Jokowi meminta Tifa dan Roy Suryo membuktikan tudingan tersebut dalam persidangan pokok perkara. Menurutnya, apabila keduanya benar-benar yakin ijazah yang dimilikinya palsu, semestinya perkara tersebut diikuti hingga tahap pembuktian di persidangan.

Baca Juga:

• "Insya Allah Hadir," Jokowi Pastikan Datang ke Sidang Tahunan MPR dan Upacara HUT RI

Jokowi menilai persidangan pokok perkara dapat menjadi forum untuk membuktikan secara terang apakah ijazah yang dimilikinya asli atau palsu.

Dia juga memastikan bakal hadir apabila proses persidangan masuk ke pokok perkara. Jokowi bahkan menyatakan siap membawa dokumen ijazahnya mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga ijazah sarjana (S1).

Jokowi kembali mempertanyakan langkah Tifa dan Roy Suryo yang memilih mengajukan praperadilan. Dia meminta keduanya menunjukkan bukti apabila memang memiliki keyakinan bahwa ijazahnya palsu.

"Kalau sudah yakin 100 persen palsu, ya bawa saja buktinya, masuk ke pokok perkara di persidangan," ujar Jokowi.

Dengan pembuktian di persidangan, Jokowi berharap perkara dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya dapat segera memperoleh kejelasan dan penyelesaian sesuai proses hukum.* (oz/dh)

Usai pertemuan, Colby menyampaikan rasa terhormat dapat bertemu langsung dengan Prabowo dan jajaran pemerintah Indonesia. Ia menyebut pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif.

Baca Juga:

• "Insya Allah Hadir," Jokowi Pastikan Datang ke Sidang Tahunan MPR dan Upacara HUT RI

Colby mengatakan pemerintah Amerika Serikat optimistis hubungan dengan Indonesia dapat terus diperkuat. Menurutnya, kerja sama kedua negara akan dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati dan kemitraan.

"Menurut saya, pihak pemerintah AS sangat optimistis untuk memajukan hubungan kami dengan Indonesia yang didasarkan pada prinsip kemitraan yang saling menghormati serta peningkatan kerja sama yang lebih mendalam," katanya.

Menurut Colby, penguatan hubungan bilateral tersebut menjadi bagian dari upaya kedua negara memperluas kerja sama dan menjaga hubungan yang semakin erat.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan berkunjung ke Indonesia dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

"Kami merasa terhormat berada di sini dan berharap dapat melanjutkan hubungan yang telah berkembang pesat dengan Indonesia," ujar Colby.

Pertemuan Prabowo dan Colby berlangsung di tengah upaya Indonesia memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dalam berbagai bidang strategis.

Kedua negara selama ini memiliki hubungan kerja sama yang mencakup sektor pertahanan, keamanan, ekonomi, perdagangan, teknologi, hingga isu kawasan.

Kunjungan pejabat tinggi AS tersebut juga menjadi bagian dari komunikasi antarpemerintah untuk memperkuat kemitraan bilateral sekaligus membahas kepentingan bersama.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat diharapkan terus memperluas ruang kerja sama yang saling menguntungkan dengan tetap mengedepankan prinsip kemitraan dan penghormatan terhadap kepentingan masing-masing negara.

Pertemuan di Istana Merdeka tersebut menjadi salah satu agenda komunikasi tingkat tinggi yang memperlihatkan komitmen kedua negara untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan bilateral.* (oz/dh)

Kepastian itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga:

• Dari Ahli Teknologi hingga Menteri, Prabowo Siapkan Tanda Jasa Jelang HUT ke-81 RI

Jokowi mengatakan dirinya telah menerima undangan untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara.

Selain upacara 17 Agustus, Jokowi juga menyatakan akan memenuhi undangan menghadiri Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026.

Kehadiran Jokowi dalam dua agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kenegaraan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ketika ditanya mengenai pakaian yang akan dikenakannya saat mengikuti upacara, Jokowi memilih tidak mengungkapkannya.

Ia mengatakan persiapan pakaian untuk upacara tersebut dilakukan oleh istrinya, Iriana Jokowi.

"Bu Jokowi yang menyiapkan, tanya Bu Jokowi," ujar Jokowi.

Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI dijadwalkan berlangsung di Istana Negara pada Senin, 17 Agustus 2026. Sementara Sidang Tahunan MPR dijadwalkan berlangsung dua hari sebelumnya, yakni Jumat, 14 Agustus 2026.

Jokowi sebelumnya juga kerap menghadiri agenda kenegaraan yang melibatkan para mantan presiden. Kehadiran para tokoh tersebut menjadi bagian dari tradisi kenegaraan dalam memperingati hari kemerdekaan sekaligus menjaga kesinambungan simbolik kehidupan bernegara.

Dengan kepastian tersebut, Jokowi dipastikan akan hadir dalam dua agenda penting menjelang dan saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.* (oz/dh)

Purbaya mengatakan gagasan tersebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan beban utang dengan mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan negara.

Baca Juga:

• Dari 17 Ribu Melonjak ke 80 Ribu, Pemerintah Percepat Perbaikan Sekolah Rusak di Seluruh Indonesia

Menurut Purbaya, pemerintah tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak untuk memperkuat keuangan negara. Sumber pendapatan lain, termasuk keuntungan dari pengelolaan aset dan investasi BUMN melalui Danantara, juga akan dipertimbangkan.

Skema tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada 2026. Namun, bentuk mekanisme pengambilan sebagian keuntungan Danantara ke kas negara masih akan ditentukan lebih lanjut.

"Jadi kita meningkatkan efisiensi pendapatan kita, dan ingin membuat anggaran kita ke depan semakin berkesinambungan. Segala cara kita manfaatkan termasuk pendapatan dari Danantara," ujarnya.

Purbaya menjelaskan rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mencari sumber penerimaan yang dapat membantu mengendalikan pertumbuhan utang.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, setoran dividen BUMN tidak lagi secara langsung masuk ke kas negara. Dana tersebut dialihkan untuk mendukung fungsi pengembangan bisnis yang berada di bawah pengelolaan Danantara.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari investasi baru, ekspansi usaha BUMN hingga optimalisasi bisnis perusahaan negara.

