Susanah merupakan ibu tiga anak asal Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dia disebut sebagai salah satu penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapat kesempatan hadir dalam agenda kenegaraan Presiden Prabowo.

Baca Juga:

• Prabowo Perintahkan Bantuan Bergerak Sejak Pagi, 27 Ton Logistik dan Ribuan Personel Diterjunkan ke NTT

Susanah bekerja menjahit mulai pukul 07.00 WIB hingga siang. Dari pekerjaan tersebut, dia disebut menerima upah Rp700 per kilogram kain yang selesai dijahit.Dalam sehari, Susanah mampu mengerjakan sekitar 20 kilogram kain majun. Setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB dia beralih bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Di dapur MBG, Susanah bertugas sebagai pencuci ompreng. Dia menjalani pekerjaan tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Susanah diketahui memiliki suami bernama Didim yang bekerja sebagai buruh bangunan. Keduanya berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai pendidikan ketiga anak mereka.

Sebelumnya, Prabowo memperkenalkan Susanah saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama MPR, DPR, DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"Hari ini hadir bersama kita ibu Susanah, dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram," kata Prabowo dalam pidatonya.

Pernyataan tersebut kemudian viral di media sosial. Nominal Rp700 ribu per kilogram dinilai sangat besar sehingga memicu berbagai komentar dan perhitungan warganet mengenai potensi pendapatan Susanah.

Sebagian warganet bahkan membuat hitung-hitungan apabila upah tersebut benar-benar Rp700 ribu untuk setiap kilogram bawang yang dikupas. Angka tersebut kemudian menjadi bahan candaan dan sindiran di berbagai platform media sosial.

Di tengah viralnya pernyataan itu, muncul dugaan adanya kekeliruan dalam penyebutan nominal upah. Informasi mengenai pekerjaan Susanah yang dipublikasikan Komdigi mencantumkan angka Rp700 per kilogram untuk menjahit kain majun, bukan Rp700 ribu per kilogram untuk mengupas bawang.

Istana Kepresidenan sebelumnya merespons polemik tersebut. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan memeriksa kembali data yang disampaikan dalam pidato Prabowo.

"Nanti kita cek ya," kata Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Baca Juga:

• Warganet Ramai-ramai Hitung Cuan Pengupas Bawang Usai Disebut Prabowo Rp700 Ribu per Kg

Prasetyo menegaskan pihaknya akan menelusuri kembali angka yang sebenarnya sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Kalau detailnya kita cek," ujarnya.

Dengan adanya penjelasan mengenai aktivitas Susanah di pagi dan siang hari, sosok tersebut diketahui tidak hanya menjalani satu pekerjaan. Selain menjahit kain majun dengan upah Rp700 per kilogram, Susanah juga bekerja sebagai bagian dari layanan dapur MBG untuk membantu perekonomian keluarganya.* (tm/dh)

AKBP Revi Nurvelani selanjutnya mendapat amanah sebagai Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara. Sementara jabatan Kapolres Asahan kini diemban AKBP Adi Dharma Pramudhita.

Baca Juga:

• Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden, Wabup Asahan Ajak Masyarakat Dukung Program Pemerintah

"Polisi tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan unsur-unsur yang lain. Semuanya harus bersinergi," kata Revi.

Revi juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Asahan, Forkopimda, serta seluruh masyarakat atas dukungan selama dirinya menjalankan tugas. Dia turut meminta maaf apabila selama bertugas terdapat perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan.

"Pada prinsipnya kami sangat bangga meniti karier di Kabupaten Asahan. Banyak hal yang tidak bisa diungkapkan. Alhamdulillah, kami disambut dengan hangat dan dilepas dengan baik," ujarnya.

Revi berharap Kapolres Asahan yang baru dapat memperoleh dukungan yang sama, bahkan lebih besar, dari seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dalam menjalankan tugas.

"Mudah-mudahan kepemimpinan yang baru diperlakukan sama seperti kami, bahkan lebih. Itu harapan kami," katanya.

Sementara itu, Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Pemkab Asahan dan Forkopimda. Dia berharap dapat segera beradaptasi dan menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Asahan.

"Kami berharap ke depan mendapat dukungan dari Forkopimda untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian secara maksimal, sehingga dapat mewujudkan situasi yang aman dan kondusif," ujar Adi.

Adi juga menegaskan keterbukaannya untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, komunikasi diperlukan untuk bertukar informasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kami membuka diri 24 jam untuk berkoordinasi dengan Forkopimda maupun masyarakat, terutama untuk berbagi informasi terkait kamtibmas dan hal-hal lainnya," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Asahan H Efi Irwansyah Pane turut menyampaikan apresiasi kepada Revi atas dedikasi dan kepemimpinannya selama menjabat Kapolres Asahan.

Menurut Efi, sinergi yang terbangun antara kepolisian, pemerintah daerah, dan DPRD berperan dalam menjaga stabilitas keamanan serta menghadapi berbagai dinamika sosial dan agenda pengamanan di Kabupaten Asahan.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin juga menyampaikan ucapan selamat kepada Revi atas amanah barunya sebagai Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Asahan, kami mengucapkan selamat kepada Saudara AKBP Revi Nurvelani yang telah dilantik sebagai Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara. Semoga dapat mengemban tugas dan amanah yang baru dengan lebih baik lagi," ujar Taufik.

Bupati juga mengapresiasi pengabdian Revi selama bertugas di Asahan serta berbagai masukan yang diberikan untuk mendukung kemajuan daerah. Dia berharap hubungan kerja sama dan silaturahmi yang telah terjalin tetap berlanjut meski Revi mendapat tugas di tempat lain.

Kepada Adi Dharma, Taufik menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Asahan. Dia menilai sinergi Forkopimda bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Taufik berharap komunikasi dan kekompakan yang telah terbentuk dapat terus dipertahankan sehingga Kabupaten Asahan semakin aman, kondusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ketika sudah meminum air Asahan, akan sulit untuk melupakannya," ujar Taufik saat melepas Revi.

