JAKARTA – Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi membatalkan rencana penjualan saham Piala Dunia melalui proyek FIFA Forward Enterprise.

Keputusan tersebut diambil setelah mayoritas federasi anggota menyatakan penolakan terhadap usulan yang dinilai berpotensi mengubah arah pengelolaan kompetisi paling bergengsi di dunia itu.

Baca Juga:

• IHSG Naik Tipis 0,64 Persen Sepekan! Dana Asing Masuk Rp7,1 Triliun, BBRI Jadi Penopang Utama

"Setelah mendengarkan dengan saksama semua pandangan, menjadi jelas bahwa proyek ini telah menimbulkan perpecahan yang, terlepas dari tingkat dukungannya, tidak lagi sejalan dengan tujuan yang ditetapkan sejak awal," kata Gianni Infantino, Sabtu (1/8/2026).

Ia menegaskan bahwa FIFA ingin tetap menjaga persatuan seluruh anggota.

"Tujuan kami selalu-dan akan selalu-adalah untuk mempersatukan dan meningkatkan. Oleh karena itu, usulan ini tidak akan dilanjutkan," lanjutnya.

Keputusan tersebut berdampak langsung pada seluruh federasi anggota, termasuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Sebelumnya, FIFA menawarkan paket pendanaan yang jauh lebih besar bagi federasi yang mendukung pembentukan FIFA Forward Enterprise.

Dalam skema yang sempat diajukan, setiap federasi pendukung berpeluang memperoleh pendanaan hingga 40 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp720 miliar untuk periode 2027–2030.

Dana tersebut terdiri dari bantuan FIFA Forward senilai 20 juta dolar AS ditambah bonus 20 juta dolar AS melalui program FIFA Fast Forward.

Nilai tersebut meningkat drastis dibandingkan bantuan pada periode 2023–2026 yang mencapai sekitar 8 juta dolar AS.

Sebelum muncul usulan penjualan saham Piala Dunia, FIFA hanya berencana memberikan bantuan sebesar 10 juta dolar AS untuk periode 2027–2030.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut.

Menurut Erick, tambahan dana sangat dibutuhkan untuk melanjutkan transformasi sepak bola Indonesia yang sedang berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

"Sepakbola Indonesia sudah berubah banyak dalam tiga tahun terakhir, semua berjalan lancar," ujar Erick Thohir kepada Sky.

Ia menilai peningkatan prestasi Timnas Indonesia membutuhkan dukungan pendanaan yang lebih besar agar proses pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional dapat terus berlanjut.

"Ranking timnas sudah naik dari posisi ke-174 ke-118. Maka dibutuhkan uang untuk melanjutkan transformasi ini," sambung Erick.

Meski mendapat dukungan dari sejumlah federasi, usulan tersebut mendapat penolakan luas, terutama dari banyak anggota Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), serta Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF).

Kelompok yang menolak menilai penjualan saham Piala Dunia berpotensi membuka ruang terlalu besar bagi kepentingan investor dalam pengelolaan turnamen yang selama ini menjadi simbol sepak bola dunia.

Penolakan mayoritas anggota akhirnya membuat FIFA menghentikan pembahasan proyek FIFA Forward Enterprise.

Dengan keputusan itu, seluruh skema tambahan pendanaan yang sebelumnya dijanjikan otomatis batal diberlakukan.

Bagi PSSI, pembatalan tersebut berarti tidak ada tambahan dana hingga puluhan juta dolar AS yang sebelumnya diharapkan dapat memperkuat pendanaan program transformasi sepak bola Indonesia hingga tahun 2030.* (d/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dugaan tersebut melibatkan sejumlah yayasan dan oknum internal BGN pada periode sebelumnya.

Baca Juga:

• Membaca Survei, Belajar dari Jokowi

Sudaryono menjelaskan, dalam konsep awal Program MBG, setiap mitra atau investor yang ingin membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG wajib menggunakan modal sendiri.

Sebelum memulai pembangunan, investor juga diwajibkan membentuk yayasan sebagai syarat administrasi sebelum memperoleh persetujuan dari BGN.

"Mitra kan untuk bangun dapur dia keluarin uang sendiri. Kenapa yayasan, karena mekanisme administrasi peraturan Menteri Keuangan dan seterusnya, itu harus yayasan. Seharusnya mitra untuk bangun (dapur MBG), dia punya uang, dia bangun. Itu untuk bisa bangun itu harus bikin yayasan dulu kemudian yayasan-nya disubmit ke BGN untuk di-approve," jelas Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Namun, hasil evaluasi internal menemukan dugaan adanya penyalahgunaan mekanisme persetujuan yayasan.

Sudaryono menyebut terdapat oknum di lingkungan BGN yang diduga meloloskan yayasan tertentu meski tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun dapur MBG.

Setelah memperoleh persetujuan, yayasan tersebut diduga menjual titik lokasi dapur kepada investor yang memiliki modal.

Praktik tersebut dinilai menyimpang dari mekanisme yang telah ditetapkan sejak awal.

"Masalahnya yang sekarang ini, sekarang kita lagi sisir ini adalah begini, oknum di dalam BGN terdahulu, itu kemudian menyiapkan yayasan-yayasan kemudian di approve karena dia adalah oknum di dalam, dia yang meng-approve titik-titik ini. Jadi si yayasan yang di-approve ini adalah yayasan yang dia tidak punya uang," ungkap Sudaryono.

Menurutnya, investor yang mengambil alih pembangunan dapur kemudian diwajibkan memberikan setoran kepada yayasan tersebut.

Dugaan adanya aliran dana inilah yang kini sedang didalami oleh Kejaksaan.

"Kemudian memotong, ada potongan yang harus disetor kepada yayasan ini. Ini yang sekarang sedang diperiksa oleh kejaksaan bahwa oknum-oknum di sini itu terafiliasi dengan yayasan-yayasan tertentu yang dia menerima setoran," beber Sudaryono.

Ia menilai praktik tersebut berpotensi merugikan negara sekaligus berdampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan Program MBG.

Investor yang harus mengeluarkan biaya tambahan diduga mencari cara untuk menekan biaya operasional dapur agar tetap memperoleh keuntungan.

"Karena dia harus kasih setoran si mitra, karena investor ini kasih setoran maka yang terjadi adalah dia neken SPPG, dia entah gimana caranya kualitas makanannya dikurangi, karena dia harus menganggarkan untuk setoran potongan tadi," tuturnya.

Sudaryono menegaskan, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis yang ingin memastikan setiap penerima memperoleh makanan sehat dan bergizi sesuai standar.

Karena itu, BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap seluruh mekanisme pengelolaan dapur MBG untuk mencegah munculnya praktik serupa di kemudian hari.

"Akan kita sisir semua untuk memastikan bahwa tidak boleh ada potongan-potongan tambahan lagi supaya menu yang tersedia untuk anak-anak kita, untuk ibu-ibu hamil dan menyusui ini menunya kemudian benar, baik, sesuai, bagus, bergizi bukan kemudian karena ada setoran kemudian dikurangi," tegas Sudaryono.

BGN memastikan akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh mitra dan yayasan yang terlibat dalam Program MBG.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui sesuai tujuan program.* (d/ad)

MEDAN – Seorang pria bernama Adrian Nasution (27) yang sempat dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di kawasan Hutan Kolam, Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat setelah menjalani pencarian selama tiga hari.

Korban diketahui berangkat mencari kayu bakar pada Senin, 27 Juli 2026, sekitar pukul 09.00 WIB.

Baca Juga:

• Warga Gerebek Rumah Kos di Padangsidimpuan, 23 Perempuan dan 16 Laki-laki Diamankan ke Polres

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Hery Marantika, mengatakan pihak keluarga sempat melakukan pencarian secara mandiri sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada tim SAR.

