MEDAN – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP-PKK Batu Bara Ny. Henny Heridawaty Baharuddin, serta Staf Ahli TP-PKK Batu Bara Ny. Leli Syafrizal menghadiri Pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026 yang berlangsung di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Jumat (3/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara turut didampingi Pj. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, para Asisten, para Kepala OPD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur RSUD, para Kepala Bagian, serta para Camat.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Tekankan Disiplin Pengelolaan Anggaran dan Penguatan Sinergi Pemerintahan

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa penyelenggaraan PRSU tahun ini menjadi penanda perjalanan panjang selama lima dekade ajang tersebut sebagai bagian dari sejarah pembangunan Sumatera Utara.

Menurutnya, selama 50 tahun PRSU telah berkembang menjadi ruang pertemuan masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, investor, insan seni dan budaya, komunitas kreatif, hingga generasi muda.

Melalui PRSU, berbagai potensi daerah dipertemukan dengan peluang investasi, inovasi diperkenalkan kepada pasar, serta kekayaan budaya daerah semakin dikenal luas.

PRSU ke-50 mengusung tema "Harmoni Emas" dengan menghadirkan pameran pembangunan, promosi UMKM, pertunjukan seni dan budaya, hiburan, serta berbagai potensi unggulan dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap penyelenggaraan PRSU tidak hanya memberikan manfaat selama kegiatan berlangsung, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Utara secara resmi membuka Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 Tahun 2026 dan mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan rangkaian kegiatan yang berlangsung mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Keikutsertaan Kabupaten Batu Bara pada PRSU tahun ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mempromosikan potensi daerah.

Melalui Paviliun Kabupaten Batu Bara, berbagai produk unggulan, potensi investasi, kekayaan budaya, serta hasil karya UMKM diperkenalkan kepada masyarakat dan para pengunjung dari berbagai daerah.

Suasana pembukaan PRSU ke-50 berlangsung meriah.

Ribuan masyarakat memadati lokasi acara untuk menyaksikan pembukaan salah satu agenda tahunan terbesar di Sumatera Utara yang menjadi wadah promosi pembangunan, ekonomi, budaya, dan pariwisata daerah.* (ad)

BATU BARA - Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Pembinaan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa se-Kabupaten Batu Bara Tahun 2026 yang berlangsung di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Kabar Gembira! Pemko Tanjungbalai Hapus Denda PBB-P2 hingga 31 Agustus 2026

Dalam arahannya, Bupati Baharuddin mengingatkan seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat OPD, kecamatan, kelurahan, maupun desa, agar menjalankan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jangan suka-suka dalam pengelolaan anggaran. Semua ada aturannya. Jika diperlukan, mintalah pendampingan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan," tegas Bupati Baharuddin.

Selain menekankan kepatuhan terhadap regulasi, Bupati Baharuddin Siagian juga menginstruksikan seluruh OPD untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala.

Menurutnya, pelaporan yang rutin menjadi instrumen penting dalam proses evaluasi, pengawasan, sekaligus percepatan penyelesaian program pembangunan yang telah direncanakan.

Dirinya juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan menjadikan tantangan fiskal yang dihadapi saat ini sebagai momentum untuk melahirkan inovasi dan terobosan yang produktif.

Optimalisasi aset daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

"Di tengah berbagai tantangan, kita harus mampu bekerja lebih kreatif, inovatif, dan tetap berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui kegiatan pembinaan ini, Bupati Baharuddin berharap seluruh aparatur pemerintah semakin memahami pentingnya disiplin, akuntabilitas, integritas, serta sinergi antarlembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para narasumber.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batu Bara memberikan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, meliputi dampaknya terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan generasi muda, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Selanjutnya, materi dari Kepolisian Resor Batu Bara yang disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal membahas upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Dalam paparannya, peserta diajak memperkuat sinergi, meningkatkan kewaspadaan, serta berpartisipasi aktif menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing guna mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.

Sementara itu, materi dari Kejaksaan Negeri Batu Bara yang disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Intelijen menitikberatkan pada penguatan penegakan hukum, pencegahan tindak pidana, serta pengawasan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kejaksaan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penguatan integritas aparatur, dan langkah-langkah pencegahan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi seluruh wajib pajak.

Kebijakan ini berlaku otomatis tanpa perlu pengajuan dari masyarakat.

Baca Juga:

• Beras Mulai Langka, Pemko Tanjungbalai Ungkap Biang Keroknya

"Dalam rangka HUT-81 Kemerdekaan RI, Pemko Tanjungbalai memberikan keringanan kepada seluruh masyarakat kota Tanjungbalai melalui program penghapusan denda PBB-P2 secara otomatis bagi seluruh wajib pajak untuk tahun pajak 2014 s/d 2025," jelas Siti dalam konferensi pers di Command Center Diskominfo Tanjungbalai, Senin (6/7/2026).

Ia menegaskan, penghapusan denda berlaku otomatis tanpa proses administrasi tambahan dari wajib pajak. Program ini berjalan mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2026.

"Setiap pembayaran PBB yang dilakukan merupakan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)," imbuhnya.

BPKPD menyebut masyarakat cukup membawa dokumen seperti SPPT PBB-P2 atau Non PBB-P2, fotokopi KTP, lalu melakukan pembayaran langsung di loket pelayanan.

Dalam data BPKPD, jumlah wajib pajak yang belum melunasi PBB-P2 periode 2014–2025 mencapai 234.118 wajib pajak.

Total pokok pajak yang belum dibayar sebesar Rp25,38 miliar, dengan potensi denda mencapai Rp10,72 miliar.

Siti Fatimah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan ini agar kewajiban pajak dapat segera diselesaikan dan mendukung pembangunan daerah.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Satuan Tugas Pangan menemukan penyebab kelangkaan dan kenaikan harga beras di wilayahnya.

