Hukuman mati dalam sistem hukum pidana nasional merupakan ultimum remedium atau pidana paling berat yang dapat dijatuhkan pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Meski demikian, hakim tetap berkewajiban menilai apakah dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan serta mempertimbangkan hukuman yang paling adil dan proporsional bagi terdakwa.

Baca Juga:

• Sempat Kalah, Menantu Eks Bupati Labusel Akhirnya Menang Praperadilan dan Bebas dari Jerat Korupsi

Ia menjelaskan, ancaman pidana mati bagi koruptor tetap dipertahankan saat revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain mempertahankan hukuman mati, revisi tersebut juga menambahkan sejumlah ketentuan baru, seperti gratifikasi, suap terhadap penyelenggara negara, dan pemerasan oleh pejabat.

Menurut Yusril, pidana mati dalam perkara korupsi hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi, yakni ketika negara berada dalam kondisi bahaya, terjadi bencana alam nasional, pelaku merupakan residivis, atau saat negara mengalami krisis ekonomi dan moneter.

"Walaupun jaksa menuntut pidana mati dan undang-undang membenarkannya, hakim tetap wajib mempertimbangkan apakah tuntutan itu pantas dijatuhkan atau tidak. Bisa saja setelah menimbang seluruh keadaan, hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menilai persoalan korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan berat atau ringannya ancaman pidana. Menurutnya, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang lengkap, tetapi praktik korupsi masih terus terjadi sehingga aspek moral menjadi faktor penting dalam pemberantasannya.

"Yang kurang adalah etika keagamaan yang didasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa atau tauhid dalam agama Islam," kata Yusril.

"Mengapa ritual keagamaan semakin banyak, tetapi akhlak belum tumbuh? Apakah ada yang salah dalam pendidikan agama, dakwah, dan tablig selama ini? Apakah sekadar ritual yang belum menyentuh kedalaman hati nurani sehingga belum mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil," pungkasnya.* (oz/dh)

"Bahwa dari proses penyidikan yang dilakukan, penyidik kemudian menemukan selain adanya dugaan pemberian uang dari pihak Bupati Kuansing kepada Pak Menteri Kehutanan sejumlah sekitar SGD14.000," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Bikin Geger, Saut Situmorang Sebut Febrie yang Ditahan KPK Lebih Mulia dari Koruptor Bebas

Selain Raja Juli, terdapat pejabat lain di lingkungan Kementerian Kehutanan yang juga diduga menerima uang dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuansing. Namun, identitas penerima tersebut belum diungkap KPK.

Menurut Budi, penyerahan uang kepada pejabat Kementerian Kehutanan lainnya terjadi pada Mei 2026, lebih dahulu dibanding penyerahan amplop kepada Raja Juli yang berlangsung pada awal Juni 2026.

"Diduga ada pemberian lainnya yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan. Di mana dugaan pemberian itu dilakukan sebelumnya, yaitu sekitar bulan Mei, sejumlah sekitar SGD12.500," ujarnya.

Dalam prosesnya, Raja Juli menyatakan telah mengembalikan uang tersebut. Bahkan, pengembalian itu telah dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk pelaporan penolakan gratifikasi.

Namun, kata Budi, pengembalian uang tersebut belum dilakukan secara utuh. Masih terdapat selisih antara jumlah uang yang diduga diterima dengan yang telah dikembalikan.

"Namun pengembaliannya sampai saat ini masih terus dilakukan pengecekan, karena memang penyidik mendapati bahwa pengembaliannya belum utuh senilai SGD14.000," pungkasnya.* (oz/dh)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penyaluran dana bantuan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang mencermati langsung tekanan fiskal serta aspirasi dari berbagai daerah terkait kendala pemenuhan kewajiban belanja pegawai.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Peneliti BRIN ke Istana, Ada Apa Siang Ini?

Untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu, Kemenkeu saat ini tengah menyelesaikan seluruh proses administrasi agar pencairan dana dapat dilakukan selambat-lambatnya pada pekan depan.

"Sebagai bentuk perhatian yang sangat besar dari Presiden terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, Presiden telah memberi petunjuk untuk memberikan bantuan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah," kata dia.

