Berdasarkan data perdagangan hingga pukul 09.25 WIB, IHSG menguat 71,644 poin atau 0,94 persen ke level 7.695,231. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 7.705 dan terendah di 7.663.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat Tipis ke Rp17.141/USD, Dibayangi Sentimen Konflik Global

Nilai transaksi tercatat mencapai Rp3,238 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 8,911 miliar saham. Sementara kapitalisasi pasar berada di level Rp13.738,937 triliun.

Secara global, sentimen pasar dipengaruhi oleh pergerakan bursa Amerika Serikat yang ditutup beragam. Indeks S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor tertinggi baru, sementara Dow Jones mengalami pelemahan tipis.

Kondisi tersebut dipicu oleh optimisme pasar terhadap peluang meredanya ketegangan geopolitik, khususnya terkait potensi perundingan antara Amerika Serikat dan Iran.

Di sisi lain, IHSG sebelumnya mengalami koreksi setelah gagal menembus level rata-rata pergerakan (MA) 50. Meski demikian, indikator teknikal menunjukkan tren bullish masih terjaga.

Sektor transportasi menjadi salah satu pendorong penguatan, dipicu lonjakan saham emiten yang mencatatkan kenaikan signifikan usai aksi korporasi.

Analis memproyeksikan IHSG akan bergerak konsolidasi dalam waktu dekat dengan kisaran support di level 7.580 dan resistance di level 7.900.*

(mt/dh)

Mengutip data Bloomberg, rupiah berada di level Rp17.141 per USD, menguat dua poin atau sekitar 0,01 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.143 per USD.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Rp5.000 Hari Ini, Simak Daftar Harga Terbaru Semua Ukuran

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pergerakan rupiah masih fluktuatif dan cenderung berada dalam tekanan.

Ia memproyeksikan rupiah akan bergerak di kisaran Rp17.140 hingga Rp17.180 per USD pada perdagangan hari ini.

Menurut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi kekhawatiran pasar terhadap potensi lonjakan inflasi global. Hal ini dipicu gangguan distribusi energi di kawasan Selat Hormuz akibat meningkatnya ketegangan geopolitik.

"Blokade laut terhadap Iran berpotensi mengganggu pengiriman minyak global, terutama di Selat Hormuz yang memasok sekitar 20 persen konsumsi dunia," ujarnya.

Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong kenaikan harga energi, yang pada akhirnya memberi ruang bagi bank sentral AS atau Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

Situasi ini berpotensi menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, dalam jangka pendek.*

(mt/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam dua pekan terakhir penyidik memeriksa sejumlah pihak swasta untuk menggali informasi terkait mekanisme dan harga penjualan kuota haji tambahan di lapangan.

Baca Juga:

• KPK Usut Aset Eks Sekjen Kemenaker di Kasus RPTKA, Saksi Diperiksa dan Mobil Disita

Menurutnya, variasi harga yang ditawarkan kepada calon jemaah haji bergantung pada fasilitas yang diberikan oleh masing-masing biro travel. Namun, keuntungan dari penjualan kuota tersebut diduga tidak sah.

KPK menilai keuntungan itu berasal dari kuota haji tambahan yang diperoleh melalui praktik rasuah. Oleh karena itu, lembaga antirasuah tersebut akan mengupayakan pemulihan kerugian negara melalui penarikan kembali keuntungan tersebut.

"Kami masih fokus pada upaya optimalisasi asset recovery dari dugaan keuntungan yang tidak sah," jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan. Indonesia diketahui mendapat tambahan kuota sebanyak 20 ribu dari Arab Saudi.

Sesuai ketentuan, pembagian kuota tersebut seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya diduga terjadi pembagian yang tidak sesuai, bahkan disebut mencapai 50:50.

Sejumlah pejabat Kemenag telah diperiksa dalam perkara ini. Selain itu, KPK juga memanggil pihak penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan biro travel, termasuk tokoh agama yang terlibat dalam penyelenggaraan perjalanan haji.

KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diuntungkan dalam kasus ini guna memastikan proses hukum berjalan tuntas.*

(mt/dh)

Sementara itu, harga telur ayam ras tercatat di level Rp32.400 per kg di tingkat pedagang eceran secara nasional.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Rp5.000 Hari Ini, Simak Daftar Harga Terbaru Semua Ukuran

Harga bawang merah tercatat Rp46.550 per kg, sedangkan bawang putih mencapai Rp39.950 per kg.

