Bangunan tersebut diketahui memiliki sejumlah fasilitas yang tidak umum ditemukan pada sel warga binaan, seperti sofa, televisi dan kulkas. Ombudsman juga menemukan sejumlah botol minuman beralkohol di dalam salah satu kulkas.

Baca Juga:

• Ada Apa di Lapas Cibinong? Ombudsman Sempat Dihalangi Saat Sidak Dugaan Fasilitas Mewah Sambo

"Kemudian berkenaan dengan terkait dengan apakah ada bayaran, berdasarkan wawancara kami lakukan pada saat itu yang terutama yang menghuni rumah memang dia membayar sejumlah tapi tidak disebutkan angkanya, dan itu memang dikomersialkan," kata Syafrida, Kamis (24/9/2026).

Di tengah sorotan tersebut, sejumlah nama narapidana yang menjadi warga binaan Lapas Cibinong turut menjadi perhatian.

Berdasarkan penelusuran iNews.id, salah satu warga binaan di Lapas Cibinong adalah Ferdy Sambo. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu menjalani hukuman seumur hidup dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Selain Sambo, dua terpidana lain dalam perkara tersebut, yakni Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf, juga disebut menjalani hukuman di Lapas Cibinong.

Ricky Rizal Wibowo menjalani hukuman delapan tahun penjara, sedangkan Kuat Ma'ruf dihukum 10 tahun penjara.

Nama lainnya adalah Harvey Moeis yang menjalani hukuman 20 tahun penjara terkait perkara korupsi tata niaga timah.

Kemudian terdapat mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen yang menjalani hukuman 12 tahun penjara dalam perkara korupsi di Pemerintah Kota Bekasi.

Sebelumnya sempat beredar informasi Pepen telah bebas pada Januari 2026. Namun, informasi tersebut dibantah oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sorotan terhadap Lapas Cibinong kini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sejumlah narapidana tersebut, tetapi juga temuan fasilitas di luar blok hunian warga binaan.

Ombudsman masih melakukan pendalaman untuk mengetahui siapa yang menggunakan bangunan tersebut, bagaimana fasilitas itu dikelola, serta ada atau tidaknya dugaan maladministrasi dalam pengelolaan Lapas Cibinong.* (in/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelis Mangarahon Simanjuntak mengatakan empat surat tersebut dibuat melalui penasihat hukum Dhody. Masing-masing surat ditujukan kepada Bank BTN Medan, Bank BRI Medan, Bank BJB Medan dan BPN.

Baca Juga:

• Mangkir 2 Kali Usai Diduga Palsukan Surat Tanah Perumahan, Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Akhirnya Dijebloskan ke Sel

Menurut Cornelis, dalam surat tersebut Dhody melalui kuasa hukumnya mengklaim sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas kepemilikan tanah milik PT Rafi Rai Putra Tama.

Penyidik menyebut tanah tersebut bukan milik Dhody. Surat yang dikirimkan ke bank dan BPN kemudian berdampak terhadap perusahaan pelapor.

Direktur PT Rafi Rai Putra Tama, Muhammad Gazali Iskandar, disebut mengalami kerugian karena tidak mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Selain itu, sertifikat tanah milik perusahaan juga disebut diblokir oleh BPN.

"Nah, dua hal inilah menjadi kerugian yang dialami oleh si pelapor. Inilah yang diduga dilakukan oleh terlapor, sehingga yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka dan sekarang sudah kita lakukan penahanan," kata Cornelis.

Kasus tersebut bermula dari laporan Muhammad Gazali Iskandar ke Polda Sumut pada 11 April 2023. Perkara kemudian ditangani Subdit II Harta Benda (Harda) Ditreskrimum Polda Sumut.

Dalam proses penyidikan, Dhody ditetapkan sebagai tersangka. Polisi kemudian melakukan penahanan terhadap Dhody sejak 16 September 2026 setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Kasus tersebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan lahan yang kini telah dikembangkan menjadi kawasan perumahan di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Polda Sumut masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami dugaan pemalsuan dokumen serta rangkaian surat yang menjadi dasar perkara tersebut.* (mi/dh)

Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan pada Rabu (23/9/2026), Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di kawasan lapas yang memiliki fasilitas menyerupai hunian apartemen.

Baca Juga:

• Ada Apa di Lapas Cibinong? Ombudsman Sempat Dihalangi Saat Sidak Dugaan Fasilitas Mewah Sambo

Temuan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang menggunakan fasilitas dan kendaraan tersebut, termasuk isu yang mengaitkannya dengan terpidana Ferdy Sambo.

Namun, hingga Kamis (24/9/2026), Ombudsman belum dapat memastikan bahwa Ferdy Sambo merupakan penghuni bangunan tersebut.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa saja yang menempati hunian tersebut serta sejak kapan bangunan itu digunakan.

"Terhadap temuan ini jelas kami akan melakukan kajian seperti mana saya sampaikan tadi, mungkin kami akan melakukan investigasi apa malaadministrasi yang terjadi di sana," ujar Syafrida dalam konferensi pers, Kamis (24/9/2026).

Temukan Hunian dengan Fasilitas Lengkap

Saat melakukan sidak, Ombudsman menemukan lebih dari 10 ruangan atau bangunan yang berada di area terpisah dari blok hunian warga binaan.

Bangunan tersebut dilaporkan memiliki berbagai fasilitas rumah tangga, mulai dari ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi hingga kulkas.

Kondisi tersebut membuat Ombudsman mempertanyakan tata kelola fasilitas di dalam lingkungan Lapas Cibinong.

Selain fasilitas hunian, tim juga menemukan kendaraan mewah yang terparkir di kawasan tersebut, di antaranya Toyota Alphard dan Toyota Fortuner.

Ombudsman menyatakan akan menelusuri kepemilikan kendaraan tersebut melalui data kendaraan untuk mengetahui siapa pemiliknya dan apakah terdapat kaitan dengan warga binaan tertentu.

Nama Ferdy Sambo Ikut Disorot

Nama Ferdy Sambo kemudian menjadi perhatian karena mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tersebut merupakan salah satu warga binaan di Lapas Cibinong.

Namun, Ombudsman menegaskan belum dapat memastikan Sambo menempati hunian yang disebut memiliki fasilitas menyerupai apartemen tersebut.

Syafrida menjelaskan, dalam sidak tersebut pihaknya tidak bertemu langsung dengan Ferdy Sambo.

Karena itu, Ombudsman belum dapat menyimpulkan bahwa Sambo merupakan salah satu penghuni fasilitas tersebut.

Dengan demikian, informasi mengenai keterkaitan Sambo dengan hunian maupun kendaraan mewah yang ditemukan masih dalam tahap pendalaman.

Ditjenpas Bantah Sambo Mendapat Fasilitas Khusus

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno mengatakan pihaknya belum menemukan informasi maupun bukti yang menunjukkan Ferdy Sambo menikmati fasilitas khusus di Lapas Cibinong.

