangsung meriah.

Warga mengikuti berbagai perlombaan dalam Gebyar Kemerdekaan RI yang digelar Kecamatan Medan Kota bersama Karang Taruna Kelurahan Teladan Timur.

Baca Juga:

• Pemkab Aceh Barat Siapkan Rp7,3 Miliar untuk Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Di antaranya pertandingan bola, makan kerupuk, estafet sarung, oper tepung, paku dalam botol, terong dalam botol, pipet ke dalam botol, balap kelereng, rebut kursi, joget balon, tarik tambang hingga lomba panjat pinang.

Suasana semakin semarak ketika Wali Kota Medan Rico Waas hadir langsung di tengah masyarakat.

Ia menyaksikan sekaligus ikut memberikan semangat kepada warga yang mengikuti perlombaan.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Anggota DPRD Kota Medan Afif Abdillah, Camat Medan Kota Muhammad Andi Syahputra, Sekretaris Camat Medan Kota, jajaran lurah se-Kecamatan Medan Kota, serta Ketua Karang Taruna Kelurahan Teladan Timur Muhammad Habib Luthfi.

Lomba panjat pinang yang diikuti lima tim menjadi salah satu perhatian utama warga.

Para peserta berusaha menaklukkan batang pinang yang telah dibuat licin untuk mencapai puncak dan mengambil hadiah yang tersedia.

Rico Waas turut memberikan motivasi kepada peserta selama perlombaan berlangsung. Ia juga memberikan hadiah kepada tim yang berhasil mencapai puncak.

Setelah melalui perjuangan, Tim 4 akhirnya berhasil menaklukkan tiang pinang dan mengibarkan Sang Saka Merah Putih di puncak.

Atas keberhasilan tersebut, Tim 4 mendapatkan hadiah bonus dari Wali Kota Medan Rico Waas.

Sementara itu, bagi tim yang belum berhasil mencapai puncak, Rico juga memberikan tambahan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka.

Anggota DPRD Medan Afif Abdillah turut memberikan tambahan hadiah kepada para peserta.

Pemberian hadiah tersebut disambut antusias oleh para peserta panjat pinang dan warga yang menyaksikan perlombaan.

Di sela kegiatan, Rico Waas berbaur dengan masyarakat Kelurahan Teladan Timur.

Ia menyapa warga sekaligus menikmati suasana perayaan kemerdekaan yang berlangsung penuh keakraban.

Rico mengapresiasi antusiasme masyarakat Kecamatan Medan Kota dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

"Semangatnya luar biasa. Kali ini seru sekali karena ada lomba panjat pinang yang menyemarakkan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan kita. Pesan saya, seluruh masyarakat harus tetap semangat dan senantiasa berpikiran positif dalam bersama-sama membangun Kota Medan yang kita sayangi ini," ujar Rico Waas.

Gebyar Kemerdekaan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat.

Kegiatan itu juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, menjaga semangat gotong royong, serta memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, legislator, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kelurahan Teladan Timur pun menjadi gambaran semangat warga dalam menjaga kebersamaan sekaligus merayakan kemerdekaan dengan suasana penuh keceriaan.* (ad)

ACEH SELATAN — Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Trumon di Kabupaten Aceh Selatan dipercepat melalui normalisasi sungai yang disertai pembangunan drainase dan pemulihan tambak masyarakat.

Penanganan secara terpadu tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko banjir sekaligus mengembalikan produktivitas pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Baca Juga:

• Pemkab Aceh Barat Siapkan Rp7,3 Miliar untuk Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Kondisi itu membuat aliran air menuju muara terhambat dan meningkatkan risiko luapan ketika curah hujan serta debit sungai meningkat.

Normalisasi sungai dilakukan untuk memperlancar aliran air, mengurangi sedimentasi, sekaligus meningkatkan kapasitas Krueng Trumon dalam menampung debit air.

Penanganan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi permukiman, fasilitas umum, lahan pertanian, dan aktivitas perikanan masyarakat di sepanjang aliran sungai.

Upaya mengurangi risiko banjir juga dilakukan melalui pembangunan drainase sepanjang 3.800 meter di Desa Padang Harapan, Kecamatan Trumon Tengah.

Drainase tersebut diharapkan mampu mempercepat pembuangan genangan saat hujan deras.

Infrastruktur itu juga ditujukan untuk mencegah air meluap ke jalan dan kawasan permukiman warga.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Pemulihan juga menyasar sektor ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menangani pemulihan tambak warga agar dapat kembali digunakan untuk kegiatan produksi.

