MEDAN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kegiatan Medan Fashion Festival (MFF) tahun 2024 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.

Pelimpahan tersebut mencakup empat orang tersangka, yakni Benny Iskandar Nasution, Erwin Saleh, Anwar Syarif, serta Mhd Hamdani.

Baca Juga:

• Kasus Kamser Sitanggang Tuai Polemik, Kejaksaan Mentawai Dituding Abaikan Putusan Pengadilan

"Kejari Medan telah melakukan pelimpahan berkas perkara empat tersangka terkait kasus korupsi kegiatan MFF tahun 2024 ke PN Medan," ujar Valentino saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Ia menyebutkan, keempat tersangka dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Kamis (16/4/2026) dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

"Info dari pengadilan tanggal 16 sidang perdananya, namun kami masih menunggu penetapan resmi," katanya.

Dalam perkara ini, kegiatan MFF 2024 diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dengan total anggaran sebesar Rp4,85 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, dugaan korupsi tersebut menimbulkan kerugian negara mencapai sekitar Rp1 miliar.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pasal terkait penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara.*

(mi/dh)

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan kritik keras terhadap Paus Paus Leo XIV melalui unggahan di media sosialnya, Truth Social.

Kritik tersebut muncul setelah Paus Leo XIV menyampaikan kecaman terhadap sejumlah kebijakan Amerika Serikat, termasuk ancaman terhadap Iran, kebijakan luar negeri, hingga isu imigrasi.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.121/USD, Tertekan Penguatan Dolar AS di Awal Pekan

"Saya tidak menginginkan seorang Paus yang berpikir bahwa Iran boleh memiliki senjata nuklir," tulis Trump dalam pernyataannya, Senin (13/4/2026).

Trump juga meminta Paus Leo untuk fokus pada perannya sebagai pemimpin agama, bukan terlibat dalam urusan politik.

"Leo harus memperbaiki perilakunya sebagai Paus, menggunakan akal sehat, dan fokus menjadi Paus yang hebat, bukan seorang politisi," lanjutnya.

Tak hanya itu, Trump turut mengkritik Paus Leo sebagai sosok yang lemah dalam isu keamanan, termasuk dalam pemberantasan kejahatan dan penanganan ancaman nuklir.

Di sisi lain, Paus Leo XIV sebelumnya menyerukan diakhirinya konflik global dan mengkritik pendekatan militer yang dinilai berlebihan.

Dalam khotbahnya di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, ia menyinggung para pemimpin dunia yang menggunakan kekerasan dan perang sebagai pembenaran.

Paus juga menilai ancaman Trump untuk menghancurkan Iran sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Ia bahkan menyerukan agar konflik tersebut diselesaikan melalui pendekatan damai.

Selain itu, Paus Leo turut mengkritik kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang dinilai kurang manusiawi. Ia mendorong adanya refleksi mendalam terhadap perlakuan terhadap para migran.

Ketegangan antara Trump dan Paus bukan hal baru. Sebelumnya, hubungan Trump dengan pendahulu Paus Leo, Paus Fransiskus, juga sempat memanas terkait isu imigrasi dan kebijakan politik.

Pernyataan saling kritik ini menambah panjang daftar perbedaan pandangan antara pemimpin politik dan pemimpin agama dalam menyikapi isu global, terutama terkait perang, keamanan, dan kemanusiaan.*

(k/dh)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui Stadion Teladan masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) menjelang gelaran Piala AFF U-19 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 1–14 Juni 2026.

Hal ini mencuat setelah tim ASEAN Football Federation (AFF) melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan Sumatera Utara sebagai tuan rumah pada 4–5 April 2026.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Dukung Sikap Tegas Bobby Nasution Berantas Dugaan Oknum Dipengaruhi Narkoba

"Secara administrasi sudah oke. Tinggal kekurangan-kekurangan kecil di lapangan yang bukan menjadi kendala besar, tapi tetap menjadi pekerjaan rumah," ujar Bobby kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, beberapa kekurangan tersebut saat ini terus dikebut agar dapat selesai sebelum turnamen dimulai.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut, Mafullah Daulay, mengatakan kesiapan infrastruktur secara umum telah hampir rampung. Hanya tersisa sejumlah penyempurnaan teknis di beberapa titik.

Salah satu catatan penting dari AFF adalah kebutuhan penambahan tangga darurat di stadion utama. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menunjang kelancaran acara, terutama dalam kondisi tertentu seperti cuaca buruk saat seremoni.

"Misalnya saat hujan lebat, kegiatan penyerahan trofi bisa dialihkan ke tribun corporate box. Dengan tangga darurat, akses menjadi lebih mudah tanpa harus memutar," jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh hasil evaluasi dari AFF telah dilaporkan kepada Gubernur dan pihaknya optimistis seluruh kekurangan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Pemprov Sumut memastikan kesiapan sebagai tuan rumah dan berharap dukungan penuh dari masyarakat. Bobby menilai ajang ini tidak hanya berdampak pada olahraga, tetapi juga sektor ekonomi dan pariwisata daerah.

