Hotman menjelaskan dirinya telah menyampaikan keputusan mundur kepada Febrie Adriansyah sejak dua hari sebelum diumumkan kepada publik. Meski demikian, Febrie disebut masih berharap agar Hotman tetap mendampinginya dalam menghadapi proses hukum.

Baca Juga:

• Hotman Paris Pakai Kursi Roda Usai Mundur dari Kasus Febrie, Ungkap Perjuangan Melawan Saraf Kejepit

Menurut Hotman, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih usai menjalani operasi saraf kejepit di Singapura pada awal Juli 2026.

Ia mengaku sebelumnya telah beberapa kali menjalani perawatan di Rumah Sakit Medistra sebelum akhirnya memutuskan menjalani operasi di Singapura.

Setelah operasi, dokter menyarankan agar dirinya menjalani masa pemulihan dengan beristirahat dan tidak bekerja selama sekitar dua pekan. Namun, Hotman mengaku tetap menjalankan aktivitas profesionalnya karena menangani perkara yang tengah menjadi perhatian publik.

Akibat tetap bekerja selama masa pemulihan, kondisi kesehatannya disebut kembali memburuk. Hotman bahkan mengaku sempat diingatkan dokter mengenai risiko yang dapat terjadi apabila saraf yang bermasalah tidak mendapatkan waktu pemulihan yang cukup.

Karena alasan tersebut, ia akhirnya memutuskan mengakhiri pendampingan hukumnya terhadap Febrie Adriansyah agar dapat fokus menjalani proses pemulihan.

Sebelumnya, Hotman Paris resmi menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, pendampingan tersebut berakhir setelah Hotman menyatakan mundur dengan alasan kesehatan.* (oz/dh)

Sudaryono mengatakan tidak akan ada pihak yang mendapat keistimewaan, termasuk orang yang mengaku memiliki hubungan keluarga, teman, maupun kedekatan tertentu dengannya.

Baca Juga:

• Prabowo ke Sudaryono: Hadapi Masalah BGN, Jangan Pernah Lari dari Persoalan

"Saya nyatakan di sini, kalau ada orang yang mengaku-ngaku saudaranya Mas Dar, ngaku keluarga, ngaku teman, alumni, atau siapapun, kemudian meminta atensi, perlakuan khusus, meminta uang, atau menekan internal kita, silakan dilaporkan ke pihak berwajib," ujar Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Menurut Sudaryono, pihak yang melakukan tindakan tidak benar tersebut dipastikan tidak memiliki hubungan maupun kewenangan atas dirinya. Ia menegaskan semua pihak akan diperlakukan sama dalam pelaksanaan program MBG.

Terkait penunjukannya sebagai Kepala BGN, Sudaryono menyebut dirinya telah memahami program MBG sejak tahap awal pembahasan. Ia mengaku pernah terlibat dalam pembahasan program tersebut serta memiliki pengalaman yang berkaitan dengan rantai pasok pangan saat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Sudaryono juga menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat maupun pihak internal dalam menjalankan program MBG.

Ia mengatakan seluruh informasi dan masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan program agar berjalan transparan dan sesuai tujuan.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian besar. BGN sebagai lembaga pelaksana pun terus didorong untuk memastikan program tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyalahgunaan.* (d/dh)

Hotman menyampaikan keputusan mundur dari pendampingan hukum Febrie karena kondisi kesehatannya yang belum sepenuhnya pulih. Ia mengaku masih mengalami masalah pada bagian pinggang akibat saraf kejepit.

Baca Juga:

• Baru Jadi Pengacara Febrie Adriansyah, Hotman Paris Pilih Mundur karena Kondisi Kesehatan

Hotman menjelaskan bahwa sebelumnya ia telah menjalani operasi saraf kejepit di sebuah rumah sakit di Singapura pada awal Juli 2026. Setelah operasi, dokter menyarankan agar dirinya menjalani masa pemulihan dan tidak melakukan aktivitas berat selama beberapa waktu.

"Bagian-bagian pinggang bawah. Sebelum operasi di Singapura, saya sudah bolak-balik ke Medistra. Akhirnya saya operasi saraf kejepit di Singapura dan menjalani rawat inap," ujar Hotman.

