Ketujuh orang tersebut tiba menggunakan sebuah bus. Setelah kendaraan berhenti di halaman Gedung Merah Putih KPK, mereka turun secara bergantian dan langsung memasuki gedung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

• KPK Telusuri Jejak Uang Kasus Kuansing, Pengembalian Dana Raja Juli Ikut Didalami

Setelah memasuki Gedung KPK, seluruh rombongan langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Hingga kini, KPK belum mengungkap identitas enam orang lainnya yang tiba bersama Noor Faizah.

Dengan kedatangan tujuh orang tersebut, seluruh 12 orang yang sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Jakarta telah berada di Gedung Merah Putih KPK. Di antaranya termasuk Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang lebih dahulu tiba untuk menjalani proses pemeriksaan.

Sampai berita ini ditulis, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah itu juga belum mengumumkan status hukum mereka karena proses pemeriksaan masih berlangsung dalam batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan hukum.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro bersama total 20 orang lainnya. Operasi tersebut berlangsung di sejumlah lokasi, yakni Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo.

KPK juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dalam operasi tersebut dan masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan OTT. Hasil pemeriksaan dan penetapan status hukum para pihak yang diamankan akan diumumkan setelah seluruh proses klarifikasi selesai dilakukan.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat dimintai tanggapan mengenai hasil audit yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG tahun 2025–2026.

Baca Juga:

• BGN Siapkan Dewan Pengawas MBG, Ahli Gizi hingga Chef Kawal Kualitas Program Makan Gratis

"Terkait pemborosan saya kira saya enggak ada referensi untuk bisa berkomentar ke situ. Itu ranahnya penegak hukum, kita ikuti saja prosesnya," kata Sudaryono kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).

Meski enggan mengomentari substansi temuan tersebut, Sudaryono memastikan Badan Gizi Nasional siap memberikan dukungan penuh apabila aparat penegak hukum membutuhkan data maupun keterangan dalam proses penyidikan.

Ia menegaskan BGN akan bersikap kooperatif dengan menyediakan dokumen, data, hingga saksi apabila diperlukan demi mendukung proses penegakan hukum secara transparan.

"Intinya kami siap manakala diminta sama penegak hukum data, diminta saksi, diminta apa pun dalam rangka memberikan informasi seterang-terangnya, maka kita akan kasih dukungan maksimal untuk penegakan hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan pemborosan anggaran dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025–2026. Temuan tersebut disampaikan dalam sidang praperadilan yang diajukan mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam persidangan itu, tim jaksa menyebut hasil audit tujuan tertentu yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan dugaan pemborosan anggaran Program MBG mencapai Rp10,5 triliun per tahun.

Temuan tersebut kini menjadi bagian dari proses hukum yang masih berlangsung. Aparat penegak hukum terus mendalami dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.* (dw/dh)

Pernyataan itu disampaikan Ferry saat memberikan kuliah umum di Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (29/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan perkembangan pembangunan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Baca Juga:

• Walk Out dari Paripurna, Bobby Nasution Tuai Kritik Resmi NasDem Sumut

"Yang sudah 100 persen per hari ini sebanyak 18.000 lebih bangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapan. Yang sedang dibangun ada 17.227 dan diharapkan akhir Agustus sekitar 35.000 bangunan fisik sudah selesai untuk diresmikan Presiden," ujar Ferry.

Menurutnya, pemerintah akan menyalurkan berbagai barang bersubsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih. Produk seperti gas LPG 3 kilogram, minyak goreng, pupuk bersubsidi, hingga beras SPHP nantinya dapat diperoleh masyarakat melalui koperasi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Ferry mencontohkan distribusi LPG 3 kilogram yang sebelumnya melewati beberapa mata rantai akan dipersingkat. Dengan skema baru, koperasi akan menerima pasokan langsung sehingga masyarakat bisa membeli sesuai harga yang ditetapkan.

"Nah sekarang ditetapkan bahwa gas LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang tidak boleh diperjualbelikan bebas, langsung sampai ke koperasi desa dengan harga pangkalan dan dijual ke masyarakat dengan harga paling tinggi Rp18.000," jelasnya.

Hal serupa juga diterapkan pada distribusi pupuk bersubsidi yang akan langsung disalurkan kepada kelompok tani melalui koperasi desa. Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus memangkas praktik distribusi yang dinilai berbelit.

Ferry mengakui kebijakan tersebut membuat sejumlah pihak kehilangan keuntungan sehingga memunculkan penolakan terhadap program yang dijalankan pemerintah.

"Oleh karena itu memang sekarang Menteri Koperasi mulai banyak musuhnya. Banyak yang terganggu, terusik, karena memang zona nyamannya dikurangi," ungkapnya.

