Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan rekam jejak Febrie selama bertugas sebagai Jampidsus.

Baca Juga:

• Penahanan Febrie di Rutan KPK Dinilai Sah, Pakar: Tak Ada Prosedur yang Dilanggar

Selain sebagai bentuk perlindungan, Rudi menjelaskan penempatan Febrie di Rutan KPK juga bertujuan menjaga akuntabilitas, transparansi, serta memperkuat sinergi antara Kejaksaan Agung dan KPK dalam proses penegakan hukum.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh proses hukum berjalan secara profesional dan terbuka.

Febrie Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK Cabang Jakarta Timur. Masa penahanan mulai berlaku sejak Jumat (24/7/2026) sebagai bagian dari proses penyidikan yang tengah berlangsung.

Rudi juga menjelaskan alasan Febrie tidak mengenakan rompi tahanan Kejagung saat diperlihatkan kepada publik usai penetapan tersangka.

Ia menyebut kondisi tersebut terjadi karena proses administrasi dan penanganan perkara berlangsung hingga larut malam sehingga terdapat sejumlah penyesuaian teknis saat pemindahan tahanan.

Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum terhadap Febrie Adriansyah akan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (in/dh)

Kedatangan warga Kecamatan Medan Labuhan itu bertujuan memberikan tambahan keterangan kepada penyidik guna membantu mengungkap pelaku di balik kematian anaknya. Kedua saksi yang merupakan rekan korban menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut selama kurang lebih tiga setengah jam.

Baca Juga:

• Pelajar Tewas Ditembak saat Tawuran di Medan, Polisi Akui Penyelidikan Masih Terkendala

"Saya berharap dari keterangan dua saksi ini kasus anak saya bisa segera terungkap dan pelakunya ditangkap," ujar Ika, Sabtu (25/7/2026).

Sebelumnya, Ika juga telah membuat laporan resmi ke Polda Sumut karena tidak menerima kematian putra sulungnya yang dinilai sangat tragis. Saat itu ia datang didampingi suami dan keluarganya untuk meminta keadilan atas peristiwa yang merenggut nyawa anaknya.

Daffa Al-Bukhari diketahui meninggal dunia pada Sabtu (18/7/2026) dini hari. Korban mengalami luka tembak di mata sebelah kiri serta sejumlah luka di bagian kepala dan tubuh lainnya.

Menurut penuturan Ika, ia mengetahui kabar tersebut setelah beberapa teman anaknya datang ke rumah sekitar pukul 02.00 WIB dan mengabarkan bahwa Daffa mengalami kecelakaan hingga kepalanya terluka. Namun, saat tiba di rumah sakit, korban telah dinyatakan meninggal dunia.

Dari informasi yang diperoleh keluarga, sebelum kejadian Daffa bersama sejumlah rekannya melintas di kawasan terowongan Jalan Tol, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disebut sempat berhenti karena melihat adanya bentrokan yang diduga melibatkan dua kelompok organisasi masyarakat.

Tak lama berselang, terdengar suara tembakan dan Daffa tiba-tiba terjatuh dengan kondisi wajah berlumuran darah. Rekan-rekannya kemudian berupaya mengevakuasi korban ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

Hingga kini, Polda Sumatera Utara masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penembakan serta memastikan kronologi lengkap peristiwa yang menyebabkan tewasnya pelajar tersebut.* (tm/dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, penyelidikan saat ini difokuskan untuk menemukan titik awal kebocoran gas yang menjadi pemicu ledakan. Tim gabungan yang terdiri dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Satreskrim Polrestabes Medan, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) masih melakukan leak test atau uji kebocoran pada jaringan pipa gas.

Baca Juga:

• Niat Ambil Baju ke Rumah, Pelajar Ini Tewas Diduga Tertembak Usai Menonton Tawuran di Medan

Menurutnya, temuan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk memperdalam proses investigasi. Namun, hingga kini polisi belum dapat menyimpulkan lokasi pasti kebocoran karena seluruh jaringan pipa masih dalam tahap pengujian.

Peristiwa ledakan yang terjadi pada Senin (20/7/2026) sekitar pukul 15.30 WIB itu mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Korban meninggal dunia masing-masing Jessica Anggi (36), istri pemilik rumah; Sinta Hiasinta Yanita Giawa (20), warga Kabupaten Nias Selatan; serta Roswita Bupu (26), asisten rumah tangga asal Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.

Sementara korban luka terdiri dari Muhammad Wiwin Widodo (38), Wewen Ardiansyah (39), Yudha Maulana Hutabarat (35) yang masih menjalani perawatan di RS Siloam, serta seorang balita berusia dua tahun yang merupakan anak pemilik rumah.

Polisi memastikan proses penyelidikan akan terus dilakukan hingga penyebab pasti kebocoran gas berhasil diungkap. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun pelanggaran dalam peristiwa tersebut.* (mi/dh)

Supratman menegaskan, penyesuaian tarif tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan layanan administrasi kewarganegaraan semakin cepat, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Berangkat ke Turki, 105 WNI Ternyata Dijual ke Libya, Modus Sindikat TPPO Terbongkar

Dalam aturan tersebut, biaya permohonan pewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) bagi warga negara asing ditetapkan sebesar Rp75 juta untuk setiap permohonan. Sementara itu, permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas keinginan sendiri dikenakan tarif Rp5 juta.

Supratman menjelaskan, penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung keberlanjutan reformasi pelayanan hukum di lingkungan Kementerian Hukum.

Menurutnya, seluruh penerimaan negara dari sektor tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan yang lebih cepat, aman, akurat, dan berbasis teknologi digital.

"Setiap rupiah PNBP yang diterima negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang semakin cepat, akurat, aman, dan berkualitas," katanya.

