JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjadi sorotan di media sosial setelah jingle bertajuk "My Little Bolu Ketan" atau yang dikenal dengan meme "Mas Bahlil Ganteng" (MBG) viral di berbagai platform digital.

Lagu bernuansa humor tersebut tersebar luas di TikTok, Instagram, hingga YouTube, dan digunakan sebagai latar musik berbagai konten video.

Baca Juga:

• Gebyar PBB-P2 2026, Pemkab Batubara Perkuat Pendapatan Daerah dan Digitalisasi Pajak

Fenomena ini disebut-sebut dipicu oleh unggahan akun TikTok @vokaliz_netizen pada akhir April 2026.

Konten tersebut telah ditonton jutaan kali dan memperoleh lebih dari 1,1 juta tanda suka.

Popularitasnya semakin meluas setelah sejumlah kreator konten ikut membuat video reaksi yang turut mengangkat tren tersebut.

Menurut pengamat, penyebaran jingle ini tidak terlepas dari karakter algoritma media sosial yang memperkuat konten berbasis humor, repetisi, dan audio yang mudah diingat.

Dalam waktu singkat, potongan audio tersebut menjadi tren yang "mengepung" linimasa pengguna internet.

Sejumlah konten kreator dengan jumlah pengikut besar turut mempercepat penyebaran tren tersebut, menjadikan nama Bahlil Lahadalia semakin sering muncul di ruang digital, terutama di kalangan pengguna muda.

Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji menilai viralnya jingle "MBG" sebagai ekspresi kreativitas netizen yang bersifat hiburan.

Ia menyebut, fenomena tersebut dapat dipandang sebagai bentuk apresiasi tidak langsung terhadap figur Ketua Umum Golkar atas kerja politik yang dijalankan selama ini.

Sarmuji menegaskan partai tidak mempermasalahkan penggunaan jingle tersebut, termasuk jika kader atau akun resmi Golkar ikut meramaikan tren di media sosial.

"Itu kan berasal dari kreativitas netizen sebagai bentuk penghargaan. Kalau ikut meramaikan, ya wajar saja," ujar Sarmuji, dikutip Senin (25/5/2026).

Pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, S. Kunto Adi Wibowo, menilai fenomena ini berpotensi memberikan keuntungan citra bagi Partai Golkar jika dikelola secara tepat.

Menurutnya, strategi "riding the wave" atau menunggangi tren viral dapat menjadi pendekatan komunikasi politik yang efektif di era digital.

Sebaliknya, respons defensif dinilai justru berisiko merusak citra partai, terutama di kalangan generasi muda.

Ia menambahkan, konten viral berbasis humor memiliki daya jangkau luas karena mudah diingat dan terus direproduksi oleh algoritma platform digital, sehingga menciptakan efek pengulangan yang memperkuat popularitas figur politik.

"Efeknya bukan langsung ke pilihan politik, tapi membangun kedekatan nama di memori publik," ujarnya.

Fenomena jingle "Mas Bahlil Ganteng" menegaskan bagaimana politik dan budaya populer semakin sulit dipisahkan di ruang digital.

Nama tokoh politik kini tidak hanya hadir melalui narasi formal, tetapi juga lewat meme, musik, dan konten humor yang diproduksi secara organik oleh warganet.

Meski demikian, para pengamat menilai dampak elektoral dari tren semacam ini tetap tidak langsung.

Namun, dalam jangka panjang, pengulangan nama dan visual di media sosial dapat memperkuat pengenalan publik terhadap figur politik.*

(tm/ad)

Oleh: Aljabar Fauzi, S.Ag.

PERINGATAN Hari Lahir Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) ke-3 di Aceh Selatan menghadirkan satu pesan yang melampaui seremoni rutin organisasi keagamaan: bahwa dakwah hari ini tidak lagi cukup berhenti pada mimbar, tetapi harus turun ke ruang publik, termasuk ruang yang paling sederhana sekalipun—lingkungan hidup.

Baca Juga:

• Eks Camat Medan Polonia Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Anggaran BBM Rp332 Juta

Alih-alih sekadar forum formal, mereka menggelar aksi bersih lingkungan dengan tema "Pilah Sampah untuk Pelestarian Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi".

Pilihan ini menarik dibaca dalam konteks yang lebih luas.

Di tengah meningkatnya krisis sampah dan rendahnya kesadaran ekologis di banyak daerah, keterlibatan tokoh agama dalam isu lingkungan menunjukkan pergeseran penting dalam cara dakwah dipahami dan dijalankan.

Gerakan ini bukan hanya simbolik.

Dengan melibatkan penyuluh agama dari berbagai kecamatan serta kolaborasi lintas instansi seperti Kantor agama/" target="_blank">Kementerian Agama Aceh Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup, kegiatan ini memperlihatkan upaya membangun kesadaran kolektif bahwa isu lingkungan bukan semata urusan teknis pemerintah, melainkan juga urusan moral dan spiritual masyarakat.

Dakwah yang Bergerak ke Arah Ekoteologi

Konsep yang diangkat IPARI—yang kerap disebut sebagai ekoteologi—mencerminkan kecenderungan baru dalam praktik keagamaan: membaca ulang ajaran agama dalam konteks krisis lingkungan modern.

Dalam perspektif ini, kebersihan bukan sekadar nilai etika individual, tetapi bagian dari amanah teologis manusia sebagai penjaga bumi.

Penyuluh agama, dalam posisi ini, tidak hanya menjadi penyampai ajaran, tetapi juga agen perubahan sosial.

Namun, yang lebih penting dari sekadar konsep adalah implementasinya. Aksi memungut sampah di RTH Tapaktuan mungkin tampak sederhana, bahkan sehari-hari.

