Nusron terlihat mengikuti sidang kabinet bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Ia duduk di barisan ketiga jajaran kabinet dengan papan nama bertuliskan Menteri ATR/BPN di atas mejanya.

Baca Juga:

• 2 Tahun Menjabat, Prabowo Puji Setinggi Langit Kinerja Menterinya: Cukup Membanggakan

Sidang Kabinet Paripurna tersebut digelar dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang membahas evaluasi dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Sejumlah menteri koordinator juga terlihat menghadiri sidang tersebut, di antaranya Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Yusril Ihza Mahendra, dan Dudung Abdurachman.

Kehadiran Nusron di Istana menjadi sorotan karena sebelumnya ia dua kali tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK.

Penyidik KPK pertama kali menjadwalkan pemeriksaan Nusron pada Rabu (7/10/2026). Namun, Menteri ATR/BPN tersebut tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain yang telah dijadwalkan di lingkungan kementerian.

KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10/2026). Pada pemanggilan kedua itu, Nusron kembali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Ketidakhadiran tersebut dikaitkan dengan agenda perjalanan dinas ke luar negeri yang disampaikan kepada KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengingatkan pentingnya sikap kooperatif dari setiap pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

"Tentu kami berharap yang bersangkutan kooperatif dalam proses hukum, khususnya yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN ini," kata Budi kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).

Nusron dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Salah satu perkara yang tengah diusut berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam penanganan perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Penyidik membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami perkara yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah dan dugaan praktik korupsi di lingkungan kementerian.

Meski demikian, pemanggilan Nusron dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka.

KPK sebelumnya juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan untuk memastikan proses pemeriksaan terhadap Nusron dapat terlaksana.

Penyidik memiliki kewenangan melakukan pemanggilan kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila seseorang belum memenuhi panggilan pemeriksaan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi sebelumnya memberikan penjelasan mengenai perjalanan Nusron ke luar negeri melalui Batam menuju Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Malaysia.

Perjalanan tersebut disebut berkaitan dengan agenda kedinasan.

Kehadiran Nusron dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu (21/10/2026) memastikan dirinya telah kembali mengikuti agenda pemerintahan di Istana Kepresidenan.* (in/dh)

Arman yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap (Kasi Intel Gartap) 1/Jakarta diduga terlibat dalam penyewaan rumah dinas kepada pihak lain. Ia kini telah ditahan di Pomdam Jaya untuk menjalani proses hukum.

Baca Juga:

• Sarang Judol Apartemen Medan Digerebek Polda Sumut, 5 'Alumni' Kamboja Digaji Rp 10 Juta Diciduk

"Sudah, sudah tersangka. Sekarang masih dalam proses. Sudah kita tahan di Pomdam," kata Unggul kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Unggul mengatakan penyidik menemukan adanya unsur pelanggaran terkait penyewaan rumah dinas TNI yang digunakan untuk aktivitas perjudian online.

Meski demikian, pihak Pomdam Jaya belum memerinci bentuk keterlibatan Arman selain dugaan pelanggaran dalam penyewaan rumah dinas tersebut.

Unggul menjelaskan, rumah dinas yang berada di kawasan KPAD Cijantung itu disewa oleh pihak yang bukan merupakan anggota TNI.

Ia memastikan penyewa bangunan tersebut berasal dari kalangan masyarakat sipil.

"Penyewa itu orang biasa (sipil), masyarakat," ujar Unggul.

Penyidik masih mendalami proses penyewaan rumah dinas tersebut serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Kasus ini menjadi perhatian setelah rumah yang merupakan fasilitas dinas militer diduga digunakan sebagai tempat menjalankan kegiatan perjudian online.

Sebelumnya, dugaan aktivitas perjudian online di kompleks rumah dinas TNI tersebut terungkap setelah adanya laporan masyarakat mengenai kegiatan mencurigakan di salah satu rumah.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran TNI AD melalui Kodim 0505/Jakarta Timur.

Saat mendatangi lokasi, petugas menemukan sejumlah orang yang diduga sedang menjalankan aktivitas operasional judi online.

Sebanyak 11 orang diamankan dalam pengungkapan kasus tersebut. Mereka terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan yang seluruhnya merupakan warga sipil.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono sebelumnya menjelaskan bahwa orang-orang yang diamankan dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Petugas juga melakukan pendalaman terhadap aktivitas yang berlangsung di rumah dinas tersebut guna mengetahui jaringan dan pihak yang bertanggung jawab.

Selain mengamankan 11 warga sipil, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kegiatan perjudian online.

Barang bukti tersebut meliputi 32 unit komputer, 14 telepon seluler, serta sembilan kartu tanda penduduk (KTP).

Perangkat elektronik itu diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan pengembangan kasus.

Penyidik masih mendalami fungsi peralatan tersebut dalam aktivitas perjudian online yang diduga dijalankan dari rumah dinas TNI.

Pengungkapan ini sekaligus membuka penyelidikan mengenai penggunaan fasilitas negara oleh pihak di luar lingkungan militer.

Penetapan Letkol Arman sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan dugaan penyalahgunaan rumah dinas TNI di Cijantung.

Pomdam Jaya telah melakukan penahanan terhadap Arman untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu, perkara yang melibatkan warga sipil juga ditangani melalui proses hukum oleh aparat yang berwenang.

Hingga Rabu (21/10/2026), pihak Pomdam Jaya belum mengungkap secara terperinci apakah Arman mengetahui sejak awal bahwa rumah dinas tersebut akan digunakan sebagai tempat operasional judi online.

Penyidikan masih berlangsung untuk memastikan peran masing-masing pihak serta mengungkap seluruh rangkaian peristiwa dalam kasus tersebut.* (in/dh)

Pelemahan rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, serta kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed).

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Menguat 49,47 Poin pada Perdagangan Rabu

Ketegangan tersebut menjadi perhatian pelaku pasar setelah muncul laporan mengenai kapal tanker raksasa yang terbakar akibat menghantam ranjau laut di sebelah selatan Selat Hormuz.

"Menurut catatan dari layanan pelacakan kapal Kpler pada hari Senin, setidaknya terdapat 18 serangan terhadap kapal yang dilaporkan dalam kurun waktu dua minggu," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Menurut analisis Ibrahim, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang menambah ketidakpastian pasar keuangan global.

Kelompok Houthi di Yaman dilaporkan mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan terhadap fasilitas strategis di Arab Saudi, termasuk fasilitas energi Saudi Aramco.

Situasi tersebut turut meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur perdagangan dan pasokan energi internasional.

Ketegangan geopolitik juga menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi harga minyak dunia serta meningkatkan kehati-hatian investor dalam menempatkan dana di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyatakan negaranya belum menerima tanggapan dari Arab Saudi maupun kelompok Houthi terkait tawaran untuk membantu proses mediasi perdamaian.

Selain perkembangan geopolitik, pelaku pasar juga mencermati kondisi perekonomian Amerika Serikat.

Laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Harga Produsen (IHP) Amerika Serikat untuk September 2026 tercatat lebih tinggi dari perkiraan.

Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa The Fed masih berpeluang menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi menuju target 2 persen.

Ekspektasi kebijakan moneter yang lebih ketat berpotensi meningkatkan daya tarik aset berbasis dolar AS dan memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

Investor juga menunggu sejumlah indikator ekonomi Amerika Serikat, termasuk data klaim pengangguran mingguan, indeks aktivitas bisnis S&P Global Flash PMI, serta indeks sentimen konsumen University of Michigan.

Data-data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pasar dalam memperkirakan arah kebijakan The Fed pada periode berikutnya.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada 20–21 Oktober 2026.

