Dugaan awal, korban meninggal akibat tersengat listrik dari mesin pompa air. Namun, penyebab pasti kematian siswi tersebut belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pemeriksaan medis serta penyelidikan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Polisi Tangkap 2 Pria Pencuri 7 Kursi Besi Gereja HKBP di Deli Serdang, 1 Pelaku Diburu

Korban kemudian mendapatkan pertolongan dan dibawa ke puskesmas untuk penanganan awal. Setelah itu, korban dirujuk ke Rumah Sakit Meta Medika. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Polisi Periksa Saksi dan Olah TKP

Informasi mengenai kejadian tersebut diterima kepolisian sekitar pukul 12.00 WIB melalui Bhabinkamtibmas Aipda Reki Susanto setelah mendapat laporan dari Kepala Desa Purwodadi.

Sekitar pukul 12.40 WIB, Pamapta, Padal Ipda DL Simanjuntak, tim identifikasi Polres Padangsidimpuan, dan personel piket fungsi mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal serta mengumpulkan informasi.

Kapolsek Padangsidimpuan Batunadua AKP Sulaiman Rangkuti turut menangani informasi awal kejadian bersama personel terkait.

Sejumlah saksi telah didata untuk dimintai keterangan, antara lain Fitri Hayati yang pertama kali menemukan korban, Dody Hasym (33), dan Mhd. Arifin Nasution (31).

Keterangan para saksi diperlukan untuk menyusun kronologi kejadian, termasuk aktivitas korban sebelum ditemukan dan kondisi lingkungan sekolah saat peristiwa berlangsung.

Keluarga Minta Pemeriksaan Visum

Pihak keluarga meminta pemeriksaan visum untuk memperoleh kejelasan mengenai penyebab kematian korban.

Sekitar pukul 14.00 WIB, korban dibawa ke RSUD Kota Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan sesuai permintaan keluarga.

Dalam informasi pemeriksaan awal yang diterima, terdapat sejumlah luka dan memar pada beberapa bagian tubuh korban, termasuk tangan, punggung, pipi, dan bahu. Temuan tersebut masih memerlukan penilaian medis untuk mengetahui karakteristik serta kemungkinan penyebabnya.

Adanya luka atau memar tersebut tidak serta-merta memastikan penyebab kematian maupun bagaimana luka itu terjadi. Karena itu, hasil pemeriksaan medis perlu dikaitkan dengan keterangan saksi dan temuan di lokasi kejadian.

Pemeriksaan terhadap mesin pompa air, kabel, sumber listrik, dan instalasi di sekitarnya juga dapat membantu penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya bahaya listrik yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Pemko Padangsidimpuan Melayat

Di tengah suasana duka, jajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan mendatangi rumah korban untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga.

Sekitar pukul 12.50 WIB, Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki Nasution hadir bersama sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Rizki Hariri Hasibuan dan Asisten Administrasi Umum Setda Armin.

Turut hadir Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mukhtar Arifin Harahap, Camat Padangsidimpuan Batunadua Mhd. Fadlan Batubara, serta unsur pemerintah setempat dan pihak sekolah.

Hingga informasi ini disusun, penyebab pasti meninggalnya RZW belum dapat dipastikan. Hasil pemeriksaan medis dan pendalaman kepolisian diperlukan untuk menjelaskan kronologi serta penyebab kejadian tersebut.* (tm/dh)

Seruan tersebut disampaikan Syed Saddiq dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Malaysia 2027 di Dewan Rakyat pada Selasa (13/10/2026).

Baca Juga:

• Yayasan Jaga Riau Indonesia Desak Kapolda dan Gubernur Kerahkan Seluruh Kekuatan Padamkan Karhutla

"Kita harus mengirimkan nota diplomatik yang kuat bahwa Malaysia keberatan, dan bukan hanya Malaysia yang keberatan. Hal itu harus disepakati negara-negara ASEAN lainnya yang juga terdampak, seperti Singapura. Kita harus mengirimkan protes diplomatik yang sangat jelas," kata Syed Saddiq.

Dia bahkan mengusulkan agar Indonesia diperlakukan sebagai pihak yang dikucilkan di kawasan jika dinilai tidak cukup serius mengatasi persoalan tersebut.

"Anda perlu memperlakukan mereka sebagai pihak yang dikucilkan di kawasan," ujarnya.

Pernyataan itu merupakan usulan Syed Saddiq sebagai anggota parlemen Malaysia, bukan pengumuman resmi bahwa pemerintah Malaysia atau ASEAN telah memutuskan menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia.

Syed Saddiq Usul Tekanan Finansial

Selain mendorong protes diplomatik, Syed Saddiq mengusulkan Malaysia dan Singapura menggunakan pengaruh ekonomi untuk menghentikan aliran pendanaan kepada perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan di Indonesia.

"Putus akses mereka. Hantam dompet mereka," kata Syed Saddiq.

Dia juga mengajak masyarakat Malaysia menggunakan daya beli mereka untuk menekan perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap masalah kabut asap.

Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak seharusnya hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat dan pelaku ekonomi juga dinilai dapat ikut mendorong perusahaan agar mematuhi aturan lingkungan.

Meski demikian, Syed Saddiq menegaskan bahwa perusahaan Malaysia yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan juga harus ditindak.

"Kita tidak boleh munafik. Jika perusahaan kita terlibat, jangan takut. Ambil tindakan terhadap perusahaan kita juga," katanya.

Dia turut mengusulkan agar Malaysia memiliki aturan serupa dengan Transboundary Haze Pollution Act milik Singapura. Aturan tersebut menjadi salah satu rujukan dalam upaya meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pencemaran kabut asap lintas batas.

Kabut Asap Ganggu Kesehatan hingga Pendidikan

Seruan Syed Saddiq muncul ketika kualitas udara di sejumlah wilayah Asia Tenggara dilaporkan memburuk akibat asap dari kebakaran hutan.

Di Singapura, konsentrasi PM2.5 dalam pengukuran satu jam mencapai 284 mikrogram per meter kubik di wilayah barat pada Rabu (14/10/2026). Menurut laporan sumber, angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang tahun ini dan masuk kategori sangat tinggi dalam pemantauan saat itu.

Sementara itu, Timor Leste menangguhkan kegiatan belajar tatap muka selama tiga hari mulai Kamis (15/10/2026) akibat kontaminasi partikel polutan dari kebakaran hutan di wilayah atau negara tetangga.

