Oleh: Raman Krisna

LONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah potret telanjang kegagalan negara dalam mengantisipasi krisis yang sudah lama terlihat di depan mata.

Baca Juga:

• Plastik di Medan Makin Mahal, Dampak Konflik Global dan Harga Minyak Naik

Sebab, setiap kenaikan harga bahan baku tidak pernah berdiri sendiri. Ia merambat ke harga barang jadi, menekan daya beli, dan pada akhirnya memperlemah fondasi ekonomi rakyat. Dalam kondisi seperti ini, keterlambatan respons pemerintah bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan bentuk kelalaian kebijakan.

Dalih klasik soal gejolak global kembali diangkat. Konflik internasional, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi energi dijadikan alasan.

Namun pertanyaannya sederhana: sampai kapan Indonesia berlindung di balik alasan eksternal? Ketika negara lain mampu meredam dampak yang sama, mengapa Indonesia justru terlihat paling rentan?

Jawabannya terletak pada satu hal: ketiadaan kemandirian industri. Ketergantungan pada impor bahan baku adalah bom waktu yang akhirnya meledak hari ini.

Lebih ironis lagi, gagasan membangun industri petrokimia baru kembali mengemuka justru setelah krisis terjadi. Ini bukan strategi—ini reaksi terlambat.

Kita tidak kekurangan contoh. Negara seperti Tiongkok menunjukkan bahwa stabilitas harga bukan mimpi, melainkan hasil dari keberpihakan kebijakan dan kontrol negara yang kuat terhadap sektor strategis.

Bahkan di kawasan regional, Malaysia dan Singapura mampu menjaga keseimbangan ekonomi melalui tata kelola yang disiplin dan birokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan kelompok tertentu.

Di Indonesia, masalahnya bukan semata pada kebijakan yang kurang tepat, tetapi juga pada kepercayaan publik yang terus tergerus. Ketika isu kepentingan pribadi, praktik patronase, dan bagi-bagi jabatan masih menjadi perbincangan, wajar jika publik meragukan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar seperti ini.

Yang paling menyakitkan adalah ironi yang dialami pelaku usaha kecil. Mereka berjuang sendiri, membangun usaha dari nol tanpa perlindungan berarti.

Namun ketika usaha mulai tumbuh, negara hadir bukan dengan dukungan, melainkan dengan kewajiban fiskal yang kaku. Dalam situasi harga bahan baku yang melonjak, pendekatan seperti ini terasa tidak hanya tidak sensitif, tetapi juga kontraproduktif.

Lebih dari tujuh dekade merdeka, Indonesia masih terjebak dalam lingkaran yang sama: kaya sumber daya, miskin eksekusi. Kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi kuat, tetapi terus gagal dalam mengelola dan melindungi kepentingan domestik.

Kenaikan harga plastik di Sumatera Utara harus dibaca sebagai peringatan keras, bukan sekadar fluktuasi biasa.

Jika pemerintah kembali merespons dengan lambat, maka konsekuensinya jelas: harga tinggi akan menjadi normal baru, UMKM akan semakin terpinggirkan, dan ketimpangan ekonomi akan makin melebar.

Negara tidak boleh terus menjadi penonton. Dalam situasi seperti ini, diam adalah bentuk keberpihakan—dan sayangnya, keberpihakan itu bukan kepada rakyat.

Saatnya pemerintah berhenti berwacana dan mulai bertindak. Bukan besok. Hari ini.*

*)Penulis adalahwartawan bitvonline.com

JAKARTA - Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Penyidik kini fokus melacak aset para tersangka untuk memaksimalkan pengembalian kerugian korban.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pelacakan aset dilakukan bersama sejumlah pihak.

Baca Juga:

• Bareskrim Minta Korban PT Dana Syariah Indonesia Ajukan Restitusi ke LPSK, Ini Mekanismenya

Menurutnya, aset yang ditemukan akan diamankan sebagai barang bukti sekaligus untuk proses asset recovery bagi para korban.

"Sekaligus mengamankan aset tersebut sebagai barang bukti dalam rangka memaksimalkan pemulihan kerugian korban," ujarnya. Selain itu, Bareskrim juga menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait proses restitusi bagi korban.

