JAKARTA — Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara, Ade Darmawan, menyarankan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengirimkan surat resmi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk meminta audiensi terkait polemik ijazah.

Saran tersebut disampaikan Ade, Jumat, 16 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Jokowi Buka Suara soal Ijazah Gibran: Ada Operasi Politik dan Penumpang Gelap

Ray diketahui mengajukan permohonan kepada DPR RI agar menggunakan hak angket terkait polemik ijazah Gibran.

Menurut Ade, permintaan audiensi dapat menjadi langkah awal untuk memperoleh penjelasan langsung dari Wakil Presiden.

"Sederhana Bang Ray menyurat sebagai Lingkar Madani ke Istana Wapres, beraudiensi, mana coba saya lihat, yang mana dikatakan ijazah setara itu," kata Ade.

Ade juga berpendapat, langkah tersebut dapat ditempuh untuk menunjukkan bahwa upaya mencari kejelasan tidak selalu harus diarahkan pada proses politik, seperti pemakzulan.

"Sederhana Bang Ray, karena kalau kita memang mau tidak bikin gaduh atau mau melihat bahwa ini tidak ada tendensi politik melalui impeach, tentunya sebagai anak bangsa karena kan ini gak keseluruhan juga hanya grupnya Bang Ray saja kan," ucapnya.

Ia meyakini Gibran akan menerima permintaan audiensi tersebut dan bersedia memperlihatkan dokumen yang dipersoalkan.

Ketika ditanya apakah ada jaminan Gibran akan menerima kedatangan Ray, Ade menjawab:

"Iya dong. Paling tidak seperti itu kan. Masukkan surat, ajukan, bahwa kami sebagai rakyat Indonesia ingin melihat ijazah tersebut dalam polemik dan lain sebagainya."

Ade juga mengingatkan bahwa Gibran pernah memperlihatkan ijazahnya di Surakarta, Jawa Tengah, pada November 2023.

Karena itu, ia menyarankan Ray menempuh jalur audiensi agar dapat melihat dokumen tersebut secara langsung.

"Saya rasa itu sudah pernah diperlihatkan ya November 2023 di Surakarta. Nah, kalau Bang Ray yang belum giliran melihat secara jelas, ya silakan audiensi, itu kan wakil presiden kita bersama gitu loh."

Menanggapi saran Ade, Ray Rangkuti menegaskan bahwa permohonan penggunaan hak angket yang diajukannya ke DPR RI bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Ray mengatakan, menurut pandangannya, polemik tersebut berkaitan dengan persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan secara lebih luas, termasuk kepada lembaga negara dan masyarakat.

"Ya, karena Bung Ade menganggap ini adalah persoalan pribadi saya. Ini persoalan yang diungkap oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa saudara Gibran itu tidak memiliki ijazah," kata Ray.

"Nah, sebetulnya kebutuhan untuk menjelaskannya bukan lagi kepada saya, tapi kepada Mahkamah Konstitusi dan kepada bangsa ini tentu saja secara menyeluruh. Itu satu," ujarnya.

Ray kemudian menjelaskan alasan dirinya memilih jalur parlemen.

Menurut dia, pertemuan langsung dengan Gibran dan diperlihatkannya dokumen yang dipersoalkan belum tentu dapat menjawab keraguan publik secara menyeluruh.

Ia menilai, jika hanya dirinya yang melihat dokumen tersebut, masyarakat tetap dapat mempertanyakan hasil pertemuan itu dan meminta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau saya nanti ketemu Bung Gibran, dia perlihatkan ijazah itu, lalu saya sampaikan ke host kita, ditanya host 'Apakah Anda sudah melihat?' (saya jawab) Sudah. 'Apakah Anda sudah melihat?' (Saya jawab) Tidak. Apa host kita percaya? Apa menyelesaikan masalah kita? Kan enggak, gitu maksud saya."

Ray menegaskan, pengajuan hak angket merupakan upaya yang menurutnya legal dan terhormat untuk mendorong penyelesaian polemik tersebut melalui lembaga perwakilan rakyat.

"Sebab kalau enggak ini seperti kasus Pak Jokowi, mau diperlihatkan bagaimana pun publik enggak menerima."

Perbedaan pandangan antara Ade Darmawan dan Ray Rangkuti memperlihatkan dua pendekatan dalam menyikapi polemik ijazah Gibran.

Ade menyarankan audiensi langsung dengan Wakil Presiden, sedangkan Ray menilai persoalan itu perlu dibahas melalui mekanisme kelembagaan agar penjelasannya dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Hingga dalam dialog tersebut, saran audiensi yang disampaikan Ade menjadi salah satu opsi yang ditawarkan kepada Ray.

Sementara itu, Ray tetap menekankan pentingnya mekanisme parlemen untuk membahas persoalan yang menurutnya menyangkut kepentingan publik.* (km/ad)

JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada pemanggilan kedua, Kamis, 15 Oktober, Nusron disebut sedang melakukan perjalanan dinas ke Malaysia.

Baca Juga:

• Selain Bupati Klaten Hamenang, Kepala BPK Jateng Juga Jadi Tersangka Suap Pengondisian Audit

Dalam surat tersebut, perjalanan ke Malaysia disebut dilakukan untuk kepentingan dinas.

"Kalau enggak masalah ke Malaysia," ujar Taufik di gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/10).

Taufik mengatakan KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron.

Dengan demikian, penyidik masih akan mengatur waktu baru untuk meminta keterangan Menteri ATR/BPN tersebut.

"Ya nanti kita akan jadwal ulang," katanya.

Ketidakhadiran Nusron dalam dua kali pemanggilan itu menjadi perhatian karena KPK tengah mengusut dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka berasal dari unsur pejabat pertanahan, politikus, mantan kepala daerah, hingga pihak swasta.

Delapan tersangka itu adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Meski demikian, status sebagai orang kepercayaan yang disebut penyidik tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan Nusron dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Pemeriksaan terhadap Nusron diperlukan untuk mengklarifikasi informasi yang relevan dengan penyidikan.

Setelah Nusron kembali tidak hadir, KPK menyatakan akan menjadwalkan ulang pemanggilan.

Langkah berikutnya akan bergantung pada proses penyidikan dan perkembangan pemenuhan panggilan tersebut.

Sebelumnya, KPK juga disebut mempertimbangkan opsi jemput paksa setelah Nusron dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan pada Jumat, 16 Oktober, penyidik menyatakan akan terlebih dahulu menjadwalkan ulang pemeriksaan.

Kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Publik kini menantikan perkembangan penyidikan KPK, termasuk agenda pemeriksaan terhadap Nusron Wahid.* (cn/ad)

LABUSEL — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan bantuan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan keagamaan dan mempercepat program bedah rumah bagi warga Desa Rintis, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Langkah tersebut dilakukan setelah Bobby mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi masyarakat setempat pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Targetkan Pengaspalan 16 Kilometer Jalan Pesisir Labuhanbatu pada 2027

Di antaranya pembangunan rumah tahfiz dan perbaikan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Raudhatul Athfal Ulumahuam yang kondisinya dinilai memprihatinkan.

Bobby mengatakan, pemerintah provinsi akan membantu pembangunan rumah tahfiz dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp100 juta.

Selain itu, kondisi TPA yang menjadi tempat anak-anak belajar agama juga akan mendapat perhatian.

"Kita akan bantu pembangunan rumah tahfiz yang ada di sini, tadi katanya sekitar Rp100 juta, sama TPA juga yang kondisinya sudah cukup memperihatinkan, ini lembaga pendidikan perlu kita perhatikan," kata Bobby Nasution di Desa Rintis, Labusel, Jumat (16/10/2026).

Selain persoalan fasilitas pendidikan, Bobby meminta pemerintah setempat mempercepat pendataan calon penerima bantuan program bedah rumah.

Ia menargetkan proses pendataan warga Desa Rintis dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu.

Menurut Bobby, percepatan diperlukan agar kuota bantuan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ia menyebut Sumatera Utara memperoleh kuota sebanyak 15 ribu unit bedah rumah.

"Satu minggu saya harap sudah siap, waktu kita tidak banyak lagi, ada 15 ribu kuota bedah rumah kita dari pusat, kalau tidak terpenuhi nanti dikurangin, jadi percepat pendataannya," kata Bobby Nasution di hadapan masyarakat Desa Rintis.

Pendataan tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan warga yang membutuhkan dapat masuk dalam daftar calon penerima bantuan.

Pemerintah daerah diharapkan segera mengidentifikasi rumah warga yang memenuhi kriteria program.

Persoalan fasilitas pendidikan yang disampaikan warga terlihat dari kondisi TPA Raudhatul Athfal Ulumahuam.

Ita, salah seorang pendidik di tempat tersebut, mengungkapkan bahwa bangunan tempat anak-anak belajar masih membutuhkan perbaikan.