Tetapi justru di situlah letak kekuatannya: dakwah menjadi hadir dalam bentuk tindakan nyata, bukan hanya narasi normatif.

Antara Simbol, Edukasi, dan Tantangan Konsistensi

Kegiatan yang dilakukan secara serentak di beberapa wilayah Aceh Selatan menunjukkan adanya upaya serius untuk membangun gerakan kolektif.

Dari Labuhan Haji hingga Trumon Raya, pola yang sama diulang: edukasi lingkungan, pemilahan sampah, dan aksi bersih bersama.

Namun, sebagaimana banyak program berbasis komunitas lainnya, tantangan terbesar tidak terletak pada pelaksanaan seremonial, melainkan pada keberlanjutan.

Kesadaran lingkungan sering kali kuat pada momentum kegiatan, tetapi melemah setelahnya.

Di sinilah peran institusi keagamaan menjadi krusial. Jika dakwah lingkungan hanya berhenti pada kegiatan tahunan, maka dampaknya akan terbatas.

Tetapi jika ia masuk ke ruang-ruang rutin seperti masjid, majelis taklim, dan pendidikan formal, maka ia berpotensi menjadi budaya baru.

Ruang Publik dan Pendidikan Kesadaran

Pemilihan RTH Tapaktuan sebagai lokasi kegiatan juga memiliki makna simbolik.

Ruang publik yang selama ini hanya menjadi tempat aktivitas sosial biasa, diubah menjadi ruang edukasi moral dan lingkungan.

Interaksi antara penyuluh agama, aparat lingkungan, dan masyarakat menciptakan ruang dialog yang lebih egaliter.

Dalam konteks ini, kebersihan tidak lagi dipahami sebagai tugas petugas kebersihan semata, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif.

Meski demikian, dinamika ringan di lapangan—dari canda soal karung penuh daun hingga foto-foto kegiatan—juga menunjukkan bahwa kesadaran ekologis masih dalam tahap awal pembentukan. Ia masih bergerak antara keseriusan dan simbolisme.

Penutup: Dari Aksi Simbolik ke Gerakan Sosial

Apa yang dilakukan IPARI Aceh Selatan pada dasarnya membuka satu pertanyaan penting: sejauh mana agama dapat menjadi motor perubahan sosial di tengah krisis lingkungan yang semakin nyata?

Jawabannya mungkin tidak sederhana. Namun langkah kecil seperti menggabungkan dakwah dengan aksi bersih lingkungan menunjukkan arah yang patut diperhatikan.

Dakwah hijau, jika konsisten, bukan hanya akan melahirkan kesadaran individu, tetapi juga membentuk etika sosial baru—bahwa menjaga bumi bukan sekadar pilihan moral, melainkan bagian dari ibadah.

Pada titik ini, IPARI tidak hanya merayakan hari lahir organisasi, tetapi juga sedang menguji satu gagasan besar: bahwa masa depan dakwah mungkin tidak hanya berada di mimbar, tetapi juga di jalanan, di taman kota, dan di tumpukan sampah yang selama ini diabaikan.*

*) Penulis adalah perwakilan Kantor agama/" target="_blank">Kementerian Agama Aceh Selatan.

JAKARTA — Hari Arafah yang jatuh pada 9 Zulhijah kembali menjadi momentum penting bagi umat Islam di seluruh dunia untuk memperbanyak ibadah, doa, dan amal saleh.

Dalam sejumlah hadis sahih, hari ini disebut sebagai salah satu waktu paling istimewa karena menjadi momen pengampunan dosa dan pembebasan manusia dari api neraka.

Baca Juga:

• Bupati Fery Sahputra Simatupang tutup pelaksanaan MTQ dan FSQ, Ribuan Warga Padati Teluk Panji

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan menjadi dasar utama keutamaan hari tersebut dalam tradisi Islam.

Hari Arafah juga disebut sebagai waktu ketika Allah SWT "mendekat" dan membanggakan hamba-hamba-Nya di hadapan para malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain yang masih bersumber dari hadis sahih.

Bagi jamaah haji, Hari Arafah menjadi puncak ibadah haji melalui pelaksanaan wukuf di Padang Arafah.

Sementara bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, terdapat sejumlah amalan sunnah yang dianjurkan untuk mengisi hari tersebut dengan ibadah.

Dzikir, Doa, dan Takbir

Di antara amalan utama yang dianjurkan adalah memperbanyak dzikir seperti tahlil, takbir, dan tahmid.

Al-Qur'an dalam Surah Al-Hajj ayat 28 menegaskan pentingnya mengingat Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yang dalam penafsiran Ibnu Abbas termasuk sepuluh hari pertama Zulhijah.

Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dibandingkan sepuluh hari pertama Zulhijah, sehingga umat Islam dianjurkan memperbanyak amal ibadah di dalamnya.

Selain itu, Hari Arafah juga dikenal sebagai waktu terbaik untuk berdoa.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menyebut bahwa "sebaik-baik doa adalah doa pada Hari Arafah."

Doa Tauhid dan Amal Saleh

Umat Islam juga dianjurkan membaca doa tauhid yang menegaskan keesaan Allah SWT, serta memperbanyak istighfar dan permohonan ampunan.

Doa tersebut menjadi salah satu amalan yang kerap dibaca pada Hari Arafah sebagai bentuk penguatan spiritual.

Selain ibadah ritual, sedekah dan amal saleh juga menjadi bagian penting dari amalan Hari Arafah.

Dalam sejumlah riwayat hadis sahih, amal kebaikan pada sepuluh hari pertama Zulhijah disebut lebih dicintai Allah dibandingkan hari-hari lainnya.

Dimensi Sosial dan Spiritualitas

Hari Arafah tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah, tetapi juga momentum sosial untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

Sedekah, membantu fakir miskin, dan memperkuat solidaritas sosial menjadi bagian dari pengamalan nilai keislaman pada hari tersebut.