BI juga mempertahankan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen, tetapi menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00 persen.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal serta menjaga inflasi dalam sasaran pemerintah.

Bank Indonesia juga meningkatkan insentif untuk instrumen lindung nilai guna mendukung masuknya modal asing dan memperkuat stabilitas pasar keuangan.

Selain faktor moneter, perkembangan fiskal Indonesia turut menjadi perhatian pelaku pasar.

Kementerian Keuangan sebelumnya menyatakan optimisme bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dapat dijaga tetap di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam outlook pertengahan 2026, defisit APBN diproyeksikan sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB, meningkat dibandingkan target awal Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.

Namun, pergerakan harga minyak dunia dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi.

Ibrahim mengatakan perubahan asumsi ekonomi makro dapat memengaruhi pendapatan, belanja, dan defisit negara.

"Deviasi kedua asumsi dasar ekonomi makro ini dapat berefek pada pergeseran postur APBN, baik pendapatan, belanja serta defisit," kata Ibrahim.

Melihat perkembangan pasar global dan domestik, Ibrahim memperkirakan nilai tukar rupiah masih akan bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya.

Ia memprediksi rupiah berpotensi kembali melemah dengan rentang pergerakan Rp18.020 hingga Rp18.070 per dolar AS.

Meski demikian, proyeksi tersebut masih bergantung pada perkembangan geopolitik, pergerakan dolar AS, arah kebijakan The Fed, serta respons kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Pelemahan rupiah ke level Rp18.022 per dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu menjadi salah satu indikator tekanan yang masih dihadapi pasar keuangan Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.* (id/dh)

Berdasarkan data yang dihimpun dalam laporan perdagangan, sebanyak 384 saham menguat, 328 saham melemah, dan 251 saham bergerak stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp17,1 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 32,6 miliar saham.

Baca Juga:

• IHSG Menghijau Jelang Pengumuman BI Rate, Saham MBMA, DEWA dan ISAT Melesat!

Sejumlah saham mencatatkan kenaikan signifikan dalam perdagangan Rabu. Saham PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) memimpin daftar top gainers dengan kenaikan 34,31 persen ke harga Rp137 per saham.

Posisi berikutnya ditempati PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) yang naik 33,90 persen ke Rp79 per saham. Sementara itu, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) menguat 33,33 persen ke Rp4 per saham.

Ketiga saham tersebut menjadi pencatat kenaikan tertinggi di antara saham-saham yang disebut dalam laporan perdagangan tersebut.

Di sisi lain, sejumlah saham mengalami tekanan dan masuk daftar top losers. PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) mencatat penurunan terbesar, yakni 9,40 persen ke Rp106 per saham.

Selanjutnya, PT Bahtera Bumi Jaya Tbk (PGJO) turun 8,54 persen ke Rp750 per saham. Adapun PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) melemah 8 persen ke Rp92 per saham.

Pergerakan saham-saham tersebut menunjukkan bahwa penguatan IHSG pada penutupan perdagangan tidak diikuti kenaikan seluruh saham yang diperdagangkan.* (in/dh)

Bantahan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PC 0202 KB FKPPI Deli Serdang, Hanafi Maksum Tanjung, pada Rabu (21/10/2026). Ia mengatakan klarifikasi itu disampaikan untuk menanggapi berbagai narasi dan spekulasi yang beredar di media sosial mengenai hubungan organisasinya dengan insiden tersebut.

Baca Juga:

• Standar Penilaian Naik Jadi 90, Diskominfo Sumut Berhasil Sabet Predikat Informatif 2026

"Atas kejadian ini, kami dari KB FKPPI menyampaikan turut berduka cita yang mendalam. Kami tegaskan bahwa KB FKPPI sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa penembakan tersebut," ujar Hanafi.

Ia menyayangkan beredarnya informasi yang dinilai dapat memperkeruh situasi dan memengaruhi hubungan antara organisasi kemasyarakatan.

Hanafi, yang juga menjabat Wakil Ketua Pengurus Daerah II KB FKPPI Sumatera Utara Bidang Bela Negara, meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Selain menyampaikan bantahan, Hanafi meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan Doni Pa'cek. Menurutnya, pengungkapan motif dan pihak yang bertanggung jawab perlu dilakukan melalui proses hukum.

"Kami meminta kepada pihak penegak hukum supaya kasus ini diusut tuntas. Kami sangat mendukung proses hukum yang berjalan, baik secara pribadi maupun secara roda organisasi," tegasnya.

Hanafi juga mengimbau pengurus dan kader KB FKPPI, anggota Pemuda Pancasila, serta masyarakat agar menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh unggahan di media sosial yang belum dipastikan kebenarannya.

Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar situasi di Kabupaten Deli Serdang tetap kondusif.

FKPPI Pertimbangkan Langkah Hukum

Terkait narasi di media sosial yang dinilai menyeret nama organisasinya, Hanafi mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum terhadap akun yang menyebarkan informasi bohong.

Namun, keputusan tersebut akan dibahas terlebih dahulu melalui forum internal kepengurusan di tingkat daerah.

"Pengurus Daerah akan berdiskusi dan mengumpulkan jajaran pengurus untuk membahas hal tersebut secara matang. Intinya, saya mengajak kawan-kawan pengguna medsos agar bersama-sama menjaga kondusivitas," pungkasnya.

Penembakan Tewaskan Wadan Koti PP Deli Serdang

Kasus ini bermula dari penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Doni Pa'cek dilaporkan meninggal dunia setelah terkena tembakan di bagian leher kiri saat berada di dalam mobil. Peristiwa tersebut juga menyebabkan dua orang lainnya mengalami luka-luka, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya.

Penembakan itu masih menjadi perhatian aparat kepolisian. Pengungkapan motif, kronologi lengkap, dan pihak yang bertanggung jawab menjadi bagian dari proses penyelidikan.

FKPPI Deli Serdang menyatakan mendukung proses hukum yang berjalan dan meminta masyarakat tidak menyebarkan spekulasi yang belum terkonfirmasi mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat.* (tm/dh)

Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai M Nazir dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ingatkan ASN Sumut: Gaji dari Masyarakat, Harus Amanah dan Mampu Menguasai Teknologi AI

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan perbuatan Erdian terbukti memenuhi unsur pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Hakim menyebut perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Status Erdian sebagai ASN juga menjadi pertimbangan yang memberatkan.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Erdian dengan pidana penjara selama 2 tahun serta denda Rp 10 juta subsider 10 hari kurungan.

Nur Erdian tidak menjalani persidangan seorang diri. Ia diadili bersama Heny Afrianti, pihak swasta dari PT Whiz Digital Berjaya, yang didakwa sebagai pemberi suap dalam perkara pengadaan jaringan internet tersebut.

Dalam dakwaan, Erdian disebut menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) pada Dinas Kominfo Tebing Tinggi ketika perkara terjadi.

Kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan jaringan internet di lingkungan Dinas Kominfo Tebing Tinggi dengan pagu anggaran sebesar Rp 840 juta. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja kawat, faksimile, internet, dan televisi berlangganan, khususnya layanan bandwidth domestik sebesar 800 Mbps.

Jaksa mengungkapkan adanya dugaan permintaan success fee atau imbalan proyek kepada pihak penyedia jasa. Nilai imbalan yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp 175 juta.

Pada Desember 2025, PT Whiz Digital Berjaya diduga telah memberikan uang sebesar Rp 150 juta kepada Erdian. Uang tersebut disebut digunakan untuk operasional dan kepentingan pribadi.

Perkara ini kemudian terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Penangkapan terjadi ketika Heny diduga menyerahkan uang tambahan sebesar Rp 25 juta kepada Erdian.

