JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena adanya kelompok masyarakat yang dinilai enggan bekerja sama dalam pembangunan, namun aktif melontarkan kritik.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat kerja bersama Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• BBM Subsidi Tak Naik, Prabowo: Kita Lindungi Rakyat Kecil

Prabowo menggambarkan fenomena tersebut melalui analogi pembangunan jembatan di desa. Ia menyebut ada pihak yang tidak ikut bergotong royong, tetapi tetap mengkritik proses pembangunan.

"Boleh kritik, tapi saya tidak mengerti kalau orang tidak ikut bangun jembatan, tapi justru sibuk mengkritik," katanya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan pembangunan demi kepentingan rakyat, tanpa terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung.

"Rakyat butuh jembatan, kita bangun jembatan untuk rakyat," tegasnya.

Prabowo juga menilai fenomena tersebut bukan hal baru. Ia mengaitkannya dengan sejarah bangsa Indonesia, di mana terdapat pihak dari dalam negeri yang justru mempermudah penjajahan oleh bangsa asing.

"Sejak dulu selalu ada dari bangsa kita sendiri yang membantu pihak asing. Jadi ini bukan fenomena baru," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan jajarannya agar tidak terkejut menghadapi dinamika tersebut. Ia menyebut sifat iri, dengki, hingga kebencian merupakan bagian dari sifat manusia yang harus disikapi secara bijak.

"Kita tidak boleh kaget. Itu bagian dari sifat manusia," ucapnya.*

(mt/dh)

JAKARTA - BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 58,32 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berstatus nonaktif.

Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tunggakan iuran hingga pemutakhiran data kepesertaan.

Baca Juga:

• Viral Video Perawat Joget di Ruang Operasi, RSUD Datu Beru Nonaktifkan yang Bersangkutan

"Sebanyak 44,84 juta lainnya berasal dari penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta yang dibiayai pemerintah daerah," ujar Prihati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, pemutakhiran data dalam dua bulan terakhir turut berdampak pada penonaktifan sekitar 11 juta peserta. Sebagian dari mereka kini beralih menjadi peserta mandiri.

Menurut Prihati, rendahnya kepatuhan pembayaran iuran banyak terjadi pada peserta dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil serta rendahnya kesadaran membayar iuran.

Selain itu, faktor fiskal daerah juga turut memengaruhi. Penurunan dana transfer ke daerah dinilai berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membayar iuran peserta JKN.

Meski demikian, total kepesertaan BPJS Kesehatan hingga Februari 2026 telah mencapai 284,6 juta jiwa atau sekitar 98,74 persen dari total penduduk Indonesia.

Namun, BPJS Kesehatan mencatat adanya tekanan pada pembiayaan program. Rasio klaim sejak 2023 telah mencapai 104,72 persen, yang menunjukkan peningkatan beban pembayaran layanan kesehatan.

"Ketahanan Dana Jaminan Sosial masih di atas 100 persen, namun tekanan pembiayaan terus meningkat," jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan memperkuat validitas data kepesertaan serta mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran iuran.

Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses verifikasi data.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur skema penghapusan tunggakan iuran bagi peserta tertentu.*

(mt/dh)

DELI SERDANG- Tim SAR gabungan menghentikan sementara proses pencarian korban bencana longsor di Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat ini, operasi dilanjutkan dengan pemantauan di lokasi kejadian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika mengatakan keputusan tersebut diambil setelah seluruh korban yang dilaporkan telah ditemukan.

Baca Juga:

• Area Longsor Sibolangit Ditutup Sementara, Warga Diimbau Menjauh

Ia menjelaskan, dari total korban yang dilaporkan, sebanyak enam orang telah ditemukan. Lima di antaranya meninggal dunia, sementara satu korban selamat dan saat ini menjalani perawatan intensif.

Tim SAR tetap bersiaga di posko untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban lain yang belum terdata atau tertimbun material longsor.

"Operasi SAR dilanjutkan dengan pemantauan sambil menunggu kemungkinan adanya korban lain," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara melaporkan lima korban meninggal dunia akibat longsor tersebut. Para korban merupakan warga sekitar yang rumahnya tertimbun material longsor.

