Desakan tersebut disampaikan setelah sekitar satu minggu sejak korban dan orang tua korban menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BGN di Jakarta. PDIP Sumut meminta tindak lanjut mencakup pemulihan kesehatan korban, pemeriksaan kesehatan berkala, hasil pemeriksaan laboratorium, proses hukum hingga kompensasi bagi keluarga.

Baca Juga:

• Kepala BGN Sudaryono: Kritik ke Prabowo di Medsos Banyak Akun Robot, Dikendalikan Oligarki dan Koruptor

"Sudah satu minggu sejak kekhawatiran ini disampaikan langsung kepada BGN. Kami menghargai sikap BGN yang menerima mereka dan berjanji melakukan koordinasi, namun yang kini dinantikan masyarakat adalah hasil dari koordinasi tersebut," ujar Rapidin, Rabu (23/9/2026).

Rapidin mengatakan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga lain tetap dapat dilakukan apabila diperlukan. Namun, menurut dia, proses tersebut tidak seharusnya membuat penanganan terhadap korban menjadi tertunda.

"Jangan sampai terjadi situasi di mana masyarakat datang menyuarakan penderitaan dan tuntutan mereka, namun kemudian dibiarkan menunggu tanpa kepastian," katanya.

Kasus dugaan keracunan MBG tersebut berdampak pada sejumlah siswa di Berastagi dan wilayah sekitarnya. Salah satu korban yang masih mendapat perhatian karena mengalami masalah kesehatan adalah Febiola Br Purba, siswi SMK Swasta Bersama Berastagi.

Rapidin menegaskan PDI Perjuangan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai penanganan korban, pertanggungjawaban serta tuntutan kompensasi dari keluarga.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Tarigan mengatakan aspirasi yang disampaikan kepada BGN merupakan suara para orang tua yang berharap anak-anak mereka mendapatkan penanganan hingga pulih sepenuhnya.

Iriani juga meminta hasil pemeriksaan laboratorium yang telah tersedia segera ditindaklanjuti secara jelas sebagai bagian dari proses penanganan kasus.

"Hasil laboratorium sudah ada dan telah diserahkan. Kini, kami meminta adanya tindak lanjut. Jika bakteri terdeteksi dalam sampel makanan, harus ada penjelasan yang jelas mengenai kaitannya dengan kejadian yang dialami anak-anak tersebut," katanya.

Menurut Iriani, para orang tua juga membutuhkan kepastian mengenai proses hukum atas kejadian tersebut. Mereka ingin mengetahui sejauh mana penanganan dilakukan dan pihak yang nantinya bertanggung jawab.

Selain persoalan kesehatan dan proses hukum, keluarga korban juga menyampaikan tuntutan kompensasi. Iriani mengatakan sebagian orang tua korban bekerja sebagai buruh tani dengan pendapatan berdasarkan jumlah hari kerja.

Ketika anak menjalani perawatan di rumah sakit, para orang tua harus meninggalkan pekerjaannya untuk mendampingi. Kondisi tersebut membuat keluarga kehilangan penghasilan di tengah kebutuhan biaya pengobatan dan kebutuhan rumah tangga.

"Sebagian orang tua korban bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya dihitung berdasarkan hari kerja. Ketika anak sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, mereka harus meninggalkan pekerjaan untuk merawat anak tersebut. Hal ini berarti hilangnya penghasilan, sementara biaya pengobatan dan kebutuhan keluarga terus berjalan," ujarnya.

"Oleh karena itu, para orang tua meminta agar dampak yang mereka alami disikapi melalui pemberian ganti rugi," sambungnya.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan juga meminta BGN memastikan seluruh aspirasi tersebut dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Sutrisno, persoalan pembagian kewenangan antarinstansi tidak boleh menghambat kepastian penanganan bagi korban dan keluarga.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah kejelasan mengenai tindak lanjutnya. BGN telah menerima aspirasi ini, sehingga masyarakat berhak mengetahui langkah apa saja yang telah diambil setelah pertemuan tersebut," kata Sutrisno.

Ia mengatakan penanganan perlu mencakup pemulihan korban, pemeriksaan kesehatan, tindak lanjut hasil laboratorium, proses hukum hingga persoalan ganti rugi. Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai pihak yang menangani setiap aspek tersebut serta perkembangan penanganannya.

Sutrisno juga mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di Karo, khususnya terkait keamanan pangan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Program MBG menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak. Oleh karena itu, evaluasi terhadap SPPG harus dilakukan secara serius. Kita harus melihat lebih jauh dari sekadar insiden itu sendiri dan menelaah seluruh prosesnya mulai dari produksi pangan, pemeriksaan, penyimpanan, dan pengangkutan, hingga tahap di mana makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa," ucapnya.

PDI Perjuangan Sumut menyatakan akan terus memantau tindak lanjut BGN terhadap aspirasi korban dan keluarga terkait dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo.* (mi/dh)

BA diamankan pada Rabu (23/9/2026) sekitar pukul 05.10 WIB di Jalan Pancing 1 Martubung, tepatnya di bawah jembatan jalan tol. Selain remaja tersebut, polisi turut mengamankan satu unit handphone Android.

Baca Juga:

• Sembunyikan Ratusan Narkoba 'Pod Getar' di Jam Dinding, Sejoli Sindikat Malaysia Diringkus Polrestabes Medan

"Patroli KRYD terus kita laksanakan sebagai langkah pencegahan. Setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan Kamtibmas akan ditindaklanjuti, sehingga situasi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tetap aman dan kondusif," ujar Jan Piter.

Penangkapan bermula saat Tim Macan melaksanakan patroli KRYD di wilayah Medan Labuhan. Petugas kemudian melihat tiga remaja berboncengan menggunakan satu sepeda motor di sekitar Jalan Martubung.

Petugas menghentikan ketiganya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, dua remaja disebut tidak memiliki keterlibatan dengan kelompok geng motor. Sementara BA diduga merupakan anggota kelompok WARNEK yang diketahui memiliki basecamp di kawasan Jalan Rawe 3.

Berdasarkan informasi tersebut, personel kemudian melakukan penyisiran ke lokasi yang disebut sebagai basecamp. Di sekitar sebuah warung, polisi menemukan 10 bilah senjata tajam yang disembunyikan.

Setelah diamankan, BA dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara 10 senjata tajam dan barang bukti lainnya diserahkan kepada piket Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan.

Polres Pelabuhan Belawan menyatakan patroli dan langkah pencegahan akan terus ditingkatkan untuk mengantisipasi tawuran, geng motor serta berbagai gangguan Kamtibmas di wilayah hukumnya.* (tm/dh)

Surakman ditemukan pada 12 September 2026, atau beberapa hari setelah hilang bersama rombongan kapal pada 7 September 2026. Lokasi penemuan jenazah berjarak sekitar 344 kilometer dari Gunung Anak Krakatau.

Baca Juga:

• 1 ABK Ditemukan, Nasib Rombongan Jurnalis Lainnya yang Hilang di Perairan Gunung Anak Krakatau Masih Misterius

"Hasil identifikasi, berdasarkan pemeriksaan DNA terhadap seorang mayat Mr X yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, bahwa secara genetik jenazah Mr X teridentifikasi sebagai Surakman atau ABK kapal adalah ayah biologis dari Tuan Yayat, putra kandung dari Bapak Surakman," ungkap Hengki dalam jumpa pers, Rabu (23/9/2026).

Dengan ditemukannya Surakman, baru satu orang dari rombongan KM Arupadhatu 1 yang berhasil ditemukan. Sementara keberadaan tujuh penumpang lainnya hingga kini masih belum diketahui.

Hengki mengatakan jenazah Surakman akan dipulangkan dari Bengkulu ke Jakarta. Jenazah dijadwalkan diberangkatkan pada Kamis (24/9/2026) menuju Bandara Soekarno-Hatta.

"Jenazah akan dikirim diberangkatkan besok dari Bengkulu menuju Bandara Soekarno Hatta (Soetta) akan diterima bersama Gubernur, Basarnas tim terpadu menyambut kedatangan jenazah di Bandara Soetta," kata Hengki.

Saat ini, jenazah masih menjalani proses persiapan sebelum diberangkatkan dari Bengkulu.

Sebelum ditemukan, sosok Surakman juga sempat diceritakan keluarganya melalui media sosial. Keponakannya, Nengsih, mengungkap Surakman selama ini berperan merawat kakaknya yang tunanetra.

Surakman juga disebut menjadi pencari nafkah bagi cucunya yang masih berusia sekitar 8 bulan dan telah kehilangan ibunya.

"Dia meninggalkan kakaknya yang tunanetra dan cucunya yang masih umur 8 bulan yang ditinggalkan ibunya meninggal," ujar Nengsih melalui unggahan media sosial.

Kabar penemuan Surakman pun menjadi duka bagi keluarga. Di sisi lain, pencarian terhadap penumpang dan awak KM Arupadhatu 1 lainnya masih terus menjadi perhatian setelah mereka dilaporkan hilang di perairan Gunung Anak Krakatau.

Hingga Rabu (23/9/2026), baru Surakman yang telah dipastikan ditemukan berdasarkan hasil identifikasi kepolisian.* (tm/dh)

IPN merupakan warga Gudang Arang Pulau Seram, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Dia diamankan polisi pada Selasa (22/9/2026) sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Kurnia, Lingkungan 7, Kelurahan Belawan Bahari.

Baca Juga:

• Sara Wijayanto Gugat Cerai Demian Aditya, Sidang Perdana Digelar 24 September

"Setelah mendapatkan informasi keberadaan tersangka, personel langsung bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Selanjutnya tersangka dibawa ke Mako Polsek Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," ujar Banor.

Kasus perampokan itu terjadi pada Jumat (5/6/2026) sekitar pukul 05.10 WIB di Jalan Besar Kl Yos Sudarso, tepatnya di depan Kayu Besar, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan.

Korban diketahui bernama Wati (60), warga Jalan TM Pahlawan, Gudang Arang, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan.

