Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemerintah memberikan tenggat waktu tujuh hari kerja bagi Wikimedia untuk menyelesaikan proses registrasi.

Baca Juga:

• Loker 30 Ribu Manajer Kopdes Dibuka, Pemerintah Jamin Tanpa Jalur Ordal

Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menegakkan aturan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.

Komdigi mencatat, kewajiban pendaftaran PSE sebenarnya telah disampaikan kepada Wikimedia sejak 14 November 2025. Namun hingga pertengahan April 2026, proses registrasi belum juga diselesaikan.

Sebagai bagian dari tahapan penegakan aturan, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan pemblokiran terbatas terhadap salah satu tautan Wikimedia, yakni auth.wikimedia.org pada Februari 2026.

Menurut Alexander, aturan PSE berlaku bagi semua platform digital tanpa terkecuali, termasuk organisasi nirlaba dan layanan global.

"Ini untuk melindungi publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi platform yang beroperasi di Indonesia," jelasnya.

Kewajiban pendaftaran PSE sendiri diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Dalam regulasi tersebut, platform yang tidak patuh dapat dikenai sanksi bertahap, mulai dari teguran hingga pemutusan akses.

Jika hingga tenggat waktu Wikimedia tetap belum mendaftar, maka akses masyarakat Indonesia terhadap layanan Wikipedia dan ekosistemnya, termasuk Wikimedia Commons, berpotensi dihentikan.

Di sisi lain, pihak Wikipedia melalui akun resminya di media sosial menyatakan telah memberikan tanggapan terkait kebijakan PSE tersebut.*

(d/dh)

Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kolonel Fredy Ferdian Isnartanto, mengatakan perkara tersebut telah dilimpahkan oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta dan siap untuk disidangkan.

Baca Juga:

• Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Masuk Babak Baru, Empat Prajurit TNI Segera Disidang

Ia menyebut, terdapat empat terdakwa dalam kasus ini yang merupakan prajurit TNI dari satuan Denma BAIS. Mereka masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu BHW, Lettu SL, dan Serda ES.

Keempat terdakwa diwajibkan hadir dalam sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Sementara itu, Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Chk Andri Wijaya, menyampaikan bahwa para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana penganiayaan berat.

Untuk dakwaan primer, mereka dikenakan Pasal 469 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Selain itu, terdapat dakwaan subsider dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara, serta dakwaan lebih subsider dengan ancaman hingga 7 tahun penjara.

Proses persidangan ini menjadi sorotan publik mengingat kasus penyiraman air keras tersebut menimpa seorang aktivis hak asasi manusia.

Pengadilan militer sendiri memiliki waktu singkat untuk melakukan registrasi dan pemeriksaan berkas sebelum sidang digelar.*

(d/dh)

BATU BARA – Situasi keamanan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kini memprihatinkan dan dikhawatirkan sudah berada di luar kendali.

Aksi tawuran antar-remaja yang terjadi belakangan ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga merugikan harta benda warga secara massal. terutama pedagang kaki lima (PKL) yang menjual sarapan pagi serta goreng gorengan di jalan rakyat tepatnya didepan sekolah dasar (SD) pajak monja Tanjung Tiram.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Strategis, INALUM Jalin Silaturahmi dan Bahas Kolaborasi Bersama Kodam I/Bukit Barisan

(dh)

Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pemda untuk menyelesaikan pendataan secara akurat, termasuk klasifikasi jenis huntap.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Strategis, INALUM Jalin Silaturahmi dan Bahas Kolaborasi Bersama Kodam I/Bukit Barisan

Ia menjelaskan, terdapat tiga klasifikasi huntap yang harus didata, yakni huntap in situ (dibangun di lokasi semula), huntap ex situ mandiri (relokasi pilihan warga), serta huntap ex situ terpusat atau komunal.

Menurut Tito, kecepatan dan ketepatan data menjadi kunci dalam mempercepat proses pembangunan hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Ia juga meminta kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan dan membentuk tim kecil agar proses pendataan berjalan lebih efektif.

Berdasarkan data sementara, total kebutuhan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 39.021 unit. Rinciannya meliputi Aceh sebanyak 28.876 unit, Sumatera Utara 7.321 unit, dan Sumatera Barat 2.824 unit.

Namun, data tersebut masih akan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum dilakukan pembangunan.

"Nanti akan dicek kembali apakah benar rusak berat atau hilang, sehingga layak mendapatkan huntap," jelasnya.

