Ketegangan terjadi ketika massa yang sebelumnya berunjuk rasa di luar arena Muktamar berusaha masuk ke area Gedung Serba Guna (GSG). Aksi saling dorong dengan petugas keamanan kemudian pecah hingga pagar pembatas arena dan backdrop besar di depan gedung roboh.

Baca Juga:

• Viral Video Hercules di Lokasi Rusuh Disorot, GRIB Jaya Pasang Badan: Beliau Datang Justru untuk Bubarkan Massa Secara Damai!

Ketegangan kembali meningkat sekitar pukul 13.44 WIB. Ratusan massa berusaha merangsek menuju GSG yang berjarak sekitar 30 meter dari gerbang utama.

Massa yang terlibat protes diduga merupakan gabungan kader dan simpatisan NU yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap jalannya persidangan. Sebelumnya, sidang sempat diwarnai banyak interupsi sebelum memasuki waktu istirahat, salat, dan makan.

Di tengah kondisi tersebut, pengamanan terhadap kotak tabulasi Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) diperketat. Berdasarkan pantauan sekitar pukul 14.40 WIB, puluhan petugas keamanan dari panitia Muktamar bergerak mengawal kotak tersebut.

Kotak tabulasi AHWA yang akan dibawa ke arena sidang utama diangkut menggunakan mobil pikap. Tim Sigap dan Pagar Nusa membentuk barikade untuk mengelilingi kendaraan saat melintasi kerumunan massa di depan pintu masuk GSG.

Pengawalan dilakukan untuk menjaga jarak aman antara kendaraan pengangkut dokumen penting dengan massa yang masih berkumpul di sekitar akses masuk gedung.

Kotak tabulasi tersebut nantinya digunakan dalam tahapan penentuan pucuk pimpinan PBNU periode 2026-2031.

Pemicu utama gelombang protes adalah pembahasan tata tertib pemilihan, khususnya klausul iddah politik bagi calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

Iddah politik merupakan ketentuan masa tunggu bagi kader yang pernah menduduki jabatan politik praktis sebelum dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan tertinggi PBNU. Aturan tersebut berkaitan dengan ketentuan Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU mengenai larangan pimpinan tertinggi merangkap jabatan politik.

Sebelum kericuhan terjadi, Sidang Pleno III berjalan alot. Pimpinan sidang sempat menskors persidangan selama beberapa menit untuk membahas Pasal 3 dalam rancangan tata tertib.

Setelah sidang kembali dibuka, interupsi dari peserta masih berlanjut. Selain mempersoalkan aturan iddah politik, sebagian peserta juga meminta adanya pergantian pimpinan sidang.

Muktamar ke-35 NU juga sebelumnya menghasilkan perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Berdasarkan hasil voting dalam Sidang Pleno III, sebanyak 401 dari 552 suara sah menyetujui pemilihan Ketua Umum PBNU melalui mekanisme AHWA.

Sebanyak 150 suara memilih mempertahankan mekanisme pemilihan langsung, sedangkan satu suara dinyatakan tidak sah.

Dengan keputusan tersebut, sembilan ulama senior yang tergabung dalam AHWA tidak hanya memiliki mandat menentukan Rais Aam, tetapi juga ikut menetapkan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.

Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berharap seluruh tahapan Muktamar dapat diselesaikan sesuai jadwal.

"Mudah-mudahan hari Ahad, semuanya tuntas," kata Gus Ipul.

Di tengah dinamika Muktamar, sejumlah nama juga mulai muncul dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Tokoh NU Irfan Asy'ary Sudirman Wahid atau Gus Ipang Wahid menyebut Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, KH Imam Jazuli, menyatakan siap maju dalam pencalonan.

Gus Ipang mengatakan kesiapan tersebut didorong aspirasi dari sejumlah Pengurus Cabang (PC), Pengurus Wilayah (PW) hingga masukan para ulama yang tergabung dalam AHWA.* (k/dh)

Berdasarkan timestamp dalam video, peristiwa tersebut terjadi pada 27 Agustus 2026 sekitar pukul 20.52 WIB. Lokasi gerbang masuk tol yang terlihat dalam rekaman berada di kawasan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Baca Juga:

• Purbaya Tegaskan Rencana Pajak Jalan Tol dan Orang Kaya (HWI) Belum Akan Diterapkan dalam Waktu Dekat

Menanggapi hal tersebut, Jasa Marga menjelaskan bahwa pengelolaan lalu lintas di jalan tol selama aksi unjuk rasa dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika di lapangan.

"Jasa Marga menyatakan bahwa pengelolaan lalu lintas di jalan tol pada saat berlangsungnya aksi unjuk rasa 27 Agustus 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika situasi di lapangan," kata Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Plaza Tol Cililitan Jakarta, Widiyatmiko Nursejati, Minggu (30/8/2026).

Menurut Widiyatmiko, dalam kondisi lalu lintas yang dinamis, Jasa Marga memprioritaskan keamanan dan keselamatan pengguna jalan serta petugas operasional. Pengaturan juga dilakukan untuk menjaga kelancaran dan kondusivitas layanan jalan tol.

Selama aksi penyampaian pendapat berlangsung, Jasa Marga melakukan sejumlah langkah operasional untuk mengatur pergerakan kendaraan.

Langkah tersebut mencakup pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas, baik bagi kendaraan yang hendak menuju Jalan Tol Dalam Kota Cawang-Tomang-Pluit maupun kendaraan yang sudah berada di dalam tol.

"Termasuk pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas, baik terhadap kendaraan yang hendak menuju Jalan Tol Dalam Kota (Cawang-Tomang-Pluit) maupun kendaraan yang telah berada di dalam jalan tol, untuk menghindari titik yang menjadi pusat kegiatan," ujarnya.

Selain pengaturan arus, Jasa Marga juga melakukan penutupan sementara terhadap 10 gerbang tol. Pengalihan arus juga diterapkan pada sedikitnya tiga gerbang tol yang menuju Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit.

Jasa Marga menegaskan seluruh pengaturan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan selama aksi demonstrasi berlangsung.* (oz/dh)

Sudaryono menegaskan BGN tidak pernah memberikan kewenangan kepada pihak mana pun untuk meminta uang, membuka atau memfasilitasi operasional SPPG dengan mengatasnamakan pimpinan lembaga.

