MEDAN – Sidang perkara pembakaran rumah dan pencurian emas milik Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, kembali mengungkap rangkaian fakta baru di persidangan.

Salah satu saksi mengaku pernah mendengar terdakwa utama, eks sopir hakim tersebut, menyampaikan niat membakar rumah korban, meski saat itu dianggap sebagai candaan.

Baca Juga:

• Kasus Akta Palsu di Medan, Kuasa Hukum Anna Sitepu Nilai Pasal 394 Tidak Tepat Jerat Kliennya

Azis didakwa membakar rumah milik Khamozaro Waruwu yang berada di Kompleks Taman Harapan Indah, Medan Sunggal, pada 4 November 2025, serta mencuri emas milik korban.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan dua saksi yang disebut sebagai penadah emas curian, yakni Oloan Hamonangan Simamora dan Hariman Sitanggang.

Keduanya diperiksa di Ruang Sidang Cakra 7 PN Medan.

Oloan dalam keterangannya mengungkapkan bahwa Azis kerap datang ke kedainya dan beberapa kali mencurahkan kekesalan terhadap istri korban, Wina Falinda.

Ia menegaskan bahwa hubungan Azis dengan hakim Khamozaro selama ini terlihat baik, sementara persoalan lebih banyak berkaitan dengan istri korban.

"Azis sering datang ke rumah saya, kebetulan di rumah saya ada kedai kopi. Dia cerita soal kekesalannya. Pak Khamo orang baik, Azis cuma kesalnya sama ibu," ujar Oloan di persidangan.

Oloan juga mengaku pernah mendengar Azis menyampaikan rencana untuk membakar rumah korban. Namun, ia mengaku tidak menganggap serius ucapan tersebut.

"Sampai Azis pernah ngomong mau aku bakar saja rumah itu. Tapi saya anggap bercanda," katanya.

Selain itu, Oloan menyebut dirinya sudah lama mengenal Khamozaro Waruwu, bahkan pernah menjual tanah kepada hakim tersebut yang kemudian dibangun menjadi gereja.

Ia juga mengaku Azis sempat terlibat dalam pembangunan rumah ibadah itu.

Terkait peristiwa kebakaran, Oloan menyatakan tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut.

Ia baru mengetahui rumah Khamozaro telah terbakar dan kemudian ikut membantu membersihkan puing-puing di lokasi kejadian.

Dalam kesaksiannya, Oloan juga mengungkap bahwa Azis sempat mengakui perbuatannya setelah ditanya langsung, serta memberikan uang sebesar Rp5 juta kepadanya.

Uang tersebut disebut sebagai pembayaran utang, bukan imbalan untuk menutup informasi.

Namun, dalam surat dakwaan jaksa, uang tersebut disebut sebagai bentuk "uang tutup mulut" agar saksi tidak mengungkap keterlibatan Azis kepada pihak lain.

Sementara itu, di hadapan majelis hakim, Fahrul Azis Siregar membenarkan sebagian besar keterangan saksi yang disampaikan di persidangan.

Usai mendengarkan keterangan para saksi, majelis hakim yang diketuai Sulhanuddin menunda persidangan dan menjadwalkan pemeriksaan saksi korban pada 3 Juni 2026.

Dalam perkembangan terpisah, majelis hakim PN Medan menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada Oloan Hamonangan Simamora.

Ia dinyatakan terbukti sebagai penadah emas curian milik Khamozaro Waruwu.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," ujar majelis hakim dalam amar putusan di Cakra 7 PN Medan, Rabu (20/5/2026) malam.

Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Atas vonis itu, baik jaksa maupun terdakwa menyatakan masih pikir-pikir.

Dalam perkara ini, jaksa mengungkap bahwa emas hasil curian dijual dan uangnya dibagi kepada sejumlah pihak, termasuk terdakwa.

Uang tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi, mulai dari pembelian barang elektronik hingga perbaikan kendaraan.

Sebelumnya, dua penadah lain dalam kasus ini telah lebih dulu dijatuhi hukuman, masing-masing 4 bulan 29 hari dan 7 bulan penjara.*

(dmi/ad)

MEDAN – Vonis lima hingga enam bulan penjara terhadap tiga terdakwa perkara dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik di Pengadilan Negeri Medan menuai sorotan dari pihak kuasa hukum.

Meski menghormati putusan pengadilan, kuasa hukum menilai penerapan pasal dalam perkara tersebut tidak tepat secara hukum.

Baca Juga:

• Kasus Pemalsuan Akta PT Madina Gas Lestari, PN Medan Vonis Anna Sitepu dan Dua Anaknya

Terdakwa dalam perkara ini, yakni Anna Br Sitepu bersama dua anaknya, Ninta Sri Ulina Brahmana dan Armuz Minanda Brahmana, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara lima bulan kepada Anna Br Sitepu, namun menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan ketentuan masa pengawasan selama 10 bulan serta tidak melakukan tindak pidana selama periode tersebut.

Sementara dua terdakwa lainnya masing-masing dijatuhi hukuman enam bulan penjara.

Kuasa hukum para terdakwa, Hartanta Sembiring bersama Viski Umar Hajir Nasution, menyampaikan apresiasi terhadap proses persidangan yang dinilai telah berjalan sesuai koridor hukum.

Namun, mereka menyoroti penerapan Pasal 394 KUHP yang digunakan dalam dakwaan.

"Kami mengapresiasi kinerja Jaksa dan Hakim dalam memutus perkara ini. Tetapi kami merasa penerapan Pasal 394 dalam perkara ini tidak tepat," ujar Hartanta, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, unsur akta autentik sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi secara sempurna.

Ia menegaskan terdapat perbedaan penafsiran terhadap kedudukan akta yang menjadi objek perkara.

"Bagaimana bisa disebut akta autentik, sementara syarat autentik terhadap akta itu sendiri tidak terpenuhi," katanya.

