Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Pertanian pada Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp18.000, RI dan Filipina Siapkan Skema Barter untuk Kurangi Ketergantungan Dolar AS

"Jadi hari ini kita menyepakati akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk MinyaKita," ujar Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Meski telah menyepakati kenaikan harga, pemerintah hingga kini belum menetapkan angka HET terbaru. Saat ini HET MinyaKita masih berada di level Rp15.700 per liter.

Menurut Budi, penyesuaian harga dilakukan setelah pemerintah mencermati perkembangan harga CPO yang telah mencapai rata-rata Rp15.445 per kilogram.

"Memang harga CPO naik. Rata-rata harga CPO saat ini sudah mencapai Rp15.445 per kilogram," katanya.

Selain harga CPO, pemerintah juga mempertimbangkan fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang masih bergerak naik turun dalam beberapa pekan terakhir.

Karena itu, pemerintah memilih menunggu stabilisasi harga komoditas sawit sebelum menetapkan besaran kenaikan HET MinyaKita secara resmi.

Budi menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir harga CPO sempat turun ke kisaran Rp14.000 per kilogram. Namun tren harga kembali meningkat sehingga mempengaruhi biaya produksi minyak goreng.

"Kita akan melihat harga yang lebih stabil terlebih dahulu, baru ditetapkan berapa angka kenaikan HET MinyaKita," ujarnya.

Pemerintah memperkirakan keputusan mengenai besaran HET baru MinyaKita dapat diumumkan dalam satu hingga dua minggu ke depan setelah kondisi pasar dinilai lebih stabil.

MinyaKita sendiri merupakan merek minyak goreng rakyat yang disediakan pemerintah melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng bagi masyarakat.

Dengan adanya penyesuaian harga tersebut, pemerintah berharap pasokan MinyaKita tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian bagi industri minyak goreng di tengah kenaikan harga bahan baku sawit.*

(tm/dh)

Kolaborasi tersebut dilakukan guna memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus mendukung percepatan pembangunan sektor perumahan di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Tertinggi dalam Sejarah Pengadaan Pangan Nasional! BULOG Serap 3 Juta Ton Gabah dan Beras Petani, Sumut Serap Hampir 15 Ribu Ton

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan berbagai dukungan, termasuk subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.

"Karena ini merupakan program Pemerintah Pusat yang juga didukung pemerintah daerah, kami berharap ada dukungan dari OJK untuk mempercepat pelaksanaannya. Seperti Program 3 Juta Rumah, kami juga ikut membantu dan mendukung," ujar Bobby dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, Bobby mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tersebut. Karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan agar target pembangunan rumah subsidi dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, Bobby juga mengusulkan adanya forum komunikasi antara kepala daerah dan sektor jasa keuangan. Forum tersebut dinilai penting untuk menampung berbagai aspirasi daerah terkait pembangunan, pembiayaan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

"Hal ini perlu dilakukan agar masukan dari tingkat akar rumput bisa didengar. Berbagai program pemerintah dan sektor ekonomi juga bisa didiskusikan lebih awal sehingga pelaksanaannya lebih efektif," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby turut menyoroti pentingnya kolaborasi pasca pergantian pimpinan OJK Sumut. Saat ini posisi Kepala OJK Sumut dijabat Triyoga Laksito yang menggantikan Khoirul Muttaqien.

Sementara itu, Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah kabupaten dan kota.

"Kami berkomitmen untuk terus menyelaraskan program-program OJK dengan pemerintah daerah. Berbagai kekurangan akan kami perbaiki agar sinergi yang terjalin semakin kuat ke depan," ujarnya.

Diketahui, Sumatera Utara mendapatkan alokasi rumah subsidi bagi MBR dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga tahun depan. Saat ini, sekitar 7.000 unit rumah subsidi telah terbangun dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Deli Serdang.

Pemerintah berharap kolaborasi antara Pemprov Sumut, OJK, dan sektor perbankan dapat mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah serta memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.*

(tm/dh)

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pembahasan kerja sama tersebut akan berlanjut dalam pertemuan dengan pelaku usaha Filipina yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni 2026 mendatang.

Baca Juga:

• Mendag: Bantuan Pangan Tak Lagi Cuma Beras dan Minyakita, Telur Bisa Masuk Bansos

"Pada 12 Juni nanti kami akan bertemu dengan pengusaha Filipina. Sebelumnya kami sudah melakukan komunikasi saat kegiatan ASEAN dan mereka merupakan importir produk Indonesia," ujar Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, pembahasan kerja sama tersebut telah memasuki tahap yang cukup serius. Pemerintah bahkan telah membantu mempertemukan calon pembeli dan pelaku usaha yang akan terlibat dalam transaksi perdagangan kedua negara.

"Kami sudah mencarikan buyer dan setelah pertemuan nanti direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama," katanya.

Meski demikian, Budi belum mengungkap secara rinci komoditas yang akan diperdagangkan melalui skema barter tersebut. Nilai transaksi serta mekanisme teknis pelaksanaannya juga masih menunggu penyelesaian kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Filipina menjadi salah satu penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan nonmigas Indonesia hingga April 2026.

Nilai ekspor Indonesia ke Filipina tercatat mencapai sekitar US$3,39 miliar, sementara nilai impor dari negara tersebut berada di kisaran US$620 juta. Dengan capaian tersebut, Indonesia membukukan surplus perdagangan nonmigas sebesar US$2,77 miliar terhadap Filipina.

Sejumlah komoditas utama yang mendominasi ekspor Indonesia ke Filipina antara lain kendaraan dan komponennya, bahan bakar mineral, serta lemak dan minyak hewani maupun nabati.

Pemerintah berharap skema perdagangan alternatif seperti barter dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia sekaligus menjaga stabilitas perdagangan di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar mata uang internasional.*

(oz/dh)

Menurut Syamsuddin, gugatan yang diajukan UGM dinilai salah alamat karena perkara tersebut seharusnya tidak diajukan ke PTUN Jakarta.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Sulaiman Harahap: Administrasi Baik Tak Cukup Jika Pelayanan Publik Buruk

Ia menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan pandangan tersebut dalam proses persidangan yang tengah berlangsung. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek hukum yang akan menjadi perhatian dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, UGM mengajukan gugatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat yang mewajibkan perguruan tinggi tersebut membuka dokumen ijazah Joko Widodo kepada publik dengan pengecualian beberapa data pribadi tertentu seperti nomor KTP, NPWP, dan daftar nilai.

