MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) memperkuat profesionalisme organisasi dan meningkatkan kualitas pemberitaan di tengah perkembangan media yang semakin dinamis.

Hal itu disampaikan Rico saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Pertama PWPM Tahun 2026 di Hotel Madani, Medan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• PT Inalum Perkuat Kompetensi dan Perlindungan Pekerja Batu Bara, 25 Peserta Ikuti Pelatihan K3 Scaffolding

Rico mengatakan Raker pertama harus menjadi momentum bagi PWPM untuk membangun organisasi yang profesional, bukan sekadar paguyuban wartawan.

Menurut dia, legalitas, aturan, dan struktur organisasi yang jelas menjadi landasan penting bagi PWPM dalam menjalankan peran dan menentukan arah kebijakan.

"Kami menganggap PWPM ini menjadi organisasi yang tidak hanya sekadar dibuat sebagai paguyuban saja, tetapi harus bisa menjadi pemikir dan bagaimana memberi arah kebijakan pemerintah, arah pembangunan bisa dijaga," ujar Rico di hadapan Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting, Ketua Panitia Pran Hasibuan, serta jajaran pengurus.

Rico menilai wartawan memiliki peran penting dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah sekaligus menyampaikan saran dan masukan kepada masyarakat.

Karena itu, ia berharap profesionalisme organisasi berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas insan pers dan produk jurnalistik.

"Sebuah organisasi yang berkembang menjadi profesional tentunya insan-insan pers yang di dalamnya akan menjunjung tinggi profesionalisme tersebut, sehingga pemberitaan-pemberitaan kita semakin berkualitas, semakin baik," katanya.

Ia juga mengingatkan wartawan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berbagai platform digital, mulai dari media daring, YouTube, TikTok, Reels, Instagram, hingga Facebook.

Menurut Rico, perkembangan platform digital harus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemberitaan.

"Kami mengharapkan di Raker ini juga bisa dirumuskan bagaimana cara ke depannya rekan-rekan wartawan bisa mengkanalisasi pola pemberitaan, supaya pemberitaan semakin banyak platform yang bisa dipakai," ungkapnya.

Selain kemampuan beradaptasi, Rico menekankan pentingnya kapasitas dan integritas wartawan.

Ia mengatakan pemberitaan positif maupun negatif tetap dapat disampaikan selama berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemberitaan yang baik, buruk, ataupun netral, selama berdasarkan sebuah realitas dan memang bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa ini sah-sah saja. Tapi kalau misalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini yang harus kita hindari," tegasnya.

Rico juga mendorong PWPM menghasilkan karya jurnalistik yang tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan.

Menurut dia, potensi Kota Medan seperti sejarah, kebudayaan, kuliner, dan pariwisata juga perlu lebih banyak diangkat.

Ia bahkan membuka peluang pengembangan karya jurnalistik melalui podcast dengan menghadirkan Wali Kota, camat, maupun pimpinan perangkat daerah sebagai narasumber.

"Kita punya kuliner, punya kebudayaan. Rekan-rekan juga memiliki kapasitas untuk menulis hal tersebut. Kami mendorong ini bisa menjadi karya tulis-karya tulis yang bisa kita sebarkan," katanya.

Rico berharap Raker Pertama PWPM menjadi titik awal bagi organisasi untuk semakin maju dan profesional serta mampu memberikan kontribusi melalui pemberitaan dan karya jurnalistik yang berkualitas.

"Kami menyampaikan selamat atas pelaksanaan Rapat Kerja Pertama PWPM Medan ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Pak Ketua bersama seluruh panitia. Pak Ketua, kami harapkan bisa menjadi pemimpin yang baik dan adil bagi para anggotanya, memberikan pencerahan, masukan, serta mengayomi," pungkasnya.

Ketua PWPM M. Edison Ginting mengatakan Raker pertama bukan sekadar agenda rutin organisasi.

Kegiatan tersebut menjadi forum untuk menentukan arah kebijakan, menyusun program kerja, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kualitas pengabdian kepada anggota, Pemko Medan, dan masyarakat.

Edison menekankan pentingnya wartawan menjaga objektivitas, profesionalisme, dan kode etik jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurut dia, setiap berita harus disajikan secara akurat dan berimbang serta melalui proses konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

"Wartawan itu tidak hanya menerima informasi dari sebelah pihak, tapi juga harus ada konfirmasi dari yang bersangkutan yang kita beritakan," ujar Edison yang akrab disapa Cobra.

Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi informasi.

Selain itu, Edison berharap kekompakan dan persaudaraan antaranggota terus dijaga dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ketua Panitia Raker PWPM, Prans Hasibuan, mengatakan sebanyak 21 anak wartawan tingkat SD, SMP, dan SMA menerima apresiasi atas prestasi yang diraih, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Menurut Pran, pemberian apresiasi tersebut menjadi nilai lebih dalam pelaksanaan Raker PWPM yang tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi.

"Rapat kerja ini sebenarnya hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Namun, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting memiliki niat agar rangkaian kegiatan ini memiliki nilai lebih. Karena itu, ada apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi, baik akademik maupun nonakademik," ujar Pran.

Ia menambahkan, Raker PWPM juga membahas dan memfinalisasi berbagai program kerja yang telah disusun masing-masing bidang.

Sejumlah program baru turut dirumuskan untuk memperkuat kegiatan organisasi ke depan.

Edison mengatakan pemberian apresiasi tersebut merupakan bentuk perhatian PWPM sekaligus tindak lanjut dari dorongan Rico Waas agar pelaksanaan Raker memiliki nilai lebih.

"Anak wartawan juga bisa berprestasi. Untuk kali ini sebenarnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota Medan yang juga tetap memikirkan hal-hal yang bisa sifatnya berkontribusi kepada kawan-kawan wartawan, khususnya yang di Pemko Medan," katanya.

Rangkaian Raker PWPM turut diwarnai yel-yel yang dipimpin panitia untuk membangkitkan semangat peserta.

Edison juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut.

Kegiatan itu turut dihadiri Kadis Kominfo Kota Medan Arrahman Pane, Camat Medan Kota M. Andi Syahputra, Kabag Prokopim Arafat Syam, jajaran Pemerintah Kota Medan, pengurus dan anggota PWPM, serta anak-anak wartawan penerima apresiasi bersama keluarga.* (tm/ad)

ACEH TENGAH — Kegiatan belajar-mengajar di SD Negeri 10 Linge, Desa Jamat, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, mulai berlangsung lebih baik setelah sebagian siswa berpindah dari tenda darurat ke ruang kelas darurat (RKD).

Ruang kelas darurat tersebut memberikan tempat belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa setelah bangunan sekolah mereka rusak akibat banjir.

Baca Juga:

• Anggaran Rp50 Miliar Belum Bergerak, Tito Turunkan Tim Kemendagri ke Nias

Siswa kelas I hingga kelas VI sempat belajar bersama di dalam satu tenda karena bangunan sekolah tidak dapat digunakan.

"Semua kelas, dari kelas I sampai kelas VI, terpaksa digabung dalam satu tenda," ujarnya.

Banjir juga merendam buku paket dan berbagai fasilitas pendidikan di sekolah tersebut.

Sejumlah bantuan buku kemudian datang dari Dinas Pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat.

Namun, jumlahnya belum mencukupi kebutuhan seluruh siswa.

