Zakiyuddin mengatakan pembenahan IGD menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Medan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Dr Pirngadi.

Baca Juga:

• Sempat Terkendala Tender Ulang, Rico Waas Sidak Puskesmas Tuntungan: Beres Desember, Layanan Wajib Meningkat

Dalam peninjauan tersebut, Zakiyuddin didampingi Plt Direktur Utama RSUD Dr Pirngadi Medan Mardohar Tambunan. Dia memastikan proses renovasi tetap berjalan tanpa mengabaikan pelayanan kepada pasien.

Menurut Zakiyuddin, pembenahan fisik rumah sakit harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Karena itu, petugas diminta tetap memberikan pelayanan secara maksimal selama renovasi berlangsung.

"Untuk sementara ini pasti memang ada ketidaknyamanan pasien karena proses renovasi. Tapi saya tetap tekankan agar pelayanan tetap dilakukan secara maksimal," tegasnya.

Selain memantau proses renovasi, Zakiyuddin juga menyoroti peningkatan jumlah pasien dan keterbatasan kamar yang masih menjadi tantangan di RSUD Dr Pirngadi Medan.

Pemko Medan telah meminta jajaran rumah sakit bergerak lebih cepat dalam menangani kondisi tersebut. Salah satu opsi yang disiapkan adalah memanfaatkan sejumlah ruangan lain yang masih memungkinkan digunakan sebagai ruang perawatan.

"Kami sudah instruksikan agar petugas bergerak lebih cepat. Saat ini saya juga sudah mencari solusi, salah satunya membuka opsi pemanfaatan beberapa ruangan yang lain agar setiap pasien yang membutuhkan penanganan darurat dapat segera tertangani dengan baik di Pirngadi," jelas Zakiyuddin.

Zakiyuddin berharap renovasi IGD dapat diselesaikan sesuai target sehingga masyarakat segera dapat menggunakan fasilitas yang lebih luas dan modern.

"InsyaAllah, seluruh pengerjaan tuntas dan siap digunakan tahun ini," katanya.

Renovasi IGD tersebut menjadi bagian dari pembenahan RSUD Dr Pirngadi sebagai salah satu fasilitas kesehatan rujukan milik Pemerintah Kota Medan.

Pemko Medan berharap peningkatan sarana dan prasarana tersebut dapat mendukung pelayanan kesehatan yang lebih cepat, nyaman dan optimal bagi masyarakat.* (dh)

Dalam peninjauan itu, Rico meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana sekaligus tidak mengganggu aktivitas warga selama proses pembangunan.

Baca Juga:

• P-APBD Medan 2026 Disepakati Rp7,73 Triliun, Wali Kota Rico Waas Fokus Perkuat Layanan Dasar

"Pekerjaannya harus dilakukan dengan baik. Akses masyarakat ke rumah-rumah juga harus diperhatikan, jangan sampai pembangunan drainase justru menyulitkan warga," ujar Rico.

Peninjauan tersebut turut didampingi Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi, Kepala Dinas Kominfo Arrahmaan Pane, Kabag Prokopim Arafat Syam serta Camat Medan Barat Maswan Harahap.

Drainase yang dibangun memiliki konstruksi beton berukuran 100 x 120 sentimeter dengan panjang sekitar 385 meter. Saluran tersebut dibuat berbentuk huruf L hingga menuju kawasan perlintasan rel kereta api di Jalan Adam Malik.

Dalam proses pembangunan, sejumlah bangunan yang berada di atas jalur drainase juga ditata. Warga yang terdampak disebut telah bersedia membongkar dan merelokasi bangunan agar pembangunan saluran dapat berjalan dan aliran air lebih lancar.

Kepala Bidang Drainase Dinas SDABMBK Hardy Sibarani menjelaskan pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mengatasi limpasan air yang selama ini menumpuk di kawasan Jalan Karya Sei Agul.

"Pembangunan drainase ini memiliki panjang sekitar 385 meter dengan spesifikasi ukuran beton 100 x 120 cm. Saluran ini dibuat berbentuk letter L sampai ke arah rel Kereta Api Jalan Adam Malik," kata Hardy.

Menurut Hardy, pembangunan drainase difokuskan untuk menangani persoalan banjir tahunan yang kerap melanda kawasan Jalan Makmur, Jalan Setia dan Jalan Rela.

Selama ini, limpasan air hujan dari ketiga kawasan tersebut mengalir dan menumpuk di Jalan Karya sehingga memicu genangan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Setelah pembangunan selesai, aliran air dari kawasan permukiman akan diarahkan secara lebih terintegrasi menuju pembuangan akhir ke Sungai Deli melalui saluran drainase yang telah tersedia dan terkoneksi.

Dinas SDABMBK menargetkan pembangunan drainase sepanjang 385 meter tersebut rampung pada akhir Desember 2026.

Pemko Medan berharap pembangunan ini dapat mengurangi genangan di kawasan Jalan Makmur, Jalan Setia, Jalan Rela hingga Jalan Karya sekaligus memperkuat sistem drainase di Kecamatan Medan Barat.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam tayangan di kanal YouTube miliknya, Selasa (29/9/2026). Menurut dia, MK dapat saja memberikan sebagian dari apa yang diminta pemohon tanpa mengabulkan seluruh petitum.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 30 September: Hujan Ringan Mendominasi, Medan Ikut Diguyur

Mahfud mengatakan kemungkinan putusan yang menyangkut kepatuhan terhadap persyaratan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap terbuka. Namun, dia menilai permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran dan membatalkan pelantikannya memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar.

"Saya berpikir UU dari segini ini, ini bisa. Tapi nggak tahu, kalau diskualifikasi, itu sangat berani. Tapi itu bisa saja kalau MK-nya berani," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, para pemohon meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagai ketentuan yang wajib dipenuhi sejak tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapan pencalonannya hingga membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.

Mahfud juga menanggapi persoalan mengenai kewenangan MK dalam memeriksa perkara tersebut. Menurut dia, hakim konstitusi masih dapat mempertimbangkan konsep novum atau bukti baru dalam melihat persoalan yang muncul setelah pemilu.

"Kalau saya hakimnya, saya bisa kreatif. Bisa dengan berbagai hal misalnya pakai novum," tuturnya.

Dia juga menyebut konsep rechtsvorming atau pembentukan hukum sebagai salah satu kemungkinan pendekatan. Mahfud mencontohkan pengalamannya ketika menjadi hakim MK dalam perkara Pilkada Bengkulu Selatan 2008.

Namun, Mahfud mengingatkan penggunaan pendekatan tersebut memiliki konsekuensi dan tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan hukum yang kuat.

Perkara yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon tersebut telah diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemohon mengakui permohonan diajukan jauh setelah batas waktu pengajuan PHPU, tetapi meminta MK mempertimbangkan substansi persoalan yang mereka ajukan.

Dalam persidangan pada 23 September 2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut. KPU berpendapat materi yang dipersoalkan lebih berkaitan dengan sengketa proses pemilu yang menjadi ranah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

MK kemudian menjadwalkan perkara tersebut memasuki tahap pembuktian pemohon pada Rabu (30/9/2026). Agenda tersebut meliputi mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi dari pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Dengan demikian, pernyataan Mahfud mengenai kemungkinan MK mengabulkan sebagian permohonan masih berupa prediksi dan bukan putusan resmi. Hasil akhir perkara tetap menjadi kewenangan sembilan hakim konstitusi setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan pembuktian selesai.* (tm/dh)

Direktur LBH Medan Irvan Saputra mengatakan temuan tersebut diperoleh saat pihaknya melakukan audit eksternal bersama Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumut terkait penanganan perkara kematian W.