Syamsuddin mengaku mempertanyakan langkah UGM yang baru mengajukan gugatan setelah putusan KIP dinilai telah berkekuatan hukum tetap dan melewati batas waktu yang ditentukan.

Menurutnya, pada tahap sebelumnya UGM telah mengikuti proses persidangan di KIP dan sempat membahas mekanisme penyerahan dokumen yang diminta. Namun belakangan, pihak kampus justru mengajukan keberatan melalui jalur hukum.

"Tiba-tiba ada keberatan saat putusan tinggal dijalankan. Itu yang menjadi pertanyaan bagi kami," katanya.

Selain menyoroti aspek prosedural, Syamsuddin juga menyampaikan sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu mendapat penjelasan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan keberadaan, keaslian, hingga legalitas dokumen ijazah yang menjadi objek sengketa informasi publik.

Meski demikian, pihak Bonjowi menyatakan tetap akan mengikuti seluruh tahapan persidangan guna mendapatkan kepastian hukum atas perkara tersebut.

Kasus sengketa informasi terkait dokumen ijazah Joko Widodo sendiri terus menjadi perhatian publik dan masih bergulir melalui jalur hukum yang berlaku. Hasil persidangan nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap polemik yang berkembang di masyarakat.*

(oz/dh)

Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam sidang yang digelar pada Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 Pejabat Ditahan, KPK Ungkap Dugaan Pemerasan di Kasus Imigrasi Capai Ratusan Miliar Rupiah

Selain hukuman penjara, Noel juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Tak hanya itu, majelis hakim turut menghukum Noel untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3 miliar sebagai bagian dari putusan perkara korupsi yang menjeratnya.

Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Noel.

Dalam tuntutannya, jaksa meyakini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Jaksa menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 serta Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Noel juga dinilai melanggar Pasal 12B UU Tipikor terkait penerimaan gratifikasi.

Kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut menjadi sorotan publik karena menyangkut proses sertifikasi K3 yang selama ini menjadi salah satu syarat penting dalam kegiatan usaha dan ketenagakerjaan.

Dengan putusan ini, Noel resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara itu, pihak terdakwa maupun jaksa masih memiliki hak untuk menentukan langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.*

(in/dh)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang menyebut dirinya akan mengundurkan diri dari jabatan yang saat ini diembannya. Purbaya menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak tidakbenar.

Bantahan itu disampaikan Purbaya saat dikonfirmasi awak media terkait isu pergantian Menteri Keuangan yang ramai beredar pada Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Menkeu Purbaya Sebut Masih dalam Kendali BI: Anda Lihat Saya Panik? Tidak!

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut akan terjadi pergantian posisi Menteri Keuangan pada Kamis sore. Dalam pesan yang tersebar luas tersebut disebutkan bahwa Purbaya akan digantikan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Tak hanya nama Chatib Basri, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga dikabarkan masuk dalam bursa calon pengganti Menteri Keuangan.

Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait isu pergantian tersebut. Pernyataan Purbaya sekaligus membantah spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat dan pelaku pasar.

Isu pergantian Menteri Keuangan mencuat setelah nilai tukar rupiah mengalami tekanan dan sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut memicu berbagai spekulasi mengenai kebijakan ekonomi pemerintah dan posisi pimpinan kementerian yang menangani sektor keuangan negara.

Meski demikian, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait adanya rencana reshuffle atau pergantian jabatan di Kementerian Keuangan.

Pengamat menilai berbagai rumor yang berkembang di tengah kondisi pasar yang sensitif perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan spekulasi berlebihan yang dapat memengaruhi sentimen ekonomi dan kepercayaan investor.

Untuk saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan dan belum ada keputusan resmi terkait perubahan susunan kabinet.*

(in/dh)

Rumah milik Ismail, warga Dusun V Desa Sambirejo Timur, terdampak angin puting beliung yang terjadi sekitar pukul 20.30 WIB. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Dua Preman Ditangkap Usai Tendang Ibu Hamil di Terowongan Tembung, Polrestabes Medan: Pelaku Mengaku Takut Diviralkan

Tak lama setelah menerima laporan, tim gabungan yang terdiri dari pemerintah desa, aparat keamanan, dan unsur terkait langsung bergerak menuju rumah korban guna memastikan kondisi warga serta menyalurkan bantuan.

Dalam peninjauan tersebut turut hadir Babinsa Serma Adi Sugianto, Bhabinkamtibmas Aiptu Suwandi, personel BPBD Deli Serdang, serta sejumlah warga yang ikut membantu proses penanganan pasca-bencana.

Selain melihat langsung kondisi rumah yang rusak, rombongan juga menyerahkan bantuan berupa beras dan uang tali asih kepada keluarga Ismail sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moral.

"Kami berharap bapak dan keluarga tetap tabah dan sabar menghadapi cobaan ini. Semoga ada hikmah di balik musibah yang terjadi," ujar Muhammad Arifin saat menyerahkan bantuan.

Usai cuaca membaik, Pemerintah Desa Sambirejo Timur langsung melakukan pemantauan di seluruh wilayah desa. Melalui koordinasi internal, sebanyak 11 kepala dusun diminta melakukan survei lapangan guna mendata dampak cuaca ekstrem yang terjadi.

Hasil pendataan yang selesai dilakukan pada Kamis (4/6/2026) dini hari menunjukkan hanya satu rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin kencang.

Meski demikian, Arifin mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Ia juga mengajak warga untuk terus menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai musibah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, aparat, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam membantu warga yang terdampak bencana serta mempercepat proses pemulihan pasca-kejadian.*

(dh)

Menurut SBY, dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari rivalitas geopolitik, konflik di berbagai kawasan, hingga perubahan rantai pasok global yang memengaruhi stabilitas ekonomi banyak negara.

Baca Juga:

• Rico Waas Gandeng Kemenkeu Perkuat Ekonomi Medan, UMKM dan Belawan Jadi Fokus Pengembangan

"Ketika guncangan global terjadi, sistem bisa melemah, investasi menjadi lebih berhati-hati, dan pasar internasional berfluktuasi. Namun komunitas akar rumput tetap beradaptasi, bertahan, dan bangkit kembali," ujar SBY.

Ia menilai pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi agenda sosial semata, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.

SBY menjelaskan UMKM berkontribusi besar dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari, mulai dari sektor perdagangan, manufaktur skala kecil, pertanian, perikanan, logistik hingga usaha berbasis teknologi digital.