Pemerintah Timor Leste tidak menyebut Indonesia secara langsung. Namun, negara tersebut berbagi pulau dengan wilayah Nusa Tenggara Timur di Indonesia, yang juga melaporkan sejumlah titik panas.

Syed Saddiq menilai kabut asap tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan pariwisata, tetapi juga mengganggu pendidikan. Penutupan sekolah dapat semakin membebani anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan perangkat digital dan akses internet untuk belajar jarak jauh.

Indonesia Kerahkan Puluhan Ribu Personel

Di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan dilaporkan memicu penurunan kualitas udara di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan Reuters yang dikutip dalam sumber, musim kebakaran pada 2026 disebut sebagai yang terparah dalam 11 tahun, dipengaruhi kondisi cuaca kering akibat El Nino.

Di Kalimantan Tengah, indeks standar pencemar udara (ISPU) dilaporkan melampaui angka 1.200 pada Rabu (14/10/2026), berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup. Angka tersebut jauh di atas ambang 300 yang masuk kategori berbahaya dalam indeks tersebut.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah memerintahkan penambahan sumber daya untuk menangani karhutla. Pemerintah Indonesia mengerahkan lebih dari 69.000 personel pemadam kebakaran, meningkat dari sekitar 44.000 personel pada pertengahan September.

Para menteri luar negeri negara-negara ASEAN dijadwalkan membahas persoalan kabut asap lintas batas dalam pertemuan bulan depan.

Pembahasan tersebut menjadi salah satu forum untuk membicarakan dampak kabut asap terhadap negara-negara di kawasan. Namun, usulan tekanan diplomatik dan finansial yang disampaikan Syed Saddiq masih berupa pendapat yang perlu dibedakan dari keputusan resmi pemerintah maupun kesepakatan ASEAN.* (k/dh)

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan hasil pemantauan citra satelit menunjukkan sejumlah wilayah di Sumut masih terdampak sebaran asap. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan mengurangi jarak pandang pengguna jalan.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Kembali Anjlok Hari Ini: Cek Rincian Terbaru dari 0,5 Gram Hingga Buyback

Dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (15/10/2026), Hendro menjelaskan angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara menuju barat laut hingga utara. Pola angin tersebut mengindikasikan asap yang menyelimuti Sumut berpotensi berasal dari wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan.

"Namun demikian, penentuan sumber asal asap secara pasti memerlukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer dan data pendukung lainnya," kata Hendro.

Jarak Pandang di Sejumlah Wilayah Turun hingga 1 Kilometer

Selain berdampak pada kualitas udara, kabut asap juga menyebabkan penurunan jarak pandang di sejumlah wilayah Sumut.

Hasil pengamatan Stasiun Meteorologi Kualanamu, Stasiun Meteorologi Aek Godang, dan Stasiun Meteorologi Silangit pada Kamis (15/10/2026) pukul 09.00 WIB menunjukkan jarak pandang berkisar 1–3 kilometer.

Kondisi tersebut membuat pengendara perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika melintasi wilayah yang tertutup kabut asap.

Hendro mengimbau masyarakat agar mengurangi kecepatan kendaraan, menjaga jarak aman, serta menyalakan lampu kendaraan sesuai kebutuhan saat jarak pandang menurun.

"Masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap diimbau untuk berhati-hati saat berkendara, mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, serta menyalakan lampu kendaraan sesuai kebutuhan," imbaunya.

BMKG Imbau Warga Kurangi Aktivitas di Luar Rumah

BBMKG Wilayah I Medan juga meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel asap.

Paparan partikel halus PM2.5 perlu diwaspadai karena partikel berukuran sangat kecil tersebut dapat masuk ke saluran pernapasan. Kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan, perlu lebih berhati-hati ketika kondisi udara memburuk.

BMKG juga mengimbau pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri untuk mengantisipasi dampak sebaran asap serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Lima Tips Menghadapi Kabut Asap

Kepala Pelaksana BPBD Kota Pematangsiantar, Dedi Idris Harahap, membagikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan kabut asap.

Pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika udara berkabut atau jarak pandang menurun. Kedua, gunakan masker apabila harus keluar rumah.

Ketiga, tutup pintu dan jendela apabila asap masuk ke dalam rumah. Keempat, jaga kualitas udara di dalam ruangan agar tetap bersih. Kelima, hindari membakar sampah atau bahan lain yang dapat memperburuk polusi udara.

Dedi juga meminta masyarakat segera melapor kepada pihak berwenang apabila menemukan kebakaran lahan atau titik api di sekitar tempat tinggal.

Masyarakat di Sumatera Utara diimbau terus mengikuti informasi terbaru dari BMKG dan instansi terkait. Pemantauan kualitas udara serta kewaspadaan saat berkendara menjadi penting selama sebaran asap masih berlangsung.* (tm/dh)

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan bahwa personel Samapta Polda Sumut ditugaskan untuk membantu pengamanan di PT Milano. Dia menyebut polisi tersebut melepaskan tembakan menggunakan peluru karet saat berupaya mengamankan orang yang diduga melakukan pencurian buah sawit.

Baca Juga:

• Hakim Batalkan Status Tersangka Anggota DPRD Dhody Thahir, Polda Sumut Periksa Dugaan Kejanggalan Penyidikan

Kronologi Massa Datangi Kantor PT Milano

Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah warga terlihat mendatangi kantor PT Milano untuk mencari anggota polisi yang dituding melakukan penembakan terhadap warga.

Perekam video menyebut seorang personel Brimob telah menembak warga. Massa kemudian menyusuri kawasan kantor hingga perumahan karyawan perusahaan, tetapi tidak menemukan polisi yang mereka cari.

Berdasarkan narasi yang menyertai video tersebut, peristiwa bermula pada Jumat (9/10/2026) sekitar pukul 15.05 WIB. Saat itu, seorang warga berinisial RA diduga kedapatan mengambil buah kelapa sawit yang terlepas dari tandannya atau brondolan milik perusahaan.

RA kemudian diamankan oleh polisi yang bertugas di lokasi. Sekitar pukul 15.15 WIB, RA disebut keluar dari area perusahaan dalam kondisi terluka.

Kepada warga, RA mengaku mengalami pemukulan di bagian kepala dan ditembak dua kali oleh petugas yang bertugas mengamankan PT Milano. Pengakuan tersebut kemudian memicu kemarahan warga hingga mendatangi kantor perusahaan.