Hasil penelusuran menunjukkan masalah utama berasal dari turunnya pasokan gabah dari petani serta tingginya harga bahan baku di tingkat penggilingan.

Baca Juga:

• Bupati Baharuddin Siagian Hadiri Pembukaan PRSU ke-50, Batu Bara Tampilkan Potensi Unggulan Daerah

Dari hasil pengecekan, sejumlah merek beras premium di pasaran mulai sulit ditemukan, termasuk beras premium AA hingga Cap Jeruk.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemko Tanjungbalai, Tajul Abrar, mengatakan kondisi ini dipicu menurunnya suplai dari produsen.

Akibatnya, pasokan beras ke pasar ikut terganggu.

"Memang masalahnya ini ada di petani. Kita dari Pemko Tanjungbalai akan melakukan monitoring dan mencari solusi terhadap permasalahan ini," ungkap Tajul.

Dari hasil monitoring, Pemko juga menemukan produksi di kilang padi mengalami penurunan cukup signifikan.

Di PT Jampalan Baru, misalnya, pihak pengelola mengakui produksi menurun karena sulitnya mendapatkan gabah.

"Memang produksi kami berkurang. Hanya saja saya tidak tau berapa persen berkurangnya, karena manager produksi sedang tidak disini," kata Manager Representative PT Jampalan Baru, Khairani.

Ia menjelaskan, berkurangnya gabah dari petani membuat aktivitas produksi ikut melambat.

"Gabah susah. Tahun lalu kami minta dari Aceh, tapi tahun ini semuanya habis. Mereka juga kekurangan," kata Khairani.

Kondisi serupa juga terjadi di Kilang Padi AA.

Pemilik kilang, Ahun, menyebut produksi turun hingga 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Tekankan Disiplin Pengelolaan Anggaran dan Penguatan Sinergi Pemerintahan

"Sebulan ini hancur, gabah ga ada. Karena saat gabah panen raya kemarin, kita ga berani ambil banyak karena harga sudah tinggi. Ternyata, saat ini gabah susah didapat," kata Ahun.

Menurutnya, harga gabah yang tinggi membuat pihak penggilingan kesulitan menjaga produksi tetap stabil.

"Panen raya sudah habis. Kami paling punya stok hanya sampai satu bulan kedepan," katanya.

Ia juga mengaku saat ini tidak lagi memproduksi beras kemasan lima kilogram karena keterbatasan bahan baku.

Pemko Tanjungbalai menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak penggilingan dan mencari langkah untuk menstabilkan pasokan beras di pasar agar tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko bangunan di Kota Tanjungbalai, menyusul keluhan kelangkaan semen yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Sidak dilakukan ke beberapa toko, di antaranya Toko Bangunan Sinar Buana di Jalan S Parman, Sinar Makmur di Jalan Teuku Umar, serta Tunas Mandiri dan Sinar Family di Jalan Alteri, Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• BPBD Binjai Evaluasi Bantuan Rumah Rusak Akibat Bencana, Tekankan Penyaluran Harus Tepat Sasaran dan Transparan

Ia menyebutkan, jika sebelumnya pengecer bisa menerima sekitar 1.600 sak semen per pekan, kini hanya sekitar 800 sak per pekan.

"Biasanya seminggu dua kali, kini seminggu hanya satu kali. Jadi barang berkurang. Selain itu, ada juga kenaikan harga," kata Tajul Abrar, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa persoalan utama berasal dari distribusi yang tidak maksimal ke wilayah Tanjungbalai.

Namun, pihaknya masih akan menelusuri lebih lanjut penyebab utama gangguan pasokan tersebut.

"Kita belum tau dari distributor apa masalahnya, kalau kata pemilik panglong tadi ada di kapal. Karena minyak naik, distribusipun dengan kapal jadi berkurang," ujarnya.

Meski demikian, Pemko Tanjungbalai memastikan akan mencari solusi agar distribusi semen kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah pemilik toko bangunan yang dikunjungi.

Mereka mengaku kesulitan mendapatkan pasokan semen, bahkan harga mulai mengalami kenaikan.

Tety, pemilik Panglong Sinar Family, mengatakan kelangkaan semen sudah terjadi sejak dua pekan terakhir.

"Sejak dua minggu inilah susah untuk dapat semen, kamipun dapat dari Asahan, Batubara dengan harga yang tinggi," kata Tety.

Ia menambahkan, karena tidak mengambil langsung dari distributor, harga jual ke masyarakat ikut melonjak.

"Sekarang ambil di Sei Balai, mereka jual ke masyarakat 90, kami minta juga 200 sak, cuma dikasih 20 sak," ujarnya.

Menurutnya, semen menjadi komoditas utama dalam usaha toko bangunan, sehingga kelangkaannya berdampak besar pada seluruh penjualan.

Sementara itu, Hadut, pemilik Toko Bangunan Tunas Mandiri, mengatakan pengurangan pasokan terjadi sejak sekitar satu bulan terakhir.

"Memang masuk berkurang dari yang semula seminggu itu masuk dua truk, sekarang cuma masuk sekali," katanya.

Akibat kelangkaan tersebut, harga semen di pasaran juga dilaporkan naik hingga sekitar Rp80 ribu per sak.* (ad)

BINJAI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai menggelar Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak pada Senin (6/7/2026) di Ruang Binjai Command Center (BCC) Pemerintah Kota Binjai.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar Barus, S.T., didampingi Sekretaris BPBD Kota Binjai, Yanes Dustira Nainggolan, S.STP, serta dihadiri perangkat daerah terkait, camat, lurah, dan tim verifikasi lapangan.

Baca Juga:

• Rico Waas Tekankan Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran di Pemko Medan

"Kita ingin bantuan ini benar-benar diterima oleh warga yang rumahnya rusak akibat bencana dan sudah sesuai kriteria. Jangan sampai ada yang tidak berhak tapi menerima, atau sebaliknya yang berhak justru terlewat," kata Rudi.

