Dalam pembelaannya, Nadiem menegaskan pemilihan sistem operasi Chrome OS yang tidak berbayar telah menghemat anggaran negara hingga Rp3,9 triliun dibandingkan jika seluruh perangkat menggunakan sistem operasi berlisensi berbayar.

Baca Juga:

• Nadiem Makarim Bacakan Pleidoi: Saya Bukan Menteri yang Sempurna, Tapi Tak Korupsi

Menurut Nadiem, saat tim teknis memaparkan opsi pengadaan perangkat kepada dirinya pada tahun 2020, biaya paket laptop berbasis Windows untuk satu sekolah diperkirakan mencapai Rp148 juta. Sementara kombinasi Windows dan Chrome OS hanya membutuhkan sekitar Rp98 juta per sekolah.

Dengan perhitungan tersebut, negara disebut mampu menghemat sekitar Rp50 juta untuk setiap sekolah penerima bantuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

Nadiem pun mempertanyakan dasar tuntutan yang dialamatkan kepadanya. Ia menilai terdapat ironi dalam perkara yang sedang dihadapinya karena kebijakan yang menurutnya menghasilkan efisiensi anggaran justru berujung pada proses hukum.

"Kalau saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat seharusnya memilih opsi yang lebih mahal? Inilah ironi yang saya hadapi saat ini," katanya.

Selain itu, Nadiem menegaskan keputusan teknis terkait penggunaan Chrome OS bukan merupakan keputusan langsung dirinya sebagai menteri. Ia mengaku tidak pernah menandatangani dokumen pengadaan Chromebook dan menyebut kewenangan tersebut berada pada tim teknis di kementerian.

Menurutnya, keterlibatan dirinya hanya sebatas menghadiri rapat virtual pada Mei 2020 saat menerima paparan rekomendasi pengadaan perangkat yang saat itu masih menggunakan kombinasi Windows dan Chrome OS.

Sementara itu, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Nadiem dengan pidana penjara selama 18 tahun serta denda Rp1 miliar terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM periode 2020-2022.

Dalam dakwaan, Nadiem disebut menyebabkan kerugian negara yang nilainya mencapai lebih dari Rp2,1 triliun. Namun dalam perkembangan persidangan lain, nilai kerugian negara disebut meningkat hingga sekitar Rp5,2 triliun akibat dugaan penggelembungan harga perangkat dan pengadaan CDM yang dinilai tidak memberikan manfaat.

Sidang perkara tersebut masih akan berlanjut dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa terhadap nota pembelaan yang diajukan terdakwa.*

(in/dh)

Pernyataan itu disampaikan saat majelis hakim memutar rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik insiden penyiraman air keras terhadap korban. Hakim Ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto kemudian mendalami lokasi kejadian yang menjadi titik pelaksanaan aksi tersebut.

Baca Juga:

• PN Jakarta Selatan Kabulkan Sebagian Praperadilan Andrie Yunus, Polisi Diminta Lanjutkan Kasus Penganiayaan

"Tidak, kebetulan saja," ujar Serda Edi saat menjawab pertanyaan majelis hakim di ruang sidang.

Hakim kemudian kembali memastikan apakah lokasi tersebut memang telah direncanakan sebagai tempat eksekusi terhadap korban. Namun terdakwa tetap membantah adanya perencanaan khusus terkait titik kejadian.

"Tidak ada perencanaan untuk di tempat tersebut. Karena memang dibuntuti atau diikutinya di daerah situ saja," kata terdakwa.

Dalam sidang tersebut, majelis hakim juga mendengarkan keterangan ahli pidana yang diajukan pihak terdakwa sebelum memutar rekaman CCTV sebagai bagian dari alat bukti persidangan.

Kasus ini melibatkan empat anggota TNI yang duduk sebagai terdakwa, yakni Serda Edi Sudarko, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Lettu Sami Lakka.

Keempatnya didakwa dalam perkara penganiayaan berat terkait penyiraman cairan berbahaya terhadap Andrie Yunus. Dalam persidangan sebelumnya, Serda Edi mengaku melakukan aksi tersebut karena menilai korban bersikap arogan dan berlebihan saat menghadiri rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont Jakarta.

Hingga kini, proses persidangan masih terus berlangsung untuk mengungkap fakta-fakta hukum dan peran masing-masing terdakwa dalam kasus yang menjadi perhatian publik tersebut.*

(in/dh)

Habiburokhman menilai seorang mantan pejabat, khususnya yang pernah bertugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri, sebaiknya memberikan ruang bagi pejabat yang sedang menjalankan tugas untuk bekerja dan menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu.

Baca Juga:

• Prabowo-Megawati Bergandengan Tangan di Hari Pancasila, Istana Tegaskan Semangat Persatuan Nasional

Menurutnya, budaya menghormati pejabat yang sedang bertugas juga banyak diterapkan di negara-negara maju. Ia mencontohkan para mantan Presiden Amerika Serikat yang jarang melontarkan kritik terbuka terhadap penerus mereka selama masih menjabat.

Habiburokhman menegaskan bahwa kritik dari masyarakat sipil maupun organisasi nonpemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ia menilai posisi Dino sebagai mantan pejabat negara membuat kritik tersebut semestinya disampaikan dengan cara yang lebih elegan.

Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya respons publik terhadap kritik yang disampaikan Dino. Menurutnya, masyarakat dapat saja mempertanyakan rekam jejak dan kontribusi Dino saat masih berada di pemerintahan.

"Nanti publik juga bisa bertanya, sejauh mana prestasi yang telah dicapai sehingga merasa paling memahami urusan diplomasi dan hubungan luar negeri," ujarnya.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri. Dino menilai intensitas kunjungan internasional Presiden dalam 1,5 tahun terakhir tergolong tinggi dibandingkan sejumlah pemimpin dunia lainnya.

Selain itu, Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap kunjungan luar negeri kepala negara, mulai dari biaya transportasi, pengamanan, akomodasi, hingga kebutuhan rombongan pendamping.

Di sisi lain, pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa berbagai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo telah menghasilkan sejumlah capaian strategis bagi Indonesia, mulai dari penguatan diplomasi, investasi, kerja sama ekonomi, hingga peningkatan posisi Indonesia di panggung internasional.

