Rencana itu disampaikan Bobby saat menghadiri kegiatan Teras Pelajar Sumut Berkah di halaman Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (23/10/2026). Ia meminta jajarannya memantau kondisi asap dalam satu hingga dua hari ke depan dan mengecek kemungkinan turunnya hujan.

Baca Juga:

• Tak Bisa Asal Tetapkan! BNPB Bongkar Syarat Karhutla Bisa Naik Jadi Bencana Nasional

Bobby mengungkapkan, salah satu alasan upaya tersebut dipertimbangkan kembali adalah agar aktivitas masyarakat, khususnya kegiatan belajar siswa, tidak terus terganggu oleh kabut asap. Dalam acara tersebut, ia sempat menanyakan kepada para pelajar apakah mereka senang mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Para siswa menjawab tidak.

Sebelumnya, Pemprov Sumut menerapkan kebijakan PJJ pada 16-20 Oktober 2026 akibat kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah.

"Pak Inspektur, Pak Asisten, kalau memang masih satu dua hari ini, kalau besok asapnya makin tebal, saya minta tolong kayak kemarin OMC kita lakukan lagi. Tolong dicek apakah ada kemungkinan turun hujan, kalau memang belum ada kita laksanakan rekayasa cuaca lagi," ujar Bobby.

Menurut Bobby, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat mengurangi paparan asap sekaligus mendukung agar siswa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah masing-masing.

"Intinya ini agar anak-anak kita tetap merasakan belajar langsung di sekolahnya masing-masing, jangan melaksanakan PJJ, karena langsung anak-anak nolak ini," katanya.

Meski demikian, Bobby menegaskan pelaksanaan OMC tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan BMKG untuk mempertimbangkan kondisi atmosfer, peluang hujan, serta tingkat keparahan kabut asap sebelum mengambil keputusan.

"Tapi nanti kami akan koordinasi dulu dengan BMKG, nggak bisa sembarangan juga, itu cuaca bukan suka-suka, kami akan berkoordinasi, kalau memang asapnya sudah masuk kategori bahaya lagi, pasti ini akan kita coba lakukan (OMC)," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Wilayah I Hendro Nugroho mengatakan, sebaran asap terdeteksi di sebagian besar wilayah Sumut pada Jumat (23/10/2026). Berdasarkan analisis citra satelit, asap terpantau di sejumlah wilayah Sumut bagian selatan, timur, dan barat.

Hendro menjelaskan, analisis pola angin menunjukkan pergerakan dari arah timur hingga tenggara menuju barat laut hingga utara. Kondisi tersebut mengindikasikan asap yang menyelimuti Sumut kemungkinan merupakan kiriman dari wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan.

Meski demikian, BMKG menyebut kualitas udara di Sumut masih berada dalam kategori baik hingga sedang berdasarkan pemantauan saat itu. Kondisi ini tetap perlu dipantau karena perubahan konsentrasi asap dapat memengaruhi kesehatan dan aktivitas masyarakat.

BMKG mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk. Warga juga disarankan menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel asap.

Pemprov Sumut akan mencermati perkembangan kondisi udara dan berkoordinasi dengan BMKG untuk menentukan langkah lanjutan. Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca masih bergantung pada hasil evaluasi kondisi atmosfer serta tingkat keparahan kabut asap di wilayah terdampak.* (km/dh)

Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi seusai menghadiri rapat koordinasi penanganan karhutla di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (23/10/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, dan Kapolda Jawa Timur.

Baca Juga:

• Duka Karhutla Bromo Bertambah! Petugas Artotel Suraji Gugur, Korban Jiwa Tembus 6 Orang

"Penentuan status bencana nasional itu kan apakah bencana nasional, bencana daerah, itu ada indikator-indikatornya," kata Kristomei, Jumat (23/10/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah aspek yang perlu dikaji meliputi luas wilayah terdampak, jumlah korban, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menangani kondisi bencana yang terjadi. Pernyataan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penetapan status.

Menurut Kristomei, apabila pemerintah daerah masih mampu menangani karhutla dengan dukungan sumber daya yang tersedia, status bencana dapat tetap berada pada tingkat daerah. Namun, penentuan status harus didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator yang relevan.

"Termasuk berapa jumlah wilayah yang terdampak, bagaimana jumlah korbannya, ditambah lagi adanya pernyataan ketidakmampuan dari pemerintah daerah dalam menangani bencana tersebut," tuturnya.

Kristomei menambahkan, penetapan status kebencanaan tidak boleh mengalihkan perhatian dari upaya penanganan langsung di lapangan. Menurutnya, kecepatan pemerintah dalam merespons situasi, melindungi masyarakat, dan mencegah jatuhnya korban menjadi hal yang paling penting.

"Apa pun statusnya, yang paling penting adalah bagaimana respons kita untuk menyelesaikan dan menanggulangi bencana ini, sehingga tidak ada lagi korban di kemudian hari," pungkasnya.

BNPB menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam penanganan karhutla. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan langkah penanggulangan berjalan sesuai kondisi di lapangan dan kebutuhan wilayah terdampak.

Dengan demikian, penetapan status bencana dan upaya penanggulangan harus berjalan berdasarkan pertimbangan yang tepat. Pemerintah diharapkan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat serta mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak.* (k/dh)

Dalam kegiatan yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan unsur organisasi perempuan di Sumatera Utara (Sumut) itu, Ustaz Damri Tambunan mengajak peserta memperkuat nilai spiritual, menjaga akhlak, serta membangun hubungan yang saling menghargai dalam kehidupan keluarga maupun organisasi.

Baca Juga:

• Kantor Gubernur Disulap Jadi Markas Pelajar! Bobby Nasution Buka Studio Musik hingga Kirim Siswa ke Paris

Mengusung tema "Peran Perempuan Berdaya, Ibadah Terjaga, Hidup Penuh Berkah Selaras dengan Perempuan dalam Keluarga, Pekerjaan, dan Organisasi", kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas spiritual perempuan, sekaligus mempererat silaturahmi antarpengurus organisasi.

Dalam ceramahnya, Damri menyoroti besarnya kontribusi perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam mendukung keharmonisan rumah tangga dan kemajuan bangsa.

"Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri. Perempuan lebih kuat jika dibanding laki-laki. Tanpa perempuan tidak akan maju sebuah bangsa dan negara," ucap Damri.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati antara suami dan istri. Menurutnya, perempuan memiliki peran dalam menjaga kehormatan keluarga serta mendukung pengambilan keputusan dalam kehidupan rumah tangga.

"Karena itu peran istri dalam rumah tangga juga menjaga kehormatan keluarga. Seorang istri harus patuh dan taat pada suami. Menjaga nama baik suami, diri sendiri, serta amanah dan harta benda saat suami sedang tidak berada di rumah," katanya.

Selain kehidupan keluarga, Damri mengingatkan peserta agar menerapkan akhlak yang baik dalam lingkungan pekerjaan dan organisasi. Ia menilai kerja sama, sikap saling menghargai, serta kemampuan menjaga hubungan antarsesama merupakan hal penting untuk menciptakan suasana organisasi yang harmonis.

Damri juga mengingatkan peserta terhadap pesan dalam Surat Al-Hujurat ayat 12 yang melarang prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing. Ia mengajak peserta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam bersikap, baik di lingkungan keluarga maupun ketika menjalankan tanggung jawab organisasi.

Menurutnya, jabatan dalam organisasi seharusnya menjadi sarana untuk menjalankan amanah dan bekerja sama, bukan alasan untuk bersaing secara tidak sehat atau menjatuhkan orang lain.

"Janganlah saling sikut menyikut untuk sebuah jabatan. Jabatan hanya sementara. Bangunlah kerjasama yang baik. Ibarat sebuah sepeda, setiap sparepart-nya saling membantu agar dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.

