JAKARTA — Pengamat kebijakan publik M Gumarang menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Namun, ia mengingatkan pelaksanaan program tersebut saat ini dinilai terlalu tergesa-gesa dan belum didukung perencanaan yang matang.

Baca Juga:

• Baik-Buruk Indonesia

Menurut dia, program MBG sejatinya merupakan bentuk investasi modal manusia (human capital investment) yang manfaat ekonominya tidak bisa dirasakan secara instan.

Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kata dia, baru akan terlihat dalam jangka panjang ketika kualitas generasi muda meningkat secara signifikan.

Karena itu, ia menilai pemerintah tidak seharusnya berharap program tersebut langsung memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam waktu dekat.

"Program MBG merupakan investasi pembangunan kualitas generasi jangka panjang, sehingga tidak bisa diharapkan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Gumarang menyoroti besarnya anggaran program MBG yang mencapai Rp335 triliun pada 2026.

Menurut dia, angka tersebut berpotensi menjadi beban besar bagi APBN apabila tidak diiringi dengan perencanaan yang tepat dan terukur.

Ia menilai pemerintah semestinya lebih dulu melakukan pemetaan menyeluruh terkait kondisi fiskal negara, tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga faktor budaya sebelum program dijalankan secara masif.

Selain itu, Gumarang juga menyoroti potensi penyimpangan anggaran dalam program tersebut.

Ia menilai lemahnya sistem pengawasan serta persoalan integritas aparatur bisa menjadi risiko besar dalam pelaksanaan program dengan nilai anggaran yang sangat besar.

"Lemahnya pengawasan dan persoalan integritas aparatur bisa menjadi celah terjadinya penyimpangan anggaran," katanya.

Ia menyarankan agar pemerintah menjalankan program MBG secara bertahap dan menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal negara.

Menurut dia, pemerintah juga perlu memprioritaskan daerah terpencil, tertinggal, dan wilayah yang memiliki persoalan gizi paling serius agar program berjalan lebih efektif.

"Pelaksanaan MBG harus bertahap dan disesuaikan dengan kondisi fiskal, geografis, sosial ekonomi, serta budaya masyarakat agar lebih efektif dan tidak menjadi pemborosan anggaran," ujar Gumarang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui program MBG masih menghadapi banyak persoalan di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk pada Sabtu, 16 Mei 2026.

"Banyak masalah, iya. Banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah, kita harus tertibkan," kata Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah akan membenahi berbagai persoalan, termasuk menindak oknum yang dinilai tidak menjalankan program dengan baik.

Prabowo juga menyatakan tidak akan ragu mencopot pihak-pihak yang terbukti menghambat pelaksanaan program unggulan tersebut.*

(vo/ad)

JAKARTA — Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai ketergantungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo berpotensi menjadi bumerang menjelang Pemilu Legislatif 2029.

Pernyataan itu disampaikan Jamil menanggapi kabar bahwa kondisi kesehatan Jokowi disebut telah pulih hingga 99 persen dan mantan presiden itu dikabarkan akan mulai berkeliling Indonesia pada Juni 2026.

Baca Juga:

• Baik-Buruk Indonesia

Hal itu dinilai sejalan dengan pernyataan Jokowi dalam agenda Rakernas PSI di Makassar pada 31 Januari 2026 lalu.

"Hal itu menunjukkan PSI masih sangat bergantung pada figur Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas partai," kata Jamil dalam keterangannya, Minggu, 17 Mei 2026.

Ia menilai, hingga saat ini PSI belum memiliki figur internal yang benar-benar kuat secara elektoral.

Termasuk Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang dinilai belum mampu mendongkrak elektabilitas partai secara signifikan.

Menurut Jamil, Kaesang bersama Ketua Harian PSI Ahmad Ali dan jajaran pengurus partai sebenarnya telah berkeliling ke berbagai daerah untuk melakukan konsolidasi politik.

Bahkan, PSI sempat menyebut Jawa Tengah dan Makassar sebagai wilayah yang diproyeksikan menjadi basis kekuatan partai berlambang gajah tersebut.

Namun, upaya itu dinilai belum membuahkan hasil berarti.

"Hasil survei terakhir menunjukkan elektabilitas PSI masih berada di kisaran 1,2 persen. Ini menunjukkan para petinggi PSI belum mampu mengerek dukungan publik secara signifikan," ujarnya.

Jamil mengatakan, kondisi itu membuat PSI kini seolah menggantungkan harapan besar kepada Jokowi agar bisa menembus parlemen pada Pemilu 2029.

Meski begitu, ia menilai strategi tersebut sangat spekulatif.

Menurut dia, pengaruh politik Jokowi saat ini tidak lagi sekuat beberapa tahun lalu.

Masa keemasan politik mantan Wali Kota Solo itu dinilai mulai memudar seiring munculnya berbagai kontroversi yang menyeret namanya ke ruang publik.

"Jokowi tidak lagi dipandang sebagai sosok yang mampu menghipnotis publik seperti dulu. Kini justru lebih sering dikaitkan dengan berbagai kontroversi politik," kata Jamil.

Ia menambahkan, basis loyalis Jokowi juga belum tentu cukup kuat untuk mendongkrak suara PSI secara nasional.

Bahkan, terlalu bergantung pada figur Jokowi justru dinilai berpotensi memunculkan sentimen negatif dari publik terhadap PSI.

"Berharap pada Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas PSI bisa berujung pada kekecewaan. Kehadiran Jokowi membawa panji PSI ke berbagai daerah justru bisa menjadi bumerang," ujarnya.

PSI sendiri hingga kini terus melakukan konsolidasi internal sebagai bagian dari persiapan menghadapi kontestasi politik 2029 mendatang.

Namun tantangan utama partai tersebut dinilai masih terletak pada upaya membangun figur dan identitas politik yang lebih mandiri di luar bayang-bayang Jokowi.*

(vo/ad)

Oleh : Yudi Latif

SAUDARAKU, di negeri yang lahir dari laut dan letusan gunung, angin membawa doa dari seribu bahasa, dan hujan jatuh seperti ingatan nenek moyang yang tak pernah selesai diceritakan.

