JAKARTA – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menyoroti fenomena "no viral no justice" yang dinilainya masih terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, termasuk di lingkungan kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

Mahfud mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan suatu perkara kerap baru berjalan ketika mendapat sorotan publik di media sosial.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sumut dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Sepakat Berdamai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Berakhir

Istilah no viral no justice merujuk pada kondisi ketika suatu kasus baru diproses serius setelah viral di internet.

Sebaliknya, kasus yang tidak mendapat perhatian publik kerap berjalan lambat atau bahkan tidak tersentuh.

Menurut Mahfud, situasi ini menjadi tantangan serius dalam reformasi sistem hukum nasional.

Ia menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mencari solusi agar aparat penegak hukum dapat bekerja tanpa bergantung pada tekanan viral di ruang digital.

"Sehingga mari kita sadari ini lalu kita cari keluar bersama-sama. Gimana jalan keluarnya? Entahlah, saya enggak tahu. Presiden yang tahu itu," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyoroti proses pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang baru disahkan DPR dan pemerintah pada 9 Juni 2026.

Ia menilai proses pembentukan aturan tersebut berlangsung cepat dan tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation).

"Prosedurnya sangat konservatif. Kita tidak tahu kapan meaningful participation dari masyarakat diambil, itu tiba-tiba disahkan," kata Mahfud.

Revisi UU Polri itu memuat sejumlah perubahan, di antaranya pengaturan usia pensiun anggota kepolisian, peluang polisi aktif menduduki jabatan sipil, hingga penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Mahfud juga mengaku rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) tidak diakomodasi dalam beleid baru tersebut. Ia menyebut sejak awal tidak terlalu optimistis rekomendasi itu akan diadopsi pemerintah maupun DPR.

"Saya sejak awal tidak terlalu berharap, karena saya melihat pemerintah juga setengah hati saja," ujarnya.

Meski demikian, Mahfud menegaskan keterlibatannya dalam tim reformasi tetap bertujuan untuk memberikan masukan kepada publik mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia.

"Saya kan tugas saya itu menyuarakan, bicara sesuai dengan apa yang saya katakan," kata mantan Menko Polhukam itu.

Mahfud menegaskan bahwa reformasi hukum tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi, termasuk Polri.

Menurutnya, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh subsistem hukum.

Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap cara kerja lembaga penegak hukum agar tidak lagi bergantung pada tekanan publik di media sosial.

"Reformasi hukum itu harus menyeluruh, bukan parsial," ujarnya.*

(km/ad)

MEDAN — Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Hamdani Syahputra sepakat menyelesaikan perkara dugaan pencemaran nama baik secara damai.

Kesepakatan itu membuat proses hukum yang sebelumnya ditangani Polda Sumut tidak akan dilanjutkan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gelar Undian Gebyar Pajak 2026, Wajib Pajak Taat Berpeluang Dapat Hadiah Mobil hingga Umroh

Ia menyebut peristiwa itu sebagai kesalahpahaman.

"Ini adalah kesalahpahaman atas komentar saya di salah satu postingan Instagram yang telah menyinggung pribadi Ibu Erni Ariyanti. Saya mengaku khilaf dan meminta maaf," kata Hamdani, Jumat, 12 Juni 2026.

Kuasa hukum Hamdani, Ramadhany Nasution, mengatakan kesepakatan damai itu membuat kedua pihak sepakat tidak lagi menempuh jalur pidana maupun perdata.

Dengan begitu, perkara dianggap selesai.

Dari pihak Erni, kuasa hukumnya Agusyah R. Damanik membenarkan adanya perdamaian tersebut.

Ia menyebut permintaan maaf Hamdani menjadi bagian dari kesepakatan yang telah disetujui bersama dan disampaikan melalui sejumlah media.

"Dengan tercapainya kesepahaman tersebut, pengaduan di Polda Sumatera Utara akan dicabut dan proses hukum tidak berlanjut," ujar Agusyah.

Kesepakatan damai itu juga dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani para pihak dan disaksikan kuasa hukum masing-masing.

Sebelumnya, Polda Sumut telah menetapkan Hamdani sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi sebelum akhirnya perkara berujung pada penyelesaian damai.

Kasus ini bermula dari laporan Erni Ariyanti ke Polda Sumut pada Agustus 2025 terkait unggahan di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baiknya.

Namun, setelah melalui proses hukum, kedua pihak memilih menyelesaikan perkara melalui jalur kekeluargaan.*

(d/ad)

JAKARTA – Sejumlah perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) akhirnya tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juni 2026 siang, setelah sempat tertahan blokade aparat kepolisian di sejumlah titik.

Pantauan di lokasi, lima perwakilan yang terdiri dari pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas dan BEM UI tiba sekitar pukul 13.50 WIB.

Baca Juga:

• Mendag Tegaskan HET MinyaKita Tak Naik, Tetap Rp15.700 per Liter

Setibanya di Bundaran HI, para mahasiswa langsung menyampaikan keterangan kepada awak media di depan Pos Polisi Bundaran HI.

Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan mahasiswa menolak arahan aparat kepolisian yang meminta massa aksi memindahkan lokasi unjuk rasa ke Gedung DPR/MPR RI.

Menurut dia, aksi di ruang publik seperti Bundaran HI dipilih agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat luas.

"Kami ingin menyampaikan bagaimana kondisi yang terjadi di negeri ini, dan rakyat berhak untuk tahu," kata Dimas di lokasi, Jumat.

Ia menegaskan, aksi tidak ditujukan hanya kepada lembaga tertentu, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terbuka di ruang publik.

Ia juga menyebut adanya upaya pembatasan ruang gerak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat.

Ketua BEM Sekolah Tinggi Nurul Fikri, Adelia, menyatakan pemindahan lokasi aksi yang diminta aparat merupakan bentuk pembungkaman terhadap suara mahasiswa.

Menurut dia, aksi di ruang-ruang publik menjadi simbol bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya disampaikan di gedung pemerintahan.

