JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq setelah politikus Partai Golkar itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

Pantauan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 15 September 2026, Fahd keluar dari ruang pemeriksaan di lantai dua sekitar pukul 17.30 WIB.

Baca Juga:

• Kejagung Sita 38 Aset dalam Kasus Dugaan TPPU Febrie Adriansyah, Nilainya Capai Rp846 Miliar

Fahd kemudian dikawal petugas menuju mobil tahanan. Ia langsung masuk ke dalam kendaraan tersebut untuk menjalani masa penahanan.

Penahanan ini menjadi kali ketiga Fahd ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang ditangani KPK.

Fahd merupakan salah satu dari 17 orang yang diamankan KPK dalam OTT di kantor BPN Kabupaten Bogor.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB).

Selain Fahd, KPK mengamankan sejumlah pejabat dan pihak swasta. Mereka antara lain:

- Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
- Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
- Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.
- Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen.
- Adrianto Pitojo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.

Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan puluhan boks hingga koper yang berisi uang.

Uang yang ditemukan tidak hanya dalam pecahan rupiah, tetapi juga mata uang asing.

Namun, KPK belum mengungkap secara rinci jumlah uang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Nilai barang bukti itu akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan.

"KPK telah melakukan gelar perkara di tingkat pimpinan, dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan," jelas jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (15/9).

Dengan naiknya perkara ke tahap penyidikan, KPK selanjutnya akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka sekaligus menjelaskan konstruksi perkara dan barang bukti yang telah diamankan.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan HGB. KPK masih melakukan pendalaman terhadap peran masing-masing pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Kejagung menyebut nilai 38 obyek aset yang disita tersebut ditaksir mencapai sekitar Rp846 miliar.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Tindak Pidana Asal Kasus TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) sekaligus Ketua Tim 9, Rudi Margono, mengatakan penyitaan aset dilakukan selama proses penyidikan perkara.

"Terkait dengan progres penyitaan, dari tahap penyidikan kemarin, telah disita eh kurang lebih 38 obyek aset tanah dan/atau bangunan," kata Rudi Margono di Kejagung, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

"Kemudian dugaan dari 38 obyek aset ditaksir kurang lebih senilai Rp 846 miliar," tambah dia.

Rudi mengatakan nilai Rp846 miliar tersebut belum mencakup aset berupa rumah di kawasan Sentul dan sejumlah aset lain yang sebelumnya digeledah oleh Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya.

Selain tanah dan bangunan, penyidik juga menyita 27 lembar saham perusahaan, barang bukti berupa valuta asing dan emas, serta 1.150 lembar dokumen.

Penyitaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan perkara dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat Febrie bersama dua tersangka lainnya.

Rudi mengatakan proses penyidikan perkara tersebut telah selesai dilakukan oleh Tim 9.

Saat ini, penyidik masih menunggu jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21.

"Iya, jadi perkaranya dari teknis penyidikan, menurut Tim 9, dianggap sudah selesai," kata dia.

Rudi mengatakan perkara tersebut belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan selaku jaksa penuntut umum.

Penyidik masih melakukan finalisasi sebelum masuk ke tahap berikutnya, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti.

"Jadi, perkaranya belum dilimpahkan (ke Kejari). Tapi proses finalisasi untuk penyelesaian yang nanti akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti," kata dia.

Setelah proses penuntutan selesai, Febrie disebut akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Perampungan penyidikan tersebut disepakati setelah Kejagung menggelar rapat koordinasi bersama Polri, KPK, dan Komisi Kejaksaan pada Selasa, 15 September 2026.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU dengan tindak pidana asal berupa dugaan korupsi.

Setelah menjalani pemeriksaan, Febrie langsung ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Jakarta Timur.

Kejagung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan ketika Febrie menjabat sebagai jaksa maupun pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan.

"Modus secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat, mengabdikan diri di kejaksaan," ujar Rudi Margono saat ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, 24 Juli 2026 lalu.

Namun, Rudi saat itu belum menjelaskan secara rinci konstruksi maupun modus perkara.

Menurut dia, penjelasan lebih detail berkaitan dengan kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

"Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau kita sampaikan akan menyulitkan kita ke depannya," kata dia.

Selain Febrie, Kejagung juga menetapkan Don Ritto dan Nurman Herin sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Berbeda dengan Febrie, Don Ritto dan Nurman Herin disangkakan dengan pasal TPPU.

Kejagung hingga kini masih memproses tahapan hukum perkara tersebut.

Kepemilikan 38 aset yang telah disita serta keterkaitannya dengan masing-masing tersangka akan menjadi bagian dari proses pembuktian dalam perkara tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan tindak pidana asal yang mendasari perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Kejagung menyebut dugaan pemerasan menjadi tindak pidana asal dalam perkara yang menjerat Febrie.

Baca Juga:

• Eks Kadisdik Langkat Ungkap Didatangi Penyidik , Diminta Akui Terima Rp50 Juta: Nanti Kami Tuntut 1,5 Tahun, Agar Divonis 1 Tahun

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono, seusai rapat koordinasi bersama Kortas Tipikor Polri, KPK, Polda Metro Jaya, dan Komisi Kejaksaan (Komjak) di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan.

"Dari hasil rapat koordinasi disepakati bahwa perkara ini akan disangkakan dengan sangkaan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU dengan tersangka FA, DR, dan NH," kata Rudi dalam konferensi pers.

Rudi menjelaskan tindak pidana asal dalam perkara TPPU tersebut berupa dugaan tindak pidana korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Menurut dia, dugaan pemerasan itu berkaitan dengan penanganan perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI.

"Perkaranya tindak pidana asal dengan TPPU. Pemerasan, dugaan pemerasan (Pasal) 12e (dalam penanganan perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI)," ujar Rudi menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam perkara tersebut, Febrie disebut dijerat dugaan korupsi berupa pemerasan sebagai tindak pidana asal sekaligus TPPU.

Sementara dua tersangka lainnya, yakni Don Ritto dan Nurman Herin, disangkakan dengan pasal TPPU.

Rudi mengatakan proses penyidikan perkara tersebut telah rampung. Selanjutnya, penyidik akan mempersiapkan pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum.

"Perkara ini segera dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses penanganan perkara ini," ujarnya.

Rudi belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara. Ia mengatakan detail perkara nantinya akan terbuka dalam proses persidangan.

"Itu kan teknis. Jadi kami memahami betul jangan sampai sangkaan atau dakwaan belum dibacakan sudah bergulir dipublikasi, karena ini menjunjung asas praduga tak bersalah. Pastinya dalam waktu dekat perkara ini apabila dilimpahkan akan sangat terbuka untuk kita semua," ujar Rudi.

Rudi menyebut rangkaian penyidikan yang dilakukan Tim 9 telah selesai. Namun, pelimpahan tahap dua masih menunggu kelengkapan dari jaksa penuntut umum.

"Dari teknis penyidikan menurut Tim 9 dianggap sudah selesai. Kita menunggu pernyataan lengkap, P-21 dari penuntut umum," ujarnya.

Kejagung belum menjelaskan secara pasti kapan pelimpahan tahap dua perkara tersebut akan dilakukan.

Proses selanjutnya akan menentukan apakah perkara tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan dan kemudian disidangkan.

Perkara ini masih berada dalam proses hukum.

Karena itu, dugaan pemerasan dan TPPU yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses persidangan.* (d/ad)

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan wacana penerapan pemilihan secara elektronik atau e-voting dalam pemilu.

Tito mengatakan rencana tersebut masih sebatas wacana dan perlu dibahas bersama DPR serta lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan partai politik.

Baca Juga:

• Mendagri Tito: Lahan yang Tak Dimanfaatkan Dapat Diambil Negara dan Didistribusikan kepada Masyarakat

"Ya, ada, ada wacana itu (e-voting). Tapi itu kan harus dibicarakan pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, ya, partai-partai politik, apakah mereka setuju atau tidak dengan wacana e-voting," kata Tito.