Saat kejadian, Wati bersama anaknya mengendarai sepeda motor menuju Marelan. Ketika melintas di lokasi, mereka dihadang empat pria yang tidak dikenal.

Salah seorang pelaku kemudian mengacungkan senjata tajam jenis parang ke arah korban dan anaknya. Karena ketakutan, anak korban berteriak meminta ampun.

Para pelaku lalu mengambil secara paksa tas yang dibawa anak korban. Mereka sempat mencoba menghidupkan sepeda motor korban, tetapi kendaraan tersebut tidak dapat menyala.

Keempat pelaku kemudian meninggalkan lokasi dengan membawa tas korban yang berisi uang tunai sekitar Rp1,5 juta.

Dalam pemeriksaan awal, IPN mengakui berperan mengacungkan senjata tajam untuk menghentikan korban. Dia juga mengaku mendapat bagian hasil kejahatan sebesar Rp500 ribu dari salah satu rekannya.

Polisi masih mendalami peran masing-masing pelaku dalam aksi tersebut. Petugas juga memburu rekan IPN yang hingga kini masih dalam penyelidikan.

"Terhadap tersangka masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami peran masing-masing pelaku serta mengungkap keberadaan rekan-rekannya yang masih dalam penyelidikan," jelas Banor.

IPN kini diamankan di Polsek Belawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.* (tm/dh)

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan tiga orang yang diamankan masing-masing berinisial MAR (25), PAS (27) dan SAB (21). MAR dan PAS merupakan pasangan kekasih, sedangkan SAB merupakan warga Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Baca Juga:

• Sepasang Kekasih Diduga Jadi Pemasok Vape Narkoba Jaringan Malaysia di Medan, 295 Pod Disita

Pengungkapan kasus bermula saat polisi menangkap SAB di sebuah apartemen di Jalan Listrik, Medan, pada Rabu (16/9). Saat itu, SAB diduga hendak melakukan transaksi narkoba.

Menurut Rafli, SAB menyembunyikan pod getar di dalam kotak sabun untuk mengelabui petugas. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita lima pod getar yang terdiri atas empat pod merek Yakuza dan satu pod merek Batman.

Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap MAR serta PAS di sebuah rumah kos di Jalan Kasuari, Medan. Saat dilakukan penggeledahan, polisi awalnya tidak menemukan barang yang dicari di dalam kamar.

Petugas kemudian mencurigai sebuah jam dinding yang berada di atas lemari. Setelah diperiksa, di dalam bagian jam tersebut ditemukan lima pod getar.

"Saat MAR dan PAS kami tangkap, keduanya sempat berkilah. Namun berkat kejelian tim, kami berhasil temukan barang bukti narkoba tambahan yang disimpan di dalam body jam dinding," ungkap Rafli.

Polisi selanjutnya mengembangkan penyelidikan ke rumah keluarga MAR yang disebut digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Dari lemari di kamar tidur, petugas menemukan tambahan 285 pod getar.

"Setelah kami menangkap MAR dan PAS, kami kemudian lakukan penelusuran. Kami temukan 285 pod getar tambahan yang disimpan di sebuah rumah di kawasan Setia Budi Medan, sehingga total pod getar yang kami sita dari 3 pelaku sebanyak 295 pcs," ucapnya.

Rafli mengatakan ketiga orang tersebut baru menjalankan aktivitas peredaran pod getar selama sekitar dua bulan. Menurutnya, aktivitas itu berawal dari penggunaan untuk diri sendiri, kemudian berkembang menjadi penjualan dalam jumlah kecil hingga jumlah yang lebih besar.

Dalam penyelidikan, polisi menduga MAR berhubungan langsung dengan seseorang yang berada di Malaysia melalui sebuah aplikasi khusus. Sosok yang disebut sebagai pengendali jaringan tersebut kini masih dalam pengejaran polisi.

"Ketiga pelaku merupakan jaringan narkoba Malaysia-Indonesia. MAR yang merupakan bos dari kedua pelaku termasuk kekasihnya, yang berhubungan langsung dengan pengendali di Malaysia melalui aplikasi khusus. Pengendalinya ini yang kini sedang kami kejar," pungkas Rafli.

Polrestabes Medan masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk pengendali yang berada di Malaysia.* (tm/dh)

JAKARTA — Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset diminta tidak menjadi instrumen kekuasaan yang dapat digunakan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat.

Peringatan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Millennial Center (IMC) Yerikho Alfredo setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Sidak Medan Islamic Centre, Wawalkot Zakiyuddin Tegur Pemborong Soal Fasilitas Tak Terawat Hingga 2027

Sebab, aturan perampasan aset nantinya berkaitan dengan harta kekayaan masyarakat yang dapat dinilai tidak wajar.

"RUU Perampasan Aset ini harus menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam sistem penegakan hukum kita. Karena ini akan menyasar nanti kepada seluruh warga negara yang memiliki aset, yang memiliki kekayaan yang dianggap tidak normal oleh penguasa, yang menjadikan itu menjadi alat kekuasaan untuk menindas warga negaranya sendiri," kata Yerikho usai mengikuti RDPU dengan Komisi III DPR terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Yerikho menilai ketentuan dalam RUU Perampasan Aset perlu dirumuskan secara rinci agar kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum memiliki batas yang jelas.

"Jangan menjadi nanti RUU Perampasan Aset ini menjadi alat penguasa untuk menindas warga negara," ujarnya.

Kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan juga menjadi salah satu isu yang sebelumnya disoroti dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR.

Dalam RDPU tersebut, Yerikho juga menanggapi wacana memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak wajar ke dalam RUU Perampasan Aset.

Ia mengatakan pihaknya masih mempelajari ketentuan tersebut. Namun, menurut Yerikho, penerapannya harus disertai mekanisme pembuktian yang jelas.

"Proses pembuktiannya tidak bisa kita hanya menduga bahwa kekayaan orang itu diduga dari hasil tindak pidana. Kemudian, bagaimana mekanisme pembuktian itu bahwa hasil dari tindak pidana?" tuturnya.

Yerikho khawatir ketentuan tersebut dapat disalahgunakan apabila rumusan dan mekanisme pembuktiannya tidak dibuat secara hati-hati.

"Jadi tidak sewenang-wenang illicit enrichment ini dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset, karena ini nanti menjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum menerapkan," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan asas praduga tidak bersalah dan prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum.

Menurut Yerikho, ketentuan tersebut juga perlu dirancang agar tidak digunakan untuk menyasar pihak tertentu berdasarkan kepentingan politik.

"Ini akan menjadi alat politik untuk memata-matai kekayaan dari lawan politik atau penguasa dengan semena-mena menerapkan ini ke depan terhadap siapa yang mau mereka sasar, siapa yang mau mereka lawan," ujarnya.

Selain illicit enrichment, IMC mengusulkan agar aktivitas judi online atau judol turut dipertimbangkan dalam RUU Perampasan Aset.

Usulan tersebut disampaikan karena IMC menilai aliran dana judi online dapat berkaitan dengan penyamaran hasil tindak pidana melalui berbagai bentuk aset, termasuk aset digital.

Usulan serupa mengenai masuknya judi online dalam cakupan RUU tersebut memang sedang terbuka dalam pembahasan Komisi III DPR.

"Di dalam judol, ini yang memiskinkan warga negara, ini yang menghancurkan anak bangsa. Untuk itu kemudian, perlu kita pikir, kita kira, dan kita kaji secara akademik, ini harus dimasukkan aturan-aturan mengenai judol di dalam RUU Perampasan Aset ini," katanya.

Yerikho mengatakan hasil judi online dapat dialihkan ke berbagai bentuk aset, termasuk mata uang kripto.

Karena itu, menurut dia, diperlukan mekanisme penelusuran aliran dana yang memadai.

Namun, ia juga menyoroti kesiapan aparat penegak hukum dalam menangani transaksi digital, terutama dari sisi keamanan siber.

"Di Indonesia ini sangat rentan kita. Di dalam aparat penegak hukum kita juga, ya sorry to say, kita harus menggarisbawahi bahwa keamanan siber di Indonesia ini masih minim, belum mampu kita menerapkan secara radikal dan secara masif," ujarnya.

Dalam RDPU yang sama, IMC juga membawa usulan agar terdapat mekanisme pengawasan independen dalam penerapan aturan perampasan aset.

Yerikho mengatakan pembentukan komite pengawas independen menjadi salah satu isu yang disampaikan IMC kepada Komisi III DPR.

Menurut dia, mekanisme pengawasan diperlukan agar pelaksanaan kewenangan perampasan aset dapat diperiksa dan tidak hanya bergantung pada satu pihak.

"Nah, dan kita juga ya patut mencurigai semua orang, supaya apa? Kita mendapatkan jawaban yang sebenarnya," katanya.

Selain pengawasan, Yerikho menilai RUU Perampasan Aset harus mengatur secara jelas mekanisme pemulihan hasil rampasan agar dapat memberikan manfaat bagi negara.

"Yang paling penting dari RUU Perampasan Aset ini, bagaimana memulihkan hasil rampasan negara," pungkasnya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset saat ini masih melibatkan berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Komisi III DPR sebelumnya menyatakan sejumlah substansi, termasuk cakupan tindak pidana dan mekanisme pengawasan, masih menjadi bagian dari pembahasan.* (kp/ad)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk memperbaiki fasilitas pendidikan tersebut.

Baca Juga:

• Kepala BGN Sudaryono: Kritik ke Prabowo di Medsos Banyak Akun Robot, Dikendalikan Oligarki dan Koruptor

Tito mengatakan pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah tersebut dapat selesai dalam waktu tiga tahun. Namun, pengerjaan akan diupayakan lebih cepat agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dalam kondisi yang lebih ideal.

