Apresiasi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Riau, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• "Menarik Sekali, dari Ubi dan Singkong," Prabowo Cetuskan Ide 'Ubi Bombing' sebagai Alternatif Water Bombing Karhutla

Prabowo juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah bersama aparat dan unsur sipil yang bergerak secara terpadu. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama, bukan hanya mengandalkan satu institusi.

"Ini yang kita inginkan. Saya terima kasih, saya besar hati melaksanakan kegiatan ini," ujarnya.

Presiden memastikan pemerintah pusat tetap mendukung kebutuhan penanganan karhutla di lapangan. Dukungan tersebut antara lain berupa tambahan helikopter water bombing serta pasokan oksigen apabila diperlukan.

Prabowo juga meminta seluruh kerja keras dalam penanganan karhutla dilaporkan secara menyeluruh sehingga kebutuhan daerah dapat segera ditindaklanjuti.

"Kita sekarang ini harus menghormati kerja keras. Tentunya nanti BNPB dan jalur-jalur lain ya kita juga hormati. Gubernur, terima kasih. Jadi apa yang bisa kita bantu, kita bantu," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Pencegahan, kesiapsiagaan, penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat juga harus diperkuat untuk mencegah kebakaran berulang.

Dalam rapat tersebut, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memaparkan sejumlah langkah penanganan yang telah dilakukan Polda Riau, termasuk melalui pendekatan multi-door approach dan pemasangan papan peringatan penegakan hukum di lokasi bekas kebakaran.

"Alhamdulillah sekarang setelah kita melaksanakan pemasangan plang, plang seumur hidup Bapak, jadi bekas kebakaran tidak boleh ada lagi yang melakukan penanaman," ujar Herry.

Selain penegakan hukum, pengendalian karhutla di Riau juga dilakukan dengan memperkuat infrastruktur pencegahan, edukasi masyarakat, pelibatan hingga tingkat desa, patroli bersama, apel kesiapsiagaan serta pemasangan spanduk peringatan.

Polda Riau juga mendorong program restorasi lingkungan sebagai bagian dari upaya pemulihan wilayah terdampak kebakaran.

Herry mengatakan sinergi dengan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut diperkuat melalui penerbitan maklumat pencegahan karhutla.

"Kekuatan kami tadi yang berikutnya adalah kemitraan atau gotong royong yang kami sampaikan. Kami mengeluarkan maklumat. Biasanya maklumat itu penegakan hukum saja dikeluarkan oleh Kapolda, tetapi tahun lalu kami mengajak Forkopimda, Pak Gubernur untuk sama-sama mengeluarkan maklumat pencegahan karhutla," tuturnya.

Pemerintah kini terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla di Riau dengan menggabungkan pemadaman, patroli, penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk menekan potensi kebakaran serta dampak asap.* (mt/dh)

Prakirawan BMKG Pekanbaru Gita Dewi S mengatakan titik panas tersebut tersebar di 10 provinsi. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni mencapai 1.429 titik.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Senin 24 Agustus 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Di Provinsi Riau, sebanyak 491 titik panas tersebar di 11 kabupaten/kota. Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 239 titik.

Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hilir tercatat memiliki 166 titik panas dan Bengkalis sebanyak 30 titik. Sementara titik panas lainnya tersebar di Indragiri Hulu 13 titik, Rokan Hulu 12 titik, Kampar 9 titik, Rokan Hilir 8 titik, Siak 7 titik, Kuantan Singingi 4 titik dan Kota Dumai 3 titik.

Tingginya aktivitas titik panas turut berdampak terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah Riau. Jarak pandang di Pekanbaru pada Minggu (23/8/2026) malam terpantau hanya sekitar 2,5 kilometer akibat asap.

Kualitas udara berdasarkan parameter PM2,5 juga sempat masuk kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat pada dini hari dan pagi hari.

Kondisi tersebut membuat Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring dari rumah bagi peserta didik. Kebijakan sementara itu diberlakukan mulai tingkat pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama.

Sementara itu, Manggala Agni melaporkan kebakaran lahan di Riau telah menghanguskan lebih dari 800 hektare dalam beberapa hari terakhir.

Kabupaten Indragiri Hulu menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni sekitar 471 hektare. Selanjutnya Pelalawan mencapai 300 hektare, sedangkan sebagian wilayah Kabupaten Kampar juga terdampak kebakaran.

Peningkatan hotspot dan meluasnya kebakaran lahan membuat pemerintah bersama aparat dan petugas pemadam terus memperkuat pemantauan serta penanganan karhutla di wilayah Sumatra.

Masyarakat di daerah yang terdampak asap diimbau meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat.* (mt/dh)

Gagasan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026). Dalam rapat itu, Prabowo lebih dulu menanyakan kemungkinan penggunaan bahan yang lebih efektif dibandingkan air untuk memadamkan api.

Baca Juga:

• Gambut Ternyata Bisa Jadi Peluang, Prabowo Usul Embung Sekaligus untuk Budidaya Ikan Cegah Karhutla

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian menyampaikan adanya bahan berbasis tepung yang disebut dapat membantu mencegah sekaligus memadamkan api pada tahap awal. Bahan tersebut menggunakan tepung berbahan baku ubi atau singkong.

Prabowo tertarik dengan inovasi tersebut dan meminta agar efektivitasnya diteliti lebih lanjut. Dia juga mendorong supaya bahan tersebut dapat diproduksi dalam skala besar untuk mendukung penanganan karhutla.

"Intinya dia bisa meredam. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar," ujar Prabowo.

Prabowo bahkan menyebut konsep itu sebagai "ubi bombing", yang dianalogikan sebagai alternatif dari metode water bombing yang selama ini digunakan untuk membantu pemadaman karhutla melalui udara.

Presiden juga meminta pengujian dilakukan secara lebih komprehensif, termasuk kemungkinan penggunaan bahan tersebut dalam jumlah besar melalui helikopter atau pesawat untuk menjangkau kawasan yang terbakar.

Menurut Prabowo, pengembangan teknologi dan inovasi dibutuhkan untuk memperkuat penanganan karhutla, terutama karena kebakaran dapat meluas dan memberikan dampak terhadap masyarakat serta lingkungan.

"Salah satu yang kita hadapi adalah menghadapi kebakaran hutan yang sangat luas. Kita harus mengerahkan segala upaya," kata Prabowo.

Pengembangan bahan pemadam berbasis tepung singkong tersebut masih memerlukan penelitian dan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas serta penerapannya di lapangan.

Sementara itu, pemerintah terus menggunakan berbagai metode penanganan karhutla, termasuk pengerahan helikopter water bombing di wilayah Sumatera Selatan.

