JAKARTA — Jaksa penuntut umum mendakwa Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau Roy Suryo melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026, jaksa menyebut perbuatan Roy Suryo telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Jokowi.

Baca Juga:

• Roy Suryo Tolak Damai dengan Jokowi, Tak Akui Dakwaan dan Ajukan Perlawanan

"Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ir H Joko Widodo mengalami kerugian immateriil, yaitu tercemarnya nama baik saksi Ir H Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya," ujar jaksa dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (17/9/2026).

Jaksa mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan tuduhan bahwa Jokowi menggunakan ijazah S-1 palsu ketika mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Menurut jaksa, tuduhan tersebut tetap muncul meskipun Universitas Gadjah Mada atau UGM telah menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan dinyatakan lulus dari universitas tersebut.

"Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Ir H Joko Widodo telah menggunakan ijazah S-1 palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia," ungkapnya.

Menurut jaksa, perkara ini bermula pada 26 Maret 2025.

Saat itu, Jokowi ditunjukkan tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Tiga unggahan tersebut terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X.

"Adanya tiga unggahan di media sosial terdiri dari dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial 'X' yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Ir H Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata satu (S-1) saksi lr H Joko Widodo adalah palsu," kata jaksa.

Jaksa kemudian menyebut sejumlah akun dan judul unggahan yang menjadi bagian dari dakwaan.

"Unggahan tersebut yaitu Youtube Akun @EggiSudjanaChannel dengan judul 'Konsisten TPUA Pengungkapan Ijazah Palsu', serta akun X @DokterTifa dengan judul 'ERA AI: Segala Ijazah Palsu Bakal Terungkap Dalam Hitungan Detik'," tambah jaksa.

Setelah mengetahui unggahan tersebut, Jokowi disebut menghubungi tim penasihat hukumnya.

Kuasa hukum Jokowi kemudian menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan yang beredar.

Jaksa juga merujuk pada konferensi pers Universitas Gadjah Mada pada 15 April 2025.

Dalam konferensi pers tersebut, menurut jaksa, UGM menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan dinyatakan lulus.

Dalam dakwaannya, jaksa juga mempersoalkan dokumen ijazah yang disebut dianalisis Roy Suryo menggunakan metode error level analysis atau ELA.

Jaksa menyatakan dokumen yang digunakan dalam analisis tersebut bukan berasal dari pemilik sah ijazah, yakni Jokowi.

Jaksa juga menyebut tidak terdapat upaya konfirmasi langsung dari Roy Suryo kepada Jokowi.

Jaksa kemudian memaparkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap dokumen ijazah yang menjadi bagian dari perkara.

"Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4578/DCF/2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan, hasil pemeriksaan perbandingan terhadap satu lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan No 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama," ujar jaksa.

Perkara tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan persidangan berikutnya untuk menguji dakwaan jaksa dan pembelaan Roy Suryo beserta tim penasihat hukumnya.* (d/ad)

JAKARTA — Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau Roy Suryo menolak menempuh proses keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Roy juga menyatakan tidak mengakui perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU).

Baca Juga:

• Babak Panas Sidang Dokter Tifa Jaksa Bakal Boyong Saksi Pelapor di Agenda Pembuktian 1 Oktober

Dalam perkara ini, Roy didakwa melakukan pencemaran nama baik, fitnah, serta pelanggaran terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Setelah dakwaan selesai dibacakan, majelis hakim menjelaskan kepada Roy mengenai hak untuk menempuh mekanisme restorative justice.

Mekanisme tersebut dapat ditempuh melalui perdamaian dengan Jokowi selaku korban atau melalui pengakuan terhadap dakwaan sesuai ketentuan KUHAP baru.

"Ada ketentuan bahwa di Pasal 204 ayat 5 dengan dihubungkan dengan ayat 7, saudara bisa melakukan RJ (restorative justice) kalau memenuhi ketentuan pasal ayat 7-nya. Atau, kalau tidak melakukan RJ, bisa menggunakan 205, pengakuan terhadap dakwaan. Bagaimana?" ujar majelis hakim.

Roy kemudian menyatakan tidak akan memilih mekanisme tersebut.

"Tidak, Yang Mulia. Kami tidak akan melakukan RJ dan tidak akan mengakui perbuatannya," ungkap Roy.

Hakim kemudian menanyakan langkah hukum yang akan ditempuh Roy setelah menolak RJ dan pengakuan terhadap dakwaan.

"Begitu ya. Akan mengajukan perlawanan?" tanya hakim.

"Ya, Yang Mulia," jawab Roy.

Majelis hakim kemudian menetapkan sidang berikutnya pada Kamis, 24 September 2026.

Agenda persidangan adalah mendengarkan perlawanan yang diajukan Roy bersama tim penasihat hukumnya.

"Acara perlawanan dari Terdakwa dan tim advokat," tutur hakim.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025.

Menurut jaksa, ketika itu terdapat dua unggahan video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baik Jokowi.

"Adanya tiga unggahan di media sosial terdiri dari dua video di YouTube dan satu (satu) unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Ir H Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata satu (S-1) saksi Ir H Joko Widodo adalah palsu," kata jaksa saat membacakan dakwaan.

Jaksa menyebut salah satu unggahan berasal dari akun YouTube @EggiSudjanaChannel dengan judul Konsisten TPUA Pengungkapan Ijazah Palsu.

Unggahan lainnya berasal dari akun X @DokterTifa dengan judul ERA AI: Segala Ijazah Palsu Bakal Terungkap Dalam Hitungan Detik.

"Unggahan tersebut yaitu YouTube Akun @EggiSudjanaChannel dengan judul 'Konsisten TPUA Pengungkapan Ijazah Palsu', serta akun X @DokterTifa dengan judul 'ERA AI: Segala Ijazah Palsu Bakal Terungkap Dalam Hitungan Detik'," tambah jaksa.

Menurut jaksa, Jokowi kemudian menghubungi tim penasihat hukumnya terkait unggahan tersebut.

Tim kuasa hukum Jokowi selanjutnya menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan yang diarahkan kepada Jokowi.

Pada 15 April 2025, Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menggelar konferensi pers.

Jaksa mengatakan UGM pada saat itu menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM dan dinyatakan lulus.

Jaksa menilai perbuatan Roy menimbulkan kerugian imateriil bagi Jokowi karena nama baiknya disebut tercemar.

"Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Ir H Joko Widodo telah menggunakan ijazah S-1 palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden ke-7 Republik Indonesia," tutur jaksa.

Jaksa juga mempersoalkan dokumen ijazah yang dianalisis Roy menggunakan metode error level analysis (ELA).

Menurut jaksa, dokumen tersebut bukan bersumber dari pemilik sah ijazah, yakni Jokowi.

Jaksa juga menyatakan Roy tidak melakukan verifikasi atau meminta izin kepada Jokowi sebelum menyebarkan dokumen yang digunakan dalam analisis tersebut.

"Selain itu, tidak terdapat upaya dari terdakwa untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, maupun permintaan izin kepada saksi Ir H Joko Widodo selaku pemilik sah dokumen tersebut sehingga Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dijadikan dasar analisis oleh terdakwa dilakukan secara tanpa hak," kata jaksa.

Atas perbuatannya, Roy didakwa dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan tersebut juga disusun secara subsider dengan ketentuan dalam UU ITE sebagaimana telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sebelum perkara pokok memasuki persidangan, Roy Suryo tercatat telah mengajukan lima kali praperadilan.

Dalam proses tersebut, hakim menyatakan Roy menyalahgunakan mekanisme praperadilan untuk menunda persidangan perkara pokok.

Dengan penolakan RJ dan pengakuan terhadap dakwaan, persidangan perkara Roy kini akan dilanjutkan dengan agenda perlawanan dari terdakwa dan tim penasihat hukumnya pada 24 September 2026.* (d/ad)

JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menemui ratusan warga yang berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial pada Kamis, 17 September 2026.

Massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pembaruan pemeringkatan desil kesejahteraan.

Baca Juga:

• Antisipasi Demo Anarkis di Objek Vital Kodim Aceh Utara Digembleng Brimob Padamkan Kericuhan Massa

Mendengar kehadiran massa, Gus Ipul dan Agus Jabo keluar dari kantor untuk menemui langsung para demonstran.

Keduanya kemudian mengajak peserta aksi masuk ke area kementerian agar aspirasi dapat disampaikan melalui dialog.

