JAKARTA – Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga pembuka Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026, Jumat, 25 September 2026.

Pertandingan Indonesia vs Singapura dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, mulai pukul 20.00 WIB.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,28 Persen ke Level 6.316, Saham AMRT dan CUAN Naik

Pertandingan ini menjadi laga perdana Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia dan Singapura tergabung di Grup A bersama Malaysia dan Bangladesh.

Format fase grup menggunakan sistem setiap tim saling bertemu satu kali. Juara Grup A dan juara Grup B kemudian melaju ke final Divisi 1.

Karena itu, pertandingan melawan Singapura menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengawali persaingan grup dengan hasil positif.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tidak dapat menurunkan kapten Jay Idzes dalam pertandingan melawan Singapura karena cedera.

Meski demikian, Indonesia masih memiliki sejumlah pilihan di lini pertahanan.

Nama Kevin Diks, Justin Hubner, Elkan Baggott, hingga Rizky Ridho menjadi opsi yang dapat digunakan untuk mengisi sektor belakang.

FIFA ASEAN Cup 2026 juga berlangsung dalam kalender FIFA.

Kondisi tersebut membuat sejumlah pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri dapat bergabung dengan skuad Garuda.

Lini belakang menjadi salah satu perhatian Indonesia menjelang pertandingan.

Organisasi pertahanan diperlukan untuk menghadapi permainan Singapura sekaligus menjaga keseimbangan ketika Indonesia membangun serangan.

Pertandingan Indonesia vs Singapura kali ini berlangsung tidak lama setelah kedua tim bertemu di Piala AFF 2026.

Pada pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2026, 7 Agustus 2026, Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Singapura di Stadion Jalan Besar, Singapura.

Dalam pertandingan tersebut, Ragnar Oratmangoen membawa Indonesia unggul lebih dahulu sebelum Ilhan Fandi menyamakan kedudukan.

Kini kedua tim kembali bertemu di ajang berbeda. Pertandingan di SUGBK menjadi laga pembuka Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Catatan pertemuan sebelumnya menjadi bagian dari sejarah kedua tim, tetapi tidak menentukan hasil pertandingan yang berlangsung malam ini.

Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan secara online, laga Timnas Indonesia vs Singapura tersedia melalui layanan streaming Vidio.

Vidio juga mencantumkan pertandingan tersebut sebagai laga FIFA ASEAN Cup 2026 pada Jumat, 25 September 2026 pukul 20.00 WIB.

Berikut detail pertandingan:

FIFA ASEAN Cup 2026

Pertandingan: Timnas Indonesia vs Singapura
Hari/Tanggal: Jumat, 25 September 2026
Kick-off: 20.00 WIB
Stadion: Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta
Siaran langsung: SCTV dan Indosiar
Live streaming: KLIK DISINI!

Jadwal dan ketersediaan tayangan dapat berubah sesuai kebijakan pemegang hak siar.* (di/ad)

JAKARTA — Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi gugatan yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Raja Juli menyebut gugatan tersebut sebagai bagian dari manuver politik.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.928 per Dolar AS, Ini Faktor yang Menekannya

"Saya kira kita sekarang hidup di dunia modern yang serba transparan ya, dan politik yang beradab perlu dikedepankan. Jadi saya kira ini adalah manuver-manuver politik yang tidak beradab ya," kata Raja Juli, Jumat, 25 September 2026.

Raja Juli juga menyinggung kondisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini, menurut dia, tengah berfokus menangani sejumlah persoalan, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

"Saat sekarang ini kita sedang mengalami karhutla, Pak Presiden sekarang sedang sibuk menata bangsa ini, masa masih diurus hal-hal yang remeh-temeh ya," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli turut mengaitkan polemik syarat pendidikan Gibran dengan persoalan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya juga menjadi sorotan publik.

Ia berseloroh bahwa persoalan serupa dapat berlanjut kepada anggota keluarga Jokowi lainnya.

"Dulu ijazah Pak Jokowi, hari ini Mas Gibran, mungkin besok Mas Kaesang, mungkin lusa ijazah Jan Ethes gitu ya," ungkapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memeriksa sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Salah satu hal yang dipersoalkan dalam permohonan tersebut adalah pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan berlangsung di MK, Jakarta, pada Senin, 21 September 2026 malam.

Perkara itu diajukan oleh 12 pemohon.

Salah satunya adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana.

Adapun Bambang Widjojanto menjadi salah satu kuasa hukum dalam perkara tersebut.

Di tengah gugatan tersebut, Jokowi menjelaskan riwayat pendidikan putra sulungnya.

Jokowi mengatakan Gibran menempuh pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama di Solo, Jawa Tengah.

Setelah itu, Gibran melanjutkan pendidikan sekolah menengah di Singapura.

"Mas Gibran itu SD-nya di SD 16 Kota Madya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura," kata Jokowi di Banjarsari, Solo, Kamis, 24 September 2026.

Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, Gibran melanjutkan studi ke UTS Insearch di Australia.

Jokowi menjelaskan lembaga tersebut merupakan program pathway sebelum Gibran melanjutkan pendidikan berikutnya.

"Kemudian, itu di O-Level, setelah masuk kemudian masuk ke UTS Insearch, ini pathway supaya tahu, setelah dari situ seingat saya tiga tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jadi jelas semuanya," ujarnya.* (di/ad)

BOGOR – Ombudsman Republik Indonesia mengungkap keberadaan sejumlah bangunan dengan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Temuan tersebut diperoleh saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan: Pengawasan Lapas Penting, Temuan Ombudsman Perlu Diverifikasi Sebelum Disampaikan ke Publik

Dalam pemeriksaan itu, Ombudsman menemukan bangunan yang dilengkapi sejumlah fasilitas seperti ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, meja makan hingga fasilitas lainnya.

Tim juga menemukan fasilitas kebugaran dan simulator golf yang masih dalam proses pembangunan.

Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengatakan pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya pembayaran dari penghuni bangunan tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan saat pemeriksaan.

Namun, besaran uang yang dibayarkan belum diketahui.

"Kemudian berkenaan dengan terkait dengan apakah ada bayaran, berdasarkan wawancara kami lakukan pada saat itu yang terutama yang menghuni rumah memang dia membayar sejumlah tapi tidak disebutkan angkanya, dan itu memang dikomersialkan," kata Syafrida di kantor Ombudsman, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman, terdapat lebih dari 10 bangunan di area tersebut.

Tim juga menemukan sejumlah kendaraan mewah yang terparkir di sekitar lokasi.

Ombudsman menyebut salah satu bangunan memiliki fasilitas yang menyerupai hunian apartemen.

Selain ruang tamu dan kamar, terdapat televisi, kulkas serta fasilitas lainnya.

Temuan lain berkaitan dengan aspek keamanan.

Ombudsman menemukan akses keluar di bagian belakang bangunan yang disebut tidak terkunci dan terhubung ke area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.

Ombudsman juga menyampaikan adanya laporan dari keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan sebesar Rp150.000 per minggu di Blok A.

Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari temuan yang perlu ditindaklanjuti.

Temuan fasilitas mewah tersebut kemudian mendapat sorotan Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform (De Jure), Bhatara Ibnu Reza.

Bhatara menilai keberadaan fasilitas tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran administratif maupun dugaan tindak pidana.

"Ada nuansa korupsi, praktik korupsi. Ya korupsi itu memang tindak pidana. Dan itu perlu ditindaklanjuti karena apa? Ini sidak, sidak itu ibaratnya kalau polisi tangkap tangan OTT," kata Bhatara dalam keterangan tertulisnya, Kamis 24 September 2026.

