TANJUNGBALAI – Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai bersama masyarakat mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD) di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Minggu, 24 Mei 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai elemen masyarakat.

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Pimpin Rapat IFW 2026, Asahan Siap Tampilkan Produk Lokal dan Potensi Wisata Unggulan

Aktivitas seperti senam sehat dan jalan santai mewarnai kegiatan yang kini menjadi agenda rutin Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Suasana kebersamaan terlihat dari interaksi antara warga dan jajaran pemerintah daerah.

Plh Wali Kota bersama istri serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah tampak menyapa warga dan berbaur dalam kegiatan tanpa sekat formal.

Plh Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, mengatakan CFD akan terus digelar secara rutin setiap akhir pekan sebagai ruang publik untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat hubungan sosial masyarakat.

"Kegiatan ini kita fokuskan untuk menjaga kebugaran masyarakat melalui aktivitas seperti senam sehat dan jalan santai. Namun yang paling penting, CFD menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh warga Kota Tanjungbalai," ujarnya.

Ia menyebut, meningkatnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan CFD menunjukkan tumbuhnya kembali semangat kebersamaan warga.

Pemerintah juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menghadirkan layanan publik seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Selain sebagai ruang olahraga dan pelayanan publik, CFD juga menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejumlah stan kuliner, minuman, hingga produk kreatif lokal tampak ramai dikunjungi warga.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap ruang publik dapat menjadi lebih sehat, ramah, dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan ekonomi masyarakat serta mendukung visi Tanjungbalai EMAS.*

(ad)

MEDAN – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, memimpin rapat persiapan Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin, 25 Mei 2026.

Rapat tersebut dihadiri jajaran pengurus Dekranasda Sumut, perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, serta sejumlah Ketua Dekranasda kabupaten di Sumatera Utara, termasuk dari Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Padang Lawas Utara, Simalungun, dan Tapanuli Utara.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Indonesia Fashion Week 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Dalam arahannya, Kahiyang Ayu menekankan pentingnya kolaborasi antara Dekranasda kabupaten/kota dengan para desainer Sumatera Utara untuk menghadirkan karya fesyen yang tidak hanya modern, tetapi juga mencerminkan identitas budaya daerah.

Ia meminta setiap daerah mengangkat kekayaan wastra dan karakter lokal masing-masing, termasuk Kabupaten Asahan, dalam karya yang akan ditampilkan pada ajang tersebut.

Selain itu, setiap daerah juga didorong untuk memaksimalkan promosi potensi wisata melalui desain booth dan konsep pameran yang kreatif agar mampu menarik perhatian pengunjung di tingkat nasional.

Usai rapat, Ketua Dekranasda Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berpartisipasi dan mendukung penuh penyelenggaraan IFW 2026.

Ia mengatakan Kabupaten Asahan akan menampilkan berbagai produk unggulan daerah, mulai dari kerajinan tangan, produk fesyen lokal, hingga promosi destinasi wisata.

"Kami siap berkolaborasi bersama para desainer dan seluruh pihak untuk mensukseskan Indonesia Fashion Week 2026 serta memperkenalkan produk unggulan dan potensi wisata Kabupaten Asahan kepada masyarakat luas," ujarnya.

Partisipasi tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing produk UMKM, memperluas pasar wastra daerah, serta meningkatkan promosi pariwisata Kabupaten Asahan di tingkat nasional.*

(ad)

ASAHAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menerima audiensi Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Kabupaten Asahan di ruang kerjanya, Senin, 25 Mei 2026.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, penasehat dan ketua Forwaka, serta jajaran pengurus.

Baca Juga:

• Gebyar PBB-P2 2026, Pemkab Batubara Perkuat Pendapatan Daerah dan Digitalisasi Pajak

Ia menegaskan, Forwaka siap bersinergi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah, termasuk program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

"Forwaka Kabupaten Asahan siap mendukung Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mensukseskan seluruh visi dan misi yang telah ditetapkan. Kami juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap setiap program kerja yang akan kami laksanakan," ujar Doly.