Salah satu lokasi yang mendapat penanganan adalah Gampong Indra Damai, Kecamatan Kluet Selatan.

Bagi masyarakat setempat, pemulihan tambak menjadi bagian penting untuk mengembalikan produksi perikanan, pendapatan keluarga, dan aktivitas ekonomi yang sempat terhenti akibat bencana.

Normalisasi sungai, pembangunan drainase, dan pemulihan tambak menjadi bagian yang saling berkaitan dalam proses rehabilitasi wilayah terdampak.

Aliran air yang lebih terkendali diharapkan tidak hanya mengurangi ancaman banjir, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap lahan produksi masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, keberlanjutan mata pencaharian warga yang bergantung pada pertanian dan perikanan diharapkan dapat kembali terjaga.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mendukung upaya percepatan pemulihan dengan mengidentifikasi berbagai hambatan di lapangan.

Kunjungan tersebut dipimpin Koordinator Wilayah Aceh II Posko Nasional Satgas PRR Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase.

"Keterlibatan pemerintah daerah dan perangkat teknis terkait menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," kata Guslin.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Aceh Selatan Gamal Halim mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam mengawal proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana.

Menurut Gamal, keterlibatan pemerintah pusat dan daerah menjadi penting bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana.

"Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat melihat kehadiran pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dalam menangani dampak bencana. Masyarakat sangat mengharapkan pemerintah hadir di tengah kesulitan yang mereka hadapi," kata Gamal.

Pemulihan Krueng Trumon dan infrastruktur pendukungnya diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap kawasan permukiman sekaligus membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas ekonomi.

Penanganan secara terpadu menjadi penting agar upaya mengurangi risiko banjir berjalan seiring dengan pemulihan sumber penghidupan warga.* (ad)

ACEH BARAT — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengoptimalkan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp7,3 miliar untuk mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur mendesak di Kecamatan Pante Ceureumen.

Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan tanggul, perbaikan Jembatan Gantung Sanggai–Jambak, serta pembangunan kembali Kantor Desa Jambak.

Baca Juga:

• Usai Kericuhan Hari Damai Aceh, KSP Dudung: Hanya Oknum, Rakyat Aceh Tetap NKRI

Pemerintah daerah juga perlu memastikan perlindungan kawasan bantaran sungai agar tidak kembali terdampak luapan air.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp6 miliar dialokasikan untuk membangun tanggul bronjong di lima titik. Pekerjaan itu kini telah memasuki tahap tender.

Pembangunan lima titik tanggul tersebut melanjutkan penanganan empat dari total 15 titik kritis bantaran sungai yang sebelumnya telah dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh dengan nilai pekerjaan sekitar Rp12 miliar.

Dengan empat titik yang telah ditangani BWS Aceh dan lima titik yang disiapkan melalui TKD, masih terdapat enam titik kritis yang belum memiliki kepastian pembiayaan.

Titik-titik tersebut perlu segera dipetakan berdasarkan tingkat kerawanannya agar perlindungan bantaran sungai dapat tersambung secara menyeluruh.

Penanganan bantaran sungai dinilai mendesak karena SD Negeri Alue Lhok dan SMP Negeri 3 Pante Ceureumen berada di kawasan yang terancam pengikisan tebing.

Bencana sebelumnya menyebabkan tiga ruang kelas mengalami kerusakan berat.

Selain itu, dua rumah dinas guru, ruang guru, perpustakaan, serta fasilitas mandi, cuci, kakus hanyut.

Lahan untuk relokasi sekolah telah tersedia melalui hibah masyarakat. Kondisi tersebut memungkinkan pembangunan sekolah baru segera ditindaklanjuti.

Pembangunan sekolah relokasi berpotensi mendapatkan dukungan sekitar Rp1,5 miliar dari Ekspedisi Kita Bisa.

Pemerintah daerah perlu menyinkronkan rencana anggaran biaya dengan dukungan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

Dengan sinkronisasi tersebut, dana TKD dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang belum memperoleh pembiayaan.

Selain tanggul dan sekolah, Pemkab Aceh Barat mengalokasikan sekitar Rp1 miliar untuk memperbaiki Jembatan Gantung Sanggai–Jambak.

Jembatan dengan panjang kurang lebih 100 meter tersebut mengalami kerusakan pada bentang dan lantainya. Namun, struktur portal utama jembatan masih berdiri.