Ia juga meminta Ombudsman berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta kementerian atau lembaga yang berwenang menangani pengelolaan pemasyarakatan.

"Karena dia (Ombudsman) gak punya kewenangan untuk langsung melakukan penegakan hukum. Dia kemudian memberitahukan penegak hukum, 'Nih di lembaga ini ada begini,' juga memberitahu kementerian/lembaga dalam hal ini Imipas untuk mengatakan, 'Eh anak buah lu nih mulai kalapas, sipir, dan segala macam perlu lu periksa.' Nah, gitu, itu tugasnya Ombudsman," ujar Bhatara.

Menurut Bhatara, pemeriksaan internal diperlukan untuk mengetahui bagaimana fasilitas tersebut dapat digunakan oleh warga binaan.

Ombudsman RI telah meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap temuan di Lapas Cibinong.

Ombudsman juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu, dugaan adanya pembayaran untuk menempati hunian tersebut belum menjelaskan berapa nominal yang dibayarkan, siapa penerima uang, maupun bagaimana mekanisme pengelolaannya.

Karena itu, fakta mengenai dugaan komersialisasi hunian, dugaan maladministrasi, maupun kemungkinan adanya tindak pidana masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

Ombudsman menyatakan akan terus melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.* (di/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 25 September 2026.

Rupiah turun 0,15 persen ke level Rp17.928 per dolar Amerika Serikat (AS).

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,28 Persen ke Level 6.316, Saham AMRT dan CUAN Naik

Pada pukul 09.07 WIB, rupiah tercatat melemah 0,19 persen ke Rp17.935 per dolar AS.

Namun, tekanan terhadap rupiah mulai berkurang setelah otoritas moneter melakukan intervensi di pasar.

Pada pukul 09.16 WIB, pelemahan rupiah menyusut menjadi 0,11 persen.

Pergerakan rupiah berlangsung di tengah tekanan eksternal terhadap pasar keuangan domestik.

Dua faktor yang menjadi perhatian adalah kenaikan yield US Treasury dan harga minyak yang masih berada di level tinggi.

Yield US Treasury tenor 10 tahun kembali meningkat 7,8 basis poin menjadi 5,19 persen.

Kenaikan tersebut membuat aset berdenominasi dolar AS menjadi lebih menarik dan memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Di pasar komoditas, harga minyak Brent masih berada di sekitar US$105 per barel meski telah terkoreksi 0,52 persen.

Harga minyak yang masih tinggi berpotensi menjaga tekanan inflasi global. Kondisi tersebut juga dapat membatasi ruang penguatan rupiah.

Di kawasan Asia, sebagian besar mata uang bergerak menguat setelah harga minyak Brent mengalami koreksi meski masih berada pada level tinggi.

Penguatan dipimpin won Korea Selatan, disusul yen Jepang, ringgit Malaysia dan baht Thailand. Sementara itu, rupiah bergerak melemah bersama dolar Hong Kong.

Pasar juga mencermati kabar mengenai upaya Amerika Serikat dan Iran menjajaki kesepakatan bertahap yang berpotensi membuat Teheran membuka kembali Selat Hormuz.

Jika terealisasi, kesepakatan tersebut berpotensi mengurangi risiko geopolitik dan menekan harga minyak.

Kondisi itu dapat memberikan ruang bagi mata uang Asia untuk menguat.

Namun, pasar masih menunggu perkembangan konkret dari pembicaraan tersebut.

Konflik di Timur Tengah belum sepenuhnya mereda sehingga pasokan minyak global masih menjadi perhatian.

Pergerakan rupiah sepanjang perdagangan Jumat diperkirakan masih sensitif terhadap harga minyak dan yield US Treasury.

Jika harga minyak kembali meningkat dan yield obligasi AS bertahan di atas 5 persen, rupiah berisiko menghadapi tekanan menuju area Rp17.900 per dolar AS.

Sebaliknya, apabila harga minyak turun lebih dalam dan yield US Treasury kembali mereda, rupiah berpeluang mendapatkan ruang untuk menguat menuju kisaran Rp17.800 per dolar AS.

Perkembangan harga minyak dunia, kebijakan moneter Amerika Serikat, serta situasi geopolitik Timur Tengah menjadi sejumlah faktor yang akan diperhatikan pasar dalam menentukan arah rupiah.* (bb/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Jumat, 25 September 2026.

IHSG naik 0,28 persen atau 17,61 poin ke level 6.316,22.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Lagi Rp15.000, Kini Jadi Rp2,59 Juta per Gram

Sebanyak 220 saham tercatat menguat, sementara 155 saham melemah dan 257 saham lainnya stagnan. Kapitalisasi pasar berada di level Rp11.070,07 triliun.

Sejumlah saham yang tergabung dalam indeks LQ45 mencatat kenaikan pada awal perdagangan.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) menjadi salah satu saham dengan kenaikan terbesar, yakni 1,95 persen ke level Rp1.305 per saham.

Kemudian PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) menguat 1,60 persen menjadi Rp955 per saham.

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 1,53 persen ke Rp8.275 per saham.

PT Indosat Tbk. (ISAT) juga menguat 0,83 persen menjadi Rp2.420 per saham.

Sementara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) naik 0,74 persen ke level Rp4.100 per saham.

Pergerakan IHSG pada perdagangan Jumat masih menjadi perhatian pelaku pasar setelah indeks melemah cukup signifikan pada perdagangan sebelumnya.

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan secara teknikal, IHSG berisiko kembali menguji area support setelah mengalami pelemahan pada perdagangan sebelumnya.

"IHSG berpotensi lanjut koreksi jika gagal break kembali di atas 6.300," ujar Fanny dalam riset harian BNI Sekuritas, Jumat (25/9/2026).

Pada perdagangan Kamis, IHSG ditutup turun 1,2 persen. Penjualan bersih investor asing atau net sell tercatat mencapai Rp1,42 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar dan saham sektor tambang menjadi sasaran aksi jual investor asing, di antaranya BMRI, BBRI, TLKM, ANTM dan DEWA.

Secara teknikal, area support IHSG berada di kisaran 6.220-6.280, sedangkan area resistance berada pada level 6.300-6.330.

Dari pasar global, bursa Amerika Serikat atau Wall Street ditutup bervariasi.

Kenaikan saham Meta Platforms sebesar 4,5 persen membantu menahan tekanan terhadap Nasdaq.

Sementara itu, indeks S&P 500 dan Dow Jones berada dalam tekanan di tengah ketegangan geopolitik Amerika Serikat dan Iran yang turut mendorong harga minyak mentah Brent hingga sekitar US$107 per barel.

Bursa Asia juga cenderung bergerak melemah. Shanghai Composite turun 1,22 persen, Hang Seng terkoreksi 0,29 persen, sedangkan Taiex Taiwan turun 0,28 persen.

Pergerakan bursa Asia tersebut berlangsung ketika investor mencermati perkembangan negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina.

Pergerakan IHSG dan saham individual dapat berubah sepanjang sesi perdagangan.

Informasi ini bersifat pemberitaan pasar dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali turun pada perdagangan Jumat, 26 September 2026.

