MEDAN — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menjenguk dua pekerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungbalai yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Medan setelah mengalami kecelakaan kerja tersengat arus listrik.

Mahyaruddin didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tanjungbalai Andri Ginting mendatangi rumah sakit tersebut pada Kamis, 17 September 2026 sore.

Baca Juga:

• Bersama 33 Kepala Daerah se-Sumut, Bupati Asahan Teken Komitmen Cegah Korupsi dan Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Saat ini, dua pekerja masih menjalani perawatan di rumah sakit, yakni M Ridwan Nasution atau Ongah dan Nazaruddin Harahap atau Wak Tajut.

Keduanya merupakan pekerja atau pegawai paruh waktu.

Sementara M Nurdin atau Didin, yang berstatus pegawai outsourcing, telah kembali ke Tanjungbalai dan menjalani pengobatan secara rawat jalan.

Dalam pertemuan dengan kedua pekerja dan keluarga mereka, Mahyaruddin menyampaikan dukungan atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Ia juga memberikan motivasi kepada Ongah dan Wak Tajut serta keluarga agar tetap tabah dan bersemangat menjalani masa pemulihan.

"Kami berharap saudara kami segera sembuh dan bisa kembali bekerja seperti biasa. Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai akan memastikan pendampingan yang dibutuhkan selama masa pemulihan," jelas Wali Kota Mahyaruddin.

Mahyaruddin juga meminta keluarga berkomunikasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup apabila membutuhkan penanganan atau fasilitas lebih lanjut selama proses pemulihan.

Menurut dia, koordinasi tersebut diperlukan agar kebutuhan perawatan dapat segera ditindaklanjuti dan kedua pekerja memperoleh penanganan secara optimal.

Wali Kota menegaskan Pemko Tanjungbalai akan terus memberikan pendampingan selama masa pemulihan para pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut.

Ia berharap kondisi kedua pekerja segera membaik sehingga dapat kembali beraktivitas dan bekerja seperti semula.* (ad)

MEDAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menandatangani komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah daerah.

Komitmen tersebut diteken bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, para kepala daerah, serta Ketua DPRD kabupaten dan kota se-Sumatera Utara dalam upaya memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

• Hadapi Potensi Bencana, Pemkab Asahan Mulai Susun Rencana Penanggulangan Bencana 2026

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Penandatanganan komitmen disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, serta perwakilan LKPP.

Rakor diawali dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Bobby Nasution dan diikuti para kepala daerah serta Ketua DPRD kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Setelah pembacaan komitmen, seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk kesepakatan untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara nyata dan berkelanjutan.

Penandatanganan diawali Bobby Nasution dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus.

Setelah itu, giliran para kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten dan kota, termasuk Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengatakan pertemuan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK menjadi momentum bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperkuat pencegahan korupsi.

Menurut Bobby, forum tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi pelanggaran sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan masing-masing.

Bobby mengatakan hampir seluruh kepala daerah di Sumatera Utara hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menerima pembekalan dan melakukan evaluasi.

Ia juga berharap upaya penanganan dan pencegahan korupsi dilakukan secara menyeluruh karena penyelenggaraan pemerintahan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain," kata Bobby Nasution.

Bobby memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 kepala daerah di Sumatera Utara berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas.

Kehadiran KPK, kata Bobby, menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar terus menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

"Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas," sebut Bobby.

Ia menegaskan Pemprov Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten serta kota siap menerima pembekalan dan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Bobby berharap penguatan pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga diterapkan secara konsisten di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Wamendagri Akhmad Wiyagus dan Pimpinan KPK Johanis Tanak menyampaikan paparan mengenai penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Johanis Tanak menyoroti pentingnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Menurut dia, APIP perlu diperkuat agar mampu menjadi sistem peringatan dini atau early warning system bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi enggak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres," kata Johanis.

Sementara itu, Akhmad Wiyagus mengatakan APIP memiliki posisi penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, pengawasan internal yang berjalan baik memungkinkan potensi penyimpangan diketahui sebelum masuk ke proses hukum.

"Kalau APIP-nya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik, bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian, bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH, APIP itu partner Pemda, jadi bukan yang harus dihindari," kata Akhmad.

Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah daerah dan DPRD se-Sumatera Utara didorong untuk memperkuat tata kelola mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa hingga pengawasan internal.

Pembenahan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah.* (ad)

ASAHAN — Pemerintah Kabupaten Asahan mulai menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Penyusunan dokumen tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Perkuat Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi

Kegiatan ini diikuti sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga unsur penanggulangan bencana.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Utara melalui Zoom Meeting.

Turut hadir perwakilan Dandim 0208/Asahan, perwakilan Kapolres Asahan, konsultan CV Wastu Cipta Medan, staf ahli bupati, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Asahan, Kepala Pos SAR Tanjungbalai-Asahan, narasumber, dan tamu undangan lainnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan, Dr. Bukit Buchori Siagian, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa FGD digelar untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana.

Menurut dia, dokumen tersebut diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Asahan agar berjalan secara terpadu dan terarah.

Penyusunan rencana itu juga diarahkan untuk mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menghadapi potensi bencana.

"Melalui dokumen perencanaan ini diharapkan dapat dilakukan upaya pengurangan risiko bencana serta peningkatan ketangguhan daerah terhadap potensi ancaman bencana di Kabupaten Asahan," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Arifin Sinaga, M.H., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bimbingan dan arahan Bupati Asahan sekaligus membuka kegiatan FGD secara resmi.

Dalam arahannya, Sekda berharap pembahasan penyusunan rencana penanggulangan bencana dapat menghasilkan dokumen yang nantinya menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Ia juga meminta seluruh pihak memberikan masukan sesuai tugas dan bidang masing-masing.

Masukan tersebut diperlukan agar rencana yang disusun dapat menggambarkan kebutuhan penanggulangan bencana secara lebih menyeluruh.

Dengan perencanaan yang komprehensif, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memperkuat penanganan ketika bencana terjadi.

Setelah pembukaan, FGD dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber.

