MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi pembangunan fisik dan nonfisik.

Percepatan diperlukan untuk menghindari hambatan pekerjaan menjelang akhir 2026, terutama akibat faktor cuaca.

Baca Juga:

• Waktu Tinggal 4 Bulan, Tito Karnavian Minta Anggaran Pemulihan Bencana Sumatera Segera Dibelanjakan

Rapat berlangsung di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 02, Medan, Jumat (21/8/2026).

Dalam rapat tersebut turut disampaikan pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Konsumen dan Ranperda Kepemudaan.

Rapat paripurna dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus bersama para wakil ketua dan anggota DPRD Sumut, serta jajaran pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menyoroti aspirasi masyarakat mengenai percepatan realisasi bantuan bidang kesejahteraan rakyat (Kesra).

Bantuan yang dimaksud antara lain bantuan sosial, bantuan untuk rumah ibadah, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai bentuk bantuan lain yang telah dialokasikan dalam Perda APBD Sumut 2026.

"Khususnya kepada Biro Kesra agar segera mempercepat realisasi anggarannya," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, percepatan diperlukan agar program yang telah dianggarkan pemerintah dapat segera dirasakan masyarakat dan tidak menumpuk menjelang akhir tahun.

Usai rapat paripurna, Bobby kembali menegaskan pentingnya mempercepat pembangunan fisik di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Saat ini waktu telah mendekati September 2026 atau akhir triwulan III.

Karena itu, capaian realisasi pembangunan menjadi perhatian pemerintah provinsi sebelum memasuki akhir tahun anggaran.

"Hari ini yang juga perlu kita percepat tentu pelaksanaan (pembangunan) fisik. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada kendala nanti kalau menjelang akhir tahun. Walaupun sekarang kita bersyukur curah hujan belum terlalu tinggi, bahkan di beberapa daerah itu panas. Jadi jangan sampai nanti pengerjaan terkendala cuaca (musim hujan)," tegasnya.

Bobby mengatakan percepatan pembangunan juga dilakukan melalui peninjauan langsung ke berbagai daerah.

Bersama Wakil Gubernur Sumut Surya dan jajaran Pemprov Sumut, ia saat ini tengah meninjau wilayah Kepulauan Nias.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Yang pasti kita rancang sebelum akhir tahun ini, akan berkantor di wilayah lainnya (setelah Kepulauan Nias)," katanya.

Selain Kepulauan Nias, Bobby menyebut Pemprov Sumut berencana berkantor sementara di sejumlah kawasan lain.

Wilayah tersebut antara lain Tabagsel, Pantai Timur, dan Dataran Tinggi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendekatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dengan berada langsung di daerah, Pemprov Sumut dapat memantau program sekaligus mengidentifikasi persoalan yang muncul di lapangan.

Bobby berharap percepatan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan sebelum memasuki periode dengan curah hujan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, pekerjaan fisik yang membutuhkan kondisi cuaca mendukung tidak mengalami keterlambatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus mengapresiasi langkah Bobby Nasution dalam mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Ia berharap kesepakatan KUA-PPAS antara pemerintah provinsi dan DPRD Sumut dapat segera dilanjutkan dengan pembahasan Ranperda P-APBD Sumut 2026 sesuai jadwal.

Percepatan pembahasan anggaran dan pelaksanaan pembangunan tersebut diharapkan dapat menjaga target pembangunan Sumatera Utara hingga akhir tahun sekaligus memastikan program yang telah direncanakan benar-benar terlaksana di tengah masyarakat.* (ad)

JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga mempercepat realisasi anggaran pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Percepatan diperlukan karena waktu pelaksanaan program tahun anggaran 2026 tinggal sekitar empat bulan.

Baca Juga:

• Serapan Baru 38,81 Persen, Pemkab Gayo Lues Perketat Evaluasi Dana Tambahan TKD Rp24,9 Miliar

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan pemerintah harus segera digunakan.

Menurut dia, anggaran tersebut tidak boleh berhenti pada tahap pengalokasian.

"Karena ini tambahan uang TKD, spesifik untuk menangani bencana, dikasih besar-besar oleh Pak Presiden, jangan tidak dimanfaatkan," kata Tito dalam Rapat Laporan Update Percepatan Rencana Induk pada Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera, Jumat (21/8/2026).

Pemerintah telah menyiapkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dana tersebut diarahkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan prioritas masing-masing daerah.

Tito meminta jajaran Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memperkuat pengawasan terhadap daerah yang realisasi anggarannya masih rendah.

Evaluasi diperlukan untuk menemukan berbagai kendala, baik administratif, teknis, maupun persoalan lain yang membuat program pemulihan berjalan lambat.

Selain tambahan TKD, Satgas PRR juga mendorong kementerian dan lembaga mempercepat pelaksanaan anggaran tambahan belanja (ABT) yang telah disiapkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut Tito, anggaran yang sudah tersedia harus segera diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

"Yang dibutuhkan masyarakat saat ini jelas nomor satu adalah perbaikan jalan yang rusak, jembatan rusak. Saya bersyukur Menteri PU sudah turun anggaran karena infrastruktur ini paling ditunggu sekali," ujar Tito.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp38,9 triliun melalui ABT 2026 untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumatera.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp37 triliun disebut telah dikeluarkan. Sebagian anggaran lainnya masih berada dalam proses persetujuan dan pencairan.

Tito meminta para penanggung jawab program di kementerian dan lembaga memastikan anggaran yang telah tersedia segera dilaksanakan.

Sementara untuk anggaran yang masih dalam proses, koordinasi dengan Kementerian Keuangan diminta dipercepat.

Langkah tersebut diperlukan agar pencairan anggaran tidak terlalu dekat dengan batas akhir tahun anggaran.

Satgas PRR akan terus memperkuat monitoring di lapangan untuk memastikan penggunaan TKD dan ABT benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Pengawasan juga dilakukan untuk menemukan persoalan baru yang belum masuk dalam program pemulihan.

Dengan begitu, pemerintah dapat segera mencari solusi dan memasukkannya ke dalam langkah penanganan berikutnya.

Percepatan realisasi anggaran menjadi penting karena pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan penyerapan dana, tetapi juga menyangkut kembalinya akses masyarakat terhadap jalan, jembatan, fasilitas umum, serta layanan dasar.

Dengan waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang tersisa sekitar empat bulan, pemerintah daerah dan kementerian serta lembaga kini didorong memastikan anggaran pemulihan benar-benar bergerak dari meja administrasi ke lapangan.* (ad)

GAYO LUES — Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memperketat evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp24,9 miliar.

Dana yang berasal dari dukungan pemerintah pusat tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana, terutama melalui perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai layanan dasar masyarakat.

Baca Juga:

• Penanganan Sungai Terdampak Bencana di Padang Dipercepat, Tiga Sungai Jadi Prioritas

Pemerintah kabupaten menargetkan seluruh anggaran dapat terserap hingga akhir tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Sukri mengatakan, anggaran yang telah direalisasikan saat ini digunakan untuk penanganan infrastruktur, terutama perbaikan akses jalan kabupaten.

"Untuk rinciannya itu adalah untuk rehabilitasi jalan, pembuatan jalan, dan satu lagi untuk konstruksi jalan," kata Sukri usai rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Kamis (20/8/2026).

Sekretaris Daerah Gayo Lues Irwansyah meminta seluruh SKPK mempercepat realisasi anggaran.

Ia mengingatkan agar persoalan birokrasi tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Evaluasi dilakukan hampir setiap pekan karena waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas.

"Kami mengevaluasi hampir setiap minggu karena mengingat bulan sudah Agustus. Apabila nanti ada SKPK yang memang sengaja memperlambat ini, kami akan memberikan sanksi kepada SKPK tersebut," kata Irwansyah.

Evaluasi tersebut berlaku di seluruh lini pelaksana, mulai dari pimpinan perangkat daerah hingga staf dan bendahara.

Pemkab Gayo Lues ingin memastikan proses administrasi, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan berjalan secara bersamaan sehingga anggaran yang telah tersedia dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Setiap minggu kita mengadakan rapat percepat realisasi TKD yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Karena ini kegunaannya untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecewa. Kesalahannya ada sama pemerintah daerah termasuk sama SKPK terkait di Pemda Gayo Lues ini," ujar Irwansyah.

Percepatan penyerapan tambahan TKD tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian pembangunan dan pemulihan fasilitas publik.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan pengelolaan anggaran tetap akuntabel.

Pemkab Gayo Lues menargetkan tambahan TKD sebesar Rp24,9 miliar dapat terealisasi 100 persen pada Desember 2026.

Pemerintah daerah juga berupaya agar tidak terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari dana tersebut.

Monitoring dan evaluasi bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) turut dilakukan untuk mengawal proses percepatan.

Pendampingan tersebut diarahkan untuk membantu Pemkab Gayo Lues mengidentifikasi berbagai hambatan di lapangan sekaligus memastikan tindak lanjut pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan waktu yang tersisa sekitar empat bulan hingga akhir tahun, Pemkab Gayo Lues kini dituntut memastikan tambahan dana pemerintah pusat tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar berubah menjadi pembangunan dan layanan yang dapat dirasakan masyarakat.* (ad)

PADANG — Pemerintah Kota Padang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat kolaborasi untuk mempercepat penanganan sejumlah sungai yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Penanganan tersebut diarahkan untuk memperlancar aliran sungai, mengurangi risiko banjir berulang, sekaligus melindungi masyarakat dan kawasan produktif di sekitar aliran sungai.

