Dalam pidatonya, Prabowo mengaku siap menghadapi berbagai tantangan demi membela kepentingan rakyat. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang masih mau berjuang bersamanya.

Baca Juga:

• Besok Sidang Perdana Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Kejagung Kerahkan 34 JPU dan Mantan Jaksa KPK

Prabowo mengatakan perjuangan pemerintah juga ditujukan bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk menyuarakan kepentingannya.

"Saya berterima kasih kepada yang masih mau berjuang bersama saya, berjuang untuk rakyat kita, berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara, mereka yang tidak punya apa-apa," ujarnya.

Ia kemudian meminta jajaran yang masih mendukung perjuangan tersebut untuk tidak ragu. Menurut Prabowo, dirinya meyakini upaya yang dilakukan pemerintah berada di jalan yang benar.

"Percayalah, kebenaran akan menang. Percayalah kita di atas jalan yang benar, kita tidak ragu-ragu," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung adanya pihak yang menurutnya memiliki sumber daya finansial besar dan melakukan berbagai bentuk serangan terhadap pemerintah.

Ia menyebut serangan tersebut antara lain dilakukan melalui buzzer, algoritma media sosial hingga pembiayaan demonstrasi.

"Biar mereka punya uang ratusan triliun, mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di sosmed, mereka mau biayai demonstrasi-demonstrasi, kita tidak gentar!" kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan Tahap 8 di Kejaksaan Agung. Dalam agenda tersebut, pemerintah menyoroti upaya Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam mengamankan kembali kekayaan negara.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan upaya penertiban kekayaan negara akan menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati praktik korupsi dan berbagai bentuk kecurangan. Ia meminta jajaran yang bertugas tetap berani menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Prabowo juga mengapresiasi jajaran Satgas PKH yang tetap menjalankan tugas meski disebut menghadapi ancaman dan tekanan. Ia mengatakan perjuangan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Pernyataan Prabowo di Kejagung tersebut menjadi bagian dari rangkaian pidatonya saat memberikan arahan kepada jajaran yang terlibat dalam upaya penertiban dan penyelamatan kekayaan negara.* (dw/dh)

Rico Waas menyambut positif penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan minat dan kecintaan masyarakat Kota Medan terhadap olahraga tenis.

Baca Juga:

• Beban Pegawai Capai 71%, Pemko Medan Desak PUD Pasar Berbenah dan Modernisasi

Ketua Panitia TennisFest Medan 2026 Saif Adli Anwar mengatakan turnamen tersebut mengusung tema "Tenis untuk Semua". TennisFest Medan 2026 akan berlangsung selama tiga hari, yakni pada 23-25 Oktober 2026 di Lapangan Kebun Bunga, Medan.

Menurut Saif, antusiasme peserta terhadap turnamen tersebut cukup tinggi. Dari total kuota lebih dari 200 peserta yang disediakan panitia, pendaftaran saat ini telah mencapai sekitar 75 persen.

Peserta TennisFest Medan 2026 tidak hanya berasal dari pemain lokal. Turnamen tersebut juga akan diikuti peserta dari luar negeri, di antaranya dari India dan Malaysia.

"Selain kompetisi, acara ini dirancang meriah dengan menghadirkan bazar UMKM, panggung hiburan, serta coaching clinic langsung bersama legenda tenis Indonesia, Yayuk Basuki," jelas Saif Adli.

Kehadiran berbagai rangkaian kegiatan tersebut diharapkan membuat TennisFest Medan 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi tenis, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menikmati dan lebih mengenal olahraga tenis.

Dengan dukungan Pemko Medan dan tingginya minat peserta, panitia menargetkan TennisFest Medan 2026 dapat berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga tenis di Kota Medan. (dh)

Pembahasan RKAP tersebut dipimpin Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi yang mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Medan, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Bikin Geleng-Geleng! Rico Waas Sidak Kendaraan Dinas Medan: Mobil Camat Nunggak Pajak, Motor Tanpa Spion

Erfin mengatakan Pemko Medan berkomitmen mendukung PUD Pasar dalam meningkatkan kinerja dan melakukan berbagai pembenahan.

Menurutnya, pengelolaan pasar bukan hanya menjadi tanggung jawab internal perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan wajah Pemko Medan di tengah masyarakat.

"Pemerintah Kota Medan tidak akan membiarkan PUD Pasar berjalan sendiri. Kami ingin PUD Pasar terus memperbaiki keadaan dan semakin baik ke depannya," ujar Erfin.

Ia juga mengapresiasi jajaran direksi PUD Pasar yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan. Erfin meminta seluruh jajaran tetap terbuka terhadap berbagai masukan selama proses evaluasi dan penyusunan RKAP.

Dalam pembahasan tersebut, Erfin menekankan sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian, mulai dari peningkatan pendapatan, pengendalian beban perusahaan, hingga pemenuhan kewajiban PUD Pasar kepada Pemko Medan.

Salah satu yang menjadi sorotan ialah beban kepegawaian yang masih mencapai sekitar 71 persen dari total biaya PUD Pasar. Karena itu, jajaran direksi diminta terus melakukan penataan sumber daya manusia serta meningkatkan disiplin internal agar pengelolaan perusahaan berjalan lebih efektif.

Selain persoalan keuangan, modernisasi dan pembenahan pasar juga menjadi bagian penting dalam RKAP 2027.

Erfin menyebut PUD Pasar memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki sekaligus mendorong berbagai inovasi, termasuk melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Pembenahan yang telah dilakukan di sejumlah pasar diharapkan dapat dikembangkan dan diterapkan secara bertahap ke pasar lainnya.

"Saya berharap jajaran PUD Pasar dapat aktif berkoordinasi agar program pembenahan yang telah masuk dalam rencana induk tersebut dapat direalisasikan secara bertahap. Selain itu, pengelolaan dan pendaftaran aset juga diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha PUD Pasar ke depan," harapnya.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan RKAP PUD Pasar Kota Medan Tahun 2027 oleh Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadhan.

