NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan kedekatannya dengan para petani saat menghadiri Panen Raya Jagung Serentak dan peletakan batu pertama gudang ketahanan pangan Polri di Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026.

Menurut dia, pengalaman panjang sebagai komandan pasukan tempur di militer membuatnya memahami betapa vitalnya peran pangan dalam menjaga keberlangsungan operasi dan pertahanan negara.

Baca Juga:

• Prabowo Puji Kinerja Kapolri: Kalau Tak Beres Ya Copot, Sederhana

"Saya dekat dengan para petani karena saya cukup lama menjadi Ketua Umum HKTI, yang sekarang saya diganti oleh Ketua Umum yang sekarang adalah Wakil Menteri Pertanian, Pak Sudaryono," kata Prabowo dalam pidatonya.

Namun, Prabowo menegaskan kedekatannya dengan petani telah terbangun jauh sebelum itu, yakni ketika ia masih aktif sebagai komandan pasukan tempur di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

"Kenapa saya dekat dengan petani? Karena saya dulu komandan pasukan. Komandan pasukan tempur," ujarnya.

Prabowo menjelaskan, dalam setiap persiapan operasi militer, logistik pangan menjadi salah satu aspek utama yang selalu diperhitungkan selain amunisi.

Menurut dia, ketersediaan beras menentukan durasi pasukan dapat bertahan di medan operasi.

"Kita kalau mau berangkat operasi tempur, yang kita cek bukan cuma peluru. Kita cek peluru, tapi kita cek dulu, ada beras enggak? Kalau ada beras, kita hitung berasnya kuat untuk berapa hari," kata dia.

Ia mencontohkan, apabila persediaan beras hanya cukup untuk lima hari, maka operasi hanya dapat berlangsung selama lima hari.

Sebaliknya, jika stok cukup untuk dua pekan, operasi bisa diperpanjang sesuai kebutuhan.

"Kalau enggak ada beras, tentara juga susah beroperasi," ujar Prabowo.

Presiden juga menyinggung pelatihan bertahan hidup yang dijalani prajurit ketika menghadapi kondisi kekurangan makanan di lapangan.

"Makanya di tentara kita diajarkan survival. Kalau enggak ada makanan, kita harus cari makanan sendiri," tuturnya.

Dalam pidatonya, Prabowo turut mengenang masa awal perjuangan bangsa ketika aparat keamanan belum memiliki dukungan anggaran yang memadai.

Pada masa itu, kata dia, masyarakat desa dan petani menjadi pihak yang banyak membantu tentara bertahan hidup.

Menurut Prabowo, warga desa kerap memberikan makanan sederhana kepada para prajurit yang sedang menjalani latihan militer di wilayah pedesaan.

"Mereka punya pisang dikasih, punya ubi dikasih, punya tiwul juga dikasih," katanya.

Pengalaman tersebut, menurut Prabowo, membuat dirinya semakin memahami bahwa petani dan nelayan merupakan tulang punggung ketahanan bangsa karena berperan sebagai produsen pangan nasional.

"Para petani dan para nelayan adalah produsen makanan untuk seluruh bangsa dan negara," ujar dia.

Karena itu, Prabowo menegaskan pemerintah harus memberi perhatian serius terhadap sektor pangan agar ketahanan nasional tetap terjaga di tengah berbagai tantangan global.

"Setiap mereka yang ingin melihat bangsa ini langgeng harus fokus memperhatikan masalah pangan," kata Prabowo.*

(km/ad)

NGANJUK— Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Pujian itu disampaikan Prabowo saat menghadiri panen raya jagung serentak kuartal II sekaligus peletakan batu pertama (groundbreaking) program ketahanan pangan Polri di Kabupaten Nganjuk, Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Tanpa Dana Pemerintah, Dari Mana Sumber Dana Pembangunan Museum Marsinah Senilai Rp3,8 Miliar?

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Jenderal Sigit di institusi Kepolisian.

"Saya melihat peran Polri luar biasa. Dari sini saya kira adalah karena leadership kepemimpinan. Kalau bagus ya harus kita akui bagus, kalau baik ya harus kita akui baik," kata Prabowo.

Presiden juga menilai organisasi yang berjalan baik mencerminkan kualitas pemimpinnya.

