Oleh:Yogen Sogen

KETIKA lahan bekas kebakaran segera ditanami sawit, penegakan hukum harus menelusuri bukan hanya siapa pelaku yang membakar, tetapi juga siapa yang menguasai lahan dan menikmati hasilnya.

Baca Juga:

• Kapolri Suyudi Beberkan Kronologi Penangkapan Kapal Pembawa 1 Ton Ketamin di Perairan Asahan

Gambaran ini muncul dari sejumlah lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang 2026.

Api meninggalkan tanah yang menghitam, sementara aktivitas pembukaan lahan dan penanaman mulai berlangsung.

Rangkaian peristiwa tersebut mengundang kecurigaan yang tak boleh dijawab dengan dugaan semata, tetapi juga memerlukan penyelidikan serius.

Di Dharmasraya, Sumatera Barat, lahan seluas 5,9 hektar di kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Lantak, Kecamatan Timpeh, terbakar pada 15 September 2026.

Sebulan kemudian, lokasi itu ditemukan telah ditanami sawit. Polisi memasang garis pembatas dan menyelidiki pihak yang bertanggung jawab.

Temuan serupa muncul di Pematang Pudu, Bengkalis, Riau. Sekitar enam hektar kawasan Hutan Produksi Terbatas diduga digarap tanpa izin.

Sekitar 1,5 hektar telah dibersihkan dan bibit sawit ditemukan di lokasi.

Seorang tersangka ditetapkan dalam perkara pendudukan dan penanaman di kawasan hutan.

Di Desa Sungai Awan Kiri, Ketapang, Kalimantan Barat, kebakaran melalap sekitar 2.400 hektar.

Tim penegakan hukum menyegel lokasi dan menyita ekskavator setelah menemukan aktivitas pembukaan lahan dan persiapan perkebunan.

Pemerintah desa menyatakan alat berat itu digunakan untuk membersihkan parit lama.

Penjelasan tersebut perlu diuji bersama bukti lapangan, bukan diterima atau ditolak sebelum penyidikan tuntas.

Kasus-kasus itu memiliki konteks hukum dan kondisi lahan yang berbeda.

Namun, kemunculan penanaman sawit setelah kebakaran meretas persoalan yang sama tentang bagaimana memastikan kebakaran tidak menjadi jalan pintas untuk menguasai kawasan, mengubah peruntukan lahan, atau memperoleh keuntungan dari pelanggaran hukum?

Api dan Keuntungan

Kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola.

Api bisa muncul karena kelalaian, aktivitas masyarakat, kondisi cuaca, maupun tindakan yang disengaja. Karena itu, setiap kasus harus diperiksa berdasarkan bukti.

Namun, ketika lahan terbakar segera dibuka dan ditanami komoditas bernilai ekonomi, penyidikan perlu bergerak melampaui penentuan sumber api.

Siapa pemilik atau penguasa lahan? Siapa yang membiayai pembukaan kawasan? Dari mana alat berat dan bibit berasal?

Apakah ada transaksi tanah, perantara, atau pihak yang memberi perintah?

Apakah penanaman dilakukan di kawasan hutan, konsesi, atau tanah yang memiliki hak legal?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat memperlihatkan apakah kebakaran berdiri sebagai peristiwa tersendiri atau terhubung dengan upaya memperoleh manfaat ekonomi.

Kementerian Kehutanan pada Agustus 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara pembukaan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Riau, dengan cara membakar untuk kemudian ditanami sawit.

Penyidik juga menemukan dugaan jual beli lahan di dalam kawasan hutan.

Dalam perkara berbeda, sebuah perusahaan ditetapkan sebagai tersangka korporasi atas dugaan perambahan di Mempawah, Kalimantan Barat.

Temuan itu memperlihatkan, penegakan hukum perlu menelusuri rangkaian kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat.

Penanganan yang berhenti pada pelaku pembakaran berisiko meninggalkan mata rantai lain, terutama apabila terdapat pihak yang mengatur, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembukaan kawasan.

Data yang diberitakan Inilah.com berdasarkan catatan Bareskrim hingga 13 Oktober 2026 mencatat 273 laporan perkara perorangan dengan 223 tersangka dan luas lahan terbakar sekitar 5.157,89 hektar.

Untuk perkara korporasi, tercatat 98 laporan dengan luas lahan terbakar sekitar 25.600,26 hektar dan sembilan perusahaan berstatus tersangka.

Angka tersebut menunjukkan pentingnya membedakan jumlah perkara, luas area, dan status hukum.

Ia belum membuktikan, seluruh kebakaran berkaitan dengan sawit, tetapi memperlihatkan besarnya kawasan yang harus ditelusuri dan pentingnya pengusutan terhadap korporasi.

Negara Harus Hadir

Pada 7 September 2026, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menyelidiki dugaan pembakaran yang berkaitan dengan pembukaan perkebunan.

Ia juga meminta nama-nama korporasi yang diduga terlibat ditelusuri, termasuk kemungkinan pencabutan izin dan hak guna usaha.

Arahan itu memberikan mandat politik yang jelas. Tantangannya ialah memastikan perintah tersebut berujung pada hasil yang dapat diperiksa publik.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penyegelan lokasi atau pengumuman penyelidikan.

Masyarakat perlu mengetahui perkembangan perkara, status kawasan, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta dasar hukum setiap tindakan.

Jika ditemukan pelanggaran, proses pidana dan sanksi administratif harus dijalankan sesuai ketentuan.

Jika dugaan tidak terbukti, hasil penyelidikan pun perlu dijelaskan secara terbuka.

Pemeriksaan juga harus membedakan pelaku yang membakar, pihak yang menguasai lahan, dan pihak yang memperoleh manfaat.

Ketiganya mungkin orang atau badan hukum berbeda.

Tanpa penelusuran kepemilikan dan aliran keuntungan, penegakan hukum berisiko hanya menjangkau orang yang berada paling dekat dengan api.

Industri sawit tentu tidak dapat dipukul rata.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia membantah bahwa perusahaan sengaja membakar lahan dan menyatakan pembukaan lahan tanpa bakar telah lama dilakukan.

Bantahan itu perlu ditempatkan dalam pemeriksaan berbasis bukti.

Perusahaan yang mematuhi hukum tidak boleh dituduh tanpa dasar, sementara pelaku yang terbukti melanggar tidak boleh berlindung di balik nama besar industri.

Kerugian kebakaran juga tidak berhenti pada pohon yang hangus.

Masyarakat menghirup asap, kegiatan ekonomi terganggu, habitat satwa terancam, dan negara mengeluarkan sumber daya untuk pemadaman serta penanganan dampaknya.

Jika lahan kemudian menghasilkan keuntungan bagi pihak tertentu tanpa pertanggungjawaban atas kerusakan, beban ekologis dan sosial dipikul masyarakat, sementara manfaat ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Karena itu, pemulihan kawasan harus menjadi bagian dari penegakan hukum.

Lahan yang terbakar tidak boleh otomatis dianggap tersedia untuk ditanami atau dialihkan penggunaannya.

Status kawasan, hak atas tanah, izin, serta kewajiban pemulihan mesti diperiksa sebelum aktivitas baru dibiarkan berjalan.

Pengawasan berbasis citra satelit dan pemeriksaan lapangan juga perlu menghubungkan catatan kebakaran dengan perubahan tutupan lahan setelah api padam.

Ungkapan yang hari-hari ini jadi guyonan warganet menyoal "habis asap terbitlah sawit" mungkin terdengar seperti sindiran, tetapi kenyataan di lapangan menuntut lebih dari narasi tersebut.

Negara perlu memastikan bahwa kebakaran tidak berubah menjadi keuntungan, sementara kerusakan menjadi beban bersama.

Lebih dari itu, ukuran keberhasilan bukan berapa banyak pelaku yang diumumkan tertangkap, tetapi seberapa jauh hukum mampu mengungkap seluruh rantai tanggung jawab, memulihkan kawasan, dan mencegah lahan terbakar menjadi pintu masuk bagi pelanggaran berikutnya.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Analis Sosial-Politik dan Kebijakan Publik, lulusan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STIPAN.

JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, meluapkan kemarahannya kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait sengketa lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hercules mempersoalkan klaim kepemilikan tanah yang disebut Maruarar sebagai aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Baca Juga:

• KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Namun, status kepemilikan tanah masih menjadi sengketa karena selain diklaim PT KAI, lahan tersebut juga diklaim oleh Sulaiman Effendi yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah berdasarkan dokumen Eigendom Verponding peninggalan era kolonial Belanda.

Dalam video pernyataan yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya pada Kamis, 22 Oktober 2026, Hercules menyatakan bahwa tanah tersebut bukan lahan kosong yang bisa begitu saja diklaim pihak lain.

Ia mengaku telah mengeluarkan uang untuk membebaskan lahan tersebut.

"Kamu tahu enggak Ara (sapaan akrab Maruarar Sirait), tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pakai uang," kata Hercules dalam sebuah video pernyataan yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya, Kamis (22/10/2026).

Hercules juga menyampaikan peringatan langsung kepada politikus yang akrab disapa Ara tersebut.

"Saya peringatkan saudara Ara Sirait, hei Ara Sirait, kau harus tahu diri," ucap Hercules dengan nada meninggi.

Tak hanya Maruarar, Hercules juga melontarkan kritik kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Dalam video terpisah yang diunggah GRIB Jaya, Hercules menyinggung persoalan transparansi penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Hercules mengaku mengenal Nusron secara pribadi. Namun, ia menilai persoalan pertanahan yang melibatkan anak buah Nusron perlu mendapat perhatian serius.

"Wahid (Nusron Wahid) itu teman saya, tapi dia sombong dia. Lampri itu teman saya, yang (Direktur) Jenderal yang kemarin (ditangkap KPK)," ucap Hercules.

Lampri yang dimaksud Hercules adalah mantan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Kementerian ATR/BPN yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi terkait penerbitan HGB Summarecon.

Hercules mengklaim telah memperingatkan Lampri sebelum penangkapan tersebut.

Ia mengaku pernah mendatangi kantor BPN di Bogor dan menghubungi pejabat itu untuk menyampaikan kekhawatirannya mengenai perubahan status sertifikat tanah.

"Sebelum dia ditangkap, aku datangi BPN Bogor, aku telepon dia. Aku telepon Lampri. Eh Jenderal, kamu hati-hati ini tanah Summarecon ini hak milik diubah jadi HGB," kata Hercules.

Ia juga mengaku telah mengingatkan Nusron agar mengawasi persoalan tersebut.

"Bilang sama Nusron hati-hati. Ini tanah Summarecon itu harusnya sertifikat hak milik (SHM milik warga), diubah HGB. Ini hati-hati kamu Lampri. Kalau enggak sebentar lagi ditangkap lo. Jadi Anda enggak sampai dua minggu (betul-betul) ditangkap. Ya kan?" kata dia lagi.

Pernyataan tersebut merupakan klaim Hercules mengenai peringatannya kepada pejabat ATR/BPN sebelum penangkapan.

Dugaan pelanggaran dalam penerbitan sertifikat tanah tetap harus merujuk pada hasil penyidikan dan proses hukum yang berlaku.

Hercules kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan masalah administrasi pertanahan yang berpotensi memunculkan sengketa kepemilikan.

Menurut dia, perubahan status sertifikat tanah perlu diawasi agar tidak merugikan pemilik yang memiliki hak atas tanah tersebut.