Tito mengatakan pemerintah juga memiliki wacana melakukan studi banding ke negara yang telah menerapkan sistem pemungutan suara elektronik.

Salah satu negara yang disebut adalah India.

Menurut Tito, India dapat menjadi salah satu bahan pembelajaran karena memiliki jumlah penduduk yang besar dan telah menggunakan sistem e-voting.

"Boleh saja, ada juga rencana, ada wacana ya, untuk studi banding misalnya di India. India itu juga sama negara besar, penduduknya banyak tapi juga melakukan e-voting," katanya.

Tito mengatakan penggunaan e-voting sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru di Indonesia.

Sistem tersebut telah diterapkan dalam pemilihan dengan skala terbatas di sejumlah desa.

"Kemudian, sebetulnya e-voting juga dilaksanakan di Indonesia sudah ada di beberapa tingkat desa, ya. Tapi dalam skala yang kecil," sambungnya.

Tito mengatakan KPU sebelumnya telah menyampaikan sejumlah keuntungan dari penerapan e-voting.

Salah satunya adalah proses penghitungan suara yang lebih cepat.

Selain itu, sistem elektronik dinilai berpotensi menekan biaya penyelenggaraan pemilu.

Pemilih juga dimungkinkan memberikan suara tanpa harus datang langsung ke tempat pemungutan suara (TPS), apabila sistem yang diterapkan memungkinkan pemungutan suara secara daring.

"Dari KPU pernah menyampaikan juga, pernah saya tahu, ada pro-kontra. Di antaranya mereka menyampaikan bahwa keuntungan dari e-voting itu kekuatannya adalah cepat dan biayanya pasti lebih murah, ya. Karena cepat, orang bisa melakukan tanpa harus ke TPS misalnya ya, dengan sistem online," jelasnya.

Meski memiliki sejumlah kelebihan, Tito mengatakan penerapan e-voting juga memiliki risiko.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah keamanan sistem dari kemungkinan peretasan atau hacking.

"Tapi kelemahannya, yang dikhawatirkan di antaranya takut adanya hacking. Kemudian ditembus sistem apa namanya itu, e-voting-nya diganggu misalnya. Kemudian kalau manual, itu bisa dilihat banyak orang jumlahnya ya, suaranya dihitung bertahap," paparnya.

Menurut Tito, potensi kecurangan atau moral hazard juga perlu menjadi pertimbangan.

Dalam sistem pemungutan suara manual, proses penghitungan dilakukan secara bertahap sehingga dapat disaksikan oleh banyak pihak.

"Kalau e-voting kan langsung dia, tanpa melalui perhitungan itu tingkat secara bertingkat. Sehingga mungkin akan ada terdapat kelemahan moral hazard misalnya, takut ada kecurangan misalnya, ya. Nah, tapi kita harus belajar. Dari kita mau melakukan apa, melihatlah, praktik di negara-negara yang melakukan itu," ungkapnya.

Tito menegaskan penerapan e-voting dalam pemilu Indonesia belum menjadi keputusan.

Pemerintah masih perlu mempelajari pengalaman negara-negara yang telah menerapkan sistem tersebut, termasuk negara yang memilih tetap menggunakan sistem pemungutan suara manual.

"Ada juga negara-negara yang nggak melakukan itu, negara-negara modern juga, negara maju ada juga yang nggak melakukan e-voting. Kenapa juga alasannya gitu kan? Jadi kira-kira seperti itulah. Ini masih sebatas wacana. Intinya adalah sebatas wacana baru. Kita mau belajar dulu beberapa," tuturnya.

Dengan demikian, wacana e-voting masih berada pada tahap kajian awal.

Pemerintah perlu berkoordinasi dengan DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, serta partai politik sebelum menentukan apakah sistem pemungutan suara elektronik dapat diterapkan dalam pemilu mendatang.* (d/ad)

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih adanya penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu.

Menurut Tito, lahan yang tidak dimanfaatkan dapat diambil kembali oleh negara untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Karhutla di HGU PT Nafasindo Diselidiki, Polda Aceh Turun Langsung ke TKP

Dalam rapat tersebut, Tito menjelaskan pentingnya reformasi agraria untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

"Kalau kita melihat bahwa reformasi agraria ini memang disampaikan filosofinya adalah untuk keadilan dan juga untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, sehingga tidak ada penguasaan tanah secara dominan oleh satu pihak. Tapi terutama untuk kepentingan rakyat," kata Tito.

Tito mengatakan dalam praktiknya masih ditemukan penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu.

Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi memicu konflik dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Karena itu, pemerintah berencana melakukan revisi terhadap Undang-Undang Agraria.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) yang belum dimanfaatkan secara penuh serta HGU dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dalam kondisi tidak digunakan atau idle.

"Oleh karena itu dilakukan revisi, akan lakukan revisi Undang-Undang Agraria. Dan kemudian salah satunya juga adalah bagaimana untuk penyelesaian masalah HGU yang belum dikelola penuh, HGU yang idle, HGB yang idle, dan lain-lain," jelasnya.

Menurut Tito, lahan yang tidak digunakan tersebut dapat menjadi perhatian dalam kebijakan reforma agraria

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan gagasan agar lahan yang tidak dimanfaatkan dapat diambil kembali oleh negara dan didistribusikan kepada masyarakat.

"Kalau saya tidak salah, Bapak Presiden juga sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan, yang idle tidak digunakan dan dipakai, diambil kembali oleh negara dan kemudian didistribusikan kepada rakyat," katanya.

Tito mengatakan gagasan tersebut menjadi salah satu dasar pemikiran pemerintah dalam menyusun revisi Undang-Undang Agraria.

Menurut dia, revisi aturan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap persoalan lahan yang dikuasai pihak tertentu dalam area yang luas, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal.

"Nah, dari keinginan Bapak Presiden ini kami mikir salah satu yang membuat kemudian lahirnya ide gagasan untuk melakukan revisi undang-undang tentang agraria ini. Kami kira niatnya baik," ujarnya.

"Jadi kalau memang ada nanti akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh rekan-rekan gubernur tadi kepala daerah, ada HGU yang dikuasai oleh pihak tertentu yang luas mungkin, tapi digunakan hanya beberapa, yang lainnya idle, akhirnya tidak produktif," sambungnya.

Pemerintah melalui revisi aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pertanahan, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memastikan lahan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.* (d/ad)

MEDAN — Mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saipul Abdi, mengungkapkan adanya dugaan permintaan dari seorang penyidik kejaksaan saat dirinya masih ditahan di Rutan Tanjung Gusta, Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan Saipul saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif di Dinas Pendidikan Langkat.

Baca Juga:

• Karhutla di HGU PT Nafasindo Diselidiki, Polda Aceh Turun Langsung ke TKP

Menurut Saipul, penyidik tersebut memintanya mengakui menerima uang Rp50 juta.

Ia mengklaim pengakuan itu disebut dapat membuat tuntutan hukum terhadapnya menjadi lebih ringan.

"Saat sidang belum dimulai, penyidik menjumpai saya ke rutan. Ia mengatakan, 'bapak tolong mengakui menerima Rp 50 juta, supaya kami tuntut nanti selama 1,5 tahun nantinya bisa divonis 1 tahun penjara," ujar Saipul dalam persidangan dengan agenda pleidoi.

Saipul mengatakan dirinya tidak memenuhi permintaan tersebut meski tawaran itu dinilai menggiurkan.

Ia menegaskan tidak pernah menerima uang Rp50 juta seperti yang disebutkan dalam permintaan tersebut.

Ia juga tidak merinci identitas penyidik yang menurut pengakuannya datang menemuinya di Rutan Tanjung Gusta.

"Saya tidak mau mengakui menerima Rp 50 juta itu karena saya memang tidak ada menerimanya," ujar Saipul.