Ia kemudian mengibaratkan kepemimpinan dalam institusi seperti tim sepak bola yang dinilai dari hasil kerja.

"Kalau dalam organisasinya baik, berarti pemimpinnya baik. Kalau tim kesebelasan sepak bola menang, berarti manajernya baik, pelatihnya baik, kaptennya baik, kontraknya diperpanjang," ujar Prabowo.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap pemimpin harus dilakukan secara objektif berdasarkan hasil kerja.

"Kalau tidak beres ya copot, sederhana. Ini namanya hidup," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit memaparkan hasil panen raya jagung serentak yang digelar pada kuartal II tahun ini.

Menurut dia, panen dilakukan di lahan seluas 189.760 hektare dengan potensi produksi mencapai sekitar 1,23 juta ton jagung.

"Pada hari ini, dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, kami melaksanakan panen raya jagung serentak kuartal II pada lahan seluas 189.760 hektare, dengan potensi hasil panen mencapai sekitar 1,23 juta ton," ujar Sigit.

Dari total hasil panen tersebut, sebanyak 100 ton jagung direncanakan diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Bengkayang.

Menurut Sigit, ekspor tersebut juga memberikan keuntungan bagi petani.

Koperasi disebut membeli jagung dari petani seharga Rp6.500 per kilogram, lalu menjualnya ke Malaysia seharga Rp7.000 per kilogram.

"Dengan demikian diperoleh margin keuntungan Rp500 per kilogram," katanya.

Selain itu, Sigit juga melaporkan perkembangan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Polri.

Hingga saat ini, kata dia, Polri telah memiliki sebanyak 1.376 unit SPPG sebagai bagian dari dukungan terhadap program pangan nasional.

Pemerintah saat ini terus mendorong penguatan sektor pertanian sebagai salah satu strategi mencapai swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global.*

(km/ad)

NGANJUK – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea mengatakan pembangunan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dilakukan secara gotong royong oleh keluarga besar KSPSI AGN.

Museum yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 16 Mei 2026 itu disebut dibangun tanpa menggunakan anggaran pemerintah, baik dari APBN maupun APBD.

Baca Juga:

• Prabowo: Aparat Harus Mati untuk Rakyat, Bukan Menindas

Ia menegaskan seluruh pendanaan berasal dari kontribusi internal keluarga besar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN di berbagai daerah.

"Saya pastikan tidak ada dana pemerintah, tidak ada APBN maupun APBD. Semua berasal dari gotong royong keluarga besar KSPSI AGN," ujarnya.

Menurut Andi Gani Nena Wea, kekuatan koperasi buruh menjadi fondasi utama pembangunan museum tersebut.

Ia menyebut jaringan koperasi buruh di bawah naungan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN kini memiliki total aset mencapai Rp2,1 triliun.

"Ada koperasi buruh yang asetnya Rp750 miliar dan ada juga yang mencapai Rp300 miliar," kata dia.

Andi Gani mengatakan museum tersebut dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Marsinah yang dinilai menjadi simbol perjuangan buruh di Indonesia.

Museum Ibu Marsinah nantinya dibuka untuk umum secara gratis setiap hari mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Pengelolaan museum disebut melibatkan keluarga Marsinah serta yayasan yang dibentuk Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Andi Gani Nena Wea juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto yang hadir langsung meresmikan museum dan berziarah ke makam Marsinah.

Ia menyebut kehadiran kepala negara menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan buruh Indonesia.

Museum tersebut diinisiasi oleh Andi Gani Nena Wea bersama Ketua Dewan Penasihat KSPSI sekaligus Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ketua DPD KSPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi, serta jajaran pengurus KSPSI dari berbagai daerah.*

(km/ad)

PONTIANAK – SMAN 1 Sambas menyampaikan pernyataan sikap terkait polemik final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam pernyataan tertulis yang diunggah melalui akun resmi sekolah pada Jumat, 15 Mei 2026, pihak SMAN 1 Sambas menegaskan menolak pelaksanaan final ulang dan membantah berbagai tuduhan kecurangan yang diarahkan kepada sekolah.