Sebelum pembangunan dilakukan, desain jembatan perlu diverifikasi kembali agar mampu menghadapi debit banjir maksimum dan tetap aman digunakan masyarakat.

Jembatan tersebut memiliki fungsi penting sebagai akses penghubung masyarakat di wilayah Sanggai dan Jambak.

Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan sekitar Rp300 juta untuk pembangunan kembali Kantor Desa Jambak di lokasi baru.

Lahan pembangunan telah dibersihkan. Kantor desa sebelumnya roboh dan sebagian strukturnya hanyut akibat bencana.

Kondisi tersebut membuat pelayanan administrasi kepada masyarakat terganggu.

Percepatan pembangunan kantor desa diperlukan agar pelayanan pemerintahan dan administrasi masyarakat dapat kembali berjalan secara layak.

Persoalan lain yang masih harus ditangani adalah kerusakan sekitar 46 hektare lahan sawah yang tertimbun endapan pasir.

Pemulihan lahan pertanian tersebut tidak cukup hanya dengan membersihkan sedimen. Permukaan sawah kini berada lebih tinggi daripada sumber air dan saluran irigasi.

Kondisi itu membuat air tidak dapat mengalir secara gravitasi. Jika tidak segera ditangani, kerusakan tersebut dapat mengancam keberlanjutan penghidupan para petani.

"Tantangan terberat saat ini berada pada pemulihan sektor ketahanan pangan. Lahan sawah seluas 46 hektare membutuhkan solusi mekanis atau sistem irigasi baru akibat perubahan kontur pascabencana," tulis Laksma TNI Nouldy Tangka, Koordinator Wilayah Aceh I Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera dalam laporan kegiatannya.

Satgas PRR merekomendasikan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengkaji penyediaan sumur bor, pompa air, atau alat berat.

Sementara itu, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Aceh diperlukan untuk menangani enam titik tanggul yang masih belum memperoleh kepastian pembiayaan.

Penanganan sejumlah infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemulihan Aceh Barat pascabencana.

Selain memperbaiki fasilitas umum, pemerintah perlu memastikan infrastruktur yang dibangun mampu menghadapi risiko bencana dan mendukung kembali aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat.* (ad)

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan akan menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar.

Penutupan tersebut berlaku tanpa melihat siapa pemilik atau pengelola dapur.

Baca Juga:

• Susanah Disebut Prabowo Berpenghasilan Rp700 Ribu per Kg, Benarkah? Keluarga Ungkap Faktanya

"Ya, saya enggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa, punya siapa, saya enggak lihat. Saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen," kata Sudaryono di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 17 Agustus 2026.

Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh SPPG yang tidak mampu memenuhi standar operasional yang ditetapkan BGN.

Dapur yang dinilai tidak dapat diperbaiki akan ditutup secara permanen.

Ia mengungkapkan BGN telah menutup sekitar 1.300 SPPG dalam tiga pekan sejak dirinya menjabat sebagai Kepala BGN.

Dari jumlah tersebut, sekitar 800 SPPG telah ditutup dan 500 lainnya menyusul.

Menurut Sudaryono, evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG mampu menjalankan standar keamanan dan kualitas makanan yang telah ditetapkan.

Selain mengevaluasi kelayakan dapur, BGN juga mengkaji prosedur pemeriksaan makanan setelah insiden dugaan keracunan di Berastagi.

Sudaryono mengatakan pemeriksaan secara organoleptik, seperti melihat kondisi, mencium bau, dan mencicipi makanan, belum tentu dapat mendeteksi seluruh potensi masalah pada makanan.

"Jadi, bahwa keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi dibau, dirasa, dicicipi, ya. Sudah dibau enggak ada masalah, dicicipi juga enggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi," ujarnya.

Karena itu, BGN mempertimbangkan penggunaan test kit di setiap dapur SPPG.

Alat tersebut nantinya dapat digunakan untuk membantu pemeriksaan makanan dengan bahan kimia tertentu.

"Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur itu nanti kita lakukan test kit. Jadi dites, diberi dikasih chemical untuk ngecek apakah ada arsen, ada basi, ada apa," ucapnya.

BGN, kata Sudaryono, sedang mempelajari penerapan test kit di sejumlah SPPG yang selama ini telah menggunakannya.

Salah satunya adalah SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri.

