MEDAN – Forum Jurnalis Medan menyembelih empat ekor hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 H / 2026 M.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Warkop Jurnalis, Jalan Agus Salim, Medan, itu dilakukan pada Kamis, 28 Mei 2026.

Baca Juga:

• Unmuha Sembelih 14 Hewan Kurban, Salurkan 780 Paket Daging ke Civitas dan Warga Sekitar

Koordinator kegiatan, Resi Erlangga, mengatakan bahwa kegiatan kurban ini telah menjadi agenda rutin Forum Jurnalis Medan dalam beberapa tahun terakhir.

"Forum Jurnalis Medan sudah beberapa kali melaksanakan penyembelihan hewan kurban berkat dukungan para donatur. Harapan kami, momentum Iduladha ini dapat merawat kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi," kata Resi Erlangga.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang kebersamaan bagi para jurnalis yang sehari-hari bertugas di lapangan, tanpa memandang latar belakang media maupun organisasi.

Menurut dia, proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban dilakukan secara gotong royong oleh para jurnalis yang tergabung dalam forum tersebut.

"Teman-teman jurnalis bisa bersama-sama dalam satu kegiatan tanpa melihat latar belakang, semua bergabung dalam semangat kebersamaan," ujarnya.

Daging kurban kemudian disalurkan kepada para wartawan yang tergabung dalam Forum Jurnalis Medan, termasuk anggota Koperasi Faedah Jiwa Maju.

Selain itu, daging juga dibagikan kepada pekerja harian di sekitar kawasan Jalan Sudirman Medan, pekerja warung kopi, serta rekan jurnalis lainnya yang kerap beraktivitas di Warkop Jurnalis.

Salah satu panitia, Amrizal, mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus refleksi solidaritas antarjurnalis di Medan.

"Pemotongan hewan kurban ini bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga wujud kedekatan emosional dan kontribusi sosial yang nyata," ujarnya.

Kegiatan kurban Forum Jurnalis Medan diharapkan terus menjadi agenda tahunan yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan di kalangan pekerja media di Kota Medan.*

(ad)

BANDA ACEH – Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menyembelih 14 ekor hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 H / 2026 M.

Kegiatan tersebut digelar di halaman belakang kampus Unmuha, Kamis, 28 Mei 2026.

Baca Juga:

• 1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, Golkar: Jangan Dikaitkan Pilpres 2029

Seluruh hewan kurban berasal dari sumbangan pimpinan universitas, dosen, serta tenaga kependidikan di lingkungan kampus.

"Tahun ini kami menyembelih 14 ekor hewan kurban yang berasal dari partisipasi civitas akademika Unmuha," kata Nuzulman dalam keterangannya.

Dari proses penyembelihan tersebut, panitia berhasil menyalurkan sekitar 780 paket daging kurban.

Distribusi dilakukan kepada shohibul kurban, civitas akademika, panti asuhan Muhammadiyah, serta masyarakat di sekitar kampus.

"Paket daging kurban ini kami salurkan kepada para shohibul kurban, civitas akademika Unmuha, panti asuhan Muhammadiyah, serta masyarakat sekitar lingkungan kampus," ujarnya.

Rektor Unmuha, Aslam Nur, yang turut hadir memantau kegiatan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademika yang terus menjaga tradisi berkurban setiap tahun.

"Atas nama pimpinan universitas, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan karyawan yang telah berpartisipasi.

Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT," kata Aslam Nur.

Ia juga memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana yang dinilai berhasil menyelenggarakan kegiatan secara tertib dan lancar.

Menurut dia, kegiatan kurban tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan solidaritas antara kampus dan masyarakat.

"Semangat berkurban ini bukan hanya ibadah, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan penguatan solidaritas," ujarnya.

Proses pembagian daging kurban berlangsung tertib dengan melibatkan panitia dan relawan kampus.

Unmuha berharap penyaluran daging kurban dapat memberi manfaat luas dan membawa keberkahan bagi masyarakat penerima.*

(ad)

Anak kepala daerah tersebut, Akhmet Fidel Akbari Zukri atau Fidel, dinyatakan positif mengonsumsi ganja dan etomidate berdasarkan hasil tes urine.

Baca Juga:

• Roy Suryo Sebut Kasus Ijazah Jokowi Layak Masuk Rekor MURI hingga Guinness World Records

Penggerebekan dilakukan personel Polisi Militer TNI AD, Pom TNI AU, Propam Polda Riau, dan Polresta Pekanbaru.

Kapolresta Pekanbaru Muharman Arta mengatakan seluruh orang yang diamankan kemudian diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Terhadap 13 orang penyalahgunaan narkotika ini, diserahkan ke Polresta Pekanbaru," kata Muharman dalam konferensi pers di Pekanbaru, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurut polisi, para pelaku terdiri dari delapan pria dan lima wanita yang berasal dari sejumlah daerah di Riau, seperti Pekanbaru, Kampar, dan Pelalawan.

Dalam penggerebekan tersebut, aparat menyita barang bukti berupa ganja kering dan cairan etomidate dari sejumlah pelaku.

Muharman menyebut hasil tes urine menunjukkan seluruh orang yang diamankan positif narkotika.

"Tiga orang positif memakai ganja, selebihnya positif etomidate," ujarnya.

Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik setelah Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru, Wawan Setiawan, menjelaskan hasil asesmen terhadap Fidel.

Menurut Wawan, Fidel memang dinyatakan positif ganja dan etomidate, namun tidak ditemukan bukti bahwa ia mengonsumsi ganja secara langsung.

"Kok bisa tidak menggunakan ganja tapi tiba-tiba positif. Ternyata dua tersangka lain sedang menghisap ganja di dalam toilet, lalu AF masuk ke toilet tersebut," kata Wawan.

