Pernyataan tersebut disampaikan Sebby setelah tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya tewas ditembak di Distrik Muliama. Dia menyebut larangan tersebut berlaku bagi warga pendatang yang masuk ke wilayah konflik dengan berbagai alasan.

Baca Juga:

• "Keamanan Adalah Ruang untuk Melayani", TNI Kejar KKB Pelaku Penembakan 3 ASN Jayawijaya yang Tewas Saat Bertugas

Sebby juga menyatakan larangan tersebut berlaku bagi warga yang datang untuk menjalankan pelayanan kesehatan, pendidikan, kegiatan gereja maupun pertanian.

"Dengan demikian kami tegaskan sekali lagi, bahwa wilayah perang ini orang Indonesia tidak diizinkan masuk. Anda-anda mengklaim itu pelayanan gereja kah, pelayanan kesehatan kah, pendidikan kah, pertanian kah, segala macam, tidak masuk," ujarnya.

Sebby kemudian mengklaim ketiga korban sempat melarikan diri ketika diperiksa kelompok bersenjata sebelum akhirnya ditembak.

"Laporan TPNPP oleh Kodam Ndugama sangat jelas. Mereka sampaikan bahwa tiga orang itu, mereka melarikan diri. Jadi kita tembak, yang lain tidak tembak karena mereka bersedia diperiksa," katanya.

Dia juga mengklaim kelompoknya sebelumnya telah menerima laporan mengenai seorang perempuan yang dicurigai berkaitan dengan aktivitas intelijen dari Jakarta.

"Dan kami juga sudah terima laporan sebelumnya bahwa ada perempuan ini dicurigai. Kami sudah terima laporan jauh-jauh sebelumnya. Mereka bilang ada satu agen intelijen yang dikirim dari Jakarta," ujar Sebby.

Sebby menyatakan pihak yang dianggap membantu aparat, baik orang asli Papua maupun warga pendatang, juga dapat menjadi sasaran tindakan kelompoknya. Dia menilai pekerjaan di sejumlah sektor di Papua semestinya diberikan kepada orang asli Papua.

"Siapa suruh kamu datang di Papua? Orang-orang Indonesia ini, cari apa? Siapa suruh datang dan cari apa? Karena tenaga kesehatan, tenaga pegawai negeri, apa pun semua harus difungsikan orang asli Papua," katanya.

Dia juga menolak kedatangan pekerja dari sejumlah daerah di Indonesia untuk mengisi posisi di provinsi maupun kabupaten baru di Papua.

"Tidak perlu lagi orang-orang imigran didatangkan untuk mengisi provinsi baru, kabupaten baru, segala macam. Tidak perlu orang Indonesia," ujarnya.

Pernyataan Sebby tersebut muncul setelah penembakan tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Ketiganya yakni Aprida Rapi (49), Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya; drh Alfonsius Albinus Mehan (35), dokter hewan; serta Willi Mbuik (24), CPNS Kabupaten Jayawijaya.

Aprida Rapi dilaporkan tewas akibat luka tembak di bagian rusuk kiri depan. Sementara drh Alfonsius Albinus Mehan meninggal akibat luka tembak di kepala. Willi Mbuik juga meninggal dunia dalam insiden tersebut.

Aparat keamanan sebelumnya menyebut kelompok Egianus Kogoya dari TPNPB Kodap III Ndugama Derakma diduga terlibat dalam penembakan tersebut.

Sementara itu, Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 telah mengidentifikasi dua orang yang muncul dalam cuplikan video call yang beredar di media sosial. Keduanya berinisial PN dan KT dan telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan identitas PN dan KT diketahui setelah polisi mencocokkan cuplikan video dengan data serta ciri-ciri yang dimiliki aparat.

Keduanya diduga merupakan anggota kelompok Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogoya. Polisi juga mengaitkan PN dan KT dengan penembakan saat Festival Budaya Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya pada 8 Agustus 2026 yang menyebabkan dua warga sipil terluka.

Selain itu, nama kedua DPO tersebut disebut berkaitan dengan kasus penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, di Kabupaten Nduga pada 7 Februari 2023. Pilot tersebut kemudian dibebaskan pada 21 September 2024.

Polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penembakan tiga ASN tersebut.* (in/dh)

Polemik tersebut mencuat setelah Pigai menanggapi pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengenai isu perumusan dan perubahan definisi OAP.

Baca Juga:

• "Wilayah Saya Adalah Milik Saya", Pengamat Sebut Kades Bisa Jadi Raja Kecil jika Masa Jabatan Tak Dibatasi

"Kemendagri menuduh saya HOAX padahal dengan baca undangan ini mereka yang justru HOAX. Kasihan pejabat kita di negara ini. Saya sarankan perbaiki kualitas diri sebagai orang yang kredibel, orang yang jujur dan bersih dan kompeten agar dihormati rakyat Indonesia," tulis Pigai dalam unggahannya, Sabtu (12/9/2026).

Pigai juga menyinggung pengalaman yang disebutnya telah menangani ribuan kasus HAM sebagai dasar untuk mempertahankan pernyataannya mengenai persoalan OAP.

"Pengalaman saya sudah tangani minimal 15 ribu kasus HAM di Indonesia, belum pernah ada yang terbantahkan dan saya komentar ke publik ribuan nyaris tidak pernah ada masalah. Semuanya selalu terukur dan hampir tidak terbantahkan. Ini pengalaman dan jam terbang," ujarnya.

Dia kemudian menegaskan bahwa keaslian suatu data maupun identitas, menurutnya, harus diuji menggunakan metode ilmiah dan bukan semata-mata melalui tafsir politik.

"Ingat juga seluruh dunia 'asli atau palsu hanya ditentukan oleh alat uji sains yakni laboratorium hasil test DNA (bukan definisi)'... Tidak bisa dengan tafsir dan definisi politik," kata Pigai.

Pernyataan tersebut kemudian memicu respons dari warganet. Sejumlah pengguna media sosial menyoroti keputusan Pigai membawa perdebatan antarkementerian ke ruang publik.

Salah satu pengguna X menilai Pigai seharusnya menggunakan mekanisme internal pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Anda itu menteri. Anda saat ini pejabat publik bukan lagi gelandangan politik. Anda seharusnya bisa menggunakan perangkat kementerian Anda untuk menyelesaikan masalah ini," tulisnya.

Komentar lain juga mempertanyakan mengapa perbedaan pandangan antarsesama pejabat pemerintah justru diperdebatkan melalui media sosial. "Aneh, sesama pejabat kok saling bantah di medsos, ya diselesaikan dengan rapat koordinasi," tulis pengguna lainnya.

Ada pula warganet yang mengkritik Pigai karena dinilai terlalu menonjolkan pengalaman pribadinya dalam menjelaskan persoalan tersebut.

