TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim kembali bertemu dengan para pedagang Pasar Bahagia dalam forum dialog yang digelar di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin, 20 April 2026.

Pertemuan tersebut membahas rencana relokasi pedagang ke lokasi baru yang telah disiapkan pemerintah kota.

Baca Juga:

• Kejar PAD 2026, Wali Kota Tanjungbalai Pasang Target Pajak 100 Persen Tanpa Toleransi Keterlambatan

Mereka juga menegaskan tidak menolak relokasi, namun meminta kelengkapan sarana dan kepastian mekanisme penempatan lapak.

Koordinator pedagang menyebut terdapat sekitar 160 pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima di kawasan tersebut.

Dari jumlah itu, sekitar 60 pedagang disebut berhak menempati lapak baru melalui mekanisme undian atau pencabutan nomor.

Menanggapi hal tersebut, Mahyaruddin menegaskan bahwa pemerintah kota tidak memiliki niat menggusur pedagang, melainkan melakukan penataan kawasan agar lebih tertib dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.

"Saya tidak pernah menolak aspirasi masyarakat. Niat saya bagaimana Tanjungbalai ini jauh lebih baik, tidak kumuh," ujar Mahyaruddin.

Ia menyebut, pertemuan dengan pedagang telah dilakukan beberapa kali untuk mencari titik temu.

Menurutnya, keberadaan pedagang di bahu jalan telah mengganggu fungsi ruang publik dan arus kendaraan.

"Kami bukan mau menggusur, tapi menata agar kawasan pasar lebih rapi dan jalan bisa digunakan sebagaimana mestinya," katanya.

Wali Kota juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memprioritaskan warga lokal dalam penempatan lapak baru.

Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap pedagang asal Tanjungbalai.

Mahyaruddin mengingatkan bahwa tenggat relokasi telah ditetapkan.

Ia menyebut apabila tidak ada kepatuhan, pemerintah akan menjalankan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang penataan ruang dan ketertiban umum.

Namun, melalui pendekatan dialog, para pedagang akhirnya menyatakan kesediaan untuk pindah secara mandiri ke lokasi baru.

Mereka meminta tambahan waktu tiga hari hingga Kamis, 23 April 2026, untuk mempersiapkan perlengkapan usaha.

Kesepakatan tersebut menandai berakhirnya pertemuan dengan suasana kondusif.

Acara ditutup dengan komitmen bersama antara pemerintah dan pedagang serta sesi foto bersama.*

(ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyerahkan secara simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 serta tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada seluruh kecamatan dan kelurahan se-Kota Tanjungbalai, Senin, 20 April 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai itu dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta lurah.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Tegaskan Kericuhan Usai Pelantikan KA KAMMI Tidak Terkait Urusan Pemerintahan

Mahyaruddin menegaskan bahwa pajak daerah, khususnya PBB-P2 serta opsen PKB dan BBNKB, merupakan instrumen utama dalam membiayai pembangunan daerah.

Ia menyebut peningkatan kepatuhan pajak masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

"Semakin optimal penerimaan yang kita capai, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada dana pusat," ujar Mahyaruddin.

Ia menekankan bahwa dana pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, hingga program sosial.

Dalam arahannya, Mahyaruddin menyatakan target PBB-P2 dan pajak kendaraan tahun 2026 bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan kewajiban yang harus dicapai.

Ia meminta camat dan lurah bertanggung jawab penuh atas capaian di wilayah masing-masing.

"Tidak perlu ada alasan rendahnya kesadaran masyarakat, yang kita butuh hasil capaian, bukan alasan," katanya.

Ia juga menginstruksikan distribusi SPPT PBB dan tagihan pajak kendaraan dilakukan paling lambat 30 Mei 2026.

Setelah batas waktu tersebut, SPPT yang tidak tersalurkan diminta segera dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Lebih lanjut, Pemkot Tanjungbalai menetapkan target capaian bertahap, yakni 50 persen pada akhir Juni, 60 persen pada akhir Oktober, dan 100 persen pada akhir November 2026.

Keterlambatan pencapaian disebut akan menjadi indikator evaluasi kinerja perangkat wilayah.

Mahyaruddin menegaskan akan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi bagi perangkat daerah.

Kecamatan dan kelurahan yang melampaui target akan diberikan apresiasi, sementara yang gagal mencapai target akan dievaluasi secara serius.

