Menurutnya, Dadan Hindayana tidak pantas menerima Bintang Mahaputera Utama (Bintang Kelas 3, Keppres No. 74/TK/2025), dan Bintang Jasa Utama (Bintang Kelas 1, Keppres No. 12/TK/2026).

Baca Juga:

• Cadangan Devisa RI Turun Rp 23 Triliun, BI Ungkap Penyebab Utamanya

"Dengan perilaku korupsinya, maka Dadan Hindayana tidak pantas menerima Bintang Mahaputera Utama (Bintang Kelas 3, Keppres No. 74/TK/2025), dan Bintang Jasa Utama (Bintang Kelas 1, Keppres No. 12/TK/2026) tersebut," kata dalam rilisnya yang diterima bitvonline.com, Senin (8/6/2026).

BERHAK CABUT
Juliaman Saragih menjelaskan, pasal 35 UU No. 20 Tahun 2009 menyatakan tegas bahwa Presiden Prabowo Subianto berhak mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang telah diberikan.

Walaupun nanti dalam prosesnya terlebih dahulu diteliti, dibahas, dan di verifikasi oleh Dewan (Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan), bahkan menunggu keputusan hukum yang tetap dan kuat.

Tapi fakta kebrutalan tindak korupsi Dadan Hindayana (mantan Ketua Badan Gizi Nasional) terhadap dana kelolaan program prioritas MBG (Makan Bergizi Gratis) sudah sangat terang benderang. Bahkan menistakan kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, menurutnya, mencabut segera Bintang Mahaputera Utama dan Bintang Jasa Utama Dr. Ir. Dadan Hindayana adalah tindakan pemulihan kepercayaan Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yang terbaik.*

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, penurunan cadangan devisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari penerbitan global bond pemerintah, penerimaan pajak dan jasa, hingga pembayaran utang luar negeri serta upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Tembus Rp75.700 per Kg, Bawang Merah Rp54.350

BI menegaskan, posisi cadangan devisa tersebut masih berada pada level yang aman. Saat ini cadangan devisa setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor ditambah pembayaran utang luar negeri, dan masih di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Meski mengalami penurunan bulanan, BI menilai ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga. Hal ini ditopang oleh aliran masuk modal asing serta persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional.

Ke depan, BI menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, nilai tukar rupiah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.*

(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat bersama pemerintah dan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah membahas kepastian regulasi di sektor energi dan pertambangan.

Baca Juga:

• Prabowo Siapkan Skema Baru Tambang, Porsi Keuntungan Negara Bakal Lebih Besar

Ia menegaskan kebijakan tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku dan tidak akan diubah ke depan. Menurutnya, kepastian regulasi penting agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan investasi di sektor energi dan pertambangan.

Bahlil juga menyoroti dinamika harga komoditas global, khususnya batu bara, yang dipengaruhi kondisi geopolitik dan fluktuasi pasar dunia. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan penyesuaian kebijakan secara terukur agar keseimbangan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat tetap terjaga.

"Kalau harganya bagus produksi ditingkatkan, kalau mulai turun kita lakukan kebijakan agar supply dan demand terjaga," ujarnya.

Ia menegaskan tidak ada perubahan aturan bagi pelaku usaha tambang yang sudah berjalan saat ini. Pemerintah, lanjutnya, tetap memberikan prioritas kepada UMKM serta mendukung hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah nasional.

Di akhir pernyataannya, Bahlil meminta agar publik tidak mudah terpengaruh isu yang tidak jelas terkait kebijakan energi dan tambang.

"Kalau tidak jelas, tanya saya langsung," tegasnya.*

(d/dh)

Satlantas Polrestabes Medan menginformasikan bahwa layanan SIM Keliling tersebar di lima lokasi berbeda yang berada di pusat keramaian Kota Medan. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Baca Juga:

• Run For Garbage 2026 Semarakkan CFD Medan, Ratusan Peserta Lari Sambil Kampanyekan Lingkungan

"Layanan SIM Keliling ini berlaku untuk tanggal 8 sampai 14 Juni 2026. Setelah itu jadwal akan diperbarui kembali," demikian informasi yang disampaikan melalui akun resmi Satlantas Polrestabes Medan, Senin (8/6/2026).

Adapun jam operasional layanan SIM Keliling dimulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB setiap harinya. Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal agar proses perpanjangan SIM dapat dilakukan dengan lancar.

