Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB saat jam istirahat sekolah. Para siswa yang berasal dari kelas 5B dan 5C menyantap makanan program MBG yang disajikan menggunakan wadah ompreng.

Baca Juga:

• Sudah Borong Senilai Rp 3 Miliar dari Thailand, SPPG Medan Tembung 3 Sulit Hentikan Penggunaan Opao

Melihat kondisi para siswa, pihak guru kemudian mengevakuasi mereka ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.

Seluruh siswa yang mengalami keluhan berjumlah 17 orang. Mereka dibawa ke RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan untuk mendapat penanganan medis.

Berdasarkan informasi yang tersedia, para siswa masih menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tersebut.

Dugaan keracunan ini muncul setelah para siswa menyantap makanan MBG. Namun, penyebab pasti keluhan yang dialami para murid belum dipastikan melalui hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Insiden tersebut menjadi perhatian karena melibatkan belasan siswa sekolah dasar setelah menyantap makanan di sekolah.

Untuk memastikan penyebab kejadian, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi para siswa dan makanan yang dikonsumsi. Belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan sampel makanan ataupun penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan penyebab kejadian.

Informasi lanjutan mengenai kondisi para siswa serta hasil pemeriksaan terkait dugaan keracunan tersebut masih dinantikan.* (tm/dh)

Mardani mengatakan, PKS sendiri belum membahas secara spesifik langkah yang akan diambil menyikapi putusan MK tersebut. Namun, menurutnya, DPR memiliki sejumlah mekanisme politik yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti persoalan itu.

Baca Juga:

• Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran, Bobby Nasution Minta Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Rakyat

Menurut Mardani, putusan MK tersebut perlu ditindaklanjuti karena dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

"Tetapi saya berpendapat keputusan MK itu berani dan jujur. Sehingga itu menjadi fakta hukum yang kuat bahwa tidak ditemukan ijazah setara SMA gitu. Nah itu perlu untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Mardani menyebut pembentukan pansus dan penggunaan hak angket merupakan dua opsi yang dapat dipertimbangkan DPR. Namun, ia belum merinci apakah komunikasi antarfraksi tersebut telah mengarah pada kesepakatan untuk menjalankan salah satu mekanisme tersebut.

Dengan demikian, pembentukan pansus khusus terkait persoalan ijazah Gibran belum dapat dipastikan. Mardani juga mengaku belum memperoleh banyak informasi terbaru mengenai perkembangan komunikasi antarfraksi.

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut karena bukan peserta Pilpres.

Meski demikian, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA atau sederajat.

Putusan tersebut kemudian memunculkan beragam tanggapan politik, termasuk usulan agar DPR menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan wakil presiden melalui mekanisme yang tersedia di parlemen.* (in/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal dan domestik. Salah satunya perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Iran yang masih menjadi perhatian pelaku pasar.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.093 pada Akhir Pekan, Didorong Mayoritas Sektor

"Pada hari yang sama, kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan pernyataan Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi bahwa Teheran sedang meninjau tanggapan AS terhadap usulannya untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Di sisi lain, AS masih memberikan tekanan ekonomi terhadap Iran. Pada Kamis (8/10), pemerintah AS menjatuhkan sanksi baru terhadap sejumlah individu, jaringan, dan 17 kapal yang mengangkut minyak mentah, produk minyak, serta petrokimia asal Iran.

Sentimen lain datang dari kebijakan moneter AS. Gubernur bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) Christopher Waller menyatakan kenaikan suku bunga lebih lanjut diperlukan, meskipun ia tetap fleksibel mengenai waktu penerapannya.

Waller juga menilai pasar tenaga kerja AS masih cukup kokoh pada September, meski pertumbuhan lapangan kerja melambat. Sementara itu, inflasi dinilai masih terlalu tinggi.

Data ekonomi AS turut menjadi perhatian investor. Klaim awal tunjangan pengangguran tercatat turun menjadi 197.000 pada pekan tersebut, dari sebelumnya 199.000. Angka itu berada di bawah perkiraan pasar sebesar 200.000.

Pelaku pasar selanjutnya mencermati survei Sentimen Konsumen University of Michigan untuk Oktober guna memperoleh gambaran mengenai pandangan masyarakat AS terhadap kondisi ekonomi dan inflasi.

Dari dalam negeri, perhatian pasar tertuju pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September 2026.

Defisit APBN tercatat sebesar Rp319 triliun atau setara 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada periode yang sama, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun, sedangkan belanja negara tercatat Rp2.660,5 triliun.

Pendapatan negara dilaporkan tumbuh 25,5% secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara belanja negara meningkat 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah menargetkan defisit APBN sepanjang 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau sekitar 2,68% terhadap PDB.

Untuk perdagangan selanjutnya, Ibrahim memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif dan berpotensi ditutup melemah pada kisaran Rp17.890 hingga Rp17.950 per dolar AS.

Sementara itu, untuk perdagangan pekan depan, rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.780 hingga Rp18.060 per dolar AS.

Proyeksi tersebut menunjukkan pergerakan rupiah masih berpotensi dipengaruhi perkembangan geopolitik, arah kebijakan suku bunga AS, serta kondisi fiskal dalam negeri.* (oz/dh)

Berdasarkan data perdagangan, sebanyak 407 saham menguat, sementara 245 saham melemah dan 311 saham stagnan.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat di Level 6.039, Saham BBRI dan TLKM Ikut Naik

Sejumlah indeks saham unggulan juga ditutup di zona hijau. Indeks LQ45 naik 1,35% ke level 601, Jakarta Islamic Index (JII) menguat 1,41% ke level 364, sedangkan IDX30 naik 1,28% ke level 330.