Harga emas Antam tercatat Rp2.590.000 per gram. Angka tersebut turun Rp15.000 dibandingkan harga perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Pemko Medan Juara 1 TP2DD Wilayah Sumatera, Digitalisasi Transaksi Daerah Makin Diperkuat

Harga buyback tersebut turun Rp20.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam:

0,5 gram: Rp1.345.000
1 gram: Rp2.590.000
2 gram: Rp5.120.000
3 gram: Rp7.655.000
5 gram: Rp12.725.000
10 gram: Rp25.395.000
25 gram: Rp63.362.000
50 gram: Rp126.645.000
100 gram: Rp253.212.000
250 gram: Rp632.765.000
500 gram: Rp1.265.320.000
1.000 gram: Rp2.530.600.000

Penurunan harga emas Antam terjadi di tengah pelemahan harga emas dunia.

Harga emas di pasar spot ditutup di level US$4.264,9 per troy ons, turun 0,52 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Harga tersebut menjadi yang terendah sejak 16 September 2026.

Dengan penurunan tersebut, harga emas dunia telah melemah selama dua hari berturut-turut dengan penurunan lebih dari 2 persen.

Salah satu faktor yang turut menjadi perhatian pasar adalah kenaikan harga minyak dunia

Harga minyak jenis Brent tercatat naik sekitar 3 persen menjadi US$106,15 per barel.

Kenaikan harga minyak kembali terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Harapan tercapainya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran juga disebut kembali meredup.

Bloomberg News melaporkan anggota senior Garda Revolusi Iran Yahya Rahim Safavi menyatakan bahwa wilayah konflik berpotensi meluas.

"Sekarang perang sudah meluas dari Teluk Persia ke Selat Hormuz dan ke Laut Merah. Tahap berikutnya bisa sampai ke Samudera Hindia atau di mana saja," kata Safavi.

Ketegangan juga muncul dalam Sidang Umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya tetap terbuka untuk pembicaraan damai, tetapi tidak akan tunduk terhadap ancaman.

Teheran juga menyatakan tidak akan membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz hingga sanksi dan blokade Amerika Serikat dicabut.

Kenaikan harga energi dapat meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi global.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kebijakan bank sentral di berbagai negara terkait suku bunga.

Emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset.

Karena itu, ketika suku bunga berada pada level tinggi, daya tarik emas bagi sebagian investor dapat berkurang karena biaya peluang memegang aset tanpa imbal hasil menjadi lebih besar.

Pergerakan harga emas selanjutnya masih akan dipengaruhi oleh perkembangan harga energi, kondisi geopolitik, inflasi, serta kebijakan suku bunga bank sentral.* (bb/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung proyek pembangunan sistem drainase di Jalan Gaperta, Kecamatan Medan Helvetia, Kamis (24/6/2026).

Peninjauan dilakukan saat hujan masih mengguyur sejumlah wilayah Kota Medan.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi HMI Kisaran-Asahan, Dorong Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Daerah

Dalam peninjauan itu, Rico Waas memberikan arahan kepada pelaksana proyek. Ia juga melihat perubahan kapasitas saluran air yang sedang dibangun.

Saluran drainase lama yang sebelumnya berukuran 80 sentimeter kini diperbesar menggunakan beton u-ditch dengan lebar 120 sentimeter dan kedalaman 140 sentimeter.

"Ukuran drainase yang sebelumnya 80 cm, sekarang jadi 120 cm. Berarti hampir dua kali lipat besarannya. Penyerapan air akan lebih mudah dan debit air yang tertampung bisa lebih banyak," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, pembangunan sistem drainase tersebut juga membutuhkan koordinasi dengan sejumlah instansi.

Salah satunya PLN karena terdapat beberapa tiang listrik yang perlu digeser agar tidak menghambat pembangunan saluran baru.

"Pengerjaan ini berkoordinasi juga dengan PLN karena tiang listrik harus kita geser sedikit," imbuhnya.

Proyek drainase yang sedang dikerjakan membentang dari Simpang Jalan Kapten Muslim hingga Simpang Jalan Beringin.

Pemerintah Kota Medan juga telah merencanakan kelanjutan pembangunan drainase di kawasan Gaperta Ujung pada tahun depan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi, didampingi Kepala Bidang SDA dan Drainase Hardy Sibarani, menjelaskan pembangunan drainase tersebut memiliki panjang 1.047 meter.

"Untuk struktur material menggunakan u-ditch beton sepanjang 1.002 meter dan box culvert sepanjang 45 meter dengan spesifikasi lebar 120 cm serta kedalaman 140 cm," jelasnya.

Dalam proyek tersebut, pemerintah juga menerapkan dua jalur pembuangan air.

Sistem ini dirancang untuk membagi aliran sehingga beban air tidak menumpuk pada satu titik.

"Arah pertama sebagian aliran air diarahkan ke kawasan Kapten Muslim menuju Danau Singkarak, dan arah kedua diarahkan ke persimpangan jalan Asrama hingga bermuara di sungai," tambahnya seraya optimis pengerjaan proyek ini akan selesai bulan Desember tahun ini.

Pembangunan drainase dengan kapasitas yang lebih besar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran aliran air dan mengurangi potensi genangan di kawasan Jalan Gaperta dan sekitarnya.* (ad)

BENER MERIAH – Sebanyak 109 warga mengikuti kegiatan Bakti Kesehatan Bhayangkari Peduli di Lapangan Bola Kaki, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Kamis, 24 September 2026.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74 Tahun 2026. Pelayanan kesehatan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan: Pengawasan Lapas Penting, Temuan Ombudsman Perlu Diverifikasi Sebelum Disampaikan ke Publik

Kegiatan ini juga menjadi upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga.

Kasi Dokkes Polres Bener Meriah Ipda Kali Masuri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara langsung.

Warga yang datang mendapatkan sejumlah layanan kesehatan, di antaranya pemeriksaan umum, pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat.

Masyarakat juga mendapatkan konsultasi serta edukasi kesehatan dan obat-obatan sesuai kebutuhan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala," ujar Ipda Kali Masuri.

Selain pelayanan medis, kegiatan Bakti Kesehatan Bhayangkari Peduli juga diisi dengan trauma healing.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat.

Pelayanan kesehatan melibatkan Kasi Dokkes bersama personel Sidokkes Polres Bener Meriah, dokter dan tenaga medis mitra Klinik Polres Bener Meriah.

Pengurus dan anggota Bhayangkari Cabang Bener Meriah turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dari seluruh rangkaian kegiatan, tercatat sebanyak 109 orang masyarakat umum mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

Kegiatan Bhayangkari Peduli ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menyalurkan insentif kepada 540 Guru Sekolah Minggu se-Kabupaten Batu Bara tahap II Tahun 2026.

Penyaluran berlangsung di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga:

• 100 Life Jacket Dibagikan untuk Nelayan, Bupati Batu Bara: Keselamatan Mutlak Tak Boleh Diabaikan

Para guru tersebut dinilai memiliki peran dalam pembinaan keagamaan dan penanaman nilai-nilai kebaikan kepada generasi muda.

Dalam kesempatan itu, Bupati Baharuddin menyampaikan sejumlah program pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang tersedia di lingkungan masing-masing.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyiapkan berbagai jenis bibit tanaman yang dapat diperoleh masyarakat secara gratis.

Bibit tersebut dapat ditanam di halaman rumah maupun lahan yang tersedia.

Pemerintah berharap tanaman itu nantinya memberikan manfaat sekaligus nilai ekonomi bagi keluarga.

Menurut Baharuddin, program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui konsep One Village One Product (OVOP) atau Satu Desa Satu Produk.