Untuk melakukan perpanjangan SIM, pemohon diwajibkan membawa sejumlah persyaratan, antara lain fotokopi KTP, SIM lama yang masih berlaku, surat keterangan sehat, serta surat keterangan psikologi.

Pihak kepolisian juga mengingatkan agar masyarakat memastikan seluruh dokumen telah lengkap sebelum mendatangi lokasi layanan guna mempercepat proses administrasi.

Satlantas Polrestabes Medan mengimbau warga untuk terus memantau informasi resmi terkait jadwal SIM Keliling melalui media sosial atau kanal informasi kepolisian setempat, karena jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.*

(ds/dh)

Pelantikan tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia menyebut agenda pelantikan akan digelar sekitar pukul 15.00 WIB di Istana Negara.

Baca Juga:

• Komisi IX DPR Dukung Refocusing MBG, Soroti Sasaran Bantuan Tak Perlu Menyeluruh

Selain Nanik S Deyang, Presiden Prabowo juga akan melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan. Keduanya akan dilantik dalam waktu yang bersamaan dalam satu rangkaian agenda kenegaraan.

Prasetyo menjelaskan, penunjukan Nanik sebagai Kepala BGN didasarkan pada penilaian terhadap kedisiplinan serta kemampuan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat.

Menurutnya, Nanik dinilai memahami sistem kerja BGN karena sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

"Beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses di Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Sementara itu, penunjukan Nanik juga berkaitan dengan upaya penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam peningkatan kualitas dan pengawasan distribusi makanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, pergantian kepemimpinan di BGN terjadi setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabat sebelumnya. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama beberapa pejabat lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran program MBG.

Kasus tersebut mencakup dugaan mark up pengadaan berbagai fasilitas, mulai dari kendaraan listrik, sepatu, tablet, hingga televisi dengan nilai yang mencapai triliunan rupiah.*

(k/dh)

Mentan Amran menyebut, secara teori pelemahan rupiah terhadap dolar AS justru seharusnya mendorong kenaikan harga komoditas ekspor, termasuk kelapa sawit. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan harga TBS justru mengalami penurunan.

Baca Juga:

• Dolar AS Melesat ke Rp18.132, Rupiah Kembali Tersungkur di Awal Pekan

Menurutnya, pemerintah telah memanggil sejumlah pelaku industri sawit, mulai dari asosiasi, perusahaan, hingga eksportir, untuk meminta penjelasan terkait kondisi tersebut. Namun hingga kini belum ditemukan alasan yang dianggap kuat atas penurunan harga TBS.

Dari hasil pertemuan tersebut, seluruh pihak disebut sepakat untuk mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

"Kita sepakat semua untuk kembali ke harga semula. Tidak ada yang menolak," katanya.

Amran menegaskan, harga TBS harus mengacu pada penetapan pemerintah daerah melalui regulasi yang berlaku, seperti peraturan gubernur. Ia mencontohkan harga di sejumlah daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.200 hingga Rp3.600 per kilogram harus kembali ke level tersebut.

Lebih lanjut, ia menilai momentum penguatan ekspor pertanian nasional seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi petani. Tahun sebelumnya, nilai ekspor pertanian disebut meningkat hingga Rp167 triliun.

"Ini harus jadi momentum. Ekspor kita naik, maka petani harus ikut merasakan dampaknya," ujarnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertanian bersama aparat penegak hukum akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan sawit yang tidak menaikkan harga sesuai kesepakatan.

Dari total sekitar 1.900 perusahaan sawit, terdapat sekitar 300 perusahaan yang akan ditelusuri lebih lanjut karena diduga belum menyesuaikan harga TBS.*

(oz/dh)

Pesta budaya tersebut dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari pejabat daerah, tokoh masyarakat, hingga perwakilan etnis di Kota Binjai. Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi masyarakat Karo, tetapi juga sarana memperkuat identitas budaya yang diwariskan turun-temurun.

Baca Juga:

• Kesawan Medan dari Lahan Sawah Kolonial hingga Pusat Bisnis, Ini Jejak Bangunan Bersejarah dan Perkembangannya dari Masa ke Masa

"Ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat Karo di Kota Binjai sangat mencintai dan menjaga warisan leluhur di tengah derasnya arus globalisasi," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan "Mbure Ate Tedeh" tidak hanya berfungsi sebagai ruang melepas rindu dan mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi benteng budaya bagi generasi muda agar tidak kehilangan jati diri.

