JAKARTA — Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia aparat penegak hukum.

Penandatanganan berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polda Sumut Terkait Dugaan Penistaan Agama

Agenda tersebut turut disaksikan Jaksa Agung ST Burhanuddin serta Ketua Mahkamah Agung Sunarto.

Sejumlah pejabat dari kedua institusi serta pengurus pusat organisasi profesi jaksa dan hakim juga hadir dalam kegiatan tersebut.

MoU ini disebut sebagai langkah memperkuat sinergi antarpenegak hukum dalam menghadapi tantangan sistem peradilan, termasuk masa transisi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Dalam sambutannya, ST Burhanuddin menilai kolaborasi antara jaksa dan hakim menjadi penting untuk memastikan proses adaptasi regulasi berjalan efektif.

Ia menekankan perlunya pertukaran gagasan hukum yang konstruktif dengan tetap menjaga batas kewenangan masing-masing institusi.

"Melalui penandatanganan MoU ini, diharapkan kerja sama dapat memberikan dampak positif bagi Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta organisasi profesi jaksa dan hakim," ujar Burhanuddin.

Kesepakatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia penegak hukum.

Pada akhirnya, kerja sama tersebut ditujukan untuk mendorong sistem peradilan yang lebih modern, profesional, dan berkeadilan.*

(ad)

DELI SERDANG — Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo melantik dan mengambil sumpah jabatan 120 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pelantikan digelar di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati, Lubuk Pakam, Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• Ubah Sampah Jadi Listrik, Pemko Medan Siapkan 14,44 Hektare Lahan untuk Proyek PSEL

Dari total pejabat yang dilantik, terdapat satu nama yang menempati posisi baru, yakni Adela Sari Lubis yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB.

Ia kini diangkat menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

Selain itu, pelantikan juga mencakup 12 pejabat fungsional serta 107 kepala sekolah di berbagai satuan pendidikan.

Dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati, Bupati Deli Serdang menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijawab dengan kinerja nyata, dedikasi, dan integritas.

"Kepercayaan ini harus dijawab dengan kinerja nyata, dedikasi tinggi, serta integritas yang tidak diragukan," ujar Lom Lom.

Ia menekankan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik.

Kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, ia menekankan pentingnya peran strategis dalam memberikan masukan kebijakan yang visioner dan solutif kepada kepala daerah.

Sementara pejabat fungsional diminta memperkuat profesionalisme sebagai ujung tombak layanan teknis pemerintahan.

Adapun para kepala sekolah diminta menjalankan peran dalam mencetak generasi bangsa dengan mengedepankan keteladanan, disiplin, dan integritas.

"Ciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan berprestasi," kata dia.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Deli Serdang memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sejalan dengan visi daerah yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.

"Selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik. Jalankan amanah dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.*

(mi/ad)

MEDAN — Ribuan kader Partai NasDem dari berbagai daerah di Sumatera Utara menggelar aksi damai di Kantor DPW NasDem Sumut, Jalan HM Yamin, Kota Medan, Selasa, 14 April 2026.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu merupakan bentuk protes terhadap pemberitaan majalah Tempo edisi 12 April 2026.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polda Sumut Terkait Dugaan Penistaan Agama

Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST, mengatakan aksi tersebut merupakan penyampaian aspirasi kader dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Namun, jumlah peserta yang datang dibatasi karena tingginya antusiasme kader.

"DPW NasDem Sumut menerima aspirasi dari kader di seluruh Sumut. Banyak yang ingin datang ke Medan, tapi kami batasi," ujar Iskandar kepada wartawan di sela aksi.

Menurut Iskandar, kader menilai pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan sumber yang jelas. Ia juga menyebut isi berita dinilai mencederai kehormatan Ketua Umum NasDem.

"Mereka menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan yang kami nilai tidak berdasarkan data dan fakta yang valid," kata dia.

Iskandar juga mempertanyakan sumber informasi dalam pemberitaan yang dipersoalkan tersebut. Ia menyebut partai menduga ada ketidaktepatan dalam penyajian informasi.

"Tidak dijelaskan secara tegas sumbernya. Kami menduga ini bukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Lebih lanjut, DPW NasDem Sumut mendorong DPP Partai NasDem untuk menempuh langkah resmi, termasuk hak jawab hingga somasi terhadap media yang bersangkutan.

Iskandar menegaskan bahwa NasDem merupakan partai politik yang tidak dapat dilebur atau diakuisisi oleh pihak mana pun.

