BANDUNG — Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menetapkan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022–2025.

Kasus ini diduga terjadi saat Syaefudin masih menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu periode 2019–2024.

Baca Juga:

• Komisaris PT YAT Jadi Tersangka Korupsi MBG, Kejagung Dalami Dugaan Mark Up Motor Listrik Rp1,1 Triliun

Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengatakan ketiga tersangka telah dipanggil untuk diperiksa pada Jumat, 12 Juni 2026.

Namun, Syaefudin tidak hadir dengan alasan sakit.

"Benar hari ini penyidik Pidsus Kejati Jawa Barat telah memanggil tiga orang tersangka yaitu S, IM, dan AF dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu," kata Cahya.

Dari tiga tersangka, IM dan AF memenuhi panggilan penyidik dan hadir di Kejati Jabar. Sementara Syaefudin absen dan telah mengirimkan surat keterangan sakit.

Penyidik memastikan pemeriksaan terhadap Syaefudin akan dijadwalkan ulang.

"Karena tidak hadir dengan alasan sakit, maka akan dijadwalkan ulang," ujarnya.

Dalam perkara ini, Kejati Jabar mengacu pada hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyebutkan kerugian negara mencapai sekitar Rp18 miliar.

Namun, penyidik belum membeberkan lebih lanjut detail hasil pemeriksaan maupun temuan dari penggeledahan yang telah dilakukan sebelumnya.

"Untuk materi pemeriksaan masih dalam proses," kata Cahya.

Kejati Jabar belum melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka.

Penyidik masih melanjutkan proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti untuk mendalami peran masing-masing pihak.

Kasus ini masih dalam tahap pengembangan, sementara pihak Kejati Jabar berencana kembali memanggil Syaefudin untuk pemeriksaan lanjutan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Syaefudin maupun Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait status hukumnya.*

(cn/ad)

BIMA — Seorang anggota Polri berinisial HF ditangkap Polres Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Penangkapan dilakukan di rumah HF di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Baca Juga:

• 15 Orang Luka Bakar, Polresta Banda Aceh Usut Penyebab Ledakan di KMP Aceh Hebat 2

"Jadi, dari tindak lanjut penanganan Polsek Woha ini kami menangkap HF," kata Dediansyah, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut polisi, pengungkapan kasus bermula dari keterangan RW yang mengaku mendapatkan sisa sabu seberat 1,5 gram dari HF.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti hingga akhirnya HF ditangkap.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, di antaranya alat isap sabu, plastik klip kosong, serta sabu dalam jumlah kecil.

"Poket sabu ditemukan diselipkan di pelapis handphone milik HF," ujar Dediansyah.

Selain itu, hasil tes urine terhadap HF juga menunjukkan hasil positif mengandung narkotika.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga HF memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran sabu yang melibatkan tersangka RW.

Namun, penyidik masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap peran lengkap yang bersangkutan.

"Kami masih terus melakukan pemeriksaan dan pengembangan," kata Dediansyah.

Selain proses hukum pidana, HF juga kini menjalani pemeriksaan internal oleh Propam Polres Bima.

Ia ditempatkan di ruang khusus (patsus) untuk kepentingan pemeriksaan disiplin dan kode etik.

Penyidik juga berkoordinasi dengan Propam Polda NTB untuk pemeriksaan lanjutan terhadap oknum anggota tersebut.

HF dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dugaan peredaran narkotika.*

(km/ad)

MEDAN — Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) berinisial NA yang diduga melibatkan seorang ustaz berinisial AHA masih bergulir di Polda Sumut.

Hingga Jumat, 12 Juni 2026, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Komisaris PT YAT Jadi Tersangka Korupsi MBG, Kejagung Dalami Dugaan Mark Up Motor Listrik Rp1,1 Triliun

"Perkaranya sudah dalam tahap sidik," kata Direktur Reserse PPA-PPO Polda Sumut Kombes Kristinattara Wahyuningrum, Jumat (12/6/2026).

Meski sudah masuk tahap penyidikan, Kristinattara belum menjelaskan secara rinci kendala dalam penanganan kasus yang dilaporkan sejak April 2025 itu.

Ia hanya menyebut penyidik masih akan memeriksa ahli.

"Rencana tindak lanjutnya akan melakukan pemeriksaan ahli," ujarnya.

Kasus ini dilaporkan ke Polda Sumut dengan nomor LP/B/637/IV/2025/SPKT tertanggal 29 April 2025.

Korban NA diketahui masih berusia 18 tahun saat peristiwa diduga terjadi pada 9 April 2025.

Ayah korban, IL, menyebut anaknya dijemput oleh terduga pelaku menggunakan mobil dan dibawa ke wilayah Kabupaten Deli Serdang hingga Kabupaten Karo.

Dalam laporan keluarga, korban kemudian dibawa ke sebuah hotel sebelum mengalami dugaan pelecehan.

Menurut IL, anaknya sempat diberikan makanan dan minuman selama perjalanan dan dalam kondisi lemah saat berada di kamar hotel.

"Setelah itu anak saya merasa tidak sadar penuh dan baru menyadari kondisinya keesokan hari," kata IL.

Di sisi lain, kuasa hukum terlapor AHA membantah seluruh tuduhan tersebut. Mereka menyebut korban pergi secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan.

Kuasa hukum AHA juga menyebut korban masih berkomunikasi setelah peristiwa itu dan bahkan meminta agar kejadian tersebut dirahasiakan.

Selain itu, pihak terlapor juga melaporkan balik ayah korban dengan tuduhan penyebaran informasi bohong dan dugaan pemerasan.

Hingga saat ini, Polda Sumut menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan.