Baca Juga:

• PDIP Sebut Gibran Pansos usai Undang Peserta LCC Viral ke Istana

"SMAN 1 Sambas menolak pertandingan final ulang tingkat Provinsi Kalimantan Barat," demikian salah satu poin pernyataan tersebut.

Sekolah menyatakan tetap menghormati seluruh keputusan resmi yang telah ditetapkan dalam mekanisme penyelenggaraan lomba.

Pihak sekolah juga menegaskan tim LCC mereka telah mengikuti kompetisi sesuai aturan yang ditetapkan panitia dan disepakati seluruh peserta.

SMAN 1 Sambas turut menyesalkan penyelenggara yang dinilai belum maksimal meluruskan informasi terkait polemik yang berkembang sehingga sekolah merasa terus berada dalam posisi terpojok di tengah opini publik.

Sekolah juga mengecam berbagai narasi di media sosial yang dinilai menyerang guru, siswa, staf sekolah, hingga alumni.

Menurut pihak sekolah, kondisi tersebut telah mencemarkan nama baik sekolah sekaligus memicu tekanan psikologis terhadap para siswa.

"SMAN 1 Sambas membantah keras tuduhan kecurangan, penyuapan, nepotisme, dan dugaan pengaturan kemenangan," tulis pihak sekolah.

Selain menolak final ulang, sekolah juga meminta penyelenggara memulihkan nama baik mereka dan memberikan jaminan keamanan psikologis bagi siswa sebelum bertanding di tingkat nasional.

Sebelumnya, SMAN 1 Pontianak juga menyatakan tidak akan mengikuti final ulang LCC 4 Pilar yang diputuskan MPR RI.

Kepala SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati, mengatakan langkah yang mereka lakukan sejak awal bertujuan mencari klarifikasi agar kompetisi berjalan transparan dan objektif.

Meski demikian, SMAN 1 Pontianak tetap mendukung SMAN 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional dan meminta maaf atas polemik yang terjadi.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memutuskan final LCC 4 Pilar Kalbar diulang setelah polemik penilaian babak final viral di media sosial.

MPR RI mengakui adanya kekurangan dalam penyelenggaraan lomba dan menyatakan akan melakukan evaluasi, termasuk mengganti dewan juri pada final ulang mendatang.*

(km/ad)

JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan status ibu kota negara masih berada di Jakarta tidak membawa perubahan baru.

Menurut Anies Baswedan, putusan tersebut sejalan dengan ketentuan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Juga:

• Anies Sebut “Sidik Jari” JK di Perdamaian Poso, Ambon, dan Aceh

Mantan calon presiden pada Pemilu 2024 itu menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN masih menunggu keputusan presiden.

"Tapi semua itu menunggu keputusan Presiden," ujar dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam sidang putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026.

Sidang pembacaan putusan tersebut dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo di Gedung MK, Selasa, 12 Mei 2026.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Permohonan uji materi itu sebelumnya menyoroti ketidaksinkronan antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang IKN.

Pemohon menilai ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai status konstitusional ibu kota negara.

Namun, Mahkamah menilai argumentasi tersebut tidak cukup untuk mengubah ketentuan yang sudah berlaku.

Dengan putusan tersebut, status Jakarta sebagai ibu kota negara tetap berlaku hingga ada keputusan presiden terkait perpindahan resmi ke Ibu Kota Nusantara.*

(km/ad)

NGANJUK – Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat negara harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo Subianto saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan rumah singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Bareskrim Awasi Ketat Kasus Kasatresnarkoba Kukar yang Ditangkap Terkait Jaringan Narkotika

"Saya dengar-dengar peristiwa di Jawa Timur, tapi saya tidak mendalami. Hari ini saya baru sadar dan paham bahwa kolusi aparat dipakai oleh kapitalis tertentu, dan budaya ini tidak boleh kita teruskan," kata Prabowo Subianto.

Ia menegaskan seluruh aparat negara, mulai dari level tertinggi hingga terendah, harus bekerja untuk kepentingan rakyat dan menegakkan keadilan.

"Semua aparat dari yang tertinggi sampai yang terendah harus mati untuk rakyat, bukan malah menindas rakyat," ujarnya.

