SERDANG BEDAGAI – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution atas komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Sejumlah proyek yang akan direalisasikan pada 2026 dinilai akan meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Bobby Nasution Berangkatkan 10 Warga Umroh dan Salurkan Zakat ASN untuk Bedah Rumah di Sergai

"Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas perhatian dan komitmennya kepada masyarakat Sergai," ujar Darma Wijaya.

Menurut Darma Wijaya, pada tahun 2026 Pemprov Sumut akan melaksanakan sejumlah proyek peningkatan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pekerjaan tersebut meliputi peningkatan struktur jalan pada ruas Kampung Binjai–Bandar Khalipah, Tanjung Beringin–Bandar Khalipah, Sei Rampah–Tanjung Beringin, serta Perbaungan–Pantai Cermin.

Selain pembangunan jalan, Pemprov Sumut juga berencana membangun jembatan sepanjang 100 meter yang akan menghubungkan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Deli Serdang.

Informasi tersebut disampaikan Darma Wijaya di hadapan ribuan masyarakat yang hadir dalam Pengajian Akbar dan mendapat sambutan meriah dari para jamaah.

"Siapa dari Kotari? Pak Gubernur akan membangun jembatan lama, 100 meter, akses menghubungkan Sergai dan Deli Serdang, dan lain-lainnya," kata Darma Wijaya yang disambut riuh tepuk tangan masyarakat.

Ia meyakini pembangunan jalan dan jembatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi barang dan jasa antardaerah.

"Kami meyakini pembangunan infrastruktur tersebut akan memperlancar konektivitas antarwilayah," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan menegaskan pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengajian Akbar tersebut juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Kahiyang Ayu serta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap.

Melalui berbagai program infrastruktur yang direncanakan pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap konektivitas antarwilayah di Serdang Bedagai semakin baik sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan akses masyarakat, serta mempercepat pembangunan daerah.* (ad)

SERDANG BEDAGAI – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memberangkatkan 10 warga untuk menunaikan ibadah umroh serta menyalurkan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Pengajian Akbar di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sabtu, 25 Juli 2026.

Dalam kegiatan tersebut, zakat yang dihimpun dari ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga dialokasikan untuk program bedah 10 rumah milik masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga:

• Apa Itu Londo Ireng? Ucapan Prabowo yang Kini Ramai Dibahas Publik

Bobby Nasution mengatakan, penyaluran zakat ASN tidak hanya difokuskan pada bantuan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal masyarakat yang kurang mampu.

"Ini dari zakat ASN Pemprov Sumut nanti ada 10 rumah yang akan dibedah rumahnya, mudah-mudahan bisa membantu bagi masyarakat yang mendapatkan manfaat," kata Bobby Nasution.

Selain menyerahkan bantuan, Bobby juga mengajak masyarakat yang hadir untuk mendoakan warga di sejumlah daerah di Sumatera Utara yang hingga kini masih terdampak bencana alam.

Menurutnya, beberapa wilayah di Sumatera Utara masih membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk doa dari masyarakat.

"Kami mohon doa dari masyarakat sekalian. Kita tahu beberapa bulan lalu, tepatnya akhir tahun 2025, ada daerah kita di Sumut yang terkena bencana, dan bahkan minggu lalu kembali terendam di wilayah kita, tepatnya di Tapanuli Tengah. Masih ada saudara-saudara kita yang terdampak dan terkena bencana," ujarnya.

Suasana haru mewarnai kegiatan saat nama-nama penerima hadiah umroh diumumkan.

Salah seorang penerima, Rantini, warga Kabupaten Serdang Bedagai, mengaku tidak menyangka dirinya memperoleh kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

Ia mengatakan selama ini rutin mengikuti kegiatan pengajian tanpa pernah membayangkan akan mendapatkan hadiah umroh.

"Tidak menyangka, memang saya rutin ikut pengajian, tapi hari ini tidak ada niat apa-apa selain mendengar kajian. Alhamdulillah mendapat hadiah umroh," kata Rantini.

Perasaan serupa juga disampaikan Alamiyah, penerima hadiah umroh lainnya.

Dengan suara bergetar menahan haru, ia mengaku telah lama memimpikan dapat menunaikan ibadah umroh.

"Alhamdulillah, tidak menyangka, terima kasih Pak Bobby," katanya terharu.

Pengajian Akbar tersebut dihadiri ribuan masyarakat Serdang Bedagai.

Kawasan Pantai Cermin dipenuhi jamaah yang didominasi mengenakan busana berwarna merah muda dan putih.

Acara juga menghadirkan tausiyah dari Ustaz Taufiqurrahman atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai "Ustaz Pantun".

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Kahiyang Ayu serta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap zakat ASN dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, baik melalui bantuan sosial, program bedah rumah, maupun pemberangkatan umroh bagi warga yang beruntung.* (ad)

JAKARTA – Istilah "Londo Ireng" menjadi perbincangan publik setelah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis, 23 Juli 2026.

Pernyataan tersebut memunculkan beragam respons dari berbagai pihak.

Baca Juga:

• AMPI Binjai dan Pemko Gelar Gerakan Safari Dakwah Subuh, Ajak Masyarakat Makmurkan Masjid

Makna Historis Londo Ireng

Secara bahasa, "Londo Ireng" berasal dari istilah Jawa yang berarti "Belanda Hitam".

Dalam catatan sejarah, istilah tersebut digunakan untuk menyebut pribumi yang dianggap membantu pemerintahan kolonial Belanda atau berpihak kepada kepentingan penjajah pada masa perjuangan kemerdekaan.

Dalam perkembangannya, istilah tersebut sering digunakan sebagai sebutan bagi seseorang atau kelompok yang dianggap mengkhianati kepentingan bangsanya sendiri atau menjadi pendukung kepentingan pihak asing.