Salah satunya Manutur Parulian Naibaho, S.Sos., S.H., M.Si., Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Provinsi Sumatera Utara.

Ia menyampaikan materi dengan tema "Kesiapan dalam Penanggulangan Dampak Bencana".

Materi tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana dan dampaknya terhadap masyarakat.

Selain itu, Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB memberikan pemaparan melalui Zoom Meeting.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Asahan berupaya menyusun perencanaan penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai unsur.

Dokumen tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pengurangan risiko bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Asahan.* (ad)

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis, 17 September 2026, sebagai rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pemda Sumut

Penandatanganan komitmen bersama dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Kegiatan diawali dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan diikuti seluruh kepala daerah serta pimpinan DPRD.

Selanjutnya, para kepala daerah dan Ketua DPRD menandatangani dokumen komitmen sebagai bentuk kesepakatan untuk terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara nyata, konsisten, dan berkelanjutan.

Penandatanganan tersebut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam sambutannya, Bobby Nasution menyampaikan bahwa kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK itu menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah.

Menurut Bobby, pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga seluruh pemangku kepentingan.

Karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik perlu terus diperkuat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kehadiran kepala daerah dan pimpinan DPRD dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara juga menjadi bagian dari komitmen bersama untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola di daerah masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan KPK Johanis Tanak menekankan pentingnya penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam sistem pemerintahan daerah.

APIP dinilai memiliki peran strategis sebagai pengawas internal sekaligus sistem peringatan dini terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dengan pengawasan yang kuat, berbagai persoalan dapat dideteksi lebih awal sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyebut APIP memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.

Pengawasan internal yang berjalan baik diharapkan mampu memastikan seluruh proses pemerintahan tetap sesuai aturan dan mendukung perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.

Melalui forum tersebut, pemerintah kabupaten dan kota bersama DPRD se-Sumatera Utara memperkuat komitmen untuk terus melakukan pembenahan, terutama dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan.

Komitmen itu menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.* (ad)

MEDAN — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menghadiri rapat koordinasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia itu berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis, 17 September 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lantik Tiga Pejabat Eselon II Pemprov Sumut, Ini Daftarnya

Dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, hadir Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua DPRD Batu Bara Safi'i, Pj. Sekda Batu Bara Rusian Heri, Kepala Dinas PUTR, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Plt. Kepala Bappelitbangda, Kepala BKAD, serta Plt. Sekretaris DPRD.

Kegiatan diawali dengan pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang diikuti para kepala daerah dan pimpinan DPRD. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kehadiran KPK dalam kegiatan itu menjadi bagian dari penguatan fungsi pencegahan terhadap potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui koordinasi dan pendampingan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan tertib dan bertanggung jawab.

Penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi dinilai membutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.

Upaya pencegahan sejak awal diperlukan agar setiap proses pemerintahan berjalan sesuai aturan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara untuk melakukan pembenahan tata kelola secara berkelanjutan.

Dengan tata kelola yang semakin baik, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di daerah diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.* (ad)

JAKARTA — Sejumlah tokoh masyarakat Melayu perantauan berkomitmen memperkuat organisasi Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya.

Upaya tersebut akan dilakukan dengan menghimpun masyarakat Melayu dari berbagai daerah yang kini bermukim di Jakarta.

Baca Juga:

• Panas Bursa Pilpres 2029 PSI Peringatkan Prabowo: Siapapun Pasangannya Berat Kalau MBG Gagal

Komitmen itu mengemuka dalam audiensi sejumlah pengurus Pengurus Wilayah MABMI DKI Jakarta dengan Ketua Umum Pengurus Besar MABMI Prof. Dr. OK Saidin SH, M.Hum di Pasar Festival Kuningan, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

(Pengurus PB dan PW MABMI DKI Jakarta foto bersama di akhir audiensi. Dari kiri: Faisal, Elza Mahendra, Asro Kamal Rokan, Prof. Dr OK Saidin SH, M.Hum, Fariz Saleh Bashel SE dan Syahrian Seregar. (Foto: ist/BITV))

Pertemuan tersebut digelar untuk membahas persiapan Musyawarah Wilayah (Muswil) IV MABMI DKI Jakarta.

Sejumlah pengurus PW MABMI DKI Jakarta yang hadir antara lain Sekretaris II Elza Mahendra, Bendahara Syahrian Siregar, serta Faisal dari Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.

Sementara OK Saidin didampingi Ketua Departemen IV Asro Kamal Rokan dan anggota Wanhat Fariz Saleh Bashel SE.

Dalam pertemuan tersebut disepakati Muswil IV MABMI DKI Jakarta akan digelar pada 8 November 2026. Lokasi pelaksanaan masih dalam tahap penjajakan.

Muswil akan membahas program kerja organisasi sekaligus memilih Ketua PW MABMI DKI Jakarta untuk masa bakti 2026-2031.

Dalam pertemuan tersebut, para pengurus juga membahas potensi masyarakat Melayu yang tinggal di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Masyarakat Melayu di Jakarta tidak hanya berasal dari warga Betawi.

Banyak pula masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia yang datang dan menetap di ibu kota, terutama dari sejumlah provinsi di Sumatera, termasuk Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MABMI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Melayu adalah masyarakat, rumpun atau bangsa yang beragama Islam, berbahasa Melayu dan beradat istiadat budaya Melayu.

Atas dasar potensi tersebut, para pengurus MABMI berkomitmen untuk memperluas keanggotaan dan menghimpun masyarakat Melayu di Jakarta dan sekitarnya.

Upaya menghimpun anggota baru tersebut juga akan melibatkan pengurus MABMI di berbagai provinsi serta kabupaten dan kota.

Para pimpinan MABMI daerah akan dihimbau merekomendasikan putra-putri Melayu dari daerah masing-masing yang kini berdomisili di Jakarta dan dinilai dapat bergabung dengan organisasi.

Rekomendasi tersebut nantinya dapat disampaikan kepada ketua terpilih atau tim formatur hasil Muswil IV MABMI DKI Jakarta.

Saat ini PW MABMI DKI Jakarta dipimpin H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., MM. Biem telah memimpin selama dua periode, yakni masa bakti 2018-2022 dan 2022-2026.

