Spanyol melangkah ke partai puncak tanpa sekalipun menelan kekalahan. Tim Matador hanya kehilangan poin saat bermain imbang 0-0 melawan Cape Verde pada laga pembuka fase grup, sebelum menyapu bersih pertandingan berikutnya dengan kemenangan.

Baca Juga:

• Rupiah Pimpin Penguatan Asia, Dolar AS Melemah di Tengah Optimisme Ekonomi RI

Di kubu lawan, Argentina datang dengan status juara bertahan. Tim Tango kembali menunjukkan mental juara setelah beberapa kali berhasil membalikkan keadaan pada fase gugur untuk memastikan tiket ke final.

Perhatian publik diperkirakan akan tertuju pada duel dua generasi. Spanyol mengandalkan bintang muda Lamine Yamal yang tampil gemilang sepanjang turnamen, sementara Argentina masih dipimpin kapten sekaligus ikon sepak bola dunia, Lionel Messi.

Bagi Yamal, laga ini menjadi kesempatan besar untuk mengukuhkan dirinya sebagai wajah baru sepak bola dunia. Di sisi lain, Messi berpeluang menambah catatan sejarah apabila mampu membawa Argentina mempertahankan gelar juara dunia secara beruntun, menyamai rekor yang pernah ditorehkan Italia dan Brasil.

Dengan materi pemain berkualitas serta performa yang konsisten sejak babak penyisihan, kedua tim diprediksi akan menyuguhkan pertandingan berintensitas tinggi hingga peluit akhir dibunyikan.

Laga final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026 pukul 02.00 WIB di New York New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Pertandingan ini akan menjadi penentu siapa yang berhak mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola.* (d/dh)

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara, banjir terjadi di Kelurahan Sipange pada Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat hingga merusak tanggul darurat.

Baca Juga:

• Sabo Dam Belum Rampung, Hutanabolon Tapteng Kembali Diterjang Banjir Bandang

Jebolnya tanggul membuat air sungai meluap dan masuk ke kawasan permukiman warga. Sedikitnya 200 kepala keluarga dilaporkan terdampak akibat banjir tersebut.

Hingga saat ini, pemerintah daerah bersama BPBD masih melakukan penanganan di lokasi bencana. Petugas terus melakukan pendataan terhadap warga terdampak sekaligus mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari risiko banjir susulan.

Selain evakuasi, tim gabungan juga melakukan pemantauan terhadap kondisi tanggul dan aliran sungai sebagai langkah antisipasi apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur wilayah tersebut.

Masyarakat di sekitar aliran sungai diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Pemerintah daerah juga meminta warga segera melapor kepada petugas apabila terjadi peningkatan debit air atau tanda-tanda bencana lainnya.

Banjir di Kecamatan Tukka ini menambah daftar kejadian banjir yang dalam beberapa waktu terakhir melanda Kabupaten Tapanuli Tengah akibat tingginya curah hujan dan kondisi tanggul yang belum sepenuhnya pulih.* (d/dh)

Habib Syakur menegaskan agar nama Presiden tidak dijadikan bagian dari pembelaan terhadap klien dalam perkara hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• YLBHI Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie, Pelimpahan ke Kejagung Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Menurutnya, narasi yang menghubungkan penetapan tersangka dengan nama Presiden berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia khawatir publik justru menilai pemerintah berupaya melindungi pihak yang tengah menghadapi proses hukum.

"Kalau ada narasi bahwa penetapan tersangka terhadap Febrie membuat Presiden dipermalukan, justru itu mempertebal kecurigaan publik seolah-olah Presiden melindungi terduga koruptor. Saya yakin itu bukan sikap Presiden Prabowo," ujarnya.

Habib Syakur menilai pemberantasan korupsi seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pemerintahan. Ia mengatakan Presiden justru akan memperoleh kepercayaan publik apabila memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional tanpa intervensi.

"Presiden justru akan dihormati ketika tidak mencampuri proses hukum. Kalau ada pembantu atau orang dekat yang diduga melakukan pelanggaran hukum, biarkan mekanisme hukum berjalan. Itu yang akan memperkuat kepercayaan publik kepada Presiden," katanya.

Ia juga meminta Istana memberikan klarifikasi terhadap pernyataan yang berkembang agar tidak memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

"Saya meminta Istana segera mengklarifikasi pernyataan Hotman Paris. Jangan sampai muncul kesan bahwa Presiden keberatan dengan proses hukum terhadap siapa pun. Jika Istana memilih diam, publik tentu akan membangun berbagai persepsi sendiri," ucapnya.

Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea menyatakan dirinya bersedia menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah karena meyakini kliennya menjadi korban kriminalisasi. Hotman juga mengaku telah menjadi pengacara Presiden Prabowo Subianto selama puluhan tahun dan pernah menangani berbagai perkara penting.

Dalam keterangannya, Hotman menyebut Febrie merupakan sosok yang berjasa mengembalikan aset negara dalam jumlah besar dan menjadi salah satu kebanggaan Presiden. Menurutnya, penanganan perkara terhadap Febrie seharusnya tidak dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden.

Pernyataan tersebut kemudian menuai beragam tanggapan dari sejumlah pihak. Sebelumnya, anggota DPR dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) juga menyatakan tidak ada aturan yang mengharuskan penetapan tersangka terhadap Febrie Adriansyah memperoleh izin Presiden.* (d/dh)

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi jajaran pimpinan perangkat daerah. Kehadiran rombongan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mendekatkan pelayanan sekaligus memantau langsung kondisi pembangunan hingga tingkat nagori dan kelurahan.