Ia mengatakan pihaknya telah meminta penjelasan medis terkait kemungkinan seseorang positif ganja akibat menghirup asap di ruang tertutup.

"Dan saya tanya ke dokter, apakah bisa positif ganja jika situasinya seperti itu, menghirup asap dari udara? Ternyata bisa," ujarnya.

Meski hasil tes urine menunjukkan positif ganja, Fidel tetap membantah menggunakan narkotika tersebut secara langsung.

Berdasarkan hasil asesmen terpadu, Fidel tidak diproses pidana dan hanya diwajibkan menjalani rehabilitasi rawat jalan sebanyak empat kali.

Sementara itu, seorang pelaku lain berinisial FTR yang diduga memiliki barang bukti ganja diproses ke tahap penyidikan.

Adapun pelaku berinisial MAY direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap selama tiga bulan karena masuk kategori pengguna berat.

Sedangkan 11 orang lainnya dinilai tidak terlibat jaringan peredaran narkotika dan diwajibkan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNNK Pekanbaru.

Kasus tersebut memicu perhatian publik karena melibatkan anak kepala daerah dan menimbulkan perdebatan mengenai penanganan hukum terhadap pengguna narkotika di Indonesia.*

(tm/ad)

JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo menilai penanganan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo berlangsung terlalu lama hingga layak disebut sebagai rekor.

Roy Suryo mengatakan lamanya proses penanganan perkara tersebut bahkan bisa masuk Museum Rekor Indonesia (MURI) hingga Guinness World Records.

Baca Juga:

• 1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, Golkar: Jangan Dikaitkan Pilpres 2029

Roy membandingkan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dengan sejumlah perkara besar lain yang menurutnya memiliki proses hukum lebih cepat.

Ia mencontohkan kasus Ferdy Sambo yang disebut hanya membutuhkan waktu 72 hari hingga tahap P21.

Sementara kasus Jessica Kumala Wongso disebut memerlukan waktu 141 hari untuk mencapai tahap yang sama.

Menurut Roy, perkara tudingan ijazah Jokowi telah berjalan lebih dari satu tahun atau memasuki hari ke-392, tetapi belum juga dinyatakan lengkap atau P21 oleh penyidik.

"Tepuk tangan untuk ulang tahun kasus ini. Jadi artinya gini, kasus ini memang tidak mungkin terjadi sangat panjang dan sangat berliku kalau buktinya memang tidak kuat," ujar Roy.

Ia kembali menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Presiden Joko Widodo tidak asli. Menurut dia, apabila dokumen tersebut benar dan kuat sebagai alat bukti, proses hukum tidak akan berlangsung panjang.

"Kalau buktinya ada, cukup selembar ijazah. Itu kata rektor Prof. Ova Emilia, 'it's a piece of paper'. Hanya satu lembar saja itu cukup," katanya.

Roy juga menyinggung banyaknya dokumen dan saksi yang telah diperiksa dalam kasus tersebut. Ia menyebut terdapat ratusan barang bukti dan puluhan saksi ahli, namun perkara belum juga memasuki tahap akhir penyidikan.

"Ngapain buktinya ada 709 bukti, 120 sekian saksi, kemudian ahlinya ada 25, tapi sampai sekarang enggak P21," ujarnya.

Sementara itu, dokter Tifa juga menyoroti panjangnya potensi proses persidangan apabila perkara tersebut berlanjut ke pengadilan.

Melalui akun media sosial X miliknya, dokter Tifa memperkirakan persidangan bisa berlangsung sangat lama karena banyaknya saksi, ahli, dan dokumen yang akan diuji di persidangan.

Ia menyebut berdasarkan pengalaman tim hukumnya, pemeriksaan terhadap belasan saksi dan ahli saja dapat memakan waktu hingga lebih dari satu tahun.

Dalam unggahannya, dokter Tifa menyebut proses persidangan perkara ijazah Jokowi bahkan bisa berlangsung hingga puluhan tahun apabila seluruh dokumen dan saksi diperiksa secara rinci.

Kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo hingga kini masih menjadi perhatian publik dan memicu perdebatan di media sosial maupun ruang politik nasional.*

(tm/ad)

JAKARTA – Partai Golkar membela program bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah polemik publik mengenai penggunaan dana negara untuk pengadaan hewan kurban.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham meminta program tersebut tidak dikaitkan dengan kepentingan politik menjelang Pemilihan Presiden 2029.

Baca Juga:

• Menag Nasaruddin Umar: Nonmuslim Juga Berhak Menerima Daging Kurban

Idrus mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk menjelaskan dan membela program tersebut kepada publik.

Menurut dia, bantuan sapi kurban itu disalurkan untuk kepentingan masyarakat melalui masjid, pondok pesantren, dan kelompok penerima manfaat lainnya dalam momentum Hari Raya Iduladha.

Ia menilai kritik terhadap penggunaan APBN dalam pengadaan sapi kurban terlalu fokus pada aspek politik dan mengabaikan substansi program yang dinilai memiliki nilai sosial dan keagamaan.

"Itu dapat dipertanggungjawabkan karena menggunakan skema banpres dan sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya," ujar Idrus.

Ia menyebut program serupa juga pernah dijalankan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Menurut Idrus, program bantuan hewan kurban tetap layak dilanjutkan, meski mekanisme dan tata cara pelaksanaannya masih dapat dievaluasi agar lebih transparan dan tepat sasaran.

"Jadi memang kadang-kadang persoalan bukan substansi program tetapi kadang-kadang cara pelaksanaan. Kalau substansinya, saya kira kita semua paham. Ya tinggal caranya seperti apa. Kalau caranya, ayo mari dibicarakan," katanya.

