Polda Sumatera Utara (Sumut) telah menangkap enam orang terkait peristiwa tersebut. Dua orang berinisial DAC (22) dan AAL (20) ditetapkan sebagai tersangka penembakan, sedangkan empat rekan DN turut diproses terkait dugaan kepemilikan dan penguasaan senjata.

Baca Juga:

• Polda Sumut Usut Kepemilikan Pistol Pindad Combat dalam Kasus Penembakan Anggota Ormas di Deli Serdang

1. Dua Tersangka Diduga Terlibat Penembakan hingga DN Tewas

Menurut keterangan polisi, peristiwa bermula saat seorang pria bernama Feri menghubungi DN untuk meminta bantuan karena rumahnya disebut diserang kelompok lain. DN kemudian mengumpulkan sejumlah rekannya dan berangkat menggunakan mobil Toyota Yaris putih menuju Desa Bandar Labuhan.

Dalam perjalanan, mobil tersebut diadang dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Keduanya kemudian diidentifikasi sebagai DAC dan AAL.

Cornelis mengatakan, DAC diduga memerintahkan AAL untuk menembak ketika mereka mendekati mobil yang ditumpangi DN dan rekan-rekannya. AAL kemudian melepaskan beberapa tembakan menggunakan senjata api yang dibawa DAC.

"Saat memepet mobil korban, DAC menyampaikan kepada AAL, 'ini dia orangnya, silakan tembak!' begitu. Jadi ada perintah tembak dari Saudara DAC," kata Cornelis saat menjelaskan hasil penyelidikan.

Polda Sumut menetapkan DAC dan AAL sebagai tersangka penembakan. Polisi masih mendalami rangkaian peristiwa tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat atau memberikan perintah.

2. Peluru Mengenai Telinga hingga Menembus Leher Korban

Penembakan tersebut menyebabkan DN meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Cornelis, peluru mengenai telinga korban hingga menembus lehernya.

"DN dinyatakan meninggal dunia ketika sudah masuk peluru ke telinganya dan menembus leher, kemudian akhirnya kejang-kejang," ujar Cornelis.

Rekan DN berinisial IW yang berada di dalam mobil juga mengalami luka tembak pada paha kiri. Jenazah DN kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjalani autopsi sebelum dimakamkan oleh keluarganya.

Setelah DN terkena tembakan, mobil yang dikemudikannya terus melaju dan kehilangan kendali. Kendaraan itu kemudian menabrak sepeda motor yang ditumpangi kedua tersangka, yang saat itu berusaha melarikan diri.

DAC dan AAL sempat terjatuh dan mengalami luka-luka. Keduanya kemudian melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap polisi di kediaman mereka yang berada di kawasan Tanjung Morawa.

3. Polisi Menemukan Senjata Api dan Senjata yang Diduga Telah Dimodifikasi

Penyelidikan polisi tidak hanya mengungkap dugaan penggunaan senjata api oleh kedua tersangka, tetapi juga keberadaan sejumlah senjata di dalam mobil Toyota Yaris yang ditumpangi DN dan rekan-rekannya.

Cornelis mengatakan, rombongan DN diduga telah menyiapkan berbagai perlengkapan sebelum berangkat untuk membantu Feri. Perlengkapan tersebut mencakup senjata tajam dan senapan angin yang diduga telah dimodifikasi.

"Mereka mempersiapkan peralatan-peralatan, senjata-senjata, baik itu senjata tajam maupun senjata api yang dimodifikasi. Ini semuanya dimasukkan ke dalam mobil Yaris," ungkap Cornelis.

Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu unit Toyota Yaris, satu sepeda motor Honda Beat, satu senjata api jenis pistol yang diduga bermerek Combat, satu butir amunisi kaliber 9 milimeter, serta dua selongsong peluru dengan kaliber yang sama.

Empat rekan DN berinisial IW, J, MD, dan MH turut diproses terkait dugaan kepemilikan dan penguasaan senjata. Polisi menyebut J dan MD diduga menguasai senapan angin yang telah dimodifikasi, sementara IW dan MH disebut memegang senjata sejenis.

Tiga dari empat orang tersebut telah ditahan, sedangkan IW masih menjalani perawatan akibat luka tembak di paha kirinya. Polisi juga mendalami asal-usul senjata dan pihak yang diduga melakukan modifikasi.

4. Dua Tersangka Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Polda Sumut menjerat DAC dan AAL dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dugaan pembunuhan berencana.

Menurut Cornelis, penyidik mendalami dugaan adanya persiapan sebelum penembakan terjadi. Polisi menyebut DAC diduga telah membawa senjata api yang diselipkan di pinggangnya dan meminta AAL menggunakannya untuk menembak korban.

Meski demikian, status keduanya masih sebagai tersangka. Proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan akan menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak.

Polisi juga masih menyelidiki asal-usul senjata api yang digunakan dalam penembakan serta kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam peristiwa tersebut.

Polda Sumut menegaskan akan menindak tegas tindakan kekerasan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan yang melanggar hukum.

5. Delapan Warga Ikut Terluka, Termasuk Anak-anak

Bentrokan tersebut turut berdampak kepada warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Polisi menyebut delapan warga yang tidak terlibat dalam perselisihan kedua kelompok mengalami luka setelah tersenggol atau tertabrak mobil Toyota Yaris yang kehilangan kendali.

Cornelis menjelaskan, mobil tersebut melaju setelah menabrak sepeda motor yang ditumpangi kedua tersangka. Kendaraan itu kemudian terus bergerak hingga menabrak sejumlah warga dan akhirnya berhenti setelah menghantam tiang listrik.

"Mobil Yaris ini melaju kencang melewati titik lokasi jatuhnya motor pelaku. Kemudian kurang lebih 50 meter, mobil menabrak dan menyenggol delapan orang masyarakat yang ada di sana, dan akhirnya berhenti setelah terakhir menabrak tiang listrik," kata Cornelis.

Menurut polisi, delapan warga tersebut mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan. Mereka kemudian diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing.

Peristiwa penembakan yang terjadi di jalan sempit kawasan permukiman itu membuat warga sekitar geger karena suara letusan senjata terdengar beberapa kali.

Polda Sumut mengimbau pihak-pihak yang berselisih agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Polisi menegaskan setiap dugaan pelanggaran hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.* (km/dh)

Silaturahmi berlangsung di ruang kerja Rektor UMSU Jalan Mukhtar Basri, Medan, Jumat (23/10/2026).

Baca Juga:

• Hitung Mundur 400 Hari Muktamar ke-49 Muhammadiyah, Panitia Siapkan 2 Posko Utama di Medan

Prof Hasrat menjelaskan, MPM PWM Sumut akan menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional 2026 di Gedung Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Jalan Cikditiro, Yogyakarta, 31 Oktober 2026. Agenda ini untuk memperkuat konsolidasi dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di Indonesia, termasuk Sumut.

Salah satu program prioritas MPM adalah membangun jaringan grassroots petani dan nelayan melalui pembentukan komunitas Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAMU) dan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU).

Khusus petani, MPM akan menggandeng JATAMU untuk penanaman padi varietas Mentari. Varietas unggul baru ini diluncurkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada 20 September 2025 saat Jambore Nasional untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

"Padi ini akan menjadi beras yang akan dikonsumsi sekitar 1,7 juta warga Muhammadiyah yang hadir pada Muktamar ke-49 Muhammadiyah di Sumut November 2027. Karena itu akan dilakukan launching penanaman varietas padi Mentari," ujar Prof Hasrat.