Biem juga dikenal sebagai politisi dan pernah menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Ia merupakan putra dari aktor dan seniman Betawi, H. Benjamin S.

Dalam Muswil IV MABMI DKI Jakarta, peluang Biem untuk kembali mencalonkan diri sebagai ketua periode 2026-2031 masih terbuka.

Sejumlah nama lain juga disebut mulai muncul dalam bursa bakal calon ketua.

Ketua Umum PB MABMI Prof. Dr. OK Saidin mengatakan peserta Muswil yang memiliki hak suara bebas menentukan pilihan secara demokratis.

Namun, ia mengingatkan agar mekanisme musyawarah untuk mufakat tetap menjadi prinsip utama organisasi.

"Yang paling penting kita sadari, bahwa yang akan kita pilih adalah seorang Pemimpin bagi organisasi MABMI untuk wilayah yang multi dimensi. Jadi, selain syarat-syarat formal, ada hal-hal tertentu yang patut menjadi pertimbangkan untuk kita menilai seseorang itu layak memimpin MABMI DKI Jakarta, yang ke depan tentu akan penuh dengan dinamika dan tantangan zaman. Di situ lah kita perlu bermusyawarah dan saling berbesar hati dalam menyamakan persepsi sampai pada satu pilihan yang sama," tuturnya.* (ad)

BATU BARA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan Gerakan Nasional Sholat Istisqa dan Doa Bersama sebagai ikhtiar untuk memohon turunnya hujan sekaligus bagian dari upaya mitigasi dampak kekeringan pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Tahun 2026, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku tersebut diikuti jajaran petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan penuh khidmat.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 18 September: Banda Aceh-Aceh Timur Berpotensi Hujan Petir

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan Sholat Istisqa sebanyak dua rakaat yang dipimpin oleh seorang ustadz.

Sholat Istisqa merupakan salah satu bentuk ikhtiar umat Islam untuk memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan sebagai rahmat dan keberkahan bagi seluruh makhluk.

Dalam khutbahnya, ustadz menyampaikan bahwa manusia perlu menjadikan berbagai kondisi sulit, termasuk kemarau panjang dan bencana alam, sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

"Allah menguji kita dengan berbagai macam musibah, salah satunya kemarau panjang. Untuk itu, kita sebagai manusia sudah seharusnya menadahkan tangan untuk memohon ampun atas segala dosa yang telah kita perbuat dan sekaligus berdoa kepada Allah agar diturunkan rahmat-Nya berupa hujan ke bumi," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk memperbanyak istighfar, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan sesama.

Kondisi kekeringan, lanjutnya, hendaknya tidak hanya dipandang sebagai persoalan alam, tetapi juga menjadi pengingat bagi manusia untuk senantiasa melakukan evaluasi diri dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama.

Seluruh peserta memanjatkan doa agar Allah SWT memberikan ampunan, menurunkan hujan yang membawa keberkahan, serta memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari berbagai musibah dan dampak kekeringan.

Melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Sholat Istisqa dan Doa Bersama tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku turut mendukung upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menghadapi potensi dampak kekeringan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengajak seluruh jajaran petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan agar senantiasa meningkatkan keimanan, memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan sesama, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak kekeringan.* (ad)

DELI SERDANG — Petugas Imigrasi di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, menolak masuk seorang warga negara Pakistan berinisial SK, 42 tahun, ke wilayah Indonesia.

Penolakan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan SK dan dokumen perjalanan yang dibawanya.

Baca Juga:

• Viral Cekcok di Tanjung Morawa Gara-gara Speaker Gudang Dinilai Terlalu Keras Saat Azan, Polisi Ungkap Kronologinya

Ia datang menggunakan pesawat Salam Air nomor penerbangan OV901 dari Muscat, Oman, dengan visa C1.

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Sofyan M. Wibowo, mengatakan kecurigaan petugas muncul ketika dilakukan pemeriksaan lebih mendalam mengenai tujuan kedatangan SK ke Indonesia.

Dalam pemeriksaan awal, SK mengaku akan tinggal di Indonesia selama satu bulan untuk menjalankan urusan bisnis di bidang perhotelan.

Namun, ketika petugas meminta penjelasan lebih rinci, SK disebut tidak dapat menyebutkan nama hotel yang menjadi tujuan bisnisnya.

"Pemeriksaan keimigrasian tidak hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan kesesuaian maksud dan tujuan kedatangan orang asing dengan keterangan serta dokumen pendukung," ujar Sofyan, Jumat (18/9/2026).

Selain tidak mampu menjelaskan secara rinci rencana bisnis perhotelan yang disebutnya, petugas menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam dokumen perjalanan SK.

Pertama, SK mengaku tidak memiliki kenalan maupun kerabat di Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang diperiksa petugas saat memastikan maksud dan tujuan kedatangannya.

Kedua, terdapat perbedaan antara rencana lama tinggal dengan tiket kepulangan.

SK menyatakan akan berada di Indonesia selama satu bulan, tetapi tiket kepulangannya tercatat pada 19 September 2026 atau hanya dua hari setelah kedatangannya.

Ketiga, dokumen pemesanan akomodasi yang dibawa SK juga hanya berlaku hingga 19 September 2026.

Perbedaan antara keterangan yang disampaikan dengan dokumen perjalanan tersebut kemudian menjadi dasar petugas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah menemukan sejumlah ketidaksesuaian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan akhirnya melakukan penolakan masuk atau denial of entry terhadap SK.

Petugas kemudian berkoordinasi dengan maskapai Salam Air agar SK dapat segera dipulangkan ke negara asalnya melalui penerbangan pertama yang tersedia.

Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

Langkah itu juga disebut sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang menekankan agar pelayanan publik, penegakan hukum, dan kedaulatan negara berjalan beriringan melalui semangat "Imigrasi untuk Rakyat."* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melantik tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pelantikan berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kompleks Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat, 18 September 2026.

