Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat menyampaikan pidato penutupan masa persidangan DPR sebelum anggota dewan memasuki masa reses dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Proses Hukum Berjalan Transparan

"Di ruang digital, arus informasi yang bergerak cepat telah meningkatkan disinformasi, memperuncing polarisasi, dan telah mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," kata Puan.

Ia menilai fenomena tersebut ditandai dengan munculnya berbagai konten yang diduga sengaja diproduksi maupun disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR di tengah masyarakat.

Puan mengungkapkan sedikitnya terdapat tiga bentuk hoaks yang kerap dikaitkan dengan DPR. Salah satunya ialah informasi yang menyebut DPR menolak pembahasan maupun pengesahan RUU Perampasan Aset.

"Beberapa kasus hoaks tentang DPR RI antara lain, hoaks berupa kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR RI, hoaks tentang DPR RI yang menolak pembahasan atau pengesahan RUU Perampasan Aset, serta hoaks menggunakan video lama yang diberi narasi baru yang tidak sesuai konteks," ujarnya.

Menurut Puan, narasi-narasi tersebut berpotensi membentuk persepsi seolah DPR dan masyarakat berada pada posisi yang saling berhadapan. Kondisi itu dinilai dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan melemahkan legitimasi demokrasi.

Ia juga menegaskan pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu memilah informasi yang benar. Selain itu, negara dinilai perlu memperkuat strategi komunikasi publik guna membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Kondisi ini tidak hanya menegaskan pentingnya kemampuan literasi media sosial bagi rakyat dan strategi komunikasi negara yang tepat, akan tetapi juga menuntut kehadiran negara untuk bekerja lebih efektif, sehingga dapat membangun kepercayaan publik," katanya.

Di akhir pidatonya, Puan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan tanpa menghilangkan ruang kritik. Menurutnya, kritik yang konstruktif harus diarahkan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Puan juga memaparkan capaian DPR selama masa persidangan. DPR disebut telah menyelesaikan lima rancangan undang-undang menjadi undang-undang serta menyetujui 17 RUU sebagai usul inisiatif DPR.* (d/dh)

Puan menegaskan DPR menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung. Menurutnya, penyidik memiliki mekanisme dan tahapan yang harus dilalui sebelum mengambil langkah penahanan.

Baca Juga:

• Hotman Paris Dilaporkan PWI, Polda Metro Mulai Selidiki Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan

Ia menilai setiap proses penyidikan membutuhkan waktu agar berjalan sesuai prosedur dan berdasarkan alat bukti yang cukup. Karena itu, DPR tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung.

Meski demikian, Puan berharap penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

"Kami harapkan agar nantinya proses itu tetap dilakukan secara transparan, dan jangan kemudian membuat sinergi antara Kejaksaan dan kepolisian itu menjadi renggang karena satu kasus. Jangan sampai sinergi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menjadi terganggu," ujarnya.

Diketahui, Febrie Adriansyah bersama Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait PT Asabri. Penetapan tersangka dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebelum penanganan perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung juga telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Sebelumnya, penyidik Polri menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk rumah Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita barang bukti berupa emas seberat 74 kilogram, uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Nilai keseluruhan barang bukti yang disita diperkirakan mencapai Rp476 miliar.

Belakangan, rumah tersebut disebut telah digunakan oleh Don Ritto sebagai lokasi operasional sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam.* (in/dh)

Bahlil mengatakan pemerintah telah meminta PT Pertamina serta badan usaha penyedia BBM lainnya untuk bersiap melakukan penyesuaian harga jika kondisi pasar minyak global memungkinkan.

Baca Juga:

• Prabowo: We Are Strong and Rich, Subsidi BBM hingga MBG Jadi Bukti Indonesia Kuat

Selain membahas stok BBM nasional, Bahlil juga melaporkan perkembangan kerja sama pemerintah dengan sejumlah negara terkait pasokan minyak mentah. Menurutnya, ketersediaan pasokan dipastikan aman hingga akhir tahun.

"Kerja sama kita dengan beberapa negara terkait crude BBM juga alhamdulillah clear sampai dengan insya Allah akhir tahun tidak ada masalah. Sudah barang tentu kita juga memastikan bahwa kenaikan terhadap BBM subsidi insya Allah tidak ada kenaikan sama sekali," ujarnya.

Untuk BBM nonsubsidi, pemerintah membuka peluang penyesuaian harga mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Bahlil mengungkapkan pihaknya telah meminta Pertamina dan badan usaha swasta agar segera menyesuaikan harga apabila tren penurunan harga minyak terus berlanjut.

"Bahkan ada berpotensi untuk beberapa jenis BBM yang ketika harga dunia akan turun, kita sudah mulai meminta kepada pengusaha badan usaha swasta termasuk Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian," katanya.

Dalam waktu dekat, Kementerian ESDM akan menggelar rapat bersama Pertamina dan badan usaha penyedia BBM lainnya guna membahas formulasi penyesuaian harga. Pemerintah akan mempertimbangkan fluktuasi harga minyak mentah dunia yang masih bergerak dinamis sebelum mengambil keputusan.

