Orang tua Arby kembali mendatangi redaksi BITV. Mereka membawa dokumen dan kliping koran lama untuk menceritakan kembali apa yang terjadi kepada anak mereka.

Baca Juga:

• KY Tetapkan 14 Calon Hakim, DPR Segera Uji Kelayakan dan Kepatutan

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Arby ditembak oleh aparat Kepolisian Poltabes Medan.

Namun, ada dua cerita berbeda mengenai kejadian itu.

Menurut keterangan yang tercatat dalam dokumen DPR RI, polisi saat itu menyebut Arby diduga terlibat dalam kasus perampokan.

Keluarga membantah tuduhan tersebut. Mereka mempertanyakan mengapa anak mereka sampai ditembak dan bagaimana sebenarnya proses yang terjadi sebelum Arby meninggal.

Keluarga Pernah Mengadu

Keluarga Arby ternyata sudah berusaha mencari keadilan sejak lama.

Kasus tersebut pernah dilaporkan kepada Provost Polda Sumatera Utara pada 12 April 2002.

Keluarga juga disebut pernah menyampaikan pengaduan kepada Polda Sumatera Utara, Mabes Polri dan Komnas HAM.

Persoalan ini kemudian sampai ke DPR RI.

Dalam surat DPR RI tertanggal 12 Januari 2005, DPR meminta penjelasan kepada Kapolda Sumatera Utara mengenai kasus tersebut.

Namun, dalam surat itu disebutkan bahwa DPR RI saat itu belum mendapatkan kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasus Arby.

Ada Kliping Koran Lama

Saat datang ke redaksi BITV, keluarga juga membawa kliping koran lama dari Pos Metro Medan.

Kliping tersebut memiliki judul:

"Ditangkap Dulu Baru Ditembak?"

Kliping itu menjadi salah satu catatan lama mengenai peristiwa yang dialami Arby.

Bagi keluarga, pemberitaan tersebut kembali mengingatkan pada pertanyaan yang sampai sekarang belum mereka dapatkan jawabannya.

Apa yang sebenarnya terjadi kepada Arby sebelum dia ditembak?

Apakah benar Arby terlibat dalam kejahatan seperti yang disebutkan dalam keterangan polisi saat itu? Atau ada hal lain yang belum terungkap?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang masih dibawa keluarga hingga sekarang.

Orang Tua Ingin Kebenaran Terungkap

Orang tua Arby mengatakan mereka tidak ingin kematian anaknya dilupakan.

Mereka hanya ingin mengetahui kebenaran dan mendapatkan kepastian hukum.

Setelah 24 tahun, keluarga berharap kasus tersebut kembali mendapat perhatian dan dapat dijelaskan secara terbuka.

Mereka juga berharap aparat penegak hukum memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana proses hukumnya, dan apakah kasus tersebut masih dapat ditindaklanjuti.

Bagi keluarga, waktu 24 tahun tidak menghilangkan rasa kehilangan.

Mereka masih menunggu satu hal: keadilan untuk anak mereka, Arby Saputra.* (dh)

"Hari ini, terhadap 4 orang tersangka di antaranya dilakukan penahanan," kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.

Baca Juga:

• Usut Tuntas Korupsi MBG, Kejagung Periksa 16 Saksi dari Puluhan Perusahaan

Taufik mengatakan, keempat tersangka ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 10 Agustus hingga 29 Agustus 2026, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, eks Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi yang juga berstatus tersangka dalam kasus ini meminta penjadwalan ulang pemeriksaan karena kondisi sedang sakit.

"Sudah mengirim surat kepada penyidik dan akan dilakukan penjadwalan ulang," ujar Taufik.

Berdasarkan pantauan, keempat tersangka keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan pada pukul 19.07 WIB, sebelum digiring tim KPK menuju mobil tahanan menuju Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih.

Dalam perkara ini, KPK total telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Yuddy, Widi, Ikin, Suhendrik, dan Sophan. KPK menemukan kecurangan dalam penempatan anggaran pengadaan iklan di Bank BJB, yang awalnya dianggarkan sebesar Rp 409 miliar untuk penayangan iklan di media TV, cetak, dan online melalui kerja sama dengan enam agensi selama periode 2021-2023.

Namun dalam realisasinya, dana yang benar-benar dibayarkan untuk penayangan iklan hanya sekitar Rp 100 miliar.

"Dari Rp 409 miliar yang ditempatkan, dipotong dengan pajak kurang lebih Rp 300 miliar, hanya kurang lebih Rp 100 miliar yang ditempatkan sesuai dengan riil pekerjaan yang dilakukan," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo dalam keterangan sebelumnya.

Budi menyebut, dari nilai yang tersisa itu pun, kerugian akibat penayangan iklan fiktif tercatat mencapai Rp 222 miliar selama periode 2,5 tahun.

Adapun enam agensi yang menerima anggaran dari Bank BJB yaitu PT CKSB (Rp 105 miliar), PT CKMB (Rp 41 miliar), PT Antedja Muliatama (Rp 99 miliar), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (Rp 81 miliar), PT WSBE (Rp 49 miliar), dan PT BSC Advertising (Rp 33 miliar).