Dengan skema yang sedang dikaji pemerintah, sebagian keuntungan Danantara nantinya berpotensi kembali dimanfaatkan sebagai bagian dari cadangan pemerintah.

Purbaya mengatakan saat ini Danantara masih melakukan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh perusahaan BUMN yang berada di bawah pengelolaannya.

Proses tersebut diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan dan besaran keuntungan yang dapat menjadi dasar dalam menentukan skema kebijakan berikutnya.

Rencana pemanfaatan keuntungan Danantara tersebut muncul di tengah upaya pemerintah mengendalikan kondisi fiskal dan menjaga kemampuan anggaran dalam membiayai berbagai program prioritas.

Sebelumnya, Purbaya melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun hingga akhir Juli 2026. Angka tersebut meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Purbaya, peningkatan belanja negara didorong oleh pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN).

"Kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen hingga akhir triwulan II 2026," ujar Purbaya dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Pemerintah berharap optimalisasi berbagai sumber penerimaan, termasuk potensi keuntungan Danantara, dapat membantu menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan anggaran sekaligus mengurangi tekanan pembiayaan utang pemerintah di masa mendatang.* (in/dh)

Penegasan tersebut muncul setelah MK mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rabu (12/8/2026).

Baca Juga:

• Dari 17 Ribu Melonjak ke 80 Ribu, Pemerintah Percepat Perbaikan Sekolah Rusak di Seluruh Indonesia

"Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian," ujar Suhartoyo.

MK kemudian menyatakan Pasal 220 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 mengatur bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

Sementara itu, Pasal 220 ayat (2) menyatakan pengaduan tersebut dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut Mahkamah, rumusan tersebut sebelumnya masih membuka ruang tafsir mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengajukan pengaduan.

MK menilai ketentuan tersebut baru menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden merupakan delik aduan, tetapi belum secara tegas menyebut subjek hukum yang berhak membuat pengaduan.

"Dengan demikian, Mahkamah menilai penting untuk memberikan penyelarasan norma dengan memberikan penegasan bahwa pengaduan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden," kata Guntur.

Dengan putusan tersebut, pengaduan hanya dapat diajukan langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kuasa hukum berdasarkan pemberian kuasa khusus.

Artinya, keluarga, simpatisan, pendukung, relawan maupun pihak ketiga lainnya tidak dapat menginisiasi proses pidana dengan mengatasnamakan Presiden atau Wakil Presiden.

"Penegasan mengenai subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan diperlukan agar tidak terdapat ruang bagi pihak lain baik keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya yang mengatasnamakan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menginisiasi proses pidana atas dasar penilaiannya sendiri mengenai ada atau tidaknya penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden," ungkap Guntur.

MK menilai penegasan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengajukan pengaduan.

Dengan demikian, sifat delik aduan absolut dalam Pasal 220 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 semakin diperjelas. Proses hukum terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden baru dapat dimulai apabila pihak yang menjadi sasaran langsung, yakni Presiden atau Wakil Presiden, mengajukan pengaduan.

Putusan MK tersebut sekaligus menutup ruang bagi pihak lain untuk membuat laporan atas dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan penilaiannya sendiri tanpa adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan.* (in/dh)

Permintaan tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ia mendorong perkara segera dituntaskan agar ada kepastian hukum atas proyek yang diduga menimbulkan kerugian negara.

Baca Juga:

• Don Ritto dan Nurman Herin Diperiksa Lagi, Kejagung Terus Telusuri Aset Kasus Febrie Adriansyah

Menurut Boyamin, pengambilalihan penanganan perkara oleh Kejagung dinilai dapat menjadi pilihan untuk memastikan proses penyelidikan berjalan tanpa potensi intervensi maupun hambatan.

"Akan lebih tepat kalau Kejaksaan Agung yang menangani kasus tersebut agar tidak ada upaya intervensi atau memperlambat proses kasus tersebut," ujarnya.

Selain meminta pengambilalihan, Boyamin juga mendorong aparat penegak hukum mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proyek tersebut.

"Terkait dugaan keterlibatan DK harus segera diusut tuntas demi memberikan kepastian hukum," kata Boyamin.

Perkara tersebut berkaitan dengan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor Timur pada 2022-2023. Proyek tersebut memiliki nilai sekitar Rp400 miliar dan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Persoalan mencuat setelah ditemukan kerusakan pada sejumlah rumah yang telah dibangun. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Heri Jerman sebelumnya menemukan 54 rumah mengalami kerusakan berat, bahkan sebagian di antaranya dilaporkan ambruk.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang.

Dari pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah persoalan teknis, di antaranya pemadatan tanah yang dinilai belum maksimal serta pemasangan beton yang disebut tidak memenuhi standar.

Meski demikian, perkara tersebut hingga kini masih berada pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT Raka Putra Dharmana mengatakan penyidik masih mendalami ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut.

"Kasusnya masih penyelidikan. Masih didalami adanya potensi pidana dalam perkara tersebut," kata Raka, Selasa (4/8/2026).

Raka memastikan penyidik masih akan mendalami peran sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan proyek pembangunan rumah tersebut.

Pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi penting juga masih berpotensi dipanggil untuk memberikan keterangan guna membuat perkara menjadi lebih terang.

Sementara itu, dorongan agar Kejagung mengambil alih perkara berasal dari MAKI sebagai bagian dari perhatian terhadap proyek pembangunan rumah yang dibiayai negara tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai apakah penanganan perkara akan diambil alih oleh Kejagung. Proses hukum di Kejati NTT masih berjalan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam proyek pembangunan rumah eks pejuang Timor Timur.* (mt/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembenahan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Berkat Kepercayaan Prabowo, Transformasi Birokrasi Kemenpora Tembus 83 Persen

Prasetyo menjelaskan, pemerintah pada awalnya mengalokasikan program perbaikan sekitar 17 ribu sekolah pada 2026.

Namun, setelah menerima berbagai laporan dan data mengenai kondisi sekolah di lapangan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar cakupan perbaikan diperluas.

Pemerintah kemudian menambah sekitar 60 ribu titik sekolah yang akan diperbaiki atau direnovasi pada tahun ini. Dengan penambahan tersebut, jumlah sekolah yang ditangani sepanjang 2026 diperkirakan mendekati 80 ribu sekolah.

