JAKARTA — Massa mahasiswa dari sejumlah universitas menggelar aksi demonstrasi di belakang Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 8 April 2026.

Aksi ini menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus sekaligus menolak praktik militerisme dalam penegakan hukum.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Datangi Bareskrim, Ada Apa?

Mereka kemudian berkumpul di area belakang gedung MK sambil membentangkan spanduk berisi berbagai tuntutan.

Sejumlah poster juga menampilkan wajah Andrie Yunus sebagai simbol perlawanan terhadap kekerasan terhadap aktivis.

Aksi tersebut sempat menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Jalan Abdul Muis tersendat.

Kendaraan dari arah Tanah Abang menuju Harmoni maupun sebaliknya melambat akibat penumpukan massa.

Petugas dari Dinas Perhubungan dan kepolisian terlihat berjaga untuk mengurai kemacetan.

Dalam orasinya, perwakilan massa menyampaikan enam tuntutan utama.

Pertama, mereka mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Kedua, mahasiswa menuntut agar kasus tersebut diadili melalui peradilan umum, bukan melalui mekanisme peradilan militer.

Mereka menilai proses peradilan umum lebih menjamin transparansi dan keadilan bagi korban.

Ketiga, massa mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan masyarakat sipil terkait Undang-Undang TNI.

Keempat, mereka meminta pembentukan tim gabungan pencari fakta guna mengusut tuntas kasus tersebut.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi proses hukum secara serius.

Tuntutan terakhir adalah reformasi militer dengan mendorong profesionalisme tentara serta mengembalikan peran militer ke fungsi pertahanan.

Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes mahasiswa yang menyoroti isu kekerasan terhadap aktivis serta arah kebijakan reformasi sektor keamanan di Indonesia.*

(km/ad)

JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mendatangi Gedung Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan penyebaran hoaks yang menyeret namanya, Rabu (8/4/2026).

Jusuf Kalla tiba sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengenakan kemeja biru dan didampingi sejumlah kuasa hukum. Ia tidak memberikan keterangan panjang kepada awak media.

Baca Juga:

• Novel Baswedan Terkejut, Berkas 4 Prajurit BAIS TNI Dilimpahkan ke Oditurat Militer: Bukankah Andrie Yunus Belum Diperiksa?

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, membenarkan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada Rismon Sianipar serta sejumlah akun YouTube.

Menurut Abdul Haji, langkah pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi sebelumnya dengan Direktorat Tindak Pidana Umum dan Siber Bareskrim Polri.

"Kami akan lakukan pengaduan karena ada beberapa data yang harus kami lengkapi," kata dia.

Ia menyebut, selain Rismon, terdapat empat akun YouTube yang turut dilaporkan, yakni Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara.

Pihaknya menilai konten yang beredar telah merugikan dan menjatuhkan martabat Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional.

"Beliau adalah negarawan, mantan Wakil Presiden dua periode, yang telah berkiprah puluhan tahun tanpa kepentingan politik praktis," ujarnya.

Di sisi lain, pihak Rismon membantah tuduhan tersebut. Kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, menyatakan kliennya tidak pernah menyebut nama Jusuf Kalla dalam konteks tudingan tertentu.

Ia menegaskan, video yang beredar di media sosial diduga merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Itu olahan AI semua, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK," ujarnya.

Kasus ini kini memasuki tahap pelaporan resmi di Bareskrim Polri dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

(cn/ad)

MEDAN – Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-59 Kota Medan dijadwalkan berlangsung pada 11-18 April 2026 di Jalan Gatot Subroto Km 5, Kecamatan Medan Sunggal.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, meninjau langsung kesiapan lokasi pelaksanaan acara tahunan tersebut.

Baca Juga:

• Berulang Kali Disebut dalam Sidang, Lokot Nasution Siap Bersaksi di Kasus Korupsi DJKA: Saya Akan Ungkap Semua!

"Kemudian juga soal sound system. Saya minta agar sound system yang digunakan benar-benar bagus. Karena ini adalah kunci bagi para peserta agar nyaman dalam mengikuti lomba MTQ," ujarnya.

Wali kota juga menekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dan kecamatan.

Ia meminta setiap OPD dan pemerintah kecamatan melaporkan progres penyelenggaraan secara berkala.

"Kita mau MTQ tahun ini lebih baik dan lebih nyaman, yang harapannya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan berjalan lancar," tambahnya.

Pemerintah Kota Medan menggelontorkan anggaran hampir Rp1,6 miliar untuk pelaksanaan MTQ ke-59.

Berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), nilai proyek mencapai Rp1.599.940.900,00 dengan PT. Angsamas Ratu Tama sebagai pemenang tender.