Prabowo juga meminta jajaran pemerintah mengevaluasi kebutuhan penanganan di lapangan dan segera mengajukan tambahan dukungan apabila diperlukan.* (an/dh)

Permintaan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026). Pemerintah diminta tetap waspada menghadapi potensi karhutla di tengah prakiraan fenomena El Nino yang dapat memicu kondisi kemarau lebih kering.

Baca Juga:

• Usai dari Riau, Prabowo Langsung Gelar Rapat Karhutla Setibanya di Palembang

Prabowo meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dilibatkan dalam pembangunan embung dan sekat kanal di kawasan yang rawan karhutla.

"Bagaimana kita bisa sekarang terus menambah embung-embung, kanal-kanal di daerah gambut yang produktif. Apakah bisa embung-embung itu memelihara ikan-ikan tertentu dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Prabowo, pembangunan infrastruktur pengendalian karhutla harus memberikan manfaat ganda. Selain menjaga lahan gambut tetap basah dan mengurangi risiko kebakaran, embung maupun kanal diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Salah satunya melalui peningkatan operasi modifikasi cuaca (OMC) selama kondisi memungkinkan untuk membasahi wilayah rawan kebakaran.

"Kita antisipatif, titik-titik hotspot itu, alhamdulillah, kalau berkurang. Saya kira juga akibat saudara-saudara bekerja keras sudah sejak awal tahun. Terima kasih," tuturnya.

Prabowo turut memimpin rapat koordinasi penanggulangan karhutla untuk wilayah Jambi dan Lampung secara daring.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan karhutla melalui pengelolaan lahan gambut, penyediaan sumber air, pemantauan hotspot, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat penanganan kebakaran.* (an/dh)

Hal itu disampaikan Rico saat melantik Airin Rico Waas sebagai Bunda PAUD Kota Medan sekaligus mengukuhkan Pokja Bunda PAUD Medan di Gedung Serbaguna TP PKK Medan, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Juara Umum Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan

"Pendidikan anak usia dini sangat penting karena di sinilah fondasinya dibentuk. Kalau fondasinya tidak kuat, tentunya ke depannya akan sulit membangun," kata Rico.

Karena itu, dia meminta Bunda PAUD Medan bersama Bunda PAUD kecamatan hingga kelurahan menyusun program yang tidak hanya berfokus pada pendidikan formal. Perhatian juga harus mencakup lingkungan keluarga, kesehatan, gizi, pola asuh, aktivitas bermain dan belajar hingga perlindungan anak.

Rico turut menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan rumah yang aman bagi anak. Menurutnya, apa yang dilihat dan didengar anak sejak usia dini dapat tersimpan dalam memori dan turut membentuk karakter.

"Anak-anak itu memiliki sistem memori yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Apa yang dia lihat, dia bisa serap. Dia bisa lihat, dia bisa rasakan dan itu membentuk karakternya," ujarnya.

Dia juga mengingatkan orang tua agar tetap memberikan pendampingan di tengah kesibukan bekerja. Anak, kata Rico, membutuhkan ruang untuk bermain sekaligus belajar agar perkembangan mental dan kemampuan berpikirnya dapat tumbuh secara optimal.

"Bunda PAUD ini tidak hanya bicara tentang pendidikan anak usia dini saja, tapi semuanya. Bicara tentang mentalitas, hubungan keluarga, pendidikan, keaktifan bermain dan belajar anak, serta gizinya," kata Rico.

Dalam aspek kesehatan, Rico meminta perhatian lebih terhadap asupan makanan anak, termasuk jajanan yang berpotensi tidak sehat. Pemenuhan gizi sejak usia dini dinilai penting untuk mendukung daya tahan tubuh, tumbuh kembang dan perkembangan otak.

Bunda PAUD juga diminta peka terhadap berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan anak, mulai dari anak yang dipekerjakan, kurang mendapatkan perhatian, persoalan gizi hingga anak yang belum memperoleh imunisasi.

Bunda PAUD kecamatan bersama kelurahan diharapkan dapat menjadi ujung tombak sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Rico juga mendorong Pokja Bunda PAUD Medan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperbarui strategi serta metode pendidikan anak usia dini. Program yang dibuat diharapkan menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah.

Menutup arahannya, Rico kembali menegaskan agar pelantikan Bunda PAUD tidak berhenti pada seremoni. Selempang yang dikenakan harus menjadi simbol tanggung jawab untuk bergerak dan melihat langsung kondisi PAUD di lapangan.

"Jangan selempang hanya ditempelkan di badan saja, tapi lakukan gerakan. Turun ke lapangan, periksa bagaimana PAUD-PAUD kita. Mari kita semuanya bertanggung jawab untuk pendidikan anak usia dini kita," tegasnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Medan Airin Rico Waas mengatakan amanah yang diterimanya bukan sekadar kehormatan, tetapi tanggung jawab yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh.

Airin berkomitmen mendorong peningkatan mutu dan perluasan akses layanan PAUD, sekaligus memperkuat perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Bunda PAUD kecamatan, melalui koordinasi, pendampingan, pengawasan serta evaluasi bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas turut melantik Pokja Bunda PAUD Medan. Kepengurusan itu dipimpin Ketua Ismail Marzuki Siregar, Wakil Ketua Martinijal Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Yuana Benny Iskandar, Wakil Sekretaris Fahriatun Nisa Erfin Fahrurrazi, Bendahara Angela Agha Novrian dan Wakil Bendahara Reni Khirul Azmi.

Pengurus juga dilengkapi sejumlah bidang, antara lain pendidikan, kesehatan serta hukum, humas dan sosial.

Setelah Airin dilantik sebagai Bunda PAUD Medan, selanjutnya dilakukan pelantikan Bunda PAUD kecamatan se-Kota Medan. Pelantikan ditandai dengan penyematan selempang dan pin.

Pemko Medan berharap program PAUD tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga memberikan dampak langsung bagi tumbuh kembang anak.* (dh)

Muscab kali ini mengusung tema "Kolaborasi Pengusaha Muda Wujudkan Batu Bara Bahagia".

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Dorong HIPMI Perkuat Peran Pengusaha Muda untuk Majukan Ekonomi Daerah

Sebagai bagian dari keluarga besar senior HIPMI, Wabup Syafrizal menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh gerak langkah organisasi tersebut.

Wabup Syafrizal juga menekankan kepada HIPMI untuk dirasakan kehadirannya kepada masyarakat.

