Syah Afandin tiba sekitar pukul 14.22 WIB menggunakan mobil minibus berwarna hitam. Kendaraan yang membawanya langsung masuk ke area basement Gedung Merah Putih KPK sehingga tidak sempat terlihat oleh awak media.

Baca Juga:

• KPK Tangkap Bupati Langkat di Rumah Pribadi, OTT Digelar di Langkat, Binjai, dan Medan

"Bupati Langkat, salah satu yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 14.30 WIB," ujar Budi, Jumat (3/7/2026).

Menurut Budi, Syah Afandin selanjutnya akan menjalani pemeriksaan lanjutan bersama penyidik KPK guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap proyek pada sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Langkat, khususnya di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).

Selain mendalami dugaan suap proyek, penyidik juga menelusuri adanya dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Bupati Langkat.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan tujuh orang yang terdiri dari Bupati Langkat, seorang aparatur sipil negara (ASN), serta lima pihak swasta.

Seluruh pihak diamankan dari tiga lokasi berbeda, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.

Tak hanya itu, penyidik KPK juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan fee proyek dari pihak swasta kepada penyelenggara negara.

Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.* (oz/dh)

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai peristiwa tersebut menyangkut hilangnya nyawa warga sipil dalam program yang diselenggarakan negara sehingga proses pengusutannya harus dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga:

• AHY: Pembangunan Lima Sekolah Rakyat Habiskan Anggaran Rp1,25 Triliun

Menurutnya, pelibatan kepolisian diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

Imparsial menegaskan, apabila dalam penyelidikan ditemukan dugaan tindak pidana, seperti kelalaian yang menyebabkan kematian atau adanya unsur kekerasan, maka proses hukum harus ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain kepolisian, Imparsial juga meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi independen guna menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait hak untuk hidup maupun dugaan perlakuan yang tidak manusiawi selama pelaksanaan latihan.

Ardi menyebut keterlibatan lembaga independen penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan apabila investigasi hanya dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan ataupun terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Imparsial juga mengacu pada Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death, yang menegaskan setiap kematian yang diduga tidak wajar harus diselidiki secara independen, imparsial, cepat, efektif, dan transparan.

Selain mendesak investigasi menyeluruh, Imparsial meminta pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan program-program bernuansa militeristik yang menyasar masyarakat sipil.

Menurut organisasi tersebut, program untuk masyarakat sipil seharusnya tidak mengadopsi pendekatan pelatihan militer tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyampaikan Kemhan bersama Kemenkes telah membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki penyebab meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran.

Pemerintah memastikan hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.* (oz/dh)

Kapolri menegaskan tindakan tegas terukur harus dilakukan terhadap para pelaku yang membahayakan keselamatan petugas maupun masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Baca Juga:

• Kapolri: Reformasi Polri Bukan Beban

Menurut Kapolri, pemberantasan narkotika merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang dinilai dapat merusak masa depan bangsa.

"Karena mereka adalah penghancur generasi yang harus diberantas untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak bahaya narkoba yang bisa merusak generasi masyarakat dan bangsa," tegasnya.

Kapolri juga mengingatkan Indonesia tengah memasuki momentum bonus demografi yang harus dijaga dengan menciptakan generasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menjelaskan peristiwa bermula saat narkoba-polres-katingan/" target="_blank">Satresnarkoba Polres Katingan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei, Rabu (1/7/2026) malam.

Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi seorang target operasi berinisial BIO yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Sebanyak 12 personel kemudian diterjunkan untuk melakukan penangkapan.

Saat proses penindakan berlangsung, target berhasil diamankan. Namun situasi berubah setelah sejumlah orang di dalam rumah bersama warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang.

Tak hanya itu, massa yang terus bertambah juga dilaporkan menyerang petugas menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan sehingga aparat terpaksa menyelamatkan diri sambil menunggu bantuan personel tambahan.

Dalam insiden tersebut, Aipda Yudhie Perdana Putra gugur akibat luka senjata tajam. Sementara dua anggota lainnya, Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri Ramadhana, masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan.

Bareskrim Polri memastikan akan melakukan evaluasi terhadap seluruh operasi pemberantasan narkotika agar setiap personel memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi berbagai potensi ancaman saat bertugas di lapangan.* (in/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penangkapan terhadap Syah Afandin tidak dilakukan saat menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), sebagaimana informasi yang sempat beredar.

Baca Juga:

• Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Dinonaktifkan dari Ketua DPW PAN Sumut

Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan tujuh orang dari tiga lokasi berbeda, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.

Menurut Budi, penyidik juga telah memasang segel KPK di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai bagian dari kebutuhan proses hukum.

"Untuk kebutuhan proses hukum, tentu tim memasang KPK line atau segel KPK di beberapa titik lokasi sehingga ketika perkara dinaikkan ke tahap penyidikan dapat dilakukan penggeledahan untuk memperkuat alat bukti," katanya.

KPK menyebut penyegelan dilakukan guna mengamankan barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diusut.

Meski demikian, hingga kini lembaga antirasuah tersebut belum mengungkap secara rinci dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut.

KPK memastikan proses hukum masih berjalan dan seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi sebanyak tujuh orang diamankan dalam OTT yang berlangsung di tiga wilayah, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.

Perkembangan lebih lanjut terkait perkara tersebut akan disampaikan KPK setelah proses pemeriksaan awal selesai dan status hukum para pihak yang diamankan ditentukan.* (mt/dh)

Hal tersebut disampaikan Sulaiman saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Jambore Daerah Sumatera Utara XI Tahun 2026 di Ruang Rapat I Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Laporkan APBD Sumut 2025 Surplus Rp521,4 Miliar, WTP ke-12 Beruntun

Sulaiman menegaskan seluruh perangkat daerah harus memperkuat koordinasi agar setiap potensi kendala selama pelaksanaan kegiatan dapat diantisipasi sejak dini, terutama yang berkaitan dengan kesehatan peserta.

"Semua persiapan harus terkoordinasi dengan baik agar ketika ada hal-hal yang terjadi dapat diantisipasi dengan cepat. Seperti Dinas Kesehatan, ini yang paling penting. Ketersediaan obat-obatan serta koordinasi dengan rumah sakit rujukan," ujarnya.

Ia mengingatkan, ribuan peserta yang datang dari berbagai daerah memiliki kondisi fisik dan daya tahan tubuh yang berbeda sehingga pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian utama.

Menurutnya, perubahan cuaca berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti diare, kembung, hingga kondisi yang lebih serius apabila tidak ditangani dengan cepat.