Dengan demikian, Hari Arafah kembali menjadi pengingat bahwa dimensi spiritual dan sosial dalam Islam berjalan beriringan.

Umat Islam diajak untuk tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memperkuat hubungan kemanusiaan.*

(d/ad)

Oleh:Wim Tohari Daniealdi.

PADA bulan Mei 2026 ini, Indonesia memperingati dua momentum sejarah sekaligus, yakni Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei 2026) dan 28 tahun Reformasi yang diperingati 21 Mei 2026.

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Ikut Car Free Day, CFD Jadi Ruang Kebersamaan dan Dorong UMKM Lokal

Kebangkitan Nasional 1908 lahir dari kesadaran bahwa penjajahan bukan sekadar penguasaan wilayah, melainkan juga penguasaan ekonomi, pendidikan, dan psikologi bangsa.

Sementara Reformasi 1998 lahir dari kemarahan rakyat terhadap krisis ekonomi, korupsi struktural, konsentrasi kekuasaan, dan ketimpangan sosial yang dianggap telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan.

Karena itu, pidato Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR RI pada 20 Mei 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi menarik untuk dibaca dalam perspektif historis yang lebih panjang.

Pidato tersebut bukan hanya pemaparan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2027, melainkan juga sebuah narasi ideologis mengenai arah negara dan tafsir baru atas reformasi.

Dalam pidatonya, Presiden berkali-kali mengulang gagasan bahwa Indonesia mengalami "kebocoran kekayaan nasional", sebuah "outflow of national wealth" yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan kemakmuran rakyat.

Ia mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi selama bertahun-tahun justru dibarengi melemahnya kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan.

Di titik inilah pidato tersebut bertemu dengan semangat Reformasi 1998.

Selama hampir tiga dekade, reformasi sering dimaknai terutama sebagai proyek demokratisasi politik, sehingga selalu indentik dengan pemilu langsung, kebebasan pers, otonomi daerah, pembatasan masa jabatan presiden, dan penguatan masyarakat sipil.

Reformasi poltik memang berhasil mengakhiri otoritarianisme dan membuka ruang kebebasan yang jauh lebih luas dibanding era sebelumnya.

Namun, pertanyaan yang mulai muncul setelah 28 tahun adalah apakah reformasi berhasil menciptakan demokrasi ekonomi.

Pertanyaan itu sebenarnya telah lama muncul di tengah masyarakat. Indonesia berhasil menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tetapi ketimpangan ekonomi masih tinggi.

Kekayaan sumber daya alam besar, tetapi daya beli rakyat sering rapuh. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil, tetapi banyak kelas menengah merasa stagnan.

Negara kaya komoditas, namun penerimaan negara terhadap PDB masih rendah dibanding negara lain.

Dalam konteks itu, pidato Presiden Prabowo dapat dibaca sebagai kritik terhadap model reformasi yang terlalu bertumpu pada liberalisasi politik, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan problem struktur ekonomi nasional.

Tafsir Reformasi Baru

Karena itu pula, Presiden berulang kali kembali kepada Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pidato tersebut, Pasal 33 tidak diposisikan sekadar norma konstitusional, melainkan sebagai "cetak biru ekonomi bangsa".

Negara dipandang harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Di sini terlihat bahwa pidato tersebut membawa semangat yang sangat dekat dengan narasi Kebangkitan Nasional awal abad ke-20, dimana bangsa yang merdeka harus mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Presiden secara eksplisit menghubungkan kolonialisme masa lalu dengan eksploitasi sumber daya alam Indonesia.

Ia menyinggung bagaimana kekayaan Nusantara selama ratusan tahun memperkaya bangsa lain, dan memperingatkan bahwa bangsa yang tidak belajar dari sejarah akan mengulang sejarah kelam yang sama.

Narasi seperti ini sesungguhnya bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Bung Karno sejak awal kemerdekaan telah berbicara mengenai neokolonialisme dan imperialisme ekonomi.

Reformasi 1998 memang mengoreksi banyak penyimpangan kekuasaan Orde Baru, tetapi di sisi lain reformasi juga membuka era liberalisasi ekonomi yang lebih luas.

Negara semakin terintegrasi ke dalam pasar global, investasi asing meningkat, dan mekanisme pasar menjadi semakin dominan.

Masalahnya, globalisasi tidak selalu menghasilkan distribusi kesejahteraan yang merata.

Karena itu, ketika Presiden Prabowo berbicara mengenai under invoicing, transfer pricing, penyelundupan, hingga pelarian devisa hasil ekspor, ia sebenarnya sedang mengangkat isu lama yang selama ini menjadi kelemahan negara berkembang, dimana negara kaya sumber daya tetapi lemah dalam tata kelola.

Pidato tersebut bahkan dapat dibaca sebagai upaya membangun "nasionalisme ekonomi" baru.

Negara ingin mengambil kembali kontrol terhadap rantai ekspor komoditas strategis melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal untuk sejumlah sektor tertentu.

Negara juga ingin memastikan devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri.

Di satu sisi, langkah seperti ini dapat dipahami sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi.

Namun di sisi lain, tantangan reformasi justru terletak di sini, yaitu bagaimana memperkuat negara tanpa kembali jatuh pada sentralisasi kekuasaan yang berlebihan.

Reformasi 1998 lahir karena negara dianggap terlalu dominan dan terlalu tertutup.

Maka, ketika negara kembali diperkuat hari ini, publik tentu berharap penguatan itu berjalan bersamaan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan demokratis yang kuat.

