Menurut Dasco, kehati-hatian diperlukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar matang dan tidak kembali bermasalah secara hukum.

Baca Juga:

• Akhiri Penantian 22 Tahun, DPR Akhirnya Sahkan UU PPRT! Ini 12 Poin Pentingnya

Ia menjelaskan, DPR saat ini masih meminta masukan dari berbagai partai politik melalui simulasi sistem pemilu sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan revisi beleid tersebut.

Meski tahapan Pemilu 2029 semakin dekat, Dasco menilai proses itu tetap bisa berjalan dengan menggunakan aturan yang berlaku saat ini, termasuk dalam hal rekrutmen penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

"Rekrutmen KPU, Bawaslu, itu bisa jalan tanpa adanya undang-undang baru," ujarnya.

Selain itu, Dasco menyoroti banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang selama ini membatalkan sejumlah pasal dalam UU Pemilu. Hal itu menjadi alasan penting agar revisi kali ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

"Kita sudah bolak-balik Undang-Undang Pemilu digugat, MK batalkan, MK putuskan lagi yang lain. Jadi kali ini kita minta semua bersabar," tuturnya.

Ia menegaskan, jangan sampai RUU Pemilu yang dibahas secara cepat justru kembali berujung gugatan di MK, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat.

Di sisi lain, Dasco juga mengingatkan agar pembahasan RUU tidak dilakukan terlalu mepet dengan pelaksanaan Pemilu 2029. Menurutnya, saat ini masih tersedia waktu yang cukup panjang untuk melakukan kajian secara mendalam.

"Kalau dari sekarang ke pemilu masih cukup lama. Jadi memang perlu pengkajian dan simulasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan pembahasan RUU Pemilu akan sangat bergantung pada kesepakatan fraksi-fraksi di DPR. Karena itu, ia belum dapat memastikan kapan pembahasan resmi akan dimulai.

"Harus kesepakatan fraksi-fraksi. Partai-partai juga masih ada yang belum selesai simulasi," pungkasnya.*

(mt/dh)

JAKARTA — Pengamat politik Ade Armando dan pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda merespons laporan terhadap keduanya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan dan provokasi atas potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Ade Armando mengaku tidak memahami substansi laporan yang ditujukan kepadanya. Ia menegaskan tidak pernah memotong maupun mengedit video ceramah tersebut.

Baca Juga:

• Syukuran Ulang Tahun Ketua DPC Hanura Langkat di Binjai Jadi Ajang Pererat Silaturahmi Politik

Meski begitu, Ade menyatakan siap mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Siaplah mengikuti proses hukum," ujarnya.

Sementara itu, Abu Janda merespons singkat laporan tersebut. Ia menilai pelaporan itu bermuatan politik.

"Jelas itu laporan atas dasar kebencian dan dendam politik," kata dia.

Laporan terhadap Ade Armando dan Abu Janda diajukan oleh Aliansi Profesi Advokat Maluku (APAM) dan telah teregistrasi di Polda Metro Jaya pada 20 April 2026.

Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perwakilan APAM, Paman Nurlette, menyebut potongan video ceramah Jusuf Kalla yang beredar di media sosial telah memicu kegaduhan publik.

Menurutnya, penyebaran konten yang tidak utuh berpotensi menimbulkan salah persepsi dan provokasi.

"Kalau video itu utuh, masyarakat tidak akan terprovokasi," ujarnya.

Sementara itu, Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan tersebut dan saat ini masih melakukan pendalaman.

Barang bukti yang diserahkan pelapor berupa dokumen, tangkapan layar, dan flashdisk.

"Laporan masih dalam tahap kajian," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.*

(d/ad)

MEDAN — Program Gebyar Pajak Sumatera Utara 2026 mulai menunjukkan dampak positif terhadap penerimaan daerah.

Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) tercatat meningkat signifikan sejak program tersebut diluncurkan.

Baca Juga:

• RS Awal Bros Segera Hadir di Medan, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap: Jangan Bedakan Pasien Umum dan BPJS Kesehatan

Angka itu naik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp96 miliar.

"Terjadi kenaikan sekitar Rp28 miliar atau meningkat 30 persen," kata Sutan di Medan, Senin (20/4/2026).

Program Gebyar Pajak Sumut 2026 diluncurkan pada 9 Maret 2026 dan telah disosialisasikan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan program pemutihan sebelumnya, skema ini memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu.

"Paradigmanya kita ubah, apresiasi diberikan kepada masyarakat yang taat pajak," ujarnya.

Sutan menyebutkan target PKB tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1,8 triliun, naik dari target tahun sebelumnya sebesar Rp1,7 triliun.

Sementara realisasi tahun 2025 tercatat Rp1,4 triliun dari total 2,2 juta unit kendaraan yang membayar pajak.

Ia berharap program ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.

Sebagai bagian dari program tersebut, undian Gebyar Pajak akan digelar setiap triwulan dengan total empat kali undian dalam setahun serta satu undian utama.

Undian perdana triwulan pertama dijadwalkan pada 10 Mei 2026.*

(ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan menyambut kehadiran Rumah Sakit Awal Bros yang akan beroperasi di kota tersebut.

