LOMBOK BARAT – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan masyarakat.

Menurutnya, seorang pemimpin dipilih untuk melayani rakyat, bukan memperkaya diri di atas penderitaan warga.

Baca Juga:

• Prabowo Akui Punya "Utang" kepada Rakyat NTB: Tenang, Kita Masih Ada Beberapa Tahun

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pemimpin harus menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Hindari niat jadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Hindari. Jauhi pikiran dan niat seperti itu. Jauhi. Itu dosa yang paling, yang paling jahat. Jangan lupa saudara pemimpin adalah untuk melayani rakyat bukan untuk buat rakyat lebih susah," ujar Prabowo.

Presiden mengatakan Indonesia saat ini sedang berada dalam fase pembangunan dan kebangkitan.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah ikut menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Menurut Prabowo, kepemimpinan yang baik harus dibangun dengan sikap bijaksana, kepedulian, dan rasa cinta kepada masyarakat.

"Pimpinlah dengan arif, pimpinlah dengan baik, pimpinlah dengan cinta kepada rakyat. Dasarnya adalah demikian: cintai rakyatmu, urus rakyatmu, gunakan kebijakan-kebijakan yang akal sehat," kata dia.

Selain memberikan pesan kepada kepala daerah, Prabowo juga mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk terus melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas.

Ia meminta seluruh pejabat di kementerian, lembaga, hingga birokrasi bekerja lebih baik dan mampu menjawab harapan masyarakat.

"Pesan kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri," ujar Prabowo.

Presiden menegaskan dirinya tidak ingin terus melihat kesalahan masa lalu, tetapi berharap seluruh aparatur melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja.

"Saya tidak mau melihat ke belakang tetapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri, jangan, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan," imbuh dia.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.

Ia berharap seluruh penyelenggara negara menjadikan pesan tersebut sebagai pengingat untuk bekerja secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan.* (km/ad)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 10 Juli 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas: Pembangunan Kota Medan Butuh Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Pers

"Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini, bertemu langsung dengan masyarakat NTB yang kebetulan dari dulu selalu mendukung saya. Walaupun berkali-kali kalah, tapi NTB terus setia pada saya," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan dukungan masyarakat merupakan amanah yang harus dijawab melalui kerja nyata selama memimpin pemerintahan.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan masyarakat NTB menjadi motivasi untuk terus bekerja demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Rasanya saya masih utang banyak sama rakyat NTB, tenang saja masih ada beberapa tahun kita," ujarnya.

Presiden menegaskan akan memanfaatkan masa kepemimpinannya untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Barat, Prabowo juga meresmikan lima bendungan secara bersamaan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur sumber daya air dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, empat bendungan lain yang diresmikan secara serentak meliputi:

- Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara.
- Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh.
- Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
- Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali.

Kelima bendungan tersebut dibangun pada periode 2018 hingga 2025 dengan total nilai investasi mencapai sekitar Rp9,79 triliun.

Pemerintah berharap keberadaan bendungan-bendungan tersebut dapat meningkatkan pasokan air irigasi, mendukung kebutuhan air baku masyarakat, mengurangi risiko banjir, serta memperkuat produktivitas sektor pertanian di berbagai daerah.

Kunjungan Presiden ke Bendungan Meninting disambut antusias masyarakat yang telah memadati lokasi sejak pagi untuk menyaksikan langsung peresmian proyek infrastruktur tersebut.* (km/ad)

BIREUEN – Video yang memperlihatkan tiga personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) Kabupaten Bireuen, Aceh, berjoget saat mengenakan pakaian dinas menjadi perhatian publik di media sosial.

Video berdurasi sekitar 30 detik itu memperlihatkan dua personel perempuan dan seorang personel laki-laki melakukan aksi yang diiringi musik.

Baca Juga:

• Bendungan Rukoh Diresmikan Presiden Prabowo, Aceh Bersiap Perkuat Ketahanan Pangan dan Pertanian

Video tersebut kemudian menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari warganet.

Sebagian pengguna media sosial menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika aparatur penegak syariat Islam di Aceh.

Setelah video tersebut menjadi viral, ketiga personel yang diketahui bernama Darmayanti, Azhari, dan Afriyani menyampaikan klarifikasi melalui video yang diunggah di akun media sosial resmi Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen pada Kamis, 9 Juli 2026.

Dalam video itu, hanya Darmayanti yang menyampaikan pernyataan, sementara dua rekannya tampak berdiri di sampingnya.

Ia mengakui perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan saat mengenakan seragam dinas dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

"Terkait beredarnya video kami menggunakan pakaian dinas dan tidak mencerminkan etika dana dan syariah. Kami mengakui tindakan itu tidak dapat dibenarkan. Kami memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi," ujar Darmayanti.

Ketiga personel juga menyampaikan penyesalan atas kegaduhan yang timbul di tengah masyarakat Aceh akibat video tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen, Musni Syahputra, membenarkan bahwa tiga orang dalam video tersebut merupakan personel di instansinya.

Menurut Musni, saat ini ketiganya sedang menjalani pemeriksaan internal dan proses penegakan kode etik.

Hasil pemeriksaan itu akan menjadi dasar bagi instansi untuk menentukan bentuk sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Mereka sedang menjalani pemeriksaan internal sebagai dasar penjatuhan sanksi sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Pihak Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen belum menjelaskan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan.

Proses pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan seluruh fakta dan mempertimbangkan ketentuan disiplin yang berlaku bagi aparatur.* (km/ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya memamerkan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan proyek batu bara PLN, PT Asabri, Krakatau Steel, serta PT CBS-KNI.

Barang bukti tersebut diperlihatkan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Promoter Mapolda Metro Jaya, Jumat, 10 Juli 2026.

Baca Juga:

• ASN Kukar Diduga Terima Honor 900 Kali Senilai Rp9,5 Miliar, Kejati Kaltim Bongkar Dugaan Korupsi Insentif Guru

Di atas meja tampak tumpukan uang tunai dalam jumlah besar yang disusun rapi.

Uang tersebut terdiri dari mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Selain rupiah, polisi juga memamerkan pecahan 100 dolar Amerika Serikat (USD) dan pecahan 1.000 dolar Singapura (SGD) yang ditumpuk dalam jumlah besar.

Di bagian tengah meja, puluhan emas batangan disusun berjajar.

Sementara di sisi lainnya terlihat sejumlah barang elektronik yang turut disita, seperti monitor komputer dan telepon seluler.

Di depan meja konferensi pers, polisi juga menempatkan sembilan kontainer plastik berukuran besar yang diberi keterangan lokasi asal barang bukti.

Penyidik mengungkapkan seluruh barang bukti berasal dari penggeledahan di sedikitnya 13 lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Lokasi penggeledahan tersebar di beberapa wilayah, di antaranya sebuah unit apartemen U-Residence di Kota Tangerang, kantor PT CBS di Pasar Kemis, Tangerang, sejumlah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, restoran di Cipete, hingga sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Selama konferensi pers berlangsung, area lokasi dijaga ketat oleh personel kepolisian yang bersiaga di sekitar barang bukti.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai yang sangat besar.

Barang bukti yang diamankan meliputi uang sekitar Rp67 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat.