Sementara itu, indeks MNC36 turut menguat 1,38% ke level 264.

Penguatan IHSG diikuti mayoritas indeks sektoral yang bergerak di zona hijau. Sektor energi, konsumer non-siklikal, keuangan, bahan baku, teknologi, kesehatan, konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi, dan industri tercatat menguat.

Adapun sektor properti menjadi satu-satunya sektor yang melemah pada perdagangan tersebut.

Sejumlah saham mencatatkan kenaikan harga tertinggi atau top gainers pada perdagangan Jumat.

Saham PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) naik 33,87% ke Rp83 per saham.

Berikutnya, saham PT ALSOK Indonesia Services Tbk (SOSS) menguat 25% ke Rp1.209. Saham PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) juga naik 25% ke Rp1.625 per saham.

Di sisi lain, sejumlah saham mengalami penurunan harga terbesar atau top losers.

Saham PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) turun 14,95% ke Rp472 per saham. Kemudian, saham PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) melemah 14,29% ke Rp204.

Saham PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) juga turun 12,90% ke Rp270 per saham.

Dengan penutupan tersebut, IHSG mengakhiri perdagangan Jumat di level 6.093, naik 1,04% dibandingkan penutupan sebelumnya.* (oz/dh)

Dave mengaku terkejut dengan terungkapnya dugaan rumah dinas di lingkungan militer yang digunakan sebagai markas judi online. Menurutnya, kasus tersebut merupakan pelanggaran serius yang harus ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Baca Juga:

• Kapendam Jaya Buka Suara: Rumdin Letkol Arman Disalahgunakan Penyewa Jadi Markas Judol

Dave menegaskan, pengusutan tidak boleh berhenti pada operator yang diamankan. Aparat perlu menelusuri siapa saja yang terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan anggota militer maupun warga sipil.

"Harus dibongkar siapa saja yang terlibat dan ke mana alur dananya, serta dilakukan pemeriksaan menyeluruh di semua instansi, baik TNI maupun sipil. Jangan sampai fasilitas negara digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kegiatan kriminal," ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa fasilitas negara yang dibangun menggunakan uang rakyat tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan melanggar hukum.

"Ini harus diberantas. Kita yakin TNI, Polri, dan seluruh instansi penegak hukum dapat 100 persen memberangus kegiatan ini demi menegakkan keadilan dan menyejahterakan rakyat," tegasnya.

Kasus dugaan markas judi online di rumah dinas KPAD Cijantung sebelumnya terungkap setelah adanya laporan warga mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas membenarkan seorang perwira TNI yang terkait dengan rumah dinas tersebut telah ditahan di Polisi Militer Kodam Jaya (Pomdam Jaya) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Terduga sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya," kata Nas, Jumat (9/10/2026).

Sebelum penahanan tersebut, petugas telah mengamankan 11 orang yang diduga bertugas sebagai operator judi online. Mereka seluruhnya merupakan warga sipil, terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, petugas turut menyita barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda penduduk (KTP).

Menurut Donny, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas tidak wajar di lokasi. Personel Kodim 0505/Jakarta Timur kemudian mendatangi tempat kejadian perkara dan mengamankan lokasi serta barang bukti.

Sebelas orang yang diamankan selanjutnya dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas di tempat tersebut.

Petugas juga memasang garis polisi dan memadamkan aliran listrik untuk mendukung pengamanan serta proses pemeriksaan lebih lanjut.

Pengusutan kasus ini masih diperlukan untuk mengungkap jaringan yang diduga terlibat, termasuk asal-usul dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.* (oz/dh)

Kegiatan yang berlangsung di Aula Utama Lapas Labuhan Ruku mulai pukul 11.00 WIB tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembinaan narapidana melalui program rehabilitasi yang terarah dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Tingkatkan Kemandirian Warga Binaan Lewat Sortir Ikan Lele

Sidang TPP menjadi forum untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan calon peserta secara objektif, tertib, dan akuntabel. Proses ini juga bertujuan memastikan bahwa penentuan peserta dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Program rehabilitasi dan re-edukasi berbasis ketahanan pangan diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan yang mendukung proses pemulihan sekaligus perubahan perilaku narapidana.

Melalui kegiatan produktif di bidang ketahanan pangan, para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta membangun kemandirian sebagai bekal untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana.

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menegaskan bahwa pelaksanaan Sidang TPP merupakan bagian penting dalam memastikan program pembinaan diberikan berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan narapidana.

Hasil pembahasan sidang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk proses penetapan peserta yang memenuhi persyaratan. Pelaksanaan program juga diharapkan disertai pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan peserta serta mengukur efektivitas pembinaan.

Melalui langkah tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya mengoptimalkan pembinaan narapidana dengan mengintegrasikan rehabilitasi, edukasi, dan keterampilan produktif. Harapannya, warga binaan dapat mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan bertanggung jawab setelah kembali ke tengah masyarakat.* (dh)

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan keterampilan yang bertujuan membekali warga binaan dengan kemampuan praktis sebagai modal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Perkuat Pembinaan Kerohanian WBP Wanita melalui Pembelajaran Al-Qur’an dan Iqra

Selain menjadi sarana pembelajaran, kegiatan sortir ikan lele juga memperkenalkan warga binaan pada sektor perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi peluang usaha produktif.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menegaskan bahwa pembinaan kemandirian merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembinaan warga binaan.

Melalui kegiatan produktif seperti penyortiran ikan lele, warga binaan diharapkan memperoleh pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat serta memiliki motivasi untuk mengembangkan usaha secara mandiri setelah menyelesaikan masa pidana.

