Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Rahmat Budi Handoko memastikan ASN Diskominfo Tebingtinggi tersebut hingga kini masih ditahan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumut.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 30 Kg Sabu di Perairan Asahan

Untuk memastikan informasi tersebut, personel kepolisian bahkan melakukan pengecekan langsung ke ruang tahanan. Dalam dokumentasi yang diterima, Nur Erdian terlihat berada di balik jeruji besi sambil memegang teralis pintu tahanan.

Nur Erdian Ritonga sebelumnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut pada 15 April 2026 lalu terkait dugaan suap proyek jaringan internet di lingkungan Diskominfo Tebingtinggi.

Dalam kasus tersebut, polisi turut menetapkan seorang pihak swasta bernama Heny Afrianti dari PT Whiz Digital Berjaya sebagai tersangka pemberi suap.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan menjelaskan, kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktik suap proyek jaringan internet senilai Rp840 juta pada Februari 2026.

Setelah melakukan penyelidikan, petugas mendapat informasi adanya penyerahan uang tahap kedua senilai Rp25 juta di sebuah rumah makan di kawasan Medan Petisah.

"Ketika tersangka Heny Afrianti menyerahkan amplop berisi uang kepada Nur Erdian, tim langsung melakukan penangkapan," kata Ferry.

Polisi menduga uang tersebut merupakan bagian dari fee proyek yang sebelumnya telah disepakati. Bahkan, diduga sudah ada penyerahan uang tahap pertama sebesar Rp150 juta.

Menurut penyidik, total fee proyek yang diminta mencapai 20 persen dari nilai proyek atau sekitar Rp175 juta.

Kasus dugaan suap proyek jaringan internet Diskominfo Tebingtinggi itu kini masih terus dikembangkan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.*

(tm/dh)

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody DodyHanggodo meminta bantuan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan perbankan Himbara untuk membantu menyelamatkan proyek pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang terkendala arus kas kontraktor.

Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah tetap berjalan sesuai target dan tidak mengalami mangkrak akibat persoalan pembiayaan.

Baca Juga:

• Pemerintah Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Siap Dipakai Juli 2026

"Untuk penyedia jasa yang mengalami kendala cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara," ujar Dody dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Kementerian PU mencatat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II saat ini berlangsung di 93 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga 25 Mei 2026, progres fisik proyek telah mencapai 62,63 persen, sementara progres keuangan berada di angka 41,76 persen.

Pemerintah menargetkan seluruh proyek dapat rampung pada Juni 2026 dan mulai beroperasi secara fungsional pada Juli 2026 guna mendukung tahun ajaran baru.

Untuk mempercepat penyelesaian proyek, Kementerian PU juga mengerahkan sekitar 71.579 tenaga kerja di berbagai titik pembangunan sekolah rakyat.

Selain menggandeng Danantara dan Himbara, Kementerian PU turut melibatkan dukungan Zeni TNI guna mempercepat pembangunan, terutama pada lokasi yang mengalami keterlambatan progres konstruksi.

"Dari sisi tenaga kerja, kami akan melibatkan dukungan Zeni TNI seperti yang telah kami lakukan pada sekolah rakyat di Lombok Utara, pada titik-titik yang mengalami keterlambatan progres sehingga target penyelesaian tetap bisa dikejar," jelasnya.

Tak hanya fokus pada Tahap II, pemerintah juga mulai menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III. Tahap IIIA yang mencakup tujuh lokasi kini telah memasuki proses lelang, sementara 11 lokasi Tahap IIIB masih dalam tahap persiapan lelang.

Adapun 89 lokasi Tahap IIIC masih menunggu pemenuhan readiness criteria, termasuk kesiapan lahan dan administrasi sebelum proses pembangunan dimulai.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan pemerataan fasilitas belajar di berbagai daerah Indonesia.*

(oz/dh)

Tahapan tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang akan dijalankan secara bertahap hingga tahun 2028 mendatang.

Baca Juga:

• Satgas PRR Pastikan Huntap Komunal Dibangun di Lahan Aman dari Risiko Bencana, Pemerintah Percepat Relokasi Penyintas

"Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga bergerak bersama pemerintah daerah dan berhasil termitigasi dengan cukup baik," ujar Tito usai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Menurut Tito, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari 2026, pemerintah terus mempercepat koordinasi lintas sektor untuk memastikan layanan dasar masyarakat kembali berjalan normal.

Sejumlah fasilitas penting seperti layanan pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi BBM, jaringan internet hingga fasilitas kesehatan kini disebut telah kembali beroperasi.

