BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh sebagai upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23/7/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan dihadiri sejumlah unsur pimpinan daerah Aceh.

Baca Juga:

• Kejar-kejaran di Jalan Tol, Polrestabes Medan Gagalkan Pengiriman 24 Kg Sabu dari Aceh Tujuan Jakarta

Hadir dalam rapat tersebut sejumlah unsur Forkopimda Aceh, di antaranya Kasdam Iskandar Muda, perwakilan Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe Aceh, Kabinda Aceh, Ketua DPRA, Dirreskrimsus Polda Aceh, Aspidmil Kejaksaan Tinggi Aceh, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Aceh, Danlanal Sabang, Danlanud Sultan Iskandar Muda (SIM), serta Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K. mengatakan rapat Forkopimda tersebut menjadi wadah memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan sekaligus membangun komitmen bersama dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Melalui forum ini, seluruh unsur Forkopimda berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif," ujar Joko.

Menurutnya, kerja sama antarinstansi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah.

Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat ditangani secara cepat dan bersama-sama.

Joko menambahkan, sinergi yang kuat antar unsur Forkopimda juga menjadi modal penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh.

"Hubungan silaturahmi dan kerja sama yang semakin erat antar unsur Forkopimda akan menjadi modal penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh, sekaligus menjaga stabilitas daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Melalui rapat tersebut, seluruh unsur Forkopimda Aceh menegaskan komitmen untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi demi menciptakan situasi daerah yang aman, nyaman, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.* (ad)

JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM kembali memperkuat kolaborasi dengan insan media melalui ajang IN-Journal Chapter II bertema "Menulis Jejak untuk Bumi".

Program kompetisi jurnalistik ini menjadi upaya perusahaan dalam mendorong lahirnya karya-karya yang mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan, konservasi, dan keberlanjutan.

Baca Juga:

• Dugaan Pungli Program MBG Simalungun Mencuat, Ini Respons Kejatisu

Melalui program ini, INALUM ingin menjadikan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi lingkungan yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat.

Sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis berbasis sumber daya alam, INALUM menilai keberlanjutan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan konservasi di lapangan, tetapi juga melalui penyebaran informasi yang mampu membangun kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Corporate Secretary PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Mahyaruddin AR, mengatakan media memiliki peran besar dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan media yang telah berpartisipasi dalam IN-Journal Chapter II. Kualitas karya yang terus meningkat menunjukkan besarnya kepedulian jurnalis terhadap isu-isu lingkungan. Kami berharap IN-Journal dapat terus menjadi ruang kolaborasi untuk menghadirkan karya jurnalistik yang tidak hanya informatif, tetapi juga menginspirasi masyarakat agar semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan," ujar Mahyaruddin.

Antusiasme insan media dalam mengikuti IN-Journal Chapter II terlihat dari jumlah karya yang masuk.

Sebanyak 53 jurnalis dari berbagai wilayah di Sumatera Utara menghasilkan 65 karya jurnalistik dengan beragam sudut pandang mengenai konservasi lingkungan.

Karya-karya tersebut berasal dari sejumlah daerah, mulai dari Medan, Batu Bara, Kisaran, Toba, Tebing Tinggi, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Rantau Prapat, hingga Humbang Hasundutan.

Berbagai isu lingkungan diangkat dalam karya jurnalistik tersebut, seperti rehabilitasi kawasan Danau Toba, konservasi mangrove di wilayah pesisir, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga program pelestarian lingkungan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Seluruh karya dinilai oleh dewan juri secara independen berdasarkan sejumlah aspek, seperti orisinalitas tulisan, kedalaman informasi, akurasi data, kualitas penulisan, serta kesesuaian dengan tema "Menulis Jejak untuk Bumi".

Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, berikut daftar pemenang IN-Journal Chapter II:

- Juara I – Anisa Khairani Siregar (Desir.id) dengan karya "Lelaki Itu Menanam Sebelum Ada yang Peduli".
- Juara II – Deddi Gunawan Hutajulu (Dailyklik.id) dengan karya "Mangrove Adalah Kehidupan".
- Juara III – Zaim Dzaky Sanjaya (Mimbar Umum Online) dengan karya "Dari Akar Hingga Ombak, Jejak yang Menjaga Kehidupan".
- Harapan I – Putra Arissandi Sianipar (Batubarainfo.com) dengan karya "Benteng Hijau di Ujung Muara, Saat Mangrove Melindungi Kampung Nelayan dari Ancaman Abrasi".
- Harapan II – Olo Sirait (Metro-Online.co) dengan karya "PT INALUM Perkuat Program Konservasi".

INALUM menegaskan bahwa tema konservasi dalam IN-Journal Chapter II sejalan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menjadi bagian dari strategi perusahaan.

Berbagai program lingkungan terus dilakukan INALUM, mulai dari revegetasi wilayah operasi, pemantauan keanekaragaman hayati, konservasi flora dan fauna endemik, pemeliharaan daerah aliran sungai, hingga penanaman pohon di kawasan Daerah Tangkapan Air Danau Toba.

Sepanjang 2025, INALUM telah menanam lebih dari 200 ribu pohon di sejumlah wilayah sekitar Danau Toba dan Sumatera Utara.

Selain itu, perusahaan juga melakukan penanaman 15 ribu bibit mangrove bersama masyarakat di Kabupaten Batu Bara sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.

Melalui IN-Journal, INALUM berharap semakin banyak masyarakat memahami bahwa konservasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, tetapi menjadi gerakan bersama yang membutuhkan partisipasi seluruh pihak.

Keberhasilan pelaksanaan IN-Journal Chapter II menjadi pijakan bagi INALUM untuk melanjutkan program tersebut melalui IN-Journal Chapter III dengan tema yang akan mengangkat isu hilirisasi.

Program ini diharapkan terus menjadi ruang kolaborasi antara perusahaan dan media dalam menghadirkan karya jurnalistik berkualitas, sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai konservasi, keberlanjutan, dan hilirisasi sebagai bagian dari pembangunan industri nasional.* (ad)

Permintaan tersebut disampaikan setelah puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Anti Korupsi (HMAK) Sumatera Utara mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Rabu, 22 Juli 2026.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD dan Wakil Bupati Simalungun Diduga Terlibat dalam Dugaan Pemerasan Pengelola SPPG, Bona Uli Rajagukguk Buka Suara

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu Rizaldi mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dari para pendemo dan menyarankan agar dugaan tersebut disampaikan melalui jalur resmi.

"Kami sarankan masukkan laporannya ke PTSP," kata Rizaldi kepada wartawan, Kamis, 23 Juli 2026.

Rizaldi menjelaskan, Kejatisu memang telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan penyelewengan program MBG di beberapa daerah.

Namun, khusus untuk dugaan pungutan liar yang disebut terjadi di Kabupaten Simalungun, pihaknya belum menerima laporan resmi.

"Kalau untuk Simalungun, belum ada," ujar Rizaldi.

Sebelumnya, puluhan massa HMAK Sumut mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam program MBG di Kabupaten Simalungun.

Koordinator aksi Nanda Maryadi Andarfo mengatakan pihaknya meminta Kejaksaan mengusut dugaan korupsi, pemerasan, hingga penyalahgunaan kewenangan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.

"Kami meminta agar Kejaksaan mengusut dugaan korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan yang disebut berkaitan dengan pelaksanaan MBG," kata Nanda dalam pernyataannya.

Dalam aksi tersebut, massa menuding adanya dugaan pemerasan terhadap pengelola SPPG oleh sebuah yayasan bernama Yayasan Harapan Baru.

Menurut massa, dugaan pungutan tersebut mencapai sekitar Rp364 juta, ditambah dugaan biaya sewa lahan sebesar Rp15 juta per bulan.

Massa juga meminta agar aparat penegak hukum memeriksa sejumlah pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan program MBG di Simalungun.

Salah satu pihak yang disebut dalam aksi tersebut adalah Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun.

Selain itu, massa juga meminta pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Simalungun berinisial BOR yang disebut memiliki keterkaitan sebagai pemasok bahan makanan ke yayasan tersebut.

HMAK Sumut juga meminta agar seluruh SPPG yang berafiliasi dengan Yayasan Garuda Harapan Baru di Kabupaten Simalungun dilakukan pemeriksaan.