"Sebetulnya waktunya adalah tiga tahun. Tapi saya paham dari paparan beliau (Mendikdasmen) tadi, beliau berusaha untuk secepat mungkin selesai agar proses belajar mengajarnya juga berlangsung dalam suasana yang ideal, bukan lagi darurat," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah dilakukan melalui sejumlah metode, mulai dari swakelola hingga kerja sama antarlembaga. Pemerintah juga akan melibatkan TNI Angkatan Darat dalam proses perbaikan sejumlah fasilitas yang terdampak.

Menurut Tito, tingkat pengerjaan di lapangan saat ini bervariasi. Sebagian sekolah telah selesai diperbaiki, sementara sekolah lainnya masih dalam proses.

"Ada yang sudah selesai 100 persen, ada juga yang masih 70 sampai 99 persen, dan ada 616 di bawah 50 persen," kata Tito.

Meski terdapat sejumlah kendala teknis, termasuk cuaca ekstrem dan bencana susulan di sejumlah wilayah terdampak, Tito memastikan kegiatan pembelajaran siswa tetap dapat berlangsung.

Selain sektor pendidikan, pemerintah juga menyiapkan anggaran besar untuk keseluruhan program pemulihan pascabencana di Sumatera. Tito menyebut total anggaran yang disiapkan mencapai Rp100,1 triliun.

Anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan pemerintah dan mendapat dukungan dari Satuan Tugas DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Adapun alokasi anggaran pemulihan pascabencana Sumatera dibagi dalam tiga tahun. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun yang difokuskan untuk infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian.

Selanjutnya, anggaran pada 2027 sebesar Rp32,9 triliun dan pada 2028 sebesar Rp28,2 triliun.

Pemulihan fasilitas pendidikan menjadi salah satu bagian penting dari rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar siswa di wilayah terdampak dapat kembali menjalani kegiatan belajar mengajar dengan kondisi yang lebih layak.* (km/dh)

Penyaluran secara simbolis berlangsung di Hotel Madani Medan, Rabu (23/9/2026). Pada tahap pertama, PKH Medan Makmur menyasar 10.000 penerima manfaat.

Baca Juga:

• Warga Helvetia Protes Bansos Beras Diduga Tak Tepat Sasaran, Wali Kota Rico Waas Buka Suara

Sebanyak 125 penerima hadir dalam penyaluran simbolis tersebut dan menerima bantuan secara langsung. Penyaluran dilakukan bekerja sama dengan perbankan, termasuk Bank Sumut, setelah proses verifikasi data penerima selesai.

"Hari ini kita serahkan langsung bantuan PKH Medan Makmur. Sebanyak 125 warga yang hadir secara simbolis dan langsung bisa membawa pulang dananya sebesar Rp800.000 untuk akumulasi empat bulan," ujar Rico.

Rico mengatakan program tersebut dibuat karena masih terdapat lansia dan penyandang disabilitas di Kota Medan yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Sebagian di antaranya disebut tidak memiliki penghasilan maupun dukungan keluarga yang memadai.

"Kita melihat begitu banyak masyarakat yang masih belum tersentuh bantuan secara langsung dari pemerintah. Terutama para penyandang disabilitas dan juga para lansia," kata Rico.

Menurutnya, pemerintah perlu hadir lebih dekat untuk membantu masyarakat dalam kondisi sulit. Ia mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"Kita menemukan banyak sekali lansia. Kalau ditanya, 'sudah pernah dapat bantuan?', jawabannya belum. Mereka mengatakan, 'Saya sudah lansia, saya janda, saya tidak pernah dapat perhatian, saya tidak ada keluarga, saya tidak ada pekerjaan'," ungkap Rico.

Rico menegaskan anggaran PKH Medan Makmur berasal dari APBD dan merupakan uang masyarakat yang dikembalikan dalam bentuk pelayanan serta bantuan sosial.

"Ini bukan uang saya, bukan dari saya. Saya hanya bisa memberikan kebijakan, ke mana kita arahkan. Tapi ini dari masyarakat sendiri. Apa yang diberikan masyarakat dari pajak yang diterima Pemerintah Kota Medan, kita kembalikan lagi langsung kepada masyarakat itu sendiri yang sangat membutuhkan," jelasnya.

Untuk tahap pertama, Pemko Medan mengalokasikan anggaran sekitar Rp24 miliar untuk 10.000 penerima manfaat. Pemko Medan juga berencana menambah jumlah penerima menjadi 20.000 orang.

Penambahan kuota tersebut direncanakan diusulkan melalui Perubahan APBD (P-APBD) dan ditargetkan berlaku penuh pada awal tahun berikutnya. Dengan penambahan tersebut, kebutuhan anggaran diproyeksikan mencapai sekitar Rp48 miliar.

Rico meminta Dinas Sosial bersama para pendamping serta seluruh pihak yang terlibat dalam pendataan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Dia juga mengapresiasi jajaran Dinas Sosial, petugas pendataan, pendamping PKH dan Bank Sumut yang mendukung proses penyaluran.

Program PKH Medan Makmur sebelumnya memang dirancang untuk menyasar penyandang disabilitas dan lansia yang belum menerima bantuan reguler pemerintah pusat. Program tersebut memiliki dasar Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2026 dan memberikan bantuan Rp200.000 per bulan melalui rekening penerima.

Salah satu penerima manfaat, Zainal Arifin (65), warga Kecamatan Medan Area, mengaku bersyukur setelah terdaftar dalam program tersebut. Dia mengatakan tidak memiliki pekerjaan tetap maupun penghasilan dan sebelumnya belum pernah menerima bantuan pemerintah.

"Alhamdulillah sangat senang dan bersyukur. Saya belum pernah dapat bantuan lain selain ini. Program ini sangat membantu, apalagi di luar sana memang masih banyak warga yang belum tersentuh bantuan," ujar Zainal.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti mengatakan PKH Medan Makmur merupakan salah satu program prioritas Pemko Medan yang ditujukan bagi lansia dan penyandang disabilitas yang masuk desil 1 hingga 5 serta tidak menerima bantuan reguler pemerintah pusat seperti PKH maupun BPNT.

Khoiruddin menjelaskan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan ditransfer langsung ke rekening penerima tanpa biaya administrasi. Dinas Sosial bersama jajaran kecamatan dan kelurahan melakukan proses pendataan, verifikasi dan pembukaan rekening untuk mendukung kelancaran penyaluran.

Dengan penyaluran tahap pertama tersebut, Pemko Medan menargetkan PKH Medan Makmur dapat diperkuat dan cakupan penerima manfaat diperluas sehingga semakin banyak lansia dan penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan pemerintah dapat memperoleh dukungan.* (dh)

Dalam peninjauan tersebut, Zakiyuddin didampingi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) John Ester Lase. Dia menemukan sejumlah bagian kawasan yang masih membutuhkan penanganan.

Baca Juga:

• Kepala BGN Sudaryono: Kritik ke Prabowo di Medsos Banyak Akun Robot, Dikendalikan Oligarki dan Koruptor

"Kita tidak ingin seolah seperti menjadi gedung yang ditinggalkan, padahal kan nyatanya ini gedung baru. Jadi nanti kita minta pemborong untuk membersihkan gedung ini, merawat dan menjaganya, karena masa pemeliharaannya selesai pada Maret 2027," ungkap Zakiyuddin.

Selain kondisi area gedung, Zakiyuddin turut memeriksa sejumlah fasilitas MIC. Lift pada menara setinggi 99 meter disebut dapat digunakan, sementara lift di bagian bangunan utama masjid belum dapat diperiksa.

Dia juga memastikan payung elektrik di bagian depan masjid dapat membuka dan menutup dengan baik.

Zakiyuddin menilai Medan Islamic Centre memiliki bangunan yang megah. Namun, meski telah diserahterimakan, sejumlah bagian masih menjadi tanggung jawab kontraktor karena kawasan tersebut masih dalam masa pemeliharaan.

"Islamic Center ini sangat megah, sangat indah. Tapi memang walaupun sudah serah terima, masih dalam tahap atau masa pemeliharaan oleh pemborong atau kontraktor. Jadi, masih ada yang perlu dalam perbaikan-perbaikan," ujar Zakiyuddin.

Untuk pengelolaan MIC ke depan, Pemko Medan berencana menggelar rapat guna membahas pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Selain itu, Badan Kenaziran Masjid (BKM) juga akan dibentuk untuk mengawal berbagai kegiatan di kawasan tersebut.

Terkait perangkat daerah yang nantinya menaungi UPT, Zakiyuddin menyebut Dinas Perkimcikataru menjadi salah satu kemungkinan. Namun, bentuk kelembagaan dan pola pengelolaannya masih akan dibahas lebih lanjut.

Dalam kunjungan tersebut, Zakiyuddin turut didampingi Ketua MUI Kota Medan H Hasan Maksum dan Camat Medan Labuhan Elias Padang.

Zakiyuddin berharap Medan Islamic Centre nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan keagamaan di Kota Medan. Salah satunya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kota Medan.

"Dan, besar harapan kita nanti, MTQ Kota Medan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan di sini karena Pak Wali Kota pun sudah setuju," sebutnya.

Pemko Medan berharap keberadaan MIC tidak hanya menjadi fasilitas keagamaan, tetapi juga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kegiatan masyarakat setelah masa pemeliharaan berakhir.* (dh)

BANTEN — Polisi belum dapat memastikan kondisi kapal cepat atau speedboat Arupadhatu 1 yang membawa lima jurnalis dan tiga awak kapal saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Kapal tersebut hilang kontak setelah berangkat dari dermaga Carita, Pandeglang, Banten, pada 7 September 2026.

Baca Juga:

• Sambangi Nikomas Gemilang, Wamenaker Tekankan Aturan Kerja Harus Seimbangkan Hak Buruh dan Industri

Kapolda Banten Irjen Hengki mengatakan polisi belum bisa memastikan apakah kapal tersebut tenggelam, terbakar, atau terbawa arus.

"Kapal itu tenggelam, terbakar, hilang dan sebagainya saya tidak menjawab itu, yang pasti dari sampai dengan sekarang Arupadhatu 1 kapalnya kan tidak ada yang ditemukan," kata Kapolda Banten Irjen Hengki dalam konferensi pers, Rabu, 23 September 2026.