Ia juga menekankan pentingnya melaksanakan setiap kegiatan pembinaan dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh warga binaan.

Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berharap kegiatan ini dapat terus mendorong pengembangan potensi diri, meningkatkan keterampilan kerja, serta menumbuhkan semangat kemandirian bagi warga binaan.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Lapas Labuhan Ruku berkomitmen mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan, sikap positif, dan kesiapan untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif.* (dh)

Bobby mengatakan pemerintah dan para pemangku kepentingan seharusnya memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga yang sedang mengalami kesulitan.

Baca Juga:

• Buntut Syarat Pendidikan Gibran: Mardani Desak DKPP Bongkar Dugaan 'Pasal Penyusupan' KPU-Bawaslu

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat dimintai tanggapan mengenai usulan pemakzulan Gibran yang ramai dibicarakan di media sosial.

Sebelumnya, beredar di media sosial surat yang mencantumkan nama anggota DPR RI Tonny Tesar terkait usulan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.

Dalam surat tersebut, Tonny disebut meminta pimpinan DPR menggunakan kewenangannya untuk menindaklanjuti usulan pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran. Namun, dokumen yang beredar itu hanya mencantumkan nama Tonny sebagai pengusul.

Di tengah beredarnya surat tersebut, Partai NasDem membantah kabar bahwa Tonny Tesar, yang merupakan anggota DPR dari Fraksi NasDem, mengusulkan pemakzulan Gibran.

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut surat yang beredar di media sosial itu sebagai hoaks.

"Hoaks, hoaks. Enggak ada, enggak ada," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Saan Mustopa menyatakan partainya masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran.

Saan mengatakan NasDem juga akan memeriksa dan mengklarifikasi informasi mengenai surat usulan pemakzulan yang dikaitkan dengan anggota fraksinya tersebut.

Hingga saat ini, polemik usulan pemakzulan Gibran masih menjadi perbincangan di tengah perhatian publik terhadap putusan MK mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden.* (tm/dh)

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Fery Kusnadi membenarkan pihaknya telah menerima penyerahan barang bukti dari pengelola bandara. Polisi kini menyelidiki kasus tersebut dan melakukan pencarian terhadap pria yang diduga membawa narkotika itu.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Jumat 9 Oktober 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 04.50 WIB di area Security Check Point (SCP), tempat pemeriksaan calon penumpang sebelum naik pesawat. Saat itu, seorang petugas Aviation Security (Avsec) mencurigai gerak-gerik SU.

Petugas kemudian meminta SU melepas sepatu yang dikenakannya. Saat pemeriksaan dilakukan, ditemukan bungkusan mencurigakan di dalam sepatu yang belakangan diketahui berisi sabu.

Namun, sebelum pemeriksaan lebih lanjut, SU diduga melarikan diri dari gedung bandara. Petugas sempat melakukan pencarian ke sejumlah lokasi, termasuk area stasiun kereta api dan parkiran, tetapi belum berhasil menemukannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sabu seberat 621 gram itu dikemas dalam enam bungkusan plastik transparan dan disembunyikan di dalam sepatu.

Selain narkotika, petugas turut mengamankan sejumlah barang yang diduga milik calon penumpang tersebut, yakni sepasang sepatu, tas ransel, serta dua telepon seluler merek iPhone dan Samsung.

Tas ransel tersebut berisi tiga kaus, dua celana panjang, dua pengisi daya telepon seluler, jam tangan, sepasang sandal, sejumlah produk perawatan kulit, rokok, dan dompet hitam.

Di dalam dompet ditemukan kartu ATM, kartu tanda penduduk (KTP), serta uang tunai Rp1.930.000.

Menurut informasi yang dihimpun, SU merupakan warga Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Dia disebut sebagai calon penumpang pesawat Citilink dengan tujuan Jakarta.

Fery mengatakan, polisi menerima informasi mengenai kejadian itu sekitar pukul 07.00 WIB. Petugas kemudian mendatangi bandara dan membantu pencarian hingga sekitar pukul 09.00 WIB, tetapi SU belum ditemukan.

"Katanya jam 05:00 mereka ada mencurigai calon penumpang di area boarding pada saat mau geledah buka sepatu melarikan diri, keluar gedung dan ntah kemana. Barang buktinya ada 600 gram lebih itu," ujarnya.

Barang bukti sabu selanjutnya diserahkan pihak pengelola bandara kepada Polresta Deli Serdang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Hingga berita ini disusun, belum ada informasi mengenai penangkapan SU. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk menelusuri keberadaan pria yang diduga hendak membawa sabu itu ke Jakarta.

Sementara itu, pihak pengelola Bandara Kualanamu belum memberikan keterangan mengenai kejadian tersebut.* (tm/dh)

Pemusnahan barang bukti dilakukan di halaman kantor BNNP Sumut, Jumat (9/10/2026). Langkah itu merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara narkotika.

Baca Juga:

• Buka Cerita Lama Saat Jabat Wali Kota: Bobby Nasution Apresiasi Kejati Sumut Sanksi Jaksa Peras Kepsek

"Barang bukti yang disita terdiri atas sabu seberat 10.060,85 gram, ganja seberat 232.173,15 gram, ekstasi sebanyak 206 butir dengan berat 55,17 gram, pod getar yang diduga berisi etomidate seberat 744,92 gram atau sebanyak 291 bungkus, satu pod bekas pakai berisi etomidate dengan berat 2,74 gram, serta ketamine seberat 28,35 gram," kata Josua saat konferensi pers, Jumat (9/10/2026).