Selain itu, polisi juga menyita uang senilai sekitar Rp476 miliar serta emas batangan seberat 74 kilogram yang ditemukan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Seluruh barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan batu bara untuk PLTU PLN, serta perkara lain yang berkaitan dengan PT Asabri, Krakatau Steel, dan PT CBS-KNI.

Hingga konferensi pers digelar, penyidik menyatakan proses penyidikan masih terus berlangsung.

Polisi masih mendalami asal-usul seluruh aset yang disita serta keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Meski barang bukti yang disita mencapai ratusan miliar rupiah dan puluhan kilogram emas, hingga saat ini penyidik belum mengumumkan adanya penetapan tersangka baru dalam perkara tersebut.* (km/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembangunan Kota Medan tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah.

Menurut dia, kemajuan kota membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.

Baca Juga:

• Viral Jukir di Medan Mengaku Setor Rp80 Ribu ke Ormas, Dishub Buka Suara

Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Pengurus Wartawan Pemko Medan (PWPM) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Jumat, 10 Juli 2026.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru PWPM periode 2026–2029 yang dipimpin Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting.

Dalam audiensi itu, pengurus PWPM turut menyampaikan rencana kerja organisasi serta sejumlah program yang akan dijalankan dalam periode kepengurusan baru.

Didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Medan Arafat Syam, Rico Waas menyampaikan bahwa pers memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah.

Menurutnya, media bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, Rico berharap wartawan dapat menghadirkan pemberitaan yang tidak hanya berdasarkan fakta, tetapi juga memberikan edukasi dan solusi bagi masyarakat.

"Kita harus saling memberikan masukan selama itu bermanfaat bagi masyarakat. Yang terpenting, informasi yang disampaikan benar, sehat, dan tidak membuat masyarakat tersesat," ujar Rico Waas.

Rico Waas mengatakan tantangan pembangunan Kota Medan akan terus berubah seiring perkembangan masyarakat dan teknologi.

Oleh karena itu, diperlukan ruang diskusi yang terbuka serta kritik yang membangun.

Ia menilai masukan dari media menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.

Selain menjalankan fungsi kontrol sosial, Rico juga mendorong PWPM untuk membuat berbagai program yang dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme wartawan.

Beberapa program yang diusulkan antara lain lomba karya tulis jurnalistik, fotografi jurnalistik, pertunjukan puisi, penulisan sejarah dan geografi Kota Medan, serta kegiatan yang mengangkat seni dan budaya lokal.

Menurut Rico, kemampuan seorang wartawan saat ini tidak hanya terbatas pada kemampuan menulis berita, tetapi juga harus mampu menghasilkan karya visual yang memiliki nilai informasi dan estetika.

"Foto yang baik bukan hanya dokumentasi, tetapi juga bisa bercerita. Karena itu, kemampuan menghasilkan karya visual juga penting dimiliki seorang wartawan," katanya.

Sementara itu, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting mengapresiasi perhatian dan sambutan Wali Kota Medan terhadap kepengurusan baru PWPM periode 2026–2029.

Ia berharap hubungan kerja sama antara PWPM dan Pemerintah Kota Medan dapat semakin kuat ke depannya.

Menurut Edison, sinergi tersebut penting agar organisasi wartawan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan profesionalisme para jurnalis yang menjalankan tugas peliputan pemerintahan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, pembangunan Kota Medan diharapkan dapat berjalan lebih terbuka, partisipatif, dan memberikan manfaat bagi seluruh warga.* (ad)

MEDAN – Sebuah video pengakuan seorang juru parkir (jukir) perempuan di Kota Medan yang menyebut harus membayar setoran kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) viral di media sosial.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan kemudian memberikan klarifikasi dan memastikan pihaknya tidak pernah bekerja sama dengan ormas dalam pengelolaan parkir.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung Hari Anak di CFD Medan, Dorong Hadirnya Ruang Bermain Aman bagi Generasi Muda

Dalam rekaman itu, seorang pengemudi ojek online (ojol) terlihat berbincang dengan seorang jukir perempuan yang diketahui bernama Mala.

Dalam video tersebut, pengemudi ojol mempertanyakan alasan Mala masih berada di lokasi parkir meski waktu sudah larut malam.

"Belum bisa pulang, mau bayar setoran pakai apa," ungkap Mala dalam video tersebut.

Pengemudi ojol kemudian menanyakan besaran setoran yang harus dibayarkan. Mala menyebut dirinya harus menyerahkan uang sebesar Rp80 ribu.

"80 ribu, kalau Dishub gak mahal setorannya. Ini gak jualan pun tetap diminta. Kalau dapat 80 ya dibayar semua, kami jukir gak dapat apa-apa," kata Mala.

Dalam percakapan itu, pengemudi ojol juga menanyakan apakah proses penarikan setoran tersebut dilakukan dengan cara kekerasan.

Video tersebut kemudian mendapat perhatian publik, terutama terkait persoalan parkir berbayar dan dugaan adanya pungutan di luar mekanisme resmi.

Melalui unggahan akun Instagram @osamaakbar, pengunggah mempertanyakan pihak yang sebenarnya menerima keuntungan dari sistem parkir berbayar.

"Menormalisasi parkir berbayar "cuma 1000-2000(motor) sampai 4000 (mobil) nggak buatmu miskin,anggap aja sedekah". Sedekah ke siapa? ke mereka yang cuma menerima hasil, sedangkan yang di lapangan hasil nihil? Yang di lapangan mikirin setoran. Yang nerima mikirin "alhamdulillah dapat masukan". Bagaimana menurut kalian? Apakah pantas parkir berbayar dilanjutkan?" tulis akun tersebut.

Menanggapi video yang beredar, Dinas Perhubungan Kota Medan memastikan pengelolaan parkir resmi tidak melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Melalui akun Instagram resminya, Dishub Medan menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah menjalin kerja sama dengan ormas dalam pengelolaan parkir di wilayah Kota Medan.

"Menanggapi informasi yang beredar di tengah masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Medan menegaskan bahwa tidak pernah menjalin kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pengelolaan parkir di Kota Medan," tulis Dishub Medan.

Dishub Medan menjelaskan, pengelolaan parkir yang berada di bawah kewenangannya dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai aturan yang berlaku.

"Yaitu dengan perorangan maupun badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang berlaku," ujar Dishub Medan.

Dalam video klarifikasi yang diunggah Dishub Medan, petugas terlihat mendatangi lokasi tempat Mala biasa bertugas.

Namun, saat petugas datang, jukir tersebut tidak berada di lokasi dan sedang digantikan oleh orang lain.

Petugas kemudian menghubungi Mala melalui sambungan telepon untuk meminta penjelasan terkait pernyataannya mengenai adanya setoran kepada ormas.

Dalam percakapan tersebut, Mala menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya.

"Saya minta maaf, enggak akan mengeluarkan pernyataan seperti itu lagi," ungkap Mala.

Hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut pengelolaan parkir, transparansi pungutan, serta keberadaan jukir di lapangan yang bekerja di bawah sistem parkir resmi maupun nonresmi.* (d/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat.