Selain layanan kewarganegaraan, pemerintah juga melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah layanan kekayaan intelektual. Meski demikian, tarif pendaftaran merek untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap dipertahankan sebesar Rp500 ribu per kelas tanpa mengalami kenaikan.

Sementara itu, tarif pendaftaran merek bagi pemohon umum disesuaikan menjadi Rp2,8 juta per kelas, yang merupakan penyesuaian pertama sejak tahun 2016.

Pemerintah juga menyederhanakan persyaratan administrasi pendaftaran merek bagi UMKM agar semakin banyak pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki.

Tak hanya itu, Kementerian Hukum menghadirkan kebijakan afirmatif di bidang hak cipta. Mulai 1 Agustus 2026, tarif pencatatan hak cipta untuk karya lagu dan/atau musik resmi digratiskan atau Rp0.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong para pencipta untuk lebih aktif mencatatkan karya mereka sekaligus memperkuat pusat data lagu dan musik nasional sebagai dasar pengelolaan royalti yang lebih transparan dan akuntabel.

Supratman menegaskan, prinsip utama pemerintah adalah menghadirkan pelayanan publik yang profesional, modern, berkeadilan, serta tetap menjamin akses masyarakat terhadap seluruh layanan hukum.* (mt/dh)

Menurut Fickar, seorang tersangka dapat ditempatkan di rumah tahanan mana pun selama berstatus sebagai rumah tahanan negara. Karena itu, penempatan Febrie Adriansyah di Rutan KPK dinilai tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Beberkan Awal Mula Kasus Febrie Adriansyah, Bermula dari Sejumlah Sprindik Polri

Ia menjelaskan, penentuan lokasi penahanan biasanya didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama untuk meminimalisasi potensi intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, Rutan KPK justru menjadi lokasi yang tepat untuk menahan Febrie karena memiliki tingkat keamanan yang dinilai mampu mengurangi potensi intervensi dari pihak luar, baik yang berasal dari kekuasaan maupun kepentingan lainnya.

"Tentu saja penempatan pada rumah tahanan negara di lokasi tertentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama soal akses yang memungkinkan terjadinya intervensi. Karena itu pilihan Rutan KPK sangat tepat karena kemungkinan potensi ditembus intervensinya sangat kecil, baik intervensi kekuasaan maupun uang," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan langsung melakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan KPK.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung, Rudi Margono, mengatakan penempatan Febrie di Rutan KPK dilakukan dengan mempertimbangkan faktor perlindungan. Menurutnya, selama menjabat sebagai Jampidsus, Febrie menangani berbagai perkara besar sehingga diperlukan langkah khusus untuk menjamin keamanan selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyebut penempatan di Rutan KPK bertujuan menjaga akuntabilitas, transparansi, serta memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum dalam proses penyidikan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penitipan tahanan antarpenegak hukum merupakan praktik yang lazim dilakukan apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurutnya, mekanisme tersebut telah beberapa kali diterapkan, baik oleh Kejaksaan Agung maupun KPK.

Dengan demikian, penahanan Febrie Adriansyah di Rutan KPK dinilai tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan prosedur yang berlaku.* (k/dh)

Pelatihan tersebut bertujuan mengintegrasikan seluruh tingkatan kepengurusan Muhammadiyah, mulai dari Pimpinan Pusat hingga tingkat Ranting, ke dalam satu sistem data nasional yang terpusat.

Baca Juga:

• Kopi hingga Kuliner Aceh Tampil di JCC, Kapolda Dukung UMKM Tanah Rencong Tembus Pasar Nasional

"Kegiatan ini diikuti sekitar 65 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Aceh," ujarnya dalam laporan kegiatan.

Sementara itu, Wakil Ketua PWM Aceh, Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag., menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan yang harus direspons seluruh elemen organisasi Muhammadiyah.

"Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi bagian dari refleksi digitalisasi yang menuntut Muhammadiyah sebagai organisasi modern agar mampu mengikuti perkembangan teknologi," katanya.

Pelatihan menghadirkan Tim SatuMu dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yakni Amir Nashiruddin dari Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah serta Arwanda Isman dari Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam pemaparannya, tim menjelaskan bahwa SatuMu merupakan platform utama yang dirancang untuk mendukung tata kelola organisasi Muhammadiyah secara terintegrasi melalui sistem digital.

Platform tersebut menjadi bagian dari ekosistem digital Muhammadiyah bersama MASA (Muhammadiyah Aisyiyah Super Apps) dan Muhammadiyah ID sebagai identitas digital resmi bagi seluruh warga Muhammadiyah.

Implementasi program ini mengacu pada Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 527/KEP/I.0 sebagai dasar pengembangan sistem tata kelola organisasi berbasis data.

Materi pelatihan juga mencakup penggunaan Direktori Organisasi Muhammadiyah (DOM) sebagai basis data organisasi serta pengelolaan e-KTAM (Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah Elektronik) yang terintegrasi secara nasional.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan mengenai tugas agen dan verifikator dalam mengelola data organisasi maupun keanggotaan. Agen bertugas memperbarui data organisasi, sedangkan verifikator melakukan validasi terhadap setiap perubahan data guna menjaga akurasi informasi.

Tim SatuMu menilai keberadaan DOM menjadi fondasi penting karena selama ini Muhammadiyah belum memiliki sistem data organisasi yang terpusat secara nasional.

Selain mempermudah administrasi digital, sistem tersebut juga diharapkan mendukung distribusi iuran, pelayanan organisasi, hingga proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Sebagai tindak lanjut, PWM Aceh akan membentuk tim agen dan verifikator di tingkat wilayah serta mendorong pembentukan tim serupa di seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Aceh.

Setelah sedikitnya 80 persen agen dan verifikator memiliki e-KTAM, program pelatihan akan dilanjutkan melalui bimbingan teknis secara bertahap hingga ke tingkat daerah, cabang, dan ranting.