"Ini bukan ancaman, tetapi komitmen untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi hasil," ujarnya.

Pemkot Tanjungbalai berharap momentum penyerahan SPPT PBB-P2 ini menjadi awal penguatan kinerja pendapatan daerah secara berkelanjutan.*

(ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa kericuhan yang terjadi usai pelantikan pengurus Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, pada Minggu, 19 April 2026, merupakan bagian dari dinamika internal organisasi dan tidak terkait dengan urusan pemerintahan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumut, Moettaqien Hasrimi, mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab keributan tersebut.

Baca Juga:

• Pemerintah Serahkan DIM RUU PPRT ke DPR, Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

"Konteksnya kami tidak tahu menahu, ini internalnya KAMMI mungkin. Kericuhan terjadi setelah acara selesai dan kami mendengar adanya keributan," ujar Moettaqien, Senin, 20 April 2026.

Menurut dia, personel Satpol PP yang berjaga di lokasi bersama aparat kepolisian dari Polres setempat langsung bertindak cepat untuk meredam situasi.

Proses pengamanan berlangsung singkat hingga kondisi kembali kondusif.

Akibat insiden tersebut, seorang anggota Satpol PP bernama Rahmat Daulay dilaporkan mengalami luka setelah terkena pukulan.

Korban telah menjalani visum di rumah sakit, sementara sejumlah pihak yang terlibat kericuhan diamankan oleh kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Moettaqien berharap kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengimbau pihak penyelenggara kegiatan untuk melakukan konsolidasi internal secara lebih baik sebelum acara berlangsung.

Sementara itu, pengamat pemerintahan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Aminuddin, menyayangkan terjadinya insiden tersebut.

Menurut dia, peristiwa ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya terkait pemanfaatan Aula Raja Inal Siregar.

"Peristiwa ini sangat disayangkan dan menjadi pelajaran bagi kita bersama, khususnya Pemprov Sumut," kata Aminuddin.

Ia menyarankan agar ke depan pemerintah provinsi mempertimbangkan penggunaan aula tersebut secara lebih selektif, terutama untuk kegiatan resmi pemerintahan, mengingat lokasinya berada di kompleks Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Kericuhan sebelumnya dilaporkan terjadi tak lama setelah pelantikan pengurus KA KAMMI Sumut berakhir dan Surya meninggalkan lokasi acara.*

(ad)

JAKARTA — Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada Senin, 20 April 2026.

Penyerahan ini menjadi langkah lanjutan dalam pembahasan regulasi yang telah lama dinantikan untuk melindungi pekerja rumah tangga.

Baca Juga:

• Dasco Pimpin Raker DPR dan Pemerintah Bahas RUU PPRT, Masuk Tahap Pengambilan Keputusan

Ia menilai regulasi ini penting untuk memastikan pekerja rumah tangga memperoleh hak yang setara dengan pekerja pada umumnya.

"Pemerintah berkomitmen menempatkan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak asasi sebagaimana pekerja pada umumnya," kata Yassierli dalam rapat kerja pembahasan tingkat I RUU PPRT.

Menurut dia, perlindungan itu mencakup seluruh tahapan hubungan kerja, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir.

Termasuk di dalamnya mekanisme penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja.

Yassierli menegaskan pentingnya penerapan prinsip decent work atau pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga.

Hal itu mencakup jaminan upah yang layak, pengaturan waktu kerja dan istirahat, hak cuti, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi perhatian dalam rancangan beleid tersebut.

Ia menambahkan, pekerja rumah tangga memiliki karakteristik khusus karena hubungan kerjanya dipengaruhi faktor sosial dan budaya.

Di sisi lain, pengguna jasa pekerja rumah tangga berasal dari beragam latar belakang ekonomi, sehingga diperlukan regulasi yang komprehensif.

RUU PPRT juga memuat definisi pekerja rumah tangga, ruang lingkup pekerjaan, serta batasan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Selain itu, diatur pula mengenai perjanjian kerja, perjanjian penempatan, hingga perjanjian kerja sama dengan pihak penyalur.

Dalam rancangan ini, pemerintah turut mengatur keberadaan Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT), pelatihan vokasi, serta jaminan sosial bagi pekerja.

Mekanisme penyelesaian perselisihan juga diatur dengan mengedepankan musyawarah, termasuk melibatkan peran ketua RT dan RW sebagai mediator.