Ade menyebut, sejak 1 April 2026, LPSK telah membuka kanal pengaduan online bagi korban kasus PT DSI untuk mengajukan klaim ganti rugi.

"Pengajuan restitusi dilakukan secara online melalui website resmi LPSK, kemudian akan dilakukan proses verifikasi," jelasnya.

Dalam perkara ini, Bareskrim telah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI, MY selaku mantan direktur, serta ARL sebagai komisaris.

Terbaru, penyidik juga menetapkan AS, mantan direktur sekaligus pendiri PT DSI, sebagai tersangka.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk KUHP, UU ITE, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah dugaan praktik penipuan atau fraud dalam investasi yang ditawarkan PT DSI merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah.*

(oz/dh)

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut penggunaan EO merupakan kebutuhan karena lembaganya masih berada dalam tahap awal pembentukan.

Baca Juga:

• Polemik Motor Listrik BGN, DPR Sebut Sudah Disetujui Kemenkeu dalam Anggaran 2025

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sumber daya internal BGN belum sepenuhnya siap menangani kegiatan berskala besar secara mandiri.

Dadan menjelaskan, EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, hingga mitigasi risiko operasional.

"Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini," ujarnya.

Selain itu, penggunaan EO disebut membantu penataan administrasi dan keuangan menjadi lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan hingga pelaporan dinilai lebih sistematis.

"Ini memudahkan audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara," jelasnya. Dadan menegaskan, kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar acara seremonial, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait program gizi nasional.

Kegiatan tersebut mencakup bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan hingga edukasi standar keamanan pangan.

Dari sisi efisiensi, BGN menilai penggunaan EO lebih rasional dibanding membangun tim internal dalam waktu singkat. Pasalnya, proses rekrutmen dan pelatihan membutuhkan waktu dan biaya.

"EO menjadi solusi jembatan agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," ucapnya.

Meski begitu, Dadan memastikan seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan dan terbuka untuk diawasi.

"Semua pengeluaran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dapat diawasi oleh lembaga pengawas," pungkasnya.*

(in/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) disebut sampai meminjam uang hingga menggunakan dana pribadi untuk memenuhi permintaan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Baca Juga:

• KPK Ingatkan Kepala Daerah Jangan Gunakan Anggaran Dinas untuk Kepentingan Pribadi

"Sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (12/4/2026).

Asep menjelaskan, tekanan untuk memenuhi permintaan tersebut dikhawatirkan mendorong pejabat OPD mencari sumber dana tidak sah, termasuk dari proyek pemerintah.

Menurutnya, kondisi ini dapat memunculkan efek bola salju berupa pengaturan proyek hingga praktik gratifikasi.

"Ketika diminta sesuatu, para kepala OPD akan berusaha mencari. Kami khawatir nanti diambil dari proyek atau sumber lain, sehingga yang dirugikan adalah masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan dana proyek untuk kepentingan di luar peruntukannya akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan, khususnya infrastruktur.

"Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan bisa berkurang, sehingga kualitas infrastruktur menurun. Yang dirugikan tentu masyarakat," jelasnya.

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung pada 10 April 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adiknya yang juga anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.

Sehari kemudian, para pihak yang terjaring OTT dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

KPK kemudian menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025-2026.*

(mt/dh)

JAKARTA - Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp172,38 triliun.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan capaian ini menjadi sinyal positif bagi penguatan konsumsi domestik di tengah dinamika ekonomi global.

Baca Juga:

• Imipas Gaspol Bersihkan Lapas dari Narkoba, Menteri Agus Andrianto: Petugas Terlibat Akan Dipecat dan Diproses Hukum

Program Belanja Nasional terdiri dari dua kegiatan utama, yakni Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran. Program Friday Mubarak yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia berhasil mencatatkan transaksi Rp129,12 triliun atau 8,5 persen di atas target.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 11 Februari hingga 31 Maret 2026 dengan melibatkan sekitar 200 merek ritel, 11 juta pedagang pasar, 414 pusat perbelanjaan, serta 13.450 pasar rakyat di seluruh Indonesia.