"Karena itulah kita bisa menambah yang tadinya hanya 17.000 kita punya kemampuan sekarang untuk menambah 60.000," ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, percepatan program tersebut dimungkinkan melalui evaluasi terhadap penggunaan anggaran pemerintah selama tahun berjalan.

Pemerintah melakukan penyisiran terhadap sejumlah anggaran yang dinilai kurang produktif untuk kemudian dialihkan ke program yang dianggap memiliki dampak lebih besar terhadap masyarakat.

"Ini juga akibat dari keberhasilan kita terus menerus melakukan penyisiran terhadap anggaran-anggaran yang memang dirasa kurang produktif untuk direalokasi ke program-program yang jauh lebih berdampak," katanya.

Prasetyo mengatakan penyesuaian anggaran tersebut menjadi salah satu cara pemerintah merespons kebutuhan yang ditemukan di lapangan.

Dengan mekanisme tersebut, program yang sebelumnya telah ditetapkan masih dapat diperluas apabila terdapat kebutuhan yang dinilai lebih mendesak.

Perbaikan sekolah, kata Prasetyo, difokuskan terlebih dahulu pada kondisi fisik bangunan. Pemerintah berharap pembenahan tersebut dapat meningkatkan keamanan serta kenyamanan siswa dan tenaga pendidik dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

Target penyelesaian dalam dua tahun juga diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas sarana pendidikan, terutama bagi sekolah yang selama ini masih menghadapi persoalan bangunan rusak.

Pemerintah kini terus melakukan pendataan dan penyesuaian program agar kebutuhan perbaikan sekolah dapat ditangani secara bertahap hingga seluruh sekolah yang membutuhkan renovasi dapat memperoleh penanganan.* (mt/dh)

Erick mengatakan arahan Presiden Prabowo untuk membenahi birokrasi terus dijalankan di lingkungan Kemenpora. Menurutnya, proses pembenahan tersebut mulai menunjukkan hasil melalui peningkatan kinerja kementerian.

Baca Juga:

• Dari Ahli Teknologi hingga Menteri, Prabowo Siapkan Tanda Jasa Jelang HUT ke-81 RI

Menurut Erick, penilaian terhadap transformasi birokrasi Kemenpora kini mencapai 83 persen. Angka tersebut disebut meningkat dibandingkan capaian sebelumnya.

"Sekarang penilaiannya mencapai 83 persen. Tentu, itu belum menjadi target akhir dan akan terus kami tingkatkan meskipun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya," ujar Erick.

Erick juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang terus mendampingi proses pembenahan birokrasi di Kemenpora.

Selain transformasi birokrasi, Kemenpora kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Alhamdulillah, kami kembali mendapatkan WTP. Itu menjadi hal yang positif bagi upaya perbaikan tata kelola Kemenpora," katanya.

Erick mengatakan tindak lanjut terhadap temuan BPK di lingkungan Kemenpora juga telah mencapai 81 persen.

Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kementerian dan lembaga lain yang disebut berada di kisaran 76 persen.

Meski sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, Erick menegaskan Kemenpora tidak akan berhenti melakukan pembenahan. Menurutnya, pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan negara harus terus diperkuat.

"Kalau bisa, pertanggungjawaban terhadap keuangan negara terus kami dorong ke angka yang jauh lebih tinggi," ujar Erick.

Erick menilai capaian transformasi birokrasi dan opini WTP menjadi dua indikator bahwa pembenahan tata kelola di lingkungan Kemenpora mulai menunjukkan perkembangan positif.

Ke depan, Kemenpora akan memperkuat penerapan sistem e-procurement dan e-budgeting dalam proses pengadaan serta pengelolaan anggaran.

Penerapan sistem digital tersebut diharapkan dapat membuat proses penganggaran semakin transparan, terukur dan akuntabel.

Erick menegaskan seluruh proses penganggaran harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran negara.

Transformasi birokrasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dari upaya Kemenpora membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepemudaan dan olahraga.* (an/dh)

Kolaborasi lintas wilayah dinilai penting untuk membangun ekosistem pembangunan yang saling terhubung, terutama dalam sektor ekonomi, industri, investasi, perdagangan, konektivitas hingga pariwisata.

Baca Juga:

• Cukup Bawa KTP Bisa Berobat, Wagub Surya Ingin Program Ini Merata ke Seluruh Sumut

Rakor tersebut mengusung tema "Memperkuat Kolaborasi dan Mendorong Pertumbuhan Kawasan" dan digelar di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (12/8/2026).

Sulaiman mengatakan Sumatera tidak hanya memiliki potensi besar, tetapi juga menjadi salah satu mesin utama perekonomian nasional.

Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera mencapai Rp5.251 triliun atau 22,05 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Sumatera mencapai 4,81 persen secara tahunan.

Sementara pada semester I 2026, ekonomi Sumatera tumbuh 5,10 persen secara c-to-c dengan nilai PDRB sekitar Rp2.812,6 triliun atau setara 22,08 persen dari perekonomian nasional.

Menurut Sulaiman, potensi tersebut akan semakin besar apabila dapat dihubungkan melalui kerja sama lintas provinsi.

"Kekuatan itu akan jauh lebih besar ketika kita mampu menghubungkannya. Sentra produksi, kawasan industri, sumber daya energi, pelabuhan, destinasi wisata, perdagangan dan pasar harus kita lihat sebagai bagian dari satu ekosistem pertumbuhan. Berbagai aktivitas tersebut tidak berjalan dalam batas administrasi provinsi," ujar Sulaiman.

Ia menjelaskan rantai pasok tidak mengenal batas wilayah. Investasi membutuhkan konektivitas, industri membutuhkan ketersediaan bahan baku, sementara sektor pariwisata memerlukan jejaring destinasi yang saling terhubung.

Karena itu, menurut Sulaiman, pembangunan di Pulau Sumatera perlu dipandang sebagai satu kawasan yang dapat saling melengkapi dan memperkuat.

"Hal ini sejalan dengan karakter isu pembangunan Sumatera yang lintas wilayah, mulai dari ekonomi, konektivitas, perdagangan, investasi, komoditas unggulan, digitalisasi, lingkungan, hingga sumber daya manusia," lanjutnya.

Sulaiman mengatakan pertemuan tersebut juga menjadi tindak lanjut Konsultasi Regional PDRB pada Oktober 2025 yang menghasilkan Mufakat Tanah Deli.