Budi menjelaskan, pemilihan agensi tersebut dilakukan dengan melanggar hukum. Ia menyebut Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan Pemimpin Divisi Corporate Secretary Widi Hartoto mengetahui dan/atau memerintahkan panitia pengadaan untuk mengatur pemenang demi memenangkan rekanan yang telah disepakati.

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp 222 miliar. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).* (k/dh)

"Proses penyidikan akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Meski Sudah Kena Red Notice, Riza Chalid Masih Buron, Bappisus: Itu PR Kita

Selain itu, penyidik turut meminta keterangan dari perwakilan Yayasan PRL, Ketua Yayasan HJC dan HJM, serta MHN yang berstatus sebagai pihak swasta.

Hingga kini, Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola MBG. Tiga di antaranya merupakan pucuk pimpinan BGN, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.

Empat tersangka lainnya yakni LMI selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, serta dua pihak swasta bernama Asep Yusuf Soemantri dan Glory Harimas Sihombing.* (mt/dh)

"Saat ini mungkin kita masih punya PR ya untuk menangkap dan memburu salah satu koruptor besar ya toh yang sudah diberikan red notice, surat ekstradisi, ya toh. Muhammad Riza Chalid salah satu contoh ya," ujar Aris kepada wartawan usai diskusi bertajuk 'Optimalisasi Peran Intelijen Penegakan Hukum sebagai Supporting System dalam Pelaksaan Asta Cita Presiden' bersama Jamintel Kejagung di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Kejagung Kejar Jejak Aset di Kasus Dugaan TPPU Febrie Adriansyah, 7 Saksi Diperiksa

"Moga-moga ya pekerjaan kita yang sudah sinergis dengan seluruh aparat penegak hukum ya maupun ke internasional ya sampai titik ini ya akan berbuah seperti apa yang kita harapkan," katanya.

Lebih lanjut, Aris menegaskan Bappisus tidak terlibat dalam proses hukum yang menjerat Riza Chalid. Pihaknya memastikan tidak ada intervensi apa pun terhadap proses penegakan hukum yang berjalan.

"Bappisus menyerahkan ya semua proses materi hukum kepada aparat penegak hukum ya. Tidak ada intervensi apapun yang berkaitan dengan materi penegakan hukum," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Kali ini, perkara yang menjeratnya terkait pengadaan minyak mentah Petral pada 2008-2015. Sebelumnya, Riza Chalid telah menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 285 triliun.

Riza juga berstatus tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kejagung telah memasukkan namanya ke dalam daftar pencarian orang (DPO), sementara Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri menyebut Riza telah masuk red notice Interpol.

"Kami tetap bekerja sama dengan pihak Interpol, terutama Interpol Indonesia untuk berusaha mendatangkan saudara MRC tersebut," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).* (d/dh)

Menanggapi kekhawatiran tersebut, BI menegaskan bahwa dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap bunga kredit perbankan tidak akan langsung terjadi secara mendadak. Ada jeda waktu sebelum perbankan menyesuaikan bunga KPR mereka.

Baca Juga:

• Kembali Berkantor di Nias, Wagub Surya Kawal Pembangunan Infrastruktur hingga Layanan Publik

Artinya, efek kenaikan suku bunga acuan tidak bisa langsung terlihat pada awal penetapannya, melainkan butuh waktu untuk terasa dampaknya secara menyeluruh di sektor properti.

Iman menjelaskan, BI turut merancang skema khusus agar perbankan tidak ragu menyalurkan KPR ke masyarakat. BI memperlebar jarak suku bunga simpanan (deposit facility) ke level 4,75%, sementara lending facility berada di level 6,50%.

Langkah ini bertujuan agar perbankan tidak tergiur menyimpan dana menganggur di BI, melainkan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit rumah maupun modal usaha.

"Bunga ke bawah sengaja dibuat lebih rendah agar minat perbankan untuk menaruh uang di Bank Indonesia berkurang," ujarnya.

Iman menegaskan bahwa kondisi perbankan saat ini masih berada di zona aman. Risiko kredit macet di sektor perumahan pun disebutnya masih jauh dari ambang bahaya.

Adapun Non-Performing Lending (NPL) atau profil risiko kredit macet tercatat sebesar 1,9%, jauh di bawah batas bahaya 5%. Sementara NPL net berada di kisaran aman, yakni 1,1%-1,2%.

"Bank memiliki tingkat keamanan yang tinggi, risiko NPL-nya sangat rendah. Ruang untuk ekspansi kredit masih sangat besar guna menopang pertumbuhan ekonomi ke depan," pungkas Iman.* (ds/dh)

"Dalam livestreaming tersebut selalu spontan, tidak pernah ada yang namanya script," kata Rahgado kepada awak media, Senin.

Baca Juga:

• Konten Vape Bersama Anak Viral, Bigmo Dicecar 40 Pertanyaan Polisi

"Dan ya mungkin pada kejadian yang kemarin sempat ramai itu dengan menyebut salah satu brand itu ya spontan aja, tidak ada niatan Mo sama sekali dari awal untuk dalam tanda kutip mengeksploitasi anak," ujarnya.

Terkait proses hukum, Rahgado mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada penyidik. Ia memastikan kliennya kooperatif dan hadir tepat waktu memenuhi panggilan polisi.

"Yang pasti kami akan kooperatif, makanya kami hadir, ini undangan yang pertama kali Mo terima memang dipanggil pada jam 1 siang tadi, kami datang cukup tepat waktu atas itikad baik kami juga," sambung Rahgado.