Hartanta juga menyinggung keterangan sejumlah pihak dalam persidangan, termasuk notaris dan pihak vendor bernama Hapi, yang menurutnya menunjukkan para terdakwa tidak terlibat langsung dalam proses teknis penerbitan dokumen yang dipersoalkan.

Ia menyebut, proses administrasi dan penyusunan dokumen hingga penerbitan akta lebih banyak dilakukan oleh pihak vendor yang bertindak sebagai penyedia jasa.

"Dari pengakuan notaris dan Hapi, klien kami tidak mengetahui adanya proses seperti itu. Yang mereka ketahui hanya legalitas akta karena telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, ia membantah adanya instruksi dari para terdakwa terkait dokumen maupun foto yang digunakan dalam proses penerbitan akta.

Menurutnya, kliennya hanya berperan sebagai pengguna jasa yang mempercayakan proses kepada pihak profesional.

"Seluruh dokumen dan persyaratan justru disiapkan oleh vendor. Klien kami sebagai pengguna tentu beranggapan pihak profesional memahami dan menjaga keabsahan produk hukum tersebut," kata Hartanta.

Hingga putusan dijatuhkan, pihak kuasa hukum menyatakan masih akan mempelajari langkah hukum selanjutnya terhadap vonis tersebut.*

(ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan kebocoran penerimaan negara akibat praktik kecurangan ekspor yang berlangsung dalam kurun waktu panjang sejak 1991 hingga 2024.

Nilai kerugian tersebut diperkirakan mencapai 908 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 15.400 triliun.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Revitalisasi SMA Unggulan Sukma Nias, Anggarkan Rp 88 Miliar

"Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan," ujar Prabowo.

Under-invoicing merupakan praktik ketika eksportir atau importir melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya.

Selain itu, ia juga menyinggung praktik under-counting yang berkaitan dengan pencatatan jumlah barang yang tidak sesuai, serta transfer pricing yang melibatkan penetapan harga tidak wajar dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Prabowo menegaskan, praktik tersebut diduga telah berlangsung lama dan menyasar sejumlah komoditas strategis bernilai tinggi seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.

"Itu adalah penipuan di atas kertas," kata Prabowo.

Ia juga menyebut adanya selisih signifikan antara data ekspor yang tercatat di Indonesia dan catatan di negara tujuan ekspor, termasuk data lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam sejumlah kasus, selisih tersebut disebut dapat mencapai 50 persen.

"Kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia. Kita kirim 10.000 ton batu bara, yang dilaporkan hanya 5.000 ton. Bisa di Indonesia, tetapi di sana tidak bisa, karena dicatat," ujarnya.

Menanggapi temuan tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan baru terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam.

Kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan, menekan kebocoran, serta meningkatkan penerimaan negara.

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga menetapkan satu BUMN sebagai eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi.*

(km/ad)

JAKARTA – Instagram resmi menghadirkan fitur baru bernama Instants bagi pengguna di Indonesia.

Fitur ini memungkinkan pengguna mengirim foto secara spontan langsung dari kamera ponsel, tanpa filter maupun proses penyuntingan, dengan konsep yang disebut-sebut menyerupai aplikasi BeReal.

Baca Juga:

• KPK Soroti Putusan MK Soal Kerugian Negara, Sebut BPK Bisa Kewalahan Tangani Semua Perkara

Setelah dibuka, gambar akan otomatis menghilang. Apabila tidak sempat dibuka, foto akan terhapus secara otomatis dalam waktu 24 jam.

Kehadiran fitur ini memunculkan beragam respons di kalangan pengguna.

Sebagian menilai Instants menghadirkan pengalaman berbagi yang lebih autentik dan apa adanya, karena mendorong pengguna membagikan momen secara real time tanpa rekayasa visual.

Namun, sebagian lainnya menyoroti potensi ketidaksengajaan, terutama saat pengguna membuka DM dan tanpa sengaja menekan tombol fitur tersebut.

Instagram menyediakan opsi untuk menonaktifkan tampilan fitur ini.

Pengguna dapat masuk ke profil, memilih menu tiga garis, membuka Content Preferences, lalu mengaktifkan opsi "Hide Instants in Inbox".

Setelah diaktifkan, ikon Instants akan hilang dari tampilan DM.

Selain itu, pengguna juga dapat menyembunyikan ikon secara sementara dengan menggesernya ke kanan.

Namun, cara ini hanya bersifat sementara dan akan kembali muncul saat pengguna berpindah tab atau membuka ulang aplikasi.

Untuk menggunakan fitur ini, pengguna cukup membuka menu DM, mengetuk ikon Instants, lalu memilih kamera depan atau belakang.

Pengguna juga dapat menambahkan keterangan singkat sebelum menentukan siapa yang dapat melihat foto, baik seluruh teman mutual maupun daftar Close Friends.

Setelah tombol rana ditekan, foto akan langsung terkirim.

Instagram tidak menyediakan opsi unggah dari galeri, sehingga seluruh konten harus diambil secara langsung melalui kamera bawaan fitur tersebut.

Jika pengguna tidak puas dengan hasil foto, gambar dapat dihapus melalui galeri Instants dengan memilih foto terkait, kemudian menekan opsi "Delete Instants".

Fitur ini dilaporkan mulai tersedia di Indonesia melalui Instagram versi 431.0.0.0.43 untuk Android, dan akan diperluas secara bertahap ke lebih banyak pengguna dalam beberapa waktu ke depan.*

(mi/ad)

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana melakukan revitalisasi terhadap SMA Negeri Unggulan Sukma Nias yang berlokasi di Kota Gunungsitoli.

Proyek tersebut tercatat memiliki nilai anggaran mencapai Rp 88 miliar yang bersumber dari APBD Sumut 2026.

Baca Juga:

• KPK Temukan Celah Korupsi dalam Tata Kelola Program MBG, Dorong Penerbitan Perpres

Dalam dokumen pengadaan, proyek tersebut tercantum dengan nama "Revitalisasi SMAN Unggulan Sukma Nias" di bawah naungan Dinas Pendidikan Sumut.

