JAKARTA - korupsi/" target="_blank">Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa aktivis 98 Faizal Assegaf sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Selasa (7/4/2026).

Selain Faizal, penyidik juga memeriksa dua saksi lain, yakni pegawai DJBC, Muhammad Mahzun dan Rahmat.

Baca Juga:

• Status Ridwan Kamil di Kasus BJB Belum Jelas, KPK: Semua Masih Proses

"Terkait pemeriksaan saksi, penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan barang atau fasilitas oleh saksi dari salah satu tersangka dalam perkara Bea dan Cukai," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menurut dia, penyidik juga menggali tujuan pemberian fasilitas tersebut, termasuk latar belakang relasi antara pemberi dan penerima.

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dari unsur pejabat DJBC maupun pihak swasta.

Beberapa di antaranya adalah Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono, Kasi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti pemilik PT Blueray, John Field.

Terbaru, KPK juga menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, kasus ini bermula dari upaya pihak swasta untuk meloloskan barang impor tanpa pemeriksaan.

"Perusahaan menginginkan barang yang masuk tidak dilakukan pengecekan, sehingga dapat dengan mudah melewati proses pemeriksaan di Bea Cukai," ujar Asep.

Ia menambahkan, dugaan pemufakatan jahat antara pihak swasta dan sejumlah pejabat DJBC terjadi sejak Oktober 2025, dengan tujuan mengatur jalur masuk barang impor ke Indonesia.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

(k/dh)

BANDA ACEH - Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan bantuan donasi untuk pembangunan pagar sementara dan tiang bendera di SMK Muhammadiyah Aceh, Selasa (7/4/2026).

Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Baca Juga:

• Said Abdullah: Penerima LPG 3 Kg Harus Diverifikasi Sidik Jari atau Retina

"Sekolah kami masih dalam tahap pengembangan. Ketiadaan pagar tentu menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan siswa dan guru," ujar Muzadi.

Ia menambahkan, bantuan dari BSI sangat membantu pihak sekolah dalam menyediakan solusi sementara sambil menunggu realisasi pembangunan pagar permanen.

Perwakilan BSI menyampaikan, program bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, sekaligus kontribusi dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih kondusif.

"Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi sekolah, khususnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban," ujarnya.

Pihak sekolah pun menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut.

Dengan adanya pagar sementara dan tiang bendera, aktivitas belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, sekaligus mendukung pelaksanaan kegiatan upacara dan pembinaan karakter siswa.

Ke depan, SMK Muhammadiyah Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik.*

(dh)

JAKARTA - Pemerintah tengah memproses pengisian jabatan strategis di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyusul mundurnya dua direktur jenderal.

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan telah mengusulkan sejumlah nama calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Purbaya Buka-bukaan Soal BBM Ditahan, Ternyata Instruksi Presiden

"Usulan sudah saya sampaikan, tetapi siapa yang dipilih menjadi kewenangan Presiden," ujar Dody di kompleks DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Dua posisi yang akan diisi yakni Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), yang sebelumnya ditinggalkan oleh pejabatnya.

Pengunduran diri tersebut, menurut Dody, tidak terjadi secara mendadak. Ia mengaitkannya dengan temuan kerugian negara di lingkungan Kementerian PU yang diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dody menjelaskan, pihaknya menerima dua surat dari BPK terkait temuan tersebut. Surat pertama pada Januari 2025 mencatat potensi kerugian negara hampir Rp 3 triliun. Sementara dalam surat kedua pada Agustus 2025, nilai tersebut menurun menjadi sekitar Rp 1 triliun.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU telah membentuk berbagai tim untuk mempercepat pengembalian kerugian negara, termasuk pembentukan majelis ad hoc dan tim di satuan kerja (satker). Namun, upaya tersebut dinilai belum optimal.

"Kami kemudian mengambil langkah dengan membentuk tim baru agar proses pengembalian kerugian negara bisa berjalan lebih cepat tanpa mengganggu pekerjaan rutin," kata Dody.

Selain itu, ia juga mengaktifkan kembali Komite Audit di internal kementerian. Dalam proses pengawasan, Dody menyebut turut melibatkan pihak dari Kejaksaan Agung guna memperkuat integritas.

Dody menegaskan bahwa seluruh proses tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia juga memastikan setiap langkah telah dilaporkan kepada Presiden, baik secara lisan maupun tertulis.

