PEKANBARU — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Riau, mendeteksi lonjakan titik panas atau hot spot di Pulau Sumatra.

Berdasarkan pembaruan data pada Sabtu, 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, terdapat 1.104 titik panas yang terdeteksi di sembilan provinsi.

Baca Juga:

• 4 Korporasi Diselidiki Terkait Karhutla Kalbar, Pemerintah Ancam Cabut Izin

"Wilayah lain yang turut menyumbang angka tinggi adalah Bangka Belitung dengan 221 titik dan Lampung dengan 98 titik, disusul oleh Riau 97 titik, Jambi 83 titik, Kepulauan Riau 34 titik, Bengkulu 19 titik, Aceh 13 titik, Sumatra Utara 9 titik, dan Sumatra Barat 5 titik," kata Anggun lagi.

Di Provinsi Riau, titik panas tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 71 titik.

Selanjutnya, Kabupaten Indragiri Hilir mencatat delapan titik dan Kabupaten Kampar empat titik.

Titik panas lainnya terdeteksi di Indragiri Hulu dan Kota Dumai masing-masing tiga titik.

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Rokan Hulu masing-masing terdeteksi dua titik panas. Adapun Kuantan Singingi mencatat satu titik.

Data tersebut menunjukkan sebagian wilayah Sumatra masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di tengah meningkatnya frekuensi kebakaran di sejumlah daerah.

Manggala Agni melaporkan kebakaran lahan di Provinsi Riau dalam beberapa hari terakhir telah menghanguskan lebih dari 700 hektare lahan.

Kebakaran terluas tercatat di Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas sekitar 434 hektare dan Kabupaten Pelalawan sekitar 300 hektare.

Selain dua daerah tersebut, Manggala Agni juga melakukan penanganan kebakaran lahan di Kabupaten Kampar, Siak, dan Bengkalis.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan peningkatan frekuensi kebakaran saat ini terjadi di Riau dan Sumatra Selatan.

"Untuk Wilayah Sumatera saat ini yang sedang naik frekuensi kebakarannya di Riau dan Sumatera Selatan. Untuk Sumsel saat ini juga sudah hampir 15 hari di-BKO-kan juga Manggala Agni dari Jambi," ungkap Ferdian Krisnanto.

Lonjakan titik panas di sejumlah wilayah Sumatra menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Pemantauan serta penanganan di lapangan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat maupun lingkungan.* (sp/ad)

GAYO LUES — Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menuntaskan penguatan tepian Sungai Aih Bobo di Desa Aih Bobo dan Desa Rigeb, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Pekerjaan tersebut dilakukan sebagai langkah tanggap darurat untuk melindungi permukiman, lahan pertanian, dan akses warga dari ancaman erosi, luapan sungai, hingga banjir bandang.

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-81 RI: Pemdes Bogak Gelar Lomba Ranking #1, Dorong Anak Cintai Pendidikan

Site Manager Operasional Hutama Karya Peri mengatakan pekerjaan penguatan di kedua sisi Sungai Aih Bobo berlangsung sejak awal Februari hingga awal Agustus 2026.

"Awal kita beri tanggul tanah. Setelah itu, lanjut ke bronjong dengan lebih kurang 1 kilometer, tinggi 2,5 meter, lebar ada 3 meter, untuk memproteksi air agar dinding sungai tidak rusak," kata Peri.

Penguatan tepian Sungai Aih Bobo dilakukan setelah luapan sungai saat bencana hidrometeorologi sebelumnya merusak lahan pertanian dan berdampak terhadap sejumlah rumah warga.

Karena itu, pemasangan bronjong dipilih untuk memberikan perlindungan awal terhadap kawasan yang berada di sekitar aliran sungai.

"Jadi lokasi ini pas waktu bencana itu lahan pertanian rusak dan juga ada mengenai rumah warga. Jadi ini kami protek, dinding sungai ini. Itu kita menggunakan bronjong karena secara teknik itu yang lebih ideal," ujar Peri.

Pengawas Lapangan BWS Sumatera I Fahried Wajidi mengatakan penanganan tanggap darurat tidak hanya dilakukan di Sungai Aih Bobo.

Pekerjaan serupa juga dilakukan di empat titik lain yang berada di Kecamatan Rikit Gaib, Dabun Gelang, dan Putri Betung.

Secara keseluruhan, lima titik penguatan tepian sungai tersebut telah mencapai progres fisik 99 persen.

"Pascabencana di setiap titik itu kita lakukan pemasangan bronjong karena ini sifatnya tanggap darurat, artinya sementara," kata Fahried saat meninjau Sungai Aih Bobo bersama Satgas PRR, Jumat, 21 Agustus 2026.

Kelima titik penanganan tersebut didukung anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp137 miliar.

Struktur pelindung sungai diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat ketika curah hujan meningkat.

Selain melindungi permukiman, penguatan tersebut diharapkan dapat menjaga lahan pertanian serta akses mobilitas warga yang berada di sekitar sungai.

Sementara itu, Perwakilan Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menilai pemulihan pascabencana di Gayo Lues membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah.

Menurut Imran, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Pemerintah Provinsi Aceh perlu melengkapi program rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berjalan.

Ia mencatat masih terdapat sejumlah jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten yang belum ditangani.

Di antaranya akses yang rusak di wilayah Pining dan Pintu Rime.

Padahal, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat telah dikucurkan kepada pemerintah daerah.

"Kami berharap untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah tersusun di dalam Renduk, sudah ada pemisahan yang jelas antara Renduk pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kita berharap implementasinya dapat saling bersinergi untuk memperbaiki wilayah antara Lokop dan Blangkejeren di Gayo Lues," kata Imran.

Penguatan tepian Sungai Aih Bobo menjadi salah satu bagian dari upaya pemulihan pascabencana di Gayo Lues.

Pemerintah berharap penanganan tersebut dapat mengurangi risiko kerusakan apabila terjadi peningkatan debit air dan hujan dengan intensitas tinggi.* (ad)

BATU BARA — Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, diisi dengan kegiatan positif yang sarat nilai edukasi.

Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Bogak, Fazzary Akbar, Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak menggelar perlombaan Ranking #1 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Baca Juga:

• 4 Korporasi Diselidiki Terkait Karhutla Kalbar, Pemerintah Ancam Cabut Izin

Melalui perlombaan Ranking #1, anak-anak diajak untuk mengasah pengetahuan, keberanian, kemampuan berpikir cepat, sekaligus membangun rasa percaya diri.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada generasi muda Desa Bogak untuk semakin mencintai pendidikan.

Kepala Desa Bogak Fazzary Akbar menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun masa depan anak-anak dan kemajuan desa.

Menurutnya, perubahan yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat harus dimulai dari pendidikan anak.

Karena itu, kegiatan yang melibatkan anak-anak dan memberikan ruang bagi mereka untuk belajar serta berkompetisi secara positif perlu terus didukung.

"Perlombaan ini bukan hanya sekadar perlombaan biasa. Kami ingin menyuarakan bahwa perubahan yang paling dasar terletak pada pendidikan anak. Dari pendidikanlah kita dapat membangun generasi yang memiliki pengetahuan, karakter dan cita-cita untuk masa depan," ujar Fazzary Akbar.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat anak-anak Desa Bogak untuk terus bersekolah, belajar dan berani membangun mimpi melalui dunia pendidikan.

"Semoga melalui kegiatan ini, anak-anak di Desa Bogak semakin termotivasi untuk bersekolah dan membangun mimpi mereka melalui pendidikan. Karena ketika kita menyelamatkan pendidikan anak-anak, sesungguhnya kita sedang menyelamatkan masa depan," tambahnya.

Semangat tersebut sejalan dengan pesan yang diusung dalam kegiatan, "Save Our Children, Save Your Future."

Pemdes Bogak berharap semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai perlombaan, tetapi juga melalui investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda.