Sementara itu, Ketua MPM PWM Sumut Maulana Malik Muttaqin menjelaskan, MPM PWM Sumut juga akan menggelar Konsolidasi Wilayah se-Sumut pada November 2026 yang menghadirkan seluruh pengurus MPM PDM kabupaten/kota.

"Konsolidasi ini akan membahas pelaksanaan program MPM dalam rangka memberdayakan masyarakat," kata Maulana.

Saat ini, MPM PWM Sumut sudah memiliki komunitas JATAMU dengan Ketua Saadi Sam yang akan mengkoordinir pengembangan JATAMU hingga kecamatan dan desa.

Di lapangan, anggota JATAMU dampingan MPM PWM Sumut dan PDM Langkat sedang melakukan penanaman cabai di Kecamatan Padang Tualang dan Secanggang setelah mengikuti pelatihan yang diikuti 13 peserta warga Muhammadiyah.

Untuk menyukseskan program tersebut, MPM PWM Sumut berharap dukungan Fakultas Pertanian UMSU.

"Kita berharap dukungan Fakultas Pertanian UMSU untuk pemberdayaan petani di Sumut. Apalagi UMSU merupakan perguruan tinggi unggul yang perkembangannya sangat melejit," kata Maulana.

Rektor UMSU Prof DR Akrim MPd memastikan mendukung penuh program MPM PWM Sumut dalam memberdayakan masyarakat agar mampu dan berdaya secara ekonomi.*

Kasi Humas Polres Tapanuli Tengah Iptu Anto Patar Limbong mengatakan kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat (23/10/2026) sekitar pukul 07.17 WIB. Saat itu, korban yang merupakan warga Kota Sibolga sedang mengendarai sepeda motor dari arah Sibolga menuju Barus.

Baca Juga:

• Polda Sumut Usut Kepemilikan Pistol Pindad Combat dalam Kasus Penembakan Anggota Ormas di Deli Serdang

Anto menjelaskan, ketika mencoba mendahului truk yang dikemudikan Poslan Gultom (54), sepeda motor korban mendadak oleng hingga kehilangan kendali. Korban kemudian terjatuh ke arah ban belakang truk.

"Sepeda motor korban mendadak oleng dan kehilangan kendali. Korban terjatuh lalu terhempas ke arah ban belakang truk tronton hingga mengalami luka berat dan meninggal dunia di lokasi," ujarnya.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian. Petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tapteng selanjutnya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

"Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh Satlantas Polres Tapanuli Tengah, dan kendaraan yang terlibat telah diamankan sebagai barang bukti," jelas Anto.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Pandan untuk menjalani visum. Polisi masih menangani perkara kecelakaan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.* (ds/dh)

MEDAN – Seorang pria yang diduga hendak melakukan pencurian di Jalan Datuk Rubiah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, menjadi viral di media sosial setelah diberi makan oleh warga. Pria tersebut disebut mengaku kelaparan dan tidak makan selama tiga hari.

Kepala Lingkungan 28 Kelurahan Rengas Pulau, Salman Alfarisi, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (17/10/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Pria tersebut lebih dulu diamankan warga sebelum sempat mengambil barang dari rumah yang menjadi sasaran.

Baca Juga:

• PS5 hingga Kamera DSLR Raib Dibobol Maling di Apotek Sehat Cempaka Medan, Satu Pelaku Ditangkap dan Dua Rekannya Buron

Menurut Salman, pria tersebut awalnya mengaku sebagai warga Rengas Pulau. Namun, setelah video kejadian beredar luas di media sosial, muncul komentar dari warganet yang menyebut pria itu berasal dari Belawan.

"Kalau pengakuan awalnya, katanya dia (maling) orang Rengas Pulau juga. Rupanya setelah viral baru ada yang komen katanya itu orang Belawan," katanya.

Salman menyebut pemberian makanan kepada pria yang diamankan tersebut merupakan kejadian pertama yang diketahuinya di lingkungan itu. Ia mengatakan sebelumnya pernah terjadi kasus pencurian yang berujung pada warga melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku.

"Kalau dikasih makan gini, kebetulan baru inilah. Mungkin warga yang di situ yang dapatnya tadi baik hatilah mungkin. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada yang meninggal, ada yang sekarat, macam-macamlah," ungkapnya.

Salman menjelaskan, berdasarkan keterangan pemilik rumah, pria tersebut diduga hendak mengambil seng dan peralatan rumah. Pemilik rumah kemudian berteriak sehingga warga berdatangan dan mengamankan pria tersebut.

"Pemilik rumah sempat teriak, makanya ramailah warga datang. Tapi sekarang sudah damai dan sudah selesailah masalahnya karena pemilik rumah pun tidak ada kehilangan apa-apa," ujar Salman.

Ia menambahkan, Lingkungan 28 sebenarnya memiliki pos keamanan lingkungan (poskamling) yang biasanya beroperasi pada malam hari. Namun, kegiatan penjagaan tersebut tidak selalu berjalan karena dilakukan secara swadaya dan bergantung pada ketersediaan waktu warga.

Menurut Salman, dugaan pencurian pada siang hari jarang terjadi di lingkungan tersebut. Meski demikian, ia menilai keberadaan poskamling tetap penting untuk membantu menjaga keamanan lingkungan.

"Kalau siang hari jarang kejadian (maling) mungkin baru kali ini. Memang ada Poskamling kami tapi ya beroperasinya malam hari, itu pun kadang tidak berjalan kalau warga ada kegiatan lain," pungkasnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, pria tersebut terlihat dikelilingi warga sambil menyantap makanan yang diberikan kepadanya. Ia tampak mengenakan singlet hitam dan topi, serta makan dalam posisi jongkok sembari menjawab pertanyaan warga.

Meski persoalan tersebut disebut telah diselesaikan secara damai, dugaan pencurian dan tindakan kekerasan terhadap pria itu tetap perlu dibedakan. Setiap dugaan tindak pidana sebaiknya ditangani sesuai ketentuan hukum, bukan melalui tindakan main hakim sendiri.* (ds/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pemanggilan sebelumnya sempat ditunda. Selain Dandhy, polisi juga menjadwalkan klarifikasi terhadap seorang rekannya pada 28 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Sebut Keterangan Menyesatkan Soal Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Pertimbangkan Laporkan Dian Sandi

Budi menegaskan, penanganan laporan tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Polisi akan menelaah keterangan dan bukti yang tersedia untuk menentukan apakah perkara itu memenuhi unsur pidana dan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Kami tekankan ini masih tahap penyelidikan. Jadi undangan klarifikasi itu kita kirimkan yang bersangkutan atas laporan warga masyarakat. Apabila undangan klarifikasi proses penyelidikan ini bisa terpenuhi, bisa akan ditingkatkan dalam proses sidik," ujarnya.

Sebaliknya, apabila hasil penyelidikan tidak menemukan bukti yang cukup untuk memenuhi unsur pidana, penanganan perkara dapat dihentikan pada tahap tersebut.

Sebelumnya, Mama Sinta melaporkan Dandhy dan seorang terlapor berinisial JTW, yang disebut sebagai Ketua LBH Papua Merauke, ke Polda Metro Jaya terkait film Pesta Babi.

Mama Sinta mengaku kecewa karena dirinya ditampilkan dalam film tersebut tanpa izin. Ia merasa keberatan karena gambar dirinya ditayangkan kepada publik tanpa pembicaraan atau persetujuan yang menurutnya diperlukan.

"Mereka putar film 'Pesta Babi' itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali. Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka," ujar Mama Sinta.

"Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta. Jadi, itu saja yang saya sampaikan," lanjutnya.

Dandhy sebelumnya juga memberikan tanggapan terkait laporan tersebut melalui unggahan di akun Instagram. Ia menyoroti perbedaan situasi saat Mama Sinta menyampaikan perjuangannya membela tanah ulayat dengan kemunculannya ke publik setelah film tersebut beredar.

"Saat Mama Yasinta muncul ke publik membela tanah ulayatnya, kami yang ikut mendukungnya, menampakkan identitas jelas. Punya nama, punya wajah, punya lembaga," tulis Dandhy dalam unggahannya.

Dandhy juga mempertanyakan pihak-pihak yang menurutnya memunculkan Mama Sinta ke ruang publik tanpa identitas yang jelas. Ia menilai polemik tersebut berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan yang terjadi di Papua.

"Satu-satunya yang tampak jelas adalah siasat agar kita pelan-pelan kehilangan fokus pada persoalan kolonialisme di Papua," ujarnya.

Polda Metro Jaya masih mendalami laporan tersebut dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait. Hasil klarifikasi dan bukti yang diperoleh akan menjadi bahan bagi penyelidik untuk menentukan kelanjutan penanganan perkara.* (d/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelius Mangarahon Simanjuntak mengatakan pistol tersebut diserahkan DAC kepada Afriandi Anas Limbong alias AAL, yang diduga menjadi eksekutor penembakan. Namun, penyidik belum dapat menggali secara maksimal keterangan DAC mengenai asal-usul senjata tersebut karena ia masih menjalani perawatan medis intensif.

Baca Juga:

• Diduga Keracunan Konsumsi Hari Santri Deli Serdang, 32 Santri Dilarikan ke Tiga Rumah Sakit

Penembakan yang menewaskan Doni Pa'cek tersebut terjadi di tengah bentrokan antara dua kelompok ormas di wilayah Tanjung Morawa, Deli Serdang, pada Minggu (18/10/2026). Polisi telah menangkap DAC dan AAL yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Menurut keterangan polisi, peristiwa bermula dari penyerangan terhadap rumah Feri, anggota Pemuda Pancasila, di Kompleks Puskop ABRI, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa. Setelah menerima kabar itu, Doni bersama sejumlah rekannya bergerak menuju lokasi.

Doni mengendarai mobil Toyota Yaris bersama empat rekannya. Rombongan tersebut juga diikuti sejumlah sepeda motor yang ditumpangi rekan-rekan mereka.

Dalam perjalanan di Jalan Limau Mukur, Desa Bangun Rejo, mobil yang ditumpangi Doni diduga didekati DAC dan AAL yang menggunakan sepeda motor. Cornelius mengatakan DAC diduga memerintahkan AAL menembak korban.

"Tersangka DAC memberi tahu AAL bahwa senpi di pinggangnya sudah dikokang dan memerintahkan AAL untuk menembak. AAL lalu menarik pistol dan melepaskan tembakan ke arah pengemudi," terang Cornelius.

Tembakan mengenai telinga kanan Doni dan menembus hingga leher kiri. Rekannya, Indra Wijaya, juga mengalami luka tembak pada paha kiri.

Polisi menyebut kedua terduga pelaku kemudian berusaha melarikan diri. Dalam peristiwa tersebut, DAC turut mengalami luka akibat senjata api yang dibawanya meletus. Keduanya kemudian ditangkap untuk menjalani proses hukum.

Selain menelusuri asal-usul pistol Pindad Combat, Polda Sumut juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam penembakan tersebut. Penyidik turut menelusuri dugaan adanya pihak yang memberikan instruksi di balik aksi itu, termasuk indikasi keterlibatan seseorang berinisial HS yang disebut dalam penyelidikan.

Namun, dugaan keterlibatan pihak lain tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan alat bukti. Polisi belum dapat menyimpulkan adanya aktor intelektual sebelum proses penyidikan selesai.

Dalam penanganan kasus ini, polisi juga menetapkan empat rekan Doni yang berada di dalam mobil sebagai tersangka dalam perkara terkait kepemilikan senjata tajam dan senapan angin rakitan. Keempatnya adalah Muhammad Hatta (44), Muhammad Dio Alfareza Lingga (21), Juanda (39), dan Indra Wijaya Lingga (23).

Polda Sumut menyatakan penindakan dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat pelanggaran hukum dalam bentrokan tersebut. Kepolisian juga mengimbau seluruh kelompok ormas agar menahan diri dan tidak menyelesaikan perselisihan melalui kekerasan.

"Polda Sumut bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap setiap bentuk aksi premanisme dan tindakan ormas yang melanggar hukum. Jika ada ormas yang membuat gaduh, kami tidak akan segan menindak tegas," tegas Cornelius.

Penyidik masih mendalami asal-usul senjata api, peran masing-masing tersangka, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Hasil penyidikan selanjutnya akan menentukan perkembangan penanganan perkara penembakan yang menewaskan Doni Pa'cek tersebut.* (tm/dh)

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Fariz Haholongan Hutagalung, menyampaikan data tersebut dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (23/10/2026).

"Kebutuhan beras Oktober sebesar 116.433 ton. Produksi beras sekitar 144.066 ton," kata Fariz.

Baca Juga:

• Siapkan Beras untuk 1,7 Juta Muktamirin, MPM PWM Sumut Gandeng UMSU Tanam Padi Mentari

Selain beras, sejumlah komoditas hortikultura di Sumut juga mencatat produksi yang cukup besar. Produksi cabai merah mencapai 14.213 ton, melampaui kebutuhan sebesar 9.855 ton. Cabai rawit juga mengalami surplus dengan produksi 7.594 ton dan kebutuhan 3.712 ton.

Sementara itu, produksi bawang merah tercatat setara 5.021 ton umbi basah atau 3.306 ton dalam kondisi kering. Jumlah tersebut masih di bawah kebutuhan yang mencapai 5.353 ton.

Pada sektor peternakan, produksi daging sapi mencapai 1.773 ton, sedangkan kebutuhannya sebesar 891 ton. Produksi daging ayam ras tercatat 20.383 ton dengan kebutuhan 16.037 ton. Adapun produksi telur ayam ras mencapai 53.810 ton, jauh di atas kebutuhan sebesar 20.491 ton.

Untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian, Pemprov Sumut melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjalankan intervensi melalui Program Strategis Daerah (PSD). Program tersebut berfokus pada pengembangan kawasan pertanian terpadu yang dilengkapi bantuan serta kemitraan dengan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai pembeli hasil produksi atau offtaker.

Melalui program itu, pemerintah mengembangkan kawasan untuk komoditas padi, jagung, cabai merah, bawang merah, sapi potong, serta rumah produksi kelapa dan kopi. Pengembangan dipusatkan pada satu hamparan lahan yang dikelola oleh satu kelompok tani, dengan dukungan paket bantuan secara terpadu.

Untuk komoditas padi, terdapat 10 kawasan dengan total luas mencapai 300 hektare. Dari luasan tersebut, panen telah dilakukan di lahan seluas 44,5 hektare dengan hasil produksi mencapai 327,95 ton.

Sementara itu, pengembangan kawasan jagung mencakup 13 kawasan dengan total luas 260 hektare. Panen telah berlangsung di lahan seluas 43 hektare dengan produksi mencapai 345,6 ton.

Pada komoditas cabai merah, pemerintah mengembangkan 15 kawasan dengan luas total 60 hektare. Enam kawasan seluas 24 hektare telah memasuki masa panen dengan produksi mencapai 264 ton.