"Nilai Pagu Paket: Rp 88.448.819.000, Nilai HPS Paket: Rp 88.448.818.937,56," demikian tertulis dalam sistem SPSE yang dikutip, Kamis (21/5/2026).

Dalam proses tender, proyek tersebut dimenangkan oleh PT Razasa Karya yang berbasis di Kota Medan.

Perusahaan itu mengajukan penawaran senilai Rp 87.340.621.789,12 atau sekitar Rp 87 miliar.

Revitalisasi ini merupakan bagian dari pengembangan fasilitas pendidikan di wilayah kepulauan Nias.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah melakukan serah terima aset SMA Unggulan Sukma Nias dari Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Pemprov Sumut pada tahun lalu.

Aset yang dialihkan mencakup lahan seluas 9.509 meter persegi serta satu ruas jalan yang berada di sekitar area sekolah.

Dalam keterangannya, Bobby menyebut Pemprov Sumut akan mengembangkan sekolah tersebut menjadi SMA Plus unggulan yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan.

"Kita akan berupaya membuatnya menjadi SMA Plus seperti SMA Plus unggulan lain yang ada di Sumut, kita akan bangun laboratorium, fasilitas olahraga, ruang kelas, rusun untuk guru, dan fasilitas lainnya, termasuk tenaga pendidik," kata Bobby Nasution, Sabtu (14/6/2026).

Proyek revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Nias, sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan unggulan di Sumatera Utara.*

(d/ad)

BANDUNG BARAT - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Indonesia masih tergolong sebagai negara yang aman bagi masyarakat.

Ia bahkan menilai tingkat keamanan di Tanah Air memungkinkan warga beraktivitas tanpa rasa takut, termasuk pejabat negara sekalipun.

Baca Juga:

• Optimisme Menatap Masa Depan Indonesia

Ia menyebut pernah mengendarai sepeda motor seorang diri dan berjalan kaki menggunakan sandal tanpa mengalami gangguan keamanan.

"Ya kita lihatlah ya, maaf ya lima tahun terakhir ini kita boleh kritik, tapi Indonesia kan aman. Saya saja biasa jalan pakai sandal enggak ada yang ganggu, naik motor sendiri juga tidak pernah ada yang ganggu," kata Pigai dalam keynote speech Kelas Jurnalisme HAM di Green Forest Resort, Cihideung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).

Menurut Pigai, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa tingkat keamanan di Indonesia relatif baik jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

Ia juga menyinggung Presiden RI Prabowo Subianto yang disebutnya dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa hambatan berarti.

"Pak Prabowo keluar dari mobil sapa semua orang, enggak ada yang mengganggu. Indonesia ini termasuk negara yang paling aman dibanding negara lain," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pigai turut memaparkan Indeks HAM Indonesia tahun 2024.

Ia menyebut salah satu indikator, yakni jaminan terhadap hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, berada pada angka 83,62.

Angka tersebut menempati posisi ketiga tertinggi dalam indeks, setelah jaminan hak untuk berserikat sebesar 93,33 dan jaminan atas kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan sebesar 88,51.

"Kalau dilihat dari indikator itu, memang cukup tinggi dan itu make sense," kata Pigai menambahkan.

Pernyataan Pigai ini muncul di tengah berbagai dinamika penilaian terhadap situasi HAM dan keamanan di Indonesia, yang kerap menjadi sorotan sejumlah lembaga dan pemerhati kebijakan publik.*

(tm/ad)

BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyimpan sejumlah celah yang berpotensi membuka ruang penyimpangan hingga tindak pidana korupsi.

Lembaga antirasuah itu menyebut desain kebijakan aliran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya memiliki sistem pengendalian yang kuat, terutama di tengah percepatan ekspansi program di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Optimisme Menatap Masa Depan Indonesia

Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko penyalahgunaan anggaran, terutama ketika skala program terus membesar.

Menurut KPK, salah satu titik rawan terdapat pada penggunaan skema Bantuan Pemerintah (Banper) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Skema ini dinilai membuat rantai pertanggungjawaban keuangan terputus terlalu dini setelah dana ditransfer ke rekening yayasan mitra.

"Begitu dana keluar dari BGN ke yayasan, maka dari sisi pertanggungjawaban keuangan sudah dianggap selesai, padahal masih ada proses lanjutan hingga ke dapur dan distribusi," ujar Aminudin dalam media gathering di Anyer, Serang, Banten, Rabu (20/5/2026).

KPK menilai rantai distribusi dana yang panjang—mulai dari yayasan, dapur pengolahan, hingga pihak penyedia bahan baku—berpotensi menurunkan transparansi dan membuka ruang praktik rente atau pengambilan keuntungan tidak sah.

Selain itu, lembaga tersebut juga menyoroti meningkatnya anggaran MBG yang melonjak signifikan dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun dalam waktu relatif singkat.

Lonjakan tersebut dinilai menuntut sistem pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur.

Di sisi lain, KPK juga mengingatkan adanya risiko operasional di lapangan, termasuk temuan sejumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan yang dialami anak penerima manfaat program.

Hal itu diduga berkaitan dengan belum optimalnya standar pengawasan keamanan pangan serta minimnya keterlibatan dinas kesehatan dan BPOM di sejumlah daerah.

KPK menilai indikator keberhasilan program saat ini masih terlalu berfokus pada jumlah penerima dan pembangunan fasilitas dapur, tanpa mengukur dampak langsung terhadap perbaikan status gizi anak.

"Yang utama bukan sekadar berapa banyak dapur dibangun, tetapi bagaimana dampaknya terhadap perbaikan gizi generasi mendatang," kata Aminudin.

Sebagai langkah perbaikan, KPK merekomendasikan pemerintah segera menerbitkan regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperjelas tata kelola, pembagian kewenangan lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta mekanisme pengawasan.

