JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan Sabtu (4/7/2026) terpantau masih bertahan di level Rp2.651.000 per gram.

Meski harga jual tidak mengalami perubahan, harga beli kembali (buyback) justru mengalami kenaikan menjadi Rp2.429.000 per gram.

Baca Juga:

• IHSG Melemah ke Level 5.875, Investor Asing Masih Catat Net Sell Rp74,42 Triliun Sepanjang 2026

Kenaikan harga buyback menjadi kabar baik bagi masyarakat yang berencana menjual kembali emasnya.

Namun, transaksi penjualan emas tetap dikenakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP.

Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima penjual.

Sementara itu, untuk transaksi pembelian emas batangan, pemerintah juga menetapkan potongan PPh Pasal 22 sebesar 0,45 persen bagi pembeli yang memiliki NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli yang belum memiliki NPWP.

Setiap transaksi pembelian akan disertai bukti pemotongan pajak.

Berikut daftar harga emas batangan Antam terbaru:

0,5 gram: Rp1.375.500
1 gram: Rp2.651.000
2 gram: Rp5.242.000
3 gram: Rp7.838.000
5 gram: Rp13.030.000
10 gram: Rp26.005.000
25 gram: Rp64.887.000
50 gram: Rp129.695.000
100 gram: Rp259.312.000
250 gram: Rp648.015.000
500 gram: Rp1.295.820.000
1.000 gram (1 kilogram): Rp2.591.600.000

Harga emas Antam masih menjadi salah satu acuan masyarakat dalam berinvestasi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Selain memperhatikan harga jual dan buyback, calon investor juga disarankan memperhitungkan biaya pajak serta tujuan investasi sebelum melakukan transaksi.* (vo/ad)

MEDAN – Musim libur sekolah menjadi momen yang dinanti banyak keluarga untuk menghabiskan waktu bersama anak.

Tak harus pergi ke luar kota atau mengeluarkan biaya besar, Kota Medan memiliki beragam destinasi wisata yang tidak hanya ramah di kantong, tetapi juga menawarkan pengalaman belajar yang menyenangkan.

Baca Juga:

• Diduga Aniaya Tahanan, Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan ke Polda Sumut

Berikut tujuh destinasi wisata murah yang bisa dikunjungi selama liburan sekolah.

1. Istana Maimun, Jejak Kesultanan Deli

Istana Maimun menjadi salah satu ikon wisata paling terkenal di Kota Medan.

Bangunan bersejarah yang selesai dibangun pada 1891 ini merupakan peninggalan Kesultanan Deli yang hingga kini masih menjadi tujuan wisata favorit.

Di dalam istana, pengunjung dapat melihat singgasana Sultan Deli, berbagai koleksi benda bersejarah, serta mendengarkan kisah berdirinya Kesultanan Melayu Deli.

Tidak jauh dari lokasi terdapat Meriam Puntung yang dikenal melalui legenda Putri Hijau.

Harga tiket masuk berkisar mulai Rp10.000, tergantung kebijakan pengelola.

2. Taman Sri Deli, Tempat Bersantai di Tengah Kota

Berjarak hanya beberapa langkah dari Istana Maimun, Taman Sri Deli menjadi pilihan tepat bagi keluarga yang ingin bersantai tanpa biaya mahal.

Setelah menikmati wisata sejarah, pengunjung dapat menikmati suasana taman yang telah direvitalisasi.

Pada sore hari, kawasan ini ramai dipadati warga yang berolahraga maupun sekadar menikmati suasana kota.

Di sekitar taman juga tersedia berbagai jajanan khas dengan harga yang terjangkau.

3. Danau Siombak, Menikmati Wisata Alam

Bagi keluarga yang ingin menikmati suasana alam, Danau Siombak di Kecamatan Medan Marelan bisa menjadi alternatif.

Danau buatan seluas sekitar 40 hektare ini menawarkan berbagai aktivitas, mulai dari naik perahu, memancing, menikmati kuliner pesisir, hingga bersantai di gazebo yang menghadap ke danau.

Harga tiket masuk berkisar mulai Rp10.000 per orang.

4. Museum Uang Sumatera

wisata-sejarah-di-gedung-juang-45-medan-005-fatimah-rahmawati.png">

Museum Uang Sumatera menjadi destinasi edukasi yang menarik untuk mengenalkan sejarah sistem keuangan Indonesia kepada anak-anak.

Museum yang berada di Gedung Juang 45 ini menyimpan koleksi uang dari berbagai periode, mulai dari masa kerajaan Nusantara, kolonial Belanda dan Jepang, Oeang Republik Indonesia (ORI), hingga mata uang dari berbagai negara.

Museum ini buka sekitar pukul 10.00 hingga 17.00 WIB.

5. Museum Perjuangan TNI

Museum Perjuangan TNI di Jalan Zainul Arifin menyajikan berbagai koleksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

Pengunjung dapat melihat koleksi senjata, seragam militer, kendaraan tempur, hingga diorama perjuangan para pejuang mempertahankan kemerdekaan.

Keunikan museum ini adalah pengunjung sering mendapatkan penjelasan langsung dari personel TNI yang bertugas.

Tiket masuk diberikan secara sukarela melalui donasi.

6. Museum Perkebunan Indonesia

Museum Perkebunan Indonesia menjadi tempat yang cocok bagi anak-anak untuk mengenal sejarah komoditas unggulan Indonesia.

Museum ini menyajikan informasi mengenai perkembangan industri kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, tembakau, hingga tebu.

Selain melihat berbagai koleksi alat perkebunan, pengunjung juga dapat mengikuti kegiatan edukasi mengenai proses pengolahan hasil perkebunan.

Museum buka setiap Selasa hingga Minggu pukul 09.00–16.00 WIB.

7. Rahmat International Wildlife Museum & Gallery

Rahmat International Wildlife Museum & Gallery menjadi salah satu museum satwa terbesar di Asia Tenggara.

Museum ini menyimpan lebih dari 2.500 koleksi satwa dari berbagai negara yang diawetkan menggunakan teknik taksidermi dan ditata menyerupai habitat aslinya.

Selain menjadi tempat wisata, museum ini juga memberikan edukasi mengenai konservasi satwa liar, keseimbangan ekosistem, serta pentingnya menjaga keanekaragaman hayati.

Museum buka setiap hari pukul 09.00–17.00 WIB.

Ketujuh destinasi tersebut menawarkan pengalaman berbeda bagi keluarga.

Anak-anak tidak hanya menikmati suasana liburan, tetapi juga memperoleh pengetahuan mengenai sejarah, budaya, ekonomi, hingga lingkungan hidup.

Sebelum berkunjung, masyarakat disarankan mengecek kembali informasi terbaru mengenai harga tiket, jam operasional, maupun agenda kegiatan melalui pengelola masing-masing destinasi agar perjalanan lebih nyaman.

Dengan biaya yang relatif terjangkau, liburan sekolah di Medan tetap bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga.* (tm/ad)

MIAMI – Timnas Argentina harus bekerja keras untuk memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Albiceleste menundukkan tim debutan Cape Verde dengan skor 3-2 melalui babak perpanjangan waktu dalam laga 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami, Sabtu (4/7/2026) pagi WIB.

Baca Juga:

• The Pharaohs Melaju ke 16 Besar Piala Dunia 2026! Mesir Singkirkan Australia Lewat Adu Penalti

Namun keunggulan tersebut berhasil disamakan Cape Verde lewat gol Deroy Duarte pada menit ke-59 sehingga skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir.

Karena tidak ada pemenang dalam 90 menit, pertandingan dilanjutkan ke babak extra time.

Argentina kembali memimpin pada menit ke-92 melalui gol Lisandro Martinez.

Bek Manchester United itu sukses memanfaatkan situasi sepak pojok dan melepaskan tendangan keras dari tiang jauh yang gagal dihentikan kiper Cape Verde, Vozinha.

Setelah kembali unggul, Argentina tampil lebih dominan dan terus menekan pertahanan lawan.

Lionel Messi juga mendapat peluang emas melalui tembakan tepat sasaran, namun masih mampu digagalkan oleh penampilan gemilang Vozinha.

Meski terus berada di bawah tekanan, Cape Verde menunjukkan semangat juang tinggi.