Mereka menilai pengawasan penting dilakukan agar program MBG berjalan sesuai tujuan awal dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

"Tujuannya memastikan program MBG berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan keuangan negara. Program MBG ini menyangkut gizi anak-anak. Karena itu harus transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada praktik yang mencederai tujuan baik program ini," ujar massa.

Hingga saat ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih menunggu laporan resmi terkait dugaan pungli tersebut sebelum melakukan langkah lebih lanjut.

Sementara itu, pihak-pihak yang disebut dalam tudingan massa belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.* (tm/ad)

Pelantikan Tribrata dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.

Baca Juga:

• Kepala Bappisus Ungkap Misi Prabowo Bangun Universitas Republik Indonesia

Momen pelantikan tersebut mendapat perhatian setelah kedua orang tua Tribrata, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, menyampaikan pesan dan doa melalui media sosial.

Melalui akun Instagram Story @ferdysambo_official, Ferdy Sambo menyampaikan rasa bangga atas pencapaian putranya yang memilih jalan pengabdian sebagai anggota Polri.

Dalam pesannya, Ferdy Sambo mengatakan bahwa pelantikan tersebut bukan hanya tentang kenaikan pangkat, tetapi juga menjadi awal tanggung jawab besar sebagai seorang perwira.

"Selamat atas pelantikan Mas sebagai Inspektur Dua Polisi. Hari ini bukan sekadar menerima pangkat, tetapi mengikrarkan diri untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Papa bersyukur dan sangat bangga melihat Mas melangkah meneruskan cita-cita Papa dan keluarga melalui jalan pengabdian yang mulia," ungkap Ferdy Sambo.

Ia juga memberikan pesan agar Tribrata selalu memegang prinsip kejujuran dan menjadikan integritas sebagai dasar dalam menjalankan tugas.

"Jadilah perwira yang kuat dalam prinsip, jujur dalam setiap tindakan, rendah hati dalam keberhasilan, berani menegakkan kebenaran, serta tulus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat."

"Jangan pernah menukar integritas dengan kepentingan apa pun, sebab kehormatan seorang perwira lahir dari karakter yang benar," tegasnya.

Selain memberikan pesan moral, Ferdy Sambo juga menyampaikan doa agar putranya selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

"Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah mas, memberi hikmat dalam mengambil keputusan, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan kekuatan untuk tetap setia kepada kebenaran."

Ia juga menyertakan kutipan ayat Kitab Suci:

"Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." — Kolose 3:23

Pesan tersebut ditutup dengan ucapan penuh kasih dari seorang ayah kepada putranya.

"Dengan penuh kasih, doa, dan kebanggaan, Papa Sambo," tulisnya.

Sementara itu, Putri Candrawathi juga menyampaikan ucapan selamat kepada putranya melalui akun Instagram resmi @putricandrawathi_official.

Dalam unggahannya, Putri menyebut keberhasilan Tribrata menjadi perwira Polri merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, dan ketekunan.

"Selamat dan sukses atas pelantikanmu sebagai Inspektur Dua Polisi, Tribrata Putra Sambo. Hari ini menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan ketekunan selalu menemukan jalannya menuju kehormatan," tulis Putri Candrawathi.

Ia berharap jabatan baru yang diemban putranya dapat dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai integritas.

"Semoga amanah yang kini disandang menjadi langkah awal untuk mengabdi dengan integritas, keberanian, dan hati yang tulus. Teruslah menjadi perwira yang menjunjung tinggi kehormatan, melindungi masyarakat, dan membawa kebaikan di setiap pengabdian," lanjutnya.

Putri juga menyampaikan doa agar Tribrata selalu mendapat penyertaan Tuhan dalam menjalankan tugas negara.

"Selamat bertugas, semoga Tuhan senantiasa menyertai setiap langkahmu. 'For those who hope in the Lord will renew their strength.' — Isaiah 40:31," tulisnya.

Saat ini, Putri Candrawathi diketahui masih menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang, Banten.

Dengan pelantikan tersebut, Tribrata Putra Sambo resmi memulai perjalanan sebagai perwira muda Polri.

Sebagai bagian dari generasi baru kepolisian, ia akan menghadapi tantangan besar untuk menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Pesan mengenai kejujuran dan integritas yang disampaikan kedua orang tuanya menjadi sorotan publik, terutama karena nilai tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.* (tm/ad)

MEDAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya praktik pemerasan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Himpunan Masyarakat Anti Korupsi (HMAK) Sumatera Utara mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG tersebut.

Baca Juga:

• Kejar-kejaran di Jalan Tol, Polrestabes Medan Gagalkan Pengiriman 24 Kg Sabu dari Aceh Tujuan Jakarta

Menurut massa, dugaan pemerasan tersebut mencapai nilai sekitar Rp364 juta, ditambah dugaan pungutan biaya sewa lahan sebesar Rp15 juta per bulan.

Massa juga meminta aparat penegak hukum memeriksa sejumlah pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan program MBG di wilayah tersebut.

Salah satu nama yang disorot adalah Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga yang disebut menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun.

Massa menduga terdapat hubungan antara Benny dengan pihak Yayasan Harapan Baru.

Selain itu, massa juga meminta pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Simalungun Bona Uli Rajagukguk yang diduga memiliki keterkaitan sebagai pemasok bahan makanan ke yayasan tersebut.

Menanggapi tudingan tersebut, Wakil Ketua DPRD Simalungun Bona Uli Rajagukguk membantah adanya keterlibatan dirinya maupun Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga dalam dugaan pemerasan terhadap pengelola SPPG.

Bona yang juga merupakan rekan satu partai dengan Benny Gusman Sinaga menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar.

"Tidak benar itu, Bang. Nggak benar kami melakukannya. Makanya ini sekarang saya dengan kuasa hukum menyiapkan klarifikasi tentang tudingan tersebut. Nanti kalau sudah siap, kami sampaikan ke teman-teman," kata Bona Uli.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah klarifikasi terkait tudingan yang muncul dalam aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Kamis, 23 Juli 2026.

Di tingkat nasional, pembenahan tata kelola menjadi perhatian utama Badan Gizi Nasional (BGN) setelah pergantian pimpinan.

Kepala BGN yang baru, Sudaryono, langsung memberikan perhatian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program MBG.

Pada hari pertamanya menjabat, Sudaryono meminta pegawai yang merasa tidak siap mengikuti perubahan untuk mempertimbangkan pindah atau kembali ke instansi asal.

"Kalau merasa berat, beberapa orang di posisi tertentu boleh mengajukan surat, misalnya mau kembali ke instansi lain atau mau pindah. Saya persilakan. Karena kita ingin gerak cepat, efektif, efisien," kata Sudaryono di Kantor BGN, Rabu.

Sudaryono mengatakan dirinya telah menerima berbagai masukan terkait pelaksanaan MBG, baik sejak pembahasan awal program maupun dari berbagai pihak di daerah.

Masukan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelaksanaan program.

"Semuanya sudah saya catat. Tinggal nanti kita elaborasi dengan internal dan juga menerima masukan dari eksternal," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melakukan pertemuan dengan Kepala BGN Sudaryono untuk membahas efisiensi anggaran program MBG.

Pertemuan tersebut sebelumnya direncanakan bersama Kepala BGN sebelumnya, Nanik S. Deyang. Namun, agenda tersebut ditunda setelah terjadi pergantian pimpinan di tubuh BGN.

"Belum, saya nanti ketemu ketua MBG yang baru mungkin minggu depan. Saya lihat seperti apa," ujar Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis.

Purbaya mengatakan pertemuan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat memahami rencana pembenahan dan langkah efisiensi yang akan dilakukan BGN.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa anggaran MBG akan mengalami penyesuaian seiring dengan proses perbaikan tata kelola.

Perbaikan tersebut mencakup validasi data penerima manfaat, penataan titik layanan SPPG, hingga evaluasi pemberian insentif.

"Kan otomatis, otomatis tuh nanti eh efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti lah gitu ya. Jadi kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak 268 deh, sudah jauh berkurang, tapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan ya," kata Agustina.

Dengan adanya berbagai sorotan dan evaluasi, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.* (tm/ad)

MEDAN – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 24 kilogram yang diduga akan dikirim dari Aceh menuju Jakarta.

