MEDAN – Seorang mahasiswa jurusan farmasi berinisial MZ (21) diamankan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan karena diduga terlibat dalam peredaran vape yang mengandung narkoba atau dikenal dengan istilah pod getar.

Saat ditangkap, polisi menemukan ratusan bungkus vape narkoba yang diduga siap diedarkan.

Baca Juga:

• PB IMBI-SU Desak Pemberantasan Narkoba di Langkat Dilakukan Tanpa Tebang Pilih: Jangan Hanya Fokus Satu Lokasi!

Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha memastikan MZ bukan hanya pengguna, melainkan diduga berperan sebagai bandar dalam jaringan peredaran narkoba jenis tersebut.

"Kami pastikan pelaku merupakan bandar (narkoba)," kata AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Sabtu (25/7/2026).

Rafli menjelaskan, penangkapan terhadap MZ dilakukan di depan salah satu rumah kos di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, pada Senin (20/7/2026) malam.

Saat itu, petugas melihat MZ membawa sebuah tas ransel. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan ratusan pod getar yang disimpan di dalam tas tersebut.

"Kami mengembangkan kasus pod getar yang sebelumnya kami ungkap di sebuah rumah yang berada di pusat kota Medan. Ada 488 pieces pod getar yang kami sita dari pelaku," jelas Rafli.

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut MZ telah menjalankan bisnis ilegal tersebut selama kurang lebih dua bulan.

Dalam periode tersebut, pelaku diduga telah melakukan delapan kali transaksi peredaran vape yang mengandung narkoba.

Polisi juga menemukan fakta bahwa sebagian pembeli barang tersebut berasal dari kalangan mahasiswa.

"Pelaku baru 2 bulan belakangan menjalankan bisnis haram ini, tapi sudah 8 kali bertransaksi," kata Rafli.

Menurut polisi, peredaran vape narkoba menjadi perhatian serius karena menyasar berbagai kalangan, termasuk anak muda dan mahasiswa.

Polrestabes Medan saat ini masih melakukan pengembangan terhadap jaringan peredaran pod getar tersebut.

Polisi menduga barang ilegal itu berasal dari luar negeri.

Rafli mengatakan, vape narkoba tersebut diduga mendapatkan pasokan dari Malaysia.

Selain itu, polisi juga tengah memburu seorang rekan MZ yang diduga memiliki keterlibatan dalam jaringan yang sama.

"Saat ini, kami sedang mengejar teman pelaku yang juga memiliki peran yang sama dengan pelaku, yang keberadaannya kami deteksi berada di Aceh. Namun, untuk asal muasal narkoba, kami duga dipasok dari Malaysia," pungkasnya.

Polisi memastikan proses penyelidikan masih terus berjalan untuk mengungkap lebih luas jaringan peredaran vape narkoba tersebut, termasuk pihak-pihak lain yang diduga terlibat.* (d/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution akhirnya memberikan penjelasan terkait keputusannya meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut yang membahas penandatanganan bersama Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Sumut Tahun Anggaran 2025.

Bobby mengatakan langkah tersebut dilakukan karena perdebatan mengenai persoalan kuorum merupakan bagian dari internal DPRD Sumut.

Baca Juga:

• PB IMBI-SU Desak Pemberantasan Narkoba di Langkat Dilakukan Tanpa Tebang Pilih: Jangan Hanya Fokus Satu Lokasi!

Pernyataan itu disampaikan Bobby Nasution di Medan, Sabtu (25/7/2026).

"Itu masalah kuorum katanya, kan dibahas lagi, itukan rapat jadwalnya jam 9 sudah dimulai walaupun ngaret karena masalah kourum atau tidak kourum, tapi kan rangkaian paripurna sudah selesai, di akhir malah dipertanyakan diperdebatkan sesama anggota DPRD," kata Bobby Nasution.

Bobby menyebut dirinya mendapatkan informasi bahwa fraksi yang mempertanyakan persoalan kuorum justru merupakan fraksi dengan jumlah kehadiran paling sedikit.

Namun, ia menegaskan belum mengetahui secara pasti data absensi anggota DPRD Sumut.

"Yang nanyakan kuorum atau tidak kuorum itu kalau tidak salah fraksinya justru yang paling sedikit hadir disampaikan ke saya, saya tidak atau benar atau tidak karena bukan saya megang absennya," ucapnya.

Bobby menjelaskan, keputusan meninggalkan ruang rapat dilakukan karena menilai persoalan tersebut merupakan urusan internal DPRD Sumut.

Apalagi, saat itu muncul informasi adanya rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung bersamaan dengan rapat paripurna.

"Saya rasa itukan antara mereka, antara anggota DPRD sama anggota DPRD, mereka bilang ada rapat di jam yang bersamaan, itukan urusan DPRD bukan urusan kami dari eksekutif, jadi saya rasa karena ada kegiatan yang lain, kami tinggalkan lokasi," ujarnya.

Ia juga menjelaskan alasan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) ikut meninggalkan ruang rapat.

Menurut Bobby, OPD merupakan bagian dari pihak eksekutif yang hadir sebagai undangan dalam agenda DPRD.

"Kan OPD bukan bagian dari legislatif, kami kan hadir di sana kan jelas yang punya kegiatan kan DPRD penandatanganan bersama, kami kan di sana sebagai eksekutif, undangan, kalau yang ribut internal mereka masa kami eksekutif nguping, kan nggak mungkin," tuturnya.

Sebelumnya, Bobby Nasution diketahui meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut yang digelar untuk agenda pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap LPJ APBD Sumut 2025 serta pengambilan keputusan bersama antara DPRD Sumut dan Gubernur Sumut.

Awalnya, rapat berjalan normal. Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan akhir terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2025.

Pimpinan rapat kemudian melanjutkan agenda berikutnya, yakni pengambilan keputusan bersama.

Badan Anggaran DPRD Sumut menyampaikan laporan, kemudian Sekretaris DPRD Sumut Ali Sipahutar membacakan konsep keputusan bersama.

Namun, menjelang proses penandatanganan keputusan bersama, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP melakukan interupsi dan mempertanyakan persoalan kuorum rapat.

Selain itu, anggota DPRD tersebut juga menyoroti adanya kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung pada waktu bersamaan.

Pada momen tersebut, Bobby Nasution memilih keluar dari ruang rapat dan meminta OPD yang hadir untuk ikut meninggalkan lokasi.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Sulaiman Harahap sebelumnya juga memberikan penjelasan terkait kejadian tersebut.

Ia menyebut rapat sudah memenuhi kuorum sebelum proses penandatanganan dilakukan.

"Itukan sudah kourum semalam, sudah mau penandatanganan intrupsi mempertanyakan kuorum atau tidak," kata Sulaiman Harahap.

Polemik tersebut kini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan anggaran daerah.* (d/ad)

LANGKAT – Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Binjai – Sumatera Utara (PB IMBI-SU) meminta seluruh pihak agar serius dalam upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Langkat.

Organisasi mahasiswa tersebut menilai perang terhadap narkotika harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa membedakan pihak yang terlibat.

Baca Juga:

• GM FKPPI Sumut Apresiasi Sat Narkoba Polres Binjai Ungkap 16 Kasus Narkoba dalam Sebulan

Menurutnya, upaya memberantas narkoba harus benar-benar dilandasi kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Aldo mengatakan narkoba merupakan ancaman besar bagi masa depan generasi bangsa sehingga seluruh elemen harus bersatu dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

Ia menegaskan, apabila sebuah tempat hiburan malam terbukti melakukan pelanggaran hukum hingga akhirnya dilakukan penyegelan, maka langkah tersebut harus berjalan berdasarkan aturan dan fakta hukum yang jelas.

Namun, menurut Aldo, pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti hanya pada satu lokasi tertentu.

Pengawasan terhadap seluruh tempat yang diduga memiliki potensi pelanggaran juga harus dilakukan secara konsisten.

"Kalau memang semangatnya memberantas narkoba, maka jangan hanya fokus pada satu tempat. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan tanpa tebang pilih. Jangan sampai masyarakat menilai ada perlakuan yang berbeda terhadap tempat-tempat lain yang juga perlu diawasi," ujar Aldo.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Menurutnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki peran penting untuk mendorong langkah pemberantasan narkoba yang lebih luas dan menyentuh akar persoalan.

Aldo menilai, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan menutup atau menyegel suatu tempat, tetapi juga harus mampu mengungkap jaringan yang berada di balik peredaran barang terlarang tersebut.

Aldo mengaku prihatin dengan munculnya berbagai narasi di tengah masyarakat yang berpotensi memicu perbedaan pandangan.

Ia mengajak warga Langkat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas dan tetap melihat persoalan narkoba sebagai ancaman bersama.

Menurutnya, perhatian utama harus diarahkan pada upaya memutus rantai peredaran narkotika, mulai dari pelaku di lapangan hingga jaringan yang memiliki peran lebih besar.

"Jangan sampai masyarakat hanya disuguhkan narasi soal penyegelan satu tempat, sementara persoalan yang lebih besar, yaitu keberadaan jaringan peredaran narkoba, justru tidak menjadi perhatian utama. Fokus kita harus pada pemberantasan kejahatan narkotika secara menyeluruh," katanya.