Pemerintah juga menilai kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif untuk menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang.*

(in/dh)

Menanggapi momen tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan seluruh tokoh bangsa, termasuk para presiden dan wakil presiden terdahulu.

Baca Juga:

• Prabowo Tinjau MBG di SMPN 111 Jakarta, Siswa Diberi Motivasi Raih Cita-cita

Menurut Hasan, perbedaan pandangan dalam dunia politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak menghalangi terjalinnya komunikasi dan hubungan yang harmonis antartokoh nasional.

"Ada perbedaan-perbedaan, tetapi hubungan tetap baik," katanya.

Hasan juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengedepankan semangat persatuan nasional di atas berbagai perbedaan politik yang ada.

"Presiden pasti mengutamakan agenda persatuan nasional," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dan Megawati menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Gedung Pancasila. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Usai upacara, suasana hangat terlihat ketika Prabowo berbincang dengan Jusuf Kalla dan Ma'ruf Amin. Di belakang mereka, Megawati tampak mengikuti rombongan.

Saat hendak meninggalkan lokasi acara, Prabowo mempersilakan Megawati, Jusuf Kalla, dan Ma'ruf Amin berjalan lebih dahulu. Namun Megawati justru mengajak Prabowo berjalan bersama.

Momen tersebut kemudian menjadi perhatian publik ketika Megawati menggandeng tangan Prabowo. Keduanya tampak berjalan berdampingan sambil berbincang santai dan sesekali tertawa bersama.

Keakraban kedua tokoh nasional itu dinilai menjadi simbol penting persatuan dan kebersamaan di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang.*

(in/dh)

Koordinasi pendampingan dan pemberdayaan petani tersebut, berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadyah Kabupaten Langkat, Selasa (02/06/2026).

Baca Juga:

• Bangun Peradaban Dari Generasi Muda, FML Gelar Kegiatan Ramadhan Camp Langkat Jadi Inspirasi Gerakan Nasional

Ketua MPM PWM Sumut Maulana Malik Muttaqin menjelaskan, pendampingan petani ini, merupakan tindaklanjut program MPM PP Muhammadyah, dalam rangka membangun jaringan jamaah tani Muhammadyah (Jatamu).

"Karena melalui program pendampingan ini, maka diharapkan akan segera terbentuk jamaah tani Muhammadyah di Kabupaten Langkat," kata Maulana.

Program ini, kata Maulana, masih akan dilanjutkan ke daerah-daerah lain di Sumut. Sehingga jejaring tani Muhammadyah akan tumbuh di Sumut.

Wakil Ketua PWM Sumut Prof Hasrat Efendi Samosir yang juga Koordinator Bidang (Korbid) MPM PWM Sumut yang membuka acara tersebut mengatakan, PWM Sumut benar-benar sangat mendukung program pemberdayaan petani tersebut.

"Majelis dan lembaga, merupakan Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) Muhammadyah dalam menjalankan roda organisasi, termasuk MPM," jelas Prof Hasrat Samosir.

Penjelasan teknis pendampingan petani dalam rangka peningkatan kapasitas dan produktivitas petani cabai itu, disampaikan langsung seorang kader Muhammadyah, Sa'adi Syam, yang kebetulan staf di Dinas Tanaman Pangan dan Hirtikuktura Provinsi Sumut.

Pada kesempatan itu disepakati satu lahan untuk menjadi tempat pembelajaran. Lahan tersebut merupakan milik Salamun, Ketua Ranting Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Langkat.

Para peserta yang menjadi pemberdataan petani tersebut disepakati 35 orang. Mereka merupakan petani Langkat. Seluruh peserta akan mengikuti pelatihan dengan 12 pertemuan di bawah pengawasan ahli pertanian.*

Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pelemahan rupiah terjadi di tengah meningkatnya sentimen global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik Timur Tengah serta kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Influencer Sebut Rupiah Melemah Untungkan RI, Ferry Latuhihin: Ini Belajarnya Gimana?

"Pada perdagangan sore ini mata uang rupiah ditutup melemah 34 poin. Sebelumnya sempat melemah hingga 85 poin sebelum berada di level Rp17.839 per dolar AS," ujar Ibrahim dalam analisis hariannya, Selasa (2/6/2026).

Selain Bloomberg, data Yahoo Finance mencatat rupiah berada di posisi Rp17.879 per dolar AS. Sementara kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menempatkan rupiah di level Rp17.863 per dolar AS.

Sentimen Timur Tengah Tekan Pasar

Ibrahim menjelaskan pergerakan rupiah dipengaruhi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kelanjutan pembicaraan dengan Iran. Sebelumnya, muncul laporan bahwa Iran menghentikan sementara negosiasi tidak langsung dengan Washington.

Namun, Trump kemudian menyatakan bahwa proses diplomasi masih berlangsung dan optimistis kesepakatan terkait perpanjangan gencatan senjata serta pembukaan kembali Selat Hormuz dapat tercapai dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Lebanon mengumumkan gencatan senjata parsial antara Hizbullah dan Israel yang dinilai menjadi langkah awal deeskalasi konflik kawasan.

Ketidakpastian geopolitik tersebut berdampak terhadap pasar energi global. Gangguan distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk turut mendorong kenaikan harga komoditas energi dunia.

Kebijakan Tarif AS Jadi Perhatian

Faktor lain yang memengaruhi pasar keuangan global adalah kebijakan terbaru Presiden Trump terkait tarif impor. Pemerintah AS melakukan penyesuaian tarif untuk sejumlah produk industri dan peralatan pertanian guna mendorong investasi sektor manufaktur domestik.

Kebijakan tersebut dinilai masih menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi arus perdagangan global dalam beberapa tahun ke depan.

Data Ekonomi Indonesia Masih Positif

Di tengah tekanan eksternal, sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan tren yang cukup positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Mei 2026 mencapai 3,08 persen.

Selain itu, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia kembali masuk zona ekspansi dengan capaian 50,0 pada Mei 2026 setelah sebelumnya berada di level kontraksi 49,1 pada April.

