Selain BI-Rate, suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 4,50 persen, sementara suku bunga Lending Facility turut dinaikkan menjadi 6,25 persen.

Baca Juga:

• Harga Cabai Rawit Tembus Rp75.150 per Kg, Telur Ayam Rp30.350 per Kg Hari Ini

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak gejolak global serta menjaga inflasi tetap dalam kisaran target pemerintah," ujar Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Ia menambahkan, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan valuta asing di dalam negeri serta keluarnya modal asing dari instrumen portofolio domestik (capital outflow).

Bank Indonesia menilai kebijakan pengetatan moneter perlu dilakukan untuk menjaga daya tarik investasi di pasar keuangan Indonesia serta memperkuat imbal hasil instrumen keuangan domestik.

Selain menaikkan suku bunga, BI juga mengeluarkan sejumlah langkah lanjutan melalui penguatan operasi moneter, termasuk penyesuaian suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), penguatan instrumen repo, serta intervensi di pasar valuta asing.

BI juga memperluas intensitas lelang SRBI serta memperkuat intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pasar offshore NDF guna menstabilkan rupiah.

Denny menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional.

"Koordinasi fiskal dan moneter terus diperkuat secara berkesinambungan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.*

(oz/dh)

MEDAN – Suasana khitanan massal yang digelar Komunitas Sah-Rizki di Gedung PKK Kota Medan, Selasa, 9 Juni 2026, berlangsung meriah.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas atau Rico Waas yang hadir dalam kegiatan tersebut mengajak puluhan anak peserta khitanan mengikuti kuis ringan sebelum menjalani proses sunat.

Baca Juga:

• Rico Waas Minta Seluruh Aset Pemko Medan Dimaksimalkan dan Tidak Terbengkalai: Kita Harus Saving Cost!

Sebanyak 42 anak mengikuti kegiatan khitanan massal yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial Komunitas Sah-Rizki, bersama donor darah dan bazar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Ini anak-anak sudah siap semuanya?" tanya Rico Waas kepada peserta.

"Siap!" jawab anak-anak serempak.

Salah seorang peserta, Muhammad Ridho, maju ke depan saat dipanggil. Bocah berusia 13 tahun itu tampak gugup ketika menjawab pertanyaan dari wali kota.

Saat ditanya mengenai tempat tinggalnya, Ridho sempat terdiam hingga peserta lain membantu menjawab bahwa ia berasal dari Kecamatan Medan Deli.

Suasana semakin cair ketika Rico Waas menanyakan alasan Ridho ingin disunat. Setelah beberapa saat berpikir, Ridho menjawab singkat, "Biar sehat."

Jawaban itu disambut tepuk tangan para peserta dan undangan yang hadir.

Rico kemudian menawarkan uang saku jika Ridho mampu menjawab pertanyaan berikutnya mengenai pemain sepak bola favorit.

Dengan lebih percaya diri, Ridho menyebut sejumlah nama pesepak bola dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Kylian Mbappe.

Jawaban tersebut kembali mengundang tepuk tangan dari peserta lain.

"Semangat untuk sunatnya, ya. Jangan takut," kata Rico Waas.

"Enggak," jawab Ridho mantap.

Keceriaan berlanjut saat peserta lain, Ali Yusuf Pasaribu, maju ke depan. Anak berusia 12 tahun yang duduk di bangku kelas VI sekolah dasar itu memperkenalkan diri dengan lancar.

Ali berhasil menjawab pertanyaan mengenai jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Medan. Ia menyebut Kota Medan memiliki 21 kecamatan dan 151 kelurahan.

Jawaban tersebut membuat Rico Waas terkejut sekaligus kagum.

"Luar biasa," ujarnya.

Dalam sambutannya, Rico Waas mengapresiasi Komunitas Sah-Rizki yang dinilai tidak hanya aktif dalam pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, tetapi juga konsisten menjalankan kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, khitanan massal bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, melainkan juga menjadi bagian dari pembinaan generasi muda.

"Hubungan sosial seperti ini sangat baik untuk terus dilakukan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi anak-anak kita semuanya," kata Rico.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Sah-Rizki Novita Sari, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.

Selain khitanan massal, panitia juga menyalurkan santunan kepada ibu tunggal sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Di akhir acara, Rico Waas menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.

