Uang tersebut dikembalikan oleh tersangka Farah Hasmina Harahap melalui kuasa hukumnya sebelum Farah ditangkap oleh tim Kejati Sumut di Jakarta.

Baca Juga:

• Dari USD786 Ribu Jadi USD700 Ribu, Eks Honorer Kemenag Ungkap Aliran Fee Haji: Sempat Dikuasai Gus Alex

"Uang itu sudah dikembalikan sebelum tertangkap. Tapi yang mengembalikan itu adalah pengacara si Farah," ujar Rizaldi, Selasa (8/9/2026).

Rizaldi juga membantah informasi yang menyebut pengembalian uang tersebut dilakukan Zakiyuddin. Menurutnya, Zakiyuddin hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Si Farah yang mengembalikan. Si Zaki kan belum jadi tersangka," tegasnya.

Terkait permintaan pihak Bank Sumut agar uang tersebut dikembalikan kepada bank, Rizaldi mengatakan Kejati Sumut belum menentukan ke mana uang tersebut akan diserahkan.

Dia menjelaskan perkara masih dalam tahap penyidikan dan belum masuk persidangan. Karena itu, Kejati Sumut masih menunggu proses hukum berjalan sebelum menentukan status uang yang telah dikembalikan.

"Ini kan perkara belum disidang. Nantilah tengok putusan dari hakim dulu, dikembalikan ke mana," sebutnya.

Saat ini, Kejati Sumut masih melengkapi berkas perkara Farah untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.

Rizaldi mengatakan penyidik masih melengkapi sejumlah kebutuhan dalam berkas perkara, termasuk alat bukti dan keterangan saksi.

"Ini lagi menyusun-nyusun berkas, tahanan kan terus jalan ini. Berkasnya mungkin masih ada yang kurang, alat buktinya dan saksi-saksi. Kalau sudah siap semua baru kita limpah," katanya.

Farah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara dugaan korupsi pencairan fasilitas kredit Bank Sumut KCP Krakatau Medan.

Tim Kejati Sumut menangkap Farah di sebuah apartemen di kawasan Cinere, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/7/2026).

Farah diduga terlibat dalam perkara pencairan fasilitas kredit atas nama debitur CV Hasian Abadi Group di Bank Sumut KCP Krakatau Medan pada 2012.

Dalam perkara tersebut, pencairan kredit diduga menyebabkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp2,2 miliar.

Farah dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c KUHP jo Pasal 603 subsider Pasal 604 sebagaimana ketentuan dalam KUHP baru.

Meski uang Rp2,2 miliar telah dikembalikan, proses hukum terhadap Farah tetap berjalan. Kejati Sumut masih menyelesaikan pemberkasan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan.* (dh)

Mladenov menyampaikan hal tersebut dalam Forum Hili di Abu Dhabi, Senin (7/9/2026). Dia mengatakan sejumlah kemajuan memang telah dicapai dibandingkan setahun lalu, tetapi kondisi Gaza masih jauh dari situasi yang diperlukan untuk mewujudkan solusi politik.

Baca Juga:

• Muak Cuma Dengar Kecaman Kosong! Indonesia Semprot OKI di Jeddah, Tuntut Taring Nyata Lawan Israel

Menurut Mladenov, pembicaraan dengan Israel masih berlangsung terkait pelaksanaan sejumlah komitmen yang dibutuhkan agar proses perdamaian dapat bergerak ke tahap selanjutnya.

Salah satu poin yang dibahas yakni penarikan pasukan Israel sebagai bagian dari kesepakatan yang berkaitan dengan pelucutan senjata Hamas dan dimulainya proses rekonstruksi Gaza.

Mladenov mengatakan negosiasi mengenai pelucutan senjata Hamas telah berlangsung selama tujuh bulan. Dia menggambarkan pembahasan tersebut sebagai proses yang sangat intens dan sulit.

Dalam proses mediasi, Mladenov mengapresiasi peran Turki, Mesir dan Qatar. Dia juga menyoroti dukungan Uni Emirat Arab serta sejumlah negara lain di kawasan.

Menurutnya, kondisi warga Gaza masih sangat memprihatinkan. Dia menilai masyarakat Gaza tidak seharusnya kembali menghadapi musim dingin dalam kondisi yang sama.

Mladenov menyebut ada tiga kemungkinan jalan yang dapat ditempuh. Pertama, mempertahankan kondisi saat ini. Kedua, memperluas operasi militer Israel dan kembali menduduki Gaza. Ketiga, menjalankan peta jalan yang disusun BoP.

Dia menilai pilihan terakhir merupakan opsi yang paling masuk akal dengan sejumlah syarat, antara lain pelucutan senjata melalui kesepakatan, penarikan pasukan Israel, serta rekonstruksi Gaza dengan dukungan internasional dan negara-negara kawasan.

Mladenov memperingatkan kegagalan menjalankan peta jalan tersebut dapat membuat upaya mewujudkan solusi dua negara semakin sulit, bahkan secara praktis mustahil.

Board of Peace dibentuk pada Januari sebagai bagian dari rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza. Lembaga tersebut memiliki tugas mengawasi masa transisi Gaza, termasuk aspek pemerintahan, keamanan dan rekonstruksi.

Pada 31 Juli, Board of Peace menerbitkan peta jalan untuk tahap berikutnya. Rencana tersebut mencakup pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel secara bertahap, pengalihan administrasi kepada badan teknokratis Palestina, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta rekonstruksi Gaza.* (mt/dh)

Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara yang diwakili Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batu Bara, Nurhaji, S.E., didampingi Wakil Ketua II, Tengku Rodial, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Ingatkan ASN Siaga Hadapi Potensi Banjir, Minta Drainase hingga Tanggul Dipantau

Agenda kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan serta penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPRD Kabupaten Batu Bara terhadap KUA-PPAS R.APBD Tahun Anggaran 2027.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Nota Kesepakatan KUA-PPAS P.APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Batu Bara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara atas sinergi dan kerja sama yang telah dibangun selama proses pembahasan KUA-PPAS.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi yang telah dibangun dalam pembahasan KUA-PPAS yang hari ini telah kita setujui bersama. Selanjutnya, ini akan diteruskan menjadi APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027," ujar Bupati Baharuddin.

Dirinya menegaskan bahwa keterbatasan kondisi daerah bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi semangat dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kita semua tahu bahwa dalam membangun Batu Bara, kita berada dalam kondisi yang terbatas. Namun, keterbatasan ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan pengabdian bagi masyarakat Batu Bara," tegasnya.

Menurutnya, diperlukan langkah bersama untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menekankan pentingnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk melalui ekstensifikasi dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah disahkan dan diharapkan dapat menjadi salah satu andalan sekaligus motor penggerak PAD Kabupaten Batu Bara.

Bupati Baharuddin juga menegaskan bahwa upaya meningkatkan PAD dan mempercepat pembangunan daerah membutuhkan sinergitas yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara, DPRD, serta pemerintah pusat.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS R.APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama DPRD diharapkan dapat terus memperkuat sinergitas dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran daerah yang efektif, transparan, serta berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara.* (dh)

Said Didu menilai gestur tersebut sebagai sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Dia bahkan menyebut kejadian itu sebagai "gol bunuh diri" dan mempertanyakan posisi Seskab dalam pemerintahan.

Baca Juga:

• Ancaman ISPA akibat Abu Sinabung dan Asap Karhutla, Dinkes Sumut Minta Warga Gunakan APD

Momen tersebut terjadi saat Prabowo memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan bencana, termasuk persoalan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam rapat itu, Prabowo menyoroti dugaan kesengajaan dalam sejumlah kasus karhutla. Presiden mempertanyakan adanya lahan yang baru terbakar tetapi dalam waktu singkat telah berubah menjadi area perkebunan.

Prabowo meminta dugaan tersebut diselidiki untuk mengetahui apakah pembakaran dilakukan masyarakat atau korporasi.

"Itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi," ujar Prabowo, dikutip Selasa (8/9/2026).

Prabowo kemudian meminta pihak terkait segera mengidentifikasi perusahaan yang diduga berkaitan dengan lahan tersebut.

"Tapi yang tolong diselidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya ya," perintahnya.

Presiden juga membuka kemungkinan pencabutan izin perusahaan apabila hasil penyelidikan menemukan adanya korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan.

"Kalau perlu kita segera cabut semuanya tuh, semua izin-izinnya kita cabut," ujar Prabowo.

