MEDAN – Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nias berinisial AL (30) ditemukan meninggal dunia di halaman Apartemen Skyview Setia Budi, Jalan Abdul Hakim, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Jumat (10/7/2026).

Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban.

Baca Juga:

• Universitas Al Azhar Medan Resmikan Gedung Baru, Perkuat Komitmen Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Modern, dan Berintegritas

"Kabarnya korban jatuh dari lantai 12, kamar 26," kata Herman, Sabtu (11/7/2026).

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka yang sangat berat. Salah satu bagian tubuh korban mengalami cedera parah akibat benturan keras.

"Untuk kondisi kakinya benar putus di sebelah kanan," ujarnya.

Setelah menerima laporan dari warga, petugas kepolisian bersama tim terkait langsung mendatangi lokasi kejadian.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan autopsi.

"Jenazah korban sudah diotopsi lalu diserahkan ke keluarga," ucap Herman.

Herman menjelaskan, hingga saat ini penyidik masih mengumpulkan berbagai keterangan dan bukti untuk memastikan kronologi serta penyebab kematian korban.

Informasi awal yang diterima polisi menyebutkan korban berada seorang diri di dalam kamar apartemen sebelum ditemukan meninggal dunia.

"Kabarnya korban sendirian di kamar itu. Lalu bunuh diri dengan melompat. Tapi ini masih diselidiki apakah benar atau tidak serta penyebab kematian," ungkap Herman.

Pantauan di lokasi, area tempat ditemukannya korban masih dipasangi garis polisi sebagai bagian dari proses olah tempat kejadian perkara (TKP).

Sementara itu, seorang petugas keamanan apartemen yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan terdapat beberapa informasi yang berkembang di lingkungan apartemen terkait insiden tersebut.

Menurutnya, sebagian penghuni menduga korban mengakhiri hidupnya sendiri.

Namun, ada pula yang menyebut sempat terjadi keributan sebelum peristiwa itu terjadi.

"Ada yang bilang bunuh diri. Tapi ada juga yang bilang sempat ribut sama orang lain," ujarnya.

Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, serta menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) untuk mengungkap secara pasti rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi yang masih berlangsung.* (km/ad)

JAKARTA – Sistem kekebalan tubuh memiliki peran penting dalam melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, dan berbagai penyakit.

Selain tidur yang cukup serta rutin berolahraga, pola makan juga menjadi faktor utama yang menentukan seberapa baik sistem imun bekerja.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Peringati Hari Lansia Nasional ke-30, Bupati Anton Saragih: Lansia Adalah Sumber Semangat Generasi Muda

Namun, konsumsi makanan tertentu secara berlebihan dapat memicu peradangan, mengganggu kesehatan usus, hingga menurunkan kualitas tidur yang pada akhirnya berdampak pada daya tahan tubuh.

Ahli gizi Kelsey Kunik, RDN, menjelaskan bahwa yang paling berpengaruh terhadap kesehatan imun adalah pola makan secara keseluruhan, bukan satu jenis makanan tertentu.

"Tidak ada makanan yang secara instan melemahkan sistem imun."

Ia menambahkan bahwa makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan rendah serat jika dikonsumsi terus-menerus dapat meningkatkan peradangan dan mengganggu keseimbangan mikrobioma usus.

Padahal, sebagian besar sistem kekebalan tubuh berkaitan erat dengan kesehatan saluran pencernaan.

1. Minuman Manis

Minuman bersoda, teh manis kemasan, minuman energi, hingga berbagai minuman dengan tambahan gula tinggi menjadi salah satu penyebab meningkatnya peradangan dalam tubuh.

Menurut Kelsey Kunik, konsumsi gula tambahan secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di usus.

Selain itu, asupan gula yang tinggi juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko obesitas dan diabetes, dua kondisi yang dapat menurunkan kemampuan tubuh melawan infeksi.

2. Gorengan

Ayam goreng, kentang goreng, hingga berbagai camilan yang digoreng memang banyak digemari.

Namun makanan ini mengandung lemak jenuh dan senyawa hasil proses penggorengan yang dapat memicu peradangan apabila dikonsumsi terlalu sering.

Para ahli juga menyebut pola makan yang terlalu banyak mengandung makanan gorengan dapat mengurangi keragaman mikrobioma usus sehingga fungsi sistem imun menjadi kurang optimal.

3. Daging Merah dan Daging Olahan

Daging merah sebenarnya masih dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat selama porsinya tidak berlebihan.

Namun konsumsi daging olahan seperti sosis, nugget, bacon, dan produk sejenis secara berlebihan dikaitkan dengan meningkatnya peradangan kronis.

Selain itu, proses pencernaan daging merah dapat menghasilkan senyawa trimethylamine N-oxide (TMAO) yang dalam sejumlah penelitian dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung dan penyakit kronis lainnya.

4. Karbohidrat Olahan

Roti putih, mi instan, kue manis, dan berbagai makanan berbahan tepung olahan memiliki kandungan serat yang rendah.

Padahal serat merupakan sumber makanan bagi bakteri baik di dalam usus yang membantu menjaga sistem kekebalan tubuh tetap optimal.

Jika terlalu sering mengonsumsi karbohidrat olahan, keseimbangan mikrobioma usus dapat terganggu sehingga respons imun tubuh ikut menurun.

5. Alkohol Berlebihan

Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan juga dapat mengganggu kesehatan sistem imun.

Para ahli menjelaskan alkohol dapat mengganggu keseimbangan bakteri usus, menurunkan produksi antibodi, serta mengurangi kualitas tidur.

Padahal, tidur yang cukup menjadi salah satu faktor penting agar sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara maksimal.

Para ahli menegaskan bahwa menjaga daya tahan tubuh tidak cukup hanya dengan menghindari makanan tertentu.

Pola makan bergizi seimbang, memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein berkualitas, makanan tinggi serat, disertai olahraga teratur, tidur yang cukup, dan pengelolaan stres tetap menjadi cara terbaik untuk menjaga sistem imun agar tetap kuat sepanjang tahun.* (km/ad)

JAKARTA – Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, membantah anggapan bahwa tim berjuluk La Albiceleste selalu mendapat keuntungan dari keputusan wasit di ajang Piala Dunia.

Menurutnya, tudingan tersebut sudah muncul sejak Argentina meraih gelar juara dunia pada 1986 dan terus berulang hingga Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

• Duel Penentu Semifinal! Inggris Jumpa Norwegia, Argentina Tantang Swiss

"Sikap meremehkan dan favoritisme wasit terhadap tim nasional Argentina sudah sejak 1986. Mereka mengatakan kami diistimewakan. Itu bukan hal baru," kata Scaloni.

Menurut pelatih berusia 48 tahun itu, Argentina merupakan salah satu tim yang selalu menjadi sorotan setiap kali tampil di Piala Dunia.

Karena itu, ia menilai wajar jika banyak pihak berharap timnya gagal melangkah jauh.

"Argentina adalah salah satu tim yang selalu menghidupkan turnamen, dan ya, ada cukup banyak orang yang tidak ingin Argentina menang, itu normal," tambahnya.

Argentina kembali menjadi salah satu kandidat kuat juara pada Piala Dunia 2026.