Negara Dan Rakyat

Untungnya, pidato Presiden juga memberi sinyal penting mengenai hal tersebut. Pada bagian akhir, Prabowo justru menegaskan pentingnya oposisi dan check and balances dalam demokrasi.

Ia bahkan secara terbuka mengapresiasi keberadaan PDIP di luar pemerintahan sebagai bagian penting dari demokrasi Indonesia.

Pernyataan itu penting. Sebab, tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan memilih antara negara kuat atau demokrasi, melainkan bagaimana menghadirkan negara yang kuat sekaligus demokratis.

Negara yang mampu melindungi kepentingan nasional, tetapi tetap tunduk pada prinsip keterbukaan dan pengawasan publik.

Dalam sejarah dunia, banyak negara gagal karena negara terlalu lemah.

Tetapi tidak sedikit pula negara gagal karena negara terlalu kuat dan menekan kebebasan masyarakat. Dan Indonesia membutuhkan keseimbangan keduanya.

Dalam konteks inilah peringatan 28 tahun Reformasi menjadi relevan. Reformasi bukan sekadar peristiwa sejarah yang diperingati setiap Mei.

Reformasi adalah proses yang terus berjalan. Ia bukan tujuan akhir, melainkan mekanisme koreksi agar negara tidak menyimpang dari cita-cita keadilan sosial.

Karena itu, reformasi juga harus berani melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.

Apakah reformasi sudah berhasil menciptakan birokrasi yang bersih?

Apakah reformasi berhasil membangun institusi hukum yang kuat?

Apakah reformasi berhasil menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata?

Ataukah reformasi baru berhasil membangun demokrasi prosedural tanpa transformasi ekonomi yang cukup mendalam?

Di sini, Pidato Presiden Prabowo tampaknya mencoba menjawab kegelisahan itu.

Ia menawarkan gagasan bahwa Indonesia perlu kembali pada ekonomi Pancasila, ekonomi jalan tengah, yang menggabungkan peran negara dengan dinamika sektor swasta.

Negara tidak boleh membiarkan yang kuat menang sendiri, tetapi juga tidak boleh mematikan kreativitas dan inovasi pasar.

Memang benar, di atas kertas, gagasan itu terdengar ideal. Tetapi sejarah mengajarkan bahwa problem terbesar Indonesia sering bukan terletak pada konsep, melainkan pelaksanaan.

Banyak cita-cita besar kandas karena birokrasi korup, tata kelola lemah, dan elite yang lebih sibuk berebut rente daripada membangun bangsa.

Jalan Indonesia Maju

Karena itu, bagian paling penting dari pidato tersebut justru ketika Presiden berbicara keras mengenai reformasi birokrasi, pungli, korupsi, dan lemahnya pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa tidak ada negara maju dengan birokrasi yang lemah dan hukum yang tidak pasti.

Di titik ini, pidato Presiden sesungguhnya sedang mempertemukan dua warisan sejarah Indonesia, yakni semangat Kebangkitan Nasional dan agenda Reformasi.

Kebangkitan Nasional mengajarkan pentingnya kesadaran kebangsaan. Reformasi mengajarkan pentingnya pembatasan kekuasaan dan kontrol demokratis.

Indonesia hari ini membutuhkan keduanya sekaligus; nasionalisme yang kuat, tetapi tidak anti demokrasi; negara yang tegas, tetapi tidak otoriter; pembangunan ekonomi yang agresif, tetapi tetap berpihak pada keadilan sosial.

Dua puluh delapan tahun setelah reformasi, Indonesia memang belum sempurna.

Namun bangsa ini juga tidak lagi berada pada titik yang sama seperti 1998. Demokrasi bertahan, ekonomi relatif stabil, dan posisi internasional Indonesia semakin diperhitungkan.

Kini tantangannya adalah memastikan bahwa kebangkitan Indonesia tidak berhenti pada angka pertumbuhan atau retorika kedaulatan, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pekerjaan yang layak, pendidikan yang baik, harga pangan yang terjangkau, hukum yang adil, dan negara yang hadir melindungi.

Karena pada akhirnya, kebangkitan nasional sejati bukan hanya soal bangkit sebagai negara besar, yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, tetapi bangkit sebagai bangsa yang mampu memuliakan rakyatnya sendiri.

Wallahu'alam bi Sawab.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Dosen FISIP, Unikom, Bandung.

TANJUNGBALAI – Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai bersama masyarakat mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD) di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Minggu, 24 Mei 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai elemen masyarakat.

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Pimpin Rapat IFW 2026, Asahan Siap Tampilkan Produk Lokal dan Potensi Wisata Unggulan

Aktivitas seperti senam sehat dan jalan santai mewarnai kegiatan yang kini menjadi agenda rutin Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Suasana kebersamaan terlihat dari interaksi antara warga dan jajaran pemerintah daerah.

Plh Wali Kota bersama istri serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah tampak menyapa warga dan berbaur dalam kegiatan tanpa sekat formal.

Plh Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, mengatakan CFD akan terus digelar secara rutin setiap akhir pekan sebagai ruang publik untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat hubungan sosial masyarakat.

"Kegiatan ini kita fokuskan untuk menjaga kebugaran masyarakat melalui aktivitas seperti senam sehat dan jalan santai. Namun yang paling penting, CFD menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh warga Kota Tanjungbalai," ujarnya.

Ia menyebut, meningkatnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan CFD menunjukkan tumbuhnya kembali semangat kebersamaan warga.

Pemerintah juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menghadirkan layanan publik seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Selain sebagai ruang olahraga dan pelayanan publik, CFD juga menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejumlah stan kuliner, minuman, hingga produk kreatif lokal tampak ramai dikunjungi warga.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap ruang publik dapat menjadi lebih sehat, ramah, dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan ekonomi masyarakat serta mendukung visi Tanjungbalai EMAS.*

(ad)

MEDAN – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, memimpin rapat persiapan Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin, 25 Mei 2026.