Melalui kegiatan pengajian tersebut, peserta diharapkan semakin memperkuat nilai keagamaan, menjaga keharmonisan keluarga, dan membangun budaya kerja sama yang positif dalam organisasi. Silaturahmi antarpengurus juga diharapkan menjadi salah satu cara untuk mempererat hubungan dan mendukung peran organisasi perempuan di Sumatera Utara.* (dh)

Peluncuran Teras Pelajar Sumut Berkah berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (23/10/2026). Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan berbagai aktivitas, mulai dari pentas seni, peragaan busana, pameran sains, galeri karya, hingga kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga:

• Satu-satunya di RI! Kebijakan Bobby Nasution Larang Vape ASN Dipuji Kapolri Demi Tangkal Narkoba Cair

"Tahun depan silahkan gunakan gedung heritage Kantor Gubernur, kita akan fasilitasi studio musik, studio podcast, ruang belajar dan diskusi, lab komputer dan lainnya, jadi di luar sekolah kalian bisa ngumpul di sini saling berinteraksi untuk menggali potensi-potensi kalian," kata Bobby.

Program Teras Pelajar Sumut Berkah dijadwalkan berlangsung secara rutin setiap dua minggu sekali. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bergiliran berdasarkan wilayah Cabang Dinas Pendidikan Sumut agar semakin banyak pelajar dari berbagai daerah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi.

Bobby juga menekankan pentingnya dukungan tenaga pendidik terhadap siswa yang memiliki kemampuan di luar bidang akademik. Menurutnya, pendidikan formal harus berjalan beriringan dengan pengembangan minat dan bakat siswa, termasuk di bidang olahraga, seni, dan keterampilan lainnya.

"Potensi itu bukan hanya dari akademik, jadi saya harap tenaga pendidik tidak menghambat siswa-siswinya yang punya potensi di luar akademik, misalnya siswanya potensi jadi atlet, jangan sampai bilang ke siswa 'mau jadi atlet apa sekolah' saya rasa pendidikan dan potensi itu harus berjalan bersama," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bobby juga berdialog langsung dengan para pelajar untuk mendengar aspirasi dan keluhan mengenai fasilitas sekolah. Sejumlah siswa menyampaikan persoalan kondisi kamar mandi serta fasilitas laboratorium yang dinilai belum memadai.

Menanggapi hal itu, Bobby meminta kepala sekolah mendokumentasikan kondisi fasilitas sekolah secara berkala untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah. Ia juga meminta Dinas Pendidikan Sumut mendata kebutuhan laboratorium komputer dan sains yang perlu diperbaiki atau dilengkapi.

"Nanti kepala sekolah coba secara berkala fotokan kamar mandi sekolahnya, kirim ke kami biar kita benahi dan fasilitas lab komputer, sains yang kurang tolong didata Pak Kadis Pendidikan agar kita benahi," kata Bobby.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga mengatakan, potensi siswa SMA sederajat di Sumut mulai terlihat dalam berbagai bidang, termasuk desain fesyen, seni pertunjukan, dan musik.

Ia menyampaikan rencana memberangkatkan siswa berbakat ke Paris Fashion Week untuk memperkenalkan karya mereka di tingkat internasional. Menurut Alexander, keberadaan Teras Pelajar Sumut Berkah diharapkan dapat membantu menemukan dan mengembangkan lebih banyak potensi siswa.

"InsyaAllah minggu depan atau dua minggu lagi kita akan kirim siswa kita ke Paris Fashion Week karena potensi mereka sangat bagus, siswa-siswa lain juga sudah mulai terlihat potensinya seperti teater musik dan lainnya, kita harap dengan program ini semakin banyak yang muncul," kata Alexander.

Salah seorang pelajar, Alya, menyambut positif peluncuran program tersebut. Ia mengaku senang karena kegiatan itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertemu dengan pelajar dari sekolah lain sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur Sumut.

Alya juga menyampaikan bahwa dirinya bersama seorang teman memperoleh beasiswa ke universitas dari Gubernur Sumut.

Peluncuran Teras Pelajar Sumut Berkah turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, kepala sekolah Wilayah I, tenaga pendidik, tokoh pendidikan, serta pelajar dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Melalui program ini, Pemprov Sumut berharap pelajar memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan kreativitas, mengasah keterampilan, dan meningkatkan prestasi. Penyediaan fasilitas pendukung serta keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja pada masa mendatang.* (dh)

Kegiatan itu turut diikuti Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, Wakil Ketua DPRD Medan Sri Rezeki, serta perwakilan TNI, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, pimpinan perguruan tinggi, dan jajaran Polrestabes Medan.

Baca Juga:

• Borong Dua Penghargaan KI Sumut 2026, Wali Kota Medan Rico Waas Sabet 'Achievement Person'

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan melalui operasi gabungan sejumlah instansi. Berdasarkan keterangan resmi Polri, petugas mengamankan 1,16 ton ketamin hidroklorida (HCl) dari kapal tanker MT Global 168 yang melintas di perairan Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara.

Dalam operasi itu, aparat mengamankan delapan awak kapal. Penyelidikan dilakukan setelah petugas mencurigai pergerakan kapal yang dinilai tidak wajar berdasarkan pemantauan intelijen.

Polri menyatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya memberantas jaringan peredaran narkotika lintas negara yang memanfaatkan jalur laut. Selat Malaka menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan terhadap dugaan penyelundupan narkotika.

Deklarasi "Polisi Bersama Masyarakat Sumut Menolak Narkoba" memuat tiga komitmen utama. Pertama, menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di seluruh wilayah Sumatera Utara. Kedua, memperkuat kolaborasi pemberantasan narkoba melalui langkah preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga, mewujudkan Sumatera Utara yang bebas dan bersih dari narkoba.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan tersebut juga diisi dengan pemakaian rompi bertuliskan "Menolak Narkoba di Sumatera Utara" dan penandatanganan pakta integritas. Langkah ini menjadi simbol dukungan berbagai unsur terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Melalui deklarasi tersebut, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, lembaga penegak hukum, dan masyarakat diharapkan semakin kuat. Keterlibatan berbagai elemen dinilai penting untuk memperluas edukasi mengenai bahaya narkoba sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan peredaran gelap narkotika.* (dh)

Penangkapan dilakukan Unit V Jatanras Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh di sebuah warung kopi (warkop) di Kecamatan Lueng Bata, Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian setelah aksi pencurian HP milik pedagang viral di media sosial.

Baca Juga:

• Gagalkan Ketamin Rp 3,48 Triliun di Selat Malaka, Wali Kota Medan Dukung Ketegasan Polri

Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan enam unit HP dan satu sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BL 3057 VK yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian.

"Dari hasil pemeriksaan awal, pria yang diduga sebagai pelaku mengakui telah melakukan pencurian dan menjual barang hasil kejahatan tersebut kepada pria yang diduga sebagai penadah," kata Dizha, Jumat (23/10/2026).

Pengungkapan ini berkaitan dengan dua laporan pencurian HP di wilayah Kota Banda Aceh. Kasus pertama dilaporkan Novi Zaliya (40), warga Kecamatan Kuta Raja, yang kehilangan HP saat berjualan nasi di sebuah warung kopi di Desa Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Jumat (2/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat itu, korban sedang melayani pembeli yang memesan nasi. Korban meletakkan HP di atas meja, kemudian beralih untuk menyiapkan pesanan.

Ketika korban sedang membungkus nasi dengan posisi membelakangi meja, seorang pria yang sebelumnya membeli nasi diduga mengambil HP tersebut. Aksi itu kemudian diketahui melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Setelah mengambil HP, pria tersebut meninggalkan lokasi dengan alasan akan kembali untuk membayar nasi yang dipesannya. Namun, dia tidak kembali sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh.

Kasus kedua dialami Amira Sabrina (23), warga Kabupaten Aceh Selatan, pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 17.35 WIB. Saat kejadian, korban sedang berjualan kue sambil menggunakan telepon genggamnya.

