JAKARTA — Dua kasus berbeda kembali menyoroti persoalan pengawasan dan keamanan di lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat.

Dalam beberapa pekan terakhir, muncul kasus pesta narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok dan temuan bangunan menyerupai rumah kluster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• Derita Vonis Seumur Hidup, Koruptor Kakap Heru Hidayat Malah Kepergok Nikmati Klaster Mewah Lapas Cibinong

Sementara di Lapas Kelas IIA Cibinong, Ombudsman RI menemukan lebih dari 10 bangunan yang disebut menyerupai homestay hingga rumah kluster dan diduga dihuni warga binaan.

Kedua kasus tersebut sama-sama menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan di balik tembok lembaga pemasyarakatan.

Pesta Sabu di Rutan Depok

Kepala Rutan Kelas I Depok Ario Galih Maduseno membenarkan lokasi dalam video yang beredar memang berada di dalam Rutan Depok.

Hal tersebut diketahui setelah pihak rutan melakukan pemeriksaan internal.

"Setelah kami investigasi, apa yang ada di video tersebut memang berada di Rutan Depok," ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (5/10/2026).

Sedikitnya 22 warga binaan yang berada di kamar tempat pesta berlangsung telah diperiksa. Dari jumlah tersebut, tiga hingga empat orang menjalani pemeriksaan lanjutan.

Pihak rutan juga menemukan dugaan keterlibatan dua pegawai dalam pesta narkoba tersebut.

Indikasi awal menunjukkan narkoba diduga masuk ke dalam rutan melalui petugas.

"Jelas petugas kami, pegawai Rutan Depok, posisinya ada di jajaran satuan pengamanan dan staf di pembinaan," ucapnya.

Dugaan keterlibatan kedua petugas itu kemudian dilaporkan kepada kepolisian, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Ario mengatakan pemeriksaan dilakukan bersama tim dari Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ditjenpas, dan Rutan Depok.

Petugas maupun warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan.

"Kami juga berjanji untuk transparan dan responsif, siapapun yang terbukti terlibat dan melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan kami Rutan Depok berkomitmen perang terhadap peredaran gelap narkoba," kata dia.

Dua Pegawai Diduga Berperan

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Christian Rony Putra membenarkan adanya dugaan keterlibatan dua pegawai Rutan Depok.

Berdasarkan pemeriksaan awal Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok, kedua pegawai tersebut diduga memiliki peran berbeda.

Satu orang diduga menyediakan sabu, sedangkan seorang lainnya menyediakan alat musik yang digunakan dalam pesta.

"Yang jelas sampai sekarang peranan mereka berdua itu hanya: satu menyediakan alat musik, satu menyediakan sabu," ujarnya saat ditemui di Balaikota Depok, Senin (5/10/2026).

Kedua pegawai telah menjalani tes urine dan hasilnya negatif narkoba. Polisi juga tidak menemukan sabu saat penggeledahan pada Minggu.

Namun, hasil tes urine tersebut tidak serta-merta menghapus dugaan keterlibatan keduanya. Polisi masih mendalami asal sabu serta pihak-pihak lain yang terlibat.

Peristiwa pesta narkoba itu disebut terjadi pada 27 September 2026, atau sekitar sepekan sebelum penggeledahan.

"Kami nanti akan melakukan pemeriksaan ke oknum ada dua orang itu supaya nanti ke depan ada efek jera supaya tidak terulang lagi. Jadi mungkin setelah dilakukan pemeriksaan, kami akan sampaikan ke Kepala Lapas supaya yang dua orang ini bisa diberikan sanksi, apakah itu administratif atau sanksi kode etik dan sebagainya, tergantung dari hasil pemeriksaan, " kata dia.

Temuan Rumah Mewah di Lapas Cibinong

Persoalan lain muncul di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan yang bentuknya menyerupai homestay hingga rumah kluster di sekitar kompleks lapas.

Bangunan tersebut diduga dihuni oleh warga binaan.

Temuan itu diperoleh saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.

Tim Ombudsman awalnya hendak memeriksa kondisi blok sel warga binaan, tetapi ditolak masuk oleh petugas lapas.

Tim kemudian melakukan penelusuran di area lain. Dari penelusuran tersebut, ditemukan lebih dari 10 bangunan yang bentuknya menyerupai hunian.

"Karena ditolak masuk ke dalam, tim kami justru menemukan sejumlah temuan lain yang berada di luar blok sel Lapas" tutur Syafrida dikutip dari siaran pers Ombudsman, Jumat (25/9/2026).

Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengatakan salah satu bangunan yang berhasil dimasuki memiliki sejumlah fasilitas, seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan dan kamar.

"Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah kluster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan," kata dia.

Selain bangunan hunian, Ombudsman menemukan mobil mewah yang terparkir di kawasan tersebut.

Ada pula fasilitas gym dan pembangunan simulator golf yang sedang berlangsung ketika inspeksi dilakukan.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan timnya bahkan sempat mengalami aksi dorong-dorongan ketika mencoba menelusuri kawasan tersebut.

"Semakin dihalangi semakin kami bertanya ada apa sebenarnya. Ternyata di dalamnya ada lebih dari 10 rumah, kami sudah wawancara penghuninya mengaku napi," ujar Fikri.

Ada Celah Keamanan dan Dugaan Pungli

Ombudsman juga menemukan celah keamanan di kawasan bangunan tersebut. Di bagian belakang deretan rumah petak terdapat akses keluar yang tidak terkunci.

Akses tersebut terhubung langsung dengan hutan bambu dan tempat pembuangan sampah.

Kondisi itu dinilai berpotensi menjadi kerawanan karena dapat dimanfaatkan sebagai jalur keluar narapidana.

Selain persoalan keamanan, Ombudsman menerima laporan keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan liar di Blok A.

Keluarga warga binaan mengaku diminta membayar Rp150.000 setiap pekan.

Dugaan pungutan tersebut menjadi sorotan karena Lapas Cibinong telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dua kasus tersebut memperlihatkan persoalan berbeda dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, mulai dari dugaan peredaran narkoba dan keterlibatan petugas hingga persoalan fasilitas, pengawasan, keamanan, dan dugaan pungutan liar.* (km/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara sengketa terkait syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, Selasa, 6 Oktober 2026.

Sejumlah nama yang menjadi bagian dari pemohon dijadwalkan hadir dalam sidang pengucapan putusan tersebut.

Baca Juga:

• Nasib Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Ditentukan MK Malam Ini

Selain para pemohon, pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, serta pihak terkait juga akan dihadirkan dalam sidang akhir perkara tersebut.

Berdasarkan informasi pada laman resmi Mahkamah Konstitusi, pengucapan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dijadwalkan berlangsung pada pukul 20.00 WIB.

"Selasa, 6 Oktober 2026 (Pukul) 20:00 WIB, Acara: Pengucapan Putusan," tulis laman MK.

Jadwal tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan MK dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026.

Aturan itu mengatur bahwa sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan berakhir setelah menjalani 14 hari persidangan.

12 Pemohon Ajukan Sengketa

Perkara ini bermula dari pengajuan permohonan oleh 12 pemohon ke MK pada 10 September 2026.

Permohonan tersebut kemudian teregistrasi pada 17 September 2026.

Para pemohon berasal dari sejumlah kalangan, termasuk organisasi pemantau pemilu, partai politik, advokat, forum purnawirawan TNI, serta perorangan.

Pemohon I adalah Komite Independen Pemantau Pemilu, organisasi yang bergerak dalam pemantauan penyelenggaraan pemilu dan diwakili Brahma Aryana.

Pemohon II adalah Partai Umat yang diwakili Ansufri ID Sambo selaku Pelaksana Tugas Ketua Umum dan Muhammad Sadiq selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal.

Pemohon III adalah Denny Indrayana, yang mengajukan permohonan sebagai advokat dari Integrity Law Firm.

Sementara itu, Pemohon IV-XI berasal dari kelompok Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).

Nama-nama yang menjadi perwakilan di antaranya mantan Menteri Agama RI sekaligus mantan Wakil Panglima TNI Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, dan Moeryono.

Adapun pemohon dari kalangan perorangan terdiri atas M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma Sihombing.

Delapan Tuntutan Pemohon

Dalam permohonannya, para pemohon menyampaikan delapan tuntutan atau petitum kepada MK.

Pertama, para pemohon meminta MK mengabulkan permohonan mereka untuk seluruhnya.

Kedua, mereka meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan syarat yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran didiskualifikasi karena dinilai tidak memenuhi persyaratan pendidikan tersebut.

Keempat, mereka meminta penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 dinyatakan cacat hukum sejak semula dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kelima, para pemohon meminta sejumlah keputusan KPU RI yang berkaitan dengan Gibran dibatalkan.