Ia berharap kegiatan sosial serupa dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Medan.*

(ad)

Melalui program tersebut, sebanyak 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah terbentuk di desa dan kelurahan se-Sumut. Kehadiran Posbankum ini diharapkan dapat membantu penyelesaian berbagai perkara hukum melalui jalur damai atau non litigasi.

Baca Juga:

• Disaksikan Jokowi, Timnas Indonesia U-19 Tundukkan Vietnam 2-1 di Stadion Sumut yang Penuh Sesak

"Saat ini sudah 17 kabupaten/kota yang kita sosialisasikan terkait mekanisme dari PHTC Pak Gubernur yang keenam yakni PRESTICE. Kita bekerja sama dengan Kementerian Hukum RI membentuk Posbankum dan saat ini sudah ada 6.110 Posbankum di desa dan kelurahan di Sumut," ujar Aprilla, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, keberadaan Posbankum juga sejalan dengan program Kementerian Hukum RI dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu serta mendorong penyelesaian perkara secara mediasi sebelum masuk ke ranah kepolisian maupun kejaksaan.

"Posbankum ini selaras dengan program Kementerian Hukum dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Besok Menteri Hukum akan meresmikan pelaksanaan Posbankum di Kantor Gubernur Sumut," katanya.

Selain itu, Pemprov Sumut juga melakukan pendampingan hukum melalui Sistem Bantuan Hukum (Sibankum) sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022, bekerja sama dengan 51 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi.

"Tahun ini sudah ada 24 perkara hukum yang kita lakukan pendampingan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumut, Ignatius Mangantar Silalahi, menyebut program PRESTICE menjadi langkah strategis dalam mendorong penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif.

"Pendekatan non litigasi ini lebih win-win solution karena tidak meninggalkan konflik berkepanjangan di masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis melalui OBH yang telah terakreditasi.

"Kalau ada masyarakat kurang mampu yang berperkara hukum bisa kita bantu. Jangan membayar, kalau ada yang minta bayar akan kami cabut izinnya," tegasnya.*

(dh)

Eddy mengatakan proses pembahasan RUU Polri tidak membutuhkan waktu lama karena substansi perubahan yang dilakukan tidak terlalu banyak, yakni hanya mencakup sekitar 20 substansi dengan tujuh materi utama yang menjadi fokus pembahasan.

Baca Juga:

• Purbaya Yakin Ekonomi 2027 Jadi Kunci Capai Target Pertumbuhan 8 Persen

Eddy menjelaskan sejumlah poin yang diatur dalam revisi tersebut, di antaranya penguatan tugas Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, pengaturan rekrutmen berbasis keahlian khusus termasuk bagi penyandang disabilitas, hingga penyesuaian jaminan sosial dan batas usia pensiun anggota Polri.

Dalam aturan baru tersebut, batas usia pensiun anggota Polri juga mengalami penyesuaian, yakni 59 tahun untuk Bintara dan Tamtama, serta 60 tahun untuk perwira pertama hingga perwira tinggi.

Selain itu, RUU Polri juga mengatur penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian yang tetap mengacu pada fungsi Polri sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yakni menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan dan pelayanan, serta menegakkan hukum.

"Itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa apa, sekali lagi, dapat ditempatkan anggota Polri di situ," ujarnya.

Terkait kritik publik terhadap pengesahan UU tersebut, Eddy menegaskan pemerintah menghormati seluruh aspirasi masyarakat. Ia juga menekankan bahwa mekanisme hukum telah tersedia bagi pihak yang ingin mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Ya, saya kira, begitu suatu undang-undang disahkan, kemudian ada masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar, ya itu bisa dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi," kata Eddy.*

(d/dh)

Bantuan tersebut diberikan kepada Marzuki Hasan (40), seorang petani yang rumahnya hangus dilalap api dalam musibah kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Satlantas Aceh Timur Cetak Generasi Pelopor Keselamatan Berkendara Jelang Operasi Patuh Seulawah 2026

"Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan," ujar Saiful.

Ia menambahkan, bantuan yang diberikan mungkin tidak dapat menggantikan seluruh kerugian korban, namun diharapkan mampu meringankan beban serta memberikan semangat bagi keluarga terdampak.

Penerima bantuan, Marzuki Hasan, menyampaikan apresiasi atas kepedulian jajaran Polsek Idi Tunong. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti di tengah kondisi sulit pascakebakaran.

