JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Ahmad Dedi alias Dedi Congor, dalam kasus dugaan suap pengurusan importasi barang.

KPK menduga uang yang diterima tidak hanya berasal dari pengurusan impor, tetapi juga terkait pengurusan pita cukai rokok dan minuman beralkohol (miras).

Baca Juga:

• Ombudsman Soroti Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 M, Diduga Tak Wajar dan Berpotensi Mark Up

Uang tersebut diduga berasal dari dua sumber, yakni pengurusan importasi barang serta pengurusan bea masuk dan pita cukai.

"Dalam temuan di penggeledahan, uang ini sudah bercampur antara uang dari proses pengurusan importasi barang serta berkaitan dengan bea masuk dan pengurusan pita cukai," ujar Budi, Kamis, 14 Mei 2026.

Menurut Budi, penyidik masih menelusuri lebih lanjut apakah penerimaan uang tersebut lebih dominan berasal dari bea masuk atau dari pengurusan cukai rokok dan minuman keras.

KPK membuka kemungkinan bahwa keduanya menjadi sumber aliran dana.

"Sehingga bisa jadi ini dua-duanya. Tapi masih akan didalami secara spesifik terkait penerimaan itu," kata dia.

Sebelumnya, KPK menduga kuat Ahmad Dedi menerima uang dari pengurusan impor barang di lingkungan DJBC, termasuk yang melibatkan pihak forwarder PT Blueray Cargo.

Dugaan itu diperkuat dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

KPK juga belum mengungkap total uang yang diduga diterima karena masih masuk dalam materi penyidikan.

"Jumlahnya masih dalam pendalaman. Apakah sudah dilakukan penyitaan atau belum, nanti akan kami cek," ujar Budi.

Selain itu, KPK juga akan mencermati fakta persidangan perkara terkait PT Blueray Cargo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk memperkuat pembuktian.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam dugaan suap dan gratifikasi pengaturan importasi barang di DJBC Kementerian Keuangan.*

(bs/ad)

JAKARTA — Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alasan beban fiskal negara.

Kritik tersebut dinilai tidak tepat dan mengabaikan aspek jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

Baca Juga:

• Kemenhub Tetapkan Aturan Baru Fuel Surcharge Tiket Pesawat, Maksimal hingga 100 Persen TBA

"Pengamat seperti itu keblinger dan sangat naif. Mengatakan MBG bukan investasi karena makanan akhirnya dibuang adalah cara berpikir asal bunyi. Saya bahkan meragukan kredibilitas akademiknya," ujar Ambar kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Ambar menegaskan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda.

Menurut dia, alasan fiskal tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menilai persoalan anggaran seharusnya dijawab melalui inovasi peningkatan pendapatan negara, bukan dengan memangkas program sosial.

"Masalah fiskal harus dijawab dengan diversifikasi sumber pendapatan APBN, bukan mengurangi hak dasar rakyat," katanya.

Ia juga mendorong pemerintah, khususnya jajaran ekonomi, untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta memastikan optimalisasi royalti sektor sumber daya alam masuk ke kas negara secara maksimal.

Selain itu, Ambar mengusulkan penguatan kelembagaan pelaksana MBG dengan melibatkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam fungsi pengawasan agar program berjalan transparan dan bebas kebocoran anggaran.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan UMKM daerah dalam rantai pasok program MBG, mulai dari telur, susu, daging, hingga ikan, untuk menciptakan efek berganda terhadap ekonomi lokal.

"Program ini harus menjadi penggerak ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang difokuskan pada perbaikan gizi anak sekolah untuk mengatasi stunting dan memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Hingga Mei 2026, program tersebut disebut telah menyerap anggaran sekitar Rp1 triliun per hari, melibatkan lebih dari 1,2 juta tenaga kerja di Sentra Pangan Prima Gizi (SPPG), serta mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Meski demikian, program ini tetap menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai besarnya anggaran berpotensi membebani keuangan negara.*

(tb/ad)

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga.

Kebijakan tersebut disebut sebagai penyesuaian struktur komando di wilayah ibu kota.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Kunjungi Polres Aceh Tenggara, Soroti Kekurangan Personel dan Penurunan Kriminalitas

"Menyesuaikan dengan Pangdam (Jaya)," ujar Sigit di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2026.

Dengan keputusan tersebut, Kapolda Metro Jaya kini resmi dipimpin perwira tinggi berpangkat Komjen, setara dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya yang lebih dulu menyandang pangkat Letnan Jenderal TNI.

Saat ini jabatan Kapolda Metro Jaya dijabat oleh Asep Edi Suheri yang naik pangkat dari Inspektur Jenderal (Irjen) menjadi Komjen.

Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

"Benar untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/TAHUN 2026 tanggal 13 Mei 2026," kata Budi.

Penyesuaian struktur ini juga disebut mengikuti pola serupa di tubuh TNI, di mana Pangdam Jaya telah lebih dahulu dijabat oleh perwira tinggi bintang tiga sejak Maret 2026.