Sementara itu, Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, mengkritik fungsi representasi lembaga legislatif yang menurutnya tidak lagi berjalan optimal dalam menampung aspirasi publik.

Ia juga menyebut sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR tidak melalui proses partisipasi publik yang memadai.

Dalam perjalanan menuju Bundaran HI, massa mahasiswa sempat terpecah akibat blokade aparat di sejumlah titik.

Sebagian rombongan tertahan di kawasan Semanggi, GBK, hingga sekitar Gedung DPR RI.

Ketua BEM FIB UI, Lintang, mengatakan sebagian massa kemudian melakukan long march menuju area TVRI setelah tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Hingga siang hari, sebagian massa masih dilaporkan tertahan di sekitar kawasan TVRI sambil mencari jalur alternatif untuk bergabung dengan aksi utama di Bundaran HI.

Aksi ini sebelumnya direncanakan diikuti sekitar 1.500 mahasiswa dari berbagai fakultas UI dengan sejumlah tuntutan, di antaranya:

- Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM).
- Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menghentikan praktik militerisme di ranah sipil.
- Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menghindar dan mengakui kesalahan kebijakan pemerintah.

Kelima tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.*

(km/ad)

JAKARTA – Apple resmi merilis sistem operasi iOS 27 versi beta untuk pengembang (Developer Beta) usai diperkenalkan dalam ajang Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 yang digelar 8 Juni lalu.

Versi beta ini merupakan tahap awal pengujian sebelum iOS 27 dirilis secara final untuk publik.

Baca Juga:

• 11 Calon Akpol Aceh Lolos Tes Kesehatan II, Siap Hadapi Seleksi Psikologi

Pengguna iPhone sudah dapat mengunduh iOS 27 Beta melalui menu pengaturan perangkat.

Namun Apple mengingatkan bahwa versi ini masih dalam tahap pengembangan dan belum stabil.

Dalam tahap ini, pengguna berpotensi menghadapi berbagai gangguan, seperti aplikasi yang tiba-tiba tertutup, fitur yang tidak berjalan normal, hingga ketidakcocokan sistem dengan sejumlah aplikasi pihak ketiga.

Karena masih berupa perangkat lunak uji coba, Apple menyarankan iOS 27 Beta tidak digunakan pada iPhone utama yang dipakai sehari-hari.

Perangkat ini lebih cocok dipasang pada perangkat khusus pengujian.

Apple juga menekankan pentingnya melakukan pencadangan data sebelum melakukan pembaruan.

Hal ini untuk mengantisipasi gangguan sistem yang dapat menyebabkan kehilangan data.

Jika terjadi masalah, pengguna dapat melakukan pemulihan melalui iTunes dengan masuk ke Recovery Mode dan memilih opsi Restore iPhone.

Proses ini akan menghapus seluruh data di perangkat, sebelum kemudian dapat dipulihkan kembali dari cadangan (backup).

Untuk menginstal iOS 27 Beta, pengguna perlu membuka menu Settings, masuk ke General, lalu memilih Software Update.

Setelah itu, pengguna dapat mengaktifkan opsi Beta Updates dan memilih iOS 27 Developer Beta untuk mulai mengunduh dan memasang sistem.

Proses instalasi diperkirakan memakan waktu sekitar 30 menit, tergantung kondisi perangkat dan jaringan internet.

Sementara itu, Apple juga telah menyiapkan tahapan lanjutan.

Setelah Developer Beta, perusahaan akan merilis Public Beta pada Juli 2026 yang dapat diakses pengguna umum.

Versi final iOS 27 dijadwalkan meluncur pada periode September hingga November 2026.

Tidak semua perangkat iPhone akan mendapatkan pembaruan ini.

Sejumlah model lama seperti iPhone 11, iPhone SE generasi kedua, hingga seri terbaru iPhone 17 masih masuk dalam daftar perangkat yang didukung iOS 27.

Apple sebelumnya menegaskan bahwa pembaruan sistem operasi ini tetap mempertahankan dukungan luas untuk berbagai generasi iPhone, sekaligus membawa peningkatan fitur dan stabilitas sistem secara bertahap.*

(km/ad)

JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita belum mengalami kenaikan.

Harga jual di tingkat konsumen masih dipatok Rp 15.700 per liter.

Baca Juga:

• PHI dan Pemkab Tabalong Gelar Pelatihan Kepemimpinan ASN, Dorong Pola Transformasional Hadapi Tantangan Birokrasi

Meski demikian, pemerintah mengakui masih menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait ketersediaan dan harga MinyaKita di lapangan.

Pemerintah pun berupaya memperkuat distribusi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan seperti Bulog dan ID FOOD agar pasokan lebih merata hingga pasar tradisional.

Budi menjelaskan, beberapa waktu lalu pasokan MinyaKita sempat terserap untuk program Bantuan Pangan yang menyasar 33,2 juta penerima manfaat.

Kondisi itu menyebabkan distribusi ke pasar menjadi berkurang.

Namun, pemerintah kini telah menghentikan penggunaan MinyaKita dalam program bantuan tersebut dan menggantinya dengan merek minyak goreng lain.

"Bisa minyak goreng merek lain, nanti kami koordinasikan dengan produsen," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong produsen memperbanyak produksi minyak goreng merek kedua (second brand) dengan kualitas yang setara MinyaKita, guna memperluas pilihan bagi masyarakat.

Menurut Budi, saat ini pasar sudah memiliki banyak alternatif minyak goreng sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada satu merek.

"Minyak goreng sudah banyak merek lain, jadi lebih mudah didapat," katanya.

Sebelumnya, pemerintah sempat membahas potensi penyesuaian HET MinyaKita seiring kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Namun, keputusan final belum diambil karena harga CPO masih fluktuatif.

Pemerintah mencatat harga rata-rata CPO berada di kisaran Rp 15.445 per kilogram, sementara harga distribusi MinyaKita dari produsen ke tingkat distributor 1 berada di angka maksimal Rp 13.500 per liter.