Meski demikian, Ferry menegaskan dirinya tetap menjalankan kebijakan tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memastikan barang bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Menurutnya, program tersebut diharapkan menjadi perubahan besar dalam tata kelola distribusi kebutuhan pokok nasional dengan mengedepankan peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.* (k/dh)

Dalam video yang beredar, Syerly terdengar mengucapkan kalimat "cie curhat dia" ketika seorang warga bernama Ulfa menyampaikan keluhan mengenai minimnya penerangan jalan di kawasan Paya Pasir. Warga tersebut bahkan mengaku membeli dan memasang lampu penerangan jalan menggunakan dana pribadi demi meningkatkan keamanan lingkungan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan Perda Larangan Vape, Bobby Perkuat Perang Melawan Narkoba

"Saya menyampaikan permohonan maaf. Hal tersebut terjadi secara spontan. Karena saya merasa dekat dan akrab serta sering bercanda kepada Ibu Ulfa," ujar Syerly saat ditemui di Kantor Kelurahan Paya Pasir, Rabu (29/7/2026).

Ulfa juga membenarkan dirinya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Syerly. Menurutnya, candaan seperti itu sudah biasa terjadi dan tidak menimbulkan persoalan di antara keduanya.

"Kami dekat dengan Ibu Lurah, jadi biasa bercanda seperti itu. Ya, mungkin tanggapan netizen lain, saya pun mohon maaf juga, tapi yang jelas kami biasa saja kok, enggak ada masalah," kata Ulfa.

Meski demikian, Inspektorat Kota Medan tetap menindaklanjuti video yang viral tersebut. Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi menyebut Syerly diduga melanggar Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Inspektorat merekomendasikan pemberian hukuman disiplin ringan serta pembinaan disiplin kepada yang bersangkutan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, etika, dan profesionalisme aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Inspektorat. Menurutnya, apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran, maka proses akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus ini bermula saat Rico Waas melakukan kunjungan ke wilayah Paya Pasir. Dalam kesempatan itu, seorang warga menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan yang minim penerangan sehingga rawan tindak kejahatan. Video momen tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan memicu beragam tanggapan dari warganet setelah terdengar ucapan Syerly yang dinilai sebagai sindiran terhadap warga yang sedang menyampaikan aspirasi.

Pemerintah Kota Medan memastikan proses pemeriksaan terhadap Lurah Paya Pasir akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku sebagai bentuk komitmen menjaga etika pelayanan publik.* (k/dh)

Airlangga mengatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses penentuan calon Gubernur BI kepada Presiden. Menurutnya, siapa pun yang nantinya dipilih diharapkan mampu menjaga kesinambungan kebijakan moneter dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah.

Baca Juga:

• Prabowo Naikkan Tukin TNI dan Kemhan, Jenderal Bintang 4 Kini Dapat Rp48,61 Juta per Bulan

Ia menilai Bank Indonesia telah memiliki sistem yang kuat sehingga pergantian pimpinan tidak akan mengganggu stabilitas kebijakan. Airlangga optimistis sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter akan tetap berjalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami percaya karena di BI kan sudah ada sistem. Jadi siapapun yang duduk di sana selama menjalankan sistem dan juga kerja sama baik fiskal-moneter itu akan baik untuk pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Sejak Perry Warjiyo mengundurkan diri, posisi Gubernur Bank Indonesia untuk sementara dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai Pejabat Sementara (Pjs) hingga pemerintah menetapkan gubernur definitif.

Di tengah proses tersebut, sejumlah nama mulai disebut masuk dalam bursa calon Gubernur BI. Di antaranya mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menanggapi isu tersebut, Purbaya mengaku belum mengetahui adanya pembahasan resmi terkait calon Gubernur BI. Ia juga menegaskan akan mengikuti keputusan pemerintah.

"Saya mah isu abadi, diisukan sana sini, nggak pernah jadi. Cuma di sini aja jadi Menteri Keuangan," ujar Purbaya.

Saat ditanya mengenai peluang dirinya menjadi calon Gubernur BI, Purbaya kembali menegaskan belum memperoleh informasi apa pun dan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo pada 25 Juli 2026. Pemerintah kini menyiapkan proses penunjukan Gubernur Bank Indonesia yang baru sesuai mekanisme yang berlaku.* (d/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik memeriksa sejumlah saksi untuk menggali informasi terkait proses pengumpulan uang, pemberian kepada pihak Kementerian Kehutanan, hingga mekanisme pengembaliannya.

Baca Juga:

• NasDem Soroti OTT Bupati Pemalang: Kepala Daerah Harusnya Belajar dari Kasus Sebelumnya

"RSD, Kepala Desa Setiang, didalami terkait pengumpulan uang untuk Bupati, yang kemudian diberikan untuk pihak Kemenhut," ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Selain itu, KPK juga meminta keterangan dari Bendahara KUD Prima Sehati Julhensa, Wakil Ketua KUD Prima Sehati Edi Wandra, serta anggota KUD Prima Sehati Saparudin. Ketiganya diperiksa terkait dugaan pemberian sejumlah uang dalam mata uang dolar Singapura (SGD) kepada pihak Kementerian Kehutanan dan proses pengembaliannya.