Keputusan yang dimaksud meliputi penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut pasangan calon dalam Pilpres 2024, serta penetapan hasil pemilihan presiden dengan nomor keputusan KPU 1632, 1644, 360, dan 504.

Keenam, para pemohon meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketujuh, mereka meminta MK memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Terakhir, para pemohon meminta MK memerintahkan agar putusan perkara tersebut dimuat dalam berita negara.

Putusan MK yang dibacakan malam ini akan menjadi penentu atas permohonan sengketa terkait syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.* (ad)

MEDAN — Besaran hak keuangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi sorotan setelah pemerintah menerbitkan aturan baru pada 2026.

Bukan hanya nominal hak keuangan yang berubah. Jumlah anggota Wantimpres juga meningkat tajam.

Baca Juga:

• Prabowo Menjaga Jarak Aman dengan Jokowi

Di saat yang sama, hak keuangan setiap Ketua dan Anggota Wantimpres ditetapkan sebesar Rp76,5 juta per bulan.

Lantas, berapa besar uang negara yang diperlukan?

Dari Rp17,5 Juta ke Rp76,5 Juta

Pada awal 2007, hak keuangan anggota Wantimpres diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2007.

Dalam aturan tersebut, sejumlah komponen penghasilan anggota jika dijumlahkan mencapai sekitar Rp17,5 juta per bulan.

Namun, aturan itu kemudian dicabut.

Pada 31 Oktober 2007, Presiden SBY menerbitkan Perpres Nomor 96 Tahun 2007.

Sejak saat itu, hak keuangan Ketua dan Anggota Wantimpres disesuaikan dengan hak yang diberikan kepada Menteri Negara.

Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar pada periode berikutnya.

Pada era Jokowi, Wantimpres tetap berjumlah sembilan orang.

Dengan menggunakan gaji pokok dan tunjangan jabatan menteri sebagai rujukan, nilainya sekitar Rp18,648 juta per orang per bulan.

Artinya, sembilan anggota jika dihitung setahun membutuhkan sekitar Rp2,014 miliar untuk gaji pokok dan tunjangan jabatan.

Lalu Datang Aturan Baru di Era Prabowo

Pada 27 Maret 2026, Presiden Prabowo menerbitkan Perpres Nomor 15 Tahun 2026.

Aturan ini menetapkan hak keuangan Ketua dan Anggota Wantimpres sebesar Rp76,5 juta per bulan.

Angka tersebut sekitar 4,1 kali dibandingkan angka Rp18,648 juta yang menjadi rujukan pada periode sebelumnya.

Selisihnya mencapai:

Rp57,852 juta per orang setiap bulan.

Namun, perubahan paling menarik bukan hanya nominalnya.

Jumlah anggota Wantimpres juga berubah drastis.

Pada 2 Oktober 2026, Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres.

Dari sembilan menjadi 26.

Artinya, jumlah penerima hak keuangan bertambah 17 orang.

Hitungannya Mulai Besar

Jika seluruh 26 anggota menerima Rp76,5 juta setiap bulan, hitungannya:

26 × Rp76,5 juta = Rp1,989 miliar per bulan.

Dalam setahun:

Rp1,989 miliar × 12 = Rp23,868 miliar.

Dengan kata lain, jika dihitung selama 12 bulan penuh, hak keuangan 26 anggota Wantimpres mencapai hampir Rp24 miliar setahun.

Dan angka tersebut baru hak keuangan anggota.

Belum memasukkan fasilitas lainnya maupun biaya operasional lembaga.

Bukan Sekadar Soal Gaji

Di sinilah pertanyaan publik menjadi penting.

Berapa sebenarnya total biaya Wantimpres yang harus ditanggung APBN?

Sebab, negara bukan hanya membayar hak keuangan anggota.

Ada sekretariat, pegawai, perjalanan dinas, rapat, barang dan jasa, fasilitas, pengelolaan aset, hingga kebutuhan operasional lainnya.

Karena itu, angka Rp23,868 miliar tidak boleh disebut sebagai total anggaran Wantimpres.

Angka tersebut hanya hasil perkalian hak keuangan 26 anggota apabila dibayarkan selama 12 bulan.

Pertanyaan berikutnya justru lebih besar:

Apakah peningkatan jumlah anggota dari 9 menjadi 26 orang sebanding dengan kebutuhan kerja dan fungsi Wantimpres?

Pertanyaan itu bukan soal siapa yang benar atau salah.

Ini menyangkut akuntabilitas penggunaan uang negara.

Semakin banyak pejabat yang memperoleh hak keuangan dari APBN, semakin penting pula transparansi mengenai alasan penambahan tersebut, beban kerja, hasil kerja, serta manfaat yang diberikan kepada negara.

Perbandingan Singkat

Pemerintahan SBY, awal 2007
Anggota : 9
Hak keuangan : ± Rp17,5 juta/bulan

Pemerintahan SBY, setelah perubahan aturan
Anggota : 9
Hak keuangan : Mengikuti hak Menteri Negara

Pemerintahan Jokowi
Anggota : 9
Hak keuangan : ± Rp18,648 juta/bulan*

Pemerintahan Prabowo, 2026
Anggota : 26
Hak keuangan : Rp76,5 juta/bulan

*Perhitungan gaji pokok dan tunjangan jabatan menteri sebagai rujukan hak keuangan.

Dari sisi angka, perubahannya jelas.

Jumlah anggota: 9 menjadi 26.

Hak keuangan: sekitar Rp18,648 juta menjadi Rp76,5 juta per bulan.

Perkiraan hak keuangan 26 orang dalam setahun: Rp23,868 miliar.

Namun, angka tersebut belum menjawab pertanyaan yang lebih penting:

Berapa total uang negara yang benar-benar dikeluarkan untuk Wantimpres dan apa hasil yang diterima negara dari anggaran tersebut?

Itulah data yang perlu dibuka secara transparan.

Sebab pada akhirnya, yang dipertanggungjawabkan bukan hanya besar kecilnya gaji pejabat, tetapi setiap rupiah uang rakyat yang digunakan untuk menjalankan lembaga negara.* (ad)

Sumber: Perpres Nomor 96 Tahun 2007, Perpres Nomor 15 Tahun 2026, dokumen APBN, dan dokumen resmi Sekretariat Wantimpres.

JAKARTA — Oppo memperkenalkan smartphone terbarunya, Oppo F35 Series, di India pada 5 Oktober 2026.

Seri ini terdiri atas dua model, yakni Oppo F35 dan Oppo F35 Pro.

Baca Juga:

• Harga Cabai Merah Keriting di Sejumlah Wilayah Sumut Tembus Rp92.500 Per Kilogram, Jauh di Atas HET

Salah satu perubahan terbesar terdapat pada kapasitas baterai yang kini mencapai 8.000 mAh, naik dari 7.000 mAh pada generasi sebelumnya.

Oppo juga meningkatkan kemampuan kamera. Pada model reguler, kamera depan kini menggunakan sensor 50 MP, sama seperti yang digunakan Oppo F35 Pro.

Selain baterai dan kamera, Oppo F35 Series membawa layar yang lebih besar pada model Pro, chipset yang lebih bertenaga, serta dukungan kamera ultrawide pada F35 Pro.

Spesifikasi Oppo F35 Pro

Oppo F35 Pro memiliki layar OLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1.272 × 2.772 piksel.

Layar tersebut mendukung refresh rate hingga 144 Hz dan tingkat kecerahan puncak hingga 1.800 nits.

Layar F35 Pro juga dilindungi kaca AGC DT-Star D Plus dan dilengkapi pemindai sidik jari di bawah layar.

Untuk performa, Oppo F35 Pro menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7360 MAX dengan fabrikasi 4 nm.

Chipset tersebut memiliki CPU octa-core yang terdiri dari empat Cortex-A78 dengan kecepatan hingga 2,5 GHz dan empat Cortex-A55 hingga 2,0 GHz. Pengolah grafisnya menggunakan GPU Mali-G615.

Oppo menyediakan F35 Pro dalam pilihan RAM 6 GB dan 8 GB LPDDR5X. Kapasitas penyimpanannya terdiri dari 128 GB dan 256 GB dengan teknologi UFS 3.1.

Dari sektor daya, F35 Pro membawa baterai berkapasitas 8.000 mAh yang mendukung pengisian cepat 80W SuperVOOC.

Ponsel ini juga mendukung pengisian 55W USB PPS dan 44W UFCS yang dapat menyesuaikan besaran output dengan kebutuhan perangkat.

Untuk kamera, Oppo F35 Pro memiliki kamera utama 50 MP dengan aperture f/1.8 dan Optical Image Stabilization (OIS).

Kamera utama tersebut ditemani kamera ultrawide 8 MP dengan sudut pandang 116 derajat dan aperture f/2.2.

