Bahlil menilai usulan tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks perbaikan tata kelola partai politik. Namun ia menegaskan bahwa setiap partai memiliki mekanisme dan aturan internal masing-masing.

Baca Juga:

• Purbaya Soroti Anggaran MBG Rp 335 Triliun, Minta Pengelolaan Lebih Efisien

Bahlil menyebut, dalam sejarahnya, ketua umum Partai Golkar bahkan tidak selalu menjabat hingga dua periode penuh. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi internal partai.

"Kalau ditentukan dua periode, di Golkar itu malah sering tidak sampai dua periode. Satu periode saja bisa selesai. Kalau dua periode itu ya tergantung nasib," katanya.

Ia menambahkan, jika ada ketua umum yang menjabat lebih dari satu periode, hal itu dianggap sebagai bentuk prestasi dalam kepemimpinan partai.

"Kalau ada yang bisa lebih dari satu periode, ya mungkin itu prestasi juga. Tapi di Golkar, demokrasi itu berjalan sesuai mekanisme internal," ujarnya.

Terkait kemungkinan usulan KPK tersebut diatur dalam undang-undang, Bahlil menegaskan bahwa hal itu sebaiknya tidak diseragamkan untuk semua partai politik.

"Semua partai punya AD/ART masing-masing. Itu dibuat di munas atau kongres sebagai forum tertinggi. Jadi jangan diseragamkan," tegasnya.

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem politik. Usulan tersebut merupakan hasil kajian KPK terhadap tata kelola partai politik di Indonesia.*

(d/dh)

Meski mendukung penuh program tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara ketat agar tidak terjadi pemborosan dalam pelaksanaannya.

Baca Juga:

• Purbaya Tegaskan Rencana Pajak Jalan Tol dan Orang Kaya (HWI) Belum Akan Diterapkan dalam Waktu Dekat

Purbaya menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) telah mulai melakukan sejumlah penyesuaian operasional, termasuk penghematan dalam pelaksanaan kegiatan program.

Menurutnya, BGN juga berkomitmen untuk menekan total penggunaan anggaran sehingga realisasi belanja tidak mencapai batas maksimal Rp 335 triliun.

"Mereka akan mengendalikan pos-pos lain sehingga anggaran bisa jauh lebih rendah dari Rp 335 triliun itu. Akan ada banyak penghematan," jelasnya.

Terkait adanya temuan potensi penyimpangan dalam program MBG, Purbaya menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan.

Ia menambahkan bahwa dalam program baru, wajar jika masih ditemukan sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki ke depan.

"Program baru itu normal kalau ada kelemahan sana sini. Nanti bisa diperbaiki ke depan, termasuk proses screening agar lebih baik," katanya.

Purbaya memastikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi agar pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran, efisien, dan transparan.*

(d/dh)

Lurah Tanjung Mulia Hilir, Dedi Anggara, mengatakan peristiwa tersebut pertama kali diketahui setelah warga melapor adanya aktivitas mencurigakan di area pemakaman pada malam hari.

Baca Juga:

• Rico Waas Apresiasi Simulasi Sispamkota di Medan, Polisi Siap Tindak Begal dan Terorisme

Saat dilakukan pengecekan, petugas menemukan seorang pria yang sedang membakar kabel dan plastik di sekitar area pemakaman. Pria tersebut kemudian diamankan ke kantor kelurahan untuk dimintai keterangan.

"Setelah diinterogasi, pelaku mengakui telah melakukan perusakan nisan di lokasi tersebut," katanya.

Namun, kabar tersebut memicu kemarahan warga sekitar yang kemudian mendatangi kantor kelurahan. Situasi sempat memanas karena warga meluapkan emosi terhadap pelaku.

Dedi menyebut, total terdapat sekitar 12 nisan yang dirusak oleh pelaku. Namun hingga kini, warga belum membuat laporan resmi terkait kerugian tersebut ke pihak kepolisian.

Dari pengakuannya, pelaku hanya mendapatkan keuntungan kecil dari aksinya. Besi dari nisan yang dihancurkan dijual dengan harga sekitar Rp15 ribu.