Menurut Yudi, Sambo masih menempati kamar di dalam blok Lapas Cibinong bersama warga binaan lainnya.

"Sampai detik ini tidak ada informasi dan temuan hasil tim itu mengarah ke sana," kata Yudi, Kamis (24/9/2026).

Yudi juga menjelaskan bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman berada di kawasan yang menurut Ditjenpas merupakan area rumah dinas jabatan.

Kawasan tersebut sebelumnya dikenal sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE.

Ditjenpas bersama Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat masih melakukan pendalaman untuk memastikan bangunan tersebut digunakan sesuai peruntukannya.

Ombudsman Selidiki Dugaan Maladministrasi

Ombudsman menyatakan temuan tersebut tidak akan berhenti pada inspeksi lapangan.

Lembaga pengawas pelayanan publik itu akan melakukan investigasi untuk mengetahui siapa penghuni bangunan, bagaimana bangunan tersebut digunakan, serta apakah terdapat dugaan maladministrasi dalam pengelolaannya.

Selain persoalan hunian, Ombudsman juga menyoroti keberadaan kendaraan mewah dan sejumlah fasilitas lain di kawasan tersebut.

Hasil investigasi nantinya diharapkan dapat menjelaskan apakah seluruh fasilitas tersebut memiliki dasar administrasi dan digunakan sesuai ketentuan.

Belum Ada Bukti Alphard Milik atau Digunakan Sambo

Dengan demikian, hingga saat ini terdapat sejumlah fakta yang perlu dipisahkan.

Pertama, Ombudsman memang menemukan hunian dengan fasilitas menyerupai apartemen di kompleks Lapas Cibinong.

Kedua, terdapat kendaraan mewah, termasuk Toyota Alphard dan Toyota Fortuner.

Ketiga, Ombudsman masih menelusuri siapa pengguna maupun pemilik kendaraan tersebut.

Keempat, Ombudsman belum dapat memastikan Ferdy Sambo merupakan penghuni fasilitas tersebut.

Kelima, Ditjenpas Jawa Barat menyatakan Sambo masih menempati kamar di blok lapas dan belum ditemukan indikasi bahwa ia mendapatkan fasilitas khusus.

Karena itu, sampai hasil investigasi resmi keluar, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa Toyota Alphard yang ditemukan di Lapas Cibinong merupakan kendaraan milik atau digunakan Ferdy Sambo.

Ombudsman kini masih mendalami temuan tersebut, sementara Ditjenpas melakukan pemeriksaan internal terhadap kondisi dan penggunaan fasilitas di Lapas Cibinong.* (dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelius Mangarahon Simanjuntak mengatakan penahanan dilakukan setelah Dhody ditetapkan sebagai tersangka dan dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Penahanan terhadap Dhody telah dikonfirmasi Polda Sumut pada September 2026.

Baca Juga:

• Sembunyi di Dasbor Innova demi Pasok Aceh, Kurir 668 Vape Etomidate Disergap Polda Sumut

Dhody diduga melanggar Pasal 394 dan Pasal 391 KUHP. Untuk Pasal 394, ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara, sedangkan Pasal 391 mengatur ancaman pidana maksimal enam tahun.

Kasus tersebut bermula dari laporan Muhammad Gazali Iskandar, pemilik PT Rapy Ray Putratama, pada 11 April 2023. Perusahaan itu merupakan pengembang perumahan Pondok Alam di kawasan Patumbak, Deli Serdang.

Pihak pelapor sebelumnya mengadukan dugaan pemalsuan surat yang disebut berdampak pada pemblokiran sertifikat tanah di kompleks Pondok Alam oleh kantor pertanahan.

Menurut penyidik, Dhody melalui kuasa hukumnya mengirimkan sejumlah surat kepada kantor pertanahan dan beberapa bank dengan mengklaim dirinya sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan lahan tersebut.

Surat tersebut antara lain dikirimkan kepada kantor pertanahan serta Bank BTN, Bank BRI dan Bank BJB. Akibat pemblokiran sertifikat, pihak perusahaan disebut kesulitan memperoleh fasilitas kredit dari perbankan.

Cornelius mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan lahan yang kini telah dibangun menjadi kompleks perumahan. Penyidik masih mendalami dokumen dan proses hukum yang menjadi dasar klaim kepemilikan tanah oleh tersangka.

Sebelumnya, Dhody juga disebut sempat mengajukan gugatan terkait pembatalan sertifikat hak guna bangunan (HGB) maupun sertifikat hak milik (SHM) perumahan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Polda Sumut menyatakan proses hukum terhadap Dhody masih berlanjut. Penyidik terus mendalami dugaan pemalsuan surat dan dampak yang ditimbulkan terhadap pihak pelapor.* (tm/dh)

Kondisi itu disebut terjadi sejak Senin hingga Kamis, tanggal dua puluh satu sampai dua puluh empat September dua ribu dua puluh enam.

Baca Juga:

• Dugaan Keracunan MBG di Batang, Korban Capai 300 Orang dari Bayi hingga Lansia

SMA Negeri 1 Tanjung Tiram sendiri merupakan sekolah negeri di Kecamatan Tanjung Tiram dengan NPSN 10204054. Data pendidikan pemerintah mencatat sekolah tersebut berada di Jalan Rahmadsyah, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Lantas, mengapa distribusi MBG di sekolah tersebut terhenti selama empat hari?

KETUA SATGAS MBG UNGKAP ADA EMPAT DAPUR DI-SUSPEND

Untuk mendapatkan penjelasan, awak media menghubungi Syahfrizal, S.E., selaku Ketua Satgas MBG sekaligus Wakil Bupati Batu Bara.

Syahfrizal menjelaskan bahwa sejak Senin terdapat empat dapur MBG yang sedang dikenakan suspend atau penghentian sementara operasional.

"Mulai Senin kemarin ada empat dapur yang sedang disuspend. Untuk sementara diberhentikan operasionalnya karena belum melengkapi beberapa administrasi atau kelengkapan dokumen," ujar Syahfrizal.

Namun, belum diketahui secara pasti apakah dapur yang selama ini menyuplai MBG ke SMA Negeri 1 Tanjung Tiram termasuk salah satu dari empat dapur yang sedang disuspend tersebut.

Karena itu, diperlukan penjelasan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional atau BGN mengenai dapur penyedia MBG untuk sekolah tersebut serta alasan penghentian distribusinya.

BERAPA LAMA MBG AKAN TERHENTI?

Awak media kemudian mempertanyakan berapa lama proses suspend tersebut akan berlangsung, mengingat siswa SMA Negeri 1 Tanjung Tiram menjalani kegiatan belajar hingga sore hari dan selama ini disebut telah menerima program MBG secara rutin.

