MEDAN — Danau Toba resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Geotourism Festival and International Conference (Geofest) ke-7.

Agenda berskala internasional ini menjadi momentum penting bagi Toba Caldera UNESCO Global Geopark (UGGp) untuk memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai geopark dari sejumlah negara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution: Status Green Card Geopark Toba Harus Beri Dampak Ekonomi Nyata bagi Warga Sekitar

"Kita akan memperkuat kerja sama dengan geopark lainnya, misalnya Geopark Lenggong, Langkawi, geopark di Thailand, Filipina dan lainnya. Kerja samanya akan dicanangkan pada saat Geofest ke-7," kata General Manager Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Kholis, saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (23/6/2026).

Puncak kegiatan Geofest ke-7 akan berlangsung pada 1–5 Juli 2026 dan digelar di tiga kabupaten kawasan Danau Toba, yakni Simalungun, Samosir, dan Karo.

Sejumlah agenda telah disiapkan, mulai dari penandatanganan kerja sama antar-UGGp, seminar penguatan tata kelola geopark, peresmian geosite baru, hingga forum ilmiah internasional yang melibatkan peserta dari berbagai negara.

Azizul menjelaskan, rangkaian Geofest kali ini berlangsung cukup panjang.

Sebelumnya telah digelar pra-event di Raja Ampat, kemudian dilanjutkan dengan main event di Danau Toba sebagai tuan rumah, dan akan ditutup dengan post event di Lenggong, Malaysia.

"Event ini cukup panjang. Sebelumnya pra-event dilakukan di Raja Ampat dan dilanjutkan dengan main event, di mana kita sebagai tuan rumahnya. Kemudian post event di Lenggong. Kita tentu akan memanfaatkan ini semaksimal mungkin untuk membuat Kaldera Toba semakin terkenal di dunia," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Toba Caldera UNESCO Global Geopark juga akan menetapkan sedikitnya 40 geosite baru.

Penambahan ini diharapkan dapat memperkaya pilihan destinasi wisata sekaligus memperpanjang lama tinggal wisatawan di kawasan Danau Toba.

"Kita akan tambah Geosite Kaldera Toba 40 lagi, jadi pengunjung punya pilihan yang lebih banyak dan juga akan menambah waktu kunjungan," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Adryanta Putra Ginting, menyatakan pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Geofest ke-7.

Menurutnya, kegiatan internasional ini berpotensi memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat lokal, meningkatkan jumlah wisatawan, serta memperkuat citra Danau Toba di tingkat global.

"Kita akan berikan dukungan penuh apalagi ini skalanya sudah internasional. Mudah-mudahan akan mendorong perekonomian lokal, jumlah kunjungan dan juga popularitas Danau Toba di dunia," kata Adryanta.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa status Green Card UNESCO yang kembali dipertahankan oleh Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGG) tidak boleh berhenti sebagai prestasi administratif semata.

Status tersebut, kata dia, harus berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar Danau Toba.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ikuti Peresmian 1.151 Km Jalan Daerah, Sumut Kebagian 7,1 Km Proyek IJD

"Kunci utamanya adalah bagaimana menjadikan label Green Card yang hari ini sudah kita capai dengan kerja keras bersama ini benar-benar bisa menghasilkan satu nilai tambah yang baik. Pertama, untuk pariwisata kita tentunya di mana kunjungan meningkat. Kedua, masyarakat harus merasakan manfaat ekonominya secara langsung," ujar Gubernur.

Bobby Nasution juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya mempertahankan status revalidasi UNESCO tersebut.

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas nasional.

"Rumah kita ini menjadi salah satu jawaban masa depan pariwisata yang menjaga keseimbangan alam," tambahnya.

Sementara itu, General Manager TCUGG, Azizul Kholis, melaporkan bahwa hasil revalidasi UNESCO telah resmi disetujui dan sertifikat kelulusan sudah diterbitkan.

Meski sempat terkendala situasi geopolitik global yang menghambat keberangkatan ke Prancis, dokumen tersebut kini telah dinyatakan sah.

Azizul juga memaparkan sejumlah program pengembangan lanjutan, termasuk Geopark Festival serta rencana penerapan rute wisata baru atau Geo-Trail yang akan mulai berjalan per 1 Juli 2026.

Berbeda dari pola sebelumnya yang terpusat di kawasan Parapat, jalur wisata baru ini akan menghubungkan berbagai klaster kawasan utara dan selatan Danau Toba, termasuk Haranggaol, Porsea, hingga Simalungun.

Selain itu, TCUGG juga melaporkan kerja sama internasional yang tengah dikembangkan, termasuk program penanaman hampir 2.000 pohon sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan di kawasan kaldera.

Ke depan, pengelola juga menargetkan pengembangan jaringan wisata internasional yang menghubungkan Danau Toba dengan Phuket, Thailand.

Selain itu, rencana pendirian pusat studi riset geopark tingkat Asia juga tengah dijajaki bersama berbagai lembaga riset global.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat posisi Toba Caldera UNESCO Global Geopark sebagai destinasi wisata kelas dunia, sekaligus membuka peluang Sumatera Utara menjadi tuan rumah forum geopark internasional pada 2029.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengikuti secara daring peresmian 1.151 kilometer jalan daerah yang tersebar di 37 provinsi melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD), Selasa (23/6/2026).

Peresmian dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Baca Juga:

• Massa APMB Kepung DPRD Sumut, Desak Perbaikan Jalan Penghubung Asahan-Tanjungbalai

Bobby Nasution mengikuti kegiatan itu dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan.

Program ini merupakan bagian dari Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut Hardy Siahaan, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya Sumut Chandra Dalimunthe, serta sejumlah kepala daerah.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, paket IJD Sumut tahun 2025 dengan skema Single Year Contract (SYC) mencakup empat ruas jalan yang ikut diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

Empat ruas tersebut meliputi preservasi Jalan Batas Kota Tebingtinggi–Sibulan di Kabupaten Serdangbedagai sepanjang 2 kilometer, Jalan Simpang Mangga–Tugu Sujono di Kabupaten Simalungun sepanjang 1,12 kilometer, Jalan Sirongit–Lancang di Kabupaten Toba sepanjang 1,7 kilometer, serta Jalan Jenderal Sudirman di Kota Tebingtinggi sepanjang 2,28 kilometer.

Selain itu, proyek IJD dengan skema Multi Years Contract (MYC) di Sumut juga mencakup 19 ruas jalan lain yang masih dalam tahap pengerjaan.

