Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan JK dalam sebuah ceramah di Universitas Gadjah Mada pada Maret 2026 yang menyinggung konflik di Ambon dan Poso. Potongan pernyataan itu kemudian menuai polemik dan dianggap menyinggung ajaran agama tertentu.

Baca Juga:

• Polemik Laporan Jusuf Kalla Dikritik, Pelibatan Ormas Kristen Dinilai Tak Tepat

"Pernyataan tersebut menyangkut substansi ajaran kitab suci. Dalam ajaran Kristen, tidak ada ajaran untuk membunuh, justru yang diajarkan adalah kasih, bahkan kepada musuh," ujarnya dalam keterangan, Kamis (16/4/2026).

Ia juga menegaskan bahwa umat Kristen tidak pernah menganggap umat Islam sebagai musuh. Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi melukai perasaan umat dan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Aliansi menegaskan laporan yang diajukan murni berasal dari inisiatif mereka, tanpa keterkaitan dengan kelompok lain. Mereka juga berencana menggelar aksi damai untuk mengawal proses hukum.

Sebelumnya, laporan serupa juga telah dilayangkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi keagamaan ke Polda Metro Jaya.

Di sisi lain, Juru Bicara JK, Husain Abdullah, menilai pelaporan tersebut berpotensi sebagai bentuk pembungkaman terhadap JK. Ia mengaitkan hal itu dengan pernyataan JK sebelumnya yang meminta mantan Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah asli guna meredam polemik di ruang publik.

"Bisa saja ini bagian dari upaya membungkam Pak JK," kata Husain.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.*

(oz/dh)

Informasi yang dihimpun, selain Kadis Kominfo, aparat juga mengamankan bendahara dan seorang kepala bidang (kabid). Tak hanya itu, seorang pihak swasta turut diamankan dalam operasi yang berlangsung pada Rabu (15/4/2026) malam.

Baca Juga:

• KPK Periksa Pejabat MA, Dalami Mutasi Tersangka Kasus Korupsi PN Depok

Menanggapi kabar tersebut, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan adanya kegiatan OTT yang dilakukan jajarannya. Namun, ia belum merinci lebih lanjut terkait kasus yang menjerat para pihak yang diamankan.

"Masih kita dalami. Informasi lengkapnya akan disampaikan," ujar Ferry, Kamis (16/4/2026).

Hingga saat ini, status hukum para pihak yang diamankan masih belum diumumkan secara resmi, termasuk apakah telah ditetapkan sebagai tersangka atau masih dalam pemeriksaan sebagai saksi.

Polda Sumut disebut masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proyek tersebut.*

(tm/dh)

"Berikan proses yang adil dan seadil-adilnya ya," ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Baca Juga:

• Motif Terungkap! 4 Prajurit TNI Siram Air Keras ke Andrie Yunus karena Dendam Pribadi

Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Fredy Ferdian Isnartanto, menyebut perkara ini melibatkan empat terdakwa yang merupakan anggota Denma Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

"Empat terdakwa tersebut masing-masing berpangkat Kapten, Letnan Satu, dan Sersan Dua," ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran korban merupakan aktivis hak asasi manusia, serta dugaan keterlibatan aparat dalam tindak kekerasan tersebut.

Puan menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses hukum, agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Sidang mendatang akan diawali dengan pembacaan surat dakwaan terhadap para terdakwa. Pengadilan memastikan seluruh terdakwa wajib hadir dalam persidangan.*

(d/dh)

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan uang tersebut diberikan oleh seorang direktur perusahaan berinisial LKM dari PT TSHI.

Baca Juga:

• Baru 6 Hari Menjabat, Ketua Ombudsman Hery Susanto Ditangkap Kejagung, Kasusnya Masih Misterius

Dalam perkara ini, Hery diduga berperan dalam pengurusan perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang melibatkan perusahaan tersebut. Ia disebut turut mengatur agar Ombudsman mengoreksi kebijakan kementerian terkait, sehingga perusahaan dapat melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban yang harus dibayarkan.

Atas perbuatannya, Hery dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 12 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 606 KUHP.

