ASAHAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Tahun 2026 memperebutkan Piala Dandim 0208/Asahan di Stadion Mutiara Kisaran, Senin, 27 Juli 2026.

Turnamen yang mengusung tema "Junjung Tinggi Sportivitas, Pererat Persatuan, Raih Prestasi Jadi Juara" ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Wabup Labuhanbatu Selatan Pimpin Pembentukan Panitia HUT RI ke-81, Lepas Dua Putra-Putri Terbaik ke Paskibraka Sumut

Selain memperebutkan gelar juara, seluruh peserta membawa semangat kebersamaan, persaudaraan, dan sportivitas sebagai nilai utama dalam setiap pertandingan.

Pembukaan turnamen berlangsung meriah dengan dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf. Edy Syahputra, S.H., M.I.P., perwakilan Kapolres Asahan, perwakilan Kejaksaan Negeri Asahan, perwakilan DPRD Kabupaten Asahan, jajaran KONI Kabupaten Asahan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua PWI Asahan, FORWAKA Asahan, PERADI Asahan, Ketua ILUNI Asahan, ILUNI Universitas Muhammadiyah Asahan, organisasi kepemudaan, para manajer tim, peserta, serta tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia, Ali Ibra Manurung, menjelaskan bahwa turnamen diikuti 15 tim yang dibagi ke dalam empat grup.

Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah desa, instansi pemerintah, aparat keamanan, organisasi profesi, hingga alumni perguruan tinggi di Kabupaten Asahan.

Menurutnya, turnamen akan berlangsung selama kurang lebih dua pekan menggunakan sistem penyisihan grup.

Panitia berharap seluruh pertandingan berjalan aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Dalam sambutannya, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf. Edy Syahputra, S.H., M.I.P., mengatakan turnamen ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet sepak bola berbakat di Kabupaten Asahan.

Ia menilai olahraga memiliki peran penting dalam mempererat persatuan, meningkatkan semangat sportivitas, sekaligus membangun kebersamaan di tengah masyarakat.

Dandim berharap dari turnamen tersebut akan lahir pemain-pemain muda yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Asahan di tingkat yang lebih tinggi.

Ia juga mengingatkan seluruh wasit agar memimpin pertandingan secara profesional, adil, dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

Kepada seluruh pemain dan official, Dandim berpesan agar menghormati setiap keputusan wasit serta tetap menjaga sportivitas selama pertandingan berlangsung.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia atas terselenggaranya Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa olahraga mampu menjadi perekat persatuan sekaligus membangun generasi yang sehat, tangguh, dan berprestasi.

Bupati juga mengungkapkan bahwa setelah sukses menggelar Piala Bhayangkara dan Piala Dandim, Pemerintah Kabupaten Asahan berencana menggelar Piala Bupati Asahan untuk kelompok usia 12, 13, 14, dan 15 tahun sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membina sepak bola usia dini.

"Di lapangan kita boleh menjadi lawan, tetapi setelah pertandingan selesai kita tetap menjadi kawan. Menang dan kalah adalah hal biasa, namun sportivitas dan persaudaraan harus tetap dijaga," ujar Bupati.

Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap seluruh pertandingan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan turnamen ini sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat semangat kebangsaan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebagai tanda dimulainya turnamen, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan melakukan tendangan pertama atau kick off di Stadion Mutiara Kisaran.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertandingan ekshibisi antara tim Forkopimda Kabupaten Asahan melawan FC Anak Harimau yang berlangsung penuh keakraban dan sportivitas.

Turnamen ini diharapkan tidak hanya melahirkan juara di lapangan, tetapi juga memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Asahan, TNI, Polri, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen daerah dalam membangun kebersamaan melalui olahraga.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, memimpin rapat pembentukan Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Aula Lantai III Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Senin, 27 Juli 2026.

Rapat tersebut dihadiri Danramil 11 Kotapinang Mayor Inf Hendra Gunawan, Wakapolres Labuhanbatu Selatan Kompol Moch. Guntur Priyantoko, perwakilan Subdenpom I/1-3 Cikampak Peltu D. Nabababan, Kepala Lapas Kelas III Kotapinang Haris Damanik, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Kantor Kementerian Agama, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Viral Soal 7 Siswa Diminta Ganti Buku Hilang, Bupati Labusel Datangi SMPN 1 Kotapinang

Menurutnya, koordinasi antarpanitia menjadi kunci agar seluruh kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses.

"Pelaksanaan HUT RI tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Seluruh panitia diminta bekerja sama, saling berkoordinasi, dan memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan tanpa hambatan," ujar Wabup Syahdian.

Usai memimpin rapat pembentukan panitia, Wakil Bupati bersama unsur Forkopimda melepas dua putra-putri terbaik Labuhanbatu Selatan yang terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Dua pelajar tersebut adalah Mangaloksa Janu Ardiansyah Penggabean dari SMK Negeri 1 Sei Kanan dan Bunga Lestari dari SMA Negeri 1 Kotapinang.

Keduanya akan bertugas sebagai anggota Paskibraka Provinsi Sumatera Utara pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini.

Dalam kesempatan itu, Syahdian berpesan agar kedua pelajar tersebut menjaga nama baik Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama menjalankan tugas di tingkat provinsi.

"Jaga sikap, disiplin, dan tunjukkan kemampuan terbaik. Kalian adalah kebanggaan Labuhanbatu Selatan. Bawalah nama baik daerah ini dengan penuh tanggung jawab dan semangat nasionalisme," pesannya.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyatakan pelepasan ini merupakan bentuk dukungan dan apresiasi kepada generasi muda yang telah mengharumkan nama daerah.

Pemerintah berharap keduanya mampu menjalankan amanah sebagai anggota Paskibraka dengan penuh dedikasi, disiplin, dan rasa tanggung jawab.