Pada 2026, program tersebut ditargetkan dapat menjangkau sekitar 7,3 juta penduduk atau 46 persen dari total masyarakat Sumut.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung Hari Anak di CFD Medan, Dorong Hadirnya Ruang Bermain Aman bagi Generasi Muda

Pada 2025, sebanyak 22,56 persen masyarakat Sumatera Utara telah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut.

Tahun ini, pemerintah menaikkan target cakupan layanan menjadi 46 persen sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan penyakit melalui deteksi dini.

"Pada tahun 2025 capaian Sumut terbaik keempat tingkat nasional, kita berhasil memenuhi capaian sekitar 22,56%. Target tersebut dinaikkan secara bertahap, dan untuk tahun ini kita menargetkan capaian sebesar 46%," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan Sumut Hery Valona Bonatua Ambarita dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (10/7/2026).

Hingga Juni 2026, Dinas Kesehatan Sumut mencatat sebanyak 3,2 juta jiwa telah mengikuti layanan CKG.

Pemeriksaan kesehatan tersebut telah tersedia di 619 Puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dengan capaian tersebut, Dinas Kesehatan Sumut optimistis target 46 persen masyarakat yang mendapatkan layanan CKG dapat tercapai hingga akhir tahun.

Untuk mempercepat pelaksanaan program, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar lebih aktif mengoptimalkan layanan CKG di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah awal mengetahui kondisi tubuh secara berkala.

Program Cek Kesehatan Gratis tidak hanya bertujuan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi upaya pemerintah melakukan pemetaan kondisi kesehatan masyarakat.

Melalui skrining atau deteksi dini, berbagai potensi penyakit dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius.

"Kita mengharapkan, masyarakat memanfaatkan program ini, untuk deteksi dini kondisi kesehatan kita," kata Hery.

Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sumatera Utara.

Selain memperluas cakupan CKG, Pemprov Sumut juga terus memperkuat akses layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan merata.

Dengan kombinasi program pemeriksaan gratis dan perluasan akses layanan kesehatan, pemerintah berharap angka pencegahan penyakit dapat meningkat serta kualitas hidup masyarakat Sumut semakin baik.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut baik rencana pelaksanaan Peringatan Hari Anak yang akan digelar Lion Club pada 26 Juli 2026 di kawasan Lapangan Merdeka, bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD).

Menurut Rico Waas, kegiatan yang memberikan ruang khusus bagi anak-anak perlu terus diperbanyak.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Delegasi Hyejeon University Kenalkan UMKM Medan ke Pasar Internasional

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus Lion Club di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (10/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Jones Tjiunardi dan Ika R. Dewi bersama jajaran pengurus Lion Club.

Rico Waas mengatakan, anak-anak merupakan aset penting bagi masa depan Kota Medan dan bangsa Indonesia.

Karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memberikan tantangan baru dalam pola pengasuhan.

Anak-anak semakin dekat dengan perangkat digital sehingga membutuhkan ruang yang dapat mendorong aktivitas fisik, kreativitas, serta interaksi sosial secara langsung.

"Anak-anak itu menyenangkan. Namun terkadang kesadaran kita terhadap kebutuhan anak masih lemah. Mereka sekarang lebih banyak disuguhi tontonan dan gadget. Karena itu, ruang bermain yang aman dan sehat harus terus kita perjuangkan," kata Rico Waas.

Rico menilai kemajuan teknologi tidak dapat dihindari karena memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, penggunaan teknologi juga perlu diimbangi dengan kegiatan yang melibatkan anak secara langsung bersama lingkungan sekitarnya.

Ia menyebut kegiatan seperti peringatan Hari Anak menjadi salah satu bentuk upaya menghadirkan ruang positif bagi anak-anak untuk belajar sekaligus bermain.

"Kegiatan seperti ini sangat baik karena memberikan porsi yang tepat bagi anak-anak untuk bermain, belajar, dan berinteraksi. Hal-hal seperti ini perlu terus didukung," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Medan akan ikut berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Salah satunya dengan menghadirkan mobil pemadam kebakaran sebagai wahana edukasi bagi anak-anak.

Selain itu, anak-anak juga akan diajak mengenal fasilitas Integrated Traffic Control (ITC) agar memahami bagaimana pemerintah menggunakan teknologi dalam mengatur sistem lalu lintas perkotaan.

Peringatan Hari Anak yang digelar Lion Club akan dipusatkan di kawasan Lapangan Merdeka Medan bersamaan dengan pelaksanaan Car Free Day.

Pemilihan lokasi tersebut diharapkan dapat membuat kegiatan lebih mudah dijangkau masyarakat.

Kegiatan ini ditargetkan diikuti sekitar 1.000 anak dengan menghadirkan berbagai layanan dan aktivitas edukatif.

Sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain pemeriksaan kesehatan, konsultasi gizi, penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap anak, serta pembagian makanan dan susu gratis.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Medan berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya menyediakan ruang yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak.

Rico Waas menegaskan, pembangunan kota tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang mampu mendukung generasi muda tumbuh dengan baik.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas berharap kunjungan delegasi Hyejeon University dari Korea Selatan tidak hanya menjadi momentum pertukaran ilmu di bidang kuliner, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Medan ke dunia internasional.

Harapan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara terkait agenda kunjungan delegasi Hyejeon University sekaligus pelaksanaan K-Food Global Culinary Challenge 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• KPK Ajukan Banding atas Vonis Dua Terdakwa Kasus Korupsi DJKA Wilayah Medan

Menurut Rico, kedatangan delegasi dari Korea Selatan menjadi kesempatan bagi Kota Medan untuk menunjukkan berbagai potensi ekonomi kreatif yang dimiliki.

Salah satu lokasi yang dinilai tepat untuk memperkenalkan produk lokal adalah Galeri Dekranasda Kota Medan.

Ia meminta agar para delegasi dapat mengunjungi lokasi tersebut untuk melihat langsung berbagai produk hasil karya pelaku UMKM Medan, mulai dari kerajinan tangan, produk fesyen, hingga makanan ringan khas daerah.

"Biarkan mereka melihat Medan melalui produk-produk UMKM yang kita miliki. Banyak kriya dan makanan ringan berkualitas yang layak diperkenalkan kepada tamu dari luar negeri," ujar Rico Waas.

Selain produk UMKM, Rico Waas juga ingin delegasi Hyejeon University mengenal lebih dekat keberagaman budaya Kota Medan yang menjadi salah satu kekuatan utama daerah tersebut.

Ia menyebut keberagaman busana tradisional Melayu, Batak, dan berbagai etnis lainnya sebagai bagian dari identitas Medan yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat internasional.

Rico juga mengusulkan agar para delegasi diajak mengunjungi sejumlah destinasi wisata bersejarah di Kota Medan, seperti Tjong A Fie Mansion, Istana Maimun, hingga kawasan Kebun Bunga.

Untuk mendukung mobilitas rombongan selama kunjungan, Pemerintah Kota Medan akan menyiapkan bus listrik agar para delegasi dapat menikmati perjalanan sekaligus melihat berbagai potensi wisata yang dimiliki Kota Medan.

