JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan baru terkait penyaluran barang bersubsidi.

Pemerintah mewajibkan seluruh barang subsidi disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih agar bantuan tersebut dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga:

• Sebut BUMN Sumber Korupsi, Prabowo Ingatkan Koruptor: Hentikan! Kembalikan Kekayaan Rakyat

Prabowo menegaskan, distribusi barang subsidi tidak boleh lagi berjalan tanpa pengawasan karena berpotensi menimbulkan penyimpangan yang membuat bantuan tidak sampai kepada masyarakat sasaran.

"Saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui koperasi desa merah putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," kata Prabowo.

Menurut Presiden, selama ini masih ditemukan praktik penyalahgunaan dalam distribusi barang subsidi.

Akibatnya, sebagian bantuan yang seharusnya diterima masyarakat justru beralih kepada pihak yang tidak berhak.

"Karena banyak barang subsidi diselewengkan, tidak sampai ke rakyat yang perlu, tetapi diatur-atur sedemikian. Bahkan banyak yang diselundupkan ke luar negeri," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat yang terintegrasi hingga tingkat desa.

Melalui koperasi tersebut, masyarakat nantinya tidak hanya mendapatkan akses terhadap barang subsidi, tetapi juga berbagai layanan ekonomi lainnya seperti toko kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, apotek desa dengan obat generik berharga terjangkau, hingga layanan logistik.

Selain menyediakan layanan ekonomi, setiap KDKMP juga akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan dan cold storage.

Fasilitas tersebut disiapkan untuk menjaga kualitas hasil produksi petani dan nelayan sebelum dipasarkan sehingga nilai ekonomi produk masyarakat dapat lebih terjaga.

Prabowo berharap keberadaan KDKMP dapat memperkuat ekonomi desa sekaligus memperpendek rantai distribusi agar masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar.

Selain menjadi pusat distribusi ekonomi desa, KDKMP juga akan memberikan akses pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah bagi masyarakat.

Prabowo mengatakan, skema pembiayaan tersebut akan mencakup program pemberdayaan ekonomi keluarga seperti Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Menurutnya, pemerintah akan menurunkan bunga pinjaman yang sebelumnya mencapai 22 persen menjadi sekitar 8 persen per tahun.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha kecil, petani, peternak, dan nelayan mendapatkan akses modal dengan biaya yang lebih ringan.

Prabowo memperkirakan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp223 triliun di tingkat desa.

Selain itu, program tersebut juga diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan hingga Rp222 triliun.

Pemerintah berharap KDKMP menjadi instrumen baru dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, memastikan subsidi tepat sasaran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.* (vo/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang melakukan praktik korupsi di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

Ia menilai sektor BUMN selama ini menjadi salah satu titik rawan terjadinya penyalahgunaan kekayaan negara.

Baca Juga:

• Usai Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Imigrasi Cegah Febrie Adriansyah dan Don Ritto ke Luar Negeri

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah akan melakukan penertiban terhadap pengelolaan BUMN agar aset negara dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

"BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi," kata Prabowo.

Presiden juga meminta para pelaku korupsi segera menghentikan tindakan yang merugikan negara serta mengembalikan kekayaan rakyat yang telah disalahgunakan.

"Hei, para koruptor, sadar diri. Hentikan praktik-praktik kau. Kembalikan kekayaan rakyat dengan baik," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah tetap membuka ruang bagi pihak yang ingin memperbaiki kesalahan.

Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan rakyat dan rasa keadilan tetap menjadi hal utama.

Menurutnya, kekayaan negara harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk memperbaiki fasilitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta memperbaiki layanan kesehatan.

"Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter dan perawat butuh gaji yang baik," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan pemerintah telah melakukan konsolidasi terhadap lebih dari seribu BUMN ke dalam satu dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar aset negara yang tersebar di berbagai perusahaan pelat merah dapat dikelola lebih terarah, profesional, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia menyebut nilai aset yang dikelola melalui konsolidasi tersebut mencapai sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat.

"Seribu BUMN lebih kita jadikan satu konsolidasi. Nilainya adalah seribu miliar dolar, 1 triliun dolar Amerika," ujar Prabowo.

Meski tidak menyebut secara langsung nama lembaga yang dimaksud, Prabowo menjelaskan bahwa penggabungan pengelolaan aset tersebut bertujuan memperkuat tata kelola kekayaan negara.

Presiden menilai Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar.

Namun, potensi tersebut harus dijaga agar tidak kembali hilang akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Peringatan keras terhadap pelaku korupsi BUMN tersebut disampaikan setelah Prabowo mengaku prihatin melihat besarnya kekayaan Indonesia yang hilang akibat praktik pencurian aset negara dan dibawa ke luar negeri.

Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan pembenahan agar kekayaan nasional dapat kembali digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.* (vo/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Senin (13/7/2026) dengan pergerakan negatif.

Indeks saham nasional dibuka melemah ke level 5.913,88 atau turun 0,18 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Masuk Tahun Ajaran Baru 2026, Harga Sembako Kembali Melonjak, Ibu Rumah Tangga Menjerit: Warga Minta Presiden dan Pemerintah Segera Turun Tangan

Pada awal perdagangan, indeks bergerak di rentang terendah 5.909,77 hingga sempat menyentuh level tertinggi 5.936,88.

Pelemahan IHSG dipengaruhi oleh tekanan pada sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps.

Beberapa saham unggulan seperti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) tercatat mengalami penurunan.

Pada perdagangan awal pekan ini, sebanyak 211 saham tercatat menguat, sementara 198 saham melemah dan 268 saham lainnya bergerak stagnan.

Total kapitalisasi pasar berada di angka sekitar Rp10.350 triliun.

Sejumlah saham dengan kapitalisasi besar yang mengalami koreksi antara lain PANI yang turun 1,27 persen ke posisi Rp5.825 per saham.

Kemudian saham BMRI melemah 1,23 persen menjadi Rp4.030 per saham, serta BBCA terkoreksi 1,21 persen ke level Rp6.100 per saham.

Selain itu, saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) turun 1,17 persen.

Saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) melemah 0,87 persen, sedangkan PT Astra International Tbk. (ASII) terkoreksi 0,62 persen.

Di sisi lain, beberapa saham masih mampu bertahan di zona positif.

Saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) naik 1,56 persen, sementara PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) menguat 0,64 persen.

Meski dibuka melemah, pergerakan IHSG dinilai masih memiliki peluang untuk kembali menguat dan menguji sejumlah level penting pada perdagangan awal pekan.

Analis memperkirakan area support IHSG berada pada kisaran 5.850–5.870, sedangkan level resistance berada di rentang 5.970–6.050.

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan, IHSG pada pekan sebelumnya masih mampu mencatatkan penguatan tipis sebesar 0,2 persen.

Namun, pergerakan indeks masih dibayangi oleh aksi jual bersih investor asing.

Menurut Fanny, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sekitar Rp285 miliar.

Tekanan jual terbesar terjadi pada sejumlah saham seperti BBRI, BBCA, TLKM, DEWA, dan ASII.

Secara teknikal, IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan untuk menguji area resistance 5.950 hingga 6.050.

Namun, pelaku pasar tetap perlu memperhatikan risiko koreksi karena kondisi indeks masih cukup rentan terhadap tekanan.

"Akan tetapi, sebaliknya jika IHSG berhasil tembus dan break di atas 6.050, ada potensi bagi indeks untuk terus menguat menuju target berikutnya di level 6.300," ujar Fanny dalam publikasi riset hariannya, Senin (13/7/2026).

Pergerakan IHSG ke depan masih akan dipengaruhi oleh sentimen global, arus dana asing, serta kinerja saham-saham utama yang memiliki pengaruh besar terhadap indeks.

Bagi investor, keputusan investasi tetap perlu dilakukan dengan mempertimbangkan analisis dan risiko masing-masing.

Informasi ini bukan merupakan ajakan untuk membeli maupun menjual saham.* (bi/ad)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Selain Febrie, pihak swasta berinisial DR atau Don Ritto juga turut dicegah bepergian ke luar negeri.

Baca Juga:

• Ketika Pemburu Rasuah Berubah Jadi Buruan

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, pihaknya telah menerima permohonan pencegahan terhadap dua orang dengan inisial FA yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan DR dari pihak swasta.