Penyidik disebut masih mengumpulkan keterangan saksi dan akan memeriksa ahli untuk memperkuat pembuktian.

Polisi belum menyampaikan kapan penetapan tersangka akan dilakukan dalam perkara yang menyita perhatian publik tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), Andri Mulyono, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Andri diduga terlibat dalam pengadaan motor listrik dengan praktik penggelembungan harga atau mark up.

Baca Juga:

• Lagi! Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG, Komisaris Perusahaan Motor Listrik

"AM melakukan penggelembungan harga atau mark up untuk setiap unit motor listrik," kata Syarief di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut Kejagung, praktik tersebut diduga dilakukan untuk mendekatkan harga pengadaan dengan pagu anggaran yang disiapkan BGN.

Andri juga disebut berperan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) bersama pihak internal BGN.

"Dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia," ujar Syarief.

Kejagung juga mengungkap PT YAT belum memenuhi syarat sebagai penyedia dalam proyek pengadaan motor listrik untuk dapur MBG atau SPPG.

Perusahaan tersebut disebut belum memiliki dealer maupun bengkel aktif di Indonesia.

"PT YAT belum mempunyai dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan," kata Syarief.

Meski begitu, proyek pengadaan tetap berjalan dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp 1,1 triliun.

Namun Kejagung belum merinci besaran pasti kerugian negara maupun nilai mark up per unit.

"Untuk mark up-nya masih kami hitung. Tapi sudah pasti harganya tidak wajar," ujarnya.

Dengan penetapan Andri, jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi MBG bertambah menjadi lima orang.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, serta Asep Yusuf Somantri yang merupakan orang dekat Sony.

Kejagung menduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam program MBG, mulai dari afiliasi antara pejabat dan yayasan pengelola SPPG hingga dugaan mark up pengadaan berbagai barang, termasuk motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi.

Salah satu tersangka, Sony Sonjaya, juga diketahui mengajukan status justice collaborator (JC) dan telah menyebut puluhan nama dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kasus ini masih terus dikembangkan oleh penyidik Jampidsus Kejagung untuk menelusuri aliran dana dan potensi keterlibatan pihak lain dalam proyek bernilai besar tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA – Pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, turut melibatkan personel TNI.

Kepolisian menyebut keterlibatan tersebut merupakan bagian dari pengamanan sesuai aturan yang berlaku di wilayah DKI Jakarta.

Baca Juga:

• Rico Waas Siapkan Album Murottal Juara MTQ Medan, Dorong Syiar Lewat Platform Digital

"Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 232 Tahun 2015, ada ketentuan bahwa di beberapa titik Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI, dan Bundaran Patung Kuda," ujar Budi di lokasi, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas utama Ibu Kota yang memiliki lalu lintas padat serta menjadi jalur transportasi publik masyarakat.

Karena itu, aksi penyampaian pendapat di lokasi tersebut dinilai dapat berdampak pada kemacetan luas.

"Ini merupakan episentrum lalu lintas. Apabila terjadi kepadatan, berdampak ke jalur arteri lainnya. Dampak kemacetan ini berdampak kepada masyarakat lainnya," katanya.

Meski demikian, Budi menegaskan kepolisian tetap menjamin hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Pengamanan, kata dia, dilakukan secara humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif.

Ia menyebut arahan tersebut telah ditekankan oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri sejak awal apel pengamanan.

"Saat ini petugas mengawal aksi dengan pendekatan humanis dan tidak mudah terprovokasi," ujarnya.

Hingga siang hari, massa mahasiswa masih bertahan di sekitar Jalan MH Thamrin, tepatnya di kawasan Halte Tosari.

Aksi tersebut diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan, di antaranya penolakan terhadap pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, hingga penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Massa juga menuntut penghentian militerisme di ranah sipil serta meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga mengimbau massa aksi agar mempertimbangkan lokasi unjuk rasa di titik lain seperti depan DPR/MPR RI atau kawasan Patung Kuda.

Polisi menyebut imbauan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara hak demonstrasi dan kepentingan umum pengguna jalan.*

(d/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan menyiapkan langkah baru dalam pembinaan kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ).

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan para juara tidak hanya dibina untuk ajang perlombaan, tetapi juga akan dipromosikan ke ruang publik, termasuk melalui platform digital.

Baca Juga:

• No Viral No Justice’ Masih Terjadi, Mahfud MD Desak Perbaikan Sistem Hukum: Gimana Jalan Keluarnya? Presiden yang Tahu

Karya tersebut nantinya juga akan didorong untuk masuk ke layanan streaming digital.

"Jangan hanya berhenti di lomba. Setelah itu harus didengar, harus dikenal. Kita siapkan album murottal, bahkan kalau bisa masuk ke platform streaming," kata Rico Waas saat melepas Kafilah Kota Medan menuju MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara di Medan, Jumat (12/6/2026).

Menurut Rico, pembinaan kafilah harus bersifat jangka panjang agar para peserta tidak hanya berprestasi sesaat, tetapi juga berkembang hingga ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk nasional dan internasional.

Ia menilai potensi tersebut sudah ada, namun belum dikelola secara maksimal.

"Selama ini ada yang sampai ke tingkat internasional, tapi masih satu dua. Kita ingin dari 55 peserta ini, mayoritas bisa terus naik level," ujarnya.

Rico juga menekankan pentingnya memperluas publikasi para juara MTQ agar masyarakat lebih mengenal kualitas bacaan Al-Qur'an yang dimiliki para peserta.

Menurutnya, hal itu juga dapat menjadi bagian dari syiar Islam di Kota Medan.