"Tidak ada istilah merger dalam partai politik. NasDem berdiri bukan untuk dijual, tetapi untuk memperjuangkan rakyat Indonesia," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan sejumlah tokoh politik merupakan bagian dari silaturahmi politik yang lazim dalam kehidupan demokrasi.

Hingga aksi berakhir, kegiatan berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.*

(vv/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan mempercepat persiapan lahan dan infrastruktur untuk pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Proyek ini diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah sekaligus sumber energi baru di Kota Medan.

Baca Juga:

• Narkoba Jadi Biang Kerok Tingginya Kejahatan di Medan, Percut Sei Tuan Jadi Titik Paling Rawan

Lahan tersebut saat ini berupa area rawa bekas tambak yang tengah dalam tahap pematangan.

"Lahan tersebut saat ini berupa rawa bekas tambak, namun proses pematangan lahan sudah dianggarkan," ujar Wiriya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Lahan dan Sarana Prasarana Pendukung Calon Lokasi PSEL yang digelar daring dari Command Center Kantor Wali Kota Medan, Selasa, 14 April 2026.

Selain lahan yang sudah tersedia, Pemko Medan juga merencanakan penambahan area seluas 9,46 hektare pada tahun 2026.

Dengan demikian, total lahan yang disiapkan untuk proyek PSEL mencapai 14,44 hektare.

Wiriya menjelaskan, penentuan lokasi mengacu pada rencana detail tata ruang wilayah.

Adapun informasi adanya badan air di kawasan tersebut merupakan data perencanaan, bukan kondisi aktual di lapangan.

Dari sisi teknis dan keamanan, lokasi PSEL yang bersebelahan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun akan dilengkapi dengan sejumlah langkah mitigasi lingkungan, termasuk penanaman vegetasi sebagai pembatas antara area lama dan fasilitas baru.

Akses menuju lokasi melalui kawasan Marelan juga disebut cukup memadai untuk mobilisasi alat berat.

Namun demikian, pemerintah tetap merencanakan peningkatan infrastruktur jalan setelah tahap konstruksi berjalan.

Terkait dampak sosial, Wiriya menyebut jarak permukiman warga sekitar 600 meter dari lokasi proyek dinilai cukup aman untuk meminimalkan potensi gangguan.

Pemko Medan juga telah berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan ketersediaan air bagi operasional fasilitas tersebut.

Ia menegaskan Pemko Medan berkomitmen mendukung percepatan pembangunan PSEL, mulai dari kesiapan lahan hingga jaminan pasokan sampah sebagai bahan baku utama.

"Pemko Medan berharap dukungan pemerintah pusat dan pihak terkait agar proses lelang segera dilaksanakan sehingga pembangunan PSEL dapat segera terealisasi," kata Wiriya.*

(ad)

SIAK— Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian anggota Ditsamapta, Bripda Natanael Simanungkalit, yang ditemukan tewas di asrama polisi pada Senin malam, 13 April 2026.

Korban diduga meninggal akibat penganiayaan oleh seniornya.

Baca Juga:

• Tragis! Anggota Bintara Tewas Diduga Dianiaya Senior di Rusunawa Polda Kepri

"Memang terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh senior korban. Saat ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan," ujar Eddwi, Selasa, 14 April 2026.

Peristiwa itu terjadi di kamar rumah susun mess bintara Polda Kepri sekitar pukul 23.00 WIB.

Korban, yang baru berdinas sejak akhir 2025, sebelumnya dipanggil oleh seniornya dengan alasan pembinaan disiplin.

Namun, berdasarkan keterangan awal dan pemeriksaan sejumlah saksi, pemanggilan tersebut berujung pada tindakan kekerasan fisik.

Sumber internal menyebut dugaan pemicu insiden berkaitan dengan persoalan sepele, termasuk kekalahan dalam pertandingan sepak bola internal.

Jenazah korban kemudian ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kamar asrama pada malam yang sama.

Polisi segera mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab kematian.

Kapolda Kepri Inspektur Jenderal Asep Safrudin menyatakan pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran hukum di internal kepolisian.

"Dugaan sementara memang ada penganiayaan. Penanganan akan dilakukan secara tegas, baik dari sisi kode etik maupun pidana," kata Asep.

Selain menetapkan satu tersangka, Propam juga telah mengamankan sedikitnya delapan anggota untuk diperiksa lebih lanjut.

