MEDAN — Wali Kota Medan Rico Waas angkat bicara mengenai pencopotan Camat Medan Timur, Fernanda, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang berupa jual-beli jabatan.

Dugaan tersebut disebut terjadi ketika Fernanda masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Medan Amplas.

Baca Juga:

• Dedi Congor Jadi Tersangka Polri, KPK Tetap Usut Korupsi Importasi Bea Cukai

Rico mengatakan dugaan jual-beli jabatan itu terungkap berdasarkan hasil audit Inspektorat Kota Medan.

"Iya, melalui audit Inspektorat, yang bersangkutan ini menjanjikan jabatan dengan mengambil sejumlah uang untuk menjanjikan jabatan," ujar Rico saat diwawancarai di Kantor Wali Kota Medan, Selasa (11/8/2026).

Menurut Rico, dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diketahui setelah adanya sejumlah laporan yang diterima pemerintah kota.

Laporan itu kemudian diperiksa dan dieksaminasi oleh Inspektorat.

Hasil pemeriksaan tersebut, kata Rico, menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Fernanda.

"Ini dari laporan-laporan yang kami terima, lalu dieksaminasi oleh Inspektorat, ditemukan bahwasanya memang hal tersebut terjadi. Maka dari itu, kami memberikan sanksi untuk saat ini. Kami akan copot sementara, selanjutnya pastinya dari jabatannya akan juga dicopot," ungkapnya.

Rico menjelaskan pencopotan sementara dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Pemeriksaan oleh Inspektorat disebut telah berjalan sekitar 14 hari dan masih dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan dugaan jual-beli jabatan tersebut berlanjut ke proses hukum, Rico mengatakan pihaknya menyerahkan keputusan tersebut kepada Inspektorat.

"Ini (proses hukumnya) nanti kita serahkan kepada Inspektorat. Pemeriksaan sudah berjalan kurang lebih 14 hari. Bisa diperpanjang sesuai kebutuhan," katanya.

Sebelumnya, Rico Waas telah mencopot sementara Fernanda dari jabatannya sebagai Camat Medan Timur.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Wali Kota Medan Nomor 800.1.6.2/1305.K tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan sebagai Camat Medan Timur Kota Medan.

Dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Medan Nomor 700.1.2.1/138.6/INSP/2026 tertanggal 30 Juli 2026, Fernanda disebut melakukan penyalahgunaan wewenang ketika menjabat sebagai Plt Camat Medan Amplas.

Audit tersebut menyebut adanya dugaan praktik jual-beli jabatan.

Fernanda diduga menjanjikan pengurusan penempatan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan meminta dan menerima sejumlah uang.

Pemkot Medan kini masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap Fernanda.

Sanksi definitif terhadap jabatan yang bersangkutan juga disebut akan ditentukan setelah proses pemeriksaan selesai.* (d/ad)

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan kebijakan mutasi terhadap Kapolda dan Pangdam masih berlaku jika mereka dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayahnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Djamari ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai kebijakan pada era Presiden Joko Widodo yang mengaitkan penanganan karhutla dengan karier Kapolda dan Pangdam.

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Resmikan Masjid Al-Ikhlas Kodim 0208/Asahan, Bupati Taufik Tekankan Sinergi TNI dan Pemda

Djamari menjelaskan, salah satu pertimbangan dalam kebijakan tersebut adalah kemampuan Kapolda dan Pangdam mengendalikan titik api ketika terjadi kebakaran.

"Artinya dalam upaya pengendalian disebut berhasil atau tidak berhasil..kalau tidak berhasil dia punya konsekuensi. Tetap itu berlaku," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Djamari juga menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Gunung Gede Pangrango.

Menurut dia, kondisi di sejumlah lokasi saat ini sudah terkendali. Untuk kawasan Bromo, titik api disebut hanya tersisa satu hingga dua titik.

Pemerintah juga telah memetakan sejumlah provinsi yang dinilai memiliki potensi mengalami kebakaran hutan dan lahan.

"Yang kita waspadai memang ada pada enam provinsi itu, yaitu mulai dari Jambi... eh mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel dan itu pun sudah kita kendalikan sampai dengan saat ini," katanya.

Enam provinsi yang menjadi perhatian pemerintah tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Djamari mengatakan kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla.

Menurut dia, fenomena El Nino diperkirakan berlangsung cukup panjang sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah penanganan yang efektif.

Salah satu upaya yang dinilai paling efektif adalah operasi udara, khususnya operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk menghasilkan hujan buatan.

"Melihat situasi seperti sekarang ini, upaya yang paling tepat, operasi yang paling tepat dilakukan adalah yang efektif, yang efektif, operasi udara sebetulnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB, itu yang paling efektif," ucapnya.

Operasi modifikasi cuaca dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan memanfaatkan kondisi atmosfer yang memungkinkan untuk menghasilkan hujan di wilayah sasaran.

Namun, pelaksanaan OMC memiliki syarat utama, yakni tersedianya awan hujan yang dapat disemai.

Tanpa keberadaan awan yang memenuhi syarat, operasi modifikasi cuaca tidak dapat dilakukan.

Pemerintah terus memantau perkembangan titik api di sejumlah daerah sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran meluas.

Penanganan karhutla juga melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta berbagai unsur terkait.* (bi/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dijadwalkan mengunjungi Kejaksaan Agung pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Kunjungan tersebut berlangsung di tengah penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan BGN.

Baca Juga:

• Kejagung Periksa Saksi dari Bank Indonesia dalam Kasus TPPU Eks Jampidsus Febrie

Menurut dia, kunjungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada sore hari.

"Rencana begitu [Kepala BGN ke Kejagung], sore," ujar Anang, Selasa (11/08/2026).

Meski demikian, Anang belum memastikan apakah Sudaryono akan bertemu langsung dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Ia juga belum menjelaskan secara rinci agenda kunjungan Kepala BGN tersebut.

Rencana kedatangan Sudaryono ke Kejaksaan Agung berlangsung setelah penyidik mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada BGN untuk tahun anggaran 2025-2026.

Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut.

Terbaru, penyidik menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan, sebagai tersangka.

Selain Lalu Muhammad Iwan Mahardan, enam orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala BGN periode 2024-2026 Dadan Hindayana; Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 hingga 2 Juli 2026 Sony Sonjaya; serta Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan periode 22 Oktober 2024 hingga 2 Juli 2026 Lodewyk Pusung.

Tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri yang disebut sebagai orang kepercayaan Sony Sonjaya.

Kemudian Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono dan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing.

Dalam penyidikan perkara tersebut, Kejaksaan Agung juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif.

Prajurit tersebut berinisial BU.

Ia disebut menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran pada Badan Gizi Nasional sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan sepeda motor listrik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, inisial BU merujuk kepada Kolonel Cpl Budi Utomo.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan tim penyidik menemukan adanya keterlibatan prajurit TNI aktif tersebut.

"Tim penyidik menemukan adanya keterlibatan BU selaku prajurit TNI Aktif, yang saat ini menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran pada Badan Gizi Nasional," ujar Syarief dalam konferensi pers, Sabtu (04/07/2026).

Kunjungan Sudaryono ke Kejaksaan Agung menjadi perhatian di tengah proses penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut maupun apakah Sudaryono akan bertemu dengan Jaksa Agung.* (bb/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengembangkan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengembangan perkara itu tetap dilakukan meski mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Marunda, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri.

Baca Juga:

• Eks Menag Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp622 Miliar dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Menurut Taufik, surat perintah penyidikan (Sprindik) baru yang diterbitkan KPK masih bersifat umum dan belum mencantumkan tersangka.

