"Total investasinya, Bapak Presiden, dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun lebih," kata Bahlil dalam acara Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026).

Baca Juga:

• BUMN Rugi Puluhan Tahun Kini Berbalik Untung, Prabowo Sebut Pimpinan Danantara Layak Dapat Bintang Kehormatan

"Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun," ujar Bahlil.

Program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah memperkirakan pembangunan tersebut dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 140,16 juta ton CO2.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi meluncurkan program strategis PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Gilimanuk, Jembrana, Bali.

Peluncuran secara langsung di Gilimanuk terhubung secara daring dengan tiga lokasi lainnya, yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah, PLTS Desa Sembur di Batam, Kepulauan Riau, serta PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung.

Proyek PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS) di Monumen Operasi Gilimanuk menjadi bagian dari Program Fat Burning Bali. Program tersebut diarahkan untuk menggantikan pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) dengan pembangkit energi surya.

Untuk wilayah Bali, kapasitas PLTS yang disiapkan mencapai 198 megawatt peak (MWp), sedangkan kapasitas BESS mencapai 666 megawatt-hour (MWh). Proyek tersebut akan dibangun di lahan sekitar 211 hektare.

Pembangunan PLTS dan BESS Gilimanuk ditargetkan dapat mulai beroperasi pada 2028.

Program PLTS 100 GWp menjadi salah satu langkah pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Dengan nilai investasi yang besar dan potensi penghematan subsidi, proyek tersebut diharapkan turut memperkuat ketahanan energi nasional.* (an/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peluncuran dan peletakan batu pertama program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Baca Juga:

• 'Nggak Main-main', Prabowo Tantang Bahlil Kelarkan PLTS 100 GW dalam 3 Tahun, Iming-imingi Bintang Kehormatan

Menurut Prabowo, salah satu capaian Danantara terlihat dari peningkatan kinerja sejumlah BUMN dalam waktu kurang dari dua tahun. Ia menyebut ada BUMN yang sebelumnya mengalami kerugian selama belasan hingga puluhan tahun, namun kini mulai mencatatkan keuntungan.

"Beberapa BUMN yang belasan tahun, puluhan tahun rugi, sekarang mulai untung. Naiknya kadang-kadang di luar yang bisa kita duga," ujarnya.

Prabowo menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan dan integritas jajaran Danantara dalam mengelola aset negara.

"Ini karena kepemimpinan, ini karena leadership, karena pimpinan Danantara jujur, punya rasa cinta tanah air yang besar," kata Prabowo.

Presiden menegaskan pengelolaan aset dan kekayaan negara harus dilakukan secara optimal, transparan dan bertanggung jawab. Menurutnya, seluruh kekayaan bangsa harus dikelola untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pemerintah, kata Prabowo, juga akan terus memperketat pengelolaan keuangan negara serta menekan berbagai potensi kebocoran anggaran.

"Kita belum puas, kita harus lebih keras lagi mengelola semua keuangan," tegasnya.

Dalam acara tersebut, sejumlah pejabat negara turut mendampingi Prabowo. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Turut hadir Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, CTO Danantara Sigit P. Santosa serta Gubernur Bali I Wayan Koster.

Pernyataan Prabowo soal tanda kehormatan tersebut disampaikan di tengah agenda pemerintah mempercepat sejumlah proyek strategis nasional, termasuk pengembangan energi surya dan optimalisasi pengelolaan aset negara melalui Danantara.* (an/dh)

Oleh:Agus Santoso

HARGA konsentrat pakan ternak di pasaran menembus Rp8.500 per kilogram. Peternak domba kambing mengeluh. Untuk satu ekor domba penggemukan, dibutuhkan 1,5 kg konsentrat per hari. Artinya, biaya pakan sudah mencapai Rp12.750 per ekor per hari. Dengan harga jual domba yang saat ini masih stagnan, maka BEP kandang bisa mundur tiga bulan. Di waktu yang sama, di ujung kota lain, ada truk-truk sampah mengantre di Tempat Pembuangan Akhir. Isinya? Sampah sisa makanan.

Baca Juga:

• Ketika Megawati Mengajak Indonesia Belajar dari Iran

Jawabannya ada pada satu kalimat: Bank Pakan Ternak berbasis ekonomi sirkular.

Tiga Gunung Emas yang Kita Kubur

Selama ini kita memperlakukan sampah makanan sebagai beban. Padahal, jika dilihat dari kacamata nutrisi ternak, sampah makanan itu adalah bahan baku. Ada tiga gunung besar yang selama ini kita abaikan.

Pertama, Industrial Food Waste.

Ini adalah produk industri makanan dan minuman kemasan pabrikan yang harus ditarik dari pasar karena sudah mendekati tanggal kedaluwarsa. Biskuit, sereal, mi instan, susu bubuk, minuman sachet. Secara hukum, barang ini wajib dimusnahkan ketika mendekati tanggal kedaluwarsanya agar tidak beredar di masyarakat dan membahayakan kesehatan konsumen.

Namun, dari sisi gizi, kandungannya masih sangat baik. Karbohidrat, lemak, bahkan proteinnya masih utuh. Volumenya juga tidak main-main. Asosiasi Industri Makanan dan Minuman memperkirakan, setiap pabrikan besar bisa menarik 5–20 ton produk per bulannya. Membuangnya ke TPA adalah pemborosan dua kali. Produsen kehilangan nilai ekonomi. Negara menanggung biaya pengelolaan sampah dan emisi gas metan.

Lebih parah, jika produk makanan dan minuman kedaluwarsa ini "bocor" ke pasar ilegal dan dikonsumsi manusia, potensi risikonya terhadap kesehatan publik sangat besar.

Kedua, Sampah Organik Perkotaan.

Ini adalah sisa nasi, sayur, lauk dari restoran, hotel, kantin MBG, pasar, dan rumah tangga. Karakteristiknya: kadar air tinggi, cepat busuk, berbau menyengat, dan menjadi sarang vektor penyakit. Tapi, teknologi untuk mengolah sampah makanan sebetulnya sudah ada dan relatif murah: magot BSF (Black Soldier Fly). Hanya dalam 14 hari, volume 1 ton sampah organik bisa dikonversi menjadi 150 kg magot basah dan 300 kg kasgot. Setelah magot dikeringkan, magot bisa diolah menjadi tepung magot dengan kandungan protein 40–45% dan lemak 30%. Bagi dunia peternakan, ini adalah "tepung ikan" versi serangga. Selama ini kita mengimpor tepung ikan dengan harga mahal. Padahal, kita bisa memproduksi tepung magot dari sampah makanan.Untuk ruminansia seperti domba dan kambing, tepung magot bisa menjadi sumber protein bypass yang sangat baik dalam campuran complete feed.

Ketiga, Ampas Industri Pangan.