"Dia mengambil plat besi dari nisan, dihancurkan lalu dijual. Total hasilnya hanya sekitar Rp15 ribu," ujar Dedi.

Saat ini, pihak kelurahan masih berkoordinasi dengan aparat terkait untuk penanganan lebih lanjut.*

(ds/dh)

Pengumuman wafatnya Kopral Rico disampaikan langsung oleh United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) melalui pernyataan resmi.

Baca Juga:

• Gencatan Senjata Israel-Lebanon Diperpanjang 3 Minggu, AS Jadi Fasilitator Pembicaraan

Berdasarkan data UNIFIL, Kopral Rico Pramudia berusia 31 tahun. Ia sebelumnya mengalami insiden pada akhir bulan lalu dan sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Beirut selama hampir satu bulan.

Meski telah menjalani perawatan medis, nyawanya tidak dapat tertolong. UNIFIL memastikan bahwa Kopral Rico meninggal dunia pada Jumat ini.

"Kopral Pramudia, 31 tahun, wafat setelah berjuang melawan luka-lukanya di sebuah rumah sakit di Beirut," lanjut pernyataan tersebut.

UNIFIL juga menyampaikan rasa duka mendalam kepada keluarga almarhum serta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Indonesia, dan masyarakat luas.

Peristiwa ini menambah daftar prajurit Indonesia yang gugur dalam tugas misi perdamaian di Lebanon. Sebelumnya, beberapa personel TNI juga dilaporkan gugur saat bertugas dalam kontingen UNIFIL.*

(dw/dh)

Laporan tersebut teregister dengan Nomor: LP/B/2952/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Baca Juga:

• Mantan Wakapolda Metro Jaya Brigjen (Purn) Raziman Tarigan Tewas dalam Kecelakaan di Medan

"Saya melaporkan Saudara Rismon Sianipar karena merasa tertipu. Saya rencana membeli 200 sampai 300 buku, dan sudah membayar 60 buku," kata Irwan kepada wartawan.

Ia menjelaskan pembelian dilakukan saat kegiatan car free day di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Januari 2026. Total pembayaran yang telah dilakukan mencapai sekitar Rp6 juta lebih.

Menurut Irwan, awalnya ia tertarik dengan isi buku tersebut. Namun, belakangan muncul pernyataan dari Rismon yang menyebut isi buku tidak benar.

"Dia kemudian menyatakan bahwa isi buku ini bohong dan palsu menurut dia. Itu yang membuat saya terkejut," ujarnya.

Dalam laporan tersebut, Irwan turut menyerahkan sejumlah barang bukti berupa satu eksemplar buku, bukti pembayaran, serta saksi-saksi yang mengetahui transaksi tersebut.

Sementara itu, laporan tersebut juga menggunakan dasar hukum Pasal 492 UU 1/2023 dan/atau Pasal 486 KUHP tentang dugaan penipuan.

Diketahui sebelumnya, Rismon Sianipar juga pernah berstatus tersangka dalam kasus lain terkait dugaan pencemaran nama baik, namun telah dihentikan melalui mekanisme restorative justice (RJ).*

(in/dh)

Kedua pelajar tersebut masing-masing berinisial AN (18) perempuan dan R (18) laki-laki, yang diketahui merupakan warga Medan Labuhan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lepas 353 Jemaah Haji Kloter 2 Embarkasi Medan Asal Langkat, Titip Pesan Khusus

"Kedua korban masih dalam pencarian. Petugas bersama masyarakat terus menyisir area sungai," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Berdasarkan informasi sementara, kedua korban diduga hanyut saat berada di sekitar aliran sungai usai pulang sekolah. Mereka disebut datang bersama teman-temannya ke lokasi tersebut untuk mandi di sungai.

Saat berada di air, keduanya diduga terseret arus sungai yang deras. Beberapa teman korban sempat mencoba memberikan pertolongan, namun arus yang kuat membuat keduanya tidak dapat diselamatkan.

Hingga kini, BPBD, TNI-Polri, serta warga sekitar masih melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai untuk menemukan kedua korban.*

(mi/dh)

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa langkah cepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional.

