MEDAN – Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 segera berakhir. Seiring itu, sejumlah perguruan tinggi negeri mulai membuka informasi seleksi jalur mandiri.

Salah satunya adalah Universitas Negeri Medan (Unimed), yang telah merilis daya tampung tiap program studi untuk jalur mandiri tahun ini.

Baca Juga:

• Konflik Penertiban PKL, Massa Robohkan Pagar Kantor Wali Kota Binjai

Dalam pengumuman itu, Unimed merinci kapasitas penerimaan mahasiswa baru di seluruh fakultas, mulai dari ilmu pendidikan hingga kedokteran.

Pada Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar menjadi yang terbesar dengan daya tampung 143 kursi.

Disusul Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini serta Bimbingan dan Konseling yang masing-masing menyediakan 72 kursi.

Sementara itu, Fakultas Bahasa dan Seni menawarkan variasi program dengan kuota beragam.

Pendidikan Bahasa Inggris menempati angka tertinggi dengan 85 kursi, diikuti Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebanyak 84 kursi.

Di Fakultas Ilmu Sosial, beberapa program pendidikan seperti Pancasila dan Kewarganegaraan, Sejarah, Geografi, hingga Antropologi masing-masing menyediakan 61 kursi.

Adapun program nonkependidikan seperti Sains Informasi Geografi dan Hukum Bisnis memiliki daya tampung terbatas, masing-masing hanya 15 kursi.

Untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kimia menjadi yang tertinggi dengan 89 kursi. Sedangkan Ilmu Komputer menyediakan 48 kursi dan Statistika 40 kursi.

Fakultas Teknik juga membuka berbagai program, termasuk program baru Teknik Lingkungan dengan daya tampung 20 kursi.

Program favorit seperti Teknik Sipil dan Teknik Elektro masing-masing menyediakan 50 dan 45 kursi.

Di bidang olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan membuka kuota besar untuk Pendidikan Jasmani serta Pendidikan Kepelatihan Olahraga, masing-masing 116 kursi.

Sementara Fakultas Ekonomi menawarkan kuota relatif merata, dengan Manajemen menyediakan 50 kursi dan Akuntansi 45 kursi.

Adapun Fakultas Kedokteran menjadi program paling ketat dengan daya tampung hanya 13 kursi pada jalur mandiri tahun ini.

Pengumuman daya tampung ini menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dalam menentukan strategi pendaftaran jalur mandiri.

Dengan kuota yang terbatas di sejumlah program, persaingan diperkirakan akan tetap tinggi, terutama pada jurusan favorit.*

(d/ad)

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengatakan pihaknya pada prinsipnya mendukung langkah KPK yang bertujuan memperkuat upaya pemberantasan korupsi, termasuk pencegahan praktik politik uang dalam pemilu.

Baca Juga:

• KPK Usul Ketua Umum Parpol Dibatasi Dua Periode, Noel: Kok Lembaga Hukum Berpolitik

Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai usulan pembatasan uang tunai dalam pemilu perlu dikaji lebih lanjut secara komprehensif. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk menekan praktik vote buying yang selama ini menjadi persoalan dalam demokrasi elektoral di Indonesia.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya aspek keadilan dalam implementasi aturan tersebut.

"Yang terpenting penegakannya tidak boleh tebang pilih," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengusulkan adanya regulasi yang membatasi penggunaan uang tunai dalam seluruh tahapan pemilu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut dominasi transaksi tunai dinilai membuka ruang besar terjadinya politik uang.

KPK juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, termasuk revisi regulasi pemilu, penguatan aturan partai politik, serta dorongan pembahasan RUU pembatasan uang kartal sebagai langkah pencegahan korupsi politik.*

(k/dh)

Aksi tersebut dipicu oleh penggusuran pedagang kaki lima di kawasan Jalan Bandung dan Jalan Olahraga oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai, yang dinilai merugikan para pedagang kecil.