Namun, Hotman mengaku tidak mengikuti seluruh anjuran dokter. Ia menyebut seharusnya menjalani perawatan selama empat malam, tetapi memilih pulang lebih cepat setelah dua malam.

Menurutnya, setelah operasi dokter juga meminta agar dirinya beristirahat dan tidak bekerja selama sekitar dua pekan. Namun, ia tetap menjalankan aktivitas pekerjaan sehingga kondisi kesehatannya kembali memburuk.

Hotman mengungkapkan dokter sempat mengingatkan adanya risiko serius apabila saraf yang bermasalah tidak mendapatkan pemulihan maksimal.

"Saya sangat khawatir, katanya takut jadi lumpuh karena selama dua bulan saraf itu ke kaki," katanya.

Ia menambahkan, kedatangannya ke RS Medistra dilakukan untuk mendapatkan obat pereda nyeri karena rasa sakit pada bagian pinggang masih dirasakan hingga saat ini.

Sebelumnya, Hotman Paris menyatakan mundur sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah yang tengah menghadapi perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hotman mengatakan keputusan tersebut diambil agar dapat lebih fokus pada proses pemulihan kesehatannya.* (oz/dh)

Ibu korban, Ika Indah Sari (38), warga Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut pada Rabu (22/7/2026) malam dengan didampingi suami dan keluarganya.

Baca Juga:

• Misteri Ledakan Rumah Mewah di Grand Polonia Mulai Terkuak, Labfor Soroti Area Dapur

Daffa disebut meninggal akibat luka tembak yang mengenai bagian mata kiri. Selain itu, korban juga mengalami luka di bagian kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya.

Ika berharap laporan tersebut dapat menjadi jalan bagi polisi untuk mengungkap pelaku penembakan. Ia mengaku tidak ingin anaknya meninggal tanpa mendapatkan keadilan.

"Hati orang tua mana yang tidak hancur melihat anaknya sudah tidak ada. Saya mau keadilan buat anak saya. Saya tidak mau anak saya mati sia-sia," ujar Ika sambil menangis, dikutip Kamis (23/7/2026).

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 02.00 WIB. Saat itu, Ika sedang tertidur ketika sejumlah rekan anaknya datang ke rumah dan memberi kabar bahwa Daffa mengalami luka setelah terjatuh.

Keluarga kemudian mendapat informasi bahwa Daffa telah dibawa ke RS Delima, Jalan Yos Sudarso, Medan. Namun ketika tiba di rumah sakit, Ika mendapati anaknya sudah meninggal dunia.

Keluarga kemudian mengetahui adanya dugaan luka akibat tembakan yang mengenai mata kiri korban.

Berdasarkan keterangan rekan-rekan korban kepada keluarga, saat kejadian Daffa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor. Mereka berhenti di kawasan terowongan Jalan Tol, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, setelah melihat adanya bentrokan yang diduga melibatkan kelompok tertentu.

Tidak lama berselang, terjadi keributan yang disertai suara tembakan. Daffa yang berada di lokasi kemudian tiba-tiba terjatuh dengan kondisi wajah mengalami luka.

Rekan-rekan korban berusaha membawa Daffa menjauh dari lokasi bentrokan untuk mendapatkan pertolongan. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian keluarga korban yang berharap aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi lengkap serta pihak yang menyebabkan meninggalnya seorang pelajar SMA tersebut.* (tm/dh)

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memiliki persediaan beras yang jauh lebih kuat dibandingkan saat menghadapi fenomena El Nino sebelumnya.

Baca Juga:

• Prabowo Siap Luncurkan Motor Listrik Nasional, Danantara: Desain dan Produksi Murni Karya Anak Bangsa

Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras pemerintah per 22 Juli 2026 mencapai sekitar 5,24 juta ton. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan kondisi sebelum puncak El Nino 2023 yang hanya berada di kisaran 1,52 juta ton.

Dengan jumlah tersebut, stok CBP saat ini meningkat sekitar 244 persen dibandingkan periode sebelum puncak El Nino 2023.

Amran menyebut peningkatan stok tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menghadapi risiko kekeringan yang dapat berdampak terhadap produksi pangan nasional.

Menurutnya, kebutuhan beras selama periode musim kemarau biasanya berada di kisaran 3 juta ton. Dengan stok yang tersedia saat ini, pemerintah masih memiliki cadangan lebih dari 2 juta ton.