Baca Juga:

• Waktu Tinggal 4 Bulan, Tito Karnavian Minta Anggaran Pemulihan Bencana Sumatera Segera Dibelanjakan

Sementara Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, menyiapkan pekerjaan pengendalian sungai sesuai kewenangannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan penanganan awal di sejumlah titik yang terdampak.

Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi mengatakan penanganan setiap sungai disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

"Untuk Sungai Guo akan dilakukan pembangunan check dam. Kemudian untuk Sungai Marangsi dilakukan normalisasi dan pembangunan kolam retensi. Sedangkan untuk Sungai Kuranji disiapkan pembangunan check dam dan tanggul sungai," kata Reski saat diwawancarai, Kamis (20/8/2026).

Penanganan Sungai Kuranji kini memasuki tahap lelang. BWS Sumatera V Padang menyiapkan satu unit bangunan pengendali sedimen atau check dam serta tanggul sungai sepanjang dua kilometer.

Pembangunan tersebut ditujukan untuk mengurangi gerusan pada badan jalan, kawasan perumahan, dan fasilitas umum yang berada di sekitar aliran Sungai Kuranji.

Sementara di Sungai Guo, penanganan dilakukan melalui normalisasi atau penataan kembali alur sungai dan pembangunan check dam.

Untuk tahap awal, penanganan Sungai Guo dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.

Penanganan Sungai Guo menjadi penting setelah banjir pada 3 Agustus 2026 menyebabkan tanggul jebol.

Banjir tersebut menggenangi sekitar 30 hektare sawah yang sebelumnya telah direhabilitasi Kementerian Pertanian.

Baca Juga:

• Serapan Baru 38,81 Persen, Pemkab Gayo Lues Perketat Evaluasi Dana Tambahan TKD Rp24,9 Miliar

Perbaikan sungai diharapkan dapat kembali melindungi lahan pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.

Di Sungai Marangsi, Pemkot Padang telah mengajukan penyesuaian Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk), Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi), serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Penyelarasan dokumen tersebut diperlukan karena penanganan Sungai Marangsi membutuhkan perencanaan dan dukungan anggaran dari sejumlah instansi.

BWS Sumatera V Padang menyiapkan normalisasi Sungai Marangsi sepanjang 2,3 kilometer.

Selain itu, dua kolam retensi akan dibangun untuk menampung sementara limpasan air.

Pekerjaan tersebut diharapkan dapat memperbaiki aliran Sungai Marangsi dan mengurangi risiko genangan di kawasan perkotaan.

Sebelumnya, genangan akibat persoalan aliran sungai berdampak pada sejumlah fasilitas penting, termasuk Kantor Wali Kota Padang, rumah sakit, dan permukiman warga.

Koordinator Wilayah Sumatera Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang mengatakan penanganan sungai merupakan bagian penting dari pemulihan Kota Padang.

Menurut Yopie, kondisi sungai berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas warga.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan kerusakan sungai akibat bencana, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian banjir di Kota Padang.

Dengan penanganan yang terencana, kawasan permukiman, fasilitas umum, jalan, dan lahan pertanian di sekitar sungai diharapkan lebih terlindungi dari ancaman banjir berulang.* (ad)

Baca Juga:

• Rico Waas Minta CSR Perbankan Tak Sekadar Bantuan, Harus Tinggalkan Legacy untuk Medan

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perbankan, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), mengarahkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR pada kebutuhan nyata masyarakat.

Menurut Rico, CSR seharusnya tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat.

Baca Juga:

• Pemko Medan Dorong Car Free Night Kesawan Jadi Magnet Wisata dan Penggerak UMKM

"CSR tidak cukup sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi harus melahirkan program yang berkelanjutan dan meninggalkan legacy bagi Kota Medan," ucap Rico Waas saat menerima audiensi pihak BSI di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (21/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan terbuka untuk membangun kerja sama dengan perbankan melalui program CSR.

Namun, kerja sama tersebut harus disusun secara konkret berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Audiensi itu antara lain dihadiri Area Manager Area Medan Raya Jefri Sofyan, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Medan Suluh Aulia Harahap, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Medan Surya Syahputra Pulungan, serta Plt. Direktur Utama RSUD Dr. Pirngadi Medan Mardohar Tambunan.

"Kalau memang ada beberapa segmentasi yang bisa kita capai, saya rasa baik saja," kata Rico Waas.

Rico mengatakan bidang kesehatan dapat menjadi salah satu prioritas kerja sama CSR.

Penanganan stunting, misalnya, dapat masuk dalam program apabila memang menjadi kebutuhan yang ingin ditangani bersama.

Selain kesehatan, ia membuka peluang kerja sama di bidang UMKM, penanganan kemiskinan, literasi, hingga pencegahan narkoba.

Menurut Rico, bentuk CSR tidak harus selalu berupa bantuan dengan pola yang sama.

Ia mendorong perusahaan mencari program yang lebih kreatif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kenapa enggak CSR-nya yang lain? Kebun Binatang Medan saja kasih makan kebun binatang Medan, itu CSR. Kalau perlu, salah satu binatang di situ menjadi anak angkat satu perusahaan," ujarnya.

Rico juga mengajak perusahaan mengambil bagian dalam penghijauan kota.

Penanaman pohon maupun pembangunan taman kota dinilai dapat menjadi bentuk CSR yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

"Kalau kita kekurangan pohon, tanam saja pohon. Boleh kasih label kecil di situ. Asal pohonnya ditanam, ada hijau-hijau. Bikin taman kota juga silakan," katanya.

Selain program sosial dan lingkungan, Rico melihat perbankan memiliki peluang besar untuk membantu pelaku UMKM naik kelas.

Ia menyebut BSI memiliki sejumlah program yang dapat diarahkan untuk membantu masyarakat yang ingin memulai usaha.

Bantuan tersebut dapat berupa penyediaan peralatan usaha hingga pendampingan.

"Kalau mau sustain, ya mungkin bisa menjadi pendampingan," ujarnya.

Rico bahkan membuka kemungkinan pola kerja sama yang lebih jauh, termasuk sharing modal bagi UMKM binaan, sepanjang memungkinkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, pendampingan penting agar bantuan yang diberikan tidak berhenti pada pemberian modal atau peralatan, tetapi mampu membuat usaha masyarakat bertahan dan berkembang.

Rico menegaskan Pemko Medan tidak ingin sekadar meminta perusahaan menyalurkan CSR.

Menurut dia, tanggung jawab sosial harus muncul dari kesadaran perusahaan untuk ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Kami tidak ingin mengejar terkesan, 'Mana nih CSR kalian?' Saya enggak seperti itu. Kalau kita bicara responsibility, itu adalah panggilan," tegasnya.

Karena itu, Rico berharap perbankan dapat berlomba membuat program CSR yang kreatif dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

"Kami mengimbau setiap perbankan itu berlomba-lomba menciptakan program kreatif yang bisa kena kepada masyarakat," katanya.

Ia menilai program yang dibangun bersama pemerintah dan perusahaan harus memiliki manfaat jangka panjang.

Dengan begitu, CSR tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi dapat menjadi bagian dari pembangunan Kota Medan.

"Supaya kita bisa punya legacy. Yang terakhir bagi saya adalah tidak habis dibuang, tapi bisa menjadi legacy. Ciptakanlah legacy-legacy baru," pungkasnya.

Dalam audiensi tersebut, BSI turut menyampaikan rencana kolaborasi dengan Pemko Medan di bidang kesehatan melalui kegiatan sosial atau CSR.

Kerja sama juga mencakup kemungkinan pemanfaatan sistem layanan BSI di lingkungan Dinas Kesehatan, termasuk RSUD dan puskesmas.

Selain itu, dibahas pula rencana pelaksanaan event Pemerintah Kota Medan Berhaji.

Pertemuan tersebut turut membahas perlunya melibatkan perangkat daerah terkait agar rencana kerja sama dapat disusun secara lebih konkret dan sesuai dengan kebutuhan Pemko Medan.

Dengan pendekatan tersebut, Pemko Medan berharap kolaborasi bersama perbankan tidak hanya menghasilkan kegiatan seremonial, tetapi menghadirkan program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkelanjutan.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan terus mendorong Car Free Night (CFN) di kawasan Kesawan sebagai ruang aktivasi wisata sekaligus penggerak ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kegiatan yang digelar rutin setiap dua minggu sekali itu dinilai membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar.

Baca Juga:

• Kabut Asap Makin Parah, Malaysia Siapkan Jalur Ini ke Indonesia

Hal itu disampaikan Rico Waas dalam wawancara khusus dengan DAAI TV di rumah dinasnya, Jumat (21/8/2026).

"Ini mengartikan juga potensi ekonominya meningkat," kata Rico Waas.

Menurut Rico, Car Free Night menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan aktivitas ekonomi di kawasan pusat wisata.

Kesawan merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) 1 dalam perencanaan kawasan Kota Tua Medan.

Pengembangan kawasan tersebut, kata dia, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik.

Pemerintah juga berupaya membangun ekosistem yang menghubungkan transportasi, papan penunjuk atau signage, UMKM, bisnis, hingga business matching.

Selain CFN, Pemerintah Kota Medan menggelar Car Free Day setiap Minggu. Kegiatan tersebut lebih banyak diisi dengan aktivitas olahraga.

Sejumlah pemangku kepentingan dan komunitas juga diberikan ruang untuk menggelar kegiatan.

Dengan demikian, kawasan Kesawan diharapkan semakin aktif dan menjadi tempat berkumpul masyarakat.

"Ini untuk aktivasi agar nantinya masyarakat aware ataupun memahami ini adalah daerah wisata, daerah tempat berkumpulnya masyarakat," ujar Rico Waas.

Dalam wawancara tersebut, Rico didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Medan Arrahmaan Pane, Kepala Dinas Pariwisata M. Odi Anggia Batubara, serta Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Hendra Ridho Gunawan Siregar.

