Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selain kelapa sawit, pemerintah juga mengusulkan sejumlah komoditas berbasis sumber daya alam Indonesia agar tidak dikenakan tarif tambahan tersebut.

Baca Juga:

• Insentif Kendaraan Listrik Tetap Berlanjut, Airlangga Isyaratkan Fokus ke Mobil Nasional

Airlangga menjelaskan, Indonesia juga mencatat perkembangan positif dalam pembahasan kebijakan Section 301 yang berkaitan dengan isu forced labor atau dugaan kerja paksa.

Menurutnya, tingkat kepatuhan Indonesia terhadap standar yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain.

"Indonesia relatif lebih comply dibandingkan negara lain. Awalnya Indonesia masuk dalam kelompok enam negara, namun kini jumlah negara dalam kelompok tersebut bertambah menjadi 17. Negara yang belum memenuhi ketentuan dikenakan tarif tambahan sebesar 12,5 persen," ujarnya.

Selain isu tenaga kerja, pemerintah Amerika Serikat juga masih melakukan investigasi terkait dugaan excess capacity atau kelebihan kapasitas produksi terhadap sejumlah negara mitra dagang.

Airlangga mengatakan pemerintah Indonesia telah menyampaikan seluruh penjelasan yang diminta terkait persoalan tersebut dan kini tinggal menunggu hasil investigasi dari otoritas Amerika Serikat.

"Kami sudah memberikan penjelasan mengenai isu excess capacity dan saat ini proses investigasi masih berlangsung," katanya.

Pemerintah berharap proses negosiasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam menjaga daya saing produk ekspor nasional di pasar Amerika Serikat serta memperkuat kinerja sektor perdagangan dan industri berbasis sumber daya alam.* (d/dh)

Salah satu fokus penanganan berada di jalur penghubung Lokop, Kabupaten Aceh Timur, menuju Kabupaten Gayo Lues yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Perbaikan jalan dan jembatan terus dikebut untuk memulihkan konektivitas masyarakat.

Baca Juga:

• Kementan Kucurkan Rp2,5 Triliun untuk Pulihkan Sawah dan Kebun Terdampak Bencana di Aceh, Mualem Minta Anggaran Dimaksimalkan

Berdasarkan laporan harian Posko Nasional Satgas PRR per 26 Juli 2026, seluruh 46 ruas jalan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi.

Sementara itu, untuk jalan daerah, sebanyak 1.543 dari total 1.638 ruas yang terdampak telah kembali fungsional atau mencapai sekitar 94,20 persen. Sisanya sebanyak 95 ruas masih dalam proses penanganan agar akses masyarakat dapat pulih sepenuhnya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan secara maksimal serta terbuka kepada publik. Pemerintah Aceh juga terus memantau perkembangan pekerjaan melalui laporan yang disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun.

Dalam upaya memastikan percepatan pembangunan di lapangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Mawardi, ditugaskan meninjau langsung progres perbaikan jalan dan jembatan di kawasan Lokop. Hasil pemantauan turut didokumentasikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi.

Menurut Mawardi, pembangunan Jembatan Bailey di jalur Aceh Timur–Gayo Lues terus dipercepat dan ditargetkan mulai difungsikan dalam waktu dekat. Jembatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Aceh bersama Kodam Iskandar Muda.

"Kami sudah berada di lokasi sejak awal Juli 2026 setelah sebelumnya melakukan survei pada Maret. Perbaikan terus kami percepat agar konektivitas masyarakat segera pulih," ujar Mawardi.

Selain pembangunan jembatan, sejumlah alat berat juga terus dioperasikan untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak serta membersihkan material sisa banjir. Penanganan dilakukan agar akses transportasi kembali aman dan dapat mendukung aktivitas masyarakat dalam jangka panjang.

Tak hanya fokus pada infrastruktur, Satgas PRR juga menjalankan program rehabilitasi lahan, pembangunan hunian bagi warga terdampak, serta pemulihan sektor ekonomi sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.* (dh)

Rencana tersebut disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Destry Ungkap Hasil Rapat dengan Prabowo, Pengganti Perry Warjiyo Masih Menunggu Proses Presiden

"Ke depan KSSK akan melibatkan Danantara dalam setiap pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan dunia usaha, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Jadi arahan Presiden adalah KSSK Plus, yakni KSSK ditambah Danantara," ujar Rosan.

Ia menjelaskan, Danantara nantinya akan menjadi bagian dari rapat koordinasi rutin KSSK yang selama ini digelar secara berkala. Saat ditanya apakah keikutsertaan tersebut akan dilakukan setiap bulan, Rosan membenarkan arahan tersebut.

"Iya, tadi arahannya seperti itu," katanya.

