Hal itu disampaikan Megawati saat melantik pengurus BARAK Pusat PDIP masa bakti 2025-2030, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• 1 Juta Sarjana Masih Menganggur, Ada Apa dengan Dunia Kerja di Indonesia?

Megawati menilai riset berbasis sains memiliki peran penting dalam tubuh partai politik. Menurutnya, partai membutuhkan pijakan riset yang matang untuk memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Sering kali orang berpikir kalau partai itu tidak memerlukan riset-riset. Padahal menurut saya, partai itu merupakan sebuah gerakan, riset itu adalah untuk sains," kata Megawati, Selasa (11/8/2026).

Megawati kemudian menyoroti persoalan tenaga terdidik yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan. Ia mengaku prihatin dengan informasi mengenai jumlah masyarakat berpendidikan tinggi yang belum memiliki pekerjaan.

"Beberapa hari ini saya membaca di koran bahwa justru yang namanya orang-orang pintar kita itu tidak mempunyai pekerjaan sampai jumlahnya sedih sendiri melihat berita, katanya 1 juta. Ini saya sedang suruh untuk membedah sebetulnya apa alasannya tidak bisa kerja dan mengapa terjadi seperti itu," ujar Megawati.

Menurut Megawati, persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat berdasarkan jumlah pengangguran. BARAK diminta menelusuri penyebab tenaga terdidik, termasuk lulusan perguruan tinggi, mengalami kesulitan memasuki dunia kerja.

Ia meminta badan riset PDIP menghasilkan kajian yang mampu menggambarkan persoalan secara utuh sekaligus memberikan kemungkinan solusi.

"Jadi bukan hanya angkanya saja, tetapi harus dibedah sebetulnya apa alasannya tidak bisa kerja dan mengapa terjadi seperti itu," kata Megawati.

Megawati mengatakan keberadaan BARAK harus menjadi instrumen bagi PDIP dalam memahami berbagai persoalan bangsa melalui data dan penelitian.

Selain melantik pengurus BARAK, Megawati juga melantik sejumlah organisasi sayap PDIP. Di antaranya Taruna Merah Putih (TMP) yang dipimpin Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka Haprani sebagai Ketua Umum serta Nasyirul Falah Amru sebagai Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).

Dalam arahannya kepada pengurus yang baru dilantik, Megawati meminta seluruh kader, organisasi sayap dan badan partai tetap menjaga kedekatan dengan masyarakat.

"Saya ingin menitipkan satu pesan yang sangat penting kepada seluruh kader dan seluruh Sayap dan Badan Partai: Setialah pada sumbermu. Dan sumber kekuatan kita adalah rakyat. Jangan pernah jauh dari rakyat. Dengarkan suara rakyat," tuturnya.

Megawati juga meminta kader hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan dan ikut merasakan persoalan yang dihadapi warga.

"Rasakan denyut kehidupan rakyat. Hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan. Berdiri bersama rakyat ketika rakyat membutuhkan pembelaan. Sebab, Partai yang kehilangan hubungan dengan rakyat, pada hakikatnya telah kehilangan sumber kekuatannya sendiri," ucap Megawati.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pelantikan pimpinan organisasi sayap dan badan partai merupakan bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal PDIP.

Menurut Hasto, organisasi sayap dan badan partai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kedisiplinan organisasi, memperkuat kaderisasi serta memastikan seluruh elemen partai aktif turun dan bekerja bersama masyarakat.

"Organisasi sayap dan badan partai agar fokus mendampingi dan menjadi bagian dari solusi atas persoalan sehari-hari masyarakat serta menyelaraskan gerak langkahnya dengan struktur partai," kata Hasto.

Hasto menegaskan organisasi sayap bukan sekadar pelengkap struktur partai. Keberadaannya diharapkan dapat memperluas jangkauan kerja kerakyatan PDIP sekaligus menjadi ruang kaderisasi sesuai bidang dan basis sosial masing-masing.

Sementara badan partai, khususnya BARAK, diharapkan memperkuat tradisi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang berbasis data, riset serta analisis terhadap berbagai persoalan strategis yang dihadapi masyarakat dan bangsa.

Adapun berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang disebut dalam kesempatan tersebut, jumlah pengangguran dengan latar belakang pendidikan D4, S1 hingga S3 mencapai 1.033.182 orang per Mei 2026.

Angka tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum selalu menjamin seseorang dapat langsung terserap ke dalam pasar kerja.

Karena itu, Megawati meminta persoalan pengangguran tenaga terdidik tersebut dikaji secara lebih mendalam agar penyebabnya dapat diketahui dan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga mampu menjawab persoalan di lapangan.

Bagi PDIP, penguatan riset melalui BARAK diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memahami kebutuhan masyarakat sekaligus merumuskan gagasan kebijakan yang lebih tepat sasaran.* (k/dh)

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai hilirisasi berbasis koperasi dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tawar petani sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat perkebunan.

Baca Juga:

• Target 700 Ribu Anak Terima MBG, Pemko Medan Perkuat Sinergi dengan Kodim 0201

Gagasan tersebut disampaikan Ferry dalam Seminar Nasional "Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi" di Kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa (11/8/2026).

Menurut Ferry, koperasi tidak boleh berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah. Dengan dukungan pembiayaan, teknologi dan kemitraan, koperasi dapat masuk ke industri pengolahan sehingga petani memiliki posisi lebih kuat dalam rantai nilai sawit.

"Program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi dapat diakselerasi dengan dukungan berbagai pihak, khususnya PT Agrinas Palma Nusantara," ujar Ferry.

Salah satu langkah strategis yang didorong adalah pembangunan industri pengolahan oleh koperasi yang berada di kawasan perkebunan sawit.

Dengan model tersebut, petani tidak selamanya berada pada posisi sebagai pemasok bahan baku.

"Koperasi didorong agar dapat mendirikan pabrik-pabrik CPO sendiri sehingga kebutuhan minyak goreng dan produk turunannya dapat dipenuhi secara mandiri oleh koperasi," katanya.

Ferry menilai langkah tersebut dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar sekaligus memperpendek rantai pasok.

Ketika koperasi mampu mengelola proses produksi hingga pengolahan, manfaat ekonomi dari hilirisasi diharapkan tidak hanya dinikmati pelaku industri besar, tetapi juga kembali kepada petani sebagai anggota koperasi.

Ia menilai diperlukan instrumen baru untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Salah satunya melalui konsolidasi petani sawit dalam badan usaha koperasi.

Ferry menjelaskan terdapat sedikitnya dua model yang dapat digunakan untuk mengembangkan hilirisasi sawit berbasis koperasi.

Model pertama adalah memperkuat koperasi yang sudah berjalan dan memiliki basis usaha perkebunan.

Model kedua dilakukan dengan mengonsolidasikan sejumlah koperasi primer ke dalam badan usaha yang lebih besar sehingga memiliki skala ekonomi dan kapasitas usaha yang lebih kuat.

Skema tersebut dinilai penting karena industri pengolahan membutuhkan modal, teknologi, manajemen serta volume produksi yang memadai.

Dari sisi pembiayaan, koperasi dapat memanfaatkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

Ferry mencontohkan Koperasi Mandiri Makmur yang telah memperoleh pembiayaan LPDB untuk pembangunan fasilitas produksi CPO.

"Pembangunannya sudah 45 persen," ungkapnya.

Menurut Ferry, dukungan pembiayaan harus berjalan bersama penguatan kelembagaan dan kemampuan bisnis koperasi.

Tanpa kedua aspek tersebut, hilirisasi berisiko hanya menjadi konsep tanpa mampu menghasilkan perubahan nyata bagi petani.

Pengembangan hilirisasi sawit juga berkaitan dengan pengelolaan lahan yang telah diambil alih negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani menjelaskan perusahaan mendapat penugasan khusus berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 untuk mengelola kebun sawit hasil sitaan dari kawasan hutan yang dibuka secara ilegal.

Total lahan yang disebut berasal dari hasil penertiban mencapai sekitar 4,1 juta hektare.

Menurut Abdul Ghani, pengelolaan aset tersebut harus diarahkan agar manfaatnya kembali kepada masyarakat. Salah satu instrumen yang dinilai strategis adalah koperasi.

Dari lahan yang dititipkan kepada Agrinas, terdapat kewajiban mengalokasikan sedikitnya 20 persen untuk menjadi plasma bagi rakyat.

Karena itu, koperasi di sekitar kawasan perkebunan akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan skema tersebut.

"Kami akan utamakan koperasi di sekitar lahan sebagai vendor pemelihara tanaman, panen, dan kegiatan lainnya," kata Abdul Ghani.

Dengan luasnya kawasan yang dikelola, ia melihat koperasi bukan sekadar mitra pelaksana, tetapi dapat menjadi bagian dari ekosistem hilirisasi sekaligus mendukung ketahanan pangan.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus mengatakan arah kebijakan tersebut menempatkan koperasi pada posisi yang lebih strategis.

Koperasi tidak hanya didorong menjadi pengelola kebun, tetapi juga memiliki dan mengoperasikan fasilitas pengolahan CPO.

"Dengan semakin banyak koperasi yang bergerak dari sektor hulu ke hilir pada produk sawit diharapkan akan mendorong kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Perubahan tersebut penting karena selama ini petani kerap berada pada mata rantai awal industri, sementara sebagian besar nilai tambah terbentuk pada proses pengolahan dan produk turunannya.

Dengan koperasi masuk ke sektor hilir, petani memiliki peluang memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus memperkuat posisi tawar ketika berhadapan dengan pasar.

Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet menyambut baik dorongan pemerintah tersebut.

Ia berharap semakin banyak koperasi di daerahnya mengikuti langkah KUD Sejahtera Banyuasin yang telah mampu membangun fasilitas pengolahan CPO.

Menurutnya, keberhasilan koperasi dalam membangun industri pengolahan dapat menjadi contoh bahwa petani memiliki peluang mengembangkan usaha secara lebih mandiri.

"Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan petani sawit untuk mau berkoperasi. Harapan kami ada uluran tangan dari Kemenkop terutama dalam pengembangan koperasi eksisting," kata Toha.

Bagi daerah dengan basis perkebunan sawit yang kuat, penguatan koperasi dinilai dapat memberikan dampak berantai.

Selain meningkatkan posisi petani, koperasi yang berkembang juga dapat membuka lapangan kerja, memperluas aktivitas ekonomi lokal serta meningkatkan nilai tambah komoditas di daerah.

Ferry menilai transformasi koperasi menjadi pemain industri merupakan bagian penting dari agenda hilirisasi nasional.

Petani sawit tidak semestinya hanya berhenti sebagai produsen bahan mentah.

Melalui koperasi, mereka dapat dikonsolidasikan untuk membangun skala usaha, memperkuat akses pembiayaan, mengembangkan fasilitas pengolahan dan memasuki pasar produk turunan.

Jika model tersebut berjalan, mata rantai industri sawit akan menjadi lebih terintegrasi.

Petani berada di sektor hulu, koperasi menjadi kendaraan usaha, fasilitas pengolahan menciptakan nilai tambah, sementara pasar hilir membuka peluang pendapatan yang lebih besar.

Pada titik tersebut, koperasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kedaulatan ekonomi petani.

Dengan modal 2.587 koperasi perkebunan yang telah ada, pemerintah kini memiliki basis kelembagaan untuk mempercepat transformasi tersebut.

Tantangannya adalah memastikan koperasi memiliki tata kelola yang sehat, akses modal, kemampuan manajemen, teknologi, kepastian pasar serta kemitraan yang transparan.

Jika seluruh unsur tersebut dapat dipenuhi, hilirisasi sawit berbasis koperasi berpeluang mengubah posisi petani dalam rantai industri, dari sekadar pemasok bahan baku menjadi bagian dari pemilik dan pengelola nilai tambah komoditas sawit Indonesia.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Lenis melalui keterangan resmi, Senin (10/8/2026), di tengah perhatian terhadap kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua.

Baca Juga:

• Kobarkan Semangat Kemerdekaan, ISARAH Sumut Bagikan Bendera Merah Putih di Jalanan Medan

Menurut Lenis, sejumlah aksi kekerasan yang disebutnya terjadi belakangan ini telah berdampak terhadap masyarakat sipil, termasuk warga, tenaga pendidik, misionaris, penginjil serta fasilitas pendidikan.

Ia menilai kekerasan dan ancaman terhadap masyarakat harus segera dihentikan karena berpotensi memperburuk situasi keamanan serta mengganggu aktivitas warga.

"Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan, hingga pembunuhan eksekusi mati antarwarga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar. Aksi-aksi ini harus segera dihentikan," ujar Lenis.

Dalam pernyataannya, Lenis menyampaikan tiga hal yang menjadi tuntutannya kepada kelompok tersebut.

Pertama, ia meminta penghentian penyebaran isu yang dinilainya provokatif serta ancaman terhadap masyarakat sipil dan pemerintah daerah.

Lenis mengatakan informasi yang dapat memicu ketegangan perlu dihentikan agar masyarakat tidak semakin resah.

Kedua, Lenis meminta kelompok TPNPB-OPM meninggalkan wilayah Wamena dan sekitarnya.

Ia mengaitkan permintaan tersebut dengan kepentingan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus mempersiapkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ketiga, Lenis menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan, pembunuhan dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil, termasuk sesama Orang Asli Papua (OAP).

Menurutnya, masyarakat Papua tidak seharusnya terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari konflik dan kekerasan.

Lenis juga membawa persoalan tersebut ke ranah adat. Ia menyatakan memiliki mandat dari masyarakat adat di tujuh wilayah adat Papua untuk ikut menjaga keselamatan masyarakat sipil.

Selain mandat adat, Lenis menyebut konstitusi sebagai landasan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia memperingatkan bahwa apabila tiga poin yang disampaikannya tidak diindahkan, masyarakat adat dan para pemilik hak ulayat dari tujuh wilayah adat Papua akan mengambil sikap.

"Jika tiga poin ini tidak diikuti, maka para pemilik tanah wilayah adat dari tujuh wilayah adat akan berkumpul dan mendoakan agar Anda sekalian bertobat kembali kepada jalan yang benar, sesuai firman Tuhan untuk saling mengasihi," tegas Lenis.

Lenis mengatakan persoalan keamanan Papua tidak hanya dapat dilihat dari perspektif pemerintah. Menurutnya, masyarakat adat juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keselamatan warga di wilayah tersebut.

Ia secara khusus meminta kelompok bersenjata tidak mengganggu Wamena dan kawasan sekitarnya.

Lenis mengingatkan Wamena merupakan bagian dari wilayah La Pago yang menjadi tempat masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari, mencari nafkah, mengakses pendidikan serta memperoleh pelayanan pemerintahan.

Karena itu, menurut Lenis, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun konflik politik.

Lenis juga menyinggung sikapnya pada masa lalu yang disebut konsisten memperjuangkan keselamatan masyarakat Papua.

Ia mengingatkan pernah menolak pelabelan teroris terhadap OPM dengan pertimbangan keselamatan masyarakat sipil, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun pedalaman.

Atas dasar itu, Lenis meminta situasi di Tanah Papua tidak kembali diperburuk oleh aksi kekerasan.

Di tengah isu keamanan yang berkembang, Lenis juga mengimbau masyarakat di wilayah La Pago, Mee Pago dan sekitarnya agar tidak panik.

Ia meminta warga tetap menjalankan aktivitas secara normal dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.

Menurut Lenis, pemerintah bersama tokoh adat memiliki tanggung jawab untuk menjaga situasi tetap aman sehingga pembangunan, pelayanan publik, pendidikan dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat terus berjalan.

Pesan tersebut sekaligus menjadi seruan agar masyarakat tidak terjebak dalam siklus kekerasan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi warga sipil.

Bagi Lenis, penyelesaian persoalan Papua membutuhkan ruang yang aman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan tanpa intimidasi maupun ancaman.

Karena itu, ia kembali meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperluas konflik.

Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, stabilitas keamanan di Papua menjadi perhatian penting. Aktivitas masyarakat dan berbagai agenda pemerintahan diharapkan dapat berlangsung tanpa gangguan.

Lenis berharap masyarakat di Wamena hingga wilayah adat lainnya di Tanah Papua tidak menjadi korban dari konflik bersenjata maupun kepentingan politik.

Ia juga menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan menjaga persatuan.

Menurut Lenis, pemerintah, tokoh adat dan seluruh elemen masyarakat perlu terus membangun komunikasi untuk memastikan Papua tetap menjadi ruang kehidupan yang aman bagi seluruh warga.

Di tengah dinamika keamanan yang masih menjadi tantangan, Lenis menegaskan bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil harus dihentikan dan ruang kehidupan warga tidak boleh menjadi arena pertarungan kepentingan.* (dh)

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Umum Dewan Pembina Pusat (DPP) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Republik Indonesia kepada Rico Waas yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan, M. Sofyan.

Baca Juga:

• Target 700 Ribu Anak Terima MBG, Pemko Medan Perkuat Sinergi dengan Kodim 0201

M. Sofyan mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Medan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang mandiri, memiliki daya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada DPP LPM RI atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun lingkungan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera demi menuju Indonesia Maju," ucap M. Sofyan.

Ia menambahkan, penghargaan tersebut diharapkan dapat semakin mendorong Pemko Medan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam berbagai program pembangunan.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas serta kemandirian masyarakat di tingkat lingkungan.

Pemko Medan juga berkomitmen untuk terus mendorong berbagai upaya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan.

Penghargaan LPM Award 2026 tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap dukungan Pemerintah Kota Medan dalam mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.* (dh)

Dorongan tersebut disampaikan setelah hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR pada 10 Agustus 2026 menunjukkan realisasi tambahan TKD Nagan Raya baru mencapai Rp209,57 juta atau 0,74 persen dari total pagu Rp28,29 miliar.

Baca Juga:

• Anak Sekolah Terpaksa Seberangi Sungai: Satgas PRR Desak Percepatan Perbaikan Jalan Putus di Padang Pariaman

Tambahan TKD Nagan Raya didominasi alokasi sektor infrastruktur sebesar Rp17,19 miliar. Anggaran juga dialokasikan untuk sektor pertanian sebesar Rp6,54 miliar, urusan lainnya Rp3,36 miliar, serta pendidikan Rp1,20 miliar.

Satgas PRR menilai struktur anggaran tersebut perlu segera diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik dan layanan pemulihan yang tepat sasaran.

Percepatan realisasi dinilai mendesak karena masih terdapat sejumlah titik prioritas yang membutuhkan penanganan. Salah satunya kawasan longsor di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

Selain itu, Jembatan Rangka Baja Gunong Kong di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, juga membutuhkan perhatian. Jembatan yang putus tersebut hingga kini belum tersentuh perbaikan sehingga warga harus menggunakan perahu untuk menyeberang.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengatakan rendahnya penyerapan anggaran harus segera direspons dengan langkah yang lebih terukur oleh pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah pengelola kegiatan.

"Kami melihat Nagan Raya ini belum bergerak. Kami lihat kondisinya hampir sama ketika satu bulan lalu kami melakukan monitoring. Malah kalau saya lihat masih nol, dan bulan ini sudah naik menjadi 0,7 persen," kata Imran usai monitoring dan evaluasi di Kantor Bappeda Nagan Raya, Senin (10/8/2026).

Menurut Imran, keterlambatan realisasi tidak hanya berdampak terhadap penyelesaian kegiatan, tetapi juga menunda pemulihan akses dan aktivitas masyarakat.

Karena itu, Satgas PRR meminta pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan warga di sekitar Jembatan Gunong Kong dan sejumlah titik infrastruktur terdampak lainnya.

"Coba perhatikan itu masyarakat yang tinggal di Jembatan Gunong Kong, mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Saya mengharapkan Bupati Nagan Raya ini concern untuk mempercepat realisasi anggaran, TKD khususnya," ujar Imran.