Prabowo juga memberi peringatan kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan agar tidak menyimpang dari tugas utama mereka.

Ia secara khusus meminta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan seluruh jajarannya menegakkan hukum secara adil.

"Saya tidak mau dengar lagi ada aparat yang tidak menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung kondisi global yang dinilainya penuh ketidakpastian, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap sektor energi dan pangan dunia.

Menurut dia, Indonesia berada dalam posisi relatif aman karena memiliki ketahanan pangan yang kuat.

Prabowo menyebut sejumlah negara seperti Australia, Filipina, India, Bangladesh, dan Brasil mulai meminta pasokan pupuk dari Indonesia.

Ia juga mengatakan beberapa negara mulai meminta pasokan beras dari Indonesia di tengah tekanan global terhadap sektor pangan.

Dalam pidatonya, Prabowo turut memuji kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dinilai berhasil memperkuat ketahanan pangan nasional.*

(km/ad)

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memastikan akan melakukan pengawasan intensif terhadap penanganan kasus Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara, AKP Yohanes Bonar Adiguna, yang ditangkap terkait dugaan keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan pengusutan perkara yang saat ini ditangani Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur akan mendapat pengawasan langsung dari Mabes Polri.

Baca Juga:

• Sukseskan Program MBG, Kapolri Klaim Polri Sudah Miliki 1.376 SPPG

Selain melakukan pengawasan, Bareskrim Polri juga akan memberikan dukungan penuh dalam pengembangan perkara tersebut.

Menurut Eko Hadi Santoso, langkah itu dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan sekaligus membuka kemungkinan pengembangan kasus terhadap jaringan narkotika yang lebih luas.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menangkap AKP Yohanes Bonar Adiguna yang saat ini menjabat sebagai Kasatresnarkoba Polres Kutai Kartanegara.

Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yuliyanto membenarkan penangkapan tersebut.

"Yang bersangkutan diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim," ujar Yuliyanto.

Namun, pihak kepolisian belum menjelaskan secara rinci kronologi penangkapan maupun konstruksi perkara karena penyidik masih melakukan pendalaman.

Kasus ini mencuat di tengah pengusutan dugaan keterlibatan sejumlah aparat kepolisian dalam jaringan narkotika di wilayah Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Bareskrim Polri juga menangani kasus mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat, AKP Deky Jonathan Sasiang, yang diduga terlibat jaringan narkoba yang dikendalikan bandar bernama Ishak.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan narkotika.*

(km/ad)

JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan institusinya telah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, peletakan batu pertama 10 gudang ketahanan pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peluncuran operasional 166 SPPG di Tuban, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Disdik Sumut Pastikan Tak Ada Guru Honorer Dipecat Usai Terbitnya Surat Edaran Kemendikdasmen

Ia menjelaskan dari total tersebut, sebanyak 736 SPPG telah beroperasi, 172 unit dalam tahap persiapan operasional, dan 468 lainnya masih dalam proses pembangunan.

Menurut Listyo Sigit Prabowo, apabila seluruh fasilitas itu beroperasi penuh, program tersebut diproyeksikan dapat menjangkau sekitar 3,44 juta penerima manfaat di berbagai daerah.

Selain itu, keberadaan ribuan SPPG tersebut juga diperkirakan mampu menyerap sekitar 68 ribu tenaga kerja.

"Apabila seluruh SPPG telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68 ribu tenaga kerja," ujarnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menargetkan pembangunan SPPG bertambah menjadi 1.500 unit hingga akhir 2026.

Kapolri mengatakan perluasan pembangunan itu dilakukan agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan di berbagai daerah.*

(d/ad)

MEDAN – Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan tidak ada guru honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan setelah terbitnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026.

Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, merespons kekhawatiran yang sempat muncul di kalangan tenaga pendidik di berbagai jenjang pendidikan.

Baca Juga:

• BIP-I Kritik Keras Pemko Binjai, Soroti Banjir dan Drainase Buruk

"Pak Gubernur meminta agar tidak ada guru non ASN diberhentikan karena adanya surat edaran tersebut. Saat ini kami masih mendalami poin-poin yang tertuang dalam surat edaran itu," kata Alexander Sinulingga, Sabtu, 16 Mei 2026.