"Kalau kita sukses di U-19 ini, tidak menutup kemungkinan ke depan kita bisa menjadi tuan rumah level senior," katanya.

Ia juga menyoroti potensi peningkatan ekonomi dari kedatangan tim dan suporter negara-negara Asia Tenggara. Sektor perhotelan, kuliner, hingga UMKM diperkirakan akan ikut terdongkrak.

"Hotel akan penuh, UMKM bergerak, ini momentum positif bagi Sumatera Utara," ujarnya.

Selain itu, ajang ini diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga, khususnya sepak bola.*

(tm/dh)

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, buka suara usai JK dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan soal mati syahid dalam ceramahnya.

Husain menyebut pihaknya belum memberikan tanggapan resmi lantaran JK masih berada di luar kota.

Baca Juga:

• JK Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Usai Ceramah Soal Mati Syahid, GAMKI: Picu Kegaduhan

Meski demikian, Husain mengimbau agar pihak pelapor mengkaji secara utuh konteks pernyataan yang viral di media sosial tersebut. Ia menilai, potongan video yang beredar berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

"Sebelum melaporkan, sebaiknya mengkaji sebaik-baiknya konten yang sedang viral. Karena terpotong dan diberi narasi yang melenceng dari substansinya," ujarnya.

Lebih lanjut, Husain menjelaskan bahwa inti ceramah JK di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret lalu merupakan pembelajaran terkait upaya mendamaikan konflik, merujuk pada pengalaman kerusuhan di Poso dan Ambon.

Menurutnya, JK saat itu menggambarkan realitas sosiologis yang berkembang di tengah konflik, di mana kedua pihak—baik Islam maupun Kristen—menggunakan jargon agama untuk membenarkan tindakan kekerasan.

"Pak JK mengungkapkan pendapat orang-orang yang bertikai pada saat kerusuhan Poso dan Ambon. Itu realitas saat konflik, bukan pendapat pribadi beliau," kata Husain.

Ia menambahkan, dalam ceramah tersebut JK justru menegaskan bahwa tindakan saling membunuh tidak dibenarkan dalam ajaran agama mana pun.

"Pak JK mengatakan, jika saling membunuh maka bukan masuk surga, melainkan sebaliknya. Tidak ada agama yang mengajarkan hal demikian," ujarnya.

Husain juga menegaskan bahwa pernyataan JK merupakan bagian dari pendekatan untuk meredam konflik, dengan meluruskan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat saat itu.

"Ini adalah lesson learned bagaimana mendamaikan pihak yang bertikai, dengan mengubah paradigma yang memotivasi konflik," katanya.

Sebelumnya, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi melaporkan JK ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan JK soal mati syahid dalam ceramah yang dinilai menyinggung dan menimbulkan kegaduhan.*

(in/dh)

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-13 RI, Jusuf Kalla (JK), dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI).

Pelaporan ini berkaitan dengan pernyataan JK dalam sebuah ceramah yang menyinggung soal mati syahid.

Baca Juga:

• Potongan Vidio Jusuf Kalla, Seorang Jemaat GKPI Sampaikan 10 Pandangan

"Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Saat konflik berlangsung kedua pihak berkeyakinan begitu," katanya dalam ceramahnya, dikutip Senin (13/4/2026).

Menanggapi pernyataan tersebut, DPP GAMKI bersama sejumlah organisasi dan tokoh masyarakat menggelar konferensi pers di Jakarta.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain perwakilan dari Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), hingga sejumlah organisasi masyarakat lainnya.

Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat, menyampaikan tiga poin sikap organisasi.

Pertama, pihaknya menegaskan bahwa ajaran Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh sebagai jalan menuju syahid atau surga.

"Agama Kristen justru mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan terhadap musuh sekalipun," ujar Sahat dalam keterangannya.

Kedua, GAMKI mengecam keras pernyataan JK yang dinilai menyakiti hati umat Kristen dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Ketiga, mereka memutuskan untuk melaporkan JK ke pihak kepolisian.

Usai konferensi pers, perwakilan organisasi langsung bergerak dari Sekretariat DPP GAMKI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat menuju Polda Metro Jaya untuk membuat laporan resmi.

Sementara itu, Juru Bicara JK, Husain Abdullah, menyatakan pihaknya belum memberikan tanggapan resmi terkait pelaporan tersebut. Ia menyebut JK saat ini sedang berada di luar kota.

"Belum ada tanggapan karena masih kunjungan luar kota," ujar Husain.

Meski demikian, ia mengimbau agar publik melihat konteks pernyataan JK secara utuh dan tidak terpotong.

"Sebaiknya mengkaji secara menyeluruh konten yang sedang viral, karena bisa saja terpotong dan diberi narasi yang melenceng dari substansinya," tambahnya.*

(oz/dh)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Moskow, Rusia. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional, khususnya minyak.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyebut kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia di sektor energi.

