DELI SERDANG — Aksi protes tak biasa dilakukan sejumlah siswa SMP Negeri 1 Pantai Labu setelah membuang puluhan paket program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke jalan di depan sekolah mereka, Kamis, 30 April 2026.

Tindakan tersebut dipicu dugaan makanan yang dibagikan kepada siswa dalam kondisi tidak layak konsumsi dan diduga telah basi.

Baca Juga:

• Misbakhun Ungkap Tujuan MBG: Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia

Karena Jumat ditetapkan sebagai hari libur nasional, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membagikan jatah makan lebih awal pada Kamis.

"Karena dari pagi dimasak, pastinya sudah basi saat dikonsumsi," kata Veronica Margaret, Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Deli Serdang, Sabtu, 2 Mei 2026.

Kepala Badan Gizi Nasional Sumatera Utara, T. Agung Kurniawan, membenarkan adanya indikasi makanan kurang layak tersebut.

Namun, ia menyesalkan tindakan siswa yang membuang makanan ke jalan.

Menurut Agung, pihak penyedia makanan sebelumnya telah meminta agar paket makanan dikembalikan untuk diganti.

Namun, permintaan itu disebut tidak direspons oleh pihak sekolah.

"Siswa-siswi itu yang buang makanan, masa iya SPPG disalahkan," kata Agung.

Proses investigasi kini menghadapi kendala setelah sampel makanan yang diduga basi tidak dapat diperiksa di laboratorium karena seluruh makanan telah terlanjur dibuang.

"Bagaimana mau dicek sampel makanannya kalau sudah terbuang semua," ujar Veronica.

Hingga kini, Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara masih menunggu hasil koordinasi lanjutan dengan pihak sekolah terkait insiden tersebut.

Meski belum ada laporan keracunan massal dari sekolah lain di Deli Serdang, peristiwa ini menjadi sorotan terhadap pengawasan kualitas dalam pelaksanaan program MBG.

Insiden tersebut juga menambah daftar evaluasi terhadap distribusi makanan gratis agar kualitas, keamanan pangan, serta mekanisme penyaluran benar-benar terjaga.*

(lp/ad)

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan adanya perbedaan perlakuan pajak antara kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) dan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya percepatan transisi energi bersih di Indonesia.

Usulan itu disampaikan Bahlil dalam acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa pada Sabtu, 2 Mei 2026.

Baca Juga:

• Misbakhun Ungkap Tujuan MBG: Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia

"Mungkin ke depan kita perlu membuat kebijakan yang kendaraan yang memakai bensin mungkin perlakuan pajaknya berbeda nanti dengan kendaraan yang memakai listrik karena lebih murah, ramah lingkungan dan tidak kita impor BBM," kata Bahlil.

Ia menjelaskan, penggunaan kendaraan listrik dinilai dapat mengurangi beban subsidi energi yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, biaya operasional kendaraan listrik juga dinilai jauh lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional berbasis BBM.

"Karena itu lebih murah. Kemudian kita konversi sebagian mobil listrik, motor listrik," ujar dia.

Bahlil mengatakan pemerintah saat ini terus mencari formulasi terbaik untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu.

Menurut dia, hampir seluruh negara kini berlomba mencari strategi masing-masing untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

"Semua negara mencari formulasi masing-masing. Semua negara mencari jalan keselamatannya masing-masing," kata Bahlil.

Di sisi lain, kebijakan kendaraan listrik di Indonesia juga tengah menjadi sorotan setelah Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

Dalam aturan terbaru tersebut, kendaraan listrik tidak lagi secara eksplisit disebut sebagai objek yang dikecualikan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Perubahan regulasi itu berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni Permendagri Nomor 7 Tahun 2025, yang secara tegas mengecualikan kendaraan listrik dari objek pajak daerah tersebut.

Menanggapi perubahan regulasi nasional itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan tengah menyiapkan skema insentif fiskal agar kendaraan listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.

Bapenda menegaskan insentif tersebut dirancang untuk menjaga minat masyarakat terhadap kendaraan listrik sekaligus mendukung target pengurangan emisi di Jakarta.

Pemerintah berharap kebijakan fiskal yang lebih adaptif dapat mempercepat migrasi penggunaan kendaraan berbasis energi fosil menuju energi baru terbarukan di Indonesia.*

(cb/ad)

PASURUAN — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari intervensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurut dia, program tersebut tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan pangan anak sekolah, tetapi juga memperbaiki kualitas gizi generasi muda agar mampu bersaing secara global.

Baca Juga:

• Hardiknas 2026: SPK Soroti Rendahnya Gaji Dosen hingga Kritik Anggaran Pendidikan untuk MBG

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu ketika sebagian pelajar masih harus berangkat sekolah tanpa sarapan dan membayar SPP secara penuh.

