DELI SERDANG – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Lapangan Astaka Pancing, Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Rabu malam, 24 Juni 2026.

Penutupan MTQ yang mengusung tema "Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Langkah Menuju Kolaborasi Sumut Berkah" tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, para kepala daerah se-Sumatera Utara, unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta peserta dan kafilah dari berbagai kabupaten dan kota.

Baca Juga:

• Sumut Raih WTP Ke-12 Berturut-turut, Bobby Nasution Minta Aparatur Jaga Integritas dan Kinerja

Ketua Panitia MTQ ke-40 Sumatera Utara, Muhammad Yasir Tanjung, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Dalam laporannya, Yasir juga menyebutkan bahwa Gubernur Sumatera Utara memberikan 10 paket umrah kepada peserta berprestasi, sementara Wakil Menteri memberikan dua paket umrah sebagai bentuk penghargaan dan motivasi bagi para peserta.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan hakim, peserta, kafilah, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat yang telah berkontribusi menyukseskan MTQ ke-40 Sumatera Utara.

Menurut Bobby, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Qur'an, tetapi juga momentum untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, official, dan pendamping yang telah berjuang membawa nama daerah dalam ajang MTQ tingkat provinsi.

Menurutnya, kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan kafilah Kabupaten Asahan berhasil membuahkan hasil yang membanggakan.

Kabupaten Asahan berhasil meraih Juara Umum V pada MTQ ke-40 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Selain itu, kafilah Asahan juga membawa pulang 24 piala dari berbagai cabang perlombaan serta memperoleh hadiah umrah melalui prestasi Terbaik I pada Cabang Tafsir Bahasa Inggris Putra.

Sejumlah prestasi yang berhasil diraih antara lain Juara I Cabang Tilawah Tuna Netra Putra, Juara I Cabang Mujawwad Dewasa Putri, Juara I Cabang Tafsir Bahasa Inggris Putra, serta Juara I Cabang Dekorasi Putri.

Selain itu, peserta dari Kabupaten Asahan juga meraih berbagai posisi juara, juara harapan, dan penghargaan pada cabang-cabang lainnya.

Bupati Asahan berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan generasi Qur'ani di daerahnya.

Ia menilai keberhasilan tersebut harus dijadikan pijakan untuk mempersiapkan peserta yang lebih baik pada pelaksanaan MTQ berikutnya melalui pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Rangkaian penutupan MTQ diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, penampilan tarian medley etnik Sumatera Utara, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, pembacaan doa, penurunan bendera MTQ, laporan panitia, sambutan Gubernur Sumatera Utara sekaligus penutupan resmi MTQ, pengumuman pemenang, serta penyerahan hadiah kepada para juara.

Dengan berakhirnya MTQ ke-40 Provinsi Sumatera Utara, diharapkan semangat mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an semakin tumbuh di tengah masyarakat serta melahirkan generasi Qur'ani yang berprestasi dan berakhlak mulia.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut diterima Pemprov Sumut.

Baca Juga:

• Kunjungi Galeri Dekranasda Gunungsitoli, Kahiyang Ayu Dorong UMKM dan Kerajinan Lokal Naik Kelas

Hal itu disampaikan Bobby Nasution pada Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis, 25 Juni 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah menyelesaikan audit laporan keuangan Pemprov Sumut dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

"Capaian opini terbaik ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby.

Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI, Bobby Nasution mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam tata kelola keuangan daerah.

Karena itu, Pemprov Sumut akan terus melakukan pembenahan internal sekaligus mengharapkan bimbingan dari BPK RI dan pengawasan konstruktif dari DPRD Sumut.

"Kami berharap kepada segenap aparatur untuk terus berupaya meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan taat azas dan taat aturan, sehingga laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang tetap mendapatkan opini terbaik yang telah menjadi 'budaya' Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

Bobby Nasution juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik atau Clean Government dan Good Governance.

Menurut dia, prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas akan terus diperkuat melalui kolaborasi Sumut Berkah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita memberikan apresiasi atas keberhasilan Sumatera Utara mempertahankan opini WTP.

Menurut Nelson, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK RI menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Meski memberikan opini WTP, BPK RI tetap menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Sumut.

Beberapa di antaranya terkait evaluasi belanja daerah, pengendalian anggaran, penyelesaian kelebihan pembayaran, serta sejumlah catatan administratif lainnya.

"Meskipun begitu, permasalahan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Dan kami apresiasi capaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi (BPK RI) sebesar 78,9%. Untuk itu kami memerlukan komitmen dan capaian bersama agar bisa sesuai target secara nasional (80%). Untuk opini WTP ke-12, kami ucapkan selamat," pungkasnya.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi catatan positif bagi Pemprov Sumut.

Namun, tantangan untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran tetap menjadi pekerjaan yang harus dijalankan secara berkelanjutan.* (ad)

NIAS – Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobby Nasution, mengunjungi Galeri Dekranasda Kota Gunungsitoli yang berada di Pasar Gomo, Kecamatan Gunungsitoli, Selasa, 23 Juni 2026.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal agar semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Ajak Perempuan Rutin IVA Test, Tekankan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Serviks

Kehadiran rombongan juga menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan sektor kerajinan dan UMKM lokal yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang, baik di tingkat regional maupun nasional.

