ISLAMABAD - Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan pihaknya telah berupaya maksimal memediasi negosiasi intensif antara kedua negara.

Baca Juga:

• Iran Tuduh AS Cari-cari Alasan Tinggalkan Perundingan, Negosiasi di Pakistan Buntu

Ia menekankan pentingnya menjaga komitmen terhadap gencatan senjata yang sebelumnya disepakati pada 8 April lalu demi stabilitas kawasan.

"Pakistan akan terus memainkan perannya dalam memfasilitasi keterlibatan antara Iran dan AS," tegasnya.

Dar juga mengapresiasi kesediaan kedua pihak menerima usulan Perdana Menteri Shehbaz Sharif terkait gencatan senjata selama dua pekan.

Meski demikian, perundingan berakhir buntu setelah kedua pihak saling menyalahkan. Media pemerintah Iran menyebut tuntutan Washington tidak masuk akal.

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan delegasi AS telah bersikap fleksibel, namun belum mencapai kesepakatan.

Perundingan di Islamabad ini menjadi sorotan global karena merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama antara AS dan Iran sejak Revolusi Islam Iran 1979.

Delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Baqir Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Sementara delegasi AS dipimpin JD Vance, didampingi Jared Kushner dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff.

Konflik terbaru dipicu oleh serangan AS dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, yang berdampak pada stabilitas kawasan dan pasar energi global.

Dalam perundingan tersebut, Iran mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk pencabutan sanksi dan kendali atas Selat Hormuz.*

(mt/dh)

JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan tersebut.

Dalam aksi yang digelar di Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026), mereka mendesak aparat penegak hukum mengungkap aktor intelektual di balik kasus tersebut.

Baca Juga:

• Oditurat Militer Respons Usul Hakim Ad Hoc di Kasus Andrie Yunus, Tegaskan Tetap di Peradilan Militer

Selain itu, koalisi juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia segera melakukan penyelidikan pro-justitia guna memperkuat proses penegakan hukum.

Mereka turut mendesak Mahkamah Konstitusi agar mempercepat putusan uji materi terhadap Undang-Undang TNI, khususnya terkait mekanisme peradilan umum.

"Kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera mempercepat putusan judicial review UU TNI," kata Hema.

Tak hanya itu, koalisi juga meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut tuntas kasus tersebut.

Aksi solidaritas dilakukan dengan menyusuri lokasi penguntitan hingga titik penyiraman air keras. Massa memasang pita, membagikan bunga, hingga membuat mural sebagai bentuk dukungan terhadap korban.

Diketahui, Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras pada 12 Maret 2026. Kasus ini diduga melibatkan oknum anggota TNI.

Penyidik dari Pusat Polisi Militer TNI telah menetapkan empat tersangka yang merupakan personel Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Berkas perkara para tersangka kini telah dilimpahkan ke Oditur Militer untuk proses persidangan di pengadilan militer.*

(d/dh)

JAKARTA - Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus.

Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Andri Wijaya, menegaskan penanganan perkara tersebut masih berada dalam ranah peradilan militer.

Baca Juga:

• Gibran Usul Hakim Ad Hoc di Kasus Andrie Yunus, Yusril: Akan Kami Kaji Bersama MA

Ia menjelaskan, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur yurisdiksi berdasarkan subjek hukum. Dalam kasus ini, seluruh tersangka merupakan prajurit TNI aktif saat tindak pidana terjadi.

"Subyek hukum atau tersangka semuanya berstatus prajurit TNI aktif," ujarnya. Meski demikian, Andri memastikan proses penuntutan akan dilakukan secara transparan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan akuntabilitas.

Oditurat Militer, kata dia, juga terbuka terhadap masukan publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar hakim ad hoc dari kalangan profesional dilibatkan dalam sidang kasus tersebut.

Menurut Gibran, langkah itu penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.

"Keadilan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat dan proses hukum harus berjalan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Kasus ini bermula dari penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang diduga melibatkan oknum anggota TNI.

