BANDA ACEH – Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., mewakili Kapolda Aceh memimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Merah Mapolda Aceh, Rabu, 1 Juli 2026.

Upacara berlangsung khidmat dengan Komandan Upacara AKBP Dr. Akmal, S.E., M.M., yang juga menjabat sebagai Danden Gegana Satbrimob Polda Aceh.

Baca Juga:

• Heboh! Rumah Dinas Sekda Binjai Diduga Dipakai Kajari, ADA SUARA Minta Pemko Buka Dokumen Legalitas

Rangkaian upacara diawali dengan masuknya pasukan dari daerah persiapan, pembacaan salawat Nabi, menyanyikan Mars Polri, penghormatan dan pemeriksaan pasukan, hingga masuknya Pataka Polda Aceh Machdum Sakti ke lapangan upacara.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan Tribrata, serta penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden Republik Indonesia kepada dua personel jajaran Polda Aceh.

Pada kesempatan itu, Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di hadapan seluruh peserta upacara.

Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri.

Presiden juga mengapresiasi dedikasi, kerja keras, dan pengorbanan seluruh personel Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional secara profesional.

Mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", Presiden menegaskan bahwa seluruh pengabdian Polri harus bermuara pada pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Presiden juga menekankan pentingnya pelayanan Polri yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan Polri diukur dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kehadiran serta manfaat pelayanan yang diberikan.

Dalam amanat tersebut, Presiden mengingatkan agar Polri siap menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari rivalitas geopolitik, perang siber, kejahatan transnasional, hingga dinamika ekonomi dunia.

Untuk itu, Polri diminta terus memperkuat kemampuan yang prediktif, adaptif, dan responsif.

Presiden turut memberikan apresiasi atas kontribusi Polri dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah.

Di antaranya pembangunan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), optimalisasi 651.196 hektare lahan jagung yang meningkatkan produksi nasional sekitar 9 persen atau setara 1,36 juta ton, penegakan hukum terhadap kasus narkoba, penyelundupan, dan judi online, pembangunan 10.905 unit rumah bagi personel Polri dan masyarakat, serta pengamanan proyek strategis nasional, kawasan hilirisasi, dan sektor energi.

Presiden juga menegaskan bahwa disahkannya Undang-Undang Polri yang baru harus menjadi momentum memperkuat reformasi kelembagaan agar Polri semakin profesional, modern, transparan, akuntabel, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat.

Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan lima arahan utama kepada seluruh jajaran Polri.

Arahan tersebut meliputi memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan dan penegakan hukum, memperkuat kualitas sumber daya manusia yang adaptif, berintegritas, dan menguasai teknologi, meningkatkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, serta memperkuat legitimasi institusi melalui peningkatan kepercayaan publik, komunikasi yang baik, respons cepat terhadap kritik, dan penguatan integritas.

Presiden menegaskan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat.

Karena itu, Polri diharapkan terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, humanis, responsif, dan prediktif.

Mengakhiri amanatnya, Presiden mengajak seluruh insan Bhayangkara menjadikan pengabdian sebagai ibadah, pelayanan sebagai kehormatan, dan kepercayaan rakyat sebagai alasan utama mengenakan seragam Polri.

"Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman, dan Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju," demikian kutipan amanat Presiden yang dibacakan Wakapolda Aceh.

Usai pembacaan amanat Presiden, upacara dilanjutkan dengan Andika Bhayangkari, pembacaan doa, keluarnya Pataka Polda Aceh Machdum Sakti dari lapangan upacara, laporan Komandan Upacara, penghormatan pasukan, menyanyikan Hymne Polri, hingga pasukan kembali ke daerah persiapan.

Upacara tersebut turut dihadiri perwakilan Wali Nanggroe Aceh, Pemerintah Aceh, Kodam Iskandar Muda, Kejaksaan Tinggi Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh, Badan Intelijen Negara Daerah Aceh, Lanud Iskandar Muda, Lanal Sabang, Bhayangkari Daerah Aceh, kepala dinas dan instansi terkait, purnawirawan Polri, warakawuri, serta pengurus Paguyuban Brimob.

Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai atraksi yang ditampilkan personel Polda Aceh.

Atraksi tersebut meliputi patroli Kamseltibcarlantas oleh Direktorat Lalu Lintas serta demonstrasi Jungle Warfare, simulasi penanggulangan aksi teror, dan penjinakan bom oleh personel Satbrimob Polda Aceh yang mendapat apresiasi dari tamu undangan dan peserta upacara.* (ad)

BINJAI – Dugaan penyimpangan penggunaan aset milik Pemerintah Kota Binjai kembali menjadi perhatian publik.

Aliansi Pemuda Sumatera Utara Bersuara (ADA SUARA) secara resmi mengajukan permohonan informasi publik kepada Pemerintah Kota Binjai untuk memperoleh kejelasan mengenai legalitas penggunaan rumah dinas Sekretaris Daerah (Sekda).

Baca Juga:

• Jaksa Bantah Kriminalisasi Nadiem Makarim: Ini Bukan Menang atau Kalah, Tapi Penegakan Keadilan

Dalam surat itu, aliansi menyoroti penggunaan rumah dinas Sekda di Jalan Samanhudi yang diduga ditempati Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai sejak 2025 hingga 2026.

Menurut mereka, persoalan ini bukan hanya menyangkut administrasi aset daerah, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.

Sebagai bagian dari hak memperoleh informasi publik, ADA SUARA meminta sejumlah dokumen yang dinilai penting untuk memastikan legalitas penggunaan rumah dinas tersebut.

Dokumen yang diminta meliputi surat permohonan resmi dari Kejaksaan Negeri Binjai, Surat Keputusan Wali Kota, perjanjian pinjam pakai atau nota kesepahaman (MoU), hingga Berita Acara Serah Terima (BAST).

Permintaan informasi itu disebut sebagai langkah awal untuk mengetahui apakah penggunaan aset daerah tersebut telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan atau justru terdapat penyimpangan administrasi.

Dalam kajian yang disusun aliansi, penggunaan rumah dinas Sekda oleh Kajari Binjai diduga berkaitan dengan skema tumpang tindih anggaran atau double funding.

Mereka menjelaskan, negara melalui APBN dan APBD sebelumnya telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas Kejaksaan Negeri Binjai, termasuk pembangunan unit rumah dinas dan fasilitas pendukung.

Namun, fasilitas tersebut diduga tidak dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Binjai disebut tetap menganggarkan sekitar Rp100 juta pada 2026 untuk pemeliharaan rumah dinas Sekda, meskipun rumah tersebut diduga tidak ditempati oleh pejabat yang berhak.

Selain itu, Sekretaris Daerah juga disebut tetap menerima tunjangan perumahan dalam bentuk uang karena tidak menempati rumah dinas.

Menurut kajian tersebut, kondisi itu membentuk pola pengeluaran ganda untuk fungsi yang sama sehingga dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas keuangan negara.