Dari pengungkapan 10 kasus tersebut, petugas mengamankan 20 tersangka. Namun, satu orang di antaranya dilaporkan telah meninggal dunia.

"Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 20 tersangka, dengan satu orang di antaranya telah meninggal dunia," ujarnya.

Josua menjelaskan, barang bukti yang disita tidak seluruhnya dimusnahkan. Sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di persidangan.

Dari total sabu yang disita, sebanyak 9.878,89 gram dimusnahkan, sedangkan 183,96 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan persidangan.

Sementara itu, dari total 232.173,15 gram ganja, sebanyak 230.020,82 gram dimusnahkan dan 2.152,83 gram lainnya disisihkan untuk keperluan yang sama.

Petugas juga memusnahkan sebagian pod yang diduga mengandung etomidate. Dari total 744,92 gram atau 291 bungkus yang disita, sebanyak 523,96 gram atau 205 bungkus dimusnahkan. Sisanya, sebanyak 220,96 gram atau 87 bungkus, disisihkan untuk pemeriksaan dan persidangan.

Adapun satu pod bekas pakai yang mengandung etomidate seberat 2,74 gram dan ketamine seberat 28,35 gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan persidangan.

BNNP Sumut memperkirakan pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika tersebut telah menyelamatkan 749.575 orang dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Dalam perkara ini, para tersangka diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal yang dipersangkakan meliputi Pasal 111 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Berdasarkan pasal yang dipersangkakan, para tersangka terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun. Penerapan hukuman nantinya bergantung pada peran dan keterlibatan masing-masing tersangka dalam perkara tersebut.* (ds/dh)

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan, Pemprov Sumut terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan huntap berjalan sesuai rencana.

Baca Juga:

• Dikejar Target 31 Desember: Pembangunan 919 Huntap Rp 299 Miliar di Sumut Dikebut

Menurut Surya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah warga. Hunian yang disiapkan juga harus memberikan rasa aman serta mendukung masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.

"Pemulihan pascabencana harus kita lihat sebagai satu rangkaian yang utuh. Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan," kata Surya.

Surya menegaskan, pembangunan huntap membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan pihak terkait lainnya agar pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri.

Surya mengakui, salah satu persoalan yang memengaruhi progres pembangunan huntap di Sumut adalah kesiapan dan status lahan yang akan digunakan.

"Yang menjadi kendala progres pembangunan huntap salah satunya adalah terkait kesiapan dan status lahan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan lahan yang disiapkan benar-benar tersedia, memiliki kejelasan status hukum, serta sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Aspek keamanan lokasi juga harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kawasan hunian tidak berisiko terdampak bencana serupa di kemudian hari.

"Jangan sampai pembangunan tertunda karena persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui koordinasi sejak awal," tegas Surya.

Selain kesiapan lahan, Pemprov Sumut juga menekankan pentingnya verifikasi dan validasi calon penerima manfaat agar bantuan diberikan kepada warga yang tepat sasaran.

Pelaksanaan pembangunan akan dipantau berdasarkan kemajuan fisik, realisasi keuangan, mutu pekerjaan, kesesuaian jadwal, serta penyelesaian kendala di lapangan. Setiap persoalan juga harus memiliki penanggung jawab dan target waktu penyelesaian yang jelas.

Surya mengatakan, pembangunan huntap tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian bangunan. Kualitas hunian, keselamatan bangunan, dan ketersediaan infrastruktur dasar juga harus menjadi perhatian.

Fasilitas pendukung yang perlu disiapkan antara lain akses jalan, air minum, sanitasi, drainase, listrik, serta fasilitas pelayanan dasar. Lokasi hunian pun harus mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.

"Huntap juga harus didukung akses jalan, air minum, sanitasi, drainase, listrik, fasilitas pelayanan dasar, dan lokasi hunian juga harus mempertimbangkan akses masyarakat," katanya.

Pemprov Sumut menyatakan akan terus mendorong koordinasi dan pemantauan agar proses rehabilitasi pascabencana berjalan dengan baik. Pemerintah juga menyadari para korban membutuhkan kepastian mengenai pemulihan tempat tinggal mereka.* (km/dh)

Anwar mengatakan kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Malaysia semakin mengkhawatirkan, terutama karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Baca Juga:

• Istana Bantah Isu Bersih-bersih Orang Jokowi di Era Prabowo: Reshuffle Biasa

Anwar mengungkapkan telah menghubungi Prabowo secara langsung untuk membahas persoalan tersebut. Menurutnya, Prabowo menyatakan kesediaan mengambil tindakan yang diperlukan.

"Saya secara pribadi telah menghubungi Presiden Prabowo, dan beliau setuju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan," ujarnya.

Pemerintah Malaysia, lanjut Anwar, juga telah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Indonesia melalui berbagai bentuk bantuan guna mengatasi kabut asap yang dinilai semakin meresahkan.

"Kami telah menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan kerja sama jenis apa pun karena kabut asap ini sangat meresahkan dan berdampak pada kesehatan warga kami," tuturnya.

Anwar mengatakan pemerintah Malaysia telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi dampak kabut asap. Salah satunya dengan meningkatkan operasi penyemaian awan hampir setiap hari.

Selain itu, operasi pembuatan hujan juga dilakukan oleh Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RMAF) bersama sejumlah lembaga terkait. Meski berbagai upaya tersebut telah dijalankan, kondisi kabut asap disebut masih memprihatinkan.

Untuk mempercepat penanganan, Anwar menginstruksikan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan dan Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Arthur Joseph Kurup berkoordinasi langsung dengan kementerian terkait di Indonesia.