Menurut Budi, penyidik masih mendalami apakah seluruh uang yang sebelumnya diberikan telah dikembalikan atau masih terdapat bagian yang belum diselesaikan.

"Kepada sejumlah saksi tersebut, penyidik secara umum mendalami keterangan terkait pemberian sejumlah uang SGD kepada pihak Kemenhut dan pengembalian uangnya. Penyidik masih terus mendalami apakah uang yang diberikan tersebut sudah seluruhnya dikembalikan," jelasnya.

Dalam pemeriksaan lanjutan, KPK juga mendalami dugaan penukaran uang melalui money changer. Hal tersebut dikonfirmasi dari pemeriksaan terhadap ASN Pemerintah Provinsi Riau Fauzan Abdillah serta pihak swasta Tri Kurniawan Ahmadi.

"FZ, ASN Pemprov Riau, diperiksa terkait penukaran uang ke Money Changer yang diperintahkan FAH. TKA swasta diperiksa terkait penukaran uang ke Money Changer," kata Budi.

KPK sebelumnya juga telah memanggil sejumlah saksi yang diduga mengetahui proses pengembalian uang oleh Raja Juli Antoni. Namun, beberapa saksi belum memenuhi panggilan penyidik sehingga akan dilakukan pemanggilan ulang.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengakui pernah menerima sebuah amplop dari Bupati Kuansing Suhardiman Amby saat agenda audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Raja Juli menyebut pertemuan tersebut berlangsung secara resmi setelah adanya permohonan audiensi dari Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Raja Juli mengklaim tidak mengetahui isi amplop tersebut dan langsung meminta ajudannya mengembalikan karena merasa tidak memiliki hak untuk menerima pemberian tersebut.

KPK kini masih mendalami rangkaian peristiwa tersebut untuk memastikan alur pemberian uang, pihak yang terlibat, serta status pengembalian dana dalam perkara dugaan suap tersebut.* (oz/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pelibatan para pakar diperlukan agar pelaksanaan program MBG mendapat pengawasan dari pihak yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan pangan.

Baca Juga:

• Utang Rp1,6 Triliun BGN Jadi Sorotan, Sudaryono Pastikan Pembayaran Tunggu Audit

Menurut Sudaryono, BGN membuka kesempatan bagi berbagai tenaga profesional untuk memberikan masukan dalam pelaksanaan program MBG. Para ahli tersebut diharapkan dapat membantu memastikan kualitas makanan, kandungan gizi, hingga efektivitas program di berbagai daerah.

Beberapa pihak yang berpotensi masuk dalam Dewan Pengawas antara lain ahli gizi, dokter anak, dokter gizi, dokter kandungan, serta chef. Keterlibatan chef dinilai penting untuk memberikan masukan terkait penyusunan menu agar makanan bergizi tetap menarik dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.

"Termasuk juga chef untuk bisa ngasih tips dan lain-lain. Jadi kami membuka diri terhadap segala masukan dan khususnya kami pasti akan sangat bersyukur manakala kita dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang betul-betul ahli di bidang itu," katanya.

BGN juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperluas keterlibatan para pakar sebelum 5 Agustus 2026. Para ahli dari berbagai bidang akan dilibatkan dalam penyusunan kajian bersama terkait pengembangan program MBG.

Sudaryono menjelaskan sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam pengawasan program tersebut, di antaranya penanganan stunting, penyusunan menu makanan, kandungan gizi, hingga strategi intervensi di wilayah dengan angka stunting tinggi.

"Dengan melibatkan banyak ahli gizi, dokter-dokter gizi, dokter anak dan lain-lain, maka kami ingin mendapatkan lebih banyak masukan terkait stunting, terkait menu, terkait kandungan gizinya dan seterusnya," jelasnya.

Selain tenaga kesehatan dan ahli pangan, BGN juga berencana melibatkan organisasi profesi serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Asosiasi chef menjadi salah satu pihak yang akan diajak berdiskusi untuk memberikan masukan mengenai penyajian dan kualitas menu MBG.

BGN berharap keberadaan Dewan Pengawas dapat memperkuat tata kelola program MBG agar berjalan sesuai standar, sekaligus memastikan makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat penerima manfaat.* (in/dh)

Sudaryono mengatakan saat ini proses pemeriksaan masih berjalan oleh auditor. Menurutnya, hasil audit menjadi dasar utama sebelum pemerintah melakukan pembayaran terhadap seluruh kewajiban tersebut.

Baca Juga:

• Viral Sekolah Rusak di Grobogan, Kepala BGN Tegaskan Tak Berkaitan dengan MBG

Ia menegaskan penyelesaian utang tersebut harus mengikuti mekanisme dan sistem yang berlaku, bukan berdasarkan keputusan pribadi. Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai aturan.