Di akhir acara, Forkopimda Kabupaten Asahan bersama para tamu undangan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs Zainal Arifin Sinaga menggelar doa bersama untuk masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Doa tersebut dipanjatkan agar masyarakat yang terdampak bencana diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi musibah.* (dh)

LABUAN BAJO - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih akan membagi tugas mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan sembari mengawal penanganan dampak gempa bumi magnitudo (M) 7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan upacara HUT RI tahun ini tidak hanya dipusatkan di Jakarta. Para menteri akan berada di sejumlah daerah untuk mengawal isu-isu strategis sesuai tugas masing-masing.

Baca Juga:

• Gempa Susulan Terus Terjadi di NTT, Terbesar M4,3 Siang Ini

"Perlu kami sampaikan juga, kita akan membagi tugas ke lapangan dan kemudian kita besok, akan upacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut upacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah," kata Pratikno.

Menurut Pratikno, para menteri akan mengawal berbagai persoalan strategis di daerah tempat mereka bertugas. Meski berada di lokasi berbeda, koordinasi antarmenteri tetap akan dilakukan.

"Jadi kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda," ujarnya.

Di tengah persiapan peringatan HUT RI, pemerintah juga mempercepat penanganan gempa NTT. Pratikno mengatakan pemerintah pusat telah membentuk posko nasional untuk mengoordinasikan bantuan serta mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak.

"Tadi sudah disampaikan, ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko, posko nasional. Nanti Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini," jelasnya.

Pratikno mengatakan pada tahap tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan penyelamatan masyarakat terdampak dan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

Selain itu, pemerintah akan mempercepat pemulihan sejumlah infrastruktur utama agar dapat kembali digunakan. Infrastruktur yang menjadi perhatian meliputi jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, hingga jaringan internet.

"Dalam tahap tanggap darurat ini, yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet dan lain-lain, itu recover dalam waktu sesingkat-singkatnya," tutur Pratikno.

Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan pemulihan setelah fase tanggap darurat selesai. Rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan berdasarkan kebutuhan di wilayah terdampak.

Menurut Pratikno, penanganan bencana juga harus dibarengi dengan upaya memperkuat ketangguhan pemerintah daerah, masyarakat, dan infrastruktur dalam menghadapi bencana serupa di masa depan.

"Bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun Pemda yang tangguh, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana," katanya.

Pratikno menegaskan pemerintah pusat mengerahkan seluruh kekuatan untuk menangani dampak gempa di NTT. Setiap pejabat yang berada di lapangan diminta mengidentifikasi persoalan, mengecek langkah yang telah dilakukan, serta memastikan kebutuhan berikutnya dapat segera ditangani.

"Pemerintah pusat ini benar-benar full team hadir ke sini. Hadir ke sini. Masing-masing menanyakan ada problem apa dan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan seterusnya. Jadi, sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena memang resources pusat untuk tanggap darurat dan juga rehab-rekon ini sangat besar," pungkasnya.* (d/dh)

Pendangkalan muara terjadi akibat timbunan lumpur setelah bencana hidrometeorologi pada November 2025. Kondisi tersebut membuat kapal nelayan kesulitan melewati jalur muara dan berdampak pada aktivitas perikanan masyarakat.

Baca Juga:

• Balapan dengan Musim Hujan, Aceh Selatan Kebut Normalisasi Sungai hingga Drainase Antibanjir

"Untuk penanganan ini, saya sudah mengarahkan agar pengerukan dilakukan di sebelah kiri terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat yang ingin melaut bisa lebih cepat memanfaatkan jalur tersebut. Kalau menunggu seluruhnya selesai, masyarakat tetap tidak bisa melaut," kata Sibral saat meninjau normalisasi muara Krueng Meureudu, Sabtu (15/8/2026).

Normalisasi tersebut mencakup pengerukan muara sepanjang sekitar 500 meter hingga kedalaman empat meter. Jalur sisi kiri ditargetkan mulai dapat dilalui kapal nelayan pada Agustus 2026, sedangkan keseluruhan pekerjaan diharapkan rampung pada November 2026.

"Kami akan mengerahkan ekskavator amfibi untuk mempercepat penanganan. Mudah-mudahan pekerjaan sepanjang 500 meter di muara ini dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan hasil sesuai harapan masyarakat," ujar Sibral.

Staf Humas Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Jamaluddin menjelaskan pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sisi kiri muara.

Saat ini, progres normalisasi berada di kisaran 35-40 persen. Sementara jalur prioritas tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu setengah bulan.

Dukungan anggaran tahap awal untuk pekerjaan normalisasi berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp37 miliar. Pemerintah juga merencanakan tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar pada akhir Agustus untuk melanjutkan hingga menuntaskan pekerjaan.

Pemulihan jalur muara diharapkan dapat kembali menggerakkan aktivitas perikanan masyarakat. Dengan akses yang lebih aman, nelayan dapat kembali melaut, distribusi hasil tangkapan berjalan, dan pendapatan keluarga dapat berangsur pulih.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mendukung langkah Pemkab Pidie Jaya. Satgas mendorong agar normalisasi selesai sebelum memasuki puncak musim hujan.

"Puncak musim hujan berada pada Oktober, November, dan Desember. Kami berharap sebelum memasuki periode tersebut seluruh penanganan dapat diselesaikan," kata Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran.

Satgas PRR juga membuka ruang koordinasi untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai kendala teknis maupun administratif selama pekerjaan berlangsung.

"Jika terdapat kendala di lapangan, segera sampaikan kepada Satgas PRR agar kita dapat bersama-sama mengurai akar masalah dan menyiapkan solusi yang memadai," ujar Imran.