Menurut Ita, atap bangunan kerap bocor ketika hujan. Bahkan, monyet yang jatuh dari pohon terkadang masuk ke ruang belajar.

Fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar juga masih terbatas, mulai dari meja yang rusak hingga tidak tersedianya alat musik.

"Saya kadang menangis saat atapnya bocor, kasihan anak-anak Pak, kadang masuk monyet yang jatuh dari pohon, mereka juga tak punya alat musik dan mejanya udah pada rusak, Alhamdulillah Pak Gubernur mau bantu, terima kasih banyak Pak," kata Ita.

Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan perbaikan sarana pendidikan agar anak-anak dapat mengikuti kegiatan belajar dalam lingkungan yang lebih layak dan aman.

Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Syahputra Simatupang menyatakan pemerintah kabupaten siap bekerja sama dengan Pemprov Sumut untuk membantu masyarakat Desa Rintis.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memperluas jangkauan bantuan, sekaligus mendorong pembangunan di lebih banyak desa di Labusel.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah memperhatikan warga kami, kami akan terus berkolaborasi agar lebih banyak desa lagi yang bisa kami bantu agar lebih berkembang," kata Fery.

Bantuan untuk rumah tahfiz, perhatian terhadap kondisi TPA, serta percepatan pendataan bedah rumah menjadi sejumlah langkah yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Desa Rintis.

Realisasi program tersebut selanjutnya bergantung pada proses pendataan, penyiapan bantuan, dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten.* (ad)

LABUHANBATU — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menargetkan pengaspalan jalan sepanjang 16 kilometer di kawasan pesisir Kabupaten Labuhanbatu pada 2027.

Rencana tersebut disiapkan untuk meningkatkan akses transportasi dan memperlancar mobilitas masyarakat.

Baca Juga:

• Puluhan Tahun Rusak, Jalan di Labusel Kini Diperbaiki Bobby Nasution dengan Anggaran Rp46 Miliar

Rencana pengaspalan tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat serta permohonan Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita.

Pemerintah kabupaten berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan pesisir yang masih membutuhkan peningkatan kualitas.

Bobby mengatakan, permohonan pengaspalan juga disampaikan Wakil Bupati Labuhanbatu Jamri ketika mereka melaksanakan salat Jumat bersama.

"Tadi pas salat Jumat bersama Bapak Wakil Bupati Labuhanbatu (Jamri) beliau juga menyampaikan permohonan pengaspalan wilayah pesisir Labuhanbatu. Di sini juga disampaikan Ibu Bupati. InsyaAllah, tahun depan jalan pesisir sepanjang 16 kilometer bisa dikerjakan," ujar Bobby Nasution.

Selain membahas pembangunan infrastruktur, Bobby mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan serta peredaran narkoba di Labuhanbatu.

Menurut dia, upaya tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, lembaga pendidikan, keluarga, dan organisasi kepemudaan.

Kolaborasi diperlukan untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

"Saya titip kepada Bapak dan Ibu untuk ikut memerangi narkoba. Ini juga merupakan komitmen Bapak Kapolri. Forkopimda Labuhanbatu, tokoh agama, lembaga pendidikan, keluarga, serta organisasi kepemudaan untuk memperkuat kolaborasi. Mari bersama kita ciptakan Labuhanbatu bebas narkoba," ajaknya.

Bobby juga menyatakan dukungan Pemprov Sumut terhadap pengembangan pendidikan keagamaan di Labuhanbatu.

Salah satu perhatian yang disampaikan adalah pembinaan qari dan qariah agar mampu meraih prestasi di tingkat provinsi maupun nasional.

Ia mempersilakan pemerintah kabupaten mengajukan permohonan dukungan pembangunan sarana pendidikan keagamaan, termasuk ruang kelas dan asrama untuk pesantren serta rumah tahfiz.

"Pemkab Labuhanbatu bisa menyampaikan permohonan. Pemprov Sumut siap membangun ruang kelas dan asrama gedung pesantren dan rumah tahfiz untuk pembinaan generasi muda di Labuhanbatu ini," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bobby Nasution juga memberangkatkan delapan warga Labuhanbatu untuk menunaikan ibadah umrah.

Mereka terdiri atas empat laki-laki dan empat perempuan.

Para penerima bantuan tersebut berasal dari sejumlah kelompok masyarakat, termasuk warga lanjut usia, janda, serta seorang penarik becak bernama Muhammad Ali Harahap.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita mengapresiasi perhatian Pemprov Sumut terhadap pembangunan di daerahnya.

Ia berharap kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten terus diperkuat, terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Maya menyebut pembangunan jalan pesisir telah dimulai pada sejumlah kawasan, yakni Pangkatan, Bilah Hilir, Ajamu, dan Tanjung Sarang Elang.

Menurut dia, masih terdapat 16 kilometer jalan yang diharapkan dapat dilanjutkan melalui dukungan Pemprov Sumut.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memulai pembangunan wilayah pesisir yang dimulai dari Pangkatan, Bilah Hilir, Ajamu dan Tanjung Sarang Elang dan tinggal 16 km lagi. Semoga Bapak bisa merealisasikannya. Kami sekali atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Labuhanbatu mengucapkan terima kasih kepada Bapak," ucapnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Maya menyerahkan karikatur kepada Bobby pada akhir sambutannya.

Pengajian Akbar Pemprov Sumut tersebut juga diisi tausiyah oleh Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumut, Muhammad Yasir Tanjung.

Dalam tausiyahnya, Yasir mengajak jamaah untuk bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat kehidupan, kesehatan, rezeki, dan kesempatan menjalankan ibadah.

Ia mengatakan, rasa syukur dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama dan berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan.

"Rasa syukur dapat Bapak/Ibu wujudkan melalui kepedulian terhadap sesama, berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan," ucapnya.

Ia juga mengingatkan jamaah agar tidak menunda ibadah dan menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

"Jangan setelah sakit, kesulitan baru kita ingat Allah, tapi biasakan diri ikuti ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari," ucapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Labuhanbatu Jamri, Penjabat Sekretaris Daerah Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, anggota DPRD Labuhanbatu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut dan Pemkab Labuhanbatu, organisasi kepemudaan, serta alim ulama.* (ad)

LABUSEL — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mempercepat perbaikan ruas jalan Labusel–Rintis–Ujung Padang–Salingsing yang selama bertahun-tahun mengalami kerusakan.

Proyek jalan kabupaten sepanjang 6,489 meter itu menelan anggaran sekitar Rp21,2 miliar dan ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Baca Juga:

• Kejatisu Ungkap Sanksi Eks Kasi Pidsus Belawan Erwin Napitupulu yang Diduga Terlibat Kasus Pemerasan Kepsek di Medan, Kini Bertugas di Paluta

Ruas tersebut menghubungkan sejumlah desa sekaligus menjadi jalur alternatif menuju jalan nasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung perbaikan melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).

Saat bertemu warga di Desa Rintis, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Jumat (16/10/2026), Bobby mengatakan pembangunan jalan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

"Bapak/ibu tidak perlu berterima kasih kepada saya, ini memang sudah kewajiban kami, dan janji saya, jadi kalau janji tidak dipenuhi jadi dosa," kata Bobby Nasution saat bertemu warga di Desa Rintis, Kabupaten Labusel, Jumat (16/10/2026).

Perbaikan ruas Labusel–Rintis–Ujung Padang–Salingsing mencakup tujuh segmen pekerjaan, termasuk pembangunan drainase untuk mendukung kondisi jalan dan pengelolaan aliran air.

Selain anggaran sekitar Rp21,2 miliar untuk proyek tersebut, Pemprov Sumut juga menyalurkan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp25 miliar kepada Kabupaten Labusel.

Dana itu turut diarahkan untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, dukungan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan di Labusel mencapai sekitar Rp46 miliar.

"Totalnya sekitar Rp46 miliar, Rp25 miliar lagi dalam bentuk BKP kita minta juga untuk perbaikan jalan," kata Bobby Nasution.

Bobby berharap pembangunan tersebut tidak hanya memperbaiki kondisi jalan untuk sementara, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan manfaatnya tidak sementara dan memberikan dampak nyata ke bapak/ibu semua, mempermudah mobilitas masyarakat," kata Bobby Nasution.

Bupati Labusel Fery Syahputra Simatupang mengatakan, perbaikan jalan tersebut telah lama dinantikan masyarakat.

Menurut dia, keberadaan jalan yang lebih baik akan memperkuat konektivitas antarwilayah dan menunjang kegiatan ekonomi warga.

"Saat ini sudah sekitar 50% pengerjaannya, ruas ini menyatukan lintas timur dan barat Sumut, jadi akan berdampak besar ke masyarakat kita," kata Fery.

Jalan tersebut memiliki peran penting karena menghubungkan sejumlah kawasan dan menjadi jalur alternatif menuju jalan nasional.

Dengan kondisi jalan yang lebih baik, perjalanan masyarakat diharapkan menjadi lebih lancar.

