JAKARTA — Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah 38 aset tanah dan bangunan senilai sekitar Rp846 miliar yang disita Kejaksaan Agung merupakan milik kliennya.

Bantahan itu disampaikan kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, setelah Tim 9 Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara dan barang bukti perkara Febrie ke tahap penuntutan atau tahap II pada Jumat, 18 September 2026.

Baca Juga:

• Tersangka Dugaan Korupsi Perizinan ESDM Jatim Ony Setiawan Meninggal Dunia, Begini Nasib Perkaranya

Febri mengatakan tim hukum belum dapat melihat seluruh berkas perkara yang telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.

Namun, dari dokumen yang sudah mereka periksa, daftar 38 aset yang disebut bernilai sekitar Rp846 miliar tidak ditemukan sebagai aset milik Febrie.

"Tadi kami coba lihat, apakah ada daftar aset 38 aset yang disebut Rp800-an miliar itu. Apakah daftar aset itu ada dalam berkas perkara, dari yang kami lihat, karena kami belum lihat semuanya, daftar 38 itu tidak kami temukan," ujarnya kepada wartawan.

Febri meminta informasi mengenai aset yang disita tidak langsung dipersepsikan sebagai aset milik Febrie.

Menurut dia, penyitaan aset dalam suatu perkara harus dibedakan dengan status kepemilikannya.

Terlebih, perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut melibatkan lebih dari satu tersangka.

"Yang disebutkan oleh Kejaksaan adalah aset-aset yang disita tersebut 'dalam perkara'. Nah, perkara ini kan ada beberapa orang tersangkanya," tuturnya.

Febri meminta setiap aset diperiksa secara individual.

Pemeriksaan itu, kata dia, mencakup dokumen kepemilikan serta pihak yang menguasai atau mengetahui keberadaan aset tersebut.

Ia juga mengingatkan adanya hak pihak ketiga untuk mengajukan keberatan apabila merasa dirugikan akibat penyitaan atau perampasan aset.

"Jangan sampai karena indikasi-indikasi, dugaan-dugaan, atau asumsi-asumsi, kemudian aset pihak lain justru disita dan tidak ada hubungannya," jelasnya.

Kejagung sebelumnya menyatakan telah menyita sekitar 38 objek tanah dan bangunan dalam perkara tersebut.

Nilai keseluruhan aset yang disebut mencapai sekitar Rp846 miliar.

Kejagung juga menyebut penyitaan berkaitan dengan perkara yang melibatkan Febrie dan dua tersangka lain.

Selain persoalan aset, Febri mempertanyakan konstruksi waktu atau tempus delicti dalam perkara dugaan TPPU yang menjerat kliennya.

Menurut dia, terdapat perbedaan waktu antara tindak pidana asal yang disebut dalam perkara dengan dugaan pencucian uang.

"Dari dua berkas perkara itu, kami menemukan sesuatu yang tidak sinkron. Apa itu? Tentang waktunya. Tindak pidana asalnya disebut 2020 sampai 2025, tetapi TPPU-nya mundur dua tahun ke belakang," ungkapnya.

Febri mempertanyakan dasar konstruksi tersebut. Menurut dia, dugaan pencucian uang seharusnya berkaitan dengan harta yang berasal dari tindak pidana asal.

"Tidak logis kalau tindak pidana asalnya tahun 2020, pencucian uangnya mundur dua tahun ke belakang," jelasnya.

Sorotan mengenai waktu perkara tersebut juga disampaikan tim kuasa hukum Febrie setelah pelimpahan perkara ke tahap penuntutan.

Kuasa hukum Febrie lainnya, M Farizi, turut menyoroti salah satu aset yang disita penyidik, yakni tanah dan bangunan di kawasan Parongpong, Bandung.

Farizi membenarkan aset tersebut tercatat atas nama Febrie dan telah dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Namun, menurut dia, aset tersebut dibeli jauh sebelum periode tindak pidana yang disangkakan.

"Persoalannya adalah tanah itu dibeli pada tahun 2013, jauh sebelum ada tindak pidana ini," kata Farizi.

Laporan sejumlah media menyebut tim hukum Febrie menggunakan waktu perolehan aset tersebut sebagai salah satu alasan untuk mempertanyakan keterkaitannya dengan dugaan TPPU.

Kejaksaan Agung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan TPPU.

Dalam perkara tersebut, penyidik juga menyita sejumlah aset sebagai barang bukti.

Kejagung sebelumnya menyebut penyitaan mencakup sekitar 38 objek tanah dan bangunan serta sejumlah saham perusahaan.

Perkara tersebut juga menyeret pihak swasta Nurman Herin dan pengacara Don Ritto sebagai tersangka.

Dugaan pemerasan yang menjadi tindak pidana asal dalam perkara ini dikaitkan dengan penanganan perkara PT Jiwasraya dan PT ASABRI.

Dalam perkembangan terbaru, berkas perkara dan barang bukti Febrie telah dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan untuk memasuki tahap penuntutan.

Tahap berikutnya adalah proses persidangan yang akan menguji bukti dan tuduhan terhadap para terdakwa.* (cn/ad)

JAKARTA — Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memanas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat, 18 September 2026.

Perdebatan terjadi setelah jaksa menghadirkan Advisor Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen & Partners, Faizal Assegaf, sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo: Biaya Pendidikan SD, SMP, SMA, hingga Universitas Negeri Harus Gratis!

Ia juga menjelaskan pemberian seperangkat alat podcast dari Rizal, salah satu terdakwa, menurut versinya merupakan bantuan sosial menggunakan uang pribadi.

Faizal mengatakan pemberian alat podcast itu bermula setelah dirinya bersama sejumlah rekannya bertemu dengan Rizal yang saat itu menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai pada November 2025.

Ia mengaku tidak menyangka alat podcast tersebut benar-benar dikirim sekitar dua bulan setelah pertemuan.

"Saya mengatakan kepada Pak Rizal, 'Bang, tolong kawan-kawan dibantu peralatan seperangkat elektronik, tapi harus dari uang pribadi Abang, harus ikhlas, dan jangan dari apa pun'. Demi Allah, demi Baginda Rasul, saya pertanggungjawabkan itu. Karena aktivitas kawan-kawan barang kali di lingkungan, barang kali untuk ini Saudara Otto dan kawan-kawan. Saya juga tidak berharap barang itu datang, 2 bulan kemudian, tiba-tiba dikirim sama Pak Rizal, saya kaget dan terharu. Kok bisa, ya? Dan barang itu dikirim," ujarnya.

Setelah jaksa, hakim, penasihat hukum, dan terdakwa selesai mengajukan pertanyaan, ketua majelis hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori mempersilakan Faizal meninggalkan ruang sidang.

Namun, Faizal justru menyampaikan protes terkait status barang yang dikirim kepadanya.

Ia kemudian membawa sejumlah peristiwa lain dalam pernyataannya.

"Cukup, ya. Jadi, terima kasih, Saksi, sudah boleh pulang, ya," ujar ketua majelis hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori.

"Saya pertanyaan terakhir. Jaksa sudah terbukti merampok hak hubungan sosial! Status barangnya bagaimana? Itu bukan uang hasil korupsi. Itu pemberian pribadi! Kalau tidak dipulangkan, rumah Pak Hakim, rumah Pak Jaksa akan didatangi rakyat! Menanyakan dari mana Anda belanja itu semua! Itu hubungan sosial! Bukan, tolong diclearkan! Apa yang terjadi di Nepal? Serangan kepada Sri Mulyani 2025! Rakyat marah! Serangan kepada Sahroni," ujar Faizal di dalam ruang sidang.

Hakim kemudian meminta Faizal menjelaskan maksud pernyataannya mengenai rumah hakim dan jaksa.

"Saksi! Mau apa? Mau ancam apa? Rumah saya? Saya nggak punya rumah ya, sampai sekarang belum punya rumah ya," ujar hakim.

"Tolong, tolong, tolong itu dipertegas! Hubungan sosial atau korupsi?" ujar Faizal.

"Sudah, silakan. Silakan, boleh, boleh pulang, ya. Mau apa? Membakar rumah saya? Saya nggak punya rumah," ujar hakim.

"Hei, saya tidak bilang bakar! Saya minta bantuan hakim menegakkan hukum," ujar Faizal.

"Tentunya kami menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Silakan," ujar hakim.

"Anda merampok hak rakyat! Anda merampok hak rakyat," jawab Faizal.

"Silakan, sudah ya. Sidang kita skors, ya," jawab hakim.

Majelis hakim kemudian menskors persidangan. Namun, Faizal masih menyampaikan sejumlah pernyataan dari ruang sidang.

"Status barangnya Anda rampok, lho! Penipu," ujar Faizal.

"Kita lanjutkan nanti, ya, kalau sudah kondusif," ujar hakim.

"Merdeka! Kita akan datang ke pengadilan lagi untuk menuntut hak-hak kita! Jaksa-jaksa nakal ini, kalian merasa paling malaikat kalian! Ditemukan banyak kesalahan di internal KPK! Tidak malu kalian! Membuat berita-berita teror pegawai-pegawai kecil!" ujar Faizal.

Dalam persidangan berikutnya, terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono, membenarkan adanya pengiriman alat podcast kepada Faizal Assegaf.

Sisprian yang menjabat Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) mengatakan pengiriman tersebut dilakukan atas perintah Rizal.

Sisprian mengaku tidak mengenal Faizal. Namun, ia membenarkan pernah diperintahkan mengirim sejumlah peralatan media kepada Faizal.

"Kemudian yang tadi, Pak, saksi yang tadi, Pak Faizal Assegaf. Saudara kenal tadi? Tidak?" tanya jaksa.

"Tidak kenal, Pak," jawab Sisprian.

"Betul. Apa itu, Pak, yang dikirimkan?" tanya jaksa.

"Alat-alat media, Pak, ya. Ada kamera, ada mouse, ada monitor," jawab Sisprian.

Menurut Sisprian, pengiriman dilakukan dua kali.

Pengiriman pertama bernilai sekitar Rp60 juta, sedangkan pengiriman kedua sekitar Rp50 juta.

Dengan demikian, total nilai barang yang dikirim lebih dari Rp100 juta.

"Berapa total habisnya?" tanya jaksa.

"Ada dua kali pengiriman. Yang pertama Rp 60 juta, yang kedua, saya agak lupa, Yang Mulia, sekitar Rp 50 (juta)," jawab Sisprian.

Dibeli dengan Uang Operasional

Sisprian mengatakan Rizal sebelumnya meminta agar alat podcast tersebut dibeli menggunakan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara (DOKPPN).

