MEDAN – Nama Raja Sisingamangaraja XII telah lama dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Ia tidak hanya dihormati sebagai pemimpin spiritual masyarakat Batak, tetapi juga dikenal sebagai tokoh yang memimpin perlawanan panjang melawan kolonial Belanda hingga gugur pada 17 Juni 1907 di kawasan Aek Sibulbulon, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Dispora Sumut Segera Jadi BLUD, Bobby Nasution Dorong Olahraga Mandiri Tanpa Bergantung APBD

Di balik kisah perjuangannya, terdapat sebuah wilayah yang diyakini memiliki hubungan erat dengan perjalanan hidup sang raja, yakni Sionom Hudon di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Hingga kini, kawasan tersebut masih menyimpan berbagai cerita turun-temurun mengenai perjuangan terakhir Sisingamangaraja XII, termasuk kisah mengenai lokasi makamnya.

Berdasarkan buku Kisah Perjuangan Sisingamangaraja XII di Sionom Hudon karya Fernando Nahampun, wilayah Sionom Hudon menjadi salah satu basis penting perjuangan Sisingamangaraja XII ketika menghadapi tekanan pasukan kolonial Belanda.

Masyarakat setempat meyakini bahwa selama kurang lebih dua dekade, Sisingamangaraja XII mendapat perlindungan dari para pemimpin adat di kawasan tersebut.

Dari tempat inilah berbagai strategi perlawanan disebut disusun bersama para panglima dan tokoh masyarakat yang setia mendampinginya.

Asal-usul Sionom Hudon

Sejarah lokal menyebutkan kawasan Sionom Hudon berasal dari Kerajaan Kelasen yang didirikan oleh Tuan Nahodaraja, seorang tokoh yang berasal dari Pulau Samosir dan membuka perkampungan baru di wilayah yang kini menjadi Kecamatan Parlilitan.

Dalam tradisi masyarakat Batak, Tuan Nahodaraja memiliki delapan anak dari dua istri. Namun hanya enam garis keturunan laki-laki yang kemudian menerima pembagian wilayah adat.

Dari sinilah muncul nama Sionom Hudon, yang dalam bahasa Batak Toba berarti "enam periuk".

Nama tersebut melambangkan enam keturunan utama yang menerima tanah ulayat sekaligus membentuk enam wilayah adat.

Enam marga utama yang menjadi pewaris wilayah tersebut adalah Tinambunan, Tumanggor, Maharaja, Turutan, Pinayungan, dan Nahampun.

Basis Perlawanan Melawan Belanda

Tradisi masyarakat setempat menyebutkan sekitar tahun 1883 Sisingamangaraja XII mulai menetap di kawasan Sindias, Sionom Hudon.

Di sana ia disebut memperoleh perlindungan dari keluarga Jangkar Tumanggor.

Selama berada di kawasan tersebut, Sisingamangaraja XII tidak hanya memimpin strategi perang, tetapi juga memberikan pengajaran mengenai kepemimpinan, persatuan, nilai keagamaan, dan semangat mempertahankan tanah air kepada masyarakat.

Perlawanan terus berlangsung hingga pasukan kolonial Belanda yang dipimpin Kapten Christoffel menemukan lokasi persembunyiannya di Aek Sibulbulon.

Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur bersama sejumlah anggota keluarga dan para pengikutnya setelah terjadi baku tembak dengan pasukan Belanda.

Peristiwa tersebut tercatat dalam berbagai arsip sejarah Indonesia.

Misteri Makam Sisingamangaraja XII

Hingga kini, lokasi makam Raja Sisingamangaraja XII masih menjadi bagian dari pembahasan sejarah.

Catatan sejarah yang umum diterima menyebutkan jenazah Sisingamangaraja XII sempat dimakamkan di Tarutung sebelum dipindahkan ke kompleks makam keluarga di Soposurung, Balige, Kabupaten Toba.

Namun di sisi lain, berkembang tradisi lisan masyarakat Sionom Hudon yang meyakini makam asli sang raja berada di wilayah mereka.

Keyakinan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat setempat.

Meski demikian, berbagai cerita mengenai proses pemakaman maupun kisah lain yang berkembang masih termasuk tradisi lisan dan belum dapat dibuktikan secara akademis.

Karena itu, kisah tersebut dipandang sebagai bagian dari warisan budaya lokal, bukan fakta sejarah yang telah terverifikasi.

Warisan Budaya yang Tetap Hidup

Selain dikenal sebagai salah satu basis perjuangan Raja Sisingamangaraja XII, Sionom Hudon juga masih mempertahankan adat Kelasen, silsilah keluarga, bahasa Dairi Kelasen, hingga tradisi lisan yang telah diwariskan selama ratusan tahun.

Melalui berbagai cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, masyarakat berupaya menjaga nilai perjuangan, keberanian, serta semangat mempertahankan tanah air yang diwariskan oleh Raja Sisingamangaraja XII.* (tm/ad)

MEDAN – Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, terus bergulir.

Setelah sebelumnya dilaporkan ke Polrestabes Medan oleh tetangganya, pihak Antonius kini menyampaikan klarifikasi sekaligus versi kronologi peristiwa yang terjadi.

Baca Juga:

• Vonis Nadiem Makarim Mulai Dibacakan, Dokumen Putusan Setebal 1.146 Halaman

Mereka menegaskan Antonius tidak melakukan kontak fisik dan menyebut keributan dipicu oleh dugaan tindakan provokatif dari pihak pelapor.

Fernando menjelaskan, peristiwa bermula pada Jumat (5/6/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat itu Antonius sedang berjalan menuju simpang Gang Tapanuli untuk menemui sejumlah pengurus Marga Manurung yang akan melakukan perjalanan ke luar kota.

Di tengah perjalanan, sebuah mobil Avanza atau kendaraan sejenis melintas dari arah Jalan Karya menuju Gang Tapanuli.

Menurut kuasa hukum, kendaraan tersebut nyaris menyerempet dinding dan menggeber mesin hingga beberapa kali, sehingga membuat Antonius terkejut.

Merasa tindakan itu sebagai bentuk intimidasi, Antonius kemudian mengikuti kendaraan tersebut hingga berhenti di depan rumah pengemudi yang belakangan diketahui merupakan tetangganya sendiri.

"Klien kami merasa terintimidasi dan diprovokasi oleh tindakan tersebut," ujar Fernando dalam konferensi pers di Medan, Senin (29/6/2026).

Setelah kendaraan berhenti, terjadi adu mulut yang disaksikan warga sekitar. Istri dan anak Antonius juga keluar rumah setelah mendengar keributan.

Menurut kuasa hukum, situasi sempat mereda. Namun pelapor disebut kembali keluar rumah sambil berteriak sehingga pertengkaran kembali terjadi.

Fernando mengatakan pelapor diduga mengucapkan kata-kata kepada istri Antonius yang kemudian memancing emosi anak Antonius.

Ia menyebut respons anak Antonius hanya berupa dorongan spontan kepada pelapor.

"Pak Antonius tetap berada di depan rumahnya dan tidak ikut mendatangi rumah pelapor. Klien kami juga tidak melakukan kontak fisik dengan pelapor," tegas Fernando.

Pihak Antonius mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan melalui kepala lingkungan.

Mediasi dijadwalkan berlangsung pada Minggu (7/6/2026).

Namun, menurut kuasa hukum, upaya damai batal dilakukan karena pada hari yang sama pelapor telah membuat laporan ke Polrestabes Medan.

Selain itu, pihak Antonius juga menyayangkan beredarnya dokumen laporan polisi di sejumlah media.

Mereka menilai penyebaran dokumen tersebut berpotensi membentuk opini publik sebelum proses hukum selesai.

Kuasa hukum juga menyoroti aksi demonstrasi yang digelar di DPRD Kota Medan maupun kantor partai politik.

Mereka menilai terdapat upaya menggiring opini publik serta melakukan pembunuhan karakter terhadap kliennya.

Meski belum memenuhi panggilan klarifikasi dari penyidik karena sedang menjalankan tugas kedewanan di Bandung dan Bogor bersama DPRD Kota Medan, pihak Antonius memastikan telah menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik dan meminta penjadwalan ulang.

"Klien kami siap memberikan klarifikasi dan mengikuti seluruh proses hukum sesuai jadwal yang ditentukan," katanya.

Kepala Lingkungan IX Kelurahan Sei Agul, Junus Banjarnahor, membenarkan bahwa dirinya bersama tokoh masyarakat sempat berusaha mempertemukan kedua belah pihak.

Menurut Junus, pelapor Marojahan Silalahi awalnya menyetujui rencana mediasi yang dijadwalkan pada Minggu (7/6/2026).

Namun pada hari yang sama, ia mengetahui pelapor telah membuat laporan ke Polrestabes Medan sehingga proses perdamaian tidak berlanjut.

"Saya juga tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Sebagai kepala lingkungan saya hanya berupaya memediasi, tetapi proses perdamaian tidak berlanjut," ujar Junus.