Baca Juga:

• Milad ke-70 SEMMI Asahan: Workshop Nasional Tekankan Peran Mahasiswa Wujudkan Daerah Religius dan Berkelanjutan

"Rakyat kecil disembelih oleh pemimpin zalim. Wali Kota anti rakyat," demikian salah satu tulisan dalam spanduk yang dibentangkan massa.

Koordinator aksi, Edward Gurki, dalam orasinya menyebut kebijakan penggusuran tersebut bertentangan dengan janji politik saat Pilkada.

"Kami menuntut ketidakadilan yang terjadi di Kota Binjai. Janji kampanye untuk memperjuangkan pedagang tidak terbukti," ujarnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang bernama Firman berharap Wali Kota Binjai dapat menemui langsung massa aksi untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi.

"Kami bukan pemberontak, kami hanya ingin mencari nafkah. Sudah 25 hari tidak berjualan," kata Firman.

Situasi sempat memanas ketika massa melakukan aksi dorong dengan aparat keamanan yang berjaga di depan kantor Wali Kota. Kondisi memuncak saat massa merobohkan pagar kantor hingga jebol dan kemudian menerobos masuk ke area kantor Pemko Binjai.

Massa juga menolak perwakilan pemerintah yang mencoba berdialog dan menegaskan hanya ingin bertemu langsung dengan Wali Kota Binjai.

Hingga aksi berlangsung, massa menyatakan akan bertahan di lokasi hingga tuntutan mereka dipenuhi.*

(tm/dh)

Bahlil memberikan respons singkat saat ditanya awak media usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026) siang.

Baca Juga:

• Gejolak Timur Tengah Tak Ganggu Stok BBM Nasional, Pemerintah Klaim Aman

Saat kembali ditanya apakah isu reshuffle turut dibahas dalam rapat tersebut, Bahlil tidak memberikan jawaban tegas. Ia menegaskan bahwa tidak semua hal dalam pembahasan bersama Presiden dapat disampaikan ke publik.

"Ada semuanya harus disampaikan, ada semuanya yang tidak perlu disampaikan ya," ujarnya.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet kembali beredar luas dan menyebutkan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat, bahkan disebut bisa terjadi pada hari ini.

Dalam informasi yang beredar, sejumlah posisi strategis dikabarkan akan mengalami rotasi, termasuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisi tersebut saat ini dijabat oleh Muhammad Qodari yang disebut-sebut akan mendapat penugasan baru sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI).

Sementara itu, jabatan KSP yang ditinggalkan Qodari dikabarkan akan diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang saat ini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Menanggapi kabar tersebut, Qodari tidak memberikan konfirmasi maupun bantahan, dan menyebut bahwa pergantian jabatan di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Hingga kini, pihak Istana belum memberikan keterangan resmi terkait isu reshuffle tersebut.*

(oz/dh)

Menurutnya, mayoritas pelaku UMKM masih menggunakan energi bersubsidi seperti LPG, Pertalite, hingga solar subsidi dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.

Baca Juga:

• Gejolak Timur Tengah Tak Ganggu Stok BBM Nasional, Pemerintah Klaim Aman

Meski demikian, Maman mengakui adanya keluhan dari pelaku UMKM terkait kenaikan harga bahan baku lain, terutama plastik yang digunakan dalam kegiatan produksi dan pengemasan.

"Rata-rata teman UMKM mengeluhkan kenaikan harga plastik. Ini sedang kita tindak lanjuti," katanya.

Ia menyebut pemerintah saat ini telah membuka alternatif pasokan bahan baku plastik (nafta) dari berbagai negara seperti Afrika, India, hingga Amerika Serikat guna menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

Selain itu, Kementerian UMKM bersama kementerian terkait juga tengah mengkaji penggunaan bahan substitusi plastik berbasis singkong dan rumput laut sebagai solusi jangka panjang. Namun, kajian tersebut masih memerlukan waktu karena harus melalui studi mendalam.

