Oleh:Herman Dirgantara

"THE least dangerous branch of the American government is the most extraordinarily powerful court of law the world has ever known." – Bickel, 1986.

Baca Juga:

• Sei Remban Bakal Punya Sekolah Vokasi Berbasis Agama dan Semi Militer

Ia dapat memiliki kekuasaan yang sangat besar, tetapi justru karena itu pula batas kewenangannya menjadi perkara yang tidak kalah penting untuk dipertanyakan.

Inilah yang turut mengemuka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang menyoal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Sadar atau tidak, permasalahannya bukan pada surat keterangan apakah dapat diperlakukan setara dengan ijazah.

Jika Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu, apakah syarat pencalonan yang dipersoalkan setelah pemilu selesai masih dapat dibawa ke MK, dan jika dapat, apa akibat hukumnya?

Kepastian Hasil Vs Legalitas Proses

Para pemohon mendalilkan Pasal 169 huruf r UU Pemilu sebagai syarat imperatif perihal calon Presiden dan Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Mereka meminta MK menyatakan pencalonan Gibran cacat sejak awal, membatalkan penetapannya sebagai calon, hingga membatalkan pelantikannya sebagai Wakil Presiden (Mkri.id, 23/09/2026).

Berdasarkan hal itu, maka perkara ini sebenarnya dimulai dari perdebatan makna "tamat" dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Pemohon mempersoalkan dasar dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan KPU untuk menyatakan Gibran memenuhi syarat.

KPU menjawab bahwa dokumen tersebut telah diterima dan diverifikasi pada 2023, serta merujuk ketentuan yang menempatkan surat keterangan penyetaraan memiliki nilai yang sama dengan ijazah SLTA.

Ada fakta lain yang membuat persoalan ini jauh dari kata sederhana.

Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran mengenai syarat pendidikan tersebut selama tahapan Pemilu 2024.

Namun, dalam persidangan 23 September 2026, Bawaslu juga menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mengakses data dan dokumen pencalonan pada Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kendati telah memperoleh pengaktifan akun.

Meski hal itu tidak lantas berujung dugaan adanya cacat pencalonan, tetapi dalam batas nalar yang wajar, pertanyaan tentang kualitas verifikasi menjadi relevan.

Sebagaimana dipahami secara yuridis, di samping membutuhkan syarat yang benar, hukum pemilu juga membutuhkan mekanisme yang dapat memastikan kebenaran syarat tersebut.

Dalam konteks itulah, kewenangan bukan sekadar kemampuan lembaga untuk bertindak.

Ia harus bersumber pada atribusi atau dasar hukum yang jelas dan digunakan dalam batas yang ditentukan hukum.

MK memang diberi kewenangan oleh Pasal 24C UUD 1945 untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Masalahnya, apakah kewenangan itu mencakup juga pemeriksaan terhadap dugaan cacat syarat calon yang baru dipersoalkan justru lebih dari dua tahun setelah hasil pemilu ditetapkan?

Dalam penilaian KPU, tidak. Sebabnya, permohonan tersebut pada dasarnya menyentuh sengketa proses pemilu yang merupakan ranah Bawaslu.

Sedangkan permohonan PHPU diajukan jauh melampaui tenggat tiga hari setelah penetapan hasil pemilu atau tiga hari setelah 20 Maret 2024.

Di titik ini, pemilu membutuhkan kepastian mengenai kapan hasil dianggap selesai dan tidak terus-menerus dibuka kembali.

Tanpa finalitas, mandat elektoral akan selalu berada dalam keadaan sementara.

Namun, bagi sebagian pihak, finalitas tidak boleh berubah menjadi perisai bagi tindakan yang sejak awal bertentangan dengan hukum.

Dua kepentingan inilah yang harus dipertemukan. Satu sisi, kepastian hasil pemilu dan sisi lainnya tentang legalitas proses yang melahirkan mandat tersebut.

Tiga Pembuktian

Setidaknya ada tiga pembuktian yang harus dilalui dalam gugatan tersebut di MK.

Pertama, harus terbukti bahwa MK memiliki kewenangan untuk memeriksa persoalan tersebut melalui perkara PHPU yang diajukan sekarang.

Ini menyangkut kedudukan hukum pemohon, objek perkara, batas waktu, serta batas antara sengketa proses dan sengketa hasil.

KPU sendiri mempersoalkan seluruh aspek tersebut.

Kedua, harus terbukti bahwa terdapat cacat substantif pada syarat pencalonan.

Bukan sekadar adanya perbedaan dokumen atau cara verifikasi, melainkan adanya pelanggaran terhadap syarat yang diwajibkan UU Pemilu.

Ketiga, jika dua persoalan tadi terjawab, masih harus dibuktikan akibat hukumnya.

Apakah cacat pencalonan dapat berujung pada diskualifikasi setelah pasangan calon ditetapkan, pemilu dilaksanakan, hasil ditetapkan, dan Wakil Presiden dilantik?

Atau keadaan tersebut telah memasuki rezim pemberhentian pejabat yang tunduk pada mekanisme konstitusional lain?

Sampai di sini kiranya jelas mengapa ada demarkasi yang tegas antara diskualifikasi dan pemakzulan.

Diskualifikasi bekerja terhadap kelayakan atau keabsahan pencalonan dalam konteks pemilu.

Sementara, pemakzulan bekerja terhadap pejabat yang telah memegang jabatan berdasarkan mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Implikasinya, maka menyamakan keduanya tanpa mengurai dasar kewenangan dan akibat hukumnya akan membuat konstruksi hukum kehilangan pijakan.

Sebab itu, perkara ini sebaiknya tidak dibaca semata sebagai pertarungan mengenai selembar dokumen pendidikan.

Alih-alih demikian, justru berapa lama hukum dapat membuka kembali proses yang telah menghasilkan mandat rakyat, dan lembaga mana yang berwenang membuka pintu itu?

Jawabannya tidak boleh ditentukan oleh kerasnya tuntutan politik ataupun oleh keinginan mempertahankan hasil pemilu.

Ia harus lahir dari hukum, pembuktian, dan batas kewenangan lembaga negara.

Dalam negara hukum, mandat rakyat memang penting. Namun, mandat itu memperoleh legitimasi justru karena ia lahir melalui aturan.

Di situlah paradoksnya: hukum harus cukup kuat untuk mengoreksi mandat yang lahir secara cacat, tetapi juga cukup tertib untuk tidak menjadikan setiap ketidakpuasan setelah pemilu sebagai alasan tak berujung untuk membuka kembali mandat yang telah selesai.

Pada gilirannya, yang sedang diuji MK ialah apakah hukum memiliki keberanian untuk mengoreksi kekeliruan ketika diperlukan, sekaligus memiliki disiplin untuk mengetahui kapan kewenangan mengoreksi itu berhenti.

Kita nantikan jawabannya di persidangan.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Peneliti Hukum dan Direktur PT. Gajah Mada Analitika

REMBANG – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyebut ulama memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Menurut dia, ulama menjadi lentera sekaligus kompas yang memberikan arah, nasihat, dan doa bagi bangsa dan negara.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Cek Huntap Korban Banjir di Aceh Tamiang, 250 Rumah Ditargetkan Dihuni Awal 2027

Kapolri mengatakan, peran ulama telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa sejak masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Pada masa tersebut, ulama bersama umara turut berperan dalam menjaga bangsa dan negara.

"Ulama menjadi lentera dan kompas yang memberikan arah, nasihat, serta doa bagi bangsa dan negara," ujar Kapolri.

Menurut Listyo Sigit, peran ulama tetap dibutuhkan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Terlebih, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan kelompok masyarakat.

Keberagaman tersebut, kata dia, perlu terus dijaga dan dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan dalam mempertahankan persatuan bangsa.

Bagi Polri, Kapolri melanjutkan, bimbingan dan doa para ulama juga memiliki arti penting bagi personel dalam menjalankan tugas.

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat.

Kapolri berharap hubungan antara ulama dan umara terus terjaga.

Menurut dia, kebersamaan tersebut penting untuk memperkuat persatuan, merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

"Mari umara dan ulama terus bergandengan tangan untuk menjaga persatuan, merawat NKRI, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," pungkasnya.* (kp/ad)

BINJAI – Gagasan pembangunan lembaga pendidikan kejuruan berbasis agama dan semi militer mulai dijajaki di Sei Remban.

Penjajakan tersebut diawali dengan kegiatan visitasi dan diskusi untuk membahas konsep lembaga pendidikan yang menggabungkan keterampilan kejuruan, pendidikan agama, serta pembentukan karakter dan kedisiplinan.

Baca Juga:

• RAPBN 2027 Disepakati Rp4.106 Triliun: Ini Besaran Anggaran Pendidikan, MBG hingga Kesehatan

Adriadi Chaniago, S.Pd., M.Pd., berdiskusi dengan Owner Yayasan Arrafis Islamic Boarding School, Dr. H. Arifin Tanjung, MA.

Lembaga pendidikan yang digagas tersebut dirancang dengan tiga pilar utama, yakni pendidikan kejuruan atau vokasi, pendidikan agama melalui konsep Islamic Boarding School, dan pendidikan semi militer.

Pendidikan kejuruan diarahkan untuk membekali santri atau siswa dengan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Sementara pendidikan agama diharapkan menjadi dasar dalam pembentukan karakter, akhlak, serta keimanan peserta didik.