PB IMBI-SU, lanjut Aldo, mendukung langkah aparat penegak hukum, khususnya Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya.

Ia menilai, pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama antara aparat, pemerintah, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan seluruh warga melalui pengawasan serta pelaporan terhadap aktivitas yang mencurigakan.

"Masyarakat Langkat jangan mau dibodohi oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba menggiring opini. Mari kita bersatu mendukung Polri dan BNN membasmi narkoba tanpa tebang pilih. Yang harus diberantas bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga jaringan yang memasok, mengendalikan, dan mengambil keuntungan dari bisnis haram ini. Kita ingin perang terhadap narkoba benar-benar menyentuh sampai ke akar jaringannya," tutup Aldo.

PB IMBI-SU berharap penanganan kasus narkoba di Langkat dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.* (ad)

Apresiasi tersebut disampaikan setelah Sat Narkoba Polres Binjai mengungkap 16 kasus peredaran narkotika dengan mengamankan 20 orang tersangka serta menyita sejumlah barang bukti berupa 257,62 gram sabu-sabu, 306 butir pil ekstasi, dan 78,88 gram ganja.

Baca Juga:

• Pemko Medan Cek Warga Tinggal di Rumah Kardus Bantaran Sungai Deli, Ternyata Punya Rumah di Marelan

Ia menilai langkah yang dilakukan Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane bersama jajarannya merupakan bentuk kerja nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

"Kami dari GM FKPPI Sumut sangat mengapresiasi kinerja AKP Ismail Pane dan tim. Dalam 1 bulan bisa ungkap 16 kasus dengan 20 tersangka. Ini kerja luar biasa dan patut didukung penuh," ujar Alan Pane.

Alan mengatakan pengungkapan kasus tersebut menjadi bukti bahwa aparat kepolisian terus berupaya mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran narkoba.

Menurutnya, keberhasilan Sat Narkoba Polres Binjai juga memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa Polri memiliki komitmen kuat dalam memberantas jaringan narkotika.

Selain memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian, Alan Pane juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta generasi muda untuk bersama-sama melawan peredaran narkoba.

Ia menegaskan pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

"Narkoba adalah musuh kita bersama. GM FKPPI Sumut siap bersinergi dengan kepolisian untuk melakukan edukasi dan pencegahan di lingkungan masyarakat, sekolah, dan kampus," tegas Alan Pane.

Menurutnya, upaya pencegahan melalui edukasi menjadi langkah penting agar generasi muda memiliki pemahaman tentang bahaya narkoba dan tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

GM FKPPI Sumut juga berharap proses hukum terhadap 20 tersangka dapat berjalan secara transparan dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

Selain penindakan terhadap pengguna maupun pengedar, Alan Pane mendorong aparat untuk terus melakukan pengembangan kasus guna mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk para bandar yang berada di balik peredaran narkoba.

Ia mengapresiasi langkah Sat Narkoba Polres Binjai yang tidak hanya melakukan penangkapan, tetapi juga aktif melakukan patroli dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Alan Pane berharap kerja sama antara kepolisian, pemerintah, organisasi masyarakat, dan warga dapat terus diperkuat untuk menciptakan wilayah Sumatera Utara yang lebih aman dan terbebas dari ancaman narkoba.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan bergerak cepat menindaklanjuti informasi mengenai warga yang mendirikan dan menghuni rumah kardus di bantaran Sungai Deli, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Peninjauan langsung dilakukan pada Sabtu (25/7/2026) untuk memastikan kondisi warga sekaligus melakukan pengecekan terkait status kependudukan mereka.

Baca Juga:

• KKSU 2026 Resmi Dibuka, Bobby Nasution Dorong UMKM Sumut Tembus Pasar Global dan Tarik Investor

Dari hasil verifikasi gabungan di lapangan, diketahui bahwa keluarga yang tinggal di lokasi tersebut ternyata memiliki rumah tinggal di Jalan Marelan VI, Lingkungan 25, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan.

Keberadaan mereka di bantaran Sungai Deli yang merupakan lahan milik Balai Wilayah Sungai (BWS) bukan karena tidak memiliki tempat tinggal, melainkan karena sang suami membuka usaha tempel ban di kawasan tersebut.

Pihak kecamatan kemudian memberikan imbauan secara persuasif agar keluarga tersebut kembali menempati rumah mereka di Rengas Pulau.

Namun, keluarga tersebut masih memilih bertahan sementara waktu dengan alasan mempertimbangkan mata pencaharian.

"Sesuai arahan Bapak Wali Kota Medan Rico Waas, kita tinjau langsung bersama unsur Muspika. Keluarga tersebut sebenarnya memiliki rumah tinggal di Rengas Pulau, Medan Marelan. Keberadaan mereka di sini karena usaha tempel ban. Namun karena ini lahan BWS, kita sudah imbau secara persuasif agar mereka kembali menempati rumahnya di Marelan," ujar Camat Medan Labuhan Elias Padang.

Elias mengatakan, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi keluarga tersebut, mulai dari suami, istri, hingga kedua anak mereka.

"Dari hasil pemeriksaan kondisi keluarga, dua anak dari pasangan tersebut dipastikan dalam keadaan sehat," jelas Elias Padang.

Selain memastikan kondisi kesehatan keluarga, Pemko Medan juga melakukan pendataan terkait bantuan sosial yang telah diterima warga tersebut.

Elias menjelaskan, keluarga itu sebelumnya sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) bersama orang tua mereka.

"Dari pertemuan itu diketahui juga warga tersebut baru melakukan Pemecahan Kartu Keluarga (KK). Berhubung pemecahan KK telah dilakukan, maka Koordinator PKH setempat telah mendata dan mendaftarkan mereka ke program Perlindungan Sosial (Perlinsos)," ucap Elias Padang.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi warga tersebut, Pemko Medan turut memberikan bantuan berupa paket sembako dan matras tidur.

Bantuan itu diserahkan langsung oleh Camat Medan Labuhan bersama Camat Medan Marelan.

Pemko Medan berharap melalui pendataan dan pendampingan yang dilakukan, keluarga tersebut dapat memperoleh solusi terbaik, terutama terkait tempat tinggal yang lebih layak sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian mereka.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Di tengah tantangan ekonomi global dan penyesuaian anggaran, penguatan sektor UMKM dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

Baca Juga:

• Kiran dan Tania Curi Perhatian di Hari Anak Nasional Medan, Rico Waas: Anak Indonesia Berpotensi Besar

Kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut mengusung tema "Dari Lokal ke Global: Mendorong UMKM yang Inovatif, Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Internasional."

Dalam sambutannya, Bobby mengatakan UMKM memiliki posisi strategis dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumatera Utara sendiri ditargetkan mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,7 hingga 7,1 persen.

"Untuk mengimbangi penyesuaian anggaran dan dinamika ekonomi global, kita harus menggerakkan sektor swasta dan mengoptimalkan potensi dalam negeri, khususnya para pelaku UMKM. Kualitas produk Sumut, baik wastra maupun kuliner, tidak perlu diragukan lagi dan sangat mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," ujar Bobby Nasution yang hadir bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumut Kahiyang Ayu.

Menurut Bobby, pengembangan UMKM tidak cukup hanya berorientasi pada penjualan langsung kepada konsumen atau business to consumer (B2C).

Pelaku usaha juga perlu didorong agar mampu masuk ke rantai industri melalui skema business to business (B2B) sehingga memiliki peluang lebih besar menjalin kerja sama dengan investor dan dunia usaha.

Untuk mendukung langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM.

Pendampingan itu mencakup peningkatan kualitas kemasan produk hingga penyusunan studi kelayakan atau feasibility study, agar produk lebih kompetitif dan layak mendapatkan pembiayaan.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono yang secara resmi membuka KKSU 2026 mengapresiasi kinerja ekonomi Sumatera Utara yang tetap tumbuh sebesar 4,98 persen meski menghadapi tekanan ekonomi global.

Thomas mengatakan Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial bagi sektor perbankan agar akses pembiayaan bagi pelaku UMKM semakin luas dan terjangkau.

"Tema tahun ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem UMKM daerah agar naik kelas. KKSU menjadi jembatan konkret yang mempertemukan UMKM dengan mitra pembiayaan, mitra dagang, serta pasar yang lebih luas," ungkap Thomas.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Ameriza M. Moesa menjelaskan, KKSU 2026 merupakan penyelenggaraan ketujuh sejak pertama kali digelar pada 2020.

Tahun ini, kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 600 pelaku usaha dan 48 mitra strategis dengan rangkaian acara yang berlangsung pada 15 hingga 26 Juli 2026.

Hingga hari pembukaan, KKSU 2026 telah mencatatkan capaian transaksi yang cukup signifikan.

Penjualan ritel menembus lebih dari Rp900 juta, sedangkan nilai business matching mencapai Rp22 miliar melalui kerja sama pembiayaan dan perdagangan antara UMKM dengan pelaku usaha global, agregator, serta industri perhotelan.

Selain itu, potensi kerja sama dan investasi yang tercatat selama penyelenggaraan kegiatan telah mencapai nilai lebih dari Rp80 miliar.