Polisi membuka kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini.

Sementara itu, keluarga korban mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan menyeluruh.

Kuasa hukum keluarga, Sudirman, meminta tidak ada upaya menutup-nutupi kasus tersebut.

"Kasus ini harus diungkap secara terang benderang. Tidak boleh ada yang disembunyikan," ujarnya.

Kasus kematian Bripda Natanael memicu sorotan publik terhadap dugaan praktik kekerasan dalam pembinaan internal di institusi kepolisian.

Hingga kini, penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap secara utuh kronologi serta pihak-pihak yang terlibat.*

(tm/ad)

MEDAN – Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan sejumlah wilayah di Kota Medan masih tergolong rawan kejahatan, mulai dari begal, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), hingga peredaran narkotika.

Calvijn menyebut berbagai tindak kejahatan tersebut saling berkaitan dan berakar dari maraknya peredaran narkoba.

Baca Juga:

• Polres Tapanuli Selatan Rotasi Sejumlah Pejabat, Kasat Narkoba hingga Kapolsek Berganti

Dalam 100 hari terakhir, Polrestabes Medan mencatat telah mengungkap 119 kasus dengan total 184 tersangka.

Rinciannya, kejahatan jalanan sebanyak 23 kasus dengan 36 tersangka, perjudian 35 kasus dengan 64 tersangka, premanisme tiga kasus dengan tiga tersangka, serta narkoba 58 kasus dengan 81 tersangka.

Berdasarkan pemetaan kepolisian, sejumlah kecamatan tercatat memiliki tingkat kerawanan tinggi dengan karakteristik kejahatan yang berbeda.

Kecamatan Medan Baru menjadi wilayah dengan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal tertinggi.

Sementara itu, pencurian dengan pemberatan paling banyak terjadi di Kecamatan Medan Area.

Adapun kasus curanmor serta praktik perjudian dan premanisme tercatat paling dominan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Wilayah ini juga menjadi perhatian utama terkait peredaran narkotika.

"Kecamatan Percut Sei Tuan masih menjadi atensi untuk berbagai jenis kejahatan, termasuk narkoba dan perjudian," ujar Calvijn.

Ia menambahkan, kepolisian akan meningkatkan penindakan di wilayah rawan serta mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pencegahan.

"Kami juga meminta dukungan seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan antisipasi dan penanggulangan kejahatan di Kota Medan," katanya.*

(tm/ad)

MEDAN – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan agama.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (AMSU) pada Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• Jaksa Tak Ajukan Banding, Putusan Bebas Amsal Sitepu Inkrah

"Pelapor atas nama Dikson Panjaitan, didampingi saksi Dedi Maurits, saat ini telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik," kata Lamsiang.

Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Jusuf Kalla dalam sebuah video ceramah yang beredar di media sosial.

Pelapor menilai isi pernyataan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen.

Menurut Lamsiang, dalam ajaran Kristen tidak terdapat konsep bahwa membunuh orang lain dapat dianggap sebagai tindakan yang berpahala atau syahid.

"Dalam Kristen, kita diajarkan rela mati untuk memperjuangkan kebenaran, bukan membunuh orang lain," ujarnya.

Ia menambahkan laporan serupa juga telah diajukan di sejumlah daerah lain.

Hingga kini, disebutkan terdapat sedikitnya 17 laporan terkait pernyataan tersebut di berbagai wilayah.

AMSU berharap aparat penegak hukum dapat menangani laporan ini secara profesional dan konsisten dengan penerapan pasal yang sama di setiap daerah.

"Kami berharap penegakan hukum ini tidak tebang pilih. Jika materinya sama, maka penerapan pasalnya juga harus sama," kata Lamsiang.

Dalam laporan tersebut, Jusuf Kalla diduga melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk Pasal 300 dan Pasal 301 terkait dugaan penistaan agama.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Jusuf Kalla terkait laporan tersebut.*

(d/ad)

MEDAN – Putusan bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dipastikan tidak mengajukan upaya banding atas putusan tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tinjau Lokasi Banjir di Tapteng, Pemerintah Ambil Langkah Besar Ini

"Sudah inkrah," kata Soniady, Selasa, 14 April 2026.

Hal serupa disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rizaldi.

Ia menyebut JPU dari Kejaksaan Negeri Karo tidak mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Iya, tidak mengajukan banding," ujar Rizaldi.

Menurut Rizaldi, keputusan itu merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terbaru, yang mengatur bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan banding.