Sementara itu, Bigmo tampak tertunduk saat menyampaikan permohonan maaf di hadapan awak media usai pemeriksaan.

"Saya mohon maaf atas kegaduhan yang telah saya buat," kata Bigmo.

Ia mengaku insiden ini menjadi pelajaran baginya untuk lebih selektif memproduksi konten ke depan.

"Yang pasti saya akan mengevaluasi selama ini konten saya dan ke depannya cuma konten dengan niat yang lebih lurus, dengan bermanfaat, positif, menghibur, dan mengedukasi bangsa," ujar Bigmo.

Bigmo juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahan serupa. "Ya, InsyaAllah kapok," ucapnya sambil tertunduk lesu.

Sebelumnya, Bigmo dilaporkan ke Polda Metro Jaya melalui pengaduan masyarakat oleh kelompok advokat pada Sabtu (1/8/2026) dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut laporan tersebut kini ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA PPO).

"Direktorat PPA PPO Polda Metro Jaya telah menerima laporan pengaduan terkait dugaan eksploitasi anak secara ekonomi dalam tayangan siaran langsung di media sosial," kata Budi.

Polisi disebut masih mendalami identitas anak-anak yang diduga menjadi korban dalam konten tersebut.* (k/dh)

Pengamat komoditas dan mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif, namun ditutup menguat pada perdagangan besok.

Baca Juga:

• BRIN Siapkan Smart Bioplastic hingga AI untuk Amankan Program MBG

Proyeksi tersebut muncul setelah nama Destry resmi diajukan Presiden Prabowo sebagai calon tunggal Gubernur BI. Pengajuan tersebut tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sementara itu, rupiah pada perdagangan Senin (10/8/2026) ditutup menguat 142 poin ke level Rp 17.755 per dolar AS. Sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp 17.897 per dolar AS.

Meski rupiah diproyeksikan melanjutkan penguatan, Ibrahim mengatakan sentimen domestik masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah melemahnya tingkat kepercayaan konsumen Indonesia pada Juli 2026.

Berdasarkan data Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun menjadi 116,8 pada Juli 2026 dari 117,8 pada Juni 2026.

Menurut Ibrahim, meski mengalami penurunan, level IKK masih berada di atas 100 yang menunjukkan konsumen secara umum masih optimistis terhadap kondisi perekonomian.

Namun, tren penurunan selama tiga bulan terakhir menunjukkan masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian dan mengatur pengeluaran.

"Tren ini menunjukkan konsumen mulai lebih berhati-hati dalam melihat kondisi ekonomi dan menentukan keputusan belanja," jelasnya.

Ibrahim menilai pelemahan keyakinan konsumen perlu menjadi perhatian karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jika tren tersebut terus berlanjut, ruang pertumbuhan konsumsi rumah tangga berpotensi ikut tertekan. Masyarakat dinilai akan semakin selektif dalam menggunakan pendapatan dan cenderung menahan belanja.

"Dengan demikian, perkembangan IKK pada bulan-bulan berikutnya menjadi penting untuk melihat seberapa kuat daya tahan konsumsi domestik di tengah berbagai tantangan ekonomi," pungkas Ibrahim.* (k/dh)

Komandan Paspampres Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha mengatakan kesiapan pasukan dilakukan melalui Apel Gelar Kesiapan Pasukan Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) VVIP di Lapangan Hitam Mako Paspampres, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Aturan Era Jokowi Masih Berlaku, Kapolda-Pangdam Bisa Dicopot Jika Gagal Tangani Karhutla

Ribuan personel tersebut dibagi ke sejumlah Satgaspam untuk mengawal berbagai agenda. Sebanyak 151 personel ditugaskan dalam Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) pada 14 Agustus.

Kemudian, 277 personel disiapkan untuk pengamanan Sidang DPR/MPR pada 15 Agustus. Sementara pada 17 Agustus, sebanyak 294 personel akan bertugas dalam Upacara Penaikan dan Penurunan Sang Merah Putih.

Selain itu, Paspampres menyiapkan 205 personel untuk acara Pesta Rakyat, 70 personel untuk Tim Paskibraka, serta 150 personel untuk Tim Pasukan Upacara.

Kesiapan pengamanan juga didukung berbagai alutsista dan kendaraan operasional. Sejumlah perlengkapan yang disiapkan antara lain senapan Caracal, Dasan, SS1 V3 Croom, MP7, berbagai jenis pistol, serta senjata sniper SPR 3 Pindad dan AW.

Paspampres juga menyiapkan kendaraan anti-drone Koopsudnas dan kendaraan Maung Artileri Pertahanan Udara. Selain itu, terdapat sejumlah kendaraan taktis seperti kendaraan CBRNE, kendaraan jammer, kendaraan kawal dan security G500, kendaraan P2 Komando, kendaraan Maung, serta motor kawal Goldwing.

Edwin mengatakan kesiapan tersebut menyesuaikan perkembangan karakteristik ancaman yang semakin beragam. Ancaman keamanan saat ini tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi seperti drone, serangan siber, serta penyebaran informasi yang berpotensi mengganggu keamanan.

Menurut Edwin, pengamanan VVIP harus dilakukan secara preventif dan proaktif dengan mengantisipasi potensi ancaman sejak dini.

