Selama ini, Jawa Barat dan Banten kerap menjadi pusat kegiatan sport tourism di luar Jakarta. Namun, dalam dua tahun terakhir, Sumatera Utara menunjukkan lonjakan signifikan dengan menjadi tuan rumah berbagai ajang bergengsi yang masuk dalam kalender resmi olahraga dunia.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung Pengembangan Talenta Paduan Suara Sumut Jelang Pesparawi Nasional 2026

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution disebut mendorong pemanfaatan potensi wisata alam dan infrastruktur daerah untuk menarik event berskala internasional. Pendekatan ini membuat Sumatera Utara semakin diperhitungkan dalam peta sport tourism nasional.

Berbeda dengan Sumatera Utara, Jawa Barat pada periode yang sama lebih banyak menggelar event berskala regional dan komunitas, seperti kejuaraan olahraga pantai, lomba lari lokal, dan kompetisi olahraga ekstrem. Meski tetap memiliki daya tarik wisata, skala internasionalnya dinilai belum sekuat Sumatera Utara dalam dua tahun terakhir.

Hal serupa juga terjadi di Banten yang lebih banyak berfokus pada ajang lari jalan raya, turnamen undangan, serta kejuaraan olahraga tingkat daerah dan nasional terbatas.

Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia, menilai capaian tersebut sebagai bukti meningkatnya kepercayaan dunia olahraga terhadap kemampuan daerah dalam mengelola event besar.

"Tentu kita bersyukur dan bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Sumatera Utara sebagai tuan rumah berbagai event internasional. Ini harus menjadi momentum untuk peningkatan prestasi atlet daerah," ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Ia menambahkan, capaian tersebut tidak boleh hanya berhenti pada prestise penyelenggaraan, tetapi harus diikuti dengan penguatan sistem pembinaan atlet lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.*

(dh)

Apresiasi itu disampaikan Marlina, yang juga akrab disapa Kak Na, saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Agus Chusaini di Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (15/6/2026).

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Rp17.860 per Dolar AS, Ini Faktor Pendorongnya

"Kami tentu sangat mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia yang mengusung tema Aceh pada KKI 2026. Ini menjadi sarana promosi yang sangat baik agar produk UMKM Aceh semakin dikenal luas," ujarnya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan KKI 2026 di tengah upaya pemulihan ekonomi pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 diharapkan dapat memberi dorongan baru bagi pelaku usaha kecil dan perajin di Aceh.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Agus Chusaini menjelaskan bahwa KKI merupakan agenda tahunan BI yang menampilkan berbagai produk UMKM dari seluruh Indonesia dengan konsep tematik daerah.

Tahun ini, KKI akan digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) dan rencananya menghadirkan ratusan pelaku UMKM dengan skala yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

"Karena tahun ini mengusung tema Aceh, maka tampilan booth hingga fashion show juga akan bernuansa Aceh. Bahkan akan ditampilkan sekitar 40 karya wastra Aceh dalam peragaan busana," kata Agus.

Ia menambahkan, acara tersebut juga akan dihadiri Ketua Dekranasda Pusat Selvi Ananda Gibran Rakabuming.

Agus berharap pelaksanaan KKI 2026 dapat menjadi momentum penguatan ekonomi kreatif sekaligus pemulihan semangat pelaku UMKM Aceh pascabencana.*

(dh)

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan pihaknya akan melakukan refocusing anggaran serta penyesuaian kelompok penerima manfaat berdasarkan rekomendasi Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Baca Juga:

• BGN Larang Pegawai Terlibat Dapur MBG untuk Cegah Konflik Kepentingan Program Gizi

"Yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran," kata Agustina di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

BGN juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait kelompok prioritas intervensi gizi, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia dini pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Agustina menjelaskan, ke depan bantuan MBG akan difokuskan pada kelompok yang dianggap paling membutuhkan intervensi gizi, sementara sebagian kelompok lain berpotensi tidak lagi menjadi sasaran program.

Ia mencontohkan, siswa sekolah menengah atas (SMA) kemungkinan tidak lagi menjadi penerima bantuan, terutama mereka yang dinilai berasal dari keluarga mampu.

"Untuk SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG, terutama yang secara ekonomi sudah cukup," ujarnya.

Menurutnya, perubahan ini berpotensi mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat dari skema sebelumnya. Meski demikian, BGN menegaskan kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan koordinasi lintas kementerian.