"Bang, estimasi berapa lama suspend-nya? Mengingat anak sekolah SMA ini pulangnya pukul empat sore dan banyak yang mengeluhkan kondisi MBG yang selama ini berjalan dengan baik?" tanya awak media.

Syahfrizal menjelaskan bahwa lamanya masa suspend bergantung pada kebijakan BGN sebagai pihak yang melakukan penghentian operasional.

"Itu tergantung kebijakan BGN, karena yang mensuspend juga BGN," jawabnya.

NOMOR KONTAK BGN BELUM MEMBERIKAN RESPONS

Awak media kemudian meminta nomor kontak pihak BGN untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai penghentian distribusi MBG tersebut.

Syahfrizal menyarankan agar konfirmasi dilakukan melalui salah satu nomor yang diberikan, yakni 0822 7645 XXXX.

Awak media kemudian mencoba menghubungi nomor tersebut, baik melalui pesan WhatsApp maupun panggilan WhatsApp.

Namun hingga berita ini disusun, belum diperoleh respons atas pertanyaan terkait alasan penghentian distribusi MBG di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram maupun kepastian kapan program tersebut kembali berjalan.

PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN

Terhentinya distribusi MBG selama empat hari berturut-turut tentu menimbulkan pertanyaan publik. Apalagi program tersebut menyangkut kebutuhan siswa dan merupakan bagian dari program pemerintah.

Publik membutuhkan informasi yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi, apakah persoalan tersebut berkaitan dengan administrasi dapur, proses suspend oleh BGN, distribusi, kuota penerima manfaat, atau kendala teknis lainnya.

Jika memang penghentian terjadi akibat proses evaluasi atau kelengkapan administrasi, pihak terkait diharapkan memberikan informasi secara terbuka, termasuk mengenai estimasi waktu pemulihan layanan.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi yang memastikan bahwa dapur pemasok MBG untuk SMA Negeri 1 Tanjung Tiram merupakan salah satu dari empat dapur yang disebut sedang disuspend.

Karena itu, informasi tersebut masih menunggu penjelasan dan konfirmasi resmi dari BGN.

Lapor Pak Presiden! MBG di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram disebut tidak diterima siswa selama empat hari berturut-turut. Masyarakat kini menunggu penjelasan: apa penyebabnya dan kapan program MBG kembali diterima para siswa?.* (dh)

Momen tersebut terjadi ketika Kaesang hadir dalam acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Jumat (18/9/2026). Saat Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut, sejumlah peserta terlihat tertawa dan bertepuk tangan.

Baca Juga:

• Siapkan Kapal sejak 2025, 3 WN Sri Lanka Divonis 17 Bulan Gagal Selundupkan 26 Orang dari Aceh ke Prancis

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan terdapat dua kemungkinan yang dapat menjelaskan sikap Kaesang tersebut.

"Pertama, memang sikap dan perilaku Kaesang lebih cenderung pada datar, gitu. Saya kira itu perilaku keseharian beliau," kata Emrus, Rabu (23/9/2026).

Kemungkinan kedua, menurut Emrus, Kaesang bisa saja tidak menyetujui penggunaan kata "goblok" yang disampaikan Prabowo.

"Jadi, apa pun dari kedua hal ini, menurut saya hak privasi Kaesang. Jadi, publik bisa saja mempersepsikan respons Kaesang tersebut karena publik berhak mempersepsikan hal tersebut," ujarnya.

Emrus juga menilai Kaesang tidak terlihat larut dalam suasana acara ketika Prabowo melontarkan pernyataan tersebut.

Pernyataan Prabowo

Pernyataan Prabowo mengenai para pakar disampaikan ketika dirinya berbicara mengenai kritik terhadap pemerintahannya.

Prabowo sebelumnya menceritakan keinginannya agar Indonesia menjadi negara yang dihormati, masyarakat hidup sejahtera, serta anak-anak Indonesia tidak mengalami kelaparan dan stunting.

Presiden kemudian menyinggung sejumlah pihak yang menurutnya mengkritik dirinya. Prabowo mengatakan kepakaran seharusnya disertai kejujuran intelektual.

"Terserah, pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, jadi goblok," kata Prabowo.

Prabowo juga menyinggung adanya pakar yang menurutnya melontarkan fitnah. Ia mengatakan tetap memaafkan pihak yang dianggap memfitnahnya apabila menyadari kesalahannya.

Selain itu, Prabowo mengingatkan para pakar agar tidak mengabaikan kejujuran intelektual dan tidak mengabdi kepada kepentingan negara lain. Pernyataan tersebut kemudian ramai dibicarakan di media sosial.

Respons Mahfud MD

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turut memberikan tanggapan terhadap pernyataan tersebut.

Mahfud mengatakan memang terdapat pakar atau profesor yang tidak menjalankan kapasitas keilmuannya dengan baik. Namun, ia menilai tidak semua profesor demikian.

Mahfud juga mengkritik penggunaan kata "goblok" terhadap para pakar yang memberikan kritik. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari ruang publik dan tidak semestinya dibalas dengan perkataan yang merendahkan.

Mahfud juga mengatakan kritik terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pada dasarnya berkaitan dengan tata kelola kebijakan, bukan semata-mata menyerang pribadi Presiden.

Sementara itu, mengenai ekspresi Kaesang dalam acara tersebut, Emrus menekankan bahwa publik tidak dapat memastikan alasan di balik sikap tersebut. Menurutnya, respons Kaesang tetap berada dalam ranah pribadi dan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat.* (tm/dh)

Kids Corner diisi dengan berbagai permainan yang dirancang untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak. Kegiatan tersebut juga didukung delapan orang guru, badut, robot, serta 200 paket makanan ringan.

Baca Juga:

• Turun Langsung ke Aceh Tamiang, Ketum Bhayangkari Kucurkan 6.000 Sembako Hingga Bantuan Stunting

Ny. Juliati Sigit tampak menyapa dan berbincang dengan anak-anak yang antusias mengikuti permainan. Kehadiran jajaran pengurus Bhayangkari membuat suasana Kids Corner berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan Kids Corner Bhayangkari Peduli tidak hanya menjadi tempat bermain, tetapi juga ruang bagi anak-anak untuk menikmati waktu bersama dalam suasana penuh kebersamaan.

"Kids Corner merupakan salah satu stan pada kegiatan sosial Bhayangkari Peduli yang menghadirkan ruang ramah bagi anak-anak untuk bermain dan bergembira. Kehadiran ruang ini menjadi bagian dari semangat Bhayangkari untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Joko.