Imran menegaskan anggaran yang telah tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal, akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Realisasi anggaran juga menjadi salah satu dasar evaluasi pemerintah dalam menghitung kebutuhan dukungan anggaran lanjutan, baik untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

Satgas PRR mengingatkan pemerintah daerah agar mengejar ketertinggalan dengan mempercepat proses pengadaan, penetapan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan fisik.

Langkah tersebut dinilai penting karena tahun anggaran 2026 telah memasuki semester kedua sehingga waktu pelaksanaan kegiatan semakin terbatas.

"Kita harus mulai fokus untuk mengejar ketertinggalan. Kita hanya punya waktu sekitar tiga bulan untuk merealisasikan seluruh anggaran yang tersedia," kata Imran.

Menanggapi dorongan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Nagan Raya, Bustami, menyatakan pemerintah daerah akan menyusun kerangka kerja rehabilitasi dan rekonstruksi bagi setiap organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan kegiatan nantinya akan dikawal secara mingguan dengan target realisasi tambahan TKD mencapai 50 persen pada akhir September 2026.

Percepatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus mengembalikan akses dan aktivitas masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Nagan Raya.* (dh)

Langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan akses pendidikan, layanan kesehatan dan aktivitas ekonomi sekitar 300 kepala keluarga atau sekitar 1.000 jiwa yang terdampak.

Baca Juga:

• KI Babel Tegaskan Keterbukaan Informasi Tak Cukup di Atas Kertas, KPU Babel Jalani Visitasi

Satu titik lainnya berada di Jalan Kelok Dama, Kampung Tanjuang, Nagari Kudu Gantiang.

Kondisi paling mendesak ditemukan di salah satu titik Ruas Batu Basa–Batas Sei Pingai yang putus akibat banjir pada 3 Agustus 2026. Warga, termasuk pelajar, terpaksa melintasi sungai ketika debit air rendah atau menggunakan kendaraan roda dua untuk tetap beraktivitas.

Saat debit air meningkat, akses masyarakat praktis terhenti.

Ketua Tim Monev Sumatera Barat Satgas PRR Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang mengatakan kondisi tersebut harus segera dicarikan solusi agar masyarakat tidak terus menghadapi risiko akibat putusnya akses.

"Dampak banjir 3 Agustus 2026 menyebabkan jalan putus. Aktivitas masyarakat, termasuk anak sekolah, harus melalui sungai yang kering. Kalau air tinggi, masyarakat tidak bisa beraktivitas dan anak-anak tidak bisa sekolah. Satgas PRR menemukan di lapangan agar segera dicarikan solusi supaya masyarakat bisa tertolong," tulis Yopie dalam laporan kegiatannya.

Selain titik jalan yang putus, kerusakan ditemukan di Durian Taba, Korong Sungai Pingai. Lebar badan jalan di lokasi tersebut berkurang sekitar 50 persen akibat gerusan dan longsor.

Kerusakan juga terjadi di Simpang Tiga Padang Gantiang Sungai Pingai. Sebagian badan jalan di lokasi itu hilang akibat banjir.

Kedua kerusakan tersebut belum masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan belum memiliki dukungan anggaran penanganan.

Satgas PRR menilai pemulihan tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki badan jalan. Kerusakan pada sejumlah titik turut dipengaruhi aliran Sungai Batang Tiku dan kondisi kawasan hulu.

Karena itu, penanganan permanen dinilai perlu dilakukan secara terpadu melalui perbaikan jalan, pengendalian atau normalisasi sungai, serta penanganan kawasan hulu. Langkah tersebut diperlukan agar kerusakan serupa tidak terus berulang.

Ruas Batu Basa–Batas Sei Pingai sebelumnya telah tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan tahun 2028 dengan nilai Rp4,753 miliar.

Namun, Satgas PRR mendorong agar prioritas waktu penanganan ruas tersebut dikaji kembali. Hal itu mengingat sebagian akses warga telah terputus dan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat.

Tim Satgas PRR juga meninjau Jalan Kelok Dama yang menghubungkan Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

Ruas tersebut sebelumnya masih dapat dilalui kendaraan roda empat. Namun, setelah kembali terdampak banjir pada 3 Agustus 2026, jalan kini hanya dapat dilalui kendaraan roda dua.

Penanganan Jalan Kelok Dama sebelumnya telah diajukan melalui skema Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2024.

Usulan tersebut telah diselesaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Saat ini, statusnya masih dalam proses peninjauan kembali oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Dana Transfer dan Pembiayaan.

Sebagai tindak lanjut, Satgas PRR mendorong Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan pengamanan dan penanganan darurat pada titik-titik yang berisiko.

Pemerintah daerah juga didorong mempercepat asesmen teknis dan verifikasi terhadap kerusakan baru bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Data hasil asesmen tersebut nantinya diperlukan untuk memperbarui R3P sekaligus menentukan prioritas dukungan pendanaan.

"Sebagai tindak lanjut, Satgas PRR mendorong Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan pengamanan dan penanganan darurat pada titik berisiko, serta mempercepat asesmen teknis dan verifikasi kerusakan baru bersama BPBD dan Dinas PUPR. Data tersebut diperlukan untuk memperbarui R3P dan menentukan prioritas dukungan pendanaan," pungkas Yopie.* (dh)

Penguatan koordinasi itu mengemuka dalam kunjungan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Balikpapan Letkol Laut (P) Rudhiro Pratomo S.A.P. ke fasilitas operasi migas lepas pantai Bekapai, sekitar 60 kilometer sebelah utara Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada akhir Juli 2026.

Baca Juga:

• Pengguna Motor Tenang, Bahlil Pastikan Subsidi Pertalite Tak Dibatasi

General Manager PHM Setyo Sapto Edi menyambut langsung Danlanal Balikpapan bersama rombongan. Turut hadir Kepala SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) Haryanto Syafri beserta jajaran manajemen SKK Migas Kalsul.

Setyo mengatakan keberhasilan operasi hulu migas tidak hanya ditentukan oleh keandalan fasilitas dan teknologi. Faktor keamanan serta sinergi antara perusahaan, regulator dan aparat keamanan juga menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan produksi tetap berjalan.

"Sebagai pengelola aset hulu migas yang merupakan Obvitnas, PHM membutuhkan sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk SKK Migas dan TNI Angkatan Laut, agar operasi dapat berjalan secara selamat, andal, dan berkelanjutan," ujar Setyo dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).

Menurut Setyo, kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk melindungi aset strategis negara sekaligus menjaga kelancaran pasokan energi nasional.

Bekapai merupakan salah satu fasilitas produksi lepas pantai yang berada dalam Wilayah Kerja (WK) Mahakam. Pengelolaannya membutuhkan perhatian terhadap berbagai aspek, mulai dari keselamatan kerja, keandalan fasilitas, pemeliharaan aset hingga keamanan kawasan operasi.

Tantangan tersebut semakin kompleks karena WK Mahakam telah berproduksi selama puluhan tahun dan memasuki fase mature field. Kondisi itu menuntut PHM melakukan optimalisasi secara berkelanjutan agar fasilitas tetap produktif dan kegiatan operasi berlangsung efisien.

PHM menjalankan sejumlah upaya melalui pemeliharaan aset, inovasi operasional, penguatan budaya keselamatan serta peningkatan sistem keamanan fasilitas.

Kepala SKK Migas Kalsul Haryanto Syafri mengapresiasi kinerja PHM dalam menjaga keberlangsungan operasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap produksi migas nasional.

Haryanto menilai aspek keselamatan dan keamanan semakin penting dalam pengelolaan lapangan migas yang telah berproduksi selama puluhan tahun.

"Sinergi yang erat antara SKK Migas, PHM, dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat keamanan, menjadi faktor penting untuk memastikan target produksi migas nasional dapat tercapai secara berkelanjutan," katanya.

Dari sisi pengamanan, Danlanal Balikpapan Letkol Laut (P) Rudhiro Pratomo menegaskan kesiapan TNI AL untuk memperkuat koordinasi dengan PHM dan SKK Migas dalam menjaga fasilitas migas di wilayah perairan.

Rudhiro mengatakan pengamanan Obvitnas merupakan tanggung jawab bersama. TNI AL siap mendukung pengamanan melalui koordinasi, patroli keamanan dan langkah pencegahan terhadap potensi gangguan.

"Dengan kolaborasi yang kuat, kami berharap operasional PHM dapat terus berjalan dengan aman sehingga mampu mendukung ketahanan energi untuk Indonesia," tegasnya.

Rangkaian kunjungan diawali dengan safety induction, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kondisi operasional Bekapai, sistem keselamatan serta pengelolaan keamanan fasilitas produksi lepas pantai.

PHM juga menjelaskan kegiatan operasi di WK Mahakam, termasuk pengelolaan jaringan pipa migas yang menjadi bagian penting dari infrastruktur penyaluran energi.

Kolaborasi antara PHM, SKK Migas dan TNI AL menunjukkan bahwa keberlanjutan produksi migas tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis perusahaan, tetapi juga dukungan regulator dan aparat keamanan.

Bagi negara, keamanan fasilitas migas lepas pantai memiliki arti strategis. Gangguan terhadap aset produksi dapat berdampak terhadap kesinambungan operasi dan rantai pasok energi.

PHM merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) di Zona 8 yang mengelola operasi dan bisnis hulu migas di WK Mahakam, Kalimantan Timur.

Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bagi pemerintah Indonesia yang diwakili SKK Migas, PHM menjalankan kegiatan operasi dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Penguatan teknologi, keselamatan, inovasi dan sinergi lintas lembaga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi migas sekaligus memperkuat kontribusi Kalimantan Timur terhadap kebutuhan dan ketahanan energi nasional.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Burhanuddin saat melantik dan mengambil sumpah 34 pejabat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Selasa (11/8/2026). Pelantikan berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.