Pemerintah menyatakan akan terus memantau stabilitas harga sebelum memutuskan kemungkinan penyesuaian HET di masa mendatang.*

(km/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran uang suap senilai Rp 30 miliar dari pemilik PT Blueray Cargo, John Field, kepada pegawai Bea Cukai bernama Ahmad Dedi.

Uang tersebut disebut diberikan secara bertahap selama enam bulan dengan nilai Rp 5 miliar setiap bulan.

Baca Juga:

• KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Bos Maktour dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Dalam persidangan, jaksa membeberkan bahwa penyerahan uang dilakukan di sejumlah lokasi berbeda, mulai dari pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, kantor pemerintahan, hingga area publik lain di Jakarta.

Pada Juli 2025, John Field disebut menyerahkan Rp 5 miliar secara langsung kepada Ahmad Dedi dalam bentuk mata uang asing di sebuah restoran di kawasan Senayan City.

"Benar," kata John Field saat dikonfirmasi jaksa di persidangan.

Pada bulan berikutnya, Agustus 2025, uang kembali diserahkan sebesar Rp 5 miliar melalui staf bernama Alex.

Pola serupa berlanjut pada September dan Oktober 2025, dengan nilai masing-masing Rp 5 miliar yang juga diserahkan melalui perantara.

Jaksa juga mengungkapkan bahwa pada November 2025, penyerahan uang dilakukan oleh karyawan John Field di kawasan Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, dengan nilai yang sama.

Sementara pada Desember 2025, John Field disebut bertemu langsung dengan Ahmad Dedi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) atas undangan pihak penerima.

Dalam persidangan, John Field mengakui adanya komunikasi setelah setiap penyerahan uang untuk memastikan dana tersebut telah diterima.

"Iya, ada," kata John saat ditanya jaksa mengenai konfirmasi setelah penyerahan uang.

Ia juga mengaku menerima permintaan dari pihak penerima terkait aliran dana tersebut.

"Betul," ujarnya.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut total suap yang diberikan John Field bersama dua anak buahnya mencapai Rp 63,1 miliar.

Uang itu terdiri dari sekitar Rp 61,3 miliar dalam bentuk tunai serta fasilitas lain senilai Rp 1,8 miliar.

Suap tersebut diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik PT Blueray Cargo dapat dipercepat dari pengawasan kepabeanan.

Jaksa menyebut terdapat sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diduga menerima aliran dana tersebut.

Namun hingga kini, para pihak yang disebut masih berstatus tersangka dan belum menjalani persidangan terpisah.

Kasus ini masih terus disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.*

(km/ad)

BOGOR – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor bekerja sama dengan Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia (ASKI) Kota Bogor menggelar kegiatan Jumat Sehat di Mako PWI Kota Bogor, Jalan Tirto Adhi Soerjo, Jumat, 12 Juni 2026.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan senam bersama, tetapi juga wadah memperkuat kolaborasi dalam memasyarakatkan olahraga di Kota Bogor.

Baca Juga:

• Dorong Budaya Hidup Sehat, Pemko Medan Gelar Senam PKJR di Taman Gajah Mada

Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi atau yang akrab disapa Kang Aldho mengatakan kegiatan Jumat Sehat menjadi ruang positif bagi wartawan untuk menjaga kebugaran di tengah rutinitas kerja yang padat.

Menurut dia, kerja sama dengan ASKI membuka peluang lebih luas untuk pengembangan program olahraga yang dapat menjangkau masyarakat lebih besar.

"Kami mengapresiasi kegiatan Jumat Sehat bersama ASKI Kota Bogor. Selain menjaga kebugaran wartawan, ini juga menjadi pintu masuk untuk kolaborasi program yang lebih luas ke depan," kata Herman, Jumat, 12 Juni 2026.

Sementara itu, Ketua ASKI Kota Bogor Ratu Lita Hani mengatakan kolaborasi dengan PWI memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan kegiatan olahraga masyarakat, termasuk hingga tingkat kecamatan dan sektor swasta.

Ia berharap PWI dapat membantu membuka jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat perbelanjaan, untuk penyelenggaraan kegiatan senam bersama secara rutin.

"Kami berharap ada kemitraan strategis, tidak hanya dengan instansi pemerintah, tetapi juga dengan pihak swasta seperti mall dan pusat perbelanjaan untuk kegiatan senam bersama," kata Lita.

Ia menambahkan, ASKI Kota Bogor saat ini memiliki 30 instruktur aktif yang tersebar di enam kecamatan dan siap terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat.

Secara keseluruhan, ASKI telah melatih 65 instruktur melalui program pelatihan resmi.

Menurut dia, para instruktur tersebut akan menjadi ujung tombak dalam memperluas kegiatan senam hingga tingkat lingkungan, sekolah, serta kelompok masyarakat seperti PKK dan Posyandu.

ASKI juga merencanakan program senam untuk lansia serta kegiatan di sekolah-sekolah dengan memperkenalkan Senam Kebugaran Indonesia dan Senam Sehat Bugar yang pernah mengantarkan organisasi tersebut meraih prestasi di tingkat nasional.

Selain itu, ASKI juga menyatakan kesiapan untuk mendukung kegiatan protokoler PWI Kota Bogor, termasuk penyambutan tamu dari luar daerah.

Kolaborasi ini bertepatan dengan momentum ulang tahun ke-4 ASKI Kota Bogor sekaligus memperkuat kiprah organisasi yang telah berjalan selama 28 tahun di tingkat nasional.

Melalui kegiatan ini, PWI dan ASKI berharap budaya hidup sehat melalui olahraga dapat semakin berkembang di tengah masyarakat Kota Bogor.*

(ad)

TABALONG – Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar program Upskilling Leadership Development untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pendopo Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Rabu (10/6/2026), itu diikuti oleh pejabat pemerintah daerah mulai dari sekretaris daerah, asisten, kepala dinas, hingga pejabat eselon II dan III.

Baca Juga:

• Wamendagri Bima Arya: Pemimpin Sejatinya adalah Penjual Harapan

Acara tersebut turut dihadiri Bupati Tabalong H.M. Noor Rifani, General Manager Zona 9 PHI Dadang Soewargono, serta Field Manager PEP Tanjung Charlie P. Nainggolan.