Baca Juga:

• Harga Batu Bara Melonjak! Strategi India Ini Jadi Pemicu Utama

Ia rumah bagi tangan-tangan yang ringan membantu, orang asing disapa ramah, dan senyum mengembang di tengah ongkos hidup yang terus melambung.

Di pasar pagi, ibu-ibu menawar sambil tertawa seolah hidup tak pernah kejam. Anak-anak berlari di gang sempit dengan layang-layang dari plastik bekas, membuktikan bahwa bahagia kadang hanya perlu angin.

Tetapi negeri ini juga luka yang panjang. Gedung-gedung menjulang seturut ambisi para investor, sementara di bawah jembatan orang-orang tidur memeluk suara kendaraan.

Keadilan sering terlambat, tersesat di meja rapat yang dingin oleh penyejuk ruangan dan panas oleh kepentingan.
Hutan dibabat atas nama pembangunan, sungai dipenuhi busa dan janji kampanye. Laut yang dulu menyusui nelayan kini kadang lebih ramah pada kapal asing daripada pada anak pesisir sendiri. Di layar televisi, korupsi dibacakan seperti ramalan cuaca: berulang, biasa, nyaris tanpa rasa terkejut.

Namun rakyat negeri ini aneh—mereka mudah kecewa, tapi sulit menyerah. Dari gang sempit lahir musik, dari bencana lahir dapur umum, dari tragedi lahir pelukan yang tak tercatat sejarah resmi.

Indonesia adalah puisi yang ditulis dengan tinta emas dan asap kebakaran. Ia lembut dalam gotong royong, tajam dalam saling menghina.

Orang-orangnya teguh beragama namun goyah dalam etika. Mereka memuja persatuan sambil sibuk mencari siapa yang berbeda.

Di kota besar, waktu berjalan seperti dikejar utang. Di desa terpencil, waktu duduk santai di beranda bambu. Satu negeri, namun nasib sering tak terbagi rata.

Meski begitu, negeri ini tak pernah selesai ditulis; ia terus berjalan tanpa naskah final, tanpa kesimpulan utuh.

Mungkin karena Indonesia bukan tentang sempurna atau hancur, melainkan tentang bertahan di antaranya—seperti perahu kayu di laut musim hujan, retak di banyak sisi, namun tetap pulang membawa harapan.*

*) Penulis adalah Pengamat politik

JAKARTA – Harga batu bara dunia kembali menunjukkan penguatan di tengah dinamika pasar energi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan transisi menuju energi hijau.

Meski sempat tertekan akibat meredanya kekhawatiran krisis energi global, harga batu bara justru ditutup menguat pada akhir pekan setelah India meluncurkan strategi baru memperluas pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan industri masa depan.

Baca Juga:

• Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal, AHY Ungkap Biang Keroknya

Penguatan terbesar terjadi menjelang akhir pekan setelah harga melonjak 2,32 persen dalam satu sesi perdagangan.

Kondisi tersebut menunjukkan komoditas batu bara masih menjadi salah satu instrumen energi yang kuat di pasar global, meskipun berbagai negara mulai mempercepat agenda transisi energi bersih.

Salah satu sentimen utama datang dari kebijakan pemerintah India yang menyetujui program gasifikasi batu bara senilai 375 miliar rupee atau setara sekitar US$3,92 miliar.

Program itu disebut menjadi sinyal kuat bahwa India belum akan meninggalkan batu bara dalam waktu dekat.

Menteri Informasi India Ashwini Vaishnaw mengatakan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan negara terhadap impor energi seperti liquefied natural gas (LNG), amonia, dan metanol.

Langkah strategis India dinilai penting di tengah meningkatnya risiko gangguan rantai pasok energi global akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk ancaman distribusi energi melalui Selat Hormuz.

Secara industri, gasifikasi batu bara membuka pasar baru karena komoditas ini tidak lagi hanya digunakan untuk pembangkit listrik, tetapi juga sektor petrokimia, pupuk, hingga bahan bakar sintetis bernilai tambah tinggi.

India diketahui memiliki cadangan batu bara sekitar 401 miliar ton dan cadangan lignit mencapai 47 miliar ton.

Pemerintah setempat menargetkan gasifikasi hingga 75 juta metrik ton batu bara per tahun dan menarik investasi baru senilai 3 triliun rupee.

Di sisi lain, volatilitas pasar energi global masih cukup tinggi. Harga batu bara sempat melemah selama tiga hari berturut-turut setelah meredanya ketegangan geopolitik internasional.

Kesepakatan gencatan senjata antara Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian sempat menurunkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global.

Selain itu, perusahaan energi ADNOC dilaporkan masih mampu menjaga distribusi sebagian kargo LNG meski terdapat gangguan di jalur pelayaran strategis.

Namun demikian, harga batu bara tetap relatif kuat karena pasokan LNG global masih ketat. Kontrak batu bara termal bahkan tercatat masih naik lebih dari 20 persen sejak awal tahun.

Permintaan batu bara premium juga masih kuat dari Jepang dan Korea Selatan yang masih bergantung pada batu bara termal asal Australia untuk menopang kebutuhan listrik dan industri.

Sementara di China, harga batu bara kokas tetap tinggi akibat turunnya stok tambang serta pembatasan produksi di wilayah utama seperti Provinsi Shanxi.

Survei Mysteel terhadap 523 tambang menunjukkan inventori batu bara kokas turun menjadi sekitar 5,37 juta ton, level terendah sejak awal Januari 2026.

Analis menilai kombinasi kebijakan energi India, ketatnya pasokan global, serta rendahnya stok di China berpotensi membuat harga batu bara dunia tetap bertahan kuat dalam beberapa waktu ke depan, meski tekanan transisi energi hijau terus meningkat.*

(ad)

JEMBER — Polemik anggota DPRD yang merokok saat rapat kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember, Mohammad Hafidi, angkat bicara soal video viral anggota dewan Achmad Syahri Assidiqi yang terlihat bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat (RDP).