"Di KUHP dan KUHAP yang baru mengatur perkara yang diputus bebas tidak bisa banding," katanya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai M. Yusafrihardi Girsang memvonis bebas Amsal Sitepu dari seluruh dakwaan jaksa.

Dalam amar putusan yang dibacakan pada 1 April 2026, hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun subsider.

"Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan," ujar hakim dalam persidangan.

Putusan tersebut berbeda dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Amsal dengan pidana penjara selama dua tahun serta kewajiban membayar denda dan uang pengganti.

Dengan tidak adanya upaya hukum lanjutan dari jaksa, putusan bebas tersebut kini bersifat final dan mengikat.*

(d/ad)

TAPTENG – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kondisi sempadan sungai sekaligus menemui warga terdampak banjir bandang November 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah, Selasa, 14 April 2026.

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan percepatan rekonstruksi tanggul serta rehabilitasi permukiman warga.

Baca Juga:

• Indonesia Bakal Perkuat Kerja Sama dengan Rusia, Prabowo Dorong Kesepakatan di Berbagai Sektor Strategis

Sejumlah titik yang ditinjau meliputi Sungai Panjaitan di hilir pertemuan Sungai Siaili Tukka dan Sungai Aek Tolang, serta Sungai Aek Sibuluan di Kecamatan Pandan.

Kedua lokasi tersebut mengalami kerusakan pada bagian tikungan sungai yang memperparah erosi bantaran.

"Arus air deras menghantam bronjong dan membuat tanahnya ambles. Bahkan puluhan meter tanah kini berubah menjadi aliran sungai," kata Bobby Nasution saat peninjauan.

Selain pembangunan tanggul, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P), termasuk relokasi warga yang kehilangan rumah dan lahan akibat bencana.

Bobby Nasution menyatakan pemerintah provinsi akan bertanggung jawab atas penanganan di wilayah kewenangannya, termasuk penyediaan lahan pengganti bagi warga terdampak.

"Kalau bisa ada tanah penggantinya, kita bebaskan lahannya dan bangun rumahnya sampai selesai. Lahan yang lama kita minta direlakan untuk pembangunan sheet pile," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumut, Gibson Panjaitan, mengatakan pembangunan bronjong akan menggunakan konstruksi sheet pile beton untuk memperkuat daya tahan terhadap arus sungai.

Ia menyebut salah satu kendala utama adalah kondisi permukiman yang padat serta kebutuhan persetujuan warga terdampak agar pekerjaan dapat berjalan.

"Pengerjaan awal sudah dilakukan berupa pengerukan sedimentasi sungai. Pembangunan bronjong ditargetkan mulai Mei atau paling lambat Juni 2026," kata Gibson.

Pemerintah menargetkan panjang pembangunan bronjong mencapai 400 hingga 600 meter di setiap titik, dengan prioritas pada kawasan yang dinilai paling rawan terdampak banjir.*

(ad)

SERANG – Pernyataan kontroversial terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Korea Selatan yang melibatkan oknum jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang, Selasa, 14 April 2026.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum jaksaan/" target="_blank">Kejaksaan Agung RI Yopi Suhanda mengungkap pernyataan terdakwa Redy Zulkarnain yang menyebut bahwa proses hukum di Indonesia membutuhkan uang.

Baca Juga:

• Jubir KPK Tanggapi Laporan Faizal Assegaf ke Polda Metro Jaya: Tidak Masalah

Dalam dakwaan tersebut, Redy diduga meminta uang sebesar Rp 2 miliar kepada dua terdakwa kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) asal Korea Selatan.

Permintaan itu disertai ancaman hukuman apabila tidak dipenuhi.

"Apabila tidak memenuhi permintaan tersebut maka akan dijatuhi hukuman penjara," kata Yopi.

Korban kemudian menolak permintaan tersebut, namun nominal yang diminta disebut turun menjadi Rp 1 miliar.

Selain itu, terdapat permintaan tambahan dana dengan berbagai alasan, termasuk untuk pengurusan putusan dan pihak-pihak tertentu.

Dalam dakwaan juga disebutkan korban sempat menyerahkan uang muka sebesar Rp 700 juta di kantor PT Savana Animation & VFX.

Dana tersebut diduga kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak, sementara sebagian lainnya dikuasai oleh terdakwa.