Rosan juga mengonfirmasi bahwa pelibatan Danantara dalam forum KSSK merupakan kebijakan baru yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain membahas penguatan koordinasi ekonomi, Rosan turut menanggapi isu terkait proses pengisian jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang tengah menjadi perhatian publik.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Danantara mengusulkan nama calon Gubernur BI definitif, Rosan menegaskan penentuan sosok yang akan memimpin bank sentral sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

"Itu merupakan hak prerogatif Bapak Presiden," tegasnya.

Pembentukan skema KSSK Plus diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendorong iklim investasi, memperkuat sektor riil, serta meningkatkan daya tahan ekonomi menghadapi dinamika global.* (in/dh)

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 90 hari.

Baca Juga:

• Guru Besar USU Beberkan Fakta di Sidang Inalum, Revisi Kontrak Disebut Praktik Bisnis yang Lazim

Majelis hakim juga menghukum Fitra membayar uang pengganti sebesar Rp158 juta. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

Dalam perkara yang sama, mantan Sekretaris KPU Kota Tanjungbalai, Eka Ansari Siregar, dijatuhi hukuman dua tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Untuk uang pengganti sebesar Rp132 juta, majelis menyatakan telah diperhitungkan melalui uang yang sebelumnya dititipkan sebagai kompensasi.

Vonis serupa juga dijatuhkan kepada Sri Wahyuni Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Muhammad Ridho Satria sebagai bendahara KPU Kota Tanjungbalai. Keduanya masing-masing divonis dua tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sri Wahyuni diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp56 juta, sedangkan Muhammad Ridho Satria sebesar Rp37 juta. Nilai tersebut dinyatakan telah diperhitungkan melalui uang penitipan yang sebelumnya diserahkan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP sebagaimana dakwaan subsider.

Hakim menilai hal yang memberatkan adalah para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Khusus terhadap Fitra, majelis juga mempertimbangkan belum adanya pengembalian kerugian negara.

Sementara itu, sikap sopan selama persidangan dan fakta bahwa para terdakwa belum pernah dihukum menjadi hal yang meringankan.

Usai membacakan putusan, majelis hakim memberikan waktu tujuh hari kepada jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum para terdakwa untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding.

Kasus ini bermula dari pengelolaan dana hibah Pilkada yang diterima KPU Kota Tanjungbalai dari Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp16,5 miliar.

Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,258 miliar yang diduga berasal dari perjalanan dinas fiktif, mark up pengadaan barang dan jasa, serta sejumlah kegiatan yang tidak didukung laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang sah.* (tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Ningrum saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Herdman Bikin Kejutan! Mitchell Baker Jadi Andalan Timnas Indonesia Lawan Kamboja

Untuk melanjutkan transaksi, PT PASU mengajukan perubahan metode pembayaran menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Usulan tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Komite Operatif PT Inalum pada 11 Oktober 2019 dan selanjutnya disahkan melalui keputusan direksi pada 12 Desember 2019.

Menanggapi hal tersebut, Prof. Ningrum menjelaskan bahwa perubahan klausul kontrak harus dipahami berdasarkan alasan atau *trigger reason* yang melatarbelakanginya, bukan semata-mata karena adanya perubahan dalam perjanjian.

"Kalau ada perubahan, pasti ada alasannya. Bisa karena gangguan pasokan, perubahan kondisi pasar, atau faktor eksternal lainnya. Dalam praktik bisnis, addendum atau revisi kontrak merupakan hal yang lazim dilakukan," ujarnya di hadapan majelis hakim.

Ia menambahkan, keputusan bisnis juga merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mengelola risiko agar potensi kerugian tidak semakin besar.

"Daripada perusahaan mengalami kerugian yang lebih besar, kadang pilihan bisnis yang diambil adalah mencari titik impas atau memberikan kelonggaran pembayaran agar transaksi tetap berjalan. Itu merupakan pertimbangan bisnis yang wajar," jelasnya.

Prof. Ningrum juga menyoroti status PT Inalum sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero. Menurutnya, meski merupakan BUMN, PT Inalum tetap berstatus sebagai perseroan terbatas yang memiliki hak, kewajiban, aset, serta tanggung jawab sendiri sebagai badan hukum.

Ia menegaskan, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenal prinsip *business judgment rule* yang memberikan perlindungan kepada direksi sepanjang keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan bertujuan mencegah kerugian perusahaan.

Selain itu, Prof. Ningrum mengingatkan pentingnya membedakan antara kerugian perseroan, kerugian keuangan negara, dan kerugian perekonomian negara karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dante Sinaga, Kasmin Hutauruk, SH, MH, menilai keterangan ahli memperkuat bahwa perubahan mekanisme pembayaran menggunakan SKBDN merupakan keputusan bisnis yang telah melalui mekanisme internal perusahaan.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil agar stok aluminium alloy yang menumpuk akibat kendala pasokan gas tetap dapat terserap sehingga potensi kerugian perusahaan dapat diminimalkan.