Pada menit ke-103, Sidny Cabral mencetak gol penyeimbang lewat tendangan melengkung yang tidak mampu dijangkau Emiliano Martinez, membuat skor kembali imbang 2-2.

Saat pertandingan diperkirakan akan berlanjut hingga adu penalti, Argentina akhirnya mendapatkan gol penentu kemenangan pada menit ke-111.

Berawal dari sepak pojok yang dieksekusi Lionel Messi, Cristian Romero menyundul bola ke arah gawang Cape Verde.

Bola kemudian mengenai lengan Diney Borges sebelum masuk ke gawang sendiri.

Gol tersebut akhirnya dicatat sebagai gol bunuh diri Diney Borges, sekaligus membawa Argentina unggul 3-2.

Cape Verde masih berusaha menyamakan kedudukan pada sisa waktu pertandingan.

Bahkan tim asal Afrika itu memperoleh dua peluang emas, termasuk melalui tendangan bebas Sidny Cabral.

Namun seluruh peluang berhasil digagalkan oleh penyelamatan gemilang Emiliano Martinez.

Skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Hasil ini memastikan Argentina melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi Mesir pada 7 Juli 2026.

Sementara itu, perjalanan Cape Verde sebagai tim debutan di Piala Dunia harus berakhir di babak 32 besar.

Meski tersingkir, mereka mampu memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara hingga babak perpanjangan waktu.

Susunan Pemain

Argentina (4-1-2-3): Emiliano Martinez; Lisandro Martinez, Cristian Romero, Facundo Medina (Tagliafico 86'), Nahuel Molina (Montiel 104'); Rodrigo De Paul (Leandro Paredes 84'); Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez; Lionel Messi (kapten), Thiago Almada (Nicolas Gonzalez 63'), Lautaro Martinez (Julian Alvarez 63').
Pelatih: Lionel Scaloni.

Cape Verde (4-1-4-1): Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina (Tavares 100'); Ryan Mendes (Willy Semedo 80'), Laros Duarte (Monteiro 67'), Deroy Duarte (Yannick Semedo 100'), Jovane Cabral (Varela 80'); Nuno da Costa (Livramento 67').
Pelatih: Bubista.* (km/ad)

DALLAS – Timnas Mesir memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Australia dengan skor 4-2 melalui adu penalti, Sabtu (4/7/2026).

pertandingan/" target="_blank">Pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di Dallas Stadium itu harus ditentukan lewat tos-tosan setelah kedua tim bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu.

Baca Juga:

• Di Tengah OTT KPK terhadap Bupati Langkat, Nobar Piala Dunia Tetap Digelar, Sekda Buka Suara

Cristian Volpato melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, namun bola hanya membentur tiang gawang Mesir.

Setelah berhasil keluar dari tekanan, Mesir mulai menguasai jalannya pertandingan.

Hasilnya, Emam Ashour membawa The Pharaohs unggul pada menit ke-13 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Karim Hafez.

Bola mengarah ke sisi kanan gawang dan gagal dijangkau kiper Australia, Patrick Beach.

Tertinggal satu gol membuat Australia meningkatkan intensitas serangan.

Aziz Behich sempat melepaskan tembakan keras, tetapi masih mampu diamankan kiper Mesir, Mostafa Shobeir.

Menjelang turun minum, Nestor Irankunda memperoleh dua peluang emas.

Namun upayanya belum mampu mengubah keadaan sehingga Mesir tetap memimpin 1-0 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Mesir kembali menekan.

Omar Marmoush sempat mendapat peluang emas usai menerima umpan panjang, tetapi penyelesaian akhirnya masih melebar.

Australia akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-55.

Tendangan bebas Aiden O'Neill dari sisi kiri justru berujung gol bunuh diri Mohamed Hany, yang salah mengantisipasi bola sehingga masuk ke gawang sendiri.

Setelah skor menjadi 1-1, pertandingan berlangsung terbuka.

Kedua tim saling menyerang, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat tidak ada gol tambahan hingga waktu normal berakhir.

Pada masa perpanjangan waktu, Mohamed Salah hampir membawa Mesir kembali unggul.

Namun tembakannya dari dalam kotak penalti masih melenceng dari sasaran.

Mesir terus menekan hingga akhir extra time, sementara Australia tampil disiplin di lini belakang.

Skor 1-1 bertahan hingga 120 menit sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti.

Dalam babak adu penalti, Australia langsung berada dalam tekanan setelah eksekusi pertama Harry Souttar gagal karena bola melambung.

Mesir memanfaatkan momentum tersebut melalui gol Mahmoud Saber.

Jackson Irvine dan Awer Mabil sempat menjaga peluang Australia dengan mencetak gol.

Di kubu Mesir, Ramy Rabia dan Mohamed Salah juga sukses menjalankan tugasnya.

Penentuan terjadi saat penendang keempat Australia, Lucas Herrington, gagal setelah bola membentur mistar gawang.

Kesempatan itu dimanfaatkan Hossam Abdelmaguid, yang sukses mengecoh kiper Mathew Ryan dan memastikan kemenangan Mesir 4-2 lewat adu penalti.

Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Australia harus mengakhiri perjuangannya di babak 32 besar.

Susunan Pemain

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jordan Bos, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Aziz Behich; Cristian Volpato, Nestor Irankunda, Connor Metcalfe.

Mesir: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Ibrahim, Ramy Rabia, Karim Hafez; Attia, Fathy; Zico, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush.* (d/ad)

MEDAN – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Kombes Josua Tampubolon, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan penganiayaan terhadap seorang tahanan berinisial Samuel Hutasoit (38).

Laporan tersebut diajukan oleh ibu korban, Lince Manalu (65), melalui kuasa hukumnya pada Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Lupa Membaca Surat Pendek Setelah Al-Fatihah, Apakah Salat Tetap Sah? Ini Penjelasan Para Ulama

"Kami melaporkan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang terhadap klien kami, Samuel Hutasoit alias SH," kata Umar.

Samuel merupakan satu dari empat orang yang diamankan BNN Kabupaten Deli Serdang saat razia di sebuah kafe di kawasan Patumbak.

Keempatnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan kendaraan petugas saat operasi berlangsung.

Menurut Umar Tarigan, dugaan penganiayaan terjadi pada Kamis (2/7/2026) pagi di ruang penyidik Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polrestabes Medan.

Ia menjelaskan, sebelum tim kuasa hukum tiba untuk mendampingi pemeriksaan, Josua Tampubolon disebut datang ke ruang penyidik dan meminta Samuel dikeluarkan dari ruang tahanan untuk diinterogasi.

"Klien kami menceritakan kepada kami bahwa sebelum kami datang, Kepala BNN Deli Serdang masuk ke ruang penyidik dan menginterogasi klien kami. Saat klien kami sedang duduk, dadanya ditendang dua kali. Itulah pengakuan yang disampaikan klien kami kepada kami," ujarnya.

Umar juga mengungkapkan, setelah peristiwa tersebut Samuel dibawa ke salah satu ruangan pejabat di Polrestabes Medan untuk memberikan klarifikasi yang kemudian direkam dalam bentuk video dan beredar di media sosial.

"Klien kami dibawa ke salah satu ruangan petinggi di Polrestabes Medan. Dalam kondisi tangan masih terikat, dia diminta memberikan klarifikasi dan mengakui sebagai provokator dalam keributan pada 28 Juni lalu di Patumbak," katanya.

Namun, pihak kuasa hukum membantah tuduhan bahwa Samuel menjadi provokator dalam kericuhan tersebut.

"Menurut keterangan klien kami, dia bukan provokator. Bahkan, ada video yang menunjukkan bahwa dia justru melerai masyarakat agar tidak melakukan perusakan," ucapnya.

Selain melaporkan Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang, kuasa hukum juga membuat laporan polisi terpisah terhadap sejumlah oknum Satpol PP Kabupaten Deli Serdang.

Laporan itu berkaitan dengan dugaan penganiayaan terhadap empat orang yang ditangkap saat razia di Patumbak.

"Tadi kami membuat dua laporan polisi secara terpisah. Yang pertama terkait dugaan penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Deli Serdang terhadap empat klien kami saat penangkapan di Patumbak," katanya.