Kehadiran fasilitas kesehatan baru ini dinilai memperkuat layanan kesehatan sekaligus mencerminkan tumbuhnya iklim investasi di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Syukuran Ulang Tahun Ketua DPC Hanura Langkat di Binjai Jadi Ajang Pererat Silaturahmi Politik

Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin mengatakan keberadaan RS Awal Bros akan menambah pilihan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di tengah tingginya kebutuhan pelayanan medis di Kota Medan dan sekitarnya.

"Kami menyambut baik hadirnya RS Awal Bros di Kota Medan. Banyak masyarakat Sumut yang selama ini berobat ke Medan," kata Zakiyuddin.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen pelayanan tanpa diskriminasi.

Menurutnya, seluruh pasien harus mendapat perlakuan yang sama, baik pengguna umum maupun BPJS Kesehatan, sejalan dengan penerapan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan.

"Tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Semua warga cukup dengan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan," ujarnya.

Zakiyuddin berharap kehadiran rumah sakit swasta tersebut dapat mengurangi arus masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri dengan menghadirkan layanan kesehatan berstandar tinggi di dalam negeri.

Sementara itu, Direktur RS Awal Bros, Jimmy Kurniawan, mengatakan pembangunan rumah sakit di Medan merupakan bagian dari ekspansi layanan setelah sebelumnya mengoperasikan 11 rumah sakit di wilayah Kepulauan Riau.

Dengan kapasitas sekitar 250 tempat tidur, RS Awal Bros Medan akan difokuskan pada layanan penyakit berat seperti jantung, kanker, dan stroke.

"Ini merupakan komitmen kami untuk menghadirkan layanan kesehatan unggulan di Medan," kata Jimmy.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Medan yang dinilai membuka ruang investasi di sektor kesehatan.*

(ad)

BINJAI — Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Langkat, Abdul Rasyidin Pane, menggelar acara syukuran bertambahnya usia di kediamannya di Kota Binjai, Minggu (19/4/2026).

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh politik dan organisasi kepemudaan dari Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Peneliti Australian National University: Jokowi Tidak Berubah, Hanya Belajar Mengelola Politik untuk Mencapai Tujuannya

Kehadirannya disambut langsung oleh Abdul Rasyidin Pane yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda Langkat sekaligus advokat.

Dalam kesempatan itu, Abdul Rasyidin menyampaikan apresiasi atas kehadiran para sahabat dan rekan organisasi yang menurutnya menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan silaturahmi di tengah dinamika politik daerah.

"Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat yang telah meluangkan waktu. Ini menjadi bukti bahwa hubungan persahabatan tetap terjaga dengan baik," kata Abdul Rasyidin.

Sementara itu, Roy Nasution menyampaikan harapannya agar Abdul Rasyidin tetap amanah dalam menjalankan peran di organisasi maupun politik.

"Semoga di usia yang ke-43 ini beliau tetap amanah dan terus menjadi pemimpin yang dekat dengan masyarakat," ujar Roy.

Acara syukuran tersebut juga dihadiri Ketua DPC Partai Hanura Kota Binjai, Abdul Khadafi Pane, serta sejumlah tamu undangan lainnya dari unsur organisasi dan masyarakat.

Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan menjadi ajang mempererat komunikasi antar tokoh politik di wilayah Langkat dan Binjai.*

(ad)

BATU BARA – Kesabaran masyarakat Kabupaten Batu Bara tampaknya sudah di ujung batas.

Kinerja Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koperindag) disorot tajam setelah harga bahan pokok, khususnya minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita, melonjak tak terkendali di pasaran.

Baca Juga:

• Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas

Fakta ini memicu kemarahan warga yang merasa pemerintah daerah abai dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Kenaikan harga ini bukan sekadar angka, tetapi pukulan nyata bagi masyarakat kecil. Ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro menjadi pihak yang paling terdampak.

"Ini minyak subsidi, harusnya membantu rakyat kecil. Tapi kenyataannya kami dipaksa beli jauh lebih mahal. Pemerintah ke mana?" ujar Siti (38), seorang ibu rumah tangga dengan nada kecewa.

Keluhan serupa datang dari RK (46), warga Kelurahan Labuhan Ruku. Ia menilai kenaikan harga terjadi secara semena-mena tanpa kejelasan.

"Harga naik seenaknya di semua warung. Ini pedagang bergerak sendiri atau memang ada 'lampu hijau' dari atas?" sindirnya tajam.

RK juga mempertanyakan kinerja Koperindag yang dinilai tidak menjalankan tugas sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Tidak hanya berhenti pada keluhan, warga bahkan mendatangi langsung kantor Koperindag Kabupaten Batu Bara untuk menuntut penjelasan.

Namun, harapan mendapatkan jawaban pupus. Pejabat yang berwenang tidak berada di tempat, dengan alasan menghadiri rapat di Kantor Bupati di Lima Puluh.

Ketiadaan pejabat di tengah krisis harga justru memantik kecurigaan dan kemarahan publik.