Dalam kondisi tersebut, para guru mengandalkan pengalaman dan penguasaan materi agar kegiatan belajar tetap berjalan.

Belajar di bawah tenda menimbulkan berbagai kendala. Suhu panas dan perubahan cuaca membuat konsentrasi siswa terganggu.

Jam pelajaran pun harus dipersingkat. Para siswa kerap dipulangkan lebih awal karena kondisi tenda tidak memungkinkan kegiatan belajar berlangsung hingga siang.

Keadaan mulai berubah setelah ruang kelas darurat dibangun di kawasan Tenda 01. Pihak sekolah kini memanfaatkan tiga ruangan untuk menampung enam jenjang kelas.

"Setelah ada RKD, pembelajaran jauh lebih efektif. Anak-anak lebih nyaman dan proses belajar mulai mendekati kondisi normal," kata Aji.

Keterbatasan ruangan disiasati dengan menggabungkan kelas secara berpasangan. Kelas I belajar bersama kelas II, kelas III dengan kelas IV, serta kelas V dengan kelas VI.

Meski berada dalam ruangan yang sama, guru tetap memberikan materi yang berbeda sesuai dengan jenjang masing-masing.

Perubahan paling terasa terlihat dari waktu belajar siswa. Ketika masih belajar di tenda, kegiatan sekolah harus dihentikan lebih awal karena panas dan cuaca ekstrem.

Setelah menempati RKD, siswa dapat mengikuti pelajaran hingga pukul 12.00, 12.30, bahkan 13.00, bergantung pada jenjang kelas.

Pihak sekolah mengapresiasi dukungan pemerintah dan berbagai lembaga yang membantu pembangunan RKD serta memenuhi kebutuhan pendidikan siswa.

Bagi guru dan siswa, bantuan tersebut memberi kesempatan untuk menjalankan pembelajaran secara lebih teratur di tengah proses pemulihan pascabencana.

Namun, pemulihan layanan pendidikan di SD Negeri 10 Linge belum sepenuhnya selesai.

Sebagian siswa yang berada di kawasan Tenda 02 masih harus mengikuti kegiatan belajar di bawah tenda.

Bagi keluarga besar SD Negeri 10 Linge, RKD bukan sekadar bangunan sementara.

Ruangan tersebut menjadi jembatan agar pendidikan anak-anak tidak terputus sekaligus mengembalikan rasa aman dan semangat belajar mereka.

Penyediaan ruang belajar bagi siswa di Tenda 02 menjadi langkah berikutnya agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama selama menunggu pemulihan sekolah secara permanen.* (ad)

NIAS — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi di Kabupaten Nias dengan menurunkan tim pendamping dari Kementerian Dalam Negeri.

Pendampingan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai hambatan administrasi agar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dapat segera digunakan untuk memulihkan akses, permukiman, dan infrastruktur dasar masyarakat yang terdampak bencana.

Baca Juga:

• Bocah 8 Tahun Hanyut di Sungai Tanjung Pinggir, BPBD dan Tim Gabungan Masih Melakukan Pencarian

"Saya akan turunkan tim Dirjen Keuda dan Dirjen Bangda untuk membantu agar anggaran tambahan jangan stagnan," kata Tito.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Selasa, 18 Agustus 2026, kerugian akibat bencana di Kabupaten Nias diperkirakan mencapai Rp93,61 miliar.

Sementara kebutuhan pemulihan yang tercantum dalam dokumen R3P mencapai sekitar Rp101,16 miliar.

Monitoring dan evaluasi tersebut dipimpin Kepala Tim Monev Sumatera Utara Brigjen TNI Fadjar Tjahjono.

Dukungan yang telah tersedia antara lain bantuan Presiden sebesar Rp4 miliar, tambahan TKD sekitar Rp50 miliar, serta bantuan stimulan dari Kementerian Sosial sebesar Rp163,5 juta.

Namun, tambahan TKD tersebut belum masuk tahap pelaksanaan fisik.

Pergeseran APBD baru disahkan pada pertengahan Juli, sedangkan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi dasar penggunaan anggaran belum diterbitkan.

Sejumlah dokumen administrasi kebencanaan dan pertanggungjawaban hibah rehabilitasi-rekonstruksi sebelumnya juga perlu segera diselesaikan.

Hal itu diperlukan agar akses terhadap dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat kembali dibuka.

Percepatan administrasi menjadi penting karena kerusakan jalan dan longsor telah mengganggu konektivitas di sejumlah wilayah Kabupaten Nias, antara lain Kecamatan Idanogawo, Sogaeadu, Hiliduho, dan Botomuzoi.

Di Desa Saitagaramba, ruas Sogaeadu–Somolo-molo nyaris terputus setelah bahu jalan amblas ke jurang.

Kondisi jalan yang tersisa berupa permukaan berkerikil sehingga berisiko bagi pengguna kendaraan.

Kerusakan jalan nasional juga berdampak terhadap distribusi bahan bakar minyak atau BBM.

Pengangkutan BBM kini dibatasi hingga lima ton, jauh di bawah kebutuhan pasokan yang dilaporkan mencapai 36 ton.

Kondisi tersebut berisiko menghambat distribusi energi dan mengganggu layanan listrik di wilayah Nias Selatan jika penanganan jalur tidak segera dilakukan.

Sebanyak 17 desa juga dilaporkan belum dapat diakses kendaraan roda empat.

Dari kebutuhan sekitar 50 jembatan, sebanyak 13 unit telah dibangun oleh Kodim.

Pemerintah juga masih membutuhkan dukungan untuk membuka akses menuju desa-desa yang terisolasi.

Pada sektor permukiman, sebanyak 12 rumah terdampak bencana. Rinciannya lima rumah rusak berat, lima rusak sedang, dan dua rusak ringan.

Permukiman di sepanjang Jalan Nikhu Gara, Desa Saiwahili Hiliadulo, juga menghadapi ancaman pergerakan tanah aktif.

Pemerintah Kabupaten Nias berkomitmen mempercepat penyelesaian dokumen yang diperlukan.

BPBD akan ditempatkan sebagai pengendali koordinasi, sementara organisasi perangkat daerah teknis diminta aktif menindaklanjuti program sesuai kewenangannya.

Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi langsung dengan BNPB untuk menyelesaikan persyaratan administrasi dan memulihkan jalur pendanaan kebencanaan.

Satgas PRR mendorong BNPB menurunkan tim asistensi langsung ke Nias.

Koordinasi juga akan diperkuat dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Utara untuk menangani kondisi darurat jalan nasional.

Selain itu, koordinasi dengan TNI akan dilakukan untuk menambah dukungan pembangunan jembatan darurat bagi desa-desa yang masih terisolasi.* (ad)

BATU BARA – PT Inalum terus memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Batu Bara.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui program pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja lokal serta pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan pekerja rentan.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Buka Pelatihan K3 Scaffolding, Dorong Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Lokal

Kegiatan yang dilaksanakan melalui sinergi PT Inalum dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag) tersebut menjadi langkah strategis dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang terampil, kompeten, dan memahami standar keselamatan kerja, khususnya di tengah pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Batu Bara.

Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengapresiasi kontribusi PT Inalum yang terus berperan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, perkembangan industri di wilayah Batu Bara harus dibarengi dengan kesiapan SDM lokal agar masyarakat daerah dapat mengambil peluang dari pertumbuhan ekonomi dan industri yang ada.