Maman menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga daya saing UMKM di tengah dinamika ekonomi global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi harga energi dunia.*

(d/dh)

Dalam aksinya, massa juga sempat memblokade jalan utama sehingga menyebabkan kemacetan panjang di sekitar lokasi kejadian. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Merdeka dilaporkan sempat lumpuh akibat konsentrasi massa aksi.

Baca Juga:

• Golkar Ingatkan Gubernur Kaltim Usai Demo Ricuh, Minta Lebih Peka dan Hindari Sikap Berlebihan

Salah satu korban, Sumiaty Pasaribu, menyebut para nasabah tidak hanya menjadi korban penipuan, tetapi juga praktik yang diduga terstruktur dan berlangsung di lingkungan kantor bank.

"Kami adalah korban kejahatan penipuan dan penggelapan yang terjadi di bawah pengawasan BNI Cabang Pematangsiantar. Namun pelaku seolah dibiarkan," ujar Sumiaty kepada wartawan.

Ia juga menyoroti dugaan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan dalam bentuk deposito berjangka oleh koperasi tersebut tanpa izin resmi dari otoritas terkait.

"Penghimpunan dana dilakukan secara terbuka di lingkungan kantor bank tanpa izin yang sah," katanya.

Hingga siang hari, massa aksi masih bertahan di lokasi dan menolak membubarkan diri sebelum ada kejelasan serta pertanggungjawaban dari pihak manajemen BNI.

Sementara itu, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka masih mengalami kepadatan. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari jalur alternatif.*

(mi/dh)

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Baca Juga:

• Reformasi Pasar Modal Jadi Syarat Insentif Pemerintah ke BEI

Ia menegaskan bahwa kondisi pasokan BBM nasional hingga saat ini masih stabil meskipun terdapat dinamika global, khususnya terkait ketegangan di kawasan Timur Tengah yang sempat memengaruhi jalur distribusi energi dunia, termasuk Selat Hormuz.

"Sudah hampir dua bulan kita menghadapi gejolak geopolitik di Timur Tengah, tapi kondisi kita tetap stabil," ujarnya.

Selain BBM, Bahlil juga melaporkan bahwa stok minyak mentah (crude) untuk kebutuhan pengembangan kilang dalam negeri berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan nasional.

"Menyangkut crude untuk pengembangan refinery juga alhamdulillah stoknya di atas standar minimum nasional. Jadi relatif tidak ada masalah," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga terus mendorong upaya pengurangan ketergantungan impor LPG yang saat ini masih cukup tinggi. Konsumsi LPG nasional disebut mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton.

Artinya, sekitar 7 juta ton LPG masih dipenuhi melalui impor.

"Ini sudah terjadi sejak program konversi minyak tanah ke LPG," jelas Bahlil.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah tengah mengkaji sejumlah alternatif energi, termasuk pengembangan dimethyl ether (DME) dari batu bara berkalori rendah serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG).

Menurut Bahlil, kedua opsi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian energi nasional, khususnya di sektor LPG.

"Kita sedang kaji DME dan juga CNG sebagai alternatif untuk mendorong kemandirian energi kita," ujarnya.*

(d/dh)

Purbaya menegaskan pemerintah akan terlebih dahulu mengevaluasi efektivitas program reformasi yang sedang berjalan sebelum memutuskan pemberian insentif.

Baca Juga:

• Aturan Baru Piutang Negara, Pemerintah Bisa Ambil Alih Aset Debitur Tanpa Persetujuan

Program transformasi di sektor pasar modal tersebut mencakup sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1 persen, penguatan klasifikasi investor, penerapan High Shareholding Concentration, serta peningkatan batas minimum free float.

Menurut Purbaya, penguatan sektor keuangan menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dana yang dihimpun dari pasar modal, lanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan di sektor riil.

"Uang dari situ bisa dipakai untuk beli bond dan instrumen lainnya. Itu pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi," jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pemberian insentif dapat berdampak pada penerimaan negara dalam jangka pendek. Karena itu, pemerintah akan mempertimbangkan secara hati-hati skala manfaat dan dampaknya terhadap fiskal.

