MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegur PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir.

Bobby meminta PLN bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat dan memperbaiki pola komunikasi kepada pelanggan.

Baca Juga:

• Indonesia Lolos Semifinal AFF U-19 2026, Ini Jadwal Lengkap Pertandingannya di Sumut

Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran pimpinan PLN wilayah Sumatera Utara itu, Bobby Nasution mengaku menerima banyak keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang berlangsung berulang.

Menurut dia, persoalan utama bukan hanya gangguan pasokan listrik, tetapi juga minimnya informasi yang diterima pelanggan mengenai jadwal maupun lokasi pemadaman.

"Masyarakat sudah mengeluh, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik. Masalahnya, masyarakat tidak diberi informasi yang jelas sehingga tidak ada persiapan," kata Bobby Nasution.

Menurut Bobby, masyarakat masih dapat memahami kondisi darurat yang sedang dihadapi PLN akibat kerusakan belasan menara transmisi listrik karena cuaca ekstrem.

Namun, ia menilai kondisi tersebut seharusnya diikuti dengan penyampaian informasi yang transparan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia meminta PLN memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota agar informasi pemadaman dapat segera diteruskan kepada warga.

"Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami. Mana yang bisa kami bantu. Atau sampaikan ke kepala daerah supaya mereka juga bisa membantu sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.

Selain meminta perbaikan komunikasi, Bobby Nasution juga mendesak PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.

Bentuk kompensasi, menurut dia, tidak harus berupa uang tunai, melainkan dapat berupa potongan tagihan listrik atau diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar.

"Besaran kompensasinya nanti ditentukan PLN. Tetapi yang jelas harus ada kompensasi. Sebagaimana masyarakat yang terlambat membayar listrik langsung dikenai sanksi, maka ketika layanan terganggu juga harus ada bentuk pertanggungjawaban," katanya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Mundakhir Salman, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan pasokan listrik yang terjadi.

Menurut Mundakhir, PLN saat ini tengah mempercepat perbaikan terhadap 12 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem.

Perbaikan dilakukan secara intensif agar sistem kelistrikan dapat kembali beroperasi normal.

Terkait usulan kompensasi pelanggan, Mundakhir menyatakan pihaknya akan meneruskan permintaan tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan kompensasi berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

"Kami akan menyampaikan penekanan dari Bapak Gubernur kepada Kementerian ESDM karena kewenangan kompensasi berada di tingkat pusat," ujarnya.

PLN menargetkan proses pemulihan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Dengan selesainya perbaikan tersebut, pasokan listrik di seluruh wilayah Sumatera Utara diharapkan kembali normal dan pemadaman bergilir dapat dihentikan.*

(ad)

Aksi tersebut dipimpin oleh koordinator Gemuka, Buyung Sanang Manik, bersama koordinator lapangan Rasukuddin Malau. Dalam aksinya, massa meminta kejelasan realisasi bantuan yang dinilai belum sampai ke masyarakat terdampak.

Baca Juga:

• Bupati Aceh Singkil: Penghafal Al-Qur'an Adalah Cahaya bagi Keluarga, Daerah dan Bangsa

Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon menyayangkan adanya sejumlah pihak di luar struktur organisasi Gemuka yang ikut dalam aksi tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen mengawal pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.

"Data sudah kami usulkan kembali lebih dari delapan ribu penerima. Usulan sudah kami kirim ke kementerian terkait," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mencairkan bantuan dalam waktu singkat karena seluruh proses harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Aliasmi Pohan menyebut pihaknya telah melakukan pendataan langsung ke desa-desa terdampak banjir dan mengirimkan data ke pemerintah pusat untuk diproses lebih lanjut.

Hal senada disampaikan Kalaksa BPBD Alhusni yang mengatakan data kebencanaan telah dikumpulkan secara valid melibatkan perangkat desa dan kecamatan.

Dari unsur keamanan, aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif.

Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triono bersama Dandim 0109 Aceh Singkil Letkol M. Aminudin turut memantau langsung jalannya unjuk rasa tersebut.