"Kami pastikan bahwa yang saat ini surat perintah penyidikan kami terkait surat perintah yang umum tadi belum ada tersangka itu tetap bisa berjalan, karena beda obyek dengan yang dilakukan oleh APH (Aparat Penegak Hukum) lain," kata Taufik dalam keterangannya, Selasa, 11 Agustus 2026.

Taufik menegaskan perkara yang sedang ditangani KPK merupakan perkara baru dan berbeda dari perkara yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya.

"Jadi ini betul-betul perkara yang baru gitu dari yang sudah dilakukan oleh APH lain," ujar dia melanjutkan.

KPK memastikan pengembangan perkara tersebut akan terus berjalan.

Penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup.

"Kita pasti akan tetapkan tersangkanya karena ini sudah surat perintah penyidikan. Karena memang rezim yang KUHAP baru memang belum ada tersangka, kita akan pakai penetapan tersangka setelah penyidikan ditemukan dua alat bukti yang cukup," ujar Taufik.

Dengan demikian, penetapan Dedi Congor sebagai tersangka oleh Polri tidak menghentikan langkah KPK dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sebelumnya, Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji atau gratifikasi.

Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan dugaan penerimaan gratifikasi tersebut terjadi dalam rentang 2008 hingga 2016.

"Tersangka penerimaan hadiah atau janji atau gratifikasi. Tempus perkara 2008-2016, dimulai penyidikan 2017, ditetapkan tersangka 2023," ujar Yusuf kepada wartawan, Selasa, 11 Agustus 2026.

Penyidik Kortas Tipidkor Polri juga telah menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi tersebut.

Namun, Yusuf tidak membeberkan detail barang bukti karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan.

Saat ini, penyidik Kortas Tipidkor Polri masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.

"Saat ini penyidik sedang memenuhi P19 Jaksa peneliti," kata dia.

Nama Ahmad Dedi sebelumnya muncul dalam persidangan perkara suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemilik PT Blueray Cargo, John Field, mengungkap adanya pemberian uang sebesar Rp30 miliar kepada Dedi Congor.

Kesaksian tersebut disampaikan John ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara dugaan suap pengurusan impor di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.

Dalam persidangan, kuasa hukum John menanyakan asal-usul uang Rp30 miliar tersebut.

"Bisa Bapak jelaskan Rp 91 (miliar) itu, kan kurang dari Rp 61 (miliar), berarti ada Rp 30 (miliar) lagi. Bisa Bapak jelaskan tentang yang Rp 30 (miliar) ini pemberian kepada siapa, besarannya berapa setiap bulan dan bagaimana ceritanya?" tanya kuasa hukum John di ruang sidang.

"Yang Rp 30 (miliar) itu setiap bulan, saya bantu Rp 5 miliar, Rp 5 Miliar itu ke Pak Dedi," jawab John.

John kemudian mengatakan uang tersebut diberikan kepada Dedi selama enam bulan dengan nilai Rp5 miliar setiap bulan.

Kuasa hukum John kemudian memastikan apakah sosok yang dimaksud adalah Ahmad Dedi.

"Ini Ahmad Dedi ya?" tanya kuasa hukum untuk memastikan.

"Iya, Ahmad Dedi," jawab John.

John juga mengaku saat itu belum mengetahui bahwa Ahmad Dedi merupakan pejabat Bea Cukai.

"Saya enggak tahu dia di Bea Cukai, saya tahunya dia di BIN, terus saya ketemu stafnya," kata John.

KPK kini tetap melanjutkan pengembangan perkara dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penyidik KPK akan menentukan tersangka setelah proses penyidikan menemukan dua alat bukti yang dinilai cukup.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Dakwaan terhadap Yaqut dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Usai Mangkir, Rudi Tanoe Akhirnya Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Bansos Beras Rp200 Miliar

Mereka adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp622.090.207.166,41 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu," ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (11/8).

Nilai kerugian negara tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Jaksa mengatakan dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini berkaitan dengan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024.

Menurut jaksa, pengisian kuota tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu tujuannya diduga untuk mengakomodasi permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan Tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu TO, jemaah haji khusus dengan masa tunggu x tahun Tx tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK)," tutur jaksa.

Jaksa juga mengungkap dugaan adanya penerimaan fee percepatan dari sejumlah jemaah dalam pengisian kuota haji khusus tambahan tersebut.

Selain itu, Yaqut disebut mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 menjadi 50 persen tanpa didukung kajian teknis.

Jaksa mendakwa tindakan tersebut membuat Yaqut memperoleh keuntungan pribadi.

Yaqut disebut memperkaya diri sebesar US$271.500. Jika dikonversikan menggunakan kurs Rp17.800 per dolar AS, nilai tersebut setara sekitar Rp4,83 miliar.

"Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa Yaqut Cholil Qoumas sejumlah US$271.500," ungkap jaksa.

Selain Yaqut, jaksa menyebut perkara tersebut juga diduga memperkaya pihak lain, termasuk 313 PIHK.

Dakwaan tersebut menjadi awal proses persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Selanjutnya, jaksa dan pihak terdakwa akan menjalani tahapan pembuktian untuk menguji berbagai tuduhan serta bukti yang diajukan dalam persidangan.* (cn/ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun terus mempercepat pemulihan fasilitas umum setelah banjir melanda kawasan Pasar Bawah, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Sumatera Utara.

Pemulihan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak melalui semangat gotong royong.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Tutup APRC 2026 Putaran Ketiga, Musa Rajekshah Keluar sebagai Juara Utama

Salah satu dukungan datang dari PT Bridgestone berupa alat berat.

Alat tersebut digunakan untuk meratakan sejumlah lubang di jalan dan area lain yang mengalami kerusakan akibat tergerus arus banjir.

Material banjir berupa lumpur yang telah mengeras juga diratakan untuk membantu pembenahan fasilitas umum yang terdampak.

Beberapa lokasi yang mendapat penanganan antara lain halaman Masjid Taqwa dan lingkungan SD Muhammadiyah di Nagori Bandar Selamat.

Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, yang menjadi koordinator kegiatan, mengatakan pemerintah daerah berupaya menyelesaikan penanganan pascabanjir agar kegiatan masyarakat dapat kembali berjalan normal.

"Hari ini kami melaksanakan perataan material yang terbawa banjir, kemudian akan dilanjutkan dengan penimbunan kembali agar halaman Masjid Taqwa dan SD Muhammadiyah dapat segera dimanfaatkan seperti sediakala," ujar Siti Aminah.

Menurut Siti, penanganan tidak hanya berfokus pada pembersihan dan perbaikan fasilitas yang terdampak.

Pemerintah juga mulai menyusun langkah untuk mencegah banjir kembali terjadi.

Koordinasi dilakukan bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perusahaan yang berada di sekitar wilayah Serbelawan.

"Kami telah berkoordinasi dengan PT Bridgestone dan PTPN IV Unit Dolok Ilir terkait langkah-langkah pencegahan banjir. Sinergi ini terus kami tindak lanjuti agar ke depan dapat diwujudkan solusi yang efektif sehingga masyarakat tidak lagi dihantui bencana banjir setiap musim hujan. Seluruh perkembangan terus kami pantau dan tindak lanjuti secara berkesinambungan," tambahnya.

Kepala SD Muhammadiyah Serbelawan, Ustad Syaripuddin Panjaitan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun atas perhatian dan respons dalam membantu pemulihan lingkungan sekolah.

Menurut dia, pembenahan fasilitas sekolah penting dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman.