Sebelumnya, BGN telah mencopot kepala SPPG yang berkaitan dengan insiden dugaan keracunan makanan siswa SMAN 1 Berastagi.

Dapur SPPG tersebut juga disegel sebagai bagian dari langkah administratif.

"BGN juga memastikan kondisi mereka (siswa) dan kemudian mencari akar persoalannya," kata Sudaryono dalam unggahan Instagram resminya.

BGN juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karo.

Pemeriksaan terhadap sampel sisa lauk-pauk dilakukan bersama Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui penyebab kejadian.

Sejumlah siswa SMAN 1 Berastagi sebelumnya diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Insiden tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi BGN terhadap sistem keamanan pangan di seluruh SPPG.

Sudaryono mengatakan evaluasi juga dilakukan terhadap SPPG yang dinilai belum menjalankan standar dengan baik.

Namun, ia mengingatkan bahwa satu kasus tidak dapat dijadikan gambaran bahwa seluruh dapur SPPG bermasalah.

"Dari 27 ribu dapur, Alhamdulillah sebagian besar itu bekerja dengan baik dan kita harus upayakan yang baik itu terus tambah baik gitu, dan kita mengevaluasi bagi yang belum baik. Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup," ia menegaskan.

Selain menutup dapur yang tidak memenuhi standar, Sudaryono mengatakan BGN juga akan memberikan tindakan terhadap personel yang tidak mampu mengikuti standar yang ditetapkan.

"Dan bagi personel-personel yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya," ujar Sudaryono.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari evaluasi BGN untuk memperketat pengawasan program MBG, terutama dalam memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kualitas.* (cn/ad)

JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurachman buka suara mengenai kericuhan yang terjadi saat peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Dudung mengatakan insiden tersebut dilakukan oleh segelintir oknum.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Tiga Komandan Menghadap Usai Upacara Penurunan Bendera, Ada Apa?

"Kalau menurut saya itu hanya oknum-oknum aja. Rakyat Aceh itu NKRI. Dan itu memanfaatkan situasi, emang tanggal 15 Agustus itu kan hari perdamaian ya, cuman ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan. Itu hanya segelintir aja," ujar Dudung saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 17 Agustus 2026.

Menurut Dudung, situasi di Aceh saat ini sudah kembali kondusif. Ia juga memastikan Bendera Merah Putih telah kembali berkibar.

"Kondusif udah, kan tidak lama terus kemudian merah putih berkibar lagi," tegasnya.

Kericuhan sebelumnya terjadi di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, saat kegiatan zikir dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Massa mengibarkan bendera bulan bintang di tiang utama masjid meski aparat sebelumnya telah meminta agar bendera tersebut tidak dikibarkan.

Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling lempar antara massa dan aparat. Polisi membubarkan massa menggunakan gas air mata.

Polda Aceh menyatakan situasi telah kembali terkendali dan kondusif.

Personel gabungan masih disiagakan di sekitar lokasi dan patroli ditingkatkan di sejumlah wilayah Aceh.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah juga tengah membahas sejumlah persoalan terkait Aceh.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkannya berkoordinasi dengan DPR terkait revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh yang akan berakhir pada 2027.

Supratman mengatakan pemerintah berharap pembahasan revisi aturan tersebut dapat diselesaikan tahun ini.

Sementara itu, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sepakat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kepastian hukum penggunaan Bendera Bulan Bintang.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh setelah kericuhan yang terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026.* (cn/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta tiga komandan yang bertugas dalam Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menghadap dirinya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo setelah menerima laporan dari Komandan Upacara, Kombes Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, bahwa seluruh rangkaian upacara penurunan bendera telah selesai dilaksanakan.

Baca Juga:

• Kericuhan Hari Damai Aceh, Kapolri Buka Suara

Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dimulai sekitar pukul 16.40 WIB.

Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin langsung prosesi penurunan bendera di halaman Istana Merdeka.

Upacara diikuti pasukan pengibar bendera, sejumlah pejabat negara, serta para tamu undangan.

Rangkaian upacara berakhir setelah Tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur berhasil menurunkan Bendera Merah Putih dengan tertib.

Kombes Jerrold Hendra Yosef Kumontoy bertugas sebagai Komandan Upacara.

Sementara itu, Neeltje Deliana Insjowi Werimon dari Papua dipercaya sebagai pembawa baki dalam prosesi penurunan bendera.