Penyidik dari Pusat Polisi Militer TNI telah melimpahkan empat tersangka ke Oditurat Militer Jakarta untuk segera disidangkan.

Keempat tersangka tersebut merupakan personel Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Di sisi lain, Andrie Yunus meminta agar kasus yang menimpanya diproses melalui peradilan umum.

Ia menyatakan keberatan jika perkara tersebut ditangani di peradilan militer karena dinilai berpotensi mengurangi kepercayaan publik.*

(dh)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 2026-2028 meningkat signifikan menjadi Rp23,32 triliun.

Anggaran tersebut tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang dirancang untuk pemulihan wilayah terdampak bencana selama tiga tahun.

Baca Juga:

• Hadiri HUT ke-76 Yonzipur, Bobby Nasution Puji Kontribusi TNI dalam Pembangunan Infrastruktur Sumut

Ia menjelaskan, dana tersebut berasal dari skema Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumut.

Untuk tahun 2026, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp8,94 triliun, dengan rincian Rp6,5 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp2,44 triliun untuk pemerintah provinsi.

Sementara itu, pada 2027 alokasi anggaran mencapai Rp7,97 triliun, yang terbagi atas Rp4,62 triliun untuk pusat dan Rp3,35 triliun untuk daerah.

Sedangkan pada 2028, anggaran sebesar Rp6,40 triliun dialokasikan, dengan Rp2,07 triliun menjadi kewenangan pusat dan Rp4,32 triliun untuk provinsi.

Menurut Bobby, peningkatan anggaran ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

"Ini membuktikan bahwa kita tidak sendiri dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dukungan dari pihak swasta," katanya.

Ia menambahkan, pemulihan pascabencana membutuhkan waktu panjang, mulai dari pemetaan lahan, relokasi warga, pembangunan ulang infrastruktur, hingga pemulihan mata pencaharian masyarakat.

Sebelumnya, alokasi anggaran untuk Sumut sempat menjadi sorotan karena dinilai tidak sebanding dengan dampak bencana yang terjadi.

Bobby bahkan sempat menyatakan kekecewaannya terhadap alokasi awal yang hanya sekitar Rp2,1 triliun dalam rapat koordinasi tingkat kementerian.

Diketahui, bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Sumut pada November 2025 berdampak besar, dengan lebih dari 1,8 juta jiwa terdampak.

Data mencatat, ratusan orang meninggal dunia, puluhan lainnya masih hilang, serta ribuan rumah dan infrastruktur mengalami kerusakan.*

(tm/dh)

BANDA ACEH - Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putra-putri daerah menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yang tangguh dan profesional dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegasan itu disampaikan Ali Imran usai menjalani serah terima jabatan (sertijab) Danrindam IM yang dipimpin Pangdam IM, Joko Hadi Susilo, di Aula Gedung Malahayati Kodam IM, Banda Aceh, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Baru Setahun Menjabat Kini Terjaring OTT KPK

Menurutnya, Rindam memiliki peran strategis sebagai lembaga pendidikan dan latihan prajurit TNI AD, mulai dari Bintara, Tamtama hingga Perwira.

"Di sinilah pembentukan fisik dan mental generasi penerus bangsa menjadi prajurit TNI AD yang prima, profesional, responsif, dan adaptif," kata Ali Imran.

Ia menegaskan, pihaknya akan mendorong lebih banyak putra daerah, khususnya dari Aceh, untuk bergabung menjadi prajurit TNI dalam menjaga keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke.

Ali Imran yang berasal dari Korps Baret Merah Kopassus itu juga menyebut antusiasme generasi muda Aceh untuk menjadi prajurit cukup tinggi.

"Kita bangga banyak putra-putri Aceh menjadi TNI. Oleh karena itu, siapkan diri, baik mental, fisik, maupun kesehatan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pentingnya dukungan seluruh elemen bangsa terhadap program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, termasuk dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Rangkaian sertijab ini turut dihadiri jajaran pejabat utama Kodam IM, para komandan satuan, serta pengurus Persit Kartika Chandra Kirana.*

(dh)

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia periode 2026-2030.