"Pihak keluarga yang mengetahui korban belum kembali dan tidak dapat dihubungi. Kemudian, melakukan pencarian secara mandiri," ujar Hery, Sabtu, 1 Agustus 2026.

Setelah menerima laporan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan melalui Pos SAR Tanjung Balai Asahan langsung mengerahkan tim gabungan bersama TNI, Polri, serta warga setempat untuk melakukan pencarian.

Proses pencarian dilakukan dengan menyisir kawasan hutan yang memiliki vegetasi cukup lebat.

Tim juga menghadapi berbagai kendala di lapangan karena medan yang sulit dilalui, seperti kolam dan lahan berlumpur yang menghambat mobilitas personel maupun peralatan.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil.

Pada Jumat, 31 Juli 2026, sekitar pukul 17.40 WIB, Adrian berhasil ditemukan sekitar 300 meter ke arah timur dari lokasi awal dilaporkan hilang.

"Setelah melakukan pencarian selama tiga hari, Tim SAR Gabungan berhasil menemukan seorang warga yang dilaporkan hilang di kawasan Hutan Kolam, sekitar 300 meter ke arah timur dari lokasi kejadian awal (LKP)," kata Hery.

Saat ditemukan, kondisi Adrian dalam keadaan lelah akibat bertahan selama beberapa hari di kawasan hutan.

Tim SAR kemudian mengevakuasi korban menuju lokasi yang lebih aman untuk mendapatkan penanganan awal sebelum diserahkan kepada keluarganya.

"Kami bersyukur korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat setelah tiga hari pencarian. Kondisi medan yang cukup berat, vegetasi yang lebat, serta adanya kolam dan lahan berlumpur menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan. Namun, berkat kerja sama dan sinergi seluruh unsur SAR, pencarian dapat dilaksanakan secara optimal hingga korban berhasil ditemukan," ujar Hery.

Menurut Hery, keberhasilan operasi pencarian tidak terlepas dari kerja sama seluruh unsur yang terlibat, mulai dari TNI, Polri, perangkat desa, masyarakat hingga keluarga korban yang terus memberikan informasi selama proses pencarian berlangsung.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur SAR Gabungan dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian. Keberhasilan menemukan korban dalam kondisi selamat merupakan hasil kerja bersama dan kepedulian semua pihak," tuturnya.

Hery juga mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan maupun daerah dengan medan berat agar selalu mengutamakan keselamatan.

Ia mengimbau warga membawa perlengkapan yang memadai serta memberi tahu keluarga mengenai lokasi dan rencana kegiatan sebelum berangkat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mempermudah proses pencarian apabila terjadi keadaan darurat.* (vv/ad)

MEDAN – Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, Mudasir (50), ditangkap polisi setelah diduga menipu sedikitnya 15 orang dengan modus proyek pengadaan laptop fiktif.

Akibat aksi tersebut, total kerugian para korban diperkirakan mencapai Rp1 miliar.

Baca Juga:

• Horas! Anak Medan Menggema di Indonesia Fashion Week, Dekranasda Tampilkan Koleksi Bertema Four Seasons

"(Pelaku) PNS, jabatan pelaku ini yaitu sekretaris di Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu," katanya di Medan, Jumat (31/7/2026).

Menurut Harles, hingga saat ini polisi mencatat sekitar 15 orang telah menjadi korban.

Namun, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor.

"Untuk saat ini, korban kurang lebih 15 orang. Total kerugian kurang lebih Rp 1 miliar," sebutnya.

Kasus ini bermula ketika Mudasir menawarkan proyek pengadaan laptop di Dinas Peternakan Labuhanbatu kepada korban.

Untuk meyakinkan korban, pelaku menjanjikan keuntungan sebesar Rp65 juta apabila bersedia membantu pengadaan tersebut.

Korban kemudian menyetujui tawaran itu. Pada Sabtu (11/7/2026), korban bersama pelaku membeli 20 unit laptop di sebuah toko elektronik di Jalan Brigjen Katamso, Medan, dengan nilai transaksi mencapai Rp183,5 juta.

"Pelaku membujuk si korban supaya mau dengan iming-iming akan mendapat imbalan atau keuntungan kurang lebih sekitar Rp 65 juta. Oleh si pelaku langsung menjual laptop tersebut kepada kawannya, bukan untuk Dinas Peternakan. Jadi pengadaan tersebut adalah fiktif," ujar Harles.

"Jadi, iming-iming tersebut akan dibagi kepada si korban Rp 40 juta dan kepada si pelaku Rp 25 juta," lanjut dia.

Untuk meyakinkan korban, pelaku juga membawa sejumlah dokumen yang seolah-olah berkaitan dengan proyek pengadaan tersebut.

Ia bahkan menjanjikan pembayaran akan dilakukan satu pekan setelah proyek diajukan ke Dinas Peternakan.

Namun kenyataannya, proyek tersebut tidak pernah ada.

Laptop yang telah dibeli justru dijual kembali oleh pelaku kepada rekannya dengan harga Rp128 juta pada hari yang sama.

"Korban melakukan pengecekan terkait proyek pengadaan itu dan ternyata fiktif. Korban langsung mempertanyakan kepada pelaku dan (pelaku) membenarkan bahwa proyek pengadaan laptop itu tidak ada atau fiktif," ujarnya.

Setelah menerima laporan korban, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku.

"Setelah kita langsung tanyakan kepada Dinas Peternakan, oleh Dinas Peternakan menerangkan bahwa pengadaan tersebut fiktif. Jadi laptop tersebut sudah dijual dan uangnya dipergunakan oleh si pelaku," sebut Harles.

Saat diperiksa di Polsek Medan Kota, Mudasir mengakui seluruh perbuatannya. Ia mengatakan uang hasil penipuan digunakan untuk melunasi utang yang menumpuk.

"Semua saya lakukan untuk pembayaran utang. Saya tidak ada judi online," kata Mudasir saat diwawancarai di Polsek Medan Kota.

Pelaku mengaku aksi serupa telah dilakukannya lebih dari lima kali sejak 2024.

Sebelumnya, pada 2023, ia juga mengaku meminjam uang dari sejumlah orang hingga akhirnya terlilit utang.

"Di tahun 2023, tidak ada kontrak seperti ini. Saya cuma pinjam uang saja. Iya (tidak dibayar), ada sebagian yang sudah saya bayar," jelas Mudasir.

Dalam proses penyidikan, polisi turut memanggil Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Ahmad Tarmizi sebagai saksi untuk memastikan keberadaan proyek tersebut.

"(Kadis) sudah kita periksa," kata AKP Harles.

Dari hasil pemeriksaan, Kepala Dinas memastikan tidak pernah ada pengadaan laptop sebagaimana yang dijanjikan pelaku kepada para korban.

"Oleh Pak Kadis menerangkan bahwa pengadaan tersebut adalah fiktif. Tidak ada pengadaan dari Dinas Peternakan terkait dengan pengadaan laptop untuk tahun 2026," jelasnya.

Polisi masih terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap kemungkinan adanya korban lain maupun aliran dana hasil dugaan penipuan tersebut.* (d/ad)

JAKARTA – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA).

Dalam agenda pemeriksaan terbaru, penyidik memanggil tujuh orang saksi. Namun, hanya dua orang yang memenuhi panggilan pemeriksaan.

Baca Juga:

• Bertahun-tahun Buron, Kejati Sumut Tangkap DPO Kasus Perlindungan Anak di Banten

"Terdapat dua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan, yakni AS dan H selaku pihak swasta," ujarnya, Jumat (31/7/2026).