Perbaikan infrastruktur juga diharapkan membantu distribusi barang dan logistik, memperlancar aktivitas usaha, serta mengurangi hambatan perjalanan yang selama ini dirasakan warga.

Perbaikan jalan tersebut disambut baik oleh masyarakat setempat.

Nuraini, warga Dusun Widodo, Kecamatan Silangkitang, Labusel, mengatakan kerusakan jalan selama bertahun-tahun telah menyulitkan aktivitas warga.

Selain memperpanjang waktu tempuh, kondisi jalan yang rusak juga disebut kerap memicu kecelakaan.

"Alhamdulillah, kali ini dibagusin sama Pak Bobby, sudah puluhan tahun ini rusak Pak, banyak yang kecelakaan, harusnya cuma setengah jam, jadi lebih sejam ke jalan besar, terima kasih Pak Bobby," kata Nuraini.

Keluhan tersebut menggambarkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang mengandalkan jalan darat untuk bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, dan mendistribusikan hasil usaha.

Dengan target penyelesaian pada akhir 2026, masyarakat berharap perbaikan ruas Labusel–Rintis–Ujung Padang–Salingsing dapat meningkatkan keselamatan perjalanan sekaligus memperkuat konektivitas dan perekonomian desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.* (ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penetapan tersebut dilakukan setelah Hamenang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Baca Juga:

• Bupati Klaten Hamenang Diduga Terima Rp4,3 Miliar dari Fee Proyek hingga Setoran Rutin, Sebagian Uang untuk Bayar Utang Pilkada

Selain Hamenang, KPK menetapkan Ahmad Luthfi H. Rahmatullah selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah dan Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta sebagai tersangka.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Taufik.

Ketiga tersangka diduga terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan suap dan pengondisian hasil pemeriksaan keuangan.

Namun, konstruksi lengkap perkara dan peran masing-masing pihak perlu merujuk pada penjelasan resmi KPK.

Setelah menetapkan status tersangka, KPK langsung menahan Hamenang bersama dua tersangka lainnya.

Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 16 Oktober sampai dengan 4 November 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," imbuhnya.

Penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, serta menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain apabila ditemukan bukti yang relevan.

Sebelum penetapan dan penahanan diumumkan, Hamenang menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK setelah terjaring OTT.

Berdasarkan pantauan detikcom di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026), Hamenang keluar dari gedung sekitar pukul 18.31 WIB.

Ia tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan kedua tangan diborgol.

Hamenang kemudian ditahan bersama Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dan Muhammad Amin Wahyu Utomo.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan kepala daerah dan pejabat lembaga pemeriksa keuangan.

Proses hukum selanjutnya akan menguji dugaan keterlibatan ketiga tersangka dalam perkara tersebut.

KPK masih melanjutkan penyidikan untuk memperjelas rangkaian peristiwa, aliran uang, serta dugaan pengondisian hasil audit.

Status tersangka tidak menghapus hak para pihak untuk memperoleh proses hukum yang adil, dan dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan.* (d/ad)

KLATEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan uang oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) yang nilainya mencapai lebih dari Rp 4,3 miliar.

Uang tersebut diduga berasal dari sejumlah sumber, mulai dari fee kontraktor proyek pemerintah, pemberian Paguyuban Tambang, setoran rutin sejumlah instansi daerah, hingga potongan upah pungut.

Baca Juga:

• Prabowo Ganti Kepala BNPB di Tengah Kasus Korupsi Dana Bencana, KPK Angkat Bicara

Menurut KPK, dugaan penerimaan itu terjadi sejak Hamenang menjabat sebagai Bupati Klaten.

"Sejak menjabat sebagai Bupati Klaten, HWI diduga menerima fee dari sejumlah penyedia/kontraktor atas pengadaan di Kabupaten Klaten, lebih dari Rp2 miliar," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat jumpa pers di Gedung KPK, Jumat (16/10/2026).

KPK juga mengungkap dugaan aliran uang dari pihak berinisial MAW melalui RZI sebesar Rp 1,90 miliar.

Uang tersebut disebut digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar utang Pilkada dan kebutuhan operasional.

"Dari MAW melalui RZI sebesar Rp1,90 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi, diantaranya pembayaran utang Pilkada dan kebutuhan operasional," sambungnya.

Selain fee proyek, KPK menduga Hamenang menerima uang sebesar Rp 245 juta dari Paguyuban Tambang pada 2026.

Paguyuban tersebut dipimpin pihak swasta berinisial LEG.

"Bahwa kemudian pada tahun 2026, HWI juga diduga menerima uang sebesar Rp245 juta dari Paguyuban Tambang yang diketuai oleh Sdr. LEG selaku pihak swasta," ujarnya.

Menurut KPK, penyerahan uang tersebut dilakukan melalui Hanaku Agni, yang disebut sebagai adik Hamenang.

Uang itu diduga digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

"Adapun, uang tersebut diserahkan melalui HAS selaku pihak swasta atau adik dari Bupati, yang digunakan HWI untuk beberapa kegiatan di Pemkab Klaten," jelasnya.

Penyidik masih mengusut dugaan aliran uang tersebut sebagai bagian dari perkara yang menjerat Hamenang.

KPK juga mendalami sumber dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pemberian uang itu.

KPK turut mengungkap dugaan penerimaan setoran rutin oleh Hamenang dari sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan daerah.

Nilainya disebut mencapai sekurang-kurangnya Rp 1,8 miliar sejak 2025 hingga saat ini.

"Sejak menjabat sebagai Bupati Klaten, HWI juga diduga mendapat 'setoran rutin' dengan total sekurang-kurangnya Rp1,8 miliar (sejak 2025-sekarang), dari BLUD, BUMD, hingga OPD," ungkapnya.

BLUD merupakan badan layanan umum daerah, sedangkan BUMD adalah badan usaha milik daerah.

Adapun OPD merupakan organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di tingkat daerah.

Dugaan setoran dari berbagai unsur tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan KPK untuk menelusuri aliran uang dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Sumber penerimaan lainnya yang diungkap KPK adalah dugaan potongan upah pungut (UP) selama periode 2025–2026.

Uang tersebut diduga berasal dari setoran pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten.

"Bahwa selanjutnya, pada periode 2025-2026 HWI juga diduga menerima uang potongan UP yang berasal dari 'setoran' Pejabat dan Pegawai di lingkup BPKPAD Kabupaten Klaten sekurang-kurangnya sebesar Rp280 juta," demikian keterangan KPK.

Upah pungut merupakan imbalan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat potongan yang disetorkan kepada Hamenang.

Berdasarkan rincian yang dipaparkan KPK, dugaan penerimaan uang tersebut berasal dari empat sumber utama, yakni fee penyedia atau kontraktor proyek lebih dari Rp 2 miliar, uang dari Paguyuban Tambang Rp 245 juta, setoran rutin sekurang-kurangnya Rp 1,8 miliar, serta potongan upah pungut sekurang-kurangnya Rp 280 juta.

Jika dijumlahkan berdasarkan angka tersebut, total dugaan penerimaan mencapai lebih dari Rp 4,325 miliar.

Angka ini merupakan akumulasi dari rincian yang disampaikan KPK dan masih berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diproses.

Sebelumnya, Hamenang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Setelah menjalani pemeriksaan, ia ditahan bersama dua pihak lainnya, yakni Ahmad Luthfi selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah dan M. Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta.

KPK telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

Dalam operasi tersebut, penyidik menciduk 19 orang untuk diperiksa terkait perkara yang sedang diusut.

Pengungkapan dugaan penerimaan uang lebih dari Rp 4,3 miliar ini menambah rincian mengenai sumber dana yang didalami penyidik.

KPK masih harus membuktikan dugaan tersebut melalui proses hukum, termasuk menelusuri aliran uang dan peran masing-masing pihak dalam perkara.* (d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pergantian pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Pergantian tersebut berlangsung ketika KPK tengah mengusut dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) untuk penanganan bencana di BNPB.

Baca Juga:

• Dalami Peran Eks Kepala Suharyanto dalam Korupsi Dana Bencana, KPK Koordinasi dengan Puspom TNI

Menurut Taufik, KPK memaknai rotasi kepemimpinan di BNPB sebagai dukungan Presiden terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

"Untuk tadi menyikapi atau menanggapi atau merespon lah, tadi ada kegiatan rotasi kepemimpinan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana oleh Bapak Presiden. Nah, tentunya kami KPK itu memaknai bahwa Bapak Presiden mendukung langkah-langkah atau upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Taufik mengatakan KPK akan menangani perkara dugaan korupsi dana siap pakai BNPB secara serius.

Ia menegaskan, penyidikan dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan bukan untuk menarget pihak tertentu.

"Nah untuk itu, KPK tentunya juga akan sungguh-sungguh akan melakukan proses penegakan hukum berdasarkan kecukupan bukti, bukan mengada-ada atau bukan menarget," ujar Taufik.

