JAKARTA – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengundurkan diri dari jabatannya.

Surat pengunduran diri Mashudi telah diterima Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Desak Publis Identitas Pelapor Kamar Mewah Lapas Cibinong, 2 Anggota DPR Ditertawakan Mantan Kaper Ombudsman

"Hari ini Bapak Menteri Imipas telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan," jelas Akbar dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).

Akbar mengatakan pengunduran diri Mashudi tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

"Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh jajaran tetap melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan," kata Akbar.

Pengunduran diri Mashudi terjadi di tengah polemik mengenai kondisi Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong pada 23 September 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan dugaan adanya bangunan yang disebut sebagai "kluster mewah" dan dihuni warga binaan pemasyarakatan.

Ombudsman menyebut bangunan tersebut memiliki sejumlah fasilitas yang menyerupai hunian layaknya rumah atau apartemen, antara lain ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, serta meja makan.

Tim Ombudsman juga menemukan fasilitas kebugaran dan pembangunan simulator golf di kawasan tersebut.

Selain itu, Ombudsman menyoroti adanya celah keamanan berupa akses keluar di bagian belakang bangunan yang terhubung ke area luar lapas.

Temuan tersebut kemudian menjadi sorotan dan memicu polemik mengenai tata kelola pemasyarakatan.

Dalam perkembangannya, Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemasyarakatan, termasuk regulasi, kesejahteraan pegawai, dan mekanisme pengawasan.

Meski Mashudi mengundurkan diri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan pelayanan publik serta tugas pemasyarakatan tetap berjalan.

Akbar mengatakan seluruh jajaran Ditjen Pemasyarakatan tetap menjalankan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, pengunduran diri Mashudi tidak menghentikan aktivitas pelayanan di lembaga pemasyarakatan maupun tugas kedinasan Ditjen Pemasyarakatan.

Polemik Lapas Cibinong sendiri masih menjadi perhatian dalam evaluasi tata kelola pemasyarakatan.

Ombudsman sebelumnya menyatakan akan menyampaikan hasil pengawasan dan saran perbaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.* (d/ad)

JAKARTA – Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (1/10/2026).

Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menilai proses persidangan tersebut tidak adil.

Baca Juga:

• Dokter Tifa Siapkan 2.000 Pertanyaan soal Ijazah Jokowi

"Tadi betul-betul menghasilkan sebuah dinamika, perdebatan keras itu karena tidak adilnya proses persidangan tadi baru berjalan," ujar Dokter Tifa usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.

Menurut Tifa, salah satu persoalan yang diperdebatkan berkaitan dengan bukti berupa potongan unggahan dari akun media sosialnya yang disampaikan dalam bentuk flashdisk.

Ia mempertanyakan penggunaan flashdisk tersebut karena menurutnya unggahan media sosial seharusnya ditampilkan secara aktif dalam persidangan sehingga dapat diperiksa oleh semua pihak.

"Yang lebih menyalahi lagi adalah, bahwa ketika giliran JPU itu menanyakan tentang materi-materi yang ada di postingan yang di-screenshot oleh saksi, kemudian JPU menampilkan akun aktif saya, secara aktif," jelasnya.

Persoalan lain yang disoroti Tifa berkaitan dengan keterangan salah satu saksi yang mengaku pernah melihat ijazah Jokowi.

Kuasa hukum Tifa, Abdullah Alkatiri, sebelumnya meminta jaksa menunjukkan ijazah yang disebut pernah dilihat oleh saksi tersebut.

Menurut Abdullah, permintaan itu diperlukan untuk menguji kesesuaian antara dokumen yang pernah dilihat saksi dengan dokumen yang menjadi barang bukti dalam perkara.

"Saya bilang, 'Jaksa, tolong tunjukkan, apa benar ijazah itu yang dilihat?' Hei, ke mana-mana! 'Wah, anu, enggak bisa ini.' Lho? Pembuktian yang akurat, yang komprehensif, ya di persidangan! Mau di mana lagi? Mau di akhirat? Ya semuanya harus terbuka di sini, harus terbuka!" ujar Abdullah kepada wartawan di PN Jakarta Timur, Kamis.

Tifa mengatakan tim hukumnya sebelumnya menanyakan kepada saksi apakah pernah melihat ijazah Jokowi. Saksi kemudian menjawab pernah.

Menurut Tifa, keterangan tersebut perlu dikonfirmasi dengan dokumen ijazah yang dimiliki Jokowi.