Ia menambahkan, program MBG tetap berada dalam kerangka anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari intervensi peningkatan kualitas gizi masyarakat.*

(d/dh)

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan pegawai yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan tidak diperbolehkan memiliki keterkaitan dengan pihak pengelola dapur MBG.

Baca Juga:

• Usai Masukan DPR, BGN Perkuat Kanal Informasi Publik dengan Penunjukan Juru Bicara Baru

Ia menjelaskan, larangan tersebut diberlakukan untuk memastikan program MBG berjalan transparan dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi. Menurutnya, pada periode sebelumnya terdapat sejumlah aturan teknis yang berubah dan berpotensi membuka ruang konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur.

Agustina menambahkan bahwa fokus utama BGN saat ini bukan pada jumlah dapur, melainkan pada ketepatan sasaran penerima manfaat program gizi. Dengan demikian, penyaluran bantuan diharapkan lebih efektif bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"Fokus kami adalah penerima manfaat dulu, baru kemudian bicara soal dapur," ujarnya.

Ia juga menyebutkan adanya kemungkinan evaluasi terhadap sejumlah SPPG, termasuk penggabungan atau penutupan unit yang dinilai tidak memenuhi standar hasil audit.

"Kalau hasil audit menunjukkan tidak layak, bisa saja ditutup," kata Agustina.*

(d/dh)

Kepala BGN Nanik S Deyang menyampaikan bahwa penunjukan juru bicara dilakukan sebagai tindak lanjut dari masukan DPR terkait pentingnya penguatan komunikasi publik di lingkungan lembaga.

Baca Juga:

• BGN Tanggapi Demo Penolakan MBG, Sebut Hanya Jalankan Perintah Presiden

Menurut Nanik, BGN saat ini menangani berbagai program strategis yang menjadi perhatian publik sehingga diperlukan satu pintu komunikasi yang lebih jelas, cepat, dan akurat.

Ia menegaskan bahwa penunjukan Agustina sebagai jubir diharapkan dapat memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Dengan adanya juru bicara, kami berharap komunikasi publik menjadi lebih terbuka dan responsif," ujarnya.

Agustina Arumsari yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dinilai memiliki pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan dan program lembaga, sehingga diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan publik.

BGN juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang dijalankan, termasuk melalui keterbukaan informasi berbasis data.*

(d/dh)

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu, pihak Qatar juga menyampaikan apresiasi dari Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani terhadap kepemimpinan Prabowo, termasuk program pemerintah Indonesia di bidang kesehatan, pendidikan, dan pangan.

Baca Juga:

• Prabowo dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas Bahas Situasi Terkini Gaza Lewat Sambungan Telepon

Selain membahas kerja sama investasi, kedua pihak juga menyinggung rencana kunjungan Emir Qatar ke Indonesia pada akhir 2026. Kunjungan tersebut diproyeksikan menjadi momentum peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Qatar.

Qatar juga menyampaikan komitmen investasi senilai sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat untuk Indonesia. Investasi tersebut disebut akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis, dengan peluang pengembangan kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.

Menurut pihak Istana, komitmen investasi ini mencerminkan kepercayaan Qatar terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat kemitraan kedua negara di bidang pembangunan.

Pemerintah Indonesia menilai kerja sama ini dapat mendukung agenda pembangunan nasional, membuka lapangan kerja, serta memperkuat sektor ekonomi strategis.*

(d/dh)

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Mahmoud Abbas memberikan apresiasi atas konsistensi dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina di berbagai forum internasional maupun melalui bantuan kemanusiaan.

Baca Juga:

• BGN Tanggapi Demo Penolakan MBG, Sebut Hanya Jalankan Perintah Presiden

Dalam percakapan itu, Abbas juga menekankan pentingnya peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia menyebut suara Indonesia memiliki pengaruh penting dalam percaturan diplomasi global.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dukungan tersebut, kata dia, mencakup bantuan kemanusiaan hingga kontribusi dalam forum internasional.

Sejumlah bentuk dukungan yang telah dilakukan Indonesia antara lain pengiriman bantuan logistik, fasilitas kesehatan, hingga program pendidikan bagi warga Palestina.

Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan bermartabat di kawasan tersebut.*

(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Agustina saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Ia mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional dibentuk untuk menjalankan mandat pemerintah dalam memperbaiki sistem pemenuhan gizi masyarakat.