Adapun konsep semi militer diarahkan untuk menanamkan kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab, cinta tanah air, serta ketangguhan mental.

Adriadi mengatakan gagasan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun lembaga pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan kerja, tetapi juga pembentukan karakter generasi muda.

"Insya Allah, ini adalah ikhtiar kita bersama. Kita bermimpi mendirikan sebuah lembaga yang tidak hanya mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga mencetak generasi yang beriman, berakhlak, dan berdisiplin tinggi. Sinergi antara kejuruan, agama, dan semi militer adalah kuncinya. Mohon doa dan dukungan dari semua pihak agar mimpi besar ini dapat terwujud," ujar Adriadi Chaniago salah satu inisiator dalam diskusi tersebut.

Visitasi dan diskusi tersebut menjadi langkah awal sebelum rencana pembangunan lembaga pendidikan tersebut masuk ke tahap kajian yang lebih mendalam.

Beberapa hal yang akan dikaji antara lain konsep kurikulum, kesiapan dan kebutuhan lahan, serta manajemen kelembagaan.

Konsep pendidikan yang menggabungkan pendidikan vokasi, agama, dan pembentukan kedisiplinan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan pendidikan bagi generasi muda.

Jika nantinya terealisasi, lembaga tersebut diharapkan mampu melahirkan lulusan yang memiliki keterampilan praktis sekaligus memiliki karakter, akhlak, kedisiplinan, dan kemampuan kepemimpinan.

Penjajakan ini menjadi titik awal dari rencana membangun lembaga pendidikan baru di Sei Remban.

Berbagai aspek akan dikaji terlebih dahulu agar konsep pendidikan yang dirancang dapat memiliki arah dan pengelolaan yang jelas.* (ad)

JAKARTA – Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Prof. Trubus Rahardiansah mengingatkan agar percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tetap disertai kehati-hatian dalam merumuskan kewenangan yang akan diberikan kepada negara.

Menurut Trubus, tekanan publik agar RUU tersebut segera diselesaikan merupakan hal yang dapat dipahami.

Baca Juga:

• Ombudsman Minta Penilaian Reformasi Birokrasi Diselaraskan, Tiga Lembaga Ini Diminta Berbagi Peran

"Tekanan publik agar RUU Perampasan Aset segera diselesaikan dapat dipahami. Masyarakat menginginkan negara lebih efektif mengejar hasil kejahatan dan mengembalikannya untuk kepentingan publik," kata Trubus, Sabtu (26/9).

"Namun kualitas sebuah undang-undang tidak dapat hanya diukur dari seberapa cepat ia disahkan," lanjutnya.

Trubus mengatakan kehati-hatian diperlukan karena RUU Perampasan Aset berpotensi memberikan kewenangan yang besar kepada negara untuk menelusuri, membekukan, menyita hingga merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Ia menegaskan kehati-hatian dalam menyusun regulasi tersebut tidak berarti menghambat pemberantasan korupsi maupun memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan.

"Untuk RUU yang memberikan kewenangan sangat besar kepada negara, kehati-hatian bukan berarti menghambat pemberantasan korupsi atau melindungi pelaku kejahatan," kata Trubus.

"Justru kehati-hatian diperlukan agar instrumen pemberantasan kejahatan tersebut memiliki legitimasi, dapat dilaksanakan secara efektif, dan tidak mudah dipersoalkan karena melanggar hak warga negara," lanjutnya.

Menurut Trubus, besarnya kewenangan negara harus berjalan beriringan dengan mekanisme pengawasan yang kuat.

"Semakin besar kewenangan yang hendak diberikan oleh sebuah undang-undang, semakin kuat pula mekanisme pengawasan yang harus menyertainya," ujarnya.

Selain soal kewenangan negara, Trubus menyoroti wacana memasukkan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dalam RUU Perampasan Aset.

Menurut dia, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam konstruksi hukum yang tepat karena terdapat perbedaan antara mekanisme perampasan aset dan pembentukan tindak pidana baru.

"Adapun salah satu persoalan substantif yang perlu dibedakan secara jernih adalah illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar," kata Trubus, Sabtu, 26 September.

"Ada dorongan agar isu tersebut sekaligus dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset. Namun, kita harus berhati-hati membedakan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil," lanjutnya.

Trubus menjelaskan, secara konseptual RUU Perampasan Aset banyak mengatur mekanisme atau tata cara negara melakukan perampasan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

"Secara konseptual, RUU Perampasan Aset banyak berbicara mengenai mekanisme atau tata cara negara melakukan perampasan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Artinya, salah satu titik beratnya berada pada aspek prosedural penegakan hukum," kata Trubus.

Sementara itu, apabila illicit enrichment ditetapkan sebagai tindak pidana baru, pengaturannya masuk ke wilayah hukum pidana materiil.

"Sementara itu, apabila illicit enrichment hendak ditetapkan sebagai suatu tindak pidana baru yang dapat dikenai penghukuman, persoalannya masuk ke wilayah hukum pidana materiil. Kita berbicara mengenai perbuatan apa yang dinyatakan sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, unsur-unsurnya, serta sanksi apa yang dapat dikenakan," ujarnya.

Menurut Trubus, pembedaan tersebut bukan sekadar persoalan akademik.

Kesalahan dalam menempatkan norma dapat menimbulkan persoalan ketika aturan diterapkan, terutama dalam pembuktian mengenai asal-usul kekayaan seseorang.

"Pembedaan ini bukan sekadar perdebatan akademik," katanya.

"Kesalahan menempatkan norma dapat menimbulkan persoalan implementasi di kemudian hari, terlebih jika menyangkut pembuktian mengenai asal-usul kekayaan seseorang. Negara tentu berkepentingan mengejar kekayaan yang berasal dari kejahatan, tetapi pada saat yang sama prinsip praduga tak bersalah, hak milik, dan due process of law tetap harus dijaga," lanjut Trubus.

Trubus juga mengingatkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset tidak dipersempit hanya pada pemberantasan korupsi.

"Karena itu, memasukkan illicit enrichment tidak semestinya dilakukan hanya karena istilah tersebut dianggap dapat memperkuat pemberantasan korupsi. Harus ditentukan terlebih dahulu konstruksi hukumnya, unsur yang hendak diatur, mekanisme pembuktiannya, serta di rezim hukum mana pengaturan tersebut paling tepat ditempatkan," kata Trubus.

"Hal lain yang perlu diluruskan adalah persepsi bahwa RUU Perampasan Aset semata-mata merupakan undang-undang pemberantasan korupsi," ujarnya.

"Korupsi tentu menjadi salah satu konteks yang sangat penting. Tetapi pendekatan asset recovery pada dasarnya relevan terhadap berbagai tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jumlah besar dan menimbulkan kerugian sistematis terhadap negara maupun masyarakat," lanjutnya.

Menurut Trubus, sejumlah tindak pidana lain juga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang tetap bertahan meski pelakunya telah menjalani proses hukum.

"Kejahatan terorganisasi, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, kejahatan ekonomi tertentu, hingga bentuk kejahatan lain yang berorientasi pada keuntungan dapat menimbulkan persoalan yang sama: pelaku dapat kehilangan kebebasannya melalui pemidanaan, tetapi jaringan ekonomi dan hasil kejahatannya tetap bertahan," kata Trubus.

Karena itu, Trubus mendorong pembentuk undang-undang memperjelas karakteristik tindak pidana serta hubungan antara aset dan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan.

"Karena itu, diskusi mengenai ruang lingkup RUU Perampasan Aset seharusnya tidak terlalu sempit. Yang harus dicari adalah karakteristik tindak pidana dan hubungan aset dengan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan, dengan batas yang tegas agar kewenangan tersebut tidak diterapkan secara serampangan," ujarnya.

Ia mengatakan pengalaman negara lain dapat menjadi bahan pembanding dalam menyusun regulasi.

Namun, model hukum dari negara lain tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa menyesuaikannya dengan kondisi sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

"Pengalaman berbagai negara dapat menjadi bahan perbandingan. Tetapi Indonesia juga tidak dapat sekadar menyalin model negara lain. Desain hukum harus mempertimbangkan sistem peradilan, kapasitas kelembagaan, kualitas pengawasan, serta persoalan integritas aparat penegak hukum di Indonesia," kata Trubus.

Pembahasan RUU Perampasan Aset sendiri masih berlangsung di Komisi III DPR RI.

DPR menyatakan proses tersebut melibatkan berbagai pihak untuk memperkaya substansi, dengan target pembahasan hingga pengesahan paling lambat 15 Desember 2026.* (vod/ad)

JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia meminta penyelarasan instrumen penilaian reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik segera ditindaklanjuti.

Ombudsman menilai instrumen penilaian yang digunakan Ombudsman RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) perlu dipetakan.

Baca Juga:

• RAPBN 2027 Disepakati Rp4.106 Triliun: Ini Besaran Anggaran Pendidikan, MBG hingga Kesehatan

Selain itu, pemetaan diharapkan dapat menunjukkan indikator yang memiliki keterkaitan atau digunakan secara bersama.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan perlu ada matriks yang memetakan indikator penilaian dari ketiga lembaga tersebut.

"Apakah perlu matriks untuk indikator yang dilakukan Ombudsman RI, Kementerian PANRB, dan LAN, lalu kemudian dibagi siapa mengerjakan apa. Ini menjadi indikator yang dilakukan bersama," kata Robert di Jakarta, Jumat, 25 September.

Usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian PANRB, LAN, dan Ombudsman pada 7 September 2026.

Dalam rapat tersebut, ketiga lembaga diminta menyusun indikator penilaian reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik secara bersama serta terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman menggelar pertemuan dengan perwakilan Kementerian PANRB dan LAN di Jakarta pada Kamis, 24 September 2026.

Robert menegaskan Ombudsman tetap menjalankan penilaian sesuai tugasnya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

Namun, instrumen yang digunakan masing-masing lembaga perlu dipetakan agar kesepakatan dengan DPR dapat diterjemahkan menjadi pembagian peran yang jelas.

Hasil pembahasan tersebut ditargetkan segera dirumuskan sebagai bahan tindak lanjut rapat Komisi II DPR RI pada 7 Oktober 2026.

Salah satu instrumen yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) milik LAN.

Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan LAN Widhi Novianto menjelaskan indeks tersebut digunakan untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah, termasuk dampaknya terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

LAN juga telah menyederhanakan instrumen IKK dari 39 pernyataan menjadi 11 pertanyaan.

Penyederhanaan itu dilakukan untuk memudahkan instansi pemerintah melakukan penilaian tanpa menghilangkan aspek kebijakan yang diukur.

Menurut Widhi, hasil pengukuran IKK dapat dibandingkan dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kementerian PANRB dan data penilaian Ombudsman.

"Komparasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan variabel, dimensi, maupun subdimensi untuk melihat keterkaitan antara kualitas kebijakan dengan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara mengatakan penyelarasan diperlukan untuk mengetahui bagian-bagian penilaian yang saling berkaitan.

"Kalau ada irisan mengenai indeks pelayanan publik bisa dikoordinasikan untuk dapat menyimplifikasi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang dinilai," kata Agus.

Penyelarasan tersebut diharapkan dapat membuat proses penilaian di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lebih terkoordinasi.

Dengan pemetaan indikator dan pembagian peran yang jelas, masing-masing lembaga dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya tanpa mengabaikan keterkaitan antara reformasi birokrasi, kualitas kebijakan, dan pelayanan publik.* (vo/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung masih mempelajari putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024, Nadiem Makarim.

Dalam putusan banding yang dibacakan pada Kamis, 24 September 2026, Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman Nadiem dari 10 tahun menjadi sembilan tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dibahas, Pengamat: Negara Harus Kuat Hadapi Kejahatan, tapi Kekuasaan Harus Dibatasi

"Saat ini jaksa penuntut umum sedang mempelajari untuk ambil sikap ke depan nantinya seperti apa. Nanti terkait dengan hal-hal lainnya mudah-mudahan segera ambil dalam waktu 14 hari ke depan ini menyatakan sikap apakah akan kasasi atau tidak," ujar Anang kepada awak media, Sabtu (26/9/2026).

Dengan demikian, Kejagung belum memutuskan apakah akan mengajukan kasasi terhadap putusan banding tersebut.

Jaksa masih memiliki waktu untuk menentukan sikap sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Di sisi lain, Nadiem menyatakan akan mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

"Betul, kami akan langsung mengajukan kasasi secepat mungkin," ujar Nadiem usai persidangan.

Nadiem juga menyatakan tidak akan menerima putusan selain bebas.

Ia tetap berpendapat bahwa persidangan di tingkat banding telah membuktikan tidak adanya aliran dana dan konflik kepentingan.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara kepada Nadiem.

Putusan tersebut lebih ringan satu tahun dibandingkan vonis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang sebelumnya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Meski hukuman penjara dikurangi, majelis hakim tetap menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum.

Selain pidana penjara, Nadiem dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 140 hari kurungan.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp548,7 miliar dengan ketentuan subsider enam tahun penjara.

Jumlah uang pengganti tersebut lebih rendah dibandingkan putusan tingkat pertama yang menetapkan uang pengganti sekitar Rp809,59 miliar dengan subsider lima tahun penjara.

Dengan putusan banding tersebut, perkara Nadiem masih berpotensi berlanjut ke tingkat kasasi.

Kejaksaan Agung kini menunggu hasil kajian jaksa penuntut umum sebelum menentukan apakah akan menempuh upaya hukum tersebut.* (bb/ad)

JAKARTA – Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sekitar Rp4.106,26 triliun.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan tingkat I RUU APBN 2027.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dibahas, Pengamat: Negara Harus Kuat Hadapi Kejahatan, tapi Kekuasaan Harus Dibatasi

Dari total belanja negara tersebut, alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp3.371,26 triliun.

Sementara Transfer ke Daerah (TKD) ditetapkan sebesar Rp735 triliun.

Dengan demikian, BPP menyumbang sekitar 82,1 persen dari total belanja negara, sedangkan TKD sekitar 17,9 persen.

Alokasi TKD sebesar Rp735 triliun tersebut sebelumnya juga telah disampaikan pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2027.

Anggaran itu mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa dan sejumlah komponen transfer lainnya.

Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2027 terbagi ke dalam belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-K/L.

Dalam hasil pembahasan terbaru, belanja K/L disepakati sekitar Rp1.556,89 triliun. Sementara belanja non-K/L mencapai sekitar Rp1.814,36 triliun.

Belanja non-K/L antara lain mencakup berbagai kebutuhan negara, termasuk subsidi dan pembayaran bunga utang.

Perubahan angka belanja K/L menjadi salah satu faktor yang membuat total belanja pemerintah pusat meningkat dibandingkan rancangan awal RAPBN 2027.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan belanja negara Rp4.097,2 triliun dengan belanja pemerintah pusat Rp3.362,2 triliun.

Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam RAPBN 2027. Alokasi untuk sektor ini mencapai sekitar Rp820,9 triliun atau dibulatkan menjadi Rp821 triliun.

Anggaran tersebut mencakup berbagai program pemerintah di bidang pendidikan.

Dalam postur prioritas yang dibahas, anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari alokasi tematik pendidikan.

Program MBG dialokasikan sekitar Rp240 triliun dengan sasaran sekitar 60,6 juta penerima.

Selain pendidikan, pemerintah juga menetapkan sejumlah sektor prioritas lainnya.

Anggaran perlindungan sosial berada pada kisaran Rp550 triliun hingga Rp560 triliun.

Dana tersebut antara lain digunakan untuk berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.

Sementara itu, anggaran kesehatan berada di kisaran Rp245 triliun.

Dana tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan kesehatan, termasuk penguatan layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Untuk ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp195 triliun.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung produktivitas, subsidi, serta penguatan lumbung pangan.

Di sisi pendapatan, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun.

Dengan belanja negara sekitar Rp4.106,2 triliun, defisit RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp671,16 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah menyatakan kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang ekspansif, tetapi dengan defisit yang dijaga dalam batas yang telah ditetapkan.

Pembahasan RAPBN 2027 selanjutnya akan memasuki rapat paripurna DPR pada 29 September 2026.

Setelah mendapat persetujuan dalam pembicaraan tingkat II, rancangan tersebut akan menjadi dasar APBN 2027.* (di/ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

DUKA nasional belum berakhir. Misteri hilangnya lima jurnalis bersama kru Speedboat Arupadhatu 1 sampai kini masih belum terpecahkan.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai dan APPSI Siapkan Pilot Project Penataan Pasar, Ini Konsepnya

Ini berarti masih tujuh korban lagi yang sampai detik ini belum ditemukan. Jasad Surakman ditemukan pada 12 September 2026.

Itu artinya, penemuan mayat itu berlangsung pada hari ke-5 saat pencarian Tim SAR Gabungan selama 10 hari.

Sayangnya, sampai hari terakhir (hari ke-10) operasi pencarian Tim SAR tidak ada lagi korban yang ditemukan selama upaya penyisiran diumumkan berakhir.

Hal yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa hilangnya lima jurnalis bersama para kru speedboat Arupandhtu 1 di perairan Selat Sunda bukan sekadar kabar duka yang menunggu kepastian.

Kejadian ini menyisakan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana keselamatan jurnalis ditempatkan sebagai prioritas dalam kerja-kerja peliputan bencana dengan risiko yang begitu besar.

Di balik keberanian mereka merekam peristiwa alam, terdapat kewajiban negara, perusahaan media, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin keselamatan nyawa para jurnalis.

Bahwa tugas jurnalistik tidak berubah menjadi ancaman bagi kehidupan. Setiap menit pencarian merupakan pertaruhan kemanusiaan.

Setiap informasi yang masih mengambang menambah pukulan psikis keluarga dan masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, negara tidak cukup sebatas hadir melalui pernyataan keprihatinan.

Negara harus berjiwa layaknya kesatria yang memastikan pencarian berlangsung sungguh-sungguh, terkoordinasi, dan transparan.

Tragedi ini, sekali lagi, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap mitigasi bencana, kelayakan sarana transportasi, serta perlindungan hak asasi manusia bagi para jurnalis yang menjalankan tugas publik.

Keselamatan Jurnalis, Hak yang Tak Boleh Diabaikan

Bukan rahasia lagi bahwa profesi jurnalisme bukan sekadar pekerjaan mencari, meracik dan melaporkan peristiwa atau informasi.

Dalam negara demokratis, pewarta justru menjalankan fungsi strategis dalam memastikan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan terkait peristiwa yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Kegiatan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau, ambil contoh, harus dilihat sebagai upaya membantu publik memahami aktivitas vulkanik, potensi bahaya, risiko bencana hingga perkembangan situasi di kawasan Selat Sunda.