Karena memiliki latar belakang sejarah yang sensitif, penggunaan istilah "Londo Ireng" dalam ruang publik kerap menimbulkan perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan situasi politik saat ini.

Prabowo Singgung Londo Ireng dalam Pidato Harlah PKB

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan istilah tersebut saat menghadiri puncak Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang terbuka terhadap kritik.

Namun, ia menilai terdapat pihak tertentu yang menurutnya lebih mengutamakan kepentingan bangsa lain dibanding kepentingan nasional.

"Kita negara demokrasi, kita tidak anti kritik, tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyebut bahwa pihak yang dimaksud saat ini dapat muncul dalam berbagai latar belakang, seperti wartawan, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah kita tahu kan," ujarnya.

Menurut Prabowo, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, tetapi ia mengingatkan agar masyarakat dapat membedakan kritik yang membangun dengan upaya yang dinilai bertujuan melemahkan bangsa.

Ray Rangkuti Soroti Penggunaan Istilah

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai penggunaan istilah "Londo Ireng" dalam pidato Presiden dapat berdampak terhadap persepsi publik mengenai kelompok masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Menurut Ray, istilah tersebut tidak hanya persoalan pilihan kata, tetapi juga dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap jurnalis, pengamat, maupun kelompok masyarakat sipil.

Ia juga menyoroti sejumlah istilah yang sebelumnya pernah digunakan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan.

"Mulai dari 'endasmu', 'bajingan', 'emang gue pikirin', 'kabur aja sana', 'antek-antek asing', dan yang terakhir 'Londo Ireng'," kata Ray kepada wartawan, Sabtu, 25 Juli 2026.

Ray menilai tudingan seperti "antek asing" maupun "Londo Ireng" belum pernah dibuktikan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurutnya, penggunaan istilah yang bernada merendahkan dapat berpengaruh terhadap kualitas komunikasi publik.

Ia mengingatkan bahwa kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.

Minta DPR Jalankan Fungsi Pengawasan

Ray Rangkuti juga meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan mengingatkan pejabat publik agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat.

Menurutnya, seorang kepala negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, termasuk terhadap kelompok yang mendukung maupun yang memberikan kritik terhadap pemerintah.

"Jangan mengotak-ngotakkan anak bangsa sebagai anak baik dan yang lainnya adalah Londo Ireng. Bukankah Pak Prabowo sendiri pernah menyebut bahwa oposisi itu penting? Maka, harkat dan martabat para kritikus pemerintah tidak boleh direndahkan," ujarnya.

Perdebatan mengenai istilah "Londo Ireng" kembali membuka diskusi publik mengenai batas antara kritik, kebebasan berpendapat, serta penggunaan bahasa dalam komunikasi politik.

Di tengah sistem demokrasi, perbedaan pandangan tetap menjadi bagian dari proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.* (tm/ad)

BINJAI – Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai bersama Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menggelar Gerakan Safari Dakwah Subuh (G-SDS) sebagai upaya memperkuat nilai keagamaan, membangun kepedulian pemuda, serta mengajak masyarakat memakmurkan masjid.

Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Ahad tersebut kali ini digelar di Masjid Al-Fatih, Jalan Soekarno-Hatta Km 18 Binjai, pada Ahad, 26 Juli 2026.

Baca Juga:

• Ganjar Tegaskan PDIP Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, Pilih Jalankan Fungsi Pengawasan Demokrasi

Gerakan Safari Dakwah Subuh AMPI Kota Binjai dikomandoi oleh Edi Perwira Ginting.

Kegiatan ini menjadi salah satu program rutin organisasi dalam memperkuat keimanan dan menjaga adab generasi muda, khususnya di Kota Binjai.

Ketua G-SDS AMPI Kota Binjai, Edi Perwira Ginting, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir dan mengikuti kegiatan subuh berjamaah sekaligus mendengarkan tausiah dari Prof. H. M. Syukri Albani.

"Kami mengajak seluruh komponen masyarakat Kota Binjai, untuk sama-sama hadir di Masjid Al-Fatih, kita subuh berjamaah dan mendengar ceramah dari Prof. H. M. Syukri Albani, yang langsung kita hadirkan dari Medan," ucap Edi saat menyampaikan keterangan kepada awak media, Sabtu, 25 Juli 2026.

Menurut Edi, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian AMPI Kota Binjai di bawah kepemimpinan Ketua DPD AMPI Binjai Surya Darma Sitepu dalam membangun umat serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif memakmurkan masjid dan musala di seluruh Kota Binjai.

"Kegiatan ini rutin kita lakukan, sebagai bentuk kepedulian AMPI di bawah komando Ketua Surya Darma Sitepu, guna membangun umat dan memakmurkan masjid-masjid maupun mushollah yang ada diseluruh Kota Binjai," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD AMPI Kota Binjai Rizki Mardhatillah mengatakan, Gerakan Safari Dakwah Subuh bukan hanya menjadi kegiatan ibadah, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berhimpun, berdiskusi, dan membangun kepedulian terhadap kemajuan daerah.

"Betul apa yang dikatakan bung Edi Ginting selaku Ketua G-SDS AMPI Binjai, kita bertekad memakmurkan masjid, selain tempat menghambakan diri kita kepada Allah SWT, kita gaungkan masjid sebagai tempat kita berhimpun, musyawarah hingga tempat berdiskusi tentang kemajuan-kemajuan Kota ini, apalagi menggaungkan berantas barak-barak narkoba yang selalu membuat resah banyak orang," tutur Rizki.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara AMPI dan Pemko Binjai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi langkah nyata dalam membangun sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan.

"Makanya kita bersyukur atas kolaborasi pada Ahad ini, dengan Pemko Binjai. Ini sebuah karya nyata, antara pemerintah sebagai pusat organisasi tertinggi merangkul kami (AMPI) sebagai garda suksesi dalam mencapai kebutuhan dan kemaslahatan umat perihal keimanan dan meningkatkan ketaqwaan kita kepada sang Maha Pencipta, Allah SWT," sambung Rizki.