Seorang pria yang tidak dikenal datang menggunakan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BL 3057 VK dan berpura-pura memesan kue. Ketika korban menyiapkan pesanan, HP miliknya diletakkan di atas meja kasir.

Pria tersebut kemudian berpura-pura hendak mengambil uang, tetapi diduga mengambil HP korban dan langsung meninggalkan lokasi. Telepon genggam yang dilaporkan hilang adalah Oppo A54 berwarna Starry Blue.

Merasa dirugikan, Amira melaporkan kejadian itu kepada Polresta Banda Aceh agar diproses sesuai ketentuan hukum.

Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan, tim opsnal Unit V Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh memperoleh informasi mengenai keberadaan pria yang diduga sebagai pelaku di sebuah warkop di Kecamatan Lueng Bata. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan DM bersama HM yang diduga terlibat dalam penadahan barang hasil pencurian.

Dari hasil penindakan tersebut, polisi menyita enam unit HP, yakni Vivo Y31 berwarna putih, Vivo Y71 berwarna emas, Oppo A54 berwarna Starry Blue, Vivo V7 berwarna emas, Realme 10 berwarna hitam, serta Samsung Galaxy A32 berwarna putih.

Polisi juga mengamankan satu sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BL 3057 VK. Berdasarkan pemeriksaan awal, kendaraan tersebut diduga digunakan dalam aksi pencurian. Sementara itu, penyidik masih mendalami keterkaitan setiap HP yang diamankan dengan laporan para korban maupun kemungkinan perkara lainnya.

Saat ini, DM dan HM telah dibawa ke Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak, menelusuri asal-usul barang bukti, serta melengkapi berkas perkara.

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh mengatakan, penyidik juga akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai bagian dari proses penanganan perkara.

Polisi mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan HP atau memiliki informasi terkait kasus tersebut agar melapor kepada pihak berwenang untuk membantu proses penyelidikan.* (dh)

Bonatua mengatakan, dokumen tersebut digunakan untuk menelusuri program pendidikan yang tersedia di UTS Insearch, termasuk apakah lembaga tersebut memiliki program yang setara dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Ia mengaku mengambil kalender akademik tahun 2005 sebagai salah satu sampel untuk membandingkannya dengan riwayat pendidikan Gibran.

Baca Juga:

• Sentil Pihak yang Usik Ijazah Gibran, Jimly Asshiddiqie: Tak Mungkin Prabowo Pecat Wapresnya

Menurut Bonatua, kalender akademik tersebut menunjukkan bahwa program yang diselenggarakan UTS Insearch pada 2005 mencakup kursus bahasa Inggris, program diploma, Foundation Studies Certificate, kunjungan studi, dan pembelajaran bahasa Inggris. Ia menilai daftar tersebut tidak menunjukkan adanya program Grade 12 atau pendidikan yang setara SMA sebagaimana yang dipersoalkannya.

Bonatua menyebut dokumen kalender akademik yang dibawanya lebih terperinci dibandingkan dokumen yang sebelumnya dibahas dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan, bukti tersebut mencakup kalender akademik untuk periode 2004–2007, yang menurutnya dapat digunakan untuk menelusuri kegiatan pendidikan di lembaga tersebut.

Selain kalender akademik, Bonatua mengaku menyerahkan surat keterangan atau suket terkait penyetaraan pendidikan beserta dokumen lain yang disebutnya diperoleh dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Bonatua juga menyoroti perbedaan antara konsep pendidikan yang sederajat dengan proses penyetaraan kualifikasi pendidikan. Menurut dia, dokumen penyetaraan untuk keperluan melanjutkan pendidikan tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan mengenai pemenuhan persyaratan administratif untuk pencalonan pejabat publik.

Ia mendasarkan keberatannya pada ketentuan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bonatua menilai persoalan tersebut perlu ditelaah dari aspek pemenuhan persyaratan pendidikan minimum, bukan hanya dari keberadaan dokumen penyetaraan.

Dalam proses pelaporan, Bonatua mengatakan Bawaslu sempat meminta dokumen suket. Ia menilai lembaga pengawas pemilu tersebut perlu menelaah bukti yang diserahkan sekaligus memperhatikan akses terhadap dokumen yang dimiliki lembaga terkait.

Bonatua berharap Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dan mempertimbangkan batas waktu pelaporan karena, menurut pengakuannya, bukti yang diajukan baru ditemukan belakangan. Ia juga meminta Bawaslu menelaah kemungkinan adanya pelanggaran berdasarkan dokumen yang diserahkan.

Sebelum mendatangi Bawaslu, Bonatua mengaku telah menempuh sejumlah jalur lain, termasuk mendatangi kepolisian dan mengajukan perkara melalui pengadilan. Ia mengatakan pelaporan ke Bawaslu menjadi langkah lanjutan untuk meminta pemeriksaan atas dugaan persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran.* (in/dh)

Kegiatan yang berlangsung di Aula Unmuha itu terselenggara melalui kerja sama antara Unmuha dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya prosedur penempatan kerja di luar negeri yang legal dan aman.

Baca Juga:

• Perkuat Pembangunan Daerah, Unmuha dan Pemko Banda Aceh Sepakati Kerja Sama Pendidikan hingga Riset

Dalam sambutannya, Aslam Nur menyampaikan apresiasi atas kehadiran Dzulfikar di tengah agenda kerjanya. Ia menilai kuliah tamu tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.

"Pertemuan hari ini menjadi momentum penting untuk mempersiapkan alumni Unmuha agar siap menghadapi tantangan global, khususnya dalam mencetak SDM yang mampu bersaing di pasar kerja internasional," ujar Aslam Nur.

Ia juga mengungkapkan bahwa lima mahasiswa Unmuha telah memperoleh kesempatan mengikuti program magang di Taiwan. Selain itu, sejumlah alumni Unmuha disebut telah bekerja di Jerman.

Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum, edukasi, dan pelatihan kompetensi bagi calon pekerja migran Indonesia. Materi yang disampaikan tim BP3MI Aceh juga memberikan pemahaman tentang mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Program SMK Go Global turut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kuliah tamu tersebut. Program ini berkaitan dengan upaya mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga pelayanan pekerja migran, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai peluang kerja global sekaligus risiko bekerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi.* (dh)

Polda Sumatera Utara (Sumut) telah menangkap enam orang terkait peristiwa tersebut. Dua orang berinisial DAC (22) dan AAL (20) ditetapkan sebagai tersangka penembakan, sedangkan empat rekan DN turut diproses terkait dugaan kepemilikan dan penguasaan senjata.

Baca Juga:

• Polda Sumut Usut Kepemilikan Pistol Pindad Combat dalam Kasus Penembakan Anggota Ormas di Deli Serdang

1. Dua Tersangka Diduga Terlibat Penembakan hingga DN Tewas

Menurut keterangan polisi, peristiwa bermula saat seorang pria bernama Feri menghubungi DN untuk meminta bantuan karena rumahnya disebut diserang kelompok lain. DN kemudian mengumpulkan sejumlah rekannya dan berangkat menggunakan mobil Toyota Yaris putih menuju Desa Bandar Labuhan.

Dalam perjalanan, mobil tersebut diadang dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Keduanya kemudian diidentifikasi sebagai DAC dan AAL.

Cornelis mengatakan, DAC diduga memerintahkan AAL untuk menembak ketika mereka mendekati mobil yang ditumpangi DN dan rekan-rekannya. AAL kemudian melepaskan beberapa tembakan menggunakan senjata api yang dibawa DAC.

"Saat memepet mobil korban, DAC menyampaikan kepada AAL, 'ini dia orangnya, silakan tembak!' begitu. Jadi ada perintah tembak dari Saudara DAC," kata Cornelis saat menjelaskan hasil penyelidikan.