Kasmin juga menyebut mekanisme pembayaran menggunakan SKBDN sebelumnya telah beberapa kali diterapkan dalam transaksi PT Inalum dan PT PASU. Adapun kendala pembayaran baru muncul pada 2021 yang disebut dipengaruhi kondisi usaha saat pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi rujukan dalam persidangan, kerugian yang timbul dikategorikan sebagai kerugian korporasi, bukan kerugian keuangan negara.* (dh)

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan pada Senin, 27 Juli 2026, mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Pertamina EP Pangkalan Susu Tanam 2.500 Mangrove, Perkuat Pesisir Langkat dan Dukung Ekonomi Warga

Turut hadir mewakili Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara Rusian Heri, S.Sos., M.AP, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara Hardiman Sihombing, S.STP., M.SP, seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara.

Pansus Nyatakan Ranperda Layak Ditindaklanjuti

Dalam laporan yang disampaikan pada rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Ranperda perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menyampaikan sejumlah hasil pembahasan yang telah dilakukan.

Pansus menyatakan bahwa penyempurnaan Ranperda telah dilakukan dengan berpedoman pada matriks hasil fasilitasi dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Fasilitasi tersebut disampaikan melalui surat Provinsi Sumatera Utara Nomor 100.3.2/6236/2026 tertanggal 24 Juli 2026.

Selain itu, pembahasan Ranperda juga dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung sebagai bagian penting dalam proses perubahan bentuk hukum perusahaan daerah tersebut.

Adapun dokumen yang menjadi bahan pembahasan antara lain Akta Notaris Pendirian PT Pembangunan Batra Berjaya tertanggal 10 April 2014.

Kemudian, Akta Notaris hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya tertanggal 6 November 2025.

Pansus juga mempertimbangkan Rencana Bisnis PT Pembangunan Batra Berjaya (Perseroda) untuk periode lima tahun, yang dilengkapi dengan analisis kelayakan usaha serta kajian akademik mengenai rencana bisnis perusahaan.

Dokumen berikutnya adalah Laporan Keuangan PT Pembangunan Batra Berjaya tahun 2025 dari auditor independen Nomor 00064/2.1342/AU.8/05/1453-2/1/III/2026. Laporan tersebut memuat antara lain informasi mengenai liabilitas dan ekuitas modal yang telah disertakan sejak tahun 2014 hingga 2020.

Selain itu, turut menjadi bahan pertimbangan hasil penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap aset bergerak maupun berupa tanah dan bangunan yang tercatat sebagai bagian dari penyertaan modal, sebagaimana telah dicantumkan dalam hasil pembahasan Pansus.

Pansus: Ranperda Layak Menjadi Peraturan Daerah

Berdasarkan seluruh proses pembahasan, penyempurnaan dokumen, serta hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batu Bara menyimpulkan bahwa Ranperda tentang perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Batra Berjaya telah layak untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Laporan Pansus tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembentukan regulasi daerah yang nantinya menjadi dasar hukum bagi perubahan status dan pengelolaan perusahaan milik daerah.

Perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, meningkatkan tata kelola perusahaan, serta mendukung optimalisasi aset dan penyertaan modal daerah.

Dengan adanya regulasi yang jelas, keberadaan Pembangunan Batra Berjaya diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan serta perekonomian Kabupaten Batu Bara.

Rapat paripurna ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kabupaten Batu Bara bersama Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memastikan setiap proses perubahan bentuk hukum perusahaan daerah dilakukan secara terukur, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* (dh)

Teuku menegaskan proses penyelidikan harus dilakukan secara profesional, cepat, dan berdasarkan alat bukti yang kuat. Menurutnya, publik berhak mendapatkan kepastian hukum atas kasus yang menjadi perhatian luas tersebut.

Baca Juga:

• Tim 9 Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus TPPU Febrie Adriansyah, 6 Saksi Akan Dipanggil Ulang

Ia menyebut, apabila hasil penyelidikan menyimpulkan tidak ditemukan unsur tindak pidana, kepolisian diminta menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan indikasi kejahatan, pelaku harus segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menurut Teuku, keterlambatan penyampaian informasi resmi berpotensi memunculkan berbagai spekulasi maupun informasi yang belum tentu benar. Karena itu, ia meminta penyidik mengedepankan transparansi dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Selain itu, penyelidikan juga diminta dilakukan secara komprehensif dengan memanfaatkan bukti ilmiah agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Teuku turut mengingatkan aparat penegak hukum untuk menjaga independensi selama proses penyidikan dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun. Ia menilai integritas penyidik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Di sisi lain, masyarakat juga diminta tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan sembari mengawal penanganan kasus tersebut secara objektif.

