SIDOARJO — Jumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bertambah.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sebanyak 512 orang terpapar atau terdampak dalam kejadian tersebut.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Dukung Reforma Agraria, Dorong Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Ekonomi Warga

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan angka 512 orang merupakan hasil investigasi yang diterima pihaknya dari petugas di lapangan.

"Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang," kata Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan di BGN Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Ketut mengatakan dari 512 orang yang terdampak, sebanyak 80 santri masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Sebanyak 312 santri lainnya telah diperbolehkan pulang dan dinyatakan sembuh.

Sementara itu, 120 santri masih menjalani observasi untuk memastikan kondisi kesehatan mereka.

"Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang, namun demikian kita juga masih melakukan observasi sebanyak 120 orang," tuturnya.

BGN bersama Dinas Kesehatan terkait saat ini masih melakukan investigasi untuk mencari tahu penyebab pasti keracunan.

Ketut mengatakan hasil investigasi nantinya akan diumumkan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

"Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan Dinas Kesehatan terkait dan hasilnya nanti kita akan umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan," ujarnya.

Selain melakukan investigasi, BGN mengambil tindakan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Talang Angin yang memasok makanan MBG.

SPPG tersebut dikenai suspend dengan kategori berat selama 30 hari. Kepala SPPG juga diusulkan untuk dicopot dan diganti.

"Kemudian kami juga melakukan suspend dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo, Talang Angin," imbuhnya.

Ketut mengatakan langkah tersebut dilakukan sembari pemerintah memprioritaskan penanganan santri yang masih menjalani perawatan.

"Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian. Kita akan fokus dengan penyelamatan kesehatan anak-anak kita ini di beberapa rumah sakit," tuturnya.

Sebelumnya, para santri dilaporkan menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Sidoarjo.

Data penanganan medis sebelumnya mencatat sekitar 500 santri telah mendapatkan penanganan.

Dari jumlah tersebut, 320 pasien telah diperbolehkan keluar dari rumah sakit.

Sebanyak 65 pasien masih menjalani rawat inap, sedangkan 115 lainnya masih dalam tahap observasi.

Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang dialami para santri.

"Mohon maaf ya, saya menyesal," kata Rafli kepada awak media, Rabu (2/9/2026).

Rafli mengatakan proses pengolahan makanan MBG dilakukan seperti biasanya.

Proses memasak dimulai sekitar pukul 00.00 WIB dan makanan dikirim kepada penerima sekitar pukul 11.00 WIB.

"Seperti biasa, ya jam 00.00 WIB mulai ngolah," tuturnya.

Selain santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Rafli mengungkapkan adanya laporan siswa dari luar pesantren yang mengalami keluhan serupa.

Sebanyak lima siswa dari SDN Kalitengah 1 dan SDN Kalitengah 2 dilaporkan mengalami keluhan yang diduga berkaitan dengan makanan MBG.

"Lima itu ada SDN Kalitengah 1 dan 2," katanya.

Menurut Rafli, laporan tersebut diterima pihak SPPG pada Selasa malam, 1 September 2026.

"Ya laporannya masuknya tadi malam. Setelah konfirmasi pada keracunan," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina menyebut jumlah korban yang ditangani mencapai 566 orang.

Angka tersebut merupakan akumulasi dari 531 korban yang sebelumnya tercatat dan tambahan 35 orang yang dievakuasi ke rumah sakit pada Rabu, 2 September 2026.

"Kurang lebih ada 35 (evakuasi hari ini). Di RSUD kemungkinan di RS Delta Surya juga ada," kata Lakhsmie kepada awak media, Rabu (2/9/2026).

Perbedaan angka korban yang disampaikan BGN dan Dinas Kesehatan Sidoarjo menunjukkan pendataan masih berlangsung.

Pemerintah daerah dan BGN masih melakukan penanganan medis sekaligus investigasi untuk memastikan penyebab keracunan.

Untuk sementara, operasional SPPG Talang Angin dihentikan dan makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan.* (d/ad)

MEDAN — Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menghadiri Rapat Koordinasi Awal (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu, 2 September 2026.

Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, B.Sc.

Baca Juga:

• Banyak Warga Pertanyakan Desil DTSEN, Dinsos Medan: Itu Kewenangan BPS, Bukan Pemko

Dalam sambutannya yang mewakili Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Surya menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dan penataan lahan membutuhkan kerja sama berbagai sektor.

Pembentukan GTRA melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/431/KPTS/2026 serta penguatan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 menjadi pijakan dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Utara.

Surya mengingatkan bahwa reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan penataan aset atau sertifikasi tanah.

Program tersebut juga harus memberikan akses kepada masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomiannya.

Penataan aset perlu disinergikan dengan penataan akses berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bentuknya dapat melalui pengembangan UMKM, koperasi, hingga kemudahan mendapatkan pembiayaan.

Menurut Surya, akurasi data menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan reforma agraria.

Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa akibat tumpang tindih penguasaan tanah.

Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menyatakan Pemerintah Kota Medan siap mendukung pelaksanaan program reforma agraria yang terintegrasi.

Dukungan tersebut dinilai penting karena persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memiliki kaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BPN, serta instansi terkait diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan.

Pemko Medan juga berharap pelaksanaan reforma agraria dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi warga Kota Medan dan wilayah sekitarnya.

Melalui Rakor GTRA 2026, pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait diharapkan dapat menyatukan langkah dalam penataan lahan, penyelesaian sengketa agraria, serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya berhenti pada persoalan administrasi dan sertifikasi tanah, tetapi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui kepastian hukum dan peningkatan akses ekonomi.* (ad)

MEDAN — Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, menegaskan penentuan maupun perubahan peringkat desil 1 hingga 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Khoiruddin, kewenangan tersebut bukan berada di tangan Pemerintah Kota Medan, Kementerian Sosial, maupun pihak kelurahan.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya: Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat

Khoiruddin meminta para camat dan lurah memberikan pemahaman yang sama kepada masyarakat mengenai mekanisme pembaruan data tersebut.

Warga yang merasa terdapat ketidaksesuaian pada peringkat desil tidak perlu datang langsung ke Kantor Dinsos Kota Medan.

"Kita perlu menyatukan pemahaman para Camat dan Lurah agar tidak mengarahkan warga yang tidak puas dengan angka desilnya jauh-jauh datang ke Dinsos. Pembaruan data atau pengajuan ketidaksesuaian desil cukup melapor ke operator SIKS-NG yang ada di 151 kantor kelurahan se-Kota Medan,"kata Khoiruddin Rangkuti, Rabu (2/9/2026).

Selain persoalan desil DTSEN, Khoiruddin mengatakan capaian pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan masih tergolong rendah.

Hingga saat ini, pendaftaran Perlinsos baru mencapai 297.390 kepala keluarga atau sekitar 38 persen dari total 789.026 KK di Kota Medan.

Namun, terdapat tambahan waktu bagi masyarakat yang belum melakukan pendaftaran.

Data terbaru Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyebut tenggat waktu pendaftaran Portal Perlinsos diperpanjang hingga akhir Desember.