Saat meninjau galeri, Kahiyang Ayu menegaskan pentingnya penguatan ekonomi kreatif yang berakar pada budaya dan warisan daerah sebagai salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat.

"Kita ingin produk-produk kerajinan dan UMKM lokal terus tumbuh, dikenal lebih luas, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan para perajin. Galeri ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan karya, budaya, dan peluang usaha," ujar Kahiyang.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung berbagai produk unggulan hasil karya perajin lokal yang dipamerkan di galeri.

Produk yang ditampilkan meliputi kerajinan tangan, kain tenun, produk olahan khas daerah, hingga beragam karya kreatif yang mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal Kepulauan Nias.

Menurut Kahiyang, produk-produk lokal seperti ini perlu terus mendapat dukungan agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Kunjungan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Dekranasda Provinsi Sumatera Utara dan Dekranasda Kota Gunungsitoli dalam mendukung pemberdayaan perajin, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.

Ketua Dekranasda Kota Gunungsitoli, Veny Sowa'a Laoli, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Dekranasda Provinsi Sumatera Utara terhadap perkembangan kerajinan daerah.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi dorongan semangat bagi para pelaku UMKM dan perajin untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas akses pemasaran agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Kegiatan itu turut dihadiri pengurus Dekranasda Provinsi Sumatera Utara serta sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, Dekranasda, dan para pelaku usaha, diharapkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif di Kepulauan Nias dapat terus berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

NIAS BARAT – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, mengajak kaum perempuan untuk rutin memeriksakan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, sebagai langkah penting dalam mendeteksi berbagai penyakit sejak dini.

Ajakan tersebut disampaikan Kahiyang Ayu saat memimpin kegiatan Monitoring Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA Test) di Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Selasa, 23 Juni 2026.

Baca Juga:

• PLN Padamkan Listrik 7 Wilayah di Medan Hari Ini, Berikut Daftar Lokasinya

Menurutnya, kegiatan monitoring IVA Test merupakan bentuk nyata upaya deteksi dini kanker leher rahim sekaligus memperkuat pembinaan kader PKK mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

Melalui peninjauan langsung ke lapangan, TP PKK Sumatera Utara ingin memastikan pelayanan pemeriksaan kesehatan berjalan optimal, sosialisasi kepada masyarakat tepat sasaran, serta fasilitas kesehatan setempat siap memberikan layanan pemeriksaan bagi Wanita Usia Subur (WUS).

Kahiyang menilai deteksi dini menjadi langkah penting dalam menekan risiko kanker serviks yang hingga kini masih menjadi salah satu penyakit yang mengancam kesehatan perempuan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi kepada TP PKK Kecamatan Lahomi yang dinilai berhasil mengedukasi masyarakat dan mendorong partisipasi perempuan dalam pemeriksaan IVA Test.

Saat ini, cakupan pemeriksaan di wilayah tersebut telah mencapai 58 persen.

Meski demikian, Kahiyang mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat para kader PKK cepat berpuas diri.

Ia menegaskan bahwa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

"Diharapkan para kader PKK terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar para perempuan menjaga dan memelihara kesehatan reproduksinya, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Kegiatan monitoring IVA Test tersebut turut dihadiri oleh Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Ketua TP PKK Nias Barat Evita Eliyunus Waruwu, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Melalui kegiatan ini, TP PKK Sumatera Utara berharap kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi semakin meningkat sehingga berbagai penyakit dapat dideteksi dan ditangani sejak tahap awal.* (ad)

LABUHANBATU – Aksi penggerebekan dan pembakaran lapak yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba oleh jajaran Polres Labuhanbatu menuai kritik dari sejumlah kalangan masyarakat.

Tindakan yang sempat viral di media sosial itu dinilai belum menyentuh akar persoalan karena tidak disertai penangkapan terhadap pihak yang diduga menjadi bandar maupun pengedar narkoba.

Baca Juga:

• Polres Bener Meriah Perkuat Sinergi dengan Warga melalui Program Subuh Keliling

Menurut dia, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan menghancurkan lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi.

"Bagi saya ada yang janggal dalam penghancuran tempat itu oleh pihak kepolisian, karena tidak ada satupun yang ditangkap," kata Syarif Lubis, Kamis, 25 Juni 2026.

Syarif menilai keresahan masyarakat terkait peredaran narkoba di Labuhanbatu bukan persoalan baru.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus narkoba di daerah tersebut kerap menjadi perhatian publik hingga viral di tingkat nasional.

Ia mencontohkan munculnya lagu berjudul "Siti Mawarni Bandar Sabu" yang berasal dari Labuhanbatu dan sempat ramai diperbincangkan masyarakat.

Fenomena itu, menurutnya, menunjukkan bahwa isu peredaran narkoba telah lama menjadi perhatian warga.

Berdasarkan kondisi tersebut, Syarif mengaku sulit menerima jika keberadaan para bandar narkoba tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

"Di geruduk emak-emak, ini tamparan bagi pihak kepolisian. Video viral itu menunjukkan kalau aktifitas bandar dan pengguna narkoba di tempat itu sudah menjadi keresahan publik. Saya merasa tidak yakin kalau pihak kepolisian tidak mengetahuinya," pungkasnya.

