Sebanyak 400 personel gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, serta unsur terkait dikerahkan dalam operasi tersebut. Selain personel, tim juga menurunkan alat berat berupa ekskavator dan crane guna mempercepat proses pembongkaran material bangunan yang roboh akibat ledakan.

Baca Juga:

• Ledakan Rumah Mewah di Grand Polonia Medan Telan 1 Korban Jiwa, Dua Orang Masih Dicari

Meski demikian, proses pencarian tidak berjalan mudah. Tim SAR menghadapi kendala berupa akses yang sempit menuju lantai dua serta kondisi struktur bangunan yang masih labil sehingga berpotensi membahayakan personel di lapangan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Medan, Hery Marantika, mengatakan seluruh personel bekerja dengan mengutamakan aspek keselamatan selama operasi pencarian berlangsung.

Menurutnya, risiko bangunan ambruk masih cukup tinggi sehingga setiap tahapan evakuasi dilakukan secara hati-hati.

"Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih melanjutkan proses pencarian dan evakuasi terhadap dua korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan rumah," ujar Hery.

Operasi pencarian akan terus dilakukan hingga seluruh korban berhasil ditemukan.

Sebelumnya, ledakan hebat mengguncang sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia pada Senin (20/7/2026). Insiden tersebut menyebabkan bangunan tiga lantai mengalami kerusakan berat dan berdampak pada sejumlah rumah di sekitarnya.

Dalam operasi pencarian yang dilakukan sebelumnya, tim SAR gabungan telah menemukan satu korban meninggal dunia. Sementara dua korban lainnya hingga kini masih dalam pencarian.

Aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti ledakan. Dugaan awal mengarah pada kebocoran pipa gas bawah tanah, namun penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Soroti Kelangkaan Minyak Goreng: RI Raja Sawit Dunia, Tapi Stok Bisa Menghilang

Pemerintah juga terus menyalurkan berbagai bantuan lain seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bantuan kebencanaan, subsidi LPG, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan Pertalite, subsidi listrik, serta diskon tarif transportasi kereta api dan angkutan laut.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis ditargetkan menjangkau sekitar 74,56 juta penerima yang terdiri dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga lanjut usia.

Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis ditargetkan dapat dinikmati sekitar 130,8 juta masyarakat Indonesia.

"Makan bergizi gratis, MBG 74.560.000 siswa, ibu hamil, menyusui, balita, dan lanjut usia. Cek kesehatan gratis, 130.800.000 orang. Kalau ini pertama kali cek kesehatan gratis. Kita cek, tahu kondisi, tahu masalah, tahu apa yang kita harus kerjakan sekarang," ujar Prabowo.

Selain memperkuat perlindungan sosial, pemerintah juga terus berinvestasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program magang bagi lulusan baru, Sekolah Unggul Garuda, hingga berbagai program beasiswa.

Menurut Prabowo, keberhasilan membangun sistem perlindungan sosial saat ini merupakan hasil kerja panjang yang dilakukan secara berkesinambungan sejak masa awal kemerdekaan hingga pemerintahan saat ini.

"Jangan anggap enteng kita terus. We are strong, we are rich, and we will be richer. Kita akan lebih kaya," tegasnya.

Prabowo menilai Indonesia kini memiliki sistem perlindungan sosial yang termasuk salah satu yang terkuat di dunia. Ia juga mengapresiasi kontribusi pemerintahan sebelumnya yang telah membangun fondasi berbagai program kesejahteraan tersebut.

"Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan, welfare state, salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita," ucapnya.

Presiden menegaskan pemerintah akan terus berkomitmen menjaga dan memperluas berbagai program perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.* (in/dh)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Medan, Hery Marantika, mengatakan sebanyak 15 personel Basarnas diterjunkan untuk mempercepat proses evakuasi bersama unsur gabungan.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Semangati Anak Asrama Dinsos di Nias, Ajak Gapai Cita-cita dan Raih Masa Depan

"Ada 15 personel kami turunkan. Di lokasi kami berkoordinasi dengan Brimob Polda Sumut, TNI Angkatan Udara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan," kata Hery, Selasa (21/7/2026).

Dalam operasi tersebut, tim SAR dibagi menjadi tiga Search and Rescue Unit (SRU). Tim pertama melakukan pencarian menggunakan drone thermal untuk mendeteksi kemungkinan keberadaan korban di bawah material bangunan.

Sementara tim kedua melakukan penyisiran melalui metode Area Search Rescue (ASR) dengan membagi area pencarian sekaligus mengidentifikasi potensi bahaya di sekitar lokasi.