Baca Juga:

• Habiburokhman soal ‘Inflasi Pengamat’: Kritik Bagus Ditindaklanjuti, yang Toxic Diedukasi

Ia menambahkan, kehadiran Menteri ESDM dalam lawatan tersebut menunjukkan pentingnya sektor energi dalam mendukung kepentingan nasional di tengah dinamika global.

Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, setibanya di Moskow. Pertemuan tersebut akan membahas kelanjutan kerja sama energi, termasuk upaya menjaga stabilitas pasokan minyak.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyebut isu ketahanan energi menjadi salah satu agenda utama dalam pembahasan kedua negara.

"Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak," kata Teddy.

Selain sektor energi, kedua kepala negara juga akan bertukar pandangan terkait perkembangan geopolitik global. Indonesia disebut akan menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu (12/4) malam menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Selain Bahlil, turut mendampingi Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kunjungan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat kerja sama energi lintas negara di tengah ketidakpastian global, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional ke depan.*

(mt/dh)

MEDAN – Pimpinan DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dalam merespons insiden dugaan oknum yang dipengaruhi narkoba di Kantor KONI Sumut.

Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra, Ihwan Ritonga, menilai langkah yang diambil Bobby Nasution merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi darurat narkoba di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bobby Sebut Dana Bencana Sumut Naik Jadi Rp23,32 Triliun, Fokus Pemulihan Pascabanjir dan Longsor

Ia menegaskan, sebagai kepala daerah, Bobby memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk penyalahgunaan narkoba yang dinilai semakin meluas.

"Beliau adalah bapak bagi masyarakat Sumatera Utara. Ketegasan seperti ini menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi masyarakat," katanya.

Ihwan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat persoalan ini secara menyeluruh dan tidak terjebak pada persepsi semata. Ia menekankan pentingnya fokus pada upaya bersama dalam memberantas narkoba.

"Kita harus bersatu memerangi narkoba. Jangan sampai perhatian kita teralihkan dari persoalan yang jauh lebih besar dan berbahaya," tuturnya.

Menurutnya, DPRD Sumut mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi dalam memberantas peredaran narkoba serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.

Ia menambahkan, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, tokoh agama, hingga lembaga pendidikan, dinilai menjadi kunci utama.

"Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memutus rantai peredaran narkoba di Sumatera Utara," ucapnya.*

(mi/dh)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak boleh digeneralisasi sebagai hal yang negatif.

Ia menyebut kritik yang baik perlu ditindaklanjuti, sementara kritik yang tidak membangun harus direspons dengan edukasi kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Inflasi Pengamat Ada Benarnya

Habiburokhman mengaku sependapat dengan pernyataan Teddy Indra Wijaya terkait fenomena "inflasi pengamat". Ia menilai, saat ini banyak pihak yang mengklaim sebagai pengamat, namun justru menyampaikan propaganda, kebohongan, hingga ujaran kebencian.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan kritik tersebut memiliki motif politik, termasuk upaya merebut kekuasaan baik melalui jalur konstitusional maupun inkonstitusional.

Ketua Komisi III DPR itu juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menindaklanjuti berbagai kritik yang bersifat membangun. Namun, ia menegaskan tidak semua kritik bersifat positif.

"Ada juga kritik yang tidak membangun bahkan merusak atau toxic," ujarnya.

Habiburokhman turut menyinggung adanya ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo yang dinilai perlu dikritisi. Ia mengingatkan bahwa pergantian kekuasaan memiliki mekanisme konstitusional yang jelas.

Ia menambahkan, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam Pemilihan Presiden 2029 mendatang. Jika dinilai tidak memuaskan, mandat dapat dihentikan, namun jika sebaliknya, rakyat bisa kembali memberikan kepercayaan.

Habiburokhman juga menyebut hingga saat ini tidak ada warga negara yang dihukum karena mengkritik Presiden, yang menurutnya menjadi indikator komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat", yakni munculnya banyak pengamat yang dinilai kerap menyampaikan data tidak sesuai fakta.

Menurut Teddy, sebagian pengamat berbicara di luar bidang keahliannya, sehingga berpotensi membentuk opini publik yang tidak akurat dan menimbulkan kecemasan di masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara konstruktif dan tidak menyesatkan.*

(k/dh)

TOBA – Pencarian jasad Frater Christopher (21) yang tenggelam di kawasan Air Terjun Situmurun, Danau Toba, masih terus dilakukan hingga hari ketiga, Senin (13/4/2026).

Korban yang merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat di Pematangsiantar itu dilaporkan tenggelam pada Sabtu (11/4/2026) sekitar pukul 12.00 WIB, saat berenang bersama rombongan usai menjalani kegiatan rekoleksi di Samosir.

Baca Juga:

• Mahasiswa Unika Tenggelam di Air Terjun Situmurun, Pencarian Belum Membuahkan Hasil

Tim SAR kemudian mengerahkan alat pendeteksi bawah air guna mempercepat proses pencarian. Penyelaman juga dilakukan hingga kedalaman sekitar 40 meter, namun hasilnya masih nihil.

