BANDA ACEH – Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam Kick-Off Program Pendidikan Kebanksentralan 2026, di Aula FMIPA Universitas Syiah Kuala, Rabu, 15 April 2026.

Rektor Unmuha, Aslam Nur, mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi kebanksentralan di kalangan civitas akademika dan mahasiswa.

Baca Juga:

• Pasca Banjir Aceh Timur, Bunda Guru Aceh Marlina Muzakir Semangati Siswa dan Bagikan Bantuan

Menurut dia, kolaborasi tersebut menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas, terutama dalam bidang pendidikan, penelitian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kebanksentralan.

Ia juga mengapresiasi kepercayaan Bank Indonesia yang kembali menggandeng Unmuha dalam program tersebut.

"Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat komitmen bersama dalam mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan ekonomi global," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor III Unmuha, Mirza Murni, menjelaskan program pendidikan kebanksentralan mencakup sejumlah kegiatan, antara lain Beasiswa Bank Indonesia, program Generasi Baru Indonesia, serta berbagai program edukasi lainnya.

"Tahun ini kuota Beasiswa Bank Indonesia di Unmuha meningkat dari 50 menjadi 55 mahasiswa," kata Mirza.

Ia berharap tambahan kuota tersebut dapat mendorong prestasi mahasiswa, baik di tingkat daerah maupun nasional, sekaligus memberi kontribusi lebih luas bagi masyarakat.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Agus Chusaini, bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi di Aceh, di antaranya UIN Ar-Raniry, Universitas Teuku Umar, Universitas Abulyatama, dan Universitas Serambi Mekkah.*

(ad)

Marlina yang akrab disapa Kak Na hadir bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Malahayati. Dalam kesempatan itu, ia memberikan motivasi langsung kepada para siswa agar tetap semangat belajar meski sempat terdampak bencana.

Baca Juga:

• KPK Usut Aset Eks Sekjen Kemenaker di Kasus RPTKA, Saksi Diperiksa dan Mobil Disita

Diketahui, SD Negeri Tanah Rata merupakan salah satu sekolah yang terdampak banjir pada akhir 2025 lalu. Meski kegiatan belajar mengajar kini telah kembali normal, para siswa masih membutuhkan bantuan perlengkapan sekolah.

Kak Na juga menyempatkan diri mengunjungi siswa kelas 6 yang akan menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada pekan depan. Ia memberikan dorongan agar para siswa lebih giat belajar mengingat sempat terganggunya proses pembelajaran akibat banjir.

"Belajar yang giat ya nak, biar hasil TKA-nya bagus. Di rumah juga diulang lagi pelajarannya," pesannya.

Para guru di sekolah tersebut saat ini terus memberikan pendampingan intensif kepada siswa, khususnya kelas 6, guna memastikan kesiapan mereka menghadapi ujian.

Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Program nasional ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak, akan pentingnya konsumsi ikan.

Sebagai Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Aceh, Kak Na menjelaskan bahwa Gemarikan berfokus pada peningkatan gizi anak, pencegahan stunting, serta peningkatan kecerdasan melalui asupan protein dan omega-3.

"Konsumsi ikan penting untuk tumbuh kembang anak, termasuk meningkatkan daya pikir dan kesehatan mereka," jelasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa tidak hanya kembali semangat belajar pascabencana, tetapi juga memiliki pola hidup sehat melalui konsumsi makanan bergizi.*

(dh)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin upacara ziarah dan tabur bunga dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78 Provinsi Sumatera Utara di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan, Rabu, 15 April 2026.

Upacara berlangsung khidmat. Prosesi diawali dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur.

Baca Juga:

• HUT ke-78 Sumut, Bobby Nasution Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai simbol penghormatan, Bobby Nasution meletakkan karangan bunga di monumen utama.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di makam mantan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar.

Didampingi Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Bobby Nasution menaburkan bunga, yang kemudian diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Rombongan selanjutnya berziarah ke makam Marah Halim Harahap.

Kehadiran pejabat daerah hingga perwakilan negara sahabat di dua makam tokoh tersebut menjadi momentum refleksi atas kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.

Menurut Bobby Nasution, ziarah ini bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bagi generasi penerus untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan para pendahulu.

"Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk melanjutkan perjuangan mereka demi mewujudkan Sumut yang lebih maju dan sejahtera," ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda, serta pimpinan BUMN dan BUMD.

Raja Inal Siregar, yang menjabat pada 1988–1998, dikenal sebagai penggagas program "Marsipature Hutanabe" yang mendorong pembangunan berbasis partisipasi masyarakat daerah.

