Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 08.35 WIB. Mobil Mitsubishi Pajero Sport BK 1227 IT diketahui datang dari arah Paya Lombang menuju Simpang Takari. Saat melintasi rel kereta api tanpa palang pintu, pengemudi diduga kurang berhati-hati sehingga tabrakan tak dapat dihindari.

Baca Juga:

• Terjadi Lagi! Kecelakaan di Tol Medan-Tebing Tinggi, 1 Penumpang Meninggal dan 3 Luka-luka

"Kereta api cargo mengalami kecelakaan dengan mobil pribadi di perlintasan tanpa palang pintu," ujar Lidya.

Benturan keras membuat bagian depan kereta menghantam sisi kanan mobil Pajero. Mobil kemudian terseret sejauh sekitar 40 hingga 50 meter hingga berhenti di pekarangan rumah warga sekitar lokasi kejadian.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Haidin Sinaga (62), warga Jalan H Ahmad Bilal, Lingkungan VII, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di tempat.

"Korban kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Kota Tebing Tinggi," jelasnya.

Akibat kecelakaan itu, mobil Pajero mengalami kerusakan berat di bagian kanan dan depan kendaraan. Kaca depan pecah, kap mobil penyok, serta ban depan dan belakang rusak parah. Sementara kereta api barang dilaporkan tidak mengalami kerusakan dan sempat berhenti sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Tebing Tinggi.

Polisi memperkirakan kerugian material mencapai Rp50 juta. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas juga tidak menemukan SIM A maupun STNK sah milik pengemudi.

Saat ini kendaraan telah diamankan di Unit Gakkum Satlantas Polres Tebing Tinggi guna proses penyelidikan lebih lanjut.*

(ds/dh)

Gotong royong yang dimulai sejak pagi itu melibatkan perangkat kecamatan, kelurahan, petugas kebersihan hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan.

Baca Juga:

• Rico Waas, Kapolrestabes dan Dandim Kompak Gotong Royong di Stadion Teladan Sambut AFF U-19 2026

"Hari ini kita menginisiasi gotong royong massal. Kita ajak seluruh perangkat kecamatan dan kelurahan untuk bersama-sama turun ke Stadion Teladan. Karena masih ada beberapa bagian stadion yang dalam tahap konstruksi, kita bersihkan sama-sama di akhir minggu ini," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemko Medan untuk memastikan Stadion Teladan siap digunakan sebagai venue pertandingan sepak bola bertaraf internasional.

Ia menegaskan, Kota Medan siap menunjukkan diri sebagai tuan rumah yang aman, nyaman, ramah, dan memiliki fasilitas berstandar internasional.

Selain fokus pada kebersihan dan estetika stadion, Pemko Medan juga terus mematangkan kesiapan fasilitas penunjang lainnya, termasuk akses lalu lintas, keamanan, hingga kenyamanan penonton.

Turut hadir dalam kegiatan gotong royong massal tersebut unsur Forkopimda Kota Medan, pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.

Kekompakan lintas instansi itu diharapkan menjadi modal penting bagi Kota Medan dalam menyukseskan perhelatan Piala AFF U-19 2026.*

(dh)

Ketiga pimpinan tersebut tampak membaur bersama ratusan jajaran Pemko Medan, camat, lurah hingga kepala lingkungan membersihkan area stadion dari sisa material bangunan dan sampah konstruksi.

Baca Juga:

• Korban Begal Pulang dengan Peluru di Tubuh karena Tak Mampu Bayar Biaya Operasi, Wali Kota Rico Waas Buka Suara

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, kehadiran unsur Forkopimda dalam kegiatan gotong royong menjadi bukti kuatnya sinergi lintas instansi dalam menyukseskan ajang sepak bola tingkat Asia Tenggara itu.

"Hari ini luar biasa sekali, Pak Kapolrestabes dan Pak Dandim hadir langsung bersama kita. Kami sudah sepakat dan satu suara untuk terus berkoordinasi secara intens demi mengawal perhelatan ini," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, lokasi Stadion Teladan yang berada di pusat Kota Medan membuat aspek keamanan dan pengaturan lalu lintas harus dipersiapkan secara matang melalui koordinasi lintas sektor.

Ia mengungkapkan, Pemko Medan bersama TNI dan Polri akan segera menggelar rapat khusus guna membahas skema pengamanan dan rekayasa lalu lintas selama turnamen berlangsung.

"Karena ini berada di pusat kota, maka pengamanan dan traffic harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Senin nanti kami akan rapat bersama untuk mengeksekusi skema pengamanan dan rekayasa lalu lintas," katanya.

Selain itu, Rico juga memastikan kesiapan fasilitas pendukung, termasuk pasokan listrik cadangan atau backup power untuk mengantisipasi kendala teknis selama pertandingan berlangsung.

Menurutnya, sinergi antara Pemko Medan, TNI dan Polri menjadi modal penting agar Kota Medan dapat tampil maksimal sebagai tuan rumah ajang internasional tersebut.

Kekompakan yang ditunjukkan Forkopimda Kota Medan ini sekaligus memberi pesan optimisme kepada masyarakat bahwa Medan siap menjadi tuan rumah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pelaksanaan Piala AFF U-19 2026.*

(dh)

Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan transportasi online dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia.