"Pembangunan industri di wilayah Kabupaten Batu Bara berkembang pesat. Maka dari itu, kita dituntut memiliki tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki sertifikasi resmi dan standar keselamatan yang tinggi," ujar Baharuddin.

Ia menilai pelatihan K3 Operator Scaffolding memiliki arti penting karena pekerjaan scaffolding termasuk pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi.

Karena itu, Bupati menekankan agar peserta tidak hanya mengejar keterampilan teknis, tetapi juga menjadikan keselamatan sebagai budaya dalam bekerja.

"Pekerjaan scaffolding merupakan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Karena itu, sinergi antara PT Inalum dan Disnakerperindag merupakan langkah konkret untuk menyiapkan SDM lokal yang kompeten dan terampil," katanya.

Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan secara serius dan memahami penerapan K3 secara menyeluruh.

"Saya harap pelatihan ini diikuti dengan baik. Ini bukan hanya untuk keselamatan kalian, tetapi ketika bekerja, keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain juga harus diperhatikan," tegasnya.

Mewakili PT Inalum, Kepala Departemen Pemberdayaan Masyarakat PT Inalum Ali Hasian Harahap menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.

Ali mengatakan, pelatihan K3 Operator Scaffolding kali ini diikuti oleh 25 pekerja lokal Kabupaten Batu Bara.

"Kami hari ini melaksanakan program latihan keterampilan bagi 25 pekerja di wilayah Kabupaten Batu Bara. Ke depannya, kami akan melakukan sinergi pelatihan untuk UMKM. Kami juga berharap mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Bapak Bupati," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PT Inalum tidak hanya diarahkan pada sektor industri, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan.

Ke depan, program pelatihan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga manfaat program pemberdayaan dapat dirasakan secara lebih luas.

Selain pelatihan K3, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan melalui program CSR PT Inalum kepada 3.000 pekerja rentan di Kabupaten Batu Bara.

Program tersebut menjadi bentuk kepedulian PT Inalum terhadap perlindungan sosial tenaga kerja, khususnya masyarakat yang bekerja pada sektor rentan.

Dalam kesempatan yang sama, turut diserahkan santunan kecelakaan kerja akibat meninggal dunia beserta beasiswa bagi dua orang anak sebagai bentuk perhatian terhadap keluarga pekerja yang mengalami musibah.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan aspek keselamatan di tempat kerja, tetapi juga memberikan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya.

Pelatihan Operator Scaffolding Tahun 2026 diikuti oleh 25 peserta dan menghadirkan trainer ahli K3, Doni, yang merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).

Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam pengoperasian scaffolding sesuai standar keselamatan kerja, sehingga nantinya mampu bekerja secara profesional dan mengutamakan aspek K3.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan tenaga kerja lokal yang lebih siap bersaing di tengah berkembangnya sektor industri di Kabupaten Batu Bara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Departemen Pemberdayaan Masyarakat PT Inalum Ali Hasian Harahap, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran Ferina Burhan, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara Fadli Kurniawan, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Ginda Harahap, Ketua KNPI Kabupaten Batu Bara, Kepala Baznas Kabupaten Batu Bara, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Kolaborasi PT Inalum, Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus berkembang sehingga semakin banyak masyarakat lokal yang memperoleh akses peningkatan kompetensi, peluang kerja, serta perlindungan sosial.

Dengan penguatan SDM dan perlindungan tenaga kerja secara berkelanjutan, keberadaan industri di Kabupaten Batu Bara diharapkan mampu memberikan dampak yang semakin luas bagi kesejahteraan masyarakat.* (ad)

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag) Kabupaten Batu Bara tersebut berlangsung di Gedung MPH PT Inalum, Kecamatan Sei Suka, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga:

• Bocah 8 Tahun Hanyut di Sungai Tanjung Pinggir, BPBD dan Tim Gabungan Masih Melakukan Pencarian

Menurutnya, perkembangan sektor industri di Kabupaten Batu Bara yang semakin pesat harus diiringi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi serta sertifikasi sesuai standar yang berlaku.

"Pembangunan industri di wilayah Kabupaten Batu Bara berkembang pesat. Maka dari itu, kita dituntut memiliki tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki sertifikasi resmi dan standar keselamatan yang tinggi," ujar Bupati Baharuddin.

Bupati Batu Bara menegaskan, pekerjaan scaffolding memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga pemahaman dan penerapan K3 harus menjadi prioritas setiap tenaga kerja.

"Pekerjaan scaffolding merupakan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Karena itu, sinergi antara PT Inalum dan Disnakerperindag merupakan langkah konkret untuk menyiapkan SDM lokal yang kompeten dan terampil," katanya.

Ia berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan memahami pentingnya keselamatan kerja, bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain di lingkungan kerja.

"Saya harap pelatihan ini diikuti dengan baik. Ini bukan hanya untuk keselamatan kalian, tetapi ketika bekerja, keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain juga harus diperhatikan," tegasnya.

Bupati Batu Bara juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Inalum serta BPJS Ketenagakerjaan yang terus berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi sekaligus memberikan perlindungan kepada para pekerja di Kabupaten Batu Bara.

Dalam kesempatan tersebut, mewakili PT. Inalum Kepala Departemen Pemberdayaan Masyarakat PT Inalum Ali Hasian Harahap menyampaikan komitmen PT Inalum untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Selain pelatihan K3 bagi tenaga kerja, ke depan program pemberdayaan juga akan diperluas kepada kelompok pekerja dan pelaku UMKM.

"Kami hari ini melaksanakan program latihan keterampilan bagi 25 pekerja di wilayah Kabupaten Batu Bara. Ke depannya, kami akan melakukan sinergi pelatihan untuk UMKM. Kami juga berharap mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Bapak Bupati," ujarnya.

Selain pembukaan pelatihan, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan melalui CSR PT Inalum kepada 3.000 pekerja rentan di Kabupaten Batu Bara.

Turut diserahkan santunan kecelakaan kerja akibat meninggal dunia beserta beasiswa bagi dua orang anak sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap keluarga pekerja.

Pelatihan tersebut diikuti 25 peserta dan menghadirkan trainer ahli K3, Doni, yang merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).

Turut hadir Kepala Departemen Pemberdayaan Masyarakat PT Inalum Ali Hasian Harahap, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran Ferina Burhan, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara Fadli Kurniawan, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Ginda Harahap, Ketua KNPI Kabupaten Batu Bara, Kepala Baznas Kabupaten Batu Bara, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara.* (ad)

JAKARTA — Integrated Criminal Justice System atau ICJS dinilai tidak seharusnya hanya menjadi sistem digital untuk menghubungkan data dan mempercepat pertukaran berkas antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Sistem tersebut dinilai perlu dikembangkan menjadi instrumen pencegahan kejahatan.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Angka Peringkat: Guru Besar Lemhannas Desak Pengisian Ombudsman Utamakan Kebutuhan Lembaga demi Jaga Independensi

Menurut dia, negara tidak cukup hanya bertindak setelah tindak pidana terjadi.

"Negara tidak boleh hanya hadir setelah ada korban. Negara harus hadir lebih dulu, membaca risiko, dan mencegah kejahatan terjadi," tegasnya dalam diskusi kebijakan di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.

Menurut Indira, ICJS tidak boleh berhenti sebagai perangkat administrasi.