Baca Juga:

• Usai Kasus Korupsi MBG, Kepala BGN Baru Temui Jaksa Agung Minta Pendampingan Hukum

Burhanuddin menegaskan rotasi, mutasi dan promosi merupakan bagian dari strategi manajemen karier sekaligus upaya meningkatkan kinerja organisasi. Namun, jabatan yang diterima para pejabat baru tidak boleh dipandang hanya sebagai kedudukan struktural.

Menurut Burhanuddin, jabatan merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalitas dan loyalitas.

"Jabatan bukan sekadar kedudukan, kehormatan, maupun kekuasaan, melainkan sebuah amanah dan wujud kepercayaan pimpinan yang harus dijaga serta dipertanggungjawabkan dengan integritas, profesionalitas, dan loyalitas," tegas Burhanuddin.

Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin secara terbuka menyebut Kejaksaan sedang berada dalam "masa ujian". Kondisi tersebut membuat para pejabat baru dituntut tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi.

Mereka diminta segera membaca persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan kemampuan terbaik untuk memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Burhanuddin juga meminta jajaran Kejaksaan memberikan perhatian terhadap perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas serta perkara yang memiliki dampak besar terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Dalam pemberantasan korupsi, Jaksa Agung mendorong agar penanganan perkara tidak hanya terkonsentrasi di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diminta berani mengambil bagian dalam penanganan perkara korupsi strategis dengan tetap mengedepankan profesionalitas dan tanggung jawab.

Para Kajati baru juga diminta segera memahami karakteristik wilayah kerja masing-masing, memetakan persoalan dan menentukan langkah penegakan hukum secara cepat, tepat serta proporsional.

Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan agar kecepatan dalam penegakan hukum tidak dilakukan secara demonstratif. Penegakan hukum di daerah diminta dilakukan secara senyap, tenang dan terukur agar tidak menimbulkan kegaduhan yang justru kontraproduktif.

Para Kajati juga diminta membangun komunikasi dan sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas wilayah. Namun, sinergi tersebut tetap harus dilakukan dengan menjaga independensi institusi Kejaksaan.

Bagi Burhanuddin, Kajati bukan sekadar pejabat struktural. Kajati merupakan wajah dan representasi Kejaksaan di daerah. Karena itu, kualitas kepemimpinan mereka akan ikut menentukan bagaimana masyarakat melihat institusi penegak hukum tersebut.

Pemulihan kepercayaan publik juga diarahkan melalui peningkatan transparansi kinerja. Burhanuddin meminta jajaran Kejaksaan memperkuat publikasi capaian kinerja secara aktif dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, pengawasan melekat atau waskat di lingkungan internal diminta diperketat. Setiap indikasi pelanggaran harus ditindak secara tegas dan berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Burhanuddin turut mengingatkan para pejabat daerah agar menjaga keteladanan integritas, termasuk melalui pola hidup sederhana dan bertanggung jawab.

Pesan tersebut dinilai penting karena perhatian publik terhadap aparat penegak hukum tidak hanya tertuju pada hasil penanganan perkara, tetapi juga perilaku dan gaya hidup pejabat yang menjalankan kewenangan negara.

Dalam rotasi kali ini, Saiful Bahri Siregar menempati posisi Direktur Penyidikan pada Jampidsus. Jabatan tersebut merupakan salah satu posisi strategis dalam struktur penanganan perkara pidana khusus di Kejaksaan Agung.

Sementara itu, Syarief Sulaeman Nahdi yang sebelumnya berada pada posisi tersebut kini ditugaskan sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Perubahan di posisi strategis tersebut berlangsung bersamaan dengan penataan sejumlah jabatan Kajati dan pejabat Eselon II lainnya.

Di tingkat daerah, salah satu pergantian penting terjadi di Kalimantan Timur dengan dilantiknya Dr. Chatarina Muliana sebagai Kajati Kaltim. Para pejabat baru kini menghadapi tantangan berbeda sesuai karakteristik wilayah dan bidang kerja masing-masing.

Selain Kajati, sejumlah pejabat Eselon II juga mendapat penugasan baru, termasuk pada bidang pemulihan aset, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pengawasan, pembinaan hingga pendidikan dan pelatihan.

Burhanuddin meminta para pejabat tersebut segera menguasai tugas, fungsi dan kewenangan baru. Mereka juga diminta mengevaluasi kinerja satuan kerja masing-masing untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi.

Komunikasi lintas bidang harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Pelantikan 34 pejabat tersebut pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang menduduki jabatan tertentu. Ada ekspektasi lebih besar yang diletakkan di pundak mereka, yakni menjalankan kewenangan penegakan hukum dengan integritas, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat pengawasan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Kejaksaan kini memasuki fase yang oleh Jaksa Agung sendiri disebut sebagai "masa ujian". Ukuran keberhasilan para pejabat baru tidak berhenti pada seremoni pelantikan, tetapi akan terlihat dari kerja nyata mereka setelah kembali menjalankan tugas.

Burhanuddin menutup amanatnya dengan mengingatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu, sedangkan pengabdian meninggalkan jejak yang lebih panjang.

"Ibarat matahari, jabatan pasti akan terbenam, tetapi cahaya pengabdian akan senantiasa menyala," pungkasnya.* (dh)

MEDAN - Ikatan Sarjana Al Washliyah Sumatera Utara (ISARAH Sumut) membagikan bendera Merah Putih kepada masyarakat dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Aksi pembagian bendera tersebut digelar di sejumlah titik keramaian di Kota Medan dan sekitarnya. Pengurus dan anggota ISARAH Sumut turun langsung membagikan bendera kepada pengendara, pedagang, serta warga yang melintas.

Baca Juga:

• Sempat Ditegur Bobby Nasution di Rapat Inflasi, Poppy Hutagalung Kini Didemosi jadi Kabid

"Di usia kemerdekaan ke-81 ini, mari kita kobarkan semangat nasionalisme. Bendera Merah Putih adalah simbol persatuan. Jangan sampai luntur di hati generasi muda," ujarnya.

Menurutnya, pembagian bendera merupakan kegiatan sederhana yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, masyarakat diajak untuk terus menjaga persatuan dan semangat kebangsaan.

ISARAH Sumut berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya dirayakan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan kecintaan terhadap Indonesia.

Aksi pembagian bendera tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejumlah warga mengapresiasi kegiatan tersebut dan turut mengibarkan bendera Merah Putih yang dibagikan sebagai bentuk partisipasi menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke-81.* (dh)

MEDAN - Perum BULOG Kanwil Sumatera Utara terus memperkuat penyaluran komoditas pangan melalui berbagai program pemerintah. Penyaluran dilakukan untuk memastikan ketersediaan sekaligus keterjangkauan beras dan minyak goreng bagi masyarakat di Sumatera Utara.

Program tersebut meliputi Bantuan Pangan, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta MinyaKita yang disalurkan melalui berbagai kanal distribusi.

Baca Juga:

• Harga Pangan Melonjak Hari Ini, Cabai Rawit Merah Tembus Rp120 Ribu per Kg!

"BULOG Sumut terus mengelola dan menyalurkan stok pangan melalui berbagai program Pemerintah. Untuk Bantuan Pangan dan SPHP berupa beras, sementara untuk minyak goreng dalam bentuk MinyaKita. Semuanya kami salurkan melalui berbagai saluran agar semakin mudah dijangkau masyarakat," kata Budi.

Bantuan Pangan Disalurkan

Budi mengatakan penyaluran Bantuan Pangan alokasi Februari-Maret 2026 telah direalisasikan. BULOG Sumut menyalurkan beras sebanyak 34.954,66 ton kepada 1.756.846 Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Selain beras, pada periode yang sama disalurkan minyak goreng sekitar 6,99 juta liter sebagai bagian dari Bantuan Pangan.

"Untuk Bantuan Pangan alokasi Februari sampai Maret, penyalurannya sudah kami laksanakan. Beras yang disalurkan sekitar 34.954 ton untuk 1,75 juta lebih penerima, kemudian ada juga minyak goreng sekitar 6,99 juta liter. Ini merupakan bagian dari penugasan Pemerintah yang terus kami laksanakan," ujarnya.

BULOG Sumut juga tengah mempersiapkan Bantuan Pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Pada periode tersebut, bantuan berupa beras akan diberikan kepada 1.739.256 PBP dengan kebutuhan sekitar 52.178 ton beras.

"Untuk Bantuan Pangan alokasi Juli sampai September, kami sudah mempersiapkan sekitar 52 ribu ton beras untuk 1,73 juta lebih Penerima Bantuan Pangan. Saat ini persiapannya terus kami lakukan, termasuk proses rebagging, sehingga nantinya dapat segera disalurkan kepada masyarakat sesuai jadwal yang ditetapkan Pemerintah," kata Budi.

Menurut Budi, penyaluran Bantuan Pangan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan beras masyarakat penerima sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat penerima diharapkan tidak perlu memenuhi seluruh kebutuhan beras melalui pembelian di pasar. Kondisi itu dinilai dapat membantu menjaga tekanan permintaan sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Sumatera Utara.

Penyaluran Beras SPHP Capai 65,95 Persen

Selain Bantuan Pangan, BULOG Sumut terus meningkatkan penyaluran beras SPHP. Periode 1 Maret hingga 11 Agustus 2026, sebanyak 32.342 ton beras SPHP telah disalurkan.

Realisasi tersebut mencapai 65,95 persen dari target sekitar 49.043 ton.

Budi mengatakan penyaluran SPHP akan terus ditingkatkan, terutama untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

"Penyaluran SPHP terus kami tingkatkan. Sampai 11 Agustus ini sudah sekitar 32 ribu ton yang kami salurkan dari target sekitar 49 ribu ton. Untuk bulan Agustus ini kami perkirakan sekitar 9.000 ton beras SPHP akan kami salurkan ke berbagai wilayah di Sumatera Utara," jelasnya.

Penyaluran SPHP dilakukan melalui sejumlah kanal, di antaranya Pasar Rakyat, Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama TNI dan Polri, serta melalui pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.

"Kami terus memperbanyak titik penyaluran dan berkoordinasi dengan TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Harapannya masyarakat semakin mudah mendapatkan beras SPHP dengan harga yang terjangkau," imbuh Budi.