Menurutnya, generasi muda Karo perlu terus melestarikan bahasa, seni, serta filosofi adat agar tidak tergerus zaman.

Dalam budaya Karo, nilai-nilai seperti Rakut Sitelu, gotong royong, dan kekeluargaan menjadi fondasi penting yang memperkuat hubungan sosial masyarakat.

"Budaya Karo ini mengandung nilai luhur yang harus terus dijaga. Dengan kegiatan seperti ini, kita berharap budaya tetap hidup dan menjadi pemersatu masyarakat Kota Binjai," lanjutnya.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu, unsur Forkopimda Kota Binjai, Kajari Kota Binjai Dr. Iwan Setiawan, SH., M.Hum., perwakilan TNI-Polri, anggota DPRD Kota Binjai, serta para tokoh etnis se-Kota Binjai.

Di akhir sambutannya, Hj. K Gusuartini Br Surbakti mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan kekayaan budaya daerah sebagai warisan bagi generasi mendatang.

"Bujur ras mejuah-juah kita kerina," tutupnya.*

(dh)

BMKG menyampaikan status akhir peringatan dini tersebut setelah dilakukan pemantauan lanjutan terhadap aktivitas pascagempa yang terjadi di wilayah selatan Mindanao, Filipina, pada pukul 06.37 WIB.

Baca Juga:

• Vietnam U-19 Gantung Nasib, Lolos Semifinal AFF U-19 Ditentukan Hasil Grup Lain

Sebelumnya, BMKG mencatat adanya gelombang tsunami kecil di sejumlah titik pengamatan di wilayah Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Ketinggian gelombang yang terdeteksi berkisar antara 0,09 hingga 0,75 meter.

Beberapa wilayah yang mencatat aktivitas tsunami di antaranya Kedi (Maluku Utara), Ulu Siau, Melonguane, Tahuna, Paleleh, Tanjung Sidupa, hingga Talengan.

BMKG memastikan seluruh data yang masuk berasal dari sensor pemantauan muka laut yang menunjukkan adanya kenaikan gelombang sesaat setelah gempa terjadi. Namun, tidak ada laporan kerusakan signifikan akibat peristiwa tersebut.

Meski status peringatan telah dicabut, BMKG tetap mengimbau masyarakat pesisir untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan serta perubahan kondisi laut yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Gempa M 7,7 yang berpusat di wilayah Filipina tersebut sebelumnya juga sempat dirasakan di sejumlah daerah di Indonesia bagian timur, termasuk Manado, Minahasa, hingga Gorontalo dengan intensitas ringan hingga sedang.*

(d/dh)

Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Vietnam sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-74 melalui Nguyen Quoc Khanh, setelah sebelumnya tertinggal oleh gol Reno Salampessy. Namun, Indonesia memastikan kemenangan lewat eksekusi penalti Evandra Florasta di masa injury time.

Baca Juga:

• Gempa M 7,7 Filipina Guncang Indonesia, Getaran Terasa dari Manado hingga Halmahera

Sesuai regulasi turnamen, hanya juara grup yang otomatis lolos ke semifinal, sementara satu slot lainnya diberikan kepada runner-up terbaik dari seluruh grup.

Vietnam saat ini masih menunggu hasil dari Grup B dan Grup C untuk menentukan nasib mereka di turnamen ini.

Di Grup B, laga Malaysia kontra Thailand akan menjadi penentu posisi klasemen runner-up terbaik. Sementara di Grup C, duel Australia melawan Kamboja juga berpotensi menggeser posisi Vietnam.

Jika pertandingan di grup lain berakhir imbang, Vietnam dipastikan tersingkir dari turnamen. Sebaliknya, hasil tertentu masih bisa membuka peluang Golden Star Warriors untuk melaju ke semifinal.

Dengan situasi tersebut, Vietnam kini harus menunggu hasil pertandingan lain sambil berharap hasil berpihak pada mereka.*

(d/dh)

Charles menegaskan, MBG seharusnya difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti anak dari keluarga rentan, wilayah dengan angka stunting tinggi, serta kelompok ibu hamil dan menyusui.