Polda Sumut menetapkan DAC dan AAL sebagai tersangka penembakan. Polisi masih mendalami rangkaian peristiwa tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat atau memberikan perintah.

2. Peluru Mengenai Telinga hingga Menembus Leher Korban

Penembakan tersebut menyebabkan DN meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Cornelis, peluru mengenai telinga korban hingga menembus lehernya.

"DN dinyatakan meninggal dunia ketika sudah masuk peluru ke telinganya dan menembus leher, kemudian akhirnya kejang-kejang," ujar Cornelis.

Rekan DN berinisial IW yang berada di dalam mobil juga mengalami luka tembak pada paha kiri. Jenazah DN kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjalani autopsi sebelum dimakamkan oleh keluarganya.

Setelah DN terkena tembakan, mobil yang dikemudikannya terus melaju dan kehilangan kendali. Kendaraan itu kemudian menabrak sepeda motor yang ditumpangi kedua tersangka, yang saat itu berusaha melarikan diri.

DAC dan AAL sempat terjatuh dan mengalami luka-luka. Keduanya kemudian melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap polisi di kediaman mereka yang berada di kawasan Tanjung Morawa.

3. Polisi Menemukan Senjata Api dan Senjata yang Diduga Telah Dimodifikasi

Penyelidikan polisi tidak hanya mengungkap dugaan penggunaan senjata api oleh kedua tersangka, tetapi juga keberadaan sejumlah senjata di dalam mobil Toyota Yaris yang ditumpangi DN dan rekan-rekannya.

Cornelis mengatakan, rombongan DN diduga telah menyiapkan berbagai perlengkapan sebelum berangkat untuk membantu Feri. Perlengkapan tersebut mencakup senjata tajam dan senapan angin yang diduga telah dimodifikasi.

"Mereka mempersiapkan peralatan-peralatan, senjata-senjata, baik itu senjata tajam maupun senjata api yang dimodifikasi. Ini semuanya dimasukkan ke dalam mobil Yaris," ungkap Cornelis.

Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu unit Toyota Yaris, satu sepeda motor Honda Beat, satu senjata api jenis pistol yang diduga bermerek Combat, satu butir amunisi kaliber 9 milimeter, serta dua selongsong peluru dengan kaliber yang sama.

Empat rekan DN berinisial IW, J, MD, dan MH turut diproses terkait dugaan kepemilikan dan penguasaan senjata. Polisi menyebut J dan MD diduga menguasai senapan angin yang telah dimodifikasi, sementara IW dan MH disebut memegang senjata sejenis.

Tiga dari empat orang tersebut telah ditahan, sedangkan IW masih menjalani perawatan akibat luka tembak di paha kirinya. Polisi juga mendalami asal-usul senjata dan pihak yang diduga melakukan modifikasi.

4. Dua Tersangka Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Polda Sumut menjerat DAC dan AAL dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dugaan pembunuhan berencana.

Menurut Cornelis, penyidik mendalami dugaan adanya persiapan sebelum penembakan terjadi. Polisi menyebut DAC diduga telah membawa senjata api yang diselipkan di pinggangnya dan meminta AAL menggunakannya untuk menembak korban.

Meski demikian, status keduanya masih sebagai tersangka. Proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan akan menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak.

Polisi juga masih menyelidiki asal-usul senjata api yang digunakan dalam penembakan serta kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam peristiwa tersebut.

Polda Sumut menegaskan akan menindak tegas tindakan kekerasan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan yang melanggar hukum.

5. Delapan Warga Ikut Terluka, Termasuk Anak-anak

Bentrokan tersebut turut berdampak kepada warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Polisi menyebut delapan warga yang tidak terlibat dalam perselisihan kedua kelompok mengalami luka setelah tersenggol atau tertabrak mobil Toyota Yaris yang kehilangan kendali.

Cornelis menjelaskan, mobil tersebut melaju setelah menabrak sepeda motor yang ditumpangi kedua tersangka. Kendaraan itu kemudian terus bergerak hingga menabrak sejumlah warga dan akhirnya berhenti setelah menghantam tiang listrik.

"Mobil Yaris ini melaju kencang melewati titik lokasi jatuhnya motor pelaku. Kemudian kurang lebih 50 meter, mobil menabrak dan menyenggol delapan orang masyarakat yang ada di sana, dan akhirnya berhenti setelah terakhir menabrak tiang listrik," kata Cornelis.

Menurut polisi, delapan warga tersebut mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan. Mereka kemudian diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing.

Peristiwa penembakan yang terjadi di jalan sempit kawasan permukiman itu membuat warga sekitar geger karena suara letusan senjata terdengar beberapa kali.

Polda Sumut mengimbau pihak-pihak yang berselisih agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Polisi menegaskan setiap dugaan pelanggaran hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.* (km/dh)

Silaturahmi berlangsung di ruang kerja Rektor UMSU Prof DR Akrim MPd yang juga Ketua Panitia Muktamar ke 49 Muhammadiyah di kampus UMSU Jalan Mukhtar Basri, Medan, Jumat (23/10/2026).

Baca Juga:

• Hitung Mundur 400 Hari Muktamar ke-49 Muhammadiyah, Panitia Siapkan 2 Posko Utama di Medan

Prof Hasrat menjelaskan, MPM PWM Sumut akan menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional 2026 di Gedung Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Jalan Cikditiro, Yogyakarta, 31 Oktober 2026. Agenda ini untuk memperkuat konsolidasi dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di Indonesia, termasuk Sumut.

Salah satu program prioritas MPM adalah membangun jaringan grassroots petani dan nelayan melalui pembentukan komunitas Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) dan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU).

Khusus petani, MPM akan menggandeng JATAM untuk penanaman padi varietas Mentari. Varietas unggul baru ini diluncurkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada 20 September 2025 saat Jambore Nasional untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

"Padi ini akan menjadi beras yang akan dikonsumsi sekitar 1,7 juta warga Muhammadiyah yang hadir pada Muktamar ke-49 Muhammadiyah di Sumut November 2027. Karena itu akan dilakukan launching penanaman varietas padi Mentari," ujar Prof Hasrat.

Sementara itu, Ketua MPM PWM Sumut Maulana Malik Muttaqin menjelaskan, MPM PWM Sumut juga akan menggelar Konsolidasi Wilayah se-Sumut pada November 2026 yang menghadirkan seluruh pengurus MPM PDM kabupaten/kota.

"Konsolidasi ini akan membahas pelaksanaan program MPM dalam rangka memberdayakan masyarakat," kata Maulana.

Saat ini, MPM PWM Sumut sudah memiliki komunitas JATAM dengan Ketua Saadi Sam yang akan mengkoordinir pengembangan JATAM hingga kecamatan dan desa.

Di lapangan, anggota JATAM dampingan MPM PWM Sumut dan PDM Langkat sedang melakukan penanaman cabai di Kecamatan Padang Tualang dan Secanggang setelah mengikuti pelatihan yang diikuti 13 peserta warga Muhammadiyah.

Untuk menyukseskan program tersebut, MPM PWM Sumutberharap berkolaborasi dengan Fakultas Pertanian UMSUdan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sumut.

Rektor UMSU Prof DR Akrim MPd memastikan mendukung penuh program MPM PWM Sumut dalam memberdayakan masyarakat agar mampu dan berdaya secara ekonomi.*

Kasi Humas Polres Tapanuli Tengah Iptu Anto Patar Limbong mengatakan kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat (23/10/2026) sekitar pukul 07.17 WIB. Saat itu, korban yang merupakan warga Kota Sibolga sedang mengendarai sepeda motor dari arah Sibolga menuju Barus.

Baca Juga:

• Polda Sumut Usut Kepemilikan Pistol Pindad Combat dalam Kasus Penembakan Anggota Ormas di Deli Serdang

Anto menjelaskan, ketika mencoba mendahului truk yang dikemudikan Poslan Gultom (54), sepeda motor korban mendadak oleng hingga kehilangan kendali. Korban kemudian terjatuh ke arah ban belakang truk.

