JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengungkap alasan negaranya memilih Pakistan sebagai mediator dalam konflik dengan Amerika Serikat.

Menurut Boroujerdi, langkah tersebut didasari upaya aktif yang dilakukan pemerintah Pakistan dalam mendorong terciptanya gencatan senjata di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga:

• Dubes Iran: Negosiasi Masih Dibutuhkan agar Kapal RI Bisa Lolos dari Selat Hormuz

Ia menyebut, Iran menerima tawaran mediasi karena Pakistan dinilai mampu membangun komunikasi dengan kedua pihak yang berkonflik, termasuk Amerika Serikat.

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, disebut telah berperan aktif dalam mendorong proses damai serta meyakinkan kedua negara untuk duduk di meja perundingan.

"Upaya tersebut juga meyakinkan kami dan pihak lawan untuk bernegosiasi di Pakistan," katanya.

Sebelumnya, Pakistan muncul sebagai mediator penting dalam konflik Iran dan Amerika Serikat pada April 2026. Negara tersebut memfasilitasi gencatan senjata sementara selama dua pekan dan merencanakan perundingan lanjutan di Islamabad.

Selain faktor diplomasi aktif, Pakistan juga dipilih karena dianggap memiliki posisi netral, kedekatan geografis, serta jalur komunikasi yang efektif dengan kedua belah pihak.*

(oz/dh)

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menghentikan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan keamanan pangan tetap terjaga.

Baca Juga:

• Pihak SPPG Bantah Isu Balita Terlindas Mobil MBG di Indramayu, Ini Penjelasannya

"Sampai hari ini, SPPG di Wilayah II yang di-suspend berjumlah 362 SPPG. Dalam periode 6-10 April terdapat tambahan 41 SPPG," ujar Doni, Sabtu (11/4/2026).

Ia menjelaskan, langkah penindakan ini merupakan bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional di lapangan.

Berdasarkan laporan harian, pada Senin (6/4) terdapat 9 SPPG yang di-suspend dengan berbagai temuan, seperti tidak adanya pengawas gizi dan keuangan, menu yang tidak layak, hingga dapur yang masih dalam tahap renovasi.

Jumlah tersebut meningkat pada Rabu menjadi 15 SPPG, dengan temuan tambahan berupa dugaan gangguan pencernaan, persoalan manajemen organisasi, serta ketiadaan pengawas gizi.

Kemudian pada Kamis (9/4), sebanyak 14 SPPG kembali dihentikan sementara. Permasalahan yang ditemukan mencakup aspek sumber daya manusia (SDM), dugaan gangguan pencernaan di sejumlah daerah, hingga renovasi yang belum selesai.

Sementara pada Jumat, terdapat 3 SPPG yang disanksi dengan temuan serupa, termasuk menu yang tidak layak dan dugaan gangguan kesehatan.

Selain di Pulau Jawa, BGN juga melakukan langkah serupa di wilayah timur Indonesia. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menyebut sebanyak 165 SPPG dari total sekitar 4.300 unit turut di-suspend.

Penindakan dilakukan karena sejumlah dapur belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

BGN menegaskan, kebijakan penghentian sementara ini bersifat korektif. Setiap SPPG yang di-suspend wajib melakukan pembenahan sebelum kembali beroperasi guna menjamin kualitas dan keamanan layanan Program MBG.*

(in/dh)

JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyebut kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz masih harus melalui proses negosiasi dengan otoritas Iran.

Hal ini disampaikan Boroujerdi merespons kondisi kapal tanker Indonesia, termasuk milik Pertamina, yang belum dapat melintas akibat situasi kawasan yang masih memanas.

Baca Juga:

• Dubes Iran Boroujerdi Apresiasi Dukungan Tokoh RI di Tengah Konflik dengan AS dan Israel

Ia menegaskan, seluruh negara yang kapalnya terdampak wajib mengikuti prosedur tersebut tanpa pengecualian. Pasalnya, kondisi di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini belum sepenuhnya normal.

"Mengingat Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini tidak dalam kondisi yang biasa-biasa saja," tambahnya.

Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps menetapkan rute maritim alternatif di Selat Hormuz menjelang negosiasi Iran dengan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan. Kebijakan itu diambil karena adanya risiko ranjau laut di jalur pelayaran.

Namun hingga kini, Selat Hormuz belum bisa dibuka sepenuhnya. Ranjau laut yang dipasang saat konflik belum seluruhnya berhasil ditemukan dan dibersihkan.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan Pemerintah Iran telah merespons positif permintaan Indonesia agar kapal tanker nasional dapat melintas dengan aman.

Meski begitu, proses teknis dan operasional masih berlangsung dan belum dapat dipastikan kapan kapal-kapal tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz.

Berdasarkan data pelacakan kapal, dua kapal tanker Pertamina masih berada di wilayah Teluk Persia. Kapal Pertamina Pride terpantau di lepas pantai Arab Saudi, sementara kapal Gamsunoro berada di perairan Uni Emirat Arab.*

(an/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Dalam operasi tersebut, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo turut diamankan bersama sejumlah pihak lainnya.

Baca Juga:

• Sahroni Akui Serahkan Rp300 Juta ke KPK Gadungan, Ternyata untuk Jebak Pelaku

1. 16 Orang Diamankan

OTT dilakukan pada Jumat (10/4/2026) malam. Sebanyak 16 orang diamankan, termasuk Bupati Tulungagung.