Aliansi juga mengutip ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pinjam pakai aset daerah hanya dapat dilakukan apabila aset tersebut tidak sedang digunakan.

Sementara rumah dinas Sekda merupakan fasilitas jabatan yang melekat pada pejabat aktif sehingga dinilai tidak dapat dikategorikan sebagai aset yang tidak dimanfaatkan.

Dari sisi pengelolaan keuangan negara, mereka juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kedua aturan tersebut mengatur bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Dalam kajiannya, aliansi menyebut dugaan tersebut juga dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Bahkan, apabila ditemukan unsur penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, persoalan itu dinilai berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

Selain persoalan administrasi dan anggaran, aliansi juga menyoroti potensi konflik kepentingan.

Menurut mereka, penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah oleh aparat penegak hukum dapat memunculkan pertanyaan mengenai independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

ADA SUARA menyatakan informasi yang diminta akan digunakan sebagai bahan kajian hukum sekaligus bentuk pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Mereka juga meminta Pemerintah Kota Binjai memberikan jawaban sesuai tenggat waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Apabila permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti, aliansi menyatakan akan menempuh mekanisme sengketa informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Sejumlah pengamat menilai langkah permohonan informasi itu dapat menjadi pintu masuk untuk menguji tata kelola aset daerah.

Mereka menyebut pola yang dipersoalkan memiliki kemiripan dengan sejumlah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai daerah, seperti penggunaan aset yang tidak sesuai peruntukan, pembayaran ganda, serta lemahnya pengendalian internal pemerintah.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Binjai maupun Kejaksaan Negeri Binjai terkait substansi dugaan yang disampaikan dalam permohonan informasi tersebut.* (ad)

Oleh : Rasi Kasim Samosir, S.P., M.Si

PEMBANGUNAN Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Baca Juga:

• HUT Ke-80 Bhayangkara, Prabowo Sampaikan 6 Amanat Penting untuk Polri: Jaga Kepercayaan Rakyat hingga Tegakkan Keadilan

Oleh karena itu, kehadiran PSN diharapkan mampu membuka konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Selatan tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua Selatan masih berada pada kisaran 19,71 persen.

Angka tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan masih menjadi kebutuhan yang mendesak.

Infrastruktur yang memadai diyakini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perdagangan, maupun investasi sehingga mampu menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.

Dalam konteks ini, pembangunan PSN dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing wilayah.

Namun demikian, pembangunan tidak dapat dipandang hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Dalam ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, pembangunan harus mampu menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tarigan (2016) menjelaskan bahwa tujuan utama perencanaan wilayah bukan sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengarahkan pemanfaatan ruang agar berlangsung secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Artinya, keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai fungsi kawasan.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa setiap pembangunan wajib menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan PSN tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi ekologis wilayah yang akan dikembangkan.

Dari aspek perencanaan, pembangunan PSN harus didasarkan pada dokumen tata ruang yang telah ditetapkan, baik RTRW maupun RDTR, serta didukung oleh kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penentuan lokasi pembangunan harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang maupun kerusakan lingkungan.

Selain itu, pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat juga menjadi bagian penting dalam proses perencanaan karena mereka merupakan pihak yang paling memahami karakteristik wilayahnya.

Pada aspek pemanfaatan ruang, pembangunan seharusnya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Selatan.

Pembangunan jalan, pelabuhan, kawasan pertanian, maupun infrastruktur lainnya diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Dengan demikian, tujuan pembangunan bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pembangunan.

Sementara itu, pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan harus dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya.

Kawasan konservasi, hutan lindung, daerah resapan air, lahan gambut, dan wilayah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi merupakan kawasan yang harus dipertahankan karena memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan.

Aspek lingkungan menjadi perhatian yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan PSN di Papua Selatan.

Pembangunan memang penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi manfaat tersebut harus dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Apabila pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, maka kerusakan hutan, hilangnya habitat satwa, penurunan kualitas air, hingga meningkatnya risiko bencana ekologis dapat menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh generasi mendatang.

Yunus (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan ruang yang baik adalah pemanfaatan yang tetap mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan lingkungan dalam mendukung aktivitas manusia.

Pembangunan PSN di Papua Selatan perlu dipandang sebagai peluang untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mewujudkan Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pemerataan pembangunan memang harus terus didorong agar kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi.

Namun, pembangunan tersebut tidak boleh mengorbankan kawasan yang memiliki fungsi lindung dan nilai ekologis tinggi.

Wilayah yang secara ekologis harus dilindungi sebaiknya tetap dipertahankan dan tidak dijadikan objek pembangunan.

Dengan menempatkan aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang secara seimbang, pembangunan PSN tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang.

Inilah esensi pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.*

*) Penulis merupakan akademisi pada program studi Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Cenderawasih.

CIANJUR – Selain dikenal sebagai situs megalitikum terbesar di Indonesia, Gunung Padang di Kabupaten Cianjur juga menyimpan tradisi yang masih dijaga hingga kini.

Salah satunya adalah anjuran bagi setiap pengunjung untuk singgah di sumber mata air sebelum atau sesudah memasuki kawasan situs.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Rabu 1 Juli 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Didampingi Kepala Juru Pelihara Gunung Padang, Nanang Sukmana, para peserta diajak mendatangi sumber mata air yang berada di kawasan situs.

Di tempat itu, mereka membasuh wajah dan tangan menggunakan air pegunungan yang jernih sebagai bagian dari tradisi yang telah lama dikenal masyarakat setempat.

Rombongan PWI dipimpin Bendahara PWI Jaya, Dar Edi Yoga, bersama sejumlah peserta, antara lain Anrico Pasaribu, Rudolf Simbolon, Raldy Doy, Toni Bramantoro, praktisi spiritual Cahaya Adi Wibowo, Wahyu, serta peserta lainnya yang datang untuk menikmati keindahan alam sekaligus memahami nilai sejarah dan budaya Gunung Padang.

Menurut Nanang Sukmana, ritual di sumber mata air bukanlah kewajiban ataupun bagian dari tata cara keagamaan tertentu.

Tradisi tersebut lebih dimaknai sebagai simbol penyucian diri, penghormatan kepada alam, serta ajakan agar setiap pengunjung memasuki kawasan situs dengan hati yang tenang dan penuh rasa hormat.

"Air menjadi lambang kehidupan. Membasuh diri di sini dimaknai sebagai upaya membersihkan pikiran dan niat sebelum menikmati nilai sejarah dan budaya yang ada di Gunung Padang," kata Nanang.

Ia menegaskan, tradisi itu telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat sekitar.

Karena itu, setiap pengunjung diajak untuk menghormati kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun tanpa memandang latar belakang maupun keyakinan.

Rombongan anggota PWI mengikuti prosesi tersebut dengan penuh khidmat.

