MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama untuk mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan di wilayah yang terdampak banjir.

Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, terutama para pelaku usaha perikanan.

Baca Juga:

• Pemprov Aceh dan Ulama Temui BWI Pusat, Kawal Kejelasan Status Wakaf Blangpadang

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas percepatan rehabilitasi sektor kelautan dan perikanan di daerah yang terdampak bencana.

Selain itu, mereka juga menyusun langkah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program pemulihan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Sulaiman Harahap mengapresiasi dukungan KKP terhadap upaya pemulihan di Sumatera Utara.

Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat akan membantu masyarakat yang terdampak agar dapat kembali menjalankan usaha dan meningkatkan perekonomian.

"Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membantu percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara. Sinergi ini diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat," ujar Sulaiman.

Pada kesempatan tersebut, Sulaiman juga menyoroti potensi besar sektor kelautan dan perikanan di Kepulauan Nias.

Menurutnya, kawasan itu memiliki sumber daya yang sangat menjanjikan sehingga perlu didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.

"Kepulauan Nias memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, potensi tersebut dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Achmad Al-Farisi, mengatakan pihaknya mendapat amanah dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan bantuan pemulihan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Menurut Achmad, program rehabilitasi akan dilaksanakan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat kerusakan di masing-masing daerah dan ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2028.

KKP juga memastikan program tersebut tidak akan tumpang tindih dengan anggaran yang telah dialokasikan melalui APBN maupun APBD.

"Kami berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyediaan data penerima bantuan secara by name by address agar seluruh bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Kami juga akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan," kata Achmad.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Timur Tumanggor, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Imaida Noor Hasibuan, serta sejumlah pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di Sumatera Utara.

Kolaborasi antara Pemprov Sumut dan KKP ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir yang terdampak bencana.* (ad)

JAKARTA – Pemerintah Aceh bersama para ulama menemui Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

Pertemuan tersebut membahas kejelasan status Lapangan Blangpadang yang diyakini sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Baca Juga:

• Mahasiswa Desak Kejagung Tahan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Ancam Gelar Aksi Lebih Besar

Dalam pertemuan itu, Fadhlullah menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menjaga amanah sejarah dan memperjuangkan kepastian hukum atas status tanah Blangpadang.

"Kami mengutus tim ke museum di Belanda bukan untuk mencari pertentangan, melainkan untuk mengumpulkan serpihan sejarah yang jujur. Hasil penelusuran mengonfirmasi bahwa Blangpadang sejak era Kerajaan Aceh adalah alun-alun kebanggaan, dan tidak pernah dijadikan fasilitas militer oleh Belanda. Ini adalah aset luhur yang diwakafkan untuk Masjid Raya Baiturrahman," tutur Fadhlullah.

Menurut Fadhlullah, Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk menelusuri sejarah Blangpadang, termasuk mengirim tim ke Belanda guna memperoleh dokumen dan informasi yang dinilai dapat memperkuat data historis mengenai status tanah tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat dan ulama Aceh bukan untuk mengabaikan aturan hukum, melainkan berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan sehingga kepastian status wakaf dapat diwujudkan.

"Harapan masyarakat Aceh adalah melihat status Blangpadang tuntas dan kembali sepenuhnya sebagai jalan kebaikan bagi umat."

Menanggapi penjelasan tersebut, Wakil Ketua BWI Pusat, Dr. Tatang Astarudin, menyampaikan apresiasi atas langkah yang ditempuh Pemerintah Aceh dan para ulama dalam menyampaikan aspirasi secara dialogis.

Menurut Tatang, dari sisi hukum, filosofi, maupun aspek keagamaan, posisi tanah Blangpadang sebagai tanah wakaf memiliki dasar yang kuat.

"Secara yuridis, filosofis, maupun teologis, kita semua sepaham bahwa ini adalah tanah wakaf. Posisinya sangat kuat. Tugas kita bersama saat ini adalah menyelaraskan proses administrasi antarinstansi dengan baik, menghormati prosedur yang ada, serta menjaga marwah semua pihak agar solusi terbaik dapat dicapai tanpa ada yang merasa dirugikan," kata Dr. Tatang.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Badan Wakaf Indonesia menyatakan akan menjembatani komunikasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian administrasi status tanah Blangpadang.

BWI berencana mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM guna membahas kejelasan status aset tersebut.

"Setiap Rabu kami menyelenggarakan rapat pleno. Seluruh berkas dan dokumen kebaikan yang diserahkan oleh Pak Wagub dan para ulama akan menjadi pembahasan utama kami untuk merumuskan sikap resmi BWI yang konstruktif," ujar Dr. Tatang.

Pemerintah Aceh berharap koordinasi bersama BWI dan kementerian terkait dapat menghasilkan kepastian hukum mengenai status Lapangan Blangpadang, sehingga pengelolaannya ke depan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan umat.* (ad)

JAKARTA – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kristiani Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Kejaksaan Agung segera mengambil langkah hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Inalum, Ahli Hukum USU: Sengketa Bisnis Tak Bisa Langsung Dipidana sebagai Korupsi

Karena itu, mereka meminta Kejaksaan Agung segera menetapkan langkah hukum yang tegas.

Wakil Koordinator Pusat BEM Kristiani Seluruh Indonesia, Frimus, mengatakan tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah agar Kejaksaan Agung segera melakukan penahanan terhadap Febrie Adriansyah.

"Hari ini memang permintaan kami yang pertama adalah kami mendesak Kejagung untuk segera menahan Febri Ardiansyah," kata Frimus kepada wartawan di lokasi, Kamis.

Selain meminta penahanan, massa juga mendesak aparat penegak hukum segera menggeledah rumah dinas Febrie Adriansyah yang berada di Jalan Radio I, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut mereka, penggeledahan diperlukan untuk mendukung proses pemulihan aset serta mencari kemungkinan adanya barang bukti lain yang berkaitan dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

"Kami meminta kepada para penegak hukum untuk menggeledah kediaman ataupun rumah dinas daripada Eks Jampidsus Kejagung Republik Indonesia," ujar Frimus.

Massa aksi menduga masih terdapat barang bukti yang dapat membantu proses penyidikan apabila dilakukan penggeledahan di rumah dinas tersebut.

Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengamanan ketat. Sedikitnya 100 mahasiswa mengikuti demonstrasi tersebut, sementara sekitar 200 personel kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Metro Kebayoran Baru diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi.

Demonstrasi berlangsung hingga sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri secara tertib.

Sebelum meninggalkan lokasi, para demonstran menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti dalam waktu 3 x 24 jam.

Hingga aksi berakhir, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi tersebut.* (km/ad)

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memaparkan lima persoalan yang dinilai menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).

Kelima isu tersebut meliputi pertambangan ilegal, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pelaksanaan salat berjamaah, penyebaran konten LGBT, penanganan bencana, serta pembalakan liar (illegal logging).

Baca Juga:

• Viral! Anaknya Unggah Gaya Hidup Mewah dan BBM 15 Jeriken, Pejabat Gayo Lues Mengundurkan Diri

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda Aceh, di antaranya Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Kepala BIN Aceh Andrie P. Mulia, Danlanal Sabang Kolonel (P) Sadimin, Danlanud Sultan Iskandar Muda Kolonel PNB Suryo Anggoro, serta perwakilan Pangdam Iskandar Muda, Kejaksaan Tinggi Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh, dan Wali Nanggroe.

Dalam rapat itu, Mualem meminta seluruh persoalan dipaparkan secara rinci agar menjadi dasar pengambilan keputusan bersama.

"Saya membutuhkan pandangan, pendapat dan pertimbangan, untuk menjadi keputusan kita bersama," ujar Mualem.

Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menjelaskan aktivitas pertambangan ilegal masih marak terjadi di sejumlah daerah di Aceh.

Menurutnya, sebagian aktivitas penambangan bahkan menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri.

"Bahkan penambangan dilakukan dengan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya," katanya.

Pemerintah Aceh mengusulkan sejumlah langkah penanganan, mulai dari sosialisasi bahaya merkuri, penertiban terpadu bersama aparat penegak hukum, koordinasi lintas instansi, hingga upaya legalisasi melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Selain itu, Pemerintah Aceh mengusulkan diterbitkannya maklumat bersama Forkopimda serta penguatan pengawasan di masing-masing instansi.

Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh juga memaparkan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah pesisir barat Aceh.

"Di antaranya yang paling luas terbakar adalah lahan gambut, lebih 150 hektar," kata Nasir.

Ia menjelaskan Pemerintah Aceh telah meminta seluruh bupati dan wali kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Terkait bencana hidrometeorologi, Forkopimda Aceh menyepakati status daerah masih berada pada masa transisi sehingga belum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam paparannya, Sekda Aceh menyampaikan bahwa penyebaran konten LGBT di ruang digital maupun komunitas tertentu menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Aktivitas mereka terindikasi di café atau warkop, barbershop dan tempat Fitness/Gym," kata Nasir.

Ia juga menyampaikan pandangan pemerintah mengenai dampak yang dinilai dapat memicu polemik sosial dan bertentangan dengan norma yang berlaku di Aceh.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Aceh berencana merevisi Peraturan Gubernur mengenai Gugus Tugas Pencegahan Pornografi, memperkuat ketahanan keluarga, serta membentuk tim terpadu untuk melakukan pemantauan aktivitas di ruang publik dan media sosial.

Sekda Aceh juga mengingatkan bahwa Gubernur Aceh sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2025 tentang pelaksanaan salat fardu berjamaah bagi aparatur dan masyarakat serta kegiatan mengaji di satuan pendidikan.

Namun, menurutnya, pelaksanaan kebijakan tersebut masih perlu diperkuat.

"Pelaksanaan shalat berjamaah di masjid dan meunasah pada jam kerja maupun di lingkungan masyarakat masih perlu diperkuat," ujarnya.

Karena itu, Forkopimda Aceh berencana mengeluarkan seruan bersama untuk mendorong pelaksanaan salat berjamaah di lingkungan masyarakat.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Gubernur Aceh adalah pembalakan liar.

Menurut Mualem, aktivitas tersebut diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir di sejumlah wilayah.

"Salah satu penyebab banjir ini adalah penebangan pohon di hutan-hutan atau ilegal loging," kata Mualem.

Ia menegaskan Pemerintah Aceh ingin menghentikan praktik pembalakan liar sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan dan mengurangi risiko bencana di masa mendatang.* (ad)

MEDAN – Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan menyatakan hasil investigasi internal menyimpulkan bahwa meninggalnya Genial Gavensi Gulo (21), siswa Pendidikan Tamtama (Dikmata) TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2026, disebabkan oleh bunuh diri.

Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di aliran sungai kawasan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) I/Bukit Barisan, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, pada Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Putra Ferdy Sambo Dilantik Jadi Perwira Polri, Pesan dari Balik Jeruji: Jaga Kejujuran dan Integritas

"Hasil penyelidikan tim investigasi Kodam I/BB terdiri dari staf intel Dam I/BB, Pomdam I/BB, Kesdam I/BB, Kumdam I/BB beserta Deninteldam menyatakan bahwa meninggalnya korban akibat bunuh diri," ujar Sandy, Kamis (23/7/2026).

Menurut Sandy, hasil investigasi itu juga diperkuat oleh hasil autopsi yang dilakukan tim forensik Rumah Sakit Umum dr Djasamen Saragih, Kota Pematangsiantar.

Ia menyebut tim forensik tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Hasil autopsi yang dilakukan tim forensik Rumah Sakit Umum dr Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar mengatakan bahwa tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban," katanya.

Genial Gavensi Gulo diketahui merupakan peserta Pendidikan Tamtama (Dikmata) TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2026 di Rindam I/Bukit Barisan.

Komandan Rindam I/Bukit Barisan Brigjen TNI Abdul Razak Rangkuti sebelumnya membenarkan identitas korban.

Ia menjelaskan, Genial baru menjalani masa pendidikan selama empat hari sebelum ditemukan meninggal dunia.

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh jajaran pelatih Rindam I/Bukit Barisan di lokasi kejadian.

Saat itu, Abdul Razak menyampaikan bahwa berbagai informasi yang beredar mengenai penyebab meninggalnya korban masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang.

Ia juga meminta agar penanganan perkara dikonfirmasikan kepada Detasemen Polisi Militer (Denpom).

Kini, Kodam I/Bukit Barisan menyatakan hasil investigasi internal menyimpulkan penyebab kematian korban berdasarkan penyelidikan tim gabungan serta hasil pemeriksaan forensik.* (mi/ad)

MEDAN – Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mahmud Mulyadi, menegaskan bahwa sengketa yang masih berada dalam ranah bisnis, perdata, maupun administrasi negara tidak dapat serta-merta diproses sebagai tindak pidana korupsi sebelum seluruh unsur pidana benar-benar terpenuhi.

Pendapat tersebut disampaikan Mahmud saat memberikan keterangan sebagai ahli yang diajukan tim penasihat hukum Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, dalam sidang dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (22/7/2026) malam.

Baca Juga:

• INALUM Perkuat Jurnalisme Lingkungan, 65 Karya Angkat Isu Konservasi Lewat IN-Journal Chapter II

Karena itu, menurutnya, penilaian mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan seharusnya dilakukan oleh ahli hukum administrasi negara, bukan hanya dilihat dari sudut pandang hukum pidana.

"Kalau undang-undang pidana tidak memberikan definisi sendiri, maka penafsirannya harus merujuk pada cabang ilmu asal istilah tersebut," ujarnya di hadapan majelis hakim.

Mahmud menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan kewenangan tidak otomatis memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Menurut dia, persoalan tersebut harus lebih dahulu diuji melalui mekanisme hukum administrasi negara.

"Kalau masih ada pelanggaran kewenangan, wilayah administrasi negara yang harus bekerja lebih dahulu. Belum tentu bisa langsung ditarik menjadi tindak pidana korupsi," katanya.

Ia menjelaskan, unsur melawan hukum dalam ketentuan pidana merupakan melawan hukum dalam arti formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, penegak hukum wajib membuktikan aturan mana yang benar-benar dilanggar.

Dalam keterangannya, Mahmud juga mengingatkan pentingnya penerapan asas ultimum remedium, yakni hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian melalui jalur administrasi atau perdata sudah tidak dapat dilakukan.

"Kalau masih bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi atau perdata, biarkan mekanisme itu berjalan terlebih dahulu. Hukum pidana menjadi pilihan terakhir," ucapnya.

Mahmud juga menyoroti hubungan bisnis antarkorporasi.

Menurutnya, kerugian yang muncul dalam transaksi bisnis belum tentu menunjukkan adanya niat jahat (mens rea) sebagaimana dipersyaratkan dalam tindak pidana korupsi.

"Hubungan bisnis seperti utang-piutang atau kontrak masih berada dalam ruang hukum bisnis. Tidak bisa langsung dipandang sebagai tindak pidana," katanya.

Ia menambahkan, unsur mens rea baru dapat dinilai setelah lebih dahulu terbukti adanya perbuatan pidana.

Selama persoalan masih berada dalam ranah hukum bisnis atau perusahaan, unsur pidana tidak dapat langsung diterapkan.

Keterangan ahli tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian dalam persidangan dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Inalum yang masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Medan.* (sp/ad)

BLANGKEJEREN – Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Gayo Lues, Aceh, dr. H. Nevirizal M.Kes., M.H., resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah anaknya menjadi sorotan publik karena mengunggah gaya hidup mewah di media sosial, termasuk memperlihatkan pembelian 15 jeriken bahan bakar minyak (BBM).

Surat pengunduran diri tersebut diserahkan kepada Wakil Bupati Gayo Lues, Maliki, pada Kamis, 23 Juli 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Walk Out dari Rapat Paripurna DPRD, PDIP Sumut Desak Permintaan Maaf

"Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026," tulis Nevirizal dalam surat pengunduran dirinya.

Ia menegaskan, meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, sebagai pejabat publik dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi," tulisnya.

Menurut Nevirizal, pengunduran diri itu juga dilakukan demi menjaga nama baik lembaga tempatnya bertugas sekaligus memberi ruang bagi proses evaluasi agar berjalan dengan baik.

"Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, saya menyadari bahwa sebagai pejabat publik saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini," lanjutnya.

Dalam surat tersebut, Nevirizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan, rekan kerja, dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi.

"Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan, rekan kerja, dan seluruh masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya selama menjalankan amanah," tulisnya.

Sebelumnya, publik menyoroti sejumlah unggahan media sosial yang diduga dibuat oleh anak Nevirizal.

Dalam unggahan itu terlihat dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok, hingga sejumlah negara di Eropa.

Selain itu, beredar pula tangkapan layar percakapan keluarga yang membahas pembelian mobil.

Yang paling banyak mendapat perhatian adalah unggahan foto belasan jeriken yang disebut berisi BBM.

Dalam keterangan foto tersebut tertulis:

"Papaku beli minyak 15 jeriken. Ntah mobil mana lagi yang mau dipenuhkannya."

Unggahan tersebut memicu beragam komentar dari masyarakat di media sosial hingga akhirnya menjadi perhatian publik.

Dengan pengunduran diri itu, Nevirizal menyatakan ingin menjaga integritas institusi pemerintah serta menunjukkan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik atas polemik yang berkembang.* (d/ad)

MEDAN – Langkah Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumatera Utara sebelum agenda selesai menuai kritik dari DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara.

Partai berlambang banteng itu menilai tindakan tersebut bukan hanya menyangkut etika kelembagaan, tetapi juga dapat dibaca sebagai sinyal adanya persoalan di dalam koalisi pendukung Bobby-Surya.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Hadiri Rapat Forkopimda, Perkuat Kolaborasi Jaga Stabilitas Keamanan Daerah

Situasi memanas setelah sejumlah anggota DPRD mempertanyakan apakah rapat telah memenuhi syarat kuorum sebelum pengambilan keputusan dilakukan.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, interupsi yang disampaikan anggota DPRD didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan DPRD Sumut Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib.

"Interupsi yang diutarakan sejumlah Anggota DPRD tentang syarat kuorum, didasarkan pada Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib, Pasal 117 ayat 1 poin b yakni: Rapat paripurna kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD. Kemudian ayat 2 berbunyi: kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan kehadiran fisik dan/atau tanda tangan daftar hadir," kata Sutrisno dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Menurut Sutrisno, sebagai kepala daerah Bobby seharusnya mendukung anggota DPRD yang berupaya menjalankan tata tertib, bukan meninggalkan ruang sidang.

"Maka Bobby seharusnya mendukung Anggota DPRD yang patuh terhadap tata tertib DPRD, bukan merajuk, pergi meninggalkan ruang rapat paripurna, dan diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah Sumut," ucapnya.

Sutrisno juga menilai tindakan walk out tersebut dapat dipandang sebagai sikap yang tidak menghormati lembaga DPRD.

Karena itu, ia meminta Bobby menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

"Meski tidak diatur secara detil dalam peraturan perundang-undangan, namun tindakan meninggalkan rapat paripurna adalah pelecehan terhadap DPRD Sumut dan seluruh rakyat Sumut. Bobby harus menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut dan seluruh warga Sumut atas sikap bapernya meninggalkan rapat paripurna DPRD," ujarnya.

Selain itu, Sutrisno menilai keluarnya Bobby dari ruang sidang dapat menjadi indikasi adanya persoalan dalam hubungan politik di koalisi yang mengusung pasangan Bobby Nasution dan Surya pada Pilkada Sumut 2024.

"Kaburnya Bobby dari ruang rapat paripurna DPRD Sumut sebagai sinyal perpecahan di tubuh koalisi partai pengusung dan pendukungnya. Keadaan tersebut juga sebagai bukti lemahnya kepemimpinan Ketua DPRD Sumut dalam mengorganisir seluruh pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi di DPRD Sumut dalam menjalankan agenda kerja DPRD Sumut," ucapnya.

Dalam keterangannya, Sutrisno juga mengkritik pernyataan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap yang memberikan penilaian mengenai kuorum rapat paripurna.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya hadir sebagai pihak yang diundang dalam rapat tersebut.

"Pernyataan Pj Sekda Sulaiman yang menilai kuorum tidaknya rapat paripurna DPRDSU tidak tepat, sebab baik gubernur, wakil gubernur, Pj. Sekda, atau pimpinan OPD adalah peserta undangan dalam rapat paripurna. kalau Sulaiman keberatan silahkan buat laporan ke BK DPRD Sumut, bukan membuat pernyataan menilai kuorum rapat paripurna DPRD Sumut," tuturnya.

Sebelumnya, Bobby Nasution meninggalkan ruang rapat paripurna DPRD Sumut ketika proses akan memasuki penandatanganan keputusan bersama terkait LPJ APBD 2025.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat awalnya berlangsung normal dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2025.

Setelah laporan Badan Anggaran DPRD dan pembacaan konsep keputusan bersama selesai, sejumlah anggota DPRD dari Fraksi PDIP mengajukan interupsi dan mempertanyakan apakah rapat telah memenuhi syarat kuorum.

Mereka juga menyoroti adanya rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung bersamaan dengan rapat paripurna.

Di tengah situasi tersebut, Bobby diketahui meninggalkan ruang sidang dan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ikut keluar dari ruang rapat.

Sementara itu, Penjabat Sekda Sumut Sulaiman Harahap menyatakan rapat paripurna telah memenuhi syarat kuorum sebelum proses penandatanganan dilakukan.

"Itukan sudah kourum semalam, sudah mau penandatanganan interupsi mempertanyakan kuorum atau tidak," kata Sulaiman, Rabu (22/7/2026).

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait kritik yang disampaikan DPD PDIP Sumatera Utara mengenai langkahnya meninggalkan rapat paripurna.* (d/ad)

BINJAI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai organisasi kepemudaan yang aktif menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus membantu mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Sebagai organisasi yang lahir pada 1978 di Pandaan, Jawa Timur, AMPI disebut terus membawa semangat persatuan pemuda dan pembaruan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda 1928.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Hadiri Rapat Forkopimda, Perkuat Kolaborasi Jaga Stabilitas Keamanan Daerah

Sekretaris DPD AMPI Kota Binjai Rizki Mardhatillah mengatakan, peran pemuda telah dijamin dalam konstitusi sehingga harus diwujudkan melalui kontribusi nyata kepada masyarakat.

"bahwa peran pemuda terletak pada konstitusi negara ini, itu sudah dijamin dan termaktub pada pasal 27 ayat (3), pasal 28C ayat (2) dan pasal 30 ayat (1) UUD '45, sebab pemuda bagian dari rakyat Indonesia yang sangat diharapkan di setiap generasinya", paparnya, saat menyampaikan via seluler kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).

Menurut Rizki yang juga merupakan politisi muda Partai Golkar, seluruh kader AMPI Binjai diarahkan untuk menjalankan organisasi sesuai aturan yang berlaku.

"terkonsentrasi melalui AMPI, terkhusus di Kota Binjai, berdasarkan petunjuk daripada Ketua DPD AMPI Binjai, Bung Surya Darma Sitepu, kader AMPI Binjai wajib tertib organisasi berdasarkan tuntutan AD/ART dan peraturan organisasi lainnya. Sebab, sebagai kader kita wajib patuh pada regulasi yang berlaku", ucapnya.

Rizki menegaskan, AMPI Binjai ingin membangun citra organisasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Karena itu, kader didorong untuk hadir membantu warga yang membutuhkan.

"Maka dari itu, kita (AMPI Binjai), harus terus berbenah, bangun vibrasi citra positif kemanfaatan untuk masyarakat, tolong dan bantu masyarakat dalam mencari solusi, hakikatnya kita (AMPI), punya tanggung jawab besar jika ada masyarakat disekeliling kita ada yang kesusahan, itulah tugas kita", ungkapnya tegas.

Selain aktif dalam kegiatan sosial, AMPI Binjai juga mendorong pembinaan karakter kader melalui pendekatan keagamaan dan kebersamaan.

Rizki mengatakan organisasi tersebut berupaya membangun kehidupan yang religius bagi seluruh kader tanpa membedakan latar belakang agama.