Dengan pendidikan yang baik, anak-anak Desa Bogak diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berprestasi dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan desa, Kabupaten Batu Bara, hingga Indonesia.* (ad)

JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada empat korporasi yang tengah diselidiki terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Pemerintah menegaskan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran hukum.

Baca Juga:

• Prabowo: Siapa Pun Penyebab Karhutla, Kalau Terbukti Harus Ditindak!

Penindakan dapat dilakukan terhadap individu maupun korporasi yang terbukti terlibat.

"Ya, yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Di Kalimantan Barat," kata Pras kepada wartawan di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Prasetyo mengatakan penindakan terhadap pihak yang melanggar hukum menjadi salah satu penekanan Prabowo dalam dua kali rapat terbatas yang digelar pada Sabtu.

Menurut dia, pemerintah tidak hanya akan mengejar pihak yang secara langsung melakukan pembakaran.

Orang yang memberikan arahan atau perintah untuk membuka lahan dengan cara membakar juga dapat ditindak apabila terbukti melanggar hukum.

"Salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu," kata Pras.

"Atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," lanjut Pras.

Pras menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah lebih jauh terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Salah satu sanksi yang kemungkinan diberikan adalah pencabutan izin perusahaan.

"Oh iya kalau ditemukan pelanggaran kita tidak akan ragu-ragu akan kita tindak sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya," ujar Pras.

Namun, proses penindakan tetap dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta pihak yang terbukti menjadi penyebab karhutla, baik perseorangan maupun korporasi, ditindak tegas.

Prabowo mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum.

"Harus kita tindak ya. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan," kata Prabowo.

Pemerintah saat ini terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.

Selain memperkuat upaya pemadaman, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran menjadi salah satu langkah untuk mencegah karhutla kembali meluas.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penindakan tersebut berlaku bagi pelaku perseorangan maupun korporasi.

Baca Juga:

• Kalimantan dan Bali Bakal Punya Jalur Kereta Api? Ini Penjelasan KAI

"Harus kita tindak ya. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan," kata Prabowo kepada wartawan di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah melakukan peninjauan dan rapat terkait penanganan karhutla di Kalimantan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan terdapat empat korporasi yang saat ini tengah dalam proses penyelidikan terkait karhutla di Kalimantan Barat.

"Ya, yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Di Kalimantan Barat," kata Pras kepada wartawan di lokasi yang sama.

Menurut Prasetyo, instruksi untuk melakukan penindakan tegas disampaikan Prabowo dalam dua kali rapat terbatas yang digelar pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Penindakan tidak hanya ditujukan kepada perusahaan.

Pemerintah juga akan menindak individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan menyebabkan kebakaran hutan maupun lahan.

"Salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu," kata Pras.

Prasetyo mengatakan pemerintah juga akan menindak pihak yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan.

"Atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," lanjut Pras.

Pemerintah kini terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.

Selain pemadaman di lapangan, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah karhutla kembali meluas.

Prabowo menegaskan proses penindakan tetap harus didasarkan pada bukti serta dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA — Pemerintah terus mengkaji pengembangan jaringan perkeretaapian nasional, termasuk rencana pembangunan jalur kereta di Kalimantan dan Bali.

Kedua wilayah tersebut selama ini belum memiliki jaringan kereta api antarkota seperti yang telah berkembang di Jawa dan Sumatra.

Baca Juga:

• Ini Alasan Baliho Ultah Jokowi di Solo Dipersoalkan

Pengembangan jaringan tersebut menjadi bagian dari rencana pembangunan perkeretaapian nasional.

Bobby mengatakan ada tiga wilayah yang menjadi prioritas pengembangan jaringan kereta api sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Sumatra, Kalimantan, dan Bali.

"Presiden memerintahkan kami tiga wilayah, satu adalah Sumatra, kita sedang kerjakan Sumatra juga DED-nya, kemudian yang kedua Kalimantan, yang ketiga Bali," kata Bobby pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Meski masuk dalam daftar prioritas, pembangunan jalur kereta api di Kalimantan dan Bali belum langsung memasuki tahap konstruksi.

Pemerintah masih melakukan sejumlah kajian untuk menentukan proyek yang paling siap direalisasikan.

Menurut Bobby, salah satu faktor utama yang akan menentukan pembangunan jalur kereta baru adalah kesiapan pembebasan lahan.

Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan wilayah yang lebih dahulu masuk tahap pembangunan.

Daerah dengan tingkat kesiapan paling baik akan menjadi pertimbangan agar pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

"Nanti kita lihat. Kan kalau yang namanya pembangunan jalur kereta baru ini banyak faktor-faktornya, terutama juga faktor pembebasan lahannya," ujar Bobby.

Ia mengatakan pemerintah ingin memastikan pembangunan jaringan perkeretaapian dilakukan melalui perencanaan yang matang.

Selain meningkatkan mobilitas masyarakat, jaringan kereta diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan logistik antarwilayah.

Bobby juga belum memastikan wilayah mana yang akan lebih dahulu memasuki tahap pembangunan.

"Surprise nanti mana yang akan kita selesaikan yang paling duluan," katanya.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya mengatakan pemerintah membuka peluang investasi untuk pengembangan jaringan perkeretaapian nasional.

Peluang investasi tersebut terutama diarahkan untuk mendukung angkutan logistik, termasuk kemungkinan pengembangan jaringan kereta dari Sumatra hingga Kalimantan.

"Kalau ada negara lain yang berminat, kami sangat dengan senang hati dan terbuka," kata Dudy usai peluncuran sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE Hub) di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Menurut Dudy, investor dalam negeri maupun luar negeri dapat berpartisipasi dalam pengembangan jaringan perkeretaapian nasional.

Investasi tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Pemerintah juga tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan transportasi dalam menentukan jalur.

Potensi ekonomi dan rencana pengembangan kawasan turut menjadi pertimbangan.

Pembahasan mengenai pengembangan jaringan perkeretaapian dilakukan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Salah satu hal yang masih menjadi pembahasan adalah kemungkinan jaringan kereta api di Kalimantan nantinya terhubung dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Dudy mengatakan kemungkinan tersebut masih dalam tahap kajian.

Pemerintah belum dapat memastikan rute maupun jaringan yang akan dikembangkan.

"Nanti kita lihat," ujarnya.

Selain rute, pemerintah juga belum menentukan kebutuhan investasi untuk pembangunan jaringan tersebut.

Nilai investasi nantinya akan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain panjang lintasan, jenis kereta yang digunakan, karakteristik jalur, serta kondisi teknis wilayah yang akan dilalui.

Dengan demikian, rencana pembangunan kereta api di Kalimantan dan Bali masih berada pada tahap kajian.

Pemerintah akan menentukan proyek berdasarkan kesiapan lahan, kebutuhan transportasi, potensi ekonomi, serta kemampuan pembiayaan.* (km/ad)

SOLO — Pemasangan tujuh baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, berujung pada laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan ruang reklame yang disebut merupakan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Baca Juga:

• Tinjau Karhutla Kalsel, KSAL Muhammad Ali: Tidak Separah yang Viral di Media Sosial

Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo kini telah meningkatkan penanganan laporan tersebut dari tahap pengumpulan data dan bahan keterangan atau puldata pulbaket menjadi penyelidikan.

Kasus itu dilaporkan Budi Kuswanto dan Tri Sapto yang mengatasnamakan elemen masyarakat Kota Solo.

Laporan ditujukan kepada Wali Kota Solo Respati Ardi dan disampaikan ke Kejari Solo pada Jumat, 3 Juli 2026.

Budi mengatakan persoalan utama dalam laporan tersebut adalah penggunaan tujuh titik reklame milik Pemkot Solo untuk memasang baliho ulang tahun Jokowi.