"Mari kita mencanangkan agar satu desa bisa menghasilkan satu produk unggulan dari tanaman yang dikembangkan masyarakat. Dengan demikian, setiap desa memiliki potensi dan produk unggulan yang dapat dikembangkan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat," ujar Bupati Batu Bara.

Konsep tersebut diarahkan agar setiap desa mampu mengembangkan potensi lokal menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selain pemberdayaan ekonomi, Baharuddin juga berpesan kepada pemuda dan pemudi di Kabupaten Batu Bara agar menjaga diri dan menjauhi berbagai bentuk kejahatan sosial, terutama penyalahgunaan narkoba.

Ia mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh lingkungan yang dapat membawa mereka pada hal-hal negatif.

Bupati juga mengajak para pemuda menjaga kekompakan, persatuan, dan kerukunan di tengah masyarakat.

"Bagi para pemuda-pemudi, jaga diri, jaga kekompakan, jangan mudah diadu domba dan terpecah belah," pesannya.

Baharuddin turut mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menyampaikan dan menyebarkan kebaikan di lingkungan masing-masing.

Penyaluran insentif kepada 540 Guru Sekolah Minggu diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus memperkuat pembinaan generasi muda di Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap generasi muda dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, produktif, menjunjung tinggi persatuan, serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan Batu Bara Bahagia.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua PGID Kabupaten Batu Bara Pendeta Hadikun Aruan, S.Th., Sekretaris Umum PGID Pendeta James Saragih, M.Th., Bendahara Umum PGID St. Em. Oskar Panjaitan, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara Eli Br. Pangaribuan, para pendeta, serta para Guru Sekolah Minggu se-Kabupaten Batu Bara.

Bupati Baharuddin juga didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Pit. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Plt. Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Camat Sei Suka, dan Camat Sei Balai.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menghadiri kegiatan Laskar Melayu Batu Bara Berbagi Life Jacket untuk Nelayan Batu Bara di Pelabuhan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kamis (24/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyerahkan 100 life jacket atau jaket pelampung kepada para nelayan.

Baca Juga:

• SPI Asahan Tuntut Reforma Agraria Sejati, Bupati Taufik Ajak Petani Cari Solusi Bersama

Selain pembagian life jacket, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan paket sembako kepada anak yatim.

Bupati Baharuddin Siagian mengatakan keselamatan nelayan menjadi perhatian penting pemerintah daerah.

Menurut dia, aktivitas melaut memiliki risiko keselamatan yang tinggi sehingga penggunaan perlengkapan keselamatan harus menjadi perhatian utama.

"Pemerintah Kabupaten Batu Bara sangat menyadari bahwa profesi nelayan memiliki risiko keselamatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, aspek keselamatan merupakan hal mutlak yang tidak boleh diabaikan," ujar Bupati.

Ia mengatakan penggunaan pelampung tidak seharusnya dianggap sebagai perlengkapan tambahan.

Life jacket menjadi bagian penting dari perlindungan diri, terutama ketika nelayan menghadapi kondisi darurat di laut.

"Hari ini kita ingin menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara yang pekerjaannya sebagai nelayan bahwa keselamatan itu adalah hal yang paling penting dan paling utama," tegasnya.

Baharuddin juga mengingatkan nelayan agar selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum melaut.

Selain itu, peralatan harus dipastikan dalam kondisi baik dan nelayan diminta tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi laut tidak memungkinkan.

Selain keselamatan kerja, Bupati Batu Bara mengajak para nelayan menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Ia mengingatkan bahwa narkoba dapat berdampak terhadap kesehatan, keluarga, masa depan, serta aktivitas masyarakat dalam mencari nafkah.

"Mari bersama-sama kita wujudkan nelayan Kabupaten Batu Bara yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba demi mewujudkan Batu Bara Bahagia," ajaknya.

Pembina Laskar Melayu Batu Bara, Riansyah Putra Efendi Tanjung, S.H., bergelar Dato' Laksamana Setia Diraja, mengatakan organisasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan adat dan budaya.

Menurut dia, Laskar Melayu juga harus hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat nyata.

"Laskar Melayu bukan hanya berbicara tentang adat dan budaya. Laskar Melayu hadir di tengah masyarakat, mampu memberi manfaat, dan harus mampu menjadi bagian dari solusi," ujarnya.

Riansyah juga mengingatkan para nelayan agar tidak mengabaikan keselamatan ketika berada di laut.

Penggunaan alat keselamatan dan perhatian terhadap kondisi cuaca, kata dia, perlu menjadi kebiasaan sebelum nelayan menjalankan aktivitas melaut.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Laskar Melayu Batu Bara Abdul Kholid Zailani bergelar Dato' Panglima Askar Diraja beserta jajaran pengurus, para kepala OPD Kabupaten Batu Bara, pimpinan perusahaan, para camat, unsur TNI/Polri dan kemaritiman, DPD KNPI, Karang Taruna, LAM BB, Pemuda Pancasila, serta undangan lainnya.

Bupati Baharuddin dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Porabudpar, Pit. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Plt. Kepala BPBD Kabupaten Batu Bara.* (ad)

ASAHAN – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Asahan, Kamis (24/9/2026).

Aksi tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi HMI Kisaran-Asahan, Dorong Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Daerah

Ketua DPW SPI Sumatera Utara Jubaidah Tambunan dan Ketua DPC SPI Asahan Binsar Daniel Manurung secara bergantian menyampaikan orasi di hadapan peserta aksi.

Dalam aksinya, SPI membawa tema "Reforma Agraria Sejati, Tanah untuk Petani, Keadilan Agraria untuk Rakyat."

SPI Asahan menilai persoalan agraria tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif dan legalisasi tanah.

Menurut organisasi tersebut, penyelesaian konflik agraria harus memberikan kepastian dan keadilan bagi petani.

SPI juga meminta penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidupnya.

Mereka juga mendorong agar kebijakan pertanahan dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA.

Dalam aksi tersebut, SPI Kabupaten Asahan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, meminta legalisasi lahan-lahan perjuangan Serikat Petani Indonesia Kabupaten Asahan.

Kedua, meminta pemerintah segera menyelesaikan seluruh konflik tanah yang ada di Kabupaten Asahan dengan mengedepankan keadilan bagi petani dan masyarakat.

Ketiga, meminta penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap petani yang sedang memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidupnya.

Keempat, meminta pelaksanaan secara konsisten Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kelima, menjalankan reforma agraria sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan agraria, kesejahteraan petani, dan kedaulatan rakyat atas tanah.

SPI berpandangan tanah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, terutama petani yang menggantungkan kehidupan dan masa depannya dari tanah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk pelaksanaan terkait aturan agraria yang telah disahkan pemerintah pusat.

Menurut Taufik, setelah petunjuk pelaksanaan diterbitkan, pemerintah daerah akan menjalankan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten.

"Kita masih menunggu petunjuk pelaksana dari pemerintah. Apabila petunjuk pelaksana sudah ada, kita akan melaksanakan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku," ujar Bupati.

Taufik juga mengajak kelompok tani dan pemerintah bersama-sama mencari solusi atas persoalan agraria di Kabupaten Asahan.

Ia menekankan pentingnya pembahasan bersama agar keputusan yang diambil tidak dilakukan secara sepihak.

"Mari kita bersama-sama, baik dari kelompok tani maupun pemerintah, dalam penyelesaian persoalan pertanian ini. Jangan sampai hanya sepihak yang mengambil keputusan," katanya.