Kinerja perdagangan luar negeri juga masih mencatatkan hasil positif. Surplus neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif Januari-April 2026 mencapai USD 5,64 miliar dan memperpanjang tren surplus selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Rupiah Berpotensi Kembali Melemah

Untuk perdagangan Rabu (3/6/2026), Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah masih akan dibayangi sentimen global sehingga berpotensi bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah.

"Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp17.840 hingga Rp17.900 per dolar AS pada perdagangan besok," pungkasnya.*

(mt/dh)

Ketua OSIS SMPN 111 Jakarta, Diana Putri, mengungkapkan Presiden menanyakan berbagai hal kepada para siswa, mulai dari usia, kelas hingga cita-cita yang ingin mereka capai di masa mendatang.

Baca Juga:

• Diaspora Muda Nusantara: Diplomasi Prabowo Bukan Seremonial, Hasilnya Nyata untuk Indonesia

Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, para siswa menyampaikan impian mereka secara langsung kepada Kepala Negara. Presiden pun memberikan motivasi agar para pelajar tetap semangat menuntut ilmu dan terus berusaha meraih target yang telah ditetapkan.

Salah satu pengurus OSIS, Rafa, mengatakan Presiden berpesan agar para siswa tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita.

"Pak Presiden pesan supaya tetap semangat belajar dan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai cita-cita," katanya.

Kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias oleh para siswa SMPN 111 Jakarta. Banyak siswa mengaku bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden di lingkungan sekolah mereka.

Selain berdialog dengan siswa, Presiden juga memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Para siswa menilai menu makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak dan bermanfaat untuk menunjang aktivitas belajar.

"Rasanya enak, kami suka. Programnya bagus dan sangat membantu," ujar salah seorang siswi.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal serta mampu mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda Indonesia.

Pemerintah berharap program MBG dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.*

(an/dh)

Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Rolly Rochmad Purnomo, mengatakan ekonomi digital kini bukan lagi sekadar sektor pendukung, melainkan telah menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca Juga:

• Diaspora Muda Nusantara: Diplomasi Prabowo Bukan Seremonial, Hasilnya Nyata untuk Indonesia

Menurutnya, pemerintah saat ini fokus mempercepat digitalisasi pada berbagai sektor strategis, mulai dari industri kreatif, UMKM, perdagangan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, energi hingga media digital.

Rolly menjelaskan, berdasarkan data terbaru, ekonomi digital Indonesia saat ini telah menyumbang sekitar 6,8 persen terhadap PDB nasional dengan nilai transaksi digital atau Gross Merchandise Value (GMV) mencapai Rp1.645 triliun sepanjang 2025.

"Digitalisasi harus dilakukan secara bersama-sama karena sektor digital telah menjadi penggerak utama ekonomi nasional," katanya.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, transformasi digital memiliki peran strategis sebagai penggerak transformasi ekonomi sekaligus modernisasi tata kelola pemerintahan.

Pemerintah pun mengarahkan percepatan transformasi digital melalui tiga pilar utama, yakni Ekonomi dan Masyarakat Digital, Infrastruktur dan Konektivitas Digital, serta Pemerintahan Digital.

Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki fondasi yang kuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 235 juta jiwa.

Di sisi lain, perluasan jaringan 5G terus berkembang dengan tingkat realisasi mencapai 142,57 persen. Kecepatan layanan fixed broadband juga meningkat hingga mencapai 51,84 Mbps.

Rolly optimistis perkembangan infrastruktur digital tersebut akan semakin memperkuat ekosistem bisnis digital nasional.

"GMV Indonesia pada 2025 mencapai 99 miliar dolar AS dan diproyeksikan meningkat hingga 340 miliar dolar AS pada 2030. Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan e-commerce dan media digital yang terus berkembang pesat," ujarnya.

Bappenas menilai percepatan transformasi digital menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing global.*

(an/dh)

Ketua Umum Diaspora Muda Nusantara, Muh. Akmal Harviansyah, mengatakan keberhasilan diplomasi tidak dapat diukur hanya dari frekuensi kunjungan luar negeri, melainkan dari hasil nyata yang diperoleh untuk kepentingan nasional.

Baca Juga:

• Disambut Ulos di Kualanamu, Menteri BKKBN Wihaji dan Wagub Surya Perkuat Program Bangga Kencana serta Percepatan Stunting

Menurutnya, sejumlah kunjungan dan pertemuan internasional yang dilakukan Presiden Prabowo telah menghasilkan kerja sama strategis di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, investasi, pertahanan hingga perluasan akses pasar bagi produk Indonesia.

Akmal menegaskan berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa diplomasi yang dijalankan pemerintah tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi kepentingan nasional.

Ia juga menanggapi kritik yang disampaikan sejumlah pihak terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif berdasarkan data dan fakta yang utuh.

"Kami menghormati berbagai pandangan yang berkembang. Namun fakta-fakta yang telah disampaikan pemerintah menunjukkan adanya hasil konkret yang diperoleh dari berbagai agenda luar negeri Presiden," katanya.

Diaspora Muda Nusantara menilai kehadiran langsung kepala negara dalam berbagai forum internasional memiliki peran penting dalam memperkuat posisi tawar Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan mitra strategis dunia.

Selain membuka peluang investasi baru, diplomasi aktif juga dinilai berhasil memperluas kerja sama internasional yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bicara diplomasi harus bicara hasil. Ketika hasilnya berupa peluang investasi yang lebih luas, penguatan kerja sama strategis, dan meningkatnya posisi Indonesia di panggung global, maka hal itu patut diapresiasi sebagai kerja nyata untuk kepentingan nasional," tegas Akmal.

Sebagai organisasi yang mewadahi diaspora muda Indonesia di berbagai negara, pihaknya juga melihat diplomasi pemerintah turut memperkuat citra Indonesia di dunia internasional dan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia di luar negeri.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa berbagai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo telah menghasilkan capaian konkret, di antaranya bergabungnya Indonesia ke BRICS, kesepakatan tarif nol persen ke Uni Eropa, peningkatan investasi, penguatan kerja sama pertahanan, hingga dukungan kemanusiaan bagi Palestina.

Diaspora Muda Nusantara berharap seluruh elemen bangsa dapat terus mendukung agenda strategis nasional dengan mengedepankan kritik yang konstruktif, objektif, dan berbasis fakta.

"Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai mengaburkan fakta dan capaian yang telah berhasil diraih untuk Indonesia," pungkasnya.*

(an/dh)

Di hadapan majelis hakim, Nadiem mengaku memasuki dunia pemerintahan tanpa pengalaman di bidang pendidikan, birokrasi maupun politik. Meski demikian, ia menegaskan seluruh kebijakan yang diambil selama menjabat dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Bacakan Pleidoi, Nadiem Makarim: Terima Kasih Prabowo, Jokowi, SBY, dan Megawati

Nadiem menjelaskan, selama berkarier di sektor swasta ia terbiasa bekerja cepat, mengutamakan data dan keterbukaan dalam mengambil keputusan. Namun saat masuk ke lingkungan pemerintahan, ia menghadapi dinamika yang berbeda, termasuk berbagai pertimbangan politik dan birokrasi yang kompleks.

Menurutnya, upaya menghadirkan profesional muda ke lingkungan Kemendikbudristek memang berhasil meningkatkan efektivitas kerja. Namun di sisi lain, langkah tersebut memunculkan gesekan dari sejumlah pihak yang merasa tersisih.

"Banyak yang periuk nasinya terganggu, banyak juga yang tersinggung karena merasa tidak dihargai," ujarnya.

Dalam pembelaannya, Nadiem juga membantah tudingan korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook. Ia menegaskan program digitalisasi pendidikan justru memberikan manfaat besar bagi guru dan siswa, terutama saat pandemi Covid-19.

Nadiem menyebut para ahli dan saksi fakta yang dihadirkan selama persidangan telah menjelaskan tidak terdapat unsur kerugian negara, perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri maupun niat jahat dalam pelaksanaan program tersebut.

"Chromebook merupakan salah satu program yang paling bermanfaat di lapangan. Laptop tersebut membantu jutaan murid dan guru di seluruh Indonesia," katanya.

Ia juga menilai dakwaan yang menyebut pengadaan Chromebook tidak berdasarkan kebutuhan nyata sangat bertentangan dengan kondisi saat pandemi, ketika sekolah dan tenaga pendidik membutuhkan sarana teknologi informasi untuk menunjang proses belajar mengajar.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Nadiem Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti sebesar Rp5,67 triliun terkait dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022.

Dalam perkara tersebut, negara disebut mengalami kerugian mencapai Rp2,18 triliun. Sidang akan berlanjut dengan agenda tanggapan jaksa terhadap pleidoi yang diajukan terdakwa.*

(an/dh)

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap mengatakan, tingginya target kunjungan tersebut diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga:

• KUR Mandiri Jadi Andalan UMKM, Ini Simulasi Angsuran Pinjaman Rp200 Juta

PRSU ke-50 mengusung tema "Harmoni Emas" sebagai simbol kolaborasi budaya, ekonomi, dan pembangunan daerah. Momentum setengah abad penyelenggaraan PRSU ini diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Sumatera Utara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata.

Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk memeriahkan PRSU 2026. Selain pameran budaya dan produk unggulan daerah, masyarakat juga akan disuguhkan beragam kompetisi yang mengikuti perkembangan zaman, seperti lomba tari kreasi modern hingga social media challenge.

Tidak hanya itu, sejumlah artis lokal maupun nasional dijadwalkan tampil menghibur pengunjung. Acara pembukaan juga akan dimeriahkan dengan pertunjukan drone LED show yang menjadi salah satu daya tarik utama tahun ini.

PRSU 2026 juga menghadirkan berbagai layanan publik, mulai dari pojok pajak, stan kemudahan investasi, donor darah, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sebanyak 28 daerah telah memastikan keikutsertaan mereka dalam ajang tersebut. Sementara beberapa daerah lainnya masih dalam proses konfirmasi.

Selain peserta dari dalam negeri, panitia juga membuka peluang partisipasi negara sahabat. Sulaiman menyebut Konsulat Jenderal Malaysia telah menyampaikan minat untuk kembali menghadirkan stan Pulau Penang pada PRSU tahun ini.

PRSU ke-50 akan berlangsung mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 di kawasan Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Menariknya, maskot resmi PRSU 2026 adalah orang utan yang dipilih langsung oleh Gubernur Sumatera Utara. Satwa endemik tersebut dipilih sebagai representasi kekayaan alam dan identitas khas Sumatera Utara yang perlu terus dilestarikan.*

(dh)

Kedatangan Menteri Wihaji bersama sang istri, Uni Kuslantasi, disambut dengan prosesi penyematan ulos sebagai bentuk penghormatan adat khas Sumatera Utara. Penyematan ulos dilakukan oleh Wagub Surya bersama Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor di ruang layanan tamu Bandara Kualanamu.

Baca Juga:

• Prabowo Tinjau Dapur MBG di Palmerah, Pastikan Program Pemenuhan Gizi Berjalan Sesuai Standar

Selama berada di Sumatera Utara, Menteri Wihaji dijadwalkan menghadiri Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Kegiatan itu diharapkan mampu memperkuat peran para kader dalam mendukung pembangunan keluarga sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di daerah.

Wagub Surya mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui BKKBN terhadap pembangunan keluarga berkualitas di Sumatera Utara. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat peran Tim Pendamping Keluarga dalam mendukung percepatan pembangunan keluarga, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah," ujar Surya.

Usai agenda di Sumatera Utara, Menteri Wihaji juga dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tenggara. Di wilayah tersebut, Menteri akan meninjau lokasi keluarga berisiko stunting yang menjadi sasaran program bantuan bedah rumah.

Selain itu, Menteri juga akan melihat langsung pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita melalui posyandu.

Agenda lainnya meliputi Temu Akbar Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta pengukuhan Bupati dan Ketua TP PKK Aceh Tenggara sebagai Ayah dan Bunda Generasi Berencana (GenRe).

Turut hadir dalam penyambutan tersebut sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di antaranya Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmasah Harahap, Kepala Dinas P3AKB Sumut Dwi Endah Purwanti, Kepala Dinas PMD Dukcapil Parlindungan Pane, serta Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mahyuzar bersama jajaran.*

(dh)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, 2 Juni 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sistem pendukung program pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung Tabligh Akbar Milad Aisyiyah ke-109, Dinilai Perkuat Syiar dan Kebersamaan Umat

Dalam peninjauan itu, Presiden terlebih dahulu mengunjungi area green house yang menjadi bagian dari sistem penyediaan bahan pangan program MBG.