"Bagi Paspampres, keberhasilan bukan hanya ketika kita berhasil melumpuhkan ancaman, tetapi ketika ancaman itu sama sekali tidak pernah memiliki kesempatan untuk muncul. Itulah hakikat tugas pengamanan VVIP yang sesungguhnya," kata Edwin.

Dia meminta seluruh personel menjalankan tugas dengan penuh kewaspadaan, disiplin, profesional, serta tetap mengedepankan sikap tegas, santun dan humanis.

Edwin juga mengingatkan personel untuk mempersiapkan kemampuan fisik, mental dan teknis dalam menjalankan pengamanan rangkaian HUT ke-81 RI.

"Jadikan setiap langkah pengabdian sebagai kehormatan kita untuk menjaga keselamatan VVIP, menjaga, dan mengawal kehormatan dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.* (oz/dh)

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan peningkatan pengamanan di sejumlah ruang publik merupakan bagian dari prosedur standar manajemen risiko. Menurutnya, langkah tersebut bukan berarti menunjukkan adanya peningkatan ancaman keamanan.

Baca Juga:

• Pemda Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Pemerintah Kucurkan Rp 19 Triliun

Qodari menjelaskan pemerintah bersama aparat keamanan terus melakukan persiapan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Dia meminta masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya, terutama yang beredar di media sosial.

"Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial," ujarnya.

Qodari juga mengingatkan masyarakat untuk memeriksa sumber, waktu, serta konteks sebuah informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.

"Penting sekali bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkannya. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab kita bersama," katanya.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin konstitusi. Namun, kebebasan tersebut diharapkan dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.

Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tertib serta menjaga persatuan dan semangat gotong royong.

"Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita, tertib, dan menjaga Indonesia sebagai rumah kita bersama," pungkas Qodari.* (mt/dh)

Hal itu disampaikan Rico dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (10/8/2026). Dalam rapat tersebut, Pemko Medan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Baca Juga:

• IHSG Berakhir Merah, CUAN-BRPT Pimpin Pelemahan Saham LQ45

"Pemko Medan berkomitmen menghapus regulasi usang agar tidak membingungkan masyarakat dan para pelaksana di lapangan. Kami memastikan setiap peraturan daerah harus benar-benar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, memberikan kepastian hukum dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," kata Rico Waas.

Rico menjelaskan pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 dilakukan setelah adanya penyesuaian dengan sejumlah regulasi nasional. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta PP Nomor 47 Tahun 2015 terkait pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Berdasarkan hasil evaluasi, kata Rico, terdapat sejumlah ketentuan dalam perda lama yang berpotensi melampaui kewenangan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Dari evaluasi menunjukkan terdapat beberapa pasal pada Perda lama yang berpotensi melampaui kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut," ujarnya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemko Medan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menyusun Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Rico berharap DPRD Kota Medan dapat segera membahas rancangan tersebut bersama Pemko Medan. Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk menciptakan tertib hukum sekaligus memastikan regulasi yang berlaku di Kota Medan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Kami berharap DPRD Kota Medan dapat segera menindaklanjuti dan membahas rancangan ini bersama demi terciptanya tertib hukum di Kota Medan," harapnya.

Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan, para pimpinan perangkat daerah, serta sejumlah camat.* (dh)

Kepala BRIN Arif Satria memaparkan sejumlah inovasi tersebut dalam konferensi pers Indonesia Innovator Award, Senin (10/8/2026). Menurutnya, BRIN akan terus mengembangkan inovasi di seluruh rantai pelaksanaan program MBG.

Baca Juga:

• Prabowo Pilih Destry Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Airlangga Buka Suara

Selain inovasi makanan, BRIN menyiapkan teknologi food saver yang digunakan untuk membantu menjaga kesegaran bahan makanan yang akan digunakan dalam program MBG.

Pada kategori pengolahan pangan, BRIN mengembangkan mesin pemasak sistem terbuka. Mesin tersebut dirancang untuk mematangkan bahan makanan, menghilangkan bau langu hingga mensterilkan cairan.

Ada pula mesin retort skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dilengkapi sistem pengawasan pangan berbasis Internet of Things (IoT). Teknologi ini ditujukan untuk mendukung produksi makanan siap santap atau ready to eat (RTE) berkualitas.

Untuk pengemasan, BRIN memperkenalkan inovasi kemasan aktif yang dirancang untuk menjaga mutu, keamanan dan umur simpan pangan. Ada pula smart bioplastic berbasis biomassa yang dapat digunakan untuk membantu mendeteksi kedaluwarsa makanan.

Sementara untuk pengawasan kualitas dan keamanan pangan, BRIN menyiapkan teknologi fresh scan dan test-kit MBG.

Fresh scan dapat mendeteksi kesegaran makanan berdasarkan gas hidrogen sulfida (H2S) dan amonia (NH3) yang terintegrasi dengan IoT. Sedangkan test-kit MBG merupakan perangkat untuk mendeteksi pembusukan makanan berdasarkan lima jenis gas melalui sistem multisensor.

BRIN juga menyiapkan test-kit untuk mendeteksi kehalalan makanan dalam program MBG.

Teknologi berikutnya berupa sistem monitoring dan evaluasi berbasis AI. Sistem tersebut dirancang untuk melakukan pengawasan secara otomatis terhadap keamanan pangan, kualitas gizi, higienitas dapur hingga rantai pasok secara real-time.