Sorotan terhadap keberadaan lapak yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba bermula dari video viral seorang ibu yang mendatangi lokasi tersebut.

Aksi itu kemudian memicu reaksi luas dari masyarakat dan menjadi perhatian aparat kepolisian.

Menindaklanjuti informasi yang beredar, Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu bergerak ke lokasi pada Selasa malam, 23 Juni 2026.

Polisi kemudian melakukan pembongkaran sekaligus pembakaran terhadap lapak yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.

Kasat Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Hardiyanto mengatakan pihaknya tetap berkomitmen memberantas peredaran narkotika dan siap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

"Sudah dibakar tadi malam sejak kami mendapatkan informasinya. Kami tetap berkomitmen perang terhadap narkotika. Kepada masyarakat, penting untuk melaporkan di mana pun, kami akan tanggapi," ujar Hardiyanto.

Meski demikian, langkah pembakaran lapak tersebut masih menuai kritik dari masyarakat.

Sejumlah warga menilai tindakan tersebut belum cukup jika tidak diikuti dengan pengungkapan jaringan serta penangkapan bandar dan pengedar yang selama ini diduga beroperasi di kawasan tersebut.

Reaksi serupa juga terlihat di media sosial.

Akun Instagram resmi Polres Labuhanbatu dibanjiri komentar warganet yang mempertanyakan mengapa tidak ada pelaku yang diamankan dalam operasi tersebut.

Mereka berharap aparat tidak hanya memusnahkan lokasi, tetapi juga menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

Publik kini menunggu langkah lanjutan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas jaringan peredaran narkoba yang disebut-sebut telah lama meresahkan masyarakat di Labuhanbatu.* (rs/ad)

JAKARTA – Meninggalnya dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) untuk calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mendapat perhatian dari DPR RI.

Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menilai peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.

Baca Juga:

• Ganjar Tanggapi Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran: Jangan Pukul Rata Semua Aksi Demonstrasi

Dua peserta yang meninggal dunia diketahui bernama Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq.

Anisa dilaporkan meninggal akibat heat stroke saat mengikuti pelatihan di Balikpapan.

Sementara Yonanda wafat karena henti jantung ketika menjalani pelatihan di Baturaja.

Menurut Rahmat, evaluasi tidak cukup hanya menyangkut pengawasan kesehatan peserta.

Pemerintah juga perlu meninjau kembali desain pelatihan yang diberikan, termasuk relevansi pelatihan militer bagi calon manajer koperasi yang berasal dari kalangan sipil.

Ia mengingatkan bahwa KDMP merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa.

Karena itu, seluruh tahapan pelaksanaan program harus dirancang secara tepat dan aman.

"Program Koperasi Desa Merah Putih adalah program besar yang membawa harapan bagi penguatan ekonomi desa. Justru karena program ini penting, maka seluruh tahapan pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan agar tujuan yang baik tidak terganggu oleh persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal," ujarnya.

Politikus PKS asal Sumatera Barat itu juga mempertanyakan apakah pola Latsarmil yang diterapkan saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan calon manajer koperasi yang nantinya bertugas mengelola usaha, keuangan, dan organisasi di tingkat desa.

"Kita tentu memahami semangat membangun disiplin, integritas, dan jiwa pengabdian. Namun perlu dievaluasi secara objektif apakah bentuk pelatihan yang diterapkan saat ini sudah paling relevan dengan kebutuhan calon manajer koperasi yang nantinya akan mengemban tugas-tugas manajerial, bisnis, tata kelola organisasi, hingga pengembangan usaha di desa," katanya.

Rahmat menegaskan bahwa fokus utama pelatihan seharusnya diarahkan pada penguatan kemampuan teknis dan manajerial.

Mulai dari tata kelola koperasi, pengembangan usaha, digitalisasi, pengelolaan keuangan, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

"Fokus utama yang harus dipastikan adalah bagaimana para manajer ini benar-benar siap mengelola koperasi secara profesional. Mereka harus menguasai aspek manajemen, tata kelola keuangan, pengembangan usaha, digitalisasi, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Sistem pelatihan harus optimal untuk mendukung kebutuhan tersebut," lanjutnya.

Selain itu, Rahmat menekankan bahwa peserta program merupakan warga sipil yang memiliki latar belakang beragam.

Karena itu, metode, intensitas, dan standar pelatihan perlu disesuaikan dengan tugas yang akan mereka jalankan di lapangan.

"Calon manajer KDMP ini bukan prajurit militer. Mereka berasal dari masyarakat sipil yang sedang dipersiapkan menjadi penggerak ekonomi desa. Karena itu tentu diperlukan penyesuaian metode, intensitas, maupun standar pelatihan agar tetap relevan, proporsional, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tugas yang akan mereka jalankan nantinya," tandasnya.

Sorotan DPR ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara program agar pembekalan sumber daya manusia dalam program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi desa.* (rs/ad)

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Ia menilai peningkatan produksi energi dalam negeri menjadi solusi utama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.