"Kami datang untuk mencari solusi, bukan alasan. Pejabatnya malah tidak ada. Ini benar rapat atau menghindar?" ujar seorang warga dengan nada geram.

Lebih jauh, muncul dugaan serius dari masyarakat.

Mereka mencurigai adanya praktik "main mata" antara oknum di instansi terkait dengan pihak produsen atau distributor minyak bersubsidi.

"Jangan-jangan ada kongkalikong. Bisa jadi ada yang main belakang, cari keuntungan dari minyak subsidi. Kalau tidak, kenapa tidak pernah ada sidak? Kerjanya cuma duduk di kantor, makan gaji buta," ucap warga dengan penuh kekecewaan.

Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk tidak tinggal diam.

Langkah konkret seperti inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, penindakan tegas terhadap pelanggaran HET, serta pengawasan distribusi harus segera dilakukan.

Selain itu, transparansi dari Koperindag menjadi harga mati untuk memulihkan kepercayaan publik yang kini kian terkikis.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya harga yang melambung, tetapi juga kemarahan rakyat yang bisa meledak kapan saja.*

(ad)

TARAKAN — PT Pertamina EP melalui Tarakan Field menggelar sosialisasi dan edukasi penanggulangan kebakaran bagi masyarakat di Kota Tarakan.

Kegiatan ini menyasar warga di tiga kelurahan, yakni Pantai Amal, Kampung I Skip, dan Mamburungan.

Baca Juga:

• Unmuha Perluas Jejaring Internasional, Jajaki Kerja Sama dengan Industri dan Kampus di Malaysia

Program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan meningkatkan kesiapsiagaan warga terhadap risiko kebakaran di lingkungan permukiman.

Dalam pelaksanaannya, Pertamina menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas pemadam kebakaran setempat untuk memberikan pelatihan terpadu.

Materi yang disampaikan mencakup identifikasi sumber kebakaran, seperti korsleting listrik dan kelalaian rumah tangga, hingga langkah penanganan awal saat situasi darurat.

Peserta juga mendapatkan pelatihan praktis penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta teknik pemadaman sederhana menggunakan peralatan rumah tangga seperti karung dan selimut basah.

Superintendent HSSE Operations Tarakan Field Ahmad Supriyadi mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi bencana.

"Sebagai bagian dari masyarakat, kami memiliki tanggung jawab untuk hadir, baik dalam pencegahan maupun penanganan kebakaran," kata Ahmad dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, perwakilan pemadam kebakaran Tarakan menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanganan awal sebelum petugas tiba di lokasi.

Program ini juga merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan Pertamina di bawah koordinasi PT Pertamina Hulu Indonesia.

Selain mitigasi bencana, program tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Melalui kegiatan ini, perusahaan berharap terbentuk masyarakat yang lebih tangguh dan responsif terhadap potensi kebakaran, sekaligus mendukung keberlanjutan operasional industri migas yang aman di wilayah tersebut.*

(ad)

MEDAN - Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait penetapan calon penerima kebun plasma oleh perusahaan perkebunan.

Gugatan tersebut menyasar Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025 tertanggal 6 Januari 2025 yang dinilai merugikan masyarakat sekitar kebun.

Baca Juga:

• Kunjungi Sekolah di Mimika, Gibran Temukan Kelas Minim Penerangan dan Fasilitas: “Listriknya Mati, Pak Guru?”

Kuasa hukum penggugat, Hermansyah Hutagalung, menyatakan kliennya merupakan kelompok tani yang secara faktual berada di sekitar areal perkebunan PT Eastern Sumatera Indonesia Bukit Maradja Estate.

Namun, mereka tidak masuk dalam daftar penerima kebun plasma.

"Klien kami berada di sekitar wilayah perkebunan, tetapi tidak ditetapkan sebagai penerima. Ini bentuk ketidakadilan," ujar Hermansyah, Selasa, 21 April 2026.

Menurut dia, keputusan bupati tersebut memenuhi unsur objek sengketa tata usaha negara karena bersifat konkret, individual, dan final.

Artinya, keputusan itu langsung menetapkan pihak penerima manfaat tanpa memerlukan persetujuan lanjutan dari instansi lain.

Kuasa hukum lainnya, Daniel W. Panggabean, menambahkan bahwa gugatan telah memenuhi syarat formil, termasuk tenggang waktu dan upaya administratif.

Sebelum menggugat, pihaknya telah melayangkan somasi kepada Bupati Simalungun pada 31 Desember 2025, namun tidak mendapat respons.

Dalam pokok perkara, penggugat menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mewajibkan perusahaan menyediakan kebun plasma minimal 20 persen dari total luas Hak Guna Usaha (HGU).

Dengan luas HGU sekitar 3.177,94 hektare, penggugat menilai seharusnya tersedia sekitar 600 hektare kebun plasma bagi masyarakat sekitar.

"Klien kami seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat," kata Daniel.

Selain menggugat keputusan bupati, pihak kuasa hukum juga melontarkan kritik terhadap PT CIPEF yang dinilai merugikan masyarakat melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Mereka bahkan mendesak pemerintah menutup operasional perusahaan tersebut serta membuka kemungkinan menempuh jalur hukum internasional.