Pemerintah juga memastikan distribusi beras tetap berjalan melalui sejumlah program, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras bagi masyarakat.

Hingga 22 Juli 2026, penyaluran beras SPHP periode Maret-Desember telah mencapai sekitar 507,75 ribu ton atau 61,32 persen dari target yang ditetapkan sebesar 828 ribu ton.

Selain itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua periode Juli-September sebanyak 997,2 ribu ton melalui Perum Bulog. Bantuan tersebut akan diberikan kepada sekitar 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026, sementara fenomena El Nino diprediksi masih bertahan hingga awal 2027 dengan peluang mencapai kategori moderat maupun kuat.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena stok nasional dinilai cukup untuk menghadapi potensi gangguan akibat perubahan iklim.* (d/dh)

Putusan tersebut membuat perkara tidak berlanjut ke tahap pembuktian. Hakim juga memerintahkan agar berkas perkara beserta seluruh barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga:

• DKPP Sidangkan Aduan Dokumen Ijazah Jokowi, Ketua dan Komisioner KPU Diperiksa

Dalam putusannya, majelis hakim menerima keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Dokter Tifa. Dengan demikian, proses persidangan yang seharusnya memasuki agenda pembuktian tidak dilanjutkan.

Perkara ini sebelumnya bermula dari pernyataan terkait dugaan keaslian ijazah Joko Widodo yang kemudian dilaporkan dan berujung pada proses hukum terhadap Dokter Tifa.

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya mendakwa Dokter Tifa dengan pasal terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Dakwaan tersebut disusun dalam beberapa lapisan, termasuk aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada persidangan sebelumnya, pihak jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum Dokter Tifa. Jaksa menilai surat dakwaan telah dibuat secara jelas, lengkap, dan sesuai ketentuan hukum.

Namun, majelis hakim memiliki pertimbangan berbeda dan akhirnya mengabulkan eksepsi terdakwa.

Dengan keputusan tersebut, berkas perkara dan barang bukti dikembalikan kepada JPU untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku. Perkara ini pun tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan pembuktian di persidangan.* (in/dh)

Hotman menyampaikan keputusan tersebut setelah sebelumnya mendampingi Febrie dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia mengaku telah memberitahukan pengunduran dirinya kepada Febrie sejak dua hari sebelum pernyataan tersebut disampaikan ke publik.

Baca Juga:

• Mahfud MD Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Singgung Konflik Kepentingan dan Penegakan Hukum

Menurut Hotman, alasan utama dirinya mundur adalah kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian lebih serius. Ia mengaku khawatir kondisi kesehatannya semakin terganggu apabila tetap menangani perkara tersebut.

Hotman juga menyebut Febrie sempat meminta dirinya untuk tetap bertahan sebagai kuasa hukum. Namun, keputusan untuk mundur tetap diambil karena pertimbangan kesehatan.

Sebelumnya, Hotman Paris ditunjuk sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah pada Jumat (17/7/2026). Ia kemudian mendampingi Febrie saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

Dalam pemeriksaan tersebut, Hotman mengungkap sejumlah hal terkait materi pemeriksaan. Ia menyebut terdapat 18 pertanyaan yang diajukan penyidik, salah satunya mengenai dugaan aliran dana dalam perkara tersebut.

Hotman juga menjelaskan sejumlah poin terkait penggeledahan yang dilakukan aparat, termasuk mengenai aset dan lokasi yang dikaitkan dengan perkara yang menjerat kliennya.

Terkait temuan emas batangan seberat 74 kilogram di rumah kawasan Sentul, Hotman menyampaikan bahwa lokasi tersebut disebut tidak berada dalam penguasaan langsung Febrie Adriansyah.

Sebelum mundur sebagai kuasa hukum, Hotman juga sempat menjadi sorotan setelah pernyataannya dalam konferensi pers menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Hotman kemudian menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang dianggap menyinggung profesi wartawan. Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut muncul karena adanya konteks pertanyaan yang menurutnya tidak dipahami secara utuh.

