JAKARTA – Salah satu calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).

Rifki menjadi peserta keempat yang meninggal dunia selama pelaksanaan Latsarmil di sejumlah Satuan Pendidikan (Satdik) di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Tahu Pihak Pembiaya Demo, KSP Dudung: Informasi Bisa Benar Adanya

"Kemhan menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, salah satu peserta Program SPPI KDKMP Tahun 2026 yang sedang mengikuti pendidikan di Satdik Yon Parako 465," kata Rico dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Menurut Rico, Rifki mulai mengeluhkan sesak napas pada 25 Juni 2026 dan segera mendapat penanganan awal dari tim kesehatan satuan.

Setelah kondisinya membaik, ia sempat kembali mengikuti kegiatan pendidikan.

"Namun, pada sore hari kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan," ujarnya.

Di rumah sakit, Rifki menjalani perawatan intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU).

Meski telah mendapatkan penanganan maksimal dari tim medis, ia dinyatakan meninggal dunia pada 26 Juni 2026 pukul 00.28 WIB.

Rico menegaskan, sebelum mengikuti pendidikan, Rifki telah melalui seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan, termasuk pemeriksaan kesehatan.

"Sebelum mengikuti program, almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," ujarnya.

Kementerian Pertahanan bersama penyelenggara pendidikan, lanjut Rico, telah memberikan pendampingan kepada keluarga, termasuk mengantar jenazah ke daerah asal serta membantu pemenuhan hak-hak peserta sesuai ketentuan.

Menyusul peristiwa tersebut, Kementerian Pertahanan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program SPPI.

Evaluasi itu meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, peningkatan deteksi dini terhadap kondisi medis peserta, pengawasan yang lebih ketat oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, hingga penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan.

Kemhan menjelaskan bahwa Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk mendukung pembangunan nasional melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Seluruh peserta mengikuti program tersebut secara sukarela melalui mekanisme seleksi yang telah ditetapkan pemerintah.* (km/ad)

JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui adanya pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

Menurut Dudung, informasi yang disampaikan Presiden diyakini berasal dari sumber yang akurat.

Baca Juga:

• Prabowo: Saya Empat Kali Kalah Pilpres, Tapi Tidak Pernah Mengganggu Pemimpin

Dudung mengatakan, apabila informasi tersebut terbukti benar, langkah berikutnya adalah memastikan penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Ya, tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum," ujarnya.

Selain menanggapi isu demonstrasi, Dudung juga mengajak masyarakat melihat berbagai program pemerintah secara lebih menyeluruh.

Menurut dia, penilaian terhadap kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada kekurangan, tetapi juga memperhatikan manfaat yang telah dirasakan masyarakat.

Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya telah memberikan dampak positif, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaannya.

"Seperti MBG ya, MBG itu ya dari sisi negatifnya jangan kita lihat dari hal yang kecil saja yang kurang, tetapi banyak hal yang berdampak yang luar biasa kalau menurut saya," ujarnya.

"Bisa dikatakan 90% penerima manfaat itu betul-betul berdampak termasuk UMKM, termasuk relawan, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini kan perlu juga kita pahami dan kita rasakan. Tidak serta-merta hal-hal yang pandangannya negatif ya itu yang kemudian dibesar-besarkan," lanjut Dudung.

Menurut Dudung, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung pelaksanaan program tersebut.

"Ini akan semakin baik ke depannya. Tentunya niat baik ini juga tidak serta-merta untuk popularitas, tetapi niat baik ini adalah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya pihak-pihak yang disebut membiayai aksi demonstrasi saat memberikan pidato pada Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mengetahui siapa pihak yang berada di balik aksi demonstrasi tersebut.

Ia juga memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang dimaksud.

"Saudara-saudara sekalian. Hati-hati, lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu. Tapi nggak apa-apa, main demo. Ditanya, ditanya anak-anak demo, nggak ngerti. Mau demo apa, ya? Hmmm... kami dibayar Rp 200 ribu, gitu, kan. Tapi ada. Saya nggak mengerti," kata Prabowo.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkap pengalamannya mengikuti pemilihan presiden (Pilpres).

Di hadapan para rektor, guru besar, dan akademisi dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Prabowo mengatakan dirinya telah lima kali meminta mandat kepada rakyat, namun empat kali mengalami kekalahan.

Baca Juga:

• Kapolri Juga Mutasi Sejumlah PJU dan 9 Kapolres di Polda Sumut, Ini Daftar Lengkapnya!

"Saudara-saudara, di tengah ini semua, kuncinya adalah antara lain elite yang tidak bisa kerja sama. Jadi, Saudara-saudara, bernegara, saya kira kita perlu untuk renungkan masalah bernegara," kata Prabowo dalam acara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Prabowo, kerja sama antarelite menjadi salah satu kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Karena itu, ia selalu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun Indonesia.

"Saya selalu berusaha dengan persuasi, saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis, saya maju ke rakyat lima kali minta mandat, empat kali tidak diberi mandat, empat kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," ujarnya.

Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan para peserta sarasehan.

Prabowo kemudian mengaku sedikit terkejut dengan respons tersebut.

Ia mengatakan biasanya peserta justru tertawa ketika dirinya menceritakan pengalaman kalah dalam Pilpres.

"Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang empat kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu, kalah itu sedih sebetulnya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan bahwa demokrasi merupakan konsekuensi dari pilihan bangsa Indonesia yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan negara.

"Tapi, karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa? Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa," katanya.

Prabowo mengakui hasil pemilu tidak mungkin memuaskan semua pihak.

Namun, menurutnya, perbedaan pilihan politik seharusnya tidak berujung pada kegaduhan yang terus berulang setiap kali pemilihan umum selesai dilaksanakan.

"Jadi, kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, yang kalah ribut, kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita?" ujarnya.

Prabowo berharap seluruh elemen bangsa dapat mengedepankan semangat persatuan dan kerja sama setelah proses demokrasi selesai, sehingga energi bangsa dapat difokuskan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (d/ad)

BANDA ACEH – Tongkat kepemimpinan di Kepolisian Daerah (Polda) Aceh segera berganti.

Brigjen Pol Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., ditunjuk sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., yang dimutasi sebagai Perwira Tinggi Polda Aceh menjelang masa pensiun.