Baca Juga:

• Bahlil Ungkap Rahasia RI Tetap Aman Saat Perang AS-Iran, Diversifikasi Minyak Jadi Kunci

Menurutnya, praktik impor selama ini kerap menimbulkan kecurigaan publik karena membuka ruang terjadinya penyimpangan. Oleh sebab itu, pemerintah terus mendorong penguatan sektor energi nasional melalui peningkatan produksi domestik dan pengembangan energi alternatif.

Meski demikian, Bahlil mengakui kebutuhan konsumsi energi nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas produksi dalam negeri. Data pemerintah menunjukkan kebutuhan bensin nasional terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara produksi domestik masih relatif stagnan.

Pada 2025, kebutuhan bensin nasional diperkirakan mencapai 37,3 juta kiloliter. Namun produksi dalam negeri hanya sekitar 14,27 juta kiloliter sehingga kekurangannya masih harus dipenuhi melalui impor.

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah mendorong penggunaan campuran bioetanol pada bahan bakar minyak melalui program E10. Kebijakan ini diyakini mampu menekan impor BBM hingga jutaan kiloliter per tahun.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat implementasi program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai diluncurkan pada Juli 2026. Menurut Bahlil, program tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

Ia bahkan optimistis Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai tahun ini karena kebutuhan dapat dipenuhi dari produksi domestik dan pencampuran bahan bakar nabati berbasis minyak sawit atau crude palm oil (CPO).

"Ternyata sampai dengan B50 yang akan kita resmikan pada Juli mendatang, itu menyelamatkan Indonesia dari ketergantungan impor solar. Mulai tahun ini kita tidak lagi impor solar," katanya.

Bahlil menambahkan, konsumsi solar nasional terus meningkat setiap tahun. Namun peningkatan produksi biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) telah membantu menekan kebutuhan impor secara signifikan.

Pemerintah berharap berbagai kebijakan tersebut dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.* (oz/dh)

Presiden sementara Venezuela, Rodriguez, mengatakan tim penyelamat masih bekerja tanpa henti untuk mengevakuasi korban serta mencari warga yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan.

Baca Juga:

• Gempa Kuat Hantam Venezuela, 18 Orang Diselamatkan dari Bangunan Runtuh

"Daerah ini telah menjadi zona bencana. Tim penyelamat saat ini terus berupaya menyelamatkan nyawa," ujar Rodriguez, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, puluhan bangunan dilaporkan runtuh akibat guncangan kuat yang melanda wilayah tersebut. Kondisi itu membuat proses evakuasi berlangsung sulit karena banyak akses jalan tertutup material bangunan.

Rodriguez bahkan menyebut situasi di La Guaira sebagai "tragedi yang sesungguhnya" mengingat banyaknya korban serta kerusakan infrastruktur yang terjadi.

Pemerintah Venezuela kini mulai membuka pintu bantuan internasional untuk mempercepat penanganan darurat dan proses penyelamatan korban. Sejumlah tim bantuan dari berbagai negara dijadwalkan tiba dalam beberapa jam ke depan.

Rodriguez juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah negara yang telah memberikan dukungan kemanusiaan, di antaranya Amerika Serikat, Republik Dominika, El Salvador, Meksiko, dan Qatar.

Sementara itu, operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung di berbagai titik terdampak. Otoritas setempat belum menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah seiring proses evakuasi dan pendataan yang masih berjalan.

Hingga kini, pemerintah Venezuela terus melakukan penilaian terhadap tingkat kerusakan bangunan, fasilitas publik, serta kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak gempa.* (oz/dh)

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Ma'ruf menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Baca Juga:

• KPK Bantarkan Gus Yaqut ke RS Polri, Istri Apresiasi Langkah Cepat Tim Medis

"Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR," kata Budi dalam keterangannya.

Menurut Budi, Ma'ruf hadir di Gedung Merah Putih KPK sejak pagi dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik.

"Saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik," ujarnya.

KPK diketahui tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Penetapan status hukum itu diumumkan lembaga antirasuah setelah menemukan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sebelumnya.

Ma'ruf diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI pada periode 2019 hingga 2021. Penyidik kini terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan memanggil saksi maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi tersebut.

Pemeriksaan terhadap Ma'ruf Cahyono menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga negara.* (in/dh)

Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:

• Sidang Perdana Korupsi Nikel Dimulai, Eks Ketua Ombudsman Hadapi Dakwaan Suap Miliaran Rupiah

"Terdakwa Hery Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang," ujar jaksa saat membacakan dakwaan di persidangan.

Jaksa menjelaskan, pemberian tersebut diduga berkaitan dengan upaya mempengaruhi penanganan persoalan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta sejumlah perizinan usaha pertambangan yang tengah menjadi perhatian berbagai pihak.

Selain itu, Hery juga diduga diminta untuk memengaruhi penilaian Ombudsman terhadap sejumlah persoalan administrasi yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan kehutanan.

Dalam dakwaan disebutkan, total nilai gratifikasi dan suap yang diterima mencapai Rp4,8 miliar yang terdiri dari uang tunai sekitar Rp2,6 miliar serta sebuah rumah senilai Rp2,2 miliar yang berlokasi di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

Jaksa memerinci sejumlah penerimaan yang diduga diterima Hery dari berbagai pihak, di antaranya berasal dari Direktur PT Toshida Indonesia, Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, serta sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dalam pengurusan izin dan kewajiban perusahaan di sektor pertambangan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025.