Pembangunan huntap nantinya akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Selain itu, dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk organisasi sosial dan institusi negara yang turut membantu percepatan pembangunan.

Tito menegaskan, daerah yang telah menyelesaikan pendataan lebih cepat akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan.

"Jangan sampai masyarakat dirugikan karena lambatnya pendataan," tegasnya.*

(k/dh)

JAKARTA – Pemerintah resmi membuka lowongan kerja besar-besaran untuk posisi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan pegawai Kampung Nelayan Merah Putih.

Total sebanyak 35.476 formasi disiapkan dengan jaminan proses rekrutmen berlangsung transparan tanpa jalur orang dalam (ordal).

Baca Juga:

• Pemerintah Buka Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih 2026, Ini Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan

"Tidak ada jalur titipan atau jaminan kelulusan. Semua dilakukan secara terbuka dan adil," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (16/4/2026).

Dari total formasi yang tersedia, sebanyak 30.000 posisi diperuntukkan bagi manajer Kopdes Merah Putih, sementara 5.476 lainnya untuk pegawai Kampung Nelayan Merah Putih.

Proses pendaftaran dilakukan secara terpusat melalui situs resmi panitia seleksi nasional dan tidak dipungut biaya. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap oknum yang menawarkan kelulusan dengan imbalan tertentu.

"Kalau ada yang meminta imbalan dan menjanjikan kelulusan, itu penipuan," tegasnya.

Adapun syarat utama pelamar meliputi lulusan D3, D4, atau S1 dari semua jurusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 serta usia maksimal 35 tahun.

Pendaftaran dibuka mulai 15 hingga 24 April 2026. Pelamar yang lolos seleksi akan berstatus sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk posisi manajer Kopdes, peserta yang diterima akan berada di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara pegawai Kampung Nelayan Merah Putih akan ditempatkan di PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Zulkifli Hasan menambahkan, faktor domisili juga akan menjadi pertimbangan jika terdapat pelamar dengan nilai seleksi yang sama.

"Yang terbaik akan dipilih. Namun jika nilainya sama, pelamar dari daerah setempat bisa diprioritaskan," jelasnya.

Program ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat sektor ekonomi desa dan nelayan di berbagai wilayah Indonesia.*

(k/dh)

Isu ini mencuat setelah beredarnya potongan video ceramah Jusuf Kalla yang kemudian dijadikan dasar laporan ke kepolisian. Namun, pelaporan tersebut dianggap gegabah karena pelapor tidak menghadiri langsung kegiatan itu, serta menggunakan materi yang diduga tidak memiliki izin perekaman maupun distribusi.

Baca Juga:

• Natalius Pigai Tolak Pelaporan JK ke Polisi: Tidak ada Manfaatnya

"Laporan polisi seharusnya bersifat pribadi, bukan mengatasnamakan ormas keagamaan,"ujar Sutrisno Pangaribuan yang juga inisiator Kongres Perdamaian Dunia (Konperda).

Ia menegaskan tidak ada kondisi mendesak yang mengharuskan keterlibatan ormas Kristen dalam pelaporan dugaan tindak pidana tersebut. Menurutnya, tindakan itu justru berisiko menimbulkan kesan bahwa umat Kristen terlibat dalam konflik politik tertentu.

Selain itu, ia meminta elit ormas yang terlibat untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada umat Kristen guna meredam potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Peran Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga disorot agar lebih proaktif dalam mengawasi dinamika organisasi keagamaan, khususnya agar tidak terjebak dalam praktik politik praktis yang dinilai dapat merugikan umat.

Di sisi lain, pendekatan dialog dinilai sebagai langkah yang lebih konstruktif. Jusuf Kalla disebut dapat diundang oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) maupun PGI untuk meluruskan maksud pernyataannya dalam ceramah yang beredar.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Seluruh elemen bangsa diingatkan untuk saling menghormati dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berpotensi memecah belah.

"Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga, tanpa ruang bagi diskriminasi maupun intoleransi," tegasnya.

Di tengah dinamika global, solidaritas dan gotong royong antarwarga dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas nasional.*

(dh)

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, selama bulan Ramadan tercatat hanya 62 kasus pelayanan yang dinilai buruk dari total puluhan ribu titik pelaksanaan.

