Bobby menyampaikan arahan tersebut saat menerima audiensi jajaran Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Antrean BBM di Sumut Memanas, Bobby Nasution Ungkap Kendala Distribusi dan Pertamina Siapkan Solusi

Menurut Bobby, kualitas pelaksanaan Porprovsu harus lebih baik dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya, terutama dalam aspek akomodasi, konsumsi, hingga transportasi bagi atlet dan peserta.

"Saya minta agar keluhan yang sifatnya kritikal seperti akomodasi penginapan, makanan, hingga transportasi dipastikan clean. Jangan sampai ada kendala di lapangan. Kita harus memastikan pelaksanaan Porprovsu kali ini kualitasnya jauh lebih baik dari edisi-edisi sebelumnya," ujar Bobby.

Bobby juga mengapresiasi langkah cepat KONI Sumut dalam mempersiapkan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ia menekankan fasilitas dasar atlet harus menjadi perhatian utama agar para peserta dapat bertanding dengan nyaman.

Selain itu, Bobby meminta struktur kepanitiaan Porprovsu disusun secara efektif dan efisien. Ia mengingatkan agar penggunaan anggaran lebih diarahkan untuk mendukung pembinaan atlet dan keberhasilan penyelenggaraan.

Sementara itu, Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar menjelaskan Porprovsu XII 2026 merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja KONI Sumut pada Desember 2025.

Ajang tersebut diproyeksikan diikuti sebanyak 8.525 peserta yang terdiri dari 5.393 atlet, 1.079 ofisial, dan 2.056 panitia. Sebanyak 28 cabang olahraga akan dipertandingkan dengan melibatkan atlet dari berbagai kabupaten/kota di Sumut.

"Sebanyak 28 cabor yang memenuhi syarat minimal keikutsertaan 17 kabupaten/kota akan dipertandingkan. Pelaksanaan pertandingan akan disebar di tiga daerah utama, yaitu Medan, Deli Serdang, dan Binjai," kata Hatunggal.

KONI Sumut juga menyiapkan 1.449 nomor pertandingan dengan total 2.742 medali yang akan diperebutkan oleh para atlet.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia telah menyiapkan sarana transportasi berupa 624 unit minibus dan 161 unit bus. Selain itu, layanan kesehatan juga dipersiapkan melalui kerja sama dengan sejumlah rumah sakit rujukan.

Hatunggal mengatakan Porprovsu XII 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum mencari bibit atlet potensial Sumut yang akan dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Selain bidang olahraga, penyelenggaraan Porprovsu juga akan melibatkan sektor UMKM, kuliner, perhotelan, dan pariwisata daerah untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan Aceh di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• TKD Tambahan Rp6 Triliun untuk Sumut Dibahas, Bobby Nasution Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana

Ketua MPK Indonesia Wilayah Sumut-Aceh Dr. RE Nainggolan mengatakan Rakernas tersebut akan diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, forum nasional itu akan membahas sejumlah isu strategis pendidikan Kristen sekaligus memperkuat kontribusi lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

"Kami berharap Rakernas ini menjadi ruang untuk memperkuat peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia," ujar RE Nainggolan.

Dalam kesempatan itu, MPK Indonesia juga mengundang Rico Waas untuk menghadiri agenda Rakernas di Tarutung.

Menanggapi undangan tersebut, Rico Waas menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang cerdas, berkarakter, serta mampu menghadapi perkembangan zaman.

Menurut Rico, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat.

"Pemko Medan berkomitmen dalam membangun sumber daya manusia unggul melalui pendidikan. Kualitas pendidikan tidak dapat ditingkatkan hanya oleh pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat," kata Rico.

Ia menambahkan, konsep Medan untuk Semua diwujudkan melalui upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang.

Karena itu, Pemko Medan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan generasi yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa.

"Semangat Medan untuk Semua adalah memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang melalui pendidikan yang berkualitas," tegasnya.

Pada akhir kegiatan audiensi, MPK Indonesia memberikan piagam penghargaan dan kain ulos kepada Rico Waas sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan dukungannya terhadap pengembangan pendidikan.* (dh)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman menghadiri rapat koordinasi tersebut di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Antrean BBM di Sumut Memanas, Bobby Nasution Ungkap Kendala Distribusi dan Pertamina Siapkan Solusi

Dalam arahannya, Bobby Nasution mengatakan tambahan TKD dari pemerintah pusat merupakan amanah yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana, menjalankan program pemulihan nonfisik, serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Pemerintah daerah harus memastikan anggaran tambahan ini benar-benar dirasakan masyarakat terdampak bencana," ujar Bobby dalam rapat tersebut.