"Suara mereka harus dikenal. Kita punya jaringan masjid, kita dorong murottalnya diputar di sana. Ini bagian dari syiar sekaligus kebanggaan Kota Medan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemko Medan juga memastikan dukungan penuh terhadap kondisi kesehatan 55 peserta yang akan berlaga di MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Kesehatan diminta melakukan pemantauan rutin selama pelaksanaan lomba.

"Pastikan kesehatan mereka. Cek setiap hari, jaga makanan, jangan sampai sakit. Kalau kondisi tidak maksimal, tentu berpengaruh pada penampilan," tegasnya.

Rico juga mengingatkan bahwa capaian Kota Medan sebagai juara umum MTQ tingkat Sumut selama sembilan tahun berturut-turut harus menjadi motivasi, bukan sekadar kebanggaan.

Ia berharap para peserta tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjadi duta Al-Qur'an yang membawa dampak spiritual bagi masyarakat luas.

"Buatlah suara kalian menggetarkan hati, membawa ketenangan, dan mengajak orang kembali kepada Allah," ujarnya.*

(ad)

BANDA ACEH – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh masih menyelidiki dugaan ledakan yang terjadi di KMP Aceh Hebat 2 di Pelabuhan Ulee Lheue.

Insiden tersebut menyebabkan 15 orang mengalami luka bakar dan kini dirawat di RSUD dr. Zainoel Abidin (RSZA) Banda Aceh.

Baca Juga:

• Kapal Aceh Hebat 2 Meledak di Pelabuhan Ulee Lheue, 15 Orang Luka Bakar

Polisi juga mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi di lapangan.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana melalui Kasatreskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, mengatakan dugaan awal ledakan terjadi di ruang Auxiliary Engine kamar mesin kapal.

Namun, penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan teknis lebih lanjut.

"Dugaan ledakan berasal dari ruang Auxiliary Engine yang menyebabkan 15 orang mengalami luka bakar, tetapi penyebab pastinya masih dalam proses penyelidikan," ujar Kompol Miftahuda, Jumat (12/6/2026).

Dalam proses olah TKP, petugas melakukan dokumentasi, pemeriksaan sistem mesin, serta analisis komponen di sekitar lokasi yang diduga menjadi sumber ledakan.

Polisi juga masih mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk menyusun kronologi lengkap kejadian.

Sementara itu, para korban telah dievakuasi dan mendapat perawatan intensif di RSZA Banda Aceh.

Pihak rumah sakit terus memantau kondisi seluruh korban yang mengalami luka bakar akibat insiden tersebut.

Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum hasil penyelidikan resmi diumumkan.

Proses investigasi, kata polisi, akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan pihak-pihak terkait di bidang keselamatan pelayaran.

Diketahui, KMP Aceh Hebat 2 baru tiba dari Pelabuhan Balohan, Sabang, sebelum insiden terjadi sekitar pukul 10.45 WIB.

Setelah kapal bersandar di Pelabuhan Ulee Lheue, para taruna dari Politeknik Pelayaran Malahayati melaksanakan praktik lapangan di ruang mesin kapal.

Saat kegiatan pengenalan peralatan berlangsung, terjadi dugaan ledakan pada sistem hidrolik pintu sekat kamar mesin yang kemudian memicu kepanikan di lokasi.

Seluruh korban, termasuk Kepala Kamar Mesin (KKM) Agus Widodo (47) dan 14 taruna lainnya, langsung dievakuasi ke RSZA Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan medis.

Hingga saat ini, kepolisian masih mendalami penyebab pasti insiden tersebut dan belum menarik kesimpulan terkait faktor yang memicu dugaan ledakan di kapal penyeberangan tersebut.*

(ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Tersangka baru tersebut adalah Andri Mulyono (AM), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), perusahaan penyedia motor listrik merek Emmo yang dibeli oleh BGN.

Baca Juga:

• Keaslian Tanda Tangan Mantan Kadisdik Langkat Dipertanyakan dalam Sidang Korupsi Smartboard Rp29,5 Miliar

"Berdasarkan dua alat bukti yang cukup maka tim penyidik menetapkan saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN," ujar Syarief di Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Kejagung menduga PT YAT terlibat dalam pengadaan motor listrik yang dibeli oleh BGN dengan harga yang telah dinaikkan atau mark up.

Motor listrik tersebut merupakan bagian dari pengadaan dalam program MBG.Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara yang sama.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, serta Asep Yusuf Somantri (AYS) yang disebut sebagai orang dekat Sony.

Penyidik menduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan program MBG.

Selain dugaan mark up motor listrik, penyidik juga menyoroti indikasi pengaturan pengadaan barang lain seperti sepatu, tablet, hingga televisi.

Selain itu, terdapat dugaan keterkaitan sejumlah tersangka dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam perkembangan penyidikan, salah satu tersangka, Sony Sonjaya, mengajukan permohonan justice collaborator kepada penyidik.

Kejagung masih terus mendalami aliran dana dan peran masing-masing pihak dalam dugaan korupsi yang disebut merugikan tata kelola program MBG tersebut.

Penyidikan juga belum menutup kemungkinan adanya tersangka baru.*

Baca Juga:

• Aliran Suap Rp30 Miliar ke Pegawai Bea Cukai Diserahkan di Pusat Perbelanjaan hingga Kantor Pemerintahan

(d/ad)

MEDAN – Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, mempertanyakan keaslian tanda tangannya pada surat undangan Bimbingan Teknis (Bimtek) Smartboard yang menjadi salah satu bukti dalam perkara dugaan korupsi pengadaan perangkat pendidikan senilai Rp29,5 miliar.

Pernyataan itu disampaikan Saiful usai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jumat (12/6/2026).