Baca Juga:

• Rakyat Jangan Cuma Jadi Objek Pasar, NU Desak Koperasi Merah Putih Direformasi Total

Menurut Sudaryono, modus tersebut dilakukan dengan menawarkan bantuan agar dapur SPPG yang belum beroperasi bisa segera berjalan. Dia memastikan tawaran semacam itu merupakan penipuan.

"Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan saya, ibu wakil kepala (waka) atau pak waka, atau pimpinan siapapun yang memberikan iming-iming bahwa nanti akan dibantu dapur-dapur yang belum beroperasi untuk segera beroperasi. Saya pastikan itu bohong dan itu adalah tindak pidana penipuan," tegasnya.

Karena itu, BGN meminta pihak yang menjadi korban segera melaporkan dugaan penipuan tersebut kepada kepolisian agar dapat diproses secara hukum.

Selain persoalan pungutan ilegal, Sudaryono juga menekankan pentingnya kedisiplinan kepala SPPG dalam menjalankan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, kepala SPPG harus berada di dapur sejak pukul 02.00 WIB untuk memastikan proses produksi dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) berjalan dengan baik.

Sudaryono mengatakan sejumlah kejadian fatal dan kasus keracunan makanan ditemukan berkaitan dengan ketidakdisiplinan SPPG dalam menjalankan SOP. Dalam beberapa temuan, kepala SPPG bahkan disebut tidak berada di lokasi saat operasional berlangsung.

"Dan beberapa temuan itu bahkan ada yang kepala SPPG-nya tidak berada di tempat. Dia kan pemimpin di dapur itu, harus memastikan SOP dijalankan," ujarnya.

BGN telah mengeluarkan surat edaran terkait jam operasional kepala SPPG. Untuk kepala SPPG berstatus ASN maupun PPPK, waktu kerja ditetapkan mengikuti jam operasional dapur, yakni pukul 02.00 hingga 08.00 WIB. Selain itu, terdapat tambahan dua jam pada sore hari untuk penerimaan bahan baku.

Sudaryono juga mengingatkan seluruh kepala SPPG wajib menjalankan SOP mulai dari penyimpanan bahan makanan, penggunaan sarung tangan saat memantau proses memasak hingga pemorsian, serta penggunaan penutup kepala untuk menjaga kebersihan dan higienitas.

Dia menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap kepala SPPG yang tidak menjalankan kewajibannya. Kepala SPPG yang tidak hadir di dapur selama 10 hari berturut-turut bahkan terancam diberhentikan secara tidak hormat.* (an/dh)

Otoritas Penanggulangan Bencana Nepal pada Minggu (30/8/2026) melaporkan sedikitnya 734 orang meninggal dunia dan 2.498 orang masih hilang di wilayah Nepal. Operasi pencarian dan penyelamatan telah memasuki hari kelima sejak bencana menerjang kawasan tersebut pada Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Emas Antam Mandek di Rp2,67 Juta, Segini Selisih Harga Beli dan Buyback-nya

Angka tersebut masih berpotensi berubah seiring proses pencarian, evakuasi, dan pendataan korban yang terus dilakukan oleh tim di lapangan.

Selain warga lokal, ratusan warga negara asing juga masuk dalam daftar orang yang belum ditemukan di Nepal. Otoritas bencana Nepal mencatat 589 warga negara asing masih hilang, meningkat dari laporan sebelumnya yang mencatat 517 orang.

Selain wisatawan, sebanyak 933 pekerja proyek pembangkit listrik tenaga air juga masuk dalam daftar orang hilang. Proyek-proyek tersebut berada di sepanjang aliran sungai yang diterjang banjir.

Hingga Minggu, tim penyelamat telah mengevakuasi 8.186 orang di Nepal, termasuk 227 warga negara asing.

Sementara itu, otoritas India melaporkan menemukan tujuh jenazah dari sungai yang mengalir dari Nepal. Ketujuh jenazah diduga merupakan korban banjir, tetapi belum dimasukkan dalam perhitungan resmi korban tewas.

Data warga negara asing yang hilang berasal dari sejumlah sumber dan belum sepenuhnya seragam. Nepal Tourism Board pada Jumat (28/8/2026) mencatat ratusan wisatawan dari berbagai negara masih belum ditemukan.

Data tersebut antara lain mencatat 149 warga Nepal, 98 warga India, 65 warga Amerika Serikat, 61 warga Ukraina dan 51 warga Malaysia masih dalam daftar pencarian. Selain itu terdapat 42 warga Australia, 33 warga Inggris, 29 warga Latvia, 25 warga Kanada, sembilan warga Korea Selatan, sembilan warga Singapura, delapan warga Jerman dan sembilan warga Rusia.

China juga melaporkan adanya warga negara asing yang masih hilang di wilayah Tibet. Sedikitnya 261 warga negara asing masuk dalam daftar pencarian, termasuk 104 warga Nepal, 49 warga India, 18 warga Amerika Serikat dan 15 warga Inggris.

Perbedaan angka tersebut terjadi karena proses pendataan korban masih berlangsung. Sebagian orang yang sebelumnya dilaporkan hilang juga kemungkinan telah ditemukan atau berhasil menghubungi keluarga mereka.

Banjir bandang dan tanah longsor menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu (26/8/2026). Arus deras menerjang sejumlah wilayah di sepanjang sungai dan merusak berbagai infrastruktur, termasuk kawasan proyek pembangkit listrik tenaga air.

Besarnya dampak bencana membuat proses pencarian korban menghadapi medan yang sulit. Tim penyelamat masih dikerahkan untuk mencari ribuan orang yang belum diketahui keberadaannya.

Otoritas Nepal memperkirakan jumlah korban tewas dan hilang masih dapat berubah seiring berlangsungnya operasi pencarian dan proses pendataan di lapangan.* (k/dh)

Penegasan tersebut disampaikan Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat (Aspers Kasad) Mayjen TNI I Wayan Suarjana dalam amanat yang dibacakan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin saat memimpin Sidang Sub Panpus Penerimaan Caba PK TNI AD Gel III TA 2026 di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Sampah Jadi Energi! TNI AD dan Pemda Kompak Terapkan Teknologi Pirolisis

"Penentuan calon tidak hanya mempertimbangkan kemampuan fisik dan akademik, tetapi juga karakter, ketangguhan, serta loyalitas peserta," tegasnya.

Dalam proses seleksi, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian. Karakter calon prajurit mencakup integritas, disiplin dan etika sebagai dasar pembentukan kepribadian.

Ketangguhan mental dan fisik juga menjadi bagian penting untuk memastikan calon mampu mengikuti pendidikan serta menghadapi tugas dan penugasan setelah menjadi prajurit.