Baca Juga:

• Janggal Kematian Eks Istri Polisi di Medan, LBH Bongkar Senpi Berpindah Hingga CCTV Raib

Brigadir I kembali menelepon ayahnya pada pukul 15.17 WIB. Satu menit kemudian, dia disebut menghubungi adiknya dan kembali menelepon ayahnya pada pukul 15.22 WIB.

Selanjutnya, Brigadir I disebut menelepon adik W pada pukul 15.28 WIB dan kembali menghubunginya pada pukul 16.02 WIB.

Pada pukul 16.44 WIB, Brigadir I disebut mencoba menghubungi Aipda Sihombing, personel Polsek Helvetia. Namun, panggilan tersebut disebut tidak diangkat.

Sekitar pukul 16.55 WIB, Brigadir I kemudian keluar rumah dan menemui tetangga. Sementara itu, personel Polsek Helvetia baru tiba di lokasi sekitar pukul 17.17 WIB.

"Jadi selama 3 jam itu, dia tidak ada lapor ke polisi. Dia cuma menghubungi personel Helvetia tapi tak diangkat. Tentu itu janggal. Terus Polres datang katanya dari informasi intelijen," kata Irvan saat konferensi pers, Senin (28/9/2026).

Irvan mengatakan LBH Medan juga sempat menanyakan alasan Brigadir I tidak segera melapor kepada kepolisian. Menurut dia, alasan yang disampaikan adalah karena panik.

"Kami sempat tanyakan alasan Brigadir I tak lapor polisi karena panik katanya," ujar Irvan.

Selain persoalan tersebut, LBH Medan menyampaikan sejumlah temuan lain dalam audit penanganan kasus kematian W yang berlangsung sejak 19 Agustus hingga 13 September 2026.

Salah satu temuan berkaitan dengan dugaan kesalahan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan. LBH Medan menilai keterangan mengenai dugaan bunuh diri tidak sesuai dengan isi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang telah diterbitkan pada 5 Agustus 2026.

Menurut Irvan, dalam LHP tersebut disebutkan telah ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 458 dan 462 KUHP. Namun, pada hari yang sama perkara tersebut disebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Padahal dalam LHP yang saya baca sendiri, isinya telah ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana 458 dan 462. Apa itu? Dugaan pembunuhan atau mendorong orang bunuh diri," kata Irvan.

LBH Medan juga menyoroti pemberian izin autopsi jenazah. Menurut mereka, permintaan visum ditandatangani Brigadir I, padahal yang bersangkutan telah bercerai dengan W sejak 2021.

Temuan lainnya menyebut dokter forensik mengakui hasil autopsi belum final dan masih dapat diuji melalui pemeriksaan jaringan.

LBH Medan juga menyebut keluarga korban telah dipanggil penyidik tetapi tidak hadir. Selain itu, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) disebut tidak diberikan kepada keluarga korban.

Dalam audit tersebut, LBH Medan turut menyoroti posisi senjata api milik Brigadir I. Senjata tersebut disebut sebelum kejadian berada di atas koper dengan jarak sekitar satu meter dari tempat tidur. Setelah kejadian, posisi senjata disebut berpindah dari kamar mandi ke bangku.

LBH Medan menilai penyidik belum mendalami perpindahan senjata tersebut, termasuk bagaimana senjata disimpan, apakah dalam kondisi berisi serta lokasi penyimpanan senjata sebelum kejadian.

Selain itu, dari tujuh kamera CCTV di lokasi kejadian, LBH Medan menyebut terdapat tiga kanal rekaman yang hilang. Mereka juga menemukan adanya residu pada pakaian dan tangan W serta handuk.

LBH Medan juga menyebut anak korban berinisial M dinilai belum dapat dijadikan saksi kunci karena terdapat keterangan yang dinilai tidak sesuai. Dua telepon seluler milik W yang disebut menggunakan iPhone juga dinilai belum diperiksa oleh penyidik.

Menurut LBH Medan, masih terdapat barang yang seharusnya didalami sebagai barang bukti, termasuk selimut atau seprai yang diduga memiliki bercak darah.

Sementara itu, LBH Medan menyatakan permintaan untuk melihat sejumlah barang bukti kepada tim Irwasda Polda Sumut hingga kini belum sepenuhnya diakomodasi.

Perkara kematian W sebelumnya disebut ditangani sebagai dugaan bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya. Namun, berdasarkan temuan audit yang disampaikan LBH Medan, sejumlah aspek dalam penanganan perkara tersebut masih dipertanyakan dan diminta untuk didalami lebih lanjut.* (km/dh)

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka pada level Rp18.000 per dolar AS atau melemah 0,12 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.978 per dolar AS.

Baca Juga:

• BI Buka-bukaan Penyebab Dolar AS Tembus Rp18.000

Bank Indonesia (BI) menyebut tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari kekhawatiran terhadap inflasi global dan risiko fiskal. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh kenaikan harga minyak dunia.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan kenaikan harga minyak hingga di atas US$108 per barel terjadi di tengah belum tercapainya kesepakatan pembukaan Selat Hormuz.

"Pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh berlanjutnya kekhawatiran atas tekanan inflasi global dan risiko fiskal," kata Erwin dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2026).

Kenaikan harga minyak juga berpotensi meningkatkan kebutuhan dolar AS untuk membayar impor energi di dalam negeri. Pada saat bersamaan, pasar kembali memperhitungkan kemungkinan pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat.

Ekspektasi tersebut tercermin dari kenaikan imbal hasil atau yield US Treasury (UST) 10 tahun yang kembali mencapai 5,23 persen. Level tersebut disebut menjadi yang tertinggi sejak 2007.

Kenaikan yield obligasi AS membuat aset berbasis dolar menjadi relatif lebih menarik bagi investor. Kondisi itu dapat mendorong arus dana keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dari dalam negeri, BI juga mencatat peningkatan kebutuhan valuta asing dari importir menjelang akhir kuartal III 2026. Kebutuhan dolar tersebut semakin besar ketika harga minyak dunia berada pada level tinggi.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan tekanan terhadap rupiah masih didominasi faktor eksternal. Menurutnya, penguatan dolar AS, tingginya yield Treasury AS dan kenaikan harga minyak menjadi sejumlah pemicu utama.

"Pelemahan rupiah umumnya masih oleh faktor eksternal, dollar AS yang kuat, yield Treasury AS yang tinggi, serta kenaikan harga minyak yang meningkatkan kekhawatiran inflasi dan kebutuhan dollar," kata Lukman.

Lukman menambahkan tekanan dari dalam negeri juga datang dari arus keluar dana asing atau foreign outflow di pasar saham dan obligasi serta meningkatnya permintaan dolar dari importir, khususnya untuk kebutuhan energi.

Menghadapi kondisi tersebut, BI memastikan tetap melakukan stabilisasi di pasar valuta asing. Intervensi dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

BI juga memperkuat strategi operasi moneter dan menjaga kecukupan likuiditas untuk mendukung stabilitas nilai tukar.

Erwin mengatakan pergerakan rupiah secara umum masih sejalan dengan mata uang negara-negara kawasan. Secara quarter-to-date, rupiah tercatat melemah secara terbatas sebesar 0,67 persen.

Di tengah tekanan tersebut, posisi cadangan devisa Indonesia juga masih tercatat sebesar US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026.

Sementara itu, pengurangan porsi intervensi BI melalui pasar spot menjadi sekitar 30 persen dari total intervensi turut menjadi perhatian. Instrumen spot dinilai relatif lebih mahal dan dapat menggerus cadangan devisa.

Namun, Lukman menilai pengurangan intervensi spot bukan menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. BI masih memiliki instrumen DNDF dan NDF untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar.

Menurut Lukman, rupiah dalam jangka pendek masih berpotensi bergerak di kisaran Rp17.800 hingga Rp18.200 per dolar AS. Level Rp18.000 dinilai menjadi salah satu level psikologis penting bagi pergerakan mata uang tersebut.