Adapun korban meninggal dunia di antaranya Gobal Sembiring (39), Riski Sembiring (14), Boy Simorangkir (51), Rosmawati Br Ginting (49), dan Jamillah Br Ginting (48). Sementara korban selamat, Sehat Br Taringan (65), masih menjalani perawatan.

Peristiwa longsor ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat potensi bencana serupa di wilayah rawan longsor di Sumatera Utara.*

(mt/dh)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) bukan sekadar organisasi profesi, melainkan sebuah keluarga yang menjadi wadah berbagi dan menjaga nilai pengabdian.

Hal itu disampaikan Rico saat menghadiri acara Halal Bihalal IKAPTK Kota Medan 2026 yang digelar di Gedung PKK Kota Medan, Selasa (7/4/2026) malam.

Baca Juga:

• Halal Bihalal IKAPTK Medan 2026: Wali Kota Rico Waas Tekankan Silaturahmi dan Pengabdian

Dalam kesempatan tersebut, Rico juga menyoroti kapasitas para alumni kepamongprajaan yang dinilai memiliki pengalaman luas di berbagai sektor pemerintahan.

"Kalau masyarakat ingin tahu soal pemerintahan, mulai dari capil, perizinan, hingga sektor sosial, banyak alumni IKAPTK yang sudah berpengalaman di bidang tersebut," katanya.

Rico mengingatkan pentingnya menjaga fungsi sosial organisasi. Ia meminta anggota IKAPTK tidak hanya aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi juga hadir ketika sesama anggota menghadapi kesulitan.

"Jangan hanya hadir saat senang. Kalau ada yang susah atau sakit, kita harus peduli. Itulah arti keluarga yang sebenarnya," tegasnya.

Dalam acara yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman itu, Rico juga mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari keluarga besar IKAPTK, meski tidak berasal dari latar belakang pendidikan kepamongprajaan.

"Dari banyak pin yang saya pakai, pin kepamongprajaan ini yang paling saya banggakan. Ini kehormatan besar bagi saya," ucapnya.

Rico menutup sambutannya dengan pesan agar seluruh alumni tetap bekerja dengan ikhlas dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.

Sementara itu, Penasehat IKAPTK Kota Medan Muslim mendorong agar organisasi tersebut lebih aktif dalam kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

"Harus ada kegiatan rutin setiap bulan yang memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan para alumni untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dengan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Acara Halal Bihalal IKAPTK Kota Medan ini juga dihadiri Ketua IKAPTK Kota Medan Rakhmat Adisyah Putra Harahap, pimpinan OPD, serta para camat, dan diisi dengan ramah tamah serta tausiyah.*

(dh)

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pengelola serta memperbaiki tata kelola usaha desa.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Pembentukan Desa Antikorupsi, Target 6 Desa pada 2026

"Dari total itu, baru 22 unit yang masuk kategori maju. Sisanya masih dalam tahap perintis, pemula, dan berkembang," ujar Parlindungan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, BUMDes memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Pemerintah tidak ingin desa kehilangan potensi ekonominya akibat kurangnya pengelolaan yang optimal.

"Kita tidak ingin desa-desa kita ditinggalkan warganya. Desa memiliki peran krusial dalam perekonomian," katanya.

Untuk meningkatkan kapasitas pengelola, Pemprov Sumut menargetkan pelatihan bagi sekitar 400 pengurus BUMDes pada 2026. Pelatihan tersebut mencakup aspek manajerial, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran.

Selain itu, Pemprov Sumut juga akan membentuk Klinik BUMDes Naik Kelas sebagai wadah pendampingan usaha, baik secara daring maupun luring, dengan melibatkan tenaga ahli.

"Klinik ini diharapkan dapat membantu pengurus BUMDes meningkatkan kinerja usaha sehingga pendapatan desa bisa meningkat," jelas Parlindungan.

Tak hanya itu, pemerintah juga menggandeng Kejaksaan Republik Indonesia untuk memperkuat aspek hukum dan tata kelola administrasi melalui program Jaksa Masuk Desa.