Sementara itu, loyalitas diarahkan pada komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan institusi TNI AD. Kemampuan akademik dan fisik tetap diuji, namun penilaiannya diseimbangkan dengan aspek kepribadian peserta.

TNI AD juga mendorong penguatan sistem rekrutmen dengan memanfaatkan teknologi digital. Sistem tersebut diharapkan diterapkan mulai dari proses pendaftaran, pelaksanaan tes hingga pengumuman hasil.

Pemanfaatan teknologi berbasis data dinilai dapat membantu membuat proses seleksi lebih akurat dan modern sekaligus mempersempit celah terjadinya kecurangan.

"Prinsip keadilan dan kebutuhan organisasi menjadi pertimbangan utama. Setiap peserta diberikan ruang dan kesempatan yang setara sepanjang memenuhi persyaratan," jelas I Wayan.

Selain hasil seleksi, kesiapan calon mengikuti pendidikan juga menjadi perhatian. Faktor tersebut meliputi kondisi kesehatan, kesiapan mental serta kesiapan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan.

Pengelolaan data peserta juga diminta dilakukan secara teliti. Setiap informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan harus dipastikan akurat agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penerimaan.

Pengumuman hasil seleksi juga diharapkan dapat dilakukan tepat waktu setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan penilaian selesai.

Hasil seleksi dari Kodam IV/Diponegoro selanjutnya akan dikirimkan ke Mabesad untuk menjalani proses verifikasi di tingkat pusat. Hasil akhir rekrutmen baru akan diumumkan secara resmi setelah seluruh tahapan tersebut selesai.

Melalui proses seleksi tersebut, TNI AD berharap dapat memperoleh calon Bintara yang tidak hanya memiliki kemampuan fisik dan akademik, tetapi juga mempunyai karakter kuat, mental tangguh dan loyalitas tinggi terhadap bangsa serta institusi.* (dh)

Para anggota TNI tampak berupaya menahan diri dan saling melindungi agar tidak terprovokasi dalam keributan tersebut.

Baca Juga:

• Kantor Kesbangpol Tanjung Jabung Timur Memprihatinkan, Teras Roboh Timpa Motor Warga

"Para Tumenggung akan menyerahkan para pelaku pengeroyokan ke proses hukum, bukan ke TNI," kata Nyamin saat dikonfirmasi, Minggu (30/8/2026).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menjelaskan keributan tersebut terjadi pada Jumat (28/8/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.

Menurut Erlan, peristiwa bermula ketika kelompok masyarakat pedalaman membawa tandan buah segar (TBS) sawit dari area inti satu milik perusahaan PT SAL.

Sejumlah anggota TNI yang melihat aktivitas tersebut kemudian menegur mereka dan meminta TBS sawit yang telah dipanen ditinggalkan.

"Tetapi kelompok tersebut tidak mau, kemudian cekcok dan terjadi keributan," kata Erlan.

Keributan tersebut kemudian berkembang menjadi aksi penyerangan terhadap sejumlah anggota TNI. Peristiwa itu selanjutnya terekam dalam video dan beredar luas di media sosial.

Erlan mengatakan perkara tersebut telah dilaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum.

"Sudah ada LP-nya," ujarnya.

Polda Jambi kini menangani laporan tersebut untuk mendalami rangkaian kejadian serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan terhadap anggota TNI.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Zulfian saat menyambut kedatangan Jokowi dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul ke-8 Al-Maghfurlah KH Musyafa Ali di Pondok Pesantren Al-Falah, Somalangu, Kebumen, Sabtu (29/8/2026).

Baca Juga:

• "Jabatan Itu Cuma Sampingan", Jokowi Bagikan 3 Petuah Jawa soal Kuasa, Pintar, dan Kecepatan

Zulfian mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Meski demikian, dia meyakini Jokowi memiliki ketulusan dan energi kebaikan dalam membangun Indonesia.

Menurut Zulfian, berbagai tudingan dan serangan yang dialamatkan kepada Jokowi tidak seharusnya dibalas dengan kebencian. Dia mengibaratkan pihak yang menyerang Jokowi seperti seseorang yang meludahi matahari.

"Ketika meludahi matahari, tidak akan pernah ludah itu sampai ke matahari. Justru akan kembali ke orang yang meludahi matahari," ujarnya.

Zulfian menilai Jokowi selama ini tidak mudah terpancing oleh kritik maupun serangan yang datang kepadanya. Dia juga mengaku jarang melihat Jokowi memaki, menghardik atau melontarkan kata-kata kasar kepada pihak lain.

"Kami melihat Pak Jokowi tulus untuk Indonesia," katanya.

Menurut Zulfian, sikap tersebut menjadi salah satu alasan Jokowi masih mendapat perhatian masyarakat meski telah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dia juga menilai Jokowi dapat memberikan teladan melalui sikap dalam kesehariannya.

"Setahu saya, beliau tidak pernah marah ataupun berkata-kata kotor, mengucapkan sumpah serapah kepada siapa pun. Beliau adalah teladan," ujar Zulfian.

Dalam kesempatan yang sama, Zulfian menyampaikan tiga petuah Jawa yang menurutnya mengandung pesan tentang kerendahan hati dan cara seseorang menggunakan kelebihan yang dimiliki.

"Lamun sira sekti, aja mateni. Lamun sira banter, aja ndisiki. Lamun sira pinter, aja minteri," katanya.

Petuah tersebut mengajarkan bahwa seseorang yang memiliki kekuatan, kecepatan maupun kecerdasan tidak seharusnya menggunakan kelebihannya untuk menindas, meninggalkan atau merendahkan orang lain.

Zulfian juga mengajak para jemaah mendoakan kesehatan dan kesuksesan Jokowi. Dia berharap mantan Wali Kota Solo tersebut terus memberikan teladan dan menjadi guru bangsa bagi masyarakat Indonesia.

"Kita doakan semoga beliau selalu sehat, sukses selalu dalam menjadi guru bangsa yang tanpa lelah mencintai Nusantara," ujar Zulfian.

Sementara itu, Jokowi juga menyampaikan tiga petuah Jawa saat menghadiri kegiatan tersebut. Pesan itu berkaitan dengan cara seseorang menggunakan kekuatan, kepandaian dan kemampuan yang dimilikinya.

Jokowi mengingatkan agar kelebihan tidak digunakan untuk menjatuhkan, menyombongkan diri maupun mendahului orang lain.