Sugiono terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVI IPSI yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Erick Thohir Dukung Sugiono Pimpin IPSI, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade

"Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Sugiono atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin IPSI. Ini adalah amanah besar," ujar Akbar dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Ia berharap kepemimpinan baru mampu membawa IPSI semakin profesional dan berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sugiono terpilih setelah Prabowo Subianto memutuskan tidak maju kembali sebagai Ketua Umum, meski sebelumnya sempat masuk dalam bursa penjaringan.

Akbar yang juga menjabat sebagai Ketua IPSI Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan kesiapan seluruh jajaran IPSI daerah untuk mendukung program strategis di bawah kepemimpinan Sugiono.

Menurutnya, pencak silat bukan sekadar olahraga, melainkan bagian dari identitas budaya bangsa yang sarat nilai moral dan karakter.

"Di bawah kepemimpinan baru, kami berharap pembinaan generasi muda semakin kuat, prestasi atlet meningkat, serta diplomasi budaya melalui pencak silat makin luas," ujarnya.

Akbar juga mengapresiasi peran Prabowo yang telah membina pencak silat selama 34 tahun sebelum memutuskan mundur dari jabatan Ketua Umum PB IPSI.

Sementara itu, Sugiono menyampaikan komitmennya untuk membawa pencak silat ke panggung Olimpiade serta memperkuat perannya dalam pembangunan karakter bangsa.

"Pencak silat harus menjadi bagian dari pembangunan manusia Indonesia, termasuk masuk dalam kurikulum pendidikan sejak dini," kata Sugiono.*

(d/dh)

Oleh: Raman Krisna

LONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah potret telanjang kegagalan negara dalam mengantisipasi krisis yang sudah lama terlihat di depan mata.

Baca Juga:

• Plastik di Medan Makin Mahal, Dampak Konflik Global dan Harga Minyak Naik

Sebab, setiap kenaikan harga bahan baku tidak pernah berdiri sendiri. Ia merambat ke harga barang jadi, menekan daya beli, dan pada akhirnya memperlemah fondasi ekonomi rakyat. Dalam kondisi seperti ini, keterlambatan respons pemerintah bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan bentuk kelalaian kebijakan.

Dalih klasik soal gejolak global kembali diangkat. Konflik internasional, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi energi dijadikan alasan.

Namun pertanyaannya sederhana: sampai kapan Indonesia berlindung di balik alasan eksternal? Ketika negara lain mampu meredam dampak yang sama, mengapa Indonesia justru terlihat paling rentan?

Jawabannya terletak pada satu hal: ketiadaan kemandirian industri. Ketergantungan pada impor bahan baku adalah bom waktu yang akhirnya meledak hari ini.

Lebih ironis lagi, gagasan membangun industri petrokimia baru kembali mengemuka justru setelah krisis terjadi. Ini bukan strategi—ini reaksi terlambat.

Kita tidak kekurangan contoh. Negara seperti Tiongkok menunjukkan bahwa stabilitas harga bukan mimpi, melainkan hasil dari keberpihakan kebijakan dan kontrol negara yang kuat terhadap sektor strategis.

Bahkan di kawasan regional, Malaysia dan Singapura mampu menjaga keseimbangan ekonomi melalui tata kelola yang disiplin dan birokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan kelompok tertentu.

Di Indonesia, masalahnya bukan semata pada kebijakan yang kurang tepat, tetapi juga pada kepercayaan publik yang terus tergerus. Ketika isu kepentingan pribadi, praktik patronase, dan bagi-bagi jabatan masih menjadi perbincangan, wajar jika publik meragukan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar seperti ini.

Yang paling menyakitkan adalah ironi yang dialami pelaku usaha kecil. Mereka berjuang sendiri, membangun usaha dari nol tanpa perlindungan berarti.

