TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau langsung penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada warga penerima manfaat di Kantor Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Rabu, 14 September 2026.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan pangan yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

• Peduli Kesehatan Warga Binaan, Pemko Tanjungbalai dan Lapas Kelas IIB Gelar Deteksi Dini TB serta CKG

Pemerintah juga berupaya memastikan pasokan pangan tetap tersedia sehingga tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat.

Wali Kota memastikan beras yang disalurkan memiliki kualitas dan jumlah sesuai dengan ketentuan.

Ia juga mengingatkan penerima manfaat agar bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak diperjualbelikan.

"Beras yang disalurkan ini merupakan beras dengan kualitas yang baik dan dengan jumlah yang sesuai. Yang paling penting, tidak boleh Bapak Ibu perjualbelikan. Wajib dibawa pulang, dimanfaatkan buat keluarganya. Semoga bantuan ini membawa keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekalian," ujar Wali Kota.

Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tanjungbalai drh Muslim menjelaskan bantuan yang disalurkan kali ini merupakan alokasi untuk tiga bulan sekaligus, yakni Juli hingga September 2026.

Setiap Kepala Keluarga (KK) menerima 10 kilogram beras per bulan.

Dengan demikian, masing-masing penerima memperoleh total 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan tersebut.

Khusus di Kelurahan Beting Kuala Kapias, tercatat 1.753 KK menerima bantuan. Total beras yang disalurkan mencapai 52,590 ton.

"Khusus di Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung hari ini, tercatat ada 1.753 KK penerima manfaat dengan total beras yang disalurkan mencapai 52,590 ton. Perlu diketahui juga bahwa sesuai kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, bantuan berupa minyak goreng sudah tidak dialokasikan lagi. Mohon dimaklumi, ini kebijakan pemerintah pusat," jelas Muslim.

Data penerima bantuan tersebut bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penerima berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4.

Penyaluran bantuan ditutup dengan penyerahan beras secara simbolis oleh Mahyaruddin kepada sejumlah warga penerima manfaat.

Setelah penyerahan bantuan, Wali Kota juga berdialog secara singkat dengan masyarakat penerima manfaat untuk mendengar kondisi dan kebutuhan mereka.

Mahyaruddin mengatakan peninjauan langsung dilakukan untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir unsur Forkopimda atau perwakilan, Kepala BPS Tanjungbalai Nizaruddin, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten Ekbang Tajul Abrar, Camat Teluk Nibung Darmansyah Merta Wijaya, lurah dan kepala lingkungan se-Kecamatan Teluk Nibung, serta masyarakat setempat.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.* (ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan menggelar Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan skrining Tuberkulosis (TB) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin, 14 September 2026.

Skrining TB dilakukan menggunakan pemeriksaan Rontgen Dada.

Baca Juga:

• Menkop Ferry Juliantono Dorong KDKMP Banjarnegara Segera Beroperasi, Siapkan 3 Langkah Percepatan

Turut hadir Kepala Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan Refin Tua Simanullang, Kepala Dinas Kesehatan Tanjungbalai Safrina Yanti Harahap, jajaran Lapas, serta warga binaan.

Fadly mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah daerah dan Lapas untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi warga binaan.

Menurut dia, pemeriksaan TB yang diintegrasikan dengan program CKG diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan sejak dini.

"Semakin dini kita mengetahui maka semakin cepat kita untuk penanganannya. Pada intinya kita hindari risiko," tambah Fadly.

Ia juga meminta warga binaan mengikuti pemeriksaan dengan baik dan tidak merasa takut menjalani skrining kesehatan.

"Jangan nanti sudah terjadi baru kita sibuk, sudah parah baru sibuk. Kalau ada dari bapak/ibu yang teridentifikasi agar segera membawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan," ucap Fadly.

Fadly mengatakan pelaksanaan CKG tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, Puskesmas Semula Jadi, dan Puskesmas Datuk Bandar.

Kegiatan itu juga didukung oleh tenaga kesehatan Lapas.

Pada hari pertama, sebanyak 78 WBP mengikuti pemeriksaan kesehatan.

Pemeriksaan meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, kadar gula darah, asam urat, serta skrining TB menggunakan Rontgen Dada.

Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) juga dilakukan sesuai indikasi medis.

Dari hasil skrining awal, terdapat 24 WBP yang teridentifikasi suspect dan akan menjalani tindak lanjut sesuai prosedur medis.

Hasil skrining tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan pemeriksaan lanjutan dan penanganan yang diperlukan oleh tenaga kesehatan.

Kegiatan CKG dan skrining TB di Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan berlangsung selama lima hari, yakni 14-18 September 2026.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap penyakit menular maupun penyakit tidak menular di lingkungan Lapas.

Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga diharapkan memastikan warga binaan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan.

Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan menyatakan akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan sebagai bagian dari proses pembinaan.

Sinergi antara Pemko Tanjungbalai, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Lapas diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan pembinaan yang sehat, aman, dan berkualitas.* (ad)

BANDA ACEH — Tim Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh mengamankan dua laki-laki yang diduga terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, Senin, 14 September 2026.

Kedua terduga pelaku berinisial RMZ, 34 tahun, dan BA, 32 tahun.

Baca Juga:

• Ingin Tambah Modal Nikah, Pemuda di Percut Sei Tuan Nekat Jual Sabu dan Ekstasi

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan kedua terduga pelaku diamankan sekitar pukul 13.20 WIB.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan seorang mahasiswa bernama Muhammad Fadhla, 18 tahun, asal Kabupaten Aceh Selatan.

Laporan tersebut tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/709/IX/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh, tertanggal 13 September 2026.

Dizha mengatakan pencurian terjadi pada Minggu sore, 13 September 2026.

Saat itu, korban memarkirkan sepeda motor Honda Beat miliknya di depan rumah setelah pulang membeli es teh sekitar pukul 17.30 WIB.

Sekitar pukul 19.30 WIB, ibu korban, Lismawati, keluar rumah dan mendapati sepeda motor anaknya sudah tidak berada di tempat.

Setelah menanyakan kepada tetangga, korban mengetahui kendaraan tersebut diduga telah dicuri.

Sepeda motor yang hilang merupakan Honda Beat tahun 2017 warna putih dengan nomor polisi BL 5123 EAF.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp11,3 juta.

Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Banda Aceh.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa kedua terduga pelaku berada di kawasan Desa Lamteh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.

Petugas kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi. RMZ dan BA ditemukan sedang duduk di sebuah balai di pinggir jalan raya desa tersebut.

Saat diamankan dan dimintai keterangan awal, keduanya diduga mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban.

Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari kendaraan yang hilang tersebut.

"Sepeda motor tersebut disimpan di belakang Taman Budaya Kota Banda Aceh," demikian kata Kasatreskrim berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

Petugas kemudian bergerak ke lokasi dan menemukan satu unit Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi yang diduga merupakan sepeda motor milik korban.

Selain motor hasil curian, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha R15 warna ungu yang diduga digunakan sebagai alat bantu dalam aksi pencurian.

Berdasarkan pemeriksaan awal, sepeda motor korban diduga dicuri ketika stang kendaraan tidak dalam keadaan terkunci.

Kendaraan tersebut kemudian didorong menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh terduga pelaku.

Polisi juga masih mendalami dugaan rencana penjualan sepeda motor hasil curian tersebut ke wilayah Pulau Aceh.

Kedua terduga pelaku bersama barang bukti telah dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Dizha mengimbau masyarakat, khususnya pemilik sepeda motor, meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan kunci kontak bawaan pabrik ketika memarkirkan sepeda motor.

Penggunaan kunci pengaman tambahan atau kunci ganda dinilai penting untuk mencegah pencurian.

"Pemilik sepeda motor kami imbau untuk selalu menggunakan kunci ganda ketika memarkir kendaraan, terutama di lokasi yang minim pengawasan. Jangan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak kejahatan," ujar Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh.

Masyarakat juga diminta memarkirkan kendaraan di lokasi yang aman dan mudah dipantau.

Jika tersedia, kendaraan sebaiknya ditempatkan di area yang memiliki petugas keamanan atau kamera pengawas (CCTV).

Polisi juga mengingatkan pemilik kendaraan agar tidak meninggalkan kunci pada sepeda motor, meski hanya untuk waktu singkat.

"Keamanan kendaraan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.

Pemilik kendaraan juga harus berperan aktif dengan meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah pencegahan," katanya.

Polresta Banda Aceh mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Warga yang menemukan aktivitas mencurigakan atau mengetahui adanya tindak pidana diminta segera melaporkannya kepada kepolisian.