Kegiatan Kids Corner menjadi bagian dari rangkaian Bhayangkari Peduli yang digelar untuk memberikan perhatian dan kebahagiaan kepada masyarakat, termasuk anak-anak di Aceh Tamiang.* (dh)

Pertemuan tersebut membahas pengembangan infrastruktur strategis di Kabupaten Simalungun, termasuk ruas Tol Simpang Panei-Parapat yang dinilai dapat meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pariwisata, serta mendukung infrastruktur pertahanan di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Nongkrong Sambil Transaksi Ganja di Lapangan Bola, Remaja 18 Tahun di Simalungun Diringkus Polisi

Sementara itu, Dirjen Kuathan Kemhan didampingi Direktur Fasilitas dan Jasa (Dir Fasjas) Ditjen Kuathan beserta jajaran.

Ruas Tol Simpang Panei-Parapat direncanakan memiliki panjang sekitar 40,36 kilometer. Dari total tersebut, sekitar 38 kilometer berada di wilayah Kabupaten Simalungun.

Pembangunan jalan tol itu diharapkan memperbaiki akses menuju Parapat dan kawasan Danau Toba sekaligus menghubungkan Simalungun dengan jaringan jalan tol nasional.

Saat ini, proses perencanaan disebut telah memasuki tahap penyusunan basic design dan studi kelayakan atau feasibility study (FS). Progres penyusunan tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 90 persen.

Proses perencanaan melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Marga Waskita bersama Kementerian PUPR.

Pemkab Simalungun memandang keberlanjutan proyek tersebut sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selain mempermudah mobilitas masyarakat, keberadaan tol diharapkan memberi dampak terhadap perdagangan, investasi, pariwisata dan pendapatan asli daerah.

Bupati Anton Achmad Saragih mengatakan sekitar 38 kilometer ruas tol akan berada di wilayah Simalungun sehingga pemerintah daerah berharap tahapan perencanaan dapat terus berjalan hingga proyek tersebut terealisasi.

"Dengan sekitar 38 kilometer ruas tol berada di wilayah kami, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dan tahapan pembangunan dapat terus berlanjut hingga terealisasi," ujar Anton.

Menurut Pemkab Simalungun, keberadaan tol juga berpotensi memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka peluang investasi serta menciptakan aktivitas ekonomi baru di wilayah yang dilintasi.

Selain aspek ekonomi dan konektivitas, dalam pertemuan tersebut Pemkab Simalungun turut menyampaikan usulan agar sebagian desain infrastruktur jalan tol dapat dipertimbangkan memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat tempur.

Lokasi yang diusulkan berada sekitar 3 kilometer dari pintu Tol Simpang Panei. Konsep tersebut diharapkan dapat dipertimbangkan sejak tahap perencanaan dan penyusunan desain dasar.

Usulan itu disampaikan dengan pertimbangan agar aspek pertahanan dapat terintegrasi sejak awal pembangunan infrastruktur sipil.

Pihak Kementerian Pertahanan disebut menyambut positif gagasan tersebut. Integrasi fungsi pertahanan sejak tahap awal dinilai dapat memberikan manfaat strategis sekaligus mengurangi kebutuhan penyesuaian konstruksi apabila diperlukan di kemudian hari.

Dengan konsep tersebut, ruas Tol Simpang Panei-Parapat diharapkan tidak hanya menjadi jalur konektivitas ekonomi menuju kawasan Danau Toba, tetapi juga dapat memiliki fungsi strategis bagi penguatan infrastruktur pertahanan.* (dh)

Penyerahan bantuan tersebut didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Sari Ruddi. Dari total 6.000 paket sembako, sebanyak 2.000 paket diserahkan langsung oleh Ny. Juliati di Desa Jamur Labu, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Jalur Kereta Api Medan-Banda Aceh-Besitang Segera Dihidupkan Lagi, KAI Mulai Reaktivasi Tahun Ini

"Sebanyak 2.000 paket diserahkan langsung oleh Ketua Umum Bhayangkari di Desa Jamur Labu, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang," ujar Joko dalam keterangannya.

Sementara itu, bantuan sembako lainnya diserahkan secara simbolis oleh Ny. Juliati melalui sambungan virtual untuk selanjutnya didistribusikan ke sejumlah wilayah di Aceh.

Rinciannya, sebanyak 1.000 paket untuk masyarakat Kota Langsa, 1.000 paket untuk Bener Meriah, 1.000 paket untuk Aceh Tengah, 500 paket untuk Aceh Utara dan 500 paket untuk Bireuen.

Selain bantuan sembako, Ketua Umum Bhayangkari juga menyerahkan 864 paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak di Bener Meriah, Aceh Tengah, Langsa dan Aceh Tamiang.

Bantuan perlengkapan sekolah tersebut terdiri dari 379 paket untuk anak sekolah dasar (SD), 271 paket untuk anak sekolah menengah pertama (SMP) dan 214 paket untuk anak sekolah menengah atas (SMA).

Joko mengatakan kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan 800 goodie bag yang berisi berbagai bantuan untuk masyarakat.

"Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Bhayangkari juga menyerahkan 800 goodie bag berisi berbagai paket bantuan, di antaranya untuk 200 anak stunting, bantuan khitanan massal bagi 80 anak, bantuan bagi 100 ibu hamil, bantuan untuk pasien operasi katarak dan bibir sumbing sebanyak 20 paket, serta 400 pcs mainan untuk anak-anak," ujar Joko.

Rangkaian bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari kegiatan sosial dalam peringatan HKGB. Bantuan ditujukan kepada masyarakat dan anak-anak di sejumlah wilayah Aceh dengan berbagai bentuk kebutuhan.* (dh)

Dukungan itu disampaikan Rico saat menerima audiensi jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Balai Kota Medan, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Minta KKP Gercep Garap Kampung Nelayan Merah Putih, Rico Waas: Biar Keringat Nelayan Terbayar Adil

"KNMP harus segera dilaksanakan, karena manfaatnya sangat baik untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan nelayan," ujar Rico.

Rico juga menyoroti pentingnya sistem distribusi hasil tangkapan yang transparan dan adil. Menurutnya, nelayan harus mendapatkan nilai jual yang sesuai dengan hasil kerja mereka.

"Yang terpenting kita harus bisa memastikan alur distribusi hasil tangkapan berjalan transparan, menjamin nilai jual di pasaran sesuai dengan keringat yang dikeluarkan nelayan, serta memastikan setiap nelayan mendapatkan bagian dan manfaat yang adil," tegasnya.

Menurut Rico, pembangunan KNMP tidak cukup hanya berorientasi pada penataan fisik kawasan. Program tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, termasuk peningkatan hasil tangkapan dan kepastian harga di pasar.

Sementara itu, Wakil Sah PPK KNMP Lufti F. Purba mengatakan kolaborasi dengan Pemko Medan diperlukan untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Melalui KNMP, kami membawa konsep modernisasi kawasan pesisir terpadu yang menyatukan seluruh ekosistem perikanan dalam satu wilayah," ungkap Lufti.