Mohamad Hasan juga diminta menghubungi Sekretariat ASEAN guna mengagendakan pertemuan antarmenteri lingkungan hidup untuk membahas persoalan kabut asap lintas batas.

Departemen Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) menyebut kabut asap lintas batas tersebut dipicu oleh kemunculan 238 titik panas atau hotspot di Kalimantan dan Sumatra. Selain itu, terdapat empat titik panas yang terdeteksi di Sabah dan Sarawak, Malaysia.

Laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) juga mengonfirmasi adanya kabut asap lintas batas dengan kategori sedang hingga pekat di sejumlah wilayah. Area yang terdampak meliputi bagian selatan dan tengah Sumatra, Singapura, hingga wilayah selatan Semenanjung Malaysia.

Situasi tersebut mendorong Malaysia mendesak percepatan pembahasan teknis dengan Indonesia terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyampaikan bahwa Prabowo telah menyetujui tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran yang memicu kabut asap.

Meski demikian, kedua negara masih membahas mekanisme operasi, termasuk bagaimana bantuan dilaksanakan dan di mana tim Malaysia akan ditempatkan.

"Saya berharap perundingan mengenai operasi ini, termasuk bagaimana dan di mana tim dari Malaysia dapat membantu, bisa segera diselesaikan," kata Mohamad Hasan, Rabu (7/10/2026).

Mohamad menilai kondisi kabut asap di Malaysia semakin serius karena kualitas udara telah melewati kategori tidak sehat dan mendekati indeks berbahaya.

"Keadaan kabut asap di negara kita sudah sangat parah. Sudah melewati kategori tidak sehat dan hampir masuk indeks berbahaya," ujarnya.

Pemerintah Malaysia berharap pembahasan teknis segera rampung agar tim bantuan dapat dikerahkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.* (k/dh)

Mardani menilai DKPP perlu memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui letak dugaan pelanggaran dan menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Media Asing Soroti Polemik Ijazah Gibran, Denny Indrayana: Jika Tak Mundur, Pilihannya Dimundurkan

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemeriksaan perlu dilakukan secara terperinci agar publik mengetahui proses penyusunan aturan tersebut, termasuk apabila terdapat dugaan penyisipan ketentuan yang tidak melalui prosedur pembahasan semestinya.

"Iya, harus jelas dan detail. The devil is in the detail. Karena kalau ketahuan detailnya ketahuan pihak siapa yang salah, pihak siapa yang melakukan aksi, kalau ada penyusupan dan lain-lain," katanya.

Mardani menyebut, apabila pemeriksaan menemukan unsur kesengajaan atau mens rea, dugaan pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Namun, ia menilai pemeriksaan mendalam tetap diperlukan sebelum menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.

Sebelumnya, seluruh komisioner KPU dan Bawaslu dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik dalam penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Laporan itu diajukan Lembaga Bantuan Hukum Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan di kantor DKPP, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pelapor menyoroti dugaan penyisipan pasal dalam proses harmonisasi PKPU yang disebut tidak pernah dibahas dalam uji publik maupun rapat dengar pendapat (RDP).

Pasal yang dipersoalkan adalah Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan bukti pendidikan bagi bakal calon presiden dan wakil presiden, termasuk pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon yang memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi tetapi tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri.

Selain itu, pelapor menduga Bawaslu lalai menjalankan fungsi pengawasan karena tidak melakukan penelusuran awal terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Dalam laporannya, mereka meminta DKPP memberhentikan secara tetap seluruh komisioner KPU dan Bawaslu yang dilaporkan.

Menanggapi usulan agar komisioner KPU dan Bawaslu saat ini tidak lagi mencalonkan diri sebagai penyelenggara pemilu, Mardani mengatakan keputusan tersebut sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan.

"Yang jelas harus diperjelas dulu. Enakan dibuka dulu, kan boleh jadi enggak semuanya salah. Boleh jadi 1-2. Kita lihat di mana letak kesalahan dan siapa bertanggung jawab, dari situ baru kita bisa lihat," ujarnya.

Laporan terhadap KPU dan Bawaslu muncul di tengah polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat maju pada Pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026). MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena bukan peserta Pilpres.

Meski demikian, dalam pertimbangannya MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Dokumen yang ditemukan dalam persidangan antara lain certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan nilai.

MK juga menegaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan dan terpenuhinya syarat calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.

Sementara itu, Gibran menyatakan menghormati seluruh proses yang berlangsung di MK. Ia juga menegaskan akan tetap fokus bekerja dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," kata Gibran saat meninjau pameran Inacraft di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).* (k/dh)

Kapendam Jaya Letkol Arh Noor Ishak mengatakan, berdasarkan informasi sementara, rumah dinas tersebut disewakan kepada masyarakat sipil. Namun, penyewa diduga mengalihfungsikan rumah itu untuk kegiatan perjudian online.

Baca Juga:

• Letkol Arman Ditahan, Rumah Dinas TNI yang Jadi Markas Judol Ternyata Disewakan ke Warga Sipil

Dia menegaskan, dugaan penyalahgunaan rumah dinas tersebut dilakukan oleh pihak penyewa.

"Disalahgunakan si penyewanya," ujarnya.

Hingga kini, belum diketahui sejak kapan rumah dinas tersebut disewakan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas membenarkan Letkol Inf Arman telah ditahan terkait kasus tersebut. Penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di Polisi Militer Kodam Jaya (Pomdam Jaya).

"Terduga sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya," kata Nas.

