LUMAJANG – Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi disertai awan panas guguran pada Sabtu (16/5/2026) malam.

Kolom abu terpantau mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak.

Baca Juga:

• Evakuasi Pendaki Gunung Dukono Tuai Apresiasi, Menlu Singapura Salut pada Tim SAR RI

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya," kata Mukdas dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 5 menit 16 detik.

Aktivitas itu juga disertai awan panas guguran, meski jarak luncur tidak teramati karena kondisi lereng tertutup kabut.

Tidak lama berselang, Semeru kembali erupsi pada pukul 20.30 WIB dengan rekaman seismograf berdurasi 171 detik dan amplitudo yang sama, meski tinggi kolom letusan tidak dapat teramati.

Saat ini, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berada pada Status Level III (Siaga).

Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan dalam radius 13 kilometer dari puncak.

Selain itu, warga juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah, serta diminta menjauhi sempadan sungai sejauh 500 meter di sepanjang Besuk Kobokan yang berpotensi terdampak awan panas maupun aliran lahar hingga 17 kilometer.

"Waspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru," ujar Mukdas.

Sungai-sungai yang perlu diwaspadai meliputi Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta anak-anak sungai di sekitarnya.*

(cn/ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama jajaran mengungkap 134 kasus narkotika dalam kurun waktu 13–15 Mei 2026.

Dari operasi serentak tersebut, sebanyak 179 tersangka diamankan di berbagai wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• 12 Calon Haji Asal Sumut Gagal Berangkat ke Tanah Suci karena Sakit

"Seluruh personel bergerak melakukan penindakan terhadap jaringan narkotika. Lokasi-lokasi yang selama ini menjadi sarang narkoba juga menjadi sasaran utama," kata Ferry, Sabtu (16/5/2026).

Dalam operasi tersebut, polisi juga membongkar dan membakar 26 barak serta gubuk yang diduga kerap digunakan sebagai lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika.

Dari hasil penindakan, aparat menyita barang bukti berupa 937,71 gram ganja, 491,76 gram sabu, 76,50 butir pil ekstasi, serta empat vape yang mengandung etomidate.

Ferry menjelaskan, pengungkapan terbesar berasal dari kategori target operasi tempat dengan 55 kasus dan 83 tersangka.

Sementara itu, 54 kasus lainnya masuk kategori target operasi orang dengan 54 tersangka.

"Penindakan dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke akarnya, termasuk menghancurkan lokasi yang digunakan untuk aktivitas tersebut," ujarnya.

Di Mandailing Natal, polisi mencatat salah satu pengungkapan menonjol dengan barang bukti 166,25 gram sabu dan 211,50 gram ganja.

Selain itu, dalam kategori non target operasi, polisi mengamankan 42 tersangka dari 25 kasus dengan barang bukti tambahan berupa sabu, ganja, serta pil ekstasi.

Sementara itu, kegiatan gerebek sarang narkoba di 27 titik turut mengamankan 25 tersangka, termasuk empat orang yang dinyatakan positif narkoba berdasarkan tes urine.

Polda Sumut menyatakan operasi pemberantasan narkotika akan terus diperluas sebagai upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.*

(vv/ad)

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang akan menjadi acuan utama pemulihan hingga 2028.

Rencana ini disusun untuk mempercepat transisi dari fase darurat menuju pemulihan jangka panjang yang lebih terukur.

Baca Juga:

• 12 Calon Haji Asal Sumut Gagal Berangkat ke Tanah Suci karena Sakit

"Ke depan kita masuk tahap pemulihan. Saat ini sudah dibuat rencana induk oleh Bappenas, sudah kita review, dan sedang menuju Perpres," kata Tito dalam rapat Tim Pengarah Satgas PRR, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Tito, rencana tersebut memiliki kerangka waktu tiga tahun dengan tahapan implementasi bertahap hingga 2028.

Dokumen itu akan menjadi pedoman lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan rehabilitasi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.

Sejumlah sektor prioritas telah ditetapkan dalam rencana tersebut, terutama yang berkaitan langsung dengan pemulihan aktivitas masyarakat.