Di bagian depan terdapat kamera selfie 50 MP dengan lensa ultrawide 100 derajat, aperture f/2.0, serta autofocus.

Kamera depan dan belakang F35 Pro sama-sama mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30 fps. Ponsel ini juga mendukung fitur perekaman dual-view.

Kemampuan tersebut menjadi peningkatan dibanding Oppo F33 Series yang hanya mendukung perekaman hingga 1080p 60 fps pada kamera depan dan belakang.

Spesifikasi Oppo F35

Oppo F35 reguler menggunakan layar OLED berukuran 6,57 inci dengan resolusi 1.080 × 2.372 piksel.

Layar tersebut memiliki refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahan hingga 1.400 nits dalam mode HBM.

Oppo melindungi layar F35 dengan kaca Crystal Guard serta menyematkan pemindai sidik jari di bawah layar.

Meski ukuran layarnya lebih kecil daripada versi Pro, kapasitas baterainya tetap sama, yakni 8.000 mAh.

Pengisian daya mendukung 80W SuperVOOC, 55W USB PPS, dan UFCS.

Untuk kamera depan, Oppo F35 menggunakan sensor 50 MP dengan sudut pandang 100 derajat dan autofocus. Aperture kamera selfie-nya berada di f/2.1.

Di bagian belakang terdapat kamera utama 50 MP dengan aperture f/1.9 tanpa OIS. Kamera tersebut ditemani sensor kedalaman 2 MP.

Untuk perekaman video, Oppo F35 mampu merekam hingga 1080p 60 fps.

Oppo juga menjanjikan dukungan perekaman 2.5K 30 fps melalui pembaruan software pada masa mendatang.

Berbeda dengan versi Pro, Oppo F35 masih menggunakan chipset MediaTek Dimensity 6360 Max. Chipset ini juga digunakan pada kedua model Oppo F33 Series.

Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6 GB atau 8 GB LPDDR4X serta penyimpanan internal 128 GB UFS 2.2.

Kedua ponsel sama-sama mengantongi sertifikasi IP69. Sertifikasi ini memberikan perlindungan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dan bersuhu panas.

Harga Oppo F35 dan F35 Pro

Oppo F35 Series diluncurkan di India dengan beberapa pilihan warna.

Oppo F35 Pro tersedia dalam warna Sunrise Orange, Wave Blue, dan Twilight Brown.

Sementara Oppo F35 hadir dalam pilihan Wave Blue, Mist Pink, dan Titanium Grey.

Berikut harga Oppo F35 dan F35 Pro di India:

Oppo F35 6/128 GB: 39.000 rupee atau sekitar Rp7,2 juta.
Oppo F35 8/128 GB: 43.000 rupee atau sekitar Rp7,9 juta.
Oppo F35 Pro 6/128 GB: 46.000 rupee atau sekitar Rp8,5 juta.
Oppo F35 Pro 8/128 GB: 50.000 rupee atau sekitar Rp9,2 juta.
Oppo F35 Pro 8/256 GB: 55.000 rupee atau sekitar Rp10,2 juta.

Harga tersebut merupakan harga peluncuran di India.

Ketersediaan, harga, serta konfigurasi Oppo F35 Series untuk pasar Indonesia dapat berbeda apabila perangkat ini nantinya dipasarkan secara resmi di Tanah Air.* (km/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024, Selasa, 6 Oktober 2026.

Dikutip dari laman resmi MK, sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB di Gedung MK RI 1 Lantai 2.

Baca Juga:

• Keren! Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi Cetak Jurnalis Muda Lewat Pelatihan Sehari

Dalam peraturan tersebut, tahapan Sidang Putusan atau pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 dijadwalkan pada 5-6 Oktober 2026.

Perkara ini diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Para pemohon terdiri atas akademisi, Partai Ummat, serta perwakilan organisasi masyarakat.

Mereka mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Salah satu persoalan utama yang diperdebatkan adalah Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Pasal tersebut mengatur pengecualian syarat ijazah SMA atau sederajat bagi calon lulusan luar negeri yang memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Para pemohon menilai pembentukan ketentuan tersebut cacat prosedur karena tidak melalui uji publik.

Mereka juga menduga aturan tersebut dibuat untuk memuluskan pencalonan Gibran.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum pemohon mengajukan delapan tuntutan.

Di antaranya meminta MK membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon, nomor urut, hingga hasil Pilpres 2024.

Pemohon juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden serta memerintahkan MPR menggelar sidang pemilihan wakil presiden baru sesuai ketentuan UUD 1945.

KPU sebagai Termohon membantah tuduhan adanya manipulasi dalam penyusunan aturan pencalonan.

Saksi KPU sekaligus mantan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengatakan perumusan aturan tersebut tidak didasari niat atau motif tersembunyi untuk meloloskan kandidat tertentu.

KPU juga menjelaskan bahwa dokumen pendaftaran dan penyetaraan ijazah luar negeri milik Gibran telah diverifikasi dan dinyatakan sah sesuai dengan PKPU yang berlaku ketika itu.

Sebagai Termohon, KPU meminta Majelis Hakim Konstitusi menolak seluruh dalil permohonan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

KPU juga berpendapat bahwa tuntutan pembatalan pelantikan dan diskualifikasi pejabat yang sudah dilantik telah masuk ke ranah pemakzulan.

Dalam persidangan pada Jumat, 2 Oktober 2026, pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Taufiq Damarjati memberikan keterangan mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Taufiq mengatakan penyetaraan pendidikan Gibran dari UTS Insearch tidak didasarkan pada ijazah atau tanda tamat belajar.

Keterangan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengenai dokumen yang menjadi dasar Kemendikdasmen menerbitkan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Taufiq kemudian menjelaskan bahwa Certificate of Attendance lebih merupakan keterangan bahwa Gibran mengikuti pendidikan di UTS Insearch.

"Ya, status mengenai tamat atau tidaknya, kami lihat dari transkrip nilai yang kami terima," kata Taufik.

Saldi kemudian kembali memastikan dokumen yang digunakan dalam pengajuan penyetaraan tersebut.

"Pada saat pengajuan (penyetaraan) tidak ada ijazahnya?"

Taufiq menjawab, "Tidak ada bentuk lain (selain sertifikat dan transkrip nilai), ya," tutur Taufiq lagi.

Saat Saldi kembali memastikan apakah dokumen tersebut hanya berupa sertifikat dan transkrip nilai, Taufiq menjawab, "Ya dan juga transkrip," jawab Taufik lagi.

Persidangan juga menghadirkan keterangan dari Atase Pendidikan KBRI Singapura Nur Aini Ariyanti dan Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati.

Keduanya mengonfirmasi tidak menemukan arsip dokumen pendidikan atas nama Gibran Rakabuming Raka dalam penelusuran yang dilakukan.

Nur Aini menjelaskan bahwa penelusuran di KBRI Singapura tidak menemukan rekam jejak dokumen, baik ketika Gibran masuk maupun setelah menyelesaikan pendidikan setara SLTA di Singapura.

Sementara itu, Yuli Rahmawati mengatakan penelusuran terhadap arsip fisik maupun digital di KBRI Australia juga tidak menemukan riwayat pengajuan permohonan terkait proses studi Gibran.

Seluruh keterangan tersebut kini menjadi bagian dari rangkaian persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Putusan MK yang dibacakan Selasa malam akan menjadi penentu atas permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya terkait syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.* (km/ad)

Oleh:Werdha Candratrilaksita

PRABOWO Subianto tampaknya mulai menemukan jarak yang dianggap paling aman dengan Joko Widodo.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI di Labuhanbatu, Bupati Fery: Bersama Rakyat Kita Jaga Daerah Tetap Aman

Polanya terlihat dalam beberapa perombakan terakhir. Sejumlah figur yang memiliki jejak kuat bersama Jokowi tidak sepenuhnya dikeluarkan dari lingkar kekuasaan.

Mereka tetap dirangkul, tetapi sebagian dipindahkan dari posisi yang mempunyai kewenangan eksekutif sangat besar menuju jabatan yang lebih dekat pada fungsi koordinasi, pemberian pertimbangan, atau pendampingan presiden.

Pada saat bersamaan, Prabowo mulai memasukkan lebih banyak figur dari orbit politiknya sendiri, termasuk mereka yang selama ini bergerak di luar pagar partai politik.

Prabowo tidak sedang meninggalkan Jokowi. Ia sedang mengatur jaraknya.

Listyo Sigit Prabowo dapat dibaca melalui pola tersebut. Ia bukan orang yang jauh dari Jokowi.

Selain pernah menjadi ajudan, Jokowi pula yang memilihnya menjadi Kapolri pada 2021.

