NIAS BARAT — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe di Kabupaten Nias Barat pada 2026.

Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias.

Baca Juga:

• Gratis hingga Desember! BRT Mebidang Mulai Uji Coba, Ini Rute dan Jam Operasionalnya

Paket tersebut memiliki kode 10163442000 dan berada di bawah Dinas Kesehatan Sumut.

"Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Berupa Rehab/Perawatan Puskesmas Mandrehe (Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan SPA (Rehabilitasi Puskesmas Rawat Inap Plus Layanan Spesialistik Sumut Berkah)," demikian tertulis di laman SPSE Sumut yang dilihat, Minggu (23/8/2026).

Nilai pagu dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek tersebut masing-masing sebesar Rp 5.349.883.500.

Anggaran berasal dari APBD Sumut 2026 dan pengadaan dilakukan melalui metode tender.

Proses tender saat ini masih berlangsung. Hingga Minggu, 23 Agustus 2026, tercatat lima perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti tender proyek tersebut.

Rehabilitasi Puskesmas Mandrehe merupakan bagian dari rencana Pemprov Sumut meningkatkan fasilitas 20 puskesmas menjadi layanan rawat inap pada tahun ini.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan peningkatan fasilitas puskesmas dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan usulan pemerintah kabupaten maupun kota.

"Ada 20 Puskesmas tahun ini akan kami perbaiki, tergantung usulan dari bupati/wali kota, ini Pak Bupati Nias Barat mengusulkan di sini, mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Bobby Nasution saat meninjau Puskesmas Mandrehe, Kamis (16/7/2026).

Menurut Bobby, Puskesmas Mandrehe memiliki peran penting karena menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat dari sekitar 20 desa.

Jumlah penduduk yang dilayani mencapai sekitar 23 ribu orang. Sementara jarak menuju rumah sakit daerah mencapai sekitar 60 kilometer.

"Puskesmasnya salah satu yang sebenarnya secara letak dekat dengan masyarakat karena di sini ada 20 desa dengan 23 ribu penduduk, jarak ke rumah sakit 60 kilometer," ucapnya.

Bobby mengatakan peningkatan fasilitas Puskesmas Mandrehe juga dilakukan setelah pemerintah pusat membangun rumah sakit daerah di Nias Barat.

Menurut dia, keberadaan puskesmas dengan fasilitas yang lebih memadai dapat mengurangi beban masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.

"Kemarin Bapak Presiden sudah membangun rumah sakit daerah di sini, sangat bagus sekali, kami dari pemerintah provinsi menafsirkan salah satu program presiden di bidang kesehatan jadi kami dari provinsi coba membenahi Puskesmas-Puskesmas biar nggak semua masyarakat ke rumah sakit karena salah satu kendalanya adalah aksesnya," ujarnya.

Setelah direhabilitasi, Puskesmas Mandrehe ditargetkan memiliki kapasitas 10 tempat tidur untuk pasien rawat inap.

Fasilitas pelayanan juga akan ditambah, termasuk untuk persalinan dan dukungan dokter.

"Jadi ini kita perbaiki fasilitasnya, salah satunya ini bisa menjadi rawat inap, tadi hanya ada 2 tempat tidur dan fasilitasnya minim sekali, jadi kita akan buat isinya ada 10 bed, bisa melakukan persalinan, dokter juga," ungkapnya.

Selain fasilitas fisik, Pemprov Sumut juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan beasiswa pendidikan dokter spesialis di Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Beasiswa dokter spesialis dari pemerintah provinsi di USU dan UGM, tahun kemarin ada 16 dan tahun ini ada 5 lagi tes khusus dari Kepulauan Nias, jadi dari sisi SDM nya coba kita tingkatkan, dari sisi fasilitas cob kita perbaiki," tuturnya.

Dengan rehabilitasi tersebut, Pemprov Sumut berharap Puskesmas Mandrehe dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap dan mudah dijangkau masyarakat Nias Barat.* (d/ad)

JAKARTA — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Manggarai, Jakarta Selatan, menggunakan nama orang lain atau nominee.

Kekhawatiran itu muncul karena hunian yang dibangun PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tersebut berada di lokasi strategis dan memiliki kualitas bangunan yang dinilai baik.

Baca Juga:

• Seminggu Usai Gempa NTT: 87 Orang Meninggal, Lebih dari 150 Ribu Warga Mengungsi dan 53.971 Rumah Rusak

"Lokasi dan mutu bagus nanti nilai tanah dan apartemen akan meningkat tajam. Nah orang-orang kan tidak bodoh," ujar Hashim dalam acara groundbreaking Hunian Manggarai, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.

Hashim meminta potensi praktik tersebut diantisipasi sejak awal.

Menurut dia, rusun yang diperuntukkan bagi MBR harus benar-benar dihuni dan dimiliki masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Hashim mencontohkan kemungkinan seseorang membeli banyak unit rusun, tetapi kepemilikannya menggunakan nama orang lain.

Cara tersebut, kata dia, dapat dilakukan dengan menitipkan kepemilikan unit kepada pekerja seperti sopir atau office boy.

"Dari 3.000 nanti orang tertentu beli 300, Bapak 500, nanti titip siapa, titip sopirnya ya atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya, atas nama..." kata Hashim.

Menurut Hashim, praktik semacam itu berisiko membuat hunian yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru dikuasai oleh segelintir orang.

Karena itu, dia meminta pengawasan dilakukan secara ketat sejak proses pembelian hingga pengelolaan hunian.

"Jadi, itu kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu tempat hunian," ujar dia.

Hashim menilai pengawasan penting karena proyek Hunian Manggarai memiliki daya tarik tinggi.

Selain berada di lokasi strategis, kawasan tersebut terhubung dengan berbagai moda transportasi publik di Jakarta.

Hunian Manggarai dibangun KAI di atas lahan sekitar 2,2 hektare.

Proyek tersebut terdiri atas delapan tower dengan ketinggian 24 lantai dan menyediakan total 3.784 unit hunian.

Unit yang dibangun memiliki beberapa pilihan tipe, yakni studio seluas 28 meter persegi, tipe 36, tipe 45, dan tipe 52.

Selain hunian, kawasan tersebut akan dilengkapi dengan 150 unit ritel pendukung.

Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu 18 bulan sejak groundbreaking pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Lokasi yang berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, menjadi salah satu keunggulan proyek.

Kawasan tersebut memiliki akses ke berbagai moda transportasi publik sehingga memudahkan mobilitas penghuni.

Hashim mengatakan kualitas pembangunan yang baik harus diikuti dengan tata kelola yang baik.

Dengan begitu, manfaat hunian tetap dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran program.

Dia juga meminta pengelolaan hunian setelah pembangunan menjadi perhatian.

Menurut dia, perlu dibentuk badan atau entitas pengelola serta asosiasi penghuni untuk memastikan kawasan tersebut dapat dikelola dengan baik.* (km/ad)

JAKARTA— Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya dalam mengajukan praperadilan.

Pakar hukum pidana Binus, Ahmad Sofian, menyebut aturan tersebut berpotensi menciptakan perlombaan prosedural antara tersangka dan aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Peran Mulyono dalam Kasus Dugaan Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed

"Kuasa hukum berusaha secepat mungkin mendaftarkan praperadilan, sedangkan penyidik dan Penuntut Umum dapat berusaha mempercepat pemberkasan serta pelimpahan perkara," ujar Sofian, Minggu 23 Agustus.

Sofian menjelaskan, SEMA Nomor 3 Tahun 2026 ditetapkan pada 18 Agustus 2026 sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menjalankan ketentuan KUHAP Baru.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah batas waktu pengajuan praperadilan.

Jika permohonan praperadilan telah didaftarkan sebelum perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan, permohonan tersebut tetap diperiksa dan diputus.

Di sisi lain, Penuntut Umum tetap dapat melimpahkan perkara pokok meskipun proses praperadilan sedang berlangsung.