"Analoginya tuh jelas sekali. Ketika saksi menunjukkan *screenshot, *potongan-potongan dari postingan saya, jaksa menunjukkan akun aktif saya. Lalu apa bedanya dengan ketika advokat bertanya, 'Anda melihat ijazah?' Maka, kita minta jaksa untuk menunjukkan ijazahnya," tegasnya.

Tifa menekankan bahwa persidangan merupakan tempat untuk menguji bukti dan keterangan yang diajukan para pihak.

Karena itu, ia ingin mengetahui apakah ijazah yang disebut pernah dilihat oleh saksi sama dengan dokumen yang menjadi barang bukti dalam perkara.

"Ini adalah uji materi. Sementara jaksa diizinkan untuk membuka akun saya tanpa izin saya lho. Membuka akun saya untuk menjadi fakta persidangan tanpa izin saya sebagai pemilik akun," protesnya.

Selain soal ijazah, Abdullah Alkatiri juga mempertanyakan penyebutan Jokowi sebagai saksi oleh JPU.

Menurut Abdullah, Jokowi merupakan pihak yang melaporkan perkara tersebut sehingga tim hukum Tifa mempertanyakan dasar penyebutan Jokowi sebagai saksi.

"Nah, di opening statement JPU tadi, selalu menyatakan Jokowi sebagai saksi, Jokowi sebagai saksi. Kami protes! Kan Jokowi kan pelapor. Lah kok sebagai saksi? Akhirnya kami curiga, ini ke mana arahnya ini?" kata Abdullah.

Ia mengatakan tim hukum Tifa akan tetap menyampaikan keberatan apabila Jokowi ditempatkan sebagai saksi.

Menurut dia, keberatan tersebut berkaitan dengan konstruksi perkara sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

"Karena Jokowi adalah pelapor, bukan saksi. Sesuai dengan dakwaan. Dakwaan itu Pasal 433, 434, dan sebagainya, itu semua adalah laporan Jokowi. Lah kok bisa Jokowi sebagai saksi?" ujar Abdullah.

Abdullah juga mempersoalkan keterangan pelapor lain yang menurut dia tidak berkaitan dengan pasal yang didakwakan kepada Tifa.

"Terbukti bahwa laporan dari pelapor tadi itu tidak masuk dalam dakwaan. Coba pas cari di dakwaan itu, Pasal 28 tidak ada. Pasal 160 tentang penghasutan itu tidak ada. Jadi jelas, kesaksian tadi tidak bisa diterima," kata Abdullah.

Tim hukum Tifa juga menyoroti sejumlah bukti yang ditampilkan JPU.

Abdullah menilai beberapa keterangan yang disampaikan dalam persidangan lebih banyak berkaitan dengan peristiwa lain dan belum menunjukkan kaitannya dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Ia mencontohkan keterangan mengenai perjalanan ke Solo, Jawa Tengah, serta sejumlah tangkapan layar yang ditampilkan di persidangan.

"Yang disampaikan beliau, yang tentang masalah kejadian di Solo, kunjungan, beliau hanya bercerita tentang perjalanan ke Solo. Apa hubungannya dengan masalah tindak pidana? Tidak ada sama sekali," ujar Abdullah.

Menurut Abdullah, pembuktian perkara harus didasarkan pada bukti yang diperiksa dalam persidangan.

"Dan itu, kita ingat lho, hukum itu adalah didasarkan bukti, bukan katanya, bukan asumsi," kata Abdullah.

Ia mengatakan pihaknya akan terus menyampaikan keberatan terhadap hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan konstruksi perkara.

"Kita meminta terang suatu peristiwa. Kok ada orang ditangkap dipenjarakan. Masa Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazahnya, orangnya (terdakwa) sudah dipenjarakan?" ujar Abdullah.

Perkara yang menjerat Dokter Tifa berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tudingan mengenai keaslian ijazah.

Sebelumnya perkara Tifa dilimpahkan ke PN Jakarta Timur pada Juni 2026 untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan tersebut.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut perkara bermula dari sejumlah unggahan di media sosial yang mempersoalkan ijazah S-1 Jokowi.

Jaksa juga menyebut Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM.

Dalam perkara tersebut, pihak penuntut umum mendalilkan bahwa unggahan Tifa telah merugikan nama baik Jokowi.