Baca Juga:

• AHY Sentil Ego Kementerian: Merasa Paling Penting dan Berebut Anggaran

Menurut Teddy, saat ini jumlah pengemudi aktif Gojek berkisar antara 800 ribu hingga 1 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sejak pertama kali beroperasi, jumlah pengemudi yang bergabung telah mencapai 3 juta orang, baik yang masih aktif, paruh waktu, maupun yang sudah tidak aktif," ujar Teddy dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Teddy juga menyampaikan komitmen Gojek untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pendapatan para pengemudi online.

Menurutnya, skema pembagian pendapatan pengemudi disebut akan ditingkatkan dari sebelumnya 80 persen menjadi 92 persen dari setiap transaksi.

"Disampaikan pula komitmen Gojek untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pendapatan pengemudi dari 80 persen menjadi 92 persen dari setiap transaksi," katanya.

Pemerintah, lanjut Teddy, terus berkoordinasi dengan pelaku usaha digital untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pengemudi dan keberlanjutan bisnis perusahaan aplikasi.

Ia menegaskan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan pengemudi online sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan di era digital.

"Peningkatan kesejahteraan pengemudi online harus berjalan seiring dengan keberlangsungan bisnis yang adil dan berkelanjutan," ujar Teddy.

Pemerintah berharap sinergi dengan perusahaan teknologi dapat menciptakan ekosistem transportasi online yang sehat, kompetitif, dan memberikan manfaat langsung bagi para mitra pengemudi di seluruh Indonesia.*

(k/dh)

AHY menyebut masih ada kementerian yang merasa paling penting hingga saling berebut anggaran dalam menjalankan program pemerintahan.

Baca Juga:

• Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Daging dalam 5 Tahun

"Sekarang terlalu sering, termasuk di birokrasi antarkementerian dan lembaga itu seperti ada sekat-sekat, seperti ada barriers, ego," kata AHY, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai pola pikir yang mengedepankan kepentingan sektoral harus segera dihilangkan agar program pemerintah berjalan lebih sinkron dan tepat sasaran.

"Paling sering itu ego. Pokoknya gue dulu, gue lebih penting, gue harus lebih banyak anggarannya. Padahal tujuannya sama," sambungnya.

AHY menjelaskan dampak buruk dari lemahnya koordinasi pernah terjadi dalam pembangunan infrastruktur di masa lalu. Ia mencontohkan pembangunan bandara yang tidak didukung akses jalan dan konektivitas memadai sehingga penggunaannya tidak optimal.

"Kita membuat bandara besar, tapi kalau konektivitas menuju bandara tersebut terbatas, akhirnya bandara itu sepi dan tidak maksimal penggunaannya," ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menekankan pentingnya komunikasi lintas lembaga dalam menghadapi tantangan nasional, termasuk ancaman El Nino yang berdampak terhadap sektor pangan.

Menurutnya, koordinasi dengan BMKG menjadi penting agar pemerintah dapat menyiapkan langkah mitigasi seperti pengelolaan bendungan, irigasi, hingga operasi modifikasi cuaca.

AHY mengatakan setiap informasi dan masukan dari berbagai lembaga harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah agar pembangunan berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

"Itulah pentingnya connection," tegas AHY.

Pernyataan AHY tersebut menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai kritik terbuka terhadap pola kerja birokrasi di internal pemerintahan yang masih diwarnai ego sektoral dan perebutan anggaran antarinstansi.*

(tm/dh)

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut pemerintah telah mencatat sejumlah capaian penting di sektor pangan selama 19 bulan masa kerja pemerintahannya. Salah satu capaian yang disorot yakni keberhasilan Indonesia menuju swasembada beras dan jagung.

Baca Juga:

• Penyeberangan Jakarta-Malahayati Segera Beroperasi, Biaya Logistik Aceh Dipangkas

Meski demikian, Prabowo mengakui Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani nasional, terutama komoditas telur, ayam, dan daging.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah memperkuat sektor peternakan dan rantai pasok pangan guna mengejar target swasembada protein hewani dalam beberapa tahun mendatang.

"Protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin empat sampai lima tahun lagi kita swasembada daging," katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menegaskan kondisi pangan Indonesia saat ini relatif aman di tengah situasi global yang dipenuhi konflik geopolitik dan ancaman krisis pangan dunia.

Prabowo mengatakan pemerintah akan terus memperkuat ketahanan pangan nasional bersamaan dengan pembangunan sektor pertahanan untuk menjaga stabilitas dan kekayaan negara.

"Di dunia banyak pertikaian dan perang di mana-mana. Kita bersyukur masih tidak terlibat, tetapi tetap harus waspada. Kita harus punya kekuatan untuk menjaga kekayaan kita," tegasnya.

Pemerintah menilai sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah ketidakpastian global.*

(oz/dh)

Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia, Harfin Naqsyabandi, mengatakan para WNI tersebut saat ini tengah menjalani perjalanan pulang menuju Indonesia melalui Turki dan Uni Emirat Arab.

Baca Juga:

• Relawan WNI Dibebaskan Israel, GPCI Pastikan Misi Kemanusiaan ke Gaza Berlanjut

Menurut Harfin, rombongan berangkat dari Istanbul menuju Dubai pada Sabtu malam sebelum melanjutkan penerbangan ke Jakarta.