Menurut Umar, para kliennya mengaku mengalami kekerasan selama dibawa menuju Polrestabes Medan.

"Sepanjang perjalanan di dalam mobil, klien kami dipukuli, disepak, diinjak, bahkan dipukul menggunakan kayu," ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang Kombes Josua Tampubolon membantah telah melakukan penganiayaan terhadap Samuel Hutasoit.

"Tidak benar. SH sudah membuat video bahwa dia tidak dianiaya," kata Josua.

Hingga kini, laporan dugaan penganiayaan tersebut masih dalam proses penanganan Polda Sumatera Utara.

Aparat kepolisian diharapkan melakukan penyelidikan secara profesional untuk mengungkap fakta yang sebenarnya berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak.* (d/ad)

JAKARTA – Kinerja pasar saham Indonesia sepanjang perdagangan sepekan periode 29 Juni hingga 3 Juli 2026 ditutup melemah.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tipis di tengah menurunnya aktivitas perdagangan serta masih derasnya aksi jual investor asing sejak awal tahun.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Panggung Hiburan, PRSU ke-50 Jadi Ajang Promosi Investasi dan Penggerak Ekonomi Daerah

Pelemahan indeks turut diikuti penurunan kapitalisasi pasar.

Nilai kapitalisasi pasar BEI tercatat menyusut 0,14 persen menjadi sekitar Rp10.287 triliun, dari sebelumnya Rp10.302 triliun.

Selain indeks yang melemah, aktivitas perdagangan di Bursa juga mengalami perlambatan cukup signifikan selama sepekan.

Rata-rata nilai transaksi harian menjadi penurunan terdalam dengan koreksi 35,90 persen, dari Rp17,58 triliun menjadi Rp11,27 triliun per hari.

Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian juga turun 30,35 persen, menjadi 17,54 miliar lembar saham, dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 25,18 miliar lembar saham.

Frekuensi transaksi harian ikut mengalami penurunan sebesar 16,71 persen, dari 1,73 juta kali transaksi menjadi 1,44 juta kali transaksi.

Meski aktivitas perdagangan melemah, investor asing masih mencatatkan beli bersih (net buy) sebesar Rp6,08 miliar pada perdagangan terakhir pekan ini.

Namun secara kumulatif sejak awal tahun 2026, investor asing masih membukukan jual bersih (net sell) sebesar Rp74,42 triliun, yang menunjukkan tekanan terhadap pasar saham domestik masih cukup besar.

Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia juga menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 pada awal pekan ini.

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui seluruh agenda yang diajukan, mulai dari pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025, penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026, hingga pengangkatan serta penetapan remunerasi Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2026–2030.

Melalui jajaran direksi yang baru, BEI menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi pasar modal, memperkuat ketahanan infrastruktur perdagangan, serta mempercepat transformasi menuju pasar modal Indonesia yang lebih modern, inklusif, dan memiliki daya saing di tingkat global.

Meski IHSG masih berada dalam tekanan, pelaku pasar tetap mencermati berbagai sentimen ekonomi domestik maupun global yang diperkirakan akan memengaruhi arah pergerakan pasar pada pekan-pekan mendatang.* (bi/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap aliran dana dalam kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim.

Penyidik menduga Syah Afandin telah menerima uang sebesar Rp800 juta dari total komitmen fee sekitar Rp1,1 miliar yang berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• 4 Fakta Bupati Langkat Syah Afandin Ditahan KPK, Diduga Terima Suap Proyek dan Gratifikasi Rp3,5 Miliar

Menurut Achmad, perkara ini bermula ketika Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB), pihak swasta yang juga merupakan mantan tim sukses Syah Afandin pada Pilkada 2024, memperoleh puluhan paket pekerjaan di Kabupaten Langkat pada tahun 2025.

Paket pekerjaan tersebut terdiri atas 80 proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dengan nilai sekitar Rp9,5 miliar, serta lima proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat senilai sekitar Rp748 juta.

Atas proyek-proyek tersebut, KPK menduga Syah Afandin meminta sejumlah fee kepada Yaqub.

"Atas pekerjaan yang diberikan kepada YQB, SAF meminta fee 10 persen dari setiap proyek Dinas Pendidikan, dan 17 persen dari proyek Disperkim," jelas Achmad.

Berdasarkan perhitungan penyidik, nilai fee yang diminta mencapai Rp990 juta dari proyek Dinas Pendidikan dan Rp126,8 juta dari proyek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dengan demikian, total komitmen fee yang diduga diminta mencapai sekitar Rp1,116 miliar.

KPK mengungkap, uang tersebut tidak diserahkan sekaligus.

Hingga 5 April 2026, Yaqub disebut telah menyerahkan uang kepada Syah Afandin dengan total Rp800 juta melalui beberapa tahapan.

"Sampai dengan 5 April 2026, YQB telah memberikan uang kepada SAF sejumlah total Rp800 juta," imbuh Achmad.

Penyidik menjelaskan, dari jumlah tersebut, Rp500 juta dikirim kepada sopir Syah Afandin berinisial ZK melalui dua kali transfer sepanjang tahun 2025.

Selanjutnya, Yaqub menyerahkan Rp150 juta melalui seorang perantara pada Mei 2025.

Kemudian, uang sebesar Rp150 juta kembali diberikan kepada ZK pada April 2026.

Dengan penyerahan tersebut, total uang yang diduga telah diterima Syah Afandin mencapai Rp800 juta.

Meski telah menerima sebagian besar dana, KPK menyebut Syah Afandin masih menagih sisa fee yang belum dibayarkan.

Pada akhir Juni 2026, ia diduga kembali meminta sekitar Rp300 juta kepada Yaqub sebagai bagian dari komitmen pembayaran.

Namun, Yaqub mengaku hanya mampu memenuhi sebagian dari permintaan tersebut.

"Namun, pada 1 Juli 2026, YQB menyampaikan hanya sanggup memenuhi permintaan dari SAF sejumlah Rp100 juta," ujarnya.

Uang Rp100 juta itu kemudian menjadi bagian dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (2/7/2026).

Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Syah Afandin, seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Langkat, serta lima orang dari pihak swasta.

Sehari kemudian, Jumat (3/7/2026), KPK resmi menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2025–2026.

KPK menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Syah Afandin langsung menjalani penahanan oleh penyidik KPK.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Kronologi OTT Bupati Langkat Syah Afandin, Berawal dari Pertemuan yang Dibatalkan hingga Penemuan Uang Rp100 Juta

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni:

- Syah Afandin (SAF), Bupati Langkat.
- Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB), pihak swasta sekaligus mantan tim sukses Syah Afandin pada Pilkada 2024.

Berikut sejumlah fakta yang diungkap KPK dalam perkara tersebut.

1. Diduga Meminta Fee dari Puluhan Paket Proyek

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, Yaqub memperoleh puluhan paket pekerjaan melalui metode Pengadaan Langsung (PL).

Rinciannya terdiri dari 80 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dengan nilai sekitar Rp9,5 miliar, serta lima paket pekerjaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp748 juta.

Menurut KPK, Syah Afandin diduga meminta fee atas proyek-proyek tersebut.

"Syah Afandin selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YQB meminta fee 10% dari proyek di Disdik, dan 17% dari proyek di Disperkim," ujar Achmad Taufik Husein.

Dari kesepakatan tersebut, total komitmen fee mencapai sekitar Rp1,117 miliar, terdiri dari Rp990 juta untuk proyek Dinas Pendidikan dan Rp126,8 juta untuk proyek Dinas Perkim.

KPK menyebut hingga April 2026, Yaqub telah menyerahkan uang sebesar Rp800 juta kepada Syah Afandin.

Pada akhir Juni 2026, Syah Afandin kembali meminta tambahan dana sebesar Rp300 juta. Namun Yaqub menyatakan hanya mampu memenuhi Rp100 juta.

"Pada akhir Juni 2026, Syah kembali meminta kepada Yaqub sejumlah Rp300 juta sebagai bagian dari komitmen fee. Namun, pada 1 Juli 2026, YQB menyampaikan hanya sanggup memenuhi permintaan tersebut uang sejumlah Rp100 juta," tutur Taufik.