Ia juga menjelaskan bahwa penanganan perkara tersebut berawal dari pengaduan masyarakat.

Karena itu, KPK menyatakan akan tetap berpegang pada prinsip profesionalitas dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.

"Tadi saya state di awal, saya declare di awal, bahwa ini murni kegiatan penegakan hukum atas pengaduan masyarakat. Nah, sehingga kami mengartikan Bapak Presiden tetap mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi dan tentunya kita akan sambut bahwa kita akan lakukan proses penegakan hukum yang optimal, artinya profesional dan tentunya asset recovery yang menjadi outcome kita ke depan terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi," pungkasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa KPK tidak hanya berfokus pada pembuktian dugaan tindak pidana, tetapi juga pada pemulihan aset atau asset recovery yang berkaitan dengan perkara.

Pemulihan aset merupakan upaya mengembalikan atau menyelamatkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana agar kerugian dan dampak keuangan akibat dugaan korupsi dapat ditangani sesuai ketentuan hukum.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB untuk menggantikan Letjen TNI Suharyanto.

Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Oktober 2026.

Sebelum ditunjuk memimpin BNPB, Kristomei menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXI/Radin Inten di Lampung.

Ia juga pernah menjabat Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI.

Pergantian pimpinan BNPB tersebut berlangsung di tengah penyidikan KPK atas dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Dana siap pakai merupakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana.

Penggunaannya menjadi perhatian dalam perkara yang sedang diusut KPK, termasuk dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

KPK sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan keterkaitan sejumlah perusahaan penyedia dengan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik juga mendalami aliran dana yang diduga digunakan untuk kepentingan di luar penanganan bencana.

Meski KPK memandang pergantian pimpinan BNPB sebagai dukungan terhadap pemberantasan korupsi, proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan bukti dan kewenangan yang berlaku.

Dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut juga harus dibuktikan melalui proses peradilan.* (d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) dalam mengusut dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) untuk penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam koordinasi tersebut, KPK telah menjelaskan perkembangan perkara dan posisi mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada pihak TNI.

Baca Juga:

• Adik Mantan Kepala BNPB Jadi Tersangka Kasus Dana Bencana, Rp30,98 Miliar Diduga untuk Beli Saham

Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur penyidik dari TNI untuk membahas perkembangan penanganan perkara.

"Untuk Kepala BNPB saat ekspos sudah dijelaskan juga posisinya kepada rekan-rekan TNI yang sudah hadir, baik di hari tanggal 13 dan tanggal 14 yang lebih lengkap begitu, ada unsur unit penyidikannya juga yang hadir saat itu dan sudah disampaikan kondisi penanganan perkara di KPK," ungkap Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Taufik mengatakan, penyidik juga telah mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di lingkungan BNPB.

Menurut dia, sejumlah alat bukti telah dikumpulkan untuk mendukung penyidikan.

"Untuk peran adik ipar atau adik kandung, itu sudah kita dalami dan sudah ada beberapa alat bukti yang menguatkan dan kita meyakini bahwa itu juga melibatkan pihak PN (penyelenggara negara) di lingkungan BNPB," lanjutnya.

Dalam koordinasi dengan Puspom TNI, KPK turut menjelaskan penerapan pasal terhadap para tersangka.

Salah satunya Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa yang melibatkan penyelenggara negara.

Taufik menjelaskan, KPK telah menetapkan tersangka dan meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

Karena perkara tersebut menyangkut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara serta berkaitan dengan personel TNI aktif, KPK berencana menyampaikan surat resmi kepada Panglima TNI.

"Bahwa kita (menjelaskan ke Puspom TNI), sudah menetapkan tersangka dan naik tahap ke penyidikan dan sudah di-state di situ, dikunci, bahwa kewenangan KPK dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi harus melibatkan penyelenggara negara," ujar Taufik.

"Sehingga kemudian ini sudah ada pemahaman, nanti kemudian akan ditindaklanjuti. Nah ini tentunya akan kita secara formal ya, akan bersurat kepada Panglima TNI, karena ini menyangkut TNI aktif. Sehingga nanti akan dilakukan penyidikan, tadi kita pendekatannya kolaboratif, sehingga ada sinergi dalam proses penanganannya," imbuhnya.

KPK menyatakan pendekatan kolaboratif diperlukan agar penanganan perkara dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Koordinasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah penyidikan ketika perkara berkaitan dengan personel militer aktif.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan telah bekerja sama dengan Puspom TNI dalam penanganan perkara dugaan korupsi dana siap pakai BNPB.

Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pendampingan saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor BNPB.

"Kita memang sudah melakukan koordinasi, baik pada saat kegiatan di lapangan. Jadi ada beberapa rekan-rekan dari Puspom TNI yang mendampingi kegiatan pada saat di kantor BNPB terkait dengan pemasangan segel, itu juga sudah dilakukan bersama-sama dengan Puspom TNI, artinya mendampingi," jelas Taufik.

Selain melakukan OTT, penyidik KPK juga menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan BNPB.

Penggeledahan berlangsung selama dua hari, yakni pada 14 dan 15 Oktober 2026.

Ruangan yang digeledah antara lain ruang mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, sejumlah ruangan di tingkat kedeputian, kantor yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, serta ruangan pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial GSP.

"(Penggeledahan) Untuk beberapa pejabat-pejabat di BNPB sudah dilakukan, termasuk ruangan Kepala Badan. Untuk kemudian, di kedeputian, dan beberapa kantor yang pengadaan barang jasa, termasuk ruangan GSP selaku PPK," ujar Taufik saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).

Namun, KPK belum merinci barang-barang yang disita dari ruangan Suharyanto maupun ruangan lainnya.

"Ya nanti itu disampaikan," terang Taufik.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka dalam klaster pertama.

Ia diduga terlibat dalam konflik kepentingan pada pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai BNPB selama periode 2024–2026.

KPK menduga sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung terafiliasi dengan Bima.

Nilai pengadaan yang berkaitan dengan sejumlah penyedia tersebut diperkirakan mencapai Rp148 miliar.

"Di mana dari sejumlah penyedia tersebut diduga terafiliasi dengan saudara BMS selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari (mantan) Kepala BNPB, dengan total nilai pengadaan lebih kurang mencapai Rp 148 miliar," ujarnya.

Penyidik juga menduga dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi dengan Bima digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham perusahaan lain.

"Bahwa dalam proses penggunaan DSP BNPB pada pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA (PT Medela Potentia) oleh PT AVE (Alfa Veritas Energizer). Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07%) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar atau setara Rp 30,98 miliar," ujarnya.

Atas dugaan tersebut, Bima dijerat dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain klaster pertama yang berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan, KPK juga menetapkan empat tersangka lain dalam klaster kedua.

Dana siap pakai merupakan anggaran yang dicadangkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana.

Menurut KPK, pencairannya harus memenuhi salah satu dari empat kriteria, yakni penetapan status keadaan darurat, penetapan Status Keadaan Tertentu, pertimbangan risiko bencana berdampak yang ditetapkan Kepala BNPB, atau kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri.

Dana tersebut telah digunakan untuk menangani berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera.

Untuk mempercepat pengadaan ketika bencana terjadi, BNPB menggunakan rencana kerja kolaboratif yang mencakup sejumlah penyedia barang dan jasa.

Namun, KPK kini mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan aliran dana yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

Pengusutan perkara ini menjadi perhatian karena dana siap pakai diperuntukkan bagi kebutuhan darurat masyarakat yang terdampak bencana.

Meski KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, dugaan keterlibatan pihak lain tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Koordinasi dengan Puspom TNI diharapkan mendukung kelancaran penyidikan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.* (d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) untuk penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Salah satu tersangka adalah Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Baca Juga:

• Warga Doakan Bobby Nasution Dua Periode Jadi Gubernur Sumut, Ini Responsnya

Menurut KPK, dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi dengan Bima diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham perusahaan lain.

"Bahwa dalam proses penggunaan DSP BNPB pada pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA (PT Medela Potentia) oleh PT AVE (Alfa Veritas Energizer)," jelas Taufik saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Taufik mengatakan, PT Alfa Veritas Energizer (AVE) tercatat memiliki 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia (MDLA), atau sekitar 1,07 persen dari total saham perusahaan tersebut.

Berdasarkan nilai saham pada 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar, kepemilikan saham itu setara dengan Rp30,98 miliar.

"Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07%) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar atau setara Rp 30,98 miliar," lanjutnya.

KPK menduga transaksi tersebut berkaitan dengan penggunaan dana pengadaan yang bersumber dari DSP BNPB.

Dugaan itu menjadi bagian dari penyidikan untuk mengungkap kemungkinan konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa penanganan bencana.

Dalam penjelasannya, Taufik menerangkan bahwa dana siap pakai merupakan anggaran yang dicadangkan pemerintah untuk kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana.