Tifa kemudian didakwa dengan dakwaan primer Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Sementara dakwaan subsidernya menggunakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Perkara ini masih berada dalam proses persidangan.

Karena itu, tudingan mengenai ijazah tersebut merupakan bagian dari pokok perkara yang sedang diuji melalui proses pembuktian di pengadilan.

Persidangan perkara Tifa sebelumnya juga sempat mengalami dinamika hukum terkait eksepsi terdakwa.* (km/ad)

JAKARTA – Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mengatakan tim kuasa hukumnya telah menyiapkan sekitar 2.000 pertanyaan untuk menggali informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Tifa, ribuan pertanyaan tersebut disiapkan oleh 25 advokat yang mendampinginya.

Baca Juga:

• Sidang Dokter Tifa Memanas, Hakim Tegur Tim Hukum soal Alat Bukti Flashdisk

"Sementara 25 advokat kami dan bersama dengan saya nanti, saya mendapatkan kesempatan untuk bertanya, juga masih ada 2.000 pertanyaan," katanya, Kamis (1/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah persidangan menghadirkan Lechumanan sebagai saksi pelapor.

Dalam pemeriksaan, saksi mengaku pernah melihat ijazah milik Jokowi.

Keterangan mengenai ijazah itu muncul ketika tim penasihat hukum Dokter Tifa menggali pengetahuan Lechumanan mengenai dokumen kelulusan Jokowi.

Ketika ditanya apakah pernah melihat ijazah Jokowi secara langsung, Lechumanan memberikan jawaban singkat.

"Saya pernah (melihat ijazah Jokowi)," ujar Lechumanan.

Keterangan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian yang dipersoalkan tim hukum Dokter Tifa.

Mereka meminta agar keterangan saksi dapat diuji dengan dokumen yang menjadi barang bukti dalam perkara.

Sebelumnya, tim hukum Tifa juga meminta jaksa penuntut umum menunjukkan ijazah yang disebut menjadi barang bukti untuk dikonfirmasi kepada saksi.

Permintaan itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah dokumen yang pernah dilihat Lechumanan sama dengan dokumen yang digunakan dalam persidangan.

Perkara yang menjerat Dokter Tifa berkaitan dengan unggahan di media sosial mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Berdasarkan dakwaan jaksa, unggahan tersebut muncul pada Maret 2025.

Perkara kemudian berkembang setelah Jokowi memperoleh informasi mengenai unggahan yang dinilai menyerang kehormatannya.

Kuasa hukum Jokowi selanjutnya mengumpulkan materi unggahan dan menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan mengenai ijazah palsu.

Pada 15 April 2025, Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan keterangan mengenai status akademik Jokowi.

Dalam keterangan tersebut, UGM menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan dinyatakan lulus.

Menurut jaksa, unggahan dengan tudingan mengenai ijazah Jokowi kembali muncul.

Pada 22 April 2025, ajudan Jokowi, Syarif Muhammad, disebut memperlihatkan 28 unggahan yang memuat tudingan serupa kepada mantan presiden tersebut.

Jaksa kemudian menilai unggahan tersebut menimbulkan kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik Jokowi.

Dokter Tifa didakwa dengan sejumlah ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik, fitnah, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokter Tifa mengatakan jumlah pertanyaan yang telah disiapkan timnya masih cukup banyak.

Pernyataan serupa mengenai lebih dari 2.000 pertanyaan sebelumnya juga pernah disampaikan Tifa pada Juli 2026, ketika ia menyebut pertanyaan tersebut disusun berdasarkan ratusan dokumen yang dikumpulkan timnya.

Dalam persidangan terbaru, Tifa menilai pemeriksaan saksi menjadi kesempatan bagi tim hukumnya untuk menggali informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sementara itu, proses persidangan masih berjalan.

Keterangan saksi, alat bukti, serta pembuktian dari masing-masing pihak akan menjadi bagian yang dipertimbangkan majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut.* (we/ad)

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menegur tim hukum terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dalam sidang pembuktian perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Kamis (1/10/2026).

Teguran tersebut terjadi ketika persidangan berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi Lechumanan.

Baca Juga:

• Saksi Mengaku Pernah Lihat Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Minta Dokumen Barang Bukti Diperlihatkan

Bukti yang hendak ditampilkan berupa satu flashdisk milik Lechumanan.

Flashdisk tersebut disebut memuat tangkapan layar dan video yang berkaitan dengan perkara yang menjerat Dokter Tifa.