Rapat tersebut dihadiri jajaran pengurus Dekranasda Sumut, perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, serta sejumlah Ketua Dekranasda kabupaten di Sumatera Utara, termasuk dari Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Padang Lawas Utara, Simalungun, dan Tapanuli Utara.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Indonesia Fashion Week 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Dalam arahannya, Kahiyang Ayu menekankan pentingnya kolaborasi antara Dekranasda kabupaten/kota dengan para desainer Sumatera Utara untuk menghadirkan karya fesyen yang tidak hanya modern, tetapi juga mencerminkan identitas budaya daerah.

Ia meminta setiap daerah mengangkat kekayaan wastra dan karakter lokal masing-masing, termasuk Kabupaten Asahan, dalam karya yang akan ditampilkan pada ajang tersebut.

Selain itu, setiap daerah juga didorong untuk memaksimalkan promosi potensi wisata melalui desain booth dan konsep pameran yang kreatif agar mampu menarik perhatian pengunjung di tingkat nasional.

Usai rapat, Ketua Dekranasda Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berpartisipasi dan mendukung penuh penyelenggaraan IFW 2026.

Ia mengatakan Kabupaten Asahan akan menampilkan berbagai produk unggulan daerah, mulai dari kerajinan tangan, produk fesyen lokal, hingga promosi destinasi wisata.

"Kami siap berkolaborasi bersama para desainer dan seluruh pihak untuk mensukseskan Indonesia Fashion Week 2026 serta memperkenalkan produk unggulan dan potensi wisata Kabupaten Asahan kepada masyarakat luas," ujarnya.

Partisipasi tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing produk UMKM, memperluas pasar wastra daerah, serta meningkatkan promosi pariwisata Kabupaten Asahan di tingkat nasional.*

(ad)

ASAHAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menerima audiensi Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Kabupaten Asahan di ruang kerjanya, Senin, 25 Mei 2026.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, penasehat dan ketua Forwaka, serta jajaran pengurus.

Baca Juga:

• Gebyar PBB-P2 2026, Pemkab Batubara Perkuat Pendapatan Daerah dan Digitalisasi Pajak

Ia menegaskan, Forwaka siap bersinergi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah, termasuk program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

"Forwaka Kabupaten Asahan siap mendukung Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mensukseskan seluruh visi dan misi yang telah ditetapkan. Kami juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap setiap program kerja yang akan kami laksanakan," ujar Doly.

Menanggapi hal itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan komitmen Forwaka.

Ia menilai pertemuan tersebut penting untuk memperkuat hubungan antara insan pers dan pemerintah daerah.

"Terima kasih atas kunjungan Forwaka Kabupaten Asahan. Pertemuan ini saya harapkan dapat semakin mempererat ikatan silaturahmi antara Forwaka dengan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam upaya bersama membangun Asahan," kata Taufik.

Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi dengan organisasi pers, termasuk Forwaka, selama program yang dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung Forwaka dalam setiap program kerjanya, sepanjang tidak menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah dan insan pers diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi Kabupaten Asahan, yakni "Mewujudkan Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan."*

(ad)

BATUBARA – Pemerintah Kabupaten Batubara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak serta percepatan digitalisasi pelayanan publik.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Gebyar Penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 yang digelar di Aula A Kantor Bupati Batubara, Senin (25/5/2026).

Baca Juga:

• Sumut Terima Pengembalian TKD Terbesar Usai Pemotongan Rp6 Triliun, Ini Penjelasan Tito Karnavian

Acara berlangsung meriah dan penuh apresiasi. Selain penyerahan DHKP dan SPPT PBB-P2 Tahun 2026, kegiatan juga dirangkai dengan pemberian piagam penghargaan, plakat, hingga hadiah kepada perusahaan, pelaku usaha, kecamatan, desa/kelurahan, serta wajib pajak yang dinilai berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak.

Dalam sambutannya, Bupati Batubara Baharuddin Siagian menegaskan bahwa pajak merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah.

Karena itu, dirinya mengapresiasi seluruh perusahaan dan masyarakat yang telah taat membayar pajak tepat waktu.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh perusahaan dan masyarakat yang telah mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran pajak," ujar Baharuddin.

Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada para kepala desa serta kolektor pajak yang dinilai bekerja keras dalam mengejar target realisasi PBB-P2 di wilayah masing-masing.

Menurutnya, keberhasilan pencapaian target pendapatan daerah akan sangat menentukan jalannya program pembangunan yang telah dirancang pemerintah melalui APBD Kabupaten Batubara.

"Kalau target pendapatan tercapai bahkan melebihi, tentu ruang gerak pembangunan kita akan semakin besar untuk tahun-tahun berikutnya," tegasnya.

Pemkab Batubara Dorong Digitalisasi Pajak dan Retribusi

Dalam momentum tersebut, Pemkab Batubara juga memperkuat sistem pembayaran non-tunai dengan menyerahkan QRIS Statis Retribusi dan QRIS Statis BPHTB kepada sejumlah OPD, UPT Samsat Lima Puluh, hingga notaris/PPAT.

Langkah ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital pelayanan publik agar pembayaran pajak dan retribusi semakin mudah, cepat, transparan, dan modern.

Adapun instansi penerima QRIS Statis antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas PUTR, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Sejumlah Perusahaan dan Pelaku Usaha Raih Penghargaan

Pada kesempatan tersebut, sejumlah perusahaan besar dan pelaku usaha menerima penghargaan atas kontribusinya terhadap pembayaran pajak daerah.