Menurut Anang, Tim 9 penyidik sebelumnya telah melayangkan surat panggilan kepada tujuh orang saksi.

Akan tetapi, lima orang lainnya tidak hadir sehingga pemeriksaannya belum dapat dilakukan.

Penyidik kini menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap lima saksi tersebut.

Langkah itu dilakukan untuk melengkapi alat bukti dan memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan.

Anang menjelaskan, hingga saat ini penyidik masih terus mendalami perkara dengan meminta keterangan dari para saksi yang dinilai mengetahui rangkaian dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU.

Setelah penetapan status tersangka, Febrie langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan.

"Yang pertama, Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan, tanggal 24 sampai 20 hari ke depan ya, dari hari ini, di Rutan KPK Rutan, yang barusan kita saksikan," kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/7).

Kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampidsus tersebut masih terus bergulir.

Penyidik Kejaksaan Agung menegaskan proses pemeriksaan saksi akan terus dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut sebelum berkas dilimpahkan ke tahap berikutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/ad)

PADANGSIDIMPUAN – Warga menggerebek sebuah rumah kos di Jalan Pembangunan Blok A2, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, pada Kamis (30/7/2026) dini hari.

Dalam penggerebekan tersebut, puluhan perempuan dan belasan laki-laki diamankan sebelum akhirnya dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk didata dan diperiksa.

Baca Juga:

• Bertahun-tahun Buron, Kejati Sumut Tangkap DPO Kasus Perlindungan Anak di Banten

Aksi itu dilakukan warga secara spontan setelah mengaku sudah lama resah dengan aktivitas di rumah kos tersebut yang dinilai mengganggu ketertiban lingkungan.

Kepala Lingkungan V, Muhammad Soad Nasution, mengatakan keresahan warga dipicu oleh aktivitas keluar masuk orang hingga larut malam serta banyaknya pendatang yang tidak diketahui identitasnya.

"Aksi ini merupakan spontanitas masyarakat sekitar karena warga sudah jenuh dengan kondisi yang terjadi selama ini. Banyak orang keluar-masuk hingga larut malam, kendaraan berknalpot bising, dan orang dari luar lingkungan yang tidak diketahui identitasnya," kata Soad, Jumat (31/7/2026).

Saat melakukan pemeriksaan di salah satu kamar, warga menemukan empat orang yang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan.

Mereka disebut bukan pasangan suami istri dan diduga tinggal bersama di kamar tersebut.

Soad mengaku telah berulang kali mengingatkan pemilik rumah kos agar setiap penghuni baru melapor kepada aparat lingkungan.

Namun, imbauan tersebut disebut tidak pernah dijalankan.

"Saya sudah berulang kali menyampaikan kepada pemilik kos agar siapa pun yang tinggal di Lingkungan V wajib melapor supaya kami mengetahui identitas penghuni," katanya.

Menurut Soad, sebagian besar orang yang diamankan merupakan pendatang dari luar daerah.

Setelah dilakukan penertiban, seluruhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pendataan.

"Setelah ditertibkan mereka dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk didata. Kebanyakan merupakan pendatang atau orang dari luar daerah," ujarnya.

Kepala Seksi Humas Polres Padangsidimpuan AKP Ida Mery membenarkan pihaknya menerima laporan mengenai kerumunan warga di lokasi rumah kos tersebut.

Polisi kemudian mendatangi tempat kejadian untuk mengamankan situasi.

"Setibanya di TKP benar ditemukan adanya kerumunan masyarakat yang telah mengamankan pasangan bukan suami istri berada di kos-kosan tersebut," kata Ida.

Dari hasil pendataan, polisi mengamankan sebanyak 39 orang yang terdiri atas 23 perempuan dewasa dan 16 laki-laki dewasa.

Seluruhnya dibawa ke Mapolres Padangsidimpuan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Selain melakukan pendataan terhadap para penghuni, polisi juga mendalami temuan alat yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di salah satu kamar kos.

Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.* (d/ad)

MEDAN – Tim Tangkap Buron (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara bersama jajaran Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta berhasil menangkap terpidana kasus perlindungan anak yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, Mangaratua Siahaan.

Mangaratua ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis (30/7/2026) sekitar pukul 14.25 WIB setelah menjadi buronan selama beberapa tahun.

Baca Juga:

• Membaca Survei, Belajar dari Jokowi

"Pengamanan dilakukan oleh tim intelijen setelah melakukan pemantauan selama dua minggu lebih. Tim mendapatkan informasi, bahwa Mangaratua sedang berada dikawasan bandara Soekarno Hatta setelah tiba dari wilayah Kalimantan," ucap Rizaldi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/7/2026).

Menurut Rizaldi, Mangaratua sempat dinyatakan bebas oleh pengadilan tingkat pertama pada 2017.

Namun, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), yang kemudian membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah.

Setelah putusan kasasi berkekuatan hukum tetap, Mangaratua tidak memenuhi panggilan untuk menjalani hukuman sehingga ditetapkan sebagai buronan oleh Kejari Pematangsiantar.

"Kemudian jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke tingkat Mahkamah Agung dan divonis bersalah dengan pidana penjara selama 10 tahun. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 1756 K/Pid.Sus/2018 yang dibacakan pada tanggal 10 Januari 2019," tambah Rizaldi.

Ia menjelaskan, putusan Mahkamah Agung tersebut memperkuat dakwaan jaksa berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Usai diamankan, Mangaratua langsung dikawal oleh Tim Seksi V Intelijen Kejati Sumatera Utara menuju Kejati Daerah Khusus Jakarta.

Selanjutnya, terpidana diserahkan kepada jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Pematangsiantar untuk menjalankan putusan pengadilan.

"Setelah itu, tim Kejati Sumut terus memastikan pelaksanaan putusan pidana terhadap terpidana. Mangaratua dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan," pungkasnya.

Kejaksaan menegaskan akan terus memburu para buronan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum.

Program Tangkap Buron (Tabur) juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan setiap putusan pengadilan dapat dilaksanakan.* (d/ad)

JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memberikan penjelasan mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pemerintah juga berhak mengkritik para pengkritiknya.

Menurut Hasan, kritik dari pemerintah bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada kelompok tertentu yang dinilai terus membangun narasi pesimistis terhadap kondisi bangsa.

Baca Juga:

• Membaca Survei, Belajar dari Jokowi

Ia menyebut istilah tersebut hanya ditujukan kepada kelompok tertentu yang dianggap lebih sering menciptakan kegaduhan dibandingkan memberikan optimisme.

"Mengkritik londo ireng boleh dong. Kan enggak ditunjukkan ke rakyat secara umum. Itu kan ke kelompok-kelompok kritis yang kita duga sebagai londo ireng. Bukan untuk masyarakat secara umum," kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.

Saat dimintai penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan kelompok tersebut, Hasan mengatakan istilah "londo ireng" hanyalah sebuah ungkapan yang ditujukan kepada sebagian orang yang dinilai lebih senang membangun suasana gaduh dibandingkan memberikan harapan.

"Itu kan istilah saja untuk sebagian orang yang ya sepertinya kok lebih suka gaduh. Sepertinya kok lebih suka pesimis melihat kehidupan bangsa kita," ujarnya.

Menurut Hasan, sebagian dari kelompok tersebut bahkan memiliki profesi yang sama dengan pihak pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Namun, ia menilai seluruh pihak seharusnya memiliki semangat yang sama untuk menjaga persatuan dan membangun optimisme terhadap masa depan Indonesia.

Hasan mengingatkan bahwa yang dibutuhkan bangsa saat ini bukan memperbesar perbedaan, melainkan memperkuat kerja sama dan rasa percaya diri sebagai bangsa.