Dengan pengamanan berlapis dan kewaspadaan masyarakat, potensi pencurian sepeda motor diharapkan dapat ditekan sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Banda Aceh tetap aman dan kondusif.* (ad)

BANJARNEGARA — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Ia meminta koperasi tidak hanya terbentuk secara kelembagaan, tetapi segera menjalankan kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Baca Juga:

• Jembatan Pongpet Pangandaran Rusak, Kasad Maruli Simanjuntak Janji Bangun Ulang dalam Dua Bulan

Dalam kunjungan itu, Ferry memberikan arahan kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Panerusan Wetan serta jajaran koperasi se-Kabupaten Banjarnegara.

Kunjungan tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk memastikan kesiapan koperasi memasuki tahap operasional.

"Kita harus makin gerak cepat di lapangan untuk tahap operasionalisasi," ujar Menkop di Susukan, Minggu sore (13/9).

Dalam agenda tersebut, Ferry didampingi Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Kementerian Koperasi Destry Anna Sari, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Banjarnegara Adi Cahyono, Ketua KDKMP Panerus Wetan Adi Wibowo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ferry mengatakan pemerintah berkomitmen mengembalikan koperasi sebagai salah satu kekuatan utama atau arus utama perekonomian nasional.

Menurut dia, koperasi diharapkan dapat berjalan berdampingan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta dalam memperkuat perekonomian Indonesia.

Karena itu, pengurus KDKMP Panerusan Wetan dan koperasi di seluruh Banjarnegara diminta segera mempersiapkan berbagai tahapan yang diperlukan untuk memasuki fase operasional.

Ferry menjelaskan Kementerian Koperasi telah menyiapkan tiga langkah konkret untuk mempercepat operasional KDKMP di lapangan.

Langkah pertama berupa sosialisasi teknis mengenai mekanisme operasionalisasi unit-unit usaha KDKMP.

Sosialisasi tersebut diperlukan agar para pengurus memahami mekanisme serta tahapan usaha yang akan dijalankan.

Langkah kedua adalah mempercepat proses verifikasi dan validasi fisik bangunan gudang serta gerai.

Proses tersebut kemudian dilanjutkan hingga penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Adapun langkah ketiga adalah menempatkan manajer profesional yang telah direkrut pemerintah.

Para manajer tersebut nantinya bertugas mengawal kegiatan operasional harian koperasi di masing-masing wilayah.

Dengan langkah tersebut, KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembentukan organisasi, tetapi segera bergerak menjalankan kegiatan usaha.

Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyambut baik arahan Menteri Koperasi mengenai percepatan operasional KDKMP.

Amalia mengatakan pemerintah daerah hingga pemerintah desa siap mendukung pelaksanaan program koperasi tersebut di seluruh wilayah Banjarnegara.

Menurut Amalia, koperasi desa dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah.

"Saya berharap KDMP ini bisa menjadi rumah bagi seluruh masyarakat desa untuk bisa mengoptimalkan hasil-hasil bumi, hasil-hasil lokal di wilayahnya masing-masing untuk bisa ditingkatkan nilai jualnya," ungkap Bupati Banjarnegara.

Penguatan koperasi di tingkat desa diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan produk lokal sekaligus meningkatkan nilai tambahnya.

Sebelum memberikan arahan kepada jajaran koperasi, Ferry juga meninjau kegiatan usaha Koperasi Produsen Nira Kamukten di Desa Susukan, Banjarnegara.

Dalam kunjungan tersebut, Ferry melihat langsung proses usaha dan berdialog dengan pengurus koperasi.

Koperasi Nira Kamukten menjadi salah satu contoh pengembangan potensi lokal yang mampu menembus pasar internasional.

Koperasi tersebut telah mengekspor produk olahan nira kelapa berupa gula semut ke Jerman.

Ferry mengapresiasi capaian tersebut.

Menurut dia, keberhasilan itu menunjukkan produk koperasi di daerah memiliki peluang untuk masuk ke pasar global apabila memenuhi standar yang dibutuhkan.

"Koperasi ini sudah berhasil ekspor ke Jerman beberapa waktu yang lalu dan telah divalidasi oleh lembaga Fairtrade dari Inggris. Standar yang memadai ini sangat memungkinkan Koperasi Nira Kamukten untuk terus memperluas akses pasarnya ke berbagai negara lain dengan meningkatkan kapasitas produksi," ujar Menkop.

Keberhasilan Koperasi Nira Kamukten menembus pasar Jerman menunjukkan potensi produk berbasis sumber daya lokal untuk bersaing di pasar internasional.

Namun, perluasan pasar membutuhkan konsistensi kualitas, pemenuhan standar produk, serta peningkatan kapasitas produksi.

Kementerian Koperasi mendorong koperasi agar tidak hanya berorientasi pada penguatan usaha di tingkat lokal, tetapi juga meningkatkan daya saing sehingga produk yang dihasilkan mampu menjangkau pasar internasional.

Percepatan operasional KDKMP di Banjarnegara diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem koperasi sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi desa.

Dengan dukungan pemerintah daerah, pengurus koperasi, dan manajer profesional, KDKMP diharapkan segera memasuki tahap operasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.* (ad)

PANGANDARAN — Jembatan Gantung Pongpet di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, akan dibangun kembali setelah mengalami kerusakan.

Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pembangunan ulang akan mengutamakan kekuatan, keamanan, dan keberlanjutan penggunaan oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Rico Waas Ajukan APBD Medan 2027 Rp7,16 Triliun, Fokus pada 17 Program Prioritas

Dalam kunjungan itu, ia bersama pihak terkait mengevaluasi kondisi jembatan sekaligus membahas aspek teknis pembangunan kembali.

Menurut Maruli, perbaikan sebagian bagian jembatan dinilai belum menjadi pilihan terbaik.

Pembangunan ulang secara menyeluruh dipertimbangkan agar konstruksi jembatan lebih kuat dan aman.

"Salah satu yang menjadi evaluasi yaitu teknis-teknis yang harus kita evaluasi. Memang yang agak rumit adalah jembatan-jembatan perbaikan," ujar Maruli.

Maruli memperkirakan pembangunan kembali Jembatan Pongpet membutuhkan waktu sekitar dua bulan.

Pengerjaan secara intensif, termasuk kemungkinan dilakukan pagi, siang, dan malam, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian.

Menurut dia, membongkar jembatan dan membangunnya kembali dari awal justru dapat menjadi pilihan untuk menyempurnakan konstruksi.

"Ini sudah diperkirakan dua bulan, kalau bekerjanya pagi, siang dan malam, mudah-mudah bisa lebih cepat, dua bulanan lah, karena memang lebih baik kita bongkar awal saja, konstruksinya jadi lebih baik," katanya.

Jembatan Pongpet memiliki fungsi penting bagi masyarakat Kecamatan Cijulang dan wilayah sekitarnya.

Selain pembangunan jembatan, kebutuhan air bersih masyarakat di sekitar lokasi juga menjadi perhatian TNI AD.

Maruli mengatakan pihaknya membuka kemungkinan membangun sumur bor di empat titik apabila kebutuhan air bersih warga masih belum mencukupi.

Baca Juga:

• Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Aceh: Pendidikan Aceh Tak Kekurangan Sekolah, tapi Butuh Lompatan Mutu

Dalam kunjungan tersebut, Maruli juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas musibah yang terjadi saat peresmian Jembatan Pongpet.

Ia mengatakan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi TNI AD agar pembangunan infrastruktur berikutnya dapat dilakukan dengan standar keamanan dan konstruksi yang lebih baik.

"Saya sudah sampaikan, secara pertanggungjawaban, saya mohon maaf atas kejadian ini, dan kita akan segera perbaiki. Saya kira akan jadi evaluasi kita supaya kita bisa buat yang lebih baik dan lebih aman," imbuhnya.

Maruli memastikan pembangunan kembali akan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas infrastruktur agar dapat digunakan masyarakat dengan lebih aman.

Dalam keterangannya kepada awak media, Maruli juga menjelaskan perkembangan program pembangunan jembatan TNI AD di berbagai wilayah Indonesia.

Dari 3.417 jembatan yang telah dikerjakan, lebih dari 2.700 jembatan disebut telah selesai.

TNI AD menargetkan jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai sekitar 5.000 jembatan sampai akhir 2026.

Jembatan yang dibangun mencakup sejumlah jenis, antara lain jembatan perintis, Bailey, beton, dan Armco.

Selain jembatan, program penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor juga terus dilakukan.

Dengan tambahan tersebut, jumlah sumur bor yang dibangun ditargetkan mencapai sekitar 6.000 titik.

"Sumur Bor kita sudah jadi program Presiden dan juga program TNI Angkatan Darat, mudah-mudahan tahun ini kita bisa selesaikan 5.000 hingga 6.000 lah," pungkas Maruli.