Tim yang telah mengoleksi tiga gelar juara dunia pada 1978, 1986, dan 2022 itu berhasil melaju hingga babak semifinal.

Namun, perjalanan Lionel Messi dan rekan-rekannya tidak lepas dari berbagai kontroversi.

Sejumlah keputusan wasit dalam beberapa pertandingan memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola.

Di media sosial, muncul tudingan bahwa Argentina mendapat keuntungan dari keputusan pengadil lapangan.

Salah satu pertandingan yang ramai diperbincangkan adalah saat Argentina mengalahkan Mesir.

Laga tersebut memicu perdebatan luas dan menjadi topik hangat di berbagai platform media sosial.

Menanggapi tudingan tersebut, Scaloni menegaskan bahwa kehadiran teknologi Video Assistant Referee (VAR) membuat peluang wasit berpihak kepada tim tertentu menjadi sangat kecil.

Ia bahkan mencontohkan satu insiden yang menurutnya justru merugikan Argentina.

"Mungkin bahkan ada lebih banyak orang yang tidak ingin kami menang. Para pemain kami menggunakannya sebagai semacam pemberontakan. Tapi saya tegaskan: dengan VAR, sangat sulit bagi mereka [wasit] untuk membantu Anda," tegas Scaloni.

Ia kemudian menyinggung insiden yang melibatkan bek Argentina, Lisandro Martinez.

"Kaki Lisandro Martinez diinjak, tidak ada perubahan kepemilikan bola, dan gol tersebut dianulir. Dengan media sosial saat ini, semuanya diperbesar, tetapi tidak ada favoritisme. Saat ini sangat sulit untuk membuat wasit berpihak kepada siapa pun," sambungnya.

Terlepas dari berbagai kritik yang berkembang, Argentina tetap menjaga fokus menghadapi babak semifinal Piala Dunia 2026.

Scaloni berharap para pemainnya tetap berkonsentrasi pada pertandingan dan tidak terpengaruh oleh berbagai tudingan yang beredar di luar lapangan.

Menurutnya, kritik dan tekanan publik merupakan bagian dari perjalanan sebuah tim besar yang selalu menjadi sorotan dunia.* (cn/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan belum mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola batu bara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, lembaganya menghormati proses penegakan hukum yang saat ini masih dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama aparat penegak hukum lainnya.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dicoret dari Prolegnas Prioritas DPR? Wakil Ketua Baleg Angkat Bicara

Menurut Asep, kepolisian dan kejaksaan memiliki mekanisme penanganan perkara yang berjalan secara profesional sehingga proses penyidikan diyakini dapat berlangsung dengan baik.

"Karena mereka dalam penanganan perkaranya kan ada dua ini gitu ya, dua atap. Kalau di KPK kan satu atap di mana penyidik dan jaksanya ada di dalam satu lembaga, kan seperti itu," kata dia.

Asep menegaskan, KPK tidak bisa langsung mengambil alih perkara hanya berdasarkan dugaan atau asumsi bahwa proses hukum berpotensi terhambat.

Menurutnya, pengambilalihan perkara harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

"Jadi tidak bisa misalkan dengan asumsi sendiri misalkan tadi ya, kita berasumsi bahwa 'Wah ini enggak mungkinlah (lancar penyelidikan), pasti perkaranya macet', itu kan asumsi," tuturnya.

Ia menjelaskan, mekanisme pengambilalihan perkara telah diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dalam aturan tersebut, KPK baru dapat mengambil alih penanganan perkara apabila memenuhi sejumlah persyaratan, seperti laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti atau penanganan perkara mengalami hambatan.

Sebelum mengambil alih, KPK juga wajib menjalankan tahapan komunikasi, koordinasi, hingga supervisi terhadap aparat penegak hukum yang sedang menangani perkara tersebut.

"Kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, disupervisi dulu, baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di Pasal 10 A ayat 2," kata dia.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penetapan tersangka itu berkaitan dengan penanganan perkara PT ASABRI serta dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," kata Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung.

Dalam perkara tersebut, Febrie Adriansyah dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus ini menjadi perhatian publik karena juga berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola batu bara, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel yang kini proses penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.* (ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga saat ini masih menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial yang menyebut RUU Perampasan Aset telah dicoret dari daftar Prolegnas Prioritas DPR.

Baca Juga:

• Fraksi PDIP dan PAN Minta Febrie Adriansyah Dihukum Berat hingga Hukuman Mati

"Tidak ada keputusan Rapat Paripurna DPR yang memutuskan RUU Perampasan Aset dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026. RUU tersebut masih terdaftar di Prolegnas Prioritas 2026 dengan nomor urut enam sebagai usulan dari DPR RI. RUU Perampasan Aset disiapkan oleh Komisi III DPR RI," ujar Martin dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).

Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, saat ini pembahasan RUU Perampasan Aset masih berada pada tahap penyusunan di Komisi III DPR RI.

Proses pembahasan, kata dia, terus berjalan melalui serangkaian rapat yang dilakukan secara intensif.

Martin mengatakan Komisi III juga melibatkan berbagai kalangan dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

Sejumlah pakar, akademisi, organisasi non-pemerintah (NGO), hingga praktisi diundang untuk memberikan masukan agar substansi RUU lebih komprehensif.

"RUU Perampasan Aset telah disepakati dalam Prolegnas oleh DPR dan Pemerintah. Artinya DPR dan Pemerintah concern untuk menyusun RUU ini dengan sebaik-baiknya dan melibatkan partisipasi publik dalam perumusan norma-normanya," ujar Martin.

Ia menambahkan, pembahasan teknis mengenai isi maupun perkembangan norma-norma dalam RUU Perampasan Aset sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi III DPR RI sebagai alat kelengkapan dewan yang diberi mandat menyusun rancangan undang-undang tersebut.

"Adapun terkait perkembangan detail perumusan dari norma-norma di dalam RUU tersebut, tentunya bisa ditanyakan lebih lanjut ke Komisi III sebagai Alat Kelengkapan Dewan atau AKD yang ditugaskan untuk menyusunnya," pungkas Martin.

RUU Perampasan Aset selama ini menjadi salah satu regulasi yang banyak mendapat perhatian publik.

Aturan tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam mekanisme penyitaan aset hasil tindak pidana agar dapat dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Rudi Margono mengungkapkan pesan yang diberikan Jaksa Agung ST Burhanuddin setelah dirinya dipercaya memimpin sementara Jampidsus menggantikan Febrie Adriansyah.

Menurut Rudi, Jaksa Agung meminta seluruh perkara, termasuk kasus yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, ditangani secara profesional dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Belum Ditahan Usai Jadi Tersangka, Ini Alasan Kejagung

Rudi mengungkapkan dirinya baru menerima penugasan sebagai Plt Jampidsus pada dini hari.

Ia menyebut amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

"Hari ini tadi (penunjukannya). Dini hari. (Oleh Pak JA langsung) Ya itu kan teknis ya, yang jelas kami ditunjuk, amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas-tugas teknis manajerial di Jampidsus," ungkapnya.