Namun, menurut pengakuan Sisprian di persidangan, pembelian akhirnya menggunakan uang operasional yang disebutnya berasal dari uang yang dikumpulkan dari pengusaha importir.

"Untuk realisasinya, apakah menggunakan dana DOKPPN atau dana apa, Pak?" tanya jaksa.

"Dana operasional, Pak," jawab Sisprian.

Sisprian mengaku tidak memberi tahu Rizal mengenai sumber uang yang digunakan untuk membeli alat tersebut.

Ia mengatakan takut menyampaikan hal tersebut kepada Rizal.

"Tidak. Kenapa, Pak, nggak disampaikan?" tanya jaksa.

"Saya nggak berani, Pak," jawab Sisprian.

Jaksa kemudian menunjukkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Sisprian dan Rizal tertanggal 3 Februari 2026.

Percakapan tersebut berkaitan dengan pengiriman alat podcast dengan alamat tujuan kantor PT Sincos Multimedia Mandiri.

"Ini kami tunjukkan chat Saudara dengan Pak Rizal, ya, Pak, masih di HP Saudara tertanggal 3 Februari 2026, BB nomor 239. Ini yang terkait tadi, ini Faizal Assegaf alamat kirim komputer masih ini?" tanya jaksa.

"Betul, Pak," jawab Sisprian.

"Betul. Ini kalau kita buka Sincos Indonesia?" tanya jaksa.

"Betul, Pak," jawab Sisprian.

Sisprian juga menjelaskan bahwa foto bukti pengiriman alat podcast dikirim oleh PNS Bea Cukai Salisa Asmoaji alias Ajos.

Foto tersebut kemudian diteruskan Sisprian kepada Rizal.

Menurut Sisprian, uang operasional tersebut dipegang oleh Salisa dan Adit.

Salisa disebut menangani pengumpulan uang dari sektor cukai, sedangkan Adit menangani pengumpulan uang dari sektor kepabeanan.

Dalam perkara ini, tiga pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp78,8 miliar.

Jaksa menyebut penerimaan tersebut dilakukan dalam mata uang rupiah dan asing.

Faizal Assegaf sebelumnya juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan perkara tersebut.

Ia juga diketahui telah melaporkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada kepolisian dan Dewan Pengawas KPK.* (d/ad)

JAKARTA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan partainya telah melalui perjalanan panjang bersama Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Zulhas, perjalanan tersebut membuat PAN tidak perlu lagi membuktikan kesetiaan dan loyalitasnya kepada Prabowo.

Baca Juga:

• Prabowo: Biaya Pendidikan SD, SMP, SMA, hingga Universitas Negeri Harus Gratis!

Presiden Prabowo Subianto juga hadir dalam perayaan HUT ke-28 PAN tersebut.

Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 19.05 WIB dan didampingi Zulhas saat menyapa sejumlah tamu yang hadir.

"Kebersamaan PAN dan Pak Prabowo telah melewati sejarah panjang dan berliku. Tidak hanya satu musim pemilu presiden, tapi sudah puluhan tahun berjuang bersama-sama. PAN tidak perlu membuktikan tentang kebersamaan, kesetiaan, loyalitas, maupun komitmen perjuangan karena semua sudah jelas terang-benderang," kata Zulhas.

Zulhas mengatakan ada pihak yang mempertanyakan alasan PAN terus memberikan dukungan kepada Prabowo dalam tiga kali pemilihan presiden.

Menurut dia, keputusan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik atau kepentingan membentuk pemerintahan.

"Ini bukan hanya kalkulasi politik, bukan hanya ingin membentuk pemerintahan. Saya ingat terakhir, pada waktu teman-teman berpikir panjang bersama Gerindra, saya datang ke kantor Menhan, tempat Bapak," kata dia.

Zulhas kemudian menceritakan percakapannya dengan Prabowo ketika PAN menyatakan tetap bersama Prabowo di tengah dinamika politik saat itu.

"Pak, walaupun Gerindra sendiri, kami bersama Bapak. Kita tuntaskan cita-cita perjuangan Bapak, insyaallah kali ini berhasil," lanjutnya menirukan pembicaraan dengan Prabowo.

Zulhas mengatakan PAN dan Prabowo telah melewati masa politik yang tidak selalu mudah.

Saat itu, kata dia, sejumlah partai memiliki kepentingan dan cita-cita politik masing-masing.

Namun, Zulhas menyebut PAN tetap memilih berjalan bersama Prabowo karena adanya kesamaan nilai perjuangan dan cita-cita dalam membangun negara.

"Saya ingat pada waktu itu masa-masa yang berat karena banyak teman-teman partai juga punya cita-cita sendiri. Oleh karena itu, tiga kali pemilu, kenapa? Karena ada persamaan nilai perjuangan dan cita-cita dalam membangun negara untuk mewujudkan kedaulatan bangsa," ungkapnya.

Pernyataan Zulhas tersebut menjadi bagian dari pidatonya dalam peringatan HUT ke-28 PAN.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, PAN juga menyampaikan posisi dan arah perjuangan partai melalui agenda konsolidasi serta kegiatan kepengurusan di berbagai daerah.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus memastikan pendidikan di sekolah negeri dapat diakses secara gratis, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga universitas negeri.

Prabowo mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan tersebut.

Baca Juga:

• Tersangka Dugaan Korupsi Perizinan ESDM Jatim Ony Setiawan Meninggal Dunia, Begini Nasib Perkaranya

"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya Pendidikan negeri harus gratis! Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis!" kata Prabowo saat berpidato dalam acara tersebut.

Pernyataan Prabowo mendapat sambutan meriah dari kader PAN yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menjawab pertanyaan mengenai sumber pembiayaan apabila pendidikan negeri digratiskan.

Ia menyebut dana tersebut dapat diperoleh dari uang negara yang selama ini hilang akibat korupsi.

"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dikorupsi," ujar dia.

Pernyataan mengenai pendidikan gratis tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang sebelumnya disampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pada Agustus 2026, pemerintah menyatakan akan memperjuangkan agar seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan.

Prabowo juga menyinggung kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang masih perlu diperbaiki.

Menurut dia, pemerintah harus segera menangani sekolah dengan fasilitas yang tidak layak.

Prabowo mencontohkan kondisi sekolah dengan atap yang rusak hingga fasilitas toilet yang belum memadai. Ia juga menyoroti kesejahteraan guru.

"Prabowo menuturkan, pemerintahannya terus bekerja selama dua tahun terakhir meski pada akhirnya dituduh kurang berkomunikasi. Namun, ia menekankan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa menunggu hasil dari kerja-kerja pemerintah."

"Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atap runtuh, sekolah-sekolah enggak ada WC yang bagus, harus kita perbaiki. Gaji-gaji guru juga harus diperbaiki" ujar Prabowo.

Pemerintah sebelumnya juga telah menjalankan program revitalisasi sekolah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut revitalisasi dan digitalisasi sekolah menjadi bagian dari agenda pemerintah di bidang pendidikan, termasuk perbaikan sarana belajar.

Rencana pendidikan negeri gratis tersebut selanjutnya akan dibahas pemerintah melalui rapat terbatas yang disebut Prabowo akan segera digelar.* (km/ad)

SURABAYA — Ony Setiawan, tersangka kasus dugaan korupsi perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, meninggal dunia pada Jumat, 18 September 2026.

Ony Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan ESDM Jawa Timur mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 17.00 WIB.

Baca Juga:

• Polda Metro Geledah 9 Lokasi Kasus Dugaan Korupsi Proyek Alat Konstruksi, Kerugian Negara Rp37,35 Miliar

"Iyaa mas meninggal dunia tadi sore sekitar jam 17.00 WIB," ujar Emanuel melalui pesan singkat.

Emanuel mengatakan Ony Setiawan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Islam (RSI) Surabaya sebelum meninggal dunia untuk mendapatkan penanganan medis.

"Di RSI mas, iya mas (meninggal dunia akibat serangan jantung)," imbuhnya.

Ony sebelumnya menjadi salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Dalam perkara tersebut, Kejati Jawa Timur menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Selain Ony Setiawan, dua tersangka lainnya adalah Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Aris Mukiyono dan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air dan Tanah Hermawan.

Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar yang berkaitan dengan kewenangan jabatan.

Atas perkara tersebut, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal yang disangkakan antara lain Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketiganya juga dijerat Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penanganan perkara tersebut sebelumnya telah dilimpahkan dari Kejati Jawa Timur ke Kejari Surabaya.

Pelimpahan dilakukan bersama barang bukti atau dalam tahap II sebelum perkara berlanjut ke persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Meninggalnya Ony Setiawan membuat proses hukum terhadap dirinya tidak dapat dilanjutkan.

Sementara itu, perkara yang melibatkan tersangka lain tetap bergantung pada proses hukum masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.* (km/ad)

MEDAN — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penguatan tersebut dinilai penting untuk menjaga mutu makanan sekaligus membantu mengendalikan harga pangan di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bulog Sumut Pasok 4 Ton Beras SPHP dan 2.400 Liter Minyakita untuk Gerakan Pangan Murah

Hal itu mencakup penyusunan menu, pemilihan sumber bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga jadwal distribusi makanan.

Menurut Alfi, tata kelola yang baik dapat membantu SPPG menggunakan bahan pangan secara lebih efisien serta menjaga konsistensi standar keamanan dan kualitas gizi makanan yang disalurkan.

"Tata kelola dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, hingga jadwal distribusi yang baik akan menentukan bagaimana kebutuhan penggunaan bahan baku pangan sekaligus seberapa konsisten standar keamanan dan kualitas gizi bisa dipertahankan di setiap titik penyaluran," kata Alfi Syahriza pada kegiatan Peningkatan Tata Kelola SPPG untuk Jaminan Mutu MBG dan Stabilitas Harga Pangan Sumut 2026 di Asrama Haji Medan, Jumat, 18 September 2026.

Alfi mengatakan TPID Sumut mendukung penguatan tata kelola SPPG.

Menurut dia, rantai pasok MBG perlu melibatkan berbagai pelaku usaha di daerah, seperti petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha pangan lokal.

Pelibatan tersebut, kata Alfi, tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk program MBG, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

"Dengan begitu, manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat daerah," kata Alfi.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keamanan pangan dalam setiap tahapan pengelolaan makanan di dapur SPPG.

Menurut Alfi, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak boleh hanya dianggap sebagai dokumen persyaratan administrasi.