2. OTT Berawal dari Pertemuan yang Dibatalkan

Operasi tangkap tangan KPK bermula saat penyidik mengetahui adanya komunikasi antara Syah Afandin dan Yaqub pada Rabu (1/7/2026) malam usai kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Namun, pertemuan tersebut dibatalkan setelah Syah Afandin mengetahui keberadaan tim KPK di Kabupaten Langkat.

"Namun demikian, sekitar pukul 11 malam Zulkifli (sopir Syah Afandin) menghubungi YQB untuk meminta SAF balik arah, nah ini sudah terlanjur kembali dari acara, namun itu disebabkan SAF mengetahui Tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupayanya kedatangan tim sudah dimonitor oleh SAF," kata Achmad.

Keesokan harinya, Yaqub kembali dihubungi melalui orang dekat Syah Afandin berinisial SYH untuk menyerahkan uang Rp100 juta.

Pertemuan berlangsung di sebuah kafe di Kota Medan.

"Bahwa kemudian, sekitar pukul 8 pagi, YQB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan untuk serah terima uang Rp100 juta yang disepakati untuk SAF," ujar Achmad.

Setelah transaksi berlangsung, tim KPK menghentikan kendaraan yang ditumpangi SYH dalam perjalanan menuju Binjai dan menemukan uang Rp100 juta di bawah jok mobil.

"Selanjutnya, saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, artinya penyerahan serah terima uang yang Rp100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang Rp100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi SYH," tutur dia.

3. KPK Sita Logam Platinum, Valuta Asing, dan Rekening Miliaran Rupiah

Selain mengamankan uang tunai Rp100 juta, KPK juga menyita sejumlah barang bukti lainnya.

Penyidik menemukan 55 keping logam platinum dengan berat sekitar 55 kilogram dari kendaraan yang digunakan Syah Afandin. Barang tersebut masih akan diperiksa keasliannya oleh ahli.

Selain itu, KPK turut mengamankan uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai keseluruhan sekitar Rp1,22 miliar, yang terdiri atas:

- 66.950 Dolar Singapura (SGD)
- 11.518 Ringgit Malaysia (RM)
- Rp244,7 juta dalam mata uang rupiah.

Penyidik juga menyita dua rekening bank atas nama Syah Afandin dengan saldo sekitar Rp2,27 miliar, serta sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

4. Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar

Selain dugaan suap proyek, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi oleh Syah Afandin dengan nilai sedikitnya Rp3,5 miliar.

Menurut penyidik, gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, termasuk jabatan camat dan pejabat di Dinas Pendidikan.

"KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh SAF dengan total sekurang-kurangnya Rp3,5 miliar, di antaranya diduga terkait mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta Camat di Kabupaten Langkat," ujar Taufik.

KPK juga menduga praktik tersebut menyasar proses pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP.

"Di mana ketika jabatan kepala sekolah diperdagangkan, yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tetapi juga masa depan pendidikan anak-anak," ucap Taufik.

Selain itu, penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam pengadaan seragam sekolah dasar.

"Di mana ketika banyak anak didik membutuhkan seragam sekolah, namun justru pengadaannya tidak luput menjadi ceruk korupsi," kata Taufik.

KPK menyatakan penyidikan masih terus berlangsung untuk menelusuri aliran dana, asal-usul aset yang disita, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.* (d/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim hingga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, rangkaian peristiwa bermula setelah Syah Afandin menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Baca Juga:

• OTT Kepala Daerah Tak Pernah Berhenti

Menurut KPK, orang yang dihubungi Syah Afandin adalah Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB), yang disebut merupakan mantan tim suksesnya pada Pilkada 2024.

Namun, rencana pertemuan tersebut tidak jadi dilaksanakan.

Sekitar pukul 23.00 WIB, sopir Syah Afandin berinisial ZKF menghubungi Yaqub untuk membatalkan pertemuan.

Pembatalan dilakukan setelah Syah Afandin mengetahui tim KPK telah berada di Kabupaten Langkat.

"ZKF menghubungi YQB untuk meminta SAF balik arah. Itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK di Kabupaten Langkat. Rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF," ujarnya.

Keesokan harinya, Kamis (2/7/2026), Yaqub kembali dihubungi mantan anggota DPRD Sumatera Utara berinisial SYH.

Menurut KPK, SYH menyampaikan situasi sedang memanas dan meminta uang sebesar Rp100 juta yang diminta Syah Afandin diserahkan melalui dirinya.

Sekitar pukul 08.00 WIB, Yaqub kemudian bertemu SYH di sebuah kafe di Kota Medan untuk menyerahkan uang tersebut.

Saat SYH melanjutkan perjalanan menuju Kota Binjai, kendaraan yang ditumpanginya dihentikan oleh tim KPK.

Dalam penggeledahan, penyidik menemukan uang tunai Rp100 juta yang disimpan di bawah jok mobil.

"Tim KPK di lapangan berhasil mengamankan uang Rp100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi mobil yang ditumpangi SYH," kata Taufik.

Usai mengamankan barang bukti tersebut, tim KPK bergerak melakukan penindakan terhadap sejumlah pihak di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan.

Tujuh orang yang diamankan terdiri atas Bupati Langkat Syah Afandin, Yaqub Abdhal Al Mu'arif, SYH, sopir bupati berinisial ZKF, ajudan bupati berinisial AKB, pihak swasta berinisial SG, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Ilhamsyah Bangun.

Sehari setelah operasi tangkap tangan, Jumat (3/7/2026), KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk periode 2025–2026.

KPK menduga Syah Afandin menerima suap sebesar Rp800 juta dari total komitmen fee senilai Rp1,117 miliar yang diberikan Yaqub.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian 80 paket proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan lima paket proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

Selain dugaan suap proyek, penyidik juga mengungkap adanya dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp3,5 miliar.

Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pengisian jabatan camat, pengisian jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengadaan seragam sekolah dasar.

KPK menyatakan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri seluruh aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.* (lp/ad)

Oleh:Djohermansyah Djohan

OPERASI tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyasar seorang bupati.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? Cek Tabel Angsuran KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp2,1 Juta per Bulan

Sesungguhnya daftar kepala daerah yang tersandung korupsi sudah lebih dari 400 orang.

Sudah sangat panjang, hingga publik nyaris kehilangan rasa kaget. Pertanyaannya bukan lagi mengapa kepala daerah ditangkap.

Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa peristiwa itu terus berulang.

Jawabannya sederhana sekaligus pahit: karena kita masih sibuk menghukum pelaku, tetapi belum sungguh-sungguh memperbaiki sistem yang melahirkannya.

Korupsi kepala daerah bukan sekadar kegagalan moral individu.

Ia merupakan produk dari sistem politik yang berbiaya mahal, birokrasi yang mudah diintervensi, serta tata kelola pemerintahan yang belum mampu membangun pagar integritas.

Selama hulunya tetap sama, hilirnya akan terus memproduksi kasus yang sama.

Biaya politik yang sangat tinggi menjadi titik awal persoalan.

Untuk menjadi kepala daerah, seorang kandidat harus mengeluarkan biaya besar sejak proses memperoleh dukungan partai, membiayai kampanye, memasang alat peraga, membayar survei, menggerakkan relawan, menyediakan saksi di ribuan tempat pemungutan suara, hingga berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Politik akhirnya berubah menjadi investasi yang harus dikembalikan.

Ketika jabatan dipandang sebagai instrumen untuk mengembalikan modal, maka kekuasaan berubah menjadi komoditas.

Jabatan birokrasi diperjualbelikan, proyek pemerintah diperdagangkan melalui fee, dan perizinan menjadi ladang rente.

Korupsi bukan lagi penyimpangan, melainkan bagian dari mekanisme untuk menutup ongkos politik.

Di sinilah birokrasi menjadi korban sekaligus pelaku. Tidak sedikit aparatur sipil negara yang sesungguhnya ingin bekerja profesional.

Rekrutmen ASN melalui sistem CAT bahkan telah berhasil menutup ruang titipan dalam penerimaan pegawai.

Namun, setelah mereka memasuki jabatan struktural, tekanan politik justru dimulai.

Kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan yang sangat besar atas promosi, mutasi, dan pemberhentian pejabat.