Baca Juga:

• Tambang Emas Ilegal di Madina Longsor, 3 Penambang Tewas Tertimbun

"Saya Gubernur Sumatera Utara dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari sebagai jabatan baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby Nasution dalam prosesi pelantikan, Jumat (18/9/2026).

Tiga pejabat yang dilantik menempati sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemprov Sumut.

Pertama, Terang Dewi Susantri Ujung dilantik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara.

Sebelumnya, Terang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut.

Kedua, Evan Botung Daulay dilantik sebagai Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya, Evan menjabat sebagai Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut.

Ketiga, Rudi Hadian Siregar dipercaya sebagai Kepala Biro Umum Setda Sumut.

Sebelumnya, Rudi menjabat sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut.

Pelantikan tersebut mengisi sebagian jabatan eselon II yang sebelumnya masih kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Setelah tiga pejabat tersebut dilantik, masih terdapat dua jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Sumut yang belum terisi.

Kedua jabatan tersebut yakni Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Disdukcapil PMD).

Dengan demikian, pengisian dua jabatan tersebut masih menjadi bagian dari proses penataan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.* (d/ad)

MADINA — Longsor terjadi di lokasi tambang emas ilegal di bantaran Sungai Batang Gadis, Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Tiga penambang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Alexander Halim Hadapi Eksekusi 10 Tahun Penjara, Kejari Langkat Layangkan Panggilan

Saat kejadian, para korban sedang melakukan aktivitas penambangan menggunakan mesin dompeng di aliran Sungai Batang Gadis.

Namun, aktivitas tersebut berujung kecelakaan setelah dinding sungai tiba-tiba runtuh dan material longsor menimpa para penambang.

"Kecelakaan kerja tambang ilegal menggunakan mesin dompeng mengakibatkan tiga orang meninggal dunia," ujar R Manurung, Jumat (18/9/2026).

Ketiga korban yang meninggal dunia masing-masing bernama Idir, 56 tahun, warga Desa Sipaga, Kecamatan Panyabungan; Rahmad, 46 tahun, warga Desa Sipaga, Kecamatan Panyabungan; dan Samsul, warga Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan, Madina.

Menurut kepolisian, para korban tengah melakukan aktivitas penambangan ketika dinding di bantaran Sungai Batang Gadis tiba-tiba runtuh.

"Mendengar suara gemuruh, reruntuhan dari lokasi tebing sungai telah runtuh sehingga material tebing menimbun para korban," katanya.

Material tanah dan reruntuhan tersebut membuat ketiga penambang sempat dinyatakan hilang.

Setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, petugas gabungan yang terdiri atas personel Polri, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta masyarakat sekitar melakukan pencarian dan evakuasi.

Proses pencarian berlangsung hingga Kamis malam.

"Dilakukan proses pencarian dan evakuasi. Kegiatan pencarian berlangsung hingga pukul 20.00 WIB dan korban berhasil ditemukan," ujarnya.

Ketiga korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 20.00 WIB dalam kondisi meninggal dunia dan tertimbun material tanah longsor.

Petugas kemudian melakukan proses evakuasi terhadap seluruh korban dari lokasi tambang emas ilegal tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng.

Terpidana kasus perambahan hutan di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading, Langkat Timur Laut, Kabupaten Langkat, itu akan segera dieksekusi untuk menjalani hukuman 10 tahun penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Baca Juga:

• Satpam Diduga Dipukul Saat Massa Terobos Pagar Saat Demo, Begini Penjelasan Disdik Sumut

Menurut dia, langkah itu merupakan bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Sudah dikirim panggilan kepada yang bersangkutan dan telah diterima keluarga nya. Apakah dia hadir atau tidak kita lihat dalam minggu ini," ujar Rizaldi, Jumat (18/9/2026) siang.

Rizaldi mengatakan proses eksekusi akan dilakukan oleh jaksa dari Kejari Langkat sebagai jaksa eksekutor setempat.

Jika Alexander tidak memenuhi panggilan pertama, kejaksaan akan kembali mengirimkan panggilan.

Apabila hingga panggilan berikutnya terpidana tetap tidak hadir, jaksa dapat melakukan upaya paksa sesuai ketentuan hukum.

"Kita layangkan panggilan yang ke-2 dan ke-3, jika Alexander tidak hadir maka akan dilakukan upaya paksa," imbuh Rizaldi.

Berdasarkan informasi pada laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, Alexander Halim diketahui telah mengajukan peninjauan kembali (PK).

Namun, Rizaldi menegaskan pengajuan PK tidak menghentikan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"PK tidak menghalangi eksekusi," tandas Rizaldi.

Sebelumnya, Kejati Sumatera Utara juga telah meminta Kejaksaan Agung melakukan pencekalan terhadap Alexander Halim.

Langkah tersebut ditempuh untuk mencegah terpidana melarikan diri ke luar negeri selama proses eksekusi berlangsung.

Asisten Intelijen Kejati Sumatera Utara, Irfan Wibowo, membenarkan permohonan pencekalan tersebut.

"Terkait cekal, sudah kami teruskan permohonan surat cekal dari Kejari setempat kepada Kejaksaan Agung secara berjenjang," ujar Irfan saat dikonfirmasi detikSumut, Rabu (9/9/2026) sore.

Irfan menjelaskan kewenangan eksekusi berada pada jaksa eksekutor Kejari Langkat.

Kejati Sumut, kata dia, hanya memberikan dukungan terhadap proses tersebut.

"Eksekusi itu merupakan domain jaksa eksekutor dari Kejari setempat (Langkat) ya. Apapun itu, eksekusi harus dilaksanakan," tegas mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandung itu.

"Kami sebatas support system saja, sementara ranah dari jaksa eksekutor," pungkas Irfan.

Perkara Alexander Halim berkaitan dengan kasus korupsi alih fungsi atau perambahan kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Alexander Halim dan jaksa penuntut umum Kejari Langkat.

Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 2657 K/PIDF.SUS/2026.

Majelis hakim yang memutus perkara tersebut terdiri atas Jupriyadi sebagai ketua majelis, dengan hakim anggota Ainal Mardhiah dan Arizon Mega Jaya.

Putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan.

Namun, pada tingkat banding, kewajiban pembayaran uang pengganti Alexander diperberat.

Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan kepada Alexander.

Selain itu, Alexander diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Alexander dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Jika harta benda tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Putusan banding itu lebih berat dibandingkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

Pada tingkat pertama, Alexander diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp797.686.372.298,42 dengan subsider lima tahun penjara.

Kasus ini bermula ketika Alexander Halim, yang disebut sebagai pemilik Koperasi Sinar Tani Makmur, menghubungi Imran yang saat itu menjabat Kepala Desa Tapak Kuda pada 2013.

Dalam perkara tersebut, Alexander dan Imran disebut melakukan jual beli tanah yang berada di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

Majelis hakim menyatakan bidang tanah tersebut berada dalam kawasan yang seharusnya dilindungi negara.

Karena itu, tanah di kawasan suaka margasatwa tidak dapat diterbitkan sertifikat hak milik tanpa izin pemerintah.

Perbuatan kedua terdakwa disebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Sebelumnya, JPU Kejari Langkat menuntut Alexander Halim dan Imran masing-masing dengan pidana penjara 15 tahun serta denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Khusus Alexander, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti Rp856,8 miliar dengan subsider 7,5 tahun penjara.* (d/ad)

MEDAN — Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pendemo diduga melakukan penganiayaan terhadap petugas keamanan atau satpam di Kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut) viral di media sosial.

Disdik Sumut kemudian memberikan penjelasan mengenai peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Tren Childfree Mulai Marak di Perkotaan Sumut, Pemprov dan BKKBN Langsung Pasang Badan Lewat PUSPAGA dan TAMASYA

Sejumlah pendemo terlihat berusaha masuk ke halaman kantor dengan melompati pagar.

Aksi saling dorong kemudian terjadi antara massa dan petugas keamanan.

Massa akhirnya berhasil masuk ke halaman kantor setelah salah seorang pendemo terjatuh.

Tidak lama kemudian, sejumlah pendemo terlihat masuk ke dalam gedung Disdik Sumut.

Dalam video tersebut, terlihat seorang pria berseragam satpam dipukul oleh massa.

Setelah kejadian itu, para pendemo terlihat meninggalkan Kantor Disdik Sumut.

Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdik Sumut, M Basir Hasibuan, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu sore, 16 September 2026.

Menurut dia, para pendemo datang untuk meminta bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga.

Basir mengatakan massa telah dua kali mendatangi Kantor Disdik Sumut dengan tuntutan yang berbeda.

Salah satu persoalan yang mereka soroti berkaitan dengan dugaan pungutan di sejumlah sekolah.

"Mereka dua kali datang, tuntutannya ganti-ganti, tapi tuntutan mengenai SMA N 1 Medan katanya ada di situ pungli SPP, SMA N 2, mereka intinya mau ketemu Pak Kadis, Pak Kadis kan rapat di Kantor Gubernur acara dengan KPK itu," kata M Basir Hasibuan, Jumat (18/9/2026).

Menurut Basir, para pendemo kemudian memaksa masuk ke dalam area kantor.

Petugas keamanan berupaya mencegah massa masuk sehingga terjadi aksi saling dorong.

"Mereka maksa masuk ke dalam, kan demo kan nggak boleh di dalam. Mereka lompat pagar, itulah seperti yang di video itu. Satpam kita dorong supaya tidak masuk, orang itu melompat untuk masuk, itulah terjadi," ucapnya.

Basir mengatakan dua petugas keamanan Disdik Sumut dipukul setelah massa berhasil masuk ke dalam kantor.

Ia juga membantah jika petugas keamanan terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap pendemo seperti yang disebut massa.

"Satpam kita dipukuli mereka beringas di situ, Satpam kita ada dua orang yang dipukul. Mereka juga bilang kalau mereka dipukul, tapi kalau di video itu kan jelas mereka yang mukul pakai kayu, mencekik komandan Satpam," ujarnya.

Basir mengaku sempat berdebat dengan massa karena mereka hendak melakukan sweeping ke dalam kantor.

Ia melarang tindakan tersebut karena lokasi merupakan kantor pemerintahan.

"Saya pun kenapa berdebat dengan mereka karena mereka mau sweeping ke dalam, nggak saya kasih lah, ini kan kantor pemerintah. Saya bilang kalau memang ada masalah dengan kalian bilang itu pemukulan ya laporkan aja ke polisi, ini ada juga polisi saksinya, nggak mau orang itu," tuturnya.

Basir menyatakan pihaknya meminta persoalan dugaan pemukulan dilaporkan melalui jalur hukum.

Namun, menurut dia, para pendemo tidak bersedia membuat laporan kepada polisi saat itu.* (d/ad)

MEDAN — Persoalan biaya pendidikan membuat sebagian siswa yang telah dinyatakan lulus belum dapat membawa pulang ijazah mereka.

Pemerintah Kota Medan merespons persoalan tersebut melalui Program Tebus Ijazah.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Plang Sekolah, Mantan Manajer BOS Labusel Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Bantuan ditujukan kepada siswa maupun alumni jenjang SD, SMP, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari keluarga kurang mampu yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena tunggakan biaya pendidikan.

Program Tebus Ijazah ditujukan untuk membantu peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi belum dapat mengambil ijazah karena keluarga tidak mampu melunasi kewajiban pendidikan.

"Program ini merupakan bentuk perhatian Bapak Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas terhadap anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan atau mencari kerja karena ijazahnya tertahan. Ini bagian dari upaya mendorong akses pendidikan yang lebih adil," ujar Plt. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Prayogi dalam keterangannya, Jumat, 18 September 2026.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Program Tebus Ijazah menargetkan 1.000 penerima bantuan sepanjang 2026.

Hingga Jumat, 18 September 2026, sebanyak 278 siswa dari keluarga tidak mampu telah menerima bantuan untuk menyelesaikan tunggakan biaya pendidikan yang menyebabkan ijazah mereka masih tertahan.

"Kami prioritaskan mereka yang terdata di DTSEN dan nilai tunggakannya tidak lebih dari Rp2,5 juta, sesuai pagu anggaran," jelas Prayogi.