"pemuda harus memiliki karakter unggul, beradab, tidak tercela dan berakhlak, seminimal mungkin untuk diri sendiri. Makanya, atas inisiator Ketua Darma Sitepu, AMPI Binjai bangun kereligiusan dan dekat dengan masyarakat (umat), baik bagi kader beragama Islam, Kristen, Budha dan agama maupun keyakinan yang diakui oleh negara ini. Salah satunya Gerakan Safari Dakwah Subuh atau yang disingkat G-SDS untuk kader AMPI yang berumat Islam", tuturnya.

Menurut Rizki, tantangan terbesar generasi muda saat ini adalah penyalahgunaan narkoba dan berbagai bentuk kenakalan remaja yang semakin berkembang di era digital.

Karena itu, AMPI Binjai ingin mendorong lahirnya pemuda yang berkarakter, memiliki integritas, dan mampu memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya.

"Kembalikan giroh pemuda yang jauh dari Narkoba dan kenakalan kenakalan lainnya, ini tantangan bagi kita di era teknologi terbuka (digitalisasi). Kehadiran inklusif AMPI Binjai mudah-mudahan membawa dampak besar yang menjadi gelombang raksasa untuk kebaikan dan kemanfaatan luas, menjadi OKP yang bercitra positif secara perilaku", harapnya.

Melalui berbagai program pembinaan, DPD AMPI Kota Binjai berharap semakin banyak pemuda yang terlibat dalam kegiatan sosial, kepemudaan, dan pembangunan sehingga mampu menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat.* (ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh sebagai upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23/7/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan dihadiri sejumlah unsur pimpinan daerah Aceh.

Baca Juga:

• Kejar-kejaran di Jalan Tol, Polrestabes Medan Gagalkan Pengiriman 24 Kg Sabu dari Aceh Tujuan Jakarta

Hadir dalam rapat tersebut sejumlah unsur Forkopimda Aceh, di antaranya Kasdam Iskandar Muda, perwakilan Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe Aceh, Kabinda Aceh, Ketua DPRA, Dirreskrimsus Polda Aceh, Aspidmil Kejaksaan Tinggi Aceh, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Aceh, Danlanal Sabang, Danlanud Sultan Iskandar Muda (SIM), serta Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K. mengatakan rapat Forkopimda tersebut menjadi wadah memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan sekaligus membangun komitmen bersama dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Melalui forum ini, seluruh unsur Forkopimda berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif," ujar Joko.

Menurutnya, kerja sama antarinstansi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah.

Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat ditangani secara cepat dan bersama-sama.

Joko menambahkan, sinergi yang kuat antar unsur Forkopimda juga menjadi modal penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh.

"Hubungan silaturahmi dan kerja sama yang semakin erat antar unsur Forkopimda akan menjadi modal penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh, sekaligus menjaga stabilitas daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Melalui rapat tersebut, seluruh unsur Forkopimda Aceh menegaskan komitmen untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi demi menciptakan situasi daerah yang aman, nyaman, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.* (ad)

JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM kembali memperkuat kolaborasi dengan insan media melalui ajang IN-Journal Chapter II bertema "Menulis Jejak untuk Bumi".

Program kompetisi jurnalistik ini menjadi upaya perusahaan dalam mendorong lahirnya karya-karya yang mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan, konservasi, dan keberlanjutan.

Baca Juga:

• Dugaan Pungli Program MBG Simalungun Mencuat, Ini Respons Kejatisu

Melalui program ini, INALUM ingin menjadikan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi lingkungan yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat.

Sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis berbasis sumber daya alam, INALUM menilai keberlanjutan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan konservasi di lapangan, tetapi juga melalui penyebaran informasi yang mampu membangun kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Corporate Secretary PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Mahyaruddin AR, mengatakan media memiliki peran besar dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan media yang telah berpartisipasi dalam IN-Journal Chapter II. Kualitas karya yang terus meningkat menunjukkan besarnya kepedulian jurnalis terhadap isu-isu lingkungan. Kami berharap IN-Journal dapat terus menjadi ruang kolaborasi untuk menghadirkan karya jurnalistik yang tidak hanya informatif, tetapi juga menginspirasi masyarakat agar semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan," ujar Mahyaruddin.

Antusiasme insan media dalam mengikuti IN-Journal Chapter II terlihat dari jumlah karya yang masuk.

Sebanyak 53 jurnalis dari berbagai wilayah di Sumatera Utara menghasilkan 65 karya jurnalistik dengan beragam sudut pandang mengenai konservasi lingkungan.

Karya-karya tersebut berasal dari sejumlah daerah, mulai dari Medan, Batu Bara, Kisaran, Toba, Tebing Tinggi, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Rantau Prapat, hingga Humbang Hasundutan.

Berbagai isu lingkungan diangkat dalam karya jurnalistik tersebut, seperti rehabilitasi kawasan Danau Toba, konservasi mangrove di wilayah pesisir, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga program pelestarian lingkungan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Seluruh karya dinilai oleh dewan juri secara independen berdasarkan sejumlah aspek, seperti orisinalitas tulisan, kedalaman informasi, akurasi data, kualitas penulisan, serta kesesuaian dengan tema "Menulis Jejak untuk Bumi".

Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, berikut daftar pemenang IN-Journal Chapter II:

- Juara I – Anisa Khairani Siregar (Desir.id) dengan karya "Lelaki Itu Menanam Sebelum Ada yang Peduli".
- Juara II – Deddi Gunawan Hutajulu (Dailyklik.id) dengan karya "Mangrove Adalah Kehidupan".
- Juara III – Zaim Dzaky Sanjaya (Mimbar Umum Online) dengan karya "Dari Akar Hingga Ombak, Jejak yang Menjaga Kehidupan".
- Harapan I – Putra Arissandi Sianipar (Batubarainfo.com) dengan karya "Benteng Hijau di Ujung Muara, Saat Mangrove Melindungi Kampung Nelayan dari Ancaman Abrasi".
- Harapan II – Olo Sirait (Metro-Online.co) dengan karya "PT INALUM Perkuat Program Konservasi".

INALUM menegaskan bahwa tema konservasi dalam IN-Journal Chapter II sejalan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menjadi bagian dari strategi perusahaan.

Berbagai program lingkungan terus dilakukan INALUM, mulai dari revegetasi wilayah operasi, pemantauan keanekaragaman hayati, konservasi flora dan fauna endemik, pemeliharaan daerah aliran sungai, hingga penanaman pohon di kawasan Daerah Tangkapan Air Danau Toba.

Sepanjang 2025, INALUM telah menanam lebih dari 200 ribu pohon di sejumlah wilayah sekitar Danau Toba dan Sumatera Utara.

Selain itu, perusahaan juga melakukan penanaman 15 ribu bibit mangrove bersama masyarakat di Kabupaten Batu Bara sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.

Melalui IN-Journal, INALUM berharap semakin banyak masyarakat memahami bahwa konservasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, tetapi menjadi gerakan bersama yang membutuhkan partisipasi seluruh pihak.

Keberhasilan pelaksanaan IN-Journal Chapter II menjadi pijakan bagi INALUM untuk melanjutkan program tersebut melalui IN-Journal Chapter III dengan tema yang akan mengangkat isu hilirisasi.

Program ini diharapkan terus menjadi ruang kolaborasi antara perusahaan dan media dalam menghadirkan karya jurnalistik berkualitas, sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai konservasi, keberlanjutan, dan hilirisasi sebagai bagian dari pembangunan industri nasional.* (ad)

Permintaan tersebut disampaikan setelah puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Anti Korupsi (HMAK) Sumatera Utara mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Rabu, 22 Juli 2026.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD dan Wakil Bupati Simalungun Diduga Terlibat dalam Dugaan Pemerasan Pengelola SPPG, Bona Uli Rajagukguk Buka Suara

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu Rizaldi mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dari para pendemo dan menyarankan agar dugaan tersebut disampaikan melalui jalur resmi.

"Kami sarankan masukkan laporannya ke PTSP," kata Rizaldi kepada wartawan, Kamis, 23 Juli 2026.