Kegiatan sosial ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat serta meningkatkan solidaritas sosial di lingkungan sekitar.*

(dh)

Hal tersebut disampaikan Sigit usai menghadiri rapat paripurna pengesahan RUU Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

• UU Polri Baru Disahkan, Ini Perkiraan Masa Pensiun Kapolri Listyo Sigit

Ia menegaskan, swasembada pangan menjadi salah satu fokus pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.

"Saya kira swasembada pangan, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, tentunya menjadi perhatian Bapak Presiden," ujarnya.

Sigit menambahkan, Polri diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam mendukung agenda besar pemerintah tersebut, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

"Beliau (Presiden) ingin Indonesia bisa mandiri, tidak tergantung impor, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam program swasembada pangan," katanya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan bahwa dalam RUU Polri yang baru juga ditegaskan fungsi Polri sebagai pelayan masyarakat selain sebagai pelindung dan pengayom.

"Fungsi Polri itu to protect and to serve, melayani. Jadi masuk dalam fungsi pelayanan," ujar Eddy.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Senayan.*

(d/dh)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kerja sama ini mencakup pemanfaatan seluruh laboratorium dan fasilitas Kementan di 38 provinsi yang akan dibuka untuk para peneliti BRIN.

Baca Juga:

• Tahanan Kasus Curanmor Kabur Usai Sidang di PN Binjai, Sempat Tertabrak Motor Saat Melarikan Diri

Amran menegaskan, anggaran besar tersebut tidak hanya difokuskan pada penelitian, tetapi juga langsung menyasar pembinaan petani di lapangan dengan skala luas, bukan sekadar uji coba kecil.

"Kita tidak bicara satu atau dua hektare, tapi 5.000 sampai 10.000 hektare kita awasi bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, Kementan akan memprioritaskan komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, tebu, kakao, kopi, dan sejumlah komoditas bernilai ekspor tinggi lainnya untuk dikembangkan berbasis riset.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pihaknya akan mendukung penuh pengembangan teknologi pertanian, mulai dari varietas unggul, teknologi smart farming, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan robotik.

"Target kita misalnya bawang putih bisa mencapai 35 ton per hektare. Ini angka yang sangat tinggi dan menantang," kata Arif.

Menurutnya, kolaborasi BRIN dan Kementan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menekan ketergantungan impor.*

(d/dh)

Dari hasil pemeriksaan, senjata yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korban ternyata bukan senjata api sungguhan, melainkan airsoft gun jenis Glock 22.

Baca Juga:

• Bocah 4 Tahun di Rohil Tewas Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual, Polisi Selidiki Intensif

Kris menjelaskan, aksi penodongan itu dipicu cekcok antara pelaku dan seorang pengendara berinisial M saat terjadi kemacetan di lokasi kejadian. Pelaku diduga emosi setelah mendengar ucapan yang dianggap tidak pantas.

"AGK tidak bisa menahan emosinya karena sopir M mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Selanjutnya AGK kembali ke mobil dan mengeluarkan senjata air soft gun Glock 22 yang dia punya," jelasnya.

Senjata tersebut kemudian ditodongkan ke arah pengendara. Namun korban berhasil menghindari situasi tersebut dan tetap melanjutkan perjalanan.

Aksi itu sempat terekam kamera ponsel dan viral di media sosial, hingga akhirnya aparat kepolisian melakukan penelusuran dan mengamankan pelaku beserta barang bukti.

Saat ini AGK telah diamankan di Polres Rokan Hilir untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami motif serta kronologi lengkap kejadian tersebut.*

(ds/dh)

Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Ia menyebut peningkatan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Baca Juga:

• Habiburokhman Puji Prasetyo Hadi di Paripurna DPR: Moerdiono yang Disempurnakan

Purbaya menjelaskan, pemerintah akan mengandalkan sejumlah strategi untuk mencapai target tersebut. Salah satunya dengan menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar dapat saling mendukung dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor. Dalam hal ini, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan didorong untuk memperkuat investasi di sektor strategis.

Investasi jangka panjang juga akan diarahkan untuk meningkatkan leverage aset negara melalui partisipasi investor global, sehingga dapat memperkuat struktur ekonomi nasional.

Dari sisi konsumsi, pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial, stabilitas harga, pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja.

Purbaya juga menekankan pentingnya efektivitas program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Menurutnya, program-program tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru serta meningkatkan perputaran ekonomi di sektor riil.*

(k/dh)

Salah satu poin penting dalam UU Polri yang baru adalah perubahan ketentuan batas usia pensiun anggota kepolisian yang kini disesuaikan berdasarkan jenjang kepangkatan.