Para WNI itu dijadwalkan kembali terbang dari Dubai menuju Indonesia pada Minggu dini hari waktu Indonesia.

"Dubai-Jakarta pada Minggu tanggal 24 Mei pukul 04.10 WIB, tiba pada pukul 15.30 WIB," ujarnya.

Sebelumnya, sembilan WNI tersebut tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 yang membawa bantuan kemanusiaan internasional.

Namun dalam perjalanan misi tersebut, mereka sempat diamankan oleh pihak Israel hingga akhirnya dipulangkan.

Kabar kepulangan para WNI ini pun mendapat perhatian luas masyarakat Indonesia, terutama terkait keselamatan dan kondisi kesehatan mereka setelah insiden tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai kronologi lengkap penangkapan maupun kondisi detail para WNI selama berada dalam penahanan otoritas Israel.*

(oz/dh)

Gangguan listrik tersebut terjadi sejak Jumat (22/5/2026) malam dan berdampak pada wilayah Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh.

Baca Juga:

• Harta Dirut PLN Darmawan Prasodjo Tembus Rp110 Miliar di Tengah Sorotan Blackout Sumatera

Darmawan menjelaskan, gangguan sistem kelistrikan mulai terjadi sekitar pukul 18.44 WIB. Setelah kejadian itu, PLN langsung melaporkan kondisi tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurutnya, indikasi awal penyebab blackout dipicu gangguan cuaca pada jaringan transmisi 275 KV di ruas Muara Bungo-Sungai Rumbai, Jambi.

Gangguan tersebut membuat sistem transmisi utama keluar dari jaringan kelistrikan Sumatera dan memicu efek domino pada sejumlah pembangkit listrik.

"Gangguan ini berlaku domino sehingga terjadi gangguan sistem kelistrikan dari Jambi, Riau, Sumatera Utara sampai Aceh," kata Darmawan.

Akibat gangguan itu, sejumlah wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik karena beban mendadak hilang, sehingga frekuensi dan tegangan naik dan membuat pembangkit otomatis keluar dari sistem.

Di sisi lain, beberapa daerah justru mengalami defisit daya akibat pembangkit terlepas dari jaringan, yang akhirnya membuat sistem kelistrikan padam secara meluas.

PLN kemudian mengerahkan seluruh tim untuk melakukan asesmen terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Dalam waktu sekitar dua jam, sistem gardu induk dan transmisi disebut berhasil dipulihkan.

Namun, tantangan berikutnya adalah menghidupkan kembali pembangkit listrik yang padam akibat gangguan tersebut.

PLN menjelaskan proses pemulihan dilakukan bertahap, mulai dari menyalakan pembangkit, menghubungkannya ke sistem transmisi melalui gardu induk, hingga sinkronisasi jaringan kelistrikan.

Darmawan menyebut pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit berbasis gas dapat dipulihkan lebih cepat, yakni sekitar 5 hingga 15 jam.

Sementara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara membutuhkan waktu lebih lama karena harus melalui proses pemanasan hingga menghasilkan uap sebelum sistem bisa dioperasikan kembali.

"Saat ini sebagian wilayah Sumatera bagian selatan, tengah, hingga utara sudah mulai kembali menyala," ujarnya.

Meski begitu, PLN mengakui pemulihan total sistem kelistrikan Sumatera masih membutuhkan waktu karena sejumlah pembangkit masih dalam proses sinkronisasi jaringan.*

(d/dh)

Di tengah perhatian masyarakat terhadap layanan kelistrikan nasional, harta kekayaan Darmawan Prasodjo turut ramai diperbincangkan.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Wartawan Mitra Strategis Pemerintah Saat Terima Audiensi FWP

Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp5 miliar dibanding laporan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp104.422.909.444.

Kenaikan harta kekayaan Dirut PLN itu pun ikut menjadi perhatian publik di media sosial.

Dalam laporan yang disampaikan pada 3 Februari 2026 tersebut, aset terbesar Darmawan berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp45,7 miliar yang tersebar di sejumlah daerah seperti Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Bantul, Klaten, hingga Depok.

Selain properti, Darmawan juga tercatat memiliki sejumlah kendaraan, di antaranya Hyundai Ioniq tahun 2021, Denza D9 tahun 2025, serta dua unit sepeda motor listrik.

Total nilai kendaraan dan alat transportasi miliknya mencapai Rp1,26 miliar.

Tak hanya itu, Darmawan juga memiliki surat berharga senilai Rp20,58 miliar serta kas dan setara kas sebesar Rp42,97 miliar.

Sementara total utang yang dilaporkan sebesar Rp625 juta.

Selain harta kekayaan, besaran penghasilan jajaran direksi PLN juga menjadi perhatian publik.

Mengacu pada laporan resmi perusahaan tahun 2023, PLN mengalokasikan gaji, bonus, dan fasilitas lain untuk direksi mencapai Rp435,8 miliar.

Rinciannya meliputi gaji direksi Rp45,2 miliar, tantiem Rp229,3 miliar, tunjangan perumahan, THR, hingga tanggungan pajak dan BPJS.