Rizaldi menjelaskan, Kejatisu memang telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan penyelewengan program MBG di beberapa daerah.

Namun, khusus untuk dugaan pungutan liar yang disebut terjadi di Kabupaten Simalungun, pihaknya belum menerima laporan resmi.

"Kalau untuk Simalungun, belum ada," ujar Rizaldi.

Sebelumnya, puluhan massa HMAK Sumut mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam program MBG di Kabupaten Simalungun.

Koordinator aksi Nanda Maryadi Andarfo mengatakan pihaknya meminta Kejaksaan mengusut dugaan korupsi, pemerasan, hingga penyalahgunaan kewenangan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.

"Kami meminta agar Kejaksaan mengusut dugaan korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan yang disebut berkaitan dengan pelaksanaan MBG," kata Nanda dalam pernyataannya.

Dalam aksi tersebut, massa menuding adanya dugaan pemerasan terhadap pengelola SPPG oleh sebuah yayasan bernama Yayasan Harapan Baru.

Menurut massa, dugaan pungutan tersebut mencapai sekitar Rp364 juta, ditambah dugaan biaya sewa lahan sebesar Rp15 juta per bulan.

Massa juga meminta agar aparat penegak hukum memeriksa sejumlah pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan program MBG di Simalungun.

Salah satu pihak yang disebut dalam aksi tersebut adalah Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun.

Selain itu, massa juga meminta pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Simalungun berinisial BOR yang disebut memiliki keterkaitan sebagai pemasok bahan makanan ke yayasan tersebut.

HMAK Sumut juga meminta agar seluruh SPPG yang berafiliasi dengan Yayasan Garuda Harapan Baru di Kabupaten Simalungun dilakukan pemeriksaan.

Mereka menilai pengawasan penting dilakukan agar program MBG berjalan sesuai tujuan awal dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

"Tujuannya memastikan program MBG berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan keuangan negara. Program MBG ini menyangkut gizi anak-anak. Karena itu harus transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada praktik yang mencederai tujuan baik program ini," ujar massa.

Hingga saat ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih menunggu laporan resmi terkait dugaan pungli tersebut sebelum melakukan langkah lebih lanjut.

Sementara itu, pihak-pihak yang disebut dalam tudingan massa belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.* (tm/ad)

Pelantikan Tribrata dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.

Baca Juga:

• Kepala Bappisus Ungkap Misi Prabowo Bangun Universitas Republik Indonesia

Momen pelantikan tersebut mendapat perhatian setelah kedua orang tua Tribrata, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, menyampaikan pesan dan doa melalui media sosial.

Melalui akun Instagram Story @ferdysambo_official, Ferdy Sambo menyampaikan rasa bangga atas pencapaian putranya yang memilih jalan pengabdian sebagai anggota Polri.

Dalam pesannya, Ferdy Sambo mengatakan bahwa pelantikan tersebut bukan hanya tentang kenaikan pangkat, tetapi juga menjadi awal tanggung jawab besar sebagai seorang perwira.

"Selamat atas pelantikan Mas sebagai Inspektur Dua Polisi. Hari ini bukan sekadar menerima pangkat, tetapi mengikrarkan diri untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Papa bersyukur dan sangat bangga melihat Mas melangkah meneruskan cita-cita Papa dan keluarga melalui jalan pengabdian yang mulia," ungkap Ferdy Sambo.

Ia juga memberikan pesan agar Tribrata selalu memegang prinsip kejujuran dan menjadikan integritas sebagai dasar dalam menjalankan tugas.

"Jadilah perwira yang kuat dalam prinsip, jujur dalam setiap tindakan, rendah hati dalam keberhasilan, berani menegakkan kebenaran, serta tulus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat."

"Jangan pernah menukar integritas dengan kepentingan apa pun, sebab kehormatan seorang perwira lahir dari karakter yang benar," tegasnya.

Selain memberikan pesan moral, Ferdy Sambo juga menyampaikan doa agar putranya selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

"Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah mas, memberi hikmat dalam mengambil keputusan, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan kekuatan untuk tetap setia kepada kebenaran."

Ia juga menyertakan kutipan ayat Kitab Suci:

"Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." — Kolose 3:23

Pesan tersebut ditutup dengan ucapan penuh kasih dari seorang ayah kepada putranya.

"Dengan penuh kasih, doa, dan kebanggaan, Papa Sambo," tulisnya.

Sementara itu, Putri Candrawathi juga menyampaikan ucapan selamat kepada putranya melalui akun Instagram resmi @putricandrawathi_official.

Dalam unggahannya, Putri menyebut keberhasilan Tribrata menjadi perwira Polri merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, dan ketekunan.

"Selamat dan sukses atas pelantikanmu sebagai Inspektur Dua Polisi, Tribrata Putra Sambo. Hari ini menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan ketekunan selalu menemukan jalannya menuju kehormatan," tulis Putri Candrawathi.

Ia berharap jabatan baru yang diemban putranya dapat dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai integritas.

"Semoga amanah yang kini disandang menjadi langkah awal untuk mengabdi dengan integritas, keberanian, dan hati yang tulus. Teruslah menjadi perwira yang menjunjung tinggi kehormatan, melindungi masyarakat, dan membawa kebaikan di setiap pengabdian," lanjutnya.

Putri juga menyampaikan doa agar Tribrata selalu mendapat penyertaan Tuhan dalam menjalankan tugas negara.

"Selamat bertugas, semoga Tuhan senantiasa menyertai setiap langkahmu. 'For those who hope in the Lord will renew their strength.' — Isaiah 40:31," tulisnya.

Saat ini, Putri Candrawathi diketahui masih menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang, Banten.

Dengan pelantikan tersebut, Tribrata Putra Sambo resmi memulai perjalanan sebagai perwira muda Polri.

Sebagai bagian dari generasi baru kepolisian, ia akan menghadapi tantangan besar untuk menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Pesan mengenai kejujuran dan integritas yang disampaikan kedua orang tuanya menjadi sorotan publik, terutama karena nilai tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.* (tm/ad)

MEDAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya praktik pemerasan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Himpunan Masyarakat Anti Korupsi (HMAK) Sumatera Utara mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG tersebut.

Baca Juga:

• Kejar-kejaran di Jalan Tol, Polrestabes Medan Gagalkan Pengiriman 24 Kg Sabu dari Aceh Tujuan Jakarta

Menurut massa, dugaan pemerasan tersebut mencapai nilai sekitar Rp364 juta, ditambah dugaan pungutan biaya sewa lahan sebesar Rp15 juta per bulan.

Massa juga meminta aparat penegak hukum memeriksa sejumlah pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan program MBG di wilayah tersebut.

Salah satu nama yang disorot adalah Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga yang disebut menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun.

Massa menduga terdapat hubungan antara Benny dengan pihak Yayasan Harapan Baru.

Selain itu, massa juga meminta pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Simalungun Bona Uli Rajagukguk yang diduga memiliki keterkaitan sebagai pemasok bahan makanan ke yayasan tersebut.

Menanggapi tudingan tersebut, Wakil Ketua DPRD Simalungun Bona Uli Rajagukguk membantah adanya keterlibatan dirinya maupun Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga dalam dugaan pemerasan terhadap pengelola SPPG.

Bona yang juga merupakan rekan satu partai dengan Benny Gusman Sinaga menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar.

"Tidak benar itu, Bang. Nggak benar kami melakukannya. Makanya ini sekarang saya dengan kuasa hukum menyiapkan klarifikasi tentang tudingan tersebut. Nanti kalau sudah siap, kami sampaikan ke teman-teman," kata Bona Uli.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah klarifikasi terkait tudingan yang muncul dalam aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Kamis, 23 Juli 2026.

Di tingkat nasional, pembenahan tata kelola menjadi perhatian utama Badan Gizi Nasional (BGN) setelah pergantian pimpinan.

Kepala BGN yang baru, Sudaryono, langsung memberikan perhatian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program MBG.

Pada hari pertamanya menjabat, Sudaryono meminta pegawai yang merasa tidak siap mengikuti perubahan untuk mempertimbangkan pindah atau kembali ke instansi asal.