"Kita akan melihat. Saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa badan usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan," ujar Bahlil.

Ia menegaskan pemerintah akan mencari formulasi yang seimbang agar penyesuaian harga BBM nonsubsidi tidak membebani masyarakat, sekaligus tetap menjaga keberlangsungan usaha di sektor energi.

"Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna khususnya yang non-subsidi. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan," tutupnya.* (in/dh)

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan bahwa laporan dari PWI telah masuk dan kini berada dalam tahap penyelidikan awal.

Baca Juga:

• Yusril Respons Kritik 'Jeruk Makan Jeruk' Kasus Febrie Adriansyah, KPK Bisa Ambil Alih Jika Ada Penyimpangan

Menurut Budi, laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Hotman Paris saat menggelar konferensi pers sebagai kuasa hukum tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, di Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026). Pernyataan itu dinilai oleh pelapor telah merendahkan profesi wartawan.

"Berdasarkan keterangan pihak pelapor, laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan H dalam sebuah konferensi pers yang dinilai menyinggung profesi wartawan," katanya.

Penyidik, lanjut Budi, akan memeriksa kelengkapan administrasi laporan, mendalami materi yang disampaikan pelapor, serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait apabila diperlukan.

"Polda Metro Jaya memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan," ujarnya.

Laporan PWI telah teregister dengan nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, Hotman Paris dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai penghinaan.

Sebelumnya, Hotman Paris telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada wartawan atas ucapannya yang menuai kritik dari berbagai organisasi pers.

Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman menyatakan penyesalan atas pernyataannya saat konferensi pers yang dinilai telah menyinggung profesi jurnalis.

"Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampidsus yang mengatakan 'lo punya otak gak sih?'," ujar Hotman dalam video yang diunggah di akun Instagram @hotmanparisofficial.

Permintaan maaf tersebut muncul setelah sejumlah organisasi wartawan, termasuk PWI dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), menyayangkan ucapan Hotman dan meminta agar profesi jurnalis tetap dihormati dalam menjalankan tugas jurnalistik.* (oz/dh)

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan proses efisiensi dilakukan melalui penataan ulang sasaran penerima manfaat, evaluasi operasional Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penyempurnaan skema pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, besaran anggaran terbaru masih dalam tahap finalisasi sehingga belum dapat diumumkan kepada publik.

Baca Juga:

• BGN Rompak Skema Insentif Dapur MBG, Nominal Rp6 Juta per Hari Segera Berakhir

Sebelumnya, alokasi anggaran BGN sempat mencapai Rp335 triliun sebelum disesuaikan menjadi Rp268 triliun. Dari total tersebut, sekitar 93 persen dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Agustina menjelaskan, Presiden memberikan waktu selama satu bulan kepada BGN untuk menyelesaikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain mengevaluasi penerima manfaat, pemerintah juga melakukan pembenahan terhadap mekanisme operasional SPPG agar distribusi bantuan gizi lebih tepat sasaran dan efisien.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa besaran penghematan anggaran masih menunggu hasil akhir pembahasan bersama BGN. Ia menegaskan keputusan resmi terkait nilai anggaran baru akan diumumkan setelah proses evaluasi selesai.

Pemerintah berharap langkah efisiensi ini mampu memperkuat tata kelola Program MBG sehingga manfaatnya tetap dirasakan masyarakat dengan penggunaan anggaran negara yang lebih optimal.* (d/dh)

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang menghadirkan lima saksi, yakni Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Farid Maknur, Nuri Harianto, M. Nurdin, Usman Iskandar Nasution dari PT Yodya Karya, serta Mursalin.

Baca Juga:

• Pria Tewas Dianiaya Saat Tidur di Masjid Sibolga, 5 Pelaku Dijatuhi Vonis hingga 12 Tahun

Ia mengungkapkan, tender tahap pertama dinyatakan gagal lantaran persyaratan teknis dinilai terlalu ketat. Salah satu syarat mewajibkan peserta memiliki tenaga ahli pembuat patung dengan keahlian khusus sehingga tidak ada perusahaan yang mendaftar.

"Proses tender pertama gagal karena syarat teknis tersebut membuat tidak ada perusahaan yang mengikuti lelang," ujar Farid di hadapan majelis hakim.

Menurut Farid, setelah ketentuan itu diubah, tender kembali dibuka dan berhasil menarik 141 peserta. Dari jumlah tersebut, lima perusahaan dinyatakan memenuhi syarat sebelum akhirnya KSO Hutama Karya–Bethesda Mandiri ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sekitar Rp161 miliar dari pagu anggaran Rp191 miliar.

Ia juga menjelaskan, Pokja menerima dokumen lelang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memuat spesifikasi teknis, ruang lingkup pekerjaan, hingga rancangan kontrak sebelum diverifikasi dan diumumkan melalui sistem pengadaan.