Melalui pelatihan ini, Muhammadiyah menargetkan terwujudnya tata kelola organisasi yang modern, terintegrasi, berbasis data, serta mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi, pengelolaan keanggotaan, dan pengambilan keputusan di era digital.* (dh)

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, mengatakan IHSG selama sepekan ditutup di level 6.196,430 atau naik 0,34 persen dibandingkan penutupan pekan sebelumnya yang berada di level 6.175,535.

Baca Juga:

• IHSG Menguat Pekan Ini, Investor Asing Tetap Incar Saham Bank dan Energi

Selain penguatan indeks, aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan. Rata-rata volume transaksi harian melonjak hingga 66,88 persen menjadi 43,68 miliar lembar saham dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat 26,17 miliar lembar saham.

Tak hanya itu, rata-rata nilai transaksi harian juga meningkat tajam sebesar 41,21 persen menjadi Rp19,76 triliun, dari sebelumnya Rp13,99 triliun.

Kinerja positif turut terlihat pada frekuensi transaksi harian yang naik 14,40 persen menjadi 2,67 juta kali transaksi. Pada pekan sebelumnya, frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 2,33 juta kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia juga mengalami kenaikan sebesar 1,13 persen menjadi Rp10.870 triliun, dibandingkan posisi pekan sebelumnya yang berada di level Rp10.749 triliun.

Meski sejumlah indikator perdagangan menunjukkan tren positif, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih di pasar saham domestik.

Pada perdagangan Jumat (24/7/2026), nilai jual bersih atau net sell investor asing tercatat mencapai Rp1,36 triliun.

Secara akumulatif sepanjang tahun berjalan (year to date/YTD), investor asing telah membukukan aksi jual bersih sebesar Rp79,09 triliun di pasar saham Indonesia.

Penguatan IHSG yang dibarengi peningkatan aktivitas perdagangan menunjukkan minat transaksi di pasar modal masih terjaga. Namun, pelaku pasar tetap mencermati pergerakan dana asing yang hingga kini masih mencatatkan tren keluar dari pasar domestik.* (in/dh)

Febri menyebut perkara yang menjerat Febrie bermula dari sejumlah surat perintah penyidikan (sprindik) yang sebelumnya diterbitkan oleh Polri dan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Heboh Emas 74 Kg Terseret Kasus Febrie, Kuasa Hukum Don Ritto: Jangan Terburu-buru Menyimpulkan

Menurut Febri, salah satu sprindik dari Polri berkaitan dengan dugaan perkara korupsi dan TPPU dalam penanganan kasus Asabri. Setelah menerima pelimpahan perkara tersebut, Kejagung kemudian menerbitkan sejumlah sprindik baru untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang.

"Kejaksaan Agung menerbitkan tiga sprindik umum, dan tadi ada tambahan satu penetapan tersangka untuk dugaan atau indikasi TPPU," katanya.

Febri berharap proses hukum terhadap Febrie Adriansyah dapat berjalan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan fakta yang ada.

Ia menegaskan bahwa Febrie saat ini sudah tidak menjabat sebagai Jampidsus sehingga harus diperlakukan sama seperti warga negara lainnya dalam proses hukum.

"Pak FA sangat berharap fakta-fakta bisa dipilah secara jernih dan proses hukum ini berjalan secara adil," ujar Febri.

Kuasa hukum juga meminta penyidik menjelaskan secara terbuka dasar penetapan tersangka terhadap Febrie agar masyarakat mendapatkan gambaran yang lengkap terkait perkara tersebut.

Sementara itu, Febrie Adriansyah menyampaikan keberatan atas proses penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia menilai perubahan status dari saksi menjadi tersangka berlangsung dalam waktu yang sangat cepat.

Febrie mengungkapkan dirinya awalnya dipanggil sebagai saksi berdasarkan Sprindik Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 20 Juli 2026 terkait dugaan perkara TPPU.

Namun setelah menjalani pemeriksaan sejak siang hingga malam hari, statusnya berubah menjadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan.

Febrie menilai proses tersebut berbeda dengan mekanisme yang selama ini diterapkan ketika dirinya masih menjabat sebagai Jampidsus di Kejaksaan Agung.

Menurutnya, penetapan tersangka seharusnya dilakukan setelah seluruh alat bukti diperiksa dan dikonfirmasi secara mendalam melalui proses ekspose perkara.

"Baru kami yakin bahwa ini tidak zalim dikatakan tersangka dan barulah kami melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya dan saya merasa memang ini kriminalisasi," ujar Febrie sebelum masuk mobil tahanan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan TPPU dan melakukan penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Jakarta Timur.

Proses hukum terhadap Febrie masih terus berjalan dan Kejagung menyatakan penyidikan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.* (k/dh)

Handika menyebut, kesimpulan terkait keterkaitan barang bukti berupa uang dan emas tersebut seharusnya dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan aset.

Baca Juga:

• Dulu Memborgol Tersangka Korupsi, Kini Febrie Adriansyah Ditahan Tanpa Borgol Disorot DPR

Menurut Handika, dirinya mendampingi pemeriksaan Don Ritto di Gedung Utama Kejagung sejak pagi hingga malam hari. Dari proses tersebut, ia menilai penyidik perlu lebih mendalami hubungan antara barang bukti yang ditemukan dengan pihak yang disebut terkait.

Ia menyebut uang dan emas yang ditemukan di sejumlah lokasi, termasuk Kafe De Clan, money changer, dan kawasan Sentul, tidak memiliki hubungan dengan Febrie Adriansyah berdasarkan keterangan yang disampaikan kliennya.

"Klien kami sudah menjelaskan secara gamblang dari mana asal-usul uang dan emas itu serta untuk apa," katanya.

Handika meminta penyidik melakukan pengujian secara formal maupun materiil sebelum menyimpulkan kepemilikan aset yang telah disita.