"Bantuan ini akan segera dicairkan paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji para pegawai ASN Daerah dan juga pegawai P3K di pemerintah daerah," lanjut Purbaya.

Mengenai porsi alokasi, Purbaya menegaskan bahwa besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing dari 490 pemda tidak disyaratkan merata, melainkan dihitung berdasarkan kesenjangan kemampuan fiskal serta kebutuhan riil daerah tersebut.

"Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini masih diproses administrasinya. Kita hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa. Semua bisa dideteksi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mencukupi kebutuhan daerah," kata Purbaya.* (oz/dh)

"Menetapkan, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah nihil," ujar hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam persidangan, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Baru Menang Eksepsi, Sidang Dakwaan Baru Dokter Tifa Malah Molor ke 13 Agustus

Dalam pertimbangannya, hakim menerangkan Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan keputusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2). Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ayat (3) menyebutkan ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

"Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini," kata hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan pihak Roy Suryo tidak menarik Menteri Keuangan sebagai pihak yang dimohonkan dalam praperadilan tersebut sehingga permohonan praperadilan jilid III Roy Suryo dinilai cacat formil.

"Menimbang, dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima," imbuh hakim.* (oz/dh)

Pertemuan akan dihadiri perwakilan Kepala Organisasi Riset (KaOR), Kepala Pusat Riset (KaPR), peneliti, serta jajaran struktural BRIN.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Melesat Rp50.000 Pagi Ini, Tembus Rp2,6 Juta per Gram

"Direncanakan demikian," kata Prasetyo dalam keterangannya.

Prasetyo menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk memaparkan berbagai hasil riset BRIN yang dapat mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

"BRIN akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang memang fokus kepada membantu pencapaian program-program prioritas pemerintah," kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, hasil penelitian yang dipresentasikan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan hingga energi, termasuk inovasi yang dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Dalam hal pangan, energi, dan beberapa hal yang bisa menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat, misalnya sampah, kemudian perahu berbasis solar cell, dan sebagainya, dan sebagainya," katanya.* (in/dh)

Menurut Humas PN Jakarta Timur Immanuel Tarigan, penundaan dilakukan karena Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati berhalangan hadir pada jadwal sidang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Baca Juga:

• Sempat Kalah, Menantu Eks Bupati Labusel Akhirnya Menang Praperadilan dan Bebas dari Jerat Korupsi

Ia menjelaskan Ketua Majelis Hakim sedang menjalankan tugas kedinasan sehingga tidak dapat memimpin persidangan.

"Hakim ketua majelis berhalangan, sedang mengikuti ujian kedinasan," sambung dia.

Sidang pembacaan dakwaan ulang ini merupakan kelanjutan proses hukum setelah Majelis Hakim PN Jakarta Timur sebelumnya mengabulkan eksepsi yang diajukan Dokter Tifa. Dalam putusan sela yang dibacakan pada 23 Juli 2026, majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum sehingga persidangan tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi, ahli, maupun terdakwa.

"Mengadili permohonan tim advokat diterima dan dakwaan JPU batal demi hukum dikabulkan. Oleh karena itu, materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan," ujar Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati saat membacakan putusan sela di PN Jakarta Timur, Kamis (23/7/2026).

Majelis hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum menerima kembali berkas perkara, surat dakwaan, dan barang bukti. Seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara.

Dalam amar putusan tersebut, hakim menyebut jaksa masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).* (in/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan masih terdapat sejumlah dapur SPPG yang telah beroperasi meski belum mengantongi SLHS. Tenggat waktu diberikan setelah BGN berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan dan para ahli gizi.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Semangka: Menkes Ungkap Bakteri E. Coli 'Bersembunyi' di Makanan MBG Papua-Semarang

Sudaryono menegaskan SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan syarat mutlak yang menentukan kelayakan sebuah dapur SPPG. Penilaian dilakukan secara tegas, yakni hanya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

"Dan SLHS ini bukan kok SLHS-nya baik, cukup, atau nggak, ini antara nol atau satu. You memenuhi persyaratan SLHS atau tidak, kalau nggak, tutup permanen," ucap dia.