Menanggapi hal itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan komitmen Forwaka.

Ia menilai pertemuan tersebut penting untuk memperkuat hubungan antara insan pers dan pemerintah daerah.

"Terima kasih atas kunjungan Forwaka Kabupaten Asahan. Pertemuan ini saya harapkan dapat semakin mempererat ikatan silaturahmi antara Forwaka dengan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam upaya bersama membangun Asahan," kata Taufik.

Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi dengan organisasi pers, termasuk Forwaka, selama program yang dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung Forwaka dalam setiap program kerjanya, sepanjang tidak menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah dan insan pers diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi Kabupaten Asahan, yakni "Mewujudkan Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan."*

(ad)

BATUBARA – Pemerintah Kabupaten Batubara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak serta percepatan digitalisasi pelayanan publik.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Gebyar Penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 yang digelar di Aula A Kantor Bupati Batubara, Senin (25/5/2026).

Baca Juga:

• Sumut Terima Pengembalian TKD Terbesar Usai Pemotongan Rp6 Triliun, Ini Penjelasan Tito Karnavian

Acara berlangsung meriah dan penuh apresiasi. Selain penyerahan DHKP dan SPPT PBB-P2 Tahun 2026, kegiatan juga dirangkai dengan pemberian piagam penghargaan, plakat, hingga hadiah kepada perusahaan, pelaku usaha, kecamatan, desa/kelurahan, serta wajib pajak yang dinilai berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak.

Dalam sambutannya, Bupati Batubara Baharuddin Siagian menegaskan bahwa pajak merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah.

Karena itu, dirinya mengapresiasi seluruh perusahaan dan masyarakat yang telah taat membayar pajak tepat waktu.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh perusahaan dan masyarakat yang telah mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran pajak," ujar Baharuddin.

Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada para kepala desa serta kolektor pajak yang dinilai bekerja keras dalam mengejar target realisasi PBB-P2 di wilayah masing-masing.

Menurutnya, keberhasilan pencapaian target pendapatan daerah akan sangat menentukan jalannya program pembangunan yang telah dirancang pemerintah melalui APBD Kabupaten Batubara.

"Kalau target pendapatan tercapai bahkan melebihi, tentu ruang gerak pembangunan kita akan semakin besar untuk tahun-tahun berikutnya," tegasnya.

Pemkab Batubara Dorong Digitalisasi Pajak dan Retribusi

Dalam momentum tersebut, Pemkab Batubara juga memperkuat sistem pembayaran non-tunai dengan menyerahkan QRIS Statis Retribusi dan QRIS Statis BPHTB kepada sejumlah OPD, UPT Samsat Lima Puluh, hingga notaris/PPAT.

Langkah ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital pelayanan publik agar pembayaran pajak dan retribusi semakin mudah, cepat, transparan, dan modern.

Adapun instansi penerima QRIS Statis antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas PUTR, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Sejumlah Perusahaan dan Pelaku Usaha Raih Penghargaan

Pada kesempatan tersebut, sejumlah perusahaan besar dan pelaku usaha menerima penghargaan atas kontribusinya terhadap pembayaran pajak daerah.

Beberapa perusahaan yang menerima penghargaan di antaranya PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Hutama Marga Waskita, PT Multimas Nabati Asahan, PT Bakrie Renewable Chemicals, dan PT Prima Multi Terminal.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada pelaku usaha lokal seperti Singaporeland Waterpark, Rumah Sakit Bidadari, RM 100, hingga Kuta Coffee yang dinilai turut berperan aktif dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Batubara.

Dengan kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batubara berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat demi mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.*

(ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Bali pada Selasa, 26 Mei 2026.

Secara umum, sebagian besar kabupaten di Pulau Dewata diperkirakan mengalami kondisi berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara relatif stabil di kisaran 24 hingga 33 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sebagian Wilayah Cerah

Sementara itu, kondisi berawan diperkirakan mendominasi Badung, Klungkung, Buleleng, serta Kota Denpasar.

Di Kabupaten Jembrana, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 26–31°C serta kelembapan udara 75–91 persen.