Ia menambahkan, pelapor dan Antonius merupakan sahabat lama yang belakangan diketahui sudah tidak lagi memiliki hubungan baik.

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan di Polrestabes Medan.

Semua pihak yang disebut dalam perkara ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.* (tm/ad)

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mulai membacakan putusan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2020-2022.

Sebelum membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah mengungkapkan bahwa dokumen putusan perkara tersebut memiliki ketebalan mencapai 1.146 halaman.

Baca Juga:

• Ruang Kerjanya Disegel KPK, Dimana Bupati Kuansing?

"Untuk putusan ini, ini lebih dari 1.146 halaman. Itu lengkapnya, ya. Nah, makanya kami mohon persetujuan dari para pihak jika tidak keberatan terhadap mekanisme pembacaan ini," kata Purwanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut hakim, dokumen putusan tersebut memuat seluruh rangkaian proses persidangan, mulai dari surat dakwaan, eksepsi, putusan sela, keterangan para saksi, ahli, terdakwa, hingga berbagai fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

Majelis kemudian memutuskan hanya membacakan bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

"Fakta-fakta persidangan mungkin kami tidak bacakan, kalau disetujui. Kami akan bacakan lengkap terhadap pertimbangan hukumnya kalau tidak keberatan. Nah, untuk pertimbangan hukum sendiri, ini ada 122 halaman," ujar Purwanto.

Permintaan tersebut disetujui oleh jaksa maupun tim kuasa hukum Nadiem sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan pertimbangan hukum majelis hakim.

Sebelum sidang dimulai, hakim juga mengingatkan seluruh pengunjung agar menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung.

"Apabila mengeluarkan suara atau tepuk tangan, memerintahkan petugas untuk keluar sidang," tegasnya.

Dalam perkara ini, jaksa sebelumnya menuntut Nadiem Makarim dengan pidana penjara selama 18 tahun serta denda Rp1 miliar.

Selain pidana pokok, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp809,596 miliar serta Rp4,871 triliun yang dinilai merupakan harta kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah dan diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Jaksa menilai proyek pengadaan laptop Chromebook dilakukan demi keuntungan pribadi dan berdampak terhadap kualitas pemerataan pendidikan di Indonesia.

"Perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia," ujar jaksa saat membacakan tuntutan pada 13 Mei 2026.

Selain itu, jaksa juga menyebut kekayaan Nadiem mengalami peningkatan yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan yang sah.

"Sehingga harta kekayaan terdakwa mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi sebesar Rp4.871.469.603.758," kata jaksa.

Dalam dakwaan, negara disebut mengalami kerugian sebesar Rp1,567 triliun akibat proyek pengadaan laptop Chromebook tersebut.

Jaksa menyatakan dugaan tindak pidana korupsi dilakukan bersama sejumlah pihak, yakni konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief, mantan Direktur SD Sri Wahyuningsih, mantan Direktur SMP Mulyatsyah, serta mantan staf khusus Nadiem, Jurist Tan.

Hingga berita ini ditulis, majelis hakim masih membacakan pertimbangan hukum dan belum menyampaikan amar putusan terhadap Nadiem Makarim.* (km/ad)

KUANTAN SINGINGI – Sejumlah ruangan penting di Kantor Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah beredarnya kabar dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di wilayah tersebut.

Hingga Selasa (30/6/2026) pagi, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai perkara yang sedang ditangani.

Baca Juga:

• Ketum PP Japto Soerjosoemarno Kembali Diperiksa KPK, Telusuri Aset dan Dugaan Aliran Gratifikasi Batu Bara Kukar

Pantauan di Kantor Bupati Kuansing sekitar pukul 09.00 WIB menunjukkan garis segel KPK terpasang di sejumlah ruangan strategis.

Salah satunya adalah ruang kerja Bupati Kuansing.

Selain ruang kerja bupati, penyidik juga menyegel ruang rapat bupati, ruang kerja Wakil Bupati Kuansing Muhklisin, ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain, serta ruang kerja Asisten I Setda Kuansing Fahdiansyah.

Di setiap garis segel terlihat tulisan tangan penyidik yang mencantumkan waktu pemasangan pada Selasa, 30 Juni 2026.

Penyegelan tersebut terjadi sehari setelah beredar kabar dugaan OTT KPK di Kabupaten Kuantan Singingi pada Senin (29/6/2026).

Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai perkara yang sedang ditangani maupun pihak-pihak yang diamankan.

Asisten III Setda Kuansing, Azhar, membenarkan adanya penyegelan di lingkungan Kantor Bupati Kuansing.

"Ya, saat hujan deras tadi malam disegel," kata Azhar.

Menurut Azhar, penyegelan dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Ia mengaku belum mengetahui lebih jauh mengenai proses penyegelan maupun barang bukti yang mungkin diamankan penyidik.

Suasana Kantor Bupati Kuansing pada Selasa pagi tampak berbeda dari biasanya.

Aktivitas perkantoran belum berjalan normal ketika aparatur sipil negara (ASN) mulai berdatangan.

Sejumlah pegawai terlihat berhenti di depan ruangan yang telah disegel. Beberapa di antaranya mengabadikan garis segel KPK menggunakan telepon genggam.

Seorang anggota Satpol PP yang berjaga mengaku tidak mengetahui kapan penyidik datang ke kantor tersebut.

"Kemarin belum terlihat ada penyegelan. Saya baru datang pagi ini, sejumlah ruangan telah disegel," ujarnya.

Di tengah penyegelan sejumlah ruangan penting tersebut, keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby masih belum diketahui.

Upaya menghubungi kerabat maupun sejumlah orang dekat Suhardiman hingga Selasa pagi belum membuahkan hasil.

Belum ada informasi resmi apakah yang bersangkutan berada di Kuansing atau di lokasi lain.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuansing Muhklisin yang pada Senin malam sempat terlihat keluar dari rumah dinas Sekda juga belum terlihat beraktivitas pada Selasa pagi.

Pemerintah Kabupaten Kuansing juga belum memberikan penjelasan mengenai keberadaan para pejabat yang ruang kerjanya disegel.

Pantauan di rumah dinas Bupati Kuansing menunjukkan suasana lengang. Hanya beberapa pekerja taman yang terlihat membersihkan halaman.

Lampu garasi masih menyala, namun pintu utama rumah dinas tertutup rapat.

Kondisi serupa juga terlihat di rumah dinas Wakil Bupati maupun Sekda Kuansing yang tampak minim aktivitas.

Situasi tersebut semakin memunculkan tanda tanya di tengah berkembangnya informasi mengenai aktivitas KPK di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum menyampaikan keterangan resmi mengenai penyegelan sejumlah ruangan di Kantor Bupati Kuansing.

Belum diketahui perkara yang sedang ditangani, pihak-pihak yang berkaitan dengan penyegelan, maupun apakah kegiatan tersebut merupakan bagian dari dugaan operasi tangkap tangan yang ramai diperbincangkan sejak Senin.

Informasi resmi dari KPK masih dinantikan untuk memastikan seluruh perkembangan perkara tersebut.

Dalam pemberitaan ini, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan terhadap seluruh pihak yang disebutkan sampai ada penetapan hukum yang berkekuatan sesuai ketentuan perundang-undangan.* (km/ad)

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meski demikian, terdapat satu lembaga yang belum memperoleh opini serupa, yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Baca Juga:

• Dispora Sumut Segera Jadi BLUD, Bobby Nasution Dorong Olahraga Mandiri Tanpa Bergantung APBD

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 laporan keuangan kementerian atau lembaga dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara," ujar Isma.

Namun, Isma mengungkapkan masih terdapat satu lembaga yang belum berhasil memperoleh opini WTP.

"Di sisi lain, Badan Pangan Nasional memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Namun hal ini tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP tahun 2025 secara keseluruhan," sambungnya.

Menurut Isma, capaian opini WTP atas laporan keuangan pemerintah merupakan hasil dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.

Ia menilai, hasil pemeriksaan tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan negara agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

"Laporan Keuangan Pemerintah Pusat bukan sekadar dokumen pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang setiap tahun diperiksa oleh BPK," kata Isma.

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah.

Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dinilai telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta didukung sistem pengendalian internal yang memadai.

Meski Bapanas memperoleh opini WDP, BPK memastikan kondisi tersebut tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua Umum Pemuda PancasilaKetua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Eks Menpora Dito Ariotedjo Kembali Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Haji 2023–2024

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan kali ini difokuskan untuk menelusuri aset serta dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Untuk pemanggilan Saudara JPT, hari ini penyidik kembali menjadwalkan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara dugaan gratifikasi per metric ton batu bara di wilayah Kukar," kata Budi.

Menurut Budi, penyidik juga akan mendalami kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara tersebut.