Menurutnya, langkah ini penting agar pengelolaan dana desa berjalan transparan dan sesuai aturan. "Pemerintah ingin dana desa menjadi pemacu kemandirian desa, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap administrasi dan hukum," ujarnya.

Parlindungan menambahkan, penguatan BUMDes membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar desa dapat berkembang secara berkelanjutan.

"Kita terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi harus kita lakukan bersama," pungkasnya.*

(dh)

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) mempercepat pembentukan Desa Antikorupsi.

Pada 2026, ditargetkan sebanyak enam desa akan ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Bekasi, KPK Soroti Dugaan Pembakaran Rumah Saksi

"Ini merupakan terobosan dari Pak Gubernur untuk memperluas Desa Antikorupsi di Sumut. Tahun ini akan ada enam desa yang terbentuk," ujar Parlindungan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (8/4/2026).

Parlindungan menjelaskan, pada 2023 hanya terdapat satu Desa Antikorupsi di Sumut, yakni Desa Pulau Sejuk di Kabupaten Batubara yang menjadi desa percontohan.

Seiring waktu, jumlah tersebut terus bertambah. Pada 2025, terdapat empat desa yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Desa Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keempat desa tersebut yakni Desa Sennah di Kabupaten Labuhanbatu, Desa Jatirejo di Deliserdang, Desa Hutaraja di Tapanuli Selatan, dan Desa Meranti Omas di Labuhanbatu Utara.

Program Desa Antikorupsi merupakan inisiatif KPK untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif. Program ini juga bertujuan mencegah penyalahgunaan dana desa serta praktik pungutan liar.

"Untuk mendapatkan status Desa Antikorupsi, syaratnya cukup ketat, termasuk adanya dukungan dari aparat penegak hukum setempat," jelas Parlindungan.

Ia menambahkan, proses penilaian desa percontohan oleh KPK dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.

Enam daerah yang akan dinilai meliputi Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Padanglawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

Pemprov Sumut juga terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa, hingga lembaga masyarakat untuk mendukung terwujudnya Desa Antikorupsi.

"Insyaallah tahun ini akan bertambah enam Desa Antikorupsi lagi di Sumut," pungkasnya.*

(dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah gejolak global akibat konflik geopolitik.

Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kalangan ekonomi bawah.

Baca Juga:

• Prabowo Berani Turunkan Biaya Haji di Tengah Lonjakan Harga Avtur

Prabowo mengatakan pasokan energi nasional saat ini masih dalam kondisi aman. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi krisis dalam 12 bulan ke depan.

"Kita sudah siapkan langkah-langkah untuk mengendalikan konsumsi BBM dalam jangka pendek. Yang kita anggap kritis adalah satu tahun ke depan, setelah itu kita akan semakin kuat," ujar Prabowo.

Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap jalur distribusi global seperti Selat Hormuz relatif tidak besar. Hal ini membuat pasokan minyak dan gas dalam negeri masih dapat dijaga melalui alternatif sumber energi lainnya.

"Kita tidak terlalu terdampak karena sumber kita tidak banyak lewat Selat Hormuz. Kita punya alternatif dan kekuatan dalam negeri yang cukup," katanya.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran menteri ekonomi yang dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan BBM bersubsidi akan tetap diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan kelompok masyarakat mampu tidak seharusnya menikmati subsidi tersebut.

"BBM subsidi kita pertahankan untuk rakyat kecil, sekitar 80 persen rakyat kita. Yang mampu, yang kaya, gunakan BBM non-subsidi dengan harga pasar," tegasnya.

Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial melalui kebijakan energi yang tepat sasaran.*

(d/dh)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyambut pengembalian sejumlah artefak bersejarah dari Belanda sebagai bagian dari upaya repatriasi warisan budaya.

Artefak tersebut meliputi Arca Shiva abad ke-13 dari Jawa Timur, Prasasti Damalung abad ke-15 dari Jawa Tengah, serta Al-Qur'an milik Teuku Umar yang akan segera dipulangkan.