Baca Juga:

• Ini Pesan Pertama Prabowo kepada Suahasil Usai Jadi Menkeu Gantikan Purbaya

Pembangunan kembali Jembatan Pongpet diharapkan dapat memulihkan akses masyarakat Cijulang sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi TNI AD dalam membangun infrastruktur yang lebih kuat, aman, dan sesuai kebutuhan warga.* (ad)

KARO — Krismas Dayanti Br Sihite, siswi SMK Negeri 1 Berastagi yang sebelumnya menjadi korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG), kembali menjalani perawatan di rumah sakit.

Kondisi Krismas kembali menjadi perhatian setelah sebuah video yang memperlihatkan dirinya terbaring lemas di ranjang pasien viral di media sosial.

Baca Juga:

• Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Dirujuk ke RSCM, Kondisi Febi Mulai Lebih Segar

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Hamid Rijal Lubis, membenarkan Krismas kembali dilarikan ke rumah sakit.

Hamid belum merinci kapan Krismas kembali masuk rumah sakit.

Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, hingga Senin pagi, 14 September 2026, siswi tersebut masih menjalani perawatan.

Menurut laporan yang diterima Dinkes Sumut, Krismas mengalami keluhan pada bagian perut.

"Yang kita terima kan begini ya, bahwa beliau ada mengalami keluhan ya. Keluhan itu, informasi yang kami dapatkan untuk Krismas ini, kram dan nyeri perut, ya," jelasnya saat dikonfirmasi, Senin (14/9/2026).

Hamid mengatakan penyebab keluhan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak rumah sakit.

"Yang penting, yang utama sekarang ditangani dulu. Kan gitu, " jelasnya.

Hamid memastikan seluruh siswa yang masih mengalami gangguan kesehatan setelah dugaan keracunan MBG akan mendapatkan penanganan medis.

"Kita pastikan beliau mendapatkan pelayanan yang baik begitu, ya. Mengenai apa penyebab, apa tindak lanjut, apa yang harus dilakukan, kembali lagi, kita serahkan kepada tenaga medis, ya, yang punya keahlian, keilmuan untuk itu," ucapnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada para siswa yang masih menjalani pemulihan.

"Kita doakan, kita dorong doa supaya beliau segera sehat, segera pulih. Nah, saat ini mungkin itu yang perlu kita lakukan, memberikan support, dukungan kepada beliau agar segera pulih," ucapnya.

Namun, Hamid belum dapat memastikan rumah sakit tempat Krismas menjalani perawatan saat ini.

Ia juga belum mengetahui apakah siswi tersebut masih dirawat di rumah sakit di Kabupaten Karo atau telah kembali dirujuk ke Medan.

"Update terakhir yang sudah saya dapat benar, ya (dirawat di rumah sakit)tapi saya belum update. Sampai tadi pagi, ya, saya dapat informasi itu, ya (masih dirawat) Cuma kan sore ini saya belum dapat update terakhir ya. Saya belum berani sampaikan, karena belum update sore. Mungkin bisa dipastikan ke Dinkes Karo, ya. Saya enggak enggak dapat final informasinya di rumah sakit mana begitu,"ucapnya.

Sebelumnya, Krismas Dayanti, 18 tahun, sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan setelah dirujuk dari rumah sakit di Kabupaten Karo.

Krismas dirawat di ruang PICU karena kondisinya cukup mengkhawatirkan setelah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG dari sekolahnya.

Setelah beberapa hari menjalani perawatan, kondisi Krismas sempat menunjukkan perkembangan positif.

Ia mulai bisa duduk, berbicara, banyak bergerak, bahkan sesekali tersenyum dan tertawa.

Saat itu, kondisi wajahnya juga terlihat lebih segar dibandingkan ketika pertama kali dirujuk ke RS Haji Medan.

Krismas sebelumnya mengatakan kondisinya mulai membaik. Keluhan pada bagian perut dan leher juga disebut sudah tidak terasa sakit.

Namun, pengalaman tersebut membuat Krismas mengaku trauma mengonsumsi MBG dari sekolah. Ia memilih membawa bekal makanan sendiri dari rumah.

"Enggak, takut trauma, takut keracunan lagi. Trauma. Enggak mau lagi (makan MBG). Bawa bontot aja dari rumah kalau lapar (di sekolah)," jelasnya, Rabu (19/8/2026).

Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Haji Medan, Anda Siregar, sebelumnya mengatakan Krismas masih menjalani perawatan di ruang PICU.

Dari hasil pemeriksaan medis ketika itu, Krismas disebut mengalami keracunan makanan.

"Kalau dari sisi medis, bisa dikatakan keracunan (makanan) dan pasien masih berada di ruang PICU," jelasnya, Selasa (18/8/2026).

Anda mengatakan kondisi Krismas ketika itu mulai membaik. Siswi tersebut sudah dapat duduk dan berbicara.

"Kondisinya sebenarnya sudah mulai membaik, pasien sudah bisa duduk dan bicara. Mudah-mudahan lusa, pasien sudah bisa ke ruang ranap umum," ucapnya beberapa waktu lalu.

Kini, setelah kembali menjalani perawatan, kondisi terbaru Krismas masih menunggu hasil pemeriksaan dan informasi resmi dari pihak rumah sakit maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

Pihak Dinkes Sumut memastikan penanganan medis tetap menjadi prioritas hingga kondisi Krismas dan siswa lain yang terdampak benar-benar pulih.* (tm/ad)

KARO — Febiona br Purba, salah satu siswi korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Siswi SMK Bersama Berastagi itu dibawa ke Jakarta pada Sabtu (12/9/2026), sehari setelah dijenguk langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Puluhan Siswa MTsN 2 Kisaran Diduga Keracunan MBG dari SPPG Polres Asahan, 13 Dirawat di RS

Setelah melihat kondisi Febi, Gibran menginstruksikan agar siswi tersebut dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Setelah menjalani perawatan di RSCM, kondisi Febi disebut mulai menunjukkan perubahan.

Ibunya, Elvinus Lusiana br Sitanggang, mengatakan putrinya tampak lebih segar dibandingkan saat masih menjalani perawatan di Sumatera Utara.

"Kalau kondisinya dibilang masih hampir sama. Tapi pas saya telfon bapaknya, katanya dia (Febi) sudah lebih cerah. Ibaratnya dia sudah tambah segar gitu. Waktu dari sini kan dia lemas sekali," ujar Elvinus, Senin (14/9/2026).

Elvinus mengatakan setelah berangkat dari Medan melalui Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Febi bersama keluarga langsung menuju Jakarta.

Setibanya di RSCM, Febi langsung mendapat penanganan dari tim dokter.

Pada Senin pagi, Febi kembali menjalani pemeriksaan oleh tim medis.

Salah satunya pemeriksaan Electroencephalography (EEG) untuk melihat aktivitas listrik otak.

Selain pemeriksaan tersebut, Febi juga dijadwalkan menjalani terapi untuk membantu pemulihan fungsi saraf dan kemampuan berbicara.

"Tadi pagi jam 07.00 sudah di cek EEG. Terus siang ini mau diterapi dia, terapi caranya ngomong."

Meski kondisinya mulai terlihat lebih segar, Febi masih beberapa kali mengeluhkan sakit kepala.

Namun, menurut Elvinus, putrinya kini tidak lagi mengalami kejang seperti ketika menjalani perawatan di Sumatera Utara.

"Semalam katanya dia lagi pusing pas aku telepon. Kalau kejangnya enggak ada lagi. Memang pas dirawat di Berastagi mau kejang lagi, tapi langsung disuntik obat," ungkapnya.

Selama menjalani perawatan di Jakarta, Febi didampingi ayah dan sejumlah kerabat.

Elvinus mengatakan keluarga juga mendapatkan dukungan dari pihak Gibran, termasuk terkait tempat tinggal selama mendampingi Febi.

"Iya, ada katanya apanya mess-nya, di luar rumah sakit," katanya.

Menurut Elvinus, ayah Febi dan kerabat secara bergantian mendampingi siswi tersebut selama menjalani perawatan di RSCM.

Ayah Febi biasanya mulai mendampingi sejak pukul 05.00 WIB sebelum kemudian bergantian dengan anggota keluarga lainnya.

Elvinus berharap penanganan medis di RSCM dapat membuat kondisi putrinya pulih sepenuhnya.

Ia juga berharap penyakit yang dialami Febi tidak kembali setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dan perawatan selesai.

"Ya, harapannya ya sepulang dari sana jangan lagi lah terulang lagi penyakitnya," ucapnya.

Di tengah proses pemulihan, Febi disebut sudah beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk kembali bersekolah.