Video tersebut menjadi perhatian publik karena rapat itu membahas isu serius di sektor kesehatan, mulai dari stunting, campak, angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), hingga Universal Health Coverage (UHC).

Baca Juga:

• Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal, AHY Ungkap Biang Keroknya

Menurut dia, sebagian warga justru mempertanyakan mengapa aktivitas merokok dipersoalkan, sementara kebiasaan makan atau minum kopi saat rapat kerap dianggap hal biasa.

"Di lain pihak masyarakat menyampaikan, apa bedanya merokok dengan menyediakan kopi ketika rapat? Apa bedanya rapat sambil makan-makan?" kata Hafidi, Minggu, 17 Mei 2026.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai persoalan rokok di Jember tidak bisa dilihat hanya dari sisi kesehatan semata.

Menurutnya, tembakau telah menjadi bagian penting dari identitas sosial sekaligus penggerak ekonomi masyarakat setempat.

Ia menegaskan komoditas tembakau memiliki keterkaitan kuat dengan sejarah daerah.

Bahkan, lambang Pemerintah Kabupaten Jember disebut menggunakan simbol daun tembakau sebagai representasi identitas wilayah.

"Yang menggunakan logo daun tembakau itu cuma Jember," ujarnya.

Menurut Hafidi, sektor tembakau selama ini telah menjadi sumber penghidupan bagi ribuan warga dan membantu banyak keluarga menyekolahkan anak-anak mereka.

"Tembakau di Jember itu mampu menghidupi dan menyekolahkan sekian puluh ribu anak-anak," katanya.

Meski begitu, Hafidi meminta polemik tersebut tidak dibahas secara hitam putih.

Ia mendorong publik melihat persoalan secara lebih menyeluruh, termasuk dari sisi manfaat ekonomi yang dihasilkan sektor tembakau.

"Jangan hanya dilihat dari sisi mudaratnya, tetapi manfaatnya juga ayo kita kaji," ucapnya.

Sebelumnya, Muhammad Fawait juga turut menanggapi polemik tersebut. Ia mengaku terkejut melihat budaya merokok dalam rapat resmi di lingkungan pemerintahan daerah.

Menurut Fawait, selama menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur, ia hampir tidak pernah melihat peserta rapat merokok dalam forum resmi.

Namun kondisi berbeda justru ditemuinya setelah menjabat sebagai kepala daerah di Jember.

"Pas masuk ke Jember itu banyak yang ngerokok. Bukan cuma anggota DPR loh ya, kepala OPD juga banyak yang ngerokok," katanya.

Fawait bahkan menyebut viralnya kasus tersebut kemungkinan karena momen anggota dewan tersebut sedang "apes" karena terekam kamera dan menyebar luas di media sosial.

"Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Cuma pas lagi apes viral saja," ujar Fawait.

Kasus ini memicu perdebatan publik soal etika pejabat publik dalam forum resmi, terutama ketika rapat membahas isu kesehatan masyarakat yang sensitif.*

(km/ad)

BALIKPAPAN – Polda Kalimantan Timur turut mengamankan seorang anggota polisi berinisial A yang merupakan anak buah Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara, Yohanes Bonar Adiguna, dalam kasus dugaan peredaran narkotika jenis obat keras.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur, Romylus Tamtelahitu, mengatakan anggota berinisial A diamankan setelah diduga mengambil paket berisi narkotika di wilayah Tenggarong.

Baca Juga:

• Guru Ngaji di Deli Serdang Diintimidasi Usai Bubarkan Transaksi Narkoba, DPR Minta Polisi Beri Perlindungan

Saat ini, anggota tersebut juga tengah diperiksa oleh Divisi Propam Polda Kalimantan Timur untuk mendalami keterlibatannya dalam perkara tersebut.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita total 70 paket narkotika. Sebanyak 20 paket ditemukan di Tenggarong, sementara 50 paket lainnya diamankan di Balikpapan.

Namun, hasil pengembangan penyelidikan menunjukkan total pengiriman yang teridentifikasi mencapai 100 paket dalam beberapa kali pengiriman selama satu hingga dua bulan terakhir.

Menurut Romylus, paket tersebut dikirim dari Medan melalui jasa ekspedisi.

"Kami masih mengejar pemasok utama yang diduga berada di Medan," ujarnya.

Sementara itu, Yohanes Bonar Adiguna mengaku barang haram tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi.

Namun penyidik meragukan pengakuan tersebut karena jumlah barang bukti yang dinilai sangat besar.

"Dia mengaku dipakai sendiri, namun kami tidak percaya karena jumlahnya banyak," kata Romylus.

Polisi menyebut harga satu paket narkotika tersebut berkisar antara Rp4 juta hingga Rp5 juta. Jika dikalkulasikan, nilai total 70 paket yang telah diamankan diperkirakan mencapai Rp350 juta.

Kasus ini terungkap berawal dari operasi control delivery yang dilakukan aparat kepolisian bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dari operasi itu, polisi menemukan pengiriman mencurigakan ke Tenggarong yang kemudian berkembang hingga menyeret nama perwira aktif tersebut.

Yohanes Bonar Adiguna diketahui baru menjabat sebagai Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara sejak Desember 2025.

Sebelumnya, ia sempat menempati sejumlah posisi strategis di wilayah Polda Kalimantan Timur, termasuk Kasat Polair Polres Paser, Ps Kasat Reskrim Polres Kutai Barat, Ps Kasat Reskrim Polres Bontang, hingga Kapolsek Sungai Kunjang di Samarinda.

Kasus ini menambah daftar sorotan terhadap penanganan perkara narkotika di internal kepolisian di Kalimantan Timur.*

(tb/ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono angkat bicara soal kebijakan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik yang mulai diberlakukan pemerintah.

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kenaikan biaya tiket pesawat tidak lepas dari tekanan geopolitik global yang berdampak langsung pada lonjakan harga energi dunia, termasuk avtur yang menjadi komponen utama operasional maskapai penerbangan.

Baca Juga:

• Rupiah Terancam Jebol Rp17.800 per Dolar AS Pekan Depan!

Menurut dia, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, khususnya konflik di Timur Tengah yang dinilai turut memicu kenaikan harga energi internasional.