Baca Juga:

• PDIP Klaim Sudah Antisipasi Dugaan Korupsi MBG, Surat Larangan untuk Kader Kini Terungkap

Ia menilai kebijakan refocusing tersebut merupakan langkah yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menurutnya, program MBG lebih tepat diposisikan sebagai intervensi gizi, bukan program universal.

Sebagai instrumen intervensi gizi, MBG disebut harus menyasar kelompok paling rentan seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi gizi buruk tinggi.

Charles juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran negara di tengah keterbatasan fiskal. Dengan penajaman sasaran, ia menilai dampak program bisa lebih maksimal dan terukur.

"Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur," ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan MBG ke depan tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari dampaknya terhadap penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengumumkan kebijakan refocusing penerima manfaat MBG. Kepala BGN Nanik S Deyang menyebut pihaknya tidak lagi mengejar jumlah penerima hingga puluhan juta orang, melainkan fokus pada kualitas layanan dan dampak gizi.

BGN menyatakan akan memprioritaskan kelompok paling rentan, seperti ibu hamil, balita, dan siswa sekolah dasar, dalam implementasi program tersebut ke depan.*

(k/dh)

Kedua tersangka tersebut adalah Asrul Azis Taba, eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, serta Ismail Adham, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour).

Baca Juga:

• KPK Bongkar Praktik Pungli di SPMB, 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Bermasalah

"Hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan ASR sebagai Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri," ujar Budi.

KPK sebelumnya telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Selain itu, dua pihak swasta lainnya yakni Asrul Azis Taba dan Ismail Adham juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam penyidikan, KPK menduga adanya pengaturan kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai ketentuan, serta praktik pemberian sejumlah uang kepada pihak penyelenggara negara.

Ismail Adham disebut memberikan uang sebesar 30.000 dolar AS kepada eks staf khusus Menteri Agama serta sejumlah dana lain kepada pejabat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Sementara itu, Asrul Azis Taba diduga menyalurkan dana ratusan ribu dolar AS untuk mengatur distribusi kuota haji khusus kepada sejumlah biro perjalanan.

KPK juga menelusuri aliran dana yang diduga menghasilkan keuntungan tidak sah bagi sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pada tahun 2024.

Kasus ini terus dikembangkan untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain serta memastikan seluruh aliran dana dalam pengaturan kuota haji tersebut.*

(k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Kulturanesia di Jakarta, Minggu (7/6/2026). Menurut Hasto, sejak awal partainya melihat adanya indikasi persoalan dalam pelaksanaan program MBG sehingga langkah pencegahan langsung dilakukan.

Baca Juga:

• Tiyo Ardianto Soroti Penangkapan Dadan Hindayana, Singgung Dugaan Pengalihan Isu MBG

Hasto mengaku prihatin setelah Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

"Kami sangat prihatin dan memberikan dukungan terhadap seluruh upaya penegakan hukum," ujarnya.

Menurut Hasto, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat sebenarnya sudah muncul sejak awal pelaksanaan program. Ia menilai, apabila suara-suara tersebut lebih cepat ditindaklanjuti, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

"Kalau sekiranya mendengarkan aspirasi dari suara-suara kritis, hal itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal," katanya.

PDIP diketahui pernah menerbitkan surat instruksi internal bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Surat yang ditandatangani Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun itu berisi larangan keras kepada seluruh kader untuk memanfaatkan Program MBG demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara sehingga harus dijaga integritas pelaksanaannya.

DPP PDIP menginstruksikan seluruh kader di tingkat struktural, legislatif, maupun eksekutif agar tidak mencari keuntungan finansial ataupun manfaat material lainnya melalui program tersebut.

Kasus dugaan korupsi MBG kini menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program, termasuk dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan persoalan kemitraan dalam pelaksanaan program.

Perkembangan kasus tersebut mendorong pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola BGN. Presiden Prabowo Subianto juga telah menunjuk pimpinan baru guna memperbaiki sistem pengawasan dan pelaksanaan Program MBG.

PDIP menegaskan mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan berharap penanganan kasus dilakukan secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.*

(tm/dh)

Video yang beredar luas di berbagai platform media sosial itu menampilkan sejumlah foto seorang anggota TNI bersama teman prianya. Unggahan tersebut kemudian memicu berbagai spekulasi publik terkait hubungan keduanya.