Menurutnya, negara yang mampu memperkuat kewirausahaan dan mendorong pertumbuhan UMKM akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik, partisipasi ekonomi yang lebih luas, serta stabilitas sosial yang lebih kuat.

SBY juga mengingatkan pentingnya belajar dari berbagai krisis yang pernah dihadapi Indonesia, seperti krisis ekonomi Asia 1997-1998, bencana tsunami Aceh 2004, hingga krisis keuangan global 2008.

Dari berbagai pengalaman tersebut, ia menilai masyarakat yang tetap aktif secara ekonomi dan memiliki harapan terhadap masa depan menjadi faktor utama yang membantu negara bertahan menghadapi tekanan.

Selain UMKM, SBY menyoroti perkembangan teknologi digital yang dinilai membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk mengakses pasar yang lebih luas, memperoleh pembiayaan, serta mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Meski demikian, ia mengingatkan transformasi digital harus dibarengi dengan perluasan akses yang merata agar manfaat teknologi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

"Teknologi harus menjadi alat untuk memperluas inklusi ekonomi, bukan justru memperlebar kesenjangan," tegasnya.

SBY berharap penguatan UMKM dan pemanfaatan teknologi yang inklusif dapat menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.*

(mt/dh)

Menurut Budi, kebijakan tersebut disiapkan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga komoditas pangan di tingkat petani maupun peternak ketika terjadi kelebihan produksi yang berpotensi menekan harga pasar.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Kasus Korupsi BGN Terbongkar Berkat Laporan Masyarakat

Ia menjelaskan, langkah tersebut tengah dipersiapkan menyusul turunnya harga telur di sejumlah daerah, khususnya di Blitar, Jawa Timur. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat dapat menyerap produksi telur dari peternak lokal.

Kebijakan itu diharapkan mampu membantu mengangkat harga telur di tingkat peternak agar kembali mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

Budi menyebut produksi telur nasional saat ini mengalami surplus sekitar 12 persen. Kondisi tersebut sebenarnya menjadi peluang positif, namun membutuhkan strategi penyerapan yang tepat agar tidak menyebabkan harga jatuh di pasaran.

"Sekarang surplus 12 persen untuk telur. Penyerapannya sebenarnya ada, tinggal bagaimana manajemennya diatur dengan baik melalui SPPG sehingga telur bisa terserap secara optimal," katanya.

Selain telur, pemerintah juga akan menerapkan pendekatan serupa terhadap komoditas pangan lainnya. Jika harga daging ayam mengalami penurunan di bawah HET, maka program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyerapan hasil produksi peternak.

Menurut Budi, fleksibilitas dalam penyaluran bantuan pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan hasil produksi petani dan peternak terserap dengan baik di pasar domestik.

Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional serta memberikan manfaat ganda, baik bagi masyarakat penerima bantuan maupun pelaku usaha sektor pangan.*

(mt/dh)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan laporan tersebut menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan pendalaman hingga akhirnya menemukan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG.

Baca Juga:

• Motor Listrik BGN Rp 42 Juta per Unit Berujung Kasus Korupsi, Kejagung Ungkap Dugaan Mark Up Rp 1 Triliun

Meski tidak merinci kapan laporan tersebut diterima, Syarief menyebut proses penyelidikan dilakukan dalam waktu sekitar satu pekan. Namun sebelum penyelidikan resmi dimulai, Kejagung telah lebih dulu melakukan kajian dan pengumpulan informasi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi.

Menurutnya, terdapat sejumlah temuan yang menjadi perhatian penyidik dalam proses penelaahan awal. Temuan-temuan tersebut kemudian berkembang menjadi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret pimpinan BGN.

Saat ini Kejagung juga tengah menginventarisasi yayasan-yayasan mitra Program MBG yang diduga memiliki afiliasi dengan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan wakil kepala BGN yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memastikan yayasan yang berhak dan tidak berhak menjadi mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis.

"Sedang kami inventarisasi yayasan-yayasan yang terafiliasi dan tidak berhak menerima atau menjadi mitra BGN," ujar Syarief.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala lembaga tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026.

Penetapan tersangka tersebut mendapat perhatian publik karena dilakukan tidak lama setelah pergantian pimpinan di lingkungan BGN. Langkah Kejagung juga mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan yang menilai penegakan hukum terhadap dugaan korupsi harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.

Kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap potensi kerugian negara serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran Program Makan Bergizi Gratis.*

(mt/dh)

Pasukan asuhan Nova Arianto datang dengan modal positif usai mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan perdana. Hasil tersebut membuat Indonesia mengoleksi tiga poin, namun masih harus bersaing ketat dengan Vietnam yang juga meraih kemenangan dengan skor identik saat menghadapi Timor Leste.

Baca Juga:

• Timnas U-19 Menang Telak 3-0 atas Myanmar, Plh Wali Kota Tanjungbalai Harap Garuda Muda Juara AFF U-19 2026

Secara statistik, Indonesia lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Dari tiga pertemuan terakhir di level U-19, Garuda Muda selalu berhasil mengalahkan Timor Leste tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Pada pertemuan terakhir yang berlangsung pada Juli 2024, Indonesia sukses menang dengan skor telak 6-2. Sebelumnya, Garuda Muda juga mencatat kemenangan 4-0 pada 2019 dan menang 2-0 pada 2013.

Dari total tiga laga tersebut, Indonesia berhasil mencetak 12 gol dan hanya kebobolan dua kali. Catatan tersebut menjadi modal berharga bagi Arkhan Kaka dan kawan-kawan untuk tampil percaya diri menghadapi Timor Leste.

Pelatih Nova Arianto diperkirakan tetap menurunkan komposisi terbaiknya demi mengamankan tiga poin. Selain kemenangan, produktivitas gol juga menjadi perhatian mengingat selisih gol berpotensi menentukan posisi klasemen akhir Grup A.

Dukungan ribuan suporter yang diperkirakan memadati Stadion Utama Sumatera Utara diyakini akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain muda Indonesia.

Meski di atas kertas lebih diunggulkan, Garuda Muda tetap dituntut tampil disiplin dan tidak meremehkan lawan. Kemenangan atas Timor Leste akan menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam upaya mengamankan tiket menuju semifinal Piala AFF U-19 2026.*

(mi/dh)

Audiensi itu turut dihadiri unsur Mahkamah Syar'iyah Aceh, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Sekda Aceh, serta sejumlah kepala dinas dan pimpinan biro terkait di lingkungan Pemerintah Aceh.