"Di antaranya, penyidik tentunya akan mendalami dan melakukan penelusuran aset terkait penerimaan gratifikasi oleh tersangka dalam perkara ini, termasuk dugaan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang," ujarnya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita Widyasari saat menjabat Bupati Kutai Kartanegara.

Rita diduga menerima gratifikasi dari perusahaan tambang batu bara berdasarkan jumlah produksi atau per metrik ton batu bara yang dieksplorasi.

Dalam proses penyidikan, KPK menemukan dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak, termasuk tersangka korporasi yang kini turut diproses dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa Japto diduga menerima uang jasa pengamanan dari tersangka korporasi.

Dugaan pemberian tersebut disebut berlangsung secara rutin setiap bulan.

"Terkait dengan pemeriksaan Saudara J ini berapa atau uangnya apakah diterima setiap bulan, jadi itu informasi yang kami terima memang ini diberikan setiap bulan," kata Asep dalam keterangan sebelumnya.

KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Japto dalam rangka pengembangan penyidikan.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita 11 unit mobil serta uang tunai senilai sekitar Rp56 miliar.

Selain itu, penyidik juga telah menggeledah rumah Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur, Said Amin.

Langkah tersebut dilakukan setelah KPK menduga sebagian aliran dana hasil gratifikasi Rita Widyasari mengalir kepada sejumlah pihak.

Hingga kini, penyidik masih terus menelusuri aliran dana, kepemilikan aset, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berasal dari praktik gratifikasi di sektor pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara.* (d/ad)

MEDAN – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Utara segera bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Langkah tersebut telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai upaya mendorong kemandirian pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan prestasi olahraga di daerah.

Baca Juga:

• Waspada Modus Baru! Pria Berseragam Polisi Tipu Satpol PP Medan, Motor Raib Dibawa Kabur

"Tentu ini arahan dan bimbingan dari Gubernur Sumut, bahwa OPD harus menunjukkan kemandirian dan prestasi. Dispora ini kan punya potensi yang besar, punya venue yang banyak, venuenya standard internasional," ujar Mahfullah Pratama Daulay, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan, transformasi tersebut bukan mengubah nama instansi, melainkan mengubah sistem tata kelola keuangan dan retribusi agar lebih fleksibel dalam mendukung pembinaan olahraga.

"Oleh karena itu kami memaparkan kepada Pak Gubernur untuk Dispora ini dalam sistem pengelolaan retribusi dan sistem pengelolaan keuangannya kita sudah bertransformasi menjadi BLUD," ucapnya.

Mahfullah yang akrab disapa Ipunk menyebut Dispora Sumut berpeluang menjadi dinas pemuda dan olahraga pertama di Indonesia yang menerapkan sistem BLUD.

Menurutnya, melalui skema tersebut sekitar 40 persen pendapatan dari pengelolaan aset dapat langsung dimanfaatkan untuk kepentingan olahraga tanpa harus menunggu pencairan APBD.

"Jadi, yang kami tahu, satu-satunya Dispora (di Indonesia) yang sudah BLUD itu di Sumut. Dalam pengelolaannya sudah jelas sistem pengaturannya, bahwa 40 persen kita dapat untuk kepentingan dalam hal ini untuk olahraga tanpa menunggu daripada APBD," katanya.

Mahfullah mengungkapkan Gubernur Bobby Nasution telah menandatangani Surat Keputusan (SK) terkait pembentukan BLUD Dispora Sumut.

Saat ini, proses penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) masih berlangsung di Kementerian Hukum untuk sinkronisasi aturan.

Selama ini, hanya lima objek retribusi yang dikelola Dispora Sumut, yakni kolam renang, parkir, lapangan futsal, gedung serbaguna, dan Stadion Mini Pancing.

Ke depan, jumlah objek retribusi akan bertambah menjadi 34 lokasi dan fasilitas olahraga, termasuk arena bowling, biliar, stadion utama, hingga sejumlah venue olahraga lainnya.

"Saat ini di Dispora Sumut hanya lima yang dijadikan objek retribusi, pertama renang, parkir, futsal, gedung serbaguna dan stadion mini pancing. Nah hari ini kami menambahkan jadi 34, kita ada bowling, billiar, lalu ada stadion utama, semua sudah disusun dan kajian sudah selesai," ujarnya.

Selain fasilitas olahraga, kawasan UMKM yang berada di sekitar stadion juga akan menjadi bagian dari sumber pendapatan BLUD.

Mahfullah optimistis sistem baru tersebut dapat membuat sektor olahraga di Sumatera Utara semakin mandiri dalam pembiayaan operasional maupun pengembangan atlet.

"Kalau semua pendukung terpenuhi, mungkin dua tahun ke depan kita gak pakai APBD lagi untuk keolahragaan, kelistrikan, man power, kan ini suatu prestasi," tuturnya.

Dispora Sumut menargetkan sistem BLUD mulai dioperasikan pada September 2026 setelah seluruh regulasi selesai disahkan.

"Kita juga punya UMKM-UMKM di kawasan stadion, ada retribusinya ini juga bisa digunakan untuk kepentingan olahraga, ini yang dimaksud Pak Gubernur juga sebagai industri, menghasilkan uang, jadi bukan Dispora berganti nama, hanya sistem pengelolaannya yang berubah. InsyaAllah prediksi kami September nanti kita sudah launching," katanya.* (mi/ad)

MONTERREY – Timnas Maroko memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Belanda melalui drama adu penalti dengan skor 3-2, usai kedua tim bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu dalam pertandingan 32 besar yang berlangsung di Monterrey, Selasa (30/6/2026).

Belanda sebenarnya lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-72 melalui Cody Gakpo.

Baca Juga:

• Drama Adu Penalti! Paraguay Singkirkan Jerman dan Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2026

Summerville kemudian menggiring bola ke area pertahanan Maroko.

Meski sempat terjatuh, ia masih mampu mengirim umpan matang yang langsung diselesaikan Gakpo menjadi gol.

Saat Belanda tampak berada di atas angin, Maroko berhasil menyamakan kedudukan menjelang laga berakhir.

Bek tengah Issa Diop maju membantu serangan dan sukses menanduk umpan silang Chemsdine Talbi untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Skor tersebut bertahan hingga waktu normal berakhir sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu.

Pada extra time, Maroko tampil lebih agresif, terutama pada babak pertama tambahan waktu.

Sementara Belanda lebih banyak bertahan dan berusaha mengandalkan serangan balik.

Memasuki babak kedua extra time, Belanda mulai berani keluar menyerang.

Namun, kedua tim gagal menciptakan gol tambahan sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti.

Belanda unggul lebih dulu setelah Teun Koopmeiners sukses menjalankan tugasnya, sementara eksekutor pertama Maroko, Neil El Aynaoui, gagal usai tendangannya membentur mistar.

Namun keunggulan Belanda tak bertahan lama.

Justin Kluivert gagal mencetak gol karena bola membentur tiang, sedangkan Soufiane Rahimi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Pada tendangan ketiga, Wout Weghorst kembali membawa Belanda unggul.

Maroko langsung membalas melalui Chemsdine Talbi sehingga skor kembali imbang 2-2.

Drama berlanjut ketika Quinten Timber gagal memanfaatkan peluang setelah tendangannya melenceng dari sasaran.

Di sisi lain, Achraf Hakimi juga gagal mencetak gol karena bola menghantam tiang.

Penentuan terjadi pada penendang kelima. Tendangan Crysencio Summerville berhasil ditepis kiper Yassine Bounou atau Bono.

Kesempatan itu dimanfaatkan Ismael Saibari yang sukses memperdaya Bart Verbruggen sekaligus memastikan kemenangan Maroko 3-2 dalam adu penalti.

Hasil tersebut membawa Maroko melaju ke babak 16 besar, sementara Belanda harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026.

Susunan Pemain

Belanda:
Verbruggen; Van Hecke, Van Dijk, Ake (Koopmeiners 71), Dumfries, Gravenberch (Timber 86), De Jong, Van de Ven (Hato 86), Summerville, Gakpo, Brobbey (Weghorst 71).

Maroko:
Bounou; Hakimi, Diop, Riad (Salah Eddine 75), Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi (Mourabet 79), Diaz (Yassine 79), Ounahi (Rahimi 86), El Khannous (Talbi 87); Saibari.* (cn/ad)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan tujuh anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026–2030 dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

Baca Juga:

• Arif Jaka Sona Resmi Pimpin PAC PDIP Binjai Utara, Siap Perkuat Mesin Partai Menuju Pemilu 2029

Dave menjelaskan Komisi I telah menyelesaikan proses seleksi melalui rapat internal tertutup dan menyepakati tujuh nama untuk menjadi anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026–2030.

"Komisi I DPR RI telah melaksanakan rapat internal tertutup dalam rangka memilih 7 calon anggota Komisi Informasi Pusat," ujar Dave Laksono dalam rapat paripurna.

Setelah laporan disampaikan, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir.