Fokus utama mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti sungai, jalan, dan jembatan, serta pemulihan sektor ekonomi seperti perdagangan, pertanian, dan perikanan.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak untuk mengurangi ketergantungan pada hunian sementara.

"Tadi disampaikan yang diprioritaskan adalah infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, kemudian huntap," ujar Tito.

Ia menambahkan, percepatan pemulihan akan semakin optimal setelah rencana tersebut mendapat persetujuan Presiden.

Dengan payung hukum yang lebih kuat, alokasi anggaran diharapkan dapat segera disalurkan kepada kementerian dan lembaga pelaksana.

"Kalau sudah disetujui Presiden, maka speed-nya akan lebih kencang," katanya.

Pemerintah menargetkan rencana induk ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di tiga provinsi terdampak hingga 2028.*

(ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menerima sepucuk surat dari seorang siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Sidoarjo, Jawa Timur, yang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya.

Surat tersebut ditulis oleh Muhammad Marfen, siswa kelas V-D MI Darussalam, yang mengaku merasakan langsung manfaat program tersebut dalam kegiatan belajar sehari-hari.

Baca Juga:

• Tabel KUR BRI 2026 Rp50 Juta: Cicilan Mulai Rp1 Jutaan, Ini Simulasi Lengkapnya!

Surat itu diterima Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang juga diisi dengan agenda peresmian Museum Marsinah serta operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dalam suratnya, Marfen juga menyampaikan harapan sederhana untuk dapat bertemu langsung dengan Presiden, bahkan mengikuti upacara 17 Agustus di Istana Negara.

"Saya ingin bertemu dengan Bapak Presiden dengan ikut upacara 17 Agustus di Istana Negara, karena cuma bisa melihat di TV," tulisnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menyasar peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda.

Di tengah kunjungan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa program MBG menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat melalui distribusi pangan di tingkat desa.*

(at/ad)

MEDAN — Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Utara mencatat sebanyak 12 calon haji asal provinsi tersebut gagal diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 2026.

Sebagian besar kendala disebabkan oleh kondisi kesehatan jamaah.

Baca Juga:

• Pangdam I/BB: 353 Koperasi Desa di Sumut Sudah Siap Jalan, Tambahan 2.030 Unit Dibangun Juli 2026

"Meski tingkat keberhasilan pemberangkatan cukup tinggi, namun terdapat 12 orang belum dapat diberangkatkan," kata Suci, Sabtu (16/5/2026).

Dari data yang dihimpun, delapan calon haji gagal berangkat berasal dari sejumlah kelompok terbang (kloter) Embarkasi Medan, yakni Kloter 5, 11, 12, 13, 14, dan 16.

Mereka batal berangkat setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan untuk perjalanan jauh.

Selain itu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan juga memulangkan dua jamaah dari Tapanuli Selatan dan Tanjung Balai karena mengalami demensia atau gangguan kejiwaan

. Keputusan tersebut diambil setelah pemeriksaan medis di Asrama Haji Medan.

"Empat lainnya gagal berangkat karena kondisi kesehatan yang memburuk sebelum masuk asrama haji," ujar Suci.

Di sisi lain, terdapat enam kursi kosong atau open seat akibat tidak terisinya manifes penerbangan pada beberapa kloter musim haji tahun ini.

Secara keseluruhan, sebanyak 5.972 calon haji dan petugas kloter asal Sumut telah diberangkatkan ke Arab Saudi sejak fase awal keberangkatan pada 22 April hingga 11 Mei 2026.

Tingkat keberhasilan keberangkatan disebut mencapai 99,70 persen.

"Ini tentu patut disyukuri karena ribuan jamaah dapat diberangkatkan dengan aman dan tertib," kata Suci.*

(mt/ad)

PALEMBANG — Seorang anggota Kesehatan Daerah Militer (Kesdam) TNI, Pratu Ferischal (23), tewas setelah diduga ditembak oleh rekannya sesama prajurit, Serda Ronal (23), di sebuah tempat hiburan malam di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Peristiwa tersebut terjadi di Cafe Panhead, Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kecamatan Ilir Barat I, saat keduanya diduga sedang menikmati hiburan musik pada Sabtu malam.