Pencairan dana tersebut dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi harus memenuhi salah satu dari empat kriteria yang telah ditetapkan.

"Pertama itu adanya penetapan status keadaan darurat, ini kriteria pertama ketika DSP akan dicairkan," ujar Taufik.

Kriteria kedua adalah penetapan Status Keadaan Tertentu.

Ketiga, adanya pertimbangan risiko bencana berdampak yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Keempat, adanya kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri.

Menurut Taufik, DSP telah digunakan untuk mendukung penanganan berbagai bencana di Indonesia.

Di antaranya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera.

Untuk mempercepat penanganan ketika terjadi keadaan darurat, BNPB juga menetapkan sejumlah penyedia barang dan jasa melalui rencana kerja kolaboratif (RKK).

Pengadaan dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

"Termasuk menggunakan DSP sebagai mata anggaran penunjangnya," ujarnya.

Dalam penyidikan perkara ini, KPK menemukan dugaan konflik kepentingan dan indikasi suap.

Penyidik membagi penanganan perkara ke dalam dua klaster.

Bima Setiawan dijerat dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain Bima, KPK menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam klaster kedua.

Penetapan para tersangka tersebut menjadi bagian dari pengusutan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana siap pakai BNPB.

KPK masih mendalami dugaan keterkaitan antara proses pengadaan, perusahaan yang terlibat, serta aliran dana yang diduga digunakan untuk kepentingan di luar penanganan bencana.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena DSP BNPB diperuntukkan bagi kebutuhan darurat yang menuntut penanganan cepat, termasuk ketika masyarakat terdampak bencana membutuhkan bantuan segera.

Meski demikian, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.* (d/ad)

MEDAN — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, mendorong produk kerajinan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar semakin dikenal di tingkat nasional hingga internasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui promosi, pelestarian budaya, kurasi produk, serta kolaborasi dengan desainer dan pengrajin.

Baca Juga:

• Kejatisu Ungkap Sanksi Eks Kasi Pidsus Belawan Erwin Napitupulu yang Diduga Terlibat Kasus Pemerasan Kepsek di Medan, Kini Bertugas di Paluta

Kegiatan tersebut juga menghadirkan desainer Dita Mayenda dan Terry Wijaya Supit, serta dimeriahkan dengan peragaan busana.

Dalam talkshow tersebut, Airin menyoroti kekayaan budaya Kota Medan yang terbentuk dari keberagaman etnis, seperti Melayu, Karo, Batak, Jawa, hingga Tionghoa.

Menurut dia, keberagaman tersebut menjadi potensi besar untuk mengembangkan produk kerajinan dan wastra daerah dengan sentuhan modern.

Airin mengatakan, Dekranasda Kota Medan berupaya mempelajari dan mengembangkan berbagai potensi lokal, mulai dari pengrajin, pelaku UMKM, hingga perancang busana.

Salah satu fokus utamanya adalah melestarikan budaya melalui kain Ulos, yang menjadi bagian penting dari warisan budaya Batak.

"Dekranasda Kota Medan memiliki tugas mempromosikan dan melestarikan budaya. Peran tersebut dijalankan dengan mempelajari seluruh potensi lokal yang ada, termasuk pengrajin, pelaku UMKM, dan fashion designer. Salah satu yang menjadi fokus utama ialah pelestarian budaya yang diangkat melalui kain Ulos," ujar Airin Rico Waas.

Ia menilai, pengenalan terhadap kekayaan kain Ulos perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa kain tradisional tersebut memiliki beragam karakteristik.

Melalui edukasi dan promosi, Dekranasda ingin mengubah pandangan masyarakat yang selama ini mengidentikkan Ulos hanya dengan warna merah.

Padahal, kain khas Batak itu memiliki variasi warna, jenis, motif, dan harga yang beragam.

Selain pelestarian budaya, Dekranasda Kota Medan juga berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Airin mengatakan, upaya tersebut dilakukan melalui kurasi produk dan kolaborasi dengan pihak yang memiliki keahlian di bidang fesyen dan wastra.

Beberapa di antaranya adalah desainer Dita Mayenda dan maestro Ulos asal Medan, Torang.

"Kami berupaya membawa pelaku UMKM dan perancang busana lokal naik kelas. Kurasi ketat dan kolaborasi strategis kami lakukan dengan menggandeng para ahli di bidangnya, seperti desainer kenamaan Dita Mayenda serta maestro Ulos kebanggaan Medan, Bang Torang. Berkat kolaborasi erat ini, karya-karya wastra lokal tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga sukses melenggang ke kancah internasional," bilang Airin Rico Waas.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi pelaku UMKM dan perancang busana lokal untuk memperkenalkan karya mereka di berbagai ajang, termasuk pasar internasional.

Airin menegaskan, Dekranasda Kota Medan akan terus mencari peluang promosi melalui berbagai kegiatan, mulai dari pameran di pusat perbelanjaan hingga ajang berskala besar.

Menurut dia, promosi secara langsung dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat kualitas produk lokal, termasuk kerajinan, aksesori, dan makanan olahan UMKM.

"Tujuannya satu agar masyarakat dapat melihat, merasakan langsung kualitas produk kerajinan, aksesori, hingga kuliner olahan UMKM Medan, serta menumbuhkan kebanggaan pada produk lokal," pungkasnya seraya berharap Dekranasda Kota Medan terus berkembang, menginspirasi, dan semakin berjaya di tingkat nasional maupun global.

Medan Fashion & Culture Festival 2026 menjadi salah satu wadah untuk mempertemukan potensi budaya, industri fesyen, dan pelaku usaha lokal.

Melalui kegiatan seperti ini, produk UMKM diharapkan semakin dikenal masyarakat sekaligus memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar nasional dan global.* (ad)

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) membenarkan bahwa Erwin Napitupulu, mantan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Belawan, kini menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara (Kasi Intel Kejari Paluta).

Erwin sebelumnya diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap sejumlah kepala sekolah di Kota Medan.

Baca Juga:

• Warga Doakan Bobby Nasution Dua Periode Jadi Gubernur Sumut, Ini Responsnya

Usulan tersebut berupa pencopotan status jaksa.

Namun, proses administrasi di tingkat Kejagung memerlukan waktu sehingga surat keputusan (SK) sanksi baru diterbitkan setelah Erwin berpindah tugas ke sejumlah daerah.

"Dari Kejaksaan Agung memang belum turun saat itu, tetapi sudah dikirim usulannya dari Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi bahwa status EN itu dicopot jaksanya. Kemudian kasubsinya dikenai sanksi penurunan pangkat," ujar Rizaldi, Jumat (16/10/2026).

Rizaldi mengatakan, Erwin sempat bertugas di Kejari Natuna/Anambas sebelum akhirnya dilantik sebagai Kasi Intel Kejari Paluta.

"Waktu hukumannya diajukan ke Kejagung memang memakan waktu agak lama. Yang bersangkutan sempat pindah ke Kejari Anambas, Kepulauan Riau, lalu mutasi lagi ke Paluta sekitar empat bulan lalu. Setelah dia bertugas di sana, barulah SK hukumannya turun sesuai usulan Kejaksaan Tinggi," jelas Rizaldi.

Erwin Napitupulu resmi dilantik sebagai Kasi Intel Kejari Paluta pada Senin, 24 Agustus 2026.

Pelantikan dilakukan oleh Kepala Kejari Paluta Muhammad Junaidi untuk menggantikan Pahala Eric Silvandro.

Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-10058/C.4/07/2026 dan Nomor KEP-IV-10073/C.4/07/2026, tertanggal 21 dan 22 Juli 2026.

Kejatisu menjelaskan, usulan hukuman disiplin terhadap Erwin telah disampaikan sebelum penempatan tugasnya di Paluta.

Namun, keputusan resmi dari Kejagung baru turun setelah Erwin menjalankan tugas di tempat yang baru.

Kasus ini menjadi perhatian karena sanksi disiplin yang diusulkan berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala sekolah saat Erwin masih bertugas di Kejari Belawan.

Dugaan pemerasan tersebut bermula dari aduan sejumlah kepala sekolah di Kota Medan kepada Bobby Nasution.

Saat peristiwa itu terjadi, Bobby masih menjabat sebagai Wali Kota Medan. Kini, ia menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Bobby sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya sempat bersitegang dengan oknum jaksa terkait dugaan pengutipan uang secara tidak sah terhadap para kepala sekolah.

Asisten Intelijen Kejatisu, Irfan Wibowo, membenarkan bahwa dugaan pemerasan tersebut terjadi pada 2024.

Berdasarkan hasil penelusuran internal, dua oknum di Kejari Belawan diduga meminta uang kepada lima kepala sekolah.