Kendati begtu, fungsi publik yang dijalankan wartawan di lapangan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan orang-orang yang menjalankannya.

Fenomena hilangnya lima pewarta dan tiga kru speedboat Arupandhtu 1 sejak 7 September 2026 perlu disikapi sebagai persoalan kemanusiaan yang mendesak dan mengetuk nurani.

Dengan belum ditemukannya para korban lainnya hingga kini, menjadi pengingat bahwa setiap upaya pencarian dan penyelamatan harus ditempatkan sebagai prioritas.

Di poin ini, perkara hak asasi manusia menemukan relevansinya.

Hak untuk hidup, hak atas keselamatan, dan hak memperoleh perlindungan dalam menjalankan profesi adalah prinsip yang tidak boleh dikesampingkan, termasuk ketika seseorang melaksanakan tugas jurnalistik di wilayah berisiko.

Keberanian jurnalis mendekati titik bencana jangan sampai dipahami sebagai kesediaan untuk mempertaruhkan nyawa tanpa batas.

Karenanya, kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keselamatan jurnalis.

Sebab, pers yang bebas dan independen namun membiarkan pekerjanya menghadapi risiko tanpa perlindungan yang layak akan kehilangan tanggung jawab kemanusiaannya.

Demikian, tragedi ini harus menjadi momentum untuk kembali melakukan refleksi, introspeksi dan evaluasi terkait standar keselamatan peliputan bencana.

Standar perlindungan keselamatan itu mencakup pertanyaan seputar apakah penilaian risiko telah dilakukan?

Bagaimana sarana transportasi memenuhi persyaratan keselamatan?

Apakah tersedia perangkat komunikasi darurat, pelacak lokasi, perlengkapan keselamatan, dan prosedur evakuasi?

Tentu, pertanyaan-pertanyaan di atas bukan upaya menghambat kerja jurnalistik, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional untuk menjamin setiap tugas menyampaikan kebenaran tidak dibayar dengan nyawa.

Tanggung Jawab Bersama

Kejadian ini sekali lagi bukan menjadi tanggung jawab sepihak.

Sebaliknya, peristiwa tersebut sekaligus menguji tanggung jawab berbagai institusi yang memiliki kewenangan dalam keselamatan pelayaran, penanggulangan bencana, dan perlindungan profesi jurnalistik.

Pemerintah Provinsi Banten, sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dengan keselamatan masyarakat di wilayah perairannya, mengingat titik bencana yang begitu dekat, perlu memastikan bahwa seluruh sumber daya yang relevan dikerahkan untuk mendukung operasi pencarian hingga tuntas.

Sementara, koordinasi dengan Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, serta unsur terkait harus menjadi bagian penting guna memastikan proses pencarian atau penyisiran berlangsung cepat, terarah, dan berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi.

Salah satu pihak yang juga berperan penting dalam peristiwa ini adalah Bakamla.

Instansi ini memiliki peran sesuai kewenangan dan kapasitasnya dalam keamanan, keselamatan, serta patroli di wilayah perairan Indonesia.

Apabila terdapat persoalan mengenai kelayakan kapal, kepatuhan terhadap terhadap prosedur pelayaran, atau pengawasan aktivitas di kawasan berisiko, hal tersebut perlu diperiksa secara detail, objektif, dan ketat oleh otoritas yang berwenang.

Dalam konteks pers, peran dan tanggung jawab Dewan Pers juga tidak boleh dikesampingkan.

Dewan Pers mempunyai tanggung jawab kelembagaan untuk mendorong tidak hanya perlindungan profesi, kebebasan pers, dan pemenuhan standar jurnalistik, tapi juga perhatian terhadap keselamatan pewarta.

Dewan Pers bukan institusi komando operasi pencarian dan bukan pengganti kewenangan aparat penyelamat.

Meski begitu, lembaga ini dapat mengambil peran melalui advokasi perlindungan jurnalis, koordinasi dengan perusahaan media dan organisasi pers, serta penguatan pedoman keselamatan peliputan di wilayah bencana.

Tanggung jawab tersebut tidak menggugurkan kewajiban perusahaan media, pemilik kapal, maupun operator pelayaran.

Sebaliknya, setiap pihak harus diperiksa berdasarkan kewenangan, peran, dan bukti yang ada.

Ke depan, manajemen risiko perlu mendapat perhatian serius sebagai bagian integral dari peliputan bencana.

Hal itu bisa dimulai dari memperkuat pemetaan bahaya, pemeriksaan sarana transportasi, penggunaan alat komunikasi darurat, pemantauan cuaca dan aktivitas vulkanik, serta prosedur pencarian dan evakuasi yang dipersiapkan sebelum keberangkatan.

Akhirnya, dari kejadian ini banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik. Salah staunya, mitigasi korban yang tidak boleh dimulai setelah musibah itu terjadi.

Manajemen risiko dan mitigasi bencana harus dilakukan sejak tahap perencanaan, sebab keselamatan nyawa manusia jauh lebih berharga dari nilai sebuah aktivitas, termasuk dalam hal ini kerja jurnalistik.*

*) Penulis adalah Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia

LANGKAT – Ketua Persadaan Merga Silima (PMS) Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP, bersama jajaran pengurus dan panitia pelantikan melakukan audiensi dengan Kapolres Langkat di Mapolres Langkat, Jumat (26/9/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Baca Juga:

• Tragis! Polisi di Dairi Meninggal Dunia Usai Bantu Evakuasi Korban Kebakaran

Dalam pertemuan itu, Edi Bahagia Sinuraya menyampaikan komitmen PMS Langkat untuk memperkuat sinergi dengan Polri, khususnya Polres Langkat.

Sebagai organisasi masyarakat adat Karo yang berada di Kabupaten Langkat, PMS disebut siap berkolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memperkuat kerukunan antar-suku.

"Kami dari Persadaan Merga Silima Langkat datang bersilaturahmi, mengundang Bapak Kapolres untuk hadir di pelantikan kami, dan yang paling penting kami ingin memperkuat kolaborasi antara PMS dengan Polres Langkat. PMS siap menjadi mitra Polri dalam menjaga Kamtibmas dan merawat kebhinekaan di Bumi Langkat Bertuah," ujar Edi Bahagia Sinuraya, S.IP.

Kapolres Langkat menyambut baik audiensi tersebut.

Ia mengapresiasi keberadaan PMS sebagai organisasi adat yang selama ini turut berperan dalam menjaga kondusivitas di Kabupaten Langkat.

Kapolres juga berharap komunikasi dan sinergi antara PMS Langkat dengan Polres Langkat dapat terus terjalin dengan baik.

Audiensi kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata berupa buku atau profil organisasi PMS dari Ketua PMS Langkat kepada Kapolres Langkat.

Penyerahan tersebut menjadi simbol persahabatan sekaligus komitmen untuk memperkuat hubungan antara organisasi masyarakat adat dan kepolisian.

Kegiatan diakhiri dengan foto bersama.

Kedua pihak juga berkomitmen menjaga komunikasi dan kerja sama dalam mendukung keamanan, ketertiban, serta kerukunan masyarakat di Kabupaten Langkat.* (ad)

"Langkah hukum ini sesuai amanah UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI," tegas Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar ketika dihubungi wartawan melalui telepon, Sabtu (26/09/2026).

Abyadi Siregar yang mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut itu menjelaskan, pada pasal 44 ditegaskan, setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Baca Juga:

• Disorot Isu Lapas Cibinong, Segini Rincian Gaji & Tunjangan Sipir Penjara Terbaru Berdasarkan Golongan

"Jadi sangat jelas. Setiap orang petugas Lapas yang saat itu menghalangi tim Ombudsman dapat dipidana. Kalau dilihat dari video yang beredar, ada banyak petugas Lapas yang saat itu berusaha menghalang-halangi tim Ombudsman," tegas Abyadi Siregar.

Menurut Abyadi, langkah memidanakan petugas Lapas yang menghalangi tim Ombudsman itu, bukan hanya sekadar penegakan hukum. Tapi sekaligus sebagai pelajaran bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik, agar tidak pernah mencoba menghalangi Ombudsman bila melakukan pemeriksaan lapangan.

Di sisi lain, selama ini Ombudsman juga belum pernah menggunakan pasal 44 tersebut, meski ada beberapa peristiwa yang menghalangi tim Ombudsman melakukan pemeriksaan lapangan.

"Setahu saya, ada beberapa peristiwa yang menghalangi Ombudsman melakukan pemeriksaan lapangan. Sebelumnya, kalau saya tidak salah ingat, tim Ombudsman juga pernah dihalangi saat ingin melakukan Sidak ke tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," jelas Abyadi Siregar.

Lebih jauh Abyadi menjelaskan, pemeriksaan lapangan memang merupakan salah satu kewenangan Ombudsman. Pada Pasal 34 dijelaskan, Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan.

"Jadi, kalau ada petugas Lapas mengatakan penolakan Sidak tim Ombudsman itu karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan, itu salah besar. Petugas Lapas yang ngomong itu tidak memiliki kompetensi. Kalau sidak diberitahukan sebelumnya, itu namanya bukan sidak. Itu namanya kunjungan silaturrahim," tegas Abyadi sambil tertawa.

