DENPASAR – Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali.

Mereka diduga dipersiapkan untuk menjadi operator penipuan daring atau scam berskala internasional.

Baca Juga:

• 5 Dokter Laporkan Menkes Budi Gunadi Sadikin ke Polda Metro Jaya, Pelapor Serahkan 10 Bukti

Selain itu, polisi turut mengamankan empat warga negara Indonesia.

"Setelah kami hitung kurang lebih ada 30 orang di dalam lokasi tersebut ditambah beberapa karyawan di sana," kata Adhi di Denpasar, Kamis, 14 Mei 2026.

Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dugaan penculikan dan penyekapan WNA di sebuah guest house di Jalan Bypass Ngurah Rai, Gang Karang Sari, Kedonganan, Kuta.

Informasi awal diterima dari Kedutaan Besar Filipina di Jakarta yang melaporkan adanya warga Filipina diduga disekap untuk dipekerjakan sebagai operator scam.

Namun setelah penyelidikan dilakukan, polisi menyimpulkan para WNA tersebut bukan korban penyekapan biasa.

Mereka justru diduga menjadi bagian dari jaringan persiapan kejahatan penipuan daring lintas negara.

"Motif besar mereka diduga akan melakukan kejahatan scamming dalam skala internasional," ujar Adhi.

Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti komputer, keyboard, telepon seluler, iPad, perangkat komunikasi, layanan internet Starlink, atribut Federal Bureau of Investigation, hingga dokumen berisi skenario latihan penipuan.

Menurut polisi, kelompok tersebut masih berada dalam tahap persiapan sebelum menjalankan aksinya.

Dalam dokumen yang ditemukan, terdapat berbagai skenario kejahatan yang digunakan untuk menipu calon korban.

"Sudah ada latihan dan script skenario, termasuk narasi tentang persenjataan, narkotika, dan bentuk kejahatan lainnya," kata Adhi.

Saat ini polisi masih memburu pihak yang diduga menjadi dalang jaringan scam internasional tersebut.*

(km/ad)

MEDAN – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang diperkirakan melanda wilayah pesisir Kota Medan selama sepekan ke depan.

Banjir pesisir dengan ketinggian antara 2,3 hingga 2,7 meter diprediksi terjadi mulai 14 hingga 20 Mei 2026 di tiga kecamatan, yakni Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan.

Baca Juga:

• Terjadi Lagi! Kecelakaan di Tol Medan-Tebing Tinggi, 1 Penumpang Meninggal dan 3 Luka-luka

Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Belawan, Nur Auliakhansa, mengatakan potensi banjir rob dipicu tingginya pasang air laut yang terjadi bersamaan dengan sejumlah faktor cuaca dan fenomena alam lainnya.

"Peringatan dini banjir pesisir di tiga kecamatan Kota Medan berlaku sejak 14 hingga 20 Mei 2026. Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan siaga," kata Nur, Kamis, 14 Mei 2026.

Menurut dia, pasang tertinggi diperkirakan mencapai 2,7 meter dan berpotensi terjadi setiap hari pada pukul 11.00 hingga 16.00 WIB.

Sementara itu, ketinggian banjir rob terendah diprediksi berada di level 2,3 meter, yang dihitung dari titik surut terendah air laut.

Nur menjelaskan kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan pesisir, termasuk aktivitas transportasi laut.

"Potensi gangguan dapat terjadi pada proses bongkar muat di pelabuhan maupun aktivitas harian warga yang tinggal di kawasan pesisir," ujarnya.

BMKG Wilayah I Medan mengimbau warga pesisir untuk terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi pasang air laut guna mengantisipasi risiko yang lebih besar.*

(tm/ad)

JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilaporkan lima dokter ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar akademik yang dinilai tidak sesuai dengan riwayat pendidikannya.

Laporan tersebut diajukan melalui kuasa hukum Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis pada Senin, 11 Mei 2026.

Baca Juga:

• Prabowo: Daripada Dimakan Koruptor, Uang Sitaan Rp10,2 Triliun Lebih Baik Buat Perbaiki Sekolah dan Puskesmas

"Para dokter sepakat melaporkan Menteri Kesehatan karena ini bukan soal ijazah palsu, tetapi soal penggunaan gelar," kata OC Kaligis, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut dia, laporan tersebut mengacu pada Pasal 272 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pihak pelapor juga menyerahkan sekitar 10 barang bukti kepada penyidik.

Sebelum membawa persoalan itu ke ranah hukum, para pelapor mengaku telah melayangkan somasi kepada pihak Kementerian Kesehatan.

Namun, somasi tersebut disebut tidak mendapat respons.