Menurut Sudaryono, BGN tidak lagi memberi toleransi terhadap dapur yang standar sanitasi dan higienitasnya tidak memenuhi ketentuan. Seluruh dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memenuhi standar kesehatan agar keamanan pangan tetap terjaga.

"Jadi, memang kita tidak mentolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienisnya itu kemudian tidak memenuhi standar," tutur Sudaryono.

Ia kembali menekankan SLHS merupakan syarat wajib bagi setiap SPPG. Jika sertifikat tersebut tidak terpenuhi, dapur otomatis dinilai tidak layak beroperasi.

"Begitu SLHS-nya tidak terpenuhi, ini SLHS bukan kemudian syarat administrasi, bukan. Ini syarat mutlak! Ini antara nol sama satu. Jadi kalau misalnya SLHS-nya enggak memenuhi persyaratan, itu nol. Dikali nol, semua dikali nol jadi nol," pungkas dia.* (in/dh)

Menurut Airlangga, konflik Rusia-Ukraina, ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, perang dagang, serta disrupsi teknologi masih menjadi faktor yang membayangi perekonomian dunia.

Baca Juga:

• Kursi Gubernur BI Jadi Sorotan, Airlangga Tegaskan Keputusan Ada di Tangan Prabowo

Airlangga mengatakan capaian tersebut memperpanjang tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas lima persen selama tujuh tahun berturut-turut. Ia menilai kinerja ekonomi nasional juga termasuk yang terbaik di kawasan Asia Tenggara, meski masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Thailand dan Vietnam.

Berdasarkan wilayah, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Bali dan Nusa Tenggara yang mencapai 6,1 persen, melampaui rata-rata nasional. Menurut Airlangga, capaian tersebut mencerminkan pemulihan sektor pariwisata yang semakin memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sementara itu, Pulau Jawa mencatat pertumbuhan 5,65 persen dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 56,4 persen. Kinerja tersebut menunjukkan aktivitas industri dan rantai pasok masih menjadi penggerak utama perekonomian nasional.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan tumbuh 4,52 persen pada triwulan II 2026. Sektor jasa akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 10,6 persen.

Kinerja tersebut didukung meningkatnya aktivitas pariwisata, industri perhotelan, perjalanan, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, sektor konstruksi tumbuh 6,68 persen, didorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Airlangga memperkirakan sektor konstruksi masih akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi pada semester II-2026.

"Sektor konstruksi juga akan menjadi pendorong pada kuartal dan semester kedua. Selain itu, terjadi percepatan belanja modal, terutama di kawasan industri serta pembangunan sejumlah sektor unggulan pemerintah, termasuk pengembangan Koperasi Merah Putih," ungkap Airlangga.

Ia menilai percepatan investasi dan pembangunan berbagai proyek strategis akan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun.* (mt/dh)

Dikutip dari data Bloomberg, Kamis (6/8/2026), nilai tukar dolar AS berada pada level Rp17.912 atau turun sebesar 21 poin (0,12%).

Baca Juga:

• Dolar AS Turun ke Rp17.971, Rupiah Menguat pada Awal Perdagangan

Secara rinci, mata uang Paman Sam melemah 0,08 persen terhadap yen Jepang, turun 0,03 persen terhadap pound sterling, turun 0,02 persen terhadap euro, serta berkurang 0,05 persen terhadap dolar Singapura.

Dolar AS juga melemah 0,02 persen terhadap yuan China dan turun 0,02 persen terhadap dolar Australia.* (d/dh)

"Sudah kemarin (dikeluarkan dari tahanan)," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Labusel Oloan Sinaga saat dikonfirmasi, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Praperadilan Dikabulkan, Status Tersangka Oknum Polisi dalam Kasus Korupsi Bansos Labusel Gugur

"Kami menghormati putusan hakim dan melaksanakan putusan serta penetapan dalam putusan tersebut," ujarnya.

Untuk diketahui, Kejari Labusel sebelumnya menetapkan Bripka Yasir sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial di Dinas Sosial Labusel senilai Rp1,9 miliar. Namun, belakangan, status tersangka itu gugur usai Yasir memenangkan praperadilan.