PRESIDEN COPOT AGUS ANDRIANTO

Abyadi Siregar juga mengaku curiga dengan kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto ke Lapas Kelas IIA Cibinong.

"Kunjungan itu terkesan seolah sebagai upaya "mencuci" atau "membersihkan" image negative dari temuan sidak Ombudsman sebelumnya.

"Dari kunjungan Menteri Imipas dan Kepala Bappisus itu mengesankan melegitimasi penjelasan Kepala Lapas yang menyebut bahwa rumah/kamar mewah merupakan tempat para pejabat Lapas. Di sisi lain seolah meragukan hasil temuan Sidak Ombudsman," jelas Abyadi.

Inilah yang membuat semakin kuatnya dugaan ada upaya untuk melindungi praktik-praktik penyediaan fasilitas mewah di Lapas tersebut. "Karena itu, patut diduga bahwa penyediaan fasilitas mewah untuk para napi berduit itu dilindungi," tegas Abyadi.

Sehubungan dengan itu, Abyadi Siregar menyarankan Presiden Prabowo mengevaluasi Agus Andrianto dari jabatan Menteri Imipas. "Buruknya pelayanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang selama ini meresahkan masyarakat, menuntut adanya evaluasi total yang dimulai dari pucuknya, yakni Menteri Imipas," tegas Abyadi Siregar.

APRESISASI

Terakhir, Abyadi Siregar menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang telah melakukan Sidak ke Lembaga Pemasyakatan. "Saya berharap, sidak seperti ini harus menjadi instrument utama dalam pengawasan pelayanan publik," tegasnya.

Menurutnya, masih banyak Lapas di Indonesia yang perlu di-Sidak. Karena, penyediaan fasilitas mewah di lingkungan Lapas, sudah menjadi rahasia umum selama ini. "Tidak hanya penyediaan fasilitas mewah, tapi juga maraknya peredaran narkoba," tegas Abyadi.*

JAKARTA – Harga emas Antam pada Sabtu, 26 September 2026, kembali menguat.

Harga emas batangan 1 gram yang dipasarkan melalui Logam Mulia berada di level Rp2.613.000 per gram.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik Lagi Hari Ini! Kini Tembus Rp2,613 Juta per Gram

Mengacu pada laman resmi Logam Mulia, harga emas diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Emas Antam tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Perbedaan ukuran membuat pembeli dapat menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Daftar Harga Emas Antam 26 September 2026

Berikut daftar harga emas Antam pada Sabtu, 26 September 2026:

0,5 gram: Rp1.356.500,
1 gram: Rp2.613.000,
2 gram: Rp5.166.000,
3 gram: Rp7.724.000,
5 gram: Rp12.840.000,
10 gram: Rp25.625.000,
25 gram: Rp63.937.000,
50 gram: Rp127.795.000,
100 gram: Rp255.512.000,
250 gram: Rp638.515.000,
500 gram: Rp1.276.820.000,
1.000 gram (1 kilogram): Rp2.553.600.000.

Dengan demikian, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada emas Antam ukuran 1 gram, tetapi juga pada berbagai ukuran lainnya.

Pembelian emas batangan juga memiliki ketentuan perpajakan.

Berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku, PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan saat ini dipungut sebesar 0,25 persen dari harga jual.

Tarif bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dapat dikenakan 100 persen lebih tinggi dibandingkan tarif normal.

Karena itu, pembeli perlu memperhatikan apakah harga yang dilihat merupakan harga dasar atau harga yang sudah memperhitungkan pajak.

Selain pembelian, transaksi penjualan kembali atau buyback emas juga memiliki ketentuan perpajakan.

Besaran pajak dan mekanisme pemotongannya dapat bergantung pada ketentuan yang berlaku serta pihak yang melakukan transaksi.

Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa ketentuan perpajakan emas telah mengalami perubahan dari aturan sebelumnya.

Karena itu, calon penjual sebaiknya mengecek ketentuan pajak dan harga buyback yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Harga emas Antam dapat berubah mengikuti pembaruan harga dari Logam Mulia.

Laman resmi Logam Mulia menyebut harga diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Dengan kenaikan Rp23.000 menjadi Rp2.613.000 per gram pada perdagangan 26 September 2026, masyarakat yang ingin membeli emas perlu memastikan kembali harga terbaru sebelum melakukan transaksi.* (km/ad)

JAKARTA – Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Ia mengingatkan agar aturan tersebut tetap diarahkan pada tujuan awal, yakni memperkuat upaya negara memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.

Baca Juga:

• Megawati Siap Pecat 1.000 Kader PDIP Jika Bermain-main dengan Uang Negara

Menurut dia, aturan tersebut diharapkan dapat memberikan instrumen yang lebih efektif bagi negara untuk mengejar dan memulihkan aset hasil kejahatan.

"Pelaku kejahatan tidak semestinya dapat menikmati hasil kejahatannya hanya karena negara menghadapi keterbatasan instrumen hukum untuk mengambil kembali aset tersebut," kata Trubus dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2026).

Namun, Trubus mengingatkan semakin besar kewenangan yang diberikan kepada negara, semakin kuat pula mekanisme pengawasan yang harus disiapkan.

"Namun, semakin besar kewenangan yang hendak diberikan oleh sebuah undang-undang, semakin kuat pula mekanisme pengawasan yang harus menyertainya," sambungnya.

Menurut Trubus, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya berfokus pada percepatan perampasan aset.

Regulasi tersebut juga harus memastikan kewenangan yang diberikan tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

Ia menilai kewenangan untuk menelusuri, membekukan, menyita hingga merampas aset merupakan kewenangan besar karena berkaitan dengan hak warga negara.

Karena itu, batas kewenangan, prosedur, standar pembuktian, mekanisme keberatan, dan pengawasan harus diatur secara jelas.

"Jika batas kewenangan, prosedur, mekanisme keberatan, pembuktian, dan pengawasannya tidak dirumuskan secara presisi, instrumen yang awalnya ditujukan untuk memberantas kejahatan dapat membuka ruang abuse of power," ujarnya.

Trubus juga mengungkapkan kekhawatirannya apabila kewenangan perampasan aset digunakan untuk memberikan tekanan terhadap lawan politik atau kelompok kritis.

Menurut dia, risiko penyalahgunaan juga dapat muncul dalam proses penegakan hukum apabila kewenangan yang besar tidak disertai kontrol yang kuat.

"Kewenangan yang besar tanpa kontrol yang kuat dapat menciptakan ruang pemerasan, transaksi perkara, atau bahkan bentuk korupsi baru oleh oknum aparat penegak hukum," jelasnya.

Ia menilai perhatian Komisi III DPR terhadap arsitektur pencegahan abuse of power menjadi salah satu aspek yang penting dalam pembahasan RUU tersebut.

Sebab, menurut Trubus, perampasan aset bukan hanya menyangkut jenis aset yang dapat dirampas.

Regulasi juga harus menjelaskan siapa yang berwenang, dasar pembuktian yang digunakan, serta perlindungan bagi warga apabila terjadi kesalahan.

"Negara harus kuat menghadapi hasil kejahatan, tetapi kekuasaan negara sendiri juga harus dibatasi oleh hukum," jelasnya.

Dalam pembahasan RUU tersebut, isu pengawasan kewenangan juga menjadi perhatian di Komisi III DPR.

Sejumlah anggota Komisi III sebelumnya menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan pembagian kewenangan yang jelas agar proses penelusuran hingga perampasan aset tidak menimbulkan tumpang tindih atau penyalahgunaan.

Trubus turut menanggapi polemik mengenai belum tersedianya draf resmi RUU Perampasan Aset versi Komisi III DPR yang dapat diakses masyarakat.

Menurut dia, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan tahapan pembentukan undang-undang.

Berbagai konsep RUU yang beredar, kata dia, belum dapat dianggap sebagai draf resmi yang mewakili sikap Komisi III.

"Komisi III saat ini masih menghimpun masukan untuk penyusunan draf awal dan naskah akademik. Dalam proses tersebut, DPR telah menggelar rangkaian rapat dengar pendapat umum dengan akademisi, organisasi profesi hukum, praktisi, dan berbagai elemen masyarakat. Komisi III juga menyatakan masih akan melanjutkan rangkaian RDPU serta menerima masukan tertulis dari masyarakat," ujarnya.

"Karena itu, publik memang berhak meminta transparansi, tetapi transparansi juga perlu ditempatkan pada tahap yang tepat. Yang terpenting adalah ketika draf awal dan naskah akademik resmi telah terbentuk, keduanya harus segera dibuka kepada publik agar masyarakat dapat membaca, mengkritisi, dan memberikan masukan sebelum pembahasan bersama pemerintah berlangsung lebih jauh," sambungnya.

DPR sendiri menyatakan penyusunan RUU Perampasan Aset masih berlangsung dengan melibatkan akademisi, praktisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan pihak lainnya.

Trubus juga menyoroti wacana memasukkan konsep illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar ke dalam RUU Perampasan Aset.

Menurut dia, konsep tersebut perlu dikaji secara hati-hati karena berkaitan dengan perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

"Secara konseptual, RUU Perampasan Aset banyak berbicara mengenai mekanisme atau tata cara negara melakukan perampasan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Artinya, salah satu titik beratnya berada pada aspek prosedural penegakan hukum," katanya.