Baca Juga:

• OJK Tegaskan Tidak Ada Pemaksaan Dana Bank Himbara untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Penjelasannya

OJK juga menekankan agar bank memperkuat penerapan three lines of defense secara optimal, disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan budaya manajemen risiko di semua level organisasi.

Selain itu, OJK meminta penguatan tata kelola, fungsi manajemen risiko, kepatuhan, serta audit internal agar berjalan efektif dan independen, termasuk dalam pengendalian data dan transaksi nasabah.

"Penguatan juga dilakukan terutama dalam pengendalian internal terkait data dan transaksi nasabah," kata Dian.

Sebelumnya, OJK meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang melibatkan nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara.

Pada 22 April 2026, BNI telah menyelesaikan pengembalian dana kepada nasabah tersebut dengan total nilai Rp28,25 miliar lebih.

OJK menegaskan bahwa pengembalian dana merupakan hak nasabah yang dilindungi aturan serta bagian dari hubungan perdata antara bank dan nasabah.

OJK juga menyatakan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut telah berjalan dan akan terus didukung untuk memberikan kepastian hukum.

Sementara itu, pihak BNI sebelumnya menyebut kasus tersebut merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem dan prosedur resmi bank.

BNI memastikan dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi tetap aman dan tidak terdampak oleh kasus tersebut.*

(an/dh)

Kornauli, yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan memiliki satu anak, saat ini berstatus terdakwa dalam perkara dugaan pengancaman yang disidangkan di Pengadilan Negeri Balige Cabang Pangururan. Dalam perkara yang sama, seorang pria berinisial HS juga berstatus terdakwa.

Baca Juga:

• MA Gandeng KPK, 200 Pimpinan Pengadilan Dibekali Pendidikan Antikorupsi

Saat itu, korban disebut sedang berada di sebuah warung dekat rumahnya sebelum melihat HS membabat daun pandan menggunakan parang. Korban kemudian mendatangi HS untuk menanyakan tindakan tersebut.

Namun, menurut kuasa hukum, situasi berubah menjadi kekerasan. HS diduga langsung mencekik leher korban sambil memegang parang yang diarahkan ke lehernya.

"Aksi tersebut sempat dilerai warga. Dalam kondisi syok, klien kami sempat melempar batu untuk membela diri," ujar Benri.

Ia menambahkan, situasi kembali memanas ketika HS kembali mendekati korban dengan membawa senjata tajam. Korban disebut kembali mengalami cekikan sebelum akhirnya dilerai warga sekitar.

Usai kejadian, Kornauli melapor ke aparat desa namun tidak mendapat respons, sebelum akhirnya melapor ke Polres Samosir. Di sisi lain, HS juga melaporkan Kornauli dengan tuduhan pengancaman.

Kedua pihak kemudian ditetapkan sebagai tersangka hingga berstatus terdakwa dan kini menjalani persidangan.

Kuasa hukum menilai penetapan Kornauli sebagai terdakwa tidak sejalan dengan kronologi peristiwa. Bahkan, dalam dakwaan jaksa, disebutkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan HS terlebih dahulu.

"Fakta menunjukkan klien kami berada dalam posisi diserang, bukan pelaku utama," tegasnya.

Tim hukum juga menduga tindakan HS seharusnya dapat dikualifikasikan lebih berat, seperti penganiayaan atau percobaan pembunuhan, bukan sekadar pengancaman.

Atas kondisi tersebut, pihak kuasa hukum menduga adanya kekeliruan dalam proses penanganan perkara dan meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta secara objektif.

Kornauli sendiri disebut mengalami trauma akibat peristiwa tersebut serta tekanan psikologis karena harus menghadapi proses hukum di usianya yang sudah lanjut.*

(dh)

Kuasa hukum ahli waris, Dwi Natal Ngai Santoso Sinaga, SH, MH, mengatakan pihaknya sudah menempuh berbagai langkah persuasif sebelum membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Baca Juga:

• Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas

Ia menjelaskan, langkah yang dilakukan pihaknya untuk memasuki lingkungan yayasan sebelumnya bukan untuk menimbulkan konflik, melainkan bagian dari upaya mediasi.