Percepatan normalisasi muara Krueng Meureudu diharapkan tidak hanya memulihkan jalur pelayaran nelayan, tetapi juga membantu menghidupkan kembali roda ekonomi masyarakat pesisir Pidie Jaya.* (dh)

Dari tambahan TKD Aceh Selatan sekitar Rp51,6 miliar, sebesar Rp26,1 miliar dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Hingga saat ini, realisasi anggaran tersebut mencapai Rp9,9 miliar atau sekitar 37,9 persen dari pagu infrastruktur.

Baca Juga:

• 9.375 Jiwa Terdampak Banjir Bandang Kota Solok, Satgas PRR Kebut Pemulihan Infrastruktur dan 115 Hektare Sawah

"Target pada Agustus ini kalau bisa di atas 50 persen agar anggaran segera terserap dan penanganan di lapangan cepat selesai. Waktu sudah mendekati musim hujan sehingga seluruh pekerjaan perlu dipercepat," kata Skar.

Normalisasi Krueng Trumon menjadi salah satu pekerjaan yang dinilai mendesak. Sungai tersebut memiliki peran penting dalam mengalirkan air menuju kawasan persawahan.

Penanganan pendangkalan sungai diharapkan dapat memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko luapan yang dapat mengganggu aktivitas pertanian masyarakat.

Upaya pengendalian banjir juga dilakukan melalui pembangunan drainase sepanjang 3.800 meter di Desa Padang Harapan. Infrastruktur tersebut ditargetkan dapat mempercepat aliran air dan mengurangi genangan saat curah hujan meningkat.

Warga Desa Padang Harapan, Nur Diayati (43), berharap pembangunan drainase dapat menjadi solusi bagi wilayah permukimannya yang selama ini kerap terdampak banjir.

"Mudah-mudahan setelah ada drainase, desa kami tidak banjir lagi. Selama ini hampir setiap tahun terjadi banjir. Dengan adanya drainase, kami berharap air dapat langsung mengalir," ujar Nur.

Koordinator Lapangan Proyek Drainase Desa Padang Harapan T. Chairumansyah mengatakan proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp59 miliar. Proyek serupa juga dikerjakan di lima kabupaten dan kota lainnya di Aceh dengan total nilai sekitar Rp285 miliar.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mengawal progres pekerjaan dan realisasi tambahan TKD di Aceh Selatan.

Secara keseluruhan, pemanfaatan tambahan TKD Aceh Selatan telah mencapai Rp24,8 miliar atau sekitar 48,04 persen dari pagu sekitar Rp51,6 miliar.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, berharap percepatan pekerjaan dapat memperkuat perlindungan masyarakat dari potensi banjir susulan.

"Ketika debit air naik, kita berharap alirannya dapat tertampung dan terdistribusi dengan baik sehingga tidak meluap maupun menggenangi jalan," kata Imran.

Selain normalisasi sungai dan pembangunan drainase, Satgas PRR juga mendorong pembangunan jembatan Armco sebagai bagian dari penanganan Krueng Trumon. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas sekaligus mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Percepatan realisasi anggaran dan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memastikan sarana dasar siap menghadapi peningkatan curah hujan sekaligus mempercepat manfaat pembangunan dirasakan masyarakat Aceh Selatan.* (dh)

Berdasarkan rangkuman yang diunggah akun resmi BMKG @infoBMKG, gempa M 4,3 terjadi pada pukul 12.33.25 WITA. Pusat gempa berada sekitar 87 kilometer timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan kedalaman 12 kilometer.

Baca Juga:

• DPR Terjun Langsung ke NTT, Kawal Bantuan Gempa M7,7 Agar Tak Salah Sasaran

Pada pukul 13.00.42 WITA, misalnya, BMKG mencatat gempa M 3,4 yang berlokasi sekitar 61 kilometer timur laut Waingapu, dengan kedalaman 10 kilometer.

Kemudian pada pukul 12.59.19 WITA terjadi gempa M 3,2 sekitar 73 kilometer timur laut Ruteng dengan kedalaman 0 kilometer. Gempa M 3,0 juga tercatat pada pukul 12.58.22 WITA, sekitar 76 kilometer timur laut Ruteng, dengan kedalaman 22 kilometer.

Aktivitas gempa lainnya terjadi di sekitar Nagekeo. Salah satunya gempa M 3,3 pada pukul 12.41.55 WITA yang berlokasi sekitar 46 kilometer barat laut Mbay, dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG juga mencatat gempa M 3,0 sekitar 20 kilometer timur laut Bajawa, Ngada, pada pukul 12.40.15 WITA dengan kedalaman 21 kilometer.

Gempa dengan magnitudo M 4,0 tercatat pada pukul 12.16.09 WITA. Pusat gempa berada sekitar 56 kilometer barat laut Larantuka dengan kedalaman 10 kilometer.

Meski aktivitas gempa susulan masih terjadi, BMKG terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan seismik di NTT.

Sebelumnya, NTT diguncang gempa besar pada Sabtu (15/8/2026). Gempa tersebut sempat dilaporkan berkekuatan M 7,7 dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan di sejumlah wilayah.

Berdasarkan data BNPB yang dirilis Sabtu (15/8/2026) hingga pukul 18.48 WIB, sebanyak 47 orang dilaporkan meninggal dunia. Korban tersebar di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, Ngada, dan Ende.

BNPB juga mencatat 157 rumah rusak berat, 41 rumah rusak sedang, dan 148 rumah rusak ringan. Kerusakan turut terjadi pada fasilitas publik, di antaranya 87 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas kesehatan, lima tempat ibadah, dan enam kantor.

Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan mengikuti informasi resmi dari BMKG serta arahan petugas di lapangan.* (oz/dh)

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pimpinan DPR dan Tim Pengawas Bencana DPR RI telah berkoordinasi dengan anggota DPR dari daerah pemilihan NTT yang lebih dulu berada di lapangan.