"Nah makanya kemarin peristiwa lagi masalah Summarecon, pada ditangkapin semua, dan masih menyeret nama besarnya. Dari setikat hak miliknya ahli waris diubah jadi HGB," beber Hercules.

Ia menilai Menteri ATR/BPN harus ikut bertanggung jawab atas persoalan yang melibatkan jajaran kementeriannya.

"Saya agak emosi gitu loh, agak emosi, agak marah. Menteri Nusron itu harus dimintai pertanggungjawaban. Karena ini anak buahnya yang berbuat. Masa menteri nggak tahu," tegasnya.

Hercules mengatakan sengketa tanah dapat muncul ketika terdapat persoalan dalam pencatatan atau penerbitan dokumen pertanahan.

Dalam perkara di Tanah Abang, ia mengklaim berada di pihak ahli waris yang menurutnya memiliki hak atas lahan tersebut.

"Tapi memang juga sampai hari ini masih, kalau lihat-lihat begini masih marah, masih emosi saja gitu kan," ucap Hercules.

Perselisihan antara Hercules dan GRIB Jaya dengan PT KAI mengenai lahan di Tanah Abang bukan persoalan baru.

Sengketa kepemilikan tanah tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan kembali menjadi perhatian setelah Kementerian PKP merencanakan pembangunan hunian vertikal di lokasi itu.

Pemerintah berencana membangun 1.000 unit rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Program tersebut ditujukan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal dengan biaya lebih terjangkau.

Namun, rencana pembangunan belum dapat dilanjutkan karena status kepemilikan lahan masih dipersengketakan.

PT KAI mengklaim memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah tersebut.

Sementara itu, Sulaiman Effendi mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan dengan menunjukkan dokumen Eigendom Verponding, yaitu dokumen hak atas tanah yang berasal dari masa pemerintahan kolonial Belanda.

Adapun dua bidang tanah dengan HPL Nomor 17 dan HPL Nomor 19 disebut selama ini dikelola oleh GRIB Jaya.

Perbedaan klaim kepemilikan tersebut membuat kepastian hukum atas lahan menjadi persoalan utama.

Pemerintah perlu memastikan status tanah berdasarkan dokumen, riwayat kepemilikan, serta keputusan hukum yang relevan sebelum pembangunan dilakukan.

Di satu sisi, pembangunan rusun ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, sengketa kepemilikan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum agar tidak merugikan pihak yang terbukti memiliki hak atas tanah tersebut.

Hingga status kepemilikan lahan dipastikan, rencana pembangunan 1.000 unit rusun di Tanah Abang masih menghadapi kendala.

Persoalan ini juga menempatkan transparansi administrasi pertanahan dan kepastian hukum sebagai isu penting dalam penyelesaian sengketa.* (km/ad)

PADANGSIDIMPUAN — Gempa bumi bermagnitudo 3,1 mengguncang wilayah Kabupaten Padangsidimpuan, Sumatera Utara, pada Jumat, 23 Oktober 2026, pukul 12.06 WIB.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpusat sekitar 30 kilometer di sebelah barat Padangsidimpuan, dengan kedalaman 3 kilometer.

Baca Juga:

• Kapolri Suyudi Beberkan Kronologi Penangkapan Kapal Pembawa 1 Ton Ketamin di Perairan Asahan

Informasi tersebut disampaikan melalui keterangan resmi lembaga tersebut pada Jumat, 23 Oktober 2026.

"Info gempa Mag: 3,1 pada 23 Oktober 2026 pukul 12:06:34 WIB," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Jumat (23/10/2026).

Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 1,32 derajat Lintang Utara dan 99,01 derajat Bujur Timur.

Dengan kedalaman hanya 3 kilometer, gempa tersebut tergolong gempa dangkal.

BMKG juga menyebutkan bahwa pusat gempa berjarak sekitar 30 kilometer di sebelah barat Padangsidimpuan.

"Gempa tersebut terjadi pada 30 km barat Padangsidimpuan dengan kedalaman 3 km," ucapnya.

Dalam keterangannya, BMKG menyebut gempa tersebut berkaitan dengan aktivitas subduksi.

Subduksi merupakan proses ketika satu lempeng tektonik bergerak dan masuk ke bawah lempeng lainnya.

Proses ini dapat memicu tekanan dan pergeseran batuan yang kemudian menghasilkan gempa bumi.

Meski terjadi di wilayah Sumatera Utara, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

"Gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," pungkasnya.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengutamakan informasi dari BMKG maupun instansi resmi terkait apabila terdapat perkembangan lebih lanjut mengenai aktivitas gempa di wilayah tersebut.
* (d/ad)

JAKARTA — Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Bareskrim Polri membongkar dugaan penyelundupan 1 ton ketamin menggunakan kapal MT Global 168.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan delapan awak kapal, terdiri atas tujuh warga negara Indonesia dan satu warga negara asing asal Tiongkok/Taiwan.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Eksekusi Mantan Kades Tapak Kuda dalam Kasus Alih Fungsi Hutan Langkat

Identitas MT Global 168 terungkap melalui dokumen docking atau dokumen terkait proses perawatan kapal yang ditemukan di kapal Fushanxing 1, yang sebelumnya ditangkap karena mengangkut 800 kilogram ketamin.

"Kita memang seperti itu. Kita selalu menganalisa kapal itu tidak sebentar, ya, tiga bulan tuh paling sebentar, enam bulan. Ya, nah identitas kapal ini terungkap, ya, dari dokumen docking yang ditemukan di atas kapal yang kita tangkap sebelumnya," kata Jenderal Suyudi dalam konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan narkotika di Pelabuhan Bengawan, Jumat, 23 Oktober 2026.

Kapal Fushanxing 1 sebelumnya ditangkap dengan empat tersangka.

Dari pengembangan kasus tersebut, aparat kemudian menelusuri identitas dan pergerakan kapal lain yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkotika lintas negara.

Menurut Suyudi, pada September 2026, MT Global 168 berangkat dari tempat docking di Pasir Gudang, Johor, Malaysia, menuju perairan Laut Andaman, Thailand.

Sebelum melanjutkan perjalanan, kapal itu sempat singgah di Port Klang untuk mengisi air dan bahan bakar.

Setelah beberapa hari, kapal tersebut melanjutkan pelayaran ke Laut Andaman.

Di wilayah itu, kapal diduga melakukan transaksi ship-to-ship, yakni pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain.

Suyudi menjelaskan, metode tersebut digunakan penyelundup untuk memindahkan barang tanpa harus melakukan transaksi secara langsung di pelabuhan.

"Nah, inilah, modus para penyelundup itu seperti itu, ya. Mereka datang dari beberapa negara, ya. Kadang dari wilayah-wilayah Laos dan sebagainya. Kemudian mengadakan transaksi di Laut Andaman atau juga Selat Malaka, ya, dari ship-to-ship, dari kapal ke kapal, ya," jelasnya.

"Ada kapal pembawa barang, ada penerima. Nanti habis nanti diisi lagi, terus saja begitu. Nah, ini tentunya butuh kejelian, kesabaran, keuletan kita semua, ya," sambungnya.

Praktik pemindahan muatan antarkapal di laut terbuka menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum.

Petugas harus menganalisis pola perjalanan kapal, perubahan kecepatan, hingga aktivitas komunikasi pelayaran untuk mengidentifikasi pergerakan yang tidak wajar.

Pada minggu kedua Oktober 2026, tim analis meyakini MT Global 168 sedang melakukan transaksi ship-to-ship di perairan Andaman.

Salah satu indikasi yang menjadi perhatian petugas adalah tidak aktifnya sistem Automatic Identification System (AIS) selama 3 hari 17 jam.

AIS merupakan sistem yang digunakan kapal untuk memancarkan informasi identitas, posisi, arah, dan kecepatan.

Sistem ini membantu kapal lain dan otoritas terkait memantau pergerakan kapal di laut.

Suyudi mengatakan, penonaktifan AIS saat transaksi diduga dilakukan untuk menghindari pemantauan aparat.

"Modus-modus para penyelundup itu selalu mematikan AIS, ya, pada saat mereka sedang transaksi. Nah, tapi ini jadi bagus juga buat kita, ya, kita jadi bisa membaca sebuah anomali yang perlu kita ikuti," paparnya.

Berdasarkan pemantauan yang disampaikan Kapolri, pada Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 12.31 hingga 13.25 WIB, kapal terpantau melintasi bagian tengah Selat Malaka ke arah barat laut, sejajar dengan perairan Perak atau Taiping, Malaysia.

Kecepatannya berada di kisaran 5,5 hingga 6 knot.

Pada Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 02.26 WIB, kapal kembali terpantau melintasi bagian tengah Selat Malaka ke arah barat laut dengan kecepatan yang menurun.

Pada pukul 10.32 WIB, kapal melanjutkan perjalanan menuju bagian utara Selat Malaka atau perairan terbuka.

Pada malam harinya, pukul 22.28 hingga 23.55 WIB, kapal terpantau berada di perairan lepas pantai utara Aceh atau Langsa dengan kecepatan 5 hingga 5,5 knot.

Pergerakan berlanjut pada Jumat, 16 Oktober 2026. Sejak pukul 00.57 hingga 04.50 WIB, kapal bergerak dengan kecepatan sekitar 4,9 knot di perairan utara.

Pada pukul 05.37 WIB, kapal tiba di perairan terluar barat Thailand, sekitar lepas pantai Trang atau Palian.

Di wilayah tersebut, kapal dilaporkan melakukan manuver memutar atau looping pattern, disertai penurunan kecepatan.

Pada pukul 14.50 WIB, sinyal AIS mencatat kecepatan kapal sekitar 4,9 knot.

Selanjutnya, pada pukul 18.57 hingga 20.57 WIB, kapal mengubah arah ke tenggara atau selatan menuju area labuh jangkar.

Pada Minggu, 18 Oktober 2026, sistem AIS merekam 161 parameter lokasi kapal di area labuh jangkar.

Kecepatan kapal tercatat mencapai 5,8 knot, yang dalam laporan pemantauan dikaitkan dengan kemungkinan pengaruh pergerakan jangkar atau arus laut.

Selain pola pergerakan yang tidak biasa, tim gabungan menemukan dugaan ketidaksesuaian identitas kapal.

Menurut Suyudi, satu nomor identifikasi kapal atau MMSI terpantau memancarkan dua identitas berbeda.

MMSI (Maritime Mobile Service Identity) merupakan nomor identifikasi yang digunakan dalam komunikasi radio maritim untuk mengenali kapal atau stasiun radio kapal.

"Nah, dari pemantauan tersebut, tim menemukan sejumlah indikasi anomali AIS, di antaranya adalah ketidaksesuaian identitas kapal, nomor MMSI kapal yang tersebut memancarkan dua identitas, yaitu MT Global 168 sebagai kapal tanker dan Rovos Ki Dotim sebagai kapal tunda," jelasnya.

"Nah, setelah itu, pergerakan terus melambat, ya, di kawasan Laut Andaman," sambungnya.

Perbedaan identitas tersebut menjadi salah satu petunjuk yang dianalisis aparat untuk menelusuri pergerakan kapal.

Pemantauan kemudian berlanjut hingga tim gabungan mempersiapkan operasi penindakan.

Pada Senin, 19 Oktober 2026, tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan Bareskrim Polri bersiap melakukan penindakan terhadap MT Global 168.