Namun, pemeriksaan perkara pokok belum dapat diselenggarakan sebelum hakim menjatuhkan putusan praperadilan.

Sebaliknya, apabila perkara pokok sudah lebih dahulu dilimpahkan ke pengadilan, kemudian tersangka mengajukan praperadilan, permohonan tersebut tidak akan diperiksa substansinya dan pada akhirnya diputus tidak dapat diterima.

"Ukuran yang menentukan bukan lagi sekadar apakah persidangan pokok telah dimulai, melainkan apakah perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan," tambah Sofian.

Menurut Sofian, perubahan tersebut membuat waktu pengajuan praperadilan menjadi sangat penting.

Kuasa hukum tidak disarankan menunggu seluruh proses penyidikan selesai jika sejak awal terdapat tindakan aparat yang hendak diuji melalui praperadilan.

Tindakan yang dapat dipersoalkan melalui praperadilan, antara lain sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan.

Penundaan pengajuan dapat membuat perkara lebih dahulu dilimpahkan ke pengadilan.

Jika hal itu terjadi, ruang untuk menguji tindakan penyidik melalui praperadilan dapat tertutup.

Namun, Sofian menilai mekanisme tersebut juga menyimpan persoalan.

Sebab, keputusan mengenai waktu pelimpahan perkara berada dalam kendali Penuntut Umum, sementara tersangka atau kuasa hukumnya belum tentu mengetahui kapan tepatnya perkara akan dilimpahkan.

"Masalahnya adalah tersangka belum tentu mengetahui kapan tepatnya Penuntut Umum akan melimpahkan perkara. Sementara itu, keputusan dan waktu pelimpahan sepenuhnya berada dalam kendali Penuntut Umum," tuturnya.

Sofian mengatakan kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidakseimbangan informasi dan kontrol antara tersangka dengan aparat penegak hukum.

Ia bahkan menilai terdapat risiko munculnya insentif bagi Penuntut Umum untuk segera melimpahkan perkara setelah mengetahui tersangka sedang mempersiapkan praperadilan.

Jika pelimpahan dilakukan semata-mata untuk menggagalkan hak tersangka memperoleh kontrol pengadilan, menurut Sofian, tindakan tersebut dapat dipersoalkan dari perspektif due process of law dan penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, ia menilai pencatatan waktu pelimpahan perkara harus dilakukan secara transparan dan objektif.

"Pengadilan sebaiknya menggunakan data resmi dalam sistem registrasi perkara untuk menentukan kapan perkara benar-benar diterima dan didaftarkan. Jangan sampai tanggal pelimpahan dapat dimanipulasi atau diperdebatkan setelah praperadilan didaftarkan," tegas Sofian.

Di sisi lain, Sofian berharap SEMA Nomor 3 Tahun 2026 tidak diterapkan secara terlalu formalistis.

Menurut dia, SEMA merupakan pedoman internal peradilan dan bukan undang-undang.

Karena itu, penerapannya tidak boleh menciptakan pembatasan terhadap hak tersangka yang sebenarnya tidak diperintahkan secara tegas dalam KUHAP.

"Tujuannya memang menciptakan kepastian hukum, tetapi kepastian tersebut jangan sampai diperoleh dengan mengurangi hak tersangka atas kontrol yudisial yang efektif. Praperadilan pada akhirnya tidak seharusnya berubah menjadi perlombaan mengenai siapa yang lebih cepat mendaftar atau melimpahkan perkara. Legalitas tindakan penyidikan semestinya ditentukan oleh hukum dan kualitas pembuktiannya, bukan oleh kecepatan administratif," tutup Sofian.* (vo/ad)

JAKARTA— Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2029 sangat tipis.

Menurut Subhan, meski dukungan politik dan pendanaan untuk Gibran dinilai cukup solid, persaingan menuju Pilpres 2029 diperkirakan akan lebih ketat.

Baca Juga:

• Prabowo dan Jokowi Jadi Saksi Akad Nikah Kasespri Rizky Irmansyah dan Chika Yenalovi

Subhan mengatakan perhatian terhadap dokumen pencalonan akan semakin besar menyusul polemik mengenai keaslian dokumen Joko Widodo saat mendaftar sebagai calon presiden pada pemilu sebelumnya.

Menurut Subhan, proses verifikasi dokumen pencalonan pada Pilpres 2029 akan mendapat pengawasan lebih ketat dari masyarakat maupun lembaga pengawas pemilu.

Ia menilai kondisi tersebut dapat menyulitkan siapa pun yang hendak memanipulasi atau menggunakan dokumen pencalonan yang bermasalah.

"Publik dan lembaga pengawas pemilu pasti akan menyoroti proses verifikasi dokumen ini. Publik tidak ingin kejadian 10 tahun lalu dimana proses verifikasi berkas pencalonan Joko Widodo tidak diverifikasi sesuai aturan. Akibatnya sekarang menimbulkan polemik," ungkap Subhan dalam keterangannya, Minggu 23 Agustus.

Subhan menilai situasi tersebut dapat memengaruhi strategi kelompok pendukung Gibran dalam menentukan figur yang akan diusung pada Pilpres 2029.

Subhan mengatakan pihak yang selama ini menjadi pendukung Gibran berpotensi mempertimbangkan figur lain yang dinilai memiliki persoalan dokumen lebih kecil.

Jika kelompok pendukung tersebut masih ingin mempertahankan keterlibatan keluarga Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2029, Subhan menyebut nama Kaesang Pangarep sebagai salah satu kemungkinan alternatif.

"Trah Jokowi tetap akan dipakai dalam kontestasi pilpres nanti. Tapi pilihannya bukan Gibran. Tim pendukung akan mencari cara yang lebih aman untuk tetap mengikuti kontestasi politik lima tahunan itu. Caranya mengganti Gibran dengan Kaesang sebagai salah satu kontestan," ujar Subhan.

Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan analisis politik Subhan mengenai kemungkinan peta pencalonan pada Pilpres 2029.

Dinamika politik menuju pemilihan presiden masih dapat berubah seiring perkembangan koalisi partai, aturan pencalonan, hasil pemilu legislatif, serta keputusan masing-masing partai politik.* (vo/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden (Kasespri) Rizky Irmansyah dengan Chika Yenalovi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2026.

Kehadiran Prabowo dan Jokowi menjadi perhatian dalam prosesi pernikahan tersebut.

Baca Juga:

• Gibran, Jokowi hingga Jusuf Kalla Hadiri Akad Nikah Kasespri Prabowo

Prosesi akad nikah berlangsung khidmat. Rizky dan Chika mengucapkan ijab kabul sebagai bagian utama dari rangkaian pernikahan.

Bagi Rizky, kehadiran Presiden Prabowo memiliki arti khusus.

Prabowo merupakan sosok yang menjadi bagian dari perjalanan pengabdian Rizky dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kasespri.

Di tengah kesibukan menjalankan agenda kenegaraan, Prabowo menyempatkan diri hadir dalam momen personal Rizky tersebut.

Sementara itu, kehadiran Jokowi juga memberikan makna tersendiri.

Presiden ke-7 RI itu turut menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah Rizky dan Chika.

Kehadiran Prabowo dan Jokowi dalam satu acara menjadi salah satu perhatian dalam pernikahan Rizky dan Chika.

Keduanya hadir sebagai saksi dalam prosesi akad nikah.

Pernikahan tersebut menjadi momen penting bagi Rizky dan Chika setelah melalui perjalanan bersama selama bertahun-tahun.

Keduanya kini memulai kehidupan rumah tangga dengan ikrar untuk saling mendampingi dalam menjalani kehidupan bersama.

Suasana haru turut terasa sepanjang prosesi akad.

Setelah rangkaian utama pernikahan selesai, Rizky dan Chika menerima doa serta ucapan selamat dari keluarga dan para tamu yang hadir.

Kehadiran orang-orang terdekat, termasuk Presiden Prabowo dan Jokowi, menambah makna pada hari bahagia pasangan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo dijadwalkan hadir dalam prosesi akad sekaligus menjadi saksi.