KKSU 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan, di antaranya Sumatra Export Celebration, Medan Digifestival, edukasi literasi keuangan, digitalisasi pembayaran melalui QRIS, serta bazar produk unggulan UMKM yang menampilkan berbagai produk wastra dan kuliner khas Sumatera Utara.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Indonesia berharap UMKM tidak hanya mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi, tetapi juga berkembang menjadi pelaku usaha yang memiliki daya saing di pasar nasional maupun internasional.* (ad)

MEDAN – Suasana penuh keceriaan mewarnai peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di Gedung Pancasila, Universitas Sumatera Utara (USU), Sabtu (25/7/2026).

Ratusan anak dari berbagai sekolah dan komunitas bergantian menampilkan tarian tradisional maupun kreasi modern.

Baca Juga:

• Kiran dan Tania Curi Perhatian di Hari Anak Nasional Medan, Rico Waas: Anak Indonesia Berpotensi Besar

Penampilan mereka menjadi simbol bahwa setiap anak memiliki potensi, bakat, dan kesempatan yang sama untuk berkarya serta mengekspresikan diri tanpa memandang kondisi yang dimiliki.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas hadir langsung dalam kegiatan bertajuk Festika (Festival Kreativitas Anak) tersebut.

Kehadiran keduanya menambah semangat anak-anak yang mengikuti rangkaian acara.

Selain menyaksikan berbagai pertunjukan seni, Rico Waas dan Airin juga mengajak sejumlah anak berdialog di atas panggung.

Di antaranya Kiran, siswi SD Swasta Sejahtera Marelan yang merupakan anak penyandang Down syndrome, serta Luthfi, pelajar SMP penyandang disabilitas tuna wicara.

Suasana hangat penuh canda dan senyum antara pimpinan Kota Medan dengan anak-anak itu mendapat sambutan meriah dari para peserta.

Momen tersebut memperlihatkan pentingnya ruang yang inklusif bagi seluruh anak untuk berkembang dan menunjukkan kemampuannya.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga memberikan berbagai hadiah kepada anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan maupun menampilkan bakatnya.

Hadiah berupa sepeda, tas, boneka, dan bingkisan disambut antusias sehingga menambah kemeriahan peringatan Hari Anak Nasional.

Dalam sambutannya, Rico Waas mengapresiasi Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan yang telah menyelenggarakan kegiatan bertema "Anak Terjaga, Gawai Secukupnya, Budaya Selamanya."

Menurut Rico Waas, peringatan Hari Anak Nasional tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial, melainkan harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus memperhatikan tumbuh kembang anak.

"Jika saya tidak hadir hari ini, saya adalah orang yang paling rugi. Saya menyaksikan sendiri betapa luar biasanya potensi, karya, dan keberanian anak-anak kita di panggung. Dari mereka, kita bisa melihat bahwa masa depan Kota Medan dan Indonesia ada di tangan yang tepat," ujar Rico Waas.

Selain mengapresiasi kreativitas anak-anak, Rico Waas juga menyoroti tantangan pola asuh di era digital.

Menurutnya, penggunaan gawai yang berlebihan dapat memengaruhi perkembangan fisik maupun mental anak apabila tidak diawasi dengan baik.

Ia menilai, orang tua harus terlebih dahulu memberikan teladan dalam penggunaan gawai sebelum meminta anak membatasi waktu bermain perangkat digital.

"Anak-anak itu bagaikan kertas putih, dan orang tua adalah yang melukisnya. Sering kali pagi-pagi yang kita cari pertama kali bukan hal lain, tapi meraba-raba meja mencari HP. Kebiasaan ini dilihat dan dicontoh langsung oleh anak-anak," jelas Rico Waas.

Meski demikian, ia mengakui teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern, termasuk dalam dunia pendidikan.

Karena itu, menurutnya, pendampingan orang tua menjadi kunci agar anak memanfaatkan teknologi secara sehat dan tidak mengalami ketergantungan.

Rico Waas menambahkan, Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus mempersiapkan generasi penerus bangsa.

"Anak-anak Indonesia itu cerdas dan berpotensi besar, bahkan banyak yang berprestasi hingga ke tingkat internasional. Tugas kita sebagai orang tua dan pemerintah adalah memberikan dorongan, kesempatan untuk tampil, serta ruang kreativitas dan pendidikan yang inklusif," ujar Rico Waas.

Kegiatan Festika 2026 turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Medan Ismiralda Wiriya Alrahman, Direktur Eksekutif PKPA Kemala Dewi, jajaran pimpinan perangkat daerah Pemerintah Kota Medan, para camat se-Kota Medan, serta perwakilan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS) Sumatera Utara dan SLB Pembina.* (ad)

MEDAN – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di Kota Medan menghadirkan momen yang menghangatkan suasana.

Di tengah semarak penampilan seni anak-anak, seorang anak penyandang Down syndrome bernama Kiran tampil penuh percaya diri di atas panggung bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas.

Baca Juga:

• PSMS Medan Tantang Juara Bertahan Port FC di Piala Presiden 2026, Eko Purdjianto: Kami Siap Tampilkan Permainan Terbaik

Kiran, siswi berusia 8 tahun dari SD Swasta Sejahtera Marelan, dengan berani maju ke atas panggung setelah Rico Waas mengajak anak-anak yang hadir untuk berinteraksi dalam peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di Gedung Pancasila, Universitas Sumatera Utara (USU), Sabtu (25/7/2026).

Di atas panggung, Rico Waas mengajak Kiran berbincang santai. Ia menanyakan nama dan hobi yang disukai anak tersebut.

"Saya sukanya nyanyi pak," kata Kiran.

Mendengar jawaban itu, Rico Waas langsung mempersilakan Kiran menunjukkan kemampuannya.

Dengan penuh percaya diri, Kiran menyanyikan sebait lagu anak di hadapan ratusan peserta yang hadir.

Penampilannya mendapat sambutan tepuk tangan dan sorak sorai dari para penonton.

Usai bernyanyi, Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas memberikan hadiah berupa boneka dan tas kepada Kiran. Wajah Kiran tampak sumringah menerima bingkisan tersebut.

"Terima kasih Bapak, Terima kasih Ibu," ujar Kiran dengan polos.

Tak hanya Kiran, perhatian peserta juga tertuju kepada Tania.

Anak tersebut menunjukkan kemampuannya menerjemahkan bahasa isyarat yang disampaikan Luthfi, seorang anak penyandang tuna wicara.

Dengan percaya diri, Tania membantu menyampaikan pesan Luthfi kepada Rico Waas, Airin Rico Waas, dan seluruh tamu yang hadir.

Penampilan keduanya mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk membangun komunikasi.

Sebagai bentuk penghargaan, Rico Waas dan Airin Rico Waas menghadiahkan sepeda kepada Tania dan Luthfi. Hadiah itu disambut dengan rasa senang oleh keduanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas mengatakan peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Kota Medan.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, termasuk Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM), yang selama ini dinilai konsisten memperjuangkan kesejahteraan anak.

Menurut Rico Waas, anak-anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa.

Karena itu, pemerintah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

"Anak-anak Indonesia itu cerdas dan berpotensi besar, bahkan banyak yang berprestasi hingga ke tingkat internasional. Tugas kita sebagai orang tua dan pemerintah adalah memberikan dorongan, kesempatan untuk tampil, serta ruang kreativitas dan pendidikan yang inklusif," ujar Rico Waas.

Ia berharap peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus menghadirkan lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi seluruh anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas.* (ad)

Oleh: Samuel Marganda Tua Lumban Gaol

TRI Dharma Perguruan Tinggi adalah fondasi utama eksistensi setiap universitas di Indonesia.

Baca Juga:

• Kemendikdasmen Targetkan Revitalisasi 71.744 Sekolah pada 2026, Libatkan 1,1 Juta Tenaga Kerja

Ketiga pilar ini menjadi tolok ukur apakah sebuah kampus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermartabat.

Namun, rencana gelaran Nommensen Festival 2026 yang akan datang justru menghadirkan ironi yang menggelitik.

Di tengah upaya serius memajukan dunia pendidikan melalui Tri Dharma, konser dan hiburan mewah justru tampil lebih menonjol.

Kampus yang seharusnya menjadi ruang pengembangan keilmuan dan penalaran, berubah menjadi panggung hiburan yang menghadirkan artis papan atas.

Padahal esensi festival kampus seharusnya menjadi ajang aktualisasi kreativitas mahasiswa, bukan sekadar pesta hiburan yang mengabaikan fungsi utama pendidikan.

Ironi ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut arah dan prioritas pengelolaan kampus yang semakin hari semakin rancu.

Lebih ironis lagi, kegiatan ini direncanakan berlangsung di saat mahasiswa sedang menjalani masa libur, sehingga partisipasi dan keterlibatan mahasiswa secara keseluruhan menjadi pekerjaan rumah yang tak terjawab.

Festival yang diklaim sebagai "ajang kebanggaan kampus" justru berpotensi menjadi ajang eksklusif yang tidak melibatkan seluruh elemen mahasiswa.

Biaya partisipasi yang dibebankan kepada mahasiswa menjadi sorotan pertama.

Nommensen Festival 2026 dikemas dengan kemeriahan yang spektakuler: menghadirkan deretan musisi papan atas dan berbagai atraksi hiburan lainnya.