"Imigrasi telah melaksanakan pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang berinisial FA (ASN) dan DR (Swasta). Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya melalui surat Nomor B/12730/VII/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus tertanggal 11 Juli 2026," kata Hendarsam kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Menurut Hendarsam, langkah pencegahan tersebut merupakan bagian dari kewajiban Imigrasi dalam menindaklanjuti permintaan aparat penegak hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Pencegahan ke luar negeri tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Pencegahan dilakukan di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Polisi sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam tiga perkara besar, yakni dugaan korupsi terkait pengadaan batu bara PLTU PLN, perkara PT Asabri, serta penyelesaian utang PT Krakatau Steel melalui anak usahanya.

Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian telah melakukan sejumlah penggeledahan di beberapa lokasi, mulai dari money changer, Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, hingga sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa emas batangan dan uang dalam berbagai mata uang asing dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Kasus ini juga mendapat perhatian dari Komisi III DPR RI. Lembaga tersebut membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengawal proses penanganan perkara agar berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya berkomitmen mengawasi proses penyidikan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

"Yang pertama, Komisi III DPR berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panitia kerja," kata Habiburokhman di DPR RI, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Habiburokhman, perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung tersebut masuk dalam kategori kasus besar karena jumlah barang bukti yang telah diamankan penyidik.

"Ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi mengingat jumlah barang bukti yang sudah diamankan demikian besarnya," ujarnya.

Ia memastikan proses penyidikan akan tetap berjalan melalui koordinasi antara Kortastipidkor Polri dan Kejaksaan Agung.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga disebut akan memberikan supervisi terhadap penanganan perkara tersebut.

"Jampidsus tetap bersinergi dengan Kortastipidkor dan nanti akan disupervisi oleh KPK," jelasnya.

Pencegahan terhadap Febrie Adriansyah dan Don Ritto menjadi salah satu langkah penyidik untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa adanya hambatan.

Aparat penegak hukum kini masih mendalami seluruh rangkaian dugaan korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.* (di/ad)

BATU BARA – Dimulainya tahun ajaran baru 2026 di seluruh Indonesia disambut gembira oleh para pelajar yang kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Namun, di balik semangat tersebut, banyak ibu rumah tangga justru mengaku kembali dihadapkan pada persoalan yang hampir setiap tahun dikeluhkan, yakni melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok.

Baca Juga:

• Tutup Turnamen Padel, Rico Waas Ajak Warga Medan Jadikan Olahraga Energi Baru Membangun Kota

Selain itu, masyarakat juga mengaitkan meningkatnya permintaan bahan pangan dengan kembali berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Meski demikian, penyebab pasti kenaikan harga memerlukan penjelasan dari instansi yang berwenang.

Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah daging ayam ras.

Jika pada masa libur sekolah harga ayam masih berada di kisaran Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogram, kini setelah aktivitas sekolah kembali berjalan, harga ayam di sejumlah pasar tradisional dilaporkan telah mencapai Rp30.000 per kilogram.

Tak hanya ayam, masyarakat juga mengeluhkan kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, telur, hingga beberapa kebutuhan pokok lainnya.

Kondisi tersebut membuat pengeluaran rumah tangga semakin membengkak, terlebih pada saat yang sama para orang tua juga harus menyiapkan biaya masuk sekolah, membeli seragam baru, buku, alat tulis, hingga kebutuhan transportasi anak.

"Baru saja selesai mengeluarkan biaya untuk perlengkapan sekolah anak, sekarang harga sembako juga naik. Sangat berat bagi kami sebagai ibu rumah tangga mengatur keuangan keluarga," ungkap salah seorang warga saat ditemui di pasar.

Keluhan serupa juga datang dari masyarakat lainnya yang berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengendalikan harga pangan.

Mereka menilai lonjakan harga yang hampir selalu terjadi saat aktivitas sekolah kembali dimulai perlu mendapat perhatian serius agar tidak terus berulang setiap tahunnya.

Menurut warga, ketika sekolah memasuki masa libur panjang, harga berbagai kebutuhan pokok relatif stabil bahkan cenderung turun.

Namun begitu aktivitas sekolah kembali dimulai, harga sejumlah komoditas kembali mengalami kenaikan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab naiknya harga secara hampir bersamaan.

Masyarakat berharap pemerintah melalui kementerian terkait, pemerintah daerah, dinas perdagangan, dinas ketahanan pangan, serta instansi yang membidangi pengawasan distribusi bahan pokok segera melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional maupun distributor.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan harga tidak mengalami lonjakan yang memberatkan masyarakat.

Warga juga berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut dengan menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi bahan pangan di berbagai daerah, sehingga harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil dan terjangkau.

Di sisi lain, para pedagang mengaku kenaikan harga bukan sepenuhnya berasal dari tingkat pasar.

Menurut mereka, harga yang diterima dari pemasok juga mengalami kenaikan sehingga pedagang tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual kepada konsumen.

Para pengamat ekonomi menilai stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Terlebih pada momentum tahun ajaran baru, kebutuhan rumah tangga meningkat secara bersamaan, sehingga lonjakan harga bahan pokok dapat memberikan tekanan yang lebih besar terhadap ekonomi keluarga.

Masyarakat berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan distribusi, menjaga ketersediaan stok pangan, serta mengambil langkah cepat apabila ditemukan indikasi yang menyebabkan harga pangan melonjak secara tidak wajar.

Dengan demikian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus terbebani oleh kenaikan harga yang terus berulang.

Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menantikan langkah konkret dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan, sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan tidak semakin memberatkan kehidupan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat menjadikan semangat olahraga sebagai energi baru dalam membangun Kota Medan agar semakin inklusif, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Ajakan tersebut disampaikan Rico Waas saat menutup sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang Turnamen Padel bertajuk "Padel Untuk Semua" yang digelar Beyond Sport Profesional 061 di 59 Padel Hub, Jalan Mangonsidi, Medan, Minggu (12/7/2026) malam.

Baca Juga:

• Musdalub PJS Babel 2026 Teguhkan Integritas Wartawan, Kakanwil Ditjenpas Babel: Pers Harus Utamakan Akurasi, Keberimbangan, dan Tanggung Jawab

Dalam sambutannya, Rico Waas memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan turnamen yang mampu menghadirkan suasana kompetisi sehat sekaligus mempererat hubungan antarwarga.

Menurutnya, olahraga memiliki kekuatan besar untuk menyatukan masyarakat tanpa melihat latar belakang usia, profesi, maupun status sosial.

"Di lapangan, tidak ada lagi perbedaan usia, profesi, maupun status sosial. Yang ada hanyalah semangat berkompetisi secara sehat, menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, kerja sama, dan saling menghormati," ujar Rico Waas.

Ia mengatakan, masyarakat yang aktif berolahraga akan menjadi modal penting dalam pembangunan daerah.

Dengan tubuh yang sehat, masyarakat akan lebih produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

"Energi inilah yang akan mendorong Medan menjadi kota yang semakin inklusif, maju sejahterah dan berkelanjutan," pungkasnya.

Rico juga berharap kegiatan olahraga seperti turnamen padel dapat terus berkembang dan menjadi ruang positif bagi masyarakat untuk berinteraksi, membangun kebersamaan, serta menciptakan gaya hidup sehat.

Sementara itu, Ketua Beyond Sport Profesional 061 Saif Adli Heer menyampaikan rasa bangga atas tingginya antusiasme masyarakat Medan terhadap olahraga padel.

Menurutnya, turnamen "Padel Untuk Semua" berhasil menarik perhatian para pecinta olahraga dengan jumlah peserta mencapai 135 pasangan atau sekitar 270 orang yang ikut bertanding memperebutkan gelar juara.

Saif berharap kegiatan serupa dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara generasi muda dan Pemerintah Kota Medan.

"Melalui kegiatan positif dan sehat seperti ini, kita ingin menciptakan sinergi yang kuat antara anak muda dan pemerintah untuk bersama-sama membangun Kota Medan. Selain itu, ini adalah ajang terbaik untuk mempererat tali silaturahmi serta kebersamaan antarwarga," ungkap Saif.

Ia menilai olahraga tidak hanya menjadi sarana menjaga kesehatan, tetapi juga dapat menjadi media membangun hubungan sosial yang lebih erat di tengah masyarakat.

