GAYO LUES – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menemukan adanya aksi pencurian dan perusakan peralatan pemantau gempa bumi di Shelter Site BGASI, Desa Gantung Geluni, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Aksi tersebut menyebabkan fasilitas pemantauan seismik tidak dapat beroperasi secara normal.

Baca Juga:

• Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Pesisir Aceh, KKP Salurkan Bantuan untuk Nelayan dan Petambak

Kepala Stasiun Geofisika Kelas II Aceh Selatan, Sugeng Prayitno, mengatakan kejadian tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan BMKG dalam memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat.

Menurut Sugeng, gangguan operasional diketahui setelah transmisi data seismik dari Site BGASI berhenti total sejak Rabu (29/7/2026).

BMKG kemudian mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan pada Senin (3/8/2026).

"Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pintu shelter telah dirusak dan dicongkel, gembok hilang, serta sejumlah kabel instalasi dipotong secara paksa. Dari hasil identifikasi, terdapat beberapa peralatan utama yang hilang dan menyebabkan stasiun tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya," kata Sugeng.

Dari hasil pemeriksaan di lokasi, sejumlah perangkat penting yang berfungsi menerima dan mengirim data gempa ke pusat pengolahan BMKG diketahui hilang.

Peralatan yang dicuri antara lain satu unit Digitizer Quanterra (Kinemetrics) tipe Q8, satu unit Modem VSAT iDirect tipe iQ Desktop+, dua unit baterai berkapasitas 9 Ah, serta satu set kabel solar panel sepanjang 3 x 10 meter berikut seluruh kabel instalasi internal shelter.

Sugeng menjelaskan, dampak pencurian tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerugian negara, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa.

Wilayah Gayo Lues berada di jalur Sesar Sumatera Segmen Tripa, salah satu sesar aktif dengan tingkat aktivitas kegempaan tinggi.

"Wilayah Gayo Lues berada tepat pada lintasan Sesar Sumatera Segmen Tripa, yaitu salah satu sesar aktif dengan tingkat aktivitas kegempaan yang sangat tinggi. Segmen ini memiliki riwayat gempa merusak dan diperkirakan mampu memicu gempabumi maksimum hingga M7,4," tegas Sugeng.

Ia mengatakan ancaman gempa di wilayah tersebut bukan hanya berupa potensi. Sejumlah kejadian gempa sebelumnya telah menyebabkan kerusakan.

Pada 29 Mei 2017, gempa berkekuatan M4,9 merusak lebih dari 30 bangunan warga.

Kemudian pada 22 Juli 2026, gempa berkekuatan M5,6 kembali membuat masyarakat panik dan merusak sejumlah fasilitas publik, termasuk bangunan Puskesmas.

"Dalam kondisi kerawanan yang tinggi seperti ini, keberadaan stasiun pemantau gempabumi sangat krusial untuk mendeteksi aktivitas seismik secara cepat dan presisi. Lumpuhnya Site BGASI memangkas kemampuan jaringan BMKG dalam menentukan parameter gempa secara cepat. Keterlambatan informasi ini sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat," ujar Sugeng.

Atas kejadian tersebut, BMKG melalui Stasiun Geofisika Kelas II Aceh Selatan telah melaporkan kasus pencurian dan perusakan itu kepada Polres Gayo Lues.

Laporan tersebut diterima melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor LP/B/42/VIII/2026/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH tertanggal 3 Agustus 2026.

Tim Reserse Kriminal Polres Gayo Lues telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan kini melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku.

BMKG mencatat aksi pencurian terhadap fasilitas pemantau gempa bukan pertama kali terjadi.

Sejak 2015 hingga 2026, sedikitnya terdapat 15 kasus pencurian peralatan pemantauan gempa bumi di berbagai wilayah Indonesia.

Kasus serupa pernah terjadi di Garut Jawa Barat, Muara Dua Sumatera Selatan, Manna Bengkulu, Indragiri Hilir Riau, Kluet Utara Aceh Selatan, Sorong dan Sausapor Papua Barat, Jambi, Pulau Banyak Aceh Singkil, hingga beberapa kasus di Sidrap Sulawesi Selatan.

BMKG mengimbau masyarakat, pemerintah daerah, tokoh adat, serta aparat keamanan untuk bersama-sama menjaga fasilitas pemantauan bencana.

"Menjaga peralatan monitoring gempa bumi bukan hanya sekadar melindungi aset negara, melainkan menjaga keselamatan jiwa kita bersama. Setiap kerusakan atau pencurian peralatan pemantau akan mengurangi respons sistem peringatan dini dan memperlambat penyampaian informasi kebencanaan yang sangat dibutuhkan warga saat gempa terjadi," tutup Sugeng.* (ad)

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap personel kepolisian akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai Kapolresta Banda Aceh bersama Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh yang dibawa ke Jakarta oleh tim Mabes Polri.

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Diperiksa 7 Jam, Penyidik Kejagung Ajukan Lebih dari 20 Pertanyaan

Menurutnya, seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan secara objektif dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Setiap proses yang dilakukan Polri terhadap personel merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan internal. Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Jhonny Edison Isir.

Ia menjelaskan, proses yang sedang berjalan merupakan tindak lanjut atas informasi dan laporan masyarakat yang diterima Polri.

Setiap laporan, kata dia, akan ditelaah dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap kepercayaan publik.

"Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Setiap informasi yang disampaikan akan kami respons secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa Kapolresta Banda Aceh bersama Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh dibawa ke Jakarta oleh tim Mabes Polri pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Namun hingga kini, Polri belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai proses yang sedang berlangsung.

Jhonny menegaskan Polri memilih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik agar tidak mengganggu jalannya pemeriksaan maupun memunculkan kesimpangsiuran informasi.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi merupakan bentuk kepedulian agar institusi kepolisian semakin profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

Karena itu, setiap laporan akan diperlakukan secara serius dan proporsional.

Polri juga menilai hubungan antara masyarakat dan kepolisian merupakan kemitraan strategis dalam menjaga keamanan serta memperkuat akuntabilitas penegakan hukum.

"Polri akan memberikan penjelasan kepada masyarakat pada waktu yang tepat sesuai perkembangan proses yang berlangsung dan ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari Polri serta tidak berspekulasi terhadap informasi yang belum terverifikasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Polri memastikan setiap perkembangan penanganan akan disampaikan secara terbuka apabila telah memenuhi ketentuan untuk dipublikasikan. Informasi resmi nantinya akan disampaikan langsung oleh satuan yang menangani proses tersebut.

"Kami berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan yang dapat diinformasikan kepada publik secara resmi. Transparansi merupakan bagian dari upaya Polri menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," tutupnya.* (ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

KIAMAT fiskal sedang membayangi sejumlah daerah yang kini tengah menderita teakanan keuangan.

Baca Juga:

• Dituding Terima Rp1 Miliar dari Proyek Smartboard, Eks Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy Bantah

Berdasarkan data yang ada, kini sekitar 490 pemerintah daerah tengah menghadapi situasi rumit untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Persoalan ini tentu tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Ia tidak lagi sekadar menyangkut pengelolaan anggaran, melainkan menyentuh keberlangsungan pelayanan publik.

ASN, seperti kita ketahui, merupakan penggerak utama birokrasi yang menjalankan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Ini berarti, keterlambatan pembayaran gaji berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Jika menoleh menggunakan perspektif pemerintah, maka kondisi ini harus dipandang sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola fiskal daerah secara lebih sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Artinya, pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan fiskal nasional sekaligus memastikan setiap daerah tetap memiliki ruang yang memadai untuk menjalankan fungsi pelayanan publik tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah.

Membaca Tantangan

Fenomena tentang 490 pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal ini sekali lagi memperlihatkan betapa seriusnya tantangan pembangunan daerah saat ini.

Ini tidak sekadar berkaitan dengan besaran anggaran, melainkan juga menyangkut kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan kata lain, dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan belanja daerah meningkat cukup signifikan.

Di samping itu, perihal pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga harus bisa menjawab kebutuhan belanja wajib seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga belanja pegawai yang terus bertambah seiring pengangkatan ASN maupun PPPK.