Ia menilai pengaitan aset tersebut dengan Febrie Adriansyah masih terlalu dini karena proses pembuktian hukum masih berjalan.

"Mestinya Tim 9 menguji relevansi secara formal dan materiil. Sangat disayangkan jika secara prematur menghubungkan uang dan emas yang disita merupakan milik Pak Febrie," ujar Handika.

Selain membantah keterkaitan aset tersebut dengan Febrie, Handika juga menyampaikan bahwa sejumlah pihak yang mengaku sebagai pemilik uang dan emas tengah mempertimbangkan langkah hukum.

Menurutnya, pihak-pihak tersebut berencana mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyitaan aset.

"Para pemilik uang dan emas kemungkinan akan mengajukan gugatan praperadilan atas penyitaan aset mereka," ucapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan kasus TPPU yang berkaitan dengan temuan uang valuta asing dan emas seberat 74 kilogram.

Febrie kemudian ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Jakarta Timur setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejagung.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung Rudi Margono mengatakan penahanan dilakukan sebagai bagian dari proses hukum sekaligus pertimbangan perlindungan terhadap Febrie selama perkara berjalan.

Kejagung memastikan proses penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap hubungan antara barang bukti, pihak terkait, serta dugaan tindak pidana yang terjadi.* (k/dh)

Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan dan apresiasi Kapolda Aceh terhadap partisipasi Bhayangkari Daerah Aceh yang membawa berbagai produk unggulan daerah serta memperkenalkan kekayaan budaya Tanah Rencong di tingkat nasional.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan Ombudsman Perkuat Sinergi, Dorong Pelayanan Publik yang Lebih Profesional

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, kehadiran Kapolda merupakan bentuk dukungan agar Bhayangkari Aceh terus berkontribusi dalam mempromosikan produk UMKM lokal.

"Bapak Kapolda hadir untuk memberikan dukungan dan semangat kepada Bhayangkari Daerah Aceh yang ikut ambil bagian dalam Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026," ujar Joko.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74. Bazar ini menghadirkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai wilayah Indonesia.

Sebanyak 727 stan UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menampilkan berbagai produk unggulan daerah. Selain pameran produk, acara juga diisi dengan berbagai kegiatan seperti talkshow, workshop, peragaan busana wastra Nusantara, hingga demo memasak.

Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 resmi dibuka oleh Ketua Umum Seruni Kabinet Merah Putih Selvi Gibran Rakabuming pada Rabu (22/7/2026).

Dalam ajang tersebut, Stan Bhayangkari Daerah Aceh menghadirkan sejumlah produk khas Aceh, mulai dari busana adat, kopi khas Aceh, emping, kuliner tradisional, hingga berbagai produk usaha mikro kecil dan menengah lainnya.

Produk-produk tersebut menjadi daya tarik bagi pengunjung sekaligus menjadi sarana memperkenalkan potensi ekonomi dan budaya Aceh kepada masyarakat dari berbagai daerah.

Melalui keikutsertaan dalam Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026, Bhayangkari Daerah Aceh berharap produk lokal dan UMKM daerah semakin dikenal secara luas serta mampu membuka peluang pasar yang lebih besar.

Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM Aceh agar semakin berkembang di tingkat nasional.* (dh)

Ajakan tersebut disampaikan perempuan yang akrab disapa Kak Na saat berdialog bersama Forum Aneuk Tanoh Rencong di Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (24/7/2026) malam.

Baca Juga:

• Hari Pertama MPLS di Medan, Rico Waas Tegaskan Sekolah Wajib Aman, Nyaman dan Bebas Bullying

"Ananda semua harus berani melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan ananda. Jika menemukan kasus kekerasan, bullying, dan jenis kejahatan anak lainnya, ananda bisa melaporkan kepada aparat berwajib," ujar Kak Na.

Ia juga menyebut anak-anak dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyampaikan laporan apabila mengalami tindakan perundungan.

Menurutnya, masyarakat perlu bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Dalam kesempatan tersebut, Kak Na turut menyoroti kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur beberapa waktu lalu. Ia menilai tindakan kekerasan terhadap anak bukanlah solusi dalam menyelesaikan sebuah persoalan.

"Apa yang dilakukan anak tersebut memang sebuah kesalahan. Namun menghukum seorang bocah yang kedapatan mengambil uang hanya sebesar Rp10 ribu dengan cara brutal tentu merupakan sebuah kesalahan besar," katanya.

Kak Na mengingatkan para orang tua agar memberikan pendidikan tentang kejujuran dan tanggung jawab kepada anak sejak dini. Ia juga meminta masyarakat lebih bijak dalam menghadapi persoalan kenakalan anak dan remaja.

Menurutnya, setiap tindakan anak harus dilihat dengan pendekatan pendidikan dan pemahaman terhadap kondisi yang melatarbelakanginya.

"Tanyakan kenapa dia mengambil uang tersebut, bisa jadi ia lapar atau ada kebutuhan mendesak yang belum mampu dijangkau nalar seorang anak," ucapnya.

Kak Na berharap masyarakat lebih peka terhadap kondisi sosial di lingkungan masing-masing serta mengedepankan kesabaran dalam menghadapi perilaku anak dan remaja.

Ia menilai anak-anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan bimbingan, bukan perlakuan keras yang dapat berdampak buruk terhadap masa depan mereka.

"Nalar anak tentu belum mampu menjangkau baik buruk suatu perbuatan negatif serta sebab akibat yang timbul dari kesalahan yang mereka lakukan. Mari kita jadikan pendidikan anak sebagai kesadaran bersama karena merekalah generasi penerus Aceh," ujarnya.

Menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kak Na mengajak seluruh anak Aceh untuk terus menjadi pribadi yang sehat, kuat, berdaya saing, dan memiliki karakter positif.