Adapun kawasan bawang merah terdiri dari 16 kawasan dengan luas 48 hektare. Sebanyak enam kawasan dengan luas 18 hektare telah panen dan menghasilkan 299,4 ton.

"Kawasan cabai merah terdiri dari 15 kawasan seluas 60 hektare. Enam kawasan seluas 24 hektare sudah panen dengan produksi 264 ton, kawasan bawang merah terdiri dari 16 kawasan seluas 48 hektare. Enam kawasan seluas 18 hektare sudah panen dengan produksi 299,4 ton," papar Fariz.

Di sektor peternakan, pengembangan kawasan sapi potong dilakukan di empat wilayah, yakni Simalungun, Serdangbedagai, Asahan, dan Labuhanbatu. Saat ini, keempat kawasan tersebut masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada minggu pertama Desember 2026.

Kawasan sapi potong itu direncanakan menerima sekitar 150 ekor sapi. Jumlah tersebut terdiri dari 120 ekor untuk penggemukan dan 30 ekor untuk pengembangbiakan.

Selain peternakan sapi, Pemprov Sumut juga mengembangkan fasilitas pengolahan hasil perkebunan. Rumah produksi kelapa di Nias Utara telah mencapai progres pembangunan 80 persen dan ditargetkan selesai pada 6 November 2026.

Sementara itu, tiga rumah produksi kopi sedang dikembangkan di Sumut, masing-masing satu unit di Humbang Hasundutan dan dua unit di Tapanuli Utara. Seluruh fasilitas tersebut ditargetkan rampung pada November 2026.

Pengembangan kawasan pertanian terpadu dan fasilitas pengolahan hasil perkebunan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperkuat rantai pemasaran, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Pemprov Sumut juga menargetkan program tersebut mampu menjaga ketersediaan pangan dan mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.* (dh)

Pimpinan Pondok Pesantren Mazilah Darussalam, Ustad Fahrul Yusuf, mengatakan dirinya bersama para santri berangkat menuju Kantor Bupati Deli Serdang sekitar pukul 06.00 WIB untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Diduga Keracunan Nasi Bungkus Saat Peringatan HSN Deli Serdang, 32 Santri Jalani Perawatan

Pada saat pembagian dan konsumsi makanan, Fahrul mengaku belum mengetahui adanya masalah. Namun, sejumlah santri mulai mengeluhkan sakit perut dan kondisi tubuh yang tidak nyaman ketika memasuki waktu petang.

Kecurigaan muncul pada Jumat (23/10/2026) menjelang pagi. Saat itu, tidak ada santri maupun santriwati yang datang ke masjid untuk melaksanakan salat Subuh seperti biasanya.

Setelah melakukan pengecekan, Fahrul mendapati sejumlah anak didiknya terbaring dalam kondisi lemah. Ia kemudian membawa para santri yang mengalami keluhan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.

Karena jumlah santri yang membutuhkan penanganan cukup banyak, sebanyak 32 orang dibawa ke tiga rumah sakit berbeda. Salah satunya adalah Rumah Sakit Madani, sedangkan dua rumah sakit lainnya berada di kawasan Saentis.

Fahrul juga berupaya mencari informasi mengenai kemungkinan kejadian serupa yang dialami santri dari pondok pesantren lain yang menghadiri acara tersebut. Ia menyampaikan pertanyaan melalui grup WhatsApp yang beranggotakan pengurus pondok pesantren.

Dalam upaya mencari penyebab kejadian, Fahrul mengingat kembali makanan yang dikonsumsi para santrinya. Berdasarkan ingatannya, mereka tidak mengonsumsi makanan lain setelah berangkat dari pondok selain makanan yang dibagikan saat peringatan Hari Santri di Kantor Bupati Deli Serdang.

Tak lama kemudian, sejumlah pengurus pondok pesantren lain melaporkan adanya santri mereka yang mengalami keluhan kesehatan serupa. Informasi tersebut menambah kecurigaan bahwa kejadian itu mungkin berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi dalam kegiatan tersebut.

Fahrul turut menyoroti kondisi lauk ikan nila yang diterima para santri saat makan siang. Menurut keterangannya, ikan nila tersebut dilaporkan berlendir dan mengeluarkan sedikit bau tidak sedap.

Kondisi makanan itu menjadi salah satu hal yang dicurigai berkaitan dengan gangguan kesehatan yang dialami para santri. Namun, kondisi ikan sebagaimana dituturkan Fahrul belum dapat dijadikan bukti bahwa makanan tersebut merupakan penyebab keracunan.

Penyebab pasti kejadian masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis, penelusuran sumber makanan, serta pengujian sampel oleh pihak berwenang jika diperlukan. Hasil pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah keluhan para santri memang berkaitan dengan makanan yang disediakan dalam acara Hari Santri.* (dh)

Kepala BBMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, menjelaskan potensi cuaca ekstrem tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer di sekitar Sumatera Utara. Salah satunya adalah terbentuknya pola sirkulasi siklonik di Samudra Hindia bagian barat Aceh.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Patok Fee Proyek BBPJN Sumut: Kepala Balai 4 Persen, PPK Kantongi Hingga 1,5 Persen

"Sirkulasi siklonik tersebut mengakibatkan terbentuknya daerah belokan angin serta konfluensi atau pertemuan massa udara tepat di atas wilayah Sumatera Utara," ujar Hendro dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (23/10/2026).

Potensi hujan juga dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer dan fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) di wilayah Sumut. Selain itu, suhu permukaan laut di sekitar perairan Sumatera Utara yang berkisar 30-31 derajat Celsius serta kelembapan udara yang tinggi turut mendukung ketersediaan uap air di atmosfer.

"Kombinasi faktor-faktor meteorologis ini memberikan pasokan uap air yang sangat melimpah, sehingga memicu pembentukan awan-awan hujan secara masif, terutama di kawasan pantai barat dan pesisir timur Sumatera Utara," jelas Hendro.

Hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat diprakirakan dapat terjadi mulai siang hingga dini hari, bahkan berlangsung lebih dari tiga jam. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko genangan, banjir, banjir bandang, dan longsor, terutama di wilayah rawan bencana.

BBMKG Wilayah I Medan memetakan 33 kabupaten/kota yang berada dalam jangkauan potensi dampak cuaca ekstrem tersebut.

Di kawasan pesisir timur dan dataran rendah, wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Asahan, Kota Tanjungbalai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Langkat.

Di wilayah dataran tinggi dan pegunungan, daerah yang masuk dalam daftar tersebut meliputi Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Kota Pematangsiantar, Humbang Hasundutan, Toba, dan Samosir.

Sementara itu, di kawasan Tapanuli dan Sumatera Utara bagian selatan, wilayah yang perlu mewaspadai dampak cuaca ekstrem terdiri atas Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, serta Mandailing Natal.

Potensi dampak cuaca ekstrem juga mencakup wilayah Kepulauan Nias, yakni Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli.

Menghadapi potensi tersebut, BBMKG Wilayah I Medan meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, serta Polri.

Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, bantaran sungai, dan lereng perbukitan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga juga diminta memantau informasi cuaca secara berkala dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama ketika hujan berlangsung dengan intensitas tinggi dalam waktu lama.

Masyarakat di daerah rawan longsor perlu mewaspadai tanda-tanda pergerakan tanah, seperti munculnya retakan pada tanah atau bangunan, serta perubahan kondisi lereng. Jika situasi membahayakan, warga dianjurkan segera menjauhi lokasi berisiko dan mengikuti arahan petugas setempat.