Rizki menegaskan, kolaborasi tersebut bersifat terbuka dan tidak terbatas hanya pada unsur pemerintahan maupun organisasi tertentu.

"Kolaborasi ini bersifat inklusif, tidak hanya pemerintahan, kita (AMPI) dibawah kepemimpinan Abangda Surya Dharma Sitepu sebagai Ketua DPD AMPI Binjai, membuka kepada siapapun untuk sama sama berkolaborasi," paparnya.

Ia berharap seluruh organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, komunitas, kelompok pengajian, serta warga Kota Binjai dapat ikut meramaikan kegiatan tersebut.

"Kami berharap kepada seluruh Ormas/OKP, para tokoh, komunitas, kelompok ibu-ibu pengajian dan masyarakat luas, mari kita ramaikan bersama-sama ke Masjid Al-Fatih untuk subuhan berjamaah, mari kita jaga Kota ini dari tindakan-tindakan abmoral, penyimpangan dan hal-hal negatif lainnya agar kita selamat dan dilindungi Allah, Amin," harap Rizki.

Melalui Gerakan Safari Dakwah Subuh, AMPI Kota Binjai berharap masjid dapat menjadi pusat kegiatan positif, tempat mempererat silaturahmi, serta wadah membangun generasi muda yang beriman dan peduli terhadap lingkungan sosial.* (ad)

JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Meski mengakui memiliki semangat kebangsaan dan tujuan konstitusional yang sama dengan pemerintah, partai berlambang banteng itu menilai kesamaan visi tidak selalu berarti harus bergabung dalam barisan kekuasaan.

Baca Juga:

• Siamang Diselundupkan dalam Keranjang Roti di Binjai, Polisi Kehutanan Tetapkan Satu Tersangka

"Semangat kebangsaan kita tentu sama. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat, 24 Juli 2026.

Pernyataan Ganjar tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pandangan bahwa PDIP memiliki hati yang sejalan dengan pemerintah dalam upaya membangun Indonesia.

Menurut Ganjar, dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik di luar pemerintahan merupakan bagian penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Ia menilai fungsi pengawasan atau checks and balances diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah tetap berjalan dalam koridor konstitusi.

Ganjar menegaskan, posisi politik PDIP hingga saat ini belum berubah.

Partai tersebut masih memilih tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meski berada di luar pemerintahan, Ganjar memastikan PDIP tetap menghormati Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Ia menjelaskan, sikap kritis yang disampaikan PDIP bukan bertujuan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab politik agar setiap kebijakan yang dibuat tetap berpihak kepada masyarakat.

"Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab. Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi," tegasnya.

Pernyataan tersebut memperkuat posisi PDIP sebagai kekuatan politik penyeimbang di luar pemerintahan.

Partai tersebut menyatakan tetap membuka ruang terhadap dinamika politik nasional yang dapat berkembang sesuai kondisi dan kepentingan bangsa ke depan.* (ad)

BINJAI – Upaya perdagangan satwa liar dilindungi berhasil digagalkan Polisi Kehutanan (Polhut) di Kota Binjai, Sumatera Utara.

Seekor siamang (Symphalangus syndactylus) ditemukan diselundupkan dalam keranjang roti yang dibawa menggunakan sepeda motor.

Baca Juga:

• Siswa Secata Rindam I/BB Ditemukan Meninggal di Belakang Markas, Hasil Autopsi: Tidak Ada Tanda Kekerasan

Ia diduga terlibat dalam pengangkutan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera Hari Novianto mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan gelar perkara.

"Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan RA sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan satwa liar dilindungi," kata Hari Novianto, Sabtu, 25 Juli 2026.

Menurut Hari, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi mengenai dugaan transaksi satwa dilindungi yang akan berlangsung di wilayah Kota Binjai.

Petugas Polhut Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) bersama Polhut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara kemudian melakukan penyelidikan.

Pada Selasa, 21 Juli 2026, petugas mendatangi salah satu warung kopi di Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara.

Sekitar pukul 16.00 WIB, petugas melihat seorang pengemudi layanan pengantaran online membawa sebuah paket yang diduga berisi satwa dilindungi.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap keranjang roti yang berada di bagian belakang sepeda motor tersebut.

"Setelah diperiksa, paket tersebut berisi seekor siamang hidup yang ditempatkan dalam keranjang roti, ditutup dengan kardus, dan diikat di bagian belakang sepeda motor," jelas Hari.

Dari keterangan pengemudi tersebut, ia mengaku hanya diminta mengantarkan paket tanpa mengetahui isi barang yang dibawanya.

Kurir tersebut kemudian membantu petugas menelusuri pihak yang mengirimkan paket satwa tersebut.

Sekitar pukul 17.05 WIB, dua orang datang menemui pengemudi di Jalan Juanda, Kecamatan Binjai Timur.

Petugas langsung berupaya melakukan pengamanan terhadap keduanya.

Namun, dalam proses tersebut, petugas hanya berhasil menangkap satu orang, yakni RA.

Sementara satu orang lainnya berinisial W berhasil melarikan diri.

Setelah diamankan, RA diserahkan kepada Seksi Wilayah I Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera untuk menjalani proses hukum.

Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

RA dijerat dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Hari menjelaskan, siamang yang berhasil diselamatkan berjenis kelamin betina dengan perkiraan usia sekitar satu tahun.

Saat ini, satwa tersebut sedang menjalani pemeriksaan kesehatan dan perawatan intensif.

"Siamang yang diselamatkan kini menjalani pemeriksaan kesehatan dan perawatan intensif oleh dokter hewan dari Orangutan Information Centre (OIC) bersama BBKSDA Sumut. Penanganan lanjutan akan dilakukan berdasarkan kondisi kesehatan dan kebutuhan rehabilitasi satwa," pungkas Hari.

