JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan perombakan sejumlah jabatan di lingkungan Polri hanya dua hari setelah dilantik menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam waktu singkat tersebut, Suyudi melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri.

Baca Juga:

• Brigjen Hendra Kurniawan Jadi Kapolda Banten, Ternyata Beda Orang dengan Hendra di Kasus Ferdy Sambo

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pergantian sejumlah pejabat tersebut diharapkan dapat mempercepat respons Polri terhadap dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat.

"Artinya kecepatan sesuai dengan ekspektasi masyarakat terhadap dinamika yang dibutuhkan masyarakat terhadap Polri, ini juga salah satunya untuk menjawab tantangan masyarakat," kata Trunoyudo ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (3/10/2026) malam.

Trunoyudo mengatakan Kapolri Suyudi menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Menurut dia, prinsip "Polri bersama masyarakat" menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

"Di mana Bapak Kapolri menekankan bagaimana kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, Polri bersama masyarakat, maka kesempatan ini juga akan membuat dinamika juga semakin cepat sesuai dengan ekspektasi masyarakat," kata dia.

Menurut Trunoyudo, mutasi dan pelantikan tersebut merupakan bagian dari langkah organisasi untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat.

Trunoyudo mengatakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Sebanyak 27 pejabat akan menjalani prosesi sertijab dan pelantikan.

Dari jumlah tersebut, 25 pejabat mengikuti sertijab yang terdiri atas sejumlah pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan kepala kepolisian daerah (Kapolda).

Sementara dua pejabat lainnya akan dilantik langsung oleh Kapolri, yakni Astamarena dan Korspripim.

"Jadi seluruh pejabat utama Mabes yang masuk di dalam Surat Telegram pada nomor 2205, dan juga beberapa Kapolda. Yang di sini ada 25 saya sebutkan sebagai sertijab, itu termasuk PJU dan Kapolda," ujar Trunoyudo.

Para pejabat yang akan mengikuti prosesi sertijab dan pelantikan mulai berdatangan ke Gedung Rupatama Mabes Polri sekitar pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya, Kapolri Suyudi juga menerbitkan keputusan mutasi terhadap 88 Pati dan Pamen Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan rotasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," ujar Isir dalam keterangannya, Sabtu.

Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru.

Selain itu, terdapat 21 personel yang mendapatkan kenaikan tingkat kepangkatan serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah Pati dan Pamen.

Mutasi tersebut juga mencakup 14 jabatan PJU Mabes Polri.

Sejumlah posisi strategis yang mengalami pergantian antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Kepala Baharkam (Kabaharkam), hingga Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam).

Selain jajaran PJU Mabes Polri, sejumlah jabatan Kapolda juga mengalami pergantian.

Perubahan jabatan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri pada awal kepemimpinan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.* (km/ad)

MEDAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan terhadap mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi.

Saiful Abdi sebelumnya divonis 7 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp29,5 miliar.

Baca Juga:

• Javi Siverio Hat-trick! Antar PSMS Medan Menang Telak 4-0 atas Persikad Depok

Dalam berkas tersebut tercantum empat nama jaksa sebagai pemohon banding.

"Pemohon banding dari jaksa penuntut umum dari Kejari Langkat, Esra Mailany, David Ricardo Simamora, Bosna Trimanta Perangin -angin, Desi Permatasari Pohan. Sementara pembanding terdakwa Saiful Abdi," dikutip dari SIPP PN Medan, Sabtu (3/10/2026).

Sebelumnya, majelis hakim PN Medan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Saiful Abdi dalam perkara korupsi pengadaan smartboard dengan nilai pagu anggaran Rp49,9 miliar.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam sidang di Ruang Cakra 9 PN Medan, Kamis, 24 September 2026.

"Mengadili, menyatakan perbuatan Saiful Abdi terbukti secara sah dan bersalah sesuai dakwaan jaksa. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta dengan subsider 120 hari kurungan," kata hakim Yusafrihardi Girsang di persidangan.

Selain pidana penjara dan denda, Saiful diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1 miliar.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan merampas harta benda milik terdakwa untuk menutupi kerugian negara.

"Apabila harta benda tersebut tidak mencukupi maka terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana penjara selama 2 tahun penjara," ucap hakim.

Dalam perkara yang sama, dua terdakwa lainnya juga telah dijatuhi hukuman.

Mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat, Supriadi, divonis 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta dengan subsider 100 hari kurungan.

Supriadi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta.

Jika tidak dibayar dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Jika harta benda yang dirampas tidak mencukupi, Supriadi dikenakan pidana pengganti selama 2 tahun penjara.

Sementara itu, Direktur PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, divonis 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta dengan subsider 120 hari kurungan.

Budi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp10 miliar.

Jika tidak dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat dirampas untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila harta yang dirampas tidak mencukupi, Budi dikenakan pidana pengganti selama 2 tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Hal yang memberatkan para terdakwa, menurut hakim, antara lain perbuatan mereka dinilai telah merugikan keuangan negara, meresahkan masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta mencederai dunia pendidikan.

"Sementara hal meringankan, para terdakwa belum pernah dipidana, memiliki tanggungan keluarga," ungkap hakim.

Dalam dakwaan, Saiful Abdi bersama Supriadi dan Budi Pranoto Seputra didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan smartboard dengan pagu anggaran Rp49,9 miliar.

Perkara tersebut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29.588.291.000.

Dengan diajukannya banding oleh JPU, perkara Saiful Abdi selanjutnya akan diperiksa pada tingkat Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan putusan atas upaya hukum tersebut.* (d/ad)

KARO – DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memberikan tali asih kepada 495 siswa yang terdampak atau diduga mengalami keracunan setelah mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, di Gedung Kesenian Open Stage Taman Mejuah-Juah, Berastagi, Kabupaten Karo, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Bantaran Sungai Toba-Asahan di Toba Diusulkan Jadi Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan data yang dihimpun DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, sebanyak 495 siswa dari sejumlah sekolah di wilayah Berastagi terdampak atau diduga mengalami keracunan MBG.

Ratusan siswa tersebut terdiri atas 28 siswa SD Yayasan Bersama, 43 siswa SMP Yayasan Bersama, 54 siswa SMA Yayasan Bersama, 325 siswa SMA Negeri 1 Berastagi, serta 45 siswa SMK Negeri Merdeka Berastagi.

Penyaluran tali asih dilakukan bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Sebanyak 396 rekening bantuan telah tercetak, sementara 99 rekening lainnya masih dalam proses karena terdapat data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang perlu diperbaiki.

Besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa.

Siswa yang mengalami kondisi berat dan harus menjalani perawatan hingga dirujuk mendapatkan tabungan sebesar Rp2,5 juta per orang.

Sementara itu, siswa yang menjalani rawat inap mendapatkan Rp500 ribu per orang.

Adapun siswa terdampak yang tidak menjalani perawatan memperoleh Rp300 ribu per orang.

Rapidin Simbolon mengatakan pemberian tali asih tersebut merupakan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menurut Rapidin, Megawati meminta kader partai untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika menghadapi situasi sulit.

Rapidin mengatakan bantuan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan langsung kepada keluarga siswa serta bagian dari komitmen partai untuk mendampingi masyarakat dan mengawal persoalan yang berkaitan dengan siswa terdampak MBG.

Rapidin berharap kehadiran partai di tengah keluarga siswa dapat menjadi dukungan moral agar anak-anak segera pulih dan kembali menjalani aktivitas mereka.

"Kami hadir untuk memberikan semangat, dorongan, dan penguatan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka segera pulih dan tidak membawa pengalaman ini menjadi trauma. Kami ingin mereka tahu bahwa ada banyak pihak yang peduli dan ikut memberikan dukungan," sebut Rapidin.

Rapidin mengungkapkan dirinya juga telah menyampaikan perkembangan kondisi anak-anak Karo yang terdampak MBG kepada Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, perhatian tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dialami masyarakat di daerah juga menjadi perhatian pimpinan partai.

"Ibu Megawati menanyakan bagaimana perkembangan anak-anak Karo yang terdampak. Saya menyampaikan bahwa kondisi mereka terus kita pantau. Pesan beliau kepada kami adalah agar kader selalu berada di tengah masyarakat, hadir dalam suka maupun duka, memberikan penguatan dan membantu masyarakat melewati masa-masa sulit," kata Rapidin.

Rapidin mengatakan arahan tersebut menjadi semangat bagi kader PDI Perjuangan Sumatera Utara untuk turun langsung dan memastikan masyarakat yang terdampak tidak merasa sendiri dalam menghadapi persoalan tersebut.

Rapidin menegaskan nilai bantuan bukan menjadi hal utama dalam pemberian tali asih tersebut.

Menurutnya, yang lebih penting adalah pesan kepedulian dan dukungan kepada anak-anak serta keluarga mereka.

"Ini bukan semata-mata persoalan nilainya. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kader-kader PDI Perjuangan yang dipimpin Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri hadir memberikan semangat dan penguatan kepada anak-anak kita," kata Rapidin.