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menduga Hery berperan dalam pengurusan persoalan penghitungan kewajiban PNBP yang melibatkan perusahaan pertambangan.

Menurut penyidik, terdapat dugaan upaya memengaruhi kebijakan dan rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman RI terkait persoalan tersebut sehingga menguntungkan pihak tertentu.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan pembuktian untuk mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menyeret mantan pimpinan Ombudsman RI tersebut.* (in/dh)

Kepastian tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan. Ia menjelaskan Taufik berhasil diamankan tim gabungan Polda Jabar pada Selasa (23/6/2026) malam setelah sebelumnya berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat.

Baca Juga:

• Komnas HAM Kecam Kasus Taufik Hidayat, Penyiksaan dan Penyekapan Korban Dinilai Sangat Keji

Menurutnya, tersangka sempat bersembunyi di sejumlah tempat sebelum akhirnya berhasil dibekuk petugas di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Selain menangkap tersangka, penyidik juga berencana memeriksa seorang saksi bernama Dadang Ahyar yang diduga mengetahui pergerakan Taufik selama masa pelarian.

"Itu salah satu saksi dan akan kita lakukan pemeriksaan. Secara visual sudah dilakukan pemeriksaan, tapi akan ada tindak lanjut lagi," ujarnya.

Saat ini, penyidik masih terus mendalami keterangan para saksi dan melengkapi alat bukti guna mengungkap secara menyeluruh rangkaian kasus penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan tersangka terhadap korban.

Tak hanya itu, Polda Jawa Barat juga membuka kemungkinan adanya korban lain dalam kasus serupa. Polisi mengaku telah menerima sejumlah informasi dan unggahan di media sosial dari pihak-pihak yang mengaku pernah menjadi korban tersangka.

"Kami menerima adanya postingan-postingan di media sosial yang mengaku sebagai korban. Kami membuka ruang kepada siapa pun yang merasa menjadi korban untuk melapor," kata Hendra.

Sebelumnya, Taufik Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang disebut berlangsung selama kurang lebih tiga tahun di sebuah rumah indekos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka serius yang berdampak pada kondisi fisiknya, termasuk gangguan penglihatan, kesulitan berbicara, hingga tidak dapat berjalan secara normal.

Polda Jawa Barat menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap seluruh fakta serta kemungkinan adanya korban lain dalam perkara tersebut.* (mt/dh)

Prasetyo yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Negara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI mengatakan partisipasi publik menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menentukan identitas visual peringatan kemerdekaan.

Baca Juga:

• Rico Waas di HUT ke-29 Waspada Online: Media Harus Adaptif, Inovatif dan Tetap Kredibel

Menurutnya, setiap suara dan masukan dari masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan desain logo yang dianggap paling mampu merepresentasikan semangat persatuan, optimisme, dan cita-cita bangsa Indonesia.

Prasetyo menjelaskan peringatan Hari Kemerdekaan merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihan logo.

"Peringatan HUT Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kami melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas kreatif, hingga masyarakat umum," katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan publik diharapkan mampu memperkuat rasa kebangsaan sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap tanah air melalui sebuah proses kolaborasi nasional.

Lebih lanjut, Prasetyo berharap logo HUT Ke-81 RI yang nantinya terpilih tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual semata, tetapi juga menjadi simbol persatuan bangsa yang mencerminkan perjuangan seluruh rakyat Indonesia.

"Melalui semangat kebersamaan inilah, kita ingin memastikan bahwa setiap peringatan kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga memperkuat tekad bersama untuk terus melanjutkan perjuangan menuju Indonesia yang semakin maju, adil, dan sejahtera," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan logo resmi HUT Ke-81 RI. Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) menghadirkan lima desain logo terbaik hasil seleksi yang dapat dipilih oleh masyarakat melalui kanal resmi yang telah disediakan.

Langkah ini menjadi pertama kalinya masyarakat diberikan kesempatan lebih luas untuk menentukan logo resmi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia melalui mekanisme partisipatif.* (an/dh)

Kegiatan yang berlangsung di Meunasah Al-Muttaqin, Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Kamis (25/6/2026), dihadiri langsung Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto bersama jajaran Polres Bener Meriah, personel Polsek Bukit, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah setempat.

Baca Juga:

• DPR Desak Usut Dugaan Dana Rp20 Juta untuk Alihkan Aksi Mahasiswa, Aktor di Baliknya Diminta Diungkap

Dalam kesempatan itu, Kasat Binmas Polres Bener Meriah mengajak masyarakat untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang selama ini telah terpelihara dengan baik di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Selain itu, masyarakat juga diimbau meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja guna mencegah berbagai bentuk kenakalan remaja maupun pelanggaran hukum yang dapat merugikan masa depan generasi muda.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif serta meningkatkan perhatian terhadap pergaulan anak-anak dan remaja," ujarnya.

Pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bener Meriah turut menyampaikan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mencegah praktik pernikahan usia dini melalui penguatan peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial yang sehat.