"Sementara itu, apabila illicit enrichment hendak ditetapkan sebagai suatu tindak pidana baru yang dapat dikenai penghukuman, persoalannya masuk ke wilayah hukum pidana materiil. Kita berbicara mengenai perbuatan apa yang dinyatakan sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, unsur-unsurnya, serta sanksi apa yang dapat dikenakan," tambahnya.

Trubus mengatakan pembedaan tersebut bukan sekadar persoalan akademik.

Menurut dia, kesalahan dalam menempatkan norma dapat menimbulkan persoalan dalam penerapannya di kemudian hari.

Trubus juga mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak hanya dipandang sebagai instrumen pemberantasan korupsi.

Menurut dia, pendekatan pemulihan aset juga dapat diterapkan terhadap berbagai tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi besar.

Di antaranya pencucian uang, narkotika, perdagangan orang, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan ekonomi lainnya.

Dalam pembahasan di DPR, cakupan tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset juga masih menjadi bagian dari pembahasan.

Komisi III menyebut daftar tindak pidana yang akan menjadi sasaran mekanisme tersebut masih dapat berubah dalam proses penyusunan.

Trubus menilai percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset memang penting karena masyarakat membutuhkan instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengejar hasil kejahatan.

Namun, menurut dia, kualitas sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat aturan tersebut disahkan.

Ada tiga keseimbangan yang perlu dijaga, yakni efektivitas pemulihan aset dengan perlindungan hak warga negara, kewenangan aparat dengan sistem pengawasan, serta percepatan pembentukan aturan dengan kebutuhan menghasilkan regulasi yang tepat.

"RUU Perampasan Aset harus menjadi alat negara melawan kejahatan, bukan alat kekuasaan terhadap warga negara," ungkapnya.

"Jika prinsip itu dapat dijaga, Indonesia bukan hanya akan memiliki instrumen perampasan aset yang lebih kuat, tetapi juga sistem yang memastikan bahwa kekuatan tersebut tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang," imbuh dia.* (km/ad)

JAKARTA – Generasi yang tumbuh pada era 2000-an tentu tidak asing dengan ponsel Nokia.

Merek asal Finlandia tersebut pernah menjadi salah satu penguasa pasar ponsel dunia, terutama pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an.

Baca Juga:

• Gemini Makin Canggih! Kini Bisa Menelepon Bisnis untuk Cek Barang hingga Reservasi

Meski demikian, Nokia tetap menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan telepon seluler, termasuk di Indonesia.

Ponsel Nokia sempat menjadi perangkat komunikasi yang banyak digunakan masyarakat karena dikenal sederhana, mudah digunakan, dan memiliki daya tahan baterai yang baik.

Pada 2026, sejumlah ponsel Nokia klasik masih dapat digunakan untuk kebutuhan komunikasi dasar.

Ponsel jenis ini juga kembali dilirik sebagai perangkat cadangan, ponsel untuk orang tua, atau pilihan bagi pengguna yang ingin mengurangi penggunaan smartphone.

Pemegang lisensi merek Nokia, HMD Global, masih mempertahankan sejumlah ponsel fitur dengan menghadirkan beberapa sentuhan modern.

Berikut lima HP Nokia jadul yang masih dapat dipertimbangkan untuk digunakan pada 2026.

1. Nokia 105

Nokia 105 menjadi salah satu pilihan bagi pengguna yang hanya membutuhkan ponsel untuk menelepon dan berkirim pesan singkat atau SMS.

Ponsel ini memiliki layar TFT 1,77 inci dan mendukung jaringan 2G GSM.

Nokia 105 juga dibekali baterai 800 mAh yang dapat dilepas serta tersedia dalam pilihan Single SIM maupun Dual SIM.

Meski memiliki desain sederhana, Nokia 105 dilengkapi sejumlah fitur seperti senter, radio FM, alarm, kalkulator, dan permainan sederhana.

Ukurannya yang ringkas dan bobotnya yang ringan membuat ponsel ini cocok digunakan sebagai perangkat cadangan.

2. Nokia 150

Bagi pengguna yang menginginkan layar lebih besar, Nokia 150 dapat menjadi pilihan. Ponsel ini mengusung layar TFT berukuran 2,4 inci dengan resolusi QVGA.

Kapasitas baterainya juga lebih besar dibandingkan Nokia 105, yakni 1.450 mAh.

Nokia 150 turut dilengkapi kamera belakang VGA 0,3 megapiksel dengan lampu LED serta slot microSD yang mendukung kapasitas hingga 32 GB.

Untuk hiburan, ponsel ini menyediakan pemutar MP3, radio FM, Bluetooth, dan jack audio 3,5 mm.

Ukuran layar dan tombol yang lebih luas membuat Nokia 150 relatif lebih nyaman digunakan untuk mengetik maupun menavigasi menu.

3. Nokia 225 4G

Perubahan teknologi jaringan seluler membuat dukungan 4G menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika memilih ponsel fitur.

Nokia 225 4G hadir dengan dukungan konektivitas 4G LTE dan 2G GSM. Ponsel ini menggunakan layar warna sekitar 2,4 inci serta baterai yang dapat dilepas.

Selain digunakan untuk telepon dan SMS, Nokia 225 4G memiliki fitur radio FM dan pemutar musik.

Dukungan 4G membuat perangkat ini lebih relevan untuk digunakan di wilayah yang masih menyediakan jaringan tersebut.

Namun, pengguna perlu memastikan pita frekuensi 4G pada perangkat sesuai dengan jaringan operator seluler yang digunakan.

4. Nokia 2660 Flip

Nokia 2660 Flip menawarkan konsep berbeda karena menggunakan desain ponsel lipat.

Model ini dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang menginginkan perangkat sederhana, termasuk untuk orang tua atau lansia.

Ponsel tersebut memiliki layar utama berukuran 2,8 inci serta layar tambahan di bagian luar. Nokia 2660 Flip mendukung jaringan 4G LTE dan 2G.

Salah satu keunggulannya adalah tombol fisik yang berukuran besar dan tampilan antarmuka yang dibuat lebih mudah dilihat.

Pada varian tertentu juga tersedia tombol darurat atau SOS.

Desain lipat memungkinkan pengguna menjawab panggilan dengan membuka ponsel dan mengakhiri panggilan dengan menutupnya.

5. Nokia 3310 4G

Nokia 3310 merupakan salah satu nama yang paling melekat dalam sejarah ponsel Nokia.

Desainnya yang khas membuat perangkat ini dikenal luas sebagai salah satu ponsel legendaris.

Pada versi yang diperbarui, Nokia 3310 memiliki layar warna sekitar 2,4 inci, baterai 1.200 mAh, serta kamera belakang 2 megapiksel dengan lampu LED.

Ponsel ini juga mendukung penyimpanan tambahan melalui microSD hingga 32 GB.

Sejumlah fitur yang tersedia antara lain permainan Snake, pemutar musik, Bluetooth, dan jack audio 3,5 mm.

Namun, pengguna perlu memperhatikan jenis jaringan sebelum membeli. Sebagian besar Nokia 3310 resmi dari HMD menggunakan jaringan 2G.

Jika ingin membeli Nokia 3310 dengan dukungan 4G, pastikan tulisan "4G" tercantum pada kemasan dan periksa nomor model perangkat sebelum membeli.

Ponsel fitur seperti Nokia 105, Nokia 150, Nokia 225 4G, Nokia 2660 Flip, dan Nokia 3310 menunjukkan bahwa perangkat dengan fungsi sederhana masih memiliki kegunaan.

Selain untuk telepon dan SMS, ponsel jenis ini dapat digunakan sebagai perangkat cadangan ketika smartphone utama kehabisan baterai atau mengalami masalah.

Namun, sebelum membeli ponsel Nokia lawas atau feature phone, pengguna sebaiknya memastikan dukungan jaringan operator di wilayah masing-masing.

Hal ini penting karena ketersediaan jaringan 2G maupun 4G dapat berbeda sesuai operator dan wilayah.* (tm/ad)

Herbin yang menjabat sebagai Kanit Patroli Satlantas Polres Dairi awalnya datang ke lokasi untuk membantu mengamankan arus lalu lintas bersama petugas lainnya.

Baca Juga:

• Polresta Banda Aceh Amankan Dua Pelajar Usia 13 dan 15 Tahun Terkait Dugaan Curanmor, 2 Motor Disita

"Almarhum meluncur ke lokasi kejadian untuk mengamankan arus lalu lintas bersama petugas lainnya," kata Syahri, Jumat (25/9/2026) malam.

Saat berada di lokasi, petugas mendapat informasi bahwa seorang bocah berusia sekitar 4 tahun menjadi korban kebakaran di salah satu rumah.

Petugas kemudian membantu proses evakuasi dan membawa jenazah korban menggunakan mobil ambulans menuju RSUD Sidikalang.

"Saat kejadian tersebut, ternyata ada seorang bocah yang berusia sekitar 4 tahun menjadi korban kebakaran. Korban kemudian dibawa menggunakan mobil ambulans ke RSUD Sidikalang," ujarnya.

Ibu kandung korban kemudian hendak menyusul anaknya ke rumah sakit. Namun, ambulans yang membawa jenazah korban telah lebih dahulu berangkat.

Melihat mobil patroli lalu lintas berada di lokasi, Herbin kemudian membawa ibu korban menggunakan mobil dinas tersebut menuju RSUD Sidikalang.