Selain itu, seluruh akses jalan nasional yang sebelumnya terdampak bencana juga telah kembali terhubung. Begitu pula dengan jembatan nasional yang kini berfungsi menggunakan konstruksi permanen maupun jembatan sementara seperti Bailey, Armco, hingga jembatan gantung.

"Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi tetap fungsional untuk mobilitas masyarakat," jelas Tito.

Pada sektor pendidikan, pemerintah mencatat sebagian besar dari 4.922 sekolah terdampak kini sudah kembali menjalankan aktivitas belajar mengajar. Meski demikian, beberapa sekolah di wilayah relokasi masih menggunakan tenda dan ruang kelas darurat.

Pemerintah juga mencatat jumlah pengungsi yang tinggal di tenda darurat terus mengalami penurunan seiring proses pemulihan berjalan.

Dalam tahap pemulihan permanen ini, pemerintah akan mengacu pada Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disusun bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta Bappenas.

Renduk tersebut dirancang untuk periode 2026 hingga 2028 dengan total 11.512 kegiatan lintas sektor, mulai dari pembangunan sungai, jalan, jembatan, sekolah hingga hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

"Sekarang kita masuk proses menuju pemulihan permanen. Fokus utama tahun pertama adalah pembangunan infrastruktur dasar dan percepatan hunian tetap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara," tegas Tito.*

(an/dh)

Informasi yang beredar menyebutkan, pengemis tersebut diduga marah setelah tidak diberi uang oleh pengendara yang melintas di lampu merah kawasan Simpang Gaperta.

Baca Juga:

• PSSI Kecam Keras Insiden ‘Tendangan Kung Fu’ di EPA U-20, Dorong Sanksi Berat untuk Pelaku

"Ini tadi sore kejadiannya di Simpang Gaperta. Pengemis tidak diberi uang, malah melempar mobil orang. Sudah dua kali kejadian sama kakak saya," ujar Salimah, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, pengemis tersebut diduga berpura-pura mengalami cacat kaki demi menarik simpati pengguna jalan yang berhenti di persimpangan lampu merah.

Keterangan serupa juga disampaikan warga lainnya bernama Andi. Ia mengatakan aksi pengemis itu sempat dipergoki langsung oleh pengendara mobil.

"Yang melihat itu orang naik mobil, dua laki-laki dan satu perempuan. Kejadiannya siang habis salat Zuhur," katanya.

Andi menjelaskan, pengemis itu awalnya meminta uang kepada pengendara. Namun karena tidak diberi, ia diduga emosi dan melempari kendaraan yang melintas.

"Kejadian dua hari lalu, ada pengemudi mobil dilempar pengemis ini. Lalu orang di dalam mobil turun dan mendatangi pengemis tersebut," ujarnya.

Saat didatangi pengendara, warga mengaku terkejut lantaran pengemis tersebut ternyata tidak mengalami cacat kaki seperti yang selama ini diperlihatkan kepada masyarakat.

"Awalnya dia meminta uang di lampu merah itu, terus tidak diberi uang lalu marah. Setelah dicek ternyata kakinya lengkap," tambah Andi.

Menanggapi kejadian tersebut, Kapolsek Helvetia Kompol Nelson JP Sipahutar mengatakan pihak kepolisian akan melakukan penindakan apabila ditemukan unsur pengrusakan maupun gangguan ketertiban umum.

"Akan kami tindak apabila yang bersangkutan melakukan pengrusakan dengan melempar kendaraan yang lewat serta mengganggu ketertiban umum. Kami juga akan berkoordinasi dengan camat, dinas sosial, dan Satpol PP Kota Medan," tegasnya.*

(mi/dh)

Kementerian Kesehatan Lebanon menyebutkan, serangan paling mematikan terjadi di Kota Sidon dan wilayah Adloun, Distrik Sidon. Sebuah bangunan tempat tinggal dilaporkan hancur setelah dihantam serangan udara Israel.

Baca Juga:

• Menlu Sugiono di PBB: Gaza Bukti Kegagalan Dunia Tegakkan Hukum Internasional Secara Adil

Sementara itu, dalam serangan terpisah di wilayah Adloun, enam orang dilaporkan meninggal dunia. Korban tewas terdiri dari satu keluarga, termasuk dua anak-anak beserta kedua orang tuanya.

Militer Lebanon juga mengonfirmasi seorang tentaranya turut tewas akibat serangan Israel saat sedang melintas menggunakan kendaraan di wilayah Nabatieh.