Melalui program Subuh Keliling ini, Polres Bener Meriah berharap sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta membangun generasi muda yang berakhlak mulia dan berkarakter Islami.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh keakraban sebagai bentuk kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif.* (dh)

Bahlil mengatakan pemerintah telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi jauh sebelum ketegangan di Timur Tengah meningkat. Karena itu, Indonesia mampu menjaga stabilitas pasokan minyak dan bahan bakar meski situasi global sempat memicu kekhawatiran banyak negara.

Baca Juga:

• Dunia Mulai Lirik Pangan RI, Prabowo Ungkap Banyak Negara Minta Beras dan Pupuk

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan situasi dan menginstruksikan jajaran menteri untuk memastikan kebutuhan energi nasional tetap terjaga selama masa ketidakpastian geopolitik.

Ia menjelaskan bahwa meski Indonesia tidak mengimpor bahan bakar minyak (BBM) secara langsung dari Timur Tengah, sekitar 20 hingga 25 persen kebutuhan minyak mentah nasional berasal dari kawasan tersebut. Kondisi itu membuat pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi lebih awal.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu wilayah pemasok, pemerintah kemudian memperluas sumber impor minyak mentah dari sejumlah negara lain, termasuk kawasan Afrika.

"Kami sudah punya feeling waktu itu. Segera kita melakukan diversifikasi, dan saya ambil dari Angola, kemudian dari beberapa negara di Afrika, untuk menutupi kebutuhan 20-25 persen crude kita dari Middle East," ujar Bahlil.

Langkah tersebut dinilai efektif karena Indonesia tidak mengalami gangguan signifikan terhadap pasokan minyak mentah saat ketegangan di Timur Tengah memuncak.

Selain Afrika, pemerintah juga memperkuat kerja sama energi dengan sejumlah negara lain. Bahlil menyebut Indonesia telah menjalin kesepakatan dengan beberapa negara besar untuk memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap terjaga.

"Sampai kemarin kita melakukan tanda tangan dengan Rusia, Amerika. Dari negara mana saja kita ambil yang menguntungkan untuk negara kita," katanya.

Bahlil menegaskan Indonesia tetap menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menentukan kerja sama energi. Menurutnya, kepentingan nasional akan selalu menjadi pertimbangan utama dalam memilih mitra strategis guna menjaga ketahanan energi nasional.

Pemerintah berharap langkah diversifikasi pasokan energi dapat terus memperkuat ketahanan sektor energi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang masih berlangsung hingga saat ini.* (d/dh)

Ganjar mengatakan PDI Perjuangan menghormati setiap pernyataan yang disampaikan Presiden. Namun, jika memang terdapat pihak yang terbukti membiayai demonstrasi untuk kepentingan tertentu, maka hal tersebut sebaiknya dibuka secara terang kepada publik dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Mentan Laporkan ke Prabowo, Harga TBS Sawit Kembali Normal dan Berpotensi Naik 10 Persen

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai demokrasi membutuhkan kepastian hukum dan fakta yang jelas, bukan sekadar dugaan yang berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat.

Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gerakan yang didanai pihak tertentu.

"Perlu kami sampaikan demokrasi itu membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik publik," ujarnya.

Ganjar juga menegaskan bahwa persoalan demonstrasi di Indonesia memiliki latar belakang yang beragam. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila seluruh aksi unjuk rasa dipandang sebagai aksi yang digerakkan oleh uang.

"Namun kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran. Fakta di lapangan menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks," katanya.

Lebih lanjut, Ganjar mengingatkan bahwa masyarakat masih menunggu realisasi berbagai program dan janji politik pemerintah. Di antaranya penciptaan jutaan lapangan kerja baru, peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ganjar, perhatian utama pemerintah sebaiknya tetap diarahkan pada upaya menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat melalui kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.

Ia juga menyinggung persoalan biaya pendidikan yang masih menjadi perhatian masyarakat, termasuk terkait uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi.

"Pada akhirnya, legitimasi sebuah pemerintahan tidak diukur dari sedikit atau banyaknya demonstrasi, tetapi dari seberapa besar janji-janji politik dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," ujarnya.

Ganjar menambahkan bahwa kepercayaan publik akan tumbuh apabila kesejahteraan meningkat, lapangan kerja terbuka lebih luas, pendidikan semakin terjangkau, dan pelayanan publik terus membaik.

"Demokrasi tidak perlu dilawan dengan narasi, demokrasi dijawab dengan kinerja. Kami bantu dengan doa," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik pembiayaan sejumlah aksi demonstrasi. Prabowo bahkan mengingatkan pihak yang disebutnya terlibat dalam praktik korupsi dan pembiayaan aksi tersebut.* (d/dh)

Menurut Sugiat, keputusan Kejaksaan Agung itu memperjelas status hukum Sony Sanjaya sebagai tersangka sehingga proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Sidang Perdana Korupsi Nikel Dimulai, Eks Ketua Ombudsman Hadapi Dakwaan Suap Miliaran Rupiah

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa status justice collaborator umumnya diberikan kepada pelaku yang membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang lebih besar. Namun, ketika permohonan tersebut ditolak, maka proses hukum terhadap yang bersangkutan tetap berjalan sebagai tersangka.