"Kalau kecil buat apa saya capek-capek, tapi kalau besar dan bagus kita akan lihat," katanya.

Sementara itu, OJK melaporkan hasil pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait reformasi pasar modal Indonesia. Pertemuan tersebut disebut berlangsung konstruktif dan mendapat respons positif.

Reformasi yang dijalankan mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 kategori, serta pengenalan indikator High Shareholding Concentration untuk mengidentifikasi kepemilikan terkonsentrasi.

Selain itu, batas minimum free float juga ditingkatkan secara bertahap dari 7,5 persen menjadi 15 persen. MSCI akan menggunakan data tersebut dalam evaluasi indeks global, termasuk potensi pengecualian saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Evaluasi lanjutan atas reformasi pasar modal Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 12 Mei 2026.*

(k/dh)

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (27/4/2026).

Baca Juga:

• Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat Lagi, Sejumlah Nama Disebut Bakal Dilantik Hari Ini

Dalam pembahasan tersebut, Prabowo menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang berdampak pada beban ekonomi negara, terlebih di tengah kenaikan harga energi global dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menekankan perlunya pencarian sumber energi alternatif yang lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui riset di perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

"Ketergantungan impor LPG kita masih sangat tinggi, sementara harga juga terus mengalami kenaikan. Karena itu kampus diminta untuk mencari sumber energi lain yang potensial," ujarnya.

Pemerintah berencana mengerahkan perguruan tinggi untuk memperkuat penelitian terkait pengembangan teknologi energi alternatif yang dapat menggantikan LPG secara bertahap. Hasil riset tersebut nantinya akan mendukung kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sementara itu, kenaikan harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram juga terjadi dalam beberapa waktu terakhir, dari Rp 192.000 menjadi Rp 228.000 per tabung sejak 18 April 2026.

Kementerian ESDM menyebut kenaikan harga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi dunia.

Salah satu faktor utama adalah terganggunya jalur distribusi energi global di Selat Hormuz yang menjadi jalur penting pengiriman minyak dunia.*

(k/dh)

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Aceh Singkil serta menekankan pentingnya momentum hari jadi sebagai penguat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata.

Baca Juga:

• BEI Jatuhkan 845 Sanksi ke 494 Emiten, Free Float hingga Transparansi Laporan Jadi Sorotan

Selain potensi ekonomi, Wagub juga menyoroti nilai historis Aceh Singkil sebagai tanah kelahiran ulama besar dunia, Syekh Abdurrauf as-Singkili, yang menurutnya dapat menjadi inspirasi dalam membangun masyarakat yang berilmu dan berakhlak.

"Keberagaman suku dan budaya di Aceh Singkil merupakan kekuatan sosial yang harus terus dijaga. Harmoni dan toleransi menjadi fondasi penting pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Fadhlullah juga mengapresiasi komunikasi dan dialog yang terjalin antara berbagai pihak dalam menyelesaikan dinamika pemerintahan di daerah tersebut. Ia menilai pengesahan APBK 2026 menjadi langkah penting dalam menggerakkan kembali roda pembangunan dan pelayanan publik.

Menurutnya, ke depan Aceh Singkil masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses wilayah, serta potensi bencana alam. Karena itu, dibutuhkan perencanaan yang matang serta kerja sama lintas sektor dalam pembangunan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan Ekosistem Rawa Singkil, seiring dengan pengembangan potensi daerah.

"Seluruh kebijakan pembangunan harus berpihak pada kepentingan rakyat dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Usai menghadiri rangkaian peringatan hari jadi, Wagub Aceh juga meninjau Yayasan Pondok Pesantren Daarul Musthofa As-Singkily di Gunung Mesiar sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan pendidikan keagamaan dan pembinaan generasi muda.

Menutup kegiatan, Fadhlullah mengajak masyarakat menjadikan momentum hari jadi ini sebagai semangat untuk terus maju dan menjaga persatuan dalam membangun daerah.