Bagi sebagian peserta, pengalaman itu menjadi momen untuk berhenti sejenak dari kesibukan, mengheningkan cipta, sekaligus mensyukuri karunia alam yang masih terjaga.

Bendahara PWI Jaya, Dar Edi Yoga, yang telah puluhan kali mengunjungi Gunung Padang sejak pertama kali datang pada 15 Maret 2012, mengatakan setiap kunjungan selalu memberikan pengalaman yang berbeda.

"Tradisi di sumber mata air ini mengingatkan kita agar datang dengan kerendahan hati. Yang terpenting bukan ritualnya, tetapi bagaimana kita menghargai alam, sejarah, dan menjaga sikap selama berada di tempat yang memiliki nilai budaya tinggi," ujarnya, Selasa, 30 Juni 2026.

Usai dari sumber mata air, rombongan melanjutkan perjalanan menyusuri lima teras Gunung Padang hingga dini hari.

Di bawah cahaya bulan purnama, perjalanan itu menjadi pengalaman yang memadukan wisata sejarah, refleksi diri, dan penghormatan terhadap kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Gunung Padang tidak hanya menjadi destinasi wisata sejarah dan arkeologi, tetapi juga ruang untuk mengenal tradisi lokal yang masih hidup di tengah masyarakat.

Nilai-nilai penghormatan terhadap alam, budaya, dan sejarah menjadi bagian penting yang terus dijaga hingga sekarang.* (ad)

Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus dijaga oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Baca Juga:

• Dari Jokowi hingga Jusuf Kalla, Para Tokoh Nasional Hadiri HUT ke-80 Bhayangkara

Selain itu, Presiden meminta Polri terus hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, humanis, serta tanggap terhadap berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.

"Polri harus selalu hadir untuk rakyat, memberikan rasa aman, perlindungan, serta pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat," tegas Prabowo.

Penegakan Hukum Harus Berkeadilan

Amanat berikutnya berkaitan dengan penegakan hukum.

Kepala Negara menegaskan bahwa setiap proses hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berkeadilan tanpa membedakan latar belakang siapa pun yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Prabowo, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah aparat penegak hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus terjaga.

Dukung Pembangunan Nasional

Presiden juga meminta Polri terus mendukung agenda pembangunan nasional dengan menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menilai situasi keamanan yang kondusif menjadi salah satu syarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, serta memastikan berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Tingkatkan Profesionalisme

Dalam amanatnya, Prabowo turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Polri.

Ia berharap seluruh anggota kepolisian terus meningkatkan kompetensi, disiplin, kemampuan teknis, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Utamakan Kepentingan Bangsa

Pada bagian akhir pidatonya, Presiden kembali mengingatkan bahwa Polri merupakan alat negara yang harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ia mengajak seluruh jajaran Polri untuk terus mengabdi kepada masyarakat, menjaga kehormatan institusi, serta bekerja secara profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Secara keseluruhan, enam amanat yang disampaikan Presiden Prabowo meliputi menjaga kepercayaan masyarakat, menghadirkan pelayanan terbaik bagi rakyat, menegakkan hukum secara adil, mendukung pembangunan nasional, meningkatkan profesionalisme anggota Polri, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara

Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara berlangsung sejak pukul 06.00 hingga 12.00 WIB di Satlat Brimob Cikeas.

Usai pelaksanaan upacara dan penyampaian amanat Presiden, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pesta rakyat serta berbagai demonstrasi kemampuan personel Polri.

Acara juga dimeriahkan dengan parade defile, penampilan drumband gabungan, atraksi Top Shot Senapan 80 Tahun dari Korps Brimob, demonstrasi helikopter Polisi Udara, hingga pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern milik Polri yang menjadi penutup peringatan Hari Bhayangkara Ke-80.* (vo/ad)

Kehadiran Jokowi menjadi salah satu perhatian dalam rangkaian peringatan hari jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Baca Juga:

• Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Polri dan Naikkan Pangkat 3 Purnawirawan di HUT Bhayangkara ke-80

Ia mengenakan jas hitam dipadukan dengan kopiah hitam saat mengikuti jalannya upacara.

Selain Jokowi, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla juga hadir dalam acara tersebut.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut memenuhi undangan, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

Turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memastikan Presiden Prabowo akan memimpin langsung jalannya upacara.

"Pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 akan dipimpin Presiden RI Bapak Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara," kata Johnny Eddizon Isir.

Dalam peringatan tahun ini, Polri menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menampilkan kemampuan dan inovasi institusi kepolisian.

Rangkaian acara meliputi upacara parade, pemberian tanda kehormatan kepada personel dan satuan Polri yang berprestasi, atraksi peragaan kemampuan personel, defile pasukan, syukuran, hingga pameran alat utama (alut) dan alat khusus (alsus) buatan dalam negeri.

Selain itu, Polri juga menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik serta menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

"Puncaknya dengan Upacara Parade, pemberian tanda kehormatan, Peragaan, Defile dan syukuran serta ada Expo Alut dan Alsus produk dalam negeri, produk anak bangsa kemandirian adalah kedaulatan bangsa serta berbagai inovasi juga pemberian bantuan sosial kepada masyarakat," ujar Johnny.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 mengusung semangat memperkuat profesionalisme Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tengah tantangan yang terus berkembang.* (bi/ad)

Penganugerahan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 dan 38 TK Tahun 2026 serta Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026 yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

Baca Juga:

• Prabowo: Tak Boleh Ada Kriminalisasi, Tak Ada yang Kebal Hukum!

Selain itu, Bintang Bhayangkara Nararya juga diberikan kepada anggota Polri yang dinilai menunjukkan keberanian, ketabahan, dan pengabdian luar biasa dalam menjalankan tugas.

Sebelas Satuan Polri Terima Nugraha Sakanti

Sebanyak 11 satuan kerja dan kepolisian daerah menerima penghargaan Nugraha Sakanti.

Penerima penghargaan tersebut meliputi:

- Polda Metro Jaya
- Polda Jawa Barat
- Polda Sumatera Utara
- Polda Riau
- Polda Lampung
- Polda Jawa Tengah
- Polda Banten
- Polda Kalimantan Tengah
- Polda Jawa Timur
- Divisi Hukum Polri
- Pusat Keuangan Polri

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas kontribusi kesatuan tersebut dalam mendukung tugas kepolisian dan kepentingan nasional.

Enam Personel Raih Bintang Bhayangkara Nararya

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga memberikan Bintang Bhayangkara Nararya kepada enam anggota Polri.