Serangan terbaru ini terjadi di tengah persiapan Lebanon dan Israel menghadapi putaran keempat perundingan yang dimediasi Amerika Serikat pada awal Juni mendatang.

Situasi di perbatasan Lebanon-Israel sendiri terus memanas meski gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah sebelumnya telah diumumkan berlaku sejak 17 April 2026. Namun, kedua pihak saling menuding melakukan pelanggaran gencatan senjata.

Sebelumnya, militer Israel menetapkan seluruh wilayah di selatan Sungai Zahrani sebagai zona tempur dan meminta warga segera mengungsi sebelum operasi militer dilakukan.

Media lokal Lebanon melaporkan sejumlah fasilitas sipil ikut terdampak serangan, mulai dari bangunan tempat tinggal, kafe hingga kendaraan warga.

Petugas penyelamat hingga kini masih melakukan evakuasi korban dari reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara tersebut. Ketegangan yang terus meningkat memicu kekhawatiran pecahnya konflik lebih luas di kawasan Timur Tengah.*

(d/dh)

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan aktivitas tambang ilegal yang ditangani terdiri dari penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) serta aktivitas tambang di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang dimiliki perusahaan.

Baca Juga:

• Kementerian HAM Siapkan Aturan Kebebasan Beragama di Revisi UU HAM

Menurutnya, kasus tambang ilegal tersebut tersebar di berbagai daerah mulai dari Kalimantan, Jawa, Sumatera hingga Kepulauan Maluku.

Kementerian ESDM menegaskan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal terus dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi negara.

"Inilah yang terus ditangani oleh Kementerian ESDM sehingga kekayaan alam Indonesia benar-benar bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat penerimaan bagi negara," katanya.

Selain merugikan negara, praktik tambang ilegal juga dinilai berdampak terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya potensi pendapatan negara, hingga mengganggu tata kelola industri pertambangan nasional.

Pemerintah berharap langkah penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tambang ilegal serta memperkuat pengawasan sektor pertambangan di Indonesia.*

(d/dh)

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 44,5 poin atau sekitar 0,25 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Rupiah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Ini Nggak Masuk Akal

Dari sisi global, meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur menjadi faktor utama pelemahan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

"Ketegangan geopolitik meningkat tajam baik di Timur Tengah maupun di Eropa Timur. Ini membuat pasar global semakin khawatir," ujar Ibrahim, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan konflik Iran dan Amerika Serikat yang kembali memanas memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) bahkan disebut bergerak di kisaran 96 dolar AS per barel.

Kenaikan harga minyak dinilai berpotensi memicu inflasi global dan membuat Bank Sentral AS atau The Federal Reserve mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

Kondisi tersebut mendorong penguatan dolar AS dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Selain faktor eksternal, Ibrahim menilai pelemahan rupiah juga dipengaruhi tingginya kebutuhan dolar AS di dalam negeri untuk impor minyak, pembayaran dividen perusahaan, serta kewajiban utang luar negeri yang jatuh tempo.

Menurutnya, ketidakpastian pasar juga memicu perpindahan dana masyarakat ke instrumen berbasis valuta asing.

Ia turut menyoroti sentimen pasar terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai memengaruhi kepercayaan investor.

Meski demikian, pelemahan rupiah pada perdagangan hari ini masih lebih baik dibanding proyeksi sebelumnya yang memperkirakan nilai tukar bisa menembus Rp 17.900 per dolar AS saat penutupan perdagangan.

Untuk perdagangan Jumat (29/5/2026), Ibrahim memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut dan berpotensi mendekati level Rp 18.000 per dolar AS.*

(k/dh)

"Kayunya sangat banyak, saya bingung mau dipindahkan ke mana," kata Mazinuddin saat dikonfirmasi, Kamis (28/5/2026).

Baca Juga:

• Gotong Royong Pasca Banjir, Polres Lhokseumawe dan Brimob Kaltim Percepat Pemulihan Fasilitas Polisi di Muara Batu

Menurut Mazinuddin, kondisi kayu yang telah mengering selama berbulan-bulan membuat api sangat mudah menyebar ke tumpukan lainnya. Hingga kini proses pemadaman masih terus dilakukan petugas bersama warga.

"Api cepat membesar karena kayunya sudah kering. Bara api juga masih tersimpan di bagian bawah tumpukan sehingga sulit dipadamkan total," ujarnya.

Petugas gabungan saat ini masih melakukan pendinginan di sejumlah titik yang mengeluarkan asap. Penyebab kebakaran sendiri masih belum diketahui secara pasti.