"Kami tetap menjaga prinsip hukum yang berlaku, sembari memastikan tata kelola berjalan lebih baik ke depan," ujarnya.*

(d/dh)

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan menghormati langkah hukum kasasi yang diajukan aparat penegak hukum dalam perkara Delpedro Marhaen Rismansyah dan kawan-kawan.

Menurut Yusril, meskipun Kejaksaan merupakan bagian dari eksekutif, para jaksa tetap memiliki independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Baca Juga:

• Heboh Kasasi Delpedro, DPR: Putusan Bebas Tak Bisa Diganggu!

Yusril menjelaskan, perkara Delpedro dan rekan-rekannya memiliki kompleksitas hukum karena proses penyelidikan hingga persidangan awal masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama.

Sementara itu, putusan pengadilan dijatuhkan setelah KUHAP baru mulai berlaku pada awal 2026.

Kondisi tersebut, kata dia, memunculkan perdebatan akademik terkait apakah jaksa masih dapat mengajukan kasasi atas putusan bebas, mengingat KUHAP baru melarang upaya hukum tersebut.

"Apakah jaksa tetap boleh mengajukan kasasi karena perkara dimulai dengan KUHAP lama, atau harus mengikuti KUHAP baru yang melarang kasasi atas putusan bebas, ini menjadi perdebatan," ujarnya.

Ia menegaskan, keputusan akhir terkait diterima atau tidaknya kasasi tersebut sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Agung.

Menurut Yusril, Mahkamah Agung dapat mengambil beberapa opsi, mulai dari menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) hingga tetap memeriksa substansi perkara.

"Karena jaksa telah mengajukan kasasi, maka kita tunggu saja putusan Mahkamah Agung. Pemerintah akan menghormati apapun hasilnya," kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengajukan kasasi atas vonis bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Delpedro Marhaen Rismansyah dan tiga terdakwa lainnya dalam kasus dugaan penghasutan demonstrasi Agustus 2025.

Pihak kejaksaan menilai putusan tersebut belum mempertimbangkan sejumlah fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan. Permohonan kasasi telah diajukan pada pertengahan Maret 2026 dan kini menunggu putusan Mahkamah Agung.

Yusril menambahkan, ke depan, jika seluruh proses hukum telah menggunakan KUHAP baru, maka terhadap putusan bebas tidak seharusnya lagi diajukan upaya hukum demi menjaga kepastian hukum.

"Bagaimanapun, kepastian hukum adalah bagian dari keadilan yang harus ditegakkan," ujarnya.*

(k/dh)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menelaah sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan hingga saat ini penyidik belum melakukan pemanggilan lanjutan terhadap Ridwan Kamil karena proses analisis data masih berlangsung.

Baca Juga:

• KPK Temukan Uang Ratusan Juta di Kamar Ono Surono, Asal-usul Masih Diselidiki

Menurut dia, kepastian mengenai status hukum Ridwan Kamil dalam perkara ini akan bergantung pada hasil penyelidikan yang sedang berjalan serta perkembangan fakta di persidangan.

"Semua berproses, jadi kita tunggu saja hasilnya," kata Setyo.

Sebelumnya, KPK mengungkap adanya dugaan aktivitas penukaran mata uang dalam jumlah besar yang dilakukan Ridwan Kamil dalam periode 2021 hingga 2024. Temuan tersebut diduga berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya masih mendalami berbagai aktivitas, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat serta sumber dana yang digunakan.

"Pendalaman dilakukan untuk mengetahui kepentingan, aliran dana, serta keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani," ujar Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan sejumlah pihak swasta. Mereka diduga terlibat dalam praktik pengondisian proyek iklan yang menyebabkan kerugian negara.

KPK memperkirakan total kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai sekitar Rp 222 miliar. Penyidikan kini memasuki tahap lanjutan setelah sebelumnya fokus pada dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan.

KPK menegaskan akan terus mengusut perkara ini secara profesional dan transparan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.*

(dh)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dari penggeledahan di rumah Ono Surono di Bandung, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, uang tersebut ditemukan di ruang pribadi Ono Surono saat proses penggeledahan berlangsung.

Baca Juga:

• KPK Panggil 7 ASN dalam Kasus Korupsi Bupati Pekalongan

Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul uang tersebut serta keterkaitannya dengan perkara yang tengah ditangani.

Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Ade Kuswara Kunang, ayahnya HM Kunang, serta seorang pihak swasta bernama Sarjan.

