MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya mitigasi ancaman gempa Megathrust sebagai langkah strategis untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas daerah.

Ia menyebut, potensi bencana tersebut tidak hanya berdampak pada korban jiwa, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, layanan publik, hingga stabilitas sosial dan keamanan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sentil Kades yang Mangkir Pelatihan Basarnas: Ada yang Bandel

Bobby menjelaskan, Megathrust merupakan zona pertemuan lempeng tektonik samudera dan benua yang memicu proses subduksi.

Kondisi ini, kata dia, berpotensi menghasilkan gempa bumi berkekuatan besar dengan dampak yang luas.

"Megathrust memiliki karakteristik magnitudo sangat besar, terjadi di zona subduksi, patahan dangkal dan luas, serta berpotensi memicu tsunami besar," ujar Bobby Nasution dalam pemaparannya.

Ia juga menyinggung tragedi gempa dan tsunami Aceh 2004 sebagai salah satu contoh nyata dampak Megathrust di kawasan Samudera Hindia.

Menurut Bobby, wilayah Mentawai dan pesisir barat Sumatera menjadi salah satu zona yang memiliki potensi ancaman serupa.

Karena itu, ia mengingatkan agar sistem peringatan dini dan informasi kebencanaan tidak diabaikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Pemprov Sumut, kata Bobby, telah menerapkan pendekatan mitigasi yang mencakup aspek struktural, non-struktural, sosial budaya, hingga penguatan harmoni lintas iman di lokasi pengungsian.

Pendekatan tersebut juga dikombinasikan dengan kearifan lokal dan nilai kebhinekaan.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong penguatan kebijakan dan tata kelola kebencanaan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem mitigasi.

Bobby Nasution juga mencontohkan penanganan bencana hidrometeorologi pada November 2025 yang menurutnya dapat tertangani melalui kolaborasi berbagai pihak.

Dalam peristiwa itu, tercatat lebih dari 1,8 juta warga terdampak, dengan ribuan mengungsi serta ratusan korban jiwa.

Ia menyebut Pemprov Sumut telah menyiapkan alokasi anggaran pemulihan pascabencana melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk periode 2026–2028 sebesar Rp23,33 triliun, serta tambahan TKD tahun 2026 sebesar Rp1,134 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sementara itu, Wakil Komandan Sesko TNI Teguh Puji Raharjo menyebut KKDN Pasis Dikreg LV diikuti 60 peserta.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan calon pemimpin TNI dalam menganalisis wilayah pertahanan sekaligus memahami potensi ancaman dan bencana di daerah.

"Untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi, menganalisis, serta melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman," ujarnya.*

(ad)

MEDAN — Seorang ibu rumah tangga bernama Nurbekka Siburian ditahan di Polsek Medan Tembung, Deli Serdang, setelah diduga mencabut puluhan pohon pisang di lahan yang diklaim milik pihak lain.

Kasus ini viral di media sosial setelah anaknya, Hotman Tambunan, mengunggah video penjelasan mengenai penahanan ibunya.

Baca Juga:

• Tersangka Pengrusakan dan Pembakaran Fakultas Pertanian USK Bertambah Jadi 12 Orang

Ia mengklaim keluarga mereka telah lama menempati lahan itu dan memiliki dokumen kepemilikan.

"Ibu saya seorang janda, saat ini ditangkap dan ditahan di Polsek Medan Tembung karena pencabutan pohon pisang milik Usten Saragih," kata Hotman dalam video yang beredar.

Hotman juga menyatakan lahan tersebut telah dibeli secara sah oleh keluarganya dan telah ditempati selama lebih dari 20 tahun.

Ia menilai pihak pelapor tidak memiliki bukti kepemilikan yang lebih kuat dibandingkan dokumen yang mereka miliki.

"Padahal sudah sangat jelas, ibu saya hak waris sah atas harta ayah saya, termasuk tanah ini," ujarnya.

Ia juga menyebut adiknya berinisial BAT turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, meski menurutnya hanya mendokumentasikan kejadian di lokasi.

"Peran masing-masing pihak harus dinilai berdasarkan bukti dan klarifikasi," kata Hotman.

Sementara itu, Kepolisian Sektor Medan Tembung menyatakan Nurbekka telah ditahan sejak 20 Mei 2026.

Kasus ini bermula dari laporan Usman Saragih terkait dugaan perusakan sekitar 80 batang pohon pisang di lahan yang berada di Desa Bandar Klippa, Kabupaten Deli Serdang, pada 13 Mei 2026.

Kasi Humas Polsek Medan Tembung, Aiptu Sir Jhon Milala, mengatakan penyidik telah mengantongi cukup bukti untuk menetapkan Nurbekka dan anaknya sebagai tersangka.

"Dia sudah ditahan sejak 20 Mei 2026. Kalau anaknya masih dicari. Dua-duanya tersangka," ujar Jhon.

Menurut polisi, berdasarkan dokumen yang diperiksa, lahan tersebut tercatat atas nama Usman Saragih yang membeli tanah itu dari pihak lain dengan nilai transaksi Rp 26 juta.

Kepemilikan tersebut juga diperkuat surat keterangan dari camat setempat.

Sementara pihak Nurbekka hanya menunjukkan surat keterangan desa atas nama pihak lain yang disebut sebagai Elfiadi Surya.

Polisi menyebut nama tersebut tidak pernah menjual lahan kepada keluarga Nurbekka.

"Makanya dia juga dilaporkan ke Polrestabes Medan atas dugaan pemalsuan surat," kata Jhon.

Ia menegaskan proses hukum berjalan berdasarkan alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak.