Dengan pengunduran diri tersebut, posisi kuasa hukum Febrie Adriansyah dalam menghadapi proses hukum selanjutnya masih menjadi perhatian publik.* (in/dh)

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, Kamis (23/7/2026), sejumlah komoditas pangan masih berada pada level tinggi di pasar.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Kembali Menguat, Tembus Rp2,635 Juta per Gram Hari Ini

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I berada di level Rp18.050 per kg dan beras kualitas bawah II sebesar Rp18.000 per kg. Sementara beras kualitas medium I dan medium II masing-masing tercatat Rp19.500 per kg.

Adapun harga beras kualitas super juga masih berada di atas Rp20 ribu per kg. Beras super I tercatat Rp20.150 per kg, sedangkan beras super II mencapai Rp20.000 per kg.

Tidak hanya cabai rawit, komoditas cabai lainnya juga mengalami harga tinggi. Cabai merah besar tercatat Rp87.500 per kg, cabai merah keriting Rp87.500 per kg, sementara cabai rawit hijau berada di level Rp50.000 per kg.

Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar mencapai Rp43.750 per kg. Sementara itu, daging sapi kualitas I tercatat Rp152.500 per kg dan daging sapi kualitas II sebesar Rp136.250 per kg.

Komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya seperti gula pasir premium berada di harga Rp25.000 per kg, sedangkan gula pasir lokal Rp20.250 per kg.

Sementara harga minyak goreng juga masih menjadi perhatian masyarakat. Minyak goreng curah tercatat Rp21.250 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp27.250 per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek II sebesar Rp26.000 per liter.

Kenaikan sejumlah harga pangan ini menjadi perhatian pemerintah dan pelaku pasar karena dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat serta perkembangan inflasi nasional.* (mt/dh)

Mengacu pada data perdagangan yang tercatat hingga pukul 09.27 WIB, IHSG mengalami penguatan sebesar 40,686 poin atau setara 0,64 persen ke level 6.375,162.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik Lagi, Kini Tembus Rp2,640 Juta per Gram

Nilai transaksi saham hingga pagi hari mencapai Rp3,159 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 10,209 miliar saham.

Analis memperkirakan pergerakan IHSG masih memiliki peluang untuk melanjutkan tren positif dalam jangka menengah. Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman menyebut IHSG berpotensi menuju level 6.700-6.850 apabila mampu bertahan di atas area support 6.300-6.330.

Namun, investor tetap perlu mewaspadai risiko koreksi apabila IHSG kembali turun menembus level 6.300. Dalam kondisi tersebut, indeks berpotensi bergerak menuju area 6.000-an.

"Support IHSG diperkirakan berada di level 6.250-6.300, sementara resistance berada pada kisaran 6.380-6.480," ujar Fanny dalam risetnya.

Pergerakan IHSG juga dipengaruhi oleh sentimen global. Bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan sebelumnya akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah.

Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap tekanan inflasi dan kemungkinan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), mempertahankan kebijakan suku bunga ketat.

Sementara itu, bursa Asia bergerak variatif. Sejumlah indeks saham regional mengalami penguatan, sedangkan sebagian lainnya masih berada dalam tekanan mengikuti sentimen global.

Pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup melemah tipis 0,09 persen dengan catatan aksi jual bersih investor asing mencapai Rp1,11 triliun. Beberapa saham yang menjadi target jual asing antara lain DSSA, BBRI, ASII, AMMN, dan TPIA.

Pelaku pasar kini mencermati pergerakan IHSG berikutnya, terutama apakah indeks mampu mempertahankan momentum penguatan dan menembus level resistance terdekat.* (mt/dh)

Tak hanya harga jual, nilai buyback atau harga pembelian kembali emas Antam juga mengalami kenaikan sebesar Rp9.000 menjadi Rp2.395.000 per gram.