Sistem tersebut diharapkan dapat membantu mencegah berbagai risiko dalam pelaksanaan MBG, termasuk potensi keracunan makanan.

Dalam peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-31, BRIN mengusung tema 'Teknologi Berdampak untuk Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur'. Tema tersebut menekankan pentingnya teknologi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Arif juga menyoroti perlunya perubahan pola pikir peneliti. Menurutnya, riset tidak seharusnya berhenti pada publikasi maupun prototipe, tetapi harus menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Kita harus mendorong hilirisasi riset dan inovasi. Riset tidak boleh berhenti pada publikasi atau prototipe, tetapi harus menjadi produk yang bermanfaat. Kebijakan yang tepat sasaran, serta solusi nyata bagi permasalahan bangsa," kata Arif.

Arif menilai pengembangan teknologi harus diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan menjawab berbagai persoalan bangsa.

Hal tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya penguasaan teknologi bagi suatu negara. Menurut Prabowo, kemampuan sebuah negara dalam menguasai teknologi akan menentukan posisi dan martabatnya di dunia internasional.* (d/dh)

Airlangga mengatakan Destry bukan sosok baru di lingkungan BI. Destry saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan telah menduduki posisi tersebut lebih dari satu periode.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Pertamina-PLN Lebih Ramping, Anak-Cucu Usaha Jadi Sorotan

Menurut Airlangga, Destry juga memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah. Dengan pengalaman tersebut, dia berharap proses pencalonan Destry sebagai Gubernur BI dapat berjalan lancar dan segera mendapat persetujuan DPR.

"Selama ini komunikasi baik, sehingga dan sudah ada di dalam. Jadi dengan demikian harapannya dengan satu nama tersebut bisa dipilih oleh DPR," katanya.

Airlangga juga memastikan pemerintah hanya mengusulkan satu nama untuk posisi Gubernur BI. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya kandidat lain, dia tidak menyebut nama tambahan.

Sementara itu, terkait nama-nama calon Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI lainnya, Airlangga meminta publik menunggu proses pembahasan resmi di DPR.

Airlangga turut menanggapi isu mengenai independensi BI yang sempat menjadi sorotan. Menurutnya, kandidat yang berasal dari internal bank sentral justru dinilai dapat menjaga kesinambungan dan independensi lembaga tersebut.

"Ya kan kandidat yang ada sekarang kan juga dari internal BI, jadi tidak merubah, ya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Surat Presiden (Surpres) mengenai calon Gubernur BI telah diserahkan kepada pimpinan DPR.

Dalam Surpres tersebut, Presiden Prabowo mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI. Destry saat ini juga menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI.

Selain calon Gubernur BI, pemerintah turut menyerahkan nama calon Deputi Gubernur Senior dan calon Deputi Gubernur BI kepada DPR.

"Hari ini atas petunjuk presiden secara resmi kami diutus dan ditugaskan untuk serahkan beberapa surpres ke DPR. Kami serahkan beberapa surpres, pertama mengenai calon definitif Gubernur BI, beserta calon pengganti Deputi Gubernur Senior dan untuk Deputi Gubernur karena jumlahnya berkurang satu," ujar Prasetyo di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Destry nantinya masih harus melalui proses pembahasan dan pemilihan di DPR sebelum ditetapkan sebagai Gubernur BI definitif menggantikan Perry Warjiyo.* (d/dh)

Pengacara Bigmo, Sangun Rahgado, mengatakan kliennya telah memberikan penjelasan kepada penyidik mengenai kronologi saat melakukan siaran langsung tersebut.

Baca Juga:

• Terungkap! 995 Benda Mirip Senjata di Sekolah Jaksel Ternyata Bukan Senpi

Sangun mengatakan pihaknya juga telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik. Dia menegaskan Bigmo tidak bersikap defensif dalam proses klarifikasi tersebut.

"Bukti-bukti juga sudah kami sampaikan yang mana di sini kami tekankan lagi, Mo tidak akan defensif, Mo telah mengakui kesalahannya terkait dengan live streaming tersebut," ujarnya.

Sangun juga menjelaskan soal pelaksanaan siaran langsung yang dilakukan Bigmo. Menurutnya, konten live tersebut dilakukan secara spontan dan tidak menggunakan naskah atau skrip.

"Tapi mungkin yang dapat diluruskan juga, mungkin agar teman-teman tahu, live streaming Mo ini sendiri kan sudah berjalan beberapa kali, ini bukan yang pertama," katanya.

Dia mengatakan Bigmo biasanya melakukan siaran langsung secara spontan. Dalam kejadian yang menjadi sorotan, Bigmo disebut mendatangi sebuah pasar bersama dua orang temannya.

"Dalam live streaming tersebut selalu spontan, tidak pernah ada yang namanya script. Jadi misal live streaming kemarin terjadi di salah satu pasar, itu memang tujuannya ya ke pasar karena menurut dia mungkin ramai di situ," jelas Sangun.

Menurut Sangun, anak-anak yang kemudian muncul dalam siaran langsung tersebut datang secara spontan. Bigmo lalu menyebut salah satu merek liquid vape yang dipromosikannya.