Baca Juga:

• Pikap Diduga Angkut BBM Ilegal Terbakar di Tol Medan–Tebing Tinggi, Dua Orang Alami Luka Bakar Parah

Dalam surat itu disebutkan bahwa Irjen Marzuki Ali Basyah mendapat penugasan sebagai Perwira Tinggi Polda Aceh sebelum memasuki masa purnatugas.

Selama menjabat Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah dikenal mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Ia juga dinilai berhasil membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sehingga stabilitas keamanan di Aceh tetap terjaga.

Sosok penggantinya, Brigjen Pol Ruddi Setiawan, bukanlah orang baru di Aceh.

Sebelum menjabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri, Ruddi pernah bertugas sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh.

Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting karena ia telah memahami karakteristik keamanan serta dinamika sosial di Aceh.

Tokoh masyarakat Aceh, Dr. Nazrul Zaman, mengatakan Brigjen Ruddi memiliki kedekatan emosional dengan daerah tersebut.

Menurutnya, Ruddi lahir di Kutacane dan menempuh pendidikan mulai dari SD hingga SMA di kota itu.

"Beliau tidak asing dengan Aceh. Bahkan karena kecintaannya terhadap tanah kelahirannya, beliau aktif dalam Paguyuban Masyarakat Kutacane di Jakarta," kata Nazrul.

Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) itu berharap Kapolda Aceh yang baru dapat melanjutkan berbagai program yang telah dirintis pendahulunya, terutama yang belum selesai dilaksanakan.

Selain itu, Nazrul meminta agar penegakan hukum menjadi perhatian utama di bawah kepemimpinan Brigjen Ruddi Setiawan.

"Kita berharap pengusutan kasus korupsi menjadi prioritas utama. Begitu juga pemberantasan judi online, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba yang hingga kini masih menjadi harapan besar masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi Kapolda Aceh ke depan tidak ringan.

Karena itu, ia berharap Brigjen Ruddi dapat menjalankan tugas secara profesional dengan tetap memperhatikan kekhususan Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam.* (ad)

NIAS UTARA– Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, mendorong seluruh kader TP PKK hingga tingkat desa untuk mulai memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA).

Penggunaan aplikasi tersebut diharapkan mampu menciptakan administrasi yang lebih tertib, efektif, sekaligus mempermudah proses pelaporan program PKK.

Baca Juga:

• Pikap Diduga Angkut BBM Ilegal Terbakar di Tol Medan–Tebing Tinggi, Dua Orang Alami Luka Bakar Parah

Menurut Kahiyang Ayu, kegiatan monitoring merupakan agenda rutin tahunan yang berfokus pada evaluasi tertib administrasi.

Penilaian dilakukan terhadap pencatatan data keluarga, pelaksanaan program kerja, hingga optimalisasi sistem pelaporan mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten dan kota.

"Proses administrasi yang tertib menjadi penting untuk memastikan seluruh data dan program kerja PKK tercatat dengan baik, sekaligus memudahkan pengendalian dan pelaporan," ujar Kahiyang.

Ia menjelaskan, sistem pelaporan yang baik harus berjalan secara berjenjang agar informasi yang diterima akurat dan tepat waktu.

Karena itu, seluruh kader PKK, khususnya di tingkat desa, didorong untuk mulai menggunakan aplikasi SIPANDA dalam menjalankan administrasi organisasi.

"Supaya administrasi PKK makin mudah, kader desa harus sudah menggunakan aplikasi SIPANDA. Aplikasi ini dirancang untuk meringankan beban kerja administratif agar kader bisa lebih fokus pada pemberdayaan langsung di lapangan," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Kahiyang Ayu bersama Titiek Sugiharti Surya yang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Nias Utara Arismanwati A. Waruwu juga meninjau Pojok Baca dan berinteraksi dengan anak-anak.

Pada kesempatan itu, mereka menyerahkan bantuan berupa meja belajar lipat serta perlengkapan mewarnai.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan meninjau produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta hasil pertanian unggulan Kabupaten Nias Utara sebagai bagian dari upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di akhir kegiatan, Kahiyang Ayu menegaskan bahwa administrasi yang tertib bukan sekadar memenuhi kewajiban organisasi, tetapi menjadi fondasi penting agar seluruh program PKK dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.* (ad)

SERDANG BEDAGAI – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi (JMKT) KM 40+500 A, dari arah Medan menuju Tebing Tinggi, Kamis (25/6/2026) malam.

Sebuah mobil pikap Mitsubishi L300 bak terbuka dengan nomor polisi BK 8864 RB yang diduga mengangkut bahan bakar minyak (BBM) ilegal mengalami kecelakaan tunggal hingga terbakar.

Baca Juga:

• Dikira Istrinya Bersama Pria Lain, Oknum Polisi Tabrak Mobil Warga di Medan

Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara AKBP Dhery Fajariandono mengatakan kedua korban adalah Hermansyah yang merupakan sopir kendaraan dan M. Syahputra.

"Dua korban mengalami luka bakar di seluruh tubuh," kata AKBP Dhery Fajariandono, Jumat (26/6/2026).

Dhery menjelaskan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 23.33 WIB. Saat itu mobil pikap melaju dari arah Medan menuju Tebing Tinggi.

Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan diduga mengalami pecah ban sehingga kehilangan kendali.

"Mobil pikap L300 yang membawa muatan BBM dari arah Medan menuju Tebing Tinggi mengalami pecah ban dan oleng ke arah kiri," ujarnya.

Setelah oleng, kendaraan menabrak guardrail atau pembatas jalan.

Benturan tersebut diduga menimbulkan percikan api yang kemudian menyambar muatan BBM di dalam kendaraan hingga menyebabkan mobil terbakar.

Api dengan cepat membesar dan menghanguskan kendaraan.

Sementara kedua korban mengalami luka bakar parah akibat kebakaran tersebut.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk mendalami dugaan muatan bahan bakar minyak ilegal yang dibawa kendaraan tersebut.

Petugas juga mengimbau pengguna jalan agar selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak sebelum melakukan perjalanan, terutama saat melintas di jalan tol dengan kecepatan tinggi.* (tm/ad)

MEDAN – Sebuah video yang memperlihatkan kecelakaan lalu lintas di kawasan Medan Johor, Kota Medan, viral di media sosial.

Dalam peristiwa tersebut, seorang anggota Polri berinisial Aipda HSR diduga sengaja menabrak mobil warga karena mengira istrinya berada di dalam kendaraan tersebut bersama seorang pria.