Ampas tahu, ampas tempe, ampas singkong, ampas bir, dedak, bekatul. Limbah ini sudah lama dikenal oleh peternak. Masalahnya hanya satu, kadar airnya masih tinggi, 70–80%, sehingga cepat asam dan sulit disimpan. Solusinya adalah proses fermentasi. Dengan teknologi silase sederhana, ditambah probiotik, molases, dan premix vitamin-mineral, ampas bisa awet hingga 6–12 bulan. Proses fermentasi juga akan meningkatkan daya cerna dan menambah aroma yang disukai domba kambing. Produk akhirnya adalah pakan berserat tinggi dengan energi yang cukup.

Ketiga jenis bahan baku ini kalau berdiri sendiri tidak kuat.

Industrial food waste kaya energi, tapi kurang serat. Ampas kaya serat, tapi kurang protein. Magot kaya protein, tapi mahal jika diproduksi sendiri. Namun, ketika ketiganya diramu dengan formula yang tepat, maka hasilnya adalah complete feed yang lengkap: energi + protein + serat + vitamin mineral. Dan kabar baiknya, harganya bisa separuh dari harga pakan pabrikan.

Mengapa Harus Bank Pakan dan Mengapa Harus Koperasi?

Kelemahan terbesar dari peternak rakyat bukan pada skill-nya, tapi pada skala usaha. Seorang peternak dengan 10 ekor domba/kambing tidak akan mungkin pergi ke pabrik biskuit untuk membeli 1 truk produk kedaluwarsa atau afkir. Ongkos transportasinya akan lebih mahal daripada nilai bahan baku pakannya. Di sinilah peran kelembagaan. Model yang paling mungkin adalah membuat Bank Pakan Ternak yang dikelola oleh koperasi. Logikanya sama seperti bank di sektor keuangan. Peternak "menabung" dalam bentuk iuran atau tenaga.

Koperasi "menjemput" sampah makanan dalam volume besar dari sumbernya. Lalu koperasi "memproduksi" dan "menyalurkan" kembali dalam bentuk pakan (complete feed) kepada anggota dengan harga HPP. Dengan sistem ini bisa didapatkan tiga efisiensi sekaligus.

Pertama, efisiensi logistik.

Menjemput 3 ton sampah dengan 1 truk jauh lebih murah daripada 30 peternak menjemput 100 kg dengan motor. Koperasi bisa membuat jadwal pengambilan bahan baku secara tetap: Senin ke pasar, Selasa ke hotel, Rabu ke pabrik.

Kedua, efisiensi produksi.

Satu paket mesin chopper Rp7,5 juta, mixer Rp12 juta, dan 20 drum fermentasi bisa digunakan oleh 20–30 anggota. Jika dibeli sendiri-sendiri, biayanya akan 20 kali lipat. Dengan produksi 3 ton bahan baku per hari, HPP pakan fermentasi bisa ditekan ke kisaran Rp1.800–Rp3.500 per kg, tergantung komposisi bahan kering dan basah.

Ketiga, efisiensi mutu.

Koperasi bisa menunjuk 2–3 orang sebagai "ahli gizi ternak". Mereka bertugas untuk meramu, mencatat, dan sesekali mengirim sampel produknya ke laboratorium universitas terdekat. Dengan begitu, pakan yang dihasilkan kualitasnya terjaga, bukan asal-asalan. Malah, produk pakan itu bisa diberi merek, dikemas, dan dijual kepada peternak non-anggota. Usaha ini tentu akan menjadi lini pendapatan bagi koperasi.

Untuk 100 ekor domba/kambing, maka kebutuhan pakannya adalah sekitar 300 kg per hari. Dengan HPP Rp2.000/kg, maka biaya pakan per bulan adalah Rp15,6 juta. Padahal, jika membeli konsentrat pabrikan di harga Rp7.000/kg, maka biayanya Rp54,6 juta.

Selisihnya bisa Rp39 juta.

Jika dipotong biaya tenaga dan operasional, penghematan bersih kelompok peternak bisa jadi di Rp20 juta per bulan. Angka ini bisa menjadi modal untuk ekspansi di kandang.

Lebih dari Pakan: Ini Soal Ketahanan dan Ibadah

Menganggap Bank Pakan Ternak hanya sebagai solusi teknis belaka adalah cara berpikir yang terlalu sempit. Dampaknya jauh lebih luas. Dari sisi lingkungan, ini adalah ekonomi sirkular yang nyata.

Setiap 1 ton sampah organik yang tidak ke TPA berarti mengurangi emisi gas metan. Setiap 1 ton produk industri yang didaur ulang menjadi pakan ternak berarti menghemat sumber daya alam untuk membuat pakan ternak baru. Dari sisi ekonomi rakyat, ini adalah cara menurunkan biaya pokok produksi. Dengan biaya pakan turun 40–50%, maka harga jual domba bisa lebih kompetitif. Peternak kecil tidak akan tergilas oleh peternak besar yang punya akses kepada bahan pakan murah. Dari sisi ketahanan pangan, ini adalah jalan menuju swasembada daging kambing dan domba. Kebutuhan hewan kurban dan hewan akikah di masa-masa yang akan datang bisa terpenuhi.

Jika volume pakan terjamin, maka populasi ternak domba kambing lokal bisa ditingkatkan. Bank Pakan juga bisa menjadi instrumen filantropi. BAZNAS atau CSR perusahaan bisa menyalurkan "zakat pakan" kepada peternak mustahik. Mereka diberi pakan gratis selama 3 bulan untuk menggemukkan hewan kurban. Ini mengintegrasikan ibadah, ekonomi, dan lingkungan dalam satu sistem.

Tiga PR Besar yang Harus Dikerjakan

Agar ide ini tidak berhenti di atas kertas, ada tiga pekerjaan rumah.

Pertama, soal regulasi dan logistik.

Pemerintah daerah harus berani memfasilitasi hubungan kemitraan antara Koperasi Peternak dengan Asosiasi Hotel, Asosiasi Resto, Pasar Induk, dan Pabrik Makanan. Perlu ada regulasi yang mempermudah klasifikasi "sampah organik untuk pakan ternak" agar tidak ada yang terjebak dalam birokrasi limbah B3. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Peternakan harus duduk satu meja.

Kedua, soal teknologi dan pendampingan.

Perguruan Tinggi dan Politeknik Peternakan harus turun ke lapangan. Mereka perlu membantu untuk membuat formulasi pakan standar berdasarkan bahan baku lokal. Uji proksimat harus dilakukan agar peternak yakin dengan kualitasnya. Tanpa pendampingan, Bank Pakan hanya akan memproduksi "sampah fermentasi", bukan pakan ternak berkualitas.

Ketiga, soal permodalan.

Harga satu paket mesin dan peralatan awal sekitar Rp33–40 juta. Ini adalah jumlah yang terlalu besar untuk koperasi pemula. Di sinilah peran pemerintah, BAZNAS, dan CSR. Bantuan tidak harus berupa uang tunai. Tapi bisa berupa hibah 1 paket mesin untuk menjalankan "Bank Pakan Percontohan" di setiap kecamatan.

Setelah berjalan 1 tahun dan terbukti keberhasilannya, koperasi bisa mandiri dan membeli mesin kedua dari keuntungan.