​"HIPMI harus hadir dan keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para pedagang dan pengusaha lokal. HIPMI wajib merangkul seluruh pelaku usaha serta memperkuat kolaborasi dengan pihak perbankan dan perusahaan-perusahaan di Batu Bara untuk mendorong kemajuan UMKM," tegas Wabup Syafrizal.

​Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Batu Bara masa bakti 2022–2025, Yasser Hambali, menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama masa kepemimpinannya. Ia berharap kepengurusan baru yang terpilih nantinya dapat mempererat sinergi dengan pemerintah daerah.

​"Semoga kepengurusan BPC HIPMI Batu Bara ke depan mampu membawa organisasi ini menjadi lebih baik lagi dan terus bersinergi dengan Pemkab Batu Bara," ujar Yasser.

Turut hadir, Kepala Badan Kesbangpol, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Sekretaris Disnakerperindag, Sekretaris Umum BPD HIPMI Sumut, S.F. Yudha, Ketua Bidang OKK BPD HIPMI Sumut, Fadhullah, S.E., M.M.* (dh)

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Sumatera Utara, Dian Iskandar Nasution, S.E., dan menetapkan Asrul Hamdani Damanik sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara masa bhakti 2026–2029, beserta jajaran pengurus.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Dorong Pemuda Kristen Siapkan Diri Menyongsong Indonesia Emas 2045

"Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk membawa perubahan nyata bagi ekosistem usaha di daerah kita," ujar Bupati Baharuddin.

Dirinya berharap HIPMI Sumatera Utara dan HIPMI Kabupaten Batu Bara dapat terus memperkuat komitmen, kolaborasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan pembangunan, khususnya di Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, HIPMI memiliki peran strategis dalam memperluas jejaring usaha, membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran.

"Manfaatkan perhimpunan ini untuk memperbanyak networking yang tujuannya nanti membantu pemerintah, paling tidak mengurangi pengangguran. Pergunakan peluang-peluang melalui potensi-potensi yang ada di Kabupaten Batu Bara," pesannya.

Bupati Batu Bara juga mendorong para pengusaha muda untuk berani memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Batu Bara. Dengan semangat kewirausahaan dan kerja keras, ia meyakini para pengusaha muda dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kalau yang namanya pengusaha, sekecil apa pun usaha yang kita lakukan, pastikan dengan semangat juang dan perjuangan. Bahwa usaha dan perjuangan tidak akan mengingkari hasil," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara masa bhakti 2026–2029, Asrul Hamdani Damanik, menyampaikan gagasan untuk menjadikan HIPMI sebagai wadah bersama bagi para pengusaha muda di Kabupaten Batu Bara.

"Saya ingin menjadikan HIPMI Batu Bara sebagai rumah besar pengusaha muda Batu Bara dan menjadi pintu bagi produk-produk Batu Bara untuk menembus pasar dunia," ujarnya.

Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Utara, Dian Iskandar Nasution, menilai Kabupaten Batu Bara memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dengan keberadaan berbagai perusahaan dan sektor industri yang terus bertumbuh.

"Melihat begitu banyak potensi, perusahaan, serta sektor perindustrian yang berkembang di Kabupaten Batu Bara, tentu ini menjadi peluang besar bagi HIPMI Sumatera Utara dan HIPMI Batu Bara untuk mengambil peran strategis," katanya.

Ia mengajak HIPMI Batu Bara memanfaatkan berbagai potensi tersebut dengan memperkuat kolaborasi dan sinergi, sekaligus mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda yang mampu mengembangkan investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian daerah.

Dian juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada HIPMI untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pelantikan ditandai dengan pembacaan surat keputusan, pengucapan ikrar dan janji pengurus, pengukuhan pengurus BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara, penyerahan bendera pataka, serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., jajaran Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara H. Rusian Heri, S.Sos., M.AP., para staf ahli dan asisten Setdakab Batu Bara, kepala OPD, pimpinan perusahaan di Kabupaten Batu Bara, Bank Sumut Cabang Lima Puluh, jajaran pengurus BPD HIPMI Sumatera Utara, pengurus BPC HIPMI Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Setelah prosesi pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara bersama Forkopimda, jajaran HIPMI Sumatera Utara, serta para undangan memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum dan seluruh pengurus BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara yang baru dilantik.* (dh)

Hal tersebut disampaikannya pada saat memberikan arahan dan bimbingan dalam kegiatan Pembinaan Pemuda-Pemudi Kristen se-Kabupaten Batu Bara dan Seminar Pendeta se-Kabupaten Batu Bara yang digelar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Daerah (PGID) Batu Bara di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Sabtu (22/8/2026).

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Ajak Pemuda Manfaatkan Peluang dan Jauhi Narkoba: Sekecil Apa Pun Usahamu, Jadilah Bermanfaat

Bupati Baharuddin mengajak generasi muda untuk mampu melihat sekaligus memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia di Kabupaten Batu Bara. Menurutnya, pemuda sebagai generasi penerus harus mempersiapkan diri sejak dini dengan meningkatkan keahlian, memperluas wawasan, serta mengembangkan kemampuan intelektual.

"Jadilah bermanfaat. Sekecil apa pun usahamu, berjuanglah. Setiap usaha tidak akan mengingkari hasil," ujar Bupati Baharuddin.

Selain itu, Bupati Batu Bara mengingatkan para pemuda agar menjauhi narkoba dan berbagai perilaku negatif yang dapat merusak masa depan. Ia menegaskan, generasi muda memiliki peran penting dalam mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, terutama dalam menghadapi bonus demografi.

Bupati Baharuddin berharap pembinaan tersebut dapat memperkuat karakter dan kapasitas pemuda Batu Bara agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, berilmu, produktif, serta memiliki semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Pemuda adalah harapan masa depan. Mari kita bersama-sama membangun pemuda Batu Bara yang sehat, berkarakter, berilmu, dan produktif untuk mewujudkan Batu Bara Bahagia," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Staf Ahli Bupati Rubi Anto Sari Siboro, Plt. Kepala Dinas Kesehatan PPKB, Kasatpol PP, Plt. Sekretaris DPRD, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Organisasi serta Camat Sei Suka.* (dh)

BATU BARA – Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa begitu meriah di kawasan Pelabuhan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Berbagai perlombaan rakyat yang digelar oleh Owner Pida Ponsel dan MG Store pada Minggu, 23 Agustus 2026, berhasil menyedot perhatian dan antusiasme masyarakat.

Sejak kegiatan dimulai, masyarakat dari berbagai kalangan tampak memadati kawasan Pelabuhan Tanjung Tiram. Suasana semakin semarak dengan sorak-sorai warga yang memberikan dukungan kepada para peserta yang mengikuti berbagai perlombaan.