Heny Afrianti, selaku pihak swasta dari PT Whiz Digital Berjaya, turut menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

Dalam tuntutan sebelumnya, jaksa meminta Heny dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider 10 hari kurungan.

Perkara kedua terdakwa berkaitan dengan dugaan suap dalam pengadaan jaringan internet di Dinas Kominfo Tebing Tinggi. Namun, informasi yang tersedia dalam bahan berita ini belum memuat putusan majelis hakim terhadap Heny.

Putusan terhadap Erdian menjadi bagian dari proses hukum atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan proyek pemerintah daerah. Penanganan perkara tersebut diharapkan memperjelas pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat sesuai hasil persidangan.* (tm/dh)

Gagasan itu sejalan dengan konsep BUS atau Bencana Urusan Sararea, sebuah pendekatan yang mengedepankan kebersamaan dalam menghadapi bencana. Konsep tersebut menempatkan keselamatan masyarakat sebagai tanggung jawab bersama, dengan pembagian tugas dan mekanisme koordinasi yang jelas.

Baca Juga:

• Tembus Top 3 Realisasi Belanja se-Sumut, Kinerja Keuangan Asahan Dipuji BPK RI

Setiap unsur harus memahami tugas, fungsi, dan batas kewenangannya. Dengan begitu, penanganan bencana dapat berjalan terarah tanpa tumpang tindih tugas maupun keterlambatan penyaluran bantuan.

Dalam konsep BUS, pemerintah tetap menjalankan kewenangannya, sedangkan relawan berperan sebagai mitra dalam memperkuat kesiapsiagaan, respons awal, pelayanan sosial, dan pendampingan masyarakat terdampak.

BPBD menjalankan fungsi penanggulangan dan koordinasi kebencanaan. Sementara itu, Dinas Sosial bersama TAGANA dapat mendukung pelayanan pengungsian, dapur umum, distribusi logistik, pendataan penyintas, hingga dukungan psikososial sesuai kebutuhan.

Adapun petugas penyelamatan, tenaga kesehatan, dan perangkat teknis menjalankan tugas berdasarkan kompetensi serta kewenangan masing-masing.

Menurut Deri, semangat kebersamaan perlu disertai pembagian tugas yang tegas, jalur komunikasi yang efektif, asesmen lapangan yang akurat, serta kesiapan personel. Prinsipnya, seluruh unsur bergerak bersama tanpa harus mengerjakan tugas yang sama.

Penguatan koordinasi hingga tingkat RT/RW menjadi salah satu aspek penting dalam gagasan BUS. Unsur kewilayahan tersebut dinilai memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami kondisi lingkungan, akses jalan, titik rawan bencana, serta keberadaan kelompok rentan.

Informasi mengenai lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas juga perlu diperhatikan dalam perencanaan kesiapsiagaan dan evakuasi.

Karena itu, jalur pelaporan dari RT/RW menuju kelurahan, kecamatan, relawan, dan petugas berwenang perlu dibangun melalui mekanisme yang disepakati bersama.

Dengan alur informasi yang jelas, potensi bahaya dapat dilaporkan lebih dini, kebutuhan masyarakat lebih cepat diketahui, dan proses evakuasi dapat dipersiapkan secara lebih terarah.

Namun, masyarakat tetap memerlukan pembekalan berupa pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi, pendataan warga rentan, serta pemahaman mengenai jalur komunikasi saat keadaan darurat.

Peran RT/RW bukan untuk menggantikan petugas profesional, melainkan memperkuat penyampaian informasi dan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lingkungan.

Dalam penanggulangan bencana, kearifan lokal seperti gotong royong dan kepedulian antartetangga dapat menjadi modal sosial untuk membantu masyarakat menghadapi situasi darurat.

Melalui pendekatan BUS, TAGANA dapat bersinergi dengan Dinas Sosial, BPBD, pemerintah kewilayahan, dan organisasi relawan lain dalam mendukung edukasi kebencanaan, pelayanan pengungsian, penyediaan kebutuhan dasar, pengelolaan dapur umum, serta pendampingan psikososial.

Meski demikian, semangat gotong royong harus disertai pemahaman teknis dan prosedur keselamatan. Relawan perlu memahami risiko di lapangan, bekerja sesuai kompetensi, dan mengikuti koordinasi petugas berwenang.

Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya menjadi semangat kebersamaan, tetapi juga dapat memperkuat penanganan bencana yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan.

Asesmen lapangan dan sistem peringatan dini atau early warning system juga menjadi bagian penting dalam konsep BUS.

Relawan dapat membantu melaporkan ancaman, kondisi warga, akses menuju lokasi, kerusakan, dan kebutuhan mendesak. Informasi tersebut perlu diverifikasi sebelum diteruskan kepada pihak berwenang sebagai dasar pengambilan keputusan.

Peringatan dini juga harus diterjemahkan menjadi tindakan yang mudah dipahami masyarakat, mulai dari waktu untuk meningkatkan kewaspadaan, kebutuhan evakuasi, lokasi tujuan, hingga pihak yang harus dihubungi.

Selain itu, pendataan relawan berdasarkan kompetensi, seperti pencarian dan pertolongan, kesehatan, logistik, serta pelayanan sosial, diperlukan agar pengerahan personel sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemanfaatan teknologi melalui grup komunikasi resmi, aplikasi kebencanaan, dan pusat informasi terpadu juga dapat membantu mempercepat koordinasi. Namun, mekanisme verifikasi, penanggung jawab informasi, dan tindak lanjut laporan harus ditetapkan dengan jelas.

Pengelolaan data korban, kebutuhan logistik, serta distribusi bantuan juga perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan tetap melindungi informasi pribadi masyarakat terdampak.

Deri menekankan bahwa kolaborasi penanggulangan bencana tidak boleh baru dibangun ketika bencana terjadi. Sinergi perlu dimulai sejak tahap prabencana melalui edukasi, pemetaan risiko, pendataan kelompok rentan, penyusunan prosedur, dan simulasi evakuasi.

Saat keadaan darurat, prioritas utama adalah keselamatan jiwa, pertolongan, evakuasi, pelayanan kesehatan, pengungsian, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Setelah masa darurat berakhir, kerja sama perlu dilanjutkan melalui pendataan kerusakan, pembersihan lingkungan, dukungan psikososial, dan pemulihan kehidupan warga terdampak.

Pendekatan tersebut membutuhkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah, relawan, dan masyarakat agar upaya penanggulangan bencana tidak berhenti ketika perhatian publik mulai berkurang.

Melalui gagasan BUS, Deri mendorong penguatan pembagian tugas, koordinasi lintas OPD, jalur informasi hingga RT/RW, peningkatan kompetensi relawan, serta keterhubungan asesmen dan peringatan dini dengan tindakan di lapangan.

Pada akhirnya, Bencana Urusan Sararea menempatkan kebersamaan sebagai fondasi, koordinasi sebagai penggerak, dan keselamatan masyarakat sebagai tujuan utama penanggulangan bencana.* (dh)

Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan, pihaknya berkomitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah.

Baca Juga:

• Kasus Penembakan Wadan Koti PP Deli Serdang, Polda Sumut Diciduk 6 Terduga Pelaku

"Capaian ini adalah hasil yang akan terus kami jaga, namun bukan cuma penghargaan ini yang kami upayakan. Kami terus berupaya agar masyarakat tahu proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga manfaat pembangunan yang dihasilkan," kata Erwin, Rabu (21/10/2026).

Erwin menjelaskan, salah satu upaya meningkatkan akses informasi publik dilakukan melalui pengembangan situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sumut di alamat ppid.sumutprov.go.id.

Layanan tersebut dikembangkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi publik secara cepat dan transparan.