Dalam persidangan, JPU Nurdiono secara khusus mempertanyakan alasan perubahan spesifikasi teknis tersebut. Jaksa menyoroti dihapusnya ketentuan mengenai kewajiban tenaga ahli pembuat patung, sehingga dalam dokumen lelang berikutnya hanya tersisa persyaratan terkait jenis bahan patung.

Untuk memperkuat pertanyaannya, jaksa beberapa kali menunjukkan dokumen tender kepada majelis hakim guna membandingkan perubahan spesifikasi yang terjadi.

Sementara itu, Hakim Anggota M. Kasim turut mempertanyakan kondisi terkini proyek Waterfront City Pangururan.

Namun, Farid mengaku tidak mengetahui perkembangan proyek tersebut secara langsung dan hanya mengetahui informasinya melalui pemberitaan di televisi.

Jawaban itu kemudian mendapat sorotan dari majelis hakim. Hakim menilai Pokja seharusnya tetap memiliki perhatian terhadap proyek strategis yang didanai melalui program Bank Dunia tersebut.

Di akhir persidangan, terdakwa Enda Simakasura Ketaren menyatakan tidak mengajukan keberatan atas seluruh keterangan para saksi. Majelis hakim kemudian menunda sidang dan menjadwalkan pemeriksaan empat saksi lainnya pada Jumat (24/7/2026).

Dalam dakwaannya, JPU menyebut Enda Simakasura Ketaren saat menjabat sebagai PPK diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama Kepala Wilayah PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan, Edwyn Tresnanugraha.

Jaksa menyatakan terdakwa menyetujui pencairan uang muka proyek, menandatangani sejumlah addendum kontrak dan Contract Change Order (CCO) tanpa justifikasi teknis yang memadai, tidak mengendalikan keterlambatan pekerjaan, serta tetap menandatangani berita acara serah terima sementara (PHO) meski proyek belum selesai.

Selain itu, terdakwa juga diduga tidak mengenakan denda keterlambatan sebesar sekitar Rp6,264 miliar kepada penyedia jasa, padahal proyek mengalami keterlambatan hingga 498 hari kalender.

Akibat dugaan perbuatan tersebut, negara disebut mengalami kerugian keuangan sebesar Rp13,185 miliar dalam proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.* (dh)

Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima silaturahmi Tim PPHD Aceh di Meuligoe Wakil Gubernur Aceh, Selasa (21/7/2026). Pertemuan itu menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus bentuk penghargaan Pemerintah Aceh kepada para petugas haji yang telah menuntaskan tugasnya.

Baca Juga:

• Hari Kedua Ledakan Grand Polonia Medan, Tim SAR Berpacu dengan Waktu Cari Dua Korban

Menurutnya, kerja sama dan kekompakan para petugas menjadi salah satu faktor penting sehingga jamaah haji asal Aceh dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan aman, tertib, dan lancar.

"Atas nama Pemerintah Aceh, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim PPHD Aceh yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji selama berada di Tanah Suci. Alhamdulillah, seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik," ujar Fadhlullah.

Ia berharap semangat pengabdian yang telah ditunjukkan para petugas dapat terus dipertahankan pada penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Aceh, lanjutnya, akan terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan agar jamaah memperoleh layanan yang semakin profesional.

Sementara itu, mewakili Tim PPHD Aceh, Tgk. H. Muhammad Yunus, S.H. atau Abon Yunus, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas dukungan yang diberikan sejak proses seleksi petugas, pembekalan, pelaksanaan tugas di Arab Saudi, hingga kepulangan seluruh tim ke Aceh.

Menurutnya, dukungan pemerintah menjadi motivasi bagi seluruh petugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah selama menjalankan ibadah haji.

Abon Yunus berharap sinergi antara Pemerintah Aceh dan Tim PPHD terus diperkuat agar kualitas pelayanan kepada jamaah haji Aceh semakin meningkat pada musim haji berikutnya.

Silaturahmi tersebut turut dihadiri Drs. Tgk. H. M. Daud Hasbi, M.Ag., Tgk. H. Yazid Al-Yusufi, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh Dr. Yusrizal, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, serta seluruh anggota Tim PPHD Aceh.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Tgk. H. Yazid Al-Yusufi sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Pemerintah Aceh berharap kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan seluruh unsur penyelenggara haji dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga jamaah haji Aceh dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, khusyuk, dan memperoleh pelayanan terbaik.* (dh)

Pernyataan itu disampaikan Dasco dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Baca Juga:

• DPR Ketok Palu! UU Pusat Finansial Internasional Indonesia Resmi Berlaku

"Untuk para anggota komisi yang dalam masa reses ingin membahas undang-undang, termasuk Komisi III yang telah mengajukan izin membahas RUU Perampasan Aset, kami persilakan sepanjang mengikuti mekanisme yang berlaku," ujar Dasco.

Ia menegaskan pimpinan DPR mendukung Komisi III agar tetap melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab anggapan publik yang menilai DPR belum serius membahas regulasi tersebut.