"Jika dollar AS, yield AS dan harga minyak tetap tinggi, rupiah berisiko bertahan di atas 18.000 dan sebaliknya," ujarnya.

Meski sempat menyentuh Rp18.020 per dolar AS pada perdagangan pagi, rupiah akhirnya ditutup menguat tipis. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah berakhir di level Rp17.981 per dolar AS atau menguat 3 poin dari penutupan sebelumnya Rp17.978 per dolar AS.

Penguatan tipis tersebut belum menghilangkan tekanan terhadap rupiah. Harga minyak Brent masih berada di atas US$106 per barel, sementara yield UST 10 tahun meningkat hingga sekitar 5,24 persen pada perdagangan yang sama.

Dari dalam negeri, perhatian juga tertuju pada prospek inflasi September yang diperkirakan sekitar 3,3 persen secara tahunan. Selain itu, potensi meningkatnya tagihan impor energi ketika pertumbuhan ekspor melambat turut menjadi perhatian terhadap kondisi eksternal Indonesia.* (k/dh)

Bobby mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan pembangunan jembatan di Kepulauan Nias. Namun, dia belum merinci lokasi kabupaten yang akan menjadi prioritas pembangunan.

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Kartu RS Hansen Setiawan di Lapas Cibinong, Ada CCTV di Hunian Mewah

Menurut Bobby, pengajuan dari pemerintah kabupaten atau kota diperlukan karena pembangunan sejumlah ruas jalan dan jembatan berada dalam kewenangan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah provinsi akan menindaklanjuti usulan yang dianggap paling mendesak.

"Karena itu mereka sama-sama warga Sumatera Utara, tapi ini wewenang kerja kab/kota. Jadi tolong silakan ajukan, kita akan kerjakan yang paling urgent," ujarnya.

Bobby juga meminta pemerintah daerah tidak menunggu sampai persoalan infrastruktur menjadi viral baru kemudian mengajukan pembangunan kepada pemerintah provinsi. Menurut dia, kebutuhan daerah harus disampaikan melalui mekanisme pengajuan yang berlaku.

"Ajukan yang benar-benar, kalau enggak diajukan kami enggak tahu. Kalau tunggu viral baru diajukan, nanti dianggap viral dulu baru dikerjain, padahal itu wewenang kab/kota," tegasnya.

Sebelumnya, video perjuangan siswa di Kabupaten Nias Selatan beredar di media sosial. Salah satu siswa yang menjadi perhatian adalah Asdar (17), pelajar SMA yang setiap hari harus melintasi sungai untuk menuju sekolah.

Dalam video tersebut, Asdar terlihat menggendong adiknya yang masih duduk di kelas 1 SD serta menggandeng sepupunya yang juga masih bersekolah. Mereka terpaksa menyeberangi sungai setelah hujan deras membuat air meluap dan akses menuju rumah maupun sekolah terputus.

Asdar mengatakan dirinya bersama teman-temannya sempat menunggu sekitar dua jam agar air sungai surut. Namun, kondisi tidak kunjung memungkinkan sehingga mereka akhirnya tetap menyeberangi sungai.

"Hujan semakin turun, kami juga kedinginan berteduh di bawah pohon. Kami juga enggak bisa balik ke sekolah dan enggak bisa menuju ke rumah, soalnya sudah kehalang banjir dua-duanya," ujar Asdar.

Sungai yang harus dilalui memiliki lebar lebih dari 50 meter dengan ketinggian air sekitar 60 sentimeter hingga 1 meter. Kondisi arus yang deras membuat perjalanan tersebut menjadi berisiko, terutama bagi siswa yang harus melintasinya secara rutin.

Selain harus menyeberangi sungai, Asdar juga menempuh perjalanan sekitar 6,5 kilometer setiap hari dari kawasan sungai menuju sekolah. Sebenarnya terdapat jalur alternatif melalui kawasan hutan dengan jarak sekitar 4,5 kilometer.

Namun, jalur alternatif tersebut kini tidak lagi layak digunakan karena terbengkalai dan tertutup ilalang serta pepohonan. Menurut Asdar, jalan tersebut pernah dibangun sebagian pada 2023, tetapi pengerjaannya tidak dilanjutkan hingga selesai.

"Enggak ada lagi orang yang berniat melewati situ, terbengkalai apalagi jalan itu, sudah bertambah-bertambah lagi terbengkalainya," kata Asdar.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah provinsi menyatakan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias tetap menjadi perhatian. Pemprov Sumut sebelumnya juga telah mengumumkan sejumlah proyek jembatan di wilayah Nias, termasuk pembangunan Jembatan Sungai Mo'awo di Kota Gunungsitoli.

Bobby menegaskan pembangunan yang berkaitan dengan akses masyarakat dan pendidikan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan setelah pemerintah kabupaten dan kota menyampaikan usulan resmi.

Dengan adanya rencana tersebut, persoalan akses siswa di sejumlah wilayah Kepulauan Nias kini menjadi perhatian pemerintah. Namun, pelaksanaan pembangunan tetap bergantung pada proses pengajuan daerah serta tahapan pekerjaan infrastruktur yang berlaku.* (km/dh)

Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026). Komisaris Independen PT Sucofindo Zainal Abidin menjadi salah satu saksi yang membeberkan perjalanan uang tersebut hingga akhirnya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:

• Praperadilan Eks Wamen Imipas Silmy Karim Ditolak, Penetapan Tersangka Sah

Dalam pertemuan itu, Zainal mengaku Gus Alex menitipkan uang sebesar 1 juta dolar AS untuk kebutuhan Pansus Haji.

"Beliau bilang, 'Mas, ini aku nitip.' Saya tanya, 'Apa, Mas?' Dia bilang, 'Nitip 1 juta (dollar) untuk kebutuhan teman-teman Pansus,'" ujar Zainal di persidangan.

Zainal kemudian menyarankan agar uang tersebut diberikan kepada Ace Hasan Syadzily yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Pansus Haji. Namun, menurut Zainal, Ace menolak uang tersebut.

Uang itu kemudian diminta Zainal diamankan oleh rekannya, Khomsin, sembari menunggu arahan berikutnya. Zainal juga mengaku sempat menemui Nusron Wahid yang saat itu menjadi Ketua Pansus Haji 2024 untuk menyampaikan titipan tersebut.

Namun, Nusron disebut menolak pemberian uang tersebut.

"Saya bilang, 'Kang, ini aku ada titipan.' Beliau bilang, 'Enggak usah, enggak usah,'" kata Zainal menirukan percakapannya dengan Nusron.

Setelah proses Pansus Haji selesai, Gus Alex disebut meminta uang tersebut dikembalikan. Zainal mengatakan uang masih utuh, tetapi dirinya kemudian menerima pesan yang menurutnya bernada ancaman apabila uang tersebut tidak dikembalikan.

Karena merasa tertekan, Zainal mengaku menemui Yaqut yang saat itu masih menjabat Menteri Agama. Menurut Zainal, Yaqut meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara pribadi dengan Gus Alex.

"Pak Menteri bilang, 'Kamu ini, itu urusan kalian berdua. Jangan kayak anak kecil. Selesaikan berdua,'" kata Zainal.

Zainal kemudian berkonsultasi dengan sejumlah pihak yang memahami hukum sebelum akhirnya menyerahkan uang tersebut kepada KPK.

Dalam persidangan, hakim anggota Adek Nurhadi kemudian menggali alasan Zainal membantu Yaqut dan Gus Alex. Zainal awalnya mengatakan dirinya membantu karena hubungan pertemanan dengan Gus Alex.