Di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat, praperadilan itu didaftarkan pada Selasa (21/7) dengan nomor perkara 8/Pid.Pra/2026/PN Rap. Pemohon dalam perkara ini adalah Bripka Yasir, sedangkan termohonnya yakni Kepala Kejaksaan Negeri Labusel.

Sidang putusan praperadilan digelar Selasa (4/8). Dalam putusannya, hakim menolak eksepsi yang diajukan pihak termohon dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Majelis hakim menyatakan penetapan tersangka kepada Bripka Yasir tidak sah.

"Menyatakan surat penetapan tersangka Nomor: B-09/L.2.37/Fd.2/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 beserta dengan seluruh surat dan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," demikian isi putusan hakim.

Dalam putusannya, hakim juga menyatakan penahanan terhadap Bripka Yasir tertanggal 16 Juli 2026 tidak sah. Hakim memerintahkan agar kejaksaan segera membebaskan Bripka Yasir.

"Memerintahkan kepada termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari tahanan sesaat setelah putusan ini selesai diucapkan. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala," sambung hakim.

Selain praperadilan bernomor 8/Pid.Pra/2026/PN Rap itu, Yasir sebelumnya juga sempat mengajukan praperadilan atas status tersangkanya dalam kasus yang sama pada 29 Desember 2025, dengan nomor perkara 7/Pid.Pra/2025/PN Rap. Namun, permohonan itu ditolak hakim dalam putusan yang dibacakan pada 19 Januari 2026.

YML diketahui merupakan bintara yang bertugas di Sikum Polres Labusel. Selain sebagai polisi, YML juga merupakan menantu mantan Bupati Labusel, Edimin.

"Iya (menantu mantan Bupati Labusel). Iya, benar (oknum polisi)," kata Oloan saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).

Selain YML, kejaksaan turut menetapkan enam orang tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni Plt Kadis Sosial Tahun Anggaran 2024 berinisial N, wiraswasta berinisial AB, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinsos Labusel TA 2024 berinisial RN, Direktur CV Sri Rezeki berinisial HN, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial PPS, dan staf honorer di dinas tersebut berinisial G.

Tersangka G diketahui telah meninggal dunia pada 21 Mei 2026 sebelum sempat ditahan. Sementara enam orang lainnya kini telah ditahan di Lapas III Kotapinang.

Oloan menjelaskan, kasus ini bermula dari dugaan korupsi pada pengadaan dan penyaluran bantuan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan total anggaran Rp3,9 miliar. Dari hasil audit, ditemukan kerugian negara sebesar Rp1,9 miliar.

Oloan menyebut YML sudah berperan sejak awal dalam kasus tersebut, mulai dari proses perencanaan hingga pembayaran kegiatan. YML juga disebut bekerja sama dengan tersangka AB untuk mencari perusahaan yang akan memenangkan proyek itu.* (ds/dh)

Mengacu laman resmi Logam Mulia, harga emas naik Rp50.000 dari posisi Rp2.629.000 per gram pada perdagangan sebelumnya. Emas batangan Antam sendiri tersedia dalam beragam pilihan berat mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kg), sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Baca Juga:

• IHSG Langsung Tancap Gas ke 6.379 di Pembukaan, Saham Energi Jadi Andalan

- 0,5 gram: Rp1.389.500 (dari Rp1.364.500)
- 1 gram: Rp2.679.000 (dari Rp2.629.000)
- 2 gram: Rp5.298.000 (dari Rp5.198.000)
- 3 gram: Rp7.922.000 (dari Rp7.772.000)
- 5 gram: Rp13.170.000 (dari Rp12.920.000)
- 10 gram: Rp26.285.000 (dari Rp25.785.000)
- 25 gram: Rp65.587.000 (dari Rp64.337.000)
- 50 gram: Rp131.095.000 (dari Rp128.595.000)
- 100 gram: Rp262.112.000 (dari Rp257.112.000)
- 250 gram: Rp655.015.000 (dari Rp642.515.000)
- 500 gram: Rp1.309.820.000 (dari Rp1.284.820.000)
- 1.000 gram (1 kg): Rp2.619.600.000 (dari Rp2.569.600.000)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, transaksi pembelian maupun buyback emas batangan Antam dikenakan pajak sebagai berikut:

Pajak pembelian emas (PPh 22):

0,45 persen untuk pembeli yang memiliki NPWP
0,9 persen untuk pembeli tanpa NPWP

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong PPh 22 sebagai dasar pelaporan pajak.