"Ibu anak tersebut turut menumpang mobil bersama Aiptu Herbin. Almarhum langsung berangkat dengan mobil patroli lalu lintas Polres Dairi bersama keluarga menuju RSUD Sidikalang," jelasnya.

Setibanya di RSUD Sidikalang, Herbin turun dari mobil patroli untuk mendampingi ibu korban.

Namun, secara tiba-tiba Herbin jatuh dan tersandung di lantai rumah sakit.

"Setelah ibu si anak turun dari mobil, Aiptu Herbin turut turun untuk mendampingi. Akan tetapi, almarhum tiba-tiba jatuh ke lantai RSUD," katanya.

Petugas medis yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan. Herbin kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan medis.

Namun, nyawanya tidak dapat diselamatkan.

"Petugas yang ikut bersama tim medis langsung mengangkat dan memberikan perawatan medis. Namun, sayang, nyawa Aiptu Herbin tidak tertolong. Beliau meninggal dunia saat menjalankan tugas sebagai abdi negara," jelasnya.

Jenazah Aiptu Herbin Silaen kemudian dibawa ke rumah duka. Rencananya, jenazah akan disemayamkan dengan upacara tradisi kepolisian.

Kepergian Herbin terjadi ketika ia sedang menjalankan tugas membantu penanganan kebakaran dan proses evakuasi korban di Sidikalang, Dairi.* (d/ad)

MINAHASA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kader partainya agar tidak menyalahgunakan uang negara.

Ia bahkan menyatakan siap memecat hingga 1.000 kader apabila diperlukan untuk menegakkan disiplin partai.

Baca Juga:

• Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia, Jokowi: Terima Kasih atas Sumbangsih bagi Bangsa

Acara tersebut merupakan bagian dari konsolidasi internal PDI Perjuangan se-Sulawesi Utara.

Kegiatan dihadiri jajaran pengurus pusat dan daerah, kepala daerah yang merupakan kader partai, anggota DPRD, serta undangan lainnya.

Megawati menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan kader yang menggunakan uang negara untuk kepentingan yang tidak semestinya.

"Buat saya, kalau perlu 1.000 orang saya pecat, ingat semuanya, saya Ketum kamu yang pecat," kata Megawati dalam acara konsolidasi internal partai tersebut.

Megawati mengatakan proses pemecatan kader sebenarnya dapat dilakukan melalui Sekretaris Jenderal maupun Komisi Kehormatan Partai.

Namun, kali ini ia memilih untuk menunjukkan secara langsung sikapnya dalam menegakkan disiplin organisasi.

"Padahal sebenarnya bisa sekjen yang pecat, bisa ada komisi kehormatan. Tapi kali ini saya memutuskan supaya partai lain bisa melihat ketumnya yang akan memecat, supaya tahu itu serius," ujarnya.

Megawati juga meminta pengurus partai mengawasi kader yang menunjukkan kecenderungan menyalahgunakan uang negara.

"Begitu ada tendensi, anak buah itu mau buat aneh-aneh cari duit, panggil, tanya kamu mau pakai uang negara, maka yang memecat kamu bukan orang lain, tapi ketum kamu," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga mengingatkan pengurus yang baru dilantik mengenai tanggung jawab jabatan.

Menurut dia, sumpah jabatan memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan sekadar janji jabatan.

Karena itu, kader diminta menjaga nama baik partai dan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang melekat pada jabatan.

Megawati juga menyinggung sistem manajemen PDI Perjuangan yang disebutnya telah memiliki sertifikasi ISO.

"Kita ini mempunyai struktur yang paling bagus. Kalau nanti dengar ada yang namanya ISO, itu sebenarnya ISO-nya sendiri seperti perusahaan untuk melihat manajemennya bagus atau tidak," ujar Megawati.

Ia menyebut PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai politik di Asia yang memiliki sertifikasi tersebut.

Pernyataan itu merupakan klaim Megawati dalam acara tersebut.

Megawati kemudian berseloroh mengenai sejumlah pengusaha yang disebutnya tertarik mempelajari sistem manajemen partainya.

"Banyak sekali para pengusaha yang bertanya pada saya boleh atau tidak kami belajar untuk dapat ISO. Saya bikin guyon, jadi kalau begitu saya akan jadi konsultan, kamu berani bayar berapa?" katanya.

Melalui konsolidasi tersebut, Megawati kembali menekankan pentingnya disiplin organisasi dan tanggung jawab kader, terutama bagi mereka yang memegang jabatan di pemerintahan maupun lembaga legislatif.* (vo/ad)

JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan duka cita atas meninggalnya Mohammad Guruh Irianto Sukarnoputra atau Guruh Soekarnoputra.

Guruh merupakan putra Presiden pertama RI Soekarno sekaligus adik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

• Guruh Soekarnoputra Tutup Usia, Ini Kiprah Putra Bungsu Bung Karno di Dunia Seni Indonesia

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Mohammad Guruh Irianto Sukarnoputra," kata Jokowi melalui akun Instagramnya, Sabtu (26/9/2026).

Jokowi menyampaikan penghargaan atas dedikasi Guruh selama hidupnya.

Menurut Jokowi, Guruh telah memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara melalui bidang seni budaya dan politik.

"Saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam atas dedikasi serta sumbangsih beliau bagi bangsa dan negara, baik di bidang seni budaya maupun politik," ujarnya.

Jokowi juga mendoakan agar amal ibadah Guruh diterima Allah SWT.

Ia turut mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan menghadapi kepergian Guruh.

"Semoga Allah SWT menerima amal ibadah beliau dan memberi beliau tempat terbaik di sisi-Nya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan," tuturnya.

Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, pada Sabtu (26/9/2026) sekitar pukul 04.16 WIB.

Guruh meninggal dalam usia 73 tahun.

Jenazah Guruh kemudian tiba di rumah duka sekitar pukul 07.41 WIB.

Guruh rencananya dimakamkan di samping makam ibundanya, Fatmawati, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Kepergian Guruh menjadi kabar duka bagi keluarga dan orang-orang yang mengenalnya.

Semasa hidupnya, Guruh dikenal sebagai salah satu tokoh yang aktif berkarya di bidang seni budaya sekaligus terlibat dalam dunia politik.* (d/ad)

BANDA ACEH – Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan dua pelajar berinisial FM, 13 tahun, dan RKF, 15 tahun.

Keduanya diamankan terkait dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di dua lokasi berbeda di Kota Banda Aceh.

Baca Juga:

• BPN Serahkan 31 Sertifikat Aset Tanah ke Pemko Tanjungbalai, Wali Kota Mahyaruddin Minta Sertifikasi Pulau Dituntaskan

Polisi melakukan pengembangan setelah memperoleh informasi dari saksi terkait dugaan pencurian sepeda motor di kawasan Geuce Meunara dan Banda Raya.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan polisi turut mengamankan dua unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian.

"Dua terduga pelaku telah diamankan bersama barang bukti untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," demikian keterangan Kompol Dizha berdasarkan hasil pengungkapan kasus tersebut, Sabtu (26/9/2026).

Barang bukti yang diamankan berupa satu unit Yamaha Mio Soul dan satu unit Honda Supra.

Kasus tersebut terungkap setelah Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh menerima informasi dari seorang warga mengenai dugaan pencurian sepeda motor yang dilakukan dua remaja di dua lokasi berbeda.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah FM.

Setibanya di lokasi, petugas mengamankan FM dan melakukan pemeriksaan awal.

Dari pemeriksaan tersebut, FM mengakui dugaan pencurian sepeda motor di dua lokasi bersama rekannya, RKF.

Personel kemudian bergerak ke rumah RKF dan mengamankan remaja tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan awal, RKF juga mengakui keterlibatannya bersama FM dalam dugaan pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Dari hasil pengembangan, kedua remaja tersebut menyebutkan sepeda motor Yamaha Mio Soul yang diduga dicuri disimpan di rumah seorang warga di Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

" Petugas kemudian menuju lokasi dan menemukan serta mengamankan sepeda motor tersebut, " tambahnya.

Sementara itu, sepeda motor Honda Supra yang juga diduga hasil pencurian diketahui telah dijual ke sebuah gudang barang bekas dengan harga Rp700 ribu.

Kedua sepeda motor tersebut kemudian diamankan sebagai barang bukti dan dibawa ke Polresta Banda Aceh bersama kedua remaja untuk kepentingan penyidikan.

Pengungkapan perkara ini berkaitan dengan dua laporan polisi yang diterima jajaran Polresta Banda Aceh.

Laporan pertama dibuat Firdaus, 51 tahun, warga Jalan Krueng Tripa, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, pada 13 Juli 2026 di Polsek Banda Raya.

Dalam laporan tersebut, Firdaus menyebut sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru tahun 2008 dengan nomor polisi BL 6588 JE hilang pada Senin, 13 Juli 2026, sekitar pukul 05.30 WIB.

Kejadian berlangsung di Gampong Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, ketika korban hendak melaksanakan salat Subuh berjamaah di masjid.

Setelah selesai salat, korban mendapati sepeda motornya sudah tidak berada di tempat semula.

Ia kemudian mencari kendaraan tersebut di sekitar lokasi, tetapi tidak menemukannya.

Akibat kejadian itu, Firdaus mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp6 juta dan melaporkan kasus tersebut ke Polsek Banda Raya.

Sementara laporan kedua tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/7/IX/2026/SPKT/Sek Jaya Baru/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tertanggal 5 September 2026.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Jaya Baru.