Namun, hakim mengingatkan bahwa Yaqut juga disebut pernah meminta bantuan Zainal untuk berkomunikasi dengan Nusron. Zainal akhirnya mengakui dirinya juga ingin membantu Yaqut.

"Kalau hati kecil saya pasti ingin bantu beliau, Yang Mulia," ujar Zainal.

Hakim kemudian memastikan apakah pihak yang ingin dibantu Zainal adalah Yaqut dan Gus Alex. Zainal menjawab, "Iya."

Dalam persidangan itu, hakim juga membacakan keterangan Zainal dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam keterangan tersebut, Yaqut disebut pernah meminta Zainal berbicara dengan Nusron agar Pansus Haji tidak memberikan rekomendasi yang memberatkan Kementerian Agama maupun Yaqut terkait pelaksanaan haji 2024.

Selain jejak uang, Zainal juga mengungkap hubungan Yaqut dan Nusron yang disebutnya seperti "Tom and Jerry". Menurut Zainal, hubungan keduanya terkadang berselisih tetapi kemudian kembali akur.

"Dari dulu, saya tahu sejarahnya, memang kayak Tom and Jerry. Kadang berantem, kadang kangen-kangenan, peluk-pelukan, ya begitu. Nah, waktu itu sedang tidak akur," kata Zainal.

Menurut Zainal, ketika Nusron mulai disebut akan menjadi Ketua Pansus Haji, Yaqut pernah meminta bantuan kepadanya untuk memperbaiki hubungan tersebut.

"Tolonglah Nal, itu Nal, Kangmasmu Nal," kata Zainal menirukan ucapan Yaqut. Ia menjelaskan istilah "Kangmasmu" tersebut merujuk kepada Nusron Wahid.

Sementara itu, Gus Alex membantah keterangan Zainal terkait uang 1 juta dolar AS. Dia mengklaim bukan pihak yang berinisiatif menyediakan uang tersebut, melainkan menerima permintaan untuk mengusahakan dana itu.

"Pertama, saya membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa saya menitipkan dana sejumlah 1 juta dollar AS," kata Gus Alex.

Gus Alex mengatakan permintaan dana tersebut terkonfirmasi setelah dirinya bertemu Ace Hasan Syadzily. Dia juga mengaku bertemu Khomsin yang diperkenalkan sebagai orang Nusron Wahid dan disebut biasa menjalankan tugas khusus untuk Nusron.

Gus Alex turut membantah pernah mengancam Zainal. Menurut dia, uang tersebut baru dikembalikan kepada KPK setelah dirinya melaporkan persoalan itu kepada penyidik KPK pada 25 Agustus 2025. Dia menyebut uang tersebut dikembalikan empat hari kemudian.

"Saya tidak menginginkan kesalahan saya dikurangi, tetapi juga jangan ditambah-tambah. Itu yang saya inginkan. Saya siap bertanggung jawab," ujar Gus Alex.

Setelah mendengar bantahan tersebut, hakim meminta Zainal memastikan keterangannya. Zainal tetap menyatakan bahwa dirinya berpegang pada keterangan yang telah disampaikan di persidangan.

Yaqut juga membantah mengetahui proses penyerahan uang 1 juta dolar AS tersebut. Dia mengatakan saat penyerahan uang berlangsung, dirinya sedang berada di Eropa.

"Yang pertama, bahwa ketika ada proses serah terima uang 1 juta US dollar itu, saya sedang ada di Eropa dan tidak tahu-menahu terkait hal itu," kata Yaqut.

Yaqut mengaku baru mengetahui persoalan tersebut dari Zainal setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Agama. Dia juga mengatakan meminta Zainal menyelesaikan persoalan tersebut dengan Gus Alex dan tidak ingin terlibat.

Zainal kemudian membenarkan bagian pernyataan Yaqut tersebut ketika diminta hakim menanggapi bantahan mantan Menteri Agama itu.

Dalam perkara ini, KPK mendakwa empat terdakwa, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

KPK mendakwa perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI terkait penghitungan kerugian negara atas pengelolaan kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.

Kerugian tersebut terdiri dari selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar Rp438,2 miliar, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* (k/dh)

Dalam agenda tersebut, MK akan mendengarkan keterangan ahli dan atau saksi yang diajukan pemohon serta melakukan pengesahan terhadap alat bukti tambahan.

Baca Juga:

• Denny Indrayana Ungkap 3 Temuan soal Syarat Pendidikan Gibran dalam Bukti di MK

Permohonan diajukan oleh 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana, Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi dan Tiurma M.S. Sihombing. Data para pemohon tersebut tercatat dalam daftar perkara resmi MK.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menguji pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran pada saat proses pencalonan. Mereka juga meminta sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan Gibran dinyatakan batal serta meminta MK menjatuhkan konsekuensi hukum sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan.

Para pemohon sebelumnya menyatakan ingin mendapatkan kesempatan untuk membuktikan secara yuridis persoalan syarat pendidikan Gibran melalui persidangan yang terbuka dan transparan.

Perkara tersebut telah menjalani pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026. Selanjutnya, pada 23 September 2026, MK menggelar pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan pihak terkait dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dalam sidang 23 September, KPU mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa permohonan tersebut. KPU menilai pokok yang diajukan para pemohon berkaitan dengan sengketa proses pencalonan yang menjadi ranah Bawaslu, bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Meski demikian, perkara tersebut dilanjutkan ke tahap pembuktian. Agenda malam ini menjadi kesempatan bagi pemohon untuk menghadirkan saksi dan ahli serta menyerahkan alat bukti tambahan kepada Mahkamah.

Hasil pembuktian nantinya akan menjadi bagian dari pertimbangan hakim konstitusi dalam memeriksa perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Hingga sidang pembuktian digelar, belum ada putusan akhir MK mengenai permohonan tersebut.* (d/dh)

Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail mengatakan peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai kecelakaan di laut. Menurut dia, aspek keselamatan sebelum keberangkatan hingga pengawasan pelayaran perlu diperiksa secara transparan.

Baca Juga:

• Tercekik Utang Dapur MBG Belum Beroperasi, Puluhan Ribu Mitra SPPG Bakal Kepung DPR 1 Oktober

Yakub meminta investigasi tidak berhenti pada kronologi setelah kapal kehilangan kontak. Pemeriksaan, menurut dia, perlu mencakup kondisi speedboat sebelum berangkat, kelengkapan keselamatan, cuaca dan kondisi perairan, serta penerapan prosedur pelayaran.

Menurut Yakub, sejumlah aspek yang perlu diperiksa antara lain kelayakan kapal, kondisi mesin, alat komunikasi, perangkat navigasi, GPS, pelampung, kapasitas penumpang, identitas kru serta standar operasional prosedur keselamatan.

Dia juga mempertanyakan pihak yang memberikan izin keberangkatan kapal dan memastikan aspek keselamatan sebelum speedboat menuju kawasan Gunung Anak Krakatau.

"Pertanyaan selanjutnya mengarah pada pelabuhan dan otoritas yang mempunyai kewenangan dalam memastikan keselamatan kapal sebelum berlayar," ujarnya.

Yakub menilai hasil pemeriksaan di pelabuhan perlu dibuka kepada publik. Jika terdapat prosedur yang tidak dijalankan, menurut dia, perlu dijelaskan mengapa kapal tetap diizinkan berangkat.

Dia menyebut peran syahbandar dan otoritas pelabuhan perlu diperiksa secara objektif sesuai kewenangan masing-masing.

IMO-Indonesia juga mendorong Komisi V DPR RI memanggil Gubernur Banten Andra Soni untuk memberikan penjelasan mengenai koordinasi pemerintah daerah dalam aspek keselamatan kegiatan peliputan di wilayah perairan Banten.