Proyek ini berada di bawah pengelolaan Camat Medan Sunggal, Irfan Abdilla, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Acara tahunan ini merupakan bentuk syiar Islam sekaligus ajang kompetisi keagamaan antar kecamatan.

Tahun lalu, pada MTQ ke-58 di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Selayang keluar sebagai juara umum, disusul Kecamatan Medan Belawan di peringkat II dan Medan Barat di peringkat III.

Dengan kesiapan lokasi yang terus dipantau dan anggaran yang signifikan, Pemkot Medan berharap MTQ ke-59 berjalan sukses, lancar, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.*

(wa/ad)

JAKARTA – OnePlus meluncurkan ponsel terbarunya, OnePlus Nord 6, di pasar India.

Suksesor OnePlus Nord 5 ini hadir dengan sejumlah peningkatan, terutama pada kapasitas baterai dan performa layar.

Baca Juga:

• Soal Data, Legislator Wanti-wanti RI: Jangan Bergantung ke Google

Dengan baterai sebesar ini, ketebalan bodi Nord 6 mencapai 8,5 mm.

OnePlus mengklaim, baterai bongsor ini mampu menopang pengguna menonton YouTube hingga 26,9 jam atau bernavigasi di Google Maps selama 16,6 jam.

Teknologi pengisian cepat 80 watt dan reverse wired charging juga dihadirkan, memungkinkan ponsel mengisi daya perangkat lain via kabel USB-C.

Nord 6 tampil dengan layar AMOLED 6,78 inci, resolusi 1.272 x 2.772 piksel, refresh rate 165 Hz, dan kecerahan hingga 3.600 nit.

Angka refresh rate ini lebih tinggi dari standar pasaran 60–120 Hz, menjanjikan animasi dan gerakan yang mulus saat bermain game, navigasi, maupun scrolling media sosial.

Di sektor hardware, Nord 6 ditenagai Snapdragon 8s Gen 4 (3,21 GHz), dipadukan RAM 8/12 GB dengan penyimpanan 256 GB.

Untuk fotografi, tersedia kamera utama 50 MP Sony Lytia 600 dengan OIS, kamera ultrawide 8 MP, dan kamera selfie 32 MP.

Ponsel menjalankan Android 16 dengan antarmuka OxygenOS 16.

Perangkat ini memiliki sertifikasi IP66, IP68, IP69K, serta standar ketahanan militer AS MIL-STD-810H.

Di India, harga OnePlus Nord 6 dipatok 38.999 rupee (Rp 7,1 juta) untuk varian 8/256 GB dan 41.999 rupee (Rp 7,7 juta) untuk varian 12/256 GB.

Saat ini, OnePlus Nord 6 belum dijual resmi di Indonesia.*

(km/ad)

JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menyatakan terkejut atas pelimpahan berkas perkara empat prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus ke Oditurat Militer II-07 Jakarta.

"Saya terkejut membaca berita bahwa berkas perkara penyiraman air keras ke Andrie Yunus sudah dilimpahkan ke Oditur Militer. Bukankah Andrie Yunus belum diperiksa?" kata Novel melalui akun X-nya, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• Berulang Kali Disebut dalam Sidang, Lokot Nasution Siap Bersaksi di Kasus Korupsi DJKA: Saya Akan Ungkap Semua!

"Sejak awal, kekhawatiran penanganan kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap Andrie Yunus akan ditangani sekedarnya, dan pelaku akan dihukum ringan," ujar dia.

Ia menambahkan, korban kerap kurang diperhatikan, sementara pelaku dijatuhi hukuman ringan.

"Jahat sekali, sudah pelaku tidak diproses tuntas, korban malah difitnah," ucap Novel.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen), Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, mengungkapkan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti telah dilakukan pada Selasa (7/4/2026).

"Penyidik Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Aulia.

Selanjutnya, Oditurat Militer II-07 Jakarta akan memeriksa kelengkapan berkas secara formal dan materil.

Jika dinyatakan lengkap, berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Aulia menegaskan, tersangka yang dilimpahkan berjumlah empat orang dengan inisial NDP, SL, BHW, ES, beserta barang bukti terkait.

Pelimpahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk penegakan hukum yang profesional, terbuka, dan akuntabel, serta wujud ketegasan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI.*

(km/ad)

JAKARTA — Iran dan Amerika Serikat sepakat untuk memberlakukan gencatan senjata selama dua pekan mulai Selasa (7/4/2026), setelah lebih dari sebulan konflik yang pecah sejak 28 Februari lalu.