Sebelumnya, kebakaran tumpukan kayu sisa banjir itu dilaporkan meluas dan mengancam sedikitnya lima desa di Kecamatan Sawang, yakni Desa Babah Krueng, Rambong Payong, Blang Tarakan, Jurong, dan Lhok Bayu.

Selain permukiman warga, satu unit meunasah di sekitar lokasi juga disebut berada dalam ancaman apabila api kembali membesar akibat tiupan angin dan bara yang masih aktif.

Warga bersama petugas pemadam kebakaran kini terus bersiaga untuk mencegah api merembet ke kawasan lain.*

(k/dh)

Menurut Adi, langkah Jokowi kembali turun ke masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kedekatannya dengan PSI yang saat ini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Baca Juga:

• Roy Suryo Sebut Kasus Ijazah Jokowi Layak Masuk Rekor MURI hingga Guinness World Records

Adi menilai efek popularitas Jokowi masih sangat kuat di masyarakat dan berpotensi memengaruhi arah dukungan politik publik ke depan.

Menurutnya, masyarakat yang masih menyukai Jokowi cenderung akan mengikuti sikap dan arah politik mantan Presiden RI tersebut.

"Kalau dengan keliling ke seluruh Indonesia, berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, orang semakin suka Pak Jokowi, maka ada kecenderungan orang yang suka kepada Jokowi akan mengikuti ke mana pun langkah dan sikap politik Jokowi," ujarnya.

Selain PSI, Adi juga menilai agenda blusukan Jokowi memiliki kaitan dengan upaya menjaga posisi politik Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang beberapa kali menyebut pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode.

Sebelumnya, Jokowi mengaku kondisinya telah pulih dan siap memenuhi berbagai undangan masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia.

"Ya, ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

Sementara itu, Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan Jokowi dalam waktu dekat dijadwalkan mengunjungi sejumlah daerah seperti Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Barat.

Menurut Bestari, selain memenuhi undangan masyarakat, Jokowi juga dijadwalkan bertemu dengan pengurus PSI serta relawan di daerah.*

(k/dh)

Langkah tersebut dilakukan menyusul kasus pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Padukuhan Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 30 Kg Sabu di Perairan Asahan

"Supaya tindakan-tindakan seperti ini tidak terus berulang, Kementerian HAM akan memberikan payung hukum yang lebih tegas dan kuat bagi jaminan perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan," ujar Mugiyanto, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin konstitusi dan harus dilindungi negara.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati hak pendirian rumah ibadah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

"Kementerian HAM mengajak semua pihak untuk taat pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadah," katanya.

Mugiyanto menjelaskan, dalam perspektif HAM, pendirian rumah ibadah merupakan bagian dari hak dasar manusia meskipun tata cara pembangunan fisiknya tetap dapat diatur demi ketertiban umum dan perlindungan hak masyarakat lainnya.

Saat ini, aturan mengenai pendirian rumah ibadah di Indonesia masih mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Sementara di Kabupaten Bantul, ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian rumah ibadah.

Selain itu, Kementerian HAM juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap segala bentuk tindakan intoleransi dan kekerasan yang mengganggu masyarakat saat menjalankan hak beribadah.

"Kementerian HAM meminta aparat penegak hukum tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan intoleransi dengan kekerasan kepada masyarakat yang sedang menjalankan hak asasinya," tegas Mugiyanto.*

(k/dh)

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap seorang kurir bernama Tino Hardianto (53), warga Jalan Garuda, Desa Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai.

Baca Juga:

• SMA Labschool Unesa 1 Surabaya Bawa Budaya Gamelan Mendunia

"Narkotika jenis sabu seberat 30.000 gram berhasil diamankan," ujar Kombes Andy Arisandi, Kamis (28/5/2026).

Pengungkapan kasus bermula saat personel Ditresnarkoba Polda Sumut berkoordinasi dengan tim patroli laut Bea Cukai Teluk Nibung untuk melakukan pemantauan di kawasan perairan Asahan.

Saat perahu mesin yang digunakan tersangka hendak merapat ke pesisir, petugas langsung melakukan penyergapan dan penggeledahan.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan puluhan kilogram sabu-sabu yang disimpan di dalam karung.

Berdasarkan pengakuan tersangka, barang haram tersebut dijemput dari seseorang yang diduga warga Malaysia di kawasan perbatasan laut Indonesia-Malaysia.

Tersangka juga mengaku diperintah oleh seorang pria bernama Mail untuk mengambil dan menyerahkan narkoba tersebut kepada pihak lain yang tidak dikenalnya.