Namun, keluarga masih meminta Febi beristirahat karena kondisinya belum memungkinkan untuk mengikuti kegiatan belajar seperti biasa.

"Karena dia pun sebenarnya sudah ibaratnya mau masuk sekolah terus dia, dimintanya. "Aku mau masuk aku ke sekolah," katanya. Jadi kami bilang, "Kam belum sehat kali loh nakku. Kami pun enggak mungkin kami tahan-tahan kami di rumah," kami bilang," ungkapnya.

Febi merupakan siswi kelas XI SMK Bersama Berastagi jurusan Multimedia.

Ia dikenal sebagai salah satu siswa berprestasi di sekolahnya dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS.

Keluarga kini masih menunggu perkembangan kondisi Febi selama menjalani pemeriksaan dan perawatan di RSCM Jakarta.* (tm/ad)

ASAHAN — Puluhan siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin, 14 September 2026.

Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan, di antaranya mual, pusing, dan muntah-muntah setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan di sekolah.

Baca Juga:

• Ingin Tambah Modal Nikah, Pemuda di Percut Sei Tuan Nekat Jual Sabu dan Ekstasi

Makanan tersebut disebut dikirim oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Asahan.

Operator sekolah, Rahman, mengatakan pihak sekolah menerima laporan adanya sejumlah ompreng MBG yang mengeluarkan bau tidak sedap.

"Ada bau, lauknya itu ayam rendang, tempe disambal, dan acar sayur. Buahnya kalau tidak salah semangka," kata Rahman, Senin (14/9/2026).

Menurut Rahman, tidak semua ompreng mengeluarkan bau tidak sedap.

Namun, setelah menerima laporan dari guru, pihak sekolah langsung menyampaikan pengumuman melalui pengeras suara agar siswa berhati-hati.

"Ga semua memang, tapi banyak juga tadi. Karena ada guru yang langsung melaporkan kalau mbgnya bau, langsung diumumkan di pengeras suara sekolah," katanya.

Meski pengumuman telah disampaikan, sebagian siswa diduga sudah lebih dahulu mengonsumsi makanan tersebut.

"Setelah itu mengalami keluhan mual, pusing, dan ada juga sebagian yang muntah-muntah," katanya.

Rahman mengatakan terdapat sekitar 30 siswa yang diduga terdampak setelah mengonsumsi MBG tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 13 siswa masih menjalani perawatan di RSUD Kisaran.

"Tidak semua sempat mengkonsumsi, kerena diumumkan di pengeras suara sekolah, sehingga yang sudah deluan mengkonsumsi yang kami rasa kena," katanya.

Rahman mengatakan dugaan bau tidak sedap berasal dari menu ayam rendang yang berada di dalam ompreng.

Namun, ia menegaskan kepastian penyebabnya masih menunggu hasil pemeriksaan.

"Ada yang bagus ada yang sudah berair gitu. Jadi sebagian itu ayamnya bau. Tapi kekmanapun, itu nanti dari hasil laboratorium," ungkapnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak sekolah masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak berwenang untuk mengetahui penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa.

Rahman juga mengatakan dirinya belum memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kondisi seluruh siswa yang terdampak.

"Karena keponakan saya juga ada kena satu orang. Tapi informasinya saat ini dirawat di RSUD dan Wira Husada," katanya.

Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramuditha turut mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi para siswa yang menjalani perawatan.

Saat hendak diwawancarai di depan ruang IGD yang merawat para siswa, Kapolres Asahan tidak memberikan keterangan kepada wartawan.

Kepala Seksi Pengawasan, AKP Arbin Rambe, mengatakan Kapolres kemudian melanjutkan perjalanan ke Rumah Sakit Wira Husada untuk melihat siswa lainnya.

"Ke Wira Husada, mau melihat korban lainnya," kata AKP Arbin Rambe.

Peristiwa dugaan keracunan tersebut masih dalam penanganan dan pemeriksaan pihak terkait.

Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya diharapkan dapat memastikan penyebab keluhan yang dialami para siswa setelah mengonsumsi makanan MBG.

Pihak terkait juga masih melakukan pendataan terhadap siswa yang mengalami keluhan serta memantau kondisi mereka yang menjalani perawatan di rumah sakit.* (tm/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026) sore.

Baca Juga:

• Ini Pesan Pertama Prabowo kepada Suahasil Usai Jadi Menkeu Gantikan Purbaya

"Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya."

Dengan pelantikan tersebut, Suahasil Nazara resmi memimpin Kementerian Keuangan dan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Berasal dari Keluarga Nias

Suahasil Nazara merupakan tokoh ekonomi yang memiliki latar belakang akademisi dan birokrat. Ia berasal dari keluarga berdarah Nias, Sumatera Utara.

Hal itu terlihat dari nama belakang Nazara, yang dikenal sebagai salah satu marga dalam masyarakat Nias.

Suahasil memiliki nama lengkap Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D. Ia lahir di Jakarta pada 23 November 1970.

Ayahnya, Hanati Nazara, berasal dari Nias.

Hanati pernah menjabat sebagai Bupati Nias pada 1981–1986 dan menjadi anggota DPR pada 1997–1999.

Sementara ibunya bernama Upik.

Suahasil menikah dengan Christina Pusporini Messakh, yang juga disebut dalam sejumlah sumber sebagai Nina Suahasil Nazara.

Pendidikan Suahasil Nazara

Latar belakang pendidikan Suahasil cukup panjang di bidang ekonomi.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Master of Science (M.Sc.) di Cornell University, Amerika Serikat, dan lulus pada 1997.

Suahasil kemudian meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) dari University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat, pada 2003.

Karier akademiknya dimulai sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999.

Ia kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar Ekonomi pada 2009.

Di lingkungan UI, Suahasil juga pernah menduduki sejumlah posisi, di antaranya Kepala Program Studi Pascasarjana, Kepala Lembaga Demografi, serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi.

Pernah Menjadi Wakil Menteri Keuangan

Sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Suahasil Nazara telah lama berkecimpung dalam kebijakan ekonomi dan pemerintahan.

Ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011.

Suahasil juga pernah menjadi Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah pada 2009–2015 serta Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2010–2015.

Pada 2016, Suahasil dipercaya menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Kariernya di Kementerian Keuangan berlanjut ketika ia dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan pada era Presiden Joko Widodo sejak 2019.

Ia kemudian kembali dipercaya menduduki posisi tersebut pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kini, sejak 14 September 2026, Suahasil resmi menjabat Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Harta Kekayaan Suahasil Nazara

Selain perjalanan pendidikan dan kariernya, harta kekayaan Suahasil Nazara juga menjadi perhatian publik setelah ia dipercaya menjadi Menteri Keuangan.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disebut dilaporkan pada Januari 2025, total kekayaan Suahasil mencapai sekitar Rp129,78 miliar.

Aset terbesar yang tercatat berupa surat berharga dengan nilai sekitar Rp61 miliar. Sementara tanah dan bangunan yang dimilikinya mencapai sekitar Rp41,8 miliar.

Suahasil juga tercatat memiliki kendaraan dengan nilai sekitar Rp870 juta dan tidak tercatat memiliki utang.

Dengan latar belakang akademisi, pengalaman panjang di bidang kebijakan fiskal, serta pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Suahasil kini menghadapi tanggung jawab baru sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.* (tm/ad)

MEDAN — Seorang pemuda berinisial MF, 24 tahun, warga Dusun III, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, harus mengubur rencana menikahi gadis pujaannya.

MF justru harus berurusan dengan hukum setelah ditangkap personel Satuan Narkoba Polrestabes Medan karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu dan ekstasi.

Baca Juga:

• Rico Waas Ajukan APBD Medan 2027 Rp7,16 Triliun, Fokus pada 17 Program Prioritas

Uang yang telah dikumpulkan disebut masih belum mencukupi.

"Saat kami tangkap, kami menyita narkotika jenis sabu dan ekstasi. Pelaku ini, nekat menjual narkoba untuk menambah biaya pernikahan karena dalam waktu dekat akan menikah," kata Kasat Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Sabtu (12/9).

Rafli mengatakan penangkapan MF dilakukan di Dusun III, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pada Kamis, 3 September 2026.

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi mengenai dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan sebelum menangkap MF.

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa dua paket sabu-sabu dan 53 butir ekstasi.

Dalam pemeriksaan awal, MF mengaku baru sekitar satu bulan menjalankan aktivitas sebagai pengedar narkoba.

Meski demikian, polisi masih mendalami pengakuan tersebut untuk mengetahui jaringan peredaran narkoba yang melibatkan MF.

Rafli mengatakan polisi juga masih memburu pihak yang diduga memasok narkoba kepada MF.

Identitas pemasok tersebut, kata dia, telah dikantongi penyidik.

