MEDAN — Layanan distribusi air bersih Perumda PDAM Tirtanadi mengalami gangguan di tujuh kecamatan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang sejak Selasa malam, 9 Juni 2026.

Gangguan ini diperkirakan berlangsung hingga dua hari ke depan.

Baca Juga:

• Ekonomi Sumut Tumbuh 4,98 Persen di Kuartal I 2026, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Penopang Utama

Ia menyebut kerusakan terjadi pada mesin operasional yang terdampak pemadaman listrik dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara atas adanya gangguan pelayanan air bersih akibat mesin operasional yang mengalami kerusakan. Kerusakan mesin terjadi akibat dari pemadaman listrik yang belakangan terjadi," kata Ardian dalam video yang diunggah di akun Instagram Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Selasa, 9 Juni 2026.

Gangguan distribusi air mulai terjadi sekitar pukul 20.00 WIB.

Sejumlah wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Amplas, Medan Perjuangan, Medan Maimun, Deli Tua, serta sebagian Kecamatan Percut Sei Tuan.

Untuk mengurangi dampak terhadap pelanggan, PDAM Tirtanadi menyiapkan suplai air bersih menggunakan mobil tangki di masing-masing kecamatan terdampak.

"Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kami menyediakan mobil tangki air bersih di setiap kecamatan," ujar Ardian.

Sebelumnya, PDAM Tirtanadi melalui akun resmi menyampaikan bahwa gangguan terjadi akibat kebocoran pipa jaringan distribusi utama (JDU) berdiameter 1.000 mm di kawasan Jalan Purwo Gang Family, Delitua, Kabupaten Deli Serdang.

Perbaikan dilakukan dengan menutup aliran pada jaringan terdampak untuk mencegah kebocoran meluas.

Proses perbaikan tersebut berdampak pada penurunan tekanan hingga terhentinya aliran air di sejumlah wilayah pelayanan, termasuk Cabang Delitua, Medan Kota, Medan Denai, HM Yamin, dan Tuasan.

PDAM Tirtanadi mengimbau masyarakat untuk melakukan penampungan air selama proses perbaikan berlangsung serta menghemat penggunaan air hingga distribusi kembali normal.*

(d/ad)

BANDA ACEH — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah di Aceh untuk menyinkronkan seluruh program pemulihan permanen pascabencana agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program kementerian dan lembaga.

Tito menegaskan, Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera menjadi acuan utama pemulihan tahap permanen periode 2026–2028.

Baca Juga:

• Ekonomi Sumut Tumbuh 4,98 Persen di Kuartal I 2026, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Penopang Utama

Melalui skema itu, pemerintah daerah diminta mengambil peran pada sektor-sektor yang belum tertangani oleh kementerian/lembaga (K/L), sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

"Inilah yang sebenarnya perlu kita sinkronkan. Kita ingin detail dari 1.141 kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum itu ke mana saja, supaya pemerintah daerah tahu bagian mana yang bisa dikerjakan," kata Tito dalam rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum telah merancang 1.141 kegiatan khusus untuk perbaikan infrastruktur fisik.

Pemerintah daerah, kata Tito, dapat mengisi celah pekerjaan lain yang belum tercakup dalam program tersebut.

Tito juga meminta 23 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Satgas PRR untuk merinci program kerja beserta titik lokasi pelaksanaan.

Transparansi data tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan pemulihan secara akurat.

Selain itu, Tito menilai pemerintah daerah terdampak di Aceh memiliki kapasitas fiskal yang masih dapat dioptimalkan, termasuk melalui Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang telah disalurkan.

Ia juga membuka opsi skema hibah antardaerah untuk mempercepat pemulihan wilayah yang lebih terdampak.

"Saya tidak ingin proses pemulihan terhambat oleh administrasi, sementara anggaran sudah disiapkan," ujarnya.

Sementara itu, kunjungan kerja Satgas PRR ke Aceh menjadi bagian dari tahapan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen pascabencana.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Renduk Pascabencana Sumatera yang dirancang lintas sektor untuk periode pemulihan tiga tahun, 2026–2028.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Posko Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, serta para bupati dan wali kota se-Aceh.*

(ad)

JAKARTA – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Kejaksaan Agung.

Laporan yang diserahkan pada Selasa, 9 Juni 2026 itu menyebut adanya dugaan keterlibatan pejabat eselon yang menguasai puluhan hingga lebih dari seratus dapur umum.

Baca Juga:

• Di Tengah Isu yang Beredar, Kejati Sumut Tunjuk Bani Ginting sebagai Plh Kajari Sergai

Ia menyebut terdapat dua klaster pejabat yang dilaporkan, yakni eselon I dan eselon II.

"Ya sebenarnya saya menyerahkan informasi disertai data. Jadi ada dua klaster, Eselon I dan Eselon II," kata Boyamin.

Dalam temuan awal, seorang pejabat eselon I berinisial IRA diduga mengelola sekitar 20 dapur MBG yang seluruhnya berada di wilayah Pulau Jawa.

Data tersebut, kata Boyamin, telah dikumpulkan sejak sehari sebelumnya.

Namun, penelusuran lanjutan menemukan dugaan yang lebih besar pada pejabat eselon II berinisial TSA.

Ia disebut mengelola lebih dari 100 dapur umum yang tersebar di wilayah-wilayah terpencil.

"Mengagetkan lagi, ada pejabat setara Eselon II yang punya dapur umum sekitar di atas 100," ujar Boyamin.

Menurut dia, TSA merupakan pejabat yang memiliki kewenangan pada wilayah kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Namun, posisi tersebut diduga justru digunakan untuk mengelola jaringan dapur dalam jumlah besar.