Baca Juga:

• Pemuda Asal Sumut Dituntut Seumur Hidup dalam Kasus Mutilasi Pacar

Finalisasi kesepakatan dilakukan dalam pertemuan antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains Belanda di Den Haag pada akhir Maret 2026.

Penandatanganan pengembalian artefak dilakukan pada 31 Maret 2026 di Den Haag oleh Duta Besar RI untuk Belanda, Laurentius Amrih Jinangkung, bersama Direktur Jenderal Kebudayaan dan Media Belanda.

Artefak tersebut sebelumnya menjadi bagian dari koleksi museum di Belanda, yakni Wereldmuseum Amsterdam dan Wereldmuseum Leiden.

Fadli Zon menegaskan bahwa pengembalian artefak ini memiliki makna penting bagi Indonesia, tidak hanya dari sisi sejarah, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan identitas bangsa.

"Pengembalian ini bukan sekadar pemindahan artefak, tetapi pemulihan memori kolektif dan martabat bangsa," ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, langkah ini menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi sejarah antara Indonesia dan Belanda, sekaligus memperkuat kerja sama di bidang kebudayaan.

Saat ini, proses pengiriman artefak tengah berlangsung menuju Indonesia dan direncanakan akan diserahkan kepada Museum Nasional Indonesia untuk kepentingan edukasi dan penelitian.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus melacak dan memulangkan warisan budaya Indonesia yang masih berada di luar negeri.*

(d/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 sebesar Rp 2 juta per jemaah.

Penurunan ini dilakukan di tengah kenaikan harga avtur akibat gejolak energi global.

Baca Juga:

• PAN Sebut Ucapan Saiful Mujani Hanya ‘Bui di Lautan’

"Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan sekitar Rp 2 juta, walaupun harga avtur naik, kita berani turunkan biaya haji untuk tahun ini," ujar Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi bawah, agar tetap dapat menjalankan ibadah haji. "Ini komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat paling bawah," tambahnya.

Selain penurunan biaya, Prabowo juga mengungkapkan adanya perbaikan dalam waktu tunggu keberangkatan haji. Ia menyebut antrean yang sebelumnya mencapai 48 tahun kini berhasil dipangkas menjadi sekitar 26 tahun.

"Saya juga dapat laporan, antrean haji sekarang tidak lagi 48 tahun. Mulai tahun ini maksimal 26 tahun, dan saya akan berjuang lebih ringkas lagi," katanya.

Pemerintah, lanjut Prabowo, akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji agar lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.*

(d/dh)

JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus tetap diproses melalui jalur peradilan umum.

TAUD menolak jika perkara tersebut dibawa ke peradilan militer.

Baca Juga:

• Andrie Yunus Kirim Surat ke MK, Minta Kasusnya Diadili di Peradilan Umum

"Sejak awal kami menolak proses peradilan militer. Ini tidak ada urusannya dengan tugas dan fungsi militer, dan korbannya adalah warga sipil," kata Fadhil di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurut Fadhil, hingga saat ini belum ada kepastian hukum terkait penanganan kasus tersebut. Ia menyebut proses penyidikan di kepolisian juga belum dihentikan meski kasus telah dilimpahkan ke pihak TNI.

"Belum ada surat penghentian penyidikan dari kepolisian. Artinya, kasus ini seharusnya masih bisa diproses dalam peradilan umum," ujarnya.

TAUD juga mengkritik pelimpahan perkara ke peradilan militer yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dilakukan secara prematur. Pihaknya mengklaim telah menemukan setidaknya 16 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Proses pelimpahan itu menurut kami tidak berdasar dan terlalu dini. Kasus ini masih jauh dari selesai," tegasnya.

Sebagai langkah hukum, TAUD mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait pasal yang mengatur peradilan militer bagi prajurit yang melakukan tindak pidana umum.

Selain itu, pihaknya juga berencana melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri agar penanganannya dapat dilanjutkan oleh kepolisian.

"Kami mendorong agar laporan polisi segera diajukan dan diproses lebih lanjut oleh Bareskrim," kata Fadhil.