Pemerintah, kata Yassierli, mengapresiasi langkah Badan Legislasi DPR yang memprioritaskan pembahasan RUU tersebut bersama pemerintah.*

(ad)

BALI — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Bali akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Selasa, 21 April 2026.

Kondisi ini disertai suhu udara yang relatif hangat serta tingkat kelembapan yang cukup tinggi.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 21 April 2026: Seluruh Wilayah Hujan Ringan

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sejumlah daerah seperti Tabanan, Badung, dan Gianyar, dengan suhu rata-rata 27 hingga 31 derajat Celsius.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Bangli dan Karangasem.

Di Karangasem, suhu udara sedikit lebih rendah, berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan mencapai 98 persen.

Adapun Klungkung diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu antara 27 hingga 31 derajat Celsius.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Buleleng diperkirakan akan berawan dengan peluang hujan yang lebih kecil, serta suhu berkisar 27 hingga 31 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, Denpasar diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu antara 27 hingga 31 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 95 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai angin kencang pada siang hingga sore hari, terutama di wilayah dengan intensitas hujan sedang.

Aktivitas luar ruangan diharapkan menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang dinamis.*

(ad)

YOGYAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan diguyur hujan ringan pada Selasa, 21 April 2026.

Kondisi ini terjadi dengan suhu udara yang relatif sejuk dan tingkat kelembapan tinggi.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Selasa 21 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Kondisi serupa juga terjadi di Bantul dengan suhu antara 23 hingga 30 derajat Celsius serta kelembapan mencapai 99 persen.

Di Gunungkidul, BMKG memprakirakan adanya kabut atau asap dengan suhu berkisar 23 hingga 29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan antara 75 hingga 99 persen.

Sementara itu, hujan ringan juga diprediksi mengguyur Sleman dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celsius serta kelembapan antara 71 hingga 93 persen.

Adapun Kota Yogyakarta diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 24 hingga 31 derajat Celsius dan kelembapan antara 66 hingga 95 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada siang hingga sore hari.

Aktivitas luar ruangan disarankan untuk menyesuaikan dengan kondisi cuaca, termasuk mengantisipasi kemungkinan hujan yang dapat disertai jarak pandang terbatas di beberapa wilayah.*

(ad)

JAWA BARAT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat didominasi hujan ringan pada Selasa, 21 April 2026.

Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 21 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti Cianjur, Bandung, Purwakarta, Karawang, Bandung Barat, serta Pangandaran.

Adapun kondisi cerah diprediksi terjadi di wilayah pantura seperti Cirebon, Indramayu, dan Subang, dengan suhu udara relatif lebih tinggi mencapai 34 derajat Celsius.

Di wilayah perkotaan, hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Sementara Kota Bandung diprakirakan berawan, serta Kota Cirebon cenderung cerah.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi pada siang hingga malam hari, terutama di wilayah dengan intensitas hujan ringan.

Selain itu, perubahan cuaca yang cepat berpotensi memengaruhi aktivitas harian, sehingga masyarakat diharapkan tetap memperbarui informasi cuaca secara berkala.*

(ad)

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 21 April 2026, didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah.

Wilayah Kepulauan Seribu diprediksi berawan dengan suhu berkisar 27 hingga 29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan antara 75 hingga 83 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 21 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Cuaca berawan turut diprakirakan menyelimuti Jakarta Utara dan Jakarta Barat, masing-masing dengan suhu berkisar 24 hingga 30 derajat Celsius dan kelembapan yang cukup tinggi.

Sementara itu, hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan suhu antara 24 hingga 31 derajat Celsius serta kelembapan mencapai 96 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca, terutama pada siang hingga sore hari.

Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan membawa perlengkapan antisipasi hujan serta memperhatikan kondisi lalu lintas saat cuaca basah.*

(ad)

ACEH — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Aceh akan diguyur hujan ringan pada Selasa, 21 April 2026.

Suhu udara di provinsi ini berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang tinggi.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Selasa 21 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Hujan ringan juga berpotensi terjadi di Aceh Barat, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, serta Aceh Tamiang.

Sementara itu, kondisi berawan diprakirakan terjadi di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Untuk wilayah perkotaan, Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa diprediksi berawan.

Adapun Subulussalam berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 24 hingga 30 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat terjadi sepanjang hari, terutama di wilayah dengan kelembapan tinggi.

Aktivitas luar ruangan disarankan menyesuaikan kondisi cuaca guna menghindari risiko yang tidak diinginkan.*

(ad)

SUMUT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah Sumatera Utara akan mengalami hujan ringan pada Selasa, 21 April 2026.