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I dan II masing-masing berada di angka Rp14.550 per kg. Sementara beras medium I dijual Rp16.050 per kg dan medium II Rp15.900 per kg.

Adapun beras kualitas premium atau super I berada di level Rp17.350 per kg, dan super II Rp16.850 per kg.

Harga cabai lainnya juga cukup tinggi, yakni cabai merah besar Rp45.850 per kg, cabai merah keriting Rp45.050 per kg, serta cabai rawit hijau Rp50.600 per kg.

Di sektor protein, harga daging ayam ras segar tercatat Rp40.850 per kg. Sementara daging sapi kualitas I mencapai Rp147.800 per kg dan kualitas II Rp139.850 per kg.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir premium berada di angka Rp20.200 per kg, sedangkan gula lokal Rp19.150 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.250 per liter. Untuk minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp23.400 per liter dan kemasan bermerek II Rp22.450 per liter.

Data ini menunjukkan fluktuasi harga pangan masih terjadi di sejumlah komoditas, terutama pada kelompok cabai yang cenderung tinggi.*

(an/dh)

Ia menegaskan, langkah mitigasi harus segera dilakukan guna mencegah dampak yang lebih luas, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga gagal panen.

Baca Juga:

• BMKG Tegaskan Kemarau 2026 Lebih Kering, Tapi Bukan yang Terparah dalam 30 Tahun

Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih awal, yakni pada periode April hingga Juni 2026. Kondisi tersebut juga disebut akan dipengaruhi fenomena El Nino yang berpotensi membuat kemarau lebih kering dan berlangsung lebih lama.

Sekitar 64,5 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal. Sementara puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Perempuan yang akrab disapa Rerie itu menilai, pemahaman masyarakat terhadap kondisi cuaca sangat penting untuk mengurangi risiko bencana.

Ia pun meminta seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat terkait potensi cuaca ekstrem.

"Pemahaman yang tepat akan membantu masyarakat lebih siap menghadapi dampak yang mungkin terjadi," jelasnya.

Selain itu, Lestari juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menyusun kebijakan mitigasi yang terukur dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Menurutnya, data dari BMKG harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk dalam menyiapkan fasilitas penanggulangan bencana.

"Jangan sampai musim kemarau mendatangkan bencana yang sebenarnya bisa dicegah," tegasnya.*

(an/dh)

Tokoh masyarakat Patumbak, Budiman Nadapdap, menyebut langkah cepat pemerintah daerah tersebut menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Perkuat Kompetensi Petugas, Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Pelatihan Calon Asesor di Lapas Labuhan Ruku

Menurutnya, Bupati telah langsung memerintahkan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk segera melakukan perbaikan jalan yang dikeluhkan warga.

Budiman menilai, pembangunan jalan antar kecamatan harus menjadi prioritas karena memiliki peran penting sebagai jalur transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil.

Meski demikian, ia juga menyoroti masih perlunya pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar yang melintasi jalan antar kecamatan.

Ia menilai, truk berat dan alat berat menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan."Sudah saatnya dilakukan penyetopan truk bertonase tinggi agar jalan yang sudah diperbaiki tidak cepat rusak," katanya.

Sebelumnya, warga Desa Patumbak II mengeluhkan kondisi jalan di Jalan Pertahanan Gang Bandrek yang mengalami kerusakan cukup parah. Sepanjang sekitar 250 meter, jalan dipenuhi lubang dan kerap tergenang air saat hujan.

Kondisi tersebut membuat jalan menyerupai kubangan dan membahayakan pengendara. Tidak sedikit warga yang tergelincir saat melintas.

Selain itu, saat cuaca panas, debu tebal dari aktivitas kendaraan, terutama truk dan alat berat, menyebabkan polusi udara yang mengganggu kesehatan warga.