Tim kepolisian kini melakukan pengejaran untuk menangkap orang yang diduga menjadi pemasok narkotika tersebut.

"Untuk pemasok narkoba, sudah kami kantongi identitasnya dan tim sedang melakukan pengejaran. Kami pastikan, pelaku narkoba tidak akan lolos," pungkasnya.

Kasus tersebut kini masih dalam penanganan Sat Narkoba Polrestabes Medan.

Polisi terus mendalami jaringan pemasok dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peredaran sabu serta ekstasi tersebut.* (tm/ad)

BINJAI — Kota Binjai kembali berduka.

Seorang pedagang UMKM di kawasan Tanah Lapang Merdeka Binjai meninggal dunia setelah menjadi korban angin kencang yang melanda wilayah tersebut pada Senin, 14 September 2026.

Baca Juga:

• Terpilih Aklamasi Pimpin KAHMI Binjai, Agus Purwanto Usung Tagline 'Sinergy of Transformation' Demi Perkuat Rumah Besar Alumni HMI

Kuatnya tiupan angin membuat sejumlah tenda dan fasilitas milik pedagang roboh.

Salah satu bangunan atau fasilitas yang roboh kemudian menimpa pedagang UMKM yang sedang berjualan.

Korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Warga bersama sesama pedagang yang berada di sekitar lokasi langsung berupaya melakukan evakuasi terhadap korban.

Namun, upaya tersebut tidak berhasil menyelamatkan nyawa korban.

"Kami sangat berduka. Lagi-lagi saudara kita pedagang kecil yang jadi korban. Beliau orang baik, rajin dan tulang punggung keluarga. Kami mohon doa agar almarhum/ah diterima di sisi Allah SWT," ujar salah seorang pedagang di lokasi.

Setelah kejadian, aparat terkait bersama BPBD Kota Binjai melakukan pendataan serta pembersihan di area Taman Balita.

Pihak keluarga korban juga telah menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan mendapatkan pendampingan.

Ucapan belasungkawa turut disampaikan Drg Doni Asrin, Plt Direktur RSUD Djoelham.

Ia menyampaikan duka cita kepada keluarga korban yang ditinggalkan.

"Turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan ketabahan dan kekuatan," disampaikan Drg Doni Asrin PLT Direktur RSUD Djoelham.

Peristiwa ini menambah duka bagi warga Binjai di tengah kondisi cuaca yang disertai angin kencang.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan pohon, tenda, maupun fasilitas lainnya roboh dan membahayakan keselamatan.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027.

Nota Keuangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (14/9/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Gandeng Pengadilan Agama, Pelayanan Publik dan Akses Keadilan Diperkuat

Dalam penyampaian Nota Keuangan itu, Rico Waas memproyeksikan belanja daerah dalam APBD Kota Medan 2027 mencapai lebih dari Rp7,16 triliun.

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mengoptimalkan 17 program prioritas pembangunan daerah.

Sejumlah sektor menjadi perhatian, antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta pengelolaan lingkungan.

"Alokasi anggaran akan diarahkan secara proporsional untuk memperkuat berbagai sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan UMKM dan pengelolaan lingkungan. Hal ini demi mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju, Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data," ujar Rico Waas di hadapan pimpinan dan anggota dewan yang hadir.

Dalam Nota Keuangan tersebut, Rico juga menjelaskan proyeksi struktur pendapatan daerah Kota Medan untuk tahun anggaran 2027.

Total pendapatan daerah diperkirakan mencapai lebih dari Rp6,98 triliun.

Pendapatan tersebut berasal dari sejumlah sumber, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, belanja daerah yang lebih besar dibandingkan pendapatan membuat pemerintah daerah menyiapkan pembiayaan penerimaan daerah.

Nilainya diproyeksikan mencapai Rp175 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk membantu mendukung sejumlah program strategis yang belum dapat dipenuhi dari penerimaan pendapatan daerah.

Rico Waas menekankan bahwa setiap anggaran yang direncanakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara efektif dan efisien.

"Setiap alokasi yang direncanakan harus berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi pijakan utama untuk mewujudkan kesejahteraan warga Medan," kata Rico Waas.

Penyampaian Ranperda APBD 2027 ini menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran antara Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan sebelum nantinya ditetapkan menjadi APBD.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, jajaran pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun bersama Pengadilan Agama Simalungun Kelas IB resmi menjalin kerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kerja sama ini diarahkan agar layanan masyarakat lebih terintegrasi, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan warga.

Baca Juga:

• Ini Pesan Pertama Prabowo kepada Suahasil Usai Jadi Menkeu Gantikan Purbaya

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan.

Tujuannya, menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, terpadu, dan berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Simalungun.

Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun, Bernando D Silaen, mengatakan kerja sama tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dengan tugas dan ruang lingkup yang saling melengkapi.

Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi Dinas Kesehatan, khususnya edukasi dan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi anak yang terlibat dalam perkara dispensasi kawin.

Kemudian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berperan dalam layanan, penyediaan data, bimbingan psikologis, serta peningkatan kapasitas bagi anak dan remaja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mendukung percepatan pelayanan administrasi kependudukan setelah perceraian.

Sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan mendukung integrasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Simalungun.

Adapun Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berkaitan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Simalungun.

Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian administrasi, menyederhanakan akses masyarakat terhadap pelayanan, serta memastikan layanan yang diberikan berjalan terpadu dan berkeadilan.

Ketua Pengadilan Agama Simalungun Dr. Dangas Siregar menyambut baik kerja sama tersebut.

Ia menegaskan, sinergi antara Pengadilan Agama dan Pemkab Simalungun harus memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

"Hal utama yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana masyarakat, khususnya di tingkat bawah, dapat memperoleh pelayanan yang prima serta kemudahan mengakses keadilan," ujar Dangas.

Menurut dia, kerja sama tersebut akan disertai pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut secara berkelanjutan.

Langkah itu dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus mengembangkan cakupan kerja sama.

Tujuan akhirnya adalah memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, mengatakan penandatanganan kerja sama tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial.

Menurut dia, kerja sama itu merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan perlindungan dan pelayanan yang nyata bagi masyarakat.

Salah satu perhatian utama Pemkab Simalungun adalah pencegahan perkawinan anak usia dini.

Persoalan tersebut dinilai berkaitan erat dengan masa depan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta kualitas sumber daya manusia.

"Anak-anak kita harus diberi kesempatan tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena itu, pencegahan perkawinan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja," tegas Bupati.

Ia mengatakan upaya tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan nagori, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat.

"Semoga sinergi ini memberi manfaat nyata dan menjadi langkah strategis mewujudkan Simalungun yang maju, sejahtera, berkeadilan, ramah, dan melindungi anak," pungkas Bupati.

Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan dokumen kerja sama dan penyerahan cendera mata.

Prosesi itu menjadi simbol komitmen bersama untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun.* (ad)

JAKARTA — Dunia seni tari Indonesia akan kembali diwarnai pertunjukan tari kontemporer bertajuk "Calon Arang Menggugat".

Karya ini mentransformasi narasi legendaris Calon Arang melalui metode Panca Sthiti Ngawi Sani.

Baca Juga:

• Cabai Rawit Nyaris Tembus Rp100 Ribu, Ini Daftar Lengkap Harga Pangan Hari Ini dari Beras sampai Daging Sapi

"Calon Arang Menggugat" dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB di Teater Terbuka Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur.

Pertunjukan ini gratis dan terbuka untuk umum.

Salah satu hal yang membuat pertunjukan ini menarik adalah keterlibatan Elly Luthan, maestro tari Indonesia, yang akan memerankan tokoh Calon Arang.

Kehadiran Elly Luthan sebagai pemeran utama tokoh legendaris tersebut diharapkan memberikan warna tersendiri dalam keseluruhan sajian pertunjukan.

"Calon Arang Menggugat" digarap oleh Drs. Ida Bagus K. Sudiasa, M.Sn. selaku koreografer sekaligus dosen Program Studi Pendidikan Tari, Fakultas Bahasa dan Seni.

Sementara itu, penataan musik dipercayakan kepada Dr. Anussirwan, S.Sn., M.Sn.

Pertunjukan ini mengusung tagline "Seni Bergerak, Narasi Berubah, Keadilan Diungkap".

Karya tersebut tidak hanya menghadirkan tarian sebagai tontonan, tetapi juga berupaya mengangkat kembali mitos Calon Arang sebagai kritik dan refleksi sosial.

Narasi legendaris tersebut diterjemahkan melalui bahasa gerak yang lebih baru dengan pendekatan tari kontemporer.

Dengan cara itu, kisah Calon Arang tidak hanya ditempatkan sebagai cerita masa lalu, tetapi juga menjadi ruang untuk melihat persoalan sosial dari perspektif masa kini.