"Dia mengaku menerima dan menjemput narkotika jenis sabu tersebut di perairan perbatasan Malaysia dari seseorang tak dikenal yang merupakan warga Malaysia," jelas Andy.

Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu jaringan lain yang diduga terlibat dalam penyelundupan sabu lintas negara tersebut.

Barang bukti sabu-sabu beserta tersangka telah diamankan di Mapolda Sumut untuk proses penyidikan lebih lanjut.*

(tm/dh)

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meyakini Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Barat yang menyeret Beneficial Owner PT Quality Sukses Sejahtera (QSS), Sudianto alias Aseng.

Saut menilai perkara tersebut tidak mungkin berhenti pada satu tersangka saja karena proses penerbitan izin izintambang pasti melibatkan pihak pemberi izin maupun pejabat terkait.

Baca Juga:

• Kejati Lampung Dinobatkan sebagai Kejaksaan Tinggi Tipe B Terbaik Se-Indonesia, Komjak Apresiasi Kinerja dan Reformasi Layanan

Menurutnya, penyidik saat ini kemungkinan masih fokus membuktikan tindak pidana pokok dalam perkara tersebut sebelum menelusuri keterlibatan pihak lain yang diduga ikut memuluskan izin tambang.

Saut menyebut praktik tambang ilegal dengan lokasi yang berbeda dari titik izin bukan hal baru di sektor pertambangan nasional.

"Praktik lokasi tambang beda dengan lokasi izin memang sudah umum terjadi. Jadi tambang ilegal itu biasanya memang tidak cocok lokasi atau perizinannya tidak ada," ujarnya.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum turut menelusuri pejabat atau pihak yang menerbitkan izin pertambangan tersebut, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat.

"Kalau dilihat kasus ini, yang harus dikejar memang si pemberi izin. Kalau pebisnis memang akan melakukan apa saja," tegasnya.

Saut juga mengingatkan bahwa pada 2016 kewenangan perizinan pertambangan masih berada dalam masa transisi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga penyidik perlu mendalami siapa pihak yang memiliki kewenangan saat izin diterbitkan.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) Nurokhman memastikan pihaknya turut memantau perkembangan penanganan perkara korupsi tambang tersebut.

"Komjak memonitor perkara tersebut dan optimistis Kejagung menuntaskan perkara itu dari hulu hingga hilir," katanya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Sudianto alias Aseng sebagai tersangka dugaan korupsi terkait penyimpangan tata kelola IUP di Kalimantan Barat.

Penyidik menduga PT QSS memperoleh izin usaha pertambangan menggunakan data yang tidak sebenarnya serta melakukan aktivitas penambangan di luar lokasi izin resmi yang diberikan pemerintah.

Selain itu, tersangka juga diduga bekerja sama dengan penyelenggara negara untuk melakukan ekspor hasil tambang bauksit menggunakan dokumen resmi perusahaan sejak 2020 hingga 2024.

Akibat perbuatannya, Sudianto dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta sejumlah pasal pidana lainnya terkait penyalahgunaan izin pertambangan.*

(oz/dh)

Dody mengatakan hingga 25 Mei 2026, progres fisik pembangunan di 93 lokasi Sekolah Rakyat tahap II telah mencapai rata-rata 62,63 persen.

Baca Juga:

• Menteri PU Singgung “Negara dalam Negara” di Kementeriannya Usai Kasus Korupsi Terungkap

Untuk mempercepat penyelesaian proyek, Kementerian PU membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat dengan menambah jumlah tenaga kerja dan menerapkan sistem kerja tiga shift.

Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai inovasi metode konstruksi dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pembangunan berjalan sesuai target.

Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat disebut telah menyerap sebanyak 71.579 tenaga kerja di berbagai daerah.

Kementerian PU juga menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperkuat infrastruktur pembelajaran digital di lingkungan Sekolah Rakyat.

Dukungan tersebut mencakup penyediaan jaringan internet, infrastruktur telekomunikasi, hingga rencana pemasangan jaringan fiber optic pada lokasi Sekolah Rakyat tahap II.

Selain fokus menyelesaikan tahap II, pemerintah juga mulai menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap III. Sebanyak tujuh lokasi tahap III A telah memasuki proses lelang, sementara 11 lokasi tahap III B dalam tahap persiapan lelang.

Adapun 89 titik lokasi tahap III C masih menunggu penyelesaian sejumlah syarat kesiapan, seperti status lahan, pematangan area pembangunan, hingga dokumen AMDAL.

Dody berharap seluruh proses administrasi dan kesiapan lahan dapat segera dituntaskan bersama pemerintah daerah agar pembangunan tahap III dapat selesai paling lambat Juni 2027.