Prabowo turut menyinggung hak guna usaha (HGU) perusahaan dan meminta identitas pemilik korporasi yang berkaitan dengan lahan bermasalah tersebut ditelusuri.

"Ya, HGU-nya dan sebagainya," lanjut Prabowo.

Dalam rapat yang sama, Kepala BNPB melaporkan titik api terbanyak berada di Kalimantan Barat. Luas lahan terbakar di wilayah tersebut disebut mencapai sekitar 38.000 hektare, sementara area yang masih belum padam sekitar 97 hektare saat laporan disampaikan.

Untuk mempercepat penanganan karhutla, Prabowo meminta koordinasi dengan Panglima TNI terkait penempatan aset udara, termasuk helikopter Chinook.

"Baik, nanti didiskusikan ya dengan Panglima TNI nanti posisi Chinook-Chinook sebaiknya ada di mana," kata Prabowo.

Prabowo juga memberikan perhatian terhadap kebakaran yang berada di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia meminta api segera ditangani agar tidak merambat menuju kawasan inti IKN.

"Yang harus diperhatikan juga kebakaran yang dekat IKN itu harus diperhatikan," tuturnya.

"Mungkin kita harus kerahkan aset-aset lebih untuk jangan sampai kebakaran itu sampai ke susunan inti," imbuhnya.* (tm/dh)

Ibu Febi, Elvinus Lusiana br Sitanggang, mengatakan putrinya kini sudah tiga kali menjalani rawat jalan setelah kejadian keracunan yang dialaminya pada 13 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Siswa SMK di Karo Alami Kejang dan Gangguan Ingatan Usai Santap MBG, Begini Penanganan RSUP Adam Malik

"Awal mulanya, waktu dia keracunan dia kan pulang ke rumah. Tapi waktu di sekolah juga dia sudah enggak pusing sebelum pulang ke rumah. Tapi sampai rumah dia bilang, 'Mak, aku pusing.' Terus, badanku juga gatal-gatal," kata Elvinus di RSUP H Adam Malik, Selasa (8/9/2026).

Melihat sejumlah siswa lain mendapat susu setelah mengalami keracunan, Elvinus juga memberikan susu steril kepada Febi. Namun, susu tersebut justru membuat putrinya muntah.

"Karena kulihat guru-guru SMA negeri bagikan susu. Anakku ini kan sekolah di SMK Bersama. Jadi itulah kukasih susu, baru sedikit diminumnya langsung muntah dia. Lalu kubawa ke Rumah Sakit Umum," ujarnya.

Febi kemudian dibawa ke RSUD Kabanjahe dan mendapatkan perawatan selama tiga hari sebelum diperbolehkan pulang. Namun, menurut Elvinus, kondisi putrinya justru memburuk setelah tiba di rumah.

"Sampai di rumah langsung kejang dia. Dari situ awal mulanya dia kejang," ucapnya.

Sejak saat itu, Febi disebut semakin sering mengalami kejang. Kondisinya kemudian menurun hingga mengalami gangguan ingatan.

Elvinus mengatakan Febi mulai kesulitan mengenali orang-orang terdekatnya, termasuk adik dan kakaknya yang tinggal serumah.

"Hilang ingatannya, yang terdekat saja dulu, ya. Adiknya, kakaknya, itu kan satu rumah, itu enggak diingatnya," katanya.

Gangguan ingatan tersebut disebut semakin terlihat setelah Febi menjalani perawatan di RS Haji Medan. Setelah keluar dari ruang ICU, dia disebut sudah tidak mengenali sejumlah anggota keluarganya.

"Waktu di Rumah Sakit Haji, datang adiknya, ya sudah, 'Adik,' kami bilang, 'ya adiklah itu,' gitu saja. Sejak dia keluar dari ruang ICU," ungkap Elvinus.

Keluarga kemudian mencoba membantu Febi mengingat kembali orang-orang yang selama ini dekat dengannya. Salah satunya dengan memperkenalkan anggota keluarga yang kerap ditemui setiap pekan.

Namun, menurut Elvinus, Febi tetap tidak dapat mengenali sejumlah anggota keluarganya, termasuk bibinya serta anak dari sang bibi.

Pada Selasa (8/9/2026), Febi kembali datang ke RSUP H Adam Malik untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya. Dia tampak didampingi ibunya dan pihak BGN yang membantu menggunakan kursi roda.

Keluarga masih menunggu hasil pemeriksaan dan penjelasan lebih lanjut dari dokter mengenai kondisi Febi. Dugaan keterkaitan gangguan kesehatan tersebut dengan kasus keracunan MBG juga masih memerlukan penanganan dan pemeriksaan medis lebih lanjut.* (tm/dh)

Dalam persidangan perkara dugaan korupsi tersebut, saksi menyebut sebagian uang bantuan diduga mengalir kepada pihak di Kementerian Sosial (Kemensos), Kepala Dinas Sosial Samosir, serta tiga kepala desa terdampak bencana.

Baca Juga:

• Rico Waas Luncurkan E-Loket Pajak, Warga Medan Kini Bisa Urus Pajak Lebih Mudah

Perawati menyebut terdapat uang sebesar Rp60 juta yang diberikan kepada Kemensos. Selain itu, terdakwa Fitri Agust Karokaro dan pihak lainnya juga disebut menerima aliran dana.

"Pemberian uang kepada Kementerian Sosial Rp 60 juta, Kepala Dinas Sosial (Samosir) sebanyak Rp 60 juta dan tiga kepala desa diberikan masing-masing Rp 20 juta. Total keseluruhannya Rp 180 juta," ungkap Perawati dalam persidangan.

Mendengar keterangan tersebut, hakim menyoroti kecilnya jumlah bantuan yang akhirnya diterima masyarakat dibandingkan dengan nilai bantuan yang disiapkan pemerintah.

"Bayangkan tidak sampai Rp 5 juta bantuan diterima penerima manfaat," ujar hakim dalam persidangan.

Perkara ini berkaitan dengan penyaluran bantuan untuk korban banjir bandang di Sihotang, Kabupaten Samosir. Dalam kasus tersebut, bantuan senilai sekitar Rp1,5 miliar disebut diperuntukkan bagi 303 kepala keluarga terdampak bencana di Kecamatan Harian, Samosir.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samosir, terdapat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp516 juta.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa juga menghadirkan Ketua Tim Kerja Pemulihan dan Penguatan Sosial pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos, Dika Yudhistira Rizqy.

Saat itu, Dika membantah menerima uang sebesar Rp60 juta. Dia menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat berupa barang, bukan uang tunai.

Dika juga menyebut penerima manfaat tidak mengetahui isi berita acara serah terima ketika dokumen tersebut ditandatangani.

JPU Kejaksaan Negeri Samosir mendakwa Fitri Agust Karokaro bersama Jonni Ronal Simanjuntak selaku pimpinan Bank Mandiri KCP Pangururan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial korban banjir bandang di Samosir.

Perkara tersebut masih bergulir di persidangan. Keterangan para saksi dan bukti yang diajukan akan menjadi bagian dari proses pembuktian untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab.* (tm/dh)

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Medan Donal Simanjuntak membenarkan pergantian tersebut. Menurutnya, pencopotan Agung berlaku sejak 31 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Sumut Didorong Jadi Penguat Rantai Pasok Regional, Selat Malaka Jadi Kunci

Donal mengatakan jabatan Kepala BGN Sumut kini diisi oleh Yoga Arizanto.

"Diganti oleh Yoga Arizanto," ujarnya.

Yoga sebelumnya merupakan Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Deli Serdang. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan Agung dicopot dari jabatannya.

Saat ditanya apakah pergantian tersebut berkaitan dengan kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Donal belum memberikan keterangan.

Pergantian Agung menjadi perhatian setelah sebelumnya Kepala BGN Sudaryono menyinggung lambatnya proses pencopotan Kepala Regional BGN Sumut.

Dalam unggahan Don Muzakir pada Selasa (1/9/2026), Sudaryono mempertanyakan keputusan pencopotan yang disebut belum juga dijalankan.

"Lama kali. Mana tim saya? Semenjak pergi kemarin, masa tidak selesai-selesai mencopotnya?" ujar Sudaryono.

Sudaryono sebelumnya juga menyatakan akan menyerahkan hasil investigasi kasus MBG di Karo kepada aparat penegak hukum. Dia menegaskan persoalan tersebut serius karena menyangkut keselamatan anak-anak.

"Ini nyawa seseorang. Kami akan selesaikan masalah ini dan menyerahkan hasil investigasi kepada aparat," ucapnya.