Untuk mendatangkan artis-artis ternama dan menggelar acara besar, tentu dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah: dari mana sumber pendanaan utama kegiatan ini?

Jika biaya operasional festival ditanggung oleh mahasiswa melalui tiket partisipasi yang mahal, maka hal ini menjadi persoalan serius.

Mahasiswa yang sudah dibebani biaya pendidikan dan kebutuhan perkuliahan, kini harus kembali menguras kantong untuk sekadar hadir dalam acara yang diklaim sebagai "festival kampus".

Biaya partisipasi yang tidak terjangkau justru berpotensi menciptakan jurang antara mahasiswa yang mampu dan tidak mampu untuk ikut merayakan momentum dies natalis kampusnya sendiri.

Hal ini tentu bertentangan dengan semangat inklusivitas dan kebersamaan yang seharusnya menjadi nilai dasar dalam setiap kegiatan kampus.

Seharusnya, sebagai bentuk apresiasi dan fasilitasi terhadap mahasiswa, kampus memberikan akses gratis atau setidaknya subsidi yang signifikan agar seluruh mahasiswa tanpa terkecuali dapat berpartisipasi.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah persoalan tata kelola keuangan kampus yang terkesan timpang.

Kehidupan organisasi internal mahasiswa di Universitas HKBP Nommensen selama ini berjalan dengan terbatas karena pembiayaan dari kampus sering kali tersendat dan lambat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pencairan dana untuk kegiatan organisasi internal bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang tidak kunjung terealisasi.

Akibatnya, berbagai program kemahasiswaan yang seharusnya menjadi wadah pengembangan minat, bakat, dan kapasitas kepemimpinan mahasiswa terpaksa berjalan seadanya atau bahkan terbengkalai.

Padahal, organisasi internal seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan unit kegiatan mahasiswa (UKM) lainnya adalah ujung tombak pengembangan soft skill mahasiswa di luar perkuliahan.

Penelitian akademis menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas dan pendanaan menjadi penghambat utama pengembangan potensi mahasiswa melalui organisasi internal di berbagai perguruan tinggi, termasuk di Universitas HKBP Nommensen.

Namun di sisi lain, ketika ada festival besar seperti Nommensen Festival, dana seolah mengalir dengan cepat dan tanpa hambatan berarti.

Pertanyaan kritisnya adalah: mengapa dana untuk kegiatan seremonial yang menghadirkan artis bisa diupayakan dengan cepat dan mudah, sementara dana untuk pengembangan potensi mahasiswa melalui organisasi internal justru berjalan tertatih-tatih?

Ini menandakan adanya ketimpangan dan ketidakonsistenan dalam tata kelola keuangan kampus.

Pendanaan yang tidak seimbang ini menunjukkan bahwa prioritas kampus lebih tertuju pada citra dan popularitas jangka pendek dibandingkan pada pengembangan substansi mahasiswa dalam jangka panjang.

Kampus seolah lebih peduli pada kemasan dan gimmick ketimbang pada isi dan kualitas pembinaan mahasiswa.

Kritik berikutnya adalah ketiadaan relevansi Nommensen Festival dengan proses pembelajaran dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Acara yang mengusung konsep hiburan dan konser musik ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tiga pilar utama pendidikan tinggi.

Padahal, Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup pendidikan yang berfokus pada pemberian pengetahuan dan pengembangan potensi mahasiswa, penelitian yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah masyarakat, serta pengabdian yang menjadi kewajiban dosen dan mahasiswa untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Nommensen Festival lebih terlihat sebagai ajang promosi dan pencitraan kampus semata.

Jika tujuan utama festival ini adalah untuk merayakan dies natalis, seharusnya kampus dapat merancang kegiatan yang lebih substantif dan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam berbagai lomba akademik, seminar, pengabdian masyarakat, atau pameran karya ilmiah.

Bukan sekadar konser hiburan yang sifatnya sesaat dan cepat berlalu.

Festival kampus yang ideal adalah festival yang mampu mengintegrasikan unsur hiburan dengan nilai-nilai edukasi dan pengembangan karakter mahasiswa.

Namun dalam kasus Nommensen Festival 2026, hiburan justru menjadi prioritas utama sementara nilai edukasi hanya menjadi tempelan seremonial belaka.

Di sisi lain, kita tidak bisa memungkiri bahwa festival semacam ini dapat menjadi ajang promosi universitas dan menarik minat calon mahasiswa.

Kegiatan besar yang melibatkan artis terkenal tentu dapat meningkatkan citra kampus di mata publik.

Namun, promosi tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar pendidikan tinggi dan membebani mahasiswa dengan biaya yang tidak ringan.

Jika kampus ingin mempromosikan diri, seharusnya dapat dilakukan melalui pencapaian akademik, prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional, serta kualitas lulusan yang dihasilkan.

Bukan sekadar konser mewah yang cepat berlalu dan hanya meninggalkan kenangan tanpa makna mendalam.

Kampus juga perlu menyadari bahwa mahasiswa adalah subjek utama pendidikan, bukan sekadar objek yang dibebani biaya untuk kemeriahan acara.

Dana yang besar seharusnya diarahkan untuk memperbaiki fasilitas belajar, meningkatkan kualitas dosen, mendanai penelitian dan pengabdian mahasiswa, atau mengembangkan program-program pemberdayaan mahasiswa yang lebih berkelanjutan.

Kampus harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara yang esensial dan yang seremonial.

Sudah saatnya Universitas HKBP Nommensen melakukan evaluasi mendalam terhadap rencana penyelenggaraan Nommensen Festival 2026 dan kegiatan serupa ke depan.

Kampus harus kembali pada esensi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan peran pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan berkeadilan.

Dana yang ada harus dikelola dengan transparan dan prioritas yang jelas: mendahulukan kebutuhan akademik dan pengembangan organisasi kemahasiswaan di atas kegiatan seremonial yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Kampus harus berani menghentikan kebiasaan menggelar acara mewah dengan biaya mahal yang tidak relevan dengan proses pembelajaran.

Mahasiswa dan masyarakat juga perlu kritis terhadap kebijakan kampus yang tidak berpihak pada kepentingan akademik.

Forum-forum diskusi dan rapat dengar pendapat antara pengurus yayasan, rektorat, dan mahasiswa perlu terus digalakkan sebagai ruang aspirasi dan kontrol bersama.

Sebab, kampus yang baik adalah kampus yang tidak hanya sibuk dengan gemerlap panggung, tetapi juga peduli pada masa depan mahasiswa dan bangsanya.

Seperti yang ditegaskan, Tri Dharma bukan slogan, tetapi pilar moral untuk memastikan bahwa perguruan tinggi benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Nommensen yang bermartabat adalah Nommensen yang tidak melupakan jati dirinya sebagai institusi pendidikan.

Dan itu dimulai dari keberanian kita semua untuk mengkritisi dan memperbaiki arah kebijakan kampus, hari ini juga.*

*) Penulis adalahMahasiswa Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nommensen Medan

JAKARTA – Harga beras di tingkat konsumen terus mengalami kenaikan meski pemerintah menyatakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.

Kondisi ini dinilai menjadi anomali karena stok melimpah belum mampu menahan laju kenaikan harga di pasar.

Baca Juga:

• Meski Tak Mengaku, Suami Guru PPPK di Tanjungbalai Tetap Jadi Tersangka Dugaan Pencabulan Anak

Bahkan, beras medium telah naik selama empat bulan berturut-turut sejak April 2026, sedangkan beras premium terus meningkat sejak Maret 2026.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan harga beras medium naik 0,42 persen pada pekan ketiga Juli 2026.

"Kalau kita pilahkan menjadi dua yaitu beras medium dan beras premium, keduanya mengalami peningkatan. Untuk beras medium, meningkat 0,42%. Peningkatan tersebut mulai terjadi pada bulan April, Mei, Juni sampai dengan bulan Juli. Jadi 4 bulan berturut-turut mengalami kenaikan untuk beras medium," kata Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026.

Sementara itu, harga beras premium juga naik 0,42 persen menjadi Rp16.313 per kilogram.

Menurut BPS, tren kenaikan harga beras premium sudah berlangsung sejak Maret 2026.

"Beras premium bahkan terjadi kenaikannya sejak bulan Maret. Di bulan Maret sampai dengan bulan Juli mengalami penaikan, saat ini pada kondisi sampai dengan minggu ketiga bulan Juli beras premium naik 0,42% dengan posisi harga pada Rp16.313 [per kilogram]," ujarnya.

BPS juga mencatat kenaikan harga beras semakin meluas di berbagai wilayah Indonesia.

Pada pekan ketiga Juli 2026, sebanyak 144 kabupaten dan kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras.

Aceh menjadi provinsi dengan kenaikan IPH tertinggi sebesar 2 persen, disusul Sulawesi Tengah 1,86 persen, Papua 1,31 persen, dan Kalimantan Timur 1,19 persen.

Di tingkat kabupaten dan kota, Kota Langsa mencatat kenaikan tertinggi sebesar 8,07 persen.

Kemudian Kabupaten Sarmi 5,54 persen, Kabupaten Supiori 5,08 persen, Kabupaten Aceh Barat Daya 5,06 persen, dan Kabupaten Aceh Timur 5,01 persen.