Namun, dugaan penganiayaan dan penembakan tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan pihak terkait.

Polda Sumut Sebut Polisi Lakukan Tindakan Terukur

Ferry menjelaskan, personel yang bertugas di lokasi awalnya berusaha mengamankan seseorang yang diduga melakukan pencurian brondolan sawit. Menurut dia, tindakan penembakan dilakukan karena orang tersebut disebut melakukan perlawanan.

"Jadi pas mereka mengamankan, ada menangkap pelaku pencurian, yang mereka ada yang melawan (jadi) mereka (personel polisi) melakukan tindakan tegas terukur. Itu pakai peluru karet (menembaknya)," kata Ferry.

Meski demikian, Ferry menyatakan pihaknya tetap akan memeriksa anggota polisi yang melakukan penembakan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai prosedur atau terdapat pelanggaran.

Polda Sumut belum merinci identitas personel yang dimaksud maupun hasil pemeriksaan terhadap anggota tersebut.

Kasus Pencurian Ditangani Polres Labuhanbatu

Sementara itu, dugaan pencurian brondolan sawit yang melibatkan RA ditangani Polres Labuhanbatu.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian setelah video kedatangan massa ke kantor PT Milano menyebar di media sosial. Warga meminta dugaan penganiayaan terhadap RA diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan kasus ini mencakup dua persoalan yang perlu ditelusuri, yakni dugaan pencurian brondolan sawit serta dugaan penggunaan kekuatan oleh petugas saat melakukan pengamanan.

Pemeriksaan terhadap personel kepolisian diharapkan dapat memperjelas kronologi kejadian, penggunaan peluru karet, serta kesesuaian tindakan petugas dengan prosedur yang berlaku. Hingga kini, hasil pemeriksaan tersebut belum disampaikan secara terperinci oleh Polda Sumut.* (km/dh)

JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Kamis (15/10/2026), kembali turun. Berdasarkan harga yang tercantum di laman Logam Mulia pukul 09.30 WIB, harga emas batangan Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 2.561.000, turun Rp 13.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya sebesar Rp 2.574.000 per gram.

Penurunan harga emas Antam ini menjadi perhatian masyarakat yang ingin membeli logam mulia sebagai instrumen investasi maupun simpanan jangka panjang.

Baca Juga:

• KPK Panggil Ulang Nusron Wahid Hari Ini soal Kasus Suap HGB Summarecon

Berikut rincian harga emas Antam pada Kamis (15/10/2026) pukul 09.30 WIB.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Harga tersebut merupakan harga dasar yang tercantum dalam daftar harga emas Antam. Harga transaksi dapat dipengaruhi ketentuan pajak yang berlaku.

Harga Emas Antam Turun, Buyback Juga Melemah

Selain harga jual, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga mengalami penurunan.

Pada Kamis (15/10/2026), harga buyback tercatat Rp 2.370.000 per gram, turun Rp 13.000 dibandingkan posisi hari sebelumnya.

Harga jual dan buyback merupakan dua hal berbeda. Harga jual menjadi acuan saat konsumen membeli emas dari Antam, sedangkan harga buyback digunakan sebagai acuan saat pemilik menjual kembali emasnya kepada Antam.

Karena itu, masyarakat yang berencana membeli maupun menjual emas perlu memperhatikan kedua harga tersebut sebelum melakukan transaksi.

Ketentuan Pajak Pembelian dan Buyback Emas

Transaksi emas batangan juga mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan aturan yang berlaku, tarif PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh pihak yang ditunjuk adalah 0,25% dari harga jual dengan memperhatikan ketentuan pengecualiannya.

Sementara itu, transaksi buyback emas Antam dengan nilai di atas Rp 10 juta dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% yang dipotong langsung dari nilai transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat disarankan memeriksa rincian pajak dan nilai bersih transaksi sebelum membeli atau menjual emas.

Harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan resmi Logam Mulia. Untuk memastikan harga terbaru, calon pembeli dapat memeriksa laman resmi Logam Mulia sebelum melakukan transaksi.* (k/dh)

Kecelakaan terjadi pada Rabu (14/10/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Tiga kendaraan yang terlibat yakni angkot KUPM bernomor polisi BK 1152 UE, truk Fuso bernomor polisi B 9987 XQ, dan truk Hino Dutro bernomor polisi BK 8004 GB.

Baca Juga:

• Daftar 22 Korban Bus Bintang Utara Kecelakaan di Labusel, 5 Luka Berat

Namun, ruang yang tersedia tidak mencukupi. Bagian depan kanan angkot kemudian bertabrakan dengan bagian depan kanan truk Fuso yang datang dari arah berlawanan, yakni Medan menuju Tebing Tinggi.

Tak lama berselang, truk Hino Dutro yang berada di belakang truk Fuso juga menabrak bagian belakang truk tersebut karena tidak sempat menghindar.

Sopir Angkot Meninggal, 9 Orang Luka-luka

Akibat tabrakan beruntun itu, sopir angkot mengalami luka robek parah. Korban kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan medis, tetapi dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Melati Perbaungan.

Sementara itu, dua sopir truk dan tujuh penumpang angkot mengalami luka ringan. Seluruh korban luka dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis.

Kecelakaan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian materi sekitar Rp 50 juta.

Kasi Humas Polres Serdang Bedagai AKP Bringin Jaya membenarkan insiden kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan tersebut. Petugas Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Sergai telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, dan mendata para korban.

"Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan tiga unit kendaraan di jalur umum Medan–Tebing Tinggi kawasan Perbaungan. Petugas dari Unit Gakkum Satlantas Polres Sergai telah selesai melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, serta mendata seluruh korban," ujar Bringin Jaya, Rabu (14/10/2026).

Tiga Kendaraan Diamankan Polisi

Polisi telah mengamankan angkot KUPM, truk Fuso, dan truk Hino Dutro yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Surat-surat kendaraan, termasuk STNK dan SIM, juga diamankan di Pos Lantas Sei Sijenggi Unit Gakkum Polres Sergai untuk kepentingan penanganan perkara.

Kepolisian mengimbau para pengendara agar lebih berhati-hati saat melintas di jalur lintas utama, khususnya ketika hendak mendahului kendaraan lain.

Pengendara juga diminta menjaga konsentrasi, mematuhi aturan lalu lintas, serta menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan dan cuaca guna mencegah kecelakaan serupa.* (im/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, pihaknya menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada KPK sesuai kewenangannya.