Saipul kemudian menceritakan bahwa sebelum ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard, dirinya pernah diperiksa sebagai saksi.

Dalam pemeriksaan tersebut, Saipul mengaku ada pernyataan penyidik yang hingga kini masih mengganjal pikirannya.

"Penyidik mengatakan 'bapak tidak menjadi target kami'. Target kami sudah diketahui pemainnya karena semua saksi sudah diperiksa, pelaku utamanya Faisal dan Bahrun," pungkas Saipul di persidangan.

Nama Faisal yang disebut Saipul merupakan mantan Pejabat (Pj) Bupati Langkat yang bertugas pada 2024.

Saat ini, Faisal menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara.

Sementara Bahrun merupakan seorang ASN dari Aceh Jaya yang disebut sebagai orang dekat Faisal.

Pernyataan mengenai Faisal dan Bahrun tersebut merupakan bagian dari pembelaan Saipul dalam persidangan.

Keterkaitan dan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard tersebut, Saipul Abdi dituntut jaksa dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari.

Jaksa menilai perbuatan Saipul telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyebabkan kerugian keuangan negara.

Selain pidana penjara dan denda, Saipul juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2 miliar.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Saipul dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila harta bendanya tidak mencukupi, jaksa meminta uang pengganti tersebut diganti dengan pidana selama tujuh tahun penjara.

Dalam perkara yang sama, terdapat dua terdakwa lainnya.

Mereka adalah mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa selaku pihak rekanan atau penyedia proyek.

Supriadi dituntut 11 tahun penjara, sedangkan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa dituntut 13 tahun penjara.

Jaksa mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Perkara ini berkaitan dengan pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif di Kabupaten Langkat pada 2024.

Saipul Abdi didakwa bersama Supriadi dan Budi Pranoto Seputra melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.

Nilai anggaran pengadaan smartboard Langkat pada 2024 mencapai Rp49,916 miliar.

Berdasarkan dakwaan jaksa, perkara tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,588 miliar.

Saipul kini masih menjalani proses persidangan.

Pernyataan yang disampaikannya mengenai dugaan permintaan untuk mengakui penerimaan Rp50 juta menjadi bagian dari pembelaan yang akan dinilai dalam proses persidangan.* (tm/ad)

BANDA ACEH — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh turun langsung ke Kabupaten Aceh Singkil untuk mengasistensi penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di lokasi Hak Guna Usaha (HGU) PT Nafasindo.

Asistensi dilakukan pada Senin, 14 September 2026, dengan memeriksa kondisi di lapangan, mencocokkan keterangan para pihak, serta mendalami penyebab kebakaran.

Baca Juga:

• 13 Rumah dan Sejumlah Kendaraan Rusak dalam Penyerangan di Humbahas, Polda Sumut Amankan 8 Orang

Sebelum turun ke lokasi, tim melakukan analisis dan evaluasi atau anev terhadap penanganan perkara yang dilakukan Satreskrim Polres Aceh Singkil.

Evaluasi tersebut bertujuan melihat perkembangan penyelidikan sekaligus menentukan langkah pendalaman berikutnya.

Setelah anev, tim Ditreskrimsus bersama Kasatreskrim dan Kanit Reskrim turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP).

Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan hasil evaluasi dengan kondisi faktual di lapangan.

Penyidik juga menggali informasi dari sejumlah pihak yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut.

Dalam proses pendalaman, penyidik meminta keterangan dari pemilik kandang sapi, Sahidin; petugas pemadam api perusahaan, Indra Lesmana; serta Askep Taufik.

Dari keterangan salah satu pihak, sumber api diduga berasal dari bagian dalam lahan kebun, bukan dari sisi luar atau pinggir perkebunan.

Namun, keterangan tersebut belum menjadi kesimpulan penyebab kebakaran.

Penyidik masih mencocokkannya dengan kondisi TKP, keterangan saksi lainnya, serta alat bukti yang diperoleh.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan fakta dan penyebab kebakaran secara objektif.

Kabidhumas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan asistensi tersebut menunjukkan keseriusan Polda Aceh dalam menangani perkara Karhutla secara cermat dan profesional.

Menurut dia, proses penanganan perkara juga dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

"Dirreskrimsus juga memerintahkan Kasatreskrim Polres Aceh Singkil bersama Kanit 1 Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh untuk kembali mendalami fakta dan keterangan dari para pihak," kata Joko dalam rilisnya, Selasa, 15 September 2026.

Joko menegaskan penyelidikan dan penyidikan akan terus dilakukan berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh secara sah.

Polda Aceh menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengungkap penyebab Karhutla secara terang, memastikan proses hukum berjalan objektif, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.* (ad)

KARO — Dugaan keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Sebanyak 44 siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, mengalami berbagai keluhan kesehatan setelah menyantap makanan MBG pada Senin, 14 September 2026 sore.

Baca Juga:

• 13 Rumah dan Sejumlah Kendaraan Rusak dalam Penyerangan di Humbahas, Polda Sumut Amankan 8 Orang

Sementara lima siswa lainnya telah diperbolehkan menjalani rawat jalan.Data tersebut disampaikan Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara, Zulkarnain Barus.

Data itu diperolehnya dari pihak sekolah.

"Daftar nama korban beserta keluhan sakitnya secara global kami terima dari pihak sekolah dan sudah dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo," ujar Zulkarnain.

Keluhan yang dialami para siswa cukup beragam.

Di antaranya pusing, mual, lemas, sakit perut, sesak napas, gatal-gatal, muntah, sakit kepala hingga kebas pada bagian tubuh.

Sejumlah siswa mengalami lebih dari satu keluhan secara bersamaan.

Ada yang mengalami sesak disertai mual dan pusing, sakit perut disertai mual dan pusing, hingga gatal-gatal yang disertai mual serta muntah.

Dari 39 siswa yang masih menjalani rawat inap, mayoritas merupakan perempuan.

Sementara lima siswa yang telah diperbolehkan menjalani rawat jalan tercatat atas nama M. Hafishi, Emiya Riski Ramadani, Siati Clara, Ryan Mutuah dan Sadri Aprilia.

Hingga Selasa sore, 15 September 2026, sebanyak 39 siswa masih mendapatkan penanganan medis di RS Amanda Berastagi.

Berikut daftar siswa yang masih menjalani rawat inap beserta keluhan yang dialami:

Baca Juga:

• 20 Siswa Sekolah Rakyat Deli Serdang Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Nikita – pusing dan kebas.
Meylanai – mual, pusing dan lemas.
Sri Wulandari – sesak, gatal-gatal, sakit perut dan pusing.
Putri Sisilia – gatal-gatal, pening dan sesak.
Uniodela – sesak, gatal-gatal, sakit perut dan pusing.
Filling – sakit perut, mual dan pusing.
Sabarina – pusing, sesak dan mual.
Irani Ramandani – pusing dan sesak.
Mikha Erbuen – sesak, sakit kepala dan sakit perut.
Brage S. Brahmana – mual, sesak dan pusing.
Aisyah – sakit kepala.
Chievo – pusing dan sesak.
Alfira Salsalina – pusing dan sakit perut.
Agita Gina – sakit perut, mual dan pusing.
Sonya Silitonga – sesak napas.
Revalina Cantika – pusing dan gatal-gatal.
Mujiati – sesak, pusing dan mual.
Hazza Nur Sahada – sesak, pusing dan mual.
Melati Regina Putri – pusing dan mual.
Sifa Nabiliya – pening dan mual.
Caca Br Pandiangan – sesak dan gatal-gatal.
Puttri Aritonang – sesak, mual dan gatal-gatal.
Maria Prisilia – sesak, lidah kebas dan pusing.
Ica Salsalibna – sesak, mual dan pusing.
Teta Br Ginting – pusing, mual dan sakit perut.
Tasya Hairunisa – sesak dan mual.
Jesika Kamelia – sesak dan muntah-muntah.
Genesis Bangun – gatal-gatal, mual dan muntah.
Helno Vawel – pening, sakit perut dan kaki kebas.
May Nevayona – nyeri menelan dan sesak.
Anggun Br Ginting – sesak, mual, gatal-gatal, sakit perut dan lidah kebas.
Sylfia – gatal-gatal dan sakit perut.
Pernandes Mikael – mual dan muntah.
Cehsea Eka Pindi – sakit perut, pusing, mual dan gatal-gatal.
Brema Gurusinga – sakit perut.
Parid Joel Sagala – mual, muntah dan sakit kepala.
Kristian Amonangan – mual, lemas, sakit kepala dan gatal-gatal.
Reh Malemna – lemas, mual dan kepala pusing.
Yoel Simarmata – sesak dan sulit bernapas.