"Kami mendesak Komisi V DPR RI untuk memanggil Gubernur Banten Andra Soni agar memberikan penjelasan terkait sejauh mana pemerintah daerah memastikan koordinasi keselamatan dalam kegiatan peliputan di medan berbahaya di perairan Banten," kata Yakub.

Menurut Yakub, permintaan pemanggilan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan kesalahan pihak tertentu. Dia menyebut DPR perlu memastikan seluruh rantai tanggung jawab dapat diperiksa secara objektif, mulai dari keberangkatan kapal, pengawasan pelabuhan, kelayakan armada, kesiapan alat keselamatan, koordinasi saat kondisi darurat hingga proses pencarian dan pertolongan.

"Kita ingin simpang siur informasi ini berakhir. Tentu syaratnya adalah mendengar semua penjelasan yang objektif mengenai apakah semuanya sudah sesuai prosedur, atau terdapat celah pengawasan," ujarnya.

Tragedi Arupadhatu 1 terjadi pada Senin (7/9/2026), ketika speedboat tersebut bertolak dari wilayah Carita menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk peliputan aktivitas erupsi. Kapal itu membawa delapan orang, terdiri atas lima jurnalis dan tiga kru.

Dalam perkembangan pencarian, satu korban yang merupakan kru kapal, Surakman, telah ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, dan berhasil diidentifikasi melalui proses Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

Dengan demikian, masih terdapat tujuh orang lainnya dari rombongan Arupadhatu 1 yang belum ditemukan, termasuk lima jurnalis.

IMO-Indonesia kemudian memperkenalkan istilah "Q8" sebagai pertanyaan mengenai bagaimana kapal tersebut dapat berangkat, bagaimana peristiwa hilang kontak terjadi, serta bagaimana aspek tanggung jawab dan keselamatan dalam peliputan di wilayah berisiko harus dievaluasi.

Yakub mengatakan organisasi tersebut juga mendorong adanya penguatan regulasi yang tidak hanya melindungi kebebasan pers, tetapi juga keselamatan jurnalis ketika menjalankan tugas di medan berisiko tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, IMO-Indonesia mendorong evaluasi terhadap penerapan regulasi keselamatan dalam kegiatan kemaritiman dan pelayaran sipil agar kejadian serupa dapat dicegah pada masa mendatang.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Aceh Selatan diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-28 derajat Celsius dan kelembapan 69-98%.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 30 September: Hujan Ringan Mendominasi, Medan Ikut Diguyur

Aceh Timur diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 75-98%. Aceh Tengah juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 16-23 derajat Celsius dan kelembapan 71-98%.

Aceh Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 69-99%.

Aceh Besar juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius serta kelembapan 64-97%.

Pidie menjadi wilayah lain yang diprakirakan mengalami hujan petir. Suhu udara berada pada kisaran 19-24 derajat Celsius dengan kelembapan 81-99%.

Aceh Utara berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 77-97%.

Simeulue juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 26-30 derajat Celsius serta kelembapan 72-95%.

Aceh Singkil berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 73-98%.

Bireuen diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 72-99%.

Aceh Barat Daya juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-26 derajat Celsius dan kelembapan 76-98%.

Gayo Lues diprediksi hujan ringan dengan suhu 16-25 derajat Celsius serta kelembapan 57-96%.

Aceh Jaya menjadi wilayah lain yang berpotensi mengalami hujan petir. Suhu udara diperkirakan 23-29 derajat Celsius dengan kelembapan 69-99%.

Nagan Raya diprakirakan hujan ringan dengan suhu 23-28 derajat Celsius serta kelembapan 75-90%.

Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang diprediksi berawan. Suhu udara berada pada kisaran 25-29 derajat Celsius dengan kelembapan 76-97%.

Bener Meriah juga berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 17-22 derajat Celsius dan kelembapan 82-97%.

Pidie Jaya diprakirakan hujan ringan dengan suhu 21-26 derajat Celsius serta kelembapan 74-97%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprediksi mengalami hujan petir dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-95%.

Kota Sabang diprakirakan berawan dengan suhu 26-30 derajat Celsius serta kelembapan 71-88%.

Kota Lhokseumawe juga berpotensi berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 79-96%.

Kota Langsa diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 71-99%.

Sementara Kota Subulussalam berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 23-29 derajat Celsius dan kelembapan 74-99%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling banyak diprakirakan di Aceh pada Rabu, 30 September 2026. Kondisi tersebut terjadi di sebagian besar kabupaten/kota yang tercantum.

Hujan petir berpotensi terjadi di tujuh wilayah, yakni Aceh Tenggara, Pidie, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Bener Meriah, Kota Banda Aceh, dan Kota Subulussalam.

Sementara itu, Aceh Tamiang, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe diprakirakan mengalami cuaca berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 30 derajat Celsius di Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Langsa. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 16 derajat Celsius di Aceh Tenggara dan Aceh Tengah.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah diimbau memperhatikan perkembangan cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan petir juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Tapanuli Tengah diprediksi berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 76-97%.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 30 September: Jaksel Berpotensi Hujan Ringan, Suhu Capai 33 Derajat

Nias diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-28 derajat Celsius serta kelembapan 77-98%.

Langkat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 72-99%. Karo diprakirakan hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celsius serta kelembapan 74-99%.

Deli Serdang mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-96%. Simalungun juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-27 derajat Celsius serta kelembapan 75-98%.

Asahan diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 74-99%. Labuhanbatu juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 67-99%.

Dairi berpotensi hujan ringan dengan suhu 19-25 derajat Celsius dan kelembapan 78-98%. Toba juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celsius serta kelembapan 67-95%.

Mandailing Natal diprediksi hujan ringan dengan suhu 20-27 derajat Celsius dan kelembapan 56-99%. Nias Selatan juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-28 derajat Celsius serta kelembapan 76-85%.

Pakpak Bharat diprakirakan hujan ringan dengan suhu 19-26 derajat Celsius dan kelembapan 76-96%. Humbang Hasundutan juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 17-24 derajat Celsius serta kelembapan 74-98%.

Samosir diprediksi berawan dengan suhu 18-24 derajat Celsius dan kelembapan 59-97%.

Serdang Bedagai juga diprakirakan berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 69-98%. Batu Bara berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 76-99%.

Padang Lawas Utara diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 62-99%. Padang Lawas juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius serta kelembapan 61-99%.

Labuhanbatu Selatan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-99%. Labuhanbatu Utara diprediksi berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 68-99%.

Nias Utara mengalami prakiraan berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 76-99%. Sementara Nias Barat berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius serta kelembapan 80-98%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-97%.

Kota Pematangsiantar juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-27 derajat Celsius serta kelembapan 74-98%.

Kota Sibolga diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 79-97%.

Kota Tanjung Balai diprakirakan berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 78-98%.

Kota Binjai berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 72-99%.

Kota Tebing Tinggi diprediksi berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 70-99%.

Kota Padang Sidempuan juga diprakirakan berawan dengan suhu 21-29 derajat Celsius dan kelembapan 64-99%.

Sementara Kota Gunungsitoli diprediksi berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius serta kelembapan 75-98%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling dominan di Sumatera Utara pada Rabu, 30 September 2026. Kondisi tersebut diprakirakan terjadi di sebagian besar kabupaten/kota, termasuk Kota Medan.

Sementara itu, sejumlah wilayah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Utara, dan Nias Utara diprediksi berawan.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan, Pematangsiantar, Sibolga, dan Binjai termasuk daerah yang berpotensi mengalami hujan ringan. Sedangkan Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan, dan Gunungsitoli diprakirakan berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Sementara suhu minimum terendah berada pada angka 17 derajat Celsius di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan juga perlu memperhatikan perubahan kondisi cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi cerah dengan suhu sekitar 29 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 71-76%.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 30 September: Hujan Ringan Mendominasi, Suhu Tembus 36 Derajat

Sementara Jakarta Utara juga diprediksi berawan dengan suhu 28-30 derajat Celsius dan kelembapan 65-75%.