Kasus yang menjadi sorotan tersebut yakni dugaan keracunan massal program MBG di Kabupaten Karo pada 13 Agustus 2026. Sebanyak 353 siswa dari lima sekolah dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.

Berdasarkan investigasi awal yang disampaikan Sudaryono, dugaan sumber masalah berasal dari ikan yang tidak dimasukkan ke dalam freezer selama 10-12 jam.

"Ikan basah tidak ditaruh ke dalam freezer, itu suatu kebodohan dan kelalaian," tegas Sudaryono.

Sebagai langkah penanganan, BGN menutup dapur penyedia makanan dan mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait dengan kejadian tersebut.

Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 64 pelajar masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Berastagi. Sebagian pasien sempat mengalami kondisi kritis sebelum berangsur membaik.

Salah satu siswa yang dirawat di RS Haji Medan disebut mulai menunjukkan perkembangan kondisi dan sudah dapat duduk serta berbicara.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Hamid Rijal Lubis mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap makanan telah keluar. Namun, pengumuman resmi hasil pemeriksaan disebut akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

Hingga kini, alasan resmi pencopotan Agung T Kurniawan dari jabatan Kepala BGN Sumut belum disampaikan kepada publik. Sementara Yoga Arizanto telah menggantikannya sejak 31 Agustus 2026.* (tm/dh)

Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rizal mengatakan paparan asap dan material vulkanik dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Karena itu, masyarakat diminta tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Baca Juga:

• Sumut Didorong Jadi Penguat Rantai Pasok Regional, Selat Malaka Jadi Kunci

Hamid juga meminta masyarakat memastikan kebutuhan gizi seimbang terpenuhi. Menurutnya, asupan makanan bergizi dapat membantu menjaga daya tahan tubuh, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah dengan kualitas udara yang menurun akibat asap atau abu vulkanik.

"Pastikan kebutuhan gizi seimbang terpenuhi. Masyarakat harus mengonsumsi makanan bergizi agar daya tahan tubuh tetap baik," katanya.

Selain menjaga pola makan, masyarakat juga diminta mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan tetap melakukan aktivitas fisik dengan menyesuaikan kondisi lingkungan. Dinkes Sumut turut mengingatkan warga menghindari kebiasaan yang dapat memperburuk kondisi kesehatan, seperti merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol.

Khusus warga yang beraktivitas di wilayah terdampak erupsi Gunung Sinabung maupun kawasan yang terpapar asap karhutla, Hamid menekankan pentingnya penggunaan APD untuk mengurangi risiko kesehatan.

Masker, pelindung mata, sarung tangan dan sepatu dapat digunakan sesuai kondisi serta tingkat paparan di lapangan.

"Kalau masyarakat berada di lokasi yang terdampak abu vulkanik atau erupsi, gunakan alat pelindung diri. Minimal menggunakan masker, kemudian pelindung mata, sarung tangan dan sepatu sesuai kebutuhan," jelas Hamid.

Menurutnya, penggunaan perlindungan tersebut penting untuk mengurangi kontak langsung dengan abu vulkanik maupun material lain yang berpotensi mengganggu kesehatan.

Masyarakat juga disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi asap atau abu vulkanik semakin pekat. Warga diminta mengikuti informasi resmi mengenai kondisi lingkungan dan perkembangan kebencanaan.

"Yang paling penting, ketika beraktivitas di wilayah yang memiliki risiko, masyarakat tetap menggunakan alat pelindung diri, baik risikonya rendah, sedang maupun tinggi," tegasnya.

Hamid mengingatkan masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap waspada dan disiplin menerapkan langkah pencegahan. Dengan menjaga pola hidup sehat dan menggunakan perlindungan yang sesuai, risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap maupun abu vulkanik diharapkan dapat diminimalkan.* (sp/dh)

MEDAN — Indonesia memperkuat koridor rantai pasok dari Sumatera Utara (Sumut) sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi kawasan.

Jalur pelayaran Selat Malaka dinilai menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi Sumut dalam jaringan perdagangan regional.

Baca Juga:

• THM Diduga Beroperasi Lagi Usai Disegel, Pemkab Langkat Laporkan ke Bobby Nasution

"Inilah mengapa Indonesia maju dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, merencanakan kegiatan proyek dengan perencanaan pemerintah daerah dan memperkuat koridor rantai pasok kita dari Sumatera Utara," kata Edi.

Menurut Edi, pelaksanaan IMT-GT tidak hanya membahas konektivitas antarwilayah.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk menata kembali kerja sama kawasan di tengah dinamika global yang terus berubah.

"Momen IMT GT kali ini bukan hanya diskusi mengenai konektivitas semata. Menurutnya IMT GT merupakan momentum untuk menata ulang hal tersebut," ujarnya.

Edi mengatakan perkembangan geopolitik dalam beberapa waktu terakhir turut mendorong negara-negara ASEAN memperkuat strategi bersama untuk menjaga stabilitas kawasan.

"Karena kita memahami situasi dinamis baru-baru ini di bawah ketegangan geopolitik, ASEAN juga perlu memiliki cara mereka sendiri tentang bagaimana menjaga resolusi mereka," kata Edi.

Selain konektivitas, Edi menekankan pentingnya kesiapan kawasan subregional menghadapi dampak El Nino.

Menurut dia, kesiapan tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan rantai pasok, terutama ketahanan pangan dan kelancaran arus logistik.

Sejumlah komoditas unggulan dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi kawasan.

Komoditas tersebut antara lain karet, minyak kelapa sawit, produk perikanan, hortikultura bernilai tinggi, serta sektor perdagangan digital.

"Indonesia siap memperluas bahan kimia kelapa sawit, biometan dan energi, serta produk hortikultura tropis ke pasar yang lebih luas, didukung oleh rumah pengemasan modern dan sistem rantai dingin yang tangguh di sistem sanitasi," kata Edi.

Penguatan rantai pasok dinilai penting agar potensi komoditas dari Sumatera Utara tidak hanya mengandalkan pasar domestik, tetapi juga dapat terhubung lebih kuat dengan pasar regional melalui jalur perdagangan yang strategis.

Sementara itu, Delegasi Malaysia, Zunika binti Mohamed, menyambut baik sejumlah inisiatif strategis di bidang pariwisata dalam kerja sama IMT-GT.

Salah satu yang dibahas adalah rencana pemasaran dan media pariwisata IMT-GT serta studi untuk mempromosikan kawasan tersebut sebagai satu destinasi wisata.

"Pariwisata lintas batas tetap menjadi pendorong ekonomi yang penting dan kami mendorong kerja sama pariwisata subregional yang lebih dalam termasuk segitiga pertumbuhan Jawa-Sumatra, konektivitas maritim, dan tautan perjalanan digital, untuk memposisikan IMT-GT sebagai destinasi berkelanjutan yang terintegrasi," kata Zunika.

Kerja sama pariwisata lintas batas diharapkan dapat memperkuat konektivitas antara wilayah-wilayah yang tergabung dalam IMT-GT sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Senior Official Meeting merupakan rangkaian kegiatan IMT-GT pada hari kedua.

Pertemuan tersebut selanjutnya akan dilanjutkan dengan Business Matching and Business Forum yang mempertemukan pemangku kepentingan pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkuat peluang kerja sama ekonomi di kawasan.

Penguatan konektivitas, rantai pasok, perdagangan, investasi, dan pariwisata menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan daya saing kawasan IMT-GT di tengah perubahan ekonomi dan geopolitik global.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kegiatan usaha yang tidak memiliki legalitas perizinan atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap beroperasi.

Menurut Bobby, setiap kegiatan usaha dan investasi harus berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Rico Waas Luncurkan E-Loket Pajak, Warga Medan Kini Bisa Urus Pajak Lebih Mudah

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Lantai 10, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (8/9/2026).

Bobby meminta Pemerintah Kabupaten Langkat bersama perangkat daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas usaha.

Pemeriksaan itu mencakup izin usaha, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kesesuaian kegiatan usaha dengan tata ruang.

Bobby Nasution juga meminta pemerintah lebih berhati-hati terhadap tempat hiburan yang sebelumnya telah menimbulkan korban jiwa.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan izin kepada tempat usaha untuk kembali beroperasi.

Dukungan terhadap investasi, kata Bobby, tidak berarti pemerintah mengabaikan aturan mengenai perizinan, tata ruang, lingkungan maupun Kamtibmas.

