JAKARTA - Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, membantah tegas isu yang menyebut pihaknya menerima dana Rp 5 miliar dari Jusuf Kalla terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Khozinudin menegaskan, tidak ada sepeser pun dana yang diterima baik dari JK maupun pihak lain dalam proses tersebut.

Baca Juga:

• Adik Ipar Jokowi Disebut Terima Uang Suap Rp425 Juta dari Terpidana Korupsi DJKA

Ia juga memastikan tidak ada hubungan apa pun antara timnya dengan JK, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam bentuk koordinasi atau dukungan dana.

Menurutnya, keterlibatan tim dalam polemik tersebut murni didasari panggilan moral, bukan karena kepentingan finansial.

Khozinudin menambahkan, pihaknya justru mendorong agar dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dalam kasus tersebut dapat diproses secara hukum.

"Kami siap jika dibutuhkan untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan," ujarnya.

Sebelumnya, JK juga telah membantah tudingan bahwa dirinya mendanai pihak tertentu untuk mempermasalahkan ijazah Jokowi. Ia menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan mencoreng reputasinya sebagai tokoh publik.

Bahkan, JK telah melaporkan peneliti forensik digital terkait isu tersebut ke Bareskrim Polri.*

(k/dh)

JAKARTA - Pengamat politik Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya yang dinilai mengajak menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan itu.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Subianto Harap RI Tak Perlu Impor BBM dalam Tiga Tahun

Laporan tersebut telah teregister dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA dan menjerat Saiful dengan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kasus ini bermula dari pernyataan Saiful dalam sebuah forum yang kemudian viral di media sosial. Dalam video yang beredar, ia mengajak konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo.

"Bisa enggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Hanya kita yang bisa, rakyat," ucap Saiful dalam video tersebut.

Saiful juga menilai upaya menasihati Presiden tidak akan efektif dan menyebut langkah menjatuhkan tidak harus melalui mekanisme formal seperti pemakzulan.

Menanggapi laporan tersebut, Saiful memberikan respons singkat. Ia menyebut pelaporan merupakan hak setiap warga negara.

"Langkah yang sah, tapi ini wilayah civil society dan bentuk opini. Tidak bagus untuk demokrasi kalau negara ikut mengurus opini politik warga," kata Saiful.

Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan seharusnya dijawab dengan kritik, bukan melalui proses hukum.*

(tm/dh)

MEDAN - Kebakaran hebat melanda satu unit rumah toko (ruko) di kawasan Pasar V Marelan, Kelurahan Renggas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kamis (9/4/2026) siang.

Dalam peristiwa ini, empat orang sempat terjebak di lantai tiga bangunan.

Baca Juga:

• Polisi Masih Selidiki Penyebab Kebakaran yang Hancurkan 23 Kendaraan di Kisaran

Warga sekitar sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun, kobaran api yang cepat membesar membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Tak lama berselang, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Sejumlah unit mobil damkar dikerahkan hingga menutup akses jalan di sekitar lokasi.

Petugas sempat mengalami kesulitan karena banyaknya material mudah terbakar di dalam bangunan. Api pun dengan cepat merambat dari lantai satu ke lantai dua hingga lantai tiga.

Dalam kondisi tersebut, empat orang dilaporkan terjebak di lantai tiga. Petugas kemudian melakukan upaya penyelamatan dengan menggunakan mobil tangga.

Setelah berjibaku hampir satu jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Seluruh korban yang terjebak juga berhasil dievakuasi oleh petugas.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab pasti kebakaran maupun total kerugian akibat peristiwa tersebut.*

(tm/dh)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada lagi pengadaan motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun anggaran 2026.

Purbaya menjelaskan, pengadaan motor listrik yang belakangan viral di media sosial merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 yang baru direalisasikan pada tahun ini.

Baca Juga:

• Butuh Banyak Tenaga Lapangan, Bea Cukai Buka Loker untuk SMA

Ia menyebut pengadaan tersebut kemungkinan sudah diajukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Meski demikian, pemerintah memastikan tidak ada alokasi lanjutan untuk program serupa.

Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut memang telah direncanakan dalam anggaran 2025.

Menurut Dadan, kendaraan operasional itu digunakan untuk mendukung mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengungkapkan realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit dari sekitar 25 ribu unit yang direncanakan.

Dadan juga menjelaskan, mekanisme penganggaran dilakukan melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025.

Pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yakni termin pertama saat 60 persen unit selesai, dan termin kedua setelah seluruh unit rampung.*

(oz/dh)

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Menurut Gibran, keterlibatan hakim ad hoc yang memiliki rekam jejak dan integritas kuat dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Baca Juga:

• Istana Respons Desakan Pembentukan TGPF untuk Usut Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus

Diketahui, berkas perkara kasus tersebut telah dilimpahkan ke Oditur Militer II-07 Jakarta. Dengan demikian, proses persidangan akan berlangsung di pengadilan militer.

Gibran menegaskan, proses hukum harus berjalan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan agar keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Pemerintah berkomitmen mendukung penguatan sistem peradilan agar semakin adil dan dipercaya," katanya.

Ia juga berharap, penanganan kasus ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Sebelumnya, empat tersangka dalam kasus tersebut telah dilimpahkan, yakni Kapten NDB, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES. Keempatnya diketahui berasal dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.*

(in/dh)

MEDAN - Polisi segera memeriksa seorang oknum jaksa yang diduga melakukan pengancaman menggunakan senjata api terhadap seorang satpam di Kota Medan, Sumatera Utara.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Ferry Walintukan, mengatakan pemeriksaan terhadap terlapor akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Oknum Polda Sumut Diduga Curi Rp11,2 Juta Milik Terdakwa, Iptu VTG dan Boru Purba Belum Jadi Tersangka

Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Komplek Business Warehouse, Jalan SM Raja, Kecamatan Medan Amplas, pada Minggu (15/3/2026).

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pelapor dan saksi yang berada di lokasi kejadian. Pemeriksaan dilakukan untuk memperjelas kronologi serta mengumpulkan alat bukti.

Polisi juga akan memanggil satu saksi tambahan guna mendalami dugaan pengancaman tersebut dan memastikan ada tidaknya unsur pidana.

Kasus ini turut menjadi perhatian setelah belasan satpam dari PT Gelegar Gagah Gemilang mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut pada Senin (6/4/2026). Mereka memberikan dukungan kepada rekan mereka, Ayatullah Komeni Pulungan, yang diduga menjadi korban.

Manajer Operasi perusahaan, Arif Fianto, menyebut korban mengalami ketakutan pasca kejadian tersebut. "Rekan kami merasa terancam dan ketakutan setelah kejadian," ujarnya.

Ia juga mengungkap adanya dugaan intimidasi lanjutan terhadap korban agar mencabut laporan yang telah dibuat.

Saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung. Polisi terus mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengungkap secara jelas peristiwa tersebut.*

(in/dh)

JAKARTA - Kantor Kementerian Pekerjaan Umum digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis (9/4/2026) siang. Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB.

Kedatangan penyidik berlangsung saat kegiatan internal kementerian tengah berlangsung. Menteri PU, Dody Hanggodo, yang dijadwalkan memberi sambutan, terpaksa meninggalkan lokasi sebelum acara dimulai.

Baca Juga:

• 2 Dirjen PU Mundur, Prabowo Sudah Siapkan Pengganti

"Mereka datang minta izin untuk melakukan pendalaman. Tapi tidak dijelaskan terkait perkara apa," ujar Dody kepada wartawan.

Menurutnya, penyidik tidak merinci kasus maupun pasal yang tengah didalami. Ia juga mengaku tidak mengetahui jumlah personel yang terlibat maupun ruangan yang menjadi sasaran pemeriksaan.

"Saya benar-benar tidak tahu. Mereka hanya bilang ada surat tugas dan surat perintah," katanya.