Dengan demikian, para siswa Sekolah Rakyat rintisan tahun ajaran 2025/2026 nantinya dapat berpindah ke gedung sekolah permanen pada tahun ajaran baru Juli 2027.*

(in/dh)

Kegiatan budaya yang digelar bersama lingkungan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tersebut menjadi ajang pertukaran budaya internasional sekaligus memperkenalkan seni musik tradisional Jawa kepada peserta asing.

Baca Juga:

• Belajar Investasi Sejak Dini, Siswa SMA Labschool Unesa 1 Dibekali Literasi Pasar Modal oleh Praktisi Sekuritas

Peserta AFS asal Italia itu diperkenalkan dengan berbagai alat musik tradisional seperti saron, bonang, gong, hingga kendang. Tak hanya mengenal instrumen, Alissia juga ikut memainkan gamelan secara langsung bersama para siswa.

Suasana pembelajaran berlangsung interaktif dan penuh semangat. Alissia bahkan dinilai mampu memahami teknik dasar permainan gamelan hingga memainkan irama dengan harmonis dalam berbagai kegiatan budaya sekolah.

Kepala SMA Labschool Unesa 1 Surabaya, Dewi Purwanti, S.Pd., M.Pd., mengapresiasi antusiasme peserta AFS dalam mempelajari budaya Indonesia, khususnya seni gamelan Jawa.

"Kami sangat bangga karena gamelan dapat dikenal lebih luas hingga ke dunia internasional. Alissia menunjukkan semangat belajar yang luar biasa dan berhasil memainkan alat musik gamelan dengan sangat baik," ujarnya, Jumat (22/5/2026).

Guru Bahasa Jawa SMA Labschool Unesa 1 Surabaya, Mela Yunitasari, S.Pd., M.Pd., juga menyebut Alissia cepat memahami teknik permainan gamelan dan tampil percaya diri saat mengikuti berbagai kegiatan budaya.

"Hal ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia memiliki nilai seni yang mampu diterima oleh masyarakat internasional," katanya.

Sementara itu, Alissia mengaku senang mendapat kesempatan belajar budaya Jawa secara langsung selama berada di Indonesia.

"Saya sangat excited bisa belajar dan memainkan gamelan bersama teman-teman di sini. Musik tradisional Indonesia sangat indah dan unik," ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, SMA Labschool Unesa 1 Surabaya berharap dapat terus menghadirkan pembelajaran berbasis budaya dan internasional guna membentuk generasi yang mencintai budaya lokal sekaligus memiliki wawasan global.*

(dh)

Program sosial tersebut menjadi bagian dari komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) dan Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Baca Juga:

• Alumni SMANSA Binjai 1990 Sembelih 2 Ekor Sapi Kurban, Bagikan 130 Paket untuk Warga

Kegiatan dimulai dengan penyerahan simbolis hewan kurban kepada perwakilan masyarakat pada Selasa (26/5/2026). Selanjutnya, distribusi daging kurban dilakukan pada Rabu (27/5/2026) kepada warga dan pekerja perusahaan.

Untuk memastikan penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran, tim ESG dan CSR PT QMB New Energy Materials menerapkan sistem distribusi berbasis kupon.

Tiga ekor sapi disalurkan melalui DKM Masjid IMIP untuk masyarakat Bahodopi, sedangkan satu ekor sapi lainnya didistribusikan khusus bagi warga Dusun 3 Desa Labota.

Selain itu, perusahaan juga membagikan sebanyak 150 voucher daging kurban kepada karyawan internal PT QMB New Energy Materials.

Perwakilan ESG perusahaan, Azzahra Kharisma, mengatakan program kurban tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus komitmen perusahaan untuk terus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pekerja.

"Program kurban ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen tulus dari kami untuk terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi karyawan dan masyarakat Bahodopi," ujarnya.

Program sosial itu juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pengurus DKM Masjid IMIP dan perangkat desa setempat.