Namun ketika usaha mulai tumbuh, negara hadir bukan dengan dukungan, melainkan dengan kewajiban fiskal yang kaku. Dalam situasi harga bahan baku yang melonjak, pendekatan seperti ini terasa tidak hanya tidak sensitif, tetapi juga kontraproduktif.

Lebih dari tujuh dekade merdeka, Indonesia masih terjebak dalam lingkaran yang sama: kaya sumber daya, miskin eksekusi. Kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi kuat, tetapi terus gagal dalam mengelola dan melindungi kepentingan domestik.

Kenaikan harga plastik di Sumatera Utara harus dibaca sebagai peringatan keras, bukan sekadar fluktuasi biasa.

Jika pemerintah kembali merespons dengan lambat, maka konsekuensinya jelas: harga tinggi akan menjadi normal baru, UMKM akan semakin terpinggirkan, dan ketimpangan ekonomi akan makin melebar.

Negara tidak boleh terus menjadi penonton. Dalam situasi seperti ini, diam adalah bentuk keberpihakan—dan sayangnya, keberpihakan itu bukan kepada rakyat.

Saatnya pemerintah berhenti berwacana dan mulai bertindak. Bukan besok. Hari ini.*

*)Penulis adalahwartawan bitvonline.com

JAKARTA - Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Penyidik kini fokus melacak aset para tersangka untuk memaksimalkan pengembalian kerugian korban.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pelacakan aset dilakukan bersama sejumlah pihak.

Baca Juga:

• Bareskrim Minta Korban PT Dana Syariah Indonesia Ajukan Restitusi ke LPSK, Ini Mekanismenya

Menurutnya, aset yang ditemukan akan diamankan sebagai barang bukti sekaligus untuk proses asset recovery bagi para korban.

"Sekaligus mengamankan aset tersebut sebagai barang bukti dalam rangka memaksimalkan pemulihan kerugian korban," ujarnya. Selain itu, Bareskrim juga menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait proses restitusi bagi korban.

Ade menyebut, sejak 1 April 2026, LPSK telah membuka kanal pengaduan online bagi korban kasus PT DSI untuk mengajukan klaim ganti rugi.

"Pengajuan restitusi dilakukan secara online melalui website resmi LPSK, kemudian akan dilakukan proses verifikasi," jelasnya.

Dalam perkara ini, Bareskrim telah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI, MY selaku mantan direktur, serta ARL sebagai komisaris.

Terbaru, penyidik juga menetapkan AS, mantan direktur sekaligus pendiri PT DSI, sebagai tersangka.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk KUHP, UU ITE, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah dugaan praktik penipuan atau fraud dalam investasi yang ditawarkan PT DSI merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah.*

(oz/dh)

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut penggunaan EO merupakan kebutuhan karena lembaganya masih berada dalam tahap awal pembentukan.

Baca Juga:

• Polemik Motor Listrik BGN, DPR Sebut Sudah Disetujui Kemenkeu dalam Anggaran 2025

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sumber daya internal BGN belum sepenuhnya siap menangani kegiatan berskala besar secara mandiri.

Dadan menjelaskan, EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, hingga mitigasi risiko operasional.

"Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini," ujarnya.

Selain itu, penggunaan EO disebut membantu penataan administrasi dan keuangan menjadi lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan hingga pelaporan dinilai lebih sistematis.

"Ini memudahkan audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara," jelasnya. Dadan menegaskan, kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar acara seremonial, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait program gizi nasional.

Kegiatan tersebut mencakup bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan hingga edukasi standar keamanan pangan.

Dari sisi efisiensi, BGN menilai penggunaan EO lebih rasional dibanding membangun tim internal dalam waktu singkat. Pasalnya, proses rekrutmen dan pelatihan membutuhkan waktu dan biaya.

"EO menjadi solusi jembatan agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," ucapnya.