Baca Juga:

• Hatonduhan Jadi Prioritas, Bupati Simalungun Siapkan Anggaran Miliaran untuk Infrastruktur

Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk rekonstruksi sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Nagori Limag–Juma Palia Nagori Bahapal Raya sepanjang 2,5 kilometer senilai Rp2 miliar melalui program TMMD, Jalan Sondi Raya–Bahapal Raya senilai Rp4 miliar, Jalan Lingkar Kota Pematang Raya Rp2,2 miliar, Jalan J. Mintalim Sumbayak Kampung Jawa Rp300 juta, serta Jalan Simpang Sigonrang–Silou Huluan senilai Rp400 juta.

Selain pembangunan jalan, Pemkab Simalungun juga menyiapkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sumur bor di beberapa nagori, pembangunan tangki septik individu perdesaan, hingga perbaikan lima unit rumah tidak layak huni di Nagori Limag Raya dengan total anggaran Rp150 juta.

Di bidang pertanian, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan berupa mesin pengupas jagung, kultivator, hand traktor lengkap dengan rotary, traktor roda empat, penyemprot elektrik, serta pembangunan sumur bor pertanian. Sejumlah jalan usaha tani juga akan dibangun dan direhabilitasi guna memperlancar distribusi hasil panen.

Pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran revitalisasi Puskesmas Pembantu Bah Pasussang sebesar Rp200 juta, pembangunan turap atau bronjong di tiga titik perbatasan wilayah senilai Rp7 miliar, serta peningkatan struktur Jalan Provinsi ruas Batas Pematangsiantar–Pematang Raya sepanjang 2,2 kilometer dengan anggaran Rp13,2 miliar.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Pemkab Simalungun juga membuka layanan terpadu yang dipusatkan di Nagori Bahapal Raya. Masyarakat dapat mengakses layanan administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan keluarga berencana (KB), pendaftaran BPJS Kesehatan, hingga bantuan sosial.

Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dengan menyediakan satu ton beras, 360 liter minyak goreng, dan 100 papan telur. Sementara Dinas Sosial menyalurkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu.

Bupati Anton Achmad Saragih juga menyerahkan berbagai bantuan secara langsung, mulai dari paket sembako, alat dan mesin pertanian, bantuan rumah tidak layak huni, hingga Kartu Identitas Anak (KIA).

Dalam sambutannya, Anton menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran warga menjadi semangat bagi pemerintah daerah untuk terus mendengar dan menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Selain membahas pembangunan, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, serta mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba.

Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor pertanian, dan mendorong pemerataan pembangunan demi mewujudkan Simalungun yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.* (dh)

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Bona Uli Rajagukguk, Jefra Hasudungan Manurung, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Kehadiran rombongan disambut antusias warga yang selama ini berharap adanya percepatan perbaikan akses jalan dan peningkatan pelayanan pemerintah.

Baca Juga:

• Kemendagri Apresiasi Pengelolaan Dana TKD Simalungun, Infrastruktur Jadi Prioritas

Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dengan menyediakan 1 ton beras, 360 liter minyak goreng, serta 100 papan telur. Sementara Dinas Sosial menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga yang membutuhkan.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan secara langsung dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), serta bantuan sembako kepada sejumlah warga.

Anton Achmad Saragih mengatakan pelayanan publik harus semakin mudah dijangkau masyarakat hingga ke tingkat nagori. Ia juga menyoroti masih ditemukannya data administrasi kependudukan yang belum diperbarui, termasuk kasus akta kematian yang baru diurus bertahun-tahun setelah warga meninggal dunia.

"Saya menemukan ada warga yang sudah meninggal 10 tahun lalu, tetapi baru sekarang diurus akta kematiannya. Hal seperti ini menjadi perhatian serius kita agar pelayanan administrasi semakin baik," ujar Anton.

Bupati juga meminta seluruh petugas lebih aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama kelompok lanjut usia, termasuk dalam pengurusan dokumen kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial.

Di bidang pembangunan, Pemkab Simalungun telah menyiapkan sejumlah program prioritas di Kecamatan Hatonduhan. Fokus utamanya adalah percepatan pembangunan dan rekonstruksi jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Beberapa proyek yang akan dikerjakan meliputi rekonstruksi Jalan TMMD Nagori Tangga Batu sepanjang 321 meter senilai Rp1 miliar, Jalan Parhundalian Jawadipar sepanjang 115 meter senilai Rp300 juta, Jalan Simpang Hatonduhan–Tangga Batu sepanjang 1.720 meter dengan anggaran Rp7 miliar, serta Jalan Huta V Saribu Asi sepanjang 242 meter senilai Rp200 juta.

Selain pembangunan jalan, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk sektor pertanian melalui bantuan alat mesin pertanian berupa satu unit Corn Sheller Mobile, rehabilitasi jalan usaha tani di beberapa nagori, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan.

Program tersebut mencakup pembangunan sarana dan prasarana SMP Negeri 2 Hatonduhan, revitalisasi Puskesmas Pembantu Tangga Batu, serta pembangunan Puskesmas Pembantu Parhundalian Jawadipar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Bona Uli Rajagukguk, menilai kunjungan kerja tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan hingga ke pelosok kecamatan.