Mereka diduga menerima uang ijon proyek senilai Rp 9,5 miliar untuk proyek yang direncanakan berjalan pada 2026.

Sehari setelah penggeledahan di Bandung, penyidik KPK juga menggeledah rumah Ono Surono di Indramayu. Dari lokasi tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.

Kuasa hukum Ono Surono menyatakan bahwa uang yang ditemukan merupakan tabungan arisan milik istri kliennya. Namun, KPK menegaskan akan tetap mendalami keterangan tersebut untuk memastikan sumber dana secara jelas.

Saat ini, Ono Surono masih berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan suap tersebut.*

(d/dh)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hingga menembus level Rp 17.000 per dolar AS pada perdagangan Selasa (7/4/2026).

Merespons kondisi tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Baca Juga:

• Pasar Saham Loyo, IHSG Parkir di 6.971 Terimbas Isu AS vs Iran

Ia menjelaskan, Bank Indonesia akan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan moneter yang dimiliki, termasuk intervensi di pasar valuta asing.

Intervensi tersebut dilakukan melalui pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta Non Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar dolar AS pada pagi hari tercatat berada di level Rp 17.078 atau menguat 0,25 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Destry menambahkan, tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari kondisi global, termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang turut memengaruhi pergerakan pasar keuangan dan nilai tukar.

Meski demikian, ia menilai Indonesia masih memiliki penopang dari sisi fundamental ekonomi, terutama sebagai negara eksportir komoditas.

"Kenaikan harga komoditas akibat kondisi global dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia sehingga mampu mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar," kata dia.

Bank Indonesia memastikan akan terus menjaga stabilitas rupiah melalui kebijakan yang konsisten dan terukur guna meredam volatilitas di pasar keuangan.*

(d/dh)

JAKARTA— Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap buronan kasus narkotika, Andre Fernando alias "The Doctor", dalam operasi gabungan bersama otoritas Malaysia.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Eko Hadi Santoso mengatakan, penangkapan dilakukan di Penang, Malaysia, pada Minggu (5/4/2026) sekitar pukul 14.30 waktu setempat.

Baca Juga:

• Tak Mau Salah Tangkap, Bareskrim Usul Batas Tegas Pengguna dan Bandar Narkoba

Menurut Eko, saat penangkapan, Andre tidak membawa dokumen perjalanan berupa paspor. Oleh karena itu, proses pemulangannya ke Indonesia dilakukan menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang.

Dari hasil penyelidikan, Andre diketahui telah berada di Malaysia sejak Februari 2024. Ia juga sempat berupaya menghilangkan jejak dengan membuang telepon genggamnya saat mengetahui dirinya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Ponsel tersebut dibuang di jalan tol dari Kuala Lumpur menuju Selangor untuk menghilangkan barang bukti," kata Eko.

Andre merupakan bagian dari jaringan narkotika yang melibatkan bandar besar Ko Erwin. Ia diduga berperan sebagai pemasok narkoba jenis sabu yang kemudian diedarkan di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat.

Dalam catatan penyidik, transaksi antara Andre dan jaringan Ko Erwin terjadi setidaknya dua kali pada Januari 2026, dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah dan total barang mencapai beberapa kilogram sabu.

Selain sabu, Andre juga diduga mendistribusikan narkotika jenis lain seperti cairan vape yang mengandung etomidate serta "happy water". Modus penyelundupan dilakukan melalui jalur laut dan kargo, termasuk dengan menyamarkan barang dalam kemasan boneka dan kotak hadiah.

Eko menyebut, Andre memiliki jaringan distribusi di wilayah Riau, dengan jalur masuk melalui Dumai dari Malaysia.

Penangkapan ini menjadi bagian dari upaya pengungkapan jaringan narkotika lintas negara yang melibatkan berbagai pihak dan modus operandi yang terus berkembang.*

(d/dh)

JAKARTA — Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI melimpahkan empat prajurit Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang menjadi tersangka kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus ke Oditurat Militer (Otmil) II-07 Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Kepala Pusat Penerangan TNI Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, pelimpahan tersebut mencakup berkas perkara, para tersangka, serta barang bukti.

Baca Juga:

• Menteri HAM Natalius Pigai soal Kasus Andrie Yunus: Hukum Jalan, Jangan Ragukan Kami

Ia menjelaskan, setelah pelimpahan dilakukan, jaksa di Otmil II-07 Jakarta akan memeriksa kelengkapan berkas, baik secara formal maupun materiel. Apabila dinyatakan lengkap, perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk proses persidangan.