Polisi juga membuka kemungkinan adanya pengembangan perkara jika ditemukan bukti tambahan.*

(km/ad)

"Silahkan hubungi Bagian Humas, Bang," jelas Muhammad Suhud menjawab bitvonline.com melalui pesan singkat WhatApss, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

• Seluruh Pleidoi Nadiem Makarim Ditolak, JPU: Memutarbalikkan Fakta

Paket-paket pekerjaan itu terdiri dari Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) APBN sebanyak 315 titik dapur yang dikerjakan 74 rekanan. Kemudian, Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana SPPG BGN yang dikerjakan 23 rekanan.

Sebelumnya, salah seorang rekanan yang minta namanya dirahasiakan, kepada bitvonline.com menjelaskan, total nilai ratusan paket pekerjaan BGN itu mencapai Rp 1 triliun lebih. Meski sudah memasuki tujuh bulan, dan sudah mengerjakan proyek sesuai progres kerja, akan tetapi hingga kini belum dibayarkan oleh BGN.

Bahkan, para rekanan tersebut sudah melakukan aksi unjukrasa di Kantor BGN. Namun BGN belum juga menjelaskan waktu pembayaran hasil pekerjaan para rekanan tersebut.

Karena itu, para rekanan mengaku sangat khawatir uang mereka dikorupsi para pejabat BGN. Terlebih saat ini, Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Soni Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah ditangkap Kejaksaan Agung diduga terkait korupsi.

BERULANGKALI DITAGIH
Seperti diberitakan sebelumnya, 97 rekanan merasa tertipu karena hingga kini BGN belum membayar hasil pekerjaan mereka sesuai progres kerja yang nilainya mencapai Rp 1 triliun lebih.

"Ada 97 perusahaan yang hasil kerjanya TA 2025 belum dibayar BGN sesuai progres kerja. Padahal sudah berulangkali ditagih. Tentu saja kami merasa tertipu," jelas seorang rekanan kepada bitvonline.com.

Ke 97 perusahaan penyedia jasa itu, telah mengerjakan ratusan paket pekerjaan BGN TA 2025. Paket pekerjaan tersebut tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Papua Barat, hingga Papua.

PEMBAYARAN TIGA TERMIN
Sesuai dokumen kontrak kerja, BGN akan melakukan pembayaran hasil pekerjaan dalam tiga termin. Termin pertama berupa pemberian down payment (DP) 20 persen. Termin kedua setelah pekerjaan 55 persen dengan pembayaran 50 persen. Dan termin ketiga pembayaran 100 persen setelah pekerjaan selesai.

Namun BGN justru melanggar kontrak kerja sehingga para rekanan merasa tertipu. Sebab hingga saat ini, BGN baru memberikan DP kepada 97 rekanan, meski progres pekerjaan sudah bervariasi. Ada yang sudah 55 persen lebih. Bahkan ada yang sudah 100 persen selesai.

BGN malah membuat ketentuan secara sepihak. Pembayaran hanya dilakukan setelah para rekanan menyelesaikan pekerjaan 100%.

"Padahal, 25 perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan 100 persen. Tapi tetap tidak dibayar," kata seorang rekanan.

Tindakan BGN tersebut tentu saja menyulitkan para rekanan. Apalagi modal usaha mereka bersumber dari pinjaman perbankan. Karena itu, para rekanan berulangkali mengajukan penagihan pembayaran. Namun, BGN tidak kunjung membayar.*

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara sahabat dalam sebuah upacara resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Berdasarkan keterangan Sekretariat Presiden, prosesi penyerahan surat kepercayaan dilakukan secara bergantian oleh para duta besar yang memasuki ruang kredensial Istana Merdeka untuk bertemu Kepala Negara.

Baca Juga:

• Menaker Beberkan Strategi Prabowo Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja di Era Digital

Agenda kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di veranda belakang Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut, para duta besar menyampaikan salam dan pesan dari kepala negara masing-masing serta membahas penguatan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengatakan Presiden Prabowo menyambut baik kehadiran para duta besar tersebut.

Prabowo juga menegaskan kembali prinsip politik luar negeri Indonesia.

"Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerja sama dan membuat berbagai macam kerja sama di berbagai bidang," ujar Havas di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sembilan duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan tersebut berasal dari Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Maroko, Portugal, Panama, Korea Utara, dan Mozambik.

Berikut daftar duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan:

- Manuel Estuardo Roldan Barillas (Guatemala)
- Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari (Qatar)
- Abdirashid Salat Abdille (Kenya)
- Ratu Isoa Delamisi Tikoca (Fiji)
- Redouane Houssaini (Maroko)
- Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria (Portugal)
- Bernardo Brea Rodriguez (Panama)
- Hong Kwang Il (Korea Utara)
- Antonio Rodrigues Jose (Mozambik)

Pertemuan ini menandai penguatan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sahabat di tengah upaya pemerintah memperluas kerja sama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kerja sama internasional.*

(km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat dan ekonom ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Mereka yang hadir antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, serta ekonom sekaligus anggota DEN, Chatib Basri.

Baca Juga:

• Dari Rp2,3 Triliun Jadi Rp23,33 Triliun, Bobby Nasution Ungkap Perjuangan Naikan Dana R3P: Langsung Lapor Presiden

Ia langsung memasuki kawasan Istana tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai agenda pertemuan.

Saat ditanya awak media, Budi hanya melontarkan pesan singkat. "Sehat selalu ya," ujarnya sambil berjalan cepat menuju area Istana.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan dan Chatib Basri telah lebih dahulu tiba di Istana sekitar pukul 15.30 WIB.

Luhut menyebut kehadirannya sebagai bagian dari laporan rutin Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden.

"Kita melaporkan apa aja tiap Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap lima minggu gitu," kata Luhut.

Sementara itu, Chatib Basri enggan menjelaskan detail agenda pertemuan tersebut. Ia juga menepis saat ditanya mengenai isu dirinya akan masuk dalam kabinet.