"Tujuannya untuk mediasi, itu yang perlu ditekankan. Karena kita juga mempertimbangkan keberlangsungan mahasiswa di sana," katanya.

Namun demikian, ia menyebut upaya tersebut tidak mendapatkan respons positif dari pihak yayasan.

Dwi juga menyinggung insiden pemasangan plang yang sempat berujung dugaan pengerusakan. Meski demikian, pihaknya tidak melanjutkan peristiwa itu ke jalur hukum lanjutan.

"Kenapa tidak dilanjutkan? Karena kami melihat pihak yayasan memanfaatkan mahasiswa dalam peristiwa itu," ujarnya.

Ia mengingatkan agar mahasiswa tidak dilibatkan dalam polemik hukum yang tengah berlangsung.

"Kami sudah ingatkan kepada pihak yayasan dan mahasiswa agar tidak dijadikan media dalam persoalan ini," tegasnya.

Sengketa ini diketahui bermula dari klaim tiga orang yang mengaku sebagai ahli waris sah Umar Hamzah, yakni Cut Fitri Yulia, T. Septian Melza Putra, dan Cut Farah Novitri. Mereka menggugat keabsahan akta yayasan, struktur kepengurusan, hingga penguasaan aset yang dinilai tidak sesuai fakta hukum.*

(dh)

Dalam rapat itu, Sekda Aceh M. Nasir memaparkan perkembangan data perlindungan kesehatan masyarakat yang menjadi dasar penting dalam memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan secara optimal.

Baca Juga:

• Target Ambisius 2027, Mualem Ingin Kemiskinan Turun dan Infrastruktur Diperkuat

"Terus fokus bekerja menyelesaikan semua persoalan dan berikan pelayanan maksimal bagi masyarakat," ujar Mualem.

Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar pelayanan kesehatan dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkualitas.

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam memperkuat tata kelola program jaminan kesehatan daerah agar lebih akuntabel dan berkelanjutan.*

(dh)

Langkah ini menjadi bagian dari program prioritas Pemprov Sumut yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Soroti Minimnya Keterwakilan Perempuan di Sumut, Dorong Peran di Rumah dan Ruang Publik

"Tujuan yang kita lakukan sangat baik, bukan hanya untuk Sumut, tetapi juga secara nasional dan internasional," kata Bobby Nasution saat menerima audiensi YCKI di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, ekonomi hijau berfokus pada pengembangan energi terbarukan, industri berkelanjutan, serta teknologi ramah lingkungan. Sementara ekonomi biru menitikberatkan pada sektor kelautan dan perikanan, termasuk konservasi laut dan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan.

Menurut Bobby, tantangan utama pembangunan saat ini adalah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.

"Pemerintah harus hadir memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa merusak lingkungan, baik hutan, hewan, maupun manusia," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Program YCKI Fitri Hasibuan menyampaikan bahwa pihaknya telah lama terlibat dalam program konservasi, termasuk membantu pembentukan Taman Nasional Batang Gadis sejak tahun 2000.

YCKI juga telah mendampingi sekitar 800 petani sawit untuk mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebagai bentuk praktik perkebunan berkelanjutan.

"Tahun depan kita targetkan membantu 2.000 petani mendapatkan sertifikasi RSPO, serta pemulihan ekosistem hingga 1.000 hektare," kata Fitri.

Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan lembaga konservasi, OPD Pemprov Sumut, serta para pemerhati lingkungan.*

(dh)

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat, selama kondisi perekonomian nasional dan daya beli masyarakat belum berada pada level yang kuat.

Baca Juga:

• IHSG Melemah, Purbaya Tetap Pede Tembus 10.000 Tahun Ini

Ia menjelaskan, rencana tersebut bukan kebijakan yang akan segera dijalankan, melainkan masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang yang ditargetkan dapat dikaji hingga tahun 2028.

Adapun rencana pengenaan PPN atas jasa jalan tol serta pengaturan pajak bagi kelompok orang super kaya sebelumnya tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025–2029.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin kebijakan pajak justru menghambat aktivitas ekonomi.

"Percuma kalau saya naikin pajak, terus orang-orang berhenti bisnis. Pajaknya malah turun, ekonomi susah. Rugi saya," ujarnya.