Menurutnya, kehadiran negara dalam pemenuhan gizi anak menjadi langkah penting.

Misbakhun juga mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi negatif terkait kebijakan pemerintah, termasuk di media sosial.

"Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, jangan dipercaya. Program ini untuk memastikan anak-anak kita bisa bersaing dengan bangsa lain," ujarnya.

Selain MBG, ia menyoroti kebijakan subsidi energi yang disebut tetap dijaga pemerintah di tengah kenaikan harga global.

Ia menyebut harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap stabil meski tekanan internasional meningkat.

Ia menegaskan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen subsidi.

"Di banyak negara harga naik, tapi di Indonesia BBM bersubsidi masih dijaga," kata dia.

Selain BBM, pemerintah juga disebut mempertahankan subsidi elpiji 3 kilogram, listrik, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.*

(at/ad)

JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menolak wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) menjadi pemilihan tidak langsung.

Ia menilai gagasan tersebut berpotensi menggerus prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi inti reformasi.

Baca Juga:

• 4 Pelaku Pembunuhan Lansia di Pekanbaru Akhirnya Ditangkap, Polisi Kejar hingga Sumut dan Aceh!

Karena itu, sistem demokrasi, termasuk pemilihan pemimpin nasional, harus mencerminkan kehendak rakyat.

"Republik Indonesia ini milik kita semua," ujar Megawati saat orasi ilmiah dalam pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026.

Presiden ke-5 RI itu secara khusus menyoroti wacana perubahan sistem pemilihan presiden.

Ia menilai pemilihan langsung merupakan mandat reformasi yang memberikan legitimasi kuat kepada kepala negara.

Menurut Megawati, alasan tingginya biaya pemilu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah sistem yang sudah berjalan.

Ia bahkan membandingkan dengan Pemilu 1955 yang dinilainya berlangsung tertib dan stabil.

"Kalau dulu 1955 bisa, kenapa sekarang tidak bisa?" ujarnya.

Megawati juga mengingatkan bahwa presiden yang dipilih langsung memiliki legitimasi kuat yang tidak boleh dikompromikan, terutama dalam konteks konstitusi dan kedaulatan bangsa.

Selain itu, ia menyinggung potensi gejala penyeragaman dalam lembaga negara yang dapat melemahkan independensi demokrasi dan hukum.

Ia mengkritik budaya "asal bapak senang" yang dinilai menghambat keberanian berpikir kritis.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati turut menyoroti pentingnya independensi lembaga peradilan serta mengapresiasi sikap berbeda pendapat atau dissenting opinion yang pernah disampaikan oleh Arief Hidayat di Mahkamah Konstitusi.

"Jangan biarkan hukum kehilangan keberpihakannya pada keadilan," kata Megawati menutup pidatonya.*

(tt/ad)

JAKARTA — Serikat Pekerja Kampus (SPK) menilai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum refleksi atas kondisi pendidikan nasional yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Sabtu, 2 Mei 2026, SPK menyebut negara justru terjebak dalam kebijakan yang dianggap menekan martabat para pendidik, khususnya dosen dan guru.

Baca Juga:

• Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik? Ini Penjelasan Pemerintah

SPK menyoroti persoalan kesejahteraan dosen yang dinilai masih jauh dari layak.

Berdasarkan data yang mereka himpun, sebanyak 42,9 persen dosen di Indonesia disebut hanya menerima pendapatan tetap di bawah Rp3 juta per bulan.

Bahkan, menurut SPK, masih terdapat dosen di perguruan tinggi swasta yang menerima upah di bawah Rp900 ribu per bulan.

Mereka menyebut kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keberpihakan negara terhadap profesi pendidik di tingkat perguruan tinggi.

"Penghasilan dosen di Indonesia teramat miris," tulis SPK.

Selain menyoroti rendahnya pendapatan dosen, SPK juga mengkritik sistem perlindungan tenaga kerja yang dinilai belum mengakomodasi profesi guru dan dosen secara adil.

Menurut mereka, tenaga pendidik saat ini tidak mendapatkan perlindungan layaknya pekerja sektor lain karena tidak masuk dalam skema perlindungan ketenagakerjaan, termasuk soal upah minimum.

"Negara telah melakukan diskriminasi sistematis dengan mengeksklusi guru dan dosen dari rezim perlindungan ketenagakerjaan," tulis mereka.

SPK juga menyinggung kebijakan pemerintah terkait pengalokasian anggaran pendidikan yang sebagian digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka menilai pengalihan anggaran sebesar Rp223,55 triliun atau sekitar 29,07 persen dari total anggaran pendidikan berpotensi memperburuk kondisi keuangan kampus dan mengancam keberlangsungan tenaga pengajar non-ASN.

Menurut SPK, implementasi program MBG di lingkungan kampus juga dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi merendahkan fungsi perguruan tinggi.