"Terhadap laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan fit and proper test yang memutuskan 7 orang calon Komisi Informasi Pusat periode 2026-2030 terpilih dan 3 orang calon pengganti antar waktu Komisi Informasi Pusat periode 2026-2030 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut apakah dapat disetujui?" tanya Puan.

Seluruh peserta rapat kemudian menjawab, "Setuju."

Dengan persetujuan tersebut, DPR secara resmi menetapkan tujuh anggota KIP yang akan menjalankan tugas selama empat tahun ke depan.

Daftar Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026–2030

1. Arman Fauzi
2. Dery Hendryan
3. Edi Purwanto
4. Hafidhah
5. Handoko Agung Saputro
6. Joemarthine Chandra
7. Rini Purwandari

Sebelumnya, Komisi I DPR telah menggelar uji kelayakan terhadap 19 calon anggota KIP setelah dua peserta mengundurkan diri dari proses seleksi.

Menurut Dave Laksono, penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas, independensi, rekam jejak, serta pemahaman para calon terhadap keterbukaan informasi publik.

Ia berharap komisioner yang telah terpilih mampu menjalankan tugas secara profesional, independen, dan menjaga hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.* (d/ad)

JAKARTA – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo kembali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 30 Juni 2026.

Kehadirannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama turut menarik perhatian karena penampilannya yang terlihat lebih kurus dibanding sebelumnya.

Baca Juga:

• Vonis Nadiem Makarim Dibacakan Hari Ini!

Kepada awak media, Dito membenarkan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Ini undangannya terkait kasus yang haji," kata Dito kepada wartawan.

Saat ditanya apakah membawa dokumen pendukung, Dito mengatakan dirinya hanya membawa surat panggilan pemeriksaan.

"Cuma bawa ini saja," ungkapnya sambil menunjukkan undangan dalam amplop cokelat.

Selain agenda pemeriksaan, perubahan penampilan Dito juga menjadi sorotan.

Menanggapi hal itu, ia mengaku baru mengikuti ajang olahraga Hyrox INA 2026 yang digelar pekan lalu.

"Iya (ikut Hyrox INA, red). Finish under dua jam. Relay, relay. Baru perdana kita," ujarnya sambil tertawa sebelum memasuki gedung KPK.

Ini bukan kali pertama Dito dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

Sebelumnya, ia juga telah diperiksa sebagai saksi pada 23 Januari 2026 dalam perkara yang sama.

Saat itu, KPK menyebut keterangan Dito diperlukan untuk memperkuat alat bukti penyidikan.

Penyidik mendalami perannya yang pernah mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023, termasuk agenda pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS).

Hingga pemeriksaan hari ini berlangsung, KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan terhadap Dito.

Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis atau Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Travel Ismail Adhan, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.

Kasus ini bermula dari tambahan kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada 2023 dan 2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta kesepakatan Panja Komisi VIII DPR RI, kuota tambahan seharusnya dibagi dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, KPK menduga terjadi perubahan kebijakan melalui Keputusan Menteri Agama sehingga pembagian kuota menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Penyidik juga menduga mekanisme pengisian kuota haji khusus tidak lagi sepenuhnya mengacu pada nomor urut nasional.

Dalam proses penyidikan, KPK menduga terjadi pengumpulan fee dari sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagai imbalan atas percepatan keberangkatan jemaah.

Biaya tersebut diduga dibebankan kepada calon jemaah dengan nilai mencapai 5.000 dolar Amerika Serikat per jemaah pada 2023, serta 2.000 hingga 2.500 dolar Amerika Serikat per jemaah pada 2024.

Penyidik juga menduga Ismail Adhan memberikan uang sebesar 30 ribu dolar Amerika Serikat kepada Ishfah Abidal Azis, serta 5.000 dolar Amerika Serikat dan 16 ribu riyal Arab Saudi kepada mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Abdul Latief.

Dari dugaan praktik tersebut, Maktour disebut memperoleh keuntungan tidak sah sekitar Rp27,8 miliar.

Sementara itu, Asrul Azis Taba diduga memberikan uang sebesar 406 ribu dolar Amerika Serikat yang disebut berkaitan dengan keuntungan tidak sah sekitar Rp40,8 miliar bagi delapan PIHK yang tergabung dalam Kesthuri.

KPK juga menduga sebagian dana hasil pengumpulan fee sempat disiapkan untuk mengondisikan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI pada pertengahan 2024.

Namun, dugaan penyerahan tersebut disebut tidak terealisasi karena adanya penolakan dari pihak yang akan menerima.

Akibat dugaan tindak pidana tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp622 miliar.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.* (vo/ad)

JAKARTA – Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional pada Selasa, 30 Juni 2026, mayoritas mengalami penurunan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, harga beras, cabai, daging sapi, daging ayam, hingga telur ayam tercatat lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya.

Baca Juga:

• Rupiah Tertekan Lagi! Dibuka Melemah ke Rp17.881 per Dolar AS

Harga Beras Turun di Semua Kategori

Harga beras mengalami koreksi pada seluruh kategori.

Beras kualitas bawah I turun 2,39 persen menjadi Rp14.300 per kilogram.

Beras kualitas bawah II turun 3,10 persen menjadi Rp14.050 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas medium I turun 5,20 persen menjadi Rp15.500 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium II mencatat penurunan terbesar sebesar 9,32 persen menjadi Rp14.600 per kilogram.

Untuk beras premium, kualitas super I turun 1,99 persen menjadi Rp17.250 per kilogram, sedangkan kualitas super II turun 5,87 persen menjadi Rp16.050 per kilogram.

Harga Cabai Kembali Anjlok

Kelompok cabai masih menjadi komoditas yang mengalami penurunan harga paling signifikan.

Harga cabai merah besar turun 21,58 persen menjadi Rp43.050 per kilogram.

Cabai merah keriting turun 10,20 persen menjadi Rp48.850 per kilogram.

Penurunan paling dalam terjadi pada cabai rawit hijau yang merosot 36,14 persen menjadi Rp33.750 per kilogram.

Sementara cabai rawit merah juga turun 20,60 persen menjadi Rp57.050 per kilogram.

Bawang Putih Naik, Bawang Merah Stabil

Berbeda dengan komoditas lainnya, harga bawang putih ukuran sedang mengalami kenaikan 7,33 persen menjadi Rp46.850 per kilogram.

Sedangkan harga bawang merah ukuran sedang masih bertahan di Rp52.000 per kilogram.

Daging Sapi, Ayam, dan Telur Lebih Murah

Pada kelompok protein hewani, harga daging sapi juga mengalami penurunan.

Daging sapi kualitas I turun 7,49 persen menjadi Rp138.300 per kilogram.

Daging sapi kualitas II turun 6,48 persen menjadi Rp131.400 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar ikut turun 3,10 persen menjadi Rp35.950 per kilogram.

Sementara harga telur ayam ras segar turun 2,51 persen menjadi Rp29.100 per kilogram.

Minyak Goreng dan Gula Bergerak Beragam

Harga minyak goreng curah masih bertahan di Rp20.600 per liter.

Namun, minyak goreng kemasan bermerek I naik 5,58 persen menjadi Rp25.550 per liter.

Minyak goreng kemasan bermerek II juga naik 2,35 persen menjadi Rp23.950 per liter.

Di sisi lain, harga gula pasir premium meningkat 3,70 persen menjadi Rp21.000 per kilogram.

Sedangkan gula pasir lokal justru turun 2,36 persen menjadi Rp18.650 per kilogram.

Cabai Jadi Penyumbang Penurunan Harga Terbesar

Secara keseluruhan, harga pangan nasional hari ini didominasi tren penurunan, terutama pada kelompok cabai.

Penurunan paling besar terjadi pada cabai rawit hijau yang turun lebih dari 36 persen, disusul cabai merah besar dan cabai rawit merah.

Sementara kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas, yakni bawang putih, gula pasir premium, serta minyak goreng kemasan bermerek.

Pergerakan harga pangan ini menjadi perhatian masyarakat karena berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional.* (bi/ad)

MEDAN – Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, Ardi Kusuma Damanik (41), menjadi korban dugaan penipuan bermodus pinjam kendaraan yang dilakukan seorang pria mengenakan seragam menyerupai anggota Polri.

Akibat kejadian tersebut, sepeda motor yang biasa digunakan Ardi untuk bertugas di lingkungan Kantor Wali Kota Medan raib dibawa pelaku.

Baca Juga:

• Tak Perlu Antre di Kantor Polisi! Ini Jadwal SIM Keliling Medan Pekan Ini Lengkap dengan Lokasi, Syarat, dan Jam Layanannya

Selain kehilangan sepeda motor, korban juga kehilangan sejumlah dokumen penting yang tersimpan di dalam jok kendaraan.

Dokumen tersebut di antaranya KTP, STNK, buku tabungan, beberapa kartu ATM, serta uang tunai sekitar Rp130 ribu.

Di dalam rekening ATM itu juga terdapat saldo sekitar Rp600 ribu.