Selain aspek kesehatan, Sulaiman juga meminta seluruh panitia menjaga kebersihan kawasan Bumi Perkemahan Sibolangit selama kegiatan berlangsung.

"Pelaksanaan Jambore Daerah ke-XI adalah menjaga bumi, bukan mengotori bumi," tegasnya.

Ia juga meminta dukungan penuh dari berbagai organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, PLN, PDAM hingga instansi terkait lainnya demi memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tanpa hambatan.

Menurut Sulaiman, Jambore Daerah XI tidak hanya menjadi ajang pembinaan kepramukaan, tetapi juga diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang berintegritas serta menjadi agen perubahan, termasuk dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara, Dikky Anugerah, mengatakan Jambore Daerah Sumut XI menjadi satu-satunya jambore di Indonesia yang membebaskan biaya perkemahan bagi seluruh peserta.

Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution agar semakin banyak generasi muda dapat mengikuti kegiatan kepramukaan tanpa terbebani biaya.

"Peserta berasal dari 32 Kwarcab terdiri dari 3.650 peserta penggalang. Acara ini diapresiasi secara nasional karena satu-satunya jambore yang membebaskan biaya perkemahan peserta," kata Dikky.

Menurutnya, Jambore Daerah XI mengusung tiga pilar utama, yakni karakter dan patriotisme, keterampilan dan inovasi, serta persiapan nasional menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, cinta tanah air, kreatif, inovatif, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari.* (dh)

JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mengetahui adanya prosesi menginjak kepala kerbau saat menerima gelar adat di Lampung.

Menurut PSI, Jokowi mengikuti seluruh rangkaian upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan tokoh masyarakat yang mengundangnya.

Baca Juga:

• Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Dinonaktifkan dari Ketua DPW PAN Sumut

"Ya, sebetulnya, itu kan kehadiran Pak Jokowi diundang untuk diberikan penghargaan adat setempat ya kan. Dengan gelar Baginda Pemuka Rakyat. Itu kan bukannya, bukan juga Pak Jokowi yang menentukan harus jadi apa, beliau datang menghormati undangan para tokoh, tokoh dewan adat gitulah," kata Bestari kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).

Bestari mengaku sempat berbincang dengan Jokowi di Solo.

Dalam percakapan itu, Jokowi disebut mengaku terkejut ketika mengetahui ada kepala kerbau dalam prosesi adat yang dijalaninya.

"Sehingga kemudian itu, pada saat beliau naik ke panggung juga beliau sudah sadari itu kemarin, semalam beliau bercerita, kami sedang di Solo ini. Jadi, apa sih sebetulnya ini, beliau juga menyatakan 'Wah, saya ndak tahu kalau ada kepala itu, kerbau'. Begitu naik beliau melihat ada kepala kerbau," kata Bestari.

Menurut Bestari, Jokowi bahkan telah memperkirakan prosesi tersebut akan menjadi perhatian publik.

"Dan disuruh duduk di depannya kepala kerbau, beliau sempat bergumam gitu, 'Wah ini nanti ramai ini'," tambahnya.

Ia mengatakan, ketika diminta menginjak kepala kerbau, Jokowi tetap mengikuti arahan para tetua adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang berlaku.

"Nah, apalagi ketika, kemudian diminta untuk menjejakkan kaki di atas kepala kerbau itu. Dan itu beliau juga, 'Waduh ini lebih ramai lagi nanti ini'. Jadi beliau sama sekali tidak tahu prosesi itu, ya ikut saja, tanda penghargaan dari masyarakat Lampung dan itulah yang kemudian disebut sebagai satu simbol kesombongan oleh PDI, kader PDIP kan?" ucap Bestari.

Bestari menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai prosesi tersebut.

Namun ia menegaskan Jokowi hanya mengikuti tata cara adat yang telah ditentukan.

"Ya biarlah nanti masyarakat yang memberi penilaian, yang jelas Pak Jokowi tidak sedang, bukan sedang lagi main sinetron di situ, tapi sesuai dengan apa yang diarahkan para tetua adat setempat itu, gitu," kata dia.

Ia kembali menegaskan bahwa Jokowi tidak mengetahui sebelumnya akan ada prosesi menginjak kepala kerbau dan tidak menolak karena menghormati adat setempat.

"Ya belum tahu. Tidak menyangka juga seperti itu. Tapi beliau tidak menolak karena itu karena beliau menghormati ritual-ritual dari adat istiadat setempat itu. Jadi menjalani saja gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, tokoh adat Lampung Pepadun Suttan Seghayo Dipuncak Nur, Mawardi Harirama, menjelaskan bahwa prosesi menginjak kepala kerbau merupakan bagian dari rangkaian adat Begawi Cakak Pepadun atau Munggah Bumi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Menurut Mawardi, ritual tersebut memiliki makna filosofis sebagai simbol menghilangkan sifat-sifat buruk dalam diri manusia dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik.

"Menempatkan jari kaki di atas kepala kerbau untuk menghilangkan sifat-sifat binatang dalam diri, seperti sifat sombong, iri dengki, tamak, dan sifat buruk lainnya. Jadi tidak ada hubungan dengan politik," kata Mawardi, Senin (29/6/2026).* (d/ad)

MEDAN – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan pembangunan lima Sekolah Rakyat (SR) yang sedang dipersiapkan pemerintah menelan anggaran sekitar Rp1,25 triliun.

Pernyataan itu disampaikan AHY saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Slamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• APEKSI Minta Pemda Dilibatkan dalam Program MBG: Kami Tak Pernah Tahu SPPG Dibangun di Mana

Jika diakumulasikan, total anggaran pembangunan lima sekolah tersebut mencapai sekitar Rp1,25 triliun.

"Kalau ada yang bertanya alokasi anggaran berapa, setiap sekolah ini kurang lebih Rp 250 miliar. Jadi kalau ditotal sekitar Rp 1,25 triliun untuk pembangunan sekolah-sekolah rakyat ini," ujar AHY saat diwawancarai, Jumat (3/7/2026).

AHY menjelaskan, pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah ditetapkan.

Pemerintah kabupaten dan kota bertugas menyiapkan lahan, sedangkan pemerintah pusat menanggung biaya pembangunan fisik sekolah.

"Tentu untuk areal lahannya itu adalah tanggung jawab dari masing-masing pemerintah kota dan kabupaten, sedangkan anggaran dari pusat lebih difokuskan pada pembangunan fisiknya dan melengkapi," katanya.

Selain membangun gedung sekolah, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk melengkapi berbagai fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.