"Saya enggak tahu," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan Presiden dengan Luhut dan Chatib Basri membahas strategi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menyebut masukan dari DEN menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pemerintah.

"Pertemuan tadi Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Chatib Basri sebagai anggota DEN memberikan masukan-masukan kepada Presiden mengenai strategi pertumbuhan ekonomi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dasco menambahkan, masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil kebijakan ekonomi ke depan, selain analisis dari tim ekonomi pemerintah lainnya.

"Masukan-masukan yang positif ini menurut saya adalah masukan yang berharga bagi Presiden untuk pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai hasil spesifik pertemuan tersebut.

Namun, rangkaian pertemuan itu menandai intensifikasi komunikasi antara Presiden Prabowo dan jajaran ekonomi pemerintah di tengah pembahasan strategi pertumbuhan ekonomi nasional.*

(km/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyentil keras sejumlah kepala desa yang tidak menghadiri kegiatan pelatihan Pencarian dan Pertolongan Permukaan Air tahun 2026 yang digelar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Bobby menilai kehadiran aparatur desa dalam pelatihan kebencanaan sangat penting sebagai garda terdepan dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana di daerah.

Baca Juga:

• Dari Rp2,3 Triliun Jadi Rp23,33 Triliun, Bobby Nasution Ungkap Perjuangan Naikan Dana R3P: Langsung Lapor Presiden

Ia menyebut telah mengantongi daftar kepala desa yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Bahkan, Bobby secara terbuka menyebut salah satu daerah asal peserta yang absen.

"Saya sebut saja daerahnya Langkat," ujarnya.

Selain kepala desa di Langkat, Bobby juga menyoroti adanya oknum lurah di Kota Medan yang disebut tidak kooperatif meski sudah dihubungi oleh panitia pelatihan.

"Padahal itu sudah ditelpon, tapi laporannya dia enggak mau ikut," kata Bobby.

Ia menegaskan nama-nama aparatur yang tidak mengikuti pelatihan akan dicatat sebagai bahan evaluasi.

"Nah, ini nama-namanya akan dicatat," ujarnya.

Di sisi lain, Bobby memberikan apresiasi kepada para kepala desa yang tetap hadir mengikuti pelatihan kebencanaan tersebut.

Menurutnya, partisipasi mereka sangat penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama di wilayah rawan.

Sebagai bentuk penghargaan, Bobby menyatakan akan memberikan insentif khusus kepada peserta yang aktif mengikuti kegiatan tersebut.

"Yang mau ikut kita apresiasi," katanya. "Saya sudah sebutkan (akan beri insentif), jangan tidak dikasih. Malu saya."

Saat ditanya soal besaran insentif, Bobby enggan menjelaskan secara rinci dan menyebut masih bersifat internal.

"Masih rahasia," ujarnya singkat.

Ia menegaskan bahwa insentif tersebut bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi bagian dari upaya memperkuat peran kepala desa sebagai pihak yang berada di garis depan dalam penanganan kedaruratan.

"Insentif ini bukan hanya sekadar hadiah, tapi mereka merupakan garda terdepan yang imbalannya membantu nyawa masyarakat," kata Bobby.

Berdasarkan data penyelenggara, sekitar 50 kepala desa dari berbagai daerah tercatat hadir dalam pelatihan tersebut.

Kegiatan ini diikuti unsur Basarnas dan pemerintah daerah, serta dibuka langsung oleh Kepala Basarnas Mohammad Syafii dan Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus.

Pelatihan yang dipusatkan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, itu difokuskan pada peningkatan kemampuan pencarian dan pertolongan di permukaan air sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana.*

(tm/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan dirinya sempat merasa kecewa terhadap besaran awal dana Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Hal itu disampaikan Bobby dalam kegiatan pembekalan peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI TA 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa, 9 Juni 2026, di hadapan Wakil Komandan Sesko TNI Mayjen TNI Teguh Raharjo.

Baca Juga:

• Pemerintah Terbitkan Renduk Pascabencana Sumatera, Pemulihan Masuki Fase Rekonstruksi Permanen

Namun, angka tersebut dinilai belum sesuai dengan kebutuhan pemulihan pascabencana di daerah.

"Pada saat pendataannya kami sedikit keberatan dengan kementerian terkait karena kami dikasih 2,3 triliun dan tidak ada respon perubahan. Padahal kami mengajukan besarannya tidak segitu," kata Bobby.

Ia mengatakan, karena komunikasi di tingkat kementerian tidak membuahkan hasil, dirinya kemudian melaporkan langsung kepada Presiden.

"Alhamdulillah direspon dan akhirnya kami mendapat Rp23,33 triliun," ujarnya.

Bobby menyebut, dana R3P tersebut akan digunakan dalam periode 2026–2028 untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumatera Utara.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tetap berada di bawah koordinasi kementerian terkait yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan, selain R3P, Pemprov Sumut juga menerima Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,134 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah sektor, di antaranya pendidikan sebesar 16,81 persen atau Rp190,5 miliar, kesehatan 8,07 persen atau Rp91,5 miliar, infrastruktur 57,26 persen atau Rp649,6 miliar, pertanian 3,13 persen atau Rp35,4 miliar, serta penanganan bencana lainnya 14,72 persen atau Rp166,8 miliar.

Bobby menyebut penyesuaian anggaran TKD tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026.

Sementara itu, dana R3P senilai Rp23,33 triliun akan dikelola oleh pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat porsi terbesar sebesar Rp16,78 triliun, disusul Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp1,34 triliun, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp1,10 triliun, Kementerian Pertanian Rp761,65 miliar, serta Kementerian Agama Rp740,21 miliar.