Menurut dia, penggunaan aset pemerintah tersebut perlu ditelusuri, terutama jika pemasangan baliho disebut menggunakan biaya pribadi.

"Sementara menurut Diskominfo kan ini atas biaya pribadi, ya kan. Berarti penyalahgunaan kewenangannya sudah terjadi. Ini miliknya Pemkot, aset Pemkot, dari situ mulailah penyalahgunaan kewenangan," tegasnya.

Budi juga menyerahkan sejumlah informasi mengenai ketentuan biaya pemanfaatan titik reklame di Kota Solo kepada penyelidik.

Ia menyebut terdapat Surat Keputusan Wali Kota yang mengatur biaya pemanfaatan titik-titik iklan di wilayah Kota Surakarta.

Ketentuan tersebut dinilai dapat menjadi bahan bagi penyelidik untuk menghitung kemungkinan kerugian negara.

"Yang kami sampaikan tadi kan kaitannya ada Surat Keputusan Wali Kota kaitannya dengan biaya-biaya titik-titik iklan di wilayah Kota Surakarta itu pada titik tertentu harganya sekian sekian sekian, itu sebagai bahan pertimbangan penyelidik untuk melakukan upaya itu," kata Budi.

Meski demikian, Budi mengatakan penentuan apakah penggunaan aset Pemkot tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Budi dan Tri telah diperiksa Kejari Solo pada Kamis, 20 Agustus 2026. Pemeriksaan berlangsung sekitar satu setengah jam, mulai pukul 10.30 hingga 12.00 WIB.

Budi mengatakan pertanyaan penyelidik masih berkaitan dengan informasi awal mengenai pemasangan baliho yang menjadi objek laporan.

"Jadi proses awal, kan ini proses awal kaitannya dengan penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta kaitannya dengan aduan masyarakat."

"Jadi ini proses awal sebuah tindak pidana. Kalau konteks tindak pidana ini proses awal," ujar Budi kepada awak media, Kamis (20/8/2026).

Menurut Budi, laporan tersebut sebelumnya ditangani bidang intelijen Kejari Solo melalui proses pengumpulan data dan keterangan.

Setelah ditemukan hal yang perlu didalami, penanganan kemudian dilanjutkan oleh bidang pidana khusus.

"Kalau kemarin kan masih proses administrasi kaitannya dengan intelijen yang sudah bekerja sama, dan ini sekarang ini intelijen sudah ada kemungkinan ini sebagai sebuah tindak pidana, makanya diserahkan kepada pidana khusus. Pertanyaan masih awal," jelasnya.

Kepala Kejari Solo Supriyanto sebelumnya menerbitkan surat perintah penyelidikan pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Supriyanto membenarkan laporan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemasangan baliho ulang tahun Jokowi telah masuk tahap penyelidikan.

Menurut dia, laporan tersebut lebih dulu melalui proses telaah. Setelah itu, bidang intelijen melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan.

"Setelah ditelaah, kemudian kita saran dari tim penelaah dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan oleh intel, dan sudah dilakukan puldata pulbaket," ujar Supriyanto, Kamis (20/8/2026).

Dalam proses penyelidikan, Kejari Solo berencana meminta keterangan dari sejumlah pihak yang mengetahui persoalan tersebut.

Mereka antara lain pelapor, saksi, pihak yang memanfaatkan titik reklame, serta pihak yang dilaporkan.

Penyelidikan akan menentukan apakah penggunaan tujuh ruang reklame milik Pemkot Solo tersebut mengandung unsur tindak pidana, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara.

Di tengah proses penyelidikan, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejari Solo.

Supriyanto mengatakan pihaknya tetap akan melanjutkan penanganan laporan sesuai prosedur yang berlaku.

"Jadi pastinya kami tindak lanjuti sesuai dengan SOP kami. Dan mungkin dari pihak yang mengajukan praperadilan barangkali saya tidak tahu, mungkin beliau tidak mengetahui perkembangannya memang. Nah, silakan itu hak," ujarnya.

Kejari Solo juga telah menerima relaas atau surat resmi panggilan dari Pengadilan Negeri Solo terkait gugatan praperadilan tersebut.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026.

"Hari kemarin kalau tidak keliru, memang ada relaas panggilan untuk menghadiri sidang praperadilan, ya kita nanti laksanakan sesuai SOP dan ketentuan yang ada," pungkas Supriyanto.

Untuk saat ini, Kejari Solo masih mendalami penggunaan tujuh titik reklame milik Pemkot Solo, mekanisme pemanfaatannya, serta ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara dalam pemasangan baliho ulang tahun Jokowi.* (km/ad)

BANJARBARU — Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tidak separah yang terlihat dalam sejumlah unggahan di media sosial.

Hal itu disampaikan setelah Ali meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Guntung Damar, Banjarbaru, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Mahasiswa Jadi Penggerak Transformasi Digital yang Aman dan Beretika

Dalam peninjauan tersebut, Ali didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, personel TNI dan Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, serta sejumlah pihak terkait.

Ali mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi karhutla sekaligus memastikan proses pemadaman berjalan.

Penanganan dilakukan secara bersama oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI, dan Polri.

"Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi karhutla sekaligus upaya pemadaman yang dilaksanakan secara gabungan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI dan Polri," ujar Ali.

Ali mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan Selatan saat ini tidak tergolong parah.

Salah satu faktor yang membantu mengurangi dampak asap adalah kondisi angin laut.

Menurut dia, angin laut membuat asap lebih cepat terbawa sehingga tidak terlalu lama berada di sekitar lokasi kebakaran.

Kondisi tersebut juga membantu petugas dalam melakukan penanganan.

Pemerintah dan berbagai unsur terkait terus bekerja sama untuk mencegah kebakaran meluas.

Ali menegaskan pemerintah pusat tetap memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.

Dukungan itu antara lain berupa pengiriman sejumlah pesawat dan helikopter, pengerahan pasukan dari pemerintah pusat, serta keterlibatan BNPB pusat dalam penanganan kebakaran.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin mengatakan lokasi karhutla yang ditinjau bersama Ali hanya terlihat terbakar di bagian pinggir kawasan.

Ia menilai kondisi di lapangan tidak menunjukkan tingkat keparahan seperti yang sebelumnya dikhawatirkan.

Muhidin juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Ia meminta warga segera melapor apabila menemukan titik api. Area di sekitar lokasi kebakaran juga perlu dibersihkan agar api tidak mudah merambat ke wilayah lain.

Penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur.

Pemerintah berharap upaya pemadaman dan pencegahan dapat terus diperkuat, terutama untuk mengantisipasi kebakaran meluas selama musim kemarau.* (km/ad)

JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) rawan diselewengkan.

Ia menyampaikan pandangan tersebut setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, bersama lima orang lainnya sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Mahasiswa Jadi Penggerak Transformasi Digital yang Aman dan Beretika

Menurut dia, sistem penerimaan mahasiswa melalui jalur tersebut memiliki pola yang berbeda-beda di setiap PTN sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan.

"Saya melihat jalur mandiri ini rawan diselewengkan dan dimanipulasi sehingga ke depan jalur mandiri dihentikan dan ditransformasikan dengan tata kelola yang baik," ujar Didik melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Didik, kasus yang menjerat Rektor Unsoed dan sejumlah pejabat kampus tersebut merupakan gambaran dari persoalan yang lebih luas dalam sistem penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Ia menyebut jalur mandiri memiliki banyak versi dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing PTN.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat pengawasan terhadap sistem penerimaan mahasiswa menjadi tidak mudah.

Didik mengatakan praktik penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan pendanaan perguruan tinggi.

Menurut dia, keterbatasan anggaran pendidikan membuat perguruan tinggi mencari sumber pendanaan tambahan melalui penerimaan mahasiswa baru.

"Akhinya membabi-buta mengeruk mahasiswa baru dalam jumlah yang sangat tidak patut," imbuhnya.