Menurutnya, keterbukaan informasi juga telah diintegrasikan ke dalam visi dan misi jangka panjang pemerintah daerah. Diskominfo Sumut terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Layanan ini untuk memudahkan masyarakat memperoleh berbagai informasi publik secara cepat dan transparan," jelasnya.

Selain melalui layanan digital, masyarakat yang membutuhkan informasi juga dapat mengajukan permohonan secara langsung melalui layanan di lobi Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.

Erwin mengatakan, pihaknya turut melakukan pemantauan secara berkala terhadap tingkat kepatuhan setiap unit kerja dalam menjalankan keterbukaan informasi. Masukan dan pengaduan masyarakat juga dianalisis sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumut Abdul Haris Nasution menjelaskan, penilaian Sumut Award 2026 dilakukan melalui sejumlah tahapan.

Tahapan tersebut meliputi bimbingan teknis, pengisian instrumen penilaian, serta monitoring dan evaluasi terhadap badan publik.

Menurut Abdul Haris, hasil penilaian dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya pergantian pejabat, lemahnya koordinasi, dan belum lengkapnya dokumen pendukung.

Ia juga menyebut standar nilai untuk memperoleh predikat Informatif meningkat dari sebelumnya 80 menjadi 90.

Peningkatan standar tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan badan publik dalam memenuhi indikator keterbukaan informasi, termasuk kelengkapan dokumentasi, koordinasi internal, dan kepatuhan terhadap mekanisme pelayanan informasi.

Melalui capaian ini, Diskominfo Sumut diharapkan dapat terus memperkuat keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi mengenai kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan di Sumatera Utara.* (tm/dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, jumlah orang yang diamankan bertambah dari sebelumnya tiga orang menjadi enam orang.

Baca Juga:

• Sarang Judol Apartemen Medan Digerebek Polda Sumut, 5 'Alumni' Kamboja Digaji Rp 10 Juta Diciduk

Ferry belum merinci identitas keenam orang tersebut, termasuk peran masing-masing dalam insiden penembakan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

Peristiwa penembakan itu terjadi di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Doni Pa'cek, yang menjabat sebagai Wakil Komandan Komando Inti (Wadan Koti) Pemuda Pancasila Deli Serdang, meninggal dunia setelah terkena tembakan di bagian leher sebelah kiri.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Deli Serdang, Junaidi, sebelumnya menjelaskan bahwa korban sedang mengendarai mobil Toyota Yaris bersama sejumlah rekannya ketika peristiwa terjadi.

Mereka disebut sedang dalam perjalanan menuju rumah kerabat di Desa Bandar Labuhan.

Namun, di tengah perjalanan, mobil tersebut tiba-tiba ditembaki oleh orang tidak dikenal (OTK) yang mengendarai sepeda motor.

"Anggota sedang mengendarai mobil, tiba-tiba ditembak dari luar oleh pelaku yang menaiki sepeda motor," ujar Junaidi, Senin (19/10/2026).

Selain Doni yang meninggal dunia, insiden tersebut juga menyebabkan dua orang lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan keterangan Junaidi, Indra Wijaya Lingga (23) mengalami luka tembak pada paha kiri. Sementara itu, Ahmad Sajali dilaporkan mengalami luka akibat sabetan senjata tajam.

Junaidi mengatakan, pihak keluarga dan organisasi menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada kepolisian, termasuk untuk mengungkap jenis senjata yang digunakan dalam penyerangan tersebut.

"Ada tiga korban, dua kena tembak (satu meninggal dunia) dan satu kena bacok. Kasus ini sepenuhnya sudah ditangani dan didalami oleh pihak kepolisian," tuturnya.

Hingga Rabu (21/10/2026), polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap enam orang yang telah diamankan. Penyidik berupaya mengungkap peran masing-masing serta memastikan siapa yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut.

Identitas pelaku utama, motif penyerangan, dan jenis senjata yang digunakan belum diungkap secara rinci dalam keterangan terbaru Polda Sumut.

Polisi dijadwalkan menyampaikan perkembangan kasus tersebut melalui konferensi pers pada Kamis (22/10/2026), sesuai keterangan Kabid Humas Polda Sumut.

Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat menjelaskan rangkaian peristiwa yang menewaskan Doni Pa'cek sekaligus mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut.* (tm/dh)

Dalam penggerebekan pada Selasa (20/10/2026), petugas mengamankan enam pria yang diduga terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba di lokasi tersebut. Tiga dari enam orang yang diamankan disebut merupakan residivis dalam kasus serupa.

Baca Juga:

• Pos Siskamling di Medan Diduga Jadi Lapak Narkoba, Polisi Gerebek hingga Terduga Pelaku Kabur ke Sungai

"Dari kawasan bantaran rel Tembung saat kita grebek kemarin, kita mengamankan enam orang pelaku. Yang mana tiga di antaranya merupakan residivis kasus serupa," ujar Rafli, Rabu (21/10/2026).

Keenam pria tersebut masing-masing berinisial SF (42), ZN (42), ZE (43), HL (42), WS (30), dan DP (20).

Menurut Rafli, mereka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari bandar, kurir, hingga pengguna narkoba. Saat petugas datang, sejumlah orang disebut sempat berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan ketika hendak diamankan.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba.

Barang bukti yang diamankan meliputi tiga paket sabu yang diduga siap edar dan 11 paket ganja yang juga diduga siap diedarkan.

Selain itu, petugas menemukan puluhan alat isap sabu, timbangan elektrik, sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan transaksi narkoba, serta ratusan plastik klip yang diduga digunakan untuk mengemas sabu.

Barang-barang tersebut selanjutnya menjadi bagian dari penanganan perkara oleh petugas untuk mendalami aktivitas yang berlangsung di kawasan bantaran rel Tembung.

Selain mengamankan enam orang dan menyita barang bukti, tim gabungan juga menghancurkan serta membakar sejumlah barak yang berada di sepanjang bantaran rel kereta api kawasan Tembung.

Barak-barak tersebut diduga digunakan sebagai tempat transaksi maupun konsumsi narkoba. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah lokasi itu kembali digunakan untuk aktivitas serupa.

Penggerebekan ini menjadi bagian dari upaya aparat dalam menindak dugaan peredaran narkoba di kawasan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Polisi masih perlu mendalami peran masing-masing orang yang diamankan serta keterkaitan mereka dengan aktivitas narkoba di lokasi tersebut.* (tm/dh)

DELI SERDANG – Dua pria di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, viral di media sosial setelah kepergok mencuncuri daun pepaya dari kebun warga. Keduanya kemudian disuruh memakan daun pepaya mentah yang diduga mereka ambil hingga habis.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Pasar Macam, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, pada Rabu (7/10/2026). Video yang memperlihatkan kejadian tersebut beredar di media sosial dan menjadi perhatian publik.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ungkap Dugaan Motif Penembakan Maut Anggota Ormas di Tanjung Morawa

Keduanya terlihat menuruti permintaan warga sambil mengunyah daun pepaya. Saat ditanya mengenai rasanya, mereka menjawab bahwa daun tersebut terasa pahit.

Kapolsek Sunggal AKP Ainul Yaqin membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut kedua pria itu merupakan warga Sei Mencirim dan Klambir Lima.

"Benar bahwa pemilik ladang bersama warga melakukan penangkapan terhadap dua laki-laki yang sedang mencuri daun pepaya di ladang. Dua orang pelaku pencurian yang tertangkap ini merupakan warga Sei Mencirim dan Klambir Lima," kata Yaqin, Rabu (21/10/2026).