Sebelumnya, penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo menuai sorotan publik dan memunculkan perdebatan mengenai batas penggunaan anggaran negara untuk kegiatan sosial keagamaan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya menyatakan penggunaan APBN untuk bantuan hewan kurban tidak menjadi persoalan selama dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.*

(bs/ad)

JAKARTA – Permadi Arya alias Abu Janda membantah tudingan penghinaan terhadap masyarakat Sumatera Barat setelah dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Laporan tersebut dilayangkan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau (DPP IKM) pada 26 Mei 2026 dan telah diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri.

Baca Juga:

• Pemerintah Ingin Kurangi Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Kompolnas Buka Suara

Ia menilai pelaporan terhadap dirinya lebih disebabkan oleh sentimen pribadi dari pihak tertentu yang tidak menyukainya.

Menurut dia, pernyataannya kerap dianggap negatif meskipun tidak dimaksudkan sebagai penghinaan.

"Tapi kalau dasarnya sudah benci Abu Janda ya susah, tidak menghina pun bisa dianggap menghina," ujarnya.

Sebelumnya, DPP Ikatan Keluarga Minangkabau melaporkan Abu Janda terkait dugaan ujaran kebencian setelah pernyataannya yang menyinggung masyarakat Sumatera Barat viral di media sosial.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP IKM, Defrizal Djamaris, mengatakan laporan dibuat karena pihaknya menilai pernyataan Abu Janda mengandung unsur penghinaan terhadap masyarakat Minangkabau.

"Pada hari ini kami dari DPP Ikatan Keluarga Minang mengajukan laporan polisi secara resmi kepada terduga yaitu saudara yang bernama Permadi Arya alias Abu Janda," kata Defrizal di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurut Defrizal, pernyataan yang dipersoalkan disampaikan Abu Janda saat berada di Amerika Serikat dan dilakukan di sebuah tempat ibadah.

Dalam pernyataan tersebut, Abu Janda disebut menyinggung Sumatera Barat sebagai wilayah intoleran dan menyebut masyarakatnya "bar-bar".

"Di situ disebutkan bahwa masyarakat yang daerah yang intoleran itu ya, Sumbar, Jabar, itu yang ada barbar di belakangnya itu dianggap masyarakat barbar," ujar Defrizal.

Kasus ini kembali memunculkan perdebatan publik mengenai batas kebebasan berpendapat di ruang publik dan media sosial, terutama terkait isu SARA yang sensitif di tengah masyarakat.*

(tt/ad)

JAKARTA – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menilai revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri menjadi momentum untuk memperjelas aturan mengenai penempatan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian.

Menurut Anam, selama ini polemik mengenai polisi aktif yang menduduki jabatan sipil muncul karena belum adanya pengaturan yang rinci dan tegas dalam undang-undang.

Baca Juga:

• TNI Ikut Buru Begal, Tubagus Hasanuddin: Itu Tupoksi Polisi

Ia mengatakan pengaturan tersebut penting agar penempatan anggota Polri di luar institusi tetap memiliki dasar hukum yang jelas dan berkaitan langsung dengan tugas pokok kepolisian.

"Apa yang boleh apa yang tidak. Karena pada faktanya memang ada beberapa yang membutuhkan anggota kepolisian," ujarnya.

Anam mencontohkan sejumlah posisi yang dinilai masih membutuhkan keterlibatan polisi aktif, seperti fungsi patroli dan pengawalan (patwal) maupun bidang keamanan dalam negeri di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Menurut dia, penempatan personel Polri di luar institusi harus tetap relevan dengan fungsi dan tugas utama kepolisian.

"Kan salah satu perdebatan yang paling penting adalah untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan terkait erat dengan tugas dan fungsi pokok kepolisian," kata Anam.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah berpandangan jumlah jabatan sipil yang dapat diisi polisi aktif sebaiknya dikurangi.

"Pemerintah menganggap lebih bagus berkurang," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Meski demikian, Supratman menyebut usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya juga menyatakan salah satu poin perubahan dalam RUU Polri adalah pengaturan secara ketat dan jelas mengenai anggota Polri yang bertugas di luar institusi kepolisian.

Selain itu, revisi UU Polri juga memuat sejumlah poin lain, mulai dari penguatan pengawasan, jaminan netralitas Polri, perubahan batas usia pensiun, hingga penguatan kedudukan Kompolnas.

RUU Polri saat ini menjadi perhatian publik karena dinilai akan menentukan arah reformasi institusi kepolisian dan relasinya dengan ruang sipil di masa mendatang.*

(km/ad)

JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan masyarakat nonmuslim juga berhak menerima daging hewan kurban pada momentum Hari Raya Iduladha.

Menurut dia, semangat kurban dalam Islam tidak hanya ditujukan bagi umat Muslim, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang agama.

Baca Juga:

• Sambut Idul Adha 1447 H, INALUM Salurkan 107 Hewan Kurban di Sumatera Utara

Ia mengatakan ribuan hewan kurban yang disembelih setiap Iduladha diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan asupan gizi dan protein.

Nasaruddin juga menyebut partisipasi dalam penyediaan hewan kurban maupun pembagian daging tidak terbatas hanya bagi umat Islam.

Menurut dia, siapa pun dapat ikut berkontribusi membantu masyarakat melalui momentum Iduladha.

"Kalau ada nonmuslim mau ikut berpartisipasi, menggunakan kesempatan ini memberikan kontribusinya untuk memberikan gizi dan protein kepada masyarakat, itu juga merupakan satu tindakan yang terpuji," ujarnya.

Ia mengungkapkan Masjid Istiqlal turut menerima sejumlah hewan kurban berupa sapi dan kambing dari lembaga nonmuslim yang kemudian disalurkan kepada masyarakat.