Pengungkapan kasus tersebut terjadi pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Baca Juga:

• Ruang Gym hingga Pendopo Masuk Proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota Medan, Anggaran Capai Rp4,9 Miliar

Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap dua kilogram sabu di Kota Medan sekitar enam bulan lalu.

Berbekal informasi dari tersangka yang telah diamankan sebelumnya, petugas mendapatkan informasi mengenai adanya pengiriman narkotika lanjutan yang dilakukan melalui jalur Aceh menuju Jakarta.

"Dari penangkapan sebelumnya, tim terus melakukan pengembangan mendapat informasi adanya upaya pengiriman narkotika lanjutan. Sabu ini rencananya akan dibawa ke Jakarta dari Aceh melalui jalan tol trans Sumatera," ujar Rafli, Kamis, 23 Juli 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mendeteksi pergerakan satu unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi A 1621 WB yang dikendarai oleh pelaku.

Mobil tersebut diketahui membawa sabu yang disembunyikan dengan modus tertentu.

Saat petugas melakukan pengejaran, pelaku diduga mengetahui bahwa dirinya sedang dibuntuti polisi.

Aksi kejar-kejaran pun terjadi di ruas jalan tol wilayah Kabupaten Asahan sepanjang kurang lebih 10 hingga 12 kilometer.

Setelah menyadari adanya pengejaran, pelaku akhirnya meninggalkan kendaraan yang digunakan dan melarikan diri menuju area perkebunan sawit.

"Pelaku sempat meninggalkan mobil di jalan, dan pengejaran berlanjut hingga ke area Perkebunan sawit. Syukur Alhamdulillah, kami akhirnya berhasil menangkap pelaku," kata Rafli.

Setelah berhasil diamankan, pelaku sempat membantah membawa narkotika.

Bahkan, petugas sempat tidak menemukan barang bukti ketika melakukan pemeriksaan awal terhadap kendaraan tersebut.

Namun, berkat pemeriksaan lebih teliti, personel Satresnarkoba Polrestabes Medan menemukan puluhan bungkus sabu yang disembunyikan di bagian tersembunyi mobil.

Sebanyak 24 bungkus narkotika jenis sabu ditemukan tersimpan di balik dinding kendaraan.

"24 kilogram sabu yang dibawa pelaku dari Aceh dengan tujuan Jakarta ini, disimpan seluruhnya di dinding mobil. Ada yang di dinding bagian bagasi mobil, dinding pintu penumpang belakang, dan dinding pintu penumpang depan," ungkap AKBP Rafli.

Polisi menduga pelaku menggunakan modus menyamarkan barang haram tersebut dengan memanfaatkan bagian interior mobil agar tidak mudah ditemukan saat pemeriksaan.

Usai penangkapan, pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam peredaran sabu tersebut, termasuk pihak yang diduga menjadi pemasok maupun penerima barang haram itu.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya Polrestabes Medan dalam memutus jalur distribusi narkotika yang masuk melalui wilayah Sumatera Utara.* (tm/ad)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait kebijakan kuota internet yang hangus meski masih tersisa dan belum digunakan oleh pelanggan.

Putusan tersebut menjadi angin segar bagi pengguna layanan telekomunikasi yang selama ini mempertanyakan kebijakan masa berlaku kuota internet yang dapat hilang ketika periode layanan berakhir.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Fasilitasi 1.000 Sertifikat Halal Gratis, Dorong UMKM Naik Kelas dan Tembus Pasar Global

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

"Amar putusan. Mengadili: satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa aturan mengenai tarif dan layanan telekomunikasi belum memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak pengguna atas sisa kuota internet yang belum habis digunakan.

Menurut MK, norma dalam Pasal 28 ayat (1) sebagaimana perubahan melalui Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apabila tidak dimaknai dengan memberikan pilihan layanan yang melindungi sisa kuota pelanggan.

MK kemudian menyatakan aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

"Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan."

Adies mengatakan permohonan para pemohon memiliki dasar hukum, meski tidak seluruh permintaan dikabulkan oleh Mahkamah.

"Dalil para pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, maka permohonan para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," ucap Adies.

Sebelumnya, para pemohon melalui kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa mempersoalkan aturan yang dinilai memberikan keleluasaan kepada operator telekomunikasi menerapkan sistem kuota hangus tanpa adanya jaminan sisa kuota tetap bisa digunakan.

Mereka menilai kebijakan tersebut dapat merugikan konsumen karena kuota internet yang telah dibeli memiliki nilai ekonomi, tetapi dapat hilang hanya karena masa berlaku layanan berakhir.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar MK mewajibkan operator menerapkan skema akumulasi sisa kuota atau data rollover, sehingga kuota yang telah dibayar pengguna tidak hilang begitu saja.

Namun, MK tidak mengabulkan permintaan tersebut secara penuh.

Mahkamah memilih memberikan tafsir konstitusional dengan mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan.

Dalam perkara lain terkait aturan yang sama, sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya juga pernah mengajukan permohonan uji materi dengan nomor perkara 165/PUU-XXIV/2026.

Para pemohon menilai kuota internet yang hangus dapat merugikan hak konsumen karena memiliki nilai ekonomi dan telah dibayar oleh pengguna.

Mereka berpendapat perlindungan terhadap hak milik pribadi telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

"Sisa kuota internet yang memiliki nilai ekonomi bagi pemohon menjadi tidak dapat dimanfaatkan tanpa adanya perlindungan atau kompensasi yang adil," tulis permohonan tersebut.

Menurut para pemohon, aturan yang ada selama ini menempatkan konsumen dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan penyedia layanan telekomunikasi.

Terutama ketika kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan secara maksimal akibat batas masa aktif yang ditentukan operator.

Dengan putusan tersebut, MK menegaskan bahwa penyelenggara layanan telekomunikasi memiliki kewajiban menyediakan pilihan layanan yang memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pengguna.

Putusan ini diharapkan dapat memperkuat posisi konsumen serta mendorong terciptanya sistem layanan telekomunikasi yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat pengguna internet.* (tm/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota Medan yang berada di Jalan Sudirman.

Proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp4,9 miliar dan saat ini telah masuk dalam proses pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Fasilitasi 1.000 Sertifikat Halal Gratis, Dorong UMKM Naik Kelas dan Tembus Pasar Global

Tender tersebut dibuat pada 3 Juni 2026 oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

Dalam pengumuman LPSE disebutkan nilai pagu anggaran proyek mencapai Rp4,9 miliar, sedangkan nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) tercatat sebesar Rp4.882.490.000.

Dalam dokumen uraian singkat yang diunggah melalui LPSE Kota Medan, disebutkan bahwa pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana tersebut diperlukan karena kondisi bangunan saat ini membutuhkan perbaikan dan penanganan.

"Pembangunan sarana dan prasarana dasar ini sudah sangat diperlukan segera mengingat kebutuhan masyarakat di wilayah Kota Medan dan pembangunan infrastruktur yang mendesak dimana kondisi yang ada sekarang tidak lagi memadai dan merupakan tahapan pembangunan yang berkelanjutan, dengan yang ada sekarang perlu perbaikan dan penanganan yang baik," tulis keterangan dalam dokumen tersebut.

Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan menerapkan skala prioritas.

"Melihat keterbatasan anggaran yang ada sekarang, maka pembangunan bidang perkantoran ini digunakan prinsip skala prioritas menunggu pengembangan sesuai dengan fungsi teknis yang dikelola," demikian tertulis dalam dokumen uraian singkat.

Dalam dokumen LPSE, sejumlah bagian yang akan masuk dalam pekerjaan rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota Medan meliputi:

- Pekerjaan pendahuluan
- Pekerjaan rumah induk
- Pekerjaan rumah ajudan
- Kamar tamu
- Ruang rapat
- Ruang service
- Ruang gym
- Ruang media
- Ruang tamu dan ruang kerja
- Pendopo
- Rehabilitasi taman tengah rumah induk
- Taman insidential
- Pos jaga
- Pos jaga dan musholla
- Ruang tunggu
- Pagar depan keliling
- Garasi
- Carport
- Ruang belakang pendopo
- Ruang katering
- Instalasi air bersih
- Instalasi air limbah

Rehabilitasi tersebut menjadi bagian dari penataan dan perbaikan fasilitas rumah dinas kepala daerah agar dapat menunjang fungsi pelayanan dan kegiatan pemerintahan.