Sebagai langkah awal, Rudi akan mengumpulkan seluruh jajaran Jampidsus untuk melakukan verifikasi terhadap perkara-perkara yang menjadi prioritas penyelesaian.

Selain mempercepat penanganan kasus, Kejaksaan Agung juga akan memaksimalkan upaya pemulihan aset negara dari perkara korupsi.

"Kita verifikasi mana-mana yang prioritas diselesaikan lebih dulu, utamanya kasus yang dugaan ini. Kemudian yang lebih penting adalah asset recovery dalam penanganan tindak pidana korupsi," tutur Rudi.

Terkait status hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Rudi membenarkan bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Namun hingga saat ini, Febrie belum dilakukan penahanan.

"Kan infonya sudah dijadikan tersangka oleh Kakortas. Belum, belum dilakukan penahanan kan informasinya," imbuh Rudi.

Rudi juga menjelaskan bahwa Febrie telah mengajukan pengunduran diri.

Meski demikian, proses administrasi masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar hukum pemberhentiannya.

"Kan sudah mengundurkan diri kalau tidak salah. Iya masih diproses kan, masih diproses Keppres-nya. Secara formil masih menunggu Keppres pengunduran resmi dari Presiden. Apakah mengundurkan diri dari Jampidsus atau mengundurkan diri sebagai pegawai negeri, kita kaji lagi nanti," terang Rudi.

Lebih lanjut, Rudi memastikan Kejaksaan Agung akan terus berkoordinasi dengan Kortastipidkor Polri dalam menangani perkara yang telah dilimpahkan.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci agar proses hukum berjalan secara profesional dan transparan.

"Kita akan memastikan profesionalitas kita dalam menangani perkara itu. Dengan pelimpahan (perkara) tidak begitu lepas, tapi kita tetap sinergi untuk memastikan penanganan perkara ini betul-betul profesional," pungkasnya.

Sebelumnya, tiga perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola batu bara, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel resmi dilimpahkan dari Kortastipidkor Polri kepada Kejaksaan Agung.

Dalam penyidikan perkara tersebut, aparat telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk money changer dan Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di Bogor, Jawa Barat.

Penyidik juga menyita berbagai barang bukti berupa emas batangan, uang tunai, dan valuta asing bernilai miliaran rupiah.

Penanganan tiga perkara tersebut disebut menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pelaksanaan agenda Asta Cita dalam memperkuat reformasi hukum serta pemberantasan korupsi di Indonesia.* (d/ad)

JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA), hingga kini belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan kasus batu bara, PT ASABRI, dan Krakatau Steel.

Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus Rudi Margono mengatakan proses penahanan belum dilakukan karena Kejaksaan Agung masih menunggu pelimpahan berkas perkara secara lengkap dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Baca Juga:

• Ketua Dekranasda Batu Bara Hadiri Puncak Peringatan HUT ke-46 Dekranas di Makassar

Menurut Rudi, setelah seluruh dokumen penyidikan diterima, Kejaksaan Agung bersama penyidik Kortastipidkor Polri akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Nanti berkas-berkasnya hari ini kan menyusul, sama berita acaranya. Baru kita ekspose bersama dengan tim Kortas Tipikor," ujarnya.

Penetapan Febrie sebagai tersangka diumumkan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung.

Selain Febrie, penyidik juga menetapkan Don Ritto (DR) dari pihak swasta sebagai tersangka.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menjelaskan Don Ritto diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

"Saudara DR yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan Saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara," kata Totok.

Don Ritto dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 607 ayat (1) huruf b dan c KUHP baru.

Sementara itu, Febrie Adriansyah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta Pasal 607 ayat (1) huruf a dan b KUHP baru.

Ketiga perkara yang menjerat Febrie sebelumnya ditangani Kortastipidkor Polri sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung sebagai bagian dari sinergi antarpenegak hukum.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), dugaan korupsi di PT ASABRI, serta dugaan korupsi yang berkaitan dengan Krakatau Steel.

Dalam proses penyidikan, penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk money changer dan Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor.

Kasus yang menyeret mantan Jampidsus itu juga menjadi perhatian Komisi III DPR RI.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap proses penegakan hukum, Komisi III membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertugas mengawal jalannya penyidikan hingga proses hukum selesai.

Panja tersebut akan diketuai oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan bahwa penyidikan dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan," kata Budi.

Ia menjelaskan, penyidik terus mengumpulkan alat bukti melalui rangkaian penggeledahan yang dilakukan di berbagai lokasi.

Selain dugaan korupsi batu bara, penyidikan juga mencakup dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT ASABRI dan Krakatau Steel.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum masih berjalan dan seluruh tahapan penyidikan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.* (d/ad)

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas diresmikannya Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara dan Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie.

Menurut Mualem, keberadaan dua bendungan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Aceh, terutama dalam mendukung sektor pertanian, penyediaan air bersih, pengendalian banjir, hingga pengembangan energi baru terbarukan.

Baca Juga:

• Ketua Dekranasda Batu Bara Hadiri Puncak Peringatan HUT ke-46 Dekranas di Makassar

Presiden Prabowo meresmikan Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh bersamaan dengan tiga bendungan lainnya pada Jumat (10/7/2026).

Peresmian dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), sementara empat bendungan lainnya diresmikan secara hybrid.

Selain dua bendungan di Aceh, Presiden juga meresmikan Bendungan Jlantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali.

Mewakili Pemerintah Aceh, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun bersama unsur Forkopimda mengikuti prosesi peresmian secara virtual dari lokasi Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie.

Nasir mengatakan Pemerintah Aceh mengapresiasi Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, yang telah menyelesaikan pembangunan dua Proyek Strategis Nasional tersebut.

"Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum atas penyelesaian dua bendungan di Aceh," ujarnya.

Ia menjelaskan, Bendungan Keureuto mulai dibangun pada 2015 dengan nilai kontrak sekitar Rp2,961 triliun, sedangkan Bendungan Rukoh mulai dikerjakan pada 2018 dengan nilai kontrak sekitar Rp1,7 triliun.

"Alhamdulillah sekarang sudah diresmikan Bapak Presiden Prabowo," katanya.

Sekda Aceh menjelaskan keberadaan Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, serta pengendalian banjir di Aceh.

Secara keseluruhan, kedua bendungan tersebut mampu melayani 26.889 hektare lahan irigasi.

Bendungan Keureuto memiliki kapasitas tampung sekitar 215 juta meter kubik air.

Infrastruktur itu mampu mengairi 14.695 hektare sawah, menyediakan air baku 650 liter per detik, mengendalikan banjir seluas 627 hektare, serta memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 6,34 MW dan potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung hingga 179 MW.

Sementara Bendungan Rukoh memiliki kapasitas tampung 128 juta meter kubik air.

Bendungan ini melayani irigasi seluas 12.194 hektare di Daerah Irigasi Baro Raya, menyediakan air baku 900 liter per detik untuk 20 kecamatan, mengendalikan banjir di lahan seluas 51 hektare, serta memiliki potensi pengembangan PLTMH 1,22 MW dan PLTS sebesar 137 MW.