Bulog Sumut Salurkan 14,36 Juta Liter MinyaKita

Selain beras, BULOG Sumut juga memperkuat penyaluran minyak goreng melalui MinyaKita.

Hingga 11 Agustus 2026, BULOG Sumut telah menyalurkan 14,36 juta liter MinyaKita melalui berbagai saluran distribusi.

Dari total tersebut, sebanyak 7,50 juta liter atau sekitar 52,23 persen disalurkan melalui Pasar Rakyat, baik melalui kanal SP2KP maupun non-SP2KP.

"Untuk MinyaKita, sampai saat ini sudah 14,36 juta liter yang kami salurkan. Sebanyak 7,50 juta liter atau sekitar 52 persen kami salurkan melalui Pasar Rakyat, baik SP2KP maupun non-SP2KP. Selain itu juga kami salurkan melalui RPK dan Koperasi Merah Putih," kata Budi.

Menurutnya, penyaluran melalui berbagai kanal dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Budi memastikan penyaluran MinyaKita dilakukan melalui mekanisme yang tercatat sehingga distribusinya dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

"Penyaluran MinyaKita ini tercatat dalam sistem SIMIRAH, sehingga seluruh penyaluran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Kami terus memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan sampai kepada masyarakat," ujarnya.

Budi menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari penugasan pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan di Sumatera Utara.

"Stok pangan yang dikelola dan disalurkan sesuai penugasan Pemerintah. Baik Bantuan Pangan, SPHP maupun MinyaKita, kami terus salurkan. Ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan, harga pangan dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara," katanya.

Dia menambahkan beras untuk Bantuan Pangan telah diperiksa oleh pemerintah daerah masing-masing. BULOG Sumut menargetkan penyaluran segera dilakukan dalam waktu dekat.

"Beras untuk Bantuan Pangan sudah dicek oleh Pemkab masing-masing. Kemarin di gudang saya ketemu dengan Pemkot Medan, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Sergai dan Pemkot Binjai. Kami upayakan dalam minggu ini kami salurkan," tutup Budi.* (dh)

MEDAN - Kasus kematian Arbi Syahputra, pemuda 19 tahun yang tewas tertembak di kawasan Jalan Willem Iskandar dekat Kampus UNIMED Medan pada 26 Maret 2002, kembali mencuat. Setelah 24 tahun berlalu, orang tua Arbi, Musyawab dan Surjana, berharap kasus tersebut kembali diusut untuk mengungkap fakta di balik kematian putra mereka.

Musyawab mengaku masih mempertanyakan kematian Arbi yang saat itu disebut terlibat dalam dugaan perampokan. Menurutnya, putranya merupakan penderita epilepsi sejak usia satu tahun dan hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP.

Baca Juga:

• Prabowo Incar Keuntungan Danantara Jadi Cadangan APBN, Skemanya Masih Digodok

Harapan itu kembali disampaikan setelah Musyawab bertemu advokat Ir Pahala Sitorus SH MH di Medan, Senin (10/8/2026). Pahala menyatakan siap membantu mengupayakan pengungkapan kembali perkara yang menurutnya masih menyisakan pertanyaan bagi keluarga korban.

"Dan hari ini (Senin 10/8) Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Musyawab. Kami menerima pengaduannya dan akan berikhtiar sekuat tenaga untuk mengungkap misteri kematian Arbi Syahputra," kata Pahala.

Pahala menilai perkara tersebut berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia. Dia berharap Presiden Prabowo memberikan perhatian dan mendorong Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, serta Kapolrestabes Medan untuk menelaah kembali perkara tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Kami berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan atensi dan memerintahkan Kapolri, Kapoldasu serta Kapolrestabes Medan membuka kembali kasus ini secara terang benderang," ujarnya.

Pernah Dilaporkan ke Bareskrim

Pahala mengatakan kasus kematian Arbi sebelumnya pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Musyawab, dengan pendampingan KontraS dan LBH Medan, disebut membuat pengaduan ke Bareskrim pada 22 Agustus 2005.

Saat itu, laporan tersebut disebut diterima Brigjen Pol Sutadi, yang kemudian meminta Polda Sumatera Utara mengusut kasus tersebut. Musyawab mengaku sempat diperiksa dan bertemu sejumlah penyidik dari Bareskrim yang turun ke Medan.

Namun, menurut Musyawab, proses tersebut tidak memberikan hasil yang menurut keluarga mampu menjawab seluruh pertanyaan mengenai kematian putranya.

Musyawab juga mengaku pernah dipertemukan dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan saat itu, AKP Maruli Siahaan, ketika pemeriksaan berlangsung di Bareskrim.

"Saat itu Pak Maruli banyak diam. Saya sempat emosi ketika melihat dia karena menganggap anak buahnyalah yang menembak putra saya," kata Musyawab.

Menurut Musyawab, setelah kembali dari Jakarta, dirinya bersama pendamping hukum sempat berencana bertemu Kapolda Sumatera Utara. Namun, rencana tersebut tidak terlaksana.

Arbi Disebut Tewas Setelah Dihentikan Petugas

Pahala kemudian memaparkan kronologi yang diperolehnya dari keterangan Musyawab.

Peristiwa tersebut terjadi pada 26 Maret 2002 sekitar pukul 21.00 WIB hingga dini hari 27 Maret 2002. Saat itu Arbi disebut sedang mengendarai sepeda motor Honda Astrea 70 dan membonceng saudaranya, Andi Sumbogo.

Arbi sebelumnya baru semalam menginap di rumah kerabatnya di Lau Dendang. Dia kemudian diminta mengantar Andi yang bertugas jaga malam di Kantor PLN.

Saat melintas di bawah jembatan tol Jalan Willem Iskandar, keduanya disebut dihentikan sejumlah petugas berpakaian polisi yang mengendarai tiga sepeda motor.

Menurut keterangan keluarga, Arbi dan Andi kemudian diarahkan menuju ruas jalan di atas jembatan tol. Di lokasi tersebut, Arbi disebut tewas terkena tembakan karena dicurigai sebagai pelaku perampokan sepeda motor jenis RX King.

Namun, rincian tersebut merupakan versi yang disampaikan keluarga dan pendamping hukum dan masih membutuhkan verifikasi dari dokumen perkara serta keterangan resmi aparat penegak hukum.

Keluarga Tolak Uang Duka

Musyawab mengetahui kabar kematian putranya pada 27 Maret 2002. Sekitar pukul 17.00 WIB, dia bersama istrinya dan keluarga mendatangi instalasi jenazah RSU Pirngadi Medan.

Musyawab mengatakan saat itu mereka menemukan Arbi telah meninggal dunia dengan luka tembak pada tubuhnya. Jenazah kemudian dibawa pulang dan dimakamkan di pemakaman sekitar Jalan Makmur, Pasar 7 Tembung.

Beberapa hari kemudian, Musyawab mendatangi Polrestabes Medan untuk menanyakan penyebab kematian putranya. Dia mengaku mendapatkan penjelasan bahwa Arbi bukan tewas dibunuh, melainkan terbunuh.

Musyawab juga mengaku dirinya dan istrinya beberapa kali didatangi orang yang disebut sebagai utusan kepolisian untuk memberikan uang duka. Namun, pemberian tersebut ditolak oleh istrinya.

"Istri saya saat itu selalu bilang, saya tak mungkin bisa menerima uang dari hasil kematian anak saya. Pulihkan saja nama baik anak saya karena tidak mungkin dia pelaku perampokan. Dan hukum pelaku penembakan itu," tutur Musyawab.

Menurut Musyawab, yang paling diharapkan keluarga saat ini bukanlah pengembalian nyawa putranya, melainkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi serta pemulihan nama baik Arbi apabila tuduhan terhadapnya terbukti tidak benar.

"Istri saya tak bisa terima dan batinnya terus tersiksa. Anak kami itu sejak usia 1 tahun mengidap epilepsi sehingga sekolahnya pun sampai SMP saja. Tapi dituduh pelaku perampokan dan ditembak mati. Bagaimana seorang anak berkebutuhan khusus dengan kondisi tubuh yang lemah bisa dituduh pelaku perampokan?" kata Musyawab.

Minta Kasus Dibuka Terang

Musyawab mengatakan dirinya kembali memiliki semangat memperjuangkan kasus tersebut setelah melihat sejumlah perkara lama dapat kembali mendapat perhatian publik.

Dia kemudian meminta bantuan aktivis dan konten kreator Suwandi Purba serta advokat Pahala Sitorus untuk membantu memperjuangkan pengungkapan kasus kematian putranya.

Pahala mengatakan pihaknya ingin memastikan seluruh fakta mengenai kematian Arbi dapat ditelusuri berdasarkan bukti dan proses hukum.

"Apakah Arbi Syahputra dibunuh atau terbunuh tetap harus diungkap siapa pelakunya," kata Pahala.

Dia berharap seluruh pihak yang pernah terlibat dalam penanganan perkara tersebut dapat ikut membantu membuka kembali informasi dan dokumen yang masih tersedia.

"Mereka tidak menuntut yang macam-macam hanya keadilan dan ketenangan batin," tegasnya.

Hingga kini, keluarga Musyawab dan Surjana masih menanti adanya kejelasan mengenai perkara yang merenggut nyawa putra mereka 24 tahun lalu. Mereka berharap pengungkapan kembali perkara tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mengakhiri penantian panjang keluarga.* (dh)

Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (11/8/2026). Bobby mengatakan pemberantasan narkoba dan pembinaan warga binaan harus berjalan beriringan agar proses pemasyarakatan menghasilkan perubahan nyata.

Baca Juga:

• 300 Ribu Pecandu Narkoba Terdeteksi, Menkes: Selama Ini Ditaruh di Penjara

Bobby mengatakan Sumut telah lama menghadapi persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Karena itu, menurutnya, sinergi antarlembaga harus terus diperkuat agar upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih optimal.