Hingga kini, penyebab pasti munculnya berbagai keluhan kesehatan yang dialami para siswa belum diketahui.

Pihak sekolah dan instansi terkait masih melakukan penanganan serta menunggu pemeriksaan lebih lanjut.

Para siswa yang masih dirawat terus mendapatkan penanganan medis di RS Amanda Berastagi.

Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyebab keluhan yang dialami para siswa setelah mengonsumsi makanan MBG.

Kasus ini menjadi perhatian karena sebelumnya dugaan gangguan kesehatan setelah pelaksanaan program MBG juga terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Karo.* (sp/ad)

HUMBAHAS — Polda Sumatera Utara masih mendalami keterlibatan delapan orang yang diamankan terkait penyerangan di Desa Matiti, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Penyerangan tersebut terjadi pada Sabtu, 12 September 2026.

Baca Juga:

• 20 Siswa Sekolah Rakyat Deli Serdang Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan delapan orang yang diamankan telah dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Betul, masih dalam pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, Selasa, 15 September 2026.

Peristiwa tersebut diduga dipicu konflik lahan antara dua kelompok keluarga, yakni kelompok RBM dan OPM.

Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Adi Nugroho mengatakan delapan orang dari kelompok OPM mengalami luka dalam insiden tersebut.

Polisi kemudian menangkap delapan orang yang diduga terlibat penyerangan dari kelompok RBM.

Untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan, polisi memperketat pengamanan di lokasi. Patroli gabungan juga dilakukan secara rutin di sekitar tempat kejadian.

"Kami sengaja menempatkan personel pengamanan di lokasi guna mencegah dan mengantisipasi adanya konflik lanjutan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat," kata Adi dalam keterangan persnya, Selasa, 15 September 2026.

Adi juga meminta kedua pihak yang terlibat konflik menahan diri dan tidak mudah terprovokasi.

Ia memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai proses hukum.

"Kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, serta mempercayakan penanganan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif," tutupnya.

Kasat Reskrim Polres Humbahas AKP Hitler Hutagalung mengatakan penyelidikan perkara tersebut dilakukan dengan bantuan Polda Sumut.

Menurut dia, delapan orang yang diduga berkaitan dengan penyerangan telah diamankan dan dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kedelapan orang tersebut masing-masing berinisial MS (60), PS (49), TB (42), HS (65), TG (66), IS (43), SS (38), dan TS.

Dari delapan orang tersebut, tujuh orang diamankan karena diduga terlibat dalam penyerangan.

Satu orang lainnya diamankan karena diduga melakukan perlawanan terhadap petugas ketika proses pembubaran berlangsung.

Polisi masih mendalami peran masing-masing orang yang diamankan serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan kerusakan rumah dan kendaraan di Desa Matiti.

Pengamanan di lokasi juga tetap diperketat untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan antara kedua kelompok.* (tm/ad)

LANGKAT — Tersangka penganiayaan berinisial RI alias KD (27) yang ditangkap Satreskrim Polres Langkat disebut merupakan adik dari seorang anggota DPRD Langkat.

RI alias KD diketahui berdomisili di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Viral Siswa Terobos Sungai Deras Demi Sekolah, DPRD Sumut Minta Infrastruktur Nias Dibenahi

"Saat penangkapan pihak kepolisian tidak ada ada sampaikan ke kades. Informasinya memang adik anggota dewan. Tapi tidak saya dalami sampai saat ini," ujar Alfin, Selasa (15/9/2026).

Alfin mengatakan informasi tersebut juga sesuai dengan pemberitaan yang beredar mengenai identitas tersangka.

"Sesuai nama yang diberitakan itu memang adiknya. Tapi saya tidak pernah lihat langsung saat penangkapan," ucap Alfin.

Satreskrim Polres Langkat sebelumnya telah menangkap dua tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan yang terjadi di kawasan Kantor Bupati Langkat.

Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Ghulam Yanuar Lutfi mengatakan tersangka pertama berinisial FM ditangkap di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, pada 11 Agustus 2026.

Dari penangkapan FM, polisi memperoleh informasi baru yang kemudian dikembangkan hingga mengarah kepada RI alias KD.

"Tersangka pertama berinisial FM yang ditangkap di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Langkat pada Selasa 11 Agustus 2026. Dari tersangka ini, didapati petunjuk baru yang kemudian dilakukan pengembangan dan hasilnya, RI alias KD yang kami amankan," ujar Ghulam, Senin (14/8/2026).

Menurut Ghulam, RI alias KD ditangkap di sebuah gubuk yang berada tidak jauh dari kediamannya.

Saat hendak diamankan, tersangka disebut sempat melakukan perlawanan.

"Peran RI alias KD, memukul bagian belakang kepala korban," ucap Ghulam.

Ghulam mengatakan proses penangkapan sempat terkendala karena keluarga tersangka menghalangi petugas.

Polisi kemudian mengerahkan personel tambahan hingga RI alias KD berhasil diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus dugaan penganiayaan tersebut bermula saat korban berinisial FR bersama dua rekannya, AA dan MS, diduga dihadang sekelompok orang ketika mengikuti proses pembuktian berkas proyek tender Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Peristiwa itu terjadi di kawasan Kantor Bupati Langkat, tepatnya di depan Kantor Bappeda, pada Rabu, 8 Juli 2026.

Ketiga korban disebut mengalami kekerasan di sejumlah bagian tubuh, antara lain kepala, pundak, dan dada.

Merasa keberatan atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan dugaan penganiayaan itu ke Polres Langkat.

Laporan tersebut ditindaklanjuti Satreskrim Polres Langkat melalui proses penyelidikan.

Menurut Ghulam, kelompok korban sempat berupaya melerai keributan. Namun, proses pembuktian proyek tetap berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan.

"Akan tetapi, jadwal pembuktian terakhir tutup pukul 16.00 WIB, sehingga pelapor dan saksi mendatangi Polres Langkat melaporkan kejadian itu untuk proses hukum selanjutnya," kata Ghulam.

RI alias KD kini dijerat Pasal 262 ayat (1) KUHPidana, subsider Pasal 466 ayat (1) KUHPidana.

Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor B/419/VII/2026/SPKT/Satreskrim/Polres Langkat/Polda Sumut tertanggal 8 Juli 2026.

Polres Langkat masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam keributan yang terjadi di kawasan Kantor Bupati Langkat tersebut.

Polisi juga menyatakan proses hukum akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.

"Pengungkapan ini merupakan komitmen Satreskrim Polres Langkat dalam menindaklanjuti setiap laporan," ucap Ghulam.* (tm/ad)

DELI SERDANG — Sekitar 20 siswa Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dilaporkan mengundurkan diri setelah beberapa pekan mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah tersebut.

Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang mencatat sejumlah alasan yang membuat siswa memilih meninggalkan Sekolah Rakyat.

Baca Juga:

• Viral Siswa Terobos Sungai Deras Demi Sekolah, DPRD Sumut Minta Infrastruktur Nias Dibenahi

Padahal, seluruh kebutuhan hidup siswa selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat ditanggung secara gratis.

Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, Khairuddin Hariman Siregar, mengatakan sebagian siswa merasa tidak betah karena harus tinggal jauh dari keluarga.

Dalam beberapa kasus, orang tua bahkan datang menjemput anak mereka.

"Ya kita tanya ada yang memang nggak bisa nggak dekat sama orang tua ada juga yang malah orang tuanya jemput karena nggak bisa jauh sama anaknya. Ada sekitar 20 orang juga itu yang sudah keluar sampai sekarang," ujar Khairuddin Hariman Siregar, Selasa, 15 September 2026.

Khairuddin yang akrab disapa Rudi mengatakan faktor lingkungan pertemanan di kampung juga menjadi salah satu alasan siswa memilih keluar dari Sekolah Rakyat.

Menurut dia, siswa yang mengundurkan diri tidak hanya berasal dari jenjang sekolah dasar. Kondisi serupa juga terjadi pada siswa jenjang SMP dan SMA.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan mencari siswa pengganti untuk mengisi kursi yang ditinggalkan peserta didik yang mengundurkan diri.

Rudi mengatakan proses pencarian calon siswa pengganti akan dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah instansi terkait.

"Ini saya mau ke Hamparan Perak ini (ke Sekolah Rakyat) cek pengganti. Ya kan ada cadangan juga dan mau dibuat rapat pleno. Untuk penggantinya ini akan diplenokan bersama BPS, Kemensos, Inspektorat dan Dinsos Provinsi," kata Rudi.

Ia mengatakan calon siswa pengganti akan dicari melalui aplikasi SETARA milik Kementerian Sosial.

Aplikasi tersebut digunakan untuk melihat jangkauan dan data calon penerima program.

Calon siswa yang diprioritaskan untuk masuk Sekolah Rakyat berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, terutama yang masuk kategori desil 1 dan 2.

Sekolah Rakyat di Kabupaten Deli Serdang berada di kawasan Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak.

Lokasi sekolah tersebut cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam.

Para siswa mulai menjalani kegiatan di lokasi sekolah tersebut sejak 30 Juli 2026.

Hingga 15 September 2026, para siswa tercatat baru sekitar 50 hari berada dan menjalani aktivitas pendidikan di sekolah tersebut.

Mereka mulai masuk lebih lambat dibandingkan siswa di sekolah lain.

Hal itu karena gedung Sekolah Rakyat yang dibangun untuk tahun ajaran baru belum sepenuhnya rampung ketika kegiatan pendidikan dimulai.

Meski seluruh kebutuhan hidup siswa ditanggung, persoalan adaptasi dengan lingkungan baru dan jarak dari keluarga menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Deli Serdang.* (tm/ad)

MEDAN — Video yang memperlihatkan sejumlah siswa menyeberangi sungai saat hendak berangkat maupun pulang sekolah viral di media sosial.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), khususnya terkait akses pendidikan dan infrastruktur di Kepulauan Nias.

Baca Juga:

• Institut Amalia Bogor Buka Tahun Akademik Baru, Siapkan Generasi Unggul untuk Hadapi Tantangan Global dan SDGs 2030

Dalam salah satu video yang beredar di media sosial, seorang siswa laki-laki mengenakan seragam SMA terlihat menyeberangi sungai bersama dua adik perempuannya.

Salah satu adiknya mengenakan seragam SMP, sementara yang lainnya mengenakan pakaian biasa.

Arus sungai dalam video tersebut terlihat cukup deras. Siswa laki-laki itu bahkan menggendong adiknya yang paling kecil di pundak saat menyeberangi sungai.

"Perjuangan kami anak sekolah di pedalaman kalau hujan deras pastinya banjir, jalan yang sering kami lewati longsor. Halo kakak abangku semua Yahobu, hari ini pulang sekolah sudah dalam keadaan banjir, kami sudah menunggu dua jam, dan airnya mulai surut kami pun ambil risiko untuk melewati banjir,"ucap seorang siswa dalam video tersebut.

Video tersebut kemudian mendapat perhatian publik.

Kondisi siswa yang harus melewati sungai untuk mengakses sekolah juga memunculkan pertanyaan mengenai kondisi infrastruktur dan perhatian pemerintah terhadap akses pendidikan di Kepulauan Nias.

Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kepulauan Nias, Megawati Zebua, mengaku prihatin melihat kondisi yang harus dilalui para siswa untuk mendapatkan pendidikan.

"Kita merasa terenyuh sekali dengan keadaan-keadaan anak-anak di Kepulauan Nias untuk menempuh pendidikan," jelasnya, Selasa (15/9/2026).

Megawati mengatakan persoalan siswa yang harus menyeberangi sungai saat menuju sekolah masih terjadi di sejumlah wilayah Kepulauan Nias.

"Memang itu kalau sudah yang namanya banjir, terkadang anak-anak sekolah ini tidak bisa ke sekolah. Dan kalaupun mereka melintasinya saat banjir, tentunya mereka terkadang basah-basah. kalau dari data, masih banyak sekali kasus (siswa sebrangi sungai) di Kepulauan Nias," jelasnya.

Menurut Megawati, pembangunan jembatan untuk akses siswa menuju sekolah perlu menjadi perhatian pemerintah.

Ia mengatakan pihaknya terus menyuarakan pembangunan infrastruktur tersebut agar akses pendidikan anak-anak di Kepulauan Nias lebih aman.

"Kita pun sedang berusaha ini, dan ini pun upaya Pak Gubernur bagaimana di Kepulauan Nias itu bisa secepatnya infrastruktur itu bisa terbenahi," katanya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah dapat membangun jembatan gantung sebagai solusi sementara sembari menunggu pembangunan jembatan permanen dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Tapi kita tahu pemerintah setempat juga bergantung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masing-masing. Karena bukan hanya itu juga yang mereka pikirkan, gaji pegawai P3K dan lain-lain. Jadi harapan kita, harapan mereka juga dari kabupaten/kota ini kan ada bantuan baik dari provinsi atau dari pusat," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu membantah video viral yang beredar dari akun Instagram @isi.Sumut tersebut berasal dari wilayah Nias Utara.

"Ya, izin, Ibu ya. Saya tahu itu yang viral itu, yang di posting itu bukan di Nias Utara," jelasnya, Selasa (15/8/2026).

Meski membantah lokasi video tersebut berada di Nias Utara, Amizaro mengakui persoalan siswa yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah masih ditemukan di wilayahnya.

"Ya tapi yang jelas masih ada kita di Nias Utara (siswa sebrangi sungai saat hendak ke sekolah). Dan kita sedang upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut," jelasnya.

Amizaro mengatakan pemerintah Kabupaten Nias Utara menargetkan pembangunan sejumlah jembatan untuk mendukung akses siswa menuju sekolah dapat direalisasikan pada 2027.

"Lalu memang kita sedang berupaya ya, berupaya termasuk kita berkoordinasi dengan TNI, menulis-nulis surat, ini kepada pemerintah pusat dan provinsi," ucapnya.

Menurut dia, pembangunan jembatan belum dapat dilakukan pada 2025-2026 karena keterbatasan fiskal daerah.

"Cuman kita belum ada mengerjakan (pembangunan jembatan) karena keterbatasan fiskal 2025–2026. Jadi pembangunan ini menjadi atensi di tahun 2027 dan juga kita terus membangun koordinasi dengan kementerian, termasuk TNI,"ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara, kata Amizaro, telah merencanakan pembangunan tiga jembatan permanen untuk memudahkan akses masyarakat, termasuk para siswa menuju sekolah.

"Kita rencanakan dulu tiga yang permanen yang besar, tapi ini masih rencana ya kita kaji di anggaran nanti ini," ucapnya.

Untuk jembatan gantung, Amizaro mengatakan sebagian sudah dibangun di sejumlah lokasi.

Beberapa di antaranya nantinya akan ditingkatkan menjadi jembatan permanen.