Pertemuan berlangsung di Taman Sekolah Rakyat. Pihak Kemensos menyiapkan kursi khusus bagi ibu-ibu dan lansia.

Sebagian warga lainnya duduk dan berdiri mengelilingi taman sembari membawa poster berisi aspirasi.

Ketua Umum Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK), Marlo Sitompul, mengaku terkejut karena aksi tersebut berujung pada dialog langsung dengan Menteri Sosial.

"Selama saya jadi aktivis. Baru kali ini Menteri Sosial menerima kita. Jadi, Kita sudah sering datang ke sini, Pak Menteri. Dari zaman beberapa Menteri sebelumnya, baru kali ini Menteri Sosial menerima kita," ujar Marlo pada keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2026).

Dalam dialog tersebut, sejumlah warga mendapat kesempatan menyampaikan keluhan secara langsung kepada Gus Ipul.

Salah satunya Mardiana, buruh pengupas bawang yang mengaku berpenghasilan Rp30 ribu per hari.

Mardiana mempertanyakan status kesejahteraannya yang tercatat dalam desil 6.

"Saya ini orang susah juga. Rumahnya di pinggir kali, Pak," kata Mardiana kepada Gus Ipul.

Keluhan juga disampaikan Sri Sugiarti, warga Rusun Pesakih.

Sri mengaku belum pernah menerima bantuan selama 14 tahun. Ia juga berhenti berdagang karena harus merawat suaminya yang sakit.

"Saya sudah ke Wali Kota, Dinas Sosial. Tapi tetap enggak ada solusi. Terus solusinya bagaimana, Bapak Menteri? Tolong dibantu," kata Sri.

Warga lainnya, Julia, mengaku khawatir status desil keluarganya yang dinilai tinggi akan berpengaruh terhadap akses bantuan pendidikan bagi anaknya.

"Saya takutnya mempengaruhi KJP anak-anak saya. Anak saya tahun depan mau melanjutkan kuliah. Kalau desilnya tinggi bagaimana, Pak?" tanya Julia.

Juru Bicara KWJK Dea Melrisa kemudian menyerahkan dokumen berisi sekitar 2.500 data warga yang dikumpulkan melalui posko pengaduan.

Data tersebut mencakup warga yang menilai status desilnya tidak sesuai hingga masyarakat yang belum terdaftar dalam DTSEN.

"Dari posko yang telah kita buka, ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTSEN," kata Dea.

Dea meminta pemerintah tidak hanya menindaklanjuti keluhan warga yang hadir dalam dialog. Menurut dia, seluruh data yang diserahkan kepada Kemensos perlu diproses.

"Tidak hanya Ibu dan Bapak yang tadi ngomong megang mikrofon, tapi semua data yang kami pegang itu juga harus diberikan perubahan," ujarnya.

Gus Ipul memastikan Kemensos akan menerima dan memeriksa seluruh data yang diserahkan warga.

Pemeriksaan tersebut akan dilakukan melalui pendalaman dan pengkajian sebelum ditindaklanjuti.

"Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindaklanjuti," kata Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, pemerintah menyadari data kesejahteraan masyarakat masih perlu terus disempurnakan.

Karena itu, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan koreksi maupun sanggahan.

"Karena kita sudah membuka data, maka kami tentu berkewajiban untuk menerima koreksi, menerima sanggahan, menerima usulan-usulan dari masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan pemerintah," katanya.

Gus Ipul juga mengajak KWJK dan warga ikut mengawal proses verifikasi terhadap 2.500 data tersebut.

Perwakilan warga diminta berkoordinasi dengan Kemensos selama satu pekan.

"Kita lakukan verifikasi dan validasi, kita urut satu per satu, dan nanti kita sampaikan hasilnya," ujar Gus Ipul.

Ia memastikan hasil penelusuran akan disampaikan kepada warga dalam waktu dekat.

"Paling lambat seminggu sudah ada jawaban. Karena tugas Kemensos adalah melayani rakyat," sambungnya.

Gus Ipul menjelaskan masyarakat dapat menggunakan jalur resmi yang tersedia apabila menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial.

Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos.

"Bapak-Ibu sekalian bisa usul, bisa menyanggah. Saya usul, saya ini pengen dapat bansos, boleh. Atau Ibu mengatakan saya punya tetangga, sebenarnya tidak layak menerima bansos, maka saya ingin menyanggah," kata Gus Ipul.

Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi, Kemensos menyiapkan pendampingan melalui Agen Perlindungan Sosial atau Perlinsos.

Gus Ipul juga mengajak Marlo dan pendamping warga untuk terlibat sebagai Agen Perlinsos.

"Saya minta Pak Marlo dan teman-teman semuanya menjadi Agen Perlinsos. Jadi nanti kalau mau perjuangkan mereka tidak perlu lagi datang ke sini dulu," kata Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk membantu pemerintah melakukan verifikasi data di lapangan.

"Pemerintah tidak bisa sendirian. Butuh bantuan Bapak-Ibu sekalian," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat melaporkan apabila menemukan data yang dinilai tidak sesuai.

"Kalau ada data yang tidak akurat, mari kita perbaiki," kata Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan bantuan sosial ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

"Bansos itu adalah hak dari rakyat dan harus diterima oleh rakyat yang membutuhkan, yang memenuhi kriteria," ujarnya.

Menjelang dialog berakhir, Gus Ipul menyatakan Kemensos terbuka terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

"Kalau ada orang demo silakan masuk ke dalam. Syukur-syukur kalau memberi tahu sebelumnya, berapa yang mau datang sehingga kami bisa menyiapkan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan Kemensos merupakan ruang pelayanan bagi masyarakat.

"Jadi ingat ya, Kemensos adalah kantornya rakyat," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan data ribuan warga yang diserahkan KWJK akan segera dipadankan.

Proses tersebut akan dilakukan dengan pendampingan dari perwakilan warga.

"Datanya kita padankan. Nanti Pak Marlo asistensi supaya seminggu ini selesai. Yang penting ada kejelasan. Pokoknya datanya masukkan, seminggu ini harus sudah ada hasil," kata Agus Jabo.* (d/ad)

MEDAN — DPRD Kota Medan menyoroti penurunan anggaran Dinas Kesehatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau P-APBD Kota Medan 2026.

Anggaran Dinas Kesehatan disebut turun dari Rp1,224 triliun lebih menjadi sekitar Rp1,201 triliun.

Baca Juga:

• Modus Ibu Ditabrak Geng Motor, Komplotan Ini Tipu Pelajar di Medan hingga Bawa Kabur Motor

"Kami mempertanyakan penurunan anggaran ini sementara pelayanan kesehatan belum maksimal," ujar Paul Mei Anton Simanjutak dalam pandangan fraksi terhadap P-APBD Medan tahun 2026, Kamis (17/9/2026).

Menurut Paul, Fraksi PDIP menerima sejumlah keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di Kota Medan.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah jam operasional puskesmas dan puskesmas pembantu atau pustu.

"Misalnya dari temuan dan keluhan masyarakat yang kami terima saat pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah maupun reses, warga masyarakat mulai mengeluhkan menurunnya disiplin waktu para tenaga medis dan dokter yang bertugas," katanya.

Selain persoalan kedisiplinan waktu tenaga medis, Fraksi PDIP DPRD Medan menyoroti distribusi obat dan alat kesehatan ke sejumlah fasilitas kesehatan.

Menurut Paul, keterlambatan distribusi obat dan alat kesehatan, khususnya ke puskesmas pembantu, dapat berdampak terhadap pelayanan yang diterima masyarakat.

"Obat dan alat kesehatan seringkali terlambat pendistribusiannya ke puskesmas-puskesmas terutama di puskesmas pembantu (pustu), sehingga pelayanan yang dirasakan warga masyarakat menjadi berkurang," imbuhnya.

Paul mengatakan Fraksi PDIP mempertanyakan alasan penurunan anggaran belanja kesehatan dalam P-APBD 2026.

Hal itu dinilai perlu mendapat penjelasan karena masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelayanan kesehatan.

Menurut dia, kualitas pelayanan, ketersediaan alat kesehatan serta tenaga medis dan dokter di puskesmas maupun puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan.

"Termasuk Rumah Sakit dr Pirngadi dan Rumah Sakit Haji Bachtiar Djafar masih perlu dibenahi dan dilengkapi," ungkapnya.