"Investasi kita dukung, tetapi investasi harus sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau tidak sesuai aturan dan mengganggu masyarakat, tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Bobby selanjutnya meminta persoalan tata ruang di kawasan tersebut dikaji secara menyeluruh.

Pemerintah daerah perlu memastikan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan lahan pangan maupun kebijakan tata ruang yang berlaku.

Untuk mendukung proses penertiban, Bobby Nasution mendorong Pemkab Langkat memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan TNI.

Koordinasi diperlukan agar seluruh tahapan penertiban berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur.

Terkait aksi demonstrasi masyarakat, Bobby mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat selama dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau landasannya jelas sebagai aspirasi masyarakat, tentu kita dengarkan. Tetapi penyampaiannya harus tetap tertib dan jangan sampai mengganggu keamanan," katanya.

Bobby Nasution juga menegaskan pemerintah tidak boleh melakukan penegakan aturan secara tebang pilih.

Setiap kegiatan usaha harus diperlakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sama.

"Kita sebagai pemerintah harus bisa membedakan mana usaha yang memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, dan mana kegiatan yang justru menimbulkan persoalan. Semua harus berdasarkan aturan," ujar Bobby.

Sebelumnya, Tiorita menyampaikan laporan mengenai persoalan Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Langkat yang sebelumnya telah ditertibkan dan disegel Pemkab Langkat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Setelah kita lakukan penyegelan, tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi. Dulu pengurusan izinnya hanya karaoke keluarga, Pak. Tetapi seiring waktu menjadi Tempat Hiburan Malam (THM). Sudah kami segel, tetapi mereka mencabut segelnya. Tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi setelah penyegelan. Kami punya dokumentasi foto dan video," ujar Tiorita, yang hadir bersama kepala OPD Kabupaten Langkat.

Tiorita berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memperkuat langkah Pemkab Langkat dalam memastikan kegiatan usaha di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan.

Dukungan tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby Nasution didampingi Kasatpol PP Sumut Moettaqien Hasrimi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut Nurbaiti Harahap, Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Kesbangpol Sumut Mulyono, serta Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumut (PPSU) Ferry Indra.

Pemerintah daerah kini didorong memastikan seluruh aspek legalitas, tata ruang, dan ketertiban umum menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan kegiatan usaha hiburan malam di kawasan tersebut.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan aplikasi Elektronik Layanan Optimalisasi Kolaborasi Integrasi Terpadu Pajak Daerah atau E-Loket Pajak.

Aplikasi ini menjadi langkah Pemerintah Kota Medan mempercepat digitalisasi pelayanan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

Baca Juga:

• Siswa SMK di Karo Alami Kejang dan Gangguan Ingatan Usai Santap MBG, Begini Penanganan RSUP Adam Malik

Kegiatan berlangsung di Hotel Arya Duta, Medan, Selasa, 8 September 2026.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Pj. Sekretaris Daerah Erfin Fachrurrazi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Direktur Utama PT Bank Sumut, Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Utara, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Medan, serta sejumlah kepala perangkat daerah Pemko Medan.

Hadir pula para camat se-Kota Medan dan pemangku kepentingan dari sektor perbankan, perkebunan, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, BUMN, BUMD, hingga organisasi kemasyarakatan.

Rico Waas mengatakan digitalisasi pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, masyarakat kini menginginkan layanan yang mudah, cepat, efisien, dan dapat diakses tanpa harus berulang kali datang ke kantor pemerintahan.

"Dunia sudah digitalisasi. Kalau pajak daerah masih mundur, itu sudah salah," tegasnya.

Menurut Rico, E-Loket menjadi salah satu upaya Bapenda Kota Medan menyederhanakan pelayanan sekaligus mengintegrasikan data perpajakan.

Pada tahap awal, aplikasi tersebut diterapkan untuk pelayanan pajak reklame dengan melibatkan sejumlah instansi yang memiliki keterkaitan data.

Rico mengatakan integrasi data penting karena pelayanan perpajakan kerap membutuhkan data dari berbagai instansi.

Tanpa sinkronisasi, masyarakat harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk melengkapi atau memperbaiki data.

"Harapannya masyarakat tidak lagi membuang waktu untuk hadir ke satu tempat untuk mengurus satu hal, kemudian pindah lagi untuk mengurus hal lainnya," ujarnya.

E-Loket diharapkan menjadi layanan satu pintu yang membantu menyinkronkan data dari sejumlah instansi terkait.

Beberapa di antaranya adalah DPMPTSP, BPN, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru), serta Disdukcapil.

Rico mengatakan persoalan sinkronisasi data juga berkaitan dengan akurasi penetapan pajak.

Ia menyinggung masih adanya data PBB yang belum sesuai dengan kondisi objek pajak di lapangan karena integrasi data belum berjalan secara optimal.

"Data yang tumpang tindih ini yang menjadi problematika. Ini yang harus kita benahi," tegasnya.

Rico juga mendorong Bapenda mengembangkan integrasi data dengan BPN, terutama melalui pemanfaatan peta persil.

Dengan sistem tersebut, data objek pajak diharapkan dapat ditelusuri dengan lebih mudah, termasuk informasi mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"Ke depan, persil-persil yang ada di Medan apabila kita klik, NJOP-nya pun sudah bisa kelihatan," ujarnya.

Bagi Rico, digitalisasi tidak hanya bertujuan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

Sistem tersebut juga diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

Menurut dia, semakin sedikit proses yang bergantung pada transaksi tatap muka, semakin besar peluang pemerintah menutup celah penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Bapenda Kota Medan sebelumnya telah mengembangkan sejumlah inovasi digital, antara lain Medan Smart Tax serta Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization (Qresto) untuk mendukung digitalisasi pembayaran pajak restoran.

"E-Loket menjadi langkah berikutnya dalam pengembangan ekosistem digital perpajakan daerah," ujarnya.

Rico berharap digitalisasi pelayanan terus diperluas sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih sederhana.

Di sisi lain, penerimaan daerah diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Yang kita butuhkan adalah masyarakat yang mudah, cepat, dekat, efisien, dan tepat waktu. Ini yang diharapkan oleh masyarakat," kata Rico Waas.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian melaporkan bahwa sosialisasi Opsen PKB menjadi bagian dari implementasi kerja sama antara Pemko Medan dan Pemprov Sumatera Utara dalam sinergi pemungutan Opsen PKB.

Agha mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya pembayaran PKB dan Opsen PKB tepat waktu.

Sosialisasi juga menjadi sarana menyampaikan informasi mengenai kemudahan pelayanan, program insentif dan apresiasi bagi wajib pajak yang patuh, serta meningkatkan pemahaman mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Selain itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi Pemko Medan, Pemprov Sumut, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengoptimalkan penerimaan PKB dan Opsen PKB.

Agha mengimbau pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan pajak kendaraan dinas dibayarkan.

Ia juga mengingatkan jajaran masing-masing untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan pribadi.

Pimpinan perusahaan juga diminta memastikan pajak kendaraan perusahaan maupun kendaraan pribadi pegawainya dibayarkan.

OPD terkait diminta mendukung penggunaan E-Loket untuk mempercepat sinkronisasi data dan realisasi pajak daerah.

Sementara OPD pengampu retribusi didorong memperluas dan mempercepat sistem pembayaran berbasis digital.

Agha juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan see operasi gabungan atau razia pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Bapenda Provinsi Sumatera Utara, Ditlantas Polda Sumatera Utara, Jasa Raharja Kota Medan Rizki Romodhon, serta Departemen Kredit Multiguna Wilayah I.* (ad)

JAKARTA - Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor untuk sejumlah komoditas pangan strategis.

Kedelai, daging sapi atau kerbau, serta bawang putih menjadi tiga komoditas yang produksi dalam negerinya belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Baca Juga:

• Harga Ayam Potong di Medan Tembus Rp60 Ribu per Kg, Warga: Sejak MBG Ada, Naiknya Tak Masuk Akal

Jumlah tersebut jauh di bawah kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 2,74 juta ton per tahun.

Kesenjangan serupa terjadi pada komoditas daging sapi atau kerbau.

Produksi dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga sebagian kebutuhan harus dipenuhi melalui impor.

Sementara itu, bawang putih juga masih menjadi komoditas pangan strategis yang belum mencapai swasembada.

Produksi bawang putih nasional hanya sekitar 23.800 ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri mencapai sekitar 715.860 ton per tahun.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi mengatakan rendahnya produktivitas dalam negeri menjadi salah satu penyebab Indonesia masih bergantung pada impor.

Untuk kedelai, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan produksi yang rendah.