"Kita wajib menghormati prosedur hukum yang berjalan, tetapi aparat juga harus memahami bahwa masyarakat menunggu kepastian. Keadilan harus ditegakkan secepat mungkin," ujarnya.

Diketahui, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di depan sebuah klinik kecantikan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria tersebut diketahui merupakan Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Hingga kini, Polda Metro Jaya masih melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematian Sutrimo, termasuk memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV), mengumpulkan keterangan para saksi, serta menunggu hasil pemeriksaan forensik.* (in/dh)

Pertandingan Indonesia kontra Kamboja digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026) pukul 20.30 WIB. Laga ini menjadi langkah awal Tim Merah Putih dalam perburuan tiket menuju babak semifinal.

Baca Juga:

• Timnas Indonesia Hadapi Kamboja Malam Ini, Garuda Bidik Awal Manis di Piala AFF 2026

Di sektor sayap, Eliano Reijnders dan Dony Tri Pamungkas mendapat tugas membantu serangan sekaligus menjaga keseimbangan permainan saat Kamboja melakukan serangan balik.

Lini tengah ditempati duet Ivar Jenner dan Marc Klok yang diharapkan mampu mengontrol tempo permainan serta menjaga dominasi penguasaan bola Timnas Indonesia.

Untuk mendukung lini depan, Thom Haye dan Beckham Putra dipasang sebagai gelandang serang. Keduanya diharapkan mampu menyuplai umpan matang kepada Mitchell Baker yang dipercaya menjadi penyerang utama Garuda.

Keputusan Herdman memainkan Mitchell Baker sejak awal menjadi sorotan. Penyerang muda tersebut diharapkan mampu memaksimalkan peluang sekaligus membawa Indonesia meraih kemenangan pada laga pembuka turnamen.

Tiga poin menjadi target utama Timnas Indonesia untuk membuka peluang lolos ke babak semifinal. Apalagi, Garuda tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Timor Leste, dan Kamboja.

Dukungan ribuan suporter di Stadion Pakansari juga diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Timnas Indonesia untuk mengawali perjuangan di Piala AFF 2026 dengan hasil positif.

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Kamboja

Timnas Indonesia (3-4-2-1):
Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Rizky Ridho, Shayne Pattynama; Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Marc Klok, Dony Tri Pamungkas; Thom Haye, Beckham Putra; Mitchell Baker.

Pelatih: John Herdman.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Destry usai mengikuti rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026). Menurutnya, proses penunjukan Gubernur Bank Indonesia akan tetap mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Baca Juga:

• Destry Damayanti Yakinkan Investor, Kebijakan BI Tetap Berjalan usai Perry Warjiyo Mundur

Destry menjelaskan, proses pengisian jabatan Gubernur BI dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari tahapan pencalonan hingga penetapan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan DPR RI.

Ia menegaskan, penunjukannya sebagai Penjabat Gubernur BI merupakan amanat undang-undang. Dalam aturan tersebut, Deputi Gubernur Senior secara otomatis menjalankan tugas Gubernur BI apabila gubernur sebelumnya berhalangan tetap, termasuk karena mengundurkan diri.

"Penetapan saya sebagai Penjabat Gubernur sementara memang sesuai undang-undang. Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas sampai proses penetapan gubernur definitif dimulai oleh Presiden," jelasnya.

Destry juga memastikan seluruh tugas dan fungsi Bank Indonesia tetap berjalan normal selama masa transisi kepemimpinan. Menurutnya, Dewan Gubernur BI tetap bekerja secara kolektif kolegial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan kebijakan moneter nasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan Bank Indonesia. Rapat tersebut memunculkan spekulasi mengenai pembahasan calon pengganti Perry Warjiyo. Namun, Destry menegaskan agenda tersebut tidak dibahas dalam pertemuan tersebut.

Pemerintah selanjutnya akan menjalankan mekanisme pengisian jabatan Gubernur Bank Indonesia sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Destry usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Tangis Ibu Pecah, Bayi Diduga Dijual Rp20 Juta, Mohon Prabowo Bantu Pulangkan Anaknya

"Untuk market tentunya kami berharap tidak perlu panik, karena Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan yang selama ini telah dilakukan," ujar Destry.

Ia menegaskan, stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia. Karena itu, seluruh instrumen yang dimiliki BI akan terus dioptimalkan guna menjaga kepercayaan pasar.