Dody menegaskan pihaknya memberikan akses penuh kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan di seluruh area kantor, termasuk ruang kerjanya.

"Saya bebaskan mereka masuk ke ruangan mana saja, termasuk ruangan saya," tambahnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejati DKI Jakarta terkait perkara yang menjadi dasar penggeledahan tersebut.*

(in/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

"Mungkin kita dua, tiga tahun lagi tidak perlu impor BBM sama sekali," kata Prabowo dalam pidatonya saat meresmikan pabrik kendaraan listrik di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Gaspol Kendaraan Listrik, Sedan Massal Ditargetkan 2028

Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menghemat konsumsi solar hingga 200 ribu barel per hari. Saat ini, Indonesia masih mengimpor BBM sekitar satu juta barel per hari, sehingga pengurangan penggunaan diesel dapat memangkas ketergantungan impor hingga 20 persen.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik serta pengembangan energi terbarukan lainnya, seperti pengolahan kelapa sawit dan minyak jelantah menjadi avtur.

Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah akan mengalokasikan investasi besar dalam pembangunan fasilitas pengolahan energi atau refinery.

"Kita akan mandiri, kita akan kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri," tegas Prabowo.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong hilirisasi dan industrialisasi teknologi di dalam negeri, termasuk melalui pengembangan industri kendaraan listrik.*

(mt/dh)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempercepat pembukaan lowongan kerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk lulusan SMA/sederajat.

Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Akui Baru Tahu Pengadaan Motor Listrik BGN: Sudah Terlanjur, Pastikan Tidak Ada Penambahan Tahun Ini

Purbaya menyebut rekrutmen tersebut kemungkinan akan dibuka dalam waktu dekat. "Sepertinya bulan ini," ujarnya.

Meski begitu, ia mengaku masih akan mengecek kembali jadwal pasti pelaksanaan. Menurutnya, rencana pembukaan lowongan tersebut sebenarnya sudah lama bergulir, namun belum direalisasikan.

"Sudah lama wacananya, tapi belum juga dieksekusi. Nanti saya cek lagi," katanya.

Berbeda dengan rekrutmen CPNS pada umumnya, formasi yang dibuka kali ini difokuskan untuk tenaga teknis di lapangan. Purbaya menilai kebutuhan petugas operasional masih cukup tinggi.

"Kalau CPNS kan banyak yang jadi pejabat. Kita butuh pasukan di lapangan, jadi kita siapkan untuk lulusan SMA," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengungkapkan rencana membuka sekitar 300 lowongan kerja di DJBC untuk lulusan SMA/sederajat guna memperkuat operasional di berbagai wilayah.*

(an/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memproduksi sedan listrik secara massal pada 2028. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri kendaraan listrik nasional.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Sindir Narasi ‘Indonesia Gelap’: Mata dan Hatinya yang Buram

Prabowo menjelaskan, saat ini Indonesia telah memiliki kemampuan memproduksi kendaraan komersial listrik seperti bus dan truk. Hal tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem kendaraan listrik nasional.

Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan perusahaan khusus yang akan memproduksi sedan listrik di dalam negeri.

"Kita juga sedang bentuk perusahaan untuk memproduksi sedan listrik," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah turut mendorong percepatan penggunaan energi bersih untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyebut Presiden meminta perguruan tinggi ikut berperan dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta konversi kendaraan listrik.

Menurut Brian, dukungan tersebut mencakup riset dan kajian guna mempercepat pemanfaatan energi terbarukan, terutama PLTS sebagai pengganti pembangkit listrik berbahan bakar diesel.

Selain itu, percepatan kendaraan listrik juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) yang harganya relatif tinggi dan berdampak pada perekonomian.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt guna mempercepat program elektrifikasi dan swasembada energi nasional.*

(an/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Haji Her tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 12.58 WIB untuk menjalani pemeriksaan.