AHY berharap kondisi geopolitik global dapat segera membaik agar tekanan terhadap harga bahan bakar penerbangan bisa mereda.

"Kita berharap situasi krisis di Timur Tengah ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu," ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menambahkan pemerintah akan membahas lebih lanjut kebijakan tersebut bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta maskapai penerbangan nasional.

Menurut dia, dialog diperlukan agar kebijakan tetap menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat.

"Kami akan duduk bersama Kementerian Perhubungan dan maskapai-maskapai yang beroperasi di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia resmi menerapkan aturan baru terkait biaya tambahan bahan bakar untuk tiket pesawat ekonomi domestik melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026.

Aturan tersebut mulai berlaku sejak 13 Mei 2026 dan memberikan ruang bagi maskapai untuk menyesuaikan tarif akibat fluktuasi harga avtur.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Lukman F Laisa, mengatakan kebijakan ini diterapkan untuk menjaga keberlangsungan operasional maskapai di tengah naiknya biaya energi.

Pemerintah, kata Lukman, tetap meminta maskapai menjalankan kebijakan secara terukur dengan mempertimbangkan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif penerbangan domestik.*

(d/ad)

JAKARTA – WhatsApp meluncurkan fitur baru bernama Obrolan Incognito dengan Meta AI, yang diklaim memungkinkan pengguna melakukan percakapan privat dengan kecerdasan buatan tanpa bisa diakses pihak lain, termasuk oleh Meta Platforms sendiri.

Dalam pengumuman resminya, Meta menyebut fitur tersebut dibangun menggunakan teknologi Private Processing atau Pemrosesan Privat untuk menjaga keamanan data pengguna saat berinteraksi dengan AI.

Baca Juga:

• Posisi Adies Kadir di DPR Diganti Anaknya, Pengamat Bongkar Politik Dinasti di Golkar: “Keluarga Lo Lagi, Keluarga Lo Lagi”

Melalui fitur ini, pengguna dapat membuat percakapan sementara dengan Meta AI yang hanya bisa diakses oleh pengguna itu sendiri.

Meta menyebut pesan akan diproses dalam lingkungan aman yang tidak dapat dijangkau perusahaan.

Selain itu, percakapan juga tidak akan disimpan dan secara otomatis akan hilang setelah sesi berakhir.

Fitur tersebut disebut memberi ruang bagi pengguna untuk mencari informasi, mengeksplorasi ide, atau bertanya hal sensitif tanpa khawatir percakapannya tersimpan.

Meta mengatakan peluncuran fitur ini dilakukan seiring meningkatnya penggunaan AI dalam aktivitas sehari-hari, termasuk untuk mencari informasi pribadi maupun profesional.

"Kami percaya pengalaman obrolan privat seperti ini akan menjadi bagian penting dari cara orang berinteraksi dengan AI di masa depan," tulis perusahaan.

Tak hanya itu, Meta juga mengumumkan tengah menyiapkan fitur lanjutan bernama Obrolan Sampingan yang akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang.

Fitur ini juga akan menggunakan teknologi Pemrosesan Privat dan memungkinkan Meta AI membantu pengguna berdasarkan konteks percakapan tertentu tanpa mengganggu obrolan utama.

Langkah ini menandai semakin ketatnya persaingan perusahaan teknologi global dalam menghadirkan layanan AI yang tidak hanya canggih, tetapi juga menonjolkan aspek privasi pengguna.*

(vo/ad)

JAKARTA – Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai fenomena ayah dan anak yang sama-sama meraih suara signifikan di daerah pemilihan (dapil) yang sama menunjukkan persoalan serius dalam proses kaderisasi partai politik.

Sorotan itu muncul setelah nama Adies Kadir dan putrinya, Adela Kanasya Adies, menjadi perhatian publik karena dinilai merepresentasikan praktik politik kekerabatan di internal Partai Golkar.

Baca Juga:

• Rupiah Terancam Jebol Rp17.800 per Dolar AS Pekan Depan!

"Partai lebih memprioritaskan kemenangan elektoral dibanding memperhatikan keragaman dan keadilan dalam proses pencalonan," kata Efriza, Minggu (17/5/2026).

Ia juga menyoroti lemahnya implementasi kebijakan afirmasi bagi calon legislatif perempuan.

Menurutnya, keterwakilan perempuan justru berpotensi diisi oleh figur yang memiliki hubungan keluarga dengan elite partai.

"Terindikasi yang diajukan memang legislator perempuan yang berasal dari politik kekerabatan atau dinasti politik," ujarnya.

Selain itu, Efriza menilai fenomena tersebut menunjukkan adanya pola penguasaan daerah pemilihan tertentu oleh keluarga politik tertentu.

Kondisi ini dinilai berpotensi merusak prinsip demokrasi dan memperkuat oligarki dalam partai.

Ia menyebut pola tersebut sebagai praktik "4L" atau "lo lagi, lo lagi", bahkan berkembang menjadi "2KLL" atau "keluarga lo lagi, keluarga lo lagi".

"Daerah pemilihan seolah menjadi milik keluarga tertentu," kata dia.

Efriza menilai persoalan utama justru terletak pada pragmatisme partai yang terlalu fokus mengejar kursi legislatif tanpa membangun proses kaderisasi yang sehat dan kompetitif.

Menurut dia, kondisi tersebut juga bisa mengindikasikan terbatasnya kader potensial di internal partai atau tingginya biaya politik untuk maju sebagai calon legislatif.

"Demokrasi kita masih dibayangi ongkos politik mahal dan praktik politik kekerabatan," ujarnya.

Fenomena politik dinasti sendiri kerap menjadi sorotan dalam kontestasi politik nasional karena dinilai mempersempit ruang regenerasi kepemimpinan yang lebih meritokratis.*

(vo/ad)

JAKARTA – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN di sekolah negeri.