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-81 RI, Pida Ponsel dan MG Store Hadirkan Perayaan Meriah di Pelabuhan Tanjung Tiram

Antusiasme masyarakat yang begitu tinggi membuat suasana pelabuhan semakin hidup. Tawa, tepuk tangan dan sorakan warga terdengar silih berganti ketika para peserta berusaha menjadi yang terbaik dalam setiap perlombaan.

Owner Pida Ponsel dan MG Store, Muhammad Muslim Gunawan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus upaya untuk ikut memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama masyarakat Tanjung Tiram dan sekitarnya.

"Alhamdulillah, kegiatan perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini bisa terlaksana dengan baik dan mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Kami ingin peringatan kemerdekaan bukan hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan," ujar Muhammad Muslim Gunawan.

Menurutnya, perlombaan rakyat juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat sekaligus menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi bagian dari nilai-nilai perjuangan bangsa.

"Kami sangat senang melihat antusiasme masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat terus kita laksanakan pada tahun-tahun berikutnya dengan lebih meriah lagi. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir dan ikut menyukseskan kegiatan ini," tambahnya.

Sementara itu, salah seorang warga yang ikut memeriahkan perlombaan mengaku sangat senang dengan kegiatan yang digelar Pida Ponsel dan MG Store tersebut.

"Kami sangat senang, karena kegiatan seperti ini membuat suasana perayaan kemerdekaan menjadi lebih ramai. Anak-anak, orang tua dan anak muda semuanya bisa berkumpul dan menikmati hiburan bersama. Semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan setiap tahun," ungkap warga tersebut.

Warga lainnya juga mengapresiasi kegiatan tersebut karena selain menjadi hiburan, perlombaan rakyat dinilai mampu mempererat hubungan antarwarga.

"Yang paling penting bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi kebersamaan dan kegembiraannya. Kami bisa berkumpul, saling menyemangati dan merasakan kemeriahan HUT RI bersama-sama," katanya.

Kemeriahan perlombaan tersebut sekaligus menjadi gambaran tingginya semangat masyarakat Tanjung Tiram dalam menyambut dan mengisi kemerdekaan. Kegiatan sederhana yang dikemas dengan semangat kebersamaan itu mampu menghadirkan suasana penuh kegembiraan di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Pida Ponsel dan MG Store berharap semangat persatuan, kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat dapat terus terjaga. Semangat kemerdekaan pun diharapkan tidak hanya hadir dalam perlombaan, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.* (dh)

BANDA ACEH – Keluarga besar Persatuan Keluarga Besar Brimob (PKBB) Aceh memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 PKBB Tahun 2026 sekaligus Hari Juang Polri Tahun 2026.

Kegiatan digelar di Aula Sakanti Yana Utama Satuan Brimob Polda Aceh, Senin, 24 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Usai dari Riau, Prabowo Langsung Gelar Rapat Karhutla Setibanya di Palembang

Kegiatan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat soliditas, serta menumbuhkan kepedulian di antara keluarga besar Brimob.

Kegiatan itu mempertemukan personel yang masih aktif berdinas dengan para purnawirawan, senior, sesepuh, warakawuri, pengurus, anggota, serta keluarga besar PKBB Aceh.

Suasana kekeluargaan terlihat dalam prosesi pemotongan tumpeng.

Komandan Satuan Brimob Polda Aceh Kombes Pol. Zulkifli Ismail, S.I.K., M.Han., menyerahkan potongan tumpeng kepada anggota PKBB tertua, AKBP (Purn.) H. S. Brahmana, S.H.

Sementara Ketua PKBB Daerah Aceh AKBP (Purn.) Drs. Masikh Burhanudin menyerahkan potongan tumpeng kepada warakawuri Ny. Poppy Khairil Anwar.

Prosesi tersebut menjadi simbol penghormatan kepada senior dan kepedulian terhadap keluarga besar Brimob lintas generasi.

Dalam sambutannya, Dansat Brimob Polda Aceh Kombes Pol. Zulkifli Ismail mengatakan perjalanan PKBB selama sepuluh tahun telah diwarnai berbagai pengalaman, perjuangan, suka dan duka, serta kontribusi para senior dan anggota.

"Sepuluh tahun perjalanan tentu bukan waktu yang singkat. Di dalamnya terdapat berbagai pengalaman, perjuangan, suka dan duka, serta kontribusi nyata dari para senior dan seluruh anggota PKBB," ujar Kombes Pol. Zulkifli.

Menurut Zulkifli, keberlangsungan PKBB tidak terlepas dari peran para senior, sesepuh, pengurus, anggota, dan seluruh keluarga besar Brimob yang selama ini menjaga eksistensi organisasi sekaligus merawat nilai persaudaraan.

Ia menegaskan, hubungan kekeluargaan di lingkungan Brimob tidak berakhir ketika seorang anggota memasuki masa purna tugas.

Ikatan kebersamaan, jiwa korsa, dan semangat pengabdian tetap menjadi bagian dari keluarga besar Brimob.

"Bagi keluarga besar Brimob, persaudaraan tidak berhenti ketika seseorang memasuki masa purna tugas atau tidak lagi berdinas aktif. Ikatan kebersamaan, jiwa korsa dan semangat pengabdian tetap melekat dan menjadi nilai yang perlu dijaga serta diwariskan kepada generasi penerus," katanya.

Zulkifli juga mengajak keluarga besar PKBB menjadikan HUT ke-10 sebagai momentum untuk memperkuat silaturahmi, kepedulian, dan semangat gotong royong.

Menurut dia, PKBB diharapkan bukan hanya menjadi wadah untuk menjaga hubungan kekeluargaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi anggotanya dan berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, negara, serta institusi Polri.

Kepada para senior dan sesepuh Brimob, Zulkifli berharap mereka terus menjadi sumber keteladanan, pengalaman, dan motivasi bagi generasi muda.

Pengalaman panjang dalam menjalankan tugas dan pengabdian, kata dia, merupakan nilai penting yang perlu diwariskan.

Sementara kepada seluruh anggota PKBB, ia berpesan agar menjaga nama baik organisasi dan keluarga besar Brimob dengan menjunjung disiplin, loyalitas, integritas, kebersamaan, serta semangat pengabdian.

"Perbedaan generasi, tempat penugasan maupun pengalaman jangan menjadi penghalang untuk tetap bersatu. Kita tetap satu keluarga besar. Kebersamaan inilah yang harus terus kita pelihara," ungkapnya.