Ardi berharap pelaku segera ditangkap dan motor yang baru delapan bulan dicicilnya dapat kembali.

Ardi mengaku awalnya tidak menaruh curiga karena pria tersebut mengenakan pakaian yang menyerupai seragam dinas kepolisian.

Ia melihat terdapat lambang satu bunga melati berwarna emas di kerah seragam yang identik dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol).

Namun, identitas pada bagian dada tidak terlihat karena tertutup jaket.

"Jadi, sebenarnya karena seragamnya tadi menyerupai seragam seperti ibaratnya aparat penegak hukum. Jadi, karena pangkatnya muncul di kerah bajunya dengan pangkat Kompol, warna pangkat itu warna kuning, bunga melati satu," sebut Ardi.

Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah pelaku benar-benar anggota Polri atau hanya menggunakan atribut yang menyerupai seragam kepolisian.

Korban mengatakan pelaku datang dengan alasan sepeda motornya mengalami kerusakan.

Pelaku kemudian meminta meminjam motor milik Ardi dengan dalih hendak menjemput anaknya di kawasan Jalan WR Supratman, Medan.

Di lokasi kejadian juga terdapat seorang tukang becak yang ikut meyakinkan korban.

Orang tersebut mengaku mengenal pelaku dan mengatakan bahwa istri pelaku bekerja di lingkungan Kantor Wali Kota Medan.

Karena merasa sedang membantu sesama aparat, Ardi akhirnya meminjamkan motornya.

"Sebenarnya saya itu sadar, tapi memang karena jiwa saya ini mau menolong, membantu. Terus dia (pelaku) karena dia pakai pakaian seragam tadi, ibaratnya saya juga Polisi Pamong Praja," ujarnya.

Setelah menunggu hingga sekitar pukul 22.00 WIB, pelaku tidak juga kembali.

Menyadari dirinya menjadi korban penipuan, Ardi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru pada 26 Juni 2026.

Laporan polisi tersebut teregister dengan nomor:

LP/B/586/VI/2026/SPKT/Polsek Medan Baru/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara.

Korban berharap aparat kepolisian segera mengungkap kasus tersebut agar tidak muncul korban lainnya.

"Saya berharap pada pihak yang berwajib dan yang berwenang agar segera menangkap pelaku karena ini sudah meresahkan masyarakat di Kota Medan dan sekitarnya. Supaya tidak ada lagi korban-korban berikutnya," ujarnya.

Setelah kejadian, pelaku diketahui meninggalkan sepeda motor lain di lokasi. Ardi kemudian menelusuri kepemilikan kendaraan tersebut melalui Samsat.

Hasil penelusuran mengarah kepada seorang warga Medan Johor. Saat didatangi, pemilik asli motor itu mengaku juga menjadi korban dengan modus serupa.

Menurut keterangan korban lain tersebut, pelaku saat itu mengenakan seragam Brimob dan berpura-pura meminjam motor sebelum akhirnya membawa kabur kendaraan miliknya.

"(Kata Pak I) pelakunya pakai pakaian Brimob. Jadi, itu di hari yang sama. Sama pelaku ini. Setelah dibawa dari sana, dia ambil motor saya, meminjam juga motifnya," kata Ardi.

Temuan itu memperkuat dugaan bahwa pelaku telah beberapa kali menjalankan aksi menggunakan modus seragam aparat untuk memperoleh kepercayaan korban.

Kapolsek Medan Baru, Kompol Bambang G. Hutabarat, membenarkan pihaknya telah menerima laporan korban dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung.

Polisi juga masih mendalami identitas pelaku, termasuk memastikan apakah pelaku memiliki kaitan dengan institusi kepolisian atau hanya menggunakan atribut yang menyerupai seragam Polri.

"Laporannya sudah kami terima dan tengah diselidiki ya," kata Bambang.

Polisi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap orang yang meminjam kendaraan, meskipun mengenakan atribut yang menyerupai aparat penegak hukum.

Masyarakat juga diminta segera melapor apabila mengetahui keberadaan pelaku atau memiliki informasi yang dapat membantu proses penyelidikan.* (d/ad)

JAKARTA – Jurnalis senior Indonesia, Karni Ilyas, resmi diangkat sebagai Komisaris Independen PT Darma Henwa Tbk (DEWA).

Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026.

Baca Juga:

• Zona Merah Lagi! IHSG Dibuka Melemah 0,66 Persen ke Level 5.782

Dalam RUPST itu, pemegang saham juga menunjuk Bambang Irawan Hendradi sebagai Presiden Komisaris, didampingi Suadi Atma sebagai Wakil Presiden Komisaris Independen.

Sementara jajaran Komisaris diisi oleh Nalinkant Amratlal Rathod, Wisnu Wahyudin Pettalolo, dan Sorimuda Pulungan.

Adapun posisi Komisaris Independen ditempati oleh Gories Mere, Agus Suharyono, serta Karni Ilyas.

Di jajaran direksi, Teguh Boentoro tetap dipercaya menjabat sebagai Presiden Direktur bersama delapan direktur lainnya, yakni Ahmad Hilyadi, Fredia Yuzirwan, Mahmud Samuri, Mukson Arif Rosyidi, Faruk Fauzi, Anny Tjandra, Joseph Lembayung, dan Ricardo Silaen.

Profil Singkat Karni Ilyas

Karni Ilyas memiliki nama lahir Sukarni Ilyas. Ia lahir di Nagari Balingka, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 25 September 1952.

Sejak muda, Karni sudah menunjukkan ketertarikannya di dunia jurnalistik.

Tulisan dan puisinya mulai dimuat di sejumlah media ketika masih duduk di bangku sekolah.

Setelah lulus dari SMEA Negeri 1 Padang, Karni merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mencari pekerjaan.

Ia sempat menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Publisistik (STP) yang kini menjadi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, sebelum menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan meraih gelar Sarjana Hukum pada 1984.

Memulai Karier dari Wartawan Lapangan

Karni mengawali karier jurnalistiknya sebagai reporter di Harian Suara Karya pada 1972.

Kemampuannya dalam bidang jurnalistik membuatnya bergabung dengan Majalah Tempo pada 1978.

Di media tersebut, Karni meniti karier hingga dipercaya menjadi Redaktur Pelaksana.

Pengalamannya meliput berbagai persoalan hukum kemudian membawanya memimpin Majalah Forum pada 1991 hingga 1999.

Kariernya semakin berkembang ketika memasuki dunia televisi.

Sukses Membesarkan Program Berita Televisi

Pada 1999, Karni dipercaya memimpin Liputan 6 SCTV.

Dalam waktu sekitar enam tahun, ia berhasil membawa program tersebut menjadi salah satu tayangan berita paling berpengaruh di Indonesia.

Setelah itu Karni bergabung dengan ANTV, sebelum akhirnya menjadi bagian dari tvOne sejak 2007.

Di tvOne, Karni dikenal luas sebagai pembawa acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang menghadirkan berbagai diskusi mengenai isu hukum, politik, hingga kebijakan publik.

Selain menjadi pembawa acara, Karni juga pernah menjabat sebagai Direktur Pemberitaan atau Pemimpin Redaksi News and Sports tvOne.

Atas kontribusinya di dunia jurnalistik, Karni menerima berbagai penghargaan, termasuk Panasonic Gobel Awards Lifetime Achievement pada 2012.

Aktif di Dunia Digital dan Organisasi

Memasuki era digital, Karni juga mengembangkan kanal Karni Ilyas Club dan menghadirkan kembali Indonesia Lawyers Club melalui platform YouTube.

Selain aktif sebagai jurnalis, Karni juga pernah dipercaya memegang berbagai posisi penting di organisasi, di antaranya Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Dengan pengalaman lebih dari lima dekade di dunia media, pengangkatan Karni Ilyas sebagai Komisaris Independen PT Darma Henwa Tbk menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya di luar industri jurnalistik.* (kmwp/ad)

Oleh:Boy Anugerah

HUBUNGAN antara Joko Widodo (Jokowi) dan PDI-P kembali menegang ketika Presiden RI ke-7 tersebut melancarkan safari politiknya ke daerah-daerah dengan jubah PSI.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Keliling Indonesia Timur, Istana: Presiden Prabowo Mengetahui Seluruh Agenda

Elit-elit banteng moncong putih juga semakin meradang karena beredarnya foto dan video di media sosial yang menunjukkan Jokowi meletakkan kaki di atas kepala kerbau untuk sebuah ritual adat—ada yang mengasosiasikan kerbau dengan logo banteng PDI-P.

Tak pelak, adegan tersebut menambah panas suhu konflik di antara kedua pihak yang nyaris tak pernah padam.

Ada sisi menarik dalam relasi antara Jokowi dan PDI-P.

Poin menariknya bukan terletak pada fakta historis bahwa tingkat keterpilihan Jokowi yang tinggi pada 2014 mampu melambungkan PDI-P ke puncak kekuasaan setelah PDI-P mengalami kekalahan kombo pada 2004 dan 2009.