Karena kedua terduga pelaku masih berusia anak, Polresta Banda Aceh menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan pihak terkait dalam penanganan perkara tersebut.

Penyidik juga akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) dalam proses hukum selanjutnya.

Langkah yang dilakukan polisi meliputi penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan, pengamanan terduga pelaku, penyerahan kepada penyidik, serta gelar perkara untuk menentukan proses hukum berikutnya.

Hingga kini, perkara tersebut masih ditangani Satreskrim Polresta Banda Aceh.

Proses penyidikan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.* (ad)

JAKARTA – Google memperluas kemampuan Gemini dengan menguji fitur baru bernama Call for Me.

Fitur berbasis kecerdasan buatan atau AI ini memungkinkan Gemini menelepon bisnis secara langsung untuk membantu pengguna menyelesaikan berbagai kebutuhan.

Baca Juga:

• Klinik Cuci Darah Segera Hadir di Tanjungbalai, Pasien Tak Perlu Lagi ke Daerah Lain

Namun, fitur tersebut saat ini masih dalam tahap eksperimen dan belum tersedia secara luas.

Menurut laporan The Indian Express, Jumat (25/9/2026), Google baru menggulirkan Call for Me secara terbatas kepada pemilik Pixel 11 yang berlangganan Gemini di Amerika Serikat.

Pengguna yang memenuhi syarat juga harus memasang aplikasi Phone versi beta dari Google untuk perangkat Android.

Call for Me tidak hanya berfungsi melakukan panggilan.

Setelah telepon tersambung, Gemini dapat menangani percakapan dengan pihak bisnis yang dihubungi.

Gemini akan memperkenalkan dirinya sebagai asisten AI.

Sistem tersebut juga dapat melewati menu telepon otomatis dan menunggu ketika panggilan masuk dalam antrean.

Panggilan dilakukan menggunakan nomor telepon pengguna dan berlangsung langsung dari perangkat pengguna.

Google juga memberikan kendali kepada pengguna selama panggilan berlangsung.

Pengguna dapat memantau percakapan melalui transkrip secara langsung dan mengambil alih pembicaraan kapan saja jika diperlukan.

Sebelum melakukan panggilan, Gemini juga dapat meminta persetujuan pengguna mengenai informasi pribadi yang akan dibagikan kepada pihak yang dihubungi.

Google menyebut Call for Me sengaja diluncurkan sebagai eksperimen dalam skala kecil.

Percakapan di dunia nyata memiliki beragam situasi dan nuansa yang perlu dipelajari serta ditangani oleh sistem AI.

Fitur tersebut menunjukkan perkembangan asisten AI yang tidak lagi hanya ditujukan untuk memberikan jawaban, tetapi mulai diarahkan untuk menjalankan tugas secara langsung atas permintaan pengguna.

Google sebelumnya juga telah mengembangkan sejumlah fitur panggilan berbasis AI.

Salah satunya adalah Ask for Me, yang memungkinkan Gemini menelepon bisnis untuk menanyakan informasi seperti harga maupun layanan.

Sementara itu, pengguna perangkat Pixel telah mengenal fitur Hold for Me.

Fitur tersebut membantu pengguna melewati sistem telepon otomatis dan menunggu hingga tersambung dengan petugas.

Ada pula Direct My Call yang membantu pengguna menavigasi sistem interactive voice response (IVR) ketika menghubungi layanan melalui telepon.

Dengan Call for Me, Google kembali mengembangkan kemampuan AI untuk menangani aktivitas yang sebelumnya harus dilakukan pengguna secara langsung melalui sambungan telepon.* (mi/ad)

MEDAN – Warga di Jalan Menteng VII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dihebohkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di atas steling dagangan di teras rumah warga.

Bayi yang diduga baru berusia 1-2 hari itu ditemukan dalam kondisi masih hidup pada Kamis malam, 24 September 2026.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Gandeng Polbangtan Medan, Putra-Putri Daerah Berpeluang Kuliah Gratis di Sekolah Pertanian

Kapolsek Medan Area AKP M Ainul Yaqin SIK MH membenarkan penemuan bayi tersebut dalam keterangan, Sabtu (26/9/2026).

"Pada Kamis (24/9/26) sekitar pukul 23.30 WIB, saksi bernama Nur Akmali (19) mendengar suara tangisan bayi dari arah depan pintu kamar kosnya atau teras rumah milik warga," ujar Yaqin.

Yaqin mengatakan, setelah mendengar tangisan tersebut, Nur kemudian memberitahukan suara itu kepada pemilik rumah sekaligus tempat kos, Liansyah (62) dan istrinya, Ratna Syahnara (51).

"Ketiganya pun mengecek asal suara. Betapa terkejutnya mereka melihat bayi laki-laki masih hidup di atas steling jualan yang berada di teras depan rumah Liansyah," ujarnya.

Melihat kondisi bayi tersebut, Liansyah bersama istrinya langsung memberikan pertolongan.

Bayi kemudian dibungkus menggunakan kain lampin untuk melindunginya dari udara malam.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada Kepala Lingkungan VI Kelurahan Menteng, Fitri Lubis (47). Informasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada Polsek Medan Area.

Setelah menerima laporan, personel Unit Reskrim bersama piket fungsi Polsek Medan Area mendatangi lokasi penemuan bayi.

"Menerima laporan tersebut, piket Unit Reskrim bersama piket fungsi Polsek Medan Area langsung mendatangi lokasi. Setibanya di lokasi, personel membenarkan penemuan bayi laki-laki," jelasnya.

Polisi kemudian mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan dari sejumlah saksi, serta melakukan penyelidikan awal untuk mengetahui pihak yang meninggalkan bayi tersebut.

Petugas juga mengumpulkan bahan keterangan dan memeriksa kemungkinan adanya rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi.

Dari lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang yang ditemukan bersama bayi.

Barang tersebut berupa satu kain lampi, satu dodot bayi berisi susu cair, dan satu pampers bayi.

Untuk mendapatkan penanganan medis, bayi tersebut kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Medan untuk memperoleh pertolongan dan pemeriksaan awal.

Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait penanganan bayi tersebut untuk proses selanjutnya.

AKP Yaqin mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak yang meninggalkan bayi di lokasi.

Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui kejadian tersebut serta melakukan pendataan dan dokumentasi di lokasi.

"Untuk sementara kami masih melakukan penyelidikan, termasuk mengumpulkan bahan keterangan dan mengecek CCTV di sekitar lokasi untuk mengetahui siapa yang meninggalkan bayi tersebut," tuturnya.* (mp/ad)

MEDAN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan ialah penerapan Cash Management System (CMS).

Baca Juga:

• BPK RI Sampaikan Hasil Pemeriksaan ke Pemkab Labusel, Fokus pada Pengelolaan Program Pendidikan

Komitmen itu disampaikan Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang saat membuka Sosialisasi dan Simulasi Cash Management System (CMS) bagi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Labusel.

Kegiatan berlangsung di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Bank Sumut Dr. Heru Mardiansyah, Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan Romadon Nasution, Sekretaris Daerah Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, para camat, jajaran pimpinan PT Bank Sumut, narasumber, serta peserta sosialisasi.

Dalam sambutannya, Fery mengatakan penerapan CMS menjadi salah satu langkah untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah di tengah tuntutan pemerintahan yang semakin berbasis digital.

Melalui sistem tersebut, proses transaksi dan pengelolaan keuangan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, aman, tertib, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

"Mari kita manfaatkan teknologi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan terpercaya," ujar Bupati Fery Sahputra.

Fery juga meminta seluruh pimpinan OPD dan peserta mengikuti sosialisasi serta simulasi CMS dengan serius.

Menurut dia, pemahaman terhadap sistem tersebut penting agar penerapannya dapat berjalan optimal dan memberikan kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari.

Ia menegaskan transformasi digital bukan hanya soal penggunaan teknologi.

Menurut Fery, digitalisasi juga menjadi bagian dari pembenahan sistem kerja pemerintahan agar lebih tertib, efisien, mudah dipantau, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Utama PT Bank Sumut Dr. Heru Mardiansyah mengapresiasi Pemkab Labusel, khususnya Bupati Fery Sahputra, atas dukungan terhadap penguatan tata kelola dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Heru menyebut Labusel telah memiliki pondasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu indikatornya ialah keberhasilan Pemkab Labusel mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 kali berturut-turut.

"Ini tentunya memiliki hubungan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Sosialisasi CMS kepada rekan-rekan OPD akan semakin memperkuat tata kelola yang sudah baik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," ungkapnya.

Menurut Heru, penerapan CMS akan membuat transaksi keuangan semakin terdigitalisasi dan tercatat dengan baik.

Hal itu dinilai dapat membantu proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Ia mengatakan Labuhanbatu Selatan sedang bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang semakin modern.

Pemerintahan modern, kata dia, membutuhkan proses kerja yang cepat, informasi yang mudah dipantau, serta pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan.

"Di sinilah kami rasa CMS menjadi bagian penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kami berharap masing-masing OPD tidak hanya mengenal layanan CMS, tetapi juga dapat merasakan manfaatnya untuk membantu pekerjaan sehari-hari," katanya.

Pemkab Labusel berharap penerapan CMS dapat memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, tertib, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dan simulasi penggunaan CMS kepada para pimpinan OPD dan seluruh peserta yang hadir.* (ad)