Ia menjelaskan, meski kondisi anggaran daerah masih terbatas, Bupati Simalungun terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga daerah memperoleh tambahan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jefra Hasudungan Manurung menilai perbaikan jalan menjadi kebutuhan mendesak karena berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan, pertanian, hingga akses menuju kawasan Danau Toba yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur demi mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun.* (dh)

Sosialisasi yang berlangsung di SMP Negeri 2 Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (17/7/2026), diikuti oleh para siswa dan orang tua. Program tersebut bertujuan menanamkan kebiasaan menabung sejak dini sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi peserta didik.

Baca Juga:

• Kemendagri Apresiasi Pengelolaan Dana TKD Simalungun, Infrastruktur Jadi Prioritas

Menurutnya, para pelajar diperkenalkan dengan Program Hari Indonesia Menabung (HIM) serta Produk Simpanan Pelajar (SimPel), yang dirancang untuk memudahkan siswa memiliki rekening tabungan sejak usia sekolah.

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai pentingnya menabung sejak dini. Kami berharap seluruh pelajar di Kabupaten Simalungun memiliki rekening tabungan sendiri sehingga dapat membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mampu mengelola keuangan secara bijaksana sebagai bekal di masa depan," ujar Niat.

Sementara itu, Kepala Cabang Bank Sumut Pamatang Raya, Rosmidi Siagian, menjelaskan Program KEJAR merupakan bentuk sinergi antara dunia pendidikan dan sektor perbankan dalam membangun generasi yang memiliki kecakapan finansial.

Ia menyebut Produk Simpanan Pelajar (SimPel) memberikan kemudahan bagi siswa untuk mulai menabung dengan persyaratan sederhana serta biaya administrasi yang ringan. Selain itu, pelajar juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya perencanaan keuangan sejak usia dini.

"Kami berharap seluruh pelajar memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai menabung. Kebiasaan menabung sejak dini akan membentuk perilaku keuangan yang sehat, sehingga kelak mereka menjadi generasi yang mandiri, produktif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan," kata Rosmidi.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Simalungun bersama Bank Sumut menegaskan komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan di lingkungan pendidikan. Program KEJAR diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang cakap mengelola keuangan, gemar menabung, serta siap mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.* (dh)

Tim Monitoring Kemendagri dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Dr. Kartorius Sinaga, didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Horas Mourist Panjaitan serta Asisten Kemendagri sekaligus Kasubdit Anggaran Keuangan Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian.

Baca Juga:

• Tabel Angsuran KUR BCA 2026 Pinjaman Rp100 Juta, Cek Cicilan per Bulan dan Syarat Pengajuannya

Kabupaten Simalungun menerima alokasi TKD Tambahan sebesar Rp412,93 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, hingga pertanian.

Berdasarkan data pemerintah daerah, realisasi belanja daerah telah mencapai 40,97 persen. Sementara realisasi penggunaan dana TKD hingga 15 Juli 2026 tercatat sebesar Rp77,81 miliar atau sekitar 18,84 persen dari total alokasi.

Pemerintah Kabupaten Simalungun menjelaskan, proses realisasi anggaran masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan.

Selain menjalankan program pembangunan di daerah, Pemkab Simalungun juga menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri mengenai bantuan bagi daerah terdampak bencana.

Dana TKD tersebut digunakan untuk berbagai program prioritas, di antaranya rehabilitasi 23 puskesmas dan tiga rumah sakit daerah, pengadaan alat kesehatan serta obat-obatan, peningkatan sarana pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur pertanian.

Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan dan jaringan irigasi. Saat ini, sekitar 910,24 kilometer atau 50,46 persen dari total panjang jalan di Kabupaten Simalungun masih dalam kondisi rusak berat. Selain itu, sebanyak 158 daerah irigasi dengan luas layanan mencapai 31.363 hektare juga memerlukan penanganan karena tingkat kerusakannya mencapai 55,38 persen.

Program lainnya meliputi pengadaan alat dan mesin pertanian, revitalisasi pasar, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak dan digitalisasi sistem pembayaran.

Dalam kesempatan itu, Kartorius Sinaga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemanfaatan dana TKD.

"Kami sangat mengapresiasi Bupati beserta jajarannya yang begitu sigap dan cepat dalam menindaklanjuti sesuai ketentuan. Program yang disusun sangat baik, mulai dari perbaikan jalan, irigasi hingga peningkatan layanan kesehatan yang nantinya memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat," ujar Kartorius.

Menanggapi apresiasi tersebut, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas tambahan alokasi dana TKD Tahun Anggaran 2026.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mempercepat realisasi anggaran sekaligus menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi dampak El Nino. Menurutnya, arahan dari Tim Monitoring Kemendagri menjadi masukan penting agar penggunaan anggaran semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Simalungun.* (dh)

Babak final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat provinsi digelar di Aimas Convention Centre, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kompetisi tersebut mempertemukan tiga sekolah terbaik yang berhasil melaju ke tahap akhir.

Baca Juga:

• Buka LCC Empat Pilar di Sorong, Robert Kardinal Ajak Pelajar Perkuat Persatuan

Tim SMANTI berhasil mengumpulkan total nilai 165 poin. Perolehan tersebut mengungguli SMAN 2 Kota Sorong yang memperoleh 60 poin dan SMKN 2 Sorong dengan 15 poin.

Juru Bicara Tim SMAN 3 Kota Sorong, Renault Landry Batuwael, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi hasil dari persiapan panjang serta kerja keras seluruh anggota tim.