TAUD juga meminta DPR dan pihak terkait lainnya untuk lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan adil dalam kasus tersebut.*

(d/dh)

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menanggapi pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang viral terkait Presiden Prabowo Subianto. PAN menilai pernyataan tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap kondisi politik nasional.

"Pernyataan Saiful Mujani tidak usah dikhawatirkan terlalu dalam, sebab itu hanya seperti bui di lautan, bukan gelombang," kata Viva Yoga kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Soal BBM Aman: Jangan Tenang-tenang, Kita Tetap Waspada

Viva juga mengklaim mayoritas masyarakat Indonesia masih memberikan apresiasi terhadap kinerja Presiden Prabowo. Hal tersebut, kata dia, tercermin dari sejumlah hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik.

"PAN berpendapat bahwa saat ini mayoritas masyarakat Indonesia mengapresiasi dan merasa puas atas kinerja Presiden Prabowo," ujarnya.

Ia menegaskan PAN akan terus mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo dalam menuntaskan berbagai program nasional.

Lebih lanjut, Viva menilai pernyataan Saiful Mujani tidak akan memengaruhi iklim politik secara luas. Ia berpendapat seorang intelektual seharusnya menyampaikan pandangan dengan nalar kritis dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Celetukan atau pernyataan Saiful Mujani tidak akan berdampak signifikan dalam mempengaruhi iklim politik nasional," tegasnya.

Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani menjadi sorotan setelah video yang memuat ucapannya tentang "menjatuhkan" Presiden Prabowo viral di media sosial.

Dalam klarifikasinya, Saiful menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk ekspresi politik yang dilindungi oleh konstitusi dan tidak mengandung unsur makar.

Ia juga menilai kritik yang disampaikannya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.*

(d/dh)

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti adanya anomali dalam tata niaga gula nasional. Di tengah kebijakan impor yang terus berjalan, gula produksi dalam negeri justru sulit terserap pasar.

Hal itu disampaikan Amran dalam rapat di DPR RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia mengungkapkan kondisi ini juga terjadi pada produk turunan seperti molase yang mengalami penurunan harga signifikan.

Baca Juga:

• Antisipasi Kekeringan, 80 Ribu Pompa Disiapkan Pemerintah

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kinerja industri gula nasional, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tersebut. Sebelumnya dilaporkan, salah satu perusahaan gula pelat merah mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah.

Amran mengungkap adanya praktik penyimpangan distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi. Padahal, gula jenis tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri.

"Rembesannya kita temukan di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Gula rafinasi ini masuk ke pasar sebagai gula konsumsi. Ini membahayakan," tegasnya.

Sebagai langkah penanganan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penerapan kebijakan Larangan dan Pembatasan (Lartas) guna mengendalikan distribusi gula dan mencegah praktik penyimpangan.

"Solusinya adalah Lartas, dan itu sudah diterbitkan. Ini bagian dari upaya kita menutup celah yang ada," jelas Amran.

Selain persoalan distribusi, Amran juga menyoroti kondisi hulu sektor gula, khususnya tanaman tebu yang dinilai sudah tidak produktif. Berdasarkan evaluasi pemerintah, sekitar 70% hingga 80% tanaman tebu nasional sudah melewati usia optimal.

Dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang menjadi penghambat peningkatan produksi.

Pemerintah pun mengalokasikan anggaran untuk program bongkar ratun guna meningkatkan produktivitas. Program ini ditargetkan mencakup 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun ke depan.

"Kita bantu petani melalui subsidi bongkar ratun. Targetnya 100 ribu hektare per tahun, sehingga dalam tiga tahun bisa selesai," ujar Amran.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis Indonesia dapat segera mencapai swasembada gula konsumsi. Saat ini produksi gula nasional berada di kisaran 2,6–2,7 juta ton, sementara kebutuhan mencapai 2,8–2,9 juta ton.

"Selisihnya tinggal 100–200 ribu ton. Insyaallah paling lambat tahun depan kita bisa swasembada," tutupnya.*

(d/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kondisi stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang masih aman tidak boleh membuat pemerintah lengah.