Fraksi PDIP DPRD Medan meminta Wali Kota Medan Rico Waas tetap melakukan pengawasan terhadap unit-unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Medan.

Paul mengatakan pengawasan tersebut perlu dilakukan secara ketat dan menyeluruh agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Selain pelayanan kesehatan, Fraksi PDIP juga meminta Pemerintah Kota Medan meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan stunting, terutama di wilayah Medan Utara.

"Karena banyak kami dapatkan keluhan terkait waktu pelayanan yang tidak maksimal terutama di puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada di Kota Medan," pungkasnya.* (d/ad)

MEDAN — Komplotan penipu mencuri sepeda motor milik seorang pelajar berinisial MA, 14 tahun, di Kota Medan, Sumatera Utara.

Pelaku menjalankan aksinya dengan modus mengaku bahwa ibu salah satu pelaku menjadi korban tabrak lari.

Baca Juga:

• Dewan Komisaris PT PSU Ungkap Dugaan Korupsi Replanting Sawit dan Lahan Tanaman Ubi Kayu, Kerugian Disebut Capai Rp73,8 Miliar

Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Iptu Wanter Simanungkalit, mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Tempua, Kecamatan Medan Sunggal, pada Kamis, 2 September 2026, sore.

Sebelum kejadian, korban sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Balam, Kecamatan Medan Sunggal, sekitar pukul 15.30 WIB.

Korban kemudian diikuti empat orang pelaku yang mengendarai dua sepeda motor.

"Tanpa disadari, korban diikuti empat orang pelaku. Tiga laki-laki dan satu perempuan dengan mengendarai dua sepeda motor," kata Wanter, Kamis (17/9).

Para pelaku kemudian memepet sepeda motor korban dan menghentikannya.

Dua pelaku, yakni seorang perempuan dan seorang laki-laki, berpura-pura menanyakan apakah korban melihat sekelompok geng motor yang melintas di lokasi tersebut.

Pelaku kemudian mengaku bahwa geng motor tersebut telah menabrak ibu salah satu pelaku.

Korban menjawab bahwa dirinya tidak melihat geng motor yang dimaksud.

Untuk menjalankan aksinya, para pelaku membujuk korban agar ikut membantu mencari geng motor tersebut.

Karena berniat membantu, korban akhirnya mengikuti para pelaku.

Setibanya di Jalan Tempua, korban diminta menitipkan sepeda motor beserta kuncinya kepada pelaku lain.

Korban yang terbujuk kemudian menyerahkan kendaraan tersebut.

Setelah itu, korban dibonceng oleh pelaku perempuan dan seorang pelaku laki-laki. Mereka berdalih hendak mencari orang yang menabrak ibu pelaku.

Namun, setibanya di Jalan Rajawali, korban diturunkan dan diminta menunggu. Pelaku beralasan hendak menjemput orangtuanya.

"Setiba di Jalan Rajawali, korban diturunkan dan disuruh menunggu oleh pelaku dengan dalih hendak menjemput orangtuanya," sebutnya.

Korban kemudian menunggu cukup lama. Namun, pelaku tidak kunjung kembali menjemputnya.

Korban akhirnya kembali ke Jalan Tempua untuk mengambil sepeda motornya yang sebelumnya dititipkan kepada pelaku lain.

Namun, kendaraan tersebut sudah tidak berada di lokasi.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan.

Petugas kemudian menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam komplotan tersebut pada Sabtu, 12 September 2026.

Keduanya ditangkap di Jalan Abdul Kadir, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak.

Kedua pelaku yang diamankan yakni Renaldi, 27 tahun, dan Ati Lina, 27 tahun. Keduanya diketahui berteman dan diduga tergabung dalam komplotan tersebut.

"Tim opsnal berhasil mengamankan 2 orang pelaku modus tabrak," jelasnya.

Wanter mengatakan kedua pelaku merupakan residivis. Polisi juga mendapati bahwa komplotan tersebut diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa.

Berdasarkan penyelidikan sementara, komplotan itu telah empat kali beraksi di wilayah hukum Polsek Sunggal.

Polisi juga menemukan dugaan aksi serupa di wilayah lainnya.

"Di Tempat lain banyak juga. Khususnya Sunggal yang terdeteksi empat kali sudah. Modusnya sama," pungkasnya.* (d/ad)

MEDAN — Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program kerja sama replanting tanaman sawit dan pemanfaatan lahan untuk tanaman sela ubi kayu di Kebun Tanjung Kasau.

Berdasarkan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), potensi pendapatan yang tidak diterima PT PSU disebut mencapai Rp73.816.764.772 atau sekitar Rp73,8 miliar.

Baca Juga:

• Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dukung Penyelesaian Sengketa Lewat Peradilan Adat Gampong, Siap Perkuat Kerja Sama dengan Kanwil Hukum

Program tersebut dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan dana operasional PT PSU.

Pada saat yang sama, terdapat tawaran kerja sama dari sejumlah pihak yang kemudian berujung pada penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dengan kelompok tani.

Nilai kompensasi dalam kerja sama tersebut berkisar Rp2 juta hingga Rp4 juta.

"Berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan Dewan Komisaris diketahui bahwa kerja sama yang dilakukan atas inisiatif pihak ketiga (mitra) hanya berdasarkan proposal kerja sama dan SPK, tidak ditemukan hasil study kelayakan dan kelengkapan rencana bisnis," kata Muhammad Syarif Lubis, Kamis, 17 September 2026.

Menurut Syarif, terdapat 11 SPK yang berkaitan dengan kegiatan replanting dan pemanfaatan lahan atau sewa lahan untuk penanaman ubi.

Sebagian SPK tersebut masih berlaku hingga Oktober 2026, sedangkan sebagian lainnya telah berakhir.

Dewan Komisaris PT PSU mulai memprioritaskan penelusuran terhadap program replanting dan tanaman sela ubi kayu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan kepatuhan BPK terhadap pengelolaan operasional PT PSU pada Februari 2026.

Dalam beberapa bulan berikutnya, Dewan Komisaris bersama Komite Pengawasan dan Komite Audit melakukan penelusuran terhadap dokumen, data, serta keterangan dari sejumlah pihak.

Dari penelusuran tersebut, mereka mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam administrasi dan pelaksanaan kerja sama di lapangan.

Dewan Komisaris juga menyebut adanya dugaan keterlibatan salah seorang kepala bagian PT PSU berinisial BS dalam dugaan penyalahgunaan wewenang.

Menurut Syarif, dugaan tersebut antara lain didasarkan pada temuan bukti transfer dan kuitansi pembayaran dari sejumlah orang ke rekening pribadi BS.

Ia juga menyebut seorang pegawai membenarkan telah mengirimkan uang sebesar Rp1,1 miliar kepada BS.

"Ia (pegawai) juga ditugaskan oleh BS untuk mencarikan petani yang mau menyewa lahan sesuai dengan luas SPK dan melakukan pengutipan biaya sewa lahan kepada para petani dengan harga Rp 7 juta per tahun selama 3 tahun," ucapnya.

Syarif mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, produktivitas tanaman ubi kayu di lahan seluas 1.080,55 hektare diperkirakan menghasilkan pendapatan Rp103.732.800.000 selama periode kerja sama 2021 hingga 2026.

Perkiraan tersebut terdiri atas pendapatan periode 2021 hingga 30 Juni 2025 sebesar Rp68.444.160.000 dan pendapatan periode 1 Juli 2025 hingga 1 Agustus 2026 sebesar Rp35.288.640.000.

Sementara itu, biaya yang dibutuhkan perusahaan dan kelompok tani untuk penanaman ubi selama tiga tahun disebut mencapai Rp16.208.250.000.

Total biaya yang dikeluarkan perusahaan dan kelompok tani diperkirakan sebesar Rp26.473.475.000.

Dari perhitungan tersebut, Syarif menyebut terdapat potensi pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh PT PSU apabila seluruh pekerjaan replanting dan penanaman ubi dilakukan secara mandiri.

"Terdapat selisih jika seluruh pekerjaan replanting dan penanaman ubi dilaksanakan secara mandiri oleh PT PSU akan diperoleh potensi pendapatan yang berasal dari hasil produksi ubi sebesar Rp 77.259.325.000," ucapnya.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, kompensasi yang seharusnya diterima PT PSU disebut sebesar Rp3.650.580.000. Namun, realisasi yang diterima baru Rp3.422.578.228.