Bupati Tabalong, H.M. Noor Rifani, mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor industri hulu migas.

Menurut dia, kerja sama tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia menilai sinergi pemerintah dan perusahaan dapat menjadi salah satu penopang utama pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat.

"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan perusahaan akan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan," kata Noor Rifani.

Sementara itu, Field Manager PEP Tanjung Field, Charlie P. Nainggolan, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan operasional industri migas di Kalimantan.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi penguatan kapasitas aparatur sekaligus mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Sesi pelatihan bertajuk Membangun Sikap dan Perilaku Kepemimpinan Transformasional dipandu oleh Manager Communication Relations & CID PHI, Dony Indrawan, selama sekitar dua setengah jam.

Dalam pemaparannya, Dony menekankan pentingnya peran pemimpin dalam menentukan arah kebijakan dan kinerja organisasi publik, terutama di tengah perubahan yang berlangsung cepat.

Menurut dia, pola kepemimpinan transformasional dibutuhkan agar aparatur mampu beradaptasi, bekerja lebih efektif, serta memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi bawahan dalam mencapai tujuan bersama.

Pendekatan tersebut juga dinilai relevan untuk mendorong ASN menjadi lebih profesional, tangguh, dan responsif terhadap tantangan tata kelola pemerintahan di masa depan.

Selama pelatihan, para peserta yang terdiri dari pejabat eselon terlihat aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait penerapan konsep kepemimpinan dalam konteks birokrasi daerah.

PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) sendiri merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina yang mengelola bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan di bawah pengawasan SKK Migas.

Perusahaan ini juga menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan di wilayah operasinya.*

(ad)

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang dipimpin Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn) Komaruddin di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juni 2026.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan komunikasi antara TNI aktif dan para purnawirawan Angkatan Darat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan persatuan nasional.

Baca Juga:

• Polda Metro Kerahkan 6.088 Personel Amankan Aksi Demo di Jakarta, Pastikan Tanpa Senjata Api

Kedua pihak juga berdiskusi mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan dinamika kebangsaan dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI menegaskan bahwa para purnawirawan merupakan bagian penting dari keluarga besar TNI yang tetap memiliki peran strategis meski telah purna tugas.

Menurut dia, pengalaman dan wawasan para purnawirawan dapat menjadi sumber masukan berharga bagi institusi TNI maupun masyarakat luas dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Keberadaan organisasi seperti PPAD dinilai turut berkontribusi dalam memberikan pandangan, pengalaman, dan keteladanan bagi generasi penerus, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Audiensi juga menjadi ruang dialog untuk menyamakan pandangan mengenai pentingnya menjaga stabilitas nasional, memperkuat persatuan, serta meningkatkan semangat bela negara di tengah perubahan situasi dunia.

Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn) Komaruddin menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Panglima TNI dalam menjalin komunikasi yang erat dengan para purnawirawan.

Ia menilai hubungan harmonis antara TNI aktif dan para senior menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga soliditas keluarga besar TNI.

Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen kedua pihak untuk terus menjaga kolaborasi yang telah terbangun selama ini, termasuk melalui kontribusi pemikiran dan pengalaman dari para purnawirawan dalam mendukung pembangunan nasional.

Melalui audiensi ini, TNI menegaskan kembali komitmennya untuk merawat kebersamaan dengan seluruh elemen keluarga besar TNI, termasuk para purnawirawan, sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan dan nasionalisme.

Sinergi antara TNI dan PPAD diharapkan dapat menjadi kekuatan moral dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, sekaligus memperkokoh semangat kebangsaan demi terwujudnya Indonesia yang aman, kuat, dan berdaulat.*

(ad)

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa tantangan terbesar seorang pemimpin bukan sekadar memenangkan kontestasi politik atau mengelola pemerintahan secara teknis, melainkan menjaga konsistensi nilai dan keberpihakan di tengah berbagai tekanan kepentingan.

Pernyataan itu disampaikan Bima Arya saat menjadi pembicara dalam Seminar dan Bedah Buku Babad Alas di Universitas Paramadina, Kampus Cipayung, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gelar Undian Gebyar Pajak 2026, Wajib Pajak Taat Berpeluang Dapat Hadiah Mobil hingga Umroh

"Ketika seorang pemimpin menghadapi dilema yang rumit, yang akan menuntunnya bukan sekadar aturan atau hitung-hitungan politik, tetapi nilai, ideologi, dan keberpihakan yang sudah tertanam sejak awal," kata Bima.

Menurut dia, tanpa pijakan ideologis yang kuat, seorang pemimpin mudah terseret pada kepentingan jangka pendek yang bisa mengaburkan arah kebijakan publik.

Mantan Wali Kota Bogor dua periode itu juga membagikan pengalamannya meniti karier dari akademisi hingga terjun ke dunia politik.

Ia mengaku keputusan tersebut tidak lahir secara instan, melainkan dari dorongan untuk memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Bima menuturkan, tantangan terbesar saat menjadi kepala daerah bukan hanya memenangkan pemilihan, melainkan mengelola birokrasi dan menghadapi berbagai kepentingan yang kerap bertabrakan.

Ia menyebut filosofi Babad Alas sebagai pendekatan dalam kepemimpinannya, yakni membuka jalan perubahan tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu serta merangkul berbagai pihak.

Selama memimpin Kota Bogor, Bima mengaku banyak mengambil kebijakan yang berangkat dari nilai yang ia yakini, mulai dari penertiban perizinan, penguatan produk lokal, hingga penyelesaian persoalan sosial melalui dialog.

Menurut dia, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan harapan di tengah masyarakat.

"Pemimpin sejatinya adalah penjual harapan. Masyarakat harus merasakan bahwa masa depan daerahnya lebih baik dibanding hari ini," ujarnya.