Meski begitu, Dadan memastikan seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan dan terbuka untuk diawasi.

"Semua pengeluaran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dapat diawasi oleh lembaga pengawas," pungkasnya.*

(in/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) disebut sampai meminjam uang hingga menggunakan dana pribadi untuk memenuhi permintaan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Baca Juga:

• KPK Ingatkan Kepala Daerah Jangan Gunakan Anggaran Dinas untuk Kepentingan Pribadi

"Sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (12/4/2026).

Asep menjelaskan, tekanan untuk memenuhi permintaan tersebut dikhawatirkan mendorong pejabat OPD mencari sumber dana tidak sah, termasuk dari proyek pemerintah.

Menurutnya, kondisi ini dapat memunculkan efek bola salju berupa pengaturan proyek hingga praktik gratifikasi.

"Ketika diminta sesuatu, para kepala OPD akan berusaha mencari. Kami khawatir nanti diambil dari proyek atau sumber lain, sehingga yang dirugikan adalah masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan dana proyek untuk kepentingan di luar peruntukannya akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan, khususnya infrastruktur.

"Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan bisa berkurang, sehingga kualitas infrastruktur menurun. Yang dirugikan tentu masyarakat," jelasnya.

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung pada 10 April 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adiknya yang juga anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.

Sehari kemudian, para pihak yang terjaring OTT dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

KPK kemudian menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025-2026.*

(mt/dh)

JAKARTA - Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp172,38 triliun.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan capaian ini menjadi sinyal positif bagi penguatan konsumsi domestik di tengah dinamika ekonomi global.

Baca Juga:

• Imipas Gaspol Bersihkan Lapas dari Narkoba, Menteri Agus Andrianto: Petugas Terlibat Akan Dipecat dan Diproses Hukum

Program Belanja Nasional terdiri dari dua kegiatan utama, yakni Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran. Program Friday Mubarak yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia berhasil mencatatkan transaksi Rp129,12 triliun atau 8,5 persen di atas target.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 11 Februari hingga 31 Maret 2026 dengan melibatkan sekitar 200 merek ritel, 11 juta pedagang pasar, 414 pusat perbelanjaan, serta 13.450 pasar rakyat di seluruh Indonesia.

Sementara itu, program BINA Lebaran yang diinisiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia turut menyumbang transaksi Rp54,9 triliun atau 2,8 persen di atas target. Program ini berlangsung pada 6 hingga 30 Maret 2026 dengan melibatkan sekitar 800 merek dan 80.000 gerai ritel di 24 provinsi.

Selain capaian transaksi, tren kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan juga menunjukkan peningkatan signifikan.

Data dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mencatat kunjungan selama Ramadan dan Lebaran 2026 naik hingga 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Konsumsi masyarakat didominasi oleh sektor makanan dan minuman serta hiburan, yang menjadi pendorong utama perputaran ekonomi selama periode tersebut.

Budi menegaskan capaian ini menjadi fondasi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan konsumsi domestik sepanjang 2026. Pemerintah pun akan terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha, termasuk UMKM, guna menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat.

"Pemerintah optimistis tren positif ini akan terus berlanjut dengan proyeksi pertumbuhan kunjungan yang tetap tumbuh di atas 10 persen secara tahunan," pungkasnya.*

(an/dh)

MEDAN - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam membenahi berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menurut Sugiat, kinerja Kementerian Imipas menunjukkan progres signifikan, terutama dalam menekan angka kelebihan kapasitas (overcapacity) serta menggagalkan berbagai upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas dan rumah tahanan.

Baca Juga:

• Program B50 Siap Jalan 1 Juli 2026, Bahlil Sebut Ini ‘Survival Mode’ Hadapi Ketergantungan BBM

Berdasarkan data Kementerian Imipas, sepanjang Januari hingga Desember 2025 terdapat 140 kasus percobaan penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan. Upaya tersebut dilakukan oleh 272 petugas di 24 kantor wilayah dan 99 unit pelaksana teknis (UPT).