Hengki mengatakan kemungkinan kondisi kapal masih dalam penyelidikan.

Polisi belum menemukan kapal tersebut sehingga belum dapat menyimpulkan apa yang terjadi.

"Belum ada kejelasan kapal itu ke mana. Apakah terbawa arus atau terendam, tenggelam ke dalam dasar laut, saya tidak menjawab itu," sambungnya.

Selain kapal, polisi juga belum dapat memastikan kondisi tujuh orang lainnya yang berada dalam rombongan tersebut.

Hengki mengatakan kemungkinan mengenai keberadaan mereka belum dapat disimpulkan karena hingga saat ini belum ada informasi yang memastikan kondisi para korban.

"Kedua bagaimana korban-korban yang lain? Saya belum bisa menjawab kalau korban-korban yang lain atau yang belum ditemukan. Ternyata mereka mungkin selamat, mungkin terbawa ke luar negeri, saya tidak tahu dan tidak saya jawab itu," ujarnya.

Sebelumnya, operasi pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga awak kapal Arupadhatu 1 telah dilakukan selama 10 hari.

Kapal tersebut digunakan rombongan jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau yang sedang erupsi.

Arupadhatu 1 berangkat dari dermaga Carita, Pandeglang, pada Senin, 7 September 2026. Setelah itu, kapal dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda.

Operasi SAR melibatkan Basarnas Banten, Lampung hingga Bengkulu.

Namun, selama 10 hari pencarian, petugas tidak menemukan kapal maupun tanda-tanda keberadaan delapan orang yang berada di dalamnya.

Operasi SAR resmi dihentikan pada Kamis, 17 September 2026.

Sehari setelahnya, keluarga para jurnalis dan awak kapal melakukan tabur bunga di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda.

Di tengah pencarian yang belum membuahkan hasil, polisi kemudian mendapat informasi mengenai penemuan jasad seorang pria di Pulau Enggano, Bengkulu Utara.

Jasad tersebut ditemukan di perairan Sawang Bengkok, Desa Khayapu, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, pada 12 September 2026 atau lima hari setelah Arupadhatu 1 hilang kontak.

"Hari kelima pencarian, kita mendapat informasi dari Bengkulu, saya mendapat informasi dari Kapolda Bengkulu bahwa di sana di Pulau Enggano, Bengkulu Utara ya, ditemukan seorang jenazah, Mister X," kata Hengki.

Polisi kemudian berkoordinasi dengan Polda Bengkulu.

Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu untuk menjalani autopsi dan pemeriksaan identitas melalui DNA.

Hengki mengatakan Biddokkes Polda Banten juga mengirimkan data antemortem dan postmortem dari keluarga delapan orang yang dinyatakan hilang atau lost contact.

"Dari Biddokkes Polda Banten mengirimkan antemortem, postmortem dari 8 keluarga yang hilang atau lost contact dari 8 keluarga. Ada 1 jenazah Mister X tadi telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri, Sespus, Kepala Bidang Laboratorium DNA Pusdokkes Polri," ujarnya.

Jenazah yang ditemukan diketahui mengenakan celana pendek berwarna hitam. Tingginya sekitar 163 sentimeter dengan perkiraan usia sekitar 50 tahun.

Tim Disaster Victim Identification (DVI) kemudian mencocokkan data jenazah dengan data delapan keluarga korban kapal Arupadhatu 1.

Pemeriksaan meliputi data primer, seperti sidik jari, gigi, dan DNA.

Hasil pemeriksaan DNA akhirnya mengungkap identitas jenazah tersebut.

Jenazah Mister X dengan kode PM/62/P.Enggano/01 dinyatakan sebagai Surakhman, salah satu awak kapal Arupadhatu 1.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA operasi DVI Pusdokkes Polri terhadap seorang mayat Mister X yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, bahwa secara genetik PM/62/P.Enggano/01 itu kode jenazah Mister X tadi teridentifikasi sebagai Surakhman atau ABK kapal, ayah biologis dari Tuan Yayat," katanya.

"Tuan Yayat ini adalah yang ada di sebelah kanan sebagai putra kandung dari Bapak Surakhman ABK kapal Arupadatu 1 yang meliput erupsi Gunung Anak Krakatau pada tanggal 7 September 2026," kata Hengki menambahkan.

Identifikasi Surakhman menjadi temuan pertama yang menghubungkan salah satu korban dengan rombongan Arupadhatu 1 setelah kapal tersebut hilang kontak di Selat Sunda pada 7 September 2026.

Meski demikian, polisi hingga kini belum dapat memastikan keberadaan kapal Arupadhatu 1 serta kondisi tujuh orang lainnya yang masih belum ditemukan.* (cn/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyoroti ramainya kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial.

Ia menilai sebagian percakapan tersebut dipengaruhi akun robot atau akun palsu.

Baca Juga:

• Polemik Ucapan Prabowo soal “Pakar Goblok”, Pigai Singgung Mahfud MD: Bukan untuk Semua Pakar

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono dalam unggahan di akun Instagramnya pada Selasa, 22 September 2026.

"Apa yang dilakukan oleh Presiden kita ini udah benar dan semua robot-robot itu, itu semua dikendalikan oleh oligarki-oligarki, koruptor-koruptor yang tidak menginginkan Pak Prabowo itu kemudian terus bisa memimpin bangsa ini," kata Sudaryono dalam unggahan di Instagramnya pada Selasa (22/9).

Sudaryono yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Jawa Tengah itu mengatakan perkembangan teknologi membuat akun robot dapat menghasilkan konten dan mengangkat suatu topik hingga menjadi perbincangan luas di media sosial.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat percakapan di media sosial tidak seluruhnya mencerminkan suara pengguna manusia.

"Namun sekarang ini mungkin 60 persen lebih itu isinya bukan orang. Sehingga apa yang rame di masyarakat kita ini kemudian ditentukan oleh yang bukan orang," ujarnya.

Sudaryono mengatakan akun-akun robot tersebut dapat membuat suatu isu menjadi ramai dan kemudian memengaruhi pengguna media sosial lainnya.

Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan munculnya berbagai kritik terhadap Presiden Prabowo.

Menurut Sudaryono, isu yang dinaikkan akun-akun tersebut biasanya berseberangan dengan pemerintah, bahkan cenderung menyerang pemerintahan saat ini.

"Hari ini mau ramein apa, itu kemudian yang bukan orang, yang namanya robot, akun palsu, itu kemudian menguasai topik-topik yang ingin mereka naikkan," ujar Sudaryono.

"Jadi, Pak Prabowo dihujat, itu yang menghujat sebetulnya adalah bukan orang, tapi orang kemudian karena rame dia ikut menguasai," sambungnya.

Pernyataan Sudaryono tersebut kemudian menjadi perhatian di media sosial.

Sejumlah pemberitaan juga mengutip pernyataannya mengenai dugaan peran akun robot dalam membentuk percakapan publik.

Dalam pernyataannya, Sudaryono juga mencontohkan upaya pemerintah memperbaiki nasib guru di Indonesia.

Menurut dia, hal tersebut justru tidak menjadi topik yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam bagaimana suatu isu dapat menjadi perhatian publik di ruang digital.

Sudaryono kemudian menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak akan diam menghadapi pihak-pihak yang menurutnya berupaya melawan pemerintah.

Pernyataan mengenai akun robot itu disampaikan dalam konteks Sudaryono membahas dinamika media sosial dan kritik terhadap pemerintahan Prabowo.

Klaim mengenai persentase akun robot maupun pihak yang disebut mengendalikan akun tersebut merupakan pernyataan Sudaryono dan tidak dalam materi yang disampaikan disertai bukti independen mengenai angka tersebut.* (cn/ad)

NEW YORK — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan kepada seluruh negara anggota Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) agar keluar dari lembaga tersebut.

Seruan itu disampaikan Trump dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa, 22 September 2026 waktu setempat.

Baca Juga:

• KPT Banda Aceh Ingatkan Hakim Jangan Obral Putusan Bebas: Bebaskan Jika Memang Tak Terbukti

"Amerika Serikat juga menentang lembaga yang tidak terkendali, yang dikenal sebagai Mahkamah Pidana Internasional," ujar Trump.

"Saya menyerukan kepada semua negara anggota ICC untuk segera mengundurkan diri secara resmi dari lembaga yang bertindak sewenang-wenang ini," cetus Presiden AS itu dalam pidatonya.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika pemerintahan Trump tengah meningkatkan tekanan terhadap ICC.

Reuters melaporkan Washington juga sedang menyiapkan sanksi yang lebih luas terhadap pengadilan tersebut.

Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan membiarkan personel militernya ataupun pihak lain dari AS diperiksa dan diadili oleh ICC.

Trump, dalam pidatonya, menegaskan bahwa AS "tidak akan pernah membiarkan personel militer AS atau siapa pun untuk diselidiki atau diadili dalam persidangan sandiwara oleh pengadilan anti-Amerika yang tidak memiliki yurisdiksi atas kita".

Trump sebelumnya juga menyebut ICC sebagai lembaga yang tidak terkendali dan menyerukan agar negara-negara anggotanya segera meninggalkan pengadilan tersebut.

Reuters melaporkan Trump menilai ICC sebagai lembaga yang anti-Amerika.

ICC sendiri merupakan pengadilan internasional permanen yang menangani individu yang diduga melakukan kejahatan paling serius, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Amerika Serikat bukan anggota ICC dan tidak pernah meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan pengadilan tersebut.

Tekanan Washington terhadap ICC meningkat setelah pengadilan tersebut menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Netanyahu merupakan sekutu dekat Amerika Serikat.

Pemerintahan Trump sebelumnya telah menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap pejabat ICC.

Reuters juga melaporkan pemerintahan Trump tengah mempersiapkan sanksi terhadap ICC secara lebih luas sebagai bagian dari upaya menekan lembaga tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya juga menyatakan pemerintah Amerika Serikat akan berupaya mengisolasi dan membongkar ICC secara bertahap.