Luas lahan tanam yang terbatas, produktivitas yang belum optimal, serta daya saing usaha tani turut menjadi tantangan.

"Produksi domestik kedelai diproyeksikan hanya 206.000 ton, sedangkan kebutuhan mencapai 2,74 juta ton. Penyebab utamanya antara lain terbatasnya luas tanam, produktivitas yang masih rendah, daya saing usaha tani, serta kebutuhan industri tahu dan tempe yang sangat besar," ungkap dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9/2026).

Kedelai menjadi bahan baku utama untuk berbagai produk pangan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari, terutama tahu dan tempe.

Tingginya kebutuhan industri tersebut membuat kebutuhan kedelai nasional jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri.

Kondisi berbeda terlihat pada bawang putih.

Produksi komoditas tersebut masih rendah karena tanaman bawang putih membutuhkan kondisi iklim dan wilayah dataran tinggi tertentu.

Keterbatasan wilayah yang sesuai untuk budidaya membuat areal tanam bawang putih di Indonesia belum mampu berkembang secara luas.

Di sisi lain, permintaan masyarakat terhadap bawang putih tetap tinggi.

Pemerintah menargetkan ketergantungan impor bawang putih dapat dihentikan dalam tiga hingga lima tahun mendatang.

Untuk mencapai target tersebut, Kementan menjalankan sejumlah program, antara lain membangun ekosistem pertanian dari sektor hulu hingga hilir secara terintegrasi, mempercepat pembenihan nasional, serta memperluas areal tanam.

Daging sapi atau kerbau juga masih mengalami defisit produksi.

Berdasarkan data yang disampaikan Kementan, produksi domestik diperkirakan mencapai sekitar 610.900 ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 781.300 ton per tahun.

Dengan demikian, terdapat kekurangan sekitar 170.300 ton yang masih harus dipenuhi melalui impor.

Meski demikian, pemerintah menilai kemampuan produksi dalam negeri sudah cukup besar dalam menopang kebutuhan masyarakat.

"Produksi domestik (daging sapi atau kerbau) sebenarnya sudah mampu memenuhi sekitar 78,2 persen kebutuhan," ungkap Suwandi.

Di tengah ketergantungan terhadap sejumlah komoditas, pemerintah menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya adalah beras.

Produksi beras tahun ini diproyeksikan mencapai sekitar 34,77 juta ton, sementara kebutuhan nasional disebut sekitar 3,56 juta ton.

Komoditas jagung juga disebut mengalami surplus.

Produksinya diperkirakan mencapai 18 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 16,60 juta ton.

Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 1,40 juta ton.

Pada sektor hortikultura, produksi cabai besar mencapai sekitar 1,53 juta ton dengan surplus sekitar 592.500 ton.

Produksi cabai rawit mencapai 1,49 juta ton dengan surplus sekitar 583.900 ton, sedangkan bawang merah mencapai 1,30 juta ton dengan surplus sekitar 54.400 ton.

Di sektor peternakan, produksi ayam ras disebut mengalami surplus sekitar 862.900 ton dan telur ayam ras sekitar 711.000 ton.

Gula konsumsi juga disebut surplus sekitar 191.000 ton.

"Pada komoditas hortikultura, produksi cabai besar mencapai 1,53 juta ton dengan surplus sekitar 592,500 ton, cabai rawit mencapai 1,49 juta ton dengan surplus sekitar 583,900 dan bawang merah mencapai 1,30 juta ton dengan surplus sekitar 54,400 ton," ungkap Suwandi.

Menurut Suwandi, surplus produksi sejumlah komoditas tersebut menunjukkan kemampuan produksi pangan nasional semakin kuat.

Produksi dalam negeri tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga menyediakan cadangan untuk menjaga stabilitas pasokan.

"Ini menunjukkan bahwa kemampuan produksi nasional sudah semakin kuat dan tidak hanya mampu memenuhi konsumsi, tetapi juga menyediakan cadangan untuk menjaga stabilitas pasokan," sambung dia.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menilai Indonesia dapat dikatakan telah mencapai swasembada pangan, meskipun belum pada seluruh komoditas.

Surplus sejumlah pangan strategis menjadi salah satu indikator bahwa produksi nasional telah mampu memenuhi kebutuhan untuk beberapa komoditas.

Namun, persoalan pangan tidak berhenti pada kemampuan produksi.

Akses masyarakat terhadap pangan juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah.

Hermanto mengatakan masih terdapat kesenjangan pendapatan rumah tangga.

Sebagian masyarakat memiliki pendapatan yang cukup sehingga dapat membeli pangan dengan mudah.

Namun, ada pula kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapatkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.

"Jadi, meskipun kita sudah swasembada pangan, sebagian rumah tangga masih membutuhkan bantuan pemerintah agar komoditas pangan bagi mereka disediakan dengan harga yang lebih rendah. Artinya, masih ada 'pekerjaan rumah' dalam dimensi akses pangan," kata Hermanto.

Karena itu, pemerintah dinilai tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi.

Rantai distribusi pangan juga perlu diperbaiki agar biaya distribusi tidak terlalu tinggi dan harga pangan tetap terjangkau.

Distribusi yang panjang dapat membuat harga pangan meningkat sebelum sampai ke konsumen.

Kondisi tersebut paling berisiko bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Jika persoalan keterjangkauan tidak ditangani, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengalami kerawanan pangan meskipun produksi nasional meningkat.

Pada akhirnya, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pangan yang diproduksi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan tersebut dengan harga yang terjangkau.* (km/ad)

MEDAN - RSUP H. Adam Malik Medan menangani pasien anak berinisial FP, 16 tahun, asal Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

FP menjalani pemeriksaan setelah mengalami sejumlah gangguan kesehatan yang menurut keluarganya muncul setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Baca Juga:

• Brigadir Imam Harefa Bantah Jual Mantan Istri ke Atasan

"Pasien hari ini ada berkunjung untuk menjalani pengobatan dan ditangani oleh spesialis dokter anak. Kemudian, ditangani dokter spesialis gastro anak dan neurologi anak serta dokter psikiater," ujar Rosario.

Menurut Rosario, kunjungan tersebut merupakan kali kedua FP menjalani pemeriksaan di RSUP H. Adam Malik.

Sebelumnya, FP telah melakukan kontrol pada 31 Agustus 2026.

Pada pemeriksaan kali ini, FP menjalani pemeriksaan di bidang psikiatri anak dan neurologi.

Ia juga menjalani pemeriksaan electroencephalography atau EEG untuk melihat aktivitas listrik di otak.

"Untuk hari ini fokus pada psikiatri anak, neurologi dan menjalani pemeriksaan EEG. Hasil belum bisa dipastikan karena dari EEG ada pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosa sebenarnya dia ini sakit apa," jelas Rosario.

Berdasarkan keterangan keluarga, gangguan kesehatan yang dialami FP mulai muncul setelah ia mengonsumsi menu MBG di sekolah pada 13 Agustus 2026.

Saat itu, menu yang dikonsumsi disebut berupa ikan tongkol.

Ibu FP, Elvinus Lusiana Sitanggang, mengatakan anaknya awalnya mengalami pusing, gatal pada tubuh, hingga muntah.

"Awalnya pusing, badan gatal, muntah. Ibunya sempat kasih susu steril tapi dimuntahkan," kata Elvinus Lusiana Sitanggang, 49 tahun, saat ditemui di RSUP H. Adam Malik, Senin (7/9/2026).

Sejak mengalami keluhan tersebut, FP disebut telah mendapatkan perawatan di lima rumah sakit.

Ia sempat dirawat di RSU Kabanjahe selama tiga hari, RS Efarina selama dua hari, RS Haji Medan selama satu minggu, RS Amanda selama dua hari, serta menjalani pemeriksaan secara bolak-balik di RSUP H. Adam Malik.

Keluarga mengatakan FP mengalami sejumlah keluhan, termasuk kejang berulang, kesulitan berbicara, dan gangguan ingatan.

"Kejangnya 10 menit, terus bersambung-sambung. Aku rasa dari kejang itulah dia susah ngomong," ujar Elvinus.

Kondisi yang paling dikhawatirkan keluarga saat ini adalah gangguan daya ingat yang dialami FP.

FP merupakan siswa kelas XI SMK Bersama Berastagi jurusan Multimedia.

Menurut Elvinus, sebelum mengalami gangguan kesehatan tersebut, anaknya dikenal berprestasi.

Ia disebut pernah menjadi juara kelas sejak sekolah dasar hingga dipercaya menjadi wakil ketua OSIS.