Baca Juga:

• Patroli Gabungan Anti Narkoba dan Geng Motor Digelar di Asahan, Sejumlah Tempat Hiburan Malam Diperiksa

Menurut Donny, pemeriksaan dilakukan terhadap pihak-pihak terkait, saksi, kesehatan jiwa dan fisik, pemeriksaan mental ideologi, hingga penelusuran jejak digital guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan bukti adanya hubungan romantis, hubungan seksual sesama jenis, maupun keterlibatan prajurit yang bersangkutan dalam perilaku LGBT sebagaimana yang dituduhkan di media sosial," ujarnya, dikutip Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan, konten yang viral tersebut berasal dari unggahan seorang warga sipil yang memiliki hubungan pertemanan dengan prajurit dimaksud. Namun dalam perkembangannya, unggahan tersebut memunculkan berbagai asumsi yang tidak sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan internal.

Donny menegaskan seluruh keterangan saksi, hasil pemeriksaan kesehatan, serta penelusuran digital tidak menemukan indikasi adanya perilaku menyimpang sebagaimana tuduhan yang berkembang.

Meski demikian, TNI AD tetap akan melakukan pembinaan terhadap prajurit terkait sebagai bagian dari upaya meningkatkan kehati-hatian dalam bergaul maupun menggunakan media sosial.

"TNI AD tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran disiplin maupun pelanggaran norma. Namun dalam kasus ini, tidak ditemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran terkait LGBT ataupun perbuatan asusila," tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi resmi TNI AD atas informasi yang sempat ramai diperbincangkan publik dalam beberapa hari terakhir.*

(oz/dh)

Berdasarkan data perdagangan pagi, dolar AS dibuka menguat 0,44 persen ke level Rp18.114,5. Tak lama berselang, penguatan berlanjut hingga mencapai Rp18.132 atau naik sekitar 0,53 persen dibandingkan posisi penutupan sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Ambruk Hampir 4 Persen di Awal Perdagangan, Ratusan Saham Tersungkur ke Zona Merah

Data menunjukkan sepanjang tahun 2026, dolar AS telah menguat sekitar 8,60 persen terhadap rupiah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi berbagai sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, investasi hingga harga barang impor.

Meski menguat terhadap rupiah, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama dunia terlihat bervariasi. Dolar tercatat melemah terhadap euro (EUR), poundsterling Inggris (GBP), dan dolar Australia (AUD). Namun mata uang AS masih mampu menguat terhadap yen Jepang (JPY), franc Swiss (CHF), dan dolar Kanada (CAD).

Pelaku pasar saat ini masih mencermati berbagai sentimen global maupun domestik yang berpotensi memengaruhi arah pergerakan nilai tukar dalam beberapa waktu ke depan. Stabilitas pasar keuangan, kebijakan moneter bank sentral, hingga perkembangan ekonomi global menjadi faktor yang terus menjadi perhatian investor.

Penguatan dolar AS yang berlanjut juga menjadi tantangan bagi rupiah untuk kembali menemukan titik keseimbangan di tengah dinamika pasar keuangan internasional yang masih bergejolak.*

(d/dh)

Pelemahan berlanjut pada menit-menit awal perdagangan. IHSG bahkan sempat turun hingga 3,94 persen ke level 5.374. Kondisi tersebut mencerminkan dominasi aksi jual yang terjadi hampir di seluruh sektor perdagangan saham.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Tembus Rp2,743 Juta per Gram, Buyback Ikut Naik di Awal Pekan

Tekanan juga terjadi pada sejumlah indeks utama. Indeks LQ45 tercatat turun 4,17 persen ke level 534. Sementara itu, Jakarta Islamic Index (JII) melemah 5,43 persen ke level 320, indeks MNC36 turun 4,10 persen menjadi 235, dan IDX30 terkoreksi 3,99 persen ke posisi 303.

Seluruh indeks sektoral tercatat bergerak di zona merah. Pelemahan terjadi pada sektor energi, properti, industri, konsumer siklikal, infrastruktur, teknologi, konsumer non-siklikal, keuangan, transportasi, bahan baku hingga sektor kesehatan.

Meski mayoritas saham mengalami tekanan, sejumlah emiten masih mampu mencatatkan penguatan. Saham PT Sekar Bumi Tbk (SKBM), PT SLJ Global Tbk (SULI), dan PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) menjadi penghuni daftar top gainers pada perdagangan pagi.