Baca Juga:

• Aliran Suap Rp30 Miliar ke Pegawai Bea Cukai Diserahkan di Pusat Perbelanjaan hingga Kantor Pemerintahan

Dalam sidang, hakim sempat meminta saksi menunjukkan fotokopi surat undangan bimtek yang diduga memuat tanda tangan Saiful selaku Kadisdik saat itu.

Dokumen itu kemudian menjadi salah satu titik yang diperdebatkan di ruang sidang.

Saiful menegaskan, dirinya tidak pernah menandatangani surat undangan kegiatan bimtek smartboard tersebut.

Ia menyebut tetap berpegang pada ingatannya bahwa tanda tangan pada dokumen itu bukan miliknya.

Saat ditanya wartawan mengenai adanya kemiripan tanda tangan sebagaimana ditunjukkan saksi, Saiful enggan menjawab secara rinci.

Ia menyebut khawatir jawabannya akan melebar dalam konteks persidangan.

"Lebih baik saya jelaskan di sidang berikutnya," kata Saiful melalui penasihat hukumnya, Jonson David Sibarani.

Dalam persidangan yang dipimpin hakim Yusafrihardi itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan total delapan saksi.

Selain Togar Matondang, saksi lain yang dihadirkan adalah Kabid SMP Dinas Pendidikan Langkat, Gembira Ginting, serta sejumlah kepala sekolah dasar.

Gembira mengaku tidak memahami teknis pengadaan smartboard dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan tersebut.

Sementara enam kepala sekolah menyatakan hanya menerima perangkat smartboard yang diantar oleh petugas dari Dinas Pendidikan, tanpa pernah mengajukan permohonan sebelumnya.

Para kepala sekolah juga menyebut tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Saiful Abdi terkait pengadaan perangkat tersebut.

Meski demikian, mereka menilai fasilitas smartboard masih dibutuhkan dan digunakan dalam proses belajar mengajar.

Di luar persidangan, kuasa hukum Saiful, Jonson David Sibarani, menyebut pihaknya memiliki sejumlah dokumen yang menunjukkan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut dipegang oleh pihak lain, yakni Supriadi.

Ia juga mempertanyakan keabsahan sejumlah dokumen yang mencantumkan identitas berbeda dalam proyek pengadaan tersebut.

Menurutnya, hal itu menjadi bagian yang akan diuji dalam persidangan lanjutan maupun laporan yang telah disampaikan ke aparat penegak hukum.

Kuasa hukum lainnya, Togar Lubis, menambahkan bahwa kliennya tidak terlibat dalam proses pengadaan karena saat itu telah berstatus tersangka dalam perkara lain terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru.

Dalam dakwaan jaksa, Saiful Abdi diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Supriadi selaku PPK dan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, dalam proyek pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat.

Persidangan kasus ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan untuk memperjelas alur pengadaan dan pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut.*

(ad)

BANDA ACEH — Kapal Aceh Hebat 2 yang mengalami ledakan di ruang mesin saat bersandar di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, telah dievakuasi ke lokasi aman di area dermaga yang sama.

Peristiwa ini menyebabkan 15 orang mengalami luka bakar dan luka-luka.

Baca Juga:

• No Viral No Justice’ Masih Terjadi, Mahfud MD Desak Perbaikan Sistem Hukum: Gimana Jalan Keluarnya? Presiden yang Tahu

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftahuda Dhiza, mengatakan seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD dr. Zainoel Abidin (RSZA) Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan medis.

Korban terdiri dari Kepala Kamar Mesin (KKM) kapal dan 14 taruna yang sedang mengikuti praktik lapangan.

Mereka mengalami luka bakar dengan tingkat keparahan yang bervariasi.

"Penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan," kata Miftahuda, Jumat.

Polisi telah mengamankan lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh.

Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan, termasuk petugas operasional kapal.

Berdasarkan kronologi awal, ledakan terjadi saat proses pengenalan peralatan di ruang mesin, ketika sistem electro motor hydraulic pintu sekat kedap kamar mesin dioperasikan.

Diduga terjadi panas berlebih yang memicu percikan api sebelum akhirnya terjadi ledakan di area pompa hidrolik ruang auxiliary engine.

Meski demikian, kepolisian menegaskan bahwa dugaan tersebut masih perlu pendalaman lebih lanjut melalui pemeriksaan teknis.

Sementara itu, polisi juga telah mengamankan data korban dan berkoordinasi dengan pihak ASDP serta Politeknik Pelayaran Malahayati untuk penanganan lanjutan.*

(ad)

Baca Juga:

• Bukan di DPR RI atau Istana, Mengapa Mahasiswa UI Gelar Aksi di Bundaran HI?

TOBA — Kepolisian Resor Toba mengungkap dugaan peredaran narkotika di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Cafe Zior, Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Rabu malam, 11 Juni 2026, polisi menangkap 15 orang, termasuk pemilik tempat hiburan tersebut.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sumut dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Sepakat Berdamai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Berakhir

Petugas kemudian melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pengunjung.

"Dalam operasi tersebut, kami berhasil mengungkap dugaan transaksi narkotika jenis pil ekstasi yang melibatkan beberapa orang dengan peran berbeda di lokasi hiburan malam itu," kata Tri dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juni 2026.

Dari hasil penyelidikan, polisi lebih dulu menangkap seorang pria berinisial BN (32) yang diduga menjual dua butir pil ekstasi kepada petugas yang menyamar.

Tak lama kemudian, polisi mengamankan FRS (40) yang merupakan pemilik THM tersebut.