Operasi tersebut mendapat dukungan kapal Bea Cukai BC 20006 dan KP Murai 4018.

Menurut Suyudi, penindakan direncanakan melalui intersepsi sebelum kapal memasuki Pelabuhan Port Klang, Malaysia.

Namun, MT Global 168 kemudian berhasil diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara.

"Kapal MT Global 168 selanjutnya diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan, tim gabungan berhasil mengamankan delapan orang awak kapal, ya, crew yang berada di atas kapal tersebut," paparnya.

"Kedelapan awak kapal ini terdiri dari tujuh orang warga negara Indonesia, ya, dan satu orang warga negara asing, ya, WNA asal Tiongkok/Taiwan," imbuh dia.

Penangkapan MT Global 168 menjadi bagian dari pengembangan penyelidikan setelah aparat lebih dahulu mengamankan kapal Fushanxing 1 yang mengangkut 800 kilogram ketamin.

Pengungkapan tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antarlembaga dan pemantauan lintas negara dalam membongkar dugaan penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

Meski demikian, identitas dan peran masing-masing awak kapal dalam dugaan penyelundupan tersebut perlu dipastikan melalui proses penyidikan lebih lanjut.

Status hukum mereka juga harus mengacu pada hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.
* (d/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada masa lalu ibarat Tom and Jerry.

Meski kini mendukung Prabowo, mantan politikus PDI Perjuangan itu menegaskan tidak memiliki alasan personal maupun moral untuk berterima kasih kepada mantan rival politiknya tersebut.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Hadiri Rakornas TPAKD, Dorong Akses Keuangan bagi UMKM dan Masyarakat

"Saya ini dalam posisi kayak Tom and Jerry dengan Pak Prabowo puluhan tahun yang lalu. Saya tidak punya alasan secara personal untuk berterima kasih pada beliau. Saya tidak punya alasan personal. Saya tidak punya alasan moral untuk secara personal, secara emosional mengatakan, 'terima kasih, Pak Prabowo'," ujar Budiman.

Meski memiliki sejarah hubungan yang berseberangan dengan Prabowo, Budiman menyatakan dukungannya kepada Prabowo sebagai calon presiden pada 2024.

Ia mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan ideologi, geopolitik, dan geostrategi, bukan hubungan pribadi.

"Tetapi, pada malam 1 Suro di tanggal, tahun 2023, malam 1 Suro, malam Tahun Baru Islam, saya datang ke rumah Pak Prabowo dan menyatakan dukungan. Alasannya ideologi. Alasannya geopolitis. Alasannya geostrategis. Sederhana saja," tuturnya.

Budiman menjelaskan dukungannya terhadap Prabowo berkaitan dengan situasi geopolitik dunia yang dinilainya semakin bergejolak.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menjalin komunikasi dengan para pemimpin negara lain tanpa menunjukkan sikap rendah diri.

Ia membandingkan kemampuan Prabowo dalam hubungan internasional dengan dua kandidat lain pada Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

"Siapa dari calon-calon presiden ini yang ketika bicara dengan Xi Jinping itu bisa tepuk-tepukkan punggung dengan santai tanpa rasa minder?Siapa dari calon-calon pemimpin ini yang ketika ketemu Putin tidak bungkuk-bungkuk? Ketemu Trump ngobrol dengan santai? Siapa? Dari yang ada, dari stok yang ada, sederhana, satu (cuma Prabowo)," tegas Budiman.

Menurut Budiman, bahasa tubuh seorang pemimpin dapat berperan dalam membangun komunikasi dan meredakan ketegangan antarnegara.

Ia menilai diplomasi tidak selalu harus dilakukan melalui langkah yang rumit, tetapi juga dapat dimulai dari interaksi sederhana.

"Karena gestur sederhana di dalam tegangan politik global itu bisa mencairkan suasana. Gestur politik sederhana. Kalau seorang pemimpin dari bangsa Indonesia bahkan tidak mampu menunjukkan bahasa tubuh, gestur politik sederhana untuk meredakan ketegangan antarnegara, saya tidak bisa membayangkan, akan rumit sekali," sambungnya.

Budiman juga menekankan bahwa persoalan geopolitik berkaitan dengan keberadaan dan kepentingan suatu bangsa di tengah persaingan global.

"Persoalannya susah, kadang-kadang solusinya mudah kalau soal ekstensi itu. Mudah, potretnya hanya perlu ngopi bareng, diplomasi sederhana," imbuh Budiman.

Sebelum menyatakan dukungan kepada Prabowo pada 2023, Budiman juga pernah mengungkap percakapannya dengan mantan Danjen Kopassus tersebut mengenai penculikan aktivis pada 1997-1998.

Dalam program Gaspol! yang disiarkan pada 26 Juli 2023, Budiman menceritakan wawancaranya bersama Nezar Patria dengan Prabowo pada 2002.

Budiman mengatakan Prabowo saat itu mengakui telah mengambil sejumlah aktivis, tetapi menyatakan seluruh orang yang diambilnya telah dikembalikan.

Adapun nasib aktivis yang hingga kini belum kembali ke rumah, menurut Budiman, disebut tidak diketahui oleh Prabowo.

"(Prabowo bilang) 'Yang saya ambil sudah kembali semua. Saya kembalikan semua. Saya tidak tahu kenapa sebagian tidak pernah kembali ke rumah. Tapi yang saya ambil saya sudah lepaskan semua'. Itu pengakuannya," tutur dia.

Persoalan tersebut berkaitan dengan kasus penculikan aktivis menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Setidaknya 13 aktivis yang menjadi korban penculikan pada periode 1997-1998 masih dinyatakan hilang hingga kini.

Pernyataan Budiman tersebut merupakan kesaksiannya mengenai percakapan dengan Prabowo.

Adapun nasib para aktivis yang masih hilang tetap menjadi persoalan yang menuntut penjelasan dan penyelesaian.

Pada 27 Januari 2024, ketika masih menjadi calon presiden nomor urut 2, Prabowo menghadiri acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Dalam acara tersebut, Prabowo menyapa sejumlah aktivis 1998 yang bergabung dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, termasuk Budiman Sudjatmiko dan Agus Jabo.

Prabowo lebih dahulu meminta maaf kepada Agus Jabo karena pernah mengejarnya pada masa lalu.

"Hadir juga Ahmad Muzani, Agus Jabo Ketua Prima, maaf dulu saya kejar-kejar anda. Dulu. Atas perintah. Bandel sih dulu," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menyapa Budiman dan mengakui pernah mengejarnya ketika keduanya berada di kubu yang berseberangan.

"Kemudian saudara Budiman Sudjatmiko. Ini juga sorry, Man, dulu kejar-kejar elu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya," imbuh Prabowo.

Budiman sendiri merupakan aktivis 1998 yang pernah ditahan pada era Orde Baru.

Perjalanan politiknya kemudian berubah, dari aktivis yang berseberangan dengan kekuasaan menjadi pendukung Prabowo dalam Pilpres 2024.

Pernyataan Budiman mengenai hubungan personalnya dengan Prabowo memperlihatkan bahwa dukungan politik tidak selalu berangkat dari kedekatan pribadi.

Dalam penjelasannya, Budiman menempatkan pertimbangan geopolitik dan kemampuan diplomasi sebagai alasan utama mendukung Prabowo.
* (km/ad)

CIREBON — Sebanyak 395 orang mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Hingga Kamis, 22 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, sebanyak 218 orang masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit dan puskesmas.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026: Sejumlah Wilayah Cerah

Secara keseluruhan, makanan dalam program tersebut dikonsumsi sekitar 700 orang.

"Data per pukul 14.00 WIB tercatat ada 395 orang. Sebanyak 218 orang menjalani rawat inap, sedangkan 177 orang sisanya menjalani rawat jalan atau sudah dipulangkan," ujar Siti Maria dalam keteranganya, Jumat 23 Oktober.

Dari total 395 orang yang terdata, sebanyak 177 orang lainnya telah menjalani rawat jalan atau diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis.

Siti Maria mengatakan kondisi pasien yang masih dirawat relatif stabil.

Hingga pendataan dilakukan, tidak ada pasien yang dilaporkan mengalami kondisi serius hingga membutuhkan perawatan di ruang intensif.

"Alhamdulillah, tidak ada pasien yang kondisinya sampai serius hingga membutuhkan ruang intensif. Rata-rata pasien mengalami keluhan diare dan masih memerlukan ruang perawatan biasa," katanya.

Berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan, para korban tersebar di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.

Kelompok usia taman kanak-kanak (TK) tercatat memiliki proporsi kasus tertinggi dalam kejadian tersebut.

Meski demikian, penyebab pasti munculnya gejala pada ratusan orang tersebut masih ditelusuri.

Dugaan keracunan makanan belum dapat dipastikan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan medis selesai.

Dinas Kesehatan Kota Cirebon masih memantau kondisi para pasien serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah berkonsultasi dengan dokter spesialis mikrobiologi klinik mengenai kemungkinan penyebab infeksi dan masa inkubasi penyakit.

Masa inkubasi merupakan rentang waktu antara seseorang terpapar penyebab penyakit dan munculnya gejala.

Rentang waktu ini dapat berbeda, bergantung pada jenis mikroorganisme yang menjadi penyebab.

"Kami sedang berkonsultasi mengenai sampai jam atau hari ke berapa gejala masih bisa dianggap sebagai akibat dari konsumsi makanan MBG. Sebab, masing-masing kuman memiliki karakteristik waktu inkubasi," jelasnya.

Menurut Siti Maria, respons tubuh setiap orang terhadap paparan makanan yang diduga terkontaminasi juga dapat berbeda.

Karena itu, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan tersebut.

Hingga Kamis siang, Dinas Kesehatan bersama instansi terkait masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Hasil pemeriksaan diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab kejadian sekaligus menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Peristiwa ini menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, mulai dari pengolahan hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.

Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan sumber gangguan kesehatan serta mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.
* (vo/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 23 Oktober 2026.

Rupiah turun 0,06 persen ke level Rp 18.071 per dolar AS, sejalan dengan pelemahan sejumlah mata uang di kawasan Asia.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Hari Ini, Saat Tepat Beli atau Sebaiknya Menunggu?

Pergerakan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah masih berlanjut di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Berdasarkan pergerakan mata uang Asia pada pembukaan perdagangan, baht Thailand melemah 0,13 persen, ringgit Malaysia turun 0,01 persen, dan rupee India terkoreksi 0,38 persen.

Dolar Taiwan juga melemah 0,09 persen, dolar Singapura turun 0,02 persen, dolar Hong Kong terkoreksi 0,05 persen, serta yen Jepang melemah 0,05 persen.

Di tengah pelemahan tersebut, peso Filipina menguat 0,16 persen dan won Korea Selatan naik 0,26 persen.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai pelemahan rupiah dipicu oleh aksi jual bersih atau net sell investor asing di pasar domestik.

Kondisi tersebut terjadi meskipun sejumlah indikator sentimen dalam negeri menunjukkan perbaikan.

Selain arus modal asing, kenaikan harga minyak mentah dunia turut menjadi faktor yang menekan rupiah.

Lonjakan harga energi dipengaruhi kekhawatiran terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

"Tekanan terhadap mata uang Garuda kian diperberat oleh lonjakan harga minyak mentah dunia seiring menguatnya kekhawatiran eskalasi geopolitik di Timur Tengah, menyusul antisipasi laporan bahwa AS dan Israel tengah mempersiapkan langkah militer terhadap Iran," katanya, Kamis (22/10/2026).