Di tengah kenaikan harga tersebut, Kementerian Pertanian memastikan stok beras nasional masih sangat mencukupi.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Muhammad Agung Sunusi mengatakan hingga 19 Juli 2026, cadangan beras pemerintah mencapai 5,24 juta ton atau menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

"Cadangan beras nasional kita sampai hari ini [per 19 Juli 2026], alhamdulillah ini di posisi 5,24 juta [ton]. Dan tentunya ini menjadi cadangan terbesar kita dan harapannya tentunya tadi beberapa daerah-daerah yang memang mengalami kenaikan, tentunya bisa kita akan support dengan ketersediaan cadangan beras yang ada," ujar Agung.

Menurutnya, pemerintah juga terus mengawal musim tanam, menjaga produksi padi, serta memastikan harga gabah tetap berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Perum Bulog mengaku telah meningkatkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah daerah yang mengalami lonjakan harga.

Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan salah satu fokus intervensi dilakukan di Aceh.

"Misalnya seperti di Aceh, di Kota Langsa itu, GPM terus kami laksanakan dan jumlah pelaksanaannya juga terus kami tambah. Kalau sebelumnya GPM-nya itu sekitar 200 ton per minggu, kami tingkatkan menjadi 300 ton per minggu," ujarnya.

Bulog juga memperkuat distribusi di sejumlah wilayah lain serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas jaringan gudang penyimpanan.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Isnawati Hidayah, menilai tingginya stok beras pemerintah belum tentu langsung berdampak pada harga di pasar.

"Jadi, kenapa ada fenomena di mana cadangan berasnya itu tinggi tetapi harganya tetap naik di masyarakat? Karena kan, kalau kita lihat, stok CBP itu kan bukan otomatis yang tersedia di pasar dan siap untuk dibeli langsung oleh masyarakat," katanya.

Menurut Isnawati, persoalan utama berada pada distribusi yang belum berjalan efektif.

Selain itu, kenaikan harga gabah, biaya penggilingan, logistik, energi, hingga kemasan ikut mendorong harga beras naik.

Ia juga mengingatkan bahwa operasi pasar hanya menjadi solusi sementara.

Pemerintah dinilai perlu memperbaiki tata kelola rantai pasok pangan agar harga lebih stabil dalam jangka panjang.

Isnawati memperkirakan tekanan harga beras masih berpotensi berlanjut pada semester II 2026 karena memasuki musim kemarau, potensi gangguan produksi, serta ancaman El Nino.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk membeli beras.* (bi/ad)

JAKARTA – Bank Central Asia (BCA) kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal produktif dengan bunga yang kompetitif dan tenor yang fleksibel.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Salurkan 20 Kursi Roda dan 90 Seragam Sekolah untuk Penyandang Disabilitas dan Siswa SD

Selain itu, tersedia pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun, sehingga cicilan dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial debitur.

Program ini menjadi salah satu solusi bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis tanpa terbebani modal yang terbatas.

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Calon debitur wajib memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mengajukan pinjaman, antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki e-KTP yang masih berlaku.
- Nasabah perorangan atau badan usaha.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan.
- Tidak sedang memiliki fasilitas KUR di bank lain.
- Tidak memiliki kredit produktif yang masih berjalan sesuai ketentuan program.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Untuk memperlancar proses pengajuan, calon debitur perlu menyiapkan beberapa dokumen berikut:

- e-KTP pemohon dan pasangan.
- Kartu Keluarga (KK).
- NPWP (khusus pengajuan di atas Rp50 juta).
- Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- BPJS Ketenagakerjaan (khusus pengajuan KUR Kecil).

Cara Mengajukan KUR BCA 2026

Pengajuan KUR BCA dapat dilakukan secara online maupun offline.

Pengajuan Online

- Buka situs resmi BCA.
- Pilih menu Ajukan Sekarang pada layanan KUR.
- Masukkan nomor telepon aktif.
- Siapkan seluruh dokumen persyaratan.
- Isi formulir pengajuan hingga selesai.
- Tunggu proses verifikasi dari pihak bank.

Pengajuan Offline

- Datangi kantor cabang BCA terdekat.
- Sampaikan kepada petugas bahwa ingin mengajukan KUR.
- Serahkan dokumen persyaratan.
- Isi formulir pengajuan melalui webform BCA dengan bantuan petugas.
- Pihak bank akan melakukan analisis kelayakan usaha.
- Jika disetujui, dana akan dicairkan ke rekening debitur.

Tabel Angsuran KUR BCA 2026 Pinjaman Rp500 Juta

Berikut estimasi cicilan pinjaman KUR BCA sebesar Rp500 juta:

12 Bulan: Rp43.031.700/per Bulan
24 Bulan: Rp22.158.400/per Bulan
36 Bulan: Rp15.208.900/per Bulan
48 Bulan: Rp11.736.700/per Bulan
60 Bulan: Rp9.653.400/per Bulan

Pelaku UMKM juga disarankan menghitung kemampuan membayar cicilan sebelum mengajukan pinjaman agar usaha tetap berjalan sehat dan arus kas tetap terjaga.* (di/ad)

GORONTALO – Sebanyak 11 warga negara asing (WNA) dan satu awak kapal berhasil selamat setelah speedboat yang mereka tumpangi tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi di Perairan Teluk Tomini.

Para korban bertahan selama berjam-jam di atas sebuah rakit terapung sebelum akhirnya ditemukan Tim SAR Gabungan.

Baca Juga:

• Ibu Daffa Bawa Dua Saksi ke Polda Sumut, Berharap Kasus Penembakan Putranya Segera Terungkap

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (24/7/2026) sekitar pukul 21.00 WITA.

Speedboat yang membawa 11 WNA dan dua awak kapal berangkat dari Pelabuhan Tojo Una-Una menuju Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Kapal dijadwalkan tiba sekitar pukul 11.00 WITA.

Namun hingga waktu yang ditentukan, speedboat tidak kunjung tiba sehingga pemilik kapal melaporkan kejadian tersebut kepada Basarnas.

Laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan operasi pencarian yang melibatkan Basarnas Gorontalo bersama Tim SAR Gabungan.

Setelah melakukan pencarian, tim akhirnya menemukan lokasi kapal pada Sabtu (25/7/2026) sore.

Speedboat diketahui telah patah dan tenggelam setelah diterjang gelombang tinggi di Perairan Teluk Tomini.

"Akibat cuaca buruk, sekitar pukul 21.00 WITA kapal yang ditumpangi 11 WNA dan dua awak kapal itu dihantam gelombang tinggi yang mengakibatkan kapal yang mereka tumpangi patah dan tenggelam," ujar Kepala Basarnas Gorontalo Heriyanto, Sabtu (25/7/2026).

Saat kapal mulai patah, seluruh penumpang berusaha menyelamatkan diri.

Sebanyak 11 WNA bersama satu awak kapal berhasil meraih sebuah rakit yang terapung di tengah laut.

Dengan memanfaatkan rakit tersebut, mereka bertahan di tengah gelombang selama berjam-jam hingga akhirnya ditemukan Tim SAR sekitar pukul 14.00 WITA pada Sabtu siang.

Seluruh korban kemudian dievakuasi ke Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Namun nahkoda kapal, Ferdiansyah, tidak berhasil bergabung dengan rombongan.

Ia diduga terpisah saat proses penyelamatan akibat jarak pandang yang sangat terbatas karena kabut tebal.

"Nahkoda kapal hilang. Dua belas penumpang selamat sudah dievakuasi. Nahkoda tersebut saat kapal yang mereka tumpangi patah dan tenggelam, ia terpisah dengan 12 orang lainnya dikarenakan jarak pandang yang berkabut. Kemudian yang 12 orang ini berhasil meraih salah satu rakit yang berada di tengah laut. Nahkoda kapal sendiri masih dalam pencarian hingga saat ini," kata Heriyanto.

Hingga Sabtu sore, operasi pencarian terhadap Ferdiansyah masih terus dilakukan.

Tim SAR Gabungan mengerahkan personel dari Basarnas Gorontalo, Pos SAR Marisa, KN SAR Bisma, Polairud Marisa, Pos TNI AL Marisa, KN Limboto, hingga Tim Sanctum Una-Una Dive Resort untuk menyisir lokasi terakhir nahkoda dilaporkan terpisah dari para penumpang.

Proses pencarian dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca di Perairan Teluk Tomini yang masih berubah-ubah serta gelombang laut yang cukup tinggi.

Basarnas berharap proses pencarian dapat segera membuahkan hasil sehingga nahkoda yang masih hilang dapat ditemukan.* (bs/ad)

MALANG – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar RedTalks 2026 bertajuk "Suara Muda untuk Jatim Keren: Indonesia Punya Kita, Nasionalisme Tanpa Batas Generasi" di Malang Creative Center (MCC), Sabtu (25/7/2026).

Forum tersebut menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi, pengamat politik, komedian, hingga mahasiswa untuk membahas nasionalisme dan peran generasi muda dalam kehidupan berbangsa.

Baca Juga:

• Apa Itu Londo Ireng? Ucapan Prabowo yang Kini Ramai Dibahas Publik

Dalam paparannya, ia mengaitkan gagasan tersebut dengan pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.