"Kami akan belajar segiat mungkin untuk membawa nama sekolah, terutama nama Provinsi Papua Barat Daya. Tentunya semua tim ingin menjadi juara, dan kami juga memiliki harapan yang sama," ujar Renault dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Ia menyebut perjuangan mengikuti kompetisi tersebut tidak mudah. Para peserta harus melewati berbagai tantangan dan melakukan persiapan intensif sebelum bertanding.

Menurutnya, keberhasilan lolos ke tingkat nasional menjadi kesempatan bagi SMANTI untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ini menjadi kali kedua sekolah tersebut berhasil melaju ke ajang nasional LCC Empat Pilar MPR RI.

Selama kurang lebih satu bulan, tim SMAN 3 Kota Sorong melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi hingga akhirnya berhasil meraih juara.

Guru pendamping tim, Rismawati Purba, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian para siswanya. Ia menilai kemenangan tersebut tidak lepas dari kerja keras, kekompakan, serta semangat belajar para peserta.

"Kami sangat bersyukur anak-anak bisa meraih juara satu di tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Harapan kami, ketika maju ke tingkat nasional nanti mereka tetap rendah hati, terus belajar, dan memberikan yang terbaik," kata Rismawati.

Selain menentukan juara utama, panitia juga memberikan penghargaan Apresiasi Yel-Yel Terbaik kepada sejumlah sekolah peserta. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penampilan pada setiap babak penyisihan.

LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Papua Barat Daya merupakan kegiatan kerja sama antara MPR RI dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya.

Ajang tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya Adolof Kambuaya serta jajaran dewan juri dari MPR RI dan akademisi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Dengan kemenangan ini, SMAN 3 Kota Sorong akan membawa nama Papua Barat Daya dalam Final Nasional LCC Empat Pilar MPR RI yang berlangsung di Jakarta pada Agustus 2026.* (d/dh)

Taufik merupakan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap YTR (29), warga Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Korban hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Kota Bandung.

Baca Juga:

• Temuan Emas hingga Valas Disorot, Eks Kepala PPATK Nilai Dugaan TPPU Febrie Adriansyah Menguat

"Perkembangan terkait dengan TH (Taufik Hidayat), saat ini telah lengkap dalam hal pemberkasan. Namun tentu masih perlu pendalaman dan crosscheck dengan para saksi terkait apa yang dilakukan oleh tersangka," ujar Hendra, Minggu (19/7/2026).

Menurut Hendra, penyidik menerapkan konstruksi hukum berlapis terhadap Taufik berdasarkan rangkaian dugaan tindak pidana yang terjadi.

Pasal yang dikenakan berkaitan dengan dugaan penganiayaan, penyekapan, serta tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban.

"Konstruksi hukum yang sudah kita terapkan kepada TH ini cukup banyak, pertama terkait penganiayaannya, kedua penyekapan, kemudian terkait dengan kekerasan," kata Hendra.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sekitar 31 orang saksi untuk memperkuat alat bukti. Namun, masih terdapat dua saksi tambahan, termasuk saksi ahli, yang akan dimintai keterangan sebelum tahap pelimpahan dilakukan.

Hendra menyebut penyidik akan segera menyelesaikan proses pendalaman agar perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu dekat.

"Kita dalami terkait penguatannya dengan keterangan saksi ahli. Saat ini sudah memeriksa kurang lebih 31 saksi, tetapi masih ada dua tambahan yang perlu diperkuat lagi," ujarnya.

Dengan pelimpahan berkas ke kejaksaan, proses hukum terhadap Taufik Hidayat akan memasuki tahap berikutnya sebelum nantinya ditentukan apakah perkara tersebut dapat berlanjut ke persidangan.* (d/dh)

Setelah masa dukungan berakhir, HP Android tetap dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Namun, risiko keamanan akan meningkat karena perangkat tidak lagi mendapatkan pembaruan untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh peretas.

Baca Juga:

• WiFi Terhubung tapi Internet Tidak Jalan? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya!

Dalam sistem Android, terdapat dua jenis pembaruan yang perlu diperhatikan pengguna. Pertama adalah pembaruan sistem operasi Android yang membawa fitur baru, peningkatan tampilan, serta peningkatan performa perangkat.

Kedua adalah pembaruan keamanan atau security update yang berfungsi memperbaiki celah keamanan agar perangkat tetap terlindungi dari serangan siber maupun malware.

Berbeda dengan perangkat iPhone yang memiliki kebijakan pembaruan lebih seragam, Android memiliki sistem dukungan yang berbeda-beda tergantung produsen. Google sebagai pengembang Android menyediakan sistem operasi, tetapi keputusan mengenai lama dukungan berada di tangan masing-masing perusahaan seperti Samsung, Xiaomi, Google, OnePlus, Oppo, dan lainnya.

Saat ini sejumlah produsen mulai memberikan dukungan pembaruan yang lebih panjang. Google Pixel dan beberapa perangkat Samsung terbaru bahkan menawarkan pembaruan hingga tujuh tahun untuk sistem operasi dan keamanan.

Sementara itu, beberapa perangkat lain memiliki masa dukungan yang lebih singkat, tergantung kelas perangkat dan kebijakan masing-masing produsen.