Standar higiene dan sanitasi harus diterapkan sebagai bagian dari kebiasaan kerja di setiap dapur SPPG.

Penerapan standar tersebut mencakup pemilihan bahan pangan, penyimpanan, proses pengolahan, kebersihan peralatan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

"Kualitas harus dijaga sejak awal proses, bukan hanya diperiksa ketika makanan sudah siap disajikan," ujarnya.

Alfi mengatakan keberhasilan program MBG membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

Pemerintah kabupaten dan kota, sektor kesehatan dan pendidikan, dunia usaha, serta akademisi dinilai perlu berperan dalam memastikan program berjalan dengan baik.

Ia juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, dan UMKM dalam rantai pasok SPPG.

"Kerjakan amanah ini dengan disiplin, ketelitian, integritas, dan hati. Setiap makanan yang disiapkan adalah makanan untuk keluarga kita sendiri," pesan Alfi kepada para pengelola SPPG.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Iman Gunadi mengatakan program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

Namun, besarnya kebutuhan bahan pangan untuk mendukung program tersebut perlu diantisipasi.

Peningkatan permintaan harus diikuti dengan ketersediaan pasokan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap harga pangan.

"Besarnya kebutuhan pangan dalam pelaksanaan program ini dapat menjadi penggerak ekonomi yang menghubungkan kebutuhan konsumsi dengan potensi produksi lokal. Namun, peningkatan permintaan tersebut perlu dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan pasokan dan harga pangan," kata Iman Gunadi.

Menurut Iman, diversifikasi menu dan pemanfaatan pangan lokal menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG.

Penguatan tata kelola dan rantai pasok juga diperlukan agar kebutuhan pangan program tersebut dapat dipenuhi tanpa mengabaikan stabilitas harga.

Dengan pengelolaan yang terintegrasi, pelaksanaan MBG di Sumut diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat produksi pangan lokal dan mendukung ketahanan pangan daerah.* (ad)

JAKARTA — Penyidikan dugaan korupsi proyek pekerjaan alat konstruksi periode 2018–2019 memasuki tahap pengumpulan alat bukti.

Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah sembilan lokasi yang tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor.

Baca Juga:

• MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Desain Ulang Bakamla, Soleman B. Ponto: Jangan Ulangi Perdebatan Dua Dekade

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon mengatakan penyidik mencari dan mengamankan dokumen serta barang lain yang berpotensi berkaitan dengan perkara tersebut.

"Penggeledahan dilakukan di sembilan lokasi untuk mencari dan mengamankan dokumen maupun barang lain yang berkaitan dengan perkara," kata Victor dalam keterangannya, Jumat, 18 September 2026.

Sembilan lokasi yang digeledah merupakan tempat yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut.

Beberapa di antaranya adalah kantor PT Agro Wahana Bumi di Bogor dan kantor virtual PT Green Line Indonesia di Jakarta Selatan.

Penyidik juga mendatangi sejumlah lokasi lain yang berada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, serta Tangerang Selatan.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen.

Barang yang diamankan antara lain dokumen perjanjian, kuitansi, cek, buku tabungan bisnis, dokumen kendaraan roda dua dan roda empat, serta dokumen lainnya.

Seluruh barang tersebut masih diperiksa penyidik untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.

Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Empat tersangka berasal dari PT Telkominfra, yakni MSS, DAA, JW, dan PNS.

Dua tersangka lainnya masing-masing berasal dari PT Green Line Indonesia berinisial AS dan PT Agro Wahana Bumi berinisial MDR.

Penetapan tersangka dilakukan dalam proses penyidikan proyek pekerjaan alat konstruksi yang melibatkan ketiga perusahaan tersebut pada periode 2018–2019.

Perkara ini juga berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara yang mencapai Rp37,35 miliar.

Angka tersebut berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Nilai dugaan kerugian negara tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara.

Selain mengumpulkan alat bukti, penyidik juga melakukan asset tracing atau penelusuran aset.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi aset yang diduga berkaitan dengan perkara sekaligus mendukung upaya pemulihan kerugian negara.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan barang yang ditemukan dalam penggeledahan tidak secara otomatis dianggap berkaitan dengan tindak pidana.

Penyidik masih harus memeriksa setiap barang dan mencocokkannya dengan alat bukti lain yang telah dikumpulkan dalam perkara.

"Setiap dokumen dan barang yang ditemukan akan didalami berdasarkan alat bukti. Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik secara transparan sesuai tahapan penyidikan," ujar Budi.

Menurut kepolisian, proses penyidikan dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Penggeledahan di sembilan lokasi merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang masih berlangsung.

Penyidik kini memeriksa dokumen perjanjian, bukti transaksi, dokumen kendaraan, serta barang lainnya yang diamankan dari lokasi penggeledahan.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui hubungan setiap barang dengan proyek pekerjaan alat konstruksi yang menjadi objek penyidikan.

Di sisi lain, penelusuran aset juga masih dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana serta mendukung pemulihan kerugian negara.

Kasus ini masih berada dalam proses hukum.

Dugaan keterlibatan para tersangka akan dibuktikan melalui tahapan penyidikan dan proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.* (ad)

JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan desain ulang kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuka perdebatan mengenai masa depan keamanan laut Indonesia.

Di tengah dorongan mempercepat pembentukan Undang-Undang Keamanan Laut atau RUU Kamla, muncul pertanyaan mengenai kebutuhan regulasi baru tersebut.

Baca Juga:

• Operasi Gabungan di Badung: Imigrasi Amankan 13 WNA Diduga Salahgunakan Izin Tinggal, Ada yang Overstay hingga Ratusan Hari

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, berpandangan persoalan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan membentuk regulasi baru.

Menurut Ponto, pembahasan RUU Kamla berisiko mengulang perdebatan yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade apabila pemerintah dan DPR tidak terlebih dahulu menjawab pembagian kewenangan di laut.

Pandangan tersebut disampaikan Ponto dalam wawancara dengan awak media pada Jumat, 18 September 2026, setelah MK mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025 pada 16 September 2026.

Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

MK memberikan waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan untuk melakukan desain ulang terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.

Jika desain ulang tidak dilakukan dalam tenggat tersebut, kewenangan Bakamla yang berkaitan dengan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan itu tidak memerintahkan pembubaran Bakamla. MK justru meminta adanya penataan ulang dengan desain yang memiliki sifat, tugas, fungsi, dan kewenangan yang pasti dan jelas.

Di sisi lain, Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah menyatakan siap mematuhi putusan MK dan menyebut putusan tersebut sebagai momentum untuk mempercepat pembentukan UU Keamanan Laut.

Ponto mengambil pandangan berbeda.

Menurut dia, putusan MK seharusnya menjadi momentum untuk memetakan kembali seluruh kewenangan negara di laut, bukan otomatis menjadi alasan untuk membentuk lembaga atau undang-undang baru.

"Jangan mengulang perdebatan dua dekade. Petakan kewenangan, tentukan siapa melakukan apa, kemudian putuskan apakah memang membutuhkan undang-undang baru," kata Ponto.

Menurut Ponto, pembahasan mengenai keamanan laut bukan persoalan baru.

Ia mengaku pernah mengikuti diskusi mengenai persoalan tersebut pada 2004 di Markas Besar TNI Angkatan Laut, yang menurutnya dipimpin almarhum Dimyati Hartono.

Pembahasan tersebut, kata Ponto, tidak menghasilkan keputusan.

Dari pengalaman itu, Ponto menilai persoalan RUU Kamla tidak semata-mata berkaitan dengan kemauan politik.

Menurut dia, masalah utamanya adalah kewenangan penegakan hukum di laut sudah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Ia membagi keamanan laut ke dalam dua persoalan besar, yakni ancaman terhadap kedaulatan negara dan pelanggaran hukum.

Untuk persoalan kedaulatan, Ponto menyebutnya sebagai ranah pertahanan yang dijalankan TNI Angkatan Laut.

Sementara penegakan hukum, menurut dia, telah terbagi dalam berbagai sektor, antara lain pelayaran, perikanan, kepabeanan, keimigrasian, lingkungan hidup, dan pertambangan.

"Tidak ada ruang kosong yang menunggu untuk diisi," tulis Ponto dalam catatannya.

Karena itu, menurut dia, sebuah undang-undang baru hanya akan memiliki ruang apabila pemerintah mengambil atau mengalihkan sebagian kewenangan yang selama ini berada pada instansi lain.

Di titik tersebut, kata Ponto, persoalan lama kembali muncul.

Ponto juga mengaitkan perdebatan tersebut dengan Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Menurut dia, ketentuan tersebut sejak awal telah mengatur kerangka penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan konvensi, hukum internasional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut juga membuka kemungkinan pembentukan badan koordinasi melalui Keputusan Presiden.

Bagi Ponto, istilah "badan koordinasi" memiliki arti penting.

Menurut dia, ketika kewenangan penegakan hukum telah tersebar pada sejumlah institusi, badan koordinasi seharusnya berfungsi menghubungkan dan menyelaraskan kerja lembaga-lembaga tersebut, bukan mengambil alih kewenangan sektoral.

Dari konstruksi tersebut kemudian berkembang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), yang selanjutnya berubah menjadi Bakamla.

Persoalan muncul, menurut Ponto, ketika Bakamla berkembang menjadi lembaga dengan kapal, sistem pemantauan, dan perangkat operasional yang memungkinkan dilakukannya tindakan terhadap kapal.

Di sinilah, menurutnya, batas antara fungsi koordinasi dan penegakan hukum menjadi persoalan.

MK sendiri dalam pertimbangannya menyebut terdapat ketidaksinkronan atau tumpang-tindih konsep kelembagaan Bakamla, terutama antara fungsi patroli keamanan dan keselamatan dengan hubungan tata kerja yang seharusnya bersifat koordinatif. MK juga menyoroti adanya fungsi penegakan hukum dalam kewenangan Bakamla.

Putusan MK dan Batas Kewenangan

Perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025 merupakan pengujian materiil UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang diajukan PT Pelayaran Surya Bintang Timur, yang diwakili Lukman Ladjoni.

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan dan memerintahkan desain ulang tugas, fungsi, serta kewenangan Bakamla paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

Dengan putusan yang dibacakan pada 16 September 2026, tenggat dua tahun tersebut berakhir pada 16 September 2028.

Bagi Ponto, persoalan tersebut harus dijawab melalui penataan kewenangan.