Pemkot Medan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait jadwal pelaksanaan fisik pekerjaan maupun pemenang tender.

Namun, proses pengadaan telah tercatat dalam sistem resmi LPSE Kota Medan.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program penguatan usaha.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni memfasilitasi penerbitan 1.000 sertifikat halal secara gratis bagi pelaku UMKM.

Baca Juga:

• Kader PDI Perjuangan Medan Siap Berangkat ke Jakarta, Dampingi Senior Laporkan Kondisi DPD Sumut ke Ketum Megawati

Fasilitasi tersebut dilakukan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumut bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

rogram ini akan diluncurkan dalam rangkaian kegiatan Sumut halal-fest/" target="_blank">Halal Fest yang digelar pada 11–12 Agustus 2026 bersama Bank Indonesia.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumut Yuliani Siregar mengatakan, pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal dapat segera mendaftarkan diri melalui Dinas Koperasi.

"Kita akan menggelar Sumut halal-fest/" target="_blank">Halal Fest pada 11-12 Agustus 2026, bekerja sama dengan Bank Indonesia. Di sini kita akan fasilitasi penerbitan 1.000 sertifikat halal gratis. Jadi bagi UMKM yang belum ada sertifikat halalnya bisa segera menghubungi Dinas Koperasi," ujar Yuliani Siregar saat konferensi pers yang digelar Diskominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis, 23 Juli 2026.

Kegiatan Sumut halal-fest/" target="_blank">Halal Fest akan dipusatkan di UPT Pelatihan dan Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kawasan PRSU Sumut.

Selain fasilitasi sertifikat halal, kegiatan tersebut juga akan menghadirkan berbagai program pendukung, seperti workshop 1.000 UMKM Go Halal, expo produk halal, business matching pembiayaan, serta layanan Halal Centre sebagai pusat konsultasi dan informasi bagi pelaku usaha.

Menurut Yuliani, kegiatan tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi UMKM Sumut agar menghasilkan produk yang lebih kompetitif, berkualitas, dan memiliki jaminan halal.

"Kegiatan ini kami harapkan dapat mempercepat transformasi UMKM Sumut menuju produk yang lebih kompetitif, berkualitas dan memiliki jaminan halal," kata Yuliani.

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah UMKM di Sumatera Utara telah mencapai sekitar 1,4 juta unit usaha.

Sementara rasio kewirausahaan mencapai 4,1 persen dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut Yuliani, kondisi tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat ekonomi daerah.

"Ini menjadi modal penting dalam mewujudkan Sumut yang lebih produktif, inovatif dan berdaya saing," ujarnya.

Selain sertifikasi halal, Pemprov Sumut juga menjalankan sejumlah program strategis untuk memperkuat kemampuan UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Program tersebut meliputi kurasi UMKM berpotensi ekspor, pelatihan dan pendampingan melalui program Fast Track DigiEkspor, hingga fasilitasi pengelolaan dan optimalisasi akun pada marketplace internasional.

Yuliani mengatakan, tahun ini Pemprov Sumut membuka akses pasar global bagi 100 UMKM melalui platform Alibaba.com.

"Untuk tahun ini kita membuka akses pasar internasional bagi 100 UMKM Sumut dengan menggunakan platform Alibaba.com sebagai marketplace global yang diharapkan mampu membuka akses pasar internasional," katanya.

Saat ini, proses tersebut masih dalam tahap kurasi peserta.

Penjaringan dilakukan melalui rekomendasi pemangku kepentingan, dinas koperasi kabupaten/kota, serta pendaftaran mandiri dari pelaku UMKM.

Pemprov Sumut juga menyiapkan program Fast Track Youngpreneur (FYP) Level Up yang bertujuan mencetak dan memperkuat wirausaha muda dengan orientasi pasar ekspor.

Program tersebut nantinya terintegrasi dengan kegiatan inkubasi bisnis serta program strategis daerah Sumut Digital Market.

"FYP Level Up akan terintegrasi dengan kegiatan inkubasi bisnis serta program strategis daerah Sumut Digital Market. Target peserta sebanyak 80 UMKM dan saat ini masih dalam tahap kurasi peserta," jelas Yuliani.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap semakin banyak generasi muda yang mampu mengembangkan bisnis berbasis inovasi dan teknologi.

Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UKM Sumut juga tengah melakukan transformasi UPT PLUT menjadi Mal Layanan UMKM yang terintegrasi.

Fasilitas tersebut nantinya akan menjadi pusat layanan bagi pelaku usaha, mulai dari pengurusan perizinan, legalitas usaha, sertifikasi produk, akses pembiayaan, hingga pendampingan pengembangan bisnis.

Selain menjadi pusat konsultasi usaha, Mal Layanan UMKM juga dirancang sebagai ruang promosi produk unggulan daerah.

Yuliani berharap keberadaan fasilitas tersebut dapat menjadi pusat pemasaran produk UMKM Sumut yang mampu mengangkat produk lokal ke tingkat lebih luas.

"Untuk progres transformasi PLUT ini sudah renovasi tampak depan gedung, penyusunan regulasi operasional, penyusunan desain tata letak dan konsep layanan mal. Harapan kita PLUT bisa menjadi pusat pemasaran produk UMKM Sumut seperti di Bali ada Krisna, di Aceh ada Pusaka. Nah, di Sumut ini kita mau buat seperti itu," kata Yuliani.

Dengan berbagai program tersebut, Pemprov Sumut menargetkan UMKM lokal tidak hanya kuat di pasar domestik, tetapi juga mampu menjadi pemain dalam perdagangan internasional.* (ad)

Para kader tersebut mengaku siap ikut mendampingi para senior ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan dan marwah partai.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Produk UMKM Medan Masuk Lebih Banyak ke Gerai Indomaret, Targetkan 20 Persen Rak Ritel Modern

Mereka menyatakan siap memberangkatkan puluhan perwakilan kader dengan menggunakan bus atau armada lainnya apabila rencana pertemuan dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut dilaksanakan.

Menurut para kader, langkah tersebut merupakan bentuk keterpanggilan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjaga nilai-nilai perjuangan partai.

"Kita siap mendukung senioren untuk menjaga marwah partai yang rusak oleh cara-cara kepemimpinan yang tidak sesuai dengan garis ketua umum. Ini terjadi karena elit DPD yang duduk sekarang tidak memahami idiologis dan sejarah pahit perjalanan PDI Perjuangan," tegas Tongam Manullang.

Tongam mengatakan sebagian kader merasa kecewa terhadap pola kepemimpinan di tingkat DPD maupun DPC yang dinilai kurang terbuka dan belum sepenuhnya melibatkan kader di tingkat bawah.

Ia menyebut terdapat anggapan bahwa sejumlah pimpinan di tingkat daerah bukan berasal dari aspirasi kader akar rumput, melainkan karena faktor kedekatan tertentu.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian kader mempertanyakan arah pengelolaan organisasi partai di Sumatera Utara.

Tongam juga mengatakan banyak kader menginginkan adanya kepemimpinan yang lebih terbuka, demokratis, serta mampu merangkul seluruh elemen partai.

"Kalau difasilitasi keberangkatan ke jakarta dengan bus atau armada apa pun akan banyak kader yang siap ikut menemui Ibu Ketum Megawati," tegas Tongam.

Mantan Sekretaris PAC PDI Perjuangan Medan Amplas Emil Pane juga menyatakan dukungannya terhadap langkah para senior yang ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Menurut Emil, rencana tersebut mendapat perhatian dari banyak kader di tingkat bawah.

"Terus terang saja ketika ada senioren yang mau menemui Ketua Umum Ibu Mega ke Jakarta, semangat kader militan di Medan ini bangkit. Semua bertanya kapan berangkat dan menyatakan kesiapannya untuk ikut," ungkap Emil Pane.

Hal senada disampaikan mantan Ketua PAC Medan Johor Gumana Lubis dan mantan Ketua PAC Medan Denai Suardian.

Keduanya menyatakan mendukung upaya penyampaian aspirasi kepada pimpinan pusat demi perbaikan organisasi partai di Sumatera Utara.