Hingga aksi berakhir, sebagian massa masih bertahan di halaman kantor bupati menunggu kepastian lanjutan dari pemerintah daerah. Situasi dilaporkan tetap kondusif.*

(dh)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, koordinasi dilakukan untuk memastikan kebijakan strategis di sektor SDA berjalan efektif, termasuk pengelolaan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di bawah Danantara.

Baca Juga:

• Tabanan Genjot Desa Presisi, Operator SID Didorong Perkuat Publikasi Digital Desa

Selain itu, pemerintah dan DPR juga membahas percepatan investasi melalui penyederhanaan regulasi perizinan usaha. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk antara otoritas fiskal dan moneter, guna menjaga stabilitas ekonomi.

"Kita terus bekerja keras meningkatkan koordinasi agar ekonomi berjalan sesuai harapan," kata Prasetyo.

Ia menambahkan, sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menegaskan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola ekspor SDA melalui DSI. Pemerintah meminta dukungan pelaku usaha untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.*

(mt/dh)

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026), menanggapi kekhawatiran terkait potensi gangguan industri akibat keterbatasan pasokan gas.

Baca Juga:

• Indonesia Lolos Semifinal AFF U-19 2026, Ini Jadwal Lengkap Pertandingannya di Sumut

Meski demikian, ia menegaskan persoalan utama saat ini bukan pada ketersediaan gas, melainkan pada harga yang mengalami kenaikan mengikuti tren global.

"Harganya memang ada kenaikan dan itu bukan hanya di Indonesia, di dunia juga begitu," ujarnya.

Bahlil menyebut kondisi fluktuasi harga energi merupakan hal yang umum terjadi secara internasional, sehingga Indonesia juga terdampak dinamika pasar global tersebut.

Pemerintah, kata dia, tetap menjalankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri yang memenuhi kriteria, guna menjaga stabilitas biaya produksi dalam negeri.

"Nah untuk harga HGBT itu sesuai dengan keputusan pemerintah," tegasnya.

Ia memastikan pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri, stabilitas harga, dan keberlanjutan pasokan energi nasional.*

(d/dh)

Turnamen Piala AFF U-19 2026 sendiri digelar di Sumatera Utara dengan tiga stadion utama sebagai venue, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Madya.

Baca Juga:

• Vietnam U-19 Gantung Nasib, Lolos Semifinal AFF U-19 Ditentukan Hasil Grup Lain

Babak semifinal dijadwalkan berlangsung pada Kamis (11/6/2026) di Stadion Utama Sumatera Utara. Dua laga semifinal akan digelar dalam satu hari, dengan jadwal sebagai berikut:

- Semifinal 1: Juara Grup B vs Juara Grup C / Runner-up terbaik (16.00 WIB)
- Semifinal 2: Indonesia vs Juara Grup C atau Runner-up terbaik Grup B

Namun, hingga saat ini lawan Indonesia masih menunggu hasil pertandingan terakhir di Grup B dan Grup C. Beberapa kandidat kuat yang berpotensi menjadi lawan Garuda Muda adalah Australia dari Grup C serta pemenang duel Thailand vs Malaysia di Grup B.

Di Grup B, Thailand dan Malaysia sama-sama mengoleksi poin yang sama dan akan saling berhadapan untuk menentukan posisi juara grup.

Sementara itu, pihak penyelenggara memastikan seluruh pertandingan semifinal hingga final dapat disaksikan langsung di stadion maupun melalui siaran televisi nasional serta layanan streaming.*

(ds/dh)

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI serta sejumlah gubernur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Baca Juga:

• Cadangan Devisa RI Turun Rp 23 Triliun, BI Ungkap Penyebab Utamanya

Tito menjelaskan, kebijakan pengetatan ini merupakan bagian dari upaya mengendalikan belanja pegawai di daerah. Menurutnya, penambahan honorer justru berpotensi menjadi beban jangka panjang bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menilai banyak tenaga honorer yang tidak memiliki kejelasan status dan kompetensi, khususnya di sektor administrasi. Bahkan, sebagian di antaranya merupakan titipan dari kebijakan kepala daerah sebelumnya.