Bobby menjelaskan pemerintah pusat telah mengembalikan tambahan TKD untuk tiga wilayah, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total mencapai Rp10,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara mendapatkan alokasi terbesar dengan nilai lebih dari Rp6 triliun.

Meski demikian, Bobby mengakui realisasi penggunaan TKD tambahan di Sumatera Utara masih belum maksimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah proses perencanaan serta pengadaan pembangunan fisik yang membutuhkan waktu cukup panjang.

Untuk mempercepat pelaksanaan program, Bobby mengusulkan penerapan mekanisme design and build agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Selain berdampak pada kerusakan infrastruktur, Bobby menyebut bencana juga memberikan tekanan terhadap sektor ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat mempertahankan dukungan TKD tambahan bagi daerah terdampak bencana pada Tahun Anggaran 2027 agar proses pemulihan di Sumatera Utara dapat berjalan secara maksimal.* (dh)

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai mekanisme pengalihan perkara tersebut perlu dipertanyakan karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur pelimpahan perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga:

• LPSK Tolak JC Sony Sonjaya, Kejagung Pastikan Penyidikan Dugaan Korupsi MBG Berlanjut

Saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026), Listyo hanya menyampaikan bahwa pembahasan terkait perkara tersebut telah dilakukan sebelumnya.

"Kan sudah dibicarakan kemarin. Kan sudah dibicarakan di rapat," ujar Listyo singkat.

Kapolri juga tidak memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai usulan agar perkara tersebut dialihkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahfud Soroti Mekanisme Pengalihan Perkara

Mahfud MD menyebut langkah yang terjadi bukan merupakan pelimpahan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP, melainkan pengalihan kelanjutan proses penyidikan.

Menurutnya, pelimpahan perkara seharusnya dilakukan setelah penyidikan selesai, tersangka diperiksa, dan telah memenuhi unsur administrasi hukum yang berlaku.

"Saya berasumsi jika sudah dilimpahkan berarti tersangkanya sudah diperiksa oleh penyidik Polri dan sudah P21," kata Mahfud.

Ia menilai tidak terdapat mekanisme pemindahan kewenangan penyidikan dari Polri kepada Kejaksaan Agung dalam aturan hukum acara pidana.

Mahfud menyebut kewenangan pengambilalihan penyidikan secara khusus hanya dimiliki KPK berdasarkan aturan yang berlaku.

Kejagung Sebut untuk Percepatan Penanganan

Di sisi lain, Kejaksaan Agung menyatakan penerimaan perkara dari Polri merupakan bentuk sinergi antarpenegak hukum untuk mempercepat penyelesaian kasus.

Plt Jampidsus Kejagung Rudi Margono mengatakan pengalihan perkara dilakukan sebagai bentuk komitmen profesionalisme dan kerja sama antarinstansi.

"Sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi bersama-sama," ujar Rudi.

Tiga perkara yang diterima Kejagung berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, di antaranya kasus batu bara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

Sebelumnya, dalam proses penyidikan perkara tersebut, Polri melakukan penggeledahan rumah Febrie Adriansyah di wilayah Sentul, Bogor. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan emas.

Polemik ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi. Sejumlah pihak mengingatkan agar perbedaan pandangan antarpenegak hukum tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.* (tm/dh)

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut persoalan terjadi setelah adanya pemberhentian massal pengemudi mobil tangki pengangkut BBM sehingga proses pengiriman ke SPBU mengalami hambatan.

Baca Juga:

• Antrean BBM di Sumut Mengular, Bobby Nasution Kerahkan TNI-Polri Antar Pasokan ke SPBU

Bobby mengatakan permasalahan tersebut merupakan persoalan internal antara pihak Pertamina dengan para pengemudi angkutan BBM. Namun, pemerintah daerah tidak ingin dampaknya mengganggu aktivitas masyarakat.

Menurutnya, Pemprov Sumut telah berkoordinasi dengan Pertamina, TNI, dan Polri untuk membantu mempercepat distribusi BBM ke sejumlah SPBU yang mengalami antrean panjang.

"Karena ada pemberhentian massal, truk pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Maka dari itu kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, petugas TNI dan Polisi untuk menjadi driver dan mengantar serta mengecek pengamanan pasokan BBM," jelasnya.

Bobby menegaskan keterlibatan TNI dan Polri hanya bersifat sementara hingga proses perekrutan pengemudi baru oleh Pertamina selesai dilakukan.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyampaikan antrean BBM terjadi akibat peningkatan konsumsi masyarakat setelah periode libur sekolah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan peningkatan kebutuhan BBM membutuhkan penyesuaian kapasitas distribusi dan jumlah perjalanan mobil tangki.