"Iya, rencananya demikian (Presiden Prabowo menjadi saksi akad nikah)," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menyampaikan doa agar Rizky dan Chika dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan saling mendukung.

"Semoga berdua nanti menjadi pasangan yang berbahagia, yang saling mendukung satu sama lain, sama-sama menghadapi seluruh bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka," kata Prasetyo.

Pernikahan Rizky Irmansyah dan Chika Yenalovi pun berlangsung dengan kehadiran sejumlah tokoh nasional.

Kehadiran Prabowo dan Jokowi menjadi salah satu momen yang mencuri perhatian dalam acara tersebut.* (vo/ad)

JAKARTA— Nama Mulyono alias Nono muncul dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Mulyono bukan merupakan pejabat rektorat atau pimpinan kampus.

Baca Juga:

• Polresta Banda Aceh Amankan Dua Terduga Pelaku Perampasan Motor dengan Sajam, Polisi Temukan Sabu dan Ganja

Selain Akhmad Sodiq dan Mulyono, KPK menetapkan Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta dua pihak swasta Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto sebagai tersangka.

KPK menyebut Mulyono merupakan keponakan Akhmad Sodiq.

Namanya muncul dalam rangkaian perkara penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Fakultas Kedokteran Unsoed pada 2025 dan 2026.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, pada Agustus 2026 Norman Arie Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran.

Permintaan tersebut disebut dilakukan dengan sepengetahuan Rektor Akhmad Sodiq dan disalurkan melalui dua perantara dari pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto.

Uang kemudian diberikan oleh orang tua calon mahasiswa. Namun, calon mahasiswa tersebut justru dinyatakan tidak lulus seleksi.

Ketika orang tua meminta uangnya dikembalikan, uang tersebut disebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh kedua perantara.

Untuk mengembalikan uang tersebut, Norman kemudian diduga meminjam uang kepada pihak swasta melalui Dian, Adhi, dan Mulyono.

Sebagai gantinya, pembayaran pinjaman tersebut dijanjikan melalui pencairan tiga paket pekerjaan di lingkungan Unsoed.

Ketiga proyek itu terdiri atas pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.

"Paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN, yang selanjutnya untuk pencairan pembayarannya dialihkan ke pihak swasta dimaksud." ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Ahmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat (21/8/2026) malam.

Selain keterlibatannya dalam rangkaian pengembalian uang Rp650 juta, KPK juga mengungkap dugaan peran Mulyono dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri pada 2025 dan 2026.

Dalam perkara tersebut, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq diduga memberikan arahan kepada Mulyono berkaitan dengan penerimaan uang dari pihak-pihak yang mengikuti seleksi mahasiswa baru.

Arahan tersebut disampaikan menggunakan kode "jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih".

KPK menduga Mulyono menerima gratifikasi sedikitnya Rp680 juta dengan sepengetahuan Akhmad Sodiq.

Uang tersebut kemudian disebut dikelola oleh Mulyono.

Akhmad Sodiq yang merupakan paman Mulyono juga diduga memerintahkannya menggunakan uang tersebut untuk membayar pembelian tiga bidang tanah.

"Sehingga dalam hal ini, MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang diperuntukkan bagi ASO [Akhmad Sodiq]," kata Taufik.

Kasus tersebut kini memasuki proses hukum di KPK.

Penetapan para tersangka menjadi bagian dari penyidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unsoed.* (tt/ad)

BANDA ACEH — Tim Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh mengungkap kasus dugaan perampasan sepeda motor di wilayah hukumnya.

Dua terduga pelaku, ZA (41), warga Banda Aceh, dan IBR (35), warga Aceh Besar, diamankan polisi pada Jumat, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 23.30 WIB.

Baca Juga:

• BNPT Tegaskan Aksi KKB di Papua Tak Masuk Kategori Tindak Pidana Terorisme, Ini Alasannya

Di antaranya satu pisau, sabu seberat 17,30 gram, dan ganja seberat 4,02 gram yang ditemukan di dalam kendaraan hasil perampasan.

Pelaksana Tugas Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan pengungkapan bermula dari laporan korban Rizal Fuadi (31), mahasiswa asal Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Laporan tersebut tercatat dalam LP/B/629/VIII/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tertanggal 21 Agustus 2026.

"Setelah menerima laporan, Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan mencari keberadaan kendaraan korban," ujarnya.

Peristiwa perampasan itu terjadi pada Jumat, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 00.35 WIB di sebuah kios di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan, Desa Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

Saat itu, korban bersama seorang saksi didatangi ZA bersama rekannya. ZA diduga melakukan penganiayaan terhadap korban dan meminta kunci sepeda motor.

Karena korban menolak, kunci kendaraan kemudian dilemparkan kepada saksi Aulia.

Namun, saksi akhirnya menyerahkan kunci setelah diduga diancam menggunakan senjata tajam.

"Pelaku mengancam saksi menggunakan senjata tajam hingga kunci kendaraan diserahkan. Setelah itu, sepeda motor korban dibawa oleh pelaku," ungkapnya.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan para pelaku dan sepeda motor yang dibawa dalam aksi tersebut.

Tim Opsnal Ranmor terlebih dahulu mengamankan IBR di rumahnya di Desa Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi memperoleh informasi mengenai keterlibatan ZA dalam aksi tersebut. Polisi kemudian mencari keberadaan ZA.

Saat hendak diamankan di kawasan Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, ZA sempat melarikan diri.

Petugas kemudian mengejarnya hingga berhasil mengamankan yang bersangkutan.

"Setelah IBR diamankan, tim kemudian mencari keberadaan ZA. Saat hendak diamankan di kawasan Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, ZA sempat melarikan diri, namun berhasil dikejar dan diamankan petugas," katanya.

Dari pemeriksaan terhadap ZA, polisi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor hasil dugaan perampasan diletakkan di area parkir sebuah kafe di kawasan Peuniti, Banda Aceh.

Petugas kemudian mengamankan sepeda motor tersebut.

Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan satu pisau, empat plastik kecil berisi sabu dengan berat 17,30 gram, serta satu bungkus kecil ganja seberat 4,02 gram.

"Barang bukti yang diamankan berupa satu unit Honda Scoopy, satu unit Honda Supra 125 sebagai alat bantu, satu pisau, sabu seberat 17,30 gram dan ganja seberat 4,02 gram. Seluruh pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk proses penyidikan lebih lanjut," tegasnya.

Dizha mengatakan para pelaku juga diketahui memiliki riwayat sebagai residivis kasus narkotika.

Polisi masih melakukan pendalaman terkait temuan narkotika tersebut.

"Perlu diketahui, pelaku merupakan residivis kasus narkotika, dan perkara temuan narkotika, kami akan melakukan koordinasi dengan Satresnarkoba Polresta Banda Aceh," ucap Dizha.

Penyidik selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dan gelar perkara serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara.

"Penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan, gelar perkara, berkoordinasi dengan JPU dan melengkapi berkas perkara. Proses hukum terhadap para pelaku akan terus kami lanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan.

Polisi juga masih mendalami keterkaitan temuan narkotika dan barang bukti lainnya dengan perkara perampasan sepeda motor tersebut.* (ad)

JAKARTA — Sejumlah tokoh nasional menghadiri akad nikah Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, dengan Chika Yenalovi di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, hingga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla tampak hadir dalam prosesi akad nikah tersebut.

Baca Juga:

• Dari Tukang Becak hingga Buruh Bangkalan Siap Gelar Aksi Damai di Jakarta: Anak-anak Kami Butuh MBG

Sejumlah pejabat sebelumnya juga terlihat hadir.

Mereka antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari.

Selain itu, hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir dalam prosesi akad nikah Rizky dan Chika.

Prasetyo menyebut Prabowo direncanakan menjadi salah satu saksi dalam akad nikah tersebut.

"Iya, rencananya demikian (Presiden Prabowo menjadi saksi akad nikah) ," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menyampaikan doa untuk kedua mempelai.