Baca Juga:

• KPK Panggil Ulang Nusron Wahid Hari Ini soal Kasus Suap HGB Summarecon

Berton menegaskan, BNPB tidak ingin berspekulasi mengenai pihak-pihak yang terseret dalam perkara tersebut. Dia juga mengingatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah.

"Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah, sementara fakta-fakta perkara harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku," ujarnya.

BNPB memastikan proses hukum yang berlangsung tidak mengganggu pelaksanaan tugas penanggulangan bencana maupun pelayanan kepada masyarakat. Lembaga tersebut berkomitmen mendukung penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

KPK Tetapkan Lima Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai kebencanaan di lingkungan BNPB. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran kebencanaan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi informasi mengenai Bima Setyawan yang disebut sebagai adik Suharyanto. Namun, dia menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan masing-masing pihak.

"Terinformasi seperti itu, tapi pastinya nanti dikonfirmasi kembali karena kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Selain Bima Setyawan, empat orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); Richard Erlangga, tenaga ahli BNPB; serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa NG.

Dana Kebencanaan Diduga Disalahgunakan

Dalam penyidikan perkara ini, KPK mendalami dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai yang seharusnya mendukung kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana.

Penyidik juga menelusuri dugaan pengondisian dalam pengadaan barang dan jasa yang melibatkan sejumlah pihak swasta serta indikasi pemanfaatan anggaran untuk keuntungan pribadi.

KPK sebelumnya mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB. Dari jumlah tersebut, lima orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Dalam operasi itu, penyidik turut menyita uang tunai sekitar Rp 3,3 miliar, aset kripto, serta emas ratusan gram sebagai barang bukti.

BNPB menegaskan penghormatan terhadap proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu, KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap rangkaian perkara serta peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.* (tm/dh)

Penggerebekan dilakukan oleh narkoba-polda-sumut/" target="_blank">Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama tim gabungan. Saat petugas menyisir kawasan tersebut, sejumlah orang sempat berupaya melarikan diri hingga terjadi aksi kejar-kejaran.

Baca Juga:

• Polisi Gerebek 3 Lokasi Diduga Sarang Narkoba di Tanjung Morawa, 7 Orang Positif Sabu

"Dari pelaksanaan operasi ini, kami berhasil mengamankan 40 orang yang diduga ikut melakukan penyalahgunaan narkoba. Untuk tes urine, semuanya positif menggunakan narkoba," kata Henri, Rabu (14/10/2026).

Polisi Sita Sabu dan Senjata Tajam

Dalam operasi tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Barang bukti itu antara lain senjata tajam, timbangan elektrik, serta narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,5 gram.

Penggerebekan dilakukan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Polisi Militer (PM), dan sejumlah unsur terkait lainnya.

Henri menjelaskan, polisi masih mendalami peran masing-masing orang yang diamankan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah mereka merupakan pengguna, pengedar, atau terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Penentuan tindak lanjut terhadap mereka, termasuk kemungkinan rehabilitasi atau proses hukum lebih lanjut, akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggalnya.

"Kami mengimbau warga sekitar untuk tidak lagi menggunakan narkoba," ujarnya.

Sebelumnya, 37 Orang Diamankan di Percut

Penggerebekan di Gang Jati bukan satu-satunya operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan Polda Sumut dalam beberapa hari terakhir.

Sebelumnya, polisi menggelar operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di sebuah barak di Jalan M Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (11/10/2026).

Dalam operasi tersebut, sebanyak 37 orang diamankan. Hasil pemeriksaan menunjukkan 27 orang positif menggunakan narkoba, dua orang diduga sebagai pengedar sabu, sedangkan delapan orang lainnya dinyatakan negatif berdasarkan tes urine.

Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk sabu seberat sekitar 100 gram, alat isap, timbangan digital, senjata tajam, perangkat perjudian jenis dingdong, serta sejumlah kendaraan dan alat komunikasi.

Rangkaian penggerebekan tersebut menjadi bagian dari upaya aparat memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap peran orang-orang yang diamankan serta kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba di lokasi-lokasi tersebut.* (tm/dh)

Sebelum ditunjuk sebagai Dirut PLN, Suroso menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN. Komisaris Independen PLN Andi Arief membenarkan pergantian tersebut dan berharap Suroso dapat melanjutkan transformasi perusahaan listrik pelat merah itu.

Baca Juga:

• Darmawan Prasodjo Diganti Suroso Isnandar sebagai Dirut PLN, Sempat Menghadap Prabowo

Latar Belakang Suroso Isnandar

Suroso lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 12 Agustus 1971. Ketertarikannya terhadap dunia kelistrikan disebut berawal sejak kecil, ketika ia tinggal di sebuah desa yang belum mendapatkan akses listrik.

Suroso baru merasakan penerangan listrik saat duduk di kelas III SMP. Pengalaman tersebut turut membentuk cita-citanya untuk bekerja di bidang kelistrikan.

Perjalanan akademiknya dimulai di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia meraih gelar Sarjana Teknik di bidang Power System Engineering pada 1994.

Suroso kemudian melanjutkan pendidikan ke University of Abertay, Skotlandia, dan memperoleh gelar Master of Science (MSc) di bidang Power System Engineering and Management pada 1999.

Pendidikan akademiknya berlanjut hingga jenjang doktoral. Ia menyelesaikan program doktor Teknik Elektro di ITB pada 2025.

Perjalanan Karier Suroso Isnandar

Sebelum bergabung dengan PLN, Suroso mengawali karier di perusahaan ketenagalistrikan ScottishPower Generation, Skotlandia, pada periode 2002–2007. Ia terlibat dalam pekerjaan di PLTU Longannet, termasuk proyek peremajaan pembangkit untuk memperpanjang masa operasionalnya.

Pada 2007, Suroso bergabung dengan PLN dan memulai perjalanan kariernya di bidang perencanaan sistem ketenagalistrikan. Sejak itu, ia dipercaya menempati berbagai posisi manajerial dan strategis.

Pada 2019–2021, Suroso menjabat General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi. Ia kemudian dipercaya memimpin PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali pada 2021–2022.

Kariernya berlanjut sebagai Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi PLN pada 2022–2023. Dalam posisi tersebut, pengalamannya berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi dan transformasi digital perusahaan.