Sementara itu, program BINA Lebaran yang diinisiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia turut menyumbang transaksi Rp54,9 triliun atau 2,8 persen di atas target. Program ini berlangsung pada 6 hingga 30 Maret 2026 dengan melibatkan sekitar 800 merek dan 80.000 gerai ritel di 24 provinsi.

Selain capaian transaksi, tren kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan juga menunjukkan peningkatan signifikan.

Data dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mencatat kunjungan selama Ramadan dan Lebaran 2026 naik hingga 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Konsumsi masyarakat didominasi oleh sektor makanan dan minuman serta hiburan, yang menjadi pendorong utama perputaran ekonomi selama periode tersebut.

Budi menegaskan capaian ini menjadi fondasi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan konsumsi domestik sepanjang 2026. Pemerintah pun akan terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha, termasuk UMKM, guna menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat.

"Pemerintah optimistis tren positif ini akan terus berlanjut dengan proyeksi pertumbuhan kunjungan yang tetap tumbuh di atas 10 persen secara tahunan," pungkasnya.*

(an/dh)

MEDAN - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam membenahi berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menurut Sugiat, kinerja Kementerian Imipas menunjukkan progres signifikan, terutama dalam menekan angka kelebihan kapasitas (overcapacity) serta menggagalkan berbagai upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas dan rumah tahanan.

Baca Juga:

• Program B50 Siap Jalan 1 Juli 2026, Bahlil Sebut Ini ‘Survival Mode’ Hadapi Ketergantungan BBM

Berdasarkan data Kementerian Imipas, sepanjang Januari hingga Desember 2025 terdapat 140 kasus percobaan penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan. Upaya tersebut dilakukan oleh 272 petugas di 24 kantor wilayah dan 99 unit pelaksana teknis (UPT).

Selain itu, angka overcapacity lapas juga mengalami penurunan. Jika sebelumnya mencapai 100 persen, kini turun menjadi sekitar 85 persen.

Sugiat menilai capaian tersebut merupakan bukti komitmen kuat dari Kementerian Imipas di bawah kepemimpinan Agus Andrianto dalam mendorong reformasi di sektor hukum dan hak asasi manusia.

Sebagai mitra pengawas, Komisi XIII DPR RI menegaskan akan terus mengawal kebijakan yang dijalankan pemerintah, termasuk dalam upaya pembenahan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

"Ini adalah awal yang baik. DPR akan terus memberikan dukungan, baik dari sisi pengawasan maupun anggaran, agar transformasi di tubuh Imipas berjalan maksimal," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan persoalan klasik di lapas, mulai dari perbaikan sarana prasarana hingga peningkatan integritas petugas.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat semakin profesional serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.*

(ds/dh)

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini tergolong kuat.

Hal tersebut lantaran mayoritas kebutuhan pangan masyarakat masih dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Baca Juga:

• Gibran Bongkar Praktik Gelap Ekspor-Impor, Trade Misinvoicing Diduga Bikin Devisa RI Bocor

"Ketahanan pangan pokok strategis Indonesia tergolong kuat karena sebagian besar kebutuhan konsumsi masyarakat ditopang dari produksi dalam negeri," ujar Ketut, Minggu (12/4/2026).

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, dari 10 komoditas pangan strategis, hanya dua hingga tiga komoditas yang masih membutuhkan impor, seperti kedelai, bawang putih, dan sebagian daging sapi.

Sementara itu, sejumlah komoditas utama seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, hingga gula diproyeksikan tidak memerlukan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

Ketut menjelaskan, produksi beras nasional menunjukkan tren positif. Pada tahun sebelumnya, produksi beras mencapai sekitar 34,7 juta ton. Angka tersebut diperkuat dengan stok awal 2026 yang mencapai sekitar 12 juta ton.

Pemerintah pun menargetkan peningkatan ketersediaan beras nasional pada tahun ini. Proyeksi stok akhir atau carry over stock ke tahun 2027 diperkirakan dapat mencapai hingga 16 juta ton.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah tantangan global seperti dinamika geopolitik dan ancaman fenomena El Nino.

"Angka ini menunjukkan kondisi ketahanan pangan kita semakin solid dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depan," jelasnya.*

(an/dh)

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya praktik gelap dalam aktivitas ekspor-impor yang dinilai merugikan perekonomian nasional.