Dalam rapat tersebut, BPBD membahas progres penyaluran bantuan, data penerima manfaat, serta berbagai kendala di lapangan.

Di antaranya terkait validasi data, kelengkapan dokumen administrasi, hingga proses pencairan bantuan.

Sekretaris BPBD Kota Binjai, Yanes Dustira Nainggolan, menyebut hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar program berjalan lebih efektif.

"Kita petakan apa saja hambatannya, lalu cari solusi bersama. Targetnya mempercepat proses pemulihan hunian warga agar bisa kembali hidup layak," ujarnya.

BPBD juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah lainnya dalam proses pendataan dan pengawasan bantuan. Verifikasi lapangan akan diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan.

Melalui evaluasi ini, BPBD Kota Binjai berharap seluruh tahapan mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan dapat berjalan lebih baik dan cepat, sehingga masyarakat terdampak bencana segera mendapatkan hunian yang layak.

"Semoga upaya yang kita lakukan bersama ini memberi manfaat nyata serta mempercepat pemulihan bagi masyarakat yang membutuhkan," tutup Rudi Iskandar Barus.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut serta pembagian tugas tim verifikasi ulang di sejumlah kelurahan.* (ad)

MEDAN – Batalyon Parako 463 Pasgat sukses menyelenggarakan Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun Season 2026 yang memperebutkan Piala Danyon Parako 463 Pasgat Tahun 2026.

Kompetisi ini berlangsung sejak 21 Desember 2025 hingga 5 Juli 2026 di Lapangan Batalyon Parako 463 Pasgat, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.

Baca Juga:

• Rico Waas Tekankan Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran di Pemko Medan

Selama lebih dari enam bulan pelaksanaan, pertandingan berjalan dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, dan kompetisi yang sehat.

Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pengembangan bakat sepak bola usia dini.

Kompetisi ini juga diharapkan mampu membentuk karakter serta mental juara bagi para atlet muda.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, panitia menggelar Awarding Ceremony sebagai bentuk apresiasi kepada para juara, pemain terbaik, pelatih, official, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kompetisi tersebut.

Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat, Letkol Pas Jhon Herriansyah Siregar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk CEO Liga TopSkor Yusuf Kurniawan, panitia, perangkat pertandingan, sponsor, orang tua, pelatih, dan official.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ini tidak lepas dari kerja sama semua pihak yang mendukung jalannya kompetisi hingga selesai.

Jhon Herriansyah juga berharap Liga TopSkor dapat terus berlanjut sebagai sarana pembinaan sepak bola usia muda secara berkesinambungan.

Dengan demikian, diharapkan lahir bibit-bibit atlet berbakat yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional dan mengharumkan nama Sumatera Utara serta Indonesia.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam melahirkan kebijakan yang tepat sasaran di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus Ikatan Sarjana Al-Washliyah (Isarah) Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dukung Film “Pramuka”, Jadi Sarana Pendidikan Karakter Generasi Muda

Saat ini, Pemko Medan juga tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengelolaan data.

"Saya ingin nantinya data yang ada bisa diolah lewat AI, sehingga dapat diketahui potensi yang dimiliki setiap kecamatan," kata Rico Waas.

Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menentukan arah investasi di Kota Medan.

"Apabila ada investasi yang masuk ke kota Medan, kita tahu mengarahkannya kemana, sehingga investasi tersebut tidak menjadi sia-sia," ujarnya.

Rico Waas juga mengapresiasi kontribusi keluarga besar Al-Washliyah, khususnya Isarah, yang selama ini dinilai aktif memberikan gagasan dan pemikiran untuk pembangunan kota.

"Pemikiran-pemikiran cerdas yang menghasilkan solusi seperti ini yang dibutuhkan Pemko Medan," ungkapnya seraya menegaskan kesiapan pemerintah untuk bersinergi dengan Isarah.

Sementara itu, Ketua Isarah Kota Medan, Zuhri Arif, mengatakan kunjungan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan pengurus baru hasil musyawarah organisasi.

Ia menegaskan Isarah siap menjadi wadah pemikiran yang mendukung pemerintah daerah.

"Isarah adalah organisasi kumpulan para sarjana dan cendikiawan. Gerakan kami murni untuk membantu pemerintah memberikan solusi-solusi taktis. Karena itu, tujuan utama kami adalah membangun sinergi yang kuat dengan Pak Wali Kota," kata Zuhri.

Di akhir pertemuan, Isarah Kota Medan juga mengundang Wali Kota Rico Waas untuk menghadiri pelantikan pengurus baru yang dijadwalkan berlangsung pada 22 September mendatang.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan dukungan terhadap pemutaran film berjudul "Pramuka" produksi PT Alamanda Production Jakarta.

Ia menilai karya audiovisual seperti film dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat pendidikan karakter generasi muda.

Baca Juga:

• Lebih Parah dari Langkat? DPRD-Palas Ungkap Dugaan Skandal Fee Proyek dan Pungli Jabatan di Padang Lawas

Menurut Rico Waas, pendekatan melalui film bertema pendidikan karakter merupakan langkah yang tepat.

Namun, ia mengakui tantangan besar dalam menarik minat anak-anak dan remaja terhadap kegiatan Pramuka di era saat ini.

"Mengajak anak-anak sekarang untuk menonton film bertema Pramuka itu susah-susah gampang. Tantangannya sama persis dengan mengajak mereka untuk aktif masuk Pramuka," kata Rico Waas.

Ia kemudian mencontohkan bagaimana industri film global berhasil menyisipkan nilai kepanduan dan pendidikan karakter, salah satunya melalui film animasi Up.

"Di balik keceriaan petualangannya, film tersebut memiliki pesan terselubung yang sangat kuat mengenai esensi dan nilai-nilai kepramukaan," jelasnya.

Lebih lanjut, Rico Waas menilai gerakan Pramuka saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal promosi dan adaptasi dengan perkembangan zaman.