Komitmen tersebut diarahkan untuk memperkuat kerja sama antarprovinsi berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing daerah.

Selain itu, Sumatera Utara ditunjuk sebagai koordinator daerah dalam kerangka kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

"Saya berharap pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk membangun forum koordinasi antarpemerintah daerah se-Sumatera, kesepakatan sektor dan isu prioritas yang membutuhkan kolaborasi lintas provinsi. Serta tersusunnya proyek-proyek prioritas regional yang dapat kita kawal bersama," ujarnya.

Menurut Sulaiman, forum koordinasi antardaerah diperlukan agar berbagai program pembangunan yang memiliki keterkaitan antarwilayah dapat direncanakan dan dikawal secara bersama.

Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi menghasilkan proyek konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian kawasan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Dikky Anugerah berharap seluruh potensi yang dimiliki masing-masing provinsi menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan rakor.

Menurutnya, perbedaan potensi daerah dapat menjadi kekuatan apabila dikonsolidasikan melalui kerja sama yang terarah.

Dengan demikian, kolaborasi antarprovinsi di Sumatera diharapkan tidak hanya menjadi semangat bersama, tetapi juga menjadi cara kerja untuk mendorong pertumbuhan kawasan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Penguatan konektivitas, rantai pasok, investasi dan sektor unggulan antardaerah dinilai dapat menjadi fondasi bagi Sumatera untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.* (dh)

Surya menyebut cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Nias Selatan sudah mencapai 98 persen dari total sekitar 373 ribu penduduk. Meski dinilai baik, capaian tersebut masih akan terus didorong agar seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan.

Baca Juga:

• 100 Persen Gratis, Kepulauan Nias Jadi Wilayah Pertama Program Sekolah Gratis Sumut

"Khusus Nias Selatan kita lihat jumlah penduduknya 373 ribu itu yang cakupan peserta UHC BPJS sudah mencapai 98 persen. Artinya kalau ini aja kita sudah termasuk bagus. Tapi kita mau lebih bagus lagi. Dari jumlah penduduk yang tercatat, yang aktif 84,5 persen. Artinya 84 persen dikategorikan bagus," ujar Surya.

Menurut Surya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus menggenjot cakupan UHC agar jaminan kesehatan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Ia mengatakan pemerintah daerah juga perlu memastikan peserta JKN tetap aktif sehingga akses terhadap layanan kesehatan dapat digunakan saat masyarakat membutuhkan.

Pada 2025, Pemprov Sumut disebut telah membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 39 ribu warga Kabupaten Nias Selatan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses jaminan kesehatan sekaligus membantu masyarakat yang belum mampu memenuhi kewajiban iuran secara mandiri.

Surya juga menyampaikan program berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP yang sebelumnya diterapkan saat Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan kini diarahkan untuk diperluas ke seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Pengalaman Pak Gubernur sebagai Walikota Medan, di Medan semasa kepemimpinan beliau masyarakat berobat cukup bawa KTP saja. Dengan tekad beliau, supaya Sumut dengan menggunakan KTP saja bisa berobat di pelayanan kesehatan di Sumut," jelas Surya.

Menurut Surya, kemudahan akses layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar masyarakat tidak terkendala persoalan administrasi ketika membutuhkan pelayanan medis.

Sementara itu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia mengatakan sekitar 98 persen masyarakat di daerahnya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Meski demikian, ia berharap Pemprov Sumut terus membantu masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN agar seluruh warga memiliki kesempatan yang sama mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Kita ingin masyarakat Nias Selatan memiliki kesempatan yang sama mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Kami juga berharap Pemprov Sumut dapat membantu usulan pembangunan puskesmas, termasuk di wilayah kepulauan, agar ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap plus," kata Sokhiatulo.

Ia menilai peningkatan fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan penting, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan memiliki akses lebih terbatas terhadap layanan medis.

Peningkatan kualitas dan kapasitas puskesmas diharapkan dapat mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mengurangi hambatan jarak bagi warga yang membutuhkan perawatan.

Pemprov Sumut dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan selanjutnya akan terus memperkuat koordinasi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN, menjaga keaktifan peserta serta memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Turut hadir mendampingi Wagub Surya, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.* (dh)

Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi antara Polda Aceh dan Lanud Sultan Iskandar Muda dalam menjaga keamanan serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Aceh.

Baca Juga:

• Polisi Bongkar Peredaran Ganja di Kampus Universitas Simalungun: 3,2 Kg Disita, Dua Mahasiswa dan Alumnus Ditangkap

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polda Aceh dengan Lanud Sultan Iskandar Muda. Soliditas dan kebersamaan TNI-Polri merupakan modal penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah," ujar Joko.

Menurut Joko, kerja sama dan komunikasi yang baik antara unsur TNI dan Polri diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Aceh.

Polda Aceh, kata dia, berkomitmen terus membangun dan memelihara sinergi dengan seluruh unsur TNI serta pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kondisi keamanan di Aceh tetap terjaga sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.

Joko menambahkan, hubungan yang solid antara TNI-Polri juga menjadi salah satu modal dalam menjaga stabilitas keamanan di Bumi Serambi Mekkah.

Melalui komunikasi dan koordinasi yang terus diperkuat, Polda Aceh dan Lanud Sultan Iskandar Muda diharapkan dapat semakin responsif dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban wilayah.

Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan kelembagaan yang harmonis antara jajaran TNI dan Polri di Aceh.* (dh)

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan dua tersangka yang diperiksa dalam agenda tersebut adalah Don Ritto dan Nurman Herin. Sementara empat saksi yang dimintai keterangan masing-masing berinisial ES, R, RMA, dan JS.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Febrie Adriansyah: Sutrimo Bukan Karumga, Minta Kematiannya Tak Dikaitkan Kasus Hukum

"Selain empat orang saksi tersebut, tim penyidik juga memeriksa dua orang tersangka yakni DR dan NH," imbuhnya.

Pemeriksaan keenam orang tersebut dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Anang belum memerinci materi yang didalami penyidik terhadap para saksi maupun tersangka.

Menurut Anang, pemeriksaan saksi akan terus dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Sehari sebelumnya, Selasa (11/8/2026), Tim 9 juga memeriksa tiga saksi. Dua di antaranya berasal dari pihak perbankan.