Baca Juga:

• Pangdam I/BB: 353 Koperasi Desa di Sumut Sudah Siap Jalan, Tambahan 2.030 Unit Dibangun Juli 2026

Situasi yang semula berlangsung di area hiburan itu disebut semakin memanas sebelum akhirnya terjadi penembakan.

Serda Ronal diduga mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan melepaskan tembakan yang mengenai perut kanan korban.

Pratu Ferischal sempat dilarikan ke RS Permata Palembang untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak tertolong.

Kepala Penerangan Kodam II/Sriwijaya, Letkol Inf. Yordania, mengatakan pelaku telah diamankan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) II/Sriwijaya untuk menjalani pemeriksaan intensif.

"Sudah diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Denpom II/Sriwijaya," ujar Yordania, Sabtu (16/5).

Serda Ronal diketahui berdinas di Batalyon Raider 200 Gandus, sementara korban bertugas di Detasemen Kesehatan Wilayah (Denkesyah) Kesdam II/Sriwijaya.

Hingga kini, penyidik masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden tersebut.*

(kp/ad)

JAKARTA — Tabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 dengan plafon pinjaman Rp50 juta menjadi salah satu informasi yang paling banyak dicari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Simulasi angsuran ini kerap dijadikan acuan sebelum mengajukan kredit ke bank pelat merah tersebut.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Salurkan Bibit Jagung di Aceh Singkil, Dukung Panen Raya Serentak Polri

Pinjaman tanpa agunan tambahan ini menjadi salah satu skema pembiayaan paling diminati karena dinilai lebih ringan bagi pelaku usaha.

Melalui tabel simulasi, calon debitur dapat menghitung kemampuan cicilan sesuai tenor yang dipilih, mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.

Simulasi Angsuran KUR BRI 2026 Rp50 Juta

12 bulan: Rp 4.416.667 per bulan
18 bulan: Rp 3.027.778 per bulan
24 bulan: Rp 2.333.333 per bulan
36 bulan: Rp 1.638.889 per bulan
48 bulan: Rp 1.291.667 per bulan
60 bulan: Rp 1.083.333 per bulan

Semakin panjang tenor yang dipilih, semakin ringan cicilan bulanan yang harus dibayarkan. Namun, total bunga yang ditanggung akan lebih besar dalam jangka panjang.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Untuk mengajukan KUR BRI, calon debitur wajib menyiapkan sejumlah dokumen, di antaranya KTP, Kartu Keluarga, NPWP (untuk pinjaman tertentu), serta Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha.

Selain itu, usaha harus sudah berjalan minimal enam bulan dan pemohon tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain.

Cara Pengajuan KUR BRI

Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor cabang BRI terdekat atau secara daring melalui laman resmi kur.bri.co.id.

Setelah pengisian data dan pengunggahan dokumen, calon peminjam akan melalui proses verifikasi dan survei lapangan sebelum pencairan dana dilakukan.

Program KUR BRI terus menjadi salah satu instrumen pembiayaan utama pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis usaha rakyat.*

(di/ad)

ACEH SINGKIL – Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Aceh Singkil atas kinerja dan dedikasi dalam menjalankan tugas kepolisian, termasuk saat penanganan bencana banjir yang sempat melanda wilayah tersebut.

Apresiasi itu disampaikan saat kunjungan kerja Kapolda Aceh ke Mapolres Aceh Singkil, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Salurkan Bibit Jagung di Aceh Singkil, Dukung Panen Raya Serentak Polri

Kapolda Aceh tiba bersama Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Ira Marzuki dan disambut dengan prosesi adat berupa pemberian bunga, tarian daerah, serta peusijuek sebagai bentuk penghormatan lokal.

Dalam arahannya di Aula Catur Prasetya Polres Aceh Singkil, Kapolda menyampaikan penghargaan atas kerja keras personel Polres Singkil yang dinilai hadir langsung membantu masyarakat saat bencana banjir terjadi.

"Terima kasih kepada seluruh personel yang telah bekerja dengan tulus membantu masyarakat saat terjadi banjir. Kehadiran anggota Polri di lapangan memberikan rasa aman dan mempercepat penanganan bencana," ujar Kapolda Aceh.