MAKI menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena pejabat aktif diduga sekaligus menjadi pengelola program yang seharusnya berada dalam pengawasan negara.

"Dia mestinya mengurus daerah 3T, tapi diduga juga mengelola sekitar 100 dapur umum," kata Boyamin.

Selain dilaporkan ke Kejaksaan Agung, dokumen temuan tersebut juga akan diserahkan kepada pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti secara internal.

Boyamin mendesak agar kedua pejabat yang disebut dalam laporan segera dicopot dari jabatannya apabila dugaan tersebut terbukti benar.

Ia menilai praktik tersebut berpotensi melanggar aturan dan membuka ruang penyimpangan dalam pelaksanaan program.

"Harusnya dipecat karena ada konflik kepentingan. Jumlahnya tidak kira-kira, di atas 100," ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya proses verifikasi awal dalam program MBG sehingga memungkinkan pengelolaan dapur dalam jumlah besar oleh pihak yang diduga memiliki konflik kepentingan.

Menurut Boyamin, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas layanan di lapangan dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, terutama di wilayah yang minim pengawasan.

"Kalau nanti ditemukan penyimpangan, mereka juga harus ikut bertanggung jawab," katanya.

Hingga kini, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.

Status perkara masih berada pada tahap dugaan awal dan menunggu proses pendalaman oleh penyidik.*

(tm/ad)

MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut pada triwulan I 2026 mencapai 4,98 persen secara tahunan (year on year).

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kinerja ekonomi Sumut dinilai masih menunjukkan ketahanan.

Baca Juga:

• Di Tengah Isu yang Beredar, Kejati Sumut Tunjuk Bani Ginting sebagai Plh Kajari Sergai

"Ini menunjukkan bahwa ekonomi Sumut tetap resilien di situasi sekarang, di tengah dinamika global terutama konflik di Timur Tengah," ujar Asim dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa, 9 Juni 2026.

Asim menjelaskan, ekspor Sumut masih didominasi komoditas minyak nabati dan hewani, dengan pasar utama Amerika Serikat dan Tiongkok.

Kondisi geopolitik global, menurut dia, turut memengaruhi kinerja perdagangan luar negeri daerah.

Namun, di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah justru memberikan keuntungan bagi komoditas ekspor, terutama crude palm oil (CPO). Kenaikan harga CPO di pasar global disebut turut menopang kinerja ekonomi Sumut.

"Di satu sisi ada tekanan dari konflik global, tetapi di sisi lain ada keuntungan dari ekspor CPO yang menguat," kata dia.

BPS mencatat lebih dari 51 persen pertumbuhan ekonomi Sumut ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif terjaga.

Asim mengimbau masyarakat untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan membeli produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain konsumsi, pertumbuhan ekonomi Sumut juga didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dari berbagai agenda berskala nasional dan internasional yang digelar di daerah tersebut, seperti Piala AFF U-19 2026, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), hingga Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

"Banyaknya kegiatan ini mendorong perputaran uang dan membuka peluang usaha baru," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung mencatat inflasi Sumut pada Mei 2026 sebesar 4,35 persen secara tahunan, naik dari posisi sebelumnya 2,92 persen.

Komoditas penyumbang inflasi terbesar antara lain emas perhiasan, tomat, beras, cabai merah, dan ikan dencis.

Dari delapan kota indeks harga konsumen (IHK), inflasi tertinggi terjadi di Gunungsitoli sebesar 5,35 persen, sementara terendah di Kabupaten Karo sebesar 3,98 persen.

Pemerintah Provinsi Sumut, kata Poppy, telah menerapkan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

"Kita juga melakukan kerja sama operasional untuk komoditas cabai merah dengan Kabupaten Karo, dan akan diperluas untuk komoditas lainnya," ujarnya.*

(ad)

MEDAN – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin menunjuk Bani Immanuel Ginting sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai.

Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan roda organisasi dan pelayanan penegakan hukum tetap berjalan di tengah berhalangan sementaranya pejabat definitif.

Baca Juga:

• Pemadaman Listrik Dinilai Kian Parah, GM GRIB Sumut Desak PLN Pusat Copot GM PLN UID Sumut

"Terhitung sejak hari ini dipercaya sebagai Plh Kajari Sergai untuk menjalankan tugas dan fungsi pimpinan selama pejabat definitif berhalangan," kata Rizaldi.

Bani Ginting saat ini menjabat sebagai Koordinator pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut.

Penunjukan dirinya disebut sebagai langkah untuk menjaga stabilitas kinerja Kejari Serdang Bedagai, terutama dalam aspek penegakan hukum, pelayanan publik, dan administrasi kelembagaan.

Rizaldi menjelaskan, status Pelaksana Harian berbeda dengan Pelaksana Tugas (Plt). Plh, kata dia, ditunjuk ketika pejabat definitif masih ada namun sedang berhalangan sementara.

"Kalau Pelaksana Harian masih ada pejabat definitifnya, sedangkan Plt karena pejabat definitifnya belum ada," ujarnya.

Penunjukan ini dilakukan di tengah beredarnya informasi mengenai dugaan penjemputan terhadap sejumlah pejabat Kejari Serdang Bedagai oleh tim Kejaksaan Agung.

Namun, Kejati Sumut menyatakan belum menerima konfirmasi resmi terkait informasi tersebut.

"Kalau Kejati Sumut belum ada terkonfirmasi, namun informasi yang didapat yang bersangkutan masih cuti tahunan dan berada di luar Sumut," kata Rizaldi.

Secara terpisah, Bani Immanuel Ginting membenarkan dirinya telah menerima amanah tersebut.

Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Sumut Irfan Wibowo mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi terkait dugaan penanganan terhadap pejabat di Kejari Serdang Bedagai.