Baca Juga:

• Resmi Berlaku! Ini 8 Perubahan Besar dalam UU Polri yang Baru Disahkan DPR

Untuk perwira tinggi bintang empat, masa pensiun dapat diperpanjang hingga satu tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui keputusan presiden (keppres).

Ketentuan ini berbeda dengan aturan sebelumnya dalam UU Polri lama yang menetapkan batas usia pensiun maksimal 58 tahun untuk seluruh anggota Polri, kecuali kondisi tertentu yang dapat diperpanjang hingga 60 tahun.

Lantas, bagaimana dengan masa pensiun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo?

Listyo Sigit merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 dan menjabat sebagai Kapolri sejak 27 Januari 2021. Saat ini, ia masih berusia 57 tahun.

Dengan mengacu pada batas usia pensiun terbaru yakni 60 tahun, Listyo Sigit diperkirakan masih dapat menjabat hingga sekitar tahun 2029.

Namun, masa jabatannya juga berpotensi diperpanjang sesuai ketentuan baru yang memungkinkan perpanjangan berdasarkan keputusan Presiden.

Selain itu, Listyo Sigit juga tercatat sebagai Kapolri dengan masa jabatan terlama pada era reformasi, yakni lebih dari lima tahun hingga saat ini.*

(k/dh)

Hal itu disampaikan Nadiem saat menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait program digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

• Guru Besar Unair Ragukan P21 Kasus Ijazah Jokowi: Tidak Mungkin

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pernyataan Jokowi yang menilai dirinya sebagai sosok yang baik, sekaligus menyinggung kembali konsistensi arah kebijakan digitalisasi pendidikan selama masa jabatannya.

"Dan saya sangat mengapresiasi statement-nya Pak Jokowi mengenai karakter saya, dan semua kebijakan digitalisasi. Memang arahan juga dari Presiden," ujarnya.

Nadiem menegaskan bahwa program digitalisasi pendidikan tersebut dijalankan dengan prinsip transparansi dan pengawasan ketat dari berbagai lembaga negara.

"Ini program paling lempeng. Menghemat anggaran, didampingi kejaksaan, diaudit BPKP dua kali selama saya menjadi Menteri, dan dilaksanakan oleh LKPP. Mau setransparan apa lagi?" tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut Nadiem sebagai sosok mantan menteri yang memiliki rekam jejak baik selama menjabat di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi juga menegaskan bahwa kebijakan kementerian pada dasarnya merupakan bagian dari arahan Presiden.*

(k/dh)

Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap hasil pembahasan revisi UU Polri yang telah dibahas bersama pemerintah dalam masa persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Baca Juga:

• Kasus Penyiraman Andrie Yunus Memanas, Ketum YLBHI Diperiksa Polda Metro Jaya

"Apakah RUU Polri dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco yang kemudian dijawab setuju oleh para anggota dewan.

Dalam pembahasannya, revisi UU Polri memuat 112 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Sejumlah substansi diperbarui guna menyesuaikan kebutuhan organisasi kepolisian dan perkembangan tantangan keamanan nasional.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan terdapat delapan poin utama yang menjadi fokus perubahan dalam undang-undang terbaru tersebut.

Poin pertama menegaskan arah transformasi Polri menuju institusi yang lebih terbuka, transparan, profesional, berintegritas, dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, penguatan fungsi pengawasan serta penerapan sistem teknologi informasi yang modern dan terbuka untuk meningkatkan akuntabilitas institusi.

Ketiga, adanya jaminan terhadap netralitas dan profesionalisme anggota Polri dalam tata kelola organisasi maupun pembinaan karier sumber daya manusia.

Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada pelayanan publik, perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan pemberantasan kejahatan.

Kelima, pengaturan yang lebih ketat terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian guna memastikan profesionalitas dan mencegah konflik kepentingan.

Keenam, pengaturan yang lebih jelas mengenai pemberhentian anggota Polri serta batas usia pensiun yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara terukur.

Ketujuh, penerapan kurikulum pendidikan kepolisian yang menekankan nilai-nilai humanis, demokratis, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kedelapan, penguatan fungsi dan kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal yang mendukung peningkatan kualitas institusi Polri.

Pemerintah dan DPR berharap perubahan regulasi ini mampu memperkuat reformasi kepolisian sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut.