Jika dibagi rata, satu orang direksi PLN diperkirakan menerima gaji sekitar Rp277 juta per bulan di luar bonus tantiem yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah per tahun.

Darmawan Prasodjo sendiri diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN sejak Desember 2021 dan kembali dipercaya memimpin perusahaan listrik negara itu pada tahun 2024.

Pria kelahiran Magelang, 19 Oktober 1970 tersebut dikenal sebagai ekonom energi dengan latar belakang pendidikan di Texas A&M University dan Duke University, Amerika Serikat.

Sebelum memimpin PLN, Darmawan pernah menjabat Deputi I Kantor Staf Presiden serta Komisaris PT PLN.

Ia juga dikenal aktif mendorong transformasi energi bersih dan modernisasi sektor kelistrikan nasional.*

(tm/dh)

MEDAN - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, SulaimanSulaiman Harahap, menegaskan wartawan merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi dan program pembangunan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Sulaiman Harahap saat menerima audiensi pengurus Forum Wartawan Pemprov (FWP) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (22/5/2026).

Baca Juga:

• Listrik Belum Pulih di Sejumlah Wilayah Sumut, Pemadaman Sudah Lebih 12 Jam

Menurutnya, selama ini insan pers telah membantu pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi dan perkembangan program pembangunan di Sumatera Utara kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman menegaskan Pemprov Sumut siap membuka ruang komunikasi dan diskusi yang luas bersama FWP Sumut.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap berbagai program kerja FWP Sumut, termasuk rencana pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) forum wartawan tersebut.

"Pastinya, kita akan mengakomodir kegiatan dan program FWP selama hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Sulaiman menambahkan, Pemprov Sumut juga siap memanfaatkan aset maupun fasilitas milik pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran agenda FWP Sumut.

Sementara itu, Ketua FWP Sumut, Syaifullah, menyampaikan pihaknya mendukung penuh enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Enam program tersebut meliputi PROBIS (Program Berobat Gratis), PUBG (Program Unggulan Sekolah Gratis), JASKOP (Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan), CERDAS (Digitalisasi Pelayanan Publik Cepat, Responsif, Handal dan Solutif), INSTANSI (Infrastruktur Strategis Terintegrasi), serta PRESTICE (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice dan Koperasi).

Menurut Syaifullah, FWP Sumut siap mendukung penyebarluasan informasi program-program prioritas tersebut melalui pemberitaan yang edukatif dan berimbang.

Ia juga menjelaskan kepengurusan FWP Sumut yang baru dilantik akan melanjutkan program kerja kepengurusan sebelumnya dengan fokus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah.

Dalam waktu dekat, FWP Sumut juga akan menggelar Rapat Kerja yang direncanakan diikuti hampir 100 wartawan.

"Kegiatan ini difokuskan untuk peningkatan kapasitas jurnalistik anggota forum," ujar Syaifullah.

Selain itu, FWP Sumut juga berharap Pemprov Sumut dapat memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) guna meningkatkan profesionalisme insan pers.*

(dh)

Total nilai proyek dalam dua perkara tersebut mencapai Rp64 miliar lebih dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp37,8 miliar.

Baca Juga:

• PH Askani dan Abd Rahim Sebut Dakwaan JPU Keliru di Kasus HGU PTPN II

Dalam dakwaan, Budi Pranoto disebut berperan dalam pengaturan harga, penyiapan perusahaan penyedia, hingga proses pengadaan Smartboard di dua daerah tersebut.

Untuk perkara di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024, proyek pengadaan Smartboard di Dinas Pendidikan Langkat bernilai Rp49,9 miliar dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp29,58 miliar.

Jaksa mengungkapkan, Smartboard merek Viewsonic yang dibeli dari PT Galva Technologies seharga sekitar Rp30 juta per unit kemudian ditayangkan di katalog elektronik dengan harga mencapai Rp158 juta per unit.

"Terjadi selisih harga sekitar Rp128 juta per unit," ujar jaksa saat membacakan dakwaan di persidangan.

Jaksa juga menyebut adanya dugaan pengondisian perusahaan penyedia melalui PT Global Harapan Nawasena dan PT Gunung Emas Ekaputra.

Dalam dakwaan disebut terdapat kesepakatan pembagian keuntungan sebesar 44 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.

Selain itu, proses pemesanan proyek disebut dilakukan di luar kantor dinas, yakni di Café Langit Mimpi, Stabat dan Café Meulgoe Kupi Atjeh, Binjai.

Sementara dalam perkara terpisah di Kota Tebing Tinggi, Budi Pranoto kembali didakwa bersama Idham Khalid selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan Bambang Ghiri Arianto selaku Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra.

Pada proyek pengadaan papan tulis interaktif Tahun Anggaran 2024 itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi membeli 93 unit Smartboard dengan total anggaran Rp14,4 miliar.

Jaksa menyebut PT Gunung Emas Ekaputra membeli Smartboard dari PT Bismacindo Perkasa seharga Rp110 juta per unit belum termasuk pajak.

Padahal, berdasarkan dokumen purchase order, PT Bismacindo memperoleh barang tersebut dari PT Galva Technologies dengan harga sekitar Rp30 juta per unit termasuk pajak.

"PT Bismacindo dan PT Gunung Emas Ekaputra merupakan perusahaan yang saling terafiliasi," kata jaksa.