"Pembukaan dapur MBG merendahkan posisi kampus menjadi sekadar event organizer," tulis SPK.

Tak hanya itu, SPK turut menyoroti berbagai aturan administratif yang dinilai memberatkan dosen, termasuk kewajiban surat tugas dan dokumen administratif lain dalam pelaporan Beban Kinerja Dosen (BKD).

Mereka menilai aturan tersebut berpotensi memicu praktik birokrasi berlebihan di lingkungan pendidikan tinggi.

Sebagai langkah lanjutan, SPK menyatakan akan mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih berpihak pada pekerja kampus.

Mereka juga berencana menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi guna memperjuangkan penetapan upah minimum bagi dosen dan pekerja kampus.

SPK menutup pernyataannya dengan mengajak civitas akademika untuk lebih kritis terhadap kebijakan pendidikan nasional yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan tenaga pengajar.*

(tt/ad)

MEDAN — Kelompok Medan Teater menggelar Festival Musikalisasi Puisi bertajuk Kopi & Kepo di Taman Budaya Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Sabtu, 2 Mei 2026.

Kegiatan berlangsung dari sore hingga malam hari.

Baca Juga:

• Pembunuhan Lansia di Pekanbaru: Pelaku Teridentifikasi, Kabur ke Medan

Karya-karya dalam buku tersebut diinterpretasikan melalui pertunjukan musikalisasi puisi oleh kelompok 7 Keliling.

Mereka memadukan pembacaan teks, musik, dan eksplorasi panggung untuk menghadirkan pengalaman artistik atas puisi-puisi yang ditampilkan.

Pimpinan Medan Teater, Munawar Lubis, mengatakan festival ini merupakan upaya menghadirkan puisi ke ruang publik dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

"Festival ini adalah cara kami merayakan puisi, menghadirkan rasa yang sering terabaikan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Ia menambahkan, musikalisasi puisi bukan sekadar pertunjukan, tetapi ruang dialog antara karya sastra dan realitas sosial.

Menurutnya, karya dalam festival ini merepresentasikan berbagai spektrum emosi manusia, mulai dari keresahan hingga kesedihan yang sunyi.

Wali Kota Medan Rico Waas turut hadir sekaligus membuka acara. Ia menekankan pentingnya kegiatan seni dalam memperkuat ekosistem budaya di Kota Medan.

"Kegiatan ini menjadi bukti bahwa seni dan sastra tetap hidup dan relevan, serta menjadi ruang ekspresi generasi muda," kata Rico.

Festival Kopi & Kepo diharapkan menjadi ruang apresiasi yang mempertemukan karya sastra dengan publik yang lebih luas.

Medan Teater juga menegaskan bahwa puisi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang dapat dinikmati semua kalangan.*

(mi/ad)

JAKARTA — Pemerintah tengah mengkalkulasi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tahun ini di tengah tekanan defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkirakan mencapai Rp20–30 triliun.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan penyesuaian iuran diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional.

Baca Juga:

• Potongan Ojol Turun ke 8%, Benarkah Pendapatan Driver Naik? Ini Kata Ekonom

"Iuran memang harus naik, tetapi ada pertimbangan politis karena ini sensitif," kata Budi, Jumat, 1 Mei 2026.

Ia menjelaskan, rencana kenaikan iuran tidak akan berdampak pada masyarakat miskin karena kelompok desil 1 hingga 5 tetap ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kenaikan hanya menyasar peserta mandiri dari kelompok menengah ke atas.

Menurut Budi, peserta mandiri saat ini membayar iuran sekitar Rp42 ribu per bulan, dan kelompok inilah yang berpotensi mengalami penyesuaian tarif.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum akan menaikkan iuran sebelum pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan.

Ia menargetkan pertumbuhan di atas 6 persen sebagai syarat utama.

"Kalau sekarang belum," ujar Purbaya.

Wacana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan sebelumnya sudah mengemuka sejak tahun lalu seiring defisit JKN yang terus melebar.

Namun hingga kini, tarif masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

Dalam aturan tersebut juga diatur batas waktu pembayaran iuran setiap tanggal 10 setiap bulan, serta penghapusan denda keterlambatan mulai 1 Juli 2026, kecuali jika peserta kembali mengakses layanan rawat inap dalam 45 hari setelah reaktivasi kepesertaan.*

(cn/ad)

JAKARTA — Rencana pemerintah menurunkan potongan aplikasi transportasi daring menjadi 8 persen dari sebelumnya sekitar 20 persen dinilai tidak serta-merta meningkatkan pendapatan pengemudi ojek online.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan skema tersebut tidak berdampak langsung pada kenaikan pendapatan selama sistem tarif masih menggunakan mekanisme biaya tetap (fixed cost).

Baca Juga:

• 30 Ribu Lowongan Manajer Kopdes Dibuka, Ternyata Segini Gajinya!