Sudaryono juga menyebut keterlibatan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang sebelumnya berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dalam proses penyelesaian administrasi.

"Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar sesuai dengan mekanisme, mana itu yang kita selesaikan," katanya.

Meski masih menunggu hasil audit dan proses administrasi, Sudaryono memastikan persoalan tunggakan tersebut menjadi salah satu hal yang harus segera diselesaikan. Ia menyebut waktu menjadi faktor penting karena BGN memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kompetitor utama kami ini adalah waktu. We are racing against time. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu bagaimana semua persoalan bisa kita selesaikan segera satu per satu," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan adanya tunggakan kepada pihak ketiga sebesar Rp1,6 triliun yang berasal dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada 2025, namun pembayarannya belum terealisasi.

Pembayaran tersebut nantinya akan dilakukan melalui mekanisme tunggakan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026.

Namun, proses pembayaran masih menunggu penyelesaian revisi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Selain itu, kajian dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, dan BPKP juga diperlukan sebelum pembayaran dilakukan.

BGN memastikan seluruh proses penyelesaian tunggakan akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan aturan yang berlaku.* (in/dh)

Melalui aturan baru tersebut, besaran tukin mengalami penyesuaian setelah sebelumnya mengacu pada Perpres Nomor 102 Tahun 2018 untuk lingkungan TNI dan Perpres Nomor 104 Tahun 2018 untuk Kemhan.

Baca Juga:

• Ramai Polemik 'Londo Ireng', Hasan Nasbi Minta Publik Tak Salah Tafsir Ucapan Prabowo

Sementara itu, pejabat dengan pangkat bintang tiga seperti Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan mendapatkan tunjangan sebesar Rp44,87 juta per bulan.

Kenaikan tersebut juga berlaku bagi prajurit dengan pangkat paling rendah. Prajurit TNI dengan pangkat terendah mendapatkan tukin sekitar Rp2,5 juta per bulan, sedangkan prajurit kelas dua memperoleh sekitar Rp2,9 juta per bulan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan kenaikan tukin tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap peningkatan kinerja organisasi serta capaian reformasi birokrasi di lingkungan Kemhan dan TNI.

"Beberapa pertimbangan lain yakni hasil penilaian Reformasi Birokrasi (RB) menunjukkan bahwa Kemhan dan TNI telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan indeks tunjangan kinerja," ujar Rico dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Menurut Rico, penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berdasarkan asesmen yang berlaku.

Ia menjelaskan sejak 2018, Kemhan dan TNI belum mendapatkan kenaikan indeks tunjangan kinerja. Padahal, sejumlah kementerian dan lembaga lain telah lebih dulu memperoleh penyesuaian tukin dengan besaran yang bervariasi.

Dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah berharap peningkatan tunjangan kinerja dapat mendorong profesionalisme, meningkatkan motivasi kerja, serta memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pertahanan negara.* (in/dh)

Sudaryono mengatakan dirinya menerima banyak pertanyaan terkait viralnya kondisi sekolah yang dibandingkan dengan bangunan dapur MBG. Sebagai putra daerah Grobogan, ia menegaskan informasi tersebut harus dipahami secara objektif.

Baca Juga:

• Hindari Fitnah, Sudaryono Larang Pertemuan Tertutup dengan Mitra MBG

Ia menjelaskan pemerintah terus menjalankan program perbaikan sarana pendidikan secara bertahap. Pada 2025, sebanyak lebih dari 16 ribu sekolah telah direnovasi. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah di berbagai daerah.

Sudaryono mengimbau masyarakat untuk melaporkan sekolah yang mengalami kerusakan melalui portal resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurutnya, setiap laporan akan ditindaklanjuti agar proses perbaikan dapat segera dilakukan.

Ia juga menilai perbandingan antara sekolah yang rusak dengan bangunan dapur MBG tidak tepat karena keduanya berasal dari skema pembiayaan yang berbeda.

"Dapur MBG dibangun oleh mitra melalui skema yang telah ditetapkan, sedangkan perbaikan sekolah menggunakan anggaran pemerintah. Jadi keduanya tidak bisa dibandingkan seolah-olah saling berkaitan," tegasnya.

Lebih lanjut, Sudaryono menyebut fokus Badan Gizi Nasional saat ini adalah memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) agar program pemberian makan bergizi gratis berjalan optimal.

Sebelumnya, kondisi SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, menjadi perhatian publik setelah atap dua ruang kelas ambrol sejak awal 2026. Demi keselamatan siswa, kegiatan belajar mengajar sementara dipindahkan ke musala.

Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah, dinas pendidikan, serta Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal, Gogot Suharwoto, memastikan pemerintah segera merealisasikan revitalisasi SD Negeri Tanggirejo. Kepala sekolah juga dijadwalkan diundang ke Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bagian dari proses perbaikan.