"Kalau gak diundang, jangan rame medsos, tapi lapor bos," tulis pengguna X lainnya dalam kolom komentar.

Sebagian netizen juga mengingatkan agar persoalan Papua tidak berhenti pada perdebatan mengenai istilah atau definisi. Mereka meminta pemerintah lebih fokus pada persoalan HAM dan keamanan yang masih terjadi di Papua.

"Woy urus dulu HAM, pembunuhan 3 orang ASN di Jayawijaya, mana statement mu, malah ngurusin hal ga penting," tulis salah satu pengguna.

Meski banyak komentar bernada kritik, polemik ini tetap memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai definisi OAP di lingkungan pemerintah. Pernyataan Pigai dan respons Kemendagri kini menjadi perhatian publik karena menyangkut kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat Papua.

Polemik antara Pigai dan Kemendagri tersebut juga memunculkan sorotan terhadap etika komunikasi pejabat publik. Sejumlah warganet berharap perbedaan pandangan antarkementerian dapat diselesaikan melalui koordinasi internal pemerintah dan menghasilkan keputusan yang jelas.

Hingga kini, persoalan mengenai definisi Orang Asli Papua masih menjadi perdebatan. Dasar dan konteks pembahasan yang dipersoalkan kedua pihak menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.* (fj/dh)

BANDA ACEH - Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKAL-Lemhannas) Aceh kembali menggelar "Ngopi Kebangsaan" di Warkop dKupi Aceh 2, Jalan AMD Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026). Forum tersebut membahas percepatan rekonstruksi Aceh pascabencana hidrometeorologi.

Kegiatan yang mengangkat tema "Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pasca Bencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional" itu mempertemukan berbagai unsur strategis. Di antaranya Pemerintah Aceh, Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, TNI-Polri, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), BUMN, BUMD, akademisi, ulama, tokoh masyarakat, dunia usaha, alumni Lemhannas, hingga insan media.

Baca Juga:

• 265 Sumur Bor hingga Trauma Healing, Kapolda Aceh Bongkar Rangkaian Strategi Polri Pulihkan Korban Bencana Hidrometeorologi

"Kegiatan ini akan kembali kita laksanakan secara rutin. Selain untuk mempererat silaturahmi, forum ini menjadi wadah melahirkan ide dan gagasan konkret yang akan direkomendasikan bagi daerah, bangsa, negara, serta pentingnya sinergi lintas sektor," ujar Syahrizal.

Pemerintah Aceh yang diwakili Plt Sekretaris Daerah Aceh Taufik mengatakan pemerintah terus mendorong langkah strategis untuk menyelesaikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terdampak bencana. Upaya tersebut, kata dia, juga mendapat dukungan dari jajaran Polri.

Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengapresiasi inisiatif IKAL-Lemhannas Aceh yang membuka ruang dialog lintas sektor. Menurutnya, percepatan pemulihan membutuhkan kekompakan dan sinergi dari seluruh komponen.

"Jajaran Polda Aceh siap memperkuat sinergitas demi mempercepat pemulihan fisik maupun sosial masyarakat," tegas Ruddi.

Hal senada disampaikan perwakilan Satgas PRR yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam proses pemulihan pascabencana.

Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan TNI terus berkoordinasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan penghubung di berbagai wilayah Aceh.

"Untuk saat ini, Aceh merupakan daerah dengan jumlah terbanyak pembangunan jembatan pascabencana. Untuk itu, kami terus berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan," ujarnya.

Ketua Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Dr Drs Imran mengingatkan seluruh pihak untuk mengesampingkan perbedaan dan menghentikan narasi saling menyalahkan. Menurutnya, proses pemulihan harus ditempatkan sebagai kepentingan bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Pemulihan pascabencana dan penyelesaian rehab rekon di Aceh harus dilaksanakan secara sinergis. Fokus kita semata-mata pemulihan masyarakat terdampak," tegas Imran.

Sekretaris Jenderal DPD IKAL-Lemhannas Aceh Dr Yusri Kasim mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang hadir dan berkontribusi dalam forum tersebut. Dia memastikan Ngopi Kebangsaan akan terus dipertahankan sebagai agenda berkala.

Menurut Yusri, gagasan yang lahir dari forum tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan sosial di Aceh.

Sementara itu, Owner dKupi Aceh Dedi Sumardi selaku tuan rumah berharap kegiatan tersebut dapat terus digelar secara rutin dan terencana. Menurutnya, alumni Lemhannas memiliki tanggung jawab moral untuk turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Forum Ngopi Kebangsaan DPD IKAL-Lemhannas Aceh tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pemulihan masyarakat serta pembangunan kembali wilayah Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.* (dh)

Berdasarkan data BPS Sumut, impor bahan bakar mineral pada Juli 2026 tercatat sebesar US$98,2 juta atau sekitar Rp1,72 triliun. Komoditas yang masuk antara lain petroleum bitumen, bahan bakar diesel otomotif, serta motor spirit dengan RON 90 dan di atasnya, tetapi di bawah RON 97.

Baca Juga:

• Massa Aksi Diduga Diserang OTK di Capital Building Medan, GM FKPPI Desak Polisi Tangkap Penonton Gelap hingga Aktor Intelektual

Meski mengalami penurunan secara bulanan, nilai impor bahan bakar mineral secara kumulatif masih meningkat. Sepanjang Januari-Juli 2026, total impor tercatat sebesar US$735 juta atau sekitar Rp12,9 triliun.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar US$495 juta atau sekitar Rp8,71 triliun.

Selain bahan bakar mineral, impor komoditas plastik dan barang dari plastik ke Sumut juga mengalami penurunan pada Juli 2026.

BPS mencatat impor plastik dan barang dari plastik pada Juli 2026 sebesar US$23 juta atau sekitar Rp404,9 miliar. Nilai tersebut turun 32% dibandingkan Juni 2026 yang mencapai US$34,1 juta atau sekitar Rp600 miliar.

Sementara itu, secara keseluruhan nilai impor Sumatera Utara pada Juli 2026 tercatat sebesar US$578 juta atau sekitar Rp10,1 triliun.

Nilai impor tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Juni 2026 yang tercatat sekitar Rp9,7 triliun.

Data tersebut menunjukkan terdapat penurunan impor pada sejumlah komoditas utama secara bulanan, khususnya bahan bakar mineral serta plastik dan barang dari plastik, meski nilai impor secara kumulatif bahan bakar mineral sepanjang Januari-Juli 2026 masih meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.* (ds/dh)

Ijeck mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan berjalan sesuai dengan perencanaan. Dia berharap seluruh fasilitas yang telah selesai dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik agar siswa memperoleh layanan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Baca Juga:

• Cegah Tiga Dosa Besar Pendidikan, Gus Ipul Perintahkan Sekolah Rakyat Perkuat SOP

Menurut Ijeck, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

"Program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan memutus rantai kemiskinan ekstrem. Maka dari itu, secara bersama-sama mari kita dukung penuh program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Ijeck menilai keberadaan Sekolah Rakyat dapat memberikan harapan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena itu, dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat dinilai penting agar program tersebut dapat berjalan optimal.

Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan yang mendampingi Ijeck mengatakan Pemkab Sergai siap mendukung program pemerintah pusat di bidang pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.

"Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Kami tentu mendukung program Sekolah Rakyat dan berharap operasionalnya dapat berjalan dengan baik, sehingga memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas dan berkualitas bagi anak-anak di Serdang Bedagai," kata Adlin.

Adlin menambahkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemkab Sergai, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.

Sekolah Rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai merupakan program tahap kedua di Sumatera Utara. Sekolah tersebut telah mulai beroperasi sejak 31 Juli 2026 dan disebut menampung sekitar 1.000 siswa.

Dengan pengawasan dan dukungan dari berbagai pihak, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas sekaligus membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Serdang Bedagai.* (ds/dh)

Trubus mengatakan masa jabatan yang tidak dibatasi dapat membuat kepala desa memiliki kekuasaan terlalu besar. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat kades bertindak layaknya "raja" di wilayahnya.

Baca Juga:

• Kapolri: Pungli dan Premanisme di Kawasan Industri, Akan Ditindak

Menurut Trubus, kekhawatiran tersebut semakin besar karena pengawasan terhadap kepala desa dinilai masih lemah. Dia menilai camat yang memiliki fungsi pengawasan juga belum tentu mampu mengawasi seluruh desa secara optimal.

"Selama ini saja lurah-lurah enggak ada pengawasan. Itu kan harusnya mengawasi mereka camat. Karena camat itu enggak punya kapasitas untuk mengawasi desa-desa," katanya.

Trubus juga mengingatkan kekuasaan kepala desa yang terlalu besar dapat membuka peluang terjadinya praktik pungutan liar (pungli). Selain itu, kondisi tersebut dinilai dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di desa.

Menurut dia, masyarakat yang hendak mendirikan usaha hingga investor yang ingin masuk ke suatu wilayah desa berpotensi menghadapi hambatan apabila kepala desa memiliki kewenangan terlalu besar tanpa pengawasan yang memadai.

"Misalnya orang mau mendirikan UMKM atau ada pembukaan wirausaha, atau malah ada investor industri mau masuk, itu nanti bisa dihalang-halangi. Bisa menjadi kesulitan," ujar Trubus.

Tak hanya persoalan pungli, Trubus menyebut masa jabatan kepala desa yang tidak dibatasi juga berpotensi memicu konflik dan perpecahan di tengah masyarakat.

Dia menilai kekuasaan yang terlalu besar tanpa mekanisme pengawasan dapat berdampak pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur hingga kondisi sosial masyarakat desa.

"Pelayanan publik, infrastruktur, pokoknya semua bisa bermasalah. Ujung-ujungnya malah terjadi konflik di desa," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) menggelar audiensi dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satu yang disoroti yakni usulan agar masa jabatan kepala desa tidak dibatasi.

Kepala Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Saeffudin, mengatakan usulan tersebut didorong dengan alasan efektivitas dan efisiensi anggaran serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa.

"Kemudian, kami menghendaki selaku kepala desa di AMJ agar nilai historis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 1965, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 5, Nomor 4 Tahun 1974, di mana bahwa jabatan kepala desa saat itu adalah tidak dibatasi dengan periodisasi," kata Saeffudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Selain masa jabatan, Saeffudin juga menyoroti keterbatasan pegawai negeri sipil (PNS) yang dapat ditugaskan sebagai penjabat (Pj) kepala desa. Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan kepastian hukum.

Karena itu, dia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri mempertimbangkan pencabutan ketentuan terkait penjabat kepala desa.

"Kami khawatir akan terjadi peristiwa seperti di Kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu, kami memohon kepada pimpinan DPR RI dan juga Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri untuk betul-betul bisa mendengarkan aspirasi kami," ujar Saeffuddin.

Usulan masa jabatan kepala desa tanpa pembatasan periode kini menjadi perhatian karena menyangkut tata kelola, mekanisme pengawasan, serta potensi dampaknya terhadap pelayanan dan kehidupan masyarakat di tingkat desa.* (k/dh)

"Kejadian ini juga perlu menjadi bahan evaluasi agar proses pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan satuan dapat terus diperkuat," kata Dave saat dikonfirmasi, Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga:

• "Jangan Tunggu Korban Berikutnya", DPR Desak Pemerintah Bikin Roadmap Berantas KKB usai 3 ASN Jayawijaya Tewas Ditembak

Dave meminta proses penyelidikan kasus tersebut dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa serta memastikan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai hukum.

"Yang terpenting, kasus ini dapat ditangani secara tuntas dan menjadi pembelajaran untuk terus memperkuat profesionalisme, disiplin, serta pembinaan prajurit, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali," ujarnya.

Sementara itu, keluarga Serda Ahmad meminta proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat berjalan serius dan transparan. Ayah almarhum, Toni Eko Prasetyo, berharap empat anggota senior yang diduga terlibat mendapat sanksi setimpal apabila terbukti bersalah.

"Kami dari keluarga almarhum berharap ada sanksi yang setimpal kepada empat anggota senior anak kami yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kami," kata Toni saat ditemui di rumah duka, Jumat (11/9/2026).

Toni mengatakan keluarga menerima kabar mengenai kondisi Ahmad pada Kamis (11/9/2026) sekitar pukul 05.00 WIB. Saat itu, Ahmad disebut sudah berada di unit gawat darurat sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Keluarga kemudian meminta dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian Ahmad. Namun, hingga kini hasil autopsi tersebut disebut belum diterima keluarga.

Serda Ahmad Muzammil Farisa diketahui bertugas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Sebelum meninggal, Ahmad disebut telah bertugas di lingkungan Dinas Psikologi Mabes TNI AU selama sekitar satu setengah tahun.

Ahmad kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka di Magetan, Jawa Timur, pada Kamis (10/9/2026) malam. Pemakaman dilakukan tanpa upacara militer.

Kasus dugaan penganiayaan terhadap Serda Ahmad hingga menyebabkan kematian masih menjadi perhatian keluarga dan sejumlah pihak. Proses penyelidikan diharapkan dapat mengungkap secara jelas rangkaian kejadian serta pihak yang bertanggung jawab.* (dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Dian seharusnya menjalani pemeriksaan pada Jumat (11/9/2026), namun tidak memenuhi panggilan penyidik.