Khoiruddin mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan waktu tersebut untuk memastikan data mereka telah terdaftar.

"Masih ada jeda waktu empat bulan ke depan untuk mendaftarkan diri ke Portal Perlinsos, baik secara mandiri maupun lewat jalur agen di kelurahan setempat agar tidak terlewat dari skema bansos mendatang," tambah Khoiruddin Rangkuti.

Dengan adanya mekanisme melalui operator SIKS-NG di kelurahan, masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat menyampaikannya melalui kantor kelurahan masing-masing.

Langkah tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat sekaligus mencegah penumpukan warga yang datang ke Kantor Dinas Sosial Kota Medan hanya untuk mempertanyakan peringkat desil.

Pemerintah Kota Medan juga mendorong masyarakat segera melakukan pendaftaran Perlinsos sebelum batas waktu berakhir.

Data yang akurat menjadi salah satu bagian penting dalam penyaluran bantuan sosial agar penerima sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.* (ad)

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pelaksanaan reforma agraria tidak boleh berhenti pada persoalan sertifikat dan kepastian hukum atas tanah.

Menurut dia, program tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap Kurir Narkoba, 3.959 Pil Ekstasi dan Ratusan Pod Getar Disita

Rapat tersebut dihadiri Direktur Landreform Ditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Rudi Rubijaya, Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timor Tumanggor, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah kepala daerah.

Menurut Surya, reforma agraria harus dipahami sebagai upaya menghadirkan keadilan melalui penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Program tersebut juga harus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sesuai dengan landasan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

"Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov), kita telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria melalui Keputusan Gubernur. Dengan begitu, kita memiliki wadah koordinasi lebih terpadu dalam melaksanakan penataan aset, penyelesaian konflik agraria, serta pengembangan akses ekonomi bagi penerima manfaat," jelas Wagub.

Surya mengatakan Sumatera Utara masih menghadapi sejumlah persoalan pertanahan yang kompleks.

Masalah itu antara lain tumpang tindih penguasaan lahan, sengketa kepemilikan, hingga kebutuhan menyelaraskan data antarinstansi.

Menurut dia, persoalan tersebut harus diselesaikan secara cermat, terbuka, dan akurat.

Penyelesaian juga harus memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi masyarakat.

Surya menilai penataan aset perlu diikuti dengan pemberian akses ekonomi kepada masyarakat penerima manfaat.

Dukungan tersebut dapat berupa penguatan koperasi, pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan.

"Penataan ini, masyarakat perlu memperoleh dukungan seperti penguatan koperasi, pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan. Dengan begitu, manfaat reforma agraria bermuara pada kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Surya, yang menyerukan pentingnya sosialisasi terhadap berbagai kebijakan baru guna mengurangi kesalahpahaman pada pelaksanaan.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap reforma agraria tidak hanya menghasilkan kepastian atas kepemilikan atau penguasaan tanah.

Program itu juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

Surya mengapresiasi berbagai pihak yang telah membangun kerja sama dalam pelaksanaan reforma agraria.

Dia mengatakan penyelesaian persoalan agraria membutuhkan komitmen dan koordinasi lintas lembaga.

"Rakor ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyamakan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap program yang direncanakan dapat berjalan efektif hingga tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha mengatakan sejumlah persiapan telah dilakukan sebelum Keputusan Gubernur tentang GTRA diterbitkan.

Persiapan tersebut meliputi konsultasi, pembahasan pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, hingga penetapan lokasi yang menjadi fokus pelaksanaan reforma agraria.

Nugraha mengatakan tim GTRA Provinsi Sumut selanjutnya akan melakukan pendataan dan survei lapangan secara bersama-sama.

Kegiatan itu ditujukan untuk mengidentifikasi subjek dan objek reforma agraria, baik dalam rangka penataan aset maupun penyelesaian konflik agraria.

Tim GTRA juga akan memberikan rekomendasi kepada Menteri ATR/BPN terkait penyelesaian sengketa dan konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara.

"Menyusun daftar reform dan penataan akses Hasil Penataan Aset (by name by address) dan daftar isian masalah pelaksanaan Reforma Agraria di Sumatera Utara. Serta melakukan rapat koordinasi akhir tahun sebagai penutup kegiatan GTRA Provinsi Sumatera Utara dan menyusun pelaporan untuk dilaporkan ke Kementerian ATR/BPN," pungkasnya.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Utara tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga memberikan akses ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.* (ad)

SIDOARJO – Ratusan santri Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami keracunan massal setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa, 1 September 2026.

Hingga Rabu, 2 September 2026, ratusan santri harus menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

Baca Juga:

• Tambah 10.000 Penerima, PKH Medan Makmur Kini Sasar Lebih Banyak Lansia dan Disabilitas

Menu MBG tersebut berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin.

Makanan MBG tiba di lingkungan pesantren sekitar pukul 11.30 WIB.

Sekitar pukul 13.00 WIB, sebanyak 1.000 santri tingkat SMP/MTs hingga SMA/MA mengonsumsi makanan tersebut.

Menu yang disajikan terdiri atas nasi putih, telur orak-arik atau dadar, tempe bumbu bali, tumis buncis baby corn, dan buah apel.

Gejala mulai dirasakan sejumlah santri setelah salat Asar, sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka mengalami mual, muntah, sakit perut hingga lemas.

Jumlah santri yang mengalami gejala kemudian bertambah.

Pihak pesantren langsung melakukan penanganan dengan merujuk para santri ke sejumlah rumah sakit menggunakan ambulans dan kendaraan operasional.

Para santri yang membutuhkan perawatan kemudian dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan, di antaranya RSUD Notopuro, RS Delta Surya, RS Islam Siti Hajar, RS Pusura, RSU Aisyiyah St. Fatimah, RS Pusdik Bhayangkara, dan RS Arafah Anwar Medika.

Dinas Kesehatan Sidoarjo juga mendirikan posko medis di area Pondok Pesantren Manba'ul Hikam untuk membantu proses penanganan korban.

Sebagian santri yang kondisinya membaik telah diperbolehkan pulang dan melanjutkan perawatan secara rawat jalan.

Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Kepala Satgas MBG, Emil Elestianto Dardak, menegaskan tidak ada korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut.

Emil juga meluruskan informasi yang menyebut keracunan terjadi setelah santri menyantap hidangan acara Maulid Nabi.

Menurut dia, para korban hanya mengonsumsi menu MBG.

Bupati Sidoarjo Subandi juga memastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan medis. Sebagian korban yang kondisinya membaik telah diperbolehkan pulang.

Hasil penelusuran menunjukkan makanan yang dikonsumsi para santri berasal dari dapur SPPG Kalitengah.

Dapur tersebut diketahui mendistribusikan sekitar 2.800 porsi MBG ke sejumlah sekolah dan pesantren.

Emil mengonfirmasi bahwa kasus serupa juga ditemukan di sejumlah sekolah lain yang menerima pasokan makanan dari dapur SPPG yang sama.

Sebagai langkah cepat, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah.

Penghentian dilakukan untuk kepentingan investigasi dan pengujian sampel makanan.