"Apa yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara itu benar terjadi. Setelah ditelusuri, oknum jaksa berinisial EN selaku Kasi Pidsus dan DTS selaku Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari Belawan meminta sejumlah uang kepada lima orang kepala sekolah pada tahun 2024," kata Irfan.

Menurut Irfan, Kejatisu telah mengusulkan sanksi disiplin berat terhadap kedua oknum tersebut.

Erwin diusulkan mendapat sanksi pencopotan status jaksa, sedangkan DTS diusulkan mendapat sanksi penurunan pangkat.

"Telah dilakukan tindakan tegas saat itu juga dengan sanksi hukuman disiplin berat, yaitu pencopotan jabatan jaksa terhadap oknum EN dan sanksi penurunan pangkat terhadap oknum DTS," tegas Irfan.

Irfan juga menegaskan bahwa dugaan pengutipan uang tersebut terjadi sebelum peluncuran program Jaksa Sahabat Pendidik.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan internal yang disampaikan Kejatisu, tidak ditemukan bukti keterlibatan Kepala Kejari Belawan saat itu, Zakaria Samaji.

Kasus ini memperlihatkan bahwa penanganan dugaan pelanggaran oleh aparat kejaksaan melibatkan proses pemeriksaan internal dan penjatuhan sanksi disiplin.

Kejatisu menyatakan usulan sanksi terhadap Erwin dan DTS telah disampaikan kepada Kejagung untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.* (tm/ad)

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Masjid Apung An-Nur Jakarta di kawasan wisata Pantai Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, Jumat, 16 Oktober 2026.

Masjid yang berdiri di atas laut ini diharapkan menjadi destinasi wisata religi baru sekaligus ruang ibadah bagi masyarakat dan pengunjung Ancol.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung HUT ke-78 GPIB Immanuel, Ruang Doa untuk Jemaat dan Wisatawan Disiapkan

Masjid tersebut diharapkan dapat menjadi tempat beribadah, mempererat silaturahmi, serta mendukung kegiatan pendidikan dan pembinaan umat.

Lokasinya yang berada di kawasan wisata Ancol juga diharapkan memperkaya pengalaman pengunjung, terutama mereka yang ingin memadukan rekreasi dengan kegiatan keagamaan.

Masjid Apung An-Nur Jakarta memiliki luas bangunan 2.241 meter persegi.

Bangunan yang dirancang oleh arsitek Andra Matin ini mengusung konsep arsitektur yang terinspirasi dari siluet bahtera kapal sebagai representasi kekayaan maritim Indonesia.

Konsep tersebut diwujudkan melalui tiga elemen utama, yaitu badan kapal, layar kapal, dan tiang-tiang kapal.

Secara keseluruhan, bangunan masjid dianalogikan sebagai bahtera besar yang membawa dan menyebarkan syiar Islam.

Selain bentuk bahtera, desain masjid juga mengandung filosofi keagamaan.

Jika dilihat dari siluet denahnya, bangunan tersebut menggambarkan bentuk bulan dan bintang yang dikenal sebagai salah satu simbol dalam agama Islam.

Bentuk dasar bangunan yang merepresentasikan bintang memiliki lima sudut.

Desain ini terinspirasi dari lima rukun Islam. Sementara itu, komposisi bangunan dibagi menjadi lima bagian sebagai simbol lima waktu salat dalam sehari.

Perpaduan unsur maritim dan filosofi Islam tersebut menjadikan Masjid Apung An-Nur sebagai salah satu fasilitas dengan karakter arsitektur yang khas di kawasan Ancol.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, manajemen Ancol memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mendatangi Masjid Apung An-Nur Jakarta secara gratis melalui Pintu Gerbang Utama Ancol.

Program akses gratis tersebut berlaku mulai 16 Oktober hingga 11 Desember 2026, mulai pukul 16.00 WIB.

Namun, fasilitas gratis ini hanya berlaku untuk tiket masuk orang.

Pengunjung tetap dikenakan biaya tiket kendaraan dan tiket unit rekreasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat dapat datang langsung atau melakukan reservasi terlebih dahulu melalui situs resmi Ancol.

Pengunjung yang melakukan reservasi melalui situs tersebut juga berkesempatan mendapatkan voucher diskon untuk makanan dan minuman atau food and beverage (FnB) di kawasan Ancol.

Kebijakan ini diharapkan memudahkan masyarakat yang ingin beribadah sekaligus menikmati suasana wisata pantai di Jakarta Utara.

Manajemen Ancol menyatakan, kehadiran Masjid Apung An-Nur merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi pengunjung.

Masjid tersebut tidak hanya disiapkan sebagai tempat beribadah, tetapi juga diharapkan menjadi ruang yang mempererat hubungan antara masyarakat, wisatawan, dan lingkungan sekitarnya.

Sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ancol diharapkan terus mengembangkan kawasan wisata yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan kota.

Pengembangan tersebut mencakup peningkatan kualitas ruang publik, kehidupan sosial, ekonomi kreatif, budaya, serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan diresmikannya Masjid Apung An-Nur, kawasan Ancol diharapkan memiliki daya tarik tambahan bagi wisatawan sekaligus menyediakan fasilitas ibadah yang dapat dimanfaatkan masyarakat.* (ad)

LABUSEL — Seorang warga mendoakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution agar kembali terpilih untuk dua periode.

Mendengar doa tersebut, Bobby merespons dengan berseloroh bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) masih lama, sementara masa jabatannya saat ini bahkan belum genap dua tahun.

Baca Juga:

• Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Tembus Rp9,3 Juta per Bulan, Ini Skema Pembayarannya

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai kebutuhan, mulai dari perbaikan jalan, renovasi rumah, bantuan untuk rumah tahfiz dan taman pendidikan Alquran (TPA), hingga beasiswa.

Salah seorang pengajar TPA setempat, Sulita, turut menyampaikan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ia meminta bantuan berupa meja belajar, alat musik, dan penggantian seng untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di TPA yang memiliki puluhan murid tersebut.

Menanggapi permintaan Sulita, Bobby memastikan kembali kebutuhan yang disampaikan.

Ia kemudian menawarkan agar bantuan tersebut diberikan pada tahun ini.

"Alat musik, meja belajar, dan seng. Mau sekarang atau tahun depan? Ya udah sekarang ya, nanti kami kasih ya," kata Bobby Nasution, Jumat (16/10/2026).

Respons tersebut disambut baik oleh Sulita. Ia menyampaikan terima kasih atas tanggapan Bobby terhadap kebutuhan TPA yang dikelolanya.

Dalam kesempatan itu, Sulita juga menyampaikan doa agar Bobby dapat kembali menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara untuk dua periode.

"Makasih, sehat Bapak Gubernur 2 periode," sebut Sulita.

Mendengar doa tersebut, Bobby menanggapinya dengan nada bercanda.

Ia mengingatkan bahwa Pilkada masih cukup lama, sedangkan masa jabatannya sebagai gubernur belum genap dua tahun.

"Waduh, masih lama Bu, masih lama, kami ini belum 2 tahun udah mau 2 periode aja Bu," tuturnya.

Percakapan itu berlangsung di tengah dialog antara Bobby dan warga yang menyampaikan berbagai kebutuhan di daerah mereka.

Melalui kegiatan Sapa Daerah, warga mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah provinsi.

Permintaan yang disampaikan mencakup kebutuhan infrastruktur, perbaikan rumah, fasilitas pendidikan keagamaan, hingga dukungan pendidikan bagi masyarakat.* (d/ad)

JAKARTA — Gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) mencapai Rp9,3 juta per bulan.

Besaran pendapatan tersebut berkisar Rp6,8 juta hingga Rp9,3 juta, bergantung pada upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan tunjangan umum di wilayah penempatan masing-masing.

Baca Juga:

• Cegah SILPA Membengkak, Pemko Medan Optimalkan Penyerapan APBD 2026

"Rentangnya antara Rp6,8 juta sampai Rp9,3 juta, maksimal ya. Kan sesuai sama UMK dan ditambah tunjangan umum yang itu sudah keluar dari Kementerian Keuangan," ujar Destry dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Besaran gaji tersebut berbeda berdasarkan wilayah penempatan. Karena itu, pendapatan yang diterima setiap manajer tidak selalu sama.

Destry mengatakan, Kementerian Koperasi telah menyiapkan pengajuan anggaran untuk membayar gaji manajer Kopdes Merah Putih selama tiga bulan pada tahun ini, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.

Pengajuan tersebut mengikuti mekanisme penganggaran pemerintah yang disusun berdasarkan tahun anggaran berjalan.

"Anggarannya disiapkan. Kalau ke anggaran pemerintah kan per tahun ya. Jadi, tahun ini kita mengajukannya untuk tiga bulan gaji saja. Aturannya adalah di tahun yang berjalan, jadi kami mengajukan gaji untuk Oktober, November, Desember," ujar Destry.

Rincian gaji pokok dan tunjangan umum untuk setiap kabupaten dan kota tercantum dalam surat Kementerian Keuangan.