Acara penutupan Turnamen Padel "Padel Untuk Semua" turut dihadiri Dandim 0201/Medan Letkol Armed Delli Yudha Adi Nurcahyo, Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, Kadispora Kota Medan T. Chairuniza, Kadis Pariwisata Kota Medan M. Odi Anggia Batubara, serta Camat Medan Polonia Noor Alfi Pane.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Medan berharap olahraga dapat terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat semangat bersama dalam membangun kota yang lebih sehat dan harmonis.* (ad)

Oleh:Djarot Saiful Hidayat

KEJAKSAAN Agung berdiri di atas mandat yang jelas sejak Republik ini lahir, yaitu menjadi benteng terakhir yang memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk kepada mereka yang berkuasa.

Baca Juga:

• Musdalub PJS Babel 2026 Teguhkan Integritas Wartawan, Kakanwil Ditjenpas Babel: Pers Harus Utamakan Akurasi, Keberimbangan, dan Tanggung Jawab

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, sosok yang selama ini menjadi wajah utama pemberantasan korupsi kelas kakap di republik ini, mengundurkan diri dari jabatannya.

Belum genap satu hari berselang, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mengumumkan status barunya, bukan lagi sebagai pemburu rasuah, melainkan tersangka dalam tiga perkara sekaligus, yaitu dugaan korupsi pasokan batu bara PLTU PLN, penanganan perkara PT Asabri, dan penyelesaian utang PT Krakatau Steel melalui anak usahanya.

Febrie dijerat Pasal 12B dan 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kini juga diakomodasi Pasal 607 ayat (1) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.

Seorang tersangka lain berinisial DR turut ditetapkan atas dugaan pencucian uang yang bersumber dari hasil korupsi tersebut.

Penetapan ini menyusul penggeledahan rumah pribadi Febrie di Sentul, Bogor, yang menemukan 74 kilogram emas batangan dan uang tunai lintas mata uang senilai sekitar Rp 476 miliar dalam brankas berisi tujuh koper.

Penyidik sebelumnya juga menggeledah tidak kurang dari 13 lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor, dengan total penyitaan tunai mencapai sekitar Rp 540 miliar.

Yang membuat kasus ini berbeda dari sekadar skandal pejabat biasa adalah posisi struktural yang diduduki Febrie.

Jampidsus bukan jabatan administratif semata, melainkan gerbang tunggal yang menentukan nasib ribuan perkara korupsi setiap tahunnya, mulai dari yang bisa dipercepat penuntutannya hingga yang bisa terhenti diam-diam lewat mekanisme penghentian penyidikan.

Ketika gerbang tunggal ini justru menjadi ladang permainan, kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem peradilan pidana ikut runtuh.

Membaca Ironi Lewat Rumus Korupsi

Fenomena jaksa menjadi terdakwa sesungguhnya sudah berulang kali terjadi jauh sebelum nama Febrie mencuat.

Pada 2008, Urip Tri Gunawan, ketua tim penyidik kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, tertangkap tangan menerima suap 660.000 dolar Amerika Serikat dari Artalyta Suryani terkait penanganan perkara Sjamsul Nursalim.

Ia divonis 20 tahun penjara, hukuman yang dikuatkan Pengadilan Tinggi dan ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung pada 2009.

Belasan tahun kemudian, Pinangki Sirna Malasari, jaksa yang menjabat Kepala Subbagian Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, terbukti menerima suap 500.000 dolar Amerika Serikat dari buron Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung, disertai pencucian uang senilai lebih dari 375.000 dolar Amerika Serikat.

Vonis awalnya sepuluh tahun, tapi di tingkat banding dipangkas drastis menjadi empat tahun tanpa upaya kasasi dari kejaksaan sendiri, keputusan yang memicu protes keras dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia.

Kasus lain yang lebih kecil skalanya, tapi tak kalah menunjukkan pola berulang adalah Fahri Nurmallo, ketua tim jaksa penangan korupsi dana BPJS Kabupaten Subang, yang divonis tujuh tahun penjara pada 2016 setelah menerima suap agar namanya tak disebut dalam perkara yang sama.

Pola berulang inilah yang paling tajam dibedah lewat rumus klasik yang diperkenalkan Robert Klitgaard dalam "Controlling Corruption" (University of California Press, 1988).

Klitgaard merumuskan korupsi sebagai hasil penjumlahan antara monopoli kewenangan dan diskresi pejabat, dikurangi tingkat akuntabilitas yang mengimbanginya.

Semakin besar monopoli seorang pejabat atas keputusan, semakin luas ruang diskresi yang ia miliki dalam mengambil keputusan tersebut, dan semakin lemah mekanisme yang memintainya pertanggungjawaban, maka semakin besar pula peluang korupsi terjadi.

Rumus ini sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya menjadi sangat tajam membedah kasus Jampidsus.

Jabatan Jampidsus, dalam kacamata Klitgaard, adalah contoh nyaris sempurna dari kombinasi ketiga variabel tersebut.

Ia memegang monopoli atas keputusan penuntutan perkara korupsi kelas kakap, karena tidak banyak jalur alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan serupa di luar mekanisme kejaksaan.

Ia memiliki diskresi luas dalam menentukan perkara mana yang diprioritaskan, ditunda, atau bahkan dihentikan lewat surat perintah penghentian penyidikan, kewenangan yang sulit diuji secara terbuka oleh pihak luar.

Sementara akuntabilitas yang mengimbangi kedua hal itu, baik lewat pengawasan Komisi Kejaksaan, audit kekayaan, maupun mekanisme rotasi jabatan, selama ini terbukti jauh lebih lemah dibanding besarnya kewenangan yang melekat pada posisi tersebut.

Klitgaard menegaskan bahwa korupsi bukan semata soal watak buruk individu, melainkan konsekuensi logis dari struktur kelembagaan yang membiarkan monopoli dan diskresi tumbuh tanpa pengawasan yang sepadan.

Dari sisi hukum positif, kasus Febrie menyentuh sedikitnya tiga persoalan mendasar.

Pertama, meski status tersangka telah resmi disematkan, asas praduga tak bersalah sebagaimana dijamin Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tetap mengikat hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Kedua, dakwaan pencucian uang membuka ruang penerapan mekanisme pembuktian terbalik sebagaimana diatur Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, yang mewajibkan pihak yang hartanya diduga tidak wajar untuk membuktikan asal-usulnya secara sah.

Ketiga, pelimpahan penanganan tiga perkara dari Kortas Tipidkor Polri ke Kejaksaan Agung menuntut kejelasan mekanisme pengawasan silang agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, mengingat institusi yang kini menangani perkara adalah institusi asal tersangka sendiri, sebagaimana diatur dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Memutus Rumus Korupsi

Jika korupsi memang lahir dari kombinasi monopoli, diskresi, dan lemahnya akuntabilitas sebagaimana dirumuskan Klitgaard, maka jalan keluarnya pun harus menyasar ketiga variabel tersebut secara serentak, bukan sekadar menindak pelaku setelah kasus terbongkar ke publik.

Rekomendasi pertama adalah memecah monopoli kewenangan Jampidsus dengan memperkuat mekanisme kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga tidak ada satu figur pun yang bisa menentukan sendirian nasib perkara besar tanpa persetujuan berlapis.

Rekomendasi kedua adalah mempersempit ruang diskresi yang selama ini melekat pada mekanisme penghentian penyidikan.

Misalnya, dengan mewajibkan setiap keputusan penghentian perkara korupsi bernilai besar untuk diumumkan secara terbuka disertai alasan hukum yang dapat diuji publik.

Rekomendasi ketiga adalah menaikkan signifikan sisi akuntabilitas lewat penguatan kewenangan Komisi Kejaksaan agar setara pengawas eksternal lain, audit berkala Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh lembaga independen, serta mekanisme rotasi jabatan yang lebih ketat pada posisi-posisi strategis.

Rekomendasi keempat, dan paling mendesak dalam konteks kasus ini, adalah memastikan pelimpahan tiga perkara Febrie dari Polri ke Kejaksaan Agung tetap diawasi ketat oleh lembaga eksternal seperti Komisi III DPR RI, agar publik tidak mencurigai adanya perlakuan istimewa terhadap mantan pejabat tinggi kejaksaan.