Peringatan HUT ke-10 PKBB Aceh yang dirangkaikan dengan Hari Juang Polri Tahun 2026 tersebut menjadi pengingat bahwa pengabdian dan persaudaraan merupakan nilai yang terus hidup dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap sesama, menjaga komunikasi dan silaturahmi, serta membangun semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Menutup sambutannya, Dansat Brimob Polda Aceh mengucapkan selamat HUT ke-10 PKBB Tahun 2026.

Ia berharap PKBB Aceh semakin solid, kompak, maju, dan mampu memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat.

"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekali Brimob, tetap Brimob. Jiwa ragaku demi nusa dan bangsa," pungkasnya.* (ad)

PALEMBANG – Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setibanya di Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 24 Agustus 2026.

Prabowo tiba di Palembang setelah sebelumnya memimpin rapat penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau.

Baca Juga:

• Mualem Tunjuk Taufik sebagai Plt Sekda Aceh

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara.

Di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak.

Sebelum bertolak ke Palembang, Prabowo terlebih dahulu memimpin rapat penanganan karhutla di Pos Aju, Pekanbaru, Riau.

Dalam rapat di Riau tersebut, Prabowo memberikan sejumlah instruksi untuk memperkuat penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Salah satu instruksinya adalah meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan.

Prabowo bahkan mengancam akan mencabut izin perusahaan apabila ditemukan indikasi bahwa korporasi memerintahkan masyarakat untuk melakukan pembakaran.

"Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapa pun korporasi apa pun ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut," kata Prabowo dalam rapat penanganan karhutla, Riau, Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak akan membeda-bedakan pihak yang terbukti melanggar aturan.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bekerja secara tegas dalam menangani dugaan tindak pidana karhutla.

Presiden juga menekankan pentingnya peran kepolisian dalam mengusut kemungkinan adanya pihak yang sengaja memicu kebakaran.

"Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting," ucap dia.

Rapat di Palembang menjadi bagian dari rangkaian langkah pemerintah dalam menangani karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Prabowo juga meminta penanganan titik panas dilakukan sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.* (cn/ad)

BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menunjuk Taufik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh menggantikan M. Nasir yang diberhentikan dari jabatan tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Pada saat yang sama, M. Nasir mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Baca Juga:

• M Nasir Diberhentikan dari Sekda Aceh, Kini Dilantik Jadi Kepala Dinas Perpustakaan

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mengatakan pelantikan Nasir dilakukan atas perintah Gubernur Muzakir Manaf.

"Saya melantik Saudara Nasir atas perintah Gubernur Aceh Muzakir Manaf," kata Fadhlullah saat pelantikan.

Menurut Fadhlullah, Nasir telah memberikan banyak kontribusi selama menjabat sebagai Sekda Aceh.

Namun, pergantian tersebut merupakan keputusan Gubernur Aceh.

"Namun itulah keputusan Bapak Gubernur dan beliau ditunjuk dan diberi jabatan yang baru," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.

Pemberhentian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 95/TPA Tahun 2026 yang ditandatangani di Jakarta pada 21 Agustus 2026.

Keputusan Presiden itu kemudian disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui surat Sekretariat Dukungan Kabinet Nomor R-222/KSN/SDK/PA.01.03/08/2026 tertanggal 22 Agustus 2026.

Dalam petikan Keppres tersebut, Nasir diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekda Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan barunya.

"Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Nasir, Pembina Utama Muda (IV/c), dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," demikian petikan keputusan tersebut.

Surat tersebut juga meminta Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti keputusan Presiden dan menyampaikan petikan Keppres kepada M. Nasir.

"Mohon kiranya Saudara dapat memberitahukan pelaksanaan lebih lanjut atas penetapan Keputusan Presiden dimaksud serta berkenan untuk menyampaikan Petikan Keputusan Presiden dimaksud kepada yang bersangkutan," demikian bunyi surat tersebut.

Dengan pergantian ini, posisi Sekda Aceh untuk sementara dijalankan oleh Taufik sebagai Plt. Sementara M. Nasir melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.* (cn/ad)

BANDA ACEH — Presiden Prabowo Subianto memberhentikan M Nasir Syamaun dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.

Nasir kemudian dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada Senin, 24 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Dedi Mulyadi Bakal Gabung PSI? Gerindra Jabar Buka Suara

Dek Fadh mengikuti pelantikan dari Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, sedangkan Nasir berada di Aula Badan Kepegawaian Aceh (BKA) di Banda Aceh.

"Saya melantik saudara Nasir atas perintah Gubernur Aceh Muzakir Manaf," kata Dek Fadh dalam keterangannya.

Dek Fadh mengatakan Nasir telah memberikan banyak kontribusi selama menjabat sebagai Sekda Aceh.

Ia menyebut pergantian jabatan tersebut sebagai hal yang biasa dalam pemerintahan dan bagian dari penyegaran organisasi.

"Bagi ASN ini hal yang biasa, dan tak perlu dibesar-besarkan. Kepada Bang Nasir yang telah menjabat sebagai Sekda selama ini kita ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya," ujar Dek Fadh.

Menurut dia, pergantian jabatan tidak perlu dipandang sebagai persoalan karena Nasir tetap dipercaya menduduki jabatan baru di lingkungan Pemerintah Aceh.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memberhentikan Nasir dari posisi Sekda Aceh melalui Keputusan Presiden Nomor 95/TPA Tahun 2026.

Keputusan tersebut diteken Prabowo pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Salinan keputusan mengenai Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh.

Dalam keputusan tersebut, Nasir diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekda Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru.

"Memutuskan memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Nasir, S.IP., MPA., NIP 197402072001121001, Pembina Utama Muda (IV/c), dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," bunyi keputusan tersebut.

Dengan pelantikan ini, M Nasir tidak lagi menjabat sebagai Sekda Aceh dan resmi menjalankan tugas barunya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.* (d/ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengajak generasi muda di daerahnya untuk melihat dan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia.

Menurut dia, pemuda sebagai generasi penerus perlu mempersiapkan diri sejak dini agar mampu menghadapi tantangan masa depan.

Baca Juga:

• Cegah Karhutla Meluas, Prabowo Perintahkan Sumur Bor Dibangun di 300 Hotspot Riau

Seminar tersebut mengangkat tema "Generasi Milenial Menggapai Masa Depan dan Harapan."

Dalam kesempatan itu, Baharuddin mengatakan generasi muda perlu meningkatkan keahlian, memperluas wawasan, dan mengembangkan kemampuan intelektual.

Menurut dia, bekal tersebut penting agar pemuda mampu mengambil peran dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara.