Dengan demikian, masih terdapat kompensasi sebesar Rp228.001.772 yang belum dibayarkan dan masih diupayakan untuk ditagih.

Syarif menilai skema kerja sama tersebut tidak memberikan manfaat optimal bagi PT PSU dan pemerintah daerah.

"Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2027 tentang BUMD yang menyatakan kerja sama mestinya harus pada prinsip saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama. Potensi dari pemanfaatan lahan penanaman ubi berdampak tidak diterimanya pendapatan minimal sebesar Rp 73.816.764.772. Angka sebesar itu seharusnya bisa menjadi sumber penambahan pendapatan PT PSU," sebutnya.

Syarif mengatakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berharap perusahaan milik daerah dapat kembali memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut dia, kondisi PT PSU dalam beberapa tahun terakhir membutuhkan pembenahan agar perusahaan dapat kembali berkembang.

"Pak Gubernur sangat berharap bagaimana PT PSU yang beberapa tahun terakhir terseok-seok bisa bangkit dan menyumbangkan PAD kepada provinsi. Jujur, saya kecewa dengan kejadian ini dan saya yakin kekecewaan Pak Gubernur yang begitu concern terhadap korupsi pasti lebih besar dengan terendusnya indikasi praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pak BS," ungkapnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Syarif mengatakan Dewan Komisaris telah melaporkan dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang tersebut kepada Polda Sumatera Utara.

Laporan itu, kata dia, disampaikan melalui penasihat hukum pada Jumat pekan sebelumnya.

Syarif berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut.

"Saya sudah mengadukan kasus ini ke Poldasu jum'at lalu melalui penasehat hukum untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, proses selanjutnya kita serahkan kepada Aparat Penegak Hukum. Semoga ini momentum agar semua pihak di PT PSU benar-benar bisa bekerja secara bermartabat dan menjaga kepercayaan yang diberikan pemilik saham sehingga perusahaan ini benar-benar bangkit lagi," tuturnya.

Dugaan tindak pidana tersebut kini menjadi ranah aparat penegak hukum untuk ditelusuri lebih lanjut.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan rangkaian kerja sama, aliran dana, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.* (d/ad)

BANDA ACEH — Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr Sutio Jumagi Akhirno, SH, MH, menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Aceh, Dr Meurah Budiman, SH, MH, Kamis, 17 September 2026.

Kunjungan tersebut membahas penguatan sinergi antara Kantor Wilayah Hukum Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, terutama dalam mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Banding Kasus Korupsi Aset PTPN-Citraland Dinyatakan Gugur, Kejati Sumut Buka Suara

Sementara itu, Sutio didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh A Bondan, SH, MH, Hakim Ad Hoc Tipikor sekaligus Humas Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dr Taqwaddin, SH, SE, MS, Panitera Drs Effendi, SH, serta Plh Sekretaris Pengadilan Tinggi Banda Aceh Ridwan, SH, MH.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam suasana bersahaja dan santai.

Dalam kesempatan tersebut, Sutio menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala Kantor Wilayah Hukum Aceh.

Ia juga menjelaskan cakupan kerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membawahi 22 Pengadilan Negeri di seluruh Aceh.

Menurut Sutio, perkara yang ditangani pada tingkat banding mencapai sekitar 800 perkara setiap tahun.

"Mari kita saling bersinergi dan kordinasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Ujar Dr Sutio dengan ramah".

Dalam pertemuan tersebut, Meurah Budiman meminta dukungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Aceh terhadap dua program yang sedang dijalankan Kantor Wilayah Hukum Aceh.

Program pertama berupa sosialisasi bantuan hukum berbasis Qanun Aceh, khususnya mengenai penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui mekanisme peradilan adat gampong.

Program kedua adalah pembinaan notaris terkait perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Sutio merespons positif dua program tersebut.

Pengadilan di Aceh, kata dia, mendukung upaya yang dilakukan Kanwil Hukum, terutama sosialisasi mengenai penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan adat gampong.

Menurut Sutio, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat memiliki relevansi dengan perkembangan sistem peradilan pidana saat ini.

Ia mengatakan berlakunya KUHP dan KUHAP sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan dalam orientasi peradilan pidana.

"Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP sejak 2 Januari 2026 maka orientasi peradilan pidana sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kini arah peradilan pidana tidak lagi fokus pada pemidanaan, melainkan juga pada berupa tindakan, ganti rugi, dan juga pemaafan Hakim. Ketiga hal ini bisa saja mengadopsi tata cara penyelesaian sengketa atau perselisihan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Adat Istiadat." ujar Ketua PT Aceh.

Sutio mengatakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di seluruh Aceh siap mendukung program Divisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Hukum Aceh.

Ia juga menyebut keberadaan Dr Taqwaddin dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat mendukung pembahasan mengenai substansi Qanun Aceh yang mengatur penyelesaian sengketa atau perselisihan secara adat.

"Kami dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Aceh akan mendukung program Devisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum dari Kanwil Hukum, terlebih lagi ada Dr Taqwaddin, yang paham terkait sunstansi Qanun Aceh yang mengatur penyelesaian sengketa atau perselisihan secara adat."

Sutio kemudian mengusulkan agar dukungan tersebut dituangkan dalam bentuk kerja sama resmi antara kedua lembaga.

"Sebaiknya kita buat nota kesepahaman kerjasama untuk memformalkan kesepakatan kita ini. Ujar Dr Sutio Jumagi Akhirno, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh." mengakhiri sambutannya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pelayanan hukum di Aceh, termasuk mendorong pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kearifan lokal Aceh.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution serta kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara menandatangani komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Komitmen tersebut mencakup perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Banding Kasus Korupsi Aset PTPN-Citraland Dinyatakan Gugur, Kejati Sumut Buka Suara

Kegiatan tersebut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus, Pimpinan KPK Johanis Tanak, perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, serta perwakilan LKPP.

Kegiatan merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Acara diawali dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Bobby Nasution dan diikuti para kepala daerah serta Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Setelah pembacaan komitmen, para kepala daerah dan Ketua DPRD menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk kesepakatan untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara nyata dan berkelanjutan.

Penandatanganan diawali Bobby Nasution bersama Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.

Selanjutnya, penandatanganan diikuti kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota, termasuk Rico Waas dan Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengatakan pertemuan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperkuat pencegahan korupsi.

Menurut Bobby, pertemuan tersebut juga penting untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hampir seluruh kepala daerah di Sumatera Utara hadir dalam pertemuan tersebut.

Bobby menilai kehadiran para kepala daerah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk mendapatkan pembekalan sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing.

Bobby berharap upaya pencegahan korupsi di Sumatera Utara dilakukan secara menyeluruh karena pemerintahan daerah melibatkan banyak pihak.

"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komperhensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakholder dan itu tentu terkait satu sama lain," kata Bobby Nasution

Bobby juga memastikan Pemprov Sumut bersama 33 kepala daerah di Sumatera Utara berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas.

Menurut dia, kehadiran KPK dalam kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

"Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integeritas," sebut Bobby.

Bobby menegaskan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota siap menerima pembekalan serta melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Ia berharap penguatan pencegahan korupsi tidak hanya diterapkan di tingkat provinsi, tetapi juga dilakukan secara konsisten di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Wamendagri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus dan Pimpinan KPK Johanis Tanak menyampaikan materi mengenai penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Johanis mengatakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Ia berharap posisi APIP di daerah diperkuat sehingga dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi engga bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres," kata Johanis.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menambahkan bahwa APIP memiliki posisi penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut dia, keberadaan APIP yang berkualitas dapat membantu mendeteksi penyimpangan sejak awal sebelum masuk ke proses hukum.

"Kalau APIPnya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik, bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian, bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH, APIP itu partner Pemda, jadi bukan yang harus dihindari," kata Akhmad.

Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah daerah di Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa sekaligus memperkuat mekanisme pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.* (ad)

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) belum menerima secara resmi salinan keputusan terkait upaya hukum banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara korupsi penjualan aset PTPN ke pengembangan kawasan Citraland.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan pihaknya belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh karena JPU belum menerima salinan resmi mengenai status banding tersebut dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Baca Juga:

• Ditangkap Jelang Pernikahan karena Kasus Narkoba, Pria di Medan Tetap Nikahi Kekasih di Ruang Tahanan

Rizaldi mengatakan Kejati Sumut masih menunggu keputusan resmi dari Pengadilan Negeri Medan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Kami menunggu keputusan secara resmi terlebih dahulu," sambungnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Medan menyatakan permohonan banding yang diajukan JPU atas vonis bebas empat terdakwa dalam perkara tersebut tidak memenuhi syarat formal.