Baca Juga:

• Bentrok Warga dan PT Bridgestone di Sergai Dipicu Sengketa Lahan, Polda Sumut Ungkap Kronologinya

Dalam video yang beredar, terlihat sebuah mobil Toyota Innova berwarna hitam menabrak bagian belakang mobil Honda HR-V.

Akibat benturan tersebut, sebuah angkutan kota (angkot) yang berada di lokasi juga ikut terdampak.

Rekaman video memperlihatkan kondisi bagian depan mobil penabrak mengalami kerusakan cukup parah.

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan bahwa pengemudi mobil yang menabrak merupakan anggota Polri berinisial HSR.

"Memang benar terjadi tabrak belakang oleh personel Polri atas nama HSR tanggal 28 Mei 2026 terhadap pelapor LH di daerah Medan Johor," kata Ferry, Jumat (26/6/2026).

Ferry menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, HSR mengemudikan mobil Toyota Innova, sedangkan pelapor berinisial LH mengendarai mobil Honda HR-V.

Sebelum kejadian, HSR memperoleh informasi bahwa istrinya diduga sedang berada di dalam mobil tersebut bersama LH.

Berbekal informasi itu, HSR kemudian mencari kendaraan yang dimaksud hingga akhirnya menemukannya di kawasan Medan Johor.

Menurut Ferry, rasa cemburu diduga menjadi motif yang mendorong HSR melakukan pengejaran hingga berujung menabrak mobil korban dari arah belakang.

"Hasil pemeriksaan sementara dijelaskan bahwa terlapor HSR mendapatkan informasi bahwa pelapor LH pergi bersama istri yang bersangkutan (HSR). Jadi, terlapor dengan motif cemburu melakukan pengejaran dan menemukan kendaraan pelapor LH yang menggunakan HRV dan ditabrak dengan kendaraan terlapor dari belakang," jelas Ferry.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dugaan tersebut ternyata tidak terbukti.

"Ternyata hasil pemeriksaannya yang bersama LH bukan istri yang bersangkutan (HSR)," ujarnya.

Akibat kejadian itu, kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan cukup parah. Sementara terkait korban luka, Polda Sumut masih melakukan pendataan.

"Informasinya kerusakannya (mobilnya) cukup parah," kata Ferry.

Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap anggota Polri yang terlibat.* (d/ad)

SERDANG BEDAGAI – Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengungkap penyebab bentrokan antara karyawan PT Bridgestone dengan sekelompok warga di Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Kamis (25/6/2026) sore.

Bentrokan tersebut dipicu sengketa lahan yang masih menjadi klaim kedua belah pihak.

Baca Juga:

• Viral! Warga Hadang Sejumlah Pria Diduga Oknum TNI Terkait Hilangnya 16 Lembu di Labuhanbatu, Ini Kata Dandim

Namun, aktivitas tersebut mendapat penolakan dari sekelompok masyarakat yang mengklaim lahan tersebut merupakan milik mereka.

"Mendapat perlawanan dari masyarakat yang mengklaim bahwa itu adalah lahan mereka," ujar Kombes Ferry Walintukan, Jumat (26/6/2026).

Ferry menjelaskan, sebelum kegiatan dilakukan, Polres Tebing Tinggi sebenarnya telah mengingatkan pihak perusahaan agar menunda aktivitas pembersihan lahan sebagai langkah mitigasi untuk menghindari konflik.

Menurutnya, imbauan tersebut diberikan karena situasi di lokasi dinilai berpotensi memicu bentrokan.

"Kita sempat mengingatkan ke pihak PT Bridgestone untuk menunda pembersihan dalam rangka mitigasi sengketa," terangnya.

Akibat bentrokan tersebut, puluhan kendaraan milik perusahaan menjadi sasaran amuk massa.

Polisi mencatat sebanyak 27 unit sepeda motor dan satu unit truk fuso hangus terbakar.

Selain kerugian materi, satu orang juga dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembakaran kendaraan yang terjadi saat bentrokan berlangsung.

"Masih dalam penyelidikan jadi kita untuk memastikan siapa pelaku pembakaran," ujar Ferry.

Polda Sumut memastikan kondisi di lokasi saat ini sudah kembali kondusif.

Untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi potensi bentrokan susulan, personel Brimob telah diterjunkan membantu Polres Tebing Tinggi melakukan pengamanan di kawasan sengketa.

Peristiwa bentrokan tersebut menjadi perhatian karena berawal dari konflik agraria yang melibatkan lahan di kawasan PT Bridgestone.

Polisi mengimbau seluruh pihak menahan diri dan menyerahkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang berlaku agar situasi keamanan tetap terjaga.* (mi/ad)

LABUHANBATU – Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga oknum TNI dipergoki warga karena diduga terlibat pencurian hewan ternak viral di media sosial.

Peristiwa tersebut disebut terjadi di Desa Sei Siarti, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kapolri Juga Mutasi Sejumlah PJU dan 9 Kapolres di Polda Sumut, Ini Daftar Lengkapnya!

Mereka dituding terlibat dalam dugaan pencurian sapi atau lembu milik warga.

Kasus itu disebut berkaitan dengan hilangnya 16 ekor lembu milik seorang warga bernama Boru Naga, yang merupakan seorang janda.

Dugaan pencurian tersebut memicu perhatian sekaligus kemarahan warga setempat.

Dalam video yang beredar, sejumlah pria tampak berjalan meninggalkan lokasi, sementara warga melontarkan tudingan kepada mereka.

"Aparat-aparat bikin keributan! Nyuri lembu! Dibayar? Siapa? Nyuri lembu, ikut kalian mencuri!" teriak salah seorang warga dalam rekaman video.

Hingga kini, kebenaran isi video tersebut masih dalam proses penelusuran.

Menanggapi video yang viral itu, Komandan Kodim (Dandim) 0209/Labuhanbatu Letkol Kav Hanung Kaptiaji mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai dugaan tersebut dan langsung melakukan koordinasi dengan Polisi Militer.

Menurut Hanung, informasi baru diterima pada Kamis malam sehingga proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan fakta di lapangan.

"Ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami juga baru dapat info di atas semalam. Sudah saya laporkan ke Kodam (Subdenpom/Pomdam) agar dicek dan ditindak lanjuti seperti apa kebenarannya," ujar Letkol Kav Hanung Kaptiaji.

Pihak Kodim menegaskan akan menyerahkan proses pemeriksaan kepada instansi yang berwenang guna memastikan apakah benar terdapat keterlibatan oknum aparat dalam dugaan pencurian tersebut.

Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai hasil penyelidikan maupun identitas pihak-pihak yang diduga terlibat.

Aparat masih mengumpulkan informasi dan bukti untuk mengungkap fakta sebenarnya.* (ss/ad)

MEDAN – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kali ini, mutasi menyasar sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Sumatera Utara serta sembilan kapolres di wilayah hukum Polda Sumut.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut: Integritas Camat Harus 100 Persen, Tidak Bisa Ditawar!

Sejumlah kapolres yang mengalami pergantian di antaranya Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo yang dimutasi menjadi Dirtahti Polda Metro Jaya.

Jabatan Kapolres Langkat selanjutnya diisi AKBP Hannry Tambunan yang sebelumnya menjabat Kasat Resnarkoba Polres Metro Bekasi.

Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak mendapat tugas baru sebagai Kabagbinops Roops Polda Sumut.

Posisinya digantikan AKBP Ferry Mulyana yang sebelumnya menjabat Kapolres Nias Selatan.

Sementara jabatan Kapolres Nias Selatan dipercayakan kepada AKBP Alfian Tri Permadi yang sebelumnya menjabat Kabagbinopsnal Ditressiber Polda Sumut.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna juga dimutasi menjadi Kasubbagrenmin Dittipideksus Bareskrim Polri.

Posisinya akan diisi oleh seorang Penerjemah Polri Muda TK I Divhubinter Polri.

Pergantian juga terjadi di Polres Pelabuhan Belawan dan Polres Labuhanbatu Selatan.

AKBP Rosef Efendi yang sebelumnya menjabat Kapolres Pelabuhan Belawan dipercaya menjadi Kapolres Labuhanbatu Selatan, sedangkan AKBP Aditya Sembiring bertukar posisi menjadi Kapolres Pelabuhan Belawan.

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana mendapat promosi sebagai Wakil Kepala Sekolah Polisi Negara (Waka SPN) Polda Metro Jaya.

Jabatan Kapolres Binjai selanjutnya diemban AKBP R. Bimo Moernanda yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit I Subdit 3 Dittipideksus Bareskrim Polri.

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon E dimutasi menjadi Wadirres PPA dan PPO Polda Sumut.

Posisinya digantikan AKBP Anton Santoso yang sebelumnya menjabat Kanit 4 Subdit 1 Dittipideksus Bareskrim Polri.

Sementara itu, Kapolres Batu Bara AKBP Doly Nelson Nainggolan dipindahkan menjadi Bagsumda Rorenmin Bareskrim Polri.

Jabatan Kapolres Batu Bara kini diisi AKBP Dony Satria Wicaksono yang sebelumnya menjabat Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Banten.

Selain mutasi kapolres, Kapolri juga merombak sejumlah pejabat utama Polda Sumut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Rahmat Budi Handoko dimutasi menjadi Kabagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.

Posisinya digantikan Kombes Pol Irfan Rifai yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

Pergantian juga terjadi pada jabatan Komandan Satuan Brimob (Dansat Brimob) Polda Sumut.

Kombes Pol Rantau Isnur Eka mendapat penugasan baru sebagai Teknisi KBR Madya TK II Korbrimob Polri.

Posisi tersebut kini diisi Kombes Pol M. Rendra Salipu yang sebelumnya menjabat Dirsamapta Polda Sumatera Selatan.

Rotasi juga menyentuh jabatan Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam), Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit), Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas), Kepala Biro SDM, hingga Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan.

Selain itu, Kasat PJR Ditlantas Polda Sumut AKBP Dhery Fajariandono mendapat promosi sebagai Kapolres Padang Lawas Utara.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan adanya rotasi sejumlah pejabat utama di lingkungan Polda Sumatera Utara.

"Iya, sejumlah PJU juga dimutasi," kata Ferry.

Mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya memperkuat kinerja Polri dalam menghadapi tantangan tugas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.* (d/ad)

MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan bahwa integritas merupakan modal utama yang harus dimiliki setiap camat dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, integritas menjadi pondasi utama yang tidak dapat ditawar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Gedung Megah, Pj Sekdaprov Sumut Dorong Rumah Sakit Tingkatkan Mutu Pelayanan Lewat Kolaborasi dan Inovasi

Dalam arahannya, Sulaiman mengibaratkan integritas sebagai nilai yang harus sempurna dimiliki setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, tidak ada ruang untuk berkompromi dalam persoalan integritas.

"Nilai integritas tidak dapat ditawar, harus 100 %. Kalau sudah berintegritas, maka otomatis ia akuntabel dan kompeten. Integritas adalah segalanya dalam tata kelola pemerintahan dan merupakan modal utama kita," tegas Sulaiman.

Ia menjelaskan, camat memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pemimpin wilayah sekaligus perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

Karena itu, seorang camat dituntut memahami berbagai persoalan yang terjadi di wilayah kerjanya.

"Camat itu dituntut bekerja 24 jam karena dia adalah kepala wilayah. Semua urusan di masyarakat harus diketahui, mulai dari permasalahan sosial, jalannya roda pemerintahan, hingga pembangunan kemasyarakatan," ujar Sulaiman.

Selain itu, Sulaiman mengingatkan para ASN agar tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan utama dalam berkarier.

Menurutnya, setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sekaligus menjadi kesempatan untuk terus meningkatkan kapasitas diri.

Tidak hanya menekankan pentingnya integritas, Sulaiman juga mengajak para camat membangun budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menilai berbagai persoalan di masyarakat dapat diselesaikan melalui inovasi yang lahir dari kemauan untuk mencari solusi.

"Inovasi itu adalah kemauan. Jika ada permasalahan di wilayahnya, coba berinovasi, lakukan langkah konkret," jelasnya.

Di akhir arahannya, Sulaiman mengajak seluruh camat untuk meninggalkan pola pikir lama, terus memperluas wawasan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik.

Menurutnya, integritas tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dengan aparatur yang berintegritas, inovatif, dan adaptif, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin berkualitas dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap mendorong seluruh rumah sakit di Sumatera Utara terus meningkatkan mutu pelayanan melalui penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Diskusi Nasional Peningkatan Mutu Rumah Sakit di Hotel Grand Mercure, Medan, Jumat, 26 Juni 2026.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut: Integritas Camat Harus 100 Persen, Tidak Bisa Ditawar!

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas di daerah.