Seruan Trump di hadapan Majelis Umum PBB tersebut kembali memperlihatkan penolakan Washington terhadap yurisdiksi ICC atas warga negara dan personel Amerika Serikat.

Namun, status Amerika Serikat sebagai negara non-pihak Statuta Roma tetap menjadi dasar utama posisi Washington yang tidak mengakui yurisdiksi ICC sebagaimana negara-negara pihak pada perjanjian tersebut.* (d/ad)

BANDA ACEH — Tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh mengungkap kasus dugaan aborsi dan menangkap tiga orang yang diduga terlibat.

Mereka masing-masing berinisial MR (19), NJN (42), dan SBR (46), seorang bidan.

Baca Juga:

• KPT Banda Aceh Ingatkan Hakim Jangan Obral Putusan Bebas: Bebaskan Jika Memang Tak Terbukti

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan perkara itu bermula pada 19 Desember 2024.

Saat itu, GH, yang merupakan pacar MR, mengaku telah hamil. Keduanya kemudian mencari cara untuk menggugurkan kandungan tersebut.

GH kemudian menghubungi NJN, ibu kandung MR, untuk memberitahukan kehamilannya sekaligus meminta biaya aborsi sebesar Rp6 juta.

Setelah mendapatkan uang tersebut, NJN berangkat ke Banda Aceh untuk menemani GH melakukan aborsi di tempat praktik bidan berinisial SBR di Punge Jurong, Banda Aceh.

"Proses aborsi dilakukan dengan cara meminum obat yang diberikan oleh bidan SBR. Janin dari kandungan GH kemudian gugur dari rahimnya. Setelah itu, GH bersama NJN membayar sebesar Rp2 juta. Keduanya kemudian pulang dengan membawa janin yang dibungkus kain putih untuk ditanam," kata Joko dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 23 September 2026.

Menurut Joko, polisi menangkap NJN dan MR di Pulo Aceh dan Banda Aceh pada Senin, 10 Agustus 2026.

Sementara SBR ditangkap di Desa Punge Jurong, Kota Banda Aceh, dua hari kemudian.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti.

Di antaranya kain putih yang digunakan untuk membungkus janin, peralatan USG, alat gali tanah, bukti transfer biaya aborsi, obat dan alat aborsi, serta alat komunikasi.

Polisi masih mengembangkan kasus tersebut, termasuk mendalami dugaan praktik aborsi yang disebut telah berlangsung cukup lama.

"Para pelaku saat ini diamankan di Polda Aceh untuk menjalani proses hukum dan kepentingan pengembangan, karena disinyalir praktik aborsi yang dilakukan oleh bidan SBR sudah lama berjalan. Para pelaku dijerat dengan Pasal 464 huruf a, Pasal 465 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023, serta Pasal 20 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023," demikian, pungkas Joko.* (ad)

Oleh:Prof. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.

PERDEBATAN mengenai pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali masuk ke konstitusi/" target="_blank">Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga:

• KPT Banda Aceh Ingatkan Hakim Jangan Obral Putusan Bebas: Bebaskan Jika Memang Tak Terbukti

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mulai diperiksa Mahkamah pada 21 September 2026.

Para pemohon mendalilkan adanya persoalan pada dokumen dan proses yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran, termasuk penyetaraan pendidikan luar negeri.

Para pemohon menyatakan surat keterangan tersebut baru diperoleh salah satu pemohon dari PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 16 April 2026, setelah putusan Komisi Informasi Publik dibacakan pada 11 Maret 2026.

Tanggal itu perlu dibaca secara tepat. Bukan berarti surat penyetaraan baru diterbitkan pada April 2026, melainkan dokumen tersebut baru diperoleh pemohon pada waktu itu.

Semua itu masih dalil. Belum ada putusan yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan.

Namun, perkara ini membuka pertanyaan yang lebih mendasar bagi hukum tata negara: apa sesungguhnya arti "syarat" untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden?

Pertanyaan itu terdengar sederhana. Justru karena dianggap sederhana, kita kerap memperlakukannya sebagai urusan administrasi pencalonan.

Padahal, dalam negara konstitusional, syarat untuk memasuki jabatan tertinggi negara bukan sekadar daftar dokumen yang harus diberi tanda centang.

Ia menentukan siapa yang secara hukum boleh meminta mandat rakyat.

Konstitusi

UUD 1945 tidak mengatur secara rinci tingkat pendidikan minimum calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 ayat (1) mengatur sejumlah persyaratan dasar.

Pasal 6 ayat (2) kemudian menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Kalimat terakhir itu penting. Konstitusi memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk merinci persyaratan yang tidak dituliskan langsung dalam UUD.

Persyaratan dalam undang-undang, dengan demikian, bukan sesuatu yang berada di luar bangunan konstitusional.

Salah satunya terdapat dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Calon Presiden dan Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Penjelasan Pasal 169 huruf r menyatakan bahwa kesederajatan pendidikan dengan sekolah menengah atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai kesederajatan menjadi relevan ketika pendidikan calon ditempuh di luar negeri.

Mahkamah juga pernah memberikan tafsir mengenai norma tersebut.

Dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan bahwa Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari persyaratan kumulatif dalam UU Pemilu sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah ketika itu menolak permohonan yang pada pokoknya menghendaki peningkatan pendidikan minimum calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi sarjana.

Dalam Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025, MK kembali menempatkan penentuan tingkat pendidikan minimum sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.

Namun, kebijakan hukum terbuka bukan cek kosong.

Mahkamah memberi sejumlah batas, antara lain moralitas, rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, tidak melanggar hak politik dan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak melampaui atau menyalahgunakan kewenangan.

Persoalannya, karena itu, bukan apakah seseorang harus bergelar sarjana untuk menjadi Wakil Presiden. Konstitusi dan undang-undang tidak mensyaratkan itu.

Pertanyaannya justru lebih elementer: jika undang-undang telah menentukan suatu persyaratan, bagaimana negara memastikan persyaratan itu benar-benar dipenuhi?

Pembuktian

Di sinilah persoalan menjadi lebih rumit. Syarat dan bukti pemenuhan syarat bukan hal yang sama. Undang-undang menentukan syarat substantif.

Peraturan pelaksana dapat mengatur bagaimana syarat tersebut dibuktikan.

Perbedaan sederhana ini penting untuk membaca polemik yang sekarang berada di hadapan Mahkamah.

PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pengaturan dokumen persyaratan calon, Pasal 18 ayat (3) mengatur pengecualian atas bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Perhatikan objek pengecualiannya: bukti kelulusan, bukan syarat pendidikan. Perbedaan itu tidak boleh dilewatkan.

Pengecualian terhadap satu bentuk bukti tidak dengan sendirinya berarti pengecualian terhadap persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

Seseorang dapat tetap diwajibkan memenuhi suatu persyaratan substantif, sementara mekanisme untuk membuktikannya diatur tersendiri.

Namun, justru di situlah muncul pertanyaan hukum yang lebih penting: sampai sejauh mana peraturan pelaksana dapat mengatur cara pembuktian tanpa menggeser substansi persyaratan yang ditetapkan undang-undang?

Inilah inti persoalannya. Bukan semata-mata ijazah. Bukan nama sekolah. Bahkan bukan pula soal tinggi-rendahnya pendidikan seorang pejabat.

Persoalannya adalah hubungan antara syarat yang diperintahkan undang-undang dan bukti yang digunakan negara untuk menyatakan bahwa syarat itu telah dipenuhi.

Alat bukti melayani persyaratan. Bukan sebaliknya.

Dari sini, fungsi verifikasi menjadi penting. KPU bukan sekadar kantor penerima berkas.

Ketika menetapkan seseorang sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, KPU menjalankan fungsi hukum yang mempunyai konsekuensi konstitusional sangat besar.

Setelah penetapan, nama calon masuk ke surat suara. Rakyat memberikan pilihan.

Dari proses itulah kemudian lahir Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh mandat elektoral.

Karena itu, verifikasi bukan formalitas sebelum demokrasi dimulai. Ia merupakan bagian dari proses demokrasi itu sendiri.

Dalam perkara yang sekarang diperiksa, para pemohon mempersoalkan dokumen dan proses yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran, termasuk penyetaraan pendidikan luar negeri.

Benar atau tidaknya dalil tersebut harus dibuktikan di persidangan.

Namun, perkara ini memberikan pelajaran institusional yang melampaui Gibran: semakin tinggi jabatan yang diperebutkan, seharusnya semakin terang proses verifikasinya.

Bukan sebaliknya. Persoalan berikutnya adalah batas kewenangan pembentuk peraturan.

Konstitusi menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan Presiden dan Wakil Presiden kepada undang-undang.

UU Pemilu kemudian menentukan persyaratan tersebut. KPU, berdasarkan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu, mengatur lebih lanjut proses pencalonan dan pembuktiannya melalui peraturan KPU.

Ada jenjang norma di sana. Peraturan KPU dapat menentukan dokumen, prosedur, formulir, serta mekanisme administratif agar persyaratan undang-undang dapat dilaksanakan.

Namun, sebagai peraturan pelaksana, substansinya harus tetap berada dalam batas norma yang diberikan undang-undang.

Karena itu, Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 tidak semestinya buru-buru disimpulkan telah mengurangi persyaratan pendidikan.

Pertanyaan hukumnya lebih subtil: di mana batas antara pengaturan mengenai alat bukti dan perubahan terhadap substansi persyaratan?

Apakah Pasal 18 ayat (3) semata-mata mengatur cara membuktikan syarat yang tetap sama, atau terdapat persoalan lain ketika ketentuan tersebut diterapkan pada keadaan tertentu? J

awabannya membutuhkan pembacaan terhadap norma, dokumen, dan proses penerapannya.

Ia tidak dapat digantikan oleh prasangka politik. Di titik inilah hukum tata negara bertemu dengan hukum administrasi.

Sebuah aturan yang tampak teknis dapat mempunyai konsekuensi konstitusional karena ikut menentukan bagaimana seseorang memasuki kompetisi menuju jabatan Presiden atau Wakil Presiden.