Selain apresiasi, Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga citra institusi Polri di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik harus dijaga melalui sikap profesional, humanis, dan disiplin dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, setiap anggota Polri harus mampu menghadirkan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab.

Kapolda juga menegaskan penerapan konsep Security, Safety, Surety, dan Peace dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

Konsep tersebut mencakup jaminan keamanan, perlindungan dari bahaya, kepastian rasa aman, serta terciptanya situasi damai di tengah masyarakat.

"Polri harus mampu menghadirkan rasa aman, perlindungan, dan ketenangan bagi masyarakat. Jadilah anggota Polri yang profesional dan selalu menjaga nama baik institusi," tegasnya.

Kunjungan kerja tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan diharapkan dapat meningkatkan semangat personel Polres Aceh Singkil dalam memberikan pelayanan terbaik serta menjaga stabilitas keamanan wilayah.*

(ad)

ACEH SINGKIL – Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II sekaligus groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan dan peluncuran operasional 166 Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) Polri di GOR Kasim Tagok, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Sabtu, 16 Mei 2026.

Kegiatan tersebut juga terhubung secara virtual melalui Zoom Meeting dengan agenda nasional yang dipusatkan di Jawa Timur dan dihadiri Presiden RI serta Kapolri sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Desa Tak Pakai Dolar, Ekonom: “Semua Orang Kena, Pak!”

Kegiatan juga dihadiri unsur Forkopimda serta kelompok tani Surya Hortikultura.

Sebagai bentuk dukungan langsung kepada petani, Kapolda Aceh menyerahkan bantuan bibit jagung kepada kelompok tani di Aceh Singkil.

Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di daerah tersebut.

"Penyaluran bibit ini diharapkan mampu meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan nasional," ujar Kapolda Aceh dalam keterangannya.

Selain panen raya, kegiatan tersebut juga menandai groundbreaking pembangunan 10 gudang ketahanan pangan yang diresmikan Presiden RI.

Fasilitas ini ditujukan untuk memperkuat sistem penyimpanan hasil pertanian dan mengurangi potensi kerugian pascapanen.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga meluncurkan operasional 166 SPPG Polri sebagai bagian dari penguatan layanan dan pengawasan sektor pangan di berbagai daerah.

Kapolda Aceh menegaskan bahwa program ketahanan pangan merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya petani.

Menurutnya, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, Bulog, dan stakeholder lainnya menjadi kunci keberhasilan program tersebut agar berjalan berkelanjutan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat produksi pangan daerah, memperlancar distribusi hasil panen, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.*

(ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali mencatat pelemahan tajam hingga menyentuh Rp17.601 per dolar Amerika Serikat pada Jumat, 15 Mei 2026 pukul 12.00 WIB.

Level tersebut menjadi salah satu titik terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Kondisi Natuna Kini Lebih Tenang: “Tidak Sering Ribut Lagi”

Pelemahan ini memicu kekhawatiran sejumlah pihak mengenai tekanan terhadap ekonomi nasional.

Menanggapi kondisi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026, menyebut bahwa masyarakat desa tidak terlalu terdampak fluktuasi dolar karena tidak menggunakan mata uang tersebut dalam aktivitas sehari-hari.

"Rakyat di desa enggak pakai dolar kok," ujar Prabowo dalam acara peresmian Museum Marsinah.

Prabowo juga menegaskan bahwa kondisi pangan dan energi nasional masih dalam keadaan aman, meski sejumlah pihak terus melontarkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi.

Namun pernyataan tersebut menuai tanggapan kritis dari ekonom Prof. Ferry Latuhihin.

Ia menilai pandangan bahwa pelemahan rupiah tidak berdampak pada masyarakat desa adalah keliru.

"Kalau dolar naik semua orang kena, Pak," kata Ferry, dikutip dari unggahan media sosial X, Sabtu, 16 Mei 2026.

Ferry menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap impor membuat pelemahan rupiah berdampak luas.

Ia menyebut komoditas seperti BBM, gula, kedelai, hingga beras masih banyak diimpor dan dibayar menggunakan dolar AS.

"Kalau dolar naik, harga minyak naik, semua orang kena," ujarnya.