Baca Juga:

• Mahasiswa Beri Batas Waktu 5 Hari ke Pemerintah Usai Dialog dengan Wapres Gibran

Ia menambahkan, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan hak masyarakat yang tetap dihormati oleh pihaknya. Namun, BGN tetap berfokus menjalankan program sesuai tugas yang telah diberikan.

Menurutnya, program MBG sejak awal dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini.

Agustina menyebut pihaknya juga tengah melakukan penyesuaian terhadap data penerima manfaat agar program dapat lebih tepat sasaran. Ia menegaskan keterbatasan fiskal negara menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas penerima program.

"Harus ada prioritas karena kemampuan anggaran juga terbatas," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah kelompok yang menamakan diri MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BGN, Jakarta, dengan memasang garis pembatas di area kantor sebagai bentuk protes.

Kelompok mahasiswa dari beberapa kampus di Jakarta juga sebelumnya menggelar aksi serupa dengan membawa sejumlah tuntutan, termasuk evaluasi program MBG serta kebijakan ekonomi lainnya.*

(d/dh)

Dalam sidang tersebut, sejumlah saksi dari unsur kepala sekolah memberikan keterangan berbeda terkait penerimaan papan tulis interaktif atau smartboard yang menjadi objek perkara.

Baca Juga:

• Rico Waas Apresiasi Sekolah Rakyat, Dinilai Berhasil Ubah Karakter dan Kepercayaan Diri Siswa di Medan

Pernyataan itu kemudian menjadi sorotan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang. Hakim menilai adanya ketidaksesuaian antara keterangan saksi dan isi BAP yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

"Berdasarkan keterangan saksi, tidak terlihat keterkaitan dengan barang yang dimaksud," ujar hakim dalam persidangan.

Saksi lain, Turino yang pernah menjabat Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 1 Gebang, juga menyampaikan hal serupa. Ia menyebut dua unit smartboard sudah berada di sekolah sebelum dirinya menjabat, dan ia tidak pernah menandatangani dokumen serah terima.

Dalam persidangan, majelis hakim juga menyoroti alat bukti yang diajukan JPU yang berupa fotokopi dokumen. Hakim meminta agar jaksa menghadirkan dokumen asli untuk memastikan keabsahan bukti tersebut.

Majelis hakim menegaskan penggunaan dokumen fotokopi dalam perkara pidana berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak didukung dokumen asli. Menanggapi hal itu, JPU menyatakan telah menyerahkan salinan asli, meski tidak merinci mekanismenya di persidangan.

Di sisi lain, sejumlah saksi lainnya menyatakan sekolah mereka memang menerima bantuan smartboard. Salah satunya menyebut adanya tiga unit perangkat yang diterima, meski proses administrasi serah terima disebut tidak sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur.

Dalam pemeriksaan, para saksi juga menyatakan tidak memiliki komunikasi langsung dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat terkait proses pengadaan, baik sebelum maupun sesudah distribusi barang.

Kasus ini menyeret sejumlah pihak, termasuk mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pihak rekanan pengadaan. Mereka didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan smartboard tahun anggaran 2024.

Dakwaan jaksa didasarkan pada hasil audit yang menemukan dugaan penyimpangan serta indikasi mark-up dalam proyek tersebut.*

(dh)

Kontingen Sumatera Utara tahun ini mengirimkan sekitar 270 peserta dan pendamping dari berbagai daerah, termasuk Kota Medan, Deli Serdang, Simalungun, Toba, hingga Nias Utara. Mereka akan berlaga pada 12 kategori perlombaan yang telah ditentukan dalam ajang tersebut.

Baca Juga:

• Pemkot Medan Sambut Rencana Pembangunan GKPS Maranatha, Siap Dukung Peningkatan Fasilitas Rumah Ibadah

"Kami mohon doa dan dukungan agar kontingen Sumut dapat kembali mengharumkan nama daerah," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pada ajang Pesparawi Nasional sebelumnya, kontingen Sumut berhasil meraih prestasi dengan membawa pulang Piala Presiden, sehingga pihaknya optimistis dapat kembali meraih hasil terbaik pada tahun ini.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan dukungan penuh kepada para peserta, khususnya yang berasal dari Kota Medan. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari perolehan juara, tetapi juga dari keberlanjutan pengembangan bakat setelah kompetisi.