"Kondisi dasar danau yang belum terjangkau serta visibilitas yang terbatas menjadi kendala utama," ujarnya.

Selain itu, faktor cuaca yang mulai mendung pada sore hari turut menghambat proses pencarian. Operasi hari kedua akhirnya dihentikan pada pukul 17.00 WIB tanpa hasil.

Memasuki hari ketiga, pencarian kembali dilanjutkan sejak pukul 08.00 WIB dengan melibatkan tim gabungan.

Di lokasi kejadian, sejumlah imam, suster, frater, dan umat turut menggelar misa dan doa bersama agar jasad korban segera ditemukan. Doa tersebut menjadi harapan bagi keluarga dan tim pencari di tengah keterbatasan.

Suasana haru juga terlihat saat keluarga korban datang ke lokasi. Ibu korban tampak menangis histeris sambil menyaksikan proses pencarian putranya.

Diketahui, Frater Christopher merupakan mahasiswa semester dua yang tengah menjalani pendidikan calon imam Katolik. Ia sempat berenang bersama rekan-rekannya di kawasan wisata tersebut sebelum akhirnya mengalami kelelahan dan kram.

Menurut keterangan Romo Ngadiono, korban sempat berteriak meminta tolong sebelum terseret arus.

"Teman-temannya berusaha menolong, namun arus yang deras membuat korban cepat tenggelam," ujarnya.

Hingga kini, tim SAR masih terus melakukan berbagai upaya untuk menemukan jasad korban.*

(tm/dh)

NONTHABURI – Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menyampaikan permintaan maaf usai timnya gagal meraih gelar juara Piala AFF Futsal 2026.

Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah kalah tipis 1-2 dari Thailand pada laga final.

Baca Juga:

• Harga Plastik Meledak, Negara Jangan Sekadar Jadi Penonton

"Saya minta maaf kami tidak bisa memenangkan final ini. Saya selalu fokus untuk mencoba menang. Tapi mempertimbangkan seluruh konteksnya, kita seharusnya merasa lebih dari sekadar bangga," ujar Souto dalam konferensi pers, Senin (13/4/2026).

Meski gagal juara, Souto tetap mengapresiasi performa anak asuhnya. Ia menyoroti kondisi tim yang datang dengan persiapan singkat serta diperkuat banyak pemain baru.

Menurutnya, situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terlebih saat menghadapi Timnas Futsal Thailand yang tampil dengan komposisi pemain terbaik.

Souto menjelaskan, dalam turnamen ini pihaknya menerapkan strategi regenerasi dengan memberi kesempatan luas kepada pemain-pemain baru untuk tampil di level internasional.

"Ini adalah harapan bagi kami di masa depan. Kami memberikan kesempatan kepada semua pemain, dan mereka melakukannya dengan luar biasa," katanya.

Ia menambahkan, pendekatan tersebut berbeda dengan Thailand yang tetap mengandalkan kekuatan utama. Sementara Indonesia memilih melakukan rotasi besar demi membangun fondasi tim jangka panjang.

Souto juga mengungkapkan saat ini tim memiliki kedalaman skuad yang lebih luas, dengan sekitar 30 pemain yang masuk dalam radar tim nasional. Namun, ia mengakui absennya sejumlah pemain akibat cedera turut memengaruhi performa tim sepanjang turnamen.

Di sisi lain, kemenangan ini menambah koleksi gelar Thailand menjadi yang ke-17 di ajang Piala AFF Futsal, sekaligus menegaskan dominasi mereka di kawasan Asia Tenggara.

Meski belum berhasil meraih trofi, Souto menilai pengalaman yang didapat para pemain muda akan menjadi modal penting untuk menghadapi turnamen berikutnya.*

(in/dh)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan awal pekan, Senin (13/4/2026).

IHSG tercatat berada di zona merah dan sempat menyentuh level 7.410,085 pada pembukaan perdagangan.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.121/USD, Tertekan Penguatan Dolar AS di Awal Pekan

Pada perdagangan pagi ini, sebanyak 237 saham tercatat melemah. Sementara itu, 323 saham menguat dan 171 saham lainnya stagnan.

Dari sisi transaksi, nilai perdagangan mencapai Rp3,242 triliun dengan volume 7,725 miliar saham. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp13.247,203 triliun.

Berdasarkan riset harian Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI), pergerakan pasar global turut mempengaruhi sentimen IHSG. Pada pekan lalu, indeks global seperti S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq kompak menguat.

Namun, ketidakpastian geopolitik kembali meningkat seiring rapuhnya gencatan senjata di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Israel dan Lebanon.

Di sisi domestik, IHSG sebelumnya mencatatkan penguatan 2,07% secara harian dan 6,14% secara mingguan pada akhir pekan lalu. Seluruh sektor saham tercatat menguat, dengan sektor industrial memimpin kenaikan sebesar 4,29%.

"Menyikapi berbagai kondisi tersebut, IHSG diproyeksikan bergerak konsolidatif pada pekan ini dengan kecenderungan melemah di awal pekan, dengan level resistance di 7.500 dan support di 7.300," tulis analis KISI dalam risetnya.*

(mt/dh)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan awal pekan, Senin (13/4/2026).