"Dalam beberapa hari terakhir terdapat peningkatan kebutuhan BBM masyarakat, khususnya pascalibur sekolah yang cukup signifikan. Peningkatan konsumsi tersebut membutuhkan penyesuaian kapasitas angkutan dan ritase mobil tangki," ujarnya.

Pertamina memastikan stok BBM di Fuel Terminal Medan Group masih dalam kondisi aman. Perusahaan kini fokus mempercepat pengiriman dari terminal menuju SPBU agar pasokan kembali merata dan antrean berangsur normal.

Untuk mempercepat distribusi, Pertamina mengoperasikan Fuel Terminal Medan selama 24 jam, menambah 20 unit mobil tangki, menerapkan skema tambahan armada, serta melakukan alih suplai dari sejumlah terminal lain seperti Kisaran, Pematangsiantar, dan Lhokseumawe.

Pertamina juga melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumut, aparat keamanan, pengelola SPBU, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.

Pemerintah mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi berjalan lancar dan tidak terjadi kepanikan yang dapat memperpanjang antrean.* (tm/dh)

Purbaya mengatakan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam tahap awal pelaksanaan program nasional tersebut.

Baca Juga:

• Purbaya Buka Suara soal Dugaan Mark Up Mobil Pikap Kopdes, Ini Responsnya

Menurut Purbaya, terdapat sejumlah faktor yang menjadi tantangan utama dalam menjalankan program MBG. Beberapa di antaranya yakni kesiapan rantai pasok pangan, kelancaran distribusi bahan baku, serta kapasitas logistik di daerah.

Ia menyebut kendala tersebut paling terasa di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang membutuhkan penanganan khusus.

"Tantangan awal dalam eksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan, salah satunya dengan memperkuat peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di daerah.

Purbaya mendorong agar dapur MBG dapat memanfaatkan potensi pangan lokal yang tersedia di masing-masing wilayah sehingga distribusi bahan makanan dapat lebih efektif.

Selain itu, pemerintah juga mendorong kerja sama antara SPPG dengan berbagai pihak, seperti Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Sebagai langkah konkret, aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDES, UMKM, serta penyediaan lokal," kata Purbaya.

Melalui kolaborasi tersebut, jaringan SPPG diharapkan mampu menyerap bahan pangan langsung dari produsen lokal, seperti petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi operasional dapur gizi.

Pemerintah berharap penguatan rantai pasok lokal dapat membantu memperlancar pelaksanaan program MBG sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat daerah.* (oz/dh)

Kejagung menghormati keputusan LPSK yang tidak mengabulkan permohonan JC tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan penolakan tersebut merupakan kewenangan penuh LPSK.

Baca Juga:

• LPSK Tolak Justice Collaborator Sony Sonjaya, Belum Ada Komitmen Kembalikan Hasil Korupsi

Anang menegaskan, tim penyidik Kejagung tetap melanjutkan pendalaman perkara yang menyeret Sony Sonjaya terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tetap melanjutkan penyidikan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku," katanya.

Ia memastikan penyidik akan menjalankan proses hukum secara profesional dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta asas praduga tak bersalah.

"Penyidik dalam pelaksanaan tugas tetap hati-hati dan menghormati asas praduga tak bersalah," ujar Anang.

Sebelumnya, LPSK menyatakan menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya karena dinilai tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan perlindungan saksi dan korban.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan Sony tidak memenuhi sejumlah ketentuan sebagai JC, termasuk persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta aturan turunannya.

"Pak Sony itu tidak memenuhi persyaratan sebagai JC, karena tidak memenuhi persyaratan di UU Perlindungan Saksi dan Korban," ujar Susilaningtias.

Justice collaborator merupakan status yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap suatu perkara, terutama kejahatan yang terorganisasi.

Dengan ditolaknya permohonan tersebut, Kejagung memastikan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG terhadap Sony Sonjaya akan tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku.* (in/dh)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan langkah pemutusan akses tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah memberantas penyebaran aktivitas judi online di ruang digital.

Baca Juga:

• KAGAMA Bangun Harapan di Pedalaman Aceh Tamiang, 26 Huntara Diserahkan untuk Korban Bencana

Selain melakukan pemblokiran konten digital, Komdigi juga menerima laporan masyarakat terkait rekening yang diduga digunakan untuk aktivitas judi online maupun penipuan digital.

Meutya menyebut masyarakat telah melaporkan lebih dari 156 ribu rekening yang diduga berkaitan dengan kegiatan judi online atau praktik scamming.

Tidak hanya itu, terdapat pula lebih dari 85 ribu nomor telepon seluler yang dilaporkan masyarakat karena diduga digunakan untuk aktivitas penipuan digital.