Sebelumnya, penyidik juga telah memanggil tujuh orang sebagai saksi dalam rangkaian penyidikan perkara tersebut.

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah kasus. Penanganan perkara Febrie sebelumnya dilakukan oleh Polri sebelum kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Salah satu perkara yang menjerat Febrie berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU terkait kasus ASABRI. Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Don Ritto.

Febrie juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Selain dua perkara tersebut, Kejagung masih melakukan penyidikan lain yang berkaitan dengan Febrie, termasuk dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta perkara pengadaan batu bara untuk PLTU yang disebut berkaitan dengan terjadinya blackout.

Pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka dilakukan untuk memperkuat alat bukti sekaligus memperjelas rangkaian perkara dan penelusuran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Kejagung memastikan proses penyidikan akan terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan daftar penerima penghargaan tersebut masih dalam tahap finalisasi dan pembahasan bersama Presiden Prabowo.

Baca Juga:

• Sempat Ditawari Kursi Kabinet, Megawati Pilih PDI-P Tetap Jadi Penyeimbang Prabowo

Menurut Prasetyo, pemberian tanda jasa dan kehormatan tersebut direncanakan berlangsung sekitar satu pekan setelah upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi HUT ke-81 RI.

"Direncanakan satu minggu setelah peringatan detik-detik proklamasi," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan calon penerima penghargaan berasal dari berbagai latar belakang. Namun, pemerintah belum membuka daftar lengkap nama yang masuk dalam pembahasan.

Ia hanya memberikan gambaran bahwa salah satu kategori penerima berasal dari bidang teknologi. Tokoh yang memiliki kontribusi dan paten teknologi yang diakui secara internasional disebut masuk dalam daftar pembahasan.

"Sehingga mempunyai paten-paten teknologi yang itu diakui di dunia internasional itu juga salah satu yang masuk di dalam daftar juga," jelasnya.

Selain tokoh dari bidang teknologi, sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih juga disebut berpeluang menerima tanda jasa dan kehormatan dari negara.

Prasetyo mengatakan pemberian penghargaan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada apakah seorang menteri pernah menerima penghargaan sebelumnya atau belum.

"Ya ada beberapa (menteri). Yang belum pernah, tapi kan pendekatannya bukan belum pernah atau tidak pernah ya, tetapi, prestasi apa yang kemudian dianggap layak untuk menerima tanda kehormatan dari negara itu," ungkap Prasetyo.

Menurut dia, pemerintah menggunakan pertimbangan prestasi dan kontribusi sebagai dasar dalam menentukan calon penerima tanda jasa dan kehormatan.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus bentuk apresiasi negara terhadap tokoh yang dinilai memberikan kontribusi bagi bangsa.

Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan finalisasi terhadap daftar penerima dan jenis tanda jasa maupun kehormatan yang akan diberikan.

Pengumuman nama-nama penerima nantinya akan dilakukan setelah proses pembahasan dan penetapan bersama Presiden Prabowo selesai.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK 10 hingga 17 Juli 1945, Senin (10/8/2026), yang disiarkan melalui kanal YouTube BPIP.

Baca Juga:

• Indonesia Bukan Satu Wajah, DPD Ingin Asta Cita Prabowo Dirasakan sampai Pelosok

"Makanya saya katakan, 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk', saya datang benar, ngomong baik-baik, 'saya tidak akan', ditawari untuk masuk, 'saya tidak masuk ke kabinet Pak, terima kasih banget,'" kata Megawati, dikutip Rabu (12/8/2026).

Megawati menegaskan posisi PDI-P di luar pemerintahan bukan berarti partainya menjadi oposisi.

"Saya akan berada di luar sebagai penyeimbang, dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu! Enak saja!" ujarnya.

Menurut Megawati, istilah oposisi tidak tepat digunakan dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial.

Ia mempertanyakan anggapan yang menyebut dirinya dan PDI-P berada dalam posisi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo.

"Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial, betul atau tidak? Betul toh, loh kok saya selalu diomongin oposisi, memangnya ada? Di dalam sistem presidensial, no oposisi, tidak ada koalisi. Silakan baca kalau tidak percaya," kata Megawati.

Megawati kemudian menjelaskan maksud PDI-P memilih posisi sebagai penyeimbang. Menurut dia, posisi tersebut membuat partainya tetap dapat memberikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.

Ia mengatakan PDI-P akan mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai benar, tetapi tetap menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dianggap tidak tepat.

"Artinya apa, kalau benar saya benarkan, kalau enggak tentu masa saya enggak boleh ngomong, terus mau dijadikan apa?" ujar Megawati.

Megawati juga menanggapi pihak yang mempertanyakan istilah "penyeimbang" yang digunakan PDI-P. Ia menyebut ada pihak yang mengkritik pilihan politik tersebut melalui media sosial.

"Saya bilang penyeimbang, terus ada yang bilang buzzer 'penyeimbang apa?', goblok ini si buzzer, enggak pernah baca dia," kata Megawati.

Sikap tersebut menegaskan posisi politik PDI-P yang memilih tidak bergabung dalam kabinet Prabowo, namun tetap membuka ruang untuk memberikan dukungan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Megawati menilai keberadaan partai di luar pemerintahan dapat menjadi bagian dari mekanisme kontrol politik sekaligus menjaga keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan posisi sebagai penyeimbang, PDI-P tetap dapat menyampaikan aspirasi dan pandangan politik tanpa harus mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo.* (k/dh)

Nadiem menyampaikan apresiasi tersebut seusai menjalani sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga:

• Nadiem Bantah Rekayasa Transaksi Rp809 Miliar, Klaim Tak Sepeser pun Diterimanya

Menurut Nadiem, kesempatan menyampaikan fakta dalam persidangan menjadi penting bagi pihaknya untuk memberikan pembelaan atas perkara yang sedang berjalan.

Ia mengaku heran masih harus mempertahankan argumentasinya meski menurutnya persoalan transaksi Rp809 miliar tersebut sudah jelas.

"Jadi di antara itu dua hal dan ini yang begitu mengejutkan, kenapa sampai saat ini kami masih harus membela sesuatu yang sudah hitam putih, sudah terbukti," katanya.