Ia meminta seluruh jajaran tetap waspada di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik.

Baca Juga:

• DPR Minta Gerak Cepat! Stok Energi Harus Diamankan Saat Hormuz Dibuka

Menurut Prabowo, laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut stok BBM aman harus tetap disikapi dengan kehati-hatian.

"Pak Bahlil bilang aman, jadi tenang. Aman tidak berarti kita tenang-tenang, kita santai-santai. Kita harus tetap bekerja dan waspada," ujar Prabowo.

Prabowo mengingatkan bahwa kondisi global saat ini, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berpotensi mengganggu distribusi energi dunia. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak terlena dengan situasi yang ada.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam bekerja. Menurutnya, situasi krisis justru harus dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat solidaritas nasional.

"Krisis ini adalah peluang. Tantangan harus membuat kita bekerja lebih baik, lebih efisien, tidak boleh boros, dan tidak boleh ada kebocoran," tegasnya.

Prabowo mengajak seluruh elemen pemerintah untuk menghimpun kekuatan dan menjaga stabilitas nasional, khususnya di sektor energi yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.*

(d/dh)

DELI SERDANG - Lokasi longsor yang menewaskan lima orang di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, kini diisolasi. Warga diminta tidak mendekat karena kondisi tanah masih berpotensi bergerak.

Kapolrestabes Medan, Jean Calvijn Simanjuntak, mengatakan tim gabungan telah menutup area longsor sejauh beberapa puluh meter dari titik kejadian.

Baca Juga:

• Identitas 5 Korban Longsor di Deli Serdang Terungkap

Longsor tersebut sebelumnya menimpa sekitar sembilan rumah warga dan menyebabkan lima orang meninggal dunia.

Saat ini, pihak kepolisian bersama tim terkait masih melakukan asesmen terhadap struktur tanah guna mengantisipasi longsor susulan.

"Kami butuh waktu setidaknya dua jam untuk memastikan kondisi kontur tanah aman," jelasnya.

Selain pengamanan lokasi, tim gabungan juga telah menyiapkan berbagai fasilitas darurat, mulai dari posko, tim medis, dapur umum hingga tempat penampungan sementara bagi warga terdampak.

Sementara itu, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyebutkan sebanyak sembilan kepala keluarga terdampak akibat peristiwa tersebut.

"Sebagian besar warga sudah mengungsi ke rumah keluarga. Namun kami tetap menyiapkan tempat penampungan sementara dan menjamin kebutuhan mereka," kata Asri.

Ia juga memastikan pemerintah daerah akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya rusak akibat longsor.

Tak hanya di Desa Sembahe, longsor juga dilaporkan terjadi di sejumlah titik lain di wilayah Sibolangit. Meski tidak separah kejadian utama, kondisi tersebut tetap berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Pemerintah daerah kini tengah menyiapkan langkah mitigasi, termasuk pembangunan tembok penahan tanah serta pelebaran tebing di lokasi rawan.

"Kami akan lakukan asesmen di daerah berisiko. Jika tidak layak huni, akan kami tertibkan untuk mencegah bencana susulan," pungkasnya.*

(ds/dh)

JAKARTA - Dibukanya kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz selama dua pekan dinilai menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan energi nasional.

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah bergerak cepat memanfaatkan situasi tersebut di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Baca Juga:

• Comeback Gila! Indonesia Tekuk Australia 3-2 di Detik Akhir

Menurutnya, peluang ini tidak akan berlangsung lama sehingga pemerintah tidak boleh lengah. Ia mengingatkan kondisi global bisa kembali memanas sewaktu-waktu.

"Jangan sampai kita panik ketika situasi kembali memburuk. Pemerintah harus berpikir ke depan," tegasnya. Mufti juga menyoroti masih tertahannya dua kapal tanker milik Pertamina meskipun jalur pelayaran sudah kembali dibuka.

"Hari ini kita diuji. Dua tanker Pertamina masih tertahan, padahal Selat Hormuz sudah dibuka. Ini harus segera ditangani," ujarnya.

