BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menanggapi berbagai sorotan publik terkait penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk penghapusan program, melainkan penataan ulang agar lebih berkelanjutan.

Baca Juga:

• Membedah Dampak Kenaikan BBM

Menurut Nurlis, Gubernur menyampaikan sedikitnya enam poin sikap terkait arah kebijakan JKA.

"Pemerintah Aceh tetap berpegang pada semangat dasar JKA sebagai wujud tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat," kata Mualem dalam pernyataan yang dibacakan Nurlis

Ia menegaskan bahwa nilai keadilan sosial dan perlindungan masyarakat tetap menjadi dasar utama kebijakan daerah.

Mualem juga menekankan bahwa penyesuaian JKA dilakukan sebagai langkah adaptif untuk menyelaraskan dengan sistem jaminan kesehatan nasional.

Tujuannya, menurut dia, untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan dan memperkuat keberlanjutan fiskal daerah.

"Ini bukan pengurangan komitmen, melainkan penataan ulang agar perlindungan sosial lebih tepat sasaran," ujar Mualem.

Ia memastikan kelompok rentan tetap menjadi prioritas dalam akses layanan kesehatan.

Pemerintah Aceh, kata dia, tidak akan membiarkan masyarakat miskin kehilangan akses terhadap layanan dasar kesehatan.

Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan validasi data penerima manfaat secara terbuka dan partisipatif.

Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi kesalahan klasifikasi data sosial.

"Evaluasi dilakukan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan," kata Mualem.

Pemerintah Aceh juga berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk menjelaskan setiap realokasi dana kepada publik.

Di sisi lain, Mualem membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, mulai dari akademisi, legislatif, tokoh masyarakat, hingga elemen sipil.

Ia berharap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat Aceh secara luas.

"Pemerintah Aceh mengajak seluruh pihak menjaga suasana kondusif dan mengedepankan solusi yang bijak," ujar dia.

Program JKA selama ini menjadi salah satu kebijakan utama Pemerintah Aceh dalam memberikan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.*

(ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

HARGA bahan bakar minyak (BBM) kembali melonjak drastis, utamanya BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite (CN 51), dan Pertamina Dex (CN 53).

Baca Juga:

• Insiden Ricuh Halal Bi Halal KAMMI di Kantor Gubernur Sumut, Ini Tanggapan Bobby Nasution

Apa yang menarik dari fenomena kenaikan harga BBM nonsubsidi ini tentu sudah banyak yang mengetahuinya: dampaknya terhadap sosial dan ekonomi.

Masyarakat sudah hampir paham bahwa BBM selalu menjadi isu sensitif yang terus memantik perdebatan publik.

Yang menarik, dari pihak pemerintah umumnya sudah mempunyai dalih tersendiri ketika hendak mengubah harga BBM, yakni sebuah langkah penyesuaian harga akibat perubahan harga minyak dunia dan pengaruh faktor eksternal lainnya.

Dan, alasan tersebut pada level tertentu dapat dimaklumi menimbang kondisi geopolitik global yang semakin memanas, utamanya dipicu perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel di Timur Tengah.

Akibat perang tersebut membuat krisis energi global menjadi tak terhindarkan, karena hampir 20 persen pasokan minyak dunia harus melewati Selat Hormuz yang saat ini berada di bawah kendali Iran yang mengalami penutupan.

Terganggunya distribusi minyak dunia membawa dampak nyata bagi tekanan global, seperti fluktuasi harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar, hingga beban subsidi yang kian membengkak.

Di atas kertas, kebijakan penyesuaian harga yang dilakukan pemerintah tentu harus dilihat sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal negara.

Namun demikian, di balik rasionalitas tersebut, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan tidak bisa dianggap sederhana.

Dari pengalaman yang lalu-lalu, kenaikan BBM selalu beriringan dengan kenaikan pada biaya hidup masyarakat. Hal yang senantiasa menjadi pemicu di balik ketidakstabilan sosial.

Kenaikan harga BBM membawa efek domino terhadap kenaikan harga barang dan jasa, serta menekan daya beli, terutama bagi kelompok rentan.

Pada saat bersamaan, dunia usaha menjadi salah satu sektor yang paling terdampak karena terjadi kenaikan biaya produksi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi baik skala mikro maupun makro.

Dilema klasik ini seakan menjadi pengingat yang terus berulang bahwa antara menjaga fiskal negara dan melindungi kesejahteraan masyarakat selalu berada di ujung pertimbangan yang tidak mudah diputuskan.

Lonjakan BBM Nonsubsidi

Indonesia barangkali merupakan salah satu negara, utamanya di kawasan ASEAN yang paling telat melakukan penyesuaian terhadap harga BBM dalam negeri.

Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, dan Singapura, telah lebih dulu mengambil langkah perubahan harga BBM domestik kala konflik Iran vs AS-Israel baru pecah beberapa hari (kini sudah 2 bulan berjalan).

Jika memahami logika ekonomi pasar, kenaikan harga BBM nonsubsidi pada dasarnya merupakan konsekuensi dari perubahan pada mekanisme pasar yang lebih dinamis dan fleksibel, dibandingkan BBM bersubsidi.

Umumnya harga BBM nonsubsidi sangat dipengaruhi oleh dinamika global, teristimewa harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Dengan demikian, ketika terjadi perubahan harga minyak dunia, maka secara otomatis memengaruhi harga BBM nonsubsidi dalam negeri.

Rumus saklak tersebut tidak bisa dihindari. Dalam kondisi demikian, langkah menaikkan harga harus dianggap sebagai keputusan logis untuk menjaga keberlanjutan operasional.

Selain itu, komponen biaya distribusi dan pengolahan juga menjadi faktor penyebab lain di balik kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Infrastruktur, biaya logistik, hingga efisiensi kilang merupakan variabel penting yang turut memengaruhi penyesuaian harga di tingkat konsumen.

Karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak sekadar merefleksikan lonjakan harga minyak mentah, melainkan juga cermin atas kompleksitas rantai pasok energi yang panjang.

Dari sudut pandang kebijakan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi adalah langkah korektif sebagai sinyal terhadap perubahan pasar.

Di samping itu, kebijakan tersebut juga sering dihubungkan dengan upaya mendorong efisiensi konsumsi energi dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Namun, dalam realitas yang terjadi di masyarakat, perubahan harga BBM selalu membawa efek ganda yang tak jarang menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha.

Diketahui, kenaikan BBM nonsubsidi kerap menjadi faktor determinasi bagi pelaku usaha untuk menentukan harga barang dan jasa lainnya, sehingga dampaknya pun cukup meluas ke berbagai sektor.

Logika kenaikan BBM nonsubsidi, dengan demikian, harus dibaca dalam kerangka ekonomi global dan efisiensi fiskal yang memiliki konsekuensi serius, alih-alih sekadar langkah penyesuaian pasar.

Dampak Ekonomi

Telah disinggung di depan bahwa kenaikan harga BBM membawa efek berantai yang cukup serius terhadap perekonomian, baik pada skala makro maupun mikro.

Pada level makro, dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah meningkatnya tekanan inflasi.

Hal itu terjadi dikarenakan BBM merupakan komponen penting dalam hampir seluruh kegiatan ekonomi, khususnya di era sekarang yang sarat penggunaan teknologi tinggi.

Sehingga, perubahan harga BBM dengan sendirinya akan mendorong peningkatan biaya transportasi dan rantai distribusi.

Situasi tersebut akhirnya berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan, yang pada titik tertentu dapat menekan daya beli masyarakat.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa pada sektor industri manufaktur, kenaikan BBM memiliki makna yang cukup penting, karena ia berkaitan dengan perubahan pada biaya produksi.

Khusus bagi industri yang bergantung pada energi dan distribusi, seperti logistik, makanan dan minuman, atau sektor konstruksi dan lainnya, akan merasakan dampak secara signifikan.

Hal itu terjadi lantaran biaya produksi meningkat drastis yang membuat pelaku usaha menghadapi dua pilihan dilematis, antara menaikkan harga jual atau menekan margin keuntungan.

Kedua opsi memang sama-sama mempunyai implikasi terhadap stabilitas bisnis dan keberlanjutan usaha. Sehingga, salah dalam mengambil langkah, bisa berakibat fatal.

Tidak hanya itu, kenaikan BBM juga berdampak serius terhadap masyarakat, utamanya kalangan menengah ke bawah.

Kenaikan biaya transportasi, meningkatnya harga kebutuhan pokok, dan mahalnya layanan publik secara tidak langsung mengurangi kemampuan konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, dalam perspektif ekonomi yang lebih luas, kenaikan BBM juga dapat secara langsung memengaruhi iklim investasi dalam negeri.

Bagi para investor, ketidakstabilan harga energi sering kali dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan keputusan bisnis.

Demikian, dalam situasi dan kondisi semacam ini, langkah kenaikan harga BBM tidak cukup dengan alasan penyesuaian harga semata sebagai respons terhadap logika pasar, melainkan dipikirkan secara matang agar tidak membawa dampak yang lebih serius terhadap seluruh entitas dalam negeri.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR

SOLO — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia.

JK menyebut dirinya turut berperan membawa Jokowi dari Solo ke panggung nasional.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 7.663, Saham BBCA hingga TLKM Kompak Hijau

JK menilai berbagai tuduhan yang berkembang telah meluas dan menyeret banyak pihak."Jokowi jadi presiden karena saya," ujar JK.

JK juga menyebut dirinya yang memperkenalkan Jokowi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada saat proses pencalonan presiden berlangsung.

Ia menilai klaim tersebut perlu diluruskan di tengah berbagai tudingan yang menurutnya tidak berdasar.

Sementara itu, Joko Widodo menanggapi santai pernyataan JK tersebut.

Saat ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jokowi enggan berkomentar panjang mengenai pernyataan mantan wakil presidennya itu.

"Saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung," kata Jokowi, Senin (20/4/2026).

Jokowi juga memilih tidak menanggapi pernyataan JK yang menyebut ada pihak-pihak yang mempolitisasi situasi.

Ia mengatakan penilaian terhadap hal tersebut bukan berada di tangannya.

JK sebelumnya juga menyampaikan kekesalannya atas berbagai tudingan yang menyeret dirinya, termasuk isu yang dikaitkan dengan kasus lain yang melibatkan sejumlah tokoh.

Ia membantah keras tuduhan bahwa dirinya terlibat pendanaan dalam isu yang berkembang.

Baca Juga:

• PDIP Tanggapi Klaim JK soal Peran Besar dalam Karier Politik Jokowi: Beliau Memang Pengkhianat

Menurut JK, polemik yang muncul saat ini justru telah melebar dan melibatkan banyak nama di ruang publik.

Ia juga menegaskan tidak memiliki hubungan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak-pihak tertentu.*

(d/ad)

LANGKAT — Kasus hukum yang menjerat seorang siswi berinisial L (15) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, akhirnya berujung damai.

L sebelumnya menjadi tersangka dalam perkara dugaan pengeroyokan setelah membela ayahnya yang terlibat konflik dengan seorang warga bernama Indra Bangun.

Baca Juga:

• Kronologi Kericuhan Halal Bihalal KAMMI Sumut, Enam Kader Terluka

"Perdamaian ini diinisiasi oleh Pak Kapolres Langkat dan difasilitasi Forkopimda," kata Ghulam, Senin (20/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak—keluarga L dan keluarga Indra—sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Meski demikian, proses hukum tidak otomatis dihentikan karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan.

Ghulam menjelaskan, surat perdamaian itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mekanisme keadilan restoratif di persidangan yang belum dimulai.

"Surat perdamaian ini akan menjadi bekal untuk pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif di pengadilan," ujarnya.