Berikut gambaran masa dukungan beberapa merek HP Android:

- Google Pixel: hingga 7 tahun pembaruan sistem dan keamanan.
- Samsung Galaxy seri terbaru: hingga 7 tahun untuk perangkat tertentu.
- OnePlus seri terbaru: sekitar 4 tahun pembaruan sistem dan 5 tahun keamanan.
- Xiaomi kelas premium: sekitar 4 tahun pembaruan sistem dan 5 tahun keamanan.
- Oppo dan Realme perangkat terbaru: sekitar 4 tahun pembaruan sistem dan 6 tahun keamanan.

Untuk mengetahui apakah HP Android masih mendapatkan pembaruan, pengguna dapat melakukan pengecekan melalui beberapa cara.

Pertama, buka menu Pengaturan, kemudian pilih Tentang Ponsel untuk melihat model perangkat secara lengkap. Setelah mengetahui tipe HP, pengguna dapat mencari informasi masa dukungan melalui situs resmi produsen atau menggunakan pencarian internet dengan kata kunci seperti "nama model HP + end of software support".

Pengguna juga bisa mengecek tanggal pembaruan keamanan terakhir melalui menu Pengaturan > Tentang Ponsel > Versi Android atau Level Patch Keamanan.

Jika pembaruan keamanan terakhir sudah berhenti dalam waktu lama, hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa perangkat kemungkinan sudah tidak mendapatkan dukungan rutin.

Meski masa dukungan telah berakhir, HP Android lama tidak harus langsung dibuang. Perangkat tersebut masih bisa digunakan untuk aktivitas ringan seperti menonton video, mendengarkan musik, bermain game sederhana, atau sebagai perangkat navigasi.

Namun, pengguna disarankan tidak memakai HP yang sudah tidak mendapatkan pembaruan keamanan untuk aktivitas yang melibatkan data penting, seperti mobile banking, pembayaran digital, atau menyimpan kata sandi.

Saat membeli HP baru, pengguna disarankan memperhatikan kebijakan dukungan perangkat lunak dari produsen. Dukungan pembaruan yang lebih panjang dapat membuat perangkat lebih aman dan memiliki umur penggunaan yang lebih lama.* (k/dh)

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Baca Juga:

• YLBHI Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie, Pelimpahan ke Kejagung Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

"Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 30 Tahun 2026.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo mengatakan, aturan baru tersebut mengatur ratusan jenis tarif PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum.

Menurutnya, sebagian tarif tetap diberlakukan dengan nominal yang sama, sementara sejumlah tarif lainnya mengalami penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

"Beberapa jenis tarif, jumlahnya ada ratusan, tarifnya tetap. Selebihnya penyesuaian," ujar Widodo, Minggu (19/7/2026).

Widodo menjelaskan penerbitan PP Nomor 30 Tahun 2026 juga berkaitan dengan perubahan nomenklatur kementerian. Aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 45 Tahun 2024, masih menggunakan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sedangkan aturan terbaru menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum.

"Pertama, tentu nomenklatur PP-nya. Sebelumnya 2024 masih Kemenkumham, sekarang Kementerian Hukum, sehingga perlu disesuaikan," katanya.

PP Nomor 30 Tahun 2026 telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 2 Juli 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 10, aturan tersebut mulai berlaku 30 hari setelah tanggal pengundangan.

Dengan adanya kebijakan tarif gratis ini, masyarakat yang ingin mendirikan koperasi akan mendapatkan kemudahan dalam proses administrasi hukum. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan koperasi serta memperkuat peran koperasi dalam perekonomian masyarakat.

Seluruh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperoleh dari layanan Kementerian Hukum tetap akan disetorkan ke kas negara sesuai aturan yang berlaku.* (k/dh)

Banjir bandang yang terjadi pada Sabtu (18/7/2026) itu membawa material lumpur, batu, hingga kayu dari kawasan hulu sungai. Air berwarna keruh meluap dan masuk ke sejumlah permukiman warga setelah tanggul di sekitar aliran Sungai Sigala-gala mengalami kerusakan.

Baca Juga:

• YLBHI Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie, Pelimpahan ke Kejagung Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya mengatakan pembangunan sabo dam menjadi langkah strategis untuk mengendalikan aliran material seperti tanah, batu, dan kayu saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

"Kita kerjakan semuanya. Supaya pada saat hujan deras, tanah-tanah dari atas tidak turun. Kita tahan dulu di atas," ujar Dody saat meninjau lokasi pembangunan.

Namun, hingga banjir kembali terjadi, pembangunan sabo dam tersebut belum sepenuhnya rampung. Kementerian PU sebelumnya menargetkan proyek tersebut selesai pada akhir Oktober 2026.

Progres Pembangunan Sabo Dam

Pembangunan sabo dam Sungai Tukka merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan.

Proyek tersebut mencakup tiga pekerjaan utama, yakni pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Tukka, pembangunan sabo dam Sungai Tukka, serta pengendalian sedimen Sungai Sigala-gala.

Dalam proses pengerjaannya, proyek sabo dam Sungai Tukka dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor pelaksana dengan dukungan konsultan pengawas.

Berdasarkan laporan progres sebelumnya, pembangunan sabo dam telah mencapai sekitar 7,1 persen, lebih tinggi dari target rencana sebesar 3,8 persen. Sementara pembangunan pengendalian sedimen Sungai Sigala-gala mencapai 7,9 persen dari target 4,6 persen.

Gubernur Sumut Minta Pembangunan Dipercepat

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution juga telah meminta percepatan pembangunan sabo dam di kawasan tersebut.