Pengawasan

KPU bukan satu-satunya institusi yang memikul tanggung jawab. Ada Bawaslu.

Sistem pemilu membangun mekanisme pengawasan agar keputusan penyelenggara dapat diperiksa melalui mekanisme yang disediakan hukum.

Dalam konteks pencalonan, pengawasan idealnya bekerja sebelum persoalan berubah menjadi sengketa.

Apa yang diperiksa? Dokumen apa yang digunakan? Bagaimana proses verifikasi dilakukan? Apakah terdapat keberatan?

Bagaimana keberatan ditindaklanjuti? Aturan mana yang digunakan? Semua itu semestinya meninggalkan jejak administrasi yang dapat diperiksa kembali.

Jejak tersebut bukan hanya diperlukan ketika terjadi sengketa. Ia adalah bagian dari akuntabilitas.

Demokrasi modern tidak cukup bergantung pada kalimat: percayalah, semuanya sudah diverifikasi. Kepercayaan publik justru tumbuh ketika proses dapat diperlihatkan.

Ada kecenderungan mempertentangkan persyaratan calon dengan kedaulatan rakyat.

Logikanya kira-kira begini: jika rakyat telah memilih seseorang, mengapa persoalan persyaratan pencalonan masih harus dipermasalahkan?

Pandangan itu menggoda, tetapi menyederhanakan demokrasi konstitusional. Demokrasi bukan hanya pemerintahan berdasarkan suara terbanyak.

Rakyat memberikan suara kepada calon yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi persyaratan menurut hukum.

Karena itu, persyaratan dan pemilihan bukan dua hal yang berlawanan. Keduanya berurutan.

Hukum menentukan siapa yang memenuhi persyaratan untuk memasuki kompetisi. Rakyat kemudian menentukan siapa di antara mereka yang memperoleh mandat.

Suara rakyat tidak menjadi kurang berdaulat karena terdapat persyaratan calon.

Justru penerapan persyaratan secara setara membantu memastikan pilihan rakyat berlangsung dalam kerangka hukum yang sama bagi semua peserta.

Sebaliknya, hukum juga tidak boleh dipakai secara berlebihan untuk menggantikan pilihan rakyat. Syarat harus diterapkan sebagaimana adanya.

Jangan diperluas untuk menyingkirkan calon yang sebenarnya memenuhi ketentuan.

Jangan pula dipersempit untuk meloloskan calon yang tidak memenuhi ketentuan. Kesetaraan terletak di sana.

Jabatan

Ada perbedaan besar antara syarat menjadi calon dan kemampuan menjalankan jabatan. Gelar pendidikan tidak otomatis menghasilkan negarawan.

Sebaliknya, ketiadaan gelar pendidikan tinggi tidak dengan sendirinya menentukan kemampuan seseorang memimpin.

UUD 1945 sendiri tidak menetapkan gelar akademik tertentu sebagai persyaratan Presiden atau Wakil Presiden.

Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan ambang pendidikan minimum.

Pilihan tersebut dapat diperdebatkan secara politik maupun akademik.

Namun, begitu dituangkan menjadi hukum, persoalannya berubah: bukan lagi apakah kita menyukai persyaratan itu, melainkan apakah negara menerapkannya secara konsisten.

Di situlah perkara Gibran seharusnya dibaca. Bukan sebagai perdebatan mengenai tinggi-rendahnya pendidikan seseorang.

Bukan pula sebagai kesempatan untuk menilai kecakapan personal Wakil Presiden.

Yang sedang dipersoalkan para pemohon adalah pemenuhan persyaratan hukum dalam proses pencalonan.

Apakah dalil tersebut benar, Mahkamahlah yang akan menilainya berdasarkan kewenangan dan hukum acara yang berlaku.

Perkara ini juga memberikan pelajaran untuk pemilu berikutnya.

Dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak menyangkut data pribadi yang dilindungi semestinya dapat diakses publik secara memadai.

Mekanisme penyetaraan pendidikan luar negeri perlu mempunyai standar yang jelas. Dasar keputusan administratif harus dapat ditelusuri.

Proses verifikasi dan pengawasan perlu meninggalkan rekam administrasi yang memungkinkan keputusan tersebut diuji apabila kelak dipersoalkan.

Transparansi bukan untuk mempermalukan calon. Justru untuk melindungi mereka.

Calon yang diverifikasi melalui proses terbuka mempunyai dasar penetapan yang lebih mudah dipertanggungjawabkan kepada publik.

Masyarakat pun tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memperdebatkan dokumen yang seharusnya memperoleh kejelasan sebelum surat suara dicetak.

Sengketa terbaik adalah sengketa yang berhasil dicegah.

Salah satu cara mencegahnya bukan dengan menutup informasi, melainkan membuat proses pencalonan semakin dapat diperiksa.

Konstitusional

Pada akhirnya, perkara mengenai pendidikan Gibran mengingatkan kita pada sesuatu yang sering terlupakan: jalan menuju jabatan Wakil Presiden tidak dimulai ketika seseorang mengucapkan sumpah di hadapan MPR.

Secara konstitusional, jalannya dimulai jauh sebelumnya. Ia dimulai ketika hukum menentukan persyaratan.

Ketika partai politik atau gabungan partai politik mengajukan pasangan calon. Ketika dokumen diserahkan. Ketika KPU melakukan verifikasi.

Ketika pengawasan dilakukan. Setelah semua itu barulah rakyat memberikan suara. Setiap tahap mempunyai fungsi sendiri.

Karena itu, mempersoalkan apakah persyaratan telah dipenuhi tidak boleh serta-merta dipandang sebagai upaya melawan pilihan rakyat.

Sebaliknya, tuduhan bahwa persyaratan tidak dipenuhi juga tidak boleh dianggap benar hanya karena diucapkan berulang kali. Keduanya harus bertemu pada bukti dan hukum.

Mahkamah pada akhirnya akan menentukan bagaimana perkara yang sedang berjalan harus diselesaikan.

Putusannya dapat berhenti pada persoalan kewenangan, kedudukan hukum, atau hukum acara, atau—apabila seluruh prasyarat pemeriksaan terpenuhi—bergerak pada pokok permohonan.

Tidak tepat mendahului pilihan Mahkamah. Namun, satu pelajaran sudah dapat diambil.

Dalam negara konstitusional, syarat bukan hiasan di depan pintu kekuasaan. Cara membuktikannya dapat diatur.

Dokumennya dapat berbeda. Mekanisme verifikasinya dapat berkembang.

Namun, semuanya harus kembali kepada pertanyaan sederhana: apakah persyaratan yang diperintahkan hukum telah dipenuhi?

Sebab sebelum rakyat memberikan mandat kekuasaan, hukum terlebih dahulu menentukan siapa yang berhak meminta mandat itu.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Guru Besar Hukum Pemerintahan Daerah UIN SAIZU

SERDANG BEDAGAI — Video dua emak-emak yang menyampaikan keresahan tentang peredaran narkoba di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, viral di media sosial.

Keduanya mengaku kesulitan menghadapi anak mereka yang menjadi pecandu narkoba.

Baca Juga:

• Sepasang Kekasih Diduga Jadi Pemasok Vape Narkoba Jaringan Malaysia di Medan, 295 Pod Disita

Video itu diunggah oleh akun Facebook Indah Sari Patricia pada Selasa (15/9/2026).

Dalam rekaman tersebut, dua perempuan yang mengenakan pakaian berwarna oranye dan biru secara bergantian menyampaikan keresahan mereka.

Keduanya menyebut peredaran sabu terjadi di Dusun Bah Gerger, Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai.

"Kami minta tolong dibersihkan sabu, kami sudah tersiksa karena sabu ini, minta tolong Pak Prabowo. Minta tolong Pak Prabowo dan Pak Kapolda Sumatera Utara minta tolong," ujar perempuan berbaju oranye.

Perempuan berbaju biru juga menyampaikan keluhan serupa. Ia mengaku kesulitan mengatasi anaknya yang disebut terjerat narkoba.

"Enggak bisa kami atasi anak kami, minta tolong kami pak, tolong dibasmi, enggak bisa kami atasi anak kami," ujarnya.

Polres Serdang Bedagai kemudian menindaklanjuti informasi yang disampaikan dalam video tersebut.

Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya mengatakan petugas mendatangi lokasi yang disebut dalam video pada Rabu (16/9/2026).

Polisi menyisir dua gubuk yang berada di areal perkebunan sawit di Desa Tarean, Kecamatan Silinda.

Kedua gubuk tersebut diduga kerap digunakan sebagai lokasi transaksi narkoba.

"Pukul 16.30 WIB, tim tiba di lokasi lahan sawit milik Marid Ginting dan mendapati 2 unit gubuk di seputaran gubuk, petugas menemukan banyak plastik klip transparan bekas dan alat hisap sabu atau bong," ujar Bringin melalui keterangan persnya, Rabu (23/9/2026).

Petugas kemudian menghadirkan pemilik lahan dan warga sekitar pada pukul 16.50 WIB untuk membahas keberadaan dua gubuk tersebut.

Setelah dilakukan musyawarah, kedua gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi sabu tersebut diputuskan untuk dimusnahkan.

"Pukul 17.10 WIB, tim gabungan memusnahkan kedua gubuk tersebut dengan cara dibakar hingga hangus agar tidak dimanfaatkan kembali oleh para pelaku kejahatan narkotika," ungkap Bringin.

Namun, polisi tidak menemukan pengguna maupun pengedar narkoba ketika melakukan pemeriksaan di lokasi.

Barang yang ditemukan berupa sejumlah plastik klip transparan bekas dan alat hisap sabu atau bong. Dua gubuk kayu yang diperiksa juga telah dimusnahkan.

"Barang bukti yang diamankan bekas plastik klip transparan, alat hisap sabu (bong) dan 2 unit gubuk kayu peristirahatan telah dimusnahkan di tempat," katanya.

Polres Sergai mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya.