Karena itu, pembangunan ruang publik, pedestrian, hingga revitalisasi kawasan kota, menurut Bima, bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ia juga menekankan pentingnya kedekatan pemimpin dengan masyarakat sebagai fondasi legitimasi.

Pemimpin, kata dia, tidak boleh hanya hadir saat perayaan atau keberhasilan, tetapi juga ketika warga menghadapi kesulitan.

"Datanglah ketika rakyat sedang berduka maupun bergembira. Kehadiran pemimpin di tengah masyarakat akan selalu diingat lebih lama daripada sekadar pidato dan janji politik," kata Bima.

Bima menutup paparannya dengan menegaskan bahwa kepemimpinan yang kuat tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan, tetapi oleh kemampuan menjaga nilai, merawat harapan, dan berpihak pada kepentingan publik di tengah dinamika politik dan pemerintahan.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi menggelar penarikan undian Gebyar Pajak Sumut (GPSU) 2026 Triwulan I.

Program ini memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor dengan total 936 hadiah yang disiapkan.

Baca Juga:

• Jokowi, Erick Thohir, dan Bobby Nasution Jadi Saksi Kekalahan Tipis Garuda Muda dari Australia, Gagal Terbang ke Final AFF

Kegiatan pengundian berlangsung di Kantor Bapenda Sumut, Jalan SM Raja, Medan, Jumat, 12 Juni 2026, dan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib, mewakili Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Dalam sambutannya, Suib mengatakan program Gebyar Pajak Sumut menjadi upaya pemerintah untuk membangun budaya taat pajak di masyarakat tanpa bergantung pada program pemutihan.

"Melalui kegiatan ini, pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Harapannya, ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk tidak menunggu program pemutihan," kata Suib.

Ia menambahkan, program tersebut juga dirancang untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak daerah.

Proses pengundian dilakukan secara terbuka dan disaksikan notaris serta pihak independen untuk memastikan transparansi.

Menurut Suib, peningkatan kepatuhan pajak diharapkan dapat berdampak pada stabilitas penerimaan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan di Sumatera Utara.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis, mengatakan Gebyar Pajak Sumut merupakan inovasi pertama di Sumatera Utara yang memberikan penghargaan langsung kepada wajib pajak yang disiplin.

Ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai Bapenda tidak diperkenankan menjadi peserta maupun pemenang undian.

"Program ini murni untuk masyarakat. ASN dan pegawai Bapenda tidak ikut serta agar transparansi dan kepercayaan publik tetap terjaga," ujar Sutan.

Setelah proses pengundian, Bapenda Sumut akan melakukan verifikasi data pemenang selama sekitar satu bulan sebelum hadiah diserahkan.

Sutan menjelaskan, program Gebyar Pajak Sumut 2026 dilaksanakan dalam empat tahap. Triwulan I digelar pada Juni, Triwulan II pada Juli, Triwulan III pada Oktober, serta Triwulan IV sekaligus pengundian Grand Prize pada Desember 2026.

Pada undian Grand Prize, pemerintah menyiapkan hadiah utama berupa satu unit mobil dan paket perjalanan ibadah umrah.

Dukungan juga datang dari Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sumatera Utara, Nasjwin Andi Nurdin.

Ia menilai program ini sebagai bentuk apresiasi yang seimbang antara edukasi kepatuhan pajak dan penghargaan kepada wajib pajak.

"Ini bentuk keseimbangan. Selama ini kita fokus pada wajib pajak yang menunggak, sekarang kita juga memberi apresiasi kepada yang taat," ujarnya.

Ia menambahkan, Jasa Raharja bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut mendukung penuh program tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan bagi pembangunan dan pelayanan publik.

Masyarakat dapat mengecek daftar pemenang undian Gebyar Pajak Sumut 2026 Triwulan I melalui situs resmi Bapenda Sumut di gebyarpajak.sumutprov.go.id.*

(ad)

DELI SERDANG – Tim Nasional Indonesia U-19 harus mengubur impian melaju ke final Piala AFF U-19 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Australia pada laga semifinal yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis malam, 12 Juni 2026.

Garuda Muda sebenarnya mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan.

Baca Juga:

• Tim PKK Sumut Monitoring Desa Terbaik di Labusel, Dorong Penguatan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Desa

Pertandingan tersebut mendapat perhatian besar dari publik.

Lebih dari 22 ribu suporter memadati Stadion Utama Sumatera Utara untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad asuhan Nova Arianto.

Sejumlah tokoh nasional juga hadir menyaksikan laga tersebut, di antaranya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai para pemain Indonesia sebenarnya memiliki kualitas yang tidak kalah dari Australia.

Namun, menurut dia, pengalaman bertanding di level internasional masih menjadi aspek yang perlu ditingkatkan.

"Kalau kualitas sebenarnya saya yakin pemain kita tidak kalah. Mungkin yang perlu ditambah adalah jam terbang mereka. Tetapi ini menjadi pengalaman yang sangat baik sebagai persiapan menghadapi kompetisi AFC," kata Erick usai pertandingan.

Meski gagal melangkah ke partai puncak, Erick menilai penampilan para pemain menunjukkan perkembangan yang positif dan menjadi modal penting untuk pembinaan jangka panjang tim nasional kelompok usia.

Sementara itu, Pelatih Timnas Indonesia U-19 Nova Arianto menyebut pertandingan melawan Australia memberikan banyak pelajaran berharga bagi para pemain muda Indonesia.

Menurut Nova, para pemain terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen berlangsung di Sumatera Utara.

"Pertandingan yang luar biasa dan progres pemain terus meningkat. Saya selalu mengingatkan kepada pemain bahwa di level ini mereka tidak boleh kehilangan fokus sedikit pun. Ini menjadi pelajaran yang sangat baik untuk perkembangan mereka ke depan," ujar Nova.

Kekalahan dari Australia membuat Indonesia harus mengalihkan fokus ke pertandingan perebutan posisi ketiga.

Pada laga tersebut, Garuda Muda akan menghadapi Kamboja yang sebelumnya kalah 0-3 dari Thailand pada semifinal lainnya.