"Kader di bawah sangat berharap para senior mewujudkan kunjungan ke Ibu Ketua Umum. Kita berharap jangan sebatas wacana tetapi harus dilaksanakan meski ada resiko di belakangnya. Tetapi jika niat kita tulus untuk kebesaran partai yang kita cintai, kenapa harus takut?" kata Gumana Lubis.

Sebelumnya, senior PDI Perjuangan Sumatera Utara Budiman Nadapdap dan Taufan Agung Ginting menyatakan rencana untuk menemui DPP PDI Perjuangan.

Pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan dinamika internal di tubuh DPD PDI Perjuangan Sumut kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Para senior mengaku memiliki sejumlah catatan terkait kepemimpinan di tingkat DPD Sumut, terutama mengenai transparansi, pola komunikasi internal, serta semangat kebersamaan dalam menjalankan roda organisasi.

Mereka berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi partai agar nilai gotong royong, keterbukaan, dan semangat perjuangan tetap menjadi fondasi utama PDI Perjuangan.* (ad)

JAKARTA – Persetujuan Rapat Paripurna DPR RI terhadap proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk sisa masa jabatan 2026–2031 dinilai bukan hanya sekadar mengisi kekosongan kursi jabatan.

Pengamat Politik Samuel F. Silaen menilai proses PAW tersebut menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki tugas mengawasi kualitas pelayanan publik.

Baca Juga:

• Peringati HUT ke-53 KNPI, Pemkab Batu Bara Siapkan Perda Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda

Penggantian dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilakukan Komisi II DPR RI.

Menurut Samuel, proses pergantian tersebut harus dilihat lebih jauh dari sekadar prosedur administratif.

Menurutnya, persoalan integritas dalam lembaga pengawas pelayanan publik memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat.

"Kita jangan melihat PAW ini hanya sebagai pengisian kursi yang kosong. Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki mandat mengawasi kualitas pelayanan publik. Ketika terjadi persoalan integritas di dalamnya, yang dipertaruhkan bukan hanya individu, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut," ujar Samuel F. Silaen kepada awak media di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

Samuel mengatakan PAW Ombudsman harus menjadi langkah untuk memperkuat kembali marwah lembaga tersebut sebagai institusi independen yang bertugas mengawasi potensi maladministrasi dalam pelayanan publik.

"Karena itu, PAW harus menjadi momentum pemulihan integritas kelembagaan, bukan sekadar pergantian personal," katanya.

Samuel mengingatkan agar proses PAW Ombudsman tidak selalu dikaitkan dengan berbagai spekulasi politik.

Menurutnya, setiap pergantian pejabat publik harus dilihat berdasarkan mekanisme hukum dan tata kelola kelembagaan yang berlaku.

Ia menilai kedewasaan demokrasi dapat terlihat ketika sebuah institusi mampu menyelesaikan persoalan melalui prosedur yang telah diatur.

"Tidak semua pergantian pejabat harus dibaca sebagai pertarungan kepentingan politik. Ada prosedur hukum yang memang harus dihormati. Kedewasaan demokrasi justru terlihat ketika sebuah institusi mampu menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang telah diatur," jelasnya.

Samuel juga menilai penggunaan daftar hasil seleksi sebelumnya sebagai dasar pengisian jabatan dapat menjadi langkah untuk menjaga kesinambungan kelembagaan sekaligus mengurangi potensi kepentingan politik jangka pendek.

Samuel menegaskan persoalan yang terjadi pada anggota Ombudsman sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh lembaga negara, terutama lembaga yang memiliki fungsi pengawasan.

Menurutnya, Ombudsman harus memiliki standar integritas yang lebih tinggi karena lembaga tersebut bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

"Pengawas pelayanan publik tidak boleh kehilangan legitimasi moral. Kalau lembaga pengawas kehilangan kepercayaan rakyat, maka fungsi kontrol terhadap penyelenggara negara juga akan melemah," tegasnya.

Ia menilai kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Ombudsman dalam menjalankan tugasnya.

Tanpa legitimasi moral, fungsi pengawasan terhadap pelayanan pemerintah akan sulit berjalan secara efektif.

Samuel juga mengingatkan DPR RI, khususnya Komisi II, agar tidak berhenti melakukan pengawasan setelah proses PAW selesai.

Menurutnya, pengawasan DPR diperlukan untuk memastikan Ombudsman tetap bekerja secara profesional, independen, dan sesuai dengan mandat yang diberikan undang-undang.

"Pengawasan DPR bukan berarti mencampuri independensi Ombudsman. Sebaliknya, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan lembaga independen tetap bekerja sesuai koridor hukum dan menjalankan tugas pengawasan pelayanan publik secara profesional," ujarnya.

Samuel menilai tantangan terbesar anggota Ombudsman yang baru bukan hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga membangun kembali keyakinan masyarakat bahwa lembaga tersebut benar-benar hadir untuk melindungi kepentingan publik.

Menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis dalam menilai pejabat publik.

Tidak hanya melihat proses pengangkatan, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak dan integritas pribadi.

"Publik sekarang tidak hanya menilai seseorang dari proses pengangkatannya, tetapi juga dari integritas pribadi dan komitmennya terhadap pelayanan publik," katanya.

Ia berharap anggota Ombudsman yang baru mampu menunjukkan sikap profesional, transparan, dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan masyarakat.

Samuel menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa PAW Ombudsman harus menjadi momentum memperkuat budaya integritas di lingkungan lembaga negara.

Menurutnya, apabila proses pergantian dilakukan secara transparan dan menghasilkan figur yang memiliki integritas tinggi, maka hal tersebut dapat menjadi contoh bahwa demokrasi memiliki mekanisme koreksi ketika terjadi persoalan dalam institusi negara.

Namun, jika pergantian hanya sebatas mengganti nama tanpa memperbaiki budaya kelembagaan, maka persoalan serupa berpotensi kembali terjadi.

"Negara membutuhkan lembaga pengawas yang bukan hanya kuat secara aturan, tetapi juga kokoh secara moral. Karena pada akhirnya, kepercayaan rakyat adalah fondasi utama keberlangsungan demokrasi," pungkas Samuel F. Silaen.* (ad)

JAKARTA – Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama dalam industri halal global.

Dengan jumlah penduduk muslim yang besar dan pasar domestik yang luas, Indonesia memiliki modal kuat untuk mengembangkan ekonomi halal.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Produk UMKM Medan Masuk Lebih Banyak ke Gerai Indomaret, Targetkan 20 Persen Rak Ritel Modern

Penguatan ekosistem, tata kelola, pembiayaan, hingga inovasi menjadi tantangan yang masih harus diselesaikan.

Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam diskusi publik bertajuk "Masa Depan Ekonomi Halal RI" yang digelar Universitas Paramadina bersama Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF di Kampus Paramadina Cipayung, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.

Forum yang menghadirkan akademisi, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan tersebut menyoroti pentingnya transformasi industri halal Indonesia agar tidak hanya menjadi pasar besar, tetapi juga mampu menjadi pusat produksi, inovasi, dan investasi halal dunia.

Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025/2026, nilai industri halal global mencapai USD2,6 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,56 triliun pada 2029.

Meski memiliki potensi besar, posisi Indonesia justru mengalami penurunan dalam indeks ekonomi halal global.

Indonesia berada di peringkat keempat setelah sebelumnya menempati posisi ketiga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pasar domestik belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan daya saing, penguatan industri, serta pembangunan ekosistem halal yang terintegrasi.

Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, pendidikan tinggi, riset, dan inovasi memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang mampu mengembangkan industri halal.

Ia menjelaskan Universitas Paramadina terus berkontribusi melalui pengembangan Program Magister dan Program Doktor Manajemen Keuangan Syariah sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor ekonomi syariah nasional.

Didik juga menyinggung kontribusi Arsjad Rasjid melalui wakaf Kampus Paramadina Cikarang beserta tiga gedungnya sebagai bentuk nyata penerapan nilai ekonomi syariah.

Wakil Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Dr. Handi Risza, menyebut Indonesia membutuhkan perubahan mendasar untuk memperkuat ekonomi halal nasional.

Menurutnya, terdapat tiga pilar utama yang harus diperkuat, yakni:

- Capital atau modal dan pembiayaan;
- Governance atau tata kelola;
- Inclusivity atau inklusi ekonomi.