Sistem tersebut harus dapat membantu negara membaca potensi risiko dan melakukan pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

Dari Reaktif Menjadi Prediktif

Indira menilai sistem peradilan pidana selama ini cenderung bekerja secara reaktif.

Ketika ada laporan, perkara diproses. Setelah ada korban, aparat mencari pelaku.

Pola tersebut membuat negara berpotensi selalu berada satu langkah di belakang pelaku kejahatan.

Karena itu, ia menawarkan perubahan pendekatan dari reaktif menjadi prediktif dengan memanfaatkan data.

Menurut dia, integrasi data perkara pidana dengan data lalu lintas barang, kependudukan, serta indikator sosial dan ekonomi dapat membantu menemukan pola kejahatan.

Data tersebut, misalnya, dapat digunakan untuk membaca wilayah yang rawan penipuan online menjelang hari raya, peningkatan penyelundupan ketika pengawasan melemah, hingga potensi konflik sosial yang dipengaruhi ketimpangan ekonomi.

"Data adalah bahasa baru negara untuk berbicara dengan masa depan," ujarnya.

Namun, Indira mengingatkan penggunaan data dalam ICJS harus disertai tanggung jawab dan pengawasan.

Ia menyebut ada tiga prinsip utama yang harus diterapkan, yakni proporsional, akuntabel, dan diawasi.

Prinsip proporsional berarti data hanya digunakan sebatas yang diperlukan untuk tujuan pencegahan.

Prinsip akuntabel mengharuskan setiap analisis dan keputusan dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, mekanisme pengawasan independen diperlukan agar data tidak berubah menjadi alat pengawasan berlebihan terhadap masyarakat.

Lima Indikator Keberhasilan ICJS

Indira juga menilai ukuran keberhasilan sistem peradilan pidana perlu diubah.

Selama ini, keberhasilan kerap dilihat dari jumlah perkara yang masuk, kecepatan perkara diputus, dan jumlah perkara yang dieksekusi.

Menurut dia, ukuran tersebut tidak cukup jika tujuan akhirnya adalah menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Ia mengusulkan lima indikator keberhasilan baru.

Pertama, daya cegah. Sistem harus mampu meredam potensi kejahatan sebelum terjadi, bukan sekadar menangani perkara setelah tindak pidana terjadi.

Kedua, kecepatan keadilan. Kecepatan tidak hanya diukur dari proses persidangan, tetapi sejak laporan pertama hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, efisiensi. Integrasi sistem diharapkan dapat mencegah perputaran berkas yang tidak perlu dan mengurangi pekerjaan ganda antar-lembaga.

Keempat, transparansi. Masyarakat perlu dapat melihat bahwa proses hukum berjalan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, kepercayaan. Indikator ini dinilai paling mendasar karena hukum membutuhkan kepercayaan masyarakat agar memiliki wibawa.

ICJS Bukan Sekadar Proyek Teknologi

Indira mengatakan kesalahan terbesar dalam membangun ICJS adalah menganggapnya hanya sebagai proyek teknologi informasi.

Menurut dia, teknologi hanyalah alat untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi.

Agar ICJS dapat berjalan secara optimal, diperlukan lima pilar utama, yaitu integrasi data, harmonisasi regulasi, interoperabilitas teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan.

Integrasi data diperlukan agar setiap lembaga memiliki bahasa data yang sama.

Harmonisasi regulasi dibutuhkan supaya aturan antar-lembaga tidak saling bertabrakan.

Sementara itu, interoperabilitas teknologi diperlukan agar berbagai sistem dapat saling terhubung.

Peningkatan sumber daya manusia juga penting agar aparatur mampu memahami data, menjaga etika, dan berorientasi pada pelayanan.

Pilar terakhir adalah pengawasan, baik internal maupun eksternal, untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

"Tanpa kelima pilar ini, teknologi secanggih apa pun hanya akan menjadi pajangan mahal di atas meja," pungkasnya.

Tujuan Akhir Adalah Kepercayaan Publik

Pada akhirnya, pembangunan ICJS diarahkan bukan semata-mata untuk mempercepat administrasi perkara.

Tujuan yang lebih besar adalah menciptakan masyarakat yang aman dan memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum.

Hukum yang hanya menghasilkan kepatuhan karena tekanan, menurut pandangan tersebut, akan melahirkan ketertiban yang rapuh.

Sebaliknya, hukum yang dipercaya masyarakat dapat membangun ketertiban yang lebih kuat.

Karena itu, ICJS diharapkan berkembang menjadi sistem yang tidak hanya bekerja setelah kejahatan terjadi.

Sistem ini juga diharapkan mampu membaca risiko, memperkuat pencegahan, meningkatkan transparansi, dan pada akhirnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum.* (ad)

SIMALUNGUN — Seorang anak berusia 8 tahun, Qholil Hidayat Sitanggang, dilaporkan hanyut di aliran Sungai Tanjung Pinggir, wilayah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Senin, 17 Agustus 2026.

Tim gabungan hingga kini masih melakukan pencarian.

Baca Juga:

• Kabar Gembira untuk Guru! PPPK Bisa Ikut Seleksi PNS 2027, Menkeu Pastikan APBN Aman!

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Qholil saat itu bersama ayahnya mencari daun pisang di sekitar aliran sungai.

Korban diduga terpeleset dan jatuh ke sungai. Arus yang cukup deras kemudian membawa korban.

Peristiwa itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.00 WIB.

Mendapat informasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD segera menuju lokasi untuk membantu proses pencarian.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simalungun, Budiman Silalahi, juga turun langsung memantau pencarian dan berkoordinasi dengan unsur terkait.

"Mendengar peristiwa ini, kami bergegas turun ke lapangan dan terus berkoordinasi dengan seluruh unsur yang ada di lokasi. Harapan kita semua, korban segera ditemukan dan proses pencarian dapat berjalan secara maksimal," ujar Budiman di lokasi kejadian.

Tim BPBD Kabupaten Simalungun bergabung dengan tim gabungan untuk memperluas pencarian.

Petugas menyisir sepanjang aliran sungai dan sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi lokasi korban.

Tim gabungan terdiri atas personel BPBD Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, unsur TNI dan Polri, relawan, serta masyarakat setempat.

Hingga berita ini ditulis, pencarian masih berlangsung. Tim terus berupaya menemukan korban dengan tetap memperhatikan keselamatan seluruh personel di lapangan.

Budiman mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas di sekitar sungai, terutama saat arus deras, kondisi tebing atau tepian sungai licin, dan cuaca kurang bersahabat.

"Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak melakukan aktivitas di sekitar sungai yang berisiko, terutama saat arus sedang deras. Keselamatan harus menjadi hal yang utama," pungkasnya.* (ad)

Rapat yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• DPRD Batu Bara Sampaikan Laporan Reses Tahap II 2026, Aspirasi Masyarakat Jadi Bahan Pembahasan APBD

KUA-PPAS Jadi Landasan Penyusunan APBD 2027

Dalam penyampaian Nota KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menegaskan bahwa penyusunan APBD harus dilakukan secara terintegrasi dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah serta pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyampaian dokumen KUA dan PPAS menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Proses tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dorong Anggaran Optimal di Tengah Efisiensi

Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyusun rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dengan mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.

Kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang optimal di tengah kondisi efisiensi.