Juru Bicara PN Medan Soniady Drajat Sadarisman mengatakan JPU Kejati Sumut sebelumnya telah menyerahkan memori banding melalui kepaniteraan PN Medan.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, berkas tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formal.

"Terhadap ke-4 nomor perkara (terdakwa) tersebut, permohonan banding dari JPU adalah tidak memenuhi syarat formal," katanya, Rabu, 9 September 2026.

Soni juga menyebut berkas banding tersebut belum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, status perkara tercatat sebagai "Pernyataan Gugur Perkara Banding".

"Iya, berkas banding belum dikirim ke PT Medan. Di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan dapat dibaca status perkara 'Pernyataan Gugur Perkara Banding'," ucap Soni.

Empat terdakwa dalam perkara tersebut adalah Askani, mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara; Abdul Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor BPN Deli Serdang; Irwan Perangin-angin, mantan Direktur PTPN II; dan Iman Subakti, Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP).Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan yang diketuai Muhammad Kasim membacakan putusan bebas terhadap keempat terdakwa pada 3 Juni 2026.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan oleh JPU.

Baca Juga:

• Siswa SMKN 1 Merdeka Karo Alami Gangguan Kesehatan Usai Santap MBG, Bobby Nasution: Jangan Dianggap Lebay!

Perkara tersebut berkaitan dengan penjualan aset PTPN I Regional I yang kemudian digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan Citraland.

Jaksa dalam perkara ini sebelumnya menyebut adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp263,4 miliar.

Dalam tuntutannya, JPU meminta masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp263,4 miliar kepada PT Nusa Dua Propertindo.

Dalam dakwaan jaksa, Askani dan Abdul Rahim Lubis disebut berperan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP.

Jaksa mendalilkan proses tersebut tidak memenuhi kewajiban penyerahan paling sedikit 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang berubah menjadi HGB kepada negara.

Keduanya juga didakwa berkaitan dengan pengembangan dan penjualan lahan HGU yang berubah menjadi HGB tersebut kepada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR), anak perusahaan PT Ciputra Land.

Sementara itu, Irwan Perangin-angin dan Iman Subakti disebut jaksa berperan dalam pengajuan permohonan HGB atas sejumlah bidang tanah berstatus HGU PTPN II kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang secara bertahap pada 2022-2023.

Perkara tersebut berkaitan dengan pengembangan dan pemasaran perumahan Citraland di kawasan Helvetia, Sampali, dan Tanjung Morawa.

Dari total lahan yang disebut dalam perkara, yakni sekitar 8.077 hektare, kurang lebih 93 hektare disebut telah berstatus HGB.

Baca Juga:

• Ngaku Wartawan dan LSM, 4 Pria Ditangkap Polres Samosir karena Diduga Peras Perangkat Desa

PT Nusa Dua Propertindo bersama PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial disebut telah membayarkan uang pengganti sebesar Rp263,4 miliar.

Dana tersebut kini masih dititipkan di rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejati Sumut.

Kejati Sumut saat ini masih menunggu salinan resmi keputusan terkait status upaya hukum tersebut sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut.* (tm/ad)

MEDAN — Seorang pria berinisial DK, 26 tahun, menikahi kekasihnya, TR, di ruang besuk tahanan Polrestabes Medan, Selasa, 15 September 2026.

Pernikahan itu digelar setelah DK ditangkap polisi dalam perkara narkoba beberapa minggu sebelum jadwal pernikahan mereka.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bekali Guru Keterampilan Media Sosial untuk Dukung Transformasi Pendidikan

Keluarga kedua mempelai hadir setelah orang tua DK dan TR mengajukan permohonan kepada Polrestabes Medan agar keduanya dapat melangsungkan akad nikah.

Kasi Humas Polrestabes Medan AKP Nover Gultom mengatakan pihak kepolisian memberikan izin setelah menerima permohonan dari keluarga kedua calon mempelai.

"Benar, pihak keluarga menyampaikan permohonan dan diberikan (izin). Keduanya melangsungkan pernikahan di ruang besuk tahanan dengan saksi dua personel Sat Tahti," ucapnya.

Prosesi pernikahan dihadiri keluarga kedua mempelai. Mahar sebesar Rp100 ribu tunai telah dipersiapkan dalam akad tersebut.

Dua personel Sat Tahti turut menjadi saksi dalam prosesi pernikahan pasangan tersebut.

Di tengah kondisi DK yang sedang menjalani proses hukum, akad nikah tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

Setelah DK mengucapkan ijab kabul, keluarga yang hadir langsung menyatakan pernikahan tersebut sah.

"Aku terima nikah dan kawin TR dengan mahar seratus ribu rupiah tunai," ucap DK, yang kemudian disambut teriakan "Sah" dari dalam ruang tahanan.

Dengan akad tersebut, DK dan TR resmi menjadi pasangan suami istri.

Pernikahan di ruang tahanan bukanlah situasi yang sebelumnya dibayangkan DK dan TR.

Namun, keduanya tetap menjalankan komitmen untuk membangun rumah tangga di tengah persoalan hukum yang sedang dihadapi DK.

Bagi TR, momen yang semestinya menjadi awal kehidupan baru bersama pasangan kini berubah menjadi penantian.

Ia harus menunggu DK menyelesaikan proses hukum dan menjalani hukuman atas perkara narkoba yang menjeratnya.

Meski berlangsung di ruang besuk tahanan, prosesi tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan DK dan TR.

Keluarga kedua pihak turut hadir menyaksikan akad nikah yang berlangsung sederhana namun penuh haru.

Saat ini, DK masih menghadapi proses hukum terkait perkara narkoba.

Sementara TR menjalani kehidupan sebagai istri sambil menunggu suaminya dapat kembali berkumpul bersama keluarga.* (mi/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh pihak memberikan perhatian serius terhadap siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kabupaten Karo, yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hingga Rabu, 16 September 2026, sejumlah siswa masih menjalani perawatan di RS Amanda Berastagi.

Baca Juga:

• Ngaku Wartawan dan LSM, 4 Pria Ditangkap Polres Samosir karena Diduga Peras Perangkat Desa

Bobby mengatakan penanganan terhadap para siswa tidak cukup hanya dilakukan dari sisi medis.

Kondisi psikologis mereka juga perlu mendapat perhatian setelah mengalami kejadian tersebut.

"Anak-anak ini harus kita ayomi, kita lindungi. Jangan dianggap lebay, jangan dianggap drama," kata Bobby saat memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Kamis, 17 September 2026.

Menurut Bobby, setiap anak memiliki kondisi mental dan respons yang berbeda ketika menghadapi peristiwa yang berpotensi menimbulkan trauma.

Karena itu, para siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan MBG perlu mendapatkan pendampingan secara menyeluruh.

"Enggak semua anak itu mentalnya sama. Sama seperti korban kecelakaan, responsnya berbeda-beda," ujarnya.

Bobby menilai pengalaman yang dialami para siswa tidak hanya berkaitan dengan keluhan kesehatan.

Peristiwa tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis sehingga pendampingan terhadap mereka perlu dilakukan.

Kasus gangguan kesehatan di SMK Negeri 1 Merdeka membuat puluhan siswa mendapatkan perawatan medis.

Jumlah siswa yang mengalami keluhan dilaporkan berkembang, sementara penyebab pasti kejadian masih ditelusuri.

Bobby mengatakan penanganan terhadap siswa tidak boleh menjadi tanggung jawab satu pihak saja.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Karo, pihak sekolah, tenaga kesehatan, pengelola MBG, serta pihak terkait lainnya perlu memastikan para siswa mendapatkan perlindungan dan penanganan yang sesuai.

Menurut dia, hal paling mendesak saat ini adalah memastikan kondisi para siswa aman dan memperoleh perhatian yang layak.

"Yang paling penting sekarang bagaimana anak-anak ini kita ayomi dan masyarakat juga kita ayomi," katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di Karo tidak hanya berfokus pada perawatan medis.