Selain menjadi persiapan menuju peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pembentukan panitia HUT RI ke-81 juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, mengunjungi SMP Negeri 1 Kotapinang pada Senin, 27 Juli 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat yang beredar di media sosial terkait tujuh siswa yang disebut belum mampu mengganti buku paket yang hilang.

Baca Juga:

• Pemerintah Kejar Sawit Indonesia Bebas Tarif AS, Airlangga Ungkap Progres Negosiasi

Keduanya meninjau langsung kondisi sekolah sekaligus meminta penjelasan dari pihak sekolah mengenai informasi yang menjadi perhatian publik.

Selain menindaklanjuti aduan masyarakat, kunjungan tersebut juga memiliki makna tersendiri bagi Fery Sahputra Simatupang.

SMP Negeri 1 Kotapinang merupakan almamater tempat dirinya pernah menempuh pendidikan.

Bupati tampak berkeliling melihat lingkungan sekolah, memasuki ruang kelas yang dahulu menjadi tempatnya belajar, hingga menyempatkan diri bertemu dengan para guru yang pernah mendidiknya.

Momen itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk penghargaan kepada para pendidik yang telah berkontribusi dalam perjalanan hidupnya.

Menanggapi persoalan yang menjadi sorotan masyarakat, Bupati menegaskan bahwa setiap persoalan di lingkungan pendidikan harus diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan yang bijaksana serta mengutamakan kepentingan peserta didik.

"Bila ada persoalan seperti ini, mari kita selesaikan dengan musyawarah dan hati yang terbuka. Jangan sampai ada anak yang kehilangan semangat belajar karena persoalan yang sebenarnya masih bisa dicarikan jalan keluarnya. Pendidikan harus menjadi ruang yang nyaman bagi setiap anak," ujar Bupati.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pendalaman terhadap informasi yang berkembang agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara adil dan proporsional.

Menurutnya, langkah itu penting untuk memastikan hak setiap anak memperoleh pendidikan tetap terlindungi.

Di akhir kunjungannya, Bupati mengingatkan seluruh tenaga pendidik agar terus memberikan dedikasi terbaik dalam mendidik generasi penerus bangsa.

Ia berharap nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan kebersamaan tetap menjadi landasan utama dalam proses pendidikan di sekolah.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan persoalan tersebut serta memastikan setiap kebijakan di lingkungan pendidikan tetap berpihak pada kepentingan peserta didik.* (ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Bali pada Selasa, 28 Juli 2026.

Masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi di sejumlah kabupaten, terutama pada siang hingga sore hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 28 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Sementara itu, wilayah Tabanan, Badung, Klungkung, dan Buleleng diperkirakan didominasi kondisi berawan.

Di Kabupaten Jembrana, suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 26 derajat Celsius dengan kelembapan udara 76 hingga 94 persen.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Gianyar dengan suhu 22–28 derajat Celsius dan kelembapan 73–92 persen.

Kabupaten Bangli diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara yang lebih sejuk, yakni 19–22 derajat Celsius, serta tingkat kelembapan mencapai 73–98 persen.

Sementara itu, Kabupaten Karangasem diperkirakan memiliki suhu 20–25 derajat Celsius dengan kelembapan 75–97 persen.

Untuk Kota Denpasar, BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar 24–32 derajat Celsius dan kelembapan 73–85 persen.

Adapun wilayah yang diprakirakan berawan meliputi Kabupaten Tabanan dengan suhu 20–25 derajat Celsius dan kelembapan 75–96 persen.

Kabupaten Badung diperkirakan memiliki suhu 23–29 derajat Celsius dengan kelembapan 70–89 persen.

Di Kabupaten Klungkung, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu udara 25–29 derajat Celsius serta kelembapan 67–80 persen.

Sementara Kabupaten Buleleng diprakirakan berawan dengan suhu 23–29 derajat Celsius dan kelembapan 63–88 persen.

BMKG mengimbau masyarakat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan agar tetap memantau perkembangan cuaca.

Pengendara juga diminta berhati-hati saat melintas di wilayah yang berpotensi diguyur hujan karena kondisi jalan dapat menjadi licin dan mengurangi jarak pandang.

Selain itu, warga yang berencana melakukan kegiatan wisata, pertanian, maupun aktivitas di kawasan pegunungan dan pesisir disarankan menyiapkan perlengkapan pelindung seperti jas hujan atau payung sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 28 Juli 2026.

Secara umum, sebagian besar wilayah DIY diperkirakan mengalami cuaca berawan, sementara Kabupaten Gunungkidul berpotensi mengalami kondisi udara kabur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Selasa 28 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Kondisi ini dinilai masih cukup mendukung aktivitas masyarakat, meski perubahan cuaca tetap dapat terjadi sewaktu-waktu.

Di Kabupaten Kulon Progo, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 59 hingga 92 persen.

Sementara itu, Kabupaten Bantul diprakirakan memiliki suhu udara 22–31 derajat Celsius dengan kelembapan 53–89 persen.

Kabupaten Sleman diperkirakan juga akan mengalami cuaca berawan dengan suhu udara berkisar 22–32 derajat Celsius dan kelembapan 44–91 persen.

Adapun Kota Yogyakarta diprediksi berawan sepanjang hari dengan suhu udara mencapai 23–33 derajat Celsius serta kelembapan 42–87 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Gunungkidul diprakirakan mengalami kondisi udara kabur.

Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 54–91 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

Pengendara juga diingatkan agar meningkatkan kewaspadaan apabila jarak pandang berkurang akibat kondisi udara kabur, terutama pada pagi atau malam hari.

Bagi masyarakat yang memiliki rencana bepergian maupun berwisata di wilayah DIY, disarankan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca terkini agar perjalanan tetap aman dan nyaman.* (ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Selasa, 28 Juli 2026.