"Membangun pelayanan kesehatan masa depan merupakan tema yang sangat relevan dengan arah pembangunan kesehatan maupun visi pembangunan Sumatera Utara, yakni kolaborasi," ujar Sulaiman.

Ia menegaskan, kolaborasi tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam membangun pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Dan transformasi pelayanan kesehatan hanya dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, mulai dari pemerintah, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan, organisasi profesi, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat," jelasnya.

Sulaiman mengatakan Pemprov Sumut terus menjalankan berbagai program transformasi pelayanan kesehatan, salah satunya Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah yang telah berjalan sejak Oktober 2025.

Program tersebut diharapkan mampu mendorong seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, peningkatan kualitas rumah sakit tidak hanya diukur dari pembangunan gedung atau kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari mutu pelayanan, keselamatan pasien, kompetensi sumber daya manusia, serta inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Naik kelas bukan dari sisi sarana prasarana saja, melainkan juga peningkatan mutu pelayanan, penguatan budaya keselamatan pasien, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta inovasi layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat," sebutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa rumah sakit yang berkualitas adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan terbaik sekaligus memperoleh kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Andi Wahyuningsih Attas, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

Menurutnya, diskusi nasional tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi sekaligus mencari solusi bersama dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan.

Baca Juga:

• Rencana Perbaikan Jalan Perintis Kemerdekaan Disambut Antusias, Pelaku UMKM Optimistis Ekonomi Kembali Bangkit

Ia menegaskan bahwa surveyor dari lembaga akreditasi tidak berperan sebagai penguji, melainkan memastikan pelayanan rumah sakit berjalan sesuai ketentuan pemerintah serta mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat.

Melalui forum tersebut, diharapkan seluruh rumah sakit di Sumatera Utara semakin siap menghadapi tantangan pelayanan kesehatan ke depan dengan mengedepankan kolaborasi, inovasi, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.* (ad)

DELI SERDANG – Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaiki Jalan Perintis Kemerdekaan di Kecamatan Galang mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pelaku usaha.

Perbaikan infrastruktur tersebut dinilai akan memperlancar mobilitas warga, mempercepat distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan itu.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Terima Hasil Seleksi 15 Besar Calon Komisioner KI Sumut, Segera Diserahkan ke DPRD

Dalam kunjungan itu, Bobby Nasution memastikan akan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan ruas Jalan Lubukpakam–Tanah Abang sepanjang sekitar tiga kilometer dan ruas Tanah Abang–Galang hingga batas Kabupaten Serdangbedagai sepanjang sekitar dua kilometer.

Saat berdialog dengan warga, Bobby Nasution menerima berbagai aspirasi mengenai kondisi jalan yang dinilai menghambat aktivitas masyarakat, distribusi barang, dan perkembangan usaha.

Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan jalur penghubung utama yang memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Galang dan sekitarnya.

Rencana perbaikan jalan itu disambut antusias oleh para pelaku usaha yang selama ini merasakan langsung dampak kerusakan infrastruktur terhadap kegiatan usaha mereka.

Pemilik Rafa Bakery, Dian Ardiansyah, mengatakan kondisi jalan yang rusak telah memengaruhi jumlah pelanggan dan proses distribusi usahanya.

"Sebagai pelaku usaha tentu kami sangat senang mendengar jalan ini akan diperbaiki. Saat musim hujan pelanggan enggan singgah karena jalan tergenang. Sebaliknya saat musim kemarau debu masuk ke toko dan mengotori etalase maupun peralatan. Bahkan kami kesulitan mengantar pesanan keluar toko," ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan pemilik Lamhot Service, Poltak Nadapdap.

Menurutnya, kerusakan jalan yang telah berlangsung sekitar dua tahun terakhir semakin parah dalam setahun terakhir sehingga berdampak langsung terhadap usahanya.

"Lubang besar tepat di depan bengkel saya sangat mengganggu. Banyak pelanggan enggan datang sehingga berdampak pada pendapatan usaha dan pembayaran gaji karyawan," ungkapnya.

Sementara itu, pemilik usaha fotokopi Alsabila, Resy Br Karo, mengatakan debu menjadi persoalan terbesar yang dihadapi setiap musim kemarau.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pelanggan, tetapi juga menyebabkan peralatan usahanya lebih cepat mengalami kerusakan.

"Debunya sangat banyak. Kami harus berulang kali membersihkan etalase. Truk melintas hampir tanpa henti sejak subuh. Mesin fotokopi dan printer sangat sensitif terhadap debu, sehingga sering mengalami kerusakan. Kalau tirai toko kami tutup agar debu tidak masuk, masyarakat justru mengira toko tidak buka," ungkapnya.

Resy menambahkan, kondisi jalan yang rusak juga membuat banyak pelajar memilih menggunakan jalur alternatif sehingga jumlah pelanggan yang datang ke tokonya ikut menurun.

"Kami berharap setelah jalan diperbaiki, aktivitas masyarakat kembali ramai dan perputaran ekonomi pelaku UMKM di Kota Galang semakin meningkat," harapnya.

Pelaku usaha di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan meyakini perbaikan jalan akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Mobilitas menjadi lebih lancar, distribusi barang semakin efisien, dan akses pelanggan menuju pusat-pusat usaha menjadi lebih mudah.

Selain berharap pembangunan jalan segera direalisasikan, masyarakat juga meminta adanya penertiban kendaraan bertonase berlebih agar kondisi jalan yang telah diperbaiki dapat bertahan lebih lama.

"Jalan yang baik akan memperlancar aktivitas ekonomi, meningkatkan daya saing usaha masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Galang," ujar Reny, warga Galang yang juga pemilik usaha ponsel.

Rencana perbaikan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Galang dan wilayah sekitarnya.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menerima hasil seleksi 15 besar calon Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara dari Tim Seleksi (Timsel).

Selanjutnya, nama-nama tersebut akan diserahkan kepada DPRD Sumatera Utara untuk mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Baca Juga:

• Kapolri Tunjuk Brigjen Ruddi Setiawan sebagai Kapolda Aceh, Gantikan Irjen Marzuki Ali Basyah yang Pensiun

Dalam pertemuan tersebut, Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada Tim Seleksi yang telah melaksanakan seluruh tahapan seleksi secara terbuka, transparan, dan profesional.

Menurutnya, kompetensi menjadi faktor utama dalam menentukan calon komisioner.