"Jadi buat kita ini sebagai peringatan saja bahwa harusnya kan kita bersama-sama bersatu. Tidak memperbanyak kegaduhan, tapi justru memperbanyak kekompakan," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih optimistis dalam menghadapi berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia.

"Kita harus memperbanyak optimisme, mengurangi pesimisme, memperbanyak kepercayaan diri terhadap bangsa kita dan menghilangkan rasa-rasa pesimis lah. Sehingga kita bisa maju lebih cepat," tutur Hasan Nasbi.

Pernyataan Hasan Nasbi disampaikan sebagai penjelasan atas pidato Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah juga memiliki hak untuk memberikan kritik kepada pihak-pihak yang terus mengkritik kebijakan pemerintah.

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan berbagai tanggapan dari publik, terutama terkait penggunaan istilah "londo ireng" dalam pidato Presiden.* (di/ad)

Oleh:Firdaus Arifin

TIDAK ada pemerintahan yang dapat bertumpu selamanya pada kemenangan elektoral.

Baca Juga:

• Butuh Tambahan Modal UMKM? Intip Simulasi Cicilan KUR BCA Rp100 Juta Tenor Hingga 5 Tahun

Di antara dua pemilu, salah satu cara membaca kualitas hubungan tersebut adalah melalui survei opini publik.

Bukan karena survei menentukan benar atau salahnya pemerintahan, melainkan karena ia merekam bagaimana warga memaknai kebijakan yang mereka alami.

Itulah sebabnya survei tidak layak diperlakukan sebagai sekadar perlombaan popularitas.

Di balik setiap persentase tersimpan pengalaman sosial yang jauh lebih penting daripada angka itu sendiri.

Persepsi mengenai ekonomi, pelayanan publik, penegakan hukum, maupun rasa aman membentuk penilaian warga terhadap negara.

Angka hanya menjadi bahasa statistik yang menerjemahkan pengalaman tersebut.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5–19 Juli 2026, patut dibaca dalam kerangka itu.

Dengan melibatkan 749 responden dan margin of error sekitar 3,7 persen, survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto berada pada 51,1 persen, menurun dibandingkan 81,2 persen pada November 2025 dan 66,4 persen pada akhir Februari hingga awal Maret 2026.

SMRC juga mencatat bahwa persepsi terhadap kondisi ekonomi menjadi faktor yang paling banyak memengaruhi penurunan kepuasan, disusul situasi politik dan penegakan hukum.

Temuan tersebut belum dapat dipahami sebagai penilaian final terhadap pemerintahan yang masih berada pada fase awal.

Berbagai program prioritas sedang dijalankan dan sebagian hasilnya masih memerlukan waktu untuk dirasakan.

Justru pada tahap inilah pembacaan terhadap opini publik menjadi penting.

Ia memberi kesempatan bagi pemerintah mengenali bidang-bidang yang memerlukan perhatian sebelum persoalan berkembang menjadi ketidakpuasan yang lebih luas.

Dalam praktik politik, survei sering diperlakukan secara selektif. Ketika hasilnya menguntungkan, ia dijadikan bukti keberhasilan.

Sebaliknya, ketika angkanya menurun, metodologi dipersoalkan atau kredibilitas lembaga survei dipertanyakan.

Sikap demikian menggeser fungsi survei dari instrumen evaluasi menjadi alat pembenaran.

Padahal, pemerintahan yang percaya diri tidak memilih data yang menyenangkan, melainkan memanfaatkan setiap temuan untuk memperbaiki kualitas kebijakan.

Penilaian warga sesungguhnya dibentuk oleh pengalaman yang sangat konkret.

Harga kebutuhan pokok, kesempatan memperoleh pekerjaan, mutu pelayanan publik, kepastian hukum, serta rasa aman jauh lebih menentukan daripada slogan politik atau konferensi pers.

Dari pengalaman sehari-hari itulah tumbuh persepsi mengenai berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan.

Penurunan tingkat kepuasan karena itu tidak identik dengan kegagalan. Ia lebih tepat dipahami sebagai ruang koreksi.

Dunia usaha secara berkala mengukur kepuasan pelanggan untuk memperbaiki mutu layanan; penyelenggaraan negara pun memerlukan mekanisme serupa agar kebijakan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Kesediaan menerima umpan balik merupakan bagian dari tata kelola yang sehat. Kualitas kepemimpinan terlihat ketika kritik mulai muncul.

Pemimpin yang matang tidak memandang evaluasi publik sebagai ancaman terhadap kewibawaannya, melainkan sebagai kesempatan menguji efektivitas kebijakan yang telah diambil.

Semakin besar mandat politik yang diterima, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar menjawab persoalan warga.

Pertanyaan yang semestinya diajukan bukanlah mengapa angka kepuasan berubah, melainkan mengapa sebagian warga mulai merasakan jarak antara harapan dan kenyataan.

Jawabannya tidak cukup dicari melalui strategi komunikasi.

Yang jauh lebih menentukan adalah keberanian menilai kembali substansi kebijakan, efektivitas pelaksanaannya, serta kemampuan birokrasi merespons perubahan keadaan.

Pengalaman politik Indonesia memperlihatkan bahwa kemampuan membaca aspirasi masyarakat sering menjadi pembeda antara pemerintahan yang mampu menjaga dukungan dan pemerintahan yang perlahan kehilangan daya pijaknya.

Dalam konteks itu, pengalaman Presiden Joko Widodo layak dicermati sebagai bahan pembelajaran.

Selama masa pemerintahannya, kritik terhadap kualitas demokrasi, pembentukan undang-undang, pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga politik dinasti terus mengemuka.

Namun, tingkat kepuasan publik pada akhir masa jabatannya tetap relatif tinggi.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penilaian masyarakat tidak selalu mengikuti kerasnya perdebatan elite.

Yang lebih menentukan adalah sejauh mana kebijakan negara menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.

Dari titik inilah hasil survei menemukan maknanya yang paling penting.

Ia bukan sekadar mencatat perubahan persentase, melainkan membantu pemerintah memahami kualitas hubungan antara negara dan warga.

Pembacaan semacam itu menjadi pintu masuk untuk melihat pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pemerintahan sebelumnya sekaligus menjadi bekal menghadapi tantangan yang kini berada di hadapan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Belajar dari Jokowi

Setiap pemerintahan lahir dalam konteks yang berbeda.

Perubahan ekonomi global, dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, hingga kondisi fiskal negara membentuk tantangan yang tidak pernah sama.

Oleh karena itu, keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat diukur dengan membandingkannya secara lurus dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Masing-masing menghadapi ruang, waktu, dan tekanan kebijakan yang berbeda.

Meski demikian, terdapat satu pelajaran yang melampaui perbedaan konteks tersebut, yakni pentingnya menjaga keselarasan antara arah kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat.

Dalam sistem demokrasi, keberhasilan pemerintah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kemampuannya memastikan bahwa manfaat kebijakan benar-benar hadir dalam kehidupan warga.

Pengalaman pemerintahan Joko Widodo memberikan ilustrasi yang menarik.

Selama satu dekade memimpin Indonesia, ruang kritik tidak pernah surut.

Perdebatan mengenai kualitas demokrasi, pembentukan berbagai undang-undang, pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga isu politik dinasti menjadi bagian dari dinamika politik nasional.

Namun, kritik yang terus berlangsung tidak serta-merta menghilangkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat bekerja dengan logikanya sendiri.

Penilaian warga tidak selalu dibentuk oleh intensitas perdebatan elite ataupun riuhnya media sosial.