Dugaan pidana yang bersifat personal tidak boleh memicu konflik ego sektoral antarlembaga penegak hukum, prinsip yang sejalan dengan semangat sosiosentris Pancasila bahwa keadilan sosial hanya bisa ditegakkan bila negara, melalui aparaturnya, konsisten meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan korps.

Rekomendasi kelima adalah mendorong penerapan konsisten mekanisme pembuktian terbalik dalam setiap dugaan kekayaan tidak wajar pejabat penegak hukum, agar penegakan Undang-Undang TPPU tidak berhenti pada penyitaan aset semata, melainkan berlanjut hingga proses pengadilan yang tuntas.

Pengalaman kasus Pinangki, dengan tuntutan yang terlampau ringan dan absennya upaya kasasi dari kejaksaan sendiri, adalah preseden buruk yang harus dihindari agar penanganan kasus Febrie tidak berakhir dengan pola serupa.

Rumus Klitgaard pada akhirnya mengingatkan bahwa memberantas korupsi di tubuh penegak hukum tidak cukup dengan mengganti satu figur dengan figur lain.

Persoalannya bukan sekadar siapa yang duduk di kursi Jampidsus, melainkan seberapa besar monopoli dan diskresi yang melekat pada kursi itu sendiri tanpa diimbangi akuntabilitas yang setara.

Status tersangka yang kini disandang Febrie Adriansyah semestinya menjadi momentum bagi Kejaksaan Agung untuk membuktikan bahwa lembaga ini mampu membersihkan rumahnya sendiri, bukan sekadar menunggu skandal berikutnya muncul dengan wajah baru.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Gubernur DKI Jakarta (2017), Wakil Gubernur DKI Jakarta (2014-2017) dan Walikota Blitar (2000-2010). Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Periode 2024-2029.

JAKARTA – Pakar ekonomi syariah, Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, Lc., M.Ec., mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif sesuai tuntunan Islam.

Pesan tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Amazing Muharram 15 "Reset Your Life" yang digelar di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Baca Juga:

• Prof. Didik Rachbini: Lemahnya Penegakan Hukum Bisa Hambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurutnya, banyak orang justru terhambat karena memiliki pola pikir yang keliru sehingga sulit berkembang.

Ia kemudian menjelaskan lima kesalahan pola pikir yang sering membelenggu seseorang dan perlu segera diubah agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik.

1. Hancurkan Mentalitas Korban (Victim Mentality)

Prof. Syafii Antonio mengatakan Islam tidak mengajarkan sikap pasrah yang membuat seseorang terus-menerus menyalahkan keadaan atau lingkungan.

Ia mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 11:

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri."

Ia juga mengingatkan hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim yang mendorong umat Islam menjadi pribadi yang kuat, bersungguh-sungguh dalam hal yang bermanfaat, dan tidak mudah menyerah.

Sebagai contoh, Prof. Syafii menyampaikan keteguhan hati ulama Ibnu Taimiyah yang pernah mengatakan bahwa kebahagiaan dan surganya berada di dalam hati sehingga tidak dapat dirampas oleh siapa pun.

2. Luruskan Prasangka dan Keyakinan Keliru

Menurut Prof. Syafii, prasangka buruk kepada Allah SWT dapat memengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan.

Ia mengutip hadits qudsi riwayat Sahih al-Bukhari:

"Aku sesuai persangkaan hamba-Ku kepada-Ku."

Menurutnya, apabila seseorang selalu berprasangka baik kepada Allah, maka ia akan lebih optimistis dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

3. Jangan Cemas pada Hal yang Sudah Dijamin Allah

Prof. Syafii mengingatkan agar umat Islam tidak berlebihan mencemaskan rezeki maupun masa depan.

Ia mengutip nasihat Ibnu al-Qayyim rahimahullah:

"Kosongkan pikiranmu untuk memperhatikan apa yang diperintahkan kepadamu, dan jangan sibukkan ia dengan apa yang telah dijamin untukmu; karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang telah dijamin."

Menurutnya, manusia harus fokus berikhtiar sebaik mungkin, sedangkan hasil akhirnya diserahkan kepada Allah SWT.

4. Menepis Asumsi Negatif dengan Budaya Tabayyun

Prof. Syafii mengingatkan pentingnya membangun budaya tabayyun atau mencari kejelasan sebelum mempercayai sebuah informasi.

Ia juga mengutip nasihat Ibnu Hibban yang menganjurkan setiap orang lebih fokus memperbaiki diri dibanding mencari kesalahan orang lain.

Menurutnya, kebiasaan tersebut akan membuat hati lebih tenang dan terhindar dari prasangka buruk yang tidak berdasar.

5. Masa Lalu Adalah Pelajaran, Bukan Penjara

Pada poin terakhir, Prof. Syafii mengajak masyarakat untuk tidak terus terjebak dalam penyesalan terhadap masa lalu.

Ia mengutip Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 23 yang mengingatkan agar manusia tidak terus bersedih atas apa yang telah berlalu.

Menurutnya, Nabi Muhammad SAW juga melarang seseorang terus mengucapkan kata "seandainya" ketika menghadapi kegagalan karena hal itu dapat membuka pintu bagi tipu daya setan dan melemahkan semangat.

Melalui lima pesan tersebut, Prof. Syafii Antonio berharap masyarakat mampu membangun pola pikir yang lebih positif, optimistis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Menurutnya, perubahan besar dalam kehidupan selalu dimulai dari perubahan cara berpikir, kemudian diikuti dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT.* (d/ad)

PANGKALPINANG – Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat konsolidasi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia wartawan di tengah perkembangan dunia jurnalistik yang semakin dinamis.

Mengusung tema "Meneguhkan Integritas dan Kompetensi Wartawan untuk PJS yang Lebih Mandiri, Profesional, dan Diakui", Musdalub digelar di Restaurant and Cafe Lucky 88, Pangkalpinang, Minggu (12/7/2026), dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina.

Baca Juga:

• Pelantikan FKPPI Batang Serangan Satukan Ormas, Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas Langkat

Hadir pula Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS, Mahmud Marhaba, yang juga merupakan Ahli Pers Dewan Pers.

Ia memimpin langsung jalannya sidang Musdalub hingga seluruh agenda organisasi berlangsung tertib, demokratis, dan sesuai mekanisme organisasi.

Turut hadir dalam pembukaan Musdalub, Kabid Humas Polda Bangka Belitung, perwakilan Penerangan Korem 045/Garuda Jaya, Penerangan Lanal Bangka Belitung, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Kota Pangkalpinang, Kepala Lapas Kelas IIA Tua Tunu Pangkalpinang, serta sejumlah tokoh masyarakat dan insan pers.

Dalam sambutannya, Ade Agustina menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musdalub PJS Bangka Belitung.

Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kompetensi wartawan, serta menjaga integritas profesi jurnalistik.

Ia mengatakan, di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan media yang mampu menyajikan informasi secara benar, akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era digital, kecepatan informasi memang penting, tetapi yang jauh lebih utama adalah akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap pemberitaan kepada publik," ujar Ade Agustina.

Menurutnya, profesionalisme wartawan harus terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Organisasi pers memiliki peran penting dalam mencetak wartawan yang memiliki kemampuan, integritas, serta etika yang baik sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

"Pers yang berpegang teguh pada kode etik, mengedepankan fakta, dan menjunjung tinggi integritas akan menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara," tegasnya.

Ade Agustina juga menilai media merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun transparansi, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menyampaikan berbagai program pelayanan publik secara terbuka.

"Kami memandang media sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun transparansi, mengedukasi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan negara," katanya.

Ia berharap PJS Bangka Belitung terus berkembang menjadi organisasi pers yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Selain itu, Ade Agustina mengajak insan pers ikut mempromosikan potensi daerah, khususnya sektor pariwisata Bangka Belitung, melalui karya jurnalistik yang berkualitas dan informatif.

"Saya berharap insan pers ikut memajukan pariwisata Bangka Belitung melalui pemberitaan yang positif, akurat, dan didukung visual yang menarik sehingga potensi daerah semakin dikenal luas," tuturnya.

Di akhir sambutannya, Ade Agustina mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Musdalub dan berharap forum tersebut melahirkan kepengurusan yang mampu membawa PJS Bangka Belitung semakin solid, profesional, mandiri, dan dipercaya masyarakat.