Beberapa perusahaan yang menerima penghargaan di antaranya PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Hutama Marga Waskita, PT Multimas Nabati Asahan, PT Bakrie Renewable Chemicals, dan PT Prima Multi Terminal.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada pelaku usaha lokal seperti Singaporeland Waterpark, Rumah Sakit Bidadari, RM 100, hingga Kuta Coffee yang dinilai turut berperan aktif dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Batubara.

Dengan kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batubara berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat demi mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.*

(ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Bali pada Selasa, 26 Mei 2026.

Secara umum, sebagian besar kabupaten di Pulau Dewata diperkirakan mengalami kondisi berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara relatif stabil di kisaran 24 hingga 33 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sebagian Wilayah Cerah

Sementara itu, kondisi berawan diperkirakan mendominasi Badung, Klungkung, Buleleng, serta Kota Denpasar.

Di Kabupaten Jembrana, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 26–31°C serta kelembapan udara 75–91 persen.

Kondisi serupa juga terjadi di Tabanan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan 77–97 persen.

Kabupaten Badung diperkirakan berawan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan 70–92 persen.

Gianyar berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu 26–31°C serta kelembapan 74–94 persen, sedangkan Klungkung diprediksi berawan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan 64–73 persen.

Sementara itu, Bangli diprakirakan mengalami hujan ringan dengan tingkat kelembapan tinggi, mencapai 87–99 persen, pada suhu 26–31°C.

Karangasem juga diprediksi diguyur hujan ringan dengan suhu sedikit lebih rendah, yakni 24–29°C dan kelembapan 83–97 persen.

Di wilayah Buleleng, BMKG memprakirakan kondisi berawan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan 72–91 persen.

Adapun Kota Denpasar diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 26–33°C dan kelembapan 71–81 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama bagi aktivitas di luar ruangan dan sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali.*

(ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 26 Mei 2026.

Secara umum, cuaca diperkirakan didominasi kondisi cerah, cerah berawan, hingga berawan, dengan satu wilayah berpotensi diguyur hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Yogyakarta yang diprediksi cerah dengan suhu 23–32 derajat Celsius dan kelembapan 69–95 persen.

Sementara itu, Kabupaten Bantul diperkirakan cerah berawan dengan suhu 23–31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 73–96 persen.

Gunungkidul juga diprakirakan berawan dengan suhu serupa, yakni 23–31 derajat Celsius serta kelembapan 76–96 persen.

Adapun Kabupaten Sleman menjadi satu-satunya wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan.

Suhu udara di wilayah ini berkisar 22–31 derajat Celsius dengan kelembapan 1–95 persen.

BMKG mengimbau masyarakat tetap mewaspadai potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan serta pengguna jalan di wilayah DIY.*

(ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Selasa, 26 Mei 2026.

Secara umum, cuaca di provinsi ini didominasi kondisi cerah hingga berawan, meski sejumlah wilayah perkotaan di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Sementara itu, kondisi berawan diprakirakan terjadi di Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran dengan rentang suhu 20–30 derajat Celsius serta tingkat kelembapan yang relatif tinggi mencapai hingga 99 persen di beberapa titik.

Di sisi lain, hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa wilayah padat penduduk dan penyangga Ibu Kota, seperti Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Suhu di wilayah tersebut diperkirakan berkisar 23–32 derajat Celsius dengan kelembapan udara mencapai 94–98 persen.

BMKG juga mencatat Kota Banjar diprakirakan mengalami kondisi cerah berawan dengan suhu 22–31 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama di wilayah yang berpotensi hujan ringan, mengingat kondisi atmosfer yang masih cukup dinamis di wilayah Jawa Barat.*

(ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 26 Mei 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di Ibu Kota diperkirakan bervariasi antara cerah, berawan, hingga hujan ringan di sejumlah wilayah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Di daratan Jakarta, cuaca cerah diprediksi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.

Suhu di wilayah tersebut berkisar antara 25–31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan relatif tinggi, mencapai hingga 95 persen di beberapa titik.

Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan mengalami hujan ringan.

Suhu udara di dua wilayah tersebut berkisar 24–32 derajat Celsius dengan kelembapan 61–96 persen.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada jam sibuk pagi dan sore hari.*

(ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Selasa, 26 Mei 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di provinsi paling barat Indonesia ini diperkirakan didominasi berawan, dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah pesisir dan bagian timur Aceh.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Sementara itu, wilayah lain seperti Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Bener Meriah, serta Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Subulussalam diprakirakan berada dalam kondisi berawan hingga udara kabur di beberapa titik.

Di Aceh Tenggara, hujan ringan diprakirakan terjadi dengan suhu udara 17–24 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 66–99 persen

. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Kota Langsa dengan rentang suhu berkisar 20 hingga 32 derajat Celsius.

Sementara itu, Kota Banda Aceh diperkirakan berawan dengan suhu 27–32 derajat Celsius dan kelembapan 54–82 persen.

Adapun wilayah Gayo Lues dan Aceh Tengah diprakirakan memiliki suhu yang lebih rendah, yakni 15–24 derajat Celsius dengan kondisi berawan.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama di wilayah yang berpotensi hujan ringan, mengingat kondisi atmosfer di wilayah Aceh masih cukup dinamis.*

(ad)

SUMUT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Selasa, 26 Mei 2026.

Secara umum, cuaca di provinsi ini diperkirakan didominasi kondisi berawan, dengan potensi hujan ringan di sejumlah daerah, termasuk kawasan perkotaan dan dataran tinggi.

Baca Juga:

• Sumut Terima Pengembalian TKD Terbesar Usai Pemotongan Rp6 Triliun, Ini Penjelasan Tito Karnavian

Sementara wilayah lain seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Asahan, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Tanjung Balai, Binjai, Padang Sidempuan, dan Gunungsitoli diprakirakan berawan.