Secara umum, cuaca di sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Barat diperkirakan didominasi kondisi berawan, cerah, hingga cerah berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 28 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Kabupaten Bogor diprakirakan memiliki suhu udara berkisar 24–34 derajat Celsius dengan kelembapan 35–81 persen.

Kabupaten Sukabumi diperkirakan bersuhu 20–29 derajat Celsius dengan kelembapan 49–98 persen, sedangkan Kabupaten Tasikmalaya memiliki suhu 21–27 derajat Celsius dan kelembapan 58–95 persen.

Kabupaten Ciamis diprakirakan bersuhu 22–28 derajat Celsius dengan kelembapan 59–95 persen.

Sementara itu, Kabupaten Purwakarta memiliki suhu 23–32 derajat Celsius, Karawang 26–33 derajat Celsius, dan Bekasi 26–34 derajat Celsius.

Di wilayah pesisir selatan, Kabupaten Pangandaran diperkirakan berawan dengan suhu udara 22–26 derajat Celsius dan kelembapan 75–96 persen.

Untuk wilayah yang diprediksi cerah, BMKG mencatat Kabupaten Cianjur, Bandung, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Subang, Bandung Barat, Kota Cirebon, dan Kota Banjar akan menikmati cuaca yang relatif cerah sepanjang hari.

Kabupaten Bandung diperkirakan memiliki suhu udara antara 16–27 derajat Celsius, menjadi salah satu wilayah dengan suhu terendah di Jawa Barat.

Sementara Kabupaten Cianjur diprakirakan bersuhu 17–26 derajat Celsius.

Kabupaten Kuningan memiliki suhu 22–30 derajat Celsius, Kabupaten Cirebon 24–30 derajat Celsius, Majalengka 23–31 derajat Celsius, Indramayu 25–32 derajat Celsius, dan Subang 25–33 derajat Celsius.

Adapun Kabupaten Bandung Barat diperkirakan memiliki suhu 20–28 derajat Celsius, sedangkan Kota Cirebon 24–30 derajat Celsius dan Kota Banjar 23–28 derajat Celsius.

Sementara itu, kondisi cerah berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Garut, Sumedang, Kota Sukabumi, dan Kota Cimahi.

Kabupaten Garut diperkirakan memiliki suhu udara 16–23 derajat Celsius dengan kelembapan 53–98 persen, sedangkan Kabupaten Sumedang bersuhu 19–29 derajat Celsius.

Kota Sukabumi diprakirakan memiliki suhu udara 19–29 derajat Celsius, sementara Kota Cimahi berkisar 20–29 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Depok diperkirakan menjadi daerah dengan suhu tertinggi di Jawa Barat, mencapai 36 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 30–79 persen.

Kota Bekasi juga diperkirakan cukup panas dengan suhu maksimum 35 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap memantau informasi cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

Warga juga disarankan menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas pada siang hari, terutama di wilayah yang diperkirakan mengalami suhu udara tinggi.

Selain itu, masyarakat yang akan melakukan perjalanan antarkota maupun kegiatan wisata di kawasan pegunungan dan pantai di Jawa Barat diharapkan menyesuaikan rencana perjalanan dengan kondisi cuaca agar aktivitas tetap aman dan nyaman.* (ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 28 Juli 2026.

Berdasarkan prakiraan tersebut, sebagian besar wilayah ibu kota diperkirakan mengalami cuaca berawan, sementara Kepulauan Seribu diprediksi cerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 28 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Meski tidak ada potensi hujan dalam prakiraan, masyarakat tetap diimbau memantau perkembangan cuaca karena kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu.

Di Kota Jakarta Pusat, suhu udara diperkirakan berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan udara 41 hingga 76 persen.

Sementara itu, Kota Jakarta Utara diprakirakan memiliki suhu 26–32 derajat Celsius dan kelembapan 48–80 persen.

Kota Jakarta Barat diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu udara 27–33 derajat Celsius serta kelembapan 41–77 persen.

Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan menjadi wilayah dengan suhu tertinggi di DKI Jakarta, yakni mencapai 35 derajat Celsius.

Di Jakarta Selatan, suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 27–35 derajat Celsius dengan kelembapan 32–74 persen.

Sementara Jakarta Timur memiliki suhu 27–35 derajat Celsius dan kelembapan 34–75 persen.

Berbeda dengan wilayah daratan Jakarta, BMKG memprakirakan Administrasi Kepulauan Seribu akan menikmati cuaca cerah.

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar 27–28 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 70–83 persen, sehingga kondisi cuaca dinilai cukup mendukung aktivitas masyarakat maupun wisata bahari.

BMKG mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar tetap menjaga kondisi tubuh, terutama pada siang hari ketika suhu udara meningkat.

Penggunaan pelindung dari paparan sinar matahari serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh menjadi langkah sederhana untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas.

Bagi warga yang akan melakukan perjalanan di wilayah DKI Jakarta maupun menuju Kepulauan Seribu, disarankan untuk terus mengikuti informasi cuaca terbaru dari BMKG sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi cuaca.* (ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Selasa, 28 Juli 2026.

Berdasarkan prakiraan tersebut, sebagian besar kabupaten dan kota di Aceh berpotensi mengalami hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Selasa 28 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, serta Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam.

Kabupaten Aceh Selatan diperkirakan memiliki suhu udara 23–29 derajat Celsius dengan kelembapan 66–99 persen.

Aceh Tenggara diprakirakan bersuhu 17–24 derajat Celsius, sedangkan Aceh Timur berkisar 24–32 derajat Celsius.

Kabupaten Aceh Barat diperkirakan memiliki suhu udara 24–30 derajat Celsius, Aceh Singkil 24–30 derajat Celsius, Bireuen 23–32 derajat Celsius, Aceh Barat Daya 22–27 derajat Celsius, dan Aceh Tamiang 25–32 derajat Celsius.