Perwakilan DKM Masjid IMIP, Aggussalim Daliman, menilai kerja sama penyaluran bantuan tersebut membantu distribusi daging kurban berjalan lebih rapi dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara Kepala Dusun 3 Desa Labota, Arifif, berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Melalui momentum Idul Adha, GEM dan PT QMB New Energy Materials menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan pertumbuhan industri energi baru dengan pembangunan sosial masyarakat di Morowali.*

(dh)

Menurut Habiburokhman, bantuan hewan kurban presiden melalui skema bantuan kemasyarakatan merupakan bagian dari program negara yang memiliki dasar hukum jelas dalam pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga:

• Alumni SMANSA Binjai 1990 Sembelih 2 Ekor Sapi Kurban, Bagikan 130 Paket untuk Warga

Ia menjelaskan, program bantuan masyarakat dari presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam aturan tersebut, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, efektif, transparan, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Selain itu, Undang-Undang APBN Tahun 2026 juga disebut memberikan ruang anggaran untuk program bantuan kemasyarakatan presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Dari sisi syariat, Habiburokhman mengutip pandangan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh yang menyatakan pembelian hewan kurban menggunakan APBN tetap sah secara syar'i karena diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.

Menurutnya, bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, hingga kelompok sosial lainnya pada momentum Hari Raya Idul Adha.

"Ini bukan hanya soal ibadah kurban, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil dan peternak lokal," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang berasal dari peternak lokal. Hewan kurban tersebut didistribusikan ke 552 daerah, pondok pesantren, lembaga sosial, hingga tokoh agama di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut penyaluran bantuan tersebut bertujuan agar masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat secara langsung pada perayaan Idul Adha tahun ini.*

(an/dh)

Pernyataan itu disampaikan Setyo dalam kegiatan Knowledge Management Day bertema penerapan KUHP dan KUHAP baru terhadap tugas KPK yang digelar awal pekan ini.

Baca Juga:

• Beraksi di 20 TKP! Resmob Polrestabes Medan Tangkap Pelaku Curanmor, Satu Masuk DPO

"Pembalap sehebat Valentino Rossi atau Marc Marquez, meski sudah ahli dan juara dunia, masih bisa jatuh saat di tikungan. Saya berharap KPK tidak melakukan kesalahan berisiko hukum," ujar Setyo dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Forum internal tersebut menjadi bagian dari konsolidasi KPK untuk memastikan seluruh proses penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan tetap berjalan adaptif di tengah perubahan regulasi hukum nasional.

Dalam pembahasan forum, perhatian utama diarahkan pada perubahan dalam Buku Kesatu KUHP baru yang dinilai memiliki implikasi langsung terhadap pembuktian tindak pidana korupsi dan posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum khusus atau lex specialis.

Meski Indonesia memasuki masa harmonisasi berbagai regulasi sektoral, KPK memastikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap diperlakukan sebagai kejahatan khusus dengan penanganan dan ancaman pidana yang ketat.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP juga resmi berlaku pada tanggal yang sama.

KPK menilai pemahaman menyeluruh terhadap regulasi baru menjadi hal penting agar proses penegakan hukum tetap berjalan profesional, akuntabel, dan sesuai koridor hukum yang berlaku.*

(an/dh)

Kegiatan yang berlangsung di Jalan SM Raja No 285 KM 19, kediaman bendahara alumni Dian Fitri Wahyuni, SP, tersebut melakukan penyembelihan dua ekor sapi dan menghasilkan sebanyak 130 paket kurban.

Baca Juga:

• BRIN Prediksi Idul Adha 2026 Jatuh 27 Mei, Pemerintah dan Muhammadiyah Berpotensi Serentak

Koordinator Pelaksana Kurban, Ustad Muhammad Kurnia, SE mengatakan paket kurban dibagikan kepada alumni yang berdomisili di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, warga Kampung Muallaf di Tanjung Mangusta, serta masyarakat yang membutuhkan.

"Sebagian tim alumni mendistribusikan langsung paket kurban ke rumah-rumah warga yang jauh dari jangkauan agar bantuan bisa diterima merata," ujarnya.

Di sela kegiatan, Ketua Alumni SMANSA Binjai Angkatan 1990, Zul Edy Wardhana Lubis, SP menyampaikan bahwa program kurban tersebut merupakan agenda tahunan alumni yang sempat terhenti beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kegiatan sosial tersebut diharapkan dapat terus berkembang dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat maupun sesama alumni.

"Insya Allah tahun depan kita menargetkan jumlah hewan kurban lebih banyak lagi. Ini menjadi stimulus agar organisasi alumni yang kami bangun benar-benar bermanfaat bagi banyak orang," kata Zul Edy Wardhana Lubis.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh alumni dan tim pelaksana yang telah bekerja sama menyukseskan kegiatan kurban tahun ini.

"Semoga semua yang dilakukan menjadi amal ibadah," tutupnya.*

(dh)

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mematangkan strategi keberangkatan Delegasi Tripartit Indonesia dalam menghadiri International Labour Conference (ILC) ke-114 yang akan digelar di Jenewa, Swiss, pada 1–12 Juni 2026.