Pemaparan tersebut dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi bersama untuk menyempurnakan RKAP 2027. Dokumen tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar pengukuran sekaligus evaluasi kinerja PUD Pasar selama satu tahun ke depan.* (dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan sejumlah JPU yang ditunjuk berasal dari Tim 9 yang sebelumnya menangani penyidikan perkara Febrie. Selain itu, terdapat jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:

• Sapu Bersih Jaksa Nakal! 3 Kajari di Sumut Dicopot Kejagung Buntut Skandal Pungli dan Pemerasan

Anang menjelaskan anggota Tim 9 dilibatkan karena telah memahami konstruksi perkara sejak tahap penyidikan. Mereka kemudian digabung dengan jaksa lainnya untuk menangani proses persidangan.

"Karena Tim 9 ini kan tim yang menangani, memahami bagaimana konstruksi perkaranya. Makanya digabung untuk membantu," ujarnya.

Sidang perdana Febrie dijadwalkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memastikan persidangan digelar pada Rabu (7/10/2026). Perkara Febrie tercatat dengan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst.

Selain Febrie, terdapat dua terdakwa lain yang juga terdaftar dalam perkara terkait, yakni Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin. Keduanya masing-masing tercatat dalam perkara Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst dan 80/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst.

Sebelumnya, Kejagung telah melimpahkan tersangka dan barang bukti perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 18 September 2026. Pelimpahan tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

Setelah proses pelimpahan, penuntut umum menyiapkan surat dakwaan dan administrasi persidangan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk disidangkan.

Dengan dimulainya persidangan pada 7 Oktober 2026, JPU akan membacakan dakwaan terhadap Febrie Adriansyah dan pihak lainnya dalam perkara yang ditangani Kejagung tersebut.* (dw/dh)

Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, mengatakan putusan tersebut menunjukkan proses yang dilakukan penyelenggara Pemilu 2024 telah berjalan sesuai ketentuan hukum. Pernyataan itu disampaikan Andi setelah sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Arsul Sani Ungkap Temuan MK: Tak Ditemukan Bukti Meyakinkan Ijazah SMA Gibran dari Luar Negeri

"Bahwasanya perjuangan kami sebagai Pihak Terkait dan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum telah membuktikan apa yang telah dilaksanakan itu berjalan dengan kaidah-kaidah dan koridor-koridor hukum yang berlaku," kata Andi.

Andi kemudian menilai putusan MK menjadi jawaban atas berbagai tudingan yang selama ini diarahkan kepada Gibran. Ia menyebut narasi yang menyatakan Gibran cacat secara konstitusional telah terbantahkan.

"Yang selama ini mereka mengatakan Mas Gibran adalah cacat konstitusi, akhirnya kita melihat bahwasanya kebenaran itu menunjukkan," ujar Andi.

Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan pandangan dari pihak relawan. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Mereka mempersoalkan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 dan meminta sejumlah keputusan KPU terkait pencalonannya dibatalkan.

Para pemohon juga meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden. Namun, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Ketua MK Suhartoyo kemudian membacakan amar putusan yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Di sisi lain, dalam pertimbangan perkara, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah setara sekolah menengah atas. Namun, permohonan tetap berakhir dengan putusan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia berharap pemerintahan keduanya dapat terus menjalankan program untuk masyarakat.

Putusan MK tersebut sekaligus mengakhiri pemeriksaan perkara PHPU yang diajukan untuk mempersoalkan syarat pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.* (oz/dh)

JAKARTA, BITVONLINE.COM — Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membahas persoalan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengungkapkan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar untuk menyatakan dirinya telah menamatkan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Baca Juga:

• Terungkap! Ini Alasan Utama MK Mentalkan Gugatan Ijazah Gibran: Penggugat Tak Punya 'Legal Standing'

Menurut Arsul, Mahkamah telah memeriksa berbagai dokumen dan fakta yang terungkap selama proses persidangan. Namun, dari bukti-bukti tersebut, MK tidak memperoleh dokumen yang secara meyakinkan menunjukkan adanya ijazah atau dokumen kelulusan pendidikan luar negeri Gibran yang kemudian menjadi dasar penyetaraan pendidikan.

"Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan tamat paling rendah Sekolah Menengah Atas," ujar Arsul dalam persidangan.

Persoalan Dokumen Pendidikan

Persoalan tersebut berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran yang pernah menempuh pendidikan di luar negeri serta dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan.
Dalam perkara tersebut, pemohon mempertanyakan dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Mereka mempersoalkan dokumen pendidikan yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyatakan pendidikan Gibran setara dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sementara itu, pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa proses penyetaraan pendidikan dilakukan berdasarkan penilaian terhadap riwayat pendidikan yang ditempuh Gibran di luar negeri.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah memberikan keterangan mengenai proses penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut di hadapan Mahkamah.

Syarat Minimal Pendidikan

Persoalan pendidikan tersebut tidak terlepas dari ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Karena itu, dokumen yang menunjukkan pemenuhan syarat pendidikan menjadi bagian penting dalam proses pencalonan.
Dalam persidangan, Mahkamah kemudian menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak untuk melihat apakah persyaratan tersebut telah terpenuhi.

MK Soroti Bukti yang Diajukan

Arsul menjelaskan bahwa keberadaan dokumen yang menunjukkan seseorang pernah mengikuti pendidikan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut.

Salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah certificate of attendance atau sertifikat kehadiran.
Dokumen tersebut pada dasarnya menunjukkan kehadiran atau keikutsertaan seseorang dalam suatu program pendidikan. Namun, dokumen tersebut tidak secara otomatis dapat disamakan dengan ijazah atau tanda kelulusan.

Atas dasar pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang ada, Arsul menyampaikan bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Meski demikian, temuan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks pemeriksaan perkara di MK, khususnya mengenai bukti dokumen pendidikan yang diajukan dalam persidangan, dan tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat.* (dh)

Putusan itu dibacakan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026). Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi menjelaskan bahwa para pemohon terdiri dari organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan sejumlah perseorangan.

Baca Juga:

• MK Sebut Tak Ada Bukti Meyakinkan Soal Keabsahan Ijazah SMA Wapres Gibran

"Oleh karena itu, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo," kata Liliek dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta.