Menurut Nasaruddin, nilai utama kurban adalah semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama manusia.

"Kurban itu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk siapa pun yang kelaparan, siapa pun yang membutuhkan," katanya.

Ia juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan pada hari raya, tanpa membedakan agama maupun latar belakang.

"Ada hadis nabi, ada seorang perempuan Yahudi kelaparan pada hari itu. Kata Rasulullah, tidak boleh ada yang kelaparan apa pun agamanya," ujar Nasaruddin.

Pernyataan Menag tersebut menjadi perhatian publik di tengah momentum Iduladha yang identik dengan nilai solidaritas sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat luas.*

(cn/ad)

TANJUNGPINANG – Pulau Katang yang berada di Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, viral di media sosial setelah diiklankan dijual dengan harga Rp 65 miliar.

Pulau seluas 73 hektare itu dipasarkan melalui sebuah akun media sosial dengan klaim memiliki perizinan lengkap dan siap dibangun.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp 31 Ribu, Kini Dibanderol Rp 2,754 Juta per Gram

"For sale. Dijual pulau dengan perizinan lengkap. Lokasi di Kepulauan Riau," demikian keterangan dalam unggahan yang beredar di media sosial, Kamis, 28 Mei 2026.

Pulau Katang juga diklaim memiliki akses dekat ke Singapura dan cocok dikembangkan menjadi pulau pribadi maupun kawasan resort wisata.

"Siap bangun, HGB 45 tahun, luas 73 hektare, akses Singapura, cocok untuk pulau pribadi, resort, dll. Harga Rp 65 miliar bisa nego," tulis akun tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, membenarkan bahwa iklan penjualan Pulau Katang memang tengah ramai diperbincangkan publik.

"Iya, iklan penjualan Pulau Katang Lingga yang Anda kirim itu sedang beredar," kata Hendri.

Meski demikian, Hendri menegaskan bahwa secara hukum sebuah pulau tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh perorangan.

Menurut dia, yang diperjualbelikan umumnya adalah hak atas lahan di kawasan pulau tersebut, seperti Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU).

"Secara hukum, pulau tidak bisa dimiliki penuh oleh perorangan. Yang dijual biasanya adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha atas lahan di pulau tersebut, bukan pulau itu sendiri," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan mencabut izin apabila penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan atau merugikan kepentingan umum.

"Pemerintah bisa mencabut izin kalau tidak sesuai peruntukan atau merugikan kepentingan umum," kata Hendri.

Ia menyebut hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Provinsi Kepri maupun ATR/BPN terkait legalitas maupun status transaksi penjualan Pulau Katang tersebut.

"Sampai saat ini belum ada rilis resmi dari Pemkab Lingga, Pemprov Kepri, atau ATR/BPN soal transaksi ini. Iklan seperti ini sering muncul di medsos, tapi keaslian dokumen dan status izinnya harus dicek langsung ke BPN Lingga dan Dinas PMPTSP Kepri," ujarnya.

Menurut Hendri, isu penjualan pulau di wilayah Kepulauan Riau menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan dengan kawasan strategis perbatasan negara.

"Penjualan pulau di Kepri sering jadi isu panas karena dekat dengan perbatasan antarnegara. Kita tentu memperhatikan hal tersebut," katanya.

Ia menambahkan pemerintah daerah akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pemanfaatan lahan di kawasan pulau tersebut.

Dari penelusuran, Pulau Katang sebelumnya pernah dikembangkan investor melalui PT DHE Katang Indonesia pada 2023.

Namun, hingga kini kelanjutan realisasi investasi tersebut belum diketahui secara pasti.

"Nah, kalau ini kami belum monitor realisasinya. Perlu kami cek ke PTSP dan Kabupaten Lingga," ujar Hendri.*

(d/ad)

MEDAN – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menyalurkan 107 hewan kurban di sejumlah wilayah operasional perusahaan di Sumatera Utara menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Hewan kurban tersebut terdiri dari 101 ekor lembu dan 6 ekor kambing yang didistribusikan kepada masyarakat di Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Toba, Kabupaten Asahan, Kota Medan, hingga Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Hari Kedua Idul Adha, PB MABMI Sembelih 4 Sapi dan 6 Kambing di Medan

"Melalui penyaluran hewan kurban ini, INALUM ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekaligus mempererat hubungan harmonis yang selama ini telah terjalin baik di sekitar wilayah operasional perusahaan," kata Mahyaruddin Ende dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Mei 2026.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam momentum perayaan Idul Adha.

Penyaluran hewan kurban dilakukan melalui pemerintah daerah, lembaga keagamaan, yayasan sosial, hingga kelompok masyarakat sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Di Kabupaten Batu Bara, INALUM menyalurkan 25 hewan kurban yang didistribusikan ke tiga kecamatan dan 16 desa.

Penyaluran juga dilakukan melalui Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar manfaatnya dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Sementara itu, di wilayah kerja PLTA Paritohan dan sekitarnya, perusahaan menyalurkan 24 hewan kurban yang terdiri dari 21 ekor lembu dan 3 ekor kambing.

Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Toba dan Kabupaten Asahan, termasuk pesantren, pemerintah daerah, serta aparat kepolisian.

Adapun di wilayah Medan dan Langkat, INALUM menyalurkan 56 hewan kurban yang terdiri dari 53 ekor lembu dan 3 ekor kambing melalui yayasan sosial, lembaga kemasyarakatan, dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Kepala Grup Layanan Strategis INALUM, Daniel Hutauruk, menyebut program penyaluran hewan kurban merupakan agenda sosial tahunan perusahaan yang secara konsisten dijalankan.