Baca Juga:

• BGN Tegaskan Motor Listrik MBG Masuk Perencanaan, Kemenkeu Akui Pernah Menolak

Menurutnya, fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyebaran informasi di ruang digital, di mana konten negatif lebih cepat menarik perhatian publik dibandingkan capaian positif.

Padahal, lanjut Dadan, mayoritas pelaksanaan program MBG di berbagai daerah telah berjalan dengan baik dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

"Sebanyak 24 ribu lebih layanan berjalan baik, tetapi tidak terekspos," katanya.

Dadan juga mengajak masyarakat serta mitra program untuk turut menyebarkan informasi positif terkait pelaksanaan MBG, khususnya dari sisi penerima manfaat.

Ia menilai, penting bagi publik untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai program tersebut, tidak hanya dari sisi kekurangannya saja.

"Mohon bantuan untuk mengangkat cerita-cerita positif dari masyarakat penerima manfaat," tutupnya.

Program MBG sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.*

(dw/dh)

SUMUT – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam membangun dan mempererat hubungan baik dengan berbagai instansi strategis di wilayah Sumatera Utara.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan kunjungan silaturahmi dan koordinasi yang dilakukan oleh Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, beserta jajaran manajemen perusahaan ke Markas Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Kodam I/BB), Kamis 16/4/2026.

Baca Juga:

• Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Masuk Babak Baru, Empat Prajurit TNI Segera Disidang

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang sangat akrab, kekeluargaan, namun tetap dinamis, menjadi momentum penting untuk mempererat tali persaudaraan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak melakukan diskusi mendalam terkait berbagai peluang kolaborasi dan sinergi strategis yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke depannya.

Fokus utama pembahasan mencakup upaya bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah, khususnya di sekitar area operasional perusahaan, serta bagaimana kedua lembaga dapat saling mendukung dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, dalam kesempatannya menegaskan bahwa kemitraan yang solid dengan TNI, khususnya Kodam I/Bukit Barisan, merupakan bagian yang sangat vital dan strategis.

Hal ini dilakukan demi menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan stabil bagi keberlangsungan operasional perusahaan serta keselamatan seluruh karyawan.

"Sinergi antara INALUM dan Kodam I/Bukit Barisan ini sangat penting. Kami berharap hubungan baik ini dapat terus diperkuat dan ditingkatkan kualitasnya, guna mendukung keamanan wilayah, kelancaran pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasional kami," ujar Melati Sarnita.

Lebih jauh disampaikan, kehadiran pihak perusahaan di markas Kodam juga merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi atas pengabdian serta peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Sementara itu, Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, juga menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi besar yang telah diberikan INALUM bagi perekonomian nasional maupun daerah.

Beliau menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus bersinergi dan memberikan dukungan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen INALUM dalam menjalin hubungan harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi pertahanan, demi terciptanya stabilitas wilayah yang berkelanjutan dan mendukung kemajuan bangsa.*

(dh)

Berdasarkan data perdagangan hingga pukul 09.25 WIB, IHSG menguat 71,644 poin atau 0,94 persen ke level 7.695,231. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 7.705 dan terendah di 7.663.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat Tipis ke Rp17.141/USD, Dibayangi Sentimen Konflik Global

Nilai transaksi tercatat mencapai Rp3,238 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 8,911 miliar saham. Sementara kapitalisasi pasar berada di level Rp13.738,937 triliun.

Secara global, sentimen pasar dipengaruhi oleh pergerakan bursa Amerika Serikat yang ditutup beragam. Indeks S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor tertinggi baru, sementara Dow Jones mengalami pelemahan tipis.

Kondisi tersebut dipicu oleh optimisme pasar terhadap peluang meredanya ketegangan geopolitik, khususnya terkait potensi perundingan antara Amerika Serikat dan Iran.

Di sisi lain, IHSG sebelumnya mengalami koreksi setelah gagal menembus level rata-rata pergerakan (MA) 50. Meski demikian, indikator teknikal menunjukkan tren bullish masih terjaga.

Sektor transportasi menjadi salah satu pendorong penguatan, dipicu lonjakan saham emiten yang mencatatkan kenaikan signifikan usai aksi korporasi.

Analis memproyeksikan IHSG akan bergerak konsolidasi dalam waktu dekat dengan kisaran support di level 7.580 dan resistance di level 7.900.*

(mt/dh)

Mengutip data Bloomberg, rupiah berada di level Rp17.141 per USD, menguat dua poin atau sekitar 0,01 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.143 per USD.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Rp5.000 Hari Ini, Simak Daftar Harga Terbaru Semua Ukuran

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pergerakan rupiah masih fluktuatif dan cenderung berada dalam tekanan.