Menurut Ferry, dampak pelemahan rupiah juga terasa hingga ke harga kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng dan bahan pangan lain yang dikonsumsi masyarakat desa.

Ia juga menyinggung bahwa pelemahan rupiah pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah di pedesaan.

"Kalau Bapak bilang orang desa tidak terpengaruh dolar, itu salah besar," tegasnya.

Ferry bahkan menduga adanya kemungkinan informasi yang tidak utuh diterima Presiden terkait dampak pelemahan rupiah terhadap ekonomi rakyat.

"Bapak dibohongin oleh orang-orang Bapak," tegasnya.*

(tb/ad)

NGANJUK – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan prinsip good neighbor policy atau bertetangga baik sebagai strategi menjaga stabilitas kawasan, termasuk di wilayah Laut Natuna Utara.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat peresmian Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Pangdam I/BB: 353 Koperasi Desa di Sumut Sudah Siap Jalan, Tambahan 2.030 Unit Dibangun Juli 2026

Ia menyebut Indonesia berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga melalui penyelesaian berbagai kesepakatan yang selama ini tertunda.

"Saya canangkan begitu saya jadi Presiden, politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif, nonblok, dan Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik," kata Prabowo.

Ia mencontohkan perbaikan hubungan dengan Singapura, Vietnam, hingga Tiongkok yang disebut telah menghasilkan penyelesaian sejumlah perjanjian bilateral.

Prabowo juga mengklaim situasi di Natuna kini lebih stabil.

"Alhamdulillah, sekarang di Natuna tidak sering terjadi ribut," ujarnya.

Prabowo menambahkan, pendekatan diplomasi Indonesia tidak membedakan negara besar maupun kecil. Ia menegaskan seluruh mitra diperlakukan setara dalam hubungan internasional.

Ia menyinggung pengalamannya menerima Perdana Menteri Fiji di Istana Merdeka, yang menurutnya menunjukkan sikap penghormatan Indonesia terhadap negara kecil.

"Negara dia hanya satu juta orang, tetapi kita perlakukan sama dengan negara yang besar. Itulah Indonesia," kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut politik luar negeri Indonesia merupakan warisan pemikiran para pendiri bangsa, termasuk Sukarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir.

"Kita ambil kekuatan dari semua pihak. Itu dahsyat Indonesia," ujarnya.*

(at/ad)

DEN HAAG – Sebanyak 36 negara, mayoritas berasal dari Eropa, menyepakati pembentukan tribunal atau pengadilan khusus untuk mengadili Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang dalam invasi ke Ukraina.

Pengadilan tersebut akan berkantor di Den Haag, Belanda.

Baca Juga:

• BRIN dan Rosatom Rusia Jajaki Kerja Sama Nuklir, Bahas PLTN hingga Teknologi Medis

Tribunal ini dibentuk untuk mengisi kekosongan yurisdiksi yang tidak dapat dijangkau Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Dalam struktur yang disepakati, pengadilan khusus akan memiliki komite manajemen yang bertugas mengawasi anggaran, aturan internal, serta proses pemilihan hakim dan jaksa.

Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha menyebut pembentukan tribunal ini sebagai tonggak penting dalam upaya akuntabilitas atas perang di Ukraina.

"Pengadilan Khusus menjadi kenyataan secara hukum. Sangat sedikit yang percaya hari ini akan tiba, tetapi itu terjadi," kata Sybiha melalui media sosial, Sabtu (16/5/2026).

Ia menambahkan bahwa pengadilan tersebut akan menjadi catatan sejarah bagi Putin.

"Dia akan tercatat dalam sejarah sebagai seorang kriminal," ujarnya.

Resolusi pembentukan tribunal itu ditandatangani oleh 36 negara, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Belanda, Polandia, Swedia, hingga Ukraina.

Dua negara non-Eropa, Australia dan Kosta Rika, juga ikut menandatangani kesepakatan tersebut.

Uni Eropa menyatakan dukungan penuh, meski empat negara anggotanya—Bulgaria, Hongaria, Malta, dan Slovakia—tidak ikut bergabung.

Sekretaris Jenderal Council of Europe Alain Berset menekankan perlunya pendanaan dan finalisasi regulasi agar pengadilan dapat segera beroperasi.