"Majelis, ini pelanggaran hukum. Kami tahu hakim berwenang, tapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, Majelis. Saya bacakan undang-undangnya. Saya ngajar undang-undang ITE, Pak Majelis. Bukti itu dapat diakses," kata tim hukum dokter Tifa.

Sebelumnya, JPU meminta izin untuk menampilkan bukti tersebut sembari menggali keterangan dari saksi.

"Mohon izin Yang Mulia, sambil nanti kami bertanya kepada saksi agar untuk peralatan menyajikan video tangkapan layar yang kami sandingkan dengan hasil laboratorium digital forensik. Kami juga mau menampilkan sekalian Yang Mulia biar tidak memakan waktu banyak," kata JPU di ruang sidang.

Tim hukum Dokter Tifa langsung menyatakan keberatan.

"Kami keberatan Majelis," ujar tim hukum dokter Tifa.

Tim hukum Tifa kemudian mempersoalkan cara pengumpulan bukti berupa tangkapan layar dari telepon seluler milik saksi yang kemudian disimpan ke dalam flashdisk.

Menurut tim hukum, bukti tersebut seharusnya diperiksa melalui telepon seluler milik Lechumanan, bukan hanya melalui salinan yang tersimpan di flashdisk.

"Ini flashdisk yang mau ditunjukkan, bukan dari bukti yang diakses. Dari HP, seharusnya HP beliau yang diperiksa. Screenshot itu undang-undang yang bicara," tambahnya.

Atas keberatan tersebut, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati meminta tim hukum Dokter Tifa menyimak terlebih dahulu proses pemeriksaan yang dilakukan JPU.

"Ini dia melaporkan seperti itu pertanyaan dari Penuntut Umum. Nah, nanti silakan Saudara bertanya juga, Saudara tanggapi, kalau keberatan nanti dicatat Saudara tanggapi juga. Ini Penuntut Umum sedang bertanya, ini akan ditampilkan, silakan Saudara simak terlebih dahulu," tegas hakim.

Christina kemudian memperingatkan tim hukum agar tidak langsung menyimpulkan keabsahan alat bukti yang sedang diajukan JPU.

"Gini ya Pak, caranya Saudara nanti menanggapi, Saudara mengajukan pembuktian juga, gitu ya. Jangan Saudara menilai keabsahan pembuktiannya Penuntut Umum di sini. Gitu ya. Silakan Penuntut Umum," ujar hakim.

Hakim menjelaskan bahwa tim hukum terdakwa tetap memiliki kesempatan untuk menguji alat bukti yang diajukan jaksa dalam tahapan persidangan berikutnya.

Tim hukum juga dapat mengajukan saksi maupun ahli untuk mendukung pembelaan terhadap Dokter Tifa.

"Bapak nanti tim advokat ya, tim advokat punya waktu, diberikan waktu untuk bertanya, nanti menanggapi keterangan saksi dalam pembelaan, mengajukan saksi, mengajukan ahli, silakan pembuktiannya. Ini giliran Penuntut Umum untuk pembuktian," kata Christina.

Perkara Dokter Tifa merupakan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait pernyataan mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memasuki tahapan pembuktian dengan pemeriksaan saksi.

Dalam proses pembuktian, keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak akan menjadi bagian dari pemeriksaan majelis hakim sebelum perkara diputus.* (sn/ad)

JAKARTA – Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa meminta jaksa penuntut umum (JPU) menunjukkan ijazah Joko Widodo yang menjadi barang bukti dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Permintaan tersebut disampaikan Tifa setelah salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Lechumanan, mengaku pernah melihat ijazah Jokowi.

Baca Juga:

• Cetak Rekor Kapolri Terlama Era Reformasi Listyo Sigit Resmi Lengser, Komjen Suyudi Dilantik Siang Ini

"Ketika beliau menanyakan tentang apakah saksi pernah melihat ijazah Jokowi Widodo, saksi mengatakan pernah. Nah, kata-kata 'pernah melihat ijazah' itu harus dikonfirmasi dengan ijazah asli atau ijazah yang dimiliki oleh Jokowi," kata Dokter Tifa kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

Tifa mengatakan pencocokan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah dokumen yang pernah dilihat saksi merupakan dokumen yang sama dengan ijazah yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan.

Ia kemudian mempertanyakan alasan jaksa tidak memperlihatkan ijazah tersebut kepada saksi untuk dikonfirmasi.