Visual pada poster pertunjukan turut memperkuat konsep tersebut.

Poster menampilkan topeng Barong yang megah dengan latar aksara Bali.

Unsur itu menegaskan perpaduan antara kekuatan tradisi dan pendekatan seni kontemporer.

Masyarakat yang tertarik menyaksikan "Calon Arang Menggugat" dapat langsung datang ke Teater Terbuka UNJ pada hari pertunjukan.

Karena kapasitas tempat terbatas, panitia menyarankan penonton datang lebih awal.

Pertunjukan ini tidak dipungut biaya sehingga masyarakat dapat menyaksikan karya tari tersebut secara gratis.

Melalui pertunjukan ini, tim peneliti berharap kisah Calon Arang dapat hadir dengan perspektif baru sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat hubungan antara seni, tradisi, perubahan narasi, dan persoalan keadilan.* (ad)

BANDA ACEH — Pendidikan Aceh dinilai tidak sedang menghadapi persoalan kekurangan sekolah.

Tantangan yang lebih besar saat ini adalah meningkatkan mutu pendidikan agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan zaman.

Baca Juga:

• Banjir Bandang Terjang 11 Desa di Aceh Tenggara, Kayu dan Batu Masuk ke Rumah Warga

"Pendidikan Aceh tidak sedang kekurangan sekolah. Yang kita butuhkan sekarang adalah lompatan mutu."

Iskandar mengatakan pandangan tersebut semakin menguat setelah dirinya melakukan kunjungan kerja ke sejumlah satuan pendidikan Muhammadiyah di Aceh Tamiang dan Langsa pada 13-14 September 2026.

Di lapangan, ia melihat semangat yang kuat dari para guru, pimpinan sekolah yang terus melakukan pembenahan, serta peserta didik yang memiliki potensi besar.

Namun, menurut Iskandar, potensi tersebut membutuhkan dukungan sistem pendidikan yang baik, keberanian melakukan inovasi, ukuran keberhasilan yang jelas, dan kepemimpinan pendidikan yang mampu membuat sekolah bergerak lebih cepat.

"Kita tidak boleh puas hanya karena sekolah masih berjalan."

Menurut dia, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar apakah sekolah masih beroperasi, melainkan apakah sekolah telah menghasilkan manusia yang siap menghadapi masa depan.

Iskandar mengatakan pembangunan manusia di Aceh secara statistik menunjukkan kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia Aceh pada 2025 tercatat mencapai 76,23.

Namun, capaian tersebut dinilai tidak boleh membuat evaluasi terhadap dunia pendidikan berhenti.

Rata-rata lama sekolah penduduk Aceh pada 2024 masih sekitar 9,64 tahun, sedangkan harapan lama sekolah mencapai 14,39 tahun.

Menurut Iskandar, terdapat kesenjangan antara harapan pendidikan dan kondisi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Kondisi tersebut semakin penting diperhatikan karena tingkat kemiskinan Aceh pada September 2025 masih mencapai 12,22 persen.

Data tersebut, kata Iskandar, menunjukkan bahwa pendidikan harus mampu menciptakan mobilitas sosial.

Sekolah harus menjadi salah satu jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Anak-anak dari keluarga miskin, menurut dia, tidak boleh mendapatkan pendidikan yang sekadar cukup.

Mereka justru harus memperoleh pendidikan berkualitas, relevan dengan kebutuhan zaman, dan mampu membuka peluang kehidupan yang lebih baik.

Karena itu, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur melalui angka partisipasi sekolah atau kelulusan.

Ukuran lainnya harus mencakup peningkatan literasi dan numerasi, kemampuan berpikir kritis, pembentukan karakter, penguasaan teknologi, keterampilan hidup, hingga kemampuan menciptakan peluang ekonomi.

Iskandar menilai peningkatan kualitas guru merupakan bagian penting dalam reformasi pendidikan.

Guru, kata dia, harus menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Perkembangan kecerdasan buatan, teknologi digital, perubahan dunia kerja, serta derasnya arus informasi membuat guru harus terus memperbarui kompetensinya.

Meski demikian, ia menekankan teknologi tidak dapat menggantikan peran guru.

Teknologi dapat digunakan untuk mencari informasi, mengolah data, membuat materi, hingga mengembangkan metode pembelajaran.

Namun, keteladanan, empati, nilai, disiplin, dan pembentukan karakter tetap membutuhkan peran manusia.

Karena itu, guru tidak perlu takut terhadap perkembangan teknologi.

Guru justru harus mampu menguasai teknologi sembari tetap menjalankan perannya sebagai pendidik.

Iskandar mengatakan anak-anak yang saat ini duduk di bangku sekolah akan memasuki dunia yang berbeda dari generasi sebelumnya.

Bahkan, sebagian pekerjaan yang akan mereka jalani kemungkinan belum ada saat ini.

Karena itu, pendidikan tidak boleh hanya diarahkan agar siswa mampu menjawab soal ujian.

Sekolah harus mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi dan memecahkan persoalan kehidupan.

Literasi dan numerasi tetap menjadi fondasi.

Namun, kemampuan tersebut perlu diperkuat dengan kreativitas, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, literasi digital, kewirausahaan, kepemimpinan, dan karakter.

"Kita harus mengubah orientasi dari "anak pintar menjawab soal" menjadi "anak mampu menyelesaikan masalah."

Menurut Iskandar, perubahan paradigma tersebut penting karena dunia membutuhkan manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga mampu menggunakan pengetahuan tersebut untuk menciptakan nilai dan menyelesaikan persoalan.

Muhammadiyah Didorong Jadi Laboratorium Pembaruan

Dalam konteks pendidikan Aceh, Iskandar melihat Muhammadiyah memiliki posisi strategis.

Organisasi tersebut memiliki sejarah panjang di bidang pendidikan dan jaringan amal usaha yang tersebar di berbagai daerah.

Namun, sejarah panjang tersebut, menurut dia, tidak boleh membuat Muhammadiyah hanya mempertahankan apa yang sudah ada.

"Tradisi besar harus melahirkan keberanian besar untuk berinovasi."

Sekolah Muhammadiyah di Aceh, kata Iskandar, harus menjadi laboratorium pembaruan pendidikan.

Sekolah harus kuat dalam keislaman, unggul dalam ilmu pengetahuan, adaptif terhadap teknologi, memiliki karakter kuat, dan dekat dengan masyarakat.

Pendidikan Islam, menurut dia, tidak harus berhadapan dengan perkembangan teknologi dan pendidikan modern.

"Kita harus membuktikan bahwa keduanya dapat berjalan bersama."

Ia menyebut sejumlah nilai yang perlu berjalan beriringan, yakni iman dan ilmu, karakter dan kompetensi, tradisi dan inovasi, serta lokalitas dan globalitas.

Iskandar mengatakan Aceh memiliki banyak potensi yang dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, budaya hingga kewirausahaan.

Karena itu, sekolah tidak boleh terpisah dari lingkungan sekitarnya.

Peserta didik perlu belajar dari persoalan nyata di daerah masing-masing.

Mereka juga perlu mengenal potensi daerah, memahami persoalan masyarakat, belajar mengembangkan produk, mengenal pemasaran digital, serta mendapatkan pengalaman kewirausahaan.

"Sekolah harus mengajarkan anak bukan hanya bagaimana mencari pekerjaan, tetapi bagaimana menciptakan pekerjaan."

Menurut Iskandar, jika pendidikan mampu menjalankan peran tersebut, sekolah tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga dapat ikut membangun ekosistem ekonomi masyarakat.

Kunjungan kerja ke Aceh Tamiang dan Langsa, menurut Iskandar, menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan Muhammadiyah tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam.

Setiap daerah memiliki persoalan, potensi, dan karakteristik yang berbeda.

Karena itu, Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh perlu memperkuat pendampingan berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah.

Sekolah yang sudah maju dapat menjadi pusat pembelajaran bagi sekolah lain.

Praktik baik juga perlu didokumentasikan, sementara kepala sekolah dan guru perlu membangun jejaring.

Program yang berhasil, kata dia, juga perlu direplikasi agar manfaatnya dapat dirasakan sekolah lain.

"Kita harus membangun ekosistem pendidikan Muhammadiyah Aceh, bukan bekerja dalam ruang-ruang yang terpisah."

Ia menilai Aceh Tamiang dan Langsa bukan sekadar lokasi kunjungan kerja, tetapi dapat menjadi bagian dari proses membangun model pendidikan Muhammadiyah yang bisa dikembangkan ke seluruh Aceh.

Iskandar mengatakan pembicaraan mengenai Indonesia Emas 2045 harus dikaitkan dengan kondisi peserta didik saat ini.