Uni Eropa telah menjanjikan pendanaan awal sebesar 10 juta euro.

Pembentukan tribunal ini menjadi bagian dari upaya panjang Ukraina dan sekutunya sejak invasi Rusia pada Februari 2022, terutama untuk menjerat dugaan kejahatan agresi yang tidak sepenuhnya dapat diproses oleh ICC.*

(cb/ad)

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap 11 orang yang diduga merupakan sindikat peredaran narkoba di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Kelompok ini disebut telah beroperasi selama empat tahun dengan omzet mencapai Rp200 juta per hari.

Baca Juga:

• Pangdam I/BB: 353 Koperasi Desa di Sumut Sudah Siap Jalan, Tambahan 2.030 Unit Dibangun Juli 2026

"Omzet per hari Rp200 juta. Sindikat ini sudah beroperasi sekitar empat tahun dan beberapa kali operasi sebelumnya tidak berhasil," kata Bayu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/2026).

Penangkapan dilakukan oleh Unit 4 bersama Satgas NIC Dittipid Narkoba Bareskrim Polri. Seluruh tersangka kini telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bayu menyebut, rincian lengkap pengungkapan kasus akan disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso.

Sebanyak 11 tersangka masing-masing berinisial AS, THP, K, M, F, A, MA, N, MT, MI, dan IH. Mereka diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba yang beroperasi secara terorganisir.

Saat tiba di Bareskrim, para tersangka terlihat dalam kondisi luka pada bagian kaki dan menggunakan perban.

Polisi menyebut tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum.

Selain para tersangka, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yang dikemas dalam koper dan tas besar serta dibungkus lakban kuning.

Para tersangka kemudian digiring ke ruang pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pendalaman kasus.*

(d/ad)

MEDAN – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar serentak di seluruh Indonesia secara daring, Sabtu (16/5/2026).

Peresmian dipusatkan di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Diduga ke Luar Negeri Saat Peresmian KDKMP, Prabowo: Coba Cek Izinnya

Acara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Gubernur Sumut Bobby Nasution, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa, dan Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.

Sejumlah pejabat TNI, Polri, Kejaksaan, serta pemerintah daerah turut hadir dalam agenda tersebut.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa koperasi desa dan kelurahan merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat, ketahanan pangan, dan kemandirian ekonomi berbasis desa.

Ia menyebut program ini sebagai tonggak penting pembangunan ekonomi nasional.

"Hari ini saya hadir meresmikan 1.061 KDKMP. Ini tonggak sejarah. Lebih dari 9.000 gedung sudah siap," kata Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar pada sektor pangan sebagai fondasi stabilitas negara.

Ia juga menyatakan komitmen untuk memperkuat swasembada pangan nasional.

"Saya bertanggung jawab jika ada rakyat yang lapar. Kita harus kuat di pangan," ujarnya.

Sementara itu, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa menyebut Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah prioritas dengan target 6.110 unit KDKMP.

Saat ini, 353 unit telah siap beroperasi penuh.

Menurutnya, pada Juli 2026 akan kembali dibangun 2.030 unit tambahan di wilayah Sumut.

Ia menegaskan bahwa KDKMP juga akan terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menjadi penggerak ekonomi desa dan UMKM.

"Kami berharap koperasi ini segera berjalan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," kata Hendy.

Program KDKMP diharapkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, memperluas distribusi ekonomi, serta mempercepat pembangunan nasional berbasis desa.*

(sp/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tidak menghadiri peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar serentak di seluruh Indonesia dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara daring.

Rico disebut diduga tengah berada di luar negeri.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Gandeng Kodam I/BB Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih di Sumut

Dalam acara tersebut, Wali Kota Medan tidak tampak hadir di lokasi kegiatan. Pemerintah Kota Medan diwakili oleh Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.

Bobby menegaskan, pejabat negara tidak diperkenankan bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi, termasuk saat hari libur.

Ia menyebut aturan tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam agenda peresmian.

"Pak Presiden tadi sudah menyampaikan tidak boleh ke luar negeri tanpa izin walaupun liburan," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo dalam arahannya meminta agar seluruh pejabat yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut dicek keberadaannya, termasuk kemungkinan perjalanan ke luar negeri tanpa izin resmi.