"Jadi beban. Dan setelah itu numpuk lah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah," ujarnya.

Tito juga menyinggung persoalan klasik terkait honorer yang menuntut kepastian pengangkatan menjadi PPPK atau ASN. Kondisi tersebut kerap memicu aksi demonstrasi hingga akhirnya pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan.

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus lebih disiplin dalam pengelolaan tenaga kerja agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Jangan ada lagi penambahan honorer karena akan menjadi beban biaya belanja pegawai dan beban kepala daerah berikutnya," tegasnya.*

(k/dh)

Permintaan tersebut disampaikan Bobby usai melakukan peninjauan ke Kantor PT PLN UID Sumut di Jalan Yos Sudarso, Medan, Senin (8/6/2026). Ia menegaskan, gangguan listrik yang terjadi telah berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga, terutama pelaku usaha kecil.

Baca Juga:

• LAPK: Pemadaman Berulang, PLN Wajib Beri Kompensasi

Bobby menyebut pihaknya meminta PLN untuk memberikan kompensasi dalam bentuk penyesuaian tarif listrik, bukan berupa uang tunai. Ia menyebutkan pihak PLN di daerah telah menyepakati usulan tersebut dan akan menunggu mekanisme dari pemerintah pusat.

"Kalau hasilnya tadi, dari PLN Sumut sepakat ada kompensasi. Saya minta bukan dalam bentuk uang tunai, tapi berupa diskon tagihan listrik di bulan ini atau bulan depan," katanya.

Selain kompensasi, Bobby juga meminta PLN meningkatkan keterbukaan informasi terkait pemadaman listrik. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat penjelasan cepat apabila terjadi gangguan akibat faktor cuaca ekstrem atau gangguan teknis lainnya.

"Penginformasian harus jelas supaya masyarakat bisa mengantisipasi, terutama pelaku usaha," ujarnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumut mengatakan pihaknya menyetujui adanya pembahasan kompensasi tersebut, namun pelaksanaannya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat dan Kementerian ESDM.

Ia menambahkan, saat ini tim dari Kementerian ESDM juga telah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terkait gangguan pasokan listrik di wilayah Sumut.*

(tm/dh)

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, menyampaikan bahwa pengunduran diri Trenggono sudah diajukan sejak awal Juni 2026 dan telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan TNI.

Baca Juga:

• Nanik S. Deyang Ungkap Tugas Baru Dua Wakil Kepala BGN Pilihan Prabowo

Sebelumnya, Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2026. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari penguatan struktur Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Kepala BGN Nanik S Deyang menyebut pelibatan unsur militer dalam struktur BGN dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kenapa ada unsur militer? Karena kita butuh ahli teritorial untuk wilayah 3T," ujar Nanik dalam keterangannya.

Selain Trenggono, BGN juga memperkenalkan sejumlah pejabat baru yang akan memperkuat pengawasan tata kelola dan pelaksanaan program gizi nasional.

Pelantikan jajaran pimpinan BGN termasuk Wakil Kepala BGN dijadwalkan berlangsung di Istana Negara pada Senin sore (8/6/2026).*

(dw/dh)

Surat tersebut diserahkan ke PTSP Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebelum sidang lanjutan perkara yang beragendakan pembacaan replik digelar.

Baca Juga:

• 4 Prajurit TNI Penyerang Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, KontraS Soroti Keadilan

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyebut proses hukum seharusnya tidak lagi berada di ranah peradilan militer berdasarkan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dinilai memperkuat proses penyidikan lanjutan di peradilan umum.

"Kami menyerahkan surat permohonan penghentian perkara dengan argumentasi bahwa perkara ini seharusnya batal demi hukum dan diperiksa di peradilan umum," kata Dimas di lokasi, Senin (8/6/2026).

Ia menilai persidangan di peradilan militer tidak mencerminkan keadilan bagi korban. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang belum terungkap dalam proses persidangan, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat terdakwa yang saat ini diadili.

TAUD juga menyoroti tidak dibahasnya dugaan aktor lain dalam kasus tersebut, serta minimnya pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan struktur yang lebih luas dalam peristiwa kekerasan terhadap Andrie Yunus.