Jaksa menyebut uang tersebut diduga mengalir ke beberapa pihak, termasuk oknum jaksa, pengacara, dan penerjemah yang terlibat dalam perkara tersebut.

Selain itu, terdapat permintaan tambahan seperti dana penangguhan penahanan, pengurusan hakim, hingga pengaturan tuntutan jaksa.

Kasus ini terungkap setelah Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) jaksaan/" target="_blank">Kejaksaan Agung melakukan operasi intelijen pada November 2025.

Dalam pemeriksaan, sejumlah uang yang sebelumnya diserahkan korban telah dikembalikan sebagian.

Perkara ini melibatkan tiga oknum jaksa di wilayah jaksaan/" target="_blank">Kejaksaan Tinggi Banten, serta pihak lain yang berperan sebagai penghubung dan penerjemah dalam kasus tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menanggapi santai laporan Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri sekaligus Aktivis 98, Faizal Assegaf, yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.

Budi mengatakan KPK tidak mempermasalahkan langkah hukum yang ditempuh Faizal.

Baca Juga:

• Sebut Prabowo–Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

"Ya, tentu kami memandang tidak ada masalah," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Ia menegaskan, pemanggilan saksi, pemeriksaan, hingga penyitaan barang dalam suatu perkara merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

"KPK dalam menjalankan tugasnya juga menyampaikan setiap perkembangan penanganan perkara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik," ujarnya.

Budi juga menyatakan keyakinannya bahwa Polda Metro Jaya akan menangani laporan tersebut secara objektif dan profesional.

Ia menegaskan KPK tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum.

Sebelumnya, Faizal Assegaf melaporkan Budi Prasetyo ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 14 April 2026.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/2592/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.

Faizal menuding Budi telah mencemarkan nama baiknya melalui pernyataan ke media terkait proses pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dalam laporannya, Faizal turut menyerahkan rekaman suara dan video sebagai barang bukti. Ia juga mengaku telah melayangkan somasi sebelumnya, namun tidak mendapat respons.

Di sisi lain, KPK sebelumnya menyebut Faizal diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan fasilitas terkait perkara di lingkungan DJBC.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Budi menegaskan KPK menjalankan proses hukum secara transparan dan dapat diawasi publik.

"Semua dilakukan secara terbuka dan akuntabel," kata dia.*

(km/ad)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan negosiasi pembelian minyak mentah dan liquefied petroleum gas (LPG) dari Rusia dalam pertemuan dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Rusia, Selasa, 14 April 2026.

Bahlil mengatakan pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan awal yang dinilai positif, terutama terkait penambahan pasokan minyak mentah dan LPG untuk kebutuhan dalam negeri.

Baca Juga:

• Indonesia Bakal Perkuat Kerja Sama dengan Rusia, Prabowo Dorong Kesepakatan di Berbagai Sektor Strategis

Dalam pertemuan itu, Rusia menyatakan kesiapan untuk mendukung ketahanan energi Indonesia melalui suplai minyak, gas bumi, serta pengembangan fasilitas penyimpanan (storage).

Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah perusahaan energi Rusia, antara lain Rosneft, Ruschem, Zarubezhneft, dan Lukoil.

Bahlil menjelaskan kerja sama dengan Rusia akan dilakukan melalui dua skema, yakni government to government (G2G) dan business to business (B2B), yang ditujukan untuk memastikan kepastian pasokan energi, khususnya minyak mentah dan LPG.

Selain itu, Indonesia juga membuka peluang kerja sama di bidang pengembangan penyimpanan minyak mentah, pasokan jangka panjang energi, hingga penjajakan teknologi nuklir dan sektor mineral.

"Kita ingin semua ini memberikan kepastian bagi ketahanan energi nasional," ujarnya.

Bahlil menilai Rusia merupakan mitra strategis dalam sektor energi karena kapasitas produksinya yang besar serta pengalaman panjang dalam industri minyak dan gas.

Ia menyebut kerja sama ini menjadi bagian dari upaya menghadapi dinamika pasar energi global yang tidak stabil.

Sementara itu, Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev menyatakan kesiapan negaranya untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, termasuk dalam penyediaan minyak dan gas, pengembangan infrastruktur energi, hingga potensi pembangkit listrik tenaga nuklir.

"Sebagai mitra strategis, kami siap berkolaborasi," kata Tsivilev.

Pemerintah Indonesia menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber pasokan energi global.*

(at/ad)

JAKARTA – Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai "beban bangsa".