Rencana pembangunan KNMP di Nelayan Indah menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir dan penguatan sektor perikanan di Kota Medan. Lokasi tersebut tercantum dalam daftar rencana lokasi Kampung Nelayan Merah Putih 2026.

Selain pembahasan pembangunan kawasan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi antara Pemko Medan dan KKP agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat nelayan.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ahmad Untung Lubis, Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Ester Lase serta Camat Medan Labuhan Elias Padang.

Pemko Medan berharap kolaborasi dengan KKP dapat mempercepat realisasi KNMP sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan di Medan Labuhan.* (dh)

Dukungan itu disampaikan Rico saat menerima audiensi jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Balai Kota Medan, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Buka Jalan Menuju World Games Chile, Rico Waas All Out Siapkan Atlet 'Spesial' Medan ke PESONAS II

"KNMP harus segera dilaksanakan, karena manfaatnya sangat baik untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan nelayan," ujar Rico.

Rico juga menyoroti pentingnya sistem distribusi hasil tangkapan yang transparan dan adil. Menurutnya, nelayan harus mendapatkan nilai jual yang sesuai dengan hasil kerja mereka.

"Yang terpenting kita harus bisa memastikan alur distribusi hasil tangkapan berjalan transparan, menjamin nilai jual di pasaran sesuai dengan keringat yang dikeluarkan nelayan, serta memastikan setiap nelayan mendapatkan bagian dan manfaat yang adil," tegasnya.

Menurut Rico, pembangunan KNMP tidak cukup hanya berorientasi pada penataan fisik kawasan. Program tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, termasuk peningkatan hasil tangkapan dan kepastian harga di pasar.

Sementara itu, Wakil Sah PPK KNMP Lufti F. Purba mengatakan kolaborasi dengan Pemko Medan diperlukan untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Melalui KNMP, kami membawa konsep modernisasi kawasan pesisir terpadu yang menyatukan seluruh ekosistem perikanan dalam satu wilayah," ungkap Lufti.

Rencana pembangunan KNMP di Nelayan Indah menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir dan penguatan sektor perikanan di Kota Medan. Lokasi tersebut tercantum dalam daftar rencana lokasi Kampung Nelayan Merah Putih 2026.

Selain pembahasan pembangunan kawasan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi antara Pemko Medan dan KKP agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat nelayan.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ahmad Untung Lubis, Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Ester Lase serta Camat Medan Labuhan Elias Padang.

Pemko Medan berharap kolaborasi dengan KKP dapat mempercepat realisasi KNMP sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan di Medan Labuhan.* (dh)

Dukungan tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi jajaran Special Olympics Indonesia (SOIna) Sumatera Utara di Balai Kota Medan. Dalam kesempatan itu, Rico juga berinteraksi langsung dengan para atlet, pelatih dan pengurus SOIna Sumut.

Baca Juga:

• Minta Inspektorat Tak Menakut-nakuti ASN, Rico Waas Geber Platform PengawasMU Demi Cegah Pungli

"Kita tidak melupakan atlet anak spesial ini. Mereka harus mendapatkan kebutuhan dan perhatian. Apa yang bisa kami bantu dalam menjalankan ini, akan kita lihat," ujar Rico.

Rico juga menyampaikan keinginannya untuk melihat langsung para atlet bertanding. Ia berharap pembinaan terhadap atlet disabilitas intelektual dapat terus diperkuat sehingga mereka memiliki ruang untuk berprestasi.

Dalam audiensi tersebut, Ketua SOIna Sumut August Sinaga bersama pengurus dan pelatih menyampaikan persiapan kontingen Sumatera Utara untuk mengikuti PESONAS II 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Mereka juga meminta doa dan dukungan Pemko Medan agar para atlet dapat mengikuti pertandingan dengan baik.

PESONAS merupakan ajang olahraga nasional bagi penyandang disabilitas intelektual. Dalam ajang tersebut terdapat tujuh cabang olahraga yang dipertandingkan.

Selain menjadi kompetisi olahraga, PESONAS juga menjadi bagian dari proses seleksi atlet yang berpeluang mewakili Indonesia pada Special Olympics World Games 2027 di Santiago, Chili.

SOIna Sumut juga menyampaikan permintaan kepada Pemko Medan untuk membentuk SOIna tingkat Kota Medan. Organisasi tersebut diharapkan dapat memperluas pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas intelektual di Medan.

Pembentukan SOIna Kota Medan juga diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi anak-anak penyandang disabilitas intelektual untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di bidang olahraga.

Sejumlah atlet turut hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya atlet renang Putra Abbas dan Zidan, atlet lari Jhon, serta atlet bocce Mika Hutahaean.

Kehadiran para atlet menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi dan kemampuan anak-anak penyandang disabilitas intelektual kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Pemko Medan berharap dukungan dan pembinaan terhadap atlet disabilitas intelektual dapat terus berkembang sehingga mereka memiliki kesempatan yang semakin luas untuk berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.* (dh)

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan pihaknya menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas yang tidak seperti kamar warga binaan pada umumnya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Lapas Labuhan Ruku Gandeng Dinkes dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Gratis

Fikri mengatakan Ombudsman belum dapat memastikan siapa saja warga binaan yang menggunakan fasilitas tersebut. Karena itu, dugaan bahwa Ferdy Sambo ikut menikmati fasilitas khusus juga belum dapat dipastikan.

"Dugaan kami bisa jadi itu (Ferdy Sambo ikut menggunakan fasilitas mewah)," kata Fikri, dikutip Kamis (24/9/2026).

Menurut Fikri, Ombudsman juga menemukan informasi bahwa terdapat penghuni yang diduga membayar untuk menempati fasilitas tertentu. Namun, nominal pembayaran maupun identitas penghuni yang dimaksud masih dalam pendalaman.

Ombudsman kemudian meminta fasilitas khusus tersebut dievaluasi dan meminta adanya tindak lanjut dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati menyatakan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap regulasi, sumber daya manusia dan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan lapas.

Ditjenpas Dalami Temuan Ombudsman

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membentuk tim untuk memeriksa dan memverifikasi temuan Ombudsman di Lapas Cibinong.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan pemeriksaan mencakup sarana dan prasarana, administrasi, standar pelayanan serta pengamanan di lapas.

"Kami telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap sarana, prasarana, administrasi, serta pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong," ujar Mashudi.

Mashudi menegaskan seluruh informasi dari Ombudsman akan diverifikasi berdasarkan fakta, dokumen dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, setiap warga binaan memiliki hak dan kewajiban sesuai aturan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan Ferdy Sambo.

Yudi menyatakan hingga pemeriksaan sementara dilakukan, belum ditemukan informasi yang mengarah pada penggunaan fasilitas khusus tersebut oleh Ferdy Sambo.