Seluruh anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera Utara.*

(tm/ad)

JAKARTA – Pemerintah menetapkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 25 Tahun 2026.

Dokumen yang disebut sebagai Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera itu menandai masuknya fase pemulihan ke tahap rekonstruksi permanen setelah rangkaian penanganan darurat dan pemulihan fungsional pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025.

Baca Juga:

• Penasihat DWP Aceh Tekankan Kolaborasi Sekolah dan Keluarga dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Pemerintah menegaskan, seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Dalam dokumen itu, pemerintah menempatkan fase baru pemulihan bukan hanya sebatas pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat terdampak bencana.

"Terbitnya Renduk menjadi tonggak penting dalam pemulihan wilayah terdampak, dari penanganan darurat menuju pembangunan kembali yang bersifat permanen," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Renduk PRRP Sumatera juga berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan kebutuhan daerah, termasuk dalam aspek perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengendalian program pemulihan di lapangan.

Pemerintah menerapkan pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable, yang menekankan bahwa proses rekonstruksi tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi membangun kawasan yang lebih aman dan tangguh terhadap risiko bencana di masa depan.

Sejumlah program prioritas telah ditetapkan, antara lain pembangunan hunian tetap, penataan kawasan permukiman aman bencana, pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik, rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, pertanian, perikanan, dan pasar rakyat.

Selain itu, penguatan sistem mitigasi dan tata kelola kebencanaan juga menjadi bagian penting dalam Renduk, termasuk pengembangan data tunggal rehabilitasi dan rekonstruksi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemasangan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana.

Renduk PRRP Sumatera akan diterapkan di 53 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi tersebut.

Pelaksanaan program akan dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan target pemulihan, efektivitas anggaran, dan kesesuaian implementasi di lapangan.

"Terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pembangunan kembali yang terpadu, inklusif, dan berbasis risiko bencana," demikian visi yang tercantum dalam dokumen yang ditandatangani Menko PMK Pratikno.

Pemerintah berharap, melalui kebijakan ini, proses pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi wilayah terdampak, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.*

(ad)

BANDA ACEH – Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh, Mukarramah Fadhlullah, menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Pentas Seni dan Pelepasan Siswa TK B Yayasan TK Pertiwi Setda Aceh di Aula DWP Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Tersangka Pengrusakan dan Pembakaran Fakultas Pertanian USK Bertambah Jadi 12 Orang

Dalam sambutannya, Mukarramah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di TK Pertiwi Setda Aceh.

Ia menilai pendidikan anak usia dini bukan semata-mata soal kemampuan akademik dasar, melainkan juga pembentukan karakter, penanaman nilai kehidupan, serta penguatan rasa percaya diri anak.

Menurut dia, keberhasilan pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari peran bersama antara lembaga pendidikan dan lingkungan keluarga.

"Pendidikan yang paling pertama dan paling utama adalah pendidikan dalam keluarga. Sekolah membantu membimbing, tetapi rumah adalah tempat karakter dibentuk. Apa yang dilihat anak setiap hari akan lebih membekas daripada apa yang hanya didengarnya sesekali," kata Mukarramah.

Ia juga mengajak orang tua untuk terus terlibat aktif dalam mendampingi anak, terutama saat memasuki jenjang pendidikan dasar yang dinilai memiliki tantangan dan dinamika sosial yang lebih kompleks.

Sementara itu, Ketua Yayasan TK Pertiwi Setda Aceh, Malahayati M. Nasir, menyampaikan apresiasi kepada para guru dan orang tua yang telah mendampingi proses tumbuh kembang anak selama menempuh pendidikan di TK tersebut.

Ia berharap para siswa yang dilepas dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan semangat belajar yang baik, akhlak yang terjaga, serta rasa percaya diri dalam meraih cita-cita.

Kegiatan pelepasan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni dari para siswa.

Acara tersebut tidak hanya menjadi ajang unjuk bakat, tetapi juga momen emosional bagi orang tua, guru, dan keluarga besar TK Pertiwi Setda Aceh.*

(ad)

BANDA ACEH – Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus pengrusakan dan pembakaran Gedung Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) serta sejumlah fasilitas kampus lainnya.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa puluhan saksi.

Baca Juga:

• TNI Buka Suara Soal Protes Keterlibatan Prajurit Bantu Polri Tangani Begal: Mungkin Belum Pernah Jadi Korban

"Sejauh ini jumlah tersangka yang telah ditetapkan sebanyak 12 orang dan saksi yang diperiksa sebanyak 35 orang. Penetapan tersebut berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan," kata Miftahuda, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurut dia, para tersangka memiliki peran berbeda dalam aksi yang menyebabkan kerusakan fasilitas di lingkungan kampus.

Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Salah satu tersangka berinisial MJ (23) disebut berperan sebagai pengarah aksi sekaligus menunjuk koordinator lapangan.

Sementara WS, yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, diduga menjadi koordinator lapangan sekaligus memimpin rapat sebelum aksi berlangsung.

MJ dijerat dengan Pasal 262 ayat (1) jo Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP.

Sementara AH (20) yang diduga melempar bom molotov serta merusak fasilitas kampus dikenakan Pasal 308 ayat (1) jo Pasal 262 ayat (1) KUHP.

Selain itu, sembilan tersangka lainnya masing-masing berinisial RA (20), AL (22), FA (21), MGA (20), TAJ (21), HF (22), IS (20), dan TKS (20), diduga turut serta dalam penyerangan dan pelemparan di lokasi kejadian.

Mereka dijerat sejumlah pasal berlapis terkait perusakan dan keterlibatan dalam aksi kekerasan.

Penyidik menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan, termasuk membuka peluang pengembangan kasus jika ditemukan bukti baru.