"Sudah kami beri somasi, tetapi tidak ada jawaban," ujar OC Kaligis.

Salah satu pelapor, dr. Nurdadi Saleh, menilai gelar akademik yang digunakan Budi Gunadi sebagai Insinyur (Ir) tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya di Institut Teknologi Bandung.

Menurut dia, lulusan jurusan Fisika Nuklir pada periode tersebut seharusnya menggunakan gelar Doktorandus (Drs), bukan Insinyur.

"Berdasarkan data yang kami miliki, seharusnya beliau bergelar Doktorandus," kata Nurdadi.

Ia menyebut dugaan penggunaan gelar Insinyur muncul dalam sejumlah dokumen resmi, termasuk buku saku Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang ditandatangani Menteri Kesehatan.

Selain itu, pelapor juga menyoroti penggunaan gelar serupa dalam dokumen rapat dengar pendapat dengan DPR.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan bahwa laporan tersebut telah diterima polisi.

Menurut dia, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap laporan dan barang bukti yang diserahkan pelapor.

Barang bukti tersebut antara lain berupa buku Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, laporan kinerja Kementerian Kesehatan, serta tangkapan layar dari situs resmi Institut Teknologi Bandung.

Hingga kini, pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut.*

(tm/ad)

JAKARTA – Klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 menuai kritik dari kalangan akademisi Universitas Indonesia.

Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian nasional.

Baca Juga:

• RI Akan Ekspor Pupuk ke Australia di Tengah Gejolak Global, Mentan Sebut Stok Nasional Surplus

Dalam laporan tersebut, Guru Besar LPEM FEB UI Mohamad Ikhsan bersama peneliti Teuku Muhammad Riefky Hasan menyoroti adanya ketidaksesuaian data antar sektor ekonomi.

Mereka menilai pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,04 persen dinilai tidak selaras dengan kontraksi sektor listrik, gas, dan air yang justru tercatat minus 0,99 persen.

Menurut mereka, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena industri manufaktur sangat bergantung pada pasokan energi untuk menopang aktivitas produksi.

"Data sektoral yang muncul memperlihatkan adanya inkonsistensi internal yang perlu dikaji lebih dalam," demikian isi laporan tersebut.

LPEM FEB UI kemudian melakukan simulasi ulang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun ini.

Hasil estimasi mereka menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya berada di kisaran 4,6 hingga 4,9 persen, lebih rendah dibanding angka resmi pemerintah sebesar 5,61 persen.

Selisih hampir satu persen itu dinilai signifikan karena dapat memengaruhi persepsi investor, pelaku pasar, hingga arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.

LPEM menilai transparansi metodologi statistik menjadi hal penting agar data ekonomi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan.

Angka tersebut lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang berada di level 5,39 persen dan melampaui proyeksi sejumlah lembaga ekonomi.

Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi ditopang konsumsi rumah tangga selama Ramadan dan Idulfitri, peningkatan aktivitas perdagangan, perhotelan, restoran, hingga pertumbuhan transaksi e-commerce.

Namun kritik dari LPEM FEB Universitas Indonesia memunculkan perdebatan baru mengenai validitas data statistik nasional di tengah tekanan ekonomi global, pelemahan daya beli masyarakat, dan ketidakpastian investasi.*

(ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara milik PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, yang diduga berlangsung sejak 2016 hingga 2025.

Tersangka berinisial MJE, yang disebut sebagai pemilik PT CBU, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Rabu, 13 Mei 2026.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Bos PT CBU Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi Tambang Samin Tan, Langsung Ditahan di Salemba

"Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan ditemukan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan MJE sebagai tersangka," kata Anang dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.

Dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung mengaku telah menyita 1.626 dokumen, memeriksa 129 barang bukti elektronik, serta meminta keterangan dari sekitar 80 saksi.

Menurut penyidik, MJE diduga bekerja sama dengan tersangka lain berinisial ST, yang disebut sebagai beneficial owner PT AKT.

Keduanya diduga menggunakan dokumen laporan hasil verifikasi yang tidak sesuai fakta untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar guna mendukung aktivitas ekspor batu bara.

Padahal, izin usaha pertambangan PT AKT telah dicabut pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.

Meski izin telah dicabut, aktivitas ekspor batu bara diduga tetap berjalan melalui perusahaan dan afiliasi yang berkaitan dengan PT AKT.

Penyidik menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dan berkaitan dengan dugaan aktivitas tambang ilegal.