2. Dibawa ke Jakarta untuk Diperiksa

Gatut Sunu langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Sabtu (11/4) pagi sekitar pukul 06.50 WIB untuk menjalani pemeriksaan intensif.

3. Total 13 Orang Dibawa ke KPK

Dari 16 orang yang diamankan, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta. Mereka terdiri dari kepala daerah, pejabat Pemkab Tulungagung, dan satu pihak swasta.

4. KPK Sita Uang Tunai

Dalam OTT tersebut, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai. Namun jumlahnya belum diungkap secara rinci.

5. Terkait Dugaan Pemerasan

KPK menyebut perkara yang sedang diselidiki berkaitan dengan dugaan pemerasan. Penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak.

6. Adik Bupati Ikut Diamankan

Selain Gatut Sunu, adiknya juga turut diamankan dalam operasi tersebut karena berada di lokasi saat OTT berlangsung.

7. Adik Bupati Anggota DPRD

Adik Bupati yang ikut diamankan diketahui bernama Jatmiko Dwijo Saputro yang merupakan anggota DPRD Tulungagung.

Saat ini, seluruh pihak masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.*

(d/dh)

JAKARTA - Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengapresiasi dukungan dari sejumlah tokoh nasional Indonesia terhadap Iran di tengah situasi konflik.

Hal itu disampaikan Boroujerdi usai menghadiri peluncuran buku peringatan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Dilaporkan JK, Rismon Sianipar Klaim Video Tudingan Dirinya Dimanipulasi AI

Ia menjelaskan, dalam rangkaian pertemuan dengan para tokoh nasional, dirinya juga menyampaikan perkembangan terkini kondisi Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.

"Saya juga memberikan laporan terkait kondisi terkini di Republik Islam Iran," katanya.

Boroujerdi menyebut, pertemuan tersebut tidak hanya dilakukan dengan mantan presiden, tetapi juga tokoh agama, budayawan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Ia pun mengapresiasi dukungan luas dari masyarakat Indonesia terhadap Iran, baik dalam situasi konflik maupun upaya menuju perdamaian.

Dalam safari diplomatiknya, Boroujerdi diketahui telah bertemu dengan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Selain itu, ia juga bertemu Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, cendekiawan Muslim Din Syamsuddin, serta tokoh lainnya.

Terkait kemungkinan bertemu Presiden RI Prabowo Subianto, Boroujerdi mengaku akan merasa terhormat jika mendapat kesempatan tersebut.

"Jika beliau memberikan kehormatan itu, saya akan sangat berterima kasih," ujarnya.*

(an/dh)

MEDAN - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melepas ribuan kafilah dalam Pawai Ta'aruf yang menandai dimulainya Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-59 tingkat Kota Medan, Sabtu (11/4/2026).

Pawai yang berlangsung di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, itu diikuti kafilah dari 21 kecamatan se-Kota Medan. Suasana pun tampak meriah dengan nuansa religius yang berpadu dengan keberagaman budaya.

Baca Juga:

• Airin Rico Waas Ajak Anak-anak PAUD dan TK Fitria Kenal Dunia Maritim di KRI Bima Suci

Ragam etnis seperti Melayu, Batak, Minang, Karo, Jawa, Mandailing hingga Tionghoa, India, dan Arab turut ambil bagian, mencerminkan harmonisasi keberagaman di Medan.

Rico Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan, Airin Rico Waas, tampak menyambut langsung para peserta dari panggung kehormatan. Ia juga melambaikan tangan sebagai bentuk apresiasi kepada kafilah yang melintas.

Dalam kesempatan tersebut, Rico menegaskan bahwa Pawai Ta'aruf bukan sekadar seremoni pembuka, tetapi juga simbol persatuan dan syiar Islam di tengah masyarakat yang majemuk.

"Alhamdulillah Pawai Ta'aruf berjalan lancar. Saya apresiasi seluruh kafilah yang telah tampil dengan penuh semangat," ujarnya.

Kafilah Kecamatan Medan Selayang menjadi peserta pertama yang tampil sebagai juara umum tahun sebelumnya. Disusul kecamatan lainnya hingga ditutup oleh Kecamatan Medan Sunggal selaku tuan rumah.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Warga memadati sepanjang jalan sejak pagi hari untuk menyaksikan pawai, mengabadikan momen, serta memberikan dukungan kepada para peserta.

Selain pawai, Rico Waas juga meresmikan stand pameran MTQ ke-59 dengan pengguntingan pita, didampingi sejumlah pejabat daerah.

MTQ ke-59 Kota Medan akan berlangsung hingga 18 April 2026 dengan mengusung tema "Membangun Ketaatan yang Hakiki kepada Allah SWT dan Rasul-Nya Menuju Medan Bertuah". Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan qori dan qoriah terbaik serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an.*

(dh)

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi.

AGAMA dan Budaya selalu aktual sepanjang jaman, karena citra agama untuk menyelamatkan umat manusia, selalu tidak pernah luput dari pranata budaya.

Baca Juga:

• Di Munas IPSI, Prabowo Serukan Cinta Budaya Lokal dan Ingatkan Bahaya Minder pada Budaya Asing

Dalam kehidupan nyata, kita menyaksikan berbagai peristiwa yang seakan menyandera perhatian manusia, sepertinya kita telah diborgol dan tengah berada didalam penjara ketidak berdayaan yang diatas-namakan keyakinan dalam beragama.