Pada September 2023, Suroso diangkat menjadi Direktur Manajemen Risiko PLN. Selanjutnya, pada 18 Juni 2025, ia dipercaya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

Pengalaman tersebut membuat Suroso memiliki rekam jejak dalam sejumlah bidang penting, termasuk operasional ketenagalistrikan, manajemen risiko, teknologi informasi, pengembangan proyek, dan energi terbarukan.

Aktif di Organisasi Ketenagalistrikan

Di luar pekerjaannya di PLN, Suroso juga aktif dalam organisasi yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelistrikan.

Pada Februari 2026, ia ditetapkan sebagai Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) untuk masa bakti 2026–2029. Organisasi tersebut menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan.

Suroso juga terpilih menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk periode 2026–2031 sebagai perwakilan unsur tokoh masyarakat.

Penunjukan Suroso sebagai Dirut PLN menempatkannya di pucuk pimpinan perusahaan yang memiliki peran strategis dalam penyediaan listrik nasional. Pengalaman di bidang operasional, pengelolaan sistem tenaga, manajemen risiko, serta energi baru terbarukan menjadi bekal dalam menjalankan tanggung jawab barunya.

Ke depan, kepemimpinan Suroso akan menjadi bagian penting dalam melanjutkan transformasi PLN, termasuk meningkatkan efisiensi operasional, menjaga keandalan pasokan listrik, dan mendukung pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.* (tm/dh)

Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang setelah Nusron tidak memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (7/10/2026). Saat itu, Nusron menyampaikan tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain di lingkungan kementeriannya.

Baca Juga:

• Tragedi di Tengah Duka: KPK Bongkar Skandal Korupsi Dana Darurat Bencana BNPB

"Ya, yang pertama, tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Kalau masalah substansi, kemudian materi hasil apa pemeriksaannya, keterangan yang dibutuhkan apa semuanya, itu nanti prosesnya berjalan kalau yang bersangkutan sudah hadir," kata Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Setyo mengatakan, hingga Rabu sore, penyidik belum menerima surat pemberitahuan ketidakhadiran dari pihak Nusron. KPK berharap menteri tersebut hadir sesuai jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan.

KPK Tagih Komitmen Nusron Wahid

Setyo juga mengingatkan komitmen Nusron yang sebelumnya menyatakan bersedia mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut menjadi kesempatan bagi Nusron untuk memberikan penjelasan kepada penyidik terkait perkara yang tengah diusut.

"Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap upaya yang sudah pernah disampaikan. Saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK," ujar Setyo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya juga memastikan penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan ulang kepada Nusron. Keterangan Menteri ATR/BPN itu dinilai diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus Suap HGB Summarecon

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang dan menyita barang bukti uang tunai serta barang bukti elektronik.

Total uang yang disita dalam perkara ini mencapai sekitar Rp 106,3 miliar, terdiri atas sejumlah mata uang, termasuk rupiah dan valuta asing.

Penyidikan berfokus pada dugaan suap pengurusan HGB lahan yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir sertifikat dan pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Dalam proses penyidikan, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat pertanahan, pihak swasta, dan sejumlah orang yang diduga menjadi perantara dalam pengurusan lahan tersebut.

Salah satu perkara yang didalami adalah dugaan pemberian uang untuk memperlancar proses administrasi pertanahan yang sebelumnya terkendala sengketa lahan dan pemblokiran sertifikat.

KPK juga mendalami dugaan aliran uang yang melibatkan sejumlah pihak dalam pengurusan HGB tersebut, termasuk dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pemeriksaan Nusron dijadwalkan untuk membantu penyidik melengkapi keterangan saksi dan memperjelas rangkaian perkara. Hingga informasi ini disusun, kehadiran Nusron dalam pemeriksaan Kamis (15/10/2026) masih diharapkan oleh KPK.

KPK menegaskan proses penyidikan akan terus berjalan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.* (tm/dh)

Humas PN Jakarta Timur Immanuel Tarigan membenarkan jadwal persidangan tersebut. Agenda pemeriksaan saksi tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Timur.

Baca Juga:

• Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran

Sidang kali ini merupakan lanjutan dari persidangan pada Kamis (8/10/2026). Dalam sidang sebelumnya, JPU menghadirkan empat saksi, yakni Andi Kurniawan, Adam Andriantama Bayu Aji, Helmi Bostam, dan Wicandres.

Pada persidangan lanjutan, jaksa berencana menghadirkan tiga saksi, yaitu Ade Dermawan Dipakusuma, Freddy Alex Damanik, dan Andi Azwan.

Sidang Sebelumnya Diwarnai Perdebatan

Persidangan sebelumnya sempat diwarnai perdebatan antara tim penasihat hukum Dokter Tifa dan JPU. Perdebatan terjadi terkait pemeriksaan saksi, termasuk keberatan pihak pembela terhadap pertanyaan yang disebut beberapa kali dipotong jaksa.

Seusai menjalani persidangan selama sekitar 11 jam pada 8 Oktober 2026, Dokter Tifa mengaku keberatan dengan jalannya pemeriksaan. Dia menilai pemotongan pertanyaan membuat pihaknya kesulitan menggali substansi perkara.

"Karena kita ini kalau bertanya kepada saksi selalu dipotong oleh jaksa, sehingga kita tidak bisa masuk kepada substansi," ujar Tifa.

Tifa juga menyinggung prinsip equality of arms atau kesetaraan para pihak dalam persidangan. Menurutnya, pihak penasihat hukum seharusnya memperoleh kesempatan yang seimbang dengan jaksa dalam memeriksa saksi.

Atas keberatan tersebut, Tifa menyatakan akan melaporkan jalannya persidangan kepada sejumlah lembaga, termasuk Komisi Yudisial (KY), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi III DPR, Badan Pengawasan (Bawas), dan Ketua PN Jakarta Timur.

Dokter Tifa Minta Jokowi Hadir di Persidangan

Selain mempersoalkan jalannya pemeriksaan saksi, Dokter Tifa juga meminta Jokowi hadir langsung dalam persidangan. Menurutnya, keterangan Jokowi diperlukan karena mantan presiden tersebut disebut sebagai pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini.

Tifa berharap pemeriksaan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk menguji persoalan yang menjadi pokok perkara, termasuk isu mengenai keaslian ijazah Jokowi.

"Kami tunggu dengan senang hati, dengan semangat, karena dengan itu kita bisa membuktikan ya keaslian atau kepalsuan dari ijazah yang dimiliki oleh yang bersangkutan," ujar Tifa.