"Lalu apa bedanya dengan ketika advokat bertanya, 'Anda melihat ijazah?', maka kita minta jaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Jangan-jangan yang katanya dilihat oleh saksi itu bukan ijazah asli?" ujar Tifa.

Tifa menyebut permintaan tersebut berkaitan dengan proses pembuktian dalam perkara yang sedang diperiksa majelis hakim.

"Padahal sidang ini adalah uji materi," kata dia.

Selain persoalan ijazah, Dokter Tifa juga memprotes penggunaan tangkapan layar unggahan media sosialnya yang ditampilkan dalam persidangan.

Kuasa hukum Tifa mempertanyakan dasar penggunaan potongan unggahan tersebut sebagai bagian dari pembuktian perkara yang menjerat kliennya.

Tifa juga menyoroti ketika akun media sosialnya ditampilkan secara langsung di ruang sidang.

Menurut dia, terdapat perbedaan perlakuan dalam proses pembuktian tersebut.

"Membuka akun saya untuk menjadi fakta persidangan tanpa izin saya sebagai pemilik akun. Walaupun sifatnya terbuka, tetapi kalau itu menjadi fakta persidangan, maka tentu saja secara etika itu harus minta izin kepada pemilik akun, seharusnya seperti itu," kata Dokter Tifa.

Ia kemudian membandingkan persoalan tersebut dengan permintaannya agar ijazah yang disebut pernah dilihat saksi diperlihatkan di persidangan.

"Begitu juga dengan ijazah. Ijazah sudah ada disebagai barang bukti. Dan saksi katanya tadi melihat, maka kita pengin tahu, apa yang dilihat sama enggak dengan apa yang disita oleh jaksa sebagai barang bukti? Jangan-jangan beda," ujar Dokter Tifa.

Menurut Tifa, pemeriksaan saksi menjadi kesempatan bagi tim kuasa hukumnya untuk menguji keterangan yang disampaikan di persidangan.

Ia mengatakan masih ada sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada para saksi terkait dakwaan terhadap dirinya.

Dokter Tifa merupakan salah satu terdakwa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo terkait polemik ijazah.

Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain Tifa, Roy Suryo juga menghadapi perkara terkait tudingan terhadap ijazah Jokowi.

Dalam perkembangan perkara Roy Suryo, jaksa menyatakan unggahan yang menjadi bagian dari perkara berkaitan dengan tudingan bahwa ijazah S-1 Jokowi palsu.

Jaksa juga menyebut Universitas Gadjah Mada sebelumnya telah menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan dinyatakan lulus.

Sementara itu, Jokowi sebelumnya menyatakan siap hadir apabila dipanggil majelis hakim dan mengatakan akan membawa serta menunjukkan ijazah pendidikannya dalam persidangan.

Proses pemeriksaan saksi dalam perkara Dokter Tifa masih berjalan.

Keterangan para pihak dan pembuktian selanjutnya akan menjadi bagian dari proses persidangan yang nantinya dinilai oleh majelis hakim.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pelantikan Bahlil merupakan bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih.

Baca Juga:

• Suyudi Ario Seto Resmi Jadi Kapolri, Ini Daftar Kapolri dari Masa ke Masa

Dalam pelantikan itu, Bahlil mengucapkan sumpah jabatan dengan dituntun Presiden Prabowo.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian sumpah jabatan yang diucapkan Bahlil dengan dituntun Presiden Prabowo.

Selain menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil tetap dipercaya memegang jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebelum pelantikan, Bahlil mengatakan dirinya mendapat penugasan dari Presiden untuk merangkap dua jabatan tersebut.

Ia mengaku mendapat telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai penugasan itu.

"Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab, untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," kata Bahlil.

Bahlil Lahadalia bukan sosok baru dalam pemerintahan.

Ia telah menduduki sejumlah jabatan strategis, baik pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto maupun Presiden ke-7 Joko Widodo.

Bahlil pertama kali masuk pemerintahan ketika dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ESDM pada 23 Oktober 2019.

Pada 19 Agustus 2024, ia kembali dilantik sebagai Menteri ESDM untuk menggantikan Arifin Tasrif dan melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Dua hari kemudian, pada 21 Agustus 2024, Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

Di pemerintahan Presiden Prabowo, Bahlil kembali dipercaya sebagai Menteri ESDM. Ia dilantik pada 21 Oktober 2024 untuk periode 2024-2029.