Dalam konfigurasi terakhir, Listyo tidak dikeluarkan dari kekuasaan, melainkan dipindahkan menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Pratikno mengalami pola hampir serupa.

Sepuluh tahun menjadi Menteri Sekretaris Negara Jokowi membuatnya menjadi salah satu figur yang paling dekat dengan pusat kekuasaan pemerintahan sebelumnya.

Pada pemerintahan Prabowo, ia sempat menjadi Menko PMK, sebelum kemudian bergeser menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Perubahan itu bukan berarti bahwa Kepala Staf Kepresidenan atau Ketua Wantimpres merupakan jabatan tidak penting.

Keduanya justru berada sangat dekat dengan Presiden. Namun, karakter kekuasaannya berbeda.

Kapolri mempunyai garis komando langsung terhadap organisasi kepolisian di seluruh Indonesia.

Menteri koordinator memiliki kewenangan koordinatif terhadap sejumlah kementerian.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan dan Ketua Wantimpres lebih dekat dengan Presiden, tetapi tidak mempunyai jangkauan kewenangan sektoral sebesar jabatan sebelumnya.

Politik jarak aman sedang bekerja di Istana. Figur-figur yang mempunyai sejarah panjang bersama Jokowi tidak disingkirkan.

Mereka tetap berada di sekitar Istana sehingga kesinambungan politik tetap terjaga.

Namun, Prabowo secara perlahan dapat membangun pusat-pusat pengambilan keputusan yang lebih mencerminkan kendalinya sendiri.

Pembacaan ini melanjutkan tulisan saya sebelumnya, "Reshuffle, Konsolidasi Prabowo-Jokowi".

Ketika itu, kesinambungan figur era Jokowi memang terlalu mencolok untuk diabaikan.

Suahasil Nazara, Bahlil Lahadalia, Listyo Sigit Prabowo, Dudung Abdurachman, Fadil Imran, dan sejumlah nama lain memperlihatkan bahwa transisi Jokowi menuju Prabowo tidak menghasilkan diskontinuitas personal yang tegas.

Bahkan, beberapa figur justru memperoleh penguatan posisi. Namun, konsolidasi politik tidak harus berarti dua kekuatan terus berdiri pada jarak yang sama.

Setelah memperoleh stabilitas, seorang presiden mempunyai kebutuhan berikutnya, yaitu membangun pusat gravitasinya sendiri.

Dua Kaki Politik Prabowo: Akomodatif dan Konfirmatif

Karena itu, politik Prabowo sekarang dapat dibaca berjalan dengan dua kaki. Kaki pertama adalah "politik akomodatif".

Prabowo tetap menyediakan ruang bagi jaringan yang tumbuh selama pemerintahan Jokowi.

Kalkulasinya cukup rasional. Jokowi memang tidak lagi mempunyai kekuasaan formal sebagai presiden, tetapi pengaruh politiknya belum selesai.

Gibran Rakabuming Raka berada di kursi wakil presiden. Kaesang Pangarep memimpin PSI.

Sejumlah orang yang pernah tumbuh pada pemerintahan Jokowi masih tersebar di kabinet, lembaga negara, BUMN, birokrasi, kepolisian, dan militer.

Jokowi sendiri tetap mempunyai daya tarik elektoral serta kemampuan menciptakan perhatian publik.

Dalam tulisan "Pengaruh Politik Jokowi Masih Besar", saya menyebut sedikitnya lima sumber pengaruh tersebut: modal politik personal, modal simbolik, daya ungkit organisasi, posisi politik keluarga, serta kemampuan menentukan agenda percakapan politik.

Selama modal itu masih mempunyai nilai, bagi Prabowo tidak ada alasan untuk membuat Jokowi menjadi lawan.

Lebih menguntungkan mempertahankannya sebagai kawan pada jarak tertentu. Apalagi menuju Pemilu 2029, efek ekor jas Jokowi masih mungkin bernilai.

Pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruh itu dapat dikonversi menjadi suara memang belum dapat dipastikan.

Namun, justru karena nilainya belum habis, secara politik lebih rasional bagi Prabowo untuk mengakomodasinya daripada memutusnya.

Kaki kedua adalah apa yang dapat disebut "politik konfirmatif".

Prabowo mulai mengonfirmasi dan memberi tempat kepada figur-figur yang selama ini berada dalam orbit pemikiran, dukungan, atau percakapan politik yang lebih dekat kepadanya, termasuk dari masyarakat sipil.

Masuknya Rocky Gerung ke Wantimpres dan Syahganda Nainggolan ke pemerintahan menarik ditempatkan dalam kerangka tersebut.

Rocky bahkan menghasilkan paradoks tersendiri.

Dalam tulisan "Rocky Gerung Dipangku Kekuasaan", saya menggunakan filosofi Jawa yen dipangku mati: pengkritik tidak selalu perlu dilawan; terkadang cukup dirangkul dan diberi tempat.

Namun, dari sudut pandang Prabowo, masuknya Rocky dapat mempunyai arti berbeda.

Ia memperluas basis legitimasi pemerintahan hingga ke kelompok yang sebelumnya berada di luar struktur formal kekuasaan, yaitu masyarakat sipil.

Meskipun, kini Rocky dianggap berkhianat oleh sebagian kalangan masyarakat sipil.

Namun, keberadaan Rocky di Wantimpres memperteguh bukti bahwa masyarakat sipil juga tidak benar-benar independen dan imparsial.

Sebagian masyarakat sipil juga bertindak seolah independen, tapi menyimpan kepentingan pseudo-politik praktis.

Syahganda juga menarik karena jejaknya lebih banyak dibangun melalui ruang masyarakat sipil dan percakapan politik daripada mesin partai.

Dengan memasukkan figur seperti ini, Prabowo tidak hanya membagi jabatan. Ia sedang memperluas orbit politiknya.

Dalam politik dikenal "distribusi kekuasaan".

Orang-orang yang sebelumnya memberikan dukungan gagasan, membangun argumentasi publik, atau berada pada lingkungan politik yang beririsan dengan kekuasaan dapat memperoleh tempat ketika kekuasaan terbentuk.

Itu bukan fenomena khas Prabowo. Hampir setiap rezim membangun lingkarannya (circle) sendiri.

Yang menarik adalah Prabowo melakukannya tanpa membongkar seluruh lingkaran lama mantan Presiden Joko Widodo.

Ia tidak memilih antara Jokowi atau kelompoknya sendiri. Ia merangkul keduanya, tetapi mulai mengubah komposisinya.

Maka, delapan kali reshuffle, terutama rangkaian terakhir pada Oktober, yang paling menarik perhatian publik, barangkali tidak cukup dibaca sebagai pergantian orang.

Di balik perpindahan kursi berlangsung penataan jarak politik. Figur-figur lama tetap dijaga dalam jarak cukup dekat agar tidak menjadi kekuatan lawan.

Figur-figur baru dimasukkan agar pemerintahan semakin mempunyai wajah Prabowo sendiri. Akhirnya hubungan Prabowo-Jokowi memasuki fase baru.

Pada awal pemerintahan, Prabowo membutuhkan kesinambungan. Setelah kekuasaannya semakin terkonsolidasi, ia membutuhkan diferensiasi.

Prabowo tentu masih membutuhkan Jokowi. Pengaruh mantan presiden itu terlalu besar untuk diabaikan dan terlalu berguna untuk dijadikan lawan.

Sebaliknya, Prabowo juga tidak mungkin membiarkan pemerintahannya selamanya berada di bawah bayang-bayang pendahulunya.

Maka jalan yang paling rasional adalah menjaga Jokowi tetap dekat, tetapi tidak lagi terlalu dekat.

Dalam politik, kawan tidak selalu harus duduk di sebelah kita, demikian juga lawan tidak harus duduk di seberang kita.

Kadang-kadang lebih berguna ketika ditempatkan pada jarak yang aman.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Abdi Negara di bidang kebijakan fiskal dan keuangan negara; sebagai civitas akademica, analis, dan penulis di bidang kebijakan publik dan multidisipliner.

Dalam rangka itulah, Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi menggelar Pelatihan Jurnalistik yang direncanakan berlangsung Kamis, 8 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Desak Publis Identitas Pelapor Kamar Mewah Lapas Cibinong, 2 Anggota DPR Ditertawakan Mantan Kaper Ombudsman

Maulana menjelaskan, Pelatihan Jurnalistik Sehari yang berlangsung di Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi Jalan Perjuangan Nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Sunggal, Deliserdang ini, menghadirkan dua tenaga pengajar berkompeten dan berpengalaman di dunia jurnalistik.

Di antaranya Nurhalim Tanjung selaku Pemimpin Redaksi media online gosumut.com yang juga Ahli Pers di Sumut. Kemudian Abyadi Siregar selaku Pemimpin Redaksi bitvonline.com yang juga Direktur MATA Pelayanan Publik.