Suhu udara di provinsi ini berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang tinggi.

Baca Juga:

• Harga Daging Ayam dan Sapi di Sumut Turun di Awal Pekan, Ini Daftar Lengkap Per Wilayah dan Penyebabnya

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Langkat, Karo, Deli Serdang, dan Simalungun.

Wilayah lain seperti Asahan, Labuhanbatu, Dairi, Toba, hingga Mandailing Natal juga diprakirakan mengalami hujan ringan dengan kelembapan mencapai 99 persen.

Sementara itu, kondisi berawan diprediksi terjadi di Nias Selatan. Adapun wilayah lain seperti Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir tetap berpotensi diguyur hujan ringan.

Di kawasan pesisir timur, hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Serdang Bedagai, Batu Bara, serta wilayah Padang Lawas Utara dan Padang Lawas.

Untuk wilayah perkotaan, Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjung Balai, Binjai, dan Tebing Tinggi diprediksi mengalami hujan ringan.

Sementara Padang Sidempuan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang, dan Gunungsitoli diprakirakan hujan ringan.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat terjadi sepanjang hari, terutama di wilayah dengan tingkat kelembapan tinggi.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi aktivitas luar ruangan serta meningkatkan risiko genangan di sejumlah titik.*

(ad)

Penyerahan uang duka tersebut dilakukan oleh Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PWI Pusat Herlina yang mewakili Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir. Dalam kesempatan itu, Herlina didampingi Pengurus PWI Pusat Ardiansyah Tanjung serta jajaran PWI Riau, yakni Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar dan Sekretaris M. Doni Putra.

Baca Juga:

• Zulmansyah Sekedang Wafat, PWI Kehilangan Sosok Pemersatu dalam Organisasi Pers Nasional

Dalam kesempatan itu, Herlina menyampaikan belasungkawa mendalam dari Ketua Umum PWI Pusat. Ia menyebut kepergian almarhum sebagai kehilangan besar bagi insan pers di Indonesia.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum Zulmansyah Sekedang. Beliau adalah sosok yang berdedikasi tinggi, penuh tanggung jawab, dan telah memberikan kontribusi besar bagi organisasi PWI," ujar Herlina.

Ia juga berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

"Atas nama keluarga besar PWI Pusat, kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga diberi kekuatan serta ketabahan," lanjutnya.

Pihak keluarga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari PWI Pusat. Mereka mengapresiasi kepedulian organisasi yang tetap hadir memberikan dukungan hingga akhir.

Almarhum Zulmansyah Sekedang dikenal sebagai sosok yang aktif dan berdedikasi dalam dunia jurnalistik serta memiliki kontribusi besar dalam pengembangan organisasi PWI di Indonesia. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan komunitas pers nasional.*

(dh)

Agenda pertama diawali dengan peninjauan Jembatan Bailey di Desa Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Di lokasi tersebut, rombongan melihat langsung kondisi jembatan darurat yang menjadi akses vital bagi mobilitas warga pascabencana.

Baca Juga:

• Mendagri Tito Karnavian Ajak Kepala Daerah Waspadai Inflasi dan Dampak Krisis Global di Daerah

Usai dari lokasi jembatan, rombongan melanjutkan kunjungan ke Hunian Sementara (Huntara) Tunyang di Kecamatan Timang Gajah. Di sana, Mendagri Tito Karnavian bersama Wakil Gubernur Aceh menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat korban bencana.

Penyerahan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat dan proses pemulihan berlangsung.

Rombongan kemudian bergerak menuju Kabupaten Aceh Tengah untuk meninjau lokasi sinkhole di ruas Jalan Simpang Balik–Blang Mancung, Pondok Balik, Kecamatan Ketol. Titik tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak pada akses transportasi dan konektivitas masyarakat.

Pemerintah menegaskan akan mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur serta melakukan langkah mitigasi agar potensi risiko lanjutan dapat diminimalisir.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran, mulai dari fase darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kunjungan Mendagri bersama Wakil Gubernur Aceh ini menjadi bentuk nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam merespons bencana, sekaligus memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah terdampak.*

(dh)

Bahlil menegaskan bahwa BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia meminta agar pihak yang tergolong mampu tidak ikut menikmati fasilitas subsidi yang telah disiapkan pemerintah.