Selain itu, angka overcapacity lapas juga mengalami penurunan. Jika sebelumnya mencapai 100 persen, kini turun menjadi sekitar 85 persen.

Sugiat menilai capaian tersebut merupakan bukti komitmen kuat dari Kementerian Imipas di bawah kepemimpinan Agus Andrianto dalam mendorong reformasi di sektor hukum dan hak asasi manusia.

Sebagai mitra pengawas, Komisi XIII DPR RI menegaskan akan terus mengawal kebijakan yang dijalankan pemerintah, termasuk dalam upaya pembenahan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

"Ini adalah awal yang baik. DPR akan terus memberikan dukungan, baik dari sisi pengawasan maupun anggaran, agar transformasi di tubuh Imipas berjalan maksimal," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan persoalan klasik di lapas, mulai dari perbaikan sarana prasarana hingga peningkatan integritas petugas.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat semakin profesional serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.*

(ds/dh)

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini tergolong kuat.

Hal tersebut lantaran mayoritas kebutuhan pangan masyarakat masih dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Baca Juga:

• Gibran Bongkar Praktik Gelap Ekspor-Impor, Trade Misinvoicing Diduga Bikin Devisa RI Bocor

"Ketahanan pangan pokok strategis Indonesia tergolong kuat karena sebagian besar kebutuhan konsumsi masyarakat ditopang dari produksi dalam negeri," ujar Ketut, Minggu (12/4/2026).

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, dari 10 komoditas pangan strategis, hanya dua hingga tiga komoditas yang masih membutuhkan impor, seperti kedelai, bawang putih, dan sebagian daging sapi.

Sementara itu, sejumlah komoditas utama seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, hingga gula diproyeksikan tidak memerlukan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

Ketut menjelaskan, produksi beras nasional menunjukkan tren positif. Pada tahun sebelumnya, produksi beras mencapai sekitar 34,7 juta ton. Angka tersebut diperkuat dengan stok awal 2026 yang mencapai sekitar 12 juta ton.

Pemerintah pun menargetkan peningkatan ketersediaan beras nasional pada tahun ini. Proyeksi stok akhir atau carry over stock ke tahun 2027 diperkirakan dapat mencapai hingga 16 juta ton.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah tantangan global seperti dinamika geopolitik dan ancaman fenomena El Nino.

"Angka ini menunjukkan kondisi ketahanan pangan kita semakin solid dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depan," jelasnya.*

(an/dh)

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya praktik gelap dalam aktivitas ekspor-impor yang dinilai merugikan perekonomian nasional.

Praktik tersebut dikenal sebagai trade misinvoicing, yakni manipulasi nilai dalam dokumen perdagangan internasional. Gibran menyebut praktik ini kerap tersembunyi di balik angka-angka resmi ekspor dan impor.

Baca Juga:

• Plastik di Medan Makin Mahal, Dampak Konflik Global dan Harga Minyak Naik

Menurutnya, modus yang digunakan beragam, mulai dari under invoicing (melaporkan nilai lebih rendah dari sebenarnya) hingga over invoicing (melaporkan nilai lebih tinggi dari harga riil). Kedua praktik ini membuka celah terjadinya aliran dana ilegal lintas negara.

Gibran memaparkan, dalam periode 2014 hingga 2023, nilai under invoicing ekspor diperkirakan mencapai 401 miliar dolar AS atau sekitar 40 miliar dolar AS per tahun. Sementara itu, over invoicing tercatat sebesar 252 miliar dolar AS atau rata-rata 25 miliar dolar AS per tahun.

Ia menambahkan, sektor yang paling banyak terdampak praktik ini meliputi perdagangan limbah, logam berlapis, logam mulia, serta produk teknologi seperti smartphone.

"Ini kecurangan yang terlihat teknis, tetapi dampaknya sangat nyata terhadap perekonomian nasional," tegasnya.