Pertandingan perebutan tempat ketiga antara Indonesia dan Kamboja dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Meski gagal mencapai final, kesempatan meraih posisi ketiga tetap menjadi target yang ingin diwujudkan Timnas Indonesia U-19 sebagai penutup perjalanan mereka di Piala AFF U-19 2026.*

(ad)

LABUHANBATU SELATAN – Tim Monitoring Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara melakukan penilaian Lomba Pelaksanaan Desa Terbaik PKK Tahun 2026 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kamis, 11 Juni 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sekaligus upaya memperkuat peran gerakan PKK dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Baca Juga:

• Bupati Taufik Lepas 60 Kafilah Asahan ke MTQ Sumut ke-40, Optimistis Raih Prestasi Terbaik

Kehadiran mereka disambut jajaran pengurus dan kader PKK yang mewakili Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam berbagai kategori lomba tingkat provinsi.

Sejumlah desa dan kecamatan mengikuti proses penilaian berdasarkan kategori yang berbeda.

Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, mengikuti kategori Desa Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR).

Desa Ulu Mahuam, Kecamatan Silangkitang, mengikuti kategori Desa Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

Sementara itu, Desa Simatahari, Kecamatan Kotapinang, mengikuti kategori Desa Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK.

Desa Teluk Panji III, Kecamatan Kampung Rakyat, mewakili kategori Desa Pelaksana Terbaik Aku Hatinya PKK.

Adapun Kecamatan Torgamba mengikuti kategori Desa Pelaksana Terbaik IVA Test.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) PKK memaparkan program unggulan, inovasi, dan berbagai capaian yang telah dilaksanakan di wilayah mereka.

Program yang dipresentasikan mencakup penguatan pola asuh anak dan remaja, peningkatan ekonomi keluarga, tertib administrasi organisasi, pemanfaatan pekarangan rumah untuk kebutuhan pangan keluarga, hingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan melalui pemeriksaan IVA Test.

Tim Monitoring PKK Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi atas dedikasi para kader PKK yang dinilai terus aktif menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurut tim penilai, gerakan PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, produktif, dan sejahtera.

Selama proses monitoring, tim juga melakukan peninjauan langsung terhadap administrasi organisasi, pelaksanaan program kerja, serta berbagai inovasi yang telah diterapkan oleh kader PKK di lapangan.

Kegiatan berlangsung dengan penuh antusiasme dan partisipasi aktif dari para kader yang menunjukkan hasil kerja mereka dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.

Melalui kegiatan monitoring ini, diharapkan pelaksanaan program PKK di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung pembangunan berbasis keluarga.

PKK juga diharapkan terus menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemajuan desa melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah Tahun Ajaran 2026/2027 jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Penandatanganan komitmen tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Rabu, 10 Juni 2026.

Baca Juga:

• Bupati Taufik Lepas 60 Kafilah Asahan ke MTQ Sumut ke-40, Optimistis Raih Prestasi Terbaik

Komitmen bersama tersebut menjadi bentuk dukungan seluruh unsur pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan proses penerimaan murid baru yang bersih, transparan, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang layak.

"Ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menjamin hak setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas," kata Fadly.

Menurut dia, penandatanganan komitmen bersama menjadi langkah konkret dalam memastikan pelaksanaan SPMB berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan tanpa diskriminasi.

Ia menegaskan bahwa SPMB tidak hanya dipandang sebagai mekanisme administratif dalam penerimaan siswa baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pendidikan yang jujur dan adil bagi generasi penerus bangsa.

"SPMB bukan sekadar proses teknis penerimaan murid baru, tetapi juga komitmen moral untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak dalam memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi," ujarnya.

Fadly menambahkan, proses penerimaan peserta didik baru merupakan pintu awal bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Karena itu, seluruh tahapan pelaksanaannya harus dijaga agar berlangsung bersih, profesional, dan terpercaya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan SPMB membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Tanjungbalai.

"Seluruh elemen harus bekerja sama agar akses pendidikan semakin merata dan kualitas sumber daya manusia di Kota Tanjungbalai terus meningkat," katanya.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap sinergi yang terbangun melalui komitmen bersama tersebut dapat memperkuat pengawasan dan pengawalan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

Dengan demikian, proses penerimaan murid baru diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menjunjung prinsip keadilan bagi seluruh calon peserta didik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Kota Tanjungbalai.*

(ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin secara resmi melepas Kafilah Kabupaten Asahan untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40.

Acara pelepasan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat, 12 Juni 2026.

Baca Juga:

• Bupati Taufik Dukung Penuh Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Asahan: Data Akurat Kunci Pembangunan

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, Basuki, dalam laporannya menyampaikan bahwa Kafilah Kabupaten Asahan yang akan berlaga pada MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Utara berjumlah 60 orang.

Jumlah tersebut terdiri dari 48 peserta, delapan pelatih, dan empat official. Selain itu, kafilah juga akan didampingi dua tenaga kesehatan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

"Pembukaan MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni 2026," kata Basuki.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin berharap para peserta mampu memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Asahan di tingkat provinsi.

Ia meminta seluruh anggota kafilah menjaga kesehatan, mematuhi aturan yang berlaku, serta mengikuti seluruh arahan panitia agar dapat tampil maksimal selama perlombaan berlangsung.

"Kesehatan harus dijaga dengan baik agar seluruh peserta dapat mengikuti setiap cabang perlombaan dalam kondisi prima," ujar Taufik.

Bupati juga berpesan kepada para pelatih dan official untuk menjalankan tugas secara profesional serta memberikan pendampingan yang maksimal kepada para peserta.

Menurutnya, keberhasilan sebuah kafilah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan peserta, tetapi juga hasil pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh pelatih dan official.

Selain itu, Taufik mengingatkan para peserta agar menjalankan amanah sebagai wakil Kabupaten Asahan dengan penuh tanggung jawab, semangat, dan niat ibadah.

Ia mendorong para peserta untuk menanamkan rasa percaya diri, memiliki mental juara, serta terus meningkatkan ilmu dan wawasan yang diperoleh selama proses pembinaan maupun saat mengikuti perlombaan.