Selain itu, petugas juga menangkap RSS (22) yang kedapatan membawa delapan butir pil ekstasi. Polisi turut menyita vape yang diduga berisi cairan narkotika.

Polisi kemudian melakukan tes urine terhadap pengunjung di lokasi.

Hasilnya, 12 orang dinyatakan positif mengandung zat amphetamine. Meski demikian, mereka tidak kedapatan membawa barang bukti narkotika.

"Para pengunjung tersebut diduga sebagai penyalahguna narkotika," ujar Tri.

Seluruh terduga pelaku kini ditahan dan masih menjalani pemeriksaan di Satuan Reserse Narkoba Polres Toba.

Polisi juga tengah menelusuri jaringan pemasok narkotika yang diduga terkait dengan peredaran ekstasi di wilayah tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menyoroti fenomena "no viral no justice" yang dinilainya masih terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, termasuk di lingkungan kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

Mahfud mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan suatu perkara kerap baru berjalan ketika mendapat sorotan publik di media sosial.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sumut dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Sepakat Berdamai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Berakhir

Istilah no viral no justice merujuk pada kondisi ketika suatu kasus baru diproses serius setelah viral di internet.

Sebaliknya, kasus yang tidak mendapat perhatian publik kerap berjalan lambat atau bahkan tidak tersentuh.

Menurut Mahfud, situasi ini menjadi tantangan serius dalam reformasi sistem hukum nasional.

Ia menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mencari solusi agar aparat penegak hukum dapat bekerja tanpa bergantung pada tekanan viral di ruang digital.

"Sehingga mari kita sadari ini lalu kita cari keluar bersama-sama. Gimana jalan keluarnya? Entahlah, saya enggak tahu. Presiden yang tahu itu," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyoroti proses pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang baru disahkan DPR dan pemerintah pada 9 Juni 2026.

Ia menilai proses pembentukan aturan tersebut berlangsung cepat dan tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation).

"Prosedurnya sangat konservatif. Kita tidak tahu kapan meaningful participation dari masyarakat diambil, itu tiba-tiba disahkan," kata Mahfud.

Revisi UU Polri itu memuat sejumlah perubahan, di antaranya pengaturan usia pensiun anggota kepolisian, peluang polisi aktif menduduki jabatan sipil, hingga penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Mahfud juga mengaku rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) tidak diakomodasi dalam beleid baru tersebut. Ia menyebut sejak awal tidak terlalu optimistis rekomendasi itu akan diadopsi pemerintah maupun DPR.

"Saya sejak awal tidak terlalu berharap, karena saya melihat pemerintah juga setengah hati saja," ujarnya.

Meski demikian, Mahfud menegaskan keterlibatannya dalam tim reformasi tetap bertujuan untuk memberikan masukan kepada publik mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia.

"Saya kan tugas saya itu menyuarakan, bicara sesuai dengan apa yang saya katakan," kata mantan Menko Polhukam itu.

Mahfud menegaskan bahwa reformasi hukum tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi, termasuk Polri.

Menurutnya, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh subsistem hukum.

Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap cara kerja lembaga penegak hukum agar tidak lagi bergantung pada tekanan publik di media sosial.

"Reformasi hukum itu harus menyeluruh, bukan parsial," ujarnya.*

(km/ad)

MEDAN — Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Hamdani Syahputra sepakat menyelesaikan perkara dugaan pencemaran nama baik secara damai.

Kesepakatan itu membuat proses hukum yang sebelumnya ditangani Polda Sumut tidak akan dilanjutkan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gelar Undian Gebyar Pajak 2026, Wajib Pajak Taat Berpeluang Dapat Hadiah Mobil hingga Umroh

Ia menyebut peristiwa itu sebagai kesalahpahaman.

"Ini adalah kesalahpahaman atas komentar saya di salah satu postingan Instagram yang telah menyinggung pribadi Ibu Erni Ariyanti. Saya mengaku khilaf dan meminta maaf," kata Hamdani, Jumat, 12 Juni 2026.

Kuasa hukum Hamdani, Ramadhany Nasution, mengatakan kesepakatan damai itu membuat kedua pihak sepakat tidak lagi menempuh jalur pidana maupun perdata.

Dengan begitu, perkara dianggap selesai.

Dari pihak Erni, kuasa hukumnya Agusyah R. Damanik membenarkan adanya perdamaian tersebut.

Ia menyebut permintaan maaf Hamdani menjadi bagian dari kesepakatan yang telah disetujui bersama dan disampaikan melalui sejumlah media.

"Dengan tercapainya kesepahaman tersebut, pengaduan di Polda Sumatera Utara akan dicabut dan proses hukum tidak berlanjut," ujar Agusyah.

Kesepakatan damai itu juga dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani para pihak dan disaksikan kuasa hukum masing-masing.

Sebelumnya, Polda Sumut telah menetapkan Hamdani sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi sebelum akhirnya perkara berujung pada penyelesaian damai.

Kasus ini bermula dari laporan Erni Ariyanti ke Polda Sumut pada Agustus 2025 terkait unggahan di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baiknya.

Namun, setelah melalui proses hukum, kedua pihak memilih menyelesaikan perkara melalui jalur kekeluargaan.*

(d/ad)

JAKARTA – Sejumlah perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) akhirnya tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juni 2026 siang, setelah sempat tertahan blokade aparat kepolisian di sejumlah titik.

Pantauan di lokasi, lima perwakilan yang terdiri dari pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas dan BEM UI tiba sekitar pukul 13.50 WIB.

Baca Juga:

• Mendag Tegaskan HET MinyaKita Tak Naik, Tetap Rp15.700 per Liter

Setibanya di Bundaran HI, para mahasiswa langsung menyampaikan keterangan kepada awak media di depan Pos Polisi Bundaran HI.

Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan mahasiswa menolak arahan aparat kepolisian yang meminta massa aksi memindahkan lokasi unjuk rasa ke Gedung DPR/MPR RI.

Menurut dia, aksi di ruang publik seperti Bundaran HI dipilih agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat luas.

"Kami ingin menyampaikan bagaimana kondisi yang terjadi di negeri ini, dan rakyat berhak untuk tahu," kata Dimas di lokasi, Jumat.

Ia menegaskan, aksi tidak ditujukan hanya kepada lembaga tertentu, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terbuka di ruang publik.

Ia juga menyebut adanya upaya pembatasan ruang gerak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat.

Ketua BEM Sekolah Tinggi Nurul Fikri, Adelia, menyatakan pemindahan lokasi aksi yang diminta aparat merupakan bentuk pembungkaman terhadap suara mahasiswa.

Menurut dia, aksi di ruang-ruang publik menjadi simbol bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya disampaikan di gedung pemerintahan.

Sementara itu, Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, mengkritik fungsi representasi lembaga legislatif yang menurutnya tidak lagi berjalan optimal dalam menampung aspirasi publik.

Ia juga menyebut sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR tidak melalui proses partisipasi publik yang memadai.

Dalam perjalanan menuju Bundaran HI, massa mahasiswa sempat terpecah akibat blokade aparat di sejumlah titik.

Sebagian rombongan tertahan di kawasan Semanggi, GBK, hingga sekitar Gedung DPR RI.

Ketua BEM FIB UI, Lintang, mengatakan sebagian massa kemudian melakukan long march menuju area TVRI setelah tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Hingga siang hari, sebagian massa masih dilaporkan tertahan di sekitar kawasan TVRI sambil mencari jalur alternatif untuk bergabung dengan aksi utama di Bundaran HI.

Aksi ini sebelumnya direncanakan diikuti sekitar 1.500 mahasiswa dari berbagai fakultas UI dengan sejumlah tuntutan, di antaranya:

- Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM).
- Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menghentikan praktik militerisme di ranah sipil.
- Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menghindar dan mengakui kesalahan kebijakan pemerintah.

Kelima tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.*

(km/ad)

JAKARTA – Apple resmi merilis sistem operasi iOS 27 versi beta untuk pengembang (Developer Beta) usai diperkenalkan dalam ajang Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 yang digelar 8 Juni lalu.

Versi beta ini merupakan tahap awal pengujian sebelum iOS 27 dirilis secara final untuk publik.

Baca Juga:

• 11 Calon Akpol Aceh Lolos Tes Kesehatan II, Siap Hadapi Seleksi Psikologi

Pengguna iPhone sudah dapat mengunduh iOS 27 Beta melalui menu pengaturan perangkat.

Namun Apple mengingatkan bahwa versi ini masih dalam tahap pengembangan dan belum stabil.

Dalam tahap ini, pengguna berpotensi menghadapi berbagai gangguan, seperti aplikasi yang tiba-tiba tertutup, fitur yang tidak berjalan normal, hingga ketidakcocokan sistem dengan sejumlah aplikasi pihak ketiga.

Karena masih berupa perangkat lunak uji coba, Apple menyarankan iOS 27 Beta tidak digunakan pada iPhone utama yang dipakai sehari-hari.

Perangkat ini lebih cocok dipasang pada perangkat khusus pengujian.

Apple juga menekankan pentingnya melakukan pencadangan data sebelum melakukan pembaruan.

Hal ini untuk mengantisipasi gangguan sistem yang dapat menyebabkan kehilangan data.

Jika terjadi masalah, pengguna dapat melakukan pemulihan melalui iTunes dengan masuk ke Recovery Mode dan memilih opsi Restore iPhone.

Proses ini akan menghapus seluruh data di perangkat, sebelum kemudian dapat dipulihkan kembali dari cadangan (backup).

Untuk menginstal iOS 27 Beta, pengguna perlu membuka menu Settings, masuk ke General, lalu memilih Software Update.

Setelah itu, pengguna dapat mengaktifkan opsi Beta Updates dan memilih iOS 27 Developer Beta untuk mulai mengunduh dan memasang sistem.

Proses instalasi diperkirakan memakan waktu sekitar 30 menit, tergantung kondisi perangkat dan jaringan internet.

Sementara itu, Apple juga telah menyiapkan tahapan lanjutan.

Setelah Developer Beta, perusahaan akan merilis Public Beta pada Juli 2026 yang dapat diakses pengguna umum.

Versi final iOS 27 dijadwalkan meluncur pada periode September hingga November 2026.

Tidak semua perangkat iPhone akan mendapatkan pembaruan ini.

Sejumlah model lama seperti iPhone 11, iPhone SE generasi kedua, hingga seri terbaru iPhone 17 masih masuk dalam daftar perangkat yang didukung iOS 27.

Apple sebelumnya menegaskan bahwa pembaruan sistem operasi ini tetap mempertahankan dukungan luas untuk berbagai generasi iPhone, sekaligus membawa peningkatan fitur dan stabilitas sistem secara bertahap.*

(km/ad)

JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita belum mengalami kenaikan.

Harga jual di tingkat konsumen masih dipatok Rp 15.700 per liter.

Baca Juga:

• PHI dan Pemkab Tabalong Gelar Pelatihan Kepemimpinan ASN, Dorong Pola Transformasional Hadapi Tantangan Birokrasi

Meski demikian, pemerintah mengakui masih menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait ketersediaan dan harga MinyaKita di lapangan.