Adapun tim ketiga fokus membuka akses menuju titik-titik prioritas menggunakan peralatan ekstrikasi agar proses evakuasi korban dapat dilakukan lebih cepat.

Berdasarkan data sementara, terdapat tujuh orang yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Empat orang dilaporkan berhasil selamat, terdiri dari seorang sopir, Jeavelin, Hasan, serta seorang kurir.

"Data sementara, ada tujuh orang yang berada di lokasi saat kejadian. Ada empat orang selamat, yaitu sopir, Jeavelin, Hasan, seorang sopir, dan seorang kurir," ujar Hery.

Hery menambahkan, satu korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Identitas korban masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang.

"Saat ini terdapat satu korban meninggal dunia yang telah ditemukan, namun untuk data korban yang ditemukan masih akan dipastikan," katanya.

Operasi pencarian masih terus dilakukan karena dua korban lainnya diduga masih berada di bawah timbunan material bangunan yang roboh akibat ledakan.

"Masih ada dua orang korban yang dicari, yang diduga masih berada di bawah reruntuhan bangunan," ucap Hery.

Sebelumnya, ledakan hebat mengguncang sebuah rumah mewah tiga lantai di Kompleks Grand Polonia pada Senin (20/7/2026). Selain menghancurkan bangunan utama, ledakan juga menyebabkan sedikitnya tujuh rumah di sekitar lokasi mengalami kerusakan, mulai dari dinding retak, kaca pecah, hingga kanopi roboh.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, hasil investigasi awal mengarah pada dugaan kebocoran pipa gas bawah tanah sebagai penyebab ledakan. Meski demikian, penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.* (k/dh)

Hingga Senin sore, petugas kepolisian bersama tim pemadam kebakaran masih melakukan proses evakuasi dan penyisiran di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi sementara, diduga masih terdapat sejumlah orang yang terjebak di dalam bangunan saat ledakan terjadi.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Konser, Rico Waas Nilai GAMKI Rise Up Vol.2 Cetak Talenta Masa Depan Medan

Ia mengaku mengalami luka di bagian tangan akibat terkena serpihan kaca yang terpental karena kerasnya ledakan.

"Iya tangan saya ini terkena serpihan kaca yang terlempar dari rumah ini," ujar Wiwin.

Menurutnya, suara ledakan terdengar sangat keras sehingga ia bersama lima rekannya langsung berlari menyelamatkan diri untuk menghindari reruntuhan bangunan.

"Begitu ada suara ledakan, langsung lari kami enam orang. Itu pun sudah luka-luka kena serpihan kaca. Tapi di dalam rumah itu ada sekitar empat orang pembantu. Tidak tahu apakah selamat," katanya.

Pantauan di lokasi menunjukkan dampak ledakan tidak hanya merusak rumah yang menjadi pusat kejadian. Sedikitnya lima rumah mewah di sekitar lokasi mengalami keretakan dinding, kerusakan balkon, hingga kaca jendela pecah akibat kuatnya gelombang ledakan.

Selain rumah warga, sejumlah mobil yang terparkir di sekitar lokasi juga mengalami kerusakan setelah tertimpa material bangunan yang berhamburan.

Hingga berita ini ditulis, proses evakuasi masih terus berlangsung. Ambulans beserta peralatan medis telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan ditemukannya korban di bawah reruntuhan.

Keluarga pemilik rumah juga terlihat beberapa kali memanggil orang-orang yang diduga masih berada di dalam bangunan. Namun, belum ada respons dari dalam lokasi yang dipenuhi puing bangunan tersebut.

Terkait penyebab ledakan, polisi masih melakukan penyelidikan. Sementara itu, Wiwin mengaku belum mengetahui secara pasti sumber ledakan, meski ia sempat melihat kilatan cahaya sesaat sebelum insiden terjadi.

"Kami terkejut tadi. Tidak tahu ledakan karena apa. Saya melihat tadi seperti ada kilat yang masuk," ungkapnya.

Petugas masih mengamankan lokasi kejadian sambil menunggu hasil penyelidikan guna memastikan penyebab ledakan serta jumlah korban yang terdampak.* (k/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan sektor pengadaan barang dan jasa selama ini menjadi perhatian serius lembaga antirasuah karena kerap menjadi celah terjadinya penyimpangan.

Baca Juga:

• OTT Bupati Lombok Barat Jadi Alarm, Tito Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas

Menurut Budi, kerawanan tersebut tidak hanya terlihat dari berbagai perkara korupsi yang pernah ditangani KPK, tetapi juga berdasarkan hasil kajian dan pemantauan yang dilakukan secara berkala.