Warga Sempat Suruh Keduanya Makan Daun Pepaya

Yaqin menjelaskan, setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, polisi mendatangi lokasi. Saat itu, kedua pria telah diamankan oleh pemilik kebun bersama warga.

Warga yang kesal atas dugaan pencurian tersebut kemudian menyuruh keduanya memakan daun pepaya yang telah dimasukkan ke dalam karung.

"Selanjutnya karena kesal atas perbuatan kedua pelaku, mereka menyuruh kedua pencuri tersebut untuk memakan daun pepaya yang sudah diambil dan dimasukkan ke dalam karung," ujar Yaqin.

Video kejadian itu kemudian beredar di media sosial. Aksi tersebut menjadi sorotan karena memperlihatkan cara warga melampiaskan kekesalan setelah memergoki dugaan pencurian hasil kebun.

Meski sempat menjadi perhatian warga, persoalan tersebut akhirnya diselesaikan melalui mediasi.

Yaqin mengatakan, pada malam hari sekitar pukul 21.45 WIB, polisi melakukan koordinasi dan mediasi secara humanis yang melibatkan pemilik kebun, warga, serta keluarga kedua pria tersebut.

Dalam mediasi itu, pemilik kebun dan warga menyatakan tidak keberatan atas dugaan pencurian daun pepaya tersebut karena kerugian yang dialami diperkirakan tidak terlalu besar.

"Warga Desa Sei Mencirim Dusun IX A dan pemilik kebun menyampaikan bahwa tidak keberatan atas perbuatan pelaku mencuri daun pepaya di ladang mereka. Kedua belah pihak termasuk keluarga pelaku pun sudah melakukan mediasi," lanjutnya.

Yaqin menegaskan persoalan tersebut telah diselesaikan secara damai. Namun, kedua pria itu harus mematuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama warga dan pemilik kebun.

"Ada perjanjian apabila pelaku kembali melakukan perbuatan serupa, masyarakat akan melaporkan ke jalur proses hukum yang berlaku," tuturnya.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, persoalan pencurian daun pepaya itu dinyatakan selesai secara damai oleh kedua belah pihak. Polisi tetap mengingatkan bahwa apabila perbuatan serupa kembali terjadi, masyarakat dapat melaporkannya melalui jalur hukum yang berlaku.* (km/dh)

Peringatan disampaikan melalui Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan. Tiga kecamatan yang berpotensi terdampak ialah Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Rabu 21 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

"Pasang diatas 2,3 meter pada pukul 00.00 hingga 04.00 WIB dengan pasang tertinggi mencapai 2,7 m. Ketinggian diukur dari titik surut terendah (Lowest Astronomical Tides)," kata Nur Auliakhansa, Rabu (21/10/2026).

Ketinggian tersebut mengacu pada titik acuan pasang surut terendah, bukan berarti genangan banjir di daratan akan mencapai kedalaman 2,7 meter.

BMKG mengingatkan potensi banjir rob dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat di kawasan pesisir. Genangan berisiko mengganggu akses jalan, mobilitas warga, serta aktivitas sehari-hari, terutama ketika pasang tinggi terjadi pada dini hari.

Kawasan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian selama periode peringatan tersebut.

Warga yang tinggal atau beraktivitas di kawasan pesisir diimbau memperhatikan perkembangan informasi cuaca maritim dan kondisi pasang air laut. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan genangan yang dapat menghambat perjalanan maupun kegiatan masyarakat.

Selain permukiman warga, kenaikan pasang air laut juga berpotensi memengaruhi kegiatan transportasi di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir.

Aktivitas bongkar muat barang serta mobilitas pekerja dan kendaraan di area pelabuhan dapat terganggu apabila terjadi genangan. Pelaku usaha dan masyarakat yang bergantung pada kegiatan kepelabuhanan perlu memperhatikan perkembangan kondisi maritim selama periode peringatan.

BMKG mengimbau masyarakat pesisir tetap waspada dan mengikuti pembaruan informasi resmi. Langkah antisipasi diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan aktivitas akibat potensi banjir rob pada akhir Oktober 2026.* (km/dh)

Aksi sosial yang digelar melalui Bidang Aksi dan Pelayanan tersebut berlangsung pada Rabu (21/10/2026), mulai pukul 12.00 WIB. Kegiatan dilaksanakan di dua titik lampu merah di Kota Medan, yakni Jalan Sutomo dan Jalan Pemerintah Kemerdekaan.

Baca Juga:

• IHSG Hancur dan Rupiah Anjlok, Djarot Buka-bukaan Evaluasi Total Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran

Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari PT Alkes Medan atau mitra alat kesehatan di Kota Medan yang turut membantu penyediaan bantuan bagi masyarakat.

Meski kondisi kabut asap di Kota Medan disebut mulai membaik, masyarakat tetap diimbau menjaga kesehatan dan mengurangi paparan asap, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Penggunaan masker yang sesuai juga perlu diperhatikan apabila kualitas udara masih buruk. Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap kemungkinan gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Ketua GMKI Komisariat UHN Medan, Yoel Siahaan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan lingkungan dan kesehatan yang dihadapi masyarakat.

"Mahasiswa harus mampu membaca persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dan mengambil bagian sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kami berharap masyarakat Kota Medan tetap menjaga kesehatan, sementara pemerintah diharapkan bergerak cepat dan mengambil langkah nyata dalam penanganan serta pemulihan dampak karhutla," ujar Yoel.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami berbagai persoalan sosial, tetapi juga perlu mengambil bagian melalui tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

GMKI Komisariat UHN Medan berharap aksi pembagian masker dan suplemen kesehatan tersebut dapat mendorong kolaborasi antara organisasi mahasiswa dan mitra dalam menjawab persoalan sosial di tengah masyarakat.

Yoel turut menyampaikan apresiasi kepada PT Alkes Medan atas dukungan yang diberikan sehingga kegiatan sosial tersebut dapat terlaksana.

GMKI Komisariat UHN Medan juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan peran mahasiswa melalui kegiatan aksi, pelayanan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagi organisasi tersebut, persoalan karhutla menjadi pengingat bahwa perlindungan kesehatan masyarakat dan pemulihan lingkungan membutuhkan kepedulian bersama serta upaya penanganan yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, GMKI berharap semangat kepedulian sosial dapat terus tumbuh dan mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat membantu masyarakat yang menghadapi dampak persoalan lingkungan.* (dh)

Pratikno mengatakan pihaknya menunggu proses yang berlangsung di MK sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Ditanya Soal Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran, Rocky Gerung Tersenyum dan Beri Simbol Hati?

Anggota Wantimpres Anwar Usman juga memberikan respons serupa ketika dimintai tanggapan mengenai gugatan tersebut.

"Ya kita tunggu sajalah," ucap Anwar Usman yang merupakan paman Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jumlah Anggota Wantimpres Digugat ke MK

Gugatan tersebut menyasar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Ketentuan itu mengatur susunan Wantimpres yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan sejumlah anggota lainnya. Jumlah anggota ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden dengan mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemohon menilai tidak adanya batas maksimal jumlah anggota berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran negara. Sebab, gaji, fasilitas, dan kebutuhan operasional lembaga tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ketiadaan batas jumlah anggota Wantimpres berakibat langsung pada potensi beban yang tidak terukur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab, gaji, fasilitas, dan hal lainnya ditanggung oleh APBN," demikian bunyi berkas permohonan yang dikutip dari situs resmi MK.

Gugatan tersebut tercatat dengan Nomor Perkara 389/PUU-XXIV/2026 dan diajukan oleh Muhamad Riziq Maulana pada 16 Oktober 2026.

Pemohon meminta agar ketentuan mengenai jumlah anggota Wantimpres memiliki batas maksimal sembilan orang. Dengan demikian, Presiden tetap memiliki keleluasaan menentukan anggota sesuai kebutuhan, tetapi jumlahnya tidak tanpa batas.