Baca Juga:

• Bahlil Minta Aparat Usut Tuntas Kasus Penikaman Nus Kei di Maluku Hingga Korban Tewas

Ia menambahkan, pemerintah terus memperketat pengawasan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Kebijakan pembatasan juga telah diterapkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan bahwa dalam beberapa skema pengaturan di luar negeri, konsumsi BBM dapat dibatasi per hari. Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kebutuhan masing-masing jenis kendaraan.

"Untuk motor sampai dengan sekarang mau isi berapa saja tidak apa-apa. Tapi kita harus punya hati. Jangan pakai jeriken, jangan bolak-balik, kasihan rakyat kita," katanya.

Ia juga menyoroti penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan yang tidak sesuai peruntukan, seperti kendaraan operasional perkebunan dan tambang yang seharusnya menggunakan bahan bakar non-subsidi.

Pemerintah berharap kesadaran masyarakat meningkat agar subsidi energi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak sesuai kriteria.*

(d/dh)

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi, mengatakan penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk memastikan apakah unsur pembunuhan berencana benar terpenuhi.

Baca Juga:

• Sidang Tipikor Medan: Dua Ahli Hukum Sepakat Kasus Pengalihan Aset PTPN II Masih Ranah Administrasi, Belum Penuhi Unsur Pidana

Dari enam saksi yang diperiksa, dua di antaranya adalah terduga pelaku yakni Hendrikus Rahayaan (28) dan Finansius Ulukyanan (36). Empat saksi lainnya merupakan pelapor serta saksi yang berada di lokasi kejadian perkara (TKP).

"Jadi enam saksi itu terdiri dari dua pelaku, saksi pelapor, dan saksi yang berada di TKP," jelasnya.

Saat ini, kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan tambahan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku usai dibawa dari Maluku Tenggara ke Kota Ambon.

Polisi juga masih menelusuri hubungan antara pelaku dan korban untuk menguatkan motif serta kronologi kejadian. Namun, hingga kini hal tersebut belum dapat dipastikan secara lengkap.

"Untuk hubungan pelaku dan korban masih kami dalami. Saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan," kata Rositah.

Usai pemeriksaan, kedua pelaku dijadwalkan akan ditahan di Rumah Tahanan Polda Maluku. Mereka juga dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam KUHP baru.

Ancaman hukuman yang dikenakan terhadap para tersangka yakni pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara.

Sebelumnya, Nus Kei tewas setelah ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Minggu (19/4/2026) sekitar pukul 11.25 WIT. Aksi tersebut diduga dipicu dendam lama terkait kasus pembunuhan kerabat pelaku pada 2020 di Bekasi.

"Motifnya berdasarkan pengakuan pelaku adalah balas dendam," ungkap Rositah.*

(d/dh)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Sutan Tolang Lubis, mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak, SWDKLLJ, dan PNBP.

Baca Juga:

• Dari Rutan Padang, Kamser Sitanggang Mengadu ke Presiden Prabowo: Klaim Jadi Korban Ketidakadilan Hukum

Sutan menjelaskan, target pajak kendaraan bermotor tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 1,81 triliun. Sementara realisasi hingga 19 April 2026 tercatat mencapai Rp 379,86 miliar.

Untuk tahun sebelumnya, target pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 1,74 triliun dengan realisasi Rp 1,44 triliun. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan signifikan melalui program insentif dan undian ini.

Gebyar Pajak 2026 akan dilaksanakan sebanyak lima kali, terdiri dari empat undian triwulanan dan satu undian utama di akhir tahun. Total hadiah yang disiapkan mencapai 3.837 unit dengan nilai Rp 19,3 miliar, mulai dari mobil Toyota Innova Reborn, paket umrah atau wisata religi, sepeda motor, iPhone 17, Samsung Z Fold 7, tablet, emas batangan, hingga PlayStation 5.

"Gebyar Pajak ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Sumut yang telah membayar pajak kendaraan bermotor tahun 2026," jelasnya.

Pengundian tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada 10 Mei 2026 di Lapangan Kebun Bunga, Medan, dengan 388.221 peserta yang merupakan wajib pajak periode 1 Januari hingga 31 Maret 2026.

Sutan juga menegaskan adanya perubahan pendekatan kebijakan. Jika sebelumnya pemerintah mengandalkan program pemutihan pajak, kini fokus diarahkan pada pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang disiplin.