Sementara itu, dari kondisi yang ada kemampuan fiskal setiap daerah sangat berbeda satu sama lain.

Sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun berbagai skema transfer daerah lainnya.

Artinya, ketergantungan tersebut menyebabkan ruang fiskal menjadi sangat terbatas ketika terjadi perlambatan penerimaan negara, penyesuaian kebijakan transfer, atau rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan yang kemudian muncul yang pada akhirnya turut memperberat kondisi fiskal adalah belum optimalnya struktur belanja daerah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa porsi belanja pegawai sejumlah daerah masih mendominasi APBD, sehingga menyisakan ruang yang relatif kecil bagi belanja pembangunan produktif.

Demikian, saat pemerintah melakukan pengangkatan PPPK dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan sektor strategis lainnya, konsekuensi fiskal berupa tambahan belanja pegawai juga meningkat secara permanen.

Situasi demikian tidak dapat dipahami sebagai kegagalan pemerintah daerah semata. Banyak daerah memiliki basis ekonomi yang relatif kecil sehingga kemampuan menghimpun PAD masih terbatas.

Sebagai contoh. bagi daerah yang aktivitas industrinya rendah atau cenderung bergantung pada sektor primer, memiliki kapasitas fiskal yang lebih lemah dibandingkan daerah dengan pusat perdagangan dan jasa yang berkembang.

Dari perspektif pemerintah, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menjaga agar tekanan fiskal tidak berkembang menjadi gangguan terhadap pelayanan publik.

Pembayaran gaji ASN dan PPPK termasuk kewajiban negara yang harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan roda pemerintahan.

Karenanya, penguatan disiplin fiskal, efisiensi belanja, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah menjadi agenda penting agar APBD mampu menjalankan fungsi pembangunan sekaligus menjamin keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Pusat

Menjawab tantangan yang terjadi, maka pemerintah pusat pada posisi ini memiliki peran strategis sebagai penentu arah kebijakan fiskal nasional sekaligus penjaga stabilitas keuangan daerah.

Jalan keluar yang diperlukan tidak sekadar bersifat jangka pendek untuk memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK tetap berjalan, tetapi juga menciptakan sistem fiskal daerah yang lebih sehat dalam jangka panjang.

Langkah pertama yang perlu diambil ialah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan fiskal setiap daerah sebelum menetapkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penambahan beban belanja pegawai.

Pengangkatan ASN maupun PPPK tidak bisa lagi dilakukan sesuka hati pemerintah daerah, melainkan perlu diselaraskan dengan kapasitas APBD sehingga kebijakan peningkatan kualitas layanan publik tetap berjalan tanpa menciptakan tekanan fiskal yang berlebihan.

Berikutnya adalah pemerintah pusat dapat memperkuat mekanisme transfer ke daerah melalui formula yang semakin memperhatikan tingkat kapasitas fiskal, kebutuhan pelayanan dasar, serta karakteristik wilayah.

Khusus bagi daerah dengan tingkat kemampuan PAD rendah perlu adanya afirmasi fiskal agar pelayanan publik tidak mengalami penurunan kualitas hanya karena keterbatasan sumber pendapatan.

Di saat bersamaan, pemerintah pusat juga perlu untuk mendorong reformasi tata kelola anggaran daerah melalui digitalisasi keuangan daerah, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengawasan belanja yang lebih efektif, serta pendampingan teknis bagi pemerintah daerah.

Langkah tersebut sangat penting dilakukan agar setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang barangkali sejauh ini belum maksimal juga harus menjadi bagian dari strategi nasional.

Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lewat penyederhanaan regulasi investasi, penguatan iklim usaha di daerah, digitalisasi sistem perpajakan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Dengan demikian, semakin kuat aktivitas ekonomi daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan belanjanya secara mandiri.

Pada akhirnya, tawaran solusi atas persoalan fiskal daerah yang terjadi hari ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus penyangga stabilitas fiskal nasional, sementara pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran daerah, memperluas basis pendapatan, dan memastikan belanja benar-benar diarahkan pada program-program yang produktif.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kejaksaan Agung, Jumat, 7 Agustus 2026.

Pemeriksaan berlangsung sekitar tujuh jam, dengan penyidik mengajukan lebih dari 20 pertanyaan.

Baca Juga:

• Eks Waka BGN Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan Lagi, Ini Respons Kejagung

"Yang jelas lebih dari 20 pertanyaan (dalam pemeriksaan)," kata Anang di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jumat (7/8/2026).

Menurut Anang, pemeriksaan terhadap Febrie tidak hanya dilakukan dalam kapasitasnya sebagai tersangka, tetapi juga sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"Yang bersangkutan diperiksa dalam dua kapasitas, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi," ujarnya.

Selain Febrie, penyidik juga memeriksa tersangka lain, Nurman Herin.

Sementara tiga orang yang juga dijadwalkan diperiksa belum memenuhi panggilan sehingga akan dijadwalkan ulang.

Anang menjelaskan penyidik masih mendalami keterkaitan barang bukti yang telah diamankan, baik yang berasal dari pelimpahan penyidik Polri maupun hasil penggeledahan di sejumlah lokasi.

"Pendalaman terkait dengan barang bukti yang sudah kita dapat, baik yang berasal dari penyerahan dari tim penyidik Polri sebelumnya dan juga beberapa dokumen-dokumen barang bukti yang kita peroleh dari hasil penggeledahan tim penyidik tim 9," ungkap Anang.

Ia menegaskan pemeriksaan hari ini belum mengarah pada pengungkapan peran masing-masing tersangka secara rinci.

"Ya nanti, terkait dengan didalamiya, nanti kalau ke materi pokok perkara nanti kita ini kan di persidangan," jelasnya.

Febrie tiba di kompleks Kejaksaan Agung sekitar pukul 13.37 WIB menggunakan mobil tahanan berwarna hijau.

Ia mengenakan pakaian batik, rompi tahanan Kejaksaan Agung berwarna merah muda (pink), serta tangan diborgol.

Febrie juga terlihat membawa map berwarna biru saat memasuki gedung pemeriksaan.

Setibanya di lokasi, Febrie tidak memberikan keterangan kepada wartawan.

Pengamanan ketat terlihat mengawal proses pemeriksaan, termasuk personel Kejaksaan Agung dan anggota TNI bersenjata lengkap.

Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam, Febrie keluar dari Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 20.30 WIB.

Ia langsung dikawal menuju mobil tahanan dan kemudian dibawa kembali ke Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam proses pemeriksaan tersebut, penyidik juga menelusuri asal-usul sejumlah barang bukti yang telah disita, termasuk 74 kilogram emas dan uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah.

"Yang jelas pendalaman terkait dengan barang bukti yang sudah kita dapat, baik yang berasal dari penyerahan dari tim penyidik Polri sebelumnya, dan juga beberapa dokumen-dokumen barang bukti yang kita peroleh dari hasil penggeledahan tim penyidik tim 9, baik itu yang di Jakarta maupun di daerah Depok maupun di daerah Bandung kemarin," kata Anang.

Meski demikian, Kejaksaan Agung belum membeberkan secara rinci dugaan peran Febrie dalam perkara tersebut.

Penyidik masih terus mendalami hubungan para tersangka dengan barang bukti yang telah diamankan sebelum nantinya dibuktikan di persidangan.* (kmd/ad)

JAKARTA – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kali ini, gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan materi sah atau tidaknya pelaksanaan penyitaan yang dilakukan penyidik.

Baca Juga:

• Dituding Terima Rp1 Miliar dari Proyek Smartboard, Eks Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy Bantah

"Ya saya baru tahu, nih, secara ini. Ya silakan aja, ajukan aja," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, kepada wartawan di Gedung Utama Kejagung RI, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Agustus 2026.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, membenarkan bahwa permohonan tersebut telah resmi terdaftar.

"Menginformasikan bahwa PN Jakpus sudah meregister perkara nomor 18/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst dengan pemohon Lodewyk Pusung dengan termohon Kejaksaan Agung," ujarnya.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 12 Agustus 2026. Pengadilan juga telah menunjuk hakim tunggal M Firman Akbar untuk memeriksa perkara tersebut.