Dalam skema itu, penghasilan pengemudi hanya berasal dari biaya perjalanan.

"Penurunan potongan ke platform tidak otomatis menambah pendapatan pengemudi selama sistem masih fixed cost," ujar Huda, Sabtu, 2 Mei 2026.

Ia menjelaskan, struktur tarif dalam transportasi daring terdiri dari harga konsumen dan harga pengemudi.

Harga konsumen mencakup biaya perjalanan serta biaya platform, sementara pengemudi hanya menerima komponen perjalanan.

Huda juga menyoroti potensi dampak lanjutan jika pendapatan aplikator berkurang.

Menurut dia, perusahaan bisa mengurangi insentif atau promo kepada pengguna, yang pada akhirnya dapat menekan permintaan layanan.

"Jika promo berkurang, minat pengguna bisa turun, dan itu justru berdampak pada pendapatan pengemudi," kata dia.

Di sisi lain, ia menilai skema potongan berbasis persentase sebaiknya dievaluasi. Ia mengusulkan model tarif tetap atau sistem voucher agar pendapatan pengemudi lebih terukur.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginan agar potongan aplikator diturunkan di bawah 10 persen.

Ia menyebut kebijakan itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

"Harus di bawah 10 persen," ujar Prabowo dalam pidato Hari Buruh di Jakarta.

Sementara itu, pemerintah juga disebut melibatkan skema kepemilikan saham oleh Danantara di perusahaan ride-hailing sebagai bagian dari kebijakan penataan ekosistem transportasi daring.*

(bb/ad)

JAKARTA — Pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Posisi ini menjadi salah satu program strategis dalam penguatan ekonomi desa.

Baca Juga:

• Bahlil Ungkap Rencana LPG 3 Kg Bakal Diganti CNG: Lebih Murah 40 Persen

Rekrutmen terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan dengan usia maksimal 35 tahun.

Pendaftaran tahap awal berlangsung hingga 24 April 2026 melalui laman resmi https://phtc.panselnas.go.id.

Seleksi dilakukan bertahap mulai dari administrasi hingga kompetensi, dengan pengumuman akhir dijadwalkan pada pertengahan Juni 2026.

Meski proses rekrutmen sudah berjalan, pemerintah belum menetapkan besaran gaji secara resmi.

Namun, pemerintah memberikan gambaran bahwa penghasilan manajer Kopdes akan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan serta lokasi penempatan.

Gaji manajer diperkirakan berada sedikit di atas upah minimum regional (UMR) masing-masing daerah.

Sementara itu, posisi non-manajerial seperti kasir, sopir, dan petugas keamanan diproyeksikan menerima gaji setara UMR.

Sebagai perbandingan, UMR tertinggi saat ini berada di Kota Bekasi sebesar Rp5,69 juta, sedangkan yang terendah di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,17 juta.

Artinya, besaran gaji di Kopdes Merah Putih akan sangat bergantung pada wilayah kerja masing-masing, mengikuti standar biaya hidup dan ketentuan upah daerah.

Program Kopdes Merah Putih sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat rantai pasok pangan dan ekonomi berbasis desa.*

(bi/ad)

JAKARTA — Pemerintah mendorong pengembangan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG) subsidi 3 kilogram.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan penggunaan CNG yang berbahan baku gas domestik sudah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Wagub Fadhlullah Perkuat Sinergi Ulama–Umara dalam Pembangunan, Bahas Peran Strategis Dayah untuk Masa Depan Aceh

"Untuk yang 3 kilogram ini baru mau dibuat dan ongkosnya bisa lebih murah 30–40 persen," ujar Bahlil di Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026.

CNG atau compressed natural gas merupakan gas alam yang dikompresi pada tekanan tinggi sekitar 200–250 bar untuk disimpan dalam tabung khusus.

Energi ini diproyeksikan menjadi substitusi LPG yang selama ini masih bergantung pada impor.

Bahlil menyebut konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, dengan ketergantungan impor mencapai lebih dari 6 juta ton.

Pengembangan CNG diharapkan dapat menekan beban impor energi.

Meski demikian, pengembangan CNG untuk rumah tangga masih menghadapi tantangan teknis dan keselamatan.

Tekanan tinggi pada tabung dinilai membutuhkan standar keamanan yang lebih ketat dibanding LPG.

Sejumlah pengamat juga menilai investasi infrastruktur CNG tidak ringan. Pengembangan jaringan distribusi, termasuk pipa gas, diperkirakan membutuhkan biaya besar.

Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai risiko keselamatan CNG lebih tinggi karena karakteristik tekanan gas yang ekstrem.

Ia juga menyebut pembangunan jaringan distribusi dapat mencapai Rp30 miliar per kilometer.

Di sisi lain, Bhima mendorong pemerintah mempertimbangkan opsi elektrifikasi rumah tangga sebagai alternatif yang dinilai lebih aman dan efisien dalam jangka panjang.