"Paradigmanya kita ubah, apresiasi diberikan kepada masyarakat yang taat membayar pajak, bukan yang terlambat," tegasnya.*

(ds/dh)

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut pada Senin (20/4/2026), harga rata-rata daging ayam broiler tercatat sebesar Rp 39 ribu per kilogram, atau masih di bawah HET sebesar Rp 40 ribu per kilogram.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tepung Tawari Calon Jemaah Haji, Pesan Jaga Kesehatan dan Nama Baik Sumut

Sementara itu, harga tertinggi daging ayam broiler tercatat di Kabupaten Langkat yang mencapai Rp 60 ribu per kilogram, serta Kota Sibolga sebesar Rp 51 ribu per kilogram.

Tak hanya ayam, harga daging sapi segar juga ikut mengalami penurunan. Rata-rata harga daging sapi di Sumut saat ini berada di angka Rp 130 ribu per kilogram, masih di bawah HET sebesar Rp 140 ribu per kilogram.

Adapun harga termurah daging sapi segar berada di Kabupaten Batubara, Labuhanbatu Selatan, dan Langkat, masing-masing sebesar Rp 125 ribu per kilogram.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag ESDM Sumut, Charles Situmorang, mengatakan penurunan harga terjadi akibat pola permintaan yang cenderung melemah di awal pekan.

"Penurunan terjadi dikarenakan permintaan yang menurun dari konsumen. Kebutuhan daging ayam dan sapi biasanya lebih tinggi di akhir pekan," ujarnya.

Ia menambahkan, fluktuasi harga tersebut merupakan bagian dari mekanisme pasar yang normal dan dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat.*

(ds/dh)

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas infrastruktur hunian ASN yang dibangun di wilayah timur Indonesia berjalan sesuai standar, baik dari sisi desain maupun konstruksi.

Baca Juga:

• Tito Karnavian Hadiri Raker APEKSI 2026 di Banda Aceh, Tekankan Penataan Kota dan Keseimbangan Urbanisasi

Gibran menekankan agar seluruh kekurangan yang ditemukan segera diperbaiki sebelum dilakukan serah terima kepada pemerintah daerah.

"Pak, nanti kalau masih ada defect design-nya jangan diterima ya. Ini profesional, jangan diterima (kalau ada cacat desain)," tegas Gibran kepada Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

Ia juga meminta agar pemerintah daerah tidak ragu menolak hasil pekerjaan apabila masih ditemukan ketidaksesuaian teknis. Menurutnya, kualitas bangunan harus menjadi prioritas utama agar rusun dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan.

"Ketelitian dalam desain dan konstruksi itu penting supaya bangunan benar-benar layak dihuni," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Balai Perumahan Provinsi Papua Tengah Meda Kilian menjelaskan bahwa rusun tersebut terdiri dari dua tower dengan total 88 unit hunian. Setiap unit telah dilengkapi fasilitas lengkap seperti tempat tidur, sofa, meja makan, hingga dapur.

"Seluruh unit sudah full furnished dan siap dihuni," jelas Meda.

Ia menambahkan, lantai pertama pada salah satu tower juga diprioritaskan untuk penyandang disabilitas agar aksesibilitas lebih inklusif.

Kunjungan ini menjadi rangkaian akhir agenda kerja Gibran di Nabire sebelum melanjutkan perjalanan ke Timika untuk kegiatan berikutnya di wilayah Papua Tengah.*

(k/dh)

Dalam rapat tersebut, Dasco menyampaikan bahwa agenda utama adalah pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU PPRT yang telah melalui sejumlah tahapan pembahasan sebelumnya.

Baca Juga:

• 8 Daerah di Sumut Sepakat Hibahkan Dana TKD Rp 260 Miliar untuk Bantu Penanganan Bencana di Aceh

Sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan, rapat terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT yang disampaikan oleh Ketua Baleg DPR Bob Hasan.

Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan mini dari masing-masing fraksi di DPR serta pemerintah. Tahap akhir kemudian dilakukan pengambilan keputusan sekaligus penandatanganan draf RUU.

"Rapat hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 21.00 WIB. Apakah agenda yang kami bacakan tadi dapat disetujui?" ujar Dasco yang kemudian dijawab serentak "Setuju" oleh peserta rapat.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Pembahasan RUU PPRT sendiri menjadi salah satu agenda legislasi prioritas yang telah lama dinantikan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.*

(oz/dh)

Hal itu disampaikan Ridwan saat bersilaturahmi dengan Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara, Selasa (20/4/2026). Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi antara Kejari Medan dan insan pers terkait sejumlah isu yang berkembang di publik.