Pihak Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera memastikan proses penyelamatan dan rehabilitasi siamang akan terus dilakukan agar satwa dilindungi tersebut dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.* (d/ad)

ACEH UTARA – Warga Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dikejutkan dengan meluapnya Sungai Krueng Sawang secara tiba-tiba meski kondisi cuaca saat itu tidak sedang turun hujan.

Luapan air yang membawa material kayu berbagai ukuran menyebabkan sejumlah fasilitas warga mengalami kerusakan.

Baca Juga:

• Yayasan Methodist Benayah Ajukan Pembelian Aset Pemko untuk Perluasan Sekolah, Wali Kota: Harus Ikuti Aturan dan Persetujuan DPRD

Dalam video yang beredar, terlihat aliran Sungai Krueng Sawang yang sebelumnya dalam kondisi kering tiba-tiba dipenuhi air deras yang membawa kayu gelondongan.

Warga yang berada di sekitar lokasi terlihat bergegas melewati jembatan darurat sebelum arus air semakin besar.

Tak lama kemudian, dua jembatan penghubung antarwilayah mengalami kerusakan akibat terseret material kayu yang terbawa arus sungai.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Bahron Bakti menjelaskan, luapan air tersebut terjadi akibat peningkatan volume Sungai Krueng Sawang yang dipicu curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

"Curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Bener Meriah menyebabkan terjadinya peningkatan volume air sungai Krueng Sawang," kata Bahron Bakti dalam keterangannya, Sabtu, 25 Juli 2026.

Akibat kejadian tersebut, jembatan gantung swadaya yang menghubungkan jalan dari Desa Sawang menuju Desa Gunci mengalami putus.

Selain itu, jembatan darurat berbahan kayu yang menjadi akses penghubung Desa Sawang menuju Desa Lhok Cut, Desa Blang Cut, dan Desa Kubu juga ikut terputus.

Selain merusak jembatan, material kayu yang terbawa arus juga menyebabkan akses jalan warga terganggu.

Jalan dari Desa Riseh menuju Dusun Desa Cot Calang masih terisolir karena gelondongan kayu menutup jalur tersebut.

Tidak hanya infrastruktur, satu unit truk pengangkut pasir milik warga di Desa Riseh Baroh juga ikut terseret arus sungai hingga mengalami kerusakan berat.

"Satu unit truk pengangkutan pasir di Desa Riseh Baroh milik warga dibawa arus sungai sehingga mengakibatkan mobil rusak berat," jelas Bahron.

Saat ini kondisi Sungai Krueng Sawang dilaporkan mulai berangsur normal.

Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama saat beraktivitas di sekitar aliran sungai.

Pemerintah dan petugas kebencanaan terus melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi masyarakat serta penanganan terhadap fasilitas yang terdampak akibat kejadian tersebut.* (d/ad)

PEMATANGSIANTAR – Seorang siswa Sekolah Calon Tamtama (Secata) Rindam I/Bukit Barisan berinisial GG ditemukan meninggal dunia di belakang markas Secata Rindam I/Bukit Barisan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Peristiwa yang terjadi pada Senin, 20 Juli 2026, itu masih dalam penyelidikan tim investigasi Kodam I/Bukit Barisan.

Baca Juga:

• Ibu Daffa Bawa Dua Saksi ke Polda Sumut, Berharap Kasus Penembakan Putranya Segera Terungkap

"(Ditemukan) di salah satu pohon yang berada di belakang secata Rindam I/BB," kata Sandy, Jumat, 24 Juli 2026.

Menurut Sandy, pada Senin sekitar pukul 04.00 WIB, korban diketahui tidak hadir dalam kegiatan senam pagi.

Kondisi tersebut membuat pihak Secata melakukan pencarian di sekitar lingkungan markas.

"Pada Senin, 20 Juli 2026 sekira pukul 04.00 WIB yang bersangkutan diketahui tidak hadir pada kegiatan rutin senam pagi," jelas Sandy.

Dalam proses pencarian, korban kemudian ditemukan telah meninggal dunia di area belakang markas.

Jenazah selanjutnya dibawa ke RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar untuk dilakukan autopsi setelah memperoleh persetujuan dari pihak keluarga.

Kapendam menyampaikan hasil pemeriksaan forensik menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Hasil autopsi dari Tim forensik RSUD Pematangsiantar menyatakan bahwa almarhum meninggal karena gantung diri dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan," jelasnya.

Setelah proses autopsi selesai, jenazah dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Nias Barat pada Selasa, 21 Juli 2026, untuk dimakamkan.

Kodam I/Bukit Barisan mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian korban.

Hasil investigasi sementara menyebut korban diduga meninggal akibat bunuh diri, sementara penyebab atau motif yang melatarbelakanginya masih didalami.

"Tim investigasi menyebutkan bahwa penyebab meninggalnya adalah bunuh diri. Kodam I/Bukit Barisan mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab meninggalnya siswa itu. Dari pihak keluarga sudah mengetahui dan menerimanya serta mengizinkan untuk dilaksanakan autopsi," sebut Sandy.

Hingga kini, tim investigasi masih mengumpulkan berbagai informasi untuk mengetahui faktor yang diduga melatarbelakangi peristiwa tersebut.

"Terkait penyebab atau motivasi almarhum mengakhiri hidupnya masih didalami oleh tim investigasi. Selain itu, dari hasil penyelidikan disebutkan bahwa almarhum merupakan orang yang pendiam," kata Sandy.

Pihak Kodam I/Bukit Barisan menyatakan proses investigasi akan dilakukan secara menyeluruh sesuai prosedur yang berlaku.

Catatan Redaksi

Apabila Anda atau orang terdekat mengalami tekanan psikologis, merasa putus asa, atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri, segeralah mencari bantuan dari psikolog, psikiater, fasilitas kesehatan, atau orang yang dipercaya.