Mata uang Garuda tertekan seiring penguatan dolar AS setelah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran tidak mencapai kesepakatan.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Ambruk Rp 42.000 per Gram Hari Ini, Kini di Level Rp 2,81 Juta

Sementara itu, berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah tercatat di level Rp17.107 per dolar AS. Angka ini juga menunjukkan pelemahan dibandingkan pembukaan perdagangan akhir pekan lalu di Rp17.077 per dolar AS.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan pergerakan rupiah masih akan fluktuatif dengan kecenderungan melemah sepanjang hari ini. Rupiah diprediksi bergerak di kisaran Rp17.110 hingga Rp17.160 per dolar AS.

Menurut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi sejumlah faktor global, termasuk ketidakpastian geopolitik. Ia menyebut ada dua skenario yang mungkin terjadi terkait dinamika konflik di Timur Tengah.

Jika tercapai jeda perang selama dua minggu, harga minyak diperkirakan turun sehingga dapat meredam inflasi global. Namun, apabila negosiasi kembali gagal, potensi konflik terbuka dapat mendorong lonjakan harga minyak mentah dan emas secara bersamaan.

Dari dalam negeri, survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi masih terjaga pada Maret 2026. Hal ini tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang berada di level 115,4 atau masih dalam zona optimistis (di atas 100), meski sedikit menurun dari bulan sebelumnya sebesar 115,9.

Sementara itu, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) tercatat 107,8, turun dari 110,7 pada Februari. Adapun indeks pembelian barang tahan lama (IPDG) berada di level 109,2, juga menurun dari sebelumnya 112,0.*

(mt/dh)

JAKARTA – Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) meminta wacana penerapan sistem "war tiket" untuk keberangkatan ibadah haji dikaji lebih mendalam. Usulan tersebut dinilai belum ideal untuk diterapkan dalam waktu dekat.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyebut konsep war tiket yang identik dengan perebutan tiket konser atau acara hiburan dinilai kurang tepat jika diterapkan pada ibadah haji.

Baca Juga:

• Kemenhaj Diingatkan Soal UU Haji di Tengah Ramainya Wacana War Tiket

Ia menilai sistem war tiket sangat bergantung pada koneksi internet dan kemampuan teknologi, sehingga berpotensi menguntungkan calon jemaah di wilayah perkotaan dibandingkan daerah dengan akses terbatas.

Selain itu, regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme tersebut.

Mustolih juga menyoroti kondisi mayoritas jemaah haji Indonesia yang didominasi kalangan lanjut usia. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi dinilai menjadi kendala serius jika sistem tersebut diterapkan.

"Sebagian besar jemaah kita adalah lansia dengan kemampuan IT yang terbatas," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan antrean panjang haji terjadi karena keterbatasan kuota dan waktu pelaksanaan ibadah yang hanya berlangsung pada periode tertentu di Arab Saudi. Kondisi ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara-negara lain.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan Malaysia yang juga menghadapi keterbatasan kuota, namun tidak menerapkan sistem war tiket.

Menurutnya, penerapan sistem tersebut juga perlu mempertimbangkan nasib sekitar 5,7 juta calon jemaah yang sudah mengantre. Ia mengingatkan agar kebijakan baru tidak merugikan mereka yang telah lebih dulu terdaftar.

Selain itu, potensi biaya yang lebih tinggi dalam skema war tiket juga menjadi perhatian.

Sebagai alternatif, Mustolih mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara yang memiliki kuota haji tetapi tidak terserap secara maksimal.

"Negara-negara dengan populasi muslim minoritas seperti Singapura, negara Eropa, dan Amerika sering kali tidak mengoptimalkan kuotanya. Ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Dahnil Azhar Simanjuntak memastikan calon jemaah yang telah mengantre tetap menjadi prioritas utama dalam pemberangkatan.

"Yang sudah antre tetap yang pertama dan utama," tegasnya.*

(d/dh)

MEDAN - Seorang jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Sutrisno Pangaribuan menyebutkan, potongan video ceramah Muhammad Jusuf Kalla telah dijadikan bahan untuk menggerakkan reaksi dari berbagai pihak yang justru menimbulkan keriuhan di tengah masyarakat.

Sayangnya, Sutrisno tidak menjelaskan kelompok yang menggerakkan dimaksud. Yang jelas, vidio itu, beredar secara luas (bukan produk jurnalistik) yang tentu tidak memenuhi ketentuan penyebarlusan sebuah video ceramah di publik.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok, Prabowo Tidak Marah, Semua Pihak Diminta Tetap Sabar

- Pertama, video cermah Muhammad Jusuf Kalla harus dilihat dan dipahami secara utuh tanpa sentimen, emosi, kebencian, dan amarah kelompok sosial masyarakat Indonesia manapun, tanpa ditarik- tarik sebagai bahan pertentangan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

- Kedua, bahwa telah dijelaskan oleh Muhammad Jusuf Kalla sendiri bahwa kejadian yang dijelaskan dalam ceramah tersebut tentang konflik berbau SARA di Maluku, Maluku Utara dan Palu saat itu. Maka semua pihak harus dapat memahami secara jernih konteks permasalahan yang dibahas.