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyatakan pihaknya belum menerima panggilan dari JPU agar Jokowi hadir sebagai saksi. Meski demikian, ia memastikan Jokowi bersedia memenuhi panggilan apabila diminta hadir secara langsung.

"Sampai hari ini Pak Jokowi menyatakan akan hadir dan masih menunggu panggilan jaksa. Tapi sampai hari ini kami juga belum menerima panggilan," kata Rivai.

Rivai menjelaskan, pihaknya menghormati proses persidangan dan menunggu koordinasi jaksa dengan majelis hakim terkait jadwal pemeriksaan saksi.

Sidang Dokter Tifa pada Kamis (15/10/2026) dijadwalkan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak JPU. Keterangan para saksi akan menjadi bagian dari proses pembuktian dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tersebut.* (k/dh)

Penetapan tersangka itu merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, sebelum lima orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Baca Juga:

• KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup

"Ya, kalau dari ekspos kemarin itu kan yang disalahgunakan gitu ya, itu kan dana siap pakai," ujar Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Lima Orang Jadi Tersangka

Lima tersangka dalam perkara ini terdiri atas tiga orang dari lingkungan BNPB dan dua pihak swasta.

Mereka adalah Bima Setyawan, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto sekaligus adiknya; Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB yang juga menjabat pejabat pembuat komitmen (PPK); serta Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB.

Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Gery P dan Syifa N.G., yang diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Setyo mengatakan kelima tersangka telah ditahan di rumah tahanan KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

KPK menduga terdapat pengondisian dalam proses pengadaan dan penyaluran anggaran yang melibatkan pihak swasta. Penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan dana tersebut, termasuk indikasi pemanfaatan anggaran untuk keuntungan pribadi.

KPK Sita Uang Rp 3,3 Miliar, Kripto, dan Emas

Dalam OTT tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 3,3 miliar, aset kripto, serta emas dengan berat mencapai ratusan gram.

Setyo menjelaskan, jumlah uang yang disita merupakan akumulasi barang bukti yang diamankan dari beberapa pihak. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan perkiraan awal sekitar Rp 1,4 miliar yang sebelumnya disampaikan KPK.

Barang bukti tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk menelusuri dugaan aliran dana dan keterlibatan para tersangka dalam perkara pengadaan di lingkungan BNPB.

KPK juga menduga praktik penyalahgunaan dana siap pakai tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan rentang waktu yang ditelusuri penyidik sejak sekitar 2022 hingga 2026.

Sekretaris Utama BNPB Tidak Jadi Tersangka

Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan Sekretaris Utama BNPB Rustian. Namun, ia tidak ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara.

Setyo menjelaskan, hingga hasil gelar perkara saat itu, KPK belum menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rustian dalam kasus tersebut.

"Untuk saat ini sampai dengan sampai tadi malam hasil ekspos, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama," ujarnya.

Dengan demikian, status Rustian berbeda dari lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan tetap menjadi bagian dari proses penanganan perkara sesuai hasil penyidikan.

DPR Prihatin Dana Kebencanaan Diduga Dikorupsi

Kasus dugaan korupsi tersebut turut mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid. Ia mengaku prihatin karena dugaan penyalahgunaan anggaran kebencanaan mencuat ketika masyarakat masih menghadapi berbagai bencana.

Menurut Abdul, dana yang disiapkan untuk penanganan bencana seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dan mendukung penanganan keadaan darurat.

"Sangat prihatin dalam kondisi negara sedang dilanda bencana dan rakyat susah kok ada yang memanfaatkan korupsi," kata Abdul kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

"Saya minta APH segera usut tuntaskan kasus korupsinya," ujarnya.

Kasus ini menjadi sorotan karena Dana Siap Pakai merupakan anggaran yang digunakan untuk mendukung kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana. KPK kini mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan penggunaan anggaran tersebut untuk mengungkap peran masing-masing pihak yang terlibat.* (k/dh)

Menariknya, sebelum ditetapkan sebagai Dirut PLN yang baru, Suroso lebih dulu bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu sore. Pertemuan tersebut turut dihadiri CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Baca Juga:

• PLN Punya Dirut Baru! Suroso Isnandar Gantikan Darmawan Prasodjo

Dalam pertemuan dengan Prabowo, pemerintah membahas rencana transformasi PLN, mulai dari pembenahan model bisnis hingga peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Salah satu agenda yang disoroti adalah percepatan pemanfaatan panel surya dengan kapasitas 100 gigawatt (GW).

Rosan mengatakan, Prabowo meminta agar transformasi PLN segera disiapkan secara menyeluruh dan dipaparkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti.

"Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100 GW solar panel," ujar Rosan.

Rosan menjelaskan, pembenahan model bisnis menjadi salah satu fokus utama dalam transformasi PLN. Pemerintah menginginkan perusahaan pelat merah tersebut memiliki pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan produktif.

Menurutnya, Danantara akan berkoordinasi dengan jajaran PLN untuk mengevaluasi berbagai aspek bisnis perusahaan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja sekaligus menekan beban subsidi.

"Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN," kata Rosan.

Dia menambahkan, evaluasi akan dilakukan untuk memastikan model bisnis PLN semakin tepat dan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Pemerintah juga akan melakukan asesmen sebelum mengajukan rancangan transformasi tersebut kepada Prabowo.

"Kita akan revisit lagi, kita akan lihat lagi mengenai bisnis modelnya, bagaimana ini lebih tepatnya agar lebih efisien, lebih baik dan juga berdampak positif terhadap perekonomian kita secara keseluruhan," ucap Rosan.

Pergantian pucuk pimpinan PLN dikonfirmasi Komisaris Independen PLN Andi Arief. Keputusan tersebut diambil melalui RUPSLB yang digelar secara daring pada Rabu malam dan dihadiri jajaran direksi, komisaris, serta perwakilan Badan Pengaturan BUMN.

"Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso," ujar Andi Arief.

Untuk sementara, Suroso masih merangkap jabatan sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan hingga ada pejabat pengganti untuk posisi tersebut.

Andi turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi Darmawan selama memimpin PLN. Dia berharap Suroso dapat melanjutkan transformasi perusahaan ke arah yang lebih baik.

Selain pembenahan bisnis dan percepatan pemanfaatan energi surya, pemerintah juga menyoroti kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi kondisi darurat. Langkah tersebut mencakup penyempurnaan rencana cadangan untuk menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Indonesia.