Kondisi serupa juga terjadi di Tabanan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan 77–97 persen.

Kabupaten Badung diperkirakan berawan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan 70–92 persen.

Gianyar berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu 26–31°C serta kelembapan 74–94 persen, sedangkan Klungkung diprediksi berawan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan 64–73 persen.

Sementara itu, Bangli diprakirakan mengalami hujan ringan dengan tingkat kelembapan tinggi, mencapai 87–99 persen, pada suhu 26–31°C.

Karangasem juga diprediksi diguyur hujan ringan dengan suhu sedikit lebih rendah, yakni 24–29°C dan kelembapan 83–97 persen.

Di wilayah Buleleng, BMKG memprakirakan kondisi berawan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan 72–91 persen.

Adapun Kota Denpasar diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 26–33°C dan kelembapan 71–81 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama bagi aktivitas di luar ruangan dan sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali.*

(ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 26 Mei 2026.

Secara umum, cuaca diperkirakan didominasi kondisi cerah, cerah berawan, hingga berawan, dengan satu wilayah berpotensi diguyur hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Yogyakarta yang diprediksi cerah dengan suhu 23–32 derajat Celsius dan kelembapan 69–95 persen.

Sementara itu, Kabupaten Bantul diperkirakan cerah berawan dengan suhu 23–31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 73–96 persen.

Gunungkidul juga diprakirakan berawan dengan suhu serupa, yakni 23–31 derajat Celsius serta kelembapan 76–96 persen.

Adapun Kabupaten Sleman menjadi satu-satunya wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan.

Suhu udara di wilayah ini berkisar 22–31 derajat Celsius dengan kelembapan 1–95 persen.

BMKG mengimbau masyarakat tetap mewaspadai potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan serta pengguna jalan di wilayah DIY.*

(ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Selasa, 26 Mei 2026.

Secara umum, cuaca di provinsi ini didominasi kondisi cerah hingga berawan, meski sejumlah wilayah perkotaan di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Sementara itu, kondisi berawan diprakirakan terjadi di Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran dengan rentang suhu 20–30 derajat Celsius serta tingkat kelembapan yang relatif tinggi mencapai hingga 99 persen di beberapa titik.

Di sisi lain, hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa wilayah padat penduduk dan penyangga Ibu Kota, seperti Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Suhu di wilayah tersebut diperkirakan berkisar 23–32 derajat Celsius dengan kelembapan udara mencapai 94–98 persen.

BMKG juga mencatat Kota Banjar diprakirakan mengalami kondisi cerah berawan dengan suhu 22–31 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama di wilayah yang berpotensi hujan ringan, mengingat kondisi atmosfer yang masih cukup dinamis di wilayah Jawa Barat.*

(ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 26 Mei 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di Ibu Kota diperkirakan bervariasi antara cerah, berawan, hingga hujan ringan di sejumlah wilayah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Di daratan Jakarta, cuaca cerah diprediksi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.

Suhu di wilayah tersebut berkisar antara 25–31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan relatif tinggi, mencapai hingga 95 persen di beberapa titik.

Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan mengalami hujan ringan.

Suhu udara di dua wilayah tersebut berkisar 24–32 derajat Celsius dengan kelembapan 61–96 persen.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada jam sibuk pagi dan sore hari.*

(ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Selasa, 26 Mei 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di provinsi paling barat Indonesia ini diperkirakan didominasi berawan, dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah pesisir dan bagian timur Aceh.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Sementara itu, wilayah lain seperti Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Bener Meriah, serta Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Subulussalam diprakirakan berada dalam kondisi berawan hingga udara kabur di beberapa titik.

Di Aceh Tenggara, hujan ringan diprakirakan terjadi dengan suhu udara 17–24 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 66–99 persen

. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Kota Langsa dengan rentang suhu berkisar 20 hingga 32 derajat Celsius.

Sementara itu, Kota Banda Aceh diperkirakan berawan dengan suhu 27–32 derajat Celsius dan kelembapan 54–82 persen.