Kebijakan tersebut menuai perhatian pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.

Ia menilai kenaikan pangkat ini memiliki dua sisi: penguatan organisasi sekaligus potensi konsekuensi terhadap ruang sipil.

Menurut Bambang, secara kelembagaan, keputusan ini menunjukkan pengembangan struktur Polri yang semakin besar dan kompleks, seiring meningkatnya status Jakarta sebagai pusat keamanan strategis nasional.

"Ini bisa dilihat positif sebagai pengembangan organisasi Polri. Jakarta kini dipandang sebagai pusat keamanan strategis nasional dengan tingkat ancaman yang kompleks," ujarnya.

Namun, ia juga mengingatkan adanya risiko dominasi pendekatan keamanan yang lebih kuat terhadap ruang publik dan kebebasan sipil.

Bambang menilai persoalan keamanan di Jakarta tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, seperti ketimpangan sosial, rendahnya kepercayaan publik, hingga polarisasi politik.

"Jika hanya menaikkan struktur komando tanpa reformasi akuntabilitas dan kontrol sipil, maka yang diperkuat adalah struktur keamanan, bukan rasa aman masyarakat," katanya.

Ia menegaskan bahwa ukuran keamanan demokratis bukan pada tingginya pangkat aparat, melainkan efektivitas negara menjaga stabilitas tanpa mengurangi kebebasan sipil.*

(tb/ad)

JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi dalam negeri.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 1041 Tahun 2026 yang mulai berlaku 13 Mei 2026.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Ungkap Rahasia Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen: Daya Beli Masyarakat Kuat

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan kebijakan ini merupakan langkah penyesuaian agar industri penerbangan tetap berkelanjutan di tengah tekanan biaya bahan bakar.

"Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi. Pemerintah tetap memastikan implementasi kebijakan dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, keterjangkauan tarif, serta keberlangsungan operasional maskapai," ujar Lukman dalam keterangan resmi, Kamis, 14 Mei 2026.

Dalam aturan tersebut, persentase fuel surcharge ditetapkan berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari Tarif Batas Atas (TBA), tergantung kelompok layanan penerbangan.

Kemenhub mencatat hasil evaluasi per 1 Mei 2026 menunjukkan rata-rata harga avtur berada di level Rp29.116 per liter.

Kondisi ini menjadi dasar bagi maskapai untuk mengenakan fuel surcharge maksimal 50 persen dari TBA sesuai kategori layanan masing-masing.

Meski terdapat penyesuaian biaya, maskapai tetap diwajibkan menjaga standar pelayanan kepada penumpang.

Selain itu, komponen fuel surcharge harus dicantumkan secara terpisah dari tarif dasar (basic fare) pada tiket.

"Hal ini untuk memastikan transparansi informasi harga kepada masyarakat," kata Lukman.

Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga akan melakukan pengawasan serta evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Dengan berlakunya KM 1041 Tahun 2026, aturan sebelumnya yakni KM 83 Tahun 2026 resmi dicabut dan tidak berlaku lagi.*

(cb/ad)

KAZAN— Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), minyak dan gas (migas), hingga energi terbarukan.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia di Kazan, Kamis, 14 Mei 2026.

Baca Juga:

• Ombudsman Soroti Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 M, Diduga Tak Wajar dan Berpotensi Mark Up

"Kerja sama di sektor energi telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi, kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil," kata Yuliot, Kamis, 14 Mei 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Rusia juga membahas perkembangan impor minyak mentah dari Rusia serta proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban di Jawa Timur.

Kedua negara menegaskan bahwa ketahanan energi menjadi prioritas bersama, baik untuk energi fosil maupun energi bersih.

Yuliot mengatakan pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 70 gigawatt (GW) dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 GW atau 62 persen ditargetkan berasal dari energi baru terbarukan.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan dua unit PLTN dengan total kapasitas sekitar 500 megawatt (MW).

"Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan impor minyak dari Rusia akan segera masuk ke Indonesia.

Menurut dia, pasokan tersebut penting untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

"Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Dan untuk Rusia sebentar lagi masuk," kata Bahlil.

Ia menegaskan mekanisme impor minyak dilakukan secara business to business (B2B), termasuk kemungkinan pengembangan kerja sama impor LPG dari Rusia yang masih dalam tahap pembahasan.*

(km/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Putusan ini sekaligus menolak permohonan uji materi yang diajukan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Baca Juga:

• Waspada! BMKG Peringatkan Banjir Rob 2,7 Meter Ancam Tiga Kecamatan di Medan

Ketua MK Suhartoyo menyatakan majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo dalam sidang.

Dalam pertimbangannya, MK menyebut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara harus dimaknai secara sistematis dengan ketentuan lain dalam undang-undang tersebut.

MK menegaskan bahwa status pemindahan ibu kota tidak otomatis berlaku tanpa adanya Keppres.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan bahwa Keputusan Presiden menjadi syarat konstitutif pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.