Menurut Taufik, pemerintah bersama kelompok tani dapat merumuskan langkah-langkah penyelesaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita dapat merumuskan keputusan bersama dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar bapak dan ibu juga tidak menyalahi aturan," tambahnya.

Bupati Asahan mengucapkan terima kasih kepada SPI yang telah menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Serikat Petani Indonesia dalam momentum Hari Tani Nasional.

Taufik menegaskan Pemerintah Kabupaten Asahan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait kebijakan agraria.

Langkah tersebut dilakukan agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.

Aksi SPI Asahan menjadi momentum penyampaian aspirasi terkait reforma agraria, legalisasi lahan, konflik pertanahan, serta perlindungan terhadap petani di Kabupaten Asahan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai H. Mahyaruddin Salim menerima audiensi Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kisaran-Asahan di ruang kerjanya, Rabu (23/9/2026).

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanjungbalai Gando Tuah dan Asisten III Pemerintah Kota Tanjungbalai Fitra Hadi.

Baca Juga:

• Mahyaruddin Salim Dorong LASQI Tanjungbalai Jadi Wadah Pengembangan Seni Qasidah

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pengembangan kapasitas kader mahasiswa.

Safril menjelaskan, LK II diharapkan menjadi ruang bagi kader HMI untuk mengembangkan gagasan dan pemikiran konstruktif bagi kemajuan daerah.

Sejumlah pengurus HMI Cabang Kisaran-Asahan turut hadir dalam audiensi tersebut.

Mereka terdiri atas Ketua Umum Safril Darmawan Lubis, Bendahara Umum, Kepala Bidang Hukum dan HAM, serta Kepala Bidang PPD.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyambut audiensi tersebut dengan penuh keakraban.

Ia berharap HMI dapat membangun sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurut Mahyaruddin, komunikasi dan dialog menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara pemerintah daerah dan organisasi kemahasiswaan.

Ia juga mengharapkan tersedia ruang diskusi yang konstruktif antara HMI dan pemerintah daerah.

Dengan komunikasi yang baik, berbagai gagasan dan aspirasi dapat disampaikan untuk menjadi bahan pembahasan bersama.

Sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemahasiswaan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya bersama dalam menyongsong terwujudnya Tanjungbalai Emas.

Audiensi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai membangun komunikasi dengan organisasi kemahasiswaan, khususnya dalam mendukung gagasan pembangunan dan memperkuat peran pemuda di daerah.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pasca dilantik, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Kota Tanjungbalai menemui Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim di ruang kerja Wali Kota, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung singkat dan penuh kekeluargaan tersebut dipimpin Ketua DPD LASQI Kota Tanjungbalai Rizlan Nasution.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai: Jangan Persulit Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf, Layanan Administrasi Harus Gratis!

Rizlan mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Mahyaruddin Salim atas dukungan yang diberikan sehingga seluruh rangkaian pelantikan pengurus dapat berjalan lancar, khidmat, dan sukses.

Ia mengatakan kehadiran serta dukungan pemerintah daerah menjadi motivasi bagi pengurus LASQI yang baru dilantik.

DPD LASQI Kota Tanjungbalai juga berkomitmen bersinergi dengan Pemko Tanjungbalai dalam membina generasi muda melalui seni Islami.

Selain itu, LASQI berkomitmen ikut mendukung visi dan misi pembangunan daerah yang religius dan berbudaya.

Dalam pertemuan tersebut, Rizlan juga meminta dukungan dan fasilitasi Pemko Tanjungbalai untuk mengikuti festival LASQI tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

Terakhir, Rizlan menyampaikan permohonan bimbingan dan arahan dari Wali Kota agar kepengurusan DPD LASQI Kota Tanjungbalai periode 2026–2030 dapat menjalankan amanah serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Menanggapi permintaan tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus DPD LASQI Kota Tanjungbalai periode 2026–2030.

Ia berharap jajaran pengurus dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab organisasi dengan baik.

Mahyaruddin juga mendorong LASQI semakin maju dalam mengembangkan seni dan budaya Islami, khususnya seni qasidah di Kota Tanjungbalai.

"Saya berharap LASQI dapat menjadi wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda, sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya di tengah masyarakat," kata Mahyaruddin.

Terkait rencana keikutsertaan LASQI Kota Tanjungbalai dalam festival tingkat Provinsi Sumatera Utara pada November mendatang, Mahyaruddin menyatakan siap memberikan dukungan dan perhatian.

Menurut dia, LASQI memiliki peran penting dalam mengembangkan qasidah sebagai seni budaya bernuansa Islami.

Seni qasidah juga dinilai dapat menjadi sarana menyampaikan pesan keagamaan dan nilai-nilai sosial kepada masyarakat.

"LASQI memiliki peran penting dalam mengembangkan qasidah sebagai seni budaya bernuansa Islami. Melalui seni qasidah, kita dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan, akhlak, persaudaraan dan nilai-nilai kebaikan. Terlebih di tengah perkembangan zaman, LASQI diharapkan harus mampu menjadi wadah yang positif bagi pembinaan karakter dan pengembangan bakat generasi muda," pungkas Wali Kota Mahyaruddin Salim.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri pelantikan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tanjungbalai masa bakti 2025–2028 di Aula Arteri Garden, Jalan Arteri, Kota Tanjungbalai, Rabu (22/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Mahyaruddin memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus BWI Kota Tanjungbalai yang baru dilantik.

Baca Juga:

• Di Balik Jeruji Lapas, Bisnis Kelas Sosial Itu Nyata?

"Selamat atas pelantikan pengurus BWI. Saya mendoakan semoga kepemimpinan BWI masa bakti 2025–2028 solid dan amanah sehingga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat dan masyarakat kota tanjungbalai," ucapnya.

Mahyaruddin mengatakan pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional dan transparan dapat mendukung pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

"Saya berharap kepengurusan yang baru dilantik dapat membawa semangat baru dalam memperkuat tata kelola perwakafan di Kota Tanjungbalai, sehingga wakaf tidak hanya berhenti sebagai aset yang didiamkan, tetapi dapat dikelola secara tertib, amanah, produktif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujar Wali Kota Mahyaruddin.

Mahyaruddin secara khusus menyoroti masih adanya tanah wakaf di Kota Tanjungbalai yang belum memiliki sertifikat.

Ia meminta persoalan tersebut segera ditangani karena berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan aset umat.

"Salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian kita saat ini adalah masih adanya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. ini bukan persoalan yang boleh kita biarkan berlarut-larut. Wali Kota berharap agar memberi perhatian serius pada Kepastian hukum terhadap tanah wakaf bukan hanya untuk kepentingan administrasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga amanah wakaf dan melindungi aset umat," sebutnya lagi.

Menurut Mahyaruddin, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan perjanjian kerja sama antara Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai, Kementerian Agama, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, dan BWI Tanjungbalai untuk mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf.

"Saya memandang kerja sama ini sebagai langkah yang sangat baik dan harus kita tindak lanjuti secara nyata."

Ia kemudian meminta para camat, lurah, dan kepala lingkungan se-Kota Tanjungbalai membantu masyarakat dalam proses pengurusan serta penerbitan sertifikat tanah wakaf.

Mahyaruddin menegaskan pelayanan kepada masyarakat yang mengurus administrasi tanah wakaf harus dilakukan dengan baik dan tidak boleh dipersulit.