"Bantuan ini sangat berarti bagi kami agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan nyaman dan aman. Kami juga berharap kepada pemerintah agar segera melakukan upaya-upaya menyeluruh, sehingga masalah banjir yang kerap melanda Serbelawan saat hujan deras tidak terjadi lagi," ucapnya penuh harap.

Pemkab Simalungun menargetkan proses pemulihan kawasan Serbelawan dapat segera diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Selain memperbaiki fasilitas umum yang rusak, koordinasi lintas pihak juga diarahkan untuk memperkuat upaya mitigasi dan pencegahan banjir.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya bencana serupa pada masa mendatang sekaligus menjaga fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan ruang publik agar tetap dapat digunakan masyarakat.

Pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan penanganan di lapangan dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir.* (ad)

SIMALUNGUN — Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih resmi menutup ajang FIA Asia Pacific Rally Championship (APRC) 2026 Putaran ke-3 pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Penutupan tersebut menandai berakhirnya seluruh rangkaian perlombaan yang berlangsung di kawasan perkebunan Tobasari, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Buka Turnamen Mini Soccer Bahagia Cup II, 23 Tim Berebut Piala Bupati 2026

Mereka beradu kecepatan menaklukkan lintasan tanah dan berbatu yang berada di kawasan perkebunan Tobasari.

Lintasan tersebut tidak hanya menghadirkan tantangan bagi para pereli, tetapi juga menyuguhkan pemandangan alam khas Simalungun.

Persaingan ketat terjadi sepanjang perlombaan. Pereli nasional Musa Rajekshah bersama navigator Hervian Soejono berhasil keluar sebagai pemenang utama.

Musa dan Hervian mengendarai Skoda Fabia RS Rally 2 bersama tim BLA BLA BLA MOTORSPORT.

Keduanya mampu menjaga konsistensi, menerapkan strategi, dan mempertahankan kecepatan di setiap Special Stage (SS).

Hasil tersebut membawa Musa Rajekshah dan Hervian Soejono menjadi pasangan pereli tercepat dengan catatan waktu terbaik secara keseluruhan.

Posisi kedua ditempati Ryan Nirwan bersama navigator Adi Indiarto.

Keduanya mengendarai Toyota GR Yaris Rally2 bernomor urut 1 dari Toyota Gazoo Racing Indonesia.

Ryan Nirwan tampil kompetitif dan terus memberikan tekanan kepada Musa sepanjang perlombaan.

Namun, hingga perlombaan berakhir, Ryan harus puas berada di posisi kedua.

Sementara itu, posisi ketiga diraih pasangan M. Kholilul Rahman dan Tri Arjuna dari tim MAB HRVRT dengan menggunakan Ford Fiesta Rally3.

Dalam sambutannya saat menutup APRC 2026 Putaran ke-3, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih memberikan apresiasi kepada seluruh pereli yang telah menunjukkan semangat dan sportivitas selama kompetisi.

"Anda semua telah membuktikan bahwa Kabupaten Simalungun mampu menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan event-event berskala nasional maupun internasional dengan sangat baik," ujar Bupati.

Menurut Anton, ajang rally tersebut tidak hanya menjadi arena adu kecepatan.

Kompetisi itu juga menjadi simbol semangat dan inspirasi bagi kemajuan serta peningkatan daya saing Kabupaten Simalungun.

Dia menilai penyelenggaraan APRC 2026 memberikan dampak yang lebih luas bagi daerah.

Selain olahraga, ajang tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan budaya Simalungun.

Kegiatan tersebut juga dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi perlombaan.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta jasa penginapan menjadi sejumlah sektor yang ikut mendapatkan manfaat dari kedatangan peserta dan penonton.

"Kami berkomitmen untuk terus menjadikan Kabupaten Simalungun sebagai rumah yang ramah bagi ajang olahraga nasional maupun internasional," tegasnya.

Dukungan terhadap pelaksanaan APRC 2026 Putaran ke-3 juga disampaikan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Utara, Harun Mustafa Nasution.

Harun menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun yang memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan ajang tersebut.

Dengan dukungan pemerintah daerah, penyelenggara, organisasi olahraga, dan masyarakat, APRC 2026 di Simalungun dapat berlangsung dengan lancar dan aman.

Penyelenggaraan APRC 2026 Putaran ke-3 sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Simalungun sebagai salah satu daerah yang mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga berskala internasional.

Selain menjadi catatan bagi perkembangan olahraga otomotif, kegiatan tersebut turut membuka peluang promosi potensi wisata dan ekonomi daerah kepada masyarakat yang datang dari berbagai wilayah.* (ad)

BINJAI — Lurah Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Suhendro, membuka kegiatan sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan (Posbankum) di Aula Kelurahan Timbang Langkat, Jalan Ir. H. Juanda, Senin, 10 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan Posbankum sekaligus memperluas akses warga terhadap informasi dan layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan.

Baca Juga:

• Usai Mangkir, Rudi Tanoe Akhirnya Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Bansos Beras Rp200 Miliar

"Dengan adanya pemahaman hukum, tentu akan membawa dampak positif untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Timbang Langkat," ujarnya.

Menurutnya, pemahaman mengenai hukum penting diberikan kepada masyarakat agar warga mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.

Posbankum Kelurahan atau Desa merupakan layanan yang disediakan di tingkat kelurahan untuk membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan dan konsultasi hukum secara lebih mudah dan terjangkau.

Layanan tersebut terutama ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan yang membutuhkan informasi maupun pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum.

Ada sejumlah layanan utama yang dapat diberikan melalui Posbankum.

Pertama, informasi dan konsultasi hukum. Layanan ini bertujuan memberikan pemahaman serta jawaban atas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Kedua, pendampingan non-litigasi untuk membantu warga menyelesaikan persoalan di tingkat masyarakat tanpa harus langsung melalui proses pengadilan.

Ketiga, mediasi sengketa. Layanan ini membantu memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan dengan melibatkan lurah sebagai juru damai.

Keempat, rujukan hukum. Dalam kasus tertentu, masyarakat dapat diarahkan ke lembaga atau instansi penegak hukum yang sesuai apabila persoalan tersebut membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) turut memberikan penyuluhan mengenai peran dan tugas paralegal di Posbankum Kelurahan.

Materi yang disampaikan juga mencakup kriteria masyarakat yang dapat menjadi paralegal serta peran mereka dalam membantu memberikan akses layanan hukum kepada warga.

Keberadaan Posbankum diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan bantuan ketika menghadapi persoalan hukum.

Dengan layanan tersebut, penyelesaian berbagai permasalahan di tingkat kelurahan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* (ad)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan komitmennya untuk mengejar para bandar narkotika dan memiskinkan mereka melalui penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Langkah tersebut, menurut Ruddi, dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus memutus mata rantai peredaran narkotika hingga ke sumbernya.

Baca Juga:

• Mayor TNI AL Didakwa Edarkan Sabu, Oditur Ungkap Peran Istri dalam Pengiriman Lewat Pesawat

Abituren Akabri 1996 itu menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika, termasuk para pengedar yang mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut.

"Kepada para bandar, segera hentikan kegiatan atau kami akan tindak dengan tegas dan terukur. Yang pasti, para pengedar narkotika akan saya kejar dan saya akan buat mereka miskin," tegas Ruddi Setiawan saat konferensi pers di Aula Presisi Polda Aceh, Senin, 10 Agustus 2026.

Selain menyasar jaringan peredaran narkotika, Ruddi mengingatkan seluruh personel Polda Aceh dan jajarannya agar tidak mencoba menggunakan narkotika dalam bentuk apa pun.