Kasus ini bermula dari konflik antara ayah L, Japet, dengan Indra Bangun yang masih memiliki hubungan keluarga sekaligus bertetangga.

Perselisihan dipicu tuduhan soal aktivitas jual beli hasil kebun sawit yang berujung pada cekcok hingga perkelahian pada Oktober 2025.

Dalam perkembangan perkara, kedua pihak saling melaporkan. Indra lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani persidangan.

Sementara Japet dan L juga ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan pada awal April 2026.

L sendiri tidak ditahan karena masih berstatus pelajar.

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah video pengakuannya viral di media sosial, di mana ia menyebut dirinya menjadi tersangka setelah berupaya melindungi ayahnya.

Ia sempat mengajukan permohonan ke sejumlah lembaga negara agar ayahnya dibebaskan dari tahanan.

Hingga kini, proses hukum masih berjalan di pengadilan, dengan kemungkinan penerapan mekanisme keadilan restoratif dari hasil kesepakatan damai kedua pihak.*

(km/ad)

MEDAN – Kegiatan Halal Bihalal Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumatera Utara berujung ricuh pada Minggu, 19 April 2026.

Sedikitnya enam kader dilaporkan mengalami luka, sementara empat orang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Medan.

Baca Juga:

• Insiden Ricuh Halal Bi Halal KAMMI di Kantor Gubernur Sumut, Ini Tanggapan Bobby Nasution

Menurut Irham, dua hari sebelum acara, ia telah bertemu Ketua KA KAMMI Sumut, Abdul Rahim Siregar, untuk menyepakati bahwa tidak akan ada agenda pelantikan yang mengatasnamakan PW KAMMI dalam kegiatan tersebut.

"Disepakati kader boleh hadir, namun tanpa mengundang saya dan beberapa pihak lain untuk menghindari potensi konflik," kata Irham, Senin, 20 April 2026.

Kericuhan disebut bermula saat seorang kader mempertanyakan kehadiran sejumlah tokoh yang dinilai tidak sesuai kesepakatan, termasuk figur yang disebut mengatasnamakan pengurus wilayah dan pusat.

Situasi memanas setelah tidak ada klarifikasi yang dianggap memadai. Aksi dorong-dorongan hingga tarik-menarik pun terjadi di dalam aula.

Irham juga menyebut adanya dugaan provokasi yang memperkeruh suasana, termasuk pemanggilan aparat Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengamankan lokasi.

Dalam insiden tersebut, terjadi aksi kekerasan yang melibatkan sejumlah peserta. Salah satu panitia disebut memukul kader hingga memicu aksi balasan.

Kericuhan berlanjut dengan dugaan pengeroyokan terhadap salah satu kader sebelum akhirnya diamankan petugas dan dikeluarkan dari lokasi.

"Bahkan saat proses pengamanan, ada kader kami yang kembali mengalami kekerasan," ujar Irham.

Ia juga mengungkap dugaan tindakan tidak pantas, termasuk penamparan terhadap kader serta adanya ancaman di lokasi kejadian.

Irham membantah isu yang menyebut pihaknya melakukan penyerangan dengan jumlah besar. Ia menegaskan jumlah kader yang hadir hanya sekitar 10 orang.

"Tidak benar jika disebut melakukan penyerangan terhadap ratusan peserta," katanya.

Irham menegaskan pihaknya menyesalkan insiden tersebut. Ia menyebut kericuhan bukan tujuan kegiatan dan mengutuk segala bentuk kekerasan dalam aktivitas organisasi.

"Kegiatan yang seharusnya mempererat ukhuwah justru diwarnai perpecahan," ujarnya.

Ia mengimbau seluruh kader untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya.

Hingga kini, tidak ada pihak yang ditahan terkait insiden tersebut.*

(sp/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyoroti insiden ricuh dalam kegiatan halal bi halal alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Minggu, 19 April 2026.

Peristiwa yang sempat viral di media sosial itu berujung kericuhan dan menyebabkan seorang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terluka.

Baca Juga:

• Ratusan Santri Diduga Keracunan Menu MBG di Demak, Dapur SPPG Disegel Polisi

Dalam sambutannya pada acara halal bi halal dan tepung tawar jamaah calon haji di lokasi yang sama, Senin, 20 April 2026, Bobby menilai insiden tersebut menjadi catatan penting bagi Sekretaris Daerah Sumut dalam memberikan izin penggunaan fasilitas pemerintah.

"Saya agak takut pak untuk acara di sini, karena kemarin ada kejadian tidak kondusif sampai terjadi kericuhan," kata Bobby di hadapan jamaah haji.

Ia meminta agar setiap penggunaan aula pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga kesiapan panitia dalam menjaga ketertiban acara.

"Pak Sekda tolong lebih selektif. Jangan asal memberikan izin kalau tidak bisa menjaga kondusivitas," ujarnya.

Bobby juga menekankan bahwa kegiatan keagamaan seperti halal bi halal seharusnya menjadi ruang mempererat silaturahmi, bukan justru memicu konflik.

"Halal bi halal itu menyambung silaturahmi dan saling memaafkan, bukan untuk hal yang tidak baik," katanya.

Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan kericuhan dalam kegiatan KAMMI Sumut viral di media sosial.

Dalam rekaman itu, tampak sejumlah peserta saling dorong hingga terjadi aksi kekerasan di dalam ruangan.

Insiden tersebut terjadi di Aula Raja Inal Siregar, yang merupakan fasilitas resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait penyebab pasti kericuhan tersebut.

Aparat disebut masih melakukan pendalaman atas peristiwa yang menyebabkan satu anggota Satpol PP mengalami luka dan harus mendapat perawatan medis.*

(tm/ad)

DEMAK — Ratusan santri di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Insiden ini membuat fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, dipasangi garis polisi dan dihentikan operasionalnya untuk sementara.

Baca Juga:

• RUU Satu Data Indonesia Dikebut, BSDI Bakal Pegang Kendali Penuh!