Rico Waas juga meminta agar pelaku UMKM kuliner Kota Medan ikut dilibatkan dalam pelaksanaan K-Food Global Culinary Challenge 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang pembelajaran bagi pelaku usaha lokal, khususnya yang bergerak di bidang kuliner Korea, Jepang, maupun Tionghoa, untuk bertukar pengalaman dengan para chef, profesor, serta mahasiswa dari Korea Selatan.

"Melalui kegiatan tersebut, pelaku usaha lokal dapat mempelajari tren kuliner yang sedang berkembang, termasuk makanan jalanan Korea yang tengah digemari masyarakat," ungkap Rico.

Ia berharap kolaborasi tersebut tidak hanya memperkenalkan kuliner Korea kepada masyarakat Medan, tetapi juga membuka peluang bagi produk kuliner lokal untuk dikenal lebih luas.

Ketua BPD PHRI Sumatera Utara Melky Maydiroy Waas menjelaskan, sebanyak 33 delegasi dari Hyejeon University yang terdiri dari mahasiswa, profesor, dan master chef akan berada di Sumatera Utara pada 13–16 Juli 2026.

Selama berada di Medan, rombongan dijadwalkan mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari kunjungan ke sejumlah kampus dan sekolah, seminar, workshop, demonstrasi memasak, pameran kuliner Korea, hingga roadshow edukasi ke beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Rangkaian kegiatan tersebut akan ditutup melalui K-Food Global Culinary Challenge 2026 yang berlangsung pada 16 Juli 2026 di Hotel Santika Medan.

Melky berharap kerja sama antara Kota Medan dan Hyejeon University dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Korea Selatan, khususnya dalam bidang pendidikan, kuliner, pariwisata, perhotelan, serta pengembangan UMKM.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jaringan dan membawa produk khas Medan semakin dikenal di tingkat internasional.* (ad)

LOMBOK BARAT — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta agar penyajian makanan dalam program gizi-gratis/" target="_blank">Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memperhatikan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah porsi ayam yang disajikan dalam menu MBG.

Baca Juga:

• Kejagung Benarkan Penelusuran Dugaan SPPG Bermasalah dalam Program MBG, Sejumlah Kejati Diminta Kumpulkan Data

Menurutnya, pembagian tersebut dapat membuat porsi yang diterima anak-anak menjadi terlalu sedikit.

Hal itu disampaikan Prabowo sebelum meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo membandingkan kebiasaan konsumsi ayam di Amerika Serikat dengan kondisi di Indonesia.

"Kalau negara kaya kayak Amerika, 1 orang (red-ayam) dipotong 4. Satu orang makan 1/4. Kalau kita, 1 ayam dipotong 8 atau 10. Paling kecil 12. Jangan pula dipotong 18 atau 22," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut disambut tawa masyarakat yang hadir di lokasi acara.

Prabowo menilai, pemotongan ayam dalam jumlah terlalu banyak membuat porsi makanan terlihat semakin kecil.

Ia meminta agar pelaksanaan MBG tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, bukan sekadar membagikan makanan.

"Ayam dipotong 10, ayam dipotong 20, kelihatan makannya ayamnya sedikit-sedikit," sambungnya.

Selain memperhatikan porsi ayam, Prabowo juga memberikan arahan terkait penyajian menu telur dalam program MBG.

Ia meminta agar telur lebih baik disajikan dalam bentuk telur rebus atau telur ceplok, bukan dibuat dadar dengan campuran bahan lain.

Prabowo menyampaikan pesan tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang agar menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG.

"Kalau dadar dicampur macam-macam bisa 4 orang makan satu ayam. Apalagi itu scrambled egg, orek. Nanti oreknya sedikit lagi ya," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa program gizi-gratis/" target="_blank">Makan Bergizi Gratis akan terus dilanjutkan karena menurutnya pemenuhan gizi menjadi bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ia mengatakan, makanan bergizi diperlukan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan perkembangan otak dan fisik yang optimal.

"Kalau makan enggak bagus, tidak maksimal. Kita mungkin satu-satunya negara yang memberi makan kepada ibu hamil," ujar Prabowo.

Presiden berharap anak-anak yang mendapatkan manfaat dari program MBG kelak dapat menjadi generasi unggul yang mampu berkontribusi bagi bangsa, termasuk menjadi ilmuwan maupun tenaga kesehatan di masa depan.

Menurut Prabowo, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas manusia yang sejak dini mendapatkan asupan gizi yang cukup.* (km/ad)

KALIMANTAN TIMUR — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur terus mendalami dugaan korupsi pembayaran insentif guru non-ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kasus ini mencuat setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kejanggalan dalam sistem pembayaran.

Baca Juga:

• Kejagung Benarkan Penelusuran Dugaan SPPG Bermasalah dalam Program MBG, Sejumlah Kejati Diminta Kumpulkan Data

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Aspidsus Kejati Kaltim, Danang Prasetyo Dwiharjo, mengatakan penyidikan yang dilakukan pihaknya memiliki cakupan lebih luas dibandingkan audit yang dilakukan BPK.

Menurut Danang, audit BPK dilakukan berdasarkan sampel dan periode tertentu, sedangkan penyidik kejaksaan akan menelusuri seluruh proses pembayaran selama lima tahun, mulai 2020 hingga 2025.

"Kalau penyidikan kan harus ketemu benang merahnya. Jadi bisa dibedakan jenis audit-nya. Kami masuk ke pembuktian yang spesifik berdasarkan alat bukti untuk menemukan rangkaian peristiwa pidana," ujar Danang.

Terkait potensi kerugian negara dalam perkara tersebut, Kejati Kaltim masih menunggu hasil perhitungan secara menyeluruh.

Danang mengatakan nilai kerugian negara kemungkinan dapat lebih besar dari temuan awal BPK, namun angka pastinya belum dapat disampaikan karena masih dalam proses penyidikan.

"Nanti lihat saja. Yang penting nilainya besar. Bisa jadi lebih (dari Rp 9,5 miliar sebagaimana temuan BPK), tetapi angka pastinya belum bisa kami sampaikan dulu," tuturnya.

Menurut penyidik, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, tetapi diduga terdapat pola yang mengarah pada tindak pidana.

Sebelumnya, Kejati Kaltim melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin, 6 Juli 2026.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pembayaran insentif guru dan TPP ASN.

Danang mengungkapkan, dugaan permasalahan bukan hanya terjadi pada proses administrasi, tetapi diduga sudah muncul sejak dana keluar dari kas daerah.

"Waktu masuk ke rekening itu sudah tidak benar. Keluar dari kas keuangan negara itu melibatkan beberapa pihak. Untuk detail polanya seperti apa, mohon maaf jangan dulu kami sampaikan karena masuk materi penyidikan," jelasnya.

Penyidik menyebut perkara ini cukup kompleks karena melibatkan banyak transaksi pembayaran.

Tim kejaksaan kini masih melakukan pemeriksaan terhadap ribuan transaksi, termasuk memastikan keabsahan rekening penerima dana.

Untuk memperkuat pembuktian, Kejati Kaltim juga mengamankan dokumen fisik dan barang bukti elektronik yang nantinya akan dianalisis melalui pemeriksaan forensik digital.