Jika Bakamla tetap diberikan fungsi penegakan hukum, menurut dia, harus ada kejelasan mengenai dasar hukum, status personel, kewenangan penyidikan, dan hubungan Bakamla dengan lembaga sektoral.

Sebaliknya, apabila fungsi Bakamla dikembalikan pada koordinasi, pemerintah harus menentukan lembaga mana yang menjalankan fungsi operasional penegakan hukum di masing-masing sektor.

Tiga Hambatan RUU Kamla

Ponto menyebut sedikitnya tiga persoalan yang perlu dijawab jika pemerintah dan DPR hendak melanjutkan RUU Kamla.

Pertama, persoalan pembagian kewenangan.

Menurut Ponto, penyidikan di bidang pelayaran telah memiliki perangkat PPNS pada Kementerian Perhubungan. Di sektor perikanan terdapat kewenangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan kepabeanan memiliki aparat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk tindak pidana umum terdapat Polri, sementara pertahanan menjadi ranah TNI.

Karena itu, pemberian kewenangan baru kepada Bakamla harus disertai kejelasan mengenai hubungan kewenangan tersebut dengan lembaga yang telah ada.

Kedua, persoalan personel dan penyidikan.

Ponto mempertanyakan konstruksi apabila Bakamla diberikan kewenangan sebagai PPNS.

Menurut dia, status dan kompetensi PPNS tidak dapat dilepaskan dari bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan institusinya.

Karena itu, jika Bakamla hendak diberi kewenangan sektoral agar memiliki dasar penyidikan, konsekuensinya adalah perubahan konstruksi kelembagaan.

Dalam pandangan Ponto, kondisi tersebut berpotensi membuat Bakamla memiliki fungsi yang menyerupai lembaga sektoral yang sudah ada.

Ketiga, persoalan kebijakan yang telah berjalan.

Ponto menyoroti UU Nomor 66 Tahun 2024 dan perubahan kebijakan mengenai pengawasan pelayaran.

Menurut dia, pembentukan konstruksi baru mengenai sea and coast guard harus terlebih dahulu memperhitungkan perubahan regulasi yang telah dilakukan pada 2024.

Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan regulasi baru tidak menciptakan konflik dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

"Jangan Cari Kewenangan Setelah Undang-Undang Dibuat"

Ponto menilai urutan pembahasan RUU Kamla justru harus dibalik.

Pemerintah dan DPR, menurut dia, seharusnya terlebih dahulu memetakan kewenangan yang sudah dimiliki seluruh lembaga di laut. Setelah itu baru ditentukan apakah terdapat fungsi yang benar-benar belum memiliki institusi pelaksana.

"Jangan membuat undang-undang terlebih dahulu kemudian baru mencari-cari kewenangan yang akan diberikan," ujarnya.

Pandangan tersebut menjadi kritik terhadap pendekatan yang menjadikan pembentukan lembaga sebagai titik awal.

Bagi Ponto, titik awal pembahasan seharusnya adalah kebutuhan negara dan pembagian kewenangan yang jelas.

Usulan Penataan Bakamla

Dalam catatannya, Ponto menawarkan pilihan penataan Bakamla.

Ia berpendapat, jika Bakamla tetap berada dalam konstruksi militer, fungsi penyidikan menjadi persoalan. Sementara kehadiran bersenjata di laut, menurutnya, sudah dijalankan TNI AL.

Sebaliknya, jika Bakamla sepenuhnya dijadikan lembaga sipil dengan kewenangan penegakan hukum sektoral, ia menilai terdapat risiko pengulangan fungsi lembaga yang sudah ada.

Karena itu, Ponto mengusulkan sejumlah langkah, antara lain pengalihan kapal dan sistem pemantauan kepada institusi yang dianggap sesuai dengan fungsi masing-masing, pengembalian persenjataan kepada TNI AL, serta penataan personel secara formal.

Ia juga mengusulkan pencabutan ketentuan mengenai Bakamla dalam UU Kelautan dan Perpres Nomor 178 Tahun 2014.

Namun, Ponto menegaskan bahwa usulan pembubaran tersebut merupakan pandangan pribadinya, bukan isi Putusan MK.

Putusan MK yang berlaku saat ini adalah perintah untuk melakukan desain ulang, bukan perintah pembubaran Bakamla.

Ada Argumen Tandingan

Ponto mengakui terdapat argumen berbeda mengenai masa depan Bakamla.

Pihak yang mempertahankan keberadaan lembaga tersebut dapat berargumentasi bahwa Indonesia membutuhkan penjaga laut sipil yang mampu menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum serta berinteraksi dengan coast guard negara lain tanpa selalu membawa persoalan ke ranah militer.

Selain itu, Bakamla telah memiliki aset, personel, pengalaman operasional, dan jejaring kerja sama yang telah dibangun.

Ponto tidak menafikan pertimbangan tersebut.

Namun, menurut dia, pertanyaan akhirnya tetap sama: apakah pemerintah dan DPR mampu menyelesaikan persoalan pembagian kewenangan dalam waktu dua tahun yang diberikan MK?

Tenggat tersebut, berdasarkan amar putusan MK, adalah 16 September 2028.

Dua Tahun Menentukan Arah Keamanan Laut

Putusan MK menempatkan pemerintah dan DPR pada fase baru. Perdebatan tidak lagi semata mengenai apakah Bakamla membutuhkan kewenangan lebih besar, tetapi bagaimana negara mendesain lembaga keamanan laut agar tugas, fungsi, dan kewenangannya memiliki batas yang jelas.

Bakamla menyatakan akan mematuhi putusan MK. Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah juga menyebut putusan tersebut sebagai momentum untuk mempercepat pembentukan UU Keamanan Laut.

Sementara Ponto melihat persoalan dari arah berbeda. Sebelum membuat undang-undang baru, seluruh kewenangan yang telah tersebar harus terlebih dahulu dipetakan.

Sebab, menurut dia, persoalan yang telah berlangsung selama dua dekade tidak akan selesai hanya dengan mengganti nama lembaga atau menambah kewenangan.

"Persoalan utamanya adalah kewenangan dan dasar hukumnya," pungkas Ponto.

Kini pemerintah dan DPR memiliki waktu paling lama dua tahun untuk melakukan desain ulang tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla. Batas waktu yang ditetapkan MK adalah 16 September 2028.* (ad)

BADUNG — Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan pada Kamis malam, 17 September 2026.

Operasi tersebut menyasar tiga wilayah di Kabupaten Badung, yakni Umalas, Seminyak, dan Canggu.

Baca Juga:

• Rakernas III PJS Digelar di Batam November 2026, Bahas UKW hingga Advokasi Hukum Wartawan

Dalam operasi tersebut, tim gabungan mengamankan 13 WNA. Mereka kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Tim mulai bergerak menuju lokasi sasaran masing-masing pada pukul 17.00 WITA.

Di Canggu, petugas menemukan seorang WNA perempuan asal Rusia berinisial IP di sebuah vila.

Ia diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk berkegiatan sebagai PSK dengan sistem pemesanan melalui aplikasi WhatsApp.

Pendalaman di lapangan kemudian mengarahkan petugas ke sebuah apartemen.

Di lokasi tersebut, seorang WNA laki-laki asal Ukraina berinisial OG diamankan karena diduga memfasilitasi kegiatan tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan sistem keimigrasian, IP diketahui memegang izin tinggal Remote Worker yang masih berlaku hingga 8 November 2026.

Sementara itu, ITAS Investor milik OG tercatat telah berakhir pada 14 Oktober 2025.

Di Seminyak, tim menelusuri sebuah platform daring yang diduga digunakan sebagai media promosi layanan prostitusi.

Petugas kemudian melakukan pengawasan di sebuah vila di Jalan Bidadari.

Di lokasi tersebut, petugas menemukan tiga WNA perempuan asal Nigeria berinisial JFP, ECM, dan HOU.

Ketiganya diketahui memegang izin tinggal kunjungan Program Magang yang telah habis masa berlakunya.

Masa overstay masing-masing tercatat selama 58 hari, 94 hari, dan 134 hari.

Sementara itu, di Umalas, tim bergerak berdasarkan penelusuran melalui kanal Telegram dan melakukan pengawasan di sebuah vila.

Petugas menemukan empat WNA perempuan yang terdiri atas tiga WN Rusia berinisial DK, AG, dan KS serta satu WN Kazakhstan berinisial AS.

Keempatnya masing-masing memegang izin tinggal kunjungan dengan masa berlaku yang berbeda.

Di wilayah yang sama, petugas kemudian kembali menemukan empat WNA perempuan asal Nigeria berinisial HBO, MOL, GO, dan TE.

Mereka diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan modus serupa.

Seluruh WNA yang diamankan dari tiga wilayah tersebut kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Mereka menjalani pemeriksaan terhadap identitas, dokumen perjalanan, serta keterangan awal untuk kepentingan pendalaman.

Dari total 13 WNA yang diamankan, delapan orang merupakan WNA perempuan dari operasi di Umalas.

Mereka terdiri atas empat WN Nigeria, tiga WN Rusia, dan satu WN Kazakhstan.

Sebanyak tiga WNA perempuan lainnya diamankan dari Seminyak dan seluruhnya merupakan WN Nigeria.

Sementara dari Canggu, petugas mengamankan seorang WNA perempuan asal Rusia dan seorang WNA laki-laki asal Ukraina yang diduga berperan sebagai pihak yang memfasilitasi layanan prostitusi tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri mengatakan operasi tersebut berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendalaman di lapangan.

Metode yang digunakan petugas meliputi pengumpulan bahan keterangan, penyamaran petugas, serta verifikasi melalui platform daring.

"Ke-13 WNA tersebut saat ini menjalani pemeriksaan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta potensi pelanggaran pidana lainnya. Mereka terancam sanksi tegas deportasi dan penangkalan selama 5 (lima)tahun, hingga proses hukum pidana sesuai peraturan yang berlaku," tegas Novyandri.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenim Bali Ramdhani mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Bali untuk menjaga wilayah tetap kondusif dan aman serta menghormati hukum dan nilai sosial budaya setempat.

"Kami mendukung penuh pariwisata Bali, namun kami tidak memberi ruang bagi WNA yang menyalah gunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau merusak citra pariwisata Bali," ungkapnya.

Ramdhani menegaskan pengawasan terhadap orang asing akan terus diperkuat sebagai bentuk kehadiran Imigrasi di tengah masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko agar Imigrasi hadir untuk rakyat melalui pelayanan berkualitas, pengawasan optimal, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Imigrasi Bali juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah Bali dan masyarakat yang telah mendukung tugas keimigrasian melalui pemberian informasi serta kolaborasi di lapangan.* (ad)

MEDAN — Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memasok 4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpang) Provinsi Sumatera Utara.