Karena persoalan kedudukan hukum tersebut, MK tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap seluruh dalil pokok permohonan. Ketua MK Suhartoyo kemudian membacakan amar putusan yang menyatakan MK mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Perkara tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, serta sejumlah warga negara. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagai syarat yang wajib dipenuhi sejak pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Mereka juga meminta Gibran didiskualifikasi, penetapannya sebagai cawapres dibatalkan, hingga pelantikannya sebagai wakil presiden dibatalkan serta MPR diperintahkan memilih wakil presiden baru.

Di sisi lain, dalam pertimbangan putusannya MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat. MK juga mencatat dokumen yang digunakan sebagai dasar surat penyetaraan berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak diterangkan sebagai bukti kelulusan.

Meski demikian, temuan tersebut tidak membuat MK mendiskualifikasi Gibran. MK menilai status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah ia dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Karena itu, permohonan tersebut tidak dapat berujung pada pembatalan atau diskualifikasi Gibran melalui mekanisme PHPU sebagaimana dimohonkan para pemohon.

MK juga menegaskan secara formal berwenang memeriksa objek perkara, termasuk Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Namun, pada akhirnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan dalam pertimbangan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• BREAKING NEWS: MK Ketok Putusan! Gugatan Ijazah Gibran Ditolak, Status Wapres Tetap Sah & Aman

Mahkamah menyatakan kesimpulan tersebut diperoleh setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta meminta keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Atase Pendidikan KBRI Singapura, dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Australia.

Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Menurut MK, dokumen tersebut tidak menerangkan keberhasilan Gibran dalam menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen itu hanya menerangkan kehadiran dalam proses pembelajaran.

Mahkamah juga mencatat keterangan dari pihak Kemendikdasmen bahwa dokumen pendukung surat penyetaraan tersebut bukan berupa ijazah, sertifikat atau diploma, melainkan certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

Meski menemukan tidak adanya bukti yang meyakinkan mengenai dokumen kelulusan tersebut, MK tidak mengabulkan permohonan para pemohon untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Mahkamah menilai perkara tersebut secara substansial tidak lagi tepat ditempatkan dalam rezim sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden karena Gibran sudah tidak berstatus sebagai calon wakil presiden. Status tersebut berakhir setelah Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

MK menyatakan persoalan mengenai keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden, dalam konteks temuan tersebut, menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat pencalonan.

Dalam perkara ini, MK sebelumnya juga menyatakan berwenang secara formal untuk memeriksa objek permohonan, termasuk keputusan KPU yang menjadi objek sengketa. Mahkamah menggunakan asas ius curia novit sebagai salah satu pertimbangannya.

Namun, persoalan kemudian berlanjut pada kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. MK menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Atas pertimbangan itu, MK mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon.

Ketua MK Suhartoyo kemudian membacakan amar putusan dengan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Perkara tersebut diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon mendalilkan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat wajib dipenuhi setiap calon presiden dan wakil presiden. Mereka juga meminta pembatalan sejumlah keputusan KPU terkait pencalonan dan penetapan Gibran serta meminta pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden dibatalkan.

Dengan putusan tersebut, MK tidak mengabulkan permintaan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran. Namun dalam pertimbangannya, Mahkamah tetap mencatat bahwa bukti yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan setara SMA tidak ditemukan secara meyakinkan dalam persidangan.* (d/dh)

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Tok! MK Bikin Terobosan Hukum, Nyatakan Berwenang Adili Sengketa Ijazah Gibran

Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon, termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Data perkara resmi MK mencatat 12 nama sebagai pemohon dalam perkara tersebut.

Para pemohon sebelumnya mendalilkan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mereka juga mempersoalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran. Selain itu, para pemohon meminta MK membatalkan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden hingga pelantikannya sebagai Wakil Presiden.

Dalam petitumnya, para pemohon juga meminta MK memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru sesuai mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Perkara tersebut telah menjalani sejumlah tahapan persidangan sejak September 2026. MK mendengarkan keterangan dari para pemohon, KPU selaku termohon, pihak terkait, Bawaslu, saksi dan ahli, serta sejumlah pemberi keterangan dari Kemendikdasmen dan perwakilan pendidikan Indonesia di Singapura dan Australia.

Dalam persidangan sebelumnya, Kemendikdasmen menjelaskan proses penyetaraan pendidikan luar negeri yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Kementerian menyatakan surat keterangan penyetaraan merupakan hasil penilaian kesetaraan pendidikan dengan sistem pendidikan nasional, sedangkan dokumen pendidikan asli tetap diterbitkan institusi pendidikan di luar negeri.

KPU sebelumnya juga menyampaikan keberatan terkait kewenangan MK dalam memeriksa perkara tersebut. KPU berpendapat persoalan syarat pencalonan merupakan sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu, bukan sengketa hasil pemilu.

Di sisi lain, majelis hakim dalam rangkaian persidangan telah memeriksa berbagai keterangan dan alat bukti yang diajukan para pihak sebelum sidang pengucapan putusan digelar.

Dengan amar "permohonan para pemohon tidak dapat diterima", perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dinyatakan selesai melalui putusan MK pada 6 Oktober 2026.

Amar tersebut merupakan keputusan terhadap permohonan yang diajukan para pemohon dalam perkara PHPU tersebut. Rincian pertimbangan hukum Mahkamah mengenai alasan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima menjadi bagian dari putusan yang dibacakan dalam persidangan.* (in/dh)

Hal tersebut disampaikan majelis hakim dalam sidang pengucapan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Pasukan Siaga Jelang Putusan Ijazah Gibran, Menko Polkam Dudung: Situasi Politik Adem Ayem

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Saldi Isra menjelaskan MK dapat melakukan terobosan hukum ketika menemukan keadaan khusus atau spesifik dalam proses pemilu.

Menurut Saldi, kondisi tersebut dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk memastikan asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tetap terpenuhi. Asas tersebut mencakup pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala.