Penutup: Mengubah Paradigma

Selama puluhan tahun kita selalu berpikir linier: tanam jagung → jadi pakan → jadi daging. Padahal, di abad ke-21 ini, kita harus berpikir melingkar. Limbah dari satu sistem adalah input bagi sistem lain. Bayangkan lima tahun dari sekarang. Di setiap kecamatan ada satu Bank Pakan. Peternak datang ke Koperasi Peternak bukan untuk meminjam uang, tetapi untuk "menyetor" sampah organik dari dapurnya dan "menarik" karung pakan fermentasi.

Dari tumpukan sampah yang dulunya mencemari, lahirlah domba-domba sehat untuk kurban dan akikah. Dari masalah lingkungan, lahirlah ketahanan pangan. Kita tidak kekurangan sumber daya. Kita hanya kekurangan cara berpikir dan kerja sama. Sudah saatnya kita berhenti mengeluh tentang harga pakan yang mahal.Saatnya kita bekerja mengubah sampah menjadi berkah.

"Peternak yang hebat bukan yang paling mampu membeli pakan mahal. Tapi yang paling kreatif mengubah yang tidak ada harganya menjadi pakan yang berkualitas."* (dh)

*)Penulis Adalah Mantan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Peternak Domba Kambing

Prabowo bahkan meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan target tersebut dapat dicapai.

Baca Juga:

• Di Sela Groundbreaking PLTS Raksasa, Prabowo Selipkan Pesan Maulid Nabi: Doa Harus Diiringi Kerja Nyata

"Siap!" jawab Bahlil.

Prabowo kemudian meminta komitmen jajaran terkait untuk mengawal proyek tersebut. Mereka antara lain CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Menurut Prabowo, pembangunan PLTS 100 GWp merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Pemerintah ingin membuktikan bahwa target pembangunan dapat dicapai melalui kerja nyata.

"Kita buktikan lagi, ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi. Kita sekarang selalu bicara dengan bukti, ya!" ujar Prabowo.

Presiden juga menjanjikan penghargaan bagi jajaran yang berhasil menyelesaikan target tersebut lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Prabowo menyinggung keberhasilan program strategis pemerintah sebelumnya yang disebut mampu dicapai lebih cepat dari target. Ia kemudian menantang tim energi untuk melakukan hal serupa.

"Dulu swasembada pangan saya beri target 4 tahun, tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil 1 tahun. Berarti kalau saya kasih target 3 tahun untuk tim energi, ya. Nggak lah, udah 2 tahun lah, ya kan," kata Prabowo.

Dia bahkan menyebut akan memberikan tanda kehormatan apabila target pembangunan PLTS 100 GWp dapat dicapai dalam dua tahun.

"Kalau berhasil 2 tahun tim energi, dapat bintang lagi aku kasih tanda kehormatan," lanjutnya.

Target pembangunan 100 GWp PLTS tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah mempercepat pengembangan energi surya dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, penyelesaian proyek dalam tiga tahun akan membutuhkan koordinasi lintas lembaga, kesiapan investasi, pembangunan infrastruktur pendukung serta percepatan eksekusi di lapangan.

Pemerintah kini menempatkan program PLTS 100 GWp sebagai salah satu proyek strategis dalam agenda transformasi energi nasional.* (d/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan hasil pemeriksaan masih menunggu proses laboratorium dari tim dokter forensik.

Baca Juga:

• Kematian Sutrimo Dinilai Tak Wajar, Polda Metro Tunggu Hasil Lab Pekan Ini

Budi menjelaskan hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan oleh dokter forensik yang menangani pemeriksaan jenazah. Polisi masih menunggu seluruh proses laboratorium selesai.

"Mudah-mudahan minggu ini karena yang bekerja adalah lab. Makanya kami juga berharap nanti setelah hasil lab, tim dokter forensik yang akan menyampaikan, mereka-mereka yang expert di bidangnya masing-masing," ujarnya.

Selain menunggu hasil forensik, penyelidikan kasus kematian Sutrimo masih terus berjalan. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 27 saksi.

"Yang pasti sampai detik ini dalam proses penyidikan ada 27 saksi yang diperiksa," kata Budi.

Polda Metro Jaya bersama tim dokter forensik sebelumnya melakukan ekshumasi jenazah Sutrimo di Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Rabu (12/8/2026).

Proses ekshumasi berlangsung sekitar 3,5 jam, mulai pukul 09.30 hingga 13.00 WIB. Tim kemudian mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium.

Ketua Tim Dokter Forensik Prof Yudi sebelumnya mengatakan pihaknya mendapat informasi jenazah Sutrimo mengeluarkan buih dari hidung dan mulut saat meninggal. Namun, kondisi tersebut sudah tidak terlihat ketika ekshumasi dilakukan.

"Memang informasi yang kami terima, jenazah Sutrimo ini mengeluarkan swab, mengeluarkan buih ya dari hidung dan mulutnya pada saat dia meninggal. Namun pada waktu kami ekshumasi tadi, sudah tidak ada," kata Yudi saat konferensi pers, Rabu (12/8).

Meski demikian, tim forensik tetap mengambil sampel melalui metode swab untuk mengetahui kemungkinan adanya zat tertentu yang masih tersisa.

"Kita tunggu dari hasil laboratorium tersebut, apakah itu dari toksikologi ataupun dari pemeriksaan DNA-nya ataupun dari pemeriksaan histopatologinya," ujarnya.

Pemeriksaan toksikologi, DNA dan histopatologi dilakukan sebagai bagian dari upaya mengungkap kondisi medis serta faktor yang berkaitan dengan kematian Sutrimo. Polisi menyebut jenazah telah dimakamkan sekitar tiga pekan sehingga sudah mengalami proses pembusukan.

Sutrimo sebelumnya ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Kamis (23/7/2026). Ia kemudian dibawa menggunakan ambulans ke RS Muhammadiyah Taman Puring, namun dinyatakan telah meninggal dunia.

Hingga kini, penyebab kematian Sutrimo masih menunggu hasil pemeriksaan forensik dan rangkaian penyelidikan kepolisian.* (d/dh)

Prabowo mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk terus bekerja dan memberikan kemajuan nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Absen Dampingi Prabowo Tinjau Karhutla, Menhut Raja Juli: Komunikasi Kami Tetap Baik

Prabowo menegaskan pemerintah tidak hanya mengedepankan doa dalam memperingati Maulid Nabi, tetapi juga harus diwujudkan melalui kerja nyata. Menurutnya, aparatur pemerintah perlu terus berupaya memberikan hasil yang dirasakan masyarakat.

"Kita tetap bekerja karena kita juga menyadari kita sebagai insan yang bertaqwa, selain berdoa, kita selalu menjunjung tinggi agama. Kita juga harus berkarya, bekerja keras untuk mengejar kemajuan nyata untuk rakyat kita," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di sela agenda peluncuran program PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.

Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pembangunan PLTS 100 GWp merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

Momentum peringatan Maulid Nabi yang disampaikan Prabowo pun menjadi bagian dari rangkaian agenda pemerintah yang tetap berjalan dengan fokus pada pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.* (d/dh)

Video pendek dirancang agar mudah ditonton dan menarik perhatian pengguna dengan durasi yang relatif singkat. Pola tersebut dapat membuat seseorang terus berpindah dari satu video ke video lainnya sehingga sulit menghentikan kebiasaan menonton.

Baca Juga:

• Dorong Generasi Emas 2045, Bunda PAUD Aceh Kampanyekan Gemar Makan Ikan di Sabang

Hasil kajian menunjukkan kecanduan video pendek berkaitan dengan sejumlah perubahan pada fungsi kognitif. Salah satunya adalah terganggunya kemampuan seseorang untuk mempertahankan fokus dalam mengerjakan suatu tugas.

Penggunaan video pendek secara adiktif disebut dapat menurunkan kemampuan mengendalikan perhatian. Seseorang menjadi lebih sulit mempertahankan perhatian dalam satu aktivitas serta mengalihkan fokus secara terarah ketika dibutuhkan.

Dampak lainnya berkaitan dengan pengendalian diri. Penelitian menunjukkan kemampuan mengontrol diri menjadi salah satu faktor yang dapat melindungi seseorang dari penggunaan video pendek secara berlebihan.

Sebaliknya, individu dengan pengendalian diri yang lebih rendah cenderung lebih rentan mengalami penggunaan kompulsif, impulsivitas dan gangguan fokus.

Kecanduan video pendek juga dikaitkan dengan gangguan dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian terhadap mahasiswa, penggunaan yang bersifat adiktif disebut dapat meningkatkan sensitivitas terhadap imbalan dan mendorong seseorang lebih berorientasi pada kepuasan yang diperoleh secara cepat.

Dalam kondisi tersebut, proses pengambilan keputusan dapat lebih dipengaruhi oleh keinginan mendapatkan kepuasan segera dibandingkan pertimbangan jangka panjang.

Selain perhatian dan pengambilan keputusan, aspek memori juga menjadi perhatian dalam penelitian. Penggunaan TikTok secara berlebihan dalam sejumlah studi dikaitkan dengan gangguan memori serta kondisi psikologis seperti kecemasan, depresi dan stres.

Peneliti mencatat efek langsung kecanduan video pendek terhadap gangguan kognitif tidak selalu menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Namun, terdapat efek tidak langsung yang terlihat melalui kejenuhan informasi dan gangguan proses kognitif.

Temuan tersebut menunjukkan penggunaan video pendek secara berlebihan bukan hanya berkaitan dengan durasi penggunaan gawai, tetapi juga pola konsumsi informasi yang terus-menerus dan cepat.

Karena itu, kemampuan mengatur waktu penggunaan media sosial dan menjaga keseimbangan aktivitas digital menjadi penting, terutama bagi remaja dan anak muda yang masih berada dalam tahap perkembangan fungsi kognitif.* (d/dh)

Beragam perlombaan rakyat digelar dalam kegiatan tersebut, mulai dari tarik tambang, balap karung hingga sejumlah perlombaan hiburan lainnya. Warga dan kader Demokrat tampak antusias mengikuti rangkaian acara.

Baca Juga:

• Absen Dampingi Prabowo Tinjau Karhutla, Menhut Raja Juli: Komunikasi Kami Tetap Baik

"Di usia ke-25 ini, Demokrat ingin terus hadir di tengah rakyat. Lomba Rakyat ini bukan hanya hiburan, tapi juga sarana mempererat silaturahmi antara kader dan masyarakat Kota Binjai," kata Sawitma.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat Partai Demokrat untuk terus hadir dalam berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat.

Ratusan peserta mengikuti perlombaan dengan suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Sejumlah hadiah juga disiapkan bagi para pemenang sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi warga.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak awal kegiatan hingga seluruh perlombaan selesai. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi kader Demokrat untuk menjalin silaturahmi dengan warga di Kota Binjai.

DPC Partai Demokrat Kota Binjai berharap semangat pengabdian kepada masyarakat terus dijaga seiring perjalanan partai yang memasuki usia 25 tahun.

Partai Demokrat sendiri didirikan pada 9 September 2001. Pada 2026, partai tersebut memasuki usia ke-25 dengan mengusung semangat "25 Tahun Mengabdi untuk Rakyat".

Kegiatan Lomba Rakyat di Binjai diharapkan menjadi salah satu bentuk perayaan HUT ke-25 sekaligus memperkuat kedekatan Partai Demokrat dengan masyarakat.* (dh)

Raja Juli mengatakan Prabowo saat ini fokus memperkuat dukungan personel TNI-Polri untuk menangani karhutla. Sementara dirinya menjalankan tugas meninjau sejumlah wilayah terdampak sesuai arahan Presiden.

Baca Juga:

• Groundbreaking di 'Kandang Merah' PDIP, Bahlil Guyon Minta Setoran ke Gubernur Koster

Raja Juli menegaskan kunjungannya ke Jambi serta sejumlah wilayah di Kalimantan juga merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo. Karena itu, dia membantah adanya persoalan komunikasi dengan Kepala Negara terkait ketidakhadirannya dalam sejumlah agenda kunjungan Presiden.

Dalam rapat tersebut, Raja Juli juga memaparkan penanganan hukum terhadap kasus karhutla. Kementerian Kehutanan disebut telah menangani 42 perkara pidana terkait kebakaran hutan dan lahan, termasuk perkara yang melibatkan perusahaan.

Khusus di Jambi, terdapat tiga perusahaan yang telah diproses secara pidana terkait kasus karhutla. Raja Juli menegaskan penindakan dilakukan terhadap seluruh pihak tanpa membedakan status pelaku.

"Tidak akan tajam ke atas tumpul ke bawah, besar kecil kita tindak secara tegas supaya ada efek jera pada pelaku," ujarnya.

Sementara itu, Komandan Korem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin selaku Plh Dansatgas Penanganan Karhutla Provinsi Jambi melaporkan luas lahan yang terbakar di wilayah tersebut telah mencapai 916,26 hektare.

Jumlah titik panas di Jambi juga mengalami peningkatan sejak Juli 2026. Dari sebelumnya 549 titik, kini tercatat mencapai 1.627 titik panas.

Nyamin mengatakan masih terdapat dua lokasi kebakaran yang belum sepenuhnya berhasil dipadamkan, yakni di Pandan Sejahtera dan Lubuk Nagodang, Kabupaten Sarolangun.

"Per hari ini, kondisi api yang masih ada terdapat di Lubuk Nagodang, Sarolangun dan Pandan Sejahtera. Sementara di Sungai Gelam sudah padam, kemudian muncul lagi asap," kata Nyamin.

Menurutnya, kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan unsur terkait dalam penanganan karhutla di Jambi sejauh ini berjalan dengan baik.