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, mencatat total korban mencapai 448 orang.

Rinciannya, 424 korban berasal dari Ponpes Manba'ul Hikam dan 24 orang dari sekolah lain.

Dari jumlah tersebut, 173 orang telah diperbolehkan pulang.

Kasus keracunan massal tersebut juga menyoroti persoalan perizinan dapur SPPG di Kabupaten Sidoarjo.

Dari 170 SPPG yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 31 dapur disebut belum mengantongi izin.

"Sebanyak 31 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat," kata Bupati Subandi usai meninjau SPPG Kalitengah.

SPPG Kalitengah sendiri telah memiliki izin. Namun, operasional dapur tersebut tetap dihentikan sementara setelah muncul kasus keracunan massal.

Subandi menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG perlu diperketat agar makanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan santri, memenuhi standar keamanan.

Ia juga menegaskan dukungannya terhadap MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Namun, Subandi meminta setiap pelaksanaan program tersebut disertai tata kelola yang baik.

"Program yang baik harus kita dukung. Tetapi jika ada kekurangan, harus segera diperbaiki. Jangan sampai mengganggu program Presiden," tegasnya.

Pemkab Sidoarjo saat ini memprioritaskan penanganan para korban.

Pemerintah daerah memastikan seluruh pasien mendapatkan perawatan sesuai kondisi masing-masing.

Data terbaru yang disampaikan dalam penanganan kasus ini menyebut sebanyak 566 santri telah ditangani.

Dari jumlah tersebut, 427 orang telah diperbolehkan pulang, 88 masih menjalani perawatan, 35 menjalani perawatan tambahan, dan satu pasien masih dalam observasi.

Pemerintah dan pihak terkait masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti keracunan serta mengevaluasi pelaksanaan distribusi MBG dari SPPG Kalitengah.* (tm/ad)

MEDAN – Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap seorang warga Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, berinisial PD.

Ia diduga menjadi kurir sekaligus menyimpan narkotika.

Baca Juga:

• Sempat Terdampak Erupsi Gunung Sinabung, Penerbangan di Bandara Kualanamu Kembali Normal

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan barang bukti yang diamankan terdiri atas 16 bungkus berisi 3.959 butir pil ekstasi berwarna hijau dan kuning bertuliskan Marvel.

Selain itu, polisi menyita 223 sachet liquid vape berlogo Batman, dua bungkus ketamin dengan total berat 773 gram, 15 mesin cartridge vape, empat amplop warna cokelat, satu tas warna cokelat, dua plastik warna hitam dan merah, serta satu kardus.

Barang bukti tersebut ditemukan di beberapa lokasi.

Menurut Andy, penangkapan awal hanya menemukan sebagian barang bukti sehingga polisi kemudian melakukan pengembangan ke rumah tersangka.

"Jadi, sebenarnya waktu kami tangkap pertama itu hanya sebagian. Makanya kami kembangkan ke rumahnya, makanya didapatkan barang bukti yang banyak ini,"kata Dirresnarkoba Polda Sumut, Kombes Andy Arisandi, Rabu (2/9/2026).

Penangkapan PD dilakukan pada Sabtu, 22 Agustus 2026, di Gang Buntu, Jalan Setia Jadi Pasar V Krakatau, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

Polisi menyergap PD ketika diduga hendak mengeluarkan narkoba dari jok sepeda motornya.

Dalam penangkapan awal, polisi menemukan 102 butir pil ekstasi, 100 sachet liquid, satu bungkus cairan ketamin seberat 104 gram, serta 15 cartridge.

Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan ke rumah PD di Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

Dua hari kemudian, Senin, 24 Agustus 2026, polisi membawa PD ke rumahnya untuk melakukan pengembangan dan menemukan barang bukti tambahan.

Di dalam lemari kamar, polisi menemukan 123 cartridge berisi cairan etomidate yang dibungkus plastik hitam berlogo Batman.

Polisi juga menemukan tiga bungkus amplop warna kuning yang berisi 14 bungkus plastik bening.

Di dalamnya terdapat 3.857 butir pil ekstasi berwarna hijau dan kuning bertuliskan Marvel.

Selain itu, ditemukan satu bungkus ketamin yang dibungkus plastik bening dengan berat 669 gram.

Menurut polisi, PD memiliki dua peran dalam jaringan tersebut. Selain menjadi kurir, ia juga diduga menerima penitipan narkotika di rumahnya.

Untuk setiap pengiriman, PD disebut memperoleh bayaran Rp500 ribu. Sementara untuk menyimpan narkotika, ia mendapatkan bayaran Rp3 juta per bulan.

Modus pengiriman yang digunakan PD adalah memasukkan narkotika ke dalam map atau amplop berwarna cokelat.

"Ada upah yang diberikan kepada yang bersangkutan, kalau setiap pengiriman itu sekitar Rp 500 ribu.

Kemudian untuk jasa menyimpan, itu juga ada jasanya juga yang diberikan, hitungan per bulan," katanya.

Polisi menyebut PD telah dua kali menerima penitipan narkotika sekaligus menjalankan peran sebagai kurir.

Meski telah menangkap PD, polisi masih mengembangkan perkara tersebut untuk memburu pihak yang diduga menjadi bandar atau pengendali di atasnya.

Berdasarkan keterangan tersangka, narkotika tersebut diperoleh dari seseorang berinisial OK. Komunikasi antara PD dan OK disebut dilakukan melalui aplikasi Zangi.

Sementara itu, proses distribusi narkotika diduga dikendalikan oleh pelaku lain.

"Tersangka PD menerima barang bukti dari OK, lalu disimpan PD dirumahnya dan menunggu arahan kemana barang diantarkan."

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang memasok dan mengendalikan peredaran narkotika tersebut.* (tm/ad)

MEDAN – Mantan Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian Mandailing Natal, Fauzan Lubis, divonis bebas dalam perkara dugaan korupsi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan pagu anggaran sekitar Rp1,9 miliar.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Fauzan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Gandeng LBH Garuda Kencana, WBP Kurang Mampu Dapat Pendampingan Hukum Gratis

Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu membacakan putusan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa, 1 September 2026.

"Membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Memerintahkan supaya para terdakwa segera dibebaskan dari rumah tahanan negara," ujar Ketua Hakim Khamozaro Waruwu saat membacakan putusan di PN Medan Selasa (1/9/2026).

Putusan bebas tersebut berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Sebelumnya, jaksa menuntut Fauzan Lubis dan Muhammad Wildan masing-masing dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Jaksa juga menuntut keduanya membayar denda Rp50 juta dengan ketentuan subsider tiga bulan kurungan.

Dalam perkara dugaan korupsi PSR tersebut, terdakwa Asmudal Nasution telah lebih dahulu menjalani persidangan dan divonis bersalah oleh majelis hakim.

Asmudal dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Ia kemudian dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50 juta dengan subsider 50 hari kurungan penjara.

Majelis hakim menyatakan Asmudal terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sebelumnya, jaksa menuntut Asmudal dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta dengan subsider tiga bulan kurungan.