Kasus dugaan markas judi online di rumah dinas TNI itu terungkap setelah adanya laporan warga yang mencurigai aktivitas tidak wajar di lokasi pada Minggu (4/10/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi lokasi dan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP).

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, sebanyak 11 orang yang diduga menjadi operator judi online diamankan dalam pengungkapan kasus tersebut.

Dari 11 orang itu, seluruhnya merupakan warga sipil, terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan.

"Sebanyak 11 orang yang diduga sebagai operator diamankan, berikut sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan KTP," kata Donny dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Seluruh orang yang diamankan kemudian dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.

Lokasi tersebut juga dipasangi garis polisi, sedangkan aliran listrik dipadamkan untuk mendukung pengamanan dan pemeriksaan.

Donny menegaskan, TNI AD tidak akan membiarkan fasilitas di lingkungan militer digunakan untuk kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebelumnya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI aktif apabila terbukti memfasilitasi rumah dinas untuk aktivitas judi online.

"Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas," kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Maruli juga menyatakan pihaknya akan merespons dengan cepat apabila ditemukan keterlibatan anggota TNI dalam aktivitas ilegal tersebut.

"Kalau kita pasti respons cepat. Sudah, pasti cepat. Kalau kita cepat, lah," tegasnya.

Pemeriksaan terhadap Letkol Arman dan pendalaman kasus ini masih diperlukan untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan rumah dinas sebagai markas judi online.* (k/dh)

"Iya udah tahu saya, udah lama dan terima kasih responnya kemarin," kata Bobby Nasution, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Wacana Pemakzulan Gibran, Bobby Nasution Ingatkan: Pikirkan Masyarakat yang Masih Kesulitan

"Itu kan cerita yang dulu yang baru saya sampaikan sekarang, kenapa disampaikan sekarang karena ceritanya sudah lama dan dari Kejaksaan Agung juga sudah memberikan sanksi," tuturnya.

Sebelumnya, Asisten Intelijen Kejati Sumut Irfan Wibowo membenarkan adanya kejadian dua oknum jaksa yang meminta uang kepada lima kepala sekolah pada 2024.

Kedua jaksa tersebut masing-masing berinisial EN, yang saat itu menjabat Kasi Pidsus, dan DTS, yang menjabat Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari Belawan.

"Setelah ditelusuri benar adanya kejadian tersebut, oknum jaksa berinisial EN selaku Kasi Pidsus dan DTS selaku Kasubi Penyidikan Pidsus Kejari Belawan meminta sejumlah uang kepada 5 orang kepala sekolah pada tahun 2024," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).

Irfan mengatakan keduanya telah dikenai hukuman disiplin berat. EN dicopot dari jabatannya, sedangkan DTS dikenai sanksi penurunan pangkat.

"Oknum EN dicopot dari jabatannya dan oknum DTS dikenakan sanksi penurunan pangkat," tambahnya.

Kejati Sumut juga menegaskan perbuatan tersebut terjadi sebelum peluncuran program Jaksa Sahabat Pendidik.

Irfan turut menyatakan tidak ditemukan indikasi atau bukti keterlibatan ZS, yang saat itu menjabat Kajari Belawan, dalam perbuatan tersebut.

Kasus ini mencuat setelah Bobby menceritakan pengalamannya saat masih menjabat Wali Kota Medan. Dia mengaku pernah berselisih dengan salah satu kepala kejaksaan negeri di Medan setelah mendapat laporan bahwa kepala sekolah diminta memberikan uang.

Saat itu, Bobby menyebut nominal yang diminta berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta. Dia mengaku kemudian menghubungi Kajari yang dimaksud dan menyampaikan agar permintaan uang tersebut tidak dibebankan kepada kepala sekolah.

Bobby menceritakan bahwa setelah dirinya melakukan komunikasi tersebut, permintaan uang kepada kepala sekolah akhirnya dibatalkan. Namun, hubungan antara Pemkot Medan dan salah satu kejaksaan negeri disebut menjadi renggang setelah kejadian itu.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi menegaskan kejaksaan melarang keras pegawai menyalahgunakan tugas dan fungsi, termasuk melakukan tindakan transaksional dalam pengawalan program pendidikan.

"Intinya jaksa atau pegawai kejaksaan dilarang keras menyalahgunakan tugas dan fungsi dalam mengawal program pendidikan termasuk perbuatan transaksional, pimpinan tidak akan mentoleransi segala perbuatan tercela," ujar Rizaldi.* (ds/dh)

Target tersebut merupakan bagian dari pembangunan 7.952 unit huntap di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat, pada tahun anggaran 2026.

Baca Juga:

• BULOG Pecahkan Rekor! Pengadaan Beras Nasional Tembus 4,1 Juta Ton, Sumut Kejar Target

"Untuk pembangunan di tahun anggaran 2026, Huntap oleh Kementerian PKP jumlahnya ada 7.952 unit yang terbagi di tiga provinsi," ujar Ronny dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (9/10/2026).

Dari total tersebut, sebanyak 6.220 unit dialokasikan untuk Aceh, 919 unit untuk Sumut, dan 813 unit untuk Sumatera Barat.

Ronny menjelaskan, pembangunan 919 unit huntap di Sumut saat ini masih berada pada tahap pembersihan lahan atau land clearing menuju pematangan lahan.

Proses pelelangan telah dilakukan dan kontraktor sudah ditunjuk. Pekerjaan juga mulai berjalan di lapangan.

"Mudah-mudahan on track. Rencananya 31 Desember, 919 unit di Sumatera Utara bisa diselesaikan sesuai rencana," katanya.