"Kami mengucapkan terima kasih telah melaksanakan seleksi yang sangat terbuka ini. Dalam seleksi ini, yang paling diperlukan adalah kemampuannya. Tahapan hasil ini akan segera kita serahkan kepada DPRD Sumut. Mudah-mudahan hasil dari timsel ini adalah orang-orang yang terbaik," ujar Bobby.

Bobby mengatakan Sumatera Utara telah meraih penghargaan di bidang keterbukaan informasi publik.

Karena itu, ia berharap komisioner yang nantinya terpilih mampu mempertahankan prestasi tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

"Kita ketahui bahwa Sumut telah menerima penghargaan keterbukaan informasi publik, dan kita harap dengan terpilihnya komisioner baru ini, dapat menjaga keterbukaan informasi publik ke depan. Mudah-mudahan bisa memberikan perbaikan dalam informasi publik di Sumut, khususnya yang berdampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Seleksi Komisi Informasi Sumatera Utara Hatta Ridho menyampaikan bahwa seluruh proses seleksi berlangsung secara terbuka, objektif, dan akuntabel sejak dimulai pada April 2026.

Menurut Hatta, sekitar 100 peserta mengikuti proses seleksi yang meliputi Computer Assisted Test (CAT), tes psikologi, hingga berbagai tahapan penilaian lainnya dengan bobot yang telah ditentukan.

Setelah melalui rapat pleno, Tim Seleksi menetapkan 15 peserta terbaik.

"Setelah melaksanakan rapat pleno, kami telah menetapkan 15 peserta. Hasil penjaringan ini kami serahkan kepada Gubernur, yang kemudian akan menyampaikan usulan tersebut ke Komisi A DPRD Sumut untuk tahapan fit and proper test," jelas Hatta.

Ia menambahkan, sesuai ketentuan yang berlaku, Gubernur Sumatera Utara juga memiliki kewenangan mengusulkan satu nama sebagai perwakilan unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Tahapan selanjutnya akan berlangsung di DPRD Sumatera Utara melalui proses uji kelayakan dan kepatutan untuk menentukan komisioner yang akan mengisi keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara periode berikutnya.* (ad)

MEDAN – Kepolisian mengamankan seorang bocah berinisial M (13) terkait kebakaran rumah adat Batak yang berada di kawasan Monumen Tugu Nasional Sisingamangaraja XII, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan.

Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Senin, 22 Juni 2026.

Baca Juga:

• Resmi! Padang Lawas Utara Punya Polres Sendiri, AKBP Dhery Fajariandono Jadi Kapolres

"Hari ini, kita telah mengamankan seorang anak terkait pembakaran rumah adat Batak yang ada di monumen Sisingamangaraja. Tadi pagi kita amankan anak tersebut," kata Poltak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.

Sebelum kebakaran terjadi, bocah itu diketahui sedang bermain di sekitar lokasi.

Poltak menjelaskan, anak tersebut menemukan sebuah botol bekas semprotan Baygon, kemudian memainkan mancis sambil menyemprotkan isi botol tersebut.

Percikan api yang muncul kemudian menyambar bangunan rumah adat yang sebagian besar terbuat dari material mudah terbakar.

"Anak ini hanya bermain-main di situ. Setelah itu, dia melihat ada baygon bekas dan dia punya mancis, dihidupkan baru baygon ini disemprotkan. Anak ini tidak tahu bahwa dampaknya akan membakar rumah adat Batak itu. Unsur kesengajaan tidak ada," sebutnya.

Karena tidak ditemukan unsur kesengajaan, polisi memastikan bocah tersebut tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah proses pemeriksaan selesai, anak itu akan diserahkan kepada pihak pemerintah kecamatan untuk penanganan lebih lanjut.

"Nanti kita serahkan ke unsur pemerintahan dan Pak Camat nanti. Tidak (tersangka) karena dia tidak melakukan dengan sengaja," pungkasnya.

Sebelumnya, rumah adat Batak yang berada di area Monumen Tugu Nasional Sisingamangaraja XII dilaporkan hangus terbakar pada Senin siang sekitar pukul 13.30 WIB.

Kepala Lingkungan III Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Zulkifli Nasution, mengatakan awalnya api hanya berupa percikan kecil yang membakar bagian pendopo rumah adat.

Namun karena material bangunan didominasi kayu, kobaran api dengan cepat membesar.

"Awalnya apinya kecil. Karena bahan bangunan rumah adat mudah terbakar, api dengan cepat membesar," ujarnya.

Lokasi kebakaran yang berada tepat di depan Polsek Medan Kota membuat personel kepolisian langsung berupaya memadamkan api menggunakan selang sembari menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran.

"Dari Polsek menyiram pakai selang sampai ke atas sana, tetapi tidak sanggup karena api sudah membesar," katanya.

Peristiwa tersebut menghanguskan bangunan rumah adat yang berada di kompleks Monumen Tugu Nasional Sisingamangaraja XII.

Polisi memastikan penyelidikan tetap dilakukan untuk melengkapi proses penanganan kasus, meski hasil awal menunjukkan kebakaran dipicu oleh kelalaian saat anak tersebut bermain api.* (d/ad)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan merotasi sebanyak 1.121 personel yang terdiri atas perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen).

Kebijakan tersebut tertuang dalam tujuh Surat Telegram (ST) yang diterbitkan pada Kamis, 25 Juni 2026.

Baca Juga:

• Kapolri Tunjuk Brigjen Ruddi Setiawan sebagai Kapolda Aceh, Gantikan Irjen Marzuki Ali Basyah yang Pensiun

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Polri.

"Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," kata Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Juni 2026.

Dalam rotasi tersebut, sejumlah jabatan strategis diisi pejabat baru.

Brigjen Didi Hayamansyah dipercaya menjabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri.

Brigjen Ruddi Setiawan ditunjuk sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Marzuki Ali Basyah yang memasuki masa pensiun.

Sementara itu, Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru dipercaya menjabat Kapolda Papua Barat Daya dan Kombes Putu Kholis Aryana ditunjuk sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota.

Selain rotasi jabatan, Polri juga membentuk satu Polresta baru di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Institusi tersebut juga mendirikan empat Polres Tipe D baru serta meningkatkan status delapan Polres Tipe D menjadi Polresta.

"Pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan kamtibmas yang semakin dinamis," jelas Trunoyudo.

Empat Polres Tipe D yang baru dibentuk berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumba Tengah, Konawe Kepulauan, dan Banggai Laut.

Sementara delapan Polres yang naik status menjadi Polresta berada di Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah.

Berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/1341/IV/KEP/2026, AKBP Dhery Fajariandono ditunjuk sebagai Kapolres Padang Lawas Utara.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasat PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara.

Dalam mutasi kali ini, Polri juga memberikan promosi jabatan kepada 45 polisi wanita (Polwan).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 personel dipercaya menjabat sebagai Kapolres.

"Peningkatan peran Polwan dalam jabatan strategis menunjukkan komitmen Polri terhadap pengembangan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berbasis kompetensi tanpa membedakan gender," ujarnya.

Selain mutasi jabatan, kebijakan tersebut juga mencakup pengukuhan delapan personel, penempatan 68 lulusan Pendidikan Pengembangan Pimpinan dan Tinggi (Dikbangti) serta S3 STIK, hingga penugasan 37 personel untuk mengikuti pendidikan pengembangan manajemen Tahun Anggaran 2026.

Menurut Trunoyudo, seluruh proses rotasi dilakukan berdasarkan sistem merit dan hasil evaluasi kinerja.

"Melalui mutasi ini diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat," ujarnya.* (d/ad)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Ruddi Setiawan sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh menggantikan Irjen Marzuki Ali Basyah yang memasuki masa pensiun.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1335/VI/KEP/2026 yang diterbitkan pada Rabu, 25 Juni 2026.

Baca Juga:

• Polres Asahan Gelar Lomba Menembak Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Forkopimda Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Dalam surat telegram itu disebutkan Irjen Marzuki Ali Basyah dimutasikan sebagai Perwira Tinggi Polda Aceh dalam rangka memasuki masa pensiun.

Sementara itu, Brigjen Ruddi Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri dipercaya mengemban tugas sebagai Kapolda Aceh.

Brigjen Ruddi bukan sosok baru di Aceh.

Perwira tinggi kelahiran Surabaya, 24 September 1974 itu pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh pada 2021.

Kariernya kemudian berlanjut di Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pada 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Intelijen BNN sebelum menjabat Direktur Narkotika BNN pada 2024.

Selain menunjuk Kapolda Aceh yang baru, Kapolri juga merotasi sejumlah pejabat utama di lingkungan Polda Aceh serta beberapa kapolres di wilayah Aceh.

Salah satu pejabat yang dimutasi adalah Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Djoko yang mendapat penugasan baru sebagai Irwasda Polda Kalimantan Tengah.

Sebagai penggantinya, Kapolri menunjuk Kombes Pol Iskandar ZA yang sebelumnya menjabat Irbidjemen Opsnal I Itwil II Itwasum Polri.

Rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di berbagai daerah.* (d/ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang melantik dan mengambil sumpah jabatan 43 pejabat yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pelantikan berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Jumat, 26 Juni 2026.

Baca Juga:

• Wali Kota Mahyaruddin Salim Hadiri Lebaran Anak Yatim dan Disabilitas, Baznas Salurkan Santunan untuk 80 Penerima Manfaat

Rotasi, mutasi, dan promosi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta hasil evaluasi terhadap kompetensi dan kinerja aparatur.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro, Ketua DPRD Ari Winata, Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan Alexander Zaldi, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, Wakapolres Kompol Moch Guntur Pryantoko, serta Danramil 11 Kotapinang Mayor Inf. Hendra Gunawan.

Membacakan sambutan Bupati, Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar simbol kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata.

Menurutnya, pelantikan bukanlah seremoni ataupun penghargaan, tetapi bagian dari strategi mempercepat reformasi birokrasi dan pembangunan daerah.

"Mutasi, rotasi, dan promosi adalah sesuatu yang wajar dalam organisasi pemerintahan. Tidak ada ruang untuk merasa nyaman di satu posisi. Yang dibutuhkan hari ini adalah aparatur yang mampu bekerja, beradaptasi, dan menghasilkan perubahan," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa promosi jabatan diberikan melalui proses evaluasi terhadap kompetensi, integritas, loyalitas, dedikasi, serta rekam jejak kinerja.

Sebaliknya, rotasi bukanlah hukuman, melainkan kesempatan bagi aparatur untuk membuktikan kemampuan di tempat tugas yang baru.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan membutuhkan pemimpin perangkat daerah yang responsif, inovatif, berani mengambil keputusan, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas demi mewujudkan daerah yang semakin modern.

Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, Bupati juga mengingatkan agar tidak menjadikan jabatan sebagai zona nyaman.

Amanah yang diberikan harus dibuktikan melalui disiplin, integritas, loyalitas, dan hasil kerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kepercayaan ini bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan. Tunjukkan melalui kinerja, bukan sekadar kata-kata. Jangan pernah menyalahgunakan jabatan, karena setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban, baik kepada negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa," tegasnya.

Bupati juga meminta seluruh pejabat agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing tanpa menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya membangun soliditas, kolaborasi, dan budaya inovasi di setiap perangkat daerah.

Di akhir sambutannya, apresiasi disampaikan kepada para pejabat yang telah mengakhiri masa tugas pada jabatan sebelumnya.

Pengalaman dan dedikasi yang telah diberikan diharapkan tetap menjadi kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sebanyak 43 pejabat yang dilantik berasal dari berbagai perangkat daerah.

Di antaranya Sahrul Tanjung sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Fuadi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Sofyan Hasibuan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ahmad Syukri Siregar sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ismail Sawito sebagai Asisten Administrasi Umum, Hasan Basri Harahap sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Arifin Murdhani Nasution sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar, Cintra Isabella Simbolon sebagai Kepala Dinas Sosial, Muhammad Fernando Manik sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta Ikhwan Sahbana Hasibuan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pelantikan tersebut menjadi penegasan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menempatkan profesionalisme dan kinerja sebagai tolok ukur utama dalam pengelolaan birokrasi.

Setiap pejabat dituntut bekerja lebih cepat, tepat, dan bertanggung jawab demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai H. Mahyaruddin Salim menghadiri kegiatan Lebaran Anak Yatim dan Disabilitas yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanjungbalai bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Tanjungbalai.

Kegiatan berlangsung di Kantor Baznas Tanjungbalai, Jalan Gaharu, Kamis, 25 Juni 2026.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Turun Langsung Pantau Sensus Ekonomi 2026, Ajak Pelaku Usaha Berikan Data yang Jujur

Pada tahun ini, Baznas dan Kementerian Agama menyalurkan bantuan kepada 70 siswa yatim dan 10 penyandang disabilitas.