Selain beras SPHP, kegiatan tersebut juga menyediakan 2.400 liter Minyakita.

Baca Juga:

• Inspektorat Tegaskan Istri Bupati Deliserdang Tak Terlibat dalam Penyimpangan Pengadaan Jilbab Rp525 Juta

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto mengatakan penambahan titik distribusi penting untuk memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau, khususnya warga di wilayah Kecamatan Medan Johor.

"Semakin banyak titik distribusinya kan lebih baik, dan GPM oleh Distanpang hari ini kami pasok sesuai permintaan yaitu 4 ton beras SPHP. Kami juga bekerjasama dengan beberapa pengecer terdaftar untuk juga menyediakan Minyakita sebanyak 2.400 liter di GPM ini" ujar Budi di Medan, Jumat (18/9).

Menurut Budi, Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut berlangsung di dua lokasi, yakni Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, dan di depan Kantor Distanpang Provinsi Sumut.

Ia mengatakan lokasi pelaksanaan GPM dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendekatkan akses warga terhadap beras SPHP dan Minyakita.

Budi mengatakan Bulog Sumut bersama Distanpang Provinsi Sumut juga berkomitmen menjadikan Toko Tani Indonesia (TTI) milik Distanpang sebagai Rumah Pangan Kita (RPK).

Dengan status tersebut, TTI diharapkan dapat menjadi salah satu titik penjualan beras SPHP dan Minyakita yang dipasok secara rutin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

"Jadi, bisa mendsitribusi beras SPHP sekaligus Minyakita. Untuk itu, masyarakat bisa membeli pangan tersebut dan juga sebagai upaya menjaga stabilitas," ucapnya.

Menurut Budi, penambahan TTI Distanpang sebagai RPK akan memperluas titik distribusi beras SPHP dan Minyakita di wilayah tersebut.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

Bulog, kata dia, terus berupaya menjaga ketersediaan beras SPHP secara bertahap melalui pasar dan jaringan pengecer yang telah terdaftar.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan, karena pasokan beras SPHP terus diupayakan tersedia secara bertahap di pasar dan jaringan pengecer terdaftar lainnya," ucapnya.

Selain menambah titik distribusi, Bulog Sumut terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan melakukan pemantauan pasar secara rutin di sejumlah daerah.

Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga, ketersediaan komoditas, serta memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar hingga ke saluran penjualan, termasuk pedagang pengecer di pasar tradisional.* (ad)

BATAM — Kota Batam, Kepulauan Riau, resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS).

Agenda nasional organisasi pers tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 4–5 November 2026.

Baca Juga:

• Wacana PAW Anggota DPRD Sumut Dodhy Thahir Mengemuka, Pengamat: Belum Ada Putusan Inkrah

Peserta terdiri atas perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJS dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba mengatakan, Batam dipilih setelah pengurus melakukan kajian dari berbagai aspek.

Salah satu pertimbangan utama adalah posisi geografis Batam yang dinilai strategis dan mudah diakses dari berbagai daerah.

"Setelah sebelumnya Jakarta menjadi tuan rumah, kami melakukan kajian dari berbagai aspek. Salah satu pertimbangan utamanya adalah aspek geografis, hingga akhirnya kami sepakat memutuskan Kota Batam sebagai tuan rumah," ujar Mahmud usai memimpin rapat persiapan Rakernas PJS di Batam, Jumat (18/9/2026).

Mahmud mengatakan, Rakernas III PJS tidak hanya menjadi agenda konsolidasi organisasi.

Pertemuan tersebut juga akan membahas sejumlah program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas wartawan.

Dua program utama yang akan dibahas adalah penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara lebih luas serta penguatan advokasi hukum bagi wartawan yang menghadapi persoalan akibat karya jurnalistiknya.

Menurut Mahmud, kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya PJS meningkatkan kompetensi sekaligus memberikan dukungan kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Selain membahas program kerja organisasi, Rakernas III juga akan membicarakan langkah PJS menuju proses verifikasi faktual Dewan Pers.

Agenda nasional tersebut sekaligus akan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPP PJS periode 2026–2027.

"Agenda rakernas kali ini akan diselaraskan dengan pelantikan jajaran pengurus DPP yang baru bergabung, termasuk beberapa tokoh dan figur dari Kepulauan Riau," imbuhnya.

Rapat koordinasi persiapan Rakernas III PJS telah digelar di Batam pada Jumat, 18 September 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba, Sekretaris Jenderal PJS Rikky Fermana, Bendahara Umum Sofyan Siahaan, serta jajaran pengurus DPD dan DPC PJS Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam.

Rakernas yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang diharapkan menjadi forum untuk merumuskan program kerja strategis organisasi, meningkatkan kompetensi wartawan, serta memperkuat dukungan hukum bagi anggota PJS dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Dengan ditetapkannya Batam sebagai tuan rumah, pelaksanaan Rakernas III PJS juga menjadi bagian dari konsolidasi organisasi pers yang diikuti pengurus dari berbagai daerah di Indonesia.* (ad)

DELISERDANG — Kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi.

Kali ini, puluhan siswa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, mengalami sakit perut dan sebagian muntah-muntah setelah mengonsumsi menu MBG.

Baca Juga:

• Inspektorat Tegaskan Istri Bupati Deliserdang Tak Terlibat dalam Penyimpangan Pengadaan Jilbab Rp525 Juta

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya 38 siswa dari empat sekolah dilaporkan mengalami keluhan kesehatan.

Mereka berasal dari SDN 101976 Desa Bandar Kuala sebanyak 7 orang, SDN 106197 Desa Paku sebanyak 13 orang, SDN 101961 Desa Timbang Deli sebanyak 17 orang, dan SDN 107827 Desa Titi Besi sebanyak 1 orang.

Kepala Dinas Pendidikan Deliserdang A Syukri Fitrian mengatakan para siswa yang mengalami keluhan sudah mendapatkan penanganan medis.

"Sudah ditangani dan sudah ada juga yang pulang," ujar Kadis Pendidikan Deliserdang, A Syukri Fitrian.

Namun, Syukri belum dapat memastikan jumlah siswa yang sebenarnya mengalami dugaan keracunan.

Ia mengatakan seluruh siswa yang sakit telah mendapatkan penanganan di Puskesmas Galang.

Sebagian siswa disebut sudah diperbolehkan pulang, sementara beberapa lainnya masih menjalani perawatan.

Keluhan yang dialami siswa antara lain sakit perut dan muntah-muntah.

Informasi awal menyebutkan keluhan muncul setelah siswa mengonsumsi susu kotak yang menjadi bagian dari menu MBG.

Setelah kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Deliserdang langsung mengamankan sampel makanan yang dikonsumsi para siswa.

Sampel tersebut selanjutnya akan dikirim ke laboratorium untuk mengetahui penyebab munculnya keluhan kesehatan pada para siswa.

Kepala Dinas Kesehatan Deliserdang Tetti Keliat mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah keluhan para siswa disebabkan oleh menu MBG yang dikonsumsi.

"Kita sudah ambil sampelnya biar dibawa ke Lab. Kita belum bisa memastikan ini, tunggu hasil labnya lah," ujar Tetti, Jumat (18/9/2026).

Tetti mengatakan sebanyak 25 siswa sempat dibawa oleh pihak sekolah ke Puskesmas Galang untuk mendapatkan perawatan.

Menurut dia, sebagian besar siswa telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik.

Hingga Jumat, 18 September 2026, masih terdapat tiga siswa yang menjalani perawatan di Puskesmas Galang.

"Dari 25 orang yang dibawa ke Puskesmas terakhir tinggal 3 anak saja yang masih dirawat. Semua kan kondisinya nggak sama makanya ada yang bisa pulang," kata Tetti.

Informasi mengenai dugaan keracunan tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah.

Kasus ini menjadi perhatian karena terjadi di beberapa sekolah dalam satu wilayah.

Namun, penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para siswa belum diketahui.

Dinas Kesehatan Deliserdang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel menu MBG yang telah diamankan.

Jumlah siswa yang dilaporkan mengalami keluhan juga masih perlu dipastikan.

Data awal menyebutkan sedikitnya 38 siswa dari empat sekolah terdampak, sementara Dinas Kesehatan menyebut 25 siswa sempat dibawa ke Puskesmas Galang.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti dari dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mana menu MBG yang dikonsumsi para siswa tersebut berasal.

Pemeriksaan sampel makanan menjadi salah satu langkah untuk mengetahui penyebab kejadian dan memastikan apakah keluhan kesehatan para siswa berkaitan dengan makanan yang mereka konsumsi.* (tm/ad)

DELISERDANG — Kasus dugaan penyimpangan pengadaan jilbab senilai Rp525 juta di Pemerintah Kabupaten Deliserdang pada tahun anggaran 2025 mencuat setelah Inspektorat Deliserdang melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut.

Inspektur Deliserdang Edwin Nasution mengatakan, pemeriksaan Inspektorat menemukan adanya penyimpangan prosedur dalam proses pengadaan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Izinkan Pejabat Pemprov Sumut Beli Mobil Dinas Baru, Tapi Ada Syaratnya

Menurut Edwin, pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan tersebut adalah Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Deliserdang berinisial FRP yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Dia (FRP) PPK pada pengadaan belanja jilbab tahun anggaran 2025. Intinya telah melakukan penyimpangan prosedur pada proses pengadaan barang dan jasa sehingga terdapat kelebihan pembayaran. Berdasarkan keterangan para pihak terkait dan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan jilbab tidak ada sama sekali berhubungan dengan PKK Kabupaten Deliserdang khususnya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Deliserdang," ujar Edwin Nasution, Jumat (18/9/2026).

Edwin mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, FRP telah direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi disiplin berat.

Kasus tersebut awalnya menjadi perhatian setelah informasi mengenai pengadaan jilbab ramai diberitakan dan beredar di media sosial.

Inspektorat kemudian menindaklanjutinya karena kegiatan tersebut merupakan belanja barang yang dialokasikan untuk diserahkan kepada masyarakat.

Pengadaan jilbab tersebut memiliki pagu anggaran Rp525 juta dan dikerjakan oleh pihak ketiga.

Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka mendukung visi Bupati Deliserdang untuk mewujudkan Deliserdang yang religius.

Pelaksanaannya disebut dilakukan melalui lima kegiatan yang mencakup 22 kecamatan dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 12.200 orang.