Dengan demikian, selama Keppres belum ditetapkan, maka Jakarta tetap berfungsi sebagai ibu kota negara.

"Artinya, berlakunya pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden," kata Adies sebagaimana dikutip dari laman MK.

MK juga menilai tidak terdapat kekosongan hukum sebagaimana didalilkan pemohon.

Kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Jakarta hingga adanya keputusan presiden yang secara resmi memindahkan status tersebut ke IKN.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh Zulkifli yang menilai terdapat ketidaksinkronan antara sejumlah norma dalam UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Ia berpendapat kondisi tersebut menimbulkan kekosongan status konstitusional ibu kota negara.

Namun MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan tidak menimbulkan kekosongan konstitusional sebagaimana yang dipersoalkan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan putusan MK tersebut mempertegas kondisi yang selama ini sudah berjalan di lapangan.

Ia menegaskan Jakarta tetap menjalankan fungsi sebagai ibu kota negara hingga ada Keppres pemindahan.

"Selama belum ada keputusan presiden untuk pemindahan, maka tetap ibu kota itu di DKI Jakarta," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/5).

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyambut baik putusan MK tersebut.

Ia menilai putusan itu memberikan kepastian hukum terkait status ibu kota negara dan menghindari tafsir ganda di tengah proses transisi pembangunan IKN.

"Keberlakuan UU pemindahan ibu kota bergantung pada Keppres," ujar Huda.

Pembangunan IKN sendiri masih terus berjalan.

Pemerintah menyebut tahap pertama kawasan eksekutif telah rampung, sementara tahap berikutnya untuk kawasan legislatif dan yudikatif ditargetkan selesai pada 2030.*

(d/ad)

BATU BARA — Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat.

Nasabah menilai mesin ATM setor dan tarik tunai di kantor tersebut terlalu sering mengalami kerusakan, sehingga memicu kecurigaan adanya pembiaran yang secara tidak langsung menguntungkan layanan BRILink di sekitar lokasi bank.

Baca Juga:

• Kejagung Tahan Pengusaha Batu Bara dalam Kasus Dugaan Korupsi Tambang Murung Raya

"Setiap kali datang, ATM setor tunai atau tarik tunai sering rusak. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan terkesan dibiarkan," ujar seorang nasabah kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Akibat ATM yang tidak berfungsi, banyak nasabah terpaksa melakukan transaksi melalui agen BRILink yang berada tidak jauh dari kantor BRI.

Namun, transaksi melalui BRILink dikenakan biaya tambahan yang akhirnya membebani masyarakat.

Nasabah pun mulai mempertanyakan keseriusan pihak bank dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Mereka menilai kerusakan ATM yang terus berulang tidak lagi bisa dianggap sebagai gangguan teknis biasa.

"Kalau kejadiannya sesekali mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau hampir setiap hari rusak, wajar kalau masyarakat curiga ada pembiaran. Ujung-ujungnya nasabah diarahkan transaksi ke BRILink dan harus bayar lagi," katanya.

Tak hanya itu, nasabah juga menyoroti minimnya penjelasan dari pihak bank ketika masyarakat mempertanyakan kondisi ATM.

Bahkan, petugas keamanan disebut kerap tidak mampu memberikan jawaban pasti terkait kapan mesin kembali normal.

Kondisi tersebut dinilai mencoreng kualitas pelayanan bank milik negara yang seharusnya mengutamakan kenyamanan dan kepentingan nasabah.

Para nasabah mendesak Kantor Wilayah BRI Sumatera Utara maupun Direksi BRI Pusat segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di Unit Tanjung Tiram, termasuk menambah mesin ATM setor dan tarik tunai yang dinilai sudah tidak sebanding dengan tingginya aktivitas transaksi masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat kecil terus dirugikan hanya karena buruknya pelayanan ATM. BRI harus hadir memberi solusi, bukan malah membiarkan nasabah menanggung biaya tambahan," tegas nasabah lainnya.*

(ad)

JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Kementerian Sosial.

Lembaga pengawas pelayanan publik itu menilai patokan harga yang diduga mencapai sekitar Rp700 ribu per pasang tidak wajar dan berpotensi menimbulkan dugaan mark up di ruang publik.

Baca Juga:

• KPK Dalami Dugaan Kredit Macet LPEI Rp11,7 Triliun, Dua Bos Perusahaan Swasta Diperiksa

"Kritik utama muncul karena dugaan harga sepatu mencapai sekitar Rp700 ribu per pasang untuk total lebih dari 39 ribu pasang sepatu. Nilai ini dianggap tidak lazim jika dibandingkan harga sepatu sekolah di pasaran yang rata-rata jauh lebih murah," kata Manager dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Kementerian Sosial sebelumnya menjelaskan bahwa angka Rp27 miliar tersebut masih berupa pagu anggaran, bukan harga akhir pengadaan.

Namun Ombudsman menilai persoalan tidak hanya terletak pada realisasi harga, melainkan pada proses perencanaan yang dinilai kurang sensitif terhadap persepsi publik.