Rapidin, yang juga anggota DPR RI, menambahkan pemberian tali asih tersebut merupakan hasil gotong royong kader PDI Perjuangan Sumut.

Bantuan serupa, kata dia, akan diberikan kepada siswa terdampak MBG di sejumlah daerah lain di Sumatera Utara.

"Kami mulai dari Tanah Karo. Selanjutnya juga akan dilakukan di daerah lain, termasuk Deli Serdang dan Asahan. Ini merupakan bentuk kepedulian kader PDI Perjuangan Sumatera Utara kepada anak-anak yang terdampak," ucap Rapidin.* (vv/ad)

MEDAN – PSMS Medan meraih poin penuh setelah mengalahkan Persikad Depok dengan skor telak 4-0 pada pekan keempat Pegadaian Championship 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukungnya di Stadion Utama Sumatra Utara, Sabtu malam, 3 Oktober 2026, PSMS tampil dominan, terutama setelah memasuki babak kedua.

Baca Juga:

• Influenza A Meningkat di Sumut, Dinkes: Alat Deteksi Hanya Tersedia di Medan dan Deli Serdang

Pemain berusia 28 tahun itu mencetak hat-trick untuk membawa PSMS meraih kemenangan meyakinkan.

Sejak pertandingan dimulai, PSMS langsung mengambil inisiatif serangan.

Skuad asuhan Eko Purdjianto berusaha menguasai bola dan membangun serangan dari berbagai sisi.

Namun, Persikad Depok memilih bertahan dengan pola long block.

Pertahanan rapat tim berjuluk Serigala Margonda itu membuat pemain PSMS kesulitan menciptakan peluang bersih.

PSMS mendapat peluang melalui bola mati setelah Ade Suryana melakukan pelanggaran terhadap Zaki Alim di sisi kanan kotak penalti Persikad.

Phillerson yang menjadi eksekutor mengarahkan bola ke tiang dekat.

Namun, pemain Persikad berhasil mengantisipasi ancaman tersebut dan membuang bola keluar area berbahaya.

Pada menit ke-12, PSMS kembali mendapat peluang.

Umpan spekulatif Irfan Jauhari ke dalam kotak penalti berhasil dikejar Javi Siverio.

Javi mampu melewati kiper Persikad, Petra, dan tinggal berhadapan dengan gawang.

Namun, sepakan kaki kanannya masih diblok pemain belakang Persikad yang datang melakukan pengawalan.

PSMS kemudian melakukan pergantian pemain pada menit ke-21.

Rizdjae Nurviat ditarik keluar karena mengalami cedera dan digantikan Sulthan Zaky.

Persikad sempat memperoleh peluang dari tendangan bebas pada menit ke-29 setelah Manahati Lestusen melakukan pelanggaran terhadap Gilang di sisi kiri kotak penalti PSMS.

Fikri yang menjadi eksekutor mengirimkan bola ke tengah kotak penalti.

Namun, wasit Nyoto Nurhadi menghentikan permainan setelah terjadi insiden di dalam kotak penalti.

Menjelang babak pertama berakhir, PSMS kembali mengancam.

Pada menit ke-44, direct ball Pramoedya berhasil dimenangkan Javi Siverio.

Javi kemudian melepaskan sepakan kaki kanan.

Namun, bola terlalu lemah sehingga dapat ditepis kiper Petra.

Hingga tambahan waktu dua menit berakhir, tidak ada gol yang tercipta.

Babak pertama ditutup dengan skor 0-0.

Memasuki babak kedua, Eko Purdjianto melakukan dua pergantian pemain.

Samuel digantikan Haykal, sedangkan Abdul Zaki Alim digantikan Raihan Utama.

Perubahan tersebut membuat permainan PSMS semakin agresif.

Pada menit ke-49, pemain Persikad Ade Suryana mendapat kartu kuning.

Semenit kemudian, PSMS kembali menciptakan peluang melalui Javi Siverio.

Umpan direct Phillerson berhasil dikuasai Javi di dalam kotak penalti.

Ia kemudian melepaskan sepakan keras kaki kiri, tetapi bola masih membentur pemain Persikad, Fofana.

PSMS akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-54.

Berawal dari tendangan bebas di depan kotak penalti Persikad, Phillerson melepaskan sepakan kaki kanan.

Bola meluncur ke pojok kanan gawang dan tidak mampu dijangkau Petra.

Persikad kemudian harus bermain dengan 10 pemain.

Pada menit ke-58, Ade Suryana mendapat kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran terhadap Raihan Utama.

Wasit Nyoto Nurhadi sempat mengeluarkan kartu merah.

Namun, setelah dilakukan review VAR, keputusan tersebut berubah.

Pada menit ke-61, Ade Suryana akhirnya langsung mendapat kartu merah dan harus meninggalkan lapangan.

Unggul jumlah pemain membuat PSMS semakin leluasa mengendalikan permainan.

PSMS menggandakan keunggulan pada menit ke-66.

Javi Siverio memanfaatkan umpan direct ball dan melepaskan sepakan kaki kanan ke pojok kanan gawang.

Petra tidak mampu menjangkau bola. PSMS pun unggul 2-0.

Pada menit yang sama, PSMS kembali melakukan pergantian pemain dengan menarik Dani Saputra dan memasukkan Sulthan Zaky.

PSMS tidak mengendurkan tekanan. Pada menit ke-73, Javi Siverio kembali mencetak gol.

Gol tersebut berawal dari umpan cut back Phillerson.

Javi yang berdiri tanpa pengawalan di dalam kotak penalti langsung menuntaskan peluang tersebut.

PSMS unggul 3-0 dan Javi mencatatkan gol keduanya dalam pertandingan.

Persikad mencoba mengubah permainan dengan melakukan tiga pergantian pemain pada menit ke-78.

Namun, PSMS tetap mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Memasuki menit ke-90, Javi Siverio melengkapi penampilan gemilangnya dengan mencetak hat-trick.

Gol keempat PSMS berawal dari umpan cut back Haykal.

Javi yang berada di dalam kotak penalti menyambut bola dengan tandukan dan mengarahkannya ke gawang Persikad.

Skor berubah menjadi 4-0.

Wasit memberikan tambahan waktu lima menit. Tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir.

PSMS Medan pun menutup laga pekan keempat Pegadaian Championship 2026/2027 dengan kemenangan 4-0 atas Persikad Depok.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Ayam Kinantan dalam persaingan papan atas kompetisi musim 2026/2027.* (tm/ad)

JAKARTA – Dugaan kebocoran data pribadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mencuat di media sosial.

Isu tersebut menjadi perhatian setelah pemilik akun Instagram @realmrbert mengunggah video yang mengklaim menampilkan dokumen dan informasi sensitif milik sang menteri.

Baca Juga:

• Meski Anjlok 75 Persen, Aksi Pelemparan Kereta Api di Sumut Masih Jadi Teror Utama yang Disorot KAI

Namun, keaslian dan sumber data yang ditampilkan dalam video tersebut belum dapat dipastikan secara independen.

"Kepada Ibu Meutya Hafid yang terhormat, Menteri Komdigi Indonesia. Ibu, ini adalah foto KTP-mu, atau pernah jadi foto KTP-mu. Benar tidak Ibu? Ini adalah data keluargamu, data anakmu, data suamimu yang saya tutupi untuk menjaga privasi Ibu. Ini adalah kata sandi Ibu yang jelas semuanya bisa dibaca. Kata sandi seorang Menteri Komdigi," ujar akun tersebut dalam videonya, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Pemilik akun tersebut mengatakan unggahan itu bukan ditujukan untuk mempermalukan Meutya Hafid ataupun melakukan doxing.

Ia mengklaim aksinya merupakan bentuk peringatan mengenai persoalan keamanan data pribadi di Indonesia.

Menurut dia, kebocoran data pribadi telah menjadi persoalan yang serius.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan maraknya penipuan yang menyasar masyarakat.

"Bagaimana jikalau seorang menteri nomor satu yang harusnya peduli dengan kebocoran datanya saja bocor separah ini, bagaimana kami rakyat kecil di bawah ini? Tahukah Ibu bahwa kami jadi target penipuan nonstop dari seluruh arah? Tahukah Ibu bahwa kami tidak berani lagi mengangkat telepon karena kemungkinan besar dari 10 telepon yang kami terima, banyak sekali penipu yang tahu data pribadi kami?" tuturnya.

Dalam video tersebut, pemilik akun juga mengklaim adanya praktik jual beli data pribadi.

Ia menyebut data seseorang dapat diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp10.000.

Ia bahkan mengklaim data pribadi Meutya Hafid dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah.