Yang lebih berpengaruh adalah pengalaman konkret ketika berhadapan dengan negara: jalan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, bantuan sosial yang diterima tepat sasaran, kemudahan mengurus administrasi, atau peluang ekonomi yang membuka ruang bagi peningkatan kesejahteraan.

Pelajaran itu penting karena menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki batasnya sendiri.

Penjelasan pemerintah memang diperlukan untuk membangun pemahaman publik, tetapi komunikasi tidak pernah dapat menggantikan kenyataan yang dialami masyarakat.

Narasi yang baik hanya akan memperoleh kepercayaan apabila didukung oleh hasil yang nyata.

Bagi pemerintahan Presiden Prabowo, pelajaran tersebut memiliki arti strategis.

Berbagai agenda besar, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga program makan bergizi gratis, pada akhirnya akan dinilai berdasarkan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat tidak mengukur keberhasilan dari besarnya anggaran ataupun banyaknya regulasi, melainkan dari perubahan yang benar-benar mereka rasakan.

Perspektif ini juga menegaskan bahwa legitimasi demokratis bersifat dinamis.

Mandat yang diberikan melalui pemilu memang menjadi dasar konstitusional untuk memerintah, tetapi kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang menentukan apakah mandat tersebut terus memperoleh penerimaan masyarakat.

Karena itu, evaluasi terhadap kebijakan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari mekanisme pemerintahan yang sehat.

Dalam kerangka tersebut, kritik tidak seharusnya dipahami sebagai hambatan.

Kritik justru memperluas ruang refleksi agar pemerintah dapat mengenali kelemahan yang mungkin tidak terlihat dari dalam birokrasi.

Pemerintahan yang mampu menyerap masukan, memperbaiki kekurangan, dan menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan keadaan akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menjaga stabilitas politik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari pengalaman pemerintahan Joko Widodo dapat dipetik satu kesimpulan penting.

Yang patut diwarisi bukanlah tingkat popularitas ataupun gaya kepemimpinan, melainkan kesadaran bahwa keberlangsungan dukungan masyarakat selalu bergantung pada kemampuan negara menghadirkan manfaat yang nyata.

Pelajaran inilah yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun hubungan yang semakin kuat antara negara dan warga negara.

Merawat Kepercayaan

Demokrasi tidak hanya menyediakan mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga menyediakan ruang untuk menguji kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemilu memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaan, sedangkan perjalanan pemerintahan menentukan apakah mandat tersebut terus memperoleh penerimaan masyarakat.

Hubungan antara negara dan warga karena itu tidak pernah bersifat statis; ia harus terus dipelihara melalui kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan publik.

Dalam kerangka tersebut, perubahan tingkat kepuasan masyarakat patut dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Penurunan maupun kenaikan angka bukanlah tujuan pembahasan. Yang lebih penting ialah memahami pesan yang terkandung di baliknya.

Setiap perubahan persepsi publik mengandung informasi mengenai bidang-bidang yang memerlukan perhatian, mulai dari ekonomi, pelayanan publik, hingga penegakan hukum.

Pemerintah yang adaptif akan menjadikan informasi tersebut sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.

Sebaliknya, pemerintah yang menutup diri berisiko kehilangan kesempatan memperbaiki berbagai persoalan sejak dini.

Kemampuan mengevaluasi diri merupakan salah satu ciri utama pemerintahan yang dewasa.

Dalam tradisi negara hukum demokratis, akuntabilitas tidak lahir karena pemerintah dipaksa berubah, melainkan karena pemerintah memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara.

Pelajaran dari pengalaman pemerintahan Presiden Joko Widodo memperlihatkan bahwa hubungan antara kritik dan penerimaan masyarakat tidak selalu berjalan secara linear.

Kritik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi penilaian warga pada akhirnya banyak ditentukan oleh manfaat kebijakan yang mereka rasakan.

Pengalaman tersebut memberikan pesan bahwa kualitas pemerintahan lebih ditentukan oleh kemampuan menghadirkan solusi daripada memenangkan perdebatan politik.

Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tantangan terbesar bukan sekadar mempertahankan dukungan yang diperoleh melalui pemilu.

Tantangan sesungguhnya ialah mengubah harapan publik menjadi hasil yang dapat dirasakan secara nyata.

Ekspektasi masyarakat yang tinggi merupakan modal politik yang berharga, tetapi sekaligus menghadirkan tuntutan agar setiap kebijakan mampu memberikan dampak yang terukur bagi kehidupan warga.

Di sinilah arti penting kepemimpinan yang responsif.

Seorang pemimpin tidak dinilai hanya dari ketegasan mengambil keputusan, melainkan juga dari kesediaannya mendengar, menimbang kembali, dan memperbaiki kebijakan ketika keadaan menuntut perubahan.

Kemampuan beradaptasi bukanlah tanda inkonsistensi, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap amanat konstitusi dan kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, yang menentukan keberhasilan pemerintahan bukanlah seberapa lama ia menikmati tingginya tingkat kepuasan, melainkan seberapa konsisten ia memperbaiki kualitas pelayanan kepada rakyat.

Survei hanya merekam denyut persepsi masyarakat pada satu titik waktu.

Yang jauh lebih menentukan adalah respons pemerintah terhadap pesan yang disampaikan melalui data tersebut.

Demokrasi tidak pernah menuntut pemerintah untuk selalu benar. Demokrasi menuntut pemerintah untuk selalu bersedia belajar.

Selama ruang koreksi tetap terbuka, kritik dihargai sebagai bagian dari partisipasi warga, dan kebijakan terus diarahkan bagi kepentingan umum, kepercayaan masyarakat akan menemukan alasan untuk tumbuh.

Itulah pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, sekaligus tantangan yang kini berada di hadapan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, dalam negara demokrasi, kekuasaan memperoleh maknanya bukan ketika berhasil dimenangkan, melainkan ketika dijalankan untuk memenuhi harapan rakyat.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

JAKARTA – Islam mengajarkan umatnya untuk menyayangi seluruh makhluk hidup, termasuk hewan.

Rasulullah SAW menegaskan pentingnya memperlakukan binatang dengan baik serta melarang umatnya menyiksa atau membunuh hewan tanpa alasan yang dibenarkan.

Baca Juga:

• Ke Mana Roh Pergi Setelah Meninggal? Ini Penjelasan dalam Al-Qur'an dan Riwayat Abu Bakar RA

Karena itu, syariat memberikan izin untuk membunuhnya apabila memang diperlukan.

Ketentuan tersebut merujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan adanya lima jenis hewan fasik atau hewan yang berbahaya.

Hewan-hewan tersebut boleh dibunuh, baik ketika seseorang sedang berihram maupun di luar kondisi ihram.

Mengutip buku Fiqih Haji dan Umrah menurut Al-Qur'an dan Hadits karya Muhammad Sholeh Hasan, ketentuan tentang lima hewan tersebut terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Rasulullah SAW bersabda:

"Ada lima jenis hewan fasik yang boleh dibunuh, baik di Tanah Suci maupun di luar Tanah Suci, yaitu tikus, kalajengking, burung gagak, burung elang, dan anjing galak." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam penjelasan para ulama, hewan-hewan tersebut termasuk kategori yang dapat mengganggu, merusak, atau membahayakan keselamatan manusia.

Selain itu, terdapat hadits lain yang menjelaskan tentang kebolehan membunuh jenis ular tertentu.

Rasulullah SAW bersabda:

"Bunuhlah ular dan anjing. Apalagi ular yang yang di punggungnya ada dua garis putih serta ular yang ekornya buntung. Sebab, kedua jenis ular itu bisa membutakan mata dan menggugurkan kandungan." (HR Muslim)

Lima Hewan yang Boleh Dibunuh dalam Islam

1. Tikus

Tikus termasuk hewan yang disebut dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

Hewan ini dikenal dapat merusak makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga.