Pun, bagian menariknya tidak terkait penyematan status "petugas partai" kepada Jokowi oleh PDI-P yang terkesan oleh khalayak umum hendak mereduksi status dan popularitas politiknya sebagai kepala negara waktu itu.

Sisi yang paling menggemaskan di antara keduanya adalah terkait kelihaian Jokowi dalam menerjemahkan spirit Soekarno dalam praksis politiknya sehari-hari, baik ketika menjabat sebagai Walikota Solo, hingga menjadi Presiden RI selama dua periode.

Dan, kecakapan dalam mengaksentuasikan spirit Soekarno selaiknya menjadi kredit politik mahal yang patut diapresiasi.

Turba dan Blusukan: Dua Wajah Dari Keping Uang yang Sama

Benang merah paling tegas di antara sosok Soekarno dan Jokowi adalah karakteristik sosial politiknya untuk turun langsung menemui masyarakat.

Di era kepemimpinannya, Soekarno mempopulerkan gerakan turun ke bawah (baca; turba), yakni metode dan strategi politik yang mengharuskan para pemimpin, elit politik, dan organisasi untuk turun langsung ke akar rumput dengan menyapa rakyat, serta menyerap aspirasi.

Gaya berpolitik turba Soekarno ini sangat memengaruhi kultur politik nasional pada masa itu.

Setelah Soekarno turun, praktis gaya politik turba ini meredup kehilangan pewarisnya.

Praktik turba seakan bangkit dari kubur dan mengalami transformasi ketika Jokowi melenting ke kancah perpolitikan Solo, berlanjut ke level Provinsi DKI Jakarta, hingga jenjang presiden.

Istilah ini berubah menjadi blusukan dan menjadi ciri yang melekat erat pada Jokowi—bahkan tak luntur ketika banyak politisi menirunya.

Turba dan blusukan adalah dua sisi dari keping mata uang yang sama.

Keduanya berdiri pada akar filosofis yang nyaris identik—pemimpin harus turun menjemput bola, hadir langsung di tengah masyarakat, bukan sekadar bertitah dan memberikan komando sebagai rupa elitisme.

Jika Soekarno melambari turba dengan semangat Marhaenisme yang kental, Jokowi merajut blusukan dari akar budaya Jawa—sebuah kosmos tempat ia lahir, tumbuh, dan membentuk habitus diri.

Namun, terlepas dari perbedaan akar yang membentuk kedua gerakan tadi, baik Soekarno maupun Jokowi menampilkan wajah yang sama—sikap pro-Wong Cilik.

Jokowi membahasakan frasa Wong Cilik dengan fasih melalui laku sikap politik, bukan sekadar jargon-jargon di mimbar orasi, sebagaimana Soekarno yang gemar menyapa rakyat kecil secara langsung pada masa kepemimpinannya.

Betul Jokowi tidak mewarisi "darah biru" Soekarno. Tapi laku sikapnya tidak berlebihan jika disebut mewarisi api ideologi kerakyatan Soekarno—dan ini seharusnya menjadi kredit politik paling mahal di sebuah partai yang menjadikan pemikiran Soekarno sebagai kompas perjuangan politik.

Dari Hal Unik Hingga Legasi Hari Lahir Pancasila

Dalam diskursus di media, penyamaan Jokowi dan Soekarno menyentuh hal-hal yang unik bahkan surealis.

Publik menyoal kesamaan dalam hal bulan kelahiran—Juni, shio kerbau berunsur logam yang menaungi keduanya, hingga tanggal wafatnya Soekarno 21 Juni sebagai tanggal kelahiran Jokowi—kaum surealis Jawa menyebutnya sebagai resureksi spirit Soekarno dalam diri Jokowi.

Persamaan-persamaan tersebut boleh dibantah sebagai sekadar kebetulan saja yang diamplifikasi sebagai gula-gula di media.

Namun, dalam relasi intim PDI-P dan Jokowi sebelum datang prahara politik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang meretakkan bahkan membelah hubungan keduanya, persamaan-persamaan kecil tersebut menjelma menjadi bumbu politik paling sedap dan rona-rona kebahagiaan dalam hubungan antara Jokowi dengan partai banteng yang membesarkannya.

Publik patut curiga, Jokowi adalah pemuja Soekarno.

Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai momen peringatan historis saja.

Kewenangan Jokowi yang besar selaku kepala negara pada periode tersebut telah membersihkan nama Soekarno dan merekonsiliasi sejarah yang pincang oleh pertarungan kekuasaan yang sengit dan bertumpahan darah pada periode 1965-1966 melalui penetapan tersebut.

Jika kita mengulik kembali sejarah bangsa, pada 1964 Soekarno telah menginisiasi 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Namun, pergumulan kekuasaan yang melentingkan Soeharto sebagai presiden menggantikan Soekarno, telah melahirkan politik anti-Soekarno pada era Orde Baru.

Kesakralan 1 Juni digeser menjadi 1 Oktober oleh Soeharto dengan langgam Hari Kesaktian Pancasila—langkah politis Soeharto yang bukan saja mengukuhkan pengaruhnya dalam bersih-bersih PKI, tapi juga secara sangat asertif mendelegitimasi legasi Soekarno terhadap bangsa.

Hikayat Kekuasaan

Jokowi bukanlah trah biologis Soekarno, tentu. Tapi dari sisi cara pandang terhadap kekuasaan, keduanya memiliki arsiran kisah yang sama.

Dan, cara pandang terhadap kekuasaan inilah yang memantik kritik terhadap keduanya.

Kekuasaan selalu menghadirkan candu purba—sikap enggan turun dan ingin berkuasa lebih lama.

Dan, candu ini menjangkit pada Soekarno tatkala pada 1963 tatkala MPRS membuat TAP MPRS No. III/MPRS/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup.

Fenomena pada masa Soekarno ini beresonansi dengan isu amandemen konstitusi untuk periode kepemimpinan tiga periode di masa akhir kepemimpinan Jokowi pada 2024.

Terkait isu ini menarik untuk menyingkap kembali labirin sejarah yang membungkusnya.

Jokowi dalam berbagai pemberitaan media menolak untuk perpanjangan masa jabatan tiga periode.

Publik Tanah Air pun menilai, isu ini adalah ide-ide liar dari para relawan di seputaran Jokowi.

Penolakan ini juga dilakukan oleh Soekarno, bahkan dalam dosis yang lebih tinggi.

AM Hanafie dalam bukunya tahun 1998 berjudul "AM Hanafi Menggugat: Kudeta Jenderal Soeharto Dari Gestapu ke Supersemar" menyelipkan kisah tentang usulan presiden seumur hidup kepada Soekarno.

Singkat cerita, dalam buku tersebut disebutkan bahwa usulan tersebut adalah akal-akalan Hanafie dan Chairul Saleh untuk mengantisipasi pihak-pihak yang hendak mendongkel Soekarno pada masa itu.

Setelah ditetapkan oleh MPRS dalam Sidang ke-II di Bandung pada masa itu, usulan yang sudah diketok palu tersebut disampaikan kepada Soekarno.

Soekarno kontan menolak karena mencederai prinsip dirinya yang demokratis.

Terlepas dari apakah yang menjadi motif dan siapa yang menjadi aktor dalam isu perpanjangan kekuasaan yang membebat Soekarno dan Jokowi pada masa akhir pemerintahannya tersebut, keduanya memiliki arsiran yang sama; rayuan dari para pendukung untuk memperpanjang kekuasaan.

Entah usulan ini merupakan strategi yang dicontek oleh para pendukung Jokowi dari kisah Soekarno atau tidak, tapi realitas sejarah ini menjadi momen unik yang mempertebal kesamaan antara Jokowi dengan sosok pendiri bangsa tersebut.

Dengan mengulik spirit Soekarno dalam hikayat politik Jokowi sejak menjadi Walikota Solo hingga lengser keprabon sebagai Presiden RI pada 2024, selaiknya dapat manjadi pelumas yang melenturkan ketegangan Jokowi dan PDI-P hari ini.

Kesamaan Poros Terhadap Kekuasaan

Jika lebih cermat, baik PDI-P maupun Jokowi sedang berdiri pada poros yang sama.

PDI-P yang berada di luar koalisi semakin mendapat tekanan hebat dengan tudingan berada di balik demonstrasi mahasiswa Juni ini.

Daya pukulnya bukan pada tudingan tersebut, melainkan tuntutan dari partai-partai koalisi kepada PDI-P untuk menegaskan kembali posisi politiknya dan menjelaskan secara lugas poin penyeimbang manakah yang sudah dilakukan.

Tekanan dari banyak kekuatan politik ini tentulah bukan situasi yang nyaman bagi PDI-P.

Banyak elit PDI-P yang harus menarik urat syaraf di media untuk menangkis semua tudingan.

Situasi yang sama juga berlaku pada Jokowi dan safari politiknya untuk PSI.