Menurutnya, proses pembahasan sebenarnya telah berjalan selama lebih dari dua bulan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai forum diskusi dan penyerapan aspirasi publik.

"Komisi III kami dukung tetap membahas karena berkembang anggapan DPR tidak mau membahas RUU Perampasan Aset. Padahal prosesnya sudah berjalan dan partisipasi publik terus dilakukan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa juga menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan pada tahun 2026. DPR, kata dia, membuka peluang tetap menggelar rapat pembahasan meski memasuki masa reses agar target tersebut dapat tercapai.

Saan menegaskan pembahasan regulasi itu akan terus mengedepankan masukan dari masyarakat. Menurutnya, aspirasi publik menjadi bagian penting untuk menyempurnakan substansi RUU sehingga menghasilkan aturan yang kuat, komprehensif, dan mampu mendukung upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan yang berkaitan dengan aset hasil kejahatan.* (d/dh)

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan skema baru tersebut tengah disusun agar pembagian insentif dinilai lebih adil bagi seluruh pengelola SPPG.

Baca Juga:

• Prabowo: We Are Strong and Rich, Subsidi BBM hingga MBG Jadi Bukti Indonesia Kuat

"Kami nanti akan membuat skema insentif yang lebih adil. Tidak semua SPPG dengan kapasitas dan jangkauan berbeda mendapatkan insentif yang sama. Itu yang sedang kami perbaiki," kata Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Agustina menjelaskan perubahan skema tersebut juga akan berdampak pada waktu pengembalian modal investasi bagi pengelola dapur MBG. Dengan skema lama, yakni insentif Rp6 juta per hari selama 313 hari operasional dalam setahun, pengelola SPPG diperkirakan dapat menutup investasi sekitar Rp3,5 miliar dalam waktu dua tahun.

Namun, melalui mekanisme baru, masa pengembalian modal bisa berbeda-beda tergantung besaran insentif yang diterima masing-masing dapur.

Selain merevisi skema insentif, BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lokasi pendirian SPPG di berbagai daerah.

Evaluasi dilakukan agar pembangunan dapur MBG tidak hanya mempertimbangkan jumlah sekolah di sekitar lokasi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan riil masyarakat, termasuk wilayah dengan angka stunting tinggi dan kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.

Menurut Agustina, selama ini masih ditemukan dapur MBG yang berdiri di lokasi dengan jumlah penerima manfaat berlebih sehingga terjadi tumpang tindih pelayanan.

Karena itu, BGN tengah melakukan pemetaan ulang agar distribusi dapur MBG lebih tepat sasaran dan mampu mendukung efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.* (d/dh)

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan keputusan tersebut diambil karena Lalu Ahmad Zaini dinilai telah melanggar tujuan dan platform perjuangan partai.

Baca Juga:

• KPK Resmi Naikkan Kasus OTT Bupati Lombok Barat ke Penyidikan, Tersangka Segera Menyusul

Selain mencabut status keanggotaan, PAN juga mengganti posisi Lalu Ahmad Zaini sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk sementara, kepemimpinan DPW PAN NTB diambil alih langsung oleh DPP PAN.

"Mengganti posisinya sebagai Ketua DPW PAN NTB. Kepemimpinan DPW PAN telah diambil alih oleh DPP PAN," ujarnya.

PAN turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kasus hukum yang menjerat kadernya tersebut. Partai menegaskan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan selama ini telah berulang kali mengingatkan seluruh kader agar menjaga integritas dan menjalankan amanah jabatan dengan baik.

Viva menegaskan PAN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada lembaga antirasuah tersebut.

"PAN mempersilakan KPK melakukan proses hukumnya secara transparan, objektif, akuntabel, demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum," katanya.

Sebelumnya, Lalu Ahmad Zaini menjadi salah satu pihak yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat. Total terdapat 19 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, sementara delapan orang masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

KPK juga telah meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan memastikan telah menetapkan tersangka. Namun, identitas para tersangka beserta konstruksi perkara baru akan diumumkan secara resmi dalam konferensi pers setelah proses pemeriksaan selesai.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: We Are Strong and Rich, Subsidi BBM hingga MBG Jadi Bukti Indonesia Kuat

"Dalam buku yang sudah dibagikan kepada saudara-saudara, telah dicatat 108 masalah kronis bangsa yang kita pecahkan melalui berbagai keputusan pada 18 bulan pertama pemerintahan. Sekarang pemerintahan kita telah berjalan 20 bulan. Tentu sudah lebih banyak lagi persoalan yang kita selesaikan," ujar Prabowo.

Salah satu capaian yang disorot Presiden adalah berdirinya Bank Emas Indonesia yang disebut sebagai yang pertama dalam sejarah Indonesia. Menurutnya, dalam waktu satu tahun lembaga tersebut telah mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai mencapai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat.

Prabowo menilai keberadaan Bank Emas menjadi salah satu indikator penguatan ekonomi nasional yang mulai mendapat perhatian dunia internasional.