"Beberapa pasien dirawat di puskesmas, namun setelah stabil diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan," kata Arief, Senin, 20 April 2026.

Sebagian korban lainnya dirujuk ke sejumlah rumah sakit, antara lain RS PKU Muhammadiyah Gubug, RS Getas Pendowo, dan RS Sultan Fatah Karangawen untuk penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan pendataan sementara, jumlah korban diduga mencapai 187 orang.

Mereka berasal dari dua pondok pesantren, yakni Ponpes Bustanul Quran dan Ponpes Asnawiyah, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Arief merinci, sebagian besar korban hanya mengalami gejala ringan dan menjalani perawatan jalan, sementara puluhan lainnya harus mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit.

Pantauan di lokasi menunjukkan bangunan SPPG yang menjadi pemasok menu MBG telah disegel aparat kepolisian.

Penghentian operasional dilakukan sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab dugaan keracunan.

Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan pendataan lanjutan serta pengujian sampel makanan untuk memastikan sumber masalah.

Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap distribusi makanan dalam program MBG guna mencegah kejadian serupa terulang.*

(d/ad)

JAKARTA — Badan Legislasi DPR RI membahas penguatan kewenangan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam rancangan undang-undang Satu Data Indonesia (SDI).

Pembahasan ini berlangsung di kompleks parlemen, Senin, 20 April 2026.

Baca Juga:

• Kepala BGN Sebut Rata-rata IQ Penduduk Indonesia 78, MBG Diarahkan Jadi Solusi Intervensi Gizi Sejak Dini untuk Cegah Stunting

"Standar data, metadata, dan infrastruktur teknis menjadi fondasi untuk menjamin keterbandingan, interoperabilitas, dan keterpaduan data," kata Bob dalam rapat pembahasan.

Menurut dia, penguatan kewenangan tersebut sekaligus membatasi peran produsen data.

Dalam skema yang diusulkan, produsen data tidak diperkenankan mengelola atau menguasai data secara mandiri di luar kerangka SDI.

Bob menegaskan hanya BSDI yang nantinya memiliki otoritas dalam pengelolaan dan integrasi data nasional.

"Tidak boleh ada lembaga lain yang mengambil alih kewenangan tersebut," ujarnya.

Selain itu, produsen data juga dilarang memusatkan penguasaan data pada satu institusi tertentu atau melakukan validasi tunggal di luar mekanisme yang diatur BSDI.

Rancangan ini, kata Bob, bertujuan menciptakan tata kelola data yang terintegrasi dan akuntabel.

Keberadaan BSDI diharapkan menjadi pusat kendali dalam memastikan data nasional dapat digunakan secara konsisten lintas sektor.

Pembentukan BSDI sendiri telah disepakati Baleg DPR pada 15 April 2026, meski lembaga tersebut belum resmi berdiri.

Nantinya, BSDI akan berperan menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah menargetkan data yang dihasilkan melalui skema Satu Data Indonesia dapat menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan nasional.*

(bi/ad)

BATU BARA - Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan kegiatan apel pagi di halaman depan lapas dengan penuh khidmat, yang diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, Senin (20/4).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kedisiplinan serta menyampaikan arahan strategis kepada seluruh petugas pemasyarakatan.

Baca Juga:

• Polda Jabar Ungkap Peran Eks Manajer di Kasus Video Syur Lisa Mariana, Diduga Ada Narkoba

Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya integritas seluruh petugas.

Kalapas menegaskan bahwa tidak boleh ada peredaran narkoba di dalam lapas.

Ia mengingatkan seluruh pegawai untuk tidak terlibat dalam segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, yang dapat merusak sistem pembinaan serta mencoreng nama baik institusi.

Selain itu, Hamdi Hasibuan juga menyoroti larangan keras terhadap penggunaan dan peredaran handphone ilegal di dalam lapas.

Ia menegaskan bahwa seluruh petugas harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan guna memastikan tidak adanya barang terlarang yang masuk maupun beredar di lingkungan lapas.

Tidak hanya itu, Kalapas juga menekankan pentingnya menghindari praktik pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun.

Ia mengingatkan bahwa pelayanan kepada warga binaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya biaya tambahan yang tidak sah.

Lebih lanjut, Kalapas mengingatkan bahwa layanan Wartelsuspas harus dimanfaatkan sesuai aturan sebagai sarana komunikasi resmi bagi warga binaan dengan keluarga.

Ia berharap fasilitas tersebut dapat digunakan secara optimal dan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.

Sebagai penutup, Kalapas menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjaga integritas, meningkatkan pengawasan, serta bersama-sama mewujudkan Lapas Labuhan Ruku yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan pungli.*

(ad)

BANDA ACEH — Badan Bahasa Kemendikdasmen melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan buku di SD Muhammadiyah 1 Banda Aceh, Senin, 20 April 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi program penguatan literasi yang telah disalurkan sejak 2024.

Baca Juga:

• INALUM Salurkan Bantuan CSR di Kawasan Operasional Paritohan, Fokus Pendidikan hingga Energi Terbarukan

Dalam peninjauan itu, rombongan melihat langsung aktivitas membaca siswa di perpustakaan sekolah.

"Buku-buku bantuan telah dimanfaatkan dengan baik oleh siswa," kata Iwa Lukmana dalam keterangan di lokasi.

Menurut dia, program bantuan buku merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kemampuan literasi siswa.

Ia menyinggung capaian Indonesia dalam studi internasional Programme for International Student Assessment (PISA) yang masih tergolong rendah.

Iwa berharap pemanfaatan buku bacaan di sekolah dapat mendorong peningkatan kemampuan membaca dan pemahaman siswa secara bertahap.

"Kami berharap peringkat literasi Indonesia bisa meningkat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya budaya membaca di lingkungan sekolah. Menurut dia, akses terhadap buku harus diiringi dengan kebiasaan membaca yang konsisten di kalangan siswa.

Kepala sekolah Ayu Srimurti menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan.