"Saya tegaskan, jangan pernah ada yang berani mempersulit proses administrasi atau pengurusan wakaf di wilayah kerja saudara sekalian," tegas Mahyaruddin.

Mahyaruddin juga menekankan bahwa pengurusan administrasi wakaf di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan harus dilakukan tanpa pungutan biaya.

Menurut dia, wakaf merupakan bagian dari ibadah dan kepentingan sosial sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan tanggap.

"Saya ingin memberikan penekanan khusus kepada para Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan se-Kota Tanjungbalai agar seluruh jajaran di wilayah dapat memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam proses pengurusan serta penerbitan sertifikat tanah wakaf. Apabila ada masyarakat, nadzir atau pengurus rumah ibadah yang datang untuk mengurus administrasi tanah wakaf, tolong dilayani dengan baik, diarahkan dan dibantu prosesnya."

"Wakaf ini adalah urusan ibadah, urusan umat, dan demi kepentingan sosial. Bantu masyarakat dengan pelayanan terbaik, cepat, dan tanggap. Lebih dari itu, saya instruksikan bahwa seluruh pelayanan dan pengurusan administrasi wakaf di tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga lingkungan harus dikerjakan secara gratis tanpa pungutan biaya apa pun. jika saya mendengar atau menerima laporan adanya pungutan liar atau tindakan yang memperlambat proses wakaf, saya tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan kedinasan yang berlaku."Lanjut Wali Kota.

Mahyaruddin mengatakan penguatan tata kelola wakaf sejalan dengan visi pembangunan Kota Tanjungbalai, yakni Tanjungbalai EMAS yang merupakan singkatan dari Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera.

Ia menyebut aspek agamais dalam visi tersebut perlu tercermin melalui semakin baiknya pengelolaan aset keagamaan dan meningkatnya kepedulian terhadap kepentingan umat.

Sementara itu, Ketua BWI Sumatera Utara Solehuddin Sagala mengatakan wakaf memiliki dasar hukum yang kuat dan mendapat perlindungan undang-undang.

Menurut dia, landasan hukum tersebut penting agar pengelolaan wakaf berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

Pelantikan pengurus BWI Kota Tanjungbalai dilakukan oleh Ketua BWI Provinsi Sumatera Utara Solehuddin Sagala.

Mas Budi Panjaitan dilantik sebagai Ketua BWI Kota Tanjungbalai.

Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Rahmawati Hasibuan, sedangkan Bendahara dijabat Rahma Zainita Saragih bersama para pengurus lainnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Forkopimda Tanjungbalai atau yang mewakili, Kepala Kantor Pertanahan Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi, Kepala Kantor Kemenag Ahmad Sofian, para kepala OPD, jajaran camat, serta undangan lainnya.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan kembali meraih penghargaan di bidang digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Kota Medan dinobatkan sebagai juara pertama Kota Terbaik Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Sumatera.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Jumat 25 September 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Penghargaan ini menjadi apresiasi terhadap upaya Pemko Medan dalam memperluas penerapan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan pendapatan daerah dan transaksi non-tunai.

Erfin mengatakan keberhasilan Medan mempertahankan predikat terbaik tersebut ditopang oleh dua indikator utama.

Pertama, tata kelola pendapatan daerah yang semakin terdigitalisasi.

Kedua, semakin luasnya penggunaan pembayaran non-tunai, termasuk melalui fitur QRIS Tap pada moda transportasi bus listrik Medan.

"Pengelolaan pajak daerah kini jadi semakin transparan dan terintegrasi secara digital," ujar Erfin.

Erfin mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap dalam mendorong percepatan digitalisasi di berbagai lini pemerintahan.

Menurut dia, penerapan sistem digital diarahkan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemko Medan juga telah menerbitkan sejumlah Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai landasan agar transformasi digital dalam transaksi keuangan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai ketentuan hukum.

"Guna memastikan transformasi digital transaksi keuangan daerah berjalan berkelanjutan dan berlandaskan hukum, Pemko Medan juga telah menerbitkan sejumlah Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait," tambahnya.

Digitalisasi transaksi daerah diharapkan dapat membuat proses pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan akuntabel.

Pemko Medan menyebut penerapan sistem tersebut juga diarahkan untuk mendukung peningkatan PAD melalui pengelolaan pendapatan dan transaksi yang semakin terintegrasi.

Penghargaan sebagai Kota Terbaik TP2DD Wilayah Sumatera tersebut menjadi capaian bagi Pemko Medan dalam mendorong penggunaan teknologi digital dalam pelayanan dan tata kelola keuangan daerah.* (ad)

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan KRI Sriwijaya-100 sekaligus mengukuhkan Kolonel Laut (P) Mochamad Fuad Hasan sebagai komandannya dalam upacara shipnaming di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 24 September 2026.

Peresmian tersebut menandai masuknya KRI Sriwijaya-100 ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut sekaligus menjadi bagian dari modernisasi kekuatan pertahanan maritim Indonesia.

Baca Juga:

• Peringatan BMKG: Banjir Rob 2,7 Meter Ancam 3 Kecamatan Medan Utara, Cek Jam Rawannya

KRI Sriwijaya-100 sebelumnya merupakan kapal perang Angkatan Laut Italia bernama ITS Giuseppe Garibaldi.

Pergantian identitas kapal ditandai dengan prosesi reflagging, yakni pergantian bendera Italia menjadi Bendera Merah Putih.

Setelah proses tersebut, Panglima TNI meresmikan nama KRI Sriwijaya-100 dan mengukuhkan Kolonel Laut (P) Mochamad Fuad Hasan sebagai komandan kapal.

Dalam amanatnya, Agus Subiyanto mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan kekuatan pertahanan laut yang mampu menghadapi tantangan geografis dan perkembangan lingkungan strategis.

Kehadiran KRI Sriwijaya-100 diharapkan dapat memperkuat kemampuan TNI AL, memperluas jangkauan operasi, serta mendukung operasi gabungan TNI.

Kapal tersebut juga menjadi bagian dari pembangunan dan modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista TNI.

Selain fungsi pertahanan, KRI Sriwijaya-100 diarahkan untuk mendukung diplomasi pertahanan dan misi kemanusiaan.

Kementerian Pertahanan menyebut KRI Sriwijaya-100 memiliki kemampuan sebagai pusat komando operasi laut yang dapat mendukung peran TNI, termasuk dalam operasi militer selain perang.

Prosesi perubahan identitas kapal dilakukan melalui pengibaran Bendera Merah Putih di atas dek KRI Sriwijaya-100.

Prosesi tersebut melibatkan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan Chief of Staff Italian Navy Laksamana Madya Giuseppe Berutti Bergotto.

Pergantian bendera menandai berakhirnya identitas kapal sebagai bagian dari Angkatan Laut Italia dan dimulainya status baru sebagai kapal perang TNI AL.

Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menjelaskan nama Sriwijaya dipilih karena berkaitan dengan sejarah maritim Nusantara.

Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kekuatan laut di kawasan Nusantara.

KRI Sriwijaya-100 merupakan kapal kelas Garibaldi yang dibangun oleh galangan Fincantieri di Italia.

Kapal tersebut memiliki panjang sekitar 180,2 meter dan bobot perpindahan sekitar 13.850 ton.

Kapal ini dilengkapi dek penerbangan yang dapat digunakan untuk mengoperasikan helikopter serta wahana udara sesuai konfigurasi dan kebutuhan operasional TNI AL.