Sebaliknya, saham PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO), PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA), dan PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) tercatat sebagai saham dengan pelemahan terbesar atau top losers.

Pelaku pasar kini mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang berpotensi memengaruhi arah pergerakan IHSG sepanjang perdagangan hari ini.*

(oz/dh)

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menjadi penanda dimulainya tugas resmi para duta besar asing sebagai perwakilan negaranya masing-masing di Indonesia. Agenda diplomatik tersebut akan berlangsung bersamaan dengan sejumlah kegiatan kenegaraan lainnya di lingkungan Istana Kepresidenan.

Baca Juga:

• Masuk Lingkar Istana, Said Iqbal Siap Kawal Kesejahteraan Buruh dari Kursi Penasihat Presiden

"Untuk efektivitas, penyerahan surat kepercayaan oleh para duta besar direncanakan dilaksanakan pada hari yang sama," ujar Prasetyo.

Meski digelar pada waktu yang berdekatan, Prasetyo menegaskan bahwa prosesi penyerahan kredensial dan pelantikan pejabat negara merupakan agenda yang berbeda dan memiliki mekanisme tersendiri.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai negara sahabat. Kehadiran para dubes baru diharapkan semakin memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, investasi, pendidikan, hingga hubungan sosial budaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar negara sahabat di Istana Merdeka pada November 2025 lalu. Penyerahan kredensial dilakukan secara bertahap sesuai kedatangan para duta besar ke Indonesia.

Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan proses penyerahan surat kepercayaan berlangsung mengikuti jadwal kedatangan masing-masing dubes. Meski demikian, komunikasi dan hubungan kerja sama dengan negara-negara sahabat tetap berjalan dengan baik.

Sugiono mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan sebagian besar duta besar tersebut dalam berbagai kesempatan, meskipun belum seluruhnya dalam forum resmi kenegaraan.

Pemerintah memastikan momentum penyerahan surat kepercayaan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional sekaligus memperluas peluang kerja sama dengan berbagai negara mitra di tengah dinamika global yang terus berkembang.*

(in/dh)

Kenaikan juga terjadi pada harga beli kembali atau buyback yang kini berada di level Rp2.540.000 per gram. Angka tersebut naik seiring penguatan harga jual emas di pasar domestik.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Stabil di Rp2,738 Juta per Gram, Simak Daftar Lengkapnya

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas Antam ukuran 0,5 gram dijual Rp1.421.500. Sementara ukuran 1 gram dibanderol Rp2.743.000 dan ukuran 2 gram mencapai Rp5.426.000.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas Antam 5 gram dijual Rp13.490.000, ukuran 10 gram Rp26.925.000, ukuran 25 gram Rp67.187.000, dan ukuran 50 gram Rp134.295.000.

Adapun emas Antam ukuran 100 gram dipasarkan seharga Rp268.512.000. Sementara pecahan 250 gram dibanderol Rp671.015.000, ukuran 500 gram Rp1.341.820.000, dan ukuran 1 kilogram mencapai Rp2.683.600.000.

Masyarakat yang melakukan transaksi jual maupun beli emas juga perlu memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP.

Sementara untuk transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP yang dipotong langsung dari total nilai transaksi.

Kenaikan harga emas pada awal pekan ini menjadi perhatian investor yang menjadikan logam mulia sebagai instrumen lindung nilai di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan global.*

(an/dh)

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan gempa tersebut memiliki dampak luas karena kekuatannya yang besar serta lokasi sumber gempa yang berada di kawasan subduksi aktif.

Baca Juga:

• BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami! Gempa M7,7 di Filipina Ancam 25 Wilayah Indonesia

Selain Morotai, getaran juga dirasakan di Toli-Toli dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan intensitas III-IV MMI. Pada skala tersebut, getaran dirasakan hampir seluruh penduduk dan menyebabkan benda-benda ringan bergoyang.

BMKG juga mencatat gempa dirasakan dengan intensitas III MMI di sejumlah wilayah lainnya seperti Batang Dua, Ternate, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Gorontalo, Parigi Moutong, Manado, Minahasa, Bitung, Palu, hingga Bolaang Mongondow Timur.

Meski getarannya cukup luas, hingga saat ini belum ada laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut.