Namun, setelah mengalami gangguan kesehatan, FP disebut kesulitan mengingat orang-orang terdekat, termasuk teman, guru, bahkan adiknya sendiri.

"Teman-teman dan guru datang nengok. Ditanya 'ini siapa' jawabnya 'gak kenal aku'. Sampai keringat dingin dia mengingatnya," cerita Elvinus sambil menahan tangis.

Elvinus juga mengatakan pihak dokter menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan psikiatri terdapat keluhan mengenai lidah FP yang terasa tertarik ke dalam.

Elvinus mengatakan biaya perawatan FP di rumah sakit telah ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, keluarga masih harus menanggung sejumlah biaya lain selama mendampingi FP menjalani pemeriksaan dan pengobatan di Medan.

Biaya tersebut antara lain transportasi, makan, dan tempat menginap.

Kondisi itu menjadi beban bagi keluarga karena kedua orang tua FP bekerja sebagai pekerja harian lepas.

Ketika harus mendampingi FP menjalani pengobatan, kedua orang tuanya tidak dapat bekerja seperti biasa.

Elvinus berharap kondisi anaknya segera mendapat penanganan yang tepat sehingga tidak harus terus berpindah atau bolak-balik ke rumah sakit.

"Maunya anakku ini dikasih (diberi) pengobatan yang tepat. Biar jangan bolak-balik lagi ke rumah sakit," harapnya.

Hingga pemeriksaan di RSUP H. Adam Malik, dokter masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan FP.

Hasil pemeriksaan EEG dan evaluasi dari sejumlah dokter akan menjadi bagian dari proses penegakan diagnosis terhadap kondisi yang dialami pasien.* (it/ad)

MEDAN - Personel Polsek Sunggal, Polrestabes Medan, Brigadir Imam Harefa membantah pernah menjual mantan istrinya, Winda Lorenza Gowasa (35), kepada mantan atasannya maupun kepada orang lain semasa hidupnya.

Bantahan tersebut disampaikan Imam Harefa saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara belum lama ini.

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Kembali Diperiksa Kejagung sebagai Tersangka, Kasus ASABRI-Jiwasraya Disebut Predicate Crime

"Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dari penyidik Dit Ressiber Polda Sumut belum lama ini, Brigadir IH mengaku tidak pernah menjual mantan istrinya (Winda Lorenza Gowasa-red) kepada mantan atasannya ataupun kepada siapa pun," ujar Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, Selasa (8/9/2026).

Atas tuduhan tersebut, Imam kemudian memilih menempuh jalur hukum.

Ia melaporkan sejumlah akun media sosial yang disebut menyebarkan narasi bahwa dirinya pernah menjual mantan istrinya semasa hidup.

Menurut Ferry, laporan tersebut ditujukan kepada sejumlah akun di Facebook, TikTok, dan Instagram, termasuk pihak yang menyampaikan pernyataan tersebut melalui media sosial.

"Yang dilaporkan yang bersangkutan (Brigadir Imam Harefa-red), sejumlah akun media sosial dan juga orang yang memberikan pernyataan tersebut di media sosial," ujar Ferry mengakhiri.

Sebelumnya, Brigadir Imam Harefa memilih melaporkan akun media sosial yang disebut pertama kali menyebarkan tuduhan terhadap dirinya.

Narasi tersebut menyebut Imam pernah menjual mantan istrinya, Winda Lorenza Gowasa, untuk disetubuhi oleh atasannya pada rentang waktu 2020-2021.

Imam mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara dengan didampingi kuasa hukumnya untuk membuat laporan.

Langkah hukum itu ditempuh setelah tuduhan tersebut menyebar di berbagai platform media sosial.

Kasus kematian Winda Lorenza Gowasa kembali menjadi perhatian setelah pihak keluarga menyampaikan sejumlah tuduhan mengenai kehidupan korban semasa masih hidup.

Salah satu pernyataan keluarga yang beredar melalui video di media sosial menyebut Winda diduga pernah dijual oleh suaminya kepada seseorang yang disebut menjabat sebagai Wakapolda pada periode 2020-2021.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi bagian dari narasi yang ramai diperbincangkan di media sosial.

"Hancurnya si Loren ini sejak si Iman menjualnya kepada atasannya kalau tidak salah jabatannya dulu Wakapolda itu dulu di Tahun 2020-2021," ujar seorang wanita dari keluarga Winda Lorenza dalam rekaman video di media sosial yang dilihat awak media, Kamis, 3 September 2026.

Namun, tuduhan tersebut telah dibantah oleh Imam Harefa.

Melalui pemeriksaan di Ditres Siber Polda Sumut, ia menyatakan tidak pernah menjual mantan istrinya kepada mantan atasannya maupun kepada pihak lain.

Di sisi lain, keluarga Winda sebelumnya juga meminta agar kematian perempuan tersebut diusut secara tuntas.

Kasus ini pun terus menjadi perhatian publik, terutama setelah sejumlah informasi dan tuduhan beredar luas di media sosial.

Polda Sumatera Utara kini menerima laporan Imam Harefa terhadap akun-akun media sosial dan pihak yang disebut menyebarkan tuduhan tersebut.

Proses hukum atas laporan itu menjadi bagian dari upaya untuk menguji kebenaran informasi yang beredar.* (mi/ad)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) memperlihatkan sejumlah barang bukti sitaan dari mantan honorer Kementerian Agama, Ridwan Kurniawan, dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 8 September 2026.

Baca Juga:

• APDESU Pertanyakan Penanganan Laporan Dugaan Korupsi Dana BOS SDN 01 Labuhan Ruku di Kejari Batu Bara

Jaksa kemudian mengonfirmasi barang-barang tersebut kepada Ridwan yang hadir sebagai saksi dalam persidangan.

"Ini?" tanya jaksa mengonfirmasi barang bukti kepada Ridwan di muka persidangan, Selasa (8/9).

"Betul," jawab Ridwan.

"Sudah disita ya?" timpal jaksa.

"Iya, saya kembalikan," tutur Ridwan.

"Uang untuk membeli bersumber dari mana? Apakah dari percepatan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus)?" lanjut jaksa.

"Sepertinya," kata Ridwan.

Dalam persidangan tersebut, Ridwan juga mengungkap adanya uang yang disebut sebagai fee percepatan dalam pelaksanaan ibadah haji khusus tahun 2024.

Ridwan mengatakan uang tersebut berasal dari sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Menurut dia, uang itu kemudian dikembalikan kepada pihak PIHK.

Jaksa KPK kemudian menunjukkan barang bukti berupa uang yang tercatat dalam barang bukti nomor 0686.

Ridwan menyebut uang tersebut merupakan fee percepatan yang dikumpulkan dari PIHK.

"Ini uang apa?" tanya jaksa.

"Itu uang percepatan fee," jawab Ridwan.

"Dari mana sumbernya?" tanya jaksa.

"Dari PIHK," jawab Ridwan.

Ridwan mengatakan fee tersebut berkaitan dengan percepatan pelaksanaan haji khusus tahun 2024. Nilai uang yang diterimanya disebut mencapai USD 786 ribu.

"2024 atau 2023?" tanya jaksa.

"2024," jawab Ridwan.

"Nilainya berapa?" tanya jaksa.

"786 USD (ribu)," jawab Ridwan.

"Ini pecahan atau bundar?" tanya jaksa.

"Pecahan 100 USD," jawab Ridwan.

Ridwan mengaku uang tersebut kemudian dikembalikan kepada masing-masing PIHK sebagai pihak yang memberikan uang.

Namun, dalam persidangan dia menyebut uang itu sempat berada dalam penguasaan Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, mantan staf khusus Yaqut Cholil Qoumas.

"Sebelum sampai ke tangan saudara, ini kan mau dikembalikan ke PIHK. Betul ya? Uang ini sudah pernah di tangannya Gus Alex atau tidak?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Ridwan.

"Oke. Senilai sekian?" tanya jaksa.

"Senilainya sekian, tapi pas dihitung kurang dari itu," jawab Ridwan.

"Berapa nilai yang saudara hitung kembali ke PIHK?" tanya jaksa.

"(USD) 700 ribu," jawab Ridwan.

Ridwan mengatakan uang yang dikembalikan kepada PIHK tidak sama dengan jumlah awal.

Dari USD 786 ribu, uang yang menurut dia dikembalikan hanya USD 700 ribu.