Sebagian besar disebut telah mencapai progres fisik mendekati 100 persen dan tersebar di 13 kabupaten/kota.

Usai peresmian, Bobby Nasution menggelar pertemuan dengan Kepala BBPJN Sumut Hardy Siahaan untuk membahas kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan nasional di wilayah Sumut.

Ia mengatakan kondisi jalan nasional di Sumut secara umum sudah cukup baik, namun masih ada sejumlah ruas yang perlu perhatian.

Total panjang jalan nasional di Sumut sendiri mencapai sekitar 2.600 kilometer.

"Beberapa daerah itu kondisi jalannya memang butuh perhatian. Tetapi dengan IJD ini tentu masyarakat, khususnya yang berada di daerah pertanian atau lumbung pangan menjadi sangat terbantu. Jadi yang selama ini kesulitan dalam mengangkut hasil panen, sekarang sudah jadi mudah dan pastinya biaya (angkut) akan lebih rendah. Kita patut berterimakasih kepada Bapak Presiden," ujar Bobby Nasution.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat distribusi hasil produksi masyarakat, khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

"Swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi. Swasembada energi tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik. Dengan selesainya jalan ini saya ajak pemerintah daerah untuk menjaga infrastruktur dengan sebaik-baiknya," kata Prabowo.* (ad)

JAKARTA — Sektor koperasi kembali bergerak memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri asal Sumatera Barat resmi menjalin kerja sama strategis dengan Holding Pangan BUMN, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD untuk pengembangan ekspor gambir.

Baca Juga:

• DTSEN Bermasalah, Jalur Afirmasi SPMB 2026 Dikhawatirkan Salah Sasaran

Kerja sama ini diarahkan untuk membuka akses pasar internasional, khususnya India dan Pakistan, dengan nilai transaksi yang diproyeksikan mencapai sekitar USD 732.831 atau setara Rp11,72 miliar.

Volume ekspor ditargetkan mencapai 20 ton per bulan.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop, Destry Anna Sari, menegaskan bahwa kerja sama ini tidak boleh berhenti di atas kertas dan harus segera masuk tahap implementasi.

Pemerintah, kata dia, memberikan tenggat waktu agar kontrak bisnis dan pengiriman komoditas hasil hilirisasi dapat direalisasikan dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Kehadiran sejumlah pejabat kementerian dalam penandatanganan tersebut menunjukkan dorongan pemerintah dalam memperkuat standar produk ekspor berbasis koperasi dan UMKM.

Salah satu tantangan yang disoroti adalah konsistensi pasokan serta kualitas produk di tengah potensi meningkatnya permintaan dari pasar luar negeri.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penerapan standar internasional seperti HACCP agar produk Indonesia memiliki daya saing dan reputasi yang terjaga di pasar global.

Destry juga mendorong agar regulasi perdagangan luar negeri diperkuat, termasuk untuk mencegah praktik pembelian bahan baku langsung dari tingkat desa oleh pihak asing yang dapat memengaruhi stabilitas harga di dalam negeri.

Dari pihak BUMN, Direktur Komersial ID FOOD, Dwi Sutoro, menyatakan komitmen untuk mempercepat implementasi kerja sama tersebut.

Menurutnya, ID FOOD akan memanfaatkan anak usahanya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, untuk mendorong komoditas unggulan daerah masuk ke pasar ekspor global.

Ia menegaskan ada tiga pilar utama yang harus dijaga dalam ekosistem ekspor ini, yakni keberlanjutan pasokan, konsistensi kualitas, dan daya saing harga.

Ke depan, ID FOOD juga akan mengoptimalkan jaringan kantor cabang untuk mengidentifikasi lebih banyak komoditas daerah yang berpotensi ekspor.

Ketua Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri, Eriyanto, menyambut baik kerja sama tersebut.

Ia menyebut kemitraan ini membuka kepastian pasar dan harga bagi petani gambir di daerahnya.

Koperasi yang berdiri sejak 2021 itu saat ini menaungi sekitar 190 petani dengan total lahan mencapai 450 hektare. Kapasitas produksi disebut mencapai 50 ton per bulan.

Dengan adanya kesepakatan ini, koperasi optimistis mampu memenuhi kebutuhan ekspor sekaligus memperkuat posisi gambir Indonesia di pasar internasional melalui sistem pengelolaan yang lebih profesional dan transparan.* (ad)

TANGSEL — Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Afirmasi Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menjadi sorotan.

Sejumlah persoalan mulai dari dugaan manipulasi dokumen, penyalahgunaan status ekonomi, hingga ketidaksesuaian data sosial ekonomi dilaporkan muncul di berbagai daerah.

Baca Juga:

• PDIP Disebut Dalangi Aksi Mahasiswa, Deddy Sitorus Balik Sindir AHY: Jangan Menghasut!

Data yang tidak sesuai kondisi lapangan disebut berpotensi membuat peserta didik dari keluarga kurang mampu justru gagal masuk jalur afirmasi, meski kebijakan tersebut sejatinya disiapkan untuk mereka.

Persoalan ini dinilai dapat menghambat tujuan utama jalur afirmasi, yakni memberi akses pendidikan yang lebih setara bagi kelompok masyarakat rentan.

Praktisi hukum dan akademisi, Dr. (c) M. Sunandar Yuwono, S.H., M.H., atau yang akrab disapa Bang Sunan, menegaskan bahwa jalur afirmasi merupakan kebijakan negara yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial.

"Jalur afirmasi hadir sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, validitas data menjadi faktor yang sangat menentukan agar bantuan dan kesempatan yang diberikan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak," ujar Bang Sunan, Selasa (23/6/2026).

Ia menilai persoalan data desil dalam DTSEN tidak bisa dipandang sebagai urusan administrasi semata.

Menurutnya, kesalahan data dapat berdampak langsung pada hilangnya hak warga negara dalam mengakses pendidikan.

Kelompok masyarakat yang disebut paling rentan terdampak antara lain keluarga berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh harian, penyandang disabilitas, lansia, serta rumah tangga yang masuk kategori rentan miskin.

Dalam praktiknya, kondisi ekonomi mereka tidak selalu tercatat secara akurat dalam sistem pendataan nasional.

Akibatnya, tidak sedikit siswa dari keluarga kurang mampu yang justru tidak bisa mengakses jalur afirmasi karena data mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Bang Sunan menilai hal ini menunjukkan bahwa akurasi DTSEN memiliki kaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas pendidikan.