Ia berharap Rizky dan Chika dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia serta saling mendukung dalam berbagai keadaan.

"Semoga berdua nanti menjadi pasangan yang berbahagia, yang saling mendukung satu sama lain, sama-sama menghadapi seluruh bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka," kata Prasetyo.

Akad nikah Rizky Irmansyah dan Chika Yenalovi berlangsung di JCC Senayan dan dihadiri sejumlah tokoh pemerintahan serta tokoh nasional.

Kehadiran Gibran, Jokowi, Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri membuat prosesi pernikahan tersebut menjadi perhatian publik.* (at/ad)

JAKARTA — Harga emas Antam bergerak fluktuatif sepanjang pekan terakhir, 17-23 Agustus 2026.

Meski sempat turun cukup dalam, harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tersebut akhirnya menguat dibandingkan posisi awal pekan.

Baca Juga:

• Masyarakat Indonesia Simpan 1.800 Ton Emas Senilai Rp4.458 Triliun “Di Bawah Bantal”

Pada Minggu, 23 Agustus 2026, harganya mencapai Rp2.740.000 per gram.

Dengan demikian, harga emas Antam naik Rp65.000 per gram dalam sepekan.

Pergerakan harga emas Antam dimulai dengan kenaikan Rp2.000 per gram pada Senin, 17 Agustus 2026.

Harga naik dari Rp2.675.000 menjadi Rp2.677.000 per gram.

Pada hari yang sama, harga buyback atau harga pembelian kembali emas Antam juga naik Rp5.000 menjadi Rp2.530.000 per gram.

Kenaikan berlanjut pada Selasa, 18 Agustus 2026. Harga emas Antam naik Rp18.000 menjadi Rp2.695.000 per gram.

Harga buyback juga meningkat Rp25.000 menjadi Rp2.555.000 per gram.

Namun, harga emas berbalik turun pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Penurunan mencapai Rp50.000 per gram sehingga harga emas menjadi Rp2.645.000.

Harga buyback pada hari yang sama juga turun Rp50.000 menjadi Rp2.505.000 per gram.

Harga emas kemudian kembali menguat tajam pada Kamis, 20 Agustus 2026. Harga naik Rp80.000 menjadi Rp2.725.000 per gram.

Harga buyback juga melonjak Rp80.000 menjadi Rp2.585.000 per gram.

Pada Jumat, 21 Agustus 2026, harga emas Antam tidak berubah.

Harga tetap Rp2.725.000 per gram, sedangkan harga buyback bertahan di Rp2.585.000.

Kenaikan kembali terjadi pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Harga emas Antam naik Rp15.000 menjadi Rp2.740.000 per gram.

Harga buyback juga meningkat Rp15.000 menjadi Rp2.600.000 per gram.

Memasuki Minggu, 23 Agustus 2026, harga emas Antam masih bertahan di Rp2.740.000 per gram.

Jika dihitung dari awal hingga akhir pekan, harga buyback emas Antam mengalami kenaikan lebih besar dibandingkan harga jual.

Pada Senin, 17 Agustus 2026, harga buyback berada di level Rp2.525.000 per gram.

Pada Minggu, 23 Agustus 2026, harganya mencapai Rp2.600.000 per gram.

Artinya, harga buyback naik Rp75.000 per gram dalam sepekan.

Kenaikan harian terbesar terjadi pada Kamis, 20 Agustus 2026, ketika harga emas dan buyback sama-sama naik Rp80.000 per gram.

Sementara itu, penurunan harian terbesar terjadi pada Rabu, 19 Agustus 2026, dengan penurunan masing-masing Rp50.000 per gram.

Daftar harga emas Antam 23 Agustus 2026

Berikut harga emas Antam terbaru di laman Logam Mulia pada Minggu, 23 Agustus 2026:

0,5 gram: Rp1.420.000
1 gram: Rp2.740.000
2 gram: Rp5.420.000
3 gram: Rp8.105.000
5 gram: Rp13.475.000
10 gram: Rp26.895.000
25 gram: Rp67.112.000
50 gram: Rp134.145.000
100 gram: Rp268.212.000
250 gram: Rp670.265.000
500 gram: Rp1.340.320.000
1.000 gram/1 kilogram: Rp2.680.600.000

Pergerakan harga emas dapat dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kebijakan suku bunga bank sentral, kondisi geopolitik, serta dinamika permintaan dan penawaran di pasar.

Karena itu, harga emas dapat berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan kondisi ekonomi dan pasar global.* (km/ad)

MEDAN — Layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang resmi memasuki masa uji coba pada Agustus 2026.

Moda transportasi publik ini menghubungkan kawasan metropolitan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Baca Juga:

• 885 Ribu Liter BBM Subsidi di Aceh Diduga Disalahgunakan Setiap Hari, Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun

Selama periode tersebut, masyarakat dapat menggunakan layanan bus secara gratis.

Informasi mengenai operasional BRT Mebidang disampaikan melalui akun media sosial resmi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Layanan bus selama masa uji coba beroperasi setiap hari mulai pukul 06.30 hingga 16.30 WIB.

Pada tahap awal uji coba, BRT Mebidang melayani dua rute utama dengan menggunakan bus listrik.

Rute pertama, K11, melayani perjalanan dari Stadion Teladan menuju Terminal Lubuk Pakam.

Rute ini menghubungkan sejumlah kawasan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Terdapat 24 titik pemberhentian pada rute tersebut.

Beberapa di antaranya UISU, Air Bersih 1, Simpang Limun 1, Universitas SM Raja, Indogrosir, Masjid Ar Rivai, RS Medistra Medika, Akademi Teknik Deli Serdang, STAIS Lubuk Pakam, Terminal Lubuk Pakam, Hutan Kota Lubuk Pakam, SMK Parulian 3, hingga Pelangi.

Adapun rute kedua, K12, melayani perjalanan dari Simpang Barat Medan menuju Terminal Ikan Paus.

Rute ini menghubungkan Kota Medan dengan Kota Binjai.

Rute K12 memiliki 25 titik pemberhentian.

Di antaranya Berastagi Supermarket, RS Advent, Panca Budi, Tomang Elok, PRSU, Kodam, Depan Lotte Mart Grosir, KM 18, Brimob, Depan Masjid Agung Binjai, Terminal Ikan Paus, GMI Siloam Binjai, Lattersia Hospital, Simpang Lalang, hingga Mardi Lestari 2.

Kedua rute tersebut memiliki waktu operasional yang sama, yakni pukul 06.30 sampai 16.30 WIB.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak masyarakat memanfaatkan layanan BRT Mebidang selama masa uji coba.

Kehadiran transportasi ini diharapkan dapat memberikan pilihan perjalanan yang lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

"Mari kita manfaatkan transportasi publik ini untuk perjalanan yang lebih mudah, nyaman, dan terjangkau," imbau Gubernur Sumut, Bobby Nasution dalam Instagram @bobbynst.

BRT Mebidang merupakan bagian dari program kolaborasi Sumut Berkah.

Program tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan sistem transportasi publik di kawasan metropolitan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Masyarakat masih dapat menikmati layanan BRT Mebidang secara gratis selama masa uji coba hingga Desember 2026.

Setelah masa uji coba berakhir, pemerintah akan menetapkan skema tarif dan jadwal operasional definitif. Dengan demikian, ketentuan mengenai tarif serta jadwal layanan setelah Desember 2026 masih menunggu keputusan pemerintah.

Kehadiran BRT Mebidang diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat transportasi publik sekaligus memudahkan mobilitas masyarakat di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.* (it/ad)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 87 orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan jumlah korban meninggal tersebut merupakan data kumulatif hingga Sabtu, 22 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Kemenhub Izinkan 35 Pesawat Asing untuk Tangani Karhutla di Kalimantan

Selain korban meninggal, BNPB mencatat 1.298 orang mengalami luka-luka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 336 orang mengalami luka berat.

Kabupaten Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah korban luka terbanyak, yakni 643 orang.