Selain itu, tikus juga berpotensi membawa penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Karena alasan tersebut, tikus termasuk hewan yang boleh dibunuh apabila menimbulkan gangguan.

2. Kalajengking

Kalajengking merupakan hewan berbisa yang sengatannya dapat menyebabkan rasa sakit dan dalam kondisi tertentu bisa membahayakan nyawa.

Dalam buku Seri Fiqih Kehidupan 3: Shalat karya Ahmad Sarwat dijelaskan bahwa kalajengking termasuk hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh karena memiliki potensi melukai manusia.

Apabila seseorang menghadapi ancaman dari kalajengking dan tidak mampu membunuhnya, maka menghindari bahaya menjadi hal yang harus dilakukan.

3. Burung Gagak

Burung gagak juga termasuk hewan yang disebut dalam hadits.

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah jenis gagak yang dapat mengganggu, merusak, atau menimbulkan kerugian.

Meski demikian, kebolehan membunuh burung gagak tidak berlaku secara sembarangan.

Jika keberadaannya tidak mengganggu, maka tidak dianjurkan untuk menyakitinya.

4. Burung Elang

Burung elang atau burung pemangsa termasuk dalam kategori hewan yang boleh dibunuh apabila menimbulkan ancaman.

Burung ini memiliki cakar dan paruh yang kuat sehingga dalam kondisi tertentu dapat menyerang atau memangsa hewan ternak kecil.

Namun, Islam tidak mengajarkan membunuh seluruh burung elang tanpa alasan.

Prinsip utamanya tetap berdasarkan adanya bahaya yang ditimbulkan.

5. Anjing Galak

Hewan terakhir yang disebut dalam hadits adalah anjing galak atau anjing yang membahayakan manusia.

Dalam bahasa Arab disebut al-kalb al-'aqur, yaitu anjing yang memiliki sifat ganas, menyerang, atau mengancam keselamatan.

Mayoritas ulama menjelaskan bahwa maksud hadits tersebut bukan membolehkan membunuh semua anjing, melainkan anjing yang benar-benar membahayakan.

Meski terdapat beberapa hewan yang boleh dibunuh, Islam tetap menekankan pentingnya kasih sayang terhadap makhluk hidup.

Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seseorang yang berbuat baik kepada hewan akan mendapatkan pahala.

Sebaliknya, menyiksa hewan tanpa alasan dapat mendatangkan dosa.

Karena itu, membunuh hewan dalam Islam hanya diperbolehkan apabila terdapat alasan yang jelas dan dibenarkan syariat, seperti menghilangkan bahaya atau mencegah kerusakan.

Wallahu a'lam.* (d/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan sepanjang 27–31 Juli 2026 dengan kenaikan tipis.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG menguat 0,64 persen atau naik 39,69 poin ke level 6.196,43.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan PJU Nobar Hoegeng Awards 2026, Lima Polisi Teladan Terima Penghargaan

Penguatan IHSG pada pekan terakhir Juli didukung oleh kembalinya arus dana investor asing ke pasar saham domestik.

Dalam periode tersebut, investor asing mencatat net buy atau pembelian bersih sebesar Rp7,1 triliun.

Berdasarkan statistik BEI, nilai pembelian investor asing mencapai Rp29,77 triliun, sedangkan nilai penjualannya sebesar Rp22,67 triliun.

Kondisi ini berbalik dibandingkan pekan sebelumnya yang masih mencatat net sell asing sebesar Rp3,37 triliun.

Di sisi lain, investor domestik justru lebih banyak melakukan penjualan.

Nilai transaksi jual investor domestik mencapai Rp54,50 triliun, sedangkan nilai pembelian sebesar Rp47,40 triliun.

Komposisi transaksi selama sepekan menunjukkan investor domestik masih mendominasi dengan porsi 66 persen dari total nilai transaksi.

Sementara investor asing menyumbang 34 persen, meningkat dibanding pekan sebelumnya yang sebesar 31 persen.

Meski IHSG menguat, aktivitas perdagangan justru mengalami perlambatan.

Rata-rata volume transaksi harian tercatat 30,04 miliar saham atau turun 31,23 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian juga turun 21,86 persen menjadi Rp15,43 triliun.

BBRI Jadi Penopang Terbesar IHSG

Dari sisi pergerakan saham, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi emiten yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penguatan IHSG sepanjang pekan.

Saham BBRI menyumbang 11,68 poin terhadap kenaikan indeks.

Posisi berikutnya ditempati PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) dengan kontribusi 5,80 poin, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) sebesar 4,96 poin, serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar 4,90 poin.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di BEI, juga masuk dalam daftar saham penopang IHSG dengan kontribusi 4,41 poin.

MPRO Menjadi Pemberat Utama

Di sisi lain, saham PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO) menjadi emiten yang paling membebani pergerakan IHSG sepanjang pekan dengan kontribusi negatif sebesar 11,57 poin.

Posisi berikutnya ditempati PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dengan kontribusi minus 7,74 poin dan PT Ekamas Mora Republika Tbk. (MORA) sebesar minus 6,44 poin.

Daftar Top Leaders IHSG 27–31 Juli 2026

BBRI (+11,68 poin)
BRPT (+5,80 poin)
SRAJ (+4,96 poin)
BMRI (+4,90 poin)
ASII (+4,89 poin)
DCII (+4,68 poin)
BBCA (+4,41 poin)
EMAS (+3,95 poin)
INKP (+3,67 poin)
NSSS (+3,48 poin)

Daftar Top Laggards IHSG 27–31 Juli 2026

MPRO (-11,57 poin)
BREN (-7,74 poin)
MORA (-6,44 poin)
UNTR (-4,59 poin)
ENRG (-4,08 poin)
BRMS (-3,72 poin)
VKTR (-2,46 poin)
SMMA (-2,28 poin)
BUMI (-2,21 poin)
ANTM (-2,12 poin)

Disclaimer: Informasi ini disajikan sebagai bahan informasi dan bukan merupakan ajakan untuk membeli maupun menjual saham.

Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)

JAKARTA – Tabel angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 untuk plafon pinjaman Rp100 juta dengan tenor 1 hingga 5 tahun menjadi salah satu informasi yang banyak dicari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Melalui program KUR 2026, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah perbankan nasional, termasuk PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di berbagai sektor usaha.

Baca Juga:

• Bahlil Buka Jalan bagi Pengusaha Nasional Garap PLTS 100 Gigawatt dan Motor Listrik Nikel

KUR BCA 2026 memberikan kesempatan bagi pelaku usaha memperoleh pembiayaan dengan skema yang diperuntukkan bagi usaha produktif.

Proses pengajuannya juga relatif mudah selama calon debitur memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dari sisi pembiayaan, BCA menawarkan suku bunga mulai 6 persen hingga 9 persen per tahun.

Selain itu, program ini juga memberikan keuntungan berupa bebas biaya provisi dan biaya administrasi.

Nasabah dapat memilih tenor pinjaman mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan atau 1 sampai 5 tahun.

Pilihan jangka waktu tersebut memungkinkan besaran cicilan disesuaikan dengan kemampuan membayar masing-masing debitur.

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Calon debitur wajib memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki e-KTP.
- Pengajuan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Tidak sedang memiliki fasilitas KUR yang masih berjalan di bank lain.
- Tidak pernah menerima fasilitas kredit produktif sesuai ketentuan program yang berlaku.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Sebelum mengajukan KUR BCA 2026, calon debitur perlu melengkapi dokumen berikut:

- e-KTP pemohon dan pasangan.
- NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta.
- Kartu Keluarga (KK).
- Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- BPJS Ketenagakerjaan khusus pengajuan KUR Kecil.