Atas perbuatannya, MJE dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus ini menambah daftar perkara dugaan korupsi di sektor pertambangan yang tengah diusut Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal dan ekspor komoditas tanpa izin resmi.*

(ad)

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia hanya tinggal menyelesaikan persoalan impor kedelai untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional secara penuh.

Menurut Amran, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 2,47 juta ton kedelai, yang dinilai menjadi tantangan terakhir dalam upaya mencapai swasembada pangan.

Baca Juga:

• RI Akan Ekspor Pupuk ke Australia di Tengah Gejolak Global, Mentan Sebut Stok Nasional Surplus

"Yang kita impor ini 2,47 juta kedelai. Kalau ini selesai, di sinilah kedaulatan pangan Republik tercapai," kata Amran dalam sambutannya.

Amran mengklaim pemerintah telah berhasil mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, cabai, bawang merah, jagung, daging ayam, hingga telur.

"Beras sudah swasembada, cabai swasembada, jagung, daging ayam kita ekspor, telur kita ekspor," ujarnya.

Menurut dia, indikator swasembada pangan ditentukan ketika produksi dalam negeri mampu memenuhi sedikitnya 90 persen kebutuhan nasional.

Amran juga menyoroti peningkatan produksi sektor pertanian nasional yang disebut mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun ini.

Ia menyebut produksi pangan meningkat sekitar 4 juta ton atau setara 13 persen, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.

Capaian tersebut, kata dia, turut dipantau lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization dan United States Department of Agriculture.

Dalam pidatonya, Amran juga menanggapi kritik sejumlah pihak yang meragukan klaim swasembada pangan pemerintah.

Ia menilai kritik tersebut sering kali dilontarkan tanpa memahami data pertanian secara menyeluruh.

"Tiba-tiba ada orang, bukan bidangnya, sarjana hukum, tiba-tiba mengatakan tidak swasembada. Bangun tidur langsung mengatakan tidak swasembada," kata Amran.

Amran menegaskan pemerintah saat ini tidak lagi mengeluarkan rekomendasi impor untuk sejumlah komoditas pangan tertentu.

Menurut dia, kebijakan tersebut berdampak pada pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan besar dari impor pangan.

"Yang tidak bahagia adalah importir," ujarnya.

Kegiatan panen raya kedelai di Nganjuk itu juga dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.*

(km/ad)

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Ginandjar Kartasasmita, mengungkapkan kejatuhan Presiden ke-2 RI Soeharto pada Mei 1998 merupakan bagian dari gelombang besar perubahan politik dunia yang saat itu bergerak menuju demokratisasi.

Meski mengaku memiliki loyalitas tinggi kepada Soeharto, Ginandjar menilai pergantian kepemimpinan saat itu sulit dihindari karena Indonesia tengah berada dalam arus perubahan global.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Jember Merokok dan Bermain Game Saat Rapat, Dinilai Tak Serius Jalankan Mandat sebagai Wakil Rakyat

Menurut dia, pada periode tersebut banyak negara mengalami transisi dari rezim otoriter menuju sistem yang lebih terbuka dan demokratis.

"Seluruh dunia ada gerakan ke arah keterbukaan dan demokratisasi," ujarnya.

Ginandjar menjelaskan, sebelum Soeharto lengser, Indonesia menjadi salah satu negara yang masih bertahan di tengah runtuhnya sejumlah rezim otoriter di Asia.

Ia mencontohkan jatuhnya Presiden Ferdinand Marcos di Philippines pada 1986 melalui gerakan People Power Revolution. Marcos kemudian melarikan diri ke Hawaii, Amerika Serikat.

Sementara di South Korea, rezim Presiden Park Chung-hee berakhir pada 1979 setelah ia tewas ditembak Kepala Badan Intelijen Korea (KCIA), Kim Jae-gyu, di tengah gelombang protes publik.

"Cuma kita yang masih bertahan. Tidak mungkin melawan sejarah, tidak mungkin melawan gejolak zaman," kata Ginandjar.

Ginandjar juga mengungkapkan pertemuan 14 menteri di kantor Bappenas pada 20 Mei 1998 kerap disalahartikan sebagai upaya menjatuhkan Soeharto.

Menurut dia, pertemuan tersebut justru bertujuan mencari jalan keluar atas situasi politik yang semakin memburuk akibat kerusuhan dan demonstrasi besar di Jakarta.

Hasil pertemuan itu dituangkan dalam sebuah surat yang rencananya akan disampaikan kepada Soeharto. Namun, kata Ginandjar, surat tersebut tidak pernah sampai ke tangan presiden.

"Tidak ada satu kalimat pun yang meminta Pak Harto mundur. Tujuannya justru menyelamatkan beliau," ujarnya.