Selanjutnya Kabupaten Manggarai mencatat 285 orang mengalami luka.

"Jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa, di mana yang luka berat sebanyak 336. Kabupaten Manggarai Timur dengan total 643 jiwa, ini merupakan luka yang terbanyak. Kemudian diikuti Kabupaten Manggarai sebanyak 285 jiwa," tutur Berton.

Gempa susulan yang masih terjadi membuat jumlah warga yang mengungsi terus bertambah. BNPB mencatat sebanyak 150.576 orang kini berada di lokasi pengungsian.

Sejak gempa utama mengguncang NTT pada 15 Agustus, aktivitas gempa susulan masih terus terjadi di sejumlah wilayah.

BNPB mencatat hingga Sabtu telah terjadi 5.012 kali gempa susulan. Gempa susulan terbesar tercatat bermagnitudo 6,2, sedangkan yang terkecil bermagnitudo 1,1.

Dari ribuan gempa susulan tersebut, sebanyak 124 kali gempa dirasakan oleh masyarakat.

"Hingga saat ini gempa susulan masih sering terjadi dan hari ini kami mendapatkan jumlah gempa susulan sebanyak 5.012 kali. Magnitudo terbesar adalah 6,2 sedangkan yang terkecil adalah 1,1. Gempa susulan yang dirasakan warga sebanyak 124 kali," ucap Berton.

Dampak gempa juga terlihat dari kerusakan bangunan. BNPB mencatat 53.971 rumah mengalami kerusakan di sejumlah kabupaten di NTT.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.006 rumah rusak berat, 11.777 rumah rusak sedang, dan 23.188 rumah rusak ringan.

Kerusakan tersebar di tujuh kabupaten.

Kabupaten Nagekeo tercatat mengalami kerusakan pada 4.829 rumah. Sebanyak 1.702 rumah rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan.

Kabupaten Ende mencatat 3.953 rumah rusak, terdiri atas 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.

Sementara Kabupaten Manggarai mengalami kerusakan pada 7.045 rumah. Rinciannya 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan.

Kerusakan terbesar tercatat di Kabupaten Manggarai Timur, dengan total 17.039 rumah.

Sebanyak 6.713 rumah masuk kategori rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.

Di Kabupaten Manggarai Barat, BNPB mencatat 9.402 rumah rusak. Sebanyak 3.334 rumah rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan.

Kemudian Kabupaten Ngada mencatat 8.129 rumah rusak, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.

Adapun Kabupaten Sikka mencatat 3.574 rumah rusak. Rinciannya 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.

BNPB menegaskan jumlah kerusakan rumah tersebut masih bersifat sementara.

Petugas di lapangan masih melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan data yang dihimpun sesuai kondisi sebenarnya.

"Saat ini, data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah diperoleh untuk Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka," jelas Berton.

Untuk Kabupaten Manggarai, proses penginputan data masih berlangsung dan ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari.

Khusus di Kabupaten Nagekeo, proses verifikasi telah dilakukan selama dua hari oleh pemerintah daerah menggunakan instrumen pendataan BNPB.

Menurut Berton, data yang telah diverifikasi dan dinyatakan valid nantinya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.

Namun, apabila hasil pemeriksaan sampel BNPB menunjukkan adanya ketidaksesuaian, verifikasi ulang akan dilakukan.

"Apabila hasil verifikasi telah dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, maka akan dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan akurasinya," katanya.

Pendataan kerusakan rumah menjadi bagian penting dalam penanganan pascagempa.

BNPB dan pemerintah daerah menggunakan data tersebut untuk menghitung kebutuhan petugas yang akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.

Rumah yang masuk kategori rusak berat menjadi perhatian khusus karena datanya akan digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan kebutuhan hunian sementara (huntara) dan dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.

"Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak," tuturnya.

Dengan jumlah korban meninggal, korban luka, pengungsi, serta kerusakan rumah yang terus diperbarui, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam penanganan darurat dan pemulihan masyarakat terdampak gempa NTT.* (cnbb/ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan masih terdapat sekitar 1.800 ton emas yang disimpan oleh masyarakat Indonesia.

Nilai emas tersebut diperkirakan mencapai US$252 miliar atau sekitar Rp4.458 triliun.

Baca Juga:

• Desa Adat Sade Lombok Terbakar, Sekitar 250 Rumah Ludes Dilalap Api

Salah satu target yang ingin didorong adalah agar sebagian emas yang selama ini disimpan secara pribadi dapat masuk ke instrumen keuangan atau bank emas.

Airlangga menargetkan sekitar 20 persen dari total emas yang tersimpan di masyarakat dapat masuk ke ekosistem keuangan tersebut.

Namun, muncul pertanyaan apakah kebijakan itu akan bersifat wajib dan membuat masyarakat harus menyerahkan emas yang dimilikinya kepada lembaga keuangan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pemerintah tidak akan mengambil alih kepemilikan emas masyarakat.

"Pemerintah tidak bermaksud mengambil alih atau mengalihkan kepemilikan emas masyarakat. Kepemilikan dan keputusan masyarakat untuk menyimpan, memperdagangkan, atau memanfaatkan emas tetap menjadi hak masyarakat sepenuhnya," demikian pernyataan Kemenko Perekonomian, Minggu (23/8/2026).

Airlangga sebelumnya menyampaikan potensi emas yang disimpan masyarakat tersebut saat peluncuran Indonesia Bullion Market Association (IBMA) di Monas Grand Ballroom BSI Tower, Jakarta.

Menurut Airlangga, sebagian emas masyarakat dapat dialihkan dari simpanan pribadi ke berbagai instrumen keuangan.

Tujuannya bukan untuk mengambil kepemilikan emas masyarakat, melainkan mendorong agar aset tersebut memiliki nilai ekonomi yang lebih besar dalam sistem keuangan.

Airlangga bahkan meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT Pegadaian untuk mengajak masyarakat memanfaatkan layanan lembaga jasa keuangan tersebut.

"Jadi, bagaimana tugasnya dari Pegadaian maupun BSI, yang US$252 miliar ini, mungkin 20%-nya saja pindah dari disimpan di bawah bantal, disimpan ke instrumen keuangan ataupun instrumen perbankan di syariah maupun Pegadaian," papar Airlangga.

Target tersebut berarti pemerintah tidak menargetkan seluruh emas masyarakat masuk ke lembaga keuangan.

Pemerintah mendorong sebagian dari potensi tersebut agar dapat masuk ke ekosistem bullion nasional.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah memiliki peran dalam membangun ekosistem dan menyediakan pilihan instrumen yang dapat memberikan nilai tambah bagi aset masyarakat.

Menurut dia, penguatan ekosistem bullion dilakukan dari hulu hingga hilir.

Proses tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, lembaga keuangan hingga industri terkait.

Pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA) menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk memperkuat integrasi ekosistem tersebut.

Dengan penguatan ekosistem bullion, emas yang selama ini hanya disimpan masyarakat di rumah diharapkan dapat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan sistem keuangan nasional.

Meski demikian, keputusan mengenai emas tetap berada di tangan pemiliknya.

Masyarakat tetap memiliki hak untuk menentukan apakah emas akan disimpan sendiri, diperdagangkan, atau dimanfaatkan melalui instrumen keuangan yang tersedia.* (bb/ad)

LOMBOK TENGAH – Desa Adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), terbakar pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026.

Kebakaran melanda kawasan permukiman masyarakat Suku Sasak yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Lombok.

Baca Juga:

• BPS Tegaskan Desil DTSEN Bukan Patokan Mutlak Kaya atau Miskin, Ini Penjelasannya

Bangunan di kawasan tersebut sebagian besar terbuat dari material yang mudah terbakar, seperti kayu, bambu, bedek, dan beratap ilalang.

Kondisi itu membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain.

Warga Desa Sade, Tohirman Hayanto, mengatakan kobaran api begitu cepat membesar hingga hampir seluruh rumah di kawasan tersebut tidak dapat diselamatkan.