Pajak penjualan kembali (buyback):
Untuk penjualan kembali emas ke PT Antam dengan nilai transaksi di atas Rp10 juta, berlaku tarif 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP. Pajak buyback akan dipotong secara langsung dari total nilai transaksi yang dilakukan.

Harga emas hari ini di laman resmi Logam Mulia diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.* (k/dh)

"Rapat memutuskan bahwa sidang tahunan MPR dan sidang bersama MPR, DPR, dan DPD diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus, hari Jumat, tahun 2026, dimulai pada jam 08.30 WIB sampai selesai. Diharapkan sebelum shalat Jumat sudah selesai," ujar Muzani saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Gus Ipul Lantik 67 Pejabat Kemensos, Tegaskan Tak Ada Lagi Ruang untuk Korupsi

"Kita akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden selaku Kepala Negara sekaligus menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara," ujar Muzani.

MPR juga mengundang seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tersebut. Para mantan pimpinan MPR, DPR, dan DPD, para menteri, duta besar, serta ketua umum partai politik turut diundang dalam forum tahunan itu.

"Kita undang adalah semua presiden terdahulu, wakil presiden terdahulu, ketua MPR dan pimpinan MPR serta DPR dan DPD terdahulu, sama para menteri, duta besar, ketua umum-ketua umum partai kita undang semua," kata Muzani.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam dua sesi pada Sidang Tahunan MPR. Sesi pertama adalah Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Sesi kedua adalah Pidato Penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR.

"Jadi pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD akan dilaksanakan di tanggal 14 Agustus di hari Jumat," ujar Juri dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta.

Pidato kenegaraan Prabowo tersebut juga merupakan bagian dari rangkaian acara jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi menyemarakkan HUT ke-81 RI melalui penyelenggaraan berbagai perlombaan di sekolah, kantor, maupun lingkungan masing-masing.

"Mari kita sambut perayaan kemerdekaan Indonesia dengan rasa syukur dan sukacita, sekaligus tetap fokus pada kerja-kerja nyata untuk mewujudkan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," ujar Juri.* (k/dh)

"Gaji ASN itu hak, bukan sesuatu yang bisa ditawar atau ditunda karena alasan anggaran. Guru, tenaga kesehatan, PPPK, semuanya menggantungkan hidupnya dari situ. Jadi, jangan sampai ada yang gajinya tidak dibayar tepat waktu," kata Kholid dalam siaran persnya, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Heboh Gaji Manajer Kopdes Rp16 Juta, Purbaya Turun Tangan: 'Kegedean, Enggak Kita Setujui!

Menurutnya, jika pembayaran gaji telat, yang dirugikan bukan hanya ASN, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat.

"Ini bukan lagi persoalan satu-dua daerah. Karena skalanya sudah cukup luas dan bisa berdampak sistemik terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS itu.

Kholid menjelaskan persoalan ini tidak lagi terjadi hanya di beberapa daerah, melainkan telah meluas hingga ratusan pemerintah daerah. Ia juga mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran secara cermat dengan memangkas belanja yang tidak prioritas dan menata ulang alokasi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dia menilai kemampuan fiskal sebagian daerah memang sangat terbatas sehingga efisiensi saja tidak akan cukup menutup kebutuhan belanja pegawai. Karena itu, Kholid meminta Purbaya dan Tito segera merampungkan perhitungan kebutuhan tambahan TKD, melaporkannya kepada Presiden, serta memberikan kepastian bagi pemerintah daerah.

"Kami minta Pak Purbaya dan Pak Tito segera melaporkan hasil hitungannya kepada Presiden dan mengumumkan kepastiannya. Jangan sampai ASN di daerah menanggung akibat dari proses administrasi yang berlarut-larut," kata dia.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan ada 490 daerah yang terdampak fiskal akibat pemotongan TKD. Purbaya mengaku masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penambahan anggaran dana TKD ke 490 pemerintah daerah (pemda) tersebut.