Baca Juga:

• KPK Dalami Dugaan Pemotongan Anggaran di Kejari Hulu Sungai Utara yang Menjerat Kajari Albertinus Napitupulu

"SA sudah hadir pukul 09.46 WIB, sementara WLG belum tercantum dalam catatan kehadiran," kata Budi kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Ditjen Bea Cukai.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk pejabat Bea Cukai. Salah satunya adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal.

Sehari berselang, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan atau KW.

Mereka antara lain Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan.

Pengembangan kasus terus dilakukan. Pada 26 Februari 2026, KPK kembali menetapkan tersangka baru, yakni Budiman Bayu Prasojo.

Selain itu, KPK juga mendalami aliran dana terkait perkara ini, termasuk temuan uang sebesar Rp5,19 miliar dalam lima koper yang disita dari sebuah rumah di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam pengurusan kepabeanan dan cukai.*

(an/dh)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, buka suara terkait viralnya video sepeda motor berlogo BGN di media sosial. Ia menegaskan pengadaan motor listrik tersebut telah melalui mekanisme resmi dan masuk dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Dadan menjelaskan, penganggaran motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang tiba-tiba muncul.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Akui Baru Tahu Pengadaan Motor Listrik BGN: Sudah Terlanjur, Pastikan Tidak Ada Penambahan Tahun Ini

Ia merinci, skema pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yakni termin pertama setelah penyelesaian 60 persen unit, dan termin kedua saat seluruh unit rampung 100 persen.

Namun, hingga batas akhir masa penyelesaian pada 20 Maret 2026, penyedia hanya mampu menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari total kontrak 25.644 unit.

"Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara melalui penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap kedua," jelasnya.

Dadan juga meluruskan informasi yang beredar terkait jumlah pengadaan motor listrik. Ia menegaskan bahwa angka 70 ribu unit yang beredar di publik tidak benar.

"Total realisasi pengadaan hanya 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pengadaan motor listrik tersebut ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam menunjang mobilitas kepala SPPG di berbagai daerah.

Meski masuk dalam perencanaan anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan berlangsung pada 2026 karena mengikuti mekanisme pengelolaan anggaran pemerintah.*

(an/dh)

MAGELANG – Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi narasi yang menyebut kondisi Indonesia gelap.

Menurutnya, narasi tersebut lahir dari pandangan yang tidak objektif dan hati yang tidak tulus.

Baca Juga:

• Prabowo: Jika Perang Dunia III Terjadi, Indonesia Jadi Salah Satu Negara Paling Aman

Prabowo menegaskan pandangannya yang berbeda. Ia menilai Indonesia saat ini cerah dan memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang kuat dan mandiri.

"Pertumbuhan kita baik, tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia, Indonesia sedang bangkit. This giant is waking up, we will not be anymore the sleeping giant. We are rising," ucapnya.

Pernyataan tersebut bukan yang pertama kali disampaikan Prabowo untuk menepis narasi serupa.

Sebelumnya, ia juga menegaskan bahwa kondisi Indonesia relatif lebih baik dibanding banyak negara lain yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi dan krisis global.

"Saya confident, enggak ada itu, bagi saya Indonesia gelap tidak ada, Indonesia cerah di saat banyak negara susah," kata Prabowo.

Narasi ini muncul di tengah upaya pemerintah mendorong percepatan industri kendaraan listrik nasional serta investasi di sektor strategis, termasuk pengembangan pabrik di Magelang yang menjadi simbol langkah Indonesia menuju kemandirian energi dan teknologi.*

(cn/ad)

BATU BARA - Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., memimpin langsung Entry Meeting atas Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batu Bara yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (8/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., Plh. Sekda Batu Bara, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Akui Baru Tahu Pengadaan Motor Listrik BGN: Sudah Terlanjur, Pastikan Tidak Ada Penambahan Tahun Ini

Turut hadir dalam rombongan BPK antara lain Kepala Bidang Pemeriksaan Sumut I Ranni Agriadi, S.E., M.Si., Ak., CA., Kepala Bidang Pemeriksaan Sumut II Ramzuhri, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA, Kepala Bidang Pemeriksaan Sumut III Tommy Tampubolon, S.H., M.H., CFE, CSFA, CertDA, QRMP, ERMCP, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksaan Terinci Dwi Prayitno, Ketua Tim Pemeriksaan Terinci Pangihutan Siallagan, Anggota Tim Pemeriksa M. Sofwan Erwanda, Wahid Qodri Damanik dan Novia Ningsih.