Dia secara khusus menyoroti munculnya narkotika jenis baru berupa cartridge vape getar yang disebut mengandung liquid etomidate.

Ruddi menegaskan personel yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan mendapatkan sanksi berat.

Hukuman tersebut bahkan dapat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

Untuk memperketat pengawasan, Kapolda Aceh bersama Bidpropam akan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap personel.

Pemeriksaan dilakukan antara lain melalui tes urine dan pemeriksaan terhadap vape yang digunakan anggota.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan sekaligus pengawasan internal agar personel kepolisian tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Ruddi menegaskan penindakan akan berlaku bagi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan narkotika, termasuk anggota kepolisian yang berada di bawah komandonya.

"Siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika akan saya tindak, termasuk anggota saya sendiri. Jadi, jangan ada yang coba-coba bermain narkotika. Sanksinya akan dipecat," pungkas Kapolda Aceh dengan tegas.

Penerapan TPPU terhadap bandar narkotika diharapkan tidak hanya menjerat pelaku melalui tindak pidana narkotika, tetapi juga menyasar keuntungan ekonomi yang diperoleh dari bisnis tersebut.

Dengan menyita atau menelusuri aset yang berkaitan dengan hasil kejahatan, aparat dapat memutus sumber pendanaan jaringan narkotika sekaligus mempersempit ruang gerak para bandar.* (ad)

JAKARTA - Siswa kelas 9 yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK mulai perlu mempertimbangkan pilihan sekolah dan jurusan yang sesuai dengan minat serta kemampuan.

Bagi siswa yang memilih SMK, tersedia berbagai bidang keahlian yang dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan industri.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Smartboard Tebing Tinggi: Eks Kadisdik Dituntut 9,5 Tahun Penjara, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp3,2 Miliar

Setiap bidang memiliki kompetensi yang berbeda.

Karena itu, siswa disarankan memilih bidang keahlian berdasarkan minat, bakat, dan cita-cita.

Berikut 10 bidang keahlian SMK yang dapat menjadi pilihan:

1. Teknologi Konstruksi dan Properti

Bidang ini mempelajari perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan bangunan dan infrastruktur.

Bidang tersebut cocok bagi siswa yang memiliki ketertarikan terhadap dunia konstruksi dan desain bangunan.

2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa

Siswa yang memilih bidang ini akan mempelajari berbagai hal terkait mesin, pengelasan, teknik industri, hingga proses produksi modern.

Kompetensi tersebut banyak dibutuhkan oleh sektor industri.

3. Energi dan Pertambangan

Bidang Energi dan Pertambangan berfokus pada berbagai kompetensi yang berkaitan dengan energi listrik, energi terbarukan, hingga pengelolaan sumber daya pertambangan.

4. Teknologi Informasi

Bagi siswa yang menyukai komputer dan dunia digital, Teknologi Informasi dapat menjadi salah satu pilihan.

Bidang ini mencakup pemrograman, jaringan komputer, pengembangan aplikasi, hingga kecerdasan buatan.

5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial

Bidang Kesehatan dan Pekerjaan Sosial ditujukan bagi siswa yang ingin berkontribusi dalam pelayanan kesehatan dan sosial.

Kompetensi yang dipelajari mendukung kebutuhan masyarakat di bidang tersebut.

6. Agribisnis dan Agroteknologi

Bidang ini mempelajari pertanian modern, peternakan, perikanan, hingga teknologi pangan.

Kompetensi tersebut berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian dan upaya mendukung ketahanan pangan Indonesia.

7. Kemaritiman

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kebutuhan tenaga terampil di sektor maritim.

Bidang Kemaritiman mempersiapkan siswa untuk memiliki kompetensi di sektor pelayaran, perkapalan, dan kelautan.

8. Bisnis dan Manajemen

Siswa yang memiliki ketertarikan terhadap dunia usaha dapat mempertimbangkan bidang Bisnis dan Manajemen.

Bidang ini mencakup kompetensi seperti akuntansi, pemasaran, administrasi perkantoran, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis.

9. Pariwisata

Bidang Pariwisata mencakup berbagai kompetensi yang mendukung industri pariwisata.

Di antaranya perhotelan, kuliner, tata boga, tata kecantikan, hingga layanan wisata.

10. Seni dan Ekonomi Kreatif

Bagi siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang kreatif, Seni dan Ekonomi Kreatif dapat menjadi pilihan.

Kompetensi yang tersedia antara lain desain komunikasi visual, fotografi, animasi, seni pertunjukan, dan berbagai bidang industri kreatif lainnya.

Setiap bidang keahlian di SMK memiliki karakteristik dan peluang karier yang berbeda.

Karena itu, siswa kelas 9 sebaiknya tidak memilih jurusan hanya karena mengikuti teman atau tren.

Pemilihan bidang keahlian dapat disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan, dan cita-cita siswa.

Dengan pilihan yang tepat, pendidikan di SMK tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja, berwirausaha, maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

SMK juga dirancang untuk memberikan keterampilan yang lebih dekat dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri.

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi siswa dan orang tua sebelum menentukan pilihan pendidikan setelah lulus SMP.* (km/ad)

JAKARTA - Komisaris Utama sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik (DNRL), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudi Tanoe, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 11 Agustus 2026.

Rudi Tanoe dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020.

Baca Juga:

• Sidang Perdana Kasus Korupsi Kuota Haji, Eks Menag Yaqut: Semua yang Benar Akan Kelihatan

Ia terlihat mengenakan pakaian serba hitam dan membawa sebuah map berwarna cokelat.

Rudi tidak memberikan keterangan kepada awak media ketika ditanya mengenai pemeriksaannya pada hari ini.

Pemeriksaan kali ini bukan pemanggilan pertama Rudi Tanoe oleh penyidik KPK dalam perkara tersebut.

Ia sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Namun, saat itu Rudi tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

KPK kemudian kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rudi Tanoe pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk KPM PKH Tahun Anggaran 2020 ini telah ditangani KPK sejak 2025.

KPK menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara tersebut pada Selasa, 19 Agustus 2025.

"Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa.

Budi mengatakan dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan penghitungan awal penyidik, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar.

"Di mana penghitungan awal oleh Penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp200 miliar," ujar dia.

Dalam proses penyidikan, KPK juga melakukan pencegahan terhadap empat orang untuk bepergian ke luar negeri.

Pencegahan tersebut diterbitkan sejak 12 Agustus 2025 dan berlaku selama enam bulan.

Empat orang yang dicegah ke luar negeri tersebut adalah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo selaku Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Kanisius Jerry Tengker selaku Direktur Utama DNR Logistics periode 2018-2022, Herry Tho selaku Direktur Operasional DNR Logistics periode 2021-2024, serta mantan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto.

"KPK melakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap 4 (empat) orang berinisial ES, BRT, KJT, dan HER (HT) terkait penyidikan perkara penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020," ujar Budi.

Pemeriksaan Rudi Tanoe menjadi bagian dari upaya penyidik KPK mengusut dugaan korupsi dalam penyaluran bansos beras tersebut.

Penyidik masih mendalami peran pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara serta aliran dana yang diduga menyebabkan kerugian negara.* (km/ad)

MEDAN - Mayor Laut (P) Faisal Mulia, yang menjabat sebagai Kasiopslat Wingud 1 TPI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), didakwa mengedarkan narkotika jenis sabu dengan total barang bukti 9,83 gram.

Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Senin, 10 Agustus 2026.

Baca Juga:

• "Saya Kejar Sampai Dapat!" Kapolda Aceh Nyatakan Perang Lawan Narkoba

Perkara tersebut bermula ketika Faisal bersama istrinya, Nadia Brenda Pangestika, berangkat dari Tanjungpinang menuju Batam pada Sabtu, 22 November 2025.

