JAKARTA — Polda Metro Jaya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik untuk mengetahui penyebab pasti kematian Sutrimo.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa 27 orang saksi dalam proses penyidikan kasus tersebut.

Baca Juga:

• Kompolnas Minta Polisi Hati-hati Bekukan Rekening Warga Pati untuk Donasi Aksi 27 Agustus

"Sebab kami masih menunggu hasil laboratorium forensik, tetapi yang pasti sampai detik ini, dalam proses penyidikan sudah 27 saksi yang diperiksa," kata Budi Hermanto di Jakarta.

Menurut Budi, penyidik terus berkomunikasi dengan tim medis untuk menunggu hasil pemeriksaan forensik.

Hasil laboratorium tersebut ditargetkan diterima penyidik pada pekan ini.

"Mudah-mudahan pekan ini, karena kan yang bekerja adalah lab. Makanya, kami juga berharap nanti setelah hasil lab, tim dokter forensik yang akan menyampaikan. Mereka-mereka yang ahli di bidangnya masing-masing," kata Budi.

Budi mengatakan hingga saat ini belum ada penambahan saksi baru di luar 27 orang yang telah diperiksa.

Penyidikan kasus kematian Sutrimo masih terus berlangsung.

Sutrimo diketahui merupakan kepala rumah tangga sekaligus penjaga rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Ia ditemukan dalam kondisi meninggal di depan sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kematian Sutrimo dinilai tidak wajar sehingga polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui penyebab sebenarnya.

"Perkembangan terbaru, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi," kata Budi Hermanto.

Para saksi yang diperiksa berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa sebelum hingga setelah Sutrimo meninggal.

Penyidik memeriksa enam pengemudi ambulans.

Mereka terdiri atas dua pengemudi ambulans P3D, dua pengemudi yang menjemput Sutrimo dari lokasi kejadian ke RS Muhammadiyah, dua pengemudi yang mengantar jenazah dari RS Muhammadiyah ke Banyumas, serta satu pengemudi ambulans lainnya.

Selain itu, polisi memeriksa perwakilan dari tiga pihak rumah sakit. Mereka terdiri atas dua petugas keamanan dan satu dokter.

Penyidik juga meminta keterangan dari dua petugas pemandi jenazah, tujuh saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian, tiga anggota keluarga Sutrimo, satu teman Sutrimo, dan satu perangkat desa.

Polisi turut meminta keterangan dari tiga pihak yang berkaitan dengan laporan di Bareskrim Polri.

Kasus tersebut berkaitan dengan dua laporan polisi, yakni laporan di Bareskrim Polri dan Polresta Banyumas.

Pemeriksaan laboratorium forensik menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan karena polisi masih berupaya memastikan penyebab kematian Sutrimo.

Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan bagi tim dokter forensik untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi dan penyebab kematian korban.

Polda Metro Jaya memastikan proses penyidikan masih berjalan.

Polisi juga meminta agar perkembangan kasus tidak disimpulkan sebelum seluruh hasil pemeriksaan, termasuk pemeriksaan laboratorium forensik, diperoleh.* (vo/ad)

SAMOSIR — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara mencatat satu kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sumatera Utara.

Kebakaran terjadi di kawasan hutan lindung Bukit Sitalmak, Desa Sampur Toba, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Tangkap WNA Malaysia di Deli Serdang, Sita 29 Vape Diduga Berisi Narkotika

"Untuk sementara ini yang kita terima laporannya hanya satu, yaitu di Samosir," ujar Heri, Selasa (25/8/2026).

Berdasarkan laporan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XIII, kebakaran terjadi pada Sabtu, 22 Agustus 2026, sekitar pukul 17.45 WIB.

Lokasi kebakaran berada di kawasan hutan lindung dengan tutupan lahan berupa belukar dan campuran.

Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar lima hektare.

Informasi kebakaran pertama kali diperoleh dari laporan masyarakat.

Petugas juga mengetahui kejadian tersebut melalui siaran langsung di media sosial yang memperlihatkan adanya kebakaran di kawasan Bukit Sitalmak.

KPH XIII kemudian melakukan pengecekan ke lokasi dan mengonfirmasi informasi tersebut kepada salah seorang pemilik lahan yang berada di sekitar kawasan kebakaran.

Setelah informasi dipastikan, Tim Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Samosir bergerak melakukan pemadaman.

Petugas dari KPH XIII, Manggala Agni, pemadam kebakaran, kepolisian, BPBD Kabupaten Samosir, dan masyarakat setempat dikerahkan untuk mencegah api meluas.

Dalam laporan KPH XIII, api berhasil dikendalikan sekitar pukul 22.00 WIB pada hari yang sama.

"Tim Satgas Penanggulangan Karhutla Samosir segera merespons dan melakukan pemadaman langsung. Sekitar pukul 22.00 WIB api dapat dikendalikan atau padam," ucap Heri.

Meski api telah padam, petugas tetap melakukan pemantauan di sekitar lokasi.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang berpotensi kembali menyala dan menyebabkan kebakaran susulan.

Heri mengatakan pencegahan karhutla tidak cukup dilakukan setelah kebakaran terjadi.

DLHK Sumut terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran.

"Penyuluhan terus kita lakukan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memang rawan terjadi kebakaran," kata Heri.

Menurut dia, salah satu kebiasaan masyarakat yang berpotensi memicu karhutla adalah membakar lahan untuk mendapatkan rumput muda yang kemudian dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Karena itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pembukaan atau pembersihan lahan.

Heri mengatakan kondisi cuaca di Sumatera Utara pada Agustus masih relatif basah berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kondisi tersebut membuat potensi karhutla saat ini belum terlalu tinggi dibandingkan periode ketika cuaca lebih kering.

"Kalau melihat kondisi sekarang, berdasarkan data BMKG, Agustus masih termasuk musim basah. Jadi kekhawatiran terhadap kebakaran lahan saat ini belum terlalu tinggi," katanya.

Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan.

Heri mengatakan ancaman bencana menjelang akhir tahun tidak hanya berasal dari kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

"Yang menjadi kekhawatiran kita justru menjelang akhir tahun adalah potensi bencana banjir dan tanah longsor. Karena itu, kewaspadaan dan koordinasi tetap harus dilakukan," ujarnya.

Perubahan kondisi cuaca, kata Heri, perlu terus dipantau karena dapat memengaruhi kondisi lingkungan dan kawasan hutan.

Curah hujan tinggi dalam waktu tertentu dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama di wilayah dengan kontur perbukitan dan lereng.* (sp/ad)

MEDAN — Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia berinisial FCB, 22 tahun, karena diduga menyelundupkan dan mengedarkan vape berisi narkotika.

Dalam kasus ini, polisi juga menangkap kekasih FCB, perempuan berinisial N, 35 tahun, warga negara Indonesia.

Baca Juga:

• Kecelakaan Maut di Surabaya, Sopir Outlander Akui Mabuk dan Tak Sadar Tantang Warga: Saya Kaget Kelakuan Saya Seperti Itu

Barang tersebut diduga dibawa dari Malaysia.

"Keduanya ditangkap di parkiran ruko Jalan Cemara, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada Rabu 19 Agustus 2026," ucapnya, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Rafli, saat ditangkap FCB dan N sedang berada di dalam mobil.

Polisi kemudian menemukan 24 vape yang diduga berisi narkotika dan disimpan di dalam tas ransel.

"Saat kami tangkap, keduanya ini sedang berada di dalam mobil, kami temukan 24 pcs vape narkoba yang disimpan di dalam tas ransel," ujar Rafli lagi.

Setelah penangkapan tersebut, polisi melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah kos yang ditempati FCB dan N di Jalan PWS, Kecamatan Medan Petisah.

Dari penggeledahan itu, petugas kembali menemukan lima vape yang diduga berisi narkotika.

Dengan demikian, total barang bukti yang disita dari kedua lokasi mencapai 29 vape.

Selain vape, polisi juga menyita uang pecahan Ringgit Malaysia senilai 15.000 yang ditemukan di dalam sebuah brankas.

Polisi menduga uang tersebut berkaitan dengan hasil penjualan narkotika.

Dugaan itu muncul setelah penyidik menemukan bukti penukaran uang rupiah ke Ringgit Malaysia di salah satu money changer.

"Uang ini diduga merupakan uang hasil penjualan narkoba, karena ditemukan bukti penukaran uang rupiah ke Ringgit Malaysia di salah satu money changer," tuturnya.

Polisi masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan untuk mengungkap asal-usul barang terlarang tersebut serta jaringan peredarannya.