"Jadilah bermanfaat. Sekecil apa pun usahamu, berjuanglah. Setiap usaha tidak akan mengingkari hasil," ujar Bupati Baharuddin.

Selain mendorong pemuda mengembangkan kemampuan, Baharuddin mengingatkan mereka agar menjauhi narkoba dan berbagai perilaku negatif yang dapat merusak masa depan.

Ia menilai pemuda memiliki posisi penting dalam mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Peran tersebut semakin penting karena Indonesia akan menghadapi bonus demografi.

Karena itu, pembinaan terhadap generasi muda dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pendidikan.

Karakter, kesehatan, kemampuan intelektual, dan produktivitas juga perlu diperkuat.

Baharuddin berharap kegiatan pembinaan tersebut dapat membantu membentuk pemuda Batu Bara yang memiliki karakter kuat dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Pemuda adalah harapan masa depan. Mari kita bersama-sama membangun pemuda Batu Bara yang sehat, berkarakter, berilmu, dan produktif untuk mewujudkan Batu Bara Bahagia," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Staf Ahli Bupati Rubi Anto Sari Siboro, Plt. Kepala Dinas Kesehatan PPKB, Kasatpol PP, Plt. Sekretaris DPRD, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Organisasi, serta Camat Sei Suka.* (ad)

BANDUNG — Gerindra Jawa Barat buka suara mengenai isu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan meninggalkan partai tersebut untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Gerindra menyebut belum melihat tanda-tanda Dedi Mulyadi atau Demul akan berpindah partai.

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Febrie, Eks Kepala PPATK: Kasus TPPU Tak Harus Tunggu Tindak Pidana Asal Terbukti

Menurut dia, Dedi justru telah menyampaikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk terus memimpin Indonesia.

"Saya tidak tahu data dan variabel apa yang menduga-duga Dedi Mulyadi (Demul) mau hijrah ke PSI. Namun, ada pernyataan sanggahan secara tegas bahwa Demul membantah hal tersebut. Dalam pernyataannya, ia menghendaki Prabowo untuk memimpin Indonesia," kata Buky, Senin, 24 Agustus 2026.

Buky mengatakan Dedi saat ini masih tercatat sebagai kader Gerindra.

Bahkan, Dedi menduduki posisi sebagai Dewan Pembina Gerindra di tingkat pusat.

Menurut Buky, hingga kini belum ada indikasi yang menunjukkan Dedi akan meninggalkan partai yang dipimpin Prabowo tersebut.

"Bagaimanapun, ia adalah kader Gerindra dan menjabat sebagai Dewan Pembina di Gerindra Pusat. Ini menunjukkan kualitas moral dan etika yang kuat. Jadi, beberapa kali saya bertemu dengan Demul, saya belum melihat tanda-tanda ke arah sana. Saya juga merasa aneh dengan keriuhan ini," ujarnya.

Buky juga membantah anggapan bahwa aktivitas Dedi yang kerap berkunjung ke berbagai daerah merupakan upaya mencari simpati politik.

Ia mencontohkan kunjungan Dedi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa besar yang terjadi pekan lalu.

Menurut Buky, kegiatan tersebut lebih berkaitan dengan kepedulian kemanusiaan dan bukan bagian dari upaya membangun dukungan untuk berpindah ke PSI.

Buky mengaku memahami karakter Dedi yang disebutnya senang turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Ia mengatakan bantuan yang diberikan sejumlah kepala daerah kepada masyarakat di berbagai wilayah juga tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan kepentingan politik.

"Beberapa gubernur juga memberikan bantuan, seperti dari DKI Jakarta atau Jawa Timur, tetapi itu murni atas dasar aspek kemanusiaan," sambung Buky.

Baca Juga:

• Tiga Orang Diduga Pura-Pura Memancing di Lokasi Karhutla Riau, Prabowo: Bawa ke Jakarta!

Dedi Mulyadi bukan sosok baru dalam dunia politik.

Sebelum bergabung dengan Gerindra, ia merupakan kader Partai Golkar dan pernah menduduki posisi pimpinan partai tersebut, termasuk di Jawa Barat.

Kini, Dedi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sekaligus tercatat sebagai kader Gerindra.

Di tengah munculnya isu kepindahan ke PSI, Gerindra Jawa Barat menegaskan belum melihat adanya rencana Dedi untuk meninggalkan partai.

Dengan demikian, isu Dedi Mulyadi akan bergabung dengan PSI sejauh ini masih sebatas kabar yang dibantah oleh pihak Gerindra Jawa Barat.* (cn/ad)

JAKARTA — Aturan mengenai masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Republik Indonesia digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon menilai aturan tersebut memberikan hak istimewa yang tidak proporsional dibandingkan dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? KUR BCA 2026 Tawarkan Pinjaman hingga Rp100 Juta, Ini Simulasi Angsurannya

Gugatan diajukan oleh dua warga negara Indonesia, yakni Saras Sandriyanti sebagai Pemohon I dan Lisdawati Manao sebagai Pemohon II.

Para pemohon menyoroti tidak adanya batas masa jabatan Kapolri yang tegas di luar ketentuan mengenai batas usia pensiun.

Menurut mereka, kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah jabatan strategis lain yang memiliki mekanisme periodisasi dan evaluasi yang lebih jelas.

"Jabatan-jabatan strategis lain yang pengangkatannya memerlukan persetujuan DPR dan bertanggung jawab kepada Presiden (seperti Pimpinan KPK atau Hakim Konstitusi) diikat oleh mekanisme akuntabilitas yang sangat ketat dan terukur," tulis pemohon dalam berkas permohonannya, dikutip Senin, 24 Agustus 2026.

Pemohon membandingkan masa jabatan Kapolri dengan pimpinan lembaga negara lainnya.

Pimpinan KPK, misalnya, memiliki masa jabatan lima tahun berdasarkan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.

Sementara masa jabatan hakim konstitusi maksimal 10 tahun dengan batas usia pensiun maksimal 70 tahun.

Menurut pemohon, tidak adanya batas masa jabatan yang rigid bagi Kapolri berpotensi mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law.

Mereka juga menilai posisi Kapolri perlu disertai mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala yang jelas.

Hal itu dianggap penting karena Polri merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan koersif dan menggunakan kekuatan bersenjata.

"Menempatkan Kapolri sebagai satu-satunya pimpinan lembaga koersif bersenjata tanpa adanya kejelasan instrumen, merupakan bentuk diskriminasi normatif yang merusak harmoni tata kelola kelembagaan negara hukum," papar pemohon.