Dukungan dan penanganan sejak dini dapat membantu mencegah kondisi menjadi lebih berat.* (d/ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai masih mengkaji usulan Yayasan Methodist Benayah Tanjungbalai terkait rencana pembelian tanah dan bangunan yang saat ini digunakan sebagai Kantor Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tanjungbalai.

Aset tersebut diusulkan untuk mendukung perluasan sarana dan prasarana Yayasan Perguruan Kristen Methodist 2 Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai dan UPT Samsat Perkuat Sinergi Tingkatkan PAD, Wali Kota Minta ASN Segera Lunasi Pajak Kendaraan

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Abu Said, serta perwakilan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Dalam kesempatan itu, Ketua Yayasan Methodist Benayah, dr. Kwasai, menjelaskan bahwa pihak yayasan berencana memperluas kawasan pendidikan Yayasan Perguruan Kristen Methodist 2 yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Untuk mendukung rencana tersebut, yayasan mengajukan permohonan membeli tanah dan bangunan yang saat ini menjadi Kantor Dekranasda Kota Tanjungbalai.

Menanggapi usulan tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa Pemerintah Kota belum dapat mengambil keputusan karena aset yang dimaksud merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang pengelolaannya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan.

"Untuk dijual tentunya prosesnya ada, aturan dan peraturannya juga ada, karena itu kami (Pemko) juga harus berkordinasi dan menyampaikan hal ini terlebih dahulu kepada DPRD Tanjungbalai. Hal serupa juga jika pelaksanaannya melalui Ruislag (tukar guling), dimana bangunan milik pemerintah daerah tidak bisa dilaksanakan dan ada mekanisme aturan dan peraturan yang ketat mengaturnya," jelas Wali Kota.

Mahyaruddin menjelaskan bahwa setiap rencana pemindahtanganan aset pemerintah harus melalui tahapan administrasi, kajian, serta memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengacu pada regulasi terbaru mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Berdasarkan regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terbaru dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024, proses ini wajib memenuhi syarat kedinasan dan tahapan legalitas yang transparan karena semua harus dilakukan melalui proses yang panjang dan transparan," ujarnya.

Karena itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai belum dapat memberikan keputusan atas permohonan tersebut dan masih melakukan kajian lebih lanjut.

"Saat ini, apa yang disampaikan Yayasan Methodist Benayah masih dalam pertimbangan kami (Pemko)," tutup Wali Kota.

Pemerintah Kota Tanjungbalai menegaskan setiap kebijakan yang berkaitan dengan aset daerah akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Kota Tanjungbalai memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB).

Langkah ini juga bertujuan meningkatkan disiplin aparatur sipil negara (ASN) serta tertib administrasi di lingkungan pemerintahan.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Salurkan 20 Kursi Roda dan 90 Seragam Sekolah untuk Penyandang Disabilitas dan Siswa SD

Dalam pertemuan itu, Kepala UPT Samsat Tanjungbalai Susi Haryanti menyampaikan adanya surat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 900.1.13.1/6215/2026 tertanggal 23 Juli 2026, yang berisi imbauan kepada seluruh ASN untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB.

Menurut Susi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pendataan, pemantauan, serta memastikan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan.

Ia menjelaskan, pendataan pembayaran PKB dan Opsen PKB nantinya akan dikoordinasikan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala UPTD Papenda Bapenda Provsu.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai akan segera menindaklanjuti arahan tersebut melalui koordinasi antara BPKPD Kota Tanjungbalai dan UPT Samsat Tanjungbalai.

Ia juga mengimbau seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan agar segera melunasi kewajibannya di Kantor UPT Samsat Tanjungbalai.

Menurut Mahyaruddin, kewajiban membayar PKB tidak hanya berlaku bagi ASN yang menggunakan kendaraan dinas berpelat merah, tetapi juga bagi ASN yang menggunakan kendaraan pribadi berpelat hitam.

"Pembayaran PKB tidak hanya bagi ASN yang menggunakan Plat merah, namun juga bagi ASN yang menggunakan kendaraan Plat hitam. Artinya, seluruh ASN dan PPPK harus ikut serta dalam membayar kewajibannya melunasi PKB nya," ujar Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Ia menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun budaya taat pajak.

Menurutnya, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai.

Mahyaruddin juga menilai budaya disiplin dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk tertib membayar pajak kendaraan.

"Prinsipnya, sebelum menyasar ke masyarakat umum, kita sebagai birokrat wajib terlebih dahulu taat dan tertib membayar pajak. Ini bentuk komitmen dan contoh konkret," pungkas Mahyaruddin Salim.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesadaran aparatur di lingkungan pemerintah daerah sekaligus mendorong kenaikan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tanjungbalai.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan anak-anak usia sekolah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan 20 alat bantu berupa kursi roda serta 90 stel seragam sekolah dasar (SD) kepada warga yang membutuhkan.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai dan Forkopimda Beri Kejutan Hari Bhakti Adhyaksa ke-66 di Kejari, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, yang mewakili Wali Kota Tanjungbalai.

Penerima bantuan merupakan warga dari enam kecamatan di Kota Tanjungbalai.

Sebelum bantuan disalurkan, seluruh calon penerima telah melalui proses verifikasi administrasi dan pemantauan langsung oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang berhak.

Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, Zul Abdiman, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Menurut dia, sebanyak 20 kursi roda disalurkan kepada penyandang disabilitas yang terdiri atas anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung menyampaikan salam dari Wali Kota Tanjungbalai yang tidak dapat menghadiri kegiatan karena sedang menjalankan agenda pemerintahan lainnya.

Ia menegaskan, bantuan tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat, terutama penyandang disabilitas, agar memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup.

"Bantuan ini adalah tanda bahwa masyarakat tidak sendirian. Kota Tanjungbalai adalah rumah kita bersama. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak akan terus berusaha mendampingi, membantu, dan menguatkan," ungkapnya.