Baca Juga:

• 1.709 Alat Berat Dikerahkan untuk Percepat Pemulihan Bencana di Sumatera

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyambut baik pertemuan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara ulama, lembaga peradilan, dan pemerintah dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

"Kita ingin semuanya berjalan lancar, sesuai dengan kekhususan Aceh," ujar Fadhlullah.

Menurutnya, Aceh memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan syariat Islam sehingga diperlukan koordinasi dan kesamaan persepsi antarlembaga agar berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan secara tepat.

Fadhlullah menilai keseragaman pemahaman terkait hukum mawaris akan membantu mengurangi potensi perbedaan penafsiran yang selama ini kerap muncul dalam praktik di lapangan.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara MPU Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam merumuskan pedoman yang lebih seragam terkait pelaksanaan hukum mawaris.

Dengan adanya kesepahaman antarlembaga, penerapan hukum waris Islam di Aceh diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat.*

(dh)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam pengadaan motor listrik yang merupakan bagian dari program operasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Piring Anak, Gengsi Presiden

Selain pengadaan motor listrik, penyidik juga menemukan dugaan mark up pada pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang dinilai tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam perkara ini, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, dan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Syarief menjelaskan, dugaan tindak pidana tersebut terjadi akibat adanya intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan. Akibat intervensi itu, sejumlah pengadaan disebut tidak didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, Dadan Hindayana sempat menjelaskan bahwa harga pengadaan motor listrik untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada di kisaran Rp 42 juta per unit. Menurutnya, harga tersebut lebih rendah dibanding harga pasar yang mencapai sekitar Rp 52 juta per unit.

"Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran," ujar Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, April 2026.

Pengadaan motor listrik tersebut sempat menjadi sorotan publik setelah video yang memperlihatkan deretan motor listrik berlogo BGN viral di media sosial. Warganet mempertanyakan urgensi dan jumlah kendaraan yang diadakan dalam mendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Kasus ini kini terus didalami Kejagung guna mengungkap potensi kerugian negara serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran program Makan Bergizi Gratis.*

(k/dh)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis, 4 Juni 2026, memicu perhatian pelaku pasar dan publik.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi tersebut masih berada dalam kendali pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Baca Juga:

• Survei Poltracking: 72,2 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Anda melihat saya panik? Nggak. Pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan rupiah ke mereka," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pelemahan rupiah saat ini belum berada di luar skenario yang telah diperhitungkan pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat penyusunan APBN 2026, pemerintah menggunakan asumsi kurs sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Namun berbagai simulasi terhadap kemungkinan gejolak ekonomi global, termasuk pelemahan rupiah yang lebih dalam, telah dilakukan sebagai langkah antisipasi.

Purbaya menjelaskan dampak pelemahan kurs terhadap pembayaran utang pemerintah masih dapat dikelola.

Sebab sebagian besar surat utang negara menggunakan kupon tetap sehingga tidak secara langsung meningkatkan beban bunga.

"Pembayaran utang memang meningkat dalam rupiah ketika kurs melemah, tetapi masih berada dalam rentang perhitungan yang telah kami siapkan sebelumnya," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyebut tekanan terhadap rupiah dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia serta meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global.

Kondisi tersebut membuat investor cenderung menarik dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia, dan mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman.

Untuk meredam tekanan, BI akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar valuta asing melalui berbagai instrumen, baik di pasar domestik maupun luar negeri.

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sesuai fundamentalnya," kata Destry.

Intervensi dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), transaksi spot, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Selain itu, BI juga memperkuat daya tarik aset keuangan domestik melalui pengelolaan instrumen moneter berbasis pasar dan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

Meski rupiah mengalami tekanan, BI memastikan kondisi eksternal Indonesia masih relatif kuat. Salah satu indikatornya adalah cadangan devisa yang tetap tinggi.

Hingga akhir April 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat mencapai 146,2 miliar dolar AS, yang dinilai cukup untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memenuhi kebutuhan pembayaran internasional.

Bank Indonesia mencatat pelemahan rupiah sejak awal tahun hingga awal Juni 2026 mencapai sekitar 7,44 persen.

Namun angka tersebut masih sejalan dengan tren pelemahan mata uang sejumlah negara berkembang lainnya yang turut terdampak gejolak ekonomi global.

Pemerintah dan BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk risiko geopolitik dan fluktuasi harga komoditas dunia.*

(tb/ad)

JAKARTA – Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasilnya, sebanyak 72,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun tersebut.

Baca Juga:

• Rico Waas Gandeng Kemenkeu Perkuat Ekonomi Medan, UMKM dan Belawan Jadi Fokus Pengembangan

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan tingkat kepuasan publik didominasi kategori cukup puas sebesar 66 persen, sementara responden yang mengaku sangat puas mencapai 6,2 persen.

"Yang sangat puas terhadap kinerja pemerintah ada 6,2 persen dan yang cukup puas 66 persen. Jika dijumlahkan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 72,2 persen," kata Masduri dalam pemaparan hasil survei yang disiarkan melalui kanal YouTube Poltracking Indonesia, Kamis, 4 Juni 2026.

Sementara itu, sebanyak 23,2 persen responden mengaku kurang puas terhadap kinerja pemerintah dan 1,9 persen menyatakan sangat tidak puas.

Adapun 2,7 persen responden memilih tidak menjawab atau tidak mengetahui.

Menurut Poltracking, sejumlah faktor menjadi alasan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.

Bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran menjadi alasan utama dengan angka 14 persen.

Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu faktor yang paling banyak disebut responden dengan tingkat apresiasi mencapai 13,8 persen.

Program tersebut dinilai memiliki dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat.

Faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kepuasan publik antara lain kepemimpinan yang dianggap tegas dan berwibawa, serta persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai relatif stabil.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapi selama masa pemerintahan berjalan.

Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran:

Sangat puas: 6,2 persen
Cukup puas: 66 persen
Kurang puas: 23,2 persen
Sangat tidak puas: 1,9 persen
Tidak tahu/tidak menjawab: 2,7 persen

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih menjadi faktor utama dalam membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan.*

(d/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan bersama Kementerian Keuangan wilayah Sumatera Utara memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM, penguatan pengawasan cukai, hingga percepatan pembangunan kawasan Belawan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumatera Utara dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis, 4 Juni 2026.

Baca Juga:

• Piring Anak, Gengsi Presiden

Menurut Rico, posisi Medan sebagai pusat ekonomi Sumatera Utara menjadi modal penting dalam memperkuat ekosistem usaha dan perdagangan.