Nurhalim dan Abyadi akan melatih para siswa untuk memiliki kemampuan dalam menulis berita jurnalistik. Metode pengajarannya, jelas Abyadi Siregar, dilakukan dengan penyampaian materi teori dan diperkuat dengan praktik.

"Anak-anak akan diperkenalkan dengan dunia jurnalistik. Apa itu jurnalistik dan apa itu media. Dalam praktik, mereka akan dilatih mencari berita, mengolah, memilah dan menulis berita dengan terlebih dahulu memperkenalkan rumus 5W+1H. Selanjutnya, melakukan editing untuk menghindari terjadinya kesalahan sebelum ditayangkan," jelas Abyadi Siregar.

Melalui pelatihan itu, anak-anak diharapkan memiliki kemampuan dalam menulis berita jurnalistik. Ini dapat menjadi bekal bagi para siswa yang menjadi peserta. Kemampuan menulis berita ini merupakan modal besar bagi para siswa" jelas Abyadi.

Paling tidak, lanjut Abyadi, di sekolah Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi, mereka sudah dapat membuat media internal sekolah yang dapat dijadikan sebagai media mempertajam kemampuan menulisnya.

"Bahkan, kemampuan menulis ini juga bisa menjadi modal setelah menyelesaikan studi dari Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi. Bisa langsung bekerja sebagai jurnalis muda di perusahaan media online yang saat ini banyak berdiri di Kota Medan," kata Abyadi.

KERJASAMA
Maulana Malik Muttaqin lebih jauh mengharap, program Pelatihan Jurnalistik ini bernar-benar bermanfaat bagi para siswa dan menjadi bekal bagi mereka setelah selesai studi dari Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi.

"Semoga mereka ke depan menjadi penulis tangguh dan jurnalis muda yang kompeten," harap Maulana.

JAKARTA — Kredit Usaha Rakyat atau KUR BCA 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis.

Melalui program KUR, pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan untuk kebutuhan produktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? Cek KUR BNI 2026 Rp500 Juta, Ini Syarat dan Simulasi Cicilannya

KUR BCA 2026 menawarkan suku bunga mulai dari 6 persen dengan pilihan tenor hingga lima tahun.

Untuk plafon pinjaman Rp200 juta, besaran cicilan berbeda tergantung jangka waktu pembiayaan.

Berikut simulasi angsuran KUR BCA 2026 untuk pinjaman Rp200 juta berdasarkan data yang tersedia.

Untuk tenor 1 tahun atau 12 bulan, angsuran sekitar Rp17.212.700 per bulan.
Untuk tenor 2 tahun atau 24 bulan, angsuran sekitar Rp8.863.400 per bulan.
Untuk tenor 3 tahun atau 36 bulan, angsuran sekitar Rp6.083.600 per bulan.
Untuk tenor 4 tahun atau 48 bulan, angsuran sekitar Rp4.694.700 per bulan.
Sedangkan untuk tenor 5 tahun atau 60 bulan, angsuran sekitar Rp3.861.400 per bulan.

Semakin panjang tenor yang dipilih, cicilan bulanan menjadi lebih ringan.

Namun, calon debitur tetap perlu mempertimbangkan kemampuan membayar serta total kewajiban selama masa kredit.

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Sebelum mengajukan KUR BCA, calon debitur perlu memenuhi sejumlah persyaratan.

Calon debitur perorangan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Pemohon juga wajib memiliki e-KTP.

KUR BCA dapat diajukan oleh nasabah perorangan maupun badan usaha. Usaha yang dijalankan juga harus sudah berjalan minimal enam bulan.

Selain itu, calon debitur tidak sedang memiliki KUR yang masih berjalan di bank lain dan tidak pernah menerima fasilitas kredit di bank lain, sesuai ketentuan pengajuan yang berlaku.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Sejumlah dokumen juga harus dipersiapkan sebelum pengajuan.

Dokumen tersebut meliputi e-KTP calon debitur dan pasangan, Kartu Keluarga (KK), serta Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Untuk pengajuan dengan nilai di atas Rp50 juta, calon debitur juga perlu menyiapkan NPWP.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan KUR Kecil.

Cara Mengajukan KUR BCA 2026

Pengajuan KUR BCA dapat dilakukan secara online maupun dengan mendatangi kantor cabang BCA.

Untuk pengajuan online, calon debitur dapat mengakses situs resmi BCA dan memilih menu pengajuan KUR.

Setelah itu, pemohon mengisi nomor telepon dan melengkapi formulir serta dokumen yang dipersyaratkan.

Sementara untuk pengajuan secara offline, calon debitur dapat mendatangi kantor cabang BCA dan menyampaikan ke petugas bahwa ingin mengajukan KUR.

Petugas kemudian akan membantu proses pengisian formulir melalui webform BCA.

Selanjutnya, BCA akan melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha dan dokumen yang diajukan.

Jika pengajuan disetujui, dana KUR akan dicairkan ke rekening debitur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertimbangkan Kemampuan Membayar

Sebelum memilih plafon Rp200 juta, pelaku usaha sebaiknya menghitung kemampuan keuangan dan arus kas bisnis.

Besarnya cicilan bulanan perlu disesuaikan dengan pendapatan usaha agar pembayaran kredit tetap lancar.

Simulasi angsuran tersebut juga dapat berbeda tergantung hasil penilaian bank, suku bunga, ketentuan program, serta profil calon debitur.

Karena itu, calon peminjam disarankan memastikan informasi terbaru mengenai suku bunga, persyaratan, ketersediaan KUR, dan ketentuan pengajuan langsung melalui kanal resmi BCA sebelum mengajukan pinjaman.* (di/ad)

JAKARTA — Benarkah umur umat Islam di dunia tidak akan mencapai 1.500 Hijriah?

Pertanyaan ini kembali menjadi perhatian seiring umat Islam kini memasuki tahun 1448 Hijriah.

Baca Juga:

• Ingin Rezeki Halal dan Berkah? Amalkan 7 Doa Ini di Pagi Hari

Jika dihitung dari tahun 1448 Hijriah, angka tersebut memang tinggal sekitar 52 tahun lagi.

Namun, tidak ada dalil sahih dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menyebut umur umat Islam akan berakhir pada tahun 1.500 Hijriah.

Angka tersebut lebih banyak muncul dari penafsiran sebagian ulama terhadap sejumlah hadis mengenai rentang waktu umat-umat terdahulu dan umat Islam.

Dalam buku Al-Masih Al-Muntazhar wa Nihayah Al-Alam karya Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, yang diterjemahkan Subhanur, disebutkan pendapat Imam Suyuthi dalam risalahnya Al-Kasyfu 'an Mujawazati Hadzihil Ummatil Alfi.

Imam Suyuthi menjelaskan sejumlah hadis yang menunjukkan umur umat Islam lebih dari 1.000 tahun, tetapi kelebihannya tidak mencapai 500 tahun.

Pendapat tersebut kemudian menjadi salah satu dasar munculnya perkiraan bahwa umur umat Islam tidak sampai 1.500 tahun.

Ada pula pendapat yang menghitung umur umat Islam sekitar 1.400 tahun lebih sedikit.

Perhitungan ini dikaitkan dengan usia umat Yahudi, umat Nasrani, dan tambahan waktu 500 tahun berdasarkan sebuah hadis.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Abu Waqqas RA, Rasulullah SAW bersabda, "Saya berharap umatku tidak lemah di sisi Tuhannya yang menunda mereka selama setengah hari." Sa'id bertanya, "Berapakah setengah hari itu?" Beliau menjawab, "500 tahun." (HR Ahmad, Abu Dawud, Hakim, dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah).

Sejumlah ahli hadis kemudian melakukan perhitungan berdasarkan rentang waktu antara umat Yahudi, umat Nasrani dan masa diutusnya Nabi Muhammad SAW.

Dari perhitungan tersebut muncul angka sekitar 1.400 tahun lebih sedikit.

Meski demikian, perhitungan tersebut tidak dapat dijadikan kepastian bahwa umat Islam akan berakhir pada tahun tertentu.

Pengasuh Lembaga Pengembangan Da'wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya, mengingatkan bahwa waktu terjadinya kiamat hanya diketahui oleh Allah SWT.

Menurut dia, Rasulullah SAW juga tidak pernah menentukan kapan kiamat akan terjadi.

Nabi Muhammad SAW hanya memberikan gambaran mengenai dahsyatnya hari kiamat serta tanda-tanda yang akan mendahuluinya.

"Pasti datang hari kiamat. Cuman apakah kita sudah punya persiapan? Pakai hitungan segala macam. Biarpun dinisbatkan kepada ulama sudah dikatakan tidak ada yang tahu hari kiamat (tiba) kecuali Allah," jelas Buya Yahya dalam ceramah yang diunggah di YouTube Al-Bahjah TV, dikutip Senin (5/10/2026).