Kasus pengrusakan dan pembakaran di Fakultas Pertanian USK sebelumnya menjadi perhatian publik karena menimbulkan kerugian material serta mengganggu aktivitas akademik di lingkungan kampus.

Pihak universitas berharap proses hukum dapat segera tuntas agar kepastian hukum tercapai dan kegiatan perkuliahan kembali normal.

Sementara itu, Universitas Syiah Kuala menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan berupaya memulihkan fasilitas yang terdampak.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa, 9 Juni 2026.

Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri para wakil ketua, anggota dewan, serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Medan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat Tim Gerak Cepat Antisipasi Wabah Flu Burung

"Pengelolaan APBD pada dasarnya ditujukan untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," kata Rico dalam sidang tersebut.

Ia menegaskan, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan kewenangan pengelolaan keuangan, tetapi juga menuntut transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rico menjelaskan, dokumen LPJ APBD 2025 yang disampaikan mencakup laporan keuangan secara lengkap, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, hingga catatan atas laporan keuangan.

Selain itu, turut dilampirkan laporan keuangan tiga perusahaan umum daerah milik Pemerintah Kota Medan.

"Ruang lingkup laporan ini disusun secara lengkap, transparan, dan informatif sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2025," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rico juga menyampaikan bahwa laporan keuangan Pemko Medan tahun anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Capaian tersebut sekaligus menandai keberhasilan Pemerintah Kota Medan mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut.

"Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel," kata Rico.

Ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Medan atas dukungan dalam proses penganggaran dan pengawasan APBD sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan akuntabel.

Dalam paparannya, Rico juga memaparkan realisasi keuangan daerah tahun 2025.

Pendapatan daerah tercatat lebih dari Rp6,3 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp3 triliun, pendapatan transfer lebih dari Rp3,1 triliun, serta pendapatan lain yang sah lebih dari Rp100 miliar.

Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp5,8 triliun, dengan belanja operasi dan belanja modal sebagai komponen utama.

Adapun realisasi pembiayaan daerah tercatat lebih dari Rp105 miliar.

Menurut Rico, pengelolaan keuangan yang efektif turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang tercatat sebesar 5,10 persen, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp353,28 triliun dan inflasi yang terkendali di angka 4,36 persen.

Menutup pidatonya, Rico mengajak seluruh pihak menjadikan capaian tersebut sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.

"Pengelolaan keuangan daerah harus semakin baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujarnya.

Usai penyampaian pidato, Rico Waas menyerahkan dokumen LPJ APBD 2025 kepada Ketua DPRD Kota Medan untuk kemudian dibahas lebih lanjut oleh legislatif.*

(ad)

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia tersebut.

Baca Juga:

• Antusias Piala Dunia 2026 Tinggi, Bobby Nasution Ingatkan ASN Tetap Prioritaskan Pelayanan Publik

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mengatakan flu burung masih menjadi salah satu ancaman kesehatan global yang perlu diwaspadai secara serius.

Menurut dia, perkembangan berbagai varian virus baru menuntut kewaspadaan yang tidak boleh menurun.

"Perkembangan global menunjukkan adanya berbagai varian virus baru. Kondisi ini menuntut kewaspadaan kita agar tidak boleh berkurang sedikit pun," kata Sulaiman dalam sambutannya.

Ia menegaskan, respons terhadap potensi wabah harus dilakukan secara terpadu melalui investigasi lapangan yang cepat dan koordinasi lintas sektor.

Menurut dia, karakteristik wilayah Sumatera Utara yang memiliki aktivitas peternakan, perdagangan, serta mobilitas masyarakat yang tinggi membuat daerah ini memiliki risiko lebih besar terhadap penyebaran penyakit zoonosis.

"Upaya terpadu melalui investigasi lapangan yang cepat serta koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap potensi penularan dapat diantisipasi sedini mungkin," ujarnya.

Sulaiman menyebut pemerintah daerah terus mendorong penerapan pendekatan One Health atau Satu Kesehatan yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu sistem penanganan.

Menurut dia, penanggulangan penyakit zoonosis tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas instansi.

"Tantangan penanggulangan penyakit zoonosis tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja," kata dia.

Ia menambahkan, hasil workshop tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja perangkat daerah terkait, termasuk penguatan anggaran untuk kesiapsiagaan kesehatan daerah.

Sementara itu, Ketua Panitia Windy mengatakan kegiatan yang berlangsung selama 9–12 Juni 2026 itu diikuti 47 peserta dari Tim Gerak Cepat lintas sektor.

Fokus penguatan kapasitas diarahkan pada tiga wilayah dengan mobilitas tinggi, yakni Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Deli Serdang.

Sejumlah instansi turut terlibat dalam kegiatan tersebut, di antaranya RSUP H. Adam Malik Medan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Medan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumut, serta berbagai mitra pembangunan kesehatan lainnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap sistem ketahanan kesehatan Sumatera Utara semakin kuat dalam menghadapi potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) flu burung, terutama melalui penguatan koordinasi lintas sektor di lapangan.*

(ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tetap mengutamakan tugas dan pelayanan publik selama gelaran Piala Dunia 2026 berlangsung.

Imbauan tersebut disampaikan Bobby menanggapi antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola dunia itu yang sejumlah pertandingannya dijadwalkan berlangsung pada pagi hari dan berpotensi beririsan dengan jam kerja.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ingatkan Waspada Ancaman Gempa dan Tsunami Megathrust di Sumatera

Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat.

"Walaupun ada tim ataupun negara kesukaan yang didukung, tetap sesuaikan dengan kebutuhan dan jangan sampai mengganggu pekerjaan," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia menilai euforia Piala Dunia harus disikapi secara bijak, terutama oleh ASN yang memiliki kewajiban menjaga kualitas pelayanan publik.