Ia mengaku sempat menghubungi putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana, serta Panglima ABRI saat itu, Wiranto, untuk menyampaikan hasil pembicaraan para menteri.

Namun malam itu, Wakil Presiden B. J. Habibie disebut mendapat informasi bahwa Soeharto telah mengambil keputusan final.

Menteri Sekretaris Negara saat itu, Saadilah Mursjid, menyampaikan kepada Habibie bahwa Soeharto meminta dirinya hadir ke Istana pada pagi hari berikutnya.

Pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun berkuasa dan menyerahkan jabatan presiden kepada Habibie.

Ginandjar menduga keputusan Soeharto mundur dipengaruhi situasi politik yang semakin sulit dikendalikan.

Demonstrasi mahasiswa terus meluas, kerusuhan terjadi di berbagai wilayah, dan pimpinan DPR/MPR secara terbuka meminta Soeharto mundur.

"Pak Harto mungkin merasa sudah tidak didukung lagi," kata Ginandjar.

Ia menambahkan, saat itu para menteri juga mendorong pembentukan kabinet reformasi karena kabinet yang ada dinilai sudah kehilangan legitimasi di mata masyarakat.*

(km/ad)

JAKARTA – SMAN 1 Pontianak, Kalimantan Barat, menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan ulang babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026, meski sebelumnya MPR RI memutuskan kompetisi tersebut akan diulang setelah muncul polemik penilaian.

Sikap resmi itu disampaikan pihak sekolah melalui surat pernyataan yang ditandatangani Kepala SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati, pada Kamis, 14 Mei 2026.

Baca Juga:

• Viral Penilaian LCC MPR Kalbar Tuai Protes, MPR Akhirnya Putuskan Final Diulang

Menurut mereka, protes yang dilakukan semata-mata bertujuan meminta kejelasan atas proses penilaian yang dinilai menimbulkan pertanyaan.

"SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan hanya untuk memperoleh kejelasan terhadap poin-poin yang dipersoalkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Sekolah juga menegaskan tetap menghormati hasil perlombaan yang telah ditetapkan panitia.

Mereka sekaligus menyatakan dukungan penuh kepada SMAN 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar tingkat nasional.

Selain itu, pihak sekolah menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian terhadap polemik tersebut.

Mereka juga meminta maaf atas kegaduhan yang muncul di tengah masyarakat.

"SMAN 1 Pontianak memohon dukungan dari seluruh pihak ke depan dalam upaya menciptakan iklim pendidikan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua," tulis Indang.

Pernyataan itu ditutup dengan kalimat, "Sampai jumpa di LCC 4 Pilar 2027," sebagai penegasan bahwa sekolah tetap mendukung kompetisi pendidikan yang berintegritas.

Sebelumnya, Ketua Ahmad Muzani menyatakan babak final LCC 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat akan diulang menyusul polemik yang mencuat dalam pelaksanaan final sebelumnya.

"Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," kata Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Polemik bermula saat salah satu tim peserta memprotes keputusan dewan juri dalam babak final.

Saat itu, jawaban tim mereka dinilai salah, sementara jawaban tim lain yang dinyatakan benar disebut memiliki isi yang sama.

Keberatan peserta tidak mendapat respons saat perlombaan berlangsung.

Rekaman video protes tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu kritik publik terhadap objektivitas penilaian lomba.

Ahmad Muzani mengakui terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kompetisi tersebut dan menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang terjadi.

Menurut dia, MPR RI juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perlombaan, termasuk mengganti dewan juri saat pelaksanaan final ulang.

"Dalam kasus Kalimantan Barat, kami memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu," ujar dia.*

(km/ad)

MEDAN – Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Tol Medan–Tebing Tinggi, tepatnya di KM 70/300 Jalur A, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Selasa malam, 12 Mei 2026.

Dalam insiden tersebut, satu orang penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara tiga lainnya mengalami luka-luka.

Baca Juga:

• Dubes Australia Rod Brazier Kunjungi Medan, Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Pendidikan, dan Budaya dengan Sumatera Utara

Sementara tiga korban luka masing-masing Suriyani, 48 tahun, seorang pelajar berinisial N, 16 tahun, yang juga berasal dari Labuhanbatu Utara, serta Widia Katerina, 26 tahun, warga Dusun Adi Mulio Hulu, Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.

Kepala Seksi Humas Polres Serdang Bedagai, AKP Bringin Jaya, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 22.45 WIB saat mobil Honda WR-V hitam bernomor polisi BK 1270 YAI melaju dari arah Medan menuju Tebing Tinggi.