"Di kami masih clear," kata Irfan.*

Baca Juga:

• Polemik Makin Panas, Roy Suryo Lapor Rismon Sianipar dan Lechumanan ke Polda Metro Jaya

(at/ad)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dari berbasis barang menjadi uang tunai.

Skema baru ini disebut akan mulai diterapkan secara bertahap dan terintegrasi dengan sistem identitas digital tunggal pada akhir 2026.

Baca Juga:

• Disnaker Medan Gelar Rabu Walk-In Interview 10 Juni, Puluhan Lowongan Kerja Menanti!

Menurut Luhut, seluruh program bantuan sosial ke depan akan dikonsolidasikan dalam bentuk direct cash transfer atau bantuan tunai langsung kepada penerima manfaat.

"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima, karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer, sekitar Rp5,4 juta per orang per tahun," ujar Luhut.

Ia menjelaskan, perubahan sistem ini akan ditopang oleh penerapan Digital Single ID yang tengah disiapkan pemerintah.

Identitas digital tersebut akan menjadi dasar verifikasi penerima bansos agar penyaluran lebih tepat sasaran.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID, yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted," katanya.

Luhut menyebut, dengan sistem tersebut, seluruh penerima bantuan sosial akan memiliki identitas digital tunggal yang terhubung dengan data pemerintah.

Dana bantuan akan langsung disalurkan ke rekening penerima yang terverifikasi.

Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengelompokkan profil penerima bansos.

Sistem ini diklaim dapat membantu pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih detail.

"Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI, nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan core yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas," ujarnya.

Luhut menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan atau Government Technology (GovTech) yang tengah dikembangkan pemerintah

Ia menyebut sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

"Ini pemerintahan dengan hampir 300 juta penduduk yang mulai menggunakan digitalisasi berbasis AI. Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini," kata Luhut.

Dengan perubahan ini, pemerintah menargetkan skema bansos yang lebih terarah, transparan, dan berbasis data tunggal dalam satu sistem nasional.*

(tm/ad)

MEDAN – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan kembali menggelar program Rabu Walk-In Interview pada Rabu, 10 Juni 2026.

Kegiatan yang ditujukan bagi pencari kerja itu akan berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Jalan Iskandar Muda Nomor 63-65, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.

Baca Juga:

• Di Depan Mendagri, Mualem Blak-blakan Soal Lambatnya Pemulihan Pascabencana Aceh: Sawah Masih Terbengkalai, Infrastruktur Rusak

Berdasarkan informasi yang disampaikan Disnaker Kota Medan melalui akun Instagram resminya, peserta diwajibkan mengenakan pakaian sopan dan rapi serta membawa curriculum vitae (CV) dan berkas lamaran kerja.

Selain itu, pelamar juga harus memiliki akun Sistem Informasi Dunia Usaha dan Tenaga Kerja (SIDUTA) Kota Medan.

Khusus pencari kerja yang memiliki KTP Kota Medan, diwajibkan memiliki Kartu AK1 atau kartu pencari kerja sebagai salah satu syarat mengikuti kegiatan tersebut.

"Untuk kualifikasi serta deskripsi posisi yang dibuka, calon peserta dapat mengecek situs SIDUTA Medan," tulis Disnaker Kota Medan dalam unggahannya.

Adapun syarat mengikuti program Rabu Walk-In Interview meliputi:

- Terdaftar pada akun SIDUTA Kota Medan.
- Memiliki Kartu AK1 bagi pemegang KTP Kota Medan.
- Membawa CV dan berkas lamaran kerja.
- Mengenakan pakaian sopan dan rapi.

Sejumlah perusahaan yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain PT Transcon Indonesia, PT Sinar Jernih Suksesindo, PT Indako Trading Coy, PT Valbury Asia Futures, dan PT Intrias Mandiri Sejati.

PT Transcon Indonesia membuka posisi Driver Truck Trailer, Krani/Helper, Buruh/Cleaning Service, Admin/Checker, serta Operator Reach Stacker/Side Loader.

Sementara itu, PT Sinar Jernih Suksesindo menawarkan posisi Credit Marketing Officer, Digital Marketing, Telesales, dan Staff Penagihan.

PT Indako Trading Coy membuka lowongan untuk Driver, Salesman, Mekanik Truk, Mekanik Motor, dan Staff Gudang.

Sedangkan PT Valbury Asia Futures membuka kesempatan bagi pelamar untuk posisi Division Manager dan Financial Consultant.

Adapun PT Intrias Mandiri Sejati membuka posisi Admin Sales, Treasures Wealth Associate, Field Collection, Retail Sales Executive, Customer Service, serta Promotor Gadget.

Program Rabu Walk-In Interview menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Medan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung guna mempercepat penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.*

(d/ad)

BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyoroti lambatnya pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur dasar di wilayah pelosok Aceh, enam bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah daerah.

Ia menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi dan evaluasi penanganan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Tinjau SPN Seulawah, Tekankan Peningkatan Kompetensi Peserta Prolat Kewilayahan 2026

"Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang," ujar Mualem.

Ia menilai kondisi sungai di Aceh menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk risiko bencana susulan.

Karena itu, ia menekankan perlunya penanganan menyeluruh pada sistem pengendalian banjir dan infrastruktur pengairan.

Mualem juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses pemulihan di berbagai sektor yang terdampak.

"InsyaAllah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyoroti tekanan inflasi di Aceh yang disebut berada pada posisi kedua tertinggi secara nasional berdasarkan data kementerian.

Ia meminta adanya intervensi kebijakan dari pemerintah pusat untuk menstabilkan kondisi ekonomi daerah.

Fadhlullah juga melaporkan realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh yang telah mencapai 45 persen.

Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyerapan anggaran, terutama untuk program pemulihan.

"Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini," ujarnya.

Dari pemerintah pusat, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan hasil analisis Satuan Tugas Nasional yang mencatat 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah kembali berfungsi normal. Ia menyebut proses pemulihan terus berlangsung di berbagai sektor.

Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh.

"Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan," kata Tito.

Ia menambahkan pemerintah pusat berkomitmen memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk rencana pengembalian skema dua persen untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana.*

(ad)

ACEH BESAR — Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah meninjau langsung pelaksanaan Program Pelatihan (Prolat) Kewilayahan Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, kawasan Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Selasa, 9 Juni 2026.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendidikan dan pelatihan berjalan optimal sekaligus memberikan arahan kepada para peserta yang sedang mengikuti pembekalan.

Baca Juga:

• Polemik Makin Panas, Roy Suryo Lapor Rismon Sianipar dan Lechumanan ke Polda Metro Jaya

Kabid Humas Polda Aceh Joko Krisdiyanto mengatakan, dalam kunjungan tersebut Kapolda meninjau sejumlah fasilitas pendidikan, ruang belajar, serta sarana pendukung pelatihan guna memastikan kesiapan infrastruktur dalam mendukung proses pembelajaran.

"Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelatihan berjalan dengan baik dan didukung sarana yang memadai," ujar Joko.

Selain itu, Kapolda Aceh juga memberikan arahan kepada 250 peserta Prolat Kewilayahan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 8–13 Juni 2026 di Aula Serbaguna SPN Polda Aceh.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya disiplin, integritas, profesionalisme, serta peningkatan kompetensi personel Polri dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.

Ia meminta peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan teknis sesuai bidang tugas masing-masing, mulai dari penanganan objek vital, penggalangan intelijen, hingga pelayanan teknis kepolisian lainnya.

"Pelatihan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas diri. Kompetensi yang diperoleh harus diimplementasikan dalam tugas sehingga kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat," kata Joko mengutip arahan Kapolda.

Kabid Humas menambahkan, program Prolat Kewilayahan 2026 merupakan bagian dari kebijakan pendidikan dan pelatihan Polri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kapolri tentang Program Diklat Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam memperkuat profesionalisme institusi kepolisian di tengah tantangan tugas yang terus berkembang.

"Kunjungan ini juga menjadi bagian dari pengawasan dan pembinaan agar pelatihan berjalan efektif serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas personel," ujarnya.*

(ad)

JAKARTA — Ketua Generasi Muda Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GM GRIB) Sumatera Utara, Ade Rinaldy Tanjung, mendesak PT PLN (Persero) Pusat mengevaluasi kinerja manajemen PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara.

Desakan itu muncul menyusul pemadaman listrik yang terjadi berulang di sejumlah wilayah Sumut dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Siapkan Insentif untuk Kades Bersertifikat Pelatihan Basarnas: Demi Selamatkan Jiwa Warga

Ia meminta PLN Pusat mengambil langkah tegas terhadap jajaran manajemen di daerah.

"Saya minta kepada pimpinan PLN Pusat untuk mengevaluasi dan mencopot General Manager PLN UID Sumut. Diduga sudah tidak mampu dan tidak layak memimpin," kata Ade Rinaldy Tanjung, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia menyebut, kondisi kelistrikan di Sumatera Utara saat ini merupakan salah satu yang terburuk dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelayanan listrik di daerah.

Ade menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada tindakan konkret dari PLN Pusat, termasuk kemungkinan pergantian kepemimpinan di PLN UID Sumut.

"Ini periode kepemimpinan PLN UID Sumut yang paling buruk dan merugikan masyarakat," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PLN terkait desakan tersebut maupun evaluasi terhadap jajaran manajemen PLN UID Sumatera Utara.*

(ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan mantan rekannya, Rismon Sianipar, serta Lechumanan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan keterangan palsu.

Laporan tersebut diajukan dalam dua laporan polisi (LP) terpisah pada Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Viral! Ibu di Medan Tembung Ditahan Usai Cabut Pohon Pisang, Polisi: Ada Laporan Perusakan Lahan

"Hari ini Polda Metro Jaya telah menerima laporan kepolisian. Diterima dua laporan kepolisian dari satu pelapor, yaitu Mas Roy," ujar Abdul Gafur dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun.

Menurut Abdul, laporan terhadap Lechumanan berkaitan dengan dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik.

Sementara Rismon Sianipar dilaporkan atas dugaan fitnah serta tindakan yang dinilai menimbulkan persangkaan palsu terhadap Roy Suryo.

Roy Suryo menjelaskan, laporan terhadap Lechumanan berawal dari perkara sebelumnya yang sempat menyeret namanya terkait laporan dugaan penghasutan.

Ia menilai terdapat kekeliruan dalam konstruksi pelaporan yang dilakukan terhadap dirinya.

"Jangan sampai orang seenaknya bikin laporan. Kalau laporan itu laporan palsu, ada konsekuensinya," kata Roy.

Sementara terhadap Rismon, Roy mengaku keberatan atas sejumlah konten yang kembali mengangkat isu lama yang menurutnya telah selesai secara hukum.

Ia menilai unggahan tersebut justru memunculkan kembali tuduhan baru yang merugikan dirinya.

"Saya sudah jawab, sudah ada klarifikasi, sudah inkrah. Tapi tetap diangkat lagi dan diglorifikasi," ujarnya.

Di sisi lain, kuasa hukum Roy, Abdul Gafur, menilai terdapat indikasi upaya kriminalisasi terhadap kliennya dalam rangkaian kasus yang berawal dari polemik penelitian ijazah Jokowi.