KPK juga meminta dilakukan evaluasi terhadap skema Banper, struktur biaya, serta keterlibatan pemerintah daerah secara lebih aktif.

Penguatan peran dinas kesehatan dan BPOM di tingkat daerah dinilai penting untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi.

Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa perbaikan sistem ini penting untuk mencegah potensi fraud sekaligus memastikan program strategis nasional tersebut benar-benar memberikan dampak pada peningkatan kualitas gizi anak Indonesia menuju generasi emas 2045.*

(tm/ad)

MEDAN — Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bersalah kepada Anna Sitepu bersama dua anaknya, Ninta Sri Ulina Brahmana dan Armuz Minanda Brahmana, dalam perkara pemalsuan akta autentik.

Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Baca Juga:

• Polres Tanjung Jabung Timur Ungkap Kasus Narkoba, Tiga Pelaku Ditangkap dan Ratusan Pil Ekstasi Disita

"Menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan kepada terdakwa 1 Anna Br Sitepu, dan masing-masing 6 bulan penjara kepada terdakwa 2 Ninta Sri Ulina Sembiring Brahmana serta terdakwa 3 Armuz Minanda Brahmana," ujar hakim dalam amar putusannya.

Majelis hakim menyatakan pidana terhadap Anna Sitepu tidak perlu dijalani dengan ketentuan percobaan.

Ia dikenakan masa pengawasan selama 10 bulan dengan syarat tidak melakukan tindak pidana selama periode tersebut.

Sementara itu, Ninta dan Armuz tetap diwajibkan menjalani pidana penjara, dengan masa hukuman dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan hal yang memberatkan adalah sikap para terdakwa yang tidak berterus terang dan berbelit-belit selama persidangan.

Adapun hal yang meringankan, Anna Sitepu diketahui telah berusia lanjut dan seluruh terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Majelis hakim juga menyatakan ketiganya terbukti melanggar Pasal 394 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkait turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum.

Perkara ini berawal dari laporan Ayu Brahmana Sembiring, anak dari Anna Sitepu, yang melaporkan dugaan pemalsuan akta perusahaan di PT Madina Gas Lestari, perusahaan keluarga tersebut.

Dalam laporan itu, Ayu mengaku namanya dihapus dari jabatan Direktur setelah terjadi perubahan akta susunan kepengurusan serta pembukaan rekening baru atas nama perusahaan.

Tidak terima dengan perubahan tersebut, Ayu kemudian melaporkan kasus itu kepada pihak kepolisian hingga berujung pada proses hukum di pengadilan.*

(ad)

TANJAB TIMUR — Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur mengungkap kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukumnya.

Dalam penggerebekan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba, polisi mengamankan tiga orang tersangka beserta barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dalam jumlah besar.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Film “Samudera”, Dorong Perfilman Lokal Jadi Media Edukasi

Ketiga tersangka berinisial W, R, dan S diamankan di sebuah rumah di RT 04 Desa Labuan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Selasa dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.

Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita 178 butir pil ekstasi merek Marvel berwarna hijau kombinasi kuning dengan berat total 89 gram.

Selain itu, ditemukan pula dua paket sabu dengan berat keseluruhan 3,76 gram.

Selain narkotika, polisi turut mengamankan tiga unit telepon genggam, satu timbangan digital, dua alat hisap sabu (bong), uang tunai sebesar Rp7,3 juta, serta puluhan plastik klip bening yang diduga digunakan untuk mengemas barang haram tersebut.

Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra menyebutkan, dari jumlah barang bukti yang diamankan, sabu tersebut diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 15 hingga 19 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.

Sementara ratusan butir ekstasi diperkirakan berpotensi menyelamatkan lebih dari 350 orang.

Saat ini, ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Tanjung Jabung Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas di wilayah tersebut.*

(ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis, 21 Mei 2026.

Penguatan terjadi di tengah pergerakan indeks dolar yang masih bertahan di zona tinggi serta meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar terhadap risiko geopolitik global.

Baca Juga:

• Optimisme Menatap Masa Depan Indonesia

Di kawasan Asia, pergerakan mata uang regional terpantau bervariasi. Yen Jepang menguat 0,03 persen dan yuan China naik 0,05 persen.

Sebaliknya, baht Thailand dan rupee India masing-masing melemah 0,06 persen dan 0,31 persen terhadap dolar AS.

Pelaku pasar masih mencermati penguatan dolar AS yang ditopang oleh sentimen geopolitik di Timur Tengah.

Ketidakpastian terkait potensi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran kembali menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan aset global, termasuk mata uang.

Analis menilai kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi di Selat Hormuz berpotensi menjaga tekanan inflasi global tetap tinggi.

Kondisi ini mendorong ekspektasi bahwa bank sentral AS, Federal Reserve, masih memiliki ruang untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat.

Sejumlah pelaku pasar bahkan memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada akhir tahun mencapai hampir 50 persen, seiring meningkatnya risiko inflasi dari harga energi.

Dari dalam negeri, sentimen terhadap rupiah ditopang oleh respons pasar atas pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di DPR.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8–6,5 persen dengan asumsi nilai tukar rupiah berada pada rentang Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.

Target tersebut dinilai mencerminkan optimisme pemerintah terhadap stabilitas ekonomi jangka menengah.

Selain itu, kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen juga menjadi faktor pendukung stabilitas rupiah.

Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga nilai tukar di tengah tekanan global dan mengendalikan inflasi.

Ke depan, pergerakan rupiah diperkirakan masih fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas, seiring dominasi faktor eksternal yang belum mereda.

Pasar diperkirakan tetap berhati-hati menunggu arah kebijakan Federal Reserve serta perkembangan terbaru situasi geopolitik di Timur Tengah yang masih berpotensi mempengaruhi aliran modal global.*

(bi/ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

DI tengah situasi ketidakpastian global disertai ancaman perlambatan pergerakan ekonomi dunia dipicu persoalan konflik geopolitik, hingga tekanan terhadap rantai pasok internasional yang kian menghawatirkan, Indonesia justru berada di titik penuh keyakinan menatap masa depan yang lebih cerah.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 6.353, Saham Big Caps Kompak Hijau Usai Sentimen RAPBN dan Kenaikan BI Rate

Yang lebih menarik, target pertumbuhan ekonomi justru dipatok dari 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 untuk persiapan langkah menuju 8 persen pada 2029 mendatang.