Empat tersangka yang dilimpahkan masing-masing berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Mereka diketahui berasal dari matra TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

Menurut Aulia, pelimpahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam menegakkan hukum secara profesional, terbuka, dan akuntabel.

"Ini juga sebagai bentuk ketegasan terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI," kata dia.

Dalam kasus ini, dua dari empat tersangka diduga berperan sebagai pelaku utama penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, sementara dua lainnya masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Meski demikian, Puspom TNI belum mengungkap secara rinci peran masing-masing tersangka, termasuk motif dan kronologi lengkap peristiwa tersebut.

Penyidik juga memastikan masih terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk dugaan aktor intelektual di balik penyerangan tersebut.

Kasus ini turut berimbas pada dinamika internal TNI. Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Yudi Abrimantyo dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah mencuatnya kasus tersebut.*

(k/dh)

JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengusulkan pengaturan ambang batas baru dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika guna membedakan secara jelas antara penyalahguna, pengedar, dan bandar.

Usulan tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Eko Hadi Santoso dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Kasus Memanas! Pengacara JK Laporkan 5 Orang ke Polisi

Namun, aturan tersebut belum memberikan batasan yang tegas terkait jumlah kepemilikan yang dapat membedakan pengguna dengan pengedar.

"Tidak ada batasan yang jelas mengenai jumlah kepemilikan yang bisa menjadi indikator apakah seseorang merupakan korban penyalahgunaan atau bagian dari jaringan peredaran," ujar Eko.

Ia juga menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika belum mengatur secara spesifik ketentuan rehabilitasi bagi pecandu psikotropika.

Dalam usulannya, Polri mengajukan ambang batas yang lebih rendah dibandingkan dengan draf sebelumnya. Untuk ganja, misalnya, diusulkan batas kepemilikan sebesar 3 gram dari sebelumnya 25 gram.

Sementara itu, untuk sabu diusulkan 1 gram dari sebelumnya 8,4 gram, dan ekstasi sebanyak 5 butir dari sebelumnya 10 butir.

Selain itu, untuk heroin diusulkan batas 1,5 gram dari sebelumnya 5 gram, serta zat etomidate yang sebelumnya belum diatur diusulkan memiliki ambang batas 0,5 gram.

Menurut Eko, pengaturan ambang batas ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkotika.

"Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam membedakan antara korban penyalahgunaan dan pelaku peredaran narkotika," katanya.*

(d/dh)

DELI SERDANG — Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan melakukan kunjungan ke SMKN 1 Beringin dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2026.

Baca Juga:

• Debu dan Jalan Berlubang, Warga Patumbak Desak PT KM dan Pemkab Deli Serdang Turun Tangan

Dalam keterangannya, Asron mengapresiasi kunjungan Bupati Deli Serdang sebagai bentuk dukungan terhadap kesiapan sekolah dan Kecamatan Beringin yang direncanakan menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.

"Terima kasih kepada Bapak Bupati Deli Serdang atas kunjungannya dalam rangka sinergitas dan penguatan untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Deli Serdang," ujarnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak sekolah semakin solid, sehingga pelaksanaan MTQ 2026 dapat berjalan lancar dan sukses.*

(dh)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah meninjau langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tahap I dalam rangka seleksi penerimaan calon Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Biddokkes Polda Aceh, Lamteumen, Banda Aceh, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Hadiri Mubes Majelis Adat, Dorong Peran Adat di Tengah Dinamika Sosial

Kabid Humas Polda Aceh Joko Krisdiyanto mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan.

"Pengecekan ini bertujuan memastikan pelaksanaan seleksi berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel, serta bebas dari praktik yang tidak sesuai aturan," ujarnya.

Ia menjelaskan, jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap I sebanyak 127 orang, terdiri dari 113 pria dan 14 wanita.

Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses seleksi penerimaan Taruna/Taruni Akpol guna memastikan para peserta memiliki kondisi fisik yang memenuhi standar pendidikan kepolisian.

Dengan adanya pengawasan langsung dari pimpinan, diharapkan seluruh rangkaian seleksi dapat berjalan secara bersih dan profesional, serta menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas dan berintegritas.*

(dh)

BATU BARA - Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya percepatan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya pada saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2027 yang digelar di Aula Kantor Bupati, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri RUPS Tahunan PT Bank Sumut Tahun Buku 2025

Turut hadir unsur Forkopimda, Plh. Sekda Batu Bara, para kepala OPD, camat, serta kepala Bappeda/Bapperida dari Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Simalungun.