Selain alat bantu bagi penyandang disabilitas, pemerintah juga menyalurkan 90 stel seragam sekolah dasar sebagai upaya mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Nurmalini berharap bantuan yang diberikan tidak hanya bermanfaat secara langsung, tetapi juga menjadi penyemangat bagi para penerima.

"Mari kita terus tumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama, lingkungan sekitar, dengan tetangga dan saudara. Hal sederhana yang kita lakukan mungkin bisa jadi suatu penyemangat yang cukup berarti bagi mereka," tuturnya.

Ia juga berharap program bantuan sosial serupa dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat.

"Harapannya, semoga untuk tahun depan Pemko Tanjungbalai dapat kembali hadir memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kedepan Saya berharap Pemko Tanjungbalai akan selalu hadir dan mendampingi masyarakat berkebutuhan khusus agar mendapatkan perhatian dan bantuan," pungkasnya.

Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pelayanan sosial, meningkatkan kepedulian terhadap kelompok rentan, serta mendukung pendidikan anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai untuk memberikan kejutan spesial dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-66, Rabu, 22 Juli 2026.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungbalai Bobon Robiana beserta para pejabat dan staf Kejari.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Beberkan Awal Mula Kasus Febrie Adriansyah, Bermula dari Sejumlah Sprindik Polri

Setelah penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran yang digelar di aula Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungbalai.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah unsur Forkopimda, di antaranya Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri, Danlanal TBA Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Erita Harefa, Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Nutriwan Cahyono Putro, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung, serta Pimpinan Cabang BRI Tanjungbalai Zulkarnain Suria Amijaya.

Dalam sambutannya, Kajari Tanjungbalai Bobon Robiana menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Forkopimda dalam momentum Hari Bhakti Adhyaksa ke-66.

"Ia juga memohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas penegakan hukum di Kota Tanjungbalai."

Menurut Bobon, sinergi yang telah terjalin dengan baik menjadi modal penting untuk menciptakan penegakan hukum yang profesional sekaligus menjaga stabilitas daerah.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menilai hubungan harmonis antarlembaga di Kota Tanjungbalai menjadi salah satu faktor yang menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyaruddin juga menyampaikan doa dan harapan bagi seluruh pimpinan instansi yang hadir.

"Kami mendoakan agar pimpinan instansi seperti Kapolres, Danlanal, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Bea Cukai senantiasa diberikan kesuksesan dan karir yang cemerlang. Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-66, semoga Kejaksaan Negeri Tanjungbalai semakin jaya," ungkap Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-66 di Tanjungbalai menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

Penetapan tersangka dan penahanan tersebut diumumkan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) selaku Koordinator Tim Sembilan dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Alasan Febrie Adriansyah Ditahan di Rutan KPK, Ini Pertimbangannya

"Saudara FA resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK Cabang Jakarta Timur," ujar Jamwas.

Menurut Kejaksaan Agung, keputusan menempatkan FA di Rutan KPK diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan. Selain memperkuat sinergi dengan KPK, langkah tersebut juga bertujuan memberikan perlindungan kepada tersangka selama proses hukum berlangsung.

Jamwas menjelaskan, rekam jejak FA yang pernah menangani sejumlah perkara besar saat menjabat sebagai Jampidsus menjadi salah satu alasan penempatan di Rutan KPK.

"Mengingat yang bersangkutan pernah menangani berbagai perkara besar, penempatan ini dipandang penting untuk menjaga keamanan, akuntabilitas, serta mendukung kelancaran proses penyidikan," katanya.

Dalam perkara ini, penyidik menduga FA terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan saat masih menjabat sebagai penyelenggara negara, baik ketika bertugas sebagai jaksa maupun saat menduduki jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Meski demikian, Kejaksaan Agung belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun alat bukti yang telah dikumpulkan. Penyidik menilai penyampaian informasi secara terbatas diperlukan agar tidak mengganggu jalannya proses penyidikan.

"Kami belum dapat menyampaikan materi pembuktian secara detail karena masih menjadi bagian dari strategi penyidikan," jelas Jamwas.

Kejaksaan Agung menegaskan penanganan perkara terhadap FA tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perkembangan penyidikan akan disampaikan secara bertahap sesuai kebutuhan proses hukum.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi Kejaksaan. Kejaksaan Agung memastikan proses hukum dilakukan secara profesional, independen, dan tanpa membedakan jabatan maupun status pihak yang diperiksa.* (dh)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah akan segera mengkaji secara menyeluruh implikasi putusan tersebut, termasuk kemungkinan penyesuaian regulasi yang mengatur layanan telekomunikasi di Indonesia.

Baca Juga:

• Kuota Internet Tak Bakal Hangus Lagi, DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK

Putusan tersebut merupakan hasil uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Melalui Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dan mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap dapat digunakan.

MK juga menegaskan bahwa kuota internet yang telah dibeli pelanggan tidak boleh hangus selama masih menjadi hak pengguna. Sisa kuota tersebut harus tetap bisa dimanfaatkan tanpa dikenakan biaya tambahan.

Dalam pertimbangannya, MK menyebut perlindungan terhadap konsumen dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme, seperti akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana (refund), maupun bentuk perlindungan lain yang dinilai proporsional.

Putusan itu berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar yang telah membayar layanan internet tetapi belum menghabiskan kuota yang dimiliki. MK menilai konsumen tetap berhak memperoleh manfaat atas layanan yang telah dibayarkan.

Menanggapi putusan tersebut, Komdigi memastikan akan mengawal proses implementasi agar hak-hak konsumen tetap terlindungi tanpa mengabaikan keberlanjutan investasi industri telekomunikasi dan kualitas layanan jaringan.

"Kami memastikan setiap kebijakan di sektor telekomunikasi memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat," tutup Meutya.* (d/dh)

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan rekam jejak Febrie selama bertugas sebagai Jampidsus.