Selain hukuman tersebut, Asmudal juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp448 juta dengan ketentuan subsider satu tahun kurungan penjara.

Perkara ini berawal dari dugaan penyalahgunaan dana dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di lahan milik anggota Kelompok Tani TS.

Dalam dakwaan perkara disebutkan terdapat lahan yang tidak dilakukan penanaman sebagaimana mestinya.

Program PSR sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produktivitas perkebunan sawit dan mendukung ketahanan pangan serta energi nasional.

Anggaran yang dialokasikan untuk pengerjaan lahan tersebut mencapai Rp1.996.722.000.

Dana itu diperuntukkan bagi kegiatan di lahan seluas 66,83 hektare di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum menemukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan program tersebut.

Akibat dugaan penyimpangan itu, tujuan program peremajaan kelapa sawit disebut tidak tercapai. Negara juga disebut mengalami kerugian keuangan.

Berdasarkan hasil perhitungan dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp488.467.000.

Dengan putusan bebas terhadap Fauzan Lubis dan Muhammad Wildan, majelis hakim menyatakan keduanya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa.* (d/ad)

MEDAN – Operasional penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, kembali normal pada Rabu, 2 September 2026.

Sebelumnya, puluhan penerbangan dari dan menuju bandara tersebut terdampak erupsi Gunung Sinabung.

Baca Juga:

• Maulid Nabi 1448 H, Ketua DWP Sumut Ajak Perempuan Teladani Akhlak Rasulullah

"Untuk update terkini operasional penerbangan sudah kembali normal," ungkap Manager of Corporate Affairs PT Angkasa Pura Aviasi Mohamad Hikmat Hidayat, Rabu (2/9/2026).

Hikmat mengatakan sejumlah penerbangan yang sebelumnya mengalami pembatalan maupun penundaan telah dilakukan penjadwalan ulang.

Penyesuaian keberangkatan mulai dilakukan sejak penerbangan pertama pada Rabu pagi.

"Hari ini 2 September 2026 mulai pukul 04.00 WIB seluruh penerbangan yang sebelumnya mengalami keterlambatan dan juga re-time sudah mulai menyesuaikan keberangkatannya kembali. Sementara penerbangan yang cancel sudah melakukan penjadwalan ulang dan mulai menyesuaikan keberangkatan sejak penerbangan pertama di hari ini," jelasnya.

Sejumlah penerbangan juga telah kembali masuk dalam jadwal keberangkatan pada Rabu sore.

Rute yang terjadwal antara lain penerbangan menuju Singapura, Jakarta, Bangkok, Batam, Kuala Lumpur, dan Penang.

Sebelumnya, kondisi penerbangan di Bandara Kualanamu sempat terganggu akibat erupsi Gunung Sinabung.

Puluhan penerbangan dibatalkan, termasuk sejumlah penerbangan dengan tujuan Jakarta, Singapura, dan Penang, Malaysia.

Dampak pembatalan dan penundaan tersebut membuat ratusan calon penumpang menumpuk di area Bandara Kualanamu.

Sejumlah penumpang bahkan harus menunggu selama berjam-jam untuk mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan.

Dengan kembali normalnya operasional penerbangan, jadwal penerbangan yang sebelumnya terdampak kini mulai disesuaikan.

Penumpang yang mengalami perubahan jadwal diimbau memperhatikan informasi terbaru terkait penerbangan masing-masing.* (d/ad)

MEDAN – Guru SD Negeri 060807 Medan berinisial DAL mengundurkan diri setelah dilaporkan orang tua siswa ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan.

DAL sebelumnya diadukan karena diduga melakukan kekerasan terhadap sejumlah siswa yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah (PR).

Baca Juga:

• Tambah 10.000 Penerima, PKH Medan Makmur Kini Sasar Lebih Banyak Lansia dan Disabilitas

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan keinginan DAL sendiri, bukan karena paksaan dari pihak Disdik maupun sekolah.

"Informasi terakhir yang kami dapat guru tersebut sudah resign, mengundurkan diri. Dari kemarin, semenjak kejadian itu, kita perintahkan jangan ngajar dulu, dikasih piket saja. Namun yang bersangkutan mau resign, sehingga membuat surat pernyataan pengunduran diri. Jadi bukan kita yang memaksa," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdik Medan, Mujiono, Rabu (2/9/2026).

Sebelum DAL mengundurkan diri, Disdik Medan telah memanggil pihak sekolah dan orang tua siswa untuk mengikuti mediasi pada Selasa, 1 September 2026.

Namun, menurut Mujiono, orang tua siswa tidak menghadiri pertemuan tersebut.

"Sudah kita panggil semuanya untuk mediasi. Namun orangtua memilih untuk tidak mau datang. Sudah dibilang, sudah ditelepon juga orang tua, sudah kita panggilkan Kepala Sekolah dan wali-wali kelas, namun tetap tidak mau hadir mereka," ungkap Muji.

Meski demikian, Mujiono mengatakan orang tua siswa telah memaafkan kejadian tersebut.

Ia menyebut kegiatan belajar mengajar di SDN 060807 Medan kini kembali berjalan normal.

"Orangtua sudah memaafkan. Sudah normal semua, cuma karena dari segi administrasi, kepala sekolah kan harus kita tegur juga melalui surat peringatan (SP) supaya enggak terjadi lagi hal-hal seperti ini kan," katanya.

Mujiono mengatakan kepala sekolah membantah adanya pemukulan menggunakan tangan oleh DAL.

Berdasarkan keterangan yang diterima Disdik, hukuman terhadap siswa dilakukan dengan menggunakan buku dan squat jump.

"Kepala sekolah mengatakan hanya dipukul bahu dengan buku. Tapi sekarang memang tidak boleh lagi ada hukuman-hukuman fisik model begitu. Karena kalau tidak mengerjakan PR seharusnya dibina dengan baik-baik, bukan dipukul," kata Mujiono.

Mujiono menegaskan tidak mengerjakan PR bukan alasan bagi guru untuk memberikan hukuman fisik kepada siswa.

Ia mengingatkan bahwa sekolah harus menerapkan pendekatan pendidikan yang ramah terhadap anak.

Ia juga menyayangkan keputusan DAL untuk mengundurkan diri karena guru tersebut masih berstatus honorer.

Menurut Mujiono, pihaknya sebenarnya tidak ingin DAL kehilangan pekerjaan.

Karena itu, Disdik meminta kepala sekolah membuat pernyataan bahwa pengunduran diri DAL dilakukan atas kemauan sendiri.

"Ya kita sebenarnya kasihan dan tidak ingin dia sampai kehilangan pekerjaan. Makanya kita minta kepsek untuk membuat pernyataan, nanti dipikir kita memaksa. Kita tidak ada memaksa, itu murni kemauan sendiri yang bersangkutan," tutupnya.

Sebelumnya, puluhan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Medan pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Mereka datang bersama anak-anak yang masih mengenakan seragam SD untuk melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi di SD Negeri 060807 Medan.

Para orang tua kemudian diminta menuliskan kronologi kejadian oleh petugas di ruang pelayanan PAUD, SD, dan SMP.