Kenaikan harga minyak berpotensi menambah tekanan inflasi global.

Bagi negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia, lonjakan harga energi dapat meningkatkan biaya impor dan memengaruhi kebutuhan valuta asing.

Jika tekanan tersebut berlanjut, pergerakan rupiah berpotensi semakin dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas, arus modal asing, dan arah kebijakan ekonomi global.

Lukman memperkirakan rupiah berpotensi bergerak konsolidasi pada perdagangan berikutnya.

Investor akan mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah serta pergerakan pasar saham untuk menentukan arah investasi.

Dia memperkirakan rupiah berpotensi bergerak konsolidasi pada perdagangan selanjutnya dengan estimasi kisaran di rentang Rp17.900 hingga Rp18.000 per dolar AS.

Kisaran tersebut merupakan proyeksi analis, bukan kepastian pergerakan nilai tukar.

Perkembangan geopolitik, harga minyak, dan arus dana investor asing masih dapat memengaruhi pergerakan rupiah dalam waktu dekat.

Pelemahan rupiah juga perlu dicermati karena nilai tukar berpengaruh terhadap biaya impor, harga barang tertentu, dan beban pembayaran kewajiban dalam mata uang asing.

Namun, dampak terhadap harga barang di dalam negeri bergantung pada sejumlah faktor, termasuk biaya produksi, distribusi, dan kebijakan pemerintah.

Dengan ketidakpastian global yang masih tinggi, pelaku pasar diperkirakan akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan geopolitik sebelum mengambil keputusan investasi.
* (bi/ad)

BIREUEN – Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Satlantas Polres) Bireuen mulai menggencarkan sosialisasi menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Seulawah 2026.

Operasi yang berlangsung serentak di seluruh wilayah Aceh itu dijadwalkan selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Baca Juga:

• Kolonel Teuku Mustafa Kamal Resmi Jabat Danrem 011/Lilawangsa, Putra Pidie Alumni Dayah Jeumala Amal

Pengendara diminta memastikan surat-surat kendaraan masih berlaku dan mematuhi aturan lalu lintas.

"Tiga hari menuju Operasi Patuh Seulawah 2026, saatnya menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kami mengajak seluruh masyarakat Bireuen untuk tertib. Polisi bersama masyarakat mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan," ujar AKBP Yulhendri melalui Kasat Lantas, Jumat (23/10/2026).

Operasi tahun ini mengusung tema "Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas".

Penindakan akan difokuskan pada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan mengganggu ketertiban di jalan raya.

Ini 15 Pelanggaran yang Menjadi Sasaran Operasi Patuh Seulawah 2026

Kasat Lantas Polres Bireuen AKP Irwansyah Nasution merinci 15 jenis pelanggaran yang menjadi perhatian petugas selama operasi berlangsung, yaitu:

- Tidak menggunakan helm berstandar Nasional Indonesia (SNI).
- Tidak menggunakan sabuk keselamatan atau safety belt.
- Tidak memiliki atau tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Tidak memiliki atau tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- Berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor.
- Berkendara melebihi batas kecepatan.
- Menerobos lampu merah.
- Mendahului kendaraan di tempat terlarang, seperti tikungan dan persimpangan.
- Menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, termasuk knalpot bising atau knalpot brong.
- Mengoperasikan kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL).
- Mengendarai kendaraan di bawah umur.
- Menggunakan telepon genggam saat berkendara.
- Melakukan aksi balap liar.
- Menggunakan lampu rotator atau strobo yang tidak sesuai ketentuan.
- Menggunakan kaca film yang tidak sesuai ketentuan.

Daftar tersebut menjadi pengingat bagi pengendara untuk memeriksa kembali kebiasaan berkendara sehari-hari.

Pelanggaran seperti menerobos lampu merah, menggunakan telepon genggam, dan melaju melebihi batas kecepatan dapat meningkatkan risiko kecelakaan yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.

Penindakan Melalui Tilang Elektronik dan Teguran

Polres Bireuen menyatakan penindakan selama Operasi Patuh Seulawah 2026 akan dilakukan secara tegas, humanis, dan profesional.

Petugas akan menggunakan kombinasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik, tilang konvensional, serta teguran simpatik sesuai kondisi dan jenis pelanggaran di lapangan.

Masyarakat diimbau memeriksa masa berlaku SIM dan STNK, menggunakan helm berstandar SNI, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan.

Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan hanya untuk menghindari sanksi.

Lebih dari itu, disiplin berkendara diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan.

Melalui Operasi Patuh Seulawah 2026, Polres Bireuen mengajak masyarakat menjadikan tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan hanya ketika operasi kepolisian berlangsung.
* (ad)

LANGKAT — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah mengeksekusi Imran, mantan Kepala Desa Tapak Kuda, Kabupaten Langkat, yang terjerat kasus alih fungsi kawasan hutan suaka margasatwa menjadi perkebunan kelapa sawit.

Imran menjalani hukuman penjara selama dua tahun sesuai putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah dikuatkan pada tingkat kasasi.

Baca Juga:

• Eksekusi Terpidana Alih Fungsi Hutan Mangrove Jadi Sawit di Langkat Batal, Alexander Halim Dirujuk ke Rumah Sakit

Menurut dia, Imran kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

"Imran sudah dieksekusi dan ditahan di Lapas Tanjung Pura, sekitar 2 minggu lalu yang ditangani jaksa eksekutor Langkat," ujar Bani Ginting saat di temui di Gedung Kejati Sumut, Kamis (22/10/2026) malam.

Imran dinyatakan bersalah bersama Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng dalam perkara pengalihan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kawasan tersebut merupakan wilayah yang dilindungi negara.

Penguasaan dan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah di kawasan itu tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memenuhi ketentuan dan perizinan yang berlaku.

Dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Medan, Imran sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Jika denda tidak dibayar, hukuman tersebut disertai pidana kurungan pengganti selama tiga bulan.

Namun, Pengadilan Tinggi Medan mengubah putusan tersebut.

Imran kemudian divonis dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta, dengan pidana kurungan pengganti selama satu bulan apabila denda tidak dibayarkan.

Imran mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Namun, permohonannya ditolak sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan tetap berlaku.

Pelaksanaan eksekusi terhadap Imran dilakukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Berdasarkan uraian perkara, Imran dan Alexander disebut melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kawasan suaka margasatwa menjadi perkebunan kelapa sawit.

Lahan yang menjadi objek perkara memiliki luas 1.059.852 meter persegi atau sekitar 105,982 hektare.

Di atas lahan tersebut juga telah terbit 60 Sertifikat Hak Milik (SHM).

Perbuatan itu disebut berlangsung dalam kurun waktu 2007 hingga 2022.

Alexander diduga menguasai lahan tersebut sendiri maupun bersama Imran, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa Tapak Kuda.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut pemanfaatan kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi.

Alih fungsi hutan suaka margasatwa menjadi perkebunan tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan tanah, tetapi juga dengan perlindungan ekosistem dan kepentingan negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara pada 2022 serta keterangan ahli perekonomian dari Universitas Gadjah Mada (UGM), kerugian keuangan negara dan perekonomian negara akibat perambahan kawasan tersebut ditaksir mencapai Rp 856.801.945.598 atau sekitar Rp 856,8 miliar.

Nilai tersebut belum mencakup kerugian dari hasil penebangan kayu ketika kawasan suaka margasatwa dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, Kejati Sumut sebelumnya juga berupaya mengeksekusi Alexander Halim dalam perkara yang sama.

Namun, pelaksanaan eksekusi terhadap Alexander tertunda setelah yang bersangkutan dinyatakan mengalami gangguan kesehatan jantung dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Berbeda dengan Imran yang telah menjalani hukuman di Lapas Tanjung Pura, pelaksanaan eksekusi terhadap Alexander masih menunggu perkembangan kondisi kesehatannya dan langkah lanjutan dari pihak kejaksaan.

Perkara ini menyoroti besarnya dampak alih fungsi kawasan konservasi terhadap keuangan negara sekaligus pentingnya penegakan hukum untuk menjaga kawasan hutan yang dilindungi.
* (d/ad)

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menunda eksekusi terhadap Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng, terpidana kasus pengalihan fungsi kawasan hutan suaka margasatwa menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat.

Penundaan dilakukan setelah Alexander dinyatakan mengalami gangguan kesehatan jantung dan harus menjalani perawatan lebih lanjut.

Baca Juga:

• KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Namun, rencana eksekusi tersebut batal setelah dokter memeriksa kondisi kesehatannya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Alexander terlihat keluar dari gedung Kejati Sumut menggunakan kursi roda dalam kondisi lemas.

Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut, Bani Immanuel Ginting, mengatakan Alexander telah diamankan oleh tim intelijen sebelum dibawa ke kantor kejaksaan untuk menjalani proses eksekusi.

Namun, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan terpidana tersebut belum memungkinkan menjalani proses penahanan.

"Terpidana dalam keadaan kurang sehat dan harus dirujuk kembali ke Rumah Sakit Columbia, dikarenakan harus ada tindakan yang dilakukan dan rawat jalan sebab Alexander sakit jantung," ujar Bani saat ditemui di area Gedung Kejati Sumut.

Bani mengatakan Alexander kemudian dibawa kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Kejati Sumut akan berkoordinasi dengan keluarga dan dokter untuk memantau perkembangan kondisi kesehatannya sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Terdakwa belum ditahan, langkah selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak keluarga melalui dokter, nanti kita tanyakan apakah kondisinya sudah sehat atau belum, nanti kita tentukan sikap selanjutnya," imbuh Bani.

Meski eksekusi belum terlaksana, Bani menyatakan pihak kejaksaan tetap memantau kondisi Alexander selama menjalani perawatan di rumah sakit.

Ia juga mengatakan Alexander tidak melakukan perlawanan ketika dijemput oleh tim intelijen.

Alexander merupakan terpidana kasus pengalihan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, putusan kasasi terhadap Alexander tercatat dengan nomor perkara 2657 K/PID.SUS/2026.

Dalam putusan tersebut, Alexander dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Jika denda tidak dibayar, hukuman tersebut disertai pidana kurungan pengganti selama tiga bulan.

Majelis hakim juga membebankan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 856.801.945.550 atau sekitar Rp 856,8 miliar.

Putusan itu mengatur bahwa apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terpidana untuk menutupi kewajiban tersebut.

Jika harta benda Alexander tidak mencukupi, kewajiban pembayaran uang pengganti itu diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Meski telah dijatuhi hukuman, Alexander diketahui belum menjalani penahanan sejak proses persidangan hingga penjemputan oleh Kejati Sumut pada Kamis malam.

Perkara ini berkaitan dengan penguasaan lahan seluas 105,982 hektare yang berada di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

Berdasarkan data SIPP PN Medan, Alexander disebut menguasai 60 bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Lahan tersebut berada di Desa Tapak Kuda dan Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Penguasaan lahan dilakukan sendiri maupun bersama Imran, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Tapak Kuda.

Kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi yang dilindungi negara.

Karena itu, pemanfaatannya tidak dapat dilakukan secara bebas apabila bertentangan dengan ketentuan perlindungan kawasan suaka margasatwa.