Ketiga petuah tersebut yakni "Lamun siro sekti, ojo mateni", "Lamun siro pinter, ojo minteri", dan "Lamun siro banter, ojo disiki".

Menurut Jokowi, pesan tersebut masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini yang menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman.

"Meskipun kamu sakti, jangan suka menjatuhkan atau membunuh. Jangan kita punya kekuasaan yang besar, kemudian kita pakai untuk menjatuhkan orang. Itu hal yang tidak baik," kata Jokowi.* (k/dh)

"Saya mengajak seluruh komponen masyarakat bersikap tenang pasca demo 27 Agustus yang lalu. Saya berterima kasih dan mengapresiasi para pedemo yang datang dari Pati dan daerah lain, serta para mahasiswa yang telah melakukan demo secara damai guna menghindari terjadinya kerusuhan dalam demo 27 Agustus 2025 setahun yang lalu," kata Yusril, Minggu (30/8/2026).

Baca Juga:

• Kasus Bambang Tewas dan Fatur Dikeroyok Masih Didalami Polisi, Yusril Buka Suara

Menurut Yusril, aparat penegak hukum saat ini belum menuduh pihak tertentu terlibat dalam kasus tersebut, baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat (ormas).

"Aparat kini telah melakukan pendalaman untuk sampai pada kesimpulan siapa yang menyuruh, yang menggerakkan dan melakukan penganiayaan. Mereka inilah yang nanti akan diambil langkah penegakan hukum yang tegas," ujarnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026) berujung kericuhan pada sore hingga malam hari.

Kericuhan juga terjadi di kawasan bawah Flyover Slipi. Sejumlah orang dilaporkan melakukan perusakan fasilitas umum dan membakar ban di tengah jalan.

Polisi kemudian menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa di sekitar pos polisi Slipi. Pos polisi yang berada di persimpangan kawasan tersebut kemudian terbakar dan mengalami kerusakan parah.

Bagian dalam pos polisi dilaporkan menyisakan besi, pecahan kaca dan abu setelah terbakar.

Kericuhan kembali terjadi pada Jumat (28/8/2026) di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat. Dua sepeda motor dibakar di tengah jalan, tepat di dekat Menara BNI Pejompongan sekitar pukul 19.00 WIB.

Yusril meminta masyarakat tidak mengambil kesimpulan sendiri terkait pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dia menegaskan aparat masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak yang menyuruh, menggerakkan maupun melakukan penganiayaan.* (k/dh)

Divisi Hukum DPP GRIB Jaya Wilson Colling mengatakan kehadiran Hercules bukan untuk memperkeruh suasana ataupun terlibat dalam benturan fisik. Menurutnya, Hercules berada di lokasi dalam rangka memantau keadaan dan menjaga situasi tetap kondusif.

Baca Juga:

• Sejumlah Orang Ditahan Jelang Aksi Demo 27 Agustus di Jakarta, Menkopolkam Buka Suara

Wilson mengatakan kehadiran Hercules merupakan bagian dari upaya persuasif. Dia menegaskan tidak ada tujuan untuk melakukan provokasi maupun terlibat dalam kerusuhan.

"Kehadiran tersebut merupakan bagian dari upaya persuasif untuk memantau keadaan dan menjaga kondusivitas lingkungan, bukan untuk memperkeruh keadaan, melakukan provokasi, ataupun terlibat dalam benturan fisik," tegasnya.

Terkait video yang memperlihatkan Hercules mengajak massa atau masyarakat meninggalkan lokasi, Wilson meminta rekaman tersebut dilihat secara utuh. Menurutnya, ajakan untuk pulang justru merupakan bentuk imbauan agar masyarakat meninggalkan lokasi secara tertib ketika kondisi sudah tidak kondusif.

"Ajakan untuk membubarkan diri secara damai merupakan tindakan preventif yang secara rasional dapat diarahkan untuk mencegah konflik yang lebih besar," katanya.

GRIB Jaya juga menyoroti munculnya narasi di media sosial yang dinilai menggunakan potongan video untuk membangun kesan seolah-olah kehadiran seseorang di lokasi menunjukkan keterlibatan dalam kerusuhan.

Wilson menilai keberadaan seseorang di sebuah lokasi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan dalam tindak pidana. Menurutnya, seluruh rekaman, kronologi, keterangan saksi, alat bukti lainnya, serta tindakan konkret setiap orang harus diperiksa sebelum kesimpulan dibuat.

"Tidak tepat apabila sebuah potongan video langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan pidana tanpa terlebih dahulu memeriksa keseluruhan rekaman, kronologi, saksi, alat bukti lain, serta tindakan konkret masing-masing orang," jelas Wilson.

Karena itu, GRIB Jaya meminta masyarakat berhati-hati dalam menyikapi informasi maupun potongan video yang beredar terkait kericuhan tersebut. Wilson menegaskan keberadaan seseorang di lokasi tidak otomatis berarti orang tersebut terlibat dalam kerusuhan.

Begitu pula dengan ajakan untuk meninggalkan lokasi. Menurut Wilson, seruan tersebut tidak semestinya langsung dianggap sebagai bentuk provokasi tanpa melihat konteks keseluruhan peristiwa.

"Dalam hukum, yang dinilai bukan sekadar siapa yang terlihat, tetapi apa yang dilakukan, apa maksudnya, apa akibatnya, dan apa bukti yang menghubungkan tindakan tersebut dengan suatu tindak pidana," tandas Wilson.* (oz/dh)

Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengingatkan agar target waktu tersebut tidak membuat pembahasan RUU dilakukan secara terburu-buru dan mengorbankan substansi perlindungan bagi pekerja.

Baca Juga:

• Ini Alasan Jepang Kirim 3 Helikopter dan 600 Personel ke Karhutla Kalimantan

"Sikap KSP-PB dan KSPI tegas: RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tetap harus disahkan pada Oktober 2026 dan harus diupayakan sekeras-kerasnya. Tetapi jangan karena mengejar waktu dua bulan, isi undang-undangnya justru buruk dan merugikan buruh," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (30/8/2026).

Dia menilai kata "perlindungan" dalam nama RUU tersebut harus diwujudkan dalam aturan yang benar-benar memberikan kepastian bagi pekerja. Perlindungan dinilai harus diberikan sejak seseorang belum memasuki hubungan kerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir.

Said menyebut setidaknya ada 10 kelompok persoalan yang harus mendapat perhatian dalam pembahasan RUU tersebut.