Kejagung langsung melakukan penahanan terhadap Hery selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran Hery baru saja dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 pada 10 April 2026. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.

Kejagung menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.*

(d/dh)

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK terhadap dua saksi berinisial IRN dan NAM.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Alasan Periksa Berulang Travel Haji di Kasus Yaqut, Kejar Uang Negara

Ia menjelaskan, IRN merupakan Deputi Direktur pada Departemen Hukum BI, sementara NAM menjabat sebagai Kepala Grup pada Departemen Aset Kantor BI.

KPK saat ini masih mendalami dugaan korupsi dalam penyaluran dana program CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) serta Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) untuk periode 2020–2023.

Kasus ini bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pengaduan masyarakat. KPK kemudian meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan umum sejak Desember 2024.

Dalam proses pengusutan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk Gedung BI di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, serta kantor OJK.

KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini, yakni anggota DPR RI periode 2019–2024, Satori dan Heri Gunawan. Keduanya kini masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.

KPK memastikan penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.*

(an/dh)

Hery diketahui baru saja dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026). Penangkapan ini pun langsung menjadi sorotan publik.

Baca Juga:

• Baru Dilantik, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto Ditahan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kasus yang menjerat Hery. Ia hanya meminta publik menunggu keterangan resmi.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Ombudsman, Hery memiliki rekam jejak panjang di bidang kebijakan publik dan advokasi. Pria kelahiran Cirebon, 9 April 1975 ini pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI periode 2014–2019 serta menjabat Direktur Eksekutif Komunal selama dua periode.

Ia juga sempat menjadi Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS periode 2016–2021, serta aktif di berbagai organisasi, termasuk di Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.

Kariernya di Ombudsman dimulai saat ia terpilih sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026. Pada Januari 2026, Hery kembali lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI hingga akhirnya ditunjuk sebagai Ketua Ombudsman.

Selama menjabat, Hery dikenal aktif mendorong penguatan kelembagaan Ombudsman, termasuk melalui wacana revisi Undang-Undang Ombudsman serta peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik.

Kini, penangkapan terhadap Hery menambah daftar panjang kasus yang menyeret pejabat publik di Indonesia. Publik pun menanti penjelasan resmi dari Kejagung terkait konstruksi perkara yang menjeratnya.*

(oz/dh)

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, mengatakan dana tersebut merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan kelompok ekonomi bawah.

Baca Juga:

• BGN Klaim Hanya 62 Kasus Buruk MBG yang Viral, 24 Ribu Layanan Baik Tak Tersorot

Ia menjelaskan, anggaran tersebut langsung terserap hingga ke tingkat akar rumput (grassroot), mulai dari desa hingga kawasan perkotaan. Program MBG dinilai tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Menurut Sony, selama satu tahun pelaksanaan, program MBG telah melibatkan sekitar 1,8 juta relawan di berbagai daerah. Para relawan tersebut menerima insentif yang totalnya mencapai sekitar Rp 117 miliar per hari.

Selain itu, dampak ekonomi juga dirasakan oleh pelaku usaha di sektor pangan, seperti pedagang beras, ayam, telur, daging, sayur, hingga buah-buahan.

"Lebih dari Rp 600 miliar diserap oleh para pedagang bahan pangan," katanya.

Sony juga membantah anggapan bahwa dana MBG lebih banyak mengalir ke kelompok elite. Ia menegaskan program ini justru menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dana ini mengalir ke masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok ekonomi sulit," tegasnya.

Program MBG sendiri menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.*

(dh)

Hal tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan lembaga pemeringkat global Standard & Poor's (S&P) di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/4/2026).

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Tanjab Timur Lantik Pengurus Kecamatan, Soroti Peran PKK Tekan Stunting

Purbaya menjelaskan, defisit APBN 2026 yang sebelumnya diproyeksikan berada di kisaran 2,9 persen terhadap PDB, kini berpotensi turun menjadi sekitar 2,8 persen. Meski masih sedikit di atas target awal 2,68 persen, tren tersebut dinilai positif oleh S&P.