Sejauh ini, sekitar 200 dokumen pembayaran telah disita dan puluhan saksi telah diperiksa.

Mereka berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar serta pihak-pihak yang mengetahui mekanisme pencairan dana tersebut.

Kasus ini bermula dari temuan BPK yang menemukan adanya kejanggalan dalam sistem pencairan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri sebelumnya mengungkapkan bahwa seorang ASN tercatat menerima honor sebanyak 900 kali dalam satu tahun anggaran dengan total nilai Rp9,5 miliar.

"Semua kaget, di pemeriksaan BPK kemarin ada satu orang ASN kita yang menerima honor sebanyak 900 kali dalam satu tahun. Nilai honor yang diterima satu orang ASN itu sebesar Rp 9,5 miliar dalam setahun," kata Aulia.

Ia menjelaskan, dokumen pembayaran yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diduga mengalami perubahan ketika masuk dalam proses kliring di perbankan.

"Ini terjadi ketika berkas sudah diverifikasi dengan baik oleh BPKAD dan sudah di-ACC. Namun, pada saat pindah ke perbankan, lampirannya berubah. Lampirannya berubah, nama-namanya berubah," ujar Aulia.

Perubahan data tersebut diduga membuat aliran dana yang keluar dari bank tidak sesuai dengan dokumen yang sebelumnya telah diverifikasi.

Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan Pemkab Kukar memperkuat sistem pengawasan pembayaran dengan menerapkan sistem SP2D Online agar proses pencairan dana dapat dipantau secara langsung dan lebih transparan.

Kejati Kaltim memastikan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat serta memastikan penggunaan anggaran negara sesuai aturan.* (km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya langkah pengecekan terhadap sejumlah laporan terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa daerah.

Penelusuran tersebut dilakukan setelah Kejagung menerima laporan mengenai dugaan adanya titik SPPG yang bermasalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Lima Bendungan Strategis, Produksi Padi Diprediksi Naik 720 Ribu Ton per Tahun

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan adanya SPPG yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani penyidik.

"Memang ada beberapa laporan yang menyatakan ada beberapa daerah yang didata terkait permasalahan SPPG di daerah dan dilaporkan ke Kejagung. Kemudian ditindaklanjuti untuk mengecek laporan tentang dugaan ada titik-titik SPPG apakah ada yang fiktif dan yang terkait dengan para tersangka," kata Anang, Jumat (10/7/2026).

Anang menegaskan, langkah Kejagung tersebut bukan berarti melakukan pemeriksaan terhadap seluruh SPPG yang tersebar di Indonesia.

Menurut dia, pengecekan hanya dilakukan terhadap wilayah tertentu yang memiliki laporan masuk.

Ia memastikan SPPG yang berjalan sesuai aturan tidak perlu merasa khawatir.

"Kalau sepanjang sudah ada SPPG yang benar dan sesuai ketentuan, enggak ada masalah," ujar Anang.

Anang juga membenarkan adanya permintaan dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung kepada sejumlah Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk melakukan pengumpulan data terkait titik-titik SPPG di wilayah masing-masing.

Menurutnya, permintaan tersebut bukan merupakan pemeriksaan langsung, melainkan upaya memastikan kebenaran atas laporan yang telah diterima penyidik.

"Sifatnya meminta untuk mengecek ke wilayah terhadap laporan tersebut apakah benar atau tidaknya dan untuk dilaporkan," kata Anang.

Namun, Anang belum dapat memastikan jumlah Kejati yang telah melakukan pendataan maupun berapa banyak titik SPPG yang masuk dalam proses pengecekan.

"Saya tidak tahu pastinya dan hanya wilayah tertentu karena adanya laporan," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) mengungkapkan telah menerima permintaan dari Pidsus Kejagung untuk mengumpulkan data mengenai titik-titik SPPG di wilayahnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Langgeng Prabowo mengatakan, permintaan tersebut merupakan bagian dari pengumpulan data yang dilakukan di sejumlah daerah.

"Terkait dengan SPPG memang di bidang pidsus kemarin, memang ada permintaan bantuan dari pidsus Kejagung untuk melakukan pengumpulan data terhadap titik-titik SPPG yang ada di masing-masing wilayah termasuk di wilayah DIY," kata Langgeng.

Ia menyebut proses pengumpulan data di wilayah DIY telah selesai dilakukan dan hasilnya telah diserahkan kepada Pidsus Kejagung.

Namun, Kejati DIY tidak membuka hasil pendataan tersebut karena kewenangan penanganan perkara berada di tingkat Kejagung.

"Hasil pengumpulan data sudah disampaikan ke pidsus Kejagung. Karena yang menangani Pidsus Kejagung. Kita tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan," ujar Langgeng.

Kejagung memastikan proses pengecekan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang melibatkan banyak titik layanan SPPG di berbagai daerah.

Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaannya dinilai penting agar manfaat program dapat diterima masyarakat sesuai tujuan awal.* (km/ad)

LOMBOK BARAT — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan lima bendungan strategis secara serentak pada Jumat, 10 Juli 2026.

Peresmian dilakukan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan, ketersediaan air, dan energi nasional.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Belum Dapat Perintah Usut Dugaan Penyelewengan MBG

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, keberadaan bendungan tersebut akan memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian nasional.

Dengan dukungan sistem irigasi yang terintegrasi, pemerintah memperkirakan tambahan produksi padi dapat mencapai sekitar 720.000 ton per tahun.

"Jadi, dari kelima bendungan ini Insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720.000 ton padi per tahun," kata Dody dalam siaran langsung Sekretariat Presiden.

Menurut Dody, pengelolaan air menjadi faktor penting dalam mendukung program swasembada pangan, energi, dan penyediaan air bagi masyarakat.

Air yang ditampung melalui bendungan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, mulai dari mengairi sawah, menyediakan air baku, mendukung pembangkit energi, hingga mengurangi risiko banjir.

"Bendungan adalah hulu dari layanan itu, manfaatnya baru lengkap ketika air tersebut benar-benar bisa diterima oleh para petani, keluarga, dan masyarakat sekitar," ujar Dody.

Dody menjelaskan, pembangunan lima bendungan tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2015 hingga 2025.

Infrastruktur tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yakni Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh.

Lima bendungan yang diresmikan meliputi Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah; Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, NTB; Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali; Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara; serta Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh.

Kelima bendungan tersebut memiliki total kapasitas tampung sekitar 371 juta meter kubik air.

Selain mendukung pertanian, infrastruktur ini juga mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik untuk kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga memperkirakan keberadaan bendungan ini dapat membantu mengurangi risiko banjir pada wilayah seluas sekitar 932 hektare.

Di sektor energi, infrastruktur tersebut memiliki potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 9,6 megawatt dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung hingga 346 megawatt.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU turut menyoroti manfaat Bendungan Meninting yang berada di Lombok Barat.

Bendungan ini dinilai mampu memberikan perubahan besar bagi masyarakat petani, terutama dalam mengatasi persoalan distribusi air saat musim tanam.

Menurut Dody, sebelum adanya bendungan, sejumlah petani kerap menghadapi persoalan perebutan air.