Dalam sambutannya, Bupati Batu Bara menyampaikan apresiasi atas kehadiran BPK RI Perwakilan Sumatera Utara di Kabupaten Batu Bara.

Ia berharap kegiatan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada penilaian semata, tetapi juga memberikan pembinaan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan.

"Kami menyambut baik kehadiran Tim BPK di Kabupaten Batu Bara, Kami berharap Tim BPK tidak hanya melihat kami sebagai objek pemeriksaan, tetapi juga dapat memberikan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik," ujar Bupati Baharuddin.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam pemaparannya menjelaskan sejumlah faktor yang memengaruhi perolehan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ia menyebutkan, terdapat tiga hal utama yang menjadi penentu, yaitu tidak adanya kecurangan (fraud), tidak adanya pembatasan ruang lingkup pemeriksaan terutama dalam penyediaan data dan dokumen oleh OPD, serta tidak adanya pelanggaran terhadap standar akuntansi pemerintahan.

"Untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tiga hal ini harus dipenuhi, yaitu tidak ada kecurangan, tidak ada pembatasan dalam akses data bagi tim pemeriksa, dan tidak ada pelanggaran terhadap standar akuntansi," jelasnya.

Kegiatan Entry Meeting ditutup dengan penyerahan plakat sebagai bentuk penghormatan dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.*

(ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara paling aman di tengah ketegangan global yang berpotensi memicu Perang Dunia III.

Pernyataan itu disampaikan saat Prabowo memberikan taklimat kepada menteri, pejabat eselon I, hingga direksi BUMN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• Dari Sawit hingga Jelantah, Prabowo Ungkap Strategi Besar Indonesia Hadapi Krisis Energi Global

Presiden menilai banyaknya warga Rusia dan Ukraina yang memilih tinggal di Bali mencerminkan keamanan Indonesia di tengah konflik global.

Untuk menangkap peluang ini, pemerintah merencanakan pembangunan Pusat Keuangan Khusus di Bali, yang akan menjadi wadah bagi investor dari negara terdampak perang, dengan insentif pajak menarik dan regulasi yang lebih ringan.

Rencana ini muncul berdasarkan rekomendasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dan telah menjadi pertimbangan beberapa tahun terakhir.

Kawasan ini diharapkan dapat menarik aliran investasi dari Timur Tengah dan negara-negara lain yang kini berada dalam situasi konflik.

"Sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau kemana? Negara mana yang tidak perang, sekarang kasih tahu? Indonesia salah satu yang paling diminati," ujar Prabowo.

Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan rencana ini berjalan maksimal.

"Kita harus kerja sama, tidak boleh ada pemikiran sektoral. Semua harus satu bahasa, satu rencana kerja," tegas Prabowo.

Keramahan Indonesia dan ketahanan ekonomi domestik menjadi faktor utama daya tarik bagi investor internasional, sekaligus membuka peluang Indonesia menjadi pusat investasi strategis di kawasan Asia.*

(tt/ad)

DELI SERDANG – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lubuk Pakam kembali menggelar razia rutin di kamar hunian warga binaan, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 dan langkah berkelanjutan untuk menjaga keamanan serta ketertiban di dalam lapas.

Baca Juga:

• Mahasiswi Korban Pelecehan Seksual di BUMN Pagar Alam Justru Jadi Tersangka, DPR: Ini Preseden Buruk Penegakan Hukum

Turut mendampingi Kasubsi Peltatib Heri Ismanto dan Kasubsi Keamanan Dicky Yehezkiel.