Ia menilai aturan tersebut justru menciptakan ketidakpastian bagi jutaan guru honorer karena masa penugasan dibatasi hingga Desember 2026.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Hadiri Panen Raya Jagung Serentak di Deli Serdang

"Alih-alih memberikan solusi pengangkatan dan kesejahteraan, pemerintah justru menghadirkan ancaman penghentian tugas tanpa kepastian masa depan yang jelas," kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5/2026).

Ia menyoroti adanya perbedaan perlakuan pemerintah terhadap guru honorer dibanding pekerja non-ASN di program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

Menurut dia, pekerja di SPPG dinilai memperoleh kesejahteraan yang lebih baik sejak awal bekerja, sementara guru honorer harus bertahun-tahun mengajar dengan penghasilan minim dan status kerja yang tidak pasti.

Ubaid menyebut kondisi tersebut sebagai ironi dalam kebijakan pendidikan nasional.

Ia menilai pemerintah lebih besar mengalokasikan anggaran untuk program pendukung MBG dibanding memastikan kesejahteraan tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak pendidikan.

"Guru honorer setia mengabdi hingga usia senja, tetapi yang diterima justru ancaman penghentian tugas," ujarnya.

Ia juga menilai kondisi ekonomi guru honorer berdampak langsung pada kualitas pendidikan.

Banyak guru non-ASN, kata dia, terpaksa mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup karena penghasilan yang diterima jauh dari standar layak.

Akibatnya, fokus mengajar terganggu dan kualitas pembelajaran di sekolah ikut terdampak.

JPPI mendesak pemerintah segera merevisi Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 serta menerbitkan kebijakan baru yang memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi guru non-ASN.

Selain itu, pemerintah juga diminta mempercepat proses redistribusi guru dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN atau PPPK berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

JPPI turut mendorong pemerintah menetapkan standar upah minimum guru nasional agar tidak ada lagi tenaga pendidik honorer yang menerima gaji di bawah standar hidup layak.

"Jangan sampai anggaran pendidikan habis untuk program lain, sementara guru yang menjadi tulang punggung pendidikan justru dibiarkan dalam ketidakpastian," kata Ubaid.*

(vo/ad)

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah Indonesia diperkirakan masih berada dalam tekanan dan berpotensi melemah hingga menembus level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pekan depan.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan indeks dolar AS menjadi salah satu faktor utama yang menekan pergerakan rupiah.

Baca Juga:

• 10 Mata Uang dengan Nilai Terendah terhadap Dolar AS, Rupiah Masuk!

Ia memperkirakan pelemahan rupiah masih berlanjut dan berpotensi bergerak di kisaran Rp17.800 hingga Rp17.850 per dolar AS dalam sepekan mendatang.

Menurut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi sejumlah faktor global, mulai dari dinamika geopolitik hingga kebijakan moneter Amerika Serikat.

Dari sisi geopolitik, ia menyoroti upaya Presiden AS Donald Trump yang disebut mendorong kesepakatan pembukaan Selat Hormuz.

Jika jalur tersebut kembali stabil, menurutnya akan memengaruhi pergerakan harga komoditas global, termasuk emas.

Selain itu, perkembangan perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga dinilai turut memengaruhi sentimen pasar.

Ibrahim menilai pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping berpotensi membuka jalan penyelesaian konflik dagang kedua negara.

"Hal ini bisa memberikan sentimen positif terhadap pasar global," ujarnya.

Faktor lain yang turut diperhatikan pasar adalah kebijakan suku bunga bank sentral AS atau Federal Reserve.

Ibrahim menyebut peluang kenaikan suku bunga masih terbuka karena inflasi di AS dinilai tetap tinggi.

"Kemungkinan besar suku bunga tinggi masih akan bertahan karena inflasi masih cukup tinggi," katanya.

Berdasarkan data RTI Infokom, rupiah ditutup di level Rp17.556 per dolar AS pada akhir pekan ini. Sepanjang 2026, rupiah tercatat telah melemah sekitar 5,27 persen.

Dalam periode tersebut, pergerakan rupiah berada di rentang Rp16.670 hingga Rp17.604 per dolar AS.

Pelemahan rupiah belakangan menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi harga impor, inflasi domestik, hingga biaya produksi berbagai sektor usaha di Indonesia.*

(bi/ad)

Dalam perbandingan sederhana, semakin besar jumlah unit mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan US$1, semakin rendah nilai mata uang tersebut terhadap dolar.

Baca Juga:

• Ekonom Kritik Pernyataan Prabowo soal “Warga Desa Tidak Pakai Dolar”: Orangutan Juga Kena Dampaknya, Pak!

Faktor seperti inflasi jangka panjang, kebijakan moneter, sejarah redenominasi, hingga dinamika pasar turut memengaruhi besaran kurs mata uang.

Berdasarkan data kurs yang dihimpun, rial Iran tercatat sebagai mata uang dengan nilai terendah terhadap dolar AS.

Untuk mendapatkan US$1, dibutuhkan sekitar 1.318.130 rial Iran.

Di posisi berikutnya terdapat pound Lebanon dengan kurs sekitar 89.500 per US$1, disusul dong Vietnam sebesar 26.350 per US$1, leone Sierra Leone sebesar 22.683 per US$1, serta kip Laos sebesar 21.808 per US$1.

Mata uang rupiah Indonesia juga masuk dalam daftar 10 besar mata uang dengan nilai terendah terhadap dolar AS.

Saat ini, Rupiah Indonesia diperdagangkan di kisaran Rp17.460 per US$1, menempatkannya di posisi keenam dalam daftar tersebut.

Setelah rupiah, terdapat som Uzbekistan dengan kurs 12.072 per US$1, franc Guinea sebesar 8.735 per US$1, guarani Paraguay sebesar 6.081 per US$1, dan ariary Madagaskar sebesar 4.158 per US$1.

Para ekonom menilai, posisi mata uang dalam daftar tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kekuatan ekonomi suatu negara, karena perlu dilihat bersama indikator makroekonomi lainnya seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas fiskal.*

(cb/ad)

Kegiatan ini berlangsung serentak di berbagai daerah Indonesia dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

• Taman Nasional Gunung Leuser, Surga Terakhir Satwa Liar Sumatra dengan Daya Tarik Wisata Kelas Dunia

Pemerintah memperkirakan potensi produksi jagung dalam kegiatan ini mencapai sekitar 1,23 juta ton.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Karena itu masalah swasembada pangan tidak mungkin tercapai tanpa dukungan semua pihak, gubernur, bupati, semua pihak," ujar Prabowo.