Sugiat menilai tidak terdapat alasan yang cukup kuat bagi LPSK untuk memberikan perlindungan khusus kepada Sony Sanjaya yang saat ini tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi.

"Penolakan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum terhadap Sony Sanjaya tetap berlanjut sebagai tersangka. Karena itu, saya menilai tidak ada alasan yang kuat untuk memberikan perlindungan khusus sebagaimana yang lazim diberikan kepada saksi atau korban," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa fungsi utama LPSK adalah memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang menghadapi ancaman akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum. Oleh sebab itu, lembaga tersebut diminta tetap berpegang pada mandat dan tujuan pembentukannya.

"Saya berpandangan tidak seharusnya LPSK melindungi tersangka kasus korupsi. LPSK harus tetap berpegang pada prinsip dan tujuan pembentukannya, yakni melindungi saksi dan korban, bukan memberikan perlindungan kepada pihak yang sedang berstatus tersangka dalam perkara korupsi," tegas Sugiat.

Lebih lanjut, Sugiat meminta agar penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret Sony Sanjaya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia berharap proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel demi memberikan kepastian hukum serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, Sugiat menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum melalui penanganan perkara yang terbuka dan sesuai aturan.

"Biarkan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegak hukum harus bekerja secara profesional dan transparan agar kasus ini dapat dituntaskan dengan baik," pungkasnya.* (ds/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII yang digelar di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Baca Juga:

• Harga Cabai Rawit Tembus Rp70.400 per Kg, Telur Ayam Rp29.750 per Kg

"Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita," kata Prabowo di hadapan para petani dan nelayan.

Prabowo menyebut permintaan dari negara-negara sahabat terus berdatangan, terutama untuk komoditas strategis seperti pupuk, beras, dan jagung. Bahkan, Indonesia disebut telah mulai melakukan ekspor terhadap sejumlah komoditas tersebut.

"Alhamdulillah, kita sekarang sudah mulai ekspor," ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa produksi pupuk nasional saat ini telah mengalami surplus sehingga memungkinkan Indonesia memenuhi kebutuhan negara lain tanpa mengganggu kebutuhan dalam negeri.

Menurutnya, sejumlah negara telah meminta izin untuk membeli pupuk produksi Indonesia guna memenuhi kebutuhan sektor pertanian mereka.

"Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka," kata Prabowo.

Meski membuka peluang ekspor yang lebih luas, Prabowo menegaskan bahwa kepentingan petani tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menekankan bahwa ekspor harus dilakukan dengan mempertimbangkan harga yang menguntungkan petani dan tidak menyebabkan kerugian bagi pelaku sektor pertanian.

"Silakan. Asal harganya benar," tegasnya.

Di hadapan ribuan peserta PENAS, Prabowo juga menanyakan langsung kondisi kesejahteraan petani saat ini. Ia berharap hasil produksi yang meningkat dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani di berbagai daerah.

"Petani jangan rugi. Betul? Bagaimana sekarang? Petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah? Mau untung lagi? Ya pasti!" ujarnya yang disambut antusias para peserta.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi pangan nasional dapat terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperbesar peluang Indonesia menjadi salah satu pemasok komoditas pertanian di pasar global.* (k/dh)

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Hari Ini Didominasi Berawan, Kota Banjar Cerah Berawan

Lampung menjadi titik awal dari sejumlah agenda kunjungan Jokowi ke berbagai daerah. Selain Lampung, Jokowi mengungkapkan dirinya juga berencana mengunjungi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Barat dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan telah menerima banyak undangan dari masyarakat di berbagai daerah. Setelah kondisi kesehatannya membaik, ia mengaku siap memenuhi undangan tersebut.

"Ya, ini kan saya banyak undangan, undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat, ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, kunjungan ke sejumlah wilayah itu bertujuan untuk bertemu masyarakat secara langsung, memberikan motivasi, serta bersilaturahmi dengan berbagai elemen pendukungnya di daerah.

Selain menyapa warga, Jokowi juga berencana bertemu dengan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di sejumlah wilayah serta para relawan yang selama ini memberikan dukungan kepadanya.

"Dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan," katanya.

Saat ditanya apakah rangkaian kunjungan tersebut berkaitan dengan persiapan menuju Pemilu 2029, Jokowi membantah adanya agenda politik tertentu. Ia menegaskan kehadirannya di berbagai daerah semata-mata untuk memenuhi undangan yang datang dari masyarakat.

"Ya karena ada undangan dari daerah," ujar Jokowi.

Rangkaian kunjungan ini menjadi agenda pertama Jokowi ke sejumlah daerah setelah beberapa waktu terakhir lebih banyak beraktivitas di Solo. Kehadirannya diperkirakan akan mendapat sambutan dari masyarakat dan relawan di berbagai wilayah yang akan dikunjungi.* (k/dh)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, usulan anggaran yang sebelumnya diajukan lebih dari Rp200 miliar kini telah disetujui sekitar Rp100 miliar untuk kebutuhan pemulihan rumah sakit.