Menurut Rico, para peserta perlu mendapatkan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kemampuan mereka, tidak hanya dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga dalam seni, budaya, dan berbagai kegiatan kreatif lainnya.

"Yang terpenting bukan hanya juara, tetapi bagaimana kemampuan itu terus berkembang dan memberi manfaat lebih luas," kata Rico.

Ia juga mendorong agar talenta paduan suara dapat terus difasilitasi sehingga mampu berkembang secara profesional dan berkelanjutan di berbagai kegiatan masyarakat.*

(dh)

Dalam audiensi itu, pihak GKPS Maranatha menyampaikan undangan kepada Wali Kota Medan untuk menghadiri Pesta Pembangunan gereja yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut direncanakan menjadi ajang penggalangan dukungan dari jemaat, tokoh masyarakat, dan para donatur.

Baca Juga:

• Pemkot Medan Gandeng GoVirtual untuk Percepat Pemetaan dan Promosi Potensi Ekonomi Daerah

"Pesta pembangunan ini kami harapkan dapat menjadi momentum kebersamaan untuk mendukung renovasi gereja," kata Timbul.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyambut baik rencana tersebut dan meminta agar pihak gereja menyampaikan kebutuhan secara rinci agar dapat dikaji sesuai mekanisme bantuan pemerintah daerah.

Ia menyebut Pemerintah Kota Medan memiliki program dukungan untuk pembangunan dan renovasi rumah ibadah yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sampaikan apa saja kebutuhan yang diperlukan agar kami bisa mempelajarinya. Mudah-mudahan dapat menjadi bagian dari program Pemko Medan dalam mendukung pembangunan rumah ibadah," kata Rico.

Rico juga menegaskan komitmen pemerintah kota untuk terus mendukung peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah serta menjaga kerukunan umat beragama di Kota Medan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Melvi Marlabayana serta Kabag Kesra Setda Kota Medan Agus Maryono.*

(dh)

Dalam pertemuan itu, Rico didampingi Kepala Bappeda Ferry Ichsan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Arrahmaan Pane, serta Kepala Dinas Pariwisata Odi Batubara.

Baca Juga:

• Rico Waas Apresiasi Sekolah Rakyat, Dinilai Berhasil Ubah Karakter dan Kepercayaan Diri Siswa di Medan

Ia menilai Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai pusat ekonomi di wilayah barat Indonesia dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, baik dari sektor usaha mikro kecil menengah maupun investasi.

Menurut dia, platform digital seperti GoVirtual dapat membantu pemerintah daerah dalam memetakan potensi secara lebih terukur sekaligus menjadi alat promosi daerah.

"Ini implementasi dari gagasan yang sudah lama kita bayangkan. Tinggal bagaimana menentukan prioritas potensi yang akan ditampilkan terlebih dahulu," kata Rico.

Ia juga menjelaskan sejumlah kawasan yang menjadi fokus pengembangan pariwisata di Kota Medan, seperti Lapangan Merdeka, kawasan Kesawan dan Kota Lama, Istana Maimun, Masjid Raya Al-Mashun, Taman Sri Deli, hingga kawasan Teladan.

Selain sektor wisata sejarah dan budaya, Medan juga memiliki potensi ekonomi kreatif, kuliner, serta bangunan heritage peninggalan kolonial yang dinilai dapat dipromosikan lebih luas melalui teknologi digital.

Rico menambahkan, Kota Medan memiliki peluang besar untuk menjadi tuan rumah berbagai agenda berskala nasional maupun internasional. Hal itu didukung oleh infrastruktur kota, jumlah penduduk, fasilitas perhotelan, serta daya tarik kuliner yang cukup kuat.

"Potensi ini harus terus kita tingkatkan. Pemerintah Kota Medan terbuka untuk diskusi lanjutan guna mengembangkan sektor-sektor unggulan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer PT Teknologi GoVirtual Indonesia Bobby Cendrawanto mengatakan, GoVirtual merupakan platform digital yang mengintegrasikan berbagai informasi daerah dalam satu sistem, mulai dari pariwisata, kesehatan, UMKM, event, hingga peluang investasi.

Platform tersebut juga memungkinkan pengguna untuk melihat destinasi wisata dan fasilitas secara virtual sebelum melakukan kunjungan atau pemesanan.