Meski demikian, efisiensi anggaran tetap diupayakan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga berkomitmen mempertahankan dan menjalankan program-program prioritas yang telah direncanakan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Hal tersebut menjadi penting agar setiap anggaran yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

KUA-PPAS Diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan

Penyusunan KUA-PPAS RAPBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung visi Kabupaten Batu Bara dalam mewujudkan Batu Bara yang Bahagia, dengan orientasi pada pelayanan, amanah, harmonis, akuntabel, giat, inovatif, dan adil.

Melalui pembahasan KUA-PPAS, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat menyelaraskan arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah dengan kebutuhan pembangunan serta kemampuan fiskal daerah.

Dokumen KUA-PPAS selanjutnya akan menjadi salah satu dasar dalam proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.

Masih Berpotensi Mengalami Penyesuaian

Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga menyampaikan bahwa rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 masih memungkinkan mengalami penyesuaian.

Penyesuaian tersebut dapat dilakukan setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2027 ditetapkan, khususnya apabila terdapat perubahan terhadap kebijakan transfer ke daerah maupun komponen pendapatan dan pembiayaan yang berpengaruh terhadap struktur APBD Kabupaten Batu Bara.

Rapat paripurna penyampaian KUA-PPAS ini menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan RAPBD 2027 antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPRD.

Dengan adanya pembahasan secara terbuka dan terarah, diharapkan APBD Tahun Anggaran 2027 nantinya dapat disusun secara realistis, efektif, efisien, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Kabupaten Batu Bara.* (dh)

Rapat paripurna yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Safi'i, SH, Wakil Ketua DPRD Nurhaji dan Rodial, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, SE., M.AP, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara Hardiman Sihombing, S.STP., M.SP, seluruh anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Enam Fraksi DPRD Batu Bara Sampaikan Pandangan Umum KUA-PPAS R-APBD 2027, Soroti PAD hingga Kesejahteraan Masyarakat

Aspirasi Masyarakat dari Tujuh Daerah Pemilihan

Pelaksanaan Reses Tahap II Tahun 2026 mencakup tujuh daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Batu Bara. Para anggota DPRD turun langsung menemui masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya di berbagai desa dan kelurahan.

Dapil I: Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir dan Datuk Lima Puluh

Anggota DPRD Dapil I melaksanakan kegiatan reses di sejumlah desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, dan Datuk Lima Puluh.

Dalam pertemuan dengan masyarakat, berbagai aspirasi disampaikan oleh konstituen, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun unsur partai politik.

DPRD Dapil I menyatakan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Usulan masyarakat juga akan menjadi bahan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.

Dapil II: Talawi dan Datuk Tanah Datar

Reses Dapil II dilaksanakan di Kecamatan Talawi dan Datuk Tanah Datar. Sejumlah desa dan kelurahan menjadi lokasi pertemuan antara anggota DPRD dengan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.

Anggota DPRD Dapil II menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan serta prioritas pembangunan daerah.

Dapil III: Tanjung Tiram dan Nibung Hangus

Anggota DPRD Dapil III melaksanakan reses di Kecamatan Tanjung Tiram dan Nibung Hangus dengan mengunjungi sejumlah desa dan kelurahan.

Pertemuan dengan masyarakat menghasilkan berbagai masukan dan aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa maupun kecamatan.

Aspirasi yang telah dihimpun selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan menjadi bahan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 serta Rancangan APBD 2027.

Dapil IV: Sei Balai

Di Dapil IV, anggota DPRD melaksanakan reses di Kecamatan Sei Balai. Pertemuan dengan masyarakat dilaksanakan di sejumlah desa, termasuk Mekar Mulio, Kwala Sikasim, Perkebunan Sei Balai, Sei Balai, Benteng Jaya, Durian, Perjuangan, Sido Mulio, Mekar Baru, Suka Ramai, Sukerejo, Tanah Timbul, dan Perkebunan Sei Bejangkar.

Masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi kepada anggota DPRD sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan.

DPRD Dapil IV menyatakan akan membawa aspirasi tersebut ke Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar dapat ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

Dapil V: Medang Deras

Reses Dapil V dilaksanakan di Kecamatan Medang Deras dengan menyambangi sejumlah desa dan kelurahan.

Dalam dialog dengan masyarakat, anggota DPRD menerima berbagai usulan dari konstituen, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur lainnya.

Seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bagian dari bahan pembahasan kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027.

Dapil VI: Sei Suka dan Laut Tador

Anggota DPRD Dapil VI melaksanakan Reses Tahap II di Kecamatan Sei Suka dan Laut Tador.

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan pembangunan kepada wakil rakyat.

DPRD Dapil VI berkomitmen untuk membawa aspirasi masyarakat tersebut ke tingkat pembahasan pemerintah daerah sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program pembangunan.

Dapil VII: Air Putih

Sementara itu, anggota DPRD Dapil VII melaksanakan reses di Kecamatan Air Putih.

Selain menerima berbagai aspirasi masyarakat, terdapat sejumlah perhatian khusus yang disampaikan dalam hasil reses, di antaranya terkait ketepatan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta persoalan harga pupuk subsidi.

Anggota DPRD Dapil VII meminta agar dilakukan pendataan ulang penerima PKH sehingga bantuan pemerintah dapat benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Terkait pupuk subsidi, DPRD juga mendorong agar penyalurannya dapat mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga petani memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.

Aspirasi Masyarakat Menjadi Bahan Kebijakan

Secara keseluruhan, pelaksanaan Reses Tahap II Tahun 2026 menjadi bagian penting dari fungsi DPRD dalam menjalankan tugas representasi masyarakat.

Berbagai aspirasi yang dihimpun dari tujuh daerah pemilihan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Melalui penyampaian laporan reses dalam rapat paripurna, DPRD Kabupaten Batu Bara menegaskan komitmennya untuk terus menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya dalam proses perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, reses tidak hanya menjadi agenda rutin anggota DPRD, tetapi juga menjadi salah satu sarana untuk memastikan kebutuhan dan persoalan masyarakat dapat masuk dalam pembahasan kebijakan pembangunan Kabupaten Batu Bara.* (dh)

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya menggelar perkara bersama Polda Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Sudah 20 Kali Beraksi Berkedok Razia Polisi, Residivis di Medan Akhirnya Dibekuk usai Perkosa Korban

Calvijn menyebut perkara ledakan tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi sebelumnya telah melakukan gelar perkara khusus yang turut dihadiri jajaran Polda Sumut.

"Kasus ini sudah naik sidik. Kita telah melakukan gelar perkara khusus yang dihadiri oleh Polda," ujarnya.

Meski sudah menetapkan tersangka, polisi belum memerinci identitas maupun peran pihak yang dijerat dalam kasus tersebut. Calvijn mengatakan keterangan lebih lengkap akan disampaikan pada pekan depan.

"Nanti kita akan sampaikan Minggu depan," pungkasnya.

Ledakan di rumah mewah kawasan Grand Polonia Medan tersebut terjadi pada Senin (20/7/2026). Peristiwa itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia setelah tertimbun akibat ledakan.

Sejak kejadian, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan serangkaian penyelidikan. Dari hasil penyelidikan sementara, ledakan diduga dipicu kebocoran pipa gas tanam milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Polisi juga telah menemukan titik kebocoran pipa gas yang diduga berkaitan dengan peristiwa ledakan tersebut.