Nadiem kemudian kembali menyinggung transaksi senilai Rp809 miliar antara PT AKAB dan PT Gojek Indonesia yang dikaitkan dengan dirinya.

Ia menegaskan, menurut pihaknya, transaksi tersebut merupakan rekayasa.

"Tanpa ada abu-abu ya. Ini sudah sangat hitam putih membuktikan dengan berbagai dokumentasi bank transfer, dokumentasi notaris dan lain-lain yang membuktikan bahwa angka 809 miliar ini adalah murni rekayasa yang dilakukan pada saat di era Jampidsus lama di mana ini angka ini dibuat seolah-olah ada hubungannya dengan saya," ujar Nadiem.

Dalam sidang banding tersebut, tim penasihat hukum Nadiem menghadirkan dua saksi dari GoTo. Mereka yakni Andre Soelistyo, Direktur Utama PT AKAB/PT GoTo periode 2015-2023 sekaligus Komisaris PT AKAB/PT GoTo periode 2023-2024, serta Adesty Kamelia Usman, Group Head of Finance & Accounting PT GoTo.

Nadiem mengatakan keterangan kedua saksi tersebut memperkuat argumentasinya bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari transaksi tersebut.

Ia juga membantah transaksi tersebut berkaitan dengan Google.

"Seolah-olah ada hubungannya dengan Google. Hari ini kami membuktikan sekali lagi bahwa semua bukti fakta persidangan menunjukkan tidak ada satu rupiah pun diterima oleh saya, tidak ada hubungannya dengan saya, tidak ada hubungan dengan Google dan tidak ada keuntungan yang didapatkan siapapun daripada transaksi administratif ini saja," katanya.

Perkara tersebut merupakan lanjutan dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Selain pidana penjara, Nadiem dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta Nadiem dihukum 18 tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp5,680 triliun.

Namun, putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut tidak bulat. Hakim anggota Andi Saputra menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Dalam pendapatnya, Andi menyatakan Nadiem seharusnya dibebaskan karena menurutnya tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya niat jahat, perbuatan melawan hukum maupun permufakatan jahat dalam perkara tersebut.

Kini, perkara tersebut memasuki tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim akan menilai kembali fakta, bukti dan argumentasi yang diajukan para pihak sebelum menjatuhkan putusan.* (k/dh)

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di zona hijau. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 452 saham ditutup menguat, sedangkan 175 saham melemah dan 168 saham lainnya stagnan.

Baca Juga:

• Ketegangan Selat Hormuz Berlanjut, Rupiah Melemah Tipis ke Rp17.877 Jelang Data Inflasi AS

Indeks LQ45 turut menguat 1,28 persen ke level 633,84. Total nilai transaksi bursa tercatat sekitar Rp17,07 triliun dengan volume perdagangan mencapai 34,03 miliar saham dalam sekitar 2,08 juta kali transaksi.

Penguatan IHSG ditopang oleh 10 indeks sektoral yang berakhir di zona hijau. Sektor infrastruktur menjadi penguat terbesar dengan kenaikan 4,74 persen.

Sektor energi menyusul dengan penguatan 3,35 persen, sedangkan sektor barang baku naik 2,34 persen. Sementara itu, sektor transportasi menjadi satu-satunya sektor yang berakhir melemah dengan koreksi 0,16 persen.

Di jajaran saham LQ45, Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) menjadi saham dengan kenaikan terbesar setelah melonjak 20,83 persen.

Posisi berikutnya ditempati Indosat (ISAT) yang menguat 14,42 persen dan Barito Pacific (BRPT) yang naik 7,14 persen.

Sebaliknya, Mitra Adiperkasa (MAPI) menjadi saham LQ45 dengan penurunan terbesar, yakni 1,95 persen. United Tractors (UNTR) turun 1,38 persen dan Indika Energy (INDY) terkoreksi 1,20 persen.

Di luar kelompok LQ45, Ekadharma International (EKAD) menjadi top gainer dengan kenaikan 34,83 persen ke level 240.

Duta Anggada Realty (DART) menyusul dengan penguatan 34,59 persen ke level 214, sedangkan Tempo Inti Media (TMPO) naik 28,57 persen ke level 198.

Sementara itu, Bersama Mencapai Puncak (BAIK) menjadi top loser setelah turun 15 persen ke level 476. Asia Sejahtera Mina (AGAR) melemah 14,88 persen ke level 1.030 dan Sumi Indo Kabel (IKBI) turun 11,45 persen ke level 580.

Dari sisi nilai transaksi, CUAN mencatat nilai perdagangan terbesar dengan Rp1,37 triliun.

Chandra Asri Pacific (TPIA) berada di posisi berikutnya dengan nilai transaksi Rp826,07 miliar, disusul Petrosea (PTRO) Rp712,40 miliar, Bank Mandiri (BMRI) Rp630,36 miliar dan Dian Swastatika Sentosa (DSSA) Rp593,34 miliar.

Berdasarkan volume perdagangan, Bumi Resources (BUMI) menjadi saham yang paling banyak diperdagangkan dengan sekitar 25,51 juta lembar.

IATA mencapai 23,91 juta lembar, CUAN 17,02 juta lembar, JGLE 16,01 juta lembar dan KOTA 14,24 juta lembar.

Penguatan IHSG terjadi di tengah pergerakan bursa saham Asia yang cenderung bervariasi.

Shanghai Composite China menguat 0,32 persen ke level 3.946,68. Nikkei 225 Jepang naik 0,83 persen ke 67.524,06.

Penguatan terbesar dicatatkan KOSPI Korea Selatan yang melonjak 3,68 persen ke level 6.579,04.

Di sisi lain, Hang Seng Hong Kong turun 0,83 persen ke level 25.440,17 dan S&P/ASX 200 Australia melemah 0,45 persen ke 9.209,40. Asia Dow juga berakhir turun 1,04 persen ke level 6.311,60.

Di pasar valuta asing, rupiah bergerak melemah terhadap dolar AS. Rupiah ditutup di level Rp17.877 per dolar AS, turun 16 poin atau 0,09 persen dibandingkan posisi sebelumnya.

Rupiah sempat dibuka menguat di sekitar Rp17.848 per dolar AS, sebelum berbalik melemah hingga akhir perdagangan.

Pada saat yang sama, indeks dolar AS atau DXY yang mengukur kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama dunia terpantau naik tipis 0,03 persen ke level 99,856 pada pukul 15.00 WIB.