Dengan disahkannya UU Polri yang baru, sejumlah aturan teknis dan regulasi turunan selanjutnya akan disusun untuk mendukung implementasi kebijakan secara efektif di lapangan.*

(dw/dh)

Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut laporan polisi model B yang sebelumnya diajukan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dalam upaya mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Jelang Vonis Kasus Andrie Yunus, TAUD Khawatir Barang Bukti Dimusnahkan Pengadilan Militer

"Hari ini ada agenda pemeriksaan atau klarifikasi informasi dari Ketua Umum YLBHI terkait kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus," ujar Dimas kepada wartawan.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut tidak terlepas dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan penanganan perkara tersebut.

TAUD juga terus mendorong agar proses hukum berjalan melalui mekanisme peradilan umum sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara itu, Muhammad Isnur menjelaskan bahwa pascakejadian yang menimpa Andrie Yunus, tim advokasi membentuk tim investigasi khusus guna menelusuri fakta-fakta di lapangan.

Dari hasil investigasi yang dilakukan, pihaknya menduga terdapat lebih dari satu pelaku yang terlibat dalam aksi penyiraman tersebut.

"Kami menemukan sejumlah informasi dan bukti yang mengarah pada dugaan keterlibatan beberapa pihak. Karena itu kami meminta penyidikan terus dilanjutkan hingga seluruh pelaku terungkap," kata Isnur.

Ia menegaskan bahwa laporan yang diajukan TAUD merupakan laporan terpisah dari laporan polisi yang sebelumnya telah dibuat aparat penegak hukum.

Dalam pemeriksaan tersebut, Isnur mengaku akan menjelaskan proses investigasi yang dilakukan tim advokasi, termasuk pengumpulan rekaman CCTV, data pendukung, serta berbagai informasi lain yang diperoleh selama penelusuran kasus.

Selain meminta peningkatan status laporan ke tahap penyidikan, TAUD juga mendesak aparat untuk segera mengidentifikasi, menangkap, dan memproses hukum seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus sendiri hingga kini masih menjadi perhatian publik karena menyangkut aspek perlindungan terhadap aktivis serta penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.*

(oz/dh)

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang pria berinisial RR di Kota Langsa, Aceh, pada Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• BNN Bongkar Jaringan Narkotika Rusia di Bali, DPR Dukung Pengusutan Hingga Pengendali

"Kami masih melakukan pendalaman dan pengejaran terhadap pelaku yang berada di atasnya dalam jaringan ini," ujar Andy, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut dalam memutus mata rantai peredaran narkotika yang selama ini beroperasi di wilayah Sumatera Utara dan daerah lainnya.

Saat proses penangkapan berlangsung, petugas sempat memberikan tembakan peringatan kepada tersangka. Namun peringatan tersebut tidak diindahkan sehingga polisi mengambil tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur yang berlaku.

Dari hasil pemeriksaan sementara, sabu-sabu yang diduga berasal dari Malaysia itu terlebih dahulu masuk ke Banda Aceh sebelum kemudian dipecah dan didistribusikan ke sejumlah kota tujuan.

Polisi menduga jaringan tersebut memiliki sistem operasi yang cukup rapi untuk menghindari pantauan aparat. Para kurir disebut dibekali berbagai cara untuk menyamarkan identitas dan mengelabui petugas saat menjalankan aksinya.

"Jaringan ini menyiapkan berbagai sarana mulai dari perpindahan tempat menginap, penyewaan kendaraan hingga penggunaan identitas yang berbeda-beda," jelasnya.

Selain mengembangkan jaringan narkotika, penyidik juga tengah mendalami dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan oleh tersangka. RR diketahui diduga memiliki beberapa dokumen dengan identitas berbeda.

Penyidik menduga penggunaan identitas ganda tersebut sengaja dilakukan untuk mempermudah mobilitas serta menghindari deteksi aparat penegak hukum.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman berat.

Polda Sumut menegaskan pengembangan kasus akan terus dilakukan hingga seluruh jaringan yang terlibat berhasil diungkap dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.*

(an/dh)

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Juga:

• Dasco Ungkap Kinerja Perbankan RI Makin Solid, Kredit dan Dana Nasabah Tumbuh Pesat

Setelah laporan disampaikan, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota dewan terkait pengesahan revisi UU Polri.

"Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco kepada peserta rapat.