Buya Yahya juga menegaskan bahwa angka 1.500 tidak boleh dipahami sebagai kepastian waktu terjadinya kiamat kubra atau kehancuran alam semesta.

"Kalau ada seseorang (yang mengatakan) 1500 kiamat, maksudnya gimana ini? Kiamat apa? Apakah kiamat kubra dengan leburnya semesta ini? Oh bukan. Enggak boleh kita ngomong itu karena sudah dikatakan yang tahu hanya Allah," tegasnya.

Al-Qur'an secara tegas menyebut bahwa waktu terjadinya kiamat merupakan pengetahuan Allah SWT.

Manusia tidak diberikan kepastian mengenai kapan hari tersebut berlangsung.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 187:

"Sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada (seorang pun) yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. (Kiamat) itu sangat berat (huru-haranya bagi makhluk yang) di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang dapat memastikan kapan kiamat terjadi.

Hal serupa ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 63.

Allah SWT berfirman bahwa pengetahuan mengenai hari kiamat hanya berada di sisi-Nya dan manusia tidak mengetahui waktunya.

Karena itu, pembahasan mengenai angka 1.500 Hijriah lebih tepat dipahami sebagai hasil penafsiran dan perhitungan sebagian ulama, bukan sebagai kepastian mengenai batas akhir kehidupan umat Islam.

Sejumlah hadis sahih menyebutkan berbagai tanda yang akan mendahului datangnya kiamat.

Dalam hadis Abu Syuraihah Hudzaifah bin Usaid, Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat sepuluh tanda-tandanya: (1) terbitnya matahari dari barat, (2) asap, (3) binatang melata, (4) munculnya Yakjuj dan Makjuj, (5) keluarnya Dajjal, (6) munculnya Isa bin Maryam, (7) tiga gerhana; gerhana di barat (8) gerhana di timur, (9) gerhana di Jazirah Arab, (10) api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada." (HR Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadits ini shahih).

Dengan demikian, tidak ada dasar yang cukup untuk memastikan bahwa umat Islam akan berakhir pada tahun 1.500 Hijriah.

Yang menjadi pesan utama dalam ajaran Islam adalah bahwa kiamat pasti terjadi, tetapi waktunya merupakan rahasia Allah SWT.

Manusia justru diperintahkan untuk mempersiapkan diri dengan amal dan ketakwaan, bukan menetapkan sendiri kapan hari kiamat akan tiba.

Wallahu a'lam.* (d/ad)

LABUHANBATU SELATAN — Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0209/Labuhanbatu, Senin, 5 Oktober 2026.

Kehadiran Fery bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Labusel menjadi bentuk dukungan dan sinergi pemerintah daerah dengan TNI dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan di wilayah Labuhanbatu Raya.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI di Kisaran, Bupati Asahan: TNI Harus Terus Hadir di Tengah Masyarakat

Mereka antara lain Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Rombongan Bupati Labusel disambut langsung Komandan Kodim (Dandim) 0209/Labuhanbatu Letkol Kav Hanung Kaptiaji.

Peringatan HUT ke-81 TNI tersebut juga dihadiri Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendri Yanto Sitorus, Wakil Bupati Labura Samsul Tanjung, serta Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri.

HUT ke-81 TNI tahun 2026 mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur."

Tema tersebut menekankan pentingnya kedekatan dan kebersamaan TNI dengan masyarakat sebagai bagian dari kekuatan bangsa dalam menjaga kedaulatan dan mendukung terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur.

Bupati Fery mengatakan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting untuk menjaga kondisi daerah tetap aman sekaligus mendukung pembangunan.

"Selamat HUT ke-81 TNI. TNI adalah bagian dari rakyat dan bersama rakyat kita jaga daerah ini agar tetap aman, kondusif dan terus bergerak maju," ujar Bupati Fery.

Ia berharap soliditas dan kebersamaan yang telah terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan masyarakat dapat terus diperkuat.

Menurutnya, sinergi tersebut dibutuhkan untuk mendukung berbagai program pembangunan sekaligus memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Peringatan HUT ke-81 TNI di Makodim 0209/Labuhanbatu berlangsung dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan di Labuhanbatu Raya.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran, Senin, 5 Oktober 2026.

Dalam upacara tersebut, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P., bertindak sebagai komandan upacara.

Baca Juga:

• Kisah Rosila 37 Tahun Mendiami Rumah Papan, Kini Dapat Bantuan Bedah Rumah Pemko Medan

Mereka antara lain Wakil Bupati Batu Bara, Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua DPRD Tanjung Balai, Kajari Asahan, Kajari Tanjung Balai, Kajari Batu Bara, Ketua PN Kisaran, Dandim 0208/Asahan, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Kapolres Asahan, Kapolres Tanjung Balai, Kapolres Batu Bara, Danyon 126/KC, para asisten dan staf ahli Bupati Asahan.

Hadir pula jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Asahan, personel TNI-Polri, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXV Kodim Kodim0208/Asahan beserta jajaran, organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar serta tamu undangan lainnya.

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Dandim 0208/Asahan, disampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan ASN TNI di berbagai wilayah atas dedikasi, loyalitas, kerja keras dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kepercayaan masyarakat terhadap TNI disebut menjadi hasil dari pengabdian yang selama ini diberikan.

Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus dijaga serta dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga terus memperkuat TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI serta modernisasi alat dan peralatan pertahanan dan keamanan.

Dalam amanat tersebut, Panglima TNI menekankan pentingnya menjadikan nilai PRIMA sebagai budaya dalam setiap pengabdian.

PRIMA merupakan singkatan dari Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif.

Kelima nilai tersebut diharapkan diterapkan secara konsisten sebagai pedoman dalam meningkatkan kemampuan TNI, baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak untuk menghadapi berbagai tantangan pada masa mendatang.

Setelah upacara, Bupati Asahan bersama Dandim 0208/Asahan dan para tamu kehormatan mengikuti prosesi pemotongan tumpeng sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan atraksi yang diperagakan personel TNI.

Atraksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sekaligus menunjukkan semangat dan profesionalisme prajurit.

Bupati Asahan menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 TNI. Ia berharap momentum tersebut semakin memperkuat semangat pengabdian TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Selamat HUT ke-81 TNI. Semoga momentum ini semakin memperkuat semangat pengabdian TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperkokoh sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat," ujar Bupati.

Menurut Taufik, sinergi dan kebersamaan menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Hal tersebut juga menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan daerah.

"Semoga TNI semakin profesional, semakin kuat dan senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara," pungkasnya.

Taufik juga berharap hubungan dan koordinasi antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah serta masyarakat yang selama ini terjalin dapat terus diperkuat.

Menurut dia, koordinasi tersebut penting untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif sekaligus mendukung kemajuan Kabupaten Asahan.* (ad)

SUMUT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Sebagian besar wilayah Sumatera Utara diprediksi mengalami hujan ringan, sementara beberapa daerah lainnya diprakirakan berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 6 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Disertai Petir

Tingkat kelembapan udara relatif tinggi, yakni berkisar antara 61 hingga 99 persen.

Tapanuli Tengah diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 72-96 persen.

Tapanuli Utara juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 17-25 derajat Celsius serta kelembapan 68-99 persen.

Tapanuli Selatan diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 19-27 derajat Celsius dan kelembapan 72-98 persen.

Nias juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 23-28 derajat Celsius serta kelembapan 81-99 persen.

Langkat diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 85-99 persen.

Karo diprakirakan hujan ringan dengan suhu 18-24 derajat Celsius, sedangkan Deli Serdang berada pada kisaran 24-30 derajat Celsius dengan kelembapan 74-97 persen.

Simalungun diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 22-27 derajat Celsius.

Sementara Asahan diprakirakan berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 75-99 persen.

Labuhanbatu juga diprediksi berawan dengan suhu 24-32 derajat Celsius.

Adapun Dairi, Toba, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan berpotensi mengalami hujan ringan.

Samosir menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan berawan, dengan suhu 17-23 derajat Celsius dan kelembapan 73-98 persen.

Serdang Bedagai diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius.

Batu Bara diprakirakan berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius.

Sementara Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Labuhanbatu Selatan diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu maksimum mencapai 32 derajat Celsius.

Labuhanbatu Utara diprakirakan berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius.

Adapun Nias Utara dan Nias Barat berpotensi mengalami hujan ringan dengan tingkat kelembapan yang mencapai 99 persen.

Di wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 72-99 persen.

Kota Pematangsiantar juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 22-27 derajat Celsius.

Kota Sibolga diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-27 derajat Celsius.