Dalam perkara ini, Alexander dan Imran dinyatakan terlibat dalam perbuatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kawasan suaka margasatwa menjadi perkebunan kelapa sawit.

Perbuatan tersebut disebut berlangsung dalam kurun waktu 2007 hingga 2022.

Luas kawasan yang dialihfungsikan mencapai 1.059.852 meter persegi atau sekitar 105,982 hektare.

Di atas lahan tersebut kemudian terbit 60 sertifikat hak milik.

Besarnya dampak perkara ini terlihat dari nilai kerugian negara dan perekonomian negara yang ditaksir mencapai Rp 856.801.945.598 atau sekitar Rp 856,8 miliar.

Berdasarkan keterangan dalam dokumen perkara, perhitungan tersebut merujuk pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara pada 2022 serta keterangan ahli perekonomian dari Universitas Gadjah Mada.

Nilai kerugian tersebut belum termasuk kerugian akibat hasil penebangan kayu ketika kawasan hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, Imran, yang turut terseret dalam perkara tersebut, sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh Pengadilan Negeri Medan.

Namun, Pengadilan Tinggi Medan kemudian mengubah hukumannya menjadi dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta, dengan pidana kurungan pengganti selama satu bulan.

Imran mengajukan kasasi, tetapi permohonannya ditolak sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan tetap berlaku.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut alih fungsi kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi, penguasaan lahan dalam skala luas, serta kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Kini, pelaksanaan eksekusi terhadap Alexander masih menunggu perkembangan kondisi kesehatannya.

Kejati Sumut menyatakan akan menentukan langkah berikutnya setelah berkoordinasi dengan keluarga dan dokter yang menangani terpidana tersebut.
* (d/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami peran Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Penyidik akan mencermati fakta-fakta persidangan, termasuk persoalan pergeseran anggaran proyek jalan senilai sekitar Rp 165 miliar.

Baca Juga:

• KPK Tahan 7 Tersangka Korupsi BBPJN Sumut, Dugaan Penerimaan Uang Capai Rp8,37 Miliar

"Nah itu akan nanti didalami di proses penyidikan yang saat ini berjalan," ujar Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Oktober 2026.

Taufik menjelaskan, penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara mencakup sejumlah klaster yang berkaitan dengan pihak dan sumber anggaran berbeda.

Saat ini, KPK berfokus mengusut dugaan korupsi di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Meski begitu, KPK tidak menutup kemungkinan memperluas penyidikan ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara jika ditemukan bukti yang mendukung.

"Nanti memang apakah ada kemudian pengembangan-pengembangan baik yang di lingkungan pemerintah daerah gitu karena ini anggarannya kan pasti beda, kalau balai besar kan tentunya anggaran APBN ya di pusat," kata Taufik.

Menurut dia, proyek yang dikelola BBPJN menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sementara itu, proyek yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penyidik akan menelaah informasi dari penyidikan sebelumnya maupun fakta yang terungkap selama persidangan untuk menentukan arah pengembangan perkara.

"Jadi setiap fakta-fakta baik di proses penyidikan yang berjalan saat itu dan fakta-fakta di persidangan, termasuk juga yang kemudian menjadi dasar teman-teman di penyidikan mengembangkan perkara ini," ujarnya.

Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juni 2025.

Dalam perkara awal tersebut, KPK menetapkan lima tersangka, termasuk mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.

Perkara yang menjerat lima pihak tersebut kemudian memasuki proses persidangan.

Dalam perkembangannya, KPK juga mengusut dugaan korupsi di lingkungan BBPJN Sumatera Utara dan menetapkan delapan tersangka baru.

Pengembangan penyidikan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri dugaan penerimaan uang serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proyek pembangunan jalan.

Taufik menegaskan, peluang untuk memperluas perkara ke lingkungan pemerintah daerah, termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penganggaran proyek, akan ditentukan berdasarkan hasil pendalaman penyidik dan bukti yang ditemukan.

Nama Bobby Nasution sebelumnya beberapa kali muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

Pada 24 September 2025, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta jaksa penuntut umum KPK menghadirkan Bobby dan mantan Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara, Effendy Pohan.

Permintaan itu berkaitan dengan pendalaman mekanisme penganggaran dua proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni ruas Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru.

Kedua proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp 165 miliar.

Dalam persidangan, Sekretaris Dinas PUPR Sumatera Utara, Muhammad Haldun, menerangkan bahwa anggaran kedua proyek belum tercantum dalam APBD murni 2025.

Menurut keterangannya, pendanaan kemudian dialokasikan melalui pergeseran anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Majelis hakim menyoroti mekanisme pergeseran anggaran yang disebut berlangsung hingga enam kali melalui peraturan gubernur.

Hakim ingin mendapatkan penjelasan mengenai dasar hukum, proses evaluasi, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam pengalokasian anggaran tersebut.

Pada persidangan 1 Oktober 2025, Khamozaro menyatakan bahwa pemanggilan Bobby akan dipertimbangkan berdasarkan perkembangan fakta yang terungkap di persidangan.

Nama Bobby kembali disebut dalam persidangan pada 2 Oktober 2025, ketika Topan Obaja Putra Ginting memberikan kesaksian.

Dalam keterangannya, Topan mengaku telah melaporkan rencana pembangunan kedua ruas jalan tersebut kepada Bobby.

Menurut Topan, Bobby mempersilakan agar lokasi jalan yang diusulkan ditinjau terlebih dahulu.

Topan juga menyebut kedua proyek itu sebagai bagian dari program hasil terbaik cepat (PHTC) gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara.

Namun, keterangan tersebut menjadi perhatian dalam persidangan karena dokumen yang ditampilkan turut dipersoalkan terkait hubungan kedua proyek dengan program tersebut.

Dalam sidang pada 1 Oktober 2025, jaksa KPK juga memperlihatkan foto Bobby bersama Topan ketika melakukan peninjauan jalan.

Mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi, membenarkan foto tersebut.

Ia menyatakan turut mengawal rombongan gubernur bersama unsur TNI dan kepolisian.

Meski nama Bobby beberapa kali disebut dalam persidangan, kemunculan nama seseorang dalam keterangan saksi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

Hingga keterangan KPK pada 22 Oktober 2026 tersebut, belum ada pengumuman mengenai penetapan status hukum baru terhadap Bobby dalam perkara ini.

Pendalaman lebih lanjut masih bergantung pada hasil penyidikan dan alat bukti yang ditemukan.

KPK diharapkan dapat mengungkap secara terang mekanisme penganggaran, pelaksanaan proyek, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.
* (bs/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara periode 2023–2025.

Penahanan dilakukan setelah para tersangka menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Pimpin Upacara Hari Santri 2026, Wabup Batu Bara Serahkan Bantuan Sarana Ibadah untuk 13 Pesantren

Tujuh tersangka yang ditahan terdiri atas pejabat BBPJN Sumatera Utara dan sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK).

Mereka adalah Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Rahmad Parulian, Faisal, Heri Handoko, T. Rahmatsyah Putra, Manaek Manalu, dan Munson Ponter Paulus Hutauruk.

Sementara itu, tersangka Dicky Erlangga, yang menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara, belum ditahan karena tidak menghadiri pemeriksaan.

KPK menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Dicky pada Senin, 26 Oktober 2026.

Lembaga antirasuah itu meminta yang bersangkutan bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik.

"Pemanggilan kedua selanjutnya akan dilakukan pada Senin (26/10)," ujar Taufik.

Ketujuh tersangka ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Oktober hingga 10 November 2026.

Mereka ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam keterangannya, Taufik menjelaskan bahwa para tersangka diduga menerima uang dari dua perusahaan yang memenangkan proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Pemberian uang tersebut diduga dilakukan melalui transfer maupun secara tunai.

"Pemberian fee dilakukan secara langsung baik secara transfer ataupun tunai," kata Taufik.

Berdasarkan keterangan KPK, dugaan penerimaan uang oleh delapan tersangka, termasuk Dicky Erlangga yang belum ditahan, mencapai sekitar Rp 8,37 miliar.

Berikut rincian dugaan penerimaan masing-masing tersangka:

Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja: Rp 300 juta.
Dicky Erlangga: Rp 1,77 miliar.
Rahmad Parulian: Rp 450 juta.
Faisal: Rp 290 juta.
Heri Handoko: Rp 270 juta.
T. Rahmatsyah Putra: Rp 3,49 miliar.
Manaek Manalu: Rp 1,25 miliar.
Munson Ponter Paulus Hutauruk: Rp 550 juta.

KPK menduga penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatan para tersangka dalam pelaksanaan proyek jalan.

Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Dugaan tindak pidana tersebut masih dalam proses penanganan hukum.

Status tersangka dan penahanan tidak menghilangkan hak para pihak untuk membela diri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang sebelumnya menjerat sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut serta pihak swasta.

Pada pengungkapan awal pada Juni 2025, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut saat itu, Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus PPK, Rasuli Efendi Siregar; PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto; Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, Muhammad Akhirun; serta Direktur PT Rona Na Mora, Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Penyidikan pada klaster awal berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut.

Sementara itu, klaster berikutnya berkaitan dengan dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut.

Secara keseluruhan, enam proyek tersebut memiliki nilai sekitar Rp 231,8 miliar.

Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Dalam perkembangan sebelumnya, Topan Obaja Putra Ginting dan sejumlah pejabat terkait telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan dijatuhi hukuman.

Perkara ini turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menyeret sejumlah pejabat yang disebut memiliki kedekatan dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

KPK sebelumnya membuka peluang untuk mendalami peran Bobby, terutama terkait informasi mengenai pergeseran anggaran proyek jalan dengan nilai yang disebut berkisar Rp 165 miliar hingga Rp 231 miliar.

Dalam persidangan perkara sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan juga sempat meminta jaksa penuntut umum KPK menghadirkan Bobby Nasution.

Namun, berdasarkan informasi dalam perkara tersebut, Bobby belum pernah dipanggil untuk memberikan keterangan.

Pendalaman terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui perkara merupakan bagian dari proses penyidikan.

Namun, penyebutan nama seseorang dalam kaitan dengan suatu perkara tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.

KPK masih memiliki pekerjaan untuk menelusuri aliran uang, hubungan antara pemberian uang dan proyek yang dimenangkan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Pengusutan kasus ini diharapkan dapat mengungkap secara terang dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, termasuk memastikan pertanggungjawaban hukum setiap pihak berdasarkan bukti yang diperoleh penyidik.
* (afuvv/ad)

JAKARTA – Apple Inc. menghadapi lonjakan permintaan terhadap ponsel lipat pertamanya, iPhone Duo.

Perangkat yang dibanderol mulai Rp 45,67 juta di Indonesia itu menarik minat konsumen di berbagai negara hingga memunculkan kembali antrean panjang di gerai resmi Apple.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Hari Ini, Saat Tepat Beli atau Sebaiknya Menunggu?

Sementara itu, model tertinggi dengan kapasitas 2 terabyte (TB) dibanderol US$ 3.199.

Di Indonesia, harga perangkat tersebut jauh lebih tinggi.

Berdasarkan informasi dari sejumlah Apple Premium Reseller (APR), seperti Hello Store dari Blibli dan Digimap dari PT Mitra Adiperkasa (MAP), harga iPhone Duo dimulai dari Rp 45.678.910 untuk varian 256 GB.

Adapun varian 2 TB dijual seharga Rp 75.999.000.