Ia pun mendesak pemerintah agar tidak bekerja dengan ritme birokrasi biasa dalam menghadapi situasi krisis. "Harus ada langkah cepat dan berani. Jangan santai," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata sementara dengan Iran selama dua pekan.

Kesepakatan itu diambil usai mediasi yang melibatkan pemerintah Pakistan, dengan syarat pembukaan jalur aman di Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menyatakan pihaknya menyetujui pembukaan jalur pelayaran tersebut selama masa gencatan senjata berlangsung.*

(k/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan intimidasi terhadap saksi dalam kasus korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Salah satu bentuk intimidasi yang diterima saksi tersebut berupa dugaan pembakaran rumah.

Baca Juga:

• Novel Baswedan Terkejut, Berkas 4 Prajurit BAIS TNI Dilimpahkan ke Oditurat Militer: Bukankah Andrie Yunus Belum Diperiksa?

KPK saat ini tengah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan terhadap saksi tersebut.

"Masih dikoordinasikan agar saksi bisa mendapat perlindungan dari LPSK," kata Budi.

Kasus Suap Ijon Proyek

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka bersama ayahnya HM Kunang dan pihak swasta bernama Sarjan.

Kasus ini bermula dari praktik "ijon" proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, di mana tersangka diduga meminta sejumlah uang kepada pihak swasta sebagai imbalan proyek.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut dalam kurun satu tahun terakhir, total uang yang diterima mencapai Rp9,5 miliar dari Sarjan.

Selain itu, Ade juga diduga menerima uang dari berbagai pihak sepanjang 2025 dengan total mencapai Rp4,7 miliar.

Dengan demikian, total penerimaan dalam kasus ini mencapai Rp14,2 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.*

(k/dh)

JAKARTA - Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menyurati Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpanya.

Dalam surat yang dibacakan dalam aksi solidaritas di depan Gedung MK, Rabu (8/4/2026), Andrie menyatakan keberatan jika kasus tersebut ditangani melalui peradilan militer.

Baca Juga:

• Mahasiswa Geruduk MK, Bawa Enam Tuntutan: Keadilan untuk Andrie Yunus hingga Tolak Militerisme

Ia secara tegas menyampaikan mosi tidak percaya terhadap mekanisme peradilan militer dalam kasus tersebut.

"Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan melalui peradilan militer," tegasnya.

Surat tersebut dibacakan oleh Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, di hadapan massa aksi masyarakat sipil.Andrie menilai, selama ini peradilan militer kerap menjadi ruang impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM.

Ia menegaskan pentingnya prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Sementara itu, Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menyebut kondisi Andrie masih dalam perawatan akibat luka serius. "Bagian mata kanan masih dalam perawatan, sementara mata kiri masih berfungsi," ujar Isnur.

Meski dalam kondisi terbatas, Andrie disebut sudah mampu menulis surat tersebut secara perlahan.

Kronologi Penyiraman Air Keras

Insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/3/2026) malam.

Peristiwa bermula usai Andrie menyelesaikan kegiatan rekaman di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Menteng sekitar pukul 23.00 WIB.

Andrie kemudian dilarikan ke rumah sakit dan mengalami luka pada mata kanan serta luka bakar sekitar 20 persen pada tubuh.

Dalam perkembangan kasus, empat anggota BAIS TNI telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Novel Baswedan Terkejut, Berkas 4 Prajurit BAIS TNI Dilimpahkan ke Oditurat Militer: Bukankah Andrie Yunus Belum Diperiksa?

Keempatnya dijerat pasal penganiayaan berencana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal tujuh tahun.*

(k/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan presiden bukanlah pekerjaan yang mudah.

Ia bahkan mempersilakan siapa pun yang ingin menjadi presiden, namun mengingatkan bahwa tanggung jawabnya sangat besar.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Semua IUP Tak Jelas Dicabut, Target Laporan 1 Minggu

Pernyataan itu disampaikan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga pejabat eselon I kementerian dan lembaga.

Prabowo mengungkapkan, sejak menjabat sebagai presiden, dirinya harus bekerja keras tanpa mengenal waktu libur.