Adapun wilayah Gayo Lues dan Aceh Tengah diprakirakan memiliki suhu yang lebih rendah, yakni 15–24 derajat Celsius dengan kondisi berawan.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama di wilayah yang berpotensi hujan ringan, mengingat kondisi atmosfer di wilayah Aceh masih cukup dinamis.*

(ad)

SUMUT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Selasa, 26 Mei 2026.

Secara umum, cuaca di provinsi ini diperkirakan didominasi kondisi berawan, dengan potensi hujan ringan di sejumlah daerah, termasuk kawasan perkotaan dan dataran tinggi.

Baca Juga:

• Sumut Terima Pengembalian TKD Terbesar Usai Pemotongan Rp6 Triliun, Ini Penjelasan Tito Karnavian

Sementara wilayah lain seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Asahan, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Tanjung Balai, Binjai, Padang Sidempuan, dan Gunungsitoli diprakirakan berawan.

Di Kota Medan, BMKG memperkirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar 25–32 derajat Celsius serta kelembapan mencapai 60–98 persen.

Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di wilayah Deli Serdang dan Langkat dengan suhu maksimum mencapai 32 derajat Celsius.

Sementara itu, wilayah pegunungan seperti Karo, Dairi, Toba, dan Samosir diperkirakan mengalami suhu lebih sejuk, yakni berkisar 17–28 derajat Celsius, dengan potensi hujan ringan dan kelembapan tinggi.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama di wilayah dengan intensitas hujan ringan yang berpotensi memengaruhi aktivitas harian dan kondisi jalan.*

(ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyasar calon mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kasus ini telah menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara

Total kerugian ditaksir mencapai Rp1,9 miliar dengan rata-rata kerugian per korban sekitar Rp100 juta.

"Yang di Polda Jawa Barat itu Rp1,9 miliar. Rata-rata kerugian per orang Rp100 jutaan," ujar Sony dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Sony menjelaskan, pendaftaran resmi SPPG dilakukan melalui portal mitra.bgn.go.id yang memuat mekanisme verifikasi berlapis, mulai dari identitas yayasan, legalitas, hingga detail lokasi dan kesiapan pembangunan fasilitas dapur gizi.

Menurut dia, setiap calon mitra wajib mengisi data lengkap, termasuk status kepemilikan lahan, desain bangunan, hingga progres pembangunan secara bertahap sebelum dapat dinyatakan layak beroperasi.

Namun, proses resmi tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penipuan.

Sony mengungkapkan terdapat dua modus utama yang digunakan pelaku.

Modus pertama dilakukan dengan cara mendaftarkan diri di sistem resmi hingga memperoleh ID SPPG, namun tidak melanjutkan pembangunan.

ID tersebut kemudian diperjualbelikan dengan mengklaim memiliki akses atau kedekatan dengan pejabat BGN.

"Dia tidak membangun, tetapi menawarkan diri seolah-olah bisa membantu mengurus karena punya relasi dengan BGN," kata Sony.

Modus kedua dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan yayasan atau lembaga tertentu yang mengaku dapat menampung dan memfasilitasi pengajuan titik SPPG.

Korban diminta membayar sejumlah uang, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah, namun tidak pernah memperoleh ID resmi.

Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan pihak mana pun dalam proses pendaftaran SPPG selain melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan.

"BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi, kelompok, atau perusahaan mana pun untuk pendaftaran titik SPPG," ujarnya menegaskan.

BGN bersama Bareskrim Polri kini telah memperkuat koordinasi untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Penanganan juga dilakukan di sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat, Barelang, hingga Lombok Timur.

Kasatgas MBG Polri, Irjen Pol Nurworo Danang, menyatakan pihaknya mendukung penuh penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan program pemerintah tersebut dan mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menjadi korban.

Sementara itu, BGN meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran mencurigakan terkait program MBG dan SPPG, serta hanya menggunakan jalur resmi yang telah disediakan pemerintah.*

(tb/ad)

MEDAN — Unit Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diduga telah beraksi di sedikitnya 20 tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Pelaku berinisial AG (20), warga Tembung, ditangkap setelah aksinya terekam dan viral saat mencuri sepeda motor trail di kawasan Jalan Tembung Pasar 7, Gang Flamboyan, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, pada Jumat, 22 Mei 2026.