Manager menilai, dalam sejumlah kasus pengadaan barang dan jasa di sektor sosial, pemerintah kerap terjebak pada pendekatan administratif semata.

Selama sesuai prosedur, kebijakan dianggap selesai tanpa mempertimbangkan aspek kepantasan di mata publik.

"Ketika harga yang muncul justru menyerupai sepatu premium, wajar bila masyarakat menduga kuat ada aroma mark up yang bersembunyi di balik istilah teknokratis," ujarnya.

Ia menambahkan, transparansi menjadi kunci untuk meredam spekulasi publik, mulai dari spesifikasi barang, mekanisme penentuan harga, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.

Menurut dia, keterbukaan diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap program sosial negara.

"Transparansi bukan sekadar menjawab kritik, tetapi cara menjaga kepercayaan publik terhadap program sosial negara," kata dia.

Di sisi lain, Kementerian Sosial menyatakan telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan konsultasi terkait potensi kerawanan dalam pengadaan Sekolah Rakyat.

Wamensos Agus Jabo Priyono mengatakan pemerintah tidak akan menoleransi pelanggaran dalam proses pengadaan.

"Apabila ditemukan adanya aspek pelanggaran hukum, maka penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya," ujar Agus Jabo.

Ia juga menyebut tim khusus di Kemensos telah melakukan analisis terhadap dokumen dan mekanisme pengadaan.

Dari hasil klarifikasi awal, ditemukan potensi maladministrasi akibat keterbatasan waktu, volume pengadaan yang besar, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Meski demikian, ia menegaskan proses pengadaan secara umum tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

Pemerintah, kata dia, akan menindaklanjuti jika dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan pelanggaran prosedur maupun penyimpangan.*

(tt/ad)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I-2026 menunjukkan daya beli masyarakat masih berada dalam kondisi kuat.

Ia menyebut konsumsi rumah tangga kembali menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga:

• KPK Periksa Dirut PT Catur Elang Perkasa Terkait Investasi PPT Energy Trading

Purbaya menjelaskan, dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB), kontribusi pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan besaran pangsa masing-masing komponen.

Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga tercatat sebagai penyumbang terbesar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga menyumbang 2,94 persen terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026.

Peningkatan ini didorong oleh naiknya mobilitas masyarakat pada periode libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah turut menopang konsumsi masyarakat, mulai dari diskon tiket transportasi, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), hingga kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia di level 4,75 persen.

Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi berkontribusi 1,79 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ditopang oleh investasi pemerintah dan sektor swasta pada proyek prioritas nasional.

Sementara itu, belanja pemerintah memberikan kontribusi 1,26 persen dengan pertumbuhan mencapai 21,81 persen.

Purbaya menyebut percepatan belanja negara menjadi strategi agar dampak ekonomi tidak menumpuk di akhir tahun.

"Pola belanja pemerintah yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun kini diarahkan agar terealisasi lebih awal sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal," ujarnya.

Pemerintah, kata Purbaya, juga terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta mempertahankan daya beli masyarakat melalui percepatan belanja kementerian/lembaga dan program prioritas nasional.*

(at/ad)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Penyidik memeriksa dua pemilik perusahaan swasta yang diduga mengetahui mekanisme kredit bermasalah serta aliran dana dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• KPK Periksa Dirut PT Catur Elang Perkasa Terkait Investasi PPT Energy Trading

Dua saksi yang diperiksa yakni pemilik PT Apollo Aneka Persada dan PT Trasindo Jaya Perkasa, Riki Sendjaja, serta pemilik PT Intan Baruprana Finance, Petrus Halim.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kedua saksi hadir secara kooperatif dan dimintai keterangan terkait dugaan kredit macet di lingkungan LPEI.

"Kedua saksi secara kooperatif hadir. Dalam pemeriksaannya, saksi dimintai keterangan mengenai kredit macet kepada LPEI," ujar Budi di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

KPK saat ini masih melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan korupsi fasilitas pembiayaan ekspor yang ditaksir merugikan negara hingga Rp11,7 triliun.

Penyidik mendalami dugaan penyaluran kredit bermasalah yang berujung gagal bayar dan menyebabkan kerugian besar pada lembaga pembiayaan negara tersebut.

Di sisi lain, proses hukum terkait kasus serupa di tingkat penuntutan dan pengadilan juga masih berjalan.

Sehari sebelum pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum menuntut pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera, Hendarto, dengan pidana penjara delapan tahun dalam perkara yang berkaitan dengan pembiayaan LPEI.

Selain pidana penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp500 juta serta uang pengganti sebesar Rp1,6 triliun dan 14,95 juta dolar AS.