"Pendirian demikian masih menjadi pijakan argumentasi Mahkamah dalam menyelesaikan setiap perkara perselisihan hasil pemilu sebagaimana dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, baik dalam pemilu kepala daerah, anggota legislatif, maupun presiden dan wakil presiden," kata Saldi.

Perkara tersebut diajukan eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon sebelumnya meminta MK mengabulkan permohonan mereka secara keseluruhan. Salah satu pokok permohonan adalah menyatakan syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagai persyaratan wajib yang harus dipenuhi calon presiden dan wakil presiden saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

Para pemohon juga meminta MK mendiskualifikasi Gibran karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan tersebut.

Selain itu, mereka meminta pembatalan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan pasangan calon, nomor urut, serta hasil Pemilu Presiden 2024.

Dalam petitumnya, para pemohon juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden dan memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru sesuai ketentuan UUD 1945.

Permohonan tersebut mendapat tanggapan berbeda dari KPU dan pihak terkait. Sebelumnya, KPU berpendapat perkara yang diajukan para pemohon pada dasarnya merupakan sengketa proses pemilu, bukan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Dalam persidangan sebelumnya, KPU juga mempersoalkan waktu pengajuan perkara karena permohonan baru diajukan pada September 2026, sementara hasil Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 20 Maret 2024.

Di sisi lain, para pemohon berpendapat terdapat keadaan khusus yang menurut mereka perlu diperiksa Mahkamah meskipun perkara diajukan setelah tahapan Pemilu 2024 selesai.

Persoalan syarat pendidikan Gibran menjadi salah satu pokok utama perkara. Para pemohon mempersoalkan dokumen pendidikan dan surat keterangan penyetaraan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

Dalam persidangan sebelumnya, Kemendikdasmen menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan merupakan hasil penilaian kesetaraan pendidikan luar negeri dengan sistem pendidikan nasional, bukan penerbitan ijazah baru oleh pemerintah Indonesia.

MK kemudian memeriksa seluruh keterangan saksi, ahli, dokumen dan argumentasi dari para pihak sebelum mengambil kesimpulan dalam putusan perkara.

Dengan dinyatakannya MK berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah dapat melanjutkan penilaian terhadap pokok permohonan sesuai pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan.

Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan yang sejak September 2026 membahas keabsahan syarat pendidikan Gibran serta kewenangan MK dalam menangani persoalan tersebut.* (k/dh)

Sebanyak 22 orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut. Dari jumlah itu, lima korban mengalami luka berat dan 17 lainnya mengalami luka ringan.

Baca Juga:

• Ngebut Hantam Tiang Hingga Terguling di Labusel, Bus Bintang Utara Bikin 22 Penumpang Luka: Sopir Malah Kabur

"Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut 22 orang mengalami luka-luka," kata Sujono, Selasa (6/10/2026).

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 03.30 WIB ketika bus Bintang Utara melaju dari arah Medan menuju Riau. Saat tiba di lokasi, bus melintasi jalan yang menikung ke kanan.

Menurut polisi, ban kiri bagian belakang bus kemudian turun ke beram jalan yang memiliki ketinggian sekitar 35 sentimeter. Sopir kemudian membanting setir ke kanan, namun bus justru kehilangan kendali hingga terguling.

Bus yang terguling tersebut juga menabrak tiang yang berada di sekitar bahu jalan dan akhirnya berhenti dalam posisi terbalik.

Setelah kecelakaan, sopir bus yang belum diketahui identitasnya disebut meninggalkan lokasi kejadian.

Adapun lima korban yang mengalami luka berat yakni Ragil Pratama Harahap (19), warga Kota Pekanbaru; Edi Syahputra (46), warga Kota Binjai; Rukini (52), warga Kabupaten Wonogiri; Mulyani (48), warga Kabupaten Wonogiri; serta Sri Rejeki Sagala (29), warga Provinsi Riau.

Sementara itu, 17 korban lainnya mengalami luka ringan, yakni Sukini (63), warga Kabupaten Wonogiri; Wagimin (64), warga Kabupaten Wonogiri; Heriyanto (41), warga Kabupaten Bengkalis; Karni Jaya (58), warga Kabupaten Lima Puluh Kota; Satini (60), warga Kabupaten Wonogiri; Ita Mustama Br. Damanik (41), warga Kabupaten Kampar; Pascyah Marito Aprilia (20), warga Kabupaten Bengkalis; Rouli Br. Gultom (49), warga Kabupaten Bengkalis; Titik (50), warga Kabupaten Wonogiri; Suhendra (37), warga Kabupaten Asahan; Paiman (61), warga Kabupaten Rokan Hilir; Junaidi (50), warga Kabupaten Rokan Hulu; Nurfawati Sagala (59), warga Kota Pekanbaru; Sugiati (35), warga Kabupaten Rokan Hilir; Mara Juang Daulay (48), warga Kota Medan; Mik Jefri Sitorus (39), warga Kabupaten Deli Serdang; dan Mhd. Yusuf (33), warga Kabupaten Rokan Hilir.

Polisi masih melakukan penanganan terhadap kecelakaan tersebut, termasuk pendataan korban dan kondisi kendaraan.

Kecelakaan bus tersebut menjadi perhatian karena seluruh korban harus mendapatkan perawatan medis, sementara pengemudi bus masih dalam pencarian setelah meninggalkan lokasi kejadian.* (tm/dh)

Salah satu purnawirawan yang hadir yakni mantan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi. Ia terlihat hadir didampingi sang istri dalam rangkaian peringatan HUT TNI tersebut.

Baca Juga:

• "Sikat 'Garong' Hutan Prabowo Pamer Rp 52 Triliun Uang Negara Selamat & Rebut 6 Juta Ha Lahan

Ade Supandi merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang pernah dipercaya menjabat sebagai Kasal. Kehadirannya dalam peringatan HUT TNI menjadi bagian dari ikatan yang tetap terjaga antara prajurit aktif dan para pendahulunya.

Upacara HUT ke-81 TNI dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Prabowo menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI atas pengabdian dan pengorbanan dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Presiden juga menegaskan jati diri TNI sebagai tentara rakyat. Menurutnya, kekuatan TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat dan setiap pengabdian prajurit harus diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Peringatan HUT ke-81 TNI tersebut sekaligus menjadi momentum yang mempertemukan generasi prajurit yang masih aktif berdinas dengan para purnawirawan yang telah lebih dahulu menjalankan tugas negara.