Kasus ini juga menjadi perhatian karena melibatkan WNA asal Malaysia yang diduga membawa vape berisi narkotika ke wilayah Sumatera Utara.

Penyidik selanjutnya akan mendalami peran masing-masing tersangka dalam dugaan penyelundupan dan peredaran narkotika tersebut.* (mi/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.

Program PLTS skala besar tersebut ditargetkan selesai pada 2029.

Baca Juga:

• Mentan Amran Siapkan 500 Hektare untuk Pengembangan Kopi Arabika di Puncak Papua

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembangunan PLTS 100 GWp merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.

"Program ini merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air, yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil," tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa, 25 Agustus 2026.

Potensi Energi Surya Indonesia

Berdasarkan briefing sheet Kementerian Sekretariat Negara, Indonesia memiliki potensi energi surya mencapai 3.294 GWp.

Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,494 GWp.

Pemerintah melihat kondisi tersebut sebagai peluang besar untuk mengembangkan energi surya sebagai sumber energi terbarukan.

Pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pada 2025-2026 ditargetkan mencapai 17 GWp.

Tahap kedua pada 2026-2027 sebesar 18 GWp, sedangkan tahap ketiga pada 2027-2028 ditargetkan mencapai 35 GWp.

Masih terdapat sekitar 30 GWp yang akan ditetapkan dalam tahapan pembangunan berikutnya.

Target Bangun 30 GWp PLTS pada 2026

Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS mencapai 30 GWp.

Bersamaan dengan itu, pemerintah menargetkan penghentian operasional pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dengan kapasitas 13 GW.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat peralihan pembangkit berbahan bakar fosil menuju energi terbarukan.

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar pembangunan PLTS 100 GWp dipercepat dan diselesaikan pada 2029.

"Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun," katanya.

Selain menghemat biaya listrik, program tersebut diproyeksikan mengurangi impor bahan bakar minyak sekitar 7,6 miliar liter per tahun.

Penghematan devisa diperkirakan mencapai US$4,5 miliar setiap tahun.

Dari sisi lingkungan, pembangunan PLTS 100 GWp diperkirakan mampu menghasilkan pengurangan emisi karbon dioksida kumulatif hingga 2030 lebih dari 97 juta ton CO2.

Pemerintah juga memperkirakan proyek ini dapat membuka sekitar 200.000 hingga 300.000 lapangan pekerjaan hijau.

Kapasitas PLTS Indonesia Masih Rendah

Data pemerintah menunjukkan total kapasitas pembangkit listrik nasional pada 2025 mencapai 107,51 GW.

Dari jumlah tersebut, kapasitas pembangkit energi terbarukan mencapai 15,63 GW.

Sementara itu, kapasitas PLTS yang terpasang baru sekitar 1,494 GW. Bauran energi baru terbarukan nasional tercatat 15,75 persen.

Untuk sektor ketenagalistrikan, bauran energi baru terbarukan mencapai 16,3 persen.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target 15,9 persen yang tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

Pemerintah juga terus mengembangkan pembangkit energi terbarukan di luar proyek PLTS 100 GWp.

Sepanjang 2025, sebanyak 15 pembangkit energi terbarukan dibangun.

Proyek tersebut terdiri atas 12 PLTS dengan total kapasitas 360,26 kilowatt peak (kWp) dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH berkapasitas 392 kW.

Total investasi untuk pembangunan tersebut mencapai Rp103,3 miliar. Program itu memberikan manfaat kepada 1.831 keluarga dan 131 fasilitas umum.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 39 lokasi PLTS terpadu dengan total kapasitas 4.901,7 kWp.

Program tersebut ditujukan bagi 4.259 rumah tangga dengan anggaran Rp450,2 miliar.

Selain itu, pemerintah membangun tiga lokasi PLTMH dengan total kapasitas 790 kW.

Pembangkit tersebut ditujukan bagi 464 rumah tangga dengan anggaran Rp50,4 miliar.

PLTS 100 GWp Dorong Industri Dalam Negeri

Pemerintah tidak hanya menempatkan proyek PLTS 100 GWp sebagai pembangunan pembangkit listrik.

Proyek tersebut juga diarahkan untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri energi terbarukan di dalam negeri.

Sejumlah sektor industri dinilai berpotensi berkembang, mulai dari industri pembangkit, baterai, transmisi, solar photovoltaic (PV), modul surya, inverter, hingga berbagai komponen pendukung lainnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mendorong pengembangan manufaktur panel dan modul surya di dalam negeri.

Langkah tersebut ditujukan agar kebutuhan pembangunan PLTS tidak sepenuhnya bergantung pada produk impor.

Dari sisi ketenagakerjaan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan.

Lebih dari 760.000 di antaranya berpotensi menjadi green jobs atau pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi dan energi bersih.

Prasetyo menegaskan pemerintah akan mengawal pembangunan PLTS 100 GWp secara bertahap dan terukur.

"Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan terus dikawal secara bertahap dan terukur, sejalan dengan komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif di bidang energi," katanya.

Program Listrik Desa

Selain pembangunan pembangkit energi terbarukan, pemerintah juga terus memperluas akses listrik bagi masyarakat.

Program Listrik Desa telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi.

Sementara itu, penerima manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) mencapai 220.845 rumah tangga tidak mampu yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan pembangunan PLTS 100 GWp dan perluasan akses listrik tersebut, pemerintah menargetkan ketahanan energi sekaligus pemanfaatan energi bersih dapat semakin meningkat.* (bi/ad)

JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan lahan hingga 500 hektare untuk pengembangan kopi arabika di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Pengembangan lahan tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan tahap awal seluas 100 hektare.

Baca Juga:

• PLTS 100 GW Dibangun Bertahap, Pemerintah Targetkan Rampung 2029

Rencana pengembangan kopi tersebut disampaikan setelah Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal meminta dukungan pemerintah pusat untuk mengembangkan komoditas kopi arabika di daerahnya.

Naftali mengatakan Kabupaten Puncak memiliki wilayah dengan ketinggian yang sesuai untuk pengembangan sejumlah komoditas pertanian.

Kondisi wilayah yang dingin dinilai mendukung pengembangan kopi, peternakan, dan pertanian.

Pemerintah Kabupaten Puncak juga meminta Kementerian Pertanian mendorong budidaya kopi arabika di 25 distrik yang berada di wilayah tersebut.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, Amran meminta Pemerintah Kabupaten Puncak segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Koordinasi diperlukan untuk membahas rencana teknis pengembangan budidaya kopi arabika di Kabupaten Puncak, termasuk potensi lahan dan tahapan pengembangannya.

Amran mengatakan pembangunan sektor pertanian di Papua harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap wilayah.

Menurut dia, pemilihan komoditas yang sesuai dengan kondisi daerah dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan masyarakat.

"Jika sesuai dengan potensi, maka aktivitas bercocok tanam diharapkan lebih membuahkan hasil yang optimal, sehingga bisa mendatangkan keuntungan untuk masyarakat," ujar Amran.

Pengembangan kopi arabika di Puncak diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian masyarakat melalui komoditas pertanian yang sesuai dengan kondisi wilayah pegunungan Papua.

Selain pengembangan kopi, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan pertanian di seluruh wilayah Papua.

Amran mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk periode 2025-2026.

"Kami sangat peduli dengan Papua. Anggaran total Rp 5 Triliun tahun 2025-2026 di seluruh wilayah Papua," jelas Amran.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pertanian, antara lain pembukaan lahan serta pemberian bantuan perlengkapan pertanian kepada masyarakat.

Pemerintah juga mendorong agar program pengembangan pertanian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua.

Program tersebut mencakup daerah pegunungan, termasuk Kabupaten Puncak.* (km/ad)

JAKARTA — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sebanyak 21.400 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah terbangun 100 persen hingga 20 Agustus 2026.

Pembangunan itu mencakup gudang, gerai, serta sarana pendukung koperasi.

Baca Juga:

• PLTS 100 GW Dibangun Bertahap, Pemerintah Targetkan Rampung 2029

Menurut Ferry, selain 21.400 unit yang telah selesai dibangun, masih ada sekitar 13.900 Kopdes Merah Putih yang dalam tahap pembangunan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ferry mengatakan pembentukan kelembagaan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Pembentukan badan usahanya, akta koperasi desa, itu sudah, sekarang sudah 80.000. Jadi hampir seluruh desa dan kelurahan itu sudah punya badan usaha Koperasi Desa dan Kelurahan," ujar Ferry.

Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 bangunan fisik Kopdes Merah Putih rampung dan siap beroperasi pada akhir 2026.