Ia bahkan mengaku baru mengetahui detail rencana tersebut, yang menurutnya merupakan kebijakan yang sudah dirancang pada periode kepemimpinan sebelumnya.

"Pajak jalan tol juga sama, itu rencana jangka panjang yang dibuat sebelumnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan saat ini pemerintah lebih fokus pada optimalisasi penerimaan pajak yang sudah ada serta penguatan penegakan hukum terhadap praktik pelanggaran seperti underinvoicing.*

(d/dh)

Acara tersebut berlangsung di Masjid H. Jaafar Hanafiah, lingkungan Kampus Unmuha, Banda Aceh, Jumat (24/4/2026) sore, dan dihadiri langsung oleh Rektor Unmuha, Dr. Aslam Nur, MA, bersama jajaran wakil rektor serta sivitas akademika.

Baca Juga:

• Innalillahi, 1 Jemaah Haji Wafat di Madinah Akibat Serangan Jantung, 3 Dirujuk ke RS di Tengah Cuaca Panas

"Kegiatan ini adalah manifestasi dukungan kolektif dan doa bersama. Kita berharap para jamaah diberikan kekuatan fisik serta kemudahan dalam menunaikan setiap rukun haji hingga kembali dengan predikat haji mabrur," ujar Dr. Aslam Nur.

Ia juga berpesan agar para jamaah menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci, mengingat ibadah haji membutuhkan ketahanan fisik yang prima dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah.

Menurutnya, kondisi fisik yang baik menjadi salah satu faktor penting agar ibadah dapat berjalan lancar dan sempurna.

Selain itu, Rektor juga menitipkan doa kepada para jamaah untuk kemajuan dan keberkahan Universitas Muhammadiyah Aceh di masa mendatang.

"Semoga di tempat-tempat mustajab, para jamaah turut mendoakan kemajuan Unmuha," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Unmuha juga menghadirkan Ustaz H. Fakhruddin Lahmuddin, M.Pd untuk memberikan tausiah dan penguatan spiritual kepada para jamaah serta sivitas akademika yang hadir. Tausiah ini diharapkan menjadi bekal mental dan spiritual sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Tahun ini, Unmuha melepas delapan orang jamaah yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan keluarga besar kampus. Di antaranya Ibu Irmawati, SE., M.Si, Ibu Eka Sari, Bapak Said Firdaus, Ismail Hasan, Prof. Dr. Faisal A. Rani, Bapak Daud Yusuf, Dr. A. Gani Isa, serta Bapak Rezha Fata.*

(dh)

Purbaya menegaskan keyakinannya tersebut didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai masih kuat dan stabil di tengah gejolak pasar.

Baca Juga:

• Rupiah Sempat Melemah, Purbaya: Ekonomi RI Masih Kuat Dibanding Negara Lain

Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini berfokus menjaga stabilitas perekonomian nasional, yang menurutnya akan berdampak langsung terhadap pergerakan pasar modal.

"Makanya fokus saya adalah jaga itu, bukan jaga IHSG. Karena IHSG akan adjust otomatis ke fundamental ekonominya," ujarnya.

Sementara itu, IHSG pada perdagangan hari ini tercatat melemah cukup dalam. Berdasarkan data RTI Business, IHSG ditutup di level 7.129,4 atau turun 3,38 persen.

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di kisaran 7.115 hingga 7.383 dengan volume transaksi mencapai puluhan miliar saham. Dari total saham yang diperdagangkan, mayoritas tercatat melemah.

Secara mingguan maupun bulanan, IHSG juga masih berada dalam tren pelemahan, meski tekanan di pasar dinilai masih dipengaruhi sentimen global dan volatilitas jangka pendek.*

(d/dh)

Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan tiga orang pria yang diduga berperan sebagai kurir narkoba.

Baca Juga:

• Balita Diculik di Deli Serdang, Polisi Ringkus 2 Pelaku dalam Waktu Singkat

"Awalnya kendaraan itu kami pantau dari arah Tanjungbalai dan masuk melalui Tol Kisaran," kata Fery kepada detikSumut, Jumat (24/4/2026).