Baca Juga:

• Tanpa Akses, Bantuan Tak Sampai: AHY Kebut Perbaikan 12 Titik Longsor dan Air Bersih di NTT

Cucun menjelaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penanganan bencana yang dilakukan pemerintah. Tim DPR ingin memastikan proses tanggap darurat berjalan tanpa hambatan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

Menurut Cucun, pemerintah pusat telah mengerahkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menangani kondisi darurat di NTT. DPR akan memantau sejauh mana langkah tersebut berjalan di lapangan.

"Pemerintah juga sudah turun, kita akan mengawasi sejauh mana penanganan tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga sudah lihat semua kementerian dan lembaga dikerahkan untuk menangani tanggap darurat bencana ini," ujarnya.

Tim Pengawas Bencana DPR RI disebut telah bergerak menuju wilayah terdampak. Kehadiran mereka diharapkan dapat memastikan bantuan, evakuasi, serta pemulihan masyarakat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Tim Pengawasan, sudah meluncur ke lokasi. Kita akan pastikan penanganan bencana di NTT berjalan dengan semestinya," kata Cucun.

Gempa M 7,7 sebelumnya mengguncang wilayah Nagekeo, NTT, pada Sabtu (15/8/2026). Berdasarkan data sementara yang diperbarui hingga Minggu (16/8/2026) pukul 00.00 WIB, bencana tersebut menyebabkan lebih dari 5.000 warga mengungsi.

Sebanyak 47 orang dilaporkan meninggal dunia dan 101 warga mengalami luka-luka. Gempa juga mengakibatkan kerusakan pada ratusan rumah serta sejumlah fasilitas publik di wilayah terdampak.

Kabupaten Sikka menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak. Sebanyak 3.356 warga mengungsi, terdiri dari 1.356 orang di GOR Samador dan sekitar 2.000 lainnya mengungsi secara mandiri di 10 titik pengungsian.

DPR memastikan pengawasan terhadap penanganan gempa akan terus dilakukan agar pemerintah dapat mempercepat penanganan darurat sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi.* (k/dh)

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan ketiganya ditangkap dalam penggerebekan di Jalan Perintis, Gang Melur, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, pada Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Satu-satunya di Sumut, PAN Kini Dipimpin Langsung Menhub Dudy Purwagandhi Gantikan Syahafanddin

"Setelah kami temukan adanya transaksi, kami kemudian melakukan penggerebekan. Kami ringkus tiga wanita yang seluruhnya merupakan pengedar," kata Rafli, Minggu (16/8/2026).

Tiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial EF (52), ER (49), dan HD (23). Polisi menyebut ER merupakan ibu mertua dari HD.

Ketiganya diduga memiliki pembagian tugas dalam menjalankan aktivitas peredaran sabu. Ada yang bertugas menerima uang, menyerahkan barang, hingga menyimpan stok narkotika.

"Dari ketiga pelaku, dua di antaranya masih memiliki hubungan keluarga, karena ER merupakan mertua dari HD," ujar Rafli.

Untuk menghindari perhatian warga, para tersangka disebut tidak melakukan transaksi secara langsung dengan pembeli. Transaksi dilakukan dari balik celah jendela.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita dua paket sabu berukuran besar dengan berat total 5,56 gram. Selain itu, petugas turut mengamankan satu unit timbangan elektrik yang diduga digunakan untuk menimbang narkotika.

"Dari ketiganya, kami menyita 2 paket sabu berukuran besar, yang beratnya mencapai 5,56 gram. Kami juga menyita satu timbangan elektrik," kata Rafli.

Polisi menduga aktivitas peredaran narkoba tersebut telah berlangsung selama sekitar satu bulan. Penyidik kini masih mengembangkan kasus untuk memburu pihak lain yang diduga menjadi pemasok sabu kepada para tersangka.

"Kami masih kembangkan kasus ini, kami masih mengejar pelaku-pelaku lain terkhusus yang berperan sebagai pemasok. Kami pastikan tidak akan ada ruang bagi pelaku narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan, baik itu pengedar maupun bandar," tegas Rafli.

Ketiga tersangka kini menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang diduga berada di belakang aktivitas tersebut.* (ds/dh)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum telah diminta mengerahkan sumber daya untuk mempercepat pemulihan konektivitas dan layanan dasar di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Ketua DPD Minta Pemerintah Tambah Anggaran Penanganan Gempa NTT

Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT saat ini menangani 12 titik longsoran yang mengganggu akses jalan.

Sebanyak tiga titik berada di ruas Ruteng-KM 210, satu titik di ruas KM 210-Batas Kabupaten Manggarai, dan delapan titik lainnya berada di ruas Aegela-Batas Kota Ende.

Sejumlah alat berat seperti loader dan excavator dikerahkan untuk membersihkan material longsoran sekaligus menjaga jalur tetap dapat dilalui. Penanganan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan petugas karena aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi.

Selain akses jalan, pemerintah juga mempercepat pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat terdampak. Kementerian PU melakukan inspeksi terhadap sejumlah infrastruktur sumber daya air di wilayah terdampak gempa.

Berdasarkan pemeriksaan awal, Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay secara visual masih berada dalam kondisi baik. Pemeriksaan teknis yang lebih mendalam tetap dilakukan untuk memastikan kondisi struktur bendungan.

Sementara itu, pada Bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur ditemukan kerusakan ringan pada bendung serta longsoran yang menutup saluran sekunder.

Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II juga menyiagakan sejumlah peralatan pendukung, termasuk drilling rig dan truck crane, untuk mempercepat penanganan apabila diperlukan di lapangan.

Pemerintah juga memperhatikan kondisi SPAM Waemese di Labuan Bajo agar pelayanan air minum bagi masyarakat dapat segera dipulihkan. Penanganan jaringan irigasi Wae Laku di Manggarai Timur terus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan sumber daya air.

"Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin," tegas AHY.

Selain pemulihan infrastruktur, puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) juga telah diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kementerian dan lembaga terkait terus melakukan penanganan sesuai tugas dan kewenangannya.

"Pemerintah bergerak cepat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat," ujar AHY.

Pemerintah masih melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air minum, rumah warga, serta fasilitas publik lainnya. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar penentuan kebutuhan penanganan pada tahap berikutnya.

AHY menegaskan penanganan gempa tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah akan melanjutkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil pendataan kerusakan serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi," ujarnya.* (d/dh)

"Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksana pemerintahan di sana tentu sangat membutuhkan tambahan anggaran guna mempercepat proses pemulihan fasilitas publik dan melayani kebutuhan masyarakat di lokasi-lokasi pengungsian," kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga:

• BNPB Desak 6 Kabupaten NTT Segera Tetapkan Status Darurat, TNI-Polri Diminta Jadi Komandan Lapangan

"Hal ini mendorong BMKG dan Pemerintah daerah setempat meminta masyarakat untuk tidak beraktivitas di dalam rumah masing-masing," ujarnya.

Menurut Sultan, DPD RI mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bergerak cepat melakukan pendataan korban dan kerusakan bangunan secara berkala.

DPD RI juga terus berkoordinasi dengan anggota DPD asal NTT yang berada langsung di wilayah terdampak. Empat anggota DPD RI asal NTT disebut sedang melakukan peninjauan dan koordinasi di wilayah Pulau Flores bagian utara.

"Saat ini empat anggota DPD RI asal NTT sedang berkoordinasi dan meninjau secara langsung di wilayah Pulau Flores bagian Utara. Seperti biasa, DPD RI secara kelembagaan akan memberikan bantuan bencana kepada masyarakat yang terdampak," kata Sultan.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026). Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di sejumlah wilayah.

Berdasarkan data BNPB yang dirilis Sabtu malam, sebanyak 47 orang dilaporkan meninggal dunia. Selain itu, ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan.

Data sementara mencatat 157 rumah rusak berat, 41 rumah rusak sedang, dan 148 rumah rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 87 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas kesehatan, lima tempat ibadah, dan enam kantor.

Seiring proses penanganan darurat berlangsung, tambahan dukungan anggaran dinilai penting untuk mempercepat pemulihan sarana publik sekaligus memastikan kebutuhan dasar para pengungsi di sejumlah wilayah terdampak dapat terpenuhi.* (k/dh)

"Menurut saya, justru semakin mendesak. Generasi muda kita sekarang hidup dalam dunia yang sangat terbuka. Informasi dari seluruh dunia masuk setiap detik melalui telepon genggam," kata Dudung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Kibar Bendera, Paskibraka Binjai Digembleng Jadi Calon Pemimpin Masa Depan

Meski demikian, dia menilai keterbukaan informasi tidak perlu ditakuti. Menurutnya, masyarakat harus memiliki identitas kebangsaan yang kuat agar dapat menyerap hal-hal positif dari perkembangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

"Di sinilah Pancasila menjadi sangat penting," ujarnya.

Dudung menekankan pengamalan Pancasila tidak cukup hanya dengan menghafalkan lima sila. Nilai-nilai tersebut, kata dia, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan itu antara lain dengan menghargai perbedaan, tidak mudah membenci orang lain, mengedepankan musyawarah ketika menghadapi perbedaan pendapat, membantu kelompok yang lemah, berlaku adil, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.

Menurut Dudung, penguatan nilai Pancasila juga tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi muda. Seluruh aparatur negara dinilai perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas, terutama mereka yang memiliki kewenangan langsung terhadap masyarakat.

Dia mengatakan semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus dijalankan.

"Bagi aparat, Pancasila harus terlihat dalam cara menggunakan kewenangan, tegas tetapi tetap manusiawi, berani tetapi tidak sewenang-wenang, menegakkan hukum tetapi tetap menjunjung keadilan dan martabat manusia," kata Dudung.

Dudung menilai masyarakat perlu dapat merasakan nilai-nilai Pancasila melalui pelayanan publik dan penegakan hukum. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya menjadi materi pembelajaran, simbol upacara, maupun slogan semata.

Dia juga menegaskan pembinaan ideologi Pancasila merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, tugas tersebut bukan hanya berada di tangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI-Polri, media, serta seluruh komponen bangsa memiliki peran dalam menjaga agar Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

"Pancasila bukan milik satu lembaga. Pancasila adalah milik seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Dudung mengatakan kekuatan Indonesia pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam maupun jumlah penduduk. Kemampuan menjaga persatuan di tengah keberagaman juga menjadi faktor penting bagi masa depan bangsa.

"Dan fondasi untuk menjaga persatuan itu adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika," kata Dudung.* (an/dh)

Kericuhan bermula ketika sebagian massa dari sejumlah elemen masyarakat hendak memasang bendera bintang bulan pada salah satu tiang di kompleks Masjid Raya Baiturrahman. Aparat TNI yang berjaga di sekitar lokasi kemudian melarang pemasangan bendera tersebut.

Baca Juga:

• Zikir HDA ke-21 Sempat Ricuh, Polda Aceh Klaim Situasi Kembali Terkendali

Massa kemudian bergerak hingga ke depan Gedung DPRK Banda Aceh dan kawasan Simpang Kodim. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah aparat dilaporkan dilempari batu dan benda lainnya. Kericuhan kemudian mereda setelah personel TNI menjauh dari kejaran massa.

Selain persoalan pemasangan bendera, pengelola Masjid Raya Baiturrahman juga menyoroti kerusakan sejumlah fasilitas yang terjadi selama kegiatan zikir dan doa tolak bala dalam rangka peringatan Hari Damai Aceh ke-21.