Keluhan tersebut kemudian menjadi perhatian setelah diberitakan di media.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pun langsung merespons dengan memprioritaskan perbaikan jalan di lokasi tersebut.*

(dh)

Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran OPD, para camat se-kabupaten-asahan/" target="_blank">Kabupaten Asahan, serta pengurus TP PKK dan tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Pojok Baca Digital Rp 2,1 M di Batubara Disorot, Audit Temukan Kelebihan Bayar hingga Ratusan Juta

Adapun cabang yang diperlombakan meliputi Tilawah Al-Qur'an, Qira'at Sab'ah, Hifzil Qur'an, Fahmil Qur'an, Syarhil Qur'an, hingga Khattil Qur'an yang dilaksanakan di sejumlah lokasi di Kota Kisaran.

Dalam laporannya, panitia menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQN tahun ini mengacu pada Surat Keputusan Bupati Asahan tentang pembentukan panitia penyelenggara. Pemerintah juga menyiapkan berbagai bentuk penghargaan bagi peserta terbaik.

Di antaranya hadiah umroh bagi juara I kategori dewasa putra dan putri serta hafizh 30 juz, selain trofi dan uang pembinaan.

Bupati Asahan dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ tahun ini dilakukan secara sederhana sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran.

Meski digelar sederhana, ia menegaskan bahwa nilai dan tujuan MTQ tetap menjadi prioritas utama, yakni sebagai sarana syiar Islam dan pembinaan generasi Qur'ani.

"Kesederhanaan ini tidak mengurangi makna MTQ sebagai ajang membangun semangat, keikhlasan, dan komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an," ujarnya.

Selain seremoni pembukaan, kegiatan ini juga dirangkai dengan bai'at dan pelantikan Dewan Pengawas serta Dewan Hakim MTQN ke-57 kabupaten-asahan/" target="_blank">Kabupaten Asahan.

Bupati berharap para dewan hakim dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, serta mampu menghasilkan qari dan qariah terbaik yang akan mewakili kabupaten-asahan/" target="_blank">Kabupaten Asahan ke tingkat yang lebih tinggi.*

(dh)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, meningkatnya permintaan ini dipicu oleh disrupsi rantai pasok global, termasuk dampak konflik geopolitik dan terganggunya jalur distribusi di Selat Hormuz.

Baca Juga:

• Ditawari Utang oleh IMF, Menkeu Purbaya Tegaskan Kondisi Keuangan RI Masih Solid

Saat ini, kapasitas produksi pupuk urea nasional yang dikelola PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai sekitar 9,3 hingga 9,4 juta ton per tahun. Untuk tahun 2026, produksi ditargetkan mencapai 7,8 juta ton.

Dari jumlah tersebut, kebutuhan pupuk subsidi dalam negeri diperkirakan mencapai 6,3 juta ton. Artinya, terdapat potensi ekspor sekitar 1,5 juta ton yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi permintaan global.

Sudaryono menegaskan, pemerintah tetap mengutamakan kebutuhan petani dalam negeri sebelum membuka keran ekspor.

"Kebutuhan pupuk untuk petani Indonesia adalah super prioritas. Setelah itu terpenuhi, baru sisa produksi dapat dialokasikan untuk ekspor," tegasnya.

Selain Australia, minat terhadap pupuk urea Indonesia juga datang dari negara lain seperti India, Filipina, hingga Brasil. Meski demikian, pemerintah berhati-hati agar tidak overcommit terhadap permintaan ekspor.

Di sisi lain, hubungan perdagangan pupuk Indonesia dengan Australia disebut bersifat timbal balik. Indonesia mengekspor urea, namun juga mengimpor bahan baku seperti fosfat dan DAP dari negara tersebut.

"Ini hubungan yang resiprokal, kita saling membutuhkan," jelas Sudaryono.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk dalam negeri, khususnya pupuk subsidi, dalam kondisi aman. Jika terjadi kelangkaan di tingkat kios, hal itu disebut lebih disebabkan oleh distribusi yang sedang berjalan cepat.

"Dalam 1-2 hari biasanya sudah tersedia kembali. Artinya pupuk ada dan cukup," tambahnya.

Ke depan, pemerintah berencana melakukan modernisasi dan peremajaan pabrik pupuk nasional guna meningkatkan efisiensi serta kapasitas produksi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting di pasar pupuk global.*

(dh)

Oditurat Militer II-07 Jakarta resmi melimpahkan berkas perkara ke pengadilan militer pada Kamis (16/4/2026). Pelimpahan ini dilakukan setelah berkas dari keempat tersangka dinyatakan lengkap dan siap untuk proses persidangan.