"Kita ingin menjadi ireng yang tidak menjadi londo. Bung Karno paham tentang kelondoan, tetapi dia tidak menjadi londo. Karena itu, Bung Karno memastikan negeri ini harus mengikuti jalan kiri, bukan jalan kanan," ujar Rocky.

Menurut Rocky, Soekarno meyakini Indonesia harus menempuh jalan yang berpihak kepada rakyat kecil.

Karena itu, ia menilai konsep Marhaenisme masih relevan sebagai landasan dalam menjaga semangat nasionalisme di tengah perkembangan zaman.

Rocky mengatakan nasionalisme merupakan nilai yang melampaui kepentingan politik praktis.

Ia menilai keberadaan partai politik dapat berubah seiring waktu, tetapi semangat nasionalisme harus tetap dipertahankan.

"Sebuah partai itu mungkin hanya lima tahun. Setiap lima tahun bisa berada dalam kekuasaan atau bisa juga runtuh. Tetapi nasionalisme akan tetap ada sepanjang kita menghendakinya. Kehendak itu tidak mungkin dibatalkan oleh tukar tambah politik," tuturnya.

Ia berharap semangat nasionalisme terus diwariskan kepada generasi muda agar tidak tergerus oleh perubahan sosial maupun dinamika politik.

Menurut Rocky, anggapan bahwa anak muda mulai menjauh dari politik tidak sepenuhnya tepat.

Ia menilai generasi muda sebenarnya sedang mencari ruang baru yang mampu menjawab kegelisahan mereka terhadap kondisi bangsa.

Rocky menyebut sebagian anak muda mengalami kelelahan secara mental karena kehilangan harapan terhadap masa depan.

Oleh sebab itu, menurutnya diperlukan arah baru dalam membangun nasionalisme yang tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Dari Malang kita ingin memastikan ada arah baru nasionalisme agar kita tidak pernah lelah mengejarnya. Satu-satunya yang tersedia adalah Marhaenisme," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono mengatakan RedTalks tidak hanya menjadi forum diskusi sesaat, tetapi diharapkan berkembang menjadi ruang dialog yang berkelanjutan hingga ke tingkat masyarakat.

Menurut Deni, salah satu tujuan kegiatan tersebut adalah membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam proses politik tanpa harus menjadi pengurus partai maupun calon legislatif.

"Anak muda tidak harus menjadi struktur partai atau caleg. Yang kami buka adalah ruang-ruang diskusi agar masukan mereka bisa kami tampung dan dijadikan program-program perjuangan," ujarnya.

Ia menegaskan berbagai gagasan yang muncul dalam forum tersebut akan dihimpun sebagai bahan penyusunan kebijakan internal partai maupun menjadi masukan bagi kader PDIP yang berada di lembaga legislatif dan eksekutif.

Kegiatan RedTalks 2026 dihadiri aktivis, komunitas, organisasi kemahasiswaan, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang Raya.

Selain Rocky Gerung, forum ini juga menghadirkan komedian Abdel Achrian, akademisi Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo, Wakabid Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Qintharra Ulya Yassifa, budayawan sekaligus sejarawan Universitas Negeri Malang Dwi Cahyono, serta perwakilan organisasi mahasiswa.* (lt/ad)

JAKARTA – Rumah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, tampak dijaga ketat setelah dirinya resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Meski terdapat penjagaan di sekitar kediaman, aktivitas di lingkungan perumahan dilaporkan tetap berlangsung normal.

Baca Juga:

• Apa Itu Londo Ireng? Ucapan Prabowo yang Kini Ramai Dibahas Publik

Dua orang juga tampak berada di pos keamanan di pintu masuk kawasan perumahan.

Suasana di sekitar kompleks tetap kondusif.

Di halaman rumah, terlihat sejumlah kendaraan terparkir.

Tercatat ada 11 mobil yang berada di area kediaman tersebut.

Tujuh kendaraan diparkir di teras samping, sementara empat mobil lainnya berada di bagian depan rumah.

Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional pada Rabu (22/7/2026).

Melalui unggahan di media sosial, ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena ingin memulihkan kondisi kesehatannya.

Nanik mengaku sempat mengalami gangguan pada jantung hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Karena itu, ia memilih beristirahat dan fokus menjalani proses pemulihan.

Selain menyampaikan kondisi kesehatannya, Nanik juga mengungkapkan pengalaman selama menangani Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengaku mengalami tekanan yang membuatnya enggan kembali menangani urusan keuangan program tersebut.

Dalam unggahan yang sama, Nanik mengatakan Presiden Prabowo Subianto memintanya tetap terlibat mengawasi Badan Gizi Nasional.

"Saya diminta tetap ikut mengawasi BGN. Kemungkinan presiden akan membentuk dewan pengawas dimana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya," tulis Nanik.

Namun, ia menegaskan hanya bersedia jika tugas tersebut tidak berkaitan dengan pengelolaan anggaran.

"Kalau mencereweti kayaknya masih bisa yg penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akuttt," tulisnya.

Meski tidak lagi menjabat, Nanik menegaskan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

"Saya tetap berjuang dan mendukung Pak Presiden yang saat ini sangat keras berupaya memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia."

Ia juga menilai program MBG bukan bertujuan politis, melainkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

"14 tahun ikut beliau, saya tau persis program MBG bukan untuk tujuan politis seperti yang dituduhkan orang, tapi sebagai program untuk benar-benar intervensi gizi anak-anak agar tumbuh menjadi generasi emas dan juga untuk menjaga kesehatan mereka."

Di akhir keterangannya, Nanik kembali menegaskan bahwa saat ini prioritas utamanya adalah memulihkan kondisi kesehatan.

"Saya konsentrasi di kesehatan dulu ya prens."

Hingga kini belum ada keterangan resmi yang mengaitkan penjagaan di kediaman Nanik dengan proses hukum atau alasan keamanan tertentu.* (tm/ad)

TANJUNGBALAI – Polres Tanjungbalai menetapkan D alias A, suami seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Tanjungbalai, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak berusia 12 tahun di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menilai alat bukti dalam perkara tersebut telah memenuhi syarat, meskipun tersangka tidak mengakui perbuatan yang disangkakan.

Baca Juga:

• Kemendikdasmen Targetkan Revitalisasi 71.744 Sekolah pada 2026, Libatkan 1,1 Juta Tenaga Kerja

"Untuk pemeriksaan terhadap dua terlapor sudah kami lakukan pemeriksaan seperti yang tadi disampaikan, bahwa adanya keterangan yang singkron," kata Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai, IPTU Benjamin Silaban, Sabtu (25/7/2026).

Benjamin menjelaskan, penolakan atau pengakuan dari tersangka bukan menjadi dasar utama dalam penetapan status hukum seseorang.

"Tetapi untuk sementara itu, untuk tidak pidana tersebut tidak diakui oleh kedua terlapor. Jadi sekarang sudah kita tetapkan tersangka terhadap satu orang yaitu D alias A, dan sudah kita tahan di tahti," katanya.

Sementara itu, penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan istri tersangka berinisial AIK yang saat ini masih berstatus saksi.

"Istri dari terlapor masih kami lakukan pendalaman. Apabila nanti akan ditemukan dua alat bukti yang cukup, akan kami naikan statusnya," ungkapnya.

Menurut Benjamin, proses penyidikan tetap berjalan berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan tersangka.

"Dasar kita menetapkan tersangka, karena keterangan tersangka itu bukan merupakan alat bukti, jadi terlepas dari itu tersangka mengakui atau tidak, apabila dia alat bukti telah terpenuhi maka kami naikan status terlapor menjadi tersangka," jelasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini hanya D alias A yang dilakukan penahanan, sedangkan AIK dipulangkan karena belum memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan.

"Bukan dilepas, tapi karena masih sebagai saksi, kami belum melakukan upaya lain," pungkasnya.

Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian masyarakat setelah ratusan warga mendatangi rumah seorang aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan V, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung.

Warga mempertanyakan dugaan pencabulan terhadap seorang anak yatim piatu yang masih duduk di bangku kelas V sekolah dasar.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan memeriksa para pihak yang diduga terlibat sebelum menetapkan tersangka.

Kasus tersebut juga mendapat perhatian Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Ia meminta aparat kepolisian mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya korban lain.

"Itu perbuatan biadab, tidak ada rasa kemanusiaan. Suami isteri harus dihukum seberat-beratnya. Ada dua hal yang perlu segera dilakukan. Pertama, saya minta kepada pihak kepolisian untuk segera menahan dan menyelidiki segera untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat dalam praktik kejahatan itu," kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Jumat (24/7/2026).

Ia juga meminta Pemerintah Kota Tanjungbalai, KPAD, serta instansi terkait memberikan pendampingan kepada korban dan keluarganya.

"Perlu juga memang diselidiki lebih lanjut, apakah ada korban lainnya yang terlebih dahulu dikerjai oleh terduga pelaku," katanya.

Doli mengimbau masyarakat yang mengetahui adanya dugaan korban lain agar segera melapor kepada aparat penegak hukum.

"Saya akan ke Tanjungbalai untuk membantu agar masalah ini segera ditangani dengan baik," pungkasnya.* (tm/ad)

MEDAN – Perkeretaapian di Sumatera Utara genap berusia 140 tahun pada 25 Juli 2026.