"Kalau merasa berat, beberapa orang di posisi tertentu boleh mengajukan surat, misalnya mau kembali ke instansi lain atau mau pindah. Saya persilakan. Karena kita ingin gerak cepat, efektif, efisien," kata Sudaryono di Kantor BGN, Rabu.

Sudaryono mengatakan dirinya telah menerima berbagai masukan terkait pelaksanaan MBG, baik sejak pembahasan awal program maupun dari berbagai pihak di daerah.

Masukan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelaksanaan program.

"Semuanya sudah saya catat. Tinggal nanti kita elaborasi dengan internal dan juga menerima masukan dari eksternal," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melakukan pertemuan dengan Kepala BGN Sudaryono untuk membahas efisiensi anggaran program MBG.

Pertemuan tersebut sebelumnya direncanakan bersama Kepala BGN sebelumnya, Nanik S. Deyang. Namun, agenda tersebut ditunda setelah terjadi pergantian pimpinan di tubuh BGN.

"Belum, saya nanti ketemu ketua MBG yang baru mungkin minggu depan. Saya lihat seperti apa," ujar Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis.

Purbaya mengatakan pertemuan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat memahami rencana pembenahan dan langkah efisiensi yang akan dilakukan BGN.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa anggaran MBG akan mengalami penyesuaian seiring dengan proses perbaikan tata kelola.

Perbaikan tersebut mencakup validasi data penerima manfaat, penataan titik layanan SPPG, hingga evaluasi pemberian insentif.

"Kan otomatis, otomatis tuh nanti eh efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti lah gitu ya. Jadi kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak 268 deh, sudah jauh berkurang, tapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan ya," kata Agustina.

Dengan adanya berbagai sorotan dan evaluasi, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.* (tm/ad)

MEDAN – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 24 kilogram yang diduga akan dikirim dari Aceh menuju Jakarta.

Pengungkapan kasus tersebut terjadi pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Baca Juga:

• Ruang Gym hingga Pendopo Masuk Proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota Medan, Anggaran Capai Rp4,9 Miliar

Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap dua kilogram sabu di Kota Medan sekitar enam bulan lalu.

Berbekal informasi dari tersangka yang telah diamankan sebelumnya, petugas mendapatkan informasi mengenai adanya pengiriman narkotika lanjutan yang dilakukan melalui jalur Aceh menuju Jakarta.

"Dari penangkapan sebelumnya, tim terus melakukan pengembangan mendapat informasi adanya upaya pengiriman narkotika lanjutan. Sabu ini rencananya akan dibawa ke Jakarta dari Aceh melalui jalan tol trans Sumatera," ujar Rafli, Kamis, 23 Juli 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mendeteksi pergerakan satu unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi A 1621 WB yang dikendarai oleh pelaku.

Mobil tersebut diketahui membawa sabu yang disembunyikan dengan modus tertentu.

Saat petugas melakukan pengejaran, pelaku diduga mengetahui bahwa dirinya sedang dibuntuti polisi.

Aksi kejar-kejaran pun terjadi di ruas jalan tol wilayah Kabupaten Asahan sepanjang kurang lebih 10 hingga 12 kilometer.

Setelah menyadari adanya pengejaran, pelaku akhirnya meninggalkan kendaraan yang digunakan dan melarikan diri menuju area perkebunan sawit.

"Pelaku sempat meninggalkan mobil di jalan, dan pengejaran berlanjut hingga ke area Perkebunan sawit. Syukur Alhamdulillah, kami akhirnya berhasil menangkap pelaku," kata Rafli.

Setelah berhasil diamankan, pelaku sempat membantah membawa narkotika.

Bahkan, petugas sempat tidak menemukan barang bukti ketika melakukan pemeriksaan awal terhadap kendaraan tersebut.

Namun, berkat pemeriksaan lebih teliti, personel Satresnarkoba Polrestabes Medan menemukan puluhan bungkus sabu yang disembunyikan di bagian tersembunyi mobil.

Sebanyak 24 bungkus narkotika jenis sabu ditemukan tersimpan di balik dinding kendaraan.

"24 kilogram sabu yang dibawa pelaku dari Aceh dengan tujuan Jakarta ini, disimpan seluruhnya di dinding mobil. Ada yang di dinding bagian bagasi mobil, dinding pintu penumpang belakang, dan dinding pintu penumpang depan," ungkap AKBP Rafli.

Polisi menduga pelaku menggunakan modus menyamarkan barang haram tersebut dengan memanfaatkan bagian interior mobil agar tidak mudah ditemukan saat pemeriksaan.

Usai penangkapan, pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam peredaran sabu tersebut, termasuk pihak yang diduga menjadi pemasok maupun penerima barang haram itu.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya Polrestabes Medan dalam memutus jalur distribusi narkotika yang masuk melalui wilayah Sumatera Utara.* (tm/ad)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait kebijakan kuota internet yang hangus meski masih tersisa dan belum digunakan oleh pelanggan.

Putusan tersebut menjadi angin segar bagi pengguna layanan telekomunikasi yang selama ini mempertanyakan kebijakan masa berlaku kuota internet yang dapat hilang ketika periode layanan berakhir.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Fasilitasi 1.000 Sertifikat Halal Gratis, Dorong UMKM Naik Kelas dan Tembus Pasar Global

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

"Amar putusan. Mengadili: satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa aturan mengenai tarif dan layanan telekomunikasi belum memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak pengguna atas sisa kuota internet yang belum habis digunakan.

Menurut MK, norma dalam Pasal 28 ayat (1) sebagaimana perubahan melalui Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apabila tidak dimaknai dengan memberikan pilihan layanan yang melindungi sisa kuota pelanggan.

MK kemudian menyatakan aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

"Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan."

Adies mengatakan permohonan para pemohon memiliki dasar hukum, meski tidak seluruh permintaan dikabulkan oleh Mahkamah.

"Dalil para pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, maka permohonan para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," ucap Adies.

Sebelumnya, para pemohon melalui kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa mempersoalkan aturan yang dinilai memberikan keleluasaan kepada operator telekomunikasi menerapkan sistem kuota hangus tanpa adanya jaminan sisa kuota tetap bisa digunakan.

Mereka menilai kebijakan tersebut dapat merugikan konsumen karena kuota internet yang telah dibeli memiliki nilai ekonomi, tetapi dapat hilang hanya karena masa berlaku layanan berakhir.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar MK mewajibkan operator menerapkan skema akumulasi sisa kuota atau data rollover, sehingga kuota yang telah dibayar pengguna tidak hilang begitu saja.

Namun, MK tidak mengabulkan permintaan tersebut secara penuh.

Mahkamah memilih memberikan tafsir konstitusional dengan mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan.

Dalam perkara lain terkait aturan yang sama, sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya juga pernah mengajukan permohonan uji materi dengan nomor perkara 165/PUU-XXIV/2026.

Para pemohon menilai kuota internet yang hangus dapat merugikan hak konsumen karena memiliki nilai ekonomi dan telah dibayar oleh pengguna.

Mereka berpendapat perlindungan terhadap hak milik pribadi telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

"Sisa kuota internet yang memiliki nilai ekonomi bagi pemohon menjadi tidak dapat dimanfaatkan tanpa adanya perlindungan atau kompensasi yang adil," tulis permohonan tersebut.

Menurut para pemohon, aturan yang ada selama ini menempatkan konsumen dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan penyedia layanan telekomunikasi.

Terutama ketika kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan secara maksimal akibat batas masa aktif yang ditentukan operator.

Dengan putusan tersebut, MK menegaskan bahwa penyelenggara layanan telekomunikasi memiliki kewajiban menyediakan pilihan layanan yang memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pengguna.

Putusan ini diharapkan dapat memperkuat posisi konsumen serta mendorong terciptanya sistem layanan telekomunikasi yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat pengguna internet.* (tm/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota Medan yang berada di Jalan Sudirman.

Proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp4,9 miliar dan saat ini telah masuk dalam proses pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Fasilitasi 1.000 Sertifikat Halal Gratis, Dorong UMKM Naik Kelas dan Tembus Pasar Global

Tender tersebut dibuat pada 3 Juni 2026 oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

Dalam pengumuman LPSE disebutkan nilai pagu anggaran proyek mencapai Rp4,9 miliar, sedangkan nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) tercatat sebesar Rp4.882.490.000.