Baca Juga:

• Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara

"Kami telah mengamankan pelaku yang bernama Adit, yang mana telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Dari hasil interogasi, dia telah melakukan pencurian sebanyak 20 kali di wilayah hukum Polrestabes Medan," ujar Bimo di Polrestabes Medan, Senin, 25 Mei 2026.

Pelaku disebut beraksi bersama rekannya berinisial ABR yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Keduanya diduga mencuri sepeda motor jenis trail, namun gagal membawa kabur kendaraan secara sempurna karena kunci T yang digunakan patah, sehingga motor sempat didorong dari lokasi kejadian.

Hasil penjualan motor curian tersebut disebut mencapai Rp4 juta dan dijual kepada seorang penadah berinisial Ocol.

Uang hasil kejahatan itu diduga digunakan untuk kebutuhan pribadi, termasuk berjudi di warnet dan membeli narkotika jenis sabu.

Dalam proses pengembangan kasus, pelaku sempat mencoba melarikan diri dan menyerang petugas saat menunjukkan lokasi kejadian perkara.

Polisi kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak bagian kaki pelaku.

"Pelaku sempat mencoba kabur saat pengembangan. Kami lakukan tindakan tegas terukur," kata Bimo.

Dari tangan penadah, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor trail sebagai barang bukti.

Polisi juga masih memburu tiga orang lain yang diduga terlibat dalam jaringan curanmor tersebut.

Pelaku kini dijerat dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.*

(ad)

JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam revisi Undang-Undang Polri didasarkan pada prinsip keadilan.

Ia membandingkan ketentuan tersebut dengan aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini memiliki batas pensiun hingga usia 60 tahun.

Baca Juga:

• Bareskrim Tangkap Oknum Polisi Terkait Jaringan Narkoba di Kelab Malam Jakarta

Dalam Undang-Undang Polri yang berlaku saat ini, usia pensiun maksimal anggota Polri ditetapkan 58 tahun.

Namun, bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan masih dibutuhkan, masa dinas dapat diperpanjang hingga 60 tahun.

Supratman menjelaskan bahwa penyesuaian batas usia pensiun juga mempertimbangkan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat serta perubahan regulasi pada institusi lain di lingkungan aparatur negara.

Ia mencontohkan perubahan serupa yang telah dilakukan pada Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kejaksaan, yang juga menetapkan usia pensiun hingga 60 tahun.

"Undang-Undang TNI juga sudah diubah. Kemudian Undang-Undang Kejaksaan juga 60 tahun. Ini disesuaikan dengan angka harapan hidup," katanya.

Supratman juga membantah anggapan bahwa revisi aturan tersebut berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia menegaskan bahwa keputusan perpanjangan jabatan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Secara umum, kalau saya lihat drafnya, usia pensiun itu sampai 60 tahun. Apakah bisa diperpanjang atau tidak, itu tergantung presiden. Sama sekali tidak ada kaitan dengan Kapolri," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyampaikan sejumlah poin perubahan dalam revisi UU Polri.

Ketua Komisi III DPR, Habiburrokhman, menyebut perubahan tersebut mencakup penguatan transformasi Polri yang lebih profesional dan transparan, penguatan fungsi pengawasan berbasis teknologi, hingga penegasan netralitas institusi.

Revisi juga mengatur secara lebih ketat penempatan anggota Polri di luar institusi, penyesuaian batas usia pensiun, serta penguatan kurikulum pendidikan yang berbasis nilai humanis, demokratis, dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, Kompolnas juga akan diperkuat dalam revisi undang-undang tersebut sebagai bagian dari pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian.*

(cn/ad)

JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada November 2025 baru mencapai sekitar 25 hingga 30 persen hingga saat ini.