Selain sektor ekonomi, Presiden juga menyinggung reformasi di bidang hukum. Pemerintah, kata dia, telah menaikkan gaji hakim yang selama 12 tahun tidak mengalami penyesuaian, sekaligus menyiapkan program penyediaan rumah dinas untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga integritas lembaga peradilan.

Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah disebut telah menghapus kredit macet bagi pelaku UMKM sejak November 2024 agar para pelaku usaha dapat kembali memperoleh akses pembiayaan dan mengembangkan usahanya.

Prabowo juga menyoroti percepatan pembangunan desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hingga saat ini, lebih dari seribu koperasi telah beroperasi dan pemerintah menargetkan sebanyak 30 ribu koperasi aktif pada akhir 2026.

Menurutnya, koperasi tersebut akan menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat dengan dilengkapi gudang, cold storage, armada logistik, gerai, bengkel alat pertanian, hingga menjadi penyalur berbagai barang bersubsidi.

"Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, sekarang pemerintah akan punya jalur rantai pasok dari pusat sampai ke desa," katanya.

Prabowo menegaskan berbagai program yang telah dijalankan merupakan bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan berdaulat. Pemerintah, lanjutnya, akan terus mempercepat pelaksanaan program strategis agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.* (oz/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait pengesahan UU PFII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Baca Juga:

• DPR Ketok Palu! UU Pusat Finansial Internasional Indonesia Resmi Berlaku

"RUU tentang PFII lahir dari kesadaran bahwa Indonesia membutuhkan financial center yang berintegritas, berdaya saing global, dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan nasional," ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, kehadiran PFII tidak dimaksudkan menggantikan sistem keuangan nasional yang telah berjalan, melainkan menjadi pelengkap melalui ekosistem jasa keuangan berstandar internasional.

Purbaya menyebut, UU PFII dibangun di atas tiga pilar utama. Pilar pertama berfokus pada peningkatan akses modal dan investasi melalui masuknya investasi asing langsung maupun investasi portofolio guna memperkuat pembiayaan jangka panjang.

Menurutnya, masuknya investasi tersebut akan memperbesar kapasitas ekonomi nasional sehingga target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto semakin realistis untuk dicapai.

Selain itu, investasi yang masuk juga diyakini akan memperluas basis penerimaan negara (tax base), menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan efek berganda bagi pembangunan di berbagai daerah.

Pilar kedua menitikberatkan pada inovasi, keamanan siber, dan tata kelola yang mengacu pada standar internasional. Dalam skema ini, pemerintah juga menyiapkan Pengadilan PFII serta Lembaga Arbitrase PFII guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

Sementara pilar ketiga difokuskan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pengembangan talenta lokal, transfer teknologi, serta peningkatan kompetensi di sektor jasa keuangan.

Purbaya menambahkan, UU PFII mengatur berbagai aspek penting mulai dari pembentukan kawasan, kelembagaan, kegiatan usaha, fasilitas perpajakan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

Nantinya, PFII akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus jasa keuangan yang diharapkan menjadi pusat finansial global berbasis di Indonesia. Kawasan tersebut juga ditujukan untuk memperdalam pasar keuangan nasional, memperluas sumber pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan daya saing investasi dengan tetap mematuhi ketentuan pajak minimum global sebesar 15 persen.* (oz/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keputusan menaikkan perkara ke tahap penyidikan diambil setelah dilakukan gelar perkara atau ekspose oleh penyidik.

Baca Juga:

• Heboh Isu Kipas Angin Rp1,8 Triliun untuk Kopdes, KPK Wanti-wanti Potensi Korupsi

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan sebanyak 19 orang. Dari jumlah itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini bersama enam orang lainnya diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (20/7/2026) malam.

Budi menjelaskan, tujuh orang yang dibawa dari Lombok terdiri atas Bupati Lombok Barat, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Lombok Barat, satu pihak swasta, serta tiga orang yang merupakan ajudan dan sopir bupati.

Selain itu, KPK juga mengamankan satu orang pihak swasta di Jakarta yang hingga kini masih menjalani pemeriksaan.

"Sehingga hingga pagi ini, total yang masih dilakukan pemeriksaan sejumlah delapan orang," ujarnya.

KPK mengungkapkan operasi senyap tersebut berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap proyek, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun identitas pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh informasi tersebut akan disampaikan dalam konferensi pers setelah proses pemeriksaan rampung.

Sebelumnya, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini diamankan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Senin (20/7/2026). Penangkapan itu menjadi bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.* (in/dh)

Sidang perkara Nomor 11-PKE-DKPP/VII/2026 berlangsung di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dipimpin Ketua DKPP Heddy Lugito bersama anggota majelis J Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansvah.