Ia menegaskan bahwa hak memperoleh pendidikan telah dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Di sisi lain, ia juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan jalur afirmasi, seperti penggunaan alamat fiktif hingga manipulasi data sosial ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dalam proses seleksi.

"Jika jalur afirmasi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga anak-anak dari keluarga kurang mampu yang seharusnya mendapatkan kesempatan tersebut," tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bang Sunan mendorong penguatan integrasi data antarinstansi, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas sosial, dan lembaga kependudukan.

Sinkronisasi DTSEN dengan DTKS, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta data kependudukan dinilai penting untuk mengurangi kesalahan data dan potensi penyalahgunaan.

Ia menegaskan jalur afirmasi tetap harus dipertahankan sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi kelompok rentan.

Namun, sistem pengawasan dan validasi data harus diperkuat agar kebijakan tersebut tidak salah sasaran.

"Jangan sampai kebijakan yang dirancang untuk membantu rakyat kecil justru dinikmati oleh mereka yang mampu memanipulasi keadaan. Negara harus memastikan setiap kuota afirmasi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya," pungkas Bang Sunan.* (ad)

JAKARTA — Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait posisi partainya yang belakangan menjadi sorotan sejumlah partai politik koalisi pemerintah.

Deddy menegaskan bahwa tudingan yang menyebut PDIP berada di balik berbagai aksi demonstrasi mahasiswa tidak memiliki dasar yang kuat.

Baca Juga:

• Ketua BEM FH UBK Akui Terima Rp20 Juta, Mahasiswa: Uang Itu dari Siapa?

"Kan dulu 2025 juga kita dituding sebagai dalang demo. Sekarang juga dituding jadi dalang demo. Nah, tudingan-tudingan ini kan terbantahkan sendiri. Tahun 2025 tidak ada satu pun orang PDI Perjuangan atau terkait dengan PDI Perjuangan yang diproses hukum oleh aparat, ya. Jadi, dengan sendirinya kan terbantahkan itu oleh fakta," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Ia mengatakan tudingan serupa kembali muncul pada tahun ini, termasuk dugaan yang mengaitkan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dengan aksi demonstrasi mahasiswa.

"Nah, sekarang sama saja. Dituduh-tuduh Andi Widjajanto. Bahkan seorang Menko seperti AHY ngomong, ya jangan menghasut," ujarnya.

"Ini lagi-lagi membuktikan bahwa memang berada di luar pemerintahan itu selalu mudah menjadi kambing hitam, ya," sambungnya.

Deddy menilai berbagai tuduhan terhadap PDIP lebih banyak didasarkan pada asumsi dibandingkan fakta.

Ia bahkan menduga sejumlah pihak yang terus mempertanyakan posisi PDIP di dalam atau di luar pemerintahan memiliki persoalan tersendiri di lingkungan koalisi.

"Saya melihat dalam kasus kenapa partai-partai lain ribut soal posisi PDI Perjuangan itu, ini kemungkinan besar ketidakpuasan di kalangan mereka sendiri terhadap posisi mereka di dalam pemerintahan, atau tau mungkin mereka pengen dapat perhatian lebih dari presiden, saya nggak ngerti," ujarnya.

"Tetapi ini adalah bukti bahwa mereka itu ya asal bunyi saja kalau menurut saya, tanpa fakta-fakta yang mendukung," sambungnya.

Menurut Deddy, gelombang aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah merupakan gerakan murni yang lahir dari keresahan mahasiswa sendiri, bukan hasil rekayasa pihak tertentu.

"Saya kira ada yang bilang kan, what doesn't kill you make you stronger, iya kan? Jadi silakan aja mau menuduh-nuduh PDI Perjuangan. Kita melihat sendiri bagaimana sentimen publik justru menjadi positif karena melihat bahwa apa yang disuarakan mahasiswa itu, itu adalah kebenaran sejati yang ada dipikiran mereka, bukan rekayasa tanpa dasar untuk aksi-aksi mahasiswa," paparnya.

"Karena hampir tidak mungkin melakukan sebuah orkestrasi demonstrasi yang masif di seluruh Indonesia, hanya dengan melakukan atau mendorong pihak-pihak tertentu. Ini murni dari mahasiswa," lanjut dia.

Ia meminta pemerintah dan partai-partai koalisi lebih fokus merespons substansi tuntutan mahasiswa daripada menjadikan PDIP sebagai pihak yang disalahkan.

"Tuntutan mahasiswa bukannya direspons, malah melebar ke PDI Perjuangan menjadi kambing hitam. Kalau mau cari kambing ya pas kurban, jangan pas hari-hari begini, gitu loh. Ya, bilang sama Pak AHY, sama Misbakun, cari kambing tuh pas ini aja, pas lebaran kurban, jangan pas ma rakyat dan mahasiswa sedang merasa aspirasi mereka diabaikan," tuturnya.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pandangannya mengenai posisi partai politik yang berada di luar pemerintahan.

Menurutnya, setiap partai memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya, termasuk menjadi oposisi.

"Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan, tapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan," kata AHY di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

AHY menilai partai yang berada di luar pemerintahan tetap memiliki peran penting dalam demokrasi, terutama dalam memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah.

"Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi," ujar AHY.

"Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya," lanjut dia.

Perdebatan mengenai posisi PDIP dan gelombang aksi mahasiswa belakangan menjadi perhatian publik di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang.* (d/ad)

JAKARTA — Polemik dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) terus menjadi sorotan.

Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK, Muhammad Abdimaludin, dimintai klarifikasi oleh mahasiswa terkait pengakuannya menerima uang sebesar Rp20 juta setelah aksi demonstrasi yang berujung pada pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Mahasiswa UBK Akui Terima Rp20 Juta Usai Aksi, PDIP: Gibran Harus Buka Suara

Forum dihadiri mahasiswa, sejumlah pejabat kampus, dosen, serta perwakilan organisasi kemahasiswaan.

Salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Na'ilah Panrita Hartono, mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut muncul perbedaan keterangan mengenai asal-usul uang yang diterima.

Menurut Na'ilah, pada awal diskusi disebutkan uang berasal dari seseorang yang meminta agar titik aksi dipindahkan.

Namun pada akhir forum, muncul penjelasan bahwa uang tersebut berasal dari seseorang yang disebut bernama A'an.

"Karena ada perbedaan keterangan, kami mempertanyakan sebenarnya uang itu berasal dari siapa," kata Na'ilah, Selasa (23/6/2026).