- Ketiga, bahwa tidak terdapat materi ceramah yang menista ajaran Agama Kristen dalam potongan video tersebut. Sebab Muhammad Jusuf Kalla menjelaskan bagaimana warga negara yang berbeda agama saling membunuh pada konflik Ambon dan Poso.

Faktanya didapati korban dari kedua belah pihak yang saling berhadap- hadapan saat konflik berbau SARA pada saat itu.

- Keempat, bahwa reaksi dari berbagai pihak, Ormas, OKP, Komunitas , maupun perorangan yang mengatasnamakan umat Kristen Indonesia terhadap pernyataan Muhammad Jusuf Kalla, tidak mewakili suara dan aspirasi umat Kristen Indonesia.

Kecaman, ancaman, ujaran kebencian sebagai reaksi atas ceramah Muhammad Jusuf Kalla, kata Sutrisno, justru menjadi bias, aksi reaksi.

- Kelima, bahwa suara umat Kristen secara umum diwakili oleh PGI, PGPI, dan Katolik diwakili oleh KWI. Maka reaksi kelompok di luar itu adalah reaksi biasa yang tidak mewakili suara umat Kristen Indonesia.

- Keenam, bahwa jika ada kekeliruan dalam materi yang disampaikan dalam ceramah Muhammad Jusuf Kalla, maka Muhammad Jusuf Kalla diharapkan dapat segera bertemu dengan PGI, PGPI, dan KWI agar polemik dapat diakhiri.

- Ketujuh, bahwa inti dari ajaran Kristus adalah Kasih terhadap Tuhan Allah dan terhadap sesama manusia. Maka jika meneladani Kristus secara totalitas dipastikan tidak ada umat Kristen yang marah, emosi, bahkan melaporkan Muhammad Jusuf Kalla kepada Polri. Umat Kristen Indonesia itu juru damai, suka menebar kasih, tidak suka lapor- lapor.

- Kedelapan, bahwa dunia yang cemas membutuhkan kedamaian. Maka sesama warga Indonesia harus mampu saling memahami dan menerima.

Jika pun ada yang kurang tepat dari pernyataan Muhammad Jusuf Kalla terhadap ajaran Kristus (Kristen), maka dapat diluruskan oleh PGI, PGPI, KWI, sehingga semuanya dapat kembali jernih.

- Kesembilan, bahwa dalam waktu yang berdekatan warga negara Indonesia baru saja merayakan Nyepi, Idul Fitri, dan Paskah. Maka kasih persaudaraan, perdamaian menjadi puncak dari semua perayaan tersebut. Kasih sebagai solidaritas lintas batas, memaafkan dan melupakan adalah puncak dari kasih.

- Kesepuluh, bahwa Muhammad Jusuf Kalla adalah orang tua, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 berusia 83 tahun yang tidak mungkin memiliki keinginan menciptakan kegaduhan publik. Maka diminta kepada kelompok masyarakat untuk tidak reaktif dengan berbagai penafsiran yang dapat memperbesar polemik.*

(dh)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan tajam pada perdagangan awal pekan ini, Senin (13/4/2026).

Harga emas 24 karat tercatat turun Rp 42.000 per gram menjadi Rp 2.818.000 per gram.

Baca Juga:

• Emas Antam Tak Bergerak Hari Ini, Harga Masih Bertahan di Level Rp2,86 Juta per Gram

Adapun untuk ukuran terbesar, yakni 1.000 gram (1 kg), dibanderol Rp 2.758.600.000.

Jika ditarik dalam sepekan terakhir, harga emas Antam bergerak turun dalam kisaran Rp 2.831.000 hingga Rp 2.818.000 per gram.

Penurunan juga terjadi dalam periode sebulan terakhir, dengan rentang harga dari Rp 2.997.000 menjadi Rp 2.818.000 per gram.

Di sisi lain, harga buyback atau harga jual kembali emas juga mengalami penurunan sebesar Rp 42.000 per gram menjadi Rp 2.585.000 per gram. Buyback merupakan harga yang ditetapkan Antam ketika membeli kembali emas dari konsumen.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi.

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

- 0,5 gram: Rp 1.459.000
- 1 gram: Rp 2.818.000
- 2 gram: Rp 5.576.000
- 3 gram: Rp 8.339.000
- 5 gram: Rp 13.865.000
- 10 gram: Rp 27.675.000
- 25 gram: Rp 69.062.000
- 50 gram: Rp 138.045.000
- 100 gram: Rp 276.012.000
- 250 gram: Rp 689.765.000
- 500 gram: Rp 1.379.320.000
- 1.000 gram: Rp 2.758.600.000

Penurunan harga emas ini menjadi perhatian pelaku pasar, terutama investor yang menjadikan emas sebagai instrumen lindung nilai (safe haven).*

(d/dh)

JAKARTA – Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih mengenal dan menilai Pancasila sebagai fondasi penting kehidupan berbangsa.