Mujiono saat itu mengatakan Disdik telah memfasilitasi pengaduan yang disampaikan para orang tua dan siswa.

"Tadi bapak dan ibu perwakilan orang tua dan siswa dari SD Negeri 060807 mengadu tentang ada kejadian terhadap siswa yang terjadi di SD tersebut. Jadi, Dinas Pendidikan tadi juga sudah memfasilitasi orang tua dan anak-anak tentang kejadian di sekolah tersebut," ujar Mujiono saat diwawancarai, Rabu (26/8/2026).

Menurut Mujiono, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemukulan dan pemberian hukuman fisik terhadap sekitar 10 siswa.

Hukuman itu diduga diberikan karena para siswa tidak mengerjakan PR.

"Tadi mereka melaporkan bahwa terjadi semacam pemukulan terhadap anak-anak karena alasannya tidak mengerjakan PR. Dan itu tidak menjadi alasan, karena sekolah ini kan sekolah ramah anak," kata Mujiono.

Kasus tersebut kemudian ditindaklanjuti Disdik Medan dengan memanggil pihak sekolah dan orang tua siswa.

DAL juga diminta tidak mengajar sementara dan menjalankan tugas piket sebelum akhirnya memilih mengundurkan diri.* (d/ad)

MEDAN – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara, Boya Yanti Gultom, mengajak seluruh anggota menjadikan akhlak Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Boya, keteladanan Rasulullah penting bagi perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan etos kerja, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Baca Juga:

• Air Bersih Terbuang Percuma ke Sungai Denai, PMPHI Sindir Lambannya Penanganan PDAM Tirtanadi

Boya mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi anggota DWP untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah SAW.

Nilai tersebut, kata dia, dapat diterapkan dalam menjalankan amanah, menjaga silaturahmi, menghargai orang lain, serta memberikan manfaat bagi sesama.

"Nilai-nalai tersebut, mari kita tetapkan dan kita terapkan dalam kehidupan dan organisasi Dharma Wanita Persatuan, dan marilah kita jadikan Dharma Wanita Persatuan sebagai wadah untuk saling menguatkan, bekerja dengan ikhlas, menjaga kekompakan, dan bersama-sama memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat," ucapnya.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi peringatan keagamaan, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah dan hubungan silaturahmi antaranggota DWP Sumut.

Boya juga mengajak anggota DWP membangun organisasi yang sejuk dan penuh kasih sayang.

Menurutnya, organisasi perempuan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi keluarga maupun masyarakat.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diisi dengan pembacaan ayat suci Alqur'an dan tausiah yang disampaikan Ustaz Hasbi Al Mawardi Lubis.

Dalam tausiyahnya, Hasbi mengingatkan bahwa ukuran kebahagiaan sebuah keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh kemewahan materi.

Menurutnya, ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah SWT menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang bahagia.

Di hadapan Penasihat DWP Sumut Titiek Sugiharti dan seluruh anggota, Hasbi juga menyampaikan pesan moral kepada perempuan atau istri agar senantiasa menjaga keharmonisan hubungan, baik dengan suami maupun lingkungan sosial.

Ia mengingatkan agar amal ibadah yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga tidak rusak akibat persoalan lisan.

"Kebahagiaan sejati (sakinah, mawaddah, wa rahmah) dapat diraih jika suami istri saling memahami hak dan kewajiban masing-masing yang dilandasi oleh rasa takut kepada Allah SWT," pungkasnya.

Peringatan Maulid Nabi tersebut menjadi momentum bagi DWP Sumut untuk memperkuat nilai keagamaan sekaligus membangun hubungan yang lebih harmonis antaranggota.

Nilai keteladanan Rasulullah diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga, organisasi, dan lingkungan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan menambah kuota Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur tahap II sebanyak 10.000 calon penerima manfaat.

Penambahan kuota ini ditujukan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu, khususnya lansia dan penyandang disabilitas.

Baca Juga:

• Perubahan APBD Labusel 2026 Dibahas, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Naik Jadi Rp970,12 Miliar

Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi saat memimpin Rapat Program Keluarga Harapan Medan Makmur di Balai Kota Medan, Rabu, 2 September 2026.

Mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Erfin mengatakan program PKH Medan Makmur telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Karena itu, pemerintah kota mengambil kebijakan untuk menambah kuota penerima bantuan sebanyak 10.000 orang.

"Mengingat program ini sangat penting bagi masyarakat, bapak Wali Kota telah menegaskan agar penyaluran bantuan sosial ini dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga penyalurannya lebih optimal dan tepat sasaran,"kata Erfin Fahrurrazi.

Erfin kemudian meminta para camat dan lurah berperan aktif dalam proses pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Menurut dia, pendataan di tingkat wilayah menjadi bagian penting agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang baik ketika petugas berkomunikasi dengan masyarakat.

"Yang terpenting saat ini adalah seninya dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Sangat dibutuhkan keikhlasan para Camat dan Lurah untuk merangkul warga, mendengarkan kendala di lapangan, sehingga pendataan bansos ini bisa berjalan maksimal," ujar Erfin Fahrurrazi.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti menjelaskan, Pemko Medan menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp24 miliar untuk 10.000 penerima baru manfaat PKH Medan Makmur.

Program tersebut diberikan kepada warga Kota Medan penyandang disabilitas dan lansia. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.

"Program PKH Medan makmur ini diberikan kepada warga kota Medan penyandang disabilitas dan lansia sebesar Rp.200.000/ bulan,"ujar Khoiruddin Rangkuti.

Ada perubahan mekanisme penyaluran bantuan pada tahap II.

Jika pada tahap I bantuan disalurkan melalui rekening Bank Sumut, penyaluran tahap II akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Perubahan mekanisme tersebut dilakukan untuk mempercepat proses administrasi.

Pemerintah mempertimbangkan masa alokasi anggaran P-APBD yang hanya tersedia selama tiga bulan.

"Penyaluran melalui PT Pos diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran mengingat batas waktu kita yang sangat mendesak, yaitu tiga bulan," ucapnya.

Sebelumnya, Pemko Medan telah melakukan pendataan penerima PKH Medan Makmur tahap I dengan kuota sebanyak 9.300 orang.

Dari jumlah tersebut, proses pembukaan rekening Bank Sumut telah hampir seluruhnya rampung.

Saat ini masih terdapat 150 rekening yang sedang dipercepat penyelesaiannya.

Penambahan kuota tahap II diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sosial sekaligus membantu lansia dan penyandang disabilitas memenuhi kebutuhan sehari-hari.* (ad)

BINJAI – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Binjai, Aris Wijaya, M.Pd., menyerukan konsolidasi seluruh potensi intelektual alumni HMI untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Aris Wijaya yang merupakan mantan Wasekum PTKP HMI Cabang Deli Serdang asal Kota Binjai menilai KAHMI memiliki peran strategis dalam mendorong gagasan dan aksi nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

• "Binjai Tak Bisa Dianggap Baik-baik Saja", AMPI Sorot Kasus Narkoba Remaja lewat Program Sadar Hukum

"KAHMI bukan sekadar wadah berkumpulnya para alumni, melainkan episentrum pemikiran dan aksi nyata. Ke depan, kita harapkan Kahmi terus mengonsolidasikan seluruh potensi intelektual alumni yang tersebar di berbagai sektor - mulai dari akademisi, birokrat, pengusaha, hingga politisi untuk bersinergi membangun daerah. Kahmi harus memastikan nilai-nilai keislaman dan keIndonesiaan HmI membumi dalam setiap kebijakan publik dan program pengabdian umat," ujarnya.