Didik berpandangan PTN perlu dikembalikan kepada peran dan fungsi dasarnya sebagai lembaga pemerintah.

Ia juga menyinggung amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan.

"UUD 1945 sudah menyediakan 20 persen anggaran untuk pendidikan yang berarti ada dana Rp600 triliun-Rp700 triliun. Jadi, jangan mengais-ngais lagi dana dari masyarakat melalui mahasiswa baru sebanyak-banyaknya," ucapnya.

Ia menilai kebebasan yang diberikan kepada PTN dalam mengelola penerimaan mahasiswa jalur mandiri selama ini sudah terlalu luas.

Menurut dia, sejumlah PTN bahkan memiliki banyak jalur mandiri dan menerima mahasiswa dalam jumlah sangat besar setiap tahun.

Didik menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat.

Ia memperkirakan jumlah mahasiswa baru di seluruh PTN mencapai sekitar 700 ribu orang.

"Dengan mahasiswa baru dalam jumlah yang besar tersebut, jumlah dana yang beredar mencapai triliunan rupiah. Jika pengelolaan tercecer di banyak PTN dan dikelola secara amatiran, maka peluang dan tindakan penyelewengannya sangat besar," ungkap Didik.

"Ini memerlukan perubahan atau perbaikan tata kelola secara karena merugikan masyarakat," lanjutnya.

Didik yang pernah menjabat Ketua MWA IPB periode 2007-2012 mengatakan sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri di puluhan PTN akan sulit dikontrol jika tidak memiliki tata kelola yang seragam dan pengawasan yang kuat.

Karena itu, ia mengusulkan perbaikan tata kelola melalui sistem penerimaan yang lebih sederhana.

Pengelolaannya, kata dia, dapat dilakukan secara regional tetapi tetap berada dalam pengawasan Kementerian Pendidikan Tinggi.

Didik juga meminta pemerintah melakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri yang selama ini telah berjalan.

"Karena jalur ini banyak sisi gelapnya. Untuk pelaksanaan audit investigasi perlu, sebagai contoh mulai dari PTN yang menerima mahasiswa baru dalam jumlah besar," katanya.

KPK sebelumnya menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unsoed.

Mereka adalah Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026.

KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan sebelum mengumumkan penetapan enam tersangka.

Para tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026.

Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri dan dugaan penggunaan kewenangan dalam menentukan calon mahasiswa yang dapat diterima di perguruan tinggi.* (cn/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, tidak hanya menjadi pengguna teknologi.

Mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi penggerak transformasi digital yang aman, beretika, dan bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Bulog Cabang Medan Salurkan 21 Juta Kilogram Beras Bantuan Pangan Tahap II

Kegiatan tersebut mengangkat tema "Hukum di Era Digital: Menangani Cyber Crime, Data Breach & Penipuan Online."

Tema ini dinilai relevan dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat sekaligus membawa tantangan baru bagi masyarakat.

Kemudahan teknologi digital, menurut Pemprov Sumut, harus diimbangi dengan kesadaran terhadap keamanan data, kejahatan siber, dan berbagai modus penipuan di ruang digital.

Bobby yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Harahap melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Porman Mahulae mengatakan generasi muda perlu memiliki kemampuan lebih dari sekadar menggunakan teknologi.

"Generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. Mahasiswa harus menjadi generasi yang memahami teknologi, memiliki etika digital, sadar terhadap keamanan data, dan mampu menciptakan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Bobby, perkembangan teknologi digital membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai kemampuan teknis.

Pengguna teknologi juga perlu memiliki tanggung jawab serta memahami dampak dari setiap aktivitas di ruang digital.

Karena itu, perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan dinilai memiliki peran penting dalam membangun literasi digital dan budaya penggunaan teknologi yang sehat.

Pemprov Sumut juga mengapresiasi PERMIKOMNAS Wilayah I Aceh-Sumut yang dinilai konsisten menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jejaring, dan bertukar gagasan mengenai teknologi informasi dan komputer.

Bobby berharap seminar tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan gagasan yang dapat diterapkan di masyarakat.

Mahasiswa juga diharapkan mengambil peran dalam pembangunan daerah dan nasional melalui inovasi teknologi.

"Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri dan mahasiswa sangat penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Dekan Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Dharmawangsa, Zulham, turut mengapresiasi pelaksanaan Dies Natalis dan Seminar IT Nasional tersebut.

Menurut dia, kegiatan seperti ini dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat hubungan antarmahasiswa dan perguruan tinggi.

Zulham berharap kegiatan serupa dapat diselenggarakan dengan cakupan yang lebih luas dan kualitas yang semakin baik.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ke depan, tentu kita berharap pelaksanaannya dapat dikemas lebih baik lagi, semakin berkualitas, dan yang tidak kalah penting dapat mengangkat nama masing-masing almamater," ujar Zulham.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan semakin memahami perkembangan teknologi sekaligus tantangan hukum yang muncul di ruang digital.

Pemprov Sumut menilai generasi muda perlu dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang inovatif, kritis, dan bertanggung jawab.

Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan organisasi mahasiswa juga diharapkan terus diperkuat untuk membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.* (ad)

MEDAN — Tim Khusus (Timsus) JCS bersama Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengamankan seorang remaja yang diduga merupakan pemilik sekaligus pengelola akun Instagram geng motor @Simplelife._mandala.

Remaja berinisial Johanes Rajaguguk (16) itu diamankan karena akun tersebut kerap mengunggah video aksi kelompok geng motor yang memperlihatkan senjata tajam jenis celurit di jalanan Kota Medan.

Baca Juga:

• Bulog Cabang Medan Salurkan 21 Juta Kilogram Beras Bantuan Pangan Tahap II

Penangkapan dilakukan pada Jumat, 21 Agustus 2026, sekitar pukul 05.00 WIB.

Kanit Resmob Polrestabes Medan Iptu Ramadhani Bimo Setiadi memimpin langsung operasi tersebut.

Johanes diamankan di kediamannya di Jalan Gg. Mahoni 16, Marindal Dua, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Polisi menyebut penangkapan berlangsung tanpa perlawanan.

Dalam penggeledahan di lokasi, polisi menemukan sejumlah barang yang disebut berkaitan dengan aktivitas akun Instagram tersebut.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu bilah senjata tajam jenis celurit yang diakui milik pelaku, satu bendera kelompok, serta dua unit telepon genggam merek Realme dan Infinix.

Polisi juga mengamankan satu helm berwarna abu-abu dan masker kain.

Dua telepon genggam tersebut diduga digunakan untuk mengoperasikan akun Instagram @Simplelife._mandala.

Berdasarkan pemeriksaan awal, kelompok tersebut menyebut dirinya Simple Life Mandala.

Polisi menyebut kelompok itu memiliki titik kumpul atau basecamp di kawasan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Kanit Resmob Iptu Ramadhani Bimo Setiadi mengatakan Johanes diduga memiliki sejumlah peran dalam kelompok tersebut.

"Pelaku Johanes berperan sebagai admin akun media sosial, penggerak massa, provokator aksi jalanan, sekaligus pembawa celurit panjang dalam video-video yang viral dan meresahkan warga Kota Medan", tegas Iptu Ramadhani Bimo Setiadi, Sabtu (22/08/2026).

Polisi selanjutnya membawa Johanes bersama seluruh barang bukti ke Mako Polrestabes Medan.

Penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui aktivitas kelompok tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Proses hukum terhadap pelaku dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.* (ad)

MEDAN — Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap II kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Bantuan tersebut diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.

Baca Juga:

• Usai dari Kalbar, Prabowo Cek Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah

Kepala Bulog Cabang Medan Lutfillah Barus mengatakan setiap penerima manfaat memperoleh 30 kilogram beras kualitas medium.