Cara Mengajukan KUR BCA 2026

Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun datang langsung ke kantor cabang BCA.

Pengajuan Online
- Buka website resmi BCA pada halaman KUR.
- Klik menu "Ajukan Sekarang".
- Masukkan nomor telepon yang aktif.
- Siapkan seluruh dokumen persyaratan.
- Isi formulir pengajuan hingga selesai.

Pengajuan Offline
- Datang ke kantor cabang BCA terdekat.
- Sampaikan kepada petugas bahwa ingin mengajukan KUR.
- Serahkan dokumen persyaratan.
- Isi formulir melalui webform yang disediakan.
- Petugas akan membantu proses pengajuan.
- BCA akan melakukan analisis kelayakan usaha dan dokumen.
- Jika disetujui, dana akan dicairkan ke rekening debitur.

Tabel Angsuran KUR BCA 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Berikut simulasi angsuran KUR BCA untuk plafon Rp100 juta:

Tenor 12 bulan: Rp8.606.400 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp4.431.700 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp3.041.800 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp2.347.400 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp1.930.700 per bulan

Besaran angsuran di atas merupakan simulasi yang banyak digunakan sebagai acuan.

Nilai cicilan, suku bunga, maupun persetujuan kredit dapat berubah mengikuti ketentuan dan hasil analisis kredit yang berlaku di BCA.* (di/ad)

JAKARTA – Kota Medan kembali menunjukkan kreativitasnya di panggung mode nasional melalui ajang Indonesia Fashion Week.

Ketua Dekranasda Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, menggandeng empat desainer berbakat asal Medan untuk menampilkan koleksi busana bertema Four Seasons (Empat Musim) yang memadukan konsep musim tropis dan subtropis dengan sentuhan budaya lokal.

Baca Juga:

• KPK Kembangkan Kasus Korupsi DJKA Medan, Gelar Perkara Digelar Usai Vonis Terdakwa

Empat desainer yang terlibat dalam kolaborasi tersebut adalah Riki Damanik, Harry Hasibuan, Dita Mayenda, dan Ayu Andira.

Masing-masing menghadirkan karya yang menonjolkan kreativitas sekaligus identitas budaya Kota Medan.

Konsep Four Seasons menjadi perhatian karena menghadirkan interpretasi empat musim dalam rancangan busana, meski Indonesia merupakan negara beriklim tropis.

Koleksi yang ditampilkan menggabungkan unsur estetika modern dengan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas daerah.

"Kreativitas itu tidak mengenal batas. Justru di sanalah letak tantangan utamanya, bagaimana kita mengolah estetika dan filosofi empat musim tanpa melupakan sentuhan budaya serta kearifan lokal yang menjadi identitas utama Kota Medan," kata Airin Rico Waas.

Tidak hanya menyajikan koleksi busana, penampilan Dekranasda Kota Medan juga menghadirkan nuansa khas daerah melalui iringan musik Anak Medan yang menggema di arena peragaan.

Alunan musik tersebut menghadirkan suasana yang lebih hidup dan mengundang antusiasme para penonton.

Suasana semakin semarak dengan penampilan seniman Jacky Sembiring bersama Voice Off Indonesia.

Penampilan mereka membuat para tamu yang hadir ikut bersorak, bertepuk tangan, dan menikmati setiap rangkaian pertunjukan.

Partisipasi Dekranasda Kota Medan di Indonesia Fashion Week menjadi ajang untuk memperkenalkan karya desainer daerah kepada publik yang lebih luas.

Selain menampilkan inovasi dalam dunia fesyen, kehadiran mereka juga memperlihatkan bahwa identitas budaya lokal dapat dipadukan dengan konsep modern tanpa kehilangan nilai dan karakter.

Melalui kolaborasi ini, Kota Medan kembali menunjukkan bahwa karya anak daerah mampu bersaing di panggung mode nasional sekaligus membawa kekayaan budaya Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.* (ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Aceh mengikuti kegiatan nonton bersama (nobar) Malam Penganugerahan Hoegeng Awards 2026 di Meuligoe Polda Aceh, Jumat, 31 Juli 2026.

Selain Kapolda, kegiatan tersebut juga diikuti Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, Irwasda Polda Aceh Kombes Pol. Iskandar ZA, serta para pejabat utama lainnya.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Sabtu 1 Agustus 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Kegiatan nobar ini menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi terhadap anggota Polri yang dinilai menunjukkan dedikasi, inovasi, integritas, dan pengabdian terbaik kepada masyarakat melalui ajang Hoegeng Awards 2026 yang mengusung tema "Kepercayaan Rakyat, Kehormatan Bhayangkara."

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, pada malam penganugerahan tersebut terdapat lima anggota Polri yang menerima penghargaan dalam kategori berbeda.

"Pertama, untuk kategori Polisi Berdedikasi, penghargaan diraih oleh Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Riau Kombes Pol. Eko Budhi Purwono atas dedikasinya dalam menjalankan tugas kepolisian," kata Joko.

Ia menjelaskan, penghargaan kategori Polisi Inovatif diberikan kepada Brigadir Renita Rismayanti berkat inovasinya dalam digitalisasi data kriminal yang mendukung pelaksanaan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ketiga, pada kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman, penghargaan diraih oleh Iptu Motalip Litiloly atas pengabdian humanisnya kepada masyarakat di wilayah Nduga, Papua Pegunungan," ujar Joko.

Selanjutnya, penghargaan kategori Polisi Pelindung Perempuan dan Anak diberikan kepada AKP Siti Elminawati atas dedikasi dan kepeduliannya dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

"Kelima, penghargaan Polisi Berintegritas diberikan kepada Kombes Pol. Norul Hidayat, S.I.K., Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ia menertibkan praktik pungutan liar, menerapkan transparansi, menolak segala bentuk pemberian, serta memperkuat pendidikan karakter di lingkungan pendidikan kepolisian," lanjut Joko.

Menurut Joko, melalui kegiatan nobar tersebut, Kapolda Aceh bersama seluruh jajaran berharap nilai-nilai keteladanan yang ditunjukkan para penerima Hoegeng Awards dapat menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri.

"Melalui kegiatan nobar tersebut, Kapolda Aceh bersama jajaran berharap nilai-nilai keteladanan yang ditunjukkan para penerima Hoegeng Awards dapat menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat," jelas Joko.

Hoegeng Awards merupakan ajang penghargaan bagi anggota Polri yang dinilai memiliki dedikasi, integritas, inovasi, dan pengabdian luar biasa dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Hoegeng Awards merupakan ajang penghargaan bagi anggota Polri yang dinilai memiliki dedikasi, integritas, inovasi, dan pengabdian luar biasa dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," pungkas Joko.* (ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Bali akan mengalami cuaca berawan pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Sementara itu, Kabupaten Tabanan diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan dan beberapa wilayah lainnya diprediksi cerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Sabtu 1 Agustus 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Kabupaten Jembrana juga diprakirakan berawan dengan suhu 21–27 derajat Celsius serta kelembapan 71–98 persen.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Bangli yang diprediksi didominasi cuaca berawan sepanjang hari.

Adapun Kabupaten Tabanan menjadi satu-satunya wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan.

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar 20–25 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 74–97 persen.

Sementara itu, cuaca cerah diprakirakan terjadi di Kabupaten Klungkung, Karangasem, dan Buleleng.

Klungkung memiliki kisaran suhu 24–29 derajat Celsius, Karangasem 19–26 derajat Celsius, sedangkan Buleleng berkisar 22–27 derajat Celsius.