Ia memproyeksikan rupiah akan bergerak di kisaran Rp17.140 hingga Rp17.180 per USD pada perdagangan hari ini.

Menurut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi kekhawatiran pasar terhadap potensi lonjakan inflasi global. Hal ini dipicu gangguan distribusi energi di kawasan Selat Hormuz akibat meningkatnya ketegangan geopolitik.

"Blokade laut terhadap Iran berpotensi mengganggu pengiriman minyak global, terutama di Selat Hormuz yang memasok sekitar 20 persen konsumsi dunia," ujarnya.

Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong kenaikan harga energi, yang pada akhirnya memberi ruang bagi bank sentral AS atau Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

Situasi ini berpotensi menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, dalam jangka pendek.*

(mt/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam dua pekan terakhir penyidik memeriksa sejumlah pihak swasta untuk menggali informasi terkait mekanisme dan harga penjualan kuota haji tambahan di lapangan.

Baca Juga:

• KPK Usut Aset Eks Sekjen Kemenaker di Kasus RPTKA, Saksi Diperiksa dan Mobil Disita

Menurutnya, variasi harga yang ditawarkan kepada calon jemaah haji bergantung pada fasilitas yang diberikan oleh masing-masing biro travel. Namun, keuntungan dari penjualan kuota tersebut diduga tidak sah.

KPK menilai keuntungan itu berasal dari kuota haji tambahan yang diperoleh melalui praktik rasuah. Oleh karena itu, lembaga antirasuah tersebut akan mengupayakan pemulihan kerugian negara melalui penarikan kembali keuntungan tersebut.

"Kami masih fokus pada upaya optimalisasi asset recovery dari dugaan keuntungan yang tidak sah," jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan. Indonesia diketahui mendapat tambahan kuota sebanyak 20 ribu dari Arab Saudi.

Sesuai ketentuan, pembagian kuota tersebut seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya diduga terjadi pembagian yang tidak sesuai, bahkan disebut mencapai 50:50.

Sejumlah pejabat Kemenag telah diperiksa dalam perkara ini. Selain itu, KPK juga memanggil pihak penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan biro travel, termasuk tokoh agama yang terlibat dalam penyelenggaraan perjalanan haji.

KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diuntungkan dalam kasus ini guna memastikan proses hukum berjalan tuntas.*

(mt/dh)

Sementara itu, harga telur ayam ras tercatat di level Rp32.400 per kg di tingkat pedagang eceran secara nasional.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Rp5.000 Hari Ini, Simak Daftar Harga Terbaru Semua Ukuran

Harga bawang merah tercatat Rp46.550 per kg, sedangkan bawang putih mencapai Rp39.950 per kg.

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I dan II masing-masing berada di angka Rp14.550 per kg. Sementara beras medium I dijual Rp16.050 per kg dan medium II Rp15.900 per kg.

Adapun beras kualitas premium atau super I berada di level Rp17.350 per kg, dan super II Rp16.850 per kg.

Harga cabai lainnya juga cukup tinggi, yakni cabai merah besar Rp45.850 per kg, cabai merah keriting Rp45.050 per kg, serta cabai rawit hijau Rp50.600 per kg.

Di sektor protein, harga daging ayam ras segar tercatat Rp40.850 per kg. Sementara daging sapi kualitas I mencapai Rp147.800 per kg dan kualitas II Rp139.850 per kg.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir premium berada di angka Rp20.200 per kg, sedangkan gula lokal Rp19.150 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.250 per liter. Untuk minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp23.400 per liter dan kemasan bermerek II Rp22.450 per liter.

Data ini menunjukkan fluktuasi harga pangan masih terjadi di sejumlah komoditas, terutama pada kelompok cabai yang cenderung tinggi.*

(an/dh)

Ia menegaskan, langkah mitigasi harus segera dilakukan guna mencegah dampak yang lebih luas, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga gagal panen.

Baca Juga:

• BMKG Tegaskan Kemarau 2026 Lebih Kering, Tapi Bukan yang Terparah dalam 30 Tahun

Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih awal, yakni pada periode April hingga Juni 2026. Kondisi tersebut juga disebut akan dipengaruhi fenomena El Nino yang berpotensi membuat kemarau lebih kering dan berlangsung lebih lama.