"Ada izinnya atau tidak, pejabat yang ke luar negeri? Coba dicek izinnya, Menteri Dalam Negeri," kata Prabowo kepada Mendagri Tito Karnavian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas terkait dugaan tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai rendahnya tingkat kesejahteraan hakim di Indonesia berpotensi membuka ruang praktik suap dalam sistem peradilan.

Kondisi tersebut, menurut dia, dapat merusak integritas penegakan hukum di Tanah Air.

Baca Juga:

• Prabowo Ingatkan Aparat Penegak Hukum: Jangan Mau Jadi “Backing” Judi dan Narkoba

Sahroni mengatakan, saat ini gaji dan fasilitas hakim belum sebanding dengan beban tanggung jawab besar yang mereka emban dalam memutus perkara.

Ia menilai ketimpangan tersebut tidak adil bagi aparat peradilan.

"Bagaimana kita memberikan tanggung jawab besar dunia akhirat pada mereka untuk memutus sebuah perkara, namun apresiasinya belum sepadan," ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi III DPR RI mendorong peningkatan kesejahteraan hakim sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Menurut dia, perbaikan sistem remunerasi penting untuk menutup celah penyimpangan.

"Jadi kenaikan gaji dan kesejahteraan hakim jelas bisa menjaga kualitas penegakan hukum di Indonesia," kata Sahroni.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menaikkan gaji hakim, termasuk kenaikan signifikan bagi hakim junior hingga hampir 300 persen.

Prabowo juga mengklaim gaji hakim Indonesia kini lebih tinggi dibanding sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia.*

(km/ad)

TUBAN — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan sebuah negara.

Ia menyebut tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa sistem produksi pangan yang aman dan berkesinambungan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Gandeng Kodam I/BB Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih di Sumut

Prabowo menilai stabilitas keamanan dan ketertiban negara sangat bergantung pada ketersediaan pangan.

Menurut dia, aparat negara memiliki peran penting dalam menjaga kondisi tersebut agar masyarakat tetap merasa aman.

"Aman dan tertib suatu negara sangat ditentukan oleh pangan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung peran TNI dan Polri yang kerap dianggap biasa saat situasi berjalan stabil, namun menjadi sorotan ketika terjadi gangguan.

"Aparat, TNI dan polisi itu kalau lancar dan aman dianggap biasa saja. Kalau enggak beres, dicaci maki," kata Prabowo.

Ia menegaskan hal tersebut merupakan konsekuensi dari tugas aparat sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh aparat terus menjaga stabilitas dan ketertiban nasional.

Prabowo juga mengaku tidak memiliki latar belakang akademik yang tinggi, namun terus mempelajari sejarah dan tata kelola negara.

"Saya tidak punya gelar banyak-banyak, saya tidak punya gelar tinggi-tinggi. Hanya saya orang yang suka belajar," ujarnya.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan penguatan infrastruktur ketahanan pangan melalui pembangunan gudang penyimpanan.

Polri menargetkan total 28 gudang ketahanan pangan yang akan beroperasi pada 2026.

Saat ini, Polri telah membangun 18 gudang di 12 provinsi, dan 10 lainnya mulai dibangun secara serentak.

Setiap gudang memiliki kapasitas hingga 1.000 ton, sementara fasilitas utama mampu menampung hingga 10.000 ton.

Sigit mengatakan pembangunan tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional, termasuk komoditas jagung dan beras, melalui kerja sama dengan Bulog.*

(km/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan pemerintah provinsi akan berkolaborasi dengan Kodam I/Bukit Barisan dalam mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan berkolaborasi bersama teman-teman Kodam I/Bukit Barisan agar pembentukan KDKMP dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan," kata Bobby usai mengikuti peresmian nasional 1.061 Koperasi Merah Putih secara virtual, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Hadiri Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih, Prabowo Sebut Tonggak Baru Ekonomi Rakyat dari Desa

Menurut dia, koperasi dapat menjadi fondasi pemerataan ekonomi sekaligus membuka ruang usaha baru bagi warga.