Pemerintah menegaskan revitalisasi sekolah menjadi salah satu prioritas nasional guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh peserta didik.* (d/dh)

Penangkapan tersebut menuai perhatian berbagai pihak, termasuk dari Komisi II DPR RI. Kapoksi Fraksi NasDem Komisi II DPR, Ujang Bey, mengaku prihatin karena penangkapan kepala daerah kembali terjadi hanya berselang beberapa hari dari kasus serupa.

Baca Juga:

• Golkar Soroti Maraknya OTT Kepala Daerah, Doli: Apa Sudah Tak Paham Batas Korupsi?

Menurutnya, rentetan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan serta menjauhi praktik korupsi.

Ujang menilai pemberitaan mengenai OTT yang terjadi belakangan ini semestinya mampu meningkatkan kesadaran para pejabat daerah untuk menahan diri dari tindakan yang melanggar hukum.

"Harusnya, pemberitaan beberapa hari kemarin terkait OTT oleh KPK sudah semestinya membuat para kepala daerah semakin mawas diri dan menahan sikap koruptifnya," katanya.Ia mengaku belum mengetahui secara pasti faktor yang menyebabkan masih adanya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, meski penindakan hukum terus dilakukan.

"Saya tidak tahu, apakah karena faktor tekanan kebutuhan atau hal lain membuat kepala daerah tidak mampu mengendalikan diri," tambahnya.

Lebih lanjut, Ujang mengungkapkan Komisi II DPR RI berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pada masa reses.

Pertemuan tersebut dijadwalkan membahas maraknya kasus hukum yang menjerat kepala daerah, sekaligus mencari langkah pencegahan agar praktik korupsi dapat diminimalkan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan tim penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp2 miliar dalam operasi tangkap tangan tersebut.

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai sejumlah lebih dari Rp2 miliar. Dan tentunya barang bukti-barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan ini," ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta.

Hingga kini seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026 dan kembali menjadi sorotan publik terkait upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.* (d/dh)

Baca Juga:

• Harta Lurah Syerly Disorot Usai Viral 'Cie Curhat Dia Bah', Kekayaannya Tercatat Rp84,2 Juta

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur larangan penggunaan rokok elektronik atau vape sebagai langkah memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.

Kebijakan tersebut sebelumnya telah diberlakukan melalui instruksi Gubernur Sumatera Utara kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara bagi masyarakat umum, aturan tersebut masih sebatas imbauan.

Baca Juga:

• Rico Waas Respons Viral Lurah Paya Pasir, Dugaan Pelanggaran Etik ASN Kini Diproses

"Larangan penggunaan vape bagi ASN, PPPK, dan pegawai BUMD sudah diberlakukan. Kini DPRD menyambut baik sehingga akan didorong menjadi Peraturan Daerah," ujar Mulyono dalam talkshow di TVRI Sumut bersama Dinas Kominfo Sumut, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, kebijakan itu diambil karena rokok elektrik dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai media baru penyalahgunaan narkotika. Meski tidak semua produk vape mengandung zat terlarang, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif guna melindungi masyarakat, khususnya aparatur pemerintah.

Selain mendorong lahirnya Perda, Pemprov Sumut juga membentuk Tim Terpadu Penanganan Narkoba yang melibatkan berbagai instansi seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polda Sumut, serta unsur pemerintah daerah.

Tim tersebut menjalankan tiga strategi utama, yakni pencegahan, penindakan terhadap jaringan pengedar, dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

"Kami melakukan razia gabungan ke lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba. Jika hasil asesmen menunjukkan seseorang hanya sebagai pengguna, maka akan direhabilitasi. Namun jika terbukti sebagai pengguna sekaligus pengedar, proses hukum tetap berjalan," jelas Mulyono.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, Tatar Nugroho, mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang lebih dulu mengeluarkan instruksi larangan penggunaan vape di lingkungan ASN.

Menurut Tatar, kebijakan tersebut menjadi contoh nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat gerakan pemberantasan narkoba, terutama di lingkungan aparatur sipil negara.

"Keputusan Gubernur ini sangat strategis karena memberikan contoh kepada ASN untuk tidak menggunakan vape. Ini merupakan bentuk kepemimpinan yang patut diapresiasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika," katanya.

Ia juga menyebut rencana penyusunan Perda larangan penggunaan vape merupakan terobosan yang masih tergolong baru di Indonesia dan telah mendapat respons positif dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.