Rosan mengatakan PLN telah memiliki mekanisme antisipasi terhadap kondisi krisis. Namun, mekanisme tersebut dinilai masih perlu diperbaiki agar pelayanan kelistrikan tetap andal dalam berbagai situasi.

"Pasti sudah ada tapi yang itu perlu disempurnakan lah," imbuh Rosan.* (k/dh)

Suhu udara di Aceh hari ini berada pada kisaran 16-31 derajat Celsius. Suhu terendah diprakirakan terjadi di Gayo Lues, sedangkan suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celsius di Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 15 Oktober: Hujan Ringan Merata, Suhu Capai 32°C

Wilayah lain yang diprakirakan mengalami hujan ringan meliputi Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Kota Langsa dan Kota Subulussalam, dengan suhu maksimum masing-masing mencapai 31 derajat Celsius.

Sementara itu, Pidie diprakirakan mengalami hujan sedang dengan suhu 20-24 derajat Celsius dan kelembapan 84-99 persen.

Kondisi berawan diprakirakan terjadi di Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Besar, Simeulue, Bireuen, Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe. Suhu di wilayah-wilayah tersebut berada pada kisaran 17-31 derajat Celsius.

Berbeda dari sejumlah wilayah lainnya, Aceh Singkil diprakirakan cerah dengan suhu 24-31 derajat Celsius. Wilayah ini menjadi satu-satunya daerah dalam data prakiraan yang diprediksi mengalami cuaca cerah.

Secara umum, cuaca Aceh pada Kamis, 15 Oktober 2026, diprakirakan bervariasi, mulai dari hujan ringan, hujan sedang, berawan, hingga cerah. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing dan memantau perkembangan prakiraan cuaca terbaru.* (dh)

Suhu udara di Sumatera Utara hari ini berada pada kisaran 18-32 derajat Celsius. Suhu terendah 18 derajat Celsius diprakirakan terjadi di Humbang Hasundutan dan Samosir, sedangkan suhu tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di tiga wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 15 Oktober: Berawan, Suhu Subang-Bekasi Capai 38°C

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, dan Nias Barat. Padang Lawas Utara dan Padang Lawas mencatat suhu maksimum hingga 32 derajat Celsius.

Di wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius. Hujan ringan juga diprediksi terjadi di Kota Pematangsiantar dengan suhu 22-29 derajat Celsius dan Kota Sibolga pada kisaran 24-29 derajat Celsius.

Sementara itu, Kota Tanjung Balai diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius. Kondisi serupa terjadi di Kota Binjai, dengan suhu 24-32 derajat Celsius, serta Kota Tebing Tinggi yang berada pada kisaran 24-31 derajat Celsius.

Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Kota Padang Sidempuan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan Kota Gunungsitoli dengan suhu 25-31 derajat Celsius.

Secara umum, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang diprakirakan terjadi di seluruh wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 15 Oktober 2026. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca setempat dan tetap memantau pembaruan prakiraan cuaca terbaru.* (dh)

Suhu udara di DKI Jakarta hari ini berada pada kisaran 28-37 derajat Celsius. Suhu minimum 28 derajat Celsius tercatat di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, sedangkan suhu maksimum tertinggi mencapai 37 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 15 Oktober: Berawan, Suhu Subang-Bekasi Capai 38°C

Kondisi berawan juga diprakirakan terjadi di Jakarta Utara, dengan suhu 29-32 derajat Celsius. Adapun Jakarta Barat diprediksi berawan dengan suhu 28-34 derajat Celsius.

Sementara itu, Jakarta Selatan diprakirakan berawan dengan suhu 29-37 derajat Celsius. Suhu maksimum tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di DKI Jakarta hari ini.

Di Jakarta Timur, cuaca juga diprediksi berawan dengan suhu 28-37 derajat Celsius. Wilayah ini mencatat suhu maksimum 37 derajat Celsius sekaligus suhu minimum 28 derajat Celsius.

Secara umum, cuaca DKI Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026, diprakirakan berawan di seluruh wilayah administrasi. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca setempat serta menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di tengah suhu yang tinggi.* (dh)

Suhu udara di Jawa Barat hari ini berada pada kisaran 18-38 derajat Celsius. Suhu minimum 18 derajat Celsius tercatat di Kabupaten Bandung dan Garut, sedangkan suhu maksimum tertinggi diprakirakan terjadi di Kabupaten Subang dan Kota Bekasi.

Baca Juga:

• Cuaca Jogja Hari Ini 15 Oktober: Cerah Berawan, Yogyakarta Capai 36°C

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, dan Pangandaran.

Kondisi berawan juga diprediksi terjadi di sejumlah wilayah perkotaan, meliputi Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Dari seluruh wilayah dalam data prakiraan, Subang dan Kota Bekasi mencatat suhu maksimum tertinggi, yakni mencapai 38 derajat Celsius. Subang diprakirakan memiliki suhu 27-38 derajat Celsius, sedangkan Kota Bekasi berada pada kisaran 28-38 derajat Celsius.

Suhu maksimum hingga 37 derajat Celsius juga diprakirakan terjadi di Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Sementara itu, Kabupaten Indramayu diprakirakan memiliki suhu 28-36 derajat Celsius.

Di sisi lain, Kabupaten Bandung dan Garut mencatat suhu minimum terendah, yakni 18 derajat Celsius. Garut diprakirakan berawan dengan suhu 18-26 derajat Celsius, sedangkan Kabupaten Bandung berada pada kisaran 18-30 derajat Celsius.

Secara umum, cuaca Jawa Barat pada Kamis, 15 Oktober 2026, diprakirakan didominasi kondisi berawan, dengan hujan ringan di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Sukabumi. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca setempat, terutama saat suhu udara terasa tinggi.* (dh)

Suhu udara di DIY hari ini berada pada kisaran 24-36 derajat Celsius. Suhu maksimum tertinggi diprakirakan terjadi di Kota Yogyakarta, sedangkan suhu minimum 24 derajat Celsius tercatat di Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini 15 Oktober: Semua Wilayah Cerah, Denpasar Capai 34°C

Sementara itu, Bantul diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu 25-33 derajat Celsius. Kelembapan udara di wilayah ini berada pada kisaran 48-88 persen.

Kondisi cerah berawan juga diprakirakan terjadi di Gunungkidul, dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 46-87 persen. Adapun Sleman diprediksi cerah berawan dengan suhu 24-35 derajat Celsius serta kelembapan 36-88 persen.