Ia memastikan pihak sekolah akan mengoptimalkan penggunaan buku untuk mendukung kegiatan belajar siswa.

"Kami berkomitmen memanfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan minat baca siswa," kata Ayu.

Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan simbolis tambahan buku bacaan kepada pihak sekolah.

Program ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem literasi di lingkungan pendidikan dasar, khususnya di Aceh.*

(ad)

TOBA SAMOSIR– PT Indonesia Asahan Aluminium menyalurkan berbagai bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di kawasan operasional Paritohan, Sumatera Utara, pada 10–11 April 2026.

Program ini menyasar sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, hingga infrastruktur dasar masyarakat.

Baca Juga:

• Harga LPG Nonsubsidi Resmi Naik! Tabung 12 Kg di Sejumlah Wilayah Tembus Rp285 Ribu, Ini Daftar Terbarunya di Seluruh Daerah

"Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat," kata Melati dalam keterangannya, Senin, 14 April 2026.

Pada hari pertama kegiatan, INALUM menyalurkan bantuan di SD Negeri 178491 Pintu Pohan.

Bantuan tersebut meliputi fasilitas pendidikan, beasiswa bagi siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, serta dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, perusahaan juga menjalankan program lingkungan melalui pengembangan Rumah Kompos dan pemberian bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sejumlah desa, termasuk Meranti Tengah dan Meranti Utara.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, INALUM memberikan bantuan pembangunan sarana olahraga, fasilitas air bersih, toilet sekolah, hingga peralatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

Perusahaan juga mendukung program sekolah berbasis lingkungan melalui penyediaan sarana bank sampah.

Kegiatan berlanjut pada 11 April 2026 dengan kunjungan ke Panti Karya Hepatha.

Dalam kesempatan tersebut, INALUM menyalurkan bantuan alat kesenian, peralatan menjahit, serta sarana air bersih.

Perusahaan juga menggelar pelatihan keterampilan seperti pembuatan lilin, menjahit, dan kerajinan tangan.

Selain itu, INALUM mengembangkan pusat pelatihan (training centre) di bidang peternakan dan pertanian guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan ke wilayah Sionggang melalui penyerahan bantuan alat pertanian dan bibit dalam program Tani Nusantara, serta kegiatan penanaman pohon sebagai upaya pelestarian lingkungan.

Melati menyatakan seluruh program CSR dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Program ini diharapkan mampu menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.

INALUM menegaskan akan terus memperkuat peran dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah operasional.*

(ad)

MALUKU TENGGARA – Kepolisian mengungkap motif di balik kasus penusukan yang menewaskan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora atau dikenal sebagai Nus Kei.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku disebut melakukan aksi tersebut karena dilatarbelakangi dendam lama.

Baca Juga:

• Sidang Panas Kasus K3 Kemenaker, Noel Ebenezer Tuding Irvian Bobby Tak Layak Jadi Saksi Mahkota: Dia Punya Peran Paling Berat!

"Untuk motif berdasarkan hasil pemeriksaan adalah balas dendam," ujar Rosita, Senin, 20 April 2026.

Peristiwa penikaman terjadi di area pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun pada Minggu, 19 April 2026 sekitar pukul 11.25 WIT. Saat itu, korban baru tiba dari Jakarta.

Korban tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam.

Meski sempat mendapatkan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong akibat luka serius di beberapa bagian tubuh.

Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku, yakni Hendrikus Rahayaan alias Hendra dan Finansius Ulukyanan alias Finis. Penangkapan dilakukan tidak lama setelah kejadian.

Hendrikus diketahui merupakan atlet Mixed Martial Arts (MMA) dan memiliki hubungan keluarga dengan John Kei.

Kapolres Maluku Tenggara, AKBP Rian Suhendi, menyebut motif dendam berkaitan dengan peristiwa lama yang belum terselesaikan.

Menurut dia, para pelaku meyakini korban terlibat dalam kasus pembunuhan anggota keluarga mereka beberapa tahun lalu di kawasan Bekasi.

"Motifnya adalah dendam. Kedua pelaku meyakini korban sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian saudara mereka," ujar Rian.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya keluarga dan simpatisan korban, untuk tidak melakukan aksi balasan yang dapat memperkeruh situasi.

"Kami meminta masyarakat mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian," kata Rosita.

Saat ini, aparat memastikan situasi di Maluku Tenggara tetap dalam kondisi aman dan kondusif.

Kasus ini menyita perhatian publik mengingat posisi korban sebagai tokoh politik daerah.

Nus Kei diketahui berada di Maluku Tenggara untuk menghadiri agenda partai menjelang pelaksanaan musyawarah daerah.

Peristiwa ini kembali menyoroti potensi konflik lama yang belum terselesaikan dan berujung pada tindak kekerasan.*

(tmoz/ad)

JAKARTA – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan masih bergerak tinggi pada Senin, 20 April 2026, pukul 09.55 WIB.

Harga cabai rawit merah menjadi salah satu yang tertinggi dengan level Rp78.850 per kilogram.

Baca Juga:

• Kemnaker Dorong Disabilitas Jadi Wirausaha, Bukan Sekadar Pencari Kerja

Data PIHPS menunjukkan tekanan harga masih terjadi pada sejumlah bahan pangan pokok di pasar eceran.

Komoditas bawang merah berada di harga Rp53.900 per kilogram, sedangkan bawang putih dijual Rp43.050 per kilogram.

Sementara itu, harga beras di berbagai kualitas terpantau bergerak dalam rentang Rp16.050 hingga Rp17.750 per kilogram.

Untuk beras kualitas bawah I tercatat Rp16.550 per kilogram, sama dengan beras kualitas medium I.

Adapun beras kualitas super II menjadi yang tertinggi di kelompok beras dengan harga Rp17.750 per kilogram. Kenaikan juga terlihat pada sejumlah jenis cabai lainnya.