Kini, setelah dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil menjalankan tugas koordinasi di bidang hilirisasi dan transisi energi sekaligus tetap memegang jabatan Menteri ESDM.

Sebelum masuk pemerintahan, perjalanan karier Bahlil terbilang panjang.

Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah, Maluku, 7 Agustus 1976, itu pernah menjalani berbagai pekerjaan sebelum menjadi pengusaha.

Bahlil pernah menjadi sopir angkot dan penjual koran.

Perjalanan tersebut kemudian membawanya menjadi pengusaha dengan bisnis di sejumlah sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan hingga konstruksi.

Bahlil juga pernah memimpin Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2015-2019.

Berdasarkan LHKPN tahun pelaporan 2025 yang disampaikan pada 31 Maret 2026, Bahlil Lahadalia tercatat memiliki total harta kekayaan Rp344.415.518.982.

Harta tersebut terdiri atas tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, serta kas dan setara kas.

Tanah dan bangunan yang dilaporkan bernilai Rp322.381.257.825 dan tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan, Sragen, dan Sleman.

Bahlil juga melaporkan kepemilikan kendaraan senilai Rp75 juta berupa Toyota Harrier dan Honda CR-V. Sementara surat berharga tercatat senilai Rp1.612.500.000.

Adapun kas dan setara kas yang dilaporkan mencapai Rp20.346.485.157. Dalam laporan tersebut, Bahlil tidak tercatat memiliki utang.

Dengan demikian, total harta kekayaan yang dilaporkan Bahlil dalam LHKPN 2025 mencapai Rp344.415.518.982.

KPK menjelaskan bahwa LHKPN merupakan instrumen untuk mengawasi harta kekayaan penyelenggara negara dan informasinya dapat diakses masyarakat melalui sistem e-LHKPN.

Pelantikan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi menambah daftar perubahan dalam Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026.

Bersamaan dengan itu, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain dalam agenda reshuffle di Istana Negara.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021.

Baca Juga:

• Mitra BGN Mengadu ke DPR, Klaim 13 Ribu Dapur SPPG Tak Beroperasi

Sebelum dilantik, Suyudi terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR RI setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

Persetujuan tersebut kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis pagi.

Dengan pelantikan tersebut, Suyudi yang sebelumnya berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) kini menyandang pangkat Jenderal Polisi.

Suyudi menjadi Kapolri ke-26 jika dihitung dari masa kepemimpinan sejak 1945.

Berikut daftar Kapolri dari masa ke masa:

Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo
Masa jabatan: 29 September 1945 – 14 Desember 1959

Komisaris Jenderal Polisi Soekarno Djojonegoro
Masa jabatan: 14 Desember 1959 – 30 Desember 1963

Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo
Masa jabatan: 30 Desember 1963 – 8 Mei 1965

Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo
Masa jabatan: 9 Mei 1965 – 15 Mei 1968

Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso
Masa jabatan: 15 Mei 1968 – 2 Oktober 1971

Jenderal Polisi Mohamad Hasan
Masa jabatan: 3 Oktober 1971 – 24 Juni 1974

Jenderal Polisi Widodo Budidarmo
Masa jabatan: 26 Juni 1974 – 25 September 1978

Jenderal Polisi Awaluddin Djamin
Masa jabatan: 26 September 1978 – 3 Desember 1982

Jenderal Polisi Anton Soedjarwo
Masa jabatan: 4 Desember 1982 – 6 Juni 1986

Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi
Masa jabatan: 7 Juni 1986 – 19 Februari 1991

Jenderal Polisi Kunarto
Masa jabatan: 20 Februari 1991 – 5 April 1993

Jenderal Polisi Banurusman Astrosemitro
Masa jabatan: 6 April 1993 – 14 Maret 1996

Jenderal Polisi Dibyo Widodo
Masa jabatan: 15 Maret 1996 – 28 Juni 1998

Jenderal Polisi Roesmanhadi
Masa jabatan: 29 Juni 1998 – 3 Januari 2000

Jenderal Polisi Roesdihardjo
Masa jabatan: 4 Januari 2000 – 22 September 2000

Jenderal Polisi Surojo Bimantoro
Masa jabatan: 23 September 2000 – 29 November 2001