"Berarti uang ini pernah sampai ke Gus Alex dengan nilai 786 ribu US dollar, namun kembali ke PIHK kurang 86 ribu?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Ridwan.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 tersebut, Ridwan dihadirkan sebagai saksi untuk empat terdakwa.

Mereka adalah mantan Menteri Agama periode 2019-2024 Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Yaqut Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba, serta Direktur Operasional Maktour Ismail Adham.

Selain Ridwan, jaksa KPK menghadirkan tiga saksi lainnya.

Mereka adalah Kasi Pendaftaran Haji Khusus 2014-2020 Abdul Muhyi, Nila Adulitya Devi dari pihak swasta, dan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab.

Dalam dakwaan perkara ini, Yaqut Cholil Qoumas didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Perkara tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.

Angka kerugian tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Jaksa juga menyebut perkara tersebut diduga memperkaya sejumlah pihak lain, termasuk 313 PIHK.

Jaksa mendakwa Yaqut melakukan perbuatan tersebut bersama Asrul Azis Taba, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, dan Ismail Adham.

Pengungkapan mengenai fee percepatan sebesar USD 786 ribu menjadi salah satu bagian yang terungkap dalam persidangan ketika Ridwan Kurniawan memberikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.* (dcn/ad)

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan anggaran Rp126,24 miliar untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab-rekon pascabencana di tiga provinsi di Sumatera.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sebelumnya terdampak banjir dan longsor pada 2025.

Baca Juga:

• Viral Ramalan Gempa Magnitudo 9 Bakal Hantam Indonesia, Ini Kata BMKG

Di dalamnya terdapat anggaran khusus untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana di tiga provinsi tersebut.

"Di 2027 kami dapat pendukung percepatan rehab-rekon di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat senilai Rp 126.246.492.000 sehingga total anggaran tahun 2027 senilai Rp 1.129.316.809.000," ujar Sekretaris Utama BNPB Rustian dalam konferensi pers daring, Selasa (9/8/2026).

Selain dana untuk percepatan rehab-rekon, BNPB memperoleh anggaran sekitar Rp1,003 triliun untuk menjalankan berbagai kegiatan pada 2027.

BNPB juga tengah mengusulkan tambahan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung penanganan sekaligus pemulihan bencana di berbagai daerah pada 2026.

"Di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Kementerian Keuangan. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar Rp 5.676.326.378.193," kata Rustian.

Menurut Rustian, pada tahun anggaran 2026 BNPB mengelola pagu anggaran reguler sebesar Rp1.055.134.253.000 atau sekitar Rp1,05 triliun.

Selain anggaran reguler tersebut, BNPB mendapatkan tambahan dukungan anggaran yang digunakan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian yang mengalami kerusakan berat akibat bencana.

"Diberikan anggaran dukungan senilai 26.886.951.000 sehingga total anggaran BNPB senilai 1.082.021.204.000 rupiah," imbuhnya.

Dengan tambahan tersebut, total anggaran BNPB yang dikelola pada 2026 mencapai Rp1,08 triliun untuk pagu dan dukungan anggaran yang telah tersedia.

Sementara itu, BNPB juga mencatat adanya kebutuhan tambahan Dana Siap Pakai yang nilainya mencapai sekitar Rp5,67 triliun.

Dana tersebut diusulkan untuk mendukung penanganan bencana serta proses pemulihan di sejumlah daerah.

Rencana anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.* (km/ad)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Projo Fredy Alex Damanik membantah anggapan bahwa organisasinya telah membentuk atau mendeklarasikan Poros Solo sebagai kekuatan politik baru untuk menghadapi Pemilu dan Pilpres 2029.

Pernyataan Fredy tersebut merespons Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang menyebut Projo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai salah satu poros politik yang mulai memasang kuda-kuda menghadapi Pilpres 2029.

Baca Juga:

• Gerindra Tapteng Mundur dari Sikap 5 Parpol soal Pemakzulan Bupati Masinton

Fredy mengatakan Projo menghargai pandangan Doli mengenai dinamika politik menjelang Pilpres 2029.

Namun, menurut dia, sikap Projo dalam membaca perkembangan politik tidak serta-merta berarti organisasi tersebut sedang membangun poros politik baru.

Menurut Fredy, Projo hanya menjalankan fungsi organisasi dengan membaca situasi politik, mengkaji berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, serta mempersiapkan diri menghadapi perkembangan politik ke depan.

"Membaca politik bukan berarti mendeklarasikan poros. Organisasi politik yang tidak bersiap sejak dini justru sedang tidur," katanya.

Fredy juga menegaskan Projo menghormati partai politik dan tokoh-tokoh yang mulai melakukan kalkulasi politik untuk Pilpres 2029.

Meski demikian, dia mengingatkan agar persiapan menuju kontestasi politik mendatang tidak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia mengatakan kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas.

Projo, kata Fredy, siap menghadapi berbagai kemungkinan politik, tetapi tetap mengutamakan kesinambungan pembangunan, demokrasi, persatuan bangsa, dan kepentingan masyarakat.

"Kami tidak sedang terburu-buru menuju 2029. Kami hanya memastikan ketika waktunya tiba, Projo sudah siap," kata Fredy.

Sebelumnya, Ahmad Doli Kurnia menduga terdapat dua poros kekuatan politik yang mulai melakukan persiapan untuk menghadapi Pilpres 2029.

Doli menyoroti pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat pada Sabtu (5/9).

Menurut Doli, pidato tersebut dapat dibaca sebagai sinyal dari poros politik Cikeas untuk menghadapi Pilpres mendatang.

Selain itu, Doli juga menyinggung pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai sinyal kesiapan poros politik Solo.

"Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu poros politik (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi poros politik (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat," kata Doli, Selasa (8/9).

Polemik mengenai Poros Solo dan Poros Cikeas muncul ketika sejumlah partai dan organisasi politik mulai membaca peta kekuatan menuju Pemilu 2029.

Namun, Projo menegaskan bahwa aktivitas membaca dan mengantisipasi dinamika politik tersebut belum dapat diartikan sebagai deklarasi pembentukan poros atau koalisi untuk Pilpres 2029.* (cn/ad)

JAKARTA — Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Selasa, 8 September 2026.

Pemeriksaan dilakukan dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan penanganan perkara PT ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya.

Baca Juga:

• Prof Agus Pramusinto: Rekam Jejak dan Integritas Harus Jadi Tolak Ukur Utama Calon Anggota Ombudsman

"Kalau sekarang pemeriksaan sebagai tersangka untuk perkara terkait dengan Asabri dan atau Jiwasraya. Jadi, bukan terkait perkara pokok Asabrinya, ya, tapi terkait penanganan perkara Asabri," kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa.

Menurut Febri, berdasarkan keterangan dari pihak Kejaksaan, perkara yang berkaitan dengan penanganan ASABRI dan Jiwasraya tersebut disebut sebagai predicate crime atau tindak pidana asal dari dugaan TPPU yang disangkakan kepada Febrie.

"Yang kalau kita simak dari keterangan pihak Kejaksaan, itu adalah menurut Kejaksaan, ya, itu adalah predicate crime dari TPPU-nya. Tapi, kami belum tahu, nanti kami lihat lagi dalam proses pemeriksaan hari ini," tutur dia.

Febri mengatakan pihaknya menerima surat pemberitahuan pemeriksaan untuk perkara yang penetapan tersangkanya, menurut dia, bukan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, melainkan Polda Metro Jaya.

"Jadi, rujukan dari surat panggilan ini adalah Surat Perintah Penyidikan Umum nomor 45 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung, kemudian Surat Perintah Surat Penetapan Tersangka oleh Polda Metro, dan juga dihubungkan dengan putusan praperadilan 134/135," kata Febri.

Menurut dia, penggunaan sejumlah dasar tersebut dalam surat panggilan pemeriksaan menjadi hal yang baru bagi tim kuasa hukum.

"Jadi, sebenarnya surat seperti ini dengan rujukan penetapan tersangka oleh instansi lain dan juga putusan praperadilan itu memang baru pertama kali kami lihat," ungkap dia.

Febrie Adriansyah tiba di Gedung Utama Kejaksaan Agung sekitar pukul 10.00 WIB pada Selasa pagi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Ia datang menggunakan mobil tahanan berlapis baja berwarna hijau.

Febrie mengenakan kemeja batik biru, celana panjang hitam, serta rompi tahanan berwarna merah muda.

Setelah turun dari mobil, Febrie dikawal dua anggota TNI dan petugas pengamanan dalam (pamdal) menuju ruang pemeriksaan di Gedung Utama Kejaksaan Agung.