Apabila regulasi tersebut disahkan, Sumatera Utara berpotensi menjadi salah satu daerah yang memiliki aturan khusus mengenai pembatasan penggunaan vape sebagai bagian dari strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba.* (dh)

Kunjungan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, pada Selasa (28/7/2026) itu turut dihadiri para Asisten dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Baca Juga:

• Aceh Percepat Peralihan RSUD Cut Meutia ke Lhokseumawe, Revitalisasi Kemenkes Jadi Prioritas

"Ini merupakan bagian dari amanah Gubernur Aceh agar Pemerintah Aceh memperkuat kolaborasi dengan seluruh mitra strategis, termasuk Polda Aceh," ujar Ampon Man, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, Polda Aceh memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif sekaligus mendukung kelancaran berbagai program pembangunan.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh bersama jajaran menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam menjaga stabilitas keamanan, memperlancar pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekda Aceh menyampaikan apresiasi atas sambutan dan komitmen Polda Aceh dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan berbagai program strategis Pemerintah Aceh dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ampon Man menambahkan, silaturahmi tersebut juga menjadi momentum memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh, sehingga setiap kebijakan maupun program pembangunan dapat terlaksana dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah Aceh dan Polda Aceh pun berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, situasi keamanan yang kondusif, serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Aceh.* (dh)

Dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Aceh didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, S.STP., M.Si.

Baca Juga:

• Mukarramah Fadhlullah Perkuat Sinergi Pokja Bunda PAUD, Dorong Layanan Pendidikan Anak Berkualitas di Aceh

Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan ulama sekaligus berdiskusi mengenai penguatan peran dayah dalam membentuk generasi muda yang berilmu, berakhlak, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan Aceh.

Usai dari Pidie Jaya, rombongan melanjutkan safari ke Lembaga Pendidikan Islami (LPI) Dayah Tauthiatuth Thullab (D.T.B) di Gampong Arongan, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.

Kedatangan Wakil Gubernur disambut langsung oleh pimpinan dayah, Tgk. H. Sofyan Mahdi atau Abon Arongan, bersama para santri dan keluarga besar dayah.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Aceh juga menghadiri pelepasan alumni Ikatan Alumni Dayah Arongan (IKADA) yang akan menunaikan ibadah umrah.

Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas kontribusi Dayah Tauthiatuth Thullab dalam mencetak generasi yang memiliki ilmu pengetahuan, akhlak mulia, serta kepedulian terhadap pembangunan daerah.

Menurutnya, dayah memiliki peran strategis sebagai pilar pendidikan Islam yang tidak hanya menjaga nilai-nilai syariat, tetapi juga membentuk karakter generasi muda Aceh.

Selain bersilaturahmi, Wakil Gubernur turut meninjau sejumlah fasilitas pendidikan yang sedang dalam tahap pembangunan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pengembangan sarana dan prasarana berjalan dengan baik guna mendukung kualitas proses belajar mengajar di lingkungan dayah.

Pemerintah Aceh berharap sinergi yang terus terjalin dengan ulama dan pimpinan dayah dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, religius, serta berlandaskan nilai-nilai keislaman.* (dh)

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan proses peralihan diharapkan dapat segera diselesaikan agar pelayanan kesehatan tidak terhambat.

Baca Juga:

• Aceh Bangkit Usai Bencana, Rp231 Miliar Digelontorkan untuk Pulihkan Sawah dan Irigasi Petani

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun untuk segera mempertemukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kota Lhokseumawe, serta Kementerian Kesehatan guna membahas mekanisme pengalihan aset tersebut.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan secara daring.

Sekda Aceh M Nasir Syamaun menjelaskan persoalan peralihan kepemilikan RSUD Cut Meutia sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Namun, saat ini penyelesaiannya menjadi semakin penting karena berkaitan dengan program revitalisasi dan modernisasi fasilitas kesehatan yang digagas Presiden Prabowo.

Menurutnya, program tersebut hanya dialokasikan untuk satu rumah sakit daerah di setiap wilayah. Sementara Kabupaten Aceh Utara saat ini memiliki dua rumah sakit daerah, yakni RSUD Cut Meutia yang berada di Kota Lhokseumawe dan RSUD dr. Muchtar Hasbi di Lhoksukon.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat penyaluran bantuan apabila status kepemilikan RSUD Cut Meutia tidak segera diselesaikan.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Prof. Dr. Asnawi Abdullah, menyarankan agar RSUD Cut Meutia dialihkan menjadi milik Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dengan demikian, baik Aceh Utara maupun Lhokseumawe sama-sama memiliki rumah sakit daerah yang dapat memperoleh dukungan program dari Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menawarkan skema kompensasi berupa pengembangan RSUD dr. Muchtar Hasbi, termasuk peningkatan fasilitas dan akreditasinya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada prinsipnya tidak menolak rencana tersebut. Namun, Asisten II Setdakab Aceh Utara, M Nasir, berharap revitalisasi RSUD dr. Muchtar Hasbi dapat direalisasikan terlebih dahulu sebelum proses penyerahan RSUD Cut Meutia dilakukan.

Sementara itu, Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, Lhokseumawe menjadi satu-satunya daerah di Aceh yang hingga kini belum memiliki rumah sakit umum daerah.