"Sidang perdana akan digelar pada Rabu, 12 Agustus 2026, dan telah ditunjuk hakim tunggal M Firman Akbar yang akan mengadilinya," kata Andi.

Sebelumnya, Lodewyk juga pernah mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam pertimbangannya, hakim tunggal Abdul Affandi menyatakan PN Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut karena lokasi tindakan penyidikan berada di luar wilayah hukumnya.

"Menimbang bahwa tindakan upaya paksa yang diuji dalam permohonan praperadilan meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lainnya. Menimbang bahwa lokus tindakan upaya paksa tersebut merupakan dasar penentuan kompetensi relatif," ujar hakim saat membacakan putusan.

Hakim menyatakan tindakan penyidikan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Menimbang bahwa seluruh tindakan tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ungkap hakim.

Karena itu, permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diperiksa oleh PN Jakarta Selatan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG terus berjalan.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan hingga saat ini penyidik telah memeriksa lebih dari 80 saksi.

"MBG sudah banyak saksi yang diperiksa, lebih dari 80 orang lebih. Terus sudah dalam, tapi pemeriksaan tetap berlanjut. Terakhir diperiksa tersangka Lodewyk Pusung ya," ujarnya.

Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung juga menemukan dugaan keterlibatan seorang anggota TNI aktif berinisial BU yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan oknum tersebut diduga berperan dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek pengadaan sepeda motor.

"Berdasarkan pengembangan penyidikan, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, terutama pengadaan sepeda motor di situ ya," kata Syarief.

Menurut penyidik, BU diduga ikut mengatur proses pengadaan, mulai dari penentuan harga hingga pemilihan penyedia.

"Perannya sebagai PPK di situ adalah ikut mengatur seperti penggelembungan harga dan lain-lain serta pengarahan untuk pemilihan penyedia," jelasnya.

Penanganan perkara terhadap BU kini telah dilimpahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) karena yang bersangkutan masih berstatus prajurit aktif TNI.

Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025–2026, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, yakni:

- Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.
- Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.
- Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.
- Asep Yusuf Somantri (AYS).
- Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) Andri Mulyono (AM).
- Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing.
- Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan (LMI).

Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam tata kelola Program MBG, mulai dari dugaan afiliasi yayasan pengelola SPPG hingga penggelembungan harga dalam pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi.* (d/ad)

MEDAN – Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, membantah tuduhan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat, Saipul Abdi, yang menyebut dirinya menerima uang Rp1 miliar terkait proyek pengadaan smartboard.

Bantahan tersebut disampaikan Faisal setelah namanya disebut dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Pengadilan Tipikor Medan.

Baca Juga:

• Prabowo: Jadi Pemimpin Itu Tidak Rumit, Cintai Rakyat dan Gunakan Akal Sehat

Selain membantah dugaan penerimaan uang, Faisal juga menepis tudingan bahwa dirinya pernah memerintahkan Saipul Abdi melakukan studi banding terkait program smartboard ke Kabupaten Serdang Bedagai sebelum anggaran tersedia.

Menurut Faisal, tidak pernah ada instruksi, baik secara lisan maupun tertulis, kepada Saipul untuk melakukan studi banding tersebut.

"Bahwa tidak pernah ada perintah lisan maupun tertulis dari saya selaku Pj Bupati Langkat kepada terdakwa SA untuk melakukan study banding smartboard ke Kabupaten Sergai pada saat kegiatan tersebut belum dianggarkan," ujarnya.

Meski demikian, Faisal mengakui bahwa program digitalisasi memang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah perlu mempelajari berbagai program yang dinilai berhasil diterapkan di daerah lain.

"Namun demikian bahwa Digitalisasi ini merupakan prioritas pemerintah pusat yang harus jadi perhatian serius daerah, untuk diimplementasikan. Di Langkat saya sampaikan kepada seluruh OPD untuk memahami lebih lanjut manfaat program-program daerah yang berhasil, agar program yang dilaksanakan OPD di Langkat mencapai tujuan dengan baik, yang mampu meningkatkan kualitas hasil pembangunan secara umum, termasuk pembangunan pendidikan di Langkat serta akuntabilitas tetap terjaga," katanya.

Sebelumnya, mantan Kadisdik Langkat Saipul Abdi, yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, mengaku melihat langsung adanya penyerahan uang kepada Faisal Hasrimy sebesar Rp1 miliar.

Dalam keterangannya di persidangan, Saipul mengatakan proyek pengadaan smartboard merupakan keinginan Faisal.

Ia mengaku sempat menolak proyek tersebut, tetapi merasa tidak memiliki pilihan karena merupakan bawahan.

"(Faisal Hasrimy) lah yang memaksa pengadaan smartboard harus berjalan di Kabupaten Langkat, sejak awal tetap saya tolak tapi sebagai bawahan saya tidak bisa menolak," ujar Saipul.

Saipul juga mengklaim uang tersebut diserahkan melalui beberapa perantara.

"Aliran dana ke Faisal sebanyak Rp 1 miliar di depan mata saya, Bahrun yang mengantar ke Supriadi. Lalu dari Supriadi dijemput lagi Pak Pj melalui ajudanya," katanya.

Tak hanya itu, Saipul mengaku tanda tangannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) dipalsukan dalam proses pengadaan smartboard.

"Tanda tangan saya juga dipalsukan, terkait kontrak dan perencanaan untuk pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat," ujarnya.

Ia juga menyatakan seluruh proses pengadaan berlangsung di bawah tekanan.

"Atas kekuasaan mereka (Faisal) semena-mena kepada kami. Dalam fakta persidangan semua Pj bupati (Faisal) yang mengatur," tambahnya.

Hingga kini, perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat masih bergulir di Pengadilan Tipikor Medan.

Keterangan para pihak yang disampaikan di persidangan merupakan bagian dari proses pembuktian yang akan dinilai oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah yang dipimpinnya akan tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan berbagai kebijakan.

Menurutnya, setiap keputusan pemerintah harus dilandasi rasa cinta kepada rakyat dan menggunakan akal sehat agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Baca Juga:

• Said Iqbal Klaim Tak Ada Demo Buruh Agustus-September, KBPBI Bantah: Tak Ada Penasihat Presiden yang Bisa Atur Koalisi Kami

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang rumit.

Ia mengaku selalu mengingat pesan dari salah satu mentornya, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Aloysius Benedictus Mboi atau Ben Mboi.

"Menjadi pemimpin sebetulnya tidak rumit. Ingat dua hal beliau sampaikan kepada saya: Love your people, cintai rakyatmu, gunakan akal sehat," ujar Prabowo.

Prabowo menilai seluruh kebijakan pemerintah, termasuk hilirisasi industri dan upaya mewujudkan swasembada pangan, disusun berdasarkan pertimbangan yang rasional dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Menurutnya, keputusan yang didasarkan pada cinta kepada rakyat dan akal sehat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

"Jadi kebijakan itu akal sehat. Kebijakan hilirisasi, kebijakan swasembada, semua itu akal sehat. Manakala keputusan yang kita ambil adalah didasari oleh cinta kepada rakyat dan akal sehat, kita tidak akan meleset. Hasilnya akan cepat kelihatan," tutur dia.

Prabowo juga menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi sebuah negara.

"Swasembada pangan sangat akal sehat. Swasembada pangan itu sebetulnya sangat-sangat mendasar. Mereka yang tidak paham swasembada pangan, negaranya tidak aman," lanjutnya.

Selain Ben Mboi, Prabowo juga mengaku mendapat banyak pelajaran dari mantan Gubernur Jawa Timur Muhammad Noer atau Cak Noer.

Menurut Prabowo, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan harapan bagi masyarakat, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan.

"Pemimpin bekerja agar orang yang paling lemah, orang yang kecil, orang yang paling miskin bisa senyum, bisa ketawa. Artinya kalau orang yang sangat lemah, sangat tidak berdaya bisa senyum dan ketawa, dia mulai punya harapan. Kita bekerja memberi harapan kepada rakyat kita yang paling tidak berdaya," ujar Prabowo.