Di Kota Medan, BMKG memperkirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar 25–32 derajat Celsius serta kelembapan mencapai 60–98 persen.

Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di wilayah Deli Serdang dan Langkat dengan suhu maksimum mencapai 32 derajat Celsius.

Sementara itu, wilayah pegunungan seperti Karo, Dairi, Toba, dan Samosir diperkirakan mengalami suhu lebih sejuk, yakni berkisar 17–28 derajat Celsius, dengan potensi hujan ringan dan kelembapan tinggi.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama di wilayah dengan intensitas hujan ringan yang berpotensi memengaruhi aktivitas harian dan kondisi jalan.*

(ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyasar calon mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kasus ini telah menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara

Total kerugian ditaksir mencapai Rp1,9 miliar dengan rata-rata kerugian per korban sekitar Rp100 juta.

"Yang di Polda Jawa Barat itu Rp1,9 miliar. Rata-rata kerugian per orang Rp100 jutaan," ujar Sony dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Sony menjelaskan, pendaftaran resmi SPPG dilakukan melalui portal mitra.bgn.go.id yang memuat mekanisme verifikasi berlapis, mulai dari identitas yayasan, legalitas, hingga detail lokasi dan kesiapan pembangunan fasilitas dapur gizi.

Menurut dia, setiap calon mitra wajib mengisi data lengkap, termasuk status kepemilikan lahan, desain bangunan, hingga progres pembangunan secara bertahap sebelum dapat dinyatakan layak beroperasi.

Namun, proses resmi tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penipuan.

Sony mengungkapkan terdapat dua modus utama yang digunakan pelaku.

Modus pertama dilakukan dengan cara mendaftarkan diri di sistem resmi hingga memperoleh ID SPPG, namun tidak melanjutkan pembangunan.

ID tersebut kemudian diperjualbelikan dengan mengklaim memiliki akses atau kedekatan dengan pejabat BGN.

"Dia tidak membangun, tetapi menawarkan diri seolah-olah bisa membantu mengurus karena punya relasi dengan BGN," kata Sony.

Modus kedua dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan yayasan atau lembaga tertentu yang mengaku dapat menampung dan memfasilitasi pengajuan titik SPPG.

Korban diminta membayar sejumlah uang, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah, namun tidak pernah memperoleh ID resmi.

Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan pihak mana pun dalam proses pendaftaran SPPG selain melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan.

"BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi, kelompok, atau perusahaan mana pun untuk pendaftaran titik SPPG," ujarnya menegaskan.

BGN bersama Bareskrim Polri kini telah memperkuat koordinasi untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Penanganan juga dilakukan di sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat, Barelang, hingga Lombok Timur.

Kasatgas MBG Polri, Irjen Pol Nurworo Danang, menyatakan pihaknya mendukung penuh penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan program pemerintah tersebut dan mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menjadi korban.

Sementara itu, BGN meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran mencurigakan terkait program MBG dan SPPG, serta hanya menggunakan jalur resmi yang telah disediakan pemerintah.*

(tb/ad)

MEDAN — Unit Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diduga telah beraksi di sedikitnya 20 tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Pelaku berinisial AG (20), warga Tembung, ditangkap setelah aksinya terekam dan viral saat mencuri sepeda motor trail di kawasan Jalan Tembung Pasar 7, Gang Flamboyan, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, pada Jumat, 22 Mei 2026.

Baca Juga:

• Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara

"Kami telah mengamankan pelaku yang bernama Adit, yang mana telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Dari hasil interogasi, dia telah melakukan pencurian sebanyak 20 kali di wilayah hukum Polrestabes Medan," ujar Bimo di Polrestabes Medan, Senin, 25 Mei 2026.

Pelaku disebut beraksi bersama rekannya berinisial ABR yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Keduanya diduga mencuri sepeda motor jenis trail, namun gagal membawa kabur kendaraan secara sempurna karena kunci T yang digunakan patah, sehingga motor sempat didorong dari lokasi kejadian.

Hasil penjualan motor curian tersebut disebut mencapai Rp4 juta dan dijual kepada seorang penadah berinisial Ocol.

Uang hasil kejahatan itu diduga digunakan untuk kebutuhan pribadi, termasuk berjudi di warnet dan membeli narkotika jenis sabu.

Dalam proses pengembangan kasus, pelaku sempat mencoba melarikan diri dan menyerang petugas saat menunjukkan lokasi kejadian perkara.

Polisi kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak bagian kaki pelaku.

"Pelaku sempat mencoba kabur saat pengembangan. Kami lakukan tindakan tegas terukur," kata Bimo.

Dari tangan penadah, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor trail sebagai barang bukti.

Polisi juga masih memburu tiga orang lain yang diduga terlibat dalam jaringan curanmor tersebut.

Pelaku kini dijerat dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.*

(ad)

JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam revisi Undang-Undang Polri didasarkan pada prinsip keadilan.

Ia membandingkan ketentuan tersebut dengan aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini memiliki batas pensiun hingga usia 60 tahun.

Baca Juga:

• Bareskrim Tangkap Oknum Polisi Terkait Jaringan Narkoba di Kelab Malam Jakarta

Dalam Undang-Undang Polri yang berlaku saat ini, usia pensiun maksimal anggota Polri ditetapkan 58 tahun.

Namun, bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan masih dibutuhkan, masa dinas dapat diperpanjang hingga 60 tahun.

Supratman menjelaskan bahwa penyesuaian batas usia pensiun juga mempertimbangkan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat serta perubahan regulasi pada institusi lain di lingkungan aparatur negara.

Ia mencontohkan perubahan serupa yang telah dilakukan pada Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kejaksaan, yang juga menetapkan usia pensiun hingga 60 tahun.