Mereka adalah:

- Kombes Pol Prasetiyo Adhi Wibowo, Widyaiswara Kepolisian Madya TK III Sespim Lemdiklat Polri.
- Kombes Pol Imam Rifai, Karoops Polda Sulawesi Barat.
- AKP Nengsi Marline Waromy, Kasiwas Polresta Manokwari Polda Papua Barat.
- AKP Ivone A. Rorongpangalo, Kaurmintu Subbagrenmin Rolog Polda Papua.
- Aiptu Wawan Setiyawan, personel Subsi Protokol Satlat Brimob Korbrimob Polri.
- Aiptu Irwan Setiyono, Bamin Urmin Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya.

"Kehormatan Bintang Bhayangkara Narariya sebagai penghargaan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian," ujar Wahyu saat membacakan keputusan Presiden.

Tiga Purnawirawan Terima Pangkat Kehormatan

Selain memberikan tanda kehormatan kepada personel aktif, Presiden Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada tiga purnawirawan Polri yang dinilai memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara.

Ketiga tokoh tersebut adalah:

- Irjen Pol (Purn.) Sidarto Danusubroto yang menerima pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Kehormatan.
- Irjen Pol (Purn.) Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga menerima pangkat Komjen Polisi Kehormatan.
- Brigjen Pol (Purn.) Taufiq Effendi, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yang dianugerahi pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Kehormatan.

Sidarto Danusubroto dikenal sebagai mantan ajudan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, serta pernah menjabat Ketua MPR RI periode 2013–2014 dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Menganugerahkan pangkat secara istimewa kepada purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia atas jasanya yang luar biasa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia," ucap Wahyu.

Pemberian tanda kehormatan dan kenaikan pangkat kehormatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 sebagai bentuk penghargaan negara kepada kesatuan, anggota aktif, maupun purnawirawan Polri yang dinilai telah memberikan pengabdian luar biasa dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia.* (bi/ad)

JAKARTA – WhatsApp mulai meluncurkan fitur Username yang memungkinkan pengguna berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon kepada orang lain.

Fitur terbaru yang dirilis pada 30 Juni 2026 ini menjadi salah satu upaya Meta untuk meningkatkan perlindungan privasi para penggunanya.

Baca Juga:

• Instagram–Facebook Dibanjiri Iklan Judol, Komdigi Siapkan Pertemuan dengan Meta

Dengan begitu, nomor telepon tidak lagi harus dibagikan kepada orang yang belum dikenal.

Menurut Meta, nomor telepon merupakan informasi pribadi yang sering kali terhubung dengan berbagai aspek kehidupan pengguna.

Karena itu, WhatsApp menghadirkan cara baru untuk memulai percakapan dengan tingkat privasi yang lebih baik.

Peluncuran fitur Username dilakukan secara bertahap dan ditargetkan menjangkau seluruh pengguna hingga akhir 2026.

Cara Reservasi Username WhatsApp

Bagi pengguna yang ingin mendapatkan username tertentu, WhatsApp telah menyediakan fitur reservasi yang bisa dilakukan langsung melalui aplikasi.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Buka aplikasi WhatsApp.
- Masuk ke menu Settings atau Pengaturan.
- Pilih menu Profil.
- Ketuk bagian Nama Pengguna (Username).
- Masukkan username yang diinginkan.
- Jika nama tersebut masih tersedia, pengguna dapat langsung melakukan reservasi.

Apabila kesulitan menentukan nama pengguna, WhatsApp juga menyediakan fitur generator username yang akan memberikan beberapa rekomendasi.

Selain itu, pengguna dapat memakai username yang sama dengan akun Facebook atau Instagram apabila masih tersedia.

Langkah ini membuat identitas pengguna di berbagai platform Meta menjadi lebih konsisten sehingga lebih mudah dikenali, terutama bagi pelaku usaha atau pemilik bisnis.

Tetap Utamakan Privasi

Meski menghadirkan sistem username, WhatsApp menegaskan bahwa fitur ini tetap dirancang dengan mengutamakan privasi pengguna.

Aplikasi ini tidak menyediakan direktori publik, kolom pencarian username, maupun daftar rekomendasi akun seperti yang terdapat pada media sosial lainnya.

Artinya, seseorang hanya dapat menghubungi pengguna lain apabila mengetahui username yang benar.

Sebagai perlindungan tambahan terhadap spam, WhatsApp juga menghadirkan fitur opsional berupa username key.

Melalui fitur ini, pengguna dapat meminta kode khusus sebelum orang lain mengirimkan pesan pertama menggunakan username.

Dengan mekanisme tersebut, WhatsApp berharap pengguna tetap dapat menikmati kemudahan berkomunikasi tanpa harus mengorbankan keamanan dan privasi data pribadi.* (di/ad)

MEXICO CITY – Timnas Meksiko memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0 pada pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di Mexico City Stadium, Rabu, 1 Juli 2026, pagi WIB.

Dua gol kemenangan El Tri tercipta pada babak pertama melalui Julian Quinones dan Raul Jimenez.

Baca Juga:

• Hujan Deras dan Badai Petir, Laga Meksiko vs Ekuador di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 Ditunda

Pertandingan sempat mengalami penundaan selama satu jam akibat hujan badai yang melanda kawasan Mexico City.

Setelah kondisi memungkinkan, laga akhirnya dimulai dengan Meksiko langsung mengambil inisiatif menyerang.

Peluang pertama hadir pada menit kelima. Raul Jimenez menyambut umpan dengan sundulan di depan gawang, namun bola masih melenceng dari sasaran.

Meksiko akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-22.

Roberto Alvarado mengirim umpan cungkil kepada Quinones yang kemudian menggiring bola memasuki pertahanan Ekuador dan menembak bola masuk ke gawang.

Meksiko memimpin 1-0.

Keunggulan El Tri bertambah delapan menit kemudian.

Kali ini Raul Jimenez mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan kerja sama umpan-umpan pendek yang diakhiri dengan tembakan akurat ke gawang.

Julian Quinones memberikan assist pada gol tersebut sehingga Meksiko unggul 2-0.

Menjelang turun minum, Ekuador hampir memperkecil ketertinggalan.

Tendangan keras John Yeboah yang mengarah ke gawang masih mampu ditepis kiper Raul Rangel.

Memasuki babak kedua, Meksiko tetap tampil agresif. Roberto Alvarado kembali memperoleh peluang, namun tembakannya belum mengarah ke gawang.

Di sisi lain, Ekuador berusaha meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan.

Namun, rapatnya lini pertahanan Meksiko membuat upaya mereka berkali-kali gagal membuahkan hasil.

Meksiko nyaris menambah gol pada menit ke-67. Sundulan Cesar Montes hasil situasi sepak pojok masih mampu diamankan kiper Hernan Galindez.

Ekuador juga sempat memperoleh peluang emas melalui Rodriguez. Namun sontekannya di depan gawang belum mampu mengubah skor.

Situasi semakin sulit bagi Ekuador pada masa injury time. Bek Piero Hincapie diganjar kartu merah setelah terlibat cekcok dengan Santiago Gimenez.