Kepala UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Aprilizar, meminta panitia kegiatan bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas masjid. Panitia disebut sebelumnya telah menyepakati ketentuan mengenai keamanan, kebersihan, ketertiban, kesucian masjid, larangan provokasi dan politik praktis, serta kewajiban menjaga fasilitas.

"Panitia perlu segera berkoordinasi kembali dengan pihak masjid untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, termasuk kerusakan beberapa fasilitas. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab panitia atas perjanjian yang telah disepakati sebelumnya," ujar Aprilizar.

Wakil Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Abi Ishak Lamkawe, mengatakan pihak masjid hanya memberikan izin penggunaan lokasi. Sementara penyelenggaraan kegiatan menjadi tanggung jawab panitia.

Abi Ishak juga menyayangkan tindakan massa yang dinilai mengganggu ketertiban dan kebersihan serta menyebabkan sejumlah fasilitas masjid rusak. Salah satu insiden yang disorot yakni penurunan bendera Merah Putih dari tiang utama masjid.

Peristiwa tersebut turut mendapat perhatian Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), yang menjadi salah satu tokoh penting dalam proses perdamaian Aceh melalui Kesepakatan Helsinki.

JK menduga terdapat unsur provokasi yang memicu situasi menjadi panas. Menurutnya, masyarakat pada awalnya datang ke Masjid Raya Baiturrahman untuk memperingati 21 tahun perdamaian Aceh yang ditandai dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

"Kemudian, entah bagaimana sebabnya tentu ada yang memprovokasi, tibalah kemudian demo dan malam mengganti bendera itu," kata JK, Sabtu (15/8/2026).

JK menilai secara umum masyarakat Aceh tetap menginginkan kondisi damai. Namun, menurut dia, adanya kelompok yang merasa tidak puas dapat memunculkan dinamika di lapangan.

"Sebenarnya para pemimpin di sana, masyarakat sangat senang sekali pasti menikmati perdamaian itu. Namun, mungkin ada masyarakat yang kurang puas tidak mendapat kesempatan atau apa, sehingga menimbulkan ini," ujarnya.

JK juga menyoroti kondisi saat kericuhan terjadi. Sejumlah tokoh penting Aceh sedang berada di luar daerah, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan serta Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar yang berada di Penang.

Kericuhan tersebut menjadi perhatian karena terjadi dalam momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Berbagai pihak kemudian menyerukan agar situasi tetap terkendali dan perdamaian yang telah dibangun melalui MoU Helsinki tetap dijaga.* (tm/dh)

Permintaan itu disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi yang digelar BNPB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga:

• Tiga Gempa Kuat Guncang RI dalam Sehari, BMKG Buktikan Tak Ada yang Saling Memicu

Menurut Suharyanto, kepastian status kedaruratan sangat diperlukan agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga terkait dapat memberikan dukungan anggaran dan bantuan teknis secara maksimal.

"Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto.

Selain penetapan status darurat, BNPB juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Pembentukan posko tersebut akan melibatkan unsur TNI dan Polri. BNPB mendorong kepala daerah dapat menunjuk personel TNI atau Polri sebagai komandan lapangan untuk mengintegrasikan penanganan di wilayah terdampak.

"Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," ujar Suharyanto.

Menurut BNPB, keberadaan posko kedaruratan diperlukan agar pergerakan tim di lapangan, penataan pengungsi, hingga distribusi logistik dapat dilakukan secara terkoordinasi dalam satu komando.

Untuk memperkuat penanganan bencana di daerah, BNPB juga membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.

Pembagian dua titik operasi tersebut dilakukan untuk mempercepat jangkauan penanganan di wilayah Flores bagian barat dan timur.

"Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama, pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengawal semua langkah penanganan bencana," kata Suharyanto.

BNPB bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI-Polri, dan unsur terkait masih melakukan penanganan terhadap dampak gempa di sejumlah wilayah NTT. Percepatan penetapan status darurat diharapkan dapat memperlancar dukungan pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak.* (d/dh)

Tiga mobil yang dipamerkan terdiri dari dua unit Cadillac Fleetwood Brougham tahun 1980 dan satu Mercedes-Benz S280 tahun 1980. Kendaraan-kendaraan tersebut merupakan bagian dari sejarah perjalanan kepresidenan Indonesia dari masa ke masa.

Baca Juga:

• Cabai Rawit Merah Termahal Rp62.650/Kg, Ini Rincian Lengkap Harga Pangan Hari Ini

Selain digunakan untuk kebutuhan kepresidenan, Cadillac Fleetwood Brougham tersebut juga memiliki peran dalam kegiatan diplomatik Indonesia. Mobil itu digunakan untuk menjemput tamu-tamu negara yang berkunjung ke Indonesia.

Kendaraan tersebut juga pernah digunakan dalam prosesi penyerahan surat-surat kepercayaan atau credential dari duta besar negara sahabat kepada Presiden Indonesia.

Selain Cadillac, Mercedes-Benz S280 tahun 1980 turut menjadi perhatian. Mobil tersebut memiliki sejarah penggunaan lintas pemerintahan dan pernah menjadi kendaraan dinas Presiden ke-2 RI Soeharto bersama Ibu Negara Tien Soeharto.

Setelah era Soeharto berakhir, Mercedes-Benz S280 tersebut tetap digunakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Kendaraan yang sama kemudian digunakan oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Kehadiran mobil-mobil klasik tersebut tidak hanya menjadi pajangan menjelang perayaan HUT ke-81 RI. Kendaraan tersebut juga memperlihatkan jejak sejarah penggunaan mobil kepresidenan dalam berbagai kegiatan kenegaraan.