"Jadi Mo hanya datang ke situ bersama dua orang temannya, semuanya terjadi secara spontan. Dan ya mungkin pada kejadian yang kemarin sempat ramai itu dengan menyebut salah satu brand itu ya spontan aja, tidak ada niatan Mo sama sekali dari awal untuk dalam tanda kutip mengeksploitasi anak," tuturnya.

Bigmo tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 13.24 WIB untuk menjalani klarifikasi. Proses pemeriksaan tersebut selesai sekitar pukul 17.31 WIB.

Kasus ini bermula dari potongan siaran langsung Bigmo di YouTube yang beredar dan menjadi sorotan. Dalam video tersebut, Bigmo terlihat mendatangi penjual liquid rokok elektrik.

Bigmo juga terlihat berkomunikasi dengan sejumlah anak kecil yang berada di lokasi. Anak-anak tersebut kemudian diajak masuk ke dalam bingkai kamera atau in-frame saat Bigmo mempromosikan salah satu merek liquid vape.

Pemeriksaan terhadap Bigmo dilakukan untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik terkait konten siaran langsung tersebut.* (d/dh)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pencairan anggaran tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto setelah pemerintah menerima laporan mengenai kondisi fiskal sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Ojol Diwacanakan Jadi UMKM, Pemerintah Ungkap Segudang Keuntungannya

Tito menjelaskan anggaran Rp 18,9 triliun tersebut diberikan kepada 546 daerah. Dana tersebut berasal dari dua sumber utama.

Sekitar Rp 10 triliun merupakan pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan kepada daerah. Sementara lebih dari Rp 8 triliun berasal dari penambahan atau top-up Dana Alokasi Umum (DAU).

"Rp 10 triliun di antaranya lebih ya itu adalah kurang bayar DBH yang dibayarkan kepada daerah-daerah. Kemudian Rp 8 triliun lebih itu adalah dari penambahan istilahnya top-up tambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Jadi totalnya hampir Rp 19 triliun, Rp 18,9 sekian, Rp 19 triliun," ujar Tito.

Menurut Tito, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat membantu seluruh pemda menyelesaikan persoalan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji PPPK dan pegawai paruh waktu.

Tito menegaskan tidak boleh ada PPPK yang dirumahkan maupun dibiarkan menganggur karena persoalan keterbatasan anggaran.

"Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai P3K ini dirumahkan, apalagi menganggur ya. Ya harus dibayar gajinya," tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah pemda menghadapi tekanan fiskal sehingga kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran belanja pegawai. Pemerintah pusat kemudian meminta daerah melakukan efisiensi terhadap anggaran yang dinilai tidak mendesak.

Efisiensi tersebut antara lain dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas dan kegiatan rapat yang dianggap tidak urgen.

Namun, langkah efisiensi dan pembayaran kekurangan DBH dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. Pemerintah akhirnya memberikan tambahan dana melalui top-up DAU dengan total bantuan mencapai hampir Rp 19 triliun.

Kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk memastikan kewajiban pembayaran gaji ASN, khususnya PPPK dan pegawai paruh waktu, tetap dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.* (k/dh)

Mayat bayi tersebut ditemukan warga pada Minggu (26/7/2026) sore. Bayi ditemukan berada di dalam kantong plastik di lokasi pembuangan sampah di pinggir sungai. Saat ditemukan, kondisi bayi sudah meninggal dunia dan tali pusarnya masih belum terputus.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Rp17.755, Sentimen BI hingga Data Inflasi AS Jadi Sorotan

Dari penelusuran CCTV, polisi mendapatkan sejumlah petunjuk yang mengarah kepada orang yang diduga terlibat dalam pembuangan jasad bayi tersebut. Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan para terduga pelaku.

Pada Jumat (31/7/2026) pagi, polisi mendapatkan informasi mengenai keberadaan kedua terduga pelaku. Petugas kemudian mendatangi sebuah rumah di Jalan Samanhudi, Kecamatan Binjai Selatan, dan menangkap SS serta RD.

"Kami mendapatkan informasi orang yang diduga membuang (bayi) itu. Kami kejar dan kami tangkap," kata Hotdiatur saat dikonfirmasi, Senin (10/8/2026).

Setelah diamankan, keduanya dibawa ke Polres Binjai untuk menjalani pemeriksaan. Polisi masih mendalami motif serta keterangan yang disampaikan kedua terduga pelaku.

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga SS yang berprofesi sebagai bidan membantu proses persalinan orang tua bayi tersebut di tempat praktik yang juga merupakan rumahnya. Sementara RD diduga berperan membuang jasad bayi ke lokasi penemuan.

Meski demikian, polisi masih mendalami peran masing-masing serta memastikan rangkaian kejadian tersebut. Penyidik juga masih berupaya mengungkap identitas dan keberadaan orang tua bayi.

"Masih kita dalami motifnya sama keterangannya itu," ujar Hotdiatur.

Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di dalam kantong plastik di tempat pembuangan sampah pinggir sungai, Jalan Aiptu Radiman, Kecamatan Binjai Kota, pada Minggu (26/7/2026) sore.

Petugas yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi jasad bayi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi hingga kini masih mengumpulkan bukti untuk mengungkap secara lengkap perkara tersebut, termasuk mencari orang tua bayi.* (ds/dh)

"Masih berlaku," tegas Djamari saat ditemui di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Kebakaran Gunung Bromo Tersisa 1-2 Titik, Diduga akibat Human Error

"Saya tekankan itu. Keberhasilan Anda mengendalikan (karhutla) tadi adalah bagaimana karier Anda ke depan," ujar Djamari.