Para pemohon berpendapat kepastian hukum yang adil seharusnya mencegah adanya perlakuan berbeda terhadap jabatan publik yang secara fungsional memiliki posisi strategis.

"Pembiaran posisi Kapolri berjalan tanpa jangkar pengawasan berkala eksternal, melahirkan hak istimewa (privilege) yang tidak proporsional bagi sebuah lembaga koersif (coercive power) yang memegang senjata," tulis mereka.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang transparan, objektif, dan akuntabel.

Evaluasi tersebut, menurut pemohon, dilakukan secara berkala oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Selain itu, pemohon meminta MK menetapkan masa jabatan Kapolri selama lima tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali dengan persetujuan DPR.

Mereka juga meminta MK menetapkan secara jelas alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian Kapolri agar mekanisme pergantian pimpinan kepolisian memiliki kepastian hukum.

Gugatan tersebut kini menjadi bagian dari proses pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 di Mahkamah Konstitusi.

Keputusan akhir mengenai konstitusionalitas aturan masa jabatan Kapolri berada di tangan para hakim konstitusi.* (km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung menghadirkan ahli perbankan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yunus Husein, dalam sidang praperadilan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 24 Agustus 2026.

Dalam persidangan tersebut, Yunus menegaskan bahwa perkara TPPU dapat disidik, dituntut, dan diperiksa di pengadilan tanpa harus menunggu tindak pidana asal terbukti terlebih dahulu hingga berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga:

• Tiga Orang Diduga Pura-Pura Memancing di Lokasi Karhutla Riau, Prabowo: Bawa ke Jakarta!

Yunus merupakan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut dia, penyidikan perkara tindak pidana asal dan TPPU dapat dilakukan secara bersamaan. Namun, TPPU juga dapat diproses secara mandiri atau stand alone.

"Kalau tidak ada bukti yang cukup mengenai tindak pidana asal, bisa juga didakwakan TPPU secara stand alone secara mandiri tapi biasanya diuraikan perbuatan-perbuatan yang melahirkan uang tadi," jelas dia.

Yunus menjelaskan bahwa penyidik dapat menelusuri harta kekayaan yang tidak sesuai dengan catatan resmi ataupun sumber penghasilan seseorang.

Dalam perkara TPPU, menurut dia, fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana yang menghasilkan uang, tetapi juga pada harta atau aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut.

"Nah bedanya kalau pencucian uang itu dia objeknya umumnya harta kekayaan, bisa uang, bisa aset hasil tindak pidana. Jadi dalam TPPU pendekatannya yang dipakai adalah follow the money atau follow the asset," ucapnya.

Yunus mengatakan keberadaan harta kekayaan hasil tindak pidana menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara TPPU.

Penelusuran terhadap aset juga dapat digunakan untuk mengejar hasil kejahatan agar dapat dirampas untuk negara.

"Sehingga keberadaan harta kekayaan hasil tindak pidana itu sangat penting untuk bukan saja mengungkap TPPU, tapi sebenarnya yang harus diberantas adalah tindak pidana asal yang diberantas oleh pendekatan follow the money ini dengan mengejar asetnya, dirampas untuk negara," imbuh dia.

Yunus menyebut mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Menurut dia, aturan tersebut tidak mewajibkan penyidik maupun jaksa untuk terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal sebelum memproses dugaan pencucian uang.

"Tidak wajib artinya dia ditempatkan sebagai suatu independent crime yang bisa diusut sendiri. Nanti tetap dibuktikan di pengadilan pada waktu pemeriksaan di pengadilan," kata dia.

"Terdakwa dikasih kesempatan membuktikan satu saja asetnya bukan berasal dari pidana, yang lain tetap dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi untuk menyidik, menuntut, memeriksa di pengadilan tidak perlu dibuktikan dulu apalagi sampai dengan inkrah baru masuk ke TPPU," sambungnya.

Febrie Adriansyah diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara.

Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Polri sebelum dalam perkembangannya penanganannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Febrie awalnya dijerat sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan perkara ASABRI.

Dalam perkara tersebut, dia dijerat bersama pengusaha bernama Don Ritto.

Selain itu, Febrie juga menjadi tersangka dalam perkara dugaan TPPU terkait temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Keterangan Yunus Husein dalam sidang praperadilan menjadi bagian dari pembuktian yang diajukan Kejagung untuk menjelaskan dasar hukum pengusutan perkara TPPU yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah.* (d/ad)

PEKANBARU — Presiden Prabowo Subianto meminta tiga orang yang diduga berpura-pura memancing saat berada di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau dibawa ke Jakarta.

Prabowo ingin mengetahui motif ketiganya berada di lokasi kebakaran.

Baca Juga:

• Cegah Karhutla Meluas, Prabowo Perintahkan Sumur Bor Dibangun di 300 Hotspot Riau

Dalam rapat itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memaparkan penanganan hukum terhadap kasus karhutla di wilayah tersebut.

Menurut Herry, kepolisian telah menangani puluhan kasus sejak 2025 hingga 2026 dengan lebih dari 100 tersangka.

"Sejak tahun 2025 sampai sekarang, kita sudah melakukan pendekatan multi-door approach. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka," kata Herry.

Khusus pada 2026, polisi telah menangani 33 laporan dengan 36 tersangka. Luas lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 806,57 hektare.

"Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang, 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar," ujarnya.

Herry mengatakan berdasarkan data penanganan perkara yang dilakukan kepolisian, kebakaran hutan dan lahan yang ditangani tersebut disebabkan oleh faktor manusia, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

"Kemudian untuk upaya pencegahan sekaligus memutus mata rantai karhutla yang disebabkan... semuanya disebabkan oleh manusia, Bapak," katanya.

Herry kemudian memaparkan salah satu modus yang tengah didalami polisi.

Menurut dia, terdapat dugaan perusahaan besar menggunakan petani atau masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan.

"Ini biasa digunakan modus, modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ kemudian melakukan pembakaran," ujar dia.

Mendengar penjelasan tersebut, Prabowo menanyakan apakah polisi telah menemukan bukti atau indikasi adanya korporasi yang memberikan perintah kepada masyarakat untuk membakar lahan.

"Maaf Kapolda, ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?" tanya Prabowo.

Herry menjawab bahwa hingga saat ini polisi belum menemukan bukti keterlibatan korporasi dalam kasus tersebut.

Namun, dalam penyelidikan perkara karhutla pada 2025, polisi menemukan sejumlah orang berada di lokasi kebakaran meski mereka tidak memiliki kebun di kawasan tersebut.

"Sampai saat ini belum, Bapak, tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang tidak mempunyai kebun di situ. Ada dua atau tiga orang," jawabnya.