Berbeda dengan Car Free Day, Car Free Night lebih diarahkan pada kegiatan kebudayaan dan kreativitas masyarakat.

Sejumlah panggung disiapkan untuk menampilkan kebudayaan lokal, musik anak muda, kegiatan komunitas dan berbagai aktivitas kreatif.

Rico mengatakan pengunjung CFN tidak hanya berasal dari Kota Medan.

Masyarakat dari sejumlah daerah seperti Deli Serdang, Kisaran, Serdang Bedagai hingga Tebing Tinggi juga datang menikmati kegiatan tersebut.

Menurut dia, kondisi itu menunjukkan mulai terbentuknya sentra aktivitas baru yang menarik masyarakat di pusat Kota Medan.

Keberadaan Lapangan Merdeka juga menjadi bagian penting dalam upaya mengaktifkan KSP 1.

Kawasan tersebut tidak hanya menjadi tempat masyarakat berkumpul dan berolahraga, tetapi juga digunakan untuk kegiatan kenegaraan, agenda pemerintah kota hingga kegiatan swasta.

Meski aktivitas ekonomi dan wisata terus dikembangkan, Rico menegaskan karakter serta nilai sejarah kawasan Kesawan tetap harus dijaga.

Ia mencontohkan Pos Bloc yang telah direvitalisasi dengan tetap mempertahankan esensi bangunan cagar budaya sekaligus memberikan ruang bagi pelaku UMKM.

Menurut Rico, konsep tersebut dapat diterapkan pada bangunan lain di kawasan Kesawan.

Revitalisasi bangunan cagar budaya, kata dia, harus tetap mempertahankan karakter bangunan sekaligus membuka peluang untuk mengaktifkan kembali fungsi ekonominya.

Rico juga menegaskan pembangunan bisnis baru di kawasan Kesawan tidak boleh mengubah bentuk bangunan cagar budaya.

Pemerintah Kota Medan akan mengarahkan pembangunan sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta.

Di sisi lain, Rico menilai potensi UMKM Kota Medan cukup besar.

Produk lokal dinilai memiliki kualitas, keunikan, serta cita rasa yang dapat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah terus mendorong pelatihan, dukungan perbankan, hingga perluasan pemasaran bagi pelaku UMKM.

Upaya menaikkan kelas UMKM juga dilakukan melalui penyediaan ruang etalase dan inkubasi.

Melalui Gelar UMKM daerah atau Musda, produk dari berbagai kluster lokal diperkenalkan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk menyusun strategi pengembangan produk dan memperluas jaringan pemasaran.

Perluasan pasar juga dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Rico menyebut sejumlah produk unggulan UMKM Kota Medan telah memperoleh ruang etalase di Uniqlo.

Ia kemudian mengajak masyarakat, terutama anak muda, ikut mempromosikan destinasi wisata, kegiatan, dan produk lokal melalui media sosial.

Dengan promosi yang semakin luas, pemerintah berharap kawasan Kesawan dan produk UMKM Medan tidak hanya dikenal oleh masyarakat Kota Medan, tetapi juga wisatawan dan masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera Utara maupun luar daerah.* (ad)

MEDAN — Earbuds nirkabel atau True Wireless Stereo (TWS) umumnya menggunakan eartip berbahan silikon yang masuk ke dalam lubang telinga.

Namun, desain tersebut tidak selalu nyaman bagi semua pengguna.

Baca Juga:

• Vivo Y31T 5G Resmi Meluncur, Bisa Foto Bawah Air hingga Kedalaman 1,5 Meter!

Salah satu produk yang populer dengan desain tersebut adalah AirPods 4 dari Apple, yang dibanderol sekitar Rp3,5 jutaan.

Namun, pengguna yang mencari TWS semi in-ear dengan harga lebih terjangkau memiliki sejumlah pilihan. Berikut lima di antaranya:

1. Oppo Enco Air 5s — Rp1,3 juta

Oppo Enco Air 5s hadir sebagai TWS semi in-ear pertama Oppo yang dilengkapi fitur Active Noise Cancellation (ANC).

Perangkat ini menggunakan teknologi Real-time Adaptive Noise Cancellation yang dapat menyesuaikan tingkat peredaman suara secara otomatis berdasarkan posisi earbud, bentuk telinga, hingga kondisi lingkungan sekitar.

Untuk kualitas audio, Enco Air 5s menggunakan dynamic driver 12 mm yang dipadukan dengan Adaptive Sound Enhancement agar suara tetap optimal ketika ANC diaktifkan.

Pengguna juga dapat mengatur karakter suara melalui Custom EQ 10-band.

Selain itu, tersedia fitur Slide Volume Control untuk mengatur volume dengan menggeser jari pada earbud.

2. Xiaomi Buds 6 — Rp2 juta

Xiaomi Buds 6 memiliki desain semi in-ear dengan bobot sekitar 4,4 gram untuk setiap earbud.

TWS ini menggunakan sistem audio yang mendukung rentang frekuensi 16 Hz-40 kHz.

Xiaomi Buds 6 juga telah mendukung Bluetooth 5.4 serta sejumlah codec, yakni AAC, SBC, aptX Lossless, aptX Adaptive, dan LC3 pada model tertentu.

Dari sisi ketahanan, earbud memiliki rating IP54 sehingga terlindung dari debu dan cipratan air.

Untuk baterai, masing-masing earbud memiliki kapasitas 35 mAh, sedangkan charging case berkapasitas 475 mAh.

Xiaomi mengklaim perangkat dapat digunakan hingga enam jam atau total 35 jam dengan bantuan charging case ketika ANC dimatikan.

3. Vivo Buds Air 3 — Rp399.000

Bagi pengguna dengan anggaran lebih terbatas, Vivo Buds Air 3 bisa menjadi salah satu pilihan. TWS ini dibanderol sekitar Rp399.000.

Vivo Buds Air 3 memiliki desain ergonomis dengan bobot hanya 3,6 gram untuk setiap earbud.

Perangkat menggunakan driver 12 mm dengan kumparan suara empat lapis.

Untuk konektivitas, Vivo Buds Air 3 mendukung koneksi multi-device sehingga dapat terhubung ke dua perangkat sekaligus.

TWS ini juga menawarkan latensi gaming rendah hingga 88 milidetik serta fitur AI Call Noise Reduction yang diklaim mampu mengurangi kebisingan hingga 51 persen.

Dalam kondisi tertentu, Vivo Buds Air 3 dapat digunakan hingga 10 jam dalam sekali pengisian.

Jika digabungkan dengan charging case, total daya tahan baterainya mencapai 50 jam.

Pengisian selama 10 menit juga diklaim dapat digunakan untuk memutar musik hingga tiga jam.

Earbud ini memiliki rating IP54 sehingga tahan terhadap debu, keringat, dan cipratan air dalam penggunaan normal.

4. Huawei FreeBuds SE 3 — Rp419.000

Pilihan lain datang dari Huawei melalui FreeBuds SE 3. TWS ini memiliki desain ringan dengan bobot sekitar 3,8 gram untuk setiap earbud.

Huawei FreeBuds SE 3 menggunakan driver dinamis 10 mm dan telah mendukung Bluetooth 5.4.

Untuk daya, masing-masing earbud dibekali baterai 41 mAh, sedangkan charging case memiliki kapasitas 510 mAh.

Huawei mengeklaim perangkat mampu digunakan hingga sembilan jam melalui earbud dan mencapai total 42 jam dengan bantuan charging case.

Fitur pengisian cepat juga tersedia. Pengisian selama 10 menit diklaim dapat digunakan untuk memutar musik hingga tiga jam.

Dari sisi ketahanan, earbud memiliki rating IP54 terhadap debu dan cipratan air.

5. JBL Live Flex 3 — Rp2,8 juta

JBL Live Flex 3 menjadi pilihan bagi pengguna yang menginginkan TWS semi in-ear dengan sejumlah fitur audio tambahan.

Perangkat ini menggunakan dynamic driver 12 mm, mendukung JBL Spatial Sound serta True Adaptive Noise Cancelling.

JBL juga membekali TWS ini dengan enam mikrofon untuk membantu meredam gangguan angin dan kebisingan ketika digunakan untuk melakukan panggilan.

Live Flex 3 mendukung koneksi multipoint sehingga pengguna dapat berpindah di antara perangkat Bluetooth dengan lebih mudah.

Untuk daya tahan, setiap earbud dapat digunakan hingga 10 jam dengan Bluetooth aktif dan ANC dimatikan.

Jika menggunakan charging case, total daya tahan mencapai 50 jam.

Pengisian melalui USB-C selama 10 menit diklaim mampu memberikan tambahan waktu pemutaran hingga empat jam.

JBL Live Flex 3 juga mendukung pengisian daya nirkabel.

Earbud ini memiliki rating IP55 untuk ketahanan terhadap air dan debu.

Pengguna juga dapat mengatur ANC, kontrol gestur, serta sejumlah pengaturan audio melalui aplikasi JBL Headphones.

Kelima TWS tersebut menawarkan keunggulan yang berbeda.

Vivo Buds Air 3 dan Huawei FreeBuds SE 3 menjadi pilihan bagi pengguna yang mencari TWS semi in-ear dengan harga di bawah Rp500 ribu.

Sementara itu, Oppo Enco Air 5s dan Xiaomi Buds 6 menawarkan fitur yang lebih lengkap di kelas menengah.

Adapun JBL Live Flex 3 dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang mengutamakan fitur audio, ANC, konektivitas multipoint, dan daya tahan baterai.

Desain semi in-ear juga memberikan alternatif bagi pengguna yang kurang nyaman menggunakan eartip silikon.