Baca Juga:

• Penahanan Febrie di Rutan KPK Dinilai Sah, Pakar: Tak Ada Prosedur yang Dilanggar

Selain sebagai bentuk perlindungan, Rudi menjelaskan penempatan Febrie di Rutan KPK juga bertujuan menjaga akuntabilitas, transparansi, serta memperkuat sinergi antara Kejaksaan Agung dan KPK dalam proses penegakan hukum.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh proses hukum berjalan secara profesional dan terbuka.

Febrie Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK Cabang Jakarta Timur. Masa penahanan mulai berlaku sejak Jumat (24/7/2026) sebagai bagian dari proses penyidikan yang tengah berlangsung.

Rudi juga menjelaskan alasan Febrie tidak mengenakan rompi tahanan Kejagung saat diperlihatkan kepada publik usai penetapan tersangka.

Ia menyebut kondisi tersebut terjadi karena proses administrasi dan penanganan perkara berlangsung hingga larut malam sehingga terdapat sejumlah penyesuaian teknis saat pemindahan tahanan.

Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum terhadap Febrie Adriansyah akan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (in/dh)

Kedatangan warga Kecamatan Medan Labuhan itu bertujuan memberikan tambahan keterangan kepada penyidik guna membantu mengungkap pelaku di balik kematian anaknya. Kedua saksi yang merupakan rekan korban menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut selama kurang lebih tiga setengah jam.

Baca Juga:

• Pelajar Tewas Ditembak saat Tawuran di Medan, Polisi Akui Penyelidikan Masih Terkendala

"Saya berharap dari keterangan dua saksi ini kasus anak saya bisa segera terungkap dan pelakunya ditangkap," ujar Ika, Sabtu (25/7/2026).

Sebelumnya, Ika juga telah membuat laporan resmi ke Polda Sumut karena tidak menerima kematian putra sulungnya yang dinilai sangat tragis. Saat itu ia datang didampingi suami dan keluarganya untuk meminta keadilan atas peristiwa yang merenggut nyawa anaknya.

Daffa Al-Bukhari diketahui meninggal dunia pada Sabtu (18/7/2026) dini hari. Korban mengalami luka tembak di mata sebelah kiri serta sejumlah luka di bagian kepala dan tubuh lainnya.

Menurut penuturan Ika, ia mengetahui kabar tersebut setelah beberapa teman anaknya datang ke rumah sekitar pukul 02.00 WIB dan mengabarkan bahwa Daffa mengalami kecelakaan hingga kepalanya terluka. Namun, saat tiba di rumah sakit, korban telah dinyatakan meninggal dunia.

Dari informasi yang diperoleh keluarga, sebelum kejadian Daffa bersama sejumlah rekannya melintas di kawasan terowongan Jalan Tol, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disebut sempat berhenti karena melihat adanya bentrokan yang diduga melibatkan dua kelompok organisasi masyarakat.

Tak lama berselang, terdengar suara tembakan dan Daffa tiba-tiba terjatuh dengan kondisi wajah berlumuran darah. Rekan-rekannya kemudian berupaya mengevakuasi korban ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

Hingga kini, Polda Sumatera Utara masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penembakan serta memastikan kronologi lengkap peristiwa yang menyebabkan tewasnya pelajar tersebut.* (tm/dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, penyelidikan saat ini difokuskan untuk menemukan titik awal kebocoran gas yang menjadi pemicu ledakan. Tim gabungan yang terdiri dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Satreskrim Polrestabes Medan, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) masih melakukan leak test atau uji kebocoran pada jaringan pipa gas.

Baca Juga:

• Niat Ambil Baju ke Rumah, Pelajar Ini Tewas Diduga Tertembak Usai Menonton Tawuran di Medan

Menurutnya, temuan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk memperdalam proses investigasi. Namun, hingga kini polisi belum dapat menyimpulkan lokasi pasti kebocoran karena seluruh jaringan pipa masih dalam tahap pengujian.

Peristiwa ledakan yang terjadi pada Senin (20/7/2026) sekitar pukul 15.30 WIB itu mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Korban meninggal dunia masing-masing Jessica Anggi (36), istri pemilik rumah; Sinta Hiasinta Yanita Giawa (20), warga Kabupaten Nias Selatan; serta Roswita Bupu (26), asisten rumah tangga asal Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.

Sementara korban luka terdiri dari Muhammad Wiwin Widodo (38), Wewen Ardiansyah (39), Yudha Maulana Hutabarat (35) yang masih menjalani perawatan di RS Siloam, serta seorang balita berusia dua tahun yang merupakan anak pemilik rumah.

Polisi memastikan proses penyelidikan akan terus dilakukan hingga penyebab pasti kebocoran gas berhasil diungkap. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun pelanggaran dalam peristiwa tersebut.* (mi/dh)

Supratman menegaskan, penyesuaian tarif tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan layanan administrasi kewarganegaraan semakin cepat, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Berangkat ke Turki, 105 WNI Ternyata Dijual ke Libya, Modus Sindikat TPPO Terbongkar

Dalam aturan tersebut, biaya permohonan pewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) bagi warga negara asing ditetapkan sebesar Rp75 juta untuk setiap permohonan. Sementara itu, permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas keinginan sendiri dikenakan tarif Rp5 juta.

Supratman menjelaskan, penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung keberlanjutan reformasi pelayanan hukum di lingkungan Kementerian Hukum.

Menurutnya, seluruh penerimaan negara dari sektor tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan yang lebih cepat, aman, akurat, dan berbasis teknologi digital.

"Setiap rupiah PNBP yang diterima negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang semakin cepat, akurat, aman, dan berkualitas," katanya.

Selain layanan kewarganegaraan, pemerintah juga melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah layanan kekayaan intelektual. Meski demikian, tarif pendaftaran merek untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap dipertahankan sebesar Rp500 ribu per kelas tanpa mengalami kenaikan.