Karena itu, pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

"Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai hub UMKM di Sumatera Utara. Karena itu, Medan harus mampu menyiapkan produk yang dibutuhkan pasar luar daerah maupun luar negeri guna meningkatkan ekspor dan memperkuat perekonomian daerah," kata Rico.

Meski memiliki banyak produk unggulan, Rico mengakui pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kemasan produk yang dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing di pasar modern dan ekspor.

Ia menyebut berbagai produk khas Medan seperti rengginang, sumpia, hingga teri Medan memiliki kualitas yang mampu bersaing.

Namun tingginya biaya pengemasan masih menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian bersama.

"Kita punya banyak produk unggulan dengan kualitas baik, tetapi persoalan packaging masih menjadi tantangan karena biayanya cukup tinggi. Ini perlu dicarikan solusi agar produk lokal semakin kompetitif," ujarnya.

Selain pengembangan UMKM, Rico juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan kawasan Belawan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Medan.

Menurutnya, pembenahan infrastruktur, khususnya akses jalan dan fasilitas pendukung logistik, akan berperan penting dalam menarik investasi dan memperlancar arus distribusi barang.

Pengembangan Belawan dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, menyatakan pihaknya siap mendukung langkah Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat sektor ekonomi daerah.

Menurut Rudy, Kementerian Keuangan memiliki sejumlah program pemberdayaan UMKM yang dapat disinergikan dengan pemerintah daerah, termasuk pendampingan bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor.

Ia menilai posisi Medan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan UMKM di Sumatera Utara sangat strategis sehingga perlu didukung melalui kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas produk lokal dan memperluas akses pasar.

"Kami siap bersinergi dengan Pemko Medan, baik dalam pengembangan kawasan Belawan maupun pemberdayaan UMKM agar semakin banyak produk lokal yang mampu menembus pasar ekspor," kata Rudy.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing daerah, serta memperluas peluang ekspor bagi produk-produk unggulan Kota Medan.*

(ad)

Oleh:Virdika Rizky Utama

NEGARA tidak pernah hanya memberi nama. Negara memberi tempat kepada sesuatu dengan cara menamainya.

Baca Juga:

• Menatap Babak Baru MBG

Sesudah negara datang, semua memperoleh kedudukan baru. Makan menjadi program. Lapar menjadi sasaran. Dapur menjadi satuan pelayanan. Anak menjadi penerima manfaat.

Orang yang memasak menjadi pelaksana. Orang yang mengatur menjadi pejabat. Orang yang dekat dengan pengaturan menjadi penting.

Begitulah Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk ke dalam kehidupan publik.

Tidak sebagai piring, melainkan sebagai susunan.

Di depannya ada anak. Di belakangnya ada presiden, badan, jabatan, mitra, yayasan, verifikasi, insentif, dan bahasa yang membuat semua itu tampak teknis.

Negara memang sering bekerja dengan cara seperti itu.

Sesuatu yang sederhana diambil dari kehidupan sehari-hari, lalu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih besar, lebih resmi, dan lebih sulit disentuh.

Anak lapar bukan karangan. Di banyak rumah, makan pagi masih bergantung pada sisa malam. Protein masih menjadi perkara hitungan.

Telur tidak selalu hadir sebagai lauk. Susu lebih sering hadir sebagai iklan daripada kebiasaan.

Sekolah menerima tubuh-tubuh kecil yang datang dengan beban ekonomi keluarga, harga pangan, kerja harian orang tua, dan ruang hidup yang makin sempit.

Semua itu cukup untuk membuat negara bekerja. Masalahnya, negara tidak selalu bekerja dengan rendah hati saat menemukan penderitaan.

Presiden mengambil perut anak sebagai bahasa awal kekuasaannya.

Pilihan itu cermat. Perut anak tidak menolak. Perut anak tidak menulis kritik. Perut anak tidak menyusun oposisi.

Tubuh anak dapat difoto, dihitung, dan diletakkan di depan program tanpa mengganggu cerita utama.

Dalam politik yang makin penuh kecurigaan, anak memberi kekuasaan tempat berlindung yang hampir sempurna.

Tidak ada orang yang ingin tampak menolak anak makan. Di situ kata gratis mulai melakukan pekerjaannya.

Marcel Mauss pernah menulis bahwa hadiah tidak pernah benar-benar kosong dari ikatan.

Hadiah datang bersama kewajiban menerima, mengingat, dan membalas. Dalam negara modern, balasan tidak harus berupa barang.

Balasan bisa berupa rasa sungkan, diam, dukungan, atau sekurang-kurangnya kesediaan untuk tidak bertanya terlalu keras.

Makanan yang dibayar oleh uang publik tampil sebagai pemberian. Presiden tidak perlu hadir di setiap sekolah.

Cukup nama program bekerja, dan hubungan pemberian itu terbentuk.

Di dalam republik, makanan itu seharusnya hak. Dalam politik pemberian, makanan itu menjadi hadiah.

Perbedaan ini tidak selalu tampak di atas piring. Anak tetap makan. Orang tua lega. Guru tetap mengatur barisan.

Tetapi perbedaan itu bekerja di belakang piring. Hak membuat warga bertanya tentang mutu, harga, dapur, mitra, yayasan, dan aliran uang.

Hadiah membuat warga merasa tidak enak bertanya. Hak menghasilkan pemeriksaan. Hadiah menghasilkan tata krama.

Bourdieu pernah melihat negara sebagai kekuasaan yang mampu menghasilkan kategori resmi. Negara membuat kata tertentu menjadi wajar.

Negara menentukan siapa disebut miskin, siapa disebut penerima, siapa disebut mitra, makanan apa disebut bergizi, dapur mana disebut layak, yayasan mana disebut memenuhi syarat, dan proses apa disebut tata kelola.

Setelah kategori itu diberi stempel, banyak hal tampak sah sebelum benar-benar dibaca. Di dalam bahasa resmi seperti itu, politik sering bergerak dengan pakaian administrasi.

MBG penuh dengan pakaian semacam itu. SPPG, mitra pelaksana, yayasan, verifikasi, insentif, dukungan kelembagaan, pemenuhan gizi.

Semuanya terdengar netral. Semuanya terdengar seperti urusan formulir and prosedur.

Justru bahasa semacam ini membuat hubungan kuasa lebih nyaman bergerak. Kedekatan tidak perlu disebut kedekatan.

Akses tidak perlu disebut akses. Atensi tidak perlu disebut perintah. Semua dapat masuk ke dalam istilah yang terdengar bersih.

Perkara Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung muncul dari ruang yang tampak bersih itu.