Pemerintah pun berupaya memperkuat distribusi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan seperti Bulog dan ID FOOD agar pasokan lebih merata hingga pasar tradisional.

Budi menjelaskan, beberapa waktu lalu pasokan MinyaKita sempat terserap untuk program Bantuan Pangan yang menyasar 33,2 juta penerima manfaat.

Kondisi itu menyebabkan distribusi ke pasar menjadi berkurang.

Namun, pemerintah kini telah menghentikan penggunaan MinyaKita dalam program bantuan tersebut dan menggantinya dengan merek minyak goreng lain.

"Bisa minyak goreng merek lain, nanti kami koordinasikan dengan produsen," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong produsen memperbanyak produksi minyak goreng merek kedua (second brand) dengan kualitas yang setara MinyaKita, guna memperluas pilihan bagi masyarakat.

Menurut Budi, saat ini pasar sudah memiliki banyak alternatif minyak goreng sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada satu merek.

"Minyak goreng sudah banyak merek lain, jadi lebih mudah didapat," katanya.

Sebelumnya, pemerintah sempat membahas potensi penyesuaian HET MinyaKita seiring kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Namun, keputusan final belum diambil karena harga CPO masih fluktuatif.

Pemerintah mencatat harga rata-rata CPO berada di kisaran Rp 15.445 per kilogram, sementara harga distribusi MinyaKita dari produsen ke tingkat distributor 1 berada di angka maksimal Rp 13.500 per liter.

Pemerintah menyatakan akan terus memantau stabilitas harga sebelum memutuskan kemungkinan penyesuaian HET di masa mendatang.*

(km/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran uang suap senilai Rp 30 miliar dari pemilik PT Blueray Cargo, John Field, kepada pegawai Bea Cukai bernama Ahmad Dedi.

Uang tersebut disebut diberikan secara bertahap selama enam bulan dengan nilai Rp 5 miliar setiap bulan.

Baca Juga:

• KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Bos Maktour dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Dalam persidangan, jaksa membeberkan bahwa penyerahan uang dilakukan di sejumlah lokasi berbeda, mulai dari pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, kantor pemerintahan, hingga area publik lain di Jakarta.

Pada Juli 2025, John Field disebut menyerahkan Rp 5 miliar secara langsung kepada Ahmad Dedi dalam bentuk mata uang asing di sebuah restoran di kawasan Senayan City.

"Benar," kata John Field saat dikonfirmasi jaksa di persidangan.

Pada bulan berikutnya, Agustus 2025, uang kembali diserahkan sebesar Rp 5 miliar melalui staf bernama Alex.

Pola serupa berlanjut pada September dan Oktober 2025, dengan nilai masing-masing Rp 5 miliar yang juga diserahkan melalui perantara.

Jaksa juga mengungkapkan bahwa pada November 2025, penyerahan uang dilakukan oleh karyawan John Field di kawasan Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, dengan nilai yang sama.

Sementara pada Desember 2025, John Field disebut bertemu langsung dengan Ahmad Dedi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) atas undangan pihak penerima.

Dalam persidangan, John Field mengakui adanya komunikasi setelah setiap penyerahan uang untuk memastikan dana tersebut telah diterima.

"Iya, ada," kata John saat ditanya jaksa mengenai konfirmasi setelah penyerahan uang.

Ia juga mengaku menerima permintaan dari pihak penerima terkait aliran dana tersebut.

"Betul," ujarnya.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut total suap yang diberikan John Field bersama dua anak buahnya mencapai Rp 63,1 miliar.

Uang itu terdiri dari sekitar Rp 61,3 miliar dalam bentuk tunai serta fasilitas lain senilai Rp 1,8 miliar.

Suap tersebut diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik PT Blueray Cargo dapat dipercepat dari pengawasan kepabeanan.

Jaksa menyebut terdapat sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diduga menerima aliran dana tersebut.

Namun hingga kini, para pihak yang disebut masih berstatus tersangka dan belum menjalani persidangan terpisah.

Kasus ini masih terus disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.*

(km/ad)

BOGOR – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor bekerja sama dengan Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia (ASKI) Kota Bogor menggelar kegiatan Jumat Sehat di Mako PWI Kota Bogor, Jalan Tirto Adhi Soerjo, Jumat, 12 Juni 2026.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan senam bersama, tetapi juga wadah memperkuat kolaborasi dalam memasyarakatkan olahraga di Kota Bogor.

Baca Juga:

• Dorong Budaya Hidup Sehat, Pemko Medan Gelar Senam PKJR di Taman Gajah Mada

Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi atau yang akrab disapa Kang Aldho mengatakan kegiatan Jumat Sehat menjadi ruang positif bagi wartawan untuk menjaga kebugaran di tengah rutinitas kerja yang padat.

Menurut dia, kerja sama dengan ASKI membuka peluang lebih luas untuk pengembangan program olahraga yang dapat menjangkau masyarakat lebih besar.

"Kami mengapresiasi kegiatan Jumat Sehat bersama ASKI Kota Bogor. Selain menjaga kebugaran wartawan, ini juga menjadi pintu masuk untuk kolaborasi program yang lebih luas ke depan," kata Herman, Jumat, 12 Juni 2026.

Sementara itu, Ketua ASKI Kota Bogor Ratu Lita Hani mengatakan kolaborasi dengan PWI memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan kegiatan olahraga masyarakat, termasuk hingga tingkat kecamatan dan sektor swasta.

Ia berharap PWI dapat membantu membuka jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat perbelanjaan, untuk penyelenggaraan kegiatan senam bersama secara rutin.

"Kami berharap ada kemitraan strategis, tidak hanya dengan instansi pemerintah, tetapi juga dengan pihak swasta seperti mall dan pusat perbelanjaan untuk kegiatan senam bersama," kata Lita.