Dalam pelaksanaannya, Lapas Lubuk Pakam menggandeng aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk Polresta Deli Serdang, Kodim 0204/Deli Serdang, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang.

Sinergi ini menjadi wujud nyata kolaborasi "PRIMA" dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bersih dari penyimpangan.

"Razia ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret kami memastikan tidak ada ruang bagi peredaran narkoba maupun barang terlarang di dalam Lapas. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum demi Pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas," ujar Manumpak Sianturi.

Dari hasil razia, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang, antara lain tiga unit handphone, enam bilah senjata tajam, empat buah stop kontak, lima buah pemantik api, dan dua set kartu joker.

Razia ini dilakukan secara menyeluruh dan humanis, tetap mengedepankan prinsip pembinaan bagi seluruh warga binaan.

Dengan kegiatan ini, Lapas Lubuk Pakam berharap seluruh warga binaan dapat menjalani masa pembinaan di lingkungan yang kondusif, aman, dan bebas dari pengaruh negatif, sehingga tercipta atmosfer pemasyarakatan yang lebih sehat dan tertib.*

(ad)

BANDA ACEH – Pengadilan Tinggi Banda Aceh menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Yayasan Pendidikan Disabilitas Insani (YAPDI) untuk memperkuat pelayanan publik inklusif bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

Penandatanganan dilakukan di Aula Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh Wakil Ketua PT Banda Aceh, A. Bondan, SH, MH, dan Kepala SLB YAPDI, Ekawati, SPd, MPd.

Baca Juga:

• Di Balik Kasus Andrie Yunus: Komnas HAM Curigai Aktor Lain

Setelah penandatanganan, dilaksanakan sosialisasi mengenai mekanisme pelayanan bagi warga disabilitas, khususnya tunarungu dan tunadaksa.

Dalam sambutannya, A. Bondan menekankan bahwa pelayanan publik di pengadilan harus bersifat non-diskriminatif.

"Saya meminta para petugas PTSP dan petugas jaga memahami bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas yang datang meminta layanan. Mereka mungkin tampak seperti orang normal, tetapi memiliki kebutuhan khusus yang harus kita pahami," ujar Bondan.

Nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik, mendapatkan haknya untuk mengakses pelayanan hukum secara setara.

Ekawati dari YAPDI menyambut positif kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pendidikan khusus dan pengadilan akan meningkatkan literasi hukum bagi penyandang disabilitas serta memperkuat implementasi hak asasi mereka dalam sistem peradilan.

Dengan langkah ini, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjadi salah satu institusi hukum yang mengedepankan inklusivitas, sekaligus memberikan contoh bagi lembaga negara lain di Indonesia untuk menerapkan prinsip pelayanan tanpa diskriminasi.*

(ad)

GAYO LUES – Bencana alam kembali menghantam Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

Setelah bencana serupa pada akhir Desember 2025, banjir dan tanah longsor kembali terjadi, merendam pemukiman warga dan menimbun sejumlah rumah dengan material tanah dan pasir.

Baca Juga:

• Kasad Maruli Simanjuntak: Penguasaan Masalah Jadi Kunci Temukan Solusi di TNI AD

"Banjir diakibatkan volume debit air sungai yang meluap. Beberapa rumah warga berada di dataran rendah yang termasuk zona merah berpotensi bencana," ujarnya, Rabu (9/4/2026).

Peristiwa ini terjadi di tengah hujan deras yang melanda Kecamatan Pining. Dalam sepekan terakhir, daerah tersebut telah dilanda dua kali banjir dan tanah longsor.

Personel TNI Koramil 05/Pining terus memantau kondisi secara berkala untuk membantu evakuasi dan mitigasi dampak bencana.

Menurut Yusuf, banjir pertama tercatat pada Rabu, 26 November 2025 pukul 23.00 WIB, yang menyebabkan sejumlah rumah tertimbun tanah dan terendam air.

Banjir susulan terjadi pada Selasa, 31 Maret 2026 pukul 22.30 WIB, yang menyebabkan rumah milik Kamsiah (65), seorang janda, rusak parah dan harus dibongkar.