Namun dengan sistem pengairan yang lebih baik, distribusi air kini dapat dilakukan secara lebih teratur.

Bendungan Meninting memiliki kapasitas tampung sekitar 10 juta meter kubik air dan mampu mengairi sekitar 1.500 hektare sawah melalui jaringan irigasi sepanjang 26 kilometer.

Dengan dukungan infrastruktur tersebut, lahan pertanian yang sebelumnya hanya bisa ditanami satu kali dalam setahun kini dapat meningkatkan intensitas tanam hingga tiga kali dalam setahun.

Produktivitas pertanian juga meningkat dengan hasil panen mencapai sekitar 6,3 ton per hektare.

Selain mendukung sektor pangan, Bendungan Meninting juga menyediakan layanan air baku sebesar 0,15 meter kubik per detik untuk kebutuhan sekitar 100.000 jiwa.

Bendungan tersebut juga berperan dalam mengurangi potensi banjir di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Gunungsari, Lingsar, Batu Layar, Ampenan, hingga sebagian kawasan Kota Mataram.

Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur air ini tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.* (km/ad)

JAKARTA — Vendor smartphone asal China, OnePlus, dikabarkan tengah menyiapkan perubahan besar pada strategi perangkatnya.

Perusahaan tersebut disebut akan menjadikan layar dengan refresh rate 185 Hz sebagai standar baru untuk hampir seluruh lini smartphone yang akan datang.

Baca Juga:

• Investasi di Indonesia Meningkat, Tapi Lapangan Kerja Menurun, Apa Penyebabnya?

Menurutnya, teknologi layar dengan refresh rate tinggi itu tidak hanya akan hadir pada seri flagship seperti OnePlus 16, tetapi juga berpotensi digunakan pada berbagai model lain, termasuk perangkat kelas menengah hingga seri Ace yang dipasarkan khusus di China.

Jika selama ini teknologi refresh rate tinggi lebih banyak ditemukan pada smartphone kelas atas, OnePlus disebut ingin membawa pengalaman visual tersebut ke lebih banyak segmen pengguna.

Saat ini, OnePlus diketahui telah memiliki sejumlah perangkat dengan layar refresh rate 165 Hz.

Beberapa di antaranya adalah OnePlus 15, Ace 6, Ace 6 Ultra, 15T, 15R, dan Nord 6.

Apabila rumor tersebut benar, penerus dari perangkat-perangkat tersebut kemungkinan akan menggunakan panel layar dengan refresh rate yang lebih tinggi, yakni 185 Hz.

Apa Keunggulan Layar Refresh Rate Tinggi?

Refresh rate merupakan kemampuan layar dalam memperbarui tampilan gambar setiap detik.

Semakin tinggi angka refresh rate, semakin banyak pembaruan gambar yang dapat dilakukan sehingga tampilan terlihat lebih halus.

Layar dengan refresh rate tinggi membuat aktivitas seperti menggulir media sosial, berpindah aplikasi, hingga bermain gim terasa lebih responsif dan minim gangguan.

Saat ini, sebagian besar smartphone kelas menengah hingga flagship sudah menggunakan layar dengan refresh rate 120 Hz.

Sementara beberapa perangkat gaming mulai menghadirkan refresh rate 144 Hz untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih maksimal.

Dengan menghadirkan layar 185 Hz, OnePlus disebut ingin memberikan pengalaman visual yang lebih mulus dibanding standar smartphone saat ini.

OnePlus 16 Disebut Jadi Ponsel Pertama dengan Layar 185 Hz

Sebelumnya, OnePlus 16 dikabarkan menjadi perangkat pertama perusahaan yang akan membawa layar dengan refresh rate 185 Hz.

Bahkan, OnePlus sempat disebut sedang mengembangkan panel dengan refresh rate lebih tinggi hingga 240 Hz.

Namun berdasarkan laporan tipster Digital Chat Station (DGS), pengembangan tersebut akhirnya dihentikan dan perusahaan memilih konfigurasi 185 Hz sebagai pilihan akhir.

Meski begitu, informasi mengenai penggunaan layar 185 Hz di perangkat OnePlus masih sebatas rumor.

Hingga kini, perusahaan belum memberikan pengumuman resmi terkait rencana tersebut.

Kabar yang disampaikan Smart Pikachu juga masih berupa prediksi mengenai perubahan strategi produk OnePlus, bukan informasi resmi dari pihak perusahaan.

Di sisi lain, OnePlus masih menghadapi tantangan terkait keberlangsungan penjualan smartphone di sejumlah pasar internasional, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa.

Situasi tersebut dinilai dapat memengaruhi penerapan teknologi layar 185 Hz secara global.

Meski demikian, jika strategi ini benar diterapkan, OnePlus berpotensi menjadi salah satu produsen yang mendorong standar baru teknologi layar smartphone di berbagai kelas.* (km/ad)

Pernyataan tersebut disampaikan Kejati Sumut menyusul langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tengah melakukan penelusuran dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG dan telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Baca Juga:

• KPK Ajukan Banding atas Vonis Dua Terdakwa Kasus Korupsi DJKA Wilayah Medan

"Belum ada untuk pengumpulan data dan keterangan penyelewengan MBG di Sumut," kata Rizaldi, Jumat (10/7/2026).

Menurut Rizaldi, hingga kini Kejati Sumut juga belum menerima perintah seperti yang dilakukan terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sebelumnya diminta melakukan pengumpulan data terkait dugaan penyimpangan program MBG.

"Kalau di Kejatisu belum diperintahkan melakukan Puldata MBG," ujarnya.

Meski belum ada instruksi resmi untuk melakukan penyelidikan, Kejati Sumut mengaku telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG.

Rizaldi menyebut laporan tersebut masih dalam tahap pengumpulan dan analisis sebelum diteruskan kepada Kejaksaan Agung.

"Hanya ada data-data dari masyarakat yang disampaikan kepada Kejatisu soal dugaan penyelewengan," kata Rizaldi.

"Kita kumpulin laporan tersebut dan kita sampaikan atau diteruskan ke Kejagung," lanjutnya.

Ia menjelaskan, laporan masyarakat tersebut menjadi bagian dari informasi awal yang akan dipelajari sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung diketahui tengah melakukan penelusuran terhadap dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG.

Program yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah tersebut kini mendapat perhatian aparat penegak hukum setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Selain melakukan penelusuran di tingkat pusat, Kejagung juga disebut telah meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan terkait dugaan penyelewengan anggaran MBG di wilayah tersebut.

Sementara di Sumatera Utara, Kejati Sumut masih menunggu arahan resmi dari Kejagung terkait langkah hukum yang akan dilakukan.* (tm/ad)

MEDAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan dalam perkara dugaan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan.

Pengajuan banding tersebut dilakukan terhadap dua terdakwa, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 Wilayah Sumatera Utara, Muhlis Hanggani Capah, serta pihak swasta Eddy Kurniawan Winarto.

Baca Juga:

• Hakim Ungkap Kode BC1 hingga BC4 dalam Dugaan Suap Blueray Cargo, Diduga Merujuk ke Dirjen hingga Sejumlah Pejabat Bea Cukai

Dalam perkara tersebut, JPU KPK tercatat sebagai pihak pembanding, sedangkan Muhlis Hanggani Capah dan Eddy Kurniawan Winarto menjadi pihak terbanding.