Ia menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan sebuah negara.

Menurutnya, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa sistem produksi pangan yang stabil dan berkesinambungan.

"Saya belajar sejarah, saya belajar bernegara. Hal yang saya dapatkan adalah bahwa tidak mungkin suatu negara bertahan tanpa produksi pangan yang lancar, yang aman, yang berkesinambungan," katanya.

Prabowo juga menyoroti peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam penyediaan pangan nasional.

Kedua sektor tersebut, kata dia, memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara.

"Para petani dan para nelayan adalah produsen makanan untuk seluruh bangsa dan negara," ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menyebut penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta pengembangan desa nelayan yang terintegrasi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Menurut Prabowo, jagung menjadi komoditas strategis karena berperan penting dalam penyediaan pakan ternak, yang turut menopang rantai produksi pangan nasional.

"Dengan Koperasi Merah Putih, MBG, desa nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, produksi pangan kita aman. Aman karbohidrat, aman protein, aman ternak. Jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga," kata Presiden.

Program panen raya jagung serentak ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketersediaan pangan nasional di tengah tantangan global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia menuju swasembada pangan berkelanjutan.*

(at/ad)

Kawasan ini bukan sekadar hutan tropis, melainkan juga rumah bagi berbagai satwa langka yang kini semakin terancam punah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Minggu 17 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Keberadaan ekosistem yang masih terjaga menjadikan kawasan ini dijuluki sebagai "paru-paru dunia" sekaligus "surga terakhir" satwa liar di Pulau Sumatra.

Di tengah fungsinya sebagai kawasan konservasi, TNGL juga memiliki daya tarik wisata alam yang kuat.

Aktivitas seperti trekking hutan, susur sungai, hingga pengamatan satwa liar menjadi pengalaman utama bagi wisatawan tanpa mengganggu kelestarian ekosistem.

Salah satu destinasi populer di kawasan ini adalah Sungai Alas di Aceh Tenggara.

Sungai tersebut dikenal sebagai lokasi arung jeram dengan tantangan arus kuat dan aliran berkelok, sehingga menjadi favorit bagi wisatawan pencinta olahraga ekstrem.

Di Sumatera Utara, Bukit Lawang menjadi pintu masuk utama wisata TNGL.

Kawasan ini berada di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, dan dikenal luas sebagai lokasi pengamatan orangutan sumatra di habitat aslinya.

Berbagai aktivitas seperti jungle trekking, tubing, caving, hingga river trip dapat dilakukan dengan pemandu lokal.

Selain itu, Tangkahan yang juga berada di Langkat menawarkan pengalaman wisata berbasis konservasi gajah sumatra.

Aktivitas memandikan gajah hingga patroli hutan menjadi daya tarik utama kawasan ini, selain kegiatan wisata alam seperti trekking dan river tubing.

Di wilayah Aceh, Kedah di Kabupaten Gayo Lues dikenal sebagai salah satu basecamp pendakian Gunung Leuser.

Kawasan ini menawarkan panorama alam pegunungan yang masih alami dan sering menjadi titik awal ekspedisi ke kawasan taman nasional.

Sementara itu, Lawe Gurah di Aceh Tenggara menawarkan kombinasi wisata alam seperti pemandian air panas, camping ground, hingga aktivitas susur sungai dan pengamatan satwa liar di kawasan hutan tropis.

Sebagai kawasan konservasi, TNGL tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga pusat perlindungan keanekaragaman hayati.

Aktivitas wisata di kawasan ini diatur ketat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan.

Pemerhati lingkungan menilai keberadaan TNGL sangat penting, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga dunia, mengingat perannya sebagai penyerap karbon dan habitat spesies endemik yang semakin terancam.*

(it/ad)

Sidang digelar bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1447 H dan akan menentukan awal bulan Zulhijjah bagi umat Islam di Indonesia.

Baca Juga:

• Ribuan Warga Padati Penutupan MTQ XIX Batu Bara, Datuk Lima Puluh Raih Juara Umum

Sesi pertama berupa seminar posisi hilal yang terbuka untuk umum pada pukul 16.30 WIB.

Setelah itu, sidang isbat digelar secara tertutup pada pukul 18.00 WIB atau setelah salat Magrib. Hasil keputusan kemudian akan diumumkan melalui konferensi pers pada pukul 19.00 WIB.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, mengatakan proses penetapan awal Zulhijjah dilakukan melalui mekanisme ilmiah dan syar'i yang melibatkan berbagai pihak lintas lembaga.

"Pelaksanaan rukyatulhilal bukan hanya agenda rutin tahunan, tetapi bagian dari pelayanan keagamaan kepada masyarakat," kata Arsad dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan 88 titik pemantauan hilal yang tersebar di seluruh Indonesia.

Titik-titik tersebut melibatkan kantor wilayah Kemenag, BMKG, Pengadilan Agama, ormas Islam, hingga lembaga terkait lainnya.

Sidang isbat, kata Arsad, tetap menjadi forum musyawarah nasional dalam penetapan awal bulan Hijriah.

Pemerintah menggunakan dasar perhitungan astronomi serta kriteria imkanur rukyat MABIMS sebelum menetapkan keputusan resmi.

"Seluruh data dan masukan dibahas bersama dalam sidang isbat agar keputusan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bersama," ujarnya.

Kemenag juga menyebut pelaksanaan rukyatulhilal tahun ini mengacu pada PMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat, yang memperkuat tata kelola penetapan awal bulan Hijriah secara nasional.

Sejumlah kantor wilayah Kemenag di daerah telah melaporkan kesiapan pelaksanaan pemantauan hilal, termasuk di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, hingga Sulawesi Tengah.

Di beberapa daerah, pemantauan hilal akan dilakukan bersama BMKG, Pengadilan Agama, serta organisasi masyarakat Islam, dengan metode observasi langsung menggunakan teropong dan peralatan astronomi.