Handi mengatakan pangsa industri keuangan syariah nasional yang masih berada di kisaran 7 persen menunjukkan peluang pengembangan yang masih sangat besar.

Ia menilai keberhasilan sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia dalam membangun industri halal tidak terlepas dari kemampuan mereka menciptakan ekosistem halal yang terintegrasi.

Selain itu, Handi menekankan pentingnya optimalisasi instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) sebagai penggerak sektor riil yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+ Asia Pacific Chapter), M. Arsjad Rasjid P.M., menilai Indonesia harus segera bertransformasi dari negara konsumen menjadi produsen utama produk halal dunia.

Menurut Arsjad, Indonesia memiliki semua modal yang dibutuhkan, mulai dari sumber daya manusia, jumlah penduduk muslim, hingga pasar yang besar.

"Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai konsumen. Kita memiliki sumber daya, populasi, dan pasar yang besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun ekosistem yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal global," tegas Arsjad.

Ia menyebut Indonesia telah memiliki sejumlah capaian positif dalam industri halal, seperti:

- Peringkat pertama dunia untuk sektor modest fashion;
- Peringkat ketiga sektor media dan rekreasi;
- Peringkat keempat sektor farmasi dan kosmetik halal.

Namun, capaian tersebut dinilai masih membutuhkan dukungan infrastruktur, koordinasi kelembagaan, dan tata kelola yang lebih kuat.

Sebagai langkah strategis ke depan, Arsjad Rasjid mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal sebagai pusat investasi dan produksi industri halal nasional.

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi blockchain untuk menghadirkan paspor halal digital.

Teknologi tersebut dinilai dapat memperkuat transparansi rantai pasok produk halal mulai dari proses produksi hingga distribusi.

Selain itu, Arsjad mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam menjalin 92 Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan 24 negara yang membuka peluang lebih besar bagi ekspor produk halal Indonesia.

"Ekonomi halal bukan hanya milik umat Islam. Ini adalah ekosistem ekonomi yang terbuka bagi semua pihak. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bergotong royong membangun industri halal Indonesia," ujarnya.

Ketua CSED INDEF, Prof. Nur Hidayah, menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah mengubah posisi sebagai negara dengan konsumsi produk halal tinggi menjadi negara produsen yang memiliki daya saing global.

Menurutnya, perubahan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah, dan dunia usaha.

Ia menambahkan, inovasi teknologi, penguatan riset, serta pembiayaan berbasis ZISWAF harus menjadi fondasi penting dalam membangun industri halal nasional.

Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa masa depan ekonomi halal Indonesia tidak hanya bergantung pada jumlah penduduk muslim yang besar, tetapi juga kemampuan membangun ekosistem yang kuat melalui penguatan Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI).

Dengan kebijakan yang konsisten, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat ekonomi halal dunia.* (ad)

BATU BARA – Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperkuat komitmen dalam membangun generasi muda melalui penyusunan regulasi daerah tentang pembinaan dan pemberdayaan pemuda.

Langkah tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir ke-53 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang jatuh pada 23 Juli 2026.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Panen Raya Program Lumbung Pangan BAZNAS, Perkuat Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Penyusunan regulasi tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam pengembangan potensi pemuda, baik di bidang kepemimpinan, kreativitas, kewirausahaan, maupun pembangunan sosial kemasyarakatan.

Saat ini, proses penyusunan Perda tersebut telah memasuki tahap persiapan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Setelah tahap persiapan selesai, Ranperda tersebut akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara untuk memasuki proses pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara menilai pemuda memiliki peran strategis sebagai kekuatan pembangunan daerah dan bangsa.

Karena itu, diperlukan regulasi yang mampu menjadi landasan dalam memberikan ruang, kesempatan, serta dukungan bagi pemuda untuk berkembang.

Penyusunan Perda ini juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki daya saing, karakter kuat, serta mampu mengambil peran dalam menghadapi tantangan masa depan.

Kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia pendidikan, serta berbagai pihak terkait dalam menciptakan program pemberdayaan pemuda yang berkelanjutan.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menegaskan komitmennya untuk mendukung keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah sekaligus berkontribusi terhadap terwujudnya visi Indonesia Emas.* (ad)

BATU BARA – Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui Program Lumbung Pangan Padi.

Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan Panen Raya Program Lumbung Pangan Padi BAZNAS yang digelar di Dusun II, Desa Kuala Gunung, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Rabu, 22 Juli 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Produk UMKM Medan Masuk Lebih Banyak ke Gerai Indomaret, Targetkan 20 Persen Rak Ritel Modern

Turut hadir Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., jajaran perangkat daerah, serta pengurus BAZNAS.

Panen raya ini menjadi bukti nyata sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan BAZNAS dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif.

Melalui program tersebut, para petani mendapatkan dukungan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus memperkuat ketersediaan pangan di daerah.

Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengapresiasi kontribusi BAZNAS RI dan BAZNAS Kabupaten Batu Bara yang secara konsisten melakukan pendampingan kepada para petani melalui Program Lumbung Pangan Padi.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong produktivitas sektor pertanian serta memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Batu Bara.

Program tersebut tidak hanya berfokus pada hasil panen, tetapi juga memberikan ruang bagi petani untuk lebih mandiri melalui pengelolaan pertanian yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam pelaksanaan Program Lumbung Pangan Padi.

Ia menjelaskan, Program Lumbung Pangan merupakan salah satu program unggulan BAZNAS yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui sektor pertanian.

Saat ini program tersebut telah berkembang di 35 sentra lumbung pangan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kerja sama antara pemerintah daerah, BAZNAS, serta para petani yang menjadi pelaksana utama di lapangan.

Rangkaian kegiatan panen raya juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial.

Selain itu, kegiatan panen padi bersama menjadi simbol keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan para petani dalam mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Batu Bara.

Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap sektor pertanian dapat terus berkembang, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dan Indomaret untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal di jaringan gerai ritel modern.

Menurut Rico Waas, peningkatan porsi produk UMKM lokal di gerai Indomaret bukan hanya berkaitan dengan peluang ekonomi, tetapi juga menjadi upaya memperkenalkan identitas dan karakter Kota Medan melalui produk unggulan masyarakat.

Baca Juga:

• Rico Waas Tegaskan Komitmen Dukung Kegiatan Keagamaan, Haul Syekh Abdul Latif Deli Akan Dirangkai Zikir Akbar dan Santunan Duafa

Pertemuan itu juga sekaligus membahas undangan kehadiran Wali Kota Medan dalam kegiatan Indomaret Fun Run 2026 yang akan digelar pada 2 Agustus 2026 di Lapangan Benteng Medan.

Dalam audiensi tersebut, Rico Waas mengungkapkan saat ini produk UMKM Kota Medan yang berhasil masuk ke rak-rak Indomaret masih berada pada kisaran 10 hingga 15 persen.

Ia berharap jumlah tersebut dapat terus meningkat sehingga semakin banyak produk lokal yang dikenal masyarakat luas.

"Kalau bisa ditingkatkan menjadi sekitar 20%. UMKM itu adalah karakter dan identitas kota ini. Kami tentu bangga sekali jika produk-produk UMKM lokal Medan dipajang dan dipasarkan di gerai Indomaret," kata Rico Waas.

Rico Waas menegaskan peningkatan jumlah produk UMKM di gerai ritel harus tetap dibarengi dengan kualitas.

Menurutnya, Pemerintah Kota Medan akan terus memberikan pendampingan agar pelaku usaha mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar pasar modern.

Ia mengatakan produk UMKM yang masuk ke jaringan ritel harus melalui proses kurasi serta memiliki legalitas yang jelas.

"Artinya produk yang masuk harus lolos kurasi ketat, terjamin kualitasnya, serta mengantongi izin resmi seperti BPOM dan sertifikasi halal," ujar Rico Waas.

Menurut dia, dukungan terhadap UMKM menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi daerah.

Dengan semakin luasnya akses pemasaran, pelaku usaha lokal diharapkan mampu berkembang dan menciptakan lapangan ekonomi baru bagi masyarakat.

Selain membahas penguatan UMKM, Rico Waas juga memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Indomaret Fun Run 2026 yang mengambil rute sepanjang 4,8 kilometer.

Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan olahraga tersebut cukup tinggi.