"Sumut sudah cukup lama menghadapi persoalan penyalahgunaan narkoba, sejak 2019 sudah menjadi provinsi teratas terkait peredaran narkoba, kami ingin narkoba benar-benar diberantas dengan kolaborasi dengan BNN dan juga Ditjenpas," kata Bobby.

Selain pemberantasan narkoba, Bobby menekankan pentingnya pembinaan warga binaan melalui kegiatan produktif. Menurutnya, warga binaan harus memiliki bekal keterampilan sebelum kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.

"Kami ingin lapas-lapas di Sumatera Utara mampu mengembangkan potensi produktifnya. Warga binaan yang masuk dan keluar tentu harus memiliki perubahan, baik dari sisi mental, perilaku, maupun keterampilan," ujarnya.

Bobby mengatakan Pemprov Sumut siap mendukung pengembangan kegiatan produktif di sejumlah lapas. Hal tersebut dinilai penting agar warga binaan dapat memperoleh keterampilan sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.

"Saya melihat sudah ada lapas yang mampu menghasilkan berbagai produk dan memberikan nilai ekonomi. Ini yang perlu kita dorong. Kalau membutuhkan tenaga pendukung, pemerintah provinsi siap membantu menyiapkannya," kata Bobby.

Menurut laporan Kakanwil Ditjenpas Sumut, sejumlah lapas masih menghadapi keterbatasan lahan untuk kegiatan produktif. Selain itu, terdapat kebutuhan tenaga pengajar karena masih ada warga binaan yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Sementara itu, Jalu Yuswa Panjang berharap seluruh warga binaan mendapatkan perubahan positif selama menjalani masa pembinaan. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut perilaku, tetapi juga keterampilan yang dapat digunakan setelah mereka bebas.

"Kami ingin warga binaan mendapatkan perubahan positif selama berada di lapas. Ketika keluar nanti, mereka tidak hanya berubah secara perilaku, tetapi juga memiliki keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk kehidupan setelah masa pembinaan," kata Jalu.

Dalam audiensi tersebut, Kakanwil Ditjenpas Sumut juga meminta dukungan Pemprov Sumut terkait pembiayaan layanan kesehatan bagi warga binaan yang tidak lagi ter-cover BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal itu, Bobby menegaskan warga binaan yang merupakan penduduk Sumatera Utara dan memiliki KTP Sumut telah tercakup dalam program Universal Health Coverage (UHC).

"Kalau warga binaan tersebut ber-KTP Sumatera Utara, sudah tercover UHC. Silakan dimanfaatkan," ujar Bobby.

Bobby berharap kolaborasi antara Pemprov Sumut, Ditjenpas, dan BNN dapat terus diperkuat. Selain menekan peredaran narkoba, sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan agar warga binaan memiliki kesempatan untuk kembali produktif di tengah masyarakat.* (dh)

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Dandim 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo saat menjadi narasumber dalam program podcast TVRI Sumut, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Dokumen, Wali Kota Medan Sebut Perwalian Anak Wujud Kasih Sayang Negara

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi juga penting untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa.

Salah satu program yang menjadi fokus kolaborasi Pemko Medan dan Kodim 0201/Medan adalah pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Rico mengatakan Pemko Medan bersama Kodim 0201/Medan saat ini melakukan pemetaan terhadap aset lahan milik daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tersebut.

"Lokasi KDMP yang saat ini sudah siap beroperasi itu ada di Medan Tuntungan, Denai dan juga Amplas. Khusus di Medan Tuntungan lokasinya sangat strategis karena berdekatan langsung dengan fasilitas Sekolah Rakyat," kata Rico.

Selain sektor ekonomi, Rico mengapresiasi dukungan TNI dalam pembangunan infrastruktur publik di Kota Medan. Salah satunya pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Medan Polonia dengan Medan Maimun.

Menurut Rico, keberadaan jembatan tersebut memberikan dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, termasuk akses anak-anak menuju sekolah.

"Keberadaan jembatan ini sangat penting karena memudahkan mobilitas harian warga, khususnya akses anak-anak menuju sekolah," ujarnya.

Sinergi Pemko Medan dan Kodim 0201/Medan juga dilakukan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rico mengatakan kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi bagi generasi muda.

"Target di Kota Medan itu sebanyak 255 SPPG untuk menjangkau 700.000 anak. Kami berkomitmen penuh mendukung program ini, dengan fokus menjaga kelancaran suplai pasokan bahan pokok," kata Rico.

Di bidang pendidikan, Rico juga menyatakan dukungan terhadap keberadaan Sekolah Rakyat di Kota Medan. Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Di Sekolah Rakyat anak-anak kita diajarkan kedisiplinan namun tetap menyenangkan bagi para siswa. Berbeda dengan sekolah biasa pada umumnya. Fasilitas yang ada juga cukup lengkap untuk menunjang kualitas pendidikan siswa," ungkap Rico.

Sementara itu, Dandim 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo mengatakan keterlibatan TNI dalam berbagai program strategis pemerintah merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Menurutnya, hal tersebut merupakan amanat undang-undang yang memungkinkan TNI membantu percepatan tugas-tugas negara dalam kondisi damai.

"Sinergi ini menegaskan bahwa pembangunan kota yang inklusif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi dan saling menguatkan antarinstansi," ujar Delli Yudha.

Kolaborasi Pemko Medan dan Kodim 0201/Medan diharapkan terus diperkuat untuk mendukung berbagai program pembangunan, pelayanan masyarakat, serta program strategis pemerintah di Kota Medan.* (dh)

Hal itu disampaikan Rico saat menghadiri Penyerahan Penetapan Perwalian Anak yang Belum Dewasa dari Kejaksaan Negeri Belawan bersama Pemerintah Kota Medan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Elshadai di Jalan Rawe I, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Lantik Erfin Fahrurrazi jadi Pj Sekda, Wali Kota Medan: Cepat Boleh, Langgar Aturan Jangan

"Proses ini bukanlah proses yang sederhana, proses penyelesaian perwalian bahkan dapat membutuhkan waktu berbulan-bulan, tergantung kompleksitas persoalan yang dihadapi masing-masing anak," kata Rico.

Meski demikian, Rico menilai hal terpenting dari proses tersebut bukan hanya penyelesaian administrasi. Penetapan perwalian, kata dia, merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang terhadap anak.

"Yang terpenting di dalamnya adalah bukan hanya permasalahan administrasi, tapi pekerjaan ini isinya adalah bentuk kasih sayang. Ini bisa berjalan karena ada kasih sayang dan ada perhatian kita semua terhadap anak-anak kita," ujarnya.

Rico menegaskan setiap anak yang lahir dan tumbuh di Indonesia berhak memiliki status hukum yang jelas. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab memastikan anak tidak kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi maupun status hukum.

"Seorang anak yang lahir di Indonesia, di kota kita, seharusnya kewajiban dari pemerintah adalah menetapkan status hukumnya. Hak dari setiap manusia yang lahir di Indonesia adalah memiliki status hukum yang jelas," tegas Rico.

Menurutnya, kepastian hukum menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak anak, termasuk hak mendapatkan pendidikan, pelayanan sosial, serta perlindungan di masa depan.

Rico juga mengapresiasi Kejaksaan Negeri Belawan, pengelola LKSA Elshadai, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD), serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penetapan perwalian tersebut.

"Kami mengapresiasi Kejari Belawan, serta seluruh pihak yang telah membantu proses penetapan perwalian tersebut. Penting sekali kepastian hukum itu ada di diri seorang manusia, terutama kepada anak-anak agar bisa mendapatkan hak dari pemerintah maupun masyarakat," ujarnya.

Rico berharap anak-anak yang telah memperoleh kepastian hukum dapat mendapatkan pendidikan, perhatian, dan lingkungan yang baik. Dia juga berharap mereka kelak dapat tumbuh menjadi generasi yang berkontribusi bagi bangsa.

"Anak-anak yang hadir di sini suatu saat bisa saja menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Yang penting adalah bagaimana kita memberikan perhatian secara khusus, memberikan pendidikan, dan juga memberikan inspirasi-inspirasi," kata Rico.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Yusup Dharmaputra menjelaskan penetapan perwalian merupakan langkah penting untuk memastikan hak administratif dan kepentingan hukum anak tetap terlindungi.

Menurut Yusup, kepastian hukum tersebut diperlukan ketika anak membutuhkan berbagai dokumen dan persyaratan administratif, termasuk untuk melanjutkan pendidikan.

"Penetapan perwalian merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak-anak yang belum dewasa. Dengan begitu anak memiliki kepastian hukum dan dapat memperoleh hak administrasi, termasuk untuk melanjutkan pendidikan," jelas Yusup.

Yusup mengatakan proses penetapan perwalian tidak dapat dilakukan secara instan. Pengajuan harus melalui proses hukum hingga persidangan sebelum permohonan akhirnya dikabulkan.

Di tempat yang sama, Kepala LKSA Elshadai Yoshua Nainggolan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Medan dan Kejaksaan Negeri Belawan atas kerja sama dan sinergi dalam proses penetapan perwalian anak tersebut.* (dh)

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Erfin berlangsung di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Selasa (11/8/2026). Erfin menggantikan Wiriya Alrahman yang memasuki masa purnabakti.

Baca Juga:

• Diduga Jual Jabatan Rp120 Juta, DPRD Medan Desak Kasus Eks Camat Dibawa ke Ranah Pidana

"Kerja-kerja dari seluruh perangkat daerah itu benar-benar cepat, terukur, namun sesuai aturan dan perundang-undangan," kata Rico dalam acara pelantikan.

Rico mengingatkan kecepatan kerja tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan. Menurutnya, setiap kebijakan dan program pemerintah harus memiliki perencanaan serta ukuran kerja yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita tidak hanya memintanya dengan cepat. Meminta cepat itu terkadang yang membahayakan adalah bisa melanggar aturan-aturan. Maka dari itu harus terukur, jelas, dan terinci dengan baik," ujarnya.