Momen ini menjadi penanda perjalanan panjang sejak jalur kereta api pertama di Pulau Sumatera resmi beroperasi pada lintas Medan–Labuhan pada 25 Juli 1886.

Baca Juga:

• Bupati Sergai Apresiasi Bobby Nasution, Proyek Jalan dan Jembatan Dinilai Perkuat Konektivitas Daerah

"Setelah 140 tahun, perkeretaapian di Sumatera Utara tidak hanya bertahan tetapi juga bertransformasi. Dari berfokus sebagai angkutan komoditas di awal operasionalnya, kini berkembang menjadi sarana mobilitas favorit masyarakat Sumatera Utara," ucap Anwar, Sabtu, 25 Juli 2026.

Menurut Anwar, sejarah perkeretaapian di Sumatera Utara bermula dari berkembangnya industri perkebunan tembakau Deli pada akhir abad ke-19.

Saat itu, Pemerintah Hindia Belanda memberikan konsesi kepada Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) pada 1883 untuk membangun jalur rel yang menghubungkan kawasan perkebunan dengan Pelabuhan Belawan.

Seiring waktu, jaringan rel terus berkembang hingga menghubungkan sejumlah daerah seperti Binjai, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Tanjungbalai, dan Rantau Prapat.

Pada masa kejayaannya pada 1937, panjang jalur kereta api di Sumatera Utara mencapai 553 kilometer.

Namun, sejumlah jalur cabang, seperti menuju Deli Tua, Bangun Purba, dan Pangkalan Brandan, akhirnya ditutup akibat berkurangnya aktivitas perkebunan yang berdampak pada penurunan volume angkutan komoditas.

Setelah Indonesia merdeka dan proses nasionalisasi perusahaan Belanda selesai, pengelolaan perkeretaapian sepenuhnya berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Saat ini, jaringan rel aktif di Sumatera Utara memiliki panjang sekitar 476,46 kilometer.

Infrastruktur tersebut juga terus berkembang, termasuk hadirnya KA Bandara Kualanamu sejak 2013 dan jalur logistik menuju Pelabuhan Kuala Tanjung serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang mulai beroperasi pada 2022.

Pengembangan jaringan tersebut turut mendorong peningkatan layanan penumpang.

Pada 2024, KAI Divre I Sumatera Utara melayani sekitar 2,43 juta penumpang. Jumlah itu meningkat menjadi 2,63 juta penumpang pada 2025.

Hingga Semester I 2026, jumlah pelanggan telah mencapai 1,39 juta orang dan diperkirakan masih akan terus bertambah hingga akhir tahun.

Di sektor angkutan barang, KAI mencatat volume pengiriman sebesar 883.661 ton pada 2024, 685.355 ton pada 2025, dan 387.895 ton selama Semester I 2026.

Menurut perusahaan, perubahan volume tersebut dipengaruhi kondisi pasar dan kebutuhan logistik industri.

"Peningkatan jumlah penumpang dari tahun ke tahun membuktikan semakin tingginya kepercayaan publik terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan ramah lingkungan. Di sisi lain, angkutan barang tetap menjadi tulang punggung logistik yang strategis bagi perekonomian daerah," jelas Anwar.

Memasuki usia ke-140 tahun, KAI Divre I Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah melalui pengembangan jaringan transportasi rel.

"Kami berkomitmen memastikan kereta api tetap menjadi pilihan transportasi andalan yang berkontribusi nyata dalam memperkuat konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara," tutur Anwar.* (vv/ad)

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah di seluruh Indonesia sepanjang 2026.

Program tersebut mencakup perbaikan gedung sekolah mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Baca Juga:

• Bupati Sergai Apresiasi Bobby Nasution, Proyek Jalan dan Jembatan Dinilai Perkuat Konektivitas Daerah

Dengan skema ini, proses pembangunan dan perbaikan akan dikerjakan langsung oleh masing-masing satuan pendidikan dengan melibatkan masyarakat setempat.

Menurut Mu'ti, program tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar selama proses pelaksanaannya.

"Mereka yang mengerjakan revitalisasi untuk 71.744 (sekolah) itu sekitar 1,1 juta orang, yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara tiga sampai delapan bulan," kata Mu'ti dalam keterangan pers, Sabtu (25/7/2026).

Semula, pemerintah hanya menargetkan revitalisasi terhadap 11.744 sekolah dengan anggaran sebesar Rp14 triliun.

Namun, pemerintah kemudian menambah sasaran sebanyak 60.000 sekolah sehingga total target meningkat menjadi 71.744 satuan pendidikan.

"Pemerintah telah berkomitmen menambah sasaran sebanyak 60.000 satuan pendidikan, sehingga total revitalisasinya mencapai 71.744," kata Mu'ti.

Ia menjelaskan, hingga pertengahan Juni 2026, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 70 persen dari target awal revitalisasi 11.744 sekolah.

"Beberapa di antaranya sudah bisa selesai di bulan Juli atau Agustus, dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun ajaran 2026/2027," ucapnya.

Salah satu sekolah yang akan memperoleh revitalisasi adalah SDN Tanggirejo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Sekolah tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik setelah foto para siswa menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan ruang kelas yang rusak dan roboh viral di media sosial.

Kondisi bangunan yang mengalami kerusakan pada sejumlah ruang kelas membuat aktivitas belajar mengajar berlangsung dalam keterbatasan.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan SDN Tanggirejo termasuk dalam tiga sekolah prioritas penerima program revitalisasi.

"SDN Tanggirejo merupakan salah satu sekolah yang masuk dalam tiga prioritas utama penerima program revitalisasi," tutur Gogot Suharwoto.

Dalam waktu dekat, Kemendikdasmen juga akan mengundang Kepala SDN Tanggirejo ke Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tahap awal pelaksanaan revitalisasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan ikut membantu proses perbaikan SDN Tanggirejo.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan kepastian tersebut diperoleh setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah.

"Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ikut membantu perbaikan gedung yang rusak," kata Sadimin.

Ia menjelaskan, peninjauan ke lokasi dilakukan atas arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk memastikan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan akibat usia bangunan serta serangan rayap.

Setelah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani, dana bantuan revitalisasi ditargetkan mulai dicairkan pada Agustus 2026 sehingga rehabilitasi lima ruang kelas dapat segera dilaksanakan.

Program revitalisasi sekolah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi peserta didik di seluruh Indonesia.* (km/ad)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan terkait program sayembara tangkap begal, maling, copet, jambret, hingga perampok yang sebelumnya menuai kritik dari berbagai kalangan.

Dedi menegaskan, kebijakan tersebut bukan untuk mendorong masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri, melainkan sebagai upaya agar pelaku kejahatan dapat diamankan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Ini Alasan Febri Diansyah Mau Membela Febrie Adriansyah di Kasus TPPU

"Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan otokritik terhadap sayembara tangkap begal, tangkap maling, tangkap copet, tangkap jambret, tangkap rampok," ujar Dedi.

Dedi mengakui ada kekhawatiran bahwa pemberian hadiah kepada warga yang membantu menangkap pelaku kejahatan dapat memicu aksi main hakim sendiri atau bahkan membuka peluang rekayasa tindak kriminal.

Namun, ia menilai anggapan tersebut tidak tepat. Menurutnya, justru selama ini banyak pelaku pencurian yang menjadi korban amuk massa hingga meninggal dunia sebelum diproses secara hukum.

"Sayembara ini justru untuk mencegah terjadinya upaya main hakim sendiri atau main hakim ramai-ramai yang berujung pada kematian," kata Dedi.

Ia menjelaskan, adanya hadiah diharapkan mengubah cara masyarakat merespons tindak kejahatan.

Warga, menurutnya, akan lebih memilih menyerahkan pelaku kepada aparat dibanding melampiaskan emosi dengan kekerasan.

"Ketika ditangkap maling, begal, dan sejenisnya, orang cenderung tidak akan menghabisi sampai meninggal karena dia merasa akan mendapat imbalan atau hadiah dari apa yang dia lakukan," tutur Dedi.

Selain itu, hadiah yang diberikan juga diharapkan dapat membantu mengganti sebagian kerugian yang dialami korban kejahatan.

Dedi juga menjawab kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya orang yang sengaja berpura-pura menjadi begal atau maling demi memperoleh hadiah sayembara.

Menurutnya, hadiah tidak diberikan secara otomatis, melainkan hanya jika pelaku benar-benar terbukti melakukan tindak pidana, telah ditetapkan sebagai tersangka, dan menjalani penahanan sesuai proses hukum.

"Uang diberikan setelah pelaku pembegalan atau pelaku maling yang ditangkap memang betul maling, kemudian menjadi tersangka dan ditahan. Mana mungkin ada orang pura-pura ingin ditahan hanya untuk mendapatkan imbalan," katanya.

Menanggapi kritik yang menyebut pemerintah seharusnya lebih fokus mengatasi pengangguran, Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berupaya menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi.

Meski demikian, ia menilai penyebab tindak kriminal tidak semata-mata dipicu oleh faktor ekonomi.

"Kita setiap hari berusaha menyelesaikan pengangguran dan membangun investasi. Tetapi pencurian, kejahatan, maling, dan sejenisnya tidak melulu karena menganggur," ujarnya.