"Sepeda motor korban mendadak oleng dan kehilangan kendali. Korban terjatuh lalu terhempas ke arah ban belakang truk tronton hingga mengalami luka berat dan meninggal dunia di lokasi," ujarnya.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian. Petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tapteng selanjutnya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

"Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh Satlantas Polres Tapanuli Tengah, dan kendaraan yang terlibat telah diamankan sebagai barang bukti," jelas Anto.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Pandan untuk menjalani visum. Polisi masih menangani perkara kecelakaan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.* (ds/dh)

MEDAN – Seorang pria yang diduga hendak melakukan pencurian di Jalan Datuk Rubiah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, menjadi viral di media sosial setelah diberi makan oleh warga. Pria tersebut disebut mengaku kelaparan dan tidak makan selama tiga hari.

Kepala Lingkungan 28 Kelurahan Rengas Pulau, Salman Alfarisi, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (17/10/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Pria tersebut lebih dulu diamankan warga sebelum sempat mengambil barang dari rumah yang menjadi sasaran.

Baca Juga:

• PS5 hingga Kamera DSLR Raib Dibobol Maling di Apotek Sehat Cempaka Medan, Satu Pelaku Ditangkap dan Dua Rekannya Buron

Menurut Salman, pria tersebut awalnya mengaku sebagai warga Rengas Pulau. Namun, setelah video kejadian beredar luas di media sosial, muncul komentar dari warganet yang menyebut pria itu berasal dari Belawan.

"Kalau pengakuan awalnya, katanya dia (maling) orang Rengas Pulau juga. Rupanya setelah viral baru ada yang komen katanya itu orang Belawan," katanya.

Salman menyebut pemberian makanan kepada pria yang diamankan tersebut merupakan kejadian pertama yang diketahuinya di lingkungan itu. Ia mengatakan sebelumnya pernah terjadi kasus pencurian yang berujung pada warga melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku.

"Kalau dikasih makan gini, kebetulan baru inilah. Mungkin warga yang di situ yang dapatnya tadi baik hatilah mungkin. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada yang meninggal, ada yang sekarat, macam-macamlah," ungkapnya.

Salman menjelaskan, berdasarkan keterangan pemilik rumah, pria tersebut diduga hendak mengambil seng dan peralatan rumah. Pemilik rumah kemudian berteriak sehingga warga berdatangan dan mengamankan pria tersebut.

"Pemilik rumah sempat teriak, makanya ramailah warga datang. Tapi sekarang sudah damai dan sudah selesailah masalahnya karena pemilik rumah pun tidak ada kehilangan apa-apa," ujar Salman.

Ia menambahkan, Lingkungan 28 sebenarnya memiliki pos keamanan lingkungan (poskamling) yang biasanya beroperasi pada malam hari. Namun, kegiatan penjagaan tersebut tidak selalu berjalan karena dilakukan secara swadaya dan bergantung pada ketersediaan waktu warga.

Menurut Salman, dugaan pencurian pada siang hari jarang terjadi di lingkungan tersebut. Meski demikian, ia menilai keberadaan poskamling tetap penting untuk membantu menjaga keamanan lingkungan.

"Kalau siang hari jarang kejadian (maling) mungkin baru kali ini. Memang ada Poskamling kami tapi ya beroperasinya malam hari, itu pun kadang tidak berjalan kalau warga ada kegiatan lain," pungkasnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, pria tersebut terlihat dikelilingi warga sambil menyantap makanan yang diberikan kepadanya. Ia tampak mengenakan singlet hitam dan topi, serta makan dalam posisi jongkok sembari menjawab pertanyaan warga.

Meski persoalan tersebut disebut telah diselesaikan secara damai, dugaan pencurian dan tindakan kekerasan terhadap pria itu tetap perlu dibedakan. Setiap dugaan tindak pidana sebaiknya ditangani sesuai ketentuan hukum, bukan melalui tindakan main hakim sendiri.* (ds/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pemanggilan sebelumnya sempat ditunda. Selain Dandhy, polisi juga menjadwalkan klarifikasi terhadap seorang rekannya pada 28 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Sebut Keterangan Menyesatkan Soal Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Pertimbangkan Laporkan Dian Sandi

Budi menegaskan, penanganan laporan tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Polisi akan menelaah keterangan dan bukti yang tersedia untuk menentukan apakah perkara itu memenuhi unsur pidana dan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Kami tekankan ini masih tahap penyelidikan. Jadi undangan klarifikasi itu kita kirimkan yang bersangkutan atas laporan warga masyarakat. Apabila undangan klarifikasi proses penyelidikan ini bisa terpenuhi, bisa akan ditingkatkan dalam proses sidik," ujarnya.

Sebaliknya, apabila hasil penyelidikan tidak menemukan bukti yang cukup untuk memenuhi unsur pidana, penanganan perkara dapat dihentikan pada tahap tersebut.

Sebelumnya, Mama Sinta melaporkan Dandhy dan seorang terlapor berinisial JTW, yang disebut sebagai Ketua LBH Papua Merauke, ke Polda Metro Jaya terkait film Pesta Babi.

Mama Sinta mengaku kecewa karena dirinya ditampilkan dalam film tersebut tanpa izin. Ia merasa keberatan karena gambar dirinya ditayangkan kepada publik tanpa pembicaraan atau persetujuan yang menurutnya diperlukan.

"Mereka putar film 'Pesta Babi' itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali. Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka," ujar Mama Sinta.

"Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta. Jadi, itu saja yang saya sampaikan," lanjutnya.

Dandhy sebelumnya juga memberikan tanggapan terkait laporan tersebut melalui unggahan di akun Instagram. Ia menyoroti perbedaan situasi saat Mama Sinta menyampaikan perjuangannya membela tanah ulayat dengan kemunculannya ke publik setelah film tersebut beredar.

"Saat Mama Yasinta muncul ke publik membela tanah ulayatnya, kami yang ikut mendukungnya, menampakkan identitas jelas. Punya nama, punya wajah, punya lembaga," tulis Dandhy dalam unggahannya.

Dandhy juga mempertanyakan pihak-pihak yang menurutnya memunculkan Mama Sinta ke ruang publik tanpa identitas yang jelas. Ia menilai polemik tersebut berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan yang terjadi di Papua.

"Satu-satunya yang tampak jelas adalah siasat agar kita pelan-pelan kehilangan fokus pada persoalan kolonialisme di Papua," ujarnya.

Polda Metro Jaya masih mendalami laporan tersebut dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait. Hasil klarifikasi dan bukti yang diperoleh akan menjadi bahan bagi penyelidik untuk menentukan kelanjutan penanganan perkara.* (d/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelius Mangarahon Simanjuntak mengatakan pistol tersebut diserahkan DAC kepada Afriandi Anas Limbong alias AAL, yang diduga menjadi eksekutor penembakan. Namun, penyidik belum dapat menggali secara maksimal keterangan DAC mengenai asal-usul senjata tersebut karena ia masih menjalani perawatan medis intensif.

Baca Juga:

• Diduga Keracunan Konsumsi Hari Santri Deli Serdang, 32 Santri Dilarikan ke Tiga Rumah Sakit

Penembakan yang menewaskan Doni Pa'cek tersebut terjadi di tengah bentrokan antara dua kelompok ormas di wilayah Tanjung Morawa, Deli Serdang, pada Minggu (18/10/2026). Polisi telah menangkap DAC dan AAL yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Menurut keterangan polisi, peristiwa bermula dari penyerangan terhadap rumah Feri, anggota Pemuda Pancasila, di Kompleks Puskop ABRI, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa. Setelah menerima kabar itu, Doni bersama sejumlah rekannya bergerak menuju lokasi.

Doni mengendarai mobil Toyota Yaris bersama empat rekannya. Rombongan tersebut juga diikuti sejumlah sepeda motor yang ditumpangi rekan-rekan mereka.