Bangunan tersebut meliputi gudang, gerai, dan berbagai sarana kelengkapan koperasi.

"Bapak Presiden sendiri sudah menyampaikan waktu di tanggal 14 Agustus kemarin di depan DPR, bahwa tahun ini diharapkan 30.000 bangunan fisik gudang, gerai, dan sarana kelengkapan itu sudah selesai dan kemudian untuk siap operasional," ucap Ferry.

Target tersebut sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 RI di DPR RI pada 14 Agustus 2026.

Prabowo mengatakan sekitar 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dibangun dan sebanyak 3.300 di antaranya sudah beroperasi secara optimal.

"3.300 di antaranya telah beroperasi secara optimal dan target akhir tahun 2026 harus 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik," kata Prabowo.

Dengan target tersebut, pemerintah masih perlu menyelesaikan ribuan bangunan fisik Kopdes Merah Putih hingga akhir tahun.

Pemerintah berharap koperasi yang telah dibangun tidak hanya memiliki bangunan dan kelembagaan, tetapi juga dapat beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan kelurahan.* (km/ad)

SURABAYA — Pengemudi Mitsubishi Outlander yang terlibat dua kecelakaan hingga menewaskan seorang pekerja di Surabaya mengaku tidak sadar saat menantang dan beradu mulut dengan warga yang berusaha memberikan pertolongan.

Perempuan berinisial EN, 32 tahun, mengatakan dirinya saat itu berada di bawah pengaruh alkohol.

Baca Juga:

• Kompolnas Minta Polisi Hati-hati Bekukan Rekening Warga Pati untuk Donasi Aksi 27 Agustus

"Karena saya juga enggak sadar. Itu saya juga kaget (lihat rekaman video) kelakuan saya seperti itu. Jadi saya malu," ungkap EN kepada awak media, Senin, 24 Agustus 2026.

Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 03.30 WIB di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, dan Jalan Taman Hapsari, Surabaya.

Saat itu, EN mengemudikan Mitsubishi Outlander putih bernomor polisi L 1049 OO. Ia awalnya menabrak sebuah taksi listrik.

Setelah kecelakaan pertama, EN meninggalkan lokasi.

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, EN terlihat menantang dan beradu mulut dengan warga yang berusaha memberikan pertolongan.

EN mengatakan dirinya tidak menyadari perilaku tersebut karena dalam kondisi mabuk.

Ia juga menjelaskan alasan meninggalkan lokasi kecelakaan pertama.

"Karena saya takut habis menyerempet taksi, dikejar massa. Saya takut nanti malah dipukul massa, makanya saya berusaha kabur, ternyata malah terjadi kecelakaan yang menewaskan orang," ungkapnya.

Saat berusaha meninggalkan lokasi kecelakaan pertama, EN kemudian menabrak seorang pekerja yang berada di belakang sebuah mobil pikap.

Korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

EN membenarkan bahwa dirinya mengemudikan mobil seorang diri dalam kondisi mabuk.

"Saya sendiri juga enggak sadar kalau saya mabuk. Namanya orang mabuk saya enggak sadar," ucapnya.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Surabaya Iptu Sulthon N A mengatakan, berdasarkan pemeriksaan, EN melarikan diri dari lokasi kecelakaan pertama karena takut menjadi sasaran massa.

"Menurut keterangan dari terduga pelaku yang sekarang sudah tersangka itu dari tempat pertama dia merasa takut, kemudian dia melarikan diri karena takut massa, yang akhirnya menyebabkan kejadian kedua," ucapnya.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kondisi EN. Hasil uji tiup menunjukkan adanya kandungan alkohol dalam tubuhnya.

"Dalam pemeriksaan kami laksanakan pengecekan uji tiup. Hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urine, kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat," ungkap Sulthon.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kadar alkohol dalam tubuh EN disebut mencapai 1,06 persen.

Polisi telah menetapkan EN sebagai tersangka dan menahannya untuk menjalani proses hukum.

EN dijerat Pasal 310 ayat (4) juncto Pasal 106 ayat (1) terkait kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Ia juga dijerat Pasal 312 juncto Pasal 231 karena meninggalkan lokasi kecelakaan.

"Untuk mengemudi dalam keadaan mabuk disangkakan pasal 310 dan 311. Serta, pasal berlapis pasal 310 sama 312 dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara," pungkas Sulthon.

Kasus tersebut kini masih dalam proses hukum.

Polisi terus mendalami rangkaian kecelakaan yang melibatkan EN, termasuk kondisi pengemudi saat kejadian dan peristiwa setelah kecelakaan pertama.* (km/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan surat edaran yang berisi rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri saat menggeledah kantor Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Senin, 24 Agustus 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan KPK pada 2023 dan ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, serta politeknik negeri.

Baca Juga:

• DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026

Menurut Budi, surat edaran tersebut memuat sejumlah rekomendasi untuk memastikan proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri berlangsung transparan sejak awal.

KPK menyoroti sejumlah aspek, mulai dari jumlah kuota penerimaan, kriteria kelulusan calon mahasiswa, kebijakan afirmasi, sumbangan pembangunan institusi, digitalisasi proses penerimaan mahasiswa baru, penentuan kelulusan, hingga penyediaan kanal pengaduan.

"Terkait jumlah kuota penerimaan, kriteria kelulusan calon mahasiswa, kebijakan afirmasi, sumbangan pembangunan institusi, digitalisasi proses PMB, penentuan kelulusan, serta kanal Pengaduan," tegasnya.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK juga menemukan sejumlah bukti yang diduga berkaitan dengan pengondisian penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Unsoed.

Bukti yang disita berupa catatan, dokumen, serta barang bukti elektronik.

Penyitaan dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut.

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa catatan, dokumen, dan barang bukti elektronik terkait adanya dugaan titipan dan pengkondisian penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri."

Penggeledahan tidak hanya dilakukan di kantor Rektorat Unsoed.

Sehari sebelumnya, Ahad, 23 Agustus 2026, penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah para tersangka.

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta dan Purwokerto, Jawa Tengah, pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Mereka adalah Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Perkara tersebut berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Unsoed.

KPK mengungkap terdapat tiga klaster dugaan korupsi dalam perkara tersebut.

Pada klaster pertama, Norman Arie diduga meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran sebesar Rp650 juta.

Uang tersebut diserahkan melalui Dian Mulia dan Adhi Wiharto.

Namun, calon mahasiswa yang telah membayar uang tersebut ternyata tidak lolos seleksi.

Orang tua calon mahasiswa kemudian meminta uangnya dikembalikan.

Pengembalian uang tersebut diduga diketahui Rektor Unsoed Akhmad Sodiq.

Karena Dian dan Adhi disebut telah menggunakan uang tersebut, pengembalian dilakukan oleh pihak swasta.

Sebagai gantinya, pihak swasta tersebut dijanjikan pembayaran melalui tiga paket proyek di lingkungan Unsoed.

Proyek itu meliputi pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.

Pekerjaan tersebut dilakukan melalui CV milik Mulyono, yang juga merupakan keponakan Akhmad Sodiq.

Pada klaster kedua, KPK menduga Mulyono menerima uang sebesar Rp680 juta yang berkaitan dengan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri pada 2025 dan 2026.

Dalam perkara tersebut, Akhmad Sodiq diduga mengetahui pemberian uang tersebut.

KPK juga mengungkap adanya kode yang diduga disampaikan Sodiq kepada Mulyono.

'jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih'.

KPK menduga uang tersebut kemudian digunakan untuk membayar tiga bidang tanah yang dibeli Akhmad Sodiq.

Adapun klaster ketiga berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh Eko Sumanto, Kepala Bagian Akademik Unsoed.

Eko diduga menerima uang sebesar Rp1,2 miliar dari salah satu pihak yang disebut sebagai pengepul calon mahasiswa baru untuk periode penerimaan 2025-2026.

Atas perkara tersebut, Akhmad Sodiq bersama lima tersangka lainnya ditahan di Rumah Tahanan KPK cabang Gedung Merah Putih.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* (vo/ad)

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) secara bertahap.

Proyek tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada 2029.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Salurkan 292 Jaring Insang untuk Nelayan Tanjungbalai, Bantuan Diharapkan Dongkrak Hasil Tangkapan

Pemerintah menargetkan pembangunan dilakukan secara bertahap dan terukur.

Menurut Prasetyo, tahap pertama memiliki kapasitas 17 GWp. Pembangunan tahap ini dicanangkan sejak tahun lalu hingga tahun ini.