Ia mengatakan arahan tersebut berasal dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang meminta stabilitas tenaga pendidik tetap terjaga di daerah.

Berdasarkan kajian awal, Disdik Sumut menilai substansi utama surat edaran tersebut bukan soal pengurangan tenaga kerja, melainkan penataan serta pendataan guru yang belum terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Alexander Sinulingga mengatakan sebagian guru non ASN yang belum masuk dalam Dapodik merupakan tenaga pendidik yang direkrut dalam beberapa tahun terakhir oleh pihak sekolah.

"Guru yang belum terdaftar dalam Dapodik ini rata-rata merupakan tenaga baru yang direkrut oleh kepala sekolah, bukan melalui Dinas Pendidikan," ujarnya.

Untuk itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tengah menyiapkan langkah strategis guna mencari solusi bagi guru non ASN yang belum terdata.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengingatkan seluruh kepala sekolah agar tidak lagi melakukan pengangkatan guru honorer di luar mekanisme resmi.

Langkah tersebut dilakukan agar persoalan administrasi tenaga pendidik tidak semakin bertambah di masa mendatang.

Alexander Sinulingga kembali menegaskan bahwa guru honorer tetap dapat menjalankan tugas seperti biasa sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.*

(sp/ad)

JAKARTA – Roy Suryo mengaku menghormati langkah Polda Metro Jaya dalam menangani kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Namun, ia menyoroti pernyataan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi yang menyebut pihaknya "mendoakan" agar berkas perkara segera dinyatakan lengkap atau P21.

Baca Juga:

• Ferdy Sambo Kuliah S2 di Lapas, Pakar Hukum: Warga Binaan Berhak atas Pendidikan

"Kita hormati statement Kombes Budi. Tapi kok Polda Metro Jaya ikut mendoakan agar P21, ini memangnya apa? Jadi ulama mendoakan," kata Roy Suryo, Sabtu, 16 Mei 2026.

Meski demikian, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan pihaknya memilih menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

Ia menegaskan status P21 bukan akhir dari proses perkara karena masih terdapat kemungkinan lain, termasuk pengembalian berkas atau penghentian perkara.

Menurut Roy Suryo, langkah yang dilakukan pihaknya selama ini bertujuan membuktikan bahwa seluruh proses yang mereka tempuh dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi mengatakan keputusan mengenai kelengkapan berkas perkara akan diumumkan dalam waktu dekat.

Namun, ia belum memastikan tanggal pasti keputusan tersebut dan hanya menyebut proses itu kemungkinan berlangsung pada Mei 2026.

Hingga kini, Kejaksaan disebut masih mempelajari berkas perkara yang telah dilimpahkan penyidik. Proses itu telah melampaui batas waktu 14 hari sejak pelimpahan berkas.

Roy Suryo juga menegaskan dirinya tidak yakin berkas perkara akan langsung dinyatakan lengkap.

Ia menyebut masih ada sejumlah kemungkinan hukum, termasuk penghentian perkara melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Ia bahkan meminta perkara tersebut dihentikan demi hukum karena menilai proses hukum berjalan terlalu lama.

Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster.

Sejumlah nama yang sempat menjadi tersangka di antaranya Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauzia Tyassuma.

Sebagian di antaranya kemudian dicabut status tersangkanya setelah mengajukan restorative justice.

Kasus ini masih menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kembali mencuat di ruang publik.*

(tm/ad)

Menurut Alan, berbagai keluhan masyarakat yang terus berulang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menilai, penanganan yang lamban menunjukkan kurangnya respons terhadap kebutuhan dasar warga.

Baca Juga:

• Kondisi Terbaru Kamaruddin Simanjuntak Jadi Sorotan, Publik Doakan Kesembuhan Pengacara Brigadir J

Ia menilai persoalan banjir dan infrastruktur di Kota Binjai bukan sekadar masalah teknis, melainkan mencerminkan efektivitas kinerja perangkat daerah, termasuk Dinas PUTR Kota Binjai. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Alan juga meminta Pemerintah Kota Binjai segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat, bukan sekadar memberikan janji atau wacana.