Rico kemudian meminta Erfin memastikan setiap OPD memahami tugas dan target masing-masing. Pj Sekda juga diminta tidak hanya menerima laporan, tetapi memahami persoalan yang dihadapi setiap perangkat daerah.

Dengan begitu, kata Rico, arahan dan kebijakan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Rico juga meminta Erfin berperan sebagai pengayom sekaligus pengarah bagi seluruh pimpinan OPD. Pembinaan terhadap perangkat daerah diminta dilakukan secara humanis, namun tetap tegas apabila ditemukan persoalan dalam pola kerja maupun kinerja.

"Apabila Bapak temukan OPD-OPD tidak sesuai cara kerjanya, pola kinerjanya, tegur dengan baik. Tegur sesuai aturan, benahi pola kerjanya," tegas Rico.

Dia mengatakan pembinaan menjadi langkah awal untuk memperbaiki kinerja OPD. Namun, apabila persoalan tidak kunjung selesai setelah diberikan arahan dan pembenahan, Erfin diminta segera melaporkannya kepada Wali Kota Medan untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai aturan.

Selain pembinaan, Rico meminta Erfin membangun komunikasi yang baik dengan seluruh OPD. Dia menyebut setiap perangkat daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan pola kerja yang berbeda.

"Namun juga kami berharap bisa menunjukkan kasih sayangnya juga. Bagaimanapun seluruh OPD juga adalah seorang manusia, mempunyai perasaan juga, tapi juga memiliki akal," kata Rico.

Menurut Rico, pendekatan humanis tetap harus berjalan beriringan dengan ketegasan dalam menjalankan tugas. Erfin diminta mampu menjaga keseimbangan antara pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin kerja.

"Bimbinglah rekan-rekan OPD. Berikan semangat pada mereka-mereka ini. Dan tentunya saya sebagai Wali Kota juga akan mengawasi pola kinerja kita semuanya," ujarnya.

Rico turut mengingatkan seluruh jajaran Pemko Medan agar menjadikan visi dan misi kepala daerah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Program dan kegiatan pemerintah daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

Koordinasi antarpemerangkat daerah dinilai penting agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, terjadi tumpang tindih kewenangan, maupun keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rico menegaskan posisi Pj Sekda memiliki peran penting dalam menjaga efektivitas roda pemerintahan. Erfin diharapkan dapat memperkuat koordinasi internal, menjaga ritme kerja OPD, serta menjadi penghubung komunikasi antara kepala daerah dan seluruh perangkat pemerintahan.

Erfin Fahrurrazi diangkat sebagai Pj Sekda Kota Medan berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 800.1.3.3/1304.K tanggal 10 Agustus 2026.

Sebelum menjabat Pj Sekda, Erfin berkarier di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai. Dia pernah menjabat Camat Tebing Syahbandar, sejumlah jabatan struktural di Sekretariat Daerah, serta bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Erfin kemudian menjabat Sekretaris Inspektorat sebelum mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Kota Medan. Dalam seleksi tersebut, Erfin meraih peringkat pertama.

Dia selanjutnya dilantik sebagai Inspektur Kota Medan oleh Wali Kota Medan Rico Waas pada 10 September 2025.

Kini sebagai Pj Sekda Kota Medan, Erfin mengemban tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.* (dh)

Hal itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi panitia Toba Caldera Culture Festival 2026 bersama Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Sempat Ditegur Bobby Nasution di Rapat Inflasi, Poppy Hutagalung Kini Didemosi jadi Kabid

Bobby meminta panitia berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumut. Menurutnya, berbagai potensi seni dan budaya Batak dapat dimanfaatkan untuk memperluas promosi hingga tingkat internasional.

"Panitia bisa berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, salah satunya melalui seni tarik suara untuk memperkenalkan lagu-lagu Batak hingga ke mancanegara," katanya.

Pemprov Sumut, lanjut Bobby, juga membuka ruang komunikasi bagi panitia terkait dukungan teknis maupun fasilitasi yang diperlukan untuk menyukseskan festival.

Bobby optimistis Toba Caldera Culture Festival dapat menjadi salah satu daya tarik wisata di kawasan Danau Toba. Selain memperkenalkan budaya Batak, kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Samosir.

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom mengatakan kedatangannya bersama panitia bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan rencana pelaksanaan festival kepada Gubernur Sumut.

"Kami datang untuk memberitahukan rencana kegiatan ini, memohon dukungan Pemprov Sumut, serta mengharapkan masukan dari Pak Gubernur agar pelaksanaan festival nantinya berjalan maksimal," ujar Vandiko.

Toba Caldera Culture Festival 2026 dijadwalkan digelar pada 24-27 September 2026 di Kabupaten Samosir.

Festival tersebut akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran kebudayaan, pertunjukan seni, pengembangan bakat dan kreativitas peserta, kompetisi paduan suara, hingga pagelaran budaya Batak.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara sekaligus memperkuat posisi budaya Batak sebagai salah satu kekayaan budaya unggulan Sumatera Utara.* (dh)

Hal itu disampaikan Surya saat mengunjungi SMAN 1 Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Selasa (11/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Surya berdialog dengan kepala sekolah, guru, dan siswa terkait kondisi pendidikan di daerah tersebut.

Baca Juga:

• Kembali Berkantor di Nias, Wagub Surya Kawal Pembangunan Infrastruktur hingga Layanan Publik

"Keinginan-keinginan ini harus kita kolaborasikan secara bersama, sehingga apa yang menjadi keinginan kita bersama bisa diwujudkan," ujar Surya.

Ia juga meminta para guru menjalankan tugas dengan tulus dan menjadi teladan bagi siswa. Menurut Surya, guru bukan hanya bertugas menyampaikan ilmu, tetapi juga memiliki peran sebagai orang tua sekaligus pendidik dalam membentuk karakter anak.

"Didiklah anak kita ini dengan tulus dan ikhlas, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita itu bersikap, bertindak sebagai orang tua, sebagai pendidik," katanya.

Surya kemudian menyoroti pentingnya memahami kemampuan setiap siswa. Ia mengatakan seorang pendidik tidak dapat menyamaratakan kemampuan seluruh anak dalam proses pembelajaran.

"Misal dari 32 anak yang kita berikan ilmu, belum tentu 32 ini sama kemampuannya. Pendidik tidak bisa memukul rata semua kemampuan anak sama," ujarnya.

Menurut Surya, ilmu merupakan salah satu harta yang paling mulia karena tidak akan berkurang ketika diberikan kepada orang lain. Karena itu, ia mengajak seluruh guru, baik PNS, PPPK, paruh waktu maupun guru tidak tetap, untuk menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan.

Ia menilai pengabdian seorang guru tidak semata-mata diukur dari materi yang diterima. Ketulusan dalam mendidik dan memberikan ilmu kepada generasi muda juga menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan daerah.

Sementara itu, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi dunia pendidikan di daerahnya. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah pengawas sekolah.

Eliyunus mengatakan saat ini terdapat 31 satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Nias Barat. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

"Ini juga jadi masalah kenapa mutu pendidikan di seluruh sekolah ini, kami ini kalau tidak ada afirmasi kami tidak ada kesempatan masuk PTN, kalau ada jumlahnya sedikit, oleh sebab itu IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kami masih berada di 66,05 poin. Ini masih jauh di bawah rata-rata Sumut. Dan wilayah Kepulauan Nias, IPM terendah di tempat kami," kata Eliyunus.

Eliyunus mengapresiasi perhatian Pemprov Sumut terhadap pembangunan di Nias Barat. Ia berharap berbagai program dan peningkatan fasilitas pendidikan dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa agar mampu bersaing dengan pelajar dari daerah lain.

Dalam kunjungan tersebut, Surya juga meninjau progres pembangunan ruang kelas di SMAN 1 Mandrehe. Selain itu, ia melihat proses perekaman KTP elektronik bagi siswa sekolah tersebut.

Perekaman KTP elektronik itu menjadi bagian dari upaya memastikan para pelajar memiliki dokumen administrasi kependudukan yang diperlukan.* (dh)

Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh, Dr Iskandar Muda Hasibuan, mengatakan Aceh sebenarnya telah memiliki sejumlah fondasi penting dalam sektor pendidikan. Mulai dari jaringan satuan pendidikan, tenaga pendidik, dukungan anggaran hingga berbagai program peningkatan mutu.

Baca Juga:

• "Keadilan Ikuti Kepemilikan, Bukan Hubungan Keluarga," Pesan Bambang Harymurti soal RUU Rampasan Aset

"Pendidikan Aceh tidak tepat lagi dipahami hanya sebagai persoalan ketersediaan sekolah, melainkan kualitas proses pembelajaran, kesinambungan pendidikan, pemerataan kesempatan, dan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan masa depan," kata Iskandar kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (11/8/2026).

Menurut Iskandar, data partisipasi pendidikan menunjukkan tantangan terbesar berada pada masa transisi menuju pendidikan menengah. Berdasarkan data Susenas 2024, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun mencapai 99,42 persen dan usia 13-15 tahun sebesar 97,77 persen.

Namun, angka tersebut turun menjadi 81,55 persen pada kelompok usia 16-18 tahun.

Kondisi itu dinilai menjadi sinyal bahwa kebijakan pendidikan Aceh tidak cukup hanya memastikan anak masuk sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan peserta didik tetap bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan.

"Keberhasilan pendidikan Aceh tidak cukup diukur dari kemampuan sistem membawa anak memasuki sekolah, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan mereka agar tetap belajar dan menyelesaikan pendidikan," ujarnya.

Iskandar menilai kualitas pembelajaran harus menjadi inti dari transformasi pendidikan. Menurutnya, pembangunan sekolah, penyediaan perangkat teknologi dan besarnya anggaran merupakan sarana penting, tetapi hasil pendidikan pada akhirnya ditentukan oleh proses yang berlangsung di ruang kelas.

Karena itu, ukuran keberhasilan pendidikan perlu mulai bergeser dari sekadar indikator input dan jumlah program menuju hasil belajar peserta didik.