Sementara itu, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman dua terdakwa lain dalam perkara manipulasi dokumen underlying pembiayaan PT Petro Energy periode 2015–2019, yakni Susy Mira Dewi Sugiarta dan Jimmy Masrin, dengan vonis hingga 10 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti.*

(tb/ad)

JAKARTA - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi) membentuk Satuan Tugas Operasi Armuzna untuk memastikan kesiapan layanan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kepadatan serta menjamin kelancaran layanan jemaah haji Indonesia.

Baca Juga:

• DPR Soroti Haji Ilegal WNI, Imigrasi Diminta Perketat Pengawasan Jelang Puncak Haji 2026

"Menjelang fase puncak haji di Armuzna, PPIH Arab Saudi telah membentuk Satuan Operasi Armuzna guna memastikan kesiapan layanan puncak haji, dari mulai fasilitas layanan berupa akomodasi, konsumsi, hingga transportasi," kata Maria, Kamis (14/6/2024).

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama adalah kesiapan transportasi Bus Masyair yang akan digunakan untuk mobilitas jemaah antara Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Selain itu, kesiapan tenda di Arafah juga telah mencapai sekitar 90 persen.

"Saat ini kesiapan tenda di Arafah sudah mencapai 90 persen, termasuk layanan transportasi puncak haji yang juga telah dilakukan peninjauan," ujarnya.

Menurut Maria, Satgas Armuzna juga menyiapkan berbagai skenario mitigasi untuk mengantisipasi potensi kepadatan pergerakan jemaah, terutama pada rute Arafah–Muzdalifah dan Muzdalifah–Mina.

"Satuan Operasi Armuzna juga telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi terkait potensi terhambatnya pergerakan transportasi akibat kepadatan," ucapnya.

Selain kesiapan teknis, pihak Kementerian Haji dan Umrah juga mengimbau jemaah untuk mulai membiasakan diri berjalan kaki secara bertahap sesuai kemampuan sebagai antisipasi kondisi di lapangan saat puncak ibadah haji.

Hingga hari ke-24 operasional, sebanyak 395 kloter dengan lebih dari 150 ribu jemaah dan ribuan petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi, sementara ratusan kloter lainnya telah tiba di Makkah.*

(in/ad)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judi online (judol) sebagai musuh bersama menyusul temuan bahwa hampir 200.000 anak di Indonesia telah terpapar praktik tersebut.

Rudianto menilai kondisi itu sudah masuk kategori darurat sosial yang membutuhkan langkah cepat, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan terhadap jaringan pelaku yang masih beroperasi.

Baca Juga:

• Usai Tragedi ALS, Pemprov Sumut Batasi Usia Bus AKAP Maksimal 25 Tahun

Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pemblokiran situs, tetapi juga membongkar jaringan sindikat yang mengendalikan aktivitas judi daring di Indonesia.

Menurutnya, masih adanya akses terhadap situs-situs tersebut menimbulkan kesan adanya kelonggaran penegakan hukum.

Rudianto juga menyinggung data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menyebut ratusan ribu anak telah terpapar judi daring.

Data itu, kata dia, menjadi peringatan serius bagi masa depan generasi muda.

"Maka dari itu, jangan sampai ada anggapan pembiaran terhadap situs-situs judol yang masih belum diblokir," ujarnya.

Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tidak boleh ada ruang bagi pelaku kejahatan judi daring.

Karena itu, aparat penegak hukum, termasuk Polri, diminta memperluas penindakan hingga ke jaringan internasional.

Selain penindakan, Rudianto menekankan pentingnya edukasi kepada anak-anak dan remaja mengenai bahaya judi online.

Menurutnya, dampak kecanduan dapat merusak mental dan memicu perilaku kriminal di kemudian hari.

"Kalau dampaknya dirasakan oleh remaja kita, maka tidak menutup kemungkinan mentalnya rusak, dan segala cara akan dilakukan," katanya.

Sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan sekitar 80.000 anak berusia di bawah 10 tahun turut terpapar judi daring, yang disebut sebagai alarm serius bagi perlindungan generasi muda Indonesia.*

(bs/ad)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Catur Elang Perkasa, Mochamad Zaenuri, dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan investasi modal dan pinjaman jangka panjang pada perusahaan patungan Indonesia–Jepang PPT Energy Trading Co., Ltd periode 2015–2022.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Rabu (13/5/2026).

Baca Juga:

• Kejari Medan Eksekusi Buronan Korupsi KUR Rp6,28 Miliar ke Rutan Tanjung Gusta

"Dalam pemeriksaannya, penyidik meminta penjelasan terkait nilai investasi PPT ET dan pengakuisisian atas sejumlah perusahaan," ujar Budi di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Selain Mochamad Zaenuri, KPK juga memeriksa mantan Direktur Keuangan PT Catur Elang Perkasa, Gogor Hardijanto, dengan materi pemeriksaan yang sama.

Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang tengah disidik tersebut.

Sebelumnya, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan PPT ET pada 30 Juli 2025.

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan investasi modal dan pinjaman jangka panjang dalam kurun waktu 2015–2022, yang disebut turut terhubung dengan PT Pertamina (Persero).