Baca Juga:

• Hakim Batalkan Status Tersangka Sekjen DPR, KPK Hormati Putusan dan Kaji Langkah Lanjutan

Sebelumnya, Andrie Yunus menyampaikan ketidakpercayaannya terhadap mekanisme peradilan militer. Ia bahkan mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang TNI yang tengah berlangsung.

Dalam pernyataannya, Andrie menegaskan bahwa kasus yang menimpanya harus diusut tuntas. Ia juga menilai proses hukum seharusnya dilakukan melalui peradilan umum tanpa memandang latar belakang pelaku.

"Siapa pun dan dengan latar belakang apa pun, baik sipil maupun militer harus diadili melalui peradilan umum," tulis Andrie.

Kritik terhadap proses hukum juga datang dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Anggota TAUD, Fatia Maulidiyanti, menilai pelimpahan perkara ke peradilan militer tidak sah secara prosedur dan terkesan terburu-buru.

Menurutnya, proses yang berjalan saat ini belum memberikan rasa keadilan bagi korban.

Kasus penyiraman air keras ini terjadi pada Kamis (12/3/2026) malam, usai Andrie menyelesaikan rekaman siniar di kantor YLBHI, Menteng. Saat itu, Andrie diserang oleh pelaku tak dikenal yang menyiramkan cairan keras ke tubuhnya.

Akibat kejadian tersebut, Andrie mengalami luka serius, termasuk kerusakan pada mata kanan serta luka bakar sekitar 20 persen di tubuhnya. Pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya empat prajurit BAIS TNI diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus ini.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.

Kasus ini juga berdampak pada mundurnya Kepala BAIS TNI, Yudi Abrimantyo, di tengah sorotan publik.

Sementara itu, kondisi terbaru Andrie Yunus masih dalam penanganan intensif di RSCM. Tim dokter melakukan tindakan penutupan bola mata menggunakan jaringan selaput untuk melindungi struktur mata dan mempercepat penyembuhan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bagian belakang bola mata masih dalam kondisi utuh. Rencananya, penanganan lanjutan akan berlangsung selama empat hingga enam bulan ke depan.*

(k/dh)

Namun demikian, realisasi pembangunan tersebut masih menunggu usulan lokasi serta data penerima dari pemerintah daerah (pemda). Hal ini disampaikan Ara usai pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga:

• Data BPJS Bermasalah, Menkes Sebut 10 Persen Orang Terkaya Masih Terima Bantuan Iuran

"Kami sudah siap, SDM sudah siap dan tim teknis juga sudah disiapkan untuk turun langsung," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan huntap akan segera dilakukan begitu data dan lokasi dari pemerintah daerah telah ditetapkan.

"Begitu ditentukan, kami siap langsung membangun hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera," tegasnya.

Sementara itu, Tito Karnavian menekankan bahwa percepatan pembangunan sangat bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah. Ia memberikan tenggat waktu hingga pekan depan agar data tersebut segera diserahkan.

Menurut Tito, jika hingga batas waktu tersebut masih ada daerah yang belum melengkapi data, maka daerah yang sudah siap akan diprioritaskan untuk pembangunan.

Di sisi lain, BPS turut melakukan verifikasi dan validasi terhadap data usulan huntap dari daerah terdampak. Hingga saat ini, baru 12 kabupaten/kota yang telah menyampaikan data terverifikasi dari total 53 daerah terdampak.

Mayoritas usulan huntap berasal dari masyarakat yang rumahnya rusak berat, hilang, atau berada di kawasan rawan bencana.

Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap ini dapat segera dimulai dan rampung pada 2026, agar masyarakat terdampak bencana bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.*

(k/dh)

Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas dengan ukuran terkecil 0,5 gram berada di level Rp1.494.000. Sementara untuk ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, dibanderol Rp2.828.600.000.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp30 Ribu, Nyaris Tembus Rp2,9 Juta per Gram

Harga tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Dalam setiap transaksi pembelian emas batangan, dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,9 persen. Namun, tarif pajak dapat lebih rendah menjadi 0,45 persen apabila pembeli menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp1.494.000
1 gram: Rp2.888.000
2 gram: Rp5.726.000
3 gram: Rp8.571.000
5 gram: Rp14.255.000
10 gram: Rp28.430.000
25 gram: Rp70.910.000
50 gram: Rp141.655.000
100 gram: Rp283.160.000
250 gram: Rp707.590.000
500 gram: Rp1.414.900.000
1.000 gram: Rp2.828.600.000