Pergerakan rupiah dan pasar saham turut menjadi perhatian investor di tengah sentimen inflasi Amerika Serikat serta dinamika pasar global.

Meski rupiah melemah, IHSG mampu mengakhiri perdagangan dengan penguatan 1,69 persen dan kembali berada di level 6.373,84.* (k/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah pihak terkait kejadian tersebut. Mereka di antaranya manajemen, penyelenggara acara, pemilik merek minuman, serta beberapa pengunjung yang mengetahui kejadian tersebut.

Baca Juga:

• Utang RI Tembus Rp10.293 Triliun, Menkeu: Masih Aman, Kalah dari Singapura

Polisi disebut telah mengantongi identitas pengunjung yang melakukan tantangan tersebut. Penyidik akan meminta keterangan yang bersangkutan untuk mendalami latar belakang serta rangkaian kejadian.

"Kami juga sudah mengidentifikasi pihak yang melakukan challenge tersebut," ujar Iman.

Selain memeriksa para pihak, polisi juga telah mendatangi lokasi kejadian di Ecopark, Ancol. Penyidik turut memeriksa sejumlah dokumen terkait penyelenggaraan festival musik dan aktivitas produsen minuman di lokasi tersebut.

Kasus ini mencuat setelah video tantangan hafalan Al Quran dengan imbalan minuman keras beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sekelompok orang berada di depan booth produk Newport.

Seorang perempuan mengenakan pakaian putih terlihat memegang mikrofon sambil melantunkan ayat suci Al Quran. Setelah selesai, orang-orang yang berada di sekitar lokasi kemudian memberikan respons dengan bersorak.

Dalam unggahan lain yang dibuat pembawa acara atau MC bernama Ega di media sosial, disebutkan bahwa tantangan tersebut berasal dari audiens yang berada di depan booth produk minuman.

Ega kemudian menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut. Ia menjelaskan pihak brand tidak terkait dengan tantangan yang dilakukan di lokasi karena kegiatan itu disebut berasal secara spontan dari pengunjung.

"Dengan ini menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang berlangsung pada saat itu," tulis Ega dalam unggahannya, Selasa.

Menurut Ega, dirinya lalai karena membiarkan seorang audiens mengambil alih mikrofon yang seharusnya berada dalam kendalinya sebagai pembawa acara.

"Audiens tersebut langsung memberikan sayembara melafalkan salah satu surat kepada pengunjung lain dengan imbalan yang ditawarkan oleh audience tersebut," sambung Ega.

Sementara itu, pihak kepolisian masih mendalami aspek hukum dari kejadian tersebut, termasuk dugaan penistaan agama yang dilaporkan sejumlah pihak.

Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui rangkaian kejadian untuk memastikan bagaimana tantangan tersebut berlangsung serta siapa saja yang terlibat.

Peristiwa tersebut mendapat sorotan luas setelah video kegiatan beredar di media sosial dan menuai kecaman. Sejumlah laporan juga telah dibuat terkait kejadian tersebut.

Manajemen dan pihak terkait dilaporkan ke Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, serta Polsek Pademangan.

Pihak penyelenggara sebelumnya menyatakan mengecam penggunaan ayat suci Al Quran dalam aktivitas tersebut. Sementara pihak brand yang booth-nya menjadi lokasi kejadian juga memberikan klarifikasi bahwa tantangan tersebut bukan bagian dari program promosi yang mereka rencanakan.

Polisi hingga kini masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kejadian tersebut.

Hasil pemeriksaan terhadap pengunjung yang diduga membuat challenge serta pihak-pihak lain yang telah diperiksa akan menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh.* (k/dh)

Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang dari transaksi yang menjadi bagian dari perkara tersebut. Ia juga membantah transaksi itu memiliki hubungan dengan dirinya maupun Google.

Baca Juga:

• Eks Bos GoTo Bantah Rp809 Miliar Dinikmati Nadiem Makarim

Sidang banding tersebut menghadirkan dua saksi yang diajukan tim penasihat hukum Nadiem. Mereka adalah Andre Soelistyo, Direktur Utama PT AKAB/PT GoTo periode 2015-2023 sekaligus Komisaris PT AKAB/PT GoTo periode 2023-2024, serta Adesty Kamelia Usman, Group Head of Finance & Accounting PT GoTo.

Menurut Nadiem, keterangan dan bukti yang dibawa dalam persidangan semakin memperkuat bantahannya mengenai transaksi Rp809 miliar tersebut.

"Seolah-olah ada hubungannya dengan Google. Hari ini kami membuktikan sekali lagi bahwa semua bukti fakta persidangan menunjukkan tidak ada satu rupiah pun diterima oleh saya, tidak ada hubungannya dengan saya, tidak ada hubungan dengan Google dan tidak ada keuntungan yang didapatkan siapa pun daripada transaksi administratif ini saja," katanya.

Nadiem mengatakan terdapat dua kemungkinan yang menurutnya perlu dilihat dalam perkara tersebut. Ia menyebut kemungkinan adanya kekeliruan dalam investigasi atau tindakan yang dilakukan secara sengaja.

"Jadi ini di antara kekeliruan investigasi atau memang penzaliman secara sengaja," ujar Nadiem.

Perkara tersebut merupakan lanjutan dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Selain pidana penjara, Nadiem juga dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta Nadiem dihukum 18 tahun penjara serta dibebani uang pengganti Rp5,680 triliun.

Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut juga tidak bulat. Salah satu hakim anggota, Andi Saputra, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Dalam pendapatnya, Andi menilai Nadiem seharusnya dibebaskan karena tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya niat jahat, perbuatan melawan hukum maupun permufakatan jahat dalam perkara tersebut.

Sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kini menjadi bagian dari proses hukum lanjutan yang akan menentukan nasib perkara Nadiem Makarim.

Melalui tim kuasa hukumnya, Nadiem tetap mempertahankan argumentasi bahwa transaksi Rp809 miliar yang dibebankan kepadanya tidak memiliki hubungan dengan dirinya dan tidak membuktikan adanya keuntungan yang diterimanya.

Sementara itu, majelis hakim tingkat banding akan menilai kembali seluruh fakta, bukti dan argumentasi yang diajukan para pihak sebelum menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.* (k/dh)

Purbaya mengatakan posisi utang tersebut setara dengan 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu masih berada di bawah batas 60 persen dari PDB.