Jumlah tersebut merupakan alokasi 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan.

Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah.

"Bantuan pangan ini bertujuan meringankan beban pengeluaran keluarga berpendapatan rendah, menjaga daya beli masyarakat, serta mengendalikan gejolak harga dan inflasi pangan," kata Lutfi setelah penyaluran bantuan pangan secara simbolis di Kelurahan Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi, Selasa.

Lutfi mengatakan penerima bantuan pangan beras tersebar di enam wilayah kerja Bulog Cabang Medan.

Kota Medan menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 203.238 PBP.

Berikutnya Kabupaten Deli Serdang sebanyak 175.052 PBP, Kabupaten Langkat 171.519 PBP, Kabupaten Serdang Bedagai 94.840 PBP, Kota Binjai 33.920 PBP, dan Kota Tebing Tinggi sebanyak 23.929 PBP.

Dengan demikian, total penerima bantuan pangan pada tahap kedua mencapai 702.498 PBP.

Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan penyaluran tahap pertama.

Pada tahap pertama, Bulog Cabang Medan menyalurkan bantuan kepada 712.072 PBP.

Perubahan jumlah penerima tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah pusat melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Lutfi menegaskan beras yang disalurkan kepada masyarakat merupakan beras kualitas medium yang aman dan layak dikonsumsi.

Menurut dia, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Selain meringankan beban pengeluaran rumah tangga, penyaluran CBP juga diharapkan membantu menjaga ketahanan pangan keluarga dan mengendalikan pergerakan harga beras di wilayah kerja Bulog Cabang Medan.

Program bantuan pangan ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.* (ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan orang tua calon mahasiswa baru (maba) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, keputusan tersebut berkaitan dengan konstruksi perkara, terutama mengenai adanya relasi kuasa dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Tiga Klaster Kasus Rektor Unsoed, Ada Dugaan Pemerasan hingga Tawar-menawar Mahar

Namun, KPK melihat adanya kewenangan yang berada di pihak penyelenggara penerimaan mahasiswa baru.

"Untuk unsur pemerasan tadi memang peristiwanya memang agak samar-samar dengan peristiwa suap begitu. Tapi karena ada relasi kuasa dan otoritas yang menjadi titik beratnya adalah sistem penerimaan ini kan ada yang punya kewenangan begitu, ada yang mengotorisasi," kata Taufik dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026) malam.

Ia menjelaskan, dalam sistem penerimaan tersebut terdapat mekanisme persetujuan atau approval yang berada di tangan pihak yang memiliki kewenangan.

Kondisi tersebut dinilai dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

"Tadi kan ada sistem untuk memberikan kode persetujuan atau klik. Nah, ketika klik itu dipegang oleh suatu otoritas yang punya kewenangan penuh gitu, ini kan bisa muncul abuse of power," sambungnya.

Dalam klaster pertama, KPK mengungkap adanya permintaan uang sebesar Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsoed pada 2026.

Taufik mengatakan orang tua calon mahasiswa tersebut kemudian berupaya memenuhi permintaan uang karena memiliki keinginan agar anaknya dapat masuk ke fakultas tersebut.

"Nah, abuse of power ini kemudian yang memang diartikan ke bawah, ke staf-staf, diminta ke orang tua, sehingga orang tua mana kemudian yang memang punya niat untuk anaknya memasukkan ke universitas Unsoed itu untuk akan berupaya semaksimal mungkin gitu," ujarnya.

Menurut Taufik, posisi orang tua calon mahasiswa tidak seimbang dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru.

"Sehingga itu dikonstruksikan sebagai pemerasan karena tidak ada upaya yang memang bisa seimbang untuk mengimbangi atau sebagai penyeimbang dari sistem penerimaan mahasiswa baru yang memang otoritasnya hanya dimiliki oleh Rektor gitu di universitas tersebut," katanya.

Namun, calon mahasiswa yang telah dibayarkan uangnya tersebut ternyata tidak lulus seleksi.

Uang Rp 650 juta yang telah diberikan kemudian menjadi persoalan karena disebut telah digunakan.

Selain pemerasan, KPK menemukan dua klaster lain dalam kasus penerimaan mahasiswa baru Unsoed.

Klaster kedua berkaitan dengan dugaan gratifikasi dalam proses seleksi mahasiswa baru tahun 2025-2026 dengan nilai sedikitnya Rp 680 juta.

Taufik mengatakan KPK menggunakan pasal gratifikasi karena tidak menemukan adanya kesepakatan antara pemberi uang dengan pihak penyelenggara untuk memasukkan calon mahasiswa ke Unsoed.

"Di klaster yang kedua itu kita konstruksikan pasalnya pasal gratifikasi, karena kalau hanya ada seorang penyelenggara negara yang kemudian menjalankan tugas negaranya normal begitu, kemudian karena ada prestasi yang dianggap oleh si klien, atau dalam hal ini mahasiswa baru atau orang tua merasa anaknya sudah lulus, mengucapkan terima kasih, itu kan sebetulnya relasi kuasanya kan hanya dari sisi si mahasiswanya, dari orang tuanya, hanya mengucapkan ucapan terima kasih," ujarnya.

Sementara klaster ketiga berkaitan dengan tawar-menawar mahar dalam penerimaan mahasiswa baru.

Dalam perkara ini, KPK menyebut terdapat uang yang dikumpulkan dari calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp 1,12 miliar.

KPK menyatakan klaster kedua dan ketiga dikonstruksikan sebagai gratifikasi karena tidak menemukan adanya kesepakatan untuk meloloskan calon mahasiswa tertentu.

"Itu makanya kita konstruksikan pasal gratifikasi khusus kepada yang klaster kedua dan ketiga. Karena memang tidak ada unsur atau permufakatan jahat terkait kesepakatan apakah ini bisa dilakukan upaya-upaya untuk memasukkan anaknya ke Unsoed," ujarnya.

"Jadi hanya memang hanya ada pungutan kemudian ketika itu dinyatakan lulus kemudian pihak orang tua memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk uang tadi," imbuhnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Akhmad Sodiq selaku Rektor Unsoed, Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed, dan Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed.

Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK menyebut dugaan tindak pidana korupsi tersebut berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri Unsoed.

Tiga klaster yang diungkap KPK meliputi dugaan pemerasan Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran, dugaan gratifikasi Rp 680 juta dalam seleksi mahasiswa baru, serta pengumpulan uang dari calon mahasiswa baru yang disebut mencapai Rp 1,12 miliar.* (d/ad)

PALANGKARAYA — Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah setelah meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Prabowo tiba di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sekitar pukul 15.25 WIB.

Baca Juga:

• Kabut Asap Karhutla Kalimantan Terbang ke Malaysia, 591 Sekolah Sarawak Terpaksa Ditutup

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan aparat keamanan.

Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Dedi Prasetyo, Kepala Badan Intelijen Negara Herindra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak.

Sejumlah pejabat daerah juga turut mengikuti rapat koordinasi tersebut.

"Hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 setelah tadi dari posko di Kalimantan Barat di sini di Posko Aju Kalimantan Tengah Palangkaraya telah hadir beberapa menteri Kepala Staf Angkatan Darat, Wakapolri, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Kalteng," kata Teddy membuka rapat.

Kunjungan Prabowo ke Palangkaraya merupakan rangkaian peninjauan penanganan karhutla di Pulau Kalimantan.

Sebelumnya, Prabowo menggelar rapat di Posko Satgas Udara, Lanud Supadio, Kalimantan Barat.

Dalam rapat tersebut, Prabowo mengatakan kedatangannya ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi penanganan karhutla.

"Baik terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata," kata Prabowo membuka rapat, Sabtu (22/8/2026).

Prabowo kemudian meminta laporan mengenai perkembangan terbaru penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada pejabat yang hadir.

"Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi?" ujarnya.

Peninjauan langsung tersebut dilakukan ketika karhutla masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kalimantan.