"Dari laporan awal 2,9 persen, ada indikasi turun ke 2,8 persen. Mereka cukup positif melihat perkembangan ini," katanya.

Selain itu, S&P juga mencermati perbaikan kinerja ekonomi Indonesia, terutama pada triwulan IV-2025 yang menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini turut memperkuat posisi Indonesia di level investment grade dengan peringkat BBB dan outlook stabil.

Namun demikian, S&P memberikan catatan terkait rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara yang masih berada di atas 15 persen. Pemerintah memastikan akan terus memantau dan memperbaiki kondisi tersebut.

"Kita akan pastikan kondisi fiskal tetap terjaga dan tidak memburuk. Perbaikan akan dilakukan seiring peningkatan penerimaan pajak dan cukai," tegas Purbaya.

Pemerintah menilai stabilitas fiskal menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.*

(d/dh)

Hery tampak keluar dari gedung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda serta tangan terborgol. Ia langsung digiring petugas menuju mobil tahanan tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Baca Juga:

• Kejagung Setor Rp11,4 Triliun ke Kas Negara, Hasil Penyelamatan dari Korupsi hingga Pajak

"Sebentar lagi, mohon tunggu," ujar Anang singkat kepada wartawan.

Pihak Kejagung menyatakan akan segera menyampaikan penjelasan resmi melalui konferensi pers dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, Hery Susanto baru saja menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI untuk periode 2026–2031 sejak 10 April 2026. Sebelumnya, ia juga diketahui menjabat sebagai Anggota Ombudsman RI.

Penahanan ini pun menjadi sorotan publik, mengingat posisi Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik.*

(d/dh)

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana penyelundupan. Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat penegakan hukum dan menjaga keuangan negara.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengatakan satgas tersebut dibentuk untuk menindak tegas berbagai praktik ilegal yang berpotensi merugikan negara, termasuk penyelundupan barang ekspor dan impor.

Baca Juga:

• Warga Patumbak Apresiasi Respon Cepat Bupati, Jalan Rusak dan Berdebu Segera Diperbaiki

Satgas Penyelundupan ini dipimpin oleh Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syarifuddin sebagai kepala satgas. Sementara itu, Ade Safri juga bertindak sebagai Koordinator Tim Penegakan Hukum (Gakkum).

Adapun sasaran operasi satgas mencakup berbagai modus penyelundupan, baik melalui jalur administrasi maupun fisik. Modus yang menjadi perhatian di antaranya praktik under invoicing, misinvoicing, hingga misdeclare yang kerap terjadi di kawasan pabean.

Selain itu, Polri juga menargetkan penyelundupan sumber daya alam (SDA) serta komoditas lain yang berdampak pada kebocoran penerimaan negara.

"Target kami adalah seluruh bentuk penyelundupan, baik dokumen maupun fisik, termasuk yang terjadi di luar kawasan pabean," jelasnya.

Untuk memperkuat pengawasan di daerah, Polri juga menginstruksikan pembentukan Satgas Gakkum Penyelundupan di tingkat Polda di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik ilegal di pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Pembentukan satgas ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memastikan tidak ada kebocoran penerimaan negara akibat praktik penyelundupan.*

(d/dh)

Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta, Andri Wijaya, menyebut motif tersebut terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Baca Juga:

• Sidang Kasus Air Keras Andrie Yunus Digelar 29 April, 4 Prajurit TNI Jadi Terdakwa

Keempat terdakwa dalam kasus ini yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Andri menjelaskan, setelah pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, proses hukum selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan, termasuk penentuan jadwal sidang.

Meski demikian, ia menegaskan kemungkinan pengembangan perkara masih terbuka jika dalam proses persidangan ditemukan fakta baru.

"Apabila dalam pembuktian sidang ada fakta baru, maka tidak menutup kemungkinan dilakukan penyidikan lanjutan," katanya.

Selain itu, apabila nantinya ditemukan keterlibatan pihak sipil, maka penanganan perkara akan dipisahkan dan diproses melalui peradilan umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai informasi, kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pada 12 Maret 2026. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius pada mata kanan serta luka bakar sekitar 20 persen pada tubuh.