Hal tersebut terjadi karena kita tidak mampu memahami "teks dalam konteks"yang benar dan tepat terhadap isi Firman (agama apapun) yang umumnya dikemas dengan bahasa perumpamaan dan atau simbol. Akhirnya Firman diposisikan hanyalah sebagai syair (dongeng) belaka, bukan sebagai petunjuk Tuhan.

Dengan kata lain, persoalan yang kita hadapi selama ini bukan pada bunyi text Firman yang tertuang dalam Kitab Suci yang manapun, tapi bagaimana kita bisa memahami makna Firman dengan benar, sehingga agama-agama terus mampu menjawab tuntutan jaman.

Disinilah pentingnya refleksi antropologi sistem, yakni usaha untuk senantiasa menukik ke dalam "tulang sum-sum" persoalan manusia dan masyarakat.

Dan refleksi yang benar haruslah masuk ke dalam inti pemahaman yang tepat mengenai agama di satu pihak, dan pada pihak lain upaya mengkaji dengan cermat "das Sein" dan "das Sollen"dari kebudayaan para bangsa dan peradaban manusia pada umumnya.

Mengenai teks, Plato mengatakan, manusia ibarat sebuah teks yang sulit dipahami, selain harus dipelajari dari jendela filsafat kritis, sebagai teks hendaknya didekati secara lebih spesifik.

Kritis dan spesifik disini tidak saja berkaitan dengan teori (Keilmuan) semata, melainkan "sebuah manajemen" dalam memahami manusia dalam konteks budaya tertentu.

Karena itu, dalam pengalaman hidup keseharian, kata Plato, sebagai teks yang ditulis dengan huruf yang terlampau kecil, sehingga tidak dapat dibaca dengan semestinya. Maka tugas pertama filsafat adalah memperbesar tulisan-tulisan itu agar mudah dibaca dengan lebih cermat dan seterusnya dapat dipahami dengan lebih terang (Ernst Cassirer, An Essay on Man, 1944; Neonbasu Gregor, Sketsa Dasar Mengenal Manusia dan Masyarakat, 2020).

Disanalah, pentingnya manusia dalam memahami ajaran agama (apapun) untuk menggunakan tekhnologi penglihatan seperti "kaca pembesar", agar kesulitan dalam menghadapi teks yang hurufnya terlampau kecil, tidak keluar dari persoalan eksistensial, dalam arti berkat alat bantu kaca pembesar tadi, dia akan mampu membaca huruf yang terlampau kecil dengan benar.

Dan dalam perspektif lain, dengan ilmu, mata manusia bisa dimampukan untuk dapat membaca huruf baik kecil maupun besar. Tindakan intelektual disini adalah memaksimalkan kemampuan alat penglihatan dari akar eksistensinya, sehingga kemungkinan memahami tidak tergantung pada obyek yang dipandang, melainkan dia harus berfungsi sesuai hakekatnya untuk melihat dan merasakan.

Dengan demikian, Firman dalam kitab suci agama apapun otomatis akan mewujud menjadi petunjuk nyata untuk membangun ahklaq mulia.

Dalam prakteknya di kita sendiri sentimen SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) tak kunjung padam, sementara ditingkat global masalah Palestina dan Israel terus berlarut, dan ketika persoalan "terrorism" mulai mengecil, kini dunia dikagetkan dengan perang antara USA/Israel vs Iran. Dan menjadi lebih konyol, ketika kesemuanya itu justru dipahami dan diyakini sebagai ajaran agama masing-masing.

Manusia Tidak Pernah Terlepas Dari Budaya.

Kebudayaan selalu sebagai seperangkat peraturan dan standardisasi yang apabila dibenahi oleh para anggota masyarakat akan menghasilkan perilaku yang dapat diterima oleh para anggotanya.

Hal kunci yang perlu diperhatikan adalah proses pemahaman yang benar terhadap butir-butir budaya didalamnya termasuk sejarah, bahasa, kosmologi, mitos, religi, kesenian, tekhnologi, keramahan alam dalam patahan-patahan waktu tertentu.

Sementara missi agama-agama sendiri, bukan untuk menihilkan kebudayaan yang telah ada, dan apalagi hendak menggantikan budaya setempat dengan budaya masyarakat dimana para Nabi mengembangkan agama-agama yang kemudian diposisikan sebagai ajaran agama.

Oleh karenanya, tantangan yang semestinya ditawarkan para agamawan pada masa sekarang adalah bagaimana memadukan tema sentral agama dan budaya. Sudah barang tentu perjumpaan atau tepatnya "titik temu" antara agama dan budaya tidak saja berdampak pada pemikiran dan refleksi, melainkan terpantul secara nyata dalam perilaku individu dan kaum dalam keseharian.

Artinya, menyatunya kata dan perbuatan baik individu maupun sosial kemasyarakatan. Dan untuk mewujudkan missi suci agama (apapun) dalam kaitan berbangsa dan bernegara hanya ada satu pendekatan yaitu melalui Aturan Main Kenegaraan mulai dari UUD, UU dan turunannya.

Melalui pendekatan antropologi sistem juga akan terjadi sebuah "switching of mindset", atau dalam bahasa sederhana "corak berpikir"yang mengalir dari refleksi kritis sistem terhadap paradigma perubahan yang sangat mendasar dan amat mendalam.