"Itu sudah dihitung kebutuhannya berapa kira-kira, menunggu anggaran Bapak Presiden. Nanti, nanti kita belum, belum dihitung. Belum detail apa, belum bisa diumumkan. Tunggu petunjuk Bapak Presiden dulu," kata Purbaya, di Istana, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Di luar TKD, ada pula dana tambahan Rp20,5 triliun yang sudah dijanjikan untuk 490 daerah tersebut. "Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk ke saya itu jumlahnya Rp20,5 triliun dibagi ke 490 daerah," ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan. Purbaya menargetkan dana tersebut mulai dicairkan paling lambat pekan depan setelah seluruh proses administrasi selesai.* (k/dh)

Keputusan tersebut disampaikan menjelang genap satu tahun peluncuran buku "Jokowi's White Paper", karya yang disusunnya bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Buku itu memuat sejumlah kajian dari berbagai disiplin ilmu mengenai polemik ijazah Jokowi.

Baca Juga:

• Klaim Rp206 Juta Roy Suryo Dibantah Ahli, Aturan Cuma Batasi Maksimal Rp100 Juta

"Saya mengambil keputusan bahwa tugas saya terkait persoalan ijazah ini telah selesai," ujar Dokter Tifa dalam tayangan di kanal YouTube Dokter Tifa Channel, dikutip Kamis (6/8/2026).

Selain melakukan penelitian, Dokter Tifa mengaku menjalani proses hukum panjang selama sekitar 450 hari. Ia menyebut pernah berstatus sebagai saksi, terlapor, tersangka, hingga terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi.

Momentum penting, menurutnya, terjadi ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukannya pada 23 Juli 2026.

"Alhamdulillah, pada persidangan tanggal 23 Juli 2026 eksepsi kami diterima," katanya.

Meski memutuskan mundur dari keterlibatan aktif, Dokter Tifa menegaskan tetap siap hadir apabila diminta memberikan keterangan sebagai saksi ahli maupun saksi fakta dalam perkara yang berkaitan dengan polemik ijazah tersebut.

Sementara itu, PN Jakarta Timur menunda sidang pembacaan dakwaan baru terhadap Dokter Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik. Semula sidang dijadwalkan berlangsung Kamis (6/8/2026), namun diundur menjadi Kamis (13/8/2026).

Humas PN Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan penundaan dilakukan karena Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati sedang mengikuti ujian kedinasan.

Di sisi lain, Dokter Tifa juga telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan yang terdaftar dengan nomor perkara 132/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Permohonan itu didaftarkan pada Senin, 3 Agustus 2026, dengan klasifikasi perkara "Sah atau Tidaknya Penghentian Penuntutan", dengan pihak termohon Kejaksaan Agung cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Roy Suryo yang turut mendampingi Dokter Tifa dalam polemik ini mengonfirmasi adanya agenda praperadilan tersebut.

"Insyaallah hari Kamis (6/8/2026), ya, kalau ada pertanyaan 'Anda ke mana?', jam 10 pagi, ya, ke Pengadilan Jakarta Selatan sini. Datang saja ke sini, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jam 10," ujar Roy Suryo.* (tm/dh)

Satu menit setelah perdagangan dibuka, Kamis (6/8/2026), IHSG masih melanjutkan penguatan terbatas sebesar 0,37 persen ke level 6.374. Sebanyak 277 saham berada di zona hijau, 154 saham melemah, dan 532 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal tercatat mencapai Rp662 miliar dengan volume perdagangan 1,4 miliar lembar saham.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 6 Agustus: Hujan Petir Berpotensi Melanda Sejumlah Wilayah, Warga Diminta Waspada

Dari sisi sektoral, sejumlah sektor berada di zona hijau, yaitu energi, konsumer siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, dan teknologi. Sementara itu, sektor yang mengalami pelemahan meliputi konsumer non-siklikal, infrastruktur, industri, dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin daftar top gainers antara lain PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk (PDES), PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (IPOL), dan PT Asiaplast Industries Tbk (APLI).