Menurut Nasir, optimalisasi dua bendungan tersebut diharapkan mampu mendukung program swasembada pangan nasional melalui peningkatan indeks pertanaman, memperkuat ketahanan air bagi masyarakat dan kawasan industri, mengembangkan energi hijau, sekaligus mengurangi risiko banjir di berbagai wilayah Aceh.

Pemerintah Aceh berharap keberadaan dua bendungan strategis tersebut menjadi penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

MAKASSAR – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Batu Bara, Ny. Henny Heridawaty Baharuddin didampingi Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Batu Bara, Ny. Leli Syafrizal, menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).

Kehadiran Ketua Dekranasda Batu Bara menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap pengembangan industri kerajinan, pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelestarian produk unggulan daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Berikan Dukungan dan Motivasi kepada Kontingen Pramuka pada Jambore Daerah Sumatera Utara XI

Berbagai produk unggulan hasil karya para perajin dan pelaku UMKM dipamerkan, mulai dari tenun sutra, tas anyaman tudung khas Luwu Timur, hingga anyaman lontar yang telah mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bank Indonesia dan Dekranas mengenai sinergi program dalam mendukung pengembangan sektor kerajinan nasional sebagai upaya memperkuat daya saing produk kerajinan Indonesia.

Puncak peringatan HUT ke-46 Dekranas dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas, yang ditandai dengan pemukulan gendang Pajjajari.

Dalam sambutannya, Selvi menyampaikan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan keramahan masyarakat Sulawesi Selatan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta dari berbagai daerah.

Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni budaya, atraksi Paraga, serta festival kuliner yang menampilkan beragam makanan khas dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Setelah acara pembukaan, Ketua Dekranasda Batu Bara bersama para peserta meninjau stand-stand pameran untuk melihat secara langsung berbagai produk kerajinan unggulan dari seluruh Indonesia.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Ketua Dekranasda Batu Bara berharap terjalin kerja sama dan pertukaran pengalaman antardaerah dalam mengembangkan industri kerajinan serta memperluas promosi produk UMKM.

Momentum HUT ke-46 Dekranas diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk kerajinan lokal sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

SIBOLANGIT – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., mengunjungi kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Batu Bara yang tengah mengikuti Jambore Daerah (Jamda) Sumatera Utara XI di Bumi Perkemahan Sibolangit, Jumat (10/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Baharuddin didampingi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mulyadi, Ketua PKB Mustafa Kamal Ratta, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yasser Abdillah, Kepala Bagian Umum Hardiman Sihombing, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Widaruna, Direktur Utama BUMD Mukhrizal Arif, serta Manajer Bisnis BUMD Affan Aulia Saragih.

Baca Juga:

• Fraksi PDIP dan PAN Minta Febrie Adriansyah Dihukum Berat hingga Hukuman Mati

Bupati menyempatkan diri berinteraksi dan berdialog langsung dengan para peserta untuk memastikan kondisi kesehatan, kesiapan, serta memberikan dukungan moril selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Daerah.

Bupati Baharuddin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus memberikan perhatian terhadap pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, kedisiplinan, dan jiwa kebangsaan.

Menurut Bupati Batu Bara, Jambore Daerah merupakan momentum penting bagi para peserta untuk memperluas wawasan, mempererat persaudaraan antardaerah, sekaligus memperkenalkan potensi Kabupaten Batu Bara kepada peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

"Jambore Daerah ini bukan sekadar ajang perkemahan, tetapi menjadi kesempatan untuk memperbanyak teman, menambah pengalaman, serta memperkenalkan potensi desa, kecamatan, dan Kabupaten Batu Bara. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ikuti seluruh kegiatan dengan disiplin serta penuh tanggung jawab," pesan Bupati Baharuddin.

Bupati Batu Bara berharap seluruh kontingen Kabupaten Batu Bara dapat terus menunjukkan semangat, menjaga nama baik daerah, serta mengukir prestasi yang membanggakan selama pelaksanaan Jambore Daerah Sumatera Utara XI.

Pada ajang tersebut, kontingen Kabupaten Batu Bara di bawah kepemimpinan Pimpinan Kontingen (Pinkon) Nining Marlina Lubis berhasil menorehkan sejumlah capaian membanggakan, di antaranya meraih Terbaik IV E-sport Mobile Legends, masuk nominasi penampilan terbaik pada Pentas Seni melalui kreasi Tari Gobuk yang ditampilkan pada malam Api Unggun, serta lolos seleksi sebagai petugas Upacara Api Unggun pada kategori Petugas Dasa Dharma.

Tidak hanya mencatat prestasi, kontingen Kabupaten Batu Bara juga mendapat apresiasi dari panitia karena seragam kontingen dinilai memiliki desain dan perpaduan warna yang menarik.

Seragam tersebut bahkan disebut secara khusus di lapangan utama sebagai salah satu seragam kontingen yang mencuri perhatian peserta Jambore Daerah Sumatera Utara XI.

Kunjungan Bupati Batu Bara Baharuddin menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memberikan dukungan kepada generasi muda agar terus berprestasi, berkarakter, serta mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional.* (ad)

JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN di Komisi III DPR RI meminta mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman seberat-beratnya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola batu bara dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Desakan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi III DPR RI yang membahas perkembangan penanganan tiga perkara korupsi yang kini tengah diusut aparat penegak hukum, Sabtu (11/7/2026).

Baca Juga:

• Pemanasan Global Rugikan Pertanian Dunia hingga Rp361 Triliun per Tahun!

"Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka, ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati," ujar Falah.

Menurut Falah, kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan korupsi biasa, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Ia menyinggung dugaan dampak perkara batu bara terhadap pemadaman listrik (blackout), serta kaitannya dengan perkara PT ASABRI dan Krakatau Steel.

"Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batu bara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini," katanya.

Falah juga menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI yang akan mengawasi proses penanganan perkara hingga tuntas.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Kelompok Fraksi PAN Komisi III DPR RI, Endang Agustina.

Ia menyebut kasus tersebut semakin melukai rasa keadilan masyarakat karena diduga melibatkan aparat yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi.

Menurut Endang, sejumlah perkara korupsi besar justru diduga dimanfaatkan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi.

"Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang yang mungkin kita semua sudah tahu informasinya seperti kasus Zarof Ricar, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat," ujarnya.

Ia menilai pelaku pantas dijatuhi hukuman maksimal.

"Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati apa yang seperti disampaikan Gus Falah tadi," katanya.

Sebelumnya, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Irjen Totok Suharyanto mengumumkan penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka.

Febrie diduga terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan proses penanganan perkara PT ASABRI serta dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," kata Totok.

Dalam perkara tersebut, Febrie dijerat dengan Pasal 12 huruf i, Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menegaskan bahwa tersangka berinisial F yang selama ini menjadi perhatian publik merupakan mantan Jampidsus.

"Teman-teman kita juga perlu menjelaskan ya, bahwasannya apa yang dinanti masyarakat sudah begitu gamblang diberitakan, bahwa sudah ada dua tersangka berinisial D, R, dan F. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat yang ditempati Pak Jampidsus tadi," kata Habiburokhman.

Komisi III DPR RI menyatakan akan membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk mengawasi jalannya proses hukum agar berlangsung secara profesional, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.* (km/ad)

JAKARTA – Pemanasan global diperkirakan telah menyebabkan kerugian besar pada sektor pertanian dunia.