Kegiatan dialog tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A Murthala serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Ceh Meutia Juliana.* (dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).

Baca Juga:

• Respons Dewan Pers Usai Prabowo Sebut Wartawan 'Londo Ireng': Presiden Dinilai Alergi Kritik

"Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng, yang ikut Belanda perang melawan kita," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menyebut bahwa kelompok dengan karakter tersebut masih ada hingga saat ini dengan bentuk yang berbeda.

"Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM," kata Prabowo dalam pidatonya.

Menurut Prabowo, ada pihak-pihak yang terus memprediksi Indonesia akan mengalami kegagalan dan kehancuran, namun hal tersebut tidak terbukti.

Ia juga mempertanyakan sumber pendanaan sejumlah organisasi yang kerap memberikan kritik terhadap pemerintah.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat kritik dari sejumlah organisasi pers dan masyarakat sipil. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meminta Prabowo memberikan klarifikasi dan mempertimbangkan kembali penggunaan istilah tersebut.

Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana menilai penyebutan istilah "londo ireng" terhadap wartawan dapat memberikan stigma negatif terhadap profesi jurnalistik.

Menurutnya, kerja jurnalistik merupakan bagian dari fungsi kontrol publik dan kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk keberpihakan kepada pihak asing.

Bayu mengatakan, pemerintah sebaiknya melihat kritik media sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik.

Senada dengan AJI, Ketua PWI Surakarta Sri Hartanto juga menyoroti penggunaan istilah tersebut. Ia menilai narasi yang menghubungkan wartawan dengan kepentingan asing dapat berdampak terhadap kebebasan pers.

Menurutnya, media bekerja berdasarkan fakta di lapangan dan kritik merupakan bagian dari peran pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Selain organisasi pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut memberikan tanggapan. YLBHI menilai pernyataan tersebut berpotensi menciptakan stigma terhadap kelompok kritis seperti wartawan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

YLBHI menyebut kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak masyarakat dalam negara demokrasi. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat dan pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian dari mandat konstitusi.

Polemik terkait istilah "londo ireng" hingga kini masih menjadi perhatian publik, terutama terkait hubungan antara kritik terhadap pemerintah, kebebasan pers, dan ruang partisipasi masyarakat dalam demokrasi.* (tp/dh)

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis mengatakan, sistem yang berlaku saat ini belum memberikan pengakuan penuh terhadap pembayaran zakat karena masih sebatas menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Baca Juga:

• IHSG Menguat Pekan Ini, Investor Asing Tetap Incar Saham Bank dan Energi

"Kita ini umat Islam kena double tax, bayar dua kali. Saya sebagai karyawan atau pegawai perusahaan bayar zakat, tapi dipotong pajak juga," ujar Cholil Nafis usai menghadiri Pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).

MUI mengusulkan agar mekanisme zakat dapat diterapkan seperti konsep tax credit, yakni pembayaran zakat yang dilakukan melalui lembaga resmi dapat langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Cholil menjelaskan, zakat yang dihimpun melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran sosial yang sejalan dengan program pemerintah, terutama dalam membantu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, dana zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan pembangunan bangsa.

"Kita harus memproporsikan yang bayar zakat itu bisa dihitung sebagai pajak. Karena BAZNAS dan LAZ itu ada untuk mengurangi kemiskinan dan digunakan untuk kepentingan bangsa," katanya.

Ia menilai perubahan skema tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang telah menjalankan kewajiban zakat sekaligus membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Selain mendorong perubahan kebijakan fiskal terkait zakat dan pajak, MUI juga menegaskan dukungannya terhadap perkembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di berbagai daerah.

Cholil menyebut keberadaan LAZ berbasis masyarakat tetap diperlukan karena BAZNAS tidak dapat bekerja sendiri dalam menghimpun dan menyalurkan potensi zakat secara maksimal di seluruh Indonesia.

MUI berharap pemerintah dapat melakukan kajian lebih lanjut terkait usulan tersebut agar pengelolaan zakat dan sistem perpajakan dapat berjalan lebih terintegrasi serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.* (d/dh)

Rudianto menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik karena Febrie sebelumnya merupakan pejabat penegak hukum yang menangani banyak perkara korupsi dan selama ini menerapkan penggunaan atribut tahanan terhadap tersangka kasus pidana khusus.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Ditahan 20 Hari di Rutan KPK, Kejagung Ungkap Alasan Penempatannya

Politikus Partai NasDem itu mengatakan, proses hukum harus tetap berjalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Menurutnya, tidak boleh ada kesan perlakuan khusus terhadap siapa pun yang sedang menjalani proses hukum.

Rudianto menegaskan, apabila tersangka kasus korupsi lainnya selama ini ditampilkan menggunakan borgol dan rompi tahanan, maka perlakuan yang sama seharusnya juga diterapkan kepada Febrie.

"Semua sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada kesan perlakuan istimewa kepada siapa saja yang menjadi tersangka," katanya.

Menurut Rudianto, konsistensi dalam penegakan hukum menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Terlebih, Febrie merupakan aparat penegak hukum yang sebelumnya memiliki kewenangan besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ia meminta seluruh aparat penegak hukum menjalankan proses penyidikan secara profesional, proporsional, dan adil tanpa membedakan latar belakang seseorang.

"Tegakkan hukum itu secara proporsional, profesional, dan adil. Hukum bisa ditegakkan kalau prosesnya juga berjalan baik dan adil," ucapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat (24/7/2026), Febrie kemudian ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan KPK Cabang Jakarta Timur.

Saat proses penahanan, Febrie terlihat tidak mengenakan rompi tahanan Kejaksaan berwarna merah muda dan tidak menggunakan borgol seperti tahanan kasus korupsi pada umumnya.