Selain itu, mereka menilai tidak adanya pembahasan menyeluruh terkait dugaan operasi pengintaian serta motif di balik peristiwa yang menimpa korban.

TAUD menegaskan ini merupakan kali kedua mereka mengajukan surat keberatan ke pengadilan militer, setelah sebelumnya juga menyampaikan keberatan serupa terkait jalannya proses persidangan.*

(in/dh)

Kegiatan kali ini digelar di Kecamatan Baturiti, Senin (8/6/2026), bertempat di Aula Rapat Kantor Camat Baturiti. Acara dibuka oleh Sekretaris Camat Baturiti, I Made Yoga Mahendra, dan diikuti oleh 12 operator SID dari 12 desa di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• PMR Wira SMAN 2 Tabanan Diminta Jadi Garda Terdepan Lawan Krisis Sampah

Dalam pemaparannya, Ariasa menekankan pentingnya integrasi antara Sistem Informasi Desa (SID), website desa, dan media sosial sebagai satu ekosistem informasi publik berbasis data.

"Di era digital saat ini, pembangunan desa tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi juga harus dipublikasikan secara transparan dan berkelanjutan. Masyarakat berhak mengetahui program, kegiatan, serta capaian pembangunan desa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa SID berfungsi sebagai sumber data utama yang valid, sementara website desa menjadi pusat publikasi resmi, dan media sosial berperan sebagai kanal penyebaran informasi yang cepat dan luas kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir perwakilan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Bali-Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup, yang juga memberikan sosialisasi terkait pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai bagian dari edukasi lingkungan di desa.

Para peserta menyambut baik kegiatan ini karena dinilai memberikan peningkatan kapasitas, terutama dalam pengelolaan informasi dan publikasi desa berbasis digital. Salah satu operator SID Desa Luwus, I Made Narka, mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru yang dapat langsung diterapkan.

Hal senada disampaikan operator SID Desa Perean Tengah, I Gusti Ngurah Kartika, yang menilai pelatihan praktik langsung membuat peserta lebih memahami teknik penulisan dan publikasi berita desa.

Melalui program ini, Pemkab Tabanan berharap operator SID semakin profesional dalam mengelola informasi desa, sehingga publikasi pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.*

(dh)

Menurutnya, Dadan Hindayana tidak pantas menerima Bintang Mahaputera Utama (Bintang Kelas 3, Keppres No. 74/TK/2025), dan Bintang Jasa Utama (Bintang Kelas 1, Keppres No. 12/TK/2026).

Baca Juga:

• Cadangan Devisa RI Turun Rp 23 Triliun, BI Ungkap Penyebab Utamanya

"Dengan perilaku korupsinya, maka Dadan Hindayana tidak pantas menerima Bintang Mahaputera Utama (Bintang Kelas 3, Keppres No. 74/TK/2025), dan Bintang Jasa Utama (Bintang Kelas 1, Keppres No. 12/TK/2026) tersebut," kata dalam rilisnya yang diterima bitvonline.com, Senin (8/6/2026).

BERHAK CABUT
Juliaman Saragih menjelaskan, pasal 35 UU No. 20 Tahun 2009 menyatakan tegas bahwa Presiden Prabowo Subianto berhak mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang telah diberikan.

Walaupun nanti dalam prosesnya terlebih dahulu diteliti, dibahas, dan di verifikasi oleh Dewan (Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan), bahkan menunggu keputusan hukum yang tetap dan kuat.

Tapi fakta kebrutalan tindak korupsi Dadan Hindayana (mantan Ketua Badan Gizi Nasional) terhadap dana kelolaan program prioritas MBG (Makan Bergizi Gratis) sudah sangat terang benderang. Bahkan menistakan kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, menurutnya, mencabut segera Bintang Mahaputera Utama dan Bintang Jasa Utama Dr. Ir. Dadan Hindayana adalah tindakan pemulihan kepercayaan Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yang terbaik.*

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, penurunan cadangan devisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari penerbitan global bond pemerintah, penerimaan pajak dan jasa, hingga pembayaran utang luar negeri serta upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Tembus Rp75.700 per Kg, Bawang Merah Rp54.350

BI menegaskan, posisi cadangan devisa tersebut masih berada pada level yang aman. Saat ini cadangan devisa setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor ditambah pembayaran utang luar negeri, dan masih di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Meski mengalami penurunan bulanan, BI menilai ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga. Hal ini ditopang oleh aliran masuk modal asing serta persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional.