Sementara Kota Tanjung Balai dan Kota Tebing Tinggi diprediksi berawan dengan suhu masing-masing berada pada kisaran 24-30 derajat Celsius.

Kota Binjai diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Kota Padang Sidempuan dengan suhu 21-27 derajat Celsius dan Kota Gunungsitoli dengan suhu 24-29 derajat Celsius.

Dengan dominasi potensi hujan ringan di berbagai wilayah, masyarakat Sumatera Utara perlu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

Informasi dan pembaruan prakiraan cuaca BMKG juga penting diperhatikan, terutama ketika terjadi perubahan kondisi cuaca.* (ad)

ACEH — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Hampir seluruh wilayah Aceh diprediksi mengalami hujan dengan intensitas yang beragam, mulai dari hujan ringan hingga hujan petir.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Selasa 6 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Kelembapan udara relatif tinggi, yakni berada pada rentang 69 hingga 99 persen.

Aceh Selatan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 75-99 persen.

Aceh Tenggara juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 16-22 derajat Celsius serta kelembapan 83-99 persen.

Hujan ringan diprediksi terjadi di Aceh Timur dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 81-97 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Aceh Tengah dengan suhu 16-22 derajat Celsius serta kelembapan 75-98 persen.

Aceh Barat berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 74-99 persen.

Sementara Aceh Besar diprediksi mengalami hujan sedang dengan suhu 23-28 derajat Celsius serta kelembapan 76-97 persen.

Pidie juga berpotensi mengalami hujan petir. Suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 19-23 derajat Celsius dengan kelembapan 92-99 persen.

Aceh Utara diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 86-98 persen.

Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, Gayo Lues, serta sejumlah wilayah lainnya juga diprakirakan mengalami hujan ringan.

Sementara itu, hujan petir berpotensi terjadi di Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Kota Banda Aceh.

Di Aceh Barat Daya, suhu diprakirakan 21-25 derajat Celsius dengan kelembapan 82-99 persen.

Aceh Jaya diprediksi mengalami hujan petir dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 73-99 persen.

Nagan Raya juga berpotensi hujan petir dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta kelembapan 74-98 persen.

Di wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprakirakan mengalami hujan petir dengan suhu 25-29 derajat Celsius dan kelembapan 69-91 persen.

Kota Sabang dan Kota Lhokseumawe masing-masing diprediksi mengalami hujan ringan.

Kota Langsa menjadi wilayah yang berbeda karena diprakirakan mengalami udara kabur.

Suhu udara di wilayah ini berkisar 24-29 derajat Celsius dengan kelembapan 73-99 persen.

Adapun Kota Subulussalam diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 23-28 derajat Celsius dan kelembapan 80-98 persen.

Dengan tingginya potensi hujan di hampir seluruh wilayah Aceh, masyarakat perlu memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

Warga di daerah yang berpotensi hujan petir juga perlu mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (ad)

JAWA BARAT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Sebagian besar wilayah Jawa Barat diprediksi berawan, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di Bandung dan Kota Sukabumi.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 6 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Sementara itu, tingkat kelembapan udara berkisar antara 29 hingga 99 persen.

Kabupaten Bogor diprediksi berawan dengan suhu 24-34 derajat Celsius dan kelembapan 44-95 persen.

Sukabumi juga diprakirakan berawan dengan suhu 22-31 derajat Celsius serta kelembapan 46-91 persen.

Cianjur diprediksi berawan dengan suhu 19-28 derajat Celsius dan kelembapan 50-98 persen.

Adapun Bandung berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 19-29 derajat Celsius serta kelembapan 38-91 persen.

Garut diprakirakan berawan dengan suhu 16-26 derajat Celsius, sekaligus menjadi wilayah dengan suhu minimum terendah dalam prakiraan ini.

Tasikmalaya diprediksi berawan dengan suhu 22-31 derajat Celsius, sedangkan Ciamis berada pada kisaran 22-32 derajat Celsius.

Kuningan diprakirakan berawan dengan suhu 23-33 derajat Celsius.

Cirebon dan Majalengka sama-sama diprediksi berawan, masing-masing dengan suhu 26-34 derajat Celsius dan 24-34 derajat Celsius.

Sumedang diprakirakan berawan dengan suhu 22-32 derajat Celsius.

Sementara itu, Indramayu dan Subang diprediksi berawan dengan suhu maksimum mencapai 37 derajat Celsius.

Purwakarta diprakirakan berawan dengan suhu 23-36 derajat Celsius

. Kondisi serupa diprediksi terjadi di Karawang dengan suhu 27-37 derajat Celsius dan kelembapan 35-76 persen.

Di wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan berawan dengan suhu 24-34 derajat Celsius.

Kota Sukabumi berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-31 derajat Celsius dan kelembapan 42-94 persen.

Kota Bandung diprediksi berawan dengan suhu 22-33 derajat Celsius.

Kota Cirebon juga berawan dengan suhu 26-34 derajat Celsius, sedangkan Kota Bekasi diprakirakan berawan dengan suhu 26-34 derajat Celsius.

Kota Depok diprediksi berawan dengan suhu 24-35 derajat Celsius.

Kota Cimahi berada pada kisaran 21-30 derajat Celsius, sementara Kota Tasikmalaya diprakirakan berawan dengan suhu 21-32 derajat Celsius.

Adapun Kota Banjar diprediksi berawan dengan suhu 25-33 derajat Celsius.

Dengan kondisi cuaca yang didominasi berawan, masyarakat Jawa Barat tetap perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.

Warga di Bandung dan Kota Sukabumi juga perlu mewaspadai potensi hujan ringan saat menjalankan aktivitas di luar ruangan.* (ad)

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Sebagian besar wilayah Ibu Kota diprediksi berawan, sementara Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 6 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Adapun tingkat kelembapan udara berada pada rentang 45 hingga 87 persen.

Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan berawan dengan suhu 29 derajat Celsius dan kelembapan 71-75 persen.

Kota Jakarta Pusat juga diprediksi berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 27-33 derajat Celsius dengan kelembapan 53-77 persen.

Di Jakarta Utara, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 28-31 derajat Celsius dan kelembapan 61-74 persen.

Sementara Jakarta Barat diprediksi berawan dengan suhu 26-34 derajat Celsius serta kelembapan 51-83 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Jakarta Selatan diprakirakan mengalami hujan ringan.

Suhu udara diperkirakan mencapai 25-35 derajat Celsius, sedangkan kelembapan berada pada kisaran 45-87 persen.

Adapun Jakarta Timur diprakirakan mengalami udara kabur. Suhu udara berada pada kisaran 26-34 derajat Celsius dengan kelembapan 47-85 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau memperhatikan perubahan kondisi cuaca dan informasi terbaru BMKG, terutama bagi warga di wilayah yang berpotensi mengalami hujan.* (ad)

YOGYAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 6 Oktober 2026.

Sebagian besar wilayah DIY diprediksi mengalami cuaca berawan, sementara Kulon Progo diprakirakan cerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Selasa 6 Oktober 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Kulon Progo diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu 23-32 derajat Celsius. Kelembapan udara diperkirakan berada pada kisaran 55-94 persen.

Bantul diprediksi berawan dengan suhu 24-34 derajat Celsius dan kelembapan 49-89 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Gunungkidul, dengan suhu 24-34 derajat Celsius serta kelembapan 50-87 persen.

Sleman juga diperkirakan berawan. Suhu udara berada pada kisaran 24-35 derajat Celsius, sedangkan kelembapan mencapai 43-86 persen.

Adapun Kota Yogyakarta diprakirakan berawan dengan suhu 24-36 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara diperkirakan berkisar 41-85 persen.

Dengan kondisi cuaca yang didominasi berawan dan suhu yang dapat mencapai 36 derajat Celsius, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca serta informasi terbaru dari BMKG.* (ad)

BALI — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Provinsi Bali pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Berdasarkan prakiraan tersebut, kondisi cuaca di seluruh kabupaten dan Kota Denpasar diprediksi berawan.

Baca Juga:

• Awas Cuaca Ekstrem BMKG Rilis Peringatan Dini, Sebagian Besar Wilayah Sumut Terancam Hujan Lebat Disertai Petir Sepekan ke Depan

Jembrana diprakirakan berawan dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 69-97 persen.

Tabanan juga diprediksi berawan dengan suhu 21-30 derajat Celsius serta kelembapan 67-97 persen.

Di Badung, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 61-91 persen.

Gianyar diprediksi berawan dengan suhu 22-32 derajat Celsius serta kelembapan 64-91 persen.

Klungkung diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 62-85 persen.

Sementara Bangli menjadi wilayah dengan suhu udara terendah, yakni 18-27 derajat Celsius, dengan kelembapan 58-98 persen.