Dalam dokumen uraian singkat yang diunggah melalui LPSE Kota Medan, disebutkan bahwa pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana tersebut diperlukan karena kondisi bangunan saat ini membutuhkan perbaikan dan penanganan.

"Pembangunan sarana dan prasarana dasar ini sudah sangat diperlukan segera mengingat kebutuhan masyarakat di wilayah Kota Medan dan pembangunan infrastruktur yang mendesak dimana kondisi yang ada sekarang tidak lagi memadai dan merupakan tahapan pembangunan yang berkelanjutan, dengan yang ada sekarang perlu perbaikan dan penanganan yang baik," tulis keterangan dalam dokumen tersebut.

Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan menerapkan skala prioritas.

"Melihat keterbatasan anggaran yang ada sekarang, maka pembangunan bidang perkantoran ini digunakan prinsip skala prioritas menunggu pengembangan sesuai dengan fungsi teknis yang dikelola," demikian tertulis dalam dokumen uraian singkat.

Dalam dokumen LPSE, sejumlah bagian yang akan masuk dalam pekerjaan rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota Medan meliputi:

- Pekerjaan pendahuluan
- Pekerjaan rumah induk
- Pekerjaan rumah ajudan
- Kamar tamu
- Ruang rapat
- Ruang service
- Ruang gym
- Ruang media
- Ruang tamu dan ruang kerja
- Pendopo
- Rehabilitasi taman tengah rumah induk
- Taman insidential
- Pos jaga
- Pos jaga dan musholla
- Ruang tunggu
- Pagar depan keliling
- Garasi
- Carport
- Ruang belakang pendopo
- Ruang katering
- Instalasi air bersih
- Instalasi air limbah

Rehabilitasi tersebut menjadi bagian dari penataan dan perbaikan fasilitas rumah dinas kepala daerah agar dapat menunjang fungsi pelayanan dan kegiatan pemerintahan.

Pemkot Medan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait jadwal pelaksanaan fisik pekerjaan maupun pemenang tender.

Namun, proses pengadaan telah tercatat dalam sistem resmi LPSE Kota Medan.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program penguatan usaha.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni memfasilitasi penerbitan 1.000 sertifikat halal secara gratis bagi pelaku UMKM.

Baca Juga:

• Kader PDI Perjuangan Medan Siap Berangkat ke Jakarta, Dampingi Senior Laporkan Kondisi DPD Sumut ke Ketum Megawati

Fasilitasi tersebut dilakukan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumut bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

rogram ini akan diluncurkan dalam rangkaian kegiatan Sumut halal-fest/" target="_blank">Halal Fest yang digelar pada 11–12 Agustus 2026 bersama Bank Indonesia.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumut Yuliani Siregar mengatakan, pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal dapat segera mendaftarkan diri melalui Dinas Koperasi.

"Kita akan menggelar Sumut halal-fest/" target="_blank">Halal Fest pada 11-12 Agustus 2026, bekerja sama dengan Bank Indonesia. Di sini kita akan fasilitasi penerbitan 1.000 sertifikat halal gratis. Jadi bagi UMKM yang belum ada sertifikat halalnya bisa segera menghubungi Dinas Koperasi," ujar Yuliani Siregar saat konferensi pers yang digelar Diskominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis, 23 Juli 2026.

Kegiatan Sumut halal-fest/" target="_blank">Halal Fest akan dipusatkan di UPT Pelatihan dan Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kawasan PRSU Sumut.

Selain fasilitasi sertifikat halal, kegiatan tersebut juga akan menghadirkan berbagai program pendukung, seperti workshop 1.000 UMKM Go Halal, expo produk halal, business matching pembiayaan, serta layanan Halal Centre sebagai pusat konsultasi dan informasi bagi pelaku usaha.

Menurut Yuliani, kegiatan tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi UMKM Sumut agar menghasilkan produk yang lebih kompetitif, berkualitas, dan memiliki jaminan halal.

"Kegiatan ini kami harapkan dapat mempercepat transformasi UMKM Sumut menuju produk yang lebih kompetitif, berkualitas dan memiliki jaminan halal," kata Yuliani.

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah UMKM di Sumatera Utara telah mencapai sekitar 1,4 juta unit usaha.

Sementara rasio kewirausahaan mencapai 4,1 persen dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut Yuliani, kondisi tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat ekonomi daerah.

"Ini menjadi modal penting dalam mewujudkan Sumut yang lebih produktif, inovatif dan berdaya saing," ujarnya.

Selain sertifikasi halal, Pemprov Sumut juga menjalankan sejumlah program strategis untuk memperkuat kemampuan UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Program tersebut meliputi kurasi UMKM berpotensi ekspor, pelatihan dan pendampingan melalui program Fast Track DigiEkspor, hingga fasilitasi pengelolaan dan optimalisasi akun pada marketplace internasional.

Yuliani mengatakan, tahun ini Pemprov Sumut membuka akses pasar global bagi 100 UMKM melalui platform Alibaba.com.

"Untuk tahun ini kita membuka akses pasar internasional bagi 100 UMKM Sumut dengan menggunakan platform Alibaba.com sebagai marketplace global yang diharapkan mampu membuka akses pasar internasional," katanya.

Saat ini, proses tersebut masih dalam tahap kurasi peserta.

Penjaringan dilakukan melalui rekomendasi pemangku kepentingan, dinas koperasi kabupaten/kota, serta pendaftaran mandiri dari pelaku UMKM.

Pemprov Sumut juga menyiapkan program Fast Track Youngpreneur (FYP) Level Up yang bertujuan mencetak dan memperkuat wirausaha muda dengan orientasi pasar ekspor.

Program tersebut nantinya terintegrasi dengan kegiatan inkubasi bisnis serta program strategis daerah Sumut Digital Market.

"FYP Level Up akan terintegrasi dengan kegiatan inkubasi bisnis serta program strategis daerah Sumut Digital Market. Target peserta sebanyak 80 UMKM dan saat ini masih dalam tahap kurasi peserta," jelas Yuliani.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap semakin banyak generasi muda yang mampu mengembangkan bisnis berbasis inovasi dan teknologi.

Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UKM Sumut juga tengah melakukan transformasi UPT PLUT menjadi Mal Layanan UMKM yang terintegrasi.

Fasilitas tersebut nantinya akan menjadi pusat layanan bagi pelaku usaha, mulai dari pengurusan perizinan, legalitas usaha, sertifikasi produk, akses pembiayaan, hingga pendampingan pengembangan bisnis.

Selain menjadi pusat konsultasi usaha, Mal Layanan UMKM juga dirancang sebagai ruang promosi produk unggulan daerah.

Yuliani berharap keberadaan fasilitas tersebut dapat menjadi pusat pemasaran produk UMKM Sumut yang mampu mengangkat produk lokal ke tingkat lebih luas.

"Untuk progres transformasi PLUT ini sudah renovasi tampak depan gedung, penyusunan regulasi operasional, penyusunan desain tata letak dan konsep layanan mal. Harapan kita PLUT bisa menjadi pusat pemasaran produk UMKM Sumut seperti di Bali ada Krisna, di Aceh ada Pusaka. Nah, di Sumut ini kita mau buat seperti itu," kata Yuliani.

Dengan berbagai program tersebut, Pemprov Sumut menargetkan UMKM lokal tidak hanya kuat di pasar domestik, tetapi juga mampu menjadi pemain dalam perdagangan internasional.* (ad)

Para kader tersebut mengaku siap ikut mendampingi para senior ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan dan marwah partai.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Produk UMKM Medan Masuk Lebih Banyak ke Gerai Indomaret, Targetkan 20 Persen Rak Ritel Modern

Mereka menyatakan siap memberangkatkan puluhan perwakilan kader dengan menggunakan bus atau armada lainnya apabila rencana pertemuan dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut dilaksanakan.

Menurut para kader, langkah tersebut merupakan bentuk keterpanggilan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjaga nilai-nilai perjuangan partai.