Menurut hasil penyelidikan awal, mobil yang dikemudikan Suriyani diduga kehilangan konsentrasi saat berkendara sehingga menabrak bagian belakang sebuah truk cold diesel yang berada di depannya.

"Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi diduga kurang konsentrasi dan tidak memperhatikan kendaraan di depan sehingga menabrak bagian belakang truk cold diesel," kata Bringin dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.

Polisi menyebut identitas pengemudi truk hingga kini masih dalam penyelidikan karena pengemudi meninggalkan lokasi usai kecelakaan terjadi.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi, truk tersebut diketahui melaju di jalur lambat dengan arah yang sama.

Polisi menduga lampu belakang atau lampu penanda kendaraan dalam kondisi mati saat kejadian berlangsung.

Akibat benturan keras itu, Maslahani mengalami luka robek di bagian dahi dan meninggal di lokasi kejadian.

Tiga korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Sultan Sulaiman untuk mendapatkan perawatan medis.

Petugas Satlantas Polres Serdang Bedagai juga telah mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan sebagai barang bukti di Unit Gakkum Polres Sergai.

Bringin mengimbau pengendara agar selalu memastikan kondisi tubuh tetap prima sebelum berkendara serta memeriksa kelayakan kendaraan untuk menghindari kecelakaan serupa.

"Utamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya dengan tetap tertib berlalu lintas," ujarnya.*

(vv/ad)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan langkah tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan pupuk nasional saat ini berada dalam keadaan aman bahkan surplus.

Baca Juga:

• Stella Christie Yakin Lulusan Sekolah Garuda Berpeluang Raih Nobel, Ini Alasan dan Konsep Pendidikannya

Ia menyebut, Perdana Menteri Australia telah menyampaikan apresiasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan Indonesia dalam memasok pupuk ke negara tersebut.

Selain Australia, Indonesia juga menerima permintaan pupuk dari negara lain, termasuk India yang disebut meminta pasokan hingga 500 ribu ton pupuk urea.

Menurut Amran, tingginya permintaan internasional tersebut menandakan posisi Indonesia semakin strategis dalam rantai pasok pangan global, terutama di tengah krisis dan ketidakstabilan pasokan pupuk dunia.

"Di saat terjadi goncangan pangan maupun sarana produksi dunia, Indonesia Alhamdulillah stabil," katanya.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen di tengah kondisi global yang justru mengalami kenaikan harga.

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia.

"Di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20 persen," ujarnya.*

(oz/dh)

Tersangka baru tersebut adalah pemilik PT Cordelia Bara Utama (CBU) berinisial MJE yang langsung ditahan oleh penyidik.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Ombudsman RI Melebar: Kejagung Ungkap Dugaan Jual Beli LAHP, Uang Rp600 Juta Dikembalikan PT Toshida

Penyidik mendasarkan penetapan tersangka tersebut pada sejumlah barang bukti, termasuk 1.626 dokumen, 129 barang bukti elektronik, serta pemeriksaan terhadap 80 saksi.

MJE sebelumnya disebut tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah.

Dalam perkara ini, MJE bersama Samin Tan diduga menggunakan dokumen laporan hasil verifikasi yang tidak benar untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar.

Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk melancarkan ekspor batu bara yang berasal dari aktivitas pertambangan ilegal PT AKT, meskipun izin perusahaan tersebut telah dicabut sejak 2017.

"Pemilik PT CBU bersama-sama dengan Tersangka ST selaku beneficial ownership PT AKT menggunakan dokumen Laporan Hasil Verifikasi yang tidak sebenarnya untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar," ujar Anang.

Akibat perbuatannya, MJE dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta KUHP baru, dengan ancaman pidana berlapis.

Saat ini, MJE ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam kasus korupsi tambang yang menyeret nama Samin Tan bertambah menjadi lima orang.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan empat tersangka lain yang terdiri dari unsur pengusaha dan pejabat teknis, terkait dugaan praktik penambangan serta ekspor batu bara ilegal sejak 2017 hingga 2025.*

(d/dh)

Pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjadi wadah pembinaan generasi muda Islam agar mampu memahami, mengamalkan, serta mengembangkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cabang yang menjadi perhatian dalam MTQ tahun ini adalah Cabang Karya Tulis Ilmiah Qur'an (KTIQ), yang menuntut kemampuan intelektual, pemahaman keislaman, hingga keterampilan presentasi peserta.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Hadiri Rakor Kemensos RI, Percepat Realisasi Pembangunan Sekolah Rakyat

Menurutnya, peserta KTIQ harus mampu menguasai berbagai aspek penilaian, mulai dari penguasaan materi, pemahaman kaedah penulisan ilmiah, penggunaan gaya bahasa yang baik, logika berpikir yang sistematis, organisasi isi tulisan, hingga teknik presentasi yang benar di hadapan dewan hakim.