Pemerintah menegaskan bahwa hasil sidang isbat akan menjadi acuan resmi penetapan awal Zulhijjah 1447 H, yang sekaligus menentukan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini.*

(kp/ad)

Pernyataan tersebut disampaikan Suhadi untuk merespons berkembangnya opini publik yang mulai mengaitkan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan nama Jokowi, mengingat proyek tersebut berlangsung pada masa pemerintahannya dan menggunakan anggaran negara melalui APBN.

Baca Juga:

• Bahlil: Harga BBM dan Elpiji Subsidi Dipastikan Tak Naik di Tengah Tekanan Krisis Energi Global

"Presiden tidak lagi masuk pada ranah teknis penggunaan anggaran di kementerian. Karena itu, tanggung jawab hukum tetap berada pada pihak yang mengelola proyek," kata Suhadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2026).

Ia menjelaskan, setiap program kementerian terlebih dahulu diajukan dalam rancangan kerja pemerintah, kemudian dibahas bersama DPR hingga disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Setelah disahkan, pelaksanaan teknis sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian pelaksana.

Suhadi juga menilai sangat kecil kemungkinan kepala negara terlibat dalam dugaan penyimpangan teknis proyek di kementerian, mengingat adanya sistem pengawasan dan mekanisme pencatatan anggaran yang ketat.

"Jika ada penyalahgunaan anggaran, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pejabat dan pelaksana yang memiliki kewenangan langsung terhadap program tersebut," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Suhadi juga menyoroti polemik tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM periode 2019–2022.

Ia menyebut, tuntutan tersebut memicu perdebatan di masyarakat antara pihak yang mendukung penegakan hukum dan pihak yang menilai tuntutan terlalu berat.

"Tuntutan ini membuat masyarakat terbelah. Ada yang mendukung karena dianggap bagian dari penegakan hukum, tetapi ada pula yang menilai terlalu berat dan tidak adil," kata Suhadi.

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menyebut negara mengalami kerugian hingga Rp5,6 triliun dalam proyek tersebut.

Selain hukuman penjara, Nadiem juga dituntut membayar denda dan uang pengganti dengan nilai total mencapai triliunan rupiah.

Suhadi menegaskan bahwa dalam hukum tindak pidana korupsi, seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak menikmati langsung hasil dugaan korupsi, selama terdapat unsur memperkaya pihak lain atau korporasi.

Profil Singkat Suhadi
Suhadi merupakan praktisi hukum yang lahir di Bogor pada Juni 1960. Ia dikenal sebagai pendiri kantor hukum C. Suhadi S.H., M.H. & Partners serta pernah menjadi calon legislatif dari Partai NasDem.

Sebagai Koordinator THMP, ia kerap memberikan pandangan hukum terkait isu-isu nasional, termasuk kasus-kasus korupsi dan kebijakan pemerintahan.*

(tb/ad)

JAKARTA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut warga desa tidak terdampak dolar karena tidak menggunakannya secara langsung menuai kritik dari kalangan ekonom.

Salah satunya datang dari ekonom Ferry Latuhihin yang menilai pelemahan nilai tukar rupiah tetap berdampak luas terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga:

• DPR Ungkap Makna Tersirat Pernyataan Prabowo Soal Rupiah Melemah: Redam Kepanikan Publik

Dalam sebuah pernyataan yang beredar di media sosial, Ferry menegaskan bahwa penguatan dolar AS tidak bisa dipandang secara sempit, karena dampaknya merembet ke harga barang dan biaya hidup masyarakat.

"Salah Pak, kalau dolar naik semua orang kena, Pak. Orangutan juga kena, Pak," ujar Ferry, dikutip dari unggahan akun X @satriohendri, Sabtu (16/5/2026).

Pernyataan tersebut merespons ucapan Prabowo yang sebelumnya disampaikan dalam pidato peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur.

Saat itu, Prabowo menekankan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih relatif stabil, termasuk dari sisi pangan dan energi.

"Rakyat di desa enggak pakai dolar kok," kata Prabowo dalam pidatonya.

Namun, Ferry menilai logika tersebut tidak tepat.

Ia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah akan berdampak langsung pada harga barang impor, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), pangan, hingga obat-obatan, yang pada akhirnya ikut mempengaruhi daya beli masyarakat desa.

Menurutnya, Indonesia masih bergantung pada impor berbagai komoditas penting seperti kedelai, gula, jagung, hingga sebagian beras, yang seluruhnya dibeli menggunakan dolar AS.

"Kalau dolar naik, harga minyak naik, semua orang kena," ujarnya.

Ferry juga menyinggung dampak lanjutan pada sektor produksi dan distribusi.

Kenaikan biaya impor, kata dia, akan mendorong kenaikan harga barang konsumsi di tingkat akhir, termasuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti minyak goreng dan bahan pangan lainnya.

Ia mencontohkan bahwa kenaikan harga minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir, menurutnya, tidak lepas dari tekanan nilai tukar dan harga komoditas global.

"Apakah orang desa tidak pakai minyak goreng? Di mana-mana orang pakai minyak goreng," ucapnya.

Ferry yang pernah menjadi penasihat di Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju pada Pilpres 2024 itu menilai, dampak pelemahan rupiah bersifat sistemik dan tidak bisa dipisahkan dari struktur ekonomi nasional yang masih bergantung pada impor.

Ia juga menegaskan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah justru paling rentan terdampak kenaikan harga akibat pelemahan rupiah.

"Bapak salah kalau bilang orang desa tidak terdampak dolar," katanya.

Sorotan terhadap nilai tukar rupiah sendiri terus menguat di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi global dan tekanan fiskal domestik.

Sejumlah ekonom sebelumnya juga memperingatkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi menekan inflasi dan meningkatkan beban subsidi pemerintah.*

(tb/ad)

Halimah sebelumnya menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial.

Baca Juga:

• Baru 5 Bulan Menjabat, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Terkait Dugaan Narkotika!