Relasi kuasa yang timpang ini membuat banyak birokrat memilih tunduk daripada kehilangan jabatan.

Akibatnya, profesionalisme birokrasi terkikis sedikit demi sedikit.

Padahal, dalam pemerintahan modern, pejabat politik dan birokrasi memiliki fungsi yang berbeda.

Politisi bertugas menentukan arah kebijakan. Birokrasi bertugas merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaannya secara profesional.

Ketika batas itu hilang, birokrasi berubah menjadi alat politik, sementara pelayanan publik menjadi korban.

Ironisnya, berbagai upaya pembinaan selama ini lebih banyak menyentuh gejala daripada akar persoalan.

Kepala daerah dikumpulkan dalam retret, diberikan ceramah antikorupsi, menandatangani pakta integritas, mengikuti berbagai forum pembinaan, sampai dana TKD dipangkas tetap tak mempan.

OTT tak berhenti. Tidak mengherankan. Integritas tidak lahir dari aneka arahan kebijakan. Integritas harus dijaga oleh sistem.

Karena itu, reformasi tidak cukup dilakukan pada birokrasi semata. Reformasi harus dimulai dari sistem politik.

Undang-Undang Partai Politik perlu dibenahi agar proses rekrutmen calon kepala daerah lebih demokratis dan tidak bertumpu pada kekuatan modal.

Partai harus mengedepankan kompetensi, rekam jejak, dan integritas, bukan ketebalan isi tas calon.

Undang-Undang Pilkada No 10 Tahun 2016 juga sudah waktunya dievaluasi.

Indonesia terlalu beragam untuk dipaksa menggunakan satu model yang seragam secara langsung, termasuk harus pakai pemilihan berpasangan tak peduli daerah besar atau kecil.

Daerah dengan kapasitas fiskal lemah, jumlah penduduk kecil, dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer tentu menghadapi tantangan yang berbeda dengan kota-kota besar.

Kebijakan yang seragam justru sering menghasilkan biaya politik yang tidak rasional.

Di sisi lain, biaya kampanye harus ditekan secara signifikan.

Negara dapat mengambil peran lebih besar dalam membiayai kebutuhan tertentu, seperti saksi pemilu atau media kampanye yang lebih sederhana dan setara.

Semakin murah ongkos demokrasi, semakin kecil dorongan menjadikan jabatan sebagai alat mengembalikan investasi politik.

Dalam jangka pendek, pemerintah pusat juga perlu memperkuat pengawasan terhadap daerah.

Situasi korupsi kepala daerah sudah dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat.

Pengawasan tidak boleh sekadar administratif, melainkan harus bersifat preventif dengan pendampingan yang intensif terhadap daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi.

Korupsi kepala daerah sesungguhnya bukan hanya merugikan keuangan negara.

Ia menghancurkan kepercayaan publik terhadap demokrasi lokal.

Masyarakat mulai mempertanyakan untuk apa memilih pemimpin secara langsung jika akhirnya yang terpilih justru bergantian masuk penjara.

Kita tentu tidak ingin setiap operasi tangkap tangan hanya menjadi tontonan rutin yang segera dilupakan sebelum berganti dengan kasus berikutnya.

Sudah saatnya perhatian bangsa ini bergeser dari sekadar menangkap pelaku menuju keberanian membongkar akar persoalannya secepatnya.

Sebab, selama sistem politik dan birokrasi tetap dibiarkan seperti sekarang, OTT bukanlah akhir dari korupsi, melainkan hanya penanda bahwa kita kembali gagal memperbaiki hulu persoalan.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014

JAKARTA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI masih menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal usaha.

Salah satu informasi yang paling banyak dicari masyarakat adalah simulasi angsuran KUR BRI 2026 untuk pinjaman sebesar Rp100 juta.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Panggung Hiburan, PRSU ke-50 Jadi Ajang Promosi Investasi dan Penggerak Ekonomi Daerah

Informasi ini dinilai penting agar pelaku usaha dapat menyesuaikan kemampuan keuangan sebelum mengajukan pinjaman.

Program KUR merupakan pembiayaan yang mendapat dukungan pemerintah untuk membantu pelaku UMKM memperoleh akses permodalan dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan kredit komersial.

Pada 2026, bunga KUR ditetapkan sekitar 6 persen per tahun sesuai ketentuan pemerintah.

Simulasi Angsuran KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Berikut simulasi angsuran pinjaman KUR BRI sebesar Rp100 juta berdasarkan tenor pembayaran:

12 bulan: Rp8.833.333
18 bulan: Rp6.055.556
24 bulan: Rp4.666.667
36 bulan: Rp3.277.778
48 bulan: Rp2.583.333
60 bulan: Rp2.166.667

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, semakin kecil cicilan yang harus dibayar setiap bulan.

Namun, calon debitur tetap disarankan menyesuaikan tenor dengan kemampuan membayar agar angsuran tetap lancar.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Calon debitur yang ingin mengajukan KUR BRI perlu memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Kartu Keluarga (KK).
- Berusia minimal 17 tahun atau 21 tahun untuk KUR Mikro.
- Akta nikah bagi yang sudah menikah.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman di atas Rp50 juta.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RW.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

Cara Mengajukan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan secara langsung di kantor cabang maupun melalui layanan online.

Untuk pengajuan langsung, calon debitur cukup membawa seluruh dokumen persyaratan ke kantor BRI terdekat.

Sementara itu, pengajuan secara daring dilakukan melalui laman resmi KUR BRI dengan langkah sebagai berikut:

- Buka situs resmi kur.bri.co.id.
- Login menggunakan akun yang telah terdaftar.
- Pilih menu Ajukan Pinjaman KUR.
- Baca syarat dan ketentuan, kemudian pilih Saya adalah nasabah BRI dan lanjutkan pengajuan.
- Lengkapi data diri dan data usaha.
- Unggah dokumen yang diperlukan, seperti KTP, surat keterangan usaha, pas foto, dan foto usaha.
- Gunakan fitur Hitung Angsuran untuk melihat estimasi cicilan.
- Klik Ajukan Pinjaman dan tunggu proses verifikasi.
- Setelah itu, petugas BRI akan melakukan survei lapangan sebelum keputusan kredit diterbitkan.

Meski pengajuan dapat dilakukan secara online, calon debitur yang pengajuannya disetujui tetap diwajibkan datang ke kantor BRI untuk menyelesaikan proses pencairan dana.

Pelaku UMKM disarankan memastikan seluruh persyaratan telah lengkap serta menghitung kemampuan membayar cicilan sebelum mengajukan pinjaman agar pembiayaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan usaha.* (di/ad)

JAKARTA – Membaca surat pendek setelah Surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua merupakan amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam pelaksanaan salat.

Meski demikian, tidak sedikit umat Islam yang lupa atau sengaja tidak membacanya karena menganggap Al-Fatihah saja sudah cukup.

Baca Juga:

• Keluarga Sakinah adalah Fondasi Masyarakat Islam Berkemajuan

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya membaca Al-Fatihah dalam salat.

"Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al Fatihah." (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa membaca Surah Al-Fatihah merupakan rukun salat.

Sementara itu, membaca surat pendek setelah Al-Fatihah memiliki kedudukan yang berbeda menurut para ulama.

Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa orang yang salat sendirian (munfarid) membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat.

Adapun makmum mengikuti ketentuan sesuai keadaan salat berjamaah dan mendengarkan bacaan imam pada salat yang dikeraskan bacaannya.

Para ulama dari empat mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum lupa membaca surat pendek setelah Al-Fatihah.

Mazhab Syafi'i

Menurut ulama Syafi'iyah, membaca surat pendek setelah Al-Fatihah merupakan sunnah.

Karena itu, apabila seseorang lupa atau sengaja tidak membacanya, salatnya tetap sah dan tidak diwajibkan melakukan sujud sahwi.

Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila imam atau orang yang salat sendirian tidak membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, atau hanya membaca satu ayat yang sangat pendek, maka dianjurkan bahkan diwajibkan melakukan sujud sahwi sebagai penyempurna salat.

Mazhab Maliki

Sementara itu, ulama Maliki memandang bahwa apabila seseorang lupa membaca surat pendek, ia telah meninggalkan salah satu sunnah muakkad.