Pendampingan terhadap kondisi psikologis siswa juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan selama proses penanganan berlangsung.* (sp/ad)

SAMOSIR — Polres Samosir menangkap empat pria yang mengaku sebagai wartawan dan anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Mereka diamankan karena diduga terlibat pemerasan terhadap perangkat desa di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Kembangkan Kawasan Perikanan Unggulan, Produksi hingga Hilirisasi Digenjot

Dua lainnya adalah PMS, 60 tahun, dan ZK, 48 tahun, warga Pematangsiantar.

Plt Kasi Humas Polres Samosir BrigPol Gunawan Situmorang mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi mengenai dugaan pemerasan terhadap perangkat desa.

Polisi kemudian melakukan penindakan di Kecamatan Simanindo pada Rabu, 16 September 2026, sekitar pukul 13.30 WIB.

"Petugas menemukan empat orang laki-laki dewasa sedang meminta uang kepada perangkat desa. Selanjutnya, tim mengamankan keempat orang tersebut dan membawa perangkat desa yang keberatan beserta barang bukti," katanya, Kamis, 17 September 2026.

Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti.

Di antaranya uang tunai Rp600 ribu dan satu unit mobil Toyota Calya dengan nomor polisi BK 1805 WZ.

Gunawan mengatakan berdasarkan pemeriksaan awal, dugaan perkara tersebut berkaitan dengan pungutan liar.

"Motif dari kejadian tersebut adalah pemungutan liar," ujarnya.

Meski demikian, penyidik masih mendalami keterangan dari keempat pria yang diamankan.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui secara utuh rangkaian kejadian dan memastikan dugaan tindak pidana yang terjadi.

Dalam pemeriksaan awal, keempat pria tersebut disebut mengaku pernah melakukan dugaan pemerasan di sejumlah desa dan sekolah negeri di Kecamatan Simanindo.

Dari aktivitas tersebut, mereka diduga memperoleh uang hingga mencapai jutaan rupiah.

Menurut polisi, modus yang diduga digunakan adalah dengan menanyakan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam proses tersebut, para terduga juga disebut memberikan tekanan kepada perangkat desa.

"Informasi yang disampaikan para terduga pelaku bahwa dugaan pemerasan telah mereka lakukan di beberapa desa dan sekolah negeri di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang telah menghasilkan jutaan rupiah," ungkapnya.

Saat ini, penyidik masih memeriksa pelapor, para saksi, serta keempat pria yang diamankan.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan rangkaian kejadian dan dugaan tindak pidana yang sebenarnya terjadi.

Polisi juga masih mendalami keterangan mengenai dugaan aktivitas para terduga di sejumlah desa dan sekolah negeri di Kecamatan Simanindo.* (ss/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung pelaksanaan pelatihan media sosial bagi guru dan tenaga pendidik di Kota Medan.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pendidik dalam memanfaatkan ruang digital secara bijak dan bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Dua Putri Berprestasi Batu Bara Siap Bawa Nama Daerah ke Kancah Nasional, Bupati Dorong Promosi Pariwisata dan UMKM

Dalam sambutannya, Arrahmaan mengatakan perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola komunikasi, akses informasi, hingga cara masyarakat membagikan pengetahuan.

Bagi guru dan tenaga pendidik, kata dia, media sosial tidak hanya menjadi bagian dari perkembangan teknologi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendukung transformasi pendidikan.

"Melalui platform digital, guru dapat memperluas wawasan, memperkaya materi pembelajaran, dan membangun komunikasi yang positif dengan murid maupun orang tua," ujar Arrahmaan Pane.

Arrahmaan menekankan pemanfaatan media sosial oleh guru dan tenaga pendidik perlu disertai kecakapan, etika, serta rasa tanggung jawab.

Menurut dia, kemampuan menggunakan media sosial secara tepat penting karena guru tidak hanya menjadi teladan bagi siswa di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat memberikan contoh dalam menggunakan ruang digital.

"Melalui pelatihan ini, kami berharap Bapak dan Ibu guru tidak hanya semakin terampil memanfaatkannya, tetapi juga mampu menjadi role model atau teladan dalam menggunakan ruang digital secara bijak, cerdas, dan bermanfaat," lanjutnya.

Ia juga mengajak para pendidik untuk terus mengikuti perkembangan teknologi.

Adaptasi terhadap perubahan digital, kata Arrahmaan, tetap harus dibarengi dengan nilai etika dan tanggung jawab moral sebagai insan pendidikan.

"Kepada para guru dan tenaga pendidik, teruslah belajar dan beradaptasi dengan era digital, namun tetap memegang teguh nilai etika dan tanggung jawab moral sebagai insan pendidikan."pesannya.

Pelatihan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendorong guru dan tenaga pendidik memahami penggunaan media sosial secara lebih positif.

Selain mendukung kegiatan pembelajaran, media sosial dapat menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang baik antara guru, murid, dan orang tua.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumut Yudhi Herdiana Yusak.

Kegiatan juga menghadirkan guru sekaligus content creator Eni Susanti sebagai narasumber.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan kawasan unggulan perikanan tangkap dan budidaya sebagai salah satu program strategis daerah.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.

Baca Juga:

• DKP Sumut Perkuat Ekonomi Biru, Sibolga hingga Batubara Jadi Kawasan Perikanan Unggulan

Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) telah menyusun master plan pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap dan budidaya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sumut Jenny Masniari Sinaga dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Kamis, 17 September 2026.

"Tahun 2026 ini untuk pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap kita prioritaskan di wilayah pantai barat dan pantai timur dan tahun 2027 kita kembangkan di kepulauan Nias," ujar Jenny.

Jenny menjelaskan, penentuan kawasan unggulan dilakukan berdasarkan potensi dan produksi perikanan di masing-masing daerah.

Berdasarkan data DKP Sumut, total produksi perikanan Sumatera Utara pada 2025 mencapai 382.127,77 ton.

Adapun target produksi pada 2026 sebesar 383.036,91 ton. Hingga triwulan II 2026, produksi telah mencapai 200.931,45 ton.

Pada 2025, sejumlah daerah mencatat produksi perikanan cukup tinggi, antara lain Tapanuli Tengah, Batubara, Asahan, dan Tanjungbalai.

Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan lokasi kawasan unggulan.

"Data produksi ikan inilah yang menjadi dasar kami untuk memilih penentuan lokasi sebagai kawasan unggulan yang konsepnya dibangun dari hulu ke hilir, dimana nelayan kita berikan alat tangkap dan bantuan lain yang dibutuhkan dan nanti dibantu hilirisasinya hingga pengolahan," terang Jenny.

Untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572, pengembangan mencakup Kepulauan Nias yang terdiri atas Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunungsitoli.

Sementara kawasan pantai barat meliputi Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal.

Sejumlah komoditas perikanan menjadi potensi di kawasan tersebut, antara lain cakalang, tongkol, tenggiri, tuna sirip kuning, kembung, layang, selar kuning, tembang, kuwe, dan bawal.

Adapun WPP 571 mencakup kawasan pantai timur Sumatera Utara. Wilayahnya meliputi Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Tanjungbalai, Asahan, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Utara.

Komoditas yang menjadi potensi utama di wilayah tersebut antara lain kembung, tembang, kerang darah, tetengkek, senangin, cumi-cumi, tenggiri, lencam pasir mata besar, udang jerbung, dan layang benggol.

Menurut Jenny, pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi.

Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, menjaga keberlanjutan ekosistem laut, dan memperkuat rantai usaha perikanan.

Dalam master plan pengembangan kawasan, Pemprov Sumut juga menyiapkan kawasan unggulan pengolahan ikan asin di Sibolga, Asahan, Batubara, dan Tanjungbalai.

Pengolahan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan nelayan, terutama ketika produksi ikan melimpah.

"Kita harapkan potensi ikan yang berlebih di daerah ini bisa diolah menjadi ikan asin," kata Jenny.

Pengembangan kawasan perikanan tangkap juga terintegrasi dengan program nelayan-merah-putih/" target="_blank">Kampung Nelayan Merah Putih.

Pada 2025, program tersebut telah dibangun di empat wilayah, yakni Langkat, Serdang Bedagai, Asahan, dan Batubara.

Sementara pada 2026, pembangunan nelayan-merah-putih/" target="_blank">Kampung Nelayan Merah Putih di Sumut direncanakan mencakup 11 wilayah di pantai timur dan 18 wilayah di pantai barat.

Selain perikanan tangkap, Pemprov Sumut juga mengembangkan sektor perikanan budidaya.

Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Sumut Muhammad Riza Kurnia Lubis mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan budidaya.

Salah satu komoditas yang banyak diminati adalah udang vaname. Komoditas tersebut hingga kini menjadi salah satu produk perikanan yang diekspor.

Selain udang vaname, Pemprov Sumut memberikan perhatian terhadap pengembangan rumput laut yang dinilai memiliki peluang pasar ekspor.

"Ada juga beberapa komoditas lain yang menjadi konsern Sumut seperti tahun ini kita prioritaskan rumput laut juga diminati pasar ekspor," kata Riza.

Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah produksi.

Pemerintah juga menargetkan terbentuknya rantai usaha yang memberikan nilai tambah bagi nelayan, pembudidaya, pelaku pengolahan, hingga masyarakat pesisir.

Dengan pengembangan dari hulu hingga hilir, sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi Sumatera Utara sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.* (ad)

MEDAN — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara memperkuat pengembangan ekonomi biru melalui kawasan perikanan unggulan.

Program tersebut mencakup perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan, hingga konservasi laut dan pesisir.

Baca Juga:

• 20 Warga Tanjungbalai Dapat Bantuan Bedah Rumah, Masing-Masing Rp30 Juta

Pemerintah juga mendorong agar hasil perikanan memberikan nilai tambah bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

Hal tersebut disampaikan Kepala DKP Sumut yang diwakili Kepala Bidang Tangkap Jenny Masniari dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis, 17 September 2026.

"Pada sektor perikanan tangkap, DKP Sumut memprioritaskan pengembangan kawasan di Sibolga, Tanjungbalai, Asahan, dan Batubara. Pada 2026, pengembangan kawasan unggulan tersebut juga diarahkan pada komoditas ikan asin sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah hasil perikanan," katanya.

Menurut Jenny, pengembangan kawasan perikanan tangkap di sejumlah daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi sekaligus memperkuat daya saing hasil tangkapan.

Pengembangan itu juga diharapkan mendorong terbentuknya sentra-sentra ekonomi kelautan dan perikanan di daerah.

Jenny mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi perikanan budidaya yang tersebar di 33 kabupaten dan kota.

Komoditas yang dikembangkan antara lain udang vaname dan rumput laut.

"Di sektor budidaya, Sumut memiliki potensi yang tersebar di 33 kabupaten/kota, termasuk komoditas udang vaname dan rumput laut. Pengembangan rumput laut diarahkan ke wilayah Kepulauan Nias dengan mempertimbangkan potensi pasar serta optimalisasi sumber daya kelautan yang tersedia," jelasnya.

Pada 2026, DKP Sumut juga menjalankan program pengembangan kawasan budidaya berkelanjutan di Deli Serdang, Karo, Dairi, Langkat, dan Batubara.

Program tersebut antara lain berupa pemberian paket budidaya ikan lele, nila, dan ikan emas.

Pemerintah juga memberikan dukungan pakan untuk membantu meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan.

Selain mendorong peningkatan produksi, DKP Sumut memperkuat pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan kawasan konservasi.

Beberapa wilayah yang menjadi bagian dari pengelolaan tersebut antara lain Pulau Berhala di Serdang Bedagai, Pulau Wunga di Nias Utara, dan Pulau Sinuk di Nias Selatan.

Adapun kawasan konservasi perairan yang dikembangkan meliputi Sawo-Lahewa di Nias Utara seluas 29 hektare, Tapanuli Tengah 84 hektare, Pulau Batu-Batu di Nias Selatan 44 hektare, Pulau Berhala di Serdang Bedagai 3 hektare, Pulau Pini di Nias Selatan 44 hektare, Pulau Salah Nama di Batubara 3 hektare, serta Sirombu di Nias Barat 27 hektare.

Kawasan konservasi tersebut diarahkan untuk menjaga sejumlah ekosistem penting, seperti terumbu karang, mangrove, penyu, dan lamun.

Upaya konservasi menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Pada Agustus 2026, kegiatan konservasi laut dan pesisir dilaksanakan di Pulau Salah Nama, Batubara.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan tim ahli dari Universitas Sumatera Utara dan balai riset Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Kegiatan serupa direncanakan kembali dilaksanakan di Nias Selatan pada Oktober 2026.

Jenny mengatakan DKP Sumut terus berupaya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Namun, pengembangan tersebut tetap diarahkan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.

"Pendekatan ekonomi biru diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan produksi, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian ekosistem laut sehingga manfaat sumber daya kelautan dan perikanan dapat dirasakan masyarakat Sumatera Utara secara berkelanjutan," jelasnya.* (ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota kepada 20 penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau program bedah rumah.

Masing-masing penerima mendapat bantuan Rp30 juta.

Baca Juga:

• HKN Jadi Momentum, Pemkab Batu Bara Dorong ASN Tingkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

Total bantuan yang disalurkan untuk rehabilitasi 20 rumah tersebut mencapai Rp600 juta.

Kegiatan dibuka Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis, Kepala Cabang Bank Sumut Tanjungbalai Teuku Irmensyah, Tim Pendampingan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Fadly Abdina mengatakan program bedah rumah merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat.

Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal agar lebih layak, sehat, dan aman.

"Pemerintah hadir untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Bantuan rehabilitasi rumah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal keluarga penerima manfaat," ujar Fadly Abdina

Ia berpesan kepada para penerima manfaat agar menggunakan bantuan tersebut sesuai peruntukannya.

"Saya berharap bantuan ini benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah. Mari kita jaga amanah ini bersama-sama. Pemerintah, masyarakat, kecamatan, kelurahan, pendamping dan seluruh pihak harus bersinergi agar program ini berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang nyata," tambahnya.

Fadly Abdina juga menyampaikan apresiasi kepada pihak yang mendukung pelaksanaan program, termasuk Bank Sumut dan Tim Pendampingan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai.

"Kami melakukan pendampingan agar program ini dapat berjalan tertib, sesuai aturan dan tepat sasaran. Harapan kami, seluruh pihak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar perwakilan Tim Pendampingan Kejaksaan.

Kejaksaan juga mengingatkan penerima manfaat agar menggunakan bantuan sesuai peruntukan serta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah.

Baca Juga:

• Potensi Ekonomi Pohon Aren Dilirik Pemkab Batu Bara, 16.000 Bibit Akan Ditanam

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis mengatakan rehabilitasi RTLH merupakan salah satu upaya pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat.

"Melalui program rehabilitasi RTLH ini, kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak dan memenuhi standar kesehatan serta keselamatan. Bantuan ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Fadly Lubis menjelaskan, para penerima manfaat telah melalui proses pendataan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap seluruh penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan ini secara optimal. Kami juga mengajak pihak kecamatan dan kelurahan untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan di lapangan, sehingga pelaksanaan bedah rumah dapat berjalan lancar dan tepat sasaran," jelasnya.

Selain penyerahan SK Wali Kota, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pembukaan rekening Bank Sumut atas nama masing-masing penerima manfaat.

Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki tempat tinggal yang lebih layak sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai meningkatkan kualitas kawasan permukiman.* (ad)

Upacara tersebut dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Batu Bara Rusian Heri yang mewakili Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A.

Baca Juga:

• Dua Putri Berprestasi Batu Bara Siap Bawa Nama Daerah ke Kancah Nasional, Bupati Dorong Promosi Pariwisata dan UMKM

Dalam amanatnya, Rusian Heri mengatakan peringatan Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulan bukan sekadar kegiatan seremonial.

Menurut dia, HKN menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran, meningkatkan kualitas kinerja, serta menumbuhkan semangat dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat.

Ia juga mengingatkan ASN mengenai pentingnya menjaga disiplin dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selain itu, ASN diminta menanamkan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat.

Pelaksanaan Upacara HKN diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Batu Bara untuk terus memperbaiki etos kerja dan memperkuat integritas.

ASN juga diharapkan membangun sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Dengan peningkatan disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan, jajaran ASN diharapkan dapat menjalankan tugas secara lebih optimal sesuai tanggung jawab masing-masing.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., memberikan dukungan kepada generasi muda berprestasi asal Kabupaten Batu Bara yang berhasil menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan akan membawa nama daerah ke tingkat nasional.