"Jadi laporan cekrekening itu masyarakat melaporkan rekening-rekening yang dianggap melakukan kegiatan perjudian online atau scamming, kemudian 85.000 masyarakat yang melaporkan nomor-nomor telepon seluler yang diduga melakukan scamming," jelasnya.

Menurut Meutya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memblokir situs atau konten. Pemerintah juga perlu memutus jalur keuangan yang menjadi bagian penting dalam ekosistem judi online.

Ia menyebut rekening penampung menjadi salah satu titik utama yang harus diberantas agar aktivitas judi online tidak kembali berkembang.

"Rekening penampung kita anggap menjadi lehernya dan tentu ini yang harus diberantas juga dengan bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk teman-teman di perbankan," tegas Meutya.

Komdigi memastikan upaya pemantauan dan penindakan terhadap konten digital ilegal akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor perbankan.* (mt/dh)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo menginginkan proses kerja pemerintahan berjalan lebih cepat dan tidak terhambat oleh aturan yang terlalu panjang.

Baca Juga:

• Mitra MBG Curhat ke DPR, Soroti Nasib Dapur Saat Ada Kasus Keracunan

Dudung menjelaskan, peran KSP akan difokuskan untuk mengawal sejumlah program strategis pemerintah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang menjadi perhatian di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, Sekolah Garuda Transformasi, hingga layanan Cek Kesehatan Gratis.

Menurut Dudung, penyederhanaan birokrasi diperlukan agar berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Selain mempercepat pelaksanaan program, KSP juga menegaskan komitmennya dalam mengawal arahan Presiden Prabowo terkait pemberantasan praktik korupsi dan monopoli aset yang dapat memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Dudung menilai pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu.

"Selama ini banyak pihak yang hanya memperkaya diri sendiri, sementara masyarakat di daerah seperti Bangka, Kolaka, dan wilayah lainnya tetap tertinggal. Presiden menepis habis hal ini agar terjadi pemerataan di daerah," katanya.

Dudung juga mengapresiasi kinerja internal KSP yang dinilai mampu mengurangi ego sektoral serta membantu menyelesaikan berbagai hambatan koordinasi antarinstansi pemerintah.

Ia meminta seluruh jajaran KSP mempertahankan pola kerja cepat dengan tetap mengedepankan integritas, profesionalisme, dan pendekatan yang humanis dalam menjalankan tugas.* (mt/dh)

Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Dalam proses itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik.

Baca Juga:

• Nama Gus Miftah Muncul di Sidang Korupsi DJKA, KPK Telusuri Dugaan Aliran Rp100 Juta

Budi mengatakan barang bukti elektronik yang diamankan akan dilakukan proses ekstraksi untuk memperdalam informasi yang dibutuhkan penyidik dalam perkara tersebut.

Menurutnya, penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti tambahan terkait dugaan suap dalam proses audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

"Pada prinsipnya, kegiatan penggeledahan tersebut adalah untuk melengkapi bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara terkait dugaan suap dalam audit BPK di Pemkab Muara Enim," jelasnya.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Muara Enim nonaktif Edison pada Juni 2026. KPK kemudian menetapkan Edison dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka dalam dugaan perkara suap.

Selain Edison, KPK menetapkan beberapa tersangka lain, yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 Abi Nurwardani, keponakan Bupati Adi Triyadi, serta pihak swasta Cory Erin Hardi.

Dalam perkara tersebut, KPK menduga Edison menerima suap sebesar Rp500 juta dari Cory melalui Abi Nurwardani. Uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya menjaga hubungan terkait proyek pengadaan smart board di lingkungan Pemkab Muara Enim.

KPK juga menyebut telah menyita uang sekitar Rp1,9 miliar dalam proses penanganan perkara tersebut.

Selain dugaan suap terhadap kepala daerah, KPK sebelumnya juga melakukan OTT terhadap sejumlah pegawai BPK yang diduga berkaitan dengan perkara serupa.

Penyidik menduga terdapat permintaan sejumlah uang untuk memengaruhi hasil audit BPK terhadap pengadaan di Pemkab Muara Enim.

KPK hingga kini masih terus melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa pihak-pihak terkait guna mengungkap seluruh rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut.* (d/dh)

Keluhan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• LPSK Tolak Pengajuan Justice Collaborator Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Ini Alasannya

"Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional," ujar Syawaludin dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan, BGN memiliki program MBG, sementara mitra bertugas menyediakan fasilitas pendukung seperti dapur dan operasional pelayanan makanan. Namun, menurutnya, ketika muncul masalah di lapangan, mitra dapur yang sering dianggap bertanggung jawab penuh.