Warga diminta segera melapor kepada polisi apabila mengetahui, melihat, atau mencurigai adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran maupun penggunaan narkoba.

"Segera laporkan kepada personel Polres Sergai atau Polsek terdekat. Peran aktif masyarakat sangat kami butuhkan demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan bersih dari narkoba," tutupnya.

Polisi menyatakan penindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas narkoba di kawasan Desa Tarean, Kecamatan Silinda.* (km/ad)

JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait ucapan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut sejumlah pakar sebagai pihak yang "saking pintarnya jadi goblok".

Pigai menegaskan pernyataan Prabowo tidak ditujukan kepada seluruh pakar, akademisi, maupun ilmuwan.

Baca Juga:

• PAD Sumut Baru 59,15 Persen, Wagub Surya Minta OPD dan BUMD Percepat Penerimaan

Penjelasan itu disampaikan Pigai di Jakarta pada Selasa, 22 September 2026.

Kementerian HAM juga menyebut Pigai memberikan klarifikasi bahwa istilah tersebut merujuk pada kelompok yang dinilai mengabaikan kebenaran atau memiliki kepentingan lain di luar kepakaran.

Pigai mengatakan istilah post-truth yang dimaksudnya merujuk kepada orang-orang yang menurutnya membungkam kebenaran, tidak mengakui fakta, kemudian membangun narasi lain.

"Jadi yang ini hanya post-truth aja yang Pak Prabowo bilang. Tidak semua, ya. Post-truth itu kan orang yang ramai-ramai membungkam kebenaran, orang yang ramai-ramai mematikan kebenaran, orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tapi dia munculkan atau dia menciptakan kebohongan," kata Pigai.

Ia kembali menegaskan bahwa ucapan Prabowo tidak dimaksudkan sebagai kritik terhadap seluruh kelompok pakar.

"Ini yang disampaikan oleh Presiden itu adalah yang post-truth, yang ramai-ramai membungkam kebenaran," ujarnya.

Menurut Pigai, kelompok yang dimaksud dapat mencakup orang yang memiliki latar belakang intelektual, tetapi juga menjalankan peran sebagai aktivis, influencer, buzzer, partisan, atau pendukung kelompok politik tertentu.

Dalam kesempatan tersebut, Pigai turut menanggapi pernyataan Mahfud MD mengenai ucapan Prabowo.

Pigai menilai Mahfud telah melakukan generalisasi terhadap pernyataan Presiden.

Namun, Pigai juga menegaskan dirinya tidak menyebut Mahfud sebagai pihak yang membungkam kebenaran.

"Salah satu yang generalisir siapa ya? Prof. Dr. Mahfud MD yang generalisir seakan-akan seluruh pakar," kata Pigai.

Ia mengaku telah menyaksikan pernyataan Mahfud mengenai polemik tersebut.

"Ya, gua kenallah Prof. Hebatlah. Tapi Prof tidak boleh mempengaruhi para pakar yang lain. Generalisir Prof kan pemain media sosial," ujarnya.

Meski demikian, Pigai mengatakan dirinya tidak bermaksud menuduh Mahfud sebagai pihak yang membungkam kebenaran.

"Saya tidak bilang profesor juga salah satu yang membungkam kebenaran ya," kata Pigai.

Ia kemudian menyinggung kemungkinan seseorang memiliki posisi partisan dalam politik.

"Tapi Pak Prof kan ya kadang jadi partisan A. Politik ini politik itu kepentingan A, kepentingan B, pemain media sosial juga," lanjutnya.

Pigai juga meminta para pakar memberikan penilaian secara objektif terhadap program pemerintah.

Menurut dia, kritik terhadap kekurangan pemerintah tetap diperlukan. Namun, kritik tersebut tidak seharusnya mengabaikan manfaat atau capaian suatu program.

"Nah, saya mau ingin sampaikan bahwa sekali-kali menyampaikan ya penilaian yang objektif terhadap misalnya program-program unggulan untuk kepentingan masyarakat," ujar Pigai.

Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah yang menurutnya memberikan manfaat kepada masyarakat, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan.

"Yang kasihan itu masyarakat mereka makan, mereka pendidikan gratis. Mereka dapat sekolah rakyat, mereka dapat cek kesehatan gratis," katanya.

Pigai menilai kritik yang hanya menyoroti kekurangan dapat membuat capaian sebuah program tidak terlihat secara utuh.

"Tapi dengan pernyataan kita itu mensimplikasi, menyederhanakan, meniadakan kebaikan," ujarnya.

Pigai menegaskan dirinya tidak mempersoalkan kritik terhadap pemerintah, termasuk kritik yang meminta seorang pejabat bertanggung jawab atau mundur.

"Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pemerintah. Baru kalau ada sisi manajemen yang kurang dikritisi tidak masalah," kata Pigai.

"Para pakar itu harus menyampaikan kebaikan-kebaikan dan kebenaran pemerintah. Rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menanggapi pernyataan Prabowo yang disampaikan dalam acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan:

"Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya jadi goblok," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Prabowo membahas kritik terhadap program pemerintah.

Mahfud kemudian memberikan tanggapannya melalui kanal YouTube miliknya.

"Memang saya percaya juga banya pakar dan profesor yang tidak perform sebagai profesor atau pakar. Kan ada 1.500 lebih profesor. Tapi kan juga nggak semua profesor. Seperti hal yang presiden kan juga banyak yang goblok. Jadi ya sama saja," katanya dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Selasa (22/9/2026).

Mahfud mengakui Prabowo memiliki pengetahuan yang luas. Namun, ia mengkritik penggunaan istilah tersebut terhadap pakar yang menyampaikan kritik.

"Dan tidak layak juga profesor-profesor itu goblok. Nggak layak menurut saya. Seharusnya tidak boleh mengejek yang mengkritik, tidak etis."

"Dia pintar, bacaannya banyak, dan pengetahuannya luas. Sehingga terlalu berlebihan menurut saya dan terlalu percaya diri sehingga lalu menggoblok-goblokan orang," ujarnya.

Mahfud juga menyoroti pihak yang memberikan pujian berlebihan kepada Prabowo.

"Kadang kala pemuji-pemuji Pak Prabowo itu berlebihan 'Prabowo itu pintar, sehari membaca 50 buku. Lalu ada yang bilang 'Pak Prabowo bisa bicara dengan semut' Gimana coba. Itu yang goblok menurut saya," jelasnya.

Mahfud mengatakan kritik terhadap program pemerintah merupakan bagian dari penilaian terhadap kebijakan dan tata kelola pemerintahan.

"Program itu pilihan kebijakan dan itu menjadi hak dan wewenang orang yang menang pemilu. MBG dan KDMP itu program Prabowo yang sudah dijanjikan, jangan ganggu. Itu sudah pilihan. Tapi sebenarnya yang kita kritik itu tata kelolanya," ujarnya.

Perbedaan penjelasan Pigai dan tanggapan Mahfud tersebut kemudian menjadi bagian dari polemik mengenai ucapan Prabowo terhadap sejumlah pihak yang disebut sebagai pakar.* (tm/ad)

MEDAN — Penyaluran bantuan sosial atau bansos berupa beras sebanyak 30 kilogram di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, diprotes sejumlah warga.

Video yang memperlihatkan protes tersebut kemudian viral di media sosial.

Baca Juga:

• Sepasang Kekasih Diduga Jadi Pemasok Vape Narkoba Jaringan Malaysia di Medan, 295 Pod Disita

Persoalan tersebut disebut mencuat karena adanya warga yang mempertanyakan ketepatan data penerima bantuan.

Salah seorang warga berinisial DS mengaku tidak mendapatkan bantuan meski merasa masuk dalam kategori masyarakat yang layak menerima.

DS juga mempertanyakan adanya warga yang menurutnya masih tergolong mampu, termasuk pensiunan aparatur sipil negara (ASN), tetapi tercatat sebagai penerima bantuan.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan persoalan tersebut akan dievaluasi.

Ia menyebut pemutakhiran data penerima bantuan sosial perlu dilakukan secara berkala agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

"Ini memang harus dievaluasi terus-menerus. Karena memang itulah butuhnya data-data yang terakhir ini, Perlinsos ini kita ambil satu persatu. Jangan sampai nanti ini kan sudah cukup lama ya, kita berbicara tentang bagaimana pemutakhiran data kita, sehingga masyarakat yang benar-benar yang membutuhkan inilah yang mendapat. Jangan sampai lagi yang salah," ujar Rico saat diwawancarai, Rabu (23/9/2026).

Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan akan meminta Dinas Sosial memperjelas data masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Menurut dia, ketepatan data menjadi bagian penting dalam penyaluran bansos agar bantuan tidak diberikan kepada masyarakat yang kondisi ekonominya sudah berubah.

"Memang Dinsos di sini harus bisa menjelaskan benar, siapa yang sebenarnya harus bisa mendapatkan (bansos). Ya kami akan memberikan teguran secara langsung apabila ada bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bantuan beras.

Rico menyebut evaluasi juga akan dilakukan terhadap program bantuan lain, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Termasuk misalnya PKH ataupun bantuan-bantuan lainnya, BPNT misalnya yang tidak tepat sasaran ini harus dievaluasi, harus dibenahi, ya. Apakah dia itu ter-eksclude atau harus diikutkan. Ter-eksclude misalnya dia sebenarnya desilnya sudah tinggi tetapi masih mendapatkan bantuan juga, ini kan masih salah. Nah ini harus di-eksclude-kan," katanya.

Rico menjelaskan perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat menyebabkan perubahan kelompok atau desil dalam data penerima bantuan.

Karena itu, warga yang merasa data atau pengelompokan desilnya tidak sesuai dapat menyampaikan sanggahan melalui mekanisme yang tersedia.

"Nah ini harus dibenahi dan satu persatu ada ada cara untuk menyanggahnya. Bisa nanti dari Dinsos dan Kelurahan bisa datang kepada masyarakatnya atau masyarakat bisa melaporkan. Nanti melalui aplikasi juga bisa dibenahi untuk menyanggahnya," pungkasnya.