Sekitar 64,5 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal. Sementara puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Perempuan yang akrab disapa Rerie itu menilai, pemahaman masyarakat terhadap kondisi cuaca sangat penting untuk mengurangi risiko bencana.

Ia pun meminta seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat terkait potensi cuaca ekstrem.

"Pemahaman yang tepat akan membantu masyarakat lebih siap menghadapi dampak yang mungkin terjadi," jelasnya.

Selain itu, Lestari juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menyusun kebijakan mitigasi yang terukur dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Menurutnya, data dari BMKG harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk dalam menyiapkan fasilitas penanggulangan bencana.

"Jangan sampai musim kemarau mendatangkan bencana yang sebenarnya bisa dicegah," tegasnya.*

(an/dh)

Tokoh masyarakat Patumbak, Budiman Nadapdap, menyebut langkah cepat pemerintah daerah tersebut menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Perkuat Kompetensi Petugas, Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Pelatihan Calon Asesor di Lapas Labuhan Ruku

Menurutnya, Bupati telah langsung memerintahkan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk segera melakukan perbaikan jalan yang dikeluhkan warga.

Budiman menilai, pembangunan jalan antar kecamatan harus menjadi prioritas karena memiliki peran penting sebagai jalur transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil.

Meski demikian, ia juga menyoroti masih perlunya pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar yang melintasi jalan antar kecamatan.

Ia menilai, truk berat dan alat berat menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan."Sudah saatnya dilakukan penyetopan truk bertonase tinggi agar jalan yang sudah diperbaiki tidak cepat rusak," katanya.

Sebelumnya, warga Desa Patumbak II mengeluhkan kondisi jalan di Jalan Pertahanan Gang Bandrek yang mengalami kerusakan cukup parah. Sepanjang sekitar 250 meter, jalan dipenuhi lubang dan kerap tergenang air saat hujan.

Kondisi tersebut membuat jalan menyerupai kubangan dan membahayakan pengendara. Tidak sedikit warga yang tergelincir saat melintas.

Selain itu, saat cuaca panas, debu tebal dari aktivitas kendaraan, terutama truk dan alat berat, menyebabkan polusi udara yang mengganggu kesehatan warga.

Keluhan tersebut kemudian menjadi perhatian setelah diberitakan di media.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pun langsung merespons dengan memprioritaskan perbaikan jalan di lokasi tersebut.*

(dh)

Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran OPD, para camat se-kabupaten-asahan/" target="_blank">Kabupaten Asahan, serta pengurus TP PKK dan tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Pojok Baca Digital Rp 2,1 M di Batubara Disorot, Audit Temukan Kelebihan Bayar hingga Ratusan Juta

Adapun cabang yang diperlombakan meliputi Tilawah Al-Qur'an, Qira'at Sab'ah, Hifzil Qur'an, Fahmil Qur'an, Syarhil Qur'an, hingga Khattil Qur'an yang dilaksanakan di sejumlah lokasi di Kota Kisaran.

Dalam laporannya, panitia menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQN tahun ini mengacu pada Surat Keputusan Bupati Asahan tentang pembentukan panitia penyelenggara. Pemerintah juga menyiapkan berbagai bentuk penghargaan bagi peserta terbaik.

Di antaranya hadiah umroh bagi juara I kategori dewasa putra dan putri serta hafizh 30 juz, selain trofi dan uang pembinaan.

Bupati Asahan dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ tahun ini dilakukan secara sederhana sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran.

Meski digelar sederhana, ia menegaskan bahwa nilai dan tujuan MTQ tetap menjadi prioritas utama, yakni sebagai sarana syiar Islam dan pembinaan generasi Qur'ani.

"Kesederhanaan ini tidak mengurangi makna MTQ sebagai ajang membangun semangat, keikhlasan, dan komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an," ujarnya.

Selain seremoni pembukaan, kegiatan ini juga dirangkai dengan bai'at dan pelantikan Dewan Pengawas serta Dewan Hakim MTQN ke-57 kabupaten-asahan/" target="_blank">Kabupaten Asahan.

Bupati berharap para dewan hakim dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, serta mampu menghasilkan qari dan qariah terbaik yang akan mewakili kabupaten-asahan/" target="_blank">Kabupaten Asahan ke tingkat yang lebih tinggi.*

(dh)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, meningkatnya permintaan ini dipicu oleh disrupsi rantai pasok global, termasuk dampak konflik geopolitik dan terganggunya jalur distribusi di Selat Hormuz.