Edwin mengatakan hasil pemeriksaan mengenai penyimpangan dan nilai kelebihan pembayaran telah dituangkan dalam laporan Inspektorat.

"Untuk penyimpangan dan jumlah kelebihan pembayaran sudah dituangkan dalam laporan Inspektorat. Selain Kabag juga ada pihak lain yang kita rekomendasikan untuk dikenakan sanksi tapi sanksi ringan. Untuk penyedia pengadaan (perusahaan yang dapat proyek) telah kita rekomendasikan untuk di blacklist," kata Edwin.

Akibat temuan tersebut, FRP terancam dicopot dari jabatannya.

Ia juga diwajibkan mengembalikan kelebihan pembayaran kepada rekanan yang nilainya disebut hampir Rp100 juta.

Saat ini, hasil pemeriksaan Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Inspektorat Deliserdang.

"Setelah ada hasil dari tim pemeriksa maka akan diteruskan ke Bupati untuk selanjutnya dikeluarkan surat keputusan," kata Edwin.

Edwin juga menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen yang telah diteliti, pengadaan jilbab tersebut tidak memiliki hubungan dengan organisasi PKK Kabupaten Deliserdang maupun Ketua TP PKK Deliserdang Jelita Siregar, yang juga Istri Bupati Deliserdang.

Nama Jelita sebelumnya ikut disebut-sebut dalam isu tersebut karena jilbab kerap dibagikan dalam sejumlah kegiatan yang dihadirinya di kecamatan.

Namun, Edwin mengatakan hasil pemeriksaan tidak menemukan keterkaitan antara pengadaan tersebut dengan PKK Deliserdang.

Pernyataan ini menjadi penting karena sebelumnya muncul tudingan di masyarakat mengenai dugaan hubungan antara pengadaan jilbab dengan kegiatan Ketua TP PKK Deliserdang.

Kasus pengadaan jilbab tersebut juga menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu Sumatera Utara (Amara Sumut).

Beberapa hari sebelumnya, kelompok mahasiswa tersebut menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Deliserdang.

Mereka juga mendatangi Kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri Deliserdang.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan spanduk yang berisi tuntutan agar Jelita Siregar ditangkap dan diadili.

Koordinator Aksi Amara Sumut, Imam, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti dugaan penyimpangan pengadaan 15.000 potong jilbab dengan nilai anggaran Rp525 juta yang bersumber dari APBD 2025.

"Nilai tersebut apabila dihitung secara keseluruhan mencapai sekitar Rp 35.000 per potong, sehingga menimbulkan pertanyaan publik mengenai kewajaran harga, proses pengadaan, spesifikasi barang serta penetapan harga dalam kegiatan tersebut," katanya.

Imam juga menyampaikan dugaan adanya hubungan antara pihak penyedia dengan lingkungan organisasi PKK Deliserdang.

Ia menyebut informasi mengenai penyedia yang diduga memiliki hubungan dengan salah satu pihak di lingkungan PPK dan Ketua TP PKK Deliserdang.

Selain persoalan harga, mahasiswa juga menyoroti barang yang dibagikan.

Menurut mereka, jilbab yang ditemukan bertuliskan "Asri" dan tidak menggunakan identitas atau logo resmi Pemkab Deliserdang.

"Berdasarkan informasi yang kami himpun, terdapat dugaan bahwa jilbab tersebut telah dibagikan dalam momentum politik sebelumnya, sementara pertanggung jawaban atau pembiayaannya kemudian dibebankan melalui APBD tahun 2025," ungkapnya.

Imam mengatakan dugaan tersebut perlu diperiksa lebih lanjut secara objektif untuk memastikan ada atau tidaknya konflik kepentingan dalam proses pengadaan.

Di sisi lain, berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Deliserdang, penyimpangan yang ditemukan berkaitan dengan prosedur pengadaan dan kelebihan pembayaran.

Inspektorat juga menyatakan tidak menemukan keterkaitan pengadaan jilbab tersebut dengan PKK Kabupaten Deliserdang maupun Ketua TP PKK Deliserdang.* (tm/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memperbolehkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membeli mobil dinas baru.

Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni kendaraan dinas lama harus terlebih dahulu dilelang.

Baca Juga:

• Udara Medan Masuk Kategori Tidak Sehat, DPRD Minta Siswa Gunakan Masker

"Kalau ada yang mau membeli kendaraan dinas, banyak yang ajuin, jual dulu yang lama, berapa jual yang lama segitu lah boleh beli kendaraan dinas," kata Bobby Nasution saat memberikan sambutan dalam pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut, Jumat (18/9/2026).

Menurut Bobby, aturan tersebut disampaikan setelah dirinya menerima keluhan mengenai sejumlah mobil dinas yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penggantian.

Ia kemudian meminta agar kendaraan lama tidak langsung diganti dengan menggunakan anggaran baru. Kendaraan tersebut harus dilelang terlebih dahulu.

"Saya dengar banyak Pak mobil kami yang rusak, Innova tahun sekian, Fortuner tahun sekian, boleh beli baru nggak? Boleh, tapi yang lama jual dulu, lelang dulu, hasil lelangnya berapa ya belilah mobil seharga itu," ujarnya.

Bobby mengatakan mekanisme tersebut diperlukan agar pengadaan kendaraan dinas tidak menjadi beban bagi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ia meminta Biro Umum Pemprov Sumut memperhatikan efisiensi anggaran dalam menyediakan fasilitas kendaraan bagi pejabat.

"Saya minta hal seperti ini tidak menjadi beban anggaran, beban yang dibuang-buang untuk hanya memfasilitasi baik itu kami pimpinan, saya, Pak Wagub, dan juga para pimpinan OPD," tuturnya.

Bobby menegaskan, kebutuhan kendaraan dinas tetap dapat dipenuhi apabila memang diperlukan.

Namun, proses pengadaannya harus memperhatikan kondisi kendaraan lama dan hasil lelang.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby setelah melantik tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pelantikan berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kompleks Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jumat (18/9/2026).

Wakil Gubernur Sumut Surya turut hadir dalam pelantikan tersebut.

"Saya Gubernur Sumatera Utara dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari sebagai jabatan baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby Nasution dalam prosesi pelantikan, Jumat (18/9).

Tiga pejabat yang dilantik yakni Terang Dewi Susantri Ujung sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut.

Sebelumnya, Terang menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut.

Kemudian, Evan Botung Daulay dilantik sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Sumut.

Sebelumnya, Evan menjabat Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut.

Sementara Rudi Hadian Siregar dilantik sebagai Kepala Biro Umum Setda Sumut.

Sebelumnya, Rudi menjabat Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Sumut.

Dengan pelantikan tersebut, Bobby meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan yang diberikan serta mendukung pelaksanaan pemerintahan di lingkungan Pemprov Sumut.* (d/ad)

MEDAN — Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra meminta Pemerintah Kota Medan segera mengambil langkah konkret menyikapi kondisi kualitas udara di Kota Medan yang masuk kategori "Tidak Sehat" akibat sebaran asap yang telah mencapai sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Hadi mengatakan kondisi tersebut perlu segera ditangani karena kualitas udara yang buruk berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Karo Datangi BGN di Jakarta, Tuntut Kompensasi untuk Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG

"BMKG sudah menyampaikan bahwa sebaran asap telah sampai ke Sumatera Utara. Akibatnya, saat ini kualitas udara di Kota Medan masuk dalam kategori 'Tidak Sehat'. Kita minta Pemko Medan untuk mengambil langkah konkret terkait kondisi ini," ucap Hadi Suhendra kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).

Pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, langkah cepat diperlukan agar masyarakat terhindar dari berbagai penyakit di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk.

Menurut Hadi, kekhawatiran tersebut semakin besar karena berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Medan, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 196.547 kasus.

"Apalagi kita juga baru mendapatkan data dari Dinkes Medan bahwa sepanjang Januari – Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kota Medan mencapai 196.547 kasus. Bagaimana pula dengan kondisi kualitas udara yang saat ini sedang 'Tidak Sehat' akibat sebaran asap, kita khawatir angka ISPA akan melonjak di bulan ini," ujarnya.

Hadi meminta Dinas Kesehatan Kota Medan segera melakukan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat mengenai kondisi kualitas udara saat ini.

Menurut dia, sosialisasi dapat dilakukan melalui seluruh puskesmas dengan melibatkan perangkat kewilayahan.

Masyarakat juga perlu diberikan informasi mengenai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk.

"Melalui seluruh puskesmas dan dibantu dengan perangkat kewilayahan, Dinkes Medan harus menyosialisasikan situasi ini kepada masyarakat. Kemudian, sosialisasikan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan seperti mengurangi aktivitas di luar rumah, penggunaan masker di luar ruangan, hingga menerapkan pola hidup bersih dan sehat," jelasnya.

Selain pencegahan, Hadi meminta Dinas Kesehatan Medan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Kota Medan.

Ia meminta perhatian diberikan kepada rumah sakit milik pemerintah maupun swasta agar mampu menangani masyarakat yang mengalami ISPA atau gangguan kesehatan lainnya akibat kondisi udara.

"Dinkes Medan harus segera meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah situasi udara 'Tidak Sehat' seperti saat ini. Pastikan seluruh rumah sakit di Kota Medan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkena ISPA atau penyakit lainnya yang timbul karena situasi ini. Jangan lagi ada alasan kamar rawat inap penuh dan lain sebagainya," tegasnya.

Hadi juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan mengambil langkah perlindungan terhadap para siswa.

Ia meminta Disdikbud mengeluarkan Surat Edaran kepada sekolah-sekolah agar siswa menggunakan masker selama kondisi kualitas udara masih berada pada kategori "Tidak Sehat".

"Disdikbud Medan harus segera mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan seluruh siswa untuk menggunakan masker. Bila perlu, para siswa dapat diliburkan sementara waktu atau mengikuti proses belajar mengajar dengan sistem daring di tengah situasi kualitas udara 'Tidak Sehat' seperti saat ini," tutupnya.

Sebelumnya, Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Medan dr Shereivia Faradillah mengatakan terjadi peningkatan kasus ISPA di Kota Medan sepanjang 2026.

Untuk periode Januari hingga Agustus 2026 saja, Dinkes Medan mencatat 196.547 kasus ISPA.

"Total dari Januari – Agustus, kasus ISPA di Kota Medan sudah mencapai 196.547 kasus. Data ini sudah termasuk karena penyakit lain seperti peneumonia," ungkapnya.* (sp/ad)

MEDAN — Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br Tarigan, mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo.