Cabai merah besar berada di level Rp62.250 per kilogram, cabai merah keriting Rp58.850 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp60.500 per kilogram.

Di sektor protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp43.800 per kilogram.

Daging sapi kualitas I berada di Rp148.250 per kilogram, sedangkan kualitas II di Rp132.250 per kilogram.

Untuk komoditas minyak goreng, harga minyak curah berada di Rp20.700 per liter.

Minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp25.750 per liter, sedangkan merek II Rp24.350 per liter.

Baca Juga:

• DPR Minta Kenaikan BBM Tak Picu Lonjakan Harga Pangan

PIHPS mencatat dinamika harga pangan masih dipengaruhi oleh faktor distribusi dan pasokan di sejumlah daerah, yang membuat pergerakan harga cenderung fluktuatif.*

(mt/ad)

JAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin, 20 April 2026.

Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi mahkota.

Baca Juga:

• Kemnaker Dorong Disabilitas Jadi Wirausaha, Bukan Sekadar Pencari Kerja

Ditemui sebelum sidang dimulai, Noel mempertanyakan kelayakan Bobby sebagai saksi mahkota.

Ia menilai posisi Bobby tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum.

"Seharusnya saksi mahkota itu yang perannya paling ringan. Ini justru yang perannya paling berat," ujar Noel di ruang sidang.

Noel juga menyinggung dugaan keterlibatan Bobby dalam tindak pidana pemerasan dan pencucian uang.

Pernyataan tersebut memicu reaksi dari tim kuasa hukum Bobby yang berada di ruang sidang.

Situasi sempat memanas ketika Noel menyampaikan pernyataannya dengan nada tinggi, sehingga memicu perdebatan terbuka di dalam ruang sidang.

Sebelumnya, dalam persidangan pekan lalu, Bobby mengajukan diri sebagai saksi mahkota dalam perkara ini.

Pengajuan tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Nur Sari Baktiana.

Jaksa menyebutkan bahwa permohonan tersebut telah disampaikan secara resmi dan diketahui oleh penasihat hukum terdakwa.

Hakim kemudian mengonfirmasi langsung kepada Bobby, yang membenarkan bahwa dirinya bersedia memberikan keterangan untuk terdakwa lainnya.

Namun, majelis hakim menunda persidangan untuk menunggu penetapan resmi dari ketua pengadilan terkait status saksi mahkota tersebut.

Kasus ini bermula dari dugaan praktik pungutan liar dalam pengurusan sertifikasi K3.

Biaya resmi yang seharusnya sebesar Rp275 ribu diduga digelembungkan hingga Rp6 juta, disertai ancaman mempersulit proses bagi pihak yang tidak membayar.

Dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sekitar Rp3 miliar serta satu unit sepeda motor mewah jenis Ducati Scrambler.

Selain pasal pemerasan, penyidik juga menerapkan pasal gratifikasi untuk menelusuri dugaan penerimaan lain selama menjabat.

Selain Noel dan Bobby, perkara ini juga menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta, termasuk pejabat di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dugaan praktik sistematis dalam layanan publik yang seharusnya bersifat administratif dan transparan.*

(tb/ad)

MAGELANG — Kepala Badan gizi/" target="_blank">Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemerintah tengah menjalankan intervensi gizi secara menyeluruh melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini difokuskan pada dua fase utama, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan masa usia sekolah.

Baca Juga:

• Harga LPG Nonsubsidi Resmi Naik! Tabung 12 Kg di Sejumlah Wilayah Tembus Rp285 Ribu, Ini Daftar Terbarunya di Seluruh Daerah

Ia berharap intervensi sejak dini dapat menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

"Kita harapkan dengan program ini stunting-nya bisa dicegah, karena rata-rata IQ Indonesia sekarang 78 kita dengan harapan dengan hadirnya program ini nanti 10 tahun 15 tahun ke depan yang lahir hari ini, 20 tahun kemudian akan jadi tenaga kerja produktif itu sudah tidak stunting, dan tinggi badannya naik karena kita intervensi dari sekarang," ujar Dadan dalam kegiatan Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang, Sabtu (18/4/2026).

Dalam keterangannya, Senin (20/4/2026), Dadan mengatakan program MBG berangkat dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih tinggi.

Menurut dia, tantangan utama bukan sekadar jumlah penduduk, tetapi kualitas generasi yang dihasilkan.

"Indonesia masih tumbuh sekitar tiga juta orang per tahun. Persoalannya bukan hanya pertumbuhan, tapi kualitas dari pertumbuhan itu," kata dia.

Dadan juga menyoroti rata-rata lama pendidikan masyarakat Indonesia yang masih sekitar sembilan tahun.

Kondisi ini, menurutnya, berkaitan dengan rendahnya akses terhadap makanan bergizi di sejumlah kelompok masyarakat.

Ia menyebut sekitar 60 persen anak Indonesia belum memiliki akses terhadap makanan bergizi seimbang, termasuk konsumsi susu yang masih rendah.

"Banyak anak lahir dari orang tua dengan pendidikan rendah, sehingga tidak heran jika akses gizi juga terbatas," ujarnya.

Selain aspek kesehatan dan pendidikan, Dadan menilai program MBG juga berdampak pada ekonomi daerah.

Hingga saat ini, program tersebut disebut telah menjangkau seluruh Indonesia melalui sekitar 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan gizi/" target="_blank">Gizi (SPPG).

Total anggaran yang telah terserap mencapai sekitar Rp60 triliun yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan ikut menggerakkan ekonomi lokal.

"Anggaran itu sudah tersebar dan menggerakkan ekonomi di berbagai daerah, termasuk di tingkat desa," kata Dadan.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.*

(km/ad)

BANDUNG — Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus video bermuatan pornografi yang melibatkan figur publik Lisa Mariana (LM).

Selain Lisa, polisi juga menetapkan mantan manajernya berinisial MT sebagai tersangka penyebaran video tersebut.