"Baru-baru ini dijual data Rp10.000 per satu orang, kita bisa dapat seluruh wajahnya, lokasinya, semua itu bisa didapatkan Ibu. Tapi Rp10.000 itu masih terlalu mahal, karena saya pribadi tahu sumbernya di mana bisa membeli data Ibu. Itu cuma Rp2.000. Menteri Komdigi yang posisinya sangat tinggi, yang harusnya dijaga data pribadinya, bisa dibeli dengan harga Rp2.000," ungkap akun @realmrbert.

Klaim mengenai harga dan sumber data tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Pemilik akun juga mengatakan dirinya berharap Meutya Hafid dapat menggunakan kewenangannya untuk memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat.

"Saya tidak merendahkan Ibu, saya berbicara dengan nada yang begitu menghormati Ibu karena Ibu adalah seseorang yang punya power. Ketika Ibu dipilih dulu, saya merasa ada harapan baru karena yang dipilih adalah sosok yang muda dan pintar. Saya berharap ada perbaikan penanganan kebocoran data di Indonesia agar kebocoran ini bisa berhenti," tambahnya.

Di akhir videonya, pemilik akun menyampaikan permintaan maaf apabila pernyataannya dianggap terlalu keras.

Ia mengatakan unggahan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keamanan data masyarakat.

"Saya mau tindakan penipuan itu harus berhenti. Saya minta maaf kalau menyinggung keras pihak-pihak tertentu. Jangan sebarkan buzzer untuk takedown video ini. Ini adalah bukti sayangnya saya untuk Indonesia dan bukti saya peduli kepada Ibu Meutya Hafid. Jika Ibu sudah tahu sekarang, lakukan sesuatu untuk memperbaikinya," pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, dugaan kebocoran tersebut masih berupa klaim yang beredar di media sosial.

Keaslian dokumen, data, serta kata sandi yang disebut dalam video perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.

Publik juga perlu berhati-hati untuk tidak mengunduh, menyimpan, atau menyebarluaskan data pribadi yang diduga bocor karena dapat memperluas penyebaran informasi sensitif dan berpotensi merugikan pemilik data.* (oz/ad)

JAKARTA – Pergantian sejumlah pejabat dalam reshuffle kabinet dinilai belum otomatis menjawab persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengatakan reshuffle seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian pejabat.

Baca Juga:

• Bantaran Sungai Toba-Asahan di Toba Diusulkan Jadi Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif

Ubedilah juga menyoroti frekuensi reshuffle yang menurutnya telah mencapai tujuh kali sejak awal pemerintahan Prabowo.

Ia mengatakan frekuensi tersebut perlu dilihat dari sisi efektivitas penataan pemerintahan.

"Ini reshuffle terbanyak dibanding dua tahun era Jokowi. Ini baru dua tahun sudah tujuh kali," ujar Ubedilah dalam diskusi PWJ bertajuk "Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit?" di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Menurut Ubedilah, persoalan utama bukan hanya berapa kali pergantian pejabat dilakukan, melainkan bagaimana pemerintah menentukan orang yang dinilai tepat untuk menjalankan agenda pemerintahan.

"Jadi memang reshuffle yang berkali-kali itu sebetulnya menunjukkan bahwa presiden kurang atau tidak punya kapasitas untuk merekrut orang-orang terbaik dalam menangani persoalan. Jadi kapasitas mencari orang tepat untuk menjalankan Asta Cita itu gagal. Mengulang berulang kali. Sampai tujuh kali," katanya.

Ubedilah mengatakan pemerintah perlu menjelaskan kepada publik alasan di balik pergantian setiap menteri.

Menurut dia, penjelasan tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui tujuan dari perubahan struktur pemerintahan.

"Evaluasi kinerjanya enggak pernah diceritakan oleh Prabowo. Kenapa dia mengganti menteri ini, kenapa enggak, dan lain-lainnya itu, kan enggak. Tapi ganti aja karena atas nama hak prerogatif," lanjutnya.

Menurut dia, alasan pergantian pejabat dan penempatan menteri baru penting disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Padahal itu penting untuk dijelaskan, termasuk juga menteri-menteri baru yang mendapat posisi baru," katanya.

Ubedilah kemudian mengaitkan reshuffle dengan persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut dia, pergantian pejabat tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan apabila tidak disertai perubahan dalam cara pemerintah menjalankan agenda dan menyelesaikan masalah masyarakat.

"Kan persoalan paling mendasar di antara persoalan mendasar yang ada di Indonesia hari ini adalah publik enggak percaya sama rezim ini. Ada public distrust yang luas," ujar Ubedilah.

Ia mengatakan pemerintah perlu melakukan langkah konkret untuk menjawab persoalan tersebut.

"Misalnya, salah satu kenapa publik enggak percaya sama pemerintahan ini adalah karena korupsi merajalela. Itu kan enggak serius menurut saya. Cuma bunga-bunga aja. Jargon, dan bahkan jargonnya sangat provokatif, kan gitu tapi itu enggak dijalankan secara serius," ujar dia.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Ubedilah dalam diskusi tersebut dan bukan kesimpulan independen mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Presiden Prabowo melakukan sejumlah pergantian pejabat pada 1 Oktober 2026.

Dalam perubahan tersebut, Sugiono dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menggantikan Pratikno.

Posisi Menteri Luar Negeri kemudian ditempati Arrmanatha Christiawan Nasir.

Di bidang politik dan keamanan, Dudung Abdurachman dilantik sebagai Menko Polkam.

Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), sedangkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri.

Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain, termasuk Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian serta Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Sehari setelah reshuffle kabinet, Prabowo juga melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Sebanyak 23 tokoh lainnya juga diangkat sebagai anggota Wantimpres.

Perubahan susunan pemerintahan tersebut menjadi bagian dari penataan kabinet dan lembaga penasihat Presiden Prabowo.

Sementara itu, dampaknya terhadap kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik menjadi bagian dari perdebatan di ruang publik.* (tb/ad)

TOBA – Bantaran Sungai Toba-Asahan di Kelurahan Parparean III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, berpeluang dikembangkan menjadi Kampung Kreatif melalui program Sumatera Utara (Sumut) Berkah.

Asisten I Pemerintah Kabupaten Toba, Eston Sihotang, membenarkan adanya peluang tersebut.

Baca Juga:

• Influenza A Meningkat di Sumut, Dinkes: Alat Deteksi Hanya Tersedia di Medan dan Deli Serdang

Eston mengatakan pembahasan mengenai proposal tersebut dilakukan dalam pertemuan pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Kelurahan Parparean III menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam proses verifikasi program Kampung Kreatif.

"Nantinya, bantaran aliran Sungai Toba-Asahan yang berada di Kelurahan Parparean III akan menjadi ruang ekonomi kreatif dan wisata, seperti plaza pedestrian. Semoga saja terwujud. Namun, lebih detail bisa ditanyakan kepada lurah terkait," ucap Eston, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Menurut Eston, rencana pengembangan tersebut masih berada pada tahap awal pengajuan proposal.

Kabupaten Toba juga harus bersaing dengan 33 kabupaten/kota lainnya yang mengikuti program tersebut.

Ia mengatakan Kabupaten Toba menjadi salah satu daerah yang telah menjalani proses verifikasi.

"Pembangunan Kampung Kreatif melalui kucuran dana dari Sumut Berkah sebesar sekitar Rp80 miliar untuk desa dan kelurahan kreatif, yang di dalamnya mencakup pembinaan UMKM, destinasi wisata, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pariwisata," ujarnya.

Jika terealisasi, bantaran Sungai Toba-Asahan di Parparean III direncanakan tidak hanya menjadi ruang publik, tetapi juga dapat mendukung kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata masyarakat setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (PMDPPA) Kabupaten Toba, Melati Silalahi, mengatakan akan memberikan penjelasan lebih detail mengenai rencana tersebut pada Senin, 5 Oktober 2026.* (mi/ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan Sumatera Utara mencatat 56 kasus Influenza A hingga 2 Oktober 2026.

Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan data pada 22 September 2026 yang tercatat sebanyak 27 kasus.

Baca Juga:

• Rp8,79 Triliun Digelontorkan untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumut

"Untuk pengukuran hanya 2 tempat Puskesmas Teladan dan RSUD Amri Tambunan karena alat deteksinya bantuan Kementerian Kesehatan cuma ada di 2 titik dimaksud," kata Faisal Hasrimy, Sabtu (3/10/2026).

Dua fasilitas kesehatan tersebut adalah Puskesmas Teladan di Kota Medan dan RSUD Amri Tambunan di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan catatan Dinkes Sumut, jumlah kasus Influenza A meningkat dari 27 kasus pada 22 September menjadi 56 kasus pada 2 Oktober 2026.

Artinya, terdapat tambahan 29 kasus dalam rentang sekitar sepuluh hari.

"Ada kenaikan, tapi kondisi masih terkendali," ucap Faisal.

Kenaikan aktivitas influenza juga terjadi secara nasional.

Kementerian Kesehatan mencatat positivity rate influenza sebesar 56 persen pada surveilans sentinel hingga minggu ke-38 2026.