Ia juga menyinggung dugaan adanya konstruksi hukum yang dipaksakan dalam laporan sebelumnya.

"Sesungguhnya itu tidak benar kalau Peradi Bersatu menjadi korban. Jadi memang ada mens rea untuk melakukan kriminalisasi terhadap Mas Roy," kata dia.

Dalam laporan tersebut, tim kuasa hukum Roy menggunakan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, termasuk Pasal 394 tentang keterangan palsu dalam akta autentik serta Pasal 434 dan 438 terkait fitnah dan persangkaan palsu.

Abdul Gafur menyebut penggunaan pasal-pasal tersebut didasarkan pada dugaan adanya rangkaian unggahan dan pernyataan yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap Roy Suryo.

Hingga kini, Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.

Kasus ini menambah babak baru dalam polemik yang sebelumnya melibatkan Roy Suryo dan Rismon Sianipar dalam satu kubu kritik terhadap isu ijazah Jokowi, namun kini berseberangan di jalur hukum.*

(tm/ad)

JAKARTA — Timnas Indonesia kembali melakoni laga FIFA Matchday Juni 2026 dengan menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa malam, 9 Juni 2026, pukul 20.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi lanjutan agenda uji coba internasional skuad Garuda setelah sebelumnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman.

Baca Juga:

• Terkesan dengan Performa Timnas U-19 Indonesia, John Herdman Ingin Saksikan Langsung di Sumut

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut laga melawan Mozambik menjadi bagian penting dalam proses pembentukan tim menuju target jangka panjang, yakni Piala Asia.

Ia menilai uji coba melawan lawan dengan karakter berbeda akan menguji konsistensi permainan anak asuhnya.

"Menghadirkan tim seperti Oman merupakan ujian yang besar dan penting bagi kami, begitu juga pertandingan melawan Mozambik," ujar Herdman dalam konferensi pers di SUGBK, Senin (8/6/2026).

Menurut pelatih asal Inggris itu, evaluasi tetap dilakukan meski kemenangan atas Oman diraih dengan skor telak.

Ia menyebut masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki, terutama dalam konsistensi transisi permainan.

"Kami melihat perkembangan tim dari pertandingan terakhir. Masih ada hal-hal yang ingin kami tingkatkan, tetapi kami juga patut mengapresiasi apa yang telah dicapai," kata dia.

Herdman juga berharap dukungan suporter kembali memenuhi SUGBK. Atmosfer stadion disebutnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi pemain.

Sementara itu, gelandang Timnas Indonesia Joey Pelupessy menilai kemenangan atas Oman memberi dorongan mental bagi skuad Garuda.

Namun ia mengingatkan tim untuk tidak terlena dengan hasil tersebut.

"Kami bermain dengan kebanggaan dan hati. Itulah yang ingin dilihat masyarakat Indonesia," ujar Pelupessy.

Ia menambahkan, Mozambik memiliki karakter permainan berbeda yang akan menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu, persiapan dan fokus penuh menjadi kunci untuk meraih hasil positif.

"Target kami adalah menutup FIFA Matchday ini dengan hasil yang baik dan membuat masyarakat Indonesia bangga," katanya.

Timnas Indonesia sendiri membawa 23 pemain untuk laga ini. Di posisi penjaga gawang terdapat Emil Audero, Maarten Paes, dan Nadeo Argawinata.

Sektor belakang diisi nama-nama seperti Rizky Ridho, Sandy Walsh, Elkan Baggott, Justin Hubner, hingga Nathan Tjoe-A-On.

Di lini tengah, terdapat Joey Pelupessy, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, Rayhan Hannan, dan Marselino Ferdinan.

Sementara di lini depan, Indonesia mengandalkan Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Beckham Putra, Saddil Ramdani, hingga Mauro Zijlstra.

Laga kontra Mozambik menjadi ujian berikutnya bagi Garuda untuk menjaga momentum positif sekaligus memperkuat fondasi permainan menuju turnamen resmi berikutnya.

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday

Klik Disini!

Link Live Skor

Klik Disini!!*

(tm/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan skema insentif bagi kepala desa yang lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga tingkat desa.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tekankan Mitigasi Megathrust untuk Lindungi Keselamatan Masyarakat Sumut

"Kita akan beri insentif kepada kepala desa yang dinyatakan lulus dan bersertifikat. Kalau kita tidak bisa mencegah bencana, setidaknya kita harus bisa menyelamatkan jiwa," ujar Bobby saat membuka Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Basarnas di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Selasa (9/6/2026).

Ia menekankan, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan aparatur desa dalam merespons keadaan darurat dapat menentukan tingkat keselamatan warga.

Bobby Nasution mencontohkan salah satu daerah di Tapanuli Selatan yang mengalami banjir dan longsor besar, namun tidak menimbulkan korban jiwa.

"Lebih dari separuh wilayah terdampak, tetapi tidak ada korban jiwa. Kepala desa di sana pernah ikut pelatihan Basarnas dan menerapkannya saat bencana terjadi," kata Bobby.

Menurut dia, hal tersebut menjadi bukti bahwa pelatihan kebencanaan memiliki dampak langsung terhadap kemampuan mitigasi di tingkat lokal.

Sementara itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana.

Ia menyebut keterbatasan jumlah personel Basarnas membuat peran pemerintah daerah dan perangkat desa menjadi sangat vital.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Personel kami sekitar 6.500, sementara kebutuhan nasional mencapai 29.000," ujar Syafii.

Ia menambahkan, perangkat desa merupakan garda terdepan dalam situasi darurat karena berada paling dekat dengan masyarakat saat bencana terjadi.