Dan karena manusia memiliki panggilan luhur untuk mensucikan dunia dan membaharui kehidupan masyarakat, maka manusia harus diberi "mindset" baru dalam menghadapi realitas masyarakat dan budaya, terlebih dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tidak terikat pada struktur formal yang ada di sela-sela agama.

Sebagai contoh, dalam Al Kitab maupun Al Qur'an sejumlah Firman menjelaskan tentang kata Yahudi, Israel dan juga Palestina. Bahkan secara khusus di Islam mengajarkan tentang Khilafah serta penyikapan manusia terhadap kaum Nasrani.

Dengan berangkat dari fakta tak terbantahkan dari perjalanan peradaban manusia, niscaya kesemuanya itu akan ada "titik temu", tanpa ada salah paham atau salah pengertian dalam bentuk apapun dan apalagi sampai terjadi konflik phisik antar kaum yang dibarengi dengan jatuh korban.

Fakta sejarah membuktikan bahwa disaat awal berkembangnya agama Islam dan apalagi Kristen (5 Abad sebelumnya) peradaban manusia belum mengenal lembaga Bangsa dan apalagi Negara, sebagaimana yang tergelar kekinian.

John Locke dan Thomas Hobbes lah yang mengenalkan teori kontrak social, dimana Negara adalah wadah dan alat bersama bagi segenap anak bangsa sebagaimana yang saat ini tergelar dimuka bumi, yaitu pada abad 17.

Disamping itu, dalam memahami makna kata atau terminologi yang tertuang dalam Firman haruslah sesuai dengan makna aslinya sebagaimana "asbabun nuzul" yaitu kondisi yang melingkupi turunnya Firman dan atau kontekstual sebuah Firman.

Kata Nasrani dalam Al Qur'an umpamanya, makna saat awal berkembangnya Islam adalah Orang Ingkar Janji, sama sekali tidak ada hubungan dengan makna kata Nasrani sebagai sebutan bagi kaum yang sembahyangnya di Gereja, yang baru muncul belakangan.

Begitu pula dalam memahami sejumlah Firman tentang kisah para Nabi dan kaumnya, semestinya diposisikan sebagai Petunjuk Tuhan dalam mengatur kehidupan bangsa dan negaranya.

Yang terjadi di kita, sejak awal berdirinya NKRI elit bangsa ini secara nyata melanggar petunjuk sekaligus larangan Tuhan sebagaimana tertuang dalam kisah "Sodom dan Gomora".

Hal tersebut dibuktikan dalam pengaturan sistem kenegaraan yang tanpa kejelasan "jenis kelamin" nya. Ketika hendak membentuk Pemerintahan Negara yang berazaskan "Dari, Oleh dan Untuk Rakyat" atau demokrasi, tapi UUD nya tidak memuat amanat tentang Partai dan Pemilu.

Padahal bukanlah demokrasi, kalau tanpa Partai dan Pemilu. Hal yang serupa juga dalam pengaturan demokrasi versi UUD -1945 Hasil 4 Kali Amandemen, dimana pilihan sistem demokrasinya juga kembali lagi tanpa kejelasan "jenis kelamin".

Bagaimana tidak, kalau melalui Pemilu, Presiden dipilih langsung (Presidensial), tapi pengaturan DPR nya model Parlementer.

Akhirnya Kabinet yang dibentuk mau tidak mau haruslah model Koalisi ala sistem Parlementer yaitu ketika dalam Pemilu tidak ada Partai pemenang mayoritas tunggal.

Dan masih banyak lagi masalah dan persoalan yang harus dikaji tak terkecuali dalam pengaturan ekonomi, agar kehadiran agama-agama (modern) otomatis menjadi berkah bagi ummat manusia, bukan sebaliknya, dalam banyak kasus ternyata agama-agama justru menjadi sumber mala petaka kemanusiaan dan pendholiman terhadap alam.*

*)Penulis adalahKetua Dewan Penasehat Ksatria Merah Jambu Foundation

YOGYAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menekankan pentingnya kewirausahaan dan integritas bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan global.

Hal itu disampaikan Nasir saat menghadiri Wisuda Sarjana ke-68 dan Pascasarjana ke-5 Tahun Akademik Ganjil 2025/2026 di Universitas Widya Mataram, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Unmuha Gelar Wisuda ke-50, 10 Lulusan Terbaik dan 98 Cumlaude! Rektor: Jangan Cepat Puas

"Wisuda bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar," ujarnya di hadapan para wisudawan.

Ia menegaskan, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan ijazah. Menurutnya, dibutuhkan keterampilan, kreativitas, serta kemampuan membaca peluang di tengah dinamika global.

Nasir juga menyoroti pentingnya kewirausahaan dalam menghadapi bonus demografi Indonesia yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2030.

Ia menyebut, rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih berada di kisaran 3,29 persen, tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain.

Di sisi lain, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

"Ke depan, tantangan kita bukan hanya menambah jumlah pelaku usaha, tetapi mendorong lahirnya wirausaha yang mampu naik kelas, inovatif, dan berdaya saing tinggi," katanya.

Menurut Nasir, bonus demografi dapat menjadi peluang sekaligus risiko jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, generasi muda diharapkan mampu berperan sebagai pencipta lapangan kerja.

Selain kewirausahaan, Nasir juga menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam meraih kesuksesan.

"Kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan harus dijaga dalam setiap langkah," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Nasir menyampaikan selamat kepada para wisudawan serta mengapresiasi Universitas Widya Mataram atas kontribusinya dalam mencetak generasi unggul yang berdaya saing.*

(dh)

JAKARTA- Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merespons usulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terkait pelibatan hakim ad hoc dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Yusril mengatakan, pemerintah akan mengkaji usulan tersebut bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mencari mekanisme yang tepat.

Baca Juga:

• KontraS Soroti Minim Transparansi, Ragu Peradilan Militer Ungkap Motif Penyiraman Air Keras

Ia menjelaskan, pelibatan hakim ad hoc sebelumnya pernah diterapkan dalam sejumlah perkara tertentu, seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindak pidana korupsi.

Menurut Yusril, pemerintah akan memfasilitasi usulan yang disampaikan oleh Gibran agar dapat dibahas lebih lanjut bersama Mahkamah Agung.

"Kami pemerintah tentu akan membahas bersama dengan Mahkamah Agung untuk memfasilitasi usul dan saran yang dikemukakan oleh Pak Wakil Presiden," katanya.

Sebelumnya, Gibran mendorong agar hakim ad hoc dilibatkan dalam proses persidangan kasus tersebut. Ia menilai kehadiran hakim dari kalangan profesional dengan integritas tinggi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.

"Pelibatan kalangan profesional sebagai hakim ad hoc menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum," ujar Gibran.

Diketahui, berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Oditur Militer II-07 Jakarta dan akan disidangkan di pengadilan militer.

Gibran menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.*

(in/dh)

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meragukan proses peradilan militer mampu mengungkap motif di balik kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai pelimpahan berkas perkara empat prajurit TNI ke Oditurat Militer belum tentu bisa mengungkap dalang maupun motif utama kasus tersebut.

Baca Juga:

• Yusril Tegaskan Kasus Air Keras Andrie Yunus Masuk Pengadilan Militer, Ini Alasannya

Dimas menilai, pengusutan kasus seharusnya tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya struktur komando atau relasi institusional, termasuk di lingkungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Selain itu, KontraS juga menyoroti minimnya transparansi dalam proses penanganan kasus. Hingga pelimpahan berkas ke Oditurat Militer, identitas lengkap para tersangka belum diungkap ke publik.

"Cuma inisial saja, satuannya dari mana, matra-nya apa juga tidak pernah dirilis oleh Puspom TNI," katanya.

KontraS juga mengkritik belum adanya pemeriksaan terhadap korban dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak militer.

"Ini bukan hanya tidak transparan, tapi juga tidak akuntabel," tegas Dimas.

Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah menyerahkan berkas perkara empat tersangka kepada Oditurat Militer II-07 Jakarta pada Selasa (7/4/2026). Keempat tersangka merupakan prajurit BAIS TNI berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.

Selanjutnya, jaksa militer akan meneliti kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk proses persidangan.

Kasus ini bermula dari insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada Kamis (12/3/2026) malam di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu, Andrie baru saja selesai melakukan aktivitas di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Korban diserang oleh pelaku hingga mengalami luka serius, termasuk kerusakan pada mata kanan serta luka bakar sekitar 20 persen pada tubuh. Ia sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Empat tersangka kemudian ditetapkan pada 18 Maret 2026 dengan jeratan Pasal 467 KUHP tentang penganiayaan berencana.*

(k/dh)

JAKARTA - Pakar digital forensik Rismon Sianipar angkat bicara terkait laporan yang dilayangkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla ke Bareskrim Polri.

Rismon menyebut laporan tersebut dipicu oleh video yang bukan dibuat olehnya, melainkan hasil rekayasa menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Baca Juga:

• Respons Pernyataan Jusuf Kalla, Jokowi: Saya Ingin Secepatnya, Tapi yang Menuduh Harus Membuktikan

Ia menjelaskan, video asli yang menjadi sumber berasal dari unggahan di kanal Balige Academy pada 11 Maret 2026. Dalam video tersebut, Rismon menyampaikan klarifikasi terkait kajian ilmiah soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Namun, menurutnya, video itu kemudian dimodifikasi pihak lain menggunakan teknologi AI sehingga memuat pernyataan berbeda, termasuk menyebut nama tokoh tertentu dan nominal dana.

"Yang selanjutnya mereka rekayasa menjadi video yang menyebutkan seorang elite di republik ini dengan nama spesifik dan jumlah dana spesifik," ujarnya.

Rismon menegaskan, rekaman asli yang dimilikinya menjadi bukti autentik bahwa dirinya tidak pernah membuat atau menyebarkan video yang dipersoalkan.

"Ini merupakan bukti autentik bahwa bukan saya yang memproduksi video tersebut, karena autentiknya ada sebagai jejak digital yang tidak terbantahkan," tegasnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026) terkait dugaan fitnah. JK menilai pernyataan dalam video tersebut merugikan dirinya karena menuding dirinya mendanai pihak tertentu dalam isu ijazah Jokowi.

"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap merugikan saya," ujar JK.

JK juga mengaku tidak terima dengan tudingan tersebut. Ia menilai tuduhan itu tidak etis, mengingat dirinya pernah mendampingi Jokowi dalam pemerintahan selama lima tahun.*

(in/dh)

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) di kapal MV Gold Autumn dalam kondisi selamat usai insiden ledakan di perairan Laut Arab.

Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan ketiga WNI tersebut telah mendapatkan tiket untuk kembali ke Indonesia dan dijadwalkan tiba pada Minggu (12/4/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Harap Sprint Rally Sumut 2026 Bangun Ekosistem Balap dan Regenerasi Atlet

Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama perwakilan RI di Pakistan langsung menindaklanjuti laporan terkait insiden ledakan yang terjadi pada Selasa (7/4/2026).

Namun, Kemlu menyebut hingga kini penyebab ledakan maupun pihak yang bertanggung jawab masih belum diketahui karena proses investigasi oleh otoritas setempat masih berlangsung.

Kapal MV Gold Autumn diketahui membawa 22 kru dari berbagai negara, termasuk China, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, dan Indonesia.

Saat insiden terjadi, nakhoda kapal memerintahkan seluruh kru untuk meninggalkan kapal. Para awak sempat terombang-ambing di laut sebelum akhirnya diselamatkan oleh kapal MV Yunis yang melintas di lokasi kejadian.

Sehari setelahnya, kapal MV Yunis berkoordinasi dengan patroli Angkatan Laut Pakistan yang kemudian mengevakuasi seluruh korban, termasuk tiga WNI, ke Karachi.

Saat ini, ketiga WNI tersebut berada di Karachi, Pakistan, dalam kondisi selamat dan mendapatkan penanganan.

Konsulat Jenderal RI (KJRI) Karachi menyebut MV Gold Autumn merupakan kapal berbendera Panama yang dioperasikan perusahaan China. Kapal tersebut tengah berlayar dari Shanghai menuju Oman saat insiden terjadi, sekitar 200 mil laut dari lepas pantai Pakistan.

Kemlu memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan pelindungan maksimal kepada para WNI terdampak.

Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi otoritas Pakistan atas bantuan penyelamatan yang diberikan dalam insiden tersebut.*

(an/dh)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyaksikan langsung ajang Sprint Rally Sumut 2026 yang menjadi seri pembuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sprint Rally tahun ini.

Ajang balap yang digelar di Komplek Sport Centre Sumut, Deliserdang, Sabtu (11/4/2026) ini diikuti puluhan pereli nasional. Bobby berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut dan mampu membangun ekosistem balap yang berkelanjutan di daerah.

Baca Juga:

• Momen Gubernur Bobby Nasution Tampar Terduga Pengguna Narkoba di Kantor KONI Sumut

Sprint Rally Sumut 2026 diikuti sekitar 50 pembalap dari berbagai daerah. Sejumlah nama pereli nasional turut ambil bagian, di antaranya Ryan Nirwan sebagai juara bertahan, Glenn Nirwan, Haji Rahmat, hingga Musa Rajekshah.

Menurut Bobby, kehadiran event seperti ini penting untuk mendorong regenerasi pembalap di Sumatera Utara. Ia menilai para pereli asal Sumut sudah memiliki pengalaman yang mumpuni, baik di level nasional maupun internasional.

"Pembalap Sumut yang tampil pengalamannya sudah luar biasa. Mereka sudah main di nasional bahkan internasional. Ini harus kita kembangkan terus dengan event-event di Sumut," katanya.

Sprint Rally Sumut 2026 akan berlangsung hingga Minggu (12/4/2026). Sejumlah kelas dipertandingkan dalam ajang ini, mulai dari RC1 hingga RC4, Grup M, F, R, dan J, serta kategori non-seeded driver, pembalap wanita, hingga best driver U-23.*

(dh)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk lebih bangga terhadap budaya Indonesia dan tidak merasa rendah diri terhadap budaya asing.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI Ikatan Pencak Silat Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Tak Sekadar Program Sosial, MBG Disebut Gerakkan Ekonomi dan Peluang Bisnis Baru

"Saya terima kasih, saya bangga sekian tahun saudara tetap mendukung saya. Bersama-sama telah kita pertahankan kebanggaan budaya kita. Kita bangga pakai blangkon, kita bangga pakai kopiah, kita bangga pakai sarung, kita bangga pakai songket. Ini budaya kita," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung para presiden sebelumnya yang dinilai turut memberi contoh dalam mencintai budaya lokal. Ia menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kerap mengenakan pakaian adat pada peringatan Hari Kemerdekaan.

"Kita lihat sudah berapa presiden sebelum saya. Presiden Jokowi, tiap hari kebangsaan kita pakai pakaian kita sendiri dari berbagai daerah," katanya.

Menurut Prabowo, kebiasaan menggunakan pakaian adat tersebut perlu terus dilestarikan sebagai bentuk kebanggaan terhadap identitas nasional.

Ia pun menyoroti masih adanya sikap rendah diri atau inferiority complex di kalangan masyarakat, terutama yang berpendidikan, terhadap budaya sendiri.

"Dalam bahasa Inggris inferiority complex. Di bawah sadar sebagian besar orang berpendidikan di Indonesia lebih bangga dengan yang berasal dari luar Indonesia," ujarnya.

Prabowo menegaskan, Indonesia tetap menghormati bangsa lain, namun tidak boleh melupakan jati diri sebagai bangsa yang besar dengan budaya sendiri.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya sendiri, menghormati orang tua dan leluhurnya," tutupnya.*

(k/dh)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa progres uji coba program biodiesel 50 persen (B50) telah mencapai sekitar 70 persen. Pemerintah menargetkan implementasi penuh program ini mulai 1 Juli 2026.