Deretan mobil yang masih terawat tersebut menjadi bagian dari suasana nostalgia di Kompleks Istana Kepresidenan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Pameran kendaraan kepresidenan klasik itu sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu dan perjalanan sejarah pemerintahan Indonesia.* (in/dh)

Selain telur ayam, harga bawang merah tercatat Rp39.450 per kilogram. Sementara bawang putih berada di level Rp40.500 per kilogram.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Mandek Dua Hari Beruntun, Segini Rinciannya per Gram

Adapun beras kualitas super I dijual dengan harga rata-rata Rp17.750 per kilogram. Sementara beras super II berada di level Rp17.250 per kilogram.

Pada komoditas cabai, harga cabai merah besar tercatat Rp49.100 per kilogram. Harga cabai merah keriting mencapai Rp50.450 per kilogram.

Sementara itu, cabai rawit hijau berada di harga Rp55.350 per kilogram. Cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi, yakni Rp62.650 per kilogram.

Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp41.350 per kilogram. Daging sapi kualitas I berada di level Rp151.450 per kilogram, sedangkan kualitas II Rp142.900 per kilogram.

Harga gula pasir premium tercatat Rp20.350 per kilogram. Sementara gula pasir lokal berada di level Rp19.050 per kilogram.

Untuk minyak goreng, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.350 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I berada di harga Rp24.300 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II Rp23.550 per liter.

Data harga tersebut merupakan rata-rata harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional dan dapat menjadi gambaran perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat pada Minggu (16/8/2026).* (mt/dh)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa terjadi sekitar pukul 17.54 WIB. Episenter gempa berada di darat, tepatnya di wilayah Kabupaten Simalungun.

Baca Juga:

• Tiga Gempa Kuat Guncang RI dalam Sehari, BMKG Buktikan Tak Ada yang Saling Memicu

"Paska gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Simalungun, kami terus melakukan monitoring terhadap seluruh sarana dan fasilitas operasional Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Hingga saat ini, tidak terdapat sarana dan fasilitas yang terdampak, baik terminal, SPBU, SPBE maupun jalur distribusi," kata Fahrougi dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).

Berdasarkan hasil pemantauan awal, sejumlah fasilitas penting Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dipastikan tidak mengalami gangguan. Fasilitas tersebut mencakup terminal BBM dan LPG, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPBE), hingga jalur distribusi energi.

Dengan kondisi tersebut, operasional dan penyaluran BBM serta LPG kepada masyarakat di Sumatera Utara masih berjalan normal.

Pertamina tetap melakukan pengecekan dan monitoring terhadap seluruh fasilitas sebagai langkah antisipasi. Pemantauan dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan sekaligus menjaga keandalan distribusi energi setelah gempa.

"Kami memastikan operasional dan penyaluran energi kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujar Fahrougi.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG tetap berjalan aman dan optimal bagi masyarakat.* (d/dh)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan ketiga gempa tersebut tidak memiliki korelasi langsung. Masing-masing gempa terjadi pada sistem sumber dan tatanan tektonik yang berbeda.

Baca Juga:

• Update Gempa NTT: Korban Tewas Jadi 51 Orang, 64 Luka Berat

"Tidak ada korelasi langsung. Ketiga gempa yaitu NTT M 7,7 akibat Sesar Back Arc Thrust Flores, Simalungun M 6,4 akibat Subduksi Lempeng Indo-Australia, dan Parigi Moutong M 5,9 akibat Deformasi Dalam Lempeng Laut Sulawesi terjadi di 3 sistem sumber dan tatanan tektonik yang berbeda. Secara mekanis tidak saling memicu," kata Wijayanto kepada wartawan, Minggu (16/8/2026).

Menurut Wijayanto, masing-masing gempa memiliki karakteristik dan mekanisme berbeda. Gempa NTT merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas Sesar Back Arc Thrust Flores dengan mekanisme naik atau thrust.

Sementara gempa Simalungun merupakan gempa dengan kedalaman menengah akibat proses subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia. Gempa tersebut terjadi pada bidang penunjaman, bukan akibat aktivitas sesar darat.

Adapun gempa Parigi Moutong merupakan gempa dengan kedalaman sekitar 60 kilometer. Gempa tersebut terjadi akibat deformasi kompresi intraplate di Teluk Tomini dengan mekanisme oblique thrust.

BMKG juga mencatat perbedaan aktivitas gempa susulan atau aftershock dari ketiga gempa tersebut. Gempa NTT diikuti aktivitas gempa susulan dalam jumlah cukup banyak, sedangkan gempa Simalungun dan Parigi Moutong belum tercatat memiliki aftershock hingga saat ini.

"Perbedaan jumlah aftershock ini juga menguatkan bahwa tiap gempa melepas energi sesuai karakteristik patahannya masing-masing," ujar Wijayanto.

Menurut BMKG, kemunculan tiga gempa kuat dalam satu hari tidak berarti ketiganya saling berkaitan. Fenomena tersebut dikenal sebagai seismic clustering atau klasterisasi seismik.

"Kejadian berdekatan ini merupakan seismic clustering. Indonesia punya banyak zona aktif sehingga wajar beberapa segmen melepas stres dalam waktu dekat, namun independen," kata Wijayanto.

BMKG mengimbau masyarakat tidak mengaitkan secara langsung setiap gempa yang terjadi dalam waktu berdekatan. Masyarakat diminta tetap mengikuti informasi resmi mengenai aktivitas gempa dan peringatan kebencanaan dari BMKG.* (d/dh)

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M Syafii mengatakan tim gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi korban di sejumlah wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Prabowo Perintahkan Bantuan Bergerak Sejak Pagi, 27 Ton Logistik dan Ribuan Personel Diterjunkan ke NTT

Selain korban meninggal dunia, Basarnas mencatat sebanyak 64 warga mengalami luka berat akibat bencana tersebut.

"Luka berat 64 warga," ujarnya.

Proses pencarian korban hingga kini masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Korban meninggal ditemukan di sejumlah lokasi yang terdampak gempa.