Di lokasi tersebut, Prabowo memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan fasilitas yang dirancang untuk mendukung ketersediaan bahan pangan bergizi secara berkelanjutan.

Peninjauan kemudian berlanjut ke fasilitas hidroponik dan bioflok yang digunakan untuk mendukung produksi pangan sehat.

Kedua fasilitas tersebut menjadi bagian dari pendekatan terintegrasi pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas bagi program pemenuhan gizi.

Selanjutnya, Prabowo memasuki dapur utama SPPG. Sebelum masuk ke area produksi, Presiden mengenakan alat pelindung diri sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan.

Di dalam dapur, Prabowo meninjau langsung proses pengolahan makanan mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan makanan yang akan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rantai pelaksanaan program berjalan secara terpadu, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga makanan siap konsumsi.

Pemerintah berharap program pemenuhan gizi nasional mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia, terutama bagi anak-anak usia sekolah.

Usai meninjau fasilitas SPPG, Prabowo melanjutkan kunjungan ke SMP Negeri 111 Jakarta untuk melihat langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan sekolah.

Kedatangan Presiden disambut antusias para siswa yang telah menunggu di area sekolah.

Prabowo kemudian memasuki sejumlah ruang kelas untuk menyaksikan pelaksanaan program yang tengah berlangsung.

Di salah satu ruang kelas, Presiden ikut duduk dan makan bersama para siswa. Ia juga menyempatkan diri berdialog mengenai cita-cita dan masa depan mereka.

"Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi insinyur? Siapa yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi pemain bola?" tanya Prabowo kepada para siswa.

Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban. Selain berdiskusi, Presiden dan para siswa juga menyanyikan lagu Hymne Guru bersama-sama.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia.*

(cn/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Tabligh Akbar Milad Aisyiyah ke-109 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juni 2026 di Lapangan Jalan Air Bersih, Kecamatan Medan Kota.

Dukungan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Pengurus Aisyiyah Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa, 2 Juni 2026.

Baca Juga:

• SBY: Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Indonesia Tak Bisa Sekadar Meniru Negara Maju

"Pemerintah Kota Medan tentu mendukung kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Aisyiyah selama ini berperan aktif dalam pembinaan umat dan ikut mendukung pembangunan karakter masyarakat. Karena itu, kegiatan Tabligh Akbar ini sangat positif," kata Rico Waas.

Rico menerima audiensi tersebut didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan Andi Mario serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Agus Maryono.

Sementara itu, Ketua Aisyiyah Kota Medan Kholisanni Nasution mengatakan audiensi dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus mengundang Wali Kota Medan menghadiri kegiatan Tabligh Akbar Milad Aisyiyah ke-109.

Menurut Kholisanni, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad Aisyiyah ke-109 sekaligus menyambut agenda Muktamar Aisyiyah.

Acara itu juga akan dirangkaikan dengan rencana pembangunan Gedung Dakwah Aisyiyah sebagai pusat kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

"Kami berencana melaksanakan Tabligh Akbar pada 14 Juni mendatang di Lapangan Jalan Air Bersih. Kegiatan ini menjadi bagian dari semarak menyambut muktamar dan rencana pembangunan Gedung Dakwah Aisyiyah. Kami berharap Bapak Wali Kota dapat hadir dan memberikan dukungan," ujar Kholisanni.

Ia menyebutkan kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh pimpinan cabang dan ranting Aisyiyah se-Kota Medan dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang.

Menanggapi hal itu, Rico menyampaikan apresiasi atas konsistensi Aisyiyah dalam memperkuat syiar Islam dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat.

Ia berharap Tabligh Akbar dapat menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan sosial.

"Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi, meningkatkan semangat dakwah, serta memperkokoh peran perempuan dalam membangun keluarga dan masyarakat yang berkualitas," kata Rico.

Pemerintah Kota Medan berharap pelaksanaan Tabligh Akbar Milad Aisyiyah ke-109 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di Kota Medan.*

(ad)

JAKARTA – Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tedi Sudrajat, mengingatkan rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berpotensi menimbulkan kemacetan jenjang karier atau bottleneck career jika tidak diimbangi dengan sistem regenerasi yang terukur.

Peringatan itu disampaikan Tedi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai Revisi Undang-Undang Polri bersama Komisi III DPR RI, Selasa, 2 Juni 2026.

Baca Juga:

• BGN Wacanakan MBG untuk Anak Indonesia di Jeddah, Komisi IX DPR: Fokus Dulu yang di Dalam Negeri

Pemerintah dan DPR juga perlu memperhatikan aspek kualitatif yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya manusia di lingkungan kepolisian.

"Jangan sampai nanti ada namanya bottleneck karier. Kita harus mempertimbangkan career path," kata Tedi.

Ia menjelaskan, setiap kebijakan yang memperpanjang masa dinas anggota Polri harus tetap menjaga proses regenerasi organisasi agar berjalan sehat.

Sebab, Polri memiliki struktur karier yang panjang dengan tiga jenjang kepangkatan dan 21 tingkatan pangkat yang membutuhkan sistem promosi serta kaderisasi yang berkesinambungan.

Menurut dia, perpanjangan usia pensiun tanpa mekanisme pengaturan yang jelas berpotensi memperlambat promosi anggota di tingkat bawah dan menengah karena jabatan strategis akan lebih lama ditempati personel senior.

"Harus dipertimbangkan sistem perekrutan yang tepat, pengaturan masa dinas dalam pangkat, dan skema regenerasi yang terukur agar tidak terjadi stagnasi kepemimpinan," ujarnya.

Selain persoalan regenerasi, Tedi juga memaparkan sejumlah data yang menurutnya perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan revisi Undang-Undang Polri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, usia harapan hidup masyarakat Indonesia telah mencapai 74,47 tahun.

Angka tersebut dinilai menjadi salah satu dasar munculnya usulan perpanjangan usia pensiun anggota Polri.

Namun, di sisi lain, Tedi menyoroti rasio jumlah personel Polri terhadap jumlah penduduk Indonesia yang masih belum ideal.