"Sampai detik ini tidak ada informasi dan temuan hasil tim itu mengarah ke sana," kata Yudi.

Yudi menjelaskan Ferdy Sambo masih menempati kamar di dalam blok Lapas Cibinong dengan fasilitas yang sama seperti warga binaan lainnya. Dia juga menyebut bangunan yang diperiksa Ombudsman berada di kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) serta terdapat rumah dinas jabatan di area tersebut.

Klarifikasi tersebut disampaikan setelah Ombudsman menemukan bangunan yang dinilai memiliki fasilitas menyerupai apartemen di kawasan Lapas Cibinong. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan fungsi dan status setiap bangunan serta siapa yang menggunakan fasilitas tersebut.

Yusril Persilakan Media Cek Langsung

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta persoalan tersebut dibuka secara transparan.

Yusril mempersilakan media untuk melihat langsung kondisi fasilitas di Lapas Cibinong guna memastikan peruntukan bangunan yang ditemukan Ombudsman.

"Apakah benar ada fasilitas mewah berstandar apartemen di sana. Kalau ada, pastikan fasilitas apa itu, apakah itu rumah pegawai di dalam lapas atau tempat asimilasi napi menjelang bebas atau memang benar itu fasilitas mewah untuk para napi tertentu yang sanggup membayar," ujar Yusril.

Yusril juga menegaskan akan ada sanksi apabila nantinya terbukti terdapat petugas pemasyarakatan yang memberikan atau mengomersialkan fasilitas khusus bagi narapidana.

Pemerintah kini masih menunggu hasil pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan peruntukan bangunan serta dugaan pelanggaran yang ditemukan di Lapas Cibinong.

Dengan demikian, temuan mengenai fasilitas mewah di Lapas Cibinong masih dalam proses pendalaman. Dugaan bahwa Ferdy Sambo menikmati fasilitas tersebut juga belum terkonfirmasi oleh hasil pemeriksaan sementara Ditjenpas.* (tm/dh)

Dukungan tersebut disampaikan Rico saat menjadi mentor dalam Seminar Hasil Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Kantor BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Sempat Terkendala Tender Ulang, Rico Waas Sidak Puskesmas Tuntungan: Beres Desember, Layanan Wajib Meningkat

Platform tersebut mencakup sejumlah layanan, mulai dari pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, konsultasi daring, whistleblowing system, pengelolaan data pengawasan hingga penyajian informasi kinerja secara terpusat.

Rico mengatakan keberadaan Inspektorat perlu diarahkan agar tidak hanya dipandang sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan dan penindakan. Menurutnya, Inspektorat juga harus menjadi tempat bagi ASN dan perangkat daerah untuk berkonsultasi terkait tata kelola pemerintahan.

"Keinginan kami adalah Inspektorat memiliki nyawa sepenuhnya untuk menjaga integritas ASN. Inspektorat bukan jabatan yang ditakuti atau menakut-nakuti, tapi harus menjadi lembaga yang dihormati karena menjalankan fungsi sesuai aturan," ujar Rico.

Dia menilai pengawasan internal seharusnya lebih mengedepankan pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diketahui sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

Melalui fitur konsultasi online dalam PengawasMU, ASN maupun organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan dapat berdiskusi mengenai tata kelola kegiatan, proyek serta aturan yang harus dipenuhi sebelum program dijalankan.

"Melalui sistem aplikasi yang dirancang, saya berharap Inspektorat Kota Medan kini difungsikan sebagai konsultan internal (trusted advisor) tempat para ASN berkonsultasi mengenai tata kelola proyek dan aturan hukum agar terhindar dari pelanggaran," harapnya.

Rico juga menyoroti sejumlah perilaku ASN yang menurutnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, termasuk ketidakprofesionalan dalam pelayanan, kebiasaan berada di luar kantor saat jam kerja hingga persoalan pungutan liar dan korupsi.

Karena itu, dia berharap digitalisasi pengawasan dapat memberikan pendekatan baru yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sekaligus memperkuat integritas ASN.

Sementara itu, Erfin Fachrurrazi menjelaskan PengawasMU dirancang untuk membangun sistem pengawasan yang modern, transparan, terintegrasi dan proaktif.

"Beberapa fitur utama dalam platform digital ini meliputi pemantauan real-time, dengan cara menjangkau tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pengelolaan data kinerja," jelas Erfin.

Selain pemantauan, PengawasMU menyediakan layanan konsultasi online yang menjadi ruang diskusi antara OPD dan Inspektorat sebelum pelaksanaan program kerja.

Platform tersebut juga dilengkapi Whistleblowing System (WBS) sebagai kanal pengaduan yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun masyarakat.

Dengan inovasi tersebut, Inspektorat Kota Medan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga menjadi mitra internal yang membantu ASN dan OPD memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai aturan serta mencegah potensi pelanggaran sejak awal.* (dh)

Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan tingginya biaya logistik tidak terlepas dari kondisi infrastruktur, khususnya jalan provinsi serta jalan kabupaten dan kota yang belum memadai.

Baca Juga:

• Sembunyi di Dasbor Innova demi Pasok Aceh, Kurir 668 Vape Etomidate Disergap Polda Sumut

Menurut Dida, tingginya ongkos distribusi membuat pelaku usaha di Sumut kesulitan bersaing. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat pengusaha lokal hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

"Dengan biaya logistik yang 30 persen, teman-teman ini tidak bisa bersaing. Nah, akhirnya menjadi penonton di daerah sendiri," ujarnya.

Hal itu disampaikan Dida dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumut 2026 di Medan, Kamis (24/9/2026). Dalam forum tersebut, Kadin juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara kawasan Medan dan Pantai Timur dengan wilayah Pantai Barat, Tapanuli serta Kepulauan Nias.

Kadin Sumut mendorong pemerintah memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah seperti sawit dan karet. Hilirisasi dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi daerah.

Selain persoalan infrastruktur dan hilirisasi, Dida menyoroti akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta nelayan yang dinilai masih menghadapi kendala karena belum memenuhi persyaratan perbankan.

Karena itu, Kadin meminta perbankan menyiapkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel sesuai karakteristik usaha masyarakat.

Menjelang 2027, Dida berharap pemerintah daerah memberikan kepastian usaha dan kemudahan perizinan agar dunia usaha dapat berperan lebih besar dalam pembangunan.

"Mohon diberikan karpet merah untuk kami untuk berinvestasi sehingga bisa memberikan manfaat lebih untuk Provinsi Sumatera Utara," katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor mengatakan Pemprov Sumut tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa keterlibatan dunia usaha.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa melaksanakan berdiri sendiri. Harus ada Kadin di dalamnya. Harus ada pelaku usaha di dalamnya," ujar Timur.