Sebanyak 6.000 kuota peserta disebut telah habis terjual dalam waktu kurang dari satu pekan.

Melihat tingginya minat masyarakat, Rico Waas mengingatkan panitia agar tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan para peserta selama kegiatan berlangsung.

"Ambulans harus tetap siaga. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan masyarakat merasa senang mengikutinya," harap Rico Waas.

Sebagai bentuk dukungan, Rico Waas meminta Dinas Kesehatan Kota Medan menyiapkan tim medis serta ambulans yang akan ditempatkan di sepanjang jalur lari dan lokasi kegiatan.

Sementara itu, Branch Manager Indomaret Yonanta Kusuma mengatakan Indomaret Fun Run 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menghadirkan berbagai kegiatan hiburan bagi masyarakat.

Selain kegiatan lari santai, acara tersebut akan dimeriahkan dengan pembagian lucky draw serta menghadirkan stan-stan UMKM lokal.

Menurut Yonanta, kehadiran stan UMKM menjadi bagian dari upaya memberikan ruang promosi bagi produk lokal sekaligus memperkenalkan usaha masyarakat kepada peserta dan pengunjung kegiatan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha ritel modern, diharapkan produk UMKM Kota Medan semakin memiliki ruang untuk berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, menjaga persatuan, serta menumbuhkan kepedulian sosial di tengah perkembangan zaman.

Baca Juga:

• Rico Waas Tekankan Pentingnya Peran Bilal Mayyit, Dorong Pelatihan dan Regenerasi di Kota Medan

Audiensi tersebut digelar dalam rangka persiapan Haul ke-9 Syekh Abdul Latif Deli yang akan dirangkaikan dengan Zikir Akbar, Doa Bersama Keselamatan Bangsa, serta pemberian santunan kepada kaum duafa dan fakir miskin.

Turut hadir Nazir Masjid TQN Nurul Yakin Buya Rasyidin Abdul Latif, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Adlan, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Agus Maryono.

Rico Waas mengatakan, kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat harus diimbangi dengan penguatan nilai-nilai keagamaan.

Menurutnya, pembinaan spiritual menjadi fondasi penting agar masyarakat, terutama generasi muda, memiliki karakter yang kuat sekaligus tetap mencintai bangsa dan negara.

"Kemajuan zaman harus diimbangi dengan pembinaan spiritual agar masyarakat, terutama generasi muda, tetap memiliki karakter yang kuat serta rasa cinta terhadap bangsa dan negara", jelas Rico Waas.

Ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan keagamaan yang tidak hanya memperkuat syiar Islam, tetapi juga membangun rasa persaudaraan dan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

"Terima kasih atas kehadirannya. Ini menjadi penguatan bagi pemerintah. Kami akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan positif dalam keberagaman dan kehidupan keagamaan di Kota Medan," kata Rico Waas.

Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas kembali mengingatkan bahwa perkembangan teknologi tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan nilai-nilai agama.

Menurutnya, generasi muda perlu memiliki landasan spiritual yang kuat agar mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan tanpa kehilangan arah.

Ia menilai kegiatan keagamaan yang mampu merangkul masyarakat harus terus diperkuat karena memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus menanamkan rasa cinta kepada tanah air.

"Kalau seseorang mencintai agamanya, tentu ia juga akan mencintai negaranya. Agama mengajarkan kita menjaga keutuhan bangsa, negara, dan lingkungan tempat kita hidup," ujarnya.

Sementara itu, Nazir Masjid TQN Nurul Yakin, Buya Rasyidin Abdul Latif, menjelaskan bahwa pihaknya mengundang Wali Kota Medan untuk menghadiri Haul ke-9 Syekh Abdul Latif Deli, yang merupakan Wakil Talqin TQN Suryalaya Koordinator Wilayah Medan.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2026 dan akan dirangkai dengan Zikir Akbar serta Doa Bersama Keselamatan Bangsa.

Selain kegiatan keagamaan, panitia juga akan menyalurkan bantuan kepada sekitar 200 hingga 300 kaum duafa dan fakir miskin dalam bentuk beras.

"Kegiatan tersebut juga akan diisi dengan pemberian santunan kepada sekitar 200 hingga 300 kaum duafa dan fakir miskin dalam bentuk beras. Untuk itu, kami berharap melalui audiensi tersebut, pihaknya berharap memperoleh arahan dan dukungan dari Wali Kota Medan agar pelaksanaan acara berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan keselamatan bangsa," ungkapnya.

Buya Rasyidin berharap dukungan Pemerintah Kota Medan dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, sekaligus menjadi ikhtiar bersama dalam memperkuat persatuan dan mendoakan keselamatan bangsa.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa bilal mayyit memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam.

Menurutnya, profesi yang bertugas mengurus jenazah tersebut memikul tanggung jawab besar sehingga harus dibekali pemahaman syariat Islam dan tata cara pengurusan jenazah yang benar sesuai standar.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak 10 Provinsi Bersinergi, Hilirisasi dan Pariwisata Jadi Mesin Ekonomi Sumatera

Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Hasan Matsum yang merupakan Penasehat BMI Kota Medan.

Dalam pertemuan itu, Rico Waas mengatakan peran bilal mayyit sama pentingnya dengan tenaga kesehatan yang membantu proses kelahiran manusia.

Menurutnya, jika seseorang sejak lahir ditangani dokter dan bidan, maka ketika meninggal dunia, khususnya bagi umat Islam, bilal mayyit memiliki tugas mengurus jenazah hingga proses pemakaman.

"Bagi saya, keberadaan bilal mayyit sangat berharga. Jenazah dimandikan dengan benar dan didoakan banyak orang. Tidak semua orang memiliki kesempatan mendapatkan pelayanan seperti itu, sehingga peran bilal mayyit sangat berarti," kata Rico Waas.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas didampingi Kepala Dinas Sosial Khoiruddin Rangkuti, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Andi Mario, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Agus Maryono.

Rico Waas menekankan setiap bilal mayyit harus memahami tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat Islam dan standar operasional prosedur (SOP).

Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara benar, tertib, dan profesional.

"Kalau dijalankan sesuai SOP, tentu kualitasnya akan semakin profesional. Karena itu, pemahaman mengenai tata cara bilal mayyit harus terus diperkuat," ujar Rico Waas.

Ia juga menyambut baik inisiatif penyusunan buku panduan tata cara pengurusan jenazah yang dilakukan BMI Kota Medan.

Menurutnya, buku tersebut dapat menjadi pedoman bagi para bilal mayyit dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat.

Selain itu, Rico Waas menilai penguatan organisasi hingga tingkat kewilayahan perlu terus dilakukan agar setiap lingkungan memiliki sumber daya bilal mayyit yang memahami tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat.

Sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat kurang mampu, Pemerintah Kota Medan juga berencana menyediakan paket fardhu kifayah bagi warga kategori desil 1 dan desil 2.

Sementara itu, Ketua Bilal Mayyit Indonesia (BMI) Kota Medan, Amir Husin, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Medan terhadap organisasi yang dipimpinnya.

Ia menjelaskan audiensi tersebut sekaligus menjadi ajang memperkenalkan kepengurusan BMI Kota Medan yang telah dilantik pada Agustus lalu.

Amir mengatakan selama ini BMI aktif menggelar pelatihan dan pembinaan kepada generasi muda agar memahami tata cara mengurus jenazah sesuai syariat Islam.

Organisasi itu juga telah mengurus administrasi di Kesbangpol Kota Medan dan berkantor di Jalan Karya, Karang Berombak.

"Kami juga membuat program roadshow ke berbagai kecamatan. Kemarin kami melaksanakannya di Kecamatan Medan Johor dan sambutan masyarakat sangat baik. Mereka berharap kegiatan seperti ini lebih sering digelar," ujarnya.

Menurut Amir, regenerasi menjadi tantangan utama karena sebagian besar bilal mayyit saat ini berasal dari kalangan lanjut usia.

Oleh sebab itu, BMI terus mendorong pelatihan bagi pemuda, remaja, hingga guru sekolah agar semakin banyak masyarakat yang memiliki kemampuan mengurus jenazah sesuai syariat Islam.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan, BMI berharap ketersediaan bilal mayyit yang terampil dapat terus terjaga sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik di masa mendatang.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak 10 provinsi di Pulau Sumatera memperkuat sinergi dalam pengembangan hilirisasi industri dan sektor pariwisata.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing kawasan Sumatera sebagai tujuan investasi.