Aris mengatakan Musda KAHMI Kota Binjai dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali konsolidasi antaralumni.

Menurutnya, perbedaan latar belakang dan profesi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi alumni HMI untuk bekerja bersama.

Ia juga mengajak seluruh alumni HMI asal Kota Binjai untuk berpartisipasi dalam gerakan intelektual dan memberikan dukungan terhadap siapa pun alumni yang nantinya terpilih dalam Musda KAHMI.

"Aris Wijaya mengajak seluruh Alumni HmI dari Kota Binjai untuk bersama-sama berpartisipasi pada pergerakan intelektual dan mendukung siapapun alumni yang terpilih pada Musda Kahmi kali ini khususnya alumni yang masih Muda dan memiliki spirit perjuangan yang tinggi."

Menurut Aris, keterlibatan alumni muda penting untuk menjaga keberlanjutan organisasi sekaligus menghadirkan gagasan-gagasan baru dalam menjawab berbagai persoalan di Kota Binjai.

Ia berharap Musda KAHMI Kota Binjai tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi ruang untuk menyatukan gagasan dan memperkuat kontribusi alumni HMI bagi masyarakat.

Dengan konsolidasi yang kuat, Aris berharap potensi alumni HMI di berbagai bidang dapat diarahkan untuk menghasilkan program dan pemikiran yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Binjai.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) bersama DPRD Labusel mulai membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp970,12 miliar.

Baca Juga:

• 262 Warga Gajah Sakti Terima Bantuan Beras, Wabup Rianto: Jangan Ada Pemotongan!

Hal tersebut disampaikan Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labusel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Labusel, Selasa, 1 September 2026.

Selain membahas Perubahan APBD 2026, rapat paripurna tersebut juga membahas laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam rapat itu juga dilakukan pengambilan keputusan bersama untuk menetapkan Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa menjadi Peraturan Daerah.

Dalam Nota Pengantar Bupati atas Ranperda tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026, Fery mengatakan penyusunan perubahan APBD tetap berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026.

Penyusunan perubahan APBD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

"Penyusunan perubahan APBD tetap mengacu pada prinsip anggaran yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Bupati Fery dalam rapat paripurna.

Fery Sahputra memaparkan pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp970,12 miliar.

Angka tersebut naik Rp181,48 miliar atau sekitar 23 persen dibandingkan APBD sebelum perubahan yang sebesar Rp788,64 miliar.

Pendapatan daerah tersebut berasal dari tiga komponen utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp105,61 miliar.

Kemudian, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp851,75 miliar. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp12,76 miliar.

Pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya menjadi bagian dari proses bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Labusel sebelum ditetapkan menjadi APBD perubahan.* (ad)

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan Rianto menyalurkan bantuan sosial beras kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Desa Gajah Sakti, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Rabu, 2 September 2026.

Penyaluran bantuan tersebut dihadiri sejumlah unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Camat Bandar Pulau Kamarul Zaman, Kepala Desa Gajah Sakti, serta para penerima bantuan pangan.

Baca Juga:

• Hari Jadi ke-59 Desa Simpang Dolok, Bupati Batu Bara Ajak Generasi Muda Jauhi Narkoba

Pemerintah menyebut penyaluran bantuan merupakan bagian dari program Pemerintah Pusat untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Dalam laporannya, Camat Bandar Pulau Kamarul Zaman mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Penyaluran beras ini merupakan program Pemerintah Pusat yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Asahan kepada para PBP. Ini adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat," ujar Camat.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan bantuan tersebut merupakan program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi masyarakat di Kabupaten Asahan.

Rianto juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas perhatian yang diberikan melalui program bantuan pangan tersebut.

"Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Asahan, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas terselenggaranya program bantuan ini," ungkapnya.

Rianto meminta Kepala Desa memastikan bantuan disalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan transparan.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pemotongan maupun pungutan dalam proses penyaluran bantuan.

"Jangan ada pemotongan dalam penyaluran ini. Apabila ada pemotongan, segera hubungi saya. Bantuan ini murni program pemerintah pusat untuk masyarakat Asahan," tegasnya.

Bantuan beras tersebut diberikan selama tiga bulan berturut-turut, yakni mulai Juli hingga September 2026. Setiap KPM mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulan.

Dengan demikian, selama periode tiga bulan, setiap KPM akan menerima total 30 kilogram beras.

Rianto berharap bantuan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sekaligus meringankan beban pengeluaran keluarga penerima.

"Semoga program ini dapat bermanfaat dan meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat Kabupaten Asahan," harap Wakil Bupati.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menghadiri Gebyar Pentas Seni dan Budaya dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-59 Desa Simpang Dolok di Pajak Belakang, Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Selasa, 1 September 2026.

Kehadiran Baharuddin bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian seni dan budaya sekaligus upaya mempererat persatuan masyarakat di tengah keberagaman.

Baca Juga:

• Beli Duit Palsu Rp1,6 Juta Online Cuma Modal Rp200 Ribu, Pengedar Ini Malah Keok Gegara Beli Bawang Rp5 Ribu

Dalam sambutannya, Kepala Desa Simpang Dolok menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara atas perhatian dan bimbingan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan rangkaian peringatan hari jadi.

Sementara itu, Bupati Baharuddin mengajak masyarakat, terutama pemuda, pelajar, dan generasi muda, untuk menjaga ketertiban serta menjauhi penyalahgunaan narkoba.

"Jaga ketertiban umum, jauhi narkoba, dan rajinlah belajar," ujar Bupati Batu Bara.

Baharuddin mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kabupaten Batu Bara.

Karena itu, mereka perlu dibina dengan nilai religius, budaya, disiplin, dan semangat kebersamaan.

Menurut dia, nilai-nilai tersebut diperlukan agar generasi muda dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah.

Gebyar pentas seni dan budaya menjadi salah satu momentum bagi masyarakat Desa Simpang Dolok untuk merayakan keberagaman sekaligus mempererat silaturahmi.

Berbagai pertunjukan seni dan budaya dari beragam etnis ditampilkan dalam kegiatan tersebut.

Rangkaian peringatan hari jadi sebelumnya diisi dengan sejumlah kegiatan, seperti Kenduri Kampung, kesenian berbalas pantun, serta kegiatan masyarakat yang melibatkan berbagai etnis.

Selain kegiatan seni dan budaya, panitia juga menggelar penggalangan donasi.

Dana yang terkumpul rencananya disalurkan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak musibah.