Baca Juga:

• Bayar Rp650 Juta demi Masuk Kedokteran tapi Tetap Tak Lolos, KPK Bongkar Peran Guru SMA sebagai Pengepul Calon Mahasiswa Unsoed

Budi mengatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Dian. Keterangan Dian dinilai diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara yang sedang dikembangkan KPK.

"Penyidik akan jadwalkan ulang pemeriksaannya. Karena keterangannya dibutuhkan dalam pengungkapan perkara ini," ujarnya.

Dian diketahui berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota Tangerang. Dalam perkara tersebut, dia dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait pengembangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Rejang Lebong.

Selain Dian, KPK sebelumnya juga memanggil anggota DPRD Bengkulu Herimanto serta Elisa Wijaya yang merupakan Senior Purchasing PT Cahaya Mas Cemerlang.

Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK juga telah memeriksa Vinna Ledy Anggraheni sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap Vinna dilakukan pada 4 dan 10 Agustus 2026 di Gedung Merah Putih KPK.

Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Vinna mengenai sejumlah pengadaan barang dan jasa di Kota Bengkulu.

"VLA didalami pengetahuannya oleh penyidik terkait pengadaan-pengadaan di Kota Bengkulu," kata Budi.

Keterangan dari para saksi nantinya akan dianalisis dan dikonfirmasi dengan keterangan saksi lain serta temuan penyidik dari sejumlah penggeledahan.

KPK sebelumnya juga mengembangkan penyidikan terkait dugaan pemberian fasilitas kepada Vinna. Dalam perkara tersebut, penyidik mendalami informasi mengenai dua kendaraan yang diduga diberikan pihak swasta dan dikaitkan dengan Vinna.

Sementara itu, ketidakhadiran Dian dalam pemeriksaan kali ini membuat penyidik KPK akan melakukan pemanggilan ulang untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam pengembangan perkara.* (k/dh)

Hendri menyebut dua kelompok tersebut sebagai "kubu Solo" dan "kubu Cikeas". Namun, menurutnya, belum terlihat adanya manuver politik besar yang dilakukan kedua kubu karena kontestasi Pilpres 2029 masih cukup jauh.

Baca Juga:

• Ramal AHY Presiden 2029 Lewat Skenario Prabowo Mundur, Cuitan Dokter Tifa Soal 'Dewan Jenderal' & Perang Dunia III Bikin Geger

Menurut Hendri, aktivitas politik yang mulai terlihat saat ini lebih berkaitan dengan membaca kemungkinan peta koalisi dan kandidat yang akan muncul pada Pilpres 2029.

Dia menilai belum ada alasan bagi kubu Jokowi maupun kubu Demokrat untuk saling berhadapan secara terbuka karena waktunya dinilai masih terlalu jauh.

"Apakah sekarang mereka harus bermusuhan? Minimal memunculkan friksi, menurut saya belum saatnya, momentumnya masih terlalu jauh," ujarnya.

Di sisi lain, Hendri menilai Presiden Prabowo Subianto akan sangat berhati-hati apabila kembali maju dalam Pilpres 2029, khususnya dalam menentukan calon wakil presiden.

Menurutnya, Prabowo berpotensi memilih sosok yang tidak terlalu dominan secara politik di dalam partai. Pertimbangan tersebut dinilai berkaitan dengan kepentingan jangka panjang Partai Gerindra.

Karena itu, Hendri meragukan Prabowo akan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

"Misalnya nih Prabowo ambil AHY jadi wapresnya, artinya apa, dia membesarkan Demokrat, yang bisa jadi membahayakan Gerindra di 2034," kata Hendri.

Dia juga menilai keputusan menggandeng Gibran memiliki konsekuensi politik tersendiri bagi Gerindra.

"Sama, kalau dia mengambil Gibran, bisa jadi membahayakan Gerindra juga dan membesarkan PSI atau yang dalam bayang-bayang Golkar," ujarnya.

Hendri menilai dinamika Pilpres 2029 saat ini masih berada pada tahap awal. Partai politik dan sejumlah tokoh disebut baru mulai menghitung peluang, membangun komunikasi serta mempersiapkan strategi masing-masing.

Sementara itu, konstelasi politik nasional masih dapat berubah seiring perkembangan hubungan antarpartai, perubahan koalisi hingga munculnya kandidat baru menjelang tahapan resmi Pemilu 2029.

Pembahasan mengenai kemungkinan pasangan dan peta kekuatan Pilpres 2029 tersebut merupakan analisis politik Hendri Satrio, bukan keputusan resmi partai politik maupun pencalonan yang telah ditetapkan.* (k/dh)

Sebanyak 352 siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG di Lombok Tengah pada Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• IDAI Wanti-wanti Orang Tua: Saat Anak Keracunan Makanan, Telat ke Faskes Lebih Bahaya dari Kumannya

Sari meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup kepatuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Dia menilai evaluasi tidak cukup hanya untuk mengetahui penyebab kejadian, tetapi juga memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan telah dijalankan sesuai ketentuan.

"Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain," tegasnya.

Menurut Sari, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG perlu diperkuat tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga melalui fungsi pengawasan DPR.

"DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar," ujarnya.

Sari menekankan keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat. Kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak juga menjadi bagian penting yang harus dijamin.

"Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi," kata Sari.

Kasus dugaan keracunan tersebut menjadi perhatian setelah ratusan siswa di Lombok Tengah mengalami sejumlah keluhan kesehatan usai mengonsumsi menu MBG. Penanganan para siswa dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Pemerintah dan pihak terkait masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab munculnya keluhan kesehatan tersebut serta mengetahui apakah terdapat pelanggaran SOP dalam proses penyediaan dan distribusi makanan.

DPR berharap evaluasi menyeluruh dapat menghasilkan perbaikan sistem sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG di daerah lainnya.* (in/dh)

Dalam peninjauan tersebut, Rico didampingi Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi serta Camat Medan Marelan Zulkifli Syahputra Pulungan.

Baca Juga:

• Sempat Terharu Dengar Curhat Janda Pemulung, Rico Waas Usulkan 35% Anggaran Medan Fokus Bangun Belawan

"Hari ini kita lakukan gotong royong karena sedimentasi lumpur di saluran drainase Pasar 4 Timur ini sangat tebal dan penuh, sehingga harus kita benahi. Pemasangan U-Ditch sepanjang 200 meter kanan dan kiri juga sedang berjalan," kata Rico saat meninjau lokasi.

Untuk memperlancar aliran air, Pemko Medan juga merencanakan pembenahan saluran pembuangan di sejumlah titik, salah satunya di kawasan Gang Jahe.