Kejaksaan Agung menyebutnya dugaan korupsi tata kelola MBG. Kata tata kelola terdengar dingin, hampir sopan.

Tetapi dalam program seperti ini, tata kelola adalah pusat perkara. Di sanalah pintu dibuka. Di sanalah nama masuk.

Di sanalah yayasan dianggap memenuhi syarat. Di sanalah verifikasi dapat menjadi seleksi atau pembenaran.

Di sanalah insentif berubah dari biaya pelaksanaan menjadi godaan kekuasaan.

Dadan tidak penting hanya karena namanya. Sony dan Lodewyk juga tidak penting hanya karena jabatan mereka.

Mereka penting karena berada di dalam badan yang menghubungkan janji presiden dengan piring anak.

Perkara mereka memperlihatkan bahwa jarak antara istana dan sekolah tidak pernah kosong.

Jarak itu diisi oleh dokumen, keputusan, hubungan, tanda tangan, portal, atensi, and orang-orang yang tahu cara membaca kehendak program.

Makanan tidak berjalan lurus dari negara kepada anak. Makanan melewati mesin. Mesin itu mempunyai selera sendiri.

Sesudah Dadan jatuh, negara memainkan adegan yang sangat dikenal. Nama lama pergi. Nama baru datang. Istana tampak bergerak.

Program dinyatakan tetap berjalan. Seolah-olah kerusakan sudah dipisahkan dari tubuh program.

Di Indonesia, penggantian orang sering menjadi cara agar bentuk tidak terlalu lama diperiksa. Seorang pejabat dijadikan tempat berhentinya kemarahan.

Satu nama menanggung panas. Lembaga memperoleh waktu untuk tetap hidup. Di sekitar kekuasaan, kesetiaan jarang datang sebagai masalah.

Kesetiaan datang sebagai kebiasaan. Orang yang pernah berada dekat dengan presiden dianggap lebih mudah memahami maksud presiden.

Orang yang pernah bekerja untuk kemenangan dianggap lebih aman menjaga warisan kemenangan.

Dari sana jabatan publik bergerak pelan-pelan keluar dari ukuran kecakapan and masuk ke dalam ukuran kedekatan. Tidak selalu dengan niat buruk.

Justru karena tampak wajar, ia menjadi lebih sulit dipersoalkan. BGN memperlihatkan gejala itu. Sesudah Dadan jatuh, negara tidak keluar dari lingkar istana.

Negara hanya mencari wajah lain di dalam lingkar yang sama. Nama berganti, tetapi logika penunjukannya tidak banyak berubah.

Seolah-olah urusan gizi nasional adalah perkara menerjemahkan kehendak presiden, bukan perkara membangun pengetahuan tentang tubuh anak, pangan, sekolah, dapur, daerah, dan uang publik.

Di titik itu, republik menyempit menjadi ruang percaya. Yang dibutuhkan bukan lagi orang yang paling mengerti lapar, melainkan orang yang paling dipercaya mengurus janji tentang lapar.

Masalah MBG lalu tidak dapat diletakkan hanya pada pelaksanaan. Pelaksanaan memang dapat buruk. Dapur dapat bermasalah.

Makanan dapat terlambat. Mitra dapat tidak layak. Verifikasi dapat dilunakkan. Tetapi itu semua gejala dari sesuatu yang lebih tua.

Program ini sejak awal terlalu dekat dengan gengsi presiden. Terlalu cepat menjadi lambang. Terlalu besar sebelum pengetahuan publik sempat menyusul.

Terlalu terikat pada cerita bahwa negara sedang memberi makan anak. Kedekatan dengan gengsi presiden membuat program ini sukar diperiksa secara biasa.

Audit dapat terlihat seperti gangguan. Kritik dapat terlihat seperti serangan kepada janji. Penundaan dapat terlihat seperti pengkhianatan kepada anak.

Dalam keadaan seperti itu, program sosial berubah menjadi benda setengah sakral. Orang boleh membicarakan teknisnya, tetapi jangan menyentuh maknanya.

Orang boleh mengeluh soal nasi, tetapi jangan menggugat hubungan antara nasi dan presiden.

Di sinilah kasus Dadan, Sony, dan Lodewyk mengubah keadaan. Perkara itu datang terlalu dekat dengan pusat untuk disebut gangguan pinggir.

Dugaan itu menyangkut tata kelola, bukan hanya makanan basi atau dapur terlambat. Dugaan itu menyangkut yayasan, verifikasi, and insentif, bukan sekadar kesalahan lapangan.

Setelah itu, program ini tidak lagi bisa berjalan seolah hanya perlu dirapikan. Kepercayaan retak bukan di pinggir piring, melainkan di jalan menuju piring.

Menghentikan MBG dalam bentuk sekarang bukan soal menolak anak makan. Itu cara memisahkan anak dari program yang sudah terlalu penuh oleh kepentingan orang dewasa.

Anak lapar tetap ada tanpa MBG. Daerah stunting tetap ada tanpa MBG.

Sekolah terpencil tetap ada tanpa MBG. Keluarga miskin tetap ada tanpa MBG. Semua itu bahkan lebih tua daripada nama program ini.

Keliru jika negara membuat seolah-olah hak anak hanya bisa hidup melalui satu proyek yang sedang dipertahankan oleh presiden.

Negara dapat kembali kepada pekerjaan yang lebih kecil dan lebih tidak menarik untuk dipotret. Mencari anak yang paling rentan. Membuka data. Memeriksa dapur lokal.

Menghubungkan sekolah dengan puskesmas. Membiarkan orang tua mengawasi. Membuat belanja yang dapat dilihat. Mengurangi skala agar kesalahan terlihat.

Menunda perluasan agar pengetahuan sempat tumbuh. Pekerjaan seperti itu tidak memberi presiden monumen. Mungkin justru karena itu pekerjaan tersebut lebih dekat kepada republik.

Presiden berada di pusat persoalan ini bukan karena setiap lauk harus dihitung olehnya. Presiden berada di pusat karena program ini menyerap makna dari dirinya.

Jika program berhasil, gambar anak makan kembali kepada presiden sebagai bukti kehadiran. Jika program rusak, kerusakan itu tidak bisa sepenuhnya dibuang kepada bawahan.

Keuntungan simbolik and tanggung jawab simbolik datang dari sumber yang sama. Dadan, Sony, dan Lodewyk dapat menjadi perkara hukum.

Nanik dapat menjadi nama administratif berikutnya. Kejaksaan dapat meneruskan berkas. Istana dapat menyusun kalimat pembenahan. Semua itu gerak biasa negara setelah skandal.