"Jangan lupa isinya juga kita lengkapi, tadi mebel-mebelnya juga sudah hadir di sini, baik itu untuk kelas, ada meja, ada kursi untuk belajar. Untuk asrama sudah ada kasur-kasur tempat tidur yang bertingkat, termasuk nanti pada akhirnya masuklah perlengkapan-perlengkapan elektronik untuk di laboratorium maupun untuk, ee, menunjang kegiatan belajar mengajar," ungkapnya.

AHY menilai pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Jadi ini adalah sebuah investasi bagi masa depan bangsa. Terutama keluarga yang membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan secara ekonomi, ini bisa melanjutkan pendidikan dengan baik, dengan layak," pungkasnya.* (d/ad)

ACEH BESAR – Bulan Muharram menjadi salah satu bulan yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam.

Berbagai peristiwa penting yang dialami para nabi diyakini terjadi pada bulan pertama dalam kalender Hijriah tersebut dan menjadi pelajaran bagi umat Islam hingga saat ini.

Baca Juga:

• Waktu Terasa Semakin Cepat, Benarkah Salah Satu Tanda Kiamat? Ini Penjelasan Ulama

Dalam khutbahnya, Tgk. Abdul Rani menjelaskan sedikitnya ada lima keistimewaan Bulan Muharram yang menjadi bagian dari sejarah para nabi.

Keistimewaan pertama adalah diterimanya tobat Nabi Adam AS setelah melanggar larangan Allah untuk memakan buah khuldi.

Nabi Adam kemudian diturunkan ke bumi dan memohon ampun kepada Allah hingga tobatnya diterima.

Keistimewaan kedua adalah diselamatkannya Nabi Musa AS dari kejaran Fir'aun.

Pada peristiwa itu, Fir'aun beserta pasukannya ditenggelamkan sebagai bukti kekuasaan Allah.

"Hari ini jasat firum masih disimpan sebagai bukti atas azab Allah kepada orang yang membenci dakwah para Nabi," ungkapnya.

Peristiwa ketiga adalah keselamatan Nabi Yunus AS setelah berada di dalam perut ikan Nun selama beberapa pekan hingga akhirnya dimuntahkan kembali dalam keadaan selamat.

Menurut Tgk. Abdul Rani, selama berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus senantiasa membaca doa:

"Lailahailla anta subhanaka innikuntumminadhalimin."

Keistimewaan berikutnya adalah berlabuhnya kapal Nabi Nuh AS setelah banjir besar yang menenggelamkan kaumnya, sementara pengikut yang beriman berhasil diselamatkan.

"Inilah kekuasaan Allah nampakkan kepada hambanya hingga mereka beriman kepadanya," ujarnya.

Peristiwa kelima adalah keselamatan Nabi Ibrahim AS ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud.

Meski dilemparkan ke dalam kobaran api, Allah memberikan pertolongan sehingga Nabi Ibrahim selamat.

Dalam menghadapi cobaan tersebut, Nabi Ibrahim selalu membaca doa:

"Hasbinalahu wanikmal wakil nikmat maula wanikmal nashir."

Selain menjelaskan lima peristiwa penting tersebut, Tgk. Abdul Rani juga mengingatkan bahwa dalam Islam terdapat 12 bulan yang masing-masing memiliki keutamaan.

Muharram, kata dia, juga menjadi bulan yang identik dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju Madinah.

"Rasulullah berjalan melalui lereng-lereng gunung bebatuan yangg begitu tajam, panas, gersang dan padang pasir yang tandus, siang berjalan malam istirahat hingga sampai ke Madinah dengan selamat yang disambut oleh kaum Ansar bersama kaum Muhajirin yang duluan berangkat hijrah," urainya.

Ia menjelaskan, kedatangan Rasulullah SAW disambut penuh kebahagiaan oleh kaum Ansar yang dengan sukarela memberikan tempat tinggal dan dukungan kepada Nabi serta para Muhajirin.

Di akhir khutbahnya, Tgk. Abdul Rani mengajak umat Islam mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi pada Bulan Muharram.

Menurutnya, setiap manusia memiliki kesempatan untuk bertaubat, memperbanyak amal saleh, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama terhadap informasi keagamaan yang beredar melalui teknologi kecerdasan buatan.

"Ketiga, berhati-hatilah dengan medsos yangg kadang kala serupa dengan yangg aslinya tetapi tidak sama dengan yang sesungguhnya, seperti bacaan Al-Quran kecerdasan buatan di medsos bahkan yang benar bisa salah, apalagi yangg salah pasti salah," pungkasnya.* (ad)

JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumatera Utara.

Keputusan itu diambil setelah Syah Afandin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:

• Indonesia Kehilangan Hingga 80 Ribu Hektar Sawah per Tahun

"PAN merasa sedih dan prihatin atas kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kader PAN, Syah Afandin, Bupati Langkat. PAN telah menonaktifkan Syah Afandin sebagai Ketua DPW PAN Sumatera Utara dan kepemimpinan PAN Sumatera Utara diambil alih oleh DPP PAN," kata Viva kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).

Viva menegaskan PAN menghormati seluruh proses hukum yang sedang dilakukan KPK.

Menurutnya, dugaan pelanggaran hukum yang menjerat Syah Afandin merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan garis perjuangan partai.

"PAN menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK secara profesional, obyektif, dan transparan. PAN menegaskan bahwa pelanggaran hukum ini merupakan tanggung jawab pribadi karena justru bertentangan dengan platform dan Garis Perjuangan PAN dalam membangun pemerintahan yang bersih," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan selama ini terus mengingatkan seluruh kader, terutama yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif, agar menjaga integritas dan mematuhi hukum.

"Tidak henti-hentinya, Ketua Umum DPP PAN, Bang Zulkifli Hasan selalu mengingatkan dan berbicara keras kepada kader PAN yang berada di lembaga eksekutif dan legislatif untuk senantiasa menjaga integritas, patuh pada hukum, berhati-hati dalam bersikap dan bertindak di saat menjalankan tugas," ujar Viva.

Atas kasus tersebut, PAN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan berkomitmen memperkuat pembinaan terhadap kader.

"PAN memohon maaf atas kasus pelanggaran hukum dari kader. PAN akan terus melakukan pembinaan watak dan karakter kader serta meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam menjalankan tugasnya," tambahnya.

Sebelumnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di Sumatera Utara dan mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin bersama enam orang lainnya.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi.

Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang sedang ditangani.

Lembaga antirasuah itu menyatakan proses penyidikan masih berlangsung setelah operasi tangkap tangan dilakukan.