Karena itu, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu dari delapan area prioritas yang terus diawasi KPK, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

"Artinya memang, sektor ini menjadi salah satu yang sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk masuk kemudian melakukan dugaan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Budi menjelaskan, potensi penyimpangan dapat terjadi sejak tahap awal perencanaan, mulai dari penyusunan kebutuhan hingga penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pada tahapan tersebut, praktik mark-up anggaran maupun pengondisian pemenang proyek dinilai paling sering terjadi.

Selain itu, KPK juga menyoroti praktik pemecahan paket pekerjaan agar nilai proyek berada di bawah batas tertentu sehingga dapat menggunakan mekanisme penunjukan langsung.

"Sehingga kita banyak mendapat misalnya soal penunjukan langsung yang dilakukan, dengan cara memecah beberapa proyek yang seharusnya angkanya besar kemudian dipecah sehingga bisa masuk kriteria untuk bisa dilakukan penunjukan langsung," jelasnya.

KPK pun meminta seluruh pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat pengawas internal seperti inspektorat untuk memperkuat pengawasan pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa.

Pengawasan tersebut mencakup proses perencanaan, penyusunan HPS, metode pengadaan, pelaksanaan proyek, hingga proses pertanggungjawaban agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Tak hanya itu, KPK juga mengingatkan agar kualitas barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak.

"Jangan sampai juga vendor ini memberikan atau menyuplai barang-barang yang sudah dipesan misalnya down-spec. Nah ini kan juga harus terus dimonitor oleh user atau kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa," tegas Budi.

Sebelumnya, isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi sorotan publik.

Menanggapi kabar tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui adanya pengadaan dimaksud. Pernyataan itu disampaikan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI.

"Soal kipas angin, saya tidak tahu," kata Ferry.

Ia menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan merupakan kewenangan Kementerian Koperasi.* (oz/dh)

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026). Menurutnya, transformasi digital menjadi kunci untuk mengintegrasikan data antarinstansi pemerintah sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Baca Juga:

• Ketua Komisi II Sentil Mental ASN: Absen, Ngopi, Pulang, Sore Absen Lagi

"Jangan sampai ada orang yang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi," ujar Prabowo.

Selain memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial, Presiden juga menyoroti pentingnya penyederhanaan layanan publik. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya mengisi data yang sama berulang kali setiap mengakses layanan pemerintah.

Karena itu, digitalisasi dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Sistem tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan hingga data penerima bantuan sosial dalam satu ekosistem dengan perlindungan keamanan siber yang kuat.

Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), uji coba digitalisasi perlindungan sosial telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota yang tersebar di 26 provinsi.

Dari pelaksanaan uji coba tersebut, sekitar 12 juta kepala keluarga telah melakukan pendaftaran melalui sistem digital perlindungan sosial.

"Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," kata Prabowo.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan keberhasilan transformasi digital pemerintah ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni kepemimpinan, tata kelola kelembagaan yang kuat, serta implementasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurut Rini, transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan kolaboratif.

Ia menjelaskan, Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi fondasi utama dalam transformasi tersebut. Infrastruktur digital itu meliputi identitas digital, pertukaran data, hingga sistem pembayaran digital yang tetap mengedepankan perlindungan data pribadi dan keamanan siber.

Lebih lanjut, Rini menyebut digitalisasi perlindungan sosial akan mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data yang tepercaya, pembayaran digital, serta Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu sistem layanan terpadu.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya mendigitalkan proses yang sudah ada, tetapi juga merancang ulang mekanisme pelayanan agar lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih tepat sasaran.

Transformasi digital itu juga diharapkan menjadi fondasi bagi sistem perlindungan sosial nasional yang lebih terintegrasi dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.* (dw/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril merespons kritik publik yang menyebut penanganan kasus Febrie sebagai fenomena "jeruk makan jeruk" lantaran perkara tersebut melibatkan institusi penegak hukum yang sama dengan tempat Febrie sebelumnya menjabat.

Baca Juga:

• Gara-gara Ucapan 'Lu Punya Otak Gak?', Hotman Paris Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

"Kalau dilihat dari situ memang dalam lingkungan kecil. Tapi kalau dalam lingkungan yang lebih luas, sama-sama penegak hukum. Lebih luas lagi sama-sama orang Indonesia yang menyidik, kan jadi enggak selesai-selesai persoalannya. Jadi lebih baik kita sempitkan persoalan," kata Yusril kepada wartawan, Senin (20/7/2026).

Yusril menegaskan status Febrie Adriansyah saat ini adalah tersangka, sehingga proses hukum harus berjalan berdasarkan prinsip objektivitas, profesionalitas, dan transparansi sesuai aturan yang berlaku.