Padahal, menurutnya, Pramuka merupakan salah satu pilar penting dalam pembentukan karakter anak.

Ia menegaskan bahwa promosi melalui film tidak bisa berdiri sendiri.

Diperlukan strategi lain yang lebih dekat dengan dunia anak muda, termasuk pemanfaatan media digital serta kegiatan yang lebih kreatif dan kompetitif.

"Tujuannya untuk merangsang kembali kecintaan dan rasa bangga anak-anak untuk mengikuti kegiatan Pramuka," pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan PT Alamanda Production Jakarta, Dessy Silvia, mengatakan pihaknya berkomitmen memproduksi film yang fokus pada penguatan karakter anak bangsa.

Film "Pramuka" menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap kegiatan kepanduan.

"Tujuannya untuk meningkatkan kembali minat anak-anak kita dalam mengikuti kegiatan Pramuka," ujar Dessy.

Ia juga berharap adanya dukungan dari Pemerintah Kota Medan dalam menyukseskan sosialisasi film tersebut.

Rencananya, kegiatan promosi akan digelar di Bioskop Sun Plaza bersama para kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Medan.* (ad)

PADANG LAWAS – Ketua Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas (DPRD-Palas), Ahmad Rezky Hasibuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan mengusut dugaan praktik korupsi di Kabupaten Padang Lawas.

Ia menilai, kondisi di daerah tersebut disebut lebih parah dibanding Kabupaten Langkat yang kini sudah dalam proses hukum.

Baca Juga:

• Tiorita Surbakti Resmi Jadi Plt Bupati Langkat, Ini Pesan Bobby Nasution

Menurutnya, praktik "jatah" proyek di Padang Lawas sudah berlangsung secara terbuka dan berdampak pada kualitas pekerjaan.

Ia menyebut, dalam beberapa kasus pemenang lelang justru mundur karena beban fee yang tinggi.

"Di Langkat fee proyek 10 s/d 17%. Di Palas 20 s/d 25%. Jelas Palas kalah. Ini sangat wajar untuk didalami dan ditindaklanjuti KPK," ujarnya.

Selain dugaan dalam proyek, Ahmad Rezky juga menyoroti praktik pungutan liar dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari kepala sekolah, kepala bidang, hingga kepala dinas. Ia menyebut nilainya "fantastis".

Ia juga menyinggung kasus pelantikan Kepala Dinas Pendidikan Padang Lawas yang baru, yang sebelumnya menjabat Plt Kadis PMD.

Menurutnya, pejabat tersebut diduga pernah tersangkut kasus pungli terhadap kepala desa se-Palas.

"Kasusnya sampai bergulir ke Kejaksaan Agung sampai Kajari Palas dicopot. Baru beliau mengundurkan diri dari Plt Kadis PMD. Beberapa minggu lalu malah dilantik Bupati jadi Kadis Pendidikan definitif," kata Ahmad Rezky.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan krisis integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

"Sosok yang sudah jelas-jelas gagal dan terindikasi kuat melakukan pungli, mengundurkan diri, malah dilantik untuk jabatan strategis yang menentukan arah pembangunan daerah," katanya.

DPRD-Palas pun meminta KPK tidak hanya fokus pada satu daerah, tetapi juga memeriksa Bupati Padang Lawas.

"Jika KPK tidak berani kepada Bupati Palas, maka kami minta KPK berbesar hati membebaskan Bupati Langkat Syah Afandin. Karena dinilai hanya melakukan kesalahan kecil sudah diproses hukum, sementara yang lebih parah dibiarkan," ujarnya.

Ia juga menyinggung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara untuk Pemkab Padang Lawas.

Menurutnya, capaian tersebut patut dipertanyakan.

"Di Palas banyak proyek tidak selesai tepat waktu, sampai bolak-balik adendum. Sangat wajar kita curiga LHP itu tersinyalir dikondisikan. Sama seperti Langkat, sama-sama dapat WTP," cetusnya.

Ahmad Rezky menutup pernyataannya dengan desakan agar penegakan hukum tidak tebang pilih.

"KPK jangan membuat tontonan buruk bagi masyarakat. Penegakan hukum jangan bisa disetir oleh kekuasaan dan jabatan. Demi masa depan bangsa Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan."* (ad)

MEDAN – Wakil Bupati Langkat, Tiorita Surbakti, resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Diduga Penipuan, RS Grand Med Lubuk Pakam dan Dokter Spesialis Ortopedi Dilaporkan ke Polda Sumut

Langkah ini diambil agar roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap berjalan normal.

"Kita diminta segera untuk melaksanakan, agar berjalannya roda pemerintahan tetap normal. Kami sudah menyerahkan Surat Keputusan untuk Wakil Bupati menjadi Pelaksana Tugas Bupati," ujar Bobby Nasution usai penyerahan SK.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga menekankan pentingnya integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Ia mengingatkan agar ASN tetap fokus menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

"Jangan jadikan ASN memiliki dua pilihan, melayani masyarakat atau melayani pimpinan. Itu tidak boleh terjadi," kata Bobby Nasution.

Sementara itu, Tiorita Surbakti menyatakan siap menjalankan amanah sebagai Plt Bupati Langkat.

Ia berkomitmen memperkuat kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Sesuai arahan Gubernur, saya akan berusaha lebih maju mencapai kepercayaan masyarakat lagi kepada kami," kata Tiorita.* (ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi meningkatkan penanganan dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke tahap penyidikan.

Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara dan perekonomian hingga sekitar Rp5 triliun.

Baca Juga:

• Polri Dalami Kasus Korupsi Pasokan Batu Bara yang Picu Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia, Kerugian Negara Rp5 Triliun

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan secara komprehensif, Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan pada tanggal 4 Juli 2026," ujar Totok dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).

Totok menjelaskan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah perusahaan penyedia batu bara, di antaranya PT OBP dan PT BRA.