Pemerintah sebelumnya telah mengerahkan berbagai unsur untuk melakukan pemantauan, pemadaman, pendinginan, serta pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Dengan melanjutkan kunjungan ke Kalimantan Tengah, Prabowo ingin memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur penanggulangan bencana berjalan di lapangan.* (d/ad)

JAKARTA — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan, Indonesia, berdampak hingga ke Sarawak, Malaysia.

Pihak berwenang Malaysia menutup sementara hampir 600 sekolah karena kualitas udara memburuk.

Baca Juga:

• TNI Siagakan 66.510 Personel untuk Tangani Karhutla di Indonesia

Kebijakan itu diterapkan di Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman, dan Betong untuk mengantisipasi dampak kesehatan terhadap siswa.

"Berlaku efektif mulai 20 hingga 21 Agustus 2026. Penutupan ini melibatkan 509 sekolah dasar dengan 107.590 siswa dan 82 sekolah menengah dengan 89.733 siswa," demikian pernyataan JPN Sarawak, Kamis, 20 Agustus 2026.

Dengan demikian, penutupan tersebut mencakup 591 sekolah dengan total 197.323 siswa.

Distrik Serian menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat, Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Pengelolaan Indeks Pencemaran Udara Malaysia (APIMS), indeks pencemaran udara atau API di Serian mencapai 191 dan masuk kategori tidak sehat.

Sejumlah wilayah lain di Sarawak juga mencatat kualitas udara tidak sehat. API di Kuching tercatat 181, Samarahan 178, Sri Aman 174, dan Sarikei 171.

Sementara itu, Sibu mencatat API 160. Samalaju, Bintulu, dan Mukah masing-masing berada di angka 156, sedangkan Miri mencapai 151.

Sehari sebelumnya, API Serian bahkan sempat mencapai 239 yang masuk kategori sangat tidak sehat.

Dalam sistem pengukuran Malaysia, API 0-50 dikategorikan baik, 51-100 sedang, 101-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, sedangkan angka di atas 300 masuk kategori berbahaya.

Aktivitas kebakaran di Kalimantan juga terpantau melalui sistem satelit Fire Information for Resource Management System (FIRMS) milik NASA.

Pada Kamis, 20 Agustus 2026, titik panas terlihat cukup padat, terutama di wilayah Indonesia yang berdekatan dengan perbatasan Sarawak.

Kabut asap lintas batas bukan persoalan baru bagi kawasan Asia Tenggara.

Fenomena tersebut kerap memburuk ketika musim kemarau, terutama saat kebakaran hutan dan lahan gambut menghasilkan asap dalam jumlah besar.

Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Arthur Joseph Kurup mengatakan pemerintah Malaysia terus memantau kondisi kabut asap di Sarawak dan sejumlah wilayah Semenanjung Malaysia sejak 8 Agustus.

Kurup juga mengatakan Malaysia telah berkoordinasi dengan Indonesia untuk menangani titik panas.

Menurut dia, berdasarkan Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), status Siaga Tingkat 2 telah diaktifkan sejak 3 Agustus.

"Negara-negara anggota diwajibkan menyampaikan laporan harian mengenai langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan," ujar Kurup seperti dikutip harian New Straits Times.

Persoalan kabut asap kali ini terjadi ketika aktivitas karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan.

Pemantauan satelit NASA-NOAA pada 21 Agustus 2026 mencatat 1.842 titik panas dengan tingkat kepadatan tinggi di lima provinsi di Kalimantan.

Kalimantan Tengah mencatat jumlah titik panas terbanyak dengan 976 titik.

Berikutnya Kalimantan Barat dengan 489 titik, Kalimantan Timur 237 titik, Kalimantan Selatan 125 titik, dan Kalimantan Utara 15 titik.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga mencatat sejumlah kejadian karhutla di Kalimantan Timur.

Di Kabupaten Paser, kebakaran terjadi di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau dengan luas lahan terbakar mencapai 25,29 hektare.

Karhutla juga terjadi di enam kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada 19 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di wilayah tersebut mencapai 49,55 hektare.

Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kebakaran dilaporkan terjadi sejak 13 Agustus 2026 di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor.

Sedikitnya empat hektare lahan terbakar.

BNPB telah mengerahkan 39 unit pesawat dan helikopter untuk mendukung penanganan karhutla.

Armada tersebut digunakan untuk operasi modifikasi cuaca, pemadaman melalui water bombing, hingga patroli udara.

Operasi dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Di Kalimantan Barat, satgas udara diperkuat dua unit helikopter patroli, satu unit untuk operasi modifikasi cuaca, serta lima unit water bombing.

Sementara di Kalimantan Tengah terdapat satu helikopter patroli, satu unit operasi modifikasi cuaca, dan empat unit water bombing.

Upaya serupa juga dilakukan di Kalimantan Selatan dengan satu helikopter patroli, satu unit operasi modifikasi cuaca, dan tiga unit water bombing.

Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti sebaran titik panas di kawasan konsesi perusahaan.

Berdasarkan analisis Walhi, sejak 1 Januari hingga 27 Juli 2026 terdapat 118.420 titik panas di seluruh Indonesia.

Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni 17.236 titik. Luas indikatif karhutla di provinsi tersebut mencapai 28.680 hektare.

Secara keseluruhan, Pulau Kalimantan mencatat 34.262 titik panas dengan luas indikatif karhutla mencapai 33.837 hektare.

Walhi juga menemukan 25.524 titik panas atau sekitar 74 persen dari total titik panas di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan.

Dari jumlah tersebut, 10.739 titik panas berada di dalam hak guna usaha perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik panas berada di konsesi pertambangan, dan 6.905 titik panas berada di kawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH.

Fenomena kabut asap yang kembali melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api.

Pencegahan kebakaran, pengawasan kawasan rawan, serta kerja sama lintas wilayah dan negara menjadi bagian penting untuk mencegah persoalan serupa kembali meluas.* (d/ad)

DELI SERDANG — Seorang penumpang ojek online atau ojol meninggal dunia setelah terjatuh dari sepeda motor yang ditumpanginya di Jalan Haji Anif, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Korban diduga meninggal setelah mengalami sakit saat dalam perjalanan.

Baca Juga:

• Kerap Disiksa Bibi, Dua Bocah di Dairi Kini Jalani Perawatan dan Trauma Healing

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 12.00 WIB, aparat kepolisian bersama warga terlihat mengevakuasi korban ke mobil ambulans.

Purnama Simanjuntak, salah seorang pengemudi ojol yang mengetahui kejadian tersebut, mengatakan pengemudi yang membawa korban tidak mengetahui bahwa penumpangnya sedang dalam kondisi sakit.

"Pengakuan dari driver, tidak tahu kalau korban dalam keadaan sakit. Driver ojek online mengantarkan penumpang tersebut, tiba-tiba korban mengeluh kepalanya pening dan sakit," ucap Purnama saat dikonfirmasi di lokasi kejadian.

Menurut Purnama, korban kemudian tiba-tiba terjatuh dari sepeda motor dan tersungkur ke tepi jalan. Korban selanjutnya dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

"Iya meninggal, ada darah di kepala korban karena diduga jatuh dari sepeda motor dan kebentur," ucap Purnama.

Tidak lama setelah korban dinyatakan meninggal, istri dan sejumlah anggota keluarganya datang ke lokasi.

Menurut Purnama, istri korban mengatakan suaminya sedang mengalami demam.

"Demam dibilang ibu itu suaminya (korban). Kita usulkan korban untuk dibawa ke rumah sakit tapi keluarga bilang tidak dan korban dibawa ke rumah mereka. Istrinya sudah lama di sini nangis-nangis berserta adik dan keluarganya, bahkan mengatakan ikhlas atas kepergian korban," tambahnya.