Meski mendapat sejumlah catatan, pemerintah menegaskan pengembangan CNG tetap didorong sebagai bagian dari strategi kemandirian energi nasional.*

(bi/ad)

TAPSEL — Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial RUN (33) saat diduga hendak memperjualbelikan sisik trenggiling seberat 4,7 kilogram di Kelurahan Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, Sumatera Utara.

Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan, Bontor Desmonth Sitorus, mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat, 1 Mei 2026, setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait aktivitas perdagangan satwa liar.

Baca Juga:

• 4 Pelaku Pembunuhan Lansia di Pekanbaru Akhirnya Ditangkap, Polisi Kejar hingga Sumut dan Aceh!

Selain sisik trenggiling, polisi juga menyita barang bukti lain berupa tiga pasang tanduk kambing hutan dan satu lembar kulit kijang yang ditemukan dalam karung goni.

Pelaku diduga menyimpan, mengangkut, hingga memperdagangkan bagian tubuh satwa dilindungi dalam kondisi mati.

Polisi kini masih mendalami sumber barang bukti tersebut untuk mengungkap kemungkinan jaringan perdagangan yang lebih luas.

Penyidik juga berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Padangsidimpuan untuk penanganan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, RUN dijerat Pasal 40A ayat (1) huruf e juncto Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi serta segera melaporkan jika menemukan aktivitas serupa.*

(d/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyoroti maraknya penyebaran informasi tidak terverifikasi di media sosial setelah pernyataan tokoh senior Amien Rais terkait Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dipastikan berbasis informasi palsu.

Qodari mengaku prihatin karena Amien Rais, yang dikenal sebagai akademisi sekaligus tokoh nasional, dinilai ikut terpengaruh oleh konten manipulatif yang beredar di ruang digital.

Baca Juga:

• Imigrasi Ngurah Rai Tangkap Tiga WN Tiongkok DPO Pencurian Rumah Mewah di Bogor, Hendak Kabur ke Malaysia

Menurut Qodari, tudingan yang diarahkan kepada Teddy Indra Wijaya bermula dari interpretasi keliru terhadap sebuah video di media sosial berjudul Aku Bukan Teddy.

Video tersebut dianggap sebagai pernyataan autentik, padahal tidak memiliki dasar fakta yang jelas.

Ia menjelaskan, video itu menampilkan kolase visual dari berbagai sumber yang tidak berkaitan dengan isi lagu.

Bahkan, sosok penyanyi dalam video tersebut juga dipastikan bukan Titiek Soeharto seperti yang diasumsikan sejumlah pihak.

"Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskab, Pak Teddy adalah gay, itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amien Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titiek," ujarnya.

Qodari menegaskan bahwa konten tersebut sebenarnya telah mencantumkan keterangan sebagai materi hiburan, bukan informasi faktual.

Namun, kata dia, konten semacam itu tetap berpotensi menyesatkan publik jika dikonsumsi tanpa proses verifikasi.

Ia menyebut fenomena ini sebagai peringatan serius mengenai bahaya hoaks di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), di mana manipulasi suara, gambar, hingga narasi semakin sulit dibedakan dari informasi asli.

"Jadi ini contoh dari bahaya hoaks dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar, sesenior seperti Pak Amien Rais itu bisa menjadi korban hoaks," kata Qodari.

Menurut dia, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di media sosial.

Verifikasi terhadap sumber informasi dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran kabar bohong yang dapat merugikan banyak pihak.

Kasus ini kembali menunjukkan bahwa disinformasi digital tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga dapat memengaruhi tokoh publik sekalipun.*

(cn/ad)

PEKANBARU — Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) bergerak cepat mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan lanjut usia di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.

Empat orang pelaku telah ditangkap di lokasi berbeda.

Baca Juga:

• Wagub Fadhlullah Perkuat Sinergi Ulama–Umara dalam Pembangunan, Bahas Peran Strategis Dayah untuk Masa Depan Aceh

"Empat pelaku kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia berhasil diamankan," ujar Muharman, Sabtu, 2 Mei 2026.

Ia menjelaskan, dua pelaku ditangkap di wilayah Aceh Tengah, sementara dua lainnya diamankan di Kota Binjai, Sumatera Utara.

Penangkapan dilakukan di tempat persembunyian masing-masing.

Meski demikian, polisi belum mengungkap identitas para pelaku maupun motif di balik pembunuhan tersebut.

Muharman menyebutkan, detail kasus akan disampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada Ahad siang.

Korban, Dumaris Deniwati Boru Sitio (60), ditemukan tewas di rumahnya pada Rabu, 29 April 2026.

Ia pertama kali ditemukan oleh suaminya, Salmon Mena, dalam kondisi bersimbah darah.

Rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi mengungkap kronologi kejadian.

Empat pelaku datang menggunakan mobil berwarna hitam dan masuk ke rumah korban.

Salah satu pelaku diduga perempuan berinisial AF, yang disebut sebagai menantu korban.

Ia bersama pelaku lain sempat berinteraksi dengan korban sebelum terjadi kekerasan.

Dalam rekaman tersebut, seorang pria terlihat memukul korban menggunakan balok kayu hingga korban terjatuh dan tidak bergerak.

Kasus ini mendapat perhatian langsung dari Kapolda Riau, Herry Heryawan.

Ia meminta jajarannya mengusut tuntas perkara tersebut dan memastikan seluruh pelaku diproses sesuai hukum.*

(d/ad)

BIREUEN — Pemerintah Aceh terus menguatkan kolaborasi dengan kalangan ulama sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis nilai keislaman.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melakukan silaturahmi ke kediaman Tu Amad, putra ulama kharismatik almarhum Abu Tumin Blang Blahdeh, di kompleks Dayah Madinatuddinah Miftahussalam, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Jumat, 1 Mei 2026.

Baca Juga:

• Bahlil: Indonesia Pilih Jalan Sendiri Hadapi Gejolak Energi Global

Pertemuan itu berkembang menjadi ruang dialog antara pemerintah dan ulama guna memperkuat peran dayah dalam pembangunan Aceh.

Fadhlullah menegaskan, hubungan ulama dan umara merupakan fondasi penting dalam menjaga identitas Aceh.

"Sejak masa kesultanan, ulama dan umara berjalan beriringan. Sinergi ini harus terus diperkuat," ujarnya.

Ia menyebut dayah tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pembinaan moral dan sosial masyarakat.

Karena itu, kolaborasi pemerintah dan ulama dinilai krusial agar pembangunan tetap selaras dengan syariat Islam dan kearifan lokal.

Tu Amad menyambut positif kunjungan tersebut. Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan ulama dapat terus berlanjut dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam sejumlah kesempatan, Fadhlullah juga aktif turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga.

Pendekatan ini, menurutnya, penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Sikap tersebut terlihat saat ia meninjau warga terdampak banjir di Aceh Tengah.

Meski menghadapi medan sulit, ia tetap berupaya menjangkau lokasi terdampak, termasuk saat mengalami insiden terbaliknya rakit penyeberangan di kawasan Pameu.

Rangkaian kunjungan ke berbagai wilayah Aceh—dari pantai barat selatan hingga kawasan tengah—menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun komunikasi langsung dengan ulama dan masyarakat.

Kunjungan di Bireuen ini menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam merawat relasi ulama dan umara sebagai fondasi pembangunan daerah.*

(ad)

KENDARI – Detasemen Polisi Militer (Denpom) XIV/3 Kendari menetapkan seorang anggota TNI berinisial Sertu MB sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Ia diduga terlibat kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara.

Baca Juga:

• Imigrasi Ngurah Rai Tangkap Tiga WN Tiongkok DPO Pencurian Rumah Mewah di Bogor, Hendak Kabur ke Malaysia

"Kami sudah meminta satuan untuk menerbitkan DPO. Anggota intel juga telah turun ke lapangan melakukan pencarian," kata Haryadi, Sabtu (2/5/2026).

Menurut Haryadi, berkas perkara Sertu MB telah dilimpahkan dari Kodim 1417/Kendari ke Denpom untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Meski pelaku belum tertangkap, penyidik tetap melanjutkan pemeriksaan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk orang tua korban.

Namun hingga kini, korban belum dapat dimintai keterangan karena masih mengalami trauma dan baru menyelesaikan ujian sekolah.

Haryadi menegaskan pihaknya akan menuntaskan kasus tersebut secara transparan, mengingat perkara ini menjadi perhatian pimpinan TNI AD.

"Proses hukum tetap berjalan dan kami berkomitmen menanganinya secara tuntas," ujarnya.

Sertu MB dijerat dugaan pelanggaran berlapis, yakni kekerasan seksual terhadap anak serta desersi atau tidak hadir tanpa izin (THTI) karena meninggalkan tugas tanpa keterangan.

Dalam proses pengejaran, Denpom XIV/3 Kendari berkoordinasi dengan Kodim 1417/Kendari serta meminta bantuan Polda Sulawesi Tenggara untuk mempercepat penangkapan.

Sementara itu, Komandan Kodim 1417/Kendari Kolonel Arm Danny AP Girsang menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan yang diduga dilakukan anggotanya.

Ia menjelaskan, Sertu MB sempat melarikan diri saat pemeriksaan internal dengan alasan izin makan, namun tidak kembali.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang masih memiliki hubungan keluarga, dan kejadian disebut terjadi berulang kali di kediaman pelaku.