Peristiwa itu terjadi di sekitar lingkungan Rumah Tahfiz Al-Qur'an Ar Rahma.

Dalam aksinya, Halimah meminta para pelaku meninggalkan lokasi karena aktivitas tersebut dinilai membahayakan lingkungan sekitar.

Namun, setelah kejadian itu, Halimah mengaku mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pihak yang diduga terkait dengan para pelaku transaksi narkoba.

Ia menyebut rumahnya didatangi sejumlah orang yang melontarkan ancaman dan tindakan intimidatif.

Menanggapi hal tersebut, Aboe Bakar menegaskan negara tidak boleh membiarkan warga yang berani melawan peredaran narkoba justru menjadi korban teror.

"Saya meminta Polres Deli Serdang memberikan perlindungan penuh kepada Ibu Halimah Tusadiyah. Negara tidak boleh membiarkan warga yang berani melawan narkoba justru mendapat teror," kata Aboe Bakar, Sabtu (16/5/2026).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara memastikan adanya pengamanan terhadap Halimah serta penindakan tegas terhadap jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Menurutnya, keberanian Halimah menjadi contoh penting bagi masyarakat dalam upaya melawan peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan, terutama di lingkungan pendidikan agama.

"Beliau telah menunjukkan keberanian luar biasa dalam melindungi anak-anak dan generasi muda dari bahaya narkoba," ujarnya.

Ia menilai, peredaran narkoba yang terjadi di sekitar lingkungan pendidikan dan rumah ibadah merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda, sehingga aparat harus bergerak cepat menanganinya.

Sebelumnya, Halimah mengaku aksi nekatnya dilakukan karena kesal melihat transaksi narkoba dilakukan secara terbuka di lingkungan permukiman.

Ia menyebut aktivitas tersebut berlangsung di depan anak-anak.

Usai kejadian itu, Halimah mengaku mendapat ancaman dari keluarga pihak yang diduga terlibat, termasuk upaya intimidasi berupa ancaman perusakan rumah.

Kasus ini kembali menyoroti lemahnya perlindungan terhadap warga yang berani melawan peredaran narkoba di tingkat akar rumput, sekaligus menegaskan kembali tantangan pemberantasan narkotika di daerah.*

(km/ad)

Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapimnas SOKSI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam (16/5/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Minta Publik Sabar Soal Program Pemerintah: Jangan Nilai Sekarang, Tunggu 20 Tahun untuk Lihat Hasilnya!

"Sudah diputuskan, selama harga minyak belum melewati rata-rata 100 dolar per barel, BBM subsidi dan elpiji subsidi tidak akan dinaikkan, meski konsekuensinya tidak ringan," kata Bahlil.

Ia mengakui kebijakan itu sempat memunculkan perdebatan di internal pemerintah, bahkan ada usulan untuk menyesuaikan harga BBM mengikuti kondisi pasar global.

Namun, pemerintah memilih tetap menahan kenaikan demi menjaga daya beli masyarakat.

"Masa rakyat lagi susah, kita mau menaikkan harga BBM," ujarnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa kebijakan energi tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian diformulasikan bersama kementerian terkait serta dukungan legislatif.

Menurutnya, keputusan menahan harga BBM subsidi tidak lepas dari konsekuensi fiskal berupa tambahan beban subsidi negara.

Namun, pemerintah menilai perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Di sisi lain, Bahlil turut menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia.

Ia menyebut adanya peningkatan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di sektor energi dan pertambangan.

Pemerintah, kata dia, tengah melakukan reformulasi tata kelola perizinan tambang agar negara memperoleh porsi yang lebih adil dari pengelolaan sumber daya alam.

"Saya diminta untuk menata ulang sistem perizinan dan memastikan negara mendapat hak yang lebih optimal dari pengelolaan tambang," ujarnya.

Selain itu, Kementerian ESDM juga mendorong legalisasi sumur minyak rakyat melalui regulasi baru.

Langkah ini disebut untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini mengelola sumur minyak tradisional tanpa payung aturan yang jelas.

"Kita ingin sumur-sumur rakyat ini bisa dilegalkan agar masyarakat bekerja tanpa rasa takut," kata Bahlil.*

(km/ad)

Kali ini, Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Kutai Kartanegara (Kukar), AKP Yohanes Bonar Adiguna Hutapea, ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur.

Baca Juga:

• Hanya dalam 3 Hari, Polda Sumut Ungkap 134 Kasus Narkoba dan Amankan 179 Tersangka!

"Benar, saat ini masih dalam pengembangan," kata Yuliyanto, Sabtu (16/5/2026).

AKP Yohanes disebut diamankan pada 2 Mei 2026 dan saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Kaltim. Ia diduga terlibat dalam penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

AKP Yohanes baru menjabat sebagai Kasat Resnarkoba Polres Kukar sejak Desember 2025, menggantikan pejabat sebelumnya, AKP Suyoko.

Sebelum bertugas di Kukar, ia diketahui pernah menjabat sebagai Kapolsek Sungai Kunjang, Samarinda.

Hingga kini, kepolisian belum mengungkap secara rinci terkait barang bukti maupun dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang keterlibatan oknum perwira Polri dalam perkara narkotika di Kalimantan Timur.

Sebelumnya, mantan Kasat Narkoba Polres Kutai Barat, AKP Deky Jonathan Sasiang, juga terseret dalam kasus serupa.

Dalam perkembangan kasus tersebut, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri turut melakukan pendalaman terhadap dugaan keterkaitan AKP Deky dengan jaringan bandar narkoba bernama Ishak.

Penyidik menyebut telah menemukan indikasi baru yang mengarah pada keterlibatan eks perwira tersebut dalam aktivitas jaringan narkotika, meski konstruksi perkara masih terus didalami.

AKP Deky saat ini diketahui menjalani penempatan khusus (patsus) dan pemeriksaan intensif oleh Divisi Propam Polda Kaltim.

Sementara itu, Ishak sebelumnya telah ditangkap oleh Polsek Melak, Kutai Barat pada 11 Februari 2026 dalam kasus peredaran narkotika.*

(tm/ad)