Bahlil menjelaskan, kebijakan B50 diambil sebagai langkah strategis untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Baca Juga:

• DPR Sebut Digitalisasi BBM Bisa Cegah Kecurangan, Tapi Masih Ada Celah Dimainkan Oknum

Menurutnya, uji coba penggunaan B50 telah dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari alat berat, kereta api, kapal, hingga kendaraan bermotor. Saat ini, progres pengujian tersebut telah mencapai kisaran 60-70 persen.

Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba rampung paling lambat pada Juni 2026 sebelum peluncuran resmi dilakukan pada Juli 2026.

Meski demikian, Bahlil mengakui masih terdapat tantangan terkait kapasitas produksi biodiesel nasional yang dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan implementasi B50 secara penuh.

Namun, ia memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi atas kendala tersebut.

"Kita terus melakukan penyelesaian. Tapi insyaAllah sudah ada solusi kok," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Ernest Gunawan, menilai industri biodiesel dalam negeri belum sepenuhnya siap untuk peningkatan campuran menjadi B50 pada 2026.

Ia memperkirakan kebutuhan crude palm oil (CPO) untuk produksi fatty acid methyl ester (FAME) dalam program B50 dapat mencapai 18 juta ton atau setara 20 juta kiloliter. Sementara itu, kapasitas terpasang industri biodiesel nasional saat ini baru mampu menyerap sekitar 19,56 juta ton CPO.*

(oz/dh)

JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai digitalisasi dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat menjadi solusi untuk mencegah penyelewengan.

Namun, ia menekankan kunci utamanya terletak pada konsistensi dalam penerapan sistem tersebut.

Baca Juga:

• Satgas PKH Setor Rp11,42 Triliun ke Negara, DPD Sebut Capaian Sangat Fenomenal

Menurutnya, penggunaan sistem digital seperti barcode dalam distribusi BBM subsidi sebenarnya sudah cukup efektif. Namun, masih ditemukan celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Ia mencontohkan adanya praktik pengumpulan barcode oleh pihak tertentu untuk digunakan mengisi BBM di luar jam operasional resmi.

Fenomena tersebut, kata Bambang, menunjukkan bahwa teknologi tidak akan berjalan optimal tanpa didukung integritas manusia dalam pelaksanaannya.

"Secanggih apa pun sistem yang dibangun, kalau masih ada perilaku menyimpang, akan sulit berjalan maksimal," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada sistem, melainkan pada konsistensi dan niat baik dalam menjalankannya.

"Digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu kekonsistenan dan niatan baik. Kalau masih mental-mental 'maling', ya repot," tegasnya.

Terkait wacana pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan BBM bersubsidi, Bambang menyerahkan hal tersebut pada hasil kajian teknis.

Menurutnya, jika pembentukan satgas dinilai mampu memberikan efek jera bagi pelaku penyelewengan, maka Komisi XII DPR RI siap memberikan dukungan.

"Kalau memang dirasa perlu untuk memberikan efek jera, silakan dikaji," pungkasnya.*

(an/dh)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono buka suara terkait namanya yang disebut-sebut menguat sebagai calon Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia periode 2026-2030, menggantikan Prabowo Subianto.

Sugiono mengatakan proses pemilihan masih berjalan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVI PB IPSI yang digelar di Jakarta Convention Center.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Pencak Silat Pernah Dilarang Penjajah, Kini Justru Dilirik Banyak Negara

Ia menjelaskan, Munas kali ini menjadi yang terakhir bagi Prabowo sebagai Ketua Umum PB IPSI. Prabowo sebelumnya telah menyatakan tidak akan melanjutkan kepemimpinannya pada periode berikutnya.

"Ini adalah Munas terakhir bagi beliau sebagai ketua umum," ujarnya.

Meski namanya masuk bursa calon, Sugiono menegaskan siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu melanjutkan visi dan pesan yang telah dibangun selama kepemimpinan Prabowo.

"Kita ingin orang yang bisa benar-benar membawa pesan-pesan ketua umum dalam menjaga silat sebagai bagian dari karakter dan jiwa bangsa Indonesia," tuturnya.

Sugiono juga menegaskan bahwa mekanisme pencalonan dilakukan melalui usulan dari pengurus daerah, bukan atas inisiatif pribadi kandidat.

"Sudah diusulkan oleh masing-masing pengurus," katanya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan pamit dari jabatan Ketua Umum PB IPSI setelah lebih dari tiga dekade mengabdi. Ia mengaku belum berhasil membawa pencak silat menjadi cabang olahraga Olimpiade, namun optimistis penggantinya dapat mewujudkan hal tersebut.*

(d/dh)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar aspek kesehatan mental menjadi bagian inti dalam kurikulum pendidikan nasional. Hal ini menyusul meningkatnya kasus gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja di Indonesia.

"Penanganan yang terintegrasi untuk mengatasi masalah kesehatan mental anak dan remaja sangat krusial, demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa," kata Lestari dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Pencak Silat Pernah Dilarang Penjajah, Kini Justru Dilirik Banyak Negara

Temuan tersebut diperkuat hasil Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada Maret 2026 yang menunjukkan satu dari sepuluh anak Indonesia memiliki indikasi masalah kesehatan mental.