Namun, di balik tingginya tingkat pengenalan tersebut, muncul catatan serius terkait kebebasan sipil, khususnya rasa takut dalam berbicara politik.

Baca Juga:

• Harga Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, Naik 8 Persen Imbas Rencana Blokade Selat Hormuz

"Kalau ini nilai akademik, sudah kategori A," ujar Djayadi dalam pemaparan survei di Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Tak hanya mengenal, sebagian besar responden juga memahami isi Pancasila. Sebanyak 68,2 persen mampu menyebutkan lima sila secara lengkap, sementara sisanya hanya mengetahui sebagian atau tidak sama sekali.

Mayoritas Puas Demokrasi, Tapi Takut Bicara Politik

Survei yang melibatkan 2.020 responden ini juga mengukur persepsi publik terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Hasilnya, sebanyak 69,8 persen responden mengaku puas terhadap jalannya demokrasi.

Selain itu, 73,9 persen responden menilai Indonesia sebagai negara demokratis.

Namun, di sisi lain, survei menemukan adanya fenomena ketakutan dalam kehidupan politik. Sebanyak 53 persen responden menyatakan masyarakat merasa sering atau selalu takut untuk berbicara soal politik.

"Banyak masyarakat yang merasa lebih takut bicara politik saat ini," kata Djayadi.

Tak hanya itu, 58 persen responden juga mengaku khawatir terhadap kemungkinan penangkapan sewenang-wenang oleh aparat.

Kebebasan Beragama Dinilai Tinggi

Dalam aspek kebebasan beragama, hasil survei menunjukkan angka yang sangat positif. Sebanyak 97,3 persen responden merasa bebas menjalankan agama yang dianutnya.

Mayoritas juga menilai kebebasan beragama sebagai hal penting dalam kehidupan bernegara.

Kekhawatiran Ancaman dan Perpecahan Tinggi

Meski demikian, kekhawatiran terhadap kondisi nasional juga cukup tinggi. Sebanyak 90 persen responden mengaku khawatir terhadap ancaman dari luar negeri, serta potensi perpecahan bangsa.

Namun, komitmen terhadap keutuhan negara tetap kuat. Sebanyak 77,9 persen responden menolak adanya gerakan pemisahan wilayah dari Indonesia.

Patriotisme Tetap Tinggi

Dalam hal patriotisme, mayoritas masyarakat masih menunjukkan komitmen kuat. Sebanyak 74,9 persen responden menyatakan bersedia membela negara jika terjadi perang.

Survei ini dilakukan pada 4–12 Maret 2026 dengan margin of error ±2,2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.*

(k/dh)

JAKARTA – Polemik pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan yang dinilai belum transparan.

Baca Juga:

• Komisi III DPR RI Aboe Bakar Apresiasi Pengawasan Lapas Bangli, Sampaikan Permohonan Maaf atas Kritik Sebelumnya

"Informasi dari Kementerian Keuangan dan BGN saling bertolak belakang, ini perlu diluruskan," ujar Pulung, Senin (13/4/2026).

Ia menilai pengadaan dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk terkait waktu realisasi barang yang baru dilakukan pada 2026, meski menggunakan anggaran 2025.

Selain itu, DPR juga menyoroti dugaan harga pengadaan yang lebih tinggi dibanding harga pasar. Hal ini dikhawatirkan berpotensi merugikan keuangan negara jika tidak disertai penjelasan yang akuntabel.

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan pihaknya tidak pernah diajak berkonsultasi terkait rencana pengadaan tersebut.

"Kalau disampaikan ke kami, pasti akan kami tolak," kata Charles.

Ia juga menyoroti kesiapan infrastruktur pihak distributor yang dinilai belum memadai, termasuk kantor yang disebut belum rampung saat proyek sudah berjalan.

Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut telah direncanakan sejak awal dalam anggaran tahun 2025 dan berjalan sesuai prosedur.

"Pengadaan ini bukan program mendadak, sudah melalui mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Dadan menjelaskan, dari target 25.644 unit motor listrik, sebanyak 21.801 unit telah direalisasikan hingga Maret 2026. Sementara sisa anggaran telah dikembalikan ke kas negara sesuai aturan.

Ia juga memastikan bahwa seluruh motor listrik merupakan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen.

Saat ini, distribusi kendaraan masih menunggu penyelesaian administrasi agar tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Sebagai tindak lanjut, Komisi IX DPR RI berencana memanggil BGN untuk memberikan penjelasan dalam rapat kerja. DPR menilai langkah ini penting guna memastikan pengelolaan anggaran tetap transparan dan akuntabel.*

(tm/dh)

JAKARTA – Polemik terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyampaikan pesan emosional kepada Rismon Sianipar yang berencana melayangkan somasi terhadap dirinya.