Ke depan, safari politik yang kental dengan kepentingan Pilpres 2029 ini rentan untuk diamati, dicermati, dan dijegal oleh kekuasaan hari ini.

Posisi sama antara PDI-P dan Jokowi hari ini memang tidak sama persis.

Jokowi lebih trengginas dengan melakukan penetrasi politik lebih awal, sementara PDI-P masih belum tegas menentukan garis politiknya terhadap kekuasaan—frasa penyeimbang masih rancu di mata kekuasaan dan koalisi.

Hikayat politik Jokowi hari ini tidak lagi bertutur dalam buku perjuangan PDI-P karena sudah mengendarai tunggangan yang berbeda—PSI.

Namun, spirit Soekarno masih terlihat tetap mendarah dan mendaging dalam strategi komunikasi politik Jokowi melalui pendekatan blusukan ke berbagai daerah di Tanah Air untuk sosialisasi politik PSI.

Sebagai penutup, ada pertanyaan menarik nan menggelitik; mungkinkah Soekarno yang menjadi spirit utama dalam hikayat politik Jokowi murka karena Jokowi menginjak kepala kerbau dalam safari politiknya ke Lampung?

Wallahualam bishawab.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah adalah seorang Tenaga Ahli di DPR RI, Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017, CEO LUSOR dan Baturaja Project

MEDAN – Kabar baik bagi para pemain FC Mobile.

EA Sports kembali membagikan kode redeem terbaru yang bisa diklaim pada Selasa, 30 Juni 2026.

Baca Juga:

• Jangan Sampai Terlewat! Kode Redeem FC Mobile Terbaru 29 Juni 2026: Klaim Pemain Elite, Gems, hingga Item Gratis

Program kode redeem menjadi salah satu cara EA Sports memberikan bonus kepada para pemain tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.

Namun, setiap kode memiliki batas waktu dan kuota penukaran sehingga disarankan segera melakukan klaim sebelum kedaluwarsa.

Selain berbagai hadiah menarik, FC Mobile tetap menjadi salah satu game sepak bola paling populer karena menghadirkan lisensi resmi berbagai kompetisi dunia, seperti UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, hingga La Liga.

Cara Menukar Kode Redeem FC Mobile

Bagi pemain yang belum pernah melakukan penukaran kode redeem, berikut langkah-langkahnya:

- Buka situs resmi penukaran kode FC Mobile di halaman redeem.
- Login menggunakan akun EA yang terhubung dengan akun FC Mobile.
- Masukkan salah satu kode redeem yang masih aktif.
- Klik Konfirmasi.
- Jika berhasil, hadiah akan langsung dikirim ke akun dalam game.

Daftar Kode Redeem FC Mobile Terbaru 30 Juni 2026

Berikut kode redeem yang dapat dicoba hari ini:

MLSCOMEKICKIT
TOTSMAY26
VINIJRGOAL
FC26GIFTIND
SHARDSAREBACK
FCM26MAYPRIME
TOTS26UPDATE
LASTROUND
BIGGAMEDAY
DEBUTGIFT
FIRSTWHISTLE
CADEAUDOR
ULTIMATELEAGUEID
FC26-COIN-BST99
GEMS-JUN22-RUSH
EA-PROMO-ECON-26
JOIASFESTIVAS
THEWORLDSGAME
WEEKENDBOOST

Beberapa kode menawarkan hadiah seperti pemain OVR 115-118, Draft Voucher, 150 Shards, 1.000 hingga 1.500 Gems, 500 ribu koin, Rank Up Points, dan Anniversary Pack.

Perlu diingat, tidak semua kode dapat digunakan oleh seluruh pemain.

Sebagian kode memiliki batas wilayah, batas penggunaan, atau sudah mencapai kuota maksimal sehingga bisa saja muncul pemberitahuan bahwa kode tidak lagi berlaku.

Karena itu, pemain disarankan segera menukarkan kode yang masih aktif agar tidak kehilangan kesempatan memperoleh hadiah gratis dari EA Sports.* (di/ad)

MEDAN – Masyarakat Kota Medan yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) kini dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling yang disediakan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan.

Layanan ini menjadi alternatif yang lebih praktis karena pemohon tidak perlu datang langsung ke kantor polisi.

Baca Juga:

• Hujan Tak Hentikan Semangat! Rico Waas Turun dari Panggung, Berdialog Langsung dengan Ratusan Pemuda pada Youth City Changers di Medan

Gerai-gerai tersebut ditempatkan di sejumlah titik strategis di Kota Medan agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Satlantas Polrestabes Medan, terdapat lima lokasi pelayanan SIM Keliling, yaitu:

- Mal Pelayanan Publik.
- Komplek MMTC (khusus Sabtu berpindah ke Plaza Medan Fair).
- Depan CIMB Lapangan Merdeka (khusus Minggu di Lapangan Merdeka).
- Komplek Asia Mega Mas (khusus Sabtu berada di depan CIMB Lapangan Merdeka).
- Carrefour Padang Bulan (khusus Sabtu berpindah ke Plaza Millennium).

Jadwal tersebut hanya berlaku untuk periode 29 Juni sampai 5 Juli 2026.

Setelah masa tersebut berakhir, lokasi maupun jadwal pelayanan dapat berubah sesuai ketentuan dari Satlantas Polrestabes Medan.

Karena itu, masyarakat disarankan untuk terus memantau informasi terbaru melalui media sosial resmi Satlantas Polrestabes Medan agar tidak salah jadwal.

Syarat Perpanjangan SIM

Bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM, terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan sebelum datang ke lokasi pelayanan, yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- SIM lama yang masih berlaku.
- Surat keterangan sehat.
- Surat hasil tes psikologi.

Dengan melengkapi seluruh persyaratan tersebut sejak awal, proses perpanjangan SIM dapat berlangsung lebih cepat dan lancar.

Jam Operasional

Layanan SIM Keliling tidak beroperasi selama 24 jam. Pelayanan dibuka setiap hari mulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Masyarakat diimbau datang lebih awal agar mendapatkan nomor antrean dan dapat menyelesaikan proses perpanjangan SIM sebelum jam pelayanan berakhir.

Program SIM Keliling diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi perpanjangan SIM tanpa harus mendatangi kantor Satpas, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas.* (d/ad)

JAKARTA – Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan Presiden Prabowo Subianto mengetahui seluruh agenda dan hasil kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Indonesia timur.

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons isu yang menyebut kunjungan Gibran bertujuan memperkuat basis dukungan politik menjelang kontestasi politik mendatang.

Baca Juga:

• Rupiah Tertekan Lagi! Dibuka Melemah ke Rp17.881 per Dolar AS

Namun demikian, Juri belum memberikan penjelasan apakah rangkaian kunjungan Gibran ke sejumlah daerah di Indonesia timur merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo.

Pada pertengahan Juni 2026, Gibran melakukan kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, ia turut mengajak sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Mereka yang ikut mendampingi antara lain Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Nolan Christopher Adam dari Universitas Pelita Harapan, Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman, serta Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia.

Kunjungan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pengawasan sekaligus penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Di Kabupaten Ende, Gibran meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 1 Ndona, SD Wolomoni, serta mengunjungi Pasar Lama Mbongawani.

Selanjutnya di Gorontalo, Gibran mengunjungi Bendungan Bulango Ulu, SD Negeri 07 Bulango Utara, serta menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan XVII Tahun 2026.

Sementara di Papua Barat, Gibran meninjau kawasan perkebunan PT Ebier Suth Cokran sekaligus membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV Tahun 2026.

Di Papua Selatan, Wakil Presiden mengunjungi Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, Gereja Katedral Salib Suci Baru, Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats, hingga RSUD Perpetua J. Safanpo.

Rangkaian kunjungan Gibran ke Indonesia timur menjadi perhatian publik setelah muncul spekulasi bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan penguatan dukungan politik.

Isu tersebut mencuat karena dalam beberapa kesempatan Gibran juga melakukan kegiatan sosial dan membagikan bantuan sosial yang mencantumkan identitas "Wapres Gibran" di sejumlah daerah.

Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga tengah melakukan rangkaian kunjungan ke sejumlah daerah, termasuk Lampung.

Dalam kegiatan tersebut, Jokowi dan jajaran PSI bertemu tokoh masyarakat serta menyerahkan bantuan kepada warga yang hadir.

Sejumlah pengamat kemudian mengaitkan aktivitas tersebut dengan dinamika politik menuju Pemilu 2029.

Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait yang membenarkan anggapan tersebut.

Pemerintah melalui Istana menegaskan bahwa Presiden Prabowo mengetahui seluruh aktivitas kunjungan Wakil Presiden Gibran selama menjalankan tugas di berbagai wilayah Indonesia.* (bb/ad)

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang pembacaan putusan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019–2024, Nadiem Makarim, pada Selasa, 30 Juni 2026.

Sidang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB di Ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali.