Sementara itu, daftar top losers dihuni oleh PT Bach Multi Global Tbk (BACH), Ciptadana Asset Management, dan PT Tunas Alfin Tbk (TALF).* (oz/dh)

Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, menyebutkan praperadilan pertama terdaftar dengan nomor perkara 134/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL. Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 18 Agustus 2026, dan akan dipimpin hakim tunggal Richard Edwin Basoeki.

Baca Juga:

• Bikin Geger, Saut Situmorang Sebut Febrie yang Ditahan KPK Lebih Mulia dari Koruptor Bebas

Adapun pihak Termohon dalam perkara ini yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, dan Direktorat Penyidikan Jampidsus.

Sementara itu, gugatan praperadilan kedua terdaftar dengan nomor perkara 135/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL. Dalam perkara tersebut, pihak Termohon adalah Jaksa Agung c.q. Jampidsus Kejaksaan Agung RI.

"Hari sidang pertama, tanggal penetapan Rabu, 5 Agustus 2026, tanggal sidang Rabu, 19 Agustus 2026," sebutnya.

Sidang perdana perkara nomor 135/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL juga akan dipimpin oleh hakim tunggal yang sama, Richard Edwin Basoeki.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah resmi mendaftarkan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Rabu, 5 Agustus 2026. Pendaftaran ini dilakukan langsung oleh tim kuasa hukum Febrie Adriansyah.

"Bahwa kami akan melakukan upaya hukum, langkah hukum praperadilan yang dimasukkan secara resmi ke PN Jaksel pada hari ini," kata kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, usai mengajukan pendaftaran praperadilan.

Febri menyebutkan, praperadilan ini merupakan upaya untuk menguji proses penanganan perkara dari aspek hukum acara pidana dan aspek administrasi proses penyidikan. Menurutnya, sebuah proses hukum yang benar harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai hukum acara.

"Praperadilan bukan cara atau bukan langkah untuk menghindari proses hukum. Ini adalah hak yang dijamin agar kita semua bisa lebih terang melihat bersama-sama nanti proses persidangannya, menguji semua aspek pemenuhan atau tidak terpenuhinya hukum acara," ujarnya.* (oz/dh)

"Pada hari pertama kemarin tercatat 128.331 masyarakat mengikuti war ticket, yang tersebar di 36 provinsi, bahkan ada peserta dari mancanegara, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Meriahkan HUT RI ke-81, Warga Tanjab Timur Gelar Turnamen Batu Lacak

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mendaftar untuk mengikuti war ticket Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta," ujarnya.

Seiring tingginya jumlah pendaftar, Mensesneg meminta maaf kepada warga yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun, masyarakat diminta tidak khawatir karena pemerintah akan kembali membuka perebutan undangan pada Kamis (6/8/2026).

"Kami mohon maaf kepada masyarakat yang kemarin belum mendapatkan kesempatan memperoleh undangan. Hari ini (6/8) jam 10.00 WIB akan kembali dibuka war ticket. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, masih ada kesempatan untuk mencoba kembali," kata Prasetyo.

Mensesneg pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.* (in/dh)

Keluhan yang diunggah di media sosial itu menuai berbagai reaksi dari netizen, termasuk sejumlah nakes yang justru memberikan komentar negatif dan nirempati terhadap pasien tersebut.

Baca Juga:

• Kemenkes Angkat Suara soal Komentar Dokter terhadap Pasien BPJS yang Meninggal Dunia

"Kemenkes menyayangkan beredarnya komentar dari sebagian tenaga medis/tenaga kesehatan di media sosial yang terkesan tidak berempati terhadap pasien maupun keluarganya yang sedang menjalani pelayanan kesehatan," kata Aji, dikutip Kamis (6/8/2026).Ia menilai nakes maupun pihak lainnya seharusnya bisa mengedepankan empati dalam berkomunikasi, khususnya di media sosial, terlebih jika menyangkut peristiwa yang tengah menjadi sorotan masyarakat.

"Kami mengimbau sebaiknya kita semua mengedepankan empati dan komunikasi yang baik dalam menanggapi sebuah peristiwa di masyarakat. Pada konteks ini harus bijak dalam bermedia sosial. Hal ini juga merupakan bagian dari profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan," ucap dia.