Pertama, aturan mengenai upah harus menjamin penghasilan yang layak bagi pekerja. Buruh menolak kebijakan pengupahan yang dinilai hanya berorientasi pada upah murah.

Kedua, pemutusan hubungan kerja (PHK) diminta ditempatkan sebagai langkah terakhir. Prosedur PHK harus dilakukan secara adil dan tidak dibuat semakin mudah bagi perusahaan.

Ketiga, serikat pekerja menyoroti aturan pesangon. KSPI menolak ketentuan pesangon sebesar 0,5 kali sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Buruh meminta pesangon sekurang-kurangnya satu kali ketentuan dan tidak dicicil karena menjadi pengganti pendapatan ketika pekerja kehilangan pekerjaan.

Keempat, aturan outsourcing atau alih daya diminta dihapus atau dibatasi secara ketat sesuai Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023. KSPI mengusulkan outsourcing hanya untuk empat pekerjaan penunjang, yakni pengemudi, petugas keamanan, layanan kebersihan, dan katering.

Untuk pekerjaan penunjang di sektor perminyakan serta pengaturan outsourcing di BUMN, serikat pekerja mengusulkan ketentuan khusus, termasuk pembentukan anak perusahaan.

Kelima, pekerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diminta memiliki batas yang jelas. KSPI mengusulkan ketentuan batas keseluruhan PKWT paling lama lima tahun serta meminta praktik kontrak sangat pendek dan berulang dicegah.

Keenam, tenaga kerja asing (TKA) diminta dibatasi untuk pekerja dengan keterampilan tinggi dengan masa kerja maksimal tiga tahun. Serikat pekerja juga meminta adanya kewajiban transfer pengetahuan, teknologi, dan pekerjaan kepada tenaga kerja Indonesia.

Ketujuh, ketentuan waktu kerja dan istirahat juga menjadi perhatian. Prinsip 40 jam kerja per minggu diminta tetap dipertahankan, dengan pola delapan jam per hari selama lima hari kerja atau tujuh jam per hari selama enam hari kerja. Pekerjaan di luar ketentuan tersebut harus dihitung sebagai lembur.

KSPI juga meminta hak istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun dipulihkan dan dijamin.

Kedelapan, buruh meminta pelanggaran terhadap hak normatif pekerja diberikan sanksi tegas. Salah satunya terhadap perusahaan yang tidak membayar upah minimum maupun pesangon.

Kesembilan, cakupan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diminta diperluas, termasuk bagi pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. JKP diharapkan dikembangkan menjadi skema perlindungan pengangguran yang lebih kuat dengan kontribusi pengusaha dan manfaat yang mampu menopang pekerja setelah terkena PHK.

Kesepuluh, perlindungan bagi pekerja kontrak dan outsourcing setelah PHK juga diminta diperkuat. Serikat pekerja mengusulkan adanya kompensasi yang setara dengan fungsi pesangon, misalnya satu tahun masa kerja dihitung satu bulan upah, dengan manfaat hingga sembilan bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih.

Said menegaskan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan harus mengejar tenggat Oktober 2026 sekaligus memastikan aturan yang lahir benar-benar memberikan perlindungan bagi pekerja.* (d/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Sumut Muhammad Suib mengatakan data tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 342 Tahun 2025.

Baca Juga:

• Api Anantakupa Tak Pernah Padam! 250 Eks Pegawai Deppen Sumut Tumpah Ruah Lepas Rindu dan Perkuat Kolaborasi

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut menyiapkan Program Kampung Kreatif Sumut Berkah (KKSB). Program ini ditujukan untuk menjawab keterbatasan pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan.

Suib mengatakan selama ini pembangunan di sejumlah wilayah masih dilakukan secara parsial. Kondisi tersebut dinilai membuat dampak pembangunan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat belum optimal.

"Dengan program ini pembangunan tidak lagi bersifat parsial, tetapi menggunakan pendekatan area based development atau pembangunan kawasan yang terintegrasi," jelasnya.

Menurut Suib, pendekatan tersebut memungkinkan pembangunan dilakukan secara menyeluruh pada satu kawasan, seperti satu dusun atau kawasan wisata. Dengan demikian, potensi alam dan ekonomi masyarakat diharapkan dapat dikembangkan lebih maksimal.

Selain pembangunan fisik, KKSB menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pendekatan community driven. Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat identitas dan kreativitas lokal sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga membuat kawasan menjadi lebih produktif.

Pemprov Sumut nantinya akan memberikan bantuan keuangan khusus yang disalurkan melalui pemerintah kabupaten dan kota untuk kawasan yang terpilih. Bantuan tersebut tidak dapat dialihkan untuk program lain.

"Bantuan keuangan khusus ini tak tanggung nilainya minimal Rp5 hingga maksimal Rp50 miliar per kawasan," terang Suib.

Intervensi melalui KKSB dirancang secara terpadu dan melibatkan berbagai sektor. Program tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 2027.

Dalam prosesnya, sebanyak 19 organisasi perangkat daerah (OPD) dan satu tenaga ahli dari kalangan akademisi akan terlibat dalam tim penjaringan proposal dari kabupaten dan kota.

Masing-masing kepala daerah akan mengirimkan satu calon penerima bantuan KKSB kepada Gubernur Sumut. Proposal yang masuk akan dinilai berdasarkan indikator dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Tim selanjutnya akan melakukan verifikasi faktual ke lapangan sebelum menentukan desa atau kawasan yang dinilai layak menerima bantuan.

"Kita sudah membuat timelinenya 1 Juli hingga 5 September 2026, tim penjaringan akan menerima proposal kemudian melakukan verifikasi dan penilaian dan tanggal 28 Oktober Gubernur akan menetapkan desa yang terpilih menerima bantuan. Januari 2027 pelaksanaan program yang nantinya akan diawasi oleh tim Pemprov Sumut," kata Suib.* (ds/dh)

Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan keputusan pengerahan Unit Japan Disaster Relief (JDR) dari Pasukan Bela Diri Jepang diambil pada 28 Agustus 2026 untuk membantu operasi pemadaman kebakaran di Indonesia.

Baca Juga:

• Lima Pekan Terjebak Kabut Asap, Ribuan Warga Pontianak Gelar Salat Istisqa Minta Hujan Turun

Bantuan tersebut diberikan sebagai respons terhadap dampak karhutla yang terjadi di Kalimantan. Unit bantuan dari Pasukan Bela Diri Jepang atau Japan Self-Defense Forces (JSDF) akan diberangkatkan setelah seluruh persiapan yang diperlukan selesai dilakukan.