Baca Juga:

• Jaksa Agung ST Burhanuddin: Kalau Hanya Kesalahan Administratif, Kades Tak Boleh Langsung Jadi Tersangka

Polisi kini mendalami kemungkinan keterlibatan pria berinisial AVR yang turut muncul dalam video tersebut.

"Lisa dan MT sama-sama mengenal sosok AVR," kata Hendra dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Menurut Hendra, peristiwa pembuatan video tersebut diduga terjadi pada akhir 2020 di sebuah kos-kosan semi hotel di wilayah Jakarta.

Ia menyebut, kejadian berawal dari ajakan MT yang meminta Lisa menghadirkan seorang teman untuk berkumpul.

Dalam peristiwa itu, MT disebut menyediakan minuman beralkohol dan narkotika yang dikonsumsi bersama, sehingga korban berada dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar.

"Terperiksa berada dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya akibat pengaruh alkohol dan narkoba," ujar Hendra.

Polisi menyebut Lisa sempat menolak, namun peristiwa tetap terjadi dalam kondisi tidak sadar.

Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya proses perekaman video yang dilakukan menggunakan ponsel iPhone 11 warna merah yang berada dalam penguasaan MT.

Penyidik juga menemukan bahwa video tersebut diduga tidak pernah diperlihatkan kepada Lisa, dan diduga dibuat untuk kepentingan pihak lain.

Terkait lokasi kejadian, Lisa mengaku tidak mengetahui nomor kamar yang digunakan, karena pemesanan diduga dilakukan oleh MT menggunakan identitasnya.

Dalam pemeriksaan digital forensik, polisi juga menelusuri aktivitas akun email yang sebelumnya digunakan Lisa.

Akun tersebut diduga telah berada dalam penguasaan MT sejak 2020, termasuk akses perangkat dan distribusi file digital.

Hendra menambahkan, Lisa beberapa kali berganti perangkat telepon genggam pada 2020, termasuk iPhone XS, iPhone 12 Pro Max, hingga iPhone 13 Pro Max.

Dalam proses tersebut, terdapat perangkat iPhone 11 yang diduga digunakan MT untuk mengelola aktivitas pekerjaan.

"Perpindahan perangkat dan akun digital menjadi bagian dari pendalaman penyidik," kata Hendra.

Polisi menyatakan Lisa mengaku tidak mengetahui adanya penyebaran maupun pengelolaan video tersebut, serta tidak merasa terlibat dalam distribusi file digital.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, polisi menyimpulkan bahwa MT diduga memiliki peran dominan dalam proses pembuatan hingga distribusi video, sementara peran Lisa masih didalami terkait unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban hukum.

"Fakta-fakta ini akan menjadi dasar pendalaman lebih lanjut untuk menentukan peran masing-masing pihak," ujar Hendra.

Kasus ini masih terus dikembangkan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat.*

(d/ad)

SABAH — Kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat di Kampung Bahagia, Batu Sapi, Sandakan, Sabah, Malaysia, pada Minggu (19/4/2026) dini hari.

Peristiwa ini disebut sebagai salah satu kebakaran terbesar di kawasan permukiman air (water village) dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga:

• BNI Akui Kecolongan, Penggelapan Rp 28 Miliar Disebut Ulah Oknum di Luar Sistem Resmi

Kondisi bangunan yang saling berhimpitan serta hembusan angin kencang mempercepat penyebaran api sehingga sulit dikendalikan.

Berdasarkan laporan sejumlah media internasional seperti TRT World, Reuters, dan BBC, sekitar 1.000 dari total 1.200 unit rumah dilaporkan hangus terbakar.

Area terdampak diperkirakan mencapai lebih dari empat hektare.

Kepala Komite Manajemen Bencana Distrik Sandakan, Walter Kenson, menyatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan sebagian besar bangunan tidak lagi layak huni.

"Rumah-rumah warga yang terdampak tidak lagi aman untuk ditinggali," ujarnya.

Akibat kejadian ini, lebih dari 9.000 warga terpaksa mengungsi ke sejumlah lokasi penampungan sementara yang disiapkan pemerintah setempat.

Otoritas juga menetapkan kawasan tersebut sebagai zona tidak layak huni hingga proses penanganan dan rekonstruksi selesai dilakukan.

Selain permukiman warga, kebakaran juga meluluhlantakkan berbagai fasilitas penunjang ekonomi, termasuk toko kecil dan usaha rumahan yang menyatu dengan rumah warga.

Jalur titian kayu sebagai akses utama antar rumah juga turut habis terbakar.

Karakter Kampung Bahagia sebagai permukiman di atas air dengan struktur kayu yang saling terhubung menjadi faktor utama cepatnya rambatan api.

Dalam kondisi tersebut, api dengan mudah menjalar dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa hambatan.

Proses pemadaman juga menghadapi kendala serius. Akses terbatas ke lokasi serta kondisi air laut yang sedang surut menyulitkan petugas dalam mengalirkan air untuk pemadaman.

Meski kerugian material sangat besar, hingga kini tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Warga disebut berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar, meski banyak yang tidak sempat membawa barang berharga.

Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan pendataan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran.

Sementara itu, bantuan kemanusiaan terus disalurkan, termasuk makanan, pakaian, dan layanan kesehatan bagi para korban terdampak.

Peristiwa ini kembali menyoroti tingginya risiko kebakaran di permukiman padat berbahan kayu, terutama di kawasan pesisir dengan tata ruang yang belum tertata optimal.*

(sr/ad)

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi tabung 12 kilogram menjadi Rp228.000 per tabung.

Sebelumnya, harga LPG tersebut berada di level Rp192.000 per tabung atau naik sebesar Rp36.000.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 7.663, Saham BBCA hingga TLKM Kompak Hijau

Kebijakan harga baru ini berlaku di sejumlah wilayah, antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, serta beberapa provinsi lainnya dengan penyesuaian harga berbeda.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga LPG nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar dan mengacu pada harga keekonomian, serupa dengan skema bahan bakar minyak non-subsidi.