Tingginya harga tidak serta-merta menghilangkan minat konsumen.

Bloomberg News melaporkan, antrean kembali terlihat di sejumlah toko Apple ketika perangkat tersebut mulai dijual pada Jumat.

Sebagian pembeli datang langsung ke gerai karena tidak memperoleh jadwal pengiriman pada hari peluncuran.

Antrean panjang di depan toko Apple merupakan pemandangan yang sempat jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir.

Perkembangan sistem pemesanan daring, pengiriman ke rumah, serta layanan pengambilan barang di toko membuat konsumen tidak lagi harus mengantre untuk mendapatkan perangkat baru.

Namun, peluncuran iPhone Duo menunjukkan situasi berbeda.

Persediaan untuk pemesanan awal dilaporkan terbatas sehingga sebagian konsumen memilih datang langsung ke gerai untuk mencari stok yang masih tersedia.

Di toko utama Apple di Fifth Avenue, New York, antrean pembeli tanpa pemesanan awal dilaporkan mencapai lebih dari beberapa lusin orang pada Kamis sore.

Antrean serupa juga terlihat di sejumlah wilayah Asia dan Australia.

Situasi tersebut memperlihatkan besarnya perhatian konsumen terhadap perangkat lipat pertama Apple.

Sebelum peluncurannya, harga yang mencapai ribuan dolar sempat menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar permintaan pasar terhadap produk tersebut.

Kini, minat dari pembeli awal, penggemar Apple, dan konsumen ritel menjadi indikasi bahwa perangkat tersebut memiliki daya tarik tersendiri, meskipun dibanderol dengan harga premium.

Konsumen di Indonesia sudah dapat melakukan pemesanan melalui situs distributor resmi Apple.

Perangkat ini tersedia dalam pilihan warna Night Sky dan Star White.

Berikut daftar harga iPhone Duo di Indonesia berdasarkan kapasitas penyimpanan:

iPhone Duo 256 GB Rp 45.678.910
iPhone Duo 512 GB Rp 51.999.000
iPhone Duo 1 TB Rp 61.999.000
iPhone Duo 2 TB Rp 75.999.000

Perangkat ini dijadwalkan tersedia di Indonesia mulai 30 Oktober 2026.

Jadwal tersebut mengikuti informasi yang tercantum dalam materi peluncuran dan promosi produk di pasar Indonesia.

Sebagai perbandingan, harga iPhone Duo di Amerika Serikat dimulai dari US$ 1.999 untuk varian 256 GB dan mencapai US$ 3.199 untuk varian 2 TB.

Perbedaan harga antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat dipengaruhi oleh pajak, biaya distribusi, serta kebijakan harga di masing-masing pasar.

iPhone Duo menjadi langkah baru Apple dalam persaingan ponsel layar lipat.

Perangkat ini menggabungkan desain lipat dengan ekosistem iPhone yang selama ini menjadi andalan perusahaan.

Dari sisi desain, iPhone Duo menggunakan rangka titanium dengan ketebalan 5,2 milimeter saat dibuka dan 11,3 milimeter ketika dilipat. Bobotnya mencapai 254 gram.

Apple membekali perangkat tersebut dengan layar utama Super Retina XDR OLED berukuran 7,6 inci dan layar luar 5,4 inci.

Kedua layar mendukung teknologi ProMotion dengan refresh rate adaptif hingga 120 Hz serta tingkat kecerahan puncak 3.000 nit.

Layar bagian dalam juga mendukung Apple Pencil USB-C yang dapat digunakan untuk mencatat, menggambar, dan menunjang pekerjaan.

Untuk performa, iPhone Duo menggunakan chip A20 Pro yang dilengkapi sistem pendingin vapor chamber.

Perangkat ini menjalankan iOS 27 yang dioptimalkan untuk layar lipat, termasuk kemampuan menjalankan aplikasi secara berdampingan.

Pada sektor kamera, Apple menyematkan dua kamera 48 megapiksel Fusion.

Sementara itu, sistem autentikasi menggunakan Touch ID pada tombol samping, bukan Face ID seperti yang digunakan pada iPhone 18 Pro Series.

Fitur lainnya mencakup baterai ganda, konektivitas 5G, Wi-Fi 7, dan pengisian daya MagSafe.

Kombinasi layar besar, kemampuan multitugas, dan dukungan aksesori menjadi bagian dari upaya Apple menghadirkan pengalaman penggunaan yang berbeda dibandingkan iPhone konvensional.

Di balik tingginya permintaan, Apple menghadapi tantangan untuk memenuhi pesanan konsumen.

Proses produksi iPhone Duo dilaporkan lebih rumit dibandingkan model iPhone biasa karena menggunakan engsel khusus dan teknologi layar baru.

Produksi perangkat ini juga masih terkonsentrasi di sejumlah fasilitas di Cina.

Kondisi tersebut membatasi fleksibilitas perusahaan dalam meningkatkan pasokan ketika permintaan melonjak.

Bloomberg News melaporkan, konsumen yang baru memesan melalui situs Apple ditawari jadwal pengiriman hingga akhir Januari.

Meski demikian, sebagian pembeli yang sebelumnya mendapatkan perkiraan pengiriman pada Januari dilaporkan memperoleh jadwal lebih cepat, yakni November atau Desember.

Penundaan tersebut menjadi salah satu periode tunggu terpanjang untuk produk baru Apple dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya, Apple telah memperluas produksi sejumlah model iPhone lama ke negara lain, termasuk India, untuk membantu memenuhi kebutuhan pasar.

Namun, strategi tersebut belum tentu dapat langsung diterapkan pada iPhone Duo karena kerumitan komponen dan proses perakitannya.

iPhone merupakan produk yang menyumbang sekitar separuh pendapatan Apple.

Karena itu, peluncuran perangkat lipat ini memiliki arti penting bagi strategi bisnis perusahaan.

Berbeda dari peluncuran perangkat baru yang kurang mendapat sambutan, iPhone Duo memperlihatkan potensi permintaan yang kuat.

Produk ini juga menandai perubahan desain besar dalam sejarah iPhone yang telah berlangsung hampir dua dekade.

Apple memang bukan perusahaan pertama yang masuk ke pasar ponsel lipat.

Namun, perusahaan tersebut berupaya menarik konsumen melalui integrasi perangkat keras, perangkat lunak, dan ekosistem layanan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Di sisi lain, harga yang mencapai puluhan juta rupiah membuat iPhone Duo tetap berada di segmen premium.

Keberhasilan jangka panjangnya akan bergantung pada kemampuan Apple memenuhi pesanan, menjaga kualitas produk, dan mempertahankan minat konsumen setelah masa antusiasme peluncuran berakhir.

Apple dijadwalkan mengumumkan laporan keuangan kuartalannya pada 2 November.

Namun, laporan tersebut tidak akan mencerminkan penjualan iPhone Duo karena periode pelaporannya berakhir sekitar akhir September.

Dengan permintaan yang tinggi dan pasokan yang masih terbatas, iPhone Duo menjadi salah satu produk yang patut diperhatikan dalam perkembangan pasar ponsel pintar premium pada 2026.
* (vokm/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam turun pada perdagangan Jumat, 23 Oktober 2026.

Harga emas Antam tercatat Rp 2.540.000 per gram, turun Rp 10.000 dibandingkan harga pada hari sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat, Langsung Berbalik Melemah! Saham BMRI, BBRI, dan TLKM Tertekan

Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp 2.335.000 per gram, berkurang Rp 30.000 dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya.

Harga buyback merupakan nilai yang dibayarkan perusahaan ketika konsumen menjual kembali emas batangan mereka.

Dengan demikian, harga jual emas kepada konsumen dan harga pembelian kembali oleh Antam memiliki nilai berbeda.

Pelemahan harga emas Antam sejalan dengan penurunan harga emas dunia.

Pada perdagangan sebelumnya, harga emas di pasar spot ditutup pada US$ 4.022 per troy ons, turun 2,83 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Posisi tersebut menjadi yang terendah sejak 20 Juli 2026 atau sekitar tiga bulan terakhir.

Daftar Harga Emas Antam 23 Oktober 2026

Berdasarkan data Logam Mulia, berikut daftar harga emas batangan Antam berdasarkan ukuran pada Jumat, 23 Oktober 2026.

0,5 gram Rp 1.320.000
1 gram Rp 2.540.000
2 gram Rp 5.020.000
3 gram Rp 7.505.000
5 gram Rp 12.475.000
10 gram Rp 24.895.000
25 gram Rp 62.112.000
50 gram Rp 124.145.000
100 gram Rp 248.212.000
250 gram Rp 620.265.000
500 gram Rp 1.240.320.000
1.000 gram Rp 2.480.600.000

Penurunan harga emas dunia terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Situasi tersebut turut memengaruhi pergerakan harga energi dan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed.

Bloomberg News mengabarkan bahwa lapangan Shaybah milik perusahaan minyak Saudi Aramco mengalami serangan pesawat nirawak atau drone.

Dua orang dilaporkan meninggal dunia.

Serangan juga terjadi di Bandara Internasional King Fahd di Dammam. Satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut.

Ketegangan itu mendorong harga minyak naik tajam.

Pada perdagangan sebelumnya, minyak mentah Brent ditutup pada US$ 113,22 per barel, level tertinggi sejak awal Mei atau lebih dari lima bulan terakhir.

Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global.

Sebab, energi merupakan komponen penting dalam kegiatan produksi dan distribusi barang.

Ketika harga energi naik, biaya operasional perusahaan dan harga barang berpotensi ikut meningkat.

Situasi tersebut dapat menyulitkan bank sentral untuk menurunkan suku bunga.

Bahkan, pelaku pasar mulai memperhitungkan kemungkinan suku bunga acuan tetap tinggi atau kembali naik untuk mengendalikan inflasi.

Mengutip data CME FedWatch dalam bahan sumber, peluang kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat pada rapat bulan ini tercatat 7,2 persen.

Sementara itu, probabilitas kenaikan suku bunga pada rapat Desember mencapai 74,8 persen.

Ekspektasi kenaikan suku bunga menjadi salah satu faktor yang dapat menekan harga emas.

Berbeda dengan deposito atau instrumen berbunga, emas tidak memberikan imbal hasil rutin kepada pemiliknya.

Ketika suku bunga meningkat, instrumen investasi yang memberikan imbal hasil dapat menjadi lebih menarik bagi investor.

Akibatnya, minat terhadap emas berpotensi berkurang dan harganya menghadapi tekanan.

"Harga logam mulia saat ini dalam fase perhitungan. Volatilitas masih akan tinggi sampai rapat The Fed berikutnya," kata Alex Carrier, Portfolio Manager di DNCA Finance, seperti diberitakan Bloomberg News.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pasar emas masih menghadapi ketidakpastian, terutama terkait perkembangan geopolitik, pergerakan harga energi, dan arah kebijakan moneter Amerika Serikat.

Bagi masyarakat yang berencana membeli emas untuk investasi, penurunan harga dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi rencana pembelian.

Namun, keputusan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada perubahan harga harian.

Investor perlu mempertimbangkan tujuan investasi, jangka waktu kepemilikan, selisih harga jual dan buyback, serta biaya transaksi.

Selisih antara harga beli dan harga jual kembali membuat keuntungan investasi emas umumnya lebih bergantung pada kenaikan harga dalam jangka waktu tertentu.