Ke depan, BI menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, nilai tukar rupiah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.*

(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat bersama pemerintah dan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah membahas kepastian regulasi di sektor energi dan pertambangan.

Baca Juga:

• Prabowo Siapkan Skema Baru Tambang, Porsi Keuntungan Negara Bakal Lebih Besar

Ia menegaskan kebijakan tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku dan tidak akan diubah ke depan. Menurutnya, kepastian regulasi penting agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan investasi di sektor energi dan pertambangan.

Bahlil juga menyoroti dinamika harga komoditas global, khususnya batu bara, yang dipengaruhi kondisi geopolitik dan fluktuasi pasar dunia. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan penyesuaian kebijakan secara terukur agar keseimbangan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat tetap terjaga.

"Kalau harganya bagus produksi ditingkatkan, kalau mulai turun kita lakukan kebijakan agar supply dan demand terjaga," ujarnya.

Ia menegaskan tidak ada perubahan aturan bagi pelaku usaha tambang yang sudah berjalan saat ini. Pemerintah, lanjutnya, tetap memberikan prioritas kepada UMKM serta mendukung hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah nasional.

Di akhir pernyataannya, Bahlil meminta agar publik tidak mudah terpengaruh isu yang tidak jelas terkait kebijakan energi dan tambang.

"Kalau tidak jelas, tanya saya langsung," tegasnya.*

(d/dh)

Satlantas Polrestabes Medan menginformasikan bahwa layanan SIM Keliling tersebar di lima lokasi berbeda yang berada di pusat keramaian Kota Medan. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Baca Juga:

• Run For Garbage 2026 Semarakkan CFD Medan, Ratusan Peserta Lari Sambil Kampanyekan Lingkungan

"Layanan SIM Keliling ini berlaku untuk tanggal 8 sampai 14 Juni 2026. Setelah itu jadwal akan diperbarui kembali," demikian informasi yang disampaikan melalui akun resmi Satlantas Polrestabes Medan, Senin (8/6/2026).

Adapun jam operasional layanan SIM Keliling dimulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB setiap harinya. Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal agar proses perpanjangan SIM dapat dilakukan dengan lancar.

Untuk melakukan perpanjangan SIM, pemohon diwajibkan membawa sejumlah persyaratan, antara lain fotokopi KTP, SIM lama yang masih berlaku, surat keterangan sehat, serta surat keterangan psikologi.

Pihak kepolisian juga mengingatkan agar masyarakat memastikan seluruh dokumen telah lengkap sebelum mendatangi lokasi layanan guna mempercepat proses administrasi.

Satlantas Polrestabes Medan mengimbau warga untuk terus memantau informasi resmi terkait jadwal SIM Keliling melalui media sosial atau kanal informasi kepolisian setempat, karena jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.*

(ds/dh)

Pelantikan tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia menyebut agenda pelantikan akan digelar sekitar pukul 15.00 WIB di Istana Negara.

Baca Juga:

• Komisi IX DPR Dukung Refocusing MBG, Soroti Sasaran Bantuan Tak Perlu Menyeluruh

Selain Nanik S Deyang, Presiden Prabowo juga akan melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan. Keduanya akan dilantik dalam waktu yang bersamaan dalam satu rangkaian agenda kenegaraan.

Prasetyo menjelaskan, penunjukan Nanik sebagai Kepala BGN didasarkan pada penilaian terhadap kedisiplinan serta kemampuan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat.

Menurutnya, Nanik dinilai memahami sistem kerja BGN karena sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

"Beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses di Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Sementara itu, penunjukan Nanik juga berkaitan dengan upaya penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam peningkatan kualitas dan pengawasan distribusi makanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, pergantian kepemimpinan di BGN terjadi setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabat sebelumnya. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama beberapa pejabat lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran program MBG.