Jakarta Barat diprakirakan cerah dengan suhu udara 26-32 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 56-84%.

Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 26-33 derajat Celsius dan kelembapan 54-86%.

Kondisi cerah juga diprakirakan terjadi di Jakarta Timur. Suhu udara berada pada kisaran 26-33 derajat Celsius dengan kelembapan 54-88%.

Dari data tersebut, Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur diprediksi cerah. Jakarta Pusat dan Jakarta Utara berpotensi berawan, sedangkan Jakarta Selatan diprakirakan mengalami hujan ringan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 33 derajat Celsius di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara suhu minimum terendah berada pada angka 26 derajat Celsius di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah pada Rabu dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga di Jakarta Selatan juga perlu memperhatikan potensi hujan ringan selama beraktivitas.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Bogor diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 24-33 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 48-91%.

Baca Juga:

• Cuaca Jogja Hari Ini 30 September: Mayoritas Cerah, Suhu Capai 34 Derajat

Bandung mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 17-28 derajat Celsius serta kelembapan 46-97%.

Garut menjadi wilayah yang diprakirakan mengalami hujan sedang. Suhu udara berada pada kisaran 17-23 derajat Celsius dengan kelembapan 69-99%.

Tasikmalaya diprediksi berawan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 67-93%. Ciamis juga diprakirakan berawan dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 61-97%.

Kuningan berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-31 derajat Celsius dan kelembapan 51-87%.

Cirebon diprediksi cerah dengan suhu 26-33 derajat Celsius serta kelembapan 43-77%. Majalengka juga cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 43-82%.

Sumedang diprakirakan cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius serta kelembapan 53-94%.

Indramayu menjadi salah satu wilayah dengan suhu maksimum tertinggi. Cuaca diprediksi cerah dengan suhu 28-36 derajat Celsius dan kelembapan 32-68%.

Subang juga diprakirakan cerah dengan suhu 27-36 derajat Celsius serta kelembapan 37-71%.

Purwakarta diprediksi cerah dengan suhu 25-34 derajat Celsius dan kelembapan 42-89%. Karawang juga cerah dengan suhu 27-35 derajat Celsius serta kelembapan 44-78%.

Bekasi berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-34 derajat Celsius dan kelembapan 51-83%. Bandung Barat juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 56-96%.

Pangandaran diprediksi berawan dengan suhu 23-27 derajat Celsius dan kelembapan 75-92%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 49-89%.

Kota Sukabumi juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-28 derajat Celsius serta kelembapan 61-95%.

Kota Bandung diprediksi hujan ringan dengan suhu 20-30 derajat Celsius dan kelembapan 46-98%.

Kota Cirebon diprakirakan cerah dengan suhu 26-33 derajat Celsius serta kelembapan 43-77%.

Kota Bekasi berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-33 derajat Celsius dan kelembapan 53-90%.

Kota Depok juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 26-34 derajat Celsius serta kelembapan 49-91%.

Kota Cimahi berpotensi hujan ringan dengan suhu 20-29 derajat Celsius dan kelembapan 54-95%.

Sementara Kota Tasikmalaya diprakirakan berawan dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 66-96%. Kota Banjar juga berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 58-88%.

Dari data tersebut, hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Kuningan, Bekasi, Bandung Barat, serta beberapa wilayah perkotaan.

Garut menjadi wilayah yang diprediksi mengalami hujan sedang. Sementara Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar diprakirakan berawan.

Di sisi lain, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, dan Karawang diprediksi cerah.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 36 derajat Celsius di Indramayu dan Subang. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 17 derajat Celsius di Bandung dan Garut.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan sedang maupun hujan ringan juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kulon Progo diprediksi cerah berawan dengan suhu 23-32 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 65-95%.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini 30 September: Hujan Ringan Mendominasi, Suhu Capai 33 Derajat

Gunungkidul juga diprediksi cerah dengan suhu 24-34 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 55-90%.

Sementara Sleman mengalami prakiraan cuaca cerah dengan suhu 23-34 derajat Celsius dan kelembapan 48-92%.

Kota Yogyakarta diprediksi cerah dengan suhu 24-34 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 47-89%.

Dari data tersebut, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta diprakirakan mengalami cuaca cerah. Sementara Kulon Progo diprediksi cerah berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 34 derajat Celsius di Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 23 derajat Celsius di Kulon Progo dan Sleman.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah pada Rabu dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara pada siang hari ketika temperatur meningkat.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Jembrana diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 70-98%.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 29 September: Hujan Petir Mengintai Banyak Daerah

Badung berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu udara 24-31 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 61-98%.

Gianyar juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-97%.

Sementara itu, Klungkung diprakirakan cerah berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta kelembapan 63-93%.

Bangli menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan. Suhu udara diperkirakan 21-27 derajat Celsius dengan kelembapan 46-99%.

Karangasem diprediksi cerah berawan dengan suhu 20-27 derajat Celsius dan kelembapan 48-96%.

Buleleng mengalami prakiraan cuaca berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 51-88%.

Sementara Kota Denpasar diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-33 derajat Celsius serta kelembapan 71-94%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling banyak diprakirakan di Bali. Cuaca ini berpotensi terjadi di Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, dan Kota Denpasar.

Klungkung dan Karangasem diprediksi cerah berawan, sedangkan Buleleng diprakirakan berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 33 derajat Celsius di Kota Denpasar. Sementara suhu minimum terendah berada pada angka 20 derajat Celsius di Karangasem.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah pada Rabu dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga di daerah yang berpotensi hujan ringan juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

SOLO — Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada 2025.

Gugatan tersebut berkaitan dengan perkara yang menjerat Gus Nur dalam kasus penyebaran informasi mengenai tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Juga:

• Aceh Besar Jadi Fokus Penanganan Kawasan Rawan Tanaman Terlarang, Polda Aceh dan BNN Perkuat Sinergi

Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 14/Pid.Pra/2026/PN Skt.

Lantas, mengapa Gus Nur masih menggugat negara setelah memperoleh amnesti?

Gus Nur sebelumnya merupakan terpidana dalam perkara penyebaran informasi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Dalam proses peradilan, Gus Nur sempat dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh PN Solo.

Setelah mengajukan banding, hukumannya kemudian menjadi empat tahun.

Gus Nur selanjutnya memperoleh pembebasan bersyarat pada April 2025.

Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Gus Nur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025.

Gus Nur tercantum sebagai salah satu dari 1.178 orang yang menerima amnesti.

Setelah amnesti berlaku, Gus Nur tidak lagi menjalani kewajiban pembimbingan di Balai Pemasyarakatan.

Namun, pemberian amnesti tersebut tidak membuat Gus Nur menghentikan upayanya meminta ganti rugi kepada negara.

Gus Nur kemudian mengajukan permohonan ganti rugi ke PN Solo.

Negara Republik Indonesia cq Jaksa Agung Republik Indonesia menjadi termohon, sedangkan Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia menjadi turut termohon.

Nilai ganti rugi yang diminta mencapai Rp4,27 miliar atau sekitar Rp4,2 miliar.

Permohonan itu diajukan pada 24 Agustus 2026 dan terdaftar dengan nomor perkara 14/Pid.Pra/2026/PN Skt.

Menurut kuasa hukum Gus Nur, Muhammad Taufiq, permohonan tersebut tidak didasarkan pada pemberian amnesti.

Pihak Gus Nur menilai terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dalam perkara yang sebelumnya membuat kliennya menjalani hukuman pidana.