Musdalub PJS Bangka Belitung 2026 menjadi penegasan komitmen organisasi untuk terus menjaga marwah profesi wartawan, meningkatkan kualitas jurnalisme, memperkuat solidaritas antaranggota, serta menghadirkan pers yang independen, kredibel, dan mampu memberikan informasi yang mencerahkan masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 masih menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal usaha.

Salah satu informasi yang paling banyak dicari masyarakat adalah tabel angsuran KUR BRI 2026 untuk pinjaman sebesar Rp100 juta.

Baca Juga:

• Pengangkatan Komisaris PT PP Jadi Sorotan, Samuel F. Silaen Dorong Transparansi dan Meritokrasi di BUMN

Informasi ini dinilai penting agar pelaku UMKM dapat menyesuaikan kemampuan keuangan sebelum mengajukan pinjaman.

KUR BRI merupakan program pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah karena mendapat dukungan pemerintah.

Pada 2026, suku bunga KUR tetap mengacu pada ketentuan pemerintah, yakni sekitar 6 persen efektif per tahun bagi debitur yang memenuhi persyaratan.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Calon pemohon KUR BRI perlu menyiapkan sejumlah dokumen sebagai persyaratan administrasi, antara lain:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Berusia minimal 17 tahun atau 21 tahun untuk KUR Mikro
- Akta nikah bagi yang sudah menikah
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan, RT, atau RW
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

Cara Mengajukan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan dengan dua cara, yakni datang langsung ke kantor cabang BRI atau melalui layanan pengajuan secara daring.

Untuk pengajuan secara online, calon debitur dapat mengikuti langkah berikut:

- Buka laman resmi pengajuan KUR BRI.
- Login menggunakan akun yang telah terdaftar.
- Pilih menu Ajukan Pinjaman KUR.
- Baca syarat dan ketentuan, kemudian lanjutkan proses pengajuan.
- Isi data pribadi dan data usaha secara lengkap.
- Unggah dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP, surat keterangan usaha, pas foto, dan foto usaha.
- Gunakan fitur simulasi angsuran untuk mengetahui besaran cicilan.
- Klik Ajukan Pinjaman dan tunggu proses verifikasi.
- Apabila pengajuan disetujui, calon debitur akan menjalani survei lapangan sebelum proses pencairan dana dilakukan di kantor BRI.

Simulasi Tabel Angsuran KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Berikut simulasi angsuran pinjaman Rp100 juta berdasarkan tenor yang dipilih:
12 bulan: Rp8.833.333per Bulan
18 bulan: Rp6.055.556per Bulan
24 bulan: Rp4.666.667per Bulan
36 bulan: Rp3.277.778per Bulan
48 bulan: Rp2.583.333per Bulan
60 bulan: Rp2.166.667per Bulan

Simulasi tersebut dapat menjadi gambaran bagi pelaku UMKM dalam menentukan jangka waktu pinjaman yang sesuai dengan kemampuan membayar cicilan setiap bulan.

Sebelum mengajukan kredit, calon debitur disarankan memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi serta menghitung kemampuan pembayaran agar angsuran dapat berjalan lancar selama masa pinjaman.* (di/ad)

ACEH TAMIANG – Pemulihan sektor pertanian di wilayah Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi terus menunjukkan perkembangan positif.

Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan mempercepat program pemulihan lahan sawah agar aktivitas pertanian masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Baca Juga:

• Bayi Perempuan Ditemukan Mengapung di Sungai Arakundo, Polres Aceh Timur Lakukan Penyelidikan

Program tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh.

Momentum pemulihan ditandai dengan pelaksanaan gerakan tanam padi perdana pascabencana hidrometeorologi di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (5/7/2026).

Kegiatan ini menjadi simbol dimulainya kembali aktivitas pertanian sekaligus upaya pemerintah mengembalikan produktivitas lahan dan memperkuat ketahanan pangan di daerah terdampak.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir yang mewakili Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf mengatakan bencana hidrometeorologi telah memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian di Aceh.

Menurutnya, sekitar 57.364 hektare lahan sawah dan 60.438 hektare lahan perkebunan terdampak bencana.

Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah yang mengalami kerusakan paling parah akibat banjir yang membawa lumpur dan material lainnya.

Meski demikian, proses pemulihan terus mengalami kemajuan. M. Nasir mengatakan progres optimalisasi lahan yang telah mencapai 32 persen merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam melaksanakan pemulihan lahan pertanian di 18 kabupaten/kota.

"Kami berterima kasih kepada Menteri Pertanian dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang bergerak cepat membantu petani kita. Pemulihan ini menjadi prioritas utama agar roda perekonomian masyarakat kembali normal," ujar M. Nasir.

Ia menjelaskan, proses pemulihan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan lahan.

Penanganan diawali melalui optimalisasi lahan untuk sawah yang mengalami kerusakan ringan, dilanjutkan rehabilitasi pada lahan dengan kerusakan sedang, hingga pengolahan lahan setelah seluruh pekerjaan konstruksi selesai sehingga lahan dapat kembali ditanami.

Selain memulihkan lahan pertanian, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendukung agar proses produksi dan distribusi hasil pertanian dapat berjalan lebih baik.

Berbagai program yang dilakukan antara lain pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi pemompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi, jaringan irigasi tersier, serta Jalan Usaha Tani yang menjadi akses utama bagi petani.

M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Menteri Pertanian Amran Sulaiman beserta jajaran Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kodam Iskandar Muda, kelompok tani, serta seluruh pihak yang terus bergotong royong mempercepat pemulihan sektor pertanian.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar lahan yang terdampak banjir dapat kembali produktif dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Gerakan tanam padi perdana di Aceh Tamiang menjadi awal dimulainya kembali musim tanam di kawasan terdampak bencana.

M. Nasir mengajak para petani memanfaatkan momentum tersebut dengan mengoptimalkan musim tanam, menjaga semangat gotong royong, serta mengikuti arahan pemerintah dan pemangku adat setempat.

"Tanam perdana hari ini bukan sekadar rutinitas menaburkan benih, melainkan simbol bahwa petani kita tetap kuat, semangat, dan optimis dalam menjaga pasokan pangan di Aceh tetap aman," ujarnya.* (ad)

ACEH TIMUR – Polres Aceh Timur, Polda Aceh, masih menyelidiki penemuan jenazah seorang bayi perempuan yang ditemukan mengapung di aliran Sungai Arakundo, tepatnya di Dusun Blang Raya, Desa Kuala Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Minggu (12/7/2026).

Peristiwa tersebut menjadi perhatian aparat kepolisian.

Baca Juga:

• Meriahkan Hari Bhayangkara ke-80, Kicau Mania Kapolresta Cup 2026 di Banda Aceh Perebutkan Hadiah Rp40 Juta

Informasi mengenai penemuan bayi pertama kali diterima personel piket Polsek Simpang Ulim sekitar pukul 14.00 WIB.

Petugas kemudian menuju lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara sebelum Tim Identifikasi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Timur melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi melalui Kasat Reskrim AKP Novrizaldi mengatakan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh guna mengungkap identitas bayi maupun pihak yang diduga membuangnya.

"Setiap informasi sekecil apa pun akan kami dalami. Fokus kami saat ini adalah mengungkap identitas bayi serta menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Kami mengajak masyarakat yang mengetahui informasi terkait untuk turut membantu penyelidikan dengan menyampaikannya kepada kepolisian," ujar AKP Novrizaldi.

Setelah dievakuasi dari lokasi, jenazah bayi dibawa ke Puskesmas Simpang Ulim untuk menjalani pemeriksaan medis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, bayi berjenis kelamin perempuan tersebut diperkirakan berusia sekitar dua hari saat ditemukan.

Hasil pemeriksaan luar juga menunjukkan tidak ditemukan indikasi kekerasan yang menjadi penyebab kematian.

Namun, penyelidikan tetap dilakukan untuk memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, bayi pertama kali terlihat hanyut di aliran sungai sebelum dievakuasi ke tepi oleh seorang warga menggunakan pelepah sawit.

Perangkat desa kemudian melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian.

Selama proses penyelidikan, polisi telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya mengamankan lokasi kejadian, memasang garis polisi, melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, mendokumentasikan seluruh temuan di lapangan, serta berkoordinasi dengan Polsek Simpang Ulim untuk mendata perempuan yang diketahui melahirkan dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir.

"Langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan untuk mempersempit pencarian identitas bayi dan memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara ini dapat terungkap secara objektif. Kami bekerja berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh di lapangan," ungkap AKP Novrizaldi.

Setelah proses identifikasi dan pemeriksaan medis selesai dilakukan, jenazah bayi dimandikan dan dimakamkan oleh masyarakat Dusun Blang Raya, Desa Kuala Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur.

Polres Aceh Timur mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait peristiwa tersebut agar segera menyampaikannya kepada kepolisian guna membantu proses penyelidikan.* (ad)

LANGKAT – Ketua DPD PKN II Kabupaten Langkat Abd Rasyidin Pane, Ketua DPD PKN II Kota Binjai Mohan (KYBO), dan Ketua Satgas IPK Kota Binjai Sagna Ginting (Jokor) menghadiri pelantikan Pengurus Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Batang Serangan yang digelar di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sabtu (11/7/2026).

Kehadiran ketiga pimpinan organisasi masyarakat tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga kemasyarakatan dalam menjaga persatuan, mempererat silaturahmi, serta mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Ekspedisi Cicatih Elpala Buktikan Alam Jadi Kawah Candradimuka Generasi Muda Berjiwa Bela Negara

"Saya berharap organisasi di Langkat ini bisa hikmat dan damai," ujar Abd Rasyidin Pane.

Selain ketiga pimpinan organisasi masyarakat tersebut, pelantikan juga dihadiri jajaran pengurus FKPPI Batang Serangan serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca).

Seluruh rangkaian acara berlangsung khidmat hingga proses pelantikan selesai.

Dalam kesempatan itu, para pimpinan organisasi masyarakat menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus FKPPI Batang Serangan yang baru dilantik.

Mereka berharap organisasi tersebut dapat menjadi garda terdepan dalam kegiatan sosial, pembinaan generasi muda, penguatan semangat bela negara, serta pengabdian kepada masyarakat.

"FKPPI adalah organisasi kader. Kami dari PKN II Langkat, PKN II Binjai, dan Satgas IPK Binjai siap bersinergi. Mari sama-sama jaga kondusifitas, bantu pemerintah, dan hadir untuk rakyat," ujar salah satu pimpinan yang hadir.

Pelantikan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat komunikasi dan kerja sama antarlembaga kemasyarakatan di wilayah Langkat dan Binjai.

Para pimpinan organisasi sepakat untuk terus membangun kolaborasi dalam berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, pembinaan pemuda, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Acara pelantikan Pengurus FKPPI Batang Serangan ditutup dengan kegiatan ramah tamah yang diikuti seluruh tamu undangan sebagai bentuk mempererat hubungan dan kebersamaan antarorganisasi.* (ad)

JAKARTA – Polemik penunjukan Aisyah Zakkiyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 19 Mei 2026 kembali memunculkan diskusi publik mengenai pentingnya profesionalisme dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

Perbincangan menguat setelah muncul berbagai tanggapan di media sosial yang mempertanyakan dasar pengangkatan Aisyah Zakkiyah sebagai komisaris.

Baca Juga:

• Prof. Didik Rachbini: Lemahnya Penegakan Hukum Bisa Hambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Hingga kini belum terdapat pernyataan resmi dari pihak terkait yang mengonfirmasi maupun membantah isu tersebut.

Menanggapi dinamika tersebut, pengamat politik Samuel F. Silaen menilai polemik yang berkembang seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola BUMN yang lebih transparan, profesional, dan berbasis kompetensi.

Menurut Samuel, setiap pengisian jabatan strategis di perusahaan pelat merah harus dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik agar tidak memunculkan persepsi negatif terhadap independensi pengelolaan BUMN.

"Publik tentu memiliki hak untuk mempertanyakan dasar penunjukan pejabat di BUMN. Karena itu, transparansi menjadi sangat penting agar masyarakat memahami bahwa setiap keputusan benar-benar didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan perusahaan," ujar Samuel kepada awak media di Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Samuel mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menerapkan sistem merit atau meritokrasi pada setiap proses pengisian jabatan strategis.

Menurutnya, apabila muncul persepsi bahwa pengangkatan pejabat lebih didasarkan pada kedekatan personal dibandingkan kompetensi, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan negara.

Ia juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi potensi konflik kepentingan, terutama apabila terdapat hubungan yang dapat menimbulkan persepsi publik mengenai independensi dalam proses pengambilan keputusan.

"BUMN harus menjadi contoh penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu, setiap potensi konflik kepentingan harus diantisipasi sejak awal melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel," katanya.

Samuel berpandangan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance bukan hanya menjadi kebutuhan internal perusahaan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat maupun investor.

Menurutnya, polemik yang berkembang saat ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem seleksi pejabat BUMN agar lebih mengedepankan rekam jejak, kompetensi, integritas, dan profesionalisme.

Ia juga mendorong Kementerian BUMN maupun pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme dan indikator yang digunakan dalam proses pengangkatan Komisaris PT PP.

Menurut Samuel, keterbukaan informasi akan membantu meredam spekulasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan negara.

"Transparansi merupakan cara terbaik untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. Ketika prosesnya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap BUMN akan tetap terjaga," ujarnya.

Samuel menambahkan bahwa jabatan komisaris di perusahaan negara merupakan amanah yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya perusahaan.

Karena itu, setiap pengisian jabatan strategis harus berorientasi pada kepentingan perusahaan, pelayanan kepada negara, serta penerapan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik.* (ad)

SUKABUMI – Menembus hutan hujan tropis di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan mengarungi derasnya Sungai Cicatih hingga bermuara di Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat, menjadi pengalaman berharga bagi peserta Ekspedisi Cicatih Elpala.

Kegiatan yang berlangsung pada 4–10 Juli 2026 itu tidak hanya menghadirkan petualangan alam, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, kepemimpinan, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Baca Juga:

• Brigade Kartini AMPI Binjai Bagikan Ribuan Porsi Makanan Lewat Program Jumat Berkah

Program ini memadukan kegiatan petualangan, konservasi, pendidikan karakter, hingga produksi film dokumenter.

Selama berada di lapangan, peserta tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam bertahan hidup dan mengarungi sungai.

Mereka juga belajar membangun kerja sama tim, bertanggung jawab terhadap kelompok, serta memahami pentingnya menjaga kelestarian alam.

Pendiri Elpala, Dar Edi Yoga, mengatakan keberhasilan sebuah ekspedisi tidak diukur dari seberapa jauh perjalanan ditempuh, melainkan dari nilai-nilai yang diperoleh peserta selama menjalani proses tersebut.

"Nilai utama dari sebuah ekspedisi bukan hanya mencapai tujuan akhir, tetapi bagaimana proses itu mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan," ujarnya, Minggu (12/7/2026).

Menurut Dar, alam merupakan ruang belajar yang memberikan pengalaman langsung dan tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh proses pembelajaran di dalam kelas.

Berbagai tantangan di alam mengajarkan peserta untuk mengambil keputusan, memimpin tim, mengelola risiko, serta membangun rasa saling percaya.

Pelaksanaan ekspedisi mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya organisasi pencinta alam Wanadri yang memberikan pendampingan teknis serta menyediakan perahu karet dan kano, komunitas Boogie, Pickup Mini Bus Community (PMBC), Kementerian Kehutanan melalui pemberian izin akses kawasan konservasi, hingga Korem Surya Kencana yang mendukung kelancaran kegiatan.

Dukungan juga datang dari Kementerian Pertahanan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menilai kegiatan alam bebas seperti Ekspedisi Cicatih mampu menjadi media pembentukan karakter sekaligus menanamkan nilai-nilai bela negara kepada generasi muda.

"Kementerian Pertahanan mendukung berbagai kegiatan positif yang mampu membentuk karakter generasi muda dan menumbuhkan kesadaran bela negara melalui pengalaman nyata di lapangan. Ekspedisi seperti ini merupakan contoh kolaborasi yang baik dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang tangguh, berkarakter, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa, negara, dan kelestarian alam," ujar Brigjen Rico.

Bagi Elpala, keterlibatan siswa kelas XI dan XII SMA Negeri 68 Jakarta menjadi investasi jangka panjang untuk membangun regenerasi organisasi pencinta alam yang memiliki kemampuan sekaligus integritas.