"Satu yang menjadi catatannya bahwa ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program. Yang punya fasilitas itu kami. Dalam segala hal kami yang terluka. Ada keracunan, mitra yang dianggap salah," katanya.

Syawaludin menyebut beberapa dapur mitra bahkan harus menerima sanksi berupa penghentian sementara operasional ketika terjadi kasus keracunan makanan.

"Kami hanya menyediakan fasilitas. Tapi begitu ada keracunan dapur kami yang di-suspend," ujarnya.

Karena itu, asosiasi mitra meminta DPR ikut mendorong adanya perbaikan sistem kemitraan antara pengelola dapur dengan BGN agar tanggung jawab dan mekanisme penanganan masalah dapat berjalan secara adil.

Syawaludin bahkan menyampaikan ancaman penghentian operasional dapur MBG secara nasional apabila tidak ada perubahan dalam pola kerja sama tersebut.

"Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada bapak ibu di sini," tegasnya.

"Kalau kemudian kami dikecewakan, kami semua siap gembok dapur secara nasional," sambung dia.

Keluhan ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah, BGN, dan para mitra penyedia layanan agar program dapat berjalan efektif serta menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (d/dh)

Purbaya menegaskan pemerintah akan memastikan proses pencairan anggaran dilakukan secara hati-hati. Dana pengadaan mobil pikap hanya akan dibayarkan setelah melalui proses audit dan dinyatakan sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Purbaya Bongkar Cara Pemerintah Kejar Pajak Baru Tanpa Naikkan Tarif

Purbaya mengaku belum menerima secara langsung data terkait temuan ICW mengenai dugaan mark up dalam proyek tersebut. Menurutnya, pemerintah akan menunggu hasil pemeriksaan sebelum mengambil langkah pencairan anggaran.

"Kan nanti diaudit, begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure, aman," katanya.

Sebelumnya, ICW mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam pengadaan mobil pikap yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) untuk mendukung program Kopdes Merah Putih.

Berdasarkan pemantauan ICW, terdapat dugaan selisih harga pembelian sekitar Rp61 juta hingga Rp69 juta untuk setiap unit mobil pikap.

Dengan target pengadaan mencapai 80 ribu unit, ICW memperkirakan potensi kerugian akibat dugaan perbedaan harga tersebut dapat mencapai triliunan rupiah.

ICW kemudian mendorong agar proyek tersebut dievaluasi sementara, seluruh dokumen pengadaan dibuka kepada publik, serta dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Menurut ICW, pengadaan mobil pikap tersebut perlu memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta persaingan usaha yang sehat dalam penggunaan anggaran negara.

Purbaya menegaskan pemerintah akan tetap mengedepankan proses pemeriksaan agar penggunaan dana negara berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.* (d/dh)

Tito mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan menyusul masih adanya tekanan inflasi yang berasal dari sejumlah sektor, terutama transportasi dan beberapa komoditas pangan.

Baca Juga:

• Satgas PRR Salurkan 5 Ambulans ke Wilayah Terdampak Bencana, Layanan Kesehatan Diperkuat

"Inflasi kita di angka 3,34 relatif terkendali di bawah target nasional, 3,5 persen maksimal," ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito setelah mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I 2026 dan rencana program pengendalian inflasi semester II 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Tito menjelaskan, salah satu penyumbang kenaikan inflasi berasal dari sektor transportasi, khususnya angkutan udara, akibat meningkatnya mobilitas masyarakat saat periode libur sekolah.

Selain itu, sejumlah komoditas pangan seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras juga turut memberikan tekanan terhadap pergerakan harga.

Karena itu, Tito meminta daerah yang masih memiliki tingkat inflasi tinggi segera mengambil langkah pengendalian sesuai kondisi wilayah masing-masing.

"Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai," katanya.

Selain memperkuat ketersediaan barang, Tito juga meminta pemerintah daerah mengantisipasi gangguan distribusi akibat faktor cuaca, terutama di wilayah kepulauan yang sering menghadapi gelombang tinggi.

Menurut dia, penggunaan sarana transportasi dengan kapasitas lebih besar dapat menjadi salah satu solusi agar distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan.

Tito menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat bersama kementerian, lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, dan pemerintah daerah.

Ia berharap sinergi tersebut mampu menjaga kestabilan harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.* (d/dh)

Nasaruddin mengatakan Indonesia memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan beberapa negara lain, termasuk kondisi ekonomi yang terus tumbuh dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali.

Baca Juga:

• Menteri PPPA Dorong Sinergi dengan Media untuk Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Menurutnya, perkembangan pemikiran dan kemajuan peradaban hanya dapat tumbuh dalam negara yang memiliki stabilitas dan kondisi yang mendukung.