Menurut dia, dengan jumlah penduduk sekitar 287 juta jiwa, rasio anggota Polri saat ini berada pada angka sekitar satu polisi untuk 606 penduduk.

Angka tersebut masih berada di bawah standar ideal yang direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni satu polisi untuk 400 hingga 450 penduduk.

"Pada akhir tahun 2025 posisinya 1 banding 606. Rasio ini masih belum ideal sehingga menuntut efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia internal Polri," kata Tedi.

Sebagai informasi, Komisi III DPR RI telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Polri.

Dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026, revisi UU Polri resmi ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu rekomendasi utama komisi tersebut adalah melakukan pembaruan regulasi kepolisian guna memperkuat reformasi kelembagaan, tata kelola sumber daya manusia, serta meningkatkan profesionalisme Polri dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Di tengah proses pembahasan tersebut, sejumlah kalangan akademisi dan pengamat mengingatkan agar revisi UU Polri tidak hanya berfokus pada perluasan kewenangan atau perubahan usia pensiun, tetapi juga memastikan sistem regenerasi, akuntabilitas, dan profesionalisme institusi berjalan secara seimbang.*

(km/ad)

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengkritik wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak Indonesia yang bersekolah di Jeddah, Arab Saudi.

Menurut Irma, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pemerataan pelaksanaan program MBG di dalam negeri sebelum memperluas cakupan program ke luar negeri.

Baca Juga:

• SMAN 7 Banda Aceh Antar 25 Siswa Lolos PTN Jalur Talenta, Dua Diterima di Fakultas Kedokteran USK

Irma menilai pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu efektivitas program MBG terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia.

Ia menekankan bahwa tujuan utama program tersebut adalah meningkatkan status gizi sekaligus menekan angka stunting nasional.

"Fokus dulu agar fungsi MBG di dalam negeri dapat dibuktikan, betul-betul meningkatkan imunitas anak, meningkatkan IQ, dan menurunkan angka stunting melalui kualitas gizi yang diberikan di setiap SPPG," ujarnya.

Selain aspek manfaat program, Irma juga menyoroti kemampuan fiskal negara apabila program MBG diperluas hingga ke luar negeri.

Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan beban anggaran dan mekanisme pengawasan yang akan semakin kompleks.

Ia menilai jika alasan perluasan program didasarkan pada hak anak-anak pekerja migran Indonesia, maka pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan anak-anak buruh migran Indonesia di negara lain yang jumlahnya jauh lebih besar.

"Kalau bicara hak, anak-anak buruh migran Indonesia di seluruh dunia juga berhak mendapatkan program yang sama. Namun, kita harus melihat kemampuan fiskal negara. Belum lagi persoalan pengawasan di masing-masing negara," kata Irma.

Ia mencontohkan Malaysia yang memiliki jumlah pekerja migran Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Arab Saudi dan dinilai juga membutuhkan perhatian pemerintah.

Wacana pemberian MBG bagi anak-anak Indonesia di Arab Saudi sebelumnya disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, saat mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah.

Menurut Dadan, terdapat sekitar 1.081 anak pekerja migran Indonesia yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

Dalam kunjungan itu, para siswa disebut menyampaikan keinginan untuk mendapatkan program MBG seperti yang diterapkan di Indonesia.

"Saya kira ini program yang bagus karena bisa membuat anak-anak pekerja migran memiliki harapan masa depan yang lebih baik," kata Dadan.

Ia mengungkapkan antusiasme para siswa dan guru yang menyambut kedatangannya.

Menurut dia, banyak siswa berharap dapat menikmati program makan bergizi yang saat ini telah dijalankan pemerintah di tanah air.

"Mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, Dadan menegaskan usulan tersebut masih berada pada tahap kajian dan akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, apabila disetujui, Sekolah Indonesia Jeddah berpotensi menjadi proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan MBG bagi komunitas pekerja migran Indonesia di luar negeri.

"Nanti akan saya laporkan kepada Presiden apakah dimungkinkan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sekolah Indonesia Jeddah. Jika berhasil, bisa menjadi pilot project untuk komunitas pekerja migran Indonesia di negara lain," kata Dadan.

Wacana tersebut kini memunculkan perdebatan publik.

Sebagian pihak menilai perluasan program menunjukkan perhatian pemerintah terhadap anak-anak warga negara Indonesia di luar negeri.

Namun di sisi lain, muncul pandangan bahwa pemerataan pelaksanaan MBG di dalam negeri seharusnya menjadi prioritas utama sebelum program diperluas ke luar wilayah Indonesia.*

(d/ad)

JAKARTA – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menilai kondisi global saat ini berada dalam situasi yang tidak normal.

Menurut dia, berbagai krisis yang terjadi secara bersamaan menuntut Indonesia memiliki strategi pembangunan sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik nasional.

Baca Juga:

• Bacakan Pleidoi, Nadiem Makarim: Terima Kasih Prabowo, Jokowi, SBY, dan Megawati

"Dunia saat ini tidak berada dalam kondisi normal. Kita semua mengetahuinya. Kita hidup di tengah berbagai krisis yang saling tumpang tindih," kata SBY.

Menurut SBY, dunia saat ini menghadapi tantangan multidimensi yang mencakup perubahan iklim, fragmentasi ekonomi global, persaingan teknologi, hingga tekanan di sektor keuangan.

Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan negara maju, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa ekonomi global kini semakin dipengaruhi faktor geopolitik.

Perdagangan internasional tidak lagi semata-mata didasarkan pada efisiensi ekonomi, melainkan juga kepentingan politik dan strategi antarnegara.

Di sisi lain, perkembangan teknologi yang pesat telah menjadi pendorong produktivitas sekaligus arena persaingan global yang semakin ketat.

SBY juga menyoroti meningkatnya tekanan fiskal yang dihadapi banyak negara berkembang.

Menurut dia, beban pembayaran utang terus meningkat di tengah kebutuhan pembiayaan yang besar untuk sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, transisi energi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dalam menghadapi situasi tersebut, SBY menegaskan Indonesia tidak bisa sekadar meniru model pembangunan negara maju.

Ia menilai strategi pembangunan nasional harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi domestik agar mampu menjawab tantangan yang dihadapi.