Tentu, target tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kepercayaan diri negara terhadap potensi besar yang dimiliki republik ini.

Di balik target tersebut, tersimpan harapan yang begitu besar bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau penonton dalam lanskap ekonomi global, melainkan harus ambil peran sebagai kekuatan ekonomi baru yang mampu mengelola kekayaannya secara mandiri tanpa bergantung kepada pihak manapun demi kesejahteraan rakyat.

Refleksi Pidato Presiden

Jika disimak dengan seksama maka pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI sejatinya menunjukkan arah besar kebijakan ekonomi Indonesia ke depan yang penuh optimistik.

Narasi besar yang dikandung dalam pidato tersebut yakni ingin membangun kemandirian ekonomi nasional berbasis penguatan fiskal, optimalisasi sumber daya alam, dan peningkatan kekuatan ekonomi domestik.

Dalam paparannya, Presiden secara gamblang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai fondasi penting menuju target ambisius 8 persen yang bakal direalisasikan pada 2029.

Target tersebut tentu bukan sesuatu yang mengambang tanpa pijakan. Ia mencerminkan keyakinan pemerintah bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang cukup kokoh untuk tumbuh lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan global itu sendiri.

Perlu ditegaskan bahwa optimisme yang digemakan Prabowo tidak dibangun di atas pendekatan populis semata dengan tujuan menyenangkan hati rakyat.

Sebaliknya, semua itu disiapkan melalui strategi ekonomi yang disebut Prabowo sebagai kebijakan fiskal yang prudent (cermat) dan berkelanjutan.

Ini berarti bahwa pemerintah sendiri sebetulnya tengah berusaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal negara agar pembangunan tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga stabil dan berjangka panjang.

Pidato Presiden juga mencerminkan arah baru kebijakan seputar pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Pemerintah menekankan pentingnya penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor SDA agar manfaat kekayaan alam nasional dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Langkah tersebut rencana akan direalisasikan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Sekilas, kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat kontrol terhadap rantai perdagangan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan produk paduan besi.

Apa yang bisa dibaca dari poin pidato presiden adalah pesan bahwa pembangunan ekonomi nasional ke depan tidak lagi berorientasi pada pertumbuhan angka semata, melainkan juga pada kedaulatan ekonomi dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

Dasar Optimisme

Optimisme adalah sebuah kata yang tepat untuk disematkan pada esensi pidato Presiden tersebut. Melalui pidato yang penuh optimistik, presiden mencoba meyakinkan seluruh rakyat Indonesia untuk percaya diri terhadap masa depan Indonesia.

Terlepas dari kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, Indonesia justru memiliki sejumlah sumber daya besar yang membuat prospek ekonominya tetap menjanjikan.

Pertama, kekuatan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia masih sangat melimpah. Hal itu bisa dirunut mulai dari sektor energi, pertambangan, perkebunan, sampai dengan sektor kelautan.

Indonesia bisa dikatakan merupakan salah satu negara yang mempunyai cadangan sumber daya terbesar di dunia. Potensi inilah yang kini mulai diarahkan pemerintah untuk memberikan nilai tambah lebih besar bagi ekonomi nasional.

Kedua, tidak bisa dipandang sebelah adalah bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan relatif kuat dibanding negara-negara yang tidak memiliki keunggulan serupa.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa, maka konsumsi domestik Indonesia merupakan bantalan penting di saat ekonomi global mengalami perlambatan.

Berdasarkan fakta empiris, banyak negara mengalami tekanan karena ketergantungan ekspor yang tinggi, sementara Indonesia kini masih memiliki kekuatan konsumsi masyarakat sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah kesempatan bonus demografi yang menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju.

Merujuk data yang ada, jumlah penduduk usia produktif Indonesia saat ini dalam jumlah yang sangat besar di mana hal tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila mampu dikelola melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, serta peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

Dalam konteks ini, target pertumbuhan ekonomi tinggi yang sedang dicanangkan pemerintah sebenarnya memiliki landasan pijak dan keterkaitan erat dengan upaya membuka ruang ekonomi baru bagi generasi muda Indonesia.

Karena itu, di tengah menghadapi persaingan global yang kian ketat ini, Indonesia sebetulnya mempunyai peluang emas untuk tampil sebagai kekuatan ekonomi baru dunia.

Kuncinya ada pada tatakelola sumber daya dan kerja sama dalam membangun bangsa.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis, 21 Mei 2026.

Penguatan terjadi di tengah respons pasar terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR serta keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) dalam Rapat Dewan Gubernur terbaru.

Baca Juga:

• Harga Emas Dunia Melonjak, Emas Antam Ikut Terbang ke Rp 2,8 Juta per Gram

Pada awal perdagangan, sebanyak 363 saham tercatat menguat, 142 saham melemah, dan 454 saham stagnan.

Total volume transaksi mencapai 1,39 miliar saham dengan nilai transaksi Rp896 miliar.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar (big caps) bergerak di zona hijau. Saham BBCA naik 1,26 persen ke Rp6.050, sementara BBRI menguat 0,33 persen ke Rp3.050.

Saham BMRI juga tercatat naik 0,71 persen ke Rp4.260, disusul BBNI yang menguat 1,05 persen ke Rp3.840.

Emiten lain seperti ASII naik 0,42 persen ke Rp6.000, serta AMMN menguat 2,36 persen ke Rp3.040.

Saham MORA menjadi salah satu penguat paling signifikan dengan lonjakan 10,88 persen ke Rp7.900. Sementara PANI turut naik 1,32 persen ke Rp7.650.