Setiap penerima memperoleh santunan berupa uang tunai sebesar Rp100 ribu dan beras seberat lima kilogram.

Ketua Baznas Kota Tanjungbalai, Indra BMT, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Baznas terhadap program Pemerintah Kota Tanjungbalai, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

"Kegiatan hari ini adalah kegiatan Lebaran Anak Yatim dan Disabilitas. Kegiatan ini adalah bentuk nyata dan dukungan Baznas kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungbalai," katanya.

Ia menambahkan, selain bantuan dari Baznas, Wali Kota Tanjungbalai juga memberikan tambahan uang tunai sebesar Rp50 ribu kepada setiap penerima manfaat.

"Adapun santunan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp100.000 dan 1 karung beras ukuran 5 kilogram. Tadi juga secara langsung bapak Wali Kota memberikan tambahan uang tunai bagi para penerima manfaat sebesar Rp50.000," sebut Indra.

Indra berharap semakin banyak masyarakat Muslim di Kota Tanjungbalai yang menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas agar jumlah penerima manfaat dapat terus bertambah.

"Harapan kami kepada seluruh masyarakat Muslim yang ada di Kota Tanjungbalai untuk dapat menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekahnya melalui Baznas Kota Tanjungbalai sehingga ke depannya kita dapat menyalurkan lebih banyak lagi para penerima bantuan," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi kepada Baznas dan Kementerian Agama atas penyelenggaraan kegiatan sosial tersebut.

Menurutnya, kolaborasi seperti ini perlu terus diperluas dengan melibatkan berbagai instansi dan elemen masyarakat.

"Saya berharap agar kolaborasi ini terus ditingkatkan bukan hanya dengan Kementerian Agama saja, tetapi juga dengan instansi lainnya baik itu TNI, Polri, Kejaksaan maupun Instansi Vertikal lainnya. Keterlibatan semua pihak dan elemen masyarakat tentunya dalam upaya bersama pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungbalai sesuai harapan dan Visi Tanjungbalai Emas (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)," kata Wali Kota.

Mahyaruddin juga memberikan motivasi kepada anak-anak yatim dan penyandang disabilitas agar tetap percaya diri dan terus berusaha meraih masa depan yang lebih baik.

"Allah tidak memandang seseorang dari statusnya, tapi Allah akan memuliakan hambaNya yang bertaqwa. Untuk itulah, saya berharap adik-adik semua tidak berkecil hati, meskipun adik-adik telah ditinggalkan oleh orang tua ataupun adik-adik penyandang disabilitas, tetap percaya diri, hari ini anda diberi, tapi yakinkan besok atau beberapa tahun ke depan anda adalah pemberi bagi orang lain," pungkas Wali Kota.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai Ahmad Sofian, unsur Forkopimda atau perwakilan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dharma Wanita Kementerian Agama, serta tamu undangan lainnya.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai Nizaruddin turun langsung memantau pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Tanjungbalai, Kamis, 25 Juni 2026.

Monitoring dilakukan di Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, dan Kecamatan Teluk Nibung yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Bupati dan Kapolres Asahan Tinjau Dusun yang Belum Dialiri Listrik PLN, Serahkan Genset untuk Warga

Dalam kesempatan itu, Mahyaruddin Salim menegaskan Pemerintah Kota Tanjungbalai memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

"Apa yang kami lakukan hari ini adalah bentuk nyata dukungan Pemko Tanjungbalai dan saya selaku Kepala Daerah untuk mengajak dan mengimbau masyarakat dan para pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sensus ekonomi yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 tersebut," ujarnya.

Menurut Mahyaruddin, pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun ini memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya karena membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus agar menghasilkan basis data ekonomi yang akurat.

Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah.

"Data yang akurat akan membantu pemerintah memahami kondisi riil masyarakat dan dunia usaha. Dengan data yang baik, kita bisa menyusun kebijakan yang tepat, mendorong pertumbuhan usaha, membuka lapangan kerja, dan memastikan pembangunan ekonomi Kota Tanjungbalai berjalan lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Saat berdialog dengan masyarakat dan pelaku usaha, Mahyaruddin mengungkapkan dirinya telah lebih dahulu mengikuti pendataan sebagai responden Sensus Ekonomi 2026.

Langkah itu dilakukan untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar mendukung pelaksanaan sensus.

"Saya telah mengikuti pendataan sebagai responden SE2026 di Kota Tanjungbalai seperti bapak/ibu dan para pelaku usaha sekalian. Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat agar terbuka dan mendukung pelaksanaan sensus. Saya berharap seluruh warga dan pelaku usaha juga melakukan hal yang sama," jelas Wali Kota.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus tanpa rasa khawatir karena kerahasiaan data dijamin oleh BPS.

"Apa yang kami lakukan bersama BPS adalah ingin menunjukkan bahwa sensus ini penting bagi semua. Karena itu saya berharap seluruh masyarakat dan para pelaku usaha siap menerima para petugas sensus. Masyarakat tidak perlu ragu atau takut saat didata oleh petugas. Mari kita berikan data dengan akurat, benar, jujur. Karena BPS Kota Tanjungbalai punya slogan TIR, T-I-R. T-nya itu terima kedatangan petugas dengan baik. I-nya itu isi data Anda dengan benar dan jujur. R-nya itu rahasia data Anda pasti terjaga," ujarnya.

Mahyaruddin menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan basis data ekonomi yang komprehensif sebagai landasan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

"Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Tanjungbalai. Kolaborasi antara pemerintah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan basis data ekonomi yang komprehensif dan akurat sebagai landasan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan," pungkasnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, antusiasme masyarakat dan pelaku usaha dalam mengikuti pendataan cukup tinggi.

Di antaranya A Han (Julius), pemilik CV Mitra Bahari Sejati, serta Albert Steven dari CV Gudang Surya Keramat Indah yang menyatakan siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Sebelumnya, pada Selasa, 23 Juni 2026, Wali Kota Tanjungbalai telah menggelar rapat koordinasi bersama para camat, lurah, dan kepala lingkungan se-Kota Tanjungbalai.

Dalam rapat tersebut, ia menginstruksikan seluruh aparatur wilayah agar mendukung penuh pelaksanaan sensus dan membantu petugas apabila menghadapi kendala selama proses pendataan.

Turut hadir dalam kegiatan monitoring tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi, Kepala Bapperida Mariani, para camat, lurah, kepala lingkungan, serta jajaran BPS Kota Tanjungbalai.* (ad)