Pergerakan harga emas ini menjadi perhatian pelaku pasar dan investor sebagai salah satu instrumen lindung nilai di tengah dinamika ekonomi global.*

(in/dh)

Temuan tersebut diperoleh setelah dilakukan sinkronisasi data antara pemerintah dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Budi, bantuan yang seharusnya ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Baca Juga:

• BPJS PBI Capai 96,8 Juta Jiwa, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp48,7 Triliun per Tahun

Ia menjelaskan, dari total sekitar 96,8 juta peserta PBI JKN, terdapat sekitar 47 ribu peserta yang masuk kategori tidak tepat sasaran. Bahkan, ia sempat berkelakar salah satu pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan pernah masuk dalam daftar tersebut.

Selain pada kategori PBI, ketidaktepatan sasaran juga ditemukan pada segmen lain. Sebanyak 35 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri yang menerima subsidi dinilai tidak tepat sasaran, serta sekitar 11 juta peserta lainnya dalam kategori serupa.

Budi menegaskan, pemerintah akan melakukan perbaikan data agar penyaluran bantuan menjadi lebih adil dan tepat sasaran. Salah satu langkah yang direncanakan adalah mengalihkan kuota dari kelompok ekonomi atas ke masyarakat yang lebih membutuhkan.

"Kita akan kurangi yang dari desil 10 dan dialihkan ke desil 5 yang lebih membutuhkan," jelasnya.

Program PBI JKN sendiri merupakan skema bantuan pemerintah untuk membiayai iuran peserta BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, dengan besaran iuran sekitar Rp42 ribu per bulan untuk layanan kelas tiga.

Pemerintah berharap, dengan pembaruan data dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, program jaminan kesehatan nasional dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.*

(d/dh)

Menurut Dino, pemerintah tidak boleh tergesa-gesa dalam menyetujui setiap bentuk kerja sama yang diajukan pihak asing. Ia menekankan pentingnya menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan negara.

Baca Juga:

• Ditawari Utang oleh IMF, Menkeu Purbaya Tegaskan Kondisi Keuangan RI Masih Solid

Ia juga menyinggung agar Indonesia tidak mengambil kebijakan appeasement, yakni memberikan konsesi berlebihan demi menghindari tekanan atau konflik. Menurutnya, sebagai negara dengan posisi middle power, Indonesia harus tetap tegas dalam menentukan sikap.

"Jangan sampai kita seperti kecolongan. Setiap negara pasti punya kepentingan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa dokumen kerja sama yang beredar saat ini masih berupa rancangan awal dan belum bersifat final.

"Kami tegaskan, dokumen tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi," ujar Rico.

Ia memastikan setiap kerja sama pertahanan yang dijalin pemerintah tetap mengedepankan kepentingan nasional serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah juga memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di wilayah udara nasional.

"Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan wilayah udara sepenuhnya berada pada negara Indonesia," tegasnya.

Rico juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta tetap mempercayakan proses kebijakan kepada pemerintah.*

(dw/dh)

Purbaya menjelaskan, tawaran utang tersebut disampaikan langsung oleh Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Baca Juga:

• Temui 18 Investor Dunia, Menkeu Purbaya Pastikan Fundamental Ekonomi RI Kuat

Namun demikian, Purbaya menegaskan Indonesia tidak membutuhkan tambahan utang dari IMF karena kondisi anggaran negara masih dalam posisi yang solid.

"Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Ia menyebut pemerintah masih memiliki saldo anggaran lebih (SAL) yang tersimpan di Bank Indonesia dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa pihak IMF mengapresiasi kebijakan fiskal Indonesia yang dinilai mampu menjaga ketahanan ekonomi di tengah tekanan global. Sejumlah indikator seperti konsumsi rumah tangga dan kebijakan stimulus ke sektor perbankan disebut menjadi faktor penopang utama.

Selain itu, berbagai kebijakan anggaran yang diterapkan pemerintah sejak tahun lalu dinilai memberikan dampak positif dalam meredam gejolak ekonomi global, termasuk kenaikan harga minyak akibat konflik internasional.