Di sisi lain, sejumlah saham unggulan masih tertekan.

Saham BREN turun 5,02 persen ke Rp2.650, TLKM melemah 0,32 persen ke Rp3.090, serta TPIA terkoreksi tajam 12,03 persen ke Rp2.340.

Sebelumnya, pasar mencermati pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR yang memaparkan asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Sejumlah target yang disampaikan antara lain defisit anggaran di kisaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB, pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta nilai tukar rupiah di rentang Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.

Pemerintah juga mengumumkan rencana kebijakan baru terkait ekspor komoditas sumber daya alam yang akan diwajibkan melalui BUMN sebagai eksportir tunggal, dimulai dari CPO, batu bara, dan paduan besi.

Kebijakan ini diperkirakan menjadi perhatian pelaku pasar dalam jangka pendek.

Selain faktor fiskal, pasar juga merespons kebijakan moneter Bank Indonesia yang menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen.

Kenaikan ini lebih tinggi dari ekspektasi pasar dan dinilai sebagai langkah menjaga stabilitas rupiah serta meredam arus keluar modal asing.

Tim riset Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dalam rentang support 6.200–6.250 dan resistance 6.400–6.450.

Secara teknikal, indikator stochastic RSI berada di area jenuh jual (oversold) dengan potensi pembentukan golden cross, meski tekanan pada MACD masih berlanjut.

Sementara itu, BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak terbatas dengan rentang support 6.220 dan resistance 6.635.

Fokus pasar selanjutnya akan tertuju pada rilis risalah FOMC The Fed serta data domestik seperti neraca transaksi berjalan dan uang beredar (M2).

Analis menilai pelaku pasar cenderung bersikap wait and see menyusul kombinasi sentimen fiskal dan moneter yang berkembang.*

(bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali menguat pada perdagangan Kamis, 21 Mei 2026.

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam naik Rp 35 ribu menjadi Rp 2.800.000 per gram dibanding perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Bahlil Ingatkan Bos Migas soal Krisis Global, Tekankan Waspada Gejolak Geopolitik Dunia

Kenaikan harga emas domestik terjadi seiring penguatan harga emas dunia.

Pada perdagangan pasar spot, harga emas global ditutup di level US$ 4.541,5 per troy ons atau melonjak 1,18 persen dibanding sehari sebelumnya.

Penguatan emas dipicu meningkatnya optimisme pasar terhadap perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

Harapan tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran kembali muncul setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan negaranya memasuki tahap akhir perundingan dengan Teheran.

"Kita lihat saja apa yang terjadi. Kesepakatan akan terjadi atau kami akan melakukan sesuatu yang sedikit kejam, tetapi kami harap itu tidak terjadi," ujar Trump.

Pasar menilai potensi meredanya ketegangan di kawasan dapat membuka kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi rute utama distribusi energi dunia.

Sentimen tersebut membuat harga minyak dunia terkoreksi tajam.

Harga minyak mentah Brent pada perdagangan sebelumnya tercatat turun 5,63 persen ke level US$ 105,02 per barel.

Penurunan harga energi dinilai dapat mengurangi tekanan inflasi global.

Kondisi itu membuka peluang bagi bank sentral di berbagai negara untuk mulai melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga acuan.

Situasi tersebut menjadi sentimen positif bagi emas. Sebagai aset non-yielding atau tanpa imbal hasil, emas cenderung lebih diminati ketika suku bunga berpotensi turun.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

0,5 gram: Rp 1.450.000
1 gram: Rp 2.800.000
2 gram: Rp 5.540.000
3 gram: Rp 8.285.000
5 gram: Rp 13.775.000
10 gram: Rp 27.495.000
25 gram: Rp 68.612.000
50 gram: Rp 137.145.000
100 gram: Rp 274.212.000
250 gram: Rp 685.265.000
500 gram: Rp 1.370.320.000
1.000 gram: Rp 2.740.600.000*

(bb/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan memperkuat kinerja melalui keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi, serta komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Arahan itu disampaikan saat memimpin rapat bersama jajaran Dishub di ruang Intelligent Transport System (ITS) Kota Medan, Rabu, 20 Mei 2026.

Baca Juga:

• KI Babel dan Pemprov Tegaskan Komitmen Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam kesempatan itu, Wali Kota meminta setiap jajaran menyampaikan langsung persoalan lapangan sekaligus kebutuhan penguatan agar kinerja lebih responsif terhadap dinamika kota.

Rico menegaskan, salah satu tantangan Dishub adalah membangun persepsi publik yang positif terhadap kinerja di lapangan.

Menurut dia, banyak aktivitas petugas yang tidak terlihat sehingga kerap menimbulkan kritik dari masyarakat.

Karena itu, ia mendorong penggunaan teknologi seperti body camera serta optimalisasi publikasi kegiatan lapangan melalui media sosial.

Langkah tersebut, kata dia, bukan untuk pencitraan, melainkan sebagai bentuk transparansi kepada publik.

"Sekarang respon masyarakat mulai terlihat. Mereka ikut memberi informasi titik-titik yang perlu ditertibkan. Ini artinya komunikasi kita mulai terbangun," ujar Rico.

Ia juga meminta Dishub menyusun data konkret terkait sebaran juru parkir liar di Kota Medan sebagai dasar kebijakan penertiban.

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi seperti drone dan CCTV untuk memperkuat sistem pengawasan di lapangan.

Rico menekankan pentingnya penegakan aturan dalam pengelolaan parkir, termasuk pencegahan kehilangan kendaraan yang masih kerap dikeluhkan masyarakat.

Ia menyebut sanksi tegas perlu diterapkan kepada pengelola maupun juru parkir yang melanggar ketentuan.

Meski demikian, ia mengingatkan penertiban tidak boleh hanya bersifat represif.

Pemerintah, kata dia, juga harus menyiapkan solusi melalui pemberdayaan bagi juru parkir liar agar dapat dialihkan ke skema kerja yang lebih tertata.