Menurut dia, disiplin kerja harus tetap menjadi prioritas meskipun masyarakat tengah disuguhi berbagai pertandingan menarik dari ajang tersebut.

Bobby juga meminta agar aktivitas menonton pertandingan tidak berdampak pada produktivitas kerja maupun kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemprov Sumut.

"Semangat mendukung tim favorit silakan saja, tetapi tugas utama sebagai pelayan masyarakat harus tetap menjadi prioritas," ujarnya.

Menurut Bobby, ASN dituntut tetap profesional dalam menjalankan tugas, termasuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal tanpa terganggu agenda hiburan atau kegiatan luar pekerjaan.

Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko diperkirakan akan mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.

Namun demikian, Bobby mengingatkan agar antusiasme tersebut tidak mengurangi kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Ia berharap seluruh jajaran Pemprov Sumut tetap menjaga ritme kerja dan pelayanan publik meskipun momentum olahraga internasional tersebut berlangsung meriah di tengah masyarakat.*

(kd/ad)

Pernyataan itu disampaikan Bobby usai memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI TA 2026 di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Terkesan dengan Performa Timnas U-19 Indonesia, John Herdman Ingin Saksikan Langsung di Sumut

"Yang pertama tentu setiap peringatan yang disampaikan harus diperhatikan dengan baik. Kemudian simulasi-simulasi kebencanaan juga harus dipelajari, termasuk langkah penanggulangan saat terjadi bencana," kata Bobby.

Ia menekankan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir barat Sumatera Utara perlu memiliki pemahaman lebih terhadap risiko bencana, mengingat kawasan tersebut berada di dekat jalur pertemuan lempeng tektonik aktif.

Menurut dia, kondisi geografis tersebut membuat wilayah pantai barat Sumatera memiliki potensi terdampak gempa bumi besar maupun tsunami apabila terjadi aktivitas megathrust.

"Kalau lempengannya berada di sepanjang pantai barat Sumatera, tentu daerah-daerah di kawasan itu harus lebih waspada," ujarnya.

Bobby juga menyoroti pentingnya edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, termasuk pemanfaatan kearifan lokal dalam mitigasi risiko bencana.

Ia menyebut, sejumlah rumah adat di Indonesia pada masa lalu dibangun dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi bencana di wilayah masing-masing.

Menurut dia, rumah-rumah adat di kawasan pesisir umumnya dirancang menyesuaikan kondisi pasang surut air laut, sementara di daerah aliran sungai memiliki karakteristik berbeda sesuai kondisi alam setempat.

"Rumah adat biasanya dibangun dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan potensi alam di sekitarnya. Ini menjadi pelajaran penting yang akan kami kaji lebih lanjut," kata Bobby.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menerjemahkan arahan tersebut ke dalam berbagai program dan kebijakan daerah untuk memperkuat sistem mitigasi serta kesiapsiagaan bencana.

Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami yang berpotensi terjadi akibat aktivitas megathrust di wilayah barat Sumatera.*

(kd/ad)

MEDAN – Pelatih Tim Nasional Indonesia senior, John Herdman, mengaku terkesan dengan performa Timnas Indonesia U-19 yang berhasil menembus semifinal Piala AFF U-19 2026 usai menaklukkan Vietnam dengan skor 2-1 di Sumatera Utara.

Herdman menyebut permainan skuad muda Indonesia menunjukkan karakter kuat, terutama dalam hal mental bertanding dan daya juang yang tinggi.

Baca Juga:

• 41 Korban Banjir dan Longsor di Sumut Masih Hilang, Bobby Nasution: Terseret Arus

Tim asuhan Nova Arianto memastikan langkah ke semifinal setelah mencatat tiga kemenangan beruntun pada fase grup.

Selain mengalahkan Vietnam, Garuda Muda juga menundukkan Myanmar dan Timor Leste.

Laga terakhir kontra Vietnam digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, dan menjadi penentu posisi Indonesia sebagai salah satu tim yang melaju ke babak empat besar turnamen.

Herdman juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pelatih Nova Arianto yang dinilainya berhasil membangun konsistensi permainan tim sepanjang turnamen.

Menurut dia, perkembangan para pemain muda tersebut menunjukkan progres signifikan dalam aspek taktik maupun mental bertanding.

Lebih jauh, pelatih asal Inggris itu menyatakan keinginannya untuk menyaksikan langsung pertandingan Timnas U-19 di Sumatera Utara pada laga berikutnya.

Ia menilai atmosfer pertandingan di stadion dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai perkembangan generasi muda sepak bola Indonesia.

Pernyataan dukungan dari pelatih timnas senior tersebut dinilai menjadi tambahan motivasi bagi para pemain yang tengah bersaing di ajang ASEAN U-19 Boys Championship 2026, yang berlangsung pada 1–13 Juni 2026 di Sumatera Utara.

Timnas U-19 kini diharapkan mampu menjaga momentum kemenangan untuk melangkah hingga partai final di hadapan publik sendiri.*

(ad)

Baca Juga:

• BI Naikkan Suku Bunga Jadi 5,50 Persen untuk Stabilkan Rupiah

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menanggapi kritik publik terkait keterlibatan prajurit TNI dalam membantu aparat kepolisian menangani aksi kriminalitas jalanan, termasuk kasus begal.

Nas menduga, sebagian pihak yang memprotes keterlibatan TNI dalam penanganan kejahatan jalanan belum pernah menjadi korban langsung tindak kriminal tersebut.

Baca Juga:

• Wamenkum Jelaskan Alasan Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan di Luar Polri

Ia menambahkan, persepsi masyarakat terhadap penanganan begal akan berbeda jika mereka pernah mengalami langsung menjadi korban.