Keduanya kemudian menginap di Hotel Sans, kamar 303 lantai 3, Kota Batam.

Setibanya di hotel, Faisal disebut menghubungi seseorang bernama Rizal dan menanyakan kapan dapat datang ke Hotel Sans.

"Kemudian keduanya menginap di Hotel Sans kamar nomor 303 Lantai 3 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di Hotel Terdakwa menghubungi Rizal dan menanyakan kapan bisa ke Hotel Sans," ujar Bambang dalam persidangan.

Sehari kemudian, Ahad, 23 November 2025 sekitar pukul 09.00 WIB, Faisal disebut kembali menghubungi Rizal.

Dia meminta Rizal menghubungi seseorang yang dikenal dengan nama alias Kapak karena hendak memesan sabu seberat 8 gram.

Faisal kemudian meminta Kapak datang ke Hotel Sans. Setibanya di hotel, Kapak disebut menyerahkan sabu seberat 8 gram kepada Faisal.

Menurut dakwaan, Faisal, Kapak, dan istrinya kemudian mengonsumsi sabu di dalam kamar hotel. Setelah itu, Kapak meninggalkan hotel.

Sekitar pukul 10.00 WIB, Faisal dan istrinya keluar dari Hotel Sans. Mereka kemudian menemui Hendra dan Rizal di ruang VIP Hotel Pasifik.

Di lokasi tersebut, Faisal dan istrinya kembali mengonsumsi narkotika jenis Inex.

Setelah menyelesaikan sejumlah kegiatan, keduanya kembali ke Tanjungpinang dengan membawa sabu yang dibeli dari Kapak.

Pada Senin, 24 November 2025, Faisal disebut mencari informasi mengenai penerbangan pesawat CN 235 nomor lambung P-8305 dengan rute Tanjungpinang-Jakarta.

Penerbangan tersebut dijadwalkan berangkat pada Rabu, 26 November 2025.

Faisal kemudian meminta istrinya mencari pembeli karena sabu tersebut rencananya dikirim menggunakan pesawat menuju Jakarta.

Keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB, Faisal memerintahkan istrinya menghubungi teman-temannya yang berinisial NI, NA, dan AB.

Istrinya kemudian menghubungi mereka melalui WhatsApp dengan mengatakan, "Ka mau ada pesawat ke Jakarta, mau tidak?"

Teman-temannya menjawab, "Ya Sis kirim saja".

Setelah itu, Faisal disebut membagi sabu menjadi 14 paket.

Sebanyak 12 paket kembali dibungkus menggunakan bungkus cokelat dan dimasukkan ke dalam kotak sepatu PDL TNI-AL yang bertuliskan 'Selamat umroh Ibu, dari Brtenda dan Ichal'.

Sabu tersebut rencananya dikirim kepada pembeli berinisial NI, NA, dan AB di Madiun, Jawa Timur, menggunakan pesawat dengan rute Tanjungpinang-Jakarta.

Sementara itu, dua paket sabu lainnya disimpan Faisal di dalam kotak rokok yang dimasukkan ke saku baju terbang.

Satu paket lainnya disebut disimpan istrinya di dalam lemari plastik di kamar Faisal di Perum Agung Mentari, Jalan Radar Blok B No. 1,2, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Pada 26 November 2025 sekitar pukul 05.30 WIB, istri Faisal disebut mengantarkan katering makanan untuk Mess Perwira dan Bintara.

Di dalam bingkisan makanan tersebut, menurut dakwaan, disembunyikan 12 paket sabu.

Bingkisan kemudian diserahkan kepada Co-Pilot pesawat CN 235 nomor lambung P-8305, Letda Laut (P) MM.

Sekitar pukul 06.45 WIB, Faisal berangkat ke kantor Wingud 1 Tanjungpinang dan langsung menuju Selter CN 235.

Namun, di lokasi tersebut sudah terdapat Kasi Intelud Mayor Edwar bersama jajarannya.

Faisal kemudian ditahan bersama barang bukti 12 paket sabu yang disebut akan dikirim ke Madiun menggunakan pesawat Penerbal.

Sehari kemudian, Kamis, 27 November 2025, Faisal diserahkan kepada Pom Kodaeral IV Batam. Penggeledahan di rumah Faisal juga menemukan dua paket sabu.

Dengan demikian, total barang bukti yang ditemukan mencapai 14 paket dengan berat keseluruhan 9,83 gram.

Dalam pemeriksaan, Faisal juga disebut telah beberapa kali menjual sabu selama berdinas di Wingud 1 Tanjungpinang pada September, Oktober, dan November 2025.

Sabu tersebut disebut dijual ke sejumlah orang di Surabaya dan Madiun.

Sebelum bertugas di Tanjungpinang, Faisal juga didakwa pernah menjual sabu ketika masih berdinas di Surabaya.

Pembelinya antara lain Kapten Laut (P) WW dan Kapten Laut (P) RA.

Istri Faisal disebut turut membantu menjual sabu kepada sejumlah temannya, di antaranya NA dan NI.

Menurut dakwaan, Faisal juga pernah mengirim sabu melalui Bandara Juanda, Surabaya.

Pengiriman pertama disebut terjadi pada 4 September 2025, berupa dua paket sabu yang dijual kepada Kapten Laut (S) Made Surya, siswa STTAL.

Kemudian pada 29 Oktober 2025, sebanyak delapan paket sabu disebut dijual kepada NNA, AB, NI, A, dan Kapten Laut (S) MS yang merupakan siswa STTAL.

Atas perkara tersebut, Faisal didakwa dengan sejumlah pasal terkait narkotika.

"Terdakwa dijerat dengan dakwaan Kesatu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 609 Ayat (1) huruf a Jo Ayat (2) huruf a KUHP. Dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," ucap oditur.

Persidangan selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembuktian untuk menguji dakwaan oditur, termasuk dugaan kepemilikan, penggunaan, dan peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa.* (cn/ad)

JAKARTA - Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan terkait kematian perempuan berinisial L.

Perempuan berusia 30 tahun itu meninggal setelah diduga menembak kepalanya menggunakan senjata api milik mantan suaminya, Bripda IH.

Baca Juga:

• Sidang Perdana Kasus Korupsi Kuota Haji, Eks Menag Yaqut: Semua yang Benar Akan Kelihatan

Selain kepolisian, pihak kuasa hukum dan keluarga korban juga diundang dalam rapat tersebut.

"Betul (RDPU dengan polisi dan keluarga)," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Selasa.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya mencermati kasus kematian L karena keluarga korban merasakan adanya keraguan dan sejumlah kejanggalan dalam perkara tersebut.

Komisi III meminta Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dan terbuka.

"Maka Komisi III mendesak Polda Sumatera Utara, termasuk Polresta Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan," kata Habiburokhman melalui video yang diunggah di akun Instagram-nya, Senin, 10 Agustus 2026.

Habiburokhman mengingatkan agar tidak ada fakta yang ditutup-tutupi dalam proses penanganan perkara tersebut.

Dia juga meminta polisi tidak menarik kesimpulan secara sembarangan maupun terburu-buru.

Menurut dia, penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif dan profesional serta menggunakan pendekatan ilmiah.

"Kami Komisi III DPR RI akan mengawal kasus ini. Kami juga akan memanggil pihak Polda Sumatera Utara, pihak Polresta Medan, serta keluarga korban pada hari Selasa (11/8).yang akan datang untuk melakukan rapat dengar pendapat umum," ujarnya.