Hadir pula perwakilan instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin Siagian menekankan pentingnya dukungan sektor perbankan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia meminta perbankan menjalankan arahan Menteri UMKM untuk memberikan akses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Dukungan perbankan sangat dibutuhkan agar pelaku UMKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah," tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Baharuddin menyampaikan bahwa tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap kedua telah mulai dilaksanakan.

Fokus pembangunan meliputi peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, kualitas pelayanan publik, nilai tambah ekonomi, serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

Selain itu, juga mencakup penguatan tata kelola birokrasi, pengelolaan kebudayaan, penegakan supremasi hukum, wawasan kebangsaan, kerja sama, sosial kemasyarakatan, serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Bupati Baharuddin juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Batu Bara memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.

Oleh karena itu, ia mendorong sinergi seluruh pihak untuk mengembangkan berbagai potensi daerah, termasuk sektor industri, kawasan industri, pelabuhan, pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, dan UMKM.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian turut memaparkan sejumlah program prioritas unggulan, antara lain pembangunan berbasis desa, pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP), penyediaan pasar tradisional di setiap kecamatan serta pasar induk di ibu kota kabupaten, dan penyediaan jaminan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC).

Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, menyiapkan puskesmas rawat inap fungsional di setiap kecamatan, serta menghadirkan program PKH Plus yang bersumber dari APBD bagi masyarakat yang belum terakomodasi program PKH dari Kementerian Sosial RI.

Program lainnya mencakup pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, peningkatan produktivitas dan kualitas hidup nelayan serta petani, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Kegiatan Musrenbang RKPD ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Asisten III, Muhammad Suib.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Musrenbang serta pemaparan dari sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Bapperida Provinsi Sumatera Utara, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Melalui Musrenbang ini, Bupati Batu Bara berharap terwujud perencanaan pembangunan yang terarah, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.*

(dh)

MEDAN – Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan oleh PT Bank Sumut, di Ballroom Lantai 10 Gedung PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol No. 18, Medan, Senin (6/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Polemik Tahanan Rumah Yaqut Cholil Qoumas, Ketua KPK: Kita Tunggu Prosesnya

Turut hadir pula organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam arahannya berharap PT Bank Sumut tidak terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia mendorong agar Bank Sumut terus berinovasi dengan memperbanyak produk yang mampu bersaing dengan perbankan lainnya.

"Upaya yang kita harapkan, pertama dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga agar tidak berbiaya tinggi, dan kedua produk harus lebih beragam, tidak hanya mengandalkan APBD dan aparatur sipil negara (ASN)," ujar Gubsu Bobby Nasution.

Kehadiran Bupati Batu Bara dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mendukung penguatan kinerja dan pengembangan PT Bank Sumut sebagai bank daerah yang profesional dan berdaya saing.*

(dh)

MEDAN — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara sepakat bersinergi dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Kesepakatan tersebut terungkap dalam audiensi Tim MPM PWM Sumut ke KPPU Wilayah I, Selasa (07/04/2026).

Baca Juga:

• Oknum Polda Sumut Diduga Curi Rp11,2 Juta Milik Terdakwa, Iptu VTG dan Boru Purba Belum Jadi Tersangka

Mereka diterima oleh Kepala KPPU Wilayah I Ridho Pamungkas bersama seluruh jajaran di ruang rapat Kantor KPPU Wilayah I, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Maulana Malik Muttaqin menjelaskan bahwa majelis seperti MPM merupakan salah satu Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) Muhammadiyah. Majelis ini bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok untuk mencapai tujuan organisasi.

Tugas utama MPM sendiri, jelas Maulana, adalah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program. Sebagai kegiatan pemberdayaan, MPM membutuhkan kolaborasi atau sinergi dengan berbagai pihak, termasuk KPPU.

Saat ini, lanjut Maulana, MPM tengah menggalang berbagai pihak untuk bersinergi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sebelum audiensi ke KPPU, MPM telah menjajaki kerja sama dengan Koperasi Surya Mandiri serta para pelaku UMKM Ladang Edukasi Sunggal.

Selain itu, MPM juga telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Palawija dan UPT Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut, serta pusat pembibitan aren.