Kesepakatan ini menandai kemenangan diplomatik bagi Teheran, karena Washington menyetujui 10 tuntutan yang diajukan Iran untuk mengakhiri permusuhan dan membuka jalan perundingan damai.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Rp16.999 Hari Ini, Sentimen Meredanya Ketegangan Global Dorong Pemulihan Pasar

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menambahkan bahwa jalur aman melalui Selat Hormuz, yang sempat ditutup akibat operasi militer AS dan Israel, akan dibuka kembali dengan koordinasi Angkatan Bersenjata Iran.

Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan ini sebagai "gencatan senjata dua arah" dan menegaskan pihaknya telah memenuhi tujuan militer sekaligus menerima proposal 10 poin Iran sebagai dasar negosiasi perdamaian jangka panjang.

Trump optimistis sebagian besar perbedaan antara AS dan Iran telah berhasil dijembatani.

10 Tuntutan Iran yang Disetujui AS

Berdasarkan laporan Tasnim News Agency, 10 tuntutan Iran yang menjadi dasar gencatan senjata adalah:

- Komitmen AS untuk menjamin non-agresi
- Kontrol Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz
- Pengakuan hak pengayaan uranium Iran
- Pencabutan semua sanksi primer
- Pencabutan semua sanksi sekunder
- Pembatalan semua resolusi Dewan Keamanan PBB
- Pembatalan semua resolusi Dewan Gubernur IAEA
- Pembayaran kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan terhadap Iran
- Penarikan pasukan tempur AS dari kawasan
- Penghentian perang di semua front, termasuk perlawanan di Lebanon

Israel mendukung keputusan Trump untuk menangguhkan serangan selama dua minggu dengan syarat Teheran membuka Selat Hormuz dan menghentikan semua serangan terhadap AS, Israel, dan negara-negara tetangga.

Namun, kantor Perdana Menteri Israel menegaskan gencatan senjata ini tidak mencakup Lebanon, meski Pakistan sebagai mediator menyatakan sebaliknya.

Kesepakatan ini dianggap penting bagi stabilitas jalur perdagangan minyak dan gas global, sekaligus menjadi momentum diplomasi strategis antara AS, Iran, dan sekutu regional.*

(cnd/ad)

MEDAN — Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Muhammad Lokot Nasution, dijadwalkan bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (8/4/2026), terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) wilayah Sumut.

Lokot menegaskan komitmennya untuk membantu pengadilan mengungkap fakta hukum, meskipun ia menegaskan tidak terlibat langsung dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Airin Rico Waas Ajak Anak-anak PAUD dan TK Fitria Kenal Dunia Maritim di KRI Bima Suci

Kasus ini menjerat Muhlis Hanggani Capah, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Kereta Api Sumut, serta Eddy Kurniawan Winarto, seorang pengusaha dari Jakarta.

Persidangan sebelumnya, pada Senin (6/4/2026), menghadirkan empat saksi yang memberikan kesaksian terkait dugaan korupsi yang terjadi pada 2021.

Lokot yang kini anggota DPR RI dapil Sumut 1, sebelumnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Perhubungan.

Ia mengundurkan diri pada akhir 2018 sebelum bergabung ke Partai Demokrat.

"Sebagai mantan pegawai Menhub, saya merasa keterangan saya diperlukan karena kaitannya dengan mantan atasan saya, Budi Karya Sumadi. Saya akan mengungkap semua yang saya ketahui di pengadilan," jelas Lokot.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyeret nama pejabat tinggi di Kementerian Perhubungan dan melibatkan aliran proyek DJKA yang menjadi perhatian nasional.*

(tm/ad)

MEDAN – Ketua TP PKK Kota Medan, Airin Rico Waas, mengajak puluhan siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fitri dan TK Fitria Al-Islam berkunjung ke KRI Bima Suci yang sandar di Pelabuhan Belawan, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari Pelayaran Persahabatan International ASEAN Plus Cadet Sail 2026 yang diikuti kadet dari berbagai negara.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Tegaskan ISARAH Harus Hasilkan Program Nyata bagi Warga Medan

Dari dek hingga ruang rawat inap, mereka belajar sambil bermain, memperkenalkan dunia kemaritiman sejak dini.

Airin menekankan kegiatan ini tidak hanya sebagai rekreasi, tetapi juga sebagai media edukasi dan pengenalan profesi.

"Hari ini kita bisa jalan-jalan sambil belajar, melihat seperti apa kapal KRI Bima Suci. Semoga ada yang nanti bermimpi menjadi Angkatan Laut," ujar Airin sambil berinteraksi langsung dengan anak-anak.

Suasana semakin hangat ketika anak-anak diajak bertanya dan mengekspresikan cita-cita mereka.

Beberapa menyatakan ingin menjadi dokter, sementara lainnya bersemangat ingin menjadi anggota TNI AL.