Salah satu hal yang disoroti pemohon adalah pelantikan 26 anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Pemohon juga menyoroti keberadaan 10 Penasihat Khusus Presiden. Jika digabungkan dengan 26 anggota Wantimpres, terdapat 36 orang dalam dua kelompok penasihat Presiden yang menjadi perhatian dalam permohonan tersebut.

Selain jumlah anggota, pemohon mempersoalkan hak keuangan yang disebut mencapai Rp 76,5 juta per bulan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026.

Menurut pemohon, ketiadaan batas jumlah anggota dapat memperbesar beban APBN, terutama ketika pemerintah juga menghadapi kebutuhan belanja negara lainnya.

Pemohon turut mengingatkan risiko pembengkakan lembaga penasihat apabila tidak ada pembatasan yang tegas. Karena itu, mereka meminta MK menilai kembali ketentuan yang menyerahkan jumlah anggota sepenuhnya pada kebutuhan Presiden.

Meski demikian, dalil mengenai pemborosan anggaran dan kebutuhan pembatasan jumlah anggota tersebut merupakan argumentasi pemohon yang masih harus diperiksa dalam proses pengujian undang-undang di MK.

Gugatan itu belum dengan sendirinya mengubah ketentuan yang berlaku. Proses hukum di MK akan menentukan bagaimana permohonan tersebut dipertimbangkan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sidang tersebut digelar bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga:

• Bongkar Ratusan Kasus Kekerasan Aparat di 2 Tahun Prabowo, KontraS Dibalas Menham Pigai: Minta Sabar

"Saya merasa bahwa saudara-saudara sebagai pembantu-pembantu inti saya dalam menjalankan tugas untuk bangsa dan rakyat, saya merasa bahwa saudara-saudara telah bekerja dengan sangat keras," kata Prabowo.

Prabowo juga menilai kinerja jajaran kabinet selama dua tahun terakhir cukup membanggakan. Ia mengapresiasi semangat para menteri dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.

"Saudara telah memberi apa yang saudara bisa, memberi dengan semangat, saudara telah menghasilkan suatu kinerja yang menurut penilaian saya cukup membanggakan," tegasnya.

Prabowo mengatakan, salah satu tujuan utama rapat kabinet tersebut adalah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

Menurutnya, kerja sama dan kekompakan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan selama dua tahun terakhir.

"Inti daripada rapat paripurna ini adalah sesungguhnya saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh jajaran kabinet merah putih," ungkap Prabowo.

Ia kembali menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin di antara anggota kabinet selama menjalankan berbagai agenda pemerintah.

"Saya ingin ucapkan terima kasih atas kekompakan teamwork yang saudara-saudara tunjukkan selama 2 tahun ini," tuturnya.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam momentum evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam sidang itu, Presiden menekankan penghargaan terhadap kerja keras dan kekompakan jajaran kabinet dalam menjalankan amanah pemerintahan.* (k/dh)

Dalam sidang yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut, Prabowo menjelaskan arah kebijakan politik luar negeri yang dijalankannya. Ia menyebut prinsip menjaga hubungan baik dengan negara tetangga telah menjadi bagian dari pendekatan politik yang diikutinya sejak masih menjabat Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi.

Baca Juga:

• Bongkar Ratusan Kasus Kekerasan Aparat di 2 Tahun Prabowo, KontraS Dibalas Menham Pigai: Minta Sabar

"Saya mengikuti juga garis politik Pak Joko Widodo pada saat itu, kita ingin punya hubungan baik dengan semua tetangga kita," sambungnya.

Prabowo mengatakan dirinya kerap mengunjungi negara-negara tetangga untuk membangun hubungan dan menjajaki kerja sama. Menurutnya, Indonesia perlu menjaga komunikasi yang baik dengan negara lain demi kepentingan nasional.

"Saya keliling, saya mau kerja sama dengan mereka. Apa yang mereka minta sebagian besar saya ikuti, dan itu yang berusaha kita pegang teguh," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan politik luar negeri Indonesia harus mengutamakan persahabatan dan kerja sama dengan berbagai negara. Ia menyebut prinsip yang menjadi pegangan pemerintahannya adalah memiliki sebanyak mungkin kawan dan menghindari permusuhan.

"Saya sudah sampaikan, garis politik luar negeri saya adalah: seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Saya ingin menjadi the good neighbor. Yang saya ingin jalankan adalah the good neighbor policy," ucapnya.

Prinsip tersebut menekankan pentingnya membangun hubungan bertetangga yang baik melalui kerja sama dan komunikasi. Bagi Prabowo, hubungan yang terjaga dengan negara-negara lain menjadi salah satu pendekatan dalam menghadapi dinamika global.

Selain politik luar negeri, Prabowo juga menjelaskan pendekatannya dalam menjalankan politik di dalam negeri. Ia menegaskan kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok tertentu.

"Demikian juga dalam garis politik saya dalam negeri. Saya mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok," kata Prabowo.

Ia mengatakan akan terus merangkul berbagai kekuatan demi menjaga persatuan dan mendorong masa depan Indonesia. Menurutnya, kondisi global yang penuh kerawanan membutuhkan pendekatan politik yang mempertimbangkan keterkaitan antara keamanan dan ekonomi.

"Karena itu, saya berusaha untuk merangkul semua kekuatan. Karena kesadaran saya, bahwa kondisi global sekarang penuh kerawanan. Karena kesadaran saya melalui pengalaman saya yang cukup lama di bidang keamanan, di bidang politik, di mana politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang menjadi bagian dari evaluasi perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki tahun ketiga masa kepemimpinan mereka.* (k/dh)

Wakil Koordinator KontraS Jane Rosalina mengatakan, situasi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan HAM dan reformasi sektor keamanan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perlindungan terhadap warga negara, termasuk mereka yang menyampaikan kritik terhadap penguasa.

Baca Juga:

• Perdana Ikut Sidang Kabinet Prabowo, Rocky Gerung Kasih Nilai 2 Tahun Pemerintahan Pakai 'Finger Heart'

KontraS menguraikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatiannya, mulai dari penanganan kasus pelanggaran HAM berat, kebebasan sipil, hingga kekerasan yang melibatkan aparat TNI dan Polri.

KontraS Soroti Kasus Pelanggaran HAM Berat

Jane mengatakan, pemerintah dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti dalam penuntasan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang telah ditetapkan Komnas HAM.

Ia juga menyoroti belum jelasnya perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus serta pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Menurut Jane, sejumlah pernyataan pejabat negara mengenai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu turut menjadi perhatian karena dinilai berisiko mengaburkan fakta sejarah dan menghambat pemenuhan keadilan bagi korban.

KontraS juga mengkritik keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto pada 10 November 2025. Organisasi tersebut menilai keputusan itu kontroversial karena rekam jejak pemerintahan Orde Baru yang diwarnai persoalan pelanggaran HAM serta korupsi, kolusi, dan nepotisme.

KontraS Catat Ratusan Peristiwa Kekerasan Aparat

Selain penuntasan kasus HAM berat, KontraS menyoroti dugaan pelanggaran kebebasan sipil dan kekerasan yang melibatkan aparat.

Berdasarkan pemantauan KontraS pada Januari-Juni 2026, tercatat 111 peristiwa pelanggaran kebebasan sipil yang menyebabkan 51 orang terluka, 199 orang ditangkap, dan satu orang meninggal dunia.

Sementara itu, pada periode Desember 2024-November 2025, KontraS mencatat 205 peristiwa pelanggaran kebebasan sipil dengan total 5.101 korban.