"Ada yang posisi jembatan gantung sekarang kita akan jadi permanen. Ya, ada juga yang langsung kita buat permanen. Saat ini sudah ada puluhan jembatan gantung yang telah kita bangun," jelasnya.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diketahui telah berkantor selama sekitar satu bulan di Kepulauan Nias.

Selama berkantor di Kepulauan Nias, Bobby Nasution memfokuskan perhatian pada sejumlah persoalan, di antaranya perbaikan jalan, penguatan ekonomi, pengembangan pariwisata, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Persoalan akses siswa menuju sekolah menjadi salah satu bagian dari kebutuhan infrastruktur yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah di Kepulauan Nias.* (tm/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Medan Erwin Saleh tidak akan kembali menduduki jabatan lamanya setelah divonis bebas dalam perkara dugaan korupsi Medan Fashion Festival (MFF).

Rico mengatakan Pemkot Medan telah berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai status dan penempatan Erwin Saleh setelah putusan bebas tersebut.

Baca Juga:

• Nama Menteri Nusron Wahid Disebut dalam OTT KPK, Ada Temuan 20 Koper Berisi Uang

Menurut Rico, Erwin tetap dapat ditempatkan pada jabatan dengan tingkatan yang sama seperti posisi sebelumnya, yakni eselon II.

Berdasarkan komunikasi dengan BKN, Wali Kota memiliki kewenangan untuk menempatkan Erwin pada jabatan eselon II yang masih kosong, termasuk di luar Dinas Perhubungan.

"Jadi dipersilakan kepada pemimpin daerah untuk bisa mengisi jabatan yang kosong tersebut," imbuhnya.

Rico mengatakan proses penempatan kembali Erwin sebagai aparatur sipil negara masih berlangsung.

Pemerintah Kota Medan, kata dia, akan menyesuaikan penempatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

"Sedang dalam proses ya, karena kami sudah bertemu, sudah disampaikan bahwasanya hak-hak yang mereka dapatkan secara aturan insyaallah mudah-mudahan harus kita jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Selain persoalan penempatan jabatan, Rico memastikan hak-hak kepegawaian Erwin akan dikembalikan sesuai ketentuan setelah dirinya dinyatakan bebas oleh pengadilan.

"Hak-haknya akan dikembalikan, kita sesuaikan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," pungkas Rico.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menjatuhkan vonis bebas kepada Erwin Saleh dalam perkara dugaan korupsi Medan Fashion Festival.

Ketua Majelis Hakim Sulhanuddin menyatakan Erwin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Erwin Saleh tidak terbukti secara sah dan bersalah dalam tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu dan kedua, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, memulihkan hak - hak dan martabat terdakwa," kata Sulhanuddin saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu, 26 Agustus 2026.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan Erwin tidak terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.

Hakim juga menyatakan Erwin tidak terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Setelah amar putusan dibacakan, hakim kembali menegaskan bahwa Erwin Saleh dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari dakwaan penuntut umum.

Erwin tampak tertunduk dan menangis haru setelah mendengar putusan tersebut. Ia juga sempat bersujud di lantai di hadapan majelis hakim.

Putusan bebas itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Medan.

Sebelumnya, jaksa menuntut Erwin dengan hukuman dua tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider 30 hari kurungan.

Dalam perkara dugaan korupsi MFF tersebut, terdapat tiga terdakwa lain.

Mereka adalah mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Medan Benny Iskandar Nasution, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus Kabid Koperasi UKM Anwar Syarif, serta Mhd Hamdani selaku Direktur CV Global Mandiri sebagai pelaksana kegiatan.* (d/ad)

BOGOR — Institut Amalia Bogor resmi membuka tahun akademik baru melalui kegiatan Kuliah Perdana dan Pembukaan Studi, Senin, 14 September 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi, M.Sc., Ph.D. sebagai pembicara utama atau keynote speaker.

Baca Juga:

• Seluruh Fraksi DPRD Batu Bara Setujui KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026, Wabup: Jadi Landasan Pembangunan

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Institut Amalia dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi berbagai tantangan global sekaligus mendukung percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Dalam paparannya, Prof. Indira mengatakan pencapaian SDGs membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki integritas.

Menurut dia, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi yang dapat menjadi penggerak pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

"Pencapaian SDGs 2030, khususnya Pendidikan Berkualitas (SDG 4) dan Kelembagaan yang Kuat (SDG 16), tidak akan berhasil tanpa generasi yang unggul dan berintegritas. Kita butuh lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara karakter, memiliki kesadaran keberlanjutan, dan siap bersaing di panggung global," tegas Prof. Indira di hadapan civitas akademika Institut Amalia.

Ia mengatakan tantangan global, seperti krisis iklim, kesenjangan digital, dan perkembangan teknologi yang semakin cepat, menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi, kata dia, tidak cukup hanya berperan sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan.

Kampus juga perlu membentuk mahasiswa agar mampu menjadi agen perubahan di tengah berbagai persoalan global.

Pimpinan Institut Amalia menyambut baik pandangan tersebut.

Kampus menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan nilai-nilai SDGs ke dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Kuliah perdana ini menjadi komitmen kami dalam menyiapkan SDM unggul untuk mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030," ujarnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan Piagam Penghargaan kepada Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan pemikirannya dalam kegiatan tersebut.* (ad)

ASAHAN — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Asahan setelah puluhan siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, mengalami gejala mual, muntah, dan pusing usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penghentian sementara dilakukan selama proses investigasi untuk mengetahui penyebab munculnya gejala yang dialami para siswa.

Baca Juga:

• Satu Lagi Pelaku Begal yang Tusuk Pengendara di Medan Ditangkap, Motor Korban Dijual Rp9 Juta

"Kami sudah melakukan investigasi dan sample makanan sudah kami ambil untuk di uji oleh dinas kesehatan Kabupaten Asahan dan badan POM," kata Adiatma, Selasa, 15 September 2026.

Menurut Adiatma, dapur SPPG Polres Asahan untuk sementara tidak diperbolehkan beroperasi sampai hasil pemeriksaan laboratorium keluar dan sejumlah perbaikan dipenuhi.

"Untuk saat ini, dalam kondisi investigasi, kondisi dapur kita nyatakan disuspen sementara, sehingga untuk saat ini kondisi dapur diberhentikan sementara," katanya.

Ia mengatakan belum ada batas waktu pasti mengenai penghentian operasional tersebut.

Keputusan selanjutnya akan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan perbaikan yang harus dilakukan oleh SPPG.

"Jadi kita masih menunggu hasil laboratorium, kemudian harus ada dilakukan perbaikan, dan itu harus dipenuhi oleh SPPG tersebut," katanya.

Penghentian sementara dilakukan sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Artinya, dapur itu tidak boleh beroperasional, artinya yang penerima manfaat oleh SPPG tersebut berhenti sementara pendistribusian makanannya," katanya.

Adiatma menjelaskan SPPG tersebut merupakan yayasan yang berada di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari.

Namun, yayasan tersebut berperan sebagai penyedia, sedangkan pengelolaan dan operasional dapur berada dalam struktur BGN.

"Namun, sejauh ini. Yayasan tersebut hanya sebatas penyedia. Tetap yang mengelola dan melakukan operasional dapur orang BGN, penanggung jawab kepala SPPG beliau adalah ASN yang terdaftar di BGN, kemudian ada Akuntan, dan Ahli Gizi yang juga terdaftar sebagai staf BGN," pungkasnya.

Jumlah siswa yang mengalami gejala setelah menyantap makanan MBG bertambah menjadi 22 orang pada Selasa, 15 September 2026.

Dari jumlah tersebut, 19 siswa menjalani perawatan di RSUD Kisaran, sedangkan tiga siswa lainnya dirawat di RSU Wira Husada.

Jumlah itu meningkat dari data awal pada Senin, 14 September 2026.