Luas lahan terbakar di Jambi sebelumnya tercatat 658,29 hektare pada Senin (24/8/2026). Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 916,26 hektare berdasarkan laporan dalam rapat penanganan karhutla pada Selasa (25/8/2026).

Pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pemadaman, patroli, pengawasan titik panas serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.* (k/dh)

Pemeriksaan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Punya Info Panas Asabri-Jiwasraya, Saksi Kasus Febrie Adriansyah Kini Dikawal LPSK

"Adapun keenam orang saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu RSA dari Mitra SPPG Kabupaten Lampung Timur. S dari Mitra SPPG Ciputat. SDS selaku Karyawan Swasta. U dari Mitra SPPG Kabupaten Lebak. MA selaku Supplier Ompreng. HD dari Mitra SPPG Cibadak," kata Anang dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan dalam perkara yang tengah disidik Kejagung.

"Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujarnya.

Meski demikian, Kejagung belum membeberkan secara rinci materi pemeriksaan terhadap masing-masing saksi maupun dugaan keterkaitan mereka dengan perkara tersebut.

Kejagung menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG dilakukan secara profesional dan independen dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

"Penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," kata Kejagung.

Pemeriksaan terhadap saksi terkait perkara ini sebelumnya juga telah dilakukan. Pada Rabu (19/8/2026), penyidik memeriksa enam saksi, termasuk dua orang yang berstatus staf dan aparatur sipil negara (ASN) di BGN.

Dalam perkara dugaan korupsi MBG tersebut, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Salah satu tersangka terbaru yakni Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI), yang ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2026.

Sementara itu, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana menjadi salah satu nama yang menonjol dalam perkara tersebut. Dadan diduga memiliki peran dalam kasus dugaan korupsi program MBG, termasuk terkait penentuan titik SPPG.

Pemeriksaan terhadap mitra SPPG dan supplier ompreng menjadi bagian dari upaya Kejagung menelusuri tata kelola program MBG secara lebih mendalam, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengadaan kebutuhan program tersebut.* (k/dh)

JEMBRANA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti kolaborasi lintas lintaspartai dalam pelaksanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) yang digroundbreaking Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Bahlil menyebut Bali sebagai "Kandang Merah" karena merupakan wilayah yang dipimpin I Wayan Koster, kader PDI Perjuangan. Meski demikian, menurut Bahlil, pelaksanaan program pemerintah harus mengedepankan kolaborasi tanpa melihat latar belakang partai politik.

Baca Juga:

• Presiden Kebut PLTS 100 GWp, RI Bidik Hemat Rp73,9 Triliun per Tahun hingga 2029

Bahlil kemudian menceritakan candaannya kepada Gubernur Bali I Wayan Koster terkait proyek tersebut.

"Jadi, tadi saya sempat guyon dengan Pak Gubernur. Saya bilang, 'Pak Gubernur, mengelola negara ini jangan dilihat warna. Presiden kita adalah Ketua Umum Gerindra, menterinya adalah Ketua Umum Golkar, tapi eksekusi program PLTS di Kandang Merah'. Nah, ini sebagai bentuk kolaborasi yang paten," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga melontarkan candaan kepada Koster agar memberikan "setoran" setelah proyek PLTS berjalan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai gurauan dalam suasana acara.

"Mudah-mudahan pikiran Pak Gubernur terilhami oleh semua kader partai politik yang ada di bangsa kita. Gubernur habis ini setoran, ini naik harga saham ini," kata Bahlil.

Bahlil turut mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan untuk proyek PLTS tersebut. Menurutnya, Gubernur Bali telah menyiapkan lahan sekitar 1.000 hektare untuk mendukung pengembangan proyek.

"Gubernur Provinsi Bali Bapak I Wayan Koster sudah menyiapkan tanah 1.000 hektare, di lokasi ini 320 hektare, ditambah lagi, suratnya sudah dikeluarkan. Memang paten betul Gubernur Bali ini," ujarnya.

Groundbreaking PLTS 100 GWp di Bali merupakan bagian dari program pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi surya nasional. Pemerintah menargetkan proyek tersebut rampung secara bertahap hingga 2029.

Pengembangan PLTS 100 GWp diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih. Program tersebut juga diharapkan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.* (k/dh)

Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

Baca Juga:

• Jelang Aksi 27 Agustus, Massa dari Pati dan Bangkalan Bersiap ke Jakarta Bawa Tuntutan Berbeda

Vander mengatakan massa AMPB datang ke Jakarta dengan tujuan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR. Salah satu tuntutan utama yakni mendorong DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Untuk skema aksi, kita berharap untuk disahkannya RUU Perampasan Aset, sesuai dengan tuntutan kita atau DPR RI memberikan pernyataan sikap tertulis akan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset segera mungkin," ujar Vander.

Selain itu, AMPB meminta penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah kasus yang menyeret Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). AMPB meminta proses hukum terhadap perkara tersebut berjalan secara tuntas dan transparan.

Di sisi lain, Vander menegaskan AMPB pada Selasa (25/8) tidak menggelar kegiatan di depan Gedung DPR. Massa memilih menghormati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan menggunakan waktu tersebut untuk mematangkan persiapan aksi 27 Agustus.

"Hari ini kami tidak ada kegiatan karena menghargai peringatan Maulid Nabi," kata Vander.

"Teman-teman juga sedang fokus persiapan aksi tanggal 27 nanti," sambungnya.

Terkait isu pemblokiran rekening yang disebut berkaitan dengan penundaan transaksi dana donasi operasional AMPB, Vander mengatakan tim advokasi telah menyiapkan langkah antisipasi.

Namun, dia belum mengungkapkan strategi yang akan ditempuh apabila rekening tersebut masih diblokir hingga pelaksanaan aksi.

"Kita ada strategi mengenai itu, cuman saat ini belum bisa kita sampaikan. Yang jelas dari teman-teman Tim Advokasi AMPB sudah menyiapkan strategi," ujarnya.

AMPB menegaskan komitmennya menjaga aksi tetap tertib dan damai. Massa berharap aspirasi yang disampaikan pada 27 Agustus 2026 dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh DPR RI.* (k/dh)

Sahroni mengatakan Presiden memiliki kewenangan menentukan siapa yang menjadi pembantunya, termasuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Baca Juga:

• Kompolnas Minta Polisi Hati-hati Bekukan Rekening Warga Pati untuk Donasi Aksi 27 Agustus

Menurut politikus Partai NasDem itu, pembuat undang-undang telah berupaya menyediakan dasar hukum terkait jabatan Kapolri. Setelah landasan hukum tersebut tersedia, keputusan mengenai pergantian ataupun perpanjangan masa jabatan tetap berada pada Presiden.

"Betul sekali. Yang penting ada dasar UU yang kuat dulu, nanti Presiden punya hak tertinggi mau ganti cepat atau diperpanjang," ujarnya.

Sahroni juga mengatakan Presiden dapat mempertahankan Kapolri selama dinilai memiliki kinerja yang baik. Ia mencontohkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang hingga kini masih menjabat.