Forum klarifikasi digelar setelah muncul tuntutan dari mahasiswa yang meminta transparansi kepada pengurus BEM yang sebelumnya bertemu dengan Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden.

Na'ilah mengatakan forum sempat berlangsung alot karena Muhammad Abdimaludin tidak hadir sejak awal kegiatan.

Mahasiswa yang hadir kemudian meminta agar yang bersangkutan datang langsung untuk memberikan penjelasan terkait isu yang telah beredar di lingkungan kampus.

Saat hadir dalam forum tersebut, Abdimaludin menjelaskan kronologi penerimaan uang yang menurut keterangannya diberikan agar aksi mahasiswa tidak dilakukan di depan Istana Negara dan dipindahkan ke Gedung DPR RI.

"Dia menjelaskan kronologinya tentang dia dapat uang, sejumlah uang, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI," ujar Na'ilah.

Namun rencana tersebut tidak terlaksana dan aksi mahasiswa tetap berlangsung di kawasan Istana Negara.

Dalam forum itu, Abdimaludin disebut mengakui menerima uang tersebut.

Pengakuan tersebut memicu reaksi dan kekecewaan sejumlah mahasiswa yang mempertanyakan integritas organisasi kemahasiswaan.

Menurut Na'ilah, Abdimaludin menjelaskan bahwa dana sebesar Rp20 juta dibagikan kepada tujuh orang.

Ia disebut menerima Rp6 juta, sementara sisanya dibagikan kepada beberapa pengurus organisasi mahasiswa dan pihak lain yang namanya disebut dalam forum.

Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebut menerima aliran dana tersebut.

Sebagai tindak lanjut, mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan kepada pihak kampus.

Salah satu tuntutan utama adalah pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa guna mengusut dugaan penerimaan uang tersebut secara transparan.

Selain itu, mahasiswa juga meminta pihak-pihak yang diduga terlibat membuat pernyataan terbuka, mengakui perbuatannya, serta mengundurkan diri dari jabatan organisasi kemahasiswaan apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Mahasiswa mengaku telah memberikan tenggat waktu kepada pihak kampus untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.

Sementara itu, dalam video yang beredar di media sosial, Muhammad Abdimaludin mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta sebagai koordinator aksi.

"Terkait uang itu saya menerima 20 persen, saya memakai Rp 500 ribu, kebutuhan lain Rp 200 dan dibagi sama senior kampus Raffi dan mubarak," ucap dia dalam video yang beredar.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak rektorat Universitas Bung Karno maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam forum tersebut terkait dugaan penerimaan uang tersebut.

Kasus ini masih menjadi perhatian mahasiswa dan publik, sementara berbagai pihak menunggu hasil klarifikasi serta langkah investigasi yang akan dilakukan oleh pihak kampus.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) setelah pertemuan yang berlangsung usai aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara.

Menurut Deddy, penjelasan dari Wakil Presiden diperlukan agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait polemik yang kini menjadi perhatian publik tersebut.

Baca Juga:

• Viral! Mahasiswa Terima Uang Usai Bertemu Gibran, BEM FH UBK Ajukan 10 Tuntutan

Deddy menilai publik membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai bagaimana mahasiswa yang awalnya berencana melakukan demonstrasi di depan Istana Negara akhirnya bertemu dengan Wakil Presiden di kantornya.

"Walaupun itu mungkin sulit diterima akal publik ya, enggak mungkin dia enggak tahu gitu ya, tapi kan dia perlu bersuara dong," sambungnya.

Ia juga meminta agar asal-usul uang yang disebut diterima mahasiswa dapat diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan dugaan liar.

"Eh gimana sih duduk perkara bisa mahasiswa itu belok dari rencana demo tiba-tiba ke kantor wakil presiden? Itu kan harus dijelaskan secara terang benderang," kata dia.

"Dan dia harus juga mencari siapa itu yang memberikan uang kepada mahasiswa itu, supaya jelas," sambungnya.

Menurut Deddy, transparansi menjadi penting karena hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai sumber dana yang disebut dalam pengakuan sejumlah mahasiswa.

"Jangan-jangan itu uang hasil pungli, iya kan, atau apakah memang ada operasi politik? Nah, ini kan harus terang benderang dong," ucap Deddy.

"Jadi kita sedang menunggu bagaimana wakil presiden itu memberikan penjelasan yang masuk akal dan bisa dipercaya ya, tentang apa namanya, persoalan suap-menyuap mahasiswa ini untuk kepentingan politik," tegas Deddy.

Ia menilai polemik tersebut berpotensi berdampak pada citra pemerintah karena melibatkan institusi Wakil Presiden.

"Oh betul dong, karena dia kan wakil presiden. Ini kan seolah-olah, kalau menurut saya, sedang berupaya menarik dia menjadi episentrum perhatian sebagai pihak yang mau mendengar gitu ya, pada saat pemerintah sedang terpojok gitu. Ini kan aneh kalau menurut saya," pungkasnya.

Pernyataan Deddy muncul setelah mencuat pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta setelah aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 15 Juni 2026.

Pengakuan tersebut disampaikan dalam forum klarifikasi yang digelar mahasiswa UBK pada Senin (22/6/2026) malam.

Dalam forum itu, mahasiswa mempertanyakan sumber uang dan tujuan pemberian dana tersebut.

Salah seorang peserta forum, Na'ilah Panrita Hartono, mengatakan forum digelar setelah muncul tuntutan dari mahasiswa yang meminta transparansi kepada pengurus BEM yang sebelumnya bertemu dengan Wakil Presiden.

"Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati untuk mengadakan forum agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka," kata Na'ilah.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam forum, uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya pemindahan titik aksi mahasiswa dari kawasan Istana Negara ke Gedung DPR RI.

Namun rencana tersebut disebut tidak pernah terlaksana.

Mahasiswa juga menyoroti adanya perbedaan keterangan mengenai sumber dana tersebut.

Pada awal diskusi disebutkan uang berasal dari seseorang yang meminta aksi dipindahkan, sementara pada bagian akhir forum disebut berasal dari seseorang yang disebut bernama A'an.

"Ini yang masih menjadi tanda tanya bagi kami karena ada perbedaan keterangan soal asal uang itu," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, mahasiswa UBK meminta pihak kampus membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa guna mengusut dugaan penerimaan uang tersebut secara transparan.

Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak Wakil Presiden maupun hasil investigasi yang dapat memastikan asal-usul dana tersebut.