"Kepercayaan yang diberikan kepada kalian adalah sebuah amanah. Jalankan dengan sungguh-sungguh dan berikan yang terbaik untuk Kabupaten Asahan," katanya.

Bupati berharap Kabupaten Asahan dapat kembali mencatatkan prestasi pada ajang MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara dan terus berkembang menjadi daerah yang dikenal memiliki kualitas qari dan qariah yang unggul.

"Mudah-mudahan Kabupaten Asahan dapat menjadi salah satu kiblat MTQ, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional," ujar Taufik.

MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 menjadi ajang penting bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam seni baca Al-Qur'an sekaligus memperkuat syiar Islam melalui kompetisi yang edukatif dan religius.*

(ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan digelar Badan Pusat Statistik (BPS).

Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi BPS Kabupaten Asahan di ruang kerjanya, Jumat, 12 Juni 2026.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk Dukung Pembangunan Daerah

Dalam audiensi tersebut, Kepala BPS Kabupaten Asahan Rahmat Gustiar menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026 akan dimulai pada 15 Juni 2026.

Kegiatan itu bertujuan memperbarui data ekonomi nasional yang nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan serta mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan ekonomi/" target="_blank">Ekonomi Nasional (DTSEN).

Rahmat menjelaskan, sensus akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendataan badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa (BUMDes), hingga pendataan langsung kepada masyarakat melalui metode door to door.

Selain itu, BPS juga mengharapkan dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui pelaksanaan Apel Pencanangan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026 sebagai simbol komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi peran BPS dalam menyediakan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Taufik, data yang dihasilkan BPS memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Data statistik yang disajikan BPS diperoleh melalui metodologi yang terukur sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah," ujarnya.

Taufik mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan saat ini terus mendorong implementasi program Satu Data dengan memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah tersebut dilakukan agar setiap kebijakan dan program pembangunan didasarkan pada data yang valid, akurat, dan terintegrasi.

Ia menambahkan, sebelum menjalankan program pembangunan maupun kebijakan peningkatan ekonomi daerah, pemerintah selalu melakukan survei dan kajian terlebih dahulu guna memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terkait pelaksanaan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026, Taufik menyatakan dukungannya terhadap pencanangan yang akan dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut.

Ia berharap seluruh rangkaian pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Kabupaten Asahan ke depan.

"Kami berharap kegiatan ini berjalan sukses dan menjadi motivasi bagi seluruh petugas sensus dalam mengumpulkan data yang akurat demi mendukung pembangunan Kabupaten Asahan yang lebih baik di masa mendatang," kata Taufik.

Melalui pelaksanaan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi masyarakat sehingga kebijakan pembangunan yang diambil semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan warga.*

(ad)

SIMALUNGUN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis, 11 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala daerah se-Sumatera Utara, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Dorong Budaya Hidup Sehat, Pemko Medan Gelar Senam PKJR di Taman Gajah Mada

Menurut Bobby, data yang dihasilkan melalui sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kegiatan Pekan Inovasi dan Investasi ini berbarengan dengan pencanangan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026. Hasil sensus nantinya akan memberikan data yang mutakhir dan terbarukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi," kata Bobby.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus agar menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026.

Ia menjelaskan bahwa pendataan akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Petugas sensus akan mendatangi langsung rumah tangga dan pelaku usaha untuk melakukan pendataan ekonomi.

Menurut Sonny, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pelaku usaha terbesar di Indonesia sehingga partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan sensus.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip TIR, yaitu Tolong terima petugas, Isi data dengan benar, dan yakinlah bahwa kerahasiaan data dijamin sepenuhnya," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pendataan nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih efektif.

Usai menghadiri kegiatan tersebut, Wakil Bupati Asahan Rianto menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026.

Menurut Rianto, data yang akurat sangat dibutuhkan untuk memetakan kondisi perekonomian daerah sehingga program pembangunan dapat dirancang sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kami mendukung penuh pelaksanaan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Rianto juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Asahan untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar saat proses pendataan berlangsung.

Melalui pelaksanaan Sensus ekonomi/" target="_blank">Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Data tersebut akan menjadi landasan penting dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.*

(ad)

MEDAN – Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap dua terdakwa kasus dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken, yakni Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro.

Keputusan tersebut disambut positif oleh tim penasihat hukum yang tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan.

Baca Juga:

• Dorong Budaya Hidup Sehat, Pemko Medan Gelar Senam PKJR di Taman Gajah Mada

"Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hakim telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan mereka," kata anggota tim kuasa hukum, Hermansyah Hutagalung, usai persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurut Hermansyah, selama proses persidangan muncul sejumlah fakta yang dinilai perlu menjadi perhatian, termasuk terkait administrasi penahanan yang dipersoalkan oleh pihak pembela.

Ia berharap penangguhan penahanan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk kembali bersama keluarga sembari tetap mengikuti seluruh tahapan persidangan hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

"Kami berharap mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing, namun tetap memenuhi kewajiban untuk hadir dalam setiap proses persidangan karena perkara ini belum selesai," ujarnya.

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Efrata Happy Tarigan bersama hakim anggota Khamozaro Waruwu dan Sarma Siregar.

Dalam sidang tersebut, tim penasihat hukum menghadirkan anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, sebagai ahli yang memberikan pandangan terkait penerapan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, penasihat hukum juga menghadirkan anggota DPRD Pakpak Bharat, S. Cibro, sebagai saksi fakta yang memberikan keterangan mengenai kondisi keluarga terdakwa Ranning Alamer Mulsim Cibro.

Di hadapan majelis hakim, Hinca menyampaikan pandangannya bahwa perkara tersebut perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Ia menilai pasal yang dikenakan kepada kedua terdakwa tidak tepat diterapkan dalam konteks perkara yang sedang disidangkan.

"Saya mendengar langsung keterangan mengenai kondisi ayah terdakwa yang sedang menjalani perawatan serius. Hal-hal seperti ini juga perlu menjadi perhatian dalam penegakan hukum," kata Hinca.