Rico mengatakan pembenahan tersebut diperlukan agar aliran air dapat dibagi secara lebih optimal sehingga mengurangi risiko air masuk ke permukiman warga.

"Kita rencanakan sosialisasi untuk pembenahan di Gang Jahe, supaya pembuangannya bisa terbagi dua, ke arah barat dan timur. Banyak keluhan warga karena air kerap masuk ke rumah. Meskipun jalanan sudah kering, permukiman warga masih tenggelam. Kondisi ini yang secara bertahap kita benahi di Kecamatan Marelan," ujarnya.

Di sela peninjauan, Rico juga berdialog dengan warga dan meminta dukungan masyarakat agar pengerjaan infrastruktur drainase dapat berjalan lancar.

Selain persoalan banjir, Rico merespons keluhan terkait fasilitas pendidikan saat meninjau SD Negeri 060999. Dia melihat kondisi bangunan sekolah yang mengalami keretakan serta sistem pembelajaran dua shift akibat keterbatasan ruang kelas.

"Di SD Negeri ini ada problem double shift karena hanya ada tujuh kelas. Tahun depan kita rencanakan untuk merenovasi bangunan menjadi dua lantai, ditingkatkan agar anak-anak bisa belajar lebih nyaman," katanya.

Peninjauan tersebut mendapat sambutan dari warga. Suwandi, perwakilan Perkumpulan RKL, mengapresiasi kesediaan Rico turun langsung melihat kondisi lingkungan dan mendengarkan keluhan masyarakat.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Wali Kota Rico Waas yang telah meluangkan waktunya. Keluhan-keluhan masyarakat sudah kami sampaikan langsung, dan mudah-mudahan ke depan penyelesaiannya bisa berjalan dengan baik," ujar Suwandi.

Menurut Suwandi, banjir menjadi persoalan utama yang selama ini dihadapi warga. Saat hujan turun, sejumlah gang disebut kerap tergenang karena sistem drainase tidak mampu menampung debit air.

Dia menyebut Gang Jahe dan Karmila menjadi salah satu titik penting dalam pembenahan karena kawasan tersebut menjadi jalur pembagian aliran air.

"Soal drainase Gang Jahe itu yang paling utama, karena di situlah pusat pengaliran air yang terbagi ke Gang Jahe dan Karmila. Kami sangat senang karena Pak Wali Kota menyambut baik aspirasi ini," katanya.

Pemko Medan berharap pembenahan drainase, pengerukan sedimentasi dan pengaturan kembali saluran pembuangan dapat dilakukan secara bertahap untuk mengurangi genangan serta memperbaiki sistem pengendalian banjir di kawasan Medan Marelan.* (dh)

Rico menyampaikan hal itu saat turun langsung menyapa warga sekaligus memimpin kegiatan gotong royong di Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga:

• Ratusan Aktivis Vokasi Berkumpul di Medan, Rico Waas Siap All Out Support Munas BEM Politeknik Se-Indonesia

Rico mengakui masih banyak persoalan yang perlu dibenahi di Belawan. Mulai dari kondisi jalan, banjir, hingga akses kesehatan dan pendidikan.

"Kita lihat kondisi Belawan saat ini masih butuh banyak perbaikan. Kondisi jalan yang rusak, banjir, hingga masalah kesehatan dan pendidikan. Permasalahan ini akan kita selesaikan secara bertahap melalui program jangka pendek, menengah, dan panjang," kata Rico.

Untuk mempercepat pembenahan tersebut, Rico mengatakan Pemko Medan telah mengusulkan agar 35% dari total anggaran diarahkan khusus untuk pembangunan Medan bagian utara kepada DPRD Kota Medan.

"Kami sudah usulkan ke DPRD agar ada anggaran wajib 35% difokuskan untuk pembangunan Medan bagian utara," tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Rico juga menerima berbagai keluhan masyarakat. Persoalan yang disampaikan antara lain bantuan sosial, kerusakan jalan, lampu penerangan jalan, ketenagakerjaan, kesehatan hingga penanganan banjir rob.

Terkait keluhan bansos, Rico langsung menginstruksikan Kepala Dinas Sosial Kota Medan untuk melakukan pendataan ulang terhadap warga, terutama lansia yang belum mendapatkan bantuan.

Data warga yang memenuhi syarat nantinya diarahkan untuk masuk ke program PKH Medan Makmur.

Suasana haru sempat terjadi ketika seorang warga bernama Yeni menyampaikan keluhannya kepada Rico. Yeni yang merupakan seorang janda dan bekerja sebagai pemulung mengaku belum mendapatkan bantuan sosial.

Rico kemudian meminta Dinas Sosial Kota Medan segera mengecek data Yeni agar bantuan dapat disalurkan sesuai ketentuan.

Selain menyerap aspirasi, Rico memaparkan sejumlah rencana Pemko Medan untuk kawasan Belawan. Salah satunya pembangunan satu unit sekolah menengah pertama (SMP) baru untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Pemko Medan juga menargetkan peninggian dan pengecoran sejumlah jalan rusak dapat diselesaikan pada tahun ini.

Di bidang ketenagakerjaan, Rico mendorong perusahaan-perusahaan besar yang berada di kawasan Medan bagian utara memberikan prioritas penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal.

Kegiatan gotong royong dan sapa warga tersebut kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada masyarakat Belawan yang membutuhkan.

Sejumlah anggota DPRD Kota Medan turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Bahrumsyah, Saipul Bahri dan Zulham Efendi. Hadir pula unsur Forkopimda Kota Medan, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Usulan alokasi 35% anggaran untuk Medan bagian utara tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan penanganan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat kawasan pesisir.* (dh)

Ketentuan tersebut tercantum dalam Fatwa MUI yang dikeluarkan melalui Musyawarah Nasional MUI ke-X pada 26 November 2020.

Baca Juga:

• Alih-alih Kumpulin Duit Pelaminan, Pemuda di Deli Serdang Ini Malah Diciduk Polisi Gara-gara Jual Sabu dan Ekstasi

Artinya, berutang untuk mendapatkan porsi haji tidak serta-merta dilarang. Namun, kemampuan finansial untuk mengembalikan pinjaman menjadi salah satu pertimbangan penting.

Haji sendiri merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial. Dalam Surah Ali Imran ayat 97 disebutkan kewajiban berhaji bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Dalam praktiknya, seseorang dapat menggunakan pembiayaan atau pinjaman untuk membayar setoran awal haji. Namun, skema pembiayaan yang digunakan tetap harus memenuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur riba.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pembiayaan pengurusan haji melalui lembaga keuangan syariah.

Dalam fatwa tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa pengurusan haji menggunakan prinsip al-ijarah. Lembaga keuangan juga dapat membantu menalangi pembayaran biaya haji menggunakan prinsip al-qardh apabila diperlukan.