L ditemukan meninggal dunia di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada Minggu, 2 Agustus 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.

Korban diduga menembak kepalanya menggunakan senjata api milik mantan suaminya, Bripda IH.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan korban ditemukan di dalam kamar mandi dengan kondisi pintu terkunci dari dalam.

Menurut Calvijn, saat kejadian terdapat dua saksi di luar kamar mandi, yakni IH dan anak mereka berinisial M.

"Dua saksi yakni IH dan M anak mereka berada di luar kamar mandi. Posisi korban dikunci dari dalam. Dan posisi terakhir mayat korban mohon maaf itu menutupi, menyender ke dalam ke pintu. Dugaan awal kami menyimpulkan itu adalah bunuh diri," ucap Calvijn.

Calvijn juga menjelaskan mengenai posisi senjata api yang digunakan dalam peristiwa tersebut.

Ketika petugas tiba di lokasi, senjata api sudah berada di luar kamar mandi.

Namun, berdasarkan keterangan Bripda IH, senjata tersebut sebelumnya berada di tangan korban. IH kemudian disebut mengambil senjata itu setelah kejadian.

"Kemarin sudah saya jelaskan senjata api itu berdasarkan pada saat di TKP itu sudah berada di luar kamar mandi. Dan pada saat itu berada terakhir diambil oleh saksi IH persis berada di tangannya korban," ucapnya.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian Komisi III DPR RI.

Melalui RDPU, DPR akan meminta penjelasan dari kepolisian serta mendengarkan keterangan keluarga dan kuasa hukum korban mengenai perkara tersebut.

Komisi III meminta proses hukum dilakukan secara transparan dan berbasis fakta untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara objektif.* (cn/ad)

JAKARTA - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026.

Yaqut mengatakan siap mengikuti proses persidangan tersebut.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Bank BJB Makin Melebar, KPK Isyaratkan Ridwan Kamil Terseret hingga Adanya Indikasi Suap Audit BPK

Yaqut meminta doa agar persidangan berjalan lancar.

Dia mengatakan kebenaran dalam perkara tersebut akan terlihat melalui proses pembuktian di persidangan.

"Doakan saja persidangan ini nanti berjalan baik, lancar gitu ya. Doakan lah, semua yang benar akan kelihatan," ujarnya.

Yaqut mengatakan dirinya akan tawakal dan menyerahkan hasil persidangan kepada Tuhan.

Istrinya, Eny Retno Yaqut atau Eny Retno Purwaningtyas, turut hadir di ruang persidangan untuk memberikan dukungan.

"Tawakal, kita tawakal. Kita serahkan pada Allah," ujar Yaqut.

Eny Retno juga meminta doa agar proses persidangan berjalan dengan baik dan suaminya mendapatkan keadilan.

Dia mengatakan keluarga menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Mohon doanya, mohon doanya semua. Semoga nanti persidangan berjalan dengan baik, lancar. Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan, semoga nanti kita mendapatkan peradilan yang baik, yang berkeadilan. Mohon doanya saja," kata Eny.

"Ya pasti totally lahir batin ikhtiarnya, mohon doanya saja semoga kami semua dikuatkan sekeluarga ya," imbuhnya.

Kedatangan Yaqut di ruang persidangan mendapat sambutan dari para pendukungnya. Mereka secara bersama-sama melantunkan selawat Nabi Muhammad.

Dalam sidang perdana ini, Yaqut tidak sendiri.

Ada tiga terdakwa lain yang juga akan menjalani sidang pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut.

Mereka adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.

Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dipimpin Ni Kadek Susantiani sebagai ketua majelis.

Adapun anggota majelis terdiri atas Adek Nurhadi dan Sigit Herman Binaji.

KPK menduga Ismail Adham dan Asrul Azis Taba memberikan uang kepada Yaqut saat masih menjabat sebagai Menteri Agama.

Pemberian uang tersebut diduga dilakukan melalui perantara, yakni mantan Staf Khusus Yaqut, Gus Alex.

Ismail diduga memberikan uang sebesar US$30 ribu kepada Gus Alex.

Selain itu, Ismail disebut menyerahkan uang sebesar US$5.000 kepada mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama pada 2024, Hilman Latief.

KPK menduga uang tersebut berkaitan dengan upaya memperoleh jatah kuota haji khusus tambahan pada 2024.

Perkara ini berkaitan dengan kebijakan penambahan kuota haji Indonesia.

KPK menyebut dugaan korupsi tersebut menimbulkan kerugian negara dan berdampak pada ribuan calon jemaah haji reguler yang seharusnya memiliki kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

Sidang perdana ini menjadi tahap awal bagi majelis hakim untuk mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Yaqut dan tiga terdakwa lainnya.

Selanjutnya, perkara akan memasuki tahapan pembuktian untuk menguji berbagai fakta dan bukti yang diajukan oleh jaksa maupun pihak terdakwa.* (d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR).

Kasus yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp223,6 miliar ini juga mengungkap dugaan pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Smartboard Tebing Tinggi: Eks Kadisdik Dituntut 9,5 Tahun Penjara, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp3,2 Miliar

"Bahwa hasil-hasil penggeledahan ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu ada indikasi keterlibatan pihak lain gitu. Artinya, ini juga diketahui peristiwa-peristiwa yang tadi pelanggaran hukum yang terjadi di BJB itu juga diketahui pihak lain," kata Taufik kepada wartawan, Selasa, 11 Agustus 2026.

Sebelumnya, penyidik KPK menyita satu unit sepeda motor Royal Enfield dari rumah Ridwan Kamil serta mobil Mercedes Benz 'Gullwing' 300SL dari sebuah bengkel di area Bandung.

Kendaraan mewah tersebut diduga dibeli menggunakan dana non-budgeter yang dikelola Divisi Corporate Secretary (Corsec) Bank BJB, yang dihimpun dari setoran agensi iklan pemenang penunjukan langsung.

Peluang pemanggilan Ridwan Kamil pun terbuka lebar setelah lembaga antirasuah ini resmi menahan empat orang tersangka.

"Apakah setelah ini akan dilakukan pemanggilan, ya, tentunya kebutuhan tim penyidik untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti apa," tegas Taufik.

"Ketika memang diperlukan untuk pengembangan tentunya nanti kita akan lakukan proses pengembangan di penyidikan yang saat ini sedang berjalan," sambungnya.

Selain aliran dana ke pihak luar, KPK menemukan indikasi bahwa dana non-budgeter dari proyek iklan tersebut dipakai Bank BJB untuk mengondisikan temuan audit BPK RI terkait laporan keuangan perusahaan.

"Memang ada indikasi temuan-temuan yang dilakukan terhadap Bank BJB untuk audit laporan keuangannya oleh pihak BPK," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Jadi salah satunya adalah dana non-budgeter ini digunakan oleh Bank BJB untuk mengurus temuan-temuan audit tadi yang diindikasikan ada perbuatan melawan hukum," lanjut dia.

KPK memastikan akan mendalami temuan dugaan suap audit BPK tersebut menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) yang sudah berjalan.

"Tapi, kami belum bisa sampaikan saat ini karena memang sedang berjalan. Jadi, nanti kita tunggu saja pengembangannya seperti apa," ujar Taufik.

Dalam perkara ini, KPK telah menahan empat tersangka, yaitu:

- Widi Hartoto: Pemimpin Divisi Change Management Office sekaligus mantan Pemimpin Divisi Corsec Bank BJB (2020–2024).
- Ikin Asikin Dulmanan: Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT Antedja Muliatama.
- Suhendrik: Direktur PT Wahana Semesta Bandung Express.
- Elang Sophan Jaya Kusuma: Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama.