Bantuan diberikan berdasarkan data serta bukti tunggakan yang disampaikan oleh pihak sekolah.

Biaya yang dapat dibayarkan meliputi SPP dan biaya pendidikan lainnya, dengan nilai bantuan maksimal Rp2,5 juta untuk setiap siswa.

Penerima bantuan merupakan lulusan SD, SMP, dan MTs yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti tunggakan yang tercatat dari pihak sekolah.

Program Tebus Ijazah masih berjalan. Karena itu, jumlah penerima bantuan diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai target 1.000 siswa pada 2026.

Melalui program tersebut, Pemko Medan membantu menyelesaikan tunggakan administrasi pendidikan sehingga siswa dapat mengambil ijazah yang telah mereka peroleh setelah menyelesaikan pendidikan.

Ijazah tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya ataupun untuk memenuhi berbagai keperluan setelah lulus sekolah.* (d/ad)

MEDAN — Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, Ralasen Ginting, didakwa melakukan korupsi terkait sejumlah pekerjaan fiktif dengan nilai mencapai Rp2,8 miliar.

Dalam perkara yang sama, tiga terdakwa lainnya turut didakwa, yakni Joko Waskitono selaku Asisten II Pemerintah Kota Binjai, Ruman Dawaty yang merupakan ASN Pemkot Binjai, serta Agung Ramadhan dari pihak swasta.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Plang Sekolah, Mantan Manajer BOS Labusel Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Binjai, Riyan Widya Putra, menguraikan dugaan perbuatan para terdakwa dalam perkara tersebut.

Menurut jaksa, Ralasen membuat kontrak atas pekerjaan yang tidak pernah ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk periode 2022-2025.

"Modusnya, menawarkan dan membagi kegiatan pekerjaan dengan mekanisme pengadaan langsung kepada kontraktor," ucap jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Binjai, Riyan Widya Putra di persidangan.

Jaksa menyebut Ralasen meminta uang tanda jadi atau biaya pembuatan kontrak kepada para kontraktor.

Padahal, kegiatan yang ditawarkan tersebut tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun perubahannya.

Menurut jaksa, Ralasen membagi pekerjaan fiktif tersebut kepada 10 kontraktor sepanjang 2024-2025.

Para kontraktor kemudian menyerahkan uang tanda jadi kepada Ralasen maupun orang yang dipercaya olehnya.

Orang-orang tersebut antara lain Suko Hartono yang telah meninggal dunia, Agung Ramadhan selaku pihak swasta, serta Dody Alfayed yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dari dakwaan jaksa, Ralasen menerima uang secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadinya.

Nilai transfer yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp1.225.002.500.

Setelah menerima uang tersebut, Ralasen kemudian membuat Surat Perintah Kerja (SPK).

Jaksa juga menyebut penyedia atau kontraktor menyerahkan uang kepada Ralasen maupun orang kepercayaannya pada Oktober dan November 2024 serta sepanjang 2025.

Total uang yang diterima dalam rangkaian perbuatan tersebut mencapai Rp2.804.500.000 atau sekitar Rp2,8 miliar.

Dalam perkara tersebut, para terdakwa juga didakwa membuat dan menandatangani rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun Anggaran 2024.

Dalam dokumen tersebut tercantum kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani dan bantuan irigasi tanah dangkal berupa sumur bor.

Namun, jaksa menyatakan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam DPA maupun perubahannya untuk tahun anggaran 2022-2025.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa dengan Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Para terdakwa juga didakwa dengan alternatif kedua, yakni Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah dakwaan dibacakan, hakim Muhammad Nazir memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menyampaikan nota perlawanan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa pada persidangan berikutnya.

Sidang kemudian ditutup.* (d/ad)

MEDAN — Mantan Manajer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Julpikar Adi Candra alias Candra, dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan plang sekolah pada 2024.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Cecep Priyayi, menyatakan perbuatan Candra terbukti merugikan keuangan negara lebih dari Rp113 juta.

Baca Juga:

• Tolak Makanan Bergizi Gratis, Pelajar Papua Ngotot: Kami Butuh Pendidikan Gratis, Bukan Makan

"Menuntut terdakwa selama 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider 1 tahun kurungan," ucap jaksa.

Selain pidana penjara dan denda, jaksa menuntut Candra membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp113 juta lebih.

Namun, uang pengganti tersebut telah dibayarkan dan dititipkan kepada kejaksaan.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap Candra.

Perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Jaksa juga menilai terdakwa berbelit-belit selama persidangan.

"Sementara, hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum, sudah mengembalikan UP dan memiliki tanggungan keluarga," tambahnya.

Jaksa menyatakan perbuatan Candra melanggar Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, Ketua Majelis Hakim Muhammad Nazir memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada persidangan pekan depan.

Sidang kemudian ditutup.

Sebelumnya, Candra didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan plang sekolah yang bersumber dari anggaran dana BOS.

Perbuatan tersebut diduga menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp113 juta lebih.* (d/ad)

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Wakil Gubernur Sumut Surya dengan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mahyuzar bersama tim di ruang kerja Wagub Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (18/9/2026).

Baca Juga:

• "Ketika Orang Lain Tidur, Mereka Kerja": Wagub Sumut Pimpin Harhubnas 2026, Gaungkan Pesan Konektivitas Prabowo

"Ini salah satu strategi komprehensif dalam memperkuat ketahanan keluarga, mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta menurunkan angka stunting," ucapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut Dwi Endah Purwanti mengatakan salah satu dinamika yang berkembang di kalangan Gen Z adalah keputusan untuk tidak memiliki anak atau childfree.

Menurut Dwi, fenomena tersebut mulai berkembang di kalangan anak muda karena berbagai faktor, mulai dari persoalan ekonomi, kesiapan mental hingga kemampuan mengatur keseimbangan waktu. Fenomena itu disebut lebih banyak ditemukan di wilayah perkotaan.

"Gerakan ini paling banyak ditemukan di wilayah urban," ucapnya.