"Kami menilai ada penyimpangan dalam penyaluran CSR yang merugikan masyarakat," ujar Daniel.

Penggugat juga meminta perhatian DPR RI, khususnya Komisi III, untuk memanggil pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan.

Ketua kelompok tani, Fajar, menyatakan pihaknya mengalami kerugian langsung akibat tidak masuk dalam daftar penerima kebun plasma.

Ia berharap majelis hakim PTUN Medan membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan penerbitan kebijakan baru yang lebih adil.*

(tm/ad)

MIMIKA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti minimnya penerangan di ruang kelas saat meninjau Sentra pendidikan/" target="_blank">Pendidikan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa, 21 April 2026.

Saat memasuki salah satu ruang kelas yang tengah berlangsung pelajaran matematika, Gibran mendapati kondisi ruangan yang gelap.

Baca Juga:

• Akhiri Penantian 22 Tahun, DPR Akhirnya Sahkan UU PPRT! Ini 12 Poin Pentingnya

Dari pengamatannya, hanya satu lampu yang berfungsi di dalam kelas tersebut. Kondisi itu membuat pencahayaan tetap minim meski jendela telah dibuka.

Dalam kunjungan itu, Gibran meninjau sejumlah fasilitas pendidikan, mulai dari ruang kelas hingga laboratorium.

Di laboratorium informatika, ia menyoroti metode pembelajaran yang dinilai belum optimal, terutama terkait penggunaan formula dalam aplikasi Microsoft Excel.

"Belum diajarkan materi formula? Input angkanya masih manual?" tanya Gibran kepada guru informatika.

Guru menjelaskan materi tersebut baru akan diberikan saat siswa naik ke kelas XI.

Sentra pendidikan/" target="_blank">Pendidikan Mimika menampung 1.031 siswa, terdiri dari 205 siswa sekolah dasar, 285 siswa sekolah menengah pertama, dan 541 siswa sekolah menengah atas.

Selain fasilitas belajar, Gibran juga meninjau asrama siswa. Ia kembali menyoroti persoalan serupa, yakni minimnya penerangan di lorong bangunan.

"Maintenance-nya agak kurang," katanya.

Kepala SMP Negeri Sentra pendidikan/" target="_blank">Pendidikan, Anton Rante, menjelaskan bahwa fasilitas asrama disediakan bagi siswa dari wilayah terpencil, seperti daerah pesisir dan kampung yang jauh dari pusat kota.

Menurut dia, seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, hingga konsumsi, ditanggung pemerintah.

Sementara itu, salah satu siswa, Nikolausma Payau, mengaku merasa nyaman tinggal di asrama. Ia mengatakan para siswa mendapatkan bimbingan layaknya dari orang tua.

Kepala SD Negeri Sentra pendidikan/" target="_blank">Pendidikan, Syamsiah Muksin, menambahkan bahwa sekolah tersebut didirikan pada 2010 untuk melayani anak-anak dari suku asli Mimika, termasuk Kamoro dan Amungme.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi sejumlah pejabat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta kepala daerah setempat.*

(at/ad)

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa, 21 April 2026.

Pengesahan ini mengakhiri pembahasan yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Baca Juga:

• Ahmad Khozinudin Sebut Feri Amsari dan Ubedilah Dikriminalisasi: Praktik Kriminalisasi Diwariskan dari Era Jokowi ke Prabowo

"Apakah RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan di ruang paripurna.

Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menyampaikan laporan hasil pembahasan tingkat I.

Ia menyebut seluruh fraksi di Baleg telah sepakat membawa RUU tersebut ke paripurna untuk disahkan.

Menurut Bob, panitia kerja telah menghimpun masukan dari berbagai elemen, mulai dari serikat pekerja hingga kalangan akademisi.

RUU ini juga memuat 409 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang telah dibahas secara komprehensif.

Pengesahan RUU ini disambut tepuk tangan perwakilan serikat pekerja yang hadir di ruang sidang.

Sejumlah perwakilan pemerintah, termasuk Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, turut menghadiri rapat tersebut.

RUU PPRT sebelumnya sempat mandek selama 22 tahun sebelum akhirnya disepakati pada pembahasan tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sehari sebelumnya.

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan pekerja rumah tangga, antara lain prinsip penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, serta kepastian hukum.

Selain itu, pekerja rumah tangga juga berhak memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Regulasi ini juga mengatur mekanisme perekrutan pekerja, baik secara langsung maupun melalui perusahaan penempatan yang wajib berbadan hukum dan memiliki izin resmi.

Perusahaan penempatan juga dilarang memotong upah pekerja.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah akan melakukan pembinaan serta pengawasan, termasuk melibatkan masyarakat di tingkat lingkungan untuk mencegah kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Adapun poin penting yang disepakati Panja DPR dalam RUU PPRT antara lain:

1. Mengenai pengaturan perlindungan pekerja yang berdasarkan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

3. Setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam Undang-Undang ini.

4. Perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring.

5. Salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

6. Calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT.

7. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT.

8. Perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya.

10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT.

11. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum Undang-Undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT.

12. Peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak Undang-Undang PPRT berlaku.

Pemerintah diberikan waktu paling lama satu tahun untuk menyusun aturan turunan sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut.*

(kp/ad)

JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejarah perundingan damai Malino I untuk Poso dan Malino II untuk Maluku di Jakarta Selatan, Selasa, 21 April 2026.

Pertemuan yang berlangsung di JS Luwansa Hotel and Convention Center itu dihadiri perwakilan Kementerian Agama, termasuk Sekretaris Jenderal Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, serta Dirjen Bimas Buddha Supriyadi.

Baca Juga:

• Ade Armando dan Abu Janda Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Diduga Sebar Provokasi Video Ceramah Jusuf Kalla

Dari kelompok Poso, hadir antara lain Pdt. Rudolf Metusala, Pdt. Rinaldi Damanik, Pdt. Jetroson Rense, Pdt. Dajaramo Tasiabe, serta sejumlah tokoh Muslim seperti Ustaz Sugianto Kaimuddin, Ustaz Muh. Amin, Ustaz Samsul Lawenga, dan Ustaz Mualim Fauzil.

Sementara dari Maluku, hadir Pdt. Prof. John Ruhulessin, Prof. Hasbullah Toisutta, dan Ustaz Hadi Basalamah yang merupakan bagian dari delegasi perundingan Malino II.

Dalam pertemuan itu, JK memberikan penjelasan terkait ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 yang sebelumnya memicu polemik dan berujung laporan ke kepolisian oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

JK menegaskan bahwa ceramah tersebut disampaikan dalam konteks akademik atas permintaan pihak kampus untuk membahas proses panjang perdamaian konflik di Indonesia.

"Apa yang saya sampaikan itu sebenarnya hanya pendahuluan. Ceramah saya di UGM itu atas permintaan untuk bicara tentang jalan panjang menuju perdamaian," kata JK.

Ia juga memaparkan bahwa konflik di sejumlah wilayah, termasuk Poso dan Maluku, tidak terlepas dari faktor salah persepsi dalam memahami ajaran agama pada situasi konflik bersenjata.

Menurut JK, dalam beberapa konflik, pihak-pihak yang bertikai sama-sama meyakini tindakan mereka memiliki legitimasi keagamaan, termasuk konsep "syahid".

"Ada konflik karena agama. Kedua pihak, baik Islam maupun Kristen, pernah berada dalam situasi di mana mereka merasa tindakan itu dibenarkan secara keyakinan," ujarnya.

Pernyataan JK sebelumnya dalam ceramah tersebut menuai kontroversi karena menyinggung narasi konflik berbasis agama di Poso dan Ambon, yang kemudian viral di media sosial.*

(tb/ad)

JAKARTA – Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong.

Ia menilai laporan tersebut sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di ruang publik.

Baca Juga:

• Peneliti Australian National University: Jokowi Tidak Berubah, Hanya Belajar Mengelola Politik untuk Mencapai Tujuannya

Selain Feri, Khozinudin juga menyinggung laporan terhadap akademisi Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, yang dilaporkan oleh Koordinator Pemuda Garda Nusantara, Rangga Kurnia Septian, pada 13 April 2026.

Ubedilah dipersoalkan karena menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa.

Khozinudin menyebut rangkaian pelaporan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kritik publik.

Ia bahkan menilai pola tersebut merupakan kelanjutan dari praktik yang terjadi pada era pemerintahan sebelumnya.

"Konfirmasi legasi kriminalisasi era Jokowi diwariskan dan dilestarikan di era Prabowo Subianto," kata Khozinudin dalam kanal YouTube miliknya, Minggu, 19 April 2026.

Meski demikian, ia menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan di kepolisian.

Namun ia menilai substansi laporan tersebut seharusnya berada dalam ranah kebebasan berekspresi.

Menurut Khozinudin, pernyataan Feri maupun Ubedilah merupakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, bukan tindak pidana.

Ia juga menilai pelaporan terhadap akademisi dapat menciptakan efek ketakutan dalam menyampaikan pendapat.

Ia turut menyebut sejumlah nama yang menurutnya pernah mengalami kriminalisasi, seperti Bambang Tri Mulyono, Alfian Tanjung, hingga Ahmad Dhani.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya dua laporan terhadap Feri Amsari.

Laporan pertama diterima pada Kamis, 16 April 2026 pukul 16.45 WIB, dan laporan kedua pada Jumat, 17 April 2026 pukul 11.24 WIB.

Kedua laporan tersebut menggunakan sangkaan Pasal 264 dan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Ini baru diterima, sudah dua laporan terkait objek perkara yang sama," ujar Budi.

Ia mengatakan penyidik akan melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut, termasuk memeriksa pelapor, saksi, dan barang bukti untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana.*

(tb/ad)

JAKARTA – Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sepanjang dua periode kepemimpinannya.

Ia menyebut perubahan tersebut bukan bersifat personal, melainkan berupa proses pembelajaran dalam mengelola kekuasaan politik.