Ia juga menyoroti persoalan distribusi BBM bersubsidi yang menurutnya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dan sistem distribusi yang berlaku.

Baca Juga:

• PDAM Mulai Normal, Medan Polonia Masih Standby Antisipasi Gangguan Air Bersih

Menurut Hinca, penegakan hukum perlu melihat persoalan secara menyeluruh, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di sejumlah daerah mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.

Sementara itu, terdakwa Ranning Alamer Mulsim Cibro mengaku bersyukur atas keputusan majelis hakim yang mengabulkan penangguhan penahanan tersebut.

Ia menyampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum serta pihak-pihak yang memberikan dukungan selama proses persidangan berlangsung.

"Kami berterima kasih kepada tim penasihat hukum dan semua pihak yang telah membantu kami dalam proses hukum ini," ujarnya.

Setelah memperoleh penangguhan penahanan, Ranning mengaku ingin segera pulang untuk mendampingi dan merawat ayahnya yang sedang sakit.

"Saya ingin pulang untuk merawat bapak saya," katanya.

Dalam perkara ini, Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro didakwa terkait dugaan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken.

Keduanya terancam pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Proses persidangan terhadap kedua terdakwa masih terus berlanjut hingga majelis hakim menjatuhkan putusan akhir atas perkara tersebut.*

(ad)

Baca Juga:

• Kelas Digital di SMPN 1 Medan Mulai Tunjukkan Hasil, Siswa Lebih Fokus dan Semangat Belajar

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan menggelar kegiatan Senam Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (PKJR) di Taman Gajah Mada, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Medan Baru, Jumat, 12 Juni 2026.

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat.

Baca Juga:

• PDAM Mulai Normal, Medan Polonia Masih Standby Antisipasi Gangguan Air Bersih

Suasana berlangsung meriah. Peserta tampak mengikuti setiap gerakan senam dengan penuh semangat, sekaligus memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana rekreasi dan mempererat silaturahmi antarwarga.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, T. Chairuniza, mengatakan kegiatan PKJR merupakan hasil kolaborasi antara Dispora Kota Medan dengan tiga kecamatan yang terlibat.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga rutin.

"Kegiatan senam PKJR ini merupakan kerja sama Dispora Kota Medan dengan Kecamatan Medan Baru, Medan Petisah, dan Medan Sunggal. Ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat melalui kegiatan olahraga bersama," kata Chairuniza di sela kegiatan.

Menurut dia, pelaksanaan senam massal tersebut sejalan dengan arahan dan program prioritas Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang menekankan pentingnya program pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kami menjalankan atensi dari Bapak Wali Kota Medan Rico Waas agar setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Harapannya, kegiatan serupa dapat berkembang dan menjangkau kecamatan lainnya di Kota Medan," ujarnya.

Selain senam bersama, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah melalui sesi lucky draw yang menambah semarak acara.

Warga yang beruntung tampak antusias saat nama mereka diumumkan sebagai pemenang.

Chairuniza menilai kegiatan tersebut bukan hanya bertujuan meningkatkan kebugaran masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah, pihak kecamatan, dan warga.

Ia mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur, baik secara mandiri maupun melalui kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.

"Kami mengajak seluruh warga Kota Medan untuk semakin peduli terhadap kesehatan fisik melalui olahraga yang rutin dan berkelanjutan," katanya.

Ke depan, Dispora Kota Medan berencana menjadikan kegiatan senam PKJR sebagai agenda rutin yang digelar secara bergilir di berbagai kecamatan.

"Jika anggaran dan persiapan memungkinkan, kegiatan ini akan kami laksanakan secara rutin setiap bulan dengan lokasi yang bergantian di kecamatan-kecamatan lain," ujar Chairuniza.

Melalui program tersebut, Pemko Medan berharap budaya hidup sehat semakin tumbuh di tengah masyarakat sekaligus memperkuat interaksi sosial antarwarga melalui kegiatan olahraga bersama.*

(ad)

Pergantian tahun Hijriah tidak hanya dimaknai sebagai perubahan kalender Islam, tetapi juga sebagai pengingat bagi setiap muslim untuk menilai kembali hubungan dengan Allah SWT serta kontribusi dalam kehidupan sosial dan keluarga.

Baca Juga:

• Hari Jumat Penuh Keutamaan, Ini Doa dan Amalan yang Dianjurkan dalam Islam

Ia menyebut akhir tahun Hijriah merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian spiritual, termasuk sejauh mana kualitas ibadah dan keimanan yang telah dijalankan.

"Penghujung tahun Hijriah merupakan kesempatan terbaik untuk merenungkan prestasi spiritual yang telah dicapai," ujar Tgk Saifuddin.

Menurutnya, evaluasi diri penting agar umat Islam dapat terus memperbaiki kualitas ibadah dan menjadi hamba yang lebih taat serta bermanfaat bagi sesama.

Ia juga menyoroti tantangan era modern, terutama perkembangan teknologi informasi yang membawa dampak positif sekaligus negatif terhadap kehidupan masyarakat, termasuk munculnya dekadensi moral dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Dalam kondisi tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga keimanan sebagai pondasi utama kehidupan seorang muslim.

"Iman merupakan pondasi utama tempat kita berpijak, sekaligus kekuatan dalam menjalani kehidupan menuju ridha Allah SWT," ujarnya.

Selain itu, umat Islam juga diajak memahami makna hijrah secara lebih luas, tidak hanya perpindahan fisik, tetapi perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, dari kemaksiatan menuju ketaatan, serta dari kelalaian menuju kesadaran spiritual.

Tgk Saifuddin menekankan bahwa setiap muslim perlu melakukan introspeksi, apakah dirinya telah benar-benar berhijrah ke arah yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga mengutip ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah sebagai golongan yang memperoleh derajat tinggi dan rahmat Allah SWT.

Menurutnya, menjaga iman bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyimpangan moral dan spiritual.*

(dh)