Baca Juga:

• Dolar AS Menguat ke Rp17.919, Rupiah Melemah Tipis di Awal Perdagangan

Dalam setiap transaksi jual kembali emas batangan ke Antam dengan nilai di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017. Besaran pajak yang dikenakan yakni 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Sementara itu, untuk pembelian emas batangan juga dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45 persen bagi pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli yang belum memiliki NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai bukti pemotongan pajak.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
- 0,5 gram: Rp1.370.000
- 1 gram: Rp2.640.000
- 2 gram: Rp5.220.000
- 3 gram: Rp7.805.000
- 5 gram: Rp12.975.000
- 10 gram: Rp25.895.000
- 25 gram: Rp64.612.000
- 50 gram: Rp129.145.000
- 100 gram: Rp258.212.000
- 250 gram: Rp645.265.000
- 500 gram: Rp1.290.000.000
- 1.000 gram (1 kilogram): Rp2.580.000.000

Harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar serta kebijakan perusahaan. Investor disarankan memantau pergerakan harga secara berkala sebelum melakukan transaksi jual maupun beli emas.* (mt/dh)

MEDAN – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menghadirkan saksi ahli dari pihak terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (22/7/2026). Dalam keterangannya, ahli audit Sudirman menilai penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tersebut tidak memenuhi standar pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sudirman dihadirkan oleh tim penasihat hukum Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno. Menurutnya, proses audit penghitungan kerugian negara seharusnya dilakukan melalui pengumpulan bukti yang memadai, termasuk klarifikasi dan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait.

Baca Juga:

• Kuntadi Resmi Jadi Jampidsus, DPR Minta Pulihkan Kepercayaan Publik dan Tuntaskan Kasus Korupsi

Ia menjelaskan bahwa audit penghitungan kerugian negara memiliki standar yang berbeda dengan audit mitigasi risiko. Oleh karena itu, proses pemeriksaan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar hasil audit memiliki dasar yang kuat.

Selain itu, Sudirman menyoroti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebutnya hanya memuat potensi kerugian pada korporasi.

Menurutnya, potensi kerugian belum dapat dikategorikan sebagai kerugian negara yang nyata karena korporasi memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan negara.

Ia juga mengutip ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa kerugian maupun keuntungan badan usaha milik negara (BUMN) bukan merupakan kerugian ataupun keuntungan negara.

Dalam keterangannya, Sudirman turut menilai proses audit semestinya mempertimbangkan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang pernah dijalani PT PASU.

Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi bagian dari objek pemeriksaan karena dapat memengaruhi perhitungan kerugian yang sebenarnya.

"Kalau sudah ada PKPU tetapi belum ada putusan, sebaiknya audit menunggu hingga proses tersebut selesai agar nilai sisa harta perusahaan dapat diketahui secara jelas," katanya.

Sudirman juga mengkritik metode audit yang dinilai hanya berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa disertai klarifikasi kepada pihak yang memberikan keterangan.

Ia menegaskan, sesuai Standar Jasa Investigasi (SJI) 5400, audit penghitungan kerugian negara tetap harus didukung proses klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak terkait agar hasil pemeriksaan memenuhi standar profesional.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengharuskan auditor meminta tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab atas objek yang diperiksa sebagai bagian dari proses pemeriksaan.

Keterangan ahli tersebut menjadi bagian dari agenda pembuktian dalam persidangan dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Inalum yang masih terus bergulir di Pengadilan Tipikor Medan.*(dh)

Penguatan tersebut tercatat sebesar 2 poin atau sekitar 0,01 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Meski kenaikannya relatif terbatas, pergerakan ini menunjukkan dolar AS masih bertahan di level tinggi terhadap mata uang Indonesia.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 23 Juli 2026: BMKG Prediksi Cerah hingga Kabut Asap, Waspadai Hujan Ringan di Dataran Tinggi

Dolar AS tercatat bergerak stagnan terhadap dolar Kanada, franc Swiss (CHF), dan dolar Hong Kong.

Di sisi lain, mata uang Amerika Serikat tersebut justru mengalami pelemahan terhadap yen Jepang sebesar 0,09 persen. Selain itu, dolar AS juga melemah terhadap won Korea Selatan dalam perdagangan hari ini.

Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global yang berpotensi memengaruhi pergerakan nilai tukar, mulai dari kebijakan suku bunga bank sentral, perkembangan ekonomi Amerika Serikat, hingga dinamika pasar keuangan internasional.

Pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global serta sentimen investor terhadap aset berisiko dalam beberapa waktu ke depan.* (d/dh)

Menurut Rudianto, pergantian Jampidsus menjadi momentum penting bagi Kejaksaan Agung untuk menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berintegritas.