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan Jepang akan mengerahkan tiga helikopter angkut CH-47 milik Ground Self-Defense Force (GSDF) untuk mendukung operasi pemadaman karhutla di Indonesia.

Pengerahan tersebut menjadi operasi pemadaman kebakaran pertama yang dilakukan Pasukan Bela Diri Jepang di luar negeri. Kementerian Pertahanan Jepang memperkirakan sekitar 600 personel akan terlibat dalam misi bantuan tersebut.

Tiga helikopter CH-47 itu akan dibawa menggunakan kapal angkut milik Maritime Self-Defense Force (MSDF), JS Kunisaki. Kapal tersebut dijadwalkan segera bertolak menuju Indonesia.

"Jepang akan melakukan segala upaya untuk membantu mencegah semakin meluasnya dampak kerusakan," kata Koizumi kepada wartawan, Jumat.

Keputusan Jepang memberikan bantuan disebut bermula dari permintaan pemerintah Indonesia untuk membantu menangani karhutla. Pemerintah Jepang kemudian membahas berbagai bentuk dukungan yang dapat diberikan sebelum memutuskan pengerahan personel dan peralatan.

Koizumi selanjutnya memerintahkan Komandan Komando Operasi Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang untuk menjalankan misi bantuan tersebut pada Jumat.

Pengerahan bantuan juga dilakukan hanya beberapa hari setelah menteri pertahanan Jepang, Australia, dan Indonesia menggelar pertemuan trilateral pertama pada Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan kerja sama pertahanan ketiga negara di tengah meningkatnya perhatian terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.* (k/dh)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan penyelidikan masih berlangsung. Hingga kini, belum ada kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam kedua kasus tersebut.

Baca Juga:

• Mabuk Berat & Bawa Sajam, Ulah Nekat Sopir Pikap Asal Jember Terobos Gerbang DPR Berujung Borgol Polisi

Yusril mengatakan aparat penegak hukum masih mengumpulkan informasi dan fakta terkait peristiwa yang terjadi di lapangan. Untuk sementara, kasus tersebut dilihat sebagai bentrokan yang melibatkan kelompok-kelompok warga masyarakat.

"Masih butuh waktu lakukan pendalaman dengan menghimpun informasi dan fakta yang terjadi di lapangan," ujarnya.

Meski demikian, Yusril berharap proses penyelidikan dapat mengungkap pihak yang melakukan penganiayaan dan menyebabkan jatuhnya korban. Dia meminta pelaku yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyelidiki kasus pengeroyokan yang menyebabkan Bambang Setyawan (59) meninggal dunia dalam kericuhan di kawasan Pejompongan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanudin mengatakan polisi masih mengumpulkan fakta hukum dari lokasi kejadian.

"Kami sedang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan yang kami peroleh," kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (28/8/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan petugas sempat mengevakuasi Bambang setelah menerima laporan adanya pengeroyokan. Namun, evakuasi tidak dapat langsung dilakukan karena situasi di lokasi masih belum kondusif.

Setelah kondisi dinilai lebih aman, Bidokes Polda Metro Jaya mengevakuasi Bambang yang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Bambang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mintoharjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Namun, setibanya di rumah sakit, Bambang dinyatakan telah meninggal dunia.

Jenazah Bambang selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani proses identifikasi dan visum. Dalam proses tersebut, pemeriksaan organ dalam untuk mengetahui penyebab kematian tidak dilakukan atas permintaan keluarga.

Sementara itu, Faturrohman (18), siswa kelas 12 Madrasah Aliyah, mengaku menjadi korban pengeroyokan massa tak dikenal setelah aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026).

Fatur mengaku diseret dari sebuah gang di dekat rumahnya di kawasan Pejompongan. Dia kemudian dikeroyok hingga mengalami lebam di wajah dan dipaksa mengaku sebagai provokator.

Setelah dianiaya, Fatur dibawa ke Gedung DPR/MPR RI dan kemudian ke Mapolda Metro Jaya sebelum akhirnya dipulangkan.* (k/dh)

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan desil menunjukkan posisi suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya dalam pemeringkatan kesejahteraan. Karena itu, angka desil tidak bisa diartikan secara langsung sebagai ukuran kemiskinan, pendapatan, maupun kekayaan keluarga.

Baca Juga:

• Rupiah Stagnan Sepekan, Pekan Depan Diramal Fluktuatif di Rp17.600-17.900

Dalam DTSEN, keluarga dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Setiap kelompok mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Meski demikian, keluarga yang berada dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, atau kondisi sosial ekonomi yang identik.

BPS tidak menentukan desil hanya berdasarkan satu indikator seperti penghasilan, kepemilikan barang, daya listrik, maupun jenis pekerjaan. Penilaian dilakukan dengan melihat berbagai karakteristik secara bersamaan.

Beberapa variabel yang digunakan meliputi kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya serta konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kondisi kesehatan hingga keberadaan penyandang disabilitas.

Seluruh karakteristik tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT). Metode ini digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.

Menurut BPS, metode PMT banyak digunakan secara internasional, terutama ketika data pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diverifikasi secara lengkap. Karena itu, satu kondisi tertentu tidak secara otomatis menentukan posisi desil sebuah keluarga.

DTSEN sendiri menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam perencanaan, penetapan sasaran dan evaluasi berbagai program perlindungan sosial serta kebijakan agar lebih tepat sasaran. Pemanfaatan DTSEN secara nasional diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Dalam penerapannya, BPS bertugas menyusun dan mengelola basis data. Sementara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berperan sebagai penyedia sumber data serta mendukung proses pemutakhiran.

DTSEN pada awalnya dibentuk melalui integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Basis data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif dan disinkronkan dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

BPS menegaskan posisi desil bersifat dinamis. Perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga maupun posisi relatif terhadap keluarga lain dapat menyebabkan perubahan desil.

Karena itu, pembaruan DTSEN dilakukan secara berkala melalui data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan data kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan hingga laporan masyarakat.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta rekaman individu dan 95,98 juta rekaman keluarga.

Masyarakat yang menemukan data sosial ekonomi dirinya atau keluarganya tidak sesuai kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi pemerintah. Pengajuan dapat dilakukan melalui Cek Bansos, aplikasi SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta portal Cek DTSEN.