Sementara itu, tarif pendaftaran merek bagi pemohon umum disesuaikan menjadi Rp2,8 juta per kelas, yang merupakan penyesuaian pertama sejak tahun 2016.

Pemerintah juga menyederhanakan persyaratan administrasi pendaftaran merek bagi UMKM agar semakin banyak pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki.

Tak hanya itu, Kementerian Hukum menghadirkan kebijakan afirmatif di bidang hak cipta. Mulai 1 Agustus 2026, tarif pencatatan hak cipta untuk karya lagu dan/atau musik resmi digratiskan atau Rp0.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong para pencipta untuk lebih aktif mencatatkan karya mereka sekaligus memperkuat pusat data lagu dan musik nasional sebagai dasar pengelolaan royalti yang lebih transparan dan akuntabel.

Supratman menegaskan, prinsip utama pemerintah adalah menghadirkan pelayanan publik yang profesional, modern, berkeadilan, serta tetap menjamin akses masyarakat terhadap seluruh layanan hukum.* (mt/dh)

Menurut Fickar, seorang tersangka dapat ditempatkan di rumah tahanan mana pun selama berstatus sebagai rumah tahanan negara. Karena itu, penempatan Febrie Adriansyah di Rutan KPK dinilai tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Beberkan Awal Mula Kasus Febrie Adriansyah, Bermula dari Sejumlah Sprindik Polri

Ia menjelaskan, penentuan lokasi penahanan biasanya didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama untuk meminimalisasi potensi intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, Rutan KPK justru menjadi lokasi yang tepat untuk menahan Febrie karena memiliki tingkat keamanan yang dinilai mampu mengurangi potensi intervensi dari pihak luar, baik yang berasal dari kekuasaan maupun kepentingan lainnya.

"Tentu saja penempatan pada rumah tahanan negara di lokasi tertentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama soal akses yang memungkinkan terjadinya intervensi. Karena itu pilihan Rutan KPK sangat tepat karena kemungkinan potensi ditembus intervensinya sangat kecil, baik intervensi kekuasaan maupun uang," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan langsung melakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan KPK.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung, Rudi Margono, mengatakan penempatan Febrie di Rutan KPK dilakukan dengan mempertimbangkan faktor perlindungan. Menurutnya, selama menjabat sebagai Jampidsus, Febrie menangani berbagai perkara besar sehingga diperlukan langkah khusus untuk menjamin keamanan selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyebut penempatan di Rutan KPK bertujuan menjaga akuntabilitas, transparansi, serta memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum dalam proses penyidikan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penitipan tahanan antarpenegak hukum merupakan praktik yang lazim dilakukan apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurutnya, mekanisme tersebut telah beberapa kali diterapkan, baik oleh Kejaksaan Agung maupun KPK.

Dengan demikian, penahanan Febrie Adriansyah di Rutan KPK dinilai tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan prosedur yang berlaku.* (k/dh)

Pelatihan tersebut bertujuan mengintegrasikan seluruh tingkatan kepengurusan Muhammadiyah, mulai dari Pimpinan Pusat hingga tingkat Ranting, ke dalam satu sistem data nasional yang terpusat.

Baca Juga:

• Kopi hingga Kuliner Aceh Tampil di JCC, Kapolda Dukung UMKM Tanah Rencong Tembus Pasar Nasional

"Kegiatan ini diikuti sekitar 65 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Aceh," ujarnya dalam laporan kegiatan.

Sementara itu, Wakil Ketua PWM Aceh, Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag., menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan yang harus direspons seluruh elemen organisasi Muhammadiyah.

"Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi bagian dari refleksi digitalisasi yang menuntut Muhammadiyah sebagai organisasi modern agar mampu mengikuti perkembangan teknologi," katanya.

Pelatihan menghadirkan Tim SatuMu dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yakni Amir Nashiruddin dari Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah serta Arwanda Isman dari Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam pemaparannya, tim menjelaskan bahwa SatuMu merupakan platform utama yang dirancang untuk mendukung tata kelola organisasi Muhammadiyah secara terintegrasi melalui sistem digital.

Platform tersebut menjadi bagian dari ekosistem digital Muhammadiyah bersama MASA (Muhammadiyah Aisyiyah Super Apps) dan Muhammadiyah ID sebagai identitas digital resmi bagi seluruh warga Muhammadiyah.

Implementasi program ini mengacu pada Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 527/KEP/I.0 sebagai dasar pengembangan sistem tata kelola organisasi berbasis data.

Materi pelatihan juga mencakup penggunaan Direktori Organisasi Muhammadiyah (DOM) sebagai basis data organisasi serta pengelolaan e-KTAM (Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah Elektronik) yang terintegrasi secara nasional.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan mengenai tugas agen dan verifikator dalam mengelola data organisasi maupun keanggotaan. Agen bertugas memperbarui data organisasi, sedangkan verifikator melakukan validasi terhadap setiap perubahan data guna menjaga akurasi informasi.

Tim SatuMu menilai keberadaan DOM menjadi fondasi penting karena selama ini Muhammadiyah belum memiliki sistem data organisasi yang terpusat secara nasional.

Selain mempermudah administrasi digital, sistem tersebut juga diharapkan mendukung distribusi iuran, pelayanan organisasi, hingga proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Sebagai tindak lanjut, PWM Aceh akan membentuk tim agen dan verifikator di tingkat wilayah serta mendorong pembentukan tim serupa di seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Aceh.

Setelah sedikitnya 80 persen agen dan verifikator memiliki e-KTAM, program pelatihan akan dilanjutkan melalui bimbingan teknis secara bertahap hingga ke tingkat daerah, cabang, dan ranting.

Melalui pelatihan ini, Muhammadiyah menargetkan terwujudnya tata kelola organisasi yang modern, terintegrasi, berbasis data, serta mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi, pengelolaan keanggotaan, dan pengambilan keputusan di era digital.* (dh)