Dalam dakwaan juga disebut penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilakukan melalui survei harga pasar, melainkan hanya mengacu pada harga e-katalog LKPP sehingga menyebabkan harga menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil audit kerugian negara, proyek pengadaan Smartboard di Kota Tebing Tinggi disebut merugikan negara sebesar Rp8,21 miliar.

Jaksa turut mengungkap adanya penyerahan uang secara bertahap senilai Rp3,2 miliar dari Bahrun Walidin kepada Idham Khalid di sejumlah lokasi di Medan dan ruas Tol Medan-Tebing Tinggi.

Atas perbuatannya, Budi Pranoto Seputra didakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto KUHP.*

(dh)

Kerja sama tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas transportasi laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

Baca Juga:

• Pemprov Aceh Gelar Bimtek SPM Pascabencana di Lhokseumawe, Perkuat Layanan Dasar

Menurutnya, selama ini distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Aceh masih bergantung pada jalur darat lintas Sumatera yang membutuhkan waktu tempuh panjang dan biaya operasional tinggi.

"Pengoperasian lintasan RoRo Jakarta-Malahayati menjadi harapan besar bagi masyarakat dan dunia usaha di Aceh," ujar Nasir.

Ia menjelaskan, kehadiran lintasan penyeberangan tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik, memperpendek rantai pasok, hingga membuka akses pasar lebih luas bagi produk unggulan Aceh.

Selain itu, jalur penyeberangan baru ini juga diyakini dapat menekan biaya logistik dan mempercepat arus barang antara Pulau Jawa dan Aceh.

Di lokasi yang sama, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano, menegaskan ASDP siap bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam pengembangan layanan penyeberangan strategis tersebut.

Menurutnya, pengoperasian lintasan Jakarta-Pelabuhan Malahayati merupakan bagian dari transformasi layanan ASDP menuju penguatan layanan Long Distance Ferry (LDF).

"Fokus utama kerja sama ini adalah pengoperasian dan pengembangan lintasan strategis Jakarta–Pelabuhan Malahayati Aceh," kata Yossianis.

Penandatanganan kesepakatan itu turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, serta sejumlah kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Pemerintah Aceh berharap pengoperasian lintasan tersebut dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat konektivitas nasional berbasis transportasi laut.*

(dh)

Diskusi yang berlangsung secara hibrid itu menghadirkan sejumlah akademisi, ekonom, hingga peneliti senior untuk membahas kritik media internasional The Economist terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo: Tak Puas Pemerintah? Ganti Lewat Mekanisme Resmi

Dua artikel tersebut menyoroti berbagai isu mulai dari risiko fiskal, pelemahan institusi negara, hingga potensi erosi demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini PhD, menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik dalam membahas persoalan bangsa.

Menurutnya, kampus harus tetap menjadi ruang ilmiah yang terbuka untuk menguji kebijakan publik berbasis data, teori, dan bukti empiris.

"Di lingkungan Paramadina, kebebasan berpendapat sangat dijaga sepanjang argumentasinya memiliki dasar akademik yang kuat," ujar Didik dalam diskusi tersebut.

Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai laporan The Economist perlu dipahami sebagai peringatan serius terhadap tata kelola pemerintahan.

Ia menyoroti menurunnya kepercayaan publik akibat dugaan melemahnya integritas, meritokrasi, serta fungsi pengawasan dalam pemerintahan.

Menurut Sudirman, kondisi tersebut dapat memperlebar jarak antara kekuasaan dan legitimasi publik sehingga pemulihan kepercayaan masyarakat menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan.

Ekonom senior Universitas Indonesia, Prof Moh Ikhsan PhD, mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum berada di ambang krisis. Namun, ia mengingatkan adanya kemiripan sejumlah gejala ekonomi dengan situasi menjelang krisis 1997–1998.

Ia menilai ancaman terbesar saat ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan potensi runtuhnya kredibilitas institusi negara di mata publik.

Di sisi lain, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, meminta pemerintah memperbaiki pola pengambilan kebijakan publik agar lebih terukur dan berbasis analisis dampak.

Menurutnya, kritik internasional sebaiknya dijadikan bahan evaluasi internal, bukan dianggap sebagai serangan atau teori konspirasi.

Peneliti senior BRIN, Prof Dr R Siti Zuhro, turut mengingatkan pentingnya menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan melemahnya oposisi politik, meningkatnya pragmatisme partai, hingga gejala sentralisasi kekuasaan.

Ia menilai proses kemunduran demokrasi sering terjadi secara perlahan sehingga dianggap normal oleh masyarakat.

Melalui forum tersebut, para pembicara sepakat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik dan ekonomi guna memperkuat institusi negara serta menjaga demokrasi tetap berjalan secara inklusif.*

(dh)

Kegiatan bertema "Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat" itu diikuti kader Posyandu, tenaga kesehatan, serta unsur lintas sektoral di Kecamatan Bandar.

Baca Juga:

• Pemprov Aceh Gelar Bimtek SPM Pascabencana di Lhokseumawe, Perkuat Layanan Dasar

Camat Bandar, Supardi, mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayahnya.

"Kegiatan ini menjadi penyemangat bagi kami dan para kader Posyandu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat," ujar Supardi.