Saat ini penyidik masih melanjutkan pemeriksaan untuk mengungkap secara lengkap penyebab kejadian dan pihak yang bertanggung jawab. Identitas tersangka dijadwalkan disampaikan polisi pada pekan depan.* (ds/dh)

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (18/8/2026), mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai.

Baca Juga:

• Belanja Tembus Rp7,7 Triliun, Rico Waas Bocorkan 6 Prioritas Pembangunan Medan di APBD Perubahan 2026

Dalam rapat tersebut, enam fraksi menyampaikan pandangan umum dan sejumlah catatan sebagai bahan pembahasan Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027.

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pembahasan Segera

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan harapan agar hasil pembahasan dan kerja yang dilakukan dapat ditindaklanjuti Pemerintah Daerah bersama pihak terkait melalui kebijakan dan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan agar Dokumen Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027 segera dibahas sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Batu Bara pada 2027 dapat dimulai tepat waktu.

Menurut fraksi tersebut, percepatan pembahasan diharapkan turut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Batu Bara agar semakin maju dan berkembang.

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Bapak Jalasmar Sitinjak, S.H.

Fraksi Gerindra Tekankan Anggaran yang Realistis dan Tepat Sasaran

Fraksi Partai Gerindra memandang Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian penting dari proses pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Fraksi Gerindra menilai pembahasan harus dilakukan secara objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fraksi tersebut pada prinsipnya mendukung proses pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, dalam proses pembahasan selanjutnya, Fraksi Gerindra menegaskan akan tetap menjalankan fungsi konstitusional DPRD melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.

Kepentingan masyarakat, efektivitas penggunaan anggaran, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah menjadi hal yang ditekankan dalam proses pembahasan tersebut.

Fraksi Gerindra berharap pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, proporsional, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Pandangan tersebut dibacakan oleh Bapak Muhammad Safi'i.

Fraksi PKS Dukung Pembahasan Serius dan Efektif

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara umum mendukung dan mendorong Nota KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas secara serius, efektif, dan efisien.

Fraksi PKS mendorong agar pembahasan dilakukan pada masing-masing komisi DPRD Kabupaten Batu Bara sesuai mekanisme yang berlaku.

Pandangan Fraksi PKS dibacakan oleh Ibu Suminah.

Fraksi PAN Soroti Transparansi dan Kepentingan Masyarakat

Fraksi PAN berharap penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan secara transparan dan terbuka dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Fraksi PAN juga berharap rancangan anggaran tersebut mampu menjadi instrumen untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan masyarakat sebagai bagian dari upaya nyata membangun Kabupaten Batu Bara yang lebih maju dan sejahtera.

Pandangan Fraksi PAN dibacakan oleh Ibu Chairul Bariah, S.M.

Fraksi KPN Siap Bahas Rancangan KUA-PPAS Secara Mendalam

Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) menyatakan siap membahas secara mendalam Dokumen Rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Fraksi KPN berharap proses pembahasan dapat berjalan secara konstruktif dan diselesaikan tepat waktu sesuai amanah peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Tujuannya, agar APBD Kabupaten Batu Bara yang dihasilkan nantinya dapat menjadi APBD yang sehat, akuntabel, serta berpihak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Pandangan tersebut dibacakan oleh Bapak Suriadi, S.H.

Fraksi KDRI Dorong Optimalisasi PAD dan Pengawasan Perusahaan

Sementara itu, Fraksi KDRI menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dinilai penting dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027.

Salah satu poin yang menjadi perhatian Fraksi KDRI adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi KDRI meminta agar rekomendasi Pansus PAD segera ditindaklanjuti, termasuk upaya meningkatkan target perolehan PAD dalam APBD. Fraksi tersebut juga meminta adanya tindakan tegas dan terukur sesuai regulasi terhadap perusahaan yang dinilai kurang memberikan perhatian terhadap kemajuan masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Selain itu, Fraksi KDRI menyoroti belum adanya bagi hasil dari sejumlah sumber pendapatan daerah yang berpotensi menjadi PAD. Pemerintah Kabupaten Batu Bara didorong untuk terus memperjuangkan hak daerah kepada Pemerintah Pusat, termasuk mendorong perubahan regulasi apabila diperlukan.

Fraksi KDRI juga meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera membentuk tim atau satuan tugas optimalisasi PAD yang bertugas mengidentifikasi dan mengoptimalkan seluruh potensi PAD, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Selain optimalisasi PAD, Fraksi KDRI menyampaikan sejumlah rekomendasi lainnya, yakni:

1. Menggenjot PAD melalui pengawasan perusahaan serta optimalisasi aset dan BUMD.
2. Mendorong efisiensi dan penggunaan anggaran secara tepat sasaran, terutama untuk sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
3. Menetapkan program prioritas yang terukur dengan indikator kinerja yang jelas pada masing-masing OPD.
4. Meningkatkan transparansi anggaran dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.

Setelah mempertimbangkan berbagai hal tersebut, Fraksi KDRI menyatakan menerima Rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2027 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar), dengan catatan agar dilakukan penyempurnaan sesuai masukan yang telah disampaikan.

Pandangan Fraksi KDRI dibacakan oleh Bapak H. Rohadi, S.P., M.H.

Pembahasan Dilanjutkan ke Tahap Berikutnya

Dengan disampaikannya pandangan umum keenam fraksi tersebut, pembahasan Rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD.

Berbagai catatan yang disampaikan fraksi diharapkan menjadi bahan dalam penyempurnaan rancangan anggaran, sehingga APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 nantinya dapat disusun secara realistis, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.* (dh)

Data tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga:

• Hadir Bukan Hanya Saat Pemilu: Aksi Nyata Ketua PSI Binjai Selatan Bakar Semangat Merdeka Warga Kampung Bonyot

"Kami sampaikan di kesempatan ini berdasarkan hasil operasi yang kami laksanakan mulai Januari hingga 15 Agustus 2026 kami mencatat ada 601 kali operasi SAR dilaksanakan," kata Syafii dalam rapat.

Dari 601 kecelakaan kapal tersebut, jumlah korban terdampak mencapai 3.607 orang. Sebanyak 3.165 korban berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup.

Sementara itu, 239 orang meninggal dunia dan 203 orang lainnya masih dalam status hilang.

"Di mana dari jumlah operasi yang dilaksanakan ada korban terdampak 3.607 korban, 3.165 diselamatkan dalam kondisi selamat, 239 dalam kondisi meninggal dunia, dan yang dinyatakan hilang berjumlah 203 orang," ujarnya.

Basarnas juga mencatat 220 warga negara asing (WNA) termasuk dalam total korban kecelakaan kapal tersebut.

Menurut Syafii, kecelakaan kapal yang ditangani Basarnas memiliki beragam penyebab dan jenis kejadian. Kasus yang ditangani mulai dari kapal mengalami kebocoran hingga operasi evakuasi medis atau medical evacuation.

"Dari jumlah korban sejumlah 3.607 ada 220 WNA. Jadi untuk jenis kecelakaan mulai dari kapal bocor sampai misi medical evacuation," tuturnya.