Kemenkes menyebut aktivitas influenza berada dalam kategori sedang dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan.

Kemenkes juga menjelaskan bahwa angka positivity rate tersebut merupakan proporsi spesimen yang positif, bukan berarti 56 persen penduduk Indonesia terinfeksi influenza.

Influenza dapat menimbulkan dampak lebih serius pada kelompok rentan, termasuk lansia dan orang yang memiliki penyakit penyerta.

Penyakit seperti hipertensi, obesitas, diabetes, pneumonia, dan ISPA dapat meningkatkan risiko komplikasi ketika seseorang mengalami infeksi saluran pernapasan.

Pada kelompok lanjut usia, penurunan fungsi tubuh juga dapat membuat kemampuan menghadapi infeksi tidak seoptimal kelompok usia yang lebih muda.

Kementerian Kesehatan sebelumnya mengingatkan bahwa ISPA dapat berkembang menjadi infeksi yang lebih serius, terutama pada bayi, balita, lansia, serta orang dengan daya tahan tubuh yang lemah.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI Imran Pambudi menjelaskan bahwa influenza dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA merupakan dua istilah yang berbeda.

ISPA merupakan istilah umum yang mencakup berbagai jenis infeksi pada saluran pernapasan. Penyebabnya dapat berupa sejumlah virus, termasuk influenza, respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus, dan rhinovirus.

Selain virus, ISPA juga dapat dipicu bakteri maupun faktor lingkungan seperti polusi udara dan paparan asap rokok.

Sementara influenza secara khusus disebabkan oleh virus influenza.

Gejala yang umum antara lain demam yang muncul tiba-tiba, batuk, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, dan kelelahan.

"Influenza termasuk dalam kategori ISPA, tetapi tidak semua ISPA adalah influenza," jelasnya.

Kemenkes menyebut peningkatan aktivitas influenza pada akhir September 2026 masih mengikuti pola musiman.

Beberapa faktor yang disebut berpengaruh antara lain perubahan musim, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta subtipe virus yang sedang dominan.

Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor PM.03.01/C/584/2026 tentang penanggulangan Influenza A(H3N2) Subclade K.

Aturan tersebut ditetapkan pada 4 Februari 2026 dan masih berstatus berlaku.

Meski terjadi peningkatan kasus, Kemenkes mengingatkan masyarakat untuk tidak panik.

Pemantauan terhadap tren kasus dan tingkat keparahan tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi peningkatan aktivitas influenza.

Bagi kelompok rentan, kewaspadaan perlu lebih ditingkatkan, terutama apabila muncul gejala infeksi saluran pernapasan atau terdapat penyakit penyerta.

Di Sumatera Utara, Dinkes mencatat perkembangan kasus Influenza A masih dalam pemantauan.

Hingga 2 Oktober 2026, jumlah kasus yang terdeteksi mencapai 56 kasus.* (d/ad)

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto mengangkat 26 tokoh sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Sultan mengatakan keberadaan tokoh dengan latar belakang, pengalaman, dan kapasitas yang beragam dapat memberikan gagasan serta pemikiran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga:

• Rp8,79 Triliun Digelontorkan untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumut

Menurut Sultan, Indonesia merupakan negara besar yang membutuhkan kontribusi dari berbagai elemen masyarakat.

Ia menyebut persatuan dan kesatuan sebagai salah satu modal penting bangsa.

"Kita membutuhkan persatuan dan kesatuan karena negara sebesar kita, modal terbesarnya adalah persatuan," ujarnya.

Sultan juga menanggapi penetapan 26 nama anggota Wantimpres.

Ia mengatakan keputusan tersebut tentu telah melalui pertimbangan Presiden.

Menurut dia, kehadiran para tokoh tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan masukan dalam pemerintahan.

"Menurut saya, Bapak Presiden kan tentu punya pertimbangan. Dan saya yakin yang sudah diputuskan itu sesuatu yang sudah dipertimbangkan dan tentu pasti akan menambah bobot bagi pemerintahan," katanya.

Presiden Prabowo secara resmi mengangkat 26 anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10/2026).

Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Wantimpres merupakan lembaga negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga ini memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan, baik atas permintaan maupun tanpa diminta.

Selain Wantimpres, Sultan juga menanggapi penataan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo.

Salah satu perubahan tersebut adalah pengangkatan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Sultan mengatakan pergantian dan penataan kabinet merupakan kewenangan Presiden.

Menurut dia, Presiden memiliki pertimbangan terkait kebutuhan pemerintahan berdasarkan kondisi yang dihadapi negara.

"Pasti Presiden yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan. Jadi beliau melakukan langkah-langkah pasti sesuai dengan kondisi terkini yang dibutuhkan sama negara. Ya harapannya pasti kinerjaya pemerintahan pasti terus meningkat, trust publik juga makin hari makin tinggi," katanya.

Pemerintah melalui laman resmi Presiden RI juga mencatat pelantikan Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah pada 2 Oktober 2026.

Berdasarkan Keppres Nomor 107/P Tahun 2026, berikut 26 anggota Wantimpres yang diangkat Presiden Prabowo:

Pratikno — Ketua merangkap anggota
Muhammad Hatta Rajasa — Wakil Ketua merangkap anggota
Muhammad Qodari — Sekretaris merangkap anggota
Sinta Nuriyah Wahid
Muhammad Quraish Shihab
Agum Gumelar
Chairul Tanjung
Said Aqiel Siradj
Anwar Iskandar
Yahya Cholil Staquf
Jusuf Wanandi
Budi Gunawan
Bambang Soesatyo
Salim Segaf Al-Jufri
Soekarwo
Dato' Sri Tahir
Rocky Gerung
Ida Bagus Purwalaksana
Philip Kuncoro Wijaya
Budi Santoso Tanuwibowo
Anwar Usman
Mohamad Hatta
Jusuf Hamka
Margarito Kamis
Jacky Manuputty
Ignasius Jonan

Dengan komposisi tersebut, Wantimpres kini diisi tokoh dari berbagai latar belakang.

Mereka memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.* (tb/ad)

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dan mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023.

Putusan tersebut membuat vonis tujuh tahun penjara terhadap Riva Siahaan tetap berlaku.

Baca Juga:

• Tembus Skor 95 Desa Ledong Barat Sabet Predikat Istimewa, Resmi Jadi 'Kiblat' Antikorupsi di Asahan

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak kasasi yang diajukan kedua pihak.

"Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa," bunyi putusan yang dikutip dari laman direktori Mahkamah Agung.

Majelis hakim kasasi perkara tersebut diketuai Yanto dengan hakim anggota Ansori dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo.

Yunindro Fuji Ariyanto bertugas sebagai panitera pengganti.

Dengan ditolaknya kasasi tersebut, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Riva Siahaan tidak berubah.

Sebelumnya, Riva Siahaan divonis sembilan tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 26 Februari 2026.

Putusan tersebut kemudian diajukan banding.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman Riva menjadi tujuh tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun," bunyi putusan banding yang dikutip dari laman direktori Mahkamah Agung.

Selain pidana penjara, Riva diwajibkan membayar denda Rp500 juta.

Jika denda tersebut tidak dibayar, hukuman diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.

Majelis hakim banding juga menetapkan uang pengganti sebesar Rp5 miliar.

Apabila tidak dibayar, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.

Putusan tingkat pertama sebelumnya menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Riva.

Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta Riva dihukum 14 tahun penjara.

Perkara yang menjerat Riva berkaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, serta kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023.

Riva menjadi salah satu dari sembilan terdakwa yang perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam perkara Riva, jaksa mempersoalkan kebijakan harga jual BBM solar ketika ia menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga pada Oktober 2021 hingga Juni 2023.

Riva didakwa memberikan harga jual BBM solar di bawah harga jual terendah atau bottom price kepada pembeli swasta tertentu.

Kebijakan tersebut antara lain berkaitan dengan sektor industri pertambangan, badan usaha pemilik Izin Niaga Umum (INU), dan agen BBM.

Jaksa juga mendalilkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga tidak melakukan evaluasi kontrak meskipun terjadi perubahan harga di pasar.

Berdasarkan dakwaan yang diberitakan sebelumnya, kebijakan formula harga tersebut dikaitkan dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,54 triliun dalam perkara yang didakwakan kepada Riva.

Perkara tersebut merupakan bagian dari kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023 yang melibatkan sejumlah pihak.

Dengan putusan kasasi MA pada 1 Oktober 2026, upaya hukum kasasi yang diajukan Penuntut Umum dan Riva Siahaan sama-sama ditolak.

Vonis tujuh tahun penjara beserta ketentuan denda dan uang pengganti dalam putusan banding tetap berlaku.* (tb/ad)

JAKARTA – Wakil Koordinator Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disebut dalam kondisi cukup baik setelah menjadi korban penyiraman air keras pada Maret 2026.

Andrie masih menjalani perawatan dan beradaptasi dengan luka yang dialaminya setelah disiram air keras oleh sejumlah prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI pada 12 Maret 2026.