Karena itu, disunnahkan melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali juga mengenal sujud sahwi sebagai penyempurna salat.

Pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum atau sesudah salam, bergantung pada sebab yang melatarbelakanginya.

Kapan Sujud Sahwi Dilakukan?

Rasulullah SAW menjelaskan tata cara sujud sahwi dalam sebuah hadis:

"Apabila seseorang di antara kalian ragu-ragu dalam salatnya, tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakannya, tiga rakaat ataukah empat rakaat? Maka singkirkan yang diragukan dan lanjutkanlah salat sesuai jumlah rakaat yang diyakini. Kemudian hendaklah dia sujud dua kali di akhir salat, sebelum salam." (HR Bukhari)

Secara umum, sujud sahwi dilakukan sebanyak dua kali sebagaimana sujud dalam salat.

Namun, waktu pelaksanaannya berbeda menurut pendapat masing-masing mazhab.

Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan setelah membaca tasyahud dan shalawat, sebelum salam.

Sementara mazhab Hanafi melaksanakannya setelah tasyahud dan satu kali salam ke arah kanan.

Mazhab Maliki dan Hanbali juga memiliki ketentuan masing-masing terkait waktu pelaksanaannya.

Bacaan Sujud Sahwi

Saat melaksanakan sujud sahwi, umat Islam dapat membaca doa sebagaimana bacaan sujud dalam salat.

Doa pertama:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
Subhāna Rabbiyal-A'lā.

Artinya:
"Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi."

Selain itu, terdapat bacaan lain yang juga dikenal dalam sebagian kitab fikih.

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو
Subhaana man laa yanaamu wa laa yashuu.

Mayoritas ulama sepakat bahwa membaca surat pendek setelah Al-Fatihah bukan termasuk rukun salat.

Artinya, jika seseorang lupa membacanya, salatnya tetap sah.

Perbedaannya terletak pada apakah dianjurkan melakukan sujud sahwi atau tidak, sesuai dengan pendapat masing-masing mazhab.

Karena itu, bagi umat Islam yang mengalami kondisi tersebut, memahami perbedaan pendapat ulama dapat membantu menjalankan ibadah dengan lebih tenang tanpa mengabaikan tuntunan fikih yang berlaku.* (d/ad)

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan bahwa penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 bukan hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat.

Menurutnya, PRSU merupakan etalase pembangunan daerah sekaligus wadah strategis untuk mempromosikan potensi Sumatera Utara, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga:

• Satgas PRR Usulkan Bantuan Renovasi Rumah Rusak Berat Naik Jadi Rp80 Juta, Ini Alasannya

Dalam sambutannya, Surya mengatakan penyelenggaraan PRSU tahun ini menjadi momentum penting karena menandai perjalanan 50 tahun pelaksanaan pameran terbesar di Sumatera Utara.

"PRSU ke-50 menjadi penanda perjalanan sejarah pembangunan Sumatera Utara. Ini bukan hanya panggung hiburan, tetapi ruang pertemuan investasi, promosi potensi daerah, kekayaan budaya, pariwisata, hingga pengembangan sumber daya manusia. Dari sinilah kita menunjukkan kepada Indonesia bahwa Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang," ujar Surya.

Menurut Surya, PRSU telah berkembang menjadi ruang yang mempertemukan berbagai sektor, mulai dari perdagangan, investasi, teknologi, olahraga, hingga inovasi.

Karena itu, manfaat kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya dirasakan selama penyelenggaraan berlangsung, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang ikut berpartisipasi dengan menampilkan berbagai produk dan potensi unggulan daerah masing-masing.

Menurutnya, kolaborasi antardaerah menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, Surya mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong pembangunan infrastruktur, memperkuat sistem ekonomi daerah, serta mengembangkan sektor olahraga sebagai industri yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan berbagai kejuaraan nasional maupun internasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Ferry Indra, mengatakan PRSU ke-50 menjadi penyelenggaraan yang istimewa karena memasuki usia emas.

Menurut Ferry, PRSU 2026 berlangsung selama 31 hari, mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026, dengan target sekitar 300 ribu pengunjung.

Sebanyak 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara turut berpartisipasi dengan menampilkan produk unggulan daerah, peluang investasi, UMKM, ekonomi kreatif, serta kekayaan budaya.

Selain pameran, masyarakat juga akan disuguhkan berbagai hiburan, termasuk penampilan 19 artis nasional.

Ferry menjelaskan, penyelenggaraan PRSU tahun ini menghadirkan tiga area utama, yakni Panggung Budaya sebagai ruang pelestarian seni dan adat, Panggung Landmark sebagai ruang interaksi masyarakat, serta Panggung Utama yang menjadi lokasi berbagai pertunjukan dan kompetisi kreativitas.

Selain itu, promosi kopi Sumatera Utara menjadi salah satu program unggulan dalam PRSU 2026.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat citra kopi Sumut sebagai salah satu kopi terbaik di Indonesia bahkan dunia, sekaligus mendorong peningkatan ekspor komoditas tersebut.

Acara pembukaan PRSU ke-50 turut dihadiri Anggota DPR RI Ade Jona Prasetyo, Plt Deputi Bidang Staf Ahli Menteri Kementerian Ekonomi Kreatif Dian Permata Sari, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, Staf Ahli TP PKK Sumut Titiek Sugihariti, Ketua DWP Sumut Evi Novida, serta para bupati dan wali kota dari seluruh Sumatera Utara.* (ad)

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengusulkan kenaikan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat akibat bencana dari semula Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit.

Usulan tersebut bertujuan agar rumah yang dibangun kembali tidak hanya dapat dihuni, tetapi juga lebih layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terdampak.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Penutupan Rakernas APEKSI XVIII, Dorong Kolaborasi Bangun Kota Tangguh dan Modern

Satgas PRR menilai pembangunan hunian harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memiliki kualitas bangunan yang lebih baik untuk jangka panjang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengatakan tambahan bantuan tersebut akan difokuskan pada dua skema pembangunan hunian tetap (huntap), yakni huntap in-situ yang dibangun kembali di lokasi semula dan huntap ex-situ mandiri yang dibangun di lokasi baru yang dinilai lebih aman dari risiko bencana.

"Jadi yang in-situ itu 8.000. Ex-situ mandiri 8.000. Jadi kurang lebih 16.000. Tapi sampai sekarang yang sudah mengajukan, yang sudah masuk datanya ke BNPB ada sekitar 14.500 dari daerah, bottom up dari kepala daerah," kata Suharyanto usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Usulan Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Terdampak Bencana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Suharyanto, usulan kenaikan nilai bantuan menjadi Rp80 juta didasarkan pada dua pertimbangan utama.

Pertama, harga material bangunan yang terus meningkat. Kedua, pemerintah ingin meningkatkan standar kualitas rumah agar lebih layak ditempati oleh para penyintas.

Tambahan dana sebesar Rp20 juta per unit rencananya digunakan untuk meningkatkan kualitas fisik bangunan.

Perbaikan tersebut meliputi pemasangan keramik di seluruh ruangan dan kamar mandi, pemasangan plafon, penyelesaian plester dinding yang lebih halus, hingga penambahan teras agar rumah lebih nyaman dan fungsional bagi keluarga penerima bantuan.

"Sementara kalau yang sekarang Rp60 juta tidak pakai keramik dan tidak plester halus. Kamar mandinya belum keramik. Kalau nanti tambah Rp20 juta, ya keramik semua. Selain itu, ada plafon, kemudian di luar dikasih teras dan kamar mandi keramik semua," ujar Suharyanto yang juga menjabat Wakil Ketua Satgas PRR.

Saat ini, BNPB terus mempercepat pembangunan hunian tetap di tiga provinsi terdampak bencana.

Dari total kebutuhan sekitar 16.000 unit rumah, sekitar 800 unit telah memasuki tahap pembangunan.

Suharyanto menjelaskan, usulan kenaikan bantuan tersebut telah memperoleh kesepahaman di tingkat kementerian dan lembaga.

Selanjutnya, kebijakan itu tinggal menunggu persetujuan Presiden.

Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut.