Persiapan tersebut dilakukan melalui pertemuan koordinasi nasional yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau serikat buruh, serta asosiasi pengusaha.

Baca Juga:

• Agus Fatoni Dorong Transformasi Digital Keuangan Daerah, Tekankan Integrasi Data SIPD

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan konsolidasi tersebut bertujuan menyamakan pandangan seluruh elemen delegasi agar Indonesia memiliki posisi yang solid dalam perundingan global ketenagakerjaan.

"Penyatuan pandangan ini penting agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dan terkoordinasi dalam setiap agenda pembahasan internasional," kata Indah di Jakarta.

Ia menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam ILC tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan bagian dari upaya diplomasi ketenagakerjaan untuk mempengaruhi arah kebijakan dan standar kerja global.

Tahun ini, ILC ke-114 mengangkat isu besar mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam mewujudkan pekerjaan yang layak.

Agenda tersebut dinilai relevan dengan perubahan struktur dunia kerja akibat digitalisasi dan perkembangan teknologi.

Kemnaker menyebut terdapat empat poin utama kepentingan Indonesia dalam forum tersebut, mulai dari perlindungan kepentingan nasional, penguatan diplomasi ketenagakerjaan, stabilitas hubungan industrial, hingga kesiapan menghadapi transformasi digital di sektor ketenagakerjaan.

Delegasi Indonesia akan dipimpin langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dengan komposisi tripartit yang lengkap.

Pemerintah menilai keterlibatan unsur pekerja dan pengusaha penting untuk menjaga keseimbangan posisi Indonesia dalam forum internasional tersebut.

Selain membahas isu strategis ketenagakerjaan global, ILC juga akan menyoroti agenda rutin seperti laporan badan pengawas, program anggaran ILO, serta penerapan konvensi dan rekomendasi internasional.

Dalam pembahasan Committee on the Application of Standards (CAN), Indonesia disebut tidak masuk dalam daftar negara yang diawasi atau diperiksa.

Kondisi ini dipandang sebagai indikator kepatuhan ketenagakerjaan Indonesia di tingkat internasional.

Sementara itu, agenda teknis konferensi akan mencakup pembahasan ekonomi platform digital, kesetaraan gender, serta penguatan dialog sosial dalam sistem ketenagakerjaan global.

Kemnaker menyatakan optimistis Indonesia dapat berkontribusi aktif dalam penyusunan standar ketenagakerjaan internasional serta memperkuat daya saing tenaga kerja nasional di tengah transformasi digital global.*

(ad)

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital tata kelola keuangan pemerintah daerah agar lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurut dia, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah.

Baca Juga:

• Efisiensi Anggaran, Distribusi MBG Tak Lagi 6 Hari dalam Sepekan

Ia menjelaskan, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong layanan publik yang terintegrasi dan berbasis data.

Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi fragmentasi aplikasi dan meningkatkan efisiensi kerja birokrasi.

"Transformasi digital bukan hanya kebutuhan, tetapi langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Komitmen tersebut mendapat pengakuan melalui penghargaan Digital Innovation Award 2026 (DIA 2026) yang diberikan oleh iNews Media Group pada 22 Mei 2026.

Penghargaan itu diberikan atas peran Agus Fatoni dalam mendorong inovasi digital di sektor keuangan daerah.

Sejumlah inovasi yang menjadi sorotan antara lain penguatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pengembangan kebijakan Satu Data Indonesia, hingga penerapan SPBE di berbagai level pemerintahan daerah.

Selain itu, transformasi juga dilakukan melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), digitalisasi pajak dan retribusi daerah, serta pengembangan layanan berbasis digital pada BUMD, BLUD, hingga Barang Milik Daerah (e-BMD).

Pemerintah juga mulai menerapkan sistem e-Evaluasi dalam pengawasan APBD.

Agus menilai, integrasi berbagai sistem tersebut melalui SIPD menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola data pemerintah daerah secara nasional.

"Dengan SIPD, daerah tidak perlu membuat puluhan aplikasi karena semua data mengalir menjadi satu kesatuan," kata dia.

Ia menambahkan, integrasi data tersebut akan memudahkan analisis kebijakan, pengambilan keputusan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah.

"Berbagai sistem layanan dari kementerian dan lembaga telah banyak terintegrasi dengan SIPD," ujarnya.

Agus berharap penghargaan yang diterimanya dapat menjadi dorongan untuk mempercepat inovasi digital di seluruh pemerintah daerah di Indonesia, terutama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.*

(ad)