Laporan tersebut diajukan oleh Koordinator Pemuda Garda Nusantara, Rangga Kurnia Septian, dan telah teregister dengan nomor LP/B/2560/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 13 April 2026.

Baca Juga:

• Indonesia Bakal Perkuat Kerja Sama dengan Rusia, Prabowo Dorong Kesepakatan di Berbagai Sektor Strategis

"Ya benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan masyarakat pada Senin 13 April 2026 terkait dugaan ujaran kebencian di media elektronik," kata Budi, Selasa, 14 April 2026.

Menurut Budi, pelapor dalam kasus tersebut adalah seorang warga negara Indonesia berinisial RKS.

Laporan itu berkaitan dengan pernyataan Ubedilah yang disampaikan dalam sebuah podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV berjudul "Ubedillah Badrun: Prabowo Gibran Beban Bangsa".

Dalam tayangan tersebut, Ubedilah menyampaikan pandangan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai memiliki persoalan sejak awal, termasuk yang ia sebut sebagai cacat dalam proses politik.

Ia juga menyatakan pandangannya bahwa pasangan Prabowo–Gibran merupakan beban bagi bangsa Indonesia dan perlu dikritisi.

Pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait proses hukum yang akan dilakukan atas laporan tersebut.*

(cn/ad)

JAKARTA – Selebgram Clara Shinta mengaku menerima somasi dari seorang perempuan bernama Tri Indah Ramadani, yang diduga terkait dengan unggahan dirinya mengenai dugaan perselingkuhan suaminya, Muhammad Alexander Assad, di media sosial.

Clara menyebut somasi tersebut diterimanya pada Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Jokowi Memanas, Rismon Siap Somasi Dokter Tifa soal Buku White Paper

"Saya mendapatkan surat somasi dari saudari Indah dengan permintaan penggantian ganti rugi atas psikisnya yang terganggu," kata Clara di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Clara mengakui unggahan di media sosialnya menjadi pemicu munculnya tuntutan tersebut.

Namun ia menegaskan tidak akan mengunggah informasi tersebut tanpa adanya peristiwa yang mendasari.

"Saya sadar. Namun saya juga tidak akan mem-posting sesuatu kalau tidak ada tindak kejahatan yang terjadi," ujarnya.

Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya mencari sensasi dari kasus yang tengah dihadapinya.

Clara mengaku memilih menunda sejumlah kerja sama pekerjaan untuk menjaga kondisi psikologisnya.

"Saya tidak membutuhkan viral dengan kasus ini," kata dia.

Dalam pernyataannya, Clara juga menyebut bahwa persoalan yang terjadi tidak hanya melibatkan pihak perempuan yang disebut dalam somasi, tetapi juga suaminya.

"Kesalahan ini bukan hanya terjadi pada saudari Indah, itu juga terjadi pada suami saya," ujarnya.

Clara menyatakan akan menindaklanjuti somasi tersebut melalui kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga.

Pihaknya juga berencana melayangkan somasi balik terkait dugaan perselingkuhan yang dinilai merugikan kliennya.*

(tb/ad)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar kerja sama antara Indonesia dan Rusia terus diperkuat, khususnya di bidang ekonomi.

Pemerintah juga mendorong keberlanjutan hubungan bilateral yang telah terjalin selama ini di berbagai sektor strategis.

Baca Juga:

• HUT ke-78 Sumut, Pemprov Angkat Tema “Satu Kolaborasi Sejuta Energi” untuk Percepatan Pembangunan

"Pak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang sekiranya bisa ditingkatkan dalam kerja sama antara kedua negara, khususnya di bidang ekonomi, serta melanjutkan hubungan yang sudah terjalin selama ini," kata Sugiono dalam keterangan yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 14 April 2026.

Sugiono menyebut Rusia merupakan salah satu mitra strategis Indonesia, termasuk dalam perdagangan dan kerja sama ekonomi.

Ke depan, kedua negara berencana memperkuat hubungan antarmasyarakat serta memperluas kerja sama di berbagai bidang.

Ia menambahkan bahwa penguatan kerja sama ekonomi menjadi salah satu fokus utama dalam hubungan bilateral kedua negara.

"Rusia merupakan partner strategis bagi Indonesia dan rekan dagang yang sangat penting bagi perdagangan dan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan antara kedua kepala negara menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral.

Pembahasan mencakup kerja sama jangka panjang di bidang energi, termasuk ketahanan energi, minyak dan gas, serta hilirisasi.