Menurutnya, langkah itu akan membantu mempercepat pemulihan masyarakat yang masih menunggu pembangunan rumah.

Tito menjelaskan bahwa pembangunan huntap in-situ maupun ex-situ mandiri memiliki tantangan yang lebih besar karena lokasi pembangunan tersebar di banyak titik.

Oleh sebab itu, Satgas PRR mengusulkan penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) BNPB agar proses pembangunan lebih fleksibel, cepat, dan tepat sasaran.

"Huntap yang in-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini lebih kompleks karena sendiri-sendiri. Ya, itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan adalah mekanisme namanya Dana Siap Pakai, karena memang BNPB ini dia fleksibel," tutur Tito.

Apabila usulan tersebut disetujui, bantuan renovasi rumah bagi korban bencana tidak hanya meningkat dari sisi nominal, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan hunian yang lebih berkualitas, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman dan nyaman setelah terdampak bencana.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Mashandayani Mahyaruddin tampil kompak mengenakan pakaian adat Melayu saat mengikuti Karnaval Budaya Nusantara dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan, Kamis (2/7/2026) malam.

Karnaval budaya tersebut juga menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-436 Kota Medan.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Penutupan Rakernas APEKSI XVIII, Dorong Kolaborasi Bangun Kota Tangguh dan Modern

Meski sempat diguyur hujan, antusiasme peserta dan masyarakat tidak surut.

Mereka tetap memadati kawasan Jalan Pemuda hingga Lapangan Merdeka (Kesawan), Kota Medan, untuk menyaksikan kemeriahan parade budaya yang menampilkan beragam pakaian adat, kesenian, dan identitas budaya Nusantara.

Acara dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, didampingi Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai tuan rumah penyelenggara Rakernas APEKSI XVIII.

Karnaval diikuti oleh seluruh kontingen pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia yang menjadi peserta Rakernas APEKSI ke-18.

Masing-masing delegasi menampilkan ciri khas budaya daerah sebagai bentuk promosi sekaligus pelestarian warisan budaya Indonesia.

Kontingen Kota Tanjungbalai menjadi salah satu peserta yang menarik perhatian pengunjung.

Selain menampilkan Wali Kota dan Ketua TP PKK dengan balutan pakaian adat Melayu, rombongan juga menghadirkan busana kreatif berbahan sampah daur ulang, yang menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

Tidak hanya itu, kehadiran Parano dan Daro Kota Tanjungbalai turut menambah daya tarik delegasi Tanjungbalai dalam parade budaya tersebut.

Karnaval Budaya Nusantara merupakan agenda rutin dalam setiap pelaksanaan Rakernas APEKSI.

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan keberagaman budaya yang dimiliki setiap daerah sekaligus mempererat hubungan antarkota melalui semangat persatuan dalam bingkai kebhinekaan.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim dan Ketua TP PKK Mashandayani Mahyaruddin juga didampingi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Tanjungbalai, para pelajar, serta masyarakat yang ikut memeriahkan jalannya karnaval.

Melalui partisipasi dalam Karnaval Budaya Nusantara, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap kekayaan budaya Melayu dan kreativitas masyarakat daerah semakin dikenal secara luas, sekaligus memperkuat promosi budaya sebagai bagian dari identitas kota di tingkat nasional.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menghadiri sidang pleno sekaligus penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Grand Aston Medan, Kamis (2/7/2026).

Penutupan Rakernas dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga:

• AHY Pastikan Sekolah Rakyat di Medan Siap Beroperasi Pertengahan Juli 2026

Dalam sambutannya, AHY menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan kota-kota yang tangguh, modern, produktif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

"Saya merasa terhormat dan berbahagia hari ini bisa kembali ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk menghadiri acara penutupan Rakernas APEKSI ke-18 Tahun 2026. Terima kasih kepada Bapak Eri Cahyadi selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, serta Bapak Rico Tri Putra Bayu Waas selaku Wali Kota Medan yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rakernas ini," ujar AHY.

Menurut AHY, Rakernas APEKSI menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kebersamaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kota yang berkelanjutan.

Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi kota-kota di Indonesia saat ini semakin kompleks, mulai dari meningkatnya arus urbanisasi, kebutuhan permukiman, persoalan transportasi, hingga kesenjangan ekonomi dan sosial.

"Tantangan yang dihadapi kota-kota saat ini semakin besar. Mulai dari derasnya arus urbanisasi yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan kawasan permukiman, persoalan transportasi yang memicu kemacetan, hingga kesenjangan ekonomi dan sosial. Semua itu harus kita jawab dengan solusi yang nyata," katanya.

Sebagai solusi, AHY menilai pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah harus terus diperkuat agar mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai potensi masing-masing daerah.

"Kami ingin membangun konektivitas antarwilayah yang semakin baik. Dengan infrastruktur yang semakin terintegrasi, kita dapat menghadirkan kota yang lebih modern, maju, aman, nyaman, sekaligus produktif. Pada akhirnya, pembangunan tersebut harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya daya beli, dan perputaran ekonomi di setiap daerah," ungkapnya.

Selain pembangunan fisik, AHY menekankan pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan perkotaan agar setiap kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran.

"Pendekatan saintifik, riset, inovasi, serta teknologi yang aplikatif sangat diperlukan dalam pembangunan kota agar setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal," ujarnya.

AHY juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam setiap tahapan pembangunan.

"Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pembangunan kota harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan. Dengan kolaborasi yang kuat, hasil pembangunan akan semakin optimal," kata AHY.

Di akhir sambutannya, AHY berharap APEKSI tetap menjadi wadah bagi seluruh pemerintah kota untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan memperkuat kerja sama.

"Saya mendoakan semoga APEKSI dapat terus menjadi rumah besar bagi seluruh pemerintah kota di Indonesia. Rumah untuk saling belajar, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling berbagi pengalaman. Pemerintah pusat juga akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari aspek tata ruang, agraria, pembangunan fisik hingga pemerataan pembangunan antarwilayah, agar pembangunan kota di Indonesia semakin berkualitas dan berkelanjutan," tutup AHY.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan usulan agar setiap Rakernas APEKSI memiliki target capaian yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.

Menurutnya, setiap program yang disepakati dalam Rakernas sebaiknya memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sehingga hasilnya dapat diukur pada Rakernas berikutnya.

"Ini penting, menurut saya selain kita berbagi pengalaman dengan bertukar informasi, bertukar program, tapi juga harus ada capaian sehingga pada Rakernas mendatang juga ada evaluasi hasil rakernas hari ini. Kalau biasanya kan kita bikin program bagus, jadi untuk rakernas selanjutnya tidak bicara tentang membuat progam lagi, Yang kemarin apa? sejauh mana progresnya. Kita ingin program APEKSI jelas, terukur dan tujuannya dapat untuk memajukan kota kota di Indonesia menjadi Kota tangguh dan modern," kata Mahyaruddin.

Mahyaruddin juga menyinggung persoalan Transfer ke Daerah (TKD).

Ia berharap forum APEKSI dapat menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi pemerintah kota terkait pengembalian alokasi dana TKD seperti sebelumnya, terutama bagi kota-kota dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

Menurutnya, dukungan anggaran tersebut penting agar pembangunan di daerah, termasuk di Kota Tanjungbalai, dapat berjalan lebih optimal dan merata.* (ad)

BANDA ACEH – Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), Dr. H. Aslam Nur, M.A., menegaskan bahwa pembinaan keluarga menjadi salah satu perhatian utama Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan.

Menurutnya, keluarga yang dibangun di atas nilai-nilai Islam akan melahirkan generasi yang beriman, berakhlak, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga:

• 5 Keistimewaan Bulan Muharram yang Wajib Diketahui Umat Islam

Dalam pemaparannya, Aslam Nur menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah lama memberikan perhatian terhadap pembinaan keluarga.

Salah satu bentuknya adalah rekomendasi Muktamar Muhammadiyah di Solo untuk menyusun buku Keluarga Sakinah sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam membangun rumah tangga yang Islami.

"Hal ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan fondasi utama lahirnya masyarakat Islam yang berkemajuan," kata Aslam Nur.

Menurutnya, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun berdasarkan ajaran Islam sehingga menghadirkan sakinah (ketenteraman), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang).