Saat ini, keempat terdakwa telah dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara.

Sidang perdana kasus ini dijadwalkan akan digelar pada 29 April 2026 di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.*

(dh)

Pelantikan tersebut mencakup beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Dendang, Sabak Timur, Sadu, Kuala Jambi, Sabak Barat, dan Berbak. Para ketua yang dilantik diharapkan mampu menjalankan peran strategis PKK di tingkat kecamatan.

Baca Juga:

• Menkop Resmikan Koperasi di Papua Tengah, Wagub Sebut Bukti Nyata Kehadiran Negara

Dalam sambutannya, Diah Utami menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan pentingnya peran aktif PKK dalam mendukung program pembangunan daerah.

"PKK harus lebih aktif di tengah masyarakat dan turut berperan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah," ujarnya.

Selain itu, Diah juga menyoroti pentingnya keterlibatan PKK dalam upaya penurunan angka stunting di daerah. Ia meminta seluruh pengurus untuk lebih aktif dalam menjalankan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Saya minta lebih aktif lagi dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah Ketua TP PKK kecamatan juga menerima penghargaan atas kinerja dan prestasi yang telah dicapai.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.*

(dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami praktik jual beli kuota haji khusus yang dinilai beragam di lapangan, sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.

Baca Juga:

• KPK Dalami Biaya Haji Khusus, Keuntungan Travel Bakal Dikejar untuk Pemulihan Negara

Menurutnya, KPK tengah fokus pada upaya asset recovery atau pengembalian aset dari keuntungan tidak sah yang diperoleh para penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro travel.

KPK menduga terdapat praktik kongkalikong antara pihak travel dan oknum di Kementerian Agama dalam pengelolaan kuota tambahan haji.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khususnya Ishfah Abidal Azis, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan Ismail Adham diduga memberikan uang sebesar USD 30 ribu kepada Ishfah Abidal Azis. Selain itu, ia juga diduga menyerahkan USD 5.000 dan SAR 16 ribu kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah saat itu, Hilman Latief, yang masih berstatus saksi.

Tak hanya itu, Asrul Azis Taba juga diduga memberikan dana hingga USD 406 ribu kepada Gus Alex terkait pembagian kuota tambahan haji.

Dari praktik tersebut, KPK menyebut sejumlah pihak memperoleh keuntungan tidak sah. Salah satunya PT Maktour yang diduga meraup keuntungan hingga Rp27,8 miliar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara.*

(d/dh)

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemerintah memberikan tenggat waktu tujuh hari kerja bagi Wikimedia untuk menyelesaikan proses registrasi.

Baca Juga:

• Loker 30 Ribu Manajer Kopdes Dibuka, Pemerintah Jamin Tanpa Jalur Ordal

Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menegakkan aturan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.

Komdigi mencatat, kewajiban pendaftaran PSE sebenarnya telah disampaikan kepada Wikimedia sejak 14 November 2025. Namun hingga pertengahan April 2026, proses registrasi belum juga diselesaikan.

Sebagai bagian dari tahapan penegakan aturan, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan pemblokiran terbatas terhadap salah satu tautan Wikimedia, yakni auth.wikimedia.org pada Februari 2026.

Menurut Alexander, aturan PSE berlaku bagi semua platform digital tanpa terkecuali, termasuk organisasi nirlaba dan layanan global.

"Ini untuk melindungi publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi platform yang beroperasi di Indonesia," jelasnya.

Kewajiban pendaftaran PSE sendiri diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Dalam regulasi tersebut, platform yang tidak patuh dapat dikenai sanksi bertahap, mulai dari teguran hingga pemutusan akses.

Jika hingga tenggat waktu Wikimedia tetap belum mendaftar, maka akses masyarakat Indonesia terhadap layanan Wikipedia dan ekosistemnya, termasuk Wikimedia Commons, berpotensi dihentikan.