Saat meninjau lokasi pada April 2026, Bobby meminta seluruh pihak terkait mempercepat penyelesaian proyek agar masyarakat tidak kembali menjadi korban ketika hujan deras terjadi.

Menurut Bobby, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak pelaksana proyek diperlukan agar kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.

Warga Keluhkan Tanggul Kembali Jebol

Pasca banjir bandang terbaru, sejumlah warga mempertanyakan kondisi tanggul yang sebelumnya telah dibangun untuk mengurangi dampak banjir.

Salah satu warga Hutanabolon, Eka Suryani Pasaribu, mengatakan banjir kembali terjadi setelah tanggul di Sungai Sigala-gala jebol.

"Jebol tanggul, padahal sudah dibikin. Berarti tanggulnya kurang bagus," ujar Eka.

Dalam rekaman siaran langsung yang dibagikan saat kejadian, warga terlihat panik karena air dengan cepat memasuki rumah. Mereka berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Pemerintah hingga kini masih melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di kawasan tersebut dengan harapan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat Tapanuli Tengah dari ancaman banjir bandang.* (tm/dh)

Wakil Kepala BGN, Trenggono, mengatakan pembahasan mengenai perubahan skema tersebut masih berlangsung. Pemerintah belum mengambil keputusan final terkait kelompok penerima manfaat program MBG ke depan.

Baca Juga:

• Usulan Anak Keluarga Mampu Tak Dapat MBG Dikritik, DPR Soroti Potensi Kecemburuan di Sekolah

Menurutnya, BGN belum dapat memastikan apakah program MBG nantinya hanya akan menyasar siswa dari keluarga desil 1 hingga 7. Seluruh mekanisme masih dibahas secara menyeluruh sebelum diputuskan pemerintah.

"Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian kita selesai," katanya.

Selain itu, BGN juga masih membahas mekanisme penyaluran bantuan, termasuk apakah penentuan penerima akan dilakukan berdasarkan sekolah, kelas, atau menggunakan skema lainnya.

Trenggono menyebut proses evaluasi ditargetkan rampung dalam waktu paling lama satu bulan. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan kebijakan baru terkait sasaran penerima MBG.

"Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas, jadi apanya disesuaikan nanti ya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan pada kelompok desil 8, 9, dan 10 berpotensi tidak lagi menjadi penerima Program Makan Bergizi Gratis.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Rabu (15/7/2026). Dalam rapat itu, pemerintah membahas penajaman sasaran program agar bantuan lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"Untuk mereka yang katakanlah ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali, itu memang tidak akan diberikan lagi," kata Agustina.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting. Pemerintah berharap evaluasi penerima manfaat dapat membuat pelaksanaan program lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.* (dw/dh)

JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 kembali menjadi perhatian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui program ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman modal usaha hingga Rp100 juta dengan pilihan tenor mulai dari 1 hingga 5 tahun serta skema cicilan yang kompetitif.

Program KUR BCA merupakan bagian dari upaya pemerintah bersama sektor perbankan dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Dengan bunga yang kompetitif dan tenor yang fleksibel, fasilitas kredit ini diharapkan mampu membantu pengembangan usaha sekaligus meningkatkan produktivitas pelaku usaha.

Baca Juga:

• Investasi RI Tembus Rp1.010 Triliun, Ekonom Ungkap Tantangan Baru Pemerintah di Semester II 2026

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Calon pemohon wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau telah menikah.
- Memiliki e-KTP yang masih berlaku.
- Perorangan maupun badan usaha.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Tidak sedang menerima fasilitas KUR di bank lain.
- Memenuhi ketentuan kelayakan kredit sesuai kebijakan bank.
- Dokumen yang Harus Disiapkan

Beberapa dokumen yang perlu dilengkapi antara lain:

- e-KTP pemohon dan pasangan.
- Kartu Keluarga (KK).
- NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).
- BPJS Ketenagakerjaan untuk jenis KUR Kecil sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara Mengajukan KUR BCA 2026

Pengajuan dapat dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang BCA.

Secara online, calon debitur dapat mengakses situs resmi BCA, mengisi formulir pengajuan, serta mengunggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

Sementara itu, pengajuan secara offline dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BCA terdekat. Petugas akan membantu proses pengisian formulir dan melakukan verifikasi dokumen sebelum proses analisis kelayakan kredit dilakukan.

Apabila seluruh persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan, dana pinjaman akan dicairkan ke rekening debitur.

Tabel Angsuran KUR BCA 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Berikut estimasi cicilan per bulan untuk pinjaman Rp100 juta:

- Tenor 12 bulan: Rp8.606.400 per bulan.
- Tenor 24 bulan: Rp4.431.700 per bulan.
- Tenor 36 bulan: Rp3.041.800 per bulan.
- Tenor 48 bulan: Rp2.347.400 per bulan.
- Tenor 60 bulan: Rp1.930.700 per bulan.

Besaran angsuran tersebut dapat menjadi gambaran bagi calon debitur dalam menentukan tenor yang sesuai dengan kemampuan finansial. Adapun realisasi pinjaman tetap mengacu pada hasil analisis dan ketentuan yang berlaku di Bank BCA.* (dw/dh)

Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur, mengatakan perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi Kejagung semestinya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjamin independensi proses penegakan hukum.