"Undang-Undang TNI juga sudah diubah. Kemudian Undang-Undang Kejaksaan juga 60 tahun. Ini disesuaikan dengan angka harapan hidup," katanya.

Supratman juga membantah anggapan bahwa revisi aturan tersebut berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia menegaskan bahwa keputusan perpanjangan jabatan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Secara umum, kalau saya lihat drafnya, usia pensiun itu sampai 60 tahun. Apakah bisa diperpanjang atau tidak, itu tergantung presiden. Sama sekali tidak ada kaitan dengan Kapolri," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyampaikan sejumlah poin perubahan dalam revisi UU Polri.

Ketua Komisi III DPR, Habiburrokhman, menyebut perubahan tersebut mencakup penguatan transformasi Polri yang lebih profesional dan transparan, penguatan fungsi pengawasan berbasis teknologi, hingga penegasan netralitas institusi.

Revisi juga mengatur secara lebih ketat penempatan anggota Polri di luar institusi, penyesuaian batas usia pensiun, serta penguatan kurikulum pendidikan yang berbasis nilai humanis, demokratis, dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, Kompolnas juga akan diperkuat dalam revisi undang-undang tersebut sebagai bagian dari pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian.*

(cn/ad)

JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada November 2025 baru mencapai sekitar 25 hingga 30 persen hingga saat ini.

Ia menyebut masih banyak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di sejumlah wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Baru Pulih, Aceh Kini Gelap Lagi: Listrik Tiba-Tiba Padam

Ia menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas publik, termasuk jembatan dan bangunan sekolah, masih dalam kondisi rusak atau belum sepenuhnya diperbaiki sejak bencana melanda wilayah tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan seluruh proses pemulihan dapat selesai dalam kurun waktu tiga tahun.

Menurut Tito, pemerintah telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

"Nah, total anggaran yang sudah kami usulkan dan sudah disetujui di tingkat pemerintah nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama 3 tahun," kata Tito di lokasi yang sama.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan dibagi secara bertahap dari tahun 2026 hingga 2028, dengan rincian Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Tito menyebut sektor infrastruktur menjadi komponen terbesar dalam anggaran pemulihan tersebut, yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan total sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.

Pada tahun pertama, anggaran untuk sektor ini mencapai sekitar Rp22 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan hunian tetap (huntap) melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7,4 triliun dalam dua tahun.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut akan didistribusikan ke berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.*

(cn/ad)

JAKARTA — Bareskrim Polri menangkap seorang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di kelab malam B-Fashion, Jakarta Barat.

Penangkapan tersebut dibenarkan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Tersangka Kasus Obstruction of Justice Migor

"Iya (ada) oknum Polri. Kita enggak tutupi oknum (yang terlibat)," ujar Eko, Senin, 25 Mei 2026.

Menurut Eko, terhadap anggota tersebut akan dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui mekanisme kode etik kepolisian maupun proses pidana.

"Proses etik dan pidana," katanya singkat.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi serta cairan etomidate yang disamarkan dalam vape di dua tempat hiburan malam yang berada dalam satu hotel di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Peredaran narkoba tersebut diduga dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan sejumlah karyawan tempat hiburan serta jaringan yang terhubung dengan narapidana di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.

Dalam operasinya, jaringan ini menggunakan istilah "kode merah" sebagai peringatan saat aparat melakukan pengawasan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Bareskrim menetapkan total 14 orang sebagai tersangka, sementara tiga lainnya masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Di antara para tersangka terdapat pihak yang berperan sebagai koordinator, karyawan tempat hiburan, penyedia narkotika, hingga kurir.

Salah satu aktor kunci disebut memfasilitasi distribusi narkoba kepada pengunjung melalui sistem pemesanan khusus.

Penyidik juga mengungkap bahwa transaksi narkoba dilakukan secara tersembunyi melalui jaringan internal, termasuk waitress yang berkoordinasi dengan pihak tertentu untuk menyalurkan pesanan kepada tamu.

Tempat hiburan tersebut diketahui tetap beroperasi 24 jam dan menyasar pengunjung dari berbagai kalangan, termasuk pengusaha hingga pejabat.

Namun, saat operasi kepolisian dilakukan, akses narkotika dibatasi hanya untuk tamu tertentu dengan sistem pemesanan terlebih dahulu.

Saat ini, penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam peredaran narkoba di tempat hiburan malam tersebut.*

(cn/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung menetapkan mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice perkara korupsi minyak goreng.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa Yeka selama hampir 10 jam, sejak pukul 11.00 WIB, pada Senin, 25 Mei 2026.

Baca Juga:

• Meski Sudah Diturunkan Aparat, Aktivitas Tambang Timah Ilegal di Belo Laut Diduga Masih Beroperasi

"Setelah melalui serangkaian penyidikan dan beberapa alat bukti, maka tim penyidik menetapkan saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI tahun 2021–2026 sebagai tersangka," ujar Syarief dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, penyidik Kejagung juga melakukan penggeledahan di kantor Ombudsman RI serta kediaman Yeka Hendra Fatika.

Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita untuk kepentingan penyidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang perintangan penyidikan dan penuntutan perkara minyak goreng.

Dalam perkara korupsi minyak goreng ini, sejumlah korporasi telah lebih dulu diputus bersalah, antara lain Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Anang juga menyebut penyidikan ini berkaitan dengan gugatan perdata yang diajukan oleh pihak terpidana korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang diduga turut melibatkan rekomendasi dari Ombudsman.

"Dia kena Pasal 21 kan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara minyak goreng yang dulu itu," kata Anang.

Hingga kini, Kejagung masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam upaya menghambat proses hukum perkara korupsi minyak goreng tersebut.*

(cn/ad)