Saat itu, sebanyak 13 siswa dilaporkan dibawa ke RSUD Kisaran setelah mengalami pusing, mual, dan muntah.

Wakil Bupati Asahan Rianto mendatangi RSUD Kisaran untuk melihat kondisi para siswa yang menjalani perawatan.

Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan, Rianto mengatakan hasil analisis awal menunjukkan adanya dugaan kelemahan atau kesalahan dalam proses pengelolaan makanan.

"Hari ini kami cek kondisi anak-anak. Diduga makanan yang disantap oleh anak-anak kurang steril, sehingga mengakibatkan pening kepala dan sakit perut," kata Rianto, Selasa, 15 September 2026.

Meski demikian, Rianto mengatakan penyebab pasti munculnya gejala tersebut masih dalam proses investigasi.

Hal itu juga karena tidak semua siswa yang mengonsumsi makanan MBG mengalami gejala serupa.

"Kalau saya tanya ke dokter tadi, karena setiap tubuh manusia memiliki ketahanan tubuh yang berbeda-beda. Namun, untuk sementara ini yang kami analisa ada yang salah dalam pengelolaan, dan nanti akan dilihat lebih lanjut," terangnya.

Rianto mengatakan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola MBG.

Ia menekankan pentingnya memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar kelayakan dan kebersihan.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga memastikan biaya pemeriksaan dan perawatan para siswa ditanggung pemerintah daerah.

Rianto meminta orang tua tidak khawatir dan fokus mendampingi anak-anak mereka selama menjalani pemulihan.

"Kami sudah sampaikan ke orang tua kalau semua biaya ditanggung oleh pemerintah dan tidak perlu khawatir," jelasnya.* (tm/ad)

JAKARTA — Nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid turut disebut dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 14 September 2026.

OTT tersebut dilakukan KPK di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Baca Juga:

• Fahd Arafiq Terjaring OTT KPK di ATR/BPN, Golkar Pasrah: Silakan Diproses Hukum

Nama Nusron Wahid dikaitkan dengan perkara tersebut setelah KPK menyita 20 koper dan tas kardus berisi uang tunai dalam jumlah besar dari kediaman mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto alias Gus Arif di Perumahan CitraGran, Cibubur.

Menurut sumber Tribunnews, Gus Arif disebut mengaku bahwa uang tersebut merupakan milik Nusron Wahid.

Pengakuan itu disebut disampaikan saat tim KPK melakukan pemeriksaan awal pada hari OTT.

Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK yang menyatakan keterlibatan Nusron Wahid dalam perkara tersebut.

Dalam perkara dugaan korupsi perizinan itu, Gus Arif disebut diduga berperan sebagai penghubung antara Nusron Wahid dan pihak perusahaan properti Summarecon.

Selain Arif Sugiyanto, KPK juga mengamankan politikus Partai Golkar Fahd A Rafiq dalam operasi tersebut.

Fahd disebut berperan dalam mengumpulkan dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut sebelum diserahkan kepada Gus Arif.

Temuan uang dalam jumlah besar di kediaman Gus Arif kemudian menjadi salah satu bagian yang dikaitkan dengan rangkaian OTT KPK tersebut.

Meski demikian, informasi mengenai hubungan Nusron Wahid dengan uang dan dugaan perkara korupsi tersebut masih berupa klaim yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh KPK.

Humas Kementerian ATR/BPN Karina meminta publik dan awak media menunggu informasi resmi dari institusinya.

"Untuk saat ini dimohon untuk menunggu, jika sudah ada akan kami info," kata Karina, Selasa, 15 September 2026.

Profil Nusron Wahid

Nusron Wahid lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 12 Oktober 1973.

Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kudus sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

Semasa menjadi mahasiswa, Nusron aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.

Ia pernah bergabung dalam Senat Mahasiswa dan memimpin majalah kampus Suara Mahasiswa UI.

Nusron kemudian memperoleh gelar magister dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor pada 2011.

Karier politik Nusron dimulai ketika ia terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada Pemilu 2004.

Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Kudus, Jepara, dan Demak.

Kariernya di parlemen terhenti setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada November 2014.

Setelah memimpin BNP2TKI hingga 2019, Nusron kembali menjadi anggota DPR untuk periode 2019-2024.

Namanya kembali menjadi perhatian ketika ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024.

Pansus tersebut dibentuk untuk menyelidiki sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan haji, termasuk pembagian kuota tambahan.

Di luar politik, Nusron memiliki rekam jejak dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

Ia pernah memimpin Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada 2000-2003.

Nusron kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor pada Kongres XIV di Surabaya pada Januari 2011 dan memimpin organisasi tersebut hingga 2015.

Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, Nusron kembali masuk pemerintahan.

Ia dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada 21 Oktober 2024.* (tm/ad)

MEDAN — Polisi menangkap satu lagi pelaku begal yang menusuk pengendara sepeda motor, Bayu Pratama Sudewo (26), di Kota Medan, Sumatera Utara.

Pelaku berinisial RM alias D (22) ditangkap setelah polisi melakukan pengembangan terhadap dua pelaku yang sebelumnya telah diamankan.

Baca Juga:

• Potensi Banjir hingga Gempa Mengintai, Masyarakat Sumut Diminta Kenali Risiko dan Pahami Peringatan Dini

"Dari hasil pengembangan, tim berhasil mengetahui keberadaan pelaku dan langsung melakukan penangkapan," kata Agus, Selasa, 15 September 2026.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan pisau yang diduga digunakan pelaku untuk melukai korban.

"Pelaku mengakui bahwa dirinya bersama dua rekannya berinisial DS dan YKP melakukan aksi tersebut," jelasnya.

Agus mengatakan, saat diperiksa, RM mengaku sepeda motor milik korban telah dijual seharga Rp 9 juta.

Dari hasil penjualan tersebut, RM mengaku mendapatkan bagian Rp 2 juta.

Setelah pemeriksaan, polisi membawa RM untuk menjalani proses pengembangan kasus.

Namun, dalam proses tersebut, pelaku disebut melawan petugas dan berupaya melarikan diri.

Petugas kemudian melepaskan tembakan peringatan ke udara.

Namun, pelaku tetap berusaha kabur sehingga polisi mengambil tindakan dengan menembak bagian kaki pelaku.

Setelah dilumpuhkan, RM dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan untuk mendapatkan perawatan.

"Setelah diberikan tembakan peringatan, namun tidak diindahkan, petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Polres Pelabuhan Belawan terus melakukan pengembangan untuk mengejar pelaku lainnya dan mengungkap seluruh rangkaian aksi curas tersebut," pungkasnya.

Kasus begal tersebut terjadi pada Jumat, 14 Agustus 2026 sekitar pukul 06.40 WIB.

Saat itu, Bayu mengendarai sepeda motor dari arah Mabar Pasar IV menuju KIM V.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring sebelumnya mengatakan korban berpapasan dengan tiga orang pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor.

"Korban berpapasan dengan tiga orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Para pelaku kemudian mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga korban terjatuh," kata Aditya, Senin, 17 Agustus 2026.

Para pelaku kemudian menodongkan pisau dan meminta korban menyerahkan dompet serta telepon selulernya.

Korban sempat melakukan perlawanan dengan menendang sepeda motor pelaku hingga terjatuh.

Namun, salah seorang pelaku kemudian menusuk paha kiri korban.

Para pelaku selanjutnya membawa kabur sepeda motor, dompet, dan telepon seluler milik korban.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan melalui Tim URC Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan untuk memburu para pelaku.

Pada Minggu, 16 Agustus 2026 sekitar pukul 01.00 WIB, polisi menangkap DS di Jalan Suasa Raya, Kelurahan Mabar Hilir.

Polisi kemudian melanjutkan pengejaran terhadap pelaku lainnya dan menangkap YKP di Jalan Pancing Pasar IV, Mabar Hilir.

Dengan penangkapan RM, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam aksi pencurian dengan kekerasan tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Sumut.