"Pemikiran yang tenang itu hanya akan bisa lahir di dalam negara yang tenang, yang stabilitas ekonominya kuat," katanya.

Selain faktor ekonomi, Menag menyebut Indonesia memiliki modal lain seperti karakter umat Islam yang moderat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, stabilitas politik, serta bonus demografi yang dapat menjadi kekuatan bangsa.

Namun, Nasaruddin menilai peluang tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Ia mendorong agar lulusan perguruan tinggi Islam tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, tetapi juga mampu membaca perkembangan dunia, geopolitik, serta tantangan global.

"Kita sebagai alumni UIN harus punya kesadaran geopolitik yang tinggi juga. Kita jangan hanya mahir membaca kitab kuning, tetapi kitab putih juga," tegasnya.

Guru Besar UIN Jakarta itu juga menilai Indonesia membutuhkan lebih banyak ilmuwan dan inovator agar mampu bersaing dan menjadi pusat perkembangan peradaban modern Islam.

Menurut dia, bangsa Indonesia perlu melahirkan generasi unggul yang mampu menggabungkan ilmu agama dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Kalau Indonesia ingin menjadi episentrum peradaban dunia modern, maka tidak ada cara lain kita harus melahirkan seribu BJ Habibie di Indonesia," pungkas Nasaruddin.* (d/dh)

Pertemuan itu berlangsung pada Selasa (14/7/2026). Momen tersebut dibagikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.

Baca Juga:

• Saut Situmorang Desak Prabowo Alihkan Kasus Febrie Adriansyah ke KPK

"Dewan Ekonomi Nasional melaporkan perkembangan terkini perekonomian nasional sekaligus menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait penguatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global," ujar Teddy.

Selain membahas sektor ekonomi, DEN juga melaporkan perkembangan Government Technology (GovTech) atau teknologi pemerintahan yang menjadi bagian dari upaya percepatan digitalisasi layanan publik.

Menurut Teddy, penyempurnaan GovTech dilakukan untuk meningkatkan kualitas data pemerintah serta memastikan berbagai program dan bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Sehingga meminimalkan kesalahan sasaran, memperkuat efektivitas penyaluran bantuan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, efisien, dan transparan," jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Luhut hadir bersama sejumlah anggota DEN, di antaranya Mari Elka Pangestu, Chatib Basri, Firman Hidayat, Tubagus Nugraha, dan Pantro Pander Silitonga.

Selain jajaran DEN, sejumlah menteri juga turut hadir dalam pertemuan itu, seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi sekaligus mendorong digitalisasi birokrasi agar pelayanan publik semakin efektif dan transparan.* (k/dh)

Purbaya mengatakan pemerintah akan melakukan ekstensifikasi pajak, yakni memperluas jumlah wajib pajak yang selama ini belum menjalankan kewajibannya sesuai aturan.

Baca Juga:

• S&P Pertahankan Rating Indonesia, Menkeu Purbaya Ajak Investor Borong Saham

Menurut dia, langkah tersebut bukan berupa pemberian beban tambahan kepada masyarakat yang sudah membayar pajak, melainkan memastikan pihak yang memang memiliki kewajiban pajak agar turut berkontribusi.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan tarif pajak. Fokus utama saat ini adalah memperluas kepatuhan dan menjangkau sektor-sektor yang sebelumnya belum masuk dalam sistem perpajakan.

"Jadi sama kita adalah tidak menaikkan tarif pajak, tapi yang harus bayar pajak ya bayar. Itu maksudnya ekstensifikasi," katanya.

Ia menjelaskan, peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak nantinya akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk menyalurkan program kepada masyarakat.

"Untuk mencari yang tadinya harusnya bayar pajak nggak bayar, jadi bayar. Kalau uang saya lebih banyak kan nanti kita bisa salurkan lebih banyak ke masyarakat lagi," ucapnya.

Meski begitu, Purbaya belum membeberkan sektor lain yang akan menjadi sasaran perluasan basis pajak. Ia menyebut pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum mengambil langkah berikutnya.

Selain itu, Purbaya membantah pemerintah akan secara khusus memburu masyarakat berpenghasilan tinggi. Ia mengatakan pemeriksaan pajak tetap dilakukan secara wajar sesuai aturan.

"Kalau sudah bayar pajak ya sudah. Saya nggak akan ngejar-ngejar orang kaya sampai dia bangkrut. Nggak begitu," tegasnya.

Purbaya mengibaratkan kebijakan tersebut seperti menjaga sumber penerimaan negara agar tetap berjalan, bukan mengambil secara berlebihan dari wajib pajak.