"Kami tidak memberikan toleransi. Proses hukum akan ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Danny.*

(tt/ad)

BADUNG – Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus pencurian dengan pemberatan di Kota Bogor, Jawa Barat.

Penangkapan dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Sabtu (2/5/2026).

Baca Juga:

• Megawati Cerita Pertemuan dengan Prabowo Terkait Tuduhan PDIP Dalang Demo Agustus 2025: Kalau Memang Kami, Buktinya Saja Dulu

Ketiganya diamankan saat hendak terbang ke Kuala Lumpur menggunakan maskapai AirAsia penerbangan QZ550.

Petugas imigrasi mendeteksi adanya kejanggalan saat pemeriksaan keberangkatan sebelum melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap identitas mereka.

Hasil pemeriksaan kemudian memastikan bahwa ketiga orang tersebut diduga kuat terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Bogor Kota.

Berdasarkan informasi kepolisian, kasus pencurian itu terjadi pada 22 Maret 2026 di sebuah rumah mewah saat korban sedang berlibur ke luar negeri.

Para pelaku diduga masuk dengan menggunakan topeng dan sarung tangan sebelum membawa kabur barang berharga milik korban.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, mengatakan penangkapan ini merupakan hasil deteksi sistem keimigrasian yang terintegrasi dengan data penegak hukum.

"Kami mampu mengamankan siapa pun yang masuk dalam DPO sepanjang datanya disampaikan secara cepat dan akurat. Ini bukti bahwa pintu masuk Indonesia tidak dapat menjadi celah pelarian pelaku kejahatan," ujarnya.

Ketiga WNA tersebut kemudian ditunda keberangkatannya dan diserahkan kepada Polresta Bogor Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

Bugie menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Polresta Bogor Kota, Kantor Imigrasi Bogor, dan Kantor Imigrasi Ngurah Rai dengan dukungan sistem digital keimigrasian.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menyebut penangkapan ini menunjukkan kesiapan aparat dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

"Bali sebagai pintu gerbang internasional harus steril dari pelaku kejahatan. Sinergi antarinstansi menjadi kunci," katanya.*

(ad)

PEKANBARU – Terduga pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga (IRT), Dumaris Boru Sitio (60), yang ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Kurnia, Limbungan, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Rabu (29/4/2026), dikabarkan telah ditangkap di wilayah Sumatera Utara.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Hasyim Risahondua, membenarkan adanya kabar penangkapan tersebut.

Baca Juga:

• 6 Pelajar Tersangka Kericuhan May Day Bandung Positif Obat-obatan Terlarang

"Besok rilis ya," kata Hasyim singkat saat dikonfirmasi, Sabtu (2/5/2026).

Sebelumnya, tim gabungan Ditreskrimum Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru melakukan pengejaran terhadap pelaku hingga ke luar daerah, termasuk Sumatera Utara.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, AKP Anggi Rian Diansyah, mengatakan pihaknya masih berada di Medan untuk pengembangan kasus.

"Kami bersama tim Polda Riau sedang melakukan pengembangan di Medan," ujarnya.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan untuk menguatkan alat bukti.

Dari hasil penyelidikan awal, korban diduga meninggal akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, menyebut penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Dari rekaman tersebut, polisi mengarah pada satu orang yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini.

Selain itu, dalam rekaman juga terlihat adanya dugaan pelaku lain yang melakukan kekerasan menggunakan balok kayu. Namun, identitasnya masih dalam pendalaman.

Dalam kasus ini, korban juga diduga kehilangan sejumlah barang berharga, mulai dari perhiasan, uang tunai mata uang asing, paspor, telepon genggam, hingga cincin pernikahan.

"Kasus ini menjadi perhatian serius. Kami akan mengungkapnya secara tuntas," kata Pandra.

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh suami korban yang menemukan istrinya sudah tidak bernyawa saat kembali ke rumah sekitar pukul 11.00 WIB.*

(mx/ad)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia akan mengambil jalur kebijakan sendiri dalam menghadapi tekanan ketidakpastian global yang berdampak pada sektor energi.

Menurut dia, pemerintah tidak dapat sekadar mengikuti langkah negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi domestik.

Baca Juga:

• Pengamat Politik: Program MBG Perlu Dikawal, Bukan Dipertentangkan

"Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan energi harus disesuaikan karena semua negara mencari jalan keselamatannya masing-masing," ujar Bahlil dalam acara Sinergi Alumni IPB di Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026.

Ia menilai setiap negara kini dipaksa merumuskan strategi sendiri untuk menjaga stabilitas pasokan energi.

Indonesia, kata dia, memilih pendekatan pragmatis dengan tetap mengandalkan sumber daya domestik di tengah tekanan transisi energi global.

Salah satu kebijakan yang tetap dipertahankan adalah pemanfaatan batu bara sebagai penopang energi nasional, sembari menjalankan proses transisi menuju energi bersih secara bertahap.