Selama ekspedisi berlangsung, peserta mendapatkan pembelajaran mengenai teknik kegiatan alam bebas, navigasi, manajemen perjalanan, keselamatan, kepemimpinan, hingga pentingnya solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dar menegaskan bahwa setiap keberhasilan dalam sebuah ekspedisi lahir dari kerja sama seluruh anggota tim.

"Setiap keberhasilan selalu lahir dari kerja sama, rasa saling percaya, dan kepedulian antarsesama. Nilai-nilai itulah yang kami ingin wariskan kepada generasi berikutnya," katanya.

Sementara itu, pendiri Elpala sekaligus sutradara film dokumenter Ekspedisi Cicatih Elpala, Eka Bama Putra, mengatakan dokumentasi yang dibuat tidak hanya menampilkan keindahan alam Sukabumi dan tantangan pengarungan Sungai Cicatih, tetapi juga merekam proses pembelajaran, kebersamaan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh selama ekspedisi.

"Alam adalah ruang belajar yang luar biasa. Di sana seseorang belajar menghadapi keterbatasan, membangun persaudaraan, meningkatkan keterampilan, sekaligus memahami pentingnya menjaga lingkungan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap kegiatan pencinta alam harus direncanakan secara matang, didukung kompetensi yang memadai, serta mengutamakan aspek keselamatan.

"Petualangan bukan sekadar keberanian untuk berangkat, tetapi bagaimana seseorang mampu bertanggung jawab terhadap dirinya, timnya, dan lingkungan yang dijelajahi," pungkasnya.

Melalui Ekspedisi Cicatih, Elpala berharap semangat konservasi, kepedulian terhadap lingkungan, kepemimpinan, dan nilai-nilai bela negara terus tumbuh di kalangan generasi muda.

Dengan demikian, kegiatan pencinta alam tidak hanya menjadi hobi, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan.* (ad)

JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, lemahnya tata kelola hukum dapat mengurangi kepercayaan investor sekaligus menghambat upaya pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo Ingin Koperasi Bangkit, Menkop Ferry Juliantono Tegaskan Kembali ke Amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Jadi Sokoguru Ekonomi Nasional

Menurut Prof. Didik, kualitas sistem hukum tidak hanya berpengaruh terhadap penegakan keadilan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya iklim investasi dan dunia usaha yang sehat.

Ia menilai kepastian hukum memiliki peran yang sama pentingnya dengan modal, tenaga kerja, maupun teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kasus yang berkembang dan dinamika antarlembaga penegak hukum menjadi cerminan penting bagi kondisi hukum kita. Jika kepastian hukum melemah, dampaknya bukan hanya terhadap kepercayaan masyarakat, tetapi juga terhadap dunia usaha dan investasi," ujar Prof. Didik.

Ia mengatakan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen akan sulit tercapai apabila dunia usaha masih dihadapkan pada ketidakpastian hukum.

Menurutnya, investor membutuhkan jaminan bahwa seluruh proses penegakan hukum berjalan secara profesional, independen, dan mampu memberikan kepastian bagi kegiatan usaha.

Dalam penjelasannya, Prof. Didik mengaitkan pandangannya dengan teori ekonomi kelembagaan yang dikemukakan peraih Nobel Ekonomi Ronald Coase melalui The Problem of Social Cost.

Ia menjelaskan bahwa sistem hukum yang kuat akan menekan biaya transaksi sehingga aktivitas ekonomi dapat berlangsung lebih efisien.

"Hukum yang baik sebagai institusi akan mengurangi biaya transaksi. Sebaliknya, hukum yang lemah meningkatkan biaya transaksi karena kepastian kontrak, perlindungan hak kepemilikan, hingga proses penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif," jelasnya.

Menurutnya, meningkatnya biaya transaksi akibat lemahnya sistem hukum akan mengurangi daya tarik investasi dan memperlambat ekspansi dunia usaha.

Dampak lanjutan dari kondisi tersebut dapat dirasakan melalui berkurangnya penciptaan lapangan kerja dan melambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prof. Didik juga memandang dinamika yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat reformasi institusi penegak hukum.

Ia menilai pembenahan tidak cukup hanya menyasar individu, tetapi juga harus dilakukan secara menyeluruh terhadap sistem kelembagaan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.

"Yang lebih mendesak adalah mengembalikan kewibawaan negara hukum. Tidak boleh ada lembaga penegak hukum yang berada di atas hukum. Reformasi kelembagaan menjadi kebutuhan agar kepastian hukum benar-benar dapat dirasakan masyarakat maupun pelaku usaha," katanya.

Ia menambahkan, penguatan integritas aparat penegak hukum akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tengah dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prof. Didik, keberhasilan pemerintah membangun iklim investasi yang sehat tidak hanya bergantung pada kebijakan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan negara menghadirkan sistem hukum yang kredibel, transparan, dan dapat dipercaya.

Dengan kepastian hukum yang kuat, Indonesia dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.* (ad)

JAKARTA – Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 dimanfaatkan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono untuk menegaskan kembali arah pembangunan ekonomi Indonesia yang berpijak pada semangat Bung Hatta.

Bersama Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Ferry mengunjungi kediaman Proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, di Jalan Diponegoro Nomor 57, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2026).

Baca Juga:

• Kesbangpol Sumut Kenalkan Pembinaan UMKM, Edukasi Bahaya Narkoba hingga Seleksi Paskibraka di PRSU ke-50

Rombongan disambut langsung oleh keluarga Bung Hatta, di antaranya Meutia Hatta, Prof. Sri Edi Swasono, Gemala Hatta, Halida Hatta, serta akademisi Rocky Gerung.

Dalam kesempatan itu, Ferry Juliantono menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ingin mengembalikan arah sistem ekonomi nasional agar tetap berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dengan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

"Kami ingin mengembalikan praktik ekonomi Indonesia sesuai amanat konstitusi, yakni menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional," ujar Ferry.

Menurut Ferry, Kementerian Koperasi bersama Dewan Koperasi Nasional (Dekopin), pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan terus bersinergi mewujudkan cita-cita Bung Hatta melalui sejumlah program strategis.

Salah satunya adalah percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Program tersebut dinilai menjadi langkah konkret pemerintah untuk memperkuat ekonomi berbasis masyarakat hingga tingkat desa sekaligus memperluas akses pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ferry mengatakan, peringatan Harkopnas ke-79 menjadi momentum untuk mengingatkan kembali bahwa koperasi merupakan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia.

Meski tantangan yang dihadapi tidak ringan, ia optimistis gerakan koperasi dapat kembali berkembang apabila mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa.

"Kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk keluarga Bung Hatta, agar pemikiran besar beliau dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Sementara itu, Meutia Hatta menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap warisan pemikiran Bung Hatta.

Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menempatkan Bung Hatta sebagai inspirasi utama dalam membangun gerakan koperasi nasional.

"Kami berharap perjalanan koperasi yang selama ini penuh tantangan dapat benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," ujar Meutia.

Ia juga mendukung percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai sejalan dengan gagasan Bung Hatta tentang pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi gotong royong.

Senada dengan itu, Prof. Sri Edi Swasono mengapresiasi langkah Kementerian Koperasi dalam membumikan kembali gerakan koperasi melalui berbagai kegiatan, termasuk Fun Run dan Car Free Day yang menjadi bagian dari rangkaian Harkopnas ke-79.

"Kegiatan seperti ini sangat baik untuk mempopulerkan kembali koperasi kepada masyarakat. Kami merasa terhormat atas perhatian Menteri Koperasi terhadap rumah Bung Hatta dan warisan pemikirannya," tuturnya.

Melalui peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, pemerintah berharap koperasi kembali menjadi kekuatan utama dalam membangun perekonomian nasional yang mandiri, inklusif, dan berkeadilan, sebagaimana amanat konstitusi dan cita-cita Bung Hatta.* (ad)

BANDA ACEH – Komunitas pecinta burung berkicau kembali berkumpul dalam ajang Kicau Mania Kapolresta Cup 2026 yang digelar di Lapangan Golden King, Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Minggu (12/7/2026).

Perlombaan ini menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan para penghobi burung karena menyediakan total hadiah sebesar Rp40 juta.