Timur mengatakan sekitar 40 persen APBD Sumut dialokasikan untuk infrastruktur melalui mekanisme belanja wajib atau mandatory spending. Namun, keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan sektor swasta dan sumber pembiayaan alternatif.

Salah satu langkah yang disiapkan Pemprov Sumut adalah memperkuat konektivitas logistik menuju Kepulauan Nias. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 1,9 hektare untuk pembangunan gudang logistik di kawasan pesisir.

Gudang tersebut direncanakan menjadi pusat penyimpanan material pembangunan seperti semen, kayu dan besi. Fasilitas itu diharapkan dapat membantu menekan disparitas harga material di Kepulauan Nias.

Skema pembiayaannya dirancang melalui kolaborasi sejumlah sumber, mulai dari APBD, APBN, pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR hingga kerja sama dengan pihak ketiga.

"Ini akan dibangun dalam rangka untuk memasok nanti alat-alat bangunan ke sana di Kepulauan Nias," kata Timur.

Selain konektivitas Nias, Pemprov Sumut juga mendorong efisiensi rantai pasok dari sentra produksi menuju Pelabuhan Belawan. Komoditas ekspor seperti CPO, produk pertanian dan hasil perkebunan dinilai perlu memiliki jalur distribusi yang lebih cepat dan efisien agar daya saing tetap terjaga.

Timur meminta kepastian distribusi bagi para pengusaha agar produk tidak mengalami penurunan nilai akibat terlalu lama berada dalam rantai logistik.

"Berikan kepastian kepada para pengusaha itu. Jangan nanti sampai barang di Belawan, di sana tiga hari, tahu-tahu sampai di Singapura, di Jepang, di India barang itu sudah turun harganya," tegasnya.

Pemprov Sumut juga mendorong pemanfaatan peluang kerja sama kawasan melalui Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) serta penguatan konektivitas darat di Sumatera, termasuk pembangunan jalan tol yang terhubung hingga Aceh dan Pelabuhan Belawan.

Kadin dan Pemprov Sumut berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat memperbaiki iklim investasi, menekan biaya logistik, memperluas pasar serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Sumatera Utara.* (ad/dh)

A.B.A. ditangkap di Jalan Datuk Rubiah, Komplek Griya Marelan III, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Rabu (23/9/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Baca Juga:

• Todongkan Parang dan Rampok Nenek 60 Tahun, 1 dari 4 Begal Sadis Belawan Berakhir Diringkus Polisi

"Dari hasil penyelidikan, personel berhasil mengidentifikasi keberadaan salah satu pelaku. Pelaku kemudian diamankan bersama barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut," ujar Agus.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangani tiga laporan dengan korban atau pelapor masing-masing Vicky Havillah Tambusai (19), Sartono Situmorang (49), dan Berliana Ningsih (38).

Kasus pertama terjadi pada 4 Agustus 2026 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan KL Yos Sudarso, Titi Tugu Nonang, Kelurahan Pekan Labuhan.

Saat itu, Vicky bersama saksi Ilham Maulana diberhentikan oleh tiga orang pelaku. Salah seorang pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam dan mengancam korban agar menyerahkan sepeda motornya.

A.B.A. disebut turut mengacungkan parang. Karena merasa terancam, korban dan saksi kemudian menyelamatkan diri dengan meninggalkan sepeda motor di lokasi.

Kasus kedua terjadi pada 14 September 2026 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Pelabuhan Raya Belawan.

Saat itu, Sartono sedang menunggu perbaikan ban sambil menggunakan telepon genggam di atas kabin truk. Pelaku kemudian mengambil telepon genggam milik korban.

Telepon genggam tersebut kemudian digunakan untuk menghubungi saudara korban dan meminta uang. Karena percaya dengan pesan tersebut, saudara korban mengirimkan uang Rp300.000 melalui aplikasi DANA atas nama Abdillah Bangun.

Sementara kasus ketiga terjadi pada 21 September 2026 sekitar pukul 07.15 WIB di Jalan Ileng, Kelurahan Rengas Pulau.

Korban Berliana Ningsih mengatakan anaknya sedang menggunakan telepon genggam saat dalam perjalanan menuju sekolah. Tiba-tiba dua pria memepet dan merampas telepon genggam tersebut sebelum melarikan diri.

Dari penangkapan A.B.A., polisi mengamankan satu pucuk senjata tajam jenis parang dan satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam.

Dalam pemeriksaan awal, A.B.A. mengakui perbuatannya dan menyebut aksi tersebut dilakukan bersama rekannya berinisial A. Pelaku juga mengaku memperoleh uang sekitar Rp150.000 dari hasil penjualan barang hasil kejahatan.

"Kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya serta memastikan seluruh rangkaian kejadian yang berkaitan dengan tersangka," jelas Agus.

Polisi masih memburu pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus tersebut. A.B.A. bersama barang bukti kemudian diamankan di Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.* (ad/dh)

Kedua tersangka yang diamankan yakni Alan Darma (36), warga Jalan Padang, Medan Tembung, dan Chali (31), warga Jalan Tirtosari, Medan Tembung.

Baca Juga:

• Geger Temuan Jasad Bayi Dibungkus Kain Merah di Percut Sei Tuan, Sejoli Bermotor Diburu Polisi

Berdasarkan laporan pihak rumah sakit, satu unit outdoor AC diketahui hilang pada Minggu (20/9/2026). Pencurian kembali terjadi pada Selasa (22/9/2026) dan Rabu (23/9/2026).

"Sesuai laporan korban, aksi para pelaku dilakukan selama tiga hari. Keenamnya mengambil lima unit outdoor AC," ujar Ras Maju, Kamis (24/9/2026).

Menerima laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera CCTV di sekitar rumah sakit. Dari rekaman tersebut, petugas mengidentifikasi dua orang yang diduga terlibat.

Alan dan Chali kemudian ditangkap di Jalan Padang, Medan Tembung, pada Rabu (23/9/2026).

Dalam pemeriksaan, keduanya mengakui perbuatannya. Mereka juga menyebut aksi pencurian dilakukan bersama empat orang lainnya yang berinisial FI, FA, RE dan PI.

"Keduanya mengakui perbuatannya. Mereka juga mengaku beraksi bersama FI, FA, RE dan PI. Saat ini kita masih memburu keempatnya," kata Ras Maju.

Polisi kemudian mendalami keberadaan barang hasil pencurian tersebut. Dari keterangan kedua tersangka, outdoor AC yang dicuri dijual kepada pengepul barang bekas atau botot.

Uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagikan kepada enam pelaku.

"Pengakuannya Alan mendapat Rp100 ribu dan Chali mendapat Rp270 ribu. Uang tersebut digunakan untuk mengonsumsi sabu," ungkap Ras Maju.

Saat ini, polisi masih memburu empat pelaku lainnya yang disebut terlibat dalam pencurian tersebut. Polisi juga mencari pengepul yang diduga menerima barang hasil curian.