Namun, Destry belum bersedia mengungkapkan total anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji para manajer tersebut.

Pembayaran gaji manajer Kopdes Merah Putih dilakukan melalui mekanisme berjenjang.

Dana disalurkan dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi, kemudian diteruskan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebelum dibayarkan kepada para manajer.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan bahwa gaji manajer Kopdes Merah Putih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Zulkifli, skema pembiayaan tersebut berkaitan dengan penyertaan modal negara (PMN) kepada Agrinas Pangan Nusantara.

Para manajer juga berstatus pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun.

"APBN, APBN dong (sumber gaji manajer Kopdes Merah Putih). Tapi dari BUMN, ke manajer-manajer itu. Melalui Agrinas Pangan, ya. Dia pegawai kontrak waktu tertentu selama dua tahun," ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Sebelumnya, Zulkifli Hasan menyebut pendapatan manajer Kopdes Merah Putih berkisar Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta per bulan, bergantung pada lokasi penempatan.

Adapun penjelasan terbaru dari Kementerian Koperasi menyebut rentang gaji tersebut dapat mencapai Rp9,3 juta per bulan setelah memperhitungkan UMK dan tunjangan umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbedaan besaran gaji tersebut menunjukkan bahwa lokasi penempatan menjadi salah satu faktor yang menentukan pendapatan manajer Kopdes Merah Putih.

Program ini merupakan bagian dari pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Dengan skema kerja kontrak selama dua tahun dan pembiayaan yang melibatkan APBN melalui Agrinas Pangan Nusantara, pemerintah menyiapkan mekanisme pembayaran bagi para manajer yang ditugaskan mengelola koperasi tersebut.* (mi/ad)

MEDAN — Sejumlah karangan bunga berjejer di pagar Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah hakim mengabulkan sebagian permohonan praperadilan anggota DPRD Sumatera Utara, Dhody Thahir.

Karangan bunga tersebut memuat pesan tentang keadilan dan penegakan hukum.

Baca Juga:

• Rico Waas Ajak Komunitas Kreatif Medan Lawan Hoaks dengan Kampanye Positif

Sejumlah tulisan yang menarik perhatian antara lain, "Kebenaran Tak Akan Pernah Kalah", "Keadilan Masih Hidup di Negeri Ini", serta "Hukum Harus Menjadi Pelindung, Bukan Alat Penindasan".

Keberadaan karangan bunga tersebut menarik perhatian warga yang melintas di sekitar gedung pengadilan.

Namun, hingga berita ini ditulis, pihak yang mengirimkan karangan bunga itu belum diketahui.

Wili Erlangga, salah satu kuasa hukum Dhody Thahir, mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang mengirimkan karangan bunga tersebut.

Meski demikian, ia menghargai apabila karangan bunga itu merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap putusan pengadilan.

"Terus terang, saya tidak bisa memastikan siapa pengirim karangan bunga itu. Namun, apabila hal itu merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap putusan pengadilan, tentu kami menghargainya," ujarnya.

Menurut Wili, putusan praperadilan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan penegakan hukum sekaligus perlindungan hak-hak warga negara.

Ia berharap putusan PN Medan dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Bagi kami, yang terpenting bagaimana putusan pengadilan ini dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kami berharap peristiwa ini menjadi pengingat setiap tindakan penegakan hukum harus tetap berpedoman pada aturan dan prinsip keadilan," katanya.

Wili juga mengimbau seluruh pihak untuk menghormati putusan pengadilan dan menjaga situasi tetap kondusif.

"Tak perlu ada pihak yang merasa menang atau kalah secara pribadi. Yang harus kita hormati adalah proses hukum dan putusan pengadilan. Semoga ini menjadi pelajaran bersama demi penegakan hukum ke depan semakin baik," ucap Wili.

Sebelumnya, hakim tunggal Khamozaro Waruwu mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Dhody Thahir.

Dalam putusannya, hakim menyatakan penetapan Dhody sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tidak sah dan memerintahkan agar politikus Partai Golkar tersebut dikeluarkan dari tahanan.

Putusan itu berkaitan dengan penetapan Dhody sebagai tersangka oleh penyidik Polda Sumatera Utara pada 21 Agustus 2026.

Perkara tersebut menyangkut dugaan pemalsuan surat permohonan yang dikeluarkan advokat terkait tanah seluas 15 hektare di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Dhody kemudian ditangkap di kediamannya di Kompleks Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada 15 September 2026.

Penangkapan itu dilakukan setelah Dhody disebut tidak menghadiri dua kali panggilan pemeriksaan secara patut.

Penetapan tersangka dan penangkapan Dhody berawal dari laporan Direktur PT Rapi Ray Putratama, Muhammad Gazali Iskandar, pada 11 April 2023.

Perusahaan tersebut bergerak di bidang pengembangan perumahan subsidi.

Melalui praperadilan, Dhody menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Hakim kemudian mengabulkan sebagian permohonan tersebut dengan menyatakan penetapan tersangka tidak sah.

Munculnya karangan bunga di PN Medan setelah putusan itu menjadi perhatian publik.

Kuasa hukum Dhody berharap putusan pengadilan dihormati oleh seluruh pihak dan menjadi pengingat pentingnya menjalankan proses penegakan hukum berdasarkan aturan serta prinsip keadilan.* (mi/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong komunitas kreatif ikut menyebarkan informasi positif untuk menangkal hoaks dan informasi menyesatkan.

Kreativitas dinilai dapat menjadi sarana membangun kesadaran masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya kebencian akibat informasi yang tidak benar.

Baca Juga:

• Cegah SILPA Membengkak, Pemko Medan Optimalkan Penyerapan APBD 2026

Dalam pertemuan itu, ia mengajak komunitas kreatif memanfaatkan kemampuan dan karya mereka untuk menghadirkan kampanye yang bermanfaat bagi masyarakat.

Audiensi tersebut dihadiri perwakilan Koekraf Kota Medan, yakni Hendika Putra, Ershad Adnani, Iki Sembiring, Vinno Isvara, dan Rizky Fajar B. Turut mendampingi Rico, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Hendra Ridho Gunawan Siregar dan Sekretaris Dinas Pariwisata T. Roby Chairi.

Rico mengatakan, derasnya arus informasi saat ini menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama.

Menurutnya, komunitas kreatif memiliki peluang untuk menyampaikan pesan positif melalui berbagai bentuk karya dan kampanye yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Informasi yang menyesatkan, kata dia, perlu diimbangi dengan informasi yang benar dan membangun.

Jika dibiarkan berkembang, informasi semacam itu berpotensi memicu kebencian dan berdampak terhadap kondisi mental masyarakat.

Karena itu, Rico berharap pelaku ekonomi kreatif tidak hanya berfokus menghasilkan karya, tetapi juga mengambil bagian dalam membangun lingkungan informasi yang lebih sehat.

Kampanye positif dapat dikemas melalui beragam pendekatan kreatif agar pesan lebih mudah dipahami dan menjangkau masyarakat luas.

Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Selain mendorong kampanye positif, Pemerintah Kota Medan tengah menyiapkan ruang yang dapat dimanfaatkan komunitas kreatif untuk berkarya.

Salah satu lokasi yang disebutkan adalah Mal Pelayanan Publik.

Pemko Medan juga berencana merevitalisasi Taman Budaya Medan agar dapat menjadi ruang ekspresi sekaligus tempat pengembangan atau inkubasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

Kawasan tersebut diharapkan dilengkapi fasilitas yang memadai, termasuk gedung pertunjukan seperti gedung kesenian serta ruang untuk berbagai kegiatan komunitas.

Ketersediaan fasilitas itu diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi komunitas untuk mengembangkan gagasan, menampilkan karya, dan berkolaborasi.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat identitas Medan sebagai kota kreatif.

Ruang kreatif yang memadai dinilai penting agar pelaku seni dan ekonomi kreatif memiliki tempat untuk mengembangkan potensi, bertukar gagasan, serta memperkenalkan karya kepada masyarakat.

Rico juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui program pelatihan yang dimiliki Pemko Medan.

Menurutnya, kreativitas perlu diikuti kemampuan mengelola usaha agar karya yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi.

Pelaku kreatif diharapkan tidak hanya mampu menciptakan karya, tetapi juga mengembangkannya menjadi produk atau layanan yang memiliki peluang pasar.

Dengan kemampuan pengelolaan usaha yang baik, karya kreatif berpotensi memberikan penghasilan bagi pelakunya sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Medan.

Di sisi lain, kreativitas juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan yang membangun, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan membantu menangkal penyebaran hoaks.

Melalui dukungan ruang berkarya, pelatihan, dan kampanye positif, Pemko Medan berharap komunitas kreatif dapat berperan lebih besar dalam pembangunan kota, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai rencana.

Langkah ini sekaligus dilakukan untuk mengantisipasi besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), yang pada tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp592 miliar.