Di akhir pidatonya, Presiden menyatakan optimistis arah pemerintahan yang dijalankan saat ini sudah berada di jalur yang tepat.

"Saya kira we will always be on the right track, kita akan selalu berada di jalan yang benar," pungkasnya.* (kp/ad)

Penolakan itu disampaikan perwakilan KBPBI, Andi Gani Nena Wea, usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Pesisir Aceh, KKP Salurkan Bantuan untuk Nelayan dan Petambak

"Ada pernyataan penasihat khusus presiden bahwa aksi buruh tidak akan terjadi Agustus-September. Koalisi Besar Buruh menyatakan penolakan klam pihak saudara Said Iqbal karena tidak ada Iqbal dalam bagian kami," kata Andi.

Andi menilai pernyataan Said Iqbal tidak mencerminkan sikap mayoritas organisasi buruh yang tergabung dalam KBPBI.

Ia bahkan mengklaim sebagian besar kekuatan organisasi buruh berada di bawah koalisi yang dipimpinnya.

"Jadi tidak ada penasihat khusus presiden yang bisa mengatur-ngatur Koalisi Besar. Bagaimana mungkin 90 persen kekuatan buruh diatur oleh soalannya Said Iqbal," lanjutnya.

Menurut Andi, pernyataan tersebut justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan dianggap merugikan perjuangan buruh.

"Kami bantah keras menjamin tidak ada demonstrasi Agustus sampai September merupakan satu klaim yang sangat-sangat merugikan Koalisi Besar," tegasnya.

Meski menolak pernyataan tersebut, KBPBI menyatakan saat ini masih mengedepankan jalur dialog dan diplomasi untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah.

Namun, Andi menegaskan peluang menggelar aksi unjuk rasa tetap terbuka apabila tuntutan buruh tidak mendapatkan respons yang diharapkan.

"Kami akan tetap melanjutkan jalur diplomasi dan apabila di satu titik kami harus melakukan aksi yang tertib walaupun besar besaran. Kami jamin akan tetap aman dan damai karena hak menjalankan pendapat adalah dijamin undang-undang," tutupnya.

KBPBI memastikan setiap aksi yang akan dilakukan tetap mengedepankan ketertiban dan berlangsung secara damai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (kp/ad)

DAIRI – Kepolisian Resor Dairi menetapkan seorang pemilik kafe berinisial CT (51) sebagai tersangka setelah diduga menganiaya seorang pria berinisial KG (41) hingga meninggal dunia.

Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Sumatera SumateraUtara, pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Serahkan Bantuan untuk Poklak UP2K Sentang, Dorong Pengembangan UMKM dan Persiapan Lomba Provinsi

Setelah beberapa waktu, ketiga rekannya pulang lebih dulu, sedangkan korban masih berada di lokasi.

Saat kafe hendak ditutup, istri CT meminta korban membayar minuman yang telah dipesannya.

Namun korban tidak memberikan tanggapan karena diduga sedang dalam kondisi mabuk.

"Istri CT kemudian melaporkan hal tersebut kepada CT, yang selanjutnya berusaha menagih pembayaran," kata Otniel dalam keterangannya, Jumat, 7 Agustus 2026.

Menurut polisi, korban justru mengancam akan membakar kafe tersebut.

Selain itu, korban juga melontarkan kata-kata kasar kepada CT.

Situasi kemudian memanas. CT menarik korban keluar dari area kafe.

Di luar, korban disebut menarik kerah baju CT dan menyulutkan bara rokok ke tangan pemilik kafe itu.

Tersulut emosi, CT kemudian memukul korban berkali-kali hingga korban terjatuh ke tanah.

Setelah emosinya mereda, CT berusaha mengantar korban pulang.

Namun karena tidak mengetahui alamat korban, ia bertanya kepada warga yang berada di sekitar sebuah gubuk.

Warga kemudian meminta CT meninggalkan korban di lokasi tersebut karena korban disebut sering mabuk dan tidur di gubuk itu. CT pun kembali ke rumahnya.

Keesokan harinya, istri CT membangunkannya dan memberitahu bahwa banyak warga berkumpul di sekitar gubuk tersebut.

Saat didatangi, korban diketahui sudah meninggal dunia.

"Saat dicek, ternyata KG sudah meninggal dunia," ujar Otniel.

Mengetahui korban meninggal, CT mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan.

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menetapkan CT sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Dari hasil pemeriksaan, CT mengaku kesal karena korban disebut kerap membayar minuman tidak sesuai tagihan, bahkan beberapa kali tidak membayar sama sekali.

Polisi juga mengungkap bahwa korban sering membuat keributan di kafe tersebut sehingga mengganggu pengunjung lainnya.

"Korban juga diketahui sering membuat keributan di kafe milik CT sehingga menimbulkan gangguan bagi pengunjung lainnya," tutup Otniel.

Kasus ini masih dalam penanganan Polres Dairi untuk melengkapi proses penyidikan dan mengungkap seluruh fakta terkait peristiwa tersebut.* (kp/ad)

ASAHAN – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyerahkan bantuan kepada Kelompok Pelaksana (Poklak) UP2K PKK di Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Jumat (7/8/2026).

Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus mempersiapkan Kelurahan Sentang mengikuti Lomba UP2K tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Pesisir Aceh, KKP Salurkan Bantuan untuk Nelayan dan Petambak

Dalam sambutannya, Ny. Yusnila Indriati Taufik mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen TP PKK Kabupaten Asahan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan UMKM yang dikelola kelompok masyarakat.

"Hari ini kami menyerahkan bantuan kepada Poklak yang ada di Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur. Bantuan yang diserahkan ini bertujuan untuk mengembangkan UMKM yang ada di kelurahan tersebut, sekaligus mempersiapkan Kelurahan Sentang dalam mengikuti Lomba UP2K tingkat Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

Bantuan yang diberikan meliputi berbagai sarana dan prasarana penunjang usaha, seperti bibit jeruk nipis, bibit jeruk kasturi, showcase, mesin sealer, serta etalase atau steling.

Menurut Yusnila, seluruh bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Poklak untuk meningkatkan kualitas produk dan produktivitas usaha yang dijalankan.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program UP2K tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari kemampuan kelompok dalam mengembangkan usaha yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Usai menyerahkan bantuan secara simbolis, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan bersama rombongan meninjau langsung lokasi Poklak yang berada di sekitar Kantor Lurah Sentang.

Dalam kunjungan tersebut, Yusnila melihat berbagai aktivitas usaha yang dijalankan anggota Poklak.

Ia juga memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM agar terus meningkatkan kualitas produk serta memanfaatkan bantuan yang telah diterima untuk mengembangkan usaha.

Melalui dukungan tersebut, TP PKK Kabupaten Asahan berharap kelompok UP2K di Kelurahan Sentang mampu berkembang lebih baik, meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus meraih hasil maksimal pada Lomba UP2K tingkat Provinsi Sumatera Utara.* (ad)

ACEH – Pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana di Aceh.

Melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), berbagai bantuan sektor kelautan dan perikanan mulai disalurkan untuk membantu nelayan, petambak, pembudi daya, hingga pengolah hasil perikanan kembali menjalankan usahanya.

Baca Juga:

• BGN Pecat Tidak Hormat 66 Kepala Dapur MBG, Ada yang Terlibat Judol hingga 'Hengki-Pengki'

Penyaluran bantuan dilakukan di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Lhoksukon, Kamis (6/8/2026), sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan mata pencaharian warga pascabencana.

Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Enggar Sadtopo, mengatakan bantuan tersebut difokuskan untuk menghidupkan kembali aktivitas produksi masyarakat pesisir.

Paket bantuan yang disalurkan meliputi 20 paket peralatan pengolahan ikan, 57 unit cool box, benih udang, serta paket pakan untuk mendukung pemulihan tambak seluas 1.450 hektare di Aceh Utara dan 271 hektare di Lhokseumawe.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada sektor perikanan tangkap dan usaha garam.