Dukungan tersebut disampaikan Baharuddin saat menerima audiensi Putri Hijabfluencer Indonesia Nabilah Miftahul Jannah dan perwakilan Kabupaten Batu Bara pada ajang Miss Youth Nasional Sumatera Utara Tahun 2026, Keysa Dwi Tantri, di Ruang Kerja Bupati Batu Bara, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Potensi Ekonomi Pohon Aren Dilirik Pemkab Batu Bara, 16.000 Bibit Akan Ditanam

"Semoga meraih prestasi terbaik yang dapat membanggakan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Batu Bara," ujar Bupati Baharuddin.

Baharuddin juga berharap semakin banyak influencer muslimah yang cerdas, kreatif, dan bijak dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan nilai-nilai kebaikan.

Menurut dia, perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang semakin pesat membuka ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan konten yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mengatakan ruang digital juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sekaligus membangun mental serta karakter generasi muda.

"Melalui kehadiran hijab influencer, kita berharap semakin banyak konten positif yang memberikan inspirasi dan edukasi serta membawa dampak baik bagi masyarakat," katanya.

Selain memberikan dukungan kepada Nabilah Miftahul Jannah, Baharuddin juga menyampaikan harapan kepada Keysa Dwi Tantri yang berhasil meraih gelar Miss Youth Sumatera Utara Tahun 2026.

Menurut Baharuddin, prestasi tersebut dapat menjadi momentum bagi Keysa untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Batu Bara kepada masyarakat luas.

Ia mendorong promosi daerah tidak hanya mencakup sektor pariwisata, tetapi juga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kerajinan khas daerah.

Salah satu produk yang dinilai dapat diperkenalkan dalam berbagai kesempatan, khususnya pada ajang tingkat nasional, adalah Songket Batu Bara.

"Potensi daerah, baik pariwisata, UMKM maupun kerajinan khas seperti Songket Batu Bara, memiliki nilai budaya dan ekonomi yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas," ungkapnya.

Baharuddin berharap para generasi muda berprestasi asal Batu Bara tersebut dapat terus mengembangkan potensi diri.

Mereka juga diharapkan mampu menjadi duta yang membawa nama baik Kabupaten Batu Bara di tingkat provinsi maupun nasional.

Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP. Sejumlah pejabat juga hadir, di antaranya Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Plt. Kepala Dinas KopUKM, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.* (ad)

DELI SERDANG — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., melihat potensi pengembangan pohon aren sebagai salah satu komoditas yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.

Hal itu disampaikan setelah Baharuddin mengunjungi langsung penangkaran dan perkebunan pohon aren milik Ustaz Khairul Ghazali di Pesantren Al-Hidayah, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Kementerian Pertahanan Gelar Asistensi di Medan, Pemko Siap Dukung Komponen Pertahanan

Menurut dia, tanaman tersebut tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan.

Penangkaran tersebut saat ini memiliki sekitar 800.000 bibit pohon aren.

Setiap pohon dapat menghasilkan sekitar 5-6 liter nira per hari dengan kisaran harga mencapai Rp10.000 per liter.

Potensi itu dinilai dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis komoditas aren.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara pun berencana menerapkan pengembangan tanaman tersebut di wilayahnya.

"Ini merupakan potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, pohon aren juga memiliki nilai ekonomi yang dapat menambah pendapatan masyarakat dan pada akhirnya memberikan kontribusi bagi daerah," ujar Bupati Baharuddin.

Baharuddin mengatakan pengembangan pohon aren nantinya akan dilakukan di Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah daerah merencanakan penanaman sekitar 16.000 pohon aren secara serentak.

Penanaman tersebut direncanakan bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Batu Bara.

Baharuddin berharap program itu menjadi langkah awal untuk mengembangkan komoditas aren secara lebih luas di Batu Bara.

Pengembangannya akan melibatkan masyarakat serta memanfaatkan lahan yang tersedia.

Pohon aren memiliki sejumlah manfaat yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.

Bijinya dapat diolah menjadi kolang-kaling, sedangkan niranya dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk, termasuk gula merah dan gula aren.

Gula aren juga memiliki peluang pasar yang terus berkembang.

Produk tersebut banyak digunakan sebagai bahan pemanis, termasuk untuk minuman kopi yang semakin digemari masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap pengembangan aren tidak hanya berhenti pada sektor pembibitan dan penanaman.

Pengolahan hasil juga diharapkan berkembang sehingga terbentuk ekosistem usaha dari hulu hingga hilir.

Dengan pola tersebut, komoditas aren diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya daerah.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pertahanan negara.

Hal itu disampaikan dalam pelaksanaan Asistensi Penataan Sarana Prasarana Darat, Kesehatan, dan Pergudangan Komponen Pendukung Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2026 di Kota Medan, Kamis, 17 September 2026.

Baca Juga:

• Pemko Medan Perkuat Keamanan Digital, ASN Diingatkan Waspadai Celah Siber

Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Sofyan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan Andy Mario, serta perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengatakan, pertahanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi pertahanan.

Menurut dia, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

"Atas nama Pemerintah Kota Medan, saya menyampaikan selamat datang di Kota Medan kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara," ujar Zakiyuddin.

Menurut Zakiyuddin, asistensi tersebut penting bagi Pemko Medan karena memberikan pemahaman mengenai penataan sarana prasarana darat, kesehatan, dan pergudangan yang dapat menjadi bagian dari komponen pendukung pertahanan negara.

Kegiatan itu sekaligus diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pertahanan di daerah.

Pemko Medan, kata Zakiyuddin, pada prinsipnya siap mendukung koordinasi dan kerja sama yang diperlukan.

Berbagai potensi sumber daya yang tersedia diharapkan dapat ditata dan dikelola secara baik, terkoordinasi, serta tepat sasaran untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Zakiyuddin juga berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada asistensi dan penyampaian informasi.

Ia menilai hal yang lebih penting adalah terbangunnya pemahaman yang sama, koordinasi yang semakin kuat, dan tindak lanjut yang jelas di antara seluruh pihak yang terlibat.

Kepada perangkat daerah dan unsur terkait di Kota Medan, Zakiyuddin berharap kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan dan sinergi dalam mendukung kebijakan pertahanan negara di wilayah Kota Medan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan RI Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Sri Yanto, S.T., M.Si.(Han.), IPU, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Pothan Brigadir Jenderal TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA, mengatakan penataan sumber daya nasional menjadi Komponen Pendukung Pertahanan Negara penting dilakukan di tengah dinamika ancaman global yang semakin kompleks dan asimetris.

Ia menjelaskan, sesuai amanat undang-undang, sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

Dalam sistem tersebut, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan berperan mengintegrasikan sarana dan prasarana nasional sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara.

"Asistensi yang kita laksanakan hari ini merupakan pengejawantahan dari upaya penataan sumber daya nasional menjadi Komponen Pendukung Pertahanan Negara," ujar Wirawan saat membacakan sambutan Dirjen Pothan.

Menurut dia, pembangunan sarana prasarana sipil di berbagai wilayah Indonesia, baik transportasi, logistik, siber dan telekomunikasi, maupun energi, tidak hanya berfungsi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Sarana prasarana tersebut juga perlu memiliki aspek dual-use atau fungsi ganda.

Dengan begitu, sarana tersebut dapat dikonversi untuk kepentingan pertahanan negara ketika terjadi kondisi kontinjensi dan terdapat pernyataan mobilisasi dari Presiden.

Hasil kegiatan asistensi tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat pimpinan nasional.

Atas nama Kementerian Pertahanan RI, Sri Yanto juga menyampaikan hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan asistensi penataan sarana prasarana, kesehatan, dan pergudangan komponen pendukung pertahanan negara tahun 2026 di Medan.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung di Balai Kota Medan tersebut diisi dengan pemaparan materi dan diskusi interaktif bersama para pemangku kepentingan.

Dalam pemaparannya, Wirawan menyampaikan bahwa penataan komponen pendukung pertahanan negara merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.

Kegiatan tersebut bertujuan menyatukan persepsi dan pemahaman antar-pemangku kepentingan di daerah, khususnya di Kota Medan, untuk mengoptimalkan kesiapan sumber daya nasional dalam mendukung sistem pertahanan semesta.

"Penataan sarana dan prasarana darat, kesehatan, serta pergudangan yang dimiliki oleh komponen pendukung—baik dari instansi pemerintah, BUMN, maupun BUMS—sangat krusial untuk diintegrasikan secara terstruktur ke dalam kekuatan pertahanan negara," ujar Wirawan Yanuartono.* (ad)