Baca Juga:

• MPR Tinjau IKN, Muzani: Megah, Mewah, dan Membanggakan

"Jokowi tidak berubah, tapi dia belajar. Ini bukan perubahan pribadi, tetapi cara mengelola politik untuk mencapai tujuannya," kata Sana.

Menurut Sana, pada periode pertama kepemimpinannya, Jokowi masih berupaya merealisasikan sejumlah janji politik dengan dukungan kelompok aktivis dan masyarakat sipil.

Pada fase itu, sejumlah aktivis bahkan disebut terlibat dalam pemerintahan.

Namun, memasuki periode kedua, ia menilai hubungan tersebut mulai merenggang.

Sana mengutip analisis Suraya Afif yang menyebut Jokowi mulai jenuh dengan kelompok aktivis dan mencari mitra politik baru.

Ia juga menyinggung peristiwa aksi 212 pada 2 Desember 2016 sebagai salah satu titik balik relasi antara Jokowi dan kelompok masyarakat sipil.

Menurutnya, Jokowi merasa kecewa karena tidak mendapatkan dukungan dari kelompok yang sebelumnya dekat dengan pemerintah saat menghadapi tekanan politik.

"Dia merasa perlu mencari aliansi lain," ujar Sana.

Sana juga mengutip pakar politik Australia Marcus Mietzner yang menilai pada periode kedua, Jokowi mulai memanfaatkan kelemahan elite politik untuk memperluas pengaruh.

Kelemahan tersebut, kata dia, digunakan untuk membangun konsolidasi kekuasaan yang lebih kuat.

"Jokowi belajar bagaimana menggunakan kelemahan elite lain untuk menarik mereka ke lingkarannya," kata Sana.

Diskusi tersebut merupakan bagian dari peluncuran buku yang membahas dinamika politik Indonesia selama satu dekade pemerintahan Jokowi.*

(tb/ad)

JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Ia menilai progres pembangunan menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan kunjungan sebelumnya pada 2024.

Baca Juga:

• Raker Komwil I APEKSI di Banda Aceh, Wali Kota Medan Ajak Kolaborasi Antar-Kota untuk Perkuat Fiskal dan Kesiapsiagaan Bencana

Pernyataan itu disampaikan usai menerima paparan dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengenai perkembangan proyek ibu kota baru tersebut.

Muzani menyebut sejumlah infrastruktur terus menunjukkan perkembangan, mulai dari tempat ibadah, kantor Otorita IKN, Istana Wakil Presiden, hingga bandara IKN.

Menurut dia, fasilitas tersebut menjadi penopang penting menuju kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.

Ia juga mengatakan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah memperoleh persetujuan Presiden dan mulai memasuki tahap konstruksi.

Hal ini, kata dia, memperkuat desain IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap.

"Artinya rencana IKN menjadi ibu kota negara dengan pusat pemerintahan yang lengkap semakin pasti," ujarnya.

Muzani berharap target pemindahan ibu kota secara bertahap pada 2028 dapat terealisasi.

Ia menilai proses pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang matang, baik dari sisi infrastruktur maupun kesiapan sumber daya manusia.

Terkait pembiayaan, ia menyebut dukungan anggaran telah disetujui dan diharapkan mampu menopang kebutuhan pembangunan ke depan.

Muzani juga menyinggung rencana pembangunan hunian bagi anggota MPR di kawasan IKN yang desainnya telah disetujui Presiden.

"Saya kira gedungnya sangat membanggakan, mencerminkan arsitektur ketatanegaraan Indonesia," katanya.

Ia menutup penilaiannya terhadap perkembangan IKN dengan singkat.

"Satu kata: megah, mewah, membanggakan," ujar Muzani.*

(d/ad)

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana non-penjara.

Kebijakan ini diarahkan sebagai bagian dari reformasi pemidanaan yang lebih proporsional, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan.

Baca Juga:

• PBB Gugat UU Partai Politik ke MK, Ini Poin yang Dipersoalkan

Karena itu, pidana penjara jangka pendek diharapkan menjadi pilihan terakhir.

"Pidana penjara jangka pendek sedapat mungkin dihindari jika terdapat alternatif lain yang lebih efektif untuk reintegrasi sosial," kata Sunarto dalam peringatan HUT ke-73 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Gedung MA, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Dalam surat edaran tersebut, MA mendorong optimalisasi pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara.

Selain itu, hakim juga diminta memperluas penerapan tindakan yang bersifat rehabilitatif, seperti rehabilitasi medis dan sosial, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, serta pemulihan hak korban.

Sunarto menilai kebijakan ini diperlukan untuk menjawab tantangan sistem pemidanaan, termasuk persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan serta disparitas putusan di pengadilan.

"Surat edaran ini menjadi kerangka panduan agar tercipta konsistensi dalam penerapan pidana non-penjara," ujarnya.

Ia menegaskan, implementasi kebijakan ini tidak hanya membutuhkan dasar normatif, tetapi juga pedoman praktis agar dapat diterapkan secara seragam di lingkungan peradilan.

Sunarto juga meminta hakim memaknai reformasi pemidanaan sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.