Namun, jasa pengurusan haji tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besaran imbalan jasa al-ijarah juga tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qardh yang diberikan kepada nasabah.

Dengan demikian, penggunaan pembiayaan haji melalui lembaga keuangan syariah diperbolehkan sepanjang akad dan mekanismenya sesuai dengan prinsip syariah serta terbebas dari riba.

Sementara itu, haji yang dilakukan menggunakan dana pinjaman tetap dinilai sah apabila seluruh rukun dan syarat hajinya terpenuhi. Namun, orang yang berangkat haji dengan berutang dapat masuk kategori belum mampu sehingga kewajiban hajinya belum melekat.

Dalam kondisi tersebut, keberangkatan haji dapat berstatus sunnah, bukan wajib. Statusnya dapat berubah menjadi makruh apabila seseorang memaksakan diri hingga menimbulkan mudarat bagi dirinya sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggungannya.

Terutama apabila utang tersebut menyebabkan kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi atau kondisi kesehatan dan kehidupan keluarga terganggu.

Karena itu, sebelum memutuskan berutang untuk berangkat haji, calon jemaah perlu mempertimbangkan kemampuan membayar kembali pinjaman, jenis akad pembiayaan serta kewajiban terhadap keluarga yang menjadi tanggungannya.* (d/dh)

KTT BRICS yang diikuti 11 negara itu berlangsung selama dua hari mulai Sabtu (12/9/2026). Sejumlah pemimpin negara telah tiba di New Delhi sejak Jumat (11/9/2026), termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Baca Juga:

• Video Prabowo dan Putin di Rusia Dipelintir, Sahroni Desak Polisi Beri Efek Jera: Jangan Dibiarkan!

Kedatangan Xi disebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki hubungan India dan China yang sempat memanas setelah bentrokan militer di perbatasan Himalaya. Hubungan kedua negara kini mulai menunjukkan perbaikan melalui pemulihan penerbangan, layanan visa dan kontak tingkat tinggi.

"China siap bekerja sama dengan India... Dengan memperkuat komunikasi, meningkatkan kerja sama, dan menangani perbedaan secara tepat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, Jumat (11/9/2026).

Meski demikian, ketegangan lama antara kedua negara belum sepenuhnya hilang. Sengketa wilayah, defisit perdagangan dan persaingan strategis masih menjadi persoalan yang berpotensi menghambat hubungan India-China.

Menjelang KTT, sejumlah warga Tibet juga menggelar demonstrasi di New Delhi. Mereka memprotes kedatangan Xi Jinping dengan membawa poster penolakan terhadap kunjungan Presiden China tersebut.

Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi memberikan sambutan hangat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum pembicaraan resmi dimulai. Hubungan India dan Rusia selama ini dikenal dekat dan strategis.

BRICS sendiri dibentuk pada 2009 sebagai wadah kerja sama negara-negara ekonomi berkembang. Kelompok tersebut kemudian memperluas keanggotaan dengan masuknya sejumlah negara, termasuk Iran, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan BRICS didirikan untuk menghadapi praktik unilateralisme dalam tatanan global.

"BRICS didirikan untuk melawan unilateralisme," kata Pezeshkian saat berbicara dalam forum di New Delhi menjelang KTT.

Pezeshkian juga menyebut tekanan terhadap Iran semakin berat dalam beberapa bulan terakhir akibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Kehadirannya di India sekaligus menempatkan persoalan Timur Tengah sebagai salah satu isu penting dalam KTT BRICS kali ini.

Namun, masuknya negara-negara yang memiliki posisi berbeda terhadap konflik Timur Tengah juga dinilai dapat menjadi tantangan bagi kekompakan BRICS.

Harsh V Pant dari Observer Research Foundation menilai konflik di kawasan Teluk berpotensi menjadi salah satu sumber perpecahan dalam pertemuan tersebut. Shilan Shah dari Capital Economics juga menyebut konflik yang melibatkan Iran akan menjadi ujian bagi soliditas BRICS.

Di tengah dinamika tersebut, India berada dalam posisi yang cukup rumit. New Delhi berusaha mempertahankan hubungan dengan Iran dan Israel sekaligus menjaga hubungan dengan Amerika Serikat.

Persoalan energi juga menjadi perhatian India. Di tengah dampak konflik dan perang Rusia-Ukraina, India disebut meningkatkan pemanfaatan Rusia sebagai salah satu sumber pasokan bahan bakar.

KTT BRICS kali ini turut dihadiri sejumlah pemimpin negara, termasuk Presiden Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Pertemuan tersebut menjadi ajang bagi negara-negara BRICS untuk membahas sejumlah persoalan global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.* (k/dh)

VP Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan Pertamina menjalankan arahan pemerintah dalam penetapan harga BBM subsidi.

Baca Juga:

• Harga Pertamax Berpotensi Tembus Rp20 Ribu per Liter, Ini Pemicunya

Menurut Kitty, harga BBM subsidi ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah. Sementara itu, harga minyak dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi sejumlah parameter yang memengaruhi pembentukan harga BBM.

Berbeda dengan BBM subsidi, harga Jenis BBM Umum (JBU) atau BBM nonsubsidi ditetapkan berdasarkan formula yang telah ditentukan pemerintah.

"Untuk JBU, harga mengikuti formula yang telah ditetapkan Pemerintah," ujarnya.

Pertamina Patra Niaga menegaskan tetap menjalankan kebijakan pemerintah terkait harga maupun penyaluran BBM. Perusahaan juga memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Dengan kepastian tersebut, harga BBM subsidi seperti Pertalite dipastikan tidak naik hingga akhir 2026, sesuai kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini.* (in/dh)

PANDEGLANG - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendeteksi titik kontak terakhir delapan orang yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau berada di sekitar Pulau Sebesi, Selat Sunda. Data tersebut diperoleh dari pemantauan jaringan telekomunikasi dan telah disampaikan kepada Tim SAR Gabungan sebagai salah satu petunjuk pencarian.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan tiga operator seluler untuk mendeteksi keberadaan sinyal di sekitar wilayah operasi pencarian, termasuk wilayah Banten dan Lampung.

Baca Juga:

• Penampakan Objek Mengapung di Selat Sunda Buka Titik Terang? Diduga Kuat Milik Speedboat Jurnalis yang Hilang

Pemantauan juga dilakukan melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio untuk mengetahui apabila terdapat sinyal yang tertangkap di wilayah yang menjadi fokus pencarian.

Nezar mengatakan berdasarkan data telekomunikasi yang diterima Komdigi, Pulau Sebesi menjadi titik kontak terakhir yang terdeteksi.