Adapun Marah Halim Harahap, Gubernur Sumut periode 1966–1978, tercatat sebagai gubernur terlama dan dikenal melalui penyelenggaraan turnamen internasional Marah Halim Cup serta perannya menjaga stabilitas daerah pada awal Orde Baru.*

(ad)

Dalam pidatonya, Bobby menyebut peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Beri Waktu Seminggu, Pembebasan Lahan Proyek Tanggul di Tapteng Harus Tuntas

Dengan mengusung tema "Satu Kolaborasi, Sejuta Energi", Bobby menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Utara yang berdiri sejak 15 April 1948 kini telah berkembang menjadi 33 daerah otonom dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa.

Dari sisi pembangunan, Sumut mencatat sejumlah capaian positif. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,53% dengan kontribusi terhadap ekonomi Pulau Sumatera mencapai 23,52%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 76,47 poin, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 7,24%, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,32%. Gini rasio juga tercatat sebesar 0,283 poin, menunjukkan ketimpangan yang relatif terkendali.

Kinerja ekonomi turut didukung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,23% dengan PDRB per kapita mencapai Rp78,31 juta. Di sektor lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 73,96 poin, serta penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 25,78 juta ton CO2e.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumut mencatat peningkatan signifikan. Indeks Pelayanan Publik (IPP) mencapai 4,27 poin dengan kategori A- (sangat baik), sementara nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berada di angka 69,11 dengan predikat B.

Tak hanya itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah mencapai 95,62 poin. Pemprov Sumut juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Meski demikian, Bobby menyoroti tantangan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang masih kerap terjadi. Ia menekankan pentingnya penguatan mitigasi, penataan ruang, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Ke depan, pembangunan Sumut akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, industri, dan pariwisata.

Bobby juga mengingatkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi tantangan serius di Sumut.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius dan berkelanjutan terhadap persoalan ini," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bobby bersama jajaran DPRD Sumut turut menyerahkan bingkisan kepada sejumlah tokoh, termasuk mantan gubernur, mantan pejabat daerah, hingga masyarakat berprestasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto menyampaikan harapan agar Sumut semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera di usia ke-78 tahun.*

(dh)

JAKARTA – Program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu unggulan Presiden Prabowo Subianto terus berjalan dengan berbagai capaian dan dukungan kebijakan.

Pemerintah memastikan program tersebut difokuskan untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Baca Juga:

• Prabowo Tiba di Indonesia Usai Kunker ke Rusia dan Prancis, Disambut Gibran di Halim

"Presiden melalui kementerian terkait berencana memanfaatkan aset negara untuk kepentingan rakyat, khususnya penyediaan hunian layak dan terjangkau," ujar Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, program ini tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Skema pembiayaan yang ditawarkan dinilai meringankan masyarakat, seperti uang muka (DP) mulai 1 persen dan bunga tetap 5 persen.

Pemerintah juga menggulirkan berbagai insentif untuk mempercepat realisasi program, di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga percepatan proses perizinan.

Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen diberikan untuk pembelian rumah pada 2026–2027. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat terhadap hunian.

Di sektor pembiayaan, Bank Indonesia turut mendukung melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang mendorong penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pemerintah juga menyiapkan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan nilai mencapai Rp 130 triliun untuk memperkuat sisi suplai dan permintaan.

Hingga saat ini, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercatat mencapai ratusan ribu unit, dengan target ditingkatkan menjadi 350 ribu unit pada 2026. Sementara itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mengalami peningkatan signifikan hingga ratusan ribu unit.

Tak hanya itu, pemerintah turut menggandeng sektor swasta dalam renovasi rumah tidak layak huni serta pembangunan hunian vertikal di sejumlah wilayah, termasuk proyek rumah susun subsidi yang memiliki potensi ratusan ribu unit.

Dalam proyeksi ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 790 ribu unit rumah melalui berbagai skema pembiayaan dengan total dukungan anggaran mencapai Rp 58 triliun.

Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan.*

(d/dh)

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Prabowo Tiba di Indonesia Usai Kunker ke Rusia dan Prancis, Disambut Gibran di Halim

Menurutnya, meski belum ada angka pasti terkait volume, komitmen Rusia untuk memasok crude oil, BBM, dan LPG dinilai sebagai langkah positif bagi Indonesia.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa kerja sama tersebut mencakup pasokan energi serta pengembangan fasilitas penyimpanan (storage).

Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan bilateral antara Bahlil dan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Rusia pada 14 April 2026, sebagai tindak lanjut dari pertemuan tingkat tinggi kedua kepala negara di Kremlin.

Bahlil menjelaskan, kerja sama akan dijalankan melalui dua skema, yakni government to government (G2G) dan business to business (B2B). Model ini diharapkan mampu memberikan kepastian pasokan energi dalam jangka panjang.

Selain itu, Indonesia juga membuka peluang kerja sama lebih luas dengan Rusia, termasuk pengembangan storage crude, pasokan energi jangka panjang, hingga penjajakan di sektor energi baru seperti nuklir dan mineral.

Pemerintah menilai kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang berdampak pada harga dan distribusi energi dunia.*

(d/dh)

BATU BARA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah dalam rangka mendukung program unggulan Bupati Batu Bara, Sinergi Melayani Masyarakat (Berlayar).

Kegiatan ini berlangsung di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, pada Selasa, 14 April 2026, sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Luncurkan WhatsApp Resmi Pengaduan, Bupati Dorong Layanan Lebih Responsif

Kehadiran beliau menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Bapenda Kabupaten Batu Bara diwakili oleh Sekretaris Rahmad Susanto, S.E, yang turut memantau pelaksanaan layanan di lapangan.

Sebagai tuan rumah, Camat Air Putih bersama seluruh kepala desa dan lurah se-kecamatan juga hadir memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut.

Melalui program Berlayar ini, masyarakat desa kini dapat lebih mudah mengurus berbagai kebutuhan administratif, di antaranya pembayaran pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Selain itu, tersedia pula layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK), hingga pengurusan perizinan usaha.

Program Berlayar sendiri dilaksanakan secara bergiliran di setiap kecamatan di Kabupaten Batu Bara, sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan secara langsung di wilayahnya masing-masing.

Tak hanya itu, Bapenda juga menghadirkan berbagai kanal pembayaran modern guna mempermudah masyarakat, seperti QRIS, Sumut Link, dan metode pembayaran digital lainnya. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya, sekaligus berperan aktif sebagai warga yang taat pajak.

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan.

Dengan semangat Berlayar, diharapkan terwujud masyarakat Batu Bara yang lebih sejahtera, mandiri, dan bahagia.*

(dh)

Pesawat kepresidenan yang membawa Prabowo dan rombongan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma sekitar pukul 13.55 WIB, Rabu (15/4/2026). Prabowo tiba didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Baca Juga:

• Pemerintah Klaim Biaya Haji Turun Rp 7 Juta sejak Era Prabowo

Setelah turun dari pesawat, Prabowo menerima penghormatan dan bersalaman dengan para pejabat yang telah menunggu. Ia juga sempat berbincang singkat sebelum meninggalkan lokasi menggunakan kendaraan kepresidenan.

Dalam kunjungan luar negerinya, Prabowo diketahui melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama di berbagai sektor strategis, termasuk energi dan pendidikan.

Usai dari Rusia, Prabowo melanjutkan lawatan ke Paris untuk bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas kerja sama di bidang pertahanan, transisi energi, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Pemerintah menyebut kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di kancah global sekaligus memperluas kerja sama strategis dengan sejumlah negara mitra.*

(d/dh)

Irfan menegaskan, pemerintah tidak ingin ada lagi kasus jemaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci menggunakan visa non-haji, seperti visa ziarah atau visa kerja.

Baca Juga:

• Pemerintah Klaim Biaya Haji Turun Rp 7 Juta sejak Era Prabowo

Ia mengungkapkan, pada musim haji tahun sebelumnya, sekitar 1.000 WNI terpaksa ditahan dan dicegah berangkat karena tidak memiliki visa haji yang sah.

Tak hanya itu, sejumlah WNI yang sudah berada di Arab Saudi juga dilaporkan tidak bisa memasuki Kota Mekkah lantaran tidak mengantongi visa haji resmi.

"Banyak yang sudah sampai di Saudi, tapi tidak bisa masuk Mekkah karena hanya menggunakan visa ziarah atau visa kerja," jelasnya.

Menurut Irfan, pemerintah Arab Saudi akan menerapkan pengawasan yang lebih ketat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pemeriksaan terhadap calon jemaah akan dilakukan di berbagai titik untuk memastikan seluruh prosedur dipatuhi.