Sementara itu, Kabupaten Bener Meriah diprakirakan memiliki suhu udara 17–26 derajat Celsius.

Kabupaten Pidie Jaya diperkirakan berada pada kisaran 21–29 derajat Celsius, sedangkan Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa memiliki suhu 24–32 derajat Celsius.

Adapun Kota Subulussalam diperkirakan bersuhu 24–31 derajat Celsius.

Untuk wilayah yang diprakirakan cerah berawan, BMKG mencatat Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Besar, Pidie, serta Kota Banda Aceh.

Suhu udara di Aceh Tengah diperkirakan berkisar 16–25 derajat Celsius, Aceh Besar 24–33 derajat Celsius, Pidie 20–26 derajat Celsius, dan Kota Banda Aceh 26–32 derajat Celsius.

Sementara itu, kondisi udara kabur diperkirakan terjadi di Kabupaten Aceh Utara, Simeulue, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, serta Kota Sabang.

Suhu udara di wilayah-wilayah tersebut berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi, mencapai 51 hingga 99 persen.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang dapat menyebabkan jalan menjadi licin dan mengurangi jarak pandang saat berkendara.

Warga yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan menyiapkan payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi.

Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan darat maupun laut, termasuk menuju kawasan wisata di Aceh, disarankan untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG.

Langkah ini penting agar aktivitas dan perjalanan dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan kondisi cuaca terkini.* (ad)

MEDAN – Datang ke Pekan Raya Sumatera Utara [PRSU] ke-50 kini bisa gratis. Panitia menerapkan program masuk gratis berbasis tema di hari-hari tertentu selama gelaran berlangsung.

Senin [27/7/2026] giliran tema olahraga. Pengunjung yang datang mengenakan pakaian olahraga atau jersey boleh masuk tanpa membeli tiket.

"Program ini bagian dari strategi kami menghadirkan tema berbeda setiap hari sekaligus memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengunjungi PRSU," kata Humas PRSU, Fara.

Informasi tema dan ketentuan program ini, menurut Fara, sudah diumumkan melalui akun Instagram resmi PRSU.

Namun tidak semua pengunjung sudah tahu. Ida, salah seorang pengunjung mengaku baru tahu soal program itu setelah sampai di pintu gerbang. Karena tidak pakai baju olahraga, ia akhirnya tetap membeli karcis.

"Saya tidak tahu ada program masuk gratis dengan tema olahraga. Karena tidak pakai pakaian sesuai tema, saya tetap masuk dengan beli karcis," ujarnya.

Petugas teknis pintu gerbang PRSU, Rangga, menjelaskan setiap hari memang punya tema berbeda. Tema tersebut diumumkan saat gerbang dibuka dan dipublikasikan juga lewat Instagram PRSU.

Program ini ternyata juga menghidupkan lapak pedagang. Penjaga stan 061 Apparel Official Merchandise, Keyla, mengatakan penjualan pakaian olahraga masih stabil selama PRSU.

Produk yang paling laris adalah kaus jersey. Harganya dibanderol Rp120.000 hingga Rp600.000 per potong.

"Penjualan paling laris kaus jersey, harganya Rp120.000 sampai Rp600.000," kata Keyla.

Sebaliknya, penjualan kaus resmi PRSU ke-50 disebut masih rendah dibanding jersey olahraga.

Dengan sistem "masuk tematik" ini, panitia berharap pengunjung mendapat pengalaman berbeda setiap datang, sekaligus mendorong animo masyarakat untuk terus hadir ke PRSU selama sebulan penuh.

SUMUT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Selasa, 28 Juli 2026.

Berdasarkan prakiraan tersebut, sebagian besar kabupaten dan kota di Sumatera Utara diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan.

Baca Juga:

• Jasad Bayi Ditemukan di Bantaran Sungai Binjai, Polisi Buru Pelaku Pembuangan

BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Labuhanbatu, Toba, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Nias Utara, Nias Barat, serta Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Binjai, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah, suhu udara diperkirakan berkisar 24–29 derajat Celsius dengan kelembapan 70–96 persen.

Kabupaten Tapanuli Utara diprakirakan memiliki suhu 18–25 derajat Celsius, sedangkan Tapanuli Selatan berkisar 20–26 derajat Celsius.

Kabupaten Langkat diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara 24–32 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 60–99 persen.

Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Deli Serdang dengan suhu 25–32 derajat Celsius serta di Simalungun dengan suhu 22–28 derajat Celsius.

BMKG juga memprakirakan hujan ringan di kawasan Kepulauan Nias.

Kabupaten Nias memiliki suhu udara 23–29 derajat Celsius, Nias Selatan 26–29 derajat Celsius, Nias Utara 24–29 derajat Celsius, Nias Barat 23–30 derajat Celsius, sedangkan Kota Gunungsitoli diperkirakan memiliki suhu 24–30 derajat Celsius.

Di wilayah pantai timur, Kota Medan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara 24–32 derajat Celsius dan kelembapan 63–98 persen.

Kota Binjai diperkirakan memiliki suhu 25–32 derajat Celsius, sementara Kota Pematangsiantar berkisar 22–28 derajat Celsius.

Kota Padang Sidempuan diprakirakan bersuhu 21–27 derajat Celsius.

Sementara itu, cuaca berawan diperkirakan terjadi di Kabupaten Karo, Asahan, Dairi, Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Labuhanbatu Utara, serta Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, dan Kota Tebing Tinggi.

Kabupaten Karo diperkirakan memiliki suhu udara 20–26 derajat Celsius, sedangkan Kabupaten Asahan 24–30 derajat Celsius.

Kabupaten Dairi diprakirakan bersuhu 20–26 derajat Celsius, Samosir 18–25 derajat Celsius, Serdang Bedagai 24–31 derajat Celsius, Batu Bara 23–31 derajat Celsius, dan Labuhanbatu Utara 25–31 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Sibolga diperkirakan berawan dengan suhu 24–28 derajat Celsius.