Setelah diturunkan, Bendera Merah Putih diserahkan Neeltje kepada Prabowo selaku inspektur upacara.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan kirab Bendera Merah Putih dan teks Proklamasi menuju Monumen Nasional (Monas).

Upacara penurunan bendera menjadi salah satu rangkaian utama peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Prosesi berlangsung dalam suasana tertib dan khidmat hingga seluruh rangkaian upacara selesai.* (cn/ad)

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan situasi keamanan di Aceh telah terkendali setelah kericuhan yang terjadi saat peringatan Hari Damai Aceh 2026 di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Kericuhan tersebut berkaitan dengan dugaan pelepasan bendera Merah Putih serta pelepasan dan tindakan perusakan lambang negara Garuda Pancasila di Aceh.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Gagalkan Peredaran 622 Pod Getar, Kurir Asal Aceh Ditangkap

"Saat ini, situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Sigit singkat.

Menurut Sigit, kondisi tersebut dapat dikendalikan setelah jajaran aparat melakukan sejumlah langkah.

Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci tindakan yang dilakukan untuk menangani situasi tersebut.

"Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah," ujar Kapolri.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak juga menyatakan kondisi Aceh masih kondusif setelah insiden yang terjadi pada peringatan Hari Damai Aceh.

Maruli mengatakan tidak ada penambahan pengamanan khusus dari TNI. Menurut dia, situasi yang terjadi masih dapat ditangani oleh aparat yang bertugas.

"Oh, enggak, biasa itu. Kita sudah siapkan untuk mengatasi itu semua, sudah berjalan. Semua bertanggung jawab secara hukum," kata Maruli saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.

Maruli menegaskan TNI tetap memberikan dukungan kepada polri/" target="_blank">Polri dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di Aceh.

"Kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum," ujar dia.

Pernyataan Kapolri dan KSAD tersebut disampaikan setelah kericuhan yang terjadi di Banda Aceh menjadi perhatian publik.

Aparat memastikan kondisi Aceh saat ini tetap terkendali dan penanganan terhadap dugaan pelanggaran hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.* (km/ad)

SUKOHARJO — Ratusan mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di kompleks bekas pabrik Sritex, Jalan KH Samanhudi, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 17 Agustus 2026.

Upacara tersebut tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap Hari Kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo Diapit Jokowi dan Gibran Saat Upacara HUT ke-81 RI, Istana: Bestie

Para mantan karyawan menilai hak-hak mereka setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) belum sepenuhnya diselesaikan.

Karena itu, mereka menganggap makna kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan selama hak pekerja masih belum dibayarkan.

Ketua Solidaritas sekaligus koordinator aksi, Agus Wicaksono, mengatakan upacara sengaja digelar sebagai sarana menyampaikan keresahan para mantan pekerja Sritex.

"Ini sebenarnya bentuk kekesalan kami yang kami bungkus dalam upacara. Tuntutan kami agar proses pemberesan dan pembayaran pesangon segera dipercepat. Hak-hak kami masih tersandera, sehingga kami belum merdeka, tanda kutip," kata Agus, Senin, 17 Agustus 2026.

Agus mengatakan para mantan karyawan Sritex masih menunggu kepastian pembayaran hak mereka setelah terkena PHK.

Momentum HUT ke-81 RI digunakan para eks pekerja untuk kembali mengingatkan bahwa perjuangan mendapatkan pesangon belum berakhir.

"Kami dari eks karyawan Sritex menggelar upacara 17 Agustus sebagai bentuk kecintaan kepada negeri. Kedua, kami ingin menginformasikan kepada dunia bahwa kami masih ada dan tetap menunggu pesangon yang belum dibayarkan," ujarnya.

Menurut Agus, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebasnya Indonesia dari penjajahan.

Bagi para mantan pekerja, pemenuhan hak setelah bertahun-tahun bekerja juga menjadi bagian dari makna kemerdekaan.

Karena itu, upacara bendera di kompleks bekas pabrik Sritex memiliki pesan tersendiri.

Selain mengibarkan Merah Putih, para eks pekerja membawa tuntutan agar penyelesaian aset perusahaan dan pembayaran pesangon segera dipercepat.

Agus juga mendesak kurator mempercepat proses pemberesan aset Sritex agar hak para mantan karyawan dapat segera dibayarkan.

Menurut dia, ketidakpastian pembayaran pesangon telah berlangsung cukup lama dan berdampak terhadap kehidupan para eks pekerja.