Gibran menilai praktik tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi menggerus penerimaan negara sekaligus melemahkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.*

(d/dh)

JAKARTA – Bareskrim Polri meminta para korban penipuan investasi yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk segera mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan LPSK guna mendata seluruh korban dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Dilaporkan JK, Rismon Sianipar Klaim Video Tudingan Dirinya Dimanipulasi AI

Ia menjelaskan, para korban dapat mengajukan permohonan restitusi melalui platform resmi LPSK. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemulihan kerugian akibat dugaan penipuan yang dilakukan perusahaan tersebut.

Ade menegaskan, proses penyidikan perkara ini akan terus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. "Kami pastikan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hingga tuntas," tegasnya.

Dalam kasus ini, Bareskrim sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk petinggi perusahaan. Mereka di antaranya TA selaku Direktur Utama, MY sebagai mantan direktur, ARL sebagai komisaris, serta AS yang merupakan pendiri perusahaan.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dugaan penipuan investasi berskala besar dengan jumlah korban yang cukup banyak. Polisi juga terus mendalami aliran dana serta potensi kerugian yang ditimbulkan.*

(oz/dh)

JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan terpantau masih tinggi pada Minggu pagi. Daging ayam ras dijual Rp41.500 per kilogram, sementara cabai rawit merah menembus Rp83.100 per kilogram.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia per pukul 10.10 WIB, Minggu (12/4/2026), sejumlah harga pangan tercatat bervariasi di tingkat pedagang eceran.

Baca Juga:

• Plastik di Medan Makin Mahal, Dampak Konflik Global dan Harga Minyak Naik

Selain itu, harga bawang merah tercatat Rp47.350 per kg dan bawang putih Rp40.200 per kg.

Komoditas beras juga mengalami variasi harga. Beras kualitas bawah I dibanderol Rp14.500 per kg, kualitas bawah II Rp14.550 per kg, medium I Rp16.050 per kg, medium II Rp15.900 per kg, serta kualitas super I Rp17.300 per kg dan super II Rp16.850 per kg.

Untuk komoditas cabai lainnya, cabai merah besar dijual Rp46.000 per kg, cabai merah keriting Rp45.600 per kg, dan cabai rawit hijau Rp52.950 per kg.

Sementara itu, harga daging sapi kualitas I tercatat Rp147.650 per kg dan kualitas II Rp139.950 per kg.

Di sektor kebutuhan pokok lainnya, gula pasir premium dijual Rp20.150 per kg dan gula pasir lokal Rp19.100 per kg.

Adapun minyak goreng curah berada di harga Rp20.100 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp23.250 per liter, dan kemasan bermerek II Rp22.350 per liter.

Harga telur ayam ras juga tercatat Rp32.550 per kg.*

(an/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan anggaran dinas untuk kepentingan pribadi.

Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Peran Adik Bupati Tulungagung, Diduga Tahu Praktik Pemerasan

"Dengan demikian, membebankan kebutuhan pribadi di luar kedinasan kepada para perangkat daerah ataupun pada anggaran dinas adalah tindakan yang melanggar hukum," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Pernyataan ini disampaikan menyusul penetapan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pejabat organisasi perangkat daerah (OPD).

Asep menjelaskan, para kepala daerah sejatinya telah mendapatkan hak keuangan yang sah, seperti gaji dan dana operasional. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan di luar ketentuan.

Selain itu, KPK juga mengingatkan agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kewenangan, termasuk menggunakan surat pernyataan sebagai alat tekanan kepada bawahan.

"Para penyelenggara negara tidak boleh menyalahgunakan wewenang, termasuk menjadikan surat pernyataan sebagai alat tekanan," tegasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan sejumlah pihak lainnya.