Tahap berikutnya ditargetkan mencapai 18 GWp dan akan dikerjakan mulai 2026 hingga 2027.

Adapun tahap selanjutnya ditargetkan mencapai 35 GWp dan direncanakan berlangsung pada 2027 hingga 2028.

Setelah tiga tahap tersebut, masih terdapat sekitar 30 GWp kapasitas PLTS yang akan dibangun.

Pemerintah nantinya akan menetapkan kembali tahapan pembangunan untuk kapasitas tersebut.

"Program ini akan dibangun bertahap: Tahap I 17 GWp, Tahap II 18 GWp, dan Tahap III 30 [35] GWp," kata Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa, 25 Agustus 2026.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan sekaligus meresmikan groundbreaking program PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Jembrana, Bali, pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pembangunan PLTS 100 GWp dipercepat dan ditargetkan selesai pada 2029.

Selain pembangunan pembangkit energi surya, pemerintah juga menyiapkan langkah penghentian pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD.

Prabowo, kata Prasetyo, memerintahkan agar PLTD dengan kapasitas 13 GWp segera dihentikan operasionalnya.

"Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan terus dikawal secara bertahap dan terukur, sejalan dengan komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif di bidang energi," kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan pemerintah akan segera mengumumkan tender pembangunan PLTS dengan kapasitas total 100 GW.

Untuk tahap pertama, tender akan dibuka bagi proyek PLTS dengan kapasitas total 30 GW.

Namun, Bahlil belum menjelaskan secara rinci waktu pengumuman dan mekanisme lelang tersebut.

"Tahun ini, kita akan sudah mulai pada 2026, kita akan mulai masuk tahap pertama dengan pembangunan 30 gigawatt," kata Bahlil dalam Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta Selatan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Bahlil juga menyebut Bali sebagai salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk pengerjaan master plan tahap pertama PLTS 100 GW.

"Kita buat master plan dengan perencanaan. Mungkin kita akan buat di Bali. Saya lagi usahakan meminta jadwal Bapak Presiden untuk peresmian tahap pertama PLTS 100 gigawatt ini," ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.

Pembangunan PLTS tersebut juga akan didukung sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau battery energy storage systems (BESS).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah menyiapkan BESS dengan kapasitas 33 GW.

Sistem tersebut akan dibangun seiring dengan pembangunan PLTS tahap pertama berkapasitas 17 GW.

"Kebutuhan yang ini kan kita percepatan yang pertama 17 GW terlebih dahulu, dan juga ada battery energy storage atau BESS yang kita bangun sekitar 33 GW," ungkap Yuliot kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM pada akhir Mei 2026.

Menurut Yuliot, pemerintah juga sedang menyelesaikan rancangan peraturan presiden yang akan menjadi salah satu dasar untuk mempercepat pembangunan PLTS 100 GW.

"Jadi itu yang kita lakukan untuk perancangan peraturan presidennya, ini kita lakukan juga di samping izin prakarsa. Paralel kita juga lagi melakukan pembahasan antarkementerian/lembaga," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary mengatakan pembangunan PLTS tahap pertama berkapasitas 17 GW ditargetkan selesai secepat mungkin.

PLN menargetkan tahap pertama tersebut dapat rampung pada 2028, meski terbuka kemungkinan penyelesaian dilakukan lebih cepat.

"[Target] 2028, tetapi kalau bisa secepatnya," ujar Rizal saat ditemui dalam agenda Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Rizal juga mengatakan listrik yang dihasilkan dari proyek PLTS 100 GW tersebut akan diserap PLN.

"Harganya kemarin US$6/kWh, dan mereka [produsen PLTS] sudah oke," katanya.* (bb/ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima bantuan 292 unit alat tangkap ikan jenis jaring insang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bantuan tersebut disalurkan kepada lima Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Kecamatan Teluk Nibung, Senin, 24 Agustus 2026.

Baca Juga:

• HAN 2026 di GPdI Nafiri Kemenangan, Wawako Tanjungbalai Tekankan Perlindungan dan Hak Anak

Bantuan itu merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung kelompok nelayan di sejumlah kabupaten dan kota.

Pada 2026, Pemprov Sumut melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran sekitar Rp14,81 miliar untuk pengadaan berbagai peralatan dan sarana penunjang bagi kelompok nelayan.

Bantuan tersebut akan disalurkan kepada kelompok nelayan di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Selatan.

Di Tanjungbalai, penyerahan bantuan dilakukan kepada kelompok nelayan yang berada di Kecamatan Teluk Nibung.

Wali Kota Tanjungbalai diwakili Kepala Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian, drh Muslim.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para nelayan di Tanjungbalai.

"Bantuan tersebut bukan sekadar penyerahan barang, melainkan bentuk nyata perhatian Pemprovsu terhadap nasib nelayan di Kota Tanjungbalai," jelasnya.

Menurut Muslim, bantuan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Pemprov Sumut dalam pengembangan kawasan perikanan tangkap di Kota Tanjungbalai.

Kawasan tersebut berada di Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Perjuangan, Kelurahan Sei Merbau Kota, dan Kelurahan Pematang Pasir.

"Program tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Daerah (PSD) Nomor 20 Gubernur Sumatera Utara yang berfokus pada pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap salah satunya di Kota Tanjungbalai," tambahnya.

Muslim juga menyampaikan pesan Wali Kota Tanjungbalai kepada para ketua dan anggota kelompok nelayan penerima bantuan agar menggunakan sarana tersebut secara bersama-sama dan bertanggung jawab.

Ia meminta bantuan yang telah diterima dijaga dan dirawat agar dapat digunakan dalam jangka panjang serta memberikan manfaat bagi peningkatan hasil tangkapan nelayan.

"Bantuan ini adalah amanah pemerintah dan negara untuk masyarakat yang membutuhkan. Mari jaga amanah ini dengan baik," tegasnya.

Muslim berharap kerja sama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat terus berlanjut, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

"Semoga kolaborasi ini dapat terus terjalin. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sejak verifikasi calon penerima hingga pengawalan program ini sampai ke tangan masyarakat para nelayan kita," pungkasnya.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 bersama anak-anak Sekolah Minggu Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Nafiri Kemenangan, Kota Tanjungbalai, Kamis sore, 20 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Gereja Ramah Anak Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026

Dalam sambutannya, Fadly menyampaikan ucapan selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak Indonesia, khususnya anak-anak GPdI Nafiri Kemenangan.

"Selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak-anak di Indonesia, khususnya saat ini anak-anak kami dari GPdI Nafiri Kemenangan selalu jaga kesehatan, semoga anak Kota Tanjungbalai menjadi insan yang memiliki identitas dan karakter dalam berbangsa dan bertanah air Indonesia."

Menurut Fadly, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak.

Hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Anak juga berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Fadly mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti kehidupan yang layak, pendidikan dan kesehatan, menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang tangguh.

Menurut dia, pemenuhan hak tersebut diharapkan dapat membantu anak memiliki kemampuan menghadapi berbagai kesulitan, semangat belajar, kesehatan yang baik, kreativitas dan tetap tumbuh dengan penuh kegembiraan.

Dengan demikian, anak-anak Kota Tanjungbalai diharapkan tumbuh menjadi generasi Indonesia yang hebat dan tangguh serta memiliki kemampuan literasi kreatif.

Dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Jemaat GPdI Nafiri Kemenangan Pdt. Benyamin Lena mengatakan pelaksanaan kegiatan HAN 2026 merupakan bagian dari persiapan program Gereja Ramah Anak di Kota Tanjungbalai.

Benyamin juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

"Kedatangan mereka merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan kegiatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 dengan mengusung konsep Gereja Ramah Anak di Kota Tanjungbalai."

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional bersama anak-anak GPdI Nafiri Kemenangan.

Benyamin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wakil Wali Kota Tanjungbalai dalam kegiatan bersama anak-anak Sekolah Minggu.

Ia mengatakan GPdI Nafiri Kemenangan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan doa bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Dukungan tersebut ditujukan kepada Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dan Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina agar diberikan kekuatan serta perlindungan dalam menjalankan amanah pemerintahan.

GPdI Nafiri Kemenangan juga berharap kepemimpinan Mahyaruddin Salim dan Muhammad Fadly Abdina mampu mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS, yakni Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera.

Peringatan HAN melalui program Gereja Ramah Anak tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah dan komunitas keagamaan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus memastikan anak memperoleh ruang untuk belajar, berkreasi dan berkembang secara aman.* (ad)

JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta kepolisian berhati-hati dalam menangani penundaan transaksi atau pemblokiran rekening masyarakat.