Baca Juga:

• Oknum Prajurit TNI Diduga Aniaya Lansia hingga Meninggal di Maluku Tengah, Pomdam XV/Pattimura Turun Tangan

Dalam acara tersebut, Andrie menerima penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya terhadap gerakan antikorupsi, demokrasi, serta nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

"Kondisi saya saat ini merasa cukup baik, setidaknya saya berupaya beradaptasi dengan luka yang saya alami setelah mendapatkan serangan penyiraman air keras pada Maret lalu," ujar Jane membacakan surat Andrie.

Jane mengatakan Andrie hingga kini masih menjalani perawatan rutin bersama tim dokter yang menanganinya.

"Beberapa waktu ke depan, saya juga akan menjalani tindakan operasi kembali pada beberapa bagian luka yang mengalami kontraktur yang mengganggu ruang gerak saya," kata Jane.

"Saya mohon diberikan doa agar diberikan kekuatan serta kelancaran dalam prosesnya," lanjutnya membacakan surat Andrie.

Penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi pada 12 Maret 2026 malam.

Saat itu, Andrie baru selesai mengisi siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Siniar tersebut mengangkat tema "Remiliterisasi & Judicial Review UU TNI".

Dalam perkara tersebut, empat prajurit TNI menjadi terdakwa. Mereka adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka.

Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada 10 Juni 2026 menyatakan keempat terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara.

Edi Sudarko dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, sedangkan Budhi Hariyanto Widhi dihukum dua tahun enam bulan penjara.

Keduanya disebut berperan sebagai eksekutor dalam penyiraman air keras terhadap Andrie.

Sementara itu, Nandala Dwi Prasetyo dihukum dua tahun penjara dan Sami Lakka dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Edi Sudarko dan Budhi Hariyanto Widhi.

Putusan tersebut kemudian berubah di tingkat banding.

Hukuman para terdakwa diperingan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dihapus.

Dalam putusan banding, Edi Sudarko dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara.

Budhi Hariyanto Widhi dihukum dua tahun penjara.

Nandala Dwi Prasetyo juga dihukum dua tahun penjara.

Sedangkan Sami Lakka tetap dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Di tengah proses pemulihan tersebut, Andrie masih menjalani perawatan medis dan dijadwalkan menjalani tindakan operasi kembali pada sejumlah bagian luka yang mengalami kontraktur.

Perkara penyiraman air keras tersebut menjadi bagian dari perjalanan Andrie dalam menjalankan aktivitasnya di bidang antikorupsi, demokrasi, dan HAM.* (cn/ad)

JAKARTA – Kematian merupakan kepastian yang akan dialami setiap makhluk hidup.

Dalam ajaran Islam, umat dianjurkan untuk selalu mengingat kematian sekaligus mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal kebaikan.

Baca Juga:

• Sumatera dalam Sejarah Islam Nusantara, Benarkah Jadi Pintu Awal Masuknya Islam?

"Wahai Rasulullah SAW, orang beriman manakah yang paling terbaik?" beliau menjawab: "yang paling banyak akhlaknya." Orang ini kemudian bertanya lagi, "Lalu orang beriman manakah yang paling berakal (cerdas)?" beliau menjawab: "Yag paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian dan merekalah yang berakal." (HR Ibnu Majah).

Mengingat kematian bukan hanya tentang rasa takut, tetapi juga menjadi pengingat agar manusia menggunakan waktu yang dimiliki untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal.

Berikut tujuh amalan yang dapat dilakukan sebagai bentuk persiapan menghadapi kematian.

1. Memperbanyak Taubat

Taubat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki diri.

Umat Islam dianjurkan segera memohon ampunan kepada Allah SWT dengan menyesali dosa, meninggalkannya, serta bertekad untuk tidak mengulanginya.

Taubat juga menjadi momentum untuk memperbaiki kehidupan dan meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT.

2. Menjaga Salat dan Memperbanyak Ibadah

Salat lima waktu merupakan kewajiban yang perlu dijaga dan dilaksanakan secara konsisten.

Selain salat wajib, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak ibadah sebagai bekal kehidupan akhirat.

3. Memperbanyak Zikir

Zikir dapat dilakukan dalam berbagai kesempatan dan aktivitas sehari-hari.

Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dan shalawat dapat menjadi bagian dari kebiasaan untuk mengingat Allah SWT.

4. Memperbanyak Sedekah dan Amal Jariyah

Sedekah merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada sesama.

Selain membantu orang yang membutuhkan, amal jariyah juga menjadi salah satu bentuk amal yang pahalanya diharapkan terus mengalir setelah seseorang meninggal dunia.

Karena itu, selama masih memiliki kesempatan, umat Islam dianjurkan memperbanyak berbagai bentuk kebaikan dan membantu sesama.

5. Melunasi Utang dan Hak Orang Lain

Persiapan menghadapi kematian juga berkaitan dengan penyelesaian kewajiban kepada orang lain.

Utang, tanggungan finansial, maupun hak sesama sebaiknya diselesaikan selagi masih memiliki kesempatan.

Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga amanah dan menghindari persoalan yang belum terselesaikan.

6. Memperbaiki Hubungan dan Silaturahmi

Hubungan dengan keluarga dan sesama juga perlu diperbaiki.

Saling memaafkan, berbakti kepada orang tua, serta menjaga silaturahmi menjadi bagian dari upaya memperbanyak kebaikan.

Memperbaiki hubungan juga dapat dilakukan dengan meninggalkan perselisihan dan berusaha berdamai dengan orang lain.

7. Memperbanyak Amal Saleh dan Menjauhi Maksiat

Selama masih diberikan umur dan kesempatan, manusia dianjurkan mengisinya dengan amal saleh.

Berbagai bentuk kebaikan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus berusaha meninggalkan perbuatan yang dilarang dalam agama.

Pada akhirnya, mengingat kematian dapat menjadi pengingat agar setiap orang memanfaatkan waktu sebaik mungkin.

Persiapan tersebut dilakukan melalui perbaikan diri, ibadah, hubungan dengan sesama, serta memperbanyak amal kebaikan.* (d/ad)

MEDAN – Pulau Sumatera memiliki peran penting dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara.

Sejumlah teori sejarah memiliki pandangan berbeda mengenai asal-usul dan waktu kedatangan Islam.

Baca Juga:

• Rp8,79 Triliun Digelontorkan untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumut

Salah satu wilayah yang memiliki jejak sejarah tersebut adalah Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Pemerintah meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus pada Maret 2017.

Barus sejak berabad-abad lalu dikenal sebagai kawasan perdagangan yang ramai.

Komoditas seperti kapur barus dan kemenyan diperdagangkan hingga ke berbagai wilayah, termasuk Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir.

Hubungan perdagangan tersebut menjadi salah satu konteks yang digunakan untuk menjelaskan masuknya Islam ke wilayah Sumatera.

Tiga Teori Masuknya Islam ke Nusantara

Dalam buku Sejarah Pendidikan Islam karya Noer Rohmah dan Agus Salim Salabi, terdapat sejumlah teori mengenai masuknya Islam ke Nusantara.

1. Teori India

Teori yang dikemukakan Pijnappel, Snouck Hurgronje, Moquette, dan Fatimi menyebut Islam masuk ke Nusantara melalui India pada abad ke-13 Masehi.

Teori ini antara lain dikaitkan dengan hubungan perdagangan antara wilayah Nusantara dan India, khususnya Gujarat dan Malabar.

2. Teori Arab

Teori Arab dikemukakan Sir Thomas Arnold. Teori ini menyebut Islam masuk ke Nusantara secara langsung dari Arab, bukan melalui India maupun Persia.

Dalam teori tersebut, Islam diperkirakan mulai masuk pada abad ke-7 Masehi melalui pedagang Arab yang menjalin hubungan dagang dengan wilayah Sriwijaya di Sumatera.

Kesamaan mazhab Syafi'i yang berkembang di Coromandel dan Malabar dengan masyarakat Islam di Nusantara juga disebut sebagai salah satu pendukung teori ini.

3. Teori Persia

Teori Persia yang dikemukakan P.A. Hoesein Djajadiningrat menyebut Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi melalui wilayah Sumatera.

Salah satu pusat perkembangan Islam dalam teori ini adalah Kerajaan Samudera Pasai.

Teori tersebut antara lain dikaitkan dengan tradisi Asyura, yakni peringatan setiap 10 Muharram yang berkembang dalam masyarakat Syiah untuk mengenang wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW.

Penyebaran Islam di Sumatera Utara

Mengutip buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizem Aizid, penyebaran Islam di Sumatera Utara pada awalnya berkaitan dengan tiga wilayah, yakni Barus, Aceh, dan Mandailing.

Dari kawasan tersebut, Islam kemudian berkembang ke berbagai wilayah lain di Sumatera.

Barus menjadi salah satu kawasan awal yang mendapat perhatian karena posisinya sebagai pusat perdagangan.