Dengan semakin banyaknya pilihan di pasaran, pengguna dapat menyesuaikan TWS berdasarkan kenyamanan, fitur, kebutuhan, dan anggaran.* (km/ad)

JAKARTA — Pemerintah Malaysia akan menggunakan jalur diplomatik untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas yang semakin memburuk, terutama di wilayah Sarawak.

Pemerintah Malaysia menyatakan serius menghadapi dampak pencemaran udara yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan regional.

Baca Juga:

• Ketua Komisi VIII DPR Sentil Malaysia-Singapura soal Karhutla: Jangan Hanya Protes, Dia Juga Punya Kebun Sawit di Indonesia

Mohamad mengatakan Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Alam Malaysia Datuk Seri Arthur Joseph Kurup akan mengirim surat kepada mitranya di Indonesia.

Selain itu, Malaysia akan membawa persoalan tersebut kepada Sekretariat ASEAN.

"Mekanisme ASEAN lebih efektif untuk memastikan Sekretariat ASEAN dapat mengoordinasikan upaya bersama antara Malaysia dan Indonesia dalam menangani sumber kebakaran hutan yang berkontribusi terhadap pencemaran udara lintas batas," kata Mohamad, Jumat (21/8/2026), sebagaimana dilansir Harian Metro Malaysia.

Menurut Mohamad, surat tersebut akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dalam satu atau dua hari ke depan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi antara negara-negara terkait dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas.

Malaysia memilih mekanisme ASEAN sebagai salah satu jalur untuk mencari solusi atas persoalan kabut asap.

Menurut Mohamad, kerja sama regional diperlukan karena dampak kebakaran hutan tidak berhenti di wilayah negara tempat kebakaran terjadi.

Melalui mekanisme yang tersedia di ASEAN, Malaysia berharap koordinasi dengan Indonesia dapat dilakukan secara lebih terarah.

Fokusnya adalah menangani sumber kebakaran yang menyebabkan pencemaran udara lintas batas.

Langkah diplomatik tersebut dilakukan ketika kondisi udara di sejumlah wilayah Sarawak semakin memburuk.

Salah satu wilayah yang terdampak adalah Serian, kawasan yang berada tidak jauh dari perbatasan Malaysia dan Indonesia.

Berdasarkan data portal Sistem Pengelolaan Indeks Pencemaran Udara Malaysia (APIMS), indeks pencemaran udara (IPU) di Serian mencapai 242 pada Jumat (21/8/2026) pukul 06.00 waktu setempat.

Angka tersebut masuk kategori sangat tidak sehat.

Kondisi itu meningkatkan kekhawatiran masyarakat karena paparan kabut asap dapat mengganggu kesehatan.

Kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak pencemaran udara juga menjadi perhatian pemerintah.

Malaysia dan Indonesia dinilai perlu memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi dampak kesehatan sekaligus menangani sumber kebakaran hutan yang menyebabkan asap melintasi batas negara.

Memburuknya kualitas udara di Sarawak sebelumnya juga berdampak terhadap kegiatan pendidikan.

Pemerintah setempat menutup sementara hampir 600 sekolah sebagai langkah perlindungan terhadap siswa dari paparan udara yang tidak sehat.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kabut asap lintas batas tidak hanya menjadi persoalan lingkungan.

Dampaknya juga dapat meluas ke sektor kesehatan, pendidikan, dan aktivitas masyarakat.

Dengan kondisi udara di sejumlah wilayah Sarawak yang masih memburuk, pemerintah Malaysia kini mendorong penanganan melalui jalur diplomatik dan mekanisme ASEAN.

Malaysia berharap koordinasi dengan Indonesia dapat menghasilkan langkah bersama untuk mengatasi kebakaran hutan dan mencegah pencemaran udara lintas batas kembali memburuk.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Malaysia dan Singapura ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan setelah asap karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan terbawa angin hingga berdampak ke negara tetangga.

Baca Juga:

• Bobby Nasution: Sumut Kirim 1-2 Ton Produk UMKM untuk Korban Gempa NTT

Namun, menurut dia, negara tetangga juga memiliki aktivitas perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, di Indonesia.

"Ya saya kira kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah," kata Marwan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Karena itu, Marwan meminta Malaysia dan Singapura tidak hanya menyampaikan keberatan ketika asap karhutla Indonesia melintasi perbatasan.

Ia mendorong negara-negara tersebut ikut terlibat dalam upaya pencegahan kebakaran, terutama di wilayah yang terdapat aktivitas perkebunan.

"Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang, gitu," ujarnya.

Marwan menilai pencegahan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

Menurut dia, negara yang memiliki kepentingan ekonomi melalui aktivitas perkebunan di Indonesia juga mempunyai peran dalam mencegah terjadinya kebakaran.

"Jadi jangan asal protes dong, nah itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu. Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga kurang punya peran di situ," tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya dampak karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.

Selain mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat di Indonesia, asap kebakaran juga mulai terbawa hingga wilayah negara tetangga.

Dampak kabut asap juga dirasakan di Sarawak, Malaysia.

Dilansir Bernama pada Kamis, 20 Agustus 2026, Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak atau JPBN melaporkan sebanyak 108 sekolah di wilayah Serian ditutup sementara akibat memburuknya kualitas udara.

Penutupan sekolah dilakukan setelah Indeks Pencemaran Udara (API) di wilayah tersebut melewati ambang batas yang ditentukan.

Kegiatan Pembelajaran dan Pengajaran Berbasis Rumah (PdPR) kemudian diterapkan untuk menjaga aktivitas pendidikan tetap berjalan.

JPBN Sarawak menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Rencana Aksi Kabut Nasional.

Sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak dapat ditutup ketika indeks pencemaran udara mencapai level 200.

"Berdasarkan Rencana Aksi Kabut Nasional, yang berada di bawah yurisdiksi direktur Departemen Pendidikan Negara Bagian Sarawak, sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak akan segera ditutup begitu API mencapai 200," kata JPBN Sarawak dalam sebuah pernyataannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap masyarakat di sekitar lokasi kebakaran.

Asap yang terbawa angin dapat melintasi batas negara dan mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Karena itu, upaya pencegahan karhutla dinilai membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan negara, termasuk keterlibatan perusahaan serta pemilik perkebunan yang menjalankan aktivitas usaha di Indonesia.* (d/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghormati sikap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) yang menolak nota perlawanan atau eksepsi tim penasihat hukumnya dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024.

Yaqut mengatakan akan mengikuti seluruh tahapan persidangan dan menyerahkan penilaian perkara kepada majelis hakim.

Baca Juga:

• Usai Vonis 3 Terdakwa, Hakim Buka Jalan Pengembangan Kasus Korupsi Smartboard Tebing Tinggi

Pernyataan tersebut disampaikan Yaqut setelah mendengarkan pendapat JPU KPK atas nota perlawanan yang diajukan tim penasihat hukumnya.

Yaqut mengatakan dirinya menunggu keputusan majelis hakim dan meyakini perkara tersebut akan diputus secara objektif.

"Sambil menunggu keputusan ini tentu saya akan terus berserah diri kepada Allah dan tawakal. Alhamdulillah," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Yaqut membantah pernah memberikan perintah kepada pihak mana pun untuk mencari keuntungan dari proses penyelenggaraan ibadah haji.

Bantahan tersebut berkaitan dengan konstruksi perkara yang menyinggung dugaan keuntungan atau fee percepatan dalam pengelolaan kuota haji tambahan.

"Dan selanjutnya saya mau sampaikan bahwa tidak ada perintah apapun dari saya kepada siapapun ya untuk mencari keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari proses ibadah haji. Ya, baik itu berupa fee, percepatan atau apapun namanya. Tidak pernah ada perintah dari saya," kata Yaqut.

Yaqut juga menjelaskan mengenai pembagian kuota haji tambahan.

Menurut dia, pemerintah Indonesia tidak dapat menentukan pembagian kuota tersebut secara sepihak.

Pembagian kuota tambahan, kata Yaqut, harus didasarkan pada kesepakatan dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

"Dan kemudian yang paling penting bahwa terkait dengan pembagian kuota tambahan ya. Ya, pemerintah Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya tidak bisa memutuskan itu sendiri," ujar Yaqut.

Menurut dia, ketentuan tersebut telah dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani bersama Menteri Haji Arab Saudi pada 8 Januari 2024.

"Ini harus didasarkan pada kesepakatan bersama dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Dan itu jelas tertuang pada MOU yang kami tanda tangani saya bersama dengan Menteri Haji Raja Saudi Arabia pada tanggal 8 Januari tahun 2024," kata Yaqut.

Yaqut menyebut pemerintah Arab Saudi memiliki kewenangan akhir dalam menentukan kuota haji tambahan.

"Artinya apa? Bahwa dalam hal ini pemerintah Kerajaan Saudi Arabia ini adalah ultimate authority. Tanpa persetujuan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia pembagian berapa pun tidak akan pernah bisa," kata dia.

Dalam perkara tersebut, JPU KPK mendakwa Yaqut menerima uang sebesar US$271.500.

Jaksa menyebut penerimaan tersebut merupakan bagian dari uang yang memperkaya Yaqut dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2022-2024.

Selain Yaqut, jaksa menyebut 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memperoleh Rp478,17 miliar.

Sementara itu, Koperasi Perahu disebut menerima US$26.500.

KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara sedikitnya Rp622,09 miliar.

Nilai kerugian itu mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 pada Kementerian Agama.

Kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang dinilai seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang dinilai seharusnya tidak berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

JPU KPK mendakwa Yaqut bersama pihak-pihak lainnya melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perkara tersebut kini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sikap Yaqut yang menghormati proses hukum sekaligus membantah tuduhan tersebut akan menjadi bagian dari proses persidangan yang masih berjalan.* (km/ad)

MEDAN — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan membuka peluang pengembangan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif untuk SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi.

Hal itu disampaikan setelah hakim menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Puan Ingatkan Pemerintah: Jangan Tunggu Negara Tetangga Protes soal Kabut Asap Karhutla

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis malam, 20 Agustus 2026, Hakim Ketua Asad Rahim Lubis mempersilakan jaksa memikirkan langkah selanjutnya untuk mengembangkan perkara tersebut.

"Silahkan jaksa berpikir-pikir, tindakan selanjutnya dalam rangka pengembangan, demikian ya sidang dinyatakan selesai dan ditutup," ucap Hakim Ketua Asad Rahim Lubis di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (20/8/2026) malam.

Mendengar pernyataan tersebut, jaksa terlihat menganggukkan kepala sembari memperhatikan hakim Asad Rahim Lubis.

Pengembangan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan aliran dana dan pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus pengadaan smartboard di Tebing Tinggi.

Salah satu nama yang disebut dalam perkara ini adalah Bahrun Walidin, seorang pegawai negeri sipil asal Aceh Jaya.

Selain itu, jaksa juga dapat mendalami dugaan uang yang diterima mantan Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi, Moettaqien Hasrimi.

Moettaqien sebelumnya membantah terkait uang yang disebut dalam perkara tersebut.

Ruang pengembangan perkara menjadi perhatian setelah majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap tiga terdakwa dengan hasil berbeda.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis bebas kepada Irjen (Purn) Bambang Ghiri Arianto.

Mantan Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri itu dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Bambang tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Sementara itu, mantan Kadisdikbud Tebing Tinggi Idam Khalid divonis 7 tahun 6 bulan penjara.

Vonis yang sama dijatuhkan kepada Budi Pranoto Seputra, Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa.

Budi juga dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut dan dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara.

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan 93 unit smartboard untuk SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi pada tahun anggaran 2024.

Pengadaan tersebut menggunakan anggaran Perubahan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 dengan nilai sekitar Rp14,415 miliar.

Dalam perkara tersebut, dugaan korupsi pengadaan smartboard disebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp6,2 miliar.

Putusan terhadap tiga terdakwa kini membuka babak baru bagi penegak hukum.

Pernyataan hakim yang mempersilakan jaksa melakukan pengembangan perkara dapat menjadi pintu untuk menelusuri dugaan aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Namun, setiap pihak yang disebut dalam perkara tetap harus ditempatkan berdasarkan proses hukum dan pembuktian yang berlaku.* (d/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan yang disiapkan Pemprov Sumut berupa produk makanan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Menakar CNG Merah Putih

"Sudah (direncanakan), sedang kita kumpulkan (bantuan)," ujar Bobby, Jumat (21/8/2026) sore.

Bobby mengatakan Pemprov Sumut telah memesan sejumlah produk makanan dari UMKM untuk memenuhi kebutuhan bantuan.

Menurut dia, proses pengumpulan membutuhkan waktu karena produk tersebut berasal dari pelaku UMKM, bukan perusahaan atau restoran berskala besar.

"Yang kita kumpulkan adalah produk-produk UMKM kita, mereka minta waktu tapi sudah kita pesan dari kemarin, jadi mereka minta waktu karena ini UMKM, bukan resto-resto besar beberapa hari," ucapnya.

Bobby mengatakan bantuan makanan tersebut ditargetkan mencapai sekitar 1-2 ton.

Penyaluran akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan bantuan yang dikumpulkan.

Ia berharap makanan yang berasal dari UMKM Sumut itu dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang menghadapi masa tanggap darurat akibat gempa.

"Totalnya kita minta 1-2 ton juga, nanti kita bantu bertahap untuk membantu saudara-saudara kita di NTT," tutur Bobby.

Menurut Bobby, makanan menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat pada masa awal bencana.

Karena itu, Pemprov Sumut memilih bantuan pangan sebagai bentuk bantuan awal untuk korban gempa.

"Sepengalaman kita juga di bencana akhir tahun kemarin, di masa tanggap darurat ini pasti yang dibutuhkan adalah makanan, jadi yang diawal kami bantu makanan dulu, berkembang berikutnya InsyaAllah bisa memberi bantuan lagi untuk saudara-saudara kita," katanya.

Bantuan tersebut sekaligus menjadi bentuk solidaritas masyarakat Sumatera Utara terhadap warga NTT yang terdampak bencana.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Gempa tersebut berpusat di Kabupaten Nagekeo.

Pemerintah Provinsi NTT kemudian menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status tersebut berlaku sejak 15 hingga 28 Agustus 2026.

Dalam kondisi tersebut, kebutuhan dasar masyarakat terdampak menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dan berbagai pihak yang menyalurkan bantuan.

Pemprov Sumut berharap bantuan makanan dari UMKM tersebut dapat segera dikirim dan dimanfaatkan masyarakat yang terdampak gempa di NTT.* (mi/ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

MENGHADAPI situasi tuntutan kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat, pemerintah kini harus cerdas dalam menjawab tantangan klasik, yakni sumber daya alam melimpah, namun sebagian kebutuhan energi masih harus dipenuhi melalui impor.

Baca Juga:

• Puan Ingatkan Pemerintah: Jangan Tunggu Negara Tetangga Protes soal Kabut Asap Karhutla

Alhasil, salah satu jalan keluar paling realistis yang diterapkan saat ini yakni melalui pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) atau gas alam terkompresi sebagai energi alternatif, termasuk melalui pengembangan CNG Merah Putih.

CNG seperti diketahui bukan sekadar pilihan teknologi untuk menggantikan bahan bakar tertentu.

Sebaliknya, jika dirancang dalam ekosistem yang tepat, CNG dapat menjadi instrumen strategis untuk mengurangi tekanan impor energi, mengoptimalkan gas domestik, dan menghadirkan energi yang lebih kompetitif bagi masyarakat serta dunia usaha.

Kendati demikian, kebijakan ini tidak cukup hanya berhenti pada pembangunan fasilitas kompresi dan distribusi.

Artinya, infrastruktur, harga, keamanan, kesiapan industri, serta kepastian pasokan harus dibangun secara bersamaan.

Di sinilah urgensi CNG Merah Putih perlu dibaca secara lebih menyeluruh.

Tentang CNG Merah Putih

Permasalahan energi Indonesia belakangan ini bukan sekadar urusan ketersediaan sumber daya, melainkan bagaimana mengonversi sumber daya tersebut menjadi energi yang dapat digunakan masyarakat secara efisien dan terjangkau.

Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan gas alam melimpah serta infrastruktur gas yang terus dikembangkan.

Namun, pemanfaatannya sejauh ini belum sepenuhnya optimal untuk kebutuhan domestik.

Di saat bersamaan, konsumsi energi terus bertumbuh seiring aktivitas industri, transportasi, logistik, dan kebutuhan rumah tangga.

Dalam konteks inilah, kebijakan CNG menemukan relevansinya.

Gas alam yang dikompresi sampai dengan tekanan tinggi dapat disimpan dan diangkut menggunakan moda tertentu tanpa harus selalu bergantung pada jaringan pipa.

Karakter ini menjadikan CNG menarik untuk daerah yang belum terjangkau jaringan gas, sekaligus membuka peluang bagi pemanfaatan gas domestik untuk kebutuhan sektor transportasi maupun industri.

Di samping itu, urgensinya terasa kian besar kala pemerintah berusaha menekan ketergantungan terhadap energi impor.

Apa yang bisa dimaknai dari terobosan ini yakni bahwa setiap pengurangan konsumsi bahan bakar fosil yang didatangkan dari luar negeri berpotensi mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan dan kebutuhan devisa.

Pada poin tersebut, CNG dapat menjadi energi transisi yang relatif lebih rendah emisinya dibandingkan penggunaan sejumlah bahan bakar minyak.

Sehingga, hal ini bertemali dengan agenda efisiensi energi sekaligus transisi menuju energi yang lebih bersih.

Meskipun demikian, permasalahan utama CNG bukan semata tentang teknologi. Lebih dari itu, tantangan yang dihadapi adalah membangun ekosistem.

Diketahui, harga gas harus kompetitif, pasokan harus konsisten, fasilitas pengisian harus tersedia, kendaraan dan peralatan pengguna harus berbanding positif, sementara standar keselamatan harus diterapkan secara ketat.

Karenanya, CNG Merah Putih semestinya diposisikan sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional, bukan sekadar proyek substitusi bahan bakar.

Pemerintah mau tidak mau perlu untuk memastikan bahwa gas yang tersedia di dalam negeri benar-benar memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan masyarakat.

Manfaat Nyata

Kesuksesan CNG Merah Putih tentu tidak bisa direduksi sebatas pengukuran pada berapa banyak fasilitas yang dibangun atau berapa besar volume gas yang dikompresi.

Tolok ukur yang tepat haruslah melihat pada seberapa jauh kebijakan tersebut mampu menurunkan biaya energi, memperkuat industri nasional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah dapat memulai kebijakan tersebut dengan menetapkan sektor prioritas.

Sebagai contoh, sektor transportasi publik, armada logistik, kendaraan operasional pemerintah, hingga industri dengan konsumsi energi tinggi dapat menjadi pengguna awal.

Pilot project tersebut akan memberikan sebuah gambaran awal terkait skema pelaksaan pendekatan baru ini.

Dengan demikian, hal itu memungkinkan terbentuknya permintaan yang cukup besar sekaligus menciptakan pasar yang membuat investasi infrastruktur CNG semakin layak secara ekonomi.