BPS mengingatkan pengajuan pembaruan tidak otomatis membuat posisi desil langsung berubah. Data yang diajukan tetap harus melalui proses verifikasi dan penghitungan ulang sesuai metodologi yang berlaku.

"BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut," ujar Amalia.* (in/dh)

Salat istisqa dimulai sekitar pukul 07.00 WIB. Kegiatan tersebut merupakan inisiatif bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kalimantan Barat, Masjid Raya Mujahidin, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat.

Baca Juga:

• Awas! Main-main Bakar Hutan Siap Dibui 15 Tahun, Polres Aceh Timur Keluarkan Warning Keras Tanpa Kompromi

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kualitas udara di Kota Pontianak berada pada level berbahaya selama empat hari terakhir berdasarkan hasil pemantauan.

Pemerintah Kota Pontianak pun mengimbau masyarakat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menghindari dampak kabut asap.

"Yang penting kita sudah tetapkan darurat asap, kita siapkan posko-posko penanganan darurat di pusat-pusat kota dan rumah sakit," kata Edi.

Selain menetapkan status darurat asap, Pemkot Pontianak juga melakukan sejumlah langkah penanganan. Kegiatan belajar-mengajar di sekolah masih diliburkan hingga kondisi kualitas udara membaik.

Sementara itu, pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak tetap berjalan. Aktivitas pegawai dilakukan di dalam ruangan selama kondisi udara belum kembali normal.

Kabut asap karhutla yang menyelimuti Pontianak telah memasuki pekan kelima atau berlangsung lebih dari satu bulan. Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap hujan segera turun untuk membantu membersihkan udara dari asap.

Warga juga berharap kualitas udara dapat kembali normal sehingga berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan, dapat berjalan seperti biasa.* (km/dh)

JOMBANG - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan Koperasi Merah Putih agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Evaluasi dinilai penting supaya koperasi tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan administratif, tetapi mampu memberdayakan masyarakat.

Rekomendasi tersebut ditetapkan dalam Sidang Pleno Pengesahan Hasil Sidang Komisi Rekomendasi Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026).

Baca Juga:

• Voting Alot hingga Dini Hari, Muktamar NU Sepakati Mekanisme AHWA

Dalam rekomendasinya, NU menilai pemberdayaan ekonomi rakyat perlu diperkuat melalui koperasi berbasis komunitas yang inklusif dan memiliki daya saing. Penguatan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah program ekonomi pemerintah yang tengah berjalan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ahmad Suaedy mengatakan evaluasi terhadap Koperasi Merah Putih dibutuhkan agar koperasi dapat menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat.

"Agar rakyat tidak hanya menjadi objek pasar, melainkan menjadi pemilik, pelaku, sekaligus penerima manfaat utama pembangunan ekonomi," ujar Ahmad saat membacakan rekomendasi.

NU kemudian merekomendasikan perubahan orientasi Koperasi Merah Putih dari pendekatan administratif dan teknis menjadi berbasis komunitas masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, kelompok tani, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pesantren serta komunitas ekonomi rakyat lainnya diharapkan dapat masuk dalam ekosistem koperasi desa.

Muktamar ke-35 NU juga meminta pemerintah memberikan afirmasi terhadap pengembangan koperasi pesantren. Dukungan tersebut meliputi kemudahan regulasi, akses permodalan, pendampingan hingga keterhubungan dengan berbagai program ekonomi nasional.

Menurut NU, dukungan terhadap koperasi pesantren diperlukan agar pesantren dapat menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Di sisi lain, NU meminta pemerintah tidak menyeragamkan pembentukan maupun pengembangan koperasi desa. Pengelolaan koperasi dinilai perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

"Pemerintah memberi kesempatan kepada koperasi-koperasi itu berdasarkan potensi di daerah masing-masing. Tidak seragam, agar tumbuh berkembang dari bawah," tegas Ahmad.

Dengan pengembangan yang disesuaikan dengan potensi lokal, koperasi desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing di tengah persaingan ekonomi yang semakin besar.* (k/dh)

Penggerebekan dilakukan pada Rabu (26/8/2026) setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas jual beli dan penggunaan narkoba di lokasi tersebut.

Baca Juga:

• Modus Licik Pura-Pura Tolong Korban Disabilitas Lalu Sikat Motor, Spesialis 42 TKP di Sumut Berakhir Timah Panas

Selain SN, polisi juga menangkap pria berinisial MF (49) yang diduga sebagai pengedar. Empat pria lainnya yakni WH (29), AL (20), JL (25), dan SL (26) turut diamankan karena diduga sebagai pengguna narkoba.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang menyebut rumah tersebut kerap menjadi lokasi transaksi narkoba.

"Berdasarkan informasi dari masyarakat, kami menggerebek salah satu rumah yang jadi tempat jual beli narkoba," kata Rafli, Sabtu (29/8/2026).

Dari lokasi tersebut, polisi menemukan 40 paket sabu-sabu dan alat hisap narkoba. Operasi itu merupakan bagian dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Polisi menyebut rumah tersebut diduga beroperasi selama 24 jam. Setelah para pelaku diamankan, lokasi yang digunakan sebagai lapak narkoba kemudian dihancurkan.

Polisi juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan di lokasi tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mencegah lokasi kembali digunakan sebagai tempat transaksi maupun konsumsi narkoba.

"Tempat ini akan kami awasi, dan penggerebekan serupa akan kami lakukan jika kembali ditemukan praktik jual beli narkoba. Pelaku narkoba bisa saja berpindah tempat, namun kami pastikan akan kami ungkap untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa," tegas Rafli.

Dalam penggerebekan terpisah di Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, polisi juga membubarkan lapak yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu.

Saat petugas melakukan penyergapan sekitar pukul 02.00 WIB, para pengguna dan pengedar melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai.

Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Iptu Poltak Tambunan mengatakan petugas menemukan tiga lapak konsumsi narkoba di lokasi tersebut. Polisi juga mengamankan lima alat hisap sabu dan 10 korek api.

Tiga barak yang diduga menjadi tempat mengonsumsi narkoba kemudian dirubuhkan dan dibakar agar tidak kembali digunakan.* (tm/dh)

Mengacu data Bloomberg, posisi tersebut menguat tipis 0,01 persen dibandingkan penutupan Jumat (21/8/2026) yang berada di level Rp17.695 per dolar AS.

Baca Juga:

• Cara Mudah Cek Desil Kesejahteraan Lewat Situs DTSEN BPS dan Aplikasi Cek Bansos

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah pada perdagangan pekan depan akan bergerak dalam rentang Rp17.600 hingga Rp17.900 per dolar AS.