Sebab, generasi yang akan menjadi pelaku Indonesia Emas 2045 kini sedang duduk di bangku sekolah.

"Artinya, 2045 sebenarnya sedang dibangun sekarang."

Ia berharap pendidikan mampu melahirkan generasi Aceh yang memiliki iman dan integritas, menguasai ilmu pengetahuan, mampu menggunakan teknologi, berpikir kritis, kreatif, mandiri, produktif, serta mampu bersaing tanpa kehilangan identitas keacehannya.

Generasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta peluang.

Tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu menghasilkan inovasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Iskandar menilai cara lama tidak seluruhnya dapat dipertahankan.

Sekolah, guru, metode belajar, dan kepemimpinan pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Namun, ia menegaskan nilai dasar pendidikan tetap harus dipertahankan, yakni keimanan, akhlak, integritas, kemanusiaan, dan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa.

Iskandar menilai Muhammadiyah Aceh memiliki modal yang cukup untuk mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Modal tersebut antara lain sekolah, guru, jaringan persyarikatan, perguruan tinggi, kader, serta pengalaman panjang di bidang pendidikan.

Yang diperlukan saat ini, kata dia, adalah keberanian mengonsolidasikan seluruh kekuatan tersebut menjadi gerakan pendidikan yang terukur.

Target harus ditetapkan, mutu harus diukur, kelemahan harus dievaluasi, praktik yang tidak efektif harus ditinggalkan, dan inovasi baru harus berani dicoba.

"Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan laporan kegiatan. Pendidikan harus menghasilkan perubahan kehidupan."

Karena itu, Iskandar kembali menegaskan pesan yang dibawanya dari kunjungan kerja di Aceh Tamiang dan Langsa.

"Pendidikan Aceh tidak boleh sekadar berjalan. Pendidikan Aceh harus melompat."

Ia mengatakan Muhammadiyah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan tersebut.

Muhammadiyah harus menjadi salah satu penggeraknya melalui sekolah yang bermutu, guru yang terus belajar, peserta didik yang memiliki kompetensi dan karakter, serta sistem pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan zaman.

Sebab, menurut Iskandar, masa depan Aceh pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya gedung atau program pendidikan yang dilaksanakan, tetapi oleh kualitas manusia yang dilahirkan melalui pendidikan.

"Inilah saatnya Muhammadiyah Aceh bergerak lebih cepat, bekerja lebih terukur, dan berpikir lebih visioner."* (ad)

LANGKAT — Keluarga besar Partai Hanura DPC Kabupaten Langkat menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya Kapal Roro di perairan Kalimantan.

Pernyataan duka tersebut disampaikan melalui Ketua DPC Hanura Langkat Datok Abd. Rasyidin Pane, SH, pada Senin, 14 September 2026.

Baca Juga:

• Isu Jokowi Ingin Temui Megawati, PDIP: Kami Tidak Pernah Lagi Berpikir Tentangnya

DPC Hanura Langkat juga menyampaikan doa bagi seluruh korban yang terdampak dalam musibah tersebut.

Mereka berharap para korban diberikan kekuatan dan kesabaran, sementara keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

"Kami berdoa semoga seluruh korban diberikan kekuatan, kesabaran dan diterima di sisi Allah SWT. Dan kepada keluarga korban, semoga tetap tabah dan kuat dalam menghadapi ujian ini," lanjut pernyataan itu.

Di bawah kepemimpinan Datok Abd. Rasyidin Pane, SH, DPC Hanura Langkat menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, baik dalam situasi suka maupun duka.

Pernyataan tersebut menjadi bentuk solidaritas keluarga besar Partai Hanura DPC Kabupaten Langkat terhadap para korban serta keluarga yang tengah menghadapi musibah tenggelamnya Kapal Roro di perairan Kalimantan.* (ad)

JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap arahan khusus Presiden Prabowo Subianto setelah dirinya dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Suahasil mengatakan Prabowo memintanya menjaga kesehatan sekaligus kredibilitas keuangan negara.

Baca Juga:

• Suahasil Nazara Jadi Menkeu Gantikan Purbaya, Ini Daftar Terbaru Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Keenam

"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," kata Suahasil kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026.

Suahasil mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN harus mampu menopang berbagai program prioritas pemerintah.

Menurut dia, kondisi APBN harus tetap sehat agar dapat menjalankan program pemerintah sekaligus menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya," ujarnya.

Suahasil menegaskan akan melanjutkan kinerja yang selama ini telah berjalan di Kementerian Keuangan.

Ia mengatakan kementerian tersebut selama ini telah bekerja keras dalam menjaga keuangan negara.

Sebagai Menteri Keuangan yang baru, Suahasil berkomitmen melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan dengan fokus pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia.

"Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia," tuturnya.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Ia kemudian dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 14 September 2026.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin, 14 September 2026.

Reshuffle kali ini menjadi yang keenam sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden RI pada Oktober 2024.

Baca Juga:

• Gantikan Purbaya, Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan

Prabowo mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Suahasil sebagai Menteri Keuangan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026.

Dengan perubahan tersebut, susunan menteri Kabinet Prabowo-Gibran terbaru adalah sebagai berikut:

Daftar Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Terbaru

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Djamari Chaniago
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Koordinator Pangan: Zulkifli Hasan
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar
Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
Menteri Luar Negeri: Sugiono
Menteri Agama: Nasaruddin Umar
Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti
Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek): Brian Yuliarto
Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Muhktarudin
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perdagangan: Budi Santoso
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
Menteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi Hanggodo
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanegara
Menteri Perhubungan: Dody Purwagandhi
Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rachmat Pambudy
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widiantini
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Mohammad Jumhur Hidayat
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal: Rosan Roeslani
Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman
Menteri Pariwisata: Widianti Putri
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi
Menteri Pemuda dan Olahraga: Erick Thohir
Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

Pergantian Menteri Keuangan menjadi perubahan yang paling menonjol dalam reshuffle kabinet kali ini.

Suahasil Nazara dipercaya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Ia memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan fiskal dan pemerintahan sebelum dipercaya menduduki posisi Menteri Keuangan.

Pelantikan tersebut menandai dimulainya tugas Suahasil sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024-2029.* (d/ad)

JAKARTA — Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar terdakwa kasus suap importasi barang pada Direktorat Bea Cukai, Orlando Hamonangan, mengenai dugaan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT).

Dugaan tersebut muncul setelah jaksa menemukan percakapan WhatsApp yang berisi pesan peringatan agar berhati-hati karena disebut sedang dipantau.

Baca Juga:

• Ayah-Anak Sama-sama Divonis Penjara, Bupati Bekasi Ade Kuswara Juga Wajib Kembalikan Rp10,4 Miliar dan Kehilangan Hak Politik 10 Tahun

Orlando dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Rizal, selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Sisprian Subiaksono, selaku Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.

Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 14 September 2026.

"Nah ini kami fokus kepada info. Izin, Majelis, kalau dugaan kami ini OTT-nya mau bocor, ya. Ini saksi bisa dapat info oleh Pak Sisprian, 'Hati-hati, Coy, kita lagi dipantau'. Ini kok bisa? Kami aja tahunya kasus ini setelah muncul di media. Siapa nih yang spill-spill ke Pak Sis sama Pak Rizal OTT KPK kok dugaannya bocor? Gimana, Saksi? Ini kan nanti kami tampilkan chat WA-nya. Ada kejadian sebelumnya?" tanya jaksa KPK M Takdir Suhan.

Orlando mengatakan dirinya hanya menerima informasi mengenai adanya pemantauan.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui pihak yang melakukan pemantauan tersebut.

"Saya cuma diinformasikan aja Pak. 'Hati-hati kita lagi dipantau'. Tapi saya nggak jelas dipantau yang mana, Pak. KPK atau instansi unit lain, gitu, Pak," jawab Orlando alias Ocoy.

Jaksa kemudian mencecar Orlando mengenai kemungkinan adanya pemeriksaan atau pemantauan KPK sebelumnya di Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai.

Orlando membenarkan pernah ada pemantauan, tetapi saat kejadian tersebut dirinya belum bertugas di direktorat tersebut.

"Karena setahu saksi ke instansi yang lain kan komunikasinya baik nih. Nah itu dia, siapa, KPK. Apakah sebelumnya memang sudah ada pengalaman KPK pernah mantau, pernah obok-obok di P2 seingat saksi?" tanya jaksa.

"Pernah, Pak, tapi saya belum masuk," jawab Orlando.

Jaksa kemudian menunjukkan pesan WhatsApp yang dikirim Sisprian kepada Orlando.

Dalam pesan tersebut terdapat kalimat, "hati-hati Coy, kita sedang diintip".