GoVirtual disebut akan berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung transformasi digital daerah, terutama pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, pendidikan, dan pemerintahan.*

(dh)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, serta para orang tua dan calon siswa yang ingin melihat langsung perkembangan peserta didik di program tersebut.

Baca Juga:

• DPRD Apresiasi Pengelolaan Anggaran Pemkot Medan yang Konsisten Raih WTP

Menurut dia, pada awal pelaksanaan program, banyak siswa masih menunjukkan rasa kurang percaya diri dan kedisiplinan yang rendah. Namun seiring waktu, kondisi tersebut berubah secara bertahap.

"Saya datang lagi dan melihat progresnya sudah mulai terlihat. Anak-anak sudah mulai berani, tertib, dan menunjukkan perubahan perilaku yang positif," kata Rico.

Ia juga mengungkapkan pengalamannya saat mengunjungi salah satu lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi di kawasan Jalan Amal. Saat itu, ia masih menemukan sejumlah anak yang memiliki latar belakang kehidupan jalanan dan pernah terlibat perkelahian.

Namun, melalui pendekatan pendidikan dan pembinaan yang dilakukan, para siswa tersebut mengalami perubahan sikap yang signifikan dalam waktu sekitar 10 bulan.

"Perkembangannya sangat luar biasa. Saya bangga melihat transformasi yang terjadi pada mereka," ujarnya.

Rico menambahkan, Pemerintah Kota Medan juga tengah menyiapkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan Tuntungan di atas lahan sekitar enam hektare. Progres pembangunan tersebut disebut telah mencapai sekitar 87 persen.

Ia menegaskan, pembangunan tidak hanya berfokus pada fisik gedung, tetapi juga kualitas fasilitas dan konsep pendidikan yang diterapkan agar mampu mendukung pembentukan karakter siswa.

Rico juga mengajak para orang tua untuk tidak ragu menyekolahkan anak-anak mereka di program tersebut. Ia menilai Sekolah Rakyat dapat menjadi sarana untuk mencetak generasi yang lebih mandiri dan berkarakter.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa secara nasional pembangunan Sekolah Rakyat tengah dilakukan di puluhan titik di Indonesia dengan dukungan anggaran dari APBN. Program ini ditargetkan mulai digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Di Kota Medan, program Sekolah Rakyat saat ini menampung sekitar 270 siswa dari jenjang SD hingga SMA yang proses seleksinya dilakukan melalui verifikasi berlapis oleh berbagai pihak, termasuk dinas sosial dan Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik).*

(dh)

Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin (15/6/2026), dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga:

• Pemkot Medan Genjot Revitalisasi RSUD Pirngadi Usai Dapat Dukungan Pusat

Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi yang memberikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Kota Medan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perwakilan Fraksi Gerindra, Salomo Tabah Ronal Pardede, menyebut capaian WTP enam kali berturut-turut menunjukkan adanya komitmen dan kerja keras pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian WTP ini sebagai bukti pengelolaan keuangan yang baik," kata Salomo dalam rapat tersebut.

Meski demikian, Fraksi Gerindra juga memberikan catatan agar Pemerintah Kota Medan tidak berpuas diri. Mereka mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sejumlah sektor yang dinilai perlu dioptimalkan antara lain parkir, reklame, serta pemanfaatan aset daerah agar kontribusinya terhadap PAD semakin meningkat.

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kota Medan turut menyampaikan pandangan dan masukan terhadap kinerja pemerintah daerah yang kemudian diserahkan kepada Wakil Wali Kota Medan untuk ditindaklanjuti.*

(dh)

Instruksi itu disampaikan Zakiyuddin saat memimpin rapat lanjutan persiapan pembangunan rumah sakit tersebut di Balai Kota Medan, Senin (15/6/2026), yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) serta perangkat daerah terkait.

Baca Juga:

• Pemko Medan Percepat Persiapan Revitalisasi RSUD Pirngadi, Zakiyuddin: Anggaran Turun, Langsung Eksekusi

"Jangan sia-siakan bantuan ini. Sangat sulit mendapatkan dukungan pembangunan rumah sakit dari pemerintah pusat. Begitu anggaran turun, kita harus siap eksekusi," kata Zakiyuddin.

Ia menilai momentum dukungan pemerintah pusat harus dimanfaatkan sebaik mungkin, mengingat kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan di Kota Medan semakin mendesak. Menurutnya, kondisi RSUD Dr. Pirngadi saat ini sudah memerlukan perbaikan menyeluruh agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.