Kedatangan Iriani ke Kantor BGN dilakukan untuk menyampaikan tuntutan masyarakat, khususnya para orang tua siswa korban dugaan keracunan MBG.

Baca Juga:

• Wacana PAW Anggota DPRD Sumut Dodhy Thahir Mengemuka, Pengamat: Belum Ada Putusan Inkrah

Menurut Iriani, kedatangannya ke Jakarta merupakan bentuk kesungguhan DPRD Karo dalam membawa aspirasi masyarakat, terutama para orang tua dan pelajar yang terdampak dugaan keracunan MBG.

Tuntutan kompensasi tersebut, kata dia, merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Karo bersama masyarakat dan orang tua siswa korban.

DPRD Karo meminta BGN memberikan perhatian khusus terhadap kondisi para korban.

Iriani mengatakan dampak kejadian tersebut tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga orang tua.

Kondisi psikologis anak dan orang tua turut terganggu karena sebagian siswa harus berulang kali menjalani perawatan di rumah sakit.

Kondisi tersebut juga dinilai membebani perekonomian keluarga. Sebagian besar orang tua siswa korban diketahui bekerja sebagai petani dan buruh tani.

Iriani mengatakan, penanganan kesehatan terhadap siswa terdampak sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karo bersama instansi terkait.

Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain medical check-up ulang dan persiapan pendampingan pemulihan psikologis bagi siswa.

Namun, Iriani meminta penanganan tersebut terus dikawal sampai kondisi para siswa benar-benar pulih.

"Untuk tuntutan orang tua mengenai pemulihan psikis, saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Medical check-up ulang juga sudah dilaksanakan. Kami berterima kasih untuk itu. Tetapi penanganannya harus tetap dikawal sampai anak-anak benar-benar pulih," katanya dalam keterangan tertulis di Kantor BGN Pusat, Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Selain persoalan kesehatan dan kompensasi, DPRD Karo juga meminta kejelasan mengenai hasil pemeriksaan sampel makanan yang berkaitan dengan dugaan keracunan MBG.

Iriani mengatakan pihaknya meminta penjelasan mengenai hasil pemeriksaan yang telah disampaikan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk tindak lanjut pemeriksaan di tingkat pusat.

Untuk proses hukum, DPRD Karo menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.

DPRD juga meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat setelah seluruh proses selesai.

"Yang kami bawa ke sini adalah aspirasi rakyat. Kami tidak datang dengan embel-embel apa pun. Kami hanya ingin mendapatkan jawaban yang bisa kami sampaikan kembali kepada orang tua yang menunggu di daerah. Kalau belum ada jawaban, tentu kami akan datang lagi," tegas Iriani.

Dalam pertemuan tersebut, Iriani didampingi anggota DPR RI Drs Rapidin Simbolon MM.

Rapidin menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG, termasuk mempertimbangkan keberlanjutan program apabila persoalan serius terus terjadi di tengah masyarakat.

Rapidin menyatakan menolak keberadaan MBG.

Namun, apabila program tersebut tetap dilanjutkan, ia mengusulkan perubahan mekanisme dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai secara langsung kepada orang tua siswa.

Menurut dia, penerima manfaat juga perlu dipilah karena tidak seluruh pelajar memiliki kebutuhan yang sama terhadap program tersebut.

Dengan demikian, anggaran dapat dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan yang dinilai lebih mendesak.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima seluruh masukan dan aspirasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Karo.

BGN juga menyatakan akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.

Namun, mengenai tuntutan kompensasi bagi siswa korban dugaan keracunan, BGN belum dapat memberikan jawaban karena persoalan tersebut perlu dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga negara lainnya.

"Kami menerima aspirasi dan masukan yang disampaikan DPRD Kabupaten Karo. Ini menjadi perhatian kami untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG. Terkait tuntutan kompensasi, saat ini belum dapat kami jawab karena hal tersebut perlu melibatkan kementerian dan lembaga negara lainnya. Aspirasi ini akan kami koordinasikan lebih lanjut," pungkas Agustina Arumsari.* (sp/ad)

MEDAN — Wacana Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Dodhy Thahir, menjadi perhatian setelah politikus tersebut terseret dalam proses hukum.

Namun, pengamat politik dan pemerintahan Rafriandi Nasution menilai, proses PAW tidak dapat dilakukan begitu saja hanya karena seorang anggota legislatif sedang menjalani proses penyidikan.

Baca Juga:

• Pelajar Ditakut-takuti dengan Tuduhan Tabrak Ibu di Medan Sunggal, Motor Dibawa Kabur 2 Pelaku

"PAW itu tidak serta-merta bisa dilakukan hanya karena yang bersangkutan sedang berproses hukum di kepolisian. Ada mekanisme dan ketentuannya," kata Rafriandi, Jumat (18/9/2026).

Rafriandi mengatakan, proses hukum menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan langkah terhadap anggota DPRD yang tersandung perkara pidana.

Menurut dia, jika perkara masih berada pada tahap penyidikan, proses hukum tersebut belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, masih terdapat kemungkinan mengenai bagaimana perkara tersebut akan berlanjut.

"Kalau masih di Polda, masih proses penyidikan, itu kan belum inkrah. Artinya masih debatabel, masih ada kemungkinan proses hukumnya seperti apa," ujarnya.

Ia menjelaskan, perkara yang tengah dihadapi Dodhy Thahir harus terlebih dahulu mengikuti tahapan hukum yang berlaku.

Proses tersebut dapat dimulai dari penyidikan, pelimpahan perkara apabila memenuhi unsur, persidangan, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Rafriandi menilai, kondisi tersebut juga dapat memunculkan dinamika politik di internal partai.

Partai politik memiliki kepentingan terhadap kadernya yang duduk di lembaga legislatif, sementara proses hukum terhadap kader tersebut tetap harus dihormati.

Menurut dia, partai memiliki kewenangan untuk menentukan sikap terhadap kader.

Namun, keputusan tersebut tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mekanisme PAW yang berlaku.

"Kalau sudah ada putusan inkrah dan disampaikan kepada pimpinan partai maupun pimpinan DPRD, maka itu bisa menjadi dasar bagi partai untuk mengambil kebijakan. Apakah kemudian akan diganti atau bagaimana, itu menjadi keputusan pimpinan partai," katanya.

Rafriandi menambahkan, keputusan mengenai PAW tidak selalu berhenti di tingkat daerah.

Dalam struktur organisasi partai politik, keputusan strategis mengenai pergantian anggota legislatif dapat melibatkan pimpinan partai di tingkat yang lebih tinggi.

Karena itu, menurut dia, wacana PAW terhadap Dodhy Thahir perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika internal partai sekaligus mempertimbangkan proses hukum yang masih berjalan.

"Di situ tentu ada dinamika politik. Ada kepentingan partai, ada kepentingan fraksi, dan ada juga pertimbangan terhadap kader yang bersangkutan. Tetapi jangan sampai kepentingan politik itu mendahului proses hukum," tegasnya.

Rafriandi mengingatkan agar wacana PAW tidak dilakukan secara tergesa-gesa hanya karena adanya tekanan atau dorongan politik.

Menurut dia, anggota DPRD yang sedang menjalani proses hukum tetap memiliki hak sebagai warga negara.

Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, proses hukum harus dihormati dan dijalankan sesuai ketentuan.

"Partai tidak bisa sembarangan melakukan PAW. Kita harus melihat aturan dan proses hukumnya. Bagaimanapun juga, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum," ujarnya.

Ia juga mengatakan, perkara yang sedang dihadapi seseorang masih dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum tertentu.

Salah satunya restorative justice apabila perkara tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Karena itu, Rafriandi menilai proses hukum yang belum selesai tidak semestinya langsung dijadikan dasar final untuk mengambil keputusan politik.

"Kalau proses hukumnya belum selesai, masih ada kemungkinan penyelesaian lain, termasuk restorative justice kalau memang memenuhi syarat. Jadi jangan sampai kita mengambil kesimpulan sebelum proses hukumnya selesai," katanya.

Menurut Rafriandi, dorongan untuk melakukan PAW dalam situasi tersebut merupakan bagian dari dinamika internal partai.

Namun, keputusan akhirnya tetap perlu mempertimbangkan ketentuan hukum serta mekanisme administratif yang berlaku.* (sp/ad)

MEDAN — Sebanyak 760 atlet pelajar dari seluruh kecamatan di Kota Medan mengikuti Kejuaraan Sepak Bola Pelajar Antarkecamatan Piala Wali Kota Medan I Tahun 2026.

Kejuaraan sepak bola pelajar yang untuk pertama kalinya digelar tersebut dibuka Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Lapangan Balai Desa, Medan Helvetia, Jumat, 18 September 2026.

Baca Juga:

• Tindak Lanjut Rakor Integritas, Pemko Medan Minta OPD Segera Selesaikan Pekerjaan yang Belum Tuntas

Untuk tingkat SD, terdapat 21 tim yang mewakili kecamatan. Sementara tingkat SMP diikuti 20 tim kecamatan.

Pertandingan berlangsung di dua lokasi, yakni Lapangan Sepak Bola Balai Desa Helvetia dan Lapangan Sepak Bola Gajah Mada Krakatau Medan.

Babak final direncanakan digelar di Stadion Kebun Bunga.

Saat membuka kejuaraan, Rico Waas mengatakan kompetisi tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk memperebutkan trofi.

Menurut dia, pengalaman bertanding dan penerapan kemampuan yang selama ini dilatih para pelajar menjadi bagian penting dari kompetisi tersebut.

"Intinya acara ini bukan mencari pialanya. Tapi bagaimana pengalaman di dalam kejuaraan, bagaimana sportivitas dilatih, adil, dan bagaimana skill yang selama ini sudah dilatih bisa dijalankan dan dipraktikkan secara langsung," kata Wali Kota.

Rico juga meminta para camat memberikan dukungan kepada tim yang mewakili wilayah masing-masing.

Para peserta, kata dia, tidak hanya bertanding sebagai individu, tetapi juga membawa nama kecamatan.

"Pertandingannya adalah membawa nama kecamatan masing-masing. Ini marwah kecamatan masing-masing," ujarnya.

Rico berharap para atlet pelajar mengikuti seluruh pertandingan dengan semangat.

Ia juga meminta mereka menjadikan kompetisi tersebut sebagai bagian dari proses untuk mengembangkan prestasi olahraga di masa depan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan H.T. Chairuniza mengatakan kejuaraan tersebut digelar untuk mengembangkan potensi sekaligus meningkatkan kemampuan dan daya saing atlet pelajar di tingkat kecamatan.