Menurut dia, penolakan terhadap keterlibatan TNI dalam kasus tersebut kerap berubah ketika masyarakat menghadapi situasi darurat keamanan.

"Begitu ada yang protes, lalu besok anaknya jadi korban begal dan kita biarkan, pasti protes lagi, salah lagi," ujar Nas.

Nas menyebut, TNI tidak mengambil alih tugas kepolisian dalam penegakan hukum, melainkan terlibat dalam kerangka operasi perbantuan yang memiliki dasar hukum dan dilakukan atas permintaan Polri.

Menurut dia, kehadiran prajurit TNI di lapangan merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat akan rasa aman, terutama di wilayah yang rawan kejahatan jalanan.

"Kalau di depan mata terjadi aksi begal, saya TNI dan tidak boleh menangani lalu saya biarkan, itu bisa masuk pembiaran," kata dia.

Ia menegaskan, setiap tindakan prajurit tetap berada dalam koridor hukum dan mekanisme yang berlaku, serta tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan aparat kepolisian.

Nas juga menilai, pertimbangan utama dalam pelibatan TNI adalah aspek keamanan masyarakat.

Selama tidak bertentangan dengan aturan, TNI akan tetap mendukung upaya menjaga ketertiban umum.

Ia menambahkan, Indonesia menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang menempatkan seluruh elemen bangsa sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.

"Kalau orang sudah berpikir seperti itu, artinya ketenangan dan kenyamanan di masyarakat berkurang," ujarnya.

Sebelumnya, TNI ikut dilibatkan dalam patroli bersama kepolisian di wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam rangka penanganan aksi begal dan peningkatan keamanan publik.

TNI juga menurunkan personel dari berbagai satuan, termasuk Koramil, Kodim, hingga batalion tempur, untuk mendukung patroli gabungan dengan Polri.

Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letkol Arh Noor Iskak, mengatakan keterlibatan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan keamanan wilayah melalui rencana pembentukan batalion teritorial pembangunan di berbagai daerah, yang disebut turut berperan dalam patroli dan penguatan sistem keamanan lingkungan.*

(km/ad)

JAKARTA – Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan alasan pemerintah membuka peluang bagi anggota polisi aktif untuk mengisi jabatan di kementerian atau lembaga yang menangani urusan pemenuhan gizi nasional dan pangan dalam Undang-Undang Polri yang baru disahkan.

Menurut Edward, kebijakan tersebut tidak keluar dari fungsi utama kepolisian, yakni perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• BRT Mebidang Rp1,9 Triliun Jadi Sorotan DPRD Medan, Khawatir Bebani APBD

Ia menjelaskan, pengaturan penugasan anggota Polri di luar struktur institusinya mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tiga fungsi utama kepolisian, yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang pertama adalah Harkamtibmas, pemeliharaan ketertiban masyarakat. Yang kedua perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, dan yang ketiga penegakan hukum," ujarnya.

Edward menyebut tiga fungsi tersebut kemudian dijabarkan dalam sejumlah bidang yang dinilai memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian.

Bidang-bidang itu menjadi dasar penempatan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian.

"Jadi itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa, sekali lagi, dapat ditempatkan anggota Polri di situ," kata dia.

Ia menambahkan, ketentuan dalam undang-undang tersebut juga merujuk pada praktik yang selama ini telah berjalan di sejumlah lembaga negara.

Penjelasan dalam aturan itu, menurut dia, hanya mempertegas kondisi yang sudah ada.

"Di dalam penjelasan pasal pun kita memberikan contoh yang existing yang ada sekarang ini," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati ketentuan mengenai penempatan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian dalam revisi Undang-Undang Polri yang kini telah disahkan.

Dalam aturan tersebut, anggota Polri dapat mengisi jabatan di kementerian atau lembaga sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian.

Penugasan itu juga dapat dilakukan atas permintaan kementerian atau lembaga maupun berdasarkan penugasan Presiden.

Pada bagian penjelasan undang-undang, sejumlah bidang disebut memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian, termasuk urusan perlindungan saksi dan korban, pengawasan obat dan makanan, serta pemenuhan gizi nasional dan pangan.

Ketentuan tersebut juga membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk ditempatkan di jabatan sipil di luar institusi kepolisian, dengan tata cara lebih lanjut yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.*

(km/ad)

MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyoroti rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Medan–Binjai–Deli Serdang (Mebidang) yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,9 triliun dari Kementerian Perhubungan.

Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyatakan kekhawatiran proyek transportasi massal tersebut akan menimbulkan beban baru bagi pemerintah daerah, khususnya terkait biaya operasional dan keberlanjutan sistem transportasi.

Baca Juga:

• Menaker Beberkan Strategi Prabowo Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja di Era Digital

Dalam forum tersebut, DPRD juga menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Irsan Indris Nasution.

Paul menilai absennya pejabat terkait menunjukkan lemahnya komunikasi pemerintah kota dengan legislatif dalam pembangunan proyek strategis tersebut.

Ia juga mengeluhkan minimnya sosialisasi terkait pembangunan koridor BRT kepada DPRD.

Menurut dia, sejumlah informasi justru diketahui setelah pekerjaan fisik mulai berjalan di lapangan.

"Kita pun tahu karena sudah ada pengerjaan di lapangan. Lantas banyak warga mempertanyakan ke kita, lalu kita respon," ujarnya.

Selain proyek BRT Mebidang, DPRD Medan turut menyoroti operasional layanan bus listrik atau Trans Metro Deli yang dinilai belum efisien secara fiskal.

Paul menyebut biaya operasional sistem transportasi tersebut mencapai sekitar Rp90 miliar per tahun, sementara pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan hanya sekitar Rp8 miliar per tahun.