Dugaan praktik tersebut disebut telah berlangsung sejak 2018 hingga 2026.

"Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat PT OBP dan PT BRA," ucap Totok.

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, mengungkapkan penyidik menemukan sejumlah modus yang diduga digunakan dalam praktik korupsi tersebut.

"Modus yang kami temukan di antaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU," ungkap De Deo.

Selain itu, penyidik juga menduga adanya penyimpangan dalam pembayaran kontrak yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya.

"Serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil," lanjutnya.

Menurut De Deo, dugaan manipulasi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak pada terganggunya pasokan batu bara ke sejumlah PLTU yang berujung pada pemadaman listrik di berbagai daerah.

Polri mengindikasikan kerugian keuangan negara dan perekonomian akibat perkara tersebut mencapai sekitar Rp5 triliun.

Namun, angka tersebut masih menunggu hasil audit investigasi resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Baca Juga:

• Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Asrul Azis Taba, Ini Alasannya

"Diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp 5 triliun. Namun terkait nilai pasti, saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPK RI untuk melakukan audit investigasi secara resmi," tegas De Deo.

Hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Polri menyatakan telah memeriksa sedikitnya 16 orang saksi dan masih mendalami berbagai dokumen sebagai bagian dari proses penyidikan.* (d/ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara yang diduga menyebabkan gangguan pasokan listrik hingga terjadi pemadaman atau blackout di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam kasus tersebut, penyidik mengindikasikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara mencapai sekitar Rp5 triliun.

Baca Juga:

• Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Asrul Azis Taba, Ini Alasannya

"Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp 5 triliun," kata Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Robertus menjelaskan, perhitungan kerugian tersebut belum menjadi angka final.

Saat ini, Polri masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigasi sebagai dasar penetapan nilai kerugian negara.

Penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang melibatkan dua perusahaan dalam proses pemenuhan pasokan batu bara.

Dugaan praktik tersebut disebut berlangsung sejak 2018 hingga 2026.

Menurut Robertus, penyidik menemukan beberapa modus yang diduga digunakan dalam kasus tersebut.

"Modus yang kami temukan dalam proses penyelidikan di antaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil," jelas Robertus.

Ia mengatakan, dugaan penyimpangan tersebut diduga ikut memengaruhi terganggunya pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sehingga berdampak pada terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah.

"Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek," kata Robertus.

Kasus ini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 4 Juli 2026.

Hingga kini penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka.

Robertus menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab, sekaligus mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian negara.

"Penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab serta mengoptimalkan upaya asset recovery guna memulihkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara," pungkasnya.* (d/ad)

JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong menyatakan komitmennya untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat antara Singapura dan Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan.

Salah satu langkah yang disepakati adalah memperluas program pertukaran pelajar, termasuk melibatkan siswa Sekolah Garuda dan SMA Taruna Nusantara.

Baca Juga:

• Indonesia Siap Ekspor Listrik ke Singapura!

Menurut Wong, Program Sekolah Garuda yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai telah berjalan dengan baik dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui kerja sama pendidikan dengan Singapura.

"Program Sekolah Garuda Presiden Prabowo telah berjalan dengan baik. Kami ingin mempromosikan lebih banyak pertukaran dengan Sekolah Garuda agar generasi muda kita dapat belajar satu sama lain," kata PM Wong.

Selain Sekolah Garuda, Wong juga mengungkapkan bahwa program pertukaran pelajar dengan SMA Taruna Nusantara telah mulai berjalan.

Ia menjelaskan, pada April 2026 sejumlah mahasiswa dari universitas di Singapura telah menerima kunjungan siswa SMA Taruna Nusantara yang berada di Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut, siswa dari Singapura dijadwalkan melakukan kunjungan balasan pada bulan depan.

"Bahkan, universitas kita menyambut siswa dari SMA Taruna Nusantara di Jawa Tengah pada bulan April tahun ini, dan mereka berencana untuk melakukan kunjungan balasan bulan depan," ujarnya.

Menurut Lawrence Wong, kerja sama pendidikan tersebut tidak hanya memberikan pengalaman belajar bagi para siswa, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan persahabatan antara masyarakat kedua negara.

Ia berharap semakin banyak program pertukaran pelajar yang dapat dilaksanakan sehingga hubungan Indonesia dan Singapura tidak hanya terjalin di tingkat pemerintahan, tetapi juga semakin kuat di kalangan generasi muda.

"Dan dengan lebih banyak pertukaran antarmasyarakat, kita juga berharap akan adanya konektivitas yang lebih baik," ujarnya.

Kerja sama di bidang pendidikan ini menjadi salah satu bentuk penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang selama ini telah terjalin di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, investasi, pertahanan, hingga pengembangan sumber daya manusia.* (d/ad)

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba, pada Senin (6/7/2026).

Dalam putusannya, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memenuhi syarat formil dalam menetapkan Asrul Azis Taba sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Dituding Terima Fee Proyek, Kuasa Hukum Sudewo: Tidak Pernah Ada Buktinya

"Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka secara formil Termohon telah memiliki empat alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka," kata Hakim I Ketut Darpawan saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).

Selain menilai alat bukti telah terpenuhi, hakim juga menolak dalil pemohon yang menyatakan dirinya tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan dokumen administrasi penyidikan yang diperiksa di persidangan, Asrul Azis Taba diketahui telah beberapa kali dimintai keterangan sebagai saksi sebelum status tersangka ditetapkan.

"Menimbang bahwa Pemohon juga telah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 1 September 2025 dan tanggal 23 Januari 2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka," ucap hakim.

Hakim juga mempertimbangkan keberatan pemohon terkait penahanan.

Dalam permohonannya, Asrul Azis Taba menilai penahanan terhadap dirinya tidak proporsional karena telah berusia 76 tahun dan memiliki kondisi kesehatan tertentu.