BBMKG Wilayah I Medan turut menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi cuaca terkini melalui nomor 0821-6804-3653 atau surat elektronik bhmkg1@bmkg.go.id.

Peringatan dini tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan selama periode cuaca ekstrem. Pemantauan informasi terbaru diperlukan karena kondisi atmosfer dan wilayah terdampak dapat berubah sewaktu-waktu.* (tm/dh)

Dalam pengembangan perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi proyek jalan periode 2023–2025. Tujuh tersangka telah ditahan sejak Kamis (22/10/2026), sedangkan satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Baca Juga:

• Batal Dijebloskan ke Penjara! Terpidana Kasus Suaka Margasatwa Rp 856 Miliar Dilarikan ke RS

"KPK kemudian melakukan pengembangan penyidikan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok, serta bukti-bukti baru yang diperoleh pada tahap penyidikan. Setelah ditemukannya kecukupan alat bukti baru, pada tanggal 30 September 2026, KPK kembali menetapkan delapan orang sebagai tersangka," ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).

Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, sejumlah pejabat di lingkungan BBPJN Sumut diduga meminta uang komitmen kepada penyedia jasa yang memenangkan proyek. Pemberian uang tersebut diduga dilakukan melalui penyerahan tunai maupun transfer rekening bank.

KPK mengungkap, besaran uang komitmen yang diduga dibagikan berbeda-beda sesuai jabatan. Kepala BBPJN Sumut dan Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) masing-masing diduga memperoleh 4 persen dari nilai proyek.

Sementara itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga mendapat bagian 1–1,5 persen. Adapun bendahara BBPJN dan kelompok kerja (Pokja) masing-masing diduga memperoleh 0,5 persen.

Taufik mengatakan penyedia jasa yang tidak memenuhi permintaan fee tersebut diduga berisiko tidak lagi mendapatkan proyek di lingkungan BBPJN Sumut.

"Apabila tidak memberikan fee kepada pihak BBPJN, penyedia proyek berisiko tidak lagi mendapatkan proyek di lingkungan BBPJN Provinsi Sumatera Utara," ungkap Taufik.

Dalam penyidikan, KPK juga memaparkan dugaan penerimaan uang oleh masing-masing tersangka. Mantan Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja diduga menerima Rp300 juta, sedangkan Dicky Erlangga diduga menerima Rp1,77 miliar.

Mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Rahmad Parulian diduga menerima Rp450 juta. Dua PPK di wilayah tersebut, Faisal dan Heri Handoko, masing-masing diduga menerima Rp290 juta dan Rp270 juta.

Sementara itu, mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut T. Rahmansyah Putra alias Dadam diduga menerima Rp3,49 miliar. Mantan PPK Satker PJN Wilayah II Manaek Manalu diduga menerima Rp1,25 miliar, sedangkan Munson Ponter Paulus Hutauruk diduga menerima Rp550 juta.

Menurut pemaparan KPK, total dugaan penerimaan dari delapan tersangka tersebut mencapai Rp8,37 miliar. Seluruh nominal itu merupakan angka yang disampaikan penyidik dalam konstruksi perkara dan masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Dari delapan tersangka, tujuh orang telah ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Oktober hingga 10 November 2026. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk kepentingan penyidikan.

Ketujuh tersangka tersebut adalah Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Rahmad Parulian, Faisal, Heri Handoko, T. Rahmansyah Putra, Manaek Manalu, serta Munson Ponter Paulus Hutauruk.

Adapun Dicky Erlangga, yang menjabat sebagai Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, tidak hadir dalam pemeriksaan pada Kamis (22/10/2026). KPK menjadwalkan pemanggilan berikutnya terhadap Dicky pada Senin (26/10/2026).

Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kasus ini merupakan pengembangan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

Dalam perkara awal tersebut, KPK telah memproses lima orang, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut saat itu Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun, serta Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Pengembangan penyidikan terhadap perkara BBPJN Sumut masih berlangsung untuk mendalami aliran uang, peran masing-masing pihak, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dugaan penerimaan fee tersebut akan diuji melalui alat bukti serta proses hukum yang berlaku.* (tm/dh)

Managing Director MSCI, Raman Aylur Subramanian, mengatakan persoalan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan komposisi indeks saham, tetapi juga menyangkut kondisi pasar modal secara keseluruhan. Karena itu, perbaikan dinilai tidak cukup hanya melalui penerbitan regulasi baru atau penyesuaian komposisi indeks.

Baca Juga:

• Bursa RI Terancam Turun Kasta, 336 Investor Global Cecar OJK Soal Transparansi Saham

"Di tengah upaya Indonesia berpacu dengan waktu untuk menghindari pukulan ganda terhadap statusnya, negara ini perlu meyakinkan MSCI dan para investor global bahwa mereka mampu meregulasi pasar saham secara efektif," ujar Subramanian, dikutip Jumat (23/10/2026).

Selain persoalan transparansi, Managing Partner Carthage Capital, Stephen Wu, menyoroti struktur kepemilikan saham yang dinilai kurang terbuka, konsentrasi kepemilikan pada sejumlah emiten, serta dugaan transaksi yang berpotensi memengaruhi pembentukan harga saham secara tidak wajar.

"Masalahnya bukan terletak pada aturan, yang sebenarnya sudah diperketat oleh Indonesia, melainkan pada dugaan manipulasi yang terus terjadi serta penegakan hukum yang lemah," kata Stephen Wu.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keakuratan data saham beredar di publik atau free float. Data tersebut menunjukkan porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh investor di pasar.

MSCI menilai transparansi kepemilikan dan kredibilitas data free float penting untuk memastikan harga saham serta volume transaksi mencerminkan aktivitas pasar yang wajar. Karena itu, otoritas pasar modal dinilai perlu menunjukkan penerapan aturan secara konsisten, termasuk melalui pemeriksaan transaksi mencurigakan, pengungkapan kepemilikan saham, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti.

MSCI juga menyoroti kebutuhan terhadap sistem teknologi dan pengawasan yang memadai untuk mendeteksi pola transaksi tidak wajar serta mencegah penyalahgunaan pasar. Penegakan hukum yang efektif dinilai menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia.

MSCI dijadwalkan mengambil keputusan terkait evaluasi klasifikasi pasar Indonesia pada Juni 2027. Sementara itu, periode konsultasi mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi tersebut disebut akan berakhir pada akhir April 2027.

Apabila Indonesia benar-benar diturunkan menjadi standalone market, pasar saham nasional berpotensi tidak lagi masuk dalam cakupan indeks MSCI untuk pasar berkembang maupun pasar perbatasan. Perubahan tersebut berisiko memengaruhi alokasi investasi global dan mendorong penyesuaian portofolio oleh investor yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan.

Di tengah proses konsultasi tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan telah menggelar pertemuan dengan MSCI pada Senin (19/10/2026). Namun, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pihaknya tidak dapat mengungkapkan rincian maupun kesimpulan pertemuan karena adanya kesepakatan bersama.

"Kami membicarakan banyak hal. Namun, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan MSCI, kami tidak dapat mengungkapkan detail maupun kesimpulan dari pertemuan tersebut," kata Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Meski tidak memaparkan hasil pertemuan, BEI mengumumkan dua inisiatif sebagai bagian dari agenda transformasi integritas pasar modal. Langkah tersebut mencakup penghapusan saham berkategori High Shareholding Concentration (HSC) dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta pengungkapan data kepemilikan saham di atas 1 persen yang dilengkapi informasi afiliasi dengan emiten terkait.