Kota Tanjung Balai memiliki suhu 24–31 derajat Celsius, sementara Kota Tebing Tinggi diprakirakan berada pada kisaran 24–31 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang dapat terjadi pada siang hingga malam hari.

Pengendara diminta berhati-hati karena jalan yang basah dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di jalur antarkabupaten dan kawasan perbukitan.

Masyarakat yang memiliki rencana bepergian atau beraktivitas di luar ruangan juga disarankan untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG.

Menyiapkan payung atau jas hujan dapat menjadi langkah sederhana untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu.* (ad)

MEDAN – Pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 50 kecewa terhadap Paviliun Pemko Pematangsiantar. Sebab, paviliun ini ternyata masih memamerkan beragam merek rokok. Bukan menjadi ajang promosi produk UMKM dan budaya daerah.

"Daerah lain sibuk promosi kopi, ulos, tenun, makanan khas, kerajinan, dan wisata. Kenapa Pematangsiantar memperkenalkan rokok?" kata pengunjung, Anggit, Senin [27/7/2026].

Baca Juga:

• Meski Dilarang, Paviliun Pemko Pematangsiantar Promosikan Rokok Produksi PT STTC

Kekecewaan paling terasa dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SMA negeri di Medan yang berkunjung ke setiap paviliun untuk mengumpulkan stempel dari setiap paviliun, mengaku sangat kaget. "Di dalam banyak rokok yang dipajang. Kami cuma beli minuman Rp5.000," kata salah seorang siswa.

Pengakuan itu disampaikan ke guru pendamping saat pemeriksaan lembar stempel. Sang guru pun geram dengan paviliun yang mempromosikan rokok produksi perusahaan pabrik rokok PT Sumatera Tobacco Trading Company (STTC) itu.

"Seharusnya anak-anak dapat edukasi tentang potensi daerah, budaya, kuliner, atau produk UMKM. Kalau yang paling menonjol justru rokok, kami sangat menyayangkan. PRSU itu tempat belajar, bukan ruang meninggalkan kesan seperti itu," ujarnya.

Padahal PRSU setiap tahun jadi tujuan ribuan keluarga dan rombongan sekolah untuk mengenal keberagaman Sumut. Namun di Paviliun Pematangsiantar, pelajaran yang didapat justru sebaliknya: kota ini direpresentasikan rokok.

Ironinya, Pematangsiantar tidak kekurangan potensi. Kota ini punya sejarah, kuliner legendaris, komunitas kreatif, dan UMKM yang layak dijual. Tapi semua itu tertutup dominasi rokok.

Pertanyaan publik pun mengerucut: siapa yang menyusun konsep paviliun ini? Ada evaluasi (kurasi) atau tidak dari pengelola PRSU? Bagaimana mungkin produk yang bertentangan dengan semangat Kawasan Tanpa Rokok [KTR] sesuai PP No 28 Tahun 2024 justru jadi wajah utama di ajang promosi daerah?

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang di Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar yang membidangi PRSU belum dapat dihubungi untuk dimintai konfirmasi.

LARANGAN PROMOSI ROKOK
Pemerintah sendiri sebetulnya sudah melarang promosi rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Bahkan, pada pasal 446 ditegaskan, produsen dilarang mengiklankan produk tembakau atau rokok elektronik di media sosial maupun aplikasi elektronik komersial.

Tidak hanya itu. Pada pasal 445 (1) menteri dapat memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil mengimplementasikan kawasan tanpa rokok. Pasal ini menggambarkan betapa seriusnya pemerintah dalam mengendalikan peredaran rokok.

Namun, di arena PRSU ke 50 ini, larangan pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 28 tahun 2024 itu, terabaikan. Karena faktanya, Paviliun Pemko Pematangsiantar justru melanggarnya dengan mempromosikan beragam jenis rokok produksi PT STTC, yang konon sebagai pabrik rokok terbesar kelima di Indonesia.*

Transformasi tersebut ditandai dengan peluncuran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Pengawasan Ketenagakerjaan Indonesia di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Hari Terakhir! Kemnaker Tutup Registrasi Mitra MagangHub 2026 Malam Ini

"Pencegahan harus menjadi bagian utama dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan. Karena itu, kita perlu memperkuat instrumen pengawasan yang mampu membaca potensi risiko sejak awal," ujar Yassierli.

Menurutnya, pendekatan berbasis risiko akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pemeriksaan terhadap perusahaan maupun sektor usaha yang memiliki potensi pelanggaran lebih tinggi, baik terkait norma kerja maupun keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kemnaker akan mengintegrasikan berbagai sumber data, mulai dari data K3, kepatuhan norma kerja, laporan pengaduan masyarakat, hingga data BPJS Ketenagakerjaan guna menyusun peta risiko ketenagakerjaan secara nasional.

Selain itu, Kemnaker juga memperkuat sistem pengawasan melalui digitalisasi, penerapan mekanisme self-assessment perusahaan, serta sistem surveillance yang memungkinkan potensi pelanggaran terdeteksi lebih awal tanpa harus selalu mengandalkan inspeksi langsung di lapangan.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan Serikat Pekerja, Serikat Buruh, serta Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai mitra dalam mendeteksi potensi persoalan ketenagakerjaan sejak dini.

Dalam skema baru tersebut, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) di tingkat provinsi akan diperkuat agar mampu menjalankan fungsi promotif dan preventif, termasuk memberikan edukasi serta pendampingan kepada perusahaan terkait penerapan norma kerja dan keselamatan kerja.

"Kita integrasikan data K3, norma kerja, pengaduan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memetakan risiko. Kita juga akan mendorong Balai K3 di dinas provinsi menjadi garda terdepan promotif dan preventif," jelas Yassierli.