Ia berharap momentum program revitalisasi pelayanan kesehatan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses peralihan demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Di akhir rapat, Sekda Aceh menyatakan skema kompensasi untuk Aceh Utara masih akan dibahas lebih lanjut bersama seluruh pihak terkait agar proses peralihan dapat segera diselesaikan tanpa mengurangi hak masing-masing daerah.* (dh)

Sebagai langkah awal, pemilik usaha bernama Ipank menebar sebanyak 5.000 ekor benih ikan nila yang dibudidayakan di dua kolam. Usaha tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan baru sekaligus membuka peluang usaha di sektor perikanan air tawar.

Baca Juga:

• Dinas PPKB Tanjab Timur Perkuat Upaya Penurunan Stunting Lewat Program GEMAS

"Harapannya hasil panen nanti sesuai target dan bisa memberikan keuntungan yang stabil untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga," ujarnya.

Untuk pemasaran, hasil panen nantinya akan didistribusikan ke sejumlah pasar tradisional serta pelaku usaha kuliner, khususnya pedagang nasi uduk yang ada di wilayah Tanjung Jabung Timur.

Menurutnya, strategi tersebut dipilih agar hasil panen dapat terserap pasar secara maksimal sekaligus membangun kerja sama dengan para pelaku usaha lokal.

Budidaya ikan nila juga dinilai memiliki peluang yang cukup besar untuk terus berkembang. Selain permintaan yang stabil, usaha perikanan air tawar menjadi salah satu sektor yang mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik.

Dengan pengelolaan yang tepat, Ipank berharap usaha yang dirintisnya dapat berkembang menjadi sumber penghasilan berkelanjutan, sekaligus mendorong tumbuhnya usaha perikanan rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.* (dh)

Kasatlantas Polresta Banda Aceh, Kompol Mawardi, mewakili Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana, mengatakan penertiban dilakukan melalui patroli rutin bersama Tim Unit Kecil Lengkap (UKL) di sejumlah titik rawan pelanggaran lalu lintas.

Baca Juga:

• Kapolresta Banda Aceh Pimpin Tes Urine, Pemeriksaan Ponsel dan Senjata Api Personel

"Kami telah melakukan penahanan terhadap 80 kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong. Spesifikasi kendaraan yang telah diubah secara ekstrem sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, baik saat beristirahat maupun ketika melintas di jalan raya," ujar Kompol Mawardi, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, penertiban dilakukan di sejumlah lokasi yang kerap menjadi titik berkumpul pelaku balap liar, seperti kawasan Ulee Lheue, Lampeuneurut, Blang Bintang, Batoh, serta beberapa lokasi lainnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Selain penegakan hukum, Satlantas juga memberikan edukasi kepada para pengendara mengenai pentingnya menggunakan kendaraan sesuai standar teknis demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama.

Pengendara yang motornya disita diwajibkan mengganti knalpot brong dengan knalpot standar pabrikan sebelum kendaraan dapat diambil kembali. Selain itu, mereka juga harus menyelesaikan seluruh proses administrasi sesuai aturan yang berlaku.

Kompol Mawardi menegaskan, operasi penertiban knalpot brong akan terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk komitmen Polresta Banda Aceh dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif.

Di sisi lain, pihaknya juga terus menggencarkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada para pelajar, baik melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) maupun saat menjadi inspektur upacara di berbagai sekolah.

"Masih banyak pelanggaran yang dilakukan anak-anak di bawah umur. Karena itu, edukasi terus kami lakukan setiap minggu di sekolah-sekolah," katanya.

Satlantas Polresta Banda Aceh juga mengimbau para orang tua agar lebih mengawasi anak-anak berusia 13 hingga 16 tahun yang sering keluar rumah menggunakan sepeda motor pada malam hingga dini hari.

Menurut Mawardi, pada rentang waktu pukul 01.00 WIB hingga menjelang subuh, petugas masih kerap menemukan remaja yang melakukan aksi balap liar di sejumlah ruas jalan.

"Kami berharap para orang tua ikut mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat balap liar maupun menggunakan kendaraan yang tidak sesuai aturan. Keselamatan harus menjadi prioritas bersama," pungkasnya.* (dh)

Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar, menegaskan bahwa pernyataan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony yang mengkritik tindakan Bobby merupakan sikap resmi partai. Menurutnya, langkah tersebut dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap lembaga legislatif sebagai mitra sejajar pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Gibran Respons Kabinet Bayangan: Kritik Berbasis Data Jadi Kekuatan Demokrasi

Iskandar menyayangkan keputusan Bobby meninggalkan ruang rapat saat paripurna masih berlangsung. Ia menilai hubungan antara eksekutif dan legislatif seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan setara.

"DPW Partai NasDem Sumatera Utara menyayangkan aksi walk out Bobby Nasution saat rapat paripurna karena dinilai tidak menghargai lembaga legislatif. Eksekutif dan legislatif adalah lembaga yang setara, dan itu menjadi sikap resmi Partai NasDem," katanya.