Di sisi lain, pihak Wikipedia melalui akun resminya di media sosial menyatakan telah memberikan tanggapan terkait kebijakan PSE tersebut.*

(d/dh)

Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kolonel Fredy Ferdian Isnartanto, mengatakan perkara tersebut telah dilimpahkan oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta dan siap untuk disidangkan.

Baca Juga:

• Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Masuk Babak Baru, Empat Prajurit TNI Segera Disidang

Ia menyebut, terdapat empat terdakwa dalam kasus ini yang merupakan prajurit TNI dari satuan Denma BAIS. Mereka masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu BHW, Lettu SL, dan Serda ES.

Keempat terdakwa diwajibkan hadir dalam sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Sementara itu, Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Chk Andri Wijaya, menyampaikan bahwa para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana penganiayaan berat.

Untuk dakwaan primer, mereka dikenakan Pasal 469 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Selain itu, terdapat dakwaan subsider dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara, serta dakwaan lebih subsider dengan ancaman hingga 7 tahun penjara.

Proses persidangan ini menjadi sorotan publik mengingat kasus penyiraman air keras tersebut menimpa seorang aktivis hak asasi manusia.

Pengadilan militer sendiri memiliki waktu singkat untuk melakukan registrasi dan pemeriksaan berkas sebelum sidang digelar.*

(d/dh)

BATU BARA – Situasi keamanan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kini memprihatinkan dan dikhawatirkan sudah berada di luar kendali.

Aksi tawuran antar-remaja yang terjadi belakangan ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga merugikan harta benda warga secara massal. terutama pedagang kaki lima (PKL) yang menjual sarapan pagi serta goreng gorengan di jalan rakyat tepatnya didepan sekolah dasar (SD) pajak monja Tanjung Tiram.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Strategis, INALUM Jalin Silaturahmi dan Bahas Kolaborasi Bersama Kodam I/Bukit Barisan

(dh)

Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pemda untuk menyelesaikan pendataan secara akurat, termasuk klasifikasi jenis huntap.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Strategis, INALUM Jalin Silaturahmi dan Bahas Kolaborasi Bersama Kodam I/Bukit Barisan

Ia menjelaskan, terdapat tiga klasifikasi huntap yang harus didata, yakni huntap in situ (dibangun di lokasi semula), huntap ex situ mandiri (relokasi pilihan warga), serta huntap ex situ terpusat atau komunal.

Menurut Tito, kecepatan dan ketepatan data menjadi kunci dalam mempercepat proses pembangunan hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Ia juga meminta kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan dan membentuk tim kecil agar proses pendataan berjalan lebih efektif.

Berdasarkan data sementara, total kebutuhan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 39.021 unit. Rinciannya meliputi Aceh sebanyak 28.876 unit, Sumatera Utara 7.321 unit, dan Sumatera Barat 2.824 unit.

Namun, data tersebut masih akan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum dilakukan pembangunan.

"Nanti akan dicek kembali apakah benar rusak berat atau hilang, sehingga layak mendapatkan huntap," jelasnya.

Pembangunan huntap nantinya akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Selain itu, dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk organisasi sosial dan institusi negara yang turut membantu percepatan pembangunan.

Tito menegaskan, daerah yang telah menyelesaikan pendataan lebih cepat akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan.

"Jangan sampai masyarakat dirugikan karena lambatnya pendataan," tegasnya.*

(k/dh)

JAKARTA – Pemerintah resmi membuka lowongan kerja besar-besaran untuk posisi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan pegawai Kampung Nelayan Merah Putih.

Total sebanyak 35.476 formasi disiapkan dengan jaminan proses rekrutmen berlangsung transparan tanpa jalur orang dalam (ordal).

Baca Juga:

• Pemerintah Buka Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih 2026, Ini Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan

"Tidak ada jalur titipan atau jaminan kelulusan. Semua dilakukan secara terbuka dan adil," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (16/4/2026).

Dari total formasi yang tersedia, sebanyak 30.000 posisi diperuntukkan bagi manajer Kopdes Merah Putih, sementara 5.476 lainnya untuk pegawai Kampung Nelayan Merah Putih.