"Selamat Hari Jadi ke-27 Kabupaten Aceh Singkil. Semoga semakin maju, mandiri, dan sejahtera," tutupnya.*

(dh)

Medan meraih predikat Excellent City in Digital Public Service Transformation dalam ajang National Governance Award 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Baca Juga:

• Sabet Penghargaan Kemendagri, Rico Waas Buktikan Keuangan Medan Makin Transparan dan Efektif

"Langkah menjadikan Medan sebagai smart city sudah tepat. Ini terlihat dari penghargaan yang diraih, sekaligus menjadi bukti transformasi layanan digital mulai berjalan," ujar Rafriandi, Senin (27/4/2026).

Ia menyebut, digitalisasi layanan publik yang diterapkan Pemko Medan sudah sejalan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam memperkecil kesenjangan antara layanan manual dan digital.

Meski demikian, Rafriandi mengingatkan agar transformasi digital tidak berhenti pada pencapaian penghargaan semata. Ia menilai, penguatan layanan harus menyentuh hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

"Pelayanan digital harus dimulai dari level paling bawah, seperti kelurahan dan kecamatan yang terintegrasi. Misalnya melalui Pos Digital di kelurahan, disertai sosialisasi yang masif ke masyarakat," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pemanfaatan layanan digital agar tidak hanya optimal di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga benar-benar dirasakan masyarakat luas.

"Jangan sampai kuat di internal ASN, tapi lemah di masyarakat. Masih ada contoh seperti pendaftaran layanan tertentu yang belum sepenuhnya menjangkau warga," ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan infrastruktur digital serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung transformasi tersebut. Ketersediaan akses internet yang stabil hingga peningkatan kompetensi tenaga digital dinilai menjadi faktor penting.

"Pemko harus memastikan infrastruktur internet memadai, tidak lambat, dan SDM digital ditingkatkan serta diberi dukungan yang layak," ucapnya.

Menurutnya, jika sistem digital berjalan optimal, pengawasan layanan publik akan lebih efektif hingga ke tingkat bawah, sekaligus mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemko Medan dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik.

"Digitalisasi bukan sekadar teknologi, tetapi bagaimana memberi kemudahan bagi setiap warga," ujarnya.*

(dh)

Dalam upacara tersebut, Surya membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Komisi II DPR Ungkap 90 Persen Daerah Masih Bergantung pada APBN, Kemandirian Fiskal Disorot

Otonomi daerah disebut sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita", peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal. Namun demikian, keberhasilan pembangunan nasional tetap membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional," demikian kutipan sambutan Mendagri yang dibacakan Wagub Surya.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) yang didukung digitalisasi, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.

Kolaborasi antar daerah juga dinilai penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah, seperti transportasi, lingkungan, dan pengelolaan sampah.

Pemerintah daerah diminta untuk lebih fokus pada peningkatan layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, akses air bersih, serta pengentasan ketimpangan antarwilayah.

Di sisi lain, stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi perhatian utama di tengah berbagai tantangan seperti tekanan ekonomi global, ketahanan pangan, dan dampak perubahan iklim.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pemerintahan termasuk peringatan Hari Otonomi Daerah diharapkan tetap mengedepankan prinsip efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat.*

(dh)

Noel menilai, usulan tersebut sudah keluar dari kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum dan justru masuk ke ranah politik.

Baca Juga:

• KPK Periksa Dua Petinggi Biro Travel Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap integritas lembaga antirasuah tersebut. Noel menyebut sebagian pernyataan yang keluar dari KPK tidak mencerminkan standar hukum yang semestinya.

"Standar mereka aja bukan standar hukum yang mereka pakai, standar iblis. Suka berbohong, bohong tuh iblis. Kedua, licik. Licik juga standar iblis dan liar," ujarnya.

Pernyataan Noel tersebut merespons rekomendasi KPK yang sebelumnya mengusulkan pembatasan jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan kaderisasi partai politik.

KPK menilai pembatasan masa jabatan penting untuk mencegah stagnasi kepemimpinan serta memperkuat regenerasi di tubuh partai politik.