Jeffrey menegaskan, kedua inisiatif tersebut bukan semata-mata respons terhadap hasil pertemuan dengan MSCI. Menurutnya, langkah itu telah menjadi bagian dari agenda transformasi bursa sebelumnya.

"Dua inisiatif baru ini. Kami melakukan apa yang baik untuk pasar modal Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, detail maupun kesimpulan dari pertemuan hari ini tidak dapat kami ungkapkan kepada publik berdasarkan kesepakatan bersama," ujarnya.

Perkembangan ini menempatkan transparansi kepemilikan saham, kualitas data free float, pengawasan transaksi, dan konsistensi penegakan hukum sebagai isu penting dalam evaluasi pasar modal Indonesia. Selama periode konsultasi, pembenahan yang dilakukan otoritas akan menjadi bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan investor global.* (in/dh)

Akuang sebelumnya dijemput tim Kejati Sumut dari kediamannya untuk menjalani eksekusi putusan pengadilan. Namun, setelah menjalani pemeriksaan oleh tim dokter yang dihadirkan kejaksaan, ia tidak dibawa ke rumah tahanan, melainkan dirujuk menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Columbia Asia di Medan.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Eksekusi Mantan Kades Tapak Kuda dalam Kasus Alih Fungsi Hutan Langkat

"Bahwa dokter mengatakan bahwa ketika pada saat dilakukan pemeriksaan terpidana ini dalam keadaan kurang sehat dan harus dirujuk kembali ke rumah sakit. Kalau dia karena ada tindakan yang harus dilakukan dan rawat jalan karena sakit jantung," kata Bani di kantor Kejati Sumut.

Bani menegaskan, kejaksaan menunda pelaksanaan eksekusi dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan terpidana. Pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi Akuang sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Ya kami akan pantau kondisi kesehatan terpidana seperti apa nantinya," ujar Bani.

Menurut Bani, pemeriksaan medis dilakukan sebelum eksekusi untuk memastikan kondisi terpidana memungkinkan menjalani hukuman. Tim dokter yang dihadirkan kejaksaan menyatakan kondisi Akuang belum memungkinkan untuk langsung dibawa menjalani masa tahanan.

"Namun kan dalam hal proses untuk mengeksekusi itu memang harus ada terlebih dahulu. Kita pastikan semua ke dalam dalam keadaan sehat, baik itu jasmani maupun rohani. Makanya kita siapkan dokter terlebih dahulu," katanya.

Akuang diketahui belum menjalani penahanan selama proses persidangan perkara yang menjeratnya. Padahal, Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan putusan kasasi yang menyatakan dirinya terbukti bersalah dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 10 tahun.

Putusan tersebut tercantum dalam perkara nomor 2657 K/PID.SUS/2026. Selain pidana penjara, Akuang diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan subsider tiga bulan kurungan.

Ia juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar. Nilai uang pengganti tersebut diperberat pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan.

Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan Akuang terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan kasasi MA tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan. Dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Akuang wajib menjalani pidana sesuai amar putusan setelah eksekusi dapat dilaksanakan.

Dalam amar putusan juga disebutkan, apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda terpidana untuk menutupi kerugian negara.

Apabila harta benda yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, Akuang dapat dikenai pidana penjara tambahan selama lima tahun sebagai pengganti kewajiban yang tidak terpenuhi tersebut.

Kejati Sumut menyatakan akan memantau kondisi kesehatan Akuang dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan kelanjutan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.* (dh)

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan identitas kapal tersebut saat konferensi pers di Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Beberkan Modus Pabrik Narkoba di Aceh: Sabu Cair Disamarkan dalam Kaleng Cat dari Myanmar

Kapal tersebut memiliki panjang sekitar 57 meter, lebar 9,02 meter, kapasitas kotor atau gross tonnage (GT) 370, serta daya angkut mati atau deadweight tonnage (DWT) sekitar 726–776 ton.

Suyudi mengatakan kapal itu terdaftar atas nama Makmur Marine Petroleum sebagai registered owner atau pemilik terdaftar. Perusahaan tersebut tercatat beralamat di Suite S11 dan S12, lantai 5, Menara TJB, Jalan Syekh Muhammad Mufti, Bandar Johor Bahru, 80000 Johor, Malaysia.

"Terkait dengan manajemen, tim gabungan telah mengidentifikasi, bahwa kapal ini terdaftar atas nama perusahaan pemilik atau registered owner yaitu Makmur Marine Petroleum," ujar Suyudi.

Menurutnya, informasi mengenai identitas dan perusahaan pemilik terdaftar kapal tersebut akan menjadi bahan bagi penyidik untuk menelusuri pihak-pihak yang berpotensi terlibat dalam kasus tersebut.

"Fakta ini tentunya akan menjadi bekal penting bagi tim penyidik untuk mendalami keterlibatan korporasi maupun pihak-pihak pengendali di balik jaringan internasional ini," tegasnya.

Suyudi juga menjelaskan bahwa perubahan nama kapal menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam penyelidikan. Kapal MT Global 168 diketahui sebelumnya menggunakan nama berbeda.

"Inilah salah satu strategi para penyelundup, selalu mengubah-ubah nama kapal, selalu," kata Suyudi.

Ia menambahkan, perubahan nama kapal kerap ditemukan dalam sejumlah pengungkapan kasus yang ditangani aparat.

"Kita dari berbagai pengungkapan penangkapan kapal, selalu fenomena ini terjadi. Kapal itu diubah-ubah namanya untuk mengelabui petugas, ya," sambungnya.

Dalam penelusuran pergerakannya, kapal tersebut diketahui berangkat dari Pasir Gudang menuju Port Klang, Malaysia. Di Port Klang, kapal melakukan bunker, yakni pengisian persediaan air dan bahan bakar sebelum melanjutkan pelayaran.

Setelah beberapa hari berada di Port Klang, kapal bergerak menuju Laut Andaman. Di kawasan tersebut, kapal diduga melakukan ship-to-ship atau pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain.

Suyudi mengatakan pola tersebut menjadi salah satu aspek yang didalami penyidik dalam mengungkap dugaan penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

"Nah, ini modus para penyelundup itu seperti itu. Mereka datang dari beberapa negara, kadang dari wilayah-wilayah Laos dan sebagainya," ungkapnya.

"Ada kapal pembawa barang dan ada penerima. Begitu habis, nanti diisi lagi, terus saja begitu. Ini tentunya butuh kejelian, kesabaran, keuletan kita semua, ya," lanjut Suyudi.

Kapal MT Global 168 diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Dalam penggeledahan, tim gabungan menemukan 58 karung berisi ketamin HCl dengan berat bruto mencapai 1,16 ton.

Pengungkapan kasus ini melibatkan tim gabungan dari Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan unsur terkait lainnya. Penyelidikan dilakukan untuk menelusuri asal-usul barang, jalur pengiriman, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan seorang warga negara Taiwan berinisial TSM (43) sebagai tersangka. Sementara itu, tujuh anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia masih berstatus saksi.

Ketujuh ABK tersebut masing-masing berinisial KH (29), MML (36), ML (55), PL (27), TA (51), ZO (38), dan MML (44). Penyidik masih mendalami keterangan mereka untuk mengetahui peran setiap awak kapal dalam pelayaran dan pengangkutan barang tersebut.

Tersangka TSM disangkakan melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto lampiran nomor urut 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam perkara tersebut, tersangka terancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak kategori VI sebesar Rp2 miliar.