Jane mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya risiko terhadap warga yang menyampaikan pendapat maupun kritik. Ia juga menyinggung serangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 sebagai salah satu peristiwa yang menjadi perhatian organisasi tersebut.

KontraS turut memaparkan data kekerasan yang melibatkan anggota TNI dan Polri berdasarkan pemantauan mereka.

Pada periode Juli 2025-Juni 2026, KontraS mencatat 561 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian, dengan 1.047 korban luka dan 35 korban meninggal dunia.

Adapun dalam periode Oktober 2025-September 2026, KontraS mencatat 130 peristiwa kekerasan yang melibatkan prajurit TNI. Peristiwa tersebut disebut menyebabkan 124 orang terluka, 56 orang meninggal dunia, 15 orang ditangkap secara sewenang-wenang, dan delapan orang mengalami kekerasan seksual.

Angka-angka tersebut merupakan hasil pemantauan yang disampaikan KontraS. Data tersebut perlu dibaca sesuai cakupan periode dan metode pendataan organisasi tersebut.

KontraS Kritik Revisi UU TNI dan UU Polri

KontraS juga menyoroti arah reformasi sektor keamanan, khususnya revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri.

Jane menilai revisi UU TNI yang disahkan DPR bersama pemerintah pada 20 Maret 2025 membuka ruang bagi prajurit TNI menduduki jabatan sipil serta memperluas peran militer di luar urusan pertahanan.

Menurutnya, pemerintah dan DPR seharusnya memberi perhatian pada penguatan mekanisme akuntabilitas dan penyelesaian persoalan dalam sistem peradilan militer.

KontraS juga mengkritik revisi UU Polri yang disebut disahkan pada 9 Juni 2026. Organisasi tersebut menilai perubahan aturan itu belum cukup memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas kepolisian.

Jane turut mempersoalkan proses pembahasan kedua undang-undang tersebut yang menurut KontraS berlangsung cepat dan tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai.

Atas berbagai persoalan tersebut, KontraS mendesak pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat, menjamin kebebasan sipil dan keselamatan pembela HAM, serta memperkuat reformasi sektor keamanan berdasarkan prinsip supremasi sipil, akuntabilitas, dan keadilan.

Menteri HAM Minta KontraS Bersabar

Menanggapi kritik mengenai kekerasan yang melibatkan aparat, Menteri HAM Natalius Pigai meminta KontraS bersabar. Ia mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah regulasi terkait perlindungan dan penegakan HAM.

Pigai menyebut regulasi yang disiapkan meliputi Rancangan Undang-Undang tentang HAM, Peraturan Presiden mengenai bisnis dan HAM, serta sejumlah keputusan presiden.

"Iya, kan gini. Meminta KontraS sabar saja, karena dengan adanya berbagai peraturan yang kami usulkan ini, yaitu rancangan undang-undang HAM, Perpres tentang bisnis dan HAM, dan berbagai keputusan Presiden yang sedang kita susun ini," kata Pigai di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ia mengatakan, pemerintah juga menyiapkan program sertifikasi HAM bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan anggota Polri. Menurut Pigai, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat mengenai HAM dan mencegah terjadinya ketidakadilan.

"Begitu kita lakukan sertifikasi di lingkungan ASN, sertifikasi di lingkungan TNI, di lingkungan Polri. Nah, mungkin kepada kepala daerah, pusat, provinsi, kalau itu kita lakukan sertifikasi di bidang hak asasi manusia, dia akan takut melakukan pelanggaran, takut untuk melakukan tindakan ketidakadilan," ujarnya.

Pigai menjelaskan, sejumlah regulasi yang disiapkan pemerintah telah menyelesaikan proses harmonisasi dan kini berada pada tahap pembahasan lebih lanjut di Istana dan DPR.

"Artinya, pemerintah Indonesia sedang proses. Nyatanya seluruh regulasi sudah selesai. Kementerian HAM sudah sampai, sudah selesai harmonisasi. Sekarang sudah geser di Istana dan di DPR. Artinya, kita sudah selesai, bukan berarti belum selesai," ucapnya.

Perbedaan pandangan antara KontraS dan pemerintah tersebut menempatkan penegakan HAM, perlindungan kebebasan sipil, serta akuntabilitas aparat sebagai sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.* (k/dh)

Berdasarkan daftar TasteAtlas yang diperbarui pada 15 Oktober 2026, Kopi Arabika Gayo menempati posisi kelima dunia. Pemeringkatan tersebut disusun berdasarkan penilaian audiens TasteAtlas melalui sejumlah mekanisme penilaian.

Baca Juga:

• Brigjen Latif Usman Resmi Jabat Wakapolda Aceh, Gantikan Ari Wahyu Widodo

1. Tumbuh di Dataran Tinggi Gayo

Kopi Gayo berasal dari kawasan dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Wilayah penghasil utamanya meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

Kawasan tersebut memiliki kondisi geografis yang mendukung budidaya kopi Arabika, termasuk ketinggian lahan dan iklim yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman kopi.

Karakter lingkungan tumbuh tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas serta profil cita rasa biji kopi yang dihasilkan.

Kopi Gayo juga dikenal sebagai salah satu produk unggulan perkebunan Aceh yang dipasarkan ke berbagai negara.

2. Memiliki Cita Rasa Khas dengan Keasaman Rendah

Keunggulan lain Kopi Gayo terletak pada karakter rasanya. Kopi ini dikenal memiliki tingkat keasaman relatif rendah, tekstur atau body sedang hingga penuh, serta sensasi rasa yang bersih atau clean cup.

Profil rasanya dapat menghadirkan nuansa earthy atau menyerupai aroma tanah, herbal, hingga rempah-rempah. Karakter tersebut membuat Kopi Gayo memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan sejumlah kopi dari daerah lain.

Meski demikian, cita rasa akhir dapat berbeda bergantung pada varietas, kondisi kebun, proses pascapanen, tingkat sangrai, dan metode penyeduhan.

3. Pengolahan Biji dan Mutu Pascapanen Jadi Penentu

Kualitas Kopi Gayo tidak hanya dipengaruhi kondisi alam, tetapi juga proses pengolahan setelah panen.

Salah satu metode yang umum digunakan untuk kopi Arabika di Sumatera adalah giling basah atau wet-hulling. Dalam metode ini, kulit tanduk biji kopi dilepas ketika kadar air biji masih relatif tinggi sebelum proses pengeringan dilanjutkan.

Teknik pengolahan tersebut berkontribusi terhadap karakter tekstur dan cita rasa yang dikenal pada sejumlah kopi Sumatera, termasuk karakter body yang kuat serta nuansa rasa yang kaya.

Selain metode pengolahan, ketelitian dalam pemilihan buah matang, penyortiran, pengeringan, penyimpanan, dan penyangraian turut menentukan mutu produk akhir.

Karena itu, konsistensi kualitas dalam setiap tahapan produksi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya saing Kopi Gayo di pasar kopi spesialti.

Kopi Gayo Perkuat Reputasi Kopi Indonesia

Masuknya Kopi Arabika Gayo ke lima besar daftar biji kopi dunia versi TasteAtlas menjadi salah satu pengakuan terhadap karakter kopi asal Indonesia.

Namun, peringkat tersebut perlu dipahami sesuai konteksnya, yakni hasil pemeringkatan TasteAtlas berdasarkan penilaian audiens dan mekanisme yang digunakan platform tersebut, bukan satu-satunya ukuran kualitas kopi di tingkat global.