"Kita tidak hanya menindak, tapi juga harus menyiapkan solusi. Itu yang membedakan pelayanan yang baik," ujarnya.

Dalam aspek regulasi, Rico meminta Dishub melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah dan peraturan wali kota untuk memperjelas kewenangan penindakan di lapangan.

Ia bahkan mendorong pembentukan tim khusus untuk menyusun aturan turunan yang lebih operasional.

Ia juga menyoroti pentingnya efek jera dalam penanganan pelanggaran parkir liar, termasuk opsi pencabutan izin bagi pengelola yang tidak patuh.

Menurutnya, pendekatan administratif yang selama ini dilakukan dinilai belum cukup efektif.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya soliditas internal di lingkungan Dishub agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antarbidang.

Dari sisi komunikasi publik, Rico juga mendorong aparatur lebih aktif membangun kedekatan dengan masyarakat melalui media sosial dan penguatan transparansi informasi.

"Kepercayaan publik harus dijawab dengan kinerja yang profesional dan berintegritas. Masyarakat membayar pajak, dan kita harus menunjukkan bahwa kita layak untuk melayani mereka," kata Rico.*

(ad)

LABUHANBATU SELATAN — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026 di Lapangan Apel Kantor Bupati Labusel, Rabu, 20 Mei 2026.

Upacara berlangsung khidmat dengan melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, TNI-Polri, aparatur sipil negara, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat.

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Harlah YMPI ke-78, Dorong Penguatan Pendidikan Islam

Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakapolres Labusel Kompol Moch Guntur Pryantoko membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid.

Dalam amanat tersebut, Harkitnas dipandang sebagai momentum refleksi atas lahirnya kesadaran nasional melalui organisasi Budi Utomo pada 1908.

Disebutkan, semangat kebangkitan nasional merupakan proses yang terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman, termasuk pergeseran isu kedaulatan dari wilayah fisik menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Tema Harkitnas tahun ini, "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", dimaknai sebagai ajakan untuk menjaga generasi muda sebagai fondasi utama masa depan bangsa.

Generasi muda dinilai harus tumbuh menjadi pribadi yang unggul, sehat, cerdas, dan berkarakter.

Dalam amanat itu juga disampaikan sejumlah program strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, pemerataan pendidikan, layanan kesehatan gratis, hingga penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di ruang digital melalui kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), termasuk pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Upacara Harkitnas di Labuhanbatu Selatan ini juga menjadi ajakan untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan pembangunan nasional berpihak pada kepentingan rakyat.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa semangat Budi Utomo harus terus hidup dalam setiap langkah pembangunan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.

"Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara," demikian penutup amanat tersebut.*

(ad)

TANJUNGBALAI — Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara resepsi Hari Lahir (Harlah) Yayasan Madrasah Pendidikan Islam (YMPI) ke-78 di halaman Madrasah YMPI Sei Tualang Raso, Jalan Besar Teluk Nibung, Sabtu, 16 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Fadly menyampaikan harapan agar YMPI Sei Tualang Raso terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai religius, budaya, dan jati diri masyarakat Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Gelar Upacara Harkitnas ke-118, Wabup Tekankan Kedaulatan dan Literasi Digital

"Momentum peringatan hari lahir ini juga menjadi pengingat bahwa kemajuan pendidikan membutuhkan sinergi bersama. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri," kata Fadly.

Menurut dia, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat untuk membangun masa depan pendidikan yang lebih baik.

Fadly juga menegaskan bahwa peringatan Harlah YMPI tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga momentum refleksi untuk memperkuat komitmen dalam memajukan pendidikan Islam di Kota Tanjungbalai.

"Selamat Hari Lahir YMPI Sei Tualang Raso ke-78. Momentum ini hendaknya menjadi ajang refleksi untuk memperkuat pengabdian dan kebersamaan," ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanjungbalai atau yang mewakili, Ketua MUI Ardiansyah, Ketua Baznas Indra BMT, Ketua Yayasan YMPI Hj Zainibah, Wali Kota Tanjungbalai periode 2021–2024 Waris Tholib, pengurus YMPI, para guru, serta anak yatim piatu dan undangan lainnya.*

(ad)

ASAHAN — Wakil Bupati Asahan Rianto membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid dalam upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026, Rabu, 20 Mei 2026.

Upacara berlangsung di halaman Kantor Bupati Asahan dan dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta aparatur sipil negara.

Baca Juga:

• PJS Babel dan Pemkot Pangkalpinang Bahas Transparansi Pelayanan Publik, Soroti Isu Iuran Sampah hingga Aset Daerah

Dalam amanat yang dibacakan, tema Harkitnas tahun ini adalah "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara".

Tema tersebut dimaknai sebagai ajakan untuk menjaga persatuan bangsa sekaligus memperkuat perlindungan terhadap generasi penerus.

"Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita delapan misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama," demikian amanat yang dibacakan Wabup Rianto.

Amanat tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan Boedi Oetomo dalam konteks kekinian.

Pemerintah juga mengajak masyarakat memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kepentingan publik.

"Momentum ini harus menjadi penguat solidaritas sosial dan peningkatan literasi digital, agar setiap langkah pembangunan berorientasi pada kemajuan bersama," lanjutnya.

Di akhir amanat, ditegaskan bahwa kebangkitan nasional merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa yang berawal dari kesadaran individu untuk kemudian menjadi kekuatan bersama.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan tali asih kepada ASN yang memasuki masa pensiun serta bantuan duka cita kepada ahli waris ASN yang telah meninggal dunia.

Wabup juga meninjau kegiatan Gerakan ASN Sadar Pajak (GASS PAK) yang digelar di lingkungan pemerintah daerah.*

(ad)

PANGKALPINANG — Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Bangka Belitung bersama jajaran DPC PJS Kota Pangkalpinang melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, Rabu, 20 Mei 2026.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu pelayanan publik, mulai dari transparansi iuran sampah hingga pengelolaan aset daerah.