Baca Juga:

• Ditawari Utang oleh IMF, Menkeu Purbaya Tegaskan Kondisi Keuangan RI Masih Solid

Saat ini, kapasitas produksi pupuk urea nasional yang dikelola PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai sekitar 9,3 hingga 9,4 juta ton per tahun. Untuk tahun 2026, produksi ditargetkan mencapai 7,8 juta ton.

Dari jumlah tersebut, kebutuhan pupuk subsidi dalam negeri diperkirakan mencapai 6,3 juta ton. Artinya, terdapat potensi ekspor sekitar 1,5 juta ton yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi permintaan global.

Sudaryono menegaskan, pemerintah tetap mengutamakan kebutuhan petani dalam negeri sebelum membuka keran ekspor.

"Kebutuhan pupuk untuk petani Indonesia adalah super prioritas. Setelah itu terpenuhi, baru sisa produksi dapat dialokasikan untuk ekspor," tegasnya.

Selain Australia, minat terhadap pupuk urea Indonesia juga datang dari negara lain seperti India, Filipina, hingga Brasil. Meski demikian, pemerintah berhati-hati agar tidak overcommit terhadap permintaan ekspor.

Di sisi lain, hubungan perdagangan pupuk Indonesia dengan Australia disebut bersifat timbal balik. Indonesia mengekspor urea, namun juga mengimpor bahan baku seperti fosfat dan DAP dari negara tersebut.

"Ini hubungan yang resiprokal, kita saling membutuhkan," jelas Sudaryono.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk dalam negeri, khususnya pupuk subsidi, dalam kondisi aman. Jika terjadi kelangkaan di tingkat kios, hal itu disebut lebih disebabkan oleh distribusi yang sedang berjalan cepat.

"Dalam 1-2 hari biasanya sudah tersedia kembali. Artinya pupuk ada dan cukup," tambahnya.

Ke depan, pemerintah berencana melakukan modernisasi dan peremajaan pabrik pupuk nasional guna meningkatkan efisiensi serta kapasitas produksi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting di pasar pupuk global.*

(dh)

Oditurat Militer II-07 Jakarta resmi melimpahkan berkas perkara ke pengadilan militer pada Kamis (16/4/2026). Pelimpahan ini dilakukan setelah berkas dari keempat tersangka dinyatakan lengkap dan siap untuk proses persidangan.

Baca Juga:

• Hakim Batalkan Status Tersangka Sekjen DPR, KPK Hormati Putusan dan Kaji Langkah Lanjutan

Sebelumnya, Andrie Yunus menyampaikan ketidakpercayaannya terhadap mekanisme peradilan militer. Ia bahkan mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang TNI yang tengah berlangsung.

Dalam pernyataannya, Andrie menegaskan bahwa kasus yang menimpanya harus diusut tuntas. Ia juga menilai proses hukum seharusnya dilakukan melalui peradilan umum tanpa memandang latar belakang pelaku.

"Siapa pun dan dengan latar belakang apa pun, baik sipil maupun militer harus diadili melalui peradilan umum," tulis Andrie.

Kritik terhadap proses hukum juga datang dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Anggota TAUD, Fatia Maulidiyanti, menilai pelimpahan perkara ke peradilan militer tidak sah secara prosedur dan terkesan terburu-buru.

Menurutnya, proses yang berjalan saat ini belum memberikan rasa keadilan bagi korban.

Kasus penyiraman air keras ini terjadi pada Kamis (12/3/2026) malam, usai Andrie menyelesaikan rekaman siniar di kantor YLBHI, Menteng. Saat itu, Andrie diserang oleh pelaku tak dikenal yang menyiramkan cairan keras ke tubuhnya.

Akibat kejadian tersebut, Andrie mengalami luka serius, termasuk kerusakan pada mata kanan serta luka bakar sekitar 20 persen di tubuhnya. Pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya empat prajurit BAIS TNI diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus ini.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.

Kasus ini juga berdampak pada mundurnya Kepala BAIS TNI, Yudi Abrimantyo, di tengah sorotan publik.