Bagi para purnawirawan, kehadiran dalam peringatan HUT TNI bukan lagi dalam kapasitas menjalankan tugas kedinasan. Kehadiran mereka menjadi bagian dari ikatan sejarah dan persaudaraan yang terbentuk selama menjalankan pengabdian di lingkungan TNI.

Momentum di Cilangkap juga memperlihatkan perjalanan pengabdian TNI yang berlangsung lintas generasi. Prajurit yang kini bertugas melanjutkan tanggung jawab yang sebelumnya dijalankan para pendahulunya.

Dengan demikian, HUT ke-81 TNI tidak hanya menjadi peringatan hari jadi institusi, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara prajurit aktif dan purnawirawan yang pernah mengabdi bagi bangsa dan negara.* (dh)

BANDA ACEH - Warga menemukan dua benda berbahan besi yang diduga merupakan mortir di pinggir Sungai Krueng Aceh, Kota Banda Aceh. Polisi langsung mengamankan lokasi dan memasang garis polisi karena belum dapat memastikan benda tersebut masih aktif atau tidak.

Benda tersebut ditemukan di depan Warkop Chek Yukee, Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Perkuat Pembinaan Warga Binaan, Ikuti Rakor Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo melalui Kapolsek Baiturrahman AKP Samandari mengatakan benda tersebut ditemukan sekitar pukul 14.50 WIB.

"Yang bersangkutan saat sedang mencari tiram atau kerang menemukan dua buah benda berbahan besi yang sudah berkarat dan bentuknya menyerupai mortir," kata Samandari, Selasa (6/10/2026).

Saini kemudian teringat pernah menemukan benda serupa di lokasi yang sama pada Rabu (30/9/2026). Karena mencurigai benda tersebut sebagai bahan peledak, ia mengangkatnya ke pinggir sungai dan membersihkannya.

Setelah melihat bentuknya menyerupai benda yang pernah ditemukan sebelumnya, Saini memilih meninggalkan lokasi dan melaporkan temuannya ke Polresta Banda Aceh.

Saini tiba di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Banda Aceh sekitar pukul 15.00 WIB. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada Unit Identifikasi Satreskrim Polresta Banda Aceh dan personel piket Polsek Baiturrahman untuk mengamankan lokasi.

Sekitar pukul 16.40 WIB, personel Unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama personel piket Polsek Baiturrahman tiba di lokasi. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan area dan memasang garis polisi.

Lima menit kemudian, temuan tersebut dilaporkan kepada pimpinan untuk dikoordinasikan dengan Unit Jibom Satbrimob Polda Aceh.

"Untuk sementara lokasi sudah kami amankan dan dipasang garis polisi. Personel Polsek Baiturrahman dan Polresta Banda Aceh masih berjaga di lokasi," ujar Samandari.

Menurut Samandari, benda tersebut diduga merupakan mortir peninggalan masa konflik. Namun, polisi belum dapat memastikan apakah benda tersebut masih aktif atau sudah tidak aktif.

Karena itu, benda tersebut masih berada di lokasi penemuan dan menunggu penanganan lebih lanjut dari personel Unit Jibom Satbrimob Polda Aceh.

Hingga pukul 17.15 WIB, polisi masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk mencegah warga mendekati benda yang diduga mortir tersebut.

Polisi mengimbau masyarakat tidak menyentuh, memindahkan, ataupun mendekati benda yang dicurigai sebagai bahan peledak. Warga diminta segera melapor kepada kepolisian agar benda tersebut dapat ditangani petugas yang memiliki keahlian.

"Benda tersebut belum diketahui statusnya aktif atau tidak aktif, sehingga masyarakat diminta tidak melakukan tindakan sendiri dan menyerahkan penanganannya kepada petugas," kata Samandari.* (dh)

Gagasan tersebut disampaikan Ferry saat menghadiri kuliah umum bertajuk "From Campus To Future: Menyiapkan Generasi Profesional Menghadapi Transformasi Dunia Kerja" di UNITA, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Kemenko Baru Bahlil 'Numpang' Anggaran ESDM, Kemenkeu Buka-bukaan Soal Modal Awal

Menurutnya, kampus tidak seharusnya berjalan sendiri. Perguruan tinggi dapat menjadi ruang untuk menyiapkan generasi muda agar tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan kegiatan ekonomi produktif.

Salah satu pendekatan yang didorong adalah pengembangan koperasi di lingkungan pendidikan. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam inovasi, kewirausahaan, digitalisasi, hingga pengembangan produk masyarakat agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Konsep tersebut dinilai relevan dengan potensi ekonomi kawasan Danau Toba yang meliputi pertanian, UMKM, pariwisata, serta berbagai produk lokal.

Kementerian Koperasi bersama Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) juga sebelumnya mendorong pengembangan sejumlah komoditas lokal, seperti kopi, kacang, kerajinan tenun ulos dan kuliner melalui wadah koperasi.

Dalam kunjungannya ke UNITA, Ferry turut melihat pengembangan pertanian terpadu di lingkungan kampus. Salah satunya melalui Kebun Praktik Pertanian Terpadu di kawasan UNITA Silangit.

Fasilitas tersebut diarahkan sebagai ruang pembelajaran dan praktik bagi mahasiswa sekaligus membuka peluang bagi kampus untuk menjadi tempat pengujian model pertanian yang dapat diterapkan masyarakat di sekitar.

Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah bawang putih. Ferry mendorong komoditas tersebut dikembangkan sebagai proyek percontohan yang menghubungkan pengetahuan akademik dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, penguatan produksi pangan lokal penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumbantoruan menyambut baik gagasan tersebut. Ia menilai penguatan SDM harus berjalan beriringan dengan sektor yang menjadi penopang ekonomi daerah, khususnya pertanian dan koperasi.

Deni mengatakan peningkatan kapasitas masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi juga keterampilan dan kemampuan mengelola potensi ekonomi secara lebih produktif.