"Program ini menjadi wujud komitmen INALUM untuk terus memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Kami berharap semangat berbagi dan kepedulian yang hadir dalam momentum Idul Adha dapat memberikan keberkahan bagi seluruh pihak," ujar Daniel.

Melalui program tersebut, INALUM menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus menjaga hubungan sosial yang harmonis di sekitar wilayah operasional perusahaan.*

(ad)

MEDAN — Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah, Kamis, 28 Mei 2026.

Dalam kegiatan tersebut, PB MABMI menyembelih empat ekor sapi dan enam ekor kambing.

Baca Juga:

• Menag Nasaruddin Bela Kurban Prabowo Rp100 Miliar dari APBN: Tak Boleh Ada yang Kelaparan Saat Idul Adha

Prosesi penyembelihan hewan kurban pertama dan kedua dilakukan langsung oleh Ketua Umum PB MABMI Prof. OK. Saidin.

Selanjutnya penyembelihan dilanjutkan oleh Ketua I PB MABMI Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK), Drs. H. Asrin Naim, bersama panitia lainnya.

Peserta kurban sapi tahun ini berasal dari keluarga Prof. Dr. H. OK. Saidin, keluarga Faris Saleh Bashel, SE, keluarga Ade Jona Prasetyo, serta keluarga H. Zamri Ridwan, SE, M.Si.

Sementara peserta kurban kambing di antaranya Drs. H. Asrin Naim, Dr. H. Ismail Effendy, M.Si, Hj. Syafrida Fitri, SP, M.SP, Abdul Muchsin Hamzah, Ir. H. T. Syahmi Johan, M.Si, dan H. Rahmadsyah, SH.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus PB MABMI, pengurus wilayah Sumatera Utara, pengurus daerah Kota Medan dan Deli Serdang, serta para peserta kurban dan masyarakat sekitar.

Ketua Panitia Kurban PB MABMI 2026, Dr. H. Ismail Effendy, M.Si, mengatakan kegiatan penyembelihan hewan kurban telah menjadi agenda rutin PB MABMI setiap tahun.

Menurut dia, tradisi tersebut telah berlangsung sejak kepemimpinan Dato' Seri H. Syamsul Arifin, SE dan terus dilanjutkan pada masa kepemimpinan Prof. Dr. H. OK. Saidin.

"Ini merupakan bagian dari semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan pelestarian nilai-nilai budaya Melayu yang selalu dijaga oleh PB MABMI," ujar Ismail Effendy.

Daging hewan kurban kemudian dibagikan kepada peserta kurban, kalangan pengurus dan warga MABMI, serta masyarakat yang berhak menerima, termasuk warga di sekitar lokasi penyembelihan.*

(ad)

ACEH UTARA — Kebakaran hebat melanda tumpukan kayu sisa banjir di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sejak Rabu malam, 27 Mei 2026.

Hingga Kamis siang, 28 Mei 2026, api masih belum berhasil dipadamkan dan terus mengancam permukiman warga di sekitar lokasi.

Baca Juga:

• Pembentukan PT DSI Dinilai Bisa Tutup Kebocoran Devisa dan Perkuat Kendali Ekspor SDA

Selain itu, satu unit mobil water cannon milik Polres Lhokseumawe juga diterjunkan membantu proses pemadaman.

Kepala Desa Babah Krueng, Mahdi, mengatakan tumpukan kayu gelondongan yang terbakar diperkirakan mencapai luas sekitar lima hektare.

Kayu-kayu tersebut merupakan sisa material banjir besar yang terjadi pada November 2025 lalu.

"Api sulit dipadamkan karena angin sangat besar. Lokasinya berada di pinggir sungai sehingga kobaran api terus melebar," kata Mahdi, Kamis, 28 Mei 2026.

Menurut dia, petugas pemadam kini berupaya melokalisasi titik api agar tidak merembet ke kawasan permukiman warga.

Sedikitnya lima desa berada di sekitar area kebakaran, yakni Desa Babah Krueng, Rambong Payong, Blang Tarakan, Jurong, dan Desa Lhok Bayu.

Warga dari sejumlah desa turut membantu proses pemadaman secara manual. Namun, besarnya kobaran api dan kondisi angin yang kencang membuat api sulit dikendalikan.

"Kekhawatiran warga sekarang api merembet ke rumah penduduk. Karena itu kami terus siaga di lokasi," ujar Mahdi.

Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Aparat kepolisian telah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait sumber api yang membakar tumpukan kayu itu.

Peristiwa ini kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sisa material banjir yang belum tertangani secara maksimal sejak bencana melanda Aceh Utara pada akhir 2025 lalu.*

(km/ad)

JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berencana melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia mulai Juni 2026.

Dalam agenda tersebut, Jokowi dijadwalkan menyambangi sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di berbagai wilayah.

Baca Juga:

• My Little Bolu Ketan

"Pak Jokowi sudah menyatakan beliau sehat dan akan memenuhi undangan-undangan dari masyarakat serta tokoh-tokoh di daerah," kata Bestari, Kamis, 28 Mei 2026.

Menurut Bestari, selain memenuhi undangan masyarakat, Jokowi juga akan menyempatkan diri mengunjungi struktur PSI di daerah untuk memberikan pengarahan dan semangat kepada kader partai.

"Dan tentu juga akan menyempatkan berkunjung ke DPD-DPD PSI. Tahap awal dimulai dari Lampung, NTT, dan Jawa Barat," ujarnya.

Meski demikian, PSI belum memastikan jadwal pasti safari politik Jokowi tersebut.

Bestari menyebut agenda perjalanan masih menyesuaikan undangan masyarakat dan kesiapan di daerah tujuan.

"Yang tahu jadwal itu Pak Jokowi, karena beliau yang mendapatkan undangan dari masyarakat. PSI posisinya bersiap menerima kehadiran beliau," katanya.