Melalui unggahan di media sosial, Dokter Tifa mengenang awal kebersamaan mereka bersama Roy Suryo dalam mengangkat isu dugaan ijazah palsu. Ia menyebut hubungan mereka bukan sekadar rekan, tetapi telah seperti keluarga.

Baca Juga:

• Dubes Iran Boroujerdi Apresiasi Dukungan Tokoh RI di Tengah Konflik dengan AS dan Israel

Namun, hubungan tersebut kini merenggang setelah Rismon mengubah sikap dan menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli. Perubahan itu memicu kekecewaan mendalam dari Dokter Tifa.

"Mengapa kamu memilih diam lalu berbalik arah? Bahkan kini berdiri di sisi yang berseberangan," ujarnya.

Ia bahkan menyinggung soal "pengkhianatan" terhadap perjuangan yang sebelumnya mereka jalani bersama. Meski demikian, Tifa menegaskan pintu untuk kembali ke jalan yang dianggapnya sebagai kebenaran masih terbuka.

Di sisi lain, Rismon menyatakan akan melayangkan somasi terhadap Dokter Tifa terkait transparansi penjualan buku Jokowi's White Paper, yang sebelumnya ditulis bersama.

Rismon meminta dilakukan audit terhadap rekening penjualan buku yang disebut berada di bawah kendali Dokter Tifa. Ia juga menuntut agar bagian tulisannya dalam buku tersebut tidak lagi digunakan tanpa izin.

"Saya akan mensomasi untuk audit rekening penjualan buku. Jika tidak direspons, akan ditempuh jalur hukum," tegas Rismon.

Ia menambahkan, langkah somasi akan dilakukan setelah proses hukum terkait kasus yang menjeratnya rampung, termasuk menunggu terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Diketahui, sebelumnya Rismon sempat berada dalam satu kelompok dengan Dokter Tifa dan Roy Suryo dalam polemik ijazah Jokowi. Namun kini ia memilih jalur berbeda dan mengajukan penyelesaian melalui restorative justice di Polda Metro Jaya.

Perkembangan terbaru ini menandai babak baru dalam polemik yang telah berlangsung cukup panjang dan menyita perhatian publik.*

(tm/dh)

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak umat Islam untuk menjaga adab dan kehormatan Al-Qur'an menyusul kasus dua wanita di Lebak, Banten, yang bersumpah sambil menginjak kitab suci tersebut.

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan tercela dan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Baca Juga:

• Ramadhan Telah Usai, Tgk Didi Ingatkan Umat Islam Tetap Istiqamah Beribadah

Ia menjelaskan, dalam Islam Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang harus dijaga kemuliaannya. Segala bentuk tindakan yang merendahkan atau menjadikannya sebagai alat tekanan dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai agama.

Menurutnya, sumpah dalam Islam memiliki aturan dan etika tersendiri, yakni cukup dilakukan dengan menyebut nama Allah tanpa harus merendahkan simbol agama. Tindakan menginjak Al-Qur'an disebut sebagai bentuk penghinaan terhadap sesuatu yang suci.

"Tujuan mencari kebenaran tidak boleh menghalalkan cara yang melanggar syariat," tegasnya.

PBNU juga mengimbau masyarakat untuk mengedepankan tabayyun atau klarifikasi serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, agar tidak menimbulkan fitnah maupun perpecahan.

Sementara itu, pihak kepolisian dari Polres Lebak menetapkan dua wanita berinisial NR dan MT sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Keduanya dijerat dengan pasal penistaan agama.

Kasi Humas Polres Lebak Moestafa Ibnu Syafir menyebut, peristiwa itu bermula dari persoalan sepele terkait hilangnya alat makeup yang memicu tuduhan dan berujung pada aksi sumpah tersebut.

Saat ini, kedua tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.*

(d/dh)

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk tetap berpedoman pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 terkait wacana penerapan sistem "war tiket" haji.

Menurut Hidayat, wacana tersebut pada prinsipnya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi antrean panjang keberangkatan haji. Namun, ia menekankan agar kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Baca Juga:

• DPR Kritik Wacana ‘War Ticket’ Haji, Dinilai Tak Adil bagi Jemaah yang Sudah Antre Puluhan Tahun

Ia menjelaskan, dalam UU Haji dan Umrah telah diatur mengenai kuota jemaah, baik reguler maupun khusus. Sementara itu, skema "war tiket" belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam aturan tersebut.

Karena itu, Hidayat mendorong Kemenhaj untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif sebelum kebijakan tersebut disampaikan ke publik.

"Harus dikaji lebih mendalam dan dibahas bersama DPR agar tidak menimbulkan kegaduhan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyoroti panjangnya antrean haji di Indonesia. Ia menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan berbagai skema untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk opsi yang menyerupai mekanisme "war tiket".

Menurut Irfan, antrean panjang terjadi akibat tingginya minat masyarakat untuk berhaji yang tidak sebanding dengan kuota yang tersedia setiap tahunnya.

Ia juga menilai, sebelum adanya pengelolaan dana haji secara terpusat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), antrean panjang belum menjadi persoalan utama.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi kebijakan final.*

(k/dh)