Baca Juga:

• Mengapa Kepala Daerah Masih Korupsi? KPK Beberkan Penyebab dan Solusinya

"Pasal 10A UU KPK secara tegas memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan perkara korupsi yang sedang ditangani kepolisian maupun kejaksaan. Dengan nilai dugaan korupsi yang melampaui Rp1 miliar, KPK memiliki landasan hukum yang jelas untuk menangani perkara ini," ujar Isnur dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2026).

YLBHI menilai keputusan Polri melimpahkan perkara kepada Kejagung justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Terlebih, Febrie Adriansyah sebelumnya merupakan pejabat tinggi di institusi yang kini menangani perkara tersebut.

Selain itu, pelimpahan perkara pada tahap penyidikan dinilai dapat menghambat pengungkapan jaringan pelaku lain maupun penelusuran aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

"Langkah ini berisiko mengaburkan jejak jaringan pelaku lain dan menutup akses penelusuran aset hasil korupsi atau alat bukti lain yang mungkin belum terungkap," kata Isnur.

Atas dasar itu, YLBHI mendesak KPK segera menggunakan kewenangannya untuk mengambil alih penyidikan kasus tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang KPK. Organisasi bantuan hukum itu juga mengajak masyarakat mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara transparan dan independen.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Polda Metro Jaya. Selain Febrie Adriansyah, penyidik juga menetapkan satu tersangka lain, yakni pihak swasta Don Ritto.

Kejagung juga telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret Febrie Adriansyah.

Dalam proses penyidikan, Polri telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Febrie di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa emas seberat 74 kilogram serta uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura.

Total nilai barang bukti yang disita dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp476 miliar.* (in/dh)

Penetapan harga tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 282.K/MG.03/MEM.M/2026.

Baca Juga:

• Rp972 Miliar Dana TKD Difokuskan Bangun Infrastruktur, Aceh Percepat Pemulihan Pascabencana

Selain faktor geopolitik, penyesuaian harga juga dipengaruhi kondisi jalur distribusi energi melalui Selat Hormuz yang mulai kembali stabil. Di sisi lain, peningkatan produksi minyak oleh negara-negara Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus (OPEC+) turut memberikan tekanan terhadap harga minyak global.

Faktor lain yang memengaruhi penurunan harga adalah proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dunia dari International Energy Agency (IEA) yang diperkirakan berada di kisaran 1,1 juta barel per hari, sehingga turut membentuk sentimen pasar energi internasional.

Sejalan dengan itu, harga minyak acuan dunia juga mengalami pelemahan. Minyak jenis Brent ICE tercatat berada di level US$ 84,98 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) Nymex diperdagangkan di kisaran US$ 82,41 per barel.

Pemerintah memperkirakan harga ICP pada Juli 2026 akan bergerak di kisaran US$ 67 hingga US$ 71 per barel. Meski demikian, proyeksi tersebut masih dapat berubah mengikuti perkembangan geopolitik global, keseimbangan pasokan dan permintaan, serta kondisi ekonomi dunia.

Kementerian ESDM menegaskan akan terus memantau dinamika pasar energi internasional agar penetapan harga minyak mentah Indonesia tetap mencerminkan kondisi pasar secara transparan dan akuntabel, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.* (in/dh)

Berdasarkan data resmi Logam Mulia Antam, harga buyback atau pembelian kembali emas juga tidak mengalami perubahan dan tetap berada di angka Rp 2.349.000 per gram.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini: Mayoritas Wilayah Diguyur Hujan, Subulussalam Berpotensi Hujan Petir

Meski saat ini bergerak stabil, harga emas Antam masih berada di bawah rekor tertinggi yang pernah dicapai pada 29 Januari 2026, yakni Rp 3.168.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Antam pada Minggu (19/7/2026):

- 0,5 gram: Rp 1.357.000
- 1 gram: Rp 2.614.000
- 2 gram: Rp 5.168.000
- 3 gram: Rp 7.727.000
- 5 gram: Rp 12.845.000
- 10 gram: Rp 25.635.000
- 25 gram: Rp 63.962.000
- 50 gram: Rp 127.845.000
- 100 gram: Rp 255.612.000
- 250 gram: Rp 638.765.000
- 500 gram: Rp 1.277.320.000
- 1.000 gram (1 kg): Rp 2.554.600.000

Harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar global, nilai tukar rupiah, serta kebijakan perusahaan.* (bs/dh)

Ucapan selamat itu disampaikan Starmer melalui akun media sosial X miliknya, Minggu (19/7/2026). Ia memuji perjuangan Harry Kane dan rekan-rekannya yang dinilai telah memberikan penampilan terbaik sepanjang turnamen.

Baca Juga:

• Aturan Baru MSCI Buka Jalan Saham Konglomerat Indonesia Tembus Indeks Global

Sejak awal Piala Dunia 2026, Starmer memang menunjukkan dukungan penuh terhadap Timnas Inggris. Bahkan, ia sempat menyatakan akan mempertimbangkan pemberian hari libur nasional apabila Inggris berhasil keluar sebagai juara dunia.

Selain memberikan apresiasi kepada skuad Inggris, Starmer sebelumnya juga menyoroti insiden yang melibatkan pemain Timnas Argentina usai laga semifinal melawan Inggris. Saat merayakan kemenangan, sejumlah pemain Argentina, termasuk kapten Lionel Messi, membentangkan spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" atau "Malvinas milik Argentina", yang merujuk pada sengketa Kepulauan Falkland.

Pemerintah Inggris menilai aksi tersebut tidak seharusnya terjadi di ajang olahraga internasional. Downing Street menyatakan Starmer mendukung usulan agar FIFA meninjau apakah terdapat pelanggaran terhadap aturan turnamen.

Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan posisi negaranya terkait Kepulauan Falkland tidak berubah dan menekankan bahwa politik seharusnya tidak dicampuradukkan dengan sepak bola.

Sementara itu, Argentina dipastikan melaju ke partai final Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi Spanyol dalam perebutan gelar juara dunia.* (d/dh)

Informasi tersebut diumumkan melalui akun resmi Pelni Medan. Selain jadwal pelayaran, masyarakat juga sudah dapat melakukan pemesanan tiket secara daring melalui aplikasi maupun situs resmi Pelni.

Baca Juga:

• Bobby Pastikan Jalan Pantai Barat Nias Mulai Dibangun Agustus, Warga Lega

Berikut jadwal lengkap pelayaran KM Kelud melalui Pelabuhan Belawan:

- 3 Agustus 2026 tiba pukul 16.00 WIB, berangkat 4 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB.
- 10 Agustus 2026 tiba pukul 16.00 WIB, berangkat 11 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB.
- 17 Agustus 2026 tiba pukul 16.00 WIB, berangkat 18 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB.
- 24 Agustus 2026 tiba pukul 16.00 WIB, berangkat 25 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB.

Seluruh jadwal tersebut melayani tujuan Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Tanjung Priok (Jakarta).

Sementara itu, tarif tiket yang diberlakukan bervariasi sesuai kelas layanan yang dipilih penumpang, mulai dari kelas ekonomi hingga kelas 1A.

Untuk rute Belawan–Tanjung Priok, tarif kelas ekonomi dibanderol mulai Rp541.500 untuk penumpang dewasa dan Rp54.800 untuk bayi.

Sedangkan rute Belawan–Batam dan Belawan–Tanjung Balai Karimun, harga tiket kelas ekonomi masing-masing dipatok Rp304.500 untuk penumpang dewasa dan Rp31.100 untuk bayi.

Bagi penumpang yang menginginkan kenyamanan lebih, tersedia kelas 2B, 2A, 1B hingga 1A dengan tarif yang menyesuaikan fasilitas kabin.

Untuk kelas tertinggi atau 1A (2 bed), tarif tujuan Jakarta mencapai Rp1.742.500 bagi penumpang dewasa, sedangkan tujuan Batam maupun Tanjung Balai Karimun dipatok Rp922.500.

Pelni mengimbau calon penumpang agar melakukan pemesanan tiket lebih awal mengingat tingginya permintaan menjelang musim libur dan hari besar nasional.

Masyarakat juga diingatkan untuk memastikan data identitas sesuai saat melakukan pembelian tiket agar proses keberangkatan berjalan lancar.* (ds/dh)

Perubahan metodologi itu mulai berlaku pada proses peninjauan indeks MSCI Agustus 2026. Dalam aturan terbaru, saham yang masuk kategori EPI dengan Foreign Inclusion Factor (FIF) sebesar 0,75 atau lebih tidak lagi otomatis tersaring dari proses seleksi, sehingga memiliki kesempatan lebih besar menjadi konstituen indeks global.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,42 Persen ke Level 6.198, Ini Saham yang Jadi Penopang

Investment Specialist KISI Sekuritas, Azharys Hardian, mengatakan perubahan aturan tersebut berpotensi menguntungkan saham-saham milik kelompok konglomerasi yang sebelumnya gagal masuk indeks MSCI akibat terdampak aturan EPI.

Menurutnya, sejumlah emiten yang sempat mengalami lonjakan harga signifikan kini memiliki kesempatan kembali untuk masuk dalam radar MSCI apabila memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

"Perubahan metodologi ini memberikan peluang kedua bagi emiten yang sebelumnya tertahan akibat aturan lama. Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada kondisi fundamental perusahaan dan tingkat likuiditas saham," ujarnya, Sabtu (18/7/2026).

Selain perubahan aturan EPI, nilai Foreign Inclusion Factor (FIF) juga menjadi faktor penting dalam proses seleksi. Emiten dengan FIF minimal 0,75 dinilai memiliki peluang lebih besar karena menunjukkan porsi saham publik atau free float yang lebih tinggi sehingga pergerakan harga sahamnya lebih stabil.

Sebaliknya, perusahaan dengan FIF di bawah 0,75 tetap memiliki kesempatan masuk ke MSCI Global Standard Index, namun harus melalui proses penyaringan tambahan sesuai metodologi terbaru yang diterapkan MSCI.

Azharys menilai struktur kepemilikan saham di Indonesia masih menjadi tantangan utama. Banyak perusahaan tercatat masih didominasi pemegang saham pengendali sehingga porsi saham publik relatif kecil.

Kondisi tersebut membuat banyak emiten belum mampu memenuhi standar FIF tinggi yang menjadi salah satu indikator penting dalam pembentukan indeks global.

Meski demikian, pelonggaran metodologi EPI dinilai menjadi angin segar bagi pasar modal Indonesia karena dapat meningkatkan peluang lebih banyak emiten nasional masuk dalam indeks MSCI, yang selama ini menjadi acuan utama investor institusi internasional.

Di sisi lain, keputusan investasi tetap harus mempertimbangkan berbagai faktor fundamental perusahaan, kondisi pasar, serta profil risiko masing-masing investor.* (k/dh)