Ia menjelaskan kunjungan Jokowi tidak hanya akan menyasar pengurus tingkat provinsi atau DPW PSI, tetapi juga pengurus tingkat kabupaten dan kota apabila waktu memungkinkan.

Sebelumnya, Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengatakan pihaknya mendukung penuh rencana kunjungan Jokowi ke berbagai daerah yang juga didorong oleh relawan Pro Jokowi atau Projo.

Menurut Ahmad Ali, setelah memimpin Indonesia selama dua periode, Jokowi dinilai memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat sehingga ingin kembali turun langsung menyapa rakyat.

"Beliau mantan Presiden 10 tahun. Tentunya ada kerinduan terhadap masyarakat dan rakyat," ujar Ahmad Ali.

Ia memastikan setiap kunjungan Jokowi ke daerah akan mendapat sambutan dari kader PSI setempat.

Selain itu, PSI disebut akan terus berkoordinasi dengan relawan Projo dalam pelaksanaan agenda keliling daerah tersebut.

Rencana safari Jokowi ini memunculkan spekulasi politik mengenai kedekatan mantan presiden itu dengan PSI menjelang dinamika politik nasional beberapa tahun ke depan.*

(kp/ad)

JAKARTA — Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menilai penggunaan anggaran untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tidak menjadi persoalan selama ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.

Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin menanggapi sorotan publik terkait pengadaan 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo dengan total anggaran sekitar Rp100 miliar pada Idul Adha 1447 Hijriah.

Baca Juga:

• Komnas HAM Tegaskan Kewenangan Bentuk Tim Ad Hoc Sudah Berlaku Sejak 2000

Menurut Nasaruddin, semangat Idul Adha tidak hanya berkaitan dengan ibadah penyembelihan hewan kurban, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menikmati pangan bergizi, khususnya protein hewani.

Ia menjelaskan, jika Idul Fitri identik dengan zakat fitrah untuk memastikan masyarakat tidak kelaparan, maka Idul Adha memiliki makna sosial melalui distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Diharapkan pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak mengonsumsi daging," katanya.

Nasaruddin juga menegaskan bahwa manfaat daging kurban tidak terbatas hanya untuk umat Islam, tetapi juga dapat diberikan kepada masyarakat lintas agama yang membutuhkan bantuan pangan.

"Siapapun yang membutuhkan. Ada hadis Nabi tentang seorang perempuan Yahudi yang kelaparan. Rasulullah mengatakan tidak boleh ada yang kelaparan pada hari itu, apa pun agamanya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan penyaluran sapi kurban Presiden merupakan bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banpres) yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.

Menurut Juri, bantuan tersebut bertujuan membantu masyarakat di berbagai daerah agar dapat merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban bersama.

"Maksud dari sapi kurban dari Presiden adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya agar warga yang membutuhkan dapat merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban bersama," ujar Juri dalam keterangannya, Rabu, 27 Mei 2026.

Ia menegaskan sapi kurban yang dibeli melalui anggaran negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Presiden, melainkan sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat.

Sementara itu, secara pribadi Presiden Prabowo Subianto juga disebut tetap melaksanakan ibadah kurban menggunakan dana pribadi yang disalurkan secara terpisah kepada masyarakat.*

(km/ad)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali mengalami penurunan pada perdagangan Kamis pagi, 28 Mei 2026.

Berdasarkan pembaruan harga di laman resmi Logam Mulia per pukul 10.00 WIB, harga emas Antam turun Rp 31 ribu menjadi Rp 2.754.000 per gram.

Baca Juga:

• Rupiah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Ini Nggak Masuk Akal

Penurunan ini melanjutkan tren koreksi harga emas dalam beberapa hari terakhir.

Selain harga jual, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga biasanya mengikuti pergerakan pasar global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Logam mulia Antam tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.

Produk tersebut menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat karena dinilai aman untuk jangka panjang.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Kamis, 28 Mei 2026:

0,5 gram: Rp 1.427.000
1 gram: Rp 2.754.000
2 gram: Rp 5.448.000
3 gram: Rp 8.147.000
5 gram: Rp 13.545.000
10 gram: Rp 27.035.000
25 gram: Rp 67.462.000
50 gram: Rp 134.845.000
100 gram: Rp 269.612.000
250 gram: Rp 673.765.000
500 gram: Rp 1.347.320.000
1.000 gram: Rp 2.694.600.000

Sementara itu, transaksi pembelian maupun penjualan kembali emas Antam dikenakan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk pembelian emas, pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45 persen berlaku bagi pembeli yang memiliki NPWP, sedangkan non-NPWP dikenakan tarif 0,9 persen.

Adapun transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta dikenakan potongan pajak sebesar 1,5 persen untuk pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setiap hari mulai pukul 08.30 WIB mengikuti perkembangan pasar emas global.*

(ad)

JAKARTA — Produsen ponsel gaming RedMagic resmi meluncurkan ponsel flagship terbarunya, RedMagic 11S Pro, untuk pasar global pada Rabu, 27 Mei 2026.

Perangkat ini sebelumnya lebih dulu diperkenalkan di China dan kini hadir dengan spesifikasi premium yang menyasar para penggemar game mobile.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Terima Sapi Kurban dari Presiden Prabowo, Disembelih di Masjid Al-Huda Air Batu

Ponsel ini dibekali sistem pendingin terbaru bernama AquaCore yang terdiri dari kipas internal berkecepatan 24.000 RPM, vapor chamber seluas 13.116 milimeter persegi, serta pendingin cair fluorinated liquid cooling berbasis kecerdasan buatan (AI).

RedMagic mengklaim teknologi pendingin cair tersebut menjadi yang pertama di industri smartphone gaming.