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, masing-masing berinisial MH dari PPT ET serta MZ dan OA dari pihak swasta.

Namun, lembaga antirasuah itu belum mengumumkan secara resmi identitas para tersangka.

KPK turut mendalami dugaan keterkaitan perkara ini dengan kasus pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) periode 2011–2021.

Berdasarkan data perusahaan, PT Pertamina diketahui memiliki 50 persen saham di PPT ET, sementara 50 persen lainnya dimiliki oleh 13 perusahaan asal Jepang, termasuk sejumlah korporasi energi besar seperti Toyota Motor Corporation, ENEOS Corporation, hingga Tokyo Electric Power Company Holdings.*

(bs/ad)

JAKARTA - Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, menyatakan pihaknya menghormati keputusan SMAN 1 Pontianak yang menolak mengikuti final ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang sempat diwarnai polemik.

Abraham mengatakan, jajaran pimpinan MPR telah bertemu langsung dengan pihak SMAN 1 Pontianak untuk membahas sikap sekolah tersebut.

Baca Juga:

• SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Final Ulang LCC 4 Pilar Kalbar, Dukung SMAN 1 Sambas Melaju ke Tingkat Nasional

"Tadi pagi jam 8, pimpinan MPR yang diwakili Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Eddy Soeparno, saya, serta Sekjen dan jajaran menerima kunjungan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak di ruang Nusantara V, Kantor MPR RI. Kami sangat menghargai dan memahami sikap mereka," ujar Abraham, Kamis (14/5/2026).

Ia menambahkan, pembahasan terkait polemik LCC tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan MPR pada Senin (18/5) untuk diputuskan lebih lanjut, termasuk kemungkinan digelarnya ulang final lomba.

Di sisi lain, SMAN 1 Pontianak sebelumnya menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan ulang LCC Empat Pilar yang direncanakan MPR RI.

Sikap itu disampaikan melalui akun resmi sekolah di media sosial.

Pihak sekolah menegaskan keputusan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap hasil lomba semata, melainkan upaya menjaga transparansi dan kejelasan penilaian.

SMAN 1 Pontianak juga menyatakan tetap menghormati hasil yang telah ditetapkan panitia.

Dalam pernyataannya, sekolah itu turut menyampaikan dukungan kepada SMAN 1 Sambas yang akan mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional, sekaligus meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.

Polemik bermula dari final LCC pada 9 Mei 2026, ketika jawaban SMAN 1 Pontianak dinyatakan salah oleh juri dan dikenai pengurangan poin, sementara jawaban serupa dari SMAN 1 Sambas justru dinilai benar.

MPR kemudian menyebut terdapat kendala teknis pada sistem pengeras suara yang memengaruhi penilaian.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya memastikan final LCC tingkat Kalbar akan digelar ulang untuk menjaga objektivitas dan keadilan lomba.

Hasil sementara yang beredar menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam perolehan poin yang kemudian memicu sorotan publik dan perdebatan mengenai akurasi penilaian.*

(kp/ad)

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meminta penjelasan Kementerian Agama (Kemenag) terkait pencabutan izin Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kebijakan itu diambil setelah muncul kasus dugaan pencabulan yang melibatkan pengasuh pesantren terhadap santriwati.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Kunjungi Polres Aceh Tenggara, Soroti Kekurangan Personel dan Penurunan Kriminalitas

"Dalam waktu dekat kami juga memanggil Menteri Agama untuk meminta penjelasan terkait kebijakan dan penutupan pesantren sebagai lembaga pendidikan," ujar Anis, Kamis, 14 Mei 2026.

Menurut Anis, kewenangan administratif terkait izin pesantren berada di bawah Kementerian Agama sehingga perlu ada penjelasan terkait dasar hukum dan pertimbangan pencabutan izin tersebut.

Komnas HAM sebelumnya telah menerjunkan tim ke Pati untuk melakukan pemantauan langsung.

Tim tersebut telah meminta keterangan dari keluarga korban, aparat kepolisian, serta sejumlah tokoh agama setempat.

Dari hasil pemantauan awal, Komnas HAM mengidentifikasi adanya puluhan korban dalam kasus tersebut, dengan jumlah berkisar antara 15 hingga 20 orang.

Sementara itu, Kementerian Agama menyatakan telah mencabut Izin Terdaftar Pondok Pesantren Ndolo Kusumo yang berlokasi di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati.

Pencabutan dilakukan setelah verifikasi faktual dan evaluasi kepatuhan yang dilakukan pada 4 Mei 2026.

Keputusan tersebut resmi berlaku sejak 5 Mei 2026. Kemenag juga memastikan sebanyak 252 santri telah dipulangkan kepada orang tua masing-masing dan sementara mengikuti pembelajaran secara daring.

Kemenag menyatakan akan melakukan asesmen lanjutan untuk menentukan penempatan santri ke lembaga pendidikan lain, baik pesantren maupun madrasah.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan evaluasi tidak hanya menyasar pelaku, tetapi juga pihak-pihak yang diduga mengetahui adanya penyimpangan namun tidak bertindak.