Ia mengutip firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman serta dianugerahi rasa kasih dan sayang.

Ayat tersebut, menurutnya, menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah.

Aslam Nur juga mengaitkan pesan tersebut dengan Surat Al-Anfal ayat 2.

Ia menjelaskan bahwa jika ayat-ayat Al-Qur'an mampu menambah keimanan, maka pernikahan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah juga semestinya menjadi sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam ceramahnya, ia menguraikan sejumlah karakteristik keluarga sakinah menurut Muhammadiyah.

Di antaranya berlandaskan akidah yang lurus, membiasakan ibadah dalam kehidupan keluarga, menjunjung tinggi akhlak mulia, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, menjadi tempat pendidikan utama bagi anak-anak, serta mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Aslam Nur menegaskan bahwa terwujudnya keluarga sakinah memerlukan peran suami dan istri yang sama-sama menjalankan amanah sesuai ajaran Islam.

Ia menjelaskan bahwa suami merupakan pemimpin keluarga sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 34.

Namun, kepemimpinan tersebut bukan dimaknai sebagai kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk membimbing, melindungi, memberikan nafkah yang halal, dan menjadi teladan dalam keimanan maupun akhlak.

Sementara itu, istri memiliki peran sebagai pendamping yang menjaga kehormatan keluarga, mengelola rumah tangga dengan amanah, mendidik anak-anak, serta menjadi penyejuk hati bagi suami.

Hubungan suami dan istri, menurutnya, merupakan kemitraan yang dilandasi ibadah kepada Allah, saling melengkapi dalam kebaikan dan ketakwaan.

Dalam kesempatan itu, Aslam Nur juga mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.

Ia menjelaskan bahwa Islam memang membolehkan perceraian, tetapi menjadikannya sebagai jalan terakhir setelah seluruh upaya perdamaian dilakukan.

Menurutnya, setiap persoalan dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan melalui musyawarah, saling memaafkan, memperbaiki komunikasi, serta menghadirkan penengah dari kedua belah pihak sebagaimana petunjuk Allah dalam Surat An-Nisa ayat 35.

"Muhammadiyah memandang bahwa menjaga keutuhan keluarga merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan umat. Perceraian tidak hanya berdampak kepada suami dan istri, tetapi juga meninggalkan luka bagi anak-anak dan dapat melemahkan sendi-sendi masyarakat," ujarnya.

Di akhir ceramahnya, Aslam Nur mengingatkan bahwa keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tidak pernah menghadapi ujian.

Menurutnya, setiap rumah tangga pasti akan menghadapi persoalan, namun keluarga yang sakinah akan selalu menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman, mengedepankan musyawarah, kesabaran, serta menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utama dalam menjalani kehidupan berkeluarga.* (ad)

ACEH TIMUR – Satuan Samapta Polres Aceh Timur, Polda Aceh terus mengintensifkan kegiatan strong point dan patroli di berbagai lokasi strategis sebagai upaya menjaga keamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan dengan menempatkan personel di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas warga, seperti stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pasar tradisional, terminal, hingga objek-objek vital lainnya.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Korupsi MBG Bergulir, Sahroni Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum

Kasat Samapta Polres Aceh Timur, AKP Muklis, S.E., mengatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas utama jajarannya.

Menurut dia, kehadiran anggota Polri di lapangan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kita terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan puas. Kehadiran anggota di lapangan bukan hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan bahwa negara hadir melalui pelayanan Kepolisian yang cepat, humanis, dan dapat diandalkan," ujar AKP Muklis, Jumat (3/7/2026).

AKP Muklis menjelaskan, peningkatan pelayanan tersebut sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Kapolres Aceh Timur, AKBP Irwan Kurnaidi, S.I.K., saat memimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80.

Dalam amanat itu ditegaskan bahwa di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks, Polri tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan penegakan hukum, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang humanis, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar menjalankan tugas institusi. Bagi kami, itu adalah komitmen moral untuk selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan, memberikan pelayanan terbaik tanpa membedakan siapa pun, serta membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan. Keamanan yang sesungguhnya lahir ketika masyarakat merasa dilindungi sekaligus dihargai," terang AKP Muklis.

Menurutnya, kegiatan strong point dan patroli yang dilakukan secara konsisten menjadi salah satu langkah nyata untuk memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Sat Samapta Polres Aceh Timur berharap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat, seiring hadirnya pelayanan yang cepat, humanis, serta responsif terhadap kebutuhan warga di lapangan.* (ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Provinsi Bali akan mengalami cuaca cerah pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung sejak pagi hingga siang hari, sehingga mendukung berbagai aktivitas masyarakat maupun sektor pariwisata.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Sabtu 4 Juli 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Sementara Kabupaten Klungkung diperkirakan mengalami kondisi cerah berawan.

Suhu udara di berbagai wilayah Bali diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 99 persen.

Kabupaten Jembrana diprediksi cerah dengan suhu udara 23–29 derajat Celsius dan kelembapan 70–96 persen.

Kabupaten Tabanan juga diperkirakan cerah dengan suhu 22–29 derajat Celsius serta kelembapan 74–94 persen.

Di Kabupaten Badung, cuaca diprediksi cerah dengan suhu berkisar 22–29 derajat Celsius dan kelembapan 62–96 persen.

Kabupaten Gianyar diprakirakan cerah dengan suhu 22–29 derajat Celsius dan kelembapan 66–89 persen.

Sementara itu, Kabupaten Klungkung menjadi satu-satunya wilayah yang diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan.

Suhu udara berada pada kisaran 23–29 derajat Celsius dengan kelembapan 59–84 persen.

Untuk wilayah pegunungan, Kabupaten Bangli diperkirakan cerah dengan suhu yang relatif lebih sejuk, yakni 20–27 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara mencapai 65–99 persen.

Kabupaten Karangasem juga diprediksi cerah dengan suhu 20–27 derajat Celsius dan kelembapan 63–97 persen.

Di Kabupaten Buleleng, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu 23–29 derajat Celsius serta kelembapan udara 60–91 persen.

Adapun Kota Denpasar diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celsius.

Suhu udara di ibu kota Provinsi Bali itu berkisar 23–31 derajat Celsius dengan kelembapan antara 66 hingga 88 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru, terutama bagi pelaku perjalanan laut, nelayan, serta wisatawan yang akan melakukan aktivitas di kawasan pantai maupun destinasi wisata alam.

Informasi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.* (ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu, 4 Juli 2026, didominasi cuaca cerah.

Namun, Kabupaten Kulon Progo diperkirakan mengalami kondisi kabut atau asap, sementara Kabupaten Sleman berpotensi mengalami udara kabur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Sabtu 4 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Kabupaten Kulon Progo diprakirakan mengalami kabut atau asap dengan suhu udara berkisar 22–31 derajat Celsius dan kelembapan 62–99 persen.

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi jarak pandang pada pagi hari sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan saat berkendara.

Sementara itu, Kabupaten Bantul diprediksi menikmati cuaca cerah sepanjang hari.

Suhu udara berada pada kisaran 22–31 derajat Celsius dengan kelembapan antara 58 hingga 99 persen.

Cuaca cerah juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Gunungkidul.

Wilayah ini memiliki suhu udara 22–31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan relatif lebih rendah, yakni 48–93 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Sleman diperkirakan mengalami kondisi udara kabur.

Suhu udara berada pada kisaran 22–31 derajat Celsius dengan kelembapan 58–92 persen.

Masyarakat yang memiliki aktivitas luar ruangan disarankan tetap menjaga kesehatan, terutama bagi kelompok yang sensitif terhadap kualitas udara.

Adapun Kota Yogyakarta diprakirakan cerah dengan suhu udara tertinggi di DIY, mencapai 32 derajat Celsius.

Suhu berkisar antara 23–32 derajat Celsius dengan kelembapan udara 52–98 persen.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap mengikuti perkembangan informasi cuaca terbaru, terutama bagi pengguna jalan, pelaku usaha, serta wisatawan yang beraktivitas di kawasan terbuka.

Perubahan kondisi atmosfer dapat menyebabkan prakiraan cuaca berubah sewaktu-waktu.* (ad)