Sebuah penelitian terbaru menyebut cuaca panas ekstrem dan kekeringan akibat perubahan iklim memicu kerugian panen jagung, gandum, dan kedelai senilai sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp361,6 triliun setiap tahun.

Baca Juga:

• Jalan Tol Menuju Danau Toba Tak Lagi Gratis! Ini Tarif Terbaru Tol Sinaksak–Simpang Panei

Meski kerugian ekonomi terbesar diperkirakan terjadi di negara-negara produsen pangan utama seperti Amerika Serikat, dampak sosial yang paling berat diprediksi akan dirasakan negara-negara berkembang yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian.

"Jika melihat negara-negara paling tertinggal di Afrika, dampaknya jauh lebih besar. Hal ini bisa memicu kerusuhan sosial dan peningkatan gelombang perpindahan penduduk," ujar peneliti dari International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Austria, Yi Ling Hwong.

Dalam penelitian tersebut, para ilmuwan mengumpulkan data produksi jagung, gandum, dan kedelai dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), kemudian membandingkannya dengan data suhu dan tingkat kekeringan tanah selama beberapa dekade.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan suhu dan kekeringan telah menyebabkan penurunan hasil panen sekitar 3,5 persen dibandingkan periode 1974–2004.

Menurut anggota tim peneliti Kai Kornhuber, angka tersebut terlihat kecil, tetapi memiliki dampak besar terhadap pasokan pangan dunia.

"Angka sekitar tiga persen mungkin terdengar kecil, tetapi ini adalah dampak yang sangat besar bagi pasar pangan global, yang di beberapa wilayah bisa memicu krisis pangan yang parah," katanya.

Penelitian kemudian menghitung nilai ekonomi dari penurunan produksi tersebut berdasarkan harga komoditas yang diterima petani.

Dalam skenario emisi tinggi atau SSP3-7.0, para peneliti memperkirakan produksi tiga komoditas utama dunia dapat turun hingga 35 persen pada akhir abad ini.

Akibatnya, kerugian ekonomi diperkirakan mencapai lebih dari 161 miliar dolar AS setiap tahun.

Menurut Hwong, total hasil panen yang hilang dapat mencapai sekitar 855 juta ton setiap tahun.

"Saya rasa jumlah makanan yang hilang itu setara dengan porsi makanan yang dikonsumsi oleh sekitar 2 miliar orang dalam waktu satu tahun," ujarnya.

Peneliti juga mengingatkan bahwa angka tersebut kemungkinan masih lebih rendah dibandingkan dampak sebenarnya.

Sebab, penelitian ini hanya menghitung tiga komoditas utama dan belum memasukkan kerugian akibat banjir, badai, hujan ekstrem, maupun lonjakan harga pangan yang dipicu kelangkaan pasokan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah komoditas seperti kopi dan kakao juga mulai mengalami kenaikan harga akibat gangguan iklim.

Meski demikian, sejumlah ilmuwan menilai proyeksi hingga tahun 2100 masih memiliki tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi.

Peneliti Universitas Columbia, Jonas Jägermeyr, mengatakan metode yang menggunakan hubungan data masa lalu dengan kondisi cuaca belum tentu mampu menggambarkan perubahan lingkungan yang sangat ekstrem di masa depan.

"Model hitungan data seperti ini sangat bagus untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi sekarang, serta masa lalu dan masa depan yang dekat. Namun, cara ini pada dasarnya tidak bisa diandalkan jika dipaksa menghitung kondisi lingkungan yang sudah berubah total secara ekstrem," katanya.

Sementara itu, peneliti dari Universitas Queensland, Karine Chenu, menilai simulasi komputer yang memperhitungkan respons tanaman terhadap peningkatan karbon dioksida dan suhu udara lebih sesuai untuk memprediksi kondisi pertanian pada masa mendatang.

Meski demikian, ia mengakui model tersebut juga masih memiliki keterbatasan dalam memperkirakan dampak gabungan antara gelombang panas dan kekeringan yang terjadi secara bersamaan.

Para peneliti berharap hasil studi ini dapat meningkatkan kesadaran berbagai negara untuk mempercepat upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, sehingga risiko krisis pangan global di masa depan dapat diminimalkan.* (km/ad)

MEDAN – Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy membantah tuduhan mengatur pemenang proyek pengadaan smartboard senilai Rp49 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat pada 2024.

Ia juga menegaskan tidak pernah menerima uang Rp1 miliar yang disebut berasal dari proyek tersebut.

Baca Juga:

• Aliansi Pemuda Sumut Bersuara Apresiasi Polres Langkat Usut Dugaan Galian C Ilegal, Minta Penegakan Hukum Sampai Aktor Utama

Sidang menghadirkan tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat Supriadi, serta Direktur PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra.

Dalam persidangan, Faisal membantah tudingan Saiful Abdi yang menyebut dirinya mengarahkan agar perusahaan milik Budi Pranoto memenangkan proyek pengadaan smartboard.

"Tidak benar saya menginstruksikan pemenangan tender tersebut," kata Faisal di hadapan majelis hakim.

Faisal juga menjelaskan dirinya tidak pernah menerima laporan khusus dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai proyek tersebut.

Menurutnya, pengadaan 312 unit smartboard merupakan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Dalam sidang yang sama, Faisal kembali membantah tuduhan menerima aliran dana sebesar Rp1 miliar.

Tudingan itu muncul saat terdakwa Saiful Abdi mempertanyakan dugaan pengambilan uang yang disebut diantar oleh Bahrun Walidin alias Baron ke kantor DPRD Langkat.

"Baru satu menit uang diantar oleh Baron langsung diambil oleh Pj Bupati Langkat, melalui ajudan. Kenapa saksi jemput uang itu, apa maksudnya," tanya Saiful dalam persidangan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Faisal langsung memberikan bantahan.

"Tidak ada, Yang Mulia, tidak ada, Yang Mulia."

Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang dituduhkan.

"Tidak, tidak benar, saya tidak pernah menerima apapun," ujarnya.

Selain Faisal, jaksa juga menghadirkan tiga saksi lain, yaitu Fatimah dari PT Bismacindo Perkasa, Direktur PT Gunung Emas Kelvin, dan Bahrun Walidin alias Baron, ASN Aceh Jaya yang disebut menjadi perantara pemberian uang.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Saiful Abdi, Supriadi, dan Budi Pranoto Seputra melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Jaksa menyebut proyek tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp29.588.774.791.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Langkat menjelaskan proyek pengadaan 312 unit smartboard memiliki nilai anggaran sekitar Rp49,9 miliar, terdiri atas 200 unit untuk sekolah dasar dan 112 unit untuk sekolah menengah pertama.

Jaksa menduga dua perusahaan telah ditentukan sebagai pelaksana proyek.

Proses pengadaan disebut dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengunggahan dokumen di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pemesanan melalui e-Katalog, hingga negosiasi harga yang diduga hanya berlangsung dalam satu hari.

Selain itu, barang yang diterima sekolah-sekolah disebut tidak sesuai spesifikasi dan diduga mengalami mark up dibandingkan harga pasar.

Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard tersebut masih berlanjut untuk mendalami keterangan para saksi serta menguji seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan.* (km/ad)

LANGKAT – Aliansi Pemuda Sumatera Utara Bersuara (ADA SUARA) memberikan apresiasi kepada jajaran Satreskrim Polres Langkat atas langkah penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas pertambangan galian C ilegal di Kabupaten Langkat.

Apresiasi tersebut ditujukan kepada Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Ghulam Yanuar Lutfi, yang dinilai mampu memimpin penanganan perkara secara tegas dan responsif.

Baca Juga:

• Jalan Tol Menuju Danau Toba Tak Lagi Gratis! Ini Tarif Terbaru Tol Sinaksak–Simpang Panei

Koordinator Aliansi Pemuda Sumatera Utara Bersuara, Windi Tanjung, menilai langkah cepat aparat menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menindak dugaan pelanggaran hukum yang dinilai merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kasat Reskrim AKP Ghulam Yanuar Lutfi dan Kanit Tipidter Ipda Chevaz Alban Noya atas ketegasan serta komitmennya dalam menindak dugaan praktik pertambangan ilegal. Ini adalah bukti bahwa Polres Langkat hadir dan bekerja untuk kepentingan masyarakat," ujar Windi.

Menurut Windi, tindakan aparat tidak hanya menunjukkan keberanian dalam menegakkan hukum, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi upaya pemberantasan aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Ia menilai pengamanan terhadap 12 truk bermuatan pasir bukan sekadar operasi rutin, melainkan langkah awal untuk mengungkap dugaan praktik yang lebih luas.

"Kami melihat ini sebagai langkah progresif yang harus didukung bersama. Penindakan ini menjadi pintu masuk penting untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas tersebut," lanjutnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan ADA SUARA, material pasir yang diamankan diduga berasal dari lokasi tambang milik PT AAP di Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai.

Perusahaan tersebut disebut memiliki izin usaha yang telah berakhir sejak April 2026.

Namun, aktivitas pengangkutan material diduga masih berlangsung dan dikaitkan dengan kebutuhan proyek reklamasi di wilayah pesisir Kabupaten Langkat.

Aliansi Pemuda Sumatera Utara Bersuara berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan menyeluruh.

"Kami percaya proses hukum akan berjalan sampai ke akar persoalan. Tidak hanya menyentuh pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik aktivitas ini," tegas Windi.

Selain memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum, organisasi tersebut juga menyatakan akan terus mengawal jalannya proses hukum agar berlangsung secara objektif tanpa adanya intervensi maupun perlakuan tebang pilih.

Menurut ADA SUARA, konsistensi penegakan hukum menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dari praktik pertambangan tanpa izin.* (ad)

MEDAN – PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) segera memberlakukan tarif resmi di Jalan Tol Sinaksak–Simpang Panei, Sumatera Utara.

Ruas yang menjadi bagian dari Seksi 4 Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) itu sebelumnya dioperasikan tanpa tarif sejak 1 Mei 2026.

Baca Juga:

• Retorika Antikorupsi Tak Lagi Cukup, Pengamat Tantang Prabowo Buktikan Lewat Aksi Nyata

Tanggal penerapan tarif akan diumumkan dalam waktu dekat.

Sebelum beroperasi secara berbayar, ruas tol tersebut telah digunakan secara fungsional untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas saat libur Natal 2025, Tahun Baru 2026, serta arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Kehadiran jalan tol ini memberikan dampak besar terhadap konektivitas di Sumatera Utara.

Waktu tempuh dari kawasan Medan menuju kawasan wisata Danau Toba yang sebelumnya sekitar lima jam kini dapat dipangkas menjadi sekitar dua jam.

Direktur Teknik PT Hamawas, Jimmy Leonard, mengatakan ruas Tol Sinaksak–Simpang Panei telah memenuhi standar keselamatan dan keamanan setelah memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) dengan peringkat bintang lima.

"Kami juga terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan, mulai dari perawatan perkerasan jalan, pengecekan rambu dan marka, pemeliharaan drainase, beautifikasi kawasan tol, hingga peningkatan kompetensi petugas layanan operasi melalui berbagai pelatihan dan simulasi," ujar Jimmy.

Proses Uji Laik Fungsi (ULF) telah dilaksanakan pada 17–19 November 2025 sebelum akhirnya diterbitkan Sertifikat Laik Operasi sebagai syarat ruas tol dapat dioperasikan.

Corporate Secretary Hamawas, Ergy Pramadipta, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama dua bulan terakhir melalui berbagai media komunikasi.

Menurut Ergy, informasi disampaikan melalui media massa, media sosial, radio, media luar ruang (out of home/OOH), hingga pertemuan dengan para pemangku kepentingan.

"Langkah ini bertujuan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai manfaat kehadiran ruas tol, sekaligus mempersiapkan pengguna jalan dalam menghadapi pemberlakuan tarif," katanya.

Ia menambahkan keterbukaan informasi tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui seluruh ketentuan sebelum tarif resmi diberlakukan.

Rencana pemberlakuan tarif tol juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada 10 Juli 2026, pengamat ekonomi Piter Abdullah menilai keberadaan ruas tol tersebut akan memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Utara.

Menurutnya, pembangunan jalan tol menuju kawasan Danau Toba akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

"Seperti mobilitas masyarakat meningkat, distribusi logistik menjadi lebih efisien, investasi lebih mudah masuk, dan sektor pariwisata akan semakin berkembang karena akses menuju destinasi menjadi lebih cepat," ujarnya.

Daftar Tarif Tol Sinaksak–Simpang Panei

Berdasarkan keputusan Kementerian Pekerjaan Umum, berikut tarif yang akan diberlakukan untuk kendaraan Golongan I, II, dan III pada sejumlah relasi utama:

Kuala Tanjung – IC Tebing Tinggi: Gol I Rp39.500, Gol II Rp59.500, Gol III Rp79.500
Kuala Tanjung – IC Sinaksak: Gol I Rp91.500, Gol II Rp137.000, Gol III Rp183.000
Kuala Tanjung – IC Simpang Panei: Gol I Rp105.000, Gol II Rp157.500, Gol III Rp210.000
IC Indrapura – IC Sinaksak: Gol I Rp80.500, Gol II Rp120.500, Gol III Rp161.000
IC Indrapura – IC Simpang Panei: Gol I Rp94.000, Gol II Rp141.000, Gol III Rp187.500
IC Tebing Tinggi – IC Sinaksak: Gol I Rp52.000, Gol II Rp78.000, Gol III Rp103.500
IC Tebing Tinggi – IC Simpang Panei: Gol I Rp65.500, Gol II Rp98.000, Gol III Rp130.500
IC Sinaksak – IC Simpang Panei: Gol I Rp13.500, Gol II Rp20.000, Gol III Rp27.000

Manajemen Hamawas mengimbau seluruh pengguna jalan tol untuk memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi sebelum memasuki gerbang tol.

Pengendara juga diminta mematuhi ketentuan batas kecepatan minimal 60 kilometer per jam dan maksimal 80 kilometer per jam, serta tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat.