KRI Sriwijaya-100 sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi dan telah digunakan Angkatan Laut Italia selama lebih dari empat dekade sebelum pensiun pada 2024.

Kapal tersebut kemudian dialihkan kepada Indonesia dan tiba di Tanjung Priok pada 18 September 2026.

Dengan masuknya KRI Sriwijaya-100, TNI AL memiliki platform baru yang dapat mendukung operasi laut sekaligus misi nonpertempuran.

KRI Sriwijaya-100 tidak hanya diproyeksikan untuk kepentingan operasi pertahanan.

Kapal ini juga dapat digunakan untuk mendukung misi kemanusiaan dan penanganan keadaan darurat.

Dek penerbangan yang luas memungkinkan kapal mendukung operasi helikopter.

Kapasitas kapal juga dapat dimanfaatkan untuk membawa personel serta kebutuhan logistik dalam suatu misi.

Kemampuan tersebut dapat mendukung penanganan bencana alam maupun distribusi bantuan ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali sebelumnya menyatakan KRI Sriwijaya-100 dalam kondisi siap menjalankan tugas negara dan menunggu perintah operasional.

Namun, sejumlah sistem kapal masih akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional Indonesia.

Naval Today melaporkan TNI AL menyiapkan penggantian sejumlah sistem komunikasi berbasis standar NATO dan proses modifikasi diperkirakan berlangsung sekitar empat hingga lima bulan.

Peresmian KRI Sriwijaya-100 juga memiliki dimensi kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Italia.

Kehadiran Kepala Staf Angkatan Laut Italia Laksamana Madya Giuseppe Berutti Bergotto dalam prosesi pergantian bendera menunjukkan keterlibatan kedua negara dalam proses perubahan identitas kapal tersebut.

Dalam konteks pertahanan, kapal dengan kemampuan jelajah dan dukungan udara dapat menjadi salah satu sarana untuk mendukung kerja sama militer, termasuk latihan bersama, misi kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.

Bagi TNI, modernisasi kekuatan maritim bukan hanya soal penambahan kapal, tetapi juga kemampuan mengintegrasikan kapal, pesawat, helikopter, personel, serta unsur gabungan dalam satu operasi.

Dengan resmi masuknya KRI Sriwijaya-100 ke jajaran TNI AL, Indonesia kini memiliki kapal induk pertama yang dapat menjadi bagian dari pengembangan kemampuan operasi laut sekaligus mendukung misi kemanusiaan di wilayah kepulauan.

Peresmian di Tanjung Priok pada Kamis, 24 September 2026, menjadi penanda perubahan identitas kapal yang sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi menjadi KRI Sriwijaya-100 di bawah Bendera Merah Putih.* (ad)

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., menilai pengawasan terhadap pelayanan pemasyarakatan penting untuk memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi dan tata kelola lembaga pemasyarakatan (Lapas) berjalan sesuai ketentuan.

Maruli mengatakan pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia perlu ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan pelayanan publik.

Baca Juga:

• Di Balik Jeruji Lapas, Bisnis Kelas Sosial Itu Nyata?

Menurut dia, pihak yang diperiksa juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi terhadap temuan yang diperoleh dalam pemeriksaan.

"Pengawasan diperlukan. Kalau ditemukan kekurangan di Lapas, tentu harus diperbaiki. Namun kita juga perlu memastikan bahwa setiap temuan melalui proses verifikasi dan klarifikasi sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat benar-benar utuh dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Maruli.

Maruli merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Regulasi tersebut mengatur kewenangan Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan, termasuk meminta penjelasan kepada pihak yang dilaporkan serta melakukan pemeriksaan lapangan.

Menurut Maruli, proses tersebut menjadi penting ketika hasil pemeriksaan lapangan kemudian mendapat perhatian masyarakat dan media.

"Yang harus dibedakan secara jelas adalah antara fakta atau temuan awal di lapangan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan. Klarifikasi dari pihak Lapas maupun jajaran pemasyarakatan diperlukan agar persoalan dapat dilihat secara menyeluruh," katanya.

Ia juga menyebut Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 sebagai salah satu kerangka prosedural dalam pemeriksaan dan penyelesaian laporan Ombudsman.

Peraturan tersebut mulai berlaku pada 29 Desember 2023 dan menggantikan aturan sebelumnya mengenai tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan.

Maruli mengatakan masyarakat tetap memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan publik, termasuk kondisi di lembaga pemasyarakatan.

Namun, menurut dia, keterbukaan informasi perlu berjalan beriringan dengan akurasi, kehati-hatian, dan keseimbangan informasi.

"Publik tentu berhak memperoleh informasi. Tetapi pada saat yang sama, setiap institusi yang diperiksa juga perlu memperoleh ruang untuk menjelaskan fakta dan melakukan koreksi apabila memang ditemukan kekurangan. Orientasi akhirnya adalah perbaikan pelayanan pemasyarakatan," ujar Maruli.

Ia menambahkan, temuan yang berkaitan dengan pelayanan maupun tata kelola Lapas perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan yang jelas kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembenahan.

Dalam konteks tugas Komisi XIII DPR RI dengan mitra kerjanya, Maruli menyebut persoalan tersebut dapat didalami melalui forum rapat sesuai mekanisme DPR.

Pendalaman, kata dia, dapat dilakukan dengan mendengarkan penjelasan dari Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hal yang dapat dibahas antara lain prosedur pemeriksaan, proses klarifikasi, mekanisme penyampaian informasi kepada publik, serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sendiri berdasarkan Perpres Nomor 157 Tahun 2024 memiliki tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.

Kementerian tersebut juga memiliki fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang terkait.

Maruli menekankan pengawasan dan pembenahan pemasyarakatan perlu berjalan dalam koridor hukum dan tidak diarahkan untuk mempertentangkan antar-lembaga.

"Yang terpenting bukan memperhadapkan satu institusi dengan institusi lainnya. Ombudsman menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan jajaran pemasyarakatan mempunyai kewajiban memperbaiki pelayanan apabila ditemukan kekurangan. Kita perlu memastikan keduanya berjalan dalam koridor hukum, objektif, dan berorientasi pada perbaikan sistem," tutup Maruli.* (ad)

ACEH TAMIANG – Sebanyak 74 tenaga kesehatan (nakes) diturunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat dalam kegiatan bakti kesehatan (bakkes) di Desa Jamur Labu, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis, 24 September 2026.

Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Jumat 25 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Mereka memberikan berbagai layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat yang datang ke lokasi.

Kegiatan tersebut ditinjau langsung Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo.

Ia didampingi Wakil Ketua Umum Bhayangkari Ny. Martha Dedi Prasetyo dan Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Sari Ruddi serta jajaran pengurus Bhayangkari.

Dalam kunjungannya, Ny. Juliati melihat langsung proses pelayanan kesehatan dan menyapa masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan gratis.

Ia juga meninjau pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh secara virtual.

Pelayanan tersebut di antaranya operasi katarak dan operasi bibir sumbing gratis.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, bakti kesehatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bhayangkari terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian HKGB ke-74.

"Dalam kegiatan ini, Bhayangkari menyediakan sebanyak 2.000 paket pengobatan massal secara gratis bagi masyarakat," kata Joko dalam keterangannya di lokasi kegiatan.

Menurut Joko, pelayanan kesehatan yang diberikan cukup beragam.

Masyarakat dapat memperoleh layanan poli umum, penyakit dalam, mata, obstetri dan ginekologi (obgyn), anak, serta paru.