Baca Juga:

• Rp100 Triliun Digelontorkan, Satgas PRR Kawal 11.520 Program Pemulihan Pascabencana di Sumatera hingga 2028

Perkara ini menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian publik karena menyangkut proyek pengadaan teknologi pendidikan dengan nilai anggaran yang sangat besar.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Nadiem Makarim dengan pidana penjara selama 18 tahun.

Jaksa menilai mantan pendiri Gojek Indonesia tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan laptop Chromebook.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara," ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 190 hari.

Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar serta Rp4,87 triliun yang disebut sebagai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, jaksa meminta agar diganti dengan pidana penjara selama sembilan tahun.

Dalam surat dakwaan, jaksa menguraikan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan terdakwa selama proses pengadaan laptop Chromebook.

Jaksa menilai Nadiem diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan mengarahkan spesifikasi perangkat agar menggunakan sistem Chrome OS beserta Chrome Education Upgrade (CDM).

Kebijakan tersebut disebut membuat ekosistem pendidikan nasional bergantung pada produk Google.

Menurut jaksa, kebijakan tersebut diduga memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan memperkaya terdakwa sebesar Rp809,59 miliar yang disebut berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui PT Gojek Indonesia.

Jaksa juga mengaitkan investasi Google senilai US$786,99 juta dengan kepemilikan harta berupa surat berharga yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022.

Dalam persidangan sebelumnya, Tim Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin Roy Riyadi juga mengungkap adanya dugaan mens rea atau niat jahat sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri.

Menurut jaksa, dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan dua saksi, yakni mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Jumeri, serta mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Paudasmen, Hamid Muhammad.

"Mengenai substansi perkara, keterangan saksi Jumeri dan Hamid Muhammad mengungkap adanya fakta mens rea atau niat jahat terdakwa sebelum menjabat sebagai Menteri, yang terekam dalam pesan grup WhatsApp Mas Menteri Core Team," ujar Roy Riyadi.

Jaksa menyebut isi percakapan tersebut menunjukkan adanya arahan untuk mengganti sejumlah personel di Kemendikbudristek serta melibatkan pihak luar dalam penyusunan kebijakan teknologi informasi.

Dalam persidangan juga terungkap adanya mutasi jabatan terhadap Direktur SD dan Direktur SMP setelah disebut menolak membuat kajian teknis yang mengunggulkan Chrome OS.

Posisi tersebut kemudian diisi pejabat lain yang bersedia menandatangani kajian teknis sesuai arahan.

Selain itu, sejumlah pejabat pembuat komitmen mengakui di persidangan bahwa mereka tidak menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) secara mandiri.

Spesifikasi teknis pengadaan disebut telah mengarah pada produk Chromebook berdasarkan kajian teknis dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021.

Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan pada sidang hari ini.

Putusan tersebut akan menentukan apakah tuntutan jaksa diterima seluruhnya, sebagian, atau justru ditolak oleh pengadilan.* (bb/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah memulai perdagangan Selasa, 30 Juni 2026, dengan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Mata uang Garuda dibuka di level Rp17.881 per dolar AS, turun sekitar 0,17 persen, seiring sikap hati-hati pelaku pasar yang masih menunggu sejumlah data ekonomi penting dari Indonesia maupun Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Zona Merah Lagi! IHSG Dibuka Melemah 0,66 Persen ke Level 5.782

Won Korea menjadi mata uang dengan pelemahan terbesar terhadap dolar AS, yakni sebesar 0,49 persen.

Disusul peso Filipina yang turun 0,21 persen, rupee India dan yen Jepang yang masing-masing melemah 0,15 persen, dolar Taiwan turun 0,14 persen, dolar Singapura melemah 0,07 persen, dolar Hong Kong turun 0,03 persen, serta baht Thailand yang terkoreksi 0,01 persen.

Di sisi lain, tidak semua mata uang Asia bergerak negatif.

Ringgit Malaysia justru menguat 0,33 persen terhadap dolar AS, sementara yuan China naik tipis sebesar 0,03 persen.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan pergerakan rupiah diperkirakan masih terbatas dengan kecenderungan melemah karena pelaku pasar memilih menunggu berbagai indikator ekonomi yang akan dirilis dalam beberapa hari ke depan.

"Rupiah diperkirakan akan range bound terhadap dolar AS dengan potensi melemah terbatas. Investor cenderung wait and see serentetan data ekonomi penting baik dari domestik maupun AS pekan ini," ujarnya.

Menurut Lukman, selain menunggu data ekonomi, investor juga masih memperhatikan perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang dinilai masih berubah-ubah.

Kondisi tersebut membuat pelaku pasar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

"Perkembangan geopolitik yang berubah-ubah di Timur Tengah juga membuat investor berhati-hati," katanya.

Ia memperkirakan nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp17.800 hingga Rp17.900 per dolar AS sepanjang perdagangan hari ini.

Dari dalam negeri, perhatian investor akan tertuju pada rilis sejumlah indikator ekonomi yang dijadwalkan terbit pada Rabu (1/7/2026), yakni data aktivitas manufaktur, inflasi, dan neraca perdagangan Indonesia.

Ketiga data tersebut akan menjadi gambaran kondisi ekonomi nasional sekaligus menjadi acuan pasar dalam membaca arah kebijakan moneter ke depan.

Sementara itu, dari Amerika Serikat, pasar juga menantikan data aktivitas manufaktur yang dirilis pada hari yang sama.

Setelah itu, fokus investor akan beralih ke laporan ketenagakerjaan Non-Farm Payrolls (NFP) yang dijadwalkan terbit pada Kamis (2/7/2026).

Data NFP menjadi salah satu indikator ekonomi yang paling diperhatikan pasar global karena dapat memengaruhi arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve.

Jika hasilnya lebih kuat dari perkiraan, dolar AS berpotensi semakin menguat dan memberi tekanan tambahan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Meski demikian, pelaku pasar masih menunggu kepastian dari berbagai data tersebut sebelum mengambil langkah investasi berikutnya.* (bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memulai perdagangan Selasa, 30 Juni 2026, di zona merah.

Pelemahan sejumlah saham berkapitalisasi besar (big caps), seperti BBCA, BBRI, BMRI, TLKM, dan AMMN, menjadi salah satu faktor yang menekan laju indeks pada awal sesi perdagangan.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Lagi! 1 Gram Kini Rp2,63 Juta, Saat yang Tepat untuk Beli?

Pada awal perdagangan, volume transaksi mencapai 438,9 juta saham dengan nilai transaksi sekitar Rp621,6 miliar.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.142 triliun.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 179 saham menguat, 227 saham melemah, dan 553 saham bergerak stagnan.

Tekanan terhadap IHSG terutama berasal dari pelemahan sejumlah saham unggulan.

Saham BBCA turun 3,38 persen ke level Rp5.725, BBRI melemah 0,35 persen menjadi Rp2.830, TLKM turun 0,41 persen ke Rp2.400, BMRI terkoreksi 0,51 persen ke Rp3.920, sedangkan AMMN turun 1,82 persen ke Rp3.240.

Di sisi lain, beberapa saham berkapitalisasi besar masih mampu menahan tekanan pasar.

Saham BREN naik 2,19 persen menjadi Rp3.270, DSSA menguat 0,61 persen ke Rp830, dan TPIA bertambah 1,46 persen ke level Rp1.735.

Pelemahan tersebut melanjutkan tren negatif pada perdagangan sebelumnya.

Pada penutupan Senin, 29 Juni 2026, IHSG turun 1,28 persen ke posisi 5.820,79.

Tim Riset BRI Danareksa Sekuritas menilai koreksi pasar terjadi di tengah aktivitas perdagangan yang relatif rendah.

Kondisi tersebut mencerminkan sikap investor yang masih memilih menunggu perkembangan sejumlah sentimen ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Pasar hari ini akan mencermati rilis PMI Manufaktur, inflasi, dan neraca perdagangan Indonesia sebagai indikator kesehatan ekonomi domestik. Di sisi lain, rencana IPO sejumlah emiten pada awal Juli juga berpotensi menyerap likuiditas pasar dalam jangka pendek," tulis analis, Selasa (30/6/2026).

Selain menunggu data ekonomi Indonesia, pelaku pasar juga memperhatikan perkembangan ekonomi Amerika Serikat, termasuk rilis data ketenagakerjaan dan pidato Gubernur Federal Reserve (The Fed), Kevin Warsh.

Ketidakpastian geopolitik global juga masih menjadi faktor yang memengaruhi pergerakan pasar keuangan.

Secara teknikal, analis memperkirakan IHSG masih berpotensi bergerak terbatas dengan kecenderungan melemah.

"Peluang rebound masih terbatas selama IHSG belum mampu kembali menembus area resistance tersebut," tandasnya.

BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak pada kisaran support 5.730 dan resistance 6.000 dalam perdagangan hari ini.

Disclaimer: Informasi ini disampaikan sebagai bahan informasi dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham.

Seluruh keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan pertimbangannya.* (bi/ad)