"Keberhasilan paradigma pemidanaan baru sangat ditentukan oleh integritas dan sinergi seluruh elemen sistem peradilan pidana," kata dia.*

(d/ad)

JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat Undang-Undang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut menyoroti kewenangan Menteri Hukum dalam mengesahkan kepengurusan partai yang dinilai berpotensi disalahgunakan.

Baca Juga:

• Ade Armando dan Abu Janda Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Diduga Sebar Provokasi Video Ceramah Jusuf Kalla

"Kami sudah menyampaikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata Gugum, Selasa, 21 April 2026.

Gugum menjelaskan, gugatan ini dipicu konflik internal PBB setelah Muktamar VI di Bali.

Menurut dia, pihaknya telah lebih dulu mengajukan pengesahan kepengurusan ke Kementerian Hukum pada 9 Maret 2026.

Namun, tiga hari kemudian muncul permohonan tandingan dari pihak lain melalui Musyawarah Dewan Partai (MDP).

Ia menilai secara hukum administrasi, permohonan yang lebih dahulu diajukan semestinya mendapat prioritas.

"Secara hukum publik, yang datang lebih dulu harusnya dilayani dan disahkan," ujarnya.

Gugum juga menegaskan kepengurusan hasil Muktamar VI sah secara organisasi, sementara hasil MDP dinilai tidak sesuai prosedur.

Ia menyebut penyelenggaraan MDP tidak memiliki legitimasi karena dilakukan oleh unsur di luar struktur Dewan Pimpinan Pusat.

Di tengah polemik tersebut, Gugum menyebut telah beredar kabar bahwa Kementerian Hukum telah mengesahkan kepengurusan hasil MDP.

Karena itu, pihaknya meminta MK membatasi kewenangan tersebut agar tidak menjadi pintu masuk intervensi dalam konflik internal partai.

"Kami meminta agar Mahkamah Konstitusi membatasi kewenangan pengesahan itu, cukup sebagai pencatat peristiwa hukum saja," kata Gugum.

Selain itu, PBB juga meminta MK mengambil alih penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan partai politik yang selama ini dinilai tidak efektif ditangani oleh mekanisme internal.

Sekretaris Jenderal PBB hasil Muktamar VI Bali, Ali Amran Tanjung, menilai penguatan sistem hukum diperlukan untuk mencegah konflik internal partai merusak legitimasi tata kelola politik.

"Diperlukan sistem yang kuat agar tidak ada pihak yang melampaui kewenangannya dalam penyelesaian konflik partai," ujarnya.*

(vo/ad)

BANDA ACEH — Delegasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan kunjungan strategis ke sejumlah perguruan tinggi vokasi serta menjajaki kemitraan dengan dua perusahaan di Pulau Pinang, Malaysia.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas kerja sama internasional di bidang pendidikan vokasi dan industri.

Baca Juga:

• Ade Armando dan Abu Janda Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Diduga Sebar Provokasi Video Ceramah Jusuf Kalla

Unmuha juga tercatat sebagai co-host dalam kegiatan tersebut.

"Keikutsertaan Unmuha dalam iRiseCon 2026 diharapkan tidak hanya memperluas jejaring global, tetapi juga memperkuat mutu pendidikan, riset, serta inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri," kata Mimi di Banda Aceh, Selasa, 21 April 2026.

Dalam agenda tersebut, Unmuha menargetkan penguatan pendidikan vokasi berbasis industri untuk mencetak lulusan yang memiliki daya saing global.

Dua perusahaan yang menjadi fokus penjajakan kerja sama adalah PKT Logistics dan Gott Sdn Bhd.

PKT Logistics dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di sektor logistik otomotif, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), serta Food & Beverage (F&B).

Kolaborasi yang direncanakan mencakup pengembangan sistem rantai pasok berbasis teknologi digital.

Sementara itu, Gott Sdn Bhd bergerak di bidang pengembangan peralatan pelatihan teknis dan solusi pendidikan.

Kerja sama dengan perusahaan ini diarahkan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui perangkat pelatihan modern.

Selain sektor industri, Unmuha juga menjalin kerja sama dengan tiga institusi pendidikan di Malaysia, yakni Politeknik Seberang Perai (PSP), Politeknik Balik Pulau (PBU), dan Peninsula College Malaysia.

Kesepakatan yang dibahas mencakup pertukaran mahasiswa dan dosen, kolaborasi riset, serta pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri regional.

Rektor Unmuha, Aslam Nur, mengatakan kerja sama internasional menjadi kebutuhan mendesak bagi perguruan tinggi di era kompetisi global.

"Pendidikan tinggi tidak bisa lagi terkurung dalam batas nasional. Kami ingin membawa Unmuha lebih kompetitif melalui kolaborasi internasional yang memberi nilai tambah bagi mahasiswa dan dosen," ujar Aslam.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerja Sama, serta sejumlah pimpinan fakultas dan lembaga penelitian Unmuha.*

(ad)

JAKARTA — Aktivis media sosial Ade Armando dan Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dan provokasi di media sosial.