Kebijakan tersebut sebelumnya disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta.

Saat itu, Jokowi menegaskan aturan yang telah diterapkan sejak 2015 masih berlaku. Peringatan tersebut ditujukan kepada jajaran TNI dan Polri di daerah, mulai dari Pangdam, Danrem, Kapolda hingga Kapolres.

"Aturan main kita tetap masih sama. Saya ingatkan Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres. Aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," kata Jokowi pada 6 Agustus 2019.

Tahun 2015 menjadi salah satu periode dengan kebakaran hutan dan lahan terparah di Indonesia. Kebakaran saat itu memicu kabut asap yang berdampak luas hingga ke sejumlah negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura.

Jokowi ketika itu bahkan meminta pimpinan TNI dan Polri untuk mencopot pejabat daerah yang dinilai tidak mampu mengendalikan karhutla.

"Saya telepon Panglima TNI, saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi Kapolri tiga atau empat hari yang lalu, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," ujar Jokowi.

Kini, Djamari kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih menjadi pegangan pemerintah dalam penanganan karhutla. Pemerintah meminta jajaran di daerah serius melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran agar tidak meluas.* (k/dh)

Budi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan keterangan dalam persidangan terdakwa Saiful Abdi dan Supriadi, Senin (10/8/2026). Dalam sidang tersebut, JPU menggali peran Budi selaku Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa dalam proyek pengadaan tersebut.

Baca Juga:

• Dituding Terima Rp1 Miliar dari Proyek Smartboard, Eks Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy Bantah

"Sebelum pelaksanaan dimulai, Bahrun Walidin alias Baron menemui saya agar disediakan 1.000 unit smartboard dan meminta komisi 44 persen," ujar Budi di hadapan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang.

Dalam pelaksanaannya, Budi menyebut Baron hanya memesan 312 unit smartboard untuk proyek di Langkat. Pengadaan tersebut disebut berada di luar proyek smartboard di Dinas Pendidikan Tebing Tinggi.

Budi kemudian membeberkan transaksi dengan sejumlah perusahaan dalam proyek tersebut. PT Bismacindo Perkasa disebut menerima sekitar Rp19 miliar, PT Global Nusantara sekitar Rp12 miliar, sedangkan PT Gunung Mas yang dipimpin Calvin, anak Budi, menerima sekitar Rp13 miliar.

JPU kemudian mempertanyakan alasan smartboard tersebut dijual kembali kepada PT Gunung Mas yang masih memiliki hubungan dengan Budi.

"Mau jual kepada siapa, tidak ada larangan," jawab Budi ketika ditanya mengenai transaksi tersebut.

Dalam persidangan, JPU juga menyoroti adanya transfer sekitar Rp2,8 miliar dari Fatimah, istri Budi sekaligus Komisaris PT Bismacindo, kepada Bahrun Walidin alias Baron.

Budi mengatakan hubungan bisnis PT Bismacindo dengan Baron tidak hanya berkaitan dengan proyek di Langkat dan Tebing Tinggi, tetapi juga mencakup kerja sama bisnis di Aceh Jaya.

JPU kemudian mendalami dugaan aliran dana sekitar Rp2,5 miliar yang disebut diterima Baron dari PT Bismacindo untuk diserahkan kepada Saiful Abdi selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek pengadaan smartboard.

Budi mengaku tidak mengetahui secara pasti ke mana uang tersebut mengalir. Namun, dia menyebut Baron menerima sekitar Rp19 miliar dari proyek smartboard di Sumatera Utara.

"Ke mana saja uang tersebut diberikan, saya tidak tahu," kata Budi.

Budi sendiri merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Tebing Tinggi. Dalam perkara tersebut, proyek disebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp8,2 miliar.

Dalam persidangan yang sama, Supriadi selaku Kasi Sarana dan Prasarana sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Langkat membantah pernah menandatangani dokumen pengadaan smartboard.

"Saya tidak ada meneken satu dokumen pun tentang pengadaan smartboard," tegas Supriadi.

Supriadi juga membantah menerima uang dari proyek pengadaan smartboard senilai Rp49,9 miliar tersebut. Dia mengaku mengetahui proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pencairan anggaran, dari Saiful Abdi.

"Saya tahu ada pengadaan, perencanaan hingga pembayaran (pencairan) dari Kadis Saiful Abdi," ujarnya.

Mengenai Bahrun Walidin alias Baron, Supriadi mengaku mengenalnya setelah diperkenalkan oleh Saiful Abdi.

"Saya tahu Baron karena dikenalkan Kadis Saiful Abdi," katanya.

Sebelumnya, JPU mendakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan smartboard yang disebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp29,5 miliar.

Selain Saiful Abdi, perkara tersebut juga menjerat Supriadi selaku PPK sekaligus Kasi Sarana dan Prasarana SD Dinas Pendidikan Langkat serta Budi Pranoto selaku Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa.

Ketiganya didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Langkat Tahun Anggaran 2024 dengan nilai sekitar Rp49,9 miliar.