Dalam sambutannya, Ny Hj Darmawati Anton Achmad Saragih menegaskan Posyandu kini harus bertransformasi menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang melayani seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia.

"Posyandu adalah garda terdepan pelayanan dasar masyarakat. Transformasi Posyandu ini mengintegrasikan pelayanan berdasarkan 6 Standar Pelayanan Minimal di nagori dan kelurahan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024," katanya.

Ia menjelaskan, Posyandu tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penimbangan balita, tetapi juga menjadi pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat.

Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan lansia, screening anemia bagi remaja putri, konseling calon pengantin, hingga edukasi kesehatan usia produktif.

Ny Darmawati turut menyampaikan apresiasi kepada para kader Posyandu dan tenaga kesehatan yang selama ini aktif membantu masyarakat.

"Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi keluarga dan masyarakat. Posyandu kuat, keluarga sehat, Simalungun maju," ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga diajak lebih aktif memanfaatkan layanan Posyandu dengan rutin membawa anak, ibu hamil, dan lansia untuk pemeriksaan kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Ny Darmawati juga menargetkan penurunan angka stunting menuju Zero New Stunting tahun 2027 serta memastikan tidak ada anak putus sekolah di Kabupaten Simalungun.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah nagori, kader Posyandu, tenaga kesehatan, hingga lintas sektoral dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

"Semangat para kader adalah senyum Simalungun maju di masa depan," pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan alat kesehatan berupa timbangan dan alat ukur tensi darah untuk mendukung pelayanan Posyandu di Kecamatan Bandar.*

(dh)

Hadiah tersebut diserahkan langsung saat penutupan MTQ di Lapangan Bola Kaki PTPN IV Regional I Kebun Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kamis (20/5/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dorong Pesparani Jadi Agenda Tahunan Setara MTQ, Usulkan Festival Lintas Iman

Penutupan MTQ dilakukan langsung oleh Bupati Simalungun yang ditandai dengan penurunan bendera Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dan bunyi sirene panjang.

Acara diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan Ifran Ariandi, peraih juara 3 tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Kegiatan juga diramaikan penampilan tari multi etnis dan grup qasidah binaan LAQSI.

Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, mengapresiasi pelaksanaan MTQ yang dinilai bukan sekadar perlombaan, melainkan sarana memperkuat syiar Islam di tengah masyarakat.

"Kegiatan seperti ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan dampak positifnya agar nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya dibaca, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Sugiarto.

Sementara itu, Bupati Anton Achmad Saragih menyampaikan rasa bangga terhadap seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Menurutnya, MTQ memiliki peran penting dalam membangun moral generasi muda di tengah tantangan zaman, seperti bahaya narkoba dan pengaruh negatif teknologi.

"Melalui kegiatan ini, kita berharap para peserta mampu menularkan nilai-nilai kebaikan dan akhlak mulia di tengah masyarakat," kata Anton.

Momen yang paling menyita perhatian pada malam penutupan adalah pengumuman hadiah Umroh bagi tiga peserta terbaik sesuai janji Bupati saat pembukaan MTQ.

Tiga peserta yang mendapatkan hadiah Umroh yakni Danish Arkana Sandhi dari Kecamatan Bandar Masilam sebagai juara cabang Tahfidz 10 Juz, Satria Amal Samosir dari Kecamatan Bosar Maligas juara Mujawwad Dewasa Putra, serta Rafika Nurrahmah dari Kecamatan Hatonduhan juara Mujawwad Remaja Putri.

Selain itu, dewan hakim juga mengumumkan 11 kecamatan dengan perolehan nilai terbaik. Kecamatan Bosar Maligas berada di posisi pertama, disusul Kecamatan Siantar, Panei, Bandar dan Jawa Maraja Bah Jambi, Hatonduhan, Tanah Jawa, Sidamanik dan Gunung Maligas, Tapian Dolok, Huta Bayu Raja, Dolok Batu Nanggar, serta Gunung Malela.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap pelaksanaan MTQ mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan dan akhlak yang kuat.*

(dh)

Tim penasihat hukum dari Purban Hardyanto Law Office membacakan nota pembelaan atau pleidoi untuk terdakwa Askani SH MH, mantan Kepala Kanwil BPN Sumut periode 2020–2024, serta Abd Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang periode 2022–2025, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga:

• Terdakwa Kasus Korupsi Inalum Ajukan Eksepsi: Sebut Dakwaan JPU Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap

Dalam pleidoinya, kuasa hukum menyoroti status tanah objek perkara yang disebut telah menjadi Tanah Negara setelah PTPN II melepaskan HGU sebelum para terdakwa terlibat dalam proses tersebut.

Karena itu, menurut tim penasihat hukum, mekanisme hukum yang berlaku adalah "Pemberian Hak", bukan "Perubahan Hak" sebagaimana dijadikan dasar tuntutan penyerahan 20 persen lahan oleh JPU.

Pendapat tersebut diperkuat keterangan dua ahli hukum agraria yang dihadirkan di persidangan, yakni Prof Dr Nurhasan Ismail dan Dr Yagus Suyadi.

Keduanya menyatakan pelepasan hak memutus hubungan hukum secara mutlak sehingga rezim pemberian hak menjadi satu-satunya mekanisme yang dapat diterapkan.