Baca Juga:

• PLN Padamkan Listrik 7 Wilayah di Medan Hari Ini, Berikut Daftar Lokasinya

Menurut Budi, proses persetujuan anggaran untuk puskesmas masih berjalan karena data dan rincian kebutuhan yang diajukan belum sepenuhnya lengkap. Kondisi tersebut membuat proses evaluasi dan persetujuan membutuhkan waktu lebih lama.

"Puskesmas ini agak lambat karena rinciannya kurang lengkap," ujarnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian Kesehatan akan meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan di daerah terdampak agar seluruh dokumen dan kebutuhan pemulihan dapat segera dilengkapi.

Budi meminta jajarannya segera berkomunikasi dengan kepala dinas kesehatan di berbagai wilayah guna memastikan data yang dibutuhkan dapat segera diserahkan kepada pemerintah pusat.

"Jadi tolong nanti Pak Jaya koordinasi dengan para kepala dinas agar rinciannya cepat dimasukkan ya, sehingga puskesmas ini kesempatanlah kita perbaharui dengan baik," tuturnya.

Kemenkes berharap seluruh dokumen pendukung dapat segera rampung sehingga sisa usulan anggaran untuk pemulihan puskesmas di wilayah terdampak bencana dapat segera memperoleh persetujuan.

Adapun wilayah yang menjadi prioritas pemulihan fasilitas kesehatan meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sebelumnya terdampak banjir dan menyebabkan sejumlah sarana kesehatan mengalami kerusakan.

Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi fasilitas kesehatan dapat berjalan cepat agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat kembali normal dan optimal pascabencana.* (k/dh)

JAKARTA – Persaingan smartphone di segmen harga terjangkau semakin menarik sepanjang 2026. Meski harga ponsel terus mengalami kenaikan, sejumlah produsen tetap menghadirkan perangkat dengan spesifikasi mumpuni di rentang harga di bawah Rp2,5 juta.

Mulai dari baterai berkapasitas besar, layar refresh rate tinggi, performa gaming yang stabil hingga dukungan pembaruan sistem operasi jangka panjang, kini bisa ditemukan pada smartphone kelas entry-level.

Baca Juga:

• Swiss Tumbangkan Kanada 2-1, Sapu Tiket 32 Besar Sebagai Juara Grup B

1. Infinix Hot 70

Infinix Hot 70 hadir dengan desain tipis dan modern yang dipadukan sertifikasi IP65 untuk perlindungan dari debu dan percikan air. Smartphone ini mengusung layar IPS LCD 6,78 inci yang nyaman digunakan untuk hiburan maupun aktivitas sehari-hari.

Performa perangkat ditenagai chipset Helio G1 Ultimate yang cukup andal untuk bermain game populer seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Baterai 6.000 mAh dengan dukungan fast charging 45W menjadi salah satu nilai jual utamanya.

2. Redmi 15C

Redmi 15C menawarkan kombinasi layar besar 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz dan baterai berkapasitas 6.000 mAh. Smartphone ini juga dibekali chipset Helio G81 Ultra yang cukup responsif untuk kebutuhan harian.

Dukungan pengisian cepat 33W membuat pengguna tidak perlu menunggu lama saat mengisi daya baterai.

3. Tecno Spark 50

Tecno Spark 50 menjadi salah satu pilihan menarik berkat baterai jumbo 7.000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga tiga hari penggunaan normal.

Perangkat ini hadir dengan layar 120Hz, fitur Wet Touch 2.0, serta chipset Helio G81 yang cukup bertenaga untuk multitasking maupun gaming ringan.

4. Samsung Galaxy A07

Bagi pengguna yang mengutamakan dukungan software jangka panjang, Samsung Galaxy A07 patut masuk daftar pilihan.

Smartphone ini menggunakan chipset Helio G99, baterai 5.000 mAh, serta kamera utama 50 MP. Samsung juga menjanjikan pembaruan perangkat lunak hingga enam tahun.

5. Realme C85

Realme C85 menawarkan daya tahan ekstrem berkat sertifikasi IP66, IP68, dan IP69. Ponsel ini juga dibekali layar 144Hz dan baterai besar 7.000 mAh.

Fitur bypass charging dan kemampuan berfungsi sebagai power bank menjadi nilai tambah yang menarik di kelasnya.

6. Poco C85

Poco C85 hadir dengan RAM hingga 8 GB dan memori internal mencapai 256 GB. Perangkat ini menggunakan chipset Helio G81 Ultra serta baterai 6.000 mAh dengan dukungan fast charging 33W.

Keunggulan lainnya adalah jaminan pembaruan Android hingga empat generasi dan pembaruan keamanan selama enam tahun.

7. Itel S26 Ultra

Itel S26 Ultra menjadi salah satu kejutan terbesar di segmen harga Rp2 jutaan. Smartphone ini sudah menggunakan layar AMOLED lengkung Full HD+ berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 144Hz.

Ditenagai chipset Unisoc T7300, RAM 8 GB dan memori internal 256 GB, performanya cukup menjanjikan untuk gaming maupun multitasking. Kamera depan 32 MP dan kamera belakang 50 MP semakin melengkapi daya tarik perangkat ini.

Dengan kombinasi spesifikasi yang kompetitif dan harga yang masih terjangkau, ketujuh smartphone tersebut menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang ingin mendapatkan perangkat berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar.* (dw/dh)