Selain mempertahankan arah kebijakan, BI juga memastikan tetap aktif melakukan intervensi di pasar melalui instrumen Non-Deliverable Forward (NDF) maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Di sisi lain, Destry mengatakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi (pro-growth) juga akan terus dilanjutkan melalui berbagai instrumen makroprudensial yang dimiliki Bank Indonesia.

Ia menambahkan, keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75 persen pada Juli 2026 diharapkan mampu menjaga daya tarik pasar keuangan domestik sehingga arus modal asing (capital inflow) tetap masuk ke Indonesia.

Tak hanya itu, BI juga telah memberikan berbagai insentif untuk menarik investasi, salah satunya dengan menurunkan biaya lindung nilai (hedging) bagi investor yang menempatkan dananya di Indonesia.

Destry menegaskan, Bank Indonesia tetap bekerja dengan sistem kepemimpinan kolektif kolegial bersama seluruh anggota Dewan Gubernur. Menurutnya, seluruh jajaran BI berkomitmen menjaga kesinambungan kebijakan dan memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terpelihara.

"Kami berharap stabilitas di pasar keuangan Indonesia dapat segera pulih dan kembali normal sehingga kepercayaan investor tetap terjaga," tutup Destry.* (d/dh)

Selain Anjas Wijanarko dan Badrus Zaman, PSI juga memperkenalkan Lanang Kujang serta tokoh relawan Jokowi, Baningsih, sebagai kader baru. Keempatnya diumumkan dalam Rakorda yang digelar di Hotel Megaland, Solo, Sabtu (25/7/2026).

Baca Juga:

• PAN soal Kaesang Maju di Dapil Puan: Hak Politik, Pileg 2029 Diprediksi Kian Sengit

"Hari ini PSI Surakarta khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya cukup beruntung dengan banyaknya nama-nama baru yang bergabung," ujar Yogo.

Menurutnya, kehadiran para kader baru diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus memperluas dukungan masyarakat menjelang Pemilu 2029.

Yogo menilai, masuknya tokoh dari berbagai latar belakang menjadi modal penting bagi PSI untuk meningkatkan daya saing politik, termasuk dalam upaya memperbesar peluang meraih kursi di DPR RI pada pemilu mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Anjas Wijanarko juga menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dan menjalani prosesi penyematan jaket partai sebagai simbol resmi bergabung dengan PSI Kota Solo.

PSI menyatakan terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dan berkontribusi dalam membangun partai. Kehadiran kader-kader baru diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperbesar basis dukungan partai di Jawa Tengah.

"Setiap anggota baru yang bergabung tentu kami sambut dengan sukacita. Semoga bersama-sama kita bisa melayani masyarakat dan memperkuat perjuangan PSI ke depan," tutup Yogo.* (k/dh)

Permintaan tersebut disampaikan Pemi setelah anaknya yang berusia delapan bulan berhasil diamankan petugas dan ditempatkan di Rumah Aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Batanghari. Namun, hingga kini ia mengaku belum bisa memeluk kembali buah hatinya karena adanya syarat yang harus dipenuhi.

Baca Juga:

• Destry Respons Rupiah dan IHSG Melemah usai Perry Mundur, BI Pastikan Stabilitas Tetap Terjaga

"Saya mau anak saya kembali tanpa syarat apa pun. Saya ibu kandungnya, kenapa justru mereka yang lebih berkuasa atas anak saya," ujar Pemi, Senin (27/7/2026).

Selain meminta bayinya dipulangkan, Pemi juga mendesak aparat kepolisian segera menangkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus penjualan anak tersebut. Ia mengaku tidak berani bertemu dengan kelompok yang menguasai bayinya karena sebelumnya telah menerima ancaman pembunuhan menggunakan senjata tajam.

"Saya tidak berani bertemu mereka karena saya sudah diancam dibunuh. Saya hanya ingin anak saya kembali," katanya.

Pemi mengaku hingga kini hidup dalam kecemasan. Bayinya yang masih berusia delapan bulan masih membutuhkan air susu ibu (ASI), sehingga ia khawatir dengan kondisi kesehatan sang anak selama terpisah darinya.

"Saya tidak sanggup makan. Saya terus memikirkan bagaimana kondisi anak saya dan dari mana dia mendapatkan ASI," ucapnya.

Kuasa hukum Pemi, Prayogi, menyatakan pihaknya menolak proses penyerahan bayi apabila disertai syarat apa pun. Menurutnya, ibu kandung memiliki hak atas anaknya sesuai ketentuan hukum sehingga tidak ada kewajiban melakukan negosiasi ataupun menyepakati pembagian hak asuh dengan pihak lain.

Ia juga menilai syarat pertemuan dengan kelompok masyarakat tersebut berpotensi membahayakan keselamatan kliennya yang sebelumnya mengaku mendapat intimidasi.