Ia menegaskan hasil pemetaan risiko nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas pengawasan dan intervensi terhadap sektor usaha yang dinilai memiliki tingkat risiko paling tinggi.

Selain pembaruan regulasi, Kemnaker juga berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan melalui penguatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas agar pengawasan berjalan lebih efektif serta mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Melalui implementasi Permenaker Nomor 11 Tahun 2026, pemerintah berharap sistem pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia menjadi lebih modern, adaptif, transparan, dan mampu mencegah pelanggaran sejak dini demi mendukung hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.* (dh)

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kejati Sulut dalam Penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang digelar secara virtual oleh Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat IV) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Eks Dirut KBS Diduga Selewengkan Rp10,2 Miliar, Rp7,4 Miliar Dana Operasional Disebut untuk Kepentingan Pribadi

Turut hadir dalam kegiatan itu Asisten Intelijen (Asintel) Eri Yudianto, Kasi I Enrico Deifie Mandey, Kasi II Alkaf, Kasi V Heru Rustanto, Kasi Penerangan Hukum Januarius Lega Bolitobi, serta Sandiman Heskiel Sumombo.

Penandatanganan Pakta Integritas menjadi bagian dari pelaksanaan Surat Perintah Pengamanan Pembangunan Strategis (SP-PPS) Kejaksaan Agung RI untuk mengawal tiga program prioritas di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026.

Ketiga program tersebut memiliki total anggaran lebih dari Rp89,8 triliun, meliputi Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah senilai Rp70,16 triliun, Program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebesar Rp10,67 triliun, serta Program Digitalisasi Pembelajaran senilai Rp8,96 triliun.

Melalui skema Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan memberikan pendampingan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan tanpa menghambat percepatan pembangunan.

Sesuai arahan Kepala Kejati Sulawesi Utara, keterlibatan Korps Adhyaksa dalam PPS merupakan implementasi strategi penegakan hukum yang lebih mengedepankan langkah preventif dibandingkan tindakan represif.

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme early warning system agar setiap potensi persoalan hukum dapat dideteksi sejak dini sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang merugikan keuangan negara.

Selain itu, pendekatan tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Melalui penandatanganan Pakta Integritas tersebut, Kejati Sulut juga menyatakan kesiapan melaksanakan pengawasan berbasis *legal audit* terhadap proyek-proyek strategis nasional, sehingga ruang terjadinya tindak pidana korupsi, maladministrasi, maupun penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan.

Kejati Sulut berharap penguatan fungsi intelijen penegakan hukum dapat mendukung pelaksanaan pembangunan sektor pendidikan yang lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mengawal setiap rupiah anggaran negara agar dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional.* (dh)

Peristiwa yang terjadi pada Jumat (24/7/2026) dini hari itu diduga dipicu kasus dugaan pencurian ayam. Korban disebut mengalami tindakan kekerasan yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah warga sebelum sempat menjalani proses hukum oleh aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• DPR Desak Polisi Segera Ungkap Kasus Kematian Sutrimo, Publik Tunggu Kepastian Hukum

"Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang, siapa pun dia dan apa pun dugaan perbuatannya, memiliki hak untuk diproses melalui mekanisme hukum yang adil. Tidak seorang pun berhak menjatuhkan hukuman di luar putusan pengadilan," tegas Mangihut.

Menurutnya, praktik main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan karena justru menghilangkan prinsip keadilan serta berpotensi melahirkan tindak pidana baru.

Ia menilai penyelesaian setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Main hakim sendiri bukanlah bentuk penegakan keadilan. Tindakan seperti ini justru memperpanjang rantai kekerasan dan mencederai prinsip negara hukum," ujarnya.

Mangihut juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut, terutama bagi keluarga korban yang harus kehilangan sosok pencari nafkah.

Ia mengaku prihatin terhadap kondisi anak-anak korban yang harus menghadapi kehilangan ayah akibat aksi kekerasan tersebut.

"Tangisan seorang anak yang kehilangan ayahnya merupakan kenyataan yang sangat menyayat hati. Tidak ada seorang anak yang seharusnya kehilangan kasih sayang orang tuanya akibat tindakan kekerasan. Apa pun dugaan kesalahan seseorang, penyelesaiannya harus dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku," katanya.

Mangihut berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional, objektif, dan transparan sehingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi dugaan tindak pidana serta mempercayakan seluruh proses penegakan hukum kepada aparat yang berwenang demi menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di Indonesia.* (dh)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selain kelapa sawit, pemerintah juga mengusulkan sejumlah komoditas berbasis sumber daya alam Indonesia agar tidak dikenakan tarif tambahan tersebut.

Baca Juga:

• Insentif Kendaraan Listrik Tetap Berlanjut, Airlangga Isyaratkan Fokus ke Mobil Nasional

Airlangga menjelaskan, Indonesia juga mencatat perkembangan positif dalam pembahasan kebijakan Section 301 yang berkaitan dengan isu forced labor atau dugaan kerja paksa.

Menurutnya, tingkat kepatuhan Indonesia terhadap standar yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain.

"Indonesia relatif lebih comply dibandingkan negara lain. Awalnya Indonesia masuk dalam kelompok enam negara, namun kini jumlah negara dalam kelompok tersebut bertambah menjadi 17. Negara yang belum memenuhi ketentuan dikenakan tarif tambahan sebesar 12,5 persen," ujarnya.

Selain isu tenaga kerja, pemerintah Amerika Serikat juga masih melakukan investigasi terkait dugaan excess capacity atau kelebihan kapasitas produksi terhadap sejumlah negara mitra dagang.

Airlangga mengatakan pemerintah Indonesia telah menyampaikan seluruh penjelasan yang diminta terkait persoalan tersebut dan kini tinggal menunggu hasil investigasi dari otoritas Amerika Serikat.

"Kami sudah memberikan penjelasan mengenai isu excess capacity dan saat ini proses investigasi masih berlangsung," katanya.