Bahkan, kunjungan ke luar negeri yang kerap dianggap sebagai perjalanan santai, menurutnya merupakan bagian dari tugas negara.

"Dibilang jalan-jalan ke luar negeri, padahal untuk amankan kepentingan negara, termasuk energi," ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa dirinya hanya sekadar berbicara tanpa realisasi. Prabowo menegaskan seluruh program yang disampaikan memiliki target yang jelas dan dapat diukur.

"Saudara-saudara bisa catat, ada rekaman. Semua yang saya sampaikan ada tolak ukur. Nanti bisa ditagih," katanya.

Salah satu program yang disorot adalah rencana pembangunan 1.000 desa nelayan. Prabowo menyebut target tersebut akan dievaluasi pada akhir 2026.

"Desember 2026 kita cek, berapa desa nelayan yang sudah selesai," ucapnya.*

(k/dh)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengklaim angka kemiskinan di Sumut mengalami penurunan pada 2025.

Penurunan tersebut disebut sebagai dampak dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah provinsi.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Tegaskan Dukungan Penuh, Siap Hadapi Pemeriksaan Terinci BPK atas LKPD 2025

"Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja pada 2025 mencapai 72,29 persen, meningkat dibandingkan 71,36 persen pada 2024," ujarnya.

Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) juga meningkat dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025. Sementara pertumbuhan ekonomi ditunjukkan melalui peningkatan PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir.

Bobby menyebut, PDRB per kapita naik dari Rp62,08 juta pada 2023 menjadi Rp67,42 juta pada 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp72,62 juta pada 2025.

Meski demikian, pengamat sosial Sumatera Utara, Suryadi, menilai masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

"Meski angka kemiskinan di Sumut menurun, masih ada tantangan yang perlu dihadapi dan perlunya upaya lebih dalam penanganan kemiskinan," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu melihat secara menyeluruh faktor-faktor penyebab kemiskinan, termasuk kemungkinan adanya masalah struktural yang belum tertangani.

Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan data bantuan sosial agar penyaluran lebih tepat sasaran.

"Melakukan audit terhadap penerima bantuan sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran," katanya.

Selain itu, peningkatan program pendidikan dan pelatihan dinilai penting agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pemerintah Provinsi Sumut sendiri diketahui telah menjalankan berbagai program, seperti pelatihan keterampilan bagi masyarakat hingga pembentukan kelompok usaha bersama.

Program tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan direncanakan terus berlanjut pada 2026 dengan bantuan peralatan usaha, mulai dari alat pertanian hingga perlengkapan usaha kecil.*

(tm/dh)

JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia meraih kemenangan dramatis atas Australia dengan skor 3-2 pada laga terakhir Grup B Piala AFF Futsal 2026 di Nonthaburi, Thailand, Rabu (8/4/2026).

Hasil ini memastikan Indonesia keluar sebagai juara Grup B dengan raihan sempurna sembilan poin dari tiga pertandingan.

Baca Juga:

• Gol Tunggal Bawa Indonesia ke Semifinal ASEAN Futsal Championship

Gol pembuka tercipta pada menit kedelapan melalui Andreas Dwi yang memanfaatkan umpan dari Andarias Kareth.

Namun, Australia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat tendangan bebas Jyden Jacob Harb. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling menekan. Indonesia sempat mendapatkan sejumlah peluang, namun belum mampu dikonversi menjadi gol.

Australia kemudian berbalik unggul 2-1 melalui gol Charlie James Garnham setelah memanfaatkan kesalahan di lini belakang Indonesia.

Tak butuh waktu lama, Indonesia langsung merespons. Andreas Dwi kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Puncak drama terjadi di detik-detik akhir pertandingan. Muhammad Sanjaya menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol saat laga menyisakan 39 detik, membawa Indonesia menang 3-2.

Kemenangan ini menegaskan dominasi Indonesia di fase grup. Dengan status juara Grup B, Indonesia akan menghadapi runner-up Grup A di babak semifinal.*

(dw/dh)