Jenderal Polisi Da'i Bachtiar
Masa jabatan: 29 November 2001 – 7 Juli 2005

Jenderal Polisi Sutanto
Masa jabatan: 8 Juli 2005 – 30 September 2008

Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri
Masa jabatan: 1 Oktober 2008 – 22 Oktober 2010

Jenderal Polisi Timur Pradopo
Masa jabatan: 22 Oktober 2010 – 25 Oktober 2013

Jenderal Polisi Sutarman
Masa jabatan: 25 Oktober 2013 – 16 Januari 2015

Jenderal Polisi Badrodin Haiti
Masa jabatan: 17 April 2015 – 14 Juli 2016

Jenderal Polisi Tito Karnavian
Masa jabatan: 14 Juli 2016 – 23 Oktober 2019

Jenderal Polisi Idham Aziz
Masa jabatan: 1 November 2019 – 27 Januari 2021

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo
Masa jabatan: 27 Januari 2021 – 1 Oktober 2026

Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto
Masa jabatan: 1 Oktober 2026 – sekarang

Profil Suyudi Ario Seto

Suyudi Ario Seto merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994.

Ia memiliki pengalaman panjang, terutama di bidang reserse dan penegakan hukum.

Kariernya dimulai dari sejumlah jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya.

Suyudi pernah menjadi Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, Kapolsek Pasar Minggu, hingga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Kariernya kemudian berkembang. Pada 2017, Suyudi dipercaya menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Dua tahun kemudian, ia menduduki posisi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Ia juga pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan Bareskrim Polri. Pada 2023, Suyudi dipercaya sebagai Wakapolda Metro Jaya.

Setahun kemudian, ia ditunjuk sebagai Kapolda Banten. Dalam perjalanan kariernya, pangkat Suyudi meningkat dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal.

Sebelum ditetapkan sebagai Kapolri, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

DPR kemudian menyetujui Suyudi sebagai Kapolri dalam rapat paripurna setelah Komisi III memberikan persetujuan melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Dalam uji kelayakan tersebut, Suyudi memaparkan sejumlah agenda transformasi Polri.

Ia mengusung doktrin "Polisi Bersama Masyarakat" dan menyampaikan enam program prioritas untuk pembenahan institusi.

Kini, setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto, Suyudi Ario Seto memimpin Korps Bhayangkara sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo.* (d/ad)

JAKARTA – Pimpinan DPR RI menerima audiensi Presidium Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para mitra menyampaikan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk permintaan agar dapat bertemu langsung dengan Kepala BGN Sudaryono.

Baca Juga:

• Kapolri Baru, Dosa Lama Jangan Diwariskan

Para mitra BGN datang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (AMBGN) yang juga Panglima Aksi, Sawaluddin Aweng, mengatakan terdapat sekitar 13 ribu dapur SPPG yang saat ini tidak beroperasi atau terkena suspensi.

"Ada 13 ribu dapur yang hari ini tidak dioperasionalkan, bahkan ada yang disuspen oleh kepala BGN yang baru," kata Aweng.

Menurut Sawaluddin, kondisi tersebut berdampak pada para mitra yang telah mengeluarkan investasi untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut sebagian mitra masih memiliki kewajiban pembayaran kepada bank maupun pihak lain.

"Saya ingin katakan kepada Republik ini, Rakyat Indonesia hari ini ada menitipkan menitipkan pesannya kepada saya untuk sampaikan kepada negara ini bahwa ada 26 triliun yang sudah kami investasikan. Uang rakyat, Pak," sambungnya.

Sawaluddin mengatakan para mitra tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program MBG.

Namun, mereka meminta adanya kepastian mengenai tata kelola kemitraan dengan BGN.

"Kami ingin katakan bahwa kami ini murni datang sebagai pendukungnya Presiden Prabowo. Presiden mau di mana taruh ini?Mereka yang jadi garda terdepan pada program suksesnya makan bergizi gratis ini. Negara punya duitkah untuk bangun dapur? Nggak, kan?" ujarnya.

Menurut dia, kepastian tersebut mencakup mekanisme penghentian operasional dapur serta pembagian tanggung jawab antara mitra dan BGN apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan program.

"Jadi, proses kemitraan itu yang kami tuntut secara adil, setara, dan bertanggung jawab. Adil dalam kemitraan ini, dalam setiap kebijakannya BGN, kami diajak bicara. Setara, kedudukan kita sama, tidak ada sistem perintah di situ. Adil ini, kita sama-sama saling menjaga. Bertanggung jawab ini, kita sama-sama saling menjaga," katanya.