Di Kota Yogyakarta, cuaca diprakirakan cerah berawan dengan suhu 26-36 derajat Celsius. Suhu maksimum 36 derajat Celsius menjadi yang tertinggi di antara lima wilayah DIY dalam data prakiraan cuaca tersebut.

Secara umum, cuaca DIY pada Kamis, 15 Oktober 2026, diprakirakan cerah berawan di sebagian besar wilayah, sedangkan Kulon Progo berpotensi berawan. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca setempat dan tetap menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di tengah suhu yang cukup tinggi.* (dh)

Suhu udara di Bali hari ini berada pada kisaran 22-34 derajat Celsius. Selain Denpasar, suhu maksimum 32 derajat Celsius diprakirakan terjadi di Badung, Klungkung, dan Buleleng.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 14 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Padang Lawas Utara Hujan Sedang

Sementara itu, Badung diprakirakan cerah dengan suhu 26-32 derajat Celsius. Klungkung juga diprediksi cerah dengan suhu 26-32 derajat Celsius, sedangkan Buleleng berada pada kisaran 26-32 derajat Celsius.

Di wilayah Bali bagian timur, Karangasem diprakirakan cerah dengan suhu 23-29 derajat Celsius. Adapun Bangli menjadi wilayah dengan suhu minimum terendah, yakni 22 derajat Celsius, dengan suhu maksimum 28 derajat Celsius.

Sementara itu, Kota Denpasar diprakirakan cerah dengan suhu 27-34 derajat Celsius. Suhu maksimum 34 derajat Celsius menjadi yang tertinggi di antara seluruh wilayah Bali dalam data prakiraan cuaca tersebut.

Secara umum, cuaca Bali pada Kamis, 15 Oktober 2026, diprakirakan cerah di seluruh kabupaten dan kota. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca setempat dan tetap menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di tengah suhu yang hangat.* (dh)

JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meninggalkan jabatan tersebut setelah diminta untuk mengundurkan diri.

Pengakuan itu disampaikan saat membacakan nota pembelaan atau eksepsi dalam sidang perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga:

• Sidang TPPU Febrie Adriansyah Memanas, Don Ritto Sebut Jaksa Campuradukkan Bisnis dan Honorarium Advokat

Ia menyebut pernah menduduki sejumlah jabatan, mulai dari kepala kejaksaan negeri, wakil kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan tinggi, hingga Jampidsus.

"Seluruhnya adalah murni karena pengabdian saya, serta karakter saya yang menurut pimpinan saya patut untuk mengemban jabatan tersebut, yang kemudian saya tinggalkan karena saya diminta mundur dari jabatan dimaksud," kata Febrie.

Febrie tidak menjelaskan lebih lanjut siapa sosok yang memintanya mundur maupun alasan di balik permintaan tersebut.

Dalam persidangan itu, Febrie menegaskan bahwa jabatan yang pernah diembannya merupakan hasil pengabdian selama berkarier sebagai jaksa.

Ia menyatakan tidak pernah meminta atau memperjuangkan jabatan untuk dirinya sendiri.

"Bahwa yang terpenting dan perlu saya tegaskan saya tidak pernah meminta Jabatan dari awal mula saya sebagai jaksa hingga Jabatan terakhir saya Jampidsus," kata dia.

Febrie mengatakan, riwayat karier tersebut disampaikan bukan untuk meminta perlakuan istimewa dalam perkara yang sedang dihadapinya.

Ia juga menegaskan bahwa masa kerja panjang dan jabatan tinggi tidak membuat seseorang kebal terhadap hukum.

"Saya menyampaikan riwayat pengabdian ini bukan untuk meminta keistimewaan, dan bukan pula untuk menyatakan bahwa jabatan atau masa kerja yang panjang membuat seseorang kebal dari hukum," kata Febrie.

Ia berharap majelis hakim memeriksa perkara berdasarkan uraian dakwaan, fakta yang terungkap di persidangan, dan alat bukti yang diajukan.

Febrie juga menyatakan telah berupaya menjaga diri agar tidak melakukan penyimpangan selama menjalankan tugasnya.

Dalam perkara yang sama, jaksa mendakwa Febrie menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan total Rp 346.743.821.282 dan US$ 440.990.

Menurut dakwaan, penerimaan tersebut berlangsung pada periode 2020 hingga Juli 2026.

Jaksa menyebut Febrie menerima uang bersama Ferry Yanto Hongkiriwang dan sejumlah pihak lainnya, berkaitan dengan jabatan Febrie saat menjadi Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung maupun ketika menjabat sebagai Jampidsus.

"Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," kata jaksa saat membacakan dakwaan TPPU terhadap Febrie di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Salah satu penerimaan yang diuraikan jaksa adalah uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian.

Uang tersebut disebut diterima melalui Ferry Yanto Hongkiriwang dan dikaitkan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Jaksa juga mendakwa Febrie menerima saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman, direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses (PT CBS).

Saham tersebut disebut disalurkan melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi (PT TMA).

Jaksa mengaitkan penerimaan itu dengan penyelesaian sisa kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (PT KNI).

Selain itu, Febrie disebut menerima uang Rp 20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi alias Tria, Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP).

Dalam dakwaan lainnya, jaksa menyebut Febrie bersama Don Ritto alias Idon, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang menerima uang Rp 60 miliar serta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan, pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa (PT BAS), dan Heri Janto, Direktur Utama PT BAS.

Menurut jaksa, penerimaan tersebut dilakukan melalui Don Ritto dan Nurman Herin dengan menggunakan PT Kresna Pusaka Energi (PT KPE).

Jaksa juga menguraikan adanya penerimaan uang sebesar Rp 203.469.822.832 dari pihak-pihak lain yang disebut berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Febrie.

Selain dugaan penerimaan tersebut, Febrie didakwa menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta melalui sejumlah cara.

Jaksa menyebut harta itu ditempatkan di beberapa rekening, dijadikan seolah-olah sebagai modal usaha pada perusahaan afiliasi, serta digunakan untuk membeli tanah, bangunan, kendaraan, dan emas.

Jaksa juga mendakwa harta tersebut ditukarkan dengan sejumlah mata uang asing.

Atas perbuatan yang didakwakan itu, Febrie dijerat Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkara ini masih dalam proses hukum.

Seluruh uraian mengenai penerimaan uang, aset, dan dugaan pencucian uang tersebut merupakan dakwaan jaksa yang harus diuji melalui persidangan dan pembuktian di pengadilan.* (km/ad)