Sementara itu, pihak kampus dan sejumlah pihak yang disebut dalam forum juga belum memberikan keterangan resmi terkait informasi yang beredar.* (km/ad)

JAKARTA — Vivo kembali menghadirkan berbagai pilihan smartphone untuk pasar Indonesia, mulai dari segmen entry-level hingga kelas flagship premium.

Beragam seri yang ditawarkan mencakup Vivo Y Series, Vivo T Series, Vivo V Series, iQOO Series, hingga Vivo X Series yang menyasar pengguna dengan kebutuhan berbeda-beda.

Baca Juga:

• Massa APMB Kepung DPRD Sumut, Desak Perbaikan Jalan Penghubung Asahan-Tanjungbalai

Smartphone ini dibanderol mulai Rp 1.799.000 dan telah dibekali sertifikasi tahan percikan air IP54, kamera berbasis kecerdasan buatan (AI), serta baterai berkapasitas 5.000 mAh.

Sementara untuk pengguna yang menginginkan performa lebih tinggi dan dukungan jaringan 5G, Vivo juga menawarkan berbagai pilihan dari lini T Series, V Series, hingga iQOO Series dengan rentang harga mulai Rp 3 jutaan.

Di segmen premium, Vivo menghadirkan seri X Series yang dibekali teknologi kamera dan performa kelas flagship.

Harga tertinggi saat ini ditempati Vivo X300 Ultra yang dibanderol Rp 25.999.000.

Berikut daftar harga HP Vivo terbaru di Indonesia per 23 Juni 2026:

Vivo Y Series

Vivo Y03t: Rp 1.799.000
Vivo Y19s Pro: Rp 1.999.000
Vivo Y05: Rp 2.099.000
Vivo Y11d: Rp 2.399.000
Vivo Y29 (6/128): Rp 2.849.000
Vivo Y400: Rp 3.499.000
Vivo Y29 (8/128): Rp 3.599.000
Vivo Y31d: Rp 3.599.000
Vivo Y29 (8/256): Rp 4.199.000
Vivo Y31d Pro: Rp 4.299.000

Vivo T Series

Vivo T5: Rp 3.199.000
Vivo T5 Pro 5G: Rp 4.499.000

Vivo V Series

Vivo V50 Lite 4G (8/128): Rp 3.299.000
Vivo V50 Lite 4G (8/256): Rp 3.699.000
Vivo V50 Lite 5G (8/256): Rp 4.099.000
Vivo V60 Lite 4G (8/128): Rp 4.199.000
Vivo V50 Lite 5G (12/512): Rp 5.099.000
Vivo V50 5G (8/256): Rp 5.499.000
Vivo V50 5G (12/256): Rp 5.999.000
Vivo V60 Lite 4G (8/256): Rp 5.999.000
Vivo V60 Lite 5G (8/256): Rp 5.999.000
Vivo V70FE 5G: Rp 6.499.000
Vivo V50 5G (12/512): Rp 6.999.000
Vivo V70 5G: Rp 10.999.000

iQOO Series

iQOO Z10 Lite: Rp 2.999.000
iQOO Z11x: Rp 4.199.000
iQOO Z10R 5G: Rp 4.599.000
iQOO Z11: Rp 4.999.000
iQOO Neo 10 5G: Rp 6.499.000
iQOO 15R: Rp 7.499.000
iQOO 13 (16/512): Rp 10.299.000
iQOO 15: Rp 12.999.000

Vivo X Series

Vivo X300: Rp 16.999.000
Vivo X300 Pro (16/512): Rp 18.999.000
Vivo X Fold5 (16/512): Rp 24.999.000
Vivo X300 Ultra: Rp 25.999.000

Dengan pilihan harga yang beragam, Vivo menawarkan alternatif smartphone untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penggunaan harian, fotografi, gaming, hingga produktivitas kelas profesional.

Harga di atas merupakan harga resmi yang tercantum pada toko resmi Vivo Indonesia per 23 Juni 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan perusahaan maupun promo yang sedang berlangsung.* (km/ad)

JAKARTA — Kanjeng Raden Mas Tumenggung (KMRT) Roy Suryo Notodiprojo mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penggeledahan yang dilakukan dalam proses penyidikan perkara yang menjerat dirinya.

Permohonan tersebut didaftarkan pada Senin (22/6/2026) dan telah teregistrasi dengan nomor perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Baca Juga:

• Jokowi Siap Hadir di Sidang, Bawa Dokumen Pendidikan dari SD hingga Kuliah

Sementara Tergugat II adalah Pemerintah cq Jaksa Agung RI cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) pada Kejaksaan Agung cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam laman SIPP disebutkan bahwa pokok perkara yang diajukan berkaitan dengan keabsahan tindakan penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum.

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penggeledahan," demikian keterangan yang tercantum dalam laman SIPP PN Jakarta Selatan.

Meski demikian, laman tersebut belum menampilkan secara lengkap isi petitum atau tuntutan yang diajukan Roy Suryo dalam permohonan praperadilan tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana perkara itu pada Senin, 29 Juni 2026, dengan agenda pembacaan permohonan dari pihak pemohon.

Permohonan praperadilan ini diajukan setelah proses pelimpahan tersangka dan barang bukti yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026).

Sebelumnya, keduanya sempat diamankan oleh penyidik pada Jumat (19/6/2026) sebagai bagian dari proses tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pelimpahan berjalan sesuai prosedur.

"Selanjutnya guna memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka," kata Iman.

Usai diamankan, Roy Suryo dan Dokter Tifa menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Polri Kramat Jati.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim dokter merekomendasikan keduanya menjalani perawatan inap guna memastikan kondisi kesehatan tetap stabil.

Meski telah menerima pelimpahan perkara, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, mengatakan keputusan tersebut diambil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," kata Marcelo.

Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dokter Tifa diwajibkan menjalani wajib lapor satu kali setiap minggu selama proses hukum berlangsung.

Pengajuan praperadilan ini menambah babak baru dalam proses hukum yang tengah dijalani Roy Suryo.

Putusan pengadilan nantinya akan menentukan apakah tindakan penggeledahan yang dipersoalkan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur hukum atau tidak.* (cn/ad)

BANGKALAN — Presiden Prabowo Subianto melontarkan pujian sekaligus selorohan kepada Nahdlatul Ulama (NU) saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti banyaknya kader NU yang saat ini berada di Kabinet Merah Putih.