Praktik tersebut dikenal sebagai trade misinvoicing, yakni manipulasi nilai dalam dokumen perdagangan internasional. Gibran menyebut praktik ini kerap tersembunyi di balik angka-angka resmi ekspor dan impor.

Baca Juga:

• Plastik di Medan Makin Mahal, Dampak Konflik Global dan Harga Minyak Naik

Menurutnya, modus yang digunakan beragam, mulai dari under invoicing (melaporkan nilai lebih rendah dari sebenarnya) hingga over invoicing (melaporkan nilai lebih tinggi dari harga riil). Kedua praktik ini membuka celah terjadinya aliran dana ilegal lintas negara.

Gibran memaparkan, dalam periode 2014 hingga 2023, nilai under invoicing ekspor diperkirakan mencapai 401 miliar dolar AS atau sekitar 40 miliar dolar AS per tahun. Sementara itu, over invoicing tercatat sebesar 252 miliar dolar AS atau rata-rata 25 miliar dolar AS per tahun.

Ia menambahkan, sektor yang paling banyak terdampak praktik ini meliputi perdagangan limbah, logam berlapis, logam mulia, serta produk teknologi seperti smartphone.

"Ini kecurangan yang terlihat teknis, tetapi dampaknya sangat nyata terhadap perekonomian nasional," tegasnya.

Gibran menilai praktik tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi menggerus penerimaan negara sekaligus melemahkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.*

(d/dh)

JAKARTA – Bareskrim Polri meminta para korban penipuan investasi yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk segera mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan LPSK guna mendata seluruh korban dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Dilaporkan JK, Rismon Sianipar Klaim Video Tudingan Dirinya Dimanipulasi AI

Ia menjelaskan, para korban dapat mengajukan permohonan restitusi melalui platform resmi LPSK. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemulihan kerugian akibat dugaan penipuan yang dilakukan perusahaan tersebut.

Ade menegaskan, proses penyidikan perkara ini akan terus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. "Kami pastikan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hingga tuntas," tegasnya.

Dalam kasus ini, Bareskrim sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk petinggi perusahaan. Mereka di antaranya TA selaku Direktur Utama, MY sebagai mantan direktur, ARL sebagai komisaris, serta AS yang merupakan pendiri perusahaan.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dugaan penipuan investasi berskala besar dengan jumlah korban yang cukup banyak. Polisi juga terus mendalami aliran dana serta potensi kerugian yang ditimbulkan.*

(oz/dh)

JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan terpantau masih tinggi pada Minggu pagi. Daging ayam ras dijual Rp41.500 per kilogram, sementara cabai rawit merah menembus Rp83.100 per kilogram.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia per pukul 10.10 WIB, Minggu (12/4/2026), sejumlah harga pangan tercatat bervariasi di tingkat pedagang eceran.

Baca Juga:

• Plastik di Medan Makin Mahal, Dampak Konflik Global dan Harga Minyak Naik

Selain itu, harga bawang merah tercatat Rp47.350 per kg dan bawang putih Rp40.200 per kg.

Komoditas beras juga mengalami variasi harga. Beras kualitas bawah I dibanderol Rp14.500 per kg, kualitas bawah II Rp14.550 per kg, medium I Rp16.050 per kg, medium II Rp15.900 per kg, serta kualitas super I Rp17.300 per kg dan super II Rp16.850 per kg.

Untuk komoditas cabai lainnya, cabai merah besar dijual Rp46.000 per kg, cabai merah keriting Rp45.600 per kg, dan cabai rawit hijau Rp52.950 per kg.

Sementara itu, harga daging sapi kualitas I tercatat Rp147.650 per kg dan kualitas II Rp139.950 per kg.

Di sektor kebutuhan pokok lainnya, gula pasir premium dijual Rp20.150 per kg dan gula pasir lokal Rp19.100 per kg.

Adapun minyak goreng curah berada di harga Rp20.100 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp23.250 per liter, dan kemasan bermerek II Rp22.350 per liter.

Harga telur ayam ras juga tercatat Rp32.550 per kg.*

(an/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan anggaran dinas untuk kepentingan pribadi.

Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Peran Adik Bupati Tulungagung, Diduga Tahu Praktik Pemerasan

"Dengan demikian, membebankan kebutuhan pribadi di luar kedinasan kepada para perangkat daerah ataupun pada anggaran dinas adalah tindakan yang melanggar hukum," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Pernyataan ini disampaikan menyusul penetapan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pejabat organisasi perangkat daerah (OPD).

Asep menjelaskan, para kepala daerah sejatinya telah mendapatkan hak keuangan yang sah, seperti gaji dan dana operasional. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan di luar ketentuan.

Selain itu, KPK juga mengingatkan agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kewenangan, termasuk menggunakan surat pernyataan sebagai alat tekanan kepada bawahan.

"Para penyelenggara negara tidak boleh menyalahgunakan wewenang, termasuk menjadikan surat pernyataan sebagai alat tekanan," tegasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan sejumlah pihak lainnya.

Sehari kemudian, KPK membawa para pihak yang diamankan ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

KPK kemudian menetapkan Gatut Sunu bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025–2026.*

(an/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro, dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gatut Sunu Wibowo. Jatmiko diduga mengetahui praktik tersebut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan penyidik menduga Jatmiko memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah diusut.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Bupati Tulungagung Targetkan Rp5 Miliar dari OPD, Terkumpul Rp2,7 Miliar

Jatmiko yang merupakan anggota DPRD Tulungagung diamankan dan telah dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan pemerasan yang dilakukan kakaknya.

KPK menyebut, kasus ini memiliki pola yang berbeda dibandingkan praktik pemerasan pada umumnya.

Biasanya, pemerasan dilakukan dengan cara intimidasi, seperti ancaman mutasi jabatan atau pencopotan pejabat untuk menimbulkan efek jera.

Namun dalam kasus ini, penyidik menemukan modus baru berupa penggunaan surat pernyataan bermeterai tanpa tanggal.

"Ini menjadi hal baru yang kami temukan dalam perkara pemerasan," kata Asep.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 April 2026 dan mengamankan 18 orang.

Sehari berselang, Gatut Sunu bersama sejumlah pihak, termasuk adiknya, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

KPK kemudian menetapkan Gatut Sunu Wibowo serta ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025–2026.*

(an/dh)

JAKARTA - Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di Islamabad, Pakistan, kembali menemui jalan buntu. Iran menuding AS sengaja mencari-cari alasan untuk keluar dari negosiasi.

Mengutip laporan Al Jazeera, Minggu (12/4/2026), kantor berita Fars Iran menyebut peluang kesepakatan sangat bergantung pada perubahan tuntutan dari pihak Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Pembicaraan 21 Jam Tak Buahkan Hasil, AS dan Iran Gagal Sepakat di Islamabad

"Amerika sedang mencari alasan untuk meninggalkan meja perundingan," ujar sumber tersebut.

Isu strategis seperti Selat Hormuz, program nuklir, hingga kebijakan energi damai menjadi beberapa poin krusial yang masih diperdebatkan. Meski negosiasi utama mengalami kebuntuan, mediator dari Pakistan disebut masih berupaya menjembatani perbedaan antara kedua pihak.

Tim ahli dari Iran dan AS juga masih melakukan konsultasi terkait draf kesepakatan yang diajukan.

Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan komitmen tegas dari Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang. Namun hingga saat ini, AS mengaku belum melihat komitmen tersebut dari Teheran.

Pembicaraan antara kedua negara disebut akan dilanjutkan setelah masing-masing pihak menyelesaikan kajian internal terhadap dokumen yang dibahas.*

(d/dh)

MEDAN - Harga plastik di Kota Medan mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah menyebut kenaikan ini dipicu gangguan impor bahan baku akibat konflik global.

Warga Medan mulai merasakan lonjakan harga berbagai produk plastik di pasaran, seperti wadah makanan jenis thinwall. Salah satu warga, Elly, mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang cukup signifikan.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Modus Bupati Tulungagung ‘Sandera’ Pejabat dengan Surat Pengunduran Diri

Kenaikan harga ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag ESDM Sumut, Charles Situmorang.