Pemerintah berharap proses negosiasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam menjaga daya saing produk ekspor nasional di pasar Amerika Serikat serta memperkuat kinerja sektor perdagangan dan industri berbasis sumber daya alam.* (d/dh)

Salah satu fokus penanganan berada di jalur penghubung Lokop, Kabupaten Aceh Timur, menuju Kabupaten Gayo Lues yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Perbaikan jalan dan jembatan terus dikebut untuk memulihkan konektivitas masyarakat.

Baca Juga:

• Kementan Kucurkan Rp2,5 Triliun untuk Pulihkan Sawah dan Kebun Terdampak Bencana di Aceh, Mualem Minta Anggaran Dimaksimalkan

Berdasarkan laporan harian Posko Nasional Satgas PRR per 26 Juli 2026, seluruh 46 ruas jalan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi.

Sementara itu, untuk jalan daerah, sebanyak 1.543 dari total 1.638 ruas yang terdampak telah kembali fungsional atau mencapai sekitar 94,20 persen. Sisanya sebanyak 95 ruas masih dalam proses penanganan agar akses masyarakat dapat pulih sepenuhnya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan secara maksimal serta terbuka kepada publik. Pemerintah Aceh juga terus memantau perkembangan pekerjaan melalui laporan yang disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun.

Dalam upaya memastikan percepatan pembangunan di lapangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Mawardi, ditugaskan meninjau langsung progres perbaikan jalan dan jembatan di kawasan Lokop. Hasil pemantauan turut didokumentasikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi.

Menurut Mawardi, pembangunan Jembatan Bailey di jalur Aceh Timur–Gayo Lues terus dipercepat dan ditargetkan mulai difungsikan dalam waktu dekat. Jembatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Aceh bersama Kodam Iskandar Muda.

"Kami sudah berada di lokasi sejak awal Juli 2026 setelah sebelumnya melakukan survei pada Maret. Perbaikan terus kami percepat agar konektivitas masyarakat segera pulih," ujar Mawardi.

Selain pembangunan jembatan, sejumlah alat berat juga terus dioperasikan untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak serta membersihkan material sisa banjir. Penanganan dilakukan agar akses transportasi kembali aman dan dapat mendukung aktivitas masyarakat dalam jangka panjang.

Tak hanya fokus pada infrastruktur, Satgas PRR juga menjalankan program rehabilitasi lahan, pembangunan hunian bagi warga terdampak, serta pemulihan sektor ekonomi sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.* (dh)

Rencana tersebut disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Destry Ungkap Hasil Rapat dengan Prabowo, Pengganti Perry Warjiyo Masih Menunggu Proses Presiden

"Ke depan KSSK akan melibatkan Danantara dalam setiap pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan dunia usaha, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Jadi arahan Presiden adalah KSSK Plus, yakni KSSK ditambah Danantara," ujar Rosan.

Ia menjelaskan, Danantara nantinya akan menjadi bagian dari rapat koordinasi rutin KSSK yang selama ini digelar secara berkala. Saat ditanya apakah keikutsertaan tersebut akan dilakukan setiap bulan, Rosan membenarkan arahan tersebut.

"Iya, tadi arahannya seperti itu," katanya.

Rosan juga mengonfirmasi bahwa pelibatan Danantara dalam forum KSSK merupakan kebijakan baru yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain membahas penguatan koordinasi ekonomi, Rosan turut menanggapi isu terkait proses pengisian jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang tengah menjadi perhatian publik.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Danantara mengusulkan nama calon Gubernur BI definitif, Rosan menegaskan penentuan sosok yang akan memimpin bank sentral sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

"Itu merupakan hak prerogatif Bapak Presiden," tegasnya.

Pembentukan skema KSSK Plus diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendorong iklim investasi, memperkuat sektor riil, serta meningkatkan daya tahan ekonomi menghadapi dinamika global.* (in/dh)

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 90 hari.

Baca Juga:

• Guru Besar USU Beberkan Fakta di Sidang Inalum, Revisi Kontrak Disebut Praktik Bisnis yang Lazim

Majelis hakim juga menghukum Fitra membayar uang pengganti sebesar Rp158 juta. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

Dalam perkara yang sama, mantan Sekretaris KPU Kota Tanjungbalai, Eka Ansari Siregar, dijatuhi hukuman dua tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Untuk uang pengganti sebesar Rp132 juta, majelis menyatakan telah diperhitungkan melalui uang yang sebelumnya dititipkan sebagai kompensasi.

Vonis serupa juga dijatuhkan kepada Sri Wahyuni Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Muhammad Ridho Satria sebagai bendahara KPU Kota Tanjungbalai. Keduanya masing-masing divonis dua tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sri Wahyuni diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp56 juta, sedangkan Muhammad Ridho Satria sebesar Rp37 juta. Nilai tersebut dinyatakan telah diperhitungkan melalui uang penitipan yang sebelumnya diserahkan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP sebagaimana dakwaan subsider.

Hakim menilai hal yang memberatkan adalah para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Khusus terhadap Fitra, majelis juga mempertimbangkan belum adanya pengembalian kerugian negara.

Sementara itu, sikap sopan selama persidangan dan fakta bahwa para terdakwa belum pernah dihukum menjadi hal yang meringankan.

Usai membacakan putusan, majelis hakim memberikan waktu tujuh hari kepada jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum para terdakwa untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding.

Kasus ini bermula dari pengelolaan dana hibah Pilkada yang diterima KPU Kota Tanjungbalai dari Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp16,5 miliar.

Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,258 miliar yang diduga berasal dari perjalanan dinas fiktif, mark up pengadaan barang dan jasa, serta sejumlah kegiatan yang tidak didukung laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang sah.* (tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Ningrum saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Herdman Bikin Kejutan! Mitchell Baker Jadi Andalan Timnas Indonesia Lawan Kamboja

Untuk melanjutkan transaksi, PT PASU mengajukan perubahan metode pembayaran menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Usulan tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Komite Operatif PT Inalum pada 11 Oktober 2019 dan selanjutnya disahkan melalui keputusan direksi pada 12 Desember 2019.

Menanggapi hal tersebut, Prof. Ningrum menjelaskan bahwa perubahan klausul kontrak harus dipahami berdasarkan alasan atau *trigger reason* yang melatarbelakanginya, bukan semata-mata karena adanya perubahan dalam perjanjian.

"Kalau ada perubahan, pasti ada alasannya. Bisa karena gangguan pasokan, perubahan kondisi pasar, atau faktor eksternal lainnya. Dalam praktik bisnis, addendum atau revisi kontrak merupakan hal yang lazim dilakukan," ujarnya di hadapan majelis hakim.

Ia menambahkan, keputusan bisnis juga merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mengelola risiko agar potensi kerugian tidak semakin besar.

"Daripada perusahaan mengalami kerugian yang lebih besar, kadang pilihan bisnis yang diambil adalah mencari titik impas atau memberikan kelonggaran pembayaran agar transaksi tetap berjalan. Itu merupakan pertimbangan bisnis yang wajar," jelasnya.

Prof. Ningrum juga menyoroti status PT Inalum sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero. Menurutnya, meski merupakan BUMN, PT Inalum tetap berstatus sebagai perseroan terbatas yang memiliki hak, kewajiban, aset, serta tanggung jawab sendiri sebagai badan hukum.

Ia menegaskan, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenal prinsip *business judgment rule* yang memberikan perlindungan kepada direksi sepanjang keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan bertujuan mencegah kerugian perusahaan.

Selain itu, Prof. Ningrum mengingatkan pentingnya membedakan antara kerugian perseroan, kerugian keuangan negara, dan kerugian perekonomian negara karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dante Sinaga, Kasmin Hutauruk, SH, MH, menilai keterangan ahli memperkuat bahwa perubahan mekanisme pembayaran menggunakan SKBDN merupakan keputusan bisnis yang telah melalui mekanisme internal perusahaan.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil agar stok aluminium alloy yang menumpuk akibat kendala pasokan gas tetap dapat terserap sehingga potensi kerugian perusahaan dapat diminimalkan.

Kasmin juga menyebut mekanisme pembayaran menggunakan SKBDN sebelumnya telah beberapa kali diterapkan dalam transaksi PT Inalum dan PT PASU. Adapun kendala pembayaran baru muncul pada 2021 yang disebut dipengaruhi kondisi usaha saat pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi rujukan dalam persidangan, kerugian yang timbul dikategorikan sebagai kerugian korporasi, bukan kerugian keuangan negara.* (dh)

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan pada Senin, 27 Juli 2026, mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Pertamina EP Pangkalan Susu Tanam 2.500 Mangrove, Perkuat Pesisir Langkat dan Dukung Ekonomi Warga

Turut hadir mewakili Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara Rusian Heri, S.Sos., M.AP, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara Hardiman Sihombing, S.STP., M.SP, seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara.

Pansus Nyatakan Ranperda Layak Ditindaklanjuti

Dalam laporan yang disampaikan pada rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Ranperda perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menyampaikan sejumlah hasil pembahasan yang telah dilakukan.

Pansus menyatakan bahwa penyempurnaan Ranperda telah dilakukan dengan berpedoman pada matriks hasil fasilitasi dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Fasilitasi tersebut disampaikan melalui surat Provinsi Sumatera Utara Nomor 100.3.2/6236/2026 tertanggal 24 Juli 2026.

Selain itu, pembahasan Ranperda juga dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung sebagai bagian penting dalam proses perubahan bentuk hukum perusahaan daerah tersebut.

Adapun dokumen yang menjadi bahan pembahasan antara lain Akta Notaris Pendirian PT Pembangunan Batra Berjaya tertanggal 10 April 2014.

Kemudian, Akta Notaris hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya tertanggal 6 November 2025.

Pansus juga mempertimbangkan Rencana Bisnis PT Pembangunan Batra Berjaya (Perseroda) untuk periode lima tahun, yang dilengkapi dengan analisis kelayakan usaha serta kajian akademik mengenai rencana bisnis perusahaan.

Dokumen berikutnya adalah Laporan Keuangan PT Pembangunan Batra Berjaya tahun 2025 dari auditor independen Nomor 00064/2.1342/AU.8/05/1453-2/1/III/2026. Laporan tersebut memuat antara lain informasi mengenai liabilitas dan ekuitas modal yang telah disertakan sejak tahun 2014 hingga 2020.

Selain itu, turut menjadi bahan pertimbangan hasil penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap aset bergerak maupun berupa tanah dan bangunan yang tercatat sebagai bagian dari penyertaan modal, sebagaimana telah dicantumkan dalam hasil pembahasan Pansus.

Pansus: Ranperda Layak Menjadi Peraturan Daerah

Berdasarkan seluruh proses pembahasan, penyempurnaan dokumen, serta hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batu Bara menyimpulkan bahwa Ranperda tentang perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Batra Berjaya telah layak untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Laporan Pansus tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembentukan regulasi daerah yang nantinya menjadi dasar hukum bagi perubahan status dan pengelolaan perusahaan milik daerah.

Perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, meningkatkan tata kelola perusahaan, serta mendukung optimalisasi aset dan penyertaan modal daerah.

Dengan adanya regulasi yang jelas, keberadaan Pembangunan Batra Berjaya diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan serta perekonomian Kabupaten Batu Bara.

Rapat paripurna ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kabupaten Batu Bara bersama Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memastikan setiap proses perubahan bentuk hukum perusahaan daerah dilakukan secara terukur, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* (dh)