Namun, majelis hakim berpendapat bahwa usia lanjut tidak otomatis menggugurkan keabsahan penahanan dalam perkara pidana korupsi selama hak-hak tersangka tetap dipenuhi selama berada di rumah tahanan.

"Menimbang bahwa mengenai alasan Pemohon yang telah berusia 76 tahun sehingga penahanan terhadap Pemohon dianggap sebagai tindakan yang berlebihan, Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut. Sekalipun KUHAP lama tidak mengatur secara khusus hak-hak tersangka yang telah lanjut usia, namun prinsip yang ingin dikedepankan bahwa orang-orang lanjut usia memerlukan pelayanan sarana dan prasarana khusus sesuai dengan kondisi fisik dan psikisnya juga harus diterapkan untuk Pemohon," kata Hakim.

Sebelumnya, kuasa hukum Asrul Azis Taba mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan penetapan tersangka oleh KPK dinilai tidak sah.

Pihak pemohon menilai proses penetapan tersangka tidak memenuhi ketentuan hukum karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disebut tidak pernah disampaikan secara patut kepada kliennya.

"Tindakan termohon menetapkan Pemohon Asrul Azis Taba sebagai tersangka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 524 Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Penetapan Tersangka dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor 3/180 Dik.00/23/03/2026 tanggal 31 Maret 2026 yang dilakukan tanpa menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulaianya Penyidikan (SPDP) secara patut kepada Pemohon adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata kuasa hukum Rhama.

Selain itu, tim kuasa hukum juga meminta hakim mempertimbangkan usia kliennya yang hampir memasuki 77 tahun serta memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan penanganan khusus.

"Genap tanggal 22 Juli 2026 ini beliau berumur 77 tahun, dan juga mempunyai riwayat penyakit juga yang butuh penanganan dan perawatan khusus juga di situ," ujar Rhama.

Namun, seluruh dalil tersebut akhirnya ditolak oleh hakim.

Dengan putusan tersebut, status tersangka Asrul Azis Taba yang ditetapkan KPK tetap dinyatakan sah dan proses hukum dapat terus berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku.* (km/ad)

SEMARANG – Sidang dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (6/7/2026).

Dalam persidangan tersebut, tiga orang saksi mengungkap adanya dana sebesar Rp721 juta yang disebut disiapkan untuk terdakwa Sudewo, yang saat itu masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.

Baca Juga:

• Persepsi Korupsi Kepolisian Dunia, Indonesia Peringkat 18!

Kuasa hukum Sudewo, Yupen Hadi, mengatakan seluruh tuduhan yang disampaikan di persidangan masih sebatas asumsi dan belum didukung bukti yang sah.

"Tidak pernah ada bukti ke dakwaan. Semuanya kan asumsi," kata Hadi kepada awak media usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (6/7/2026).

Ia juga membantah adanya penerimaan fee proyek oleh kliennya.

"Iya, itu kan katanya," ucap Hadi saat ditanya mengenai adanya daftar nama penerima fee proyek.

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tiga saksi dalam sidang tersebut, yakni Staf Keuangan PT Istana Putra Agung (IPA) Suyanto, Ani Siswowarti, serta Direktur PT IPA Dion Renato Sugiarto.

Dalam keterangannya, Ani mengatakan perusahaan menyiapkan sejumlah uang yang diperuntukkan bagi Komisi V DPR RI.

"Uang fee, untuk Komisi V," kata Ani di hadapan majelis hakim.

Keterangan serupa disampaikan Suyanto. Ia menyebut terdapat dana sebesar Rp721 juta yang secara khusus disiapkan atas perintah Direktur PT IPA terkait proyek pembangunan Jalur Ganda Solo–Semarang Segmen 6 (JGSS 6).

Meski demikian, saat menyiapkan uang tersebut dirinya mengaku belum mengetahui siapa penerimanya.

"Untuk Komisi V, berjalannya waktu penyidikan baru mengetahui itu untuk Pak Sudewo," kata Suyanto.

Ia menegaskan informasi mengenai nama penerima baru diketahuinya setelah mengikuti proses penyidikan dan persidangan.

"Jadi intinya saya tahu itu dari proses persidangan dan penyidikan."

Dalam persidangan juga terungkap dugaan bahwa uang tersebut disalurkan melalui Bernard Hasibuan, yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik pada proyek pembangunan jalur kereta tersebut.

"Pak Bernard PPK, sepengatahuan saya uang diberikan ke Pak Sudewo," ungkap Suyanto.

Sementara itu, Direktur PT IPA Dion Renato Sugiarto juga mengaku mendapat informasi bahwa uang tersebut telah diteruskan.

"Pak Bernard berapa hari kemudian sampaikan uang sudah sampai. Sekitar satu minggu," ujarnya di persidangan.

Bernard Hasibuan sebelumnya telah divonis lima tahun penjara dalam perkara korupsi proyek DJKA oleh Pengadilan Tipikor Semarang pada Januari 2024.

Sudewo saat ini menghadapi dua perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perkara pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan dan suap dalam jual beli jabatan perangkat desa saat menjabat sebagai Bupati Pati.

Sedangkan perkara kedua menyangkut dugaan penerimaan suap atau commitment fee proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian ketika masih menjadi anggota Komisi V DPR RI.

Hingga sidang terbaru ini digelar, proses pembuktian masih berlangsung.

Majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi dan alat bukti sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menjajaki kerja sama perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura.

Langkah ini menjadi bagian dari penguatan kerja sama strategis Indonesia dan Singapura di sektor energi, ekonomi digital, hingga keamanan siber.

Baca Juga:

• Persepsi Korupsi Kepolisian Dunia, Indonesia Peringkat 18!

"Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas, serta berbagai kegiatan di bidang perdagangan, energi, ekonomi digital, ekosistem digital, dan keamanan siber. Kita telah melakukan diskusi dan mencapai hasil-hasil yang cukup konkret," ujar Prabowo.