Imbauan ini disampaikan setelah rekening bank milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, yang menampung donasi untuk aksi di Jakarta, ditindak.

Baca Juga:

• DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026

"Saya kira rekan-rekan kepolisian jauh harus lebih hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Salah satunya ya kepentingan ekonomi kita. Nah, salah satu yang penting dalam konteks ini kepentingan ekonomi kita adalah ya trust building yang menjadi reputasi dari perbankan,"kata Anam dalam siaran pers, Selasa (25/8/2026).

Menurut Anam, pemblokiran atau penundaan transaksi rekening dapat dilakukan apabila terdapat dasar yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Namun, tindakan tersebut tetap perlu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kalau ada indikasi TPPU, ada indikasi apa namanya terorisme, macam-macam. Kalau kayak gitu, di internasional pun juga dibolehkan, ya, dan memang ini menjadi kewajiban perbankan," kata dia.

Anam juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan terhadap perbankan Indonesia, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi.

Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

"Yang paling penting dalam konteks ini adalah hak menyuarakan pendapat, kebebasan berekspresi dan sebagainya adalah hak asasi manusia, hak konstitusi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita dan undang-undang HAM di Indonesia," ujar dia.

Persoalan rekening Supriyono mencuat setelah rekening tersebut tidak dapat digunakan untuk bertransaksi.

Rekening itu disebut digunakan untuk menampung donasi warga yang akan mengikuti aksi di depan Gedung DPR di Jakarta pada 27 Agustus 2026.

Koordinator AMPB, Teguh Istianto, mengatakan saldo rekening tersebut mencapai sekitar Rp80 juta ketika tindakan terhadap rekening dilakukan.

"Keblokirnya hari Jumat, pas keblokir itu saldonya Rp 80 juta, tapi enggak tahu juga kalau setelah itu masih ada yang kirim lagi," ujar Teguh, Minggu (23/2026).

Teguh mengatakan pihaknya belum memperoleh penjelasan langsung dari bank mengenai alasan rekening tersebut tidak dapat digunakan.

Kondisi tersebut membuat pengurus AMPB kesulitan mengakses dana donasi.

"Kami enggak ngurus dulu, tutup di mana-mana. Ini bikin nasabah sibuk saja, padahal kami enggak berbuat salah apa-apa," tutur Teguh.

"Masa kami yang diblokir ini yang disuruh urus. Kan bukan kami yang blokir? Ini namanya mempersulit," sambung dia.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan tindakan terhadap rekening tersebut dilakukan setelah pihak bank menerima permintaan dari aparat penegak hukum.

"Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku," ujar dia.

Sementara itu, Polda Metro Jaya membenarkan adanya permintaan untuk membekukan sementara saldo rekening yang digunakan untuk menampung donasi aksi 27 Agustus 2026.

Namun, Polda Metro Jaya menyebut istilah yang digunakan bukan pemblokiran rekening, melainkan penundaan transaksi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan permintaan tersebut berkaitan dengan proses penyelidikan terhadap aliran dana yang masuk ke rekening.

"Di sini kami luruskan ya, bahwa surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi," kata Budi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (24/8/2026).

Menurut Budi, penundaan transaksi dilakukan untuk kepentingan penyelidikan terhadap aliran dana pada rekening tersebut.

Persoalan ini kemudian menjadi perhatian karena menyangkut dua kepentingan sekaligus, yakni kebutuhan aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan tindak pidana dan hak masyarakat dalam mengakses rekening serta menyampaikan pendapat.

Kompolnas meminta proses tersebut tetap dilakukan secara hati-hati agar penegakan hukum berjalan tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan maupun hak konstitusional warga.* (km/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali menguat pada perdagangan Selasa, 25 Agustus 2026.

Berdasarkan harga yang tercantum di laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam per pukul 09.00 WIB berada di level Rp2.768.000 per gram.

Baca Juga:

• Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan

Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah ukuran emas Antam, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.

Daftar Harga Emas Antam 25 Agustus 2026

Berikut daftar harga emas Antam pada Selasa, 25 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB:

0,5 gram: Rp1.434.000
1 gram: Rp2.768.000
2 gram: Rp5.476.000
3 gram: Rp8.189.000
5 gram: Rp13.615.000
10 gram: Rp27.175.000
25 gram: Rp67.812.000
50 gram: Rp135.545.000
100 gram: Rp271.012.000
250 gram: Rp677.265.000
500 gram: Rp1.354.320.000
1.000 gram atau 1 kilogram: Rp2.708.600.000

Harga emas Antam tersedia dalam berbagai pilihan berat sehingga masyarakat dapat menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Selain memperhatikan harga emas, calon pembeli juga perlu mengetahui ketentuan pajak dalam transaksi emas batangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Tarif PPh 22 untuk pembelian emas sebesar 0,45 persen bagi pembeli yang memiliki NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP.

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong PPh 22 yang dapat digunakan sebagai dasar pelaporan pajak.

Ketentuan pajak juga berlaku ketika pemilik emas melakukan penjualan kembali atau buyback kepada Antam.

Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, tarif yang dikenakan sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi pemilik yang tidak memiliki NPWP.

Pajak buyback tersebut dipotong secara langsung dari nilai transaksi yang diterima penjual.

Harga emas Antam pada laman resmi Logam Mulia diperbarui setiap hari sekitar pukul 08.30 WIB.

Karena itu, masyarakat yang hendak membeli atau menjual emas sebaiknya mengecek harga terbaru sebelum melakukan transaksi.* (km/ad)

JAKARTA — Nasi masih menjadi makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Namun, ketergantungan pada satu jenis pangan membuat upaya diversifikasi pangan menjadi penting.

Baca Juga:

• Gerak Cepat Kemnaker Turun Tangan Bedah Sistem Kerja 20 Perusahaan Mulai September

Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) merupakan tanaman serealia yang telah lama dikenal di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pengembangan sorgum sejalan dengan diversifikasi pangan, yakni upaya memperbanyak pilihan makanan pokok agar masyarakat tidak hanya bergantung pada beras.

Selain sorgum, pangan lokal yang dapat dikembangkan antara lain jagung, umbi-umbian, sagu, dan kacang-kacangan.

Salah satu keunggulan sorgum adalah kemampuannya beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang cukup sulit.

Tanaman ini relatif toleran terhadap kekeringan dan lahan masam serta tidak membutuhkan input pemupukan yang tinggi.

Karakter tersebut membuat sorgum berpotensi dikembangkan di lahan kering dan wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air.

Sorgum juga memiliki manfaat yang tidak hanya berasal dari bijinya. Batangnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Sementara itu, jenis sorgum manis dapat menghasilkan nira yang berpotensi digunakan sebagai bahan baku bioetanol.

Selain tahan terhadap kondisi lingkungan, sorgum juga memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat, setiap 100 gram sorgum mengandung sekitar 332 kalori, 73 persen karbohidrat, 11 persen protein, serta zat besi sekitar 4,4 miligram.

Kandungan zat besi tersebut lebih tinggi dibandingkan beras yang berada di kisaran 0,8 hingga 4,2 miligram.

Sorgum juga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang mencari sumber pangan dengan kandungan gluten rendah.

Bahan pangan ini telah dikembangkan menjadi berbagai produk olahan, seperti bubur dan biskuit.

Sorgum memiliki rasa yang relatif netral dan tawar, dengan karakter yang sedikit menyerupai beras merah atau jagung muda.

Teksturnya cenderung lebih kenyal dan mudah menyerap cita rasa bumbu. Karena itu, sorgum dapat dipadukan dengan berbagai jenis masakan.

Namun, sorgum tidak harus digunakan untuk menggantikan nasi sepenuhnya.

Bahan ini juga dapat diolah menjadi tepung dan digunakan sebagai campuran dalam berbagai produk berbasis tepung.

BRIN bahkan mendorong pemanfaatan tepung sorgum sebagai campuran tepung gandum.

Salah satu strategi yang dikembangkan adalah mencampurkan 15 persen tepung sorgum pada tepung gandum untuk mengurangi penggunaan gandum.

Meski memiliki berbagai keunggulan, pengembangan sorgum sebagai sumber pangan alternatif masih menghadapi sejumlah tantangan.

Pengembangannya membutuhkan dukungan dari sektor hulu hingga hilir.

Dukungan tersebut mencakup perluasan lahan penanaman, penyediaan alat panen dan alat sosoh, hingga penguasaan teknologi pengolahan.

Petani, penyuluh, dan praktisi juga membutuhkan dukungan agar dapat terus berinovasi dalam mengembangkan usaha tani sorgum.