Airin memperkenalkan fasilitas di kapal, termasuk ruang kesehatan dan ruang rawat inap, sehingga anak-anak mendapat gambaran nyata tentang kehidupan di kapal.

Kunjungan ditutup dengan sesi foto bersama di berbagai spot menarik di kapal.

Airin berharap pengalaman ini menumbuhkan rasa ingin tahu, mengasah kreativitas, dan memberi inspirasi bagi generasi muda untuk mengenal dunia kemaritiman sejak usia dini.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan kota.

Pernyataan itu disampaikannya saat menerima audiensi jajaran pengurus Ikatan Sarjana Alwashliyah (ISARAH) Kota Medan di Balai Kota, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Medan Bersih Kabel Semrawut, Wali Kota Rico Waas Genjot Kabel Tanam Jelang Rakernas APEKSI 2026

Ia menekankan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki kewajiban moral untuk memberikan kontribusi positif bagi Kota Medan.

"Saya minta Rakernas jangan hanya dijadikan agenda tahunan atau sekadar seremoni. Rakernas harus melahirkan roadmap nyata yang berhubungan langsung dengan kebutuhan warga Kota Medan," tegas Rico Waas.

Rico Waas menambahkan, banyak program pemerintah pusat yang bisa diintegrasikan ke dalam roadmap ISARAH.

Salah satunya adalah kegiatan gotong royong dalam mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

"Roadmap ISARAH harus mampu menyerap pemikiran masyarakat luas dan program pemerintah, agar menghasilkan dampak nyata bagi warga," tambahnya.

Sementara itu, Ketua ISARAH Medan, Azrul Hasibuan, menyampaikan undangan resmi kepada Wali Kota untuk hadir pada Rakernas ISARAH yang akan digelar pada Senin, 13 April mendatang di Universitas Al Washliyah. Kegiatan ini juga akan dirangkaikan dengan tradisi halal bihalal.

"Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Wali Kota. ISARAH Medan berkomitmen penuh mendukung program pembangunan Pemko Medan demi kesejahteraan masyarakat," ujar Azrul.

Acara audiensi ini turut dihadiri Kaban Kesbangpol Andy Mario Siregar dan Sekdis Dispora Kota Medan Harry Indrawan Tarigan, menegaskan sinergi antara pemerintah kota dan organisasi masyarakat intelektual untuk memperkuat kualitas program pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmennya menata kabel udara yang semrawut di ibu kota Provinsi Sumatera Utara menjadi kabel tanam, guna memperindah wajah kota.

Hal itu disampaikan Wali Kota saat menerima audiensi Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Sumut di Balai Kota Medan, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Halal Bihalal IKAPTK Medan 2026: Wali Kota Rico Waas Tekankan Silaturahmi dan Pengabdian

"Kita tahu bagaimana kondisi kabel di Kota Medan. Kalau bisa ke depan harus dihilangkan kabel udara. Kota Medan akan lebih cantik dan estetik jika tidak ada lagi kabel yang semrawut," kata Rico Waas.

Momentum ini dianggap penting karena Kota Medan akan menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI 2026 pada 29 Juni hingga 4 Juli mendatang.

Wali Kota berharap transformasi kota, termasuk penataan infrastruktur kabel, menjadi contoh bagi kota lain.

Rico menekankan, pengerjaan kabel tanam harus terkoordinasi dengan pembangunan trotoar oleh Dinas SDABMBK agar tidak terjadi pembongkaran ulang.

"Saya tidak mau kerja dua kali. Ketika kita bangun trotoar, jangan dibongkar lagi hanya untuk menanam kabel. Harus ada komitmen bersama agar kota ini tidak semrawut," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Apjatel Sumut Jimmy Aswin Siregar menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemko Medan dalam penataan kabel menjadi sistem bawah tanah.

Beberapa ruas jalan telah steril dari kabel udara, antara lain Kesawan, Dr. Mansyur, Juanda, dan Zainul Arifin.

"Target hingga April 2026, penataan mencakup hampir 20 ruas jalan, dan sepanjang tahun ini sekitar 25 ruas jalan akan dikerjakan, termasuk Jalan Imam Bonjol, Patimura, dan S. Parman," ungkap Jimmy.

Langkah ini tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital yang mendukung kelancaran jaringan telekomunikasi di Medan.*

(ad)

MEDAN — Suasana hangat dan kekeluargaan mengisi Halal Bihalal Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Medan 2026, Selasa (7/4).

Mengusung tema "Memupuk Silaturahmi dan Memperkuat Sinergitas demi Mewujudkan Medan untuk Semua", acara ini menjadi momentum penguatan korps alumni pamong praja.