"Meskipun Pak Febrie itu mantan Jampidsus, ketika beliau berstatus sebagai tersangka, ya harus dilakukan satu penyidikan yang profesional, yang transparan sesuai dengan KUHAP yang berlaku," ujar Yusril.

Ia juga mengingatkan agar proses penyidikan terhadap perkara tersebut mendapat pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan para akademisi hukum.

Yusril menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara apabila dalam proses penanganannya ditemukan indikasi penyimpangan atau tidak berjalan sesuai ketentuan.

"Apabila terjadi penyimpangan, harus disadari KPK itu bisa mengambil alih persoalan ini. Dan masyarakat harus melakukan pengawasan, baik penggiat antikorupsi maupun para guru besar hukum pidana, silakan diawasi," jelasnya.

Meski demikian, Yusril berharap proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung dapat berjalan secara profesional sehingga tidak diperlukan langkah pengambilalihan oleh lembaga antirasuah.

"Kita berharap tidak akan ke sana arahnya, supaya penegakan hukum itu tetap berjalan secara transparan dan profesional," ucapnya.

Terkait alasan perkara tersebut tidak langsung ditangani oleh KPK, Yusril menjelaskan keputusan penyidikan lanjutan berada di Kejaksaan Agung setelah adanya kesepakatan antarinstansi penegak hukum.

Menurutnya, mekanisme tersebut berbeda dengan kewenangan KPK mengambil alih perkara yang memiliki aturan dan syarat tertentu berdasarkan perundang-undangan.

"Sudah ada pembicaraan sejak dari awal bahwa kalau Kejaksaan dengan pemerintah itu kan sama-sama eksekutif di bawah Presiden. Jadi bisa saja dua institusi itu kemudian menyepakati bahwa ini diserahkan penyidikan lanjutannya kepada Kejaksaan Agung," katanya.

Yusril menilai penanganan perkara di Kejaksaan Agung berpotensi berjalan lebih cepat karena proses penyidikan hingga penuntutan berada dalam satu koordinasi lembaga.

"Kalau di Kejaksaan Agung pasti akan lebih cepat karena tidak bolak-balik, karena direktur penyidikan dan penuntutan itu ada pada satu atap di bawah Jampidsus di Kejaksaan Agung," pungkas Yusril.* (k/dh)

Mengutip situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.601.000. Penurunan ini melanjutkan tren pelemahan harga emas yang telah terjadi sejak akhir pekan lalu.

Baca Juga:

• Dolar AS Tertekan, Rupiah Menguat ke Rp17.940 di Perdagangan Pagi Ini

Untuk ukuran terbesar, yakni emas batangan 1.000 gram atau 1 kilogram, harga jual berada di angka Rp2.541.600.000.

Dalam pergerakan satu pekan terakhir, harga emas Antam tercatat bergerak pada kisaran Rp2.601.000 hingga Rp2.635.000 per gram. Sementara dalam periode satu bulan terakhir, harga emas berada di rentang Rp2.601.000 sampai Rp2.673.000 per gram.

Harga Buyback Emas Antam Ikut Turun

Tidak hanya harga jual, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga mengalami penurunan. Harga buyback turun Rp9.000 menjadi Rp2.332.000 per gram.

Harga buyback merupakan nilai yang diberikan Antam apabila masyarakat ingin menjual kembali emas yang dimiliki.

Berdasarkan aturan terbaru, transaksi buyback emas dengan nilai di atas Rp10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi saat proses penjualan kembali dilakukan.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
- 0,5 gram: Rp1.350.500
- 1 gram: Rp2.601.000
- 2 gram: Rp5.142.000
- 3 gram: Rp7.688.000
- 5 gram: Rp12.780.000
- 10 gram: Rp25.505.000
- 25 gram: Rp63.637.000
- 50 gram: Rp127.195.000
- 100 gram: Rp254.312.000
- 250 gram: Rp635.515.000
- 500 gram: Rp1.270.820.000
- 1.000 gram: Rp2.541.600.000

Pergerakan harga emas masih menjadi perhatian investor, terutama di tengah dinamika pasar global yang dapat memengaruhi harga komoditas logam mulia.* (d/dh)

Berdasarkan data Bloomberg yang dikutip Selasa (21/7/2026), dolar AS berada di posisi Rp17.940 atau melemah 8 poin setara 0,04 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat, Indeks Saham Kembali Bertahan di Level 6.200-an

Terhadap dolar Australia, dolar AS melemah sebesar 0,16 persen. Sementara terhadap pound sterling turun 0,04 persen, euro melemah 0,01 persen, dan terhadap dolar Singapura turun 0,02 persen.