Jaksa meminta Orlando menjelaskan maksud pesan tersebut.

"Nah ini, ini juga, 'Hati-hati, Coy', katanya 'kita sedang diintip'. Siapa yang mengintip? Dan kenapa mesti hati-hati? Bisa tolong, Saksi? Nih, kemudian saksi bilang, 'Alamak', 'Siap, Ndan', 'Ndan, izin'. Bisa tolong saksi tegaskan selain yang tadi kami tanyakan, apa ini maknanya? Kok diintip? Kok ada Alamak?" tanya jaksa.

Orlando mengatakan pesan tersebut berkaitan dengan informasi mengenai pemantauan KPK yang sudah diketahui di lingkungan Bea Cukai sejak beberapa waktu sebelumnya.

"Iya, Pak, karena sebenarnya terkait sama dipantau KPK ini, apa di instansi lain ini terutama KPK ini dari bulan, seingat saya ada pengaduan itu dari bulan Oktober, Pak," jawab Orlando.

Orlando mengaku pernah mendengar informasi bahwa KPK telah memantau Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai sejak Oktober 2025.

Ia juga mengatakan sempat beredar informasi mengenai akan adanya pihak yang datang ke kantor.

"Iya, dari macam-macam instansi, Pak. Jadi seperti itu," jawab Orlando.

Jaksa kemudian menyoroti waktu pengiriman pesan tersebut.

Pesan WhatsApp itu disebut dikirim pada 3 Februari 2026, atau sehari sebelum operasi tangkap tangan KPK yang disebut berlangsung pada 4 Februari.

"Baik. Nah, kemudian, yang ini kan komunikasi di tanggal 3 bulan 2, H-1 sebelum tanggal 4 OTT?" ujar kaksa.

"Di kantor. Di kantor pun ada isu, katanya ada yang mau datang, seperti itu," timpal Orlando.

Orlando mengaku berada di kantor ketika KPK melakukan OTT pada 3 Februari 2026.

Ia mengatakan pesan agar berhati-hati yang diterimanya sehari sebelum OTT berkaitan dengan penerimaan uang dalam perkara tersebut.

Dalam persidangan, jaksa juga menggali apakah Sisprian pernah meminta Orlando menghentikan penerimaan uang karena adanya pemantauan.

"Ada pernah penyampaian oleh Pak Sis, 'Setop, tidak usah lagi?' Pernah ada penyampaian itu? Ada penyampaian, 'Jangan lagi, cukup, kita lagi dipantau?' Ada penyampaian saksi- penyampaian oleh Pak Sis kepada saksi?" tanya jaksa.

"Nggak pernah, Pak," jawab Orlando.

Jaksa kembali memastikan apakah Sisprian pernah menolak atau meminta Orlando menghentikan penerimaan uang.

"Tidak pernah. Jadi beliau pun tiap kali saksi menerima, tidak ada penolakan dan tidak ada penyampaian untuk stop?" tanya jaksa.

"Nggak ada," jawab Orlando.

Dalam perkara ini, tiga pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan sebelumnya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp78,8 miliar.

Jaksa menyebut suap dan gratifikasi tersebut diterima dalam mata uang rupiah dan asing.

Tiga pejabat tersebut adalah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, serta Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

Sidang dakwaan perkara tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat, 3 Juli 2026.* (d/ad)

JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang disebut berniat bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan mantan kader PDIP Achmad Hidayat setelah bertemu Jokowi di Solo.

Baca Juga:

• SK Kepengurusan Golkar Sumut 2025-2030 Resmi Diterima, Andar Amin Targetkan Kursi Naik di Pemilu 2029

Menurut dia, PDIP memilih tetap menjalankan garis politik partai tanpa lagi memikirkan Jokowi.

"Kita sudah bersimpang jalan secara politik, berbeda sudah. PDIP tetap teguh pada pendiriannya," kata Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 14 September 2026.

Ia mengatakan PDIP saat ini fokus mengawal partai ke depan sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Kita tidak pernah lagi berpikir Pak Jokowi, kita tidak pernah lagi berpikir tentang siapa pun. Bagaimana kita mengawal partai ini ke depan, itu perintah Ibu Ketua Umum," tuturnya.

Said kemudian melontarkan pernyataan mengenai hubungan politik PDIP dengan Jokowi.

"Yang kartunya mati jangan dihidupkan lagi," imbuhnya.

Said juga membantah anggapan bahwa Achmad Hidayat dipecat dari PDIP semata-mata karena bertemu Jokowi.

Menurut dia, Achmad melakukan sejumlah pelanggaran internal partai yang tidak disampaikan kepada publik.

"Ada anggota dari PDI Perjuangan namanya Achmad Hidayat. Dia menyatakan bahwa menurut dia, dia dipecat karena sowan ke Pak Jokowi," kata Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 14 September 2026.

Said juga menyinggung pernyataan Achmad yang sebelumnya mengaku siap membela Megawati Soekarnoputri.

Menurut Said, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan tindakan Achmad maupun instruksi partai.

Baca Juga:

• Silaturahmi Berujung Pecat! Temui Jokowi dan Usul Rehabilitasi Partai, Kader PDIP Surabaya Resmi Ditendang Megawati

"Bahkan Achmad Hidayat ini berkoar-koar, kalau kita ngelihat record-nya dia di Instagram dia, dia itu berani mati untuk membela Ibu Mega. Tapi kelakuannya jauh dari apa yang menjadi concern partai dan instruksi Ibu Mega," jelasnya.

Said mengatakan PDIP tidak melarang kader maupun masyarakat bertemu dengan Jokowi.

Karena itu, menurut dia, pertemuan Achmad dengan Jokowi bukan alasan utama pemecatan.

"Kalau sekarang dia mempergunakan alasan karena sowan atau ke rumahnya Pak Jokowi dipecat, ya namanya juga, ya, orang kayak gitu masa gua percaya, ya publik percayalah," ujarnya.

Ia menyebut banyak orang yang masih datang menemui Jokowi.

Namun, Said menegaskan PDIP dan Jokowi kini telah berjalan di jalur politik masing-masing.

"Sudahlah, kan bukan hanya dia yang ke Pak Jokowi. Orang tiap hari mondar-mandir ke Pak Jokowi, kita biasa-biasa saja. Pak Jokowi ke mana, kita ke mana, kita jalannya sudah berbeda. Sehingga nggak ada urusan. Tidak ada orang datang ke Pak Jokowi dipecat," ungkapnya.

Menurut Said, pemecatan kader dilakukan jika terdapat pelanggaran berat terhadap aturan internal partai.

"Kecuali ada pelanggaran berat di internal partai, baru dia dipecat," tuturnya.

DPP PDI Perjuangan sebelumnya resmi memecat Achmad Hidayat dari keanggotaan partai per 4 September 2026. Achmad merupakan kader DPC PDIP Surabaya.

Achmad membenarkan dirinya telah dipecat dari PDIP setelah berkunjung ke rumah Jokowi.

Ia mengatakan kunjungan tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi.

Baca Juga:

• Ayah-Anak Sama-sama Divonis Penjara, Bupati Bekasi Ade Kuswara Juga Wajib Kembalikan Rp10,4 Miliar dan Kehilangan Hak Politik 10 Tahun

"Betul. Saya ke rumah Jokowi itu kurang lebih bulan Juli ya. Hanya jadi silaturahim, lalu saya posting di Instagram itu. Nah, tidak lama setelah itu, bulan Agustus ada usulan pemecatan dari DPC Kota Surabaya ke DPP, sehingga saya dipanggil oleh DPP," kata Hidayat, Minggu, 13 September 2026.

Achmad mengatakan kunjungan ke rumah Jokowi dilakukan setelah dirinya berziarah ke makam Mbah Hasan Besari di Ponorogo.

Ia menegaskan tidak menggunakan atribut partai ketika bertemu Jokowi.

"Saya pakai pakaian putih netral, atas inisiatif saya sendiri," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Achmad mengaku sempat membicarakan hubungan kebangsaan dengan Jokowi.

Dari percakapan itu, ia kemudian menyampaikan kepada DPP PDIP mengenai pernyataan Jokowi terkait hubungannya dengan Megawati.

"Sekalipun ngobrolnya berdua dengan saya, penyampaiannya (Jokowi) 'Saya tidak ada masalah dengan Ibu Mega, dan suatu saat nanti mesti akan ketemu.' Nah, hanya ngobrol itu saja yang saya ungkapkan ke DPP," ceritanya.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi bagian dari isu mengenai kemungkinan pertemuan Jokowi dan Megawati.

Namun, Said menegaskan PDIP saat ini memilih fokus menjalankan agenda partai dan tidak lagi menjadikan hubungan dengan Jokowi sebagai perhatian utama.* (d/ad)