"Kontak terakhir di Pulau Sebesi, sinyal dipancarkan terdeteksi di pulau itu dan sudah disampaikan Tim SAR. Data itu menjadi data penting," ujarnya.

Memasuki hari kelima operasi SAR, Tim SAR Gabungan terus memperluas pencarian terhadap delapan orang yang berada di dalam speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.

Sebanyak 14 kapal dan satu helikopter dikerahkan untuk melakukan penyisiran di sejumlah wilayah yang diduga berkaitan dengan jalur perjalanan speedboat tersebut.

"Kita terus memantau, mencari, berdoa agar proses pencarian diberikan kekuatan dan segera ditemukan delapan orang," kata Nezar.

Pencarian melalui udara juga dilakukan meski menghadapi kendala cuaca. Nezar mengatakan helikopter sempat menghadapi kabut sehingga jarak pandang hanya sekitar 1,5 kilometer.

"Heli sudah terbang, tapi ada kabut sehingga jarak pandang rendah. Namun demikian tetap terus dilakukan pencarian di titik-titik yang diduga disinggahi atau dilintasi kapal yang sedang dicari," tuturnya.

Nezar meminta masyarakat mengacu pada informasi resmi dari Tim SAR untuk mengetahui perkembangan operasi pencarian dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Sebaiknya informasi yang diterima adalah informasi resmi dari tim SAR," ujarnya.

Hilangnya rombongan bermula saat delapan orang berangkat menggunakan speedboat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk meliput aktivitas vulkanik.

Delapan orang tersebut terdiri atas lima jurnalis, yakni Muhammad Bagus Khoirunas dari ANTARA, Arie Basuki dari Merdeka.com, Donal Husni yang merupakan fotografer lepas, Yudhistira dari iNews, serta Daus dari Anadolu.

Selain lima jurnalis, terdapat tiga orang lainnya di dalam speedboat, yakni nakhoda, anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu.

Hingga Sabtu (12/9/2026), Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian terhadap seluruh rombongan. Data mengenai titik kontak terakhir di Pulau Sebesi menjadi salah satu informasi yang digunakan dalam menentukan wilayah penyisiran.* (lp/dh)

Prediksi itu disampaikan Dokter Tifa melalui akun X miliknya pada Sabtu (12/9/2026). Dia mengklaim prediksi mengenai AHY sebagai presiden telah disampaikannya sejak 2022.

Baca Juga:

• "Jokowi Tidak Edan, tapi Nekat dan Belum Jenuh", Amien Rais Desak Prabowo Copot Kapolri dan Panglima TNI

Dalam skenario yang disampaikannya, Dokter Tifa memperkirakan pasangan Prabowo-AHY akan memenangkan Pilpres mendatang. Namun, dia menyebut akan terjadi perubahan kepemimpinan di tengah perjalanan pemerintahan.

"Pada Pilpres yang akan datang, terpilih adalah Prabowo-AHY. Lalu Prabowo mundur karena kesehatan… Dan AHY menggantikan," lanjutnya.

Dokter Tifa kemudian mengaitkan prediksinya dengan situasi geopolitik global. Dia menyebut pergantian kepemimpinan tersebut akan berlangsung ketika terjadi konflik militer berskala besar yang dia sebut sebagai Perang Dunia III.

"Sementara Perang Dunia III berlangsung. AHY yang bukan Jenderal, akan didampingi Dewan Jenderal, menghadapi PD III di kawasan Indo-Pasifik," tulisnya.

Pernyataan tersebut kembali memicu perbincangan di media sosial. Prediksi mengenai peta kepemimpinan nasional maupun kemungkinan terjadinya Perang Dunia III tersebut belum merupakan hasil keputusan atau proyeksi resmi pemerintah maupun penyelenggara pemilu.

Dokter Tifa sebelumnya juga pernah menyampaikan prediksi serupa mengenai AHY. Pada 5 Juli 2025, dia mengunggah pernyataan mengenai proyeksi AHY sebagai pemimpin nasional dan mengklaim menggunakan sejumlah pendekatan dalam menyusun prediksinya.

Dalam pernyataan sebelumnya, Dokter Tifa menyebut pendekatannya antara lain formulasi matematika, analisis probabilitas Bayesian hingga apa yang dia sebut sebagai metafisika profetik.

Di luar prediksi tersebut, AHY saat ini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

AHY bersama Partai Demokrat juga menyatakan komitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto hingga masa jabatan berjalan. Dalam sebuah kesempatan, AHY menegaskan Demokrat menginginkan pemerintahan Prabowo berhasil menjalankan program-program pembangunan.

"Posisi Demokrat jelas, kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain, selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini," kata AHY.

Sementara itu, kontestasi Pilpres 2029 masih jauh dan konstelasi politik nasional dapat berubah seiring perkembangan koalisi, dukungan partai politik serta munculnya kandidat lainnya.

Karena itu, prediksi mengenai AHY sebagai Presiden RI 2029-2034 yang disampaikan Dokter Tifa sejauh ini masih sebatas pandangan dan skenario politik yang dia ungkapkan di media sosial.* (fj/dh)

Gibran sebelumnya mendatangi SPBU Pertamina di Jalan Tjilik Riwut Km 12, Palangka Raya, pada Kamis (10/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Gibran melihat langsung antrean kendaraan yang terjadi di lokasi.

Baca Juga:

• Atas Perintah Wapres Gibran, Dua Korban Keracunan MBG Karo Diterbangkan ke Jakarta untuk Pemulihan Intensif

"Kalau ada kelangkaan, lapor kami ya Pak," kata Gibran dalam video yang beredar, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari Chusnul. Dia mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani persoalan antrean BBM yang menurutnya telah berulang kali terjadi dan menjadi perhatian di media sosial.

Chusnul menilai antrean panjang tidak hanya terjadi di Palangka Raya, tetapi juga dilaporkan muncul di sejumlah wilayah Indonesia.

"Wapres @gibran_tweet, antrian panjang itu hampir tiap hari viral, dari Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi, wapres ke mana aja?" tulis Chusnul.

Menurut Chusnul, kondisi tersebut menunjukkan persoalan distribusi maupun ketersediaan BBM telah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Dia menilai pemerintah semestinya dapat lebih proaktif menangani persoalan tersebut tanpa menunggu laporan dari masyarakat.

"Rakyat sudah sengsara baru disuruh lapor, dasar kosong," lanjutnya.

Dalam bahan yang disampaikan, kelangkaan BBM disebut terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi, antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Kepulauan Sitaro.

Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah Jawa Timur, seperti Jember, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang.

Di Pulau Sumatera, kelangkaan BBM disebut terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau dan Kepulauan Riau.

Sementara itu, beberapa wilayah di Kalimantan yang disebut mengalami kondisi serupa antara lain Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan.