Pergerakan nilai tukar rupiah masih menjadi perhatian pelaku pasar seiring dinamika ekonomi global, terutama arah kebijakan moneter Amerika Serikat serta kondisi pasar keuangan internasional.

Pelemahan dolar AS di awal perdagangan diharapkan dapat memberikan sentimen positif terhadap rupiah. Namun, pelaku pasar tetap mencermati berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi pergerakan mata uang, termasuk kondisi ekonomi global dan perkembangan perdagangan internasional.* (d/dh)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak positif pada pembukaan perdagangan Selasa (21/7/2026). Indeks saham utama Indonesia tersebut kembali berada di zona zonahijau dan bertahan di level 6.200-an.

Berdasarkan data perdagangan, IHSG pada pukul 09.05 WIB berada di posisi 6.276 atau menguat 44,42 poin setara 0,71 persen. Pada awal sesi perdagangan, IHSG tercatat dibuka pada level 6.273.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Selasa 21 Juli: Mayoritas Daerah Diguyur Hujan Ringan

Dari sisi transaksi, nilai perdagangan IHSG pada pagi hari mencapai Rp1,12 triliun dengan volume transaksi sebanyak 2,77 miliar saham. Aktivitas tersebut terjadi melalui 183.196 kali transaksi.

Berdasarkan data pasar, sebanyak 319 saham tercatat mengalami kenaikan harga, sementara 128 saham melemah dan 231 saham lainnya bergerak stagnan.

Penguatan IHSG juga tercatat dalam beberapa periode waktu. Secara mingguan, indeks saham nasional berhasil naik sebesar 3,92 persen. Sementara secara bulanan, IHSG menguat 2,87 persen.

Meski demikian, secara periode lebih panjang IHSG masih mencatatkan tekanan. Dalam tiga bulan terakhir indeks masih terkoreksi 15,85 persen, sementara secara enam bulan melemah 26,89 persen. Adapun secara tahunan, IHSG masih berada di zona negatif dengan penurunan 9,94 persen.

Pelaku pasar kini masih mencermati berbagai sentimen ekonomi, baik dari dalam negeri maupun global, yang dapat memengaruhi arah pergerakan saham sepanjang perdagangan.

Pergerakan IHSG di zona hijau menjadi sinyal positif bagi pasar modal Indonesia setelah sebelumnya mengalami tekanan cukup dalam dalam beberapa periode.* (d/dh)

Kunjungan tersebut merupakan langkah nyata INALUM untuk terus meningkatkan kapasitas perusahaan melalui pembelajaran langsung dari fasilitas peleburan mineral berteknologi tinggi milik PT Freeport Indonesia. Selain mempererat hubungan kelembagaan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk berbagi wawasan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan industri pengolahan dan pemurnian mineral yang modern, efisien, serta berkelanjutan.

Baca Juga:

• Perkuat Tata Kelola dan Sinergi Kelembagaan, Jajaran Direksi INALUM Silaturahmi ke Kejati Sumatera Utara

Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi yang konstruktif antara INALUM dan PT Freeport Indonesia. Kedua perusahaan saling bertukar informasi mengenai tantangan industri, penerapan inovasi, penguatan tata kelola perusahaan, serta berbagai strategi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing di tengah dinamika industri mineral dan logam global.

Sebagai perusahaan yang tergabung dalam Holding Industri Pertambangan MIND ID, INALUM terus berkomitmen mendukung kebijakan hilirisasi mineral nasional melalui penguatan kolaborasi, inovasi, dan peningkatan kompetensi. Sinergi dengan berbagai pelaku industri diyakini mampu menciptakan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam industri logam dunia.

Melalui study visit ini, INALUM berharap dapat mengadopsi berbagai praktik terbaik yang telah diterapkan PT Freeport Indonesia untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Kolaborasi yang terjalin juga diharapkan mampu membuka peluang kerja sama yang lebih luas, mempercepat pengembangan industri berbasis hilirisasi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan industri yang berkelanjutan.* (dh)

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kerja sama antara INALUM dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas perusahaan yang mengedepankan prinsip kepatuhan hukum (compliance), tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta mitigasi risiko dalam setiap kegiatan operasional dan pengembangan bisnis.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi dan Strategi Bisnis, INALUM Gelar Rapat Pimpinan Semester II Tahun 2026

Menurutnya, sinergi yang telah terjalin dengan Kejati Sumut memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai program perusahaan, serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap INALUM sebagai salah satu BUMN strategis di sektor industri aluminium nasional.