Baca Juga:

• Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun per Juni 2026

Menurut Purbaya, posisi utang hingga Juni belum dapat menggambarkan kondisi utang pemerintah sampai akhir tahun. Pemerintah masih akan melihat perkembangan pembiayaan hingga akhir 2026.

"Belum berakhir tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit," katanya.

Purbaya juga menilai kondisi utang suatu negara tidak cukup dilihat hanya dari nominal maupun rasio utang. Ukuran perekonomian masing-masing negara juga perlu menjadi pertimbangan dalam melihat keberlanjutan fiskal.

Ia kemudian membandingkan rasio utang Indonesia dengan Singapura yang menurutnya jauh lebih tinggi.

"Singapura 180 persen. Jadi kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat sustainability utang atau fiskal seperti itu. Kita lihat relatif terhadap size ekonominya," ujar Purbaya.

Meski menilai posisi utang masih aman, Purbaya mengatakan pemerintah tetap menyiapkan sejumlah strategi untuk mengendalikan pertumbuhan utang.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjaga defisit anggaran agar tidak terlalu tinggi.

"Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat," katanya.

Selain pengendalian defisit, pemerintah juga akan berupaya meningkatkan efektivitas penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Purbaya menegaskan langkah tersebut bukan dengan menaikkan tarif pajak, melainkan memperbaiki sistem dan cara pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan.

"Terus kita akan efektifkan tax collection kita. Bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita mengumpulkan pajak," ujarnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah pada Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun.

Angka tersebut meningkat Rp373,27 triliun atau sekitar 3,76 persen dibandingkan posisi utang pada Maret 2026 yang tercatat Rp9.920,42 triliun.

DJPPR mencatat rasio utang pemerintah terhadap PDB pada Juni 2026 berada di level 41,26 persen. Rasio tersebut masih di bawah batas maksimal utang pemerintah sebesar 60 persen terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR dalam laman resminya, dikutip Rabu (12/8/2026).

Dengan posisi tersebut, pemerintah menilai pengelolaan utang tetap perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kemampuan perekonomian nasional.

Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan defisit, penerimaan negara dan kebutuhan pembiayaan hingga akhir 2026 untuk menjaga kondisi fiskal tetap terkendali.* (k/dh)

Permintaan tersebut disampaikan kuasa hukum Febrie, Firman Wijaya, melalui keterangan tertulis, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga:

• Banyak Informasi Simpang Siur, DPR Minta Kasus Kematian Sutrimo Diusut Transparan dan Ilmiah

"Keluarga Febrie Adriansyah minta meninggalnya Trimo tak dikaitkan dengan perkara hukum sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Apalagi, almarhum ini diketahui memang sudah lama sakit dan menjalani pengobatan," kata Firman.

Firman juga meminta masyarakat tidak mengaitkan kematian Sutrimo dengan perkara hukum yang sedang dijalani Febrie Adriansyah sebelum ada hasil resmi dari aparat penegak hukum.

"Keluarga berharap peristiwa almarhum ini tidak dihubungkan atau dikaitkan secara dini dengan perkara yang sedang dijalani Pak FA di Kejaksaan. Jadi, sama-sama kita tunggu proses yang dilakukan Polri terlebih dahulu," ungkap Firman.

Selain meminta publik menunggu proses penyidikan, Firman juga meluruskan informasi mengenai status Sutrimo yang ramai disebut sebagai kepala rumah tangga atau karumga.

Menurut dia, Sutrimo bukan berstatus sebagai kepala rumah tangga Febrie Adriansyah. Firman menyebut Sutrimo lebih berperan menjaga rumah yang kosong dan tinggal di lokasi tersebut.

"Namun lebih ke menjaga rumah yang kosong dan tinggal di sana," ujarnya.

Sutrimo sebelumnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7/2026).

Jasad Sutrimo kemudian dibawa menggunakan ambulans swasta oleh empat orang ke rumah sakit. Berdasarkan rekaman CCTV yang disampaikan pihak rumah sakit, jasad tersebut tiba sekitar pukul 09.09 WIB dalam kondisi terbalut selimut biru.

Tim Legal RS Muhammadiyah Taman Puring, Ahmad, mengatakan terdapat sekitar tiga hingga empat orang yang mengantarkan Sutrimo ke rumah sakit.

"Melihat data rekaman kami, itu memang diantar oleh beberapa pria, kurang lebih tiga atau empat orang," ungkap Ahmad saat ditemui pada Senin (27/7/2026).

Menurut Ahmad, orang-orang tersebut tidak menjelaskan hubungan mereka dengan Sutrimo. Mereka hanya meminta dokter memeriksa kondisi Sutrimo yang ternyata sudah tidak bernapas.

Salah seorang dari rombongan kemudian diminta mengisi berita acara rumah sakit. Nama Febrio Adiono tercatat sebagai penanggung jawab dalam dokumen tersebut.

"Mereka kami tanya pun tidak memberikan informasi yang jelas, hanya mengantarkan dan isi berita acara atas nama Febrio Adiono," kata Ahmad.

Namun, Ahmad mengatakan pihak rumah sakit tidak mengetahui latar belakang maupun profesi Febrio Adiono.

Saat dilakukan pemeriksaan bagian luar tubuh, dokter disebut tidak menemukan luka atau tanda-tanda kekerasan pada jasad Sutrimo.

Pihak rumah sakit kemudian melakukan penanganan terhadap jenazah, termasuk membersihkan tubuh Sutrimo dan melepaskan gulungan selimut yang membungkusnya.

Kasus kematian Sutrimo saat ini masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Polisi sebelumnya telah melakukan langkah penyelidikan dan ekshumasi untuk memperoleh bukti medis serta forensik.

Kuasa hukum Febrie Adriansyah menegaskan keluarga menyerahkan proses tersebut kepada kepolisian dan berharap penyebab kematian Sutrimo dapat diketahui berdasarkan bukti serta pemeriksaan ilmiah.

Dengan demikian, keluarga meminta masyarakat tidak menghubungkan kematian Sutrimo dengan perkara hukum Febrie Adriansyah sebelum hasil penyidikan resmi dari kepolisian disampaikan.* (k/dh)