Dengan segera diberlakukannya tarif Tol Sinaksak–Simpang Panei, pemerintah berharap konektivitas menuju kawasan Danau Toba semakin baik, distribusi logistik menjadi lebih efisien, serta pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Sumatera Utara semakin meningkat.* (km/ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan pihak swasta bernama Don Ritto (DR) sebagai tersangka dalam pengembangan tiga perkara dugaan korupsi yang kini ditangani bersama dengan Kejaksaan Agung.

Don Ritto saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• Resmi! Kejagung Ambil Alih Tiga Perkara Korupsi dari Polri, Ini Alasannya

"Terhadap DR telah dilakukan penahanan sejak tanggal 10, dan saat ini penahanan ada di Polda Metro Jaya," ujar Totok dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Sabtu (11/7/2026).

Totok menjelaskan Don Ritto diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Penyidik menjerat Don Ritto dengan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 607 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHP baru.

Sementara itu, Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan proses penanganan perkara PT ASABRI maupun dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI, dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf E Tipikor, dan Pasal 3 dan 4 TPPU, atau sangkaan KUHP adalah Pasal 607 yang ayat 1 huruf a dan huruf b," jelas Totok.

Ketiga perkara yang saat ini ditangani meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara, dugaan korupsi di PT ASABRI, serta dugaan korupsi terkait PT Krakatau Steel.

Penanganan perkara tersebut secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung sebagai bagian dari penguatan sinergi antarpenegak hukum.

Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus, Rudi Margono, mengatakan pelimpahan perkara dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

"Berkenan pada sore hari ini kami secara formil akan menerima penyerahan perkara tiga perkara, yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi bersama-sama," kata Rudi Margono.

Menurutnya, masyarakat memberikan perhatian besar terhadap penyelesaian perkara tersebut sehingga proses hukum perlu dilakukan secara cepat, profesional, dan transparan.

"Karena faktanya masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi III ini," ujarnya.

Rudi menegaskan percepatan penyidikan akan difokuskan pada penguatan alat bukti, optimalisasi barang bukti, serta koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Polri.

"Apa yang disinergikan, yang penting adalah percepatan. Yang pertama, untuk mengembangkan alat bukti, memaksimalkan. Kemudian, barang-barang bukti, dan yang terpenting adalah sinergi," sambungnya.

Sebelumnya, penyidik Kortastipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk money changer dan Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, valuta asing, emas batangan, dan aset lain yang kini masih didalami keterkaitannya dengan penyidikan.

Proses hukum terhadap kedua tersangka masih terus berlangsung.

Aparat penegak hukum menyatakan penyidikan akan dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, memperkuat alat bukti, serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya.

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memperkuat sinergi antarpenegak hukum.

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Komisi III DPR Bentuk Panja Awasi Tiga Kasus Korupsi

"Berkenan pada sore hari ini kami secara formil akan menerima penyerahan perkara tiga perkara, yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi bersama-sama," kata Rudi Margono dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Rudi, perhatian publik terhadap penyelesaian perkara-perkara korupsi tersebut cukup besar.

Karena itu, percepatan proses penyidikan menjadi salah satu prioritas utama.

"Karena faktanya masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi III ini," ujarnya.

Ia menjelaskan, fokus utama setelah pelimpahan perkara adalah memperkuat alat bukti, mengoptimalkan barang bukti, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi penegak hukum.

"Apa yang disinergikan, yang penting adalah percepatan. Yang pertama, untuk mengembangkan alat bukti, memaksimalkan. Kemudian, barang-barang bukti, dan yang terpenting adalah sinergi," sambungnya.

Rudi menegaskan, meski penanganan perkara kini berada di Kejaksaan Agung, koordinasi dengan Kortastipidkor Polri tetap akan dilakukan agar proses hukum berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.

"Hari ini, walau diserahkan pada Jaksa Khusus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakortas Tipidkor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya," ujarnya.

Ia juga memastikan setiap proses penyidikan akan dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Tentunya, kami selaku penyidik, selaku Jampidsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, ukuran kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga, kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah," kata Rudi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, mengatakan pelimpahan tiga perkara tersebut merupakan bagian dari sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam penanganan tindak pidana korupsi.

"Kita harus sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap tiga perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergisitas yang tadi telah disampaikan oleh Plt Jampidsus," katanya.

Totok menjelaskan, sebelum pelimpahan dilakukan, penyidik Polri telah memeriksa 15 orang saksi dan dua orang ahli.

Selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi sebagai bagian dari proses penyidikan.

"Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal memonitor dan mengetahui," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan penanganan tiga perkara dugaan korupsi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Kami hadir untuk menyampaikan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan atau tindak pidana pencucian uang," kata Budi.

Ia menyebut penanganan perkara tersebut sejalan dengan Asta Cita ketujuh yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan atensi Presiden Republik Indonesia dalam program prioritas Asta Cita ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Menurut Budi, penyidikan dilakukan melalui joint investigation yang melibatkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri bersama tim gabungan Polda Metro Jaya.

Hingga kini, proses penyidikan terhadap tiga perkara tersebut masih terus berlanjut.

Aparat penegak hukum menyatakan akan terus memperkuat alat bukti dan menuntaskan seluruh rangkaian penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA – Komisi III DPR RI memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang saat ini ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya.

Keputusan itu disampaikan setelah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan salah satu perkara yang sedang diusut.

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Jadi Tersangka Kasus Korupsi dan TPPU!

"Kita akan lakukan pengawasan khusus masalah ini dengan bentuk panja di tingkat Komisi III. Nanti habis ini akan ada rapat khusus di Komisi III," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Habiburokhman, Panja akan melakukan pengawasan secara rinci terhadap setiap tahapan penyidikan agar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor konstitusi.

"Kerja ke depan panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas hukum agar sesuai UUD. Hukum ditegakkan, hak para tersangka juga harus diberikan," ujarnya.

Ia menegaskan Komisi III DPR RI berkomitmen mengawal penanganan perkara hingga tuntas dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

"Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas," katanya.

Sementara itu, Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, mengatakan Polri dan Kejaksaan Agung telah menyepakati langkah bersama dalam penanganan perkara tersebut.

Salah satunya melalui pelimpahan penyidikan tiga kasus ke Kejaksaan Agung sebagai bagian dari sinergi antarlembaga.

"Pertama, kita sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penyidikan terhadap tiga perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka sinergitas," kata Totok.

Ia menjelaskan penyidik telah memeriksa 15 orang saksi dan dua ahli.

Selain itu, sejumlah lokasi juga telah digeledah sebelum penyidik melakukan gelar perkara.

"Kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, dua ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan yang rekan-rekan seluruhnya sudah memonitor. Pada satu titik kita lakukan gelar perkara," ujarnya.

Adapun tiga perkara yang saat ini ditangani meliputi:

- Dugaan korupsi pengadaan batu bara yang diduga berkaitan dengan pemadaman listrik (blackout).
- Dugaan korupsi di PT ASABRI.
- Dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Caturbangun Sarana (CBS) kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI), anak usaha PT Krakatau Steel.