"Kami berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi pembangunan nasional, peningkatan daya saing industri dalam negeri, serta kontribusi nyata BUMN kepada masyarakat," ujar Melati.

Sebagai bagian dari Holding Industri Pertambangan MIND ID, INALUM terus berkomitmen menjalankan seluruh aktivitas bisnis dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Komitmen tersebut menjadi landasan dalam menciptakan perusahaan yang sehat, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

Melalui silaturahmi ini, diharapkan hubungan baik antara INALUM dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara semakin erat sehingga mampu mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif, memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik, serta mendukung keberhasilan berbagai program strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.* (dh)

Prabowo menyebut situasi ketika minyak goreng sulit ditemukan selama beberapa pekan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Sentil Pengkritik MBG: Ribuan Triliun Menguap, Kenapa Tak Ada yang Protes?

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai terdapat persoalan dalam tata kelola ekonomi nasional yang menyebabkan potensi kekayaan Indonesia tidak sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurutnya, terdapat praktik-praktik ekonomi yang membuat aliran kekayaan nasional keluar secara tidak semestinya. Salah satu yang disorot adalah praktik underinvoicing atau pemalsuan laporan perdagangan.

"Telah terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun, dengan praktik-praktik underinvoicing," kata Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara juga menyinggung praktik transfer pricing hingga dugaan penyelundupan yang dinilai dapat merugikan perekonomian Indonesia.

Prabowo menegaskan persoalan tersebut bukan hanya berdasarkan pandangan pemerintah, melainkan juga mengacu pada berbagai data internasional, termasuk laporan lembaga dunia.

"Praktik-praktik transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya tidak masuk akal, sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Ini data bukan dari kita, ini data dari internasional, ini data dari PBB di antaranya," jelasnya.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan ekonomi, termasuk memperbaiki sistem perdagangan dan memastikan kekayaan nasional dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Sorotan terhadap minyak goreng menjadi bagian dari evaluasi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.* (in/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan hingga saat ini belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet. Ia juga menegaskan isu pergantian Menteri PU tersebut tidak memiliki dasar.

Baca Juga:

• Prasetyo Hadi Ingatkan Hotman Paris, Jangan Seret Nama Prabowo dalam Kasus Febrie Adriansyah

Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah belum membahas maupun merencanakan adanya pergantian menteri dalam waktu dekat. Karena itu, kabar yang menyebut Dody Hanggodo akan diganti pada Agustus mendatang dipastikan tidak benar.

"Tidak ada, belum ada. Tidak ada isu reshuffle," tegasnya.

Sebelumnya, isu mengenai pergantian Menteri PU mencuat setelah muncul berbagai polemik yang menyeret nama Dody Hanggodo dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya berkaitan dengan kabar mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Kementerian PU.

Mutasi tersebut disebut menyasar sekitar 117 pejabat, mulai dari tingkat sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, sejumlah direktorat, hingga jajaran balai besar di berbagai daerah.

Namun, Dody Hanggodo telah membantah bahwa mutasi tersebut berkaitan dengan isu dugaan kebocoran dokumen perjalanan dirinya dan keluarga ke Amerika Serikat.

Menurut Dody, mutasi pejabat merupakan bagian dari penyegaran organisasi yang biasa dilakukan dalam sebuah kementerian dengan jumlah pegawai yang besar.

"Mutasi, mutasi kan biasa saja. Orang pegawai saya 38.600 masa enggak boleh mutasi?" kata Dody saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan perubahan struktur maupun rotasi jabatan di lingkungan Kementerian PU tidak berkaitan dengan isu lain yang berkembang di publik.

Dengan adanya klarifikasi dari Istana, pemerintah memastikan belum ada agenda reshuffle kabinet dalam waktu dekat dan seluruh menteri masih menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.* (in/dh)

Refly menyatakan pihaknya tetap menghormati putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan yang menolak seluruh permohonan praperadilan kliennya. Namun, ia menilai terdapat substansi penting yang belum mendapatkan penjelasan dalam pertimbangan hakim.

Baca Juga:

• Ditolak Lagi, Roy Suryo Lempar Sinyal Praperadilan Jilid IV: 'Tunggu Tanggal Mainnya'

Menurut Refly, persoalan utama yang diajukan dalam praperadilan bukan hanya mengenai waktu pengajuan permohonan, melainkan terkait dasar hukum penyidik dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka.

Ia menjelaskan, pihaknya ingin menguji apakah penyidik Polda Metro Jaya telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Roy sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Yang kita tantang sebenarnya adalah apakah penyidik Polda Metro Jaya memiliki minimal dua alat bukti untuk mentersangkakan Mas Roy," kata Refly.