"Sudah banyak teman-teman kami yang meninggal dalam penantian pesangon yang belum cair," katanya.

Ia berharap proses pemberesan aset Sritex segera dituntaskan sehingga pembayaran pesangon kepada mantan pekerja tidak kembali tertunda.

Upacara tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para mantan pekerja untuk menunjukkan bahwa mereka masih memperjuangkan haknya.

Agus mengatakan keberadaan eks karyawan Sritex selama ini seolah tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

"Eks buruh Sritex masih ada. Selama ini kami seperti tidak dianggap dan diabaikan, baik oleh negara maupun kurator. Karena itu kami tetap meneriakkan bahwa kami masih ada," tegasnya.

Para eks pekerja berharap tuntutan mereka tidak berhenti sebagai aspirasi.

Mereka meminta adanya langkah konkret untuk menyelesaikan hak-hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir.

Agus berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi seremoni tahunan.

Menurut dia, momentum tersebut juga dapat menjadi pengingat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, termasuk hak para pekerja.

Bagi eks karyawan Sritex, kemerdekaan memiliki arti yang berkaitan langsung dengan kepastian pemenuhan hak setelah PHK.

"Bagi kami, kemerdekaan itu ketika hak-hak kami sudah diselesaikan. Selama hak kami masih tersandera, kami merasa belum merdeka," pungkas Agus.

Upacara HUT ke-81 RI di kompleks bekas pabrik Sritex itu akhirnya menjadi ruang bagi ratusan mantan pekerja untuk menyampaikan tuntutan secara terbuka.

Mereka masih menunggu kepastian pembayaran pesangon dan mendesak proses pemberesan aset perusahaan segera diselesaikan agar hak para eks karyawan dapat dibayarkan.* (km/ad)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan momen Presiden Prabowo Subianto duduk di antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.

Prasetyo mengatakan posisi tersebut bukan sesuatu yang direncanakan secara khusus.

Baca Juga:

• Susanah Disebut Prabowo Berpenghasilan Rp700 Ribu per Kg, Benarkah? Keluarga Ungkap Faktanya

"Ya seharusnya begitu memang. Selama ini beliau dengan Presiden Jokowi akrab, dan kadang di media sosial menyebutnya bestie juga," kata Pras di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Pras menjelaskan posisi duduk Prabowo, Jokowi, dan Gibran terjadi karena kondisi di lokasi.

Sejumlah Presiden RI terdahulu yang diundang tidak dapat menghadiri rangkaian upacara HUT ke-81 RI di Istana.

Menurut dia, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhalangan hadir.

Jokowi menjadi salah satu mantan Presiden yang hadir dalam kegiatan tersebut.

"Kan memang kebetulan beberapa Presiden terdahulu yang berkesempatan hadir memang Pak Joko Widodo, Ibu Megawati dan Pak SBY berhalangan hadir, Bapak Presiden sebagaimana biasa memberikan penghormatan, sehingga tadi tempat duduk juga terutama pada saat menyaksikan demo udara maupun pertunjukan kesenian kan minta juga diubah sehingga ada beberapa yang maju ke depan," ujar Pras.

Ia mengatakan pengaturan posisi tersebut dilakukan menyesuaikan situasi di lapangan.

"Situasional itu kita sesuaikan, cuma juga tadi karena keterbatasan juga tidak bisa semuanya berada di depan gitu tapi tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai panitia," imbuhnya.

Momen Prabowo diapit Jokowi dan Gibran terjadi setelah Presiden memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

Setelah upacara selesai, Prabowo kemudian duduk di kursi yang berada di antara Jokowi dan Gibran.

Jokowi terlihat mengenakan pakaian adat Bali, sementara Gibran menggunakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketiganya tampak berbincang dan beberapa kali tertawa bersama.

Prabowo, Jokowi, dan Gibran kemudian menyaksikan demonstrasi pesawat tempur yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Sesekali, ketiganya terlihat bertepuk tangan saat menyaksikan atraksi udara tersebut.

Momen tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, terutama karena memperlihatkan kebersamaan Prabowo bersama Jokowi dan Gibran dalam satu kesempatan.* (d/ad)

BOGOR – Nama Susanah, 38 tahun, warga Kampung Ciuncal, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian setelah disebut Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD, Jumat, 14 Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan Susanah sebagai buruh harian yang bekerja mengupas bawang dengan upah sekitar Rp700.000 per kilogram.