"Penyesuaian dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait karena komoditas NPSO sifatnya adalah keekonomian," ujar Roberth dalam keterangan resminya, Senin, 20 April 2026.

Ia menegaskan kebijakan tersebut telah mendapatkan koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait, mengingat LPG nonsubsidi tidak mendapatkan subsidi negara.

Di wilayah tertentu, harga LPG 12 kilogram tercatat lebih tinggi, seperti di Kalimantan Utara dan Maluku yang mencapai Rp265.000 hingga Rp285.000 per tabung, menyesuaikan biaya distribusi dan logistik.

Sementara itu, LPG subsidi 3 kilogram tidak mengalami perubahan harga.

Kenaikan ini diperkirakan akan berdampak pada biaya operasional rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang menggunakan LPG nonsubsidi, terutama di wilayah perkotaan.

Berikut harga LPG nonsubsidi di seluruh Indonesia:

Provinsi Aceh
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Sumatera Utara
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Sumatera Barat
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Riau
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Kepulauan Riau
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Batam (FTZ)
12 Kg : Rp208.000
5,5 Kg : Rp100.000

Provinsi Jambi
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Bengkulu
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Sumatera Selatan
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Bangka Belitung
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Lampung
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi DKI Jakarta
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Banten
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Jawa Barat
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Jawa Tengah
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi DI Yogyakarta
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Jawa Timur
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Bali
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Nusa Tenggara Barat
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Kalimantan Barat
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Kalimantan Tengah
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Kalimantan Selatan
12 Kg : Rp 238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Kalimantan Timur
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Kalimantan Utara (Tarakan)
12 Kg : Rp265.000
5,5 Kg : Rp124.000

Provinsi Sulawesi Utara
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Gorontalo
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Sulawesi Tengah
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Sulawesi Tenggara
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Sulawesi Selatan
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Maluku
12 Kg : Rp285.000
5,5 Kg : Rp134.000

Provinsi Papua
12 Kg : Rp285.000
5,5 Kg : Rp134.000*

(vo/ad)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan awal pekan dengan penguatan pada Senin, 20 April 2026.

Indeks bergerak di zona hijau seiring aksi beli pada sejumlah saham unggulan sektor perbankan, energi, dan telekomunikasi.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun ke Rp2,84 Juta per Gram, Tertekan Sentimen Global

Pada awal perdagangan, tercatat 310 saham menguat, 133 saham melemah, dan 254 saham stagnan. Kapitalisasi pasar juga meningkat menjadi Rp13.697 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar ikut menopang penguatan indeks.

Saham BBCA naik 0,78 persen ke level Rp6.475 per saham. Saham TLKM menguat 1,94 persen ke Rp3.160 per saham.

Dari sektor energi, saham BUMI milik Grup Bakrie naik 0,81 persen ke Rp250 per saham.

Sementara itu, saham ESSA menguat 2,60 persen ke Rp790 per saham, dan PTRO naik 1,21 persen ke Rp6.275 per saham.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas, Imam Gunadi, menyebut IHSG masih berada dalam fase konsolidasi dengan kecenderungan bergerak sideways disertai volatilitas.

Hal ini dipengaruhi dominasi sentimen geopolitik global serta belum stabilnya aliran dana asing.

Ia menilai level 7.773 menjadi resistance terdekat yang krusial. Jika tembus, IHSG berpotensi melanjutkan penguatan. Namun selama tertahan, risiko koreksi tetap perlu diwaspadai.

"Secara keseluruhan, IHSG kemungkinan masih bergerak dalam range tersebut dan sangat reaktif terhadap sentimen eksternal," kata Imam.

Sementara itu, level 7.308 disebut sebagai support penting yang akan menjadi penopang apabila terjadi tekanan lanjutan.*

(bi/ad)

JAKARTA - Guntur Romli dari PDI Perjuangan merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang mengklaim berperan besar dalam mengantarkan Joko Widodo menjadi Presiden RI pada 2014.

Guntur menilai pernyataan tersebut kembali membuka perdebatan lama terkait perjalanan politik Jokowi sekaligus memperkuat pandangan internal partai banteng bahwa ada pihak-pihak yang merasa telah "dilukai" oleh mantan kadernya itu.

Baca Juga:

• Insiden Berdarah di Bandara Langgur, Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam!

Pernyataan itu merespons klaim Jusuf Kalla yang menyebut dirinya berperan membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta hingga kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta dan selanjutnya Presiden RI.

JK sebelumnya menyatakan bahwa tanpa perannya, Jokowi tidak akan bisa maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.

Ia bahkan menegaskan bahwa dirinya turut meyakinkan Megawati Soekarnoputri untuk mengusung Jokowi saat Pilkada DKI Jakarta.

Dalam penilaiannya, Guntur menyebut perjalanan politik Jokowi tidak hanya melibatkan satu tokoh, tetapi sejumlah figur penting di berbagai fase kariernya.

Ia menyebut nama-nama seperti Hasto Kristiyanto, Pramono Anung, FX Hadi Rudyatmo, hingga sejumlah tokoh lain yang disebut berperan dalam membangun karier politik Jokowi sejak Solo hingga nasional.

Guntur juga memperluas daftar tersebut dengan menyebut tokoh di luar PDIP seperti Anies Baswedan dan Tom Lembong yang pernah berada dalam lingkar pemerintahan Jokowi pada periode pertama.

Menurutnya, seluruh pihak tersebut memiliki kontribusi masing-masing dalam perjalanan politik Jokowi, sehingga tidak tepat jika kesuksesan tersebut diklaim oleh satu individu saja.

Sebelumnya, JK dalam sebuah pernyataan publik menegaskan kembali perannya dalam proses politik yang mengantarkan Jokowi menjadi kepala daerah hingga Presiden RI.

Ia menyebut dirinya sebagai pihak yang meyakinkan PDIP untuk mengusung Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012.*

(tm/ad)