"Kita siap mendukung senioren untuk menjaga marwah partai yang rusak oleh cara-cara kepemimpinan yang tidak sesuai dengan garis ketua umum. Ini terjadi karena elit DPD yang duduk sekarang tidak memahami idiologis dan sejarah pahit perjalanan PDI Perjuangan," tegas Tongam Manullang.

Tongam mengatakan sebagian kader merasa kecewa terhadap pola kepemimpinan di tingkat DPD maupun DPC yang dinilai kurang terbuka dan belum sepenuhnya melibatkan kader di tingkat bawah.

Ia menyebut terdapat anggapan bahwa sejumlah pimpinan di tingkat daerah bukan berasal dari aspirasi kader akar rumput, melainkan karena faktor kedekatan tertentu.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian kader mempertanyakan arah pengelolaan organisasi partai di Sumatera Utara.

Tongam juga mengatakan banyak kader menginginkan adanya kepemimpinan yang lebih terbuka, demokratis, serta mampu merangkul seluruh elemen partai.

"Kalau difasilitasi keberangkatan ke jakarta dengan bus atau armada apa pun akan banyak kader yang siap ikut menemui Ibu Ketum Megawati," tegas Tongam.

Mantan Sekretaris PAC PDI Perjuangan Medan Amplas Emil Pane juga menyatakan dukungannya terhadap langkah para senior yang ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Menurut Emil, rencana tersebut mendapat perhatian dari banyak kader di tingkat bawah.

"Terus terang saja ketika ada senioren yang mau menemui Ketua Umum Ibu Mega ke Jakarta, semangat kader militan di Medan ini bangkit. Semua bertanya kapan berangkat dan menyatakan kesiapannya untuk ikut," ungkap Emil Pane.

Hal senada disampaikan mantan Ketua PAC Medan Johor Gumana Lubis dan mantan Ketua PAC Medan Denai Suardian.

Keduanya menyatakan mendukung upaya penyampaian aspirasi kepada pimpinan pusat demi perbaikan organisasi partai di Sumatera Utara.

"Kader di bawah sangat berharap para senior mewujudkan kunjungan ke Ibu Ketua Umum. Kita berharap jangan sebatas wacana tetapi harus dilaksanakan meski ada resiko di belakangnya. Tetapi jika niat kita tulus untuk kebesaran partai yang kita cintai, kenapa harus takut?" kata Gumana Lubis.

Sebelumnya, senior PDI Perjuangan Sumatera Utara Budiman Nadapdap dan Taufan Agung Ginting menyatakan rencana untuk menemui DPP PDI Perjuangan.

Pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan dinamika internal di tubuh DPD PDI Perjuangan Sumut kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Para senior mengaku memiliki sejumlah catatan terkait kepemimpinan di tingkat DPD Sumut, terutama mengenai transparansi, pola komunikasi internal, serta semangat kebersamaan dalam menjalankan roda organisasi.

Mereka berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi partai agar nilai gotong royong, keterbukaan, dan semangat perjuangan tetap menjadi fondasi utama PDI Perjuangan.* (ad)

JAKARTA – Persetujuan Rapat Paripurna DPR RI terhadap proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk sisa masa jabatan 2026–2031 dinilai bukan hanya sekadar mengisi kekosongan kursi jabatan.

Pengamat Politik Samuel F. Silaen menilai proses PAW tersebut menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki tugas mengawasi kualitas pelayanan publik.

Baca Juga:

• Peringati HUT ke-53 KNPI, Pemkab Batu Bara Siapkan Perda Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda

Penggantian dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilakukan Komisi II DPR RI.

Menurut Samuel, proses pergantian tersebut harus dilihat lebih jauh dari sekadar prosedur administratif.

Menurutnya, persoalan integritas dalam lembaga pengawas pelayanan publik memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat.

"Kita jangan melihat PAW ini hanya sebagai pengisian kursi yang kosong. Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki mandat mengawasi kualitas pelayanan publik. Ketika terjadi persoalan integritas di dalamnya, yang dipertaruhkan bukan hanya individu, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut," ujar Samuel F. Silaen kepada awak media di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

Samuel mengatakan PAW Ombudsman harus menjadi langkah untuk memperkuat kembali marwah lembaga tersebut sebagai institusi independen yang bertugas mengawasi potensi maladministrasi dalam pelayanan publik.

"Karena itu, PAW harus menjadi momentum pemulihan integritas kelembagaan, bukan sekadar pergantian personal," katanya.

Samuel mengingatkan agar proses PAW Ombudsman tidak selalu dikaitkan dengan berbagai spekulasi politik.

Menurutnya, setiap pergantian pejabat publik harus dilihat berdasarkan mekanisme hukum dan tata kelola kelembagaan yang berlaku.

Ia menilai kedewasaan demokrasi dapat terlihat ketika sebuah institusi mampu menyelesaikan persoalan melalui prosedur yang telah diatur.

"Tidak semua pergantian pejabat harus dibaca sebagai pertarungan kepentingan politik. Ada prosedur hukum yang memang harus dihormati. Kedewasaan demokrasi justru terlihat ketika sebuah institusi mampu menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang telah diatur," jelasnya.

Samuel juga menilai penggunaan daftar hasil seleksi sebelumnya sebagai dasar pengisian jabatan dapat menjadi langkah untuk menjaga kesinambungan kelembagaan sekaligus mengurangi potensi kepentingan politik jangka pendek.

Samuel menegaskan persoalan yang terjadi pada anggota Ombudsman sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh lembaga negara, terutama lembaga yang memiliki fungsi pengawasan.

Menurutnya, Ombudsman harus memiliki standar integritas yang lebih tinggi karena lembaga tersebut bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

"Pengawas pelayanan publik tidak boleh kehilangan legitimasi moral. Kalau lembaga pengawas kehilangan kepercayaan rakyat, maka fungsi kontrol terhadap penyelenggara negara juga akan melemah," tegasnya.

Ia menilai kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Ombudsman dalam menjalankan tugasnya.

Tanpa legitimasi moral, fungsi pengawasan terhadap pelayanan pemerintah akan sulit berjalan secara efektif.

Samuel juga mengingatkan DPR RI, khususnya Komisi II, agar tidak berhenti melakukan pengawasan setelah proses PAW selesai.

Menurutnya, pengawasan DPR diperlukan untuk memastikan Ombudsman tetap bekerja secara profesional, independen, dan sesuai dengan mandat yang diberikan undang-undang.

"Pengawasan DPR bukan berarti mencampuri independensi Ombudsman. Sebaliknya, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan lembaga independen tetap bekerja sesuai koridor hukum dan menjalankan tugas pengawasan pelayanan publik secara profesional," ujarnya.

Samuel menilai tantangan terbesar anggota Ombudsman yang baru bukan hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga membangun kembali keyakinan masyarakat bahwa lembaga tersebut benar-benar hadir untuk melindungi kepentingan publik.

Menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis dalam menilai pejabat publik.

Tidak hanya melihat proses pengangkatan, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak dan integritas pribadi.

"Publik sekarang tidak hanya menilai seseorang dari proses pengangkatannya, tetapi juga dari integritas pribadi dan komitmennya terhadap pelayanan publik," katanya.

Ia berharap anggota Ombudsman yang baru mampu menunjukkan sikap profesional, transparan, dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan masyarakat.

Samuel menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa PAW Ombudsman harus menjadi momentum memperkuat budaya integritas di lingkungan lembaga negara.

Menurutnya, apabila proses pergantian dilakukan secara transparan dan menghasilkan figur yang memiliki integritas tinggi, maka hal tersebut dapat menjadi contoh bahwa demokrasi memiliki mekanisme koreksi ketika terjadi persoalan dalam institusi negara.

Namun, jika pergantian hanya sebatas mengganti nama tanpa memperbaiki budaya kelembagaan, maka persoalan serupa berpotensi kembali terjadi.

"Negara membutuhkan lembaga pengawas yang bukan hanya kuat secara aturan, tetapi juga kokoh secara moral. Karena pada akhirnya, kepercayaan rakyat adalah fondasi utama keberlangsungan demokrasi," pungkas Samuel F. Silaen.* (ad)