Dalam kajiannya, KPK juga menemukan sejumlah permasalahan dalam sistem kaderisasi partai politik yang dinilai belum terstandarisasi secara nasional.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," demikian salah satu rekomendasi KPK.*

(oz/dh)

Dua saksi yang diperiksa yakni H. Asep Abdul Aziz Mz selaku Direktur Utama PT Amanah Mulia Wisata dan Mumud Najmudin Karna selaku Manager Haji & Umrah PT Intan Kencana Travelindo.

Baca Juga:

• Ganjar Pranowo Respons Usulan KPK soal Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, Sebut Bukan Solusi Utama

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024," kata Budi, Senin (27/4/2026).

Namun hingga saat ini belum diketahui secara rinci materi pemeriksaan yang akan digali penyidik dari kedua saksi tersebut. KPK juga belum mengonfirmasi apakah keduanya telah memenuhi panggilan pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka baru, termasuk dua dari unsur biro travel, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum asosiasi travel haji dan umrah.

Dengan penetapan tersebut, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji kini bertambah menjadi empat orang.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka dan keduanya telah ditahan.

KPK masih terus mendalami aliran dana dan dugaan keuntungan ilegal yang diperoleh sejumlah pihak dalam pengelolaan kuota haji tersebut.*

(oz/dh)

Keduanya yakni Dwi Hartono, pengusaha bimbingan belajar (bimbel), dan Candy alias Ken. Meski terlibat dalam perkara yang sama, keduanya tidak bersedia hadir memberikan kesaksian di persidangan militer dan memilih menyampaikan penolakan melalui surat resmi.

Baca Juga:

• Fakta di Sidang dr Ratna: AV Blok Butuh Pacemaker, RS Tipe C Tak Punya

Akibat penolakan tersebut, hanya empat saksi yang dapat dihadirkan dalam persidangan hari ini. Mereka adalah Antonius Aditia Majarjuna, Yohanes Joko Pamuntas, Muhamad Umri, dan David Setia Darmawan.

Majelis hakim yang dipimpin Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menilai keterangan dua saksi yang menolak hadir tersebut tetap penting untuk mengungkap fakta perkara. Hakim pun meminta oditur militer mempertimbangkan pemanggilan ulang, termasuk opsi upaya paksa jika diperlukan.

"Kalau misalnya tidak, lapor ke majelis, nanti kita buatkan penetapan untuk pemanggilan dengan upaya paksa," tegas hakim.

Sementara itu, satu saksi lain yang dijadwalkan hadir yakni Rohman Agung Asmoro, anggota Polda Metro Jaya, berhalangan hadir karena sedang bertugas di Jawa Timur.

Dalam perkara ini, tiga anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Kacab bank Mohammad Ilham Pradipta. Mereka adalah Serka Mochamad Nasir, Kopda Feri Herianto, dan Serka Frengky Yaru.

Oditur militer menyebut para terdakwa diduga memiliki peran dalam peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia setelah diculik dan dianiaya.

Selain dakwaan utama pembunuhan berencana, jaksa juga menyiapkan dakwaan subsider hingga alternatif, termasuk pembunuhan biasa, penganiayaan yang menyebabkan kematian, hingga perampasan kemerdekaan yang berujung kematian korban.*

(oz/dh)

Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri Wakapolres beserta jajaran, Asisten I Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur, sejumlah kepala OPD, serta perwakilan perusahaan seperti PetroChina Jabung Ltd dan WKS, bersama instansi terkait lainnya.

Baca Juga:

• Menhut Sebut Risiko Karhutla 2026 Lebih Besar, Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan Sejak Dini

"Apel ini bertujuan untuk mengecek langsung kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi karhutla," ujar Ade Candra, Senin (27/4/2026).

Ia menegaskan bahwa kesiapan sejak dini sangat penting untuk meminimalisir risiko dan dampak kebakaran hutan dan lahan, terutama menjelang musim kemarau.