Dari sekitar 7 juta anak yang menjalani skrining, sebanyak 363.326 anak (4,8 persen) mengalami gejala depresi dan 338.316 anak (4,4 persen) mengalami kecemasan. Namun, hanya 2,6 persen yang mendapatkan penanganan profesional.

Lestari menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Ia juga menyinggung sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak dan remaja sebagai bagian dari gejala yang lebih besar.

"Itu adalah gejala dari sistem yang gagal membekali mereka dengan kemampuan memahami diri sendiri," ujarnya.

Ia turut mengkritisi sistem pendidikan yang selama ini terlalu menitikberatkan pada capaian akademik, seperti nilai dan peringkat, namun mengabaikan kesehatan mental dan kematangan emosi siswa.

"Jika kondisi ini terus dibiarkan, sekolah bisa menjadi ruang yang memproduksi tekanan, bukan membangun ketahanan," tegasnya.

Menurutnya, anak-anak saat ini hidup di tengah tekanan yang semakin kompleks, namun belum dibekali kemampuan yang cukup untuk mengelola emosi dan stres.

Ia pun mengingatkan bahwa tanpa intervensi serius, Indonesia berisiko kehilangan satu generasi akibat lemahnya ketahanan mental.

"Untuk menjadi bangsa yang kuat, kita membutuhkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga tangguh secara mental," tutupnya.*

(d/dh)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap perjalanan panjang pencak silat yang kini menjadi identitas bangsa dan semakin dikenal dunia.

Ia menyebut, di masa penjajahan, pencak silat bahkan sempat dilarang.

Baca Juga:

• Prabowo Dukung Pencak Silat Tembus Olimpiade, Optimistis Bisa Tampil di 2028

Prabowo awalnya menyinggung sejarah panjang penjajahan di Indonesia yang membuat berbagai aktivitas, termasuk bela diri tradisional, dibatasi.

"Waktu itu pencak silat dilarang, tidak boleh belajar. Akhirnya dilatih diam-diam di malam hari, di bukit dan gunung," kata Prabowo.

Menurutnya, larangan tersebut membuat pencak silat identik sebagai "olahraga kampung" karena latihan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di daerah terpencil.

"Karena penjajah ada di kota, maka yang belajar silat harus ke desa, ke kampung, ke gunung. Latihannya diam-diam," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menilai kondisi itu justru membentuk kekuatan dan keaslian pencak silat sebagai warisan budaya bangsa.

Kini, lanjutnya, pencak silat telah berkembang pesat dan menjadi daya tarik bagi negara lain. Banyak pihak dari luar negeri datang ke Indonesia untuk mempelajari bela diri tersebut.

"Kalau ilmunya murni dan kuat, orang dari mana-mana akan datang belajar, dan itu sudah terbukti," ucapnya.

Prabowo juga mencontohkan sejumlah negara seperti Vietnam dan Thailand yang sebelumnya belajar pencak silat dari Indonesia, kini mampu berkembang bahkan menjadi pesaing dalam kompetisi internasional.

"Kita dulu yang melatih mereka, lalu mereka jadi hebat dan pernah mengalahkan kita. Tidak apa-apa, itu risiko seorang guru," katanya.

Ia pun menegaskan pentingnya menjaga kemurnian pencak silat sebagai warisan budaya sekaligus kekuatan identitas nasional di tengah perkembangan global.*

(d/dh)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengakui sempat menyerahkan uang Rp300 juta kepada seorang wanita yang mengaku sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Uang tersebut disebut sebagai bagian dari strategi untuk mengungkap pelaku penipuan.

Baca Juga:

• Tak Hanya Bupati, Adik Gatut Sunu Ikut Terjaring OTT KPK di Tulungagung

"Bagaimana mau menangkap orang kalau uangnya tidak dikasih. Untuk memastikan penerima, saya bahkan video call," kata Sahroni di kawasan Kebayoran, Sabtu (11/4/2026).

Sahroni menjelaskan, melalui stafnya ia menyerahkan uang sebesar 17.400 dolar AS atau setara Rp300 juta kepada pelaku. Ia menegaskan tidak ada perkara hukum yang melibatkan dirinya.

"Seolah-olah saya berperkara, padahal tidak ada. Dia hanya minta uang atas nama pimpinan KPK," ujarnya.

Setelah penyerahan uang, Sahroni langsung mengonfirmasi kepada pimpinan KPK. Dari hasil klarifikasi, diketahui bahwa permintaan tersebut tidak benar.

"Sore saya konfirmasi ke pimpinan KPK, ternyata tidak benar. Saya langsung minta ditangkap," ucapnya.Kasus ini kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi antara KPK dan Polda Metro Jaya. Pelaku akhirnya ditangkap pada 9 April 2026 malam.

Polisi mengungkap, pelaku menggunakan modus mencatut nama KPK untuk meminta uang. Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti stempel KPK, surat panggilan palsu, ponsel, serta beberapa kartu identitas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, mengatakan kasus terungkap setelah adanya laporan dari Sahroni.

"Pelaku mendatangi korban di ruang Komisi III DPR RI dan meminta uang Rp300 juta dengan mengatasnamakan pimpinan KPK," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut praktik serupa diduga bukan pertama kali dilakukan pelaku.

Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif dan dijerat pasal penipuan. Polisi juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap modus serupa yang mencatut nama institusi resmi.*

(tm/dh)