Kasus ini bermula ketika bayi berusia delapan bulan tersebut diduga dijual oleh ayah kandungnya, Tedy, seharga Rp20 juta. Bayi itu kemudian disebut dibeli oleh seorang perempuan yang selanjutnya menyerahkan kepada anak dan menantunya dari kelompok masyarakat pedalaman di Jambi karena pasangan tersebut belum memiliki keturunan.

Perkara tersebut kemudian dilaporkan kepada kepolisian. Dalam proses penanganan, bayi sempat diamankan di Rumah Aman UPTD PPA Kabupaten Batanghari.

Namun pada Jumat (24/7/2026), puluhan orang mendatangi kantor UPTD PPA dan diduga membawa kabur bayi tersebut. Kepala UPTD PPA Batanghari, Neneng Eva Anggreni, mengatakan sekitar 10 orang masuk ke dalam gedung setelah berpura-pura meminta izin menggunakan kamar mandi.

Menurut Neneng, para pelaku membawa senjata tajam sehingga petugas tidak mampu menghalangi aksi tersebut. Saat kejadian, personel kepolisian yang sebelumnya berjaga diketahui sedang menangani perkara lain.

Kasus dugaan penjualan bayi ini masih dalam penanganan aparat kepolisian untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta memastikan keselamatan bayi dan ibu kandungnya.* (k/dh)

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menegaskan dunia usaha berharap proses transisi kepemimpinan di BI berlangsung secara transparan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tetap menjaga independensi bank sentral.

Baca Juga:

• Airlangga Pastikan Mundurnya Perry Warjiyo Tak Guncang Ekonomi RI, Stabilitas BI Tetap Terjaga

"Yang paling penting bagi dunia usaha adalah terjaganya policy continuity, kredibilitas institusi, dan kepercayaan pasar terhadap independensi BI sebagai otoritas moneter," ujar Shinta dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan, mundurnya Perry Warjiyo di tengah masa jabatan berpotensi memunculkan perhatian besar dari pelaku pasar. Investor diperkirakan akan mengevaluasi kembali prospek kebijakan moneter Indonesia, mulai dari arah suku bunga, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga pola komunikasi kebijakan Bank Indonesia ke depan.

Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu segera memberikan kepastian mengenai proses pergantian Gubernur BI agar ketidakpastian di pasar dapat diminimalkan.

"Faktor yang paling menentukan adalah seberapa cepat kepastian mengenai proses transisi dan arah kebijakan dapat diberikan kepada pasar," katanya.

Shinta menambahkan, kepastian arah kebijakan moneter menjadi kebutuhan penting bagi dunia usaha yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perlambatan ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, volatilitas nilai tukar rupiah, hingga tingginya biaya pembiayaan.

Apindo berharap siapa pun yang nantinya memimpin Bank Indonesia tetap berkomitmen menjalankan mandat utama bank sentral, yakni menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain itu, Bank Indonesia juga dinilai harus mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Shinta, keseimbangan tersebut penting agar iklim investasi tetap kondusif, akses pembiayaan bagi dunia usaha terjaga, serta aktivitas sektor riil terus bergerak di tengah ketidakpastian global.* (oz/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik sebelumnya telah melayangkan surat panggilan kepada sembilan orang saksi untuk dimintai keterangan terkait penyidikan perkara TPPU yang melibatkan tersangka berinisial FA.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum: Febrie Adriansyah Belum Bahas Praperadilan, Fokus Hadapi Kasus TPPU

Meski demikian, Kejagung belum mengungkap identitas para saksi yang telah menjalani pemeriksaan maupun mereka yang tidak hadir pada jadwal pemeriksaan tersebut.

Anang menegaskan, penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada enam saksi yang mangkir agar proses penyidikan dapat berjalan secara optimal.

"Enam saksi yang belum hadir akan dilakukan pemanggilan ulang oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangannya," katanya.

Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi alat bukti dalam pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani Kejagung.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Jumat (24/7/2026) malam usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung.

Penempatan Febrie di Rutan KPK disebut sebagai bagian dari pertimbangan penyidik dalam menjaga keamanan, transparansi, dan kelancaran proses hukum selama penyidikan berlangsung.

Hingga kini, Kejaksaan Agung menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan, termasuk pendalaman melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya.* (in/dh)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih menyusun mekanisme penyaluran insentif tersebut. Menurutnya, kebijakan baru akan dikaitkan dengan pengembangan kendaraan listrik buatan nasional.

Baca Juga:

• Airlangga Pastikan Mundurnya Perry Warjiyo Tak Guncang Ekonomi RI, Stabilitas BI Tetap Terjaga

Saat ditanya apakah insentif akan diberikan kepada konsumen atau produsen, Airlangga belum merinci skemanya. Ia hanya menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini berfokus pada pengembangan mobil dan motor listrik nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan program insentif kendaraan listrik tetap dilanjutkan. Namun, penyalurannya akan difokuskan kepada sejumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sesuai kebijakan pemerintah.