Masyarakat diminta mengenali risiko bencana di lingkungan masing-masing serta menyiapkan langkah mitigasi dan penyelamatan sejak dini.

Baca Juga:

• Wawako Tanjungbalai: Jadikan Haornas 2026 Momentum Menuju Indonesia yang Aktif dan Bugar

Kegiatan tersebut merupakan kerja sama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut dengan Radio Kardopa dengan mengangkat tema "Sumut Siaga Bencana, Kenali Risikonya, Siap Mitigasinya."

Afdoli mengatakan sejumlah bencana perlu menjadi perhatian masyarakat Sumut, mulai dari gempa bumi, aktivitas vulkanik Gunung Sinabung, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan angin kencang.

"Sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai masyarakat antara lain gempa bumi, aktivitas vulkanik Gunung Sinabung, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ditandai dengan munculnya titik api. Serta bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan angin kencang," kata Afdoli.

Menurut Afdoli, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mendorong gerakan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui program Keluarga Tangguh Bencana (Katana).

Program tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesiapan masyarakat agar mampu menghadapi bencana secara mandiri, mengurangi risiko, serta mempercepat pemulihan setelah bencana terjadi.

Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai kebencanaan terus dilakukan di sekolah-sekolah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat sejak dini.

Afdoli menekankan masyarakat tidak cukup hanya mengetahui potensi bencana.

Warga juga perlu memahami cara membaca informasi peringatan dini, mengenali kondisi lingkungan, serta menentukan tindakan yang tepat sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

Menurut dia, kesiapsiagaan sejak dini dapat membantu mengurangi risiko kerugian harta benda maupun korban jiwa.

Masyarakat juga diminta tidak mengabaikan informasi resmi mengenai kondisi cuaca, aktivitas gunung api, potensi banjir, maupun ancaman bencana lainnya.

Informasi peringatan dini harus menjadi dasar dalam menentukan langkah penyelamatan secara cepat dan tepat.

"Peringatan dini jangan hanya dibaca, tetapi perlu dipahami. Jika kita ingin bepergian, gunakan saluran resmi untuk mendapatkan informasi cuaca," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Wilayah I Medan yang diwakili Pengamat Meteorologi Geofisika Budi Prasetyo mengingatkan masyarakat agar memahami potensi bencana yang berkaitan dengan kondisi cuaca dan karakteristik wilayah Sumut.

Menurut Budi, ancaman hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor perlu mendapat perhatian, terutama saat terjadi curah hujan tinggi.

Hujan dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan risiko banjir sekaligus memicu longsor di wilayah dengan kondisi lereng dan tanah yang rentan.

Selain bencana hidrometeorologi, masyarakat juga perlu mewaspadai bencana geofisika, khususnya gempa bumi.

Sumut berada di wilayah yang dipengaruhi aktivitas tektonik di sepanjang Pulau Sumatera sehingga potensi gempa perlu menjadi bagian dari kesiapsiagaan masyarakat.

"Ancaman gempa juga perlu diantisipasi masyarakat di wilayah pesisir karena gempa bumi kuat di laut dapat berpotensi diikuti tsunami. Selain itu, masyarakat pesisir perlu memperhatikan potensi banjir rob dan gelombang tinggi," jelasnya.

Kondisi laut juga perlu menjadi perhatian nelayan.

Ketika terdapat informasi gelombang tinggi atau kondisi laut yang tidak aman, masyarakat diimbau tidak memaksakan diri melaut dan mengikuti informasi serta rekomendasi keselamatan dari pihak berwenang.

"Kami mengingatkan masyarakat agar tidak hanya membaca informasi cuaca dan peringatan dini, tetapi memahami konsekuensi serta tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan informasi tersebut," jelasnya.* (ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-43 Tahun 2026 di Halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin, 14 September 2026.

Upacara mengangkat tema "Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar."

Baca Juga:

• Wawako Fadly Ingatkan Ancaman ‘Bencana Demografi’, Kader IPPNU Diminta Siap Jadi Pemimpin

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala lingkungan se-Kota Tanjungbalai, serta Ketua KONI Tanjungbalai Bambang Rubiarsono bersama pengurus.

Selain itu, seluruh ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai turut mengikuti upacara tersebut.

Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakan Fadly Abdina, disampaikan bahwa Haornas bukan hanya menjadi momentum untuk mengapresiasi prestasi atlet.

Peringatan tersebut juga menjadi pengingat mengenai pentingnya olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Hari Olahraga Nasional memiliki sejarah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama di Solo pada 8-12 September 1948.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak perjalanan olahraga Indonesia sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan melalui olahraga.

"Seiring perkembangan zaman, olahraga tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aktivitas kompetisi untuk meraih prestasi. Olahraga telah menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran, produktivitas, serta membentuk karakter masyarakat yang disiplin, tangguh, dan menjunjung tinggi sportivitas " Ujar Wakil Wali Kota Fadly Abdina

Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa olahraga merupakan investasi bagi bangsa.

Karena itu, pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan olahraga yang inklusif dan mudah diakses masyarakat.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan ruang publik dan sarana olahraga, serta menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Melalui peringatan Haornas ke-43 Tahun 2026, Pemerintah Kota Tanjungbalai mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari, bukan hanya dilakukan ketika mengikuti perlombaan atau pertandingan.

Masyarakat yang aktif bergerak dan menjaga kebugaran diharapkan dapat mendorong lahirnya generasi yang lebih sehat, produktif, dan berkarakter.

Kondisi tersebut juga diharapkan mampu mendukung munculnya atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Kota Tanjungbalai.

"Mari kita jadikan HAORNAS 2026 sebagai momentum perubahan Indonesia menuju masyarakat aktif dan bugar," tutupnya.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina membuka Konferensi Cabang (Konfercab) VIII Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Tanjungbalai.

Kegiatan tersebut berlangsung di SD IT Atthoriyah Kota Tanjungbalai, Minggu, 13 September 2026.

Baca Juga:

• Semarak Haornas ke-43, Wawako Fadly: Mari Bergerak Bersama Menuju Tanjungbalai Sehat dan Bugar

Dalam sambutannya, Fadly Abdina mengapresiasi pelaksanaan Konfercab IPPNU.

Menurut dia, kegiatan tersebut bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi menjadi forum untuk mengevaluasi kepengurusan sebelumnya sekaligus menentukan arah organisasi ke depan.

"Konfercab bukan sekedar agenda rutin organisasi, melainkan forum strategis untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya sekaligus merumuskan arah dan program organisasi ke depan," ungkapnya.

Fadly mengatakan forum tersebut juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kota Tanjungbalai, kata dia, mengapresiasi peran IPPNU dalam membentuk karakter pelajar agar mampu beradaptasi dengan perkembangan era digital.

Menurut Fadly, IPPNU merupakan wadah pembinaan kader muda NU yang memiliki potensi untuk melahirkan generasi pemimpin yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah.

Ia juga berpesan kepada para kader IPPNU agar menjaga citra organisasi dengan mengedepankan nilai-nilai akhlaqul karimah dalam setiap aktivitas.

"Hari ini kita berada di era bonus demografi, di mana usia produktif sangat mendominasi. Jika tidak disiapkan dengan serius, hal ini bisa menjadi bencana demografi. Oleh karena itulah, pelajar seperti kader IPPNU ini memiliki peran vital dalam membentuk karakter bangsa," tuturnya.

Fadly berharap keberadaan IPPNU dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelajar dan masyarakat Kota Tanjungbalai.

"Ananda sekalian adalah cerminan dari organisasi ini. Saya berharap pergerakan IPPNU dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelajar dan masyarakat Kota Tanjungbalai. Teruslah mengembangkan prestasi serta semangat membangun negeri," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Agama, Sekretaris Kesbangpol, Ketua PC IPPNU Dea Damanik beserta jajaran, serta sejumlah undangan lainnya.* (ad)