Polri masih melanjutkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam dugaan penyelundupan ketamin tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan korporasi dan pengendali kapal. Status hukum setiap pihak akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh.* (km/dh)

Suraji merupakan petugas keamanan yang bekerja di Artotel Bromo. Ia ikut membantu upaya pemadaman kebakaran di kawasan TNBTS sebelum mengalami luka bakar dan menjalani perawatan medis.

Baca Juga:

• BNPB Sebut Riau Kini Bebas Titik Api Karhutla, Prioritas Penanganan Bergeser ke 5 Provinsi

"Bapak Suraji, DW Security Artotel PT Mitra Indo Permai, yang selama ini menjalani perawatan intensif setelah terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran di kawasan Bromo, telah berpulang pada hari ini, sekitar pukul 12.00 WIB," demikian keterangan yang diunggah melalui akun resmi BBTNBTS.

Sebelum Suraji meninggal, seorang korban lainnya bernama Munawi juga mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di RSUD dr Soetomo Surabaya. Munawi sebelumnya mengalami luka bakar serius akibat kebakaran di kawasan Bromo.

Dengan meninggalnya Suraji, jumlah korban tewas dalam peristiwa tersebut kini mencapai enam orang. Tiga korban, yakni Sukaris, Wisnu Yuda Pratama, dan Sefril Ardiansyah, meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara itu, Hendra meninggal dunia saat mendapatkan penanganan medis di RSUD Tongas, Kabupaten Probolinggo. Dua korban lainnya, yakni Munawi dan Suraji, meninggal dunia ketika menjalani perawatan di RSUD dr Soetomo Surabaya.

Kebakaran terjadi di kawasan konservasi TNBTS pada pertengahan Oktober 2026. Sejumlah petugas dan relawan dilaporkan terlibat dalam upaya pemadaman sebelum sebagian dari mereka terjebak api dan asap tebal.

Para korban yang mengalami luka bakar kemudian dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Beberapa korban mengalami luka serius sehingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Peristiwa tersebut menambah daftar korban jiwa dalam penanganan karhutla di kawasan Gunung Bromo. Penyebab kebakaran serta rangkaian kejadian yang menyebabkan para petugas dan relawan menjadi korban perlu dipastikan melalui hasil penyelidikan pihak berwenang.* (oz/dh)

Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi mengatakan Riau tidak lagi masuk dalam daftar provinsi prioritas penanganan karhutla karena kondisi titik api di wilayah tersebut telah menurun.

Baca Juga:

• BBMKG Ungkap Penyebab Medan Kembali Diselimuti Kabut Asap Kiriman Karhutla

Dengan perubahan tersebut, terdapat lima provinsi yang masih menjadi prioritas penanganan karhutla, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Kristomei mengatakan kenaikan titik api terpantau di Sumatera Selatan dan Jambi. Namun, menurutnya, peningkatan tersebut belum terlalu signifikan dan penanganan di lapangan terus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi.

"Kenaikan ada di Sumsel dan Jambi, tapi tidak terlalu signifikan. Kami terus berkoordinasi dengan BMKG, kami bersurat KSAD, Ketua BMKG, BPGNN, kami kunjungi Sumsel dan Kalteng, Kalsel, untuk lihat langsung bagaimana operasi karhutla di lapangan," ujarnya.

BNPB juga melakukan pemantauan dan koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait untuk mendukung penanganan kebakaran. Langkah tersebut dilakukan agar upaya pengendalian karhutla dapat disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah.

Selain penanganan kebakaran, BNPB melaksanakan penyemaian dry ice atau es kering di sejumlah wilayah sebagai bagian dari upaya penanganan dampak kabut asap. Kristomei menyebut penyemaian tersebut diikuti perubahan kondisi jarak pandang dan penurunan konsentrasi partikulat halus PM2,5.

"Semai dry ice dari 20 Oktober ada 3.100 kilogram yang sudah kita semai menggunakan lima sorti, kemudian di Sumsel ada 800 kg satu sorti, sehingga ada penurunan PM 2,5 turun, jarak pandang di Palembang dari 700 meter jadi 7.000 meter," ujar Kristomei.

Menurut keterangan tersebut, jarak pandang di Palembang meningkat dari 700 meter menjadi 7.000 meter setelah upaya penyemaian dilakukan. Meski demikian, data pemantauan kualitas udara dan penjelasan teknis terkait kontribusi penyemaian perlu menjadi acuan untuk menilai dampaknya secara lebih menyeluruh.

BNPB bersama instansi terkait masih melanjutkan pemantauan dan penanganan karhutla di provinsi yang menjadi prioritas. Kondisi titik api dapat berubah mengikuti cuaca dan situasi di lapangan sehingga pemantauan berkelanjutan tetap diperlukan.* (ds/dh)

Salah seorang pengasuh pondok pesantren di Deli Serdang, Dahrul, mengatakan puluhan santri tersebut masih menjalani perawatan hingga Jumat (23/10/2026). Sementara itu, sejumlah santri lain yang mengalami keluhan disebut memilih tetap berada di pondok karena takut menjalani rawat inap.

Baca Juga:

• Sekda Asahan Pimpin Upacara HSN 2026, Santri Diharapkan Kuasai Teknologi Tanpa Tinggalkan Akhlak

Dahrul menjelaskan, pesantrennya bersama puluhan pondok pesantren lainnya diundang menghadiri peringatan HSN yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag) Deli Serdang pada Kamis (22/10/2026).

Setelah kegiatan selesai, para peserta mendapatkan makan siang yang disediakan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Dahrul, terdapat empat jenis makanan yang dibagikan, yakni nasi kotak dengan lauk daging, nasi bungkus dengan lauk ayam, serta dua jenis nasi bungkus dengan lauk ikan nila.

Ia mengaku pihak pesantrennya menerima nasi bungkus dengan lauk ikan nila yang menurutnya sudah berlendir dan mengeluarkan bau tidak sedap.

"Selesai acara dapat makan siang dari Kesra Deli Serdang, makanan itu ada empat jenis, nasi kotak lauknya daging, nasi bungkus lauknya ayam, nasi bungkus lauknya ikan nila yang masih bagus, nomor empat nasi bungkus yang lauknya ikan nila yang sudah berlendir dan bau," jelasnya.

"Kita kebetulan dapat yang nomor empat," tambah Dahrul.

Setelah mengetahui adanya santri yang mengalami keluhan kesehatan, Dahrul menghubungi sejumlah pesantren lain untuk mencari tahu apakah kejadian serupa juga dialami peserta dari pondok berbeda.

Dari komunikasi tersebut, ia mengaku mendapat informasi bahwa santri dari empat pesantren lain juga mengalami dugaan keracunan. Dahrul mengatakan pihak pesantren lain turut menunjukkan video yang memperlihatkan sejumlah santri sedang mendapatkan perawatan.

"Ada 4 pesantren lain yang mengalami keracunan, dia ngasih video (santri) dirawat," ujarnya.

Dahrul menyebut para santri yang mengalami gangguan kesehatan masih menjalani perawatan. Namun, belum terdapat keterangan resmi dalam bahan pemberitaan ini mengenai hasil pemeriksaan medis maupun penyebab pasti keluhan yang dialami para santri.* (ds/dh)

Taufik mengatakan laporan itu diterima Polrestabes Medan pada Kamis (22/10/2026) dengan nomor LP/B/4607/X/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut. Laporan tersebut dibuat setelah peristiwa penggusuran yang menurutnya terjadi pada Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Grebek Bengkel di Bandar Setia, Polrestabes Medan Sita 1.152 Vape Berbahaya dan Buru WN Malaysia

Taufik menuturkan, dirinya melaporkan peristiwa tersebut karena merasa dipaksa meninggalkan rumah yang telah ditempati keluarganya sejak 1985, ketika orang tuanya masih hidup. Ia mempersoalkan klaim kepemilikan lahan oleh PT KAI Divre I Sumut dan menyebut perusahaan tersebut belum menunjukkan dokumen yang menurutnya sah atas tanah dan rumah tersebut.