"Karena itu, MPM Sumut juga berharap dapat bersinergi dengan KPPU," kata Maulana.

Sambut Baik

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPPU Wilayah I Ridho Pamungkas menyambut baik rencana kerja sama dengan MPM PWM Sumut. Menurutnya, KPPU Sumut sangat tertarik membangun jejaring hingga ke tingkat akar rumput (grassroot).

Jejaring tersebut, setidaknya, dapat menjadi sumber informasi bagi KPPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas persaingan usaha.

Pada kesempatan itu, Ridho Pamungkas juga menjelaskan bahwa KPPU Wilayah I saat ini tengah mengkaji pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, KPPU juga melakukan kajian terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kajian terhadap dua program pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut dilakukan dari berbagai sisi.

"Jangan sampai terjadi usaha besar zalim kepada pelaku usaha kecil. Ini bagian dari tugas KPPU," tegas Ridho Pamungkas.

Sehubungan dengan itu, Ridho Pamungkas dan Maulana Malik Muttaqin sepakat membangun sinergi antara KPPU dan MPM PWM Sumut dalam pemberdayaan masyarakat.*

(dh)

MEDAN — Dugaan pencurian uang sebesar Rp11,2 juta yang melibatkan oknum anggota kepolisian di Sumatera Utara menjadi sorotan.

Hingga kini, dua pihak yang diduga terlibat, yakni Iptu VTG dan seorang perempuan berinisial Boru Purba, belum ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Sumut Bidik Prestasi PON 2028, Bobby Nasution Tekankan Pembinaan dan Loyalitas Atlet

"Boru Purba adalah penerima aliran dana dari rekening klien kami. Identitasnya sudah diketahui, namun masih berstatus saksi," ujar Ronald, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan data rekening koran, uang Rp11,2 juta milik Rahmadi ditransfer ke rekening atas nama Boru Purba.

Pihaknya menduga terdapat hubungan antara Boru Purba dan Iptu VTG yang diduga meminta akses layanan perbankan milik kliennya.

Ronald mendesak penyidik segera melakukan pemeriksaan lanjutan dan menetapkan pihak-pihak terkait sebagai tersangka.

Ia juga mengungkap dugaan adanya keterlibatan atasan Iptu VTG dalam penggunaan rekening pihak ketiga untuk menyamarkan aliran dana.

Kasus ini berawal dari penangkapan Rahmadi di Tanjungbalai pada Maret 2025 dalam perkara kepemilikan narkotika. Rahmadi kemudian divonis lima tahun penjara.

Namun, tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penangkapan hingga persidangan, termasuk dugaan rekayasa barang bukti dan pelanggaran prosedur.

Mereka juga menyoroti rekaman CCTV yang disebut menunjukkan adanya tindakan kekerasan saat penangkapan. Selain itu, barang bukti narkotika yang awalnya tidak ditemukan diduga muncul kemudian di dalam kendaraan.

Tim kuasa hukum Rahmadi telah melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dengan alasan adanya dugaan pengabaian fakta persidangan oleh majelis hakim.

"Seluruh rangkaian peristiwa ini saling berkaitan dan perlu diusut secara menyeluruh," kata Ronald.*

(dh)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Medan untuk bersinergi dalam mendukung berbagai program Pemerintah Kota Medan, terutama di bidang sosial dan lingkungan.

Ajakan tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi pengurus GPIB Immanuel yang dipimpin Salmon Lea Timea di Balai Kota Medan, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Pemko Medan Dukung Paskah 2026, Tekankan Nilai Religius dan Kebersamaan

"Kolaborasi ini penting agar program yang dijalankan bisa lebih efektif dan berdampak luas," ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah program yang dapat disinergikan dengan pihak gereja, salah satunya gerakan kebersihan lingkungan melalui program Aksi Bersih dan Lestari (ASRI) yang digagas Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Selain itu, Rico juga menyoroti program bantuan sosial PKH Medan Makmur yang menyasar kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas. Melalui program ini, penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per bulan dari anggaran daerah.

Rico berharap keterlibatan gereja dapat membantu memastikan penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran. "Peran masyarakat, termasuk gereja, penting untuk memastikan program ini berjalan optimal," katanya.

Di sisi lain, ia juga menyinggung upaya pemerintah kota dalam menjaga bangunan cagar budaya, termasuk rumah ibadah. Pemerintah, kata dia, membuka peluang bantuan renovasi bagi bangunan yang membutuhkan perbaikan.