Baca Juga:

• TNI AU Hadir untuk Rakyat, Satgas Pasgat Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Oksibil

Setiap nama yang disebut Presiden disambut tepuk tangan meriah oleh peserta Munas dan Konbes NU.

Saat menyebut Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Prabowo mengakui besarnya pengaruh NU dalam berbagai sektor pemerintahan.

"Menteri ATR saudara Nusron Wahid, Menteri PPPA sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Saudari Arifah Choiri Fauzi. Ini Kabinet Merah Putih ini banyak sekali NU-nya, ya," kata Prabowo.

Presiden kemudian memuji kemampuan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut dalam menempatkan kader-kadernya di berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia politik.

Menurut Prabowo, kader NU hadir hampir di seluruh partai politik sehingga organisasi tersebut selalu memiliki peran penting dalam dinamika nasional.

"NU memang hebat selalu berada di mana-mana. Semua partai NU hadir. Jadi, NU enggak pernah kalah. Hebat, hebat. Kalau belajar politik sebetulnya harus belajar dari NU," kata Prabowo, disambut tawa hadirin.

Pernyataan itu sontak mengundang gelak tawa sekaligus tepuk tangan dari para peserta yang memenuhi arena penutupan Munas dan Konbes NU.

Selain para tokoh NU, acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo," lanjut Prabowo saat menyapa para undangan.

Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja sehari di Jawa Timur.

Sebelum menghadiri penutupan Munas dan Konbes NU, Prabowo juga meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi.

Dalam forum tersebut, NU juga menetapkan jadwal pelaksanaan Muktamar ke-35 yang akan berlangsung pada 1 hingga 5 Agustus 2026.

Namun hingga kini lokasi penyelenggaraan muktamar masih belum diputuskan secara resmi.

Munas dan Konbes NU tahun ini menjadi salah satu agenda penting organisasi dalam merumuskan berbagai keputusan strategis keagamaan, kebangsaan, dan organisasi menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 tahun depan.* (km/ad)

JAKARTA — Isu dugaan penerimaan uang oleh sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) setelah bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.

Polemik tersebut bermula dari beredarnya sejumlah video yang memperlihatkan pengakuan mahasiswa terkait penerimaan uang setelah menghadiri pertemuan dengan Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada 15 Juni 2026.

Baca Juga:

• Massa APMB Kepung DPRD Sumut, Desak Perbaikan Jalan Penghubung Asahan-Tanjungbalai

Ia juga menyebut Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Rafly Maulana Akbar, turut menerima uang meski tidak mengetahui jumlah yang diterima.

"Saya menerima Rp2 juta. Wakil Ketua BEM FH (UBK) sepengetahuan saya menerima. Kalau nominalnya, saya kurang tahu," ujarnya.

Video lainnya memperlihatkan mahasiswa yang mengaku menerima uang sebesar Rp2,5 juta.

Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhamad Abdi Maludin, terlihat menyampaikan permintaan maaf di hadapan ratusan mahasiswa.

"Saya ngaku salah dan mohon maaf pada kalian semua," katanya.

Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai pihak yang diduga memberikan uang kepada para mahasiswa tersebut.

Namun isu tersebut terus menjadi perbincangan di lingkungan kampus maupun media sosial.

Menanggapi situasi tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) mengeluarkan sepuluh tuntutan kepada pihak-pihak yang diduga terlibat.

Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BEM FH UBK pada Selasa (23/6/2026).

Berikut isi tuntutan tersebut:

1. Membuat pernyataan sikap dalam bentuk video bahwa pihak yang bersangkutan siap mempertanggungjawabkan konsekuensi akademik dan konsekuensi sosial yang ditetapkan oleh pihak UBK maupun mahasiswa UBK.

2. Mencantumkan nama-nama pihak yang diduga terlibat dalam tindak suap agar dapat ditindak secara tegas oleh pihak universitas dan yayasan melalui mekanisme petisi yaitu:

- Muhamad Abdi Maludin (Ketua BEM FH)

- Rafly Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH)

- Mubarak Tuasamu (Pengurus BEM FH)

- Pujiono (Ketua BEM FEB)

- Muhammad Rafi Bastian (Wakil Ketua BEM FEB)

3. Bersedia mengundurkan diri dari seluruh jabatan internal kampus, termasuk kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

4. Membuat video pernyataan yang mengakui telah menerima suap.

5. Menganulir nilai Ajaran Bung Karno (ABK) 1-4 dan menetapkan nilai E.

6. Membuat pernyataan tertulis yang mengakui kesalahan serta menandatanganinya di atas meterai.

7. Bagi mahasiswa penerima KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) yang terlibat, diwajibkan mengembalikan dana negara yang telah diterima.

8. Membentuk badan investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa.

9. Memberikan tenggat waktu selama 10 hari kerja, terhitung sejak Senin, 22 Juni 2026 hingga 6 Juli 2026, kepada seluruh pihak terkait untuk memenuhi tuntutan.

10. Tuntutan ini bersifat mengikat bagi seluruh pihak terkait dan disaksikan oleh:

- Wakil Rektor III UBK

- Dekan FH

- Kaprodi FH

- Faisyal (Dosen FISIP)

- Salomon (Staf Kemahasiswaan)

- Perwakilan mahasiswa UBK yang hadir dalam forum.

Sebelumnya, sebanyak 15 mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Mereka meminta penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengusulkan agar sebagian anggaran dialihkan untuk mendukung biaya operasional pendidikan tinggi.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah memperkuat supremasi sipil serta mengajukan rekomendasi kepada DPR RI untuk melakukan legislasi ulang terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan di media sosial.

Sejumlah pihak berharap polemik tersebut dapat diusut secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi yang lebih luas di tengah masyarakat.* (vv/ad)

MEDAN — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pejuang Bangsa (APMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (23/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan Ruas Jalan Nomor 54 yang menghubungkan Pasar XI–Silo Bonto–Pematang Sei Baru di wilayah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Gubernur Aceh Lantik Dr. Misran Fuadi sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

Koordinator aksi APMB, Ibnu, mengatakan kehadiran mereka di DPRD Sumut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan Asahan dan Tanjungbalai.

"Kami meminta kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara agar segera melakukan perbaikan Ruas Jalan Nomor 54 Pasar XI-Silo Bonto-Pematang Sei Baru. Infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas warga," ujar Ibnu saat berorasi.

Suasana aksi sempat memanas ketika massa merasa belum mendapat respons dari pihak legislatif.

Sejumlah peserta aksi mencoba memanjat pagar gerbang DPRD Sumut untuk masuk ke area gedung dewan.