Karangasem diprediksi berawan dengan suhu 20-30 derajat Celsius dan kelembapan 60-94 persen.

Adapun Buleleng diperkirakan berawan dengan suhu 23-32 derajat Celsius serta kelembapan 58-84 persen.

Kota Denpasar juga diprakirakan berawan. Suhu udara diperkirakan mencapai 25-32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 69-89 persen.

Dengan kondisi cuaca yang relatif berawan di seluruh wilayah, masyarakat Bali tetap disarankan memperhatikan informasi dan pembaruan prakiraan cuaca BMKG sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.* (ad)

Pertandingan berlangsung dramatis. Indonesia dan Thailand bermain imbang 2-2 hingga 120 menit, sehingga pemenang harus ditentukan melalui adu penalti. Garuda akhirnya menang 4-2 dalam babak tos-tosan.

Baca Juga:

• Diwarnai Drama VAR, Gol 'Supersub' Fergus Tierney Bawa Malaysia Tekuk Vietnam & Segel Juara 3

Laga final berlangsung ketat sejak awal. Kedua tim saling menciptakan peluang, tetapi tidak ada gol hingga babak pertama berakhir. Thailand kemudian harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mickelson menerima kartu kuning kedua pada menit ke-81.
Indonesia memanfaatkan keunggulan jumlah pemain satu menit kemudian. Tendangan bebas Dean James pada menit ke-82 mengenai pemain Thailand Iklas Sanron sebelum masuk ke gawang dan membawa Garuda unggul 1-0.

Thailand merespons pada menit ke-87 melalui Iklas Sanron yang menebus kesalahannya. Skor kembali imbang 1-1 hingga waktu normal berakhir dan pertandingan berlanjut ke extra time.

Pada babak tambahan, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 melalui Peeradol Chamrasamee pada menit ke-111. Indonesia tidak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan lima menit kemudian melalui Elkan Baggott setelah menerima umpan cut back Rizky Ridho.

Skor 2-2 bertahan hingga 120 menit dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Indonesia tampil lebih efektif dalam mengeksekusi penalti hingga memastikan kemenangan 4-2.

Gelar tersebut menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia setelah penantian panjang untuk meraih trofi di kawasan Asia Tenggara. Sumber pertandingan menyebut ini menjadi titel pertama Garuda dalam 35 tahun terakhir sejak menjuarai SEA Games 1991.

Keberhasilan ini juga menempatkan Indonesia sebagai juara pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup setelah sebelumnya Garuda beberapa kali gagal meraih gelar di kompetisi regional. FIFA sebelumnya mencatat Indonesia dan Thailand sebagai dua finalis pada turnamen perdana tersebut.

Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia menutup perjalanan FIFA ASEAN Cup 2026 dengan trofi juara setelah melewati final penuh drama selama 120 menit dan adu penalti.* (in/dh)

Refly menyampaikan keyakinan tersebut setelah mengikuti rangkaian persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Baca Juga:

• Desak MK Tolak Gugatan Gibran Relawan GI-JOE Pasang Badan, Sebut Permohonan Denny Indrayana Lewat Batas Waktu

Refly berpendapat persoalan tersebut baru muncul dan dipermasalahkan pada 2026 karena terdapat hal yang menurutnya belum dibahas dalam sengketa PHPU Pilpres 2024 sebelumnya.

Ia juga menyinggung keberadaan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

"Kenapa baru diketahui sekarang? Ya karena dugaan ada kongkalikong antara penyelenggara pemilu yang menyediakan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatakan bagi lulusan luar negeri yang tidak bisa menunjukkan ijazah SMA-nya, cukup dengan ijazah S1," ujarnya.

Refly menilai perkara tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut persoalan politik dan ketatanegaraan yang lebih luas. Ia meminta hakim konstitusi menjalankan tugas secara independen dan tidak terpengaruh kepentingan kekuasaan.

"Kita paham ini high politics, karena high politics kita minta kepada hakim-hakim MK untuk menunjukkan kenegarawanannya dan prinsip the independence of judiciary," kata Refly.

Ia meminta putusan perkara nantinya didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan serta keyakinan hakim konstitusi.

"Jangan sampai memutuskan karena berdasarkan tekanan atau permintaan kekuasaan, tapi berdasarkan hati nurani dan fakta-fakta persidangan serta keyakinan sang hakim sendiri dalam memutuskan perkara ini," imbuhnya.

Refly juga menanggapi persoalan hukum acara karena permohonan perkara tersebut diajukan setelah Pemilu 2024 selesai. Menurut dia, persoalan tersebut telah memiliki dasar melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026.

"Sekali lagi dalam sejarahnya, 'Wah ini sudah lewat,' termul kan bilang, 'Wah ini tidak tahu hukum acara MK,' dan lain sebagainya'. Dengan MK mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026, maka sudah sesuai dengan hukum acara," jelasnya.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya untuk mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam persidangan, para pemohon mendalilkan bahwa syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat harus dipenuhi saat proses pencalonan. Mereka juga meminta MK menilai keabsahan pencalonan Gibran berdasarkan dalil tersebut.

Di sisi lain, dalil pemohon mengenai Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah dibantah oleh mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Hasyim menyatakan tidak terdapat niat maupun motif untuk memudahkan calon tertentu dalam penyusunan aturan tersebut.

Hasyim juga menjelaskan ketentuan tersebut muncul setelah adanya masukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain karena banyak pemohon penyetaraan pendidikan luar negeri yang tidak memiliki dokumen sekolah menengah yang sama dengan sistem pendidikan Indonesia.

Sementara itu, MK masih memproses perkara tersebut. Dalam agenda resmi Mahkamah, sidang terakhir yang tercatat pada 2 Oktober 2026 membahas keterangan dari Kemendikdasmen, Atase Pendidikan KBRI Singapura, dan Atase Pendidikan KBRI Australia.

Pernyataan Refly mengenai tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran merupakan dalil dan penilaian dari pihak pemohon. Keputusan mengenai perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan MK berdasarkan seluruh fakta, keterangan, dan alat bukti yang diperiksa di persidangan.* (in/dh)

Perempuan berusia 64 tahun itu mengaku senang dan bersyukur setelah rumahnya mulai diperbaiki. Rosila diketahui telah tinggal di rumah tersebut sekitar 37 tahun bersama dua anaknya yang belum menikah.

Baca Juga:

• Turun Gunung Cek Bedah 111 Rumah Warga Medan, Rico Waas Wanti-wanti Dinas: Minta Bersih & Usut Data PKH

Sebelum direhabilitasi, rumah Rosila merupakan bangunan papan dengan lantai semen sederhana. Suaminya telah meninggal dunia dan kini Rosila tinggal bersama seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.

Kondisi serupa dialami Sundari, warga di Jalan Rela Gang Buntu yang rumahnya juga mendapat rehabilitasi melalui program tersebut. Sundari tinggal bersama anak dan cucunya di rumah yang sebagian dindingnya masih menggunakan batu dan kondisinya mulai keropos.

"Ya terima kasih banyaklah atas bantuannya. Sangat senang saya menerima pembangunannya," ujar Sundari.

Sundari mengatakan dirinya telah tinggal di kawasan tersebut sejak lahir. Rumah yang ditempatinya berdiri di atas tanah warisan orang tuanya.

Sebelum diperbaiki, rumah tersebut sempat mengalami kebocoran. Lantai rumah yang sebelumnya masih berupa tanah juga diperbaiki secara bertahap menggunakan semen.

Saat proses rehabilitasi berlangsung, lima anggota keluarga Sundari masih menempati rumah tersebut. Ia berharap perbaikan yang dilakukan dapat membuat tempat tinggal keluarganya menjadi lebih aman dan layak.

Rosila dan Sundari ditemui ketika Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas meninjau langsung pengerjaan rumah mereka, Senin (5/10/2026) petang.

Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Pemko Medan menetapkan 213 unit rumah sebagai sasaran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 111 unit atau sekitar 50 persen saat ini telah masuk tahap pengerjaan.

Setiap unit rumah ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 40 hingga 45 hari. Saat melakukan peninjauan, Rico Waas melihat masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan, termasuk saluran air dan pengecatan.

Rico juga meminta rumah yang telah selesai direhabilitasi diserahkan kepada penerima dalam kondisi bersih dan rapi. Ia tidak ingin masih ada puing-puing material atau sisa bangunan lama ketika rumah selesai dikerjakan.

"Kalau bisa begitu serah terima, memang sudah rumah layak huni yang sudah bersih, sudah bagus. Jangan disisakan puing-puing," kata Rico Waas.

Program rehabilitasi tersebut menjadi salah satu upaya Pemko Medan membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak agar dapat memiliki hunian yang lebih baik.* (dh)