Sehari kemudian, KPK membawa para pihak yang diamankan ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

KPK kemudian menetapkan Gatut Sunu bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025–2026.*

(an/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro, dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gatut Sunu Wibowo. Jatmiko diduga mengetahui praktik tersebut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan penyidik menduga Jatmiko memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah diusut.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Bupati Tulungagung Targetkan Rp5 Miliar dari OPD, Terkumpul Rp2,7 Miliar

Jatmiko yang merupakan anggota DPRD Tulungagung diamankan dan telah dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan pemerasan yang dilakukan kakaknya.

KPK menyebut, kasus ini memiliki pola yang berbeda dibandingkan praktik pemerasan pada umumnya.

Biasanya, pemerasan dilakukan dengan cara intimidasi, seperti ancaman mutasi jabatan atau pencopotan pejabat untuk menimbulkan efek jera.

Namun dalam kasus ini, penyidik menemukan modus baru berupa penggunaan surat pernyataan bermeterai tanpa tanggal.

"Ini menjadi hal baru yang kami temukan dalam perkara pemerasan," kata Asep.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 April 2026 dan mengamankan 18 orang.

Sehari berselang, Gatut Sunu bersama sejumlah pihak, termasuk adiknya, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

KPK kemudian menetapkan Gatut Sunu Wibowo serta ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025–2026.*

(an/dh)

JAKARTA - Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di Islamabad, Pakistan, kembali menemui jalan buntu. Iran menuding AS sengaja mencari-cari alasan untuk keluar dari negosiasi.

Mengutip laporan Al Jazeera, Minggu (12/4/2026), kantor berita Fars Iran menyebut peluang kesepakatan sangat bergantung pada perubahan tuntutan dari pihak Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Pembicaraan 21 Jam Tak Buahkan Hasil, AS dan Iran Gagal Sepakat di Islamabad

"Amerika sedang mencari alasan untuk meninggalkan meja perundingan," ujar sumber tersebut.

Isu strategis seperti Selat Hormuz, program nuklir, hingga kebijakan energi damai menjadi beberapa poin krusial yang masih diperdebatkan. Meski negosiasi utama mengalami kebuntuan, mediator dari Pakistan disebut masih berupaya menjembatani perbedaan antara kedua pihak.

Tim ahli dari Iran dan AS juga masih melakukan konsultasi terkait draf kesepakatan yang diajukan.

Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan komitmen tegas dari Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang. Namun hingga saat ini, AS mengaku belum melihat komitmen tersebut dari Teheran.

Pembicaraan antara kedua negara disebut akan dilanjutkan setelah masing-masing pihak menyelesaikan kajian internal terhadap dokumen yang dibahas.*

(d/dh)

MEDAN - Harga plastik di Kota Medan mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah menyebut kenaikan ini dipicu gangguan impor bahan baku akibat konflik global.

Warga Medan mulai merasakan lonjakan harga berbagai produk plastik di pasaran, seperti wadah makanan jenis thinwall. Salah satu warga, Elly, mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang cukup signifikan.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Modus Bupati Tulungagung ‘Sandera’ Pejabat dengan Surat Pengunduran Diri

Kenaikan harga ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag ESDM Sumut, Charles Situmorang.

Menurutnya, lonjakan harga plastik dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia serta terganggunya pasokan bahan baku impor. "Plastik berbahan dasar petrokimia, sehingga saat harga minyak dunia naik, biaya produksi ikut meningkat," kata Charles.

Ia menjelaskan, gangguan distribusi dari Timur Tengah sebagai salah satu sumber utama impor bahan baku plastik juga menjadi faktor utama.

Selain itu, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor membuat harga plastik sangat sensitif terhadap gejolak global. Meski demikian, Charles memastikan bahwa saat ini belum terjadi kelangkaan plastik di pasaran.

"Saat ini belum terjadi kelangkaan, hanya kenaikan harga," ujarnya.

Untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari diversifikasi impor bahan baku dari negara lain hingga pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga akan mendorong penguatan industri petrokimia dalam negeri serta penggunaan alternatif kemasan seperti bioplastik dan produk yang dapat digunakan ulang.*

(ds/dh)