"Ini bukan diskresi bebas terdakwa, tetapi keharusan hukum. Seluruh Panitia A, dua ahli hukum agraria, bahkan saksi mahkota tidak ada yang menyangkal hal tersebut," ujar anggota tim penasihat hukum, B Wisnu H Hardyanto SH MH, Sabtu (23/5).

Kuasa hukum juga menegaskan peran kedua terdakwa berbeda. Askani disebut menerbitkan SK HGB berdasarkan rekomendasi Panitia A, sedangkan Abd Rahim Lubis disebut hanya menjalankan proses administratif berupa penerbitan sertifikat.

Selain itu, tim penasihat hukum membantah dalil JPU terkait penyerahan 20 persen lahan yang disebut tidak dilakukan.

Menurut mereka, istilah yang tepat adalah "belum dilakukan" lantaran masih adanya disharmonisasi aturan antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN.

"Mengkriminalisasi terdakwa atas proses koordinasi antar-kementerian yang masih berjalan merupakan tindakan yang tidak adil," ujar anggota tim penasihat hukum lainnya, Polikarpus Bayu Prasetio SH.

Dari sisi pembuktian kerugian negara, penasihat hukum turut menolak nilai kerugian sebesar Rp263,4 miliar yang didalilkan JPU.

Mereka menilai penghitungan kerugian negara cacat secara kewenangan maupun prosedur karena dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad, bukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, penghitungan disebut hanya berbasis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa verifikasi langsung serta menggunakan proyeksi kerugian di masa depan.

"Ini adalah potential loss, bukan actual loss. Bahkan ahli JPU mengakui SK masih berlaku dan negara masih memiliki hak tagih," kata tim penasihat hukum dalam pleidoinya.

Tim penasihat hukum juga menilai seluruh SK HGB yang menjadi objek perkara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang hingga kini belum pernah dibatalkan maupun digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karena itu, mereka berpendapat perkara tersebut seharusnya menjadi ranah PTUN, bukan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor.

Dalam petitumnya, tim penasihat hukum meminta majelis hakim menyatakan Askani dan Abd Rahim Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Mereka juga meminta kedua terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dibebaskan dari Rutan Tanjung Gusta Medan, serta dipulihkan nama baik dan martabatnya.*

(dh)

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu diikuti 50 peserta dari 10 kabupaten/kota di Regional I Aceh. Peserta berasal dari unsur Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa), serta Bagian Pemerintahan daerah.

Baca Juga:

• Eks Bos Vale Asal Australia Ditunjuk Jadi Dirut BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia

Kegiatan tersebut terselenggara atas dukungan program SKALA, kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Sekretaris Daerah Aceh M Nasir melalui sambutan yang dibacakan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Dr Bob Mizwar SSTP MSi mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya wilayah terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025.

"Bencana hidrometeorologi tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum, tetapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara," ujar Bob Mizwar.

Ia menjelaskan, pemenuhan SPM pascabencana menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama bagi pemerintah daerah. Karena itu, perencanaan berbasis data dinilai penting agar pelayanan dasar tetap menjangkau masyarakat, terutama kelompok rentan dan korban bencana.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk mengidentifikasi perubahan target penerima layanan SPM Tahun Anggaran 2026, memetakan prioritas sasaran layanan tahun 2027, hingga meningkatkan kapasitas Tim Penerapan SPM dalam pengisian data secara akuntabel.

Selain itu, hasil kegiatan juga diharapkan menjadi bahan penyusunan kebijakan daerah, termasuk penyesuaian target pelayanan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pada kesempatan itu, Bob Mizwar turut memaparkan capaian pelaksanaan SPM di Aceh. Kabupaten Bener Meriah tercatat menjadi daerah dengan realisasi anggaran SPM tertinggi, yakni mencapai 41,57 persen.

Sementara untuk pelaporan SPM Triwulan I Tahun 2026, capaian tertinggi diraih Kota Langsa dengan nilai 69,46 persen.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang belum menyampaikan laporan SPM Triwulan I. Pemerintah Aceh pun meminta seluruh daerah segera menuntaskan pelaporan sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Pemerintah Aceh berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan serta menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana.*

(dh)

Latihan taktis tersebut merupakan puncak rangkaian kunjungan kehormatan (port visit) Gugus Tugas Pakistan Navy yang telah berada di Jakarta sejak 18 Mei 2026.

Baca Juga:

• Danrem 011/Lilawangsa Resmikan Pos Koramil Darul Falah, Perkuat Jaring Keamanan di Aceh Timur

TNI AL menurunkan KRI Bung Karno-369, KRI Wiratno-379, serta Helikopter Panther HS-1311. Sementara Pakistan Navy mengerahkan kapal perang PNS Taimur, PNS Aslat, dan kapal selam PNSS Hangor.

Berbagai manuver taktis dilakukan secara terkoordinasi di laut, mulai dari Tactical Maneuvering Exercise, Photo Exercise (PHOTEX), Search and Rescue Exercise (SAREX), hingga ditutup dengan Farewell Pass.

Unsur laut dan udara TNI AL juga melakukan latihan terpadu bersama PNS Taimur dengan tingkat presisi tinggi selama operasi berlangsung.