Sistem ini disebut mampu membuang panas lebih optimal, tetap tahan benturan, tahan suhu rendah, dan tidak menghantarkan listrik sehingga dinilai aman untuk penggunaan jangka panjang.

Desain pendingin cair itu juga dibuat transparan membentuk lingkaran di bagian belakang perangkat, memberikan tampilan futuristik khas ponsel gaming.

Sementara modul kamera dibuat rata tanpa tonjolan.

Dari sisi performa, RedMagic 11S Pro ditenagai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version dengan kecepatan clock hingga 4,74 GHz.

Perangkat ini juga dilengkapi chip tambahan RedCore R4 yang berfungsi mengoptimalkan audio, getaran haptic, dan efek visual ketika bermain game.

RedMagic 11S Pro hadir dengan layar OLED 6,85 inci beresolusi 1,5K, refresh rate 144 Hz, dan tingkat kecerahan mencapai 1.800 nits.

Ponsel ini tetap mempertahankan kamera depan under-display sehingga tampilan layar terlihat penuh tanpa poni maupun punch hole.

Untuk mendukung aktivitas gaming intensif, RedMagic membekali perangkat ini dengan baterai berkapasitas 7.500 mAh yang mendukung pengisian cepat 80 watt, baik melalui kabel maupun nirkabel.

Fitur reverse charging kabel dan wireless juga tersedia untuk mengisi daya perangkat lain.

Di sektor fotografi, RedMagic 11S Pro mengusung kamera utama 50 megapiksel dengan dukungan optical image stabilization (OIS), kamera ultrawide 50 megapiksel, serta kamera depan 16 megapiksel.

Ponsel ini menjalankan sistem operasi RedMagic OS 11.5 berbasis Android 16 dan telah dilengkapi sejumlah fitur AI seperti Circle to Search serta penerjemahan real-time.

Selain itu, perangkat ini juga telah mengantongi sertifikasi IPX8 untuk ketahanan air.

RedMagic 11S Pro tersedia dalam dua pilihan warna, yakni Nightfreeze dan Subzero.

Untuk pasar global, harga varian 12 GB/256 GB dibanderol 849 dolar AS atau sekitar Rp 15,1 juta. Sedangkan varian 16 GB/512 GB dijual seharga 949 dolar AS atau sekitar Rp 16,9 juta.*

(km/ad)

JAKARTA — Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli dan perburuan begal menuai perhatian publik.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, menyebut keterlibatan serius TNI dalam penanganan kasus begal seperti saat ini merupakan hal yang baru terjadi.

Baca Juga:

• Bareskrim Tetapkan 4 Tersangka Kasus Narkoba di New Zone Medan, Perputaran Uang Diduga Capai Rp 65,7 Miliar

Menurut Hasanuddin, penanganan tindak kriminal jalanan seperti begal pada dasarnya merupakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Karena itu, keterlibatan TNI dinilai harus berdasarkan permintaan resmi dan koordinasi dengan kepolisian.

"Pendapat saya, memberantas begal itu tupoksi polisi. Andaikan TNI turun, itu berarti sudah atas permintaan polisi," ujarnya.

Mantan ajudan Presiden ke-3 RI BJ Habibie itu menegaskan, koordinasi dan kendali operasi tetap harus berada di tangan Polri.

Ia menilai pelibatan TNI tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme resmi sesuai aturan perundang-undangan.

"Betul, harus ada permintaan dan terkoordinasikan," katanya.

Sebelumnya, keterlibatan prajurit TNI dalam patroli keamanan untuk membantu penanganan aksi begal di wilayah Kodam Jaya memunculkan perdebatan publik.

Sebagian pihak menilai kehadiran TNI dapat memperkuat rasa aman masyarakat di tengah maraknya kriminalitas jalanan.

Namun di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan agar fungsi penegakan hukum tetap berada dalam ranah kepolisian.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, pelibatan TNI dilakukan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Menurut dia, TNI memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan Polri apabila situasi keamanan memerlukan penguatan kehadiran negara.

"Dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan," ujar Rico, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menjelaskan, keterlibatan TNI di wilayah Kodam Jaya lebih diarahkan pada patroli bersama, dukungan kewilayahan, serta memperkuat efek pencegahan agar masyarakat merasa lebih aman.

Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menilai pembentukan Batalyon Teritorial yang digagas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dapat menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan menekan potensi kriminalitas di daerah.

Meski demikian, perdebatan mengenai batas pelibatan TNI dalam urusan keamanan sipil diperkirakan masih akan terus berkembang di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus kriminal jalanan.*

(km/ad)

JAKARTA — Pembentukan badan usaha ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis sekaligus menutup potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA).

Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, mengatakan selama ini tata niaga ekspor komoditas unggulan seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara masih menyisakan berbagai persoalan serius, terutama terkait praktik under invoicing, transfer pricing, hingga lemahnya posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Baca Juga:

• Rupiah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Ini Nggak Masuk Akal

Menurut Ronny, sejumlah korporasi selama ini diduga memanfaatkan perusahaan perdagangan di luar negeri untuk menekan nilai ekspor yang dilaporkan dari Indonesia.

Praktik tersebut dinilai berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara serta devisa hasil ekspor (DHE) yang masuk ke sistem keuangan nasional.

Ia menilai kehadiran PT DSI dengan skema ekspor satu pintu akan membuat pemerintah memiliki kontrol yang lebih besar terhadap volume, kualitas, dan harga riil komoditas yang dijual ke pasar global.

"Negara memegang kontrol penuh terhadap volume, kualitas, dan nilai riil dari komoditas yang dijual ke pasar internasional secara transparan," ujarnya.