Pengembangan CNG pada gilirannya juga harus disertai pembangunan mother station, daughter station, fasilitas penyimpanan, serta sistem distribusi yang terintegrasi.

Pemerintah bergandeng tangan dengan badan usaha wajib membangun skema investasi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Bagaimanapun, tanpa jaringan distribusi yang memadai, CNG dalam implementasinya akan sulit bersaing dengan bahan bakar yang infrastrukturnya sudah jauh lebih memadai dan tersedia secara luas.

Sementara itu, dari sisi masyarakat, manfaat potensialnya sudah barang tentu akan jauh lebih besar.

Bila biaya produksi dan distribusi dapat ditekan, maka CNG berpotensi menghadirkan opsi energi yang jauh lebih kompetitif bagi angkutan umum dan logistik.

Harapan masyarakat akan penurunan biaya operasional transportasi bakal menjadi kenyataan dan hal ini dapat berdampak pada harga barang dan jasa.

Bagi industri, energi yang kompetitif tidak hanya memberikan keuntungan secara bisnis, tapi juga dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing produk nasional.

Berikut yang tidak kalah penting adalah dari segi keselamatan dan penerimaan negara.

Berdasarkan CNG yang bertekanan tinggi, sudah pasti akan membutuhkan standar teknis, sertifikasi, inspeksi, dan kompetensi operator yang ketat.

Pada konteks ini, pemerintah mau tidak mau wajib memastikan bahwa ekspansi CNG tidak mengorbankan keselamatan demi mengejar kecepatan implementasi.

CNG Merah Putih, pada akhirnya, harus dipandang sebagai proyek strategis yang menghubungkan kepentingan energi, industri, transportasi, dan kesejahteraan sosial.

Muara dari semua ini yakni ketika pasokan gas domestik, infrastruktur, regulasi, investasi, dan harga dapat diintegrsikan ke dalam sebuah ekosistem yang terpadu, maka CNG bukan hanya hadir sebagai alternatif bahan bakar.

Lebih dari itu, ia akan menjelma menjadi salah satu instrumen strategus menuju kemandirian energi Indonesia sesuai visi besar pemerintahan di bawah nakhoda Presiden Prabowo Subianto.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu negara tetangga kembali melayangkan nota keberatan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlakebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia.

Menurut Puan, kabut asap dari karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan telah meluas hingga ke negara tetangga.

Baca Juga:

• Bakar 12 Hektare Lahan untuk Tanam Sawit, Pria di Berau Jadi Tersangka Karhutla

"Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena karhutla tidak cepat diselesaikan," ujar Puan, dalam siaran pers, Jumat (21/8/2026).

Puan meminta pemerintah bersama seluruh instansi terkait memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hingga memicu karhutla.

Menurut dia, setiap titik api harus ditelusuri untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab.

Penanganan karhutla, kata Puan, tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran meluas.

"Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu," tutur dia.

Puan juga meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab kebakaran di Kalimantan dapat meluas.

Ia mempertanyakan langkah pencegahan serta kecepatan pemerintah dalam menangani titik api sejak pertama kali ditemukan.

"Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan," imbuh Puan.

Ia menilai keterlambatan dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan dapat membuat titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait perlu diperkuat.

Karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan tidak hanya menimbulkan persoalan di dalam negeri.

Asap kebakaran terbawa angin hingga melintasi perbatasan dan berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia.

Kondisi tersebut turut mendapat perhatian media asing, terutama media Malaysia yang menyoroti memburuknya kualitas udara di Sarawak serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.

Ratusan sekolah di Sarawak bahkan diliburkan sementara karena kualitas udara memburuk akibat kabut asap.

Singapura juga meminta masyarakatnya mewaspadai dampak asap karhutla dari Indonesia.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan telah berkembang menjadi persoalan lintas batas.

Puan menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh.

Selain melindungi masyarakat Indonesia dari dampak kesehatan dan ekonomi, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kabut asap kembali mengganggu negara-negara tetangga.* (km/ad)

BERAU – Kepolisian Resor Berau menetapkan seorang pria berinisial BS sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

BS diduga membakar lahan seluas 12 hektare untuk menyiapkan area yang akan ditanami kelapa sawit.

Baca Juga:

• Bara Api Bersembunyi di Bawah Gambut, Pemerintah Kerahkan 12.880 Personel dan Bangun Sumur Bor Lawan Karhutla Kalimantan

Kebakaran tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp1,2 miliar.

Kapolres Berau AKBP Ridho Tri Putranto mengatakan pengungkapan kasus bermula dari pemantauan titik panas atau hotspot melalui satelit oleh Satgas Karhutla di kawasan Tanjung Batu.

"Dari hasil pemeriksaan mendalam, tersangka BS mengaku bergerak atas perintah seorang pemilik lahan perorangan. BS disuruh menyiapkan tanah untuk ditanami kelapa sawit dengan cara dibakar, dengan alasan praktis untuk menyuburkan tanah," ujar Ridho di Mapolres Berau, Jumat (21/8/2026).

Menurut Ridho, aksi pembakaran dilakukan BS pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Tersangka menyalakan api di lima titik lahan.

Kondisi cuaca yang terik, vegetasi yang mengering, serta hembusan angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan sulit dikendalikan.

Kobaran api kemudian merembet hingga ke area konsesi perusahaan pengelolaan hasil hutan.

Pihak perusahaan selanjutnya melaporkan kebakaran tersebut kepada kepolisian.

Pemadaman dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas personel Polres Berau, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, KPHP, serta warga setempat.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga menetapkan BS sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, BS dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU Cipta Kerja sektor perkebunan dan kehutanan, serta Pasal 305 KUHP.

"Tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun serta denda hingga Rp 10 miliar. Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pembakaran lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun kelalaian," tegas Ridho.

Polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk keterangan mengenai pihak yang disebut memberikan perintah kepada BS untuk membuka lahan dengan cara dibakar.

Di tengah musim kemarau 2026, Polres Berau meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.

Personel disiagakan di sejumlah wilayah yang dianggap rawan karhutla, antara lain Kampung Kasai, Tanjung Batu, Teluk Bayur, Sambaliung, dan Kelay.

Polres Berau juga membentuk tim gerak cepat yang bertugas selama 24 jam untuk merespons laporan mengenai titik api maupun aktivitas pembakaran lahan.

"Dampak karhutla sangat merugikan, mulai dari bahaya kesehatan akibat asap, kerugian ekonomi, hingga gangguan penerbangan. Kami mengimbau masyarakat segera melaporkan jika melihat aktivitas pembakaran lahan atau titik api di lingkungannya," kata Ridho.

Kasus karhutla di Tanjung Batu ini menjadi pengingat bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar dapat menimbulkan dampak yang meluas.

Selain mengancam lingkungan, kebakaran juga dapat merembet ke area lain dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun perusahaan di sekitar lokasi.* (km/ad)

DELI SERDANG – Bripda RF (23), anggota polisi yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan dan perampokan terhadap Nurlis (70), warga Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

Sanksi tersebut diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Polresta Deli Serdang.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Bacakan Proklamasi Polisi, Hari Juang Polri Dimeriahkan Lomba Devile Antar-Satker

Kasi Humas Polresta Deli Serdang Iptu JM Gabe Napitupulu mengatakan RF menerima keputusan tersebut dan mengaku menyesali perbuatannya.

"Iya sidang KKEP-nya sudah dilaksanakan beberapa hari lalu dan hasilnya di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Kalau dia (Bripda RF) menerima dan menyesali perbuatannya," kata Gabe, Jumat (21/8/2026).

Meski telah dijatuhi sanksi etik berupa pemecatan, RF masih menjalani proses hukum pidana di Mapolresta Deli Serdang.

Ia harus mempertanggungjawabkan dugaan pembunuhan dan perampokan terhadap Nurlis.

Polisi sebelumnya menggelar rekonstruksi perkara pada Rabu (19/8/2026) di lapangan bola Polresta Deli Serdang.

Dalam rekonstruksi tersebut, RF memperagakan sejumlah adegan yang menggambarkan rangkaian kejadian sebelum hingga setelah korban meninggal.

RF mengikuti rekonstruksi dengan mengenakan pakaian tahanan dan masker. Ia disebut kooperatif saat memperagakan adegan.

Dari rekonstruksi, penyidik mengungkap persoalan utang yang berkaitan dengan judi online diduga menjadi salah satu latar belakang tindakan RF terhadap korban.

Kuasa hukum prodeo RF, Firnando Pangaribuan, mengatakan kliennya menyesali perbuatannya. RF bahkan sempat menangis ketika menceritakan kejadian tersebut.

Menurut Firnando, RF dan Nurlis selama ini tinggal bertetangga dan memiliki hubungan cukup dekat.

"Dia manggil korban itu uwak. Selama ini sudah dianggap keluarga. Dia mau minjam uang Rp 50 juta karena sudah terlilit utang. Ya gara-gara biasalah top up (Judol). Tapi dia menyesali perbuatannya dan sempat menangis saat bercerita," bilang Firnando.

Firnando mengatakan RF sebelumnya beberapa kali meminjam uang kepada korban. Nilainya pada awalnya hanya berkisar ratusan ribu rupiah.

Sebagian pinjaman disebut telah dikembalikan ketika RF memiliki uang. Namun, masih terdapat pinjaman yang belum diselesaikan.

RF kemudian mengetahui atau menduga Nurlis memiliki uang dalam jumlah besar.

Kondisi tersebut membuatnya mendatangi rumah korban pada malam kejadian.

Berdasarkan rekonstruksi, RF datang ke rumah Nurlis dan mengetuk pintu depan. Korban kemudian mempersilakannya masuk.