Baca Juga:

• BREAKING NEWS! Hujan Deras Sebabkan Longsor di Sibolangit, 5 Warga Tewas dan 1 Selamat

Dalam sambutannya, Rico menegaskan bahwa IKAPTK bukan sekadar organisasi profesi, tetapi juga keluarga besar yang menjaga warisan pengabdian antar generasi.

"Berbahagialah kita punya komunitas, punya kelompok organisasi, karena di situlah terjalin ikatan batiniah tersebut," ujar Rico Waas.

Rico juga menyoroti kedalaman ilmu para alumni, yang dapat menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai urusan pemerintahan, mulai dari capil, perizinan, pariwisata, sosial, hingga kesehatan.

Ia menekankan agar alumni tetap menjaga fungsi sosialnya, tidak hanya hadir dalam momen bahagia, tetapi juga ketika rekan mengalami kesulitan atau sakit.

Kebanggaan Rico semakin terlihat saat berbicara tentang Pin Kepamongprajaan.

Meski bukan lulusan formal kepamongprajaan, ia merasa terhormat menjadi bagian dari keluarga IKAPTK.

"Dari seluruh pin yang saya kenakan, ini yang paling saya banggakan. Ini penghargaan sangat berarti bagi saya," ujar Rico dengan penuh rasa bangga.

Penasehat IKAPTK Medan, Muslim, menambahkan bahwa organisasi sebaiknya menggelar kegiatan setiap bulan yang menyentuh masyarakat, sekaligus mengingatkan seluruh alumni untuk memanfaatkan kepercayaan yang diberikan Wali Kota dengan penuh tanggung jawab.

Acara yang berlangsung di Gedung PKK Kota Medan ini juga diisi dengan ramah tamah dan tausiyah, dihadiri Sekda Wiriya Alrahman, Ketua IKAPTK Rakhmat Adisyah Putra Harahap, pimpinan OPD, serta para camat.*

(ad)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan pemerintah menyiapkan langkah cepat agar kesempatan kerja di Indonesia tetap terbuka di tengah ketidakpastian geopolitik global yang mulai menekan industri nasional.

Hal ini disampaikan saat membuka Forum Jejaring Kemitraan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri bersama Kamar Dagang Amerika di Indonesia (AmCham) dan firma hukum SSEK di Jakarta, Selasa (7/4).

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik ke Rp2,9 Juta per Gram, Ikuti Penguatan Global

"Indonesia tak bisa hanya menunggu masalah terjadi. Kita harus bergerak cepat agar pasar kerja tetap stabil. Kemnaker menyiapkan sistem peringatan dini PHK, dialog bersama perusahaan dan pekerja, serta akselerasi program pelatihan dan peningkatan keterampilan," ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan juga menyoroti kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.

Banyak lowongan tersedia, namun informasi dan kualifikasi yang dibutuhkan belum tersambung dengan pencari kerja.

Untuk itu, perusahaan diminta melaporkan kebutuhan tenaga kerja melalui platform KarirHub SIAPKerja, agar rekrutmen lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.

Selain itu, Yassierli menekankan pentingnya pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri.

Ia mengajak AmCham terlibat langsung dalam pengembangan keterampilan bagi pekerja low-medium skill, sehingga lulusan pelatihan siap memasuki dunia kerja.

"Selain menyiapkan peluang kerja, kita juga mendorong akses setara bagi penyandang disabilitas. Dunia kerja yang sehat bukan hanya soal pertumbuhan, tapi juga soal kesempatan yang adil untuk semua," tambahnya.

Menaker menyoroti pula perubahan cepat dunia kerja akibat teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).

Kemnaker berkomitmen memfasilitasi kebutuhan perusahaan agar pasar kerja lebih adaptif, inklusif, dan mampu menjawab perubahan global.

"Semua tantangan ini harus kita hadapi bersama demi stabilitas pasar kerja nasional," tegas Yassierli.*

(ad)

JAKARTA — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menguat pada perdagangan Rabu, 8 April 2026.

Kenaikan ini sejalan dengan lonjakan harga emas dunia di pasar global.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Rp16.999 Hari Ini, Sentimen Meredanya Ketegangan Global Dorong Pemulihan Pasar

Sementara harga pembelian kembali (buyback) juga meningkat menjadi Rp2.664.000 per gram, atau naik Rp95.000.

Kenaikan ini terjadi di tengah penguatan harga emas dunia. Di pasar spot, harga emas tercatat naik 1,23 persen menjadi US$ 4.708,1 per troy ons.