"Tanggal permohonan Kamis (2/7/2026), permohonan banding dari pembanding (penuntut umum) Ramaditya Virgiyansyah. Sedangkan terbanding terdakwa Muhlis Hanggani Capah dan Eddy Kurniawan Winarto," demikian keterangan dalam SIPP PN Medan, Jumat (10/7/2026).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan telah menjatuhkan vonis terhadap kedua terdakwa dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 9 PN Medan, Kamis (25/6/2026).

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu.

Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun kepada Muhlis Hanggani Capah dan 4 tahun penjara kepada Eddy Kurniawan Winarto.

"Menjatuhkan hukuman kepada Muhlis Hanggani Capah selama 5 tahun penjara dan denda 250 juta subsider 70 hari. Lalu, menjatuhkan hukuman kepada Eddy Kurniawan Winarto selama 4 tahun dan denda 250 juta subsider 70 hari," ujar hakim Khamozaro Waruwu saat membacakan putusan.

Selain hukuman badan, Muhlis juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4 miliar.

Nilai tersebut dikurangi Rp200 juta yang sebelumnya telah disetorkan ke rekening KPK.

Apabila uang pengganti tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan terdakwa dapat disita.

Jika tidak mencukupi, terdakwa akan menjalani pidana pengganti selama dua tahun.

Sementara Eddy Kurniawan Winarto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp10 miliar.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA wilayah Medan periode 2021-2024.

Dalam dakwaan, Eddy Kurniawan Winarto disebut menerima hadiah berupa uang sebesar Rp3,903 miliar dari PT Waskita Karya terkait dua paket pekerjaan proyek.

Dua proyek tersebut yakni pembangunan jalur kereta api lintas Medan-Binjai Km 0+000 sampai Km 1+745 dan Km 0+000 sampai Km 0+500 lintas Medan-Araskabu (JLKAMB 1) dengan nilai pagu sekitar Rp125,7 miliar.

Kemudian proyek pembangunan emplasemen dan bangunan Stasiun Medan Tahap II atau Jalur Lintas Kereta Api Medan-Binjai (JLKAMB 6) dengan nilai pagu mencapai Rp385 miliar.

Selain Muhlis dan Eddy, perkara ini juga menyeret terdakwa lain, yakni Muhammad Chusnul yang menjabat sebagai PPK pada paket pekerjaan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan.

Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyebut terdapat sejumlah hal yang memberatkan para terdakwa.

Hakim menilai perbuatan para terdakwa bertentangan dengan keinginan masyarakat serta terjadi ketika kondisi ekonomi negara masih menghadapi berbagai tantangan.

Selain itu, tindakan tersebut dinilai menghambat pembangunan infrastruktur perkeretaapian.

Khusus untuk Muhlis Hanggani Capah, hakim menilai terdakwa telah menikmati sebagian kerugian negara dan memberikan citra buruk terhadap lingkungan aparatur sipil negara (ASN) di sektor perkeretaapian.

Sementara hal yang meringankan, kedua terdakwa dinilai bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggungan keluarga.

Untuk Eddy, hakim juga mempertimbangkan pengembalian sebagian kerugian negara.

Sebelum putusan dibacakan, JPU KPK sebelumnya menuntut hukuman lebih berat terhadap kedua terdakwa.

Muhlis Hanggani Capah dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp300 juta. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4 miliar.

Sementara Eddy Kurniawan Winarto dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp14 miliar.

Dengan adanya pengajuan banding ini, proses hukum perkara dugaan korupsi proyek DJKA wilayah Medan masih berlanjut melalui pemeriksaan di tingkat pengadilan berikutnya.* (d/ad)

BALIKPAPAN – Upaya menjaga lingkungan kini tidak lagi hanya sebatas kampanye, tetapi mulai diarahkan menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu diwujudkan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama anak perusahaan dan afiliasinya di Zona 9 melalui peluncuran GEMAS (Gerakan Eliminasi Plastik Sekali Pakai, Mulai Pilah Sampah, Aplikasi Prinsip 4R, dan Semua Beraksi).

Baca Juga:

• Bendungan Rukoh Diresmikan Presiden Prabowo, Aceh Bersiap Perkuat Ketahanan Pangan dan Pertanian

Peluncuran GEMAS dilakukan oleh General Manager Zona 9 PHI, Dadang Soewargono, sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Dadang mengatakan, perubahan besar dalam menjaga lingkungan harus dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individu.

"Komitmen untuk mengurangi sampah plastik harus kita mulai dari diri sendiri dengan meniadakan botol plastik sekali pakai di kantor. Kita bersama dengan kesadaran penuh membawa tumbler untuk minum setiap hari sebagai langkah nyata menjaga lingkungan," ujar Dadang.

Menurutnya, GEMAS tidak dibuat hanya sebagai kegiatan simbolis, tetapi harus menjadi budaya baru di lingkungan perusahaan.

"Gerakan ini harus mampu bertransformasi menjadi DNA perusahaan sehingga kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan GEMAS, PHI memperluas edukasi lingkungan kepada masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa dan pelajar.

PEP Sangatta Field menggelar kuliah umum bertema perubahan iklim di Universitas Mulawarman yang diikuti lebih dari 187 mahasiswa.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur serta akademisi Teknik Lingkungan Universitas Mulawarman.

Sementara itu, Head Office Zona 9 memberikan edukasi pemilahan sampah kepada siswa SD Negeri 009 Balikpapan Timur.

PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) juga melakukan kegiatan edukasi serupa di SD Negeri 020 Anggana dengan melibatkan pemerintah desa setempat.

Melalui kegiatan tersebut, perusahaan berharap kesadaran menjaga lingkungan dapat ditanamkan sejak usia dini sehingga generasi muda memiliki kepedulian terhadap persoalan sampah dan perubahan iklim.

Selain memberikan edukasi, PHI juga memperkuat fasilitas pengelolaan sampah di sejumlah wilayah.

Melalui program Green and Healthy School, PEP Sangasanga Field menyalurkan tempat sampah terpilah dan fasilitas komposter kepada sejumlah sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Beberapa sekolah yang menerima dukungan tersebut di antaranya MTs Negeri 4 Kutai Kartanegara, SMP Negeri 1 Samboja, dan SMK Al-Jabar Nur Samboja.

Tidak hanya itu, PHSS juga menggelar aksi jalan sehat sambil memungut sampah bersama masyarakat Desa Sindang Jaya dan pelajar SMA Negeri 1 Muara Jawa.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi perusahaan bersama masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah, PEP Sangasanga Field juga bekerja sama dengan Bank Sampah Samboja dalam mengampanyekan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Inovasi lain dilakukan PEP Tanjung Field melalui penerapan metode Black Soldier Fly (BSF) atau budidaya maggot.

Teknologi tersebut digunakan untuk mengolah sampah organik di kawasan Taman 10K dan Kampung Iklim Lestari.

Pengelolaan sampah menggunakan maggot dinilai mampu mengurangi limbah organik sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi melalui konsep ekonomi sirkular.