Untuk merespons dinamika tersebut, Pemprov Sumut bersama BKKBN mendorong penguatan program PUSPAGA dan TAMASYA. Kedua program tersebut menyediakan layanan konseling dan konsultasi gratis bagi keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan anak.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mahyuzar mengatakan pertemuan dengan Wagub Sumut juga membahas sejumlah isu kependudukan dan keluarga yang sedang berkembang.

Salah satu yang disampaikan yakni penataan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).

Penataan tersebut dilakukan menyusul transformasi kelembagaan BKKBN menjadi kementerian. Saat ini, kantor perwakilan BKKBN di tingkat provinsi tengah berproses mengalami perubahan kelembagaan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Selain persoalan kelembagaan, Mahyuzar mengatakan fenomena childfree juga menjadi perhatian karena dapat berpengaruh terhadap angka kelahiran dalam jangka panjang.

"Kedua, terkait fenomena yang sedang berkembang saat ini yakni gerakan childfree," ujarnya.

Menurut Mahyuzar, fenomena tersebut perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan potensi penuaan penduduk atau aging population. Keputusan menunda atau tidak memiliki anak disebut dapat dipengaruhi oleh faktor keamanan finansial, tingginya biaya hidup hingga biaya perumahan.

Karena itu, BKKBN bersama pemerintah daerah mendorong edukasi mengenai kesiapan menikah, dukungan ekonomi, kesiapan mental dan kesehatan reproduksi bagi generasi muda.

"Kami berupaya menggalakkan edukasi kesiapan menikah, dukungan ekonomi, mental, dan kesehatan reproduksi agar generasi muda tidak terhalang secara sistemik untuk berkeluarga," pungkas Mahyuzar.

Penguatan program ketahanan keluarga tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumut bersama BKKBN dalam merespons perubahan pola pengasuhan serta dinamika kependudukan yang berkembang di kalangan generasi muda.* (dh)

Plt Kepala Biro Adpim Sumut Reza Prima Kurniawan mengatakan penerapan teknologi digital membuat proses administrasi pimpinan dapat dilakukan tanpa terkendala jarak dan waktu.

Baca Juga:

• Setelah Beberapa Hari Berselimut Asap, Langit Sumut Kembali Bersih hingga Siang Ini

Menurut Reza, penguatan transformasi digital dilakukan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan dinamika pelayanan publik yang semakin cepat. Sejumlah langkah telah disiapkan, mulai dari pembangunan sistem e-monitoring kinerja biro hingga pelatihan lanjutan di bidang pelayanan publik dan protokol digital.

Biro Adpim Sumut juga melakukan revisi standar operasional prosedur (SOP), termasuk mengembangkan panduan protokol untuk kegiatan hybrid dan pedoman komunikasi digital pimpinan yang terpadu.

Selain itu, personel protokol dan pengamanan acara mendapatkan pelatihan untuk mendukung kelancaran kegiatan pimpinan.

Biro Adpim Sumut turut mengembangkan sistem manajemen acara digital atau event management. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pimpinan sekaligus memantau pengalaman tamu utama sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan dan citra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi pimpinan, meningkatkan efektivitas pelayanan birokrasi, serta memperkuat citra pemerintah daerah melalui protokol dan komunikasi pimpinan," kata Reza.

Terkait tingginya intensitas kegiatan pimpinan di Sumut, Reza mengatakan seluruh agenda sejauh ini dapat dikoordinasikan dengan baik. Menurutnya, kelancaran kegiatan tersebut didukung kerja tim dan pembagian tugas antara gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Pak Gubernur bekerja bukan 'superman' melainkan super tim, semua saling berkoordinasi dengan pembagian tugas karena Gubernur juga dibantu dengan Wagub, Sekda juga pimpinan OPD, semua berkolaborasi bahu membahu membangun Sumut," jelas Reza.

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Adpim Sumut Muhammad Roja Sanofa mengatakan penggunaan SIMANTAP juga mempermudah proses surat-menyurat pemerintahan.

Menurutnya, surat dapat diproses secara elektronik sehingga administrasi tetap berjalan meskipun pimpinan sedang berada di luar daerah atau menjalankan tugas dari lokasi berbeda.

"Administrasi surat menyurat kita laksanakan melalui aplikasi SIMANTAP sehingga di mana pun pimpinan tetap bisa berjalan tanpa kendala. Untuk tanda tangan surat juga sudah by elektronik sehingga semua urusan administrasi sudah bisa dilaksanakan melalui aplikasi," kata Roja.

Pemanfaatan sistem digital tersebut menjadi bagian dari upaya Biro Adpim Sumut mempercepat layanan administrasi sekaligus memastikan kebutuhan tata kelola pimpinan tetap berjalan meski aktivitas pemerintahan dilakukan dari berbagai wilayah.* (dh)

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan Hendro Nugroho mengatakan kondisi tersebut terpantau sejak pagi hingga siang.

Baca Juga:

• Cabai Rawit Merah Meroket Tembus Rp93.150 per Kg, Harga Pangan Lainnya Ikut Bergerak

Selain sebaran asap, pemantauan dari pukul 00.00 hingga 13.00 WIB juga menunjukkan tidak adanya titik panas di wilayah Sumut.

Hendro mengatakan kondisi kualitas udara di Sumut pada hari ini berada dalam kategori baik hingga sedang. Hal tersebut berdasarkan hasil pengamatan terhadap konsentrasi PM2.5 atau partikel sangat kecil yang terdapat di udara.

"Untuk kualitas udara di Sumut pada hari ini berdasarkan pengamatan kualitas udara, konsentrasi PM2.5 berada pada kategori baik hingga sedang," ujarnya.

Meski kondisi asap dan titik panas tidak terdeteksi, BBMKG Wilayah I Medan tetap mengimbau pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memantau perkembangan informasi cuaca serta sebaran asap melalui informasi resmi BMKG.

Sebelumnya, asap karhutla sempat terdeteksi masuk ke wilayah Sumut dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut juga sempat dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Kota Medan.

Asap dari sejumlah titik karhutla di wilayah lain di Sumatera dan Kalimantan terbawa angin hingga memasuki wilayah Sumut.