Kerja sama tersebut menjadi salah satu tindak lanjut dari hubungan bilateral Indonesia-Singapura yang terus diperkuat, khususnya pada sektor energi dan investasi jangka panjang.

Usai pertemuan, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa proyek ekspor listrik ini telah dibahas sejak beberapa tahun terakhir dan kini mulai memasuki tahap implementasi.

Menurut Rosan, proyek tersebut dirancang sebagai kerja sama jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi kedua negara.

"Tadi Bapak Presiden mengamanatkan untuk Danantara bersama-sama nanti dengan dunia usaha, dengan private sector untuk membangun," kata Rosan.

Ia juga mengungkapkan bahwa proyek tersebut akan melibatkan dua perusahaan asal Singapura, yaitu Keppel dan Sembcorp Industries.

"Ini kan sudah lama sebenarnya, sudah 4 tahun lah ya lebih. Untuk supaya kerja sama ini bisa terlaksana," ujar dia.

Pemerintah menilai perdagangan listrik lintas batas dapat memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus membuka peluang investasi baru, khususnya dalam pengembangan energi bersih dan infrastruktur kelistrikan.

Selain sektor energi, Indonesia dan Singapura juga terus memperluas kolaborasi di bidang perdagangan, transformasi digital, pengembangan ekosistem digital, serta keamanan siber sebagai bagian dari kerja sama ekonomi kedua negara.* (km/ad)

MEDAN – Manajemen RS Grand Med Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memilih tidak memberikan banyak tanggapan setelah rumah sakit tersebut bersama seorang dokter spesialis ortopedi dilaporkan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana penipuan.

Laporan itu telah diterima Polda Sumut dan tercatat dengan nomor LP/B/1047/VI/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara pada 30 Juni 2026.

Baca Juga:

• Persepsi Korupsi Kepolisian Dunia, Indonesia Peringkat 18!

"Ya karena sudah dilaporkan ya kita ikuti saja nanti prosesnya sampai di Pengadilan seperti apa. Kita nggak komentar karena sudah berproseskan," ujar Humas RS Grand Med Lubuk Pakam, Senin (6/7/2026).

Laporan tersebut diajukan oleh Esron J. Silaban, kuasa hukum mantan pasien berinisial MS atau Masdelia Simanungkalit (72), warga Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Menurut laporan, perkara bermula ketika Masdelia menjalani pengobatan akibat gangguan pada lutut kanan di RS Grand Med Lubuk Pakam pada Agustus 2024.

Korban kemudian ditangani oleh dokter spesialis ortopedi dr. Muhammad Hidayat Siregar, M.Ked (Surg), Sp.OT (K) Hip Knee.

Pada 13 September 2024, pasien menjalani operasi Total Knee Replacement (TKR).

Setelah operasi pertama, korban menjalani kontrol dan rawat jalan hingga Juli 2025. Namun, menurut pihak pelapor, kondisi lutut pasien belum juga membaik.

Dalam laporannya, korban mengaku kembali ditawari operasi kedua untuk mengganti implan yang telah dipasang sebelumnya dengan implan semen.

Pelapor menyebut tindakan tersebut dilakukan di luar pembiayaan BPJS Kesehatan.

Korban juga disebut diarahkan untuk meningkatkan kelas perawatan dari kelas I menjadi VIP agar dapat menggunakan implan yang disebut memiliki kualitas lebih baik.

Karena berharap kondisinya pulih, korban akhirnya menyetujui tindakan tersebut.

Operasi kedua dilakukan pada 25 Juli 2025 dan pasien diperbolehkan pulang empat hari kemudian.

Usai menjalani operasi, korban membayar biaya tambahan sebesar Rp16.183.300 untuk pembelian implan semen.

Menurut kuasa hukum korban, kliennya baru merasa dirugikan setelah memperoleh surat jawaban dari BPJS Kesehatan mengenai pelayanan medis yang diterimanya.

Berdasarkan informasi yang diterima, tindakan operasi kedua beserta penggunaan implan semen disebut telah menjadi bagian dari layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Merasa telah mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu dibayarkan, korban kemudian melaporkan dokter yang menangani serta pihak rumah sakit ke Polda Sumatera Utara.

Laporan tersebut mengacu pada dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hingga kini, pihak RS Grand Med Lubuk Pakam belum memberikan penjelasan mengenai substansi tuduhan yang dilaporkan.

Manajemen menegaskan akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

Sementara itu, penyelidikan di Polda Sumut masih berjalan untuk mengumpulkan keterangan para pihak serta menelusuri dugaan tindak pidana yang dilaporkan.* (km/ad)

JAKARTA – Di tengah berbagai upaya reformasi dan peningkatan profesionalisme yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hasil survei internasional terbaru menunjukkan masih tingginya persepsi masyarakat terhadap praktik korupsi di tubuh kepolisian.

Berdasarkan Police Corruption Perceptions Index 2026 yang dirilis IndexMundi Global Surveys, Indonesia menempati peringkat ke-18 dunia sebagai negara dengan tingkat persepsi korupsi di institusi kepolisian yang tinggi.

Baca Juga:

• Gubernur Aceh Surati Presiden Prabowo soal Blok Andaman, Minta Revisi Skema Pengelolaan dan Bagi Hasil Migas

Dalam survei yang melibatkan 100 negara tersebut, Indonesia memperoleh skor 7,56.

Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu negara, semakin tinggi pula persepsi masyarakat bahwa institusi kepolisiannya koruptif.

Posisi pertama secara global ditempati Honduras dengan skor 8,32, disusul Paraguay (8,08), Venezuela (8,05), Uganda (8,05), dan Guatemala (8,00).

Sementara itu, Denmark berada di posisi ke-100 atau terakhir dengan skor 1,86, sehingga dipersepsikan sebagai negara dengan institusi kepolisian paling bersih dalam survei tersebut.

Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia mencatat skor tertinggi dibanding negara-negara tetangga.

Berikut daftar skor persepsi korupsi kepolisian di kawasan ASEAN:

Indonesia: 7,56
Thailand: 7,40
Filipina: 7,12
Malaysia: 7,11
Kamboja: 6,97
Vietnam: 6,85
Singapura: 2,10

Dari daftar tersebut, Singapura menjadi negara dengan persepsi kepolisian paling bersih di kawasan.

IndexMundi menjelaskan bahwa survei ini melibatkan 296 responden dari Indonesia dengan margin of error 5,70 persen.

Namun, lembaga tersebut tidak menjelaskan secara rinci waktu pengumpulan data maupun metode yang digunakan untuk memverifikasi identitas responden, mencegah respons ganda, atau menghindari penggunaan bot.

IndexMundi juga menegaskan bahwa Police Corruption Perceptions Index tidak mengukur jumlah kasus korupsi yang benar-benar terjadi di suatu negara.

Survei tersebut hanya mengukur persepsi masyarakat mengenai tingkat korupsi di institusi kepolisian di negara tempat mereka tinggal.

Dalam laporannya, IndexMundi menyebut persepsi korupsi di tubuh kepolisian merupakan persoalan serius karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Selain itu, tingginya persepsi korupsi dinilai berpotensi memicu perlakuan yang tidak adil, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya akuntabilitas, hingga menurunkan kualitas penegakan hukum.

Lembaga tersebut juga menilai kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya angka kejahatan, kerugian sosial dan ekonomi, serta melemahnya profesionalisme institusi kepolisian apabila tidak direspons dengan langkah perbaikan yang efektif.

Meski demikian, hasil survei ini merupakan gambaran persepsi publik, bukan penilaian terhadap jumlah perkara korupsi yang telah terbukti secara hukum di masing-masing negara.* (km/ad)

JAKARTA – Seorang dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung, Imam Ahmad, mengungkapkan realitas yang dihadapinya sebagai tenaga pendidik saat menjadi saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (6/7/2026).

Ia mengaku beberapa kali terpaksa menolak permintaan bimbingan mahasiswa karena harus mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Hadiri Syukuran Gedung Baru Bimbel Scholaris, Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Generasi Muda

Imam menegaskan, penolakan itu bukan karena tidak ingin melayani mahasiswa, melainkan karena dirinya sedang bekerja sampingan.

Meski demikian, ia memilih tidak menjelaskan kondisi tersebut kepada mahasiswanya.

"Saya tidak ceritakan kepada mahasiswa saya, karena saya ingin menjaga juga marwah seorang dosen," ucapnya.

Imam menceritakan perjalanan kariernya dimulai setelah lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia pada 2013.

Saat itu ia bekerja sebagai guru honorer di Jawa Barat dengan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan.

Dari gaji tersebut, ia menabung untuk melanjutkan pendidikan magister demi mewujudkan cita-citanya menjadi dosen.

"Saya lulusan kampus pendidikan, saya dididik untuk menjadi guru atau dosen dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.

Setelah menyelesaikan pendidikan S2 pada 2017, Imam mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang menurutnya sangat kompetitif.

"Bayangkan, posisi saya saja dulu adalah satu banding 30. Artinya saya harus mengalahkan 30 rekan saya lainnya, baik yang S2 atau S3," ujarnya.

Pada 2019, Imam resmi diterima sebagai CPNS dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung.

Namun, ia mengaku terkejut ketika mengetahui besaran penghasilan yang diterimanya.

Sebagai CPNS, ia hanya menerima sekitar Rp2,2 juta hingga Rp2,5 juta per bulan setelah ditambah berbagai tunjangan. Padahal saat itu ia sudah berkeluarga.

"Saya saat itu kaget, ternyata gaji CPNS dosen yang pendidikannya S2, yang sudah mengikuti seleksi yang begitu sulit, hanya selisih beda dikit dengan guru honorer di Provinsi Jawa Barat," katanya.

Setelah diangkat menjadi PNS penuh, penghasilannya meningkat menjadi sekitar Rp2,8 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Dua tahun kemudian, ia memperoleh tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp375 ribu setelah memenuhi berbagai persyaratan administrasi.

Menurut Imam, total penghasilan sekitar Rp3,3 juta per bulan masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Kota Bandung.

"Yang Mulia, tinggal di Kota Bandung. S2 itu sudah punya istri, rata-rata sudah mau menikah, dan sudah punya anak. Tapi saya, PNS, hanya gaji Rp3,3. Itu sudah gaji plus tunjangan. Bukan hanya gaji pokok," ungkapnya.

Ia menjelaskan, biaya kontrakan yang layak mencapai lebih dari Rp2 juta per bulan.

Belum lagi kebutuhan makan, pendidikan anak, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Kondisi tersebut membuat Imam bersama istrinya membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan bubur bayi dan pakaian anak setiap kegiatan Car Free Day (CFD).

Barang yang dijual dibeli secara daring, kemudian dipasarkan kembali secara langsung.

"Saya tidak malu sebagai dosen tetap berjualan," tegasnya.

Imam mengatakan, kondisi serupa juga dialami banyak dosen ASN di berbagai daerah

Ada yang menjadi pengemudi ojek daring, bekerja sebagai kuli bangunan, menjadi tenaga pemasaran perumahan, hingga mengajar di beberapa kampus sekaligus demi memenuhi kebutuhan hidup.

Ia mengaku pernah menjalani aktivitas mengajar di beberapa kampus dalam satu hari.

Di sela-sela perpindahan lokasi mengajar, ia hanya sempat membersihkan diri di kamar mandi sebelum kembali masuk kelas.

Menurut Imam, kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengajar, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat justru banyak tersita untuk mencari tambahan penghasilan demi mencukupi kebutuhan keluarga.* (km/ad)