Baca Juga:

• Prabowo Siap Luncurkan Motor Listrik Nasional, Danantara: Desain dan Produksi Murni Karya Anak Bangsa

Ia menegaskan, lembaga penegak hukum harus mampu memberantas korupsi tanpa menjadi bagian dari praktik korupsi itu sendiri. Menurutnya, integritas aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Rudianto juga menilai penunjukan Kuntadi membawa harapan baru di tengah sorotan publik terhadap institusi Kejaksaan Agung. Ia berharap Jampidsus baru dapat menyelesaikan berbagai perkara korupsi yang masih menjadi perhatian masyarakat.

"Kita berharap Jampidsus baru ini bisa menjadi harapan baru Presiden untuk betul-betul bekerja memberantas korupsi dan menyelesaikan perkara-perkara yang selama ini masih menjadi tunggakan," katanya.

Politikus NasDem itu menilai pengalaman Kuntadi sebagai mantan Direktur Penyidikan menjadi modal penting dalam memimpin penanganan perkara tindak pidana korupsi. Namun demikian, ia mengingatkan tantangan terbesar saat ini adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung.

Rudianto mengibaratkan proses pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan integritas penuh.

"Menyapu lantai yang kotor itu jangan dengan sapu yang kotor, tetapi dengan sapu yang bersih. Sehingga penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi benar-benar berjalan di jalurnya," tegasnya.

Sebagai mitra kerja Kejaksaan Agung di DPR, Rudianto menyatakan menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Kuntadi sebagai Jampidsus menggantikan Febrie Adriansyah. Ia optimistis kepemimpinan baru tersebut dapat menjawab harapan masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian perkara-perkara korupsi yang masih tertunda.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pengangkatan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Jaksa Agung yang telah melalui proses Tim Penilai Akhir.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan petikan Keppres pengangkatan Kuntadi telah diproses secara administratif dan akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai dasar pelaksanaan tugas jabatan.* (d/dh)

Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara, Sigit Puji Santosa, belum bersedia mengungkap detail mengenai proyek tersebut. Ia menegaskan seluruh informasi resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo pada saat peluncuran.

Baca Juga:

• Qodari Bongkar 3 Alasan Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Pemerataan Ekonomi Jadi Fokus

Sigit memastikan PT Pindad tidak akan menjadi produsen motor listrik nasional. Menurutnya, perusahaan pelat merah tersebut akan difokuskan untuk mengembangkan mobil nasional, sedangkan proyek motor listrik akan ditangani oleh pihak lain yang telah mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah.

"Pindad jadi ke mobil, motor listrik ada lagi penugasan yang lain," katanya.

Ia juga menegaskan motor listrik nasional akan dikembangkan sepenuhnya oleh sumber daya manusia Indonesia. Mulai dari proses desain, rekayasa teknologi, hingga produksi akan dikerjakan oleh para insinyur dalam negeri.

"Nanti akan ada yang baru. Design-nya by Indonesia engineers. Desain dari kita. Desain dan produksi dari kita," ungkap Sigit.

Rencana peluncuran motor listrik nasional ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Selain mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, proyek tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri otomotif nasional sekaligus memperkuat hilirisasi industri berbasis teknologi.

Pemerintah optimistis kehadiran motor listrik nasional dapat menjadi tonggak baru dalam pengembangan kendaraan listrik buatan Indonesia, sekaligus membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Tanah Air.* (ds/dh)

Hal itu disampaikan Qodari saat menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (22/7/2026), di hadapan ratusan kepala desa.

Baca Juga:

• Prabowo ke Sudaryono: Hadapi Masalah BGN, Jangan Pernah Lari dari Persoalan

"Koperasi merupakan bentuk nyata ekonomi kerakyatan yang dimiliki, dikelola, dan hasilnya kembali kepada masyarakat," ujar Qodari.

Ia menjelaskan, melalui Koperasi Merah Putih, seluruh ekosistem mulai dari anggota, pengurus, pengawas hingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sepenuhnya berada di tangan masyarakat desa.

Alasan kedua, kata Qodari, Presiden Prabowo menginginkan pemerataan ekonomi nasional. Menurutnya, koperasi menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa.

Qodari juga menyinggung latar belakang keluarga Presiden Prabowo yang memiliki sejarah panjang dalam dunia perkoperasian. Kakek Prabowo dikenal sebagai salah satu pelopor gerakan koperasi di Indonesia, sementara ayahnya merupakan pendiri Fakultas Ekonomi yang menaruh perhatian besar terhadap pengembangan koperasi.