"Ini bukan berarti kita menolak energi bersih, tetapi transisinya harus realistis dan tidak membebani masyarakat," kata Bahlil.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kebijakan substitusi impor melalui pengembangan energi berbasis nabati.

Program biodiesel yang telah berjalan dari B10 hingga B40 ditargetkan meningkat menjadi B50 pada Juli 2026.

"Bulan Juli besok menjadi B50. Kita tidak lagi mengimpor solar dalam jumlah besar karena sudah disubstitusi FAME dari CPO," ujarnya.

Pemerintah juga mulai mendorong pengembangan bahan bakar berbasis etanol yang bersumber dari komoditas pertanian seperti tebu, jagung, dan singkong.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian.

Di sisi lain, Bahlil menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi energi, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan pasokan di tengah ketidakpastian global.

Dengan sejumlah langkah tersebut, pemerintah optimistis Indonesia dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.*

(km/ad)

BANDUNG - Polda Jawa Barat menetapkan enam pelajar sebagai tersangka dalam kericuhan aksi Hari Buruh (May Day) di kawasan Jalan Cikapayang, Kota Bandung.

Para tersangka masing-masing berinisial MRN (21), MRA (17), RS (19), MFNA (19), FAP (21), dan HIS (20) diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum, termasuk pembakaran pos polisi dan videotron.

Baca Juga:

• Pembunuhan Lansia di Pekanbaru: Pelaku Teridentifikasi, Kabur ke Medan

"Ini sangat memprihatinkan. Selain melakukan aksi anarkis, para tersangka ini diketahui di bawah pengaruh obat-obatan terlarang jenis Tramadol saat beraksi," ujar Hendra dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 Mei 2026.

Menurut dia, temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat untuk menelusuri sumber peredaran obat keras yang dikonsumsi para pelaku.

Selain Tramadol, polisi juga menemukan sejumlah obat psikotropika dari salah satu tersangka berinisial MRN. Barang bukti yang diamankan antara lain Alprazolam, Mersi, Euforis, dan Resperidon.

Hendra menyebut penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memengaruhi atau mengarahkan para pelajar tersebut dalam aksi kekerasan itu.

"Kami akan mendalami asal-usul obat-obatan tersebut serta motif di balik simbol-simbol yang mereka bawa," katanya.

Ia juga mengimbau orang tua agar memperketat pengawasan terhadap pergaulan anak-anak, agar tidak terjerumus dalam penggunaan obat terlarang maupun tindakan anarkis.

Sebelumnya, polisi mengamankan sejumlah massa aksi berpakaian serba hitam yang melakukan perusakan fasilitas publik di kawasan Simpang Tamansari, Bandung, pada Jumat malam, 1 Mei 2026.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, mengatakan aksi tersebut tidak disertai penyampaian aspirasi, melainkan langsung berujung perusakan.

"Tidak ada pembicaraan menyampaikan pendapat atau tuntutan, itu tidak ada. Yang ada langsung merusak," ujarnya.

Polisi memastikan situasi di lokasi kejadian saat ini telah kembali kondusif.*

(km/ad)

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku pernah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk meluruskan isu yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik demonstrasi Agustus 2025.

Pertemuan itu, kata Megawati, dilakukan setelah beredar tuduhan yang menyeret nama partainya.

Baca Juga:

• Bahlil: Indonesia Pilih Jalan Sendiri Hadapi Gejolak Energi Global

Megawati mengatakan, setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung meminta klarifikasi kepada Prabowo.

Ia menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan berpotensi memecah belah politik nasional.

"Saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya mengatakan pada beliau, 'Pak, kalau memang kami, buktinya saja dulu. Jangan begitu dong hanya mengatakan itu di belakangnya merah,'" kata Megawati.

Ia mempertanyakan mengapa narasi saling tuduh masih kerap muncul di ruang politik nasional, padahal Indonesia menjunjung nilai persatuan.

"Apakah akan seperti itu terus kita yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, Pancasila? Apakah kita ini sudah menjadi negara apa?" ujarnya.

Megawati tidak menjelaskan kapan pertemuan dengan Prabowo berlangsung. Ia juga tidak mengungkapkan respons presiden atas pertanyaannya tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Megawati menyinggung kembali peran kepala negara yang menurutnya harus tetap berada dalam koridor hukum.

Ia mengingatkan bahwa keputusan politik besar kerap menuntut tanggung jawab berat, termasuk saat dirinya memisahkan TNI dan Polri ketika menjabat presiden.

"Sebagai presiden, saya yang memisahkan TNI dan Polri. Tidak mudah, tapi itu mandat TAP MPR. Saya menghormati hukum," katanya.*

(km/ad)

Baca Juga:

• Pengamat Politik: Program MBG Perlu Dikawal, Bukan Dipertentangkan