Diversifikasi pangan pada akhirnya tidak sekadar mengganti nasi dengan sumber karbohidrat lain.

Upaya tersebut juga berarti membuka ruang bagi pangan lokal untuk dikembangkan, diproduksi, diolah, dan semakin dikenal masyarakat.

Dengan pengembangan yang konsisten, sorgum berpotensi menjadi salah satu bagian dari strategi diversifikasi pangan Indonesia sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber pangan lokal.* (km/ad)

JAKARTA — Honor resmi memperkenalkan Honor Play 20A secara global sebagai ponsel kelas terjangkau.

Smartphone ini membawa sejumlah fitur yang cukup menarik di kelasnya, salah satunya layar sekunder yang ditempatkan di bagian belakang perangkat.

Baca Juga:

• Meriah! Pida Ponsel dan MG Store Sukses Gelar Perlombaan HUT RI ke-81 di Pelabuhan Tanjung Tiram, Warga Tumpah Ruah

Dengan begitu, pengguna tidak harus menggunakan kamera depan untuk mendapatkan foto selfie.

Honor Play 20A mengusung layar IPS berukuran 6,9 inci dengan bezel tipis.

Layarnya memiliki refresh rate 90 Hz yang membuat tampilan dan pergerakan pada layar terasa lebih mulus dibandingkan panel dengan refresh rate 60 Hz.

Untuk mendukung penggunaan layar berukuran besar, Honor membekali Play 20A dengan baterai berkapasitas 6.000 mAh.

Kapasitas baterai tersebut menjadi salah satu daya tarik utama yang ditawarkan Honor pada ponsel barunya.

Fitur yang paling menarik perhatian berada di bagian belakang Honor Play 20A.

Honor menempatkan layar sekunder yang berfungsi sebagai monitor kecil ketika pengguna menggunakan kamera utama 13 megapiksel untuk mengambil swafoto.

Dengan fitur tersebut, pengguna dapat melihat tampilan wajah melalui layar belakang sebelum mengambil gambar.

Layar sekunder itu juga tidak hanya digunakan untuk selfie. Honor memanfaatkannya untuk menampilkan notifikasi, peringatan panggilan, hingga kontrol media.

Dengan demikian, sejumlah fungsi dasar dapat diakses tanpa harus selalu membuka layar utama perangkat.

Dari sisi performa, Honor Play 20A menggunakan prosesor MediaTek G81. Cip tersebut berada di kelas pemula dan ditujukan untuk penggunaan sehari-hari.

Ponsel ini dapat digunakan untuk aktivitas seperti menjelajah internet, berkirim pesan, menonton video, serta menjalankan berbagai aplikasi umum.

Untuk penyimpanan, Honor menyediakan memori internal berkapasitas 128 GB. Kapasitas tersebut masih dapat diperluas hingga 1 TB menggunakan kartu microSD.

Dari sisi keamanan, Honor Play 20A dilengkapi sensor sidik jari yang ditempatkan di bagian samping dan terintegrasi dengan bingkai perangkat.

Honor menyediakan Play 20A dalam tiga pilihan warna, yakni Midnight Black, Light Blue, dan Starry Purple.

Meski telah diperkenalkan secara global, Honor belum mengungkapkan harga resmi Honor Play 20A.

Perusahaan juga belum memberikan rincian mengenai ketersediaan perangkat tersebut di masing-masing pasar.

Dengan kombinasi layar 6,9 inci 90 Hz, baterai 6.000 mAh, kamera utama 13 megapiksel, serta layar sekunder di bagian belakang, Honor Play 20A menyasar pengguna yang membutuhkan ponsel untuk kebutuhan harian dengan sejumlah fitur tambahan.* (vo/ad)

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset akan dipercepat.

DPR menargetkan pembahasan aturan tersebut selesai paling lambat dalam rapat paripurna pada Desember 2026.

Baca Juga:

• Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Unsoed, Wakil Ketua Gerindra Banyumas Dinonaktifkan

"Dalam waktu 8 minggu masa sidang tersebut, Komisi III akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna di bulan Desember 2026," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).

Menurut Habiburokhman, Komisi III DPR telah melakukan sejumlah tahapan untuk menyerap masukan masyarakat.

Hingga kini, komisi tersebut telah menggelar 35 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.

Habiburokhman mengatakan waktu pembahasan yang tersisa tidak panjang.

Karena itu, masyarakat yang masih ingin menyampaikan pendapat mengenai RUU Perampasan Aset dapat mengirimkan konsep atau masukan secara tertulis kepada DPR.

"Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal, karena peta pendapat masyarakat sudah terfragmentasi," ujarnya.

Ia mengatakan sebagian besar masyarakat yang memberikan masukan mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset.

Namun, dukungan tersebut disertai harapan agar aturan yang nantinya disahkan disusun secara hati-hati.

Masyarakat, kata Habiburokhman, menginginkan adanya aturan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset dan sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum," katanya.

Komisi III DPR akan melanjutkan pembahasan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga pengesahan tingkat pertama.

Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke pembahasan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR.

DPR menargetkan seluruh proses tersebut dapat dituntaskan pada Desember 2026.

RUU Perampasan Aset menjadi salah satu aturan yang mendapat perhatian dalam agenda pemberantasan korupsi.

Pembahasannya diharapkan menghasilkan aturan yang dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memberikan batasan yang jelas agar kewenangan aparat tidak disalahgunakan.* (kp/ad)

BANYUMAS — DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas menonaktifkan Adhi Wiharto dari struktur kepengurusan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto.

Adhi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum DPC Partai Gerindra Banyumas.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas Tegaskan Perangi Korupsi, Celah Pelanggaran Bakal Diperketat

Wakil Ketua Bidang Hukum DPC Gerindra Banyumas, Junianto, mengatakan partai langsung mengambil sikap setelah mengetahui status hukum Adhi.

"Tersangka di KPK bahwa dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas langsung bersikap bahwa pada tanggal 23 Agustus 2026 ini, kita pengurus sudah menonaktifkan secara resmi pada AW (Adhi Wiharto)," kata Junianto, Selasa (25/8/2026).

Setelah penonaktifan tersebut, DPC Gerindra Banyumas berkonsultasi dengan DPP Partai Gerindra untuk menentukan langkah selanjutnya.

Partai juga telah mengirimkan surat untuk meminta arahan terkait status Adhi.

Junianto menegaskan perkara yang menjerat Adhi merupakan persoalan pribadi dan tidak berkaitan dengan Partai Gerindra.

Atas pertimbangan tersebut, DPC Gerindra Banyumas tidak memberikan pendampingan hukum kepada Adhi selama menjalani proses hukum di KPK.

Junianto mengatakan keputusan tersebut juga merupakan bentuk dukungan partai terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Dari prinsip DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas mendukung program daripada KPK, terutama dalam pemberantasan korupsi karena kami tidak menoleransi adanya korupsi," katanya.

Junianto mengatakan partai tidak menunggu hingga perkara tersebut memiliki putusan hukum tetap.

Status tersangka sudah menjadi dasar bagi DPC Gerindra Banyumas untuk menonaktifkan Adhi dari kepengurusan.

"Walaupun baru tersangka, walaupun belum sampai adanya inkrah, kami sudah bersikap bahwa ini harus tetap kami menonaktifkan," imbuhnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Banyumas, Budiyono, juga menegaskan perkara hukum yang dihadapi Adhi tidak menyeret institusi partai.

"Ini berkaitan dengan kader kita yang sedang tersandung masalah, tetapi tidak tersangkut paut dengan partai," kata Budiyono.

Budiyono mengatakan partai menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagaimana diatur negara," tandasnya.

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru Unsoed pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Mereka ialah Rektor Unsoed Ahmad Sodiq, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsoed Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, pihak swasta Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, serta pihak swasta Mulyono.

Dalam konstruksi perkara, Norman diduga meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa melalui Dian dan Adhi agar calon mahasiswa tersebut dapat diterima di Fakultas Kedokteran Unsoed.

Nilai yang diminta untuk satu kursi Fakultas Kedokteran disebut mencapai Rp650 juta.

Namun, calon mahasiswa yang keluarganya telah menyerahkan uang tersebut tetap dinyatakan tidak lolos seleksi mandiri.

Orang tua calon mahasiswa kemudian meminta uang Rp650 juta dikembalikan.

Permintaan tersebut diterima Dian dan Adhi, yang kemudian menyampaikan persoalan itu kepada Norman.

Untuk mengembalikan uang Rp650 juta, Norman dengan sepengetahuan Rektor Sodiq diduga meminjam dana dari pihak swasta dan bekerja sama dengan Mulyono yang merupakan keponakan Sodiq.