"Dalam situasi global seperti ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia harus bersikap bijaksana. Kita tidak bisa begitu saja meniru jalur yang ditempuh negara maju. Kita harus merancang strategi pembangunan kita sendiri," ujarnya.

SBY mengatakan terdapat tiga pilar utama yang harus menjadi fondasi pembangunan Indonesia, yakni kebijakan, implementasi, dan pembiayaan.

Pilar pertama adalah kebijakan yang mampu memberikan arah pembangunan secara jelas, konsisten, dan terintegrasi.

Menurut dia, kebijakan yang kredibel harus didukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, serta supremasi hukum.

Pilar kedua adalah implementasi yang efektif. SBY menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara profesional dan tidak terjebak kepentingan politik jangka pendek.

"Pemerintah juga harus mampu bergerak cepat karena pasar bereaksi secara instan terhadap berbagai perubahan," katanya.

Sementara pilar ketiga adalah pembiayaan yang berkelanjutan.

Menurut SBY, seluruh agenda pembangunan nasional membutuhkan investasi yang sangat besar, mulai dari pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, konektivitas digital, hingga transisi energi.

SBY menekankan bahwa pembangunan Indonesia harus tetap terbuka terhadap dunia internasional, namun tidak boleh mengabaikan kepentingan nasional.

Menurut dia, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, keberlanjutan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi yang berpusat pada manusia.

"Terbuka terhadap dunia, tetapi berakar pada kepentingan nasional. Berorientasi pada pasar, tetapi tetap bertanggung jawab secara sosial. Berorientasi pada pertumbuhan, tetapi berkelanjutan secara lingkungan. Maju secara digital, tetapi tetap berpusat pada manusia. Inilah esensi pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia," ujar SBY.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks, Indonesia dituntut memiliki arah pembangunan yang jelas, adaptif, dan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi serta kepentingan jangka panjang bangsa.*

(km/ad)

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyampaikan apresiasi kepada sejumlah Presiden Republik Indonesia saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juni 2026.

Dalam pembelaannya, Nadiem menyampaikan penghormatan kepada Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, serta Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

• Tak Terima Putus Cinta, Pria di Lueng Bata Nekat Serang Mantan Pacarnya dengan Kerambit

"Berkat warisan demokrasi yang mereka perjuangkan, pada hari ini saya dapat berdiri di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyampaikan pembelaan saya sebagai warga negara. Sebuah hak yang merupakan salah satu pilar paling berharga dari Republik yang kita cintai bersama," ujar Nadiem dalam persidangan.

Selain menyampaikan penghormatan kepada para presiden, Nadiem juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mengikuti jalannya persidangan dan memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung.

Ia menilai perhatian publik terhadap perkara yang menjeratnya turut membantu mengawal proses peradilan dan membuka ruang bagi terungkapnya fakta-fakta di persidangan.

"Pada hari ini saya tidak berdiri sendiri," kata Nadiem.

Dalam pleidoinya, Nadiem juga mengungkapkan rasa syukur karena memperoleh kesempatan menjalani masa pemulihan kesehatan di rumah setelah menjalani operasi yang disebutnya sebagai operasi kelima.

Ia mengaku kebersamaan dengan keluarga, khususnya keempat anaknya, menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung selama berbulan-bulan.

"Setelah hampir sembilan bulan penjara, sulit menemukan kata-kata untuk menjelaskan kebahagiaan saya saat dapat berkumpul kembali dengan keempat anak saya dalam masa pemulihan ini," ujarnya.

Selain keluarga, Nadiem menyampaikan apresiasi kepada dokter dan tenaga kesehatan yang menangani pemulihannya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang disebut terus memberikan dukungan, mulai dari pengemudi ojek online, guru, dosen, mahasiswa, alumni program Kampus Merdeka, tim penasihat hukum, hingga sejumlah guru besar dan tokoh hukum.

Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Nadiem dengan pidana penjara selama 18 tahun.

Jaksa juga menuntut denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider 190 hari kurungan.

Selain pidana pokok, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809,596 miliar dan Rp4,871 triliun yang disebut sebagai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan sah dan diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, jaksa meminta agar terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa penjara selama sembilan tahun.

Sidang akan berlanjut dengan agenda tanggapan jaksa atas nota pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.*

(km/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan membantah tudingan tidak memenuhi komitmen pembiayaan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship (AFF U-19) 2026.

Pemko menegaskan sejak awal tidak pernah berjanji menanggung biaya hotel maupun penginapan tim peserta turnamen sepak bola internasional tersebut.

Baca Juga:

• Meski Direhabilitasi, ASN Sumut Pengguna Vape Narkotika Tetap Tak Lolos dari Hukuman Disiplin

"Sejak awal tidak pernah ada komitmen dari Pemko Medan untuk menanggung biaya akomodasi hotel maupun penginapan peserta AFF. Tidak pernah dibahas. Yang diminta kepada kami hanya pembenahan lapangan dan stadion," kata Wiriya, Selasa, 2 Juni 2026.

Menurut Wiriya, dalam pertemuan yang berlangsung pada Maret 2026, Pemko hanya diminta menyiapkan sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah daerah, yakni Stadion Teladan, Stadion Kebun Bunga, dan Lapangan Taman Cadika.

Namun setelah dilakukan inspeksi oleh PSSI, sejumlah fasilitas tersebut dinilai belum memenuhi standar sehingga diperlukan berbagai perbaikan.

Stadion Kebun Bunga dan Lapangan Taman Cadika dipersiapkan sebagai lokasi latihan peserta, sedangkan Stadion Teladan direncanakan menjadi venue pertandingan.

Wiriya menjelaskan bahwa proyek renovasi Stadion Teladan masih berlangsung dan baru dijadwalkan selesai pada September 2026.

Meski demikian, Pemko tetap melakukan berbagai upaya agar fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan turnamen.

"Dari awal PSSI sudah mengetahui Stadion Teladan masih dalam tahap pengerjaan melalui proyek APBN dan APBD. Namun kami tetap berupaya maksimal melakukan pembenahan fasilitas yang diperlukan seperti kamar mandi, ruang ganti pemain, dan ruang ofisial," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemko Medan juga melakukan gotong royong di area stadion meskipun secara administratif pekerjaan masih menjadi tanggung jawab kontraktor karena proyek belum diserahterimakan.