Kamsiah sudah mengungsi ke rumah warga setelah bencana pertama, karena tidak memiliki keluarga untuk menampungnya.

Personel TNI membantu membongkar rumahnya dan rumah lain yang tidak layak huni, sambil menunggu program bantuan Hunian Tetap (Huntap) dari pemerintah.

Hingga saat ini, upaya tanggap darurat terus dilakukan, dengan fokus pada evakuasi warga dan pemulihan fasilitas yang terdampak.

Warga diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan akibat cuaca ekstrem.*

(ad)

MAGELANG – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengingatkan masyarakat agar menghemat energi, seiring ketidakpastian global yang membuat banyak negara cemas.

Hal ini disampaikan saat peresmian Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Berbasis Listrik PT VKTR di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4).

Baca Juga:

• Klaim Sudah Swasembada Pangan, Prabowo: Tidak boleh Ada Orang Lapar di Indonesia

Prabowo menegaskan, meski Indonesia kaya sumber daya, masyarakat tetap perlu hemat energi.

Salah satu strategi jangka panjang yang didorong pemerintah adalah peralihan menuju energi bersih dan terbarukan.

"Salah satu langkah adalah elektrifikasi, yakni menggunakan listrik agar tidak lagi terlalu banyak memakai BBM dari fosil," jelas Prabowo.

Langkah ini diharapkan menekan emisi karbon sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

Presiden juga menekankan, penggunaan energi berbasis karbon masih diperlukan untuk sektor strategis, namun secara bertahap harus dikurangi.

Selain listrik, pemerintah menargetkan pengembangan avtur dari kelapa sawit dan limbah minyak goreng (jelantah).

Prabowo menyebut rencana pembangunan refinery dan pusat pengolahan energi terbarukan sebagai bagian dari investasi besar di sektor energi.

"Negara memang butuh, kita harus tinggalkan energi fosil, gunakan hanya untuk sektor strategis. Avtur pun bisa dari kelapa sawit dan limbah minyak goreng. Kita akan buka pusat pengolahan, investasi besar-besaran," kata Prabowo.

Langkah ini sejalan dengan upaya dekarbonisasi nasional dan target Indonesia dalam mengurangi ketergantungan energi fosil, sekaligus mendorong kemandirian energi dan industri kendaraan listrik.*

(sn/ad)

MAGELANG – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan Indonesia kini sudah relatif swasembada pangan dan tidak takut menghadapi krisis pangan.

Pernyataan itu disampaikan dalam pidato peresmian pabrik kendaraan listrik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4).

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Pabrik Bus dan Truk Listrik VKTR, Dorong Industrialisasi Energi Bersih Nasional

Ia menegaskan, melalui kerja sama berbagai pihak, Indonesia sudah relatif mandiri dalam penyediaan pangan.

"Alhamdulillah, akibat kerja sama yang baik, di antara banyak pihak, kita sudah mandiri di bidang pangan, sudah relatif swasembada. Mungkin ada beberapa komoditi lagi, tapi intinya kita sudah tidak takut masalah pangan," ujar Prabowo.

Presiden menambahkan, setelah tercapainya swasembada pangan, tantangan berikutnya adalah pemerataan.

Prabowo menekankan pentingnya memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan di Indonesia.

"Yang penting sekarang adalah pemerataan, tidak boleh ada orang lapar di Indonesia," tegasnya.

Selain pangan, Prabowo juga menyoroti sektor energi.

Ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi yang cukup untuk menghadapi krisis energi global, termasuk imbas perang di Timur Tengah.

"Di bidang energi, kita sangat kaya, sangat banyak sumber-sumber kita. Jadi di tengah dunia krisis, banyak negara cemas, kita harus waspada, tapi kita optimis kita akan menghadapi tantangan beberapa bulan yang akan datang," jelasnya.

Pidato ini menegaskan fokus pemerintah terhadap kemandirian pangan dan energi sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi tantangan global.*

(kp/ad)