"Sudah berulang kali mereka (PT KAI) datang, dan saya minta mereka untuk menunjukkan dokumen yang sah atas rumah dan tanah yang sudah saya huni sejak almarhum orang tua saya tahun 1985. Tetapi mereka tidak bisa menunjukkan. Mereka paksa saya keluar dari rumah saya, harta benda saya pun mereka tahan," kata Taufik.

Ia juga mengklaim tidak menemukan nomor daftar aset yang dikaitkan dengan rumah dan tanah yang dipersoalkan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan dasar kepemilikan dan penguasaan lahan.

Selain mempersoalkan status tanah, Taufik menduga terdapat pihak pemodal yang terlibat dalam penggusuran tersebut. Ia mengaku telah memegang bukti transfer uang yang disebutnya berasal dari pemodal kepada pihak PT KAI.

Taufik menyatakan akan mengungkap dokumen dan identitas pihak yang menurutnya berkaitan dengan dugaan tersebut. Namun, klaim mengenai aliran uang itu masih memerlukan verifikasi dan belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.

"Mereka tunggu saja nanti, akan saya buka semuanya. Saya punya dokumen dan buktinya. Laporan polisi ini dulu yang kita proses, luka tikam di kaki saya, dan luka lainnya sudah divisum," tegasnya.

Taufik juga berharap laporan yang dibuatnya mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Ia menyatakan siap memberikan keterangan dan menunjukkan bukti yang dimilikinya kepada penyidik.

"Kapolri Jenderal Suyudi saya percaya bisa bertindak adil kepada masyarakat, saya dan keluarga saya. Saya siap dipanggil ke Mabes Polri untuk membuktikan adanya kejahatan korporasi di PT KAI Divreg I Sumut," tutupnya.* (dh)

Operasi Patuh Seulawah 2026 dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi tersebut mengusung tema "Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas".

Baca Juga:

• Setahun Bertugas, Polres Aceh Tenggara Selesaikan 92 Persen Perkara, Kasus Narkoba Jadi Prioritas Utama

"Jangan karena ingin cepat sampai 1 menit, nyawa jadi taruhan. Melawan arus adalah penyebab utama kecelakaan adu banteng. Dalam operasi nanti, pelanggar lawan arus akan kami tindak tegas secara profesional dan humanis," tegas Irwansyah, Jumat (23/10/2026).

Ia menjelaskan, pelanggaran melawan arus masih ditemukan di sejumlah titik di wilayah Bireuen. Lokasi yang menjadi perhatian antara lain kawasan Kota Juang, Jalan Nasional Banda Aceh-Medan, serta area sekitar pasar, sekolah, dan putaran balik atau U-turn yang dianggap terlalu jauh oleh sebagian pengendara.

Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan kecelakaan serius, termasuk tabrakan langsung dengan kendaraan dari arah berlawanan. Karena itu, pengendara diimbau mematuhi rambu dan marka jalan serta tidak mengambil jalan pintas yang membahayakan keselamatan.

Kapolres Bireuen AKBP Yulhendri juga mengajak masyarakat menjadikan tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari.

"Melalui Operasi Patuh Seulawah 2026, kami mengajak masyarakat Bireuen: Mari Tertib Berlalu Lintas Demi Keselamatan Bersama. Patuhi rambu, gunakan helm SNI, lengkapi SIM dan STNK, dan hindari melawan arus," ujar Yulhendri.

Selain pelanggaran melawan arus, Operasi Patuh Seulawah 2026 menyasar sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya. Di antaranya pengendara yang tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak memakai sabuk pengaman, menggunakan telepon genggam saat berkendara, melakukan balap liar, menggunakan knalpot yang tidak sesuai ketentuan, serta kendaraan dengan muatan atau dimensi berlebih (over dimension over loading atau ODOL).

Melalui operasi tersebut, Polres Bireuen berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat. Kepatuhan terhadap aturan diharapkan dapat menekan risiko kecelakaan dan menciptakan kondisi lalu lintas yang aman bagi seluruh pengguna jalan.* (dh)

Kabut asap menyelimuti area perkotaan, seperti di Kecamatan Medan Petisah. Deretan gedung tinggi di sepanjang Jalan Kejaksaan, Jalan Pangeran Diponegoro, hingga Jalan Kapten Maulana Lubis tampak samar tertutup pekatnya asap.

Baca Juga:

• Prakiraan BMKG 23–25 Oktober: Medan Berpotensi Cuaca Ekstrem, Warga Imbau Waspadai Banjir

"Asap terdeteksi di sebagian wilayah Sumut bagian selatan, Sumut bagian timur, dan sebagian Sumut bagian barat sebagaimana hasil pantauan citra satelit. Arah angin bergerak dari arah timur-tenggara menuju barat laut-utara, sehingga mengakibatkan asap karhutla memasuki wilayah Sumut," ujar Hendro, Jumat (23/10/2026).

Hendro menambahkan, hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi Kualanamu, Silangit, dan Aek Godang mencatat jarak pandang berada di angka 1-3 km dengan kualitas udara kategori baik hingga sedang.

Pihak BBMKG imbau para pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, mengontrol kecepatan, menyalakan lampu utama, serta menjaga jarak aman. Selain itu, warga juga disarankan memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan guna meminimalkan paparan partikel asap berbahaya.* (mi/dh)

Kepala Negara menekankan, deretan kebijakan besar seperti swasembada pangan, penguatan daya saing Badan Pengelola Investasi Danantara, hingga kebijakan ekspor satu pintu merupakan pijakan krusial demi menjaga keselamatan dan kedaulatan bangsa.

Baca Juga:

• Sentil Pihak yang Usik Ijazah Gibran, Jimly Asshiddiqie: Tak Mungkin Prabowo Pecat Wapresnya

Dalam kesempatan itu, Prabowo memaparkan capaian signifikan selama dua tahun kepemimpinannya. Di bidang infrastruktur dan sosial, pemerintah telah merealisasikan bedah rumah sebanyak 440 ribu unit, merenovasi hampir 90 ribu sekolah, serta merampungkan sekitar 5.000 jembatan penghubung antardesa lewat Satuan Tugas Jembatan.

Di sektor kesehatan, sebanyak 66 rumah sakit daerah telah dianggarkan, dengan 22 di antaranya sukses dirampungkan. Sementara di sektor ekonomi kerakyatan, kini telah beroperasi sekitar 10 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

Mengenai program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo kembali menginstruksikan pembersihan total terhadap oknum yang melakukan penyelewengan. Tercatat 13 orang telah berstatus tersangka, ratusan orang diperiksa Kejaksaan Agung dan Inspektorat BGN, serta 353 orang dipecat secara tidak hormat.

Prabowo mengapresiasi jajaran kabinet dan para tokoh di Dewan Pertimbangan Presiden, seraya mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat soliditas tim dalam menghadapi tantangan ke depan.

"Jadi, pekerjaan banyak, tantangan banyak, kelemahan kita banyak, kerja sama. Kita atasi bersama, ya. We have to work as a team," pungkas Prabowo.* (an/dh)