Menurut Chairuniza, kompetisi tersebut juga menjadi sarana untuk menanamkan disiplin dan sportivitas kepada pelajar.

Selain itu, kegiatan olahraga diharapkan dapat mengarahkan generasi muda untuk mengisi waktu dengan aktivitas positif.

Upaya tersebut juga berkaitan dengan pencegahan berbagai persoalan sosial yang melibatkan remaja, seperti geng motor, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba.

Khusus cabang sepak bola, Chairuniza berharap kejuaraan Piala Wali Kota Medan I 2026 dapat menjadi wadah untuk meningkatkan potensi atlet pelajar yang nantinya bisa memperkuat prestasi olahraga Kota Medan.

Dengan melibatkan seluruh kecamatan, kompetisi ini sekaligus menjadi ruang bagi para pelajar untuk mendapatkan pengalaman bertanding dan mengembangkan kemampuan sepak bola sejak usia dini.* (ad)

MEDAN — Unit Reskrim Polsek Sunggal menangkap dua orang yang diduga terlibat penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor.

Kedua pelaku, seorang pria dan wanita, disebut menyasar pelajar di wilayah hukum Polsek Sunggal.

Baca Juga:

• Bersama 33 Kepala Daerah se-Sumut, Bupati Asahan Teken Komitmen Cegah Korupsi dan Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

"Benar, para pelaku sudah berhasil kami amankan berdasarkan laporan dari korban serta informasi akurat dari masyarakat terkait keberadaan mereka," ujar Iptu Wanter Simanungkalit.Wanter mengatakan kedua pelaku diduga menjalankan aksinya dengan menghentikan korban yang masih berstatus pelajar di tengah jalan.

Korban kemudian dituding sebagai anggota geng motor yang telah menabrak ibu atau mamak salah satu pelaku.

Dengan alasan tersebut, korban diduga dibuat panik hingga akhirnya menyerahkan sepeda motornya kepada pelaku.

"Dari hasil interogasi sementara, uang maupun barang hasil kejahatan tersebut nekat digunakan oleh para pelaku untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam (dugem) serta pesta narkoba," tegas Iptu Wanter Simanungkalit.

Berdasarkan data press release kepolisian dengan nomor LP/B/1357/IX/2026/SPKT/POLSEK SUNGGAL/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, kejadian tersebut berlangsung pada Kamis, 3 September 2026 sekitar pukul 16.00 WIB.

Lokasinya berada di Jalan Tempua, dekat Kompleks Platinum, Kelurahan Sei Kambing B, Kecamatan Medan Sunggal.

Saat itu, korban yang sedang melintas dihentikan oleh dua pelaku berinisial AT, 27 tahun, karyawati swasta asal Balige Silaktang, Kabupaten Tapanuli Utara, dan R, 27 tahun, seorang wiraswasta yang berdomisili di Jalan Tengah, Medan Kota.

Kedua pelaku diduga menuduh korban atau keluarganya telah menabrak ibu salah satu pelaku menggunakan sepeda motor.

Dalam kondisi panik dan takut, korban kemudian mengikuti kemauan pelaku.Korban dibawa berkeliling.

Sepeda motor miliknya kemudian dititipkan di kawasan Jalan Rajawali dengan alasan pelaku hendak menjemput orang tua.

Baca Juga:

• Alexander Halim Hadapi Eksekusi 10 Tahun Penjara, Kejari Langkat Layangkan Panggilan

Korban setelah itu kembali dibonceng dan diturunkan di depan Masjid Ar-Irma.

Ketika korban kembali ke lokasi penitipan sepeda motor, kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempat.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian berupa satu unit sepeda motor beserta surat-suratnya.

Korban kemudian membuat laporan resmi ke Polsek Sunggal. Polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi di lapangan.

Pada Sabtu, 12 September 2026, petugas mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan kedua pelaku.

"Piket Unit Reskrim langsung bergerak cepat menuju TKP dan berhasil mengamankan kedua pelaku tanpa perlawanan, berikut barang bukti satu lembar Surat Keterangan Leasing dari CV Benteng Honda Marelan untuk diproses hukum lebih lanjut," pungkas Iptu Wanter Simanungkalit.

Kedua tersangka kini ditahan di Mapolsek Sunggal untuk menjalani proses hukum.

Polisi menjerat keduanya dengan Pasal 372 subsider Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana.

Keduanya terancam hukuman penjara paling lama empat tahun.* (ad)

MEDAN — Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) akan menggelar forum akademik internasional bertajuk The 1st International Conference on the Strait of Malacca (ICSM 2026).

Konferensi pertama mengenai Selat Malaka ini akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi kawasan strategis tersebut, mulai dari regulasi maritim, ekonomi biru, lingkungan, hingga keberadaan masyarakat adat pesisir dan laut.

Baca Juga:

• Gelegar Vespa Mania 5 di Binjai Ditargetkan Hadirkan 3.000 Peserta, Bobby Nasution Beri Dukungan

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran penting dunia.

Kawasan tersebut dilintasi lebih dari 80.000 kapal dan menjadi jalur distribusi sekitar 70 juta kontainer global setiap tahun.

Namun, menurut ISMI, aktivitas perdagangan dan pelayaran yang besar juga perlu diimbangi dengan perhatian terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat pesisir dan komunitas bahari tradisional.

"Kehidupan, hak atas ruang hidup, serta urat nadi masyarakat adat pesisir dan komunitas bahari tradisional seperti Orang Laut yang merupakan penjaga tertua (the oldest guardians) kawasan selat ini secara turun-temurun, membutuhkan perlindungan nyata," ungkap Yanhar kepada wartawan di Medan, Jumat (18/9/2026).

ICSM 2026 akan berlangsung pada 24-25 September 2026 di Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan konferensi berdekatan dengan momentum Hari Maritim Nasional yang diperingati setiap 23 September.

Konferensi mengangkat tema "Assessing the Future of the Strait of Malacca: IMO Global Regulations, Blue Economy, and the Existence of Marine and Coastal Indigenous Peoples" atau mengkaji masa depan Selat Malaka dari sisi regulasi global IMO, ekonomi biru, serta keberadaan masyarakat adat pesisir dan laut.

Menurut Yanhar, pembahasan Selat Malaka tidak cukup hanya dilihat dari sisi jalur transportasi dan aktivitas ekonomi.

Kawasan tersebut juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan ekologis yang perlu menjadi bagian dari kebijakan.

"Konferensi ini hadir untuk mendobrak sekat-sekat sektoral dengan merajut kembali Selat Malaka pada khitahnya sebagai ruang kebudayaan, ruang hidup, dan ekologi sosial yang dinamis. Melalui pendekatan multidisiplin, forum ini menyelaraskan harmonisasi regulasi keselamatan dan lingkungan IMO seperti Konvensi MARPOL dan SOLAS, akselerasi paradigma Ekonomi Biru (Blue Economy), serta penegakan keadilan sosial bagi komunitas adat maritim tempatan," tutur Yanhar.

Ia mengatakan konferensi tersebut juga mengontekstualisasikan kembali amanat historis Presiden Soekarno dalam Musyawarah Nasional Maritim I pada 23 September 1963 mengenai pentingnya Indonesia kembali menjadi bangsa samudra yang berjiwa bahari.

Ketua Umum PB ISMI, Nizhamul, S.E., M.M., mendorong agar konferensi menghasilkan resolusi strategis dan komprehensif.

Hasil pembahasan tersebut nantinya diharapkan dituangkan dalam bentuk policy brief yang dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat dan lembaga internasional dalam menyusun kebijakan terkait Selat Malaka.

Ketua Dewan Pembina PB ISMI, Tun Dr. H. Rahmat Shah, turut mendukung penyelenggaraan konferensi tersebut.

Ia menekankan pentingnya menjaga ekosistem Selat Malaka dari emisi serta dampak aktivitas transportasi dunia.

Menurut dia, kelestarian laut Selat Malaka berkaitan langsung dengan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

Provinsi Kepulauan Riau dipilih sebagai lokasi konferensi karena memiliki posisi geografis dan geopolitik yang strategis.

Yanhar mengatakan Kepri merupakan salah satu pintu utama lalu lintas pelayaran yang berkaitan dengan Selat Malaka.

Selain itu, sekitar 96 persen wilayah provinsi tersebut berupa lautan.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyambut baik penyelenggaraan konferensi tersebut.

Ia menegaskan posisi Kepri sebagai salah satu wilayah penting di kawasan maritim Indonesia.

"Bersama tiga provinsi yang berbatasan langsung lainnya, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, Kepri memegang peran vital sebagai pilar utama penopang kedaulatan maritim, keamanan perbatasan, serta benteng kelestarian kebudayaan tempatan dan tamadun Melayu Indonesia," begitu dikatakan.

ICSM 2026 digelar melalui kolaborasi ISMI dengan Batam Tourism Polytechnic (BTP), Institut Teknologi Batam (ITEBA), dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), serta mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Forum tersebut akan mempertemukan akademisi dari berbagai negara, pakar ekonomi, ilmuwan lingkungan, pembuat kebijakan, serta sejumlah lembaga yang berkaitan dengan isu maritim.

Peserta dan narasumber berasal antara lain dari Kementerian Politik Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Dinas Perbatasan, perwakilan IMO-PBB, dan lembaga kajian maritim.

Selain menjadi ruang pertukaran hasil penelitian, karya ilmiah yang terpilih dalam konferensi tersebut akan diterbitkan dalam prosiding ilmiah internasional yang dilengkapi ISBN/ISSN, DOI aktif, dan indeks Google Scholar.

Koordinator konferensi, Tengku Ryo Rizqan, mengatakan pada akhir kegiatan direncanakan penandatanganan Deklarasi 4 Gubernur se-Kawasan Selat Malaka.

Deklarasi tersebut akan melibatkan empat provinsi yang berada di kawasan Selat Malaka, yakni Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh.

Deklarasi itu antara lain berisi pernyataan bersama mengenai pentingnya memperkuat Selat Malaka sebagai kawasan terdepan Indonesia.

Selain itu, deklarasi akan memuat komitmen untuk mencegah Selat Malaka dimanfaatkan sebagai jalur peredaran narkoba di Indonesia.

Dengan konferensi tersebut, PB ISMI berharap pembahasan mengenai masa depan Selat Malaka dapat mempertemukan kepentingan ekonomi, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, serta hak masyarakat pesisir dan komunitas bahari tradisional.* (ad)