Menurut Ronny, pembangunan huntap dilakukan secara bertahap, mulai dari penyediaan lahan, pembersihan dan pematangan lahan, hingga konstruksi bangunan.

Secara keseluruhan, sekitar 2.085 unit huntap telah diselesaikan. Namun, pemerintah masih mengejar target pembangunan 7.952 unit hingga akhir 2026.

"Tugas bersama kita masih besar. Sampai akhir tahun, 31 Desember, kita masih mengejar target 7.952 unit," ucapnya.

Untuk mendukung pembangunan huntap pada 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Sumut mendapat alokasi Rp299 miliar.

Ronny mengatakan proses pembangunan juga membutuhkan pendataan lintas sektor yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pendataan tersebut menjadi bagian dari penyusunan rencana induk yang difinalisasi pada April 2026.

Untuk target pembangunan tahun anggaran 2026 dan 2027, pemerintah merencanakan total 25.606 unit huntap di tiga provinsi.

Jumlah itu terdiri atas 20.647 unit di Aceh, 3.707 unit di Sumut, dan 1.252 unit di Sumatera Barat.

Sesuai arahan Presiden, waktu pelaksanaan pembangunan dipercepat dari tiga tahun menjadi dua tahun. Karena itu, pemerintah mulai menjalankan sejumlah tahapan secara paralel, termasuk penetapan lokasi lahan dan pengurusan perizinan untuk rencana pembangunan pada 2027.

"Apa yang bisa dilakukan secara paralel kami lakukan, sementara pembangunan di lapangan juga dikejar," tuturnya.* (dh)

JAKARTA – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai tekanan dan tantangan politik merupakan bagian penting dalam membentuk karakter seorang pemimpin.

Ia menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai statusnya sebagai wakil presiden.

Baca Juga:

• Wacana Pemakzulan Gibran, Bobby Nasution Ingatkan: Pikirkan Masyarakat yang Masih Kesulitan

Menurut dia, tantangan yang dihadapi anak muda justru dapat menjadi bagian dari proses pendewasaan.

"Saya selalu bilang, wanti-wanti ke temen saya. Lu jangan ngelawan anak muda. Jangan sekali-sekali lu lawan anak muda. Kenapa? Kita makin menua, dia makin bersinar," kata Budi Arie kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Ia berpandangan, seorang pemimpin perlu melewati berbagai tekanan agar memiliki mental yang kuat ketika menghadapi persaingan politik.

Menurut dia, proses yang berat dapat membentuk ketangguhan seseorang dalam memperjuangkan tujuan.

"Kalau pemimpin nggak digodok, bukan pemimpin, biar aja. Semua yang prosesnya keras, pasti jadi petarung sejati," tegasnya.

Untuk memperkuat pandangannya, Budi Arie mencontohkan perjalanan politik Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai kegigihan Prabowo yang berulang kali mengikuti pemilihan presiden sebelum akhirnya terpilih pada 2024 merupakan contoh sikap pantang menyerah.

"Kenapa saya kagum sama Pak Prabowo? Berapa kali dia maju? 5 kali, dan dia nggak mau nyerah," tuturnya.

Budi Arie mengatakan, kegigihan tersebut menjadi salah satu alasan dirinya mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024.

Ia juga menekankan bahwa waktu dan proses dapat mendewasakan seseorang ketika menghadapi kegagalan maupun tekanan.

"Loh bayangin kalah bertanding, kalah, maju terus. Dan saya yakin kok, biar aja semua kan waktu mendewasakan kita. Begitu, proses. Proses tidak pernah mengkhianati hasilnya," pungkasnya yang langsung disambut riuh tepuk tangan peserta diskusi.

Pernyataan Budi Arie disampaikan ketika Gibran menghadapi sorotan setelah putusan MK terkait gugatan mengenai persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.

Polemik tersebut turut memunculkan perdebatan politik mengenai langkah yang dapat ditempuh sejumlah pihak setelah putusan pengadilan.

Dalam pernyataannya, Budi Arie lebih menekankan pentingnya proses, ketahanan mental, dan kegigihan dalam perjalanan seorang pemimpin.

Ia memandang tekanan politik bukan semata-mata hambatan, melainkan juga bagian dari proses pembentukan karakter.

Meski demikian, pandangan Budi Arie mengenai ketangguhan Gibran merupakan penilaian politiknya.

Hal itu perlu dibedakan dari persoalan hukum yang menjadi pokok gugatan di MK.*(kp/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bergulir setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024.

Bobby meminta semua pihak lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada berlarut-larut memperdebatkan pemakzulan Wakil Presiden tersebut.

Baca Juga:

• Jokowi Gabung PSI, Akankah Bobby Nasution Tinggalkan Gerindra?

Menurut Bobby, persoalan kebutuhan dasar masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.

Karena itu, ia menilai persoalan yang langsung menyangkut kehidupan masyarakat seharusnya menjadi prioritas.

"Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Saya rasa yang harus diutamakan itu," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby di tengah berkembangnya perdebatan politik dan hukum mengenai kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden, menyusul putusan MK tentang persyaratan pendidikan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.

Isu pemakzulan Gibran mencuat setelah MK mengeluarkan putusan terkait persoalan ijazah yang digunakan dalam proses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024.

Putusan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai konsekuensi politik dan konstitusional yang mungkin ditempuh sejumlah pihak.

Di tengah polemik itu, beredar surat yang mencantumkan nama anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, sebagai pengusul.

Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR dan memuat sejumlah pertimbangan yuridis serta konstitusional agar usulan itu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, wacana pemakzulan tidak serta-merta berarti Gibran telah diberhentikan atau proses pemberhentian telah diputuskan.