Sementara alasan ketiga adalah keinginan Presiden Prabowo mengurangi kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah.

Menurut Qodari, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa melalui berbagai kegiatan usaha produktif.

"Tujuan Koperasi Merah Putih ini sangat mulia, yaitu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat," katanya.

Ia mengungkapkan hingga saat ini telah berdiri sekitar 16 ribu bangunan Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia, sementara sekitar 19 ribu lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Dengan demikian, pemerintah menargetkan sebanyak 35 ribu koperasi dapat beroperasi hingga akhir 2026, sedangkan sisa target pembangunan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Ke depan, Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan menyediakan layanan simpan pinjam berbunga rendah, memperkuat pelaku usaha desa, hingga menjadi pemasok kebutuhan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa.* (k/dh)

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo usai pelantikan Sudaryono di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/7/2026). Menurut Sudaryono, pesan Presiden menjadi pegangan utama dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan baru BGN.

Baca Juga:

• Mahfud MD Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Singgung Konflik Kepentingan dan Penegakan Hukum

Ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari aspek tata kelola, transparansi, hingga dugaan pelanggaran hukum yang kini menjadi perhatian publik.

Karena itu, Sudaryono menegaskan seluruh jajaran BGN harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, bukan justru menghindarinya.

"Kita sadar ada masalah dan kita harus menyelesaikannya. Jangan lari dari persoalan, tetapi hadapi dan benahi bersama-sama," tegasnya.

Terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG, Sudaryono memastikan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan dan penyidikan kepada aparat penegak hukum.

Menurutnya, BGN akan fokus melakukan pembenahan sistem agar tata kelola program berjalan lebih transparan, akuntabel, dan profesional sesuai arahan Presiden.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78B Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Sudaryono menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan.

Dalam sumpah jabatannya, Sudaryono berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika jabatan, serta mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* (k/dh)

Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (23/7/2026), Mahfud menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini memerlukan perhatian serius karena dinilai mulai menjauh dari rasa keadilan publik.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Direktur FBI, Artefak Bersejarah Papua Akhirnya Pulang ke Tanah Air

"Kami melihat perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan bertentangan dengan logika dan kesadaran nurani publik," kata Mahfud.

Mahfud juga menyoroti proses pelimpahan penanganan perkara Febrie Adriansyah dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Menurutnya, mekanisme tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia dan berpotensi menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum.

Ia menegaskan persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan mengacu pada Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih perkara tertentu yang sedang ditangani kepolisian maupun kejaksaan.

Menurut Mahfud, terdapat beberapa alasan yang relevan dalam pasal tersebut, di antaranya apabila penanganan perkara diduga melindungi pelaku tindak pidana korupsi, terdapat dugaan keterlibatan aparat penegak hukum, atau adanya intervensi dari pihak tertentu yang dapat menghambat proses hukum.

Selain itu, Mahfud mengingatkan pentingnya penerapan asas Nemo Iudex in Causa Sua, yakni prinsip universal yang melarang seseorang mengadili atau menangani perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pihak yang memiliki hubungan kepentingan.

Ia menilai apabila perkara yang melibatkan mantan Jampidsus tetap ditangani oleh Kejaksaan Agung, maka potensi konflik kepentingan tidak dapat dihindari karena Febrie Adriansyah masih berstatus sebagai jaksa dan akan diperiksa oleh rekan-rekannya sendiri.

"Kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampidsus ditangani kejaksaan, akan ada conflict of interest karena diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri," ujarnya.

Mahfud juga mengingatkan bahwa koordinasi antarpenegak hukum sebenarnya telah diatur dalam nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Di akhir pernyataannya, Mahfud berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.* (oz/dh)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, Kash Patel, di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat, sekaligus ditandai dengan pengembalian artefak budaya Indonesia yang sebelumnya diselundupkan secara ilegal ke luar negeri.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Direktur FBI menyerahkan langsung sejumlah artefak budaya Indonesia kepada Presiden Prabowo sebagai bagian dari kerja sama repatriasi antara Pemerintah Indonesia dan FBI.