Wasit memutuskan memberikan kartu merah setelah meninjau insiden melalui VAR.

Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol.

Meksiko menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pada babak berikutnya, El Tri akan menghadapi pemenang pertandingan antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo.* (d/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, merupakan murni proses penegakan hukum, bukan bentuk kriminalisasi terhadap sebuah kebijakan.

Pernyataan itu disampaikan JPU Corneles Geeb Paulus usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Disebut Dapat Untung dari Proyek Chromebook Nadiem Makarim, Google Akhirnya Buka Suara

Meski demikian, ia menegaskan seluruh jaksa memilih untuk mengesampingkan berbagai narasi negatif yang berkembang dan menghormati proses hukum yang telah berjalan.

"Kami penuntut umum melupakan segala hinaan, cacian, makian, cemooh, ancaman yang disampaikan di dalam persidangan maupun di luar persidangan," kata Corneles.

Menurutnya, majelis hakim telah menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim juga menilai terdakwa menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam putusannya, majelis hakim menempatkan Nadiem sebagai pelaku utama dalam perkara tersebut.

Corneles menegaskan putusan tersebut bukan persoalan menang atau kalah antara jaksa dan terdakwa, melainkan bentuk penegakan hukum yang bertujuan menghadirkan keadilan.

Ia mengatakan keadilan tidak hanya diberikan kepada terdakwa melalui proses peradilan, tetapi juga kepada masyarakat, khususnya peserta didik yang dinilai kehilangan hak atas pemerataan program digitalisasi pendidikan.

Selain itu, Corneles menyebut putusan tersebut juga memberikan keadilan bagi para siswa yang data dan identitasnya disebut telah dikumpulkan serta disimpan dalam satu lembaga tertentu.

"Untuk itu, kami mengajak kepada teman-teman sekalian, kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, untuk menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim," ujarnya.

Menanggapi anggapan bahwa kejaksaan mengkriminalisasi kebijakan pemerintah, Corneles membantah tudingan tersebut.

Ia menegaskan seluruh proses penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan dilakukan secara profesional berdasarkan alat bukti dan analisis hukum.

"Kami kejaksaan tidak pernah akan mungkin mengkriminalisasikan sesama anak bangsa," tegasnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

Dalam putusannya, hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek pada periode anggaran 2019–2022.

Hakim menyebut terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,56 triliun.

Selain itu, Nadiem juga dinilai terbukti menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui PT Gojek Indonesia.

Selain pidana penjara selama 10 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Jika tidak dibayarkan, harta benda milik Nadiem akan disita dan dilelang. Apabila nilai aset yang disita tidak mencukupi, sisa kewajiban tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.* (vo/ad)

JAKARTA – Google akhirnya memberikan tanggapan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2020–2022 yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.

Dalam putusan yang dibacakan Selasa (30/6/2026), majelis hakim menyebut Google merupakan salah satu pihak yang memperoleh keuntungan dari kebijakan digitalisasi pendidikan melalui penggunaan Chromebook.

Baca Juga:

• PSN di Papua Selatan: Antara Pemerataan Pembangunan dan Keberlanjutan Lingkungan

"Sepanjang proses ini, kami secara konsisten menegaskan bahwa investasi kami di Gojek, yang dilakukan bersama investor global lainnya, telah mendahului inisiatif pendidikan ini selama bertahun-tahun dan dimulai jauh sebelum pengangkatan menteri," demikian pernyataan Google yang dikutip dari situs resminya, Rabu (1/7/2026).

Google juga menegaskan bahwa produk dan layanannya dikembangkan menggunakan teknologi yang aman dan telah digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk di sekolah-sekolah Indonesia.

"Produk dan layanan kami dibangun di atas teknologi aman dan diakui secara global yang dirancang untuk beradaptasi dengan realitas infrastruktur lokal dan terus digunakan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia."

Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu menjelaskan bahwa investasi di entitas terkait Gojek dilakukan bersama sejumlah investor global dan institusional pada periode 2017 hingga 2021.

Menurut Google, sebagian besar investasi tersebut telah dilakukan jauh sebelum Nadiem Makarim diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Oktober 2019.

Google juga menegaskan investasi tersebut tidak memiliki hubungan dengan kerja sama penyediaan produk maupun layanan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam amar putusannya menyatakan Google, termasuk Google Asia Pacific dan Google International, merupakan korporasi yang menjadi sasaran keuntungan dalam kebijakan digitalisasi pendidikan karena menjadi pemilik sistem operasi Chrome OS, Google Cloud, dan Chrome Device Management (CDM).

Hakim juga menilai terdapat korelasi antara investasi Google di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) atau Gojek dengan kebijakan pengadaan Chromebook yang dijalankan Kemendikbudristek.

Berdasarkan keterangan Direktur Legal dan Corporate Secretary PT GoTo, R.A. Kusuma Hadiani, total investasi Google ke PT AKAB sepanjang 2017–2021 mencapai sekitar 786,99 juta dolar Amerika Serikat.

Sebagian investasi tersebut dilakukan ketika Nadiem telah menjabat sebagai menteri.

Majelis hakim menilai hubungan waktu antara investasi tersebut dan pelaksanaan kebijakan Chromebook menunjukkan keterkaitan yang tidak dapat dianggap sebagai kebetulan.

Hakim juga menyatakan dalil pembelaan yang menyebut investasi Google merupakan transaksi bisnis biasa tidak cukup meyakinkan.

Salah satu pertimbangannya, Nadiem masih tercatat sebagai pemegang saham PT GoTo selama periode investasi tersebut berlangsung.

Di sisi lain, Nadiem Makarim tetap membantah adanya praktik korupsi maupun konflik kepentingan dalam proyek digitalisasi pendidikan.

Dalam persidangan, Nadiem menegaskan penggunaan Chrome OS bukan bentuk balas jasa atas investasi Google di Gojek.

Ia juga menjelaskan selama menjabat menteri tidak hanya bertemu dengan Google, tetapi juga melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan teknologi lain sebagai bagian dari pelaksanaan program digitalisasi pendidikan.

Menurut Nadiem, dirinya bahkan lebih sering bertemu dengan perwakilan Microsoft dibandingkan Google. Selain itu, ia juga beberapa kali bertemu dengan petinggi Apple.

"Seandainya saya berniat menguntungkan Google, saya dengan sangat mudah bisa membuka saja spesifikasi laptop untuk opsi Chrome OS. Mengapa saya tidak memanfaatkan kesempatan di tahun 2020 itu untuk mengalihkan spesifikasi ke Chrome OS?" kata Nadiem.

"Inilah pertanyaan mendasar yang tidak bisa dijawab oleh Kejaksaan."* (bb/ad)

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat.

Karena itu, proses penegakan hukum harus berjalan secara adil, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan maupun kepentingan politik.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana dari Polri, Ini Maknanya

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa hukum harus menjadi pelindung seluruh masyarakat, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan keadilan.

"Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan, hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah," ujar Prabowo.

Presiden mengatakan seluruh aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang.

Menurut Prabowo, hukum tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kelompok tertentu ataupun digunakan sebagai sarana kepentingan politik.

"Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok mana pun," katanya.

Kepala Negara juga mengingatkan agar praktik kriminalisasi serta penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa kebal terhadap hukum, karena seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

"Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali mengingatkan bahwa aparat penegak hukum harus memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang lemah dan membutuhkan perlindungan negara.

"Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani," ujarnya.

Presiden menambahkan, penegakan hukum yang adil akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang mematuhi aturan sekaligus memberikan kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum harus dipertanggungjawabkan.

"Orang yang benar harus merasa aman, orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya," kata Prabowo.

Pidato tersebut menjadi salah satu pesan utama Presiden dalam peringatan HUT ke-80 Bhayangkara.

Prabowo menekankan pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.* (bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan Rabu, 1 Juli 2026.

Penurunan ini mengikuti pelemahan harga emas dunia yang terjadi dalam dua hari terakhir.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana dari Polri, Ini Maknanya

Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali oleh Antam juga ikut terkoreksi.

Hari ini, harga buyback berada di level Rp2.320.000 per gram, turun Rp15.000 dari posisi sehari sebelumnya.

Penurunan harga tersebut terjadi di tengah melemahnya harga emas global.

Pada perdagangan terakhir, harga emas dunia di pasar spot ditutup di kisaran US$4.010,5 per troy ons, atau turun sekitar 0,14 persen.

Koreksi tersebut sekaligus memperpanjang tren pelemahan selama dua hari berturut-turut dengan penurunan mendekati 2 persen.

Pelaku pasar saat ini masih mencermati perkembangan ekonomi Amerika Serikat yang dinilai tetap kuat.

Salah satu indikatornya berasal dari data US Bureau of Labor Statistics yang menunjukkan jumlah lowongan pekerjaan (job openings) pada Mei meningkat menjadi 7,59 juta, tertinggi dalam satu tahun terakhir.

Data tersebut memunculkan ekspektasi bahwa bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed), masih memiliki ruang untuk mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi atau bahkan kembali menaikkan suku bunga acuannya pada tahun ini.

Kondisi tersebut biasanya memberikan tekanan terhadap harga emas.

Pasalnya, emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil (non-yielding asset), sehingga menjadi kurang menarik ketika tingkat suku bunga meningkat.

Daftar Harga Emas Antam 1 Juli 2026

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada Rabu (1/7/2026):

0,5 gram: Rp1.365.000
1 gram: Rp2.625.000
2 gram: Rp5.200.000
3 gram: Rp7.775.000
5 gram: Rp12.925.000
10 gram: Rp25.795.000
25 gram: Rp64.362.000
50 gram: Rp128.645.000
100 gram: Rp257.212.000
250 gram: Rp642.765.000
500 gram: Rp1.285.320.000
1.000 gram: Rp2.570.600.000

Pelaku investasi emas disarankan tetap mencermati perkembangan pasar global, terutama kebijakan suku bunga The Fed dan data ekonomi Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi arah harga emas dalam beberapa waktu ke depan.* (bi/ad)

BOGOR – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menganugerahkan Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana kepada Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara yang digelar di Pusat Latihan (Puslat) Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Medali kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di hadapan para pejabat negara, jajaran TNI-Polri, serta tamu undangan yang menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara.

Baca Juga:

• Dari Jokowi hingga Jusuf Kalla, Para Tokoh Nasional Hadiri HUT ke-80 Bhayangkara

"Penganugerahan Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik Loka Praja Samrakshana dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia."

Medali Loka Praja Samrakshana memiliki makna sebagai simbol perlindungan terhadap masyarakat dan bangsa.

Penghargaan ini diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki jasa besar dalam mendukung tugas Polri, mulai dari perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, hingga penegakan hukum demi menjaga keamanan nasional.

"Penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto atas jasa luar biasa terhadap pengembangan dan kemajuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar pemandu acara.

Selain menerima medali kehormatan, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah penghargaan kepada jajaran Polri sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara.

Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada dua satuan kerja Polri, yakni Divisi Hukum (Divkum) Polri dan Pusat Keuangan (Puskeu) Polri.

Penghargaan serupa juga diberikan kepada sepuluh Kepolisian Daerah (Polda), yaitu Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, Bintang Bhayangkara Nararya dianugerahkan kepada enam personel Polri yang dinilai berjasa besar dalam pengembangan institusi kepolisian.

Mereka adalah Kombes Pol Prasetiyo Adhi Wibowo, Kombes Pol Imam Rifai, AKP Nengsi Marline Waromy, AKP Ivone A. Rorongpangalo, Aiptu Wawan Setiyawan, dan Aiptu Irwan Setiyono.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada tiga purnawirawan Polri atas jasa mereka kepada bangsa dan negara.

Ketiga purnawirawan tersebut ialah Ketua MPR RI periode 2013–2014 Irjen Pol (Purn.) Sidarto Danusubroto yang memperoleh pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Kehormatan, mantan Ketua KPK Irjen Pol (Purn.) Taufiequrachman Ruki yang juga menerima pangkat Komjen Polisi Kehormatan, serta mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Brigjen Pol (Purn.) Taufiq Effendi yang dianugerahi pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Kehormatan.

Penganugerahan medali, tanda kehormatan, serta kenaikan pangkat tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara sebagai bentuk penghargaan negara kepada institusi, anggota aktif, dan purnawirawan Polri yang dinilai telah memberikan pengabdian bagi keamanan, ketertiban, dan kepentingan bangsa serta negara.* (bi/ad)

JAKARTA – EA Sports kembali membagikan kode redeem FC Mobile terbaru yang dapat diklaim pemain pada Rabu, 1 Juli 2026.

Melalui kode redeem ini, pemain berkesempatan memperoleh berbagai hadiah gratis, mulai dari pemain elite, Gems, koin, hingga item eksklusif dalam permainan.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Tekankan Kode Etik dan Integritas Fondasi Utama ASN Profesional, Minta Jauhi Pungli dan Pola Pikir Lama

Selain pemain langka, EA Sports juga menyediakan berbagai bonus seperti paket hadiah, Draft Voucher, Rank Up, hingga Anniversary Pack yang dapat digunakan untuk memperkuat skuad.

FC Mobile merupakan gim simulasi sepak bola besutan EA Sports yang tersedia untuk perangkat Android maupun iOS.

Gim ini menghadirkan lisensi resmi berbagai kompetisi bergengsi dunia, seperti UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, hingga La Liga.