Khusus di Aceh Utara, KKP menyerahkan 20 unit mesin kapal berkapasitas 30 PK, 155 unit alat tangkap ikan, serta 171 unit dapur perebusan garam bagi petambak garam yang terdampak bencana.

Tidak hanya bantuan sarana produksi, pemerintah juga mengerahkan delapan unit ekskavator untuk mempercepat rehabilitasi tambak yang rusak di delapan kabupaten dan kota, yaitu Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Timur, dan Bireuen.

Menurut Enggar, alat berat tersebut akan digunakan untuk memperbaiki saluran air dan kawasan tambak yang mengalami kerusakan akibat bencana.

"Kami harap bantuan ini bisa memulihkan ekonomi dari pembudi daya yang terdampak. Ini juga ada ekskavator, alat yang bisa mempercepat rehabilitasi di saluran tambak terdampak di Aceh Utara," kata Enggar.

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan pemulihan sekitar 15.000 hektare tambak yang terdampak bencana di Aceh.

Menurutnya, pemulihan sarana produksi sangat penting karena kerusakan tambak dan peralatan usaha membuat masyarakat kehilangan sumber penghasilan.

Karena itu, bantuan tidak hanya ditujukan untuk mengganti fasilitas yang rusak, tetapi juga mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat agar kembali berjalan.

Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid berharap seluruh bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal, terutama alat berat yang akan digunakan mempercepat rehabilitasi kawasan tambak.

"Terutama harapan kami ekskavator yang kami berikan ini dapat semaksimal mungkin dimanfaatkan, khususnya membersihkan tambak yang terdampak bencana di sektor perikanan," ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pemulihan.

Menurutnya, program dari kementerian dan lembaga harus diselaraskan dengan program pemerintah daerah agar penanganan berjalan efektif, tidak tumpang tindih, serta seluruh bantuan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Pemda itu harus memiliki rasa memiliki karena pemda itu yang menerima manfaat dan tanggung jawab ketika serah terima pemanfaatan maupun aset," kata Imran.

Satgas PRR berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan ekonomi di kawasan pesisir Aceh, sehingga nelayan, petambak, dan pelaku usaha perikanan bisa kembali berproduksi serta meningkatkan kesejahteraan setelah terdampak bencana.* (ad)

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih mendalami kasus kematian seorang perempuan berinisial WLG yang sebelumnya dikabarkan meninggal dunia di sebuah rumah di Komplek Bumi Asri, Kota Medan.

Pendalaman dilakukan setelah keluarga korban melaporkan dugaan tindak pidana terkait kematian WLG ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut pada Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Selidiki Dugaan Dana Negara Dipakai Biayai Konten Hoaks, Dijerat Pasal Korupsi

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan laporan keluarga saat ini masih dalam proses penanganan dan penyelidikan.

"Masih didalami dan saat ini sedang diproses di SPKT Polda Sumut laporannya. Mungkin nanti Polda Sumut akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki secara mendalam kasusnya," kata Ferry, Jumat (7/8/2026).

Selain mendalami laporan keluarga, penyidik juga masih menelusuri berbagai fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, termasuk penggunaan senjata api yang disebut milik Bripka IH.

Menurut Ferry, apabila nantinya hasil penyidikan menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat bunuh diri, maka kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh Bripka IH tetap akan dievaluasi sesuai aturan yang berlaku.

"Tapi saat ini masih dilakukan penyidikan terus oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan. Kemarin, karena masih suasana berduka, Bripka IH diberikan izin cuti berduka selama tiga hari. Jadi saya kira hari ini yang bersangkutan sudah kembali masuk bekerja. Seharusnya sudah kembali berlangsung proses penyidikannya di Polrestabes," tandasnya.

Sebelumnya, WLG (35) ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Komplek Bumi Asri, Blok G, pada Minggu (2/8/2026) sore.

Berdasarkan informasi awal, korban disebut merupakan mantan istri seorang anggota Polri berinisial Bripka IH yang bertugas di Polsek Medan Sunggal.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah keluarga korban menyampaikan keberatan atas dugaan penyebab kematian dan melaporkan perkara tersebut ke Polda Sumut.

Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban.

Pihak kepolisian juga belum memberikan pemaparan resmi secara lengkap kepada publik mengenai hasil penyelidikan yang sedang berjalan.* (sp/ad)

Pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari indisipliner, tidak masuk kerja dalam waktu lama, dugaan penipuan, hingga keterlibatan dalam praktik judi online.

Baca Juga:

• Satgas PRR Sinkronkan Pemulihan Sawah Rusak Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

"Per hari ini, kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur di 66 kasus dalam proses pemberhentian. Jadi diberhentikan secara tidak hormat," kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

Menurut Sudaryono, keputusan itu diambil setelah BGN menemukan berbagai bentuk pelanggaran yang dinilai mencederai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Beberapa di antaranya adalah kepala dapur yang tidak berada di tempat kerja lebih dari 10 hari berturut-turut, menjadi korban maupun pelaku penipuan digital (phishing), hingga terlibat aktivitas judi online.

"Indisipliner, tidak berada di tempat lebih dari 10 hari secara berturut-turut, kemudian ada kejadian phishing, yaitu mengaku duitnya hilang karena scam dan lain-lain, kemudian ada juga yang terlibat judi online," ujarnya.

Selain itu, BGN juga menemukan dugaan tindak pidana lain yang dilakukan sejumlah kepala dapur, termasuk praktik meminta uang dalam pengelolaan dapur MBG.

"Dan juga ada yang kemudian terbukti melakukan tindak pidana 'hengki-pengki' dan kemudian itu tadi, ada yang minta duitlah, inilah. Permainan ini 66 sudah kami proses pemberhentian sebagai P3K," tutur Sudaryono.

Kasus Tersebar di Sejumlah Wilayah

BGN mencatat kasus-kasus tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 29 kasus ditemukan di Jawa Barat, 19 kasus di Jakarta, 12 kasus di Jawa Tengah, 27 kasus di Jawa Timur, 21 kasus di Sumatera, sembilan kasus di Kalimantan, empat kasus di Sulawesi, serta lima kasus di wilayah lainnya.

Selain 66 kasus yang diproses untuk diberhentikan, BGN juga masih melakukan pembinaan terhadap 60 kasus lain yang masih dalam tahap pemeriksaan.

Menurut Sudaryono, sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan konflik antara kepala dapur dengan yayasan atau mitra pengelola Program MBG.

"Siapa yang salah dan siapa yang keliru, itu yang kita lagi cek. Apakah kepala dapurnya nekan-nekan mitra minta fee, atau mitranya yang nekan-nekan kepala dapurnya, misalnya minta untuk pengurangan atau minta keuntungan lebih sehingga ada pengurangan kualitas dari makanan yang disediakan, ini kami cek semua," katanya.

BGN Buka Jalur Pengaduan Langsung

Untuk memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional juga membuka tiga jalur pengaduan melalui layanan PO Box.

PO Box pertama diperuntukkan bagi pegawai internal BGN dan seluruh petugas yang bekerja di dapur MBG.

Sementara PO Box kedua disediakan khusus bagi mitra maupun yayasan pengelola untuk melaporkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program.

Sudaryono menegaskan seluruh laporan yang masuk akan ditangani langsung olehnya.

"Saya sebagai Kepala Badan Gizilah yang mengelola PO box ini. Jadi ini langsung ke saya dan kami berusaha untuk bisa nanti kemudian kami investigasi," ujarnya.

Selain itu, masyarakat umum juga diberikan akses menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Program MBG.

BGN meminta masyarakat menyertakan bukti apabila menemukan indikasi penyimpangan di lapangan.

"Anda menemukan apa, silakan difoto, silakan disampaikan kepada kami," kata Sudaryono.

Menurutnya, pembukaan kanal pengaduan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran maupun kasus keracunan makanan di kemudian hari.* (d/ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan penyebaran konten provokatif dan berita bohong (hoaks) di media sosial.

Selain mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat, polisi juga menelusuri kemungkinan adanya penggunaan uang negara untuk membiayai pembuatan maupun penyebaran konten tersebut.