Baca Juga:

• Praperadilan Roy Suryo Ditolak, Refly Harun Pertanyakan Dasar 2 Alat Bukti Penetapan Tersangka

Pada awal persidangan, Bonatua membacakan pokok aduannya. Ia menilai para teradu diduga melakukan pelanggaran etik terkait pengelolaan dokumen administrasi pencalonan Joko Widodo sejak Pilkada Solo 2005 hingga Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Bonatua, dokumen yang dipersoalkan berupa fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi, namun tidak mencantumkan tanggal legalisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

"Perbuatan yang dilakukan bahwa para teradu selaku ketua dan anggota KPU RI diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa tidak melakukan tindakan korektif terhadap dokumen cacat administratif," ujar Bonatua dalam persidangan.

Ia juga menilai KPU tidak melakukan penelusuran maupun perbaikan arsip meski telah menerima permohonan resmi darinya. Selain itu, Bonatua mempersoalkan pengelolaan arsip statis serta legalisasi dokumen yang menurutnya tidak memenuhi ketentuan administrasi.

Dalam laporannya, Bonatua menyebut dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007, hingga Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Menanggapi aduan tersebut, Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan lembaganya hanya berfokus pada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan secara personal oleh penyelenggara pemilu, bukan terhadap institusi KPU sebagai lembaga.

"Artinya kita akan memeriksa para teradu ini sebagai anggota dan Ketua KPU secara personal. Apakah dia melakukan pelanggaran etik atau tidak, bukan lembaga," kata Heddy.

Ia juga meminta Bonatua menguraikan secara rinci dugaan pelanggaran etik yang dilakukan masing-masing teradu agar dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam persidangan.

Sidang etik tersebut selanjutnya akan mendengarkan keterangan dari para teradu sebelum DKPP mengambil keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.* (in/dh)

Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap RUU tersebut. Ketua DPR Puan Maharani kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda resmi berlakunya Undang-Undang PFII.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dibahas, DPR Dorong Pengelola Aset Tak Berada di Bawah Kejagung

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menjelaskan, pembentukan Undang-Undang PFII merupakan amanat Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK).

Menurut Hekal, pembahasan RUU dimulai sejak 2 Juli 2026 melalui rapat kerja bersama pemerintah dan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang melibatkan akademisi, otoritas jasa keuangan, kementerian dan lembaga, asosiasi perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor keuangan.

Dalam regulasi yang telah disahkan tersebut, terdapat 10 pokok pengaturan utama yang menjadi dasar penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Adapun 10 pokok pengaturan dalam Undang-Undang PFII meliputi:

1. Ketentuan umum, yang mengatur definisi serta asas penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
2. Pembentukan, kedudukan, dan tujuan PFII, sebagai landasan pengembangan Indonesia menjadi pusat finansial internasional.
3. Kegiatan usaha di kawasan PFII, yang mencakup sektor jasa keuangan, usaha penunjang sektor keuangan, hingga sektor usaha lainnya.
4. Kelembagaan PFII, meliputi pembentukan Dewan Pertimbangan PFII, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, serta Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII.
5. Lembaga Arbitrase PFII, sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha di kawasan PFII.
6. Pengadilan Khusus PFII, yang mengatur kewenangan, susunan, serta mekanisme penyelesaian perkara yang berkaitan dengan aktivitas di kawasan PFII.
7. Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kawasan PFII.
8. Fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan insentif khusus, termasuk fasilitas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), fasilitas kepabeanan, serta berbagai insentif bagi pelaku usaha dan investor.
9. Kekhususan penyelenggaraan PFII, yang mengatur kemudahan perizinan, penggunaan valuta asing, hingga mekanisme transaksi keuangan di kawasan tersebut.
10. Ketentuan penutup, yang mengatur penyusunan peraturan pelaksana serta pemberlakuan Undang-Undang PFII.

Pemerintah berharap kehadiran Undang-Undang PFII mampu memperkuat daya saing Indonesia di sektor jasa keuangan global, menarik lebih banyak investasi internasional, serta menciptakan ekosistem pusat keuangan yang kompetitif dan berstandar internasional.* (in/dh)

Sebanyak 400 personel gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, serta unsur terkait dikerahkan dalam operasi tersebut. Selain personel, tim juga menurunkan alat berat berupa ekskavator dan crane guna mempercepat proses pembongkaran material bangunan yang roboh akibat ledakan.

Baca Juga:

• Ledakan Rumah Mewah di Grand Polonia Medan Telan 1 Korban Jiwa, Dua Orang Masih Dicari

Meski demikian, proses pencarian tidak berjalan mudah. Tim SAR menghadapi kendala berupa akses yang sempit menuju lantai dua serta kondisi struktur bangunan yang masih labil sehingga berpotensi membahayakan personel di lapangan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Medan, Hery Marantika, mengatakan seluruh personel bekerja dengan mengutamakan aspek keselamatan selama operasi pencarian berlangsung.

Menurutnya, risiko bangunan ambruk masih cukup tinggi sehingga setiap tahapan evakuasi dilakukan secara hati-hati.

"Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih melanjutkan proses pencarian dan evakuasi terhadap dua korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan rumah," ujar Hery.