Selain itu, Kapolres juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanjab Timur dalam upaya pencegahan karhutla.

Menurutnya, sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak swasta menjadi kunci dalam menekan potensi kebakaran hutan dan lahan.

Kapolres juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

"Jika ditemukan unsur kesengajaan, kami akan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Apel kesiapsiagaan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla di wilayah Tanjung Jabung Timur.*

(dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangannya, ia mengaku memahami kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Narasi Kasus Chromebook di Medsos Disorot, Pengamat: Opini Tak Bisa Kalahkan Fakta Sidang

Rudy juga menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan refleksi dalam beberapa hari terakhir terkait polemik yang terjadi.

"Beberapa hari ini saya banyak merenung. Saya menyadari ada hal-hal yang perlu diperbaiki, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi," katanya.

Ia kemudian secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," lanjutnya.

Salah satu isu yang menjadi sorotan publik adalah rencana renovasi rumah jabatan gubernur dengan nilai anggaran sekitar Rp25 miliar. Rudy menjelaskan bahwa perencanaan proyek tersebut telah ada sebelum dirinya menjabat.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah saat ini, tanggung jawab penuh tetap berada di pundaknya.

"Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan renovasi rumah dinas tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun sebagai gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya," ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran daerah dan transparansi kebijakan pemerintah provinsi.*

(d/dh)

Hal itu disampaikan Rifqinizamy sebagai refleksi atas peringatan 30 tahun pelaksanaan kebijakan otonomi daerah (otda) di Indonesia.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah, Tegaskan Komitmen Pelayanan dan Kemandirian

Ia menilai, tingginya ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar tata kelola keuangan daerah dapat lebih mandiri dan berkelanjutan.

Rifqinizamy menekankan bahwa pemerintah pusat perlu terus melakukan pembinaan dan koordinasi, sementara pemerintah daerah didorong untuk mencari sumber pendanaan alternatif di luar transfer APBN.

"Inilah yang harus kita tata. Pusat melakukan pembinaan, daerah harus menghadirkan kemandirian dan alternatif keuangan lainnya," kata dia.

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah tetap penting dalam sistem otonomi daerah.

Menurutnya, sentralisasi yang terlalu kuat tidak baik bagi perkembangan daerah, namun kemandirian tanpa kontrol juga berpotensi menimbulkan masalah tata kelola.

"Sentralisme yang terlalu kuat juga tidak baik, titik keseimbangan itu menjadi penting," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan proses yang terus berkembang dan menekankan pentingnya kewenangan yang diiringi integritas dalam pemerintahan daerah.*

(k/dh)

(dh)

Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/4/2026). Mahfud menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses peradilan agar publik dapat menilai secara objektif jalannya persidangan.

Baca Juga:

• Pria Disiram Air Keras di Bekasi Meninggal Usai Operasi, Tiga Pelaku Ditangkap

Ia menilai keterlibatan publik dalam mengawasi proses hukum sangat penting, terutama untuk memastikan transparansi dakwaan serta konstruksi perkara yang dibacakan oleh oditur militer.

Mahfud juga menegaskan bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta harus menjamin prinsip peradilan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya persidangan secara langsung.

"Prinsipnya peradilan seperti ini adalah terbuka untuk umum, dan orang harus boleh melihat siapa pun," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyebutkan bahwa proses hukum dalam perkara tersebut masih dapat berkembang apabila ditemukan fakta baru di persidangan. Jika terdapat keterlibatan pihak lain, termasuk sipil, maka perkara dapat diperluas melalui mekanisme peradilan koneksitas.

Ia juga menyinggung adanya laporan yang masuk ke Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan pihak sipil, yang menurutnya dapat menjadi dasar pengembangan perkara.

"Nah kita tunggu saja perkembangannya, yang penting ini momentum untuk berhukum dengan baik," kata Mahfud.

Sidang kasus Andrie Yunus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan isu kekerasan terhadap aktivis serta mekanisme penegakan hukum di lingkungan peradilan militer.*

(in/dh)