Sementara itu, Rektor UNITA Meslin Silalahi berharap kunjungan Menteri Koperasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Ia ingin agenda tersebut menjadi awal kerja sama jangka panjang dalam bidang inovasi, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

"Kampus adalah tempat kita menanam, dunia kerja adalah tempat kita memanen, masyarakat adalah tempat kita mengabdi, dan masa depan adalah tempat kita membuktikan bahwa pendidikan yang kita tempuh benar-benar memberikan makna," ujar Meslin.

Menurut Meslin, pendidikan di kampus perlu memiliki hubungan yang lebih erat dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh mahasiswa dapat diterapkan dalam pengembangan sektor produktif di sekitar kampus.

Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Edison Manurung mengatakan pembangunan SDM menjadi salah satu agenda utama organisasinya.

Edison menyebut KMDT terus mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mencetak generasi unggul di kawasan Danau Toba. Ia mengatakan KMDT sebelumnya juga telah menjalankan kegiatan akademik bersama sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Sumatera Utara dan Universitas HKBP Nommensen.

"Program KMDT salah satunya adalah menciptakan SDM unggul anak bangsa. Kita bersyukur Pak Menteri bisa hadir di Sisingamangaraja ini," kata Edison.

Kolaborasi yang didorong tersebut juga diarahkan untuk membangun rantai ekonomi yang menghubungkan pendidikan, produksi masyarakat, koperasi dan pasar.

Perguruan tinggi dapat menjadi pusat pengetahuan dan inovasi, pemerintah memberikan dukungan kebijakan, sedangkan koperasi menjadi sarana untuk menghubungkan hasil produksi masyarakat dengan pembiayaan, pengolahan dan pemasaran.

Dengan pola tersebut, komoditas pertanian dan produk UMKM diharapkan tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah, dikemas dan dipasarkan dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Kawasan Danau Toba memiliki potensi ekonomi yang beragam, namun pengembangannya membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan sumber daya lokal dengan pasar. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dapat berperan melalui riset dan pengembangan, sementara koperasi memperkuat sisi ekonomi masyarakat.

Kunjungan Ferry ke UNITA juga menjadi momentum untuk mempertemukan agenda penguatan SDM dengan pengembangan koperasi dan sektor ekonomi produktif di kawasan Danau Toba.

Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih erat antara kampus, pemerintah dan masyarakat sehingga pendidikan dapat memberikan dampak langsung terhadap pengembangan ekonomi daerah.* (dh)

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Dr. Neva Sari Susanti mendorong kesiapan tersebut melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Studi Perbandingan Implementasi Pidana Kerja Sosial di Amerika Serikat, Belanda, dan Thailand dengan di Indonesia".

Baca Juga:

• Hadapi Potensi Bencana, Pemkab Asahan Mulai Susun Rencana Penanggulangan Bencana 2026

Neva mengatakan studi perbandingan diperlukan untuk mencari model penerapan yang paling sesuai dengan sistem hukum dan kondisi sosial Indonesia. Menurutnya, pengalaman negara lain dapat menjadi referensi dalam membangun mekanisme PKS di dalam negeri.

Dalam forum tersebut, tiga narasumber internasional memaparkan praktik pelaksanaan community service di negara masing-masing. Mereka yakni Tomika N.S. Patterson dari U.S. Department of Justice, Linda Biesot dari Reclassering Nederland, dan Jessada Phoomjun dari Ministry of Justice Thailand.

Patterson menjelaskan penerapan community service di Amerika Serikat membutuhkan tahapan yang jelas, mulai dari penetapan pengadilan, penempatan, verifikasi hingga penegakan putusan.

Sementara itu, pengalaman Belanda lebih menekankan kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara yang juga bertujuan mendukung rehabilitasi, reintegrasi sosial dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Adapun Thailand menerapkan pendekatan berbasis asesmen melalui prinsip "Right Person, Right Work, Right Place". Setiap terpidana dinilai terlebih dahulu untuk menentukan jenis pekerjaan dan lokasi yang sesuai dengan kemampuan serta karakteristiknya.

Neva mengatakan berbagai pengalaman tersebut menunjukkan penerapan PKS membutuhkan sistem yang terintegrasi, mulai dari asesmen, penempatan, pelaksanaan, pendampingan, pengawasan, monitoring hingga evaluasi.

Dalam KUHP Nasional, pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan jaksa, sedangkan pembimbingan menjadi tugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Koordinasi antar-aparat penegak hukum menjadi penting agar setiap putusan dapat dilaksanakan secara seragam dan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.

Selain kesiapan aparat, pemerintah juga perlu menyiapkan tempat pelaksanaan kerja sosial. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga nirlaba serta mitra lainnya dinilai dapat menjadi bagian dari ekosistem pelaksanaan PKS.

Tempat kerja sosial nantinya tidak hanya berfungsi sebagai lokasi menjalankan kewajiban pidana. Aktivitas yang diberikan harus relevan, aman, terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, dibutuhkan pula mekanisme pelaporan dan verifikasi untuk memastikan pekerjaan benar-benar dijalankan sesuai putusan pengadilan.

Berdasarkan KUHP Nasional, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu, antara lain untuk tindak pidana yang ancamannya kurang dari lima tahun apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat delapan jam dan paling lama 240 jam. Pelaksanaannya dapat dilakukan paling lama delapan jam dalam sehari dan diangsur dalam waktu paling lama enam bulan dengan mempertimbangkan aktivitas terpidana.

Ketentuan tersebut juga menyatakan pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Putusan pengadilan harus memuat mekanisme pelaksanaan serta konsekuensi apabila terpidana tidak menjalankan kewajibannya tanpa alasan yang sah.

Bagi Kejaksaan, penerapan PKS membutuhkan kesiapan praktis di lapangan. Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2025 telah disusun untuk mendukung penerapan pidana alternatif, termasuk pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan pidana bersyarat.

Namun, regulasi dinilai belum cukup. Pelaksanaannya tetap membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah, Bapas, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan dan berbagai institusi yang dapat menyediakan lokasi kerja sosial.