Data tersebut menjadi gambaran tingginya frekuensi kecelakaan kapal yang membutuhkan penanganan SAR sepanjang 2026. Pemerintah dan instansi terkait pun menjadi sorotan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan penanganan keadaan darurat di laut.* (d/dh)

Kuasa hukum Pusung, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengatakan kehadiran kliennya melalui Zoom telah ditetapkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Baca Juga:

• Tim 9 Kejagung Kebut Penyidikan TPPU Febrie Adriansyah, 8 Saksi dan 1 Ahli Diperiksa

Dalam keterangannya, Pusung disebut akan menjelaskan sejumlah nama yang menurut kuasa hukumnya berkaitan dengan proses pengadaan di lingkungan BGN.

OC Kaligis menyebut beberapa nama, di antaranya Dadan Hindayana sebagai Pengguna Anggaran, Nyoto Suwignyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Budi Utomo, Ermas Isnaeni Lukman, Dohardo Pakpahan serta Sony Sanjaya yang disebut sebagai Pemberi Verifikasi Izin Dapur.

Menurut Kaligis, nama-nama tersebut berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di BGN. Sementara itu, dia menegaskan Pusung tidak terlibat dalam proses pengadaan tersebut.

"Pusung sama sekali tidak terlibat maupun melibatkan diri dalam semua ini untuk pengadaan barang dan jasa. Itu saja yang akan dijelaskan besok, baik oleh Pusung maupun oleh tiga ahli dari MBG, dari Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Kaligis menilai keterlibatan Pusung dalam proses pengadaan harus dapat dibuktikan terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan keterlibatan kliennya, dia berpendapat tindakan hukum terhadap Pusung semestinya dinyatakan tidak sah.

"Jadi kuncinya itu di sana. Nah, kalau ini memang tidak terbukti, mestinya penahanan atas dirinya tidak sah," katanya.

Dalam sidang praperadilan tersebut, tim kuasa hukum Pusung juga menyerahkan bukti berupa laporan klarifikasi dari Inspektorat BGN. Menurut Kaligis, dokumen tersebut memuat sejumlah informasi mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan.

Pengadaan yang disebut dalam laporan tersebut antara lain pengadaan motor, bangunan, sandal hingga sejumlah titik dapur.

Kaligis mengatakan Pusung sebelumnya telah diperiksa oleh Inspektorat BGN dan memberikan penjelasan mengenai persoalan yang kini menjadi bagian dari proses hukum.

"Dia (Pusung) sudah pernah diperiksa oleh Inspektorat. Hal yang sama juga dia nyatakan. Makanya dia mau muncul di Zoom untuk klarifikasi bahwa perkara ini atas dirinya, dia adalah korban kriminalisasi," tutur Kaligis.

Sidang praperadilan Pusung sendiri berkaitan dengan permohonan untuk menguji keabsahan penyitaan yang dilakukan penyidik Kejagung. Keterangan Pusung dan para ahli yang akan dihadirkan diharapkan dapat menjadi bagian dari pembuktian dalam perkara tersebut.* (oz/dh)

Putusan tersebut berkaitan dengan gugatan Dokter Tifa mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan dalam perkara yang menjerat dirinya. Hakim tunggal PN Jakarta Selatan menetapkan agenda pembacaan putusan digelar pukul 09.00 WIB.

Baca Juga:

• Sehari, Tiga Ruang Sidang: Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Febrie Kompak Uji Proses Hukum di PN Jaksel

Hakim kemudian meminta pihak Dokter Tifa dan Polda Metro Jaya untuk kembali hadir dalam agenda pembacaan putusan pada Jumat mendatang.

"Jadi para pihak hadir kembali, untuk putusan tanggal 21 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB," ujarnya.

Praperadilan tersebut telah memasuki tahap akhir setelah para pihak menjalani rangkaian persidangan. Pokok perkara yang diuji berkaitan dengan penghentian penuntutan dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang menyeret Dokter Tifa.

Sebelum bergulir di PN Jakarta Selatan, perkara tersebut juga sempat disidangkan di PN Jakarta Timur. Pada Kamis (23/7/2026), majelis hakim PN Jakarta Timur menerima eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dokter Tifa.

Putusan tersebut membuat perkara dugaan ijazah palsu Jokowi tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian di PN Jakarta Timur. Majelis hakim juga memerintahkan pengembalian berkas perkara beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

"Menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima," kata Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati saat persidangan di PN Jakarta Timur.

Majelis hakim kemudian memerintahkan agar seluruh berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum.

"Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada Penuntut Umum," ujar hakim.

Dengan adanya penetapan tersebut, putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan pada Jumat (21/8/2026) menjadi agenda penting untuk menentukan keabsahan penghentian penuntutan dalam perkara yang berkaitan dengan Dokter Tifa dan tudingan ijazah palsu Jokowi.* (in/dh)

Mahyaruddin memberikan Penghargaan di bidang Ketahanan Pangan Kapolres AKBP. Welman Feri atas Dedikasi dan loyalitas tanpa henti dalam mendukung berbagai program Pemerintah salah satunya Ketahanan Pangan.

Baca Juga:

• Menkum Supratman: Hukum Tak Boleh Jauh dari Masyarakat

Ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras Polres Tanjungbalai dalam mengawal serta menyukseskan program prioritas pemerintah di bidang kedaulatan pangan nasional, sebut Mahyaruddin.

Di lokasi yang sama Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke – 81, " Terima kasih kami ucapkan atas diberikannya Penghargaan ini, semoga dengan Penghargaan ini dapat memberikan Semangat Persatuan dan Kesatuan kita lebih baik lagi dan bisa bersama – sama membangun Kota Tanjungbalai dan mendukung penuh Visi Tanjungbalai EMAS untuk Tanjungbalai yang lebih baik lagi kedepannya ", Ujar Kapolres Tanjungbalai.

Welman juga menyampaikan bahwa capaian ini menegaskan transformasi peran Polres Tanjungbalai yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum, melainkan juga aktif melahirkan program-program strategis yang berdampak langsung bagi kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh personel Polres Tanjungbalai dan kelompok masyarakat yang terus konsisten bergotong-royong menjaga ketahanan pangan daerah.* (dh)

Indira mengatakan prinsip merit dalam pengisian anggota Ombudsman perlu diterapkan secara substantif. Artinya, calon yang dipertimbangkan tidak hanya dilihat berdasarkan urutan peringkat, tetapi juga berdasarkan kemampuan dan latar belakang yang dibutuhkan lembaga.

Baca Juga:

• Nomor Urut Bukan Segalanya, Guru Besar Lemhannas Usul 3 Calon Teratas Dinilai Ulang untuk Isi Kursi Ombudsman

Dia mengusulkan model "3 besar prioritas" untuk mengisi kekosongan tersebut. Tiga calon dengan peringkat teratas yang belum terpilih tetap menjadi bagian dari pertimbangan, kemudian dicocokkan dengan kebutuhan Ombudsman RI saat ini.

Tiga nama yang disebut Indira yakni Wahidah Suaib dari unsur masyarakat sipil, Radian Syam dari kalangan akademisi hukum, serta I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan dari unsur jaksa dan pemerintahan.

Menurut Indira, latar belakang calon menjadi salah satu aspek penting karena Ombudsman merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik secara independen.

Dia menilai keberagaman latar belakang anggota diperlukan agar proses pengambilan keputusan secara kolektif dan kolegial dapat berjalan lebih seimbang. Komposisi yang beragam dinilai dapat memperkaya perspektif dalam menangani berbagai persoalan pelayanan publik.

Indira juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi Ombudsman. Dia menyoroti risiko lembaga independen apabila terlalu banyak diisi figur yang memiliki jejaring politik, sementara kalangan profesional independen justru tersisih.