Baca Juga:

• KI Babel dan Pemprov Tegaskan Komitmen Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPD PJS Babel Rikky Fermana bersama sejumlah pengurus, di antaranya Abdul Hamid, Wenki, Mung Harsanto, Muhamad Zen, serta jajaran DPC PJS Kota Pangkalpinang.

Sejak awal pertemuan, dialog berlangsung terbuka.

PJS Babel menyampaikan berbagai masukan dan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah polemik iuran sampah yang belakangan dikeluhkan masyarakat.

PJS menilai mekanisme penarikan maupun pengelolaan iuran tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan dan persepsi negatif di publik.

Selain itu, persoalan pengelolaan aset daerah juga turut dibahas.

PJS mendorong Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk memperkuat sistem pengawasan dan penataan aset guna mencegah potensi penyalahgunaan maupun hilangnya aset milik daerah.

Diskusi juga menyinggung hasil inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang, yang dalam audiensi tersebut disebut memunculkan sejumlah catatan yang dinilai perlu ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pemerintah kota.

Meski beberapa isu yang dibahas cukup serius, suasana audiensi tetap berlangsung cair.

Sesekali tawa terdengar di tengah diskusi, mencerminkan komunikasi yang terbuka antara insan pers dan pemerintah daerah.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menyampaikan apresiasi atas peran media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan dari pers merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Pers adalah mitra strategis pemerintah. Kami terbuka terhadap kritik dan masukan demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat," kata Dessy.

Ia menambahkan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam audiensi akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Bagi PJS Babel, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara insan pers dan pemerintah daerah, tidak hanya dalam konteks silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang pengawasan terhadap kebijakan publik.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers di Bangka Belitung.*

(ad)

PANGKALPINANG — Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel kembali menegaskan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026, Rabu, 20 Mei 2026.

Kegiatan yang melibatkan berbagai badan publik se-Bangka Belitung tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Juga:

• Yusril Tegaskan Tak Ada Larangan Nobar Film Dokumenter “Pesta Babi”: Indonesia Tidak Pernah Menjajah Papua

Dalam sambutannya, Pj Sekda Babel menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Babel yang dinilai konsisten mendorong budaya transparansi di lingkungan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa Monev KIP tidak boleh dipahami sekadar agenda rutin tahunan atau penilaian administratif, melainkan instrumen untuk mengukur kualitas layanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat.

"Di era digital saat ini, masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan pemerintah. Informasi harus cepat, terbuka, relevan, dan mudah diakses. Karena itu seluruh badan publik harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta membangun budaya transparansi," ujarnya.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Transparansi, kata dia, berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemprov Babel juga mendorong seluruh badan publik, mulai dari organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, hingga lembaga lainnya, untuk terus memperbaiki sistem layanan informasi agar lebih profesional, modern, dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Babel, Ita Rosita, menegaskan bahwa Monev merupakan bagian dari fungsi pengawasan KI dalam memastikan keterbukaan informasi berjalan optimal di daerah.

"Monitoring dan evaluasi bukan sekadar penilaian administrasi, melainkan instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang terbuka, informatif, dan akuntabel," kata Ita.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum evaluasi bagi badan publik untuk memperbaiki dan memperkuat sistem layanan informasi di masing-masing instansi.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai tahapan Monev KIP serta tata cara registrasi pada aplikasi E-Monev.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta yang hadir secara langsung maupun daring aktif menyampaikan pertanyaan dan kendala terkait implementasi keterbukaan informasi publik.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Babel dan Komisi Informasi kembali menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban normatif, melainkan kebutuhan dalam membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan dipercaya masyarakat.*

(ad)

SURABAYA — Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada larangan terhadap kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Surabaya, Selasa, 19 Mei 2026.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Film “Samudera”, Dorong Perfilman Lokal Jadi Media Edukasi

Ia menyebut karya seni merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin negara.

"Pemerintah menghormati kebebasan berkreasi bagi para seniman dan menghormati kebebasan berekspresi menyatakan pendapat dan pikiran seperti yang dituangkan dalam film itu," kata Yusril.

Meski demikian, ia menyoroti isu yang diangkat dalam film dokumenter tersebut, khususnya terkait Papua.

Yusril menegaskan Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan proses referendum di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Papua itu bergabung ke Republik Indonesia berdasarkan referendum yang dilaksanakan oleh PBB dan kita tidak pernah menjajah Papua," ujarnya.

Menurut Yusril, pemerintah telah menjalankan sejumlah program pembangunan di Papua sejak masa pemerintahan sebelumnya, termasuk program ketahanan pangan dan energi yang berbasis kajian mendalam.

Namun ia mengakui masih terdapat potensi persoalan di lapangan, termasuk konflik kepentingan terkait tanah ulayat masyarakat adat.

"Sebenarnya sudah melakukan kajian yang mendalam terhadap hal itu tapi juga tidak menutup kemungkinan terjadinya ekses di lapangan misalnya terjadi konflik kepentingan dengan tanah ulayat masyarakat di Papua," katanya.

Film dokumenter Pesta Babi sendiri disutradarai Dandhy Laksono dan mengangkat berbagai isu di Papua Selatan, mulai dari deforestasi, perusakan lingkungan, hak ulayat, hingga dugaan militerisasi di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.

Yusril menilai pemerintah akan menjadikan kritik dalam film tersebut sebagai bahan evaluasi.

Namun ia meminta pihak pembuat film juga memberikan penjelasan agar tidak terjadi salah tafsir di masyarakat, khususnya terkait istilah "Pesta Babi".

"Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, pemerintah tidak boleh menutup diri hanya dengan alasan otoritas. Sepertinya juga para seniman para pencipta juga tidak boleh berdiam diri, tidak menjelaskan hanya berbalik berlindung di balik kebebasan berkreasi," ujarnya.*

(tm/ad)