Neva mendorong hasil studi perbandingan tersebut diterjemahkan menjadi rekomendasi konkret untuk Indonesia. Hal itu mencakup pemetaan kewenangan, kesiapan sumber daya manusia, kebutuhan tempat kerja sosial, sistem pengawasan serta pola koordinasi antarlembaga.

FGD tersebut melibatkan jajaran Kejaksaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, organisasi perangkat daerah, pemerintah kota administrasi, akademisi serta pemangku kepentingan lainnya.

Melalui persiapan tersebut, pidana kerja sosial diharapkan tidak hanya menjadi bentuk hukuman alternatif, tetapi juga dapat mendorong tanggung jawab pelaku, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penerapan PKS pada akhirnya akan bergantung pada kesiapan seluruh mata rantai sistem, mulai dari hakim yang menjatuhkan putusan, jaksa yang melakukan pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan pembimbingan hingga pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bagian dari tempat pelaksanaan kerja sosial.* (dh)

Selain minyak, produksi gas dari Sumur BN-38 juga meningkat hingga 0,52 MMSCFD, melampaui target awal sebesar 0,10 MMSCFD.

Baca Juga:

• Cegah Kebakaran Lahan, Pertamina Rangkul Warga Bunyu Jadi Garda Terdepan Siaga Karhutla

Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperbarui analisis data subsurface, termasuk membaca kembali data saturasi log untuk mengetahui distribusi hidrokarbon di dalam reservoir.

Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk menentukan interval yang masih memiliki potensi produksi sekaligus mengidentifikasi bagian sumur yang berpotensi menghasilkan air.

"Alhamdulillah, hasil awalnya menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan dan semoga bisa bertahan dalam waktu yang panjang," ujar Ruri dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2026).

Menurut Ruri, evaluasi menunjukkan interval J-72 masih memiliki kandungan hidrokarbon yang belum diproduksikan secara maksimal. Tim kemudian membuka kembali interval tersebut untuk meningkatkan produksi.

Intervensi juga dilakukan melalui metode water shut off dengan mengisolasi dan menyemen interval yang terindikasi menghasilkan air. Pada saat yang sama, tim melakukan perforasi pada lapisan top sand untuk membuka peluang produksi minyak sekaligus menekan potensi masuknya air.

Hasilnya, produksi awal Sumur BN-38 meningkat signifikan dari sekitar 8 barel menjadi 733 barel. Produksi gas juga tercatat mencapai 0,52 MMSCFD.

General Manager Zona 10 Darmapala mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan peningkatan produksi dari lapangan migas mature tidak selalu harus dilakukan dengan membuka sumur atau lapangan baru.

Menurutnya, sumur yang sudah berproduksi masih memiliki peluang untuk dioptimalkan melalui pemahaman reservoir yang lebih presisi serta penerapan teknologi dan inovasi.

"Keberhasilan well intervention di Sumur BN-38 menunjukkan bahwa optimalisasi aset eksisting dapat memberikan tambahan produksi yang berarti. Upaya seperti ini akan terus kami dorong untuk mengoptimalkan potensi aset yang dimiliki Pertamina," kata Darmapala.

Bagi operasi hulu migas, optimalisasi sumur eksisting menjadi penting karena lapangan yang telah berumur secara alami menghadapi penurunan produksi. Karena itu, kemampuan membaca karakter reservoir, menemukan interval produktif dan mengendalikan produksi air menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan produksi.

Lapangan Bunyu merupakan salah satu aset migas yang berada di Kalimantan Utara. PEP Bunyu Field terus melakukan pengelolaan lapangan dengan mengedepankan aspek keselamatan, efisiensi, keandalan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.

PEP Bunyu Field merupakan bagian dari Zona 10 Subholding Upstream Regional 3 Kalimantan di bawah PT Pertamina Hulu Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan hulu migas di Kalimantan Utara, perusahaan bekerja sama dengan SKK Migas dan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Optimalisasi Sumur BN-38 menunjukkan bahwa aset migas yang telah memasuki fase matang masih memiliki potensi produksi. Melalui analisis data, teknologi dan strategi intervensi yang tepat, peluang hidrokarbon yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal dapat kembali dioptimalkan.* (dh)

Suahasil mengatakan penggunaan anggaran dari Kementerian ESDM dilakukan agar operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dapat segera berjalan setelah struktur kelembagaan dan kantor terbentuk.

Baca Juga:

• Penampakan 'Gunung Uang' Rp 13,2 Triliun di Kejagung, Siap Diserahkan ke Negara di Depan Prabowo

"Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. (Anggaran) dari Kementerian ESDM," kata Suahasil.

Pemerintah untuk sementara memanfaatkan struktur anggaran yang telah tersedia di Kementerian ESDM. Namun, Suahasil menegaskan sumber anggaran tersebut tidak berarti seluruh pagu ESDM otomatis dialihkan untuk membiayai Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.

Kementerian ESDM sendiri memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun. Komisi XII DPR RI sebelumnya menyetujui pagu sebesar Rp27.372.845.631.000.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sekitar 82 persen atau Rp22,51 triliun dari pagu tersebut diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur energi. Sementara sekitar Rp3,59 triliun dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik.

Suahasil menjelaskan pemerintah masih menata sejumlah aspek administratif dan kelembagaan terkait pengelolaan anggaran Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.

Pembahasan tersebut mencakup penentuan bagian anggaran (BA), tata kelola, administrasi serta mekanisme pengelolaan keuangan kementerian yang baru dibentuk.

"Tinggal nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat," jelasnya.

Dengan demikian, sumber pembiayaan awal Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi telah diarahkan dari Kementerian ESDM. Sementara mekanisme anggaran permanennya masih dalam proses penyusunan.

Penataan anggaran tersebut berlangsung bersamaan dengan perubahan struktur pemerintahan di sektor energi. Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM pada 1 Oktober 2026.

Bahlil kini memegang fungsi koordinasi hilirisasi dan transisi energi sekaligus memimpin Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis.

Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi diarahkan untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi. Kementerian teknis tetap menjalankan tugas sesuai kewenangannya, sedangkan kementerian koordinator berperan menyatukan kebijakan lintas sektor.