"Kita bertanggung jawab terhadap kami punya fasilitas, kami bertanggung jawab terhadap fasilitas itu dengan segala persyaratan yang diberikan oleh BGN. BGN juga bertanggung jawab," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T Herwil Junaidi Haref juga meminta pimpinan DPR memfasilitasi pertemuan dengan Kepala BGN Sudaryono.

"Pak, kami ingin sekali BGN hadir untuk RDPU, ya, kami minta dihadirkan Sudaryono," ujarnya.

"Kami minta supaya dihadirkan hari ini Sudaryono. Dia terlalu buat kacau Indonesia ini," sambungnya.

Usai audiensi, Saan Mustopa mengatakan pimpinan DPR akan memfasilitasi pertemuan antara Presidium Mitra BGN dan Kepala BGN Sudaryono pada pekan depan. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (5/10).

"Yang terkait dengan agenda hari ini ya dari presidium BGN mereka yang terpencil dan 3T, ya. Jadi memang tuntutan mereka yang moratorium soal PPG itu. Nah, minggu depan Pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan Kepala BGN, penting dengan Pak Sudaryono," ujarnya.

Saan mengatakan pertemuan tersebut diperlukan agar berbagai persoalan yang disampaikan para mitra BGN dapat dibahas bersama dan dicari penyelesaiannya. Namun, ia belum memastikan waktu pelaksanaan audiensi tersebut.

"Tentu karena kita juga ingin persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka semua itu bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi, Pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka semua dengan Kepala BGN, Pak Sudaryono. Jadi kita udah jadwalkan," imbuh dia.

Pertemuan tersebut nantinya menjadi ruang bagi para mitra BGN untuk menyampaikan langsung persoalan mengenai operasional SPPG, kepastian kemitraan, investasi, serta mekanisme penghentian atau moratorium dapur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.* (d/ad)

Oleh:Yogen Sogen

PADA Kamis (1/10/2026), Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Prabowo Subianto lewat Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026, untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga:

• Desak Publis Identitas Pelapor Kamar Mewah Lapas Cibinong, 2 Anggota DPR Ditertawakan Mantan Kaper Ombudsman

Penyebutan tahun itu menegaskan, pergantian pucuk pimpinan Polri kali ini tidak sekadar rotasi jabatan rutin, melainkan bagian dari penataan konfigurasi kekuasaan yang membentang hingga ujung periode pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pergantian ini datang di tengah warisan yang belum sepenuhnya tuntas dari era Listyo Sigit, baik soal netralitas politik institusi maupun agenda reformasi kelembagaan yang terus disuarakan publik, namun tak kunjung menemukan bentuk konkret.

Luka yang Tertinggal

Istilah Parcok, singkatan dari Partai Coklat, pertama kali meledak di ruang publik pada akhir 2024, ketika Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu, Deddy Yevri Sitorus, mengungkap dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam pemenangan sejumlah calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.

Alih-alih membantah tegas, Listyo Sigit justru melempar pertanyaan wartawan kembali kepada pihak yang mengungkap dugaan tersebut:

"Tanya yang nanya," ujarnya singkat di sela acara di Magelang (Kompas.com, 29 November 2024).

Ketika didesak ulang soal isu yang sama, jawabannya tak banyak berubah: "Ya tanyakan partai lah".

Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, saat itu menegaskan, polisi wajib dan tidak boleh ada kata lain selain netral dalam pemilu, sementara peneliti ISESS, Bambang Rukminto, bahkan menyebut periode kepemimpinan Sigit sebagai salah satu yang paling buruk dalam sejarah Polri pascareformasi.

Jawaban yang mengelak, tanpa disertai bukti, adalah pola yang oleh Levitsky dan Ziblatt dalam How Democracies Die (2018) digolongkan sebagai salah satu tanda paling halus dari pelemahan institusi penegak hukum sebagai wasit netral demokrasi.

Ketika pemimpin lembaga keamanan negara memilih tidak menjawab tudingan keberpihakan secara langsung, publik kehilangan kesempatan mendapat kepastian, sementara institusi tersebut kehilangan momentum untuk memulihkan kepercayaan yang telanjur retak.

Di luar persoalan netralitas elektoral, warisan yang tak kalah berat adalah tuntutan reformasi struktural Polri yang terus menguat namun belum pernah benar-benar dