Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pejabat juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kemampuan masing-masing personel.

Baca Juga:

• Bikin Bangga Aceh, Dua Siswi SMAN 7 Banda Aceh Sukses Sabet Juara Tari Kreasi FLS3N Nasional 2026

Daftar Mutasi Wakapolda

Dalam rotasi kali ini, terdapat pergantian sejumlah pejabat Wakapolda di berbagai daerah. Berikut daftar mutasi yang tercantum dalam informasi tersebut:

- Wakapolda Sumatera Utara: Brigjen Naek Pamen Simanjuntak digantikan Brigjen Fadillah Zulkarnaen.

- Wakapolda Sulawesi Tengah: Brigjen Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf digantikan Brigjen Semmy Ronny Thabaa.

- Wakapolda Banten: Brigjen Iwan Saktiadi digantikan Brigjen Zain Dwi Nugroho.

- Wakapolda Aceh: Brigjen Ari Wahyu Widodo digantikan Brigjen Latif Usman.

- Wakapolda Jawa Tengah: Brigjen Latif Usman digantikan Brigjen Herindra Rahmawan.

- Wakapolda Sumatera Selatan: Brigjen Irwansyah diangkat untuk mengisi jabatan tersebut setelah sebelumnya bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

- Wakapolda Jawa Timur: Kombes Feri Handoko Soenarso diangkat menjadi Wakapolda setelah sebelumnya menjabat Irwasda Polda Sumatera Utara.

Polri Tekankan Prinsip Meritokrasi

Johnny menjelaskan, proses penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi disebut menjadi salah satu dasar agar pejabat yang mendapat amanah mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi Polri untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.

Pergantian Wakapolda di sejumlah daerah tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan meningkatkan profesionalisme personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.* (ds/dh)

Motif Gorga memiliki beragam bentuk, mulai dari tumbuhan yang merambat, ikan, cicak, hingga matahari. Ukiran ini dapat ditemukan pada rumah adat, alat musik tradisional, pakaian, serta sejumlah benda dan bangunan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Batak.

Baca Juga:

• Puluhan Calon Pengantin Laporkan Wedding Organizer Harmoni Wedding ke Polisi, Diduga Bawa Kabur Uang Miliaran Rupiah!

Berikut delapan motif Gorga Batak Toba beserta maknanya berdasarkan materi sumber.

1. Gorga Andor Marudur

Gorga Andor Marudur terinspirasi dari tanaman ubi jalar yang tumbuh merambat ke berbagai arah. Motif ini menggambarkan kemampuan seseorang untuk bergaul dan menjalin hubungan dengan banyak orang tanpa merasa rendah diri.

Filosofinya menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis tanpa membeda-bedakan status maupun latar belakang seseorang. Nilai tersebut menjadi pengingat bahwa kebersamaan dan kemampuan beradaptasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Gorga Simardengke-Dengke

Gorga Simardengke-Dengke memiliki bentuk menyerupai ikan. Motif ini berkaitan dengan harapan para nelayan agar memperoleh hasil tangkapan yang melimpah ketika melaut.

Lebih dari sekadar menggambarkan kehidupan nelayan, motif tersebut menyimbolkan kerja keras, usaha, dan optimisme dalam mencari rezeki. Nilainya juga berkaitan dengan perjuangan seseorang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Gorga Cicak

Dalam budaya Batak Toba, cicak digambarkan sebagai hewan yang mampu bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Motif Gorga Cicak dikaitkan dengan ketangguhan, keberkahan, dan kecukupan dalam keluarga. Maknanya juga berhubungan dengan kebahagiaan memiliki keturunan sebagai penerus garis keluarga.

Filosofi ini mengingatkan masyarakat tentang pentingnya daya tahan, kemampuan beradaptasi, serta keberlangsungan kehidupan keluarga.

4. Gorga Tarus

Gorga Tarus membawa pesan tentang pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Motif ini mengingatkan bahwa kehadiran seseorang di tengah masyarakat sebaiknya membawa kebaikan, kedamaian, dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Nilai tersebut dapat menjadi refleksi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun kepedulian sosial dan menjaga hubungan baik dengan sesama.

5. Gorga Ulu Paung

Gorga Ulu Paung biasanya ditempatkan pada bagian atas rumah adat Batak Toba. Motif ini dipercaya memiliki makna perlindungan dan penolak bala dalam pandangan tradisional masyarakat Batak.

Berdasarkan kajian Nainggolan dan rekan-rekan (2025) dalam FLORESIENSIS yang dirujuk oleh materi sumber, Ulu Paung dikaitkan dengan perlindungan spiritual.

Makna tersebut mencerminkan harapan akan keamanan, ketenteraman, dan keselamatan bagi penghuni rumah.

6. Gorga Mata Ni Ari

Gorga Mata Ni Ari menggambarkan matahari sebagai sumber cahaya dan energi bagi kehidupan. Motif ini melambangkan kehangatan, semangat, serta kekuatan yang mendukung keberlangsungan hidup manusia.

Filosofinya juga mengingatkan masyarakat akan peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Matahari menjadi simbol harapan dan semangat untuk menjalani kehidupan.

7. Gorga Gajah Dompak

Gorga Gajah Dompak mengambil bentuk yang terinspirasi dari gajah. Motif ini membawa pesan moral tentang pentingnya menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Nilai yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan sikap jujur, adil, serta keteguhan dalam berpegang pada prinsip kebaikan.

Melalui motif ini, masyarakat diingatkan untuk menerapkan nilai-nilai moral dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

8. Gorga Boraspati

Gorga Boraspati menyimbolkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Nilai tersebut dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Batak yang merantau dan membangun kehidupan di tempat baru.

Motif ini mengajarkan pentingnya menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa melupakan identitas serta akar budaya sendiri.

Pesan tersebut relevan bagi masyarakat yang hidup jauh dari kampung halaman, yakni tetap terbuka terhadap perubahan sambil mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur.

Gorga Menyimpan Nilai Filosofi Budaya Batak

Beragam motif Gorga Batak Toba memperlihatkan bahwa seni ukir tradisional tidak hanya berfungsi memperindah bangunan adat. Di balik bentuk dan pola yang beragam, terdapat pesan mengenai hubungan sosial, kerja keras, kehidupan keluarga, perlindungan, hingga kejujuran.

Makna tersebut menjadi bagian dari warisan budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi. Karena itu, pelestarian Gorga tidak hanya berkaitan dengan menjaga bentuk ukirannya, tetapi juga memahami nilai dan filosofi yang menyertainya.

Dengan mengenal makna setiap motif, generasi muda diharapkan semakin memahami kekayaan seni dan budaya Batak Toba serta ikut menjaga warisan tersebut agar tetap dikenal di masa mendatang.* (ds/dh)

Penarikan utang itu berlangsung ketika APBN mencatat defisit Rp 319 triliun atau sekitar 1,24% dari produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga:

• Kuwait Murka, Sebut Serangan Houthi ke Bandara Riyadh Keji & Bantai 12 Orang Sipil

"Pembiayaan utang terjaga on track," ujar Suahasil dalam konferensi pers, dikutip Minggu (11/10/2026).

Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi pembiayaan utang tercatat mencapai Rp 502,9 triliun atau 64,8% dari target APBN sebesar Rp 775,9 triliun.

Utang dari Penerbitan SBN Capai Rp 497,5 Triliun

Secara terperinci, pembiayaan utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 497,5 triliun. Angka tersebut setara 62,2% dari target penerbitan SBN dalam APBN 2026 sebesar Rp 799,5 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan melalui pinjaman masih mencatatkan angka minus Rp 3,2 triliun. Kedua komponen tersebut menghasilkan pembiayaan utang bersih sebesar Rp 494,3 triliun.

Suahasil mengatakan pemerintah terus memperhatikan kondisi pasar SBN serta perkembangan ekonomi global sebelum mengambil keputusan penerbitan surat utang.

"Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia," katanya.

Ia menjelaskan, penerbitan SBN dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar. Pemerintah juga berupaya memanfaatkan momentum ketika kondisi pasar mendukung penerbitan surat utang.

"Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan, lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit," tutur Suahasil.

Defisit APBN September 2026 Capai Rp 319 Triliun

Selain mencatat pembiayaan utang, APBN hingga akhir September 2026 mengalami defisit sebesar Rp 319 triliun atau setara 1,24% dari PDB.

Defisit terjadi karena realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Pemerintah mencatat belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun, sedangkan pendapatan negara yang dilaporkan dalam paparan mencapai sekitar Rp 2.341,5 triliun.

Suahasil menyebut defisit tersebut masih sesuai dengan arah kebijakan fiskal pemerintah. APBN memang dirancang mengalami defisit untuk mendukung belanja negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Defisit saat ini 1,2% dari PDB. Jadi, ini on track," ujar Suahasil.

Pada akhir Agustus 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp 240,1 triliun atau sekitar 0,9% dari PDB. Angka tersebut kemudian meningkat pada akhir September seiring perkembangan pendapatan dan belanja negara.

"Ini on track karena memang APBN kita desain defisit, kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini dengan supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari," jelasnya.

Pendapatan dan Belanja Negara hingga September

Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara mencakup penerimaan pajak sebesar Rp 1.607,6 triliun atau tumbuh 24,1% secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 240,1 triliun atau tumbuh 8,5%. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 492,3 triliun atau tumbuh 41,7%.

Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun atau sekitar 69,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.842 triliun. Angka tersebut tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 2.061,3 triliun. Jumlah itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.069,4 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 991,9 triliun.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp 599,2 triliun atau 82,4% dari target APBN.

Pemerintah menargetkan defisit APBN mencapai 2,8% dari PDB pada akhir 2026. Suahasil menyebut perkembangan defisit hingga September masih menjadi bagian dari perjalanan pelaksanaan anggaran yang telah dirancang pemerintah.

"Hari ini akhir September 1,2% nanti kita akan menuju di akhir tahun 2,8%. Ini adalah perjalanan APBN," kata Suahasil.* (d/dh)

Kecaman tersebut disampaikan melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Kuwait. Pemerintah Kuwait juga menyoroti serangan berulang terhadap fasilitas sipil dan infrastruktur penting yang dinilai dapat memperburuk situasi keamanan di kawasan.

Baca Juga:

• Bandara Riyadh Mencekam Dihantam Rudal Houthi! 12 Orang Tewas, Trump Ancam Ikut Turun Tangan

"Serangan tersebut keji dan pengecut," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Kuwait.

Kuwait juga menilai serangan berulang terhadap fasilitas sipil dan infrastruktur vital merupakan eskalasi berbahaya yang mengancam keselamatan masyarakat.

"Berulangnya tindakan permusuhan sistematis yang menyasar fasilitas sipil dan infrastruktur vital ini merupakan eskalasi yang berbahaya," lanjut pernyataan tersebut.

Selain mengecam serangan tersebut, Kuwait menegaskan solidaritas penuh terhadap Arab Saudi. Pemerintah Kuwait juga menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil Riyadh untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara serta melindungi warga negara dan penduduk yang tinggal di wilayahnya.

Kuwait turut menyerukan masyarakat internasional agar mengambil sikap tegas terhadap serangan yang terus berulang.

Menurut Kementerian Luar Negeri Kuwait, langkah internasional diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap fasilitas sipil dan infrastruktur penerbangan, sekaligus mencegah serangan serupa kembali terjadi.

Kuwait juga menekankan pentingnya memastikan pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut tidak lolos dari hukuman.

Serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dilaporkan menewaskan 12 orang dan menyebabkan ratusan lainnya terluka. Serangan tersebut menyasar fasilitas penerbangan sipil dan memicu kecaman dari sejumlah pihak internasional.

Peristiwa tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan infrastruktur sipil serta stabilitas kawasan Timur Tengah.

Kecaman Kuwait menjadi bagian dari respons diplomatik terhadap serangan yang dikaitkan dengan kelompok Houthi. Pemerintah Kuwait menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap hukum internasional di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.* (d/dh)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Lapas Kelas IIA Binjai dalam meningkatkan kemampuan teknis, kreativitas, serta kemandirian warga binaan selama menjalani masa pidana.

Baca Juga:

• Nyeleneh Tapi Bikin Penasaran! Yusril Wacanakan Korban Narkoba Direhab di Pulau Kosong Buat Ternak Buaya

Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Mochamad Mukaffi, mengapresiasi semangat dan kreativitas warga binaan yang terus menunjukkan perkembangan positif.

Menurutnya, dukungan terhadap hasil karya warga binaan diharapkan dapat memotivasi mereka untuk semakin tekun mengembangkan kemampuan serta menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat.

Mukaffi menegaskan, pembinaan keterampilan merupakan bagian penting dari proses pemasyarakatan. Warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga perlu mendapatkan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja untuk mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.

Melalui program pembinaan kemandirian tersebut, warga binaan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri dan membangun sikap mandiri.

Keterampilan yang diperoleh selama menjalani pembinaan juga diharapkan dapat menjadi modal bagi mereka untuk memperoleh peluang kerja atau mengembangkan usaha setelah menyelesaikan masa pidana.

Lapas Kelas IIA Binjai berharap kegiatan produktif tersebut dapat terus mendorong warga binaan mengembangkan potensi diri, sehingga mereka memiliki kesempatan menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif saat kembali ke masyarakat.* (dh)

ACEH BESAR - Warga Dusun Bosnila, Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, rutin menggelar kegiatan gotong royong setiap bulan. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat hubungan antarwarga yang sehari-hari sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

Kepala Dusun Bosnila, Edi, mengatakan kegiatan gotong royong tersebut menjadi salah satu cara bagi warga untuk tetap menjaga kekompakan dan komunikasi di lingkungan dusun.

Baca Juga:

• Eks Ketua KPU Pasang Badan! Sanggah 'Pasal Selundupan' PKPU 19/2023 untuk Loloskan Gibran

Menurut Edi, kegiatan rutin tersebut juga bertujuan memperkenalkan warga yang baru menetap di dusun sekaligus mempererat hubungan antarwarga yang selama ini memiliki kesibukan berbeda.

"Warga kami banyak yang bekerja dan sibuk di luar setiap hari. Ada yang bertugas di kepolisian, TNI, ASN, dan ada juga yang menjadi pedagang. Jadi, waktu untuk bertemu memang terbatas," ujar Edi.

Edi menjelaskan, kesibukan warga dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari membuat waktu untuk berkumpul bersama menjadi terbatas. Karena itu, kegiatan gotong royong bulanan digagas sebagai sarana untuk mempertemukan warga sekaligus menjaga kebersamaan.

Pada kegiatan kali ini, warga bergotong royong membersihkan area tanah wakaf pekuburan. Mereka bekerja bersama membersihkan lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas yang digunakan masyarakat.

Edi menambahkan, warga menyambut baik kegiatan tersebut karena dapat menjadi kesempatan untuk bercengkerama, bercanda, dan saling bertukar informasi.

Menurutnya, gotong royong tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik, tetapi juga memiliki nilai sosial yang penting dalam menjaga hubungan baik antarwarga.

Edi berharap kegiatan gotong royong bulanan dapat terus berlangsung dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Dusun Bosnila.

Melalui kegiatan tersebut, warga diharapkan semakin mengenal satu sama lain, memperkuat rasa kebersamaan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Kekompakan warga Dusun Bosnila pun diharapkan terus terjaga melalui kegiatan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Tradisi gotong royong ini menjadi salah satu upaya warga untuk mempertahankan budaya kebersamaan di tengah kesibukan pekerjaan sehari-hari.* (dh)

Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Dalam proses persidangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta perwakilan atase pendidikan memberikan penjelasan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi bahan pertimbangan.

Baca Juga:

• Denny Indrayana Cs Gaspol ke Senayan: Ketuk Pintu DPR Minta Gibran Dimakzulkan & Incar PDIP

1. Riwayat Pendidikan Dinilai Memiliki Kesesuaian dengan Jenjang SMK

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menjelaskan proses permohonan penyetaraan pendidikan luar negeri atas nama Gibran.

Menurut Gogot, permohonan tersebut diajukan melalui layanan daring pada 6 Agustus 2019. Dokumen yang disampaikan mencakup riwayat pendidikan di SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, serta UTS Insearch di Australia.

Berdasarkan penyandingan mata pelajaran dan hasil pembelajaran atau standar kompetensi lulusan, riwayat pendidikan tersebut dinilai memiliki kesesuaian dengan peminatan atau program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK).

Gogot menjelaskan, penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan proses untuk menilai dokumen dan hasil belajar dari sistem pendidikan asing, kemudian menentukan padanannya dalam sistem pendidikan nasional.

2. Sertifikat O-Level Tidak Otomatis Setara Ijazah SMA

Dalam persidangan, Gogot menjelaskan bahwa penilaian penyetaraan tidak hanya didasarkan pada satu sertifikat tertentu. Tim penilai mempertimbangkan keseluruhan riwayat pendidikan dan kesinambungan hasil belajar pemohon dalam beberapa sistem pendidikan.

Karena itu, sertifikat O-Level milik Gibran tidak secara otomatis diposisikan sebagai ijazah SMA Indonesia. Dokumen tersebut diperlakukan sebagai salah satu bagian dari rekam pendidikan pada jenjang pendidikan menengah.

O-Level merupakan singkatan dari Ordinary Level, yaitu kualifikasi berbasis mata pelajaran dalam sistem General Certificate of Education (GCE). Sertifikasi tersebut umumnya ditempuh oleh pelajar pada usia sekitar 14-16 tahun.

Dalam konteks perkara Gibran, persoalan yang dibahas bukan hanya keberadaan sertifikat O-Level, tetapi juga bagaimana keseluruhan riwayat pendidikan tersebut dinilai untuk menentukan kesetaraannya dengan pendidikan di Indonesia.

3. Surat Keterangan Penyetaraan Diterbitkan pada 2019

Fakta berikutnya berkaitan dengan penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Berdasarkan keterangan Gogot, setelah proses penilaian dilakukan, Tim Layanan menyiapkan konsep surat keterangan penyetaraan. Dokumen tersebut kemudian diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dengan Nomor 9149/D/D1/KS/2019 dan ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Surat tersebut menyatakan pendidikan pemohon disetarakan dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.

Gogot menegaskan bahwa penilaian permohonan penyetaraan atas nama Gibran mempertimbangkan keseluruhan riwayat pendidikan, bukan hanya satu dokumen pendidikan dari luar negeri.

Penerbitan surat keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Namun, keberadaan surat penyetaraan itu perlu dibedakan dari penilaian MK mengenai apakah dokumen yang terungkap dalam persidangan membuktikan kelulusan pendidikan menengah yang setara SMA atau sederajat.

4. Atase Pendidikan Menjelaskan Dokumen yang Dimiliki

Dalam persidangan, perwakilan atase pendidikan di KBRI Singapura dan KBRI Canberra juga memberikan keterangan mengenai penelusuran dokumen pendidikan Gibran.

Perwakilan Atase Pendidikan KBRI Singapura yang ditampilkan dalam persidangan adalah Nur Aeni Ariyanti. Sementara itu, Atase Pendidikan KBRI Canberra diwakili Yuli Rahmawati.

Dalam keterangannya, Yuli menjelaskan bahwa atase pendidikan memberikan layanan administrasi dan membantu proses verifikasi dokumen pendidikan, penyetaraan, akreditasi perguruan tinggi luar negeri, serta perpindahan sekolah anak-anak Indonesia.

Wakil Ketua MK Saldi Isra kemudian menanyakan dokumen yang dimiliki perwakilan Indonesia di luar negeri terkait proses pendidikan Gibran.

"Apa yang diketahui di kedutaan kita terkait dengan proses pendidikan yang berlangsung yang dilakukan atau yang diikuti Pak Gibran di situ?" tanya Saldi.

Yuli menjawab bahwa berdasarkan penelusuran arsip fisik maupun digital, pihaknya tidak menemukan permohonan penyetaraan atas nama Gibran di KBRI Canberra.

"Majelis Hakim, berdasarkan penelusuran arsip, baik secara hardcopy maupun softcopy, kami tidak memiliki pengajuan permohonan dari Pak Gibran," jawab Yuli.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian yang dipertimbangkan dalam pembahasan mengenai riwayat pendidikan dan dokumen penyetaraan Gibran di luar negeri.

5. MK Tidak Menemukan Bukti Kelulusan Setara SMA

Pada akhirnya, MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026). Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri sebagai bukti telah menamatkan pendidikan setara SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut diambil setelah mahkamah mempelajari bukti yang diserahkan para pihak dan fakta yang terungkap selama persidangan.

"Setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diserahkan kepada pihak dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat," kata Arsul.

Dalam pertimbangannya, MK juga menyoroti dokumen certificate of attendance atau sertifikat kehadiran serta dokumen lain, seperti catatan akademik dan keterangan nilai.

Menurut mahkamah, dokumen tersebut menunjukkan keikutsertaan dalam proses pembelajaran, tetapi tidak membuktikan bahwa pemiliknya telah lulus atau menamatkan pendidikan menengah.

Putusan tersebut kembali menyoroti perbedaan antara proses administrasi penyetaraan pendidikan oleh kementerian dan pembuktian kelulusan pendidikan dalam perkara yang diperiksa MK.

Dengan demikian, perkara ini memunculkan perdebatan mengenai dokumen pendidikan luar negeri, mekanisme penyetaraan, serta standar pembuktian yang digunakan dalam persyaratan pencalonan pejabat publik.* (k/dh)

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan pemerintah memahami keresahan Malaysia dan Singapura akibat kabut asap yang melintasi wilayah kedua negara. Ia menyebut pemerintah terus menjelaskan situasi dan langkah penanganan kepada negara-negara tetangga.

Baca Juga:

• Bakom Pemerintah Turun Tangan! Telepon Rocky Gerung Usai Suruh Gibran Mundur, Janji Nggak Ulangi Lagi

"Kita juga minta kepada semua tetangga kita untuk mengerti ini adalah di luar beyond human error, ini betul-betul alam," kata Syahganda di kantor Lemhannas, Jakarta, Sabtu (10/10/2026).

Ia turut menekankan hubungan Indonesia dan Malaysia tetap berjalan baik. Menurut dia, komunikasi antarpemerintah terus dilakukan untuk membahas situasi asap dan upaya penanganannya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan. Dalam komunikasi tersebut, Indonesia menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi karhutla.

Arrmanatha menyebut lebih dari 60.000 personel telah dikerahkan. Pemerintah juga mengoperasikan 48 helikopter dan pesawat untuk mendukung pemadaman melalui teknik water bombing serta upaya modifikasi cuaca.

Pemerintah berharap kondisi cuaca yang diperkirakan berpotensi membawa hujan dapat membantu meredakan kebakaran. Meski begitu, kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan masih menjadi tantangan dalam upaya penanganan.

Malaysia dan Singapura menyatakan kesediaan untuk membantu Indonesia mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran bantuan dari Malaysia, sementara pembahasan teknis mengenai pelaksanaan operasi masih berlangsung.

Mohamad berharap koordinasi mengenai cara dan lokasi pengerahan tim Malaysia dapat segera disepakati agar bantuan dapat diberikan kepada petugas di lapangan, khususnya di wilayah Kalimantan.

Singapura juga menawarkan bantuan melalui komunikasi antara Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu dan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Jumhur Hidayat.

Grace mengatakan negaranya siap memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Ia juga menyoroti kondisi cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino sebagai salah satu faktor yang membuat kebakaran hutan lebih sulit dipadamkan.

Dampak karhutla tidak hanya dirasakan negara tetangga, tetapi juga masyarakat Indonesia. Kabut asap mengganggu kesehatan, aktivitas transportasi, dan jarak pandang di sejumlah wilayah.

Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa partikel halus dari asap dapat masuk jauh ke saluran pernapasan dan mencapai pembuluh darah. Paparan asap dalam kondisi udara buruk berpotensi memperburuk penyakit seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), serta meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular.

Kemenkes juga menyebut kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dapat meningkat 1,8 hingga 3,8 kali lipat ketika kabut asap pekat. Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengurangi paparan asap dan mengikuti anjuran kesehatan.

Gangguan juga terjadi pada penerbangan. Di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan, sebanyak 15 penerbangan terdampak pada Sabtu (10/10/2026), terdiri atas tujuh keberangkatan dan delapan kedatangan.

General Manager bandara, Ahmad Syaugi Shahab, menyebut jarak pandang sempat tercatat hanya 500 meter berdasarkan pembaruan hingga pukul 12.30 WIB.

Selain itu, asap kebakaran juga dilaporkan mengganggu jarak pandang di jalan raya. Di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, kecelakaan beruntun yang melibatkan sekitar 10 kendaraan terjadi pada Selasa (6/10/2026) ketika asap kebakaran menutupi jalan. Insiden tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan lima lainnya terluka.

Berbagai dampak tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga perlindungan kesehatan warga, keselamatan transportasi, dan koordinasi lintas negara. Pemerintah Indonesia bersama negara tetangga terus membahas langkah penanganan agar kebakaran dan kabut asap dapat segera mereda.* (k/dh)

Berdasarkan laporan Tren Perjalanan 2027 Skyscanner yang dikutip dari Time Out, daftar tersebut menyoroti destinasi yang menawarkan biaya perjalanan lebih kompetitif, termasuk perubahan harga tiket pesawat dan pertimbangan biaya akomodasi.

Baca Juga:

• Aksi Rico Waas Tabuh Gendang Buka Pekan Budaya Medan 2026: Ajak Warga Rawat Warisan Leluhur

Mengutip laman resmi Skyscanner, Medan dapat menjadi titik awal perjalanan menuju Danau Toba. Wisatawan juga bisa menjelajahi kekayaan budaya lokal, kuliner, serta panorama alam di sejumlah daerah sekitar Medan.Penurunan harga tiket pesawat sebesar 7 persen menempatkan Medan di atas Fuzhou, China, dan Adelaide, Australia, dalam daftar tersebut. Medan juga menjadi satu-satunya destinasi dari Indonesia yang masuk dalam 10 besar.

Berikut daftar 10 destinasi wisata dengan nilai terbaik pada 2027 versi Skyscanner berdasarkan persentase penurunan harga yang dilaporkan:

Kota Meksiko, Meksiko — turun 27 persen.

Hamilton, Selandia Baru — turun 23 persen.

Montreal, Kanada — turun 19 persen.

Okinawa, Jepang — turun 16 persen.

Wina, Austria — turun 14 persen.

Ankara, Turki — turun 11 persen.

Praha, Republik Ceko — turun 9 persen.

Medan, Indonesia — turun 7 persen.

Fuzhou, China — turun 4 persen.

Adelaide, Australia — turun 4 persen.

Kota Meksiko menempati posisi pertama setelah harga gabungan tiket pesawat pulang-pergi dan hotel dilaporkan turun 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Destinasi ini menawarkan wisata sejarah, desain, serta beragam kuliner khas, termasuk taco al pastor dan jagung bakar.

Hamilton di Selandia Baru berada di peringkat kedua dengan penurunan 23 persen. Kota ini menawarkan pilihan akomodasi yang relatif terjangkau serta akses menuju sejumlah tujuan wisata, seperti Hobbiton dan Gua Waitomo.Montreal di Kanada menempati posisi ketiga dengan penurunan 19 persen. Kota tersebut dikenal dengan kawasan bersejarah, restoran, dan festival budaya yang menjadi daya tarik wisatawan.

Sementara itu, Okinawa di Jepang berada di posisi keempat dengan penurunan 16 persen. Wilayah ini menawarkan perpaduan budaya dan kuliner khas Jepang dengan suasana tropis.

Di posisi kesembilan, Fuzhou di China mencatat penurunan 4 persen. Kota ini menawarkan kuil, pemandian air panas, serta kuliner lokal. Adelaide di Australia menempati peringkat kesepuluh dengan penurunan serupa, didukung daya tarik kebun anggur di Lembah Barossa, pasar makanan, dan pantai.

Masuknya Medan dalam daftar tersebut memberikan alternatif bagi wisatawan yang ingin menjelajahi Indonesia di luar destinasi populer seperti Bali. Dengan posisinya sebagai pintu masuk menuju berbagai tujuan wisata di Sumatera Utara, Medan dapat menjadi titik awal perjalanan yang menggabungkan wisata perkotaan, budaya, kuliner, dan alam.

Baca Juga:

• Puji Program Tebus Ijazah Rico Waas, Akademisi USU Warning: Awas Jadi Ladang Transaksional

Meski demikian, penurunan harga tiket pesawat yang dilaporkan Skyscanner tidak berarti seluruh biaya perjalanan ke Medan otomatis lebih murah. Wisatawan tetap perlu membandingkan harga tiket pada tanggal keberangkatan, biaya penginapan, dan kebutuhan perjalanan lainnya sebelum menentukan anggaran liburan.* (k/dh)

El-Sisi tiba di kompleks Istana sekitar pukul 10.36 WIB menggunakan mobil dinas berwarna hitam dengan pelat nomor Mesir. Bendera Mesir juga tampak terpasang pada kendaraan tersebut.

Baca Juga:

• Cek Rincian Lengkapnya! Harga Emas Antam Hari Ini Tembus Rp 2,59 Juta/Gram, Buyback Ngetren Stagnan

Setibanya di Istana, El-Sisi disambut langsung oleh Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara tersebut berjabat tangan, berbincang, dan berpelukan sebelum mengikuti rangkaian acara penyambutan resmi.

Prosesi penyambutan turut dimeriahkan dengan penampilan tarian tradisional. Sejumlah siswa sekolah dasar juga berbaris di kawasan Istana untuk menyambut kedatangan Presiden Mesir.

Prabowo dan El-Sisi kemudian berjalan menuju pelataran Istana Merdeka. Dalam upacara kenegaraan tersebut, lagu kebangsaan Indonesia dan Mesir diperdengarkan, disertai 21 dentuman meriam sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara.

Setelah upacara penyambutan, kedua presiden melakukan inspeksi pasukan kehormatan dan memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta penandatanganan buku tamu di Ruang Kredensial.

Delegasi Indonesia yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Turut hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Mesir Kuncoro Giri Waseso.

Sementara itu, delegasi Mesir antara lain Kepala Kantor Kepresidenan Ahmed Mohamed Aly Mohamed Sayed Ahmed, Menteri Luar Negeri Badr Ahmed Mohamed Abdelatty, Menteri Transportasi AbdelHady Farag ElWazir, Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Mohamed Farid Mohamed Saleh, Menteri Perindustrian Khaled Hashem Ali Maher, serta Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Shemy.

Pertemuan bilateral Prabowo dan El-Sisi diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan diplomatik serta memperluas kerja sama Indonesia-Mesir di berbagai bidang. Kedua negara juga dijadwalkan membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama.

Kunjungan kenegaraan ini menjadi bagian dari upaya kedua negara mempererat kemitraan dan meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Mesir.* (in/dh)

Mengacu pada informasi laman resmi Logam Mulia, tidak terdapat perubahan harga emas Antam dibandingkan Sabtu (10/10/2026).

Harga buyback merupakan nilai yang menjadi acuan ketika pemilik menjual kembali emas batangan kepada Antam. Nilai bersih yang diterima penjual dapat berbeda setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 11 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Suhu Capai 31°C

Emas Antam tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Pilihan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran masing-masing pembeli.

Berikut rincian harga emas Antam berdasarkan berat per Minggu (11/10/2026), sebelum pajak:

0,5 gram: Rp 1.346.000

1 gram: Rp 2.592.000

2 gram: Rp 5.124.000

3 gram: Rp 7.661.000

5 gram: Rp 12.735.000

10 gram: Rp 25.415.000

25 gram: Rp 63.412.000

50 gram: Rp 126.745.000

100 gram: Rp 253.412.000

250 gram: Rp 633.265.000

500 gram: Rp 1.266.320.000

1.000 gram atau 1 kilogram: Rp 2.532.600.000

Untuk pembelian emas batangan, harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen adalah sebagai berikut:

0,5 gram: Rp 1.349.365

1 gram: Rp 2.598.480

2 gram: Rp 5.136.810

3 gram: Rp 7.680.153

5 gram: Rp 12.766.838

10 gram: Rp 25.478.538

25 gram: Rp 63.570.530

50 gram: Rp 127.061.863

100 gram: Rp 254.045.530

250 gram: Rp 634.848.163

500 gram: Rp 1.269.485.800

1.000 gram atau 1 kilogram: Rp 2.538.931.500

Ketentuan pajak pembelian dan penjualan kembali emas batangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk transaksi pembelian emas, PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 0,25 persen bagi pembeli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bukti potong pajak diberikan sebagai dasar pelaporan pajak.

Sementara itu, transaksi buyback emas Antam dengan nilai lebih dari Rp 10 juta dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi pemilik yang tidak memiliki NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi penjualan kembali.

Harga emas dapat berubah mengikuti pembaruan dari Antam. Informasi harga biasanya diperbarui melalui laman resmi Logam Mulia setiap hari sekitar pukul 08.30 WIB.

Dengan harga yang masih stabil pada Minggu (11/10/2026), calon pembeli maupun investor dapat menjadikan daftar harga tersebut sebagai acuan awal sebelum melakukan transaksi emas batangan.* (k/dh)

BANDA ACEH - Dua siswi SMA Negeri 7 Banda Aceh, Windy Fathien Nazira dan Siti Carissa, berhasil meraih Juara Harapan II cabang Tari Kreasi dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) 2026. Prestasi tersebut turut mengharumkan nama Provinsi Aceh di tingkat nasional.

Baca Juga:

• Penuh Berkah SMAN 7 Banda Aceh Santuni 121 Anak Yatim Sambil Suguhkan Aksi Spektakuler Rapa'i Geleng

Pengumuman hasil lomba disampaikan dewan juri pada Jumat (9/10/2026). Sebelumnya, pelaksanaan FLS3N tingkat nasional berlangsung secara daring pada Rabu (7/10/2026).

Nuriati mengatakan prestasi yang diraih Windy dan Siti menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus masyarakat Aceh. Keduanya dinilai telah menunjukkan kemampuan, kreativitas, dan dedikasi dalam bidang seni tari.

"Ini merupakan prestasi yang membanggakan, tidak hanya bagi SMAN 7, tetapi juga bagi siswa-siswi se-Aceh, karena mereka ini mewakili Provinsi Aceh di tingkat nasional," ujar Nuriati.

Pada FLS3N tingkat nasional tahun ini, SMA Negeri 7 Banda Aceh mewakili Provinsi Aceh dalam tiga cabang lomba, yakni Tari Kreasi, Monolog, dan Seni Kriya. Para peserta dari ketiga cabang tersebut berhasil melaju ke tingkat nasional setelah meraih prestasi pada kompetisi tingkat Provinsi Aceh.

Nuriati menyampaikan terima kasih kepada Windy Fathien Nazira dan Siti Carissa atas perjuangan mereka dalam kompetisi tersebut. Apresiasi juga diberikan kepada pelatih, guru pendamping, dan seluruh tim yang terlibat dalam persiapan hingga pelaksanaan lomba.

Menurutnya, keberhasilan tersebut diharapkan dapat memotivasi siswa lain untuk terus mengembangkan bakat, meningkatkan kreativitas, serta berani mengikuti kompetisi di berbagai tingkatan.

"Semoga prestasi ini bisa menginspirasi siswa-siswi di SMAN 7 khususnya dan di seluruh Aceh untuk terus semangat meraih prestasi, baik bidang akademik maupun nonakademik," pungkasnya.

Pencapaian Windy dan Siti menunjukkan pentingnya pembinaan bakat dan minat siswa secara konsisten. Prestasi ini juga menjadi dorongan bagi SMA Negeri 7 Banda Aceh untuk terus mengembangkan potensi siswa di bidang seni dan budaya.

Sekolah berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh siswa untuk terus berkarya dan meraih prestasi, sekaligus membawa nama Aceh dalam berbagai kompetisi pada masa mendatang.* (dh)

Hasyim menegaskan, ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 18 PKPU tersebut berlaku umum bagi seluruh calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, aturan itu dirumuskan sebelum diketahui siapa saja yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Baca Juga:

• Asal-usul Pasal “Gibran Banget” Kembali Dipertanyakan, Ahmad Doli Kurnia Telusuri: Pasal Selundupan?

Ia menjelaskan, penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari uji publik, konsultasi dengan Kementerian Pendidikan, pembahasan bersama DPR dan pemerintah, hingga proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

Menurut Hasyim, seluruh tahapan tersebut dilakukan sesuai prosedur pembentukan peraturan yang berlaku.

"Norma dalam Pasal tersebut sudah melalui serangkaian proses yaitu hasil uji publik, hasil konsultasi dengan Kementerian Pendidikan, hasil konsultasi dengan DPR plus pemerintah dalam forum rapat kerja RDP, dan hasil harmonisasi plus sinkronisasi dengan Kementerian Hukum. Secara prosedural semua tahapan proses pembentukan PKPU telah ditempuh," ujarnya.

Hasyim juga memaparkan kronologi pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Peraturan tersebut ditandatangani pada 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober 2023, atau tiga hari sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023.

Menurut Hasyim, ketentuan mengenai dokumen persyaratan pendidikan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m dan ayat (3) telah dirumuskan sebelum putusan MK tersebut dibacakan.

Ia menegaskan, rumusan pasal itu merupakan hasil masukan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, dalam rangkaian uji publik dan rapat dengar pendapat (RDP).

"Rumusan norma dalam pasal tersebut berlaku untuk semua orang yang mau nyalon dan tidak dalam rangka menguntungkan orang atau pihak tertentu. KPU tidak sembarangan dan tidak ngawur dalam merumuskan norma dan sudah melalui serangkaian prosedur hukum," tegasnya.

Hasyim menilai tuduhan adanya permufakatan jahat dan penyelundupan norma hukum dalam penyusunan PKPU tersebut tidak benar karena prosesnya, menurut dia, telah dilaksanakan secara terbuka dan sesuai prosedur.

Hasyim mengatakan pihak yang merasa keberatan terhadap ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengajukan pengujian peraturan atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA).

Namun, menurut dia, tidak ada pihak yang mengajukan pengujian terhadap ketentuan tersebut. Atas dasar itu, Hasyim menyatakan aturan tersebut tetap berlaku dan mengikat secara hukum.

"Dalam hal terdapat pihak yang keberatan dan merasa dirugikan dengan norma pasal tersebut, diberikan ruang untuk mengajukan pengujian norma (judicial review) PKPU ke Mahkamah Agung (MA), dan fakta hukum menunjukkan tidak ada pihak yang mengajukan JR," tuturnya.

Ia juga mengaitkan ketentuan itu dengan dokumen pendidikan Gibran. Hasyim menyebut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud pernah menerbitkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Pendidikan Menengah Lulusan Luar Negeri pada 6 Agustus 2019.

Menurut Hasyim, dokumen tersebut juga telah digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gibran dalam Pilkada Kota Surakarta pada 2020.

"Dengan demikian tuduhan bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 disiapkan untuk Gibran adalah tidak benar, karena fakta hukum menunjukkan Gibran memiliki ijazah pendidikan menengah atas di luar negeri, dinyatakan sah dan setara oleh lembaga yang berwenang, dan telah pernah digunakan dalam pemenuhan syarat calon Pilkada Kota Surakarta tahun 2020," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang menjabat Ketua Komisi II DPR pada 2023 mengaku tengah menelusuri asal-usul Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Doli mengatakan peraturan tersebut sempat dibahas dua kali bersama DPR. Berdasarkan pengetahuannya, ketentuan ayat tersebut tidak ada dalam pembahasan yang berlangsung sebelum maupun setelah putusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.

"Jadi sebetulnya, setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu enggak ada, gitu lho, ya," kata Doli kepada wartawan di DPR RI, Kamis (8/10/2026).

Meski demikian, Doli menyatakan masih mengumpulkan data untuk menelusuri dugaan penyelundupan pasal tersebut. Dengan demikian, dugaan itu masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Polemik Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi bagian dari perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024. Sementara itu, Hasyim tetap membantah bahwa ketentuan tersebut sengaja dibuat untuk menguntungkan Gibran.* (d/dh)

Dalam video yang beredar pada Sabtu (10/10/2026), terlihat puluhan warga mendatangi perumahan perusahaan perkebunan sawit di Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah. Warga tampak meluapkan kekesalan dan mempertanyakan keberadaan petugas keamanan yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Turun ke Desa Air Merah, Hadirkan Layanan Publik hingga Pasar Murah

Setelah keluar dari area perkebunan, RA ditemukan warga dalam kondisi terluka. Ia lalu dibawa ke Puskesmas Labuhanbilik untuk mendapatkan penanganan medis.

Dari hasil pemeriksaan di puskesmas, korban disebut mengalami luka robek di bagian kepala akibat benda tumpul. Selain itu, terdapat luka yang diduga akibat tembakan di bagian pinggang dan paha kanan. Korban kemudian dirujuk ke rumah sakit di Rantauprapat.

Polisi Dalami Dugaan Penembakan

Kasi Humas Polres Labuhanbatu AKP Aswin Irawan membenarkan adanya peristiwa yang ramai diperbincangkan di media sosial tersebut. Ia mengatakan, kejadian itu bermula dari dugaan pencurian berondolan sawit oleh RA pada Jumat (9/10/2026).

"Memang telah terjadi pada pukul 14.30 WIB, diduga RA mencuri brondolan sawit," ujar Aswin saat dikonfirmasi pada Sabtu (10/10/2026) malam.

Meski demikian, polisi belum membeberkan secara terperinci penyebab luka yang dialami korban maupun pihak yang diduga bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

"Penyidik masih bekerja dan melakukan pendalaman dalam kasus ini," imbuhnya.

Hingga kini, penyidik Polres Labuhanbatu masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kronologi lengkap peristiwa yang memicu kemarahan warga.

Dugaan keterlibatan petugas keamanan perusahaan dalam penembakan maupun penganiayaan masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan kepolisian.* (ds/dh)

Kasat Reskrim Polres Tapteng Iptu Dian Agustian Perdana mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar pernikahan antara RS dan DW.

Baca Juga:

• Modus Tuduh Bawa Narkoba: Pemalak Sopir Truk Viral di Tapteng Akhirnya Diciduk Polisi

Dian menjelaskan, DW melahirkan bayi tersebut secara sembunyi-sembunyi pada Maret 2026. Bayi itu kemudian diserahkan kepada RS karena DW mengaku mengalami kesulitan ekonomi.

"Dengan kesulitan ekonomi, DW menyerahkan bayi yang (diduga) mengidap down syndrome dan TBC ini kepada RS," jelasnya.

Menurut keterangan polisi, RS sempat menitipkan bayi tersebut kepada seorang pengasuh di Kecamatan Pandan pada rentang 1-8 Oktober 2026. Namun, bayi itu dikembalikan oleh pengasuh karena RS disebut belum membayar biaya perawatan.

Setelah berselisih dengan pengasuh, RS kemudian membawa bayi tersebut pada 9 Oktober 2026. Bayi itu diduga ditelantarkan di pinggir Jalan Sipange hingga akhirnya ditemukan warga.

"Setelah bersitegang dengan pengasuh, RS membawa pergi bayinya dan menelantarkannya di pinggir jalan Sipange hingga ditemukan warga," ungkap Dian.

Polisi Buru RS, Bayi Mendapat Perawatan

Polisi saat ini masih memburu RS yang diduga melarikan diri. Penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk mendalami kasus tersebut.

"Kami telah memeriksa para saksi dan fokus melakukan pengejaran terhadap RS. Saat ini, kondisi bayi sudah mendapatkan perawatan medis serta perlindungan penuh dari pihak berwenang," kata Dian.

Sebelumnya, Kasi Humas Polres Tapteng Iptu Anto Patar Limbong mengatakan bayi tersebut pertama kali ditemukan seorang warga bernama Umak Jelli Nainggolan (40), pada Jumat (9/10/2026) sekitar pukul 06.00 WIB.

Warga yang melintas di lokasi kemudian mendekati bayi tersebut dan mendapati kondisinya memprihatinkan. Saat ditemukan, bayi itu terbungkus kain panjang yang sudah basah.

Penemuan tersebut kemudian dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Polsek Pandan untuk menelusuri asal-usul bayi serta memastikan kondisinya.

Hingga Minggu (11/10/2026), polisi masih berfokus mengejar RS dan mendalami perkara tersebut. Sementara itu, bayi perempuan tersebut telah mendapatkan perawatan medis dan perlindungan dari pihak berwenang.* (ds/dh)

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengerahan personel dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat dan membantu penanganan situasi darurat akibat banjir pada Minggu (11/10/2026).

Baca Juga:

• Banjir Padang Kian Mencekam! 70 Personel Gabungan Diterjunkan Evakuasi Puluhan Warga Terjebak

Penanganan banjir dilakukan di sejumlah titik, di antaranya Perumahan Lumin Park, Kuranji, Goa, dan Sungai Lareh. Personel yang dikerahkan berasal dari Sat Brimob, Ditsabhara, Ditpolairud, Polresta Padang, serta unsur SAR dan Basarnas.

Selain membantu proses evakuasi, petugas juga melakukan pengamanan di lingkungan permukiman. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga rumah warga yang ditinggalkan selama penghuni berada di lokasi pengungsian.

Polda Sumatera Barat turut menyiapkan posko pengungsian bagi warga terdampak banjir. Posko kesehatan dan posko SAR juga didirikan untuk mendukung pelayanan medis, pertolongan pertama, serta koordinasi evakuasi lanjutan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Polri, seluruh warga di kawasan terdampak telah dievakuasi dengan selamat dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam penanganan tersebut.

Meski demikian, warga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan. Masyarakat yang rumahnya masih berisiko terendam diimbau untuk sementara tidak kembali ke tempat tinggal hingga kondisi dinyatakan aman.

"Kami juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan susulan serta mengikuti arahan petugas," ujar Trunoyudo.

Ia menambahkan, Polri terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait untuk mendukung penanganan darurat hingga situasi kembali aman.

Masyarakat juga diimbau saling membantu dan memanfaatkan fasilitas posko yang telah disediakan selama proses penanganan banjir berlangsung.* (in/dh)

Denny mengatakan pihaknya tengah menyiapkan surat permohonan audiensi yang akan disampaikan kepada fraksi-fraksi di DPR dan MPR. Langkah itu dilakukan untuk menyampaikan pandangan mereka sekaligus mengetahui sikap para wakil rakyat terhadap putusan MK.

Baca Juga:

• "Nggak Punya Legitimasi!", Mahfud MD Sentil Kedudukan Gibran Usai Putusan Ijazah MK

Selain mendatangi lembaga legislatif, Denny dan timnya juga berencana menemui sejumlah partai politik. Salah satu yang ingin mereka ketahui sikapnya adalah PDIP, terutama terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran dan hubungannya dengan Joko Widodo (Jokowi).

Denny menilai dorongan pemakzulan melalui DPR berpotensi tidak berjalan apabila tidak disertai dukungan dan tekanan publik yang kuat. Karena itu, ia menganggap komunikasi dengan partai politik dan masyarakat menjadi bagian penting dari langkah yang sedang disiapkan.

"Saya khawatir proses yang dicoba dorong oleh Mahkamah Konstitusi melalui DPR, pemakzulan ini, tidak akan ke mana-mana. Kecuali rakyat melakukan gerakan dan desakan yang memang kuat, masif, dan betul-betul efektif," jelasnya.

Ia juga ingin mengetahui sikap masing-masing partai terhadap polemik yang muncul setelah putusan MK tersebut.

"Kita ingin lihat bagaimana posisi partai. Karena itu kita juga akan datang ke partai-partai, bagaimana posisi PDIP? Penting ini, Bu Mega bagaimana melihat kadernya, walaupun sudah mantan, Pak Jokowi dan Gibran memperlakukan bangsa Indonesia seperti ini, melakukan pembohongan publik soal syarat-syarat," imbuh Denny.

Sementara itu, kuasa hukum Denny, Refly Harun, mengatakan DPR menjadi pihak yang akan mereka datangi untuk mendorong proses pemakzulan. Menurutnya, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menginisiasi proses tersebut terhadap presiden maupun wakil presiden.

Refly menyebut pihaknya kini berfokus membuka jalur melalui DPR sebelum proses selanjutnya dapat dibicarakan sesuai mekanisme konstitusi.

"Yang harus kita ketuk adalah pintu Dewan Perwakilan Rakyat, karena merekalah yang kemudian memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengusulkan the initial of impeachment, ya. Inisiasi untuk melakukan pemakzulan, itu pintu pertama," kata Refly.

Ia berharap DPR memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Refly juga berharap pihak Istana ikut mencermati perkembangan polemik yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.

Rencana audiensi tersebut muncul setelah MK memeriksa perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah setingkat SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. Putusan itu juga tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Hingga berita ini ditulis, rencana audiensi yang disampaikan Denny Indrayana dan timnya masih dalam tahap persiapan. Belum ada keterangan dalam informasi yang disampaikan mengenai jadwal pasti audiensi maupun dimulainya proses pemakzulan melalui DPR.* (dw/ddh)

Mahfud menjelaskan, secara formal Gibran tetap menjabat sebagai wakil presiden setelah MK memutus perkara gugatan persyaratan pendidikan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon. Namun, menurut Mahfud, putusan tersebut belum mengakhiri perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran.

Baca Juga:

• Bakom Pemerintah Turun Tangan! Telepon Rocky Gerung Usai Suruh Gibran Mundur, Janji Nggak Ulangi Lagi

Menurut Mahfud, perdebatan tersebut berpotensi berlanjut hingga menjelang Pilpres 2029. Ia menilai aturan yang berlaku perlu diperjelas agar persoalan serupa tidak kembali menimbulkan polemik hukum dan politik.

Mahfud secara khusus menyoroti kemungkinan Gibran kembali maju dalam pemilihan presiden mendatang. Ia menilai, apabila aturan yang berlaku tidak berubah dan persoalan persyaratan pendidikan tetap menjadi hambatan, Gibran tidak dapat begitu saja dianggap memenuhi syarat pencalonan.

"Berikutnya, kalau tidak ada perubahan aturan-aturan, maka Gibran tidak boleh menjadi calon lagi di tahun 2029," ujar Mahfud.

Ia juga menyinggung kemungkinan penggunaan jalur pendidikan kesetaraan Paket C sebagai salah satu opsi untuk memenuhi persyaratan pendidikan. Namun, menurutnya, waktu dan alasan seseorang menempuh pendidikan kesetaraan juga dapat memunculkan perdebatan dari sisi moral.

"Karena baru mau ngambil sekarang toh Paket C," katanya.

Meski demikian, pernyataan Mahfud tersebut merupakan penilaian mengenai kemungkinan pencalonan Gibran pada masa mendatang, bukan keputusan resmi penyelenggara pemilu yang menyatakan Gibran telah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk Pilpres 2029.

Persyaratan dan mekanisme pencalonan pada pemilu mendatang tetap harus mengacu pada peraturan yang berlaku saat proses pencalonan dilakukan.

Polemik ini berawal dari perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

Hakim MK juga menyoroti dokumen certificate of attendance dan academic records yang disebut dalam persidangan. Menurut pertimbangan hakim, dokumen tersebut tidak membuktikan kelulusan pendidikan menengah.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut. Karena itu, pertimbangan hukum mengenai dokumen pendidikan perlu dibedakan dari amar putusan yang tidak mendiskualifikasi Gibran.

Selain membahas peluang pencalonan Gibran, Mahfud menilai regulasi pemilu perlu dievaluasi, terutama mengenai mekanisme untuk mempersoalkan persyaratan calon.

Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai kapan dan melalui jalur apa persoalan persyaratan pencalonan dapat diajukan, baik pada tahap penetapan pasangan calon, setelah hasil pemilu diumumkan, maupun setelah kandidat dilantik.

Mahfud juga menekankan pentingnya kesesuaian antara materi peraturan dan kewenangan lembaga yang menyusunnya. Ia menilai aturan pemilu harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Bagi Mahfud, polemik tersebut bukan hanya menyangkut Gibran, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Mahfud turut menyinggung pengaruh dukungan partai politik dan arah koalisi pemerintahan terhadap dinamika politik Gibran menjelang pemilu berikutnya.

Menurutnya, sikap partai-partai dalam koalisi dapat dipengaruhi oleh arah politik Presiden Prabowo Subianto. Namun, Mahfud tidak menyatakan bahwa Prabowo telah mengambil keputusan tertentu mengenai masa depan politik Gibran.

Ia memperkirakan perdebatan mengenai persoalan hukum dan politik tersebut dapat terus berlangsung hingga 2029.

"Bisa jadi, bisa jadi ini apa? Perang urat saraf bukan perang urat saraf lagi saya kira perang terbuka, opini terbuka itu akan terjadi adu kuat ya sampai tahun 2029," kata Mahfud.

Pernyataan itu menggambarkan pandangannya mengenai kemungkinan berlanjutnya perdebatan di ruang publik dan politik.