"Pelakunya sudah diproses secara hukum," ujar Wamenag di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Ia menambahkan, tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pesantren sebagai institusi pendidikan dan pembentukan karakter.*

(tb/ad)

KALTIM — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut industri pupuk nasional memasuki fase penguatan baru setelah Indonesia resmi melakukan ekspor perdana pupuk urea ke Australia.

Di saat yang sama, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga:

• Mentan Amran Ungkap Alasan Libatkan TNI-Polri dalam Program Swasembada Pangan

"Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia," ujar Amran di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Kamis, 14 Mei 2026.

Selain penurunan harga, pemerintah juga menambah volume pupuk bersubsidi hingga 700 ribu ton guna memperluas akses petani terhadap kebutuhan produksi pertanian.

"Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi," kata Amran.

Ekspor perdana pupuk urea dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur dengan tujuan Australia. Total pengiriman awal mencapai 47.250 ton dengan nilai sekitar Rp600 miliar.

Secara keseluruhan, kerja sama ekspor ini ditargetkan mencapai 250.000 ton dan dapat meningkat hingga 500.000 ton dengan nilai sekitar Rp7 triliun.

Amran menyebut langkah tersebut menjadi tonggak transformasi industri pupuk nasional, karena Indonesia tidak hanya memperkuat pasar domestik, tetapi juga memperluas ekspor ke negara lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.

Di sisi lain, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut.

Ia menilai kemitraan Indonesia–Australia di sektor pupuk turut memperkuat ketahanan pangan kedua negara.

"Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat," ujarnya.

Ia menambahkan, pupuk dari Indonesia akan membantu petani Australia meningkatkan produksi komoditas pangan seperti gandum, yang juga menjadi bahan baku berbagai produk pangan di Indonesia.

"Ini contoh nyata kerja sama yang menghasilkan manfaat bersama," kata Gita.*

(at/ad)

ACEH TENGGARA — Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Polres Aceh Tenggara, Kamis, 14 Mei 2026.

Kunjungan ini turut dihadiri jajaran pejabat utama Polda Aceh, Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Ira Marzuki, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tenggara.

Baca Juga:

• Dua Residivis Bobol Mess Polda Aceh di Medan, AC hingga Kabel Listrik Raib

Penyambutan berlangsung dengan prosesi adat berupa hormat jajar, tari Alas Belo Mesusun, serta peusijuk sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan.

Dalam pemaparan yang disampaikan Kapolres Aceh Tenggara, wilayah hukum setempat memiliki luas sekitar 4.165 kilometer persegi dengan 16 kecamatan dan 385 desa.

Jumlah penduduk tercatat sekitar 228 ribu jiwa.

Kapolres juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia di institusi kepolisian setempat.

Dari kebutuhan 1.078 personel, baru 537 personel yang tersedia, sehingga masih terdapat kekurangan 541 personel dengan rasio polisi mencapai 1:425.

Sementara itu, kebutuhan PNS Polri juga belum terpenuhi secara optimal.

Meski demikian, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dilaporkan mengalami perbaikan.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, jumlah gangguan kamtibmas tercatat menurun dari 444 kasus menjadi 182 kasus, atau turun sekitar 59 persen dibanding periode sebelumnya.

Penurunan juga terjadi pada sejumlah kategori kejahatan, termasuk kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Namun, kasus perjudian tercatat sedikit meningkat dari 14 menjadi 15 kasus.

Sementara itu, kasus narkotika masih menjadi perhatian meski menunjukkan tren penurunan.

Barang bukti yang diamankan meliputi sabu, ganja, dan ekstasi dengan berbagai kategori pelaku, mulai dari bandar hingga pengguna.

Di bidang lalu lintas, angka kecelakaan juga menurun dari 79 kasus menjadi 30 kasus. Namun, jumlah korban meninggal dunia tercatat meningkat menjadi satu orang pada tahun 2026.

Kapolda Aceh dalam arahannya mengapresiasi kinerja jajaran Polres Aceh Tenggara yang dinilai mampu menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pelayanan kepolisian yang humanis dan responsif terhadap masyarakat.

"Polri harus hadir di tengah masyarakat melalui patroli, sambang desa, dan pendekatan dialogis. Deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas juga harus terus diperkuat," ujar Kapolda.

Ia turut menyoroti pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial serta mencegah penyebaran hoaks, narkoba, dan tindak kriminal lainnya.

Usai kunjungan di Mapolres Aceh Tenggara, Kapolda Aceh melanjutkan agenda silaturahmi ke Pondok Pesantren Darul Iman di Kecamatan Lawe Sumur.*

(ad)

MEDAN — Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengeksekusi terpidana kasus korupsi kredit usaha rakyat (KUR) bank milik negara, Habib Mahendra, ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta Medan.

Eksekusi dilakukan setelah terpidana masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak awal 2025.