Kondisi tersebut sempat menjadi perhatian awak media yang berada di lokasi. Ketika ditanya mengenai tidak digunakannya rompi tahanan, Febrie sempat menjawab singkat sebelum masuk ke kendaraan tahanan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa tidak digunakannya rompi tahanan terjadi karena proses penanganan berlangsung hingga malam hari dan situasi saat itu cukup terburu-buru.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung Rudi Margono mengatakan keputusan penempatan Febrie di Rutan KPK dilakukan dengan pertimbangan tertentu, termasuk aspek perlindungan, transparansi, dan akuntabilitas selama proses hukum berlangsung.

Kasus dugaan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah masih terus berproses dan penyidik Kejaksaan Agung melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.* (k/dh)

Penahanan tersebut dilakukan usai Febrie menjalani pemeriksaan pada Jumat (24/7/2026). Ia kini ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Jakarta Timur.

Baca Juga:

• DPR Soroti Penahanan Febrie Tanpa Borgol dan Rompi, Tegaskan Tak Boleh Ada Perlakuan Khusus

"Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan KPK Cabang Jakarta Timur," ujar Rudi di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (24/7/2026).

Rudi menjelaskan, keputusan menempatkan Febrie di Rutan KPK dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya karena Febrie sebelumnya pernah menangani sejumlah perkara besar selama menjabat sebagai Jampidsus.

Menurutnya, penempatan tersebut juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap tersangka selama proses hukum berlangsung.

"Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK. Kami memastikan yang bersangkutan pernah berjasa menangani kasus-kasus besar," katanya.

Selain faktor perlindungan, Kejagung menilai penahanan di Rutan KPK dapat mendukung proses hukum yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan sinergi dengan KPK," jelas Rudi.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam proses penanganan perkara, Febrie juga sempat menyampaikan keberatan atas penetapan tersangka dan penahanan terhadap dirinya. Ia menilai alat bukti yang digunakan penyidik belum mencukupi.

Sementara itu, terkait tidak digunakannya rompi tahanan saat Febrie diperlihatkan kepada publik, Rudi menyebut hal tersebut terjadi karena proses pemeriksaan dan penahanan berlangsung hingga malam hari.

"Iya kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam," ungkapnya.

Kejagung memastikan proses hukum terhadap Febrie Adriansyah masih terus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Penyidik akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut.* (in/dh)

Rudy mengatakan, sejumlah senior partai telah menyampaikan laporan kepada DPP sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan partai dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Walk Out dari Paripurna DPRD Sumut, Polemik Kuorum hingga Isu Koalisi Memanas

"Jika laporan tersebut mengandung fakta kebenaran, tentu kita mendesak DPP untuk ambil alih sementara kepemimpinan DPD Sumut, sembari menata internal guna menyelesaikan persoalan yang ada," kata Rudy Hermanto kepada wartawan di Medan, Sabtu (25/7).

Mantan anggota DPRD Sumatera Utara itu menilai ada perubahan yang terjadi dalam kultur organisasi PDI Perjuangan Sumut. Ia menyebut nilai kebersamaan dan kedekatan antara elite partai dengan kader yang selama ini menjadi ciri khas partai mulai memudar.

Rudy mengenang, sebelumnya kader, anggota legislatif, hingga kepala daerah dapat berbaur tanpa melihat jabatan maupun posisi dalam struktur partai.

"Dulu kita bisa duduk santai dengan anggota DPR, DPRD, bahkan dengan kepala daerah. Semua menyatu duduk sejajar. Tidak ada lagi kelihatan anggota DPRD atau elite partai yang duduk ngopi di warung kopi bersama kader," ujarnya.

Menurut Rudy, kondisi saat ini berbeda. Ia menilai sebagian kader mulai merasakan adanya jarak antara pengurus partai, anggota legislatif, kepala daerah, dan kader biasa.

Ia menyebut kader yang tidak memiliki jabatan di struktur partai maupun pemerintahan terkadang merasa sulit menyampaikan aspirasi secara langsung.

"Partai seakan kehilangan roh sebagai partai wong cilik. Dalam hal ini DPP mesti mengevaluasi kondisi di DPD Sumut yang sedang tidak baik-baik saja," tegasnya.

Rudy juga mendorong agar pendidikan kader tidak hanya dilakukan melalui sekolah partai, tetapi juga melalui pelatihan yang memperkuat nilai perjuangan marhaen.

Menurutnya, kader perlu mendapatkan pengalaman langsung bersama masyarakat, terutama petani dan masyarakat desa, sebagai bagian dari proses pembentukan karakter pemimpin partai.

Ia berharap DPP PDI Perjuangan dapat melakukan evaluasi internal apabila ditemukan adanya persoalan berdasarkan fakta dan hasil pendalaman.

Rudy menilai langkah penataan organisasi diperlukan untuk menjaga soliditas PDI Perjuangan Sumatera Utara agar tetap berjalan sesuai nilai perjuangan partai.* (dh)

Dalam penyidikan sementara, Kejati Jatim menemukan dugaan kerugian negara mencapai sekitar Rp10,2 miliar dalam pengelolaan keuangan KBS periode 2016-2024. Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk pengadaan pakan dan perawatan satwa, diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Baca Juga:

• Kejati Riau Geledah Kantor Disdik Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Smart Board Rp9,5 Miliar

"Dari sekitar Rp10 miliar ini, ada sekitar Rp7,4 miliar dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh, dana tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri," ujar Punia, Jumat (24/7/2026).

Menurut penyidik, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk menunjang kebutuhan KBS, termasuk pemenuhan pakan satwa. Namun dalam praktiknya ditemukan adanya dugaan pengurangan anggaran yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.