"Cabang KTIQ bukan hanya sekadar membuat karya tulis, tetapi bagaimana peserta mampu menyampaikan gagasan ilmiah berbasis Al-Qur'an dengan baik, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik," ujar Ustadz UMAZD.

Ia menambahkan, kemampuan berbicara dan mempresentasikan karya menjadi salah satu poin penting yang dapat menentukan kualitas peserta dalam perlombaan. Oleh sebab itu, para peserta diminta untuk terus belajar, berlatih, serta memperkuat wawasan keilmuan agar mampu bersaing secara sehat dan profesional.

Selain memberikan motivasi kepada peserta, Ustadz UMAZD juga mengajak masyarakat Kabupaten Batu Bara agar terus mendukung dan meramaikan pelaksanaan MTQ sebagai bentuk syiar Islam sekaligus sarana pembinaan karakter generasi muda.

Menurutnya, MTQ memiliki peran besar dalam menciptakan generasi Qurani yang tidak hanya unggul dalam bidang agama, tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dan moral yang baik di tengah perkembangan zaman.

"Semoga ke depan masyarakat Batu Bara terus bersemangat mengikuti MTQ yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Kegiatan ini sangat positif dalam membangun generasi muda yang cinta Al-Qur'an dan berakhlak mulia," katanya.

Lebih lanjut, Ustadz UMAZD berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus memberikan perhatian serius terhadap pembinaan peserta KTIQ melalui program-program pelatihan dan pembinaan khusus yang berkelanjutan.

Menurutnya, pembinaan yang konsisten sangat penting agar para peserta memiliki kesiapan yang matang ketika mewakili daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.

"Kita berharap pemerintah daerah terus mensupport pembinaan khusus KTIQ agar peserta dari Batu Bara mampu menampilkan yang terbaik sampai ke tingkat nasional bahkan internasional," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada dirinya sebagai salah satu Dewan Hakim KTIQ pada MTQ ke-19 tingkat kabupaten tersebut.

"Alhamdulillah, saya merasa bersyukur dan optimis diberikan amanah oleh Pemkab Batu Bara sebagai salah satu Dewan Hakim KTIQ. Ini menjadi tanggung jawab besar untuk ikut mendukung lahirnya generasi Qurani terbaik dari Batu Bara," tambahnya.

Pelaksanaan MTQ ke-19 ini diharapkan mampu melahirkan peserta-peserta berkualitas yang nantinya dapat mengharumkan nama Kabupaten Batu Bara di berbagai ajang MTQ tingkat lebih tinggi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an.

Antusiasme masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan MTQ menunjukkan bahwa syiar Islam di Kabupaten Batu Bara terus berkembang dan mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Pemerintah daerah pun diharapkan terus menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan religius seperti MTQ sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang religius, cerdas, dan berdaya saing.*

(dh)

Secara keseluruhan, jumlah anak di bawah umur yang terpapar judi online di Indonesia mencapai sekitar 200.000 anak.

Baca Juga:

• Dari Den Haag, Maruli Siahaan Soroti Perlindungan WNI di Belanda, Dorong Imigrasi Lebih Humanis dan Digital

"Kami mendengar banyak cerita pilu dari masyarakat. Ini bukan hanya soal uang, tapi kehancuran masa depan anak dan ketenangan keluarga. Kita harus hentikan ini bersama," ujar Meutya, Kamis (14/5/2026).

Ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak dari paparan konten berbahaya di ruang digital. Menurutnya, semua pihak harus menjadi "garda edukasi" bagi anak-anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

"Karena itu, kita semua harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal ini," katanya.

Sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas ruang digital, Komdigi disebut terus melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun, Meutya menilai langkah teknis saja tidak cukup tanpa kesadaran masyarakat.

"Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini," ujarnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memblokir puluhan ribu rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online sebagai bagian dari upaya pemberantasan praktik ilegal tersebut.*

(k/dh)

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu oleh penguatan dolar AS di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Stabilitas Ekonomi Butuh Waktu dan Penyesuaian Bertahap

"Saya melihat bahwa rupiah hari ini diperdagangkan melemah karena menguatnya dollar AS pada perdagangan hari ini," ujar Ibrahim.

Ia menambahkan, pasar juga masih mencermati potensi eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas pasokan energi global.