"Jabatan adalah amanah. Masyarakat membutuhkan bukti kerja, bukan sekadar pernyataan," ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta klarifikasi kepada pihak terkait mengenai langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan.

BIP-I menyatakan siap berada di garis depan dalam mengawal hak-hak masyarakat jika persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.*

(dh)

Pandangan tersebut mengemuka dalam forum Kajian Filsafat dan Agama 2026 yang digelar pada Rabu (13/05/2026) malam, dengan tema "Madzhab Frankfurt vs Madzhab Paramadina" bertajuk "Inklusi Sosial di Indonesia: Rekognisi Sosial Axel Honneth vs Teologi Inklusif Cak Nur".

Baca Juga:

• Universitas Muhammadiyah Aceh Resmi Buka Program Magister Hukum

"Pendidikan itu dimensinya sangat luas. Ketika direduksi hanya menjadi kebutuhan industri, itu patut dipertanyakan," ujarnya.

Ia menilai perguruan tinggi tetap memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjawab persoalan kemanusiaan, termasuk ketimpangan sosial yang muncul di tengah perkembangan industri.

Suratno juga menegaskan bahwa kajian filsafat dan agama masih relevan sebagai ruang refleksi sosial dan kritik terhadap arah pembangunan.

"Inklusi sosial yang menjamin akses dan perlakuan setara bagi kelompok rentan merupakan bagian dari amanat sila kelima Pancasila," katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai ilmu pengetahuan harus hadir untuk mendorong keadilan sosial serta menjadi alat kritik terhadap ketimpangan kekuasaan.

"Rakyat harus dibantu untuk mengkritisi penguasa yang cenderung korup," ujarnya.

Ia juga menyebut pemikiran Cak Nur memiliki keselarasan dengan Teori Kritis Mazhab Frankfurt dalam membangun paradigma Islam yang inklusif dan demokratis.

Pandangan serupa disampaikan akademisi Universitas Pelita Harapan, Fitzgerald Kennedy Sitorus. Ia menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh bersikap netral terhadap ketimpangan sosial.

Menurutnya, perkembangan industrialisasi justru melahirkan persoalan baru seperti alienasi, ketimpangan, hingga kerusakan ekologis.

"Kita hidup di tengah kemajuan industri yang juga melahirkan banyak persoalan sosial. Maka pendidikan humaniora tetap sangat relevan," pungkasnya.*

(d/dh)

Acara pelepasan tersebut digelar di Café Lim Kok Tong Kopi Tiam, Balikpapan Baru, Jumat (15/05/2026), dan dihadiri insan media, rekan kerja, serta mitra industri migas di Kalimantan Timur.

Baca Juga:

• Dirut PUD Pasar Medan Laporkan Dugaan Korupsi Internal ke Kejari Medan

"Saya punya kesan luar biasa. Daerah ini tidak akan pernah saya lupakan," ujar Azhari dengan nada haru.

Azhari memulai kariernya di Balikpapan pada 2001 di Unocal Indonesia sebelum sempat bertugas di Jakarta dan Aceh. Ia kemudian kembali ke Kalimantan Timur dan dipercaya memimpin SKK Migas Kalsul sejak 2021.

Selama menjabat, Azhari dikenal mendorong keterlibatan BUMD dan perusahaan daerah dalam industri hulu migas agar daerah penghasil energi turut merasakan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia lokal, salah satunya melalui program pelatihan las industri bagi putra daerah dari keluarga kurang mampu. Program tersebut disebut telah mencetak tenaga kerja siap pakai bahkan hingga bekerja di luar negeri.

"Hampir 100 persen langsung terserap kerja. Ada juga yang direkrut perusahaan di Singapura. Kita ingin anak daerah menjadi bagian dari industri masa depan," tegasnya.

Azhari menilai pembangunan SDM merupakan investasi jangka panjang yang lebih penting dibanding sekadar eksploitasi sumber daya alam.

Di akhir masa tugasnya, ia juga menyoroti potensi cadangan migas baru di Selat Makassar sebagai sinyal positif bagi industri energi nasional.

Posisi Azhari Idris di SKK Migas Kalsul selanjutnya akan digantikan oleh Haryanto Safri yang sebelumnya bertugas di Papua dan Maluku.