"Dan tahun ini pemerintah Saudi akan lebih ketat. Beberapa titik akan ada pemeriksaan," katanya.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran berangkat haji melalui jalur tidak resmi yang berisiko menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun keselamatan.

Pemerintah, lanjut Irfan, berkomitmen memastikan seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

(dh)

Irfan menjelaskan, penurunan biaya haji dilakukan secara bertahap melalui berbagai efisiensi dan kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan DPR RI.

Baca Juga:

• Pimpinan MPR Sebut RI Masuk Zona Aman Energi Usai Dapat Pasokan dari Rusia

Ia melanjutkan, pada tahun 2026 biaya haji kembali ditekan hingga berada di kisaran Rp 87 juta atau turun sekitar Rp 2 juta dibanding tahun sebelumnya.

Dengan demikian, total penurunan biaya haji dalam dua tahun mencapai sekitar Rp 7 juta.

Irfan merinci, biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah sekitar Rp 54 juta, sementara sisanya ditutup melalui nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menurutnya, struktur pembiayaan haji juga dipengaruhi nilai tukar mata uang asing, mengingat sebagian besar transaksi dilakukan dalam riyal dan dolar AS.

"Sebanyak 55 persen dibayar dengan riyal, 30 persen dengan dolar, dan sisanya rupiah," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga terus mengantisipasi dampak depresiasi nilai tukar rupiah agar tidak mengganggu penyelenggaraan ibadah haji ke depan.*

(k/dh)

Menurut Eddy, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari diplomasi energi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di tengah kondisi pasar energi global yang tidak stabil.

Baca Juga:

• Mentan Amran: Stok Beras RI Aman hingga 11 Bulan, Siap Hadapi Krisis Pangan Global

Ia menjelaskan, saat ini pasar energi global berada dalam kondisi "sellers market", di mana negara pemilik sumber energi memiliki kendali penuh atas harga, volume, hingga distribusi penjualan.

Dalam situasi tersebut, negara pengimpor seperti Indonesia harus bersaing untuk mendapatkan pasokan energi, sehingga langkah pemerintah membuka akses baru dari Rusia dinilai strategis.

Eddy juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional, terutama untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat.

"Sehingga kita tidak perlu khawatir kendaraan tidak bisa berjalan, kapal tidak berlayar, atau kereta tidak beroperasi," katanya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyebut Indonesia akan mendapatkan tambahan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilev, yang membahas kerja sama konkret di sektor energi.

Selain itu, kerja sama juga mencakup pengembangan penyimpanan (storage) energi serta potensi pasokan jangka panjang guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Pemerintah menilai langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan energi tetap aman di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok.*

(k/dh)

Ia menjelaskan, kenaikan harga plastik dipicu terganggunya pasokan bahan baku seperti nafta akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini turut memengaruhi industri dalam negeri yang masih bergantung pada impor bahan baku.

Baca Juga:

• Mentan Amran: Stok Beras RI Aman hingga 11 Bulan, Siap Hadapi Krisis Pangan Global

Menurutnya, Indonesia yang masih mengimpor sekitar 60 persen bahan baku plastik menjadi rentan terhadap gejolak global, khususnya pada komoditas turunan petrokimia.

Dampak lanjutan dari kenaikan harga bahan baku tersebut mulai dirasakan masyarakat, seperti meningkatnya harga makanan hingga penyusutan ukuran produk konsumsi di pasaran.

Yoyok mengingatkan, jika konflik global berlangsung dalam jangka panjang, dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor, termasuk pariwisata berbasis UMKM serta aktivitas ekonomi lokal.

"Yang diuji bukan hanya kemampuan industri besar, tetapi apakah usaha kecil masih memiliki ruang bertahan dalam tekanan global," ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi VII DPR akan terus memantau perkembangan harga bahan penunjang produksi serta mendorong langkah korektif agar pelaku UMKM tidak menjadi pihak yang paling terdampak.*

(mt/dh)

Amran mengungkapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog saat ini telah mencapai 4,7 juta ton dan ditargetkan segera menembus angka 5 juta ton. Capaian tersebut disebut sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Baca Juga:

• UKW dan Seminar AMSI Digelar di Banda Aceh, Sekda Tekankan Profesionalisme Wartawan

Selain cadangan pemerintah, ketersediaan beras di pasar domestik dan sektor hotel, restoran, dan katering (HoReCa) juga tercatat mencapai sekitar 12 juta ton. Sementara itu, potensi produksi dari standing crop diproyeksikan terus menambah pasokan hingga akhir tahun.