Selain memperkuat pengawasan, Ronny menilai model sentralisasi ekspor juga dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Sebagai produsen CPO terbesar dunia dan salah satu eksportir batu bara utama, Indonesia dinilai selama ini masih berada dalam posisi sebagai price taker karena eksportir domestik bergerak sendiri-sendiri.

"Melalui penyatuan seluruh volume ekspor di bawah satu bendera negara, Indonesia bisa mentransformasikan dirinya menjadi kekuatan yang mampu mengatur ritme pasokan dan memiliki posisi tawar lebih kuat," kata dia.

Ronny juga menilai mekanisme tersebut dapat membantu pemerintah memastikan kebutuhan domestik tetap terpenuhi sebelum ekspor dilakukan, khususnya untuk komoditas strategis yang berkaitan dengan energi dan pangan nasional.

Meski demikian, rencana pembentukan PT DSI juga menuai kritik karena dinilai berpotensi menciptakan monopoli dalam tata niaga ekspor.

Namun Ronny menilai skema tersebut masih dapat dibenarkan selama dijalankan untuk kepentingan nasional dan penguatan tata kelola sumber daya alam.

"Dengan menggeser narasi publik dari isu hambatan bisnis menjadi isu kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, pemerintah semestinya mampu menggalang dukungan publik secara organik," ujarnya.*

(km/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menembus level Rp17.800 per dolar AS pada perdagangan Kamis, 28 Mei 2026.

Pelemahan kurs tersebut memicu perhatian pemerintah karena dinilai tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi domestik yang masih relatif stabil.

Baca Juga:

• Tokoh Putra Daerah Maruli Siahaan Bantu Penerangan Jalan di Bahalimbalo, Warga Akhirnya Nikmati Lampu Setelah Bertahun-tahun Gelap

Angka itu naik 57 poin atau sekitar 0,32 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Penguatan dolar AS tidak hanya terjadi terhadap rupiah, tetapi juga sejumlah mata uang utama dunia.

Mata uang Negeri Paman Sam tercatat menguat 0,51 persen terhadap won Korea Selatan, 0,05 persen terhadap yen Jepang, 0,09 persen terhadap dolar Kanada, dan 0,20 persen terhadap franc Swiss.

Sementara terhadap dolar Hong Kong, dolar AS melemah tipis 0,03 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan tekanan yang dialami rupiah.

Menurut dia, pelemahan hingga mendekati level Rp17.900 per dolar AS sulit dijelaskan jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

"Kan ekonomi bagus, ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Ini nggak masuk akal sebenarnya. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental," ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu, 27 Mei 2026.

Meski demikian, Purbaya memastikan pemerintah masih mampu menjaga stabilitas pasar keuangan, terutama pasar obligasi negara.

Ia mengatakan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) justru mengalami penurunan setelah pemerintah melakukan operasi pasar.

Langkah intervensi tersebut dilakukan melalui pembelian SBN guna menjaga stabilitas nilai tukar dan menahan gejolak di pasar keuangan domestik.

Purbaya menegaskan pemerintah siap kembali melakukan langkah serupa apabila tekanan terhadap rupiah terus berlanjut.

Menurutnya, stabilitas pasar obligasi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mempertahankan aliran modal asing ke Indonesia.

Pelemahan rupiah dalam beberapa pekan terakhir menjadi sorotan pelaku pasar karena terjadi di tengah klaim pemerintah mengenai kondisi ekonomi nasional yang dinilai masih cukup solid, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kinerja fiskal.*

(mi/ad)

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan kewenangan membentuk tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat sebenarnya telah dimiliki lembaga tersebut sejak tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Anggota Komnas HAM, Amiruddin, mengatakan pembentukan tim ad hoc bukan hal baru sebagaimana diatur dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang saat ini tengah menjadi pembahasan publik.

Baca Juga:

• My Little Bolu Ketan

Menurut dia, dalam praktiknya tim ad hoc tersebut lebih dikenal sebagai Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM atau KPP-HAM.

Hingga kini, Komnas HAM tercatat telah membentuk sedikitnya 17 tim ad hoc untuk menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Amiruddin menilai pengaturan ulang soal kewenangan pembentukan tim ad hoc dalam revisi UU HAM tidak lagi mendesak karena kewenangan tersebut telah dimiliki Komnas HAM selama lebih dari dua dekade.

"Karena kewenangan untuk membentuk tim ad hoc penyelidik sudah menjadi kewenangan Komnas HAM, maka tidak perlu lagi diatur dalam UU lainnya," ujarnya.

Komnas HAM, kata Amiruddin, justru membutuhkan penguatan kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan HAM secara optimal di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan HAM di Indonesia.

Ia menyebut lembaganya membutuhkan postur kelembagaan yang lebih kokoh, dukungan sumber daya manusia profesional, serta anggaran yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

"Komnas membutuhkan postur kelembagaan yang kokoh untuk menopang fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang," katanya.

Selain itu, Amiruddin juga menekankan pentingnya dukungan anggaran agar Komnas HAM mampu menjalankan fungsi pengkajian, penyelidikan, mediasi, hingga pemantauan HAM secara maksimal di 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota.

Sebelumnya, dalam draf revisi UU HAM, Komnas HAM diusulkan memiliki kewenangan membentuk tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan unsur lembaga HAM nasional dan masyarakat.

Draf tersebut juga mengatur kewenangan Komnas HAM melakukan pemanggilan paksa atau subpoena, pemeriksaan dokumen, hingga pemeriksaan setempat berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Selain itu, revisi UU HAM turut mengatur rekomendasi Komnas HAM bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait.

Namun sejumlah pihak menilai sejumlah pasal dalam revisi UU HAM berpotensi membuka ruang intervensi politik terhadap independensi Komnas HAM.*

(km/ad)