"Belum bisa disampaikan detailnya. Pascakegiatan tangkap tangan tentu masih terus dilakukan upaya-upaya penyidikan berikutnya," sebutnya.

Sementara itu, Bendahara DPW PAN Sumatera Utara Mora Harahap mengaku jajaran partai terkejut dengan kabar penangkapan Syah Afandin.

Namun, DPW PAN Sumut memilih menunggu penjelasan resmi dari KPK sebelum menentukan langkah organisasi.

"Sebagai kader dan partai tentu kagetlah dapat informasi itu," kata Mora Harahap.

Menurut Mora, hingga saat ini informasi yang diterima partai masih berasal dari pemberitaan media.

"Kita pun lihatnya dari media," ungkapnya.

Ia mengaku terakhir bertemu dengan Syah Afandin sekitar dua pekan lalu dalam sebuah acara pelantikan.

"Saya terakhir sudah lama juga enggak ketemu. Karena dua minggu lalu ketemu acara pelantikan," jelasnya.

Mora menegaskan pihaknya belum dapat memberikan komentar lebih jauh sebelum ada keterangan resmi dari KPK.

"Belum bisa komentar kita karena belum ada rilis resmi dari KPK juga. Masih menunggu kita sampai sekarang," terangnya.

Ia juga mengatakan hingga kini belum ada instruksi dari DPP PAN terkait langkah lanjutan atas kasus tersebut.

"Belum ada instruksi khusus dari DPP. Kami juga masih menunggu perkembangan lebih lanjut," katanya.

Terkait keberadaan Syah Afandin setelah OTT, Mora mengaku belum memperoleh informasi yang pasti.

"Informasi terakhir masih simpang-siur ada yang bilang dibawa ke Polrestabes Medan ada yang bilangi sudah dibawa ke jakarta. Kami juga gak bisa ngecek langsung," ungkapnya.

DPW PAN Sumut, lanjut Mora, akan menunggu kepastian status hukum yang ditetapkan KPK sebelum mengambil keputusan organisasi.

"Kami menunggu kepastian hukum dan pernyataan resmi dari KPK. Setelah itu baru kami bisa menentukan sikap secara internal," pungkasnya.* (cnd/ad)

MEDAN – Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelibatan tersebut dinilai penting agar program berjalan lebih tepat sasaran sekaligus mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di daerah.

Baca Juga:

• Indonesia Kehilangan Hingga 80 Ribu Hektar Sawah per Tahun

"Kami tidak pernah tahu di mana lokasi SPPG akan dibangun. Kami juga tidak pernah mendapatkan informasi terkait pekerja yang direkrut di sana," ujar Eri usai Penutupan Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 di Medan, Kamis (2/7) malam.

Menurut Wali Kota Surabaya itu, kondisi tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan bahkan penolakan dari masyarakat.

Sebab, di sejumlah daerah tenaga kerja yang direkrut di SPPG justru didominasi warga dari luar daerah.

"Ketika masyarakat melihat yang bekerja bukan warga lokal, tentu muncul pertanyaan. Padahal Presiden sudah menyampaikan bahwa program ini juga bertujuan membuka lapangan pekerjaan," jelasnya.

Eri menilai, apabila pemerintah daerah dilibatkan sejak awal, manfaat ekonomi dari keberadaan SPPG akan lebih terasa bagi masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan, satu SPPG dapat mempekerjakan sekitar 50 orang sehingga jika terdapat 100 SPPG, akan tersedia sekitar 5.000 lapangan pekerjaan.

"Bisa kita bayangkan jika satu SPPG terdiri dari 50, 50 pemuda atau 50 orang yang bekerja, ketika ada 100, maka ada 5.000 terbuka lapangan pekerjaan. Tetapi ketika itu bukan warga lokal, maka mereka akan bertanya kenapa yang bekerja bukan warga kami?" ujarnya.

Selain membuka lapangan kerja, pelibatan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan di setiap dapur SPPG.

Pemerintah kota, kata Eri, memiliki perangkat yang dapat membantu melakukan pengawasan sehingga makanan yang disajikan kepada para siswa tetap memenuhi standar kesehatan.

"Dengan pelibatan kami, kami memastikan bahwa SPPG itu tidak ada permasalahan terkait dengan higienis. Maka jangan pernah ketika disampaikan ada yang keracunan. Sehingga kami juga bisa memastikan bahwa dapurnya ini adalah dapur yang sesuai dengan standar kesehatan," ujar dia.

Eri juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat Program MBG.

Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kondisi wilayah, termasuk sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan program tersebut.

"Ketika kami dilibatkan di awal, maka secara otomatis kami bisa tahu setiap wali kota ini di tempat mana sekolah-sekolah itu yang membutuhkan. Sehingga SPPG tidak berdiri langsung di tempat tertentu yang di pusat kota yang mungkin di situ adalah tempat sekolah yang dia swastanya banyak diberikan ini. Tapi di titik-titik tertentu ada sekolah yang memang membutuhkan," terangnya.

Lebih lanjut, Eri menilai Program MBG juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah.

Melalui pemetaan kebutuhan bahan pangan seperti beras, telur, minyak goreng, dan sayuran, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengendalikan inflasi.

"Kami akan bisa menjaga inflasi. Ketika setiap tempat SPPG tadi membutuhkan bahan pokok atau bahan dasar seperti beras, seperti telur, seperti minyak, maka di situ kita akan tahu berapa jumlah kebutuhan minyak yang dibutuhkan semua SPPG di setiap kota. Kami tahu telur dibutuhkan berapa setiap hari. Maka di situlah akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa," urainya.

Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat memperkuat kerja sama antardaerah, khususnya antara daerah produsen dan daerah konsumen, sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien dan petani maupun peternak memperoleh kepastian pasar.

"Dengan pola seperti itu, pasokan bisa langsung dari peternak ke SPPG tanpa melalui terlalu banyak perantara. Peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara harga tetap terkendali," ujarnya.

Eri optimistis Program MBG akan menjadi salah satu penggerak ekonomi baru apabila dijalankan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, Koperasi Merah Putih juga dapat mengambil peran dalam memasok kebutuhan pangan untuk mendukung operasional SPPG.

"Ketika kebutuhan pangan dapat dipetakan dengan baik, maka kerja sama antardaerah akan semakin kuat. Perputaran ekonomi terjadi, petani dan peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara masyarakat memperoleh manfaat dari program MBG secara langsung," kata Eri.* (cn/ad)

JAKARTA – Indonesia masih menghadapi penyusutan lahan sawah dalam jumlah besar setiap tahun.

Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius terhadap upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional.