"Saya nggak akan motong angsa emasnya. Saya akan ngumpulin telurnya," pungkasnya.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Arifatul saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di ruang kerjanya, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Usai Narji Gabung, PSI Klaim Sejumlah Tokoh Segera Menyusul

Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat informasi mengenai peristiwa di berbagai daerah dapat diterima lebih cepat sehingga memudahkan kementeriannya melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap korban.

"Dengan adanya pemberitaan di media, kami menjadi cepat berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan penjangkauan. Namun, kami tetap harus berhati-hati karena kepentingan terbaik korban menjadi prioritas," ujar Arifatul.

Ia mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan insan pers diperlukan agar penanganan kasus perempuan dan anak dapat dilakukan secara tepat tanpa menimbulkan dampak tambahan bagi korban.

Arifatul juga menyambut baik keberadaan Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan di PWI. Menurutnya, perspektif wartawan perempuan dapat memberikan pendekatan yang lebih sensitif dalam meliput kasus yang melibatkan korban perempuan.

Selain memperkuat kerja sama, Menteri PPPA juga mengingatkan pentingnya penerapan etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus sensitif.

Ia meminta media berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama terkait identitas korban dan data yang belum terverifikasi.

"Kami memang membutuhkan waktu untuk memberikan informasi sesuai dengan data di lapangan. Kami tidak ingin menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kemen PPPA menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama dengan PWI melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Kerja sama tersebut nantinya diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai kode etik jurnalistik serta meningkatkan kualitas pemberitaan terkait isu perempuan dan anak.

Menteri Arifatul berharap sinergi antara pemerintah dan media dapat menciptakan lingkungan pemberitaan yang lebih aman sekaligus membantu korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

"Kalau kita memiliki sinergi yang kuat, kita bisa melakukan banyak hal untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan," tuturnya.* (dh)

Independensi Hakim sangat esensial agar hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya melalui putusan hakim. Sehingga, putusan hakim hanya didasarkan pada alat-alat bukti, peraturan perundang-undangan dan hati nurani keyakinan hakim sahaja serta proses peradilan yang tepat dan benar.

Baca Juga:

• Don Ritto Buka Suara Usai Jadi Tersangka Bersama Febrie Adriansyah, Pengacara: Klien Kami Hanya Korban Konflik Besar

Jadi dasar musyawarah hakim adalah surat dakwaan, bukan pada surat tuntutan Penuntutan Umum. Hal ini perlu saya tekankan karena pemahaman publik bahwa putusan hakim seakan-akan didasarkan pada tuntutan Jaksa. Sehingga misalnya, jika Jaksa menuntut 6 (enam) tahun penjara maka Hakim harus juga memutus pidana penjara juga 6 (enam) tahun. Tidak seperti itu. Hakim bebas memutuskan perkara berdasarkan musyawarah.

Dalam musyawarah ini, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap Hakim anggota dan terakhir Hakim Ketua Majelis mengemukan pendapatnya sendiri. Setiap pendapat harus disertai pertimbangan dan alasannya. Tidak ada pembedaan antara hakim senior atau hakim junior, yang ada hanya Hakim Ketua dan Hakim Anggota.

Putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil permufakatan bulat. Dalam hal permufakatan tidak dapat dicapai setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Lihat Pasal 233 KUHAP 2025.

Dalam hal suara terbanyak juga tidak dapat dipenuhi maka putusan diambil berdasarkan pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa. Hal ini didasarkan atas asas in dubio pro reo dimana jika ada keraguan, maka putusan harus berpihak pada Terdakwa.

Sedangkan bagi Hakim yang berbeda pendapat dalam musyawarah Hakim dapat mengajukan dessenting opinion. Yang berbeda pendapat dalam musyawarah tersebut, bisa Hakim Ketua maupun Hakim Anggota.

Dessenting opinion (DO) adalah pendapat berbeda dari seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan putusan akhir atau kesimpulan yang diambil oleh mayoritas majelis hakim dalam suatu perkara. Pendapat yang berbeda itu dapat mengenai penilaian fakta, pertimbangan hukum, penerapan pasal atau ketentuan yang diterapkan, hingga lamanya pidana (strafmaat) ataupun kategori denda dan besarnya uang pengganti dalam amar putusan.

Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Karena sifanya yang rahasia, maka dokumen hasil musyawarah hakim merupakan informasi rahasia, yang dikecualikan ke publik sampai dengan sesaat setelah putusan hakim dibacakan dalam siding terbuka umum.

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jika dalam permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda (Dissenting Opinion) wajib dimuat dalam putusan pengadilan.