Proses pendaftaran dilakukan secara terpusat melalui situs resmi panitia seleksi nasional dan tidak dipungut biaya. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap oknum yang menawarkan kelulusan dengan imbalan tertentu.

"Kalau ada yang meminta imbalan dan menjanjikan kelulusan, itu penipuan," tegasnya.

Adapun syarat utama pelamar meliputi lulusan D3, D4, atau S1 dari semua jurusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 serta usia maksimal 35 tahun.

Pendaftaran dibuka mulai 15 hingga 24 April 2026. Pelamar yang lolos seleksi akan berstatus sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk posisi manajer Kopdes, peserta yang diterima akan berada di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara pegawai Kampung Nelayan Merah Putih akan ditempatkan di PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Zulkifli Hasan menambahkan, faktor domisili juga akan menjadi pertimbangan jika terdapat pelamar dengan nilai seleksi yang sama.

"Yang terbaik akan dipilih. Namun jika nilainya sama, pelamar dari daerah setempat bisa diprioritaskan," jelasnya.

Program ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat sektor ekonomi desa dan nelayan di berbagai wilayah Indonesia.*

(k/dh)

Isu ini mencuat setelah beredarnya potongan video ceramah Jusuf Kalla yang kemudian dijadikan dasar laporan ke kepolisian. Namun, pelaporan tersebut dianggap gegabah karena pelapor tidak menghadiri langsung kegiatan itu, serta menggunakan materi yang diduga tidak memiliki izin perekaman maupun distribusi.

Baca Juga:

• Natalius Pigai Tolak Pelaporan JK ke Polisi: Tidak ada Manfaatnya

"Laporan polisi seharusnya bersifat pribadi, bukan mengatasnamakan ormas keagamaan,"ujar Sutrisno Pangaribuan yang juga inisiator Kongres Perdamaian Dunia (Konperda).

Ia menegaskan tidak ada kondisi mendesak yang mengharuskan keterlibatan ormas Kristen dalam pelaporan dugaan tindak pidana tersebut. Menurutnya, tindakan itu justru berisiko menimbulkan kesan bahwa umat Kristen terlibat dalam konflik politik tertentu.

Selain itu, ia meminta elit ormas yang terlibat untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada umat Kristen guna meredam potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Peran Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga disorot agar lebih proaktif dalam mengawasi dinamika organisasi keagamaan, khususnya agar tidak terjebak dalam praktik politik praktis yang dinilai dapat merugikan umat.

Di sisi lain, pendekatan dialog dinilai sebagai langkah yang lebih konstruktif. Jusuf Kalla disebut dapat diundang oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) maupun PGI untuk meluruskan maksud pernyataannya dalam ceramah yang beredar.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Seluruh elemen bangsa diingatkan untuk saling menghormati dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berpotensi memecah belah.

"Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga, tanpa ruang bagi diskriminasi maupun intoleransi," tegasnya.

Di tengah dinamika global, solidaritas dan gotong royong antarwarga dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas nasional.*

(dh)

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, selama bulan Ramadan tercatat hanya 62 kasus pelayanan yang dinilai buruk dari total puluhan ribu titik pelaksanaan.

Baca Juga:

• BGN Tegaskan Motor Listrik MBG Masuk Perencanaan, Kemenkeu Akui Pernah Menolak

Menurutnya, fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyebaran informasi di ruang digital, di mana konten negatif lebih cepat menarik perhatian publik dibandingkan capaian positif.

Padahal, lanjut Dadan, mayoritas pelaksanaan program MBG di berbagai daerah telah berjalan dengan baik dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

"Sebanyak 24 ribu lebih layanan berjalan baik, tetapi tidak terekspos," katanya.

Dadan juga mengajak masyarakat serta mitra program untuk turut menyebarkan informasi positif terkait pelaksanaan MBG, khususnya dari sisi penerima manfaat.

Ia menilai, penting bagi publik untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai program tersebut, tidak hanya dari sisi kekurangannya saja.

"Mohon bantuan untuk mengangkat cerita-cerita positif dari masyarakat penerima manfaat," tutupnya.

Program MBG sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.*

(dw/dh)