Baca Juga:

• APDESU Desak KPK Evaluasi SPMB Batu Bara, Dugaan Gratifikasi dan Jual Beli Kursi Disorot

Jika dihitung per hari, luas lahan yang hilang mencapai sekitar 165 hingga 220 hektar.

Pernyataan tersebut disampaikan Ossy dalam Seminar Nasional Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

"Faktanya, penyusutan luas lahan sawah masih terjadi di Indonesia dengan rasio sekitar 60.000 (hektar) sampai 80.000 hektar per tahun atau sekitar 165 (hektar) sampai 220 hektar setiap hari," tegas Ossy.

Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berlanjut, target Indonesia untuk mencapai swasembada pangan akan semakin sulit diwujudkan.

Karena itu, Kementerian ATR/BPN mempercepat langkah perlindungan lahan pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Pemerintah menargetkan sebanyak 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) nasional telah ditetapkan sebagai LP2B pada tahun 2029.

Dengan status tersebut, lahan sawah diharapkan memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat sehingga tidak mudah dialihfungsikan menjadi kawasan nonpertanian.

Ossy menilai perlindungan lahan pertanian tidak cukup hanya melalui aturan di atas kertas.

Implementasi kebijakan yang konsisten di tingkat pusat maupun daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pangan nasional.

Untuk mendukung langkah tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan moratorium alih fungsi lahan, Surat Edaran Menteri ATR/BPN, serta Surat Edaran Bersama dengan Menteri Dalam Negeri.

"Dalam surat edaran bersama itu disepakati bahwa gubernur harus memastikan 87 persen LBS di wilayahnya ditetapkan sebagai LP2B, kemudian diusulkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang," jelasnya.

Menurut Ossy, kebijakan itu mulai menunjukkan hasil yang positif.

Dalam waktu 10 hari setelah Surat Edaran Bersama diterbitkan, sebanyak 20 pemerintah kabupaten dan kota telah mengajukan Surat Keputusan (SK) penetapan LP2B.

"Alhamdulillah, 10 hari setelah kami mengeluarkan Surat Edaran Bersama ini, 20 Pemda kabupaten/kota kemudian dapat mengajukan SK LP2B. Artinya, terjadi percepatan yang cukup eksponensial dan mudah-mudahan hal ini bisa terus kami lakukan," ungkapnya.

Ia berharap semakin banyak pemerintah daerah menetapkan LP2B agar lahan sawah memiliki kepastian hukum dan terlindungi dari alih fungsi yang berpotensi mengurangi luas lahan pertanian nasional.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai LP2B dan KP2B, maka lahan-lahan ini tidak akan mudah untuk dapat beralih fungsi," pungkasnya.* (km/ad)

BOGOR – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan industri pers di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Jumat Sehat yang rutin digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• APEKSI Siapkan 10 Rekomendasi Strategis untuk Presiden Prabowo, Dorong Reformasi Keuangan Daerah hingga MBG

Pertemuan berlangsung dalam suasana santai sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan antara insan pers dan dunia usaha.

Arwinsyah mengapresiasi konsistensi PWI Kota Bogor yang terus menghadirkan berbagai kegiatan positif bagi anggotanya.

Menurutnya, sekretariat PWI telah menjadi tempat yang mampu memperkuat kebersamaan para wartawan.

"Pagi ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama menikmati kebersamaan. Benar kata Pak Ketua PWI, ini benar-benar rumah yang nyaman bagi wartawan," ungkap Arwinsyah.

Ia menegaskan KADIN Kota Bogor siap mendukung berbagai program yang dijalankan PWI, khususnya dalam menghadapi tantangan industri media yang terus berkembang.

"KADIN ke depan sangat mendukung PWI, terutama di industri pers dan media. Karena sebagaimana kita ketahui, bisnis media merupakan industri yang akan terus berkembang ke depan," katanya.

Menurut Arwinsyah, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai peluang bagi perusahaan media untuk terus beradaptasi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi.

Ia berharap hubungan antara KADIN dan PWI Kota Bogor tidak berhenti pada kegiatan tersebut, tetapi berkembang menjadi kerja sama dalam berbagai program pembangunan ekonomi daerah.

"Harapannya bukan hanya hari ini saja pertemuan ini, tetapi ke depan ada pertemuan-pertemuan lainnya yang bisa kita selenggarakan bersama," ucap Arwinsyah.

Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi atau yang akrab disapa Aldho, menyambut baik komitmen KADIN Kota Bogor.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui publikasi terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Saya harap pertemuan ini bukan yang pertama, tetapi masih ada kelanjutannya. Saya yakin KADIN tidak bisa lepas dari media. Untuk meningkatkan UMKM maupun pengusaha lainnya tetap membutuhkan publikasi dan pemberitaan dari teman-teman media," kata Aldho.

Ia menilai PWI dan KADIN memiliki tujuan yang sama dalam mendorong pembangunan daerah melalui penyebaran informasi yang positif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Aldho juga berharap KADIN dapat mendukung berbagai program yang telah disiapkan PWI Kota Bogor, termasuk kegiatan sosial dan pembinaan UMKM.

"Kang Arwin, mohon dukung kegiatan-kegiatan kami. Selain kegiatan seremonial, kami juga memiliki berbagai kegiatan sosial, termasuk program UMKM yang ke depan mungkin bisa menjadi binaan bersama," pungkasnya.

Kegiatan Jumat Sehat ditutup dengan ramah tamah antara pengurus PWI Kota Bogor, anggota, dan jajaran KADIN Kota Bogor.

Pertemuan tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antara dunia usaha dan insan pers dalam mendukung pembangunan ekonomi serta keberlanjutan industri media di Kota Bogor.* (ad)

BATU BARA – Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU Indonesia) meminta Komisi Pemberantasan korupsi/" target="_blank">Korupsi (KPK) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di seluruh jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Batu Bara.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum APDESU Indonesia, M. Adam Malik, S.Sos, dalam wawancara dengan BITV.ONLINE, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Usulan Gaji Kepala Daerah Naik dari 20 Persen PAD, Guru Besar Unpad: Korupsi yang Dilegalkan?

Adam menilai langkah KPK yang melakukan monitoring implementasi Surat Edaran Pengendalian Gratifikasi SPMB di wilayah DKI Jakarta perlu diikuti dengan pengawasan serupa di daerah lain, termasuk Kabupaten Batu Bara.

"Kami mendesak KPK agar tidak hanya berfokus pada monitoring di wilayah DKI Jakarta. Kabupaten Batu Bara juga perlu menjadi perhatian karena kami melihat adanya dugaan praktik gratifikasi hingga dugaan jual beli kursi dalam pelaksanaan SPMB di tingkat SD dan SMP," ujarnya.