Menurutnya, lonjakan harga plastik dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia serta terganggunya pasokan bahan baku impor. "Plastik berbahan dasar petrokimia, sehingga saat harga minyak dunia naik, biaya produksi ikut meningkat," kata Charles.

Ia menjelaskan, gangguan distribusi dari Timur Tengah sebagai salah satu sumber utama impor bahan baku plastik juga menjadi faktor utama.

Selain itu, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor membuat harga plastik sangat sensitif terhadap gejolak global. Meski demikian, Charles memastikan bahwa saat ini belum terjadi kelangkaan plastik di pasaran.

"Saat ini belum terjadi kelangkaan, hanya kenaikan harga," ujarnya.

Untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari diversifikasi impor bahan baku dari negara lain hingga pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga akan mendorong penguatan industri petrokimia dalam negeri serta penggunaan alternatif kemasan seperti bioplastik dan produk yang dapat digunakan ulang.*

(ds/dh)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) hari ini tidak mengalami perubahan. Setelah sempat naik tipis, harga emas kini stagnan di level Rp2,86 juta per gram.

Mengutip laman resmi Logam Mulia, Minggu (12/4/2026), harga emas Antam ukuran 1 gram dipatok Rp2,860 juta. Angka ini sama dengan harga pada hari sebelumnya.

Baca Juga:

• Gempa M 3,6 Guncang Tapanuli Tengah Pagi Ini, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

Dalam transaksi jual beli emas, terdapat ketentuan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017. Untuk penjualan kembali dengan nilai di atas Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

Adapun untuk pembelian emas, dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

- 0,5 gram: Rp1,480 juta
- 1 gram: Rp2,860 juta
- 2 gram: Rp5,660 juta
- 3 gram: Rp8,465 juta
- 5 gram: Rp14,075 juta
- 10 gram: Rp28,095 juta
- 25 gram: Rp70,112 juta
- 50 gram: Rp140,145 juta
- 100 gram: Rp280,212 juta
- 250 gram: Rp700,265 juta
- 500 gram: Rp1,400 miliar
- 1.000 gram: Rp2,800 miliar

Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar global dan nilai tukar rupiah.*

(mt/dh)

JAAKRTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menargetkan pengumpulan uang hingga Rp5 miliar dari sejumlah kepala OPD. Namun, realisasi yang diterima baru mencapai Rp2,7 miliar.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, uang tersebut dikumpulkan dari 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Baca Juga:

• Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Baru Setahun Menjabat Kini Terjaring OTT KPK

Asep menjelaskan, terdapat dua skema yang digunakan dalam praktik tersebut.

Pertama, permintaan uang dilakukan secara langsung maupun melalui perantara ajudan kepada para kepala OPD, dengan nominal bervariasi mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.

Selain itu, terdapat skema lain dengan memanfaatkan pengaturan anggaran di OPD. Gatut disebut meminta bagian dari anggaran yang ditambah atau digeser.

"Dia datang ke OPD, menambah anggaran, lalu meminta persentase dari nilai tersebut," jelas Asep.

Bahkan, dalam beberapa kasus, Gatut disebut meminta hingga 50 persen dari nilai tambahan anggaran yang diberikan kepada OPD.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung pada Jumat (10/4). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Gatut Sunu Wibowo.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan Gatut bersama ajudannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan terkait pengelolaan anggaran di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun 2025-2026.*

(mt/dh)

MEDAN - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 3,6 mengguncang Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (12/4/2026) pagi. Gempa terjadi sekitar pukul 09.14 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa tersebut melalui keterangan resminya.

Baca Juga:

• Perundingan Iran-AS Diperpanjang Sehari, Negosiasi di Islamabad Masih Berlanjut

Menurut BMKG, gempa dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng di wilayah tersebut. Meski demikian, BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. "Gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," demikian keterangan BMKG.

Hingga saat ini, belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.*

(ds/dh)

JAKARTA - Perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan negosiasi masih menemui jalan buntu.

JD Vance mengatakan pembicaraan yang berlangsung selama sekitar 21 jam itu belum menghasilkan kesepakatan, terutama terkait isu nuklir Iran.