Ia menyebut masih banyak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di sejumlah wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Baru Pulih, Aceh Kini Gelap Lagi: Listrik Tiba-Tiba Padam

Ia menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas publik, termasuk jembatan dan bangunan sekolah, masih dalam kondisi rusak atau belum sepenuhnya diperbaiki sejak bencana melanda wilayah tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan seluruh proses pemulihan dapat selesai dalam kurun waktu tiga tahun.

Menurut Tito, pemerintah telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

"Nah, total anggaran yang sudah kami usulkan dan sudah disetujui di tingkat pemerintah nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama 3 tahun," kata Tito di lokasi yang sama.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan dibagi secara bertahap dari tahun 2026 hingga 2028, dengan rincian Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Tito menyebut sektor infrastruktur menjadi komponen terbesar dalam anggaran pemulihan tersebut, yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan total sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.

Pada tahun pertama, anggaran untuk sektor ini mencapai sekitar Rp22 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan hunian tetap (huntap) melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7,4 triliun dalam dua tahun.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut akan didistribusikan ke berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.*

(cn/ad)

JAKARTA — Bareskrim Polri menangkap seorang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di kelab malam B-Fashion, Jakarta Barat.

Penangkapan tersebut dibenarkan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Tersangka Kasus Obstruction of Justice Migor

"Iya (ada) oknum Polri. Kita enggak tutupi oknum (yang terlibat)," ujar Eko, Senin, 25 Mei 2026.

Menurut Eko, terhadap anggota tersebut akan dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui mekanisme kode etik kepolisian maupun proses pidana.

"Proses etik dan pidana," katanya singkat.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi serta cairan etomidate yang disamarkan dalam vape di dua tempat hiburan malam yang berada dalam satu hotel di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Peredaran narkoba tersebut diduga dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan sejumlah karyawan tempat hiburan serta jaringan yang terhubung dengan narapidana di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.

Dalam operasinya, jaringan ini menggunakan istilah "kode merah" sebagai peringatan saat aparat melakukan pengawasan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Bareskrim menetapkan total 14 orang sebagai tersangka, sementara tiga lainnya masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Di antara para tersangka terdapat pihak yang berperan sebagai koordinator, karyawan tempat hiburan, penyedia narkotika, hingga kurir.

Salah satu aktor kunci disebut memfasilitasi distribusi narkoba kepada pengunjung melalui sistem pemesanan khusus.

Penyidik juga mengungkap bahwa transaksi narkoba dilakukan secara tersembunyi melalui jaringan internal, termasuk waitress yang berkoordinasi dengan pihak tertentu untuk menyalurkan pesanan kepada tamu.

Tempat hiburan tersebut diketahui tetap beroperasi 24 jam dan menyasar pengunjung dari berbagai kalangan, termasuk pengusaha hingga pejabat.

Namun, saat operasi kepolisian dilakukan, akses narkotika dibatasi hanya untuk tamu tertentu dengan sistem pemesanan terlebih dahulu.

Saat ini, penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam peredaran narkoba di tempat hiburan malam tersebut.*

(cn/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung menetapkan mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice perkara korupsi minyak goreng.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa Yeka selama hampir 10 jam, sejak pukul 11.00 WIB, pada Senin, 25 Mei 2026.

Baca Juga:

• Meski Sudah Diturunkan Aparat, Aktivitas Tambang Timah Ilegal di Belo Laut Diduga Masih Beroperasi

"Setelah melalui serangkaian penyidikan dan beberapa alat bukti, maka tim penyidik menetapkan saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI tahun 2021–2026 sebagai tersangka," ujar Syarief dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, penyidik Kejagung juga melakukan penggeledahan di kantor Ombudsman RI serta kediaman Yeka Hendra Fatika.

Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita untuk kepentingan penyidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang perintangan penyidikan dan penuntutan perkara minyak goreng.

Dalam perkara korupsi minyak goreng ini, sejumlah korporasi telah lebih dulu diputus bersalah, antara lain Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Anang juga menyebut penyidikan ini berkaitan dengan gugatan perdata yang diajukan oleh pihak terpidana korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang diduga turut melibatkan rekomendasi dari Ombudsman.