Pelatihan tersebut turut dihadiri jajaran DPRD Sumut, pejabat Basarnas, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.*

(ad)

JAKARTA – Sosiolog politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi undang-undang oleh DPR RI.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Juga:

• Rico Waas Sampaikan Ranperda LPJ APBD 2025 di DPRD Medan: Ekonomi Tumbuh 5,10 Persen, Inflasi Terkendali di 4,36 Persen

Namun, Ubedilah menilai proses pembahasan hingga pengesahan terkesan berlangsung cepat dan tidak melalui tahapan yang dinilai semestinya.

Ia bahkan mengindikasikan adanya dorongan kepentingan tertentu dalam percepatan pembahasan revisi UU Polri tersebut.

"DPR rapat paripurna hari ini saya cermati terlihat terburu-buru. Berdasarkan pengalaman rapat-rapat DPR yang terburu-buru sebelumnya, biasanya kemudian terungkap selalu ada tangan-tangan kotor yang bekerja," kata Ubedilah dalam keterangannya, Selasa.

Menurut dia, proses legislasi yang berlangsung tidak menunjukkan keterpenuhan tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3, khususnya terkait harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ia merujuk pada ketentuan yang mengatur fungsi Baleg dalam proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang sebelum dibawa ke tingkat pengambilan keputusan.

"Saya cermati proses pembahasan ini belum melalui tahapan harmonisasi di Baleg sebagaimana amanat UU MD3," ujarnya.

Selain aspek prosedural, Ubedilah juga menyoroti minimnya keterlibatan publik dalam pembahasan revisi UU Polri.

Menurutnya, ruang partisipasi masyarakat tidak diberikan secara memadai dalam proses legislasi tersebut.

"Rakyat tidak didengarkan oleh DPR. Tidak ada meaningful public participation. Rakyat tidak diberi kesempatan secara luas untuk menyampaikan aspirasi," kata dia.

Ia mengingatkan agar DPR tidak memaksakan pengesahan undang-undang apabila proses pembahasan belum dilakukan secara lengkap dan transparan.

Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu di balik percepatan legislasi.

"Jika proses ini terus berlanjut, itu bisa menjadi tanda ada kekuatan besar yang bekerja. DPR harus menjalankan fungsinya dengan benar," ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.

Salah satu perubahan substansial yang disepakati adalah penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri berdasarkan jenjang kepangkatan.*

(tm/ad)

JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan tidak mengenal perbedaan layanan berdasarkan kelas iuran.

Ia menyebut BPJS dibangun dengan prinsip gotong royong, bukan sistem komersial yang membedakan mutu layanan berdasarkan besaran pembayaran.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Luhut, Chatib Basri, dan Menkes Budi ke Istana, Bahas Apa?

"Jadi tidak ada kelas 1 itu kasta Brahmana, kelas 3 itu kasta Sudra. BPJS adalah asuransi gotong royong, bukan asuransi komersial. Jadi secara konsep tidak benar kalau yang bayar lebih tinggi mendapat layanan berbeda," ujar Budi.

Budi mengakui adanya kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang mempertanyakan standar layanan BPJS.

Namun ia menegaskan, jika menginginkan layanan kesehatan yang lebih privat, peserta dapat memanfaatkan asuransi kesehatan swasta melalui skema Coordination of Benefit (CoB) dengan BPJS.

"Kalau mau beda, silakan pakai asuransi swasta, bisa di-CoB-kan dengan BPJS. Itu sudah tersedia," kata dia.

Ia juga menyebut masih banyak kesalahpahaman di masyarakat terkait konsep kelas dalam BPJS Kesehatan.

Menurutnya, sistem ini tidak dirancang untuk memberikan perbedaan layanan berdasarkan kemampuan finansial, melainkan untuk menjamin pemerataan akses kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Dalam penjelasannya, Budi membandingkan sistem BPJS dengan mekanisme pajak. Ia menegaskan bahwa perbedaan kontribusi tidak berarti perbedaan perlakuan layanan publik.

"Apakah saya kalau bayar pajak lebih besar lalu jalan saya berbeda dengan sopir saya? Kan tidak," ujarnya.

Budi menambahkan, prinsip dasar BPJS Kesehatan adalah keadilan sosial melalui skema subsidi silang.

Peserta dengan iuran lebih tinggi secara tidak langsung membantu pembiayaan peserta lain, namun tetap mendapatkan hak layanan yang sama.

"BPJS memberikan proteksi pembiayaan kesehatan untuk 280 juta rakyat Indonesia. Yang kaya membantu yang miskin, tapi layanan tetap sama," katanya.

Ia menegaskan kembali bahwa konsep yang dianut BPJS adalah equity dalam layanan kesehatan, bukan perbedaan kasta pelayanan berdasarkan besaran iuran.*

(tm/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya mitigasi ancaman gempa Megathrust sebagai langkah strategis untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas daerah.

Ia menyebut, potensi bencana tersebut tidak hanya berdampak pada korban jiwa, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, layanan publik, hingga stabilitas sosial dan keamanan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sentil Kades yang Mangkir Pelatihan Basarnas: Ada yang Bandel

Bobby menjelaskan, Megathrust merupakan zona pertemuan lempeng tektonik samudera dan benua yang memicu proses subduksi.

Kondisi ini, kata dia, berpotensi menghasilkan gempa bumi berkekuatan besar dengan dampak yang luas.

"Megathrust memiliki karakteristik magnitudo sangat besar, terjadi di zona subduksi, patahan dangkal dan luas, serta berpotensi memicu tsunami besar," ujar Bobby Nasution dalam pemaparannya.

Ia juga menyinggung tragedi gempa dan tsunami Aceh 2004 sebagai salah satu contoh nyata dampak Megathrust di kawasan Samudera Hindia.