Menurut Purbaya, pemerintah masih menunggu masukan dari Kementerian Perindustrian dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terkait perusahaan maupun sektor yang akan menerima insentif tersebut.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan rencana peluncuran motor listrik nasional dalam waktu dekat. Pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan kendaraan listrik berbasis karya anak bangsa.

Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santosa mengungkapkan pengumuman resmi mengenai motor listrik nasional dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2026. Ia menegaskan kendaraan tersebut akan dirancang oleh insinyur Indonesia dan diproduksi di dalam negeri.

Sigit juga menyebut PT Pindad akan difokuskan untuk pengembangan mobil nasional, sedangkan produksi motor listrik nasional akan ditangani pihak lain yang akan diumumkan pemerintah.

Dengan berlanjutnya insentif kendaraan listrik, pemerintah berharap ekosistem industri EV nasional semakin berkembang, memperkuat daya saing produk lokal, sekaligus mempercepat transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan.* (d/dh)

Menurut Febri, pembahasan bersama kliennya masih difokuskan pada substansi perkara yang sedang ditangani penyidik, sehingga belum menyentuh rencana pengajuan praperadilan maupun strategi hukum lanjutan.

Baca Juga:

• Polisi Belum Temukan Indikasi Racun di TKP Kematian Sutrimo, Penyebab Masih Didalami

Ia menjelaskan, diskusi selama pertemuan lebih banyak membahas dugaan TPPU yang disangkakan kepada Febrie Adriansyah, termasuk berbagai informasi yang berkembang di ruang publik sejak kliennya ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, tim kuasa hukum juga menyoroti sejumlah hal yang dinilai masih memerlukan kejelasan, mulai dari dugaan asal-usul barang bukti, kepemilikan aset yang disita, hingga tindak pidana asal (predicate crime) yang menjadi dasar dugaan TPPU.

Febri menilai, aspek-aspek tersebut penting untuk dipahami secara utuh karena akan menjadi bagian dari proses pembelaan hukum terhadap kliennya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dan menahannya di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. Penitipan penahanan di Rutan KPK dilakukan dengan pertimbangan perlindungan serta untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi proses hukum.

Sementara itu, pihak KPK menyatakan bahwa penitipan tahanan antarpenegak hukum merupakan mekanisme yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan dan telah beberapa kali diterapkan dalam penanganan perkara tertentu.

Hingga saat ini, proses penyidikan terhadap Febrie Adriansyah masih berlangsung dan belum ada keputusan dari pihak kuasa hukum mengenai langkah praperadilan.* (k/dh)

Penyelidikan kembali dilakukan di Klinik Mordent, tempat Sutrimo diduga ditemukan sebelum dinyatakan meninggal dunia. Dalam proses tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Sarapan Bersama Tahanan KPK, Kuasa Hukum Tegaskan Tak Ada Perlakuan Khusus

Meski demikian, Robby memastikan bahwa hingga saat ini petugas belum menemukan adanya zat racun di lokasi kejadian.

"Belum ada temuan racun di lokasi. Semua barang bukti masih kami dalami melalui pemeriksaan laboratorium," ujarnya.

Selain mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, penyidik sebelumnya juga telah membawa satu unit sepeda motor yang berada di halaman lokasi untuk kepentingan penyelidikan.

Polisi menegaskan, penyebab pasti kematian Sutrimo belum dapat disimpulkan. Seluruh proses masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, rekam medis, serta keterangan para saksi yang telah dimintai keterangan.

Sebelumnya, Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru pada Kamis (23/7/2026). Korban kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit, namun dinyatakan telah meninggal dunia saat tiba di fasilitas kesehatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa penyelidikan dilakukan secara profesional dan menyeluruh guna mengungkap penyebab pasti kematian korban.

Polisi juga masih mengumpulkan berbagai informasi, termasuk rekam medis, kronologi pemesanan ambulans, lokasi awal korban ditemukan, hingga pemeriksaan terhadap keluarga, tenaga medis, serta pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.

Hingga saat ini, kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian Sutrimo dan menunggu hasil resmi penyelidikan maupun pemeriksaan forensik yang sedang berlangsung.* (dw/dh)

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan kliennya mengikuti seluruh prosedur yang berlaku di Rutan KPK, termasuk saat menyantap sarapan bersama tahanan lainnya.

Baca Juga:

• Kasus TPPU Febrie Adriansyah Memanas, Kuasa Hukum Pertanyakan Tindak Pidana Asal

"Sarapan pagi bersama para tahanan lain. Menunya bihun, telur ceplok, nasi putih, dan teh. Semuanya sama," ujar Febri Diansyah usai menjenguk kliennya di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/7/2026).