Perkara tersebut masih bergulir di Pengadilan Tipikor Medan. Para terdakwa tetap memiliki hak untuk memberikan bantahan maupun pembelaan atas dakwaan dan keterangan yang muncul selama persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (dh)

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti sekaligus memperjelas konstruksi perkara dan menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

Baca Juga:

• Penyidikan TPPU Febrie Disorot, Kuasa Hukum Pertanyakan Proses Tindak Pidana Asal

Tujuh saksi yang hadir masing-masing berinisial TTS dan BH dari PT TBI, TB selaku direktur OBP, ACT yang berprofesi sebagai pengacara, S dari Bank Indonesia, MM dari PT P, serta RC dari PT BBBU.

Anang mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Keterangan mereka diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap aliran aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Proses pemeriksaan saksi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana," ujarnya.

Diketahui, Kejagung sebelumnya menerima pelimpahan dua tersangka dari Polda Metro Jaya, yakni pihak swasta Don Ritto dan eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

Dalam pengembangan perkara tersebut, Tim 9 Kejagung juga menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan TPPU. Perkara itu berkaitan dengan temuan emas batangan dan uang tunai dalam jumlah besar saat penggeledahan di sejumlah lokasi.

Penggeledahan sebelumnya dilakukan di sebuah kafe di Jakarta. Penyidik menemukan brankas tersembunyi yang berisi uang SGD 3.130.000, USD 889.965, serta Rp259.159.000. Nilai keseluruhannya disebut mencapai sekitar Rp60 miliar setelah dikonversikan ke rupiah.

Sementara dalam penggeledahan di kawasan Sentul, Jawa Barat, penyidik menemukan brankas berisi sejumlah koper. Di dalamnya terdapat sekitar 74 kilogram emas batangan, USD 4.767.300, SGD 14.083.800, serta uang tunai Rp100 juta.

Nilai aset yang ditemukan di lokasi Sentul tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp476 miliar.

Kejagung masih melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul serta keterkaitan aset-aset tersebut dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang sedang disidik.* (oz/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan klarifikasi tersebut diperlukan agar temuan ratusan benda mirip senjata itu tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• 996 Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Mendikdasmen: Sedang Dicari Solusi

Benda-benda tersebut ditemukan di ruang kerja mantan Ketua Yayasan, Indra Wargadalem (IWD). Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pemilik serta bagaimana benda-benda tersebut berada di ruangan tersebut.

"Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan dari barang-barang tersebut," ujar Iman.

Sebelumnya, polisi menyampaikan ratusan benda berbentuk senjata itu berkaitan dengan seorang pria berinisial DS. Pria tersebut diketahui pernah menjabat sebagai direktur PT Lokta Karya Perbakin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan perusahaan tersebut berkaitan dengan kegiatan impor senjata angin dan airsoft gun.

"Jadi kalau dilihat penelusuran dari identitas ini yang bersangkutan merupakan direktur ya, terhadap suatu perusahaan PT LKP. LKP ini terkait tentang impor senjata angin ataupun senjata airsoft gun," kata Budi.

Polisi juga menemukan fakta bahwa DS telah meninggal dunia pada 2020. Informasi tersebut diperoleh melalui pendalaman Direktorat Intelkam Subdit Wasendak.

"Dari hasil pendalaman Direktorat Intelkam Subdit Wasendak menemukan bahwa Saudara DS sudah meninggal dunia tahun 2020. Sehingga senjata ini diamankan untuk penelusuran lebih lanjut," ujar Budi.

Dengan adanya temuan tersebut, polisi masih terus menelusuri kaitan benda-benda tersebut dengan pihak tertentu. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan asal-usul dan status kepemilikannya.* (in/dh)

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh orangtua Pratu Galuh Nugraha seusai konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Aula Presisi Polda Aceh, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• 142 Cartridge Etomidate Disita di Bireuen, Polisi Buru Pemasok Berinisial RK

"Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan kepada almarhum Pratu Galuh Nugraha atas jasa dan keberaniannya dalam membantu kepolisian saat melakukan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika," ujar Ruddi.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (25/7/2026). Saat itu, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penyekatan terhadap kendaraan yang diduga digunakan pelaku di depan SPBU Desa Cot Meurak, Kabupaten Bireuen.

Petugas menggunakan satu unit truk yang diposisikan melintang di badan jalan untuk menghentikan kendaraan tersebut. Namun, para pelaku justru memaksa menerobos barikade.

Dalam upaya melarikan diri, kendaraan pelaku menabrak sebuah sepeda motor hingga terseret cukup jauh. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur untuk menghentikan kendaraan sekaligus mengantisipasi risiko yang lebih besar terhadap keselamatan masyarakat dan petugas.

Di tengah kejadian tersebut, seorang warga yang berada di sekitar lokasi turut membantu polisi dengan bergerak menuju badan jalan. Dia memindahkan palang besi dari area SPBU untuk digunakan sebagai penghalang kendaraan pelaku.

Belakangan diketahui warga tersebut merupakan anggota TNI yang berdinas di Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, yakni Pratu Galuh Nugraha.

Dalam rangkaian peristiwa itu, Pratu Galuh mengalami luka akibat terkena peluru rekoset.

Ruddi menyampaikan duka cita atas meninggalnya Pratu Galuh. Dia juga mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

"Mari kita doakan, semoga almarhum Pratu Galuh Nugraha ditempatkan yang layak di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," pungkasnya.* (dh)