Ketegangan disebut meningkat setelah muncul laporan terkait serangan terhadap instalasi minyak Iran yang dikaitkan dengan sejumlah negara di kawasan, termasuk Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

Situasi tersebut memicu kekhawatiran pasar karena Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.

Selain faktor eksternal, Ibrahim juga menyoroti kondisi domestik Indonesia, termasuk perlambatan sektor manufaktur dan tekanan daya beli masyarakat yang dinilai turut memengaruhi sentimen pasar terhadap rupiah.

Ia bahkan mempertanyakan kesesuaian data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya tercatat cukup tinggi, namun dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.*

(k/dh)

Nadiem menyebut dirinya tidak memiliki kekayaan sebesar jumlah yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Baca Juga:

• Dituntut 18 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Mengaku Patah Hati: Saya Cinta Negara Ini

Ia juga menegaskan bahwa total kekayaannya jauh di bawah angka yang diminta sebagai uang pengganti dalam tuntutan tersebut.

"Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu enggak sampai 500 miliar," ujarnya.

Dalam penjelasannya, Nadiem mempertanyakan dasar perhitungan jaksa yang memasukkan nilai saham Gojek saat Initial Public Offering (IPO) sebagai bagian dari kerugian negara.

Menurutnya, nilai IPO tersebut bukanlah uang yang ia terima secara langsung, melainkan hanya valuasi saham dalam laporan SPT tahun 2022.

"Uang itu adalah kekayaan sah yang saya dapatkan menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek," ucapnya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider kurungan 190 hari, serta uang pengganti Rp 809,596 miliar dan Rp 4,871 triliun.

Jaksa menyebut uang pengganti tersebut berasal dari harta kekayaan yang dinilai tidak seimbang dengan penghasilan sah dan diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Jika tidak dibayarkan, uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara tambahan selama sembilan tahun.*

(k/dh)

Stella menyebut, para siswa yang diterima di SMA Garuda berasal dari latar belakang ekonomi desil 4, namun memiliki capaian akademik rata-rata tinggi, yakni sekitar nilai 88.

Baca Juga:

• Sekolah Garuda Mulai Beroperasi Juli 2026, Pemerintah Targetkan Cetak Talenta Global

Ia menambahkan, Sekolah Garuda memiliki dukungan dana abadi sehingga investasi negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut akan berjalan dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

Menurut Stella, setiap investasi di sektor pendidikan perlu dihitung dampaknya terhadap masyarakat. Ia juga menyinggung bahwa selama ini Indonesia sudah terbiasa melakukan investasi besar di bidang olahraga, namun belum secara konsisten di sektor pendidikan.

"Kita tidak pernah ragu untuk membangun stadion terbaik untuk calon timnas kita. Untuk membayar coach yang mahal untuk calon timnas kita," kata dia.

"Di olahraga kita tidak pernah ragu untuk investasi itu. Di pendidikan kita belum pernah. Inilah jawaban Bapak Presiden," lanjutnya.

Stella menegaskan, konsep Sekolah Garuda merupakan bentuk investasi negara bagi siswa berprestasi tanpa memandang latar belakang ekonomi.*

(k/dh)

Acara tersebut menghadirkan Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya menjaga nalar kritis, idealisme, dan keberlanjutan proses kaderisasi di tubuh organisasi HMI.

Baca Juga:

• IHSG Melemah, Purbaya Tetap Pede Tembus 10.000 Tahun Ini

"Kader HMI harus tetap menjaga idealisme perjuangan dengan terus melaksanakan tugas kaderisasi. Kaderisasi adalah ruh organisasi yang harus dijaga dan diteruskan," ujar Agus Purwanto di hadapan peserta.

Ia menjelaskan, proses kaderisasi yang ia jalani hingga jenjang Latihan Kader III (LK III), Senior Course, hingga berbagai pelatihan kepemimpinan menjadi bekal penting dalam membentuk karakter dan pola pikir kritis.

Agus yang juga dosen tetap Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai itu menambahkan bahwa HMI bukan hanya organisasi mahasiswa, tetapi juga ruang pembentukan intelektual, karakter, dan kepemimpinan bagi generasi muda Islam.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi antara narasumber dan peserta. Para kader membahas berbagai isu terkait nilai perjuangan, kepemimpinan, serta tantangan kaderisasi di era modern.

Ketua Umum Komisariat Al-Ishlahiyah Binjai, Dimas Ar Ridzuan, mengapresiasi kehadiran Dr. Agus Purwanto yang dinilai memberikan motivasi besar bagi kader muda HMI.