Baca Juga:

• INALUM Salurkan Bantuan Sembako dan Perbaikan Rumah kepada 46 KK Korban Puting Beliung di Kabupaten Toba

Hal tersebut disampaikan Erfin seusai memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyerapan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Jumat, 16 Oktober 2026.

Rapat tersebut diikuti para pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.

Erfin memimpin evaluasi dengan didampingi para asisten untuk mengidentifikasi kendala dan menentukan langkah tindak lanjut terhadap pelaksanaan anggaran.

Erfin menjelaskan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perhatian khusus terhadap optimalisasi penyerapan anggaran.

Pemerintah kota berupaya agar anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan dan jadwal kegiatan.

"Bapak Wali Kota memberikan atensi khusus agar SILPA yang besar seperti tahun lalu tidak terjadi lagi. Tahun lalu, SILPA kita kurang lebih Rp592 miliar," ujar Erfin.

SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode, termasuk komponen pembiayaan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Besarnya SILPA menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi pemerintah untuk mengetahui apakah pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai perencanaan.

Karena itu, perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih perlu ditingkatkan akan didorong untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan.

Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mencapai target yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan ketentuan dan kualitas pelaksanaan program.

Rapat monitoring dan evaluasi juga menjadi forum bagi pimpinan perangkat daerah untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran.

Menurut Erfin, hambatan yang muncul akan dibahas dan ditindaklanjuti satu per satu agar kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal.

Evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada angka realisasi anggaran, tetapi juga pada upaya memastikan program yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat.

Koordinasi antarperangkat daerah dinilai penting untuk mengatasi persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan program sesuai tugas, rencana, dan target yang telah ditentukan.

Erfin menegaskan, evaluasi dan koordinasi antarperangkat daerah merupakan bagian dari upaya menjalankan arahan Wali Kota Medan dalam mengoptimalkan realisasi APBD 2026.

"Dengan demikian, anggaran yang telah direncanakan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Optimalisasi penyerapan APBD menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Medan agar anggaran daerah dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintah kota berharap evaluasi berkala dapat membantu mengidentifikasi hambatan sejak dini, memperbaiki pelaksanaan kegiatan, serta mencegah kembali terjadinya SILPA dalam jumlah besar seperti pada tahun sebelumnya.* (ad)

TOBA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menyalurkan bantuan kepada 46 kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana angin puting beliung di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Bantuan tersebut berupa paket sembako, dana perbaikan rumah, serta material bangunan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki rumah pascabencana.

Baca Juga:

• Tak Perlu Antre di Samsat, Bapenda Sumut Hadirkan Bus Pajak Keliling di Medan

Langkah ini menjadi bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya sekaligus dukungan untuk mempercepat pemulihan setelah bencana.

Kepala Departemen Pemberdayaan Masyarakat PLTA INALUM, Zainuddin Iqbal Sidabutar, mengatakan kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial.

"Bagi INALUM, kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak angin puting beliung serta membantu memenuhi kebutuhan mereka dalam proses pemulihan pascabencana. Kami juga mengapresiasi sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Toba dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan," ujar Iqbal.

Penyaluran bantuan dilakukan di dua lokasi. Di Kecamatan Laguboti, bantuan diserahkan di kantor kecamatan kepada 20 kepala keluarga terdampak.

Sementara di Kecamatan Sigumpar, sebanyak 26 kepala keluarga menerima bantuan di kantor kecamatan setempat.

Bantuan yang diberikan mencakup paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dana perbaikan rumah, serta bahan bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga di masing-masing wilayah.

Penyaluran bantuan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Toba Augus Sitorus, Asisten I Pemerintah Kabupaten Toba Eston Sihotang, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Toba Samuel Lumbanraja, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba Lalo Hartono Simanjuntak, dan Kepala BPBD Kabupaten Toba Sikkat Sitompul.

Hadir pula Camat Laguboti Lindawati Simangunsong, Camat Sigumpar Robinson Siagian, perwakilan INALUM, serta masyarakat penerima bantuan.

Camat Laguboti Lindawati Simangunsong menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan INALUM kepada warga terdampak.

Ia berharap bantuan tersebut dapat mengurangi beban masyarakat sekaligus membantu proses pemulihan setelah bencana.

"Kami berterima kasih dan mengapresiasi langkah INALUM yang telah membantu masyarakat terdampak bencana. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan membantu proses pemulihan pascabencana," ujar Lindawati.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan mendesak, terutama bagi keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat angin kencang.

Bencana angin puting beliung terjadi pada Senin, 24 Agustus 2026, dan melanda dua kecamatan di Kabupaten Toba.

Wilayah terdampak meliputi Desa Pardinggaran di Kecamatan Laguboti serta Desa Situa Tua dan daerah sekitarnya di Kecamatan Sigumpar.

Angin kencang yang disertai hujan deras menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda.

Kerusakan terjadi pada bagian atap, asbes, hingga dinding rumah, mulai dari kategori ringan sampai parah.

Kondisi tersebut membuat warga membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memperbaiki rumah agar dapat kembali digunakan dengan aman.

Melalui penyaluran bantuan ini, INALUM berharap dapat berkontribusi dalam pemulihan warga terdampak bencana angin puting beliung di Kabupaten Toba.

Perusahaan juga menekankan pentingnya kerja sama antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membantu warga menghadapi dampak bencana.* (ad)

MEDAN — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara menggelar Operasi Sadar Pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam kegiatan ini, Bapenda menyediakan bus layanan pajak keliling agar warga dapat membayar pajak langsung di lokasi pemeriksaan tanpa harus mengantre di kantor Samsat.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung HUT ke-78 GPIB Immanuel, Ruang Doa untuk Jemaat dan Wisatawan Disiapkan

Selain mengingatkan pengendara agar memenuhi kewajiban perpajakan, kegiatan ini juga bertujuan mendorong ketertiban berlalu lintas.

Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan, operasi tersebut dilakukan untuk mengingatkan masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan, termasuk mereka yang terlambat karena lupa.

"Kita menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak, karena ada masyarakat yang lupa untuk membayar kewajiban bayar pajak, kita ingatkan dengan baik-baik," kata Sutan Tolang Lubis.

Sutan mengatakan, Operasi Sadar Pajak tidak hanya dilaksanakan di Kota Medan.

Kegiatan serupa direncanakan berlangsung di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, pendekatan langsung kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Untuk memberikan kemudahan, Bapenda Sumut menghadirkan bus layanan pajak keliling di lokasi operasi.

Fasilitas ini memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak tanpa harus datang ke kantor Samsat.

"Di tempat operasi sadar pajak ada bus keliling pajak, agar masyarakat lebih mudah membayar pajak, kita juga memberikan hadiah-hadiah kepada masyarakat yang telah membayar pajak," ungkap Tolang.

Kehadiran layanan tersebut menjadi salah satu upaya Bapenda Sumut untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan begitu, warga dapat memanfaatkan waktu saat berada di lokasi pemeriksaan untuk sekaligus menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumut Kombes Pol Achmad Fauzi juga mengimbau masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Ia menjelaskan, penerimaan pajak memiliki peran dalam mendukung pembangunan daerah dan penyediaan fasilitas publik.

"Kepada masyarakat untuk membayar kewajibannya, membayar pajak, karena dari uang pajak, ada pembangunan jalan, jembatan, lampu lampu jalan dan lain-lainnya, dari kita untuk kita," katanya.

Menurut Fauzi, pembayaran pajak bukan hanya kewajiban masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan bersama.

Karena itu, kesadaran membayar pajak perlu terus ditingkatkan.

Kemudahan akses pelayanan, seperti bus pajak keliling, diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kewajibannya secara lebih praktis.

Layanan pajak keliling yang dihadirkan di lokasi operasi mendapat respons positif dari masyarakat.

Rini, warga Amplas, mengaku terbantu karena pembayaran pajak melalui bus keliling terasa lebih mudah dan cepat.

Ia berharap Bapenda Sumut dapat menambah jumlah bus layanan pajak keliling agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses pelayanan tersebut.

"Maunya bus-bus seperti ini lebih banyak lagi, jadi kami mudah bayar pajak, kalau di kantor Samsatkan ada antrean yang banyak, kalau banyak saja bus-bus seperti ini, saya yakin masyarakat banyak yang bayar pajak," ungkapnya.

Rini menilai pelayanan langsung di tengah masyarakat merupakan langkah yang baik.

Selain mengurangi kebutuhan untuk datang ke kantor Samsat, layanan tersebut dinilai dapat menghemat waktu, terutama bagi warga yang ingin menghindari antrean panjang.

Operasi Sadar Pajak yang melibatkan Bapenda Sumut dan Ditlantas Polda Sumut ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kemudahan pelayanan menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat dapat menunaikan kewajibannya dengan lebih praktis.* (ad)