Ia mengungkapkan, APDESU Indonesia pada 24 Juni 2026 telah melaporkan dugaan penyimpangan pelaksanaan SPMB di salah satu sekolah kepada Kejaksaan Negeri Batu Bara.

Laporan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya mendorong penegakan hukum sekaligus perbaikan tata kelola penerimaan peserta didik di daerah.

Selain itu, APDESU Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengawal penyelenggaraan SPMB agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Organisasi tersebut menilai proses penerimaan peserta didik harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun bentuk penyimpangan lainnya.

Adam juga mengaitkan desakan tersebut dengan kegiatan monitoring yang dilakukan KPK di sejumlah SMA di DKI Jakarta pada 17 Juni 2026.

Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"Kami terdorong untuk menyampaikan informasi kepada KPK terkait berbagai fenomena yang kami nilai perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan SPMB di Kabupaten Batu Bara," katanya.

Lebih lanjut, Adam menyoroti dugaan adanya pendaftaran calon peserta didik yang tidak sesuai dengan ketentuan domisili, serta implementasi jalur afirmasi dan jalur mutasi yang diduga tidak sepenuhnya mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.

Menurutnya, kebijakan mengenai domisili dan jalur penerimaan disusun pemerintah sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, meningkatkan keadilan dalam penerimaan peserta didik, serta menjamin setiap anak memperoleh hak atas layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara maupun Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan dan desakan yang disampaikan APDESU Indonesia.

BITV.ONLINE akan terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.* (ad)

VANCOUVER - Swiss memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0 pada pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di BC Place, Vancouver, Jumat (3/7/2026) pagi WIB.

Baca Juga:

• Portugal Libas Kroasia 2-1! Gol Penalti Ronaldo dan Sundulan Ramos Antar Selecao ke Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Kemenangan ini membuat La Nati melaju ke fase berikutnya dan akan menghadapi pemenang pertandingan Kolombia melawan Ghana.

Pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal. Swiss dan Aljazair sama-sama mencoba mengambil inisiatif serangan.

Swiss berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-10.

Johan Manzambi mengirimkan umpan matang yang berhasil dimanfaatkan Breel Embolo untuk menaklukkan kiper Luca Zidane. Gol tersebut membawa Swiss unggul 1-0.

Setelah tertinggal, Aljazair berusaha keluar menekan.

Namun lini pertahanan Swiss yang dikawal Manuel Akanji dan Nico Elvedi mampu meredam berbagai upaya Riyad Mahrez dan kawan-kawan.

Peluang terbaik Aljazair pada babak pertama datang melalui Ibrahim Maza menjelang turun minum.

Namun tembakannya masih melebar dari sasaran sehingga skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Babak kedua baru berjalan satu menit ketika Swiss kembali mencetak gol.

Berawal dari bola liar hasil sapuan pemain Aljazair, Dan Ndoye melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti yang gagal dihentikan Luca Zidane.

Swiss memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-46.

Aljazair sempat memiliki peluang memperkecil ketertinggalan pada menit ke-50.

Riyad Mahrez menerima umpan tarik Rafik Belghali, tetapi penyelesaian akhirnya masih mampu diblok pemain Swiss.

Swiss terus menguasai permainan. Ruben Vargas hampir menambah keunggulan pada menit ke-57, namun sepakannya masih melenceng tipis dari gawang.

Pelatih Vladimir Petkovic melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya serang.

Houssem Aouar dan Ramiz Zerrouki ditarik keluar, disusul masuknya Anis Hadj Moussa dan beberapa pemain lainnya.

Meski demikian, perubahan tersebut belum mampu membongkar pertahanan Swiss yang tampil disiplin sepanjang laga.

Swiss justru kembali menciptakan sejumlah peluang melalui Fabian Rieder pada menit ke-75 dan menit ke-81.

Namun upaya tersebut masih mampu digagalkan Rafik Belghali dan Luca Zidane.

Hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Swiss menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0.

Hasil tersebut memastikan Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Sementara itu, Aljazair harus mengakhiri langkahnya dan menjadi wakil Afrika kelima yang tersingkir pada babak 32 besar setelah Afrika Selatan, Senegal, Pantai Gading, dan Republik Demokratik Kongo.

Susunan Pemain

Swiss:
Gregor Kobel; Denis Zakaria (Silvan Widmer 87'), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye (Michael Aebischer 87'), Johan Manzambi (Noah Okafor 71'), Ruben Vargas (Fabian Rieder 71'); Breel Embolo (Zeki Amdouni 83').

Aljazair:

Luca Zidane; Rafik Belghali (Adil Boulbina 82'), Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Ramiz Zerrouki (Amine Gouiri 58'), Nabil Bentaleb (Hicham Bouadaoui 71'); Riyad Mahrez (Anis Hadj Moussa 71'), Houssem Aouar (Jaouen Hadjam 58'), Fares Chaibi; Ibrahim Maza.*(d/ad)

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menolak usulan pemberian hak keuangan tambahan bagi kepala daerah sebesar 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi menjadi bentuk legalisasi praktik yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga:

• OTT Bupati Langkat, KPK Amankan 7 Orang dan Sita Uang Diduga Fee Proyek

Romli menilai alasan untuk menekan praktik korupsi melalui penambahan hak keuangan kepala daerah tidak memiliki dasar yang kuat.

Ia mengatakan, tidak ada jaminan bahwa pemberian bagian dari PAD akan membuat kepala daerah berhenti melakukan tindak pidana korupsi.

"Walaupun tujuannya tekan korupsi, ya kan? Karena tidak menjamin juga, tidak akan menjamin menekan korupsi," ujarnya.

Menurut Romli, Pendapatan Asli Daerah seharusnya digunakan sepenuhnya untuk membiayai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program sosial.

Ia menilai tidak tepat apabila sebagian PAD justru dialokasikan menjadi hak tambahan bagi kepala daerah.

Selain itu, Romli mengingatkan bahwa kepala daerah saat ini telah menerima gaji beserta berbagai tunjangan yang diatur oleh negara. Karena itu, penambahan jatah dari PAD dinilai tidak etis.

"Karena kepala daerah sudah dapat jatahnya, gajinya, ya belum lagi tunjangan kinerjanya. Rasa-rasanya kurang etis, tidak etis kalau itu diambil lagi untuk kepala daerah," tegasnya.