Dalam sidang putusan, Hakim Tunggal Marper Pandiangan akhirnya menolak seluruh permohonan Gus Nur.

"Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil," ujar Marper saat membacakan putusan di PN Solo, Senin (28/9/2026).

Kuasa hukum Gus Nur kemudian mempersoalkan pertimbangan hakim yang menyinggung mengenai amnesti.

Menurut mereka, amnesti bukan dasar utama pengajuan ganti rugi dan tidak tercantum dalam petitum permohonan.

"Kami bukan orang yang tidak mengerti hukum, amnesti itu kan artinya adopsi dari bahasa kedokteran, ya, amnesia, dilupakan. Kami tidak mungkin bicara itu. Jadi, pertanyaan kami kepada ahli pidana itu tidak bisa terjawab," ujar Taufiq.

Kuasa hukum lainnya, Nael Tiano Marbun, juga mempertanyakan pertimbangan mengenai amnesti tersebut.

"Amnesti ada di dalam putusan. Sedangkan amnesti bukan menjadi dasar pengajuan ganti rugi. Dan tidak ada dalam petitum. Permohonan ganti rugi KUHAP pasal 173," ungkap Nael, Senin.

Selain masalah amnesti, Taufiq juga mempersoalkan pertimbangan mengenai tidak adanya putusan praperadilan yang menyatakan proses pemidanaan Gus Nur tidak sah.

Menurut Taufiq, Pasal 173 hingga Pasal 175 KUHAP tidak mensyaratkan seorang terpidana harus terlebih dahulu mendapatkan putusan praperadilan untuk mengajukan permohonan ganti rugi.

"Dan Pasal 173 ayat (1), ayat (2), (3), (4), dan (5), kemudian Pasal 174, Pasal 175, semuanya penjelasannya jelas. Enggak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa untuk terpidana itu harus lewat praperadilan dulu, enggak ada. Jadi itu karangan," tegasnya.

Ia juga menyebut permohonan tersebut didasarkan pada penilaian pihaknya mengenai adanya kesalahan penerapan hukum dalam perkara Gus Nur.

"Tadi disebutkan, ya, antara lain bagi tersangka, kemudian terdakwa, dan/atau terpidana, tidak ada penjelasan lain. Ahlinya pun ahli yang ke mana-mana baca buku. Ahli itu saya tanya istilah pidana dia enggak ngerti. Istilah wrong arrest, mana ini masuk kategori wrong arrest atau wrong conviction, salah orang atau salah penerapan hukum. Ini salah penerapan hukum," ungkapnya.

Taufiq juga kembali menyinggung mengenai bukti ijazah Jokowi yang menurutnya tidak pernah diperlihatkan selama persidangan perkara sebelumnya.

"Setiap ditanya, apa itu wrong arrest? Apa itu wrong conviction? Padahal itu arti di dalam bahasa Inggris Pasal 173 salah orang dan salah penerapan hukum. Ini salah penerapan hukum karena enggak ada ijazahnya. Dan yang paling penting selama persidangan pun juga tidak ada ijazah," tandasnya.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan kuasa hukum Gus Nur, amnesti dan permohonan ganti rugi merupakan dua hal yang berbeda.

Amnesti berkaitan dengan penghapusan atau penghentian akibat pidana yang dijalani Gus Nur, sedangkan permohonan ganti rugi diajukan karena pihak Gus Nur mengklaim adanya kesalahan penerapan hukum dalam proses perkara sebelumnya.

Namun, alasan tersebut tidak membuat permohonan ganti rugi dikabulkan.

Dalam putusan pada Senin, 28 September 2026, Hakim Tunggal PN Solo Marper Pandiangan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Gus Nur.

Dengan putusan tersebut, untuk perkara permohonan ganti rugi Rp4,2 miliar yang diajukan Gus Nur, negara tidak diwajibkan membayar ganti rugi sebagaimana yang dimohonkan.* (km/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (29/9/2026).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan perubahan anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• DPR: Halangi Fungsi Pengawasan Ombudsman Bisa Dipidana 2 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

"Melalui dukungan APBD yang kuat dan efektif, berbagai langkah dan strategi pembangunan kota kita harapkan dapat memperkuat program-program berbasis kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, hingga penanganan stunting dan masalah kesejahteraan sosial secara optimal," kata Rico Waas dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

Menurut Rico, penguatan program sosial dan pelayanan publik dalam P-APBD 2026 akan dilakukan secara terintegrasi.

Pemerintah kota menargetkan kebijakan tersebut dapat mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Medan.

Selain meningkatkan mutu dan fasilitas kesehatan dasar, anggaran juga diarahkan untuk mempercepat intervensi penurunan angka stunting, khususnya bagi keluarga rentan.

"Kami juga memastikan akses layanan pendidikan yang memadai dan berkualitas bagi seluruh anak, menyiapkan skema perlindungan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pemerhati masalah sosial lainnya, menjaga tingkat inflasi, keterjangkauan harga bahan pokok, serta mendorong kemajuan UMKM sebagai pilar perekonomian daerah, serta penyediakan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang berkualitas untuk mendukung produktivitas dan roda ekonomi warga," tambahnya.

Rico mengatakan penyusunan P-APBD 2026 merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemko Medan sebagai eksekutif dan DPRD Kota Medan sebagai legislatif.

Menurut dia, kerja sama tersebut diperlukan agar pengelolaan anggaran daerah tetap sehat sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kesepakatan tersebut, Pemko Medan dan DPRD Kota Medan menetapkan postur P-APBD 2026.

Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp7,13 triliun lebih, sedangkan Belanja Daerah mencapai Rp7,73 triliun lebih.

Adapun Pembiayaan Netto tercatat sebesar Rp592,2 miliar lebih.

Rico berharap anggaran yang telah disepakati dapat digunakan secara efektif dan transparan untuk mendukung pembangunan Kota Medan.

"Kami berharap pengalokasian anggaran yang efektif dan transparan ini mampu menjadikan Medan sebagai kota yang terus tumbuh maju, inklusif, dan kondusif bagi seluruh warganya," Harap Rico Waas.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi, pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.

Dengan disepakatinya P-APBD 2026, pemerintah kota akan memiliki kerangka anggaran perubahan untuk menjalankan sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran.* (ad)

ACEH BESAR – Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kawasan yang dinilai rawan tanaman terlarang di Aceh Besar.

Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan, edukasi, serta pengembangan ekonomi alternatif agar masyarakat dapat beralih ke kegiatan yang legal dan produktif.

Baca Juga:

• Kejanggalan Kasus Kematian Eks Istri Polisi, LBH Medan: Jejak Residu Ada di Handuk dan Baju Bola Brigadir I

Rapat tersebut dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Dr. Aldrin MP Hutabarat, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani, Kapolres Aceh Besar AKBP Chairul Ikhsan, Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil, perwakilan Kodim 0101/KBA, para kepala BNNK se-Aceh, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Aceh Besar.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan persoalan tanaman terlarang memiliki dampak yang luas.

Menurut dia, masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh keamanan, kesehatan, pendidikan, perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan terpadu dengan memperhatikan masa depan generasi muda.

"Persoalan tanaman terlarang tidak dapat hanya dilihat dari sisi penegakan hukum. Ini juga berkaitan erat dengan keamanan, kesehatan masyarakat, ketahanan sosial, perekonomian, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta masa depan generasi muda," ujar Joko dalam keterangannya, Selasa, 29 September 2026.

Menurut Joko, Polda Aceh akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan kawasan rawan tanaman terlarang.

Pendekatan yang dilakukan, kata dia, akan mengedepankan aspek humanis, terukur, dan berkelanjutan.