Gempa kuat sebelumnya mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026). Gempa tersebut sempat dilaporkan memiliki magnitudo 7,7 sebelum parameter magnitudonya diperbarui menjadi M 7,0.

Dampak gempa dirasakan di sejumlah wilayah di NTT dan daerah sekitarnya. Selain menimbulkan korban jiwa, gempa juga menyebabkan kerusakan bangunan dan membuat ribuan warga mengungsi.

Petugas gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, serta unsur terkait masih dikerahkan untuk melakukan pencarian, evakuasi, pendataan, dan penanganan warga terdampak.

Pemerintah juga terus mengirimkan bantuan serta memperkuat penanganan darurat di wilayah-wilayah yang terdampak gempa.* (d/dh)

Penggeledahan dilakukan pada Rabu (12/8/2026) hingga Kamis (13/8/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan empat lokasi yang digeledah berada di wilayah Bengkulu.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Kuansing Bungkam soal Amplop Dolar, KPK Kejar Misteri Selisih 2.000 SGD

Budi mengatakan penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

"Selain itu, pada hari Rabu dan Jumat, penyidik juga melakukan permintaan keterangan kepada sejumlah saksi, yang bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu," ujarnya.

Pengembangan perkara ini berkaitan dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari. KPK sebelumnya telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum untuk mengusut perkara pengembangan tersebut.

Meski demikian, KPK hingga kini belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus tersebut.

"Di mana dalam perkara ini, KPK kemudian menerbitkan sprindik umum per Juli 2026 ini. Belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan ini," kata Budi pada 20 Juli 2026.

Menurut KPK, pengembangan penyidikan dilakukan setelah penyidik mendalami alat bukti dan keterangan sejumlah saksi selama proses penanganan perkara pokok.

Penyidik disebut menemukan fakta hukum baru yang memiliki kaitan dengan perkara utama. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

" Penyidik menemukan fakta hukum baru yang memiliki relevansi dengan perkara pokok, sehingga melakukan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu," ujar Budi.

KPK masih melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang ditemukan serta keterangan para saksi untuk mengungkap lebih lanjut dugaan aliran suap dan pihak-pihak yang diduga terlibat.* (k/dh)

WhatsApp menyediakan fitur blokir untuk membatasi interaksi dengan pengguna lain. Demi menjaga privasi, WhatsApp tidak memberi tahu pengguna ketika nomornya diblokir seseorang.

Baca Juga:

• Kenapa Ruang Penyimpanan WhatsApp Cepat Penuh? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Berikut sejumlah tanda WhatsApp yang mungkin menunjukkan nomor kamu telah diblokir:

1. Chat hanya centang satu

Pesan yang dikirim kepada kontak yang diduga memblokir nomor kamu hanya menunjukkan satu centang. Artinya, pesan tersebut belum terkirim ke perangkat penerima.

Namun, kondisi ini tidak otomatis berarti kamu diblokir. Pesan yang hanya centang satu juga bisa terjadi ketika penerima sedang tidak terhubung ke internet.

2. Foto profil tiba-tiba kosong

Tanda lainnya adalah foto profil kontak tidak lagi terlihat. Padahal sebelumnya kontak tersebut menggunakan foto profil yang bisa kamu lihat.

Meski demikian, foto profil kosong juga dapat terjadi karena pengguna memang menghapus fotonya atau mengubah pengaturan privasi sehingga foto profil tidak dapat dilihat oleh kamu.

3. Panggilan WhatsApp tidak tersambung

Ketika mencoba menelepon kontak yang diduga memblokir kamu, panggilan hanya menunjukkan status "Calling" dan tidak berubah menjadi "Ringing".

Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda pemblokiran. Namun, panggilan yang tidak tersambung juga dapat terjadi karena kontak sedang offline atau mengalami masalah koneksi internet.

4. Tidak bisa melihat Last Seen dan Online

Pengguna yang diblokir juga tidak dapat melihat informasi "Last Seen" atau "Terakhir Dilihat" serta status "Online" dari kontak tersebut.

Akan tetapi, fitur ini juga dapat disembunyikan melalui pengaturan privasi WhatsApp. Karena itu, hilangnya informasi Last Seen dan Online tidak cukup untuk memastikan seseorang telah memblokir nomor kamu.

5. Tidak bisa mengundang ke grup WhatsApp

Tanda lainnya dapat terlihat ketika kamu mencoba menambahkan kontak tersebut ke sebuah grup WhatsApp.

Jika nomor kamu memang diblokir, proses penambahan bisa gagal dan muncul pemberitahuan seperti "Couldn't add..." atau pesan serupa.

6. Tidak bisa melihat Status WhatsApp

Kamu juga mungkin tidak dapat melihat Status WhatsApp dari kontak yang diduga memblokir kamu. Terlebih jika sebelumnya kamu masih rutin melihat status yang dia unggah.

Namun, kondisi tersebut juga dapat disebabkan oleh pengaturan privasi status yang dibuat pengguna sehingga statusnya hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu.

Pada dasarnya, tidak ada satu ciri yang bisa dijadikan bukti mutlak bahwa nomor WhatsApp telah diblokir. Hampir semua tanda tersebut memiliki kemungkinan penyebab lain.

Misalnya, chat hanya centang satu dan panggilan tidak tersambung bisa terjadi karena kontak sedang offline. Sementara foto profil kosong, hilangnya Last Seen, status Online, serta Status WhatsApp juga bisa disebabkan pengaturan privasi.

Namun, jika sejumlah tanda tersebut muncul secara bersamaan, seperti chat terus-menerus centang satu, panggilan tidak tersambung, foto profil tidak terlihat, Last Seen dan Online menghilang, tidak dapat ditambahkan ke grup, serta Status WhatsApp tidak bisa dilihat, kemungkinan nomor kamu memang telah diblokir menjadi lebih besar.

Karena itu, pengguna sebaiknya tidak langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu tanda saja.* (k/dh)