"Contohnya sekarang Jenderal Sigit (Listyo Sigit Prabowo) kan masih tetap dipertahankan karena punya kinerja yang baik. Buat apa diganti? Bila perlu sampai pensiun juga tidak apa-apa," kata Sahroni.

Pernyataan Sahroni tersebut disampaikan untuk merespons gugatan terhadap ketentuan masa jabatan Kapolri dalam Undang-Undang Polri terbaru. Para pemohon meminta agar masa jabatan Kapolri dibatasi secara tegas selama lima tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali.

Dalam permohonannya, para pemohon juga meminta perpanjangan masa jabatan Kapolri dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif dan transparan serta memperoleh persetujuan DPR.

Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 315/PUU-XXIV/2026. Ketentuan yang diuji adalah Pasal 11 Ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri terhadap UUD 1945.

Para pemohon menilai aturan yang berlaku saat ini belum memberikan batas periodisasi yang tegas bagi masa jabatan Kapolri. Menurut mereka, kondisi tersebut membuat masa jabatan dapat menjadi elastis dan berpotensi menimbulkan subjektivitas politik dalam menentukan pergantian pejabat.

Selain meminta masa jabatan lima tahun dengan maksimal satu kali perpanjangan, pemohon juga meminta pengangkatan dan pemberhentian Kapolri didasarkan pada indikator evaluasi kinerja berkala yang transparan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Para pemohon turut meminta MK menetapkan alasan yang jelas dan terbatas untuk pemberhentian Kapolri sebelum masa jabatannya berakhir, seperti permintaan sendiri, memasuki masa pensiun, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana.

Perkara tersebut kini menjadi perhatian karena putusan MK nantinya dapat menentukan bagaimana batas masa jabatan Kapolri diatur dalam sistem hukum Indonesia.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Ferry saat menanggapi sorotan publik terhadap sejumlah lokasi pembangunan Kopdes yang dianggap kurang sesuai. Menurutnya, pemerintah tetap memperhatikan masukan masyarakat mengenai lokasi pembangunan koperasi.

Baca Juga:

• Aipda Jonni Rahmad, Polisi Pidie Jaya yang Konsisten Berbagi untuk Warga Kurang Mampu

Ferry menjelaskan penentuan lokasi KDMP dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa. Karena itu, lokasi yang dipilih tidak sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat.

"Bukan kita menafikan masukan itu. Tapi penentuan lokasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, meskipun itu tidak ideal, itu sudah dilaksanakan melalui musyawarah di desa," ujarnya.

Menurut Ferry, pemerintah desa memiliki pertimbangan tersendiri saat menentukan lokasi, termasuk ketersediaan lahan dan kondisi wilayah. Jika kemudian ditemukan lokasi yang dianggap kurang ideal, pemerintah desa disebut akan menyiapkan solusi.

"Jadi mereka sendiri yang menentukan itu. Jadi mereka pasti juga punya pertimbangan. Kalaupun misalkan ada lokasi yang tidak ideal itu, nanti mereka akan mencarikan solusinya," kata Ferry.

Sorotan soal lokasi Kopdes sebelumnya ramai setelah sejumlah bangunan koperasi viral di media sosial. Salah satunya dua bangunan KDMP di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang berdiri saling berhadapan.

Komandan Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan menjelaskan kedua bangunan tersebut merupakan KDMP Desa Sindukarto dan Desa Sumberharjo.

Menurut Ivan, kedua lokasi tersebut justru dipilih karena dinilai strategis. Bangunan berada di tepi jalan utama dan berada di tengah permukiman masing-masing desa.

"Itu ramai. Karena mungkin pertimbangannya di situ letaknya strategis, kemudian berada di tengah-tengah perkampungan masing-masing, dan di pinggir jalan utama, jadi penentuannya," kata Ivan.

Selain di Wonogiri, lokasi Kopdes di Tumenggungan Baru, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, juga sempat menjadi perhatian. Bangunan tersebut viral karena berada di dekat area pemakaman umum.

Dari foto yang beredar, akses menuju bangunan koperasi tampak berada di antara area pemakaman.

Meski mendapat sorotan, pemerintah menegaskan pembangunan KDMP tetap berjalan. Ferry menyebut masukan terkait lokasi akan menjadi bagian dari evaluasi agar pembangunan koperasi desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.* (k/dh)

Aipda Jonni saat ini menjabat Ps. Kasium Polsek Panteraja, Polres Pidie Jaya, Polda Aceh. Pria kelahiran 15 Maret 1986 itu telah mengabdi di Korps Bhayangkara sejak lulus Diktukba Polri pada 2005.

Baca Juga:

• Kompolnas Minta Polisi Hati-hati Bekukan Rekening Warga Pati untuk Donasi Aksi 27 Agustus

Salah satu bentuk kepeduliannya terlihat saat banjir melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025. Ketika itu, Jonni mendatangi anak-anak terdampak banjir sambil membawa Iqra dan Al-Qur'an.

Bantuan tersebut diberikan agar anak-anak tetap memiliki kesempatan belajar dan mengaji meski tengah menghadapi kondisi sulit akibat bencana.

Kepedulian Jonni juga dilakukan setiap menjelang Idulfitri. Ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membelikan pakaian Lebaran bagi anak-anak yatim piatu.

Ia juga pernah membantu seorang anak yang mengalami kebocoran jantung hingga menjalani pengobatan ke Jakarta. Bagi Jonni, membantu sesama tidak harus menunggu memiliki banyak harta.

"Semuanya bukan untuk mencari popularitas atau dikenal banyak orang. Ini murni karena keinginan untuk membantu sesama," kata Jonni saat diwawancarai, Selasa (25/8/2026).

Salah satu aksi sosial Jonni yang cukup menonjol adalah membantu menyediakan tempat tinggal layak bagi warga fakir miskin. Ia disebut telah membangun empat rumah dan merehabilitasi tiga rumah milik keluarga yang membutuhkan.

Rumah-rumah tersebut dibangun dan diperbaiki menggunakan sebagian rezeki yang disisihkan Jonni. Ia berharap bantuan itu dapat memberikan tempat tinggal yang lebih aman dan layak bagi keluarga penerima.

Menurut Jonni, penghargaan terbesar bukanlah piagam atau penghargaan kedinasan, melainkan ketika melihat warga yang dibantu bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik.

"Sebagai anggota Polri, saya merasa wajib untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujarnya.

Dedikasi Jonni juga mendapat sejumlah penghargaan selama menjalankan tugas. Ia menerima Satyalancana Pengabdian 8 Tahun pada 2013 dan Satyalancana Pengabdian 16 Tahun pada 2021.

Selain itu, Jonni pernah mendapatkan penghargaan dari Kapolres Pidie pada 2017, Kapolres Pidie Jaya pada 2020, serta Asisten SDM Polri dan Kapolda Aceh pada 2021. Penghargaan lainnya juga diterimanya dari Kepala SPN Polda Aceh pada 2022.

Jonni diketahui mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan di bidang penyegaran bendahara pengeluaran pada 2015.