Dalam perjalanan di Jalan Limau Mukur, Desa Bangun Rejo, mobil yang ditumpangi Doni diduga didekati DAC dan AAL yang menggunakan sepeda motor. Cornelius mengatakan DAC diduga memerintahkan AAL menembak korban.

"Tersangka DAC memberi tahu AAL bahwa senpi di pinggangnya sudah dikokang dan memerintahkan AAL untuk menembak. AAL lalu menarik pistol dan melepaskan tembakan ke arah pengemudi," terang Cornelius.

Tembakan mengenai telinga kanan Doni dan menembus hingga leher kiri. Rekannya, Indra Wijaya, juga mengalami luka tembak pada paha kiri.

Polisi menyebut kedua terduga pelaku kemudian berusaha melarikan diri. Dalam peristiwa tersebut, DAC turut mengalami luka akibat senjata api yang dibawanya meletus. Keduanya kemudian ditangkap untuk menjalani proses hukum.

Selain menelusuri asal-usul pistol Pindad Combat, Polda Sumut juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam penembakan tersebut. Penyidik turut menelusuri dugaan adanya pihak yang memberikan instruksi di balik aksi itu, termasuk indikasi keterlibatan seseorang berinisial HS yang disebut dalam penyelidikan.

Namun, dugaan keterlibatan pihak lain tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan alat bukti. Polisi belum dapat menyimpulkan adanya aktor intelektual sebelum proses penyidikan selesai.

Dalam penanganan kasus ini, polisi juga menetapkan empat rekan Doni yang berada di dalam mobil sebagai tersangka dalam perkara terkait kepemilikan senjata tajam dan senapan angin rakitan. Keempatnya adalah Muhammad Hatta (44), Muhammad Dio Alfareza Lingga (21), Juanda (39), dan Indra Wijaya Lingga (23).

Polda Sumut menyatakan penindakan dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat pelanggaran hukum dalam bentrokan tersebut. Kepolisian juga mengimbau seluruh kelompok ormas agar menahan diri dan tidak menyelesaikan perselisihan melalui kekerasan.

"Polda Sumut bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap setiap bentuk aksi premanisme dan tindakan ormas yang melanggar hukum. Jika ada ormas yang membuat gaduh, kami tidak akan segan menindak tegas," tegas Cornelius.

Penyidik masih mendalami asal-usul senjata api, peran masing-masing tersangka, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Hasil penyidikan selanjutnya akan menentukan perkembangan penanganan perkara penembakan yang menewaskan Doni Pa'cek tersebut.* (tm/dh)

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Fariz Haholongan Hutagalung, menyampaikan data tersebut dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (23/10/2026).

"Kebutuhan beras Oktober sebesar 116.433 ton. Produksi beras sekitar 144.066 ton," kata Fariz.

Baca Juga:

• Siapkan Beras untuk 1,7 Juta Muktamirin, MPM PWM Sumut Gandeng UMSU Tanam Padi Mentari

Selain beras, sejumlah komoditas hortikultura di Sumut juga mencatat produksi yang cukup besar. Produksi cabai merah mencapai 14.213 ton, melampaui kebutuhan sebesar 9.855 ton. Cabai rawit juga mengalami surplus dengan produksi 7.594 ton dan kebutuhan 3.712 ton.

Sementara itu, produksi bawang merah tercatat setara 5.021 ton umbi basah atau 3.306 ton dalam kondisi kering. Jumlah tersebut masih di bawah kebutuhan yang mencapai 5.353 ton.

Pada sektor peternakan, produksi daging sapi mencapai 1.773 ton, sedangkan kebutuhannya sebesar 891 ton. Produksi daging ayam ras tercatat 20.383 ton dengan kebutuhan 16.037 ton. Adapun produksi telur ayam ras mencapai 53.810 ton, jauh di atas kebutuhan sebesar 20.491 ton.

Untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian, Pemprov Sumut melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjalankan intervensi melalui Program Strategis Daerah (PSD). Program tersebut berfokus pada pengembangan kawasan pertanian terpadu yang dilengkapi bantuan serta kemitraan dengan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai pembeli hasil produksi atau offtaker.

Melalui program itu, pemerintah mengembangkan kawasan untuk komoditas padi, jagung, cabai merah, bawang merah, sapi potong, serta rumah produksi kelapa dan kopi. Pengembangan dipusatkan pada satu hamparan lahan yang dikelola oleh satu kelompok tani, dengan dukungan paket bantuan secara terpadu.

Untuk komoditas padi, terdapat 10 kawasan dengan total luas mencapai 300 hektare. Dari luasan tersebut, panen telah dilakukan di lahan seluas 44,5 hektare dengan hasil produksi mencapai 327,95 ton.

Sementara itu, pengembangan kawasan jagung mencakup 13 kawasan dengan total luas 260 hektare. Panen telah berlangsung di lahan seluas 43 hektare dengan produksi mencapai 345,6 ton.

Pada komoditas cabai merah, pemerintah mengembangkan 15 kawasan dengan luas total 60 hektare. Enam kawasan seluas 24 hektare telah memasuki masa panen dengan produksi mencapai 264 ton.

Adapun kawasan bawang merah terdiri dari 16 kawasan dengan luas 48 hektare. Sebanyak enam kawasan dengan luas 18 hektare telah panen dan menghasilkan 299,4 ton.

"Kawasan cabai merah terdiri dari 15 kawasan seluas 60 hektare. Enam kawasan seluas 24 hektare sudah panen dengan produksi 264 ton, kawasan bawang merah terdiri dari 16 kawasan seluas 48 hektare. Enam kawasan seluas 18 hektare sudah panen dengan produksi 299,4 ton," papar Fariz.

Di sektor peternakan, pengembangan kawasan sapi potong dilakukan di empat wilayah, yakni Simalungun, Serdangbedagai, Asahan, dan Labuhanbatu. Saat ini, keempat kawasan tersebut masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada minggu pertama Desember 2026.

Kawasan sapi potong itu direncanakan menerima sekitar 150 ekor sapi. Jumlah tersebut terdiri dari 120 ekor untuk penggemukan dan 30 ekor untuk pengembangbiakan.

Selain peternakan sapi, Pemprov Sumut juga mengembangkan fasilitas pengolahan hasil perkebunan. Rumah produksi kelapa di Nias Utara telah mencapai progres pembangunan 80 persen dan ditargetkan selesai pada 6 November 2026.

Sementara itu, tiga rumah produksi kopi sedang dikembangkan di Sumut, masing-masing satu unit di Humbang Hasundutan dan dua unit di Tapanuli Utara. Seluruh fasilitas tersebut ditargetkan rampung pada November 2026.

Pengembangan kawasan pertanian terpadu dan fasilitas pengolahan hasil perkebunan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperkuat rantai pemasaran, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Pemprov Sumut juga menargetkan program tersebut mampu menjaga ketersediaan pangan dan mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.* (dh)

Pimpinan Pondok Pesantren Mazilah Darussalam, Ustad Fahrul Yusuf, mengatakan dirinya bersama para santri berangkat menuju Kantor Bupati Deli Serdang sekitar pukul 06.00 WIB untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Diduga Keracunan Nasi Bungkus Saat Peringatan HSN Deli Serdang, 32 Santri Jalani Perawatan

Pada saat pembagian dan konsumsi makanan, Fahrul mengaku belum mengetahui adanya masalah. Namun, sejumlah santri mulai mengeluhkan sakit perut dan kondisi tubuh yang tidak nyaman ketika memasuki waktu petang.

Kecurigaan muncul pada Jumat (23/10/2026) menjelang pagi. Saat itu, tidak ada santri maupun santriwati yang datang ke masjid untuk melaksanakan salat Subuh seperti biasanya.