Menurut Dedi, terdapat berbagai faktor lain yang memengaruhi munculnya tindak kriminal, termasuk faktor lingkungan serta keberadaan kelompok kejahatan yang sudah terorganisasi.

Ia juga menyebut tidak semua pelaku kejahatan yang beraksi di Jawa Barat berasal dari wilayah tersebut.

"Pelaku kejahatan ini tidak semuanya orang Jawa Barat. Banyak yang bukan warga Jawa Barat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Dedi mengajak masyarakat untuk tidak takut menghadapi aksi kriminalitas.

Ia memastikan aparat keamanan terus meningkatkan patroli di berbagai wilayah.

Menurutnya, masyarakat perlu berani melawan kejahatan dengan tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

"Jangan begal yang menjadi berkuasa dan membuat rasa takut dalam pikiran kita. Justru kita harus membuat begal takut kepada kita," ucap Dedi.

Di akhir pernyataannya, Dedi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakannya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Kami menerima kritik dengan sepenuh hati untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat," katanya.

Perdebatan mengenai sayembara tangkap begal masih terus berkembang.

Di satu sisi, pemerintah daerah menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum.

Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya memastikan seluruh proses tetap berjalan sesuai koridor hukum dan tidak menimbulkan tindakan di luar kewenangan aparat.* (km/ad)

JAKARTA – Harga ponsel dari tiga merek di bawah naungan Transsion Holdings, yakni Tecno, Infinix, dan Itel, terpantau masih stabil hingga pekan terakhir Juli 2026.

Berdasarkan pembaruan harga per 24 Juli 2026, masyarakat sudah bisa mendapatkan smartphone baru dengan harga mulai Rp999 ribu.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Kembali Naik, Kini Tembus Rp2,6 Juta per Gram

Model yang tersedia juga cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengguna, mulai dari aktivitas sehari-hari, fotografi, bermain gim, hingga produktivitas.

Berikut daftar harga terbaru HP Tecno, Infinix, dan Itel per 24 Juli 2026.

1. Harga HP Tecno Terbaru Juli 2026

Seri Spark
Spark Go 1 (4/64 GB): Rp999.000
Spark Go 1 (4/128 GB): Rp1.149.000
Spark 30C (8/256 GB): Rp1.480.000
Spark 30 Pro (8/128 GB): Rp1.912.000
Spark 40 Pro+ (8/128 GB): Rp2.345.000
Spark 40 (6/128 GB): Rp2.399.000
Spark 40 Pro (8/128 GB): Rp2.899.000
Spark 40 Pro+ (8/256 GB): Rp3.199.000
Spark 50 (4/128 GB): Rp2.099.000
Spark 50 (6/128 GB): Rp2.399.000
Spark 50 (8/128 GB): Rp2.899.000

Seri Camon
Camon 40 (8/128 GB): Rp2.455.000
Camon 40 (8/256 GB): Rp2.639.000
Camon 50 (8/128 GB): Rp3.659.000
Camon 50 (8/256 GB): Rp4.159.000
Camon 50 (12/256 GB): Rp4.459.000
Camon 50 Pro (8/256 GB): Rp5.559.000
Camon 50 Pro (12/256 GB): Rp6.059.000
Camon 50 Pro (12/512 GB): Rp7.100.000

Seri Pova
Pova 7 (8/128 GB): Rp1.977.000
Pova 7 (8/256 GB): Rp2.349.000
Pova 7 5G (8/256 GB): Rp3.139.000
Pova Curve 5G (8/256 GB): Rp3.035.000
Pova 6 Pro 5G (12/256 GB): Rp3.299.000
Tecno Pova 8 5G (6/128 GB): Rp4.300.000
Tecno Pova 8 5G (8/128 GB): Rp5.000.000
Tecno Pova 8 5G (8/256 GB): Rp5.600.000

Seri Phantom
Phantom V Flip 5G (8/256 GB): Rp5.399.000

2. Harga HP Infinix Terbaru Juli 2026

Seri Smart
Smart 8 (3/64 GB): Rp1.099.000
Smart 9 (3/64 GB): Rp1.099.000
Smart 8 Pro (8/128 GB): Rp1.399.000
Smart 20 (4/64 GB): Rp1.699.000
Smart 20 (4/128 GB): Rp1.799.000
Smart 20 (4/256 GB): Rp2.039.000

Seri Hot
Hot 60 Pro (8/256 GB): Rp2.549.000
Hot 60 Pro Plus (8/128 GB): Rp2.729.000
Hot 60 Pro Plus (8/256 GB): Rp2.910.000
Hot 70 (4/128 GB): Rp2.199.000
Hot 70 (6/128 GB): Rp2.699.000
Hot 70 (8/128 GB): Rp3.199.000
Hot 70 (6/256 GB): Rp3.399.000

Seri Note
Note 50 Pro (8/256 GB): Rp3.169.000
Note 50S 5G (8/256 GB): Rp3.369.000
Note Edge 5G (8/128 GB): Rp3.249.000
Note Edge 5G (8/256 GB): Rp3.699.000
Note 50X 5G (8/256 GB): Rp2.869.000
Note 60 (8/256 GB): Rp4.449.000
Note 60 Pro (8/256 GB): Rp5.329.000
Note 60 Pro (12/256 GB): Rp5.820.000
Note 60 Ultra (12/512 GB): Rp11.999.000

Seri GT
GT 50 Pro (12/256 GB): Rp6.799.000
GT 50 Pro (12/512 GB): Rp7.799.000

3. Harga HP Itel Terbaru Juli 2026

Seri A
Itel A100C (3/64 GB): Mulai Rp1,2 juta
Itel A200 (3/128 GB): Rp1,5 juta
Itel A200 (4/64 GB): Rp1,7 juta

Seri P
Itel P55: Rp1,5 juta
Itel P55 5G: Rp1,6 juta
Itel P65: Rp1,4 juta
Itel Power 70: Rp1,5 juta

Seri City
Itel City 200 (4/128 GB): Rp1.620.000

Seri S
Itel S25 Ultra (8/128 GB): Rp3 juta
Itel S26 Ultra (8/128 GB): Rp2,5 juta
Itel S26 Ultra (8/256 GB): Rp2,7 juta

Daftar harga tersebut dihimpun dari situs resmi masing-masing produsen serta toko resmi di marketplace per 24 Juli 2026.

Meski demikian, harga dapat berbeda di setiap daerah maupun platform penjualan.

Ketersediaan stok, program promosi, hingga potongan harga dari masing-masing toko juga dapat memengaruhi harga jual kepada konsumen.

Bagi masyarakat yang berencana membeli smartphone baru, disarankan untuk membandingkan harga di beberapa toko resmi agar mendapatkan penawaran terbaik sesuai kebutuhan dan anggaran.* (km/ad)

JAKARTA – Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menjelaskan alasan di balik keputusannya menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Febri mengatakan, dirinya pertama kali dihubungi oleh seorang kolega untuk mendiskusikan perkara yang menjerat Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• Ganjar Tegaskan PDIP Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, Pilih Jalankan Fungsi Pengawasan Demokrasi

"Saya dihubungi oleh salah seorang kolega dan diskusi awal. Kemudian diminta menjadi advokat Pak FA," kata Febri, Sabtu, 25 Juli 2026.

Febri tidak mengungkap identitas kolega yang menghubunginya tersebut.

Menurut Febri, keputusan menerima permintaan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendampingan hukum, apa pun perkara yang sedang dihadapinya.

"Hal tersebut saya terima setelah mendengar informasi yang disampaikan. Sebagai advokat saya memahami ada hak setiap orang untuk mendapatkan pendampingan hukum," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perannya dalam perkara ini semata-mata menjalankan tugas profesional sebagai advokat dengan fokus pada aspek hukum dan perlindungan hak-hak klien.

"Fokus saya adalah pada aspek hukum dan pembelaan hak-hak yang bersangkutan saja. Karena itu saya bersedia menjalankan tugas profesional sebagai advokat," tutur Febri.

Febri juga menyampaikan harapan kliennya agar proses hukum yang sedang berjalan dilakukan secara adil dan seluruh fakta hukum dapat diungkap secara objektif.

"Pak FA juga sampaikan ke kami harapannya agar proses berjalan secara adil dan fakta-fakta hukum diurai secara jernih," kata Febri.

Sebelumnya, Febri Diansyah mendampingi Febrie Adriansyah saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Juli 2026.

Pemeriksaan tersebut menjadi kali pertama Febri menjalankan tugas sebagai kuasa hukum mantan Jampidsus tersebut.

Usai pemeriksaan, Febri mengungkapkan surat kuasa pendampingan baru diterbitkan sehari sebelumnya, yakni Kamis, 23 Juli 2026.

"Saya baru jadi (pengacara Febrie Adriansyah) ini proses pemeriksaan pertama yang saya dampingi," kata Febri di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat malam.

Sebelum Febri Diansyah bergabung dalam tim pembela, pengacara Hotman Paris Hutapea sempat menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah.

Namun, Hotman kemudian memutuskan mengundurkan diri dari pendampingan perkara tersebut dengan alasan kondisi kesehatan.

Kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah masih dalam proses penyidikan.

Aparat penegak hukum terus melakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.* (km/ad)