Kasus tersebut mencakup dugaan mark up pengadaan berbagai fasilitas, mulai dari kendaraan listrik, sepatu, tablet, hingga televisi dengan nilai yang mencapai triliunan rupiah.*

(k/dh)

Mentan Amran menyebut, secara teori pelemahan rupiah terhadap dolar AS justru seharusnya mendorong kenaikan harga komoditas ekspor, termasuk kelapa sawit. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan harga TBS justru mengalami penurunan.

Baca Juga:

• Dolar AS Melesat ke Rp18.132, Rupiah Kembali Tersungkur di Awal Pekan

Menurutnya, pemerintah telah memanggil sejumlah pelaku industri sawit, mulai dari asosiasi, perusahaan, hingga eksportir, untuk meminta penjelasan terkait kondisi tersebut. Namun hingga kini belum ditemukan alasan yang dianggap kuat atas penurunan harga TBS.

Dari hasil pertemuan tersebut, seluruh pihak disebut sepakat untuk mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

"Kita sepakat semua untuk kembali ke harga semula. Tidak ada yang menolak," katanya.

Amran menegaskan, harga TBS harus mengacu pada penetapan pemerintah daerah melalui regulasi yang berlaku, seperti peraturan gubernur. Ia mencontohkan harga di sejumlah daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.200 hingga Rp3.600 per kilogram harus kembali ke level tersebut.

Lebih lanjut, ia menilai momentum penguatan ekspor pertanian nasional seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi petani. Tahun sebelumnya, nilai ekspor pertanian disebut meningkat hingga Rp167 triliun.

"Ini harus jadi momentum. Ekspor kita naik, maka petani harus ikut merasakan dampaknya," ujarnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertanian bersama aparat penegak hukum akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan sawit yang tidak menaikkan harga sesuai kesepakatan.

Dari total sekitar 1.900 perusahaan sawit, terdapat sekitar 300 perusahaan yang akan ditelusuri lebih lanjut karena diduga belum menyesuaikan harga TBS.*

(oz/dh)

Pesta budaya tersebut dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari pejabat daerah, tokoh masyarakat, hingga perwakilan etnis di Kota Binjai. Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi masyarakat Karo, tetapi juga sarana memperkuat identitas budaya yang diwariskan turun-temurun.

Baca Juga:

• Kesawan Medan dari Lahan Sawah Kolonial hingga Pusat Bisnis, Ini Jejak Bangunan Bersejarah dan Perkembangannya dari Masa ke Masa

"Ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat Karo di Kota Binjai sangat mencintai dan menjaga warisan leluhur di tengah derasnya arus globalisasi," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan "Mbure Ate Tedeh" tidak hanya berfungsi sebagai ruang melepas rindu dan mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi benteng budaya bagi generasi muda agar tidak kehilangan jati diri.

Menurutnya, generasi muda Karo perlu terus melestarikan bahasa, seni, serta filosofi adat agar tidak tergerus zaman.

Dalam budaya Karo, nilai-nilai seperti Rakut Sitelu, gotong royong, dan kekeluargaan menjadi fondasi penting yang memperkuat hubungan sosial masyarakat.

"Budaya Karo ini mengandung nilai luhur yang harus terus dijaga. Dengan kegiatan seperti ini, kita berharap budaya tetap hidup dan menjadi pemersatu masyarakat Kota Binjai," lanjutnya.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu, unsur Forkopimda Kota Binjai, Kajari Kota Binjai Dr. Iwan Setiawan, SH., M.Hum., perwakilan TNI-Polri, anggota DPRD Kota Binjai, serta para tokoh etnis se-Kota Binjai.

Di akhir sambutannya, Hj. K Gusuartini Br Surbakti mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan kekayaan budaya daerah sebagai warisan bagi generasi mendatang.

"Bujur ras mejuah-juah kita kerina," tutupnya.*

(dh)

BMKG menyampaikan status akhir peringatan dini tersebut setelah dilakukan pemantauan lanjutan terhadap aktivitas pascagempa yang terjadi di wilayah selatan Mindanao, Filipina, pada pukul 06.37 WIB.