"Dia kena Pasal 21 kan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara minyak goreng yang dulu itu," kata Anang.

Hingga kini, Kejagung masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam upaya menghambat proses hukum perkara korupsi minyak goreng tersebut.*

(cn/ad)

BANDA ACEH — Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kembali mengalami pemadaman listrik pada Senin malam, 25 Mei 2026.

Warga melaporkan listrik sempat berkedip sebelum akhirnya padam total sekitar pukul 19.24 WIB.

Baca Juga:

• PLN Sumbar Akui Kaget Listrik Tiba-Tiba Padam Total: “Lah Kok Mati?”

"Lampu sempat kedip-kedip dulu, habis itu mati lagi. Kami di Aceh Utara juga mati lampu lagi," ujar Rizki, warga Aceh Utara.

Hingga pukul 19.54 WIB, sebagian wilayah masih belum kembali mendapatkan pasokan listrik.

Penyebab pemadaman belum diketahui secara pasti, dan pihak PLN belum memberikan keterangan resmi terkait gangguan terbaru tersebut.

Kondisi ini kembali memicu kekhawatiran warga setelah sebelumnya pasokan listrik di Aceh sempat dinyatakan pulih total usai gangguan besar pada jaringan transmisi yang terjadi beberapa waktu lalu.

General Manager PLN UID Aceh, Eddi Saputra, sebelumnya menyatakan bahwa sistem kelistrikan telah kembali normal setelah gangguan besar yang berdampak pada jutaan pelanggan di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya.

Menurut Eddi, pemulihan sistem kelistrikan sempat memakan waktu lebih dari dua hari sejak blackout terjadi pada Jumat, 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.44 WIB.

Sebanyak 172 penyulang dilaporkan telah kembali beroperasi, dengan 1.872.882 pelanggan kembali menikmati listrik.

"Berdasarkan data pemulihan sistem kelistrikan, seluruh pelanggan yang terdampak telah kembali menikmati pasokan listrik," ujarnya dalam keterangan sebelumnya.

Namun demikian, dengan kembali terjadinya pemadaman di sejumlah titik, stabilitas sistem kelistrikan di Aceh kembali menjadi sorotan, terutama terkait keandalan pasokan pascagangguan besar yang baru saja dipulihkan.*

(d/ad)

PADANG — General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengaku tidak menduga terjadinya pemadaman listrik massal yang melanda wilayah Sumatera Barat pada Jumat malam, 22 Mei 2026.

Ia menyebut secara teknis sistem kelistrikan di Sumbar dalam kondisi normal sebelum gangguan terjadi.

Baca Juga:

• Sumut Terima Pengembalian TKD Terbesar Usai Pemotongan Rp6 Triliun, Ini Penjelasan Tito Karnavian

Pemadaman listrik yang terjadi sejak pukul 18.44 WIB itu tidak hanya berdampak di Sumatera Barat, tetapi juga merembet ke sejumlah provinsi lain seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.

PLN menyebut gangguan berasal dari sistem interkoneksi Sumatera yang terhubung dari Lampung hingga Aceh.

Menurut Ajrun, gangguan terjadi secara tiba-tiba pada jaringan transmisi utama Sumatera sehingga sistem kelistrikan harus dipisahkan sementara untuk mencegah kerusakan yang lebih luas.

"Sumbar aman, kok tiba-tiba jadi ketarik semua," katanya.

Meski jaringan transmisi di Sumatera Barat disebut tidak mengalami kerusakan langsung, Ajrun mengungkapkan seluruh pembangkit dalam sistem interkoneksi sempat mengalami collapse atau berhenti beroperasi secara bersamaan.

"Secara faktual transmisi di Sumbar aman. Tapi pembangkit collapse semua, tumbang semua," ujarnya.

PLN menjelaskan bahwa sistem kelistrikan di Sumatera Barat ditopang oleh berbagai sumber pembangkit, mulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), hingga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Namun, proses pemulihan setiap jenis pembangkit membutuhkan waktu berbeda, terutama pada PLTU yang memerlukan tahapan teknis lebih panjang sebelum kembali beroperasi.