Sementara itu, Pendeta GPIB Immanuel Medan Salmon Lea Timea menyatakan pihaknya siap mendukung program pemerintah daerah melalui berbagai kegiatan sosial dan lingkungan.

Ia menyebut GPIB Immanuel tengah mengembangkan inisiatif "Gerakan Peduli Immanuel Berbagi" yang tidak hanya berfokus pada kegiatan internal gereja, tetapi juga menyasar masyarakat luas, termasuk dalam upaya memperkuat toleransi antarumat beragama.

"Kami ingin hadir tidak hanya sebagai gereja, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan kontribusi nyata," ujarnya.

Salmon juga mengungkapkan kondisi bangunan gereja yang merupakan cagar budaya dan membutuhkan perhatian, terutama pada beberapa bagian yang mengalami kerusakan.*

(dh)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perayaan Paskah 2026 di Kota Medan dikemas lebih kreatif tanpa meninggalkan nilai-nilai religius.

Pemerintah kota, kata dia, siap mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Keberagaman Nusantara Bersinar di Deck Reception ASEAN Plus Cadet Sail 2026, Rico Waas Perkenalkan Pesona Budaya Medan di KRI Bima Suci

Ia menilai Paskah bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk.

"Perayaan ini perlu dipersiapkan secara maksimal, baik dari sisi konsep maupun fasilitas," ujar Rico.

Ia meminta panitia memastikan lokasi pelaksanaan representatif dan mampu menampung jumlah jemaat yang besar agar kegiatan berjalan tertib dan khidmat.

Selain itu, ia membuka ruang bagi panitia untuk menghadirkan unsur hiburan guna memperkaya suasana acara, selama tetap memperhatikan nilai religius dan kemampuan anggaran.

Ketua Panitia Paskah Kota Medan Wandro Abadi Agnellus Malau mengatakan pihaknya tengah mematangkan sejumlah opsi lokasi, di antaranya Pardede Hall dan Medan International Convention Center, yang dinilai memiliki kapasitas memadai hingga sekitar 5.000 orang.

Ia menambahkan, perayaan Paskah direncanakan berlangsung pada akhir April 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan ketersediaan tempat.

Pemerintah Kota Medan berharap perayaan ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi simbol harmoni dan toleransi antarumat beragama di kota tersebut.*

(dh)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi hingga akhir 2026 merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut bukan keputusan individual kementerian, melainkan hasil koordinasi lintas sektor di bawah kendali presiden.

Baca Juga:

• KontraS Nilai Kasus Andrie Yunus Layak Gunakan Pasal Pembunuhan

Ia menjelaskan pemerintah mempertimbangkan berbagai skenario harga minyak mentah global sebelum menetapkan kebijakan. Simulasi dilakukan untuk mengukur dampak terhadap fiskal negara dan daya beli masyarakat.

Purbaya menyebut Presiden secara aktif mengevaluasi dampak ekonomi dari setiap opsi kebijakan, termasuk pada kisaran harga minyak mentah di level US$80 hingga US$100 per barel.

Di tengah ketidakpastian global, ia memastikan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menopang kebijakan subsidi energi. Salah satu indikatornya adalah ketersediaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp420 triliun.

"Pemerintah memiliki bantalan fiskal yang cukup, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," kata Purbaya.

Kebijakan penahanan harga BBM ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama dalam menahan tekanan inflasi dan melindungi daya beli masyarakat.*

(d/dh)

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait polemik perubahan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Dari pimpinan, belum," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 April 2026. Ia menambahkan pihaknya masih menunggu proses yang akan dilakukan Dewas.

Baca Juga:

• KPK Periksa Lima Travel Agent Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji, Negara Dirugikan Rp622 Miliar

Ketua Dewas KPK Gusrizal sebelumnya menyatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan masyarakat yang mempertanyakan dasar hukum dan etik atas keputusan tersebut. Laporan itu ditindaklanjuti sejak akhir Maret.

Menurut Gusrizal, Dewas akan memproses seluruh aduan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan publik dalam menjaga integritas lembaga antirasuah.

KPK sempat menetapkan Yaqut sebagai tahanan rumah setelah menerima permohonan dari pihak keluarga. Namun, keputusan itu kemudian dibatalkan dan status penahanan dikembalikan menjadi tahanan rutan beberapa hari berselang.

Kasus ini menjadi sorotan karena dinilai menyangkut aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum oleh KPK.*

(d/dh)