Dalam rangkaian penyidikan, penyidik Kortastipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/7/2026).

Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan sebuah brankas berukuran besar yang tertanam di dinding.

Di dalamnya terdapat uang tunai dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Totok mengatakan nilai seluruh uang yang disita setelah dikonversi ke rupiah diperkirakan mencapai hampir Rp60 miliar.

"Kemudian untuk uang yang kita sita SGD3.130.000 dalam bentuk pecahan 100 dolar Singapura, kemudian USD889.965, kemudian uang tunai Rp259.159.000. Setelah dikonversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir Rp60 miliar. Ini ditemukan di lokasi de'Clan," kata Totok.

Hingga kini proses penyidikan masih terus berlangsung.

Aparat penegak hukum menyatakan akan melanjutkan pendalaman terhadap alat bukti, aliran dana, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan tiga perkara tersebut.* (cn/ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penetapan tersangka diumumkan Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, dalam konferensi pers bersama Komisi III DPR RI dan Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Baca Juga:

• Bareskrim Ungkap Kronologi Penangkapan 9 Tersangka Penyerangan Polisi di Katingan, 3 Pelaku Utama Ditangkap di Kaltim

"Kita telah melakukan pemeriksaan ke 15 saksi, dua ahli, termasuk telah lakukan beberapa penggeledahan. Kita sudah lakukan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka, saudara DR yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ucap Totok.

"Kemudian kita juga sudah menetapkan saudara FA [Febrie Adriansyah], dalam perkara dugaan tindak korupsi dan tindak pencucian uang, dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri, dan atau tindak pidana korupsi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12d, 12B, tindak pidana korupsi, dan Pasal 3, 4 TPPU atau yang sekarang KUHP 607 ayat 1a dan b," ujar Totok.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, juga menyampaikan bahwa dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial DR dan F.

"Apa yang dinanti masyarakat, sudah gamblang diberitakan, sudah ada dua tersangka, berinisial DR dan F. F ini orang kemarin menjabat posisi yang ditempati Jampidsus [Rudi Margono sekarang sebagai Plt]," ucap Habiburokhman.

Pelaksana Tugas Jampidsus, Rudi Margono, mengatakan pihaknya menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi dari Kortastipidkor Polri.

Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi batu bara yang berkaitan dengan PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

"Informasinya sudah ditetapkan dua tersangka, yaitu swasta yang kedua adalah berinisial F," kata Rudi Margono.

Dalam proses penyidikan, polisi melakukan penggeledahan di 12 lokasi, termasuk rumah di kawasan Sentul, rumah di Cilandak, sebuah money changer, serta Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti, antara lain:

Rumah di Sentul

- 74 kilogram emas batangan
- USD 4.767.300
- SGD 14.083.800
- Uang tunai Rp100 juta
- Dua bingkai foto keluarga

Money Changer Cipete

- Uang tunai Rp4,46 miliar
- Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Riyal Saudi, Baht Thailand, Yuan Tiongkok, Yen Jepang, Poundsterling, Won Korea Selatan, Dirham Uni Emirat Arab, Ringgit Malaysia, Dolar Brunei, Dong Vietnam, Dolar Selandia Baru, Lira Turki, dan Rupee India.

Cafe de'Clan Signature

- SGD 3,13 juta
- USD 889.965
- Uang tunai Rp259 juta

Rumah di Cilandak

- Uang tunai Rp520 juta
- USD 133.000
- Polisi: Penanganan Kasus Jadi Atensi Presiden

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan penyidikan tiga perkara tersebut menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Ini merupakan atensi Bapak Presiden. Dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan," kata Budi Hermanto.

Menurut Budi, penyidikan dilakukan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi batu bara di PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

"Dari Kortastipidkor bersama Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi meliputi suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan rangkaian penggeledahan, termasuk di lokasi sekarang di Cafe de'Clan dan Coin Money Changer. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel," ujarnya.

Hingga kini, penyidik masih terus mengembangkan perkara dengan menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak lain yang diduga terkait dalam tiga kasus tersebut.* (dcn/ad)

JAKARTA – Di tengah dominasi smartphone layar penuh, perusahaan teknologi Clicks mencoba menghadirkan kembali pengalaman menggunakan ponsel berkeyboard fisik melalui perangkat terbarunya yang diberi nama Communicator.

Perangkat ini mengusung konsep yang mengingatkan pada ponsel BlackBerry, namun dipadukan dengan sistem operasi Android 16 dan sejumlah fitur modern.

Baca Juga:

• OnePlus 16 Disebut Jadi Ponsel Pertama dengan Layar 185 Hz, Apa Keunggulannya?

Kini, perangkat tersebut menunjukkan perkembangan yang lebih matang setelah Clicks menampilkan video pratinjau terbaru melalui kanal YouTube resminya.

Dalam video tersebut, Vice President Marketing Clicks, Jeff Gadway, memperlihatkan antarmuka (user interface/UI) khusus yang dibangun menggunakan Niagara Launcher.

Berbeda dengan tampilan Android pada umumnya, antarmuka Communicator dibuat lebih sederhana.

Aplikasi ditampilkan dalam daftar vertikal sehingga lebih mudah diakses pada layar berukuran kecil.

Karena menggunakan layar OLED berukuran 4 inci, perangkat ini hanya mampu menampilkan sekitar lima ikon aplikasi dalam satu tampilan.

Pengguna juga dapat langsung mengetik nama aplikasi melalui keyboard fisik tanpa harus menggulir layar.

Jeff Gadway turut memperagakan berbagai fitur yang tersedia, mulai dari notifikasi pesan yang muncul di samping ikon aplikasi, pemutar musik, panggilan telepon, hingga perpindahan antar aplikasi.

Salah satu fitur yang menjadi perhatian adalah sensor sidik jari yang terintegrasi dengan tombol spasi pada keyboard fisik.

Posisi tersebut diklaim lebih nyaman digunakan saat membuka kunci perangkat.

Spesifikasi Clicks Communicator

Dari sisi perangkat keras, Clicks Communicator dibekali spesifikasi yang cukup kompetitif untuk smartphone Android.

Beberapa spesifikasi utamanya meliputi:

- Layar OLED 4 inci
- Sistem operasi Android 16
- Keyboard fisik QWERTY
- Kamera belakang 50 MP
- Kamera depan 24 MP
- Baterai 4.000 mAh
- Jack audio 3,5 mm
-Slot kartu microSD
- NFC
- Bluetooth
- WiFi

Meski menawarkan spesifikasi yang setara dengan smartphone Android pada umumnya, Clicks tidak memosisikan Communicator sebagai pengganti ponsel utama.

Perusahaan menyebut perangkat ini dirancang sebagai smartphone kedua yang lebih difokuskan untuk aktivitas komunikasi, seperti berkirim pesan, menelepon, dan bekerja secara lebih produktif berkat kehadiran keyboard fisik.

Clicks juga menjanjikan akan memperlihatkan lebih banyak fitur menjelang peluncuran resminya.

Communicator dijadwalkan mulai dipasarkan pada kuartal IV 2026 dengan harga 499 dolar Amerika Serikat, atau sekitar Rp8 jutaan tergantung nilai tukar saat peluncuran.* (km/ad)