Ia menambahkan, ASKI Kota Bogor saat ini memiliki 30 instruktur aktif yang tersebar di enam kecamatan dan siap terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat.

Secara keseluruhan, ASKI telah melatih 65 instruktur melalui program pelatihan resmi.

Menurut dia, para instruktur tersebut akan menjadi ujung tombak dalam memperluas kegiatan senam hingga tingkat lingkungan, sekolah, serta kelompok masyarakat seperti PKK dan Posyandu.

ASKI juga merencanakan program senam untuk lansia serta kegiatan di sekolah-sekolah dengan memperkenalkan Senam Kebugaran Indonesia dan Senam Sehat Bugar yang pernah mengantarkan organisasi tersebut meraih prestasi di tingkat nasional.

Selain itu, ASKI juga menyatakan kesiapan untuk mendukung kegiatan protokoler PWI Kota Bogor, termasuk penyambutan tamu dari luar daerah.

Kolaborasi ini bertepatan dengan momentum ulang tahun ke-4 ASKI Kota Bogor sekaligus memperkuat kiprah organisasi yang telah berjalan selama 28 tahun di tingkat nasional.

Melalui kegiatan ini, PWI dan ASKI berharap budaya hidup sehat melalui olahraga dapat semakin berkembang di tengah masyarakat Kota Bogor.*

(ad)

TABALONG – Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar program Upskilling Leadership Development untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pendopo Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Rabu (10/6/2026), itu diikuti oleh pejabat pemerintah daerah mulai dari sekretaris daerah, asisten, kepala dinas, hingga pejabat eselon II dan III.

Baca Juga:

• Wamendagri Bima Arya: Pemimpin Sejatinya adalah Penjual Harapan

Acara tersebut turut dihadiri Bupati Tabalong H.M. Noor Rifani, General Manager Zona 9 PHI Dadang Soewargono, serta Field Manager PEP Tanjung Charlie P. Nainggolan.

Bupati Tabalong, H.M. Noor Rifani, mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor industri hulu migas.

Menurut dia, kerja sama tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia menilai sinergi pemerintah dan perusahaan dapat menjadi salah satu penopang utama pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat.

"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan perusahaan akan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan," kata Noor Rifani.

Sementara itu, Field Manager PEP Tanjung Field, Charlie P. Nainggolan, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan operasional industri migas di Kalimantan.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi penguatan kapasitas aparatur sekaligus mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Sesi pelatihan bertajuk Membangun Sikap dan Perilaku Kepemimpinan Transformasional dipandu oleh Manager Communication Relations & CID PHI, Dony Indrawan, selama sekitar dua setengah jam.

Dalam pemaparannya, Dony menekankan pentingnya peran pemimpin dalam menentukan arah kebijakan dan kinerja organisasi publik, terutama di tengah perubahan yang berlangsung cepat.

Menurut dia, pola kepemimpinan transformasional dibutuhkan agar aparatur mampu beradaptasi, bekerja lebih efektif, serta memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi bawahan dalam mencapai tujuan bersama.

Pendekatan tersebut juga dinilai relevan untuk mendorong ASN menjadi lebih profesional, tangguh, dan responsif terhadap tantangan tata kelola pemerintahan di masa depan.

Selama pelatihan, para peserta yang terdiri dari pejabat eselon terlihat aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait penerapan konsep kepemimpinan dalam konteks birokrasi daerah.

PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) sendiri merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina yang mengelola bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan di bawah pengawasan SKK Migas.

Perusahaan ini juga menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan di wilayah operasinya.*

(ad)

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang dipimpin Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn) Komaruddin di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juni 2026.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan komunikasi antara TNI aktif dan para purnawirawan Angkatan Darat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan persatuan nasional.

Baca Juga:

• Polda Metro Kerahkan 6.088 Personel Amankan Aksi Demo di Jakarta, Pastikan Tanpa Senjata Api

Kedua pihak juga berdiskusi mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan dinamika kebangsaan dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI menegaskan bahwa para purnawirawan merupakan bagian penting dari keluarga besar TNI yang tetap memiliki peran strategis meski telah purna tugas.

Menurut dia, pengalaman dan wawasan para purnawirawan dapat menjadi sumber masukan berharga bagi institusi TNI maupun masyarakat luas dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Keberadaan organisasi seperti PPAD dinilai turut berkontribusi dalam memberikan pandangan, pengalaman, dan keteladanan bagi generasi penerus, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Audiensi juga menjadi ruang dialog untuk menyamakan pandangan mengenai pentingnya menjaga stabilitas nasional, memperkuat persatuan, serta meningkatkan semangat bela negara di tengah perubahan situasi dunia.

Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn) Komaruddin menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Panglima TNI dalam menjalin komunikasi yang erat dengan para purnawirawan.

Ia menilai hubungan harmonis antara TNI aktif dan para senior menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga soliditas keluarga besar TNI.

Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen kedua pihak untuk terus menjaga kolaborasi yang telah terbangun selama ini, termasuk melalui kontribusi pemikiran dan pengalaman dari para purnawirawan dalam mendukung pembangunan nasional.

Melalui audiensi ini, TNI menegaskan kembali komitmennya untuk merawat kebersamaan dengan seluruh elemen keluarga besar TNI, termasuk para purnawirawan, sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan dan nasionalisme.

Sinergi antara TNI dan PPAD diharapkan dapat menjadi kekuatan moral dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, sekaligus memperkokoh semangat kebangsaan demi terwujudnya Indonesia yang aman, kuat, dan berdaulat.*

(ad)