Selain itu, tersedia pula screening stunting dan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak.

Panitia juga menyediakan kids corner untuk anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut.

Layanan lainnya meliputi pemeriksaan gigi melalui mobil kesehatan gigi, pemeriksaan laboratorium, konseling, khitanan massal, pemeriksaan kesehatan umum, elektrokardiogram (EKG), dan rontgen.

Masyarakat juga mendapatkan akses operasi katarak dan operasi bibir sumbing secara gratis.

"Seluruh layanan ini diberikan secara gratis sebagai bentuk kepedulian Bhayangkari kepada masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan," ujarnya.

Selain pelayanan kesehatan, Ketua Umum Bhayangkari menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan tersebut berupa 10 unit kursi roda dan 10 unit tongkat kruk.

Bhayangkari juga menyalurkan bantuan sosial berupa sembako, sarung, selimut, serta pasta gigi kepada masyarakat.

Joko berharap kegiatan bakti kesehatan Bhayangkari dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, kegiatan tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara mudah dan gratis.* (ad)

LANGKAT – Persoalan lahan yang melibatkan Kelompok Tani Maju dan pihak PTPN kembali menjadi perhatian.

Kelompok tani meminta status serta riwayat lahan yang mereka persoalkan dibuka secara transparan agar tidak terus berlarut-larut.

Baca Juga:

• Terbongkar Peran 4 Surat 'Sakti' Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir: Kelabuhi Bank-BPN Hingga Lumpuhkan Pengembang

Dalam peninjauan itu, pihak PTPN dan Kepala BPN Langkat turut hadir di lokasi.

Dalam keterangannya di lapangan, pihak PTPN menyebut lahan yang menjadi objek persoalan merupakan lahan eks-HGU.

Kehadiran Kepala BPN Langkat menjadi momentum bagi kelompok tani untuk meminta penjelasan resmi mengenai status tanah tersebut.

Mereka meminta BPN membuka riwayat hak atas tanah, batas-batas lahan, serta dokumen yang berkaitan dengan HGU sebelumnya.

Bagi kelompok tani, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut administrasi pertanahan.

Mereka menginginkan kepastian hukum mengenai dasar hak atas lahan yang selama ini mereka persoalkan.

"Kalau memang lahan ini eks-HGU, maka harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat yang selama ini memperjuangkan lahannya justru dibuat tidak mendapatkan kepastian," demikian substansi desakan kelompok tani di lapangan.

Anggota DPRD Kabupaten Langkat Utara, Dr. Donny Setha, ST, SH, MH, turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Menurut Donny, berdasarkan informasi dan kondisi yang ditemukan di lapangan, lahan tersebut berkaitan dengan eks-HGU.

Karena itu, ia menilai perlu dilakukan clearance atau penjelasan resmi mengenai status lahan.

Donny juga menekankan pentingnya seluruh pihak membuka dokumen dan data secara transparan.

Menurut dia, kejelasan dokumen diperlukan agar persoalan pertanahan tersebut tidak semakin melebar.

Sementara itu, Surya Depari bersama kelompok tani terus mendorong agar persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian.

Kelompok tani meminta proses penyelesaian dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan seluruh pihak terkait serta mengacu pada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka berharap BPN Langkat tidak hanya hadir dalam peninjauan lapangan, tetapi juga memberikan data konkret yang dapat menjawab pertanyaan mengenai status dan riwayat lahan tersebut.

Kejelasan mengenai status eks-HGU, riwayat hak, batas lahan, serta dokumen pertanahan dinilai menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan.* (ad)

JAKARTA – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui perbankan, salah satunya Bank Negara Indonesia (BNI).

KUR BNI 2026 dapat digunakan pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan guna memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi yang produktif.

Baca Juga:

• Sepertiga Harga Produk Sumut Habis untuk Logistik, Kadin Minta Pemprov Beri Kepastian Investasi

BNI menawarkan bunga KUR sebesar 6 persen efektif per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan.

Tenor pinjaman juga tersedia dalam jangka waktu 12 hingga 60 bulan atau 1 sampai 5 tahun.

Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur perlu menghitung kemampuan membayar cicilan.

Dengan mengetahui besaran angsuran, pelaku UMKM dapat memilih tenor yang sesuai dengan kondisi keuangan dan arus kas usahanya.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Mengacu pada informasi di laman resmi BNI, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi calon debitur KUR BNI 2026.

Berikut syarat pengajuan KUR BNI 2026:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan.
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi surat nikah bagi yang telah menikah.
- Surat izin usaha berupa NIB atau surat keterangan usaha lainnya yang diterbitkan pejabat berwenang.
- Fotokopi dokumen agunan untuk pengajuan kredit di atas Rp100 juta.
- NPWP untuk pengajuan kredit lebih dari Rp50 juta.
- Tidak sedang menerima Kredit Produktif dan Kredit Program di luar KUR dari perbankan atau lembaga pembiayaan.

Calon debitur yang sedang memiliki Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) untuk tujuan produktif dan/atau kartu kredit tetap dapat mengajukan KUR BNI 2026, selama fasilitas kredit tersebut dalam kondisi lancar.

Cara Pengajuan KUR BNI 2026

Pengajuan KUR BNI 2026 dapat dilakukan secara online melalui laman resmi eform.bni.co.id maupun secara langsung dengan mendatangi kantor cabang BNI.

Pengajuan Online

Berikut tahapan pengajuan KUR BNI 2026 secara online:

Kunjungi situs resmi eform.bni.co.id.
Baca syarat dan ketentuan KUR.
Centang tanda persetujuan persyaratan umum.
Pilih "Lanjutkan".
Lengkapi kolom data diri dan data usaha.
Tunggu informasi dari pihak BNI.
Pihak BNI akan melakukan survei ke lokasi usaha dan wawancara.

Pengajuan Offline

Sementara itu, pengajuan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BNI.

Calon debitur perlu membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan.

Setelah mengambil nomor antrean, calon debitur akan diminta mengisi formulir pengajuan KUR.

Jika pengajuan membutuhkan agunan, dokumen atau agunan yang dipersyaratkan akan diminta untuk diserahkan.

Selanjutnya, pihak BNI akan melakukan survei ke lokasi usaha dan wawancara terkait bisnis yang dijalankan.

Proses persetujuan kredit biasanya memerlukan waktu sekitar 3-7 hari kerja.

Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Plafon Rp100 Juta

Besaran cicilan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan sebelum mengambil pinjaman.

Untuk plafon Rp100 juta, berikut perhitungan angsuran berdasarkan tenor yang tercantum dalam informasi KUR BNI 2026:

12 bulan: Rp8.606.643per Bulan
24 bulan: Rp4.432.061per Bulan
36 bulan: Rp3.042.194per Bulan
48 bulan: Rp2.348.503per Bulan
60 bulan: Rp1.933.280per Bulan

Dengan mengetahui perkiraan cicilan tersebut, pelaku UMKM dapat menyesuaikan pilihan tenor dengan kemampuan keuangan dan arus kas usaha.

Namun, calon debitur tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku serta hasil analisis dan persetujuan bank sebelum mengajukan KUR BNI 2026.

Catatan: Besaran angsuran di atas merupakan perhitungan yang tercantum dalam bahan informasi yang diberikan.

Ketentuan, bunga, persyaratan, maupun hasil persetujuan kredit dapat mengikuti kebijakan BNI yang berlaku saat pengajuan.* (di/ad)