Romli juga menilai usulan tersebut berpotensi bertentangan dengan sejumlah ketentuan perundang-undangan, termasuk aturan mengenai pemerintahan daerah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, persoalan maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi bukan disebabkan oleh kecilnya penghasilan, melainkan karena faktor keserakahan.

Ia mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini telah banyak melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi dan pendampingan kepada pemerintah daerah.

"Kalau masih terjadi juga, bukan masalah dia tunjangan, kesengajaan saja untuk menjadi kaya sebetulnya. Bukan menutupi apa kekurangan, tapi itu serakah itu namanya," ujar Romli.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar pemerintah melakukan revisi sejumlah regulasi mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Usulan tersebut muncul setelah maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Menurut Rifqinizamy, gaji kepala daerah saat ini dinilai tidak sebanding dengan besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

"Kan tidak masuk akal gaji kepala daerah itu hanya sekitar Rp 5 sampai 6 juta rupiah, sementara cost politiknya tinggi. Dan karena itu, kita memang harus memberikan hak keuangan yang rasional, yang proporsional," kata Rifqinizamy.

Wacana tersebut memunculkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai peningkatan kesejahteraan kepala daerah dapat mengurangi potensi korupsi.

Namun, kalangan akademisi menilai solusi tersebut belum tentu efektif dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola keuangan daerah.* (km/ad)

RUSIA - Rusia mulai mengimpor bensin dari India untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di dalam negeri.

Krisis tersebut dipicu oleh serangan drone Ukraina yang berulang kali menghantam infrastruktur energi dan sejumlah kilang minyak di wilayah Rusia.

Baca Juga:

• APEKSI Siapkan 10 Rekomendasi Strategis untuk Presiden Prabowo, Dorong Reformasi Keuangan Daerah hingga MBG

Di sejumlah daerah, masyarakat bahkan harus menghadapi antrean panjang dan pembatasan pembelian bahan bakar.

Berdasarkan laporan Reuters pada Selasa (1/7/2026), sekitar 60.000 ton bensin asal India telah dikapalkan menuju Rusia sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan energi di negara tersebut.

Jumlah itu merupakan bagian dari rencana pemerintah Rusia untuk mengimpor sekitar 400.000 ton bensin setiap bulan dari berbagai negara, termasuk Belarus.

Pemerintah Rusia sebelumnya telah mengonfirmasi tengah melakukan pembicaraan dengan sejumlah negara guna memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.

Kelangkaan BBM di Rusia semakin terasa karena terjadi bersamaan dengan musim panas, ketika konsumsi bahan bakar harian meningkat hingga sedikitnya 110.000 ton per hari.

Dalam pertemuan bersama sejumlah pejabat, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa serangan drone Ukraina terhadap beberapa kilang minyak menjadi salah satu penyebab utama terganggunya pasokan bahan bakar di dalam negeri.

Meski demikian, Putin memastikan pemerintah Rusia terus mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kondisi tersebut.

Sebagai bagian dari upaya penanganan krisis, parlemen Rusia pekan lalu mengesahkan perubahan terhadap kode pajak.

Salah satu ketentuan dalam aturan baru itu memberikan subsidi terhadap impor bensin dengan memperhitungkan harga dasar (gate price) dan biaya transportasi bahan bakar yang didatangkan dari India.

Di tengah krisis BBM yang dialami Rusia, hubungan perdagangan energi antara Moskwa dan New Delhi justru semakin menguat.

Kilang-kilang minyak di India meningkatkan pembelian minyak mentah dari Rusia setelah mencari alternatif pasokan menyusul penutupan Selat Hormuz yang berdampak terhadap jalur distribusi energi dunia.

Berdasarkan data London Stock Exchange Group (LSEG) dan perusahaan pelacak kapal Kpler, impor minyak mentah India dari Rusia mencapai rekor tertinggi sekitar 2,7 juta barel per hari sepanjang Juni 2026.

Porsi minyak mentah Rusia dalam total impor minyak India juga meningkat tajam, dari 36,5 persen pada Mei menjadi lebih dari 50 persen pada Juni.

Peningkatan kerja sama energi tersebut menunjukkan hubungan dagang kedua negara tetap kuat di tengah ketidakpastian geopolitik dan gangguan rantai pasok energi global.* (km/ad)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afandin, pada Kamis (2/7/2026).

Selain mengamankan para pihak, penyidik juga menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan praktik suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Kapolri: Reformasi Polri Bukan Beban

"Adapun kepada 7 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diamankan di wilayah Langkat, Binjai, dan juga Medan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Menurut Budi, dalam operasi tersebut tim penyidik juga menemukan dan mengamankan uang tunai yang diduga merupakan bagian dari praktik suap.

"(Uang) diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada bupati," ujarnya.

KPK menyatakan Bupati Langkat Syah Afandin telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Dan pada siang ini, satu orang di antaranya, yaitu Bupati Langkat, dibawa ke Jakarta untuk nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi sekaligus menentukan status hukum seluruh pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Sebelumnya, KPK kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (2/7/2026) malam. Operasi tersebut menyasar Bupati Langkat, Syah Afandin.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tersebut.

"Benar," kata Fitroh, Jumat (3/7/2026).

Namun hingga saat ini, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara yang menjerat Syah Afandin.

Lembaga antirasuah itu juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh pihak yang diamankan.

Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT.

Perkembangan kasus ini masih terus berlangsung dan KPK dijadwalkan menyampaikan hasil pemeriksaan serta penetapan tersangka setelah proses gelar perkara selesai dilakukan.* (km/ad)

YAHUKIMO - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) merupakan musuh bersama yang harus dilawan karena dinilai terus melakukan aksi teror dan kekerasan terhadap masyarakat di Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah insiden penembakan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, serta pembakaran pesawat jenis Pilatus milik Associated Mission Aviation (AMA) di Bandara Ipdeheik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Pilot AS Diduga Ditembak KKB di Yahukimo, TNI Kerahkan Tiga Helikopter Evakuasi Jenazah

"Beragam aksi teror mulai dari intimidasi, perampokan, pembakaran sekolah, gereja serta berbagai fasilitas pelayanan masyarakat, pemerkosaan wanita, adik-adik perempuan kita, hingga pembantaian dan pembunuhan keji di luar nalar kemanusiaan," kata Lucky dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Menurut Lucky, tindakan kekerasan yang dilakukan TPNPB-OPM bertentangan dengan nilai-nilai adat, agama, dan kemanusiaan.

"(Ini) mengangkangi nilai-nilai adat, agama dan ketuhanan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM, sejatinya adalah musuh bersama yang harus kita lawan dan kita hentikan," ujarnya.

Lucky menegaskan, upaya memberantas kelompok separatis bersenjata di Papua hanya tinggal menunggu waktu.

Ia optimistis langkah tersebut dapat dilakukan karena adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan masyarakat.

Karena itu, TNI kembali mengimbau seluruh anggota TPNPB-OPM untuk menghentikan aksi kekerasan dan kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami ingatkan kepada seluruh anggota TPNPB-OPM untuk menghentikan seluruh aksi kejahatan kemanusiaan, segera letakkan senjata dan kembali bergabung ke pangkuan Ibu Pertiwi," kata Lucky.

Meski demikian, ia menegaskan setiap tindakan yang dilakukan TNI tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta Rules of Engagement (ROE).

Namun, TNI memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila keselamatan masyarakat berada dalam ancaman.

"Papua dibangun bukan dengan teror, intimidasi, apalagi memaksa masyarakat untuk patuh dengan beragam bentuk kekerasan hingga pembunuhan seperti yang dilakukan oleh TPNPB-OPM," tegasnya.

Sebelumnya, TPNPB Kodap XVI Yahukimo menyatakan bertanggung jawab atas penembakan pilot Nicholas F. Goselin dan pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Aviation (AMA).

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan aksi tersebut dilakukan oleh pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo dari Kompi Bakusip.

"Pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo dari Kompi Bakusip bertanggung jawab atas penembakan pilot berkebangsaan Amerika Serikat Nicholas F. Goselin serta pembakaran satu unit pesawat milik maskapai penerbangan Indonesia milik PT AMA di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo," ujar Sebby dalam keterangan tertulis.

Sebby mengklaim pembakaran dilakukan karena pesawat tersebut dianggap melanggar ultimatum TPNPB yang melarang pesawat sipil memasuki wilayah yang mereka sebut sebagai zona operasi.

Ia juga menuduh pesawat sipil kerap digunakan untuk mengangkut personel dan logistik militer Indonesia menuju wilayah pedalaman Papua.

Hingga kini, aparat keamanan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa tersebut sekaligus memperkuat pengamanan di wilayah Yahukimo dan sekitarnya.* (km/ad)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah beban.

Sebaliknya, pembenahan institusi menjadi langkah penting agar Polri semakin profesional dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Kembali Gerebek Tambang Emas Ilegal di Sungai Batang Gadis, Pelaku Kabur ke Hutan

"Bagi Polri, reformasi dan pembenahan institusi bukanlah beban, melainkan jalan untuk menjadi lebih baik dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," kata Jenderal Listyo Sigit.

Kapolri juga menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum semata.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama yang harus terus dibangun melalui kerja sama dengan seluruh elemen bangsa.

"Kepercayaan publik merupakan modal utama, dan kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa," ujarnya.

Isu reformasi Polri kembali menjadi perhatian publik setelah peristiwa pada Agustus 2025 yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta.

Peristiwa tersebut memicu munculnya berbagai tuntutan agar dilakukan pembenahan menyeluruh terhadap institusi Polri.

Salah satunya datang dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang beranggotakan sejumlah tokoh nasional dan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan reformasi kepolisian.

Menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, pada September 2025 Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang beranggotakan pejabat internal kepolisian.

Selanjutnya, pada November 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie bersama sejumlah tokoh nasional.

Pada Mei 2026, KPRP menyelesaikan tugasnya dengan menyerahkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.

Beberapa di antaranya adalah penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), demiliterisasi kepolisian, hingga pembatasan penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian.

Namun, dalam proses pembahasan hingga pengesahan revisi Undang-Undang Polri di DPR, sejumlah rekomendasi tersebut tidak seluruhnya diakomodasi.

Mantan anggota KPRP, Mahfud MD, mengaku tidak puas dengan hasil revisi UU Polri yang telah disahkan DPR.

"Bahkan mungkin bukan hanya tidak mau (mereformasi Polri), mungkin takut," kata Mahfud dalam podcast Gaspol! pada 15 Juni 2026.

Menurut Mahfud, ada kesan bahwa proses reformasi belum berjalan sepenuhnya sesuai harapan karena berbagai rekomendasi penting belum diakomodasi dalam regulasi yang baru.

Meski demikian, Kapolri menegaskan komitmen institusinya untuk terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan demi meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.* (km/ad)

MANDAILING NATAL - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali melanjutkan operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Setelah sebelumnya melakukan penindakan di Kecamatan Kotanopan, kali ini Tim Terpadu menemukan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Sungai Batang Gadis, tepatnya di sekitar Muara Mais.

Baca Juga:

• DPR Genjot Pembahasan RUU Pemilu, Libatkan Partai Nonparlemen hingga Ormas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, mengatakan penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, agar seluruh aktivitas pertambangan ilegal ditindak secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Saat Tim Terpadu tiba di lokasi, para pelaku PETI yang mengetahui kedatangan petugas langsung melarikan diri dengan menyeberangi Sungai Batang Gadis menuju kawasan hutan. Meskipun demikian, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti serta menemukan berbagai peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan emas ilegal," kata Heri, Jumat (3/7/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, aktivitas tambang ilegal tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius.

Pengerukan di sepanjang bantaran Sungai Batang Gadis menyebabkan perubahan bentang alam, merusak ekosistem, serta mengikis tanah hingga mendekati badan Jalan Lintas Sumatera.

Menurut Heri, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana, seperti banjir dan longsor, yang dapat membahayakan masyarakat sekaligus mengganggu infrastruktur jalan nasional apabila aktivitas pertambangan ilegal terus berlangsung.

"Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana, seperti banjir dan longsor, yang dapat membahayakan masyarakat serta mengganggu infrastruktur jalan nasional apabila aktivitas ilegal tersebut terus berlangsung," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedi Jamiansyah Putra, mengatakan Tim Terpadu langsung melakukan tindakan di lokasi sebagai bagian dari penegakan hukum.

Petugas menghancurkan sejumlah sarana dan peralatan yang digunakan dalam aktivitas PETI serta menyita barang bukti yang ditemukan di lokasi.

Selanjutnya, proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Dedi, Pemprov Sumut akan terus melaksanakan operasi penertiban secara berkelanjutan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di berbagai daerah.

Ia menegaskan, langkah tersebut tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, melindungi keselamatan masyarakat, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

"Pemprov Sumut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan aktivitas pertambangan ilegal serta melaporkan apabila menemukan praktik PETI kepada aparat atau instansi yang berwenang," katanya.

Pemprov Sumut berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat mempercepat pemberantasan tambang emas ilegal yang selama ini menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan di wilayah Mandailing Natal.* (ad)