Daftar Harga Emas Antam 8 April 2026

0,5 gram: Rp1.500.000
1 gram: Rp2.900.000
2 gram: Rp5.740.000
3 gram: Rp8.585.000
5 gram: Rp14.275.000
10 gram: Rp28.495.000
25 gram: Rp71.112.000
50 gram: Rp142.145.000
100 gram: Rp284.212.000
250 gram: Rp710.265.000
500 gram: Rp1.420.320.000
1.000 gram: Rp2.840.600.000

Penguatan harga emas dipicu sentimen global, termasuk meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesepakatan gencatan senjata sementara dengan Iran selama dua pekan.

Langkah tersebut mendorong penurunan tajam harga minyak dunia. Harga minyak jenis Brent bahkan turun hampir 14 persen ke level sekitar US$ 94 per barel.

Kondisi ini berpotensi meredakan tekanan inflasi global. Jika inflasi menurun, bank sentral memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga.

Dalam situasi tersebut, emas cenderung menjadi instrumen investasi yang menarik.

Sebagai aset non-yielding, emas biasanya diuntungkan saat suku bunga rendah dan ketidakpastian global meningkat.

Pelaku pasar kini mencermati arah kebijakan moneter global dan perkembangan geopolitik sebagai faktor utama yang akan memengaruhi pergerakan harga emas dalam jangka pendek.*

(bb/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dibuka menguat ke level Rp16.999 pada perdagangan Rabu (8/4), di tengah pelemahan indeks dolar AS dan meredanya ketegangan geopolitik global.

Data Doo Financial Futures mencatat, rupiah naik 106 poin atau 0,62% ke level Rp16.999 saat indeks dolar AS melemah 0,96% ke posisi 98,99.

Baca Juga:

• IHSG Melonjak ke 7.127,97, FTSE Russell Pertahankan Status Secondary Emerging Market Indonesia

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai, keputusan Presiden Donald Trump menunda rencana serangan terhadap Iran selama dua pekan memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan global.

Penundaan ini juga menekan harga minyak dunia, yang selama ini menjadi faktor tekanan terhadap rupiah.

"Rupiah diperkirakan akan menguat terhadap dolar AS menyusul langkah Trump menunda serangan terhadap Iran, yang menyebabkan penurunan tajam harga minyak dan membaiknya sentimen pasar," ujar Lukman, Selasa (8/4).

Dari sisi domestik, penurunan harga minyak diharapkan menekan defisit neraca perdagangan dan inflasi, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap aset domestik.

Selain itu, pelaku pasar menantikan rilis data cadangan devisa (cadev) Indonesia yang dijadwalkan siang ini.

Setelah turun selama tiga bulan berturut-turut, cadev diperkirakan meningkat, menjadi penopang tambahan bagi stabilitas rupiah.

Rupiah diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp16.900–Rp17.050 per dolar AS sepanjang hari ini, seiring kombinasi faktor eksternal dan sentimen domestik yang positif.*

(bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melonjak pada level 7.127,97 pada perdagangan Rabu (8/4/2026), terdorong oleh keputusan FTSE Russell yang tetap mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga pukul 09.01 WIB, IHSG naik 2,25% atau 156,94 poin.

Baca Juga:

• Perkuat Hubungan Kerja Sama, Bupati Batu Bara Terima Kunjungan Konsulat Jenderal RRT Medan

Dari total saham yang tercatat, 387 saham menguat, 89 saham melemah, dan 175 saham stagnan.

Kenaikan indeks pagi ini dipimpin oleh saham dengan kapitalisasi jumbo, di antaranya PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang naik 7,53% menjadi Rp5.000 per saham, diikuti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 3,70% menjadi Rp3.640, dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) bertumbuh 3,35% ke level Rp4.320 per saham.

Sementara itu, saham top gainers dipimpin oleh PT Putra Mandiri Jembar Tbk. (PMJS) melonjak 24,50% menjadi Rp188, dan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI) naik 7,62% menjadi Rp226.

Keputusan FTSE Russell mempertahankan status pasar Indonesia didasarkan pada apresiasi terhadap reformasi pasar modal yang tengah dijalankan.

Beberapa langkah yang menjadi sorotan antara lain:

- Peningkatan pengungkapan pemegang saham (shareholder disclosure)
- Perluasan kategori klasifikasi investor
- Pengetatan aturan minimum free float

"Pada tahap ini, status pasar Secondary Emerging Indonesia tetap tidak berubah. FTSE Russell tidak mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Watch List dan akan terus memantau kemajuan reformasi serta menjalin komunikasi dengan pelaku pasar," tulis FTSE Russell dalam laporan terbarunya.

Keputusan ini sekaligus menjadi sinyal positif bagi investor global bahwa transparansi dan keandalan pasar modal Indonesia semakin membaik, di tengah tantangan ekonomi global dan volatilitas pasar regional.