Menurut Bobby, wilayah Mentawai dan pesisir barat Sumatera menjadi salah satu zona yang memiliki potensi ancaman serupa.

Karena itu, ia mengingatkan agar sistem peringatan dini dan informasi kebencanaan tidak diabaikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Pemprov Sumut, kata Bobby, telah menerapkan pendekatan mitigasi yang mencakup aspek struktural, non-struktural, sosial budaya, hingga penguatan harmoni lintas iman di lokasi pengungsian.

Pendekatan tersebut juga dikombinasikan dengan kearifan lokal dan nilai kebhinekaan.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong penguatan kebijakan dan tata kelola kebencanaan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem mitigasi.

Bobby Nasution juga mencontohkan penanganan bencana hidrometeorologi pada November 2025 yang menurutnya dapat tertangani melalui kolaborasi berbagai pihak.

Dalam peristiwa itu, tercatat lebih dari 1,8 juta warga terdampak, dengan ribuan mengungsi serta ratusan korban jiwa.

Ia menyebut Pemprov Sumut telah menyiapkan alokasi anggaran pemulihan pascabencana melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk periode 2026–2028 sebesar Rp23,33 triliun, serta tambahan TKD tahun 2026 sebesar Rp1,134 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sementara itu, Wakil Komandan Sesko TNI Teguh Puji Raharjo menyebut KKDN Pasis Dikreg LV diikuti 60 peserta.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan calon pemimpin TNI dalam menganalisis wilayah pertahanan sekaligus memahami potensi ancaman dan bencana di daerah.

"Untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi, menganalisis, serta melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman," ujarnya.*

(ad)

MEDAN — Seorang ibu rumah tangga bernama Nurbekka Siburian ditahan di Polsek Medan Tembung, Deli Serdang, setelah diduga mencabut puluhan pohon pisang di lahan yang diklaim milik pihak lain.

Kasus ini viral di media sosial setelah anaknya, Hotman Tambunan, mengunggah video penjelasan mengenai penahanan ibunya.

Baca Juga:

• Tersangka Pengrusakan dan Pembakaran Fakultas Pertanian USK Bertambah Jadi 12 Orang

Ia mengklaim keluarga mereka telah lama menempati lahan itu dan memiliki dokumen kepemilikan.

"Ibu saya seorang janda, saat ini ditangkap dan ditahan di Polsek Medan Tembung karena pencabutan pohon pisang milik Usten Saragih," kata Hotman dalam video yang beredar.

Hotman juga menyatakan lahan tersebut telah dibeli secara sah oleh keluarganya dan telah ditempati selama lebih dari 20 tahun.

Ia menilai pihak pelapor tidak memiliki bukti kepemilikan yang lebih kuat dibandingkan dokumen yang mereka miliki.

"Padahal sudah sangat jelas, ibu saya hak waris sah atas harta ayah saya, termasuk tanah ini," ujarnya.

Ia juga menyebut adiknya berinisial BAT turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, meski menurutnya hanya mendokumentasikan kejadian di lokasi.

"Peran masing-masing pihak harus dinilai berdasarkan bukti dan klarifikasi," kata Hotman.

Sementara itu, Kepolisian Sektor Medan Tembung menyatakan Nurbekka telah ditahan sejak 20 Mei 2026.

Kasus ini bermula dari laporan Usman Saragih terkait dugaan perusakan sekitar 80 batang pohon pisang di lahan yang berada di Desa Bandar Klippa, Kabupaten Deli Serdang, pada 13 Mei 2026.

Kasi Humas Polsek Medan Tembung, Aiptu Sir Jhon Milala, mengatakan penyidik telah mengantongi cukup bukti untuk menetapkan Nurbekka dan anaknya sebagai tersangka.

"Dia sudah ditahan sejak 20 Mei 2026. Kalau anaknya masih dicari. Dua-duanya tersangka," ujar Jhon.

Menurut polisi, berdasarkan dokumen yang diperiksa, lahan tersebut tercatat atas nama Usman Saragih yang membeli tanah itu dari pihak lain dengan nilai transaksi Rp 26 juta.

Kepemilikan tersebut juga diperkuat surat keterangan dari camat setempat.

Sementara pihak Nurbekka hanya menunjukkan surat keterangan desa atas nama pihak lain yang disebut sebagai Elfiadi Surya.

Polisi menyebut nama tersebut tidak pernah menjual lahan kepada keluarga Nurbekka.

"Makanya dia juga dilaporkan ke Polrestabes Medan atas dugaan pemalsuan surat," kata Jhon.

Ia menegaskan proses hukum berjalan berdasarkan alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak.

Polisi juga membuka kemungkinan adanya pengembangan perkara jika ditemukan bukti tambahan.*

(km/ad)

"Silahkan hubungi Bagian Humas, Bang," jelas Muhammad Suhud menjawab bitvonline.com melalui pesan singkat WhatApss, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

• Seluruh Pleidoi Nadiem Makarim Ditolak, JPU: Memutarbalikkan Fakta

Paket-paket pekerjaan itu terdiri dari Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) APBN sebanyak 315 titik dapur yang dikerjakan 74 rekanan. Kemudian, Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana SPPG BGN yang dikerjakan 23 rekanan.

Sebelumnya, salah seorang rekanan yang minta namanya dirahasiakan, kepada bitvonline.com menjelaskan, total nilai ratusan paket pekerjaan BGN itu mencapai Rp 1 triliun lebih. Meski sudah memasuki tujuh bulan, dan sudah mengerjakan proyek sesuai progres kerja, akan tetapi hingga kini belum dibayarkan oleh BGN.