Mulyono kemudian mendapatkan tiga paket pekerjaan di lingkungan Unsoed.

Paket tersebut meliputi pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.

Pembayaran dari ketiga proyek tersebut kemudian dialihkan untuk membayar kembali pinjaman Rp650 juta yang digunakan untuk mengembalikan uang kepada orang tua calon mahasiswa.

Dalam perkara ini, Adhi diduga berperan sebagai salah satu perantara Norman dalam permintaan uang kepada orang tua calon mahasiswa.

Kasus tersebut kini masih dalam proses hukum di KPK.

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan para tersangka tetap memiliki hak untuk menjalani proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.* (km/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengatakan penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan menjadi perhatian Pemkot Medan untuk menutup celah terjadinya korupsi.

Baca Juga:

• JPU Banding Vonis Bebas Bambang Ghiri di Kasus Korupsi Smartboard Tebing Tinggi, Kuasa Hukum: Putusan Bebas Tak Bisa Dibanding

Rico mengatakan Pemkot Medan terus memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Digitalisasi sistem pemerintahan juga menjadi salah satu cara yang digunakan untuk memperkuat pengawasan dan transparansi.

Menurut dia, Pemkot Medan telah memiliki sejumlah aplikasi dan sistem pendukung untuk mencegah serta mengawasi potensi pelanggaran.

Sistem tersebut antara lain Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistleblowing System (WBS), Saber Pungli, dan Tempat Konsultasi Pengawasan Intern (Topi Kita).

Selain mengandalkan sistem digital, Pemkot Medan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja.

Jajaran terkait diminta mengoptimalkan pemeriksaan agar program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

"Kami juga terus membangun integritas, membangun teladan moral yang kuat dan komitmen antikorupsi," ujarnya.

Rico mengatakan pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.

Menurut dia, seluruh elemen masyarakat perlu terlibat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Karena itu, Pemkot Medan akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Seluruh tingkatan, semuanya, harus sama-sama cegah korupsi," kata Rico.

Menurut Rico, penguatan integritas harus dilakukan mulai dari jajaran pemerintah hingga masyarakat.

Pengawasan juga diperlukan agar setiap program dan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus sebelumnya menekankan pentingnya kemauan pimpinan daerah untuk memahami regulasi pengelolaan keuangan negara.

Menurut Wiyagus, pemahaman terhadap aturan dan penguatan integritas diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

Ia mengatakan kepala daerah memiliki latar belakang yang beragam, termasuk berasal dari kalangan politisi dan pengusaha.

Karena itu, mereka perlu memahami ketentuan mengenai pengelolaan keuangan publik.

Menurut Wiyagus, pemahaman terhadap aturan hukum menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi pimpinan daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Ia menjelaskan Kementerian Dalam Negeri tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga melakukan pembinaan agar pemerintah daerah menjalankan pemerintahan sesuai koridor hukum.

Pembinaan tersebut, kata Wiyagus, diperlukan untuk membentuk pimpinan daerah yang berintegritas, adaptif, dan mampu bekerja sama sehingga tidak terjerumus dalam tindakan koruptif.

Penguatan tata kelola pemerintahan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita ke-7 yang menempatkan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas.

"Jadi belajar, belajar, dan belajar karena semua risiko ada di kepala daerah," ujar Wiyagus.

Upaya memperkuat transparansi, pengawasan, digitalisasi, dan integritas di lingkungan Pemkot Medan diharapkan dapat mempersempit ruang terjadinya korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.* (at/ad)

MEDAN — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding terhadap vonis bebas Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto dalam perkara dugaan korupsi pengadaan papan tulis interaktif (smartboard) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tahun anggaran 2024.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Rizaldi mengatakan JPU tetap menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara yang diputus bebas tersebut.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026: Seluruh Wilayah Hujan Ringan

Rizaldi menjelaskan, pernyataan tersebut merupakan sikap JPU Kejari Tebing Tinggi yang menangani perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard tersebut.

Ia mengatakan, mengenai diterima atau ditolaknya upaya hukum banding, keputusan tersebut menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding.

"Masalah diterima atau ditolak hakim, itu kewenangan mereka," ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard.

Bambang merupakan Direktur PT Gunung Emas Ekaputra. Sebelum divonis bebas, JPU menuntut Bambang dengan pidana penjara selama delapan tahun enam bulan.

Dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Idam Khalid serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra masing-masing dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan.

Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan 93 unit smartboard untuk SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi pada Tahun Anggaran 2024.

Kuasa hukum Bambang Ghiri Arianto, Paulus Peringatan Gulo, mempertanyakan dasar hukum JPU Kejari Tebing Tinggi yang menyatakan akan mengajukan banding atas putusan bebas kliennya.

Paulus mengatakan pihaknya menghormati sikap JPU, tetapi menilai terdapat ketentuan hukum yang menurutnya perlu diperhatikan terkait putusan bebas.

"Kami menghormati sikap JPU, tetapi secara hukum kami mempertanyakan dasar pengajuan banding terhadap putusan bebas. KUHAP Baru dan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 telah memberikan pedoman yang tegas bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi oleh Penuntut Umum," kata Paulus di Medan, Senin (24/8).

Menurut Paulus, pendapat tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026.

Ia mengatakan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 yang diterbitkan Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2026 memberikan pedoman mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas.

"Dengan diterbitkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2026, menurut kami sudah semakin terang bahwa putusan bebas memiliki perlindungan hukum yang kuat," ujarnya.

Paulus mengatakan perkara Bambang telah melalui proses persidangan.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan bebas setelah mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.

Paulus juga menanggapi alasan JPU yang menyebut status barang bukti sebagai dasar pengajuan banding.

Menurut dia, persoalan mengenai status barang bukti harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak serta-merta menjadi dasar untuk mengajukan banding terhadap putusan bebas.

"Kalau persoalannya adalah status barang bukti, maka harus dilihat mekanisme hukumnya secara tepat. Persoalan barang bukti tidak serta-merta membuka ruang bagi Penuntut Umum untuk mengajukan banding terhadap putusan bebas," katanya.

Sebelumnya, Rizaldi mengatakan JPU Kejari Tebing Tinggi tetap menyatakan upaya hukum terhadap tiga perkara yang diputus bebas.

"Untuk ketiga perkara yang bebas tersebut, pihak JPU tetap masih menyatakan upaya hukum banding karena tidak ditetapkan status barang buktinya oleh Majelis Hakim," kata Rizaldi.

Mengenai diterima atau ditolaknya upaya hukum tersebut, Rizaldi kembali menegaskan bahwa keputusan berada pada kewenangan hakim.

Paulus mengatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

Jika upaya banding tersebut tetap diproses, pihaknya menyiapkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami meminta kepastian hukum. Jangan sampai klien kami yang telah dinyatakan bebas oleh majelis hakim kemudian kembali dihadapkan pada proses hukum yang secara normatif sudah tidak memiliki ruang," ujarnya.

Ia menambahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

"Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten. Putusan bebas adalah putusan hakim yang lahir setelah proses persidangan. Karena itu, kami berharap seluruh institusi penegak hukum menghormati putusan tersebut dan tunduk pada KUHAP Baru serta pedoman Mahkamah Agung yang berlaku," kata Paulus.

Perbedaan pandangan antara JPU dan kuasa hukum Bambang Ghiri tersebut kini menunggu proses hukum selanjutnya, termasuk keputusan mengenai upaya hukum yang dinyatakan oleh JPU.* (at/ad)

Oleh:Aji Cahyono

PERNYATAAN Megawati Soekarnoputri pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026, menarik perhatian.

Baca Juga:

• Gemuruh Semangat Tanah Gayo Ribuan Warga Bener Meriah Gelar Apel Kebangsaan Teguhkan Komitmen NKRI

Dalam pidatonya di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Megawati mempertanyakan mengapa Amerika Serikat yang disebutnya sebagai negara superpower belum mampu mengalahkan Iran, lalu mengarahkan perhatian kepada kekuatan persatuan bangsa Iran sebagai salah satu penjelasan penting atas ketahanan negara tersebut.

Pernyataan tersebut memperoleh bobot geopolitik jauh lebih besar karena disampaikan ketika perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah berlangsung hampir enam bulan sejak serangan 28 Februari 2026.

Konflik tersebut merusak infrastruktur, mengganggu perdagangan, menimbulkan korban besar, serta memperluas dampaknya terhadap keamanan dan perekonomian kawasan Timur Tengah.