Sementara itu, kondisi terbaru Andrie Yunus masih dalam penanganan intensif di RSCM. Tim dokter melakukan tindakan penutupan bola mata menggunakan jaringan selaput untuk melindungi struktur mata dan mempercepat penyembuhan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bagian belakang bola mata masih dalam kondisi utuh. Rencananya, penanganan lanjutan akan berlangsung selama empat hingga enam bulan ke depan.*

(k/dh)

Namun demikian, realisasi pembangunan tersebut masih menunggu usulan lokasi serta data penerima dari pemerintah daerah (pemda). Hal ini disampaikan Ara usai pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga:

• Data BPJS Bermasalah, Menkes Sebut 10 Persen Orang Terkaya Masih Terima Bantuan Iuran

"Kami sudah siap, SDM sudah siap dan tim teknis juga sudah disiapkan untuk turun langsung," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan huntap akan segera dilakukan begitu data dan lokasi dari pemerintah daerah telah ditetapkan.

"Begitu ditentukan, kami siap langsung membangun hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera," tegasnya.

Sementara itu, Tito Karnavian menekankan bahwa percepatan pembangunan sangat bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah. Ia memberikan tenggat waktu hingga pekan depan agar data tersebut segera diserahkan.

Menurut Tito, jika hingga batas waktu tersebut masih ada daerah yang belum melengkapi data, maka daerah yang sudah siap akan diprioritaskan untuk pembangunan.

Di sisi lain, BPS turut melakukan verifikasi dan validasi terhadap data usulan huntap dari daerah terdampak. Hingga saat ini, baru 12 kabupaten/kota yang telah menyampaikan data terverifikasi dari total 53 daerah terdampak.

Mayoritas usulan huntap berasal dari masyarakat yang rumahnya rusak berat, hilang, atau berada di kawasan rawan bencana.

Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap ini dapat segera dimulai dan rampung pada 2026, agar masyarakat terdampak bencana bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.*

(k/dh)

Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas dengan ukuran terkecil 0,5 gram berada di level Rp1.494.000. Sementara untuk ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, dibanderol Rp2.828.600.000.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp30 Ribu, Nyaris Tembus Rp2,9 Juta per Gram

Harga tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Dalam setiap transaksi pembelian emas batangan, dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,9 persen. Namun, tarif pajak dapat lebih rendah menjadi 0,45 persen apabila pembeli menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp1.494.000
1 gram: Rp2.888.000
2 gram: Rp5.726.000
3 gram: Rp8.571.000
5 gram: Rp14.255.000
10 gram: Rp28.430.000
25 gram: Rp70.910.000
50 gram: Rp141.655.000
100 gram: Rp283.160.000
250 gram: Rp707.590.000
500 gram: Rp1.414.900.000
1.000 gram: Rp2.828.600.000

Pergerakan harga emas ini menjadi perhatian pelaku pasar dan investor sebagai salah satu instrumen lindung nilai di tengah dinamika ekonomi global.*

(in/dh)

Temuan tersebut diperoleh setelah dilakukan sinkronisasi data antara pemerintah dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Budi, bantuan yang seharusnya ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Baca Juga:

• BPJS PBI Capai 96,8 Juta Jiwa, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp48,7 Triliun per Tahun

Ia menjelaskan, dari total sekitar 96,8 juta peserta PBI JKN, terdapat sekitar 47 ribu peserta yang masuk kategori tidak tepat sasaran. Bahkan, ia sempat berkelakar salah satu pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan pernah masuk dalam daftar tersebut.

Selain pada kategori PBI, ketidaktepatan sasaran juga ditemukan pada segmen lain. Sebanyak 35 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri yang menerima subsidi dinilai tidak tepat sasaran, serta sekitar 11 juta peserta lainnya dalam kategori serupa.

Budi menegaskan, pemerintah akan melakukan perbaikan data agar penyaluran bantuan menjadi lebih adil dan tepat sasaran. Salah satu langkah yang direncanakan adalah mengalihkan kuota dari kelompok ekonomi atas ke masyarakat yang lebih membutuhkan.

"Kita akan kurangi yang dari desil 10 dan dialihkan ke desil 5 yang lebih membutuhkan," jelasnya.

Program PBI JKN sendiri merupakan skema bantuan pemerintah untuk membiayai iuran peserta BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, dengan besaran iuran sekitar Rp42 ribu per bulan untuk layanan kelas tiga.

Pemerintah berharap, dengan pembaruan data dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, program jaminan kesehatan nasional dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.*

(d/dh)