Bahkan, para rekanan tersebut sudah melakukan aksi unjukrasa di Kantor BGN. Namun BGN belum juga menjelaskan waktu pembayaran hasil pekerjaan para rekanan tersebut.

Karena itu, para rekanan mengaku sangat khawatir uang mereka dikorupsi para pejabat BGN. Terlebih saat ini, Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Soni Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah ditangkap Kejaksaan Agung diduga terkait korupsi.

BERULANGKALI DITAGIH
Seperti diberitakan sebelumnya, 97 rekanan merasa tertipu karena hingga kini BGN belum membayar hasil pekerjaan mereka sesuai progres kerja yang nilainya mencapai Rp 1 triliun lebih.

"Ada 97 perusahaan yang hasil kerjanya TA 2025 belum dibayar BGN sesuai progres kerja. Padahal sudah berulangkali ditagih. Tentu saja kami merasa tertipu," jelas seorang rekanan kepada bitvonline.com.

Ke 97 perusahaan penyedia jasa itu, telah mengerjakan ratusan paket pekerjaan BGN TA 2025. Paket pekerjaan tersebut tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Papua Barat, hingga Papua.

PEMBAYARAN TIGA TERMIN
Sesuai dokumen kontrak kerja, BGN akan melakukan pembayaran hasil pekerjaan dalam tiga termin. Termin pertama berupa pemberian down payment (DP) 20 persen. Termin kedua setelah pekerjaan 55 persen dengan pembayaran 50 persen. Dan termin ketiga pembayaran 100 persen setelah pekerjaan selesai.

Namun BGN justru melanggar kontrak kerja sehingga para rekanan merasa tertipu. Sebab hingga saat ini, BGN baru memberikan DP kepada 97 rekanan, meski progres pekerjaan sudah bervariasi. Ada yang sudah 55 persen lebih. Bahkan ada yang sudah 100 persen selesai.

BGN malah membuat ketentuan secara sepihak. Pembayaran hanya dilakukan setelah para rekanan menyelesaikan pekerjaan 100%.

"Padahal, 25 perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan 100 persen. Tapi tetap tidak dibayar," kata seorang rekanan.

Tindakan BGN tersebut tentu saja menyulitkan para rekanan. Apalagi modal usaha mereka bersumber dari pinjaman perbankan. Karena itu, para rekanan berulangkali mengajukan penagihan pembayaran. Namun, BGN tidak kunjung membayar.*

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara sahabat dalam sebuah upacara resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Berdasarkan keterangan Sekretariat Presiden, prosesi penyerahan surat kepercayaan dilakukan secara bergantian oleh para duta besar yang memasuki ruang kredensial Istana Merdeka untuk bertemu Kepala Negara.

Baca Juga:

• Menaker Beberkan Strategi Prabowo Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja di Era Digital

Agenda kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di veranda belakang Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut, para duta besar menyampaikan salam dan pesan dari kepala negara masing-masing serta membahas penguatan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengatakan Presiden Prabowo menyambut baik kehadiran para duta besar tersebut.

Prabowo juga menegaskan kembali prinsip politik luar negeri Indonesia.

"Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerja sama dan membuat berbagai macam kerja sama di berbagai bidang," ujar Havas di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sembilan duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan tersebut berasal dari Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Maroko, Portugal, Panama, Korea Utara, dan Mozambik.

Berikut daftar duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan:

- Manuel Estuardo Roldan Barillas (Guatemala)
- Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari (Qatar)
- Abdirashid Salat Abdille (Kenya)
- Ratu Isoa Delamisi Tikoca (Fiji)
- Redouane Houssaini (Maroko)
- Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria (Portugal)
- Bernardo Brea Rodriguez (Panama)
- Hong Kwang Il (Korea Utara)
- Antonio Rodrigues Jose (Mozambik)

Pertemuan ini menandai penguatan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sahabat di tengah upaya pemerintah memperluas kerja sama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kerja sama internasional.*

(km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat dan ekonom ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Mereka yang hadir antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, serta ekonom sekaligus anggota DEN, Chatib Basri.

Baca Juga:

• Dari Rp2,3 Triliun Jadi Rp23,33 Triliun, Bobby Nasution Ungkap Perjuangan Naikan Dana R3P: Langsung Lapor Presiden

Ia langsung memasuki kawasan Istana tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai agenda pertemuan.

Saat ditanya awak media, Budi hanya melontarkan pesan singkat. "Sehat selalu ya," ujarnya sambil berjalan cepat menuju area Istana.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan dan Chatib Basri telah lebih dahulu tiba di Istana sekitar pukul 15.30 WIB.

Luhut menyebut kehadirannya sebagai bagian dari laporan rutin Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden.

"Kita melaporkan apa aja tiap Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap lima minggu gitu," kata Luhut.

Sementara itu, Chatib Basri enggan menjelaskan detail agenda pertemuan tersebut. Ia juga menepis saat ditanya mengenai isu dirinya akan masuk dalam kabinet.

"Saya enggak tahu," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan Presiden dengan Luhut dan Chatib Basri membahas strategi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menyebut masukan dari DEN menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pemerintah.

"Pertemuan tadi Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Chatib Basri sebagai anggota DEN memberikan masukan-masukan kepada Presiden mengenai strategi pertumbuhan ekonomi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dasco menambahkan, masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil kebijakan ekonomi ke depan, selain analisis dari tim ekonomi pemerintah lainnya.

"Masukan-masukan yang positif ini menurut saya adalah masukan yang berharga bagi Presiden untuk pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai hasil spesifik pertemuan tersebut.

Namun, rangkaian pertemuan itu menandai intensifikasi komunikasi antara Presiden Prabowo dan jajaran ekonomi pemerintah di tengah pembahasan strategi pertumbuhan ekonomi nasional.*

(km/ad)