Kota ini dikenal sebagai penghasil kapur barus dan kemenyan yang diperdagangkan ke berbagai wilayah di luar Nusantara.

Aktivitas perdagangan memungkinkan terjadinya interaksi antara masyarakat lokal dengan pedagang dari berbagai kawasan.

Interaksi tersebut kemudian menjadi salah satu jalur yang dikaitkan dengan penyebaran Islam.

Setelah Barus, perkembangan Islam juga menjangkau Aceh.

Wilayah ini memiliki sejumlah pelabuhan penting yang menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah.

Perkembangan Islam di Aceh kemudian semakin kuat dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam.

Samudera Pasai dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam penting dalam sejarah Nusantara.

Penyebaran Islam selanjutnya menjangkau Mandailing di Tapanuli Selatan.

Dalam proses tersebut, Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai menjadi dua tokoh yang disebut memiliki peran dalam penyebaran Islam melalui ekspedisi Paderi.

Islam Berkembang di Sumatera Barat

Perkembangan Islam juga berlangsung di Sumatera Barat.

Islam disebut masuk ke wilayah Minangkabau melalui jalur perdagangan dan kemudian menyebar ke berbagai daerah.

Perkembangan Islam semakin pesat setelah adanya pengaruh Kesultanan Aceh di bawah Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar.

Ajaran Islam kemudian turut berkembang hingga wilayah pedalaman Minangkabau dan memengaruhi lingkungan Kerajaan Pagaruyung.

Salah satu tokoh yang dikenal berperan dalam perkembangan Islam di Minangkabau adalah Syekh Burhanuddin.

Ia dikenal sebagai tokoh yang membawa Tarekat Syattariyah ke wilayah Minangkabau.

Jejak Islam di Barus

Sejumlah peninggalan makam tua di Barus menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai sejarah awal Islam di Sumatera.

Salah satunya berada di Kompleks Pemakaman Mahligai, Barus.

Di kompleks tersebut terdapat makam dengan nisan bertuliskan Syekh Rukunuddin yang disebut wafat pada 672 Masehi atau 48 Hijriah.

Selain itu, terdapat makam Tuhar Amisuri yang disebut sebagai salah satu makam Islam tua dan berusia lebih tua dibandingkan makam Sultan Malik as-Saleh, raja pertama Kerajaan Samudera Pasai.

Jejak lainnya adalah makam Syekh Mahmud Barus yang disebut sebagai salah satu tokoh pembawa syiar Islam di Indonesia.

Berbagai peninggalan tersebut menjadi bagian dari jejak sejarah perkembangan Islam di Sumatera.

Namun, perbedaan teori mengenai asal-usul dan waktu kedatangan Islam menunjukkan bahwa sejarah islamisasi Nusantara merupakan proses panjang yang melibatkan perdagangan, interaksi masyarakat, ulama, serta perkembangan kerajaan-kerajaan Islam.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah menambah alokasi anggaran sebesar Rp8,79 triliun hingga Agustus 2026 untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Utara.

Tambahan anggaran tersebut disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Baca Juga:

• Pernah Dipecat PDIP, Bobby Nasution: Biarlah Saya di Partai Gerindra

"Hingga Agustus 2026, tambahan alokasi TKD mencapai Rp 8,79 triliun," ungkap Rudy Rahmaddi, Sabtu (3/10/2026).

Tambahan anggaran itu terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,61 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3,18 triliun.

Jika dibandingkan dengan pagu awal tahun 2026, tambahan DAU tersebut meningkat 25 persen. Sementara tambahan DBH melonjak hingga 879 persen.

Rudy mengatakan realisasi penyaluran dana pemulihan bencana yang telah ditransfer dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Sumatera Utara mencapai Rp4,82 triliun hingga akhir Agustus 2026.

Percepatan pemulihan juga terlihat dari peningkatan realisasi belanja modal di Sumatera Utara. Hingga Agustus 2026, belanja modal mencapai Rp2,15 triliun.

Angka tersebut tumbuh 432,19 persen secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar Rp404,31 miliar.

"Selain program strategis nasional, alokasi Belanja Modal tahun 2026 diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum," jelasnya.

Selain penambahan anggaran, pemerintah juga menyederhanakan proses penyaluran dana pemulihan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2025.

Aturan tersebut memberikan kelonggaran dan kemudahan administrasi bagi pemerintah daerah yang terdampak bencana.

Penyederhanaan persyaratan Transfer ke Daerah dilakukan agar ketersediaan anggaran di daerah tidak terhambat.

Salah satu hasilnya terlihat dari penyaluran DAU khusus untuk pemulihan bencana.

Dana sebesar Rp4,27 triliun tersebut telah disalurkan 100 persen kepada pemerintah daerah.

Rudy berharap tambahan TKD dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menangani berbagai kebutuhan pascabencana, mulai dari rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur hingga pemulihan pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

"Penyaluran tambahan TKD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan penanganan bencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta pemulihan pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat," pungkasnya.* (d/ad)

GIANYAR – Propam Polres Gianyar menyelidiki dugaan keterlibatan seorang anggota polisi dalam kepemilikan dan penjualan senjata api (senpi) ilegal senilai Rp30 juta.

Dugaan tersebut mencuat setelah seorang pria berinisial ARM ditangkap di Denpasar karena diduga menguasai senpi ilegal.

Baca Juga:

• Sarwendah Sebut Anak Enggan Bertemu Ruben Onsu

Anggota yang disebut dalam perkara itu berinisial Brigpol I GD WT.

Ia telah dipanggil Propam Polres Gianyar untuk menjalani pemeriksaan dan saat ini berada dalam pengawasan Propam.

Kasi Humas Polres Gianyar Ipda I Gusti Ngurah Suardita mengatakan, Kapolres Gianyar telah memerintahkan Propam untuk menelusuri informasi mengenai dugaan keterlibatan anggotanya.

"Kapolres Gianyar sudah memerintahkan Kasi Propam Polres Gianyar untuk melakukan penyelidikan terhadap anggota dimaksud dan tetap berkoordinasi dengan Polresta Denpasar di mana kasus penemuan senpi tersebut ditangani Sat Reskrim Polresta Denpasar," ujar Suardita, Senin (28/9/2026).

Dugaan keterlibatan anggota Polres Gianyar berawal dari perkara senpi ilegal yang ditangani Polresta Denpasar.

ARM ditangkap terkait penguasaan senjata api ilegal. Dalam pemeriksaan, ARM disebut mengaku memperoleh senjata tersebut dari seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Gianyar.

Senjata api itu disebut dibeli dengan harga sekitar Rp30 juta.

Informasi mengenai dugaan transaksi tersebut kemudian beredar di media sosial.

Polres Gianyar lalu melakukan langkah internal untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan memeriksa anggota yang disebut dalam perkara.

Propam Polres Gianyar juga berkoordinasi dengan Polresta Denpasar karena perkara penemuan senjata api tersebut ditangani Satreskrim Polresta Denpasar.

Brigpol I GD WT telah dipanggil Propam Polres Gianyar untuk dimintai keterangan.

Selama proses penyelidikan berlangsung, yang bersangkutan berada dalam pengawasan Propam.

"Anggota yang diberitakan dengan inisial Brigpol I GD WT, sudah dipanggil oleh Si Propam Polres Gianyar untuk proses penyelidikan dan saat ini dalam pengawasan Propam," jelas Suardita.

Propam masih mendalami dugaan kepemilikan maupun keterkaitan anggota tersebut dengan senjata api ilegal yang ditemukan dalam perkara di Denpasar.

Penyelidikan juga dilakukan untuk menguji keterangan yang menyebut senjata api tersebut berasal dari anggota Polres Gianyar.

Polres Gianyar menegaskan proses pemeriksaan masih berlangsung.

Karena itu, dugaan keterlibatan Brigpol I GD WT belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum penyelidikan dan penanganan perkara menghasilkan kepastian.

Penyidik masih menelusuri hubungan antara anggota yang diperiksa dengan senjata api yang menjadi barang bukti dalam perkara di Polresta Denpasar.

Polres Gianyar memastikan penyelidikan terhadap anggotanya tetap berjalan.

Propam juga terus berkoordinasi dengan Polresta Denpasar untuk mendapatkan informasi terkait asal-usul senjata api tersebut.

Kapolres Gianyar menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

"Kapolres Gianyar menegaskan akan menindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polres Gianyar baik disiplin maupun kode etik," tegas Suardita.

Meski demikian, tindakan terhadap anggota tersebut tetap menunggu hasil pemeriksaan dan pembuktian atas dugaan yang sedang didalami.

Hingga kini, Propam Polres Gianyar belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan.

Polisi juga belum memastikan apakah Brigpol I GD WT terbukti terlibat dalam dugaan penjualan senjata api ilegal kepada ARM.

Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pemeriksaan dan penyelidikan memperoleh hasil.* (km/ad)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan rotasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri.