Aksi tersebut memicu ketegangan dengan petugas keamanan yang berjaga di lokasi.

Namun situasi berhasil dikendalikan setelah pihak DPRD Sumut melakukan mediasi dengan para demonstran.

Kepala Humas DPRD Sumut, Sofyan, turun langsung menemui massa dan mengajak perwakilan aksi berdialog di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut.

"Mari bapak dan ibu, silakan tetap kooperatif dan kondusif. Mari kita diskusikan dan bahas bersama apa yang menjadi tuntutan bapak dan ibu sekalian," kata Sofyan di hadapan peserta aksi.

Setelah melakukan orasi, sejumlah perwakilan APMB diterima untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Dalam forum dialog tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Selain meminta percepatan perbaikan jalan, mereka juga mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara segera menuntaskan proses administrasi dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berkaitan dengan proyek perbaikan jalan tersebut.

Salah seorang perwakilan massa menilai percepatan pengesahan anggaran menjadi langkah penting agar proyek pembangunan tidak terus mengalami keterlambatan.

"Kami meminta Kepala BKAD Provinsi Sumatera Utara agar mempercepat proses pengesahan DPA dan seluruh administrasi lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan perbaikan Ruas Jalan Nomor 54 Pasar XI-Silo Bonto-Pematang Sei Baru, sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan," tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Humas DPRD Sumut, Sofyan, memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan DPRD Sumut serta Komisi D DPRD Sumut yang membidangi pembangunan dan infrastruktur.

"Semua aspirasi yang telah disampaikan hari ini kami terima dan selanjutnya akan kami teruskan kepada pimpinan DPRD Sumut, khususnya Komisi D, agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada," ujar Sofyan.

Aksi unjuk rasa berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah perwakilan massa menyampaikan tuntutan mereka melalui forum dialog dengan pihak DPRD Sumut.

Massa berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata guna mempercepat perbaikan infrastruktur yang dinilai sangat vital bagi masyarakat Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai.* (sp/ad)

OKSIBIL — Satgas Pasgat TNI Angkatan Udara kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat di wilayah perbatasan.

Melalui Pos Oksibil Yonko 462 Pasgat, personel TNI AU bersama Babinsa Koramil 1715-01/Oksibil menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak musibah kebakaran.

Baca Juga:

• Ribuan Hektare Sawah Rusak di Aceh Mulai Pulih, Rehabilitasi Capai 14.799 Hektare

Penyerahan bantuan dilakukan langsung di kediaman korban yang berada di Jalan Kabiding, Kompleks Bandara Oksibil, pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 09.30 WIT.

Paket bantuan yang diberikan terdiri dari beras 10 kilogram, dua karton mi instan, satu karton minyak goreng, satu rak telur, dan satu karton biskuit.

Danpos Pasgat Pos Oksibil mengatakan bahwa kehadiran TNI AU di wilayah perbatasan tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

"Pasgat TNI AU hadir untuk rakyat. Selain menjaga kedaulatan di langit perbatasan RI-PNG, kami juga siap meringankan beban warga saat tertimpa musibah," tegas Danpos Pasgat Pos Oksibil.

Bantuan tersebut disambut haru oleh Panus Mamhin dan keluarganya.

Mereka mengaku terbantu dengan kepedulian yang diberikan personel TNI AU dan Koramil Oksibil di tengah kondisi yang sedang mereka hadapi.

"Terima kasih Pasgat TNI AU dan Koramil yang sudah peduli dan membantu kami di saat sulit," ujarnya.

Kegiatan bakti sosial itu berlangsung hingga pukul 10.40 WIT dan berjalan dengan aman serta tertib.

Aksi kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari program Satgas Pasgat Pengamanan Perbatasan RI-PNG Tahun 2026 yang berada di bawah komando Dansatgas Pasgat Pamtas RI-PNG 2026, Kolonel Pas Andy Tama Tanggela Waru Wora, M.Han.

Melalui kegiatan sosial seperti ini, Satgas Pasgat TNI AU berharap dapat terus mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.* (ad)

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Aceh dalam memperkuat pelaksanaan program pembangunan yang berbasis nilai-nilai syariat Islam, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Syariat Islam Aceh.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Buka Rakorpem Juni 2026, Dorong Penguatan Clean Governance Menuju Kabupaten Percontohan Anti Korupsi

Dalam sambutannya, Gubernur Aceh menegaskan harapannya agar pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta mampu memperkuat implementasi syariat Islam di Aceh sesuai dengan kekhususan dan kewenangan daerah.

Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh dan turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Aceh serta tamu undangan lainnya.

Pemerintah Aceh berharap, dengan dilantiknya Kepala Dinas Syariat Islam yang baru, berbagai program pembinaan, pengawasan, dan pengembangan syariat Islam dapat berjalan lebih optimal serta memberi dampak yang lebih luas bagi masyarakat.* (ad)

GORONTALO— Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, memberikan apresiasi atas keikutsertaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Simalungun dalam ajang Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Provinsi Gorontalo.

Apresiasi itu disampaikan saat Bupati meninjau langsung Stand Pameran Kabupaten Simalungun di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (20/6/2026)

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Hadiri Street Food Gorontalo, Apresiasi Penguatan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan

PENAS XVII yang berlangsung pada 20–25 Juni 2026 menjadi ajang nasional bagi petani dan nelayan untuk memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus memperluas jejaring kerja sama antarwilayah.

Bupati Simalungun menilai keikutsertaan KTNA Simalungun menjadi kebanggaan tersendiri, terlebih karena stand Kabupaten Simalungun disebut sebagai satu-satunya perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara pada ajang tersebut.

"Kehadiran kontingen Kabupaten Simalungun pada kegiatan PENAS ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah kepada masyarakat luas," ujar Bupati.

Ia juga berharap para peserta KTNA Simalungun dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan prestasi serta memperkuat posisi produk pertanian daerah di tingkat nasional.

Di stand pameran, KTNA Simalungun menampilkan beragam komoditas pertanian, mulai dari jagung, jahe, cabai merah, cabai rawit, kentang, wortel, tomat, kubis, buah naga, salak, manggis, ubi jalar, ubi kayu, beras, jeruk, nanas, hingga alpukat dan kunyit.

Selain hasil pertanian segar, berbagai produk olahan dan UMKM juga ikut dipamerkan, seperti kerupuk ikan, kopi, bubuk jahe merah, permen jahe, keripik singkong, tepung mocaf, bawang goreng, keripik tempe, hingga produk kerajinan seperti tenun, tas, dan pakaian.