Febrie tidak memberikan keterangan kepada awak media yang menunggunya ketika memasuki gedung untuk menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses hukum terhadap dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan proses penanganan perkara ASABRI dan Jiwasraya.* (km/ad)

JAKARTA — Rekam jejak, integritas, kompetensi, dan pengalaman menyelesaikan persoalan dinilai perlu menjadi tolak ukur utama dalam menilai kelayakan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

Pengawasan pelayanan publik menghadapi persoalan yang semakin kompleks.

Baca Juga:

• APDESU Pertanyakan Penanganan Laporan Dugaan Korupsi Dana BOS SDN 01 Labuhan Ruku di Kejari Batu Bara

Pandangan tersebut disampaikan Prof. Agus Pramusinto di tengah perhatian terhadap penguatan kelembagaan Ombudsman RI dan kebutuhan menghadirkan anggota yang mampu menangani berbagai persoalan pelayanan publik secara efektif.

Dalam konteks tersebut, rekam jejak figur dengan pengalaman di berbagai bidang hukum dan pengawasan dinilai relevan untuk diperhatikan.

Salah satunya IGN Agung Yuliarta Endrawan, SH, MH, CCFA.

Agung memiliki pengalaman di lingkungan Kejaksaan.

Ia juga pernah menjalankan tugas di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengalaman tersebut mencakup bidang hukum, investigasi, pengawasan, kebijakan, penyelesaian persoalan administrasi, hingga koordinasi antarlembaga.

Bidang-bidang tersebut memiliki keterkaitan dengan karakter tugas Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

Menurut Agus, persoalan yang dihadapi lembaga pengawasan saat ini tidak hanya berkaitan dengan lambannya birokrasi.

Persoalan juga dapat muncul dari perbedaan penafsiran regulasi, penggunaan kewenangan, sengketa administrasi pemerintahan, hingga benturan kepentingan antara masyarakat dan instansi pemerintah.

"Orang yang berada di lembaga pengawasan harus memahami hukum dan birokrasi. Dia harus mampu mengidentifikasi di mana letak persoalannya, mengoreksi penerapan aturan yang keliru, dan mencari penyelesaiannya," ujar Agus.

Agus menilai kemampuan menyelesaikan konflik menjadi salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki anggota Ombudsman.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik, Ombudsman kerap berada di antara masyarakat yang merasa dirugikan dan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan administratif.

Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan untuk melakukan klarifikasi, memahami persoalan secara utuh, membangun komunikasi, dan mencari jalan keluar melalui mekanisme penyelesaian yang tersedia.

Menurut Agus, penyelesaian persoalan tidak seharusnya hanya berakhir pada proses administratif.

Namun, pendekatan tersebut tetap harus memiliki batas ketika persoalan yang dihadapi sudah masuk pada dugaan pelanggaran.

"Tetapi juga mempunyai batas yang jelas ketika berhadapan dengan pelanggaran," tegas Agus.

Ia menilai pengalaman menangani sengketa dapat membentuk kemampuan seseorang dalam melihat persoalan secara lebih menyeluruh.

Penggunaan kewenangan publik, kata dia, pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Karakter pengalaman tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan profesional Agung Endrawan.

Selain berkarier sebagai jaksa, ia pernah bertugas sebagai Asisten Komisioner KASN yang berkaitan dengan pengawasan sistem merit ASN.

Agung juga pernah menjabat sebagai Direktur Kebijakan Bakamla serta menjalankan fungsi hukum dan pengawasan di OJK.

Latar belakang lintas lembaga tersebut memberikan pengalaman mengenai hubungan antara regulasi, birokrasi, pengawasan, investigasi, serta penyelesaian persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Agus menegaskan penilaian terhadap calon anggota Ombudsman tidak semestinya hanya didasarkan pada kemampuan memahami aturan atau hasil uji kompetensi tertulis.

Menurut dia, yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan dan pengalaman tersebut digunakan ketika menghadapi persoalan nyata di lapangan.

"Yang harus dilihat adalah rekam jejak, integritas, kompetensi dan hasil kerjanya. Bukan hanya seberapa banyak aturan yang diketahui, tetapi bagaimana pengetahuan itu digunakan ketika menghadapi persoalan nyata dan apakah persoalan tersebut dapat diselesaikan. Itu yang menurut saya harus menjadi ukuran," pungkas Agus.

Pandangan tersebut menjadi penting dalam melihat kebutuhan anggota Ombudsman RI ke depan.

Kompleksitas maladministrasi dan sengketa pelayanan publik membutuhkan figur yang memiliki kombinasi pemahaman hukum, pengalaman birokrasi, kemampuan investigasi, keterampilan mediasi, serta keberanian mengambil sikap ketika ditemukan pelanggaran.

Dalam konteks itu, pengalaman Agung Endrawan di bidang penegakan hukum, pengawasan aparatur, kebijakan keamanan, serta sektor jasa keuangan menjadi salah satu rekam profesional yang dapat diperhatikan dalam menilai kapasitas seorang calon anggota Ombudsman.

Pada akhirnya, proses pengisian anggota Ombudsman diharapkan menghasilkan figur yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki integritas, rekam jejak yang teruji, kemampuan menyelesaikan persoalan, serta pengalaman menghadapi kompleksitas birokrasi dan kepentingan masyarakat.

Penguatan Ombudsman RI akan sangat dipengaruhi oleh kualitas orang yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

Karena itu, pengalaman, integritas, kompetensi, dan hasil kerja nyata menjadi parameter penting agar pengawasan pelayanan publik berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian serta keadilan bagi masyarakat.* (ad)

JAKARTA — Sebuah video yang menampilkan pria asal Kanada bernama Frankie MacDonald beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, Frankie menyebut Indonesia berpotensi dihantam gempa bumi dengan magnitudo 7 hingga 9.

Baca Juga:

• Asap dan Kabut Kepung 14 Kabupaten di Sumut, Jarak Pandang Turun hingga 500 Meter

Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi mengenai prediksi gempa yang belum terverifikasi.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan gempa bumi belum dapat diprediksi secara tepat, baik mengenai waktu maupun lokasi kejadiannya.

"Indonesia adalah daerah rawan gempa, gempa dapat terjadi kapan saja, gempa belum dapat diprediksi kapan dan di mana akan terjadi secara tepat. Masyarakat Indonesia diimbau agar tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial," kata Wijayanto kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Wijayanto menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sejumlah sumber gempa bumi, termasuk zona megathrust dan sesar aktif.

Karena itu, potensi gempa memang perlu diwaspadai.

Namun, keberadaan sumber gempa tersebut tidak berarti waktu dan lokasi gempa dapat diketahui secara pasti.

"Wilayah Indonesia terletak di daerah yang rawan gempa. sudah berkali-kali juga kita sosialisasikan, ada ancaman dari sumber megathrust dan sesar aktif. Namun kapan dan di mana secara pasti tidak bisa dipastikan. Belum ada teknologi yang memprediksi gempa secara tepat waktu dan lokasinya," ujarnya.

Menurut Wijayanto, informasi yang menyebut gempa akan terjadi pada waktu atau lokasi tertentu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memastikan terjadinya gempa.

Wijayanto juga menanggapi klaim mengenai ramalan gempa bermagnitudo besar di Indonesia.

Menurut dia, jika sebuah ramalan kebetulan sesuai dengan kejadian gempa, hal tersebut tidak berarti gempa telah berhasil diprediksi secara ilmiah.

"Ramalan itu kebetulan saja. Secara rata-rata di Indonesia terjadi 2 kali gempa per tahun dengan magnitudo M >7,0, bahkan di 2026 sampai Agustus ini sudah ada 2x gempa M>7,0 (Flores, Malut)," ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, BMKG meminta masyarakat tetap tenang tetapi tidak mengabaikan kewaspadaan.

Masyarakat juga diminta mengutamakan informasi dari lembaga resmi ketika menerima kabar mengenai potensi gempa bumi.

BMKG menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu menentukan secara tepat kapan dan di mana gempa bumi akan terjadi.

Masyarakat karena itu diimbau tidak panik hanya karena menerima video atau pesan berantai yang mengklaim dapat memprediksi gempa.

Kewaspadaan terhadap gempa tetap diperlukan karena Indonesia berada di wilayah yang memiliki aktivitas tektonik tinggi.

Namun, kewaspadaan tersebut sebaiknya dilakukan melalui kesiapsiagaan menghadapi bencana, bukan dengan mempercayai prediksi yang belum terverifikasi.* (d/ad)