Purnama mengatakan peristiwa tersebut membuat pengemudi ojol yang membawa korban mengalami syok.

Meski demikian, keluarga korban disebut tidak menyalahkan pengemudi atas kejadian tersebut.

"Makanya drivernya terdiam itu, bukan kesalahan driver juga karena memang sudah ada penyakit bawaannya korban. Makanya tadi, keluarga bilang ikhlas dan tidak berdampak terhadap driver maupun ojolnya," ungkapnya.

Seorang warga bernama Rian mengatakan dirinya awalnya melihat kerumunan warga di sekitar lokasi. Ia kemudian berhenti untuk mengetahui apa yang terjadi.

"Kebetulan saya lewat, saya lihat ramai sekali orang dan saya berhenti melihatnya. Kondisi korban sudah tidak bernyawa ketika dicek warga setempat," ucap Rian.

Peristiwa tersebut kemudian ditangani aparat kepolisian.

Korban selanjutnya dievakuasi dari lokasi menggunakan ambulans setelah keluarga datang dan memberikan keterangan terkait kondisi korban.

Catatan: Informasi mengenai korban diduga meninggal akibat sakit masih berdasarkan keterangan saksi dan keluarga.

Penyebab medis kematian tetap menjadi kewenangan pihak berwenang dan tenaga medis.* (d/ad)

TANJUNG JABUNG TIMUR — Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengamankan seorang terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Wahyu Ishadi bin Ishak, pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Wahyu diamankan sekitar pukul 18.00 WIB di kediamannya di Jalan Agung RT 001 RW 006, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Baca Juga:

• Jadi Tersangka Dugaan Penipuan dan Penggelapan, Ruben Onsu Angkat Bicara

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tjt tertanggal 28 Mei 2025, Wahyu dijatuhi hukuman penjara selama sembilan bulan.

Eksekusi tersebut juga dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor PRINT-325/L.5.18/Eoh.3/06/2025 tertanggal 20 Juni 2025.

Sebelumnya, Wahyu tidak ditahan selama proses persidangan.

Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dia tidak memenuhi panggilan untuk menjalani hukuman.

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur kemudian menetapkan Wahyu sebagai DPO berdasarkan Surat Penetapan DPO Nomor R-57/L.5.18/Eku.3/06/2025.

Pengamanan dilakukan personel Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang dengan bantuan Unit Reskrim Polsek Nipah Panjang.

Saat diamankan, Wahyu disebut tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif. Proses penangkapan pun berlangsung aman dan kondusif.

Setelah diamankan, Wahyu dibawa ke Polsek Nipah Panjang untuk menjalani pemeriksaan sekaligus verifikasi identitas.

Sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tiba di Polsek Nipah Panjang.

Tim kemudian memastikan identitas Wahyu sesuai dengan terpidana yang tercatat dalam data DPO.

Setelah proses pemeriksaan selesai, Wahyu diberangkatkan menuju Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak untuk menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan.

Terpidana tiba di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sekitar pukul 00.30 WIB.

Setelah seluruh proses administrasi selesai, Wahyu secara resmi diserahkan kepada pihak lapas untuk menjalani masa pidananya.

Kejaksaan menyebut keberhasilan pengamanan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang, dan Polsek Nipah Panjang.

Sinergi tersebut dilakukan dalam rangka pencarian, pengamanan, hingga pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang masuk dalam daftar pencarian.

Kajari Tanjung Jabung Timur mengatakan pengamanan DPO tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan.

Kajari juga menyampaikan bahwa tidak ada ruang bagi para DPO untuk menghindari proses hukum.

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur akan terus melakukan pencarian dan pengamanan terhadap setiap DPO guna memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* (ad)

CALANG — Polres Aceh Jaya menggelar upacara peringatan Hari Juang Polri Tahun 2026 pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Upacara berlangsung khidmat diikuti jajaran pejabat utama, perwira, bintara, serta seluruh personel Polres Aceh Jaya.

Baca Juga:

• Jadi Tersangka Dugaan Penipuan dan Penggelapan, Ruben Onsu Angkat Bicara

Sementara Kanit Tipidum Polres Aceh Jaya Ipda Zandi Erika bertindak sebagai komandan upacara.

Peringatan Hari Juang Polri menjadi momentum bagi jajaran Polres Aceh Jaya untuk mengenang kembali perjuangan para pendahulu kepolisian sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.

Hari Juang Polri yang diperingati setiap 21 Agustus memiliki akar sejarah dari peristiwa Proklamasi Polisi di Surabaya pada 21 Agustus 1945.

Ketika itu, Inspektur Polisi Kelas I Moehammad Jasin yang menjabat Komandan Polisi Istimewa Surabaya memimpin apel di Markas Polisi Istimewa dan membacakan Proklamasi Polisi.

Proklamasi tersebut menegaskan sikap kepolisian untuk berdiri bersama Republik Indonesia serta mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hari Juang Polri ditetapkan melalui Keputusan Kapolri Nomor Kep/95/I/2024 tentang Hari Juang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 22 Januari 2024.

Sementara tata pelaksanaan upacaranya diatur melalui Keputusan Kapolri Nomor KEP/1325/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024.

Kapolres Aceh Jaya AKBP Zulfa Renaldo mengatakan Hari Juang Polri tidak semestinya hanya diperingati sebagai kegiatan seremonial.

Menurut dia, momentum tersebut harus menjadi kesempatan bagi setiap anggota Polri untuk kembali memahami nilai perjuangan yang menjadi dasar pengabdian.

"Semangat perjuangan para pendahulu harus terus hidup dalam setiap pelaksanaan tugas. Jika dahulu para pejuang Polri mengabdikan diri untuk mempertahankan kemerdekaan, maka hari ini semangat tersebut kita lanjutkan melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Zulfa.

Ia mengatakan nilai keberanian, pengabdian, dan kesetiaan kepada bangsa yang diwariskan para pendahulu harus menjadi pedoman bagi personel Polri dalam menjalankan tugas.

Hal itu, kata Zulfa, termasuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi Polri saat ini berbeda dengan situasi ketika perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung.

Namun, nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendahulu tetap relevan untuk menjadi landasan dalam menjalankan tugas kepolisian.

Karena itu, ia berharap peringatan Hari Juang Polri 2026 tidak berhenti pada upacara.

Semangat tersebut harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari dan diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat.

"Semangat Hari Juang Polri harus kita wujudkan dalam tindakan nyata. Polri harus terus hadir, dekat dengan masyarakat, mampu memberikan rasa aman, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat," tutupnya.* (ad)

PURWOKERTO — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, dan lima orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri.

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Akhmad Sodiq pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Meski Masuk Lewat Jalur Bermasalah, KPK Pastikan Mahasiswa Unsoed Tak Perlu Was-was Soal Status Kuliahnya

Mereka adalah Akhmad Sodiq selaku Rektor Unsoed, Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed, Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed, serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan perkara tersebut terbagi menjadi tiga klaster.

Ketiganya berkaitan dengan pemerasan dan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Klaster Pertama: Dugaan Pemerasan Rp650 Juta

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unsoed.

KPK menyebut pada Agustus 2026, Norman Arie Prayoga, selaku Wakil Rektor III, atas sepengetahuan Akhmad Sodiq, memerintahkan Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto untuk meminta uang sebesar Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa yang ingin anaknya lolos melalui jalur seleksi mandiri Fakultas Kedokteran.

"Keduanya selaku pihak swasta, diduga meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp 650 juta," jelas Taufik.

Permintaan tersebut kemudian dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa.

Namun, anak dari orang tua yang telah membayar uang tersebut justru tidak lulus seleksi.

Orang tua calon mahasiswa kemudian meminta uang Rp650 juta itu dikembalikan.

Namun, Dian dan Adhi disebut tidak mampu mengembalikannya karena uang tersebut telah digunakan.