Catatan: Harga emas dapat berubah mengikuti pembaruan resmi dari Logam Mulia dan kondisi pasar.

Angka peluang suku bunga serta informasi geopolitik dalam naskah ini mengikuti bahan sumber dan perlu diverifikasi sebelum dipublikasikan.
* (bb/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Jumat, 23 Oktober 2026.

Namun, penguatan tersebut tidak bertahan lama. Indeks acuan pasar saham Indonesia itu berbalik melemah 0,24 persen sesaat setelah perdagangan dibuka.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? KUR BCA 2026 Tawarkan Pinjaman hingga Rp500 Juta, Ini Syaratnya

Pada periode yang sama, sebanyak 257 saham tercatat menguat, 199 saham melemah, dan 227 saham stagnan.

Adapun kapitalisasi pasar IHSG mencapai Rp9.495 triliun.

Tekanan pada awal perdagangan juga terlihat pada sejumlah saham berkapitalisasi besar, termasuk saham perbankan dan telekomunikasi milik negara.

Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) turun 0,78 persen ke level Rp3.820 per saham.

Sementara itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melemah 1,03 persen ke level Rp2.870 per saham.

Pelemahan juga dialami PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

Saham perusahaan telekomunikasi tersebut turun 1,82 persen ke level Rp2.160 per saham.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menilai investor perlu mencermati potensi aksi ambil untung atau profit taking.

Kewaspadaan tersebut muncul setelah IHSG mencatatkan penguatan selama tiga hari perdagangan berturut-turut.

Aksi ambil untung terjadi ketika investor menjual saham yang harganya telah naik untuk merealisasikan keuntungan.

Tekanan jual semacam ini berpotensi membuat indeks kembali melemah, terutama ketika ketidakpastian pasar global meningkat.

Secara teknikal, IHSG berpeluang menguji level resistance di angka 5.400.

Resistance merupakan level harga yang berpotensi menjadi penghambat kenaikan indeks.

Jika mampu bertahan di atas level tersebut, IHSG berpotensi melanjutkan penguatan.

Sebaliknya, level 5.300 menjadi area support terdekat yang perlu diperhatikan.

Support merupakan level yang berpotensi menahan penurunan harga.

Apabila IHSG menembus level 5.300, indeks berpotensi menguji area support berikutnya di kisaran 5.180–5.200.

Level-level tersebut merupakan acuan analisis teknikal, bukan jaminan arah pergerakan IHSG pada perdagangan selanjutnya.

Selain pergerakan teknikal, kenaikan harga minyak menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati investor.

Harga minyak yang meningkat berpotensi menambah tekanan inflasi global, terutama karena energi merupakan komponen penting dalam biaya produksi dan transportasi.

Jika inflasi kembali meningkat, bank sentral dapat menghadapi keterbatasan untuk menurunkan suku bunga.

Bahkan, suku bunga berpotensi bertahan tinggi lebih lama atau kembali naik, bergantung pada perkembangan ekonomi dan inflasi.

Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap pasar saham maupun obligasi.

Suku bunga yang tinggi juga dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan karena investor menyesuaikan strategi investasinya.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak berpotensi memberikan sentimen positif bagi perusahaan di sektor energi, khususnya minyak dan gas.

Sektor batu bara juga berpeluang memperoleh dukungan apabila kekhawatiran terhadap keamanan pasokan energi global meningkat.

Namun, dampaknya terhadap setiap emiten tetap bergantung pada pergerakan harga komoditas, biaya operasional, dan kondisi fundamental perusahaan.

Dengan demikian, pergerakan IHSG pada akhir pekan ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknikal, potensi aksi ambil untung, serta perkembangan ekonomi global.

Investor perlu mencermati pergerakan indeks dan saham-saham unggulan sebelum mengambil keputusan investasi.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

Setiap keputusan investasi memiliki risiko dan perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan serta profil risiko masing-masing investor.
* (bi/ad)

BATU BARA – Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional 2026 di halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis, 22 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan sarana ibadah kepada 13 pesantren di Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Pimpin Upacara HSN 2026, Bupati Fery Sahputra Dorong Santri Kuasai Teknologi dan Berani Bermimpi Besar

Ribuan santri dan santriwati turut mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam upacara itu, Syafrizal membacakan amanat Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.

Amanat tersebut menekankan pentingnya mengenang perjuangan ulama dan santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

"Sejarah mencatat, Resolusi Jihad yang dimaklumatkan Hadratussyekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 telah membangkitkan semangat perjuangan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan," ujarnya.

Semangat perjuangan tersebut turut menggerakkan perlawanan rakyat yang mencapai puncaknya dalam peristiwa 10 November 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Menurut amanat tersebut, sejarah perjuangan para santri menunjukkan bahwa peran mereka tidak hanya terbatas pada menjaga nilai-nilai agama.

Santri juga menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Karena itu, penghormatan terhadap para pendahulu tidak cukup dilakukan melalui upacara dan kegiatan seremonial.

Perjuangan mereka perlu dilanjutkan melalui pengabdian, karya, serta kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara.

"Kita harus melanjutkan perjuangan mereka melalui pengabdian, karya, dan kontribusi nyata bagi Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada peringatan Hari Santri Tahun 2026 ini, kita mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas". Tema ini mengandung pesan penting bahwa santri memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan masa depan bangsa," lanjut Wakil Bupati Syafrizal.

Tema Hari Santri Nasional 2026 mengandung pesan bahwa santri memiliki peran penting dalam mempersiapkan masa depan Indonesia.

Tantangan yang dihadapi saat ini menuntut generasi muda untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan.

Santri diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman agama dan menjaga akhlak, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam berbagai bidang kehidupan.

Penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas.

Peringatan Hari Santri juga menjadi momentum untuk memperkuat peran pesantren dalam membentuk generasi yang berilmu, berkarakter, mandiri, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Selain memimpin upacara, Wakil Bupati Syafrizal menyerahkan bantuan sarana ibadah kepada 13 pesantren di Kabupaten Batu Bara.

Penyerahan bantuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Batu Bara.

Bantuan sarana ibadah diharapkan dapat mendukung kegiatan keagamaan dan aktivitas para santri di lingkungan pesantren.

Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya peran santri dan pesantren dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, memperkuat persatuan, serta berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Dengan semangat "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas", santri diharapkan terus mengembangkan potensi diri, menjaga tradisi pesantren, dan mengambil bagian dalam pembangunan Indonesia pada masa mendatang.
* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional ke-12 Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 di Lapangan Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK), Kecamatan Kotapinang, Kamis, 22 Oktober 2026.

Upacara tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjuangan ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan sekaligus mendorong generasi santri agar berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Ingatkan Kepala Sekolah, Kelalaian Administrasi dan Anggaran Bisa Berujung Masalah Hukum: Jangan Anggap Sepele

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fery Sahputra Simatupang membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia.

Amanat itu menekankan pentingnya peran santri dalam menjaga nilai-nilai keagamaan sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia.

Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober berkaitan dengan sejarah Resolusi Jihad yang dimaklumatkan Hadratussyekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945.

Seruan tersebut membangkitkan semangat perjuangan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Semangat perjuangan itu turut menggerakkan perlawanan rakyat hingga mencapai puncaknya pada peristiwa 10 November 1945, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa santri tidak hanya berperan menjaga nilai-nilai agama, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa.

Karena itu, perjuangan para ulama dan pendahulu perlu dilanjutkan melalui pengabdian, karya, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas".

Tema ini menegaskan bahwa santri memiliki tanggung jawab untuk ikut mempersiapkan masa depan Indonesia di tengah perkembangan zaman.

Jika dahulu santri berjuang mempertahankan kemerdekaan, kini perjuangan tersebut dapat dilanjutkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta penguatan akhlak mulia.

Indonesia yang akan memasuki usia 100 tahun pada 2045 membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan mampu bersaing.

Dalam hal ini, santri diharapkan tidak membatasi cita-cita dan kesempatan untuk berkontribusi di berbagai bidang.

Santri dapat berperan sebagai ulama, pendidik, ilmuwan, pengusaha, hingga pemimpin.

Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka didorong terus belajar dan mengembangkan kemampuan, baik dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semangat man jadda wajada, yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, juga menjadi pesan penting bagi para santri agar terus berusaha, berinovasi, dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, serta bangsa.

Meski dituntut mengikuti perkembangan zaman, santri tetap diharapkan menjaga tradisi pesantren dan nilai-nilai keislaman sebagai bagian dari jati diri mereka.

Selain menekankan pentingnya pendidikan dan penguasaan teknologi, amanat Menteri Agama yang dibacakan Bupati Labusel juga menyoroti peran pesantren dalam membangun karakter generasi muda.

Pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga berperan dalam membentuk akhlak, menumbuhkan kemandirian, serta menanamkan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Karena itu, pesantren diharapkan terus memperkuat tiga fungsi utamanya, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui ketiga fungsi tersebut, pesantren diharapkan mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, mandiri, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

Dalam amanat itu juga disampaikan bahwa kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan pesantren dan penguatan perannya dalam pembangunan nasional.

Para santri juga diajak menjadi pelopor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjaga persatuan, mendorong kemandirian ekonomi, serta ikut melestarikan lingkungan.

Nilai-nilai agama diharapkan menjadi landasan untuk menebarkan kedamaian, merawat bumi, dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Amanat Menteri Agama menegaskan bahwa Hari Santri bukan hanya milik santri, pesantren, atau umat Islam.

Peringatan ini juga menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang menghargai perjuangan, menjunjung persatuan, dan mencintai tanah air.

Nilai hubbul wathan minal iman, yang dimaknai sebagai cinta tanah air sebagai bagian dari iman, menjadi salah satu semangat yang perlu dijaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, masyarakat diajak memperkuat gotong royong dan melanjutkan perjuangan para ulama serta pahlawan melalui tindakan nyata sesuai tantangan zaman.

Peringatan ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, dan peduli terhadap sesama.

Di akhir amanatnya, disampaikan ucapan selamat Hari Santri Tahun 2026 kepada seluruh santri dan keluarga besar pesantren di Indonesia.

Para santri diajak terus menjaga tradisi, mengembangkan inovasi, memperkuat persaudaraan, dan mengabdikan diri bagi negeri.

Dengan semangat Hari Santri, generasi pesantren diharapkan dapat mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 tanpa kehilangan jati diri, nilai-nilai keislaman, dan tradisi luhur pesantren.
* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, mengingatkan para kepala sekolah agar lebih cermat dalam mengelola administrasi dan anggaran pendidikan.

Ia menegaskan, setiap kegiatan di lingkungan sekolah harus didukung dokumen yang lengkap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• BKT Mau Disulap Jadi Pusat Kuliner Modern 'Crystal Tunnel', Jaktim Dorong Wisata Malam UMKM

Kegiatan ini diikuti para kepala sekolah dari seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penyuluhan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman hukum, memperkuat integritas, serta mendorong pengelolaan pendidikan yang tertib dan akuntabel.

Menurut Fery, persoalan administrasi tidak boleh dianggap sebagai hal sepele.

Kelalaian dalam memenuhi ketentuan administrasi dapat menimbulkan persoalan hukum yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.

Karena itu, ia meminta setiap kepala sekolah memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran memiliki bukti administrasi yang jelas.

Pengelolaan keuangan sekolah juga harus dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan.