Refly menilai pertimbangan hakim yang menyebut permohonan praperadilan sudah tidak relevan karena perkara telah masuk tahapan berikutnya belum menjawab inti keberatan yang diajukan pihaknya.

"Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum, karena relevan itu lebih pada timing-nya," ujarnya.

Meski permohonan praperadilan ditolak, Refly memastikan Roy Suryo siap menghadapi proses hukum lanjutan dalam perkara pokok. Ia menyebut langkah praperadilan merupakan bagian dari upaya hukum untuk membela hak kliennya.

"Kalau ditanyakan pada Mas Roy apakah siap untuk pokok perkara? At anytime, siap," tutur Refly.

Sebelumnya, hakim tunggal PN Jakarta Selatan I Ketut Darpawan membacakan putusan yang menyatakan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo.

"Menolak permohonan praperadilan seluruhnya," kata hakim dalam sidang putusan.

Dengan putusan tersebut, status penetapan tersangka Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Jokowi tetap dinyatakan sah secara hukum.

Perkara praperadilan tersebut diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam perkara ini, pihak termohon terdiri atas Kapolda Metro Jaya beserta jajaran penyidik terkait dan pihak kejaksaan yang menangani proses hukum lanjutan.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Tito menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, di Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Mengenal Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat yang Terjaring OTT KPK

Menurut Tito, pemerintah telah melakukan berbagai langkah pencegahan agar kepala daerah dapat menjalankan pemerintahan secara bersih dan akuntabel. Selain pembekalan sejak awal masa jabatan, pemerintah juga terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan mudah diawasi.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah beberapa kali mengumpulkan para kepala daerah untuk memberikan arahan langsung mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh bapak presiden di Sentul, masih terjadi juga," ujarnya.

Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengawasi perilaku setiap kepala daerah karena mereka merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi.

Karena itu, menurutnya, faktor integritas pribadi menjadi penentu utama agar seorang kepala daerah tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

"Pertama mereka memang dipilih rakyat, rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," tegasnya.

Mendagri berharap kasus OTT yang kembali menjerat kepala daerah dapat menjadi pelajaran sekaligus peringatan keras bagi seluruh pejabat daerah di Indonesia.

Ia mengimbau seluruh kepala daerah melakukan introspeksi dan tetap berpegang pada prinsip integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Kepala daerah lainnya agar semua mawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (20/7/2026). Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan 19 orang. Dari jumlah itu, tujuh orang, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus tersebut kini masih dalam proses penyelidikan KPK guna mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pihak.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Ia menegaskan program MBG bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia (lansia).

Baca Juga:

• Jelang 2 Tahun Memimpin, Prabowo Kumpulkan Menteri untuk Evaluasi Besar Kabinet

Presiden kemudian mempertanyakan mengapa kritik lebih banyak diarahkan kepada program bantuan pangan tersebut, sementara praktik yang disebutnya menyebabkan hilangnya uang negara dalam jumlah sangat besar selama bertahun-tahun justru minim sorotan.

"Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun tidak ada yang komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting, sebagian besar tidak makan ke sekolah, kita dituduh pemborosan," ujarnya.

Prabowo menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program Makan Bergizi Gratis karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, kemampuan sebuah negara menyediakan pangan bagi rakyat merupakan ukuran utama keberhasilan sebuah bangsa.

Ia mengatakan kemerdekaan tidak hanya diukur dari kedaulatan wilayah, tetapi juga dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan pokok seluruh rakyatnya.

"Setiap negara, setiap perekonomian, pasti diukur. Apakah bangsa itu bisa memberi makan rakyatnya? Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yaitu pangan," katanya.

Prabowo juga menanggapi pandangan sejumlah pihak yang menilai anggaran MBG sebaiknya dialihkan ke sektor lain. Menurutnya, persoalan pangan tidak bisa ditunda karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat.

"Kalau ada orang-orang pintar mengatakan ada yang lebih penting dari perut yang lapar, saya persilakan. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Peradaban bisa punah kalau tidak ada makan," tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya sebagai upaya menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.* (in/dh)

Dalam arahannya di hadapan seluruh jajaran kabinet, Prabowo mengatakan sidang tersebut digelar sebagai momentum untuk menilai capaian pemerintah sekaligus mempersiapkan laporan kepada masyarakat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Kejar 30.000 Koperasi Merah Putih, Sebut Capaian Ini Langka di Dunia

"Sudah menjadi tradisi Presiden Republik Indonesia menyampaikan kepada seluruh bangsa apa yang sudah dikerjakan selama masa pemerintahan," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Prabowo mengungkapkan, pemerintahannya akan memasuki usia dua tahun dalam waktu kurang dari tiga bulan. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah dijalankan.