Sementara itu, mantan Direktur Utama Bank BJB periode 2019–Maret 2025, Yuddy Renaldi, belum ditahan karena mengajukan permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan dengan alasan sakit.

Kerugian negara sebesar Rp223,6 miliar dipicu oleh selisih pembayaran iklan kepada enam agensi yang ditunjuk.

Penyidik menemukan serangkaian rekayasa dalam proses pengadaan:

- Penetapan HPS Menyimpang: Harga Perkiraan Sementara (HPS) ditetapkan berdasarkan persentase fee agensi, bukan nilai riil proyek.
- Pengarahan Vendor: Divisi Corsec Bank BJB mengirimkan memo rekomendasi kepada Divisi Umum yang mengarahkan penunjukan penyedia tertentu.
- Kriteria Evaluasi Disusulkan: Syarat evaluasi teknis dibuat setelah dokumen penawaran masuk untuk memenangkan agensi pilihan.
- Abaikan Verifikasi: Panitia pengadaan diperintahkan untuk tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.* (vo/ad)

PANGKALPINANG — Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya sebatas dokumen di atas kertas atau kelengkapan administrasi.

Pelaksanaan nyata di lapangan menjadi poin penting yang harus diuji secara langsung.

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Resmikan Masjid Al-Ikhlas Kodim 0208/Asahan, Bupati Taufik Tekankan Sinergi TNI dan Pemda

Tim KI Babel yang dipimpin Wakil Ketua KI Babel, Rikky Fermana, bersama Komisioner Ahmad Tarmizi dan Tenaga Ahli Hukum Abrillioga, disambut langsung oleh Ketua KPU Babel, Husein, beserta jajaran komisioner.

Visitasi ini merupakan tahapan lanjutan setelah KPU Babel dinyatakan lolos penilaian awal melalui Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Dalam uji presentasi, KPU Babel memaparkan berbagai aspek pengelolaan informasi, mulai dari sarana-prasarana, komitmen lembaga, hingga inovasi layanan digital bagi masyarakat.

Wakil Ketua KI Babel, Rikky Fermana, menegaskan bahwa proses Monev tidak berhenti pada jawaban tertulis dalam instrumen penilaian.

"Tahapan ini bukan hanya untuk melihat bagaimana badan publik menjawab instrumen penilaian, tetapi juga untuk melihat implementasinya secara langsung. KPU Babel telah memenuhi syarat berdasarkan hasil SAQ untuk mengikuti tahapan uji presentasi dan visitasi. Selanjutnya, seluruh hasil penilaian akan kami akumulasikan dengan tahapan penilaian lainnya sebagai bagian dari proses Monev secara keseluruhan," tegas Rikky.

Bagi KI Babel, substansi keterbukaan informasi diukur dari sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi publik secara mudah, cepat, transparan, dan bertanggung jawab.

Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Husein, menyambut positif pelaksanaan uji presentasi dan visitasi tersebut.

Ia menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.

"Kami menyambut baik proses visitasi dan uji presentasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Bagi KPU, keterbukaan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. Proses evaluasi ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan sekaligus melakukan perbaikan terhadap pelayanan informasi kepada masyarakat," kata Husein.

KI Babel mengingatkan bahwa hasil visitasi dan uji presentasi ini belum menjadi hasil akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Nilai dari seluruh tahapan akan diakumulasikan sebelum pengumuman final.

Monev ini diharapkan dapat mendorong seluruh badan publik di Bangka Belitung untuk mengubah keterbukaan informasi dari sekadar kewajiban administratif menjadi budaya kerja.

Terlebih bagi KPU yang memegang peran strategis dalam menjaga transparansi proses demokrasi.

Sebab, ukuran keterbukaan yang hakiki bukanlah apa yang dipresentasikan di hadapan tim penguji, melainkan apa yang dirasakan masyarakat saat datang membutuhkan informasi.* (ad)

JAKARTA - Aksi promosi sebuah brand minuman keras (miras) di festival musik The Sounds Project menjadi sorotan publik.

Brand Newport disebut menggelar tantangan hafalan Surat Ad-Dhuha dengan hadiah minuman keras pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Smartboard Tebing Tinggi: Eks Kadisdik Dituntut 9,5 Tahun Penjara, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp3,2 Miliar

Dalam video itu, seorang pengunjung perempuan terlihat melafalkan Surat Ad-Dhuha di depan stan Newport untuk mendapatkan hadiah.

Suasana di sekitar stan terdengar riuh.

Setelah pengunjung tersebut menyelesaikan bacaannya, terdengar suara tawa dan sorakan dari pembawa acara serta staf yang berada di lokasi.

Video tersebut kemudian viral dan menuai kecaman dari sejumlah netizen.

Kritik terutama diarahkan terhadap penggunaan ayat Al-Qur'an dalam aktivitas promosi minuman keras.

Sejumlah netizen bahkan menyerukan pemboikotan terhadap produk brand tersebut.

Setelah video itu menjadi sorotan, MC booth Newport memberikan klarifikasi.

Ia menyatakan kegiatan tersebut merupakan aksi spontan dari audiens dan tidak berkaitan dengan pihak Newport.

"Saya Ega selalu MC booth Newport pada Minggu, 9 Agustus 2026, memohon maaf atas kejadian yang terjadi saat acara berlangsung kejadian tersebut merupakan aksi spontan audiens dan tidak terkait dengan pihak Newport. Mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi," tulisnya di media sosial.

Pihak penyelenggara festival musik The Sounds Project juga menyampaikan permohonan maaf dan memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut.

"Rasa hormat terhadap agama dan keyakinan seluruh audiens adalah nilai yang kami pegang teguh sebagai penyelenggara, tidak ada toleransi untuk pelanggaran terhadap nilai tersebut," Tulis pernyataan resmi The Sounds Project.

Kontroversi tersebut juga mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI mengecam keras aksi promosi yang mengaitkan bacaan Al-Qur'an dengan hadiah minuman keras.

MUI menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dari sisi agama, moral, etika, maupun hukum.

"Tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan, baik secara keagamaan, moral etika, maupun secara hukum. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegas Prof Niam dikutip dari keterangan tertulis di laman MUI pada 11 Agustus 2026.

Menurut Prof Niam, penggunaan kegiatan membaca Al-Qur'an sebagai syarat untuk memperoleh hadiah berupa minuman keras dinilai merendahkan martabat agama.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena kegiatan promosi dilakukan di tengah festival musik yang dihadiri masyarakat dari berbagai latar belakang.

Peristiwa ini sekaligus memunculkan kembali perdebatan mengenai batas promosi sebuah produk, terutama ketika kegiatan pemasaran bersinggungan dengan simbol, ibadah, dan nilai keagamaan.* (di/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali berada di bawah tekanan pada perdagangan Selasa (11/8/2026).

Memanasnya ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak mentah dunia menjadi pemicu utama pelemahan mata uang Garuda.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram

Pergerakan ini menempatkan rupiah sebagai salah satu mata uang yang paling tertekan di kawasan Asia.

Di Asia, peso Filipina mencatatkan pelemahan terbesar terhadap dolar AS yakni 0,44 persen, diikuti rupiah (0,24 persen), rupee India (0,09 persen), dan ringgit Malaysia (0,07 persen).

Sebaliknya, beberapa mata uang Asia justru berhasil menguat terhadap dolar AS.

Won Korea Selatan memimpin penguatan sebesar 0,19 persen, disusul dolar Taiwan dan yen Jepang yang masing-masing naik 0,03 persen.