Baca Juga:

• Mentan Pertanyakan Dana Rp2,5 Triliun untuk Pemulihan Pertanian Pascabencana, Pemprov Aceh Beri Penjelasan

"Ada potensi pidana lain apabila perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku berhubungan dengan adanya kemungkinan atau apabila ditemukan adanya penggunaan, pengelolaan, atau penyalahgunaan keuangan negara atau keuangan daerah yang berkaitan dengan pembiayaan pembuatan maupun penyebarluasan konten yang berupa, konten berisi perbuatan pidana," kata Iman kepada wartawan, Jumat (7/8/2026).

Menurut Iman, penyebaran konten hoaks maupun provokatif tidak hanya berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tetapi juga dapat mengarah pada pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila menggunakan dana negara.

"Itu dapat dikategorikan atau memenuhi unsur pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian juga berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi apabila bahan atau konten yang digunakan diambil dari data pribadi orang lain secara ilegal," ujarnya.

Meski demikian, polisi menegaskan penyelidikan mengenai dugaan penggunaan anggaran negara masih berlangsung.

"Dengan kaitannya dengan adakah penggunaan uang. Nah, kami sedang melakukan pendalaman. Tadi kami sampaikan atau kami informasikan kepada Rekan-rekan sekalian, apabila ditemukan di kemudian hari dari hasil penyidikan tersebut, maka itulah potensi perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," jelasnya.

Dalam penyelidikan yang berlangsung selama sekitar tiga bulan terakhir, Polda Metro Jaya telah mengamankan 28 orang yang diduga terlibat dalam penyebaran konten provokatif dan berita bohong di media sosial.

Sebagian dari mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum.

Polisi juga masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memesan maupun mendanai pembuatan konten tersebut.

Dalam konferensi pers, Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan empat pola yang digunakan para pelaku dalam menyebarkan informasi palsu.

Modus pertama adalah mengambil dokumen milik orang lain, kemudian memodifikasi atau memanipulasinya sehingga tampak seperti dokumen asli.

"Pertama, modus operandi mengambil dan menggunakan dokumen orang lain. Kemudian para pelaku melakukan modifikasi dan manipulasi pada video tersebut sehingga dokumen yang dihasilkan terlihat seolah-olah itu dokumen yang asli," katanya.

Modus kedua dilakukan dengan membuat dokumen elektronik palsu atau merekayasa dokumen digital sehingga tampak sah, kemudian menyebarkannya untuk memicu keresahan di masyarakat.

Modus ketiga ialah membayar atau memanfaatkan pihak lain untuk membuat sekaligus menyebarkan konten yang berisi serangan terhadap kehormatan seseorang maupun informasi yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

"Ketiga, membayar atau memanfaatkan pihak lain untuk memproduksi dan menyebarkan konten, termasuk konten yang menyerang kehormatan yang berpotensi menimbulkan terjadinya tindakan pidana," ucap Iman.

Sementara modus keempat adalah menyebarluaskan kembali atau me-repost konten provokatif, destruktif, maupun berita bohong tanpa melakukan verifikasi kebenarannya.

Menurut polisi, penyebaran informasi semacam itu dapat memicu keresahan, konflik di masyarakat, hingga mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Polda Metro Jaya memastikan penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk apabila ditemukan indikasi penggunaan anggaran negara dalam produksi maupun penyebaran konten hoaks.* (d/ad)

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mulai menyelaraskan langkah pemulihan sawah rusak berat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Upaya ini dilakukan agar lahan pertanian yang terdampak bencana dapat kembali produktif sehingga petani bisa kembali memperoleh sumber penghidupan.

Baca Juga:

• Keluarga Winda Lorenza Gowasa Lapor ke Polda Sumut, Minta Dugaan Pembunuhan Diusut Tuntas

Penyebabnya, karakter kerusakan lahan tidak sama, mulai dari endapan lumpur, material batu, perubahan bentang lahan, hingga terganggunya pasokan air.

Karena itu, pemerintah daerah diminta terlebih dahulu melakukan pemetaan sebagai dasar penyusunan langkah rehabilitasi.

Wakil Ketua Data Posko Satgas PRR, Brigjen TNI Andre Julian, mengatakan ada empat aspek utama yang harus dipetakan, yakni kondisi bentang lahan, suplai air, potensi pemanfaatan lahan, serta batas kepemilikan tanah.

"Dari keseluruhan empat pemetaan yang kita butuhkan itu, mohon nanti pemda juga membentuk semacam kelompok atau tim untuk menangani masalah sawah rusak ini," kata Andre dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Sawah Terdampak Rusak Berat, Kamis (6/8/2026).

Menurut Andre, hasil pemetaan tersebut nantinya akan disinkronkan dengan berbagai program kementerian dan lembaga agar proses rehabilitasi berjalan lebih efektif dan terpadu.

Pemulihan sawah rusak berat tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga melibatkan perbaikan jaringan irigasi, kondisi lahan, persoalan pertanahan, hingga dukungan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala Posko Nasional Satgas PRR, Irjen Wahyu Bintono Hadi Bawono, mengatakan proses pemulihan telah melibatkan berbagai instansi, di antaranya Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Terhadap lahan sawah yang mengalami rusak berat ini memerlukan dukungan yang melibatkan banyak stakeholder, berbeda dengan yang rusak ringan dan rusak sedang," kata Wahyu.

Ia menjelaskan, pemulihan lahan pertanian beserta jaringan irigasi telah masuk dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Pemerintah juga telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terdampak guna mempercepat proses rehabilitasi.

Satgas PRR juga menilai Kabupaten Aceh Tamiang dapat menjadi contoh keberhasilan pemulihan lahan pertanian pascabencana.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dipimpin Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR, Marsma TNI Ridha Hermawan, rehabilitasi sawah seluas 62,4 hektare di Desa Teluk Halban, Kecamatan Bendahara, telah selesai dilakukan melalui pengerukan sedimen dan pengolahan lahan.

Lahan tersebut bahkan telah memasuki masa tanam perdana sejak 16 Juli 2026.

Program pemulihan itu merupakan bagian dari Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahap I Kementerian Pertanian yang didukung Kodim 0117/Aceh Tamiang.

Keberhasilan tersebut dinilai dapat menjadi model percepatan rehabilitasi sawah di daerah lain yang memiliki karakter kerusakan serupa.

Satgas PRR pun merekomendasikan agar Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah segera menetapkan lokasi prioritas berikutnya.

Pola penanganan yang telah diterapkan di Teluk Halban diharapkan dapat diadaptasi sesuai kondisi masing-masing wilayah, sementara persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor akan diselesaikan secara terkoordinasi.* (ad)

MEDAN – Keluarga mendiang Winda Lorenza Gowasa (WLG) resmi melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara pada Kamis (6/8/2026) malam.

Laporan tersebut dibuat setelah keluarga menemukan sejumlah kejanggalan pada kondisi jenazah korban.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Ajak Generasi Muda Perkuat Integritas untuk Lawan Ancaman Narkoba

Laporan yang diajukan ayah korban, Sanalui Gowasa, telah diterima Polda Sumatera Utara dengan Nomor Registrasi LP/B/1286/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA terkait dugaan tindak pidana pembunuhan.

Saat membuat laporan, keluarga didampingi tim kuasa hukum dari Bidang Hukum Laskar Prabowo 08 DPD Sumatera Utara.

Sebelumnya, Winda Lorenza Gowasa disebut meninggal dunia karena mengakhiri hidup menggunakan senjata api jenis revolver milik mantan suaminya, IH, yang diketahui merupakan anggota Polri aktif dan bertugas di Polsek Sunggal.

Namun, pihak keluarga membantah dugaan tersebut. Mereka mengaku menemukan sejumlah luka pada tubuh korban saat jenazah tiba di rumah duka.

"Saat jenazah korban sampai di rumah duka, pihak keluarga melihat banyaknya luka lebam di bagian wajah, kepala, dan badan, hingga bekas luka sayatan di bagian kaki," ujar kuasa hukum keluarga, Paul Junisu Jethro Tambunan.

Menurut keluarga, kondisi fisik korban memunculkan dugaan bahwa kematian Winda bukan disebabkan bunuh diri, melainkan akibat dugaan tindak kekerasan.