"Disepakati beberapa poin, antara lain kerja sama di sektor ESDM jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi," kata Teddy.

Selain sektor energi, kedua negara juga sepakat melanjutkan kerja sama di bidang pendidikan, riset dan teknologi, pertanian, serta investasi di berbagai sektor, termasuk pembangunan industri di Indonesia.

Pertemuan antara Prabowo dan Putin diketahui berlangsung dalam dua sesi, yakni pertemuan bilateral dan pertemuan empat mata yang totalnya mencapai lima jam.*

(d/ad)

TAPSEL – Polres Tapanuli Selatan melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di Aula Mako Polres Tapsel, Selasa, 14 April 2026.

Rotasi jabatan tersebut mencakup posisi Kasat Resnarkoba serta Kapolsek Saipar Dolok Hole dan Kapolsek Dolok.

Baca Juga:

• DPR Puji Polri: Paling Transparan dalam Menindak Pelanggaran Internal

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara mengatakan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi kepolisian, sekaligus bagian dari pembinaan karier personel.

"Rotasi jabatan adalah bagian dari penyegaran organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Yon Edi Winara dalam amanatnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polres Tapanuli Selatan.

Kepada pejabat baru, Kapolres menekankan pentingnya adaptasi cepat terhadap lingkungan kerja serta pemahaman terhadap karakteristik wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

"Saya harapkan pejabat baru segera menyesuaikan diri, kenali wilayah tugas, serta bangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Yon Edi juga mengingatkan bahwa tantangan tugas kepolisian ke depan semakin kompleks, terutama dalam penanganan tindak pidana narkotika yang menjadi perhatian serius institusi.

Ia menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan pelayanan optimal kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas.

Adapun pejabat yang mengalami pergantian yakni Kasat Resnarkoba dari AKP Ivan Roberth Sitompul kepada AKP Philip Antonio Purba.

Sementara itu, Kapolsek Saipar Dolok Hole diserahterimakan dari AKP Mangatas Samosir kepada IPTU Jongga Bentony Mahulae, serta Kapolsek Dolok dari AKP Suhardi kepada IPTU Hendra Anil Dakwan Siregar.*

(ad)

IRAN – Iran menuntut ganti rugi kepada lima negara di kawasan Teluk yang diduga terlibat dalam serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap wilayahnya pada 28 Februari 2026.

Kelima negara tersebut adalah Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania.

Baca Juga:

• Judol Kian Masif, DPR Dorong Negara dan Medsos Bangun Pusat Rehabilitasi

Iravani menyebut negara-negara tersebut diduga mengizinkan wilayah udara maupun fasilitas strategis mereka digunakan dalam operasi militer yang diarahkan ke Iran.

Menurutnya, tindakan itu termasuk pelanggaran hukum internasional.

"Dengan tindakan mereka yang melanggar hukum internasional, mereka telah melanggar kewajiban internasional kepada Republik Islam Iran sehingga menimbulkan tanggung jawab internasional," kata Iravani, dikutip dari The National.

Iran menilai tindakan tersebut sebagai bentuk agresi tidak langsung dan menuntut kompensasi penuh atas kerugian materiil yang ditimbulkan akibat serangan tersebut.

Selain itu, Iran juga menolak Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817 yang sebelumnya mengutuk serangan Teheran terhadap sejumlah negara di kawasan Teluk.

Iran menilai resolusi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak mencerminkan keadilan.

Sementara itu, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari lima negara yang disebut dalam tuntutan tersebut.

Namun, pada Januari 2026, Uni Emirat Arab sempat menyatakan kebijakan pelarangan penggunaan wilayah udara, darat, dan perairannya untuk aktivitas militer yang bermusuhan terhadap Iran, serta menegaskan komitmen terhadap netralitas regional.

Ketegangan di kawasan tersebut terus meningkat seiring saling tuduh antara Iran dan negara-negara sekutu AS di Timur Tengah.*

(km/ad)

MEDAN – Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara resmi membuka pendaftaran anggota KPID Sumut untuk periode 2026–2029.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Grand Inna Hotel Medan, Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• HUT ke-78 Sumut, Pemprov Angkat Tema “Satu Kolaborasi Sejuta Energi” untuk Percepatan Pembangunan

Seleksi ini ditujukan bagi masyarakat Sumatera Utara yang memenuhi persyaratan serta memiliki komitmen terhadap pengawasan penyiaran yang sehat dan independen.