"Kondisi Kampung Sasak Sade yang kita cintai malam ini sudah tidak ada satu rumah pun yang tersisa, tidak ada satu barang pun yang bisa kami selamatkan karena api segitu cepat," kata Tohirman Hayanto.

Menurut Tohirman, api diduga pertama kali muncul dari bagian tengah Kampung Sasak Sade.

Dalam waktu singkat, kobaran api kemudian meluas ke seluruh kawasan.

Sekitar 250 rumah dilaporkan ludes terbakar.

Tidak hanya rumah warga, berbagai barang yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut musnah.

Kain tenun dan kerajinan khas Desa Sade yang biasanya dijual kepada wisatawan turut terbakar.

"Sekitar 250 rumah sudah habis ludes, barang pun enggak ada yang bisa diselamatkan karena bahan dari bambu sama ilalang, makanya api begitu cepat melalap semua rumah," kata Tohirman.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran belum diketahui.

Tim pemadam kebakaran bersama aparat dan masyarakat berjibaku memadamkan kobaran api yang melanda kawasan tersebut.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal turun langsung ke lokasi kebakaran pada Sabtu malam. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Yang penting sekarang enggak ada korban, teman-teman dari Polres Kadus Kades saya tanya sejauh ini enggak ada korban," kata Iqbal.

Proses pemadaman berlangsung hingga Minggu dini hari.

Petugas bersama masyarakat masih melakukan pendinginan dan memadamkan api yang tersisa di bagian tengah kawasan Desa Adat Sade.

Menurut Iqbal, pemerintah bersama aparat memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama.

"Yang penting kami pastikan penghuni dulu alhamdulillah dan sekarang terima kasih proses pemadaman hanya satu titik di tengah yang harus dipadamkan. Tadi Kades sudah membuat akses dengan alat berat dan damkar sudah masuk ke tengah memadamkan bagian tengah," kata Iqbal.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai menyiapkan penanganan darurat bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Pemerintah Desa Rembitan telah menyiapkan sementara bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai lokasi pengungsian warga terdampak.

Iqbal mengatakan penanganan korban kebakaran tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat untuk mengungsi.

Pemerintah juga harus memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, termasuk makanan, pakaian, keamanan, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

"Yang pertama sekarang dan harus cepat adalah bagaimana kebutuhan dan rasa aman masyarakat yang rumahnya terbakar kita perhatikan. Kebutuhan sandang, pangan, dan aktivitas sosial ekonomi mereka harus kita pastikan," kata Iqbal.

Selain penanganan darurat, pemerintah mulai menyiapkan rencana pemulihan kawasan Desa Adat Sade.

Iqbal mengatakan akan berkoordinasi dengan Bupati Lombok Tengah dan pihak terkait untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan rekonstruksi kawasan yang terbakar.

"Saya akan segera berkomunikasi dengan Bupati Lombok Tengah untuk mengambil langkah cepat dan tepat. Nanti kita pikirkan bagaimana merekonstruksi kembali Desa Adat Sade," kata Iqbal.

Desa Adat Sade, Destinasi Wisata Budaya Lombok

Desa Adat Sade merupakan salah satu kawasan yang dihuni masyarakat Suku Sasak selama puluhan generasi.

Masyarakatnya masih mempertahankan berbagai tradisi, bentuk rumah adat, serta tata kehidupan yang diwariskan oleh leluhur.

Desa Sade juga menjadi salah satu tujuan wisata budaya populer di Lombok.

Lokasinya berada tidak jauh dari kawasan Mandalika sehingga banyak wisatawan datang untuk melihat langsung kehidupan masyarakat Suku Sasak.

Salah satu daya tarik Desa Sade adalah rumah tradisional masyarakat Sasak yang terdiri atas Bale dan Lumbung.

Bangunan tersebut menggunakan material alami seperti bambu dan alang-alang.

Selain rumah adat, wisatawan dapat melihat aktivitas masyarakat dalam membuat kain tenun secara tradisional.

Kain hasil tenunan juga menjadi salah satu produk ekonomi masyarakat yang banyak dibeli wisatawan sebagai oleh-oleh.

Desa Sade juga dikenal dengan kesenian tradisional Peresean yang menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Sasak.

Kebakaran yang melanda kawasan tersebut tidak hanya menghancurkan rumah warga, tetapi juga menghanguskan bagian dari kawasan yang selama ini menjadi salah satu simbol budaya dan destinasi wisata Lombok.

Pemerintah kini dihadapkan pada dua pekerjaan sekaligus, yakni memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi dan menyiapkan langkah pemulihan Desa Adat Sade.* (km/ad)

BANGKALAN — Ratusan warga Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) berencana berangkat ke Jakarta pada 27 Agustus 2026.

Massa tersebut akan datang untuk mengikuti aksi damai sekaligus menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• BPS Tegaskan Desil DTSEN Bukan Patokan Mutlak Kaya atau Miskin, Ini Penjelasannya

Mereka antara lain tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir, sales, dan masyarakat lainnya.

Menurut Ali, keberangkatan ke Jakarta dilakukan karena sejumlah program pemerintah dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dari program MBG ini, kami sangat terbantu. Selain uang saku bisa ditabung, anak-anak bisa mendapatkan makan bergizi setiap hari," ucapnya, Minggu, 23 Agustus 2026.

Ali mengatakan program MBG dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi di sekolah.

Karena itu, ia tidak sepakat jika program tersebut dihentikan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya tuntutan sebagian mahasiswa dalam aksi pada 18 Agustus 2026 yang meminta program MBG dihentikan.

"Anak-anak kami butuh MBG," imbuh Ali.

Menurut dia, penghentian program justru berpotensi membuat anak-anak kehilangan akses terhadap makanan bergizi yang selama ini mereka terima.

Meski mendukung keberlanjutan MBG, Ali mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.

Ia mengatakan ada dapur MBG yang dinilai belum mengelola program dengan baik.

Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program tetap diperlukan.

Ali mengatakan evaluasi sebaiknya diarahkan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan menghentikannya.

"Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik," jelasnya.

Menurut dia, perbaikan tata kelola diperlukan agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat dan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan pemerintah.

Dalam aksi bertajuk "Jaga Indonesia" yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026, massa dari Bangkalan akan menuju Jakarta untuk menggelar aksi damai.

Ali mengatakan pihaknya telah menyiapkan 500 tiket keberangkatan bagi peserta.

"Kami siapkan 500 tiket keberangkatan dan kita akan ke Jakarta menggelar aksi damai," pungkasnya.

Massa RMP4 menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Mereka berharap program-program yang dinilai memberikan manfaat kepada masyarakat dapat terus dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola apabila ditemukan persoalan di lapangan.* (km/ad)

JAKARTA — Posisi desil keluarga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan perubahan posisi desil tidak hanya ditentukan oleh naik atau turunnya pendapatan keluarga.

Baca Juga:

• Eks Kepala BPSDM Aceh Didakwa Korupsi Beasiswa, Kerugian Negara Rp14,32 Miliar

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan desil merupakan gambaran posisi relatif suatu keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," jelas Amalia melalui keterangannya, Jumat, 21 Agustus 2026.

Dalam DTSEN, keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

Hasil pemeringkatan tersebut kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah.

Sementara desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Namun, BPS menegaskan posisi tersebut tidak dapat dibaca sebagai ukuran mutlak kaya atau miskin.

Penentuan desil tidak hanya berdasarkan penghasilan, kepemilikan barang tertentu, daya listrik, pekerjaan, maupun satu indikator lainnya.

Ada berbagai faktor yang diperhitungkan secara bersamaan.

Faktor tersebut antara lain kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kondisi disabilitas.

Data tersebut kemudian diolah menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.

Karena menggunakan berbagai indikator, perubahan pada satu kondisi keluarga tidak otomatis membuat posisi desil berubah.

BPS menjelaskan posisi desil juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi keluarga lain. Artinya, pemeringkatan bersifat relatif.