Aji juga meminta masyarakat untuk melapor apabila menemukan pelanggaran disiplin oleh nakes. Pelaporan dapat dilakukan kepada Kemenkes melalui Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) agar dapat ditindaklanjuti.

"Jika masyarakat menemukan dugaan adanya pelanggaran etik atau disiplin profesi tenaga medis/tenaga kesehatan, kami mengimbau agar disampaikan melalui mekanisme pengaduan di Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), sehingga dapat diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Aji.

Sebelumnya, seorang netizen sekaligus pasien BPJS dengan akun Threads @yurizaltrich mengeluhkan dirinya yang tak kunjung mendapat kamar rawat inap di sebuah rumah sakit. Ia enggan menyebutkan nama rumah sakit tersebut meski sudah menunggu selama delapan jam.

"8 jam blm dpt ruangan. Gamau spill RS nya, soalnya gue pake bpjs," tulis akun tersebut.Unggahan itu banyak mendapat komentar negatif dan nirempati dari oknum tenaga kesehatan. Belakangan diketahui, pasien BPJS yang mengunggah utas tersebut meninggal dunia pada 31 Juli 2026.* (in/dh)

"Saya di banyak tempat selalu mengatakan, di mata saya, FA yang sekarang ditahan KPK itu lebih mulia daripada orang yang di luaran sekarang masih korupsi. Iya dong," kata Saut dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Emas, Uang & Kematian di Kasus Eks Jampidsus" yang ditayangkan Televisi nasional, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Kasus Kuansing Meluas, KPK Temukan Dugaan Pemberian Sin$12.500 ke Pejabat Kementerian Kehutanan

"Ini kan tinggal mengadili kita ini. Yang kita bicara ini kan hanya semata formil-materiil saja. Itu sudah ada di situ. Tinggal bagaimana lawyer nanti bisa menegakkan itu, men-challenge semua," ujarnya.

Saut berpandangan, kualitas penegakan hukum suatu negara sangat ditentukan oleh integritas aparat penegak hukum, khususnya jaksa. Ia menilai negara akan berjalan lebih baik apabila jaksa menjalankan tugas secara profesional dan sesuai hukum.

"Kalau jaksanya benar, pasti negaranya itu benar. Lihat aja," katanya.

Ia juga menyinggung praktik peradilan di sejumlah negara yang memberikan ruang bagi pengacara maupun jaksa untuk menguji argumentasi hakim dalam proses persidangan.

"Even hakim di sana itu bisa-bisa di-challenge oleh jaksa. Kalau jaksanya benar, pasti negaranya itu benar," pungkasnya.* (in/dh)

"Kalau Rp16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP (Upah Minimum Provinsi) lebih sedikit saja masih ketinggian. Tapi saya enggak tahu angka yang terakhir berapa. Tapi enggak sampai segitu lah. Jadi kita belum lihat angkanya," ujar Purbaya dalam konferensi pers soal perkembangan perekonomian Indonesia, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan Rp20,5 Triliun untuk Bantu 490 Daerah Kesulitan Fiskal

"Tapi enggak sampai segitu, pasti. Kalau segitu (gaji manajer Kopdes sampai Rp16 juta), kita enggak setujui saja, selesai," tegas dia.

Ia menjelaskan, besaran gaji manajer Kopdes untuk sementara akan disesuaikan dengan UMP masing-masing daerah. Meski begitu, nominal pastinya masih menunggu hasil pembahasan dan keputusan resmi dari pemerintah.

"Akan disesuaikan dengan UMP, sementara itu. Tapi saya belum lihat angkanya. Kita tunggu nanti seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, beredar informasi mengenai besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang disebut mencapai Rp16,25 juta per bulan. Angka itu terdiri dari gaji pokok Rp8 juta, tunjangan jabatan Rp2 juta, insentif kinerja Rp1,5 juta, tunjangan komunikasi Rp500 ribu, uang makan Rp1 juta, serta tunjangan kesehatan Rp750 ribu.

Namun, Kemenkeu menegaskan angka tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah dan skema pengupahan masih dalam proses finalisasi.* (mt/dh)