Penggunaan anggaran ESDM untuk mendukung operasional awal kementerian koordinator tersebut menjadi bagian dari proses penataan kelembagaan. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme tersebut berjalan dengan efisien, akuntabel dan memiliki dasar administrasi yang jelas.

Saat ini, pemerintah masih menyusun desain final pembiayaan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, termasuk pembagian anggaran dan tata kelola keuangannya.* (dh)

BANDA ACEH - Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo menghadiri pembukaan Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa (6/10/2026). Forum tersebut mengusung tema "Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh".

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan kehadiran Wakapolda dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di Aceh.

Baca Juga:

• Adu Fisik & Bela Diri demi Tiket PAG 2026, 97 Personel Polda Aceh Diuji: Cuma Ada 1 Polwan

"Ekonomi akan tumbuh ketika masyarakat merasa aman, dunia usaha mendapatkan kepastian, dan semua pihak memiliki kepercayaan untuk bergerak. Di situlah Polri mengambil peran, yaitu menjaga keamanan sekaligus membangun kepercayaan bersama masyarakat," ujar Joko dalam keterangannya.

Joko menegaskan keterlibatan Polri dalam pembangunan ekonomi bukan untuk mencampuri aktivitas usaha. Peran kepolisian, kata dia, lebih pada memastikan lingkungan sosial dan dunia usaha tetap aman, tertib serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.

"Polri ingin menjadi bagian dari ekosistem pembangunan. Kami membuka ruang komunikasi dan membangun sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat. Dengan kolaborasi ini, berbagai potensi Aceh dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas," katanya.

Joko mengatakan Polda Aceh akan terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus memperkuat komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

"Keamanan bukan sekadar hadir ketika terjadi persoalan. Keamanan harus dirasakan masyarakat setiap hari," tegasnya.

Joko berharap AEDF 2026 tidak hanya menjadi forum pertukaran gagasan dan kepentingan, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kerja sama serta langkah nyata untuk mempercepat pembangunan ekonomi Aceh.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar manfaat pembangunan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kehadiran Polri dalam forum tersebut diharapkan turut memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang aman serta mendukung perkembangan ekonomi Aceh.* (dh)

Dudung menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (6/10/2026). Menurutnya, kondisi politik saat ini masih berjalan dengan aman dan terkendali.

Baca Juga:

• Ngeri-ngeri Sedap! Peluang Gugatan Ijazah Gibran di MK 50:50, Terancam Lengser atau Krisis Legitimasi

Dudung mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk memantau perkembangan situasi di masyarakat. Koordinasi tersebut dilakukan secara langsung hingga ke tingkat wilayah.

"Kita juga berkoordinasi secara langsung juga kepada aparat-aparat terkait, termasuk situasi di wilayah," ujarnya.

Sementara itu, MK dijadwalkan membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait syarat pendidikan Gibran pada Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB di Gedung MK RI, Jakarta.

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

Dalam proses persidangan, persoalan yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran, tetapi juga dokumen serta mekanisme yang digunakan untuk membuktikan kesetaraan pendidikannya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga suasana tetap kondusif dan memberikan ruang bagi hakim konstitusi untuk menjalankan tugas secara independen.

Saldi meminta masyarakat maupun pihak yang bersengketa tidak terus terlibat dalam perdebatan opini di luar persidangan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap proses pengambilan keputusan MK.

Di tengah agenda pembacaan putusan tersebut, pengamanan di sekitar Gedung MK juga diperketat. Puluhan personel gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama persidangan berlangsung.

Pemerintah memastikan pemantauan situasi keamanan terus dilakukan menjelang dan selama pembacaan putusan perkara tersebut.* (tm/dh)

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizaldi mengatakan proses pemeriksaan etik terhadap ketiga mantan Kajari tersebut telah diselesaikan oleh Kejagung.

Baca Juga:

• Buntut 17 Pejabat Lapas Cibinong Bertumbangan, KPK Siap 'Jemput Bola' Usut Pungli Sel Mewah

Rizaldi mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan resmi Kejagung terkait kemungkinan adanya sanksi lain terhadap ketiga mantan pejabat tersebut.

"Untuk sanksi lainnya belum tahu," katanya.

Tiga mantan Kajari yang dimaksud yakni mantan Kajari Padang Lawas Soemarlin Halomoan Ritonga, mantan Kajari Deli Serdang Revanda Sitepu dan mantan Kajari Serdang Bedagai (Sergai) Amriyata.

Soemarlin diperiksa Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung setelah muncul aduan mengenai dugaan pungli dan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa di Kabupaten Padang Lawas.

Dalam penanganan perkara tersebut, dua bawahannya juga turut diperiksa, yakni Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang Lawas Ganda Nahot Manalu dan staf Tata Usaha Intelijen Zul Irfan.

Sementara itu, Revanda Sitepu merupakan mantan Kajari Deli Serdang yang sebelumnya dilantik pada 21 Juli 2025. Masa jabatannya kemudian berakhir setelah ia dicopot dan posisinya digantikan Rio Aditya.

Revanda sebelumnya diamankan petugas Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Jamintel Kejagung bersama Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Deli Serdang Hendra Busrian terkait dugaan pungli.

Revanda kemudian dibawa ke Jakarta pada Minggu (25/1/2026) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus lainnya menjerat mantan Kajari Serdang Bedagai Amriyata. Dia diamankan Tim Jamintel Kejagung pada Juni 2026 karena diduga terlibat pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.

Perkara tersebut disebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan proyek di lingkungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Serdang Bedagai. Dalam penanganannya, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Serdang Bedagai Aguinaldo Marbun juga ikut diamankan.

Pencopotan ketiga mantan Kajari tersebut dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan oleh jajaran Kejagung di Jakarta. Setelah tidak lagi menduduki jabatan Kajari, ketiganya ditarik untuk bertugas di lingkungan Kejagung.

Kejati Sumut masih menunggu informasi resmi mengenai bentuk sanksi lanjutan yang mungkin diberikan Kejagung dalam perkara masing-masing.* (km/dh)