Baca Juga:

• Usai 353 Siswa Diduga Keracunan MBG di Berastagi, BGN Pertimbangkan Test Kit di Setiap Dapur

Namun, keluarga Susanah memberikan klarifikasi. Mereka menyebut pekerjaan dan besaran upah Susanah tidak seperti yang disampaikan dalam pidato tersebut.

Menurut keluarga, Susanah bekerja sebagai penjahit kain lap majun dengan upah Rp700 per kilogram.

Selain itu, ia bekerja sebagai petugas ompreng atau perlengkapan makan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tinggal di Rumah Sederhana

Susanah tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana di kawasan permukiman padat di Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Penelusuran di kediamannya menunjukkan sejumlah kain majun berada di sekitar rumah.

Sebuah mesin jahit juga terlihat di bagian depan rumah, yang menjadi salah satu penanda aktivitas pekerjaan Susanah sehari-hari.

Susanah merupakan ibu dari tiga anak. Anak pertamanya baru menyelesaikan pendidikan, sedangkan dua anak lainnya masih bersekolah.

Saat didatangi, Susanah tidak berada di rumah. Kakak iparnya, Wina, mengatakan Susanah bersama suaminya masih berada di Jakarta sejak Rabu, 12 Agustus 2026.

"Sekarang masih di Jakarta dari hari Rabu lalu. Baru pulang informasi yang saya dengar sih hari Selasa nanti," kata Wina.

Susanah berada di Jakarta karena dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Prabowo Sebut Susanah dalam Pidato Kenegaraan

Nama Susanah mencuat setelah Presiden Prabowo menyebutnya dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Saat itu, Prabowo memperkenalkan Susanah sebagai warga Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian pengupas bawang.

Presiden juga menyebut Susanah menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

"Hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah sekitar Rp 700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan Program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," ujar Prabowo.

Pernyataan mengenai upah Rp700.000 per kilogram kemudian menjadi perbincangan di media sosial.

Keluarga Sebut Susanah Bukan Pengupas Bawang

Keluarga Susanah kemudian meluruskan informasi mengenai pekerjaan perempuan tersebut.

Sebuah akun Instagram yang mengaku sebagai anak Susanah mengatakan ibunya bukan pekerja pengupas bawang.

"Sorry kak itu ibu saya, beliau juga kaget pas dibilang pengupas bawang, beliau juga sudah klarif pekerjaan sebenarnya," kata akun yang diduga milik anak Susanah.

"Mamah saya kerjanya jahit kak bukan kupas bawang," sambungnya.

Akun tersebut juga mengatakan Susanah sempat terkejut ketika menerima undangan untuk menghadiri kegiatan di Jakarta.

"Pikiran mamah saya memang rezeki kebetulan diundang ke sana, makanya mamah saya menerima undangan itu," ungkap akun diduga anak Susanah.

Upah Menjahit Rp700 per Kilogram

Wina menjelaskan pekerjaan utama Susanah adalah menjahit kain lap majun.

Upah yang diterima sebesar Rp700 per kilogram, bukan Rp700.000 per kilogram seperti yang disebut dalam pidato Presiden.

Susanah disebut mampu menjahit sekitar 20 kilogram kain lap dalam sehari.

Dengan upah Rp700 per kilogram, penghasilannya dari pekerjaan tersebut sekitar Rp14.000 per hari.

"Itu tidak benar (gajinya Rp 700 ribu perkilogram bawang). Ibu Susanah itu bekerja di MBG dan juga penjahit lap majun dengan harga Rp 700 perkilo. Itu tidak benar kalau dia bekerja mengupas bawang dengan harga Rp 700 ribu perkilo," ujar Wina.

Selain menjahit, Susanah telah bekerja sebagai petugas ompreng di SPPG program MBG selama sekitar tujuh bulan.

"(Kerja) di SPPG sudah 7 bulanan, karena memang belum lama di SPPG daerah Bojong. (Pekerjaan utama) ini (penjahit lap). Suami kuli bangunan. Anaknya ada tiga, yang satu baru lulus anak pertama, dua masih sekolah," pungkas Wina.

Klarifikasi keluarga tersebut membuat informasi mengenai pekerjaan dan penghasilan Susanah kembali menjadi perhatian.

Keluarga menegaskan bahwa pekerjaan utama Susanah adalah menjahit kain lap majun, sementara pekerjaan lainnya dilakukan sebagai petugas ompreng MBG.* (km/ad)