Ia menilai, selama hampir dua tahun terakhir pemerintah bekerja dengan ritme yang sangat tinggi untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Menurutnya, padatnya aktivitas pemerintahan justru membuat banyak capaian belum sepenuhnya disadari, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

"Kadang-kadang karena kita bekerja sangat keras, kita sendiri tidak terlalu menyadari berapa banyak yang telah kita capai dalam dua tahun pertama," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan besar, baik dari kondisi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian maupun persoalan dalam negeri yang membutuhkan penyelesaian secara bertahap.

Ia menegaskan evaluasi kabinet menjadi langkah penting agar seluruh program prioritas dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sidang Kabinet Paripurna tersebut juga menjadi forum konsolidasi bagi seluruh jajaran pemerintahan dalam menyusun langkah strategis menghadapi sisa masa pemerintahan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Pemerintah berharap evaluasi tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sehingga berbagai target pembangunan nasional dapat tercapai sesuai rencana.* (in/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan perkara yang menjerat Lalu Ahmad Zaini berkaitan dengan dugaan penerimaan yang terjadi saat menjabat sebagai Bupati Lombok Barat. Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Baca Juga:

• Operasi Senyap KPK Berujung OTT Bupati Lombok Barat, Uang Ratusan Juta Ikut Diamankan

Selain pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, KPK juga mengamankan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Lahir di Praya, Berkarier dari BUMD

Lalu Ahmad Zaini lahir di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada 27 Juni 1970. Ia mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Nusa Tenggara Barat sebelum melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.

Ia meraih gelar Sarjana Teknik (ST) dari Universitas Al-Azhar Mataram, kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Teknik (MT) dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Sebelum menjadi kepala daerah, Lalu Ahmad Zaini dikenal sebagai sosok profesional yang cukup lama berkecimpung di sektor pengelolaan air minum. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) selama beberapa periode dan aktif di organisasi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

Menang Pilkada Lombok Barat

Karier politik Lalu Ahmad Zaini dimulai saat maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Barat. Ia diusung koalisi partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra, PKB, PAN, serta sejumlah partai pendukung lainnya.

Dengan mengusung visi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pasangan Lalu Ahmad Zaini berhasil memenangkan Pilkada berdasarkan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dilantik sebagai Bupati Lombok Barat.

Terjerat OTT KPK

Karier politiknya kini menghadapi ujian setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat. Dalam rangkaian penyidikan, tim antirasuah menyegel ruang kerja Bupati, Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

KPK juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut. Hingga kini, Lalu Ahmad Zaini bersama beberapa pihak lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk menentukan status hukum mereka.* (in/dh)

Roy mengatakan keputusan untuk melanjutkan langkah hukum sepenuhnya berada di tangan tim kuasa hukumnya. Meski demikian, ia memastikan peluang mengajukan praperadilan keempat masih terbuka.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Hormati Putusan Hakim, Praperadilan Kedua Roy Suryo Ditolak

Menurut Roy, praperadilan ketiga yang telah didaftarkan berbeda dengan permohonan sebelumnya. Gugatan tersebut berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atas putusan praperadilan pertama yang sebelumnya mengabulkan sebagian permohonannya terkait penangkapan, penahanan, dan penggeledahan.

Ia menjelaskan, hasil sidang praperadilan ketiga nantinya akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah pihaknya akan kembali mengajukan praperadilan jilid IV.

"Nah ini kita bisa uji nanti apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak. Karena kalau kemudian itu ditolak, tentu saja ini ada hal yang big question mark, tanda tanya besar," ujarnya.

Meski memberi sinyal akan kembali menempuh jalur hukum, Roy belum mengungkap materi yang akan dijadikan dasar apabila praperadilan keempat benar-benar diajukan.

"Apakah praperadilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak, tunggu saja tanggal mainnya. Nanti tunggu hasil keputusan dari para kuasa hukum saya," ucapnya.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan permohonan tersebut sudah tidak relevan untuk diperiksa karena perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan.

"Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan praperadilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya," ujar hakim saat membacakan putusan.

Perkara bernomor 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL itu merupakan gugatan Roy terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Jokowi.

Sebelumnya, Roy telah tiga kali mengajukan praperadilan. Pada praperadilan pertama, hakim menyatakan proses penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya tidak sah. Namun, pada praperadilan kedua, hakim menolak permohonan Roy sehingga status tersangkanya tetap dinyatakan sah.* (in/dh)