Baca Juga:

• Vietnam U-19 Gantung Nasib, Lolos Semifinal AFF U-19 Ditentukan Hasil Grup Lain

Sebelumnya, BMKG mencatat adanya gelombang tsunami kecil di sejumlah titik pengamatan di wilayah Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Ketinggian gelombang yang terdeteksi berkisar antara 0,09 hingga 0,75 meter.

Beberapa wilayah yang mencatat aktivitas tsunami di antaranya Kedi (Maluku Utara), Ulu Siau, Melonguane, Tahuna, Paleleh, Tanjung Sidupa, hingga Talengan.

BMKG memastikan seluruh data yang masuk berasal dari sensor pemantauan muka laut yang menunjukkan adanya kenaikan gelombang sesaat setelah gempa terjadi. Namun, tidak ada laporan kerusakan signifikan akibat peristiwa tersebut.

Meski status peringatan telah dicabut, BMKG tetap mengimbau masyarakat pesisir untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan serta perubahan kondisi laut yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Gempa M 7,7 yang berpusat di wilayah Filipina tersebut sebelumnya juga sempat dirasakan di sejumlah daerah di Indonesia bagian timur, termasuk Manado, Minahasa, hingga Gorontalo dengan intensitas ringan hingga sedang.*

(d/dh)

Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Vietnam sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-74 melalui Nguyen Quoc Khanh, setelah sebelumnya tertinggal oleh gol Reno Salampessy. Namun, Indonesia memastikan kemenangan lewat eksekusi penalti Evandra Florasta di masa injury time.

Baca Juga:

• Gempa M 7,7 Filipina Guncang Indonesia, Getaran Terasa dari Manado hingga Halmahera

Sesuai regulasi turnamen, hanya juara grup yang otomatis lolos ke semifinal, sementara satu slot lainnya diberikan kepada runner-up terbaik dari seluruh grup.

Vietnam saat ini masih menunggu hasil dari Grup B dan Grup C untuk menentukan nasib mereka di turnamen ini.

Di Grup B, laga Malaysia kontra Thailand akan menjadi penentu posisi klasemen runner-up terbaik. Sementara di Grup C, duel Australia melawan Kamboja juga berpotensi menggeser posisi Vietnam.

Jika pertandingan di grup lain berakhir imbang, Vietnam dipastikan tersingkir dari turnamen. Sebaliknya, hasil tertentu masih bisa membuka peluang Golden Star Warriors untuk melaju ke semifinal.

Dengan situasi tersebut, Vietnam kini harus menunggu hasil pertandingan lain sambil berharap hasil berpihak pada mereka.*

(d/dh)

Charles menegaskan, MBG seharusnya difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti anak dari keluarga rentan, wilayah dengan angka stunting tinggi, serta kelompok ibu hamil dan menyusui.

Baca Juga:

• PDIP Klaim Sudah Antisipasi Dugaan Korupsi MBG, Surat Larangan untuk Kader Kini Terungkap

Ia menilai kebijakan refocusing tersebut merupakan langkah yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menurutnya, program MBG lebih tepat diposisikan sebagai intervensi gizi, bukan program universal.

Sebagai instrumen intervensi gizi, MBG disebut harus menyasar kelompok paling rentan seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi gizi buruk tinggi.

Charles juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran negara di tengah keterbatasan fiskal. Dengan penajaman sasaran, ia menilai dampak program bisa lebih maksimal dan terukur.

"Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur," ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan MBG ke depan tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari dampaknya terhadap penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengumumkan kebijakan refocusing penerima manfaat MBG. Kepala BGN Nanik S Deyang menyebut pihaknya tidak lagi mengejar jumlah penerima hingga puluhan juta orang, melainkan fokus pada kualitas layanan dan dampak gizi.

BGN menyatakan akan memprioritaskan kelompok paling rentan, seperti ibu hamil, balita, dan siswa sekolah dasar, dalam implementasi program tersebut ke depan.*

(k/dh)