Reuters melaporkan pada Agustus, meskipun Iran mengalami kerusakan serius pada infrastruktur dan kemampuan militernya, Teheran masih mempertahankan kemampuan rudal dan drone serta mampu mengganggu pelayaran energi melalui Selat Hormuz, sehingga konflik tersebut berkembang menjadi persoalan keamanan internasional dan ekonomi global.

Jika dibaca melalui perspektif hubungan internasional, pertanyaan Megawati menyentuh perdebatan klasik mengenai apakah kekuatan negara hanya dapat diukur melalui kemampuan material seperti kekuatan militer, ukuran ekonomi, teknologi, dan kapasitas industri, atau juga melalui kemampuan masyarakat mempertahankan kohesi politik ketika menghadapi tekanan eksternal.

Iran memberikan contoh yang kompleks karena negara tersebut secara ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Namun, memiliki populasi sekitar 92,4 juta jiwa, produk domestik bruto sekitar Rp 362,7 miliar dolar AS pada 2025, serta pengalaman panjang menghadapi sanksi, tekanan diplomatik, konflik bersenjata, dan isolasi internasional.

Karena itu, makna utama pernyataan Megawati tidak tepat apabila dipersempit menjadi dukungan terhadap Iran atau penolakan terhadap Amerika Serikat.

Struktur argumentasinya justru mengarah pada pertanyaan mengenai bagaimana sebuah bangsa mempertahankan kemampuan menentukan nasibnya sendiri ketika berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar.

Iran ditempatkan sebagai studi pembanding untuk Indonesia, terutama mengenai hubungan antara persatuan nasional, ketahanan negara, kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan kemampuan mempertahankan kepentingan nasional di tengah kompetisi kekuatan besar.

Persatuan sebagai Infrastruktur Kedaulatan

Dalam kerangka pemikiran tersebut, persatuan yang disebut Megawati bukan hanya persoalan moral atau slogan politik, melainkan dapat dipahami sebagai sumber daya strategis yang menentukan kemampuan negara menghadapi tekanan geopolitik.

Negara dengan persenjataan canggih dan sumber daya ekonomi besar tetap dapat menjadi rentan apabila mengalami fragmentasi sosial dan politik.

Sedangkan negara yang menghadapi keterbatasan material dapat mempertahankan daya tahannya apabila memiliki institusi yang kuat, identitas nasional yang kokoh, kapasitas pertahanan memadai, dan masyarakat yang memiliki tingkat kohesi tertentu.

Pengalaman Iran sepanjang 2026 menunjukkan, ketahanan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh persatuan saja karena terdapat kombinasi antara geografi, kemampuan rudal, jaringan regional, struktur keamanan, pengalaman perang, kapasitas industri pertahanan, serta posisi strategis Iran di sekitar Teluk Persia.

Selat Hormuz menjadi salah satu sumber leverage terpenting karena sebelum konflik mengganggu pelayaran.

Jalur tersebut membawa rata-rata 20,9 juta barel minyak dan produk petroleum per hari pada paruh pertama 2025, setara dengan sekitar seperlima konsumsi petroleum global, sementara 89 persen minyak mentah dan kondensat yang melintasinya menuju pasar Asia.

Dampak strategis posisi geografis tersebut semakin terlihat pada 2026 ketika aliran minyak melalui Selat Hormuz turun drastis dari rata-rata 21,6 juta barel per hari pada kuartal keempat 2025 menjadi sekitar 4,9 juta barel per hari pada kuartal kedua 2026.

Gangguan lokal berubah menjadi persoalan energi global yang memengaruhi harga minyak, inflasi, transportasi, dan stabilitas ekonomi banyak negara.

Badan Informasi Energi Amerika Serikat memperkirakan gangguan tersebut telah menyebabkan penurunan persediaan minyak global yang besar dan membuat harga Brent diproyeksikan tetap tinggi sebelum arus energi melalui Hormuz kembali normal.

Namun, ketahanan Iran juga memiliki paradoks harus diperhitungkan agar pembacaan terhadap pernyataan Megawati tidak berubah menjadi romantisasi terhadap suatu negara yang sedang berperang. Kemampuan bertahan dari tekanan eksternal tidak selalu berarti masyarakat terbebas dari penderitaan ekonomi dan sosial.

Reuters melaporkan bahwa pada Juli 2026 inflasi Iran mencapai 66 persen, harga pangan meningkat 128 persen, nilai rial melemah, industri mengalami tekanan, dan masyarakat menghadapi penurunan daya beli, sehingga resiliensi negara harus dibedakan dari kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan akhir pembangunan.

Dari Iran Menuju Politik Kedaulatan Indonesia

Justru di titik inilah pernyataan Megawati dapat dibaca sebagai refleksi mengenai Indonesia, bukan sebagai ajakan untuk meniru sistem politik Iran, sebab pelajaran yang ditawarkan terletak pada kemampuan mempertahankan kedaulatan dan pilihan nasional dalam lingkungan internasional yang penuh tekanan.

Indonesia memiliki pengalaman historis sendiri melalui politik luar negeri bebas aktif, Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan gagasan berdikari Bung Karno.

Karena itu, pengalaman Iran dapat ditempatkan sebagai bahan perbandingan untuk memperkuat kapasitas Indonesia tanpa mengadopsi struktur politik maupun kebijakan domestiknya.

Dalam tradisi Soekarno, kemerdekaan politik tidak pernah berhenti pada pengakuan formal terhadap kedaulatan karena kemerdekaan harus mempunyai basis ekonomi, teknologi, kebudayaan, dan kemampuan menentukan arah pembangunan sendiri.

Sebuah gagasan yang kembali muncul dalam pidato Megawati ketika ia menghubungkan geopolitik dengan kedaulatan kekayaan alam, kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan persatuan bangsa.

Dengan demikian, pembicaraan mengenai Iran pada 17 Agustus 2026 dapat dibaca sebagai aktualisasi gagasan berdikari dalam konteks baru ketika Indonesia menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, perubahan rantai pasok global, kompetisi energi, serta transformasi teknologi yang semakin menentukan distribusi kekuasaan dunia.

Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena posisi Indonesia berbeda dari Iran.

Namun, keduanya menghadapi persoalan yang sama dalam satu aspek penting, yaitu bagaimana mempertahankan otonomi strategis ketika sistem internasional dibentuk oleh negara-negara dengan kemampuan ekonomi, militer, teknologi, dan finansial yang sangat besar.

Bagi Indonesia, otonomi strategis tidak berarti menutup diri dari Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa, Timur Tengah, atau kekuatan lainnya, melainkan membangun kapasitas nasional sehingga hubungan dengan kekuatan besar berlangsung berdasarkan kepentingan nasional dan kemampuan melakukan pilihan, bukan karena ketergantungan yang membatasi ruang gerak diplomasi.

Oleh karena itu, pernyataan Megawati mengenai Iran dapat dipahami sebagai upaya mengubah pengalaman konflik Timur Tengah menjadi refleksi tentang masa depan Indonesia.

Terutama, mengenai pertanyaan apakah kemerdekaan yang telah memasuki usia 81 tahun telah menghasilkan kemampuan nyata untuk menentukan arah politik, ekonomi, teknologi, energi, dan keamanan nasional.

Iran dalam konstruksi pemikiran tersebut berfungsi sebagai cermin yang memperlihatkan, kekuatan negara tidak hanya berasal dari besarnya anggaran pertahanan atau kapasitas ekonomi.

Namun, juga dari kemampuan mempertahankan kohesi nasional, mengelola tekanan, memanfaatkan posisi geografis, dan menjaga ruang keputusan politik di tengah tekanan kekuatan eksternal.

Karena itu, inti pesan Megawati pada 17 Agustus 2026 dapat dibaca sebagai kesinambungan antara nasionalisme Soekarno, gagasan berdikari, Pancasila, dan politik luar negeri bebas aktif dalam menghadapi geopolitik abad ke-21, dengan persatuan ditempatkan sebagai fondasi yang memungkinkan kedaulatan politik diterjemahkan menjadi kekuatan strategis.

Pertanyaan mengenai mengapa Amerika Serikat belum mampu menundukkan Iran pada akhirnya bukan pertanyaan tentang siapa yang menang atau kalah.

Melainkan pertanyaan yang lebih penting bagi Indonesia adalah seberapa kuat bangsa ini menjaga persatuan, menguasai sumber daya, membangun teknologi, memperkuat ekonomi, dan menentukan sendiri posisi nasionalnya ketika dunia semakin dipenuhi kompetisi kekuatan besar.*(www.kompas.com)

*) Penulis adalahPemerhati Geopolitik Indonesia dan Timur Tengah