Salah satu perubahan tersebut adalah penunjukan Brigjen Hendra Kurniawan sebagai Kapolda Banten menggantikan Irjen Hengki.

Baca Juga:

• Satgas PD II GM FKPPI Sumut Ucapkan Selamat kepada Brigjen Sonny Irawan yang Dipercaya Jadi Kapolda Sumut: Kami Solid, Kuat, Militan Siap Mendukung

Dalam mutasi tersebut, Irjen Hengki dipercaya menduduki jabatan sebagai Kapolda Jawa Barat.

Nama Brigjen Hendra Kurniawan kemudian menjadi perhatian karena memiliki kesamaan nama dengan mantan Karo Paminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan yang pernah terkait perkara obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo.

Namun, keduanya merupakan dua orang yang berbeda.

Brigjen Hendra Kurniawan yang kini ditunjuk sebagai Kapolda Banten sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri.

Ia juga memiliki riwayat penugasan di lingkungan Polda Banten, termasuk pernah menjabat Irwasda.

Sementara itu, Hendra Kurniawan yang namanya muncul dalam perkara Ferdy Sambo merupakan pejabat Karo Paminal Divpropam Polri ketika kasus Brigadir J mencuat pada 2022.

Kesamaan nama tersebut sempat menimbulkan kekeliruan.

Seali Syah, istri Hendra Kurniawan yang pernah menjabat Karo Paminal Divpropam Polri, memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya.

"Semua.. terima kasih untuk semangat dan Doa-doa baik 'nya. Tapi untuk jabatan tersebut BEDA ORANG yaa," tulis Seali dalam unggahan Instagram @sealisyah, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Dengan demikian, Brigjen Hendra Kurniawan yang mendapat promosi sebagai Kapolda Banten tidak sama dengan Hendra Kurniawan yang tercatat dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir J.

Penunjukan Brigjen Hendra Kurniawan menjadi Kapolda Banten merupakan bagian dari rotasi besar-besaran di tubuh Polri setelah Suyudi Ario Seto resmi menjabat Kapolri.

Dalam Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026, Polri melakukan perubahan terhadap sejumlah jabatan strategis, termasuk 19 posisi Kapolda.

Polri menyebut mutasi dan rotasi merupakan bagian dari kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Dengan adanya penjelasan tersebut, kesamaan nama antara Brigjen Hendra Kurniawan yang kini menjabat Kapolda Banten dan Hendra Kurniawan dalam perkara Ferdy Sambo perlu dibedakan agar tidak menimbulkan informasi yang keliru di masyarakat.* (oz/ad)

SINGAPURA – Kualitas udara di wilayah tengah Singapura masuk kategori tidak sehat pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Kondisi tersebut terjadi ketika kabut asap dari Sumatera bagian selatan bergerak menuju Singapura dan kawasan sekitarnya.

Baca Juga:

• Pernah Dipecat PDIP, Bobby Nasution: Biarlah Saya di Partai Gerindra

Angka tersebut masuk kategori tidak sehat.

Sementara itu, PSI di wilayah timur tercatat 95, barat 93, selatan 84, dan utara 79. Keempat wilayah tersebut masih berada dalam kategori sedang.

Pada waktu yang sama, pembacaan PM2.5 selama satu jam di wilayah tengah berada dalam kategori meningkat (elevated).

Indikator ini menggambarkan kondisi kualitas udara pada periode waktu tertentu.

Dalam pembaruan kondisi kualitas udara pada Sabtu, NEA mengatakan kepulan asap dengan intensitas sedang hingga pekat dari Sumatera bagian selatan terpantau bergerak menuju Singapura dan wilayah sekitarnya.

Selain dari Sumatera, kabut asap juga terdeteksi berasal dari kebakaran di Kalimantan.

NEA memperkirakan kondisi cuaca kering masih berlangsung di Singapura dan kawasan sekitarnya pada Minggu, 4 Oktober 2026.

Angin dari arah tenggara atau barat daya juga diperkirakan menguat.

Kondisi tersebut membuat risiko kabut asap kembali memengaruhi kualitas udara Singapura masih ada.

NEA memperkirakan PSI 24 jam berada pada kisaran sedang tinggi hingga tidak sehat rendah.

NEA mengimbau masyarakat sehat untuk mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan yang dilakukan dalam waktu lama atau dengan intensitas berat apabila PSI 24 jam berada dalam kategori tidak sehat.

Kelompok lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak juga disarankan mengurangi aktivitas fisik berat atau berkepanjangan di luar ruangan.

Sementara itu, masyarakat yang memiliki penyakit kronis pada paru-paru atau jantung dianjurkan menghindari aktivitas fisik berat atau berkepanjangan di luar ruangan.

NEA menjelaskan dampak kabut asap terhadap kesehatan dapat berbeda pada setiap orang.

Kondisi kesehatan, tingkat PSI, serta durasi dan intensitas aktivitas di luar ruangan menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan.

Untuk aktivitas di luar ruangan yang akan dilakukan dalam waktu dekat, masyarakat disarankan mengacu pada pembacaan PM2.5 selama satu jam serta panduan aktivitas pribadi yang tersedia.

Adapun prakiraan PSI 24 jam dan panduan kesehatan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk aktivitas di luar ruangan pada hari berikutnya.

PSI 24 jam merupakan indikator kualitas udara harian di Singapura yang juga menjadi dasar penerbitan imbauan kesehatan oleh NEA.

Indeks tersebut dihitung berdasarkan enam jenis polutan, yaitu PM2.5, PM10, ozon, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan karbon monoksida.

PSI 24 jam menggambarkan rata-rata kualitas udara selama 24 jam terakhir.

Kategori tidak sehat berada pada rentang 101-200, sangat tidak sehat 201-300, sedangkan angka di atas 300 masuk kategori berbahaya.

Sementara itu, PM2.5 merupakan partikel halus berdiameter maksimal 2,5 mikrometer.

Partikel ini menjadi salah satu polutan yang dominan ketika terjadi kabut asap dan dapat berdampak terhadap kesehatan.

Pembacaan PM2.5 selama satu jam terbagi menjadi empat kategori, yakni normal, meningkat, tinggi, dan sangat tinggi.

Kategori meningkat berada pada rentang 56-150, kategori tinggi 151-250, sedangkan angka di atas 250 masuk kategori sangat tinggi.

Dengan kondisi cuaca kering dan pergerakan asap dari kawasan Sumatera serta Kalimantan, NEA mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.* (bs/ad)

JAKARTA – Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.

Skuad Garuda memastikan tiket ke partai puncak setelah meraih kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh dalam pertandingan terakhir Grup A di SUGBK, Kamis, 1 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Mau Ajukan KUR BSI 2026 Rp50 Juta? Segini Angsuran per Bulan hingga 5 Tahun

Kedua tim sama-sama mengoleksi tujuh poin dan memiliki selisih gol +9.

Namun, Indonesia unggul dalam jumlah gol yang dicetak. Skuad Garuda mengoleksi 11 gol, sedangkan Malaysia mencetak sembilan gol.

Indonesia dan Malaysia memang sama-sama mengantongi empat poin sebelum pertandingan terakhir Grup A. Malaysia saat itu unggul satu gol dalam selisih gol.

Dalam pertandingan yang digelar bersamaan, Malaysia menang 6-0 atas Singapura.

Hasil itu membuat Malaysia menutup fase grup dengan tujuh poin dan selisih gol +9.

Indonesia yang menghadapi Bangladesh kemudian terus menambah gol hingga pertandingan memasuki masa tambahan waktu.

Setelah unggul 7-1, Bangladesh sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-7 pada menit ke-90+1.

Indonesia kemudian mencetak dua gol tambahan pada menit ke-90+6 dan 90+7 sehingga pertandingan berakhir 9-2.

Hasil tersebut membuat Indonesia dan Malaysia memiliki poin serta selisih gol yang sama.

Namun, jumlah gol Indonesia lebih banyak sehingga Garuda berhak melaju ke final.

Di partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand pada Senin, 5 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB di SUGBK, Jakarta.

Thailand lebih dahulu memastikan diri lolos ke final setelah mengalahkan Vietnam 2-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa, 29 September 2026.

Kemenangan atas Vietnam menjadi kemenangan kedua Thailand di fase grup sekaligus memastikan mereka berada di posisi teratas Grup B.

Pada pertandingan terakhir Grup B, Thailand kemudian menghadapi Filipina. Namun, Thailand kalah 1-2.

Hasil tersebut tidak mengubah posisi Thailand yang sudah memastikan tiket ke final lebih awal.

Pelatih Timnas Thailand, Anthony Hudson, mengatakan timnya tidak terganggu dengan kemenangan besar Indonesia atas Bangladesh.

Menurut Hudson, skor 9-2 lebih merupakan pengecualian dibandingkan gambaran persaingan sepanjang fase grup.