Kuasa hukum keluarga mengatakan pihaknya sempat meminta agar laporan memasukkan dugaan pembunuhan berencana.

Namun, penyidik menjelaskan bahwa Polrestabes Medan telah lebih dulu menerbitkan laporan model A dan surat perintah penyidikan.

"Tadinya kami sempat meminta kepada SPKT agar pasal dugaan pidana pembunuhan berencana itu dimasukkan dalam laporan kita, namun dari pihak SPKT Polda Sumatera Utara dan pihak Ditreskrimum memberikan pernyataan dan keterangan bahwasanya di Kepolisian Resort Kota Medan (Polrestabes Medan), dengan laporan model A sudah terbit SP sidiknya. Jadi kami berharap dengan terbitnya SP sidik itu,bisa membuka terang apa yang sebenarnya terjadi terhadap almarhum Winda Lorenza Gowasa," bebernya.

Keluarga berharap penyidik Polda Sumatera Utara dapat mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang ada.

"Menguji seluruh bukti material, serta memberikan keadilan seadil adilnya bagi almarhumah Winda Lorenza Gowasa," tandasnya.

Hingga berita ini ditulis, proses penyelidikan masih berlangsung.

Aparat kepolisian diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti kematian Winda Lorenza Gowasa berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian hukum.* (sp/ad)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai kinerja pemerintahannya selama hampir dua tahun berjalan menunjukkan hasil yang positif.

Prabowo bahkan memberikan penilaian "oke" terhadap pemerintahan yang dipimpinnya.

Baca Juga:

• Prabowo Beri Rapor Memuaskan untuk Bahlil Lahadalia, Sebut Punya DNA Petarung

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan pemerintahannya telah menunjukkan berbagai capaian yang menurutnya dapat dibuktikan secara nyata di tengah masyarakat.

"Terus terang saja, saya dua tahun ini kita baru berprestasi, tapi saya kira dua tahun boleh lah kita ya, rapor kita oke ya menurut saya ya," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, pemerintah saat ini sudah berada dalam posisi percaya diri ketika berhadapan dengan masyarakat karena merasa telah menjalankan berbagai program yang memberikan dampak langsung.

"Kita sekarang berjalan, berdiri, menghadapi rakyat kita, menghadapi konstituen kita, menghadapi bangsa Indonesia, kita penuh dengan kepercayaan diri karena kita telah membuktikan bahwa kita berhasil dengan nyata," ujarnya.

Menurut Prabowo, berbagai capaian pemerintah dalam dua tahun terakhir menjadi modal bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Salah satu yang disoroti adalah sektor pangan dan energi.

Prabowo menyebut Indonesia semakin kuat dalam menjaga ketersediaan pangan nasional serta mampu mempertahankan harga energi bersubsidi.

"Dan juga karena Menteri ESDM dan Pertamina bagus mengelola energi kita, kita bisa menjaga BBM yang disubsidi masih kita tidak naikkan. Walaupun banyak negara lain sudah agak panik, Indonesia masih cool, masih tenang. Bukan tidak menghadapi kesulitan," kata Prabowo.

Selain sektor energi, Prabowo juga menyinggung perkembangan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Ia menyebut lembaga tersebut mengalami peningkatan kinerja yang signifikan sejak dibentuk.

"Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek, tapi kalaupun tidak 400 persen, 300 persen, atau 200 persen, ini signifikan, peningkatan signifikan dalam satu tahun bekerja," ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintah.

Ia mengklaim ribuan jembatan telah dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

"Rakyat teriak, dan melalui teknologi kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia. Yang banyak tidak diingat oleh banyak elite Indonesia," katanya.

Meski mengklaim berbagai capaian telah diraih, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan berhenti bekerja.

Ia meminta jajaran menteri terus meningkatkan kinerja dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.

"Jadi, ini juga tadi akibat kerja sama yang baik, kerja keras yang baik, keberanian oleh hampir semua menteri saya lihat, percaya diri ya kan. Orientasi kepada kebenaran, orientasi kepada rakyat. Kita akan bergerak lebih cepat lagi," kata Prabowo.

Pemerintah, lanjut Prabowo, akan terus mengedepankan kerja sama antar kementerian dan lembaga agar berbagai program yang dijalankan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan penilaian positif terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Prabowo menyebut Bahlil sebagai sosok yang memiliki karakter petarung dan mampu melewati berbagai tantangan hingga menjadi seorang pemimpin.

Baca Juga:

• Prabowo: Bahlil Bisa Bikin Jokowi Tertawa, Orang Solo Itu Susah Ketawa

Dalam sambutannya, Prabowo terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-50 kepada Bahlil.

Ia berharap Menteri ESDM tersebut selalu diberikan kekuatan dan perlindungan untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara.

"Tapi saya pertama tentunya ucapan selamat kepada Pak Bahlil atas ulang tahun ke-50, ya. Semoga selalu diberi perlindungan dan kebaikan oleh Yang Maha Kuasa, ya. Selalu diberi kekuatan untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo juga mengapresiasi peluncuran buku tersebut yang berisi pengalaman hidup, pemikiran, serta perjalanan karier Bahlil.

Menurutnya, kisah hidup Bahlil dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia.

"Di sini beliau juga meluncurkan 10 buku tentang pengalaman dan pemikiran-pemikiran beliau, karya-karya beliau untuk negara dan bangsa. Saya kira karier beliau, sepak terjang beliau, kehidupan beliau bisa menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda, ya," ujar Prabowo.

Presiden kemudian menyinggung perjalanan hidup Bahlil yang menurutnya penuh tantangan.

Prabowo menilai kondisi sulit yang pernah dihadapi justru membentuk karakter kepemimpinan seseorang.

"Mungkin ayahandanya Pak Bahlil, walaupun status ekonomi mungkin waktu itu sangat sederhana, tapi mungkin DNA juga sebagai petarung, DNA juga sebagai, sebagai ya, pemimpin di kala, di kawasan itu," kata Prabowo.

"Jadi, Saudara-saudara, kondisi yang memberatkan, kondisi rintangan, kondisi hambatan, justru kondisi-kondisi ini yang membesarkan seorang pemimpin," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan apresiasi khusus terhadap kinerja Bahlil selama menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM.

Ia menyebut Bahlil layak mendapatkan rapor dengan nilai memuaskan.

"Teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang saudara pelajari saya terus menilai pekerjaan beliau sampai sekarang beliau harus saya kasih rapor memuaskan," ujar Prabowo.

Namun, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya dikenal cukup berhati-hati dalam memberikan penilaian kepada para menteri.

Ia bahkan bergurau bahwa nilai sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa.

"Dan orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk orang yang susah kasih nilai, karena apa? 100 itu milik Yang Maha Kuasa," kata Prabowo.

Ia kemudian menjelaskan bahwa nilai tinggi menurutnya memiliki tingkatan tertentu, sehingga seorang menteri yang memperoleh nilai 88 atau 89 sudah termasuk kategori sangat baik.

"Jadi kalau menteri dapat 88-89 oke gitu, memuaskan," ujarnya.

Meski memberikan apresiasi kepada Bahlil, Prabowo menegaskan evaluasi terhadap kinerja seluruh anggota Kabinet Merah Putih masih terus berjalan.

Menurutnya, pemerintahan saat ini masih berada di pertengahan periode sehingga masih terdapat ruang bagi para menteri untuk memperbaiki kinerja.

"Tapi masih tengah, ini bisa dikatakan midsemester, semester keempat. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki, untuk yang lain-lain masih ada waktu untuk memperbaiki nilai," kata Prabowo.

Ia menambahkan, secara keseluruhan dirinya optimistis terhadap kinerja pemerintahan dan mengaku bangga atas berbagai capaian yang telah dilakukan para menterinya.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan sejumlah candaan saat menghadiri peluncuran buku berjudul "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" karya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Dalam acara yang berlangsung di The Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026), Prabowo menyinggung karakter masyarakat Indonesia Timur yang dikenal memiliki sikap tegas dan terbuka.