Secara serentak, anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuannya sehingga RUU Polri resmi disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan ini menjadi penutup rangkaian pembahasan revisi UU Polri yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir antara DPR dan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum telah menyerahkan sebanyak 112 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi III DPR sebagai dasar pembahasan revisi regulasi tersebut.

Sejumlah poin penting yang menjadi perhatian dalam revisi UU Polri di antaranya terkait usia pensiun anggota Polri, syarat pendidikan minimal calon anggota kepolisian, hingga sejumlah penguatan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan tugas kepolisian ke depan.

Dengan disahkannya revisi UU Polri, pemerintah berharap regulasi baru ini mampu memperkuat profesionalisme, modernisasi, serta efektivitas tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

Rangkaian aturan turunan dan implementasi teknis dari undang-undang tersebut selanjutnya akan disusun oleh pemerintah bersama institusi terkait agar dapat berjalan sesuai tujuan pembentukannya.*

(in/dh)

Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika di kawasan Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang.

Baca Juga:

• Sebagian Besar Wilayah Sumut Diguyur Hujan Ringan Hari Ini, Medan-Binjai Diminta Waspada

"Dari penangkapan tersebut, petugas menemukan satu paket sabu seberat 98,69 gram yang disimpan dalam plastik berwarna merah," kata Tatar, Selasa (9/6/2026).

Pengembangan kemudian dilakukan setelah tersangka MZ mengaku masih menyimpan narkotika di kediamannya yang berada di kawasan Jalan Pusaka Pasar 10, Desa Bandar Khalipah.

Petugas bersama aparat setempat lalu melakukan penggeledahan dan kembali menemukan sabu seberat 2,13 gram yang disimpan di dalam kantong jaket milik tersangka.

Dengan demikian, total barang bukti narkotika yang berhasil diamankan mencapai 100,82 gram sabu. Selain itu, petugas juga menyita dua unit telepon genggam, uang tunai sebesar Rp300 ribu, satu unit timbangan elektrik, serta jaket yang digunakan untuk menyimpan barang haram tersebut.

Menurut Tatar, keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya BNNP Sumut dalam menekan peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara.

Dari jumlah barang bukti yang disita, BNNP Sumut memperkirakan sebanyak 5.507 jiwa dapat terselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika.

"Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas jaringan narkoba dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika," ujarnya.

Saat ini kedua tersangka telah ditahan dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman pidana penjara seumur hidup.*

(mi/dh)

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta para pimpinan bank-bank besar nasional.

Baca Juga:

• Habiburokhman Puji Prasetyo Hadi di Paripurna DPR: Moerdiono yang Disempurnakan

"Kami banyak bertukar pikiran mengenai situasi perbankan nasional saat ini. Berdasarkan hasil diskusi dan paparan yang kami terima, perkembangannya sangat bagus," ujar Dasco.

Menurutnya, sektor perbankan nasional masih menunjukkan daya tahan yang kuat dan mampu menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi nasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Putrama Wahju Setyawan, menjelaskan bahwa secara fundamental kinerja Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini berada dalam kondisi terbaik.

Ia memaparkan pertumbuhan kredit rata-rata bank-bank Himbara mencapai sekitar 20 persen. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh signifikan di kisaran 20 hingga 30 persen.

Tak hanya itu, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada di level 88 hingga 90 persen menunjukkan likuiditas perbankan masih terjaga dengan baik.

"Dari sisi kualitas aset juga sangat baik. Rata-rata kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) masih berada di bawah 2 persen," jelas Putrama.

Dengan capaian tersebut, pihaknya memastikan kondisi fundamental perbankan nasional tetap kuat dan sehat. Karena itu, masyarakat maupun pelaku pasar diminta tidak perlu khawatir terhadap kondisi sektor keuangan domestik.

Pertumbuhan kredit yang tinggi, peningkatan dana masyarakat, serta rendahnya rasio kredit macet menjadi indikator bahwa industri perbankan Indonesia masih mampu menjaga kinerja positif di tengah dinamika ekonomi global.

Pemerintah dan pelaku industri berharap tren positif tersebut dapat terus berlanjut guna mendukung pembiayaan sektor produktif serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026.*

(d/dh)

Pujian tersebut disampaikan saat Habiburokhman menyampaikan laporan dalam agenda pengambilan keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Baca Juga:

• Habiburokhman Puji Prasetyo Hadi di Paripurna DPR: Moerdiono yang Disempurnakan

"Yang kami hormati Pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Jarang-jarang beliau hadir di sini. Salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa. Kita kasih tepuk tangan," kata Habiburokhman yang langsung disambut tepuk tangan peserta rapat.