Baca Juga:

• Pengamat: Polri, Kejagung, dan TNI Jangan Terjebak Konflik, Koruptor Bisa Diuntungkan

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Berbagai kelas perlombaan dipertandingkan dalam Kicau Mania Kapolresta Cup 2026, di antaranya Kapas Tembak Kelas Kasie, Murai Batu Kelas Kabag A, Kacer Kelas Kabag, Konin Kelas Kasat A, Murai Batu Kelas Kapolresta, Love Bird Kelas Kasat A, Kenari Kelas Kasat A, Murai Batu Kelas Waka, Love Bird Kelas Kasat B, Konin Kelas Kasat B, Kacer Kelas Kasat, Kenari Kelas Kasat B, serta Murai Batu Kelas Kasat B.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana, mengatakan panitia sebelumnya telah mengundang para kicau mania dari berbagai daerah untuk membawa burung-burung terbaik mereka dan mengikuti perlombaan secara sportif di hadapan dewan juri yang berpengalaman.

"Selain memperebutkan gelar juara, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi sarana memperkuat kebersamaan, meningkatkan kecintaan terhadap dunia burung berkicau, serta memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan," sebut Kombes Andi Kirana.

Menurutnya, atmosfer kompetisi yang sehat, hadiah yang menarik, serta kemeriahan acara menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan perlombaan.

Ia menambahkan, Kicau Mania Kapolresta Cup 2026 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-80.

Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat sportivitas, persaudaraan, dan kebersamaan dapat terus terjaga di kalangan komunitas pecinta burung berkicau.

Ajang tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang berjualan di sekitar lokasi kegiatan selama perlombaan berlangsung.* (ad)

MEDAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara turut berpartisipasi dalam Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 dengan menghadirkan berbagai program edukasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Program yang diperkenalkan meliputi pembinaan UMKM, sosialisasi bahaya narkoba, hingga informasi mengenai seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tutup Jamdasu XI, Berangkatkan 19 Petugas Upacara ke Jambore Nasional 2026

"Kesbangpol mendukung penuh kegiatan PRSU sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi kami dalam memberikan edukasi serta pelayanan informasi kepada masyarakat," ujar Erwin.

Di stan Kesbangpol, pengunjung dapat melihat berbagai produk UMKM binaan.

Menariknya, sebagian produk tersebut merupakan hasil karya mantan narapidana terorisme yang mengikuti program pembinaan dan pemberdayaan ekonomi.

Program ini diharapkan dapat membantu mereka kembali berdaya dan berkontribusi di tengah masyarakat.

Selain menampilkan produk UMKM, Kesbangpol Sumut juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) menghadirkan media edukasi mengenai berbagai jenis narkotika.

Melalui materi tersebut, masyarakat diajak mengenali bentuk-bentuk narkoba sekaligus memahami dampak buruk penyalahgunaannya.

Pengunjung juga dapat mengakses program pengisian Indeks Harmoni Indonesia melalui barcode yang tersedia di stan Kesbangpol.

Selain itu, masyarakat memperoleh informasi mengenai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara beserta berbagai program yang dijalankan.

Pada kesempatan yang sama, Kesbangpol Sumut memanfaatkan PRSU ke-50 untuk menyosialisasikan proses seleksi calon Paskibraka kepada para pelajar, khususnya siswa kelas X SMA atau sederajat.

Menurut Erwin, proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman yang disediakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Para calon peserta wajib memenuhi persyaratan administrasi, termasuk memperoleh rekomendasi dari sekolah dan persetujuan orang tua sebelum mengikuti tahapan seleksi.

"Setelah memenuhi persyaratan administrasi, peserta akan mengikuti seleksi untuk tingkat provinsi hingga berkesempatan mewakili Sumatera Utara di tingkat nasional," jelasnya.

Melalui partisipasi dalam PRSU ke-50, Kesbangpol Sumut berharap masyarakat semakin mengenal berbagai program pembinaan, penguatan wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, serta layanan yang diberikan instansi tersebut.

Kehadiran stan edukasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, bebas narkoba, serta memiliki semangat kebangsaan yang kuat.* (ad)

DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution secara resmi menutup Jambore Daerah Sumatera Utara (Jamdasu) XI Gerakan Pramuka di Bumi Perkemahan Sibolangit, Jalan Pramuka, Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (12/7/2026).

Pada penutupan kegiatan tersebut, Bobby Nasution memberikan apresiasi kepada para petugas upacara dengan memberangkatkan 19 orang untuk mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Senin 13 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

"Pada malam api unggun, salah seorang petugas upacara menyampaikan harapan agar mereka dapat diberangkatkan ke Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur. Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi, saya sampaikan petugas upacara pembukaan dan penutupan dapat mengikuti Jambore Nasional dengan biaya keberangkatan ditanggung oleh Kwartir Daerah Sumatera Utara," ujar Bobby.

Selain memberikan penghargaan kepada para petugas upacara, BobbyNasution juga menyampaikan apresiasi kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumut, para relawan, panitia, serta seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan penyelenggaraan Jamdasu XI.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kwartir Daerah Sumatera Utara, para relawan, serta semua pihak yang telah bekerja keras sehingga Jambore Daerah Sumatera Utara dapat terlaksana dengan baik dan penuh makna," katanya.

Bobby turut mengucapkan selamat kepada para pemenang berbagai perlombaan yang digelar selama jambore.

Ia memberikan apresiasi khusus kepada Kwartir Cabang (Kwarcab) Deli Serdang yang berhasil meraih predikat Juara Kontingen Terbaik pada Jamdasu XI Tahun 2026.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara, Dikky Anugerah, mengatakan Jamdasu XI mengusung misi transformasi digital dan pembentukan karakter.

Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan Pramuka Penggalang yang berkarakter, berjiwa Pancasila, memiliki kepedulian sosial, berdaya saing, mandiri, menjadi teladan, serta mampu menghadirkan solusi di tengah masyarakat.

Dikky menyebut Jamdasu XI mencatat sejarah baru bagi Gerakan Pramuka Sumatera Utara.

Sebanyak 5.575 peserta dari 32 kabupaten dan kota mengikuti kegiatan tersebut.

Untuk pertama kalinya, seluruh proses administrasi dan pemberkasan dilakukan secara digital melalui aplikasi Digi Jamdasu.

Ia juga mengapresiasi dukungan para pembina Pramuka sehingga pelaksanaan jambore dapat berlangsung tanpa memungut biaya dari peserta.

Kebijakan tersebut dinilai memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Pramuka dari seluruh daerah di Sumatera Utara untuk ikut berpartisipasi.

Selama lima hari pelaksanaan, peserta mengikuti beragam kegiatan edukatif dan pengembangan karakter.

Kegiatan tersebut meliputi pembinaan keagamaan dan mental spiritual, keterampilan, wawasan kebangsaan, literasi digital, permainan tradisional, pelestarian lingkungan, edukasi tanggap bencana, hingga api unggun persaudaraan sebagai puncak kegiatan.

Dikky juga menyampaikan bahwa Gerakan Pramuka Sumatera Utara akan mengirimkan kontingen sebanyak 1.039 peserta untuk mengikuti Jambore Nasional 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 13–20 Agustus 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur.

Rangkaian upacara penutupan diakhiri dengan pelepasan tanda peserta dan penyematan Tanda Ikut Serta Kegiatan (Tiska) sebagai simbol berakhirnya seluruh rangkaian Jamdasu XI.

Usai upacara, Bobby Nasution menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan.

Pada Lomba Desain Maskot Jamda Sumut, juara diraih Fabian Vito dari Gugus Depan 061–062 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.

Sementara itu, Lomba Desain Logo Jamda Sumut dimenangkan oleh Rizky Azwar dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.

Pada cabang e-sport Mobile Legends, Juara I diraih Kwarcab Deli Serdang, Juara II Kwarcab Dairi, dan Juara III Kwarcab Kota Binjai.

Adapun pada kategori Juara Kontingen, Kwarcab Deliserdang berhasil meraih Juara I, disusul Kwarcab Asahan sebagai Juara II, dan Kwarcab Simalungun sebagai Juara III.

Upacara penutupan turut dihadiri Sekretaris Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Sumatera Utara Sulaiman Harahap, Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka kabupaten/kota se-Sumatera Utara, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota.* (ad)