"Jadi artinya uang yang tadi sudah diberikan oleh orang tua ini sudah dipakai oleh saudara DMW dan AW sendiri," imbuh Taufik.

Keduanya kemudian menyampaikan persoalan tersebut kepada Norman.

Menurut KPK, Norman atas izin Akhmad Sodiq kemudian meminjam uang kepada salah satu pihak swasta untuk mengembalikan dana tersebut.

Sebagai gantinya, Norman disebut menjanjikan pelunasan pinjaman melalui pencairan tiga paket proyek di lingkungan Unsoed.

Proyek tersebut berupa pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.

"Untuk mengembalikan uang atas peminjaman kepada pihak swasta itu, NAP melalui DMW, AW, dan MYN selaku pihak swasta sekaligus keponakan ASO, menjanjikannya dengan membayar melalui pencairan 3 paket proyek di lingkungan Unsoed, yaitu pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung," tutur Taufik.

Klaster Kedua: Dugaan Gratifikasi Rp680 Juta

Klaster kedua berkaitan dengan dugaan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri untuk tahun akademik 2025 dan 2026.

KPK menyebut Akhmad Sodiq memberikan perintah kepada keponakannya, Mulyono, dengan kode tertentu agar tidak meminta uang di awal, tetapi menerima apabila diberikan.

"Pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026 jalur mandiri, ASO memberikan perintah kepada MYN dengan kode 'jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih'," ucap Taufik.

Atas sepengetahuan Sodiq, Mulyono diduga menerima uang yang dikategorikan KPK sebagai penerimaan lainnya atau gratifikasi dengan nilai sekurang-kurangnya Rp680 juta.

"Atas hal tersebut, MYN atas sepengetahuan ASO diduga melakukan penerimaan lainnya/gratifikasi berupa uang sekurang-kurangnya senilai Rp 680 juta," lanjutnya.

KPK juga menyebut Sodiq memerintahkan Mulyono menggunakan uang tersebut untuk membeli tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan Mulyono.

Klaster Ketiga: Dugaan Tawar-menawar Mahar

Klaster ketiga berkaitan dengan dugaan tawar-menawar mahar dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri pada 2026.

KPK menyebut Eko Sumanto, selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed, berkomunikasi dengan salah satu pihak yang disebut sebagai pengepul calon mahasiswa baru.

Komunikasi tersebut dilakukan untuk melakukan negosiasi terkait uang yang harus dibayarkan calon mahasiswa agar dapat lolos melalui jalur mandiri.

"Bahwa pada periode yang sama (2026), diketahui Eko selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed berkomunikasi dengan salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru di Unsoed. Dalam komunikasi tersebut diketahui, Eko atas sepengetahuan Akhmad Sodiq melakukan 'tawar menawar mahar' dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri," kata Taufik.

Kesepakatan mengenai nilai "mahar" kemudian tercapai.

Eko disebut menerima uang dengan total Rp1,12 miliar dari salah satu pihak pengepul calon mahasiswa baru pada periode 2025-2026.

"Setelah sepakat mengenai 'mahar' tersebut, Eko kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp 1,12 miliar (2025-2026)," katanya.

Uang tersebut kemudian dilaporkan Eko kepada Akhmad Sodiq.

Setelah kesepakatan itu tercapai, Sodiq disebut memberikan akses user ID miliknya kepada Eko untuk melakukan proses otorisasi atau memberikan persetujuan terhadap calon mahasiswa baru yang telah memberikan uang.

"Atas penerimaan tersebut Eko melaporkannya kepada Akhmad Sodiq. Bahwa kemudian Akhmad Sodiq memberikan akses user id-nya kepada Eko untuk proses otorisasi 'klik' atau memberikan approval pada calon mahasiswa baru yang telah memberikan uang," ujarnya.

KPK masih menangani perkara tersebut dan mendalami aliran uang serta mekanisme penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.* (km/ad)

TANGERANG SELATAN — Polda Metro Jaya membongkar praktik produksi uang palsu senilai Rp36 miliar di Gudang Industri Taman Tekno BSD Blok C, Jalan Tekno BSD, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan.

Polisi menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam produksi uang palsu tersebut.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Dikembalikan, Ini Alasannya

Empat tersangka yang diamankan masing-masing berinisial S, NC, D, dan AB.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan polisi menemukan 360.000 lembar uang yang menyerupai uang kertas pecahan Rp100.000.

Jika dikonversikan dengan nilai nominalnya, jumlah tersebut mencapai Rp36 miliar.

"Subdit Ekonomi dan Perbankan melakukan pengungkapan terkait tentang penemuan berupa lembar berupa uang dalam pecahan 100.000 sebanyak 360.000 lembar menyerupai uang kertas," kata Budi kepada wartawan, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Dari lokasi, polisi juga menyita sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu.

Barang bukti tersebut antara lain mesin cetak, printer, tinta, laptop, alat offset, serta peralatan untuk memasang benang pengaman.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Victor Dean Mackbon mengatakan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Subdit 2 Ekonomi dan Perbankan.

"Di mana kami melakukan penggerebekan sesuai dengan aturan dari hasil penyelidikan dan dikembangkan nanti ke penyidikan, berhasil diamankan tiga orang tersangka atas inisial N, kemudian inisial S, dan juga inisial D," ungkap Victor.

Dalam perkembangan penyidikan, polisi kemudian mengamankan satu tersangka lain berinisial AB.

Menurut Victor, AB berperan sebagai pemodal sekaligus pemberi perintah dalam produksi uang palsu tersebut.

"Kita bisa kembangkan kepada satu orang, itu di daerah PIK, satu orang ini sebagai perannya yang memberikan order atas inisial AB," ungkap Victor.

Sementara tiga tersangka lainnya diduga berperan dalam proses produksi uang palsu.

Victor mengatakan sindikat tersebut diduga telah memproduksi uang palsu selama sekitar empat bulan, sejak Maret 2026.

Polisi juga menemukan bahwa dua dari empat tersangka merupakan residivis dalam kasus serupa pada 2019 dan 2022.

"Jadi, sindikat ini menggunakan cetakan tahun emisi 2016 dan memproduksi uang palsu tersebut selama kurang lebih empat bulan sejak Maret 2026," ujarnya.

Menurut Victor, uang palsu yang diproduksi memiliki kualitas tinggi atau masuk kategori Grade A.

Uang tersebut dilengkapi sejumlah unsur yang menyerupai uang asli, seperti nomor seri, benang pengaman, hologram, dan simbol negara.

"Karena perlu kami sampaikan di sini, ini kualitas yang kami bisa temukan, ini adalah kualitas grade A. Di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengaman, kemudian juga ada hologram, dan juga ada simbol negara di situ," ujarnya.

Polisi menemukan uang palsu dalam kondisi sudah terpotong maupun yang masih dalam bentuk lembaran.

Total nilai uang palsu yang diamankan mencapai Rp36 miliar.

Victor memastikan seluruh uang palsu yang ditemukan polisi belum sempat beredar di masyarakat.

Pengungkapan tersebut, kata dia, merupakan langkah pencegahan untuk menggagalkan distribusi uang palsu.

"Barang ini belum sempat beredar karena berhasil dicegah oleh petugas Subdit 2 Eksmonbank. Dari keterangan tersangka, uang ini rencananya akan didistribusikan melalui dua jalur, salah satunya diindikasikan akan dicampur dan dimasukkan ke perbankan swasta dengan perbandingan nilai tukar satu uang asli berbanding tiga uang palsu," ungkap Viktor.

Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan dan pihak lain yang diduga terlibat dalam produksi maupun rencana distribusi uang palsu tersebut.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 374 dan/atau Pasal 375 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 36 dan/atau Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Untuk ancaman hukuman terberat bagi pelaku adalah pidana penjara selama 15 tahun," katanya.* (km/ad)