Pemakzulan presiden atau wakil presiden harus melalui tahapan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Di tengah perdebatan tersebut, Bobby menekankan bahwa pemerintah dan para pemangku kepentingan tetap perlu memberi perhatian pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, terutama kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.* (cn/ad)

BINJAI – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Dr. Djoelham Binjai, drg. Doni Asrin, mendatangi rumah duka keluarga pasien yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.

Kedatangan itu menjadi bentuk belasungkawa sekaligus tanggung jawab moral pihak rumah sakit atas peristiwa yang terjadi.

Baca Juga:

• Ketua KAHMI Binjai Agus Purwanto Tegaskan Kaderisasi Adalah Jantung HMI

Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga dan menyebut kejadian itu sebagai bahan pembelajaran bagi rumah sakit.

"Mewakili keluarga besar Rumah Sakit Dr. Djoelham, saya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Ini menjadi pelajaran bagi kami dan kami akan terus berbenah diri agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ujar drg. Doni di rumah duka.

Doni menegaskan, peristiwa tersebut akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kualitas pelayanan di RSUD Dr. Djoelham Binjai.

Menurut dia, pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis, tetapi juga mencakup komunikasi yang baik, kepedulian terhadap pasien dan keluarga, serta kehadiran pihak rumah sakit ketika masyarakat menghadapi situasi sulit.

"Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut tindakan medis, tetapi juga membutuhkan komunikasi, kepedulian dan kehadiran di tengah masyarakat," lanjutnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kedatangan Doni bersama jajaran RSUD Dr. Djoelham Binjai disambut baik oleh keluarga pasien.

Pertemuan berlangsung dalam suasana duka dan kekeluargaan.

Pihak keluarga berharap kehadiran langsung pimpinan rumah sakit dapat menjadi langkah awal untuk saling memahami dan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut.

Pertemuan itu juga diharapkan tidak berhenti pada penyampaian belasungkawa, tetapi menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara rumah sakit dan masyarakat.

Komitmen evaluasi yang disampaikan pihak rumah sakit diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pembenahan pelayanan, sehingga komunikasi dengan pasien dan keluarga semakin baik serta kejadian serupa dapat dicegah pada masa mendatang.* (ad)

JAKARTA – TNI menahan Letkol Inf Arman, Kepala Seksi Intelijen Gartap 1/Jakarta, terkait dugaan penyewaan rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, yang diduga digunakan sebagai markas judi online (judol).

Kapendam Jaya Letkol Arh Noor Ishak mengatakan, berdasarkan informasi sementara, rumah dinas tersebut disewakan kepada masyarakat sipil.

Baca Juga:

• Sambut Ratusan Ulama Dunia: TNI-Polri & Pemda Aceh Siagakan Pengamanan Humanis Muzakarah Sufi

"Info sementara, rumah itu disewakan ke masyarakat sipil," kata Kapendam Jaya Letkol Arh Noor Ishak, Jumat (9/10/2026).

Noor mengatakan, penyewa diduga menggunakan rumah dinas tersebut untuk kegiatan ilegal.

"Disalahgunakan si penyewanya," jelas dia.

Hingga kini, belum terungkap sejak kapan Letkol Inf Arman diduga menyewakan rumah dinas tersebut kepada masyarakat sipil.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas membenarkan bahwa Letkol Inf Arman telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan di lingkungan Polisi Militer.

"Terduga sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya," jelas Nas, Jumat.

Penahanan tersebut dilakukan di tengah penyelidikan dugaan penyalahgunaan rumah dinas TNI sebagai tempat operasional judi online.

Dalam pengungkapan kasus ini, aparat juga mengamankan 11 orang yang diduga menjadi operator judi online.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, seluruh orang yang diamankan merupakan warga sipil.

"Sebanyak 11 orang yang diduga sebagai operator diamankan, berikut sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan KTP," kata Donny dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

"Dari 11 orang yang diamankan, seluruhnya merupakan warga sipil. Mereka terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan," tambah dia.

Donny menjelaskan, pengungkapan dugaan markas judi online itu bermula dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas tidak wajar di lokasi pada Minggu (4/10/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi lokasi.

Petugas kemudian mengamankan tempat kejadian perkara beserta sejumlah barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelas orang yang diamankan selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait dugaan aktivitas judi online tersebut.

"Lokasi kemudian dipasang garis polisi dan aliran listrik dipadamkan untuk kepentingan pengamanan serta pemeriksaan lebih lanjut," tegas dia.

Donny menyatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya TNI AD membantu mengungkap dan memberantas praktik perjudian daring.

"TNI AD tidak akan membiarkan fasilitas yang berada dalam lingkungannya digunakan untuk kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat," jelas Donny.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebelumnya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI aktif yang terbukti memfasilitasi rumah dinas untuk kegiatan judi online.

"Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas," kata Maruli, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Maruli juga menyatakan TNI AD akan merespons cepat jika ditemukan keterlibatan anggotanya dalam aktivitas ilegal tersebut.

"Kalau kita pasti respons cepat. Sudah, pasti cepat. Kalau kita cepat, lah," tegas Maruli.

Kasus ini menjadi sorotan karena rumah yang diduga digunakan sebagai markas judi online berada di kompleks perumahan milik TNI AD.

Proses pemeriksaan terhadap Letkol Inf Arman dan 11 warga sipil yang diamankan diharapkan dapat mengungkap peran masing-masing pihak serta bagaimana fasilitas dinas tersebut bisa digunakan untuk aktivitas ilegal.* (km/ad)