Operasi pencarian akan terus dilakukan hingga seluruh korban berhasil ditemukan.

Sebelumnya, ledakan hebat mengguncang sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia pada Senin (20/7/2026). Insiden tersebut menyebabkan bangunan tiga lantai mengalami kerusakan berat dan berdampak pada sejumlah rumah di sekitarnya.

Dalam operasi pencarian yang dilakukan sebelumnya, tim SAR gabungan telah menemukan satu korban meninggal dunia. Sementara dua korban lainnya hingga kini masih dalam pencarian.

Aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti ledakan. Dugaan awal mengarah pada kebocoran pipa gas bawah tanah, namun penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Soroti Kelangkaan Minyak Goreng: RI Raja Sawit Dunia, Tapi Stok Bisa Menghilang

Pemerintah juga terus menyalurkan berbagai bantuan lain seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bantuan kebencanaan, subsidi LPG, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan Pertalite, subsidi listrik, serta diskon tarif transportasi kereta api dan angkutan laut.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis ditargetkan menjangkau sekitar 74,56 juta penerima yang terdiri dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga lanjut usia.

Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis ditargetkan dapat dinikmati sekitar 130,8 juta masyarakat Indonesia.

"Makan bergizi gratis, MBG 74.560.000 siswa, ibu hamil, menyusui, balita, dan lanjut usia. Cek kesehatan gratis, 130.800.000 orang. Kalau ini pertama kali cek kesehatan gratis. Kita cek, tahu kondisi, tahu masalah, tahu apa yang kita harus kerjakan sekarang," ujar Prabowo.

Selain memperkuat perlindungan sosial, pemerintah juga terus berinvestasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program magang bagi lulusan baru, Sekolah Unggul Garuda, hingga berbagai program beasiswa.

Menurut Prabowo, keberhasilan membangun sistem perlindungan sosial saat ini merupakan hasil kerja panjang yang dilakukan secara berkesinambungan sejak masa awal kemerdekaan hingga pemerintahan saat ini.

"Jangan anggap enteng kita terus. We are strong, we are rich, and we will be richer. Kita akan lebih kaya," tegasnya.

Prabowo menilai Indonesia kini memiliki sistem perlindungan sosial yang termasuk salah satu yang terkuat di dunia. Ia juga mengapresiasi kontribusi pemerintahan sebelumnya yang telah membangun fondasi berbagai program kesejahteraan tersebut.

"Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan, welfare state, salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita," ucapnya.

Presiden menegaskan pemerintah akan terus berkomitmen menjaga dan memperluas berbagai program perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.* (in/dh)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Medan, Hery Marantika, mengatakan sebanyak 15 personel Basarnas diterjunkan untuk mempercepat proses evakuasi bersama unsur gabungan.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Semangati Anak Asrama Dinsos di Nias, Ajak Gapai Cita-cita dan Raih Masa Depan

"Ada 15 personel kami turunkan. Di lokasi kami berkoordinasi dengan Brimob Polda Sumut, TNI Angkatan Udara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan," kata Hery, Selasa (21/7/2026).

Dalam operasi tersebut, tim SAR dibagi menjadi tiga Search and Rescue Unit (SRU). Tim pertama melakukan pencarian menggunakan drone thermal untuk mendeteksi kemungkinan keberadaan korban di bawah material bangunan.

Sementara tim kedua melakukan penyisiran melalui metode Area Search Rescue (ASR) dengan membagi area pencarian sekaligus mengidentifikasi potensi bahaya di sekitar lokasi.

Adapun tim ketiga fokus membuka akses menuju titik-titik prioritas menggunakan peralatan ekstrikasi agar proses evakuasi korban dapat dilakukan lebih cepat.

Berdasarkan data sementara, terdapat tujuh orang yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Empat orang dilaporkan berhasil selamat, terdiri dari seorang sopir, Jeavelin, Hasan, serta seorang kurir.

"Data sementara, ada tujuh orang yang berada di lokasi saat kejadian. Ada empat orang selamat, yaitu sopir, Jeavelin, Hasan, seorang sopir, dan seorang kurir," ujar Hery.

Hery menambahkan, satu korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Identitas korban masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang.

"Saat ini terdapat satu korban meninggal dunia yang telah ditemukan, namun untuk data korban yang ditemukan masih akan dipastikan," katanya.

Operasi pencarian masih terus dilakukan karena dua korban lainnya diduga masih berada di bawah timbunan material bangunan yang roboh akibat ledakan.

"Masih ada dua orang korban yang dicari, yang diduga masih berada di bawah reruntuhan bangunan," ucap Hery.