Tetapi gerak biasa terlalu kecil untuk masalah ini. MBG bukan lagi sekadar program yang mengalami penyimpangan.

MBG telah menjadi cermin tentang cara kekuasaan melihat rakyat kecil. Rakyat kecil dilihat sebagai tubuh yang perlu diurus, sekaligus sebagai panggung yang berguna.

Program ini, dalam bentuk sekarang, telah selesai secara politik sebelum selesai secara administratif. Nama besarnya masih dapat dipertahankan.

Anggarannya masih dapat dialirkan. Kepala badannya masih dapat diganti. Dapurnya masih dapat dibuka. Anak-anak masih dapat difoto.

Tetapi kepercayaan yang dibutuhkan oleh program sosial sudah retak di tempat yang paling sulit diperbaiki. Retak itu berada pada hubungan antara hak anak and gengsi presiden.

Jika negara sungguh ingin mengurus gizi, negara harus turun dari panggung pemberian. Tidak ada lagi presiden sebagai sumber makanan.

Tidak ada lagi badan sebagai monumen janji. Tidak ada lagi loyalitas sebagai pengganti kecakapan. Tidak ada lagi gratis sebagai kabut atas biaya publik.

Yang tersisa semestinya hanya pekerjaan yang lebih kecil, lebih lambat, lebih terbuka, and lebih mudah diganggu warga.

Sebelum itu terjadi, setiap sendok dalam MBG akan membawa rasa yang sama. Rasa kuasa yang lebih dulu kenyang sebelum anak.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University.

Oleh: Yakub F. Ismail

UJIAN penting kini menghinggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kabar pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana disertai dugaan korupsi yang menyeret pucuk pimpinan.

Baca Juga:

• Kejagung Sebut Dadan Hindayana Cs Bersekongkol dalam Korupsi Program MBG

Hal itu membuat program ini awalnya didesain tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, melainkan juga menjadi simbol komitmen negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Setelah mencuat berita adanya dugaan korupsi menyeret Dadan Hindayana, publik langsung dikejutkan sekaligus dibuat prihatin.

Tentu, kasus ini bukan sekadar persoalan penyalahgunaan anggaran negara, tapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap kelangsungan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini.

Kasus ini sekali lagi menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik harus disertai pengawasan publik yang maksimal agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran dan jabatan.

Mengapa Korupsi

Saat ini masih menunggu perkembangan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG.

Harapan besar, permasalahan ini bukan sebagai sinyal buruk yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap program yang sejak awal mendapat perhatian besar dari pemerintah dan masyarakat.

Jika dilihat dari perspektif tata kelola pemerintahan (good governance), korupsi pada umumnya muncul dari pertemuan antara besarnya kewenangan, minimnya pengawasan, dan tersedianya celah dalam sistem administrasi.

Perspektif tersebut telah banyak dijadikan alat baca untuk memahami berbagai gejala korupsi yang terjadi di tubuh birokrasi.

Terkait program MBG yang merupakan program dengan cakupan sangat luas, karena melibatkan anggaran besar, rantai distribusi yang panjang, pengadaan barang dan jasa yang kompleks, serta koordinasi lintas lembaga yang besar tentu menjadi tantangan tersendiri.

Kompleksitas tersebut secara praktis dapat menciptakan titik-titik celah terjadinya penyimpangan jika tidak diimbangi dengan sistem pengendalian yang memadai.

Di samping itu, akselerasi implementasi program sering kali menjadi faktor yang melahirkan risiko penyimpangan serius yang perlu diantisipasi dengan bijak.

Berdasarkan pengalaman yang ada, berbagai proyek pemerintah, tuntutan untuk segera merealisasikan program sering kali membuat proses verifikasi, audit internal, hingga pengawasan administratif kurang berjalan optimal.

Kondisi semacam ini dalam banyak kesempatan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait yang mencoba melakukan mark-up, pengaturan pemenang pengadaan, manipulasi data penerima manfaat, sampai pada upaya penyalahgunaan kewenangan.

Faktor berikutnya yang tidak bisa diabaikan adalah budaya integritas dalam birokrasi kita yang masih sarat akan praktik kurang profesional dan budaya permisif terhadap korupsi.

Kondisi ini membuat sistem sebaik apa pun dibangun, jika tidak didukung oleh komitmen etika dari para penyelenggara program dan pengawasan maksimal publik, maka peluang terjadinya korupsi tetap terbuka lebar.

Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG menjadi agenda penting dan mendesak yang harus segera dilakukan.

Tujuan utama evaluasi total ini yakni demi memperbaiki sistem agar program tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa terganggu oleh tindakan segelintir pihak yang menyalahgunakan kepercayaan publik.

Pentingnya Pengawasan

Belajar dari kasus yang ada, kita bisa memetik pelajaran penting bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara tidak bisa dilakukan dengan hanya menyerahkan kepada aparat pengawas internal maupun penegak hukum.

Masyarakat harus menjadi bagian penting dari proses pengawasan tersebut. Dalam negara demokratis, pengelolaan anggaran publik pada esensinya adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah untuk dikelola demi kepentingan publik.

Ketika anggaran tersebut dikelola secara tidak transparan, maka publik akan mempertanyakan mekanisme penggunaan anggaran secara demokratis.

Padahal, kita tahu bahwa masyarakat mempunyai hak sekaligus kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan, siapa yang menerima manfaat, dan apakah implementasinya berjalan sesuai harapan atau sebaliknya.

Pengawasan masyarakat perlu diberikan ruang yang lebih besar dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.

Sebagai contoh, pengawasan melalui media massa, adalah salah satu bentuk pemberian ruang kepada publik untuk ikut serta mengontrol kebijakan dan pengelolaan anggaran publik.

Melalui monitoring, publik dapat mengawasi secara langsung seperti apa kualitas layanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, proses pengadaan barang dan jasa, serta konsistensi antara anggaran yang disediakan dan hasil yang didapatkan.

Perkembangan teknologi informasi yang kian masif belakangan ini mestinya turut membuka peluang lebih besar bagi partisipasi publik.

Yang tidak kalah penting, pengawasan masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan pemerintah.

Sebaliknya, tujuan utama pengawasan adalah ikut membantu pemerintah dalam kesuksesan program itu sendiri.

Dalam konteks pelaksanaan program MBG, keberhasilan pengawasan bermakna seberapa besar melibatkan masyarakat, teristimewa media dalam mengawasi secara intens pelaksanaannya di lapangan hingga sampai ke tangan penerima manfaat.