Zakiyuddin menyebut, revitalisasi rumah sakit tersebut diharapkan dapat mengurangi keluhan masyarakat terkait keterbatasan ruang rawat inap dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah.

"Dengan dibangunnya Pirngadi, diharapkan kecemasan masyarakat soal ketersediaan kamar rawat inap bisa berkurang," ujarnya.

Ia menambahkan, proyek revitalisasi RSUD Dr. Pirngadi direncanakan menggunakan skema multiyears atau tahun jamak dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun depan. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait memastikan persiapan dilakukan secara matang agar tidak terjadi kendala saat pelaksanaan.

Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi juga menyatakan kesiapan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan teknis guna mendukung kelancaran proyek revitalisasi rumah sakit milik Pemkot Medan itu.*

(dh)

Rico menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan agenda penting negara untuk memetakan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan, kata dia, akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah ke depan.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Bersama Forkopimda upah-upah Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin : Penyelenggaraan Ibadah Haji Kedepan Harus Lebih Baik

Ia menyebut Kota Medan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki struktur ekonomi kompleks, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif digital, hingga industri besar. Karena itu, akurasi data dinilai sangat penting agar kebijakan tidak meleset.

Menurut Rico, kesalahan data di daerah sebesar Medan dapat berdampak pada kebijakan ekonomi di tingkat yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak agar sensus berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat.

Dalam kesempatan itu, Rico juga memberikan sejumlah pesan kepada petugas sensus yang akan turun ke lapangan. Ia meminta petugas memahami perannya sebagai representasi negara di tengah masyarakat, bukan sekadar pencatat data.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pengumpulan data serta meminta petugas mengutamakan kualitas dibanding kecepatan. Menurutnya, data yang dikumpulkan akan menjadi dasar pengambilan keputusan penting di masa depan.

"Saya percaya petugas Sensus Ekonomi 2026 adalah insan terbaik yang telah melalui pelatihan. Tunjukkan kerja keras, integritas, dan profesionalisme," kata Rico.

Rico juga mengimbau pelaku usaha dan masyarakat di Kota Medan untuk memberikan data yang jujur dan terbuka kepada petugas sensus. Ia meminta perangkat daerah serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ikut menjaga kelancaran pelaksanaan sensus.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik Kota Medan) Hafsyah Aprillia menyebutkan bahwa sebanyak 1.547 petugas telah disiapkan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Medan.

Petugas tersebut terdiri dari 1.341 petugas lapangan, 177 pengawas, serta tim khusus untuk usaha besar yang terdiri dari 23 petugas dan 6 pengawas.

Hafsyah menjelaskan, pelaksanaan sensus dilakukan dalam dua tahap. Untuk usaha besar dilakukan secara mandiri sejak 1 Mei 2026, sementara untuk UMKM dilakukan secara langsung ke lapangan atau door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Ia berharap pelaku usaha dapat memberikan data secara lengkap dan benar agar kualitas hasil sensus dapat dipertanggungjawabkan.*

(dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Asep dilakukan untuk mendalami sejumlah data produksi batu bara serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Jejak Dugaan Suap Smart Board, KPK Geledah Kantor hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Selain itu, penyidik juga menelusuri informasi terkait aktivitas pengangkutan batu bara, termasuk penggunaan jetty atau dermaga yang digunakan perusahaan dalam operasional tambang.

Menurut KPK, aspek tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBP yang seharusnya disetorkan perusahaan kepada negara.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiga perusahaan tersebut diduga terlibat dalam kasus gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menyeret sejumlah pihak.

KPK menyebut dugaan aliran dana gratifikasi dalam kasus ini juga berkaitan dengan eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, yang diduga menerima jatah dari setiap metrik ton produksi batu bara.

Penyidik masih terus mendalami aliran dana, keterlibatan pihak perusahaan, serta dugaan keuntungan yang diterima sejumlah pihak dalam kasus tersebut.*

(k/dh)

Koordinator aksi dari Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin, mengatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi apabila tidak ada perkembangan atau realisasi atas tuntutan tersebut dalam waktu 5 x 24 jam.