Baca Juga:

• Mantan Kabid Dinas Pertanian Madina Didakwa Korupsi PSR Rp 1,9 M di PN Medan

Dalam kegiatan tersebut, Kajari Medan didampingi Kepala Seksi Intelijen Valentino Harry Parluhutan Manurung, Kepala Seksi Pidana Umum Zulkarnain Harahap, serta jajaran kasubsi pidum dan intelijen Kejari Medan.Ridwan menjelaskan, selama kurang lebih dua bulan menjabat sebagai Kajari Medan, pihaknya masih fokus melakukan pembenahan internal dan pemetaan organisasi sebelum mengambil kebijakan strategis.

Terkait komunikasi dengan media, ia meminta agar setiap konfirmasi dapat dilakukan melalui Kasi Intelijen yang ditunjuk sebagai juru bicara resmi Kejari Medan."Untuk komunikasi, silakan melalui Kasi Intel sebagai juru bicara," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ridwan juga menanggapi usulan penyediaan sekretariat wartawan di lingkungan Kejari Medan.

Ia menyebut hal tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan fasilitas dan anggaran.

"Bukan karena kami tidak ingin mengakomodir, tetapi memang ada keterbatasan yang harus dipahami bersama," katanya.

Selain itu, Kajari Medan juga menyinggung penanganan sejumlah perkara, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini masih dalam proses penyidikan.

Ia memastikan kasus-kasus tersebut akan segera disampaikan ke publik pada tahap yang memungkinkan."Masih berproses dan belum bisa kami publikasikan sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kami ekspos," ujar Ridwan.

Sementara itu, Sekretaris Forwakum Sumut, Ansah Tarigan, mengapresiasi langkah Kejari Medan yang membuka ruang dialog dengan insan pers. Menurutnya, silaturahmi tersebut penting untuk memperkuat sinergi antara media dan aparat penegak hukum.

Ia menambahkan, Forwakum Sumut siap mendukung kerja Kejari Medan melalui pemberitaan yang profesional dan sesuai kode etik jurnalistik.Di akhir pertemuan, Kajari Medan menyerahkan cinderamata berupa plakat kepada Forwakum Sumut sebagai simbol sinergi dan hubungan baik antara institusi penegak hukum dan insan pers.*

(dh)

Baca Juga:

• 8 Daerah di Sumut Sepakat Hibahkan Dana TKD Rp 260 Miliar untuk Bantu Penanganan Bencana di Aceh

Ketua Dewan Pembina DPN Peradi SAI, Juniver Girsang, mengatakan revisi UU Advokat sudah mendesak dilakukan karena aturan yang ada dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan profesi advokat saat ini.

Baca Juga:

• Habiburokhman Apresiasi BEM-IKM FH UI Gelar Forum Terbuka, 16 Terduga Pelaku Grup Chat Mesum Dihadirkan

Menurut Juniver, saat ini jumlah advokat semakin banyak, namun pengawasan terhadap praktik profesi dinilai belum optimal. Karena itu, diperlukan lembaga khusus yang dapat mengontrol dan memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan sesuai etika dan aturan.

"Supaya tidak ada pelayanan yang tidak baik dan perlindungan kepada masyarakat, kita menyatakan harus dibentuk Dewan Advokat Nasional," ujarnya.

Ia menjelaskan, Dewan Advokat Nasional nantinya akan memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh advokat serta menangani pelanggaran kode etik. Selain itu, Peradi SAI juga mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas Advokat yang akan berperan memperkuat sistem kontrol profesi.

"Artinya pengawas di sana adalah supaya bisa melihat, mengontrol dan memperhatikan tindak-tanduk advokat. Jadi advokat tidak bisa lagi seenaknya," tutur Juniver.

Ia menegaskan kedua lembaga tersebut akan memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam sistem check and balance.

Selain itu, Peradi SAI juga mengusulkan adanya badan khusus untuk sertifikasi dan pendidikan advokat dalam revisi UU tersebut.

Juniver mengklaim usulan yang disampaikan pihaknya mendapat respons positif dari Komisi III DPR RI.

"Responsnya sangat positif dan mereka setuju. Ya harus ada dewan pengawas, kemudian dewan kehormatan juga harus dibentuk," katanya.*

(in/dh)