Dengan demikian, kepercayaan publik akan kembali bangkit dan tetap terjaga, sehingga tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakay dapat tercapai sesuai harapan.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR

TANJAB TIMUR – Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Surya Agro Gemilang (SGAM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan berupaya mengikuti harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang ditetapkan pemerintah.

Namun, perusahaan menegaskan bahwa penentuan harga pembelian tetap mempertimbangkan kondisi produksi, kualitas buah, serta keberlangsungan operasional usaha.

Baca Juga:

• Tertinggi dalam Sejarah Pengadaan Pangan Nasional! BULOG Serap 3 Juta Ton Gabah dan Beras Petani, Sumut Serap Hampir 15 Ribu Ton

Meski demikian, kondisi riil di lapangan tetap menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan harga beli.

"Pada prinsipnya kami berusaha semaksimal mungkin mengikuti harga yang telah ditetapkan pemerintah. Namun kami juga harus melihat kondisi buah sawit yang masuk ke pabrik serta hasil produksi minyak yang diperoleh. Yang terpenting adalah menjaga kesinambungan usaha agar perusahaan tetap berjalan dan masyarakat tetap memiliki tempat menjual hasil panennya," kata Ngadiono, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurut dia, perusahaan menggunakan perhitungan berbasis rendemen atau tingkat kandungan minyak dalam buah sawit untuk menentukan harga pembelian.

Semakin tinggi rendemen yang dihasilkan, semakin besar kemampuan perusahaan dalam memberikan harga yang kompetitif kepada petani.

Setiap TBS yang masuk ke pabrik, kata Ngadiono, terlebih dahulu melalui proses sortasi dan pengujian ekstraksi guna mengetahui kualitas buah dan potensi hasil minyak yang dapat diperoleh.

"Dari hasil ekstraksi itulah kami menentukan harga pembelian. Karena itu ada perbedaan antara buah sawit milik masyarakat dengan buah dari perusahaan besar. Umumnya buah dari perusahaan memiliki kualitas lebih baik karena pola tanam dan perawatannya lebih terjaga sehingga rendemennya lebih tinggi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak membatasi pemasok yang ingin menjual hasil panennya ke PKS Surya Agro Gemilang.

Selama buah sawit memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, perusahaan akan menerima pasokan tersebut.

Menurut Ngadiono, proses sortasi merupakan prosedur standar yang dilakukan untuk menjaga kualitas bahan baku.

Buah yang masih mentah, janjang kosong, maupun buah yang tidak memenuhi spesifikasi akan dikembalikan kepada pemasok.

"Siapa pun yang membawa buah sawit matang akan kami terima. Tidak ada pembatasan pemasok. Yang kami lakukan hanya memastikan kualitas buah sesuai standar pengolahan," katanya.

Ngadiono juga menjelaskan bahwa perbedaan harga TBS antara Tanjung Jabung Timur dan daerah lain tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis masing-masing wilayah.

Sebagian besar perkebunan sawit di Tanjung Jabung Timur berada di lahan rawa dan gambut yang memiliki kandungan air lebih tinggi dibandingkan lahan mineral.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap rendemen minyak yang dihasilkan sehingga berdampak pada harga pembelian TBS di tingkat pabrik.

"Di daerah seperti Muaro Jambi banyak perkebunan berada di lahan mineral sehingga rendemennya lebih tinggi. Sementara di Tanjung Jabung Timur mayoritas lahan berupa rawa dan gambut yang menyebabkan kandungan air lebih tinggi dan rendemen lebih rendah," ujarnya.

Ia mengakui sebagian petani memilih menjual hasil panen ke daerah lain yang menawarkan harga lebih tinggi.

Namun menurut dia, kondisi tersebut dipengaruhi oleh komposisi bahan baku yang diolah masing-masing pabrik.

Saat ini PKS Surya Agro Gemilang memiliki kapasitas olah sekitar 45 ton per jam dengan kebutuhan pasokan ideal mencapai 800 hingga 900 ton TBS per hari.

Namun pasokan yang diterima perusahaan masih berada pada kisaran 400 hingga 500 ton per hari.

"Kami masih membutuhkan tambahan pasokan. Faktor yang mempengaruhi antara lain persaingan pembelian buah dan dinamika pasar yang berkembang saat ini," kata Ngadiono.

Pemerintah sebelumnya melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah PKS untuk memastikan pelaksanaan harga TBS sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambi.*

(ad)

MEDAN – Perum Bulog mencatat capaian baru dalam program pengadaan gabah dan beras dalam negeri.

Hingga 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3.008.626 ton setara beras atau sekitar 75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah tahun ini.

Baca Juga:

• Disbunnak Tanjab Timur Sidak PKS, Pastikan Harga TBS Sawit Sesuai Ketetapan Pemerintah

Dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, Bulog berhasil mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan stabilitas harga beras.

Di Sumatera Utara, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut mencatat realisasi serapan sebesar 14.992,34 ton beras.

Angka tersebut menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.

Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen Bulog untuk hadir langsung di tengah petani dan memastikan hasil panen terserap secara optimal.

"Realisasi serapan sebesar 14.992,34 ton beras di wilayah kerja Kanwil Sumut menunjukkan komitmen kami untuk terus hadir di tengah petani, memastikan hasil panen terserap secara optimal, serta mendukung penguatan ketahanan pangan nasional," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Juni 2026.

Menurut Bulog, keberhasilan serapan gabah dan beras tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, pelaku usaha penggilingan padi, hingga jajaran Bulog yang bekerja selama musim panen berlangsung.

Kebijakan pemerintah yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dinilai turut berperan dalam meningkatkan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga harga jual hasil panen.

Selain mendukung kesejahteraan petani, tingginya serapan gabah juga berdampak pada penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah.

Saat ini stok beras yang dikelola Bulog disebut telah melampaui 5 juta ton, menjadikannya salah satu level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional.

Cadangan tersebut akan digunakan untuk berbagai program pemerintah, antara lain Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, hingga kebutuhan penanganan bencana dan gejolak pasokan di berbagai daerah.

Bulog optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras pada 2026 dapat tercapai sebelum akhir tahun.

Optimisme tersebut didukung masih berlangsungnya musim panen di sejumlah sentra produksi padi nasional.

Bagi pemerintah, capaian serapan tersebut menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi serta tantangan pangan global.

"Keberhasilan serapan ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional," ujar Budi.*

(ad)