Acara kemudian ditutup dengan pemotongan kue sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan 59 tahun Desa Simpang Dolok serta kebersamaan yang telah terbangun di tengah masyarakat.

Perayaan semakin meriah dengan pesta kembang api dan penampilan sejumlah artis lokal yang menjadi penutup rangkaian Hari Jadi ke-59 Desa Simpang Dolok.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, Ketua TP PKK Kabupaten Batu Bara Henny Heridawaty Baharuddin, Staf Ahli TP PKK Kabupaten Batu Bara Leli Syafrizal, Ketua BAZNAS Kabupaten Batu Bara, Direktur Utama BUMD, Ketua HIPMI Kabupaten Batu Bara, perwakilan Bank Sumut dan PT INALUM, para camat serta kepala desa.

Bupati Baharuddin juga didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, para asisten, staf ahli, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Camat Datuk Lima Puluh.* (ad)

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Bendahara DPD AMPI Kota Binjai Dicky Sukma Praditya menyusul pelantikan pengurus DPD LKBH AMPI Binjai yang dilakukan Ketua DPD AMPI Kota Binjai Surya Darma Sitepu di Pendopo Umar Baki, Minggu (30/8/2026).

Baca Juga:

• Pengungkapan Kematian Sutrimo Dinilai Lamban, Pengamat Desak Polisi Telusuri Bukti Digital hingga Transaksi Rp5 Juta

"Kita yakini, LKBH AMPI di bawah komando Ali Ibsan Jaya sangat progresif untuk menyelamatkan generasi dengan menanamkan sadar hukum kepada mereka," ujar Dicky saat dihubungi, Selasa (1/9/2026).

Dicky menilai edukasi hukum sejak usia dini penting dilakukan mengingat masih terdapat berbagai persoalan yang melibatkan kalangan remaja di Kota Binjai.

"Kita paham maksud LKBH AMPI Binjai dengan membangun FGD tersebut, karena saat ini Binjai tidak bisa dianggap terlalu baik-baik saja, mengingat begitu banyaknya kenakalan-kenakalan yang mayoritas dilakukan oleh remaja seperti narkoba. Makanya kita apresiasi penuh," katanya.

Ia berharap setelah pelantikan pengurus LKBH AMPI Binjai, program-program edukasi dan bantuan hukum kepada masyarakat dapat terus dikembangkan.

Dicky menilai keberadaan lembaga bantuan hukum memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan akses terhadap pendampingan dan informasi hukum.

"Kita berharap, pasca dilantiknya LKBH AMPI Kota Binjai, ke depannya terus bergerak dan tolong masyarakat. Mengingat, kebutuhan rakyat hari ini bukan persoalan perut saja, tetapi soal keadilan yang belum dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Kota Binjai dan sekitarnya," ujar Dicky.

Dalam kegiatan pelantikan tersebut, Dicky juga bertindak sebagai ketua panitia pelaksana.

Ia berharap kolaborasi antara DPD AMPI Binjai dan LKBH AMPI dapat terus diperkuat, khususnya dalam memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Menurutnya, program kesadaran hukum bagi remaja dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk menekan potensi kenakalan remaja sekaligus membangun generasi muda yang lebih memahami aturan dan konsekuensi hukum.

Melalui kegiatan tersebut, LKBH AMPI Binjai diharapkan tidak hanya berperan dalam pendampingan hukum, tetapi juga aktif memberikan literasi hukum kepada masyarakat, terutama pelajar dan remaja di Kota Binjai.* (dh)

TCCF 2026 akan digelar pada 24-27 September 2026 di Kabupaten Samosir, kawasan Danau Toba. Festival ini mengusung tema "Gema Tanah Toba: Dari Tanah Toba Menyatukan Ragam Suara dan Budaya".

Baca Juga:

• Masih Ada Satu Titik Karhutla di Sumut, Api Bakar 3 Hektare Hutan Samosir

Ketua Steering Committee TCCF 2026 Mora Nasution mengatakan festival tersebut diharapkan memberikan pengalaman yang lebih luas bagi peserta maupun wisatawan yang datang ke Samosir.

"TCCF bukan hanya panggung pertunjukan. Kami ingin orang datang ke Samosir, mengenal budaya, menikmati Danau Toba, bertemu dengan masyarakat dan pelaku UMKM, lalu pulang membawa pengalaman yang baik," ujar Mora saat Temu Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara di Medan, Rabu (2/9/2026).

Mora mengatakan Indonesia memiliki tradisi dan prestasi yang kuat di bidang paduan suara. Karena itu, SICC diharapkan dapat menjadi ruang bagi talenta paduan suara Indonesia untuk berkembang dan berkiprah di tingkat internasional.

"Ini event paduan suara. Indonesia dikenal sebagai paduan suara juara dunia. Kalau memang ini bisa menjadi perwakilan di tingkat dunia, tentu menjadi kebanggaan kita bersama," katanya.

Penyelenggaraan TCCF 2026 merupakan hasil kolaborasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai tuan rumah.

Untuk menjaga kualitas kompetisi, SICC 2026 akan menghadirkan dewan juri dari sejumlah negara, yakni Latvia, Singapura, Malaysia serta Indonesia.

Selain kompetisi paduan suara dan pertunjukan seni, TCCF 2026 juga membawa misi pelestarian lingkungan. Sejumlah kegiatan lingkungan akan dilakukan, termasuk penanaman bibit pohon di kawasan Danau Toba dan penebaran benih ikan di perairan danau.

Gerakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian ekosistem Danau Toba sekaligus mendukung keberlanjutan status Toba Caldera UNESCO Global Geopark.

Mewakili Bupati Samosir, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir Tetty Naibaho menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan TCCF dan SICC 2026.

Menurut Tetty, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menggabungkan promosi seni, budaya dan pariwisata dengan penguatan ekonomi masyarakat serta pelestarian lingkungan.

Melalui penyelenggaraan TCCF 2026 dan SICC 2026, Samosir diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya sekaligus lokasi penyelenggaraan event internasional di kawasan Danau Toba.

Sebagai tuan rumah, Pemkab Samosir terus melakukan persiapan, termasuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM, pengelola hotel, homestay dan masyarakat agar siap memberikan pelayanan kepada para pengunjung.

Tetty mengatakan Samosir menargetkan dapat melayani sekitar 3.000 pengunjung setiap hari selama acara berlangsung. Para pelaku usaha pariwisata juga diimbau tidak menaikkan tarif secara tidak wajar selama event.

"Ini merupakan momentum untuk memeriahkan Samosir. Kita berharap seluruh pelaku usaha dapat mendukung melalui ketaatan terhadap aturan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu," ujarnya.

Dengan rangkaian kegiatan tersebut, TCCF 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertunjukan dan kompetisi, tetapi juga mendorong promosi Danau Toba, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat serta memperkuat komitmen terhadap kelestarian lingkungan.* (dh)

Sketsa tersebut dibuat berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang kemudian diperkuat dengan analisis digital terhadap video dan rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.