Keluarga yang mengalami peningkatan pendapatan, misalnya, belum tentu langsung berpindah ke desil yang lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya.

Keluarga yang berada dalam desil yang sama juga belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, aset, atau kondisi sosial ekonomi yang sama.

Sebagai contoh, keluarga yang masuk desil 3 berarti berada dalam kelompok ketiga dari 10 kelompok berdasarkan pemeringkatan kesejahteraan relatif.

Posisi tersebut tidak berarti semua keluarga di desil 3 memiliki kondisi ekonomi yang sama.

BPS juga menegaskan bahwa desil bukan ukuran absolut kemiskinan serta bukan ukuran nominal pendapatan atau kekayaan sebuah keluarga.

Informasi desil digunakan pemerintah sebagai alat pemeringkatan untuk membantu mengenali kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatif.

Kementerian dan lembaga dapat menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran atau prioritas program.

Namun, ketentuan penggunaannya tetap bergantung pada tujuan masing-masing program.

Dengan demikian, desil bukan daftar otomatis penerima bantuan atau program pemerintah.

Penggunaan informasi desil harus dilihat berdasarkan konteks program yang bersangkutan.

BPS mengatakan pemutakhiran data perlu terus dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah.

Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui berbagai sumber, seperti data administrasi, hasil sensus dan survei, pemutakhiran oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan atau ground check, dan informasi yang disampaikan masyarakat melalui kanal yang tersedia.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.

Data tersebut terus diperbarui agar dapat semakin menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.

DTSEN kini menjadi salah satu rujukan bersama pemerintah dalam perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program.

Pemanfaatan DTSEN diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

BPS bertugas menyusun dan mengelola DTSEN.

Sementara kementerian/lembaga serta pemerintah daerah berperan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk sebagai penyedia sumber data dan pendukung pemutakhiran.

DTSEN sebelumnya dibangun dengan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif dan disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Masyarakat yang menemukan informasi mengenai dirinya atau keluarganya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia.

Beberapa kanal yang dapat digunakan antara lain Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta Cek DTSEN.

Namun, pengajuan pembaruan data tidak berarti posisi desil akan berubah secara otomatis.

Informasi yang disampaikan akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali.

Posisi akhir desil tetap ditentukan berdasarkan data dan metode yang berlaku.

"BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut," ujar Amalia.* (km/ad)

RIAU — Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan asap yang dirasakan masyarakat Riau berasal dari kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga, Jambi.

Baca Juga:

• Kemenhub Izinkan 35 Pesawat Asing untuk Tangani Karhutla di Kalimantan

Menurut Jumhur, arah angin berdasarkan citra satelit bergerak dari Jambi menuju Riau.

Kondisi itu membuat asap dari kebakaran di Jambi terbawa hingga wilayah Riau.

"Dari citra satelit, angin itu dari Jambi (mengarah ke Riau). Jadi, asap-asap itu kiriman dari Jambi," kata Jumhur.

Jumhur mengatakan jumlah titik api atau hotspot kebakaran hutan dan lahan mengalami peningkatan dalam dua hari terakhir.

Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 3.800 titik api di Indonesia yang tersebar di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Peningkatan titik api tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran terjadi di sejumlah wilayah yang memiliki lahan gambut.

Kondisi lahan yang kering membuat api berpotensi meluas dan menghasilkan asap dalam jumlah besar.

Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan surat edaran mengenai kegiatan belajar mengajar di daerah yang terdampak kabut asap.

Jumhur mengatakan sekolah dapat diliburkan apabila kualitas udara akibat asap karhutla telah melewati ambang batas yang ditentukan.

"Menteri LH mengeluarkan surat edaran, mungkin hari ini, apabila pada ambang batas tertentu, itu tidak boleh sekolah. Nanti kami lihat ambang batasnya berapa, maka sekolah wajib meliburkan (siswa). Karena itu sudah ada normanya gitu. Jadi, kalau sudah melewati ambang batas, tapi sekolah dihajar juga, itu bahaya buat anak-anak," ujar Jumhur.

Menurut dia, kebijakan tersebut diperlukan untuk melindungi kesehatan anak-anak apabila kualitas udara memburuk akibat kabut asap.

Untuk kondisi Riau saat ini, Jumhur mengatakan kualitas udara masih tergolong baik.

Bahkan, menurut dia, kualitas udara di wilayah tersebut lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Meski kualitas udara disebut masih baik, sejumlah wilayah Riau masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu daerah yang terdampak.

Kebakaran terjadi di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, dengan lahan gambut yang terbakar mencapai ratusan hektare.

Petugas gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul.

Karhutla juga terjadi di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Luas lahan yang terbakar di lokasi tersebut bertambah menjadi sekitar 10 hektare, dari sebelumnya 8,8 hektare.

Api di permukaan lahan disebut telah padam. Namun, asap masih muncul dalam jumlah cukup banyak dan berdampak terhadap permukiman warga di sekitar lokasi.

Sejumlah warga bahkan mulai merasakan gangguan kesehatan. Keluhan yang muncul antara lain batuk, sesak napas, dan mata perih.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga perlindungan masyarakat dari dampak asap dan pencemaran udara.

Pemerintah dan petugas gabungan masih melakukan pemantauan serta pendinginan di sejumlah titik untuk mencegah api kembali membesar.* (km/ad)

BANDA ACEH — Kasus dugaan korupsi program beasiswa pendidikan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh mendakwa mantan Kepala BPSDM Aceh, Syaridin, melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan program beasiswa.

Baca Juga:

• Ratusan Warga Bojonegoro Berdoa untuk Prabowo dan Keutuhan NKRI, Harap Program Pemerintah Bermanfaat bagi Masyarakat

Dakwaan dibacakan tim JPU yang dipimpin Aulia dan kawan-kawan dalam persidangan di Banda Aceh, Jumat, 21 Agustus 2026.

Perkara ini tidak hanya menjerat Syaridin. Jaksa juga mendakwa tiga terdakwa lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dana beasiswa tersebut.

Mereka ialah Chalili Putra, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BPSDM Aceh; Reza Hidayat Syah, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) program pengembangan SDM BPSDM Aceh periode 2021-2024; serta Eva Triani, Bendahara Yayasan Interkultural Edukasi Partner (IEP) Persada Indonesia.

Dalam dakwaannya, jaksa menjelaskan BPSDM Aceh menjalankan program beasiswa pendidikan jenjang S2 dan S3 bagi mahasiswa asal Aceh yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri pada periode 2021-2024.

Total anggaran program tersebut mencapai lebih dari Rp21 miliar.

Dana beasiswa kemudian disalurkan kepada 15 mahasiswa yang diterima di University of Rhode Island melalui rekening Yayasan IEP Persada Indonesia.

Penyaluran dilakukan secara bertahap. Pada 2024, terdapat tambahan dana sebesar Rp5,8 miliar yang juga disalurkan melalui yayasan tersebut.

Namun, menurut jaksa, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan penyaluran dana beasiswa.

JPU menyebut dugaan penyimpangan antara lain berupa penggelembungan komponen beasiswa, penyaluran dana kepada yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, serta pembuatan pertanggungjawaban fiktif.

"Dalam penyaluran beasiswa, diduga terjadi penyimpangan serta melanggar ketentuan. Selain itu, juga diduga terjadi penggelembungan atas komponen beasiswa serta penyaluran kepada pihak yayasan tidak sesuai ketentuan perjanjian serta membuat pertanggungjawaban fiktif," kata jaksa dalam persidangan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, perbuatan para terdakwa dalam perkara tersebut disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp14,32 miliar lebih.

Nilai kerugian negara tersebut menjadi salah satu dasar jaksa dalam menyusun dakwaan terhadap para terdakwa.

Dalam perkara ini, para terdakwa dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum tindak pidana korupsi.

Dakwaan antara lain menggunakan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a dan c jo Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa juga menggunakan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor dengan konstruksi hukum yang disesuaikan dengan peran masing-masing terdakwa.