Dengan karakter rasa khas, kondisi geografis yang mendukung, serta pengolahan yang memperhatikan mutu, Kopi Gayo memiliki potensi untuk terus memperluas pasar dan memperkuat identitas kopi Indonesia di kancah internasional.* (k/dh)

Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Partisipasi Masyarakat Membangun, Merawat, dan Menjaga Kota Medan" yang digelar Brida Kota Medan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Borong Dua Penghargaan KI Sumut 2026, Wali Kota Medan Rico Waas Sabet 'Achievement Person'

Diskusi turut dimoderatori Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Kemasyarakatan Adlan dan dihadiri sejumlah perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Forum tersebut membahas berbagai persoalan perkotaan, mulai dari perusakan fasilitas umum, pencurian komponen, vandalisme, kebersihan lingkungan, hingga gangguan keamanan yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Dalam sambutannya, Benny mengatakan pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik. Keberhasilannya juga ditentukan oleh kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan tersebut.

Menurutnya, berbagai fasilitas yang dibangun Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas, seperti taman, penerangan jalan, dan sarana publik lainnya, perlu didukung oleh perubahan perilaku serta tumbuhnya rasa memiliki terhadap kota.

"Apakah membangun kota cukup dengan membangun fisiknya?" menjadi pertanyaan yang disampaikan Benny untuk mengajak peserta FGD melihat pembangunan dari perspektif yang lebih luas.

Ia menyoroti masih adanya aksi perusakan fasilitas umum, pencurian komponen, dan vandalisme yang dapat mengurangi fungsi serta kenyamanan ruang publik. Karena itu, pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan pembentukan kesadaran sosial dan budaya menjaga lingkungan.

Benny juga menyinggung keresahan masyarakat terhadap gangguan keamanan, termasuk aksi begal dan persoalan sosial lainnya. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut perlu disertai upaya memahami akar masalah agar solusi yang dirumuskan lebih tepat sasaran.

"Kita sudah mengetahui persoalannya, tetapi perlu merumuskan mengapa persoalan itu bisa tumbuh, bagaimana mengatasinya, dari mana harus memulai, dan kapan target penyelesaiannya dapat dicapai," ujarnya.

Benny menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk menjaga seluruh wilayah kota. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk melengkapi upaya pengawasan dan pemeliharaan yang dilakukan perangkat daerah serta aparat terkait.

Ia menjelaskan, partisipasi warga dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas umum, menjaga kebersihan lingkungan, melaporkan kerusakan melalui saluran yang tepat, serta mengikuti kegiatan gotong royong.

Partisipasi tersebut juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya semangat No One Left Behind, yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pembangunan.

Meski demikian, Benny mengingatkan pelibatan masyarakat bukan berarti mengambil alih tugas pemerintah maupun aparat penegak hukum. Penanganan tindak kriminal tetap menjadi kewenangan aparat terkait, sedangkan pemerintah harus memastikan pelayanan publik, pengawasan, dan pemeliharaan fasilitas berjalan secara berkelanjutan.

"Yang ingin kita bangun adalah kemitraan. Pemerintah menjalankan kewenangannya, sementara masyarakat berperan aktif menjaga dan mengawasi lingkungan serta fasilitas milik bersama," jelasnya.

Melalui FGD tersebut, Brida Kota Medan berupaya menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk mengidentifikasi akar persoalan dan menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan pemerintah.

Benny mengatakan forum itu diharapkan tidak hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan, tetapi juga menghasilkan gagasan berdasarkan kajian, data, dan bukti atau evidence-based policy sebagai landasan perumusan kebijakan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain penyebab belum optimalnya partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong, upaya menumbuhkan kesadaran bahwa fasilitas umum merupakan aset bersama, serta langkah mencegah vandalisme, menjaga kebersihan, dan meningkatkan kepedulian sosial.

Selain itu, diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan aparat terkait agar upaya menjaga kota tidak berhenti pada kegiatan sesaat.

Hasil diskusi akan menjadi bahan kajian Brida untuk disusun dalam bentuk policy brief atau rekomendasi kebijakan. Dokumen tersebut nantinya disampaikan kepada perangkat daerah terkait serta pimpinan Pemko Medan, yakni Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.

Benny berharap forum tersebut dapat memperkuat semangat bersama dalam menjadikan Medan sebagai rumah bersama yang nyaman dan layak bagi masyarakat, termasuk generasi mendatang.

Menurutnya, pembangunan kota harus mencakup dua aspek sekaligus, yakni pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Infrastruktur yang memadai perlu didukung budaya tertib, kepedulian, gotong royong, serta tanggung jawab bersama.

"Kita bukan hanya membutuhkan physical engineering, tetapi juga social engineering," tegasnya.

Melalui pendekatan tersebut, Pemko Medan berharap pembangunan kota tidak hanya membawa perubahan pada infrastruktur, tetapi juga mendorong terbentuknya masyarakat yang peduli dan aktif menjaga lingkungan serta fasilitas publik.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Timur saat menghadiri peluncuran program Kampus Mandiri Pangan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Jalan Binjai KM 10, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Polbangtan Medan Luncurkan Kampus Mandiri Pangan, Pemprov Sumut Dorong Gerakan Tanam Cabai untuk Kendalikan Inflasi

"Kita berharap lingkungan perguruan tinggi menjadi contoh pemanfaatan lahan, pengembangan budidaya tanaman pangan, penerapan teknologi pertanian serta pembentukan jiwa kewirausahaan mahasiswa, sehingga ilmu-ilmu yang didapat dari kampus bisa berdampak pada masyarakat," kata Timur Tumanggor.

Menurutnya, pemanfaatan lahan secara optimal dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong kemandirian pangan. Perguruan tinggi juga diharapkan mampu mengembangkan metode budidaya yang dapat diterapkan masyarakat, termasuk dalam skala rumah tangga.

Dalam rangkaian peluncuran Kampus Mandiri Pangan, Polbangtan Medan juga menggelar gerakan menanam cabai serentak di berbagai daerah di Sumatera Utara.

Gerakan tersebut bertujuan mendorong masyarakat dan lingkungan kampus memanfaatkan lahan yang tersedia untuk budidaya tanaman pangan, termasuk lahan di sekitar rumah.

Timur mengatakan cabai menjadi salah satu komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi di Sumatera Utara. Fluktuasi harga komoditas tersebut dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat sehingga ketersediaan pasokan perlu dijaga.

"Cabai komoditi yang memiliki pengaruh besar pada inflasi, fluktuasi harga cabai dapat berdampak langsung ke daya beli masyarakat, peningkatan produksi dan ketersediaannya perlu menjadi perhatian kita," ujarnya.

Karena itu, peningkatan produksi cabai melalui pemanfaatan lahan dinilai dapat mendukung ketersediaan pasokan. Upaya tersebut diharapkan turut membantu menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.

Direktur Polbangtan Medan Nurliana Harahap mengatakan mahasiswa pertanian perlu memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama menjalani pendidikan. Mereka juga diharapkan mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di masyarakat, termasuk tantangan ketersediaan pangan.

"Kita berharap, kegiatan ini mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keilmuan yang dia dapatkan di kampus. Selain itu, kami juga berharap gerakan pemanfaatan lahan bisa semakin masif sehingga kita bisa mencapai kemandirian pangan," kata Nurliana.

Menurutnya, gerakan pemanfaatan lahan perlu diperluas agar penerapan ilmu pertanian tidak berhenti di lingkungan kampus, tetapi juga dapat diterapkan oleh masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Abdul Khalim, Ketua TP PKK Tanjungbalai Mashandayani, serta pimpinan instansi vertikal dan BUMD di Sumatera Utara.

Sejumlah kepala daerah juga mengikuti kegiatan secara daring, yakni Bupati Humbang Hasundutan Oloan P Nababan, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, dan Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli.* (dh)