Musyawarah hakim dilakukan setelah selesai proses pemeriksaan. Jika di pengadilan negeri setelah pemeriksaan alat-alat bukti, baik berupa pemeriksaan keterangan saksi, keteranga ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Sedangkan pada peradilan tingkat banding di pengadlan tinggi, pemeriksaannya lebih kepada putusan dari pengadilan negeri yang dimintakan banding, yang dalam putusan tersebut meliputi dakwaan, tuntutan, fakta-fakta, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Selain mencermati putusan dari majelis hakim tingkat pertama, juga mencermati memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Advokat.

Sekarang, sejak berlakunya KUHAP 2025 pada 2 Januari 2026, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi diberi kewenangan untuk memanggil dan memeriksa para saksi, ahli, Terdakwa dan Penuntut Umum.

Setelah pemeriksaan selesai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi melakukan musyawarah yang mutatis mutandis sebagaimana proses musyawarah hakim pada pengadilan negeri.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat atau dissenting opinion juga lazim terjadi dalam proses musyawarah putusan hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Kelaziman berbeda pendapat (DO) ini salah satunya disebabkan karena adanya kebebasan dan independensi hakim dalam mengemukakan pendapat. Semoga catatan kecil bermanfaat.* (dh)

*)Penulis Adalah Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Bobby mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Pertamina, persoalan utama bukan berada pada ketersediaan stok BBM, melainkan kendaraan pengangkut yang tidak dapat beroperasi karena adanya kendala internal antara perusahaan dan para pengemudi.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Berharap Dana Transfer Daerah Sumut 2027 Tetap Rp6 Triliun untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Untuk menjaga pasokan tetap berjalan dan mengurangi keresahan masyarakat, Pemprov Sumut berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar membantu proses pengantaran mobil tangki BBM menuju SPBU.

Bobby menyebut keterlibatan aparat hanya bersifat sementara hingga proses perekrutan sopir baru yang dilakukan Pertamina selesai.

"Karena ada pemberhentian massal, truk pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Maka dari itu kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, petugas TNI dan Polisi untuk menjadi driver sementara dan mengantar serta mengecek pengamanan pasokan BBM," katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak ingin ikut campur dalam persoalan internal Pertamina. Namun, gangguan distribusi tersebut dinilai tidak boleh sampai berdampak terhadap aktivitas masyarakat.

Menurut Bobby, antrean panjang yang terjadi di SPBU membuat sebagian masyarakat melakukan pembelian berlebihan atau panic buying karena khawatir kekurangan BBM.

"Jangan sampai masalah internal mengganggu kehidupan masyarakat. Kalau ada persoalan seperti ini, seharusnya diinformasikan lebih awal agar pemerintah bisa membantu mencari solusi," ujarnya.

Bobby memastikan Pemprov Sumut siap membantu kebutuhan personel apabila diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi BBM.

"Sampai dengan hari ini kami minta disiapkan TNI-Polri untuk menjadi pengantar dan tim pengamanan. Kalau butuh 20 atau berapa orang, kami siap," kata Bobby.

Sementara itu, pemerintah daerah masih menunggu koordinasi lanjutan dengan Pertamina terkait jumlah personel dan kebutuhan pengiriman BBM ke sejumlah SPBU di Sumatera Utara.* (tm/dh)

Nama Gus Miftah mencuat setelah seorang saksi dalam sidang perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo menyebut adanya pemberian uang sebesar Rp100 juta kepada Gus Miftah.

Baca Juga:

• Saut Situmorang Desak Prabowo Alihkan Kasus Febrie Adriansyah ke KPK

"Setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum dan menjadi pengayaan bagi penyidik apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).

Menurut Budi, penyidik nantinya akan mendalami berbagai aspek terkait dugaan pemberian uang tersebut, termasuk motif, tujuan, serta hubungan antara pihak pemberi dan penerima.

KPK juga akan melihat apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam aliran dana yang disebut dalam persidangan tersebut.

"Motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya, inisiasinya, dan maksud pemberian uang itu untuk apa," kata Budi.

Sebelumnya, nama Gus Miftah muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta DJKA. Salah seorang saksi yang merupakan terpidana dalam perkara tersebut mengungkap pernah menyerahkan uang sebesar Rp100 juta kepada Gus Miftah.

Keterangan itu menjadi salah satu fakta baru yang muncul dalam proses persidangan dan akan disampaikan kepada pimpinan KPK untuk menentukan langkah lanjutan.

Dalam perkara yang sama, Sudewo didakwa menerima gratifikasi dengan total lebih dari Rp2 miliar saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI. Selain uang tunai, jaksa juga menyebut adanya penerimaan barang berupa keris Nogososro serta biaya perbaikan jalan.

KPK memastikan setiap informasi yang muncul selama persidangan akan ditelaah secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.* (in/dh)