Baca Juga:

• BGN Hentikan Sementara Program MBG Saat Libur Sekolah, Audit Dapur dan Benahi Data

Ia menyebut, pertemuan dengan Wapres berlangsung terbuka dan mahasiswa dapat menyampaikan sejumlah aspirasi secara langsung. Menurut dia, Gibran menerima dan mencatat seluruh poin tuntutan yang diajukan.

Dalam tuntutan tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah isu mulai dari kebijakan fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, hingga krisis moneter dan energi.

Pada sektor pendidikan, mahasiswa meminta penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk diaudit, serta pengalihan anggaran efisiensi guna subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya operasional pendidikan tinggi.

Sementara di bidang hukum, mereka meminta pemerintah mendorong DPR RI melakukan peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Adapun di sektor ekonomi, mahasiswa menuntut stabilitas nilai tukar rupiah dan penolakan kenaikan harga BBM jenis Pertamax di sejumlah daerah.

Abdimaludin menegaskan, jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada langkah konkret dari pemerintah, pihaknya akan menilai pemerintah tidak menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan tersebut.*

(oz/dh)

Sejumlah pengguna di lokasi mengaku mulai mengalami kesulitan mengakses internet sekitar pukul 15.30 WIB, sesaat setelah massa aksi tiba dan mulai berkumpul di depan gedung dewan. Layanan internet disebut melambat lebih dulu sebelum akhirnya tidak dapat digunakan sama sekali, termasuk untuk mengirim pesan, foto, maupun video.

Baca Juga:

• Dugaan Penyimpangan Program MBG Disorot, DPRD Sumut Desak Aparat Bertindak

Sejumlah mahasiswa yang mengikuti aksi menduga gangguan jaringan tersebut bukan sekadar masalah teknis. Mereka menilai kondisi itu berpotensi sebagai upaya membatasi penyebaran informasi dari lokasi demonstrasi, terutama di media sosial.

"Sepertinya sengaja dimatikan supaya tidak bisa upload foto, video, atau siaran langsung saat demo," ujar salah satu peserta aksi di lokasi.

Namun dugaan tersebut belum dapat dikonfirmasi kebenarannya.

Di sisi lain, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait adanya gangguan jaringan internet selama aksi berlangsung.

"Sampai saat ini saya belum mendengar informasi itu," kata dia saat dimintai keterangan usai pengamanan aksi di DPRD Sumut.

Ia menambahkan, dirinya hanya menerima laporan adanya gangguan teknis pada pengeras suara yang digunakan dalam aksi. Menurutnya, gangguan tersebut disebabkan oleh masalah pada baterai perangkat.

"Tadi saya lihat mic agak terganggu, ternyata baterainya bermasalah," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa secara umum pelaksanaan aksi unjuk rasa berjalan tertib dan dalam pengawasan aparat kepolisian.

Aksi unjuk rasa tersebut diikuti ratusan mahasiswa yang datang dengan berjalan kaki menuju Gedung DPRD Sumut. Mereka membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk isu ketenagakerjaan, program bantuan sosial, serta regulasi nasional.

Salah satu spanduk yang dibentangkan bertuliskan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Mahasiswa juga menyinggung isu janji lapangan kerja dan kebijakan politik nasional.

Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar Jalan Imam Bonjol sempat mengalami kepadatan lalu lintas, sebelum kembali normal setelah massa membubarkan diri.*

(tm/dh)

Sejak siang, massa aksi berkumpul di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dan menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah serta isu publik yang mereka nilai perlu mendapat perhatian serius. Menjelang petang, sekitar pukul 17.50 WIB, massa mulai meninggalkan lokasi secara bertahap.

Baca Juga:

• Gibran Buka Dialog dengan Mahasiswa, 15 Perwakilan Pendemo Diterima di Istana Wapres

Sejumlah kelompok yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Menggugat menjadi yang pertama meninggalkan lokasi, disusul massa dari BEM SI Kerakyatan Jakarta. Aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi turut mengawal proses pembubaran agar berjalan tertib.

Usai massa aksi meninggalkan lokasi, petugas kepolisian terlihat membersihkan area dengan memungut sampah yang tersisa di sepanjang jalan depan Gedung DPR RI. Sampah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik besar.

Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terpantau kembali berangsur normal. Kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi maupun sebaliknya sempat tersendat selama aksi berlangsung, namun kembali lancar setelah massa bubar.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar Gedung DPR RI terpantau kondusif dan tidak terdapat laporan gangguan keamanan lanjutan.*

(oz/dh)