Ia menegaskan, selama berada di Rutan KPK, tidak ada perlakuan khusus ataupun fasilitas berbeda yang diterima Febrie Adriansyah.

Menurutnya, sistem pengelolaan rumah tahanan KPK menerapkan standar yang sama bagi seluruh tahanan tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan yang pernah diemban.

"Perlakuannya sama dengan tahanan lain. Di KPK memang standar pengelolaan rutannya seperti itu. Tidak ada perlakuan khusus untuk siapa pun," tegasnya.

Febrie Adriansyah saat ini menjalani masa penahanan setelah dititipkan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Seluruh aktivitasnya selama berada di dalam rutan mengikuti aturan serta tata tertib yang berlaku sebagaimana tahanan lainnya.* (oz/dh)

Kerangka manusia itu ditemukan warga pada Minggu (26/7/2026) di area rawa-rawa yang sebelumnya terdampak banjir dan longsor, sekitar 100 meter dari permukiman penduduk.

Baca Juga:

• BNPB Percepat Penanganan Banjir Tapanuli Tengah, Fokus Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai

"Penemuan berawal saat seorang warga setempat sedang berkeliling di sekitar lokasi rawa-rawa bekas bencana banjir dan tanah longsor yang berjarak sekitar 100 meter dari permukiman warga," ujar Zul, Senin (27/7/2026).

Saat ditemukan, kondisi jasad sudah tertutup tanah dan lumpur dengan posisi telungkup.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada kepala lingkungan, aparat kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Tengah.

Menerima laporan itu, Tim Inafis Polres Tapanuli Tengah langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan awal menunjukkan jasad sudah tidak utuh dan hanya menyisakan sejumlah tulang-belulang.

"Yang ditemukan hanya berupa tengkorak kepala, tulang lengan kiri, tulang paha kanan dan kiri, tulang punggung, serta tulang pinggul," kata Zul.

Sekitar pukul 20.00 WIB, tim gabungan mengevakuasi kerangka tersebut menggunakan kantong jenazah ke RSUD Pandan untuk menjalani visum et repertum dan proses identifikasi oleh tim dokter forensik.

"Saat ini jasad telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi serta visum et repertum," ujarnya.

Polisi menduga kerangka tersebut merupakan salah satu korban banjir dan tanah longsor yang terjadi pada November 2025. Namun, kepastian identitas masih menunggu hasil pemeriksaan forensik.

Polres Tapanuli Tengah mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga saat bencana banjir dan tanah longsor pada 25 November 2025 agar segera menghubungi Polres Tapanuli Tengah atau Polsek Pandan guna membantu proses pencocokan identitas.* (ds/dh)

Menurut Saleh, langkah Kaesang mencerminkan kesiapan politik menghadapi kontestasi Pemilu Legislatif 2029. Ia menilai setiap partai politik saat ini mulai menyusun strategi serta mempersiapkan kader terbaiknya untuk bersaing di berbagai daerah pemilihan.

Baca Juga:

• Ferdinand: Pancingan Prabowo Sangat Jitu, Umpan Dilempar, 'Londo Ireng' Keluar Serentak

Saleh mengatakan keputusan Kaesang memilih dapil yang juga menjadi basis Ketua DPR RI Puan Maharani diyakini telah melalui berbagai pertimbangan politik. Ia menilai Kaesang tentu memiliki keyakinan mampu bersaing dengan para calon dari partai lain.

Menurutnya, persaingan pada Pemilu Legislatif 2029 diprediksi berlangsung semakin kompetitif, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat persaingan politik tinggi.

Meski demikian, PAN menegaskan menghormati pilihan politik Kaesang. Selama seluruh proses berjalan sesuai aturan perundang-undangan, setiap partai memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat.

"Bagi PAN, pilihan Kaesang maju di dapil itu adalah hak politik. Selama tidak ada ketentuan yang dilanggar, PAN siap berkompetisi secara sehat. Sejauh ini semua berjalan normal saja," kata Saleh.

Ia juga menilai latar belakang Kaesang sebagai putra daerah Solo menjadi salah satu alasan yang membuat langkah tersebut dinilai cukup wajar. Selain memiliki kedekatan dengan masyarakat, Kaesang dinilai telah mengenal karakter politik di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep mengumumkan akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu Legislatif 2029 dari Dapil V Jawa Tengah. Pengumuman itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Rakorda PSI di Solo. Dalam kesempatan tersebut, Kaesang juga mengajak seluruh kader PSI menjaga soliditas partai demi menghadapi kontestasi politik mendatang.* (d/dh)