Sebelumnya, penyaluran bantuan pangan berupa beras di wilayah Helvetia juga menjadi perhatian warga.

Data yang beredar menunjukkan bantuan pangan dialokasikan kepada penerima manfaat berdasarkan data yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Medan kini menyatakan akan melakukan evaluasi dan pemutakhiran data untuk menindaklanjuti persoalan ketepatan penerima bantuan tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Polisi menangkap sepasang kekasih yang diduga menjadi pemasok vape berisi narkoba jaringan Malaysia di Kota Medan, Sumatera Utara.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku disebut menyembunyikan vape narkoba di sejumlah tempat, mulai dari kotak sabun hingga jam dinding.

Baca Juga:

• Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pembinaan, Lapas Labuhan Ruku Gelar Sidang TPP Bersama Tim Pengamat Kanwil Sumut

"Kami amankan sepasang kekasih di sebuah rumah kos," kata Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Rabu (23/9/2026).

Rafli mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari penangkapan seorang warga Provinsi Aceh berinisial SAB (21) di salah satu apartemen di Jalan Listrik, Medan, pada Rabu (16/9).

SAB diduga hendak melakukan transaksi narkoba. Polisi kemudian mengamankan empat vape narkoba merek Yakuza dan satu vape narkoba merek Batman.

"Dalam setiap transaksinya, SAB selalu menyelipkan pod getar ke dalam kotak sabun agar bisnis haramnya tidak diketahui," sebutnya.

Dari hasil pengembangan terhadap SAB, polisi kemudian mengarah kepada pemasok narkoba tersebut.

Petugas menangkap sepasang kekasih berinisial MAR (25) dan PAS (27) di sebuah rumah kos di Jalan Kasuari, Medan.

Saat dilakukan penangkapan, MAR dan PAS sempat membantah menyimpan narkoba di rumah kos tersebut.

Namun, polisi menemukan barang bukti tambahan setelah melakukan penggeledahan.

Vape narkoba tersebut disembunyikan di dalam body jam dinding yang diletakkan di atas lemari.

Sebanyak lima bungkus vape narkoba ditemukan dari tempat tersebut.

"Saat MAR dan PAS kami tangkap, keduanya sempat berkilah. Namun, berkat kejelian tim, kami berhasil temukan barang bukti narkoba tambahan yang disimpan di dalam body jam dinding," sebutnya.

Polisi kemudian melanjutkan pengembangan ke rumah keluarga MAR di Jalan Setia Budi, Medan.

Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan narkoba.

Dari sebuah lemari di kamar tidur, petugas menemukan 285 bungkus vape narkoba.

"Setelah kami menangkap MAR dan PAS, kami kemudian lakukan penelusuran. Kami temukan 285 pod getar tambahan yang disimpan di sebuah rumah di kawasan Setia Budi Medan, sehingga total pod getar yang kami sita dari 3 pelaku sebanyak 295 pcs," tambah Rafli.

Dengan temuan tersebut, total barang bukti vape narkoba yang disita polisi dari tiga pelaku mencapai 295 bungkus.

Rafli mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga pelaku baru sekitar dua bulan menjalankan bisnis peredaran narkoba tersebut.

Sebelumnya, mereka disebut hanya sebagai pengguna narkoba sebelum kemudian terlibat dalam peredaran barang terlarang tersebut.

Dalam pengungkapan ini, polisi juga menemukan dugaan keterlibatan jaringan narkoba lintas negara.

MAR disebut berhubungan langsung dengan seseorang yang berada di Malaysia melalui sebuah aplikasi khusus.

Polisi kini masih memburu orang yang diduga sebagai pengendali jaringan tersebut.

"Ketiga pelaku merupakan jaringan narkoba Malaysia-Indonesia. MAR yang merupakan bos dari kedua pelaku termasuk kekasihnya, yang berhubungan langsung dengan pengendali di Malaysia melalui aplikasi khusus. Pengendalinya ini yang kini sedang kami kejar," pungkasnya.

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan Malaysia-Indonesia tersebut, termasuk mengejar pihak yang diduga mengendalikan peredaran vape narkoba dari Malaysia.* (d/ad)

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang didampingi Tim Pengamat dari Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sumatera Utara secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• 3 WNA Vietnam Diamankan Imigrasi Kualanamu di Medan Glugur, Lokasi Kerja Diduga Tak Sesuai RPTKA

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, mengatakan pelaksanaan Sidang TPP merupakan bagian penting dalam memastikan setiap proses pengusulan hak warga binaan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berkomitmen memastikan setiap proses pengusulan hak integrasi warga binaan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Sidang TPP menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan hasil penilaian dan pembinaan yang telah dijalani warga binaan," ujar Hamdi.

Menurutnya, pendampingan Tim Pengamat dari Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sumatera Utara melalui Zoom Meeting juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan serta objektivitas dalam proses pelaksanaan Sidang TPP.

Hamdi menegaskan, pihaknya akan terus mendorong pelaksanaan pembinaan yang terukur sekaligus memberikan pemenuhan hak kepada warga binaan sesuai aturan.

"Yang terpenting adalah seluruh proses berjalan sesuai prosedur. Kami juga terus mendorong warga binaan agar aktif mengikuti program pembinaan, menjaga kedisiplinan dan menunjukkan perubahan perilaku yang positif sebagai bagian dari persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat," tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, Tim TPP Lapas Labuhan Ruku bersama Tim Pengamat Kanwil Sumatera Utara melakukan pembahasan secara cermat terhadap setiap usulan yang diajukan.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam sidang, di antaranya rekam jejak perilaku warga binaan, tingkat keaktifan mengikuti program pembinaan, kedisiplinan, serta pemenuhan berbagai persyaratan administratif dan substantif.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan setiap keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pelaksanaan Sidang TPP ini, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak warga binaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang profesional serta mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan membawa perubahan positif.* (ad)

BANDA ACEH — Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh Dr Sutio Jumagi Akhirno, SH, MH meminta seluruh warga Pengadilan Negeri Banda Aceh (PN BNA) mematuhi ketentuan mengenai kedisiplinan hakim dan aparatur peradilan.

Pesan tersebut disampaikan Sutio saat melakukan pembinaan terhadap warga PN Banda Aceh pada Rabu, 23 September 2026 di Banda Aceh.

Baca Juga:

• Mahfud MD Ungkap Alasan Tak Ikut Gugat Syarat Pendidikan Gibran

Sutio juga meminta para hakim tidak mengobral putusan bebas.

Namun, ia menegaskan putusan bebas tetap harus diberikan jika terdakwa memang tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan.

"Selain itu, Sutio juga meminta agar para hakim jangan mengobral putusan bebas, karena putusan bebas menurut ketentuan baru tidak lagi bisa dilakukan upaya hukum banding dan kasasi. Tetapi jika memang harus bebas, ya silakan bebaskan, sepanjang benar-benar tidak terbukti." Tegas Pak KPT.

Dalam pembinaan tersebut, Sutio meminta seluruh hakim, panitera, dan aparatur kesekretariatan PN Banda Aceh bekerja secara jujur dan berintegritas.

Ia mengingatkan agar tidak ada aparatur pengadilan yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Saya mengingatkan agar anda bekerja benar-benar mengedepankan integritas dengan mengoptimalkan kualitas & profesionalitas terutama perkara tindak pidana korupsi dan perkara2 penting yg menarik perhatian masyarakat. Kepada pimpinan PN Banda Aceh agar benar2 memilih Majelis Hakim yg berintegritas, profesional & memiliki kapasitas utk menangani perkara2 tertentu."

Sutio mengatakan peringatan tersebut bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau melakukan intervensi terhadap hakim dalam mengambil keputusan.

"Saya tidak menakut-nakuti dan intervensi, tapi hanya memberi peringatan tegas. Jangan sampai dengan gaji & tunjangan yang sudah sangat memadai anda melakukan kecurangan berupa KKN yang bisa membuat hancur reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada jajaran peradilan."

Ia juga meminta para hakim tidak takut dalam mengambil keputusan sepanjang putusan tersebut berdasarkan hukum, keadilan, fakta persidangan, dan hati nurani.

"Tetapi jika anda benar, jangan takut, sepanjang putusan anda benar2 berlandaskan hukum & keadilan serta berdasarkan hati nurani dan fakta2 di persidangan, setelah itu sandarkan pertimbangan dan putusan anda pada Allah Yang Maha Kuasa." Tegas KPT dengan mimik serius.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor, Panitera, dan Sekretaris.

KPT dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pembinaan.

Sementara para Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris melakukan pengawasan sesuai bidang masing-masing berdasarkan Surat Keputusan KPT.

Pembinaan ditujukan kepada seluruh hakim, panitera, serta jajaran kesekretariatan PN Banda Aceh.

Sutio juga meminta pimpinan PN Banda Aceh memperhatikan kapasitas dan integritas hakim ketika menentukan majelis yang menangani perkara tertentu, terutama perkara tindak pidana korupsi dan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh A Bondan juga meminta para hakim memberikan perhatian serius terhadap perkara yang berakhir dengan putusan bebas.

Menurut dia, hakim perlu melihat bagaimana putusan bebas tersebut diperlakukan pada tingkat banding maupun kasasi.

"Perlu dicermati bagaimana putusan banding dan kasasi terhadap putusan bebas."

A Bondan juga meminta para hakim melakukan evaluasi terhadap pertimbangan dan putusan yang telah dibuat.

"Para Hakim Perlu mengevaluasi sendiri setiap pertimbangan dan putusan yang telah dibuatnya, apakah putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Ini penting dilakukan agar semua kita meningkatkan kualitas. Jadi dengan cara mengecek bagaimana keberadaan putusan pada peradilan banding dan kasasi, anda bisa belajar dari putusan-putusan tersebut." Ungkap A. Bondan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para hakim untuk meningkatkan kualitas pertimbangan dan putusan dalam menjalankan tugas peradilan.* (ad)