Cara Klaim Kode Redeem FC Mobile

Bagi pemain yang belum pernah menukarkan kode redeem, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- Buka aplikasi FC Mobile atau kunjungi halaman redeem resmi EA Sports.
- Login menggunakan akun EA yang terhubung dengan FC Mobile.
- Masuk ke menu Redeem Code.
- Masukkan salah satu kode redeem yang masih aktif.
- Klik Konfirmasi.
- Jika berhasil, hadiah akan langsung dikirim ke akun atau kotak masuk (mailbox) dalam game.

Daftar Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 Juli 2026

Berikut daftar kode redeem yang dapat dicoba pemain hari ini:

THEWORLDSGAME
FIRSTWHISTLE
WEEKENDBOOST
MLSCOMEKICKIT
SHARDSAREBACK
TOTSMAY26
VINIJRGOAL
FESTIVEHOLI
FESTIVEGIFT
MARADONATROLAI
PUYOLCAPITANO
UTOTYTRADEIN
2026GIFTPACK
TOTYSLEGENDS26
FC26GIFTINDMLSCOMEKICKIT
SHARDSAREBACK
LASTROUND (The World's Game Player OVR 115–118)
BIGGAMEDAY (Draft Voucher)
DEBUTGIFT (150 Shards)
ULTIMATELEAGUEID (1.000 Gems)
FC26-COIN-BST99 (500.000 Koin)
GEMS-JUN22-RUSH (1.000 Gems Gratis)
EA-PROMO-ECON-26 (Paket Koin dan Token Transfer)
JOIASFESTIVAS (1.500 Gems)
CADEAUDOR (Anniversary Pack)
ROSCADEREYES (Hadiah Premier League)
CREATORKICKOFF (100 Rank Up dan Draft Voucher)

Pemain disarankan segera menukarkan kode redeem tersebut karena setiap kode memiliki batas waktu penggunaan dan kuota klaim.

Jika muncul notifikasi gagal, kemungkinan kode telah kedaluwarsa, mencapai batas penggunaan, atau sebelumnya sudah pernah diklaim pada akun yang sama.* (di/ad)

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah tanda kehormatan kepada kesatuan dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara di Satuan Latihan (Satlat) Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada tiga purnawirawan Polri yang dinilai memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara.

Baca Juga:

• Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Polri dan Naikkan Pangkat 3 Purnawirawan di HUT Bhayangkara ke-80

Melalui keputusan tersebut, Presiden menetapkan pemberian Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti kepada sejumlah kesatuan Polri yang dinilai telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung kepentingan nasional.

Selain itu, penghargaan Bintang Bhayangkara Narariya diberikan kepada anggota Polri yang dianggap memiliki keberanian, ketabahan, serta pengabdian luar biasa dalam menjalankan tugas kepolisian.

11 Satuan Polri Terima Nugraha Sakanti

Sebanyak 11 satuan kerja dan kepolisian daerah menerima penghargaan Nugraha Sakanti.

Kesatuan yang mendapatkan penghargaan tersebut yakni:

Polda Metro Jaya
Polda Jawa Barat
Polda Sumatera Utara
Polda Riau
Polda Lampung
Polda Jawa Tengah
Polda Banten
Polda Kalimantan Tengah
Polda Jawa Timur
Divisi Hukum Polri
Pusat Keuangan Polri

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi negara terhadap berbagai kontribusi yang telah dilakukan satuan-satuan tersebut dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat.

Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara tahun ini menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat komitmen dalam menjaga keamanan nasional, meningkatkan pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat.* (bi/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah memulai perdagangan Rabu (1/7/2026) dengan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pergerakan mata uang Garuda dipengaruhi sentimen global sekaligus sikap hati-hati pelaku pasar yang menantikan rilis sejumlah data ekonomi penting dari Indonesia.

Baca Juga:

• IHSG Naik 0,61 Persen ke Level 5.677 di Awal Juli, Ini Saham Penggerak Utamanya

Pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan tekanan yang dialami sebagian besar mata uang di kawasan Asia terhadap dolar AS.

Won Korea menjadi mata uang dengan pelemahan terbesar setelah turun 0,62 persen.

Disusul peso Filipina yang melemah 0,42 persen, baht Thailand 0,31 persen, dan dolar Singapura 0,14 persen.

Sementara itu, rupee India turun 0,13 persen, ringgit Malaysia melemah 0,10 persen, yen Jepang terkoreksi 0,09 persen, yuan China turun 0,08 persen, dan dolar Hong Kong melemah 0,01 persen.

Di antara mata uang Asia tersebut, hanya dolar Taiwan yang mampu bergerak menguat terhadap dolar AS dengan kenaikan 0,05 persen.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai penguatan dolar AS dipicu oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan pasar.

"Rupiah berpotensi melemah terhadap dolar AS yang rebound oleh data pekerjaan AS JOLTS yang lebih kuat dari perkiraan," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, menurut Lukman, pelemahan rupiah diperkirakan tidak akan berlangsung terlalu dalam.

Pelaku pasar masih memilih bersikap wait and see sambil menunggu sejumlah data ekonomi domestik yang akan diumumkan hari ini.

Fokus investor tertuju pada publikasi data inflasi Juni 2026 serta neraca perdagangan Indonesia.

Kedua indikator tersebut dinilai menjadi acuan penting untuk melihat kondisi fundamental ekonomi nasional sekaligus memengaruhi arah pergerakan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek.

Menurut Lukman, selama data ekonomi Indonesia tidak memberikan kejutan besar, pergerakan rupiah diperkirakan masih berada dalam rentang yang relatif terbatas.

Ia memperkirakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini bergerak di kisaran Rp17.900 hingga Rp18.000 per dolar AS.

Pelaku pasar juga masih mencermati perkembangan ekonomi global, terutama data ekonomi Amerika Serikat yang dapat memengaruhi ekspektasi terhadap arah kebijakan suku bunga Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The Fed).* (bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memulai perdagangan perdana semester II 2026 dengan bergerak di zona hijau.

Pada pembukaan perdagangan Rabu (1/7/2026), indeks menguat 0,61 persen atau 34,56 poin ke level 5.677,75.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Mulai 1 Juli 2026, Pertamina Turunkan Harga Avtur dan BBM Nonsubsidi

Pada awal perdagangan, volume transaksi mencapai 459,5 juta saham dengan nilai transaksi sekitar Rp478,4 miliar.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp9.962 triliun.

Sejumlah saham unggulan yang menjadi penopang penguatan IHSG antara lain:

BBCA naik 2,25 persen menjadi Rp5.675
BREN menguat 1,94 persen ke Rp3.150
BBRI naik 0,37 persen menjadi Rp2.740
MORA menguat 2,90 persen ke Rp7.100
TLKM naik 0,85 persen menjadi Rp2.370
AMMN menguat 2,58 persen ke Rp3.180
ASII naik 0,66 persen menjadi Rp4.550
DSSA menguat 3,77 persen ke Rp825
TPIA naik 1,52 persen menjadi Rp1.680
BRPT menguat 2,72 persen ke Rp1.320

Secara keseluruhan, sebanyak 259 saham bergerak menguat pada pembukaan perdagangan.