Baca Juga:

• Pengungkapan Kematian Sutrimo Dinilai Lamban, Pengamat Desak Polisi Telusuri Bukti Digital hingga Transaksi Rp5 Juta

"Berdasarkan keterangan saksi, didukung dengan petunjuk-petunjuk lain, selanjutnya penyidik melakukan persesuaian antara keterangan saksi dan hasil analisa digital didapatkan sketsa wajah yang mengarah kepada terduga pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut," kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Iman menjelaskan kedua terduga pelaku diperkirakan berusia sekitar 30-40 tahun. Salah satu pria memiliki ciri wajah oval, alis tipis, bibir tebal, hidung pesek, bola mata berwarna hitam dan kulit berwarna cokelat.

Sementara itu, pria lainnya disebut memiliki bentuk wajah kotak. Ciri lainnya yakni hidung pesek, bibir bagian bawah tebal serta memiliki kumis dan janggut.

Polda Metro Jaya menegaskan kedua sketsa tersebut disusun dari informasi saksi dan hasil analisis digital yang dilakukan penyidik terhadap berbagai bukti visual di lokasi kejadian.

"Sementara itu dua yang kami dapat lakukan sketsa wajah dari keterangan saksi maupun analisa digital di lokasi kejadian perkara," ujar Iman.

Hingga kini, polisi masih memburu kedua pria yang identitasnya diduga sesuai dengan sketsa tersebut. Penyidik juga terus mendalami rangkaian peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiyawan meninggal dunia.

Kasus tersebut bermula dari kericuhan di kawasan Pejompongan pada Kamis (27/8/2026). Bambang menjadi korban dalam rangkaian kejadian tersebut hingga akhirnya meninggal dunia.

Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat serta memastikan proses hukum terhadap para terduga pelaku.* (in/dh)

Kegiatan yang dipusatkan dari Jakarta tersebut diikuti oleh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia serta seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Gandeng LBH Garuda Kencana, WBP Kurang Mampu Dapat Pendampingan Hukum Gratis

Dari Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, bersama jajaran pejabat struktural dan staf. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dari Aula Lapas Labuhan Ruku dengan tertib dan penuh perhatian.

Dalam pemaparan tersebut, disampaikan hasil evaluasi terhadap tata kelola pelayanan publik sekaligus sejumlah langkah perbaikan yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran pemasyarakatan.

Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin transparan, profesional, akuntabel, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menekankan pentingnya peningkatan integritas aparatur, pemenuhan standar pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan, serta konsistensi dalam melakukan perbaikan terhadap berbagai aspek pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah maupun UPT Pemasyarakatan.

Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk warga binaan dan keluarga warga binaan, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, humanis, transparansi, dan kepastian pelayanan.

Menanggapi hasil evaluasi dan arahan pimpinan tersebut, Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku Hamdi Hasibuan menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti setiap poin yang menjadi perhatian dan rekomendasi dalam evaluasi tata kelola pelayanan publik.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Lapas Labuhan Ruku.

"Kami akan menindaklanjuti seluruh arahan dan hasil evaluasi yang disampaikan. Peningkatan kualitas pelayanan publik, integritas serta pengawasan akan terus kami perkuat demi memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat," tegas Hamdi Hasibuan.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Lapas Labuhan Ruku untuk menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai momentum melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Dengan adanya evaluasi dan penguatan tata kelola secara berkala, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, transparan dan berintegritas.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dan semakin dipercaya masyarakat.* (dh)

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menyampaikan bahwa peningkatan peringkat tersebut menjadi bentuk kepercayaan terhadap fundamental perusahaan sekaligus menjadi dorongan bagi INALUM untuk terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Baca Juga:

• Belasan Hektare Lahan Anak Perusahaan Pelindo di Batu Bara Terbakar

Peningkatan satu tingkat di tengah ketidakpastian global dan volatilitas pasar mencerminkan penguatan fundamental bisnis dan ketahanan profil keuangan INALUM sekaligus menegaskan kapasitas INALUM dalam menjaga kinerja yang sehat untuk mendukung pengembangan industri aluminium nasional. Pencapaian ini semakin memperkuat kredibilitas INALUM di mata pemangku kepentingan dan institusi keuangan serta memberikan fondasi yang lebih kuat dalam mengakses pendanaan dan mendukung agenda pertumbuhan perusahaan ke depan.

Peningkatan peringkat ini menjadi capaian positif bagi INALUM setelah Pefindo mempertahankan peringkat perusahaan pada level idAA-/Stable selama dua periode sebelumnya, yaitu pada tahun 2024 dan 2025.

Capaian tersebut semakin memperkuat posisi INALUM sebagai perusahaan yang memiliki peran strategis dalam pengembangan rantai nilai aluminium Indonesia. Sebagai bagian dari Grup MIND ID, INALUM terus menjalankan transformasi dan pengembangan bisnis untuk mendorong terciptanya industri aluminium nasional yang semakin terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Salah satu faktor yang mendukung kuatnya profil INALUM adalah peran strategis perusahaan sebagai bagian dari Grup MIND ID dalam mengembangkan rantai nilai terintegrasi bauksit hingga aluminium. Peran tersebut didukung pengembangan sejumlah proyek utama, termasuk Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I dan II serta Smelter Aluminium II, yang menjadi bagian dari penguatan ekosistem hilirisasi mineral nasional.

INALUM juga memiliki posisi yang kuat di pasar domestik sebagai satu-satunya produsen green aluminium primer di Indonesia di tengah prospek pertumbuhan permintaan aluminium yang semakin kuat, baik di dalam negeri maupun global. Posisi tersebut diperkuat oleh efisiensi operasional dan keunggulan daya saing biaya, tercermin dari cash cost INALUM yang berada pada kuartil pertama dalam kurva biaya global. Didukung oleh basis pelanggan yang terdiversifikasi serta dukungan sumber energi dari pembangkit listrik tenaga air yang turut memberikan INALUM keunggulan struktural.

Selain kekuatan dari sisi operasional dan pasar, INALUM juga terus menjaga profil keuangan yang sehat di tengah agenda pengembangan perusahaan. Dalam periode 2026–2029, kebutuhan pendanaan diproyeksikan meningkat sejalan dengan pengembangan proyek-proyek strategis nasional yaitu SGAR II dan Smelter II. Namun demikian, INALUM akan mengelola kebutuhan pendanaan tersebut melalui strategi pendanaan yang terukur dan terdiversifikasi dengan tetap menjaga struktur permodalan, likuiditas, serta kemampuan menghasilkan arus kas yang sehat.

Bagi INALUM, peningkatan peringkat menjadi idAA/Stable tidak hanya menjadi indikator atas kondisi perusahaan saat ini, tetapi juga memperkuat fondasi untuk menjalankan agenda pertumbuhan ke depan. Perusahaan akan terus menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis, disiplin finansial, efisiensi operasional, serta penerapan tata kelola perusahaan yang kuat.

Melalui penguatan fundamental dan penyelesaian berbagai proyek-proyek strategis perusahaan, INALUM berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan daya saing industri aluminium nasional sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan terhadap agenda hilirisasi dan penciptaan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri untuk terwujudnya kemandirian aluminium Indonesia.* (dh)