Majelis hakim yang menangani perkara tersebut diketuai Jamaluddin, dengan hakim anggota Heri Alfian dan R Deddy Haryanto.

Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Agenda persidangan berikutnya adalah pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum.* (km/ad)

BOJONEGORO — Ratusan masyarakat Kabupaten Bojonegoro mengikuti doa bersama untuk mendoakan para pemimpin bangsa serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan tersebut juga menjadi ikhtiar agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Baca Juga:

• 885 Ribu Liter BBM Subsidi di Aceh Diduga Disalahgunakan Setiap Hari, Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun

Kegiatan diikuti sejumlah tokoh masyarakat dan ulama.

Sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bojonegoro turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Di antaranya KH Robawi Afni selaku Pengasuh Pondok Pesantren Bening Samudro, Alamaul Huda selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Rosyid, Joko Waluyo selaku tokoh agama Kristen, I Ketut Sulaste selaku tokoh agama Hindu, serta Hokiang San atau Santoso selaku tokoh agama Konghucu.

Ketua FKUB Kabupaten Bojonegoro Hanafi mengatakan, doa bersama merupakan bentuk ikhtiar masyarakat untuk mendoakan para pemimpin bangsa agar senantiasa amanah dan diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas.

"Sehingga seluruh program-program yang baik bagi masyarakat dapat berjalan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Tujuannya agar negara kita aman, pemimpin kita sehat," ujar Hanafi dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).

Menurut Hanafi, doa bersama tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat.

Masyarakat juga mendoakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

Ia berharap berbagai program pembangunan di Bojonegoro dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya daerah yang bahagia, makmur, dan membanggakan.

Kehadiran tokoh lintas agama dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari pesan persatuan dan kerukunan masyarakat Bojonegoro.

Doa bersama tidak hanya menjadi ruang untuk mendoakan pemimpin, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat dalam menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa.

Sementara itu, KH Robawi Afni mengatakan keikutsertaan masyarakat dalam doa bersama merupakan bentuk pengabdian untuk ikut menjaga kedamaian sekaligus mendoakan bangsa dan para pemimpinnya.

"Kami hadir sebagai bentuk pengabdian kami sebagai masyarakat yang ikut mendoakan para pemimpin saat ini yaitu Presiden Prabowo serta bangsa Indonesia selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin," tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Bojonegoro berharap para pemimpin bangsa diberikan kesehatan, kekuatan, dan amanah dalam menjalankan tugas.

Mereka juga berharap pembangunan nasional maupun daerah dapat terus berjalan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.* (d/ad)

JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat udara dengan registrasi asing untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan izin tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga:

• Cegah Karhutla, Prabowo Siapkan Alat Berat untuk Buka Lahan Tanpa Bakar

Menurut Lukman, pesawat asing yang telah memperoleh izin khusus dapat dipindahkan atau direposisi ke wilayah lain yang membutuhkan dukungan penanganan bencana.

Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 9 Tahun 2021 tentang Otorisasi Pengoperasian Pesawat Udara Asing.

Lukman mengatakan kondisi karhutla yang dapat berubah dengan cepat membuat fleksibilitas penempatan pesawat menjadi penting.

Dengan izin yang telah diberikan, operator dapat memindahkan pesawat ke lokasi lain yang terdampak bencana.

Namun, operator wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu 1 x 24 jam setelah melakukan reposisi.

"Operator cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu 1 x 24 jam terkait reposisi tersebut," tambahnya.

Menurut Kemenhub, kebijakan ini dibuat agar sumber daya udara dapat segera dikerahkan ke wilayah yang membutuhkan.

Pengoperasian pesawat tetap harus memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Selain menerbitkan izin, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan pengawasan serta sertifikasi terhadap aspek kelaikudaraan pesawat.

Pengawasan juga mencakup modifikasi pesawat apabila diperlukan untuk mendukung kegiatan pemadaman karhutla.

Setelah seluruh aspek sertifikasi dan persyaratan teknis terpenuhi, kegiatan operasi penerbangan menjadi tanggung jawab operator sesuai ketentuan serta otorisasi dalam Air Operator Certificate (AOC) yang dimiliki.

Sementara itu, penentuan lokasi penempatan pesawat dalam operasi penanganan karhutla disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan hasil koordinasi dengan pihak berwenang.

Koordinasi tersebut antara lain melibatkan BNPB, BPBD, pemerintah daerah, serta instansi atau pihak lain yang menggunakan atau menyewa pesawat.

Kemenhub juga memastikan ketersediaan ruang udara untuk mendukung kegiatan pemadaman karhutla melalui operasi udara.

Ditjen Perhubungan Udara bersama AirNav Indonesia berkoordinasi untuk menjaga keselamatan dan kelancaran penerbangan selama kegiatan penanganan kebakaran berlangsung.

Per 20 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mencatat terdapat tiga NOTAM aktif yang berkaitan dengan kegiatan penanganan karhutla.

Ketiganya yakni NOTAM A3042/26 mengenai reservasi ruang udara untuk kegiatan water bombing, NOTAM B0860/26 terkait reservasi ruang udara untuk kegiatan water bombing dan air patrol di wilayah Kalimantan Barat, serta NOTAM B0815/26 yang menginformasikan tidak tersedianya Taxiway Alpha di Bandar Udara Banjarmasin akibat aktivitas pesawat water bombing.

Selain itu, terdapat satu NOTAM aktif terkait penutupan bandar udara akibat kondisi asap karhutla.

NOTAM C0977/26 menginformasikan penutupan sementara Bandar Udara Nabire karena kondisi asap yang berasal dari kebakaran hutan.

Dengan kebijakan perizinan dan pengaturan ruang udara tersebut, pemerintah berupaya memastikan operasi pemadaman karhutla melalui udara dapat dilakukan secara cepat, fleksibel, dan tetap memenuhi standar keselamatan penerbangan.* (bb/ad)

SUKABUMI — Siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan 56 Tahun Anggaran 2026, Resimen Parakrama Pradhana pengiriman Polda Aceh, menggelar bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat di Jalan Bhayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Kegiatan bakti sosial tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan karakter calon perwira Polri.

Baca Juga:

• 885 Ribu Liter BBM Subsidi di Aceh Diduga Disalahgunakan Setiap Hari, Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun

Melalui kegiatan tersebut, para siswa diajak untuk mengasah empati, solidaritas, dan kepekaan terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar.

Bantuan sembako yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat penerima.

Bagi siswa SIP, kegiatan itu juga menjadi bagian dari proses pembelajaran tentang arti pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat.

Salah satu perwakilan Polda Aceh, Siswa Romar Dinata, mengatakan kegiatan bakti sosial merupakan bentuk komitmen calon perwira untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan nilai-nilai empati dan kepekaan sosial. Sebagai calon perwira, kami dituntut tidak hanya menjadi insan Bhayangkara yang profesional dalam penegakan hukum, tetapi juga sosok yang humanis, responsif, serta memiliki kepedulian nyata terhadap lingkungan sekitar," ujar Romar.

Menurut Romar, semangat Resimen Parakrama Pradhana mendorong seluruh siswa menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu prioritas, baik selama menjalani pendidikan maupun ketika nantinya bertugas di lapangan.

Ia berharap nilai kepedulian yang ditanamkan melalui kegiatan tersebut dapat terus melekat dalam diri setiap siswa hingga mereka menjalankan tugas sebagai perwira Polri.

Kehadiran siswa SIP Angkatan 56 Polda Aceh mendapat sambutan hangat dari masyarakat Gunung Puyuh, Kota Sukabumi.

Warga mengapresiasi perhatian dan bantuan sembako yang diberikan para siswa.

Mereka berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membawa keberkahan bagi para siswa selama menjalani pendidikan.

Kegiatan bakti sosial ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran calon perwira Polri di tengah masyarakat.

Selain membantu warga, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat nilai pengabdian, kepedulian, dan semangat humanis yang menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas kepolisian.* (ad)