Sebanyak 154 saham mengalami penurunan, sedangkan 546 saham masih bergerak stagnan.

Meski memulai semester kedua dengan penguatan, IHSG sebelumnya menutup semester I 2026 dengan performa yang kurang menggembirakan.

Indeks terkoreksi 34,74 persen atau sekitar 3.003 poin, sehingga ditutup di level 5.643,19.

Koreksi tersebut juga diikuti aksi jual bersih (net sell) investor asing sepanjang tahun berjalan yang mencapai sekitar Rp73,61 triliun.

Tim riset BRI Danareksa Sekuritas menilai kondisi teknikal IHSG masih berada dalam tren pelemahan meskipun perdagangan hari ini dibuka menguat.

"Secara teknikal, IHSG masih berada dalam tren bearish dan diperkirakan cenderung kembali tertekan dengan support 5.560 dan resistance 5.735. Selama belum mampu kembali ke atas area resistance, tekanan jual diperkirakan masih akan mendominasi," tulis analis, Rabu (1/7/2026).

Selain pergerakan teknikal, pelaku pasar juga menantikan sejumlah data ekonomi domestik yang diperkirakan memengaruhi arah perdagangan hari ini.

Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain S&P Global Manufacturing PMI Indonesia, data inflasi, serta neraca perdagangan.

Di sisi eksternal, perhatian investor juga tertuju pada rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat, yang dinilai dapat memengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve (The Fed).

"Dari eksternal, perhatian juga tertuju pada data ketenagakerjaan AS, yang berpotensi memengaruhi ekspektasi arah kebijakan suku bunga The Fed," ujar analis.

Disclaimer: Informasi ini bersifat pemberitaan dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham.

Seluruh keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga avtur atau bahan bakar pesawat serta sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026.

Penyesuaian harga ini dilakukan setelah evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, kondisi fiskal, serta daya beli masyarakat.

Baca Juga:

• Tak Ingin Jalan Lubukpakam–Galang Cepat Rusak, Pemprov Sumut Alihkan Truk Bertonase Besar ke Jalur Alternatif

Angka tersebut turun sekitar 14 persen dibandingkan harga pada Juni 2026 yang mencapai Rp22.190 per liter.

Selain avtur, Pertamina juga memangkas harga beberapa jenis BBM nonsubsidi.

Penurunan terbesar terjadi pada Pertamina Dex yang kini dijual Rp21.150 per liter, turun dari sebelumnya Rp24.800 per liter atau sekitar 15 persen.

Harga Dexlite juga mengalami penurunan dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter.

Sementara itu, Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter.

Di sisi lain, harga Pertamax dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan.

Pertamax tetap dijual Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 bertahan di Rp17.000 per liter.

Untuk BBM bersubsidi, pemerintah juga belum melakukan penyesuaian harga.

Pertalite masih dipasarkan dengan harga Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap Rp6.800 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang selama ini diterapkan perusahaan.

"Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," jelas Kitty melalui keterangan resmi.

Menurut Pertamina, evaluasi harga dilakukan secara berkala dengan memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia, aspek fiskal, serta kondisi ekonomi masyarakat agar kebijakan harga tetap seimbang.

Daftar Harga BBM Pertamina Mulai 1 Juli 2026

Pertalite: Rp10.000 per liter (tetap)
Biosolar: Rp6.800 per liter (tetap)
Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter (tetap)
Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter (tetap)
Pertamax Turbo: Rp19.300 per liter (turun dari Rp20.750)
Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter (turun dari Rp23.000)
Pertamina Dex (CN 53): Rp21.150 per liter (turun dari Rp24.800)
Avtur: Rp19.190 per liter (turun dari Rp22.190)

Penurunan harga avtur diharapkan dapat memberikan ruang bagi industri penerbangan dalam menekan biaya operasional.

Meski demikian, besaran pengaruhnya terhadap harga tiket pesawat masih bergantung pada berbagai faktor lain, termasuk kebijakan maskapai dan biaya operasional secara keseluruhan.* (bi/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan berat yang melintas di ruas Jalan Lubukpakam–Tanah Abang dan Tanah Abang–Galang hingga perbatasan Serdangbedagai.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan jalan semakin parah di tengah proses peningkatan struktur jalan yang sedang dikerjakan pemerintah.

Baca Juga:

• Rakernas APEKSI XVIII Diproyeksikan Putar Ekonomi Medan hingga Rp72,3 Miliar, Rico Waas: UMKM hingga Perhotelan Ikut Terdongkrak

Proyek tersebut mencakup penanganan jalan sepanjang 5,05 kilometer agar kondisi infrastruktur semakin baik dan mampu menunjang mobilitas masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas jalan, razia gabungan terhadap kendaraan angkutan berat digelar dengan melibatkan sejumlah instansi terkait.

Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Yuda P Setiawan, mengatakan kendaraan dengan muatan besar akan diarahkan menggunakan jalur alternatif agar tidak membebani ruas jalan yang sedang diperbaiki.

"Sesuai arahan Pak Gubernur Bobby Nasution, kita akan mengalihkan truk bertonase besar ke jalur lain, batasnya 10 ton untuk kedua ruas ini," kata Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Yuda P Setiawan, di kantornya, Senin (29/6/2026).

Dari hasil razia yang telah dilakukan, tim gabungan belum menemukan banyak pelanggaran.

Dari sepuluh kendaraan yang diperiksa, hanya satu kendaraan yang tercatat melebihi batas tonase. Namun kendaraan tersebut sedang tidak membawa muatan.

Meski demikian, pengawasan akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kendaraan over dimension dan over loading (ODOL) tidak melintasi ruas jalan yang sedang diperbaiki.

"Ada 10 kendaraan yang kita periksa kemarin dan hanya 1 yang melebihi tonase, tetapi itupun dalam keadaan kosong. Kita akan terus pantau ruas ini untuk memastikan truk over dimension dan over loading (ODOL) tidak melintas di sini," tambah Yuda.

Selain melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas juga memberikan edukasi kepada para pengemudi truk mengenai pentingnya mematuhi aturan tonase dan keselamatan berlalu lintas.

Menurut Yuda, pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas agar para pengemudi memahami pentingnya menjaga kondisi jalan sekaligus meningkatkan keselamatan berkendara.

"Kita terus mengedukasi sopir-sopir truk terkait keselamatan dan razia ini juga bersifat imbauan, bukan penindakan," tambah Yuda.

Pemprov Sumut berharap pengawasan tersebut mampu menjaga kualitas jalan yang sedang dibangun sehingga infrastruktur dapat bertahan lebih lama dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat maupun aktivitas distribusi barang di wilayah Sumatera Utara.* (ad)