Menurutnya, proses pengisian anggota Ombudsman harus tetap mengedepankan integritas dan kapasitas calon. Mekanisme tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pelayanan publik.

Dengan pendekatan tersebut, pengisian kekosongan anggota Ombudsman diharapkan tidak sekadar mengikuti urutan hasil seleksi, tetapi benar-benar menghasilkan komposisi anggota yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lembaga.* (dh)

Dukungan tersebut diberikan untuk membantu pelaksanaan berbagai kegiatan dan perlombaan yang melibatkan warga Kampung Bonyot. Kegiatan tersebut diikuti berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga ibu-ibu.

Baca Juga:

• Ribuan Warga Tumpah Ruah, Demonstrasi Pembebasan Sandera TNI Curi Perhatian di HUT ke-81 RI Simalungun

"Kita ingin warga Kampung Bonyot merasakan semangat 17 Agustus yang sesungguhnya. PSI hadir bukan hanya saat pemilu, tapi di setiap kegiatan rakyat. Semoga dengan bantuan ini acara lombanya makin meriah dan mempererat kebersamaan warga," ujar Dilly.

Dukungan tersebut mendapat sambutan positif dari warga Kampung Bonyot. Panitia kegiatan menyampaikan apresiasi atas kepedulian PSI Binjai Selatan yang ikut membantu menyukseskan perayaan HUT ke-81 RI di lingkungan mereka.

Berbagai perlombaan kemerdekaan digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong dan kekompakan warga.

Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kampung Bonyot pun diharapkan tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme serta kebersamaan di tengah masyarakat.* (dh)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kondisi fiskal pemerintah. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah melakukan simulasi anggaran sebelum kebijakan tersebut disepakati.

Baca Juga:

• 231 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Naik Status Penuh Waktu Januari 2027, Ada Jalur ke PNS Juga

Purbaya menegaskan seluruh kebutuhan anggaran terkait kebijakan tersebut telah diperhitungkan. Karena itu, pemerintah menilai pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan pemberian kesempatan mengikuti seleksi PNS dapat dilakukan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.

"Jadi, kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal," tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan saat ini terdapat 955.245 guru yang berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 merupakan guru PPPK paruh waktu.

Pemerintah juga telah memproyeksikan kebutuhan guru secara nasional mencapai 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup tenaga pendidik untuk sekolah di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda.

"Sejumlah PPPK khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang dan PPPK paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang, dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi," ujar Rini.

Dalam kebijakan yang disepakati pemerintah bersama DPR, guru PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Sementara guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu dapat mengikuti seleksi PNS.

Pendaftaran seleksi PNS bagi guru PPPK tersebut diperkirakan mulai dibuka pada awal 2027. Pemerintah juga akan membuka kebutuhan formasi guru nasional yang sebelumnya telah diproyeksikan.

"PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027," kata Rini.

Selain itu, kebutuhan formasi guru juga akan diarahkan untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi dan Sekolah Garuda.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penataan status guru PPPK sekaligus pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik nasional dapat berjalan secara bertahap mulai 2027, dengan tetap menjaga kondisi fiskal negara.* (d/dh)

Hal itu disampaikan pihak termohon dalam sidang praperadilan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga:

• Sehari, Tiga Ruang Sidang: Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Febrie Kompak Uji Proses Hukum di PN Jaksel

Pihak termohon menilai permohonan Febrie telah masuk ke wilayah pembuktian materiil. Sejumlah hal yang dipersoalkan antara lain mengenai asal-usul uang dan emas, ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, hingga kaitan aset Febrie dengan tindak pidana yang diduga terjadi.

Selain itu, termohon menyebut permohonan Febrie juga mempersoalkan keberadaan predicate crime dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), kemampuan saksi membuktikan dugaan pemerasan atau suap, serta terpenuhi atau tidaknya unsur sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tipikor dan UU TPPU.

Pihak termohon menilai persoalan tersebut tidak dapat diputus dalam forum praperadilan karena membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian secara menyeluruh.

"Bahwa oleh karenanya sepanjang permohonan meminta hakim praperadilan menyimpulkan bahwa Pemohon tidak melakukan tindak pidana, bahwa aset bukan berasal dari tindak pidana, atau unsur tindak pidana korupsi dan TPPU tidak terpenuhi, permohonan tersebut telah melampaui karakter dan tujuan pemeriksaan praperadilan," ujarnya.

Termohon juga meminta hakim menolak sejumlah petitum yang dianggap telah melampaui objek yang dapat diperiksa dalam praperadilan.

"Bahwa dengan demikian petitum angka 7, 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 permohonan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sepanjang melampaui objek konkret yang dapat diuji dalam praperadilan," imbuhnya.

Dalam permohonannya, Febrie Adriansyah meminta hakim membatalkan surat penetapan tersangka terhadap dirinya. Dia juga menggugat keabsahan tindakan penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Febrie secara khusus mempersoalkan penggeledahan di kediamannya di kawasan Sentul pada Rabu (8/7/2026) malam hingga Kamis (9/7/2026) dini hari. Dia menilai proses hukum yang dilakukan kepolisian tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam perkara praperadilan tersebut, Febrie Adriansyah menjadi Pemohon. Sedangkan Polda Metro Jaya menjadi Termohon I, Kortas Tipikor Polri sebagai Termohon II, dan Kejaksaan Agung berstatus sebagai Turut Termohon.

Sidang praperadilan selanjutnya akan menentukan bagaimana hakim tunggal menilai ruang lingkup permohonan Febrie, termasuk dalil-dalil yang menurut pihak termohon seharusnya diuji melalui persidangan pokok perkara.* (d/dh)

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan tiga pelaku yang diamankan yakni GS (23), serta pasangan kekasih ET (21) dan M (19).

Baca Juga:

• Sabu 27 Kg Diselundupkan dalam Bodi Mobil, Dua Pemuda Aceh Ditangkap Polda Sumut

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menangkap ET di salah satu kafe di Jalan Darussalam, Medan, pada Selasa (7/7/2026) malam. Menurut polisi, lokasi tersebut kerap digunakan ET untuk melakukan transaksi.

Dari tangan ET, petugas menyita dua pod vape bermerek Wukong dan Batman yang diduga akan diedarkan. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap M serta GS tidak jauh dari lokasi penangkapan ET.

Ketiga pelaku disebut memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut. ET diduga berperan sebagai pengedar dan mengambil narkoba dari pemasok bersama kekasihnya, M. Sementara GS diduga bertindak sebagai pemodal.

Dalam setiap transaksi yang berhasil, ET dan M disebut memperoleh keuntungan masing-masing hingga Rp600 ribu. Sementara GS juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp600 ribu.

Polisi menduga aktivitas ketiganya tidak hanya berkaitan dengan peredaran vape yang mengandung narkoba. Mereka juga disebut mengedarkan pil ekstasi.

"Para pelaku ini sudah sering beraksi, tidak hanya mengedarkan pod getar, namun mereka juga mengedarkan pil ekstasi. Kami sedang mengejar pemasoknya yang identitasnya sudah kami ketahui," ujar Rafli.

Polisi kini masih mendalami jaringan peredaran narkoba tersebut, termasuk memburu pemasok yang identitasnya telah diketahui. Penyidik juga terus mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain.* (ds/dh)