Setelah berada di dalam rumah, RF menyampaikan keinginannya meminjam uang sebesar Rp50 juta. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi korban.

Situasi kemudian berubah ketika RF mengancam Nurlis menggunakan pisau yang telah dibawanya.

Korban yang ketakutan sempat berteriak. RF kemudian panik dan melakukan penikaman terhadap korban.

Dalam perkara tersebut, korban disebut mengalami tiga kali tusukan. Setelah menyerang Nurlis di ruang tamu, RF menyeret tubuh korban menuju area dapur.

RF juga disebut sempat membersihkan darah yang tercecer di lantai sebelum meninggalkan rumah korban.

Setelah menyerang korban, RF membongkar lemari milik Nurlis.

Dalam rekonstruksi, ia kemudian menemukan anting emas yang disimpan di bawah kasur korban.

Anting tersebut kemudian diambil oleh RF.

Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembunuhan dan perampokan tersebut.

Salah satu hal yang didalami penyidik adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV di rumah RF.

Polisi menyelidiki penyebab rekaman CCTV tersebut mengalami kerusakan.

Bagian CCTV yang mengalami gangguan disebut merupakan kamera yang mengarah ke rumah korban.

Rumah RF diketahui berada hanya beberapa meter dari kediaman Nurlis.

Satreskrim Polresta Deli Serdang akhirnya mengungkap keterlibatan RF berdasarkan hasil penyelidikan.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RF menjalani dua proses sekaligus, yakni proses hukum pidana dan pemeriksaan etik sebagai anggota Polri.

Sidang KKEP kemudian menjatuhkan sanksi PTDH kepada RF.

Dengan keputusan tersebut, RF tidak lagi berstatus sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, proses pidana terhadapnya tetap berjalan.

Polresta Deli Serdang memastikan sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat tidak menghentikan proses hukum atas dugaan pembunuhan dan perampokan terhadap Nurlis.

RF kini harus menghadapi proses pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.* (km/ad)

KARO — Sejumlah pelajar yang sebelumnya dinyatakan membaik setelah menjalani perawatan akibat dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, kembali mengalami keluhan kesehatan.

Beberapa siswa yang sempat diperbolehkan pulang dilaporkan kembali mengalami gejala seperti kejang, mual, pusing, hingga sesak.

Baca Juga:

• Luhut Ingatkan Kepala BGN: Pembangunan SPPG Tak Boleh Sekadar Kejar Bisnis

Situasi ini sekaligus memunculkan pertanyaan dari orang tua mengenai kondisi para korban sebelum dinyatakan pulih dan diperbolehkan meninggalkan rumah sakit.

Salah satu korban adalah Inka Kristy br Ginting. Pelajar tersebut sebelumnya dirujuk dari RSUD Kabanjahe ke Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan.

Setelah menjalani perawatan selama lima hari, Inka dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Namun, beberapa hari setelah kembali ke rumah, kondisi Inka kembali menurun.

Pada Kamis, 20 Agustus 2026, ia mengalami kejang sehingga keluarganya kembali membawanya ke rumah sakit.

"Kata dokter anak saya sudah sembuh, makanya kami diizinkan pulang. Tapi semalam anak saya kejang-kejang lagi hingga terpaksa kami bawa kembali ke RSU Kabanjahe," ujar Hermanto Ginting, ayah Inka Kristy br Ginting, Jumat, 21 Agustus 2026.

Hermanto mengatakan putrinya sebelumnya mengalami sejumlah keluhan kesehatan selama menjalani perawatan.

Di antaranya tenggorokan terasa panas, gatal-gatal, nyeri perut, dan sakit kepala hebat.

Sebelum diperbolehkan pulang, Inka juga diminta membuat video testimoni mengenai kesembuhannya.

Video tersebut kemudian beredar luas dan berisi pujian terhadap pelayanan RSU Bina Kasih Medan.

Namun, kondisi Inka kembali memburuk setelah berada di rumah.

"Anak saya kejang-kejang lagi," kata Hermanto dengan nada cemas.

Warga Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, itu mempertanyakan kondisi kesehatan putrinya yang kembali mengalami gejala setelah sebelumnya dinyatakan sembuh.

"Kata dokter anak saya sudah sembuh. Tapi ini kok kambuh lagi?" ujarnya.

Kasus serupa dialami sejumlah pelajar lainnya.

Lia Malemta br Sitepu, siswa SMK Bersama Berastagi, yang sebelumnya dinyatakan membaik, kembali dibawa ke RS Amanda Berastagi pada Selasa malam, 18 Agustus 2026, setelah mengalami keluhan kesehatan.

Selain Lia, tiga korban lainnya menjalani perawatan di RS Haji Medan.

Mereka adalah Krismas Dayanti Sihite dari SMAN 1 Berastagi serta F Purba dan Ana Karina Karo dari Yayasan Perguruan Bersama Berastagi.

Kondisi Krismas sebelumnya menjadi perhatian karena mengalami gangguan saraf dan kekakuan pada tubuh.

Menurut orang tuanya, dokter menyebut terdapat gangguan pada saraf otak.

"Lehernya seperti terjepit. Bahkan untuk minum saja lehernya harus ditarik terlebih dahulu agar air bisa masuk. Ia juga mengeluhkan rasa panas yang membakar dari perut hingga ke ulu hati," tutur Sihite.

Krismas juga sempat mengalami kesulitan menelan, muntah, kejang, hingga gangguan psikologis.

Ia beberapa kali menjerit histeris pada malam hari selama menjalani perawatan.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun pada Jumat, 21 Agustus 2026, kondisi Krismas telah membaik dan ia diperbolehkan pulang.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan hasil investigasi internal terkait dugaan keracunan massal tersebut.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan dugaan awal berkaitan dengan kelalaian dalam penerapan sistem rantai dingin atau cold chain pada bahan baku makanan.

"Kami coba cek investigasi sementara. Jadi, kelalaian ada pada pengolahan. Bahan baku ikan sebagian besar dimasukkan ke freezer, tapi ada sekitar 200 sampai 300 ekor yang tidak masuk freezer. Itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam," kata Sudaryono saat menjenguk korban beberapa waktu lalu.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko pertumbuhan mikroorganisme dan pembentukan toksin pada ikan.

Salah satu zat yang dapat terbentuk pada ikan kelompok scombroid, seperti tuna, tongkol, cakalang, dan makarel, adalah histamin apabila ikan tidak segera didinginkan.

Paparan histamin dapat menimbulkan sejumlah gejala, antara lain gatal-gatal, kemerahan pada kulit, pusing, mual, dan jantung berdebar.

Namun, keberadaan histamin maupun jenis racun yang menyebabkan gangguan kesehatan para pelajar di Berastagi masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan laboratorium.

Kondisi sejumlah korban yang kembali mengalami keluhan setelah dinyatakan membaik membuat orang tua berharap pemerintah segera memastikan penyebab dugaan keracunan tersebut.

Mereka juga meminta kondisi kesehatan para pelajar diperiksa secara menyeluruh sebelum dinyatakan pulih dan diperbolehkan kembali ke rumah.

Pemeriksaan laboratorium diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai penyebab gangguan kesehatan yang dialami para pelajar, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.* (sp/ad)

BANDA ACEH — Kepolisian Daerah Aceh memperingati Hari Juang Polri dengan menggelar upacara dan lomba devile antar-Satuan Kerja (Satker) di Lapangan Polda Aceh, Banda Aceh, Jumat, 21 Agustus 2026.

Peringatan yang mengusung tema "Dengan Semangat Hari Juang Polri untuk Masyarakat Indonesia Maju" itu menjadi momentum bagi jajaran Polda Aceh untuk mengenang sejarah perjuangan Polri sekaligus memperkuat semangat kebersamaan, disiplin, dan pengabdian kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Ketakutan Diburu Polisi, Wanita di Banda Aceh Serahkan Diri Usai Diduga Curi Dua Cincin Emas Rp19 Juta

Upacara diikuti Irwasda, para pejabat utama (PJU), perwira menengah, perwira pertama, bintara, tamtama, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Polda Aceh.

Salah satu bagian utama upacara adalah pembacaan Proklamasi Polisi oleh Kapolda Aceh.

Proklamasi tersebut menjadi bagian penting dari sejarah Polri setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Kapolda Aceh membacakan teks Proklamasi Polisi yang dicetuskan di Surabaya pada 21 Agustus 1945.

«"Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan Polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia."»

Selanjutnya:

«"Polisi sebagai Polisi Republik Indonesia, Soerabaja, 21 Agoestoes 1945. Atas nama seluruh warga Polisi, Moehammad Yasin, Inspektur Polisi Kelas I."»

Sejarah singkat Hari Juang Polri kemudian dibacakan Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Aceh Kompol May Diana Sitepu.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan sejarah Hari Juang Polri bermula setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Menurut Joko, pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang kedua.

Salah satu pembahasannya berkaitan dengan kedudukan kepolisian dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Berdasarkan usul Otto Iskandardinata, kepolisian ditetapkan untuk segera berada di bawah kekuasaan Pemerintah Indonesia.

Sehari kemudian, 20 Agustus 1945, Inspektur Polisi Kelas I Muhammad Yasin selaku Komandan Polisi Istimewa Surabaya bersama sejumlah anggota menggelar rapat untuk membahas kedudukan kepolisian setelah Indonesia merdeka.

Dari pertemuan itu disepakati bahwa pada 21 Agustus 1945 polisi menyatakan kesetiaannya kepada Negara Republik Indonesia melalui penyusunan teks Proklamasi Polisi.

"Peristiwa tersebut menjadi momentum penting yang memicu semangat anggota polisi untuk mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," kata Joko.

Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, polisi turut melakukan pelucutan senjata dari gudang-gudang senjata Jepang.

Senjata tersebut kemudian dibagikan kepada badan-badan perjuangan dan sebagian dikirim ke sejumlah daerah.

Polisi juga terlibat menghadapi kedatangan Sekutu, termasuk dalam rangkaian peristiwa yang berujung pada Pertempuran 10 November 1945.

Selain itu, polisi turut menghadapi Agresi Militer Belanda I dan II.

Joko mengatakan Proklamasi Polisi yang dicetuskan di Surabaya turut memberikan pengaruh terhadap perjuangan kepolisian di berbagai daerah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi, Jambi, Palembang, Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta.

"Peristiwa-peristiwa tersebut membuktikan bahwa polisi memiliki peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu, momentum tersebut perlu dikenang sekaligus menjadi inspirasi bagi anggota Polri dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.

Hari Juang Polri ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Kep/95/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.

Dalam keputusan tersebut, 21 Agustus ditetapkan sebagai Hari Juang Polri.

Setelah upacara selesai, peringatan Hari Juang Polri di Polda Aceh dilanjutkan dengan lomba devile antar-Satker.

Sejumlah kelompok dari Satker di lingkungan Polda Aceh mengikuti perlombaan tersebut.

Selain memeriahkan peringatan Hari Juang Polri, kegiatan itu menjadi sarana membangun kekompakan, kedisiplinan, kebersamaan, dan kreativitas personel.

Kapolda Aceh bersama para PJU Polda Aceh melakukan penilaian secara langsung terhadap peserta.

Penilaian mencakup berbagai aspek yang ditampilkan masing-masing kelompok selama lomba.

Hasilnya, Satbrimob Polda Aceh meraih juara pertama.

Juara kedua diraih Ditsamapta Polda Aceh, sedangkan juara ketiga diraih kelompok Polwan Polda Aceh.

Adapun juara harapan diraih kelompok ASN Polda Aceh.

Kapolda Aceh menyerahkan penghargaan kepada para pemenang sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam memeriahkan Hari Juang Polri.

Kapolda juga memberikan apresiasi kepada Tim Korsik Polda Aceh yang mendukung pelaksanaan rangkaian upacara.

"Para juara ditentukan berdasarkan hasil penilaian langsung Kapolda Aceh bersama para PJU Polda Aceh. Kapolda juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan semangat, kekompakan, dan kedisiplinan dalam mengikuti lomba devile," kata Joko.

Menurut Joko, peringatan Hari Juang Polri tidak hanya menjadi kegiatan untuk mengenang sejarah perjuangan kepolisian.

Momentum tersebut juga diharapkan memperkuat soliditas dan kebersamaan personel Polda Aceh.

"Semangat Hari Juang Polri hendaknya menjadi inspirasi bagi seluruh personel untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan nilai-nilai perjuangan Polri," pungkas Joko.

Peringatan Hari Juang Polri di Polda Aceh diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk menjalankan tugas secara profesional dan humanis, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.* (ad)

MEDAN — Film Istimewa mulai memperluas perjalanan promosinya ke Pulau Sumatera setelah sebelumnya menyambangi sejumlah kota di Pulau Jawa.

Kota Medan menjadi tujuan pertama dalam rangkaian kunjungan bioskop atau cinema visit film drama keluarga tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Akan Berkantor di Sejumlah Daerah Sumut, Ada Tabagsel hingga Kawasan Toba

Sejumlah pemeran dan produser film Istimewa hadir langsung untuk menyapa sekaligus berinteraksi dengan penonton.

Para pemain yang hadir antara lain Yanni Melwani dan Prija Iska atau Priijay.

Mereka didampingi produser film Istimewa, Abdullah Mansuri, yang akrab disapa Pak Mansuri atau Ayah Mans.

Kehadiran para pemain dan produser mendapat sambutan hangat dari penonton Medan.

Melalui kegiatan tersebut, penonton berkesempatan mengenal lebih dekat cerita enam anak di Rumah Istimewa yang menjadi bagian utama film tersebut.

Film Istimewa mengangkat kisah drama keluarga dengan pesan mengenai kemanusiaan, keluarga, penerimaan, dan ketulusan.

Produser film Istimewa, Abdullah Mansuri, mengatakan Medan dipilih sebagai kota pertama yang dikunjungi dalam rangkaian perjalanan film di Pulau Sumatera.

Menurut dia, respons penonton di sejumlah kota di Jawa menunjukkan bahwa pesan yang dibawa film tersebut dapat diterima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.

"Kami sangat bersyukur dapat melanjutkan perjalanan Istimewa ke Pulau Sumatera, dan Medan menjadi kota pertama yang kami tuju. Respons luar biasa yang kami temukan di berbagai kota sebelumnya memperlihatkan bahwa pesan film ini sangat universal. Kita semua memiliki perbedaan, kekurangan, serta cerita masing-masing. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita tidak menjadikan kekurangan sebagai cara untuk mendefinisikan seseorang," ujar Ayah Mans.

Ia mengatakan rangkaian cinema visit bukan semata-mata kegiatan promosi film.

Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mengajak masyarakat melihat sesama manusia dengan lebih terbuka.

Film Istimewa, kata dia, membawa pesan agar masyarakat belajar menerima diri sendiri dan orang lain dengan segala kelebihan maupun kekurangannya.

Yanni Melwani, salah satu pemeran utama film Istimewa, mengaku senang dapat bertemu langsung dengan penonton di Medan.

Menurut Yanni, setiap kota yang dikunjungi memberikan pengalaman berbeda.

Ia menilai sambutan masyarakat Medan menunjukkan bahwa cerita tentang keluarga dan ketulusan dapat diterima oleh berbagai kalangan.

"Bertemu langsung dengan penonton di Medan memberikan energi yang luar biasa bagi kami. Setiap kota selalu meninggalkan kesan tersendiri, dan antusiasme di Medan membuktikan bahwa cerita tentang ikatan keluarga dan ketulusan di Rumah Istimewa ini mampu menyentuh hati penonton dari berbagai kalangan. Semoga pesan yang kami bawa dapat terus melekat di hati para penonton setelah keluar dari studio bioskop," ungkap Yanni Melwani.

Sementara itu, Aldi, Prija Iska atau Priijay, dan Anggi berharap perjalanan film Istimewa di Sumatera dapat menjangkau lebih banyak penonton.

Mereka berharap film tersebut dapat mengajak masyarakat melihat seseorang berdasarkan nilai kemanusiaannya, bukan semata-mata dari kondisi fisik maupun keterbatasan yang dimiliki.

"Perjalanan film ini adalah tentang bagaimana kita membuka mata dan hati kita. Harapan saya, setelah menyaksikan Istimewa, penonton dapat semakin menghargai satu sama lain dan melihat bahwa setiap manusia memiliki keistimewaannya masing-masing," kata Priijay.

Kunjungan ke Centre Point XXI Medan menjadi awal perjalanan film Istimewa di Pulau Sumatera.

Setelah Medan, rangkaian kunjungan bioskop akan dilanjutkan untuk memperkenalkan film tersebut kepada masyarakat di sejumlah wilayah lainnya.

Film Istimewa membawa kisah tentang enam anak di Rumah Istimewa sekaligus pesan mengenai keluarga, kasih sayang, penerimaan, dan keistimewaan setiap manusia.

Film drama keluarga tersebut dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 17 September 2026.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berencana menjalankan aktivitas pemerintahan sekaligus berkantor di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Selain Kepulauan Nias, wilayah yang masuk rencana tersebut antara lain Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), kawasan Pantai Timur, dan Kawasan Toba.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan BKK Rp5-50 Miliar untuk Program Kampung Kreatif Sumut Berkah

Bobby menyampaikan rencana tersebut setelah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda penandatanganan penyampaian KUA-PPAS Tahun 2026 di Gedung DPRD Sumut, Jumat, 21 Agustus 2026.

"Ada, nanti di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Pantai Timur, di Kawasan Toba, nanti kita akan berkantor di sana," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut usai melaksanakan Rapat Paripurna penandatangan penyampaian KUA-PPAS Tahun 2026, Jumat (21/8/2026).

Menurut Bobby, kegiatan pemerintahan di sejumlah daerah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan di Sumatera Utara.

Ia mengatakan pemerintah provinsi tidak hanya menjalankan aktivitas pemerintahan dari ibu kota provinsi, tetapi juga perlu melihat langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Bobby mengatakan jadwal untuk berkantor di daerah masih akan disusun bersama jajaran pemerintah provinsi.

"Nanti kita akan rancang dalam sebulan-sebulan ini," ucapnya.

Rencana tersebut mencakup beberapa kawasan strategis di Sumatera Utara, termasuk Tabagsel, Pantai Timur, dan Kawasan Toba.

Sebelumnya, Bobby juga menyampaikan rencana melakukan aktivitas pemerintahan di Kepulauan Nias.

Dorongan agar Gubernur Sumut berkantor atau menjalankan aktivitas pemerintahan di daerah sebelumnya disampaikan sejumlah anggota DPRD Sumut.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar, berharap Bobby Nasution dapat menjalankan aktivitas pemerintahan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.

Menurutnya, kehadiran gubernur secara langsung di berbagai daerah dapat menjadi bagian dari upaya melihat persoalan pembangunan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

Rencana Bobby berkantor di sejumlah wilayah Sumut kini masih dalam tahap penyusunan jadwal.

Pemerintah Provinsi Sumut diharapkan dapat menentukan waktu dan lokasi kegiatan sehingga aktivitas pemerintahan di daerah dapat berjalan efektif.* (mi/ad)