"IMF melihat performa Indonesia cukup baik dibandingkan negara lain," kata Purbaya.

Ia menambahkan, IMF tidak akan mengeluarkan kebijakan khusus untuk membantu negara tertentu, namun akan terus memantau dan menginformasikan kinerja ekonomi negara-negara di dunia.*

enteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan sejumlah pertemuan strategis dengan berbagai investor potensial di kota New York dan Washington DC, Amerika Serikat.*

(oz/dh)

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menegaskan pentingnya persiapan matang dalam menghadapi kunjungan legislatif tersebut. Hal itu disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.

Baca Juga:

• Pemerintah Klaim Biaya Haji Turun Rp 7 Juta sejak Era Prabowo

Rapat pembahasan yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Aceh, Nasir Syamaun. Dalam forum tersebut, para akademisi turut memberikan berbagai pandangan strategis guna memperkaya substansi revisi UUPA.

Sejumlah guru besar yang hadir antara lain Prof. Dr. Faisal, Prof. Dr. Husni Jalil, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Prof. Dr. Azhari, dan Prof. Dr. Nazaruddin, serta akademisi lainnya. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi di Aceh seperti Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dan Universitas Malikussaleh.

Menurut Dek Fadh, keterlibatan akademisi membuat pembahasan menjadi lebih komprehensif dan holistik, sehingga diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan UUPA demi kemakmuran masyarakat Aceh.

Sekda Aceh Nasir Syamaun juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam menyiapkan data dan bahan pendukung. Hal ini guna menjawab berbagai pertanyaan dari Banleg DPR RI secara terukur saat rapat dengar pendapat berlangsung.

Kunjungan Banleg DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/4/2026) akan dipimpin oleh Ahmad Doli Kurnia.

Adapun sejumlah poin penting dalam rancangan revisi UUPA meliputi kewenangan pengelolaan pendidikan madrasah, sektor minyak dan gas (migas), pemerintahan gampong, pengelolaan pelabuhan, qanun, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Sebelumnya, Banleg DPR RI telah menyampaikan kesepakatan awal terkait perpanjangan Dana Otsus Aceh dalam revisi UUPA tersebut.*

(dh)

JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa musim kemarau 2026 di Indonesia diprediksi lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis, namun bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir.

BMKG membantah informasi yang beredar di masyarakat terkait klaim bahwa kemarau tahun ini menjadi yang paling ekstrem dalam tiga dekade terakhir. Menurut BMKG, informasi tersebut tidak tepat.

Baca Juga:

• Misi Perdamaian UNIFIL Berakhir, Panglima TNI Ungkap Kepulangan Prajurit dari Lebanon

BMKG juga membandingkan kondisi kemarau tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya seperti 1997, 2005, 2015, dan 2019 yang dinilai memiliki tingkat kekeringan lebih tinggi dibandingkan 2026.

Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab, menjelaskan bahwa musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih kering dari biasanya, tetapi tidak masuk kategori ekstrem.

"Musim kemarau 2026 diprediksi lebih kering dibandingkan normalnya, namun bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir," ujarnya.

Ia menambahkan, sekitar 400 zona musim atau 57,2 persen dari total 699 zona musim di Indonesia diperkirakan mengalami periode kemarau yang lebih panjang dari biasanya.

Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat yang berkontribusi terhadap berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dampak musim kemarau yang lebih kering, termasuk risiko kekeringan dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah.*

(in/dh)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, peserta PBI merupakan masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Saat ini, jumlah penduduk miskin nasional tercatat sekitar 23,8 juta orang.

Baca Juga:

• DPR Usulkan Iuran BPJS Kesehatan Seluruh Rakyat Indonesia Ditanggung Pemerintah: Negara Mampu

Ia menjelaskan, pemerintah tengah merumuskan distribusi kuota PBI agar lebih merata di setiap kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan di masing-masing daerah. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bantuan tepat sasaran.

Selain itu, Kemensos juga mencatat adanya penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI pada Februari 2026 karena ketidaksesuaian data dengan DTSEN. Meski demikian, hingga 11 April 2026 sebanyak 2,15 juta peserta telah kembali aktif atau melakukan reaktivasi.