Sementara itu, BMKG mengonfirmasi telah terjadi tsunami dengan ketinggian relatif kecil di beberapa wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan alat ukur muka laut, tsunami terdeteksi di Kedi, Maluku Utara setinggi 0,09 meter, Ulu Sia 0,18 meter, dan Melonguane 0,19 meter.

BMKG terus melakukan pemantauan perkembangan aktivitas gempa dan tsunami serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, dan mengikuti arahan resmi dari pemerintah maupun instansi terkait.

Masyarakat yang berada di wilayah pesisir juga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan kondisi laut serta terus memperbarui informasi melalui kanal resmi BMKG.*

(d/dh)

Informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah beredar video amatir yang memperlihatkan aktivitas jual beli tiket di sekitar stadion. Dalam rekaman tersebut, seorang warga menanyakan harga tiket kepada seseorang yang diduga calo.

Baca Juga:

• Timnas U-19 Indonesia Tekuk Vietnam 2-1

"Tiga ratus lima puluh," jawab pria yang diduga menjual tiket.

Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, harga tiket resmi pertandingan AFF U-19 hanya dibanderol sekitar Rp100 ribu per lembar. Tingginya antusiasme masyarakat untuk menyaksikan laga secara langsung membuat tiket resmi cepat habis terjual.

Kondisi itu diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjual kembali tiket dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sejumlah calon penonton mengaku kesulitan mendapatkan tiket resmi dan terpaksa membeli melalui pihak lain dengan harga yang lebih mahal.

Keberadaan para penjual tiket tidak resmi tersebut disebut-sebut terlihat di sejumlah titik sekitar Stadion Utama Sumut. Situasi ini memicu keluhan dari masyarakat yang berharap adanya pengawasan lebih ketat guna mencegah praktik percaloan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari panitia penyelenggara maupun pihak terkait mengenai dugaan praktik percaloan tiket tersebut. Namun masyarakat berharap langkah tegas segera dilakukan agar penjualan tiket pertandingan berjalan lebih tertib dan transparan.

Piala AFF U-19 sendiri menjadi salah satu ajang yang menyedot perhatian besar pecinta sepak bola Tanah Air. Tingginya animo penonton terlihat dari cepat habisnya tiket pertandingan serta membludaknya suporter yang datang ke Stadion Utama Sumatera Utara untuk mendukung Timnas Indonesia U-19.*

(dr/dh)

Kehadiran Said Iqbal di lingkungan Istana dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat perjuangan kesejahteraan pekerja dan buruh dari dalam pemerintahan.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Kementerian Pinjamkan Aset Nganggur untuk Percepat Sekolah Rakyat

"Prinsipnya penguatan perjuangan meningkatkan kesejahteraan buruh," ujar Said Iqbal.

Meski demikian, ia belum mengungkap secara rinci terkait tugas dan peran yang akan diembannya setelah resmi dilantik. Ia hanya menyebut informasi mengenai penunjukan dirinya sebagai penasihat presiden telah diterima sejak pekan lalu.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga memberikan sinyal kuat bahwa Said Iqbal akan bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prasetyo, posisi yang akan ditempati Said Iqbal berkaitan erat dengan bidang ketenagakerjaan dan perjuangan buruh yang selama ini menjadi fokus aktivitasnya.

"Ya kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini ya, dengan buruh, tenaga kerja," kata Prasetyo.

Nama Said Iqbal sendiri sudah lama dikenal sebagai salah satu tokoh buruh paling berpengaruh di Indonesia. Pria kelahiran Jakarta, 5 Juli 1968 tersebut telah aktif memperjuangkan hak-hak pekerja sejak awal 1990-an.

Karier organisasinya dimulai dari tingkat perusahaan hingga dipercaya memimpin sejumlah organisasi buruh nasional dan internasional. Ia pernah menjabat Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Presiden KSPI, hingga menjadi bagian dari organisasi buruh dunia seperti International Trade Union Confederation (ITUC) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Dengan rekam jejak panjang di dunia ketenagakerjaan, kehadiran Said Iqbal di lingkar pemerintahan diharapkan dapat menjadi jembatan antara aspirasi pekerja dan kebijakan pemerintah, khususnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, serta penciptaan hubungan industrial yang lebih harmonis di Indonesia.*

(k/dh)