Selain memberikan apresiasi kepada Kapolri, Habiburokhman juga menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembahasan revisi Undang-Undang Polri yang telah melalui berbagai tahapan pembahasan di DPR bersama pemerintah.

Menurutnya, pembahasan RUU Polri sebenarnya telah direncanakan jauh sebelum revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diselesaikan.

"Sebetulnya RUU Polri ini direncanakan dibahas jauh sebelum KUHAP. Namun KUHAP lebih dahulu selesai, baru kemudian RUU Polri," ujarnya.

Habiburokhman menjelaskan proses pembahasan intensif RUU Polri secara resmi dimulai melalui rapat kerja dan panitia kerja (Panja) yang digelar pada 25 Mei 2026.

Dengan selesainya pembahasan di tingkat DPR, revisi UU Polri akhirnya disetujui dalam rapat paripurna untuk melanjutkan proses legislasi hingga menjadi produk hukum yang berlaku.

Pernyataan Habiburokhman mengenai kinerja Kapolri Listyo Sigit menjadi perhatian karena disampaikan dalam forum resmi DPR RI di tengah momentum pengesahan revisi UU Polri yang menjadi salah satu agenda penting parlemen tahun ini.*

(d/dh)

Pujian tersebut disampaikan Habiburokhman ketika memberikan laporan dalam agenda pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Baca Juga:

• Komisi III DPR Setujui RUU Polri Dibawa ke Paripurna, Selangkah Lagi Sah Jadi Undang-Undang

"Yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi. Pak, ini Moerdiono yang disempurnakan," ujar Habiburokhman yang disambut suasana hangat dalam ruang sidang paripurna.

Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian peserta rapat. Diketahui, Moerdiono merupakan Menteri Sekretaris Negara yang menjabat cukup lama pada masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, yakni periode 1988-1993 dan 1993-1998.

Selain memberikan apresiasi kepada Prasetyo Hadi, Habiburokhman juga menyampaikan penghormatan kepada sejumlah pejabat negara yang hadir dalam rapat tersebut, termasuk Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Habiburokhman turut memberikan pujian kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang hadir langsung dalam rapat paripurna DPR RI.

"Jarang-jarang beliau hadir di sini. Salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa. Kita kasih tepuk tangan," katanya.

Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam proses legislasi RUU Polri yang telah disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Pernyataan Habiburokhman mengenai Prasetyo Hadi dan Kapolri Listyo Sigit pun menjadi sorotan karena disampaikan secara terbuka dalam forum resmi DPR RI yang disaksikan oleh para anggota dewan dan pejabat pemerintah.*

(d/dh)

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (8/6/2026) sore, saat petugas tengah mengumpulkan para tahanan yang baru selesai menjalani persidangan untuk dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan.

Baca Juga:

• Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel Sultra

"Saat proses persiapan pemindahan tahanan ke lapas, terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dari pengawasan petugas," ujar Ronald, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, saat berlari meninggalkan area pengadilan, Yogi tidak memperhatikan kondisi jalan sehingga menabrak sepeda motor yang sedang melintas di sekitar lokasi.

Meski sempat terjatuh akibat benturan tersebut, terdakwa tetap berusaha melanjutkan pelariannya. Petugas yang sejak awal melakukan pengejaran akhirnya berhasil mengamankan Yogi tidak lama setelah kejadian.

"Setelah menabrak pengendara motor, terdakwa masih mencoba melarikan diri. Namun petugas langsung melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankannya kembali," jelasnya.

Usai diamankan, Yogi langsung dibawa kembali ke Lapas Kelas IIA Binjai untuk menjalani masa penahanan sambil menunggu proses hukum berikutnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Binjai, Yogi Pratama merupakan terdakwa kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Binjai Kota, pada Januari 2026 lalu.

Dalam sidang tuntutan yang baru dijalaninya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Yogi dengan hukuman dua tahun penjara. Tuntutan serupa juga dijatuhkan kepada terdakwa lainnya, Dendi Fahrizal Siregar, yang terlibat dalam perkara yang sama.

Kasus kaburnya tahanan usai persidangan tersebut sempat menjadi perhatian di lingkungan PN Binjai. Beruntung, upaya pelarian dapat digagalkan dengan cepat sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan yang lebih luas.*

(ds/dh)