Baca Juga:

• Perundingan Iran-AS Diperpanjang Sehari, Negosiasi di Islamabad Masih Berlanjut

Menurutnya, salah satu poin krusial yang menjadi penghambat adalah sikap Iran yang belum berkomitmen untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir.

"Kita perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan berupaya mendapatkan senjata nuklir," tegasnya. Vance menilai penolakan Iran terhadap syarat yang diajukan AS menjadi kerugian lebih besar bagi Teheran dibandingkan Washington.

Usai menyampaikan pernyataan tersebut, Vance langsung meninggalkan Islamabad tanpa membawa hasil kesepakatan.

Dalam proses negosiasi, delegasi AS disebut terus berkomunikasi dengan Presiden Donald Trump dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Sementara itu, media Iran menyebut peluang kesepakatan masih terbuka jika AS bersedia mengubah sejumlah tuntutan yang dinilai tidak realistis.

Kedua pihak disebut masih melanjutkan konsultasi internal dan membuka kemungkinan pembicaraan lanjutan.*

(k/dh)

TULUNGAGUNG- Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo tengah menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, melainkan karena terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/4/2026).

Padahal, Gatut Sunu baru menduduki kursi orang nomor satu di Tulungagung selama sekitar satu tahun. Penangkapan ini mengejutkan banyak pihak mengingat ia terpilih dengan suara mayoritas pada Pilkada 2024 lalu.

Baca Juga:

• Sampah RI Tembus 141 Ribu Ton per Hari, Pemerintah Siapkan WtE di 72 Daerah untuk Tekan Krisis

Dilantik Presiden Prabowo pada 2025

Gatut Sunu Wibowo menjabat sebagai Bupati Tulungagung periode 2025–2030. Ia resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025.

Dalam kontestasi Pilkada 2024, Gatut menggandeng politikus Partai Gerindra, Ahmad Baharudin. Pasangan ini menang telak dengan perolehan 297.882 suara atau sekitar 50,72% suara sah.

Mantan Wakil Bupati dan Pengusaha

Dunia pemerintahan sebenarnya bukan hal baru bagi pria kelahiran 17 Desember 1967 ini. Sebelum jadi bupati, Gatut adalah Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018–2023.

Kala itu, ia dilantik pada 2 November 2021 untuk mendampingi Bupati Maryoto Birowo. Sebelum terjun ke politik, Gatut dikenal luas sebagai pengusaha sukses di Jawa Timur dengan jaringan bisnis yang cukup kuat.

Terjaring OTT KPK

Karier politik Gatut kini terancam kandas. KPK mengamankan Gatut bersama 15 orang lainnya dalam operasi senyap di Jawa Timur. "Tim mengamankan 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (10/4).

Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK menyita sejumlah barang bukti, di antaranya:

- Uang tunai senilai Rp335 juta.
- Barang mewah berupa sepatu Louis Vuitton.

Hingga saat ini, status hukum Gatut Sunu akan ditentukan dalam waktu 1x24 jam setelah pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK.*

(in/dh)

JAKARTA - Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) akan diperpanjang selama satu hari. Pembicaraan kedua negara dijadwalkan kembali berlangsung di Islamabad pada Minggu (12/4/2026).

Keputusan perpanjangan ini diambil meski kedua pihak masih memiliki sejumlah perbedaan dalam proses negosiasi.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Bupati Tulungagung Terima Rp2,7 Miliar, Dipakai Beli Sepatu hingga Bagi THR

"Negosiasi akan terus berlanjut meskipun terdapat sejumlah perbedaan," demikian pernyataan pemerintah Iran melalui kanal resminya.

Sebelumnya, Iran dan AS telah memulai pembicaraan di Islamabad pada Sabtu (11/4), setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan adanya kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran.

Delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, didampingi Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Ketua Dewan Keamanan Nasional Ali Akbar Ahmadian, serta Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati.

Sementara itu, delegasi AS dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance bersama utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, serta Jared Kushner.

Hingga kini, belum ada keterangan lebih lanjut terkait hasil konkret dari perundingan tersebut. Namun, perpanjangan waktu negosiasi menunjukkan kedua pihak masih berupaya mencapai kesepakatan.*

(an/dh)