Menurut Amran, kondisi ini menjadi gambaran kuatnya ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global. Ia menilai, dinamika geopolitik dunia, termasuk konflik dan kebijakan pembatasan ekspor oleh sejumlah negara, dapat berdampak pada rantai pasok pangan.

"Dunia saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Karena itu, kita harus memastikan produksi dalam negeri kuat dan cadangan kita cukup," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok global yang dinilai rentan terganggu. Penguatan produksi domestik dan cadangan nasional disebut menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pangan.

Di sisi lain, meningkatnya tensi geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, dinilai berpotensi mengganggu jalur logistik serta memicu kenaikan harga pangan dunia.

Dalam konteks tersebut, Amran turut menyoroti inisiatif sejumlah negara, termasuk Rusia, yang mendorong pembentukan cadangan pangan bersama negara-negara BRICS sebagai langkah antisipasi krisis global.*

(oz/dh)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah, serta unsur Forkopimda, pimpinan media, akademisi, dan peserta UKW dari berbagai daerah.

Baca Juga:

• Halal Bihalal di Banda Aceh, Kapolda Soroti Solidaritas Polri dan Program Kesejahteraan Purnawirawan

"Pelaksanaan UKW yang dirangkaikan dengan seminar nasional merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik," ujarnya.

Ia menegaskan, di tengah derasnya arus informasi, wartawan dituntut tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga cermat dalam verifikasi, menjunjung tinggi etika, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sekda juga menyoroti kondisi Aceh yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi bencana hidrometeorologi yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk dunia media.

Menurutnya, dalam situasi pemulihan pascabencana, peran media sangat penting sebagai penyampai informasi, penghubung antara pemerintah dan masyarakat, serta penjaga kepercayaan publik.

"Keberlanjutan ekosistem media harus menjadi perhatian bersama, karena media merupakan bagian penting dari infrastruktur sosial yang menopang kualitas demokrasi dan ketahanan informasi," katanya.

Tema seminar yang mengangkat upaya membangkitkan ekosistem bisnis perusahaan media pascabencana dinilai relevan dengan kondisi saat ini.

Sekda berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga mampu melahirkan gagasan strategis serta rekomendasi aplikatif untuk memperkuat industri media di Aceh.

Terkait UKW, ia menekankan pentingnya kompetensi wartawan dalam menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

"Wartawan yang kompeten akan lebih cermat, tangguh, dan mampu menjaga integritas di tengah tantangan yang semakin kompleks," ujarnya.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, akan terus mendukung terciptanya ekosistem media yang sehat dan profesional melalui kolaborasi antara pemerintah, media, dunia usaha, dan akademisi.

Kegiatan UKW dan Seminar Nasional AMSI Aceh 2026 tersebut resmi dibuka dan diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia pers di daerah.*

(dh)

BATU BARA - Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menghadiri kegiatan Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan rembug pembangunan daerah bersama tokoh ASLAB (Asahan–Labuhanbatu), di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (13/4/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur itu turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat, di antaranya Ketua Komite Pemekaran Sumatera Pantai Timur, Muslim Simbolon, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, serta Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Siapkan Penertiban PKL Pasar Bahagia, Ini Tenggat Waktunya

"Pertemuan ini bukan untuk menciptakan pertentangan, melainkan sebagai wadah untuk menyampaikan potensi daerah serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa gagasan pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur telah dirintis sejak sekitar 12 tahun lalu. Wilayah ASLAB atau Sumatera Pantai Timur mencakup enam daerah, yakni Kabupaten Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, serta Kota Tanjungbalai.

Sementara itu, Muslim Simbolon menegaskan bahwa wacana pemekaran daerah merupakan hal yang sah dan memiliki dasar hukum.

"Pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru bukan suatu gerakan makar, melainkan hak masyarakat sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Dalam forum tersebut, akademisi M. Yusuf Harahap memaparkan hasil kajian terkait kelayakan pemekaran wilayah. Ia menyebut kawasan Sumatera Pantai Timur dinilai memiliki potensi dari sisi fiskal, administratif, dan sumber daya untuk berkembang lebih cepat sebagai provinsi baru.

Senada dengan itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa pemekaran wilayah diperbolehkan selama memenuhi syarat objektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di wilayah Sumatera Pantai Timur.*

(dh)

(dh)

(dh)

Para peserta berasal dari tujuh jemaat dan mengikuti rangkaian seleksi sejak pukul 13.00 hingga 22.00 WITA. Dari hasil penilaian, sebanyak 10 peserta putri dan 6 peserta putra berhasil melaju ke babak final.