Sementara dolar Singapura, yuan China, dan baht Thailand bergerak menguat tipis sekitar 0,02 persen.

Analis Doo Financial Futures menjelaskan bahwa sentimen geopolitik Timur Tengah berdampak langsung pada kenaikan harga minyak, yang pada akhirnya membebani mata uang negara-negara pengimpor minyak.

"Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang kembali menaikkan harga minyak mentah dunia," ujarnya, Selasa (11/8/2026).

Rupiah dan peso Filipina mengalami tekanan paling berat dibanding mata uang Asia lainnya karena tingginya ketergantungan kedua negara terhadap impor minyak mentah.

Dari dalam negeri, para pelaku pasar kini tengah mencermati rilis data penjualan ritel Indonesia. Data tersebut diperkirakan tumbuh sebesar 1,8 persen.

Mempertimbangkan kombinasi sentimen global dan domestik tersebut, Doo Financial Futures memproyeksikan nilai tukar rupiah akan bergerak pada kisaran Rp17.750 hingga Rp17.850 per dolar AS sepanjang hari ini.* (bi/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) kembali menguat pada perdagangan Selasa (11/8/2026).

Harga emas Antam hari ini dibanderol Rp2.710.000 per gram, alias melonjak Rp20.000 dibandingkan posisi sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Menguat 0,3 Persen, Enam Saham Big Caps Naik di Awal Perdagangan

Hari ini, harga buyback berada di level Rp2.546.000 per gram, bertambah Rp35.000 dari hari sebelumnya.

Lonjakan harga lokal ini mengekor reli harga emas dunia di pasar spot yang kemarin ditutup pada level US$4.401,6 per troy ons—naik 1,34 persen dari akhir pekan lalu dan menjadi level tertinggi dalam lebih dari dua bulan terakhir.

Analis Forex.com, Fawad Razaqzada, menilai tren beli yang melanda emas dipicu oleh pergerakan teknikal indikator tren jangka panjang.

"Pergerakan menuju Moving Average (MA) 100 lebih mendorong pembelian oleh mesin perdagangan otomatis," ujarnya.

Daftar Lengkap Harga Emas Antam Hari Ini

Berikut rincian harga emas batangan Logam Mulia Antam per Selasa (11/8/2026) sebelum dan sesudah pajak (PPh 0,25%):

0,5 gram: Rp1.405.000 (setelah pajak: Rp1.408.513)

1 gram: Rp2.710.000 (setelah pajak: Rp2.716.775)

2 gram: Rp5.360.000 (setelah pajak: Rp5.373.400)

3 gram: Rp8.015.000 (setelah pajak: Rp8.035.038)

5 gram: Rp13.325.000 (setelah pajak: Rp13.358.313)

10 gram: Rp26.595.000 (setelah pajak: Rp26.661.488)

25 gram: Rp66.362.000 (setelah pajak: Rp66.527.905)

50 gram: Rp132.645.000 (setelah pajak: Rp132.976.613)

100 gram: Rp265.212.000 (setelah pajak: Rp265.875.030)

250 gram: Rp662.765.000 (setelah pajak: Rp664.421.913)

500 gram: Rp1.325.320.000 (setelah pajak: Rp1.328.633.300)

1000 gram: Rp2.650.600.000 (setelah pajak: Rp2.657.226.500)

Langkah emas ke depan diperkirakan masih akan ditopang oleh rilis data ekonomi dari Amerika Serikat (AS), terutama indikator inflasi dan indeks harga produsen yang dirilis pekan ini.

Rangkaian data tersebut menjadi pemandu utama arah suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed).

Pergerakan suku bunga sangat memengaruhi emas karena logam mulia merupakan aset tanpa imbal hasil (non-yielding asset), sehingga menjadi kurang menarik saat suku bunga bertahan tinggi.

"Pelaku pasar akan berfokus kepada data inflasi dan indeks harga produsen di AS yang akan dirilis pekan ini. Data tersebut menjadi krusial untuk menentukan ekspektasi arah kebijakan moneter dan harga emas," kata Manav Modi, Analis Komoditas di Motilal Oswal Financial Services Ltd.* (bb/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Selasa, 11 Agustus 2026.

Penguatan indeks ditopang sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps, seperti AMMN, TPIA, dan TLKM.

Baca Juga:

• Harga Pangan Melonjak Hari Ini, Cabai Rawit Merah Tembus Rp120 Ribu per Kg!

Pada awal perdagangan, volume transaksi tercatat mencapai 889,9 juta saham dengan nilai transaksi Rp278,6 miliar. A

dapun kapitalisasi pasar berada di level Rp11.162 triliun.

Sejumlah saham big caps dibuka menguat.

BBRI naik 0,65 persen menjadi Rp3.110, BREN menguat 0,89 persen ke Rp3.400, dan BMRI naik 0,48 persen menjadi Rp4.200.

Sementara itu, AMMN naik 1,60 persen ke Rp4.400, TLKM menguat 1,15 persen menjadi Rp2.650, dan TPIA naik 0,94 persen ke Rp2.140.

Namun, tidak semua saham berkapitalisasi besar bergerak positif.

ASII dibuka turun 0,20 persen ke Rp4.990, DSSA melemah 0,51 persen menjadi Rp980, sedangkan BBCA turun 0,39 persen ke Rp6.350.

Pada perdagangan pekan lalu, IHSG tercatat menguat dalam tiga hari perdagangan.

Sementara dua hari lainnya berakhir di zona merah. Secara keseluruhan, IHSG pada pekan lalu menguat sekitar 2,78 persen ke level 6.409.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan, mengatakan pasar keuangan pada pekan 10-14 Agustus 2026 diperkirakan masih berada dalam fase menunggu dan melihat perkembangan data ekonomi global, khususnya Amerika Serikat.

"Memasuki pekan 10-14 Agustus 2026 ini, pergerakan pasar keuangan diproyeksikan akan berada dalam fase wait and see seiring tingginya intensitas rilis data ekonomi dari Amerika Serikat."

Perhatian investor pekan ini terutama tertuju pada sejumlah data ekonomi penting Amerika Serikat, yakni Consumer Price Index (CPI), Producer Price Index (PPI), dan data penjualan ritel atau retail sales.

Data tersebut dinilai penting karena dapat memberikan gambaran mengenai arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed.

"Rangkaian data ini menjadi krusial karena akan memberikan sinyal yang lebih terang mengenai arah kebijakan moneter The Fed selanjutnya, apakah tekanan inflasi sudah benar-benar mendingin untuk memberi ruang bagi pelonggaran suku bunga atau justru masih cukup tangguh untuk mempertahankan narasi suku bunga tinggi lebih lama," terang David, Selasa (11/8/2026).

Dari dalam negeri, perhatian investor juga tertuju pada kondisi perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat sebesar 5,2 persen secara tahunan atau year on year (YoY).

Menurut David, pertumbuhan tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Konsumsi rumah tangga yang tetap kuat dan inflasi yang terjaga menjadi salah satu faktor pendukung.

Selain itu, peningkatan pembentukan modal tetap bruto menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia masih cukup tinggi.

"Keberhasilan ini menjadi bukti efektivitas sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam menggerakkan sektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai salah satu motor pertumbuhan paling atraktif di kawasan emerging markets," tandasnya.

Pada perdagangan pekan lalu, pembelian bersih atau inflow investor asing di pasar reguler tercatat mencapai Rp494 miliar.

Dengan kondisi tersebut, investor masih akan mencermati perkembangan data ekonomi Amerika Serikat serta sentimen domestik sebelum menentukan arah investasi di pasar saham.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

Setiap keputusan investasi memiliki risiko dan menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)