Meski telah menerima sejumlah penghargaan, Jonni menilai aksi sosial yang dilakukannya bukan untuk mengejar pengakuan. Menurutnya, membantu masyarakat merupakan bagian dari pengabdian sebagai anggota Polri.

Kisah Jonni menunjukkan pengabdian anggota kepolisian dapat diwujudkan tidak hanya melalui tugas kedinasan, tetapi juga lewat kepedulian sosial. Dengan turun langsung membantu warga, ia berupaya memastikan masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan tidak merasa sendirian.* (dh)

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan kedua tersangka ditangkap pada Rabu (19/8/2026) di kawasan parkiran ruko Jalan Cemara, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Baca Juga:

• Bawa 30 Kg Sabu dan 20 Ribu Ekstasi dari Dumai ke Medan, Pria 62 Tahun Ditangkap di Labuhanbatu

"Pelaku diringkus bersama kekasihnya yang merupakan WNI, berikut barang bukti 29 vape narkoba yang dibawa dari Malaysia," kata Rafli, Selasa (25/8/2026).

Polisi kemudian melakukan pengembangan ke rumah kos kedua tersangka di Jalan PWS, Kecamatan Medan Petisah. Di lokasi tersebut, petugas kembali menemukan lima vape yang diduga mengandung narkotika.

Selain itu, polisi menyita uang pecahan Ringgit Malaysia senilai sekitar Rp66 juta yang disimpan dalam brankas. Uang tersebut diduga berkaitan dengan hasil penjualan barang terlarang.

"Setelah menangkap keduanya, kami langsung melakukan pengembangan malam itu juga. Kami temukan 5 pcs pod getar, dan uang pecahan Ringgit Malaysia yang diduga uang hasil penjualan narkoba. Total, terdapat 29 pcs pod getar yang disita," ujar Rafli.

Dari pemeriksaan, FCB dan N diketahui merupakan pasangan yang saling mengenal melalui media sosial sebelum bertemu di Malaysia. Keduanya kemudian diduga terlibat dalam perdagangan vape yang mengandung narkotika dari Malaysia ke Medan.

Polisi menyebut FCB sebelumnya telah membawa 20 vape yang diduga mengandung narkotika dari Malaysia dengan cara menyembunyikannya di antara lipatan pakaian dalam koper.

Setelah barang tersebut terjual di Medan, FCB diduga kembali melakukan aksi serupa. Dalam perjalanan terakhir sebelum ditangkap, dia disebut membawa 40 vape yang diduga mengandung narkotika. Sebagian barang disebut telah terjual sehingga polisi menyita sisanya.

"Saat ditangkap, ini merupakan aksi pelaku yang kedua. Kali ini, pelaku membawa 40 pcs vape narkoba. Jadi saat ditangkap, vape narkoba yang kami sita merupakan sisa dari 40 pcs yang belum terjual," kata Rafli.

Polisi kini masih mengembangkan perkara tersebut dan memburu pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan dari Malaysia. Satresnarkoba Polrestabes Medan juga akan berkoordinasi dengan kepolisian Malaysia dalam proses pengejaran tersebut.

"Kami telah melakukan pemeriksaan urine terhadap keduanya, dan keduanya positif etomidate. Kasus ini masih dikembangkan, kami akan berkoordinasi dengan Kepolisian Malaysia untuk menangkap bos dari kedua pelaku," ujarnya.

Sebelumnya, polisi juga mengungkap kasus peredaran pod getar di Medan dengan barang bukti jauh lebih banyak. Pada Minggu (16/8/2026), petugas mengamankan seorang pria berinisial DF (35) dengan 622 pod getar yang diduga mengandung narkotika.

Saat itu, barang tersebut disamarkan dalam kemasan makanan dan dibawa menggunakan tas. Polisi menyebut barang diduga berasal dari Malaysia dan masuk ke Medan melalui Aceh.

Pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi memperoleh informasi mengenai dugaan peredaran pod getar di Kota Medan. Dari penyelidikan, petugas kemudian mengamankan DF di kawasan Jalan Iskandar Muda.

Kasat Narkoba Polrestabes Medan mengatakan DF diduga berperan sebagai kurir dalam jaringan tersebut. Polisi masih memburu pihak lain yang diduga bertindak sebagai pengendali maupun pengedar.

Rangkaian pengungkapan kasus ini menjadi perhatian polisi karena peredaran vape yang mengandung narkotika diduga melibatkan jaringan lintas negara. Polrestabes Medan memastikan penyelidikan dan pengembangan perkara akan terus dilakukan.* (tm/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan percepatan pembangunan PLTS 100 GWp merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto dan masuk dalam Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.

Baca Juga:

• Prabowo Kobarkan Ambisi Surya 100 GWp dari Bali, Kejar Rampung 2029

Pembangunan PLTS tersebut akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ditargetkan mencapai 17 GWp, tahap kedua 18 GWp dan tahap ketiga 30 GWp.

Target tersebut masih jauh di bawah potensi energi surya yang dimiliki Indonesia. Pemerintah mencatat potensi energi surya nasional mencapai sekitar 3.294 GWp. Namun, hingga April 2026 kapasitas PLTS yang telah terpasang baru sekitar 1,5 GWp.

Program PLTS 100 GWp diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat kemandirian dan ketahanan energi Indonesia.

Pemerintah juga terus mengembangkan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT). Sepanjang 2025, sebanyak 15 pembangkit EBT telah dibangun, terdiri atas 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

Total pembangunan pembangkit tersebut mencapai Rp103,3 miliar dan telah melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.

Pada 2026, pemerintah melanjutkan pembangunan 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Proyek tersebut ditujukan untuk melayani 4.259 rumah tangga dengan nilai pembangunan sekitar Rp450,2 miliar.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan sekaligus melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking program PLTS 100 GWp di kawasan Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026).

Percepatan pembangunan PLTS ini diharapkan tidak hanya memperkuat pasokan energi bersih, tetapi juga menciptakan efisiensi biaya kelistrikan dan membuka peluang pengembangan industri energi terbarukan di dalam negeri.

Dengan target 100 GWp hingga 2029, pemerintah ingin meningkatkan pemanfaatan potensi energi surya Indonesia sekaligus mendorong transformasi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.* (in/dh)

Prabowo tiba di lokasi peluncuran sekitar pukul 14.30 WIB dan disambut sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Juga:

• Jelang Aksi 27 Agustus, Massa dari Pati dan Bangkalan Bersiap ke Jakarta Bawa Tuntutan Berbeda

Bahlil mengatakan pengembangan energi bersih penting untuk mendukung Bali sebagai destinasi pariwisata. Menurutnya, penggunaan energi bersih dapat menjadi bagian dari upaya menjaga citra Bali sekaligus memperkuat ketahanan energi.

"Bali ini memang sudah sekian lama merencanakan untuk menarik pariwisata yang baik, maka harus memakai energi yang bersih dan kehadiran Bapak Presiden hari ini menunjukkan kecintaan Bapak Presiden kepada Bali dan Indonesia pada umumnya," kata Bahlil.