Sorotan terhadap persoalan BBM tersebut muncul di tengah kunjungan Gibran ke Palangka Raya. Pemerintah sebelumnya meminta masyarakat menyampaikan laporan apabila menemukan kelangkaan di lapangan.

Kritik Chusnul tersebut menjadi salah satu respons publik terhadap persoalan antrean dan ketersediaan BBM yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Sementara langkah penanganan dan penyebab kondisi tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.* (fj/dh)

Aksi tersebut disebut sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya dugaan peredaran narkotika, dugaan peredaran minuman beralkohol tanpa pita cukai resmi, serta dugaan persoalan perpajakan.

Baca Juga:

• 440 Orang Tewas dalam 2.271 Kecelakaan, Kapolda Aceh Dorong Digitalisasi dan Konsep "Polantas Karib" untuk Cegah Angka Terus Naik

Kabid Hukum dan HAM Satgas GM FKPPI Sumut Sutoyo meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyerangan tersebut secara menyeluruh.

"Kalau benar ada pihak yang mengerahkan OTK, jangan hanya menangkap pelaksana. Kami meminta aparat juga mengusut siapa yang berada di baliknya," kata Sutoyo.

Menurut Sutoyo, dugaan penyerangan perlu ditangani serius karena berkaitan dengan keamanan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Dia juga mempertanyakan pengamanan kepolisian saat insiden terjadi. Sutoyo mengklaim terdapat sejumlah personel polisi di sekitar area parkir Capital Building ketika dugaan penyerangan berlangsung.

"Kami melihat ada personel kepolisian di lokasi. Karena itu, kami mempertanyakan langkah pengamanan ketika massa aksi diduga diserang. Kami berharap hal ini dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak kepolisian," ujarnya.

Sutoyo mengatakan GM FKPPI menghormati tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi. Namun, dia meminta pengamanan diberikan secara adil kepada seluruh pihak yang berada di lokasi.

Menurut dia, setiap kegiatan aksi yang dilakukan pihaknya telah dikomunikasikan kepada kepolisian, termasuk lokasi dan agenda kegiatan.

"Setiap aksi selalu kami komunikasikan dengan pihak kepolisian agar kegiatan dapat berlangsung aman dan tertib. Karena itu, ketika terjadi dugaan penyerangan, kami meminta agar peristiwa tersebut diusut secara objektif," katanya.

GM FKPPI Sumut juga meminta penyelidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan apabila nantinya ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain.

"Jangan sampai hukum hanya tegas kepada masyarakat yang menyampaikan kritik, tetapi tidak memberikan perlindungan yang sama ketika masyarakat menjadi korban kekerasan. Kami meminta Kapolda Sumut memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan transparan," ujar Sutoyo.

Atas kejadian tersebut, PD II GM FKPPI dan Satgas PD II GM FKPPI Sumut meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan sejumlah langkah, yakni mengusut dugaan penyerangan secara menyeluruh, mengidentifikasi pihak yang terlibat, serta menelusuri kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan atau mengoordinasikan aksi.

Mereka juga meminta polisi memeriksa keterangan personel yang berada di lokasi, mengamankan serta memeriksa rekaman CCTV dan alat bukti lain yang relevan, hingga menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak yang diduga melakukan penyerangan dengan pihak lain yang berkepentingan di kawasan Capital Building.

Selain itu, GM FKPPI meminta perkembangan penanganan perkara disampaikan secara transparan kepada publik sesuai ketentuan hukum.

GM FKPPI Sumut menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum maupun aksi lanjutan apabila dugaan penyerangan tersebut tidak ditangani secara serius.

Sutoyo menegaskan pihaknya tidak bermaksud mencari konflik dan meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui proses hukum yang objektif.* (dh)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengungkap sejumlah langkah strategis Polri dalam menangani bencana hidrometeorologi di Aceh, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Hal itu disampaikan Ruddi saat menghadiri Forum Ngopi Kebangsaan bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D'Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga:

• 440 Orang Tewas dalam 2.271 Kecelakaan, Kapolda Aceh Dorong Digitalisasi dan Konsep "Polantas Karib" untuk Cegah Angka Terus Naik

Menurutnya, tahapan rekonstruksi pascabencana dimulai dengan asesmen dan pemetaan. Proses tersebut meliputi identifikasi kerusakan, pemetaan kebutuhan serta analisis potensi risiko di wilayah terdampak.

Tahapan selanjutnya dilakukan melalui intervensi kemanusiaan dan psikososial. Bentuknya antara lain bantuan kemanusiaan, layanan serta bakti kesehatan, dukungan psikososial dan trauma healing, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.

"Tentunya berbagai upaya telah kita lakukan dalam penanganan bencana, termasuk restorasi infrastruktur fisik melalui pembangunan rumah atau huntap, perbaikan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemulihan sarana vital. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan ketahanan nasional," kata Ruddi.

Salah satu program pemulihan kebutuhan dasar yang dilakukan Polri adalah pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana.

Ruddi menyebut telah dibangun 265 titik sumur bor di Aceh. Rinciannya, 10 titik melalui program Kapolri, 46 titik melalui program Kapolda Aceh dan 209 titik melalui program Aslog Kapolri.

Menurut Ruddi, berbagai langkah tersebut juga memiliki dampak terhadap ketahanan masyarakat. Dari sisi keamanan, intervensi tersebut dinilai dapat memperkuat human security sekaligus meningkatkan kepercayaan publik kepada aparat.

Sementara dari aspek sosial budaya, pemulihan psikososial dan penyediaan hunian tetap atau huntap dinilai membantu memulihkan kohesi sosial masyarakat Aceh.

Paparan Kapolda Aceh tersebut sejalan dengan tema Forum Ngopi Kebangsaan IKAL Aceh, yakni "Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional".

Dalam forum yang sama, Ketua DPD IKAL Aceh Prof Dr Syahrizal Abbas mengapresiasi kehadiran para peserta. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah untuk bertukar gagasan terkait berbagai persoalan strategis.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Pimpin Sertijab 2 PJU dan 5 Kapolres, Ini Daftar Pejabat Barunya

Syahrizal mengatakan jumlah alumni Lemhannas di Aceh yang aktif dalam berbagai kegiatan cukup dinamis. Saat ini, belasan alumni relatif aktif dalam kegiatan IKAL Aceh, sementara secara keseluruhan alumni yang pernah mengikuti program PPRA maupun PPSA dan kemudian bekerja di berbagai bidang disebut mencapai lebih dari 200 orang.

"DPD IKAL Aceh terus berupaya menjadi wadah bagi para alumni untuk memberikan pemikiran serta kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Karena itu, Ngopi Kebangsaan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang untuk membahas isu-isu strategis," ujar Syahrizal.* (dh)