"Seleksi ini terbuka bagi masyarakat Sumatera Utara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Corry.

Proses seleksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai tata cara seleksi anggota KPI.

Adapun sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta antara lain berstatus Warga Negara Indonesia, berpendidikan minimal sarjana, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas serta rekam jejak yang baik, dan memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang penyiaran.

Selain itu, calon peserta tidak diperbolehkan memiliki keterkaitan dengan kepemilikan media massa, bukan anggota legislatif, yudikatif, maupun pejabat pemerintah, serta harus bersifat independen dan nonpartisan.

Berkas pendaftaran yang wajib dilengkapi meliputi daftar riwayat hidup, makalah visi dan misi sepanjang 7–10 halaman, surat pernyataan independensi, surat dukungan masyarakat, surat keterangan sehat, bebas narkoba, serta SKCK.

Informasi lebih lanjut mengenai tahapan seleksi dapat diakses melalui laman resmi KPID Sumut di kpid.sumutprov.go.id.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Kominfo Sumut, KPI Pusat, DPRD Sumut, KPID Sumut periode sebelumnya, serta sejumlah awak media.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam mempercepat pembangunan daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dinilai menjadi kunci agar program prioritas dapat berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya secara luas.

Baca Juga:

• Tak Ajukan Banding, Vonis 5,5 Tahun Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Jadi Inkrah

Ardan mengulas tema peringatan HUT ke-78 Sumut, "Satu Kolaborasi Sejuta Energi", yang menurutnya mencerminkan semangat kebersamaan dalam mendorong pembangunan daerah.

"Satu kolaborasi mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, stakeholder, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sumut," kata Ardan.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi menjadi fokus utama karena dapat menjadi energi besar yang mempercepat pencapaian target pembangunan.

Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan melalui komunikasi dan sosialisasi yang efektif agar seluruh kepentingan dapat terakomodasi.

Selain itu, kolaborasi juga dinilai penting untuk mengurangi potensi konflik kebijakan, mencegah tumpang tindih program, serta memastikan pembangunan berjalan inklusif dan merata.

Dari kalangan akademisi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Hatta Ridho menilai konsep kolaborasi sejalan dengan nilai gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.

Ia menyebut, dalam pendekatan pembangunan modern, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang berperan aktif.

"Kalau masyarakat dulu sebagai objek, sekarang sebagai subjek. Artinya masyarakat harus berperan aktif, bukan hanya pasif," ujarnya.

Hatta menambahkan, pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui konsep collaborative governance.

Model ini menempatkan seluruh pihak memiliki peran dalam proses pembangunan.

"Kalau sudah bersatu maka akan menghasilkan energi yang tidak terbatas," kata dia.*

(ad)

SIAK – Kepolisian Resor Siak menetapkan seorang guru berinisial IP (35) sebagai tersangka dalam kasus ledakan saat kegiatan praktik sains di SMP Islamic Center, Kabupaten Siak, Riau, yang menewaskan seorang siswa bernama Muhammad Aqil pekan lalu.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Siregar mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Satuan Reserse Kriminal memeriksa sedikitnya 16 saksi terkait peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Tragis! Anggota Bintara Tewas Diduga Dianiaya Senior di Rusunawa Polda Kepri

Menurut penyidik, penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan dugaan adanya kelalaian dalam pengawasan kegiatan praktik sains yang dilakukan siswa.

IP dinilai bertanggung jawab sebagai guru pembimbing saat kejadian berlangsung.

Polisi menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, guru tersebut diduga mengetahui bahwa bahan yang digunakan dalam praktik memiliki potensi berbahaya.

Namun, kegiatan tetap dilanjutkan dan diperagakan oleh siswa di lingkungan sekolah.

"Tersangka sebenarnya sudah mengetahui bahwa hasil karya praktik sains siswa tersebut menggunakan bahan yang dapat meledak," kata Sepuh.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 8 April 2026, saat korban mengikuti kegiatan pembelajaran sains dan mempresentasikan hasil karyanya yang disebut sebagai proyek eksperimen berbasis rakitan teknologi tiga dimensi.

Karya tersebut kemudian meledak saat diperagakan di lapangan sekolah dan mengenai kepala korban. Siswa tersebut meninggal dunia akibat luka serius di bagian kepala.

Polisi masih terus mendalami unsur kelalaian dalam kasus ini serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian kegiatan praktik tersebut.*

(d/ad)