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan program PLTS 100 GWp merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.

Pemerintah menargetkan pembangunan 100 GWp PLTS dapat dipercepat dan selesai pada 2029. Program tersebut diproyeksikan menghasilkan efisiensi biaya listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus menghentikan 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Indonesia sendiri disebut memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp. Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp.

Pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama menargetkan kapasitas 17 GWp, kemudian tahap kedua 18 GWp dan tahap ketiga 30 GWp.

Selain pembangunan pembangkit skala besar, pemerintah juga memperluas akses listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Sepanjang 2025, pemerintah membangun 15 pembangkit EBT yang terdiri atas 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Total nilai pembangunan mencapai Rp103,3 miliar dan melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.

Pada 2026, pembangunan dilanjutkan melalui 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah 3T yang ditujukan untuk melayani 4.259 rumah tangga dengan nilai investasi Rp450,2 miliar. Pemerintah juga membangun tiga lokasi PLTMH untuk 464 rumah tangga dengan nilai Rp50,4 miliar.

Program listrik desa juga telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi. Sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu tercatat menerima manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Pemerintah menilai program PLTS 100 GWp tidak hanya berorientasi pada ketahanan energi, tetapi juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Investasi akan diarahkan pada pembangunan pembangkit, baterai dan jaringan, sekaligus memperkuat industri solar photovoltaic (solar PV) dalam negeri.

Program tersebut juga diharapkan membuka lebih banyak lapangan kerja hijau atau green jobs. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, terdapat proyeksi sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, dengan lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs.

Dengan target pembangunan hingga 2029, pemerintah berharap PLTS 100 GWp menjadi salah satu fondasi utama transformasi energi Indonesia menuju sistem kelistrikan yang lebih bersih, efisien dan berkelanjutan.* (mt/dh)

Keputusan perlindungan tersebut diambil melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Selasa (18/8/2026). LPSK mempertimbangkan posisi FH sebagai saksi, informasi yang dimilikinya, potensi ancaman serta karakteristik dan tingkat keseriusan perkara.

Baca Juga:

• Jelang Aksi 27 Agustus, Massa dari Pati dan Bangkalan Bersiap ke Jakarta Bawa Tuntutan Berbeda

"Saudara FH telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelindungan. Keputusan tersebut kami ambil berdasar penelaahan dengan mempertimbangkan situasi khusus dalam perkara, keseriusan tindak pidana yang diperiksa serta adanya potensi ancaman terhadap yang bersangkutan," kata Susilaningtias dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Pemberian perlindungan tersebut mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Pasal 53 ayat (4) KUHAP mengenai pelaksanaan perlindungan oleh lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perlindungan saksi dan korban.

LPSK juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2026 dalam menilai kelayakan permohonan perlindungan. Pertimbangannya mencakup pentingnya keterangan FH, potensi ancaman serta situasi khusus yang berkaitan dengan perkara.

Menurut Susilaningtias, FH memiliki informasi penting terkait perkara Asabri-Jiwasraya yang sebelumnya telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan Kejaksaan Agung.

FH juga dinilai kooperatif selama menjalani pemeriksaan dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

LPSK berharap perlindungan tersebut dapat membuat FH menjalankan perannya sebagai saksi secara aman sehingga proses pengungkapan perkara dugaan korupsi dan TPPU dapat berjalan dengan baik.

Susilaningtias mengatakan hingga kini LPSK belum menemukan adanya ancaman nyata terhadap FH. Namun, potensi ancaman tetap dinilai perlu diantisipasi.

"Memang saat ini tidak ada ancaman secara nyata, tetapi potensinya ada," ujarnya.

LPSK turut mempertimbangkan tingkat kerentanan FH, keseriusan tindak pidana, posisi seseorang dalam perkara serta profil tersangka, terdakwa atau terpidana.

"Kasus ini merupakan perkara korupsi dan TPPU. Keduanya merupakan tindak pidana serius. Kemudian kami juga melihat profiling pelaku, karena yang bersangkutan pernah menjabat dan memiliki kekuasaan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan LPSK dalam memberikan pelindungan kepada FH," kata Susilaningtias.

Permohonan perlindungan FH sebelumnya diajukan setelah Kejaksaan Agung meminta LPSK memberikan perlindungan pada Kamis (30/7/2026).

Menindaklanjuti permintaan tersebut, LPSK terlebih dahulu memberikan perlindungan darurat kepada FH sembari melakukan penelaahan terhadap permohonan. Dalam proses tersebut, LPSK memenuhi sejumlah hak prosedural FH sebagai saksi, termasuk pendampingan saat pemeriksaan serta pemantauan keamanan dan keselamatannya.

Perlindungan tersebut diberikan untuk memastikan FH dapat menyampaikan informasi yang dimilikinya dengan aman dan mendukung proses penegakan hukum dalam perkara dugaan korupsi serta TPPU yang tengah ditangani aparat.* (mt/dh)

LABUHANBATU — Polres Labuhanbatu, Sumatera Utara, mengungkap kasus dugaan peredaran narkoba dalam jumlah besar.

Polisi menyita 30 kilogram sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi dari sebuah mobil Mitsubishi Expander.

Baca Juga:

• Karhutla Hanguskan 5 Hektare Lahan di Paluta, Polisi Selidiki Penyebabnya

Ia diduga membawa narkoba tersebut dari wilayah Dumai menuju Kota Medan.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya mengatakan pengungkapan bermula dari penyelidikan terhadap sebuah mobil Mitsubishi Expander yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Polisi kemudian menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan puluhan kilogram narkoba.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika berupa 30 kilogram sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi yang berada di dalam kendaraan tersebut," kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Wahyu, 30 kilogram sabu tersebut dikemas dalam 30 bungkus plastik besar yang masing-masing bertuliskan Chinese Pin Wei.

Selain itu, polisi menemukan empat bungkus plastik yang berisi 20 ribu butir pil ekstasi.

Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Hardiyanto mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal, MI mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari wilayah Dumai.

Narkoba itu kemudian dibawa menuju Kota Medan atas perintah seorang pria berinisial M yang disebut sebagai warga Aceh.

"Tersangka mengaku mendapatkan imbalan sebesar Rp 4 juta per kilogram untuk membawa narkotika tersebut," ujar Hardiyanto.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang diduga berada di balik pengiriman narkoba tersebut, termasuk pihak yang disebut memberikan perintah kepada tersangka.

Atas perkara tersebut, MI dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Tersangka juga dikenakan pasal subsidair Pasal 609 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pasal yang dikenakan tersebut memuat ancaman hukuman berat, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup.

Pengungkapan ini menjadi salah satu kasus peredaran narkoba dalam jumlah besar yang ditangani Polres Labuhanbatu.

Polisi masih melanjutkan penyidikan untuk menelusuri asal-usul barang dan jaringan peredaran narkoba tersebut.* (kp/ad)