"Target utama kami adalah menjuarai turnamen ini. Mengenai kemenangan besar Indonesia atas Bangladesh, menurut saya itu sedikit pengecualian," paparnya, Sabtu (3/10/2026).

"Sebab pertandingan-pertandingan sebelumnya berlangsung sangat ketat, seperti saat mereka melawan Malaysia (0-0) dan Singapura (2-0)," imbuh dia.

Meski demikian, Hudson tetap memberikan perhatian terhadap kekuatan Indonesia.

Ia menyebut timnya akan menganalisis permainan Garuda secara menyeluruh sebelum pertandingan final.

"Bagi saya Indonesia adalah tim yang sangat bagus, mereka punya skuad yang atletis, fisik yang kuat, serta semangat kebersamaan yang nyata," tutur Hudson.

Kekalahan Thailand dari Filipina pada pertandingan terakhir fase grup tidak lepas dari keputusan Hudson melakukan rotasi pemain.

Ia mengistirahatkan sejumlah pemain utama setelah Thailand memastikan tiket final lebih awal.

Langkah tersebut dilakukan agar pemain inti memiliki kondisi fisik yang lebih siap menghadapi Indonesia.

"Rotasi (vs Filipina) memungkinkan kami mengistirahatkan lima, enam, hingga tujuh pemain, sehingga membantu kami menjaga kesegaran stamina untuk laga final. Ini situasi yang sangat menguntungkan bagi kami," ucap Hudson.

Hudson juga mengaku senang Thailand bisa memastikan tiket final setelah hanya menjalani dua pertandingan di fase grup.

" tentunya kami senang bisa mencapai final setelah dua pertandingan. Terutama berhasil mengalahkan tim yang belum pernah kalah dalam 27 atau 28 pertandingan terakhir (Vietnam), kami sangat senang dengan hal itu," ujar Hudson.

Final Indonesia vs Thailand pun akan menjadi pertandingan penentu gelar FIFA ASEAN Cup 2026.

Skuad Garuda akan tampil di hadapan pendukungnya di SUGBK, sementara Thailand datang dengan persiapan setelah melakukan rotasi pada pertandingan terakhir fase grup.* (km/ad)

DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyinggung perjalanan politiknya saat menghadiri Pendidikan dan Latihan (Diklat) Laskar Partai Gerindra Sumatera Utara di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam kegiatan tersebut, Bobby menyebut dirinya masih tergolong baru sebagai kader Gerindra.

Baca Juga:

• APBN 2027 Tembus Rp4.000 Triliun, Ekonom Ungkap Alasan Pemerintah Naikkan Belanja

Bobby mengatakan Gerindra menjadi partai yang membuka pintu untuk dirinya setelah peristiwa tersebut.

Karena itu, ia menyatakan ingin menjadikan Gerindra sebagai tempat terakhirnya dalam perjalanan politik.

"Gerindra adalah rumah yang pantas dan tepat untuk kita mencapai cita-cita Bangsa Indonesia. Partai Gerindra bukan partai tanpa perjuangan, bukan partai yang tiba-tiba jadi pemenang. Kita semua termasuk saya, mari kita torehkan nama kita untuk membesarkan nama Gerindra minimal di Sumut," kata Bobby Nasution dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (3/10/2026).

Bobby mengatakan seharusnya dirinya mengikuti Diklat bersama peserta lainnya karena statusnya yang masih baru di Gerindra.

"Sejujurnya, seharusnya saya bersama-sama berada bersama kalian, di barisan kalian. Karena saya juga baru masuk, sebelumnya saya pernah di sebuah partai lain. Beberapa tahun saya di partai sebelumnya, saya dipecat, diberhentikan," ungkapnya.

Menurut Bobby, setelah diberhentikan dari partai sebelumnya, dirinya merasa lebih tenang ketika Gerindra membuka kesempatan untuk bergabung.

"Namun yang membuat saya tenang, saat itu saya melihat kader dan Partai Gerindra membuka tangan selebarnya buat saya. Ini adalah jalan saya, yang menurut saya cukup sekali pindah partai. Biarlah saya di partai Gerindra," ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby dalam kegiatan yang menjadi bagian dari pendidikan dan penguatan kader Gerindra di Sumatera Utara.

Diklat Laskar Gerindra Sumut berlangsung di Sibolangit dan diikuti kader dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga mengajak kader Gerindra untuk mendukung pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Bobby, kader partai memiliki peran untuk membantu menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.

"Kami dan kita semua, titip untuk jaga bukan hanya nama baik partai tetapi juga program-program Pak Presiden. Program-program Pak Presiden sangat berdampak kepada masyarakat bawah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat," sebutnya.

Bobby kemudian mengusulkan kepada Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo agar para kepala daerah dan kader Gerindra dapat melakukan pertemuan secara rutin.

"Kalau boleh minimal sebulan sekali Pak Ketua bisa perintahkan kepala daerah, kader-kader (dari Gerindra), bisa ngumpul. Biar program-program Pak Presiden bisa tersampaikan ke bawah dan sukses," tuturnya.

Kegiatan Diklat Laskar Gerindra Sumut sendiri menjadi bagian dari agenda kaderisasi partai.

Berdasarkan laporan panitia, kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai daerah di Sumatera Utara.* (d/ad)

JAKARTA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) 2026 menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal.

Berbeda dengan pembiayaan konvensional, KUR BSI menggunakan prinsip syariah.

Baca Juga:

• Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Harapan Dunia Usaha Menuju 2027

Plafon pembiayaan tersedia sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Salah satunya pembiayaan hingga Rp50 juta yang dapat digunakan untuk modal usaha maupun pengembangan bisnis.

Selain itu, tersedia pilihan pembiayaan dengan limit hingga Rp100 juta. Tenor pembiayaan dapat disesuaikan dengan kemampuan pembayaran nasabah.

Margin pembiayaan disebut sekitar 3 persen per tahun, dengan ketentuan mengikuti akad dan skema pembiayaan yang berlaku.

Lantas, berapa angsuran yang perlu disiapkan setiap bulan jika mengajukan KUR BSI 2026 dengan plafon Rp50 juta?

Syarat KUR BSI 2026

Pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR BSI perlu memenuhi sejumlah persyaratan. Berikut ketentuannya:

- Individu atau perorangan yang menjalankan usaha produktif dan layak.
- Usaha telah berjalan secara aktif minimal enam bulan.
- Belum pernah menerima pembiayaan modal kerja atau investasi komersial, dengan pengecualian pembiayaan konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga, pembiayaan skema atau skala ultra mikro, serta pembiayaan pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
- Dapat sedang menerima pembiayaan secara bersamaan, seperti KPR, KKP roda dua produktif, pembiayaan dengan jaminan SK pensiun, kartu kredit, pembiayaan Resi Gudang, dan pembiayaan konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga.
- Memiliki kolektibilitas lancar.
- Menyiapkan dokumen administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), NPWP untuk plafon di atas Rp50 juta, serta surat izin usaha.

Cara Pengajuan KUR BSI 2026

Pengajuan KUR BSI 2026 dapat dilakukan secara daring melalui layanan Salam Digital.

Calon nasabah dapat membuka situs Salam Digital BSI, kemudian memilih jenis plafon pembiayaan yang diinginkan dan menekan tombol "Ajukan Sekarang".

Selanjutnya, calon nasabah perlu melengkapi formulir pengajuan, termasuk nama, NIK, dan alamat email. Dokumen persyaratan kemudian diunggah sesuai petunjuk yang tersedia.

Setelah seluruh data lengkap, pengajuan dapat dikirim dengan menekan tombol "Ajukan" atau "Kirim".

BSI selanjutnya melakukan verifikasi data dan menghubungi calon nasabah untuk menentukan jadwal survei lokasi usaha, baik secara langsung maupun virtual.

Jika pengajuan disetujui, nasabah akan diundang untuk menandatangani akad pembiayaan syariah. Setelah proses tersebut selesai, dana pembiayaan dapat dicairkan ke rekening BSI.

Selain secara daring, pengajuan juga dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BSI terdekat sambil membawa seluruh dokumen persyaratan.

Tabel Angsuran KUR BSI 2026 Rp50 Juta

Untuk plafon pembiayaan Rp50 juta, berikut simulasi angsuran berdasarkan tenor yang tercantum dalam informasi pembiayaan:

12 bulan: Rp4.250.000 per Bulan
24 bulan: Rp2.166.000per Bulan
36 bulan: Rp1.472.200per Bulan
48 bulan: Rp1.125.500per Bulan
60 bulan: Rp916.600per Bulan

Besaran angsuran tersebut merupakan simulasi berdasarkan skema yang tercantum dalam informasi KUR BSI 2026.

Besaran pembiayaan, akad, margin, tenor, dan persetujuan akhir tetap mengikuti ketentuan serta hasil verifikasi pihak bank.

Bagi pelaku UMKM, informasi mengenai syarat, dokumen, tenor, dan kemampuan membayar penting diperhatikan sebelum mengajukan pembiayaan.* (di/ad)