Baca Juga:

• Koperasi Sumut Cetak Rekor, Volume Usaha Tembus Rp7,47 Triliun hingga Juli 2026

Forum investasi regional tersebut mempertemukan pemerintah daerah, investor, dan para pemangku kepentingan guna mempromosikan berbagai proyek investasi unggulan dari 10 provinsi di Pulau Sumatera.

Dalam sambutannya, Sulaiman Harahap mengatakan Pulau Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam, letak yang strategis, serta dukungan infrastruktur yang terus berkembang.

Menurut dia, potensi tersebut menjadi modal besar untuk menjadikan Sumatera sebagai salah satu kawasan investasi unggulan di Indonesia.

"Hari ini kita tidak berbicara tentang satu provinsi, tetapi tentang satu kawasan yang bergerak bersama, tumbuh bersama, dan maju bersama," ujar Sulaiman.

Mengusung tema "Invest, Innovate, Inspire, Advancing Sumatra Through Downstream Industry and Tourism Excellence", SID 2026 mempromosikan 19 proyek investasi unggulan kepada investor dari dalam maupun luar negeri.

Untuk Sumatera Utara, pemerintah menawarkan sejumlah proyek strategis, di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kawasan Industri Medan (KIM), Airport City Kualanamu, hingga kawasan wisata Toba Caldera Resort.

Sulaiman menegaskan pemerintah daerah tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi.

Pemerintah juga ingin menghadirkan investasi yang mampu membuka lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menjaga kelestarian lingkungan.

"SID 2026 juga menjadi momentum penting menuju Visit Sumatra 2028. Kita ingin menghadirkan Sumatera sebagai satu perjalanan, satu pengalaman, dan satu identitas yang terhubung antar-destinasi seperti Danau Toba, Belitung, Batam, hingga Bukittinggi," tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Sumatera terus mempercepat pelayanan perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi para investor agar iklim investasi semakin kondusif.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak dalam penyelenggaraan SID 2026.

Menurut Ameriza, kondisi ekonomi Sumatera masih menunjukkan kinerja yang positif.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumatera tumbuh sebesar 5,13 persen dan diperkirakan tetap berada di atas 5 persen hingga akhir tahun.

"Pada triwulan I-2026, ekonomi Sumatera tumbuh sebesar 5,13% dan kami meyakini hingga akhir tahun tetap terjaga di atas 5%. Sementara tingkat inflasi diperkirakan tetap stabil dalam sasaran target 2,5±1%. Kombinasi daya tarik investasi dan stabilitas makroekonomi ini harus terus kita jaga bersama sebagai motor pertumbuhan nasional," papar Ameriza.

Ia menjelaskan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah telah melakukan proses Penjaringan Proyek Investasi (Clean and Clear) yang menyaring 84 proyek hingga menjadi proyek-proyek yang siap ditawarkan kepada investor.

Proyek-proyek tersebut juga difasilitasi melalui pertemuan bisnis secara langsung (one-on-one meeting) dengan investor potensial dari Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Jepang, hingga India.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyebut kontribusi ekonomi Pulau Sumatera terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional pada triwulan I 2026 mencapai 22,08 persen, dengan nilai PDRB sebesar Rp1.361 triliun.

Sonny menilai hilirisasi industri harus terus dipercepat agar komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah, bukan hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.

Ia juga menyoroti tingginya tingkat kewirausahaan masyarakat di berbagai provinsi di Sumatera.

"Tingkat partisipasi kewirausahaan di Sumatera, seperti di Riau, Jambi, hingga Sumut dan Sumbar, berada di atas rata-rata nasional. Potensi jiwa kewirausahaan yang tinggi ini akan sangat luar biasa jika dipertemukan dengan akses pemodalan dan investasi yang kuat," ujar Sonny.

Di akhir pemaparannya, BPS mengajak seluruh instansi pemerintah dan pelaku usaha mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Mei hingga 31 Agustus 2026.

Pendataan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran terbaru mengenai struktur ekonomi nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.* (ad)

Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara mencatat terdapat 17.994 koperasi yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, sekitar 68 persen di antaranya berstatus aktif.

Baca Juga:

• Jelang Kunjungan Surya Paloh, LKK Sumut Desak DPP NasDem Evaluasi Anggota DPRD Sumut

Selain mencatat volume usaha yang besar, koperasi di Sumut juga membukukan akumulasi Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp377,4 miliar. Sementara jumlah anggota koperasi telah mencapai 1.531.520 orang.

Menurut Yuliani, capaian tersebut menunjukkan bahwa koperasi masih menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat di Sumatera Utara.

Pada kesempatan yang sama, Yuliani juga memaparkan perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga saat ini, sebanyak 6.100 unit KDKMP telah terbentuk di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.594 gerai masih dalam tahap pembangunan, sedangkan 629 gerai telah selesai dibangun dan siap beroperasi melayani kebutuhan masyarakat.

Tak hanya pembangunan fisik, sejumlah koperasi desa juga mulai menjalankan aktivitas usaha. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Sumut, sebanyak 13 KDKMP di Kabupaten Deliserdang, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Serdangbedagai, Dairi, dan Kota Medan telah melakukan transaksi ekonomi dengan nilai mencapai Rp347.540.100.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus memperkuat tata kelola koperasi melalui berbagai program strategis. Di antaranya peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Manajemen Keuangan, pengawasan rutin, hingga pemeriksaan kelembagaan koperasi.

Selain itu, Pemprov Sumut memperkuat aspek legalitas usaha simpan pinjam koperasi. Hingga pertengahan 2026, validasi dan verifikasi izin usaha simpan pinjam telah dilakukan terhadap 13 koperasi.

Secara kumulatif, proses verifikasi telah menjangkau 42 koperasi atau sekitar 63 persen dari target yang ditetapkan. Sementara pelatihan manajemen juga telah diberikan kepada 60 koperasi sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan tata kelola kelembagaan.* (dh)

Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa dikabulkannya eksepsi hanya membatalkan surat dakwaan yang sebelumnya disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), bukan menghentikan perkara pokok.

Baca Juga:

• Terungkap di Sidang, Spesifikasi Tender Waterfront City Samosir Berubah di Tengah Proses

Menurutnya, pemeriksaan eksepsi belum menyentuh substansi perkara sehingga yang dinilai majelis hakim hanyalah aspek formil surat dakwaan. Karena itu, materi perkara masih tetap dapat diproses apabila jaksa memperbaiki dakwaan sesuai pertimbangan hakim.

Fickar mengatakan, jaksa memiliki kewenangan menyusun ulang surat dakwaan yang dinilai cacat secara hukum, kemudian kembali melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa.

Ia menjelaskan, majelis hakim menilai surat dakwaan menjadi kabur atau *obscuur libel* karena menggabungkan pasal-pasal yang berasal dari dua rezim hukum berbeda, yakni KUHP lama dan KUHP baru, meski mengatur dugaan tindak pidana dengan akibat hukum yang sama berupa pencemaran nama baik.

"Perbedaan unsur perbuatan yang diatur dalam dua undang-undang berbeda membuat rumusan dakwaan menjadi tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum," jelasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dokter Tifa. Hakim menyatakan surat dakwaan JPU tidak memenuhi syarat materiil karena disusun secara tidak cermat sehingga batal demi hukum.

Dalam amar pertimbangannya, majelis hakim menyebut penggunaan dua pasal dari rezim hukum berbeda sebagai dakwaan alternatif membuat penuntut umum seolah tidak dapat menentukan pasal yang tepat untuk mendakwa terdakwa atas perbuatan yang sama.

Atas putusan sela tersebut, pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan untuk sementara dan berkas perkara beserta barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna dilakukan perbaikan.

Sementara itu, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rivai Kusumanegara, menegaskan putusan hakim bukan berarti perkara selesai. Menurutnya, jaksa masih memiliki kesempatan memperbaiki surat dakwaan sesuai pertimbangan majelis hakim sebelum kembali melimpahkan perkara ke pengadilan.

Dengan demikian, proses hukum terhadap Dokter Tifa masih berpotensi berlanjut setelah jaksa menyempurnakan konstruksi dakwaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (k/dh)