Laporan itu terkait unggahan potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang disampaikan di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baca Juga:

• Rupiah Menguat Jelang RDG BI, Sentimen Global Mulai Mereda

Perwakilan APAM, Paman Nurlette, mengatakan pelaporan dilakukan karena dugaan penyebaran konten yang dinilai memicu kegaduhan di ruang publik.

Ia menyebut potongan video yang beredar di media sosial tidak disajikan secara utuh sehingga menimbulkan persepsi keliru.

"Kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi melalui media sosial," kata Nurlette, Selasa, 21 April 2026.

Menurut APAM, video ceramah Jusuf Kalla yang diunggah melalui kanal YouTube Cokro TV dan sejumlah akun Facebook menjadi pemicu polemik.

Pelapor juga menyerahkan barang bukti berupa video utuh, potongan video yang beredar, serta tangkapan layar unggahan.

Dalam laporan itu, Ade Armando dan Abu Janda diduga melanggar Pasal 48 juncto Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 243 KUHP.

Nurlette menegaskan laporan tersebut bukan atas nama Jusuf Kalla, melainkan inisiatif pelapor yang menilai adanya unsur kesengajaan dalam penyebaran konten.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto membenarkan adanya laporan tersebut.

"Benar ada laporan tersebut. Saat ini masih dalam tahap pengkajian," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Ade Armando belum memberikan tanggapan. Sementara itu, Abu Janda menyebut laporan tersebut bermuatan politik.

"Jelas itu laporan atas dasar kebencian dan dendam politik," kata dia.*

(mi/ad)

MEDAN — Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar jaringan penyelundupan narkoba internasional di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Modus yang digunakan pelaku terbilang licik: narkoba disamarkan dalam keranjang ikan agar menyerupai hasil tangkapan nelayan.

Baca Juga:

• Terdakwa Kasus Korupsi DJKA Medan Akui Serahkan Rp 3,5 Miliar kepada Ketua HIPMI

Dari tangan pelaku, polisi menyita 1.500 paket cairan vape mengandung narkoba, 2 kilogram sabu, dan 24.511 butir ekstasi.

"Pelaku ini diduga bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia–Indonesia," kata Rafli, Selasa (21/4/2026).

Rafli menyebut kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya di kawasan Sei Sikambing, Medan, pada Januari 2026.

Menurut dia, sindikat tersebut menggunakan jalur laut dan permukiman pesisir untuk menghindari deteksi aparat.

Dalam aksinya, pelaku disebut mengangkut narkoba secara bertahap dari dermaga kecil di tengah permukiman.

Barang haram itu kemudian disimpan di bawah rumah panggung warga dan dimasukkan ke dalam keranjang ikan agar tampak seperti hasil melaut.

"Pelaku sempat mengelabui petugas dengan pola pengiriman bertahap. Namun akhirnya berhasil kami amankan tidak jauh dari lokasi penyimpanan barang bukti," ujar Rafli.

Polisi juga menemukan delapan bungkus narkoba tambahan yang disembunyikan sekitar satu kilometer dari lokasi penangkapan.

Saat ini, NP beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan lain dalam sindikat tersebut.

"Kami terus mengembangkan kasus ini dan berkomitmen memberantas peredaran narkoba," kata Rafli.*

(d/ad)

MEDAN — Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan, Eddy Kurniawan Winarto, mengakui telah menyerahkan uang sebesar Rp 3,5 miliar kepada Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Himawan Buchari.

Pengakuan tersebut disampaikan Eddy dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (20/4/2026), saat dimintai keterangan oleh majelis hakim yang dipimpin Khamozaro Waruwu.

Baca Juga:

• Pemko Medan Ajukan Pinjam Pakai Lahan dan Aset ke PT KAI, Jembatan Roboh di Gang Damai Segera Dibangun Kembali

Eddy menyebutkan, aliran dana tersebut tidak hanya diberikan kepada satu pihak, melainkan juga kepada sejumlah orang lain yang terkait dengan proyek tersebut.

Ia juga menyebut pihak dari BUMN Waskita Karya mengetahui adanya pemberian uang tersebut.

"Bukan hanya Agung saja yang tahu, Pak Mursyid, Pak Sek ada yang tahu. Dion enggak tahu. Tapi orang Waskita tahu," ujarnya di persidangan.

Dalam sidang yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 11 saksi yang berasal dari sejumlah BUMN dan perusahaan pelaksana proyek, termasuk Hutama Karya, Waskita Karya, Nindya Karya, dan Adhi Karya. Para saksi diperiksa terkait proyek rel kereta api Medan–Binjai periode 2020–2024.

Sejumlah nama yang diperiksa antara lain mantan petinggi BUMN hingga pelaksana proyek dari berbagai perusahaan konstruksi.

Sementara itu, kuasa hukum Eddy, Daniel Heri Pasaribu, menegaskan kliennya membantah menerima dana sebagaimana yang disebut dalam dakwaan jaksa.

"Uang Rp 3,5 miliar tidak pernah diterima klien kami," kata Daniel.

Dalam perkara ini, Eddy Kurniawan Winarto didakwa bersama Muhammad Chusnul selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Utara serta Muhlis Hanggani Capah.*

(tm/ad)