Dengan cara ini, sampah tidak hanya dianggap sebagai limbah, tetapi dapat diolah menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat.

Komitmen menjaga lingkungan juga dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

PHI bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong melaksanakan Apel Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dirangkaikan dengan kegiatan penanaman pohon di kawasan Ruang Terbuka Hijau Bundaran Monumen Tanjung Puri serta penyerahan fasilitas tempat sampah.

Sementara itu, PEP Sangatta Field melakukan penanaman sebanyak 150 bibit mangrove di kawasan Teluk Lombok, Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur.

Penanaman mangrove tersebut menjadi bagian dari upaya rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pantai.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan, PHI bersama entitas usaha di Zona 9 menjalankan kegiatan operasi hulu migas dengan tetap mengedepankan prinsip ESG.

Selain menjaga keberlanjutan operasi energi, perusahaan juga menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, hingga tanggap bencana.

Melalui GEMAS, PHI menegaskan bahwa keberlanjutan industri energi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Gerakan tersebut diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membangun budaya peduli lingkungan di kalangan pekerja, keluarga, dan masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan.* (ad)

PIDIE – Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh, resmi menjadi salah satu infrastruktur strategis nasional yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peresmian bendungan tersebut dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual dari Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Medan Berlumpur dan Sungai Deras Tak Halangi Prajurit TNI Bangun Jembatan di Gayo Lues, Pulihkan Akses Warga Pedalaman

Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo meresmikan secara bersamaan lima bendungan strategis nasional, yakni Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie dan Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Meninting di NTB.

Presiden Prabowo mengatakan pembangunan bendungan merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan air, mengendalikan banjir, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan.

"Lima bendungan ini dibangun sejak tahun 2015 hingga 2025 dengan total investasi mencapai Rp9,79 triliun," ujar Prabowo dalam sambutannya.

Menurut Presiden, keberadaan lima bendungan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Infrastruktur ini mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, mengurangi potensi banjir di area seluas 932 hektare, serta mendukung pengembangan energi bersih melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung.

Selain itu, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 279,98 kilometer juga diproyeksikan mampu mengairi sekitar 39.540 hektare lahan pertanian.

Bagi Provinsi Aceh, Bendungan Rukoh dan Bendungan Keureuto memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian.

Kedua bendungan tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem irigasi, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, menyediakan kebutuhan air masyarakat, hingga mengurangi risiko banjir.

Usai mengikuti acara peresmian, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan bahwa beroperasinya Bendungan Rukoh dan Keureuto menjadi langkah penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal penyediaan air, tetapi juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya para petani.

"Pemerintah Aceh siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat kedua bendungan tersebut dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat," ujar M. Nasir.

Ia berharap keberadaan bendungan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.

Bendungan Rukoh menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi masyarakat Pidie dan wilayah sekitarnya.

Dengan dukungan sistem irigasi yang lebih baik, sektor pertanian diharapkan dapat berkembang lebih produktif dan berkelanjutan.

Pemerintah Aceh juga memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh fasilitas pendukung bendungan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Aceh, Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Pemerintah Kabupaten Pidie, serta berbagai pemangku kepentingan terkait yang menyaksikan langsung peresmian Bendungan Rukoh.* (ad)

GAYO LUES – Prajurit TNI terus mempercepat pembangunan jembatan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, meski harus menghadapi medan yang berat.

Jalan berlumpur, arus sungai yang deras, hingga cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan selama proses pengerjaan.

Baca Juga:

• Prabowo Silahkan TNI-Polri Awasi Dapur MBG: Jangan Ngerjain, Jangan Minta Setoran!

Sebelumnya, jembatan utama di kawasan itu hanyut diterjang arus sungai sehingga aktivitas warga terganggu.

Pengerjaan dipimpin langsung oleh Danrem 011/Lilawangsa, Brigjen TNI Ali Imran, bersama prajurit Kodim 0113/Gayo Lues, personel Batalyon TP 855/Raksaka Dharma, serta Yonzipur 16 Kodam Iskandar Muda.

Karena kendaraan tidak dapat menjangkau lokasi, para prajurit harus memikul material jembatan secara manual, menyeberangi sungai, dan melewati jalan berlumpur agar material dapat sampai ke lokasi pembangunan.

Pembangunan tersebut meliputi sejumlah infrastruktur penting, di antaranya jembatan Bailey di Desa Pintu Rime, jembatan perintis, jembatan beton, jembatan Aramco, hingga jembatan gantung sepanjang 70 meter.

Seluruh proyek itu diharapkan menjadi akses utama yang menghubungkan masyarakat di wilayah pedalaman.

Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengatakan proses pembangunan terus dikebut meski menghadapi berbagai kendala di lapangan.

"Medan yang berlumpur bahkan membuat sejumlah truk pengangkut material milik TNI terperosok, sehingga material terpaksa dievakuasi dan dipikul manual oleh para prajurit," ujarnya.

Menurut Ali Imran, TNI berkomitmen menyelesaikan pembangunan tersebut agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

"Sesuai perintah Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, melalui Dansatgas Jembatan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, kami mengerahkan prajurit jajaran TNI AD untuk terus menggenjot pembangunan ini. Targetnya agar aktivitas warga cepat lancar dan kembali normal," katanya.

Sebelum pembangunan dimulai, warga terpaksa menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari tali dan bambu untuk menyeberangi sungai setelah jembatan permanen putus akibat banjir.

Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak yang setiap hari harus melintasi sungai untuk pergi ke sekolah.

Melalui pembangunan jembatan baru ini, pemerintah bersama TNI berharap mobilitas masyarakat kembali pulih, distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar, serta aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di wilayah pedalaman Gayo Lues dapat berjalan lebih baik.* (ad)

LOMBOK BARAT – Presiden Prabowo Subianto mempersilakan aparat TNI dan Polri melakukan pemeriksaan terhadap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Namun, ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan untuk tujuan yang baik, bukan justru menyulitkan para pengelola dapur.

Baca Juga:

• Prabowo Minta TNI, Polri, Jaksa Introspeksi Diri: Bintang dan Sepatumu dari Rakyat!

Prabowo meminta komandan distrik militer (Dandim), kapolres, hingga kapolsek ikut mengawasi pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai tujuan.

"Dandim, kapolres, kapolsek silakan periksa. Yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah menyadari masih ada oknum yang berupaya memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat hingga kepala desa, ikut melakukan pengawasan terhadap seluruh dapur MBG.

"Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nusuk ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh memeriksa semua dapur MBG," katanya.

Prabowo juga membuka ruang bagi masyarakat maupun aparat untuk melaporkan dugaan penyimpangan yang ditemukan selama pelaksanaan program tersebut.

Ia mengatakan laporan dapat disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Bahkan, menurutnya, masyarakat juga dapat langsung menyampaikan laporan melalui media sosial.

"Saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu lapor ke saya. Gampang. Lapor di TikTok. Langsung kirim. Ting. Enggak usah susah-susah nomor telepon ini," ujarnya.

Presiden menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

"MBG kita teruskan!" tegas Prabowo.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaannya berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.* (km/ad)