Terkait persoalan akomodasi peserta, Wiriya mengungkapkan surat permintaan dukungan pembiayaan dari PSSI baru diterima Pemko Medan pada 24 Mei 2026.

Menurutnya, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak memiliki dasar regulasi yang memungkinkan penggunaan anggaran daerah untuk membiayai akomodasi peserta turnamen internasional.

"Tiba-tiba datang surat meminta pembiayaan. Kami melihat tidak ada ketentuan atau aturan yang dapat mengakomodasi permintaan tersebut. Anggaran juga tidak tersedia untuk itu sehingga tidak bisa dipenuhi," katanya.

Wiriya menegaskan penyelenggaraan kejuaraan olahraga internasional merupakan tanggung jawab organisasi olahraga yang menjadi pelaksana kegiatan.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

"Dalam hal ini penyelenggaranya adalah PSSI. Bahkan ada surat dari Sekretaris Jenderal Kemenpora kepada PSSI terkait penyelenggaraan AFF. Jadi penunjukan Sumatera Utara sebagai tuan rumah merupakan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara," ujarnya.

Karena itu, menurut Wiriya, tidak tepat apabila biaya akomodasi peserta dibebankan kepada pemerintah daerah melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Jangan kemudian tiba-tiba meminta menggunakan dana BTT. Tidak bisa seperti itu. Pemda hanya membantu penyediaan fasilitas stadion dan lapangan," katanya.

Untuk memperjelas persoalan tersebut, Pemko Medan telah mengirim surat kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 26 Mei 2026 guna meminta penjelasan terkait permintaan dukungan pembiayaan yang disampaikan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sebelumnya, persoalan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship 2026 mencuat setelah sejumlah tim peserta dikabarkan mengalami kendala pembayaran hotel selama berada di Medan.

Salah seorang panitia pelaksana ASEAN Boys Championship 2026, Muhammad Fauzi, mengaku kecewa karena Pemko Medan dinilai tidak memenuhi komitmen terkait pembiayaan akomodasi peserta.

"Kami kecewa karena Pemko Medan tidak komitmen soal akomodasi negara peserta AFF ini. Kasihan para pemain muda yang datang untuk bertanding justru harus dipusingkan dengan persoalan hotel," kata Fauzi.

Menurut dia, Timor Leste bahkan disebut telah meninggalkan Hotel Grand Mercure Medan akibat persoalan pembayaran.

Sementara tim Filipina dikabarkan berpotensi mengalami kondisi serupa apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan.

Fauzi menilai kondisi itu berpotensi mencoreng citra Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola internasional.

"Event ini membawa nama Indonesia di level internasional. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, tentu akan berdampak pada citra penyelenggaraan turnamen," ujarnya.

Hingga kini, polemik mengenai pembiayaan akomodasi peserta AFF U-19 2026 masih menjadi perhatian publik.

Di satu sisi, Pemko Medan menegaskan tidak pernah memiliki komitmen maupun dasar hukum untuk membiayai hotel peserta.

Di sisi lain, panitia pelaksana menyebut terdapat komitmen awal yang tidak terealisasi sehingga memicu persoalan di lapangan.*

(tm/ad)

BANDA ACEH – Personel Polsek Lueng Bata menangkap seorang pria berinisial AF alias Bedu (31) yang diduga melakukan penganiayaan terhadap mantan pacarnya menggunakan pisau kerambit di wilayah Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Kapolresta Banda Aceh melalui Kapolsek Lueng Bata AKP Jufri mengatakan pelaku diamankan di kediamannya pada Selasa dini hari, 2 Juni 2026.

Baca Juga:

• Meski Direhabilitasi, ASN Sumut Pengguna Vape Narkotika Tetap Tak Lolos dari Hukuman Disiplin

Menurut Jufri, dugaan penganiayaan bermula dari perselisihan antara pelaku dan korban yang sebelumnya pernah menjalin hubungan asmara.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku diduga tidak menerima berakhirnya hubungan tersebut sehingga memicu terjadinya tindak kekerasan.

"Awalnya terjadi perselisihan antara pelaku dan korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga tidak menerima putusnya hubungan mereka," kata Jufri, Selasa.

Selain persoalan hubungan pribadi, polisi juga menemukan adanya permasalahan terkait sejumlah dana yang pernah diberikan korban kepada pelaku.

Saat hubungan keduanya masih berlangsung, korban disebut memberikan modal kepada pelaku untuk merenovasi kamar di rumahnya yang kemudian disewakan kepada pihak lain.

Namun setelah hubungan mereka berakhir, korban meminta pengembalian modal beserta keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut.

Jufri menjelaskan, pertengkaran semakin memanas ketika korban meminta data dokumentasi yang tersimpan di telepon genggamnya dipindahkan.

Dalam kondisi tersebut, pelaku diduga membanting telepon genggam milik korban hingga rusak.

Tidak hanya itu, pelaku juga diduga mengancam korban menggunakan sebilah pisau kerambit.

Akibatnya, korban mengalami luka pada bagian tangan dan harus menjalani perawatan medis dengan tujuh jahitan.

"Korban mengalami luka pada tangan akibat serangan menggunakan pisau yang diarahkan pelaku," ujar Jufri.

Setelah menerima laporan, petugas Polsek Lueng Bata melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku dan mengamankannya tanpa perlawanan.

Polisi turut menyita sebilah pisau kerambit yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut.

Saat ini, pelaku telah ditahan di Mapolsek Lueng Bata untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik masih mendalami motif serta kronologi lengkap kejadian guna melengkapi berkas perkara.

Kapolsek Lueng Bata menegaskan pihaknya akan menindak tegas setiap bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi dalam hubungan pribadi maupun rumah tangga.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menyelesaikan setiap persoalan secara baik dan tidak menggunakan kekerasan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain," katanya.

Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penganiayaan.

Sementara itu, korban disebut telah mendapatkan pendampingan serta perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Polisi juga mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila menjadi korban atau mengetahui adanya tindak kekerasan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan sesuai prosedur hukum.*

(ad)