Kemampuan membaca, menulis, bernalar, berhitung, memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja sama hingga belajar secara mandiri dinilai perlu menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan.

Guru dan Kepala Sekolah Jadi Kunci

Iskandar menyebut guru dan kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam proses transformasi pendidikan Aceh.

Peningkatan kompetensi guru, menurut dia, tidak cukup hanya melalui pelatihan yang berakhir pada sertifikat. Pengembangan profesional perlu lebih dekat dengan praktik pembelajaran, disertai pendampingan, refleksi dan evaluasi terhadap perubahan yang terjadi di kelas.

Sementara kepala sekolah perlu diperkuat sebagai pemimpin pembelajaran, bukan hanya administrator. Kepala sekolah diharapkan mampu menggunakan data, membangun budaya akademik dan memastikan sumber daya sekolah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belajar.

"Reformasi pendidikan pada akhirnya harus bermuara di ruang kelas," tegasnya.

Kebijakan pendidikan juga dinilai perlu semakin berbasis data. Keberadaan Statistik Pendidikan Provinsi Aceh 2025 serta pembaruan Rapor Pendidikan dengan data capaian 2025 dapat menjadi dasar untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat.

Data tersebut, kata Iskandar, seharusnya tidak hanya digunakan untuk menyusun laporan. Pemerintah perlu menggunakannya untuk mengetahui sekolah yang menghadapi persoalan terbesar, kelompok peserta didik yang paling rentan, penyebab rendahnya capaian serta efektivitas intervensi yang dilakukan.

Pemerataan Pendidikan

Persoalan pemerataan juga menjadi perhatian. Kondisi geografis, sosial, ekonomi dan demografis Aceh membuat kebutuhan setiap sekolah tidak selalu sama.

Karena itu, pemerataan pendidikan tidak harus dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang sama kepada seluruh sekolah. Dukungan justru perlu disesuaikan dengan hambatan dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Sekolah di daerah terpencil, kepulauan, pegunungan, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi serta sekolah yang melayani peserta didik berkebutuhan khusus dinilai membutuhkan dukungan lebih besar.

Anak yang tidak sekolah, berisiko putus sekolah maupun mengalami ketertinggalan belajar juga perlu menjadi sasaran utama kebijakan.

Penanganan persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Faktor ekonomi keluarga, jarak, transportasi, kondisi sosial dan motivasi belajar dapat saling berkaitan.

Karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, pemerintah desa, keluarga, layanan sosial dan masyarakat.

Pendidikan Aceh Harus Siap Hadapi AI

Iskandar juga menilai pendidikan Aceh perlu mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Literasi digital dan AI perlu dikembangkan bersamaan dengan kemampuan fundamental seperti literasi, numerasi, penalaran kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi dan karakter.

Teknologi, menurutnya, tidak boleh menjadi tujuan pendidikan, tetapi harus digunakan sebagai alat untuk memperkuat kualitas pembelajaran.

Pada pendidikan menengah dan vokasional, relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan masa depan juga perlu diperkuat. Potensi Aceh di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, jasa dan teknologi dapat lebih dihubungkan dengan pembelajaran serta pengembangan keterampilan.

Di sisi lain, pendidikan Aceh dinilai memiliki modal penting berupa sejarah, budaya, tradisi keilmuan dan kehidupan keislaman yang kuat.

Modal tersebut dapat menjadi bagian dari identitas pendidikan Aceh dengan tetap dipadukan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan berpikir kritis dan kompetensi global.

Fokus pada Dampak

Iskandar menilai Aceh bukan kekurangan program pendidikan. Tantangan terbesar justru memastikan program yang dijalankan memiliki dampak nyata.

Menurutnya, terlalu banyak program berpotensi membuat sumber daya tersebar, membebani pelaksana dan membuat evaluasi menjadi kurang maksimal.

Karena itu, kebijakan pendidikan sebaiknya berfokus pada agenda yang memiliki hubungan langsung dengan hasil belajar dan keberlanjutan pendidikan.

Beberapa di antaranya mempertahankan anak agar tetap bersekolah, memperkuat literasi dan numerasi, meningkatkan kualitas guru serta kepala sekolah, mengurangi ketimpangan, memperkuat pendidikan menengah dan vokasional, serta mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi dan dunia kerja.

"Ukuran keberhasilan pendidikan Aceh ke depan harus semakin sederhana tetapi substantif: apakah anak bersekolah, apakah mereka tetap bersekolah, apakah mereka benar-benar belajar, apakah kesenjangan antarpeserta didik semakin kecil, dan apakah kompetensi yang diperoleh membuat mereka lebih mampu menghadapi kehidupan dan masa depan," katanya.

Iskandar berharap pendidikan Aceh dapat ditempatkan sebagai agenda pembangunan daerah yang lintas sektor dan lintas periode pemerintahan.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kesinambungan kebijakan, penguatan kapasitas pelaksana, penggunaan data, evaluasi berkala serta keberanian memperbaiki atau menghentikan program yang tidak menunjukkan hasil.

Dengan arah tersebut, transformasi pendidikan Aceh diharapkan tidak hanya menghasilkan lebih banyak lulusan, tetapi juga generasi yang berkarakter, berilmu, mampu bernalar, adaptif terhadap teknologi, produktif serta tetap memiliki akar budaya dan nilai yang kuat.* (dh)

KUALA, LANGKAT – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mendorong Desa Bekiung, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, menjadi desa energi hijau melalui Program Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) 2026. Program ini mengembangkan biogas komunal berbasis limbah peternakan serta teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Salah satu tahapan program ditandai dengan penyerahan kompor gas tekanan rendah kepada masyarakat Desa Bekiung, Senin (10/8). Peralatan tersebut akan digunakan sebagai bagian dari sistem pemanfaatan biogas yang dihasilkan melalui instalasi biodigester.

Baca Juga:

• UMSU Dorong Kemandirian Ekonomi Desa lewat Bantuan Alat Produksi Abon dan Cookies

Direktur BUMDes Bangun Mandiri Supono, ST., mengapresiasi UMSU yang memilih Desa Bekiung sebagai lokasi pelaksanaan Program PDB 2026. Menurutnya, program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal sekaligus memanfaatkan teknologi sesuai dengan potensi desa.

"Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung kegiatan produktif di desa. Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Supono.

Program PDB UMSU 2026 mengusung tema "Desa Bekiung Energi Hijau: Integrasi Biogas Komunal dan Solar Dry Dome untuk Penguatan Pangan Lokal Berbasis Rantai Nilai Agro-Peternakan."

Pengembangan biogas dilakukan dengan memanfaatkan limbah peternakan, khususnya kotoran ternak yang tersedia di lingkungan masyarakat. Limbah tersebut akan diolah menggunakan biodigester untuk menghasilkan biogas sebagai sumber energi alternatif.

Instalasi biodigester mulai dibangun di lokasi desa binaan dan menjadi bagian utama dalam sistem pengolahan limbah peternakan menjadi energi. Pemanfaatan tersebut diharapkan memberikan manfaat ganda, yakni menyediakan sumber energi alternatif sekaligus membantu mengurangi persoalan lingkungan akibat limbah peternakan.

Kompor gas tekanan rendah yang diserahkan kepada masyarakat menjadi salah satu perangkat pendukung untuk memanfaatkan biogas yang dihasilkan dari biodigester.

Tim PDB UMSU juga memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan teknologi. Pendampingan dilakukan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan peralatan, tetapi juga mampu mengoperasikan, merawat dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.

Ketua Tim PDB UMSU Dr Rimbawati mengatakan pemberdayaan masyarakat melalui program tersebut tidak berhenti pada penyerahan teknologi.

"Teknologi yang diberikan merupakan bagian dari upaya UMSU menghadirkan hasil ilmu pengetahuan dan inovasi yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Harapannya, teknologi ini mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong kemandirian masyarakat," katanya.

Konsep Desa Energi Hijau yang dikembangkan UMSU tidak hanya berfokus pada energi alternatif. Program tersebut juga mengintegrasikan sektor energi, pertanian dan peternakan melalui penerapan teknologi tepat guna.

Selain biogas komunal, UMSU mengembangkan Solar Dry Dome untuk mendukung proses pengeringan hasil pertanian. Kedua teknologi tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai nilai agro-peternakan dan meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.

Melalui konsep tersebut, limbah peternakan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal dapat diolah menjadi sumber energi. Sementara hasil pertanian mendapat dukungan teknologi untuk proses pengeringan dan pengolahan.

UMSU berharap pengembangan Desa Bekiung sebagai Desa Energi Hijau dapat berjalan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa, BUMDes, kelompok peternak dan masyarakat.

Program PDB 2026 tersebut juga menjadi bagian dari kontribusi UMSU dalam mendukung pembangunan masyarakat desa melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat.

Dengan pengembangan biogas komunal dan Solar Dry Dome, UMSU mendorong Desa Bekiung untuk mengoptimalkan potensi lokal, memanfaatkan energi terbarukan serta meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat.* (dh)

Isu tersebut sebelumnya dikaitkan dengan kabar Pratikno sedang sakit. Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Pratikno dalam kondisi sehat dan tidak mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca Juga:

• Undangan Detik-detik Proklamasi Diantar Langsung ke Eks Presiden dan Wapres RI

Pratikno kemudian memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut. Dia mengatakan sedang berada di Bromo setelah berangkat dari Jakarta menuju Malang pada Selasa pagi.

"Nggak, saya lagi di Bromo karena kan ada kebakaran. Jadi tadi pagi, jam 06.30 WIB berangkat ke Malang, terus kemudian ke Bromo. Kita rapat koordinasi untuk percepatan pemadaman kebakaran di Bromo," ujar Pratikno.

Dia juga secara tegas membantah kabar yang menyebut dirinya mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nggak. Satu, sakit, nggak. Mundur, nggak. Lagi bertugas kok," tegasnya.

Pratikno saat ini masih menjalankan tugasnya sebagai Menko PMK. Kehadirannya di Bromo dilakukan untuk mengikuti rapat koordinasi terkait percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan tersebut.* (d/dh)