"Kehadiran beliau menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berproses dan berjuang di HMI," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, panitia berharap nilai-nilai perjuangan HMI tetap terjaga dan mampu melahirkan kader yang berintegritas, kritis, serta berkontribusi bagi masyarakat.*

(dh)

Purbaya menjelaskan, langkah yang dilakukan pemerintah bukan dengan intervensi langsung di pasar valuta asing, melainkan melalui penguatan stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) atau bond market.

Baca Juga:

• Prabowo Soroti Bunga PNM 24 Persen, Purbaya Siapkan Skema Kredit Murah untuk Rakyat Kecil

Ia menambahkan, stabilitas di pasar obligasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga arus investasi agar tidak semakin menekan nilai tukar rupiah.

"Kita akan bantu sedikit-sedikit nanti," katanya.

Menurut Purbaya, saat ini pasar obligasi mulai menunjukkan perbaikan seiring masuknya kembali investor asing ke instrumen keuangan domestik. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal positif bagi stabilitas keuangan nasional.

"Asing juga masuk sih. Ini kayaknya bond-nya sudah mulai stabil lagi. Dan kita lihat ke depan seperti apa. Tapi yang jelas kita monitor kondisi di pasar bond sekarang," ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan opsi pembelian kembali (buyback) Surat Berharga Negara di pasar sekunder. Kebijakan ini akan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari penguatan pasar keuangan.

Di sisi lain, Purbaya memastikan pelemahan rupiah belum berdampak signifikan terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk subsidi energi. Hal ini karena pemerintah telah melakukan perhitungan risiko dengan asumsi harga minyak yang lebih tinggi.

"Jadi enggak ada masalah. Saya enggak harus hitung ulang," tegasnya.

Ia juga menyebut pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor energi dan pertambangan guna menjaga ketahanan ekonomi nasional.*

(oz/dh)

"Selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus Tahun 2026 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Semoga peringatan ini membawa kedamaian, sukacita, dan semangat baru dalam membangun kehidupan yang harmonis," kata Nasaruddin dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga:

• Komnas PA Usul Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak, Dorong Penegakan Hukum Maksimal dan Efek Jera

Ia menilai nilai-nilai agama seperti kasih, pengorbanan, keadilan, dan perdamaian harus terus dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi membangun masyarakat yang rukun dan saling menghormati.

"Setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral yang relevan bagi kehidupan bersama, seperti nilai kasih, pengorbanan, keadilan, dan perdamaian," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak umat Kristiani untuk terus berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui penguatan solidaritas, kepedulian sosial, serta kerja sama lintas elemen masyarakat.

"Nilai-nilai agama perlu dihadirkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari bersama-sama menjaga harmoni, memperkuat persatuan, dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia," tutupnya.*

(d/dh)

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian Indonesia di luar negeri, khususnya pelayanan Atase Imigrasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini Masih Merangkak Naik, Cabai Rawit Hampir Sentuh Rp70 Ribu per Kg

Maruli menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan kepada seluruh WNI, termasuk mereka yang menghadapi persoalan administratif maupun hukum.

"Paspor bukan sekadar dokumen perjalanan, tetapi simbol kehadiran negara terhadap warga negaranya di luar negeri. Negara harus mampu menghadirkan pendekatan yang humanis tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Maruli Siahaan.

Ia juga menyoroti persoalan WNI yang tidak memiliki dokumen resmi serta pekerja migran nonprosedural yang rentan terhadap eksploitasi, masalah hukum, hingga ancaman keimigrasian.

Menurutnya, sistem perlindungan WNI perlu diperkuat melalui layanan bantuan hukum, pengaduan cepat, serta komunikasi aktif dengan komunitas pekerja migran di berbagai wilayah Belanda.

Selain itu, Maruli juga menyoroti peningkatan jumlah diaspora Indonesia yang kini aktif di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Ia menilai perlu adanya sistem pendataan dan layanan digital yang lebih terintegrasi agar perlindungan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran Indonesia–Belanda. Maruli menekankan pentingnya sosialisasi administrasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dalam kesempatan itu, DPR RI juga menyoroti keterbatasan akses layanan keimigrasian bagi WNI yang tinggal di luar kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, hingga Groningen. Ia mendorong adanya layanan jemput bola serta digitalisasi pelayanan.

Kunjungan kerja tersebut juga menjadi ajang pembelajaran sistem keimigrasian Belanda, termasuk pengawasan orang asing, intelijen keimigrasian, dan koordinasi antar-lembaga.

Maruli berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi referensi dalam memperkuat reformasi layanan keimigrasian Indonesia agar lebih modern, adaptif, dan humanis.*

(dh)