"Saya percaya beliau bisa melanjutkan bahkan meningkatkan capaian yang sudah ada," ujarnya.*

(dh)

Kepala Penerangan TNI Koops Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menyebut korban saat kejadian tengah beraktivitas mencari nafkah bersama keluarganya.

Baca Juga:

• Menaker Tekankan Pengawalan Ketat Implementasi PKB, Soroti Tantangan di Lapangan

Namun, Koops Habema menegaskan tidak ada tindakan penembakan terhadap warga sipil sebagaimana yang beredar di sejumlah informasi. Pihak TNI menyebut justru melakukan upaya evakuasi medis terhadap korban.

"Personel di lapangan melakukan evakuasi secepat mungkin ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan korban dinyatakan meninggal dunia," jelasnya.

TNI juga membantah tuduhan bahwa ada tindakan penembakan yang dilakukan aparat terhadap korban. Jenazah almarhumah, kata dia, telah diserahkan kepada pihak keluarga.

Wirya menambahkan, saat kejadian personel TNI tengah melakukan kegiatan aklimatisasi di area latihan. Ketika terdengar suara tembakan, personel bergerak menuju lokasi sesuai prosedur untuk memastikan keselamatan warga.

"Keberadaan kami di wilayah tersebut adalah untuk pengamanan objek vital nasional PT Freeport Indonesia serta melindungi masyarakat dari gangguan kelompok bersenjata," ujarnya.

Menanggapi permintaan keluarga, Koops Habema menyatakan telah memulai investigasi internal untuk mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh dan transparan. TNI juga siap berkoordinasi dengan Polri dalam proses pendalaman kasus ini.*

(dh)

Prabowo bahkan menyinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan gaya santai dalam pernyataannya.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Efek MBG: Perputaran Uang Desa Tembus Rp 10,8 Miliar per Tahun

Menurut Prabowo, fluktuasi nilai tukar dolar AS lebih berdampak pada kelompok masyarakat yang banyak bertransaksi internasional. Sementara masyarakat di pedesaan dinilainya tidak terlalu terdampak langsung.

Ia juga menyinggung sejumlah pejabat dan pengusaha yang kerap bepergian ke luar negeri dan lebih merasakan dampak pelemahan rupiah.

"Yang pusing yang suka ke luar negeri," ujarnya sambil melontarkan candaan kepada sejumlah nama pejabat dan tokoh pengusaha yang hadir.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih kuat menghadapi tekanan global. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Orang mau ngomong apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita," tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan data pasar, rupiah tercatat melemah hingga menyentuh level Rp17.596 per dolar AS, jauh dari asumsi APBN 2026 yang dipatok di level Rp16.500.*

(d/dh)

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, UKM, dan Perdagangan Kota Medan, Hendra Ridho Siregar, menyebut kenaikan harga terjadi akibat tingginya permintaan pasar.

Baca Juga:

• 1.017 Warga Medan Berangkat Kerja ke Luar Negeri hingga Mei 2026

Untuk merespons kondisi tersebut, Pemko Medan akan menggelar operasi pasar yang menyasar hingga tingkat kelurahan. Mekanisme ini dilakukan dengan koordinasi bersama Bulog.

"Begitu ada permintaan dari kelurahan, kami akan menyurati Bulog. Nanti barang diturunkan untuk dipasarkan di kelurahan. Tapi tetap sesuai kebutuhan wajar," jelasnya.

Hendra juga menegaskan pihaknya bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan terus melakukan pengawasan di lapangan guna memastikan tidak ada praktik penimbunan.

"Sejauh ini tidak ditemukan penimbunan, jadi memang murni karena tingginya permintaan," katanya.

Ia turut mengimbau distributor dan pedagang agar tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga secara tidak wajar. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan langkah stabilisasi harga melalui operasi pasar.

"Pengawasan tetap kita lakukan. Dengan operasi pasar ini diharapkan kebutuhan Minyakita masyarakat bisa terpenuhi," pungkasnya.*

(mi/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat peresmian operasionalisasi ribuan Kopdes Merah Putih yang tersebar di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Prabowo Klaim Gaji Hakim RI Kini Lebih Tinggi dari Malaysia

Prabowo menjelaskan, pada awalnya jumlah koperasi yang akan diresmikan direncanakan mencapai sekitar 1.300 unit. Namun, angka tersebut kemudian disesuaikan menjadi 1.000 lebih.