Baca Juga:

• Prabowo Beri Peringatan ke Kepala Daerah: Jika Tak Mampu Atasi Teriakan Rakyat, Presiden Turun Tangan

Prabowo mengaku sebelumnya tidak terlalu mengenal Bahlil secara dekat ketika keduanya sama-sama menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, Saudara-saudara, saya kira itu komentar-komentar saya. Saya tidak terlalu kenal tapi saya waktu bersama beliau di kabinet Pak Jokowi, saya juga jarang ketemu, saya urusan pertahanan," kata Prabowo.

Namun, setelah beberapa kali bertemu, Prabowo menilai Bahlil memiliki sejumlah kelebihan, terutama dalam hal kecerdasan dan keberanian mengambil sikap.

"Tapi pada saat-saat ketemu, saya melihat bahwa sebenarnya beliau memiliki kemampuan kecerdasan, keberanian, ya kan," ujar Prabowo.

Dalam candanya, Prabowo menyebut karakter Bahlil yang dianggap lebih tenang dan mampu berkomunikasi dengan baik kemungkinan dipengaruhi oleh sang istri yang berasal dari Jawa.

"Beliau mungkin-mungkin itu pengaruh istri yang dari Jawa. Ini jasa istri," kata Prabowo sambil bercanda.

Prabowo kemudian membandingkan karakter orang Indonesia Timur yang menurutnya memiliki gaya bicara lebih terbuka dan langsung.

"Coba kalau Anda... ya karena saya ini setengah Indonesia timur juga. Jadi orang Indonesia timur itu ciri khasnya itu ya, ciri khasnya blak-blakan. Di alam Indonesia, kadang-kadang tidak boleh terlalu blak-blakan," ujarnya.

"Nah, ini saya kira pengaruh Ibu, istrinya Pak Bahlil ini ya. Jadi Anda (istri Bahlil) berhasillah agak menjinakkan orang Indonesia timur," lanjut Prabowo.

Menurut Prabowo, kemampuan Bahlil dalam membangun suasana bahkan terlihat ketika ia mampu membuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo tertawa.

"Orang Indonesia timur itu keras, cepat naik. Tapi saya perhatikan beliau, orang Indonesia timur tapi pandai (tertawa). Kalau aku lihat beliau, bisa bikin Pak Jokowi ketawa. Orang Solo itu susah ketawa itu," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyebut perbedaan karakter antara masyarakat daerah satu dengan lainnya sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

"Orang Solo itu kalem... lain sama Banyumas. Kalau Banyumas itu Batak-nya orang Jawa. Kita ngobrol dianggap kita bertengkar gitu," imbuhnya.

Selain membahas karakter Bahlil, Prabowo juga mengungkap cerita lain terkait kehadirannya dalam acara tersebut.

Ia mengaku sempat berniat tidak hadir karena sedang mengalami sakit flu.

"Jadi saya kira demikian. Saya juga bingung, ilmunya apa beliau ini? Saya ini lagi flu, aku udah izin sama beliau. 'Pak Bahlil, besok mungkin saya nggak hadir ya peluncuran buku Anda'. 'Siap, terserah Bapak'. Kita kan yang penting batin kita kan, walaupun tidak ketemu fisik tapi... 'siap terserah Bapak'. 'Tapi kalau kuat ya mohon hadir, Pak'," kata Prabowo menirukan percakapannya dengan Bahlil.

Prabowo kembali bercanda bahwa kemampuan Bahlil membujuk dirinya merupakan perpaduan antara karakter Indonesia Timur dan pengaruh budaya Jawa dari istrinya.

"Ini bahaya, orang Indonesia Timur kawin sama orang Jawa bahaya ini. Dia belajar ilmu ya. Jadi orang Jawa itu repotnya gitu, kalau apa itu istilahnya... ya ada ilmunyalah menghadapi orang Jawa itu. Akhirnya saya ini nguat-nguatkan diri hadir hari ini," ujar Prabowo.

Meski disampaikan dalam suasana santai, Prabowo menegaskan bahwa hubungan antara dirinya dan Bahlil bukan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

Menurutnya, Bahlil juga merupakan mitra dalam pemerintahan karena menjabat sebagai ketua umum partai politik.

"Tapi benar, karena beliau tidak hanya anak buah, dia menteri. Tapi juga dia mitra, karena ya Ketua Umum partai yang besar, Bahlil. Kita ini politik di Indonesia kan harus politik kebersamaan," pungkas Prabowo.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta para kepala daerah memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, terutama terkait pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan di wilayah desa.

Prabowo menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam apabila pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Ajak Generasi Muda Perkuat Integritas untuk Lawan Ancaman Narkoba

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara peluncuran buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di The Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

Menurut Prabowo, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp1 miliar setiap desa setiap tahun selama satu dekade terakhir.

Dana tersebut, kata dia, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan warga, termasuk jembatan penghubung antarwilayah.

"Dana desa sudah kita berikan, sudah berjalan 10 tahun. Rp 1 miliar satu desa satu tahun. Jembatan di desa harganya mungkin Rp 400 juta rata-rata, Rp 700 juta, Rp 800 juta. Yang besar mungkin Rp 2 M, Rp 3 M. Sesungguhnya semua desa, semua pimpinan desa bisa memenuhi jembatan-jembatan itu," kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo mengatakan pemerintah tidak ingin mencari pihak yang disalahkan atas persoalan pembangunan yang belum terselesaikan.

Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan fokus memberikan solusi bagi masyarakat.

"Tapi oke, kita tidak mengeluh, tidak cari kambing hitam, tidak mempersoalkan masa lalu. Selesaikan hari ini!" ujar Prabowo.

Ia menegaskan, mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa harus mampu merespons kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

"Kalau Gubernur, kalau Bupati, kalau Camat, kalau Kepala Desa tidak bisa mengatasi teriakan rakyat di desa, kita tidak segan-segan Presiden turun tangan, kita memenuhi apa yang diteriakkan oleh rakyat," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah pusat.

Ia menyebut sekitar 2.500 jembatan di berbagai desa telah berhasil dibangun.

"Saudara-saudara sekalian, prestasi-prestasi kita riil. Sekian ribu jembatan yang kita bangun, jembatan yang dirasakan oleh rakyat," kata Prabowo.

Menurutnya, pemerintah menggunakan teknologi untuk merespons cepat berbagai keluhan masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur.

"Rakyat teriak dan melalui teknologi kita segera tanggap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia," ujarnya.

Prabowo menilai masih banyak capaian pemerintah yang belum banyak diketahui publik, khususnya oleh sebagian kalangan elite.

"Yang banyak tidak diingat oleh banyak elite Indonesia saudara-saudara," katanya.

Selain pembangunan jembatan, Prabowo juga memaparkan program perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Ia mengatakan pemerintah telah memperbaiki puluhan ribu sekolah dan menargetkan jumlah tersebut terus bertambah.

"Jadi saya kira sangat banyak hasil yang kita lakukan, perbaikan yang kita lakukan. Puluhan ribu sekolah sudah kita perbaiki. Akhir tahun ini mungkin lebih 70.000. Tahun depan target kita 100.000," ujar Prabowo.

Ia menargetkan seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki dalam tiga tahun ke depan.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan perbaikan terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang telah lama tidak mendapat pembaruan.

"Dan kita akan selesaikan dalam tiga tahun yang akan datang semua sekolah di Indonesia akan kita perbaiki. Semua Puskesmas Indonesia yang sudah 30 tahun lebih tidak diperbaiki, kita akan perbaiki saudara-saudara sekalian," lanjutnya.

Prabowo mengatakan berbagai program tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran menteri dalam pemerintahannya.

Ia optimistis pemerintah akan terus bergerak lebih cepat dengan orientasi utama kepada kepentingan rakyat.

"Jadi saudara-saudara, ini juga tadi akibat kerja sama yang baik, kerja keras yang baik, keberanian oleh hampir semua menteri saya lihat, percaya diri ya kan. Orientasi kepada kebenaran, orientasi kepada rakyat. Kita akan bergerak lebih cepat lagi," pungkas Prabowo.* (d/ad)