Fery berharap penyuluhan tersebut membantu para kepala sekolah memahami ketentuan hukum dalam menjalankan tugas.

Ia juga mendorong mereka agar tidak ragu berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menghadapi kendala dalam pengelolaan administrasi maupun anggaran pendidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Alexander Zaldi, S.H., M.H., turut memberikan pengarahan dalam kegiatan tersebut.

Materi penyuluhan juga disampaikan Kepala Seksi Intelijen Benny A. Surbaki dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Fauzan Arif Nasution.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya untuk mengenali serta mencegah potensi persoalan hukum di lingkungan pendidikan.

Penyuluhan hukum juga menjadi sarana bagi tenaga pendidik dan pengelola sekolah untuk memahami aturan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan pemahaman tersebut, berbagai persoalan yang berpotensi menghambat kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat dicegah atau ditangani sesuai ketentuan.

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan kejaksaan diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Pengelolaan administrasi dan anggaran yang sesuai aturan tidak hanya penting untuk mencegah risiko hukum, tetapi juga mendukung kelancaran pelayanan pendidikan.

Dengan demikian, kepala sekolah dan guru dapat menjalankan tugas secara optimal, sementara peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
* (ad)

ASAHAN – Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Zainal Aripin Sinaga, memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Alun-Alun Kota Kisaran, Kamis, 22 Oktober 2026.

Peringatan tahun ini mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas".

Baca Juga:

• Jalan Asahan Bakal Disulap Jadi Kawasan Heritage, Wali Kota Tanjungbalai Ajak Pengusaha Ikan Berkolaborasi

Dalam kegiatan tersebut, Zainal Aripin Sinaga membacakan pidato Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar.

Pidato itu mengingatkan kembali peran ulama dan santri dalam perjuangan merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober berkaitan dengan peristiwa Resolusi Jihad yang dimaklumatkan Hadratussyekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945.

Seruan tersebut menjadi salah satu penggerak semangat perjuangan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan, yang kemudian berlanjut dalam perlawanan rakyat pada 10 November 1945, peristiwa yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa santri tidak hanya berperan dalam menjaga nilai-nilai agama, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Karena itu, penghormatan terhadap perjuangan para pendahulu tidak cukup dilakukan melalui upacara dan kegiatan seremonial.

Semangat tersebut perlu diteruskan melalui pengabdian, karya, serta kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara.

Tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas" menjadi pengingat bahwa tantangan santri saat ini berbeda dengan masa perjuangan kemerdekaan.

Jika dahulu para santri turut berjuang mempertahankan kemerdekaan, kini mereka diharapkan berperan aktif dalam mendorong kemajuan bangsa.

Para santri didorong untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama serta akhlak mulia.

Bekal tersebut dinilai penting untuk menghadapi perkembangan zaman sekaligus mempersiapkan generasi yang mampu bersaing dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, santri diharapkan menjadi pelopor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penjaga persatuan dan kerukunan, penggerak kemandirian ekonomi, serta pihak yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Nilai-nilai agama juga diharapkan menjadi landasan untuk menebarkan kedamaian, menjaga alam, dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Persatuan dan kebersamaan menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas.

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 juga menegaskan pentingnya peran pesantren dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk karakter, menanamkan kemandirian, dan mendorong kepedulian sosial.

Dalam pidato Menteri Agama yang dibacakan pada upacara tersebut, pesantren diharapkan semakin optimal menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui ketiga fungsi itu, pesantren diharapkan terus melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, mandiri, serta mampu mengambil bagian dalam pembangunan bangsa.

Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Asahan menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian para santri dan pesantren.

Dengan bekal ilmu pengetahuan, teknologi, nilai keagamaan, serta kepedulian terhadap masyarakat, santri diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
* (ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai berencana menata kawasan Jalan Asahan, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, menjadi kawasan heritage atau kawasan bersejarah.

Penataan ini mencakup pengecatan bangunan, perbaikan drainase, pemasangan lampu jalan, hingga penertiban aktivitas bongkar muat.

Baca Juga:

• Wawako Tanjungbalai Pastikan Gerakan Pangan Murah Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Pokok

Ajakan itu disampaikan dalam pertemuan di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis sore, 22 Oktober 2026.

Kawasan Jalan Asahan dipilih karena memiliki bangunan-bangunan tua dengan arsitektur peninggalan Belanda yang dinilai menyimpan nilai sejarah.

Pemerintah kota ingin menghidupkan kembali kawasan tersebut agar lebih tertata, bersih, indah, dan menarik bagi masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Abrar, Kepala Bapperida Mariani, Kepala BPKPD Siti Fatimah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andri Ginting, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Mahyaruddin mengatakan penataan kawasan Jalan Asahan membutuhkan dukungan dan kesepahaman antara pemerintah dan para pengusaha.

Salah satu rencana yang disiapkan adalah mengecat bangunan-bangunan di kawasan tersebut dengan warna yang beragam agar tampil lebih menarik.

"Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan harapan dan keinginan menjadikan jalan Asahan menjadi kawasan Heritage dengan melakukan pengecatan seluruh bangunan dengan warna warni di setiap bangunan. Ini merupakan kawasan yang punya nilai sejarah, untuk itu kita perlu keinginan bersama agar kawasan tersebut dapat kita wujudkan," jelas Wali Kota.

Menurut dia, perubahan wajah Jalan Asahan diharapkan memberikan kesan positif bagi masyarakat dan pendatang yang berkunjung ke Kota Tanjungbalai.

Kawasan yang lebih rapi, bersih, dan berwarna juga diharapkan dapat memperkuat daya tarik kota.

"Kalau kondisi kawasan jalan Asahan dapat kita wujudkan menjadi kawasan Heritage tentunya akan memberi nilai positif bagi para pendatang yang mengunjungi Kota Tanjungbalai karena terlihat perubahan kawasan yang lebih tertata rapi, indah, bersih, jalan mulus dan berwarna," jelas Wali Kota.

Penataan tersebut tidak hanya menyangkut tampilan bangunan.

Pemerintah kota juga berencana membenahi drainase dan menyediakan penerangan jalan umum (LPJU) bertenaga surya untuk mendukung kenyamanan kawasan.

Selain menata kawasan bersejarah, Mahyaruddin mendorong para pengusaha memperluas pemasaran produk ikan asal Tanjungbalai.

Ia menilai produk perikanan daerah tersebut perlu lebih dikenal di berbagai wilayah Indonesia hingga pasar luar negeri.

Menurut Mahyaruddin, produk ikan dari Tanjungbalai selama ini belum sepenuhnya dikenal masyarakat berdasarkan daerah asalnya.

Ia mencontohkan produk ikan teri yang kerap dikenal sebagai ikan teri Medan, meskipun ada yang berasal dari Tanjungbalai.

Wali kota pun meminta para pengusaha mencantumkan identitas daerah pada kemasan produk agar asal produk lebih mudah dikenali konsumen.

"Singkat cerita, saya mengajak bapak/ibu para pengusaha berdiskusi saat ini untuk menyamakan persepsi. Saya meminta para pengusaha menggunakan label Produk Tanjungbalai pada kemasan/Packaging, jangan tinggalkan nama Tanjungbalai," tambahnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha untuk bangga terhadap produk lokal dan mempromosikannya secara berkelanjutan.

Pemerintah berharap penguatan identitas produk dapat membantu memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan daerah.

Di sisi lain, Mahyaruddin mengingatkan para pengusaha agar memenuhi kewajiban administrasi usaha, termasuk mengurus perizinan dan membayar retribusi kebersihan maupun kewajiban lainnya sesuai ketentuan.

Dalam pertemuan tersebut, Mahyaruddin juga menyoroti aktivitas kendaraan dan bongkar muat barang di Jalan Asahan.

Pemerintah kota ingin memastikan kegiatan usaha tidak mengganggu kelancaran lalu lintas maupun merusak fasilitas umum.

Ia menegaskan truk roda 10 tidak lagi diperbolehkan melakukan bongkar muat di Jalan Asahan.

Aktivitas parkir berlapis juga menjadi perhatian, begitu pula penggunaan badan jalan untuk kegiatan usaha.

Pemerintah kota juga merencanakan pembatasan kegiatan bongkar muat pada malam hari hingga paling lama pukul 22.00 WIB.

Penertiban ini ditujukan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

Mahyaruddin meminta para pengusaha turut menjaga infrastruktur yang telah dibangun pemerintah.

Menurut dia, keberhasilan penataan kawasan membutuhkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan sekaligus kepedulian dalam merawat fasilitas publik.

Ia mengaitkan rencana tersebut dengan visi pembangunan Tanjungbalai EMAS, yaitu Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera. Pemerintah kota, kata dia, membutuhkan kolaborasi dengan dunia usaha agar program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Salah seorang pengusaha ikan, Budianto Sitindaon, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai atas perhatian terhadap kawasan Jalan Asahan, termasuk perbaikan jalan yang telah dilakukan.

Budianto mengatakan dirinya bersama para pengusaha lain siap mendukung program dan kebijakan yang disampaikan wali kota.

Namun, ia juga meminta pemerintah segera memperbaiki drainase di kawasan tersebut.

"Saya dan kawan-kawan disini berikan aplaus, untuk apa yang disampaikan Pak Wali tentunya kami siap mendukung apa yang disampaikan Pak Wali, program dan kebijakan Wali Kota," jelasnya.

Dukungan para pengusaha dinilai menjadi salah satu modal untuk merealisasikan rencana penataan kawasan.

Meski demikian, pelaksanaannya tetap membutuhkan koordinasi teknis antara pemerintah dan pelaku usaha, termasuk terkait pengecatan bangunan, perbaikan infrastruktur, dan pengaturan kegiatan perdagangan.

Mahyaruddin mengatakan pemerintah kota telah menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk menata kawasan Jalan Asahan.

Pembenahan drainase menjadi salah satu pekerjaan yang akan ditangani, disertai rencana pemasangan lampu penerangan jalan tenaga surya.

Di kawasan Jalan Asahan, pemerintah merencanakan pemasangan 14 titik lampu jalan tenaga surya.

Sementara itu, tiga ruas jalan menuju kawasan waterfront direncanakan mendapat tambahan sembilan titik lampu.

Rencana pengecatan bangunan juga akan diatur lebih lanjut melalui mekanisme teknis.

Pengaturan tersebut diperlukan agar penataan dapat berjalan terarah dan tetap memperhatikan karakter kawasan bersejarah.

Mahyaruddin berharap Jalan Asahan dapat kembali menjadi pusat aktivitas masyarakat seperti pada masa lalu.

Ia ingin menghidupkan kembali suasana kawasan yang dahulu dikenal dengan berbagai kegiatan, termasuk pertunjukan barongsai.

"Saya punya mimpi mengembalikan Jalan Asahan yang dulu dikenal adanya kegiatan seperti Barongsai dan lainya, saya rindu Tanjungbalai seperti 20 tahun yang lalu. Saya ingin mengembalikan itu, kawasan Jalan Asahan akan kita jadikan pusat aktifitas kegiatan tersebut," tutup Wali kota Mahyaruddin.

Pertemuan antara pemerintah kota dan para pengusaha ikan tersebut ditutup dengan foto bersama dan bersalaman.

Pemerintah berharap kerja sama yang terbangun dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan Jalan Asahan sebagai kawasan bersejarah yang tertata sekaligus mendukung perkembangan ekonomi Kota Tanjungbalai.
* (ad)