Menurut Herry, orang-orang tersebut mengaku berada di lokasi untuk memancing.

Namun, polisi menemukan kejanggalan karena tidak terdapat lokasi memancing di kawasan tersebut.

"Dia ada di situ padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing di situ," tambahnya.

Prabowo kemudian memastikan jumlah orang yang dimaksud oleh Kapolda Riau.

"Ada berapa orang?" tanya Prabowo.

"Ada tiga orang pada tahun lalu, Bapak," jawab Herry.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Prabowo meminta ketiga orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk menjalani pendalaman lebih lanjut.

"Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya? Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita dalami di sini," tegas Prabowo.

"Siap. Siap, Bapak," jawab Herry.

Prabowo juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dilibatkan dalam pendalaman dugaan modus berpura-pura memancing tersebut.

"Nanti pendalamannya saya juga minta BIN ikut ya," kata Prabowo.

"Siap," jawab Herry.

Kasus tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah mengusut penyebab karhutla di Riau.

Pemerintah sebelumnya juga meminta aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, mendanai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan.* (d/ad)

PEKANBARU — Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah dan aparat bergerak sedini mungkin menangani titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

Ia meminta setiap hotspot segera ditangani agar tidak berkembang menjadi titik api.

Baca Juga:

• Prabowo Ancam Cabut Seluruh Izin Korporasi yang Terlibat Karhutla: Saya Tidak Main-Main!

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin, 24 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal melaporkan terdapat 306 hotspot yang terdeteksi di Riau hingga 23 Agustus 2026.

"Untuk per tanggal kemarin 23 Agustus, terdeteksi hotspot di Provinsi Riau sebanyak 306 titik," kata Edy.

Dari ratusan titik panas tersebut, tujuh di antaranya telah berkembang menjadi titik api. Titik api tersebut tersebar di empat kabupaten.

Menurut Edy, titik api yang masih cukup besar berada di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar.

"Saat ini yang masih cukup besar itu berada di Kabupaten Pelalawan, yaitu di Kerumutan, serta Kabupaten Kampar di Rimbo Panjang," katanya.

Edy mengatakan luas lahan yang terbakar di Riau sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 16.277,50 hektare.

Dalam periode yang sama, tercatat 10.514 hotspot di seluruh wilayah Riau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 521 titik telah berkembang menjadi titik api.

"Alhamdulillah sudah bisa kita padamkan, sehingga saat ini tinggal tersisa tujuh titik yang kami sampaikan sebelumnya," katanya.

Prabowo kemudian memastikan kondisi terkini luas lahan yang masih terbakar dari tujuh titik api tersebut.

"Jadi dari 16.000 hektare yang terbakar, sekarang tinggal 900?" tanya Prabowo.

Edy membenarkan bahwa luas lahan terbakar yang masih tersisa saat ini sekitar 900 hektare.

Prabowo mengapresiasi upaya seluruh jajaran di Riau yang menangani karhutla secara bersama-sama.

"Dari Januari sampai Agustus, saya kira cukup bagus itu. Saya terima kasih," ujar Prabowo.

Meski sebagian besar kebakaran telah berhasil dipadamkan, Prabowo meminta tujuh titik api yang masih tersisa segera ditangani.

Ia meminta TNI dan Polri dikerahkan untuk mempercepat pemadaman di lokasi yang masih terbakar.

"Saya kira ini cukup membanggakan ya, kalian mengatasi 15.000 hektare. Nah, ini saya yakin yang 900 ini bisa segera," kata Prabowo.

"Kerahkan TNI-Polri ya, kerahkan kekuatan kita. Kalau Anda perlu tambahan bantuan, segera lapor," lanjutnya.

Selain meminta percepatan pemadaman, Prabowo menekankan pentingnya pencegahan.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh menunggu sampai hotspot berubah menjadi titik api.

"Jangan nunggu sampai jadi titik api. Ya tolong ya, masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk, ambil tindakan dini," tegas Prabowo.

Prabowo kemudian menanyakan kemungkinan pembangunan sumur bor di lokasi yang terdeteksi hotspot.

Menurut Edy, sumur bor dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter.

"Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air?" tanya Prabowo.

Setelah mendapat penjelasan tersebut, Prabowo meminta pembangunan sumur bor segera dilakukan di sekitar 300 titik hotspot yang terdeteksi.

"Segera saja di 300 titik langsung bikin bor air," tegas Prabowo.

"Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air. Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ. Jangan tunggu jadi titik api," imbuhnya.

Instruksi tersebut diarahkan untuk memperkuat langkah pencegahan karhutla.

Dengan adanya sumber air di sekitar lokasi yang rawan terbakar, penanganan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat ketika hotspot mulai terdeteksi.* (d/ad)

BINJAI — Kabar baik bagi masyarakat Kota Binjai.

Jembatan Titi Paya Roba yang menjadi salah satu akses penting penghubung Kecamatan Binjai Barat dan Binjai Utara akhirnya diperbaiki.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Menguat Tipis ke Rp17.693 per Dolar AS Hari Ini

Perbaikan tersebut diharapkan dapat kembali memperlancar mobilitas masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur tersebut untuk bekerja, bersekolah maupun menjalankan aktivitas perdagangan.

"Titi Paya Roba ini jalur penting bagi masyarakat dua kecamatan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai diperbaiki oleh Dinas PUPR. Kami berharap pengerjaannya cepat selesai agar roda ekonomi dan mobilitas warga kembali normal," ujar salah seorang warga.

Sebelumnya, kerusakan Jembatan Titi Paya Roba menjadi keluhan masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai mengganggu akses kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas setiap hari.

Jembatan tersebut memiliki peran penting bagi warga Binjai Barat dan Binjai Utara.

Selain menjadi jalur penghubung antarkecamatan, akses ini juga digunakan masyarakat untuk menunjang kegiatan ekonomi dan aktivitas sehari-hari.

Dengan dimulainya perbaikan, Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas PUPR menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Warga menyambut baik perbaikan tersebut. Mereka berharap pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga jembatan bisa kembali digunakan secara optimal.

Masyarakat juga berharap hasil perbaikan dapat membuat jembatan lebih aman dan nyaman untuk dilalui serta mampu bertahan dalam jangka panjang.

Jembatan Titi Paya Roba selama ini menjadi salah satu akses utama yang menghubungkan wilayah Binjai Barat dan Binjai Utara.

Setiap hari, jalur tersebut dilalui ratusan kendaraan dan menjadi bagian penting dari aktivitas perekonomian masyarakat di kawasan tersebut.* (ad)