Baca Juga:

• Cerutu Premium Indonesia Curi Perhatian di FHI 2026, Booth Wismilak Dipadati Pengunjung

"Benda-benda budaya tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dengan FBI. Setelah dilakukan penelitian asal-usul, artefak itu akhirnya dikembalikan dan dibawa langsung oleh Bapak Kash Patel kepada Presiden Prabowo Subianto," ujar Fadli kepada wartawan usai pertemuan.

(Foto: BPMI Setpres/Kris)

Fadli menjelaskan, artefak yang dipulangkan berasal dari Papua dan merupakan warisan budaya masyarakat Suku Dani, Suku Asmat, serta masyarakat kawasan Danau Sentani. Seluruh benda tersebut memiliki nilai sejarah, budaya, dan identitas yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.

Ia menilai pengembalian artefak tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memulihkan kedaulatan budaya nasional sekaligus menjaga warisan leluhur agar tetap berada di tanah air.

"Ini merupakan benda-benda yang sangat berharga karena proses repatriasi ini adalah bagian dari upaya kita memulihkan kedaulatan budaya Indonesia," katanya.

Fadli mengungkapkan, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan FBI dalam pengembalian benda budaya telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, FBI juga membantu mengembalikan sejumlah artefak penting Indonesia, termasuk arca-arca perunggu dan benda bersejarah dari berbagai situs budaya yang sempat dibawa keluar negeri secara ilegal.

Ke depan, pemerintah berharap kerja sama di bidang repatriasi dan restitusi benda budaya terus diperkuat melalui sinergi antara Kementerian Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, serta pemerintah Amerika Serikat.

Artefak-artefak tersebut selanjutnya akan dipamerkan di Museum Nasional agar dapat dipelajari sekaligus dinikmati oleh masyarakat sebagai bagian dari kekayaan sejarah dan budaya Indonesia.* (oz/dh)

Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dengan format kandang dan tandang. Timnas Indonesia menargetkan hasil maksimal setelah menjalani pemusatan latihan intensif sejak awal Juli.

Baca Juga:

• Jadwal Lengkap Laga Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026!

John Herdman mengatakan para pemain harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mempertahankan perkembangan yang telah dibangun selama pemusatan latihan.

"Sekarang kami masih memiliki lima hari lagi untuk mempersiapkan diri, meningkatkan kualitas, dan melanjutkan perkembangan dari penampilan ini," ujar Herdman, dikutip dari laman Kita Garuda, Rabu (22/7/2026).

Pada fase grup, Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan kandang di Stadion Pakansari, Bogor. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Kamboja pada 27 Juli 2026 dan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus 2026.

Sementara itu, dua laga tandang akan dimainkan saat Indonesia bertemu Timor Leste pada 31 Juli 2026 dan Singapura pada 7 Agustus 2026.

Selama pemusatan latihan di Bali United Training Centre, Gianyar, Herdman memanggil 50 pemain untuk menjalani proses seleksi sebelum menentukan skuad terbaik yang akan tampil di Piala AFF 2026.

Selain fokus mempersiapkan tim, pelatih asal Inggris tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen Bali United yang telah menyediakan fasilitas latihan dan mendukung penuh kebutuhan Timnas Indonesia selama menjalani training camp.

Menurut Herdman, dukungan tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi dalam membangun sepak bola Indonesia agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi.

"Sambutan dan kerja sama yang mereka berikan mencerminkan kuatnya kebersamaan dalam komunitas sepak bola Indonesia," tutup Herdman.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono usai resmi dilantik sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Desak Kuntadi Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah

Menurut Sudaryono, langkah awal yang akan menjadi fokus kepemimpinannya adalah membenahi tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional agar seluruh proses pelaksanaan Program MBG berjalan lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Ia menegaskan, program yang menggunakan anggaran negara tersebut harus dikelola secara terbuka sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Kalau masih ada proses yang manual, akan kita dorong menjadi digital agar seluruh aktivitas memiliki rekam jejak yang jelas. Tidak boleh lagi ada proses yang sembunyi-sembunyi, semuanya harus terang benderang," tegasnya.

Sudaryono menambahkan, setiap rupiah anggaran yang digunakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis, yakni menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lanjut usia.

Ia berharap kepercayaan masyarakat terhadap Badan Gizi Nasional dapat terus terjaga melalui tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional untuk melanjutkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.* (in/dh)