Setelah kendaraan tersebut melintas dan keluar di Tol Lubuk Pakam, petugas langsung melakukan penyergapan dengan metode takedown di titik yang telah disiapkan.

"Dalam penyergapan itu, kami mengamankan 50 kilogram sabu, puluhan ribu butir ekstasi, serta sejumlah liquid dan barang bukti lainnya," jelasnya.

Selain narkotika, petugas juga menemukan barang lain seperti ratusan 'happy water' dan ribuan pod vape yang diduga berkaitan dengan peredaran barang haram tersebut.

Fery menjelaskan, metode penangkapan dilakukan di titik kemacetan untuk menghindari aksi kejar-kejaran yang dapat membahayakan pengguna jalan.

"Teknik ini dipilih agar tidak menimbulkan risiko di jalan tol yang ramai," ujarnya.

Ketiga pelaku yang diamankan saat ini telah dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami jaringan di balik kasus ini yang diduga melibatkan sindikat internasional.

"Masih kami dalami," pungkasnya.*

(ds/dh)

Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya narasi di media sosial yang menyebut dana di bank Himbara berpotensi digunakan untuk membiayai program MBG. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan isu terkait Saldo Anggaran Lebih (SAL) negara yang diklaim tersisa Rp120 triliun.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Kapolri Listyo Sigit ke Hambalang, Bahas Keamanan Nasional dan Program Strategis Pemerintah

"Enggak mungkin pemerintah maupun OJK akan memaksa bank untuk menyalurkan kredit ke program-prioritas pemerintah," kata Dian, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, dana yang dikelola bank berasal dari simpanan masyarakat dan penyaluran kredit sepenuhnya merupakan keputusan bisnis masing-masing bank dengan tetap mengikuti ketentuan regulator.

Menurutnya, OJK saat ini memang tengah menyusun aturan terkait Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendorong perbankan mendukung program prioritas pemerintah. Namun, hal tersebut tidak bersifat wajib atau paksaan.

"Tidak boleh ada pemaksaan," tegasnya.

Dian juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di media sosial.

"Masyarakat agar jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sebelumnya, OJK tengah menyiapkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang bertujuan mendorong perbankan lebih aktif dalam mendukung program strategis pemerintah seperti pembangunan rumah, MBG, hingga penguatan koperasi desa.

Namun, OJK menegaskan bahwa seluruh penyaluran kredit tetap harus mempertimbangkan manajemen risiko dan kebijakan masing-masing bank.*

(k/dh)

Ketiga tersangka masing-masing berinisial VVP yang merupakan istri Koh Erwin, serta HSI dan CA yang merupakan anaknya. Mereka kini telah diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif di Bareskrim Polri.

Baca Juga:

• Istri dan Anak Koko Erwin Jalani Pemeriksaan TPPU di Bareskrim Polri

"Barang bukti tindak pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika disita dari ketiga tersangka tersebut, berupa rumah, ruko, gudang, kendaraan bermotor, serta berbagai dokumen terkait," kata Eko, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya penelusuran aliran dana hasil kejahatan narkotika yang diduga dikelola melalui jaringan keluarga.

Ketiga tersangka saat ini masih diperiksa untuk pendalaman lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan mereka dalam aliran dana hasil kejahatan tersebut.

"Untuk informasi lebih detail akan disampaikan pada kesempatan selanjutnya setelah pemeriksaan awal selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri juga telah menangkap Koh Erwin yang diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika yang melibatkan sejumlah oknum aparat di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Koh Erwin diketahui terseret dalam kasus yang juga menyeret mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro serta eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi.

Dalam penyidikan, Koh Erwin disebut memiliki peran sebagai pemasok narkotika dan diduga mengalirkan dana dalam jumlah besar kepada pihak-pihak tertentu.*

(oz/dh)

Menurutnya, perekonomian domestik Indonesia masih relatif kuat dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia.

Baca Juga:

• Kas Negara Disebut Cuma Rp 120 T, Purbaya: Itu Hoaks, Uang Masih Banyak

Ia menjelaskan, pergerakan rupiah lebih banyak dipengaruhi faktor global serta ekspektasi pasar yang berkembang di tengah dinamika ekonomi dunia.