Dengan demikian, penilaian Mahfud tentang peluang Gibran maju pada Pilpres 2029 masih berupa pandangan hukum dan politik. Kepastian mengenai persyaratan pencalonan nantinya akan ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku serta proses pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.* (tm/dh)

Syahganda menyampaikan hal tersebut setelah Rocky menjadi sorotan karena menilai pengunduran diri Gibran dapat meredam kemarahan publik terkait polemik dokumen pendidikan wakil presiden.

Baca Juga:

• Minta Prabowo Rayu Jokowi Suruh Gibran Mundur, Amien Rais Peringatkan Ancam 'People Power'

Syahganda mengatakan Rocky sebelumnya belum mengetahui bahwa posisi Wantimpres berkaitan dengan fungsi pemberian nasihat kepada presiden. Menurutnya, fungsi tersebut juga berkaitan dengan pemberian nasihat kepada wakil presiden.

Rocky Gerung Sarankan Gibran Mundur

Rocky Gerung sebelumnya menyarankan Gibran mengundurkan diri setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Pilpres 2024.

Dalam video di kanal YouTube Akbar Faizal yang dikutip pada Jumat (9/10/2026), Rocky menilai pengunduran diri Gibran dapat mencegah kemarahan publik meluas sekaligus menghindari Presiden Prabowo Subianto ikut terseret dalam polemik tersebut.

"Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri. Untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal," kata Rocky.

Rocky juga menilai putusan MK dapat mendorong DPR membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Ia memperingatkan agar keresahan masyarakat tidak berkembang menjadi aksi massa.

Pernyataan Rocky itu merupakan pandangan politiknya mengenai polemik Gibran, bukan keputusan hukum yang mewajibkan wakil presiden mengundurkan diri.

MK Tak Terima Gugatan soal Pendidikan Gibran

Polemik tersebut berkaitan dengan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

Hakim MK juga menyoroti dokumen certificate of attendance dan academic records yang disebut dalam persidangan. Menurut pertimbangan hakim, dokumen tersebut tidak membuktikan kelulusan pendidikan menengah.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut.

Jokowi dan Gibran Beri Tanggapan

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menegaskan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Jokowi mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda.

"Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Dan yang paling penting Mas Wapres ini kan sudah menyelesaikan S1," ujar Jokowi, Kamis (8/10/2026).

Jokowi juga menyatakan menghormati putusan MK beserta pertimbangan hukumnya.

Sementara itu, Gibran membantah anggapan bahwa dirinya tidak menyelesaikan pendidikan setara SMA sebelum melanjutkan kuliah di Singapura.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah," kata Gibran saat ditemui di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Gibran menyatakan akan menindaklanjuti temuan MK tersebut.

Polemik persyaratan pendidikan Gibran pun terus menjadi bahan perdebatan politik. Namun, pernyataan Rocky mengenai pengunduran diri wakil presiden tetap merupakan usulan pribadi, sedangkan status jabatan Gibran tidak berubah hanya karena pernyataan tersebut.* (tm/dh)

Yusril menyampaikan gagasan itu pada 10 Oktober 2026. Menurutnya, rehabilitasi perlu memberikan bekal keterampilan agar peserta dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat setelah menyelesaikan program pembinaan.

Baca Juga:

• Ogah Komentari Ijazah Gibran & Wacana Pemakzulan, Yusril: Pak Wapres Itu Atasan Kami

Yusril turut membuka kemungkinan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembinaan melalui tugas nonperang atau operasi militer selain perang. Namun, ia menekankan perlunya aturan yang jelas mengenai pelaksanaan program dan pembagian kewenangan antara TNI, Polri, serta instansi terkait.

Yusril Ingin Rehabilitasi Dilengkapi Pelatihan Keterampilan

Yusril berpandangan, rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penanganan medis. Program tersebut, menurutnya, perlu disertai pendidikan, pembinaan mental, dan pelatihan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mencari penghidupan.

Kegiatan produktif yang dicontohkan antara lain pertanian dan peternakan. Salah satu gagasan yang menarik perhatian adalah budidaya buaya sebagai kegiatan yang berpotensi memiliki nilai ekonomi.

Yusril menjelaskan, peternakan buaya yang dimaksud bukan untuk membahayakan peserta rehabilitasi. Ia justru menggambarkan buaya sebagai hewan yang dapat dibudidayakan dalam fasilitas khusus.

"Tapi, jangan pula ditafsirkan taruh di situ supaya ditelan buaya. Buayanya nanti diusir atau barangkali dikandangkan di situ supaya mereka beternak buaya. Karena kulit buaya itu kan harganya mahal sekali untuk dunia bisnis," kata Yusril.

Menurutnya, kulit buaya dapat dimanfaatkan sebagai bahan produk bernilai jual tinggi, termasuk tas bermerek. Ia juga menyebut peternakan babi sebagai contoh keterampilan lain yang dapat dipertimbangkan dalam program pembinaan.

Meski demikian, belum ada penjelasan terperinci mengenai pengelolaan peternakan, sistem keamanan, perizinan, maupun mekanisme pemasaran hasil produksi jika gagasan tersebut nantinya diwujudkan.

Singgung Pulau Kosong di Belitung Timur

Untuk menggambarkan potensi lokasi rehabilitasi, Yusril menyinggung sebuah pulau tidak berpenghuni di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung.

Ia menyebut pulau tersebut memiliki luas sekitar 700 hektare dan dapat dijangkau dengan perjalanan perahu kurang dari 30 menit. Menurut Yusril, masyarakat enggan mendatangi pulau itu karena terdapat banyak buaya.

"Di kabupaten saya, Kabupaten Belitung Timur, ada sebuah pulau jaraknya tidak sampai 30 menit kalau naik boat. Pulaunya 700 hektar luasnya, tidak ada manusianya. Tapi, orang takut ke situ karena banyak buayanya," ujarnya.

Namun, Yusril tidak menyebutkan nama pulau tersebut. Belum ada pula keterangan bahwa pulau itu telah ditetapkan sebagai lokasi rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Apabila gagasan ini dikembangkan, sejumlah hal masih perlu diperjelas, termasuk status lahan, fasilitas tempat tinggal, akses transportasi, layanan kesehatan, tenaga pembina, serta keselamatan peserta rehabilitasi.

Yusril Buka Peluang Pelibatan TNI

Selain pemanfaatan pulau dan pelatihan keterampilan, Yusril menyinggung kemungkinan keterlibatan TNI untuk membantu pembinaan korban penyalahgunaan narkotika melalui tugas nonperang.

Menurutnya, keterampilan pertanian dan peternakan dapat menjadi bekal bagi peserta rehabilitasi untuk kembali beraktivitas dan berkontribusi kepada masyarakat.

"Selain tugas-tugas perang, ada tugas-tugas non-perang. Tugas non-perang itu termasuk dalam rangka pengabdian kepada masyarakat membina korban-korban narkotika ini, insya Allah jadi orang baik. Nanti terampil peternak buaya, terampil pertanian dan lain-lain, tentu ada manfaatnya bagi kepentingan bangsa dan negara," kata Yusril.

Ia menekankan pentingnya aturan yang jelas mengenai lembaga pelaksana serta pembagian tugas antara TNI, Polri, dan instansi terkait.

Hingga saat ini, gagasan rehabilitasi di pulau kosong tersebut masih berupa wacana. Belum ada rincian mengenai lokasi yang akan digunakan, anggaran, jumlah peserta, jadwal pelaksanaan, maupun mekanisme operasional program.

Gagasan tersebut menempatkan rehabilitasi, pembinaan mental, dan keterampilan kerja sebagai satu kesatuan. Namun, penerapannya masih membutuhkan kajian serta aturan yang jelas sebelum dapat dilaksanakan.* (tm/dh)