Kejati menduga laporan penggunaan anggaran dibuat seolah-olah sesuai prosedur, tetapi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Rangkap Jabatan Diduga Jadi Celah Penyimpangan

Dalam proses penyidikan, Kejati Jatim juga menemukan dugaan adanya rangkap jabatan yang dilakukan Choirul Anwar saat menjabat sebagai Direktur Utama KBS.

Selain sebagai Dirut, Choirul disebut juga merangkap sebagai Direktur Operasional dan Direktur Keuangan. Kondisi tersebut membuat proses pengajuan anggaran, penggunaan dana, hingga pertanggungjawaban berada dalam kendali satu orang.

"Dia sebagai Direktur Utama, kemudian saat bersamaan menjabat Direktur Operasional dan Direktur Keuangan. Jadi uang diambil, kemudian pertanggungjawabannya dibuat dan ternyata seolah-olah benar, tetapi kenyataannya diduga fiktif," jelas Punia.

Menurut Kejati, rangkap jabatan tersebut membuat pengawasan internal menjadi lemah sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan.

Kejati Dalami Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Kejati Jatim memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi KBS masih terus berjalan. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara tersebut.

Punia menyebut kasus korupsi dengan nilai kerugian besar biasanya tidak dilakukan oleh satu orang saja. Karena itu, penyidik masih melakukan pendalaman berdasarkan bukti dan keterangan para saksi.

Hingga saat ini, sekitar 20 saksi telah diperiksa dalam proses penyidikan. Penelusuran dokumen juga dilakukan sejak tahun 2013, meski dugaan penyimpangan yang ditemukan sementara terjadi pada periode 2016 hingga 2024.

Kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejati Jawa Timur.

Kondisi Satwa KBS Jadi Sorotan

Munculnya kasus dugaan korupsi dana operasional KBS turut membuat kondisi satwa menjadi perhatian publik.

Namun pihak manajemen KBS memastikan kondisi seluruh satwa saat ini tetap terjaga. Berbagai satwa seperti harimau, singa, gajah, orang utan, jerapah, hingga monyet disebut dalam kondisi sehat dan mendapatkan perawatan rutin.

Direktur Operasional dan Umum Perumda KBS Nurika Widyasanti mengatakan, pihaknya tetap menjalankan pemeliharaan satwa sesuai standar lembaga konservasi.

"Kondisi satwa di KBS sampai dengan hari ini alhamdulillah dalam kondisi baik dan sehat. Kami selalu mengupayakan pemeliharaan serta peningkatan kualitas secara berkelanjutan," katanya.

Ia menjelaskan, pemberian pakan tetap dilakukan secara rutin sesuai kebutuhan masing-masing jenis satwa, termasuk layanan kesehatan dan pengayaan lingkungan untuk menjaga kesejahteraan satwa.

Sementara itu, proses hukum terhadap dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS masih terus berjalan dan Kejati Jatim akan melakukan pembaruan perkembangan perkara setelah memperoleh bukti tambahan.* (d/dh)

Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumut itu awalnya berlangsung normal. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir terhadap LPJ APBD 2025 sebelum rapat berlanjut ke agenda pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Tinjau Paviliun Pulau Pinang di PRSU 2026, Perkuat Peluang Kerja Sama

Di tengah interupsi tersebut, Bobby Nasution memilih meninggalkan ruang sidang. Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut juga ikut keluar dari ruang rapat.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sumut Sulaiman Harahap mengatakan interupsi yang muncul saat menjelang penandatanganan dinilai memperlambat jalannya proses pengambilan keputusan.

"Di awal rapat sudah dilakukan pengecekan kehadiran untuk memastikan kuorum. Setelah itu seluruh fraksi menyampaikan pandangan, laporan Badan Anggaran dibacakan, kemudian saat hendak penandatanganan kembali dipersoalkan soal kuorum," ujarnya.

Namun saat ditanya alasan Bobby meminta jajaran OPD ikut meninggalkan rapat, Sulaiman mengaku tidak mengetahui alasan pasti tindakan tersebut.

Sementara itu, DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menilai interupsi anggota DPRD terkait kuorum memiliki dasar hukum yang jelas sesuai Peraturan DPRD Sumut Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan menegaskan syarat kuorum dalam rapat paripurna untuk pengambilan keputusan APBD maupun penetapan perda harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, Bobby seharusnya menghormati mekanisme yang sedang berlangsung, bukan meninggalkan ruang rapat sebelum proses selesai.

PDIP juga menilai tindakan walk out tersebut dapat menimbulkan kesan kurang menghormati lembaga legislatif dan meminta Bobby menyampaikan penjelasan kepada publik atas sikap yang diambil.

Selain itu, Sutrisno menduga aksi Bobby merupakan bentuk kekecewaan terhadap dinamika politik di internal koalisi pendukungnya. Ia bahkan menyebut peristiwa tersebut dapat dibaca sebagai sinyal adanya persoalan dalam koalisi pengusung Bobby-Surya.

Di sisi lain, Fraksi NasDem DPRD Sumut memiliki pandangan berbeda. Anggota Fraksi NasDem Defri Noval Pasaribu menilai langkah Bobby kemungkinan merupakan bentuk protes terhadap jalannya pembahasan dalam rapat.

Menurut Defri, ketentuan kuorum sebenarnya telah terpenuhi karena mengacu pada kehadiran fisik maupun daftar hadir anggota DPRD sebagaimana diatur dalam tata tertib.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan pembahasan yang lebih substantif terkait kepentingan masyarakat dibanding memperpanjang polemik mengenai prosedur rapat.

Terkait isu keretakan koalisi, Defri memastikan hingga saat ini partai-partai pendukung Bobby-Surya masih solid dalam mengawal jalannya pemerintahan di Sumatera Utara. Menurutnya, kritik dan masukan yang disampaikan merupakan bagian dari upaya memperbaiki kinerja pemerintah, bukan pertanda perpecahan politik.