Dari jumlah tersebut, sekitar 305,8 ribu kembali terdaftar sebagai peserta PBI, 1,4 juta beralih menjadi peserta bantuan pemerintah daerah, 188,7 ribu menjadi peserta mandiri, sekitar 57 ribu tercatat sebagai PNS/TNI/Polri, serta 185 ribu lainnya sebagai pensiunan swasta maupun BUMN/BUMD.

Gus Ipul menegaskan data penerima bantuan bersifat dinamis dan akan terus diperbarui. Pemerintah pun membuka peluang penambahan kuota PBI di masa mendatang agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan jaminan kesehatan.

"Data kita ini sangat dinamis," ujarnya.*

(in/dh)

"Mei (2026) memang sudah habis (masa misi)," ujar Agus di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga:

• Kemnaker Gandeng TikTok, Siapkan Talenta Digital dan Buka Peluang Kerja Baru di Era Ekonomi Digital

Selain itu, Agus juga mengungkapkan kondisi prajurit TNI yang sempat terluka saat menjalankan tugas di Lebanon kini mulai membaik. Ia menyebut satu prajurit akan segera dipulangkan ke Tanah Air untuk menjalani perawatan lanjutan.

"Alhamdulillah sudah membaik, segera dikembalikan ke Jakarta untuk perawatan," katanya.

Meski demikian, Agus belum merinci identitas maupun kondisi luka prajurit tersebut. Saat ini, TNI tengah menyiapkan proses kepulangan yang bersangkutan ke Indonesia.

"Yang satu orang, ini sedang dicarikan tiket untuk kembali," ujarnya.

Penugasan prajurit TNI dalam misi UNIFIL selama ini menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.*

(in/dh)

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan kerja sama ini dilatarbelakangi pesatnya perkembangan ekonomi digital nasional. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai hampir USD 100 miliar atau sekitar Rp1.656 triliun pada 2025, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara.

Baca Juga:

• Jumlah Lansia Meningkat, Kemnaker Dorong Dunia Usaha dan Industri Perluas Kesempatan Kerja bagi Lansia

"Perkembangan ekonomi digital membuka peluang penghasilan tambahan yang fleksibel, terutama melalui tren discovery commerce," ujar Yassierli dalam acara BISA Bareng TikTok di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Meski peluang terbuka lebar, ia menilai tantangan masih besar, terutama dalam hal keterampilan digital. Banyak tenaga kerja yang belum menguasai strategi konten, teknik penjualan digital, hingga analisis pasar.

Program BISA Bareng TikTok hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pelatihan praktis yang mencakup live streaming host dan pengembangan content commerce. Pada tahap awal, program ini diikuti sekitar 1.400 peserta, terdiri dari 400 peserta offline dan 1.000 peserta online dari berbagai latar belakang.

"Program ini juga melibatkan skema training of trainers (ToT), sehingga instruktur yang dilatih dapat menularkan ilmunya ke masyarakat luas," jelasnya.

Ke depan, Kemnaker menargetkan program ini mampu melahirkan hingga 100 ribu alumni dalam satu tahun. Tujuannya tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan kewirausahaan digital.

Sementara itu, Head of Public Policy & Government Relations TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, menilai kolaborasi ini penting untuk memperluas akses pelatihan yang relevan.

"Melalui program ini, TikTok berkomitmen memberikan dukungan konkret, mulai dari pelatihan praktis hingga pengembangan kurikulum," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam jangka panjang program ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem ekonomi digital nasional, sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat.*

(dh)

Hujan ringan terpantau mengguyur sejumlah wilayah seperti Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, hingga Aceh Besar. Kondisi serupa juga terjadi di Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Singkil, dan Bireuen.

Baca Juga:

• Cuaca Sumatera Utara Hari Ini Didominasi Hujan Ringan, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Petir

Sementara itu, Kota Sabang terpantau berawan dengan suhu udara berkisar 27-29 derajat Celsius dan kelembapan 74-82 persen.

Secara umum, kelembapan udara di Aceh berada pada kisaran 60 hingga 99 persen yang mendukung terbentuknya hujan di berbagai wilayah sepanjang hari.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan.

Selain itu, pengendara diminta berhati-hati karena jalanan berpotensi licin akibat hujan, serta mewaspadai potensi genangan air di sejumlah titik.*

(dh)