Dengan kondisi terbaru pada Jumat siang, hasil pemantauan BMKG menunjukkan tidak ada asap karhutla maupun hotspot yang terdeteksi di wilayah Sumut hingga pukul 13.00 WIB.* (mi/dh)

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSU Haji Medan drg Fitrady Ulianda Siregar mengatakan JK tiba di IGD pada pukul 22.15 WIB dengan keluhan nyeri di bagian ulu hati yang dirasakan sejak dua hari.

Baca Juga:

• Bukan Lagi Pukul Rata Rp 6 Juta, BGN Rombak Formula Insentif Dapur Makan Bergizi Gratis

Menurut Ulianda, nyeri yang dirasakan JK juga menjalar hingga ke bagian dada. Selain itu, pasien mengeluhkan sakit kepala dan mual.

JK kemudian menjalani sejumlah pemeriksaan medis, termasuk Electroencephalography (EEG) untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik di otak.

Ulianda mengatakan kondisi JK saat ini menunjukkan perkembangan. Keluhan sakit kepala yang dirasakan pasien disebut mulai berkurang.

"Keluhan nyeri kepala sudah mulai berkurang. Saat ini pasien sudah dirawat di Ruangan Jabal Rahmah RSU Haji Medan," katanya.

Siswi SMK Negeri 1 Merdeka tersebut ditangani oleh dokter spesialis anak, yakni dr Sevina SpA dan dr Ade Rahmat SpA.

RSU Haji Medan sebelumnya juga telah merawat pasien lain yang diduga terkait kasus keracunan MBG dari Kabupaten Karo. Dengan masuknya JK, rumah sakit tersebut tercatat telah menangani tiga pasien dari Karo.

Dua pasien lainnya tercatat masuk pada 11 September 2026 dan 13 September 2026.

Kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo sebelumnya telah menyebabkan sejumlah siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program tersebut.

Penanganan terhadap pasien JK saat ini masih dilakukan di RSU Haji Medan. Kondisi dan hasil pemeriksaan medisnya masih terus dipantau oleh tim dokter.* (mi/dh)

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum sekaligus Guru Dayah Darul Ihsan Abu Krueng Kalee, Siem, Aceh Besar, Ustaz Dr H Muakhir Zakaria, MA, dalam khutbah Jumat di Masjid Darul Hasani Miruek Taman, Kecamatan Darussalam, Jumat (18/9/2026), bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.

Baca Juga:

• Gandeng Polisi Kanada Kapolda Aceh Perkuat Blokade Jalur Laut untuk Tumpas Jaringan Penyelundupan Manusia

Muakhir mengutip firman Allah SWT dalam QS Al-Kahfi ayat 46 yang menyebut harta dan anak sebagai perhiasan kehidupan dunia. Dalam ayat tersebut juga ditegaskan bahwa amal kebajikan yang kekal lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untuk menjadi harapan.

Dia menjelaskan, Imam Al-Qurthubi menerangkan harta dan anak disebut sebagai perhiasan kehidupan dunia karena pada harta terdapat keindahan dan manfaat, sedangkan pada anak terdapat kekuatan dan dukungan. Harta dapat memenuhi kebutuhan dan menunjang berbagai kepentingan kehidupan, sementara anak dapat menjadi sumber kebahagiaan, ketenteraman, penerus keturunan, hingga dukungan bagi orang tua.

Selain itu, Muakhir mengutip QS At-Taghabun ayat 15 yang menyebut harta dan anak-anak sebagai cobaan atau fitnah. Imam Ath-Thabari menjelaskan ayat tersebut sebagai ujian bagi manusia untuk melihat apakah mereka menunaikan hak Allah atas harta dan anak serta tetap menaati perintah-Nya, atau justru menjadi lalai dalam beribadah.

Menurut Muakhir, harta dan keturunan secara khusus disebut dalam ayat tersebut karena keduanya memiliki daya ikat yang kuat terhadap hati manusia.

Seseorang dapat bekerja keras siang dan malam untuk mengumpulkan harta. Setelah memilikinya, muncul kekhawatiran kehilangan kekayaan tersebut. Begitu pula terhadap anak, orang tua dapat melakukan berbagai hal demi masa depan keturunannya. Dalam kondisi tertentu, dorongan tersebut bahkan dapat menggoda seseorang melanggar batas halal dan haram dengan alasan kepentingan keluarga.

Muakhir juga menyebut harta dan keturunan dapat menjadi akar berbagai persoalan ketika manusia keliru memandang hakikat keduanya.

Karena itu, dia mengingatkan bahwa harta bukanlah tujuan akhir kehidupan. Allah menyebut harta sebagai perhiasan, bukan tujuan hidup. Perhiasan semestinya memperindah kehidupan tanpa menguasai hati manusia.

Menurutnya, ketika harta dijadikan tujuan utama, seseorang dapat kehilangan batas antara yang halal dan haram. Kondisi tersebut berpotensi berkembang menjadi keserakahan, penipuan, suap, penggelapan hingga korupsi.

"Korupsi pada hakikatnya bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga krisis amanah dan penyakit moral. Seseorang yang mengambil harta yang bukan haknya telah mengorbankan kejujuran demi perhiasan dunia yang sementara," ungkap Muakhir.

Selain harta, Muakhir mengingatkan agar anak dipandang sebagai amanah, bukan semata-mata kebanggaan. Menurutnya, orang tua tidak cukup hanya mengejar keberhasilan materi anak, tetapi juga perlu membangun iman, ilmu, akhlak dan tanggung jawab.

Dia menilai orang tua yang hanya mengejar prestasi, kekayaan dan status sosial anak tanpa membangun moralnya berisiko melahirkan generasi yang memiliki kemampuan tetapi lemah dalam integritas.

Muakhir kemudian mengingatkan pentingnya mengubah orientasi hidup. Menurutnya, harta dan keturunan tetap merupakan bagian dari kehidupan dunia, tetapi ukuran keberhasilan manusia tidak berhenti pada keduanya.

Allah telah menegaskan bahwa amal-amal saleh yang kekal memiliki nilai yang lebih baik sebagai bekal dan harapan manusia.

"Artinya yang harus menjadi ukuran keberhasilan," pungkas Muakhir.* (dh)