"Setiap program pasti memiliki kendala, namun dapat kita selesaikan bersama dengan mencari solusi terbaik," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov Sumut juga siap mendukung target nasional pembentukan ribuan Koperasi Merah Putih yang ditargetkan rampung dalam beberapa bulan ke depan, termasuk melalui penyediaan lahan dan dukungan pelaksanaan di lapangan.

Peresmian operasional koperasi tersebut dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan diikuti secara daring oleh kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyebut Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa yang telah dilengkapi infrastruktur dasar seperti gudang, sistem distribusi, logistik, hingga akses pembiayaan murah bagi masyarakat.

Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program tersebut berjalan efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.*

(cn/ad)

MEDAN — Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menghadiri peresmian operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jalan Lizardi Putra, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Sabtu, 16 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari peluncuran nasional 1.061 koperasi yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur.

Baca Juga:

• Menkop Ferry Juliantono: 20 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Ditarget Beroperasi Agustus

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol dimulainya operasional koperasi di berbagai daerah.

Dalam sambutan yang disampaikan secara terpusat, Prabowo menyebut program Koperasi Merah Putih sebagai tonggak penting dalam pembangunan ekonomi berbasis desa.

Ia menegaskan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai bangunan fisik, melainkan sistem ekonomi yang menyatu dengan kebutuhan masyarakat kecil.

"Hari ini kita meresmikan lebih dari seribu koperasi yang memiliki gudang, sistem distribusi, kendaraan operasional, hingga dukungan logistik. Ini langkah besar membangun ekonomi rakyat dari bawah," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, keberhasilan pembangunan koperasi dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat menunjukkan kemampuan Indonesia memperkuat kemandirian ekonomi.

Ia menyebut program ini juga berkaitan langsung dengan penguatan ketahanan pangan nasional.

Presiden menekankan pentingnya peran koperasi dalam membantu petani, mulai dari penyediaan pupuk, akses modal, hingga pemasaran hasil panen.

Ia menilai sektor pangan merupakan aspek strategis bagi keberlangsungan negara.

"Pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa," ujar Prabowo.

Ia menambahkan, saat ini stok beras nasional berada pada level tertinggi dalam sejarah.

Pemerintah, kata dia, akan terus memperluas peran koperasi desa dan kelurahan sebagai penopang ekonomi rakyat agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada rantai distribusi panjang.*

(ad)

NGANJUK— Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan sebanyak 20.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan mulai beroperasi pada Agustus 2026.

Target tersebut menyusul peresmian operasional awal 1.061 koperasi oleh Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk, Jawa Timur.

Baca Juga:

• Prabowo Klaim SWF Indonesia Tembus Top 5 Dunia, Aset Capai US$1.000 Miliar: Lampaui Qatar dan Singapura

Saat ini, menurut dia, sekitar 9.200 unit KDKMP telah selesai dibangun secara fisik di berbagai daerah.

"Secara fisik sudah ada sekitar 9.200 unit yang rampung. Tapi tahap operasional awal difokuskan pada 1.061 unit terlebih dahulu sesuai arahan Presiden," kata Ferry dalam keterangan di Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.

Ferry menjelaskan, KDKMP akan berfungsi sebagai simpul ekonomi desa yang menyerap berbagai produk masyarakat, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produk UMKM seperti kerajinan dan kuliner lokal.

Koperasi juga akan menjadi jalur distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi.

Selain itu, pemerintah menempatkan KDKMP sebagai bagian dari strategi industrialisasi desa.

Koperasi akan diintegrasikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional.

"Fungsi koperasi ini bukan hanya distribusi, tapi juga offtaker produk desa agar ekonomi rakyat tidak terjebak pada tengkulak," ujarnya.

Ia juga menyebut pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan murah bagi masyarakat kecil melalui jaringan koperasi tersebut.

Di sejumlah wilayah dengan keterbatasan lahan, Kementerian Koperasi mengkaji pembangunan model vertikal dengan dukungan BUMN pelaksana.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 KDKMP dan menyebut koperasi desa sebagai instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Pemerintah menargetkan koperasi menjadi pusat layanan ekonomi desa, termasuk akses pembiayaan, logistik, dan kebutuhan dasar masyarakat.*

(ad)