Setelah melakukan pengecekan, Fahrul mendapati sejumlah anak didiknya terbaring dalam kondisi lemah. Ia kemudian membawa para santri yang mengalami keluhan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.

Karena jumlah santri yang membutuhkan penanganan cukup banyak, sebanyak 32 orang dibawa ke tiga rumah sakit berbeda. Salah satunya adalah Rumah Sakit Madani, sedangkan dua rumah sakit lainnya berada di kawasan Saentis.

Fahrul juga berupaya mencari informasi mengenai kemungkinan kejadian serupa yang dialami santri dari pondok pesantren lain yang menghadiri acara tersebut. Ia menyampaikan pertanyaan melalui grup WhatsApp yang beranggotakan pengurus pondok pesantren.

Dalam upaya mencari penyebab kejadian, Fahrul mengingat kembali makanan yang dikonsumsi para santrinya. Berdasarkan ingatannya, mereka tidak mengonsumsi makanan lain setelah berangkat dari pondok selain makanan yang dibagikan saat peringatan Hari Santri di Kantor Bupati Deli Serdang.

Tak lama kemudian, sejumlah pengurus pondok pesantren lain melaporkan adanya santri mereka yang mengalami keluhan kesehatan serupa. Informasi tersebut menambah kecurigaan bahwa kejadian itu mungkin berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi dalam kegiatan tersebut.

Fahrul turut menyoroti kondisi lauk ikan nila yang diterima para santri saat makan siang. Menurut keterangannya, ikan nila tersebut dilaporkan berlendir dan mengeluarkan sedikit bau tidak sedap.

Kondisi makanan itu menjadi salah satu hal yang dicurigai berkaitan dengan gangguan kesehatan yang dialami para santri. Namun, kondisi ikan sebagaimana dituturkan Fahrul belum dapat dijadikan bukti bahwa makanan tersebut merupakan penyebab keracunan.

Penyebab pasti kejadian masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis, penelusuran sumber makanan, serta pengujian sampel oleh pihak berwenang jika diperlukan. Hasil pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah keluhan para santri memang berkaitan dengan makanan yang disediakan dalam acara Hari Santri.* (dh)

Kepala BBMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, menjelaskan potensi cuaca ekstrem tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer di sekitar Sumatera Utara. Salah satunya adalah terbentuknya pola sirkulasi siklonik di Samudra Hindia bagian barat Aceh.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Patok Fee Proyek BBPJN Sumut: Kepala Balai 4 Persen, PPK Kantongi Hingga 1,5 Persen

"Sirkulasi siklonik tersebut mengakibatkan terbentuknya daerah belokan angin serta konfluensi atau pertemuan massa udara tepat di atas wilayah Sumatera Utara," ujar Hendro dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (23/10/2026).

Potensi hujan juga dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer dan fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) di wilayah Sumut. Selain itu, suhu permukaan laut di sekitar perairan Sumatera Utara yang berkisar 30-31 derajat Celsius serta kelembapan udara yang tinggi turut mendukung ketersediaan uap air di atmosfer.

"Kombinasi faktor-faktor meteorologis ini memberikan pasokan uap air yang sangat melimpah, sehingga memicu pembentukan awan-awan hujan secara masif, terutama di kawasan pantai barat dan pesisir timur Sumatera Utara," jelas Hendro.

Hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat diprakirakan dapat terjadi mulai siang hingga dini hari, bahkan berlangsung lebih dari tiga jam. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko genangan, banjir, banjir bandang, dan longsor, terutama di wilayah rawan bencana.

BBMKG Wilayah I Medan memetakan 33 kabupaten/kota yang berada dalam jangkauan potensi dampak cuaca ekstrem tersebut.

Di kawasan pesisir timur dan dataran rendah, wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Asahan, Kota Tanjungbalai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Langkat.

Di wilayah dataran tinggi dan pegunungan, daerah yang masuk dalam daftar tersebut meliputi Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Kota Pematangsiantar, Humbang Hasundutan, Toba, dan Samosir.

Sementara itu, di kawasan Tapanuli dan Sumatera Utara bagian selatan, wilayah yang perlu mewaspadai dampak cuaca ekstrem terdiri atas Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, serta Mandailing Natal.

Potensi dampak cuaca ekstrem juga mencakup wilayah Kepulauan Nias, yakni Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli.

Menghadapi potensi tersebut, BBMKG Wilayah I Medan meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, serta Polri.

Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, bantaran sungai, dan lereng perbukitan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga juga diminta memantau informasi cuaca secara berkala dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama ketika hujan berlangsung dengan intensitas tinggi dalam waktu lama.

Masyarakat di daerah rawan longsor perlu mewaspadai tanda-tanda pergerakan tanah, seperti munculnya retakan pada tanah atau bangunan, serta perubahan kondisi lereng. Jika situasi membahayakan, warga dianjurkan segera menjauhi lokasi berisiko dan mengikuti arahan petugas setempat.

BBMKG Wilayah I Medan turut menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi cuaca terkini melalui nomor 0821-6804-3653 atau surat elektronik bhmkg1@bmkg.go.id.

Peringatan dini tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan selama periode cuaca ekstrem. Pemantauan informasi terbaru diperlukan karena kondisi atmosfer dan wilayah terdampak dapat berubah sewaktu-waktu.* (tm/dh)

Dalam pengembangan perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi proyek jalan periode 2023–2025. Tujuh tersangka telah ditahan sejak Kamis (22/10/2026), sedangkan satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Baca Juga:

• Batal Dijebloskan ke Penjara! Terpidana Kasus Suaka Margasatwa Rp 856 Miliar Dilarikan ke RS

"KPK kemudian melakukan pengembangan penyidikan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok, serta bukti-bukti baru yang diperoleh pada tahap penyidikan. Setelah ditemukannya kecukupan alat bukti baru, pada tanggal 30 September 2026, KPK kembali menetapkan delapan orang sebagai tersangka," ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).

Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, sejumlah pejabat di lingkungan BBPJN Sumut diduga meminta uang komitmen kepada penyedia jasa yang memenangkan proyek. Pemberian uang tersebut diduga dilakukan melalui penyerahan tunai maupun transfer rekening bank.

KPK mengungkap, besaran uang komitmen yang diduga dibagikan berbeda-beda sesuai jabatan. Kepala BBPJN Sumut dan Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) masing-masing diduga memperoleh 4 persen dari nilai proyek.

Sementara itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga mendapat bagian 1–1,5 persen. Adapun bendahara BBPJN dan kelompok kerja (Pokja) masing-masing diduga memperoleh 0,5 persen.

Taufik mengatakan penyedia jasa yang tidak memenuhi permintaan fee tersebut diduga berisiko tidak lagi mendapatkan proyek di lingkungan BBPJN Sumut.

"Apabila tidak memberikan fee kepada pihak BBPJN, penyedia proyek berisiko tidak lagi mendapatkan proyek di lingkungan BBPJN Provinsi Sumatera Utara," ungkap Taufik.

Dalam penyidikan, KPK juga memaparkan dugaan penerimaan uang oleh masing-masing tersangka. Mantan Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja diduga menerima Rp300 juta, sedangkan Dicky Erlangga diduga menerima Rp1,77 miliar.

Mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Rahmad Parulian diduga menerima Rp450 juta. Dua PPK di wilayah tersebut, Faisal dan Heri Handoko, masing-masing diduga menerima Rp290 juta dan Rp270 juta.

Sementara itu, mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut T. Rahmansyah Putra alias Dadam diduga menerima Rp3,49 miliar. Mantan PPK Satker PJN Wilayah II Manaek Manalu diduga menerima Rp1,25 miliar, sedangkan Munson Ponter Paulus Hutauruk diduga menerima Rp550 juta.

Menurut pemaparan KPK, total dugaan penerimaan dari delapan tersangka tersebut mencapai Rp8,37 miliar. Seluruh nominal itu merupakan angka yang disampaikan penyidik dalam konstruksi perkara dan masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Dari delapan tersangka, tujuh orang telah ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Oktober hingga 10 November 2026. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk kepentingan penyidikan.