Selain latihan tempur, selama lima hari kunjungan di Jakarta, delegasi Pakistan Navy dan prajurit TNI AL turut melaksanakan berbagai kegiatan diplomatik dan sosial.

Kegiatan tersebut meliputi courtesy call kepada pejabat militer, olahraga persahabatan, jamuan diplomatik, city tour, hingga program open ship yang memberi kesempatan kepada masyarakat melihat langsung kapal perang Pakistan Navy.

Keberhasilan Latma Teman E Bahr dinilai menjadi bukti semakin eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Pakistan, khususnya di bidang pertahanan maritim.

Kegiatan ini juga sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang terus mendorong peningkatan profesionalisme prajurit Jalasena melalui latihan bersama dengan negara sahabat.

Melalui latihan tersebut, TNI AL berharap kemampuan interoperabilitas antarangkatan laut semakin kuat sekaligus mempererat hubungan persahabatan di kawasan regional.*

(dh)

JAKARTA - Polda Metro Jaya menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang melarang aparat menembak langsung pelaku begal di tempat.

Kepolisian menegaskan bahwa penggunaan senjata api dalam penindakan tetap dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan hanya dalam kondisi tertentu.

Baca Juga:

• IHSG Terpuruk 8,35%, Kapitalisasi Pasar Hilang Rp1.190 Triliun dalam Sepekan

"Dikarenakan para tersangka menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Pertimbangan keselamatan masyarakat yang lebih banyak dan petugas kami itu adalah lebih utama," kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat, 22 Mei 2026.

Ia menegaskan, seluruh tindakan aparat tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHAP, KUHP, serta berbagai Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Iman menambahkan, penggunaan senjata api juga mempertimbangkan kondisi lapangan, terutama ketika pelaku kejahatan menggunakan senjata dan berpotensi membahayakan warga.

"Oleh karena itu mari sama-sama hormati hukum yang mengatur kita semua," ujarnya.

Ia juga menyebut dalam operasi Tim Pemburu Begal dalam sepekan terakhir, tindakan penembakan dilakukan terhadap pelaku yang diketahui membawa senjata saat melakukan aksi maupun ketika melawan petugas.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan penolakan terhadap wacana "tembak di tempat" terhadap pelaku begal.

Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan menekankan bahwa aparat harus mengedepankan proses hukum.

"Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas," kata Pigai di Bandung, Rabu, 20 Mei 2026.

Ia menekankan bahwa pelaku kejahatan harus ditangkap dalam kondisi hidup untuk diproses hukum serta mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas.*

(km/ad)

JAKARTA - Pemerintah membentuk badan usaha milik negara baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan menjadi pintu tunggal ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, mulai 1 Juni 2026.

Namun, pengangkatan warga negara Australia, Luke Thomas Mahony, sebagai direktur utama perusahaan tersebut langsung memicu polemik di ruang publik dan parlemen.

Baca Juga:

• Terdakwa Kasus Korupsi Inalum Ajukan Eksepsi: Sebut Dakwaan JPU Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap

Nama Luke Thomas Mahony tercantum dalam Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU-0039765.AH.01.01 Tahun 2026 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Ia merupakan warga negara Australia dan telah bergabung dengan Danantara sejak 2025 dengan pengalaman lebih dari dua dekade di sektor pertambangan.

Penunjukan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan politikus dan anggota DPR.

Sebagian pihak menilai langkah tersebut sebagai upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor SDA dan memberantas praktik kongkalikong.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai penunjukan WNA justru dapat memperkecil ruang praktik persekongkolan dalam pengelolaan ekspor.

"Presiden mungkin bermaksud memutus rantai kongkalikong yang melibatkan perkawanan," kata Sarmuji, Jumat, 22 Mei 2026.

Namun, kritik juga mengemuka dari sejumlah anggota DPR.

Anggota Komisi VI DPR RI dari PDI-P Mufti Anam mengaku terkejut dengan penunjukan tersebut, mengingat sektor ini berkaitan langsung dengan devisa negara dan masa depan industri nasional.

Ia menilai kebijakan itu bisa dipahami sebagai langkah transisi untuk memperbaiki tata kelola, namun mengingatkan agar tidak menjadi preseden ketergantungan pada tenaga asing.

"Setelah sistem berjalan sehat, posisi itu harus kembali dipimpin oleh anak bangsa," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari PKS Johan Rosihan menyoroti aspek kedaulatan ekonomi dan keamanan data dalam pengelolaan ekspor SDA.

Ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar penunjukan tersebut serta mekanisme pengawasannya.

"Pengelolaan SDA harus tetap berpihak pada kepentingan nasional," kata Johan.

Di sisi lain, pemerintah menyebut kebijakan pembentukan PT DSI merupakan bagian dari penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui skema BUMN pengekspor tunggal.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa seluruh ekspor komoditas SDA akan dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Sementara itu, pemerintah berdalih aturan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang membuka ruang perubahan syarat kepemimpinan melalui badan pengatur terkait.

Perdebatan ini memperlihatkan tarik-menarik antara upaya reformasi tata kelola ekspor SDA dan kekhawatiran terhadap kedaulatan ekonomi nasional di sektor strategis.*

(km/ad)