Sebelumnya, ledakan hebat mengguncang sebuah rumah mewah tiga lantai di Kompleks Grand Polonia pada Senin (20/7/2026). Selain menghancurkan bangunan utama, ledakan juga menyebabkan sedikitnya tujuh rumah di sekitar lokasi mengalami kerusakan, mulai dari dinding retak, kaca pecah, hingga kanopi roboh.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, hasil investigasi awal mengarah pada dugaan kebocoran pipa gas bawah tanah sebagai penyebab ledakan. Meski demikian, penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.* (k/dh)

Hingga Senin sore, petugas kepolisian bersama tim pemadam kebakaran masih melakukan proses evakuasi dan penyisiran di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi sementara, diduga masih terdapat sejumlah orang yang terjebak di dalam bangunan saat ledakan terjadi.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Konser, Rico Waas Nilai GAMKI Rise Up Vol.2 Cetak Talenta Masa Depan Medan

Ia mengaku mengalami luka di bagian tangan akibat terkena serpihan kaca yang terpental karena kerasnya ledakan.

"Iya tangan saya ini terkena serpihan kaca yang terlempar dari rumah ini," ujar Wiwin.

Menurutnya, suara ledakan terdengar sangat keras sehingga ia bersama lima rekannya langsung berlari menyelamatkan diri untuk menghindari reruntuhan bangunan.

"Begitu ada suara ledakan, langsung lari kami enam orang. Itu pun sudah luka-luka kena serpihan kaca. Tapi di dalam rumah itu ada sekitar empat orang pembantu. Tidak tahu apakah selamat," katanya.

Pantauan di lokasi menunjukkan dampak ledakan tidak hanya merusak rumah yang menjadi pusat kejadian. Sedikitnya lima rumah mewah di sekitar lokasi mengalami keretakan dinding, kerusakan balkon, hingga kaca jendela pecah akibat kuatnya gelombang ledakan.

Selain rumah warga, sejumlah mobil yang terparkir di sekitar lokasi juga mengalami kerusakan setelah tertimpa material bangunan yang berhamburan.

Hingga berita ini ditulis, proses evakuasi masih terus berlangsung. Ambulans beserta peralatan medis telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan ditemukannya korban di bawah reruntuhan.

Keluarga pemilik rumah juga terlihat beberapa kali memanggil orang-orang yang diduga masih berada di dalam bangunan. Namun, belum ada respons dari dalam lokasi yang dipenuhi puing bangunan tersebut.

Terkait penyebab ledakan, polisi masih melakukan penyelidikan. Sementara itu, Wiwin mengaku belum mengetahui secara pasti sumber ledakan, meski ia sempat melihat kilatan cahaya sesaat sebelum insiden terjadi.

"Kami terkejut tadi. Tidak tahu ledakan karena apa. Saya melihat tadi seperti ada kilat yang masuk," ungkapnya.

Petugas masih mengamankan lokasi kejadian sambil menunggu hasil penyelidikan guna memastikan penyebab ledakan serta jumlah korban yang terdampak.* (k/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan sektor pengadaan barang dan jasa selama ini menjadi perhatian serius lembaga antirasuah karena kerap menjadi celah terjadinya penyimpangan.

Baca Juga:

• OTT Bupati Lombok Barat Jadi Alarm, Tito Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas

Menurut Budi, kerawanan tersebut tidak hanya terlihat dari berbagai perkara korupsi yang pernah ditangani KPK, tetapi juga berdasarkan hasil kajian dan pemantauan yang dilakukan secara berkala.

Karena itu, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu dari delapan area prioritas yang terus diawasi KPK, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

"Artinya memang, sektor ini menjadi salah satu yang sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk masuk kemudian melakukan dugaan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Budi menjelaskan, potensi penyimpangan dapat terjadi sejak tahap awal perencanaan, mulai dari penyusunan kebutuhan hingga penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pada tahapan tersebut, praktik mark-up anggaran maupun pengondisian pemenang proyek dinilai paling sering terjadi.

Selain itu, KPK juga menyoroti praktik pemecahan paket pekerjaan agar nilai proyek berada di bawah batas tertentu sehingga dapat menggunakan mekanisme penunjukan langsung.

"Sehingga kita banyak mendapat misalnya soal penunjukan langsung yang dilakukan, dengan cara memecah beberapa proyek yang seharusnya angkanya besar kemudian dipecah sehingga bisa masuk kriteria untuk bisa dilakukan penunjukan langsung," jelasnya.

KPK pun meminta seluruh pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat pengawas internal seperti inspektorat untuk memperkuat pengawasan pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa.

Pengawasan tersebut mencakup proses perencanaan, penyusunan HPS, metode pengadaan, pelaksanaan proyek, hingga proses pertanggungjawaban agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Tak hanya itu, KPK juga mengingatkan agar kualitas barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak.

"Jangan sampai juga vendor ini memberikan atau menyuplai barang-barang yang sudah dipesan misalnya down-spec. Nah ini kan juga harus terus dimonitor oleh user atau kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa," tegas Budi.

Sebelumnya, isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi sorotan publik.

Menanggapi kabar tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui adanya pengadaan dimaksud. Pernyataan itu disampaikan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI.

"Soal kipas angin, saya tidak tahu," kata Ferry.

Ia menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan merupakan kewenangan Kementerian Koperasi.* (oz/dh)