"Jadi tadinya mau diresmikan 1.300 sekian, tetapi sepertinya ada yang buru-buru, akhirnya saya kira cukup 1.000 saja," ujarnya.

Ia juga menyebut adanya masukan dari pihak terkait yang kemudian mengaitkan angka tersebut dengan kesukaannya terhadap angka 8. Dari situ, muncul "cocokologi" penjumlahan angka 1, 0, 6, dan 1 yang disebut menghasilkan angka 8.

"Kalau 1 sama 6 jadi 7, ditambah 1 jadi 8. Jadi orang Indonesia suka cari-cari, tapi ini untuk semangat saja," kata Prabowo.

Menurutnya, hal tersebut bukan hal yang esensial, melainkan sebagai pemantik semangat dalam menjalankan program koperasi desa di seluruh Indonesia.*

(in/dh)

Anies menilai JK sebagai sosok yang tidak berhenti berkarya dan terus melahirkan gagasan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo Tegaskan Bung Karno Milik Seluruh Bangsa, Bukan Satu Partai

Ia juga mendoakan agar JK tetap sehat dan produktif meski telah memasuki usia lanjut.

"Di usia 84 ini kita doakan Pak JK selalu sehat, dan apa yang beliau kerjakan bisa menjadi inspirasi bagi generasi baru," ujarnya.

Selain itu, Anies menyoroti peran JK dalam proses perdamaian di sejumlah wilayah konflik di Indonesia. Ia menyebut kontribusi JK terasa dalam terciptanya kondisi damai di Ambon, Poso, hingga Aceh.

"Kalau kita melihat hari ini Ambon yang tenang, Poso yang tenang, Aceh yang tenang, di situ ada sidik jarinya Pak JK," kata Anies.

Menurutnya, keberhasilan rekonsiliasi di wilayah tersebut menjadi salah satu warisan penting JK bagi bangsa Indonesia.

Anies juga berharap JK dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta tetap menjadi panutan bagi generasi berikutnya.*

(oz/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Akui MBG Masih Bermasalah, Janji Tertibkan Penyimpangan

Prabowo menyebut pemerintah telah melakukan kenaikan signifikan terhadap gaji para hakim, terutama pada level junior. Ia bahkan menyebut kenaikan tersebut mencapai hampir 300 persen.

"Karena itu saya punya kehormatan tahun lalu saya naikin gaji hakim. Hakim yang paling junior saya naikin hampir 300 persen, 280 persen," ujarnya.

Menurut Prabowo, saat ini gaji hakim junior di Indonesia disebut sudah dua kali lipat dibandingkan dengan hakim junior di Malaysia. Ia juga mengklaim posisi Ketua Mahkamah Agung RI kini berada di atas beberapa negara lain, termasuk Singapura.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan harus diiringi dengan reformasi dan perbaikan integritas lembaga peradilan.

Ia menekankan pentingnya menjaga marwah pengadilan sebagai tempat terakhir masyarakat mencari keadilan, terutama bagi rakyat kecil.

"Seluruh aparat harus terus memperbaiki diri, kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri," kata Prabowo.*

(k/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Efek MBG: Perputaran Uang Desa Tembus Rp 10,8 Miliar per Tahun

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia bahkan menyebut siap mencopot pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Siapa pun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahgunakan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan," ujarnya.

Menurut Prabowo, persoalan integritas menjadi tantangan utama dalam birokrasi, terutama saat berhubungan dengan pengelolaan anggaran.

Ia menilai masih ada oknum yang tidak kuat dalam menjaga amanah ketika berhadapan dengan uang negara.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa program MBG tetap sangat penting bagi masyarakat, khususnya kelompok kecil seperti petani dan keluarga di desa.

Ia mengaku banyak menerima aspirasi dari masyarakat agar program tersebut tidak dihentikan karena dinilai sangat membantu kebutuhan sehari-hari.

"MBG begitu penting untuk bangsa kita," kata Prabowo.*

(d/dh)