Kedua tersangka yang telah diamankan kini menjalani proses hukum lebih lanjut di Polsek Medan Tembung.* (mi/dh)

Pedagang bernama Liza (28) mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (22/9/2026) di kawasan Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Kampung Baru, Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• "Jemput Bola" ke Medan Wali Kota Tanjungbalai 'Gedor' BBPJN Sumut Bawa Proposal Jalan Rusak

"Awalnya saya lihat ada ramai-ramai pas nurunkan bal monza, ada juga di situ oknum anggota polisi dari Brimob terus saya datangi," ujar Liza, Kamis (24/9/2026).

Menurut Liza, awalnya dia menduga keberadaan aparat tersebut untuk menjaga keamanan di kawasan tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari warga sekitar, aparat berinisial NL itu diduga berada di lokasi untuk membekingi proses penurunan bal monza.

"Saya kira dia itu untuk menjaga keamanan di perkampungan kami. Tapi, ternyata saya lihat dia yang membekingi penurunan bal monza itu," katanya.

Liza mengatakan situasi kemudian memanas dan terjadi keributan antara sejumlah orang dengan oknum tersebut. Saat itu, dia mengaku mencoba merekam kejadian menggunakan ponselnya.

Namun, Liza mengaku tangannya dipukul ketika merekam peristiwa tersebut. Ponselnya kemudian jatuh ke bawah mobil dan mengalami kerusakan.

"Sempat saya lihat anarkis dia sama pedagang. HP saya juga jatuh karena tangan saya dipukul pas videokan dia, jatuh ke bawah mobilnya sampai rusak HP saya," ungkap Liza.

Akibat kejadian tersebut, Liza mengaku mengalami luka, kerugian akibat ponselnya rusak serta trauma.

"Jujur trauma saya," ujarnya.

Liza mengatakan dirinya tidak menyangka persoalan di lokasi tersebut berujung pada tindakan yang menurutnya merugikan pedagang.

Dia bersama sejumlah pedagang lainnya yang merasa terdampak berencana membuat laporan atas dugaan tindakan oknum tersebut ke Propam Polda Sumut.

"Nanti saya rencana mau buat laporan, langsung ke Propam Polda Sumut," pungkasnya.

Hingga kini, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam laporan tersebut, belum ada penjelasan dari pihak yang disebut sebagai oknum aparat mengenai tuduhan dugaan pemukulan dan kerusakan ponsel tersebut.* (tm/dh)

Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan.

Baca Juga:

• Hujan Es Hebohkan Medan Johor, BBMKG Ungkap Penyebab dan Ciri-cirinya

"Masyarakat pesisir Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan diimbau untuk waspada dengan potensi banjir rob pada 26 September-2 Oktober 2026," ujar Nur, Kamis (24/9/2026).

Menurut Nur, banjir rob terjadi akibat aktivitas pasang air laut yang dipengaruhi fenomena alam.

Berdasarkan analisis BMKG, peningkatan volume air laut diprediksi terjadi dalam dua periode setiap harinya, yakni pada dini hari hingga pagi serta siang hari.

"Pasang di atas 2,3 meter diprediksi terjadi pada pukul 01.00-05.00 WIB dan pukul 14.00-15.00 WIB dengan pasang tertinggi 2,7 meter. Ketinggian pasang diukur dari titik surut terendah," jelasnya.

Potensi luapan air laut tersebut dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat di kawasan pesisir. Gangguan juga berpotensi terjadi pada kegiatan bongkar muat di pelabuhan serta mobilitas transportasi di wilayah terdampak.

BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di kawasan rawan genangan untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode pasang tinggi.

Warga juga diminta memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG untuk mengantisipasi dampak banjir rob.

Dengan potensi pasang hingga 2,7 meter, masyarakat pesisir Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan perlu memperhatikan jadwal pasang laut, terutama pada dini hari hingga pagi serta periode siang hari.* (tm/dh)

Data tersebut disampaikan Bupati Batang M Faiz Kurniawan pada Kamis (24/9/2026). Dari total 411 korban, sebanyak 50 orang merupakan balita, 141 anak usia sekolah, dan 220 orang tua yang disebut mengonsumsi makanan MBG yang dibawa pulang oleh penerima manfaat.

Baca Juga:

• 2 Kali Masuk PICU Hingga Dinding Lambung Retak, Siswi Korban Keracunan MBG Karo Masih Trauma

"Yang pertama adalah make sure apa yang terjadi, sehingga bisa menimpa lebih dari 411 korban," kata Faiz saat meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bawang, Kamis siang.

Sebagian pasien yang sebelumnya menjalani perawatan juga telah diperbolehkan kembali ke rumah setelah kondisinya membaik.

Faiz mengatakan pemerintah belum ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari bahan diterima, proses pengolahan hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

"Kita harus make sure betul apa yang sebenarnya terjadi dari step processing-nya, dari step proses ketika barang datang, kemudian processing, kemudian sampai ter-deliver, mobilisasi ke para penerima manfaat MBG tersebut," ujarnya.

Meski sebagian pasien telah pulang, sejumlah anak masih menjalani perawatan. Mereka disebut mengalami gejala seperti lemas, muntah dan diare.

"Banyak sekali anak-anak kecil yang kemudian diinfus, kondisinya masih lemas, kemudian masih muntah, diare, dan lain-lain," kata Faiz.

Menurut Faiz, pemerintah akan memprioritaskan penanganan kesehatan para korban dan mencari tahu tahapan yang diduga menjadi sumber persoalan tersebut.

Sementara itu, Kepala KPPG Semarang BGN, Hadiriajaya, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung terhadap dapur SPPG Bawang yang memasok makanan MBG.

Pemeriksaan meliputi kondisi bangunan, tata letak dapur hingga rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Hadiriajaya mengatakan salah satu hal yang masih perlu didalami adalah bagaimana makanan MBG dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang bukan penerima manfaat.

"Ini mungkin perlu kami dalami lagi karena memang ada kemungkinan makanan ini, MBG ini, dibawa pulang oleh orang tua dari penerima manfaat yang tidak seharusnya menerima MBG," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa karena korban tidak hanya berasal dari kelompok penerima manfaat program MBG. Korban tercatat terdiri dari balita, anak-anak hingga orang dewasa.

"Nah, ini dari jumlah korban yang terdampak ini cukup banyak, mulai dari balita, anak-anak, dan juga ada usia yang bukan penerima manfaat," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Batang dan BGN masih melakukan penanganan terhadap korban sekaligus investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. BGN menyatakan penanganan terhadap penerima manfaat dan penyelidikan atas insiden tersebut terus dilakukan.

Hingga Kamis, Dinas Kesehatan Batang juga menyatakan kondisi pasien yang dirawat terus dipantau dan tidak ada laporan korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut.* (tm/dh)