Hingga kini, Bobby Nasution belum memberikan penjelasan secara langsung mengenai alasan dirinya meninggalkan rapat paripurna maupun meminta jajaran OPD keluar dari ruang sidang. Publik pun masih menantikan klarifikasi resmi dari Gubernur Sumatera Utara terkait polemik tersebut.* (ds/dh)

Menurut Sahroni, status seseorang sebagai mantan pejabat penegak hukum tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.

Baca Juga:

• Febrie Ditahan Tanpa Rompi, Beda Perlakuan dengan Dadan Hindayana Jadi Sorotan Publik

Politikus Partai NasDem itu juga mengingatkan agar tidak ada perlakuan khusus terhadap Febrie selama menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Dan di dalam tahanan juga jangan ada perlakuan spesial apa pun," ujarnya.

Sahroni menilai penanganan perkara yang melibatkan mantan Jampidsus tersebut kini menjadi perhatian luas masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjaga transparansi dan konsistensi agar kepercayaan publik tetap terjaga.

"Publik mengawasi 24 jam kasus ini. Pertaruhannya adalah kepercayaan publik. Jangan sampai karena satu orang, kepercayaan masyarakat menjadi hilang," tegasnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai perlakuan terhadap Febrie berbeda dibandingkan tersangka lain yang selama ini ditangani Kejaksaan Agung.

"Itu perlakuan yang tidak sama dengan para tersangka lain. Itu jelas mengusik rasa keadilan," kata Rudianto.

Ia mengingatkan bahwa selama menjabat sebagai Jampidsus, Febrie menerapkan penggunaan borgol dan rompi tahanan kepada para tersangka tindak pidana korupsi. Karena itu, menurutnya, standar yang sama seharusnya diterapkan kepada siapa pun yang berstatus tersangka.

"Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini menerapkan penggunaan borgol dan rompi tahanan kepada para tersangka, ketika dirinya menjadi tersangka justru mendapat perlakuan berbeda," ujarnya.

Rudianto menegaskan prinsip equality before the law harus menjadi dasar dalam setiap proses penegakan hukum.

"Semua sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada kesan perlakuan istimewa kepada siapa saja yang menjadi tersangka," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menahan Febrie Adriansyah pada Jumat (24/7/2026) malam usai ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Saat digiring menuju mobil tahanan hingga tiba di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih, Febrie terlihat tidak mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda maupun borgol di tangannya. Kondisi tersebut berbeda dari prosedur yang lazim diterapkan kepada tersangka lain.

Ketika ditanya wartawan mengenai rompi tahanan, Febrie hanya memberikan jawaban singkat.

"Wah enggak lah," ucapnya sambil berjalan menuju pintu masuk Rutan KPK.

Menanggapi sorotan tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Rudi Margono menjelaskan tidak dipakaikannya rompi tahanan kepada Febrie karena situasi saat itu sudah larut malam dan proses pemindahan dilakukan secara terburu-buru.

"Kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga, tadi sudah malam," ujar Rudi.

Meski demikian, penjelasan tersebut masih memunculkan perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak menilai prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus diterapkan secara konsisten kepada seluruh tersangka tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan yang pernah diemban.* (k/dh)

IHSG ditutup menguat sebesar 0,34 persen ke level 6.196,43 dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya yang berada di angka 6.175,53.

Baca Juga:

• Hari Anak Nasional 2026: Kahiyang Ayu Ajak Ratusan Anak Yatim dan Disabilitas Belanja Kebutuhan Sekolah

Namun, kondisi berubah menjelang akhir pekan setelah muncul sentimen eksternal berupa konflik AS dan Iran yang kembali memanas.

"Sentimen itu berada di luar kontrol domestik dan akhirnya menjadi tekanan negatif bagi pasar," ujar Hari, Jumat (24/7/2026).

Meski terjadi tekanan akibat faktor global, minat investor asing terhadap sejumlah saham unggulan masih tetap terlihat. Investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih atau net sell sebesar Rp759,46 miliar dalam satu sesi perdagangan.

Menurut Hari, investor asing masih melakukan akumulasi terhadap beberapa saham sektor perbankan dan energi yang dinilai memiliki prospek positif.

Beberapa saham yang masih menjadi perhatian investor asing antara lain sektor perbankan seperti BBRI dan BBCA, serta saham energi seperti ANTM, ADRO, dan ITMG.

Sektor energi dinilai masih menarik karena didukung potensi kenaikan harga komoditas, sementara sektor perbankan mendapatkan sentimen positif dari stabilnya kebijakan suku bunga BI yang dapat menjaga prospek penyaluran kredit.

"Kedua sektor tersebut masih menjadi pilihan utama investor asing di tengah tingginya volatilitas pasar global," jelas Hari.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), aktivitas perdagangan saham selama periode 20–24 Juli 2026 mengalami peningkatan pada sejumlah indikator utama.

Rata-rata volume transaksi harian meningkat 66,88 persen menjadi 43,68 miliar saham dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di angka 26,17 miliar saham.

Selain itu, rata-rata nilai transaksi harian Bursa naik 41,21 persen menjadi Rp19,76 triliun dari sebelumnya Rp13,99 triliun.

Frekuensi transaksi harian juga meningkat 14,4 persen menjadi 2,67 juta kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar BEI tumbuh 1,13 persen menjadi Rp10.870 triliun dari sebelumnya Rp10.749 triliun.

Meski IHSG berhasil menguat, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih secara keseluruhan. Pada perdagangan terakhir, nilai net sell asing mencapai Rp1,36 triliun.

Secara kumulatif sepanjang 2026, total aksi jual bersih investor asing tercatat mencapai Rp79,09 triliun.

Pergerakan IHSG ke depan masih akan dipengaruhi oleh sentimen global, kebijakan moneter dalam negeri, serta kinerja emiten yang menjadi pilihan investor.* (k/dh)