Dalam seleksi tersebut, Bianca Anabel Rahel Tenda mencatatkan nilai tertinggi dengan skor 83,29. Ia merupakan utusan dari GMIM Yesus Memberkati Citraland.

Bianca diketahui merupakan siswi SMA Negeri 9 Manado kelas Binsus X.2. Dalam proses seleksi, ia didampingi Ketua Komisi Pelayanan Remaja Jemaat (KPRJ), Pnt Okstesi Runtu.

Adapun tahapan seleksi yang diikuti para peserta meliputi tes tertulis dan wawancara. Materi yang diujikan mencakup pengetahuan Alkitab, pemahaman tentang gereja, serta pergaulan remaja.

Sekretaris KPRJ GMIM Yesus Memberkati Citraland, Anita Adrian, menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih Bianca.

"Puji Tuhan, kami sangat senang dan akan terus mendukung Bianca," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Jemaat, Altje Kalalo, yang menilai hasil tersebut menjadi langkah awal yang baik bagi Bianca untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

"Ini langkah awal yang baik. Kami berharap Bianca tetap mengandalkan Tuhan dan terus semangat menjalani proses selanjutnya," katanya.

Sementara itu, panitia pelaksana, Tania Rondonuwu, menyebut para finalis selanjutnya akan mengikuti tahapan karantina. Jadwal pelaksanaan akan diumumkan dalam waktu dekat.*

(dh)

Kedua pelaku masing-masing berinisial AH (25), seorang petani, dan MSL (22), yang tidak memiliki pekerjaan. Keduanya merupakan warga Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

Baca Juga:

• Pelaku Jambret HP Anak di Pekanbaru Berhasil Dibekuk, Rekannya Masih Buron

Kapolres Padang Lawas, Dodik Yuliyanto, melalui Ps Kasubsi Penmas Polres Palas, Ginda K Pohan, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya transaksi narkotika di lokasi tersebut.

"Personel mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Desa Sirao-rao. Setelah itu tim langsung bergerak ke lokasi," ujar Ginda, Senin (13/4/2026).

Saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan sejumlah barang bukti dari kedua pelaku yang diduga terkait peredaran sabu.

Barang bukti yang diamankan di antaranya dua unit telepon genggam, alat hisap sabu, kaca pirex, korek api, plastik klip berisi sabu, plastik klip kosong, timbangan elektrik, serta uang tunai sebesar Rp94 ribu.

Dari hasil interogasi awal, pelaku mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang berinisial R. Polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

"Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor dan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Palas untuk penyelidikan lebih lanjut," jelasnya.

Pihak kepolisian menegaskan akan terus melakukan penindakan tegas terhadap peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami berkomitmen memberantas peredaran narkoba demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda," tegasnya.

Saat ini kedua tersangka telah diamankan dan tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Satresnarkoba Polres Padang Lawas.*

(dh)

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan proses rekrutmen dilakukan secara aktif dengan mendatangi langsung calon siswa dan keluarganya, tanpa membuka pendaftaran secara umum.

Baca Juga:

• Bupati Labuhanbatu Selatan Tinjau SDN 26 Nagodang, Janjikan Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Sekolah

Ia menjelaskan, pendekatan jemput bola ini menjadi perubahan dalam pola rekrutmen siswa. Melalui metode tersebut, negara hadir langsung menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan.

Proses penjangkauan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pendamping Kemensos, Dinas Sosial, unsur pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Petugas akan turun ke lapangan untuk memverifikasi kondisi keluarga, memastikan persetujuan orang tua, serta menilai kesesuaian calon siswa dengan kriteria yang ditetapkan.

Menurut Gus Ipul, pendekatan ini diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga minimnya akses informasi pendidikan.

Ia menambahkan, penentuan sasaran tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya bagi keluarga pada kelompok desil 1 dan 2 atau kategori paling tidak mampu.

"Mereka yang menjadi sasaran adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, baik yang belum sekolah, putus sekolah, maupun yang berpotensi putus sekolah," jelasnya.

Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjalankan proses penjangkauan sesuai aturan serta menjaga integritas.

"Sesuai arahan Presiden, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada suap menyuap, dan tidak boleh ada praktik KKN," tegasnya.

Kemensos turut mengajak masyarakat untuk mengawal proses rekrutmen agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan.*

(d/dh)