Ketujuh tersangka tersebut adalah Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Rahmad Parulian, Faisal, Heri Handoko, T. Rahmansyah Putra, Manaek Manalu, serta Munson Ponter Paulus Hutauruk.

Adapun Dicky Erlangga, yang menjabat sebagai Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, tidak hadir dalam pemeriksaan pada Kamis (22/10/2026). KPK menjadwalkan pemanggilan berikutnya terhadap Dicky pada Senin (26/10/2026).

Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kasus ini merupakan pengembangan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

Dalam perkara awal tersebut, KPK telah memproses lima orang, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut saat itu Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun, serta Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Pengembangan penyidikan terhadap perkara BBPJN Sumut masih berlangsung untuk mendalami aliran uang, peran masing-masing pihak, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dugaan penerimaan fee tersebut akan diuji melalui alat bukti serta proses hukum yang berlaku.* (tm/dh)

Managing Director MSCI, Raman Aylur Subramanian, mengatakan persoalan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan komposisi indeks saham, tetapi juga menyangkut kondisi pasar modal secara keseluruhan. Karena itu, perbaikan dinilai tidak cukup hanya melalui penerbitan regulasi baru atau penyesuaian komposisi indeks.

Baca Juga:

• Bursa RI Terancam Turun Kasta, 336 Investor Global Cecar OJK Soal Transparansi Saham

"Di tengah upaya Indonesia berpacu dengan waktu untuk menghindari pukulan ganda terhadap statusnya, negara ini perlu meyakinkan MSCI dan para investor global bahwa mereka mampu meregulasi pasar saham secara efektif," ujar Subramanian, dikutip Jumat (23/10/2026).

Selain persoalan transparansi, Managing Partner Carthage Capital, Stephen Wu, menyoroti struktur kepemilikan saham yang dinilai kurang terbuka, konsentrasi kepemilikan pada sejumlah emiten, serta dugaan transaksi yang berpotensi memengaruhi pembentukan harga saham secara tidak wajar.

"Masalahnya bukan terletak pada aturan, yang sebenarnya sudah diperketat oleh Indonesia, melainkan pada dugaan manipulasi yang terus terjadi serta penegakan hukum yang lemah," kata Stephen Wu.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keakuratan data saham beredar di publik atau free float. Data tersebut menunjukkan porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh investor di pasar.

MSCI menilai transparansi kepemilikan dan kredibilitas data free float penting untuk memastikan harga saham serta volume transaksi mencerminkan aktivitas pasar yang wajar. Karena itu, otoritas pasar modal dinilai perlu menunjukkan penerapan aturan secara konsisten, termasuk melalui pemeriksaan transaksi mencurigakan, pengungkapan kepemilikan saham, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti.

MSCI juga menyoroti kebutuhan terhadap sistem teknologi dan pengawasan yang memadai untuk mendeteksi pola transaksi tidak wajar serta mencegah penyalahgunaan pasar. Penegakan hukum yang efektif dinilai menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia.

MSCI dijadwalkan mengambil keputusan terkait evaluasi klasifikasi pasar Indonesia pada Juni 2027. Sementara itu, periode konsultasi mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi tersebut disebut akan berakhir pada akhir April 2027.

Apabila Indonesia benar-benar diturunkan menjadi standalone market, pasar saham nasional berpotensi tidak lagi masuk dalam cakupan indeks MSCI untuk pasar berkembang maupun pasar perbatasan. Perubahan tersebut berisiko memengaruhi alokasi investasi global dan mendorong penyesuaian portofolio oleh investor yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan.

Di tengah proses konsultasi tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan telah menggelar pertemuan dengan MSCI pada Senin (19/10/2026). Namun, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pihaknya tidak dapat mengungkapkan rincian maupun kesimpulan pertemuan karena adanya kesepakatan bersama.

"Kami membicarakan banyak hal. Namun, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan MSCI, kami tidak dapat mengungkapkan detail maupun kesimpulan dari pertemuan tersebut," kata Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Meski tidak memaparkan hasil pertemuan, BEI mengumumkan dua inisiatif sebagai bagian dari agenda transformasi integritas pasar modal. Langkah tersebut mencakup penghapusan saham berkategori High Shareholding Concentration (HSC) dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta pengungkapan data kepemilikan saham di atas 1 persen yang dilengkapi informasi afiliasi dengan emiten terkait.

Jeffrey menegaskan, kedua inisiatif tersebut bukan semata-mata respons terhadap hasil pertemuan dengan MSCI. Menurutnya, langkah itu telah menjadi bagian dari agenda transformasi bursa sebelumnya.

"Dua inisiatif baru ini. Kami melakukan apa yang baik untuk pasar modal Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, detail maupun kesimpulan dari pertemuan hari ini tidak dapat kami ungkapkan kepada publik berdasarkan kesepakatan bersama," ujarnya.

Perkembangan ini menempatkan transparansi kepemilikan saham, kualitas data free float, pengawasan transaksi, dan konsistensi penegakan hukum sebagai isu penting dalam evaluasi pasar modal Indonesia. Selama periode konsultasi, pembenahan yang dilakukan otoritas akan menjadi bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan investor global.* (in/dh)

Akuang sebelumnya dijemput tim Kejati Sumut dari kediamannya untuk menjalani eksekusi putusan pengadilan. Namun, setelah menjalani pemeriksaan oleh tim dokter yang dihadirkan kejaksaan, ia tidak dibawa ke rumah tahanan, melainkan dirujuk menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Columbia Asia di Medan.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Eksekusi Mantan Kades Tapak Kuda dalam Kasus Alih Fungsi Hutan Langkat

"Bahwa dokter mengatakan bahwa ketika pada saat dilakukan pemeriksaan terpidana ini dalam keadaan kurang sehat dan harus dirujuk kembali ke rumah sakit. Kalau dia karena ada tindakan yang harus dilakukan dan rawat jalan karena sakit jantung," kata Bani di kantor Kejati Sumut.

Bani menegaskan, kejaksaan menunda pelaksanaan eksekusi dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan terpidana. Pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi Akuang sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Ya kami akan pantau kondisi kesehatan terpidana seperti apa nantinya," ujar Bani.

Menurut Bani, pemeriksaan medis dilakukan sebelum eksekusi untuk memastikan kondisi terpidana memungkinkan menjalani hukuman. Tim dokter yang dihadirkan kejaksaan menyatakan kondisi Akuang belum memungkinkan untuk langsung dibawa menjalani masa tahanan.

"Namun kan dalam hal proses untuk mengeksekusi itu memang harus ada terlebih dahulu. Kita pastikan semua ke dalam dalam keadaan sehat, baik itu jasmani maupun rohani. Makanya kita siapkan dokter terlebih dahulu," katanya.

Akuang diketahui belum menjalani penahanan selama proses persidangan perkara yang menjeratnya. Padahal, Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan putusan kasasi yang menyatakan dirinya terbukti bersalah dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 10 tahun.

Putusan tersebut tercantum dalam perkara nomor 2657 K/PID.SUS/2026. Selain pidana penjara, Akuang diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan subsider tiga bulan kurungan.

Ia juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar. Nilai uang pengganti tersebut diperberat pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan.

Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan Akuang terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan kasasi MA tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan. Dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Akuang wajib menjalani pidana sesuai amar putusan setelah eksekusi dapat dilaksanakan.

Dalam amar putusan juga disebutkan, apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda terpidana untuk menutupi kerugian negara.

Apabila harta benda yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, Akuang dapat dikenai pidana penjara tambahan selama lima tahun sebagai pengganti kewajiban yang tidak terpenuhi tersebut.

Kejati Sumut menyatakan akan memantau kondisi kesehatan Akuang dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan kelanjutan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.* (dh)