Menurut Ibrahim, pergerakan rupiah akan dipengaruhi sejumlah faktor dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah sikap pelaku pasar yang cenderung menunggu rilis data inflasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Pelaku pasar cenderung menahan diri dari mengambil posisi agresif sebelum melihat angka inflasi resmi," tulis Ibrahim dalam risetnya, Minggu (30/8/2026).

Data inflasi menjadi salah satu indikator penting bagi Bank Indonesia dalam menentukan arah kebijakan moneter dan suku bunga. Inflasi yang terkendali dapat memberikan ruang bagi pelonggaran moneter, sedangkan inflasi yang tinggi berpotensi membuat suku bunga bertahan pada level ketat.

Selain inflasi, data perdagangan Juli yang akan dirilis BPS juga menjadi perhatian pasar. Data tersebut dinilai mencerminkan kondisi pasokan, permintaan hingga biaya logistik, khususnya komoditas pangan.

Pelemahan rupiah di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap impor pangan berpotensi membuat biaya impor menjadi lebih mahal.

"Serta melemahnya mata uang rupiah dalam laporan perdagangan membuat biaya impor pangan menjadi lebih mahal," ujar Ibrahim.

Dari faktor eksternal, perkembangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran masih menjadi perhatian pelaku pasar. Ketegangan tersebut dinilai dapat memengaruhi perdagangan dan perekonomian global.

Pelaku pasar juga mencermati pidato perdana Kevin Warsh yang baru ditetapkan sebagai Ketua Federal Reserve atau The Fed. Pasar mencari sinyal mengenai perkembangan inflasi serta arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat.

"Untuk mencari sinyal mengenai inflasi dan untuk mendapatkan petunjuk mengenai arah suku bunga Amerika Serikat," kata Ibrahim.

Pada perdagangan Jumat (28/8/2026), rupiah tercatat menguat dari posisi sehari sebelumnya di level Rp17.744 per dolar AS menjadi Rp17.693 per dolar AS.

Sementara itu, kurs JISDOR Bank Indonesia bergerak dalam kisaran Rp17.703 hingga Rp17.762 per dolar AS sepanjang periode 24-27 Agustus 2026.* (oz/dh)

Desakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Luar Biasa ke-23 OKI di Jeddah, Arab Saudi, pada 27 Agustus 2026. Anis hadir mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono.

Baca Juga:

• Di Tengah 626 Tewas dan 2.426 Hilang, Kemlu Pastikan 45 WNI di Nepal Masih Selamat

"OKI harus mampu membangun wibawa organisasi, tidak dengan kecaman dan pernyataan tetapi melalui aksi nyata dan berkelanjutan," kata Anis dalam keterangan yang dipublikasikan Kementerian Luar Negeri RI, dikutip Minggu (30/8/2026).

Indonesia menilai situasi di Timur Tengah saat ini berada dalam kondisi kritis. Konflik regional yang berlangsung juga disebut telah menimbulkan dampak yang semakin luas hingga ke luar kawasan.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia menilai Israel masih melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Sementara itu, perhatian negara-negara anggota OKI dinilai terbagi akibat konflik regional yang lebih luas.

"OKI harus memaksimalkan kemampuan dan mekanismenya untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas berbagai kejahatannya serta mengkategorikan tindakan kekerasan para pemukim ilegal sebagai aksi terorisme," ujar Anis.

Selain membahas persoalan Palestina, KTM-LB ke-23 OKI juga menyepakati Ismail Ould Cheikh Ahmed dari Mauritania sebagai Sekretaris Jenderal OKI untuk periode 2026-2031.

Ismail sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Mauritania. Dia menggantikan Hissein Brahim Taha dari Chad yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

Di sela pertemuan, Anis juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pejabat dari negara anggota OKI. Pertemuan tersebut antara lain dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Sudan, Menteri Luar Negeri Palestina, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Wakil Menteri Luar Negeri Turki, serta Wakil Menteri Luar Negeri Somalia.

Sejumlah pertemuan bilateral itu membahas penguatan kerja sama serta perkembangan isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama.

Keikutsertaan Indonesia dalam KTM-LB OKI menjadi bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia juga terus mendorong penghentian konflik dan terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.* (mt/dh)

Untuk pembelian emas Antam ukuran 1 gram, harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen menjadi Rp2.676.675. Sementara itu, harga buyback emas Antam berada di level Rp2.523.000 per gram.

Baca Juga:

• Sepekan Berlalu, Gempa Susulan NTT Justru Kembali Meningkat - BMKG: Bisa Berlanjut hingga 4 Minggu

Emas batangan Antam tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

Emas Antam 0,5 gram: Rp1.385.000

Emas Antam 1 gram: Rp2.670.000

Emas Antam 2 gram: Rp5.280.000

Emas Antam 3 gram: Rp7.895.000

Emas Antam 5 gram: Rp13.125.000

Emas Antam 10 gram: Rp26.195.000

Emas Antam 25 gram: Rp65.362.000

Emas Antam 50 gram: Rp130.645.000

Emas Antam 100 gram: Rp261.212.000

Emas Antam 250 gram: Rp652.765.000

Emas Antam 500 gram: Rp1.305.320.000

Emas Antam 1.000 gram atau 1 kilogram: Rp2.610.600.000

Sementara itu, apabila ditambah PPh 0,25 persen, harga emas Antam menjadi:

0,5 gram: Rp1.388.463

1 gram: Rp2.676.675

2 gram: Rp5.293.200

3 gram: Rp7.914.738

5 gram: Rp13.157.813

10 gram: Rp26.260.488

25 gram: Rp65.525.405

50 gram: Rp130.971.613

100 gram: Rp261.865.030

250 gram: Rp654.396.913

500 gram: Rp1.308.583.300

1.000 gram atau 1 kilogram: Rp2.617.126.500

Ketentuan pajak untuk transaksi emas Antam mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017. Untuk pembelian emas, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen bagi pembeli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Setiap transaksi pembelian emas juga disertai bukti potong PPh Pasal 22 sebagai dasar pelaporan pajak.

Sementara untuk transaksi penjualan kembali atau buyback emas ke PT Aneka Tambang Tbk dengan nilai lebih dari Rp10 juta, dikenakan pajak sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi pemilik yang tidak memiliki NPWP.

Pajak buyback tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi penjualan kembali emas.* (k/dh)