"Apalagi jika nanti ada tambahan sekitar 200 armada BRT, tentu biaya operasional dan perawatan akan semakin besar," kata dia.

Menurut DPRD, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota karena berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa mendatang.

Paul juga menyinggung dampak pembangunan koridor BRT terhadap kondisi lalu lintas di Kota Medan.

Ia menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru seperti penyempitan badan jalan hingga peningkatan kemacetan di sejumlah titik.

"Akan banyak masalah baru yang muncul seperti penyempitan badan jalan, potensi kemacetan, hingga beban operasional yang dapat membebani APBD Kota Medan," ujarnya.

Hingga kini, Pemerintah Kota Medan belum memberikan penjelasan resmi terkait sorotan DPRD tersebut, termasuk mengenai skema pembiayaan lanjutan dan strategi pengelolaan operasional BRT Mebidang.*

(d/ad)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan berbagai program untuk memperkuat keterampilan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang dipicu perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan transformasi digital.

Hal tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference ke-114 di Jenewa.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi MBG, KPK Akui Sudah Lebih Dulu Menyelidiki

Karena itu, pemerintah menempatkan penguatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan pekerja sebagai agenda utama dalam menghadapi masa depan dunia kerja.

"Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menyiapkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperkuat perlindungan pekerja agar masyarakat tetap memiliki masa depan kerja yang layak," kata Yassierli dalam keterangan resmi, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia mengatakan perubahan pola kerja akibat digitalisasi telah memengaruhi cara masyarakat mencari pekerjaan, membangun karier, hingga bertahan di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

Menurut dia, generasi muda membutuhkan pengalaman kerja yang relevan, lulusan sekolah membutuhkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sementara pekerja di sektor digital memerlukan perlindungan yang lebih kuat.

Dalam forum tersebut, Yassierli memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja masa depan.

Salah satunya adalah Program Pemagangan Nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi.

Melalui program tersebut, peserta memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan dengan dukungan uang saku dari pemerintah.

Pemerintah mencatat program itu telah menjangkau 100 ribu peserta pada 2025 dan ditargetkan meningkat menjadi 150 ribu peserta pada 2026.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional bagi lulusan sekolah menengah atas dan sederajat dengan target 300 ribu peserta.

Yassierli menegaskan bahwa seluruh program tersebut dirancang agar dapat diakses secara setara oleh perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan.

"Program-program ini memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat dari wilayah terpencil," ujarnya.

Selain penguatan keterampilan, pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja melalui sejumlah program strategis nasional.

Dalam pidatonya, Yassierli menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan Food Estate, serta proyek hilirisasi industri sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

Menurut dia, masa depan kerja tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan negara menyediakan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pada aspek perlindungan pekerja, Indonesia juga memperkuat komitmen terhadap standar ketenagakerjaan internasional melalui ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization Nomor 188 tentang pekerjaan di sektor penangkapan ikan.

Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan kerja bagi awak kapal perikanan.

Pemerintah juga tengah menyusun kebijakan nasional untuk pekerja platform digital sebagai respons terhadap berkembangnya ekonomi digital dan model kerja berbasis aplikasi.

Yassierli mengatakan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja terus diperkuat melalui forum tripartit nasional guna membahas regulasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, keselamatan kerja, serta pelatihan vokasi.

Dalam forum internasional itu, Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk memperluas kerja sama dengan ILO dan berbagai mitra global dalam pengembangan kurikulum vokasi, pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta penguatan perlindungan bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja.

"Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan kerja layak, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Bersama-sama, kita membangun masa depan kerja yang menghormati martabat pekerja," kata Yassierli.*

(km/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan tetap pada seluruh tuntutan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Sikap tersebut disampaikan jaksa saat membacakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan (pleidoi) yang diajukan terdakwa dan tim penasihat hukumnya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi MBG, KPK Akui Sudah Lebih Dulu Menyelidiki

Dalam repliknya, jaksa menilai pembelaan yang disampaikan pihak terdakwa tidak mampu membantah fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Menurut jaksa, meskipun nota pembelaan disusun dengan argumentasi yang luas dan menggunakan berbagai referensi, substansi pembelaan tersebut dinilai tidak menyentuh inti perkara yang sedang diperiksa pengadilan.

"Pada hakikatnya sama sekali tidak menyentuh inti pembuktian dan tidak mampu menggoyahkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap secara terang benderang di persidangan," ujar jaksa.

Jaksa juga menilai tim penasihat hukum terdakwa melakukan penafsiran ulang terhadap fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan.

Menurut penuntut umum, pembelaan tersebut cenderung memisahkan setiap tindakan terdakwa dari rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan perkara.

"Nota pembelaan memutarbalikkan fakta melalui penafsiran ulang fakta yang sudah jelas agar seolah terdakwa tidak bersalah dengan cara memenggal-menggal setiap perbuatan terdakwa lalu menilainya secara terpisah dari rangkaian kejadian yang utuh," kata jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa tetap meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun kepada Nadiem Makarim.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi masa tahanan sementara," ujar jaksa saat membacakan tuntutan.

Tak hanya itu, jaksa turut menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan total nilai mencapai Rp5,68 triliun yang terdiri atas Rp809,596 miliar dan Rp4,871 triliun.

Menurut jaksa, nilai tersebut berkaitan dengan harta kekayaan terdakwa yang dinilai tidak seimbang dengan penghasilan sah dan diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, jaksa meminta agar diganti dengan pidana penjara selama sembilan tahun.

Jaksa juga meminta majelis hakim menetapkan status barang bukti sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp10 ribu kepada terdakwa.

Kasus pengadaan Chromebook menjadi salah satu perkara korupsi yang mendapat perhatian luas publik karena berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan nasional yang dijalankan pemerintah pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.*

(km/ad)