Catatan: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca.*

(bi/ad)

BANDA ACEH – Aceh, wilayah di ujung barat Indonesia yang dikenal dengan ketangguhannya menghadapi bencana, kini menatap masa depan dengan visi pendidikan yang revolusioner.

Hal ini diungkapkan DR. H. Iskandar Hasibuan, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Wilayah Aceh, dalam wawancara eksklusif dengan Bitvonline di Banda Aceh, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• 12 Pejabat Tinggi Pratama Kemenaker Dilantik, Yassierli Tekankan Pelayanan Publik Berkualitas

Paradoks Aceh: Tantangan Relevansi Pendidikan

Aceh mencatat angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 17,94 tahun di Banda Aceh, yang secara teoretis menempatkan anak-anak Aceh hingga jenjang pascasarjana.

Namun, Iskandar menekankan adanya Paradoks Aceh: tingginya partisipasi sekolah dasar hampir 100% belum menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri digital dan ekonomi hijau.

"Pendidikan tidak boleh sekadar mencetak ijazah. Harus ada pergeseran paradigma dari schooling menjadi learning dan akhirnya menjadi empowerment bagi anak-anak Aceh," tegasnya.

Strategi Transformasi: Tiga Pilar

Untuk menjawab tantangan ini, Muhammadiyah Aceh merancang tiga pilar strategis yang akan diimplementasikan dalam enam bulan ke depan:

1 Integrasi Dayah-Digital (Kearifan Hibrida)
Ribuan dayah atau pesantren Aceh akan diubah menjadi pusat inovasi teknologi, di mana santri belajar coding, sains data, sekaligus mempelajari khazanah keilmuan klasik.

2. Revitalisasi Vokasi Berbasis Potensi Wilayah
Kurikulum seragam diganti dengan pendidikan adaptif geografis: sekolah pegunungan fokus pada agroteknologi, sekolah pesisir mengembangkan inovasi maritim.

3. Kolaborasi Radikal Antarsektoral
Muhammadiyah menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas pasar kerja, mendorong sertifikasi kompetensi internasional agar pemuda Aceh siap bersaing secara global.

Harapan untuk Sekolah Muhammadiyah

Iskandar menekankan pentingnya pendidikan karakter, inovatif, dan mandiri di sekolah Muhammadiyah. Ia mendorong kebijakan pemerintah terkait keamanan, fleksibilitas pembelajaran, digitalisasi, dan peningkatan kesejahteraan guru.

Sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan kurikulum bila terdampak bencana, sesuai Permendikdasmen 6/2026 dan program wajib belajar 13 tahun.

"Dalam 180 hari ke depan, generasi muda Aceh tidak hanya memegang ijazah, tetapi juga keterampilan global dengan akar budaya yang kuat. Aceh telah bersiap. Masa depan menanti kita," tutup Iskandar Hasibuan.*

(ad)

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi melantik dan mengambil sumpah 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa (7/4/2026).

Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kualitas layanan ketenagakerjaan nasional.

Baca Juga:

• Didi Mahardhika Sukarno: Demokrasi Indonesia Harus Menguatkan, Bukan Melemahkan Negara

Menaker Yassierli menegaskan bahwa proses pelantikan ini menegaskan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).

"Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa. Jabatan juga merupakan bentuk pengorbanan," ujar Yassierli dalam sambutannya.

Menaker Yassierli juga mengingatkan tantangan besar di sektor ketenagakerjaan, seiring jumlah angkatan kerja nasional yang mencapai 155,27 juta orang, serta perkembangan teknologi informasi yang mendorong ekspektasi tinggi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.

Para pejabat yang baru dilantik diminta menghadirkan pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan berdampak nyata.

Fokus utama mencakup pasar kerja, pelatihan vokasi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hingga pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja.

Selain itu, Kemnaker tengah menjalankan enam agenda transformasi, antara lain memperkuat kepercayaan publik, mentransformasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling, serta mendorong hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Irma Puspita sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, serta R. Nurhidajat sebagai Kepala Pusat Pasar Kerja, bersama sejumlah pejabat strategis lainnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat reformasi birokrasi di Kemnaker dan meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap dinamika pasar kerja nasional maupun global.*

(ad)

BATU BARA - Dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama serta membuka peluang investasi di Kabupaten Batu Bara, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.AP., menerima kunjungan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Medan, Huang He, di Ruang Kerja Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (7/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi oleh Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., Asisten III, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kepala Bappelitbangda, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Baca Juga:

• Geopolitik dan Dampak pada Dunia Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Baharuddin menegaskan bahwa Kabupaten Batu Bara memiliki berbagai peluang investasi, khususnya di sektor industri dan pertanian.

"Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus berkomitmen memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin berinvestasi guna mendorong percepatan pembangunan daerah," ujar Bupati Baharuddin.

Bupati Baharuddin juga memaparkan bahwa Kabupaten Batu Bara memiliki Kawasan Industri Kuala Tanjung yang dikelola oleh anak perusahaan PT Pelindo, yakni PT Prima Pengembangan Kawasan, yang dinilai sangat strategis untuk pengembangan investasi.

Sebagai bentuk penghormatan dan mempererat hubungan bilateral, Bupati Batu Bara menyerahkan cendera mata berupa kain songket dan plakat kepada Konsul Jenderal Huang He.

Sebaliknya, pihak Konsulat Jenderal RRT juga menyerahkan cendera mata kepada Bupati Batu Bara.

Melalui kunjungan ini, Bupati Batu Bara berharap ke depan terjalin kerja sama dan kolaborasi yang konkret antara Kabupaten Batu Bara dengan pihak RRT, khususnya dalam pengembangan sektor industri dan pertanian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

(ad)

JAKARTA – Di tengah tekanan global dan dinamika politik dalam negeri, suara nasionalisme kembali menemukan relevansinya.

Didi Mahardhika Sukarno, cucu Proklamator Soekarno, menekankan bahwa tantangan utama bangsa saat ini bukan sekadar ekonomi atau politik/" target="_blank">geopolitik, melainkan praktik demokrasi yang mulai mengalami penyimpangan di tangan sebagian pihak.

Baca Juga:

• Akar Panjang Konflik Agraria Sumatera Timur, dari Kolonialisme hingga Tanjung Morawa 1953

"Kritik terhadap pemerintah adalah bagian penting dari sistem demokrasi. Namun ketika kritik tidak lagi bertujuan memperbaiki, melainkan melemahkan kepercayaan publik secara sistematis, terjadi distorsi demokrasi," ujar Didi Mahardhika Sukarno, Selasa (7/4/2026).

Didi menyoroti potensi polarisasi yang bisa muncul akibat delegitimasi politik, yang berisiko menggerus persatuan nasional sekaligus melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional.

Ia menekankan, demokrasi Indonesia harus berpijak pada nilai gotong royong, musyawarah, dan kepentingan bangsa, di mana kebebasan berpendapat tidak boleh berubah menjadi alat menciptakan ketidakstabilan.

"Indonesia membutuhkan stabilitas politik yang ditopang kritik konstruktif, bukan serangan yang melemahkan legitimasi negara. Nasionalisme sejatinya bukan hanya melawan pengaruh luar, tetapi juga menjaga kohesi di dalam negeri," tambah Didi.

Di tengah derasnya arus informasi dan persaingan politik, pemikiran Didi menjadi pengingat bahwa nasionalisme dan demokrasi harus berjalan seiring, saling menguatkan, demi keutuhan dan masa depan bangsa.*

(ad)

PALEMBANG – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menahan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari salah satu bank pemerintah kepada PT BSS dan PT SAL pada periode 2010–2014.

Penahanan dilakukan setelah Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) memanggil delapan tersangka pada Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Puspom TNI Limpahkan Empat Tersangka Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus ke Oditurat Militer

Kelima tersangka yang ditahan, yakni KW, SL, WH, IJ, dan LS, merupakan pejabat divisi agribisnis dan analisis risiko kredit pada bank pemerintah di kantor pusat.

"Kelima tersangka ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, mulai 7 April hingga 26 April 2026," ujar Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H.

Dua tersangka lain, KA dan TP, tidak ditahan karena alasan kesehatan. KA menderita penyakit jantung, sedangkan TP memiliki penyakit autoimun yang telah diperkuat rekam medis.

Sementara satu tersangka lain, AC, tidak memenuhi panggilan karena tengah menjalani perawatan akibat sakit ginjal di Jakarta.

Kasus ini merupakan kelanjutan dari penetapan delapan tersangka yang diumumkan Kejati Sumsel pada 27 Maret 2025.

Selain kasus kredit bank, Kejati Sumsel meningkatkan status perkara dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, dari penyelidikan ke penyidikan.

Kasus mencakup periode 2019–2025 dan bermula dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2017, yang mewajibkan penggunaan kapal penarik (tugboat) untuk memandu tongkang melintasi jembatan.

Kerja sama Dinas Perhubungan Musi Banyuasin dengan CV R (2019) dan PT A (2024) sebagai operator jasa pemanduan diduga menimbulkan pungutan ilegal Rp9 juta–Rp13 juta per lintas kapal.

Dugaan keuntungan ilegal dari praktik ini diperkirakan mencapai Rp160 miliar.

Kejati Sumsel menegaskan akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.*

(ad)