"Kami siap bersinergi. Penanganannya juga perlu diiringi dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, penguatan ketahanan keluarga, serta penyediaan alternatif mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan. Kita juga harus membangun kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan dan masyarakat dari ancaman tanaman terlarang merupakan tanggung jawab bersama," kata Joko.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Dr. Aldrin MP Hutabarat mengatakan sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menangani kawasan rawan.

Menurut dia, penanganan tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri.

Kolaborasi yang terarah diharapkan dapat mendorong perubahan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Aldrin juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dia berharap rapat kerja tersebut dapat menyatukan persepsi sekaligus menghasilkan langkah konkret untuk memulihkan kawasan rawan tanaman terlarang di Aceh Besar.

"Semoga rapat kerja ini semakin memperkuat sinergi seluruh elemen bangsa untuk menyatukan persepsi dan bergerak bersama," tutupnya.

Melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, BNN, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, penanganan kawasan rawan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemberantasan, tetapi juga memberikan pilihan ekonomi yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait dalam perkara keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Denny menyebut setidaknya ada tiga hal yang menjadi catatan penting dari pemeriksaan bukti tersebut.

Baca Juga:

• Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp6,3 Juta-Rp8,3 Juta per Bulan

"Pertama adalah dalam bukti yang diajukan oleh KPU, Bawaslu dan militan Gibran, tidak ditemukan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan Gibran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Denny saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (28/9).

Denny juga mengatakan pihaknya tidak menemukan bukti yang menunjukkan dasar pemenuhan syarat pendidikan Gibran dalam dokumen yang diajukan KPU.

"Tetapi baik KPU, Bawaslu maupun militan Gibran tidak satu pun yang memberikan dasar bukti tamat pendidikan SMA atau sederajat, tidak pula yang menjadi dasar keterangan," ujar Denny.

Menurut Denny, persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang akan mereka bawa dalam persidangan pembuktian di MK.

Perkara ini tercatat sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

MK sebelumnya telah menggelar pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan dengan mendengarkan jawaban KPU, keterangan pihak terkait, serta Bawaslu.

Temuan kedua yang disoroti Denny berkaitan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Pasal tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Denny mengatakan pihaknya tidak menemukan dokumen yang menjelaskan pembahasan mengenai pasal tersebut.

"Yang kedua, tidak kami temukan pembahasan pasal 18 ayat 3, tidak ada. Diuji publik KPU mengakukan tidak ada pembahasan itu, tidak ada buktinya," ujar Denny.

Ia juga menyebut tidak menemukan pembahasan Pasal 18 ayat (3) dalam dokumen konsultasi KPU dengan DPR maupun dokumen proses harmonisasi.

"Di konsultasi dengan DPR, ada risalahnya tapi tidak ada membahas pasal 18 ayat 3. Di harmonisasi pun demikian, yang ada adalah surat undangan, uji publik, surat undangan, FGD, rapat koordinasi, dokumen rapat koordinasi, dokumen harmonisasi, demikian," ujarnya Denny.

Denny kemudian mempertanyakan proses munculnya pasal tersebut menjelang Pemilu Presiden 2024.

"Tapi tidak satu pun dokumen yang menunjukkan kapan, di mana, dan siapa-siapa yang mengusulkan Pasal 18 ayat 3 itu. Ini tentu saja menjadi kewajiban untuk diungkap dalam persidangan," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim MK juga meminta KPU menyerahkan bukti dan kelengkapan risalah pembahasan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023, termasuk ketentuan mengenai pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri.

Denny juga menyoroti nota dinas internal Bawaslu tertanggal 25 September 2023 yang, menurut dia, merekomendasikan agar persyaratan administratif calon presiden dan calon wakil presiden tetap mengacu pada Pasal 227 Undang-Undang Pemilu.

Menurut Denny, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 justru menjadi persoalan jika dibandingkan dengan rekomendasi tersebut.

"Bukti Bawaslu nomor 18. Bawaslu minta syarat capres-cawapres tidak dikurangi. Justru pasal 18 ayat 3 itu bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu ini," ujarnya.

Perkara mengenai syarat pendidikan Gibran tersebut akan memasuki agenda pembuktian di MK pada Rabu, 30 September 2026.

Berdasarkan jadwal resmi MK, sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 30 September 2026 beragendakan pembuktian pemohon, termasuk mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Denny mengatakan pihaknya akan menghadirkan ahli dan saksi yang dianggap relevan dengan gugatan.

Sementara itu, persoalan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran masih menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa MK.

Klaim dan temuan yang disampaikan Denny merupakan bagian dari argumentasi pemohon dan belum menjadi kesimpulan atau putusan Mahkamah Konstitusi.

MK sendiri dalam keterangan resminya menyebut perkara tersebut diajukan untuk mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.* (km/ad)

JAKARTA – Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dugaan tersebut muncul setelah tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Cibinong pada 23 September 2026.

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Kartu RS Hansen Setiawan di Lapas Cibinong, Ada CCTV di Hunian Mewah

Ombudsman juga menemukan pigura berisi foto Jimmy di salah satu hunian yang diperiksa.

"Kalau itu soal Jimmy, ya kami mengonfirmasi sebenarnya iya, karena itu berdasarkan keterangan, ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami," kata Syafrida di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/9).

Syafrida menegaskan, temuan tersebut masih berupa dugaan.

Karena itu, dia meminta keterangan lebih lanjut mengenai status hunian tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ya, sementara dugaan seperti itu (menempati hunian mewah). Nanti hasilnya silakan ditanyakan kepada pihak Imipas," ujarnya.

Selain dugaan Jimmy menempati hunian tersebut, Ombudsman juga menemukan kamera pengawas atau CCTV di salah satu bangunan yang diperiksa.

Syafrida mengatakan CCTV itu berada di rumah berwarna putih. Namun, Ombudsman belum mengetahui apakah kamera tersebut berfungsi atau tidak.

"Kalau di waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV, ya. Ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui," kata Syafrida.

Temuan CCTV tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya muncul perbedaan keterangan mengenai keberadaan kamera pengawas di area hunian yang disebut sebagai rumah dinas.

Dalam sidak pada 23 September, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas lengkap di area Lapas Cibinong.

Bangunan tersebut dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya.

Tim Ombudsman juga meminta keterangan salah seorang penghuni fasilitas tersebut.

Orang itu disebut berstatus warga binaan atau narapidana dan mengaku membayar untuk dapat menempati fasilitas tersebut.

Sementara pihak Lapas Cibinong menyatakan bangunan dengan fasilitas lengkap tersebut merupakan rumah dinas jabatan.

Temuan pigura foto Jimmy Masrin sebelumnya juga dipertanyakan anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat bersama pihak Lapas Cibinong, Senin (28/9).

Kalapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto menjelaskan bahwa pigura foto Jimmy merupakan barang sitaan hasil razia di blok hunian.

"Mohon izin menjelaskan, Bapak, bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke Kasi Kamtib, Bapak, bahwa pada hari Selasa tanggal 22, tim Kamtib melakukan razia ke blok hunian, Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang, Bapak," jawab Wisnu dalam rapat DPR, Senin (28/9).

Keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan dalam rapat DPR setelah Ombudsman menemukan berbagai fasilitas di area Lapas Cibinong.

Siapa Jimmy Masrin?

Jimmy Masrin merupakan mantan Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus eks Komisaris Utama PT Petro Energy.

Dia terjerat perkara pemberian kredit fiktif dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dalam persidangan pada Desember 2025, Jimmy divonis delapan tahun penjara. Dia juga dijatuhi denda Rp250 juta subsider empat bulan penjara.

Dalam perkara tersebut, Jimmy dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp1 triliun.

Temuan Ombudsman mengenai dugaan penggunaan hunian tersebut hingga kini masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dugaan mengenai siapa yang menempati fasilitas tersebut juga belum menjadi kesimpulan akhir mengenai pelanggaran.* (cn/ad)