"Kalau PLTU prosesnya mulai mengolah air, memasak air jadi uap, uap memutar turbin, turbin memutar generator. Prosesnya lebih panjang," kata Ajrun.

Sebelumnya, gangguan pada jaringan transmisi Rumai–Muaro Bungo 275 kV disebut menjadi pemicu terputusnya sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah, yang kemudian menyebabkan pemadaman luas di beberapa provinsi.

Hingga kini, PLN masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab utama gangguan yang memicu blackout tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA – Pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai provinsi penerima pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan Aceh dan Sumatera Barat dalam kebijakan penyesuaian anggaran 2026 bagi daerah terdampak bencana banjir dan longsor tahun 2025.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian, mengatakan besaran pengembalian TKD disesuaikan dengan nilai pemotongan anggaran yang sebelumnya diberlakukan pada masing-masing daerah.

Baca Juga:

• PRSU ke-50 Siap Digelar, Pemprov Sumut Minta OPD dan BUMD All Out Sukseskan Acara

Dalam kebijakan sebelumnya, Sumatera Utara mengalami pemotongan TKD sebesar Rp6 triliun. Sementara Aceh dipotong Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat Rp2,6 triliun.

Meski menerima pengembalian terbesar, Sumut juga tercatat sebagai provinsi dengan kontribusi hibah tertinggi untuk penanganan bencana di daerah lain.

Total hibah yang disalurkan mencapai Rp260 miliar.

"Saya sangat mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak," ujar Tito.

Selain pembahasan anggaran, Tito menyampaikan progres rehabilitasi sektor pendidikan.

Sebanyak 3.084 sekolah dari total 4.992 sekolah terdampak bencana telah masuk tahap perbaikan melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Sebagian sudah ada perjanjian kerja sama, sisanya akan menyusul," katanya.

Tito juga menjelaskan perkembangan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.

Huntap yang dibangun di atas lahan milik warga telah mulai dikerjakan, sementara pembangunan huntap komunal masih terkendala proses penyediaan lahan.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta sejumlah kementerian terkait lainnya.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 yang akan digelar pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Ajang tahunan ini diproyeksikan menjadi momentum "emas" perjalanan PRSU dalam mendukung promosi pembangunan dan budaya daerah.

Baca Juga:

• Renduk Pascabencana Sumatera Himpun 11.512 Kegiatan Pemulihan, Infrastruktur Jadi Prioritas Utama

"Tahun ini PRSU memasuki usia ke-50 atau usia emas. Karena itu, pelaksanaannya harus lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya," kata Sulaiman dalam rapat persiapan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 25 Mei 2026.

PRSU 2026 mengusung tema Harmoni Emas yang menggambarkan keberagaman masyarakat Sumatera Utara dalam harmoni budaya, adat, dan kehidupan sosial.

Kegiatan ini juga menjadi etalase pembangunan daerah melalui pameran kabupaten/kota dan sektor usaha.

Sulaiman menekankan bahwa tingginya jumlah pengunjung setiap tahun menuntut kesiapan menyeluruh, mulai dari pelayanan, pengamanan, hingga partisipasi aktif seluruh perangkat daerah.

"Semua pihak harus benar-benar terlibat untuk menyukseskan agenda besar ini," ujarnya.

Sementara itu, Project Director PT Royalindo Expoduta, Amelia Darmadi, mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan, termasuk promosi melalui media sosial, media massa, influencer, dan kolaborasi dengan pelaku kreatif.

Pembukaan PRSU akan digelar pada 3 Juli 2026 pukul 19.00 WIB di panggung utama.

Kegiatan akan diisi pameran paviliun kabupaten/kota, bazar UMKM, festival kuliner, wahana edukasi, hingga berbagai kompetisi masyarakat.

"Pengunjung juga akan mendapatkan tanda kunjungan yang bisa ditukar dengan cenderamata," kata Amelia.

PRSU ke-50 diharapkan menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pelibatan UMKM dan sektor kreatif.*

(ad)