Dari sisi pemerintah, Kementerian Keuangan akan terus berupaya meredam gangguan atau "noise" yang dapat memicu persepsi negatif terhadap ekonomi nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat sistem perpajakan dan menutup potensi kebocoran penerimaan negara agar kebijakan fiskal berjalan lebih efektif.

Selain itu, sejumlah kebijakan yang sebelumnya memunculkan polemik juga telah disesuaikan untuk mengurangi ketidakpastian di pasar keuangan.

Purbaya juga menekankan pentingnya pengelolaan ekspektasi publik dan pelaku pasar agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

"Yang jelas adalah fondasi ekonomi kita tidak berubah. Bahkan akan semakin cepat karena kita akan semakin serius memperbaiki kendala-kendala di perekonomian," ujarnya.

Ia menambahkan, sentimen negatif yang beredar di pasar dapat mempengaruhi persepsi terhadap rupiah, meskipun kondisi fundamental ekonomi tetap stabil.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini tercatat menguat 57 poin atau 0,33 persen menjadi Rp17.229 per dolar AS dari posisi sebelumnya di Rp17.286 per dolar AS.*

(an/dh)

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengenang almarhum sebagai sosok yang memiliki dedikasi tinggi dan dihormati banyak kalangan hingga akhir hayatnya.

Baca Juga:

• PWI Tetapkan Lampung Jadi Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027, Ini Jadwal Lengkapnya

Ia menyebut, penghormatan yang diberikan berbagai pihak merupakan bentuk apresiasi atas jasa besar almarhum dalam membesarkan organisasi PWI serta kontribusinya kepada daerah.

"Beliau sangat total dalam organisasi PWI, termasuk saat PWI bersatu kembali," ujarnya.

Acara takziah dan doa bersama tersebut digelar di Kantor PWI Pusat Lantai 4, Gedung Dewan Pers, dan diikuti secara hybrid oleh pengurus PWI dari seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Departemen Hankam Bidang Polri, Musrifah, yang turut mendampingi almarhum di saat-saat terakhir, juga memberikan kesaksian mengenai sosok Zulmansyah Sekedang.

"Saya orang yang mendampingi di detik-detik serangan jantung itu," ujarnya.

Ia mengenang almarhum sebagai pribadi yang sangat baik dan berdedikasi tinggi.

"Dari banyak teman dan kawan, inilah orang paling baik yang pernah saya kenal. Saya bersaksi dunia dan akhirat beliau orang yang baik," ungkapnya.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengajak seluruh jajaran organisasi untuk terus mendoakan almarhum agar seluruh amal ibadah dan pengabdiannya menjadi amal jariyah.

"Kami mengajak seluruh pengurus PWI Pusat untuk hadir dan bersama-sama mendoakan almarhum Zulmansyah Sekedang," katanya.*

(dh)

Momen pertemuan itu diunggah melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, Jumat (24/4/2026). Dalam unggahan tersebut terlihat Prabowo dan Kapolri duduk berhadapan di sebuah ruangan dengan meja di tengah.

Baca Juga:

• Prabowo Bertemu CEO Danantara di Hambalang, Bahas Percepatan Hilirisasi dan Masuknya Investor Baru

"Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di kediaman Hambalang, Jumat, 24 April 2026," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan unggahan tersebut.

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas situasi keamanan nasional serta kondisi umum di berbagai sektor strategis di Indonesia.

Kapolri juga melaporkan sejumlah perkembangan program kepolisian, termasuk penguatan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota, serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan melibatkan elemen masyarakat.

Selain itu, dibahas pula sinergi antara Polri dengan berbagai lembaga dalam mendukung program nasional, seperti sektor pertanian, ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan bencana, hingga peningkatan pelayanan publik.

"Selain itu, dibahas pula sinergi antara Kepolisian dan berbagai lembaga serta sektor terkait guna menguatkan program nasional," jelas Teddy.

Pertemuan ini disebut sebagai bagian dari koordinasi rutin pemerintah dalam memastikan stabilitas keamanan serta kelancaran program prioritas nasional.*

(d/dh)