Secara umum, suhu udara di Bali berada pada kisaran 19 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembapan relatif antara 59 hingga 99 persen.

BMKG mengimbau masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan agar tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini.

Pengendara dan wisatawan, terutama yang menuju kawasan pegunungan maupun objek wisata alam di Kabupaten Tabanan, disarankan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan ringan yang dapat menyebabkan jalan menjadi licin.

Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Masyarakat diimbau memantau informasi resmi BMKG untuk memperoleh pembaruan cuaca terbaru.* (ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu, 1 Agustus 2026, didominasi cuaca cerah.

Dari lima kabupaten dan kota di DIY, hanya Kabupaten Sleman yang diperkirakan mengalami kondisi udara kabur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Sabtu 1 Agustus 2026: Seluruh Wilayah Cerah Berawan

Cuaca cerah juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul.

Kulon Progo memiliki suhu udara antara 21–31 derajat Celsius dengan kelembapan 60–95 persen.

Sementara Bantul diperkirakan bersuhu 22–31 derajat Celsius dengan kelembapan 55–93 persen, sedangkan Gunungkidul memiliki kisaran suhu 22–31 derajat Celsius dan kelembapan 54–93 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Sleman diprediksi mengalami kondisi udara kabur.

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar 21–31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 50–95 persen.

Secara umum, suhu udara di wilayah DIY diprakirakan berada pada kisaran 21 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembapan relatif antara 49 hingga 95 persen.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap memperhatikan kondisi cuaca sebelum beraktivitas, terutama bagi pengendara di wilayah Sleman.

Kondisi udara kabur berpotensi mengurangi jarak pandang pada waktu-waktu tertentu sehingga diperlukan kehati-hatian saat berkendara.

Masyarakat juga disarankan untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG karena prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.* (ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Barat akan menikmati cuaca cerah pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Meski demikian, sejumlah daerah diprediksi mengalami kondisi berawan hingga cerah berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 1 Agustus 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Suhu udara di wilayah Jawa Barat berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celsius.

Suhu terendah diprakirakan terjadi di Kabupaten Garut dengan kisaran 17–24 derajat Celsius, sedangkan suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celsius di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Subang diprakirakan mengalami cuaca berawan.

Adapun kondisi cerah berawan berpotensi terjadi di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Di wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi diprediksi didominasi cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 18 hingga 30 derajat Celsius.

Untuk wilayah Pantai Utara (Pantura), Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Karawang, Bekasi, dan Subang diprakirakan memiliki suhu relatif lebih tinggi, berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celsius.

Secara umum, tingkat kelembapan udara di Jawa Barat berada pada kisaran 38 hingga 97 persen.

Kelembapan tertinggi diperkirakan terjadi di wilayah Sukabumi, Cianjur, Pangandaran, serta Kota Sukabumi.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap memperhatikan kondisi cuaca sebelum beraktivitas, terutama bagi pengendara yang melintasi wilayah dengan cuaca berawan.

Masyarakat juga disarankan menjaga kecukupan cairan tubuh mengingat suhu udara di sejumlah daerah, khususnya kawasan Pantura dan wilayah metropolitan, diperkirakan mencapai lebih dari 33 derajat Celsius.

Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi atmosfer.

Masyarakat diimbau memantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG.* (ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Daerah Khusus Jakarta akan menikmati cuaca cerah pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Sementara itu, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi mengalami kondisi cerah berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Sabtu 1 Agustus 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Suhu udara di lima wilayah tersebut berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 41–80 persen.

Jakarta Pusat diprakirakan memiliki suhu udara 27–34 derajat Celsius dengan kelembapan 46–79 persen.

Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta Barat yang diprediksi bersuhu 27–34 derajat Celsius dan kelembapan 47–79 persen.

Sementara itu, Jakarta Selatan diperkirakan memiliki suhu udara 26–34 derajat Celsius dengan kelembapan 43–80 persen.

Adapun Jakarta Timur diprakirakan berada pada kisaran suhu 27–34 derajat Celsius dengan kelembapan 41–80 persen, sedangkan Jakarta Utara memiliki suhu 27–32 derajat Celsius dan kelembapan 52–80 persen.

Berbeda dengan wilayah daratan Jakarta, Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu udara stabil di kisaran 28 derajat Celsius dan kelembapan antara 74–81 persen.

Secara umum, suhu udara di Jakarta diprakirakan berkisar 26 hingga 34 derajat Celsius.

Kondisi cuaca cerah berpotensi membuat suhu terasa lebih panas pada siang hari, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki aktivitas tinggi.

BMKG mengimbau masyarakat agar menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari, serta memperhatikan informasi cuaca terbaru sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas luar ruang.

Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Masyarakat diharapkan memantau pembaruan informasi melalui kanal resmi BMKG.* (ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Aceh pada Sabtu, 1 Agustus 2026, didominasi berawan.

Meski demikian, sejumlah kabupaten diprediksi mengalami hujan ringan, bahkan hujan disertai petir di wilayah dataran tinggi.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Sabtu 1 Agustus 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Sementara itu, hujan ringan diprakirakan mengguyur Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Gayo Lues, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.

Kondisi tersebut berpotensi terjadi terutama pada siang hingga sore hari seiring meningkatnya aktivitas pembentukan awan hujan.

BMKG juga memprakirakan Kabupaten Bener Meriah berpotensi mengalami hujan disertai petir.

Masyarakat di wilayah tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu gangguan aktivitas, pohon tumbang, hingga sambaran petir.

Di sisi lain, Kota Lhokseumawe diprediksi mengalami kondisi udara kabur dengan suhu udara berkisar 26–32 derajat Celsius dan kelembapan 61–96 persen.

Secara umum, suhu udara di Aceh diprakirakan berada pada kisaran 16 hingga 34 derajat Celsius.

Suhu terendah diperkirakan terjadi di Aceh Tenggara dengan kisaran 16–23 derajat Celsius, sedangkan suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celsius di Kabupaten Aceh Besar.

Kelembapan udara di hampir seluruh wilayah Aceh tergolong tinggi, berkisar antara 49 hingga 99 persen.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan peluang terbentuknya awan hujan di sejumlah daerah, terutama wilayah pegunungan dan kawasan barat-selatan Aceh.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan ringan hingga hujan petir, terutama bagi pengguna jalan, nelayan, dan warga yang beraktivitas di kawasan terbuka.

Masyarakat juga diminta memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG karena prakiraan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.* (ad)

SUMUT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan ringan pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Sementara itu, sejumlah daerah lainnya diprediksi berada dalam kondisi berawan.

Baca Juga:

• 92 Kilogram Ganja dari Aceh Digagalkan Masuk Medan, BNNP Sumut Ringkus Dua Pelaku

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah perkotaan, yakni Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, dan Kota Binjai.

Sementara itu, cuaca berawan diprediksi mendominasi wilayah Kabupaten Nias, Asahan, Labuhanbatu, Toba, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Selatan, Nias Utara, serta Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli.

Secara umum, suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celsius.

Suhu terendah diprediksi terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara dengan kisaran 17–25 derajat Celsius, sedangkan suhu tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Kota Binjai.

Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 63 hingga 99 persen.

Kondisi kelembapan yang tinggi berpotensi mendukung pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah, terutama kawasan pegunungan dan pesisir barat Sumatera Utara.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan ringan yang dapat terjadi pada siang hingga malam hari.

Pengendara diharapkan berhati-hati saat melintasi jalan yang licin akibat hujan, sementara warga di daerah perbukitan diminta mewaspadai kemungkinan berkurangnya jarak pandang.

Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan antarkabupaten maupun aktivitas di luar ruangan, disarankan memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG.

Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.* (ad)