Sementara itu, Ricky Anthony yang sebelumnya menyampaikan kritik di media sosial belum memberikan tanggapan lebih lanjut. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat belum mendapat respons.

Sebelumnya, Bobby Nasution menjelaskan alasan dirinya meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut yang berlangsung pada Selasa (21/7/2026). Menurut Bobby, pembahasan mengenai kuorum terjadi setelah rangkaian agenda paripurna selesai, sehingga ia menilai perdebatan tersebut merupakan urusan internal DPRD.

"Itu masalah kuorum katanya. Rangkaian paripurna sebenarnya sudah selesai, tetapi di akhir malah diperdebatkan sesama anggota DPRD," kata Bobby.

Bobby juga mengaku mendapat informasi bahwa fraksi yang mempertanyakan kuorum justru menjadi fraksi dengan tingkat kehadiran paling sedikit dalam rapat tersebut. Namun, ia mengaku tidak dapat memastikan informasi itu karena tidak memegang daftar absensi anggota dewan.

Selain itu, Bobby mengatakan dirinya memilih meninggalkan ruang rapat karena masih memiliki agenda lain. Ia juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) keluar lantaran mereka merupakan bagian dari unsur eksekutif.

"Kalau yang ribut itu internal DPRD, masa kami dari eksekutif ikut menguping. OPD juga bagian dari eksekutif, jadi kami tinggalkan lokasi karena ada kegiatan lain," ujarnya.

Peristiwa walk out Bobby Nasution sebelumnya menjadi perhatian publik dan memicu perdebatan mengenai hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Sumut.* (ds/dh)

Pernyataan itu disampaikan Doli saat dimintai tanggapan terkait penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

Baca Juga:

• Harta Lurah Syerly Disorot Usai Viral 'Cie Curhat Dia Bah', Kekayaannya Tercatat Rp84,2 Juta

Selain mempertanyakan maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, Doli juga menyinggung kemungkinan adanya pihak tertentu yang sengaja membangun kesan seolah-olah penangkapan kepala daerah terus terjadi. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang dimaksud maupun motif di balik dugaan tersebut.

"Atau memang ada skenario, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan penangkapan para kepala daerah. Saya juga lama-lama kehabisan komentar dengan fenomena ini," katanya.

Meski melontarkan pertanyaan tersebut, Doli menegaskan Partai Golkar tetap berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum tanpa pandang bulu.

Menurutnya, apabila ada kader Golkar ataupun kepala daerah yang diusung partainya terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Golkar akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga yang berwenang.

"Golkar mempunyai komitmen terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi dan tidak ada tebang pilih. Kalau memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku," tegasnya.

Doli menambahkan, Golkar akan terus memperkuat pembinaan terhadap seluruh kader agar lebih mengedepankan langkah-langkah pencegahan korupsi, khususnya bagi kader yang menduduki jabatan publik.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Dalam perkara tersebut, Anom diduga menerima uang terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta dugaan praktik jual beli jabatan.

Dalam operasi itu, KPK mengamankan 21 orang di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Dari jumlah tersebut, 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Penyidik juga menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar sebagai barang bukti.

Berdasarkan catatan KPK, hingga Juli 2026 sedikitnya 17 kepala daerah telah tersangkut perkara korupsi sejak Agustus 2025.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Zulhas Janjikan Solusi 13.000 Dapur MBG, Mitra Diminta Tak Demo Lagi

Menurutnya, meskipun belum tentu ada pembahasan yang melanggar etika dalam sebuah pertemuan, menerima pihak-pihak yang memiliki kepentingan di ruang kerja berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Belum tentu kalau saya terima itu kemudian saya bicara hal-hal yang tidak etis, tapi kalau saya terima, itu membuat orang menduga-duga. Jadilah yang namanya fitnah," katanya.

Sebagai solusi, BGN telah meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu yang menjadi wadah resmi bagi masyarakat, mitra, maupun pihak berkepentingan untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan berbagai keperluan administrasi terkait program MBG.

Sudaryono mengatakan, keberadaan pusat layanan tersebut merupakan bentuk komitmen BGN dalam memperkuat tata kelola yang transparan dan mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Kita maunya terang benderang, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap, semuanya harus terang benderang," tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran BGN, mulai dari pejabat eselon I hingga eselon II, agar tidak menerima pertemuan tertutup dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap program MBG.

Menurut Sudaryono, seluruh komunikasi dengan mitra harus dilakukan melalui mekanisme resmi sehingga akuntabilitas dan profesionalisme lembaga tetap terjaga.

"Saya ingin Badan Gizi ini memiliki standar layanan yang betul-betul andal. Jadi pusat pelayanan terpadu itu adalah tempat curhatnya orang, tempat mengadu orang," ujarnya.

BGN berharap langkah tersebut mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh proses pelayanan dan pelaksanaan program MBG berjalan secara terbuka, profesional, dan bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.* (k/dh)