Baca Juga:

• Dua Residivis Bobol Mess Polda Aceh di Medan, AC hingga Kabel Listrik Raib

"Sekitar pukul 17.30 WIB, terpidana telah dieksekusi di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujar Juanda.

Menurut Juanda, penangkapan terhadap Habib Mahendra dilakukan sehari sebelumnya, Rabu (13/5/2026), oleh tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung bersama tim Pidsus Kejari Medan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Setelah diamankan, terpidana langsung dibawa ke Medan untuk menjalani eksekusi putusan pengadilan.

Juanda menjelaskan, perkara ini bermula dari penyalahgunaan fasilitas KUR pada salah satu bank pelat merah di Medan dalam periode 2021 hingga 2024.

Terpidana berperan sebagai perantara atau calo yang mencari masyarakat untuk meminjamkan identitasnya sebagai nasabah fiktif penerima kredit.

"Data-data tersebut digunakan untuk pencairan kredit yang dananya kemudian dimanfaatkan pihak lain sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,28 miliar," kata Juanda.

Kejari Medan sebelumnya menetapkan Habib Mahendra sebagai tersangka pada November 2024.

Namun karena tidak memenuhi panggilan penyidik, ia ditetapkan sebagai DPO pada Januari 2025.

Selama pelarian, terpidana diketahui sempat bersembunyi di rumah seorang kepala desa di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Perkara ini kemudian disidangkan secara in absentia di Pengadilan Tipikor Medan. Majelis hakim menjatuhkan vonis enam tahun penjara serta denda Rp300 juta subsider lima bulan kurungan.

Juanda menambahkan, setelah proses serah terima di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terpidana langsung dibawa ke Medan dan menjalani eksekusi tanpa perlawanan.

"Selama perjalanan dari Jakarta ke Medan, terpidana bersikap kooperatif," ujarnya.*

(at/ad)

MEDAN – Kepolisian Sektor Medan Kota menangkap dua residivis, Doni Syaputra (37) dan Budianto (21), yang diduga membobol mess milik Polda Aceh di Jalan Tengah, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota.

Dua pelaku lain masih dalam pengejaran polisi.

Baca Juga:

• Polda Bali Bongkar Dugaan Markas Scam Internasional di Kuta, 26 WNA dari 5 Negara Ditangkap

"Mess Polda Aceh kehilangan AC, instalasi listrik, dan televisi," kata Poltak, Kamis (14/5/2026).

Menurut dia, kehilangan barang pertama kali diketahui saat Wakapolda Aceh bersama tim melakukan pengecekan pada Februari 2026.

Saat itu, sejumlah fasilitas sudah tidak lagi berada di tempat.

"Setelah dicek, barang yang berada di dalam mess Polda Aceh hilang," ujarnya.

Pengecekan kembali dilakukan pada 4 Mei 2026. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sejumlah barang seperti unit AC dan kabel listrik telah dibongkar dan dicuri.

Pihak Polda Aceh kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota.

Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Doni Syaputra pada Rabu (13/5/2026) malam di kawasan Jalan Sipiso-piso, Kecamatan Medan Kota.

Penangkapan dilakukan setelah petugas memperoleh informasi keberadaan pelaku.

Berdasarkan pemeriksaan, Doni mengaku beraksi bersama tiga orang lainnya, termasuk Budianto yang kemudian juga berhasil ditangkap.

Dua pelaku lain berinisial Gonggon dan Kung-kung masih buron.

"Barang hasil curian dijual di kawasan Pajak Babi. Kerugian ditaksir mencapai Rp 200 juta," kata Poltak.

Kedua pelaku diketahui merupakan residivis. Doni pernah terlibat kasus narkotika pada 2020 dan menjalani hukuman di Rutan Tanjung Gusta selama tiga tahun delapan bulan.

Sementara Budianto pernah dipidana dalam kasus pencurian pada 2017 dengan vonis dua tahun enam bulan penjara.*

(d/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mempromosikan posisi strategis Sumatera Utara sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat kepada Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier.

Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga:

• Usai Tragedi ALS, Pemprov Sumut Batasi Usia Bus AKAP Maksimal 25 Tahun

"Sumatera Utara memiliki posisi geografis yang strategis sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat melalui Selat Malaka. Kondisi ini membuka banyak peluang investasi, perdagangan, dan kerja sama internasional, termasuk dengan Australia," ujar Bobby Nasution.

Selain aspek geografis, Bobby juga memaparkan capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada 2025 yang tercatat sebesar 4,53 persen.

Ia mengatakan pemerintah daerah terus menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan sektor-sektor strategis.

Sektor pertanian dan perkebunan, terutama kelapa sawit, disebut masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Pemprov Sumut, kata Bobby, mendukung kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.

"Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan hilirisasi kelapa sawit. Produk CPO tidak hanya diekspor, tetapi juga harus diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah," kata Bobby Nasution.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sumut, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Dedi Jaminsyah Putra, serta Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga.*

(ad)