Direktur Produksi & Pengembangan HPN, Rizal H. Damanik, mengapresiasi potensi pertanian Simalungun yang dinilainya memiliki peluang besar untuk terus berkembang.

"Kami melihat Kabupaten Simalungun memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Produk-produk yang ditampilkan menunjukkan kualitas yang baik dan memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan berbagai pihak untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk pertanian di pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Ketua KTNA Kabupaten Simalungun, Parlindungan Manalu, menyampaikan terima kasih atas dukungan Bupati Simalungun selama kegiatan berlangsung.

"Kehadiran Bapak Bupati memberikan semangat dan motivasi baru bagi kami untuk berbuat yang terbaik serta membawa nama baik Kabupaten Simalungun pada ajang PENAS XVII di Gorontalo," ungkapnya.

Melalui keikutsertaan dalam PENAS XVII ini, Kabupaten Simalungun berharap semakin dikenal sebagai daerah dengan potensi besar di sektor pertanian, perikanan, serta ekonomi kerakyatan berbasis UMKM.* (ad)

ASAHAN — Pemerintah Kabupaten Asahan kembali menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) Bulan Juni 2026 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (23/06/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., dan dihadiri jajaran pejabat daerah mulai dari Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat, hingga Kepala Puskesmas se-Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• APINDO Dorong Pembentukan Task Force untuk Percepat Implementasi IEU-CEPA

"Untuk itu, saya berharap kita semua senantiasa menjaga semangat, keharmonisan, dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ke depan," ujar Wakil Bupati.

Lebih jauh, ia menyoroti program prioritas daerah bertajuk Asahan Clean Governance.

Ia meminta seluruh kepala OPD, camat, dan kepala puskesmas untuk memperkuat pengawasan internal serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Hal ini menjadi semakin krusial karena Kabupaten Asahan disebut masuk dalam tiga besar kandidat Kabupaten Percontohan Anti Korupsi Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah daerah diminta mempersiapkan seluruh tahapan penilaian secara serius, mulai dari observasi, verifikasi, bimbingan teknis, hingga penguatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan.

Wakil Bupati juga menyinggung pentingnya menjaga kerukunan sosial melalui penguatan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI), yang kini menjadi salah satu indikator nasional dalam pembangunan sosial masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen penuh untuk memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Harmoni Indonesia. Kita ingin membuktikan bahwa Kabupaten Asahan adalah daerah yang aman, rukun, dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat," tegasnya.

Ia juga meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Asahan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor bersama OPD, kecamatan, desa, hingga forum masyarakat, guna mendukung peningkatan indeks tersebut secara berkelanjutan.

Usai arahan Wakil Bupati, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Kesbangpol Asahan terkait pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026.

Selain itu, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian juga memaparkan kesiapan Kabupaten Asahan dalam mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan bahwa Rakorpem ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh program berjalan selaras, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.* (ad)

Kehadiran Bupati Simalungun tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026, sekaligus memenuhi undangan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Hadiri PENAS XVII, Dorong Petani Perluas Wawasan dan Akses Inovasi

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut yang dinilai mampu menjadi ruang promosi bagi produk lokal sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

Menurutnya, konsep pengembangan ekonomi kreatif melalui kuliner dan UMKM seperti ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.

"Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana promosi kuliner dan budaya daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM," ujar Anton.

Ia juga menilai kegiatan tersebut memperkuat hubungan kerja sama antardaerah, terutama dalam pengembangan sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menyampaikan bahwa kegiatan Street Food Jilid 3 menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor UMKM.

Ia menegaskan bahwa UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan perlu terus didorong melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat promosi dan pemberdayaan.* (dh)

Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumut, Budi Cahyanto, menyebut saat ini stok beras di wilayah Sumut mencapai sekitar 56.000 ton, sementara stok Minyakita tersedia sekitar 700.000 liter.

Baca Juga:

• Bareskrim Buru Bandar Sabu Jaringan Sumut–NTB, Amrin Siregar Resmi DPO

"Pasokan lancar, minyak juga dijual sesuai HET, yaitu Rp15.700. Kalau ada yang menjual di atas itu, kami imbau masyarakat untuk tidak membeli di tempat tersebut dan mencari penjual resmi Bulog," ujar Budi.

Bulog juga menegaskan isu kelangkaan beras SPHP yang sempat beredar tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, seluruh pedagang mitra Bulog masih mendapatkan pasokan secara rutin dan lancar.

"Isunya mudah-mudahan hari ini terbantahkan karena memang berasnya lancar," katanya.

Dalam peninjauan tersebut, harga beras SPHP di pasar tradisional Medan terpantau masih dalam batas wajar, yakni berkisar Rp62.000–Rp63.000 per 5 kilogram, di bawah HET yang ditetapkan sebesar Rp65.500 per 5 kilogram.

Bulog Sumut menegaskan akan terus menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga, termasuk dengan mempersiapkan suplai dari hasil panen dalam waktu dekat guna memperkuat ketahanan pangan daerah.* (dh)

GORONTALO – Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri pembukaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di GOR David–Tonny, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan nasional tersebut diikuti ribuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia serta dihadiri sejumlah pejabat negara, anggota DPR RI, hingga kepala daerah dari berbagai provinsi.

Baca Juga:

• Istana Akan Telusuri Dugaan Uang Rp20 Juta ke Mahasiswa UBK Usai Demo

"Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional," ujar Gibran.

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga menerima langsung aspirasi dari perwakilan petani Kabupaten Simalungun terkait kondisi jaringan irigasi yang dinilai masih membutuhkan perbaikan. Aspirasi itu kemudian langsung ditindaklanjuti dengan arahan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian dan perikanan. Ia menilai PENAS XVII menjadi momentum strategis bagi petani dan nelayan untuk memperluas wawasan serta memperkuat jejaring nasional.

Menurutnya, keikutsertaan Kabupaten Simalungun dalam kegiatan tersebut juga menjadi bukti komitmen daerah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.

"Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk bertukar pengalaman, mengadopsi inovasi, dan meningkatkan produktivitas petani serta nelayan," ujar Anton.

Kabupaten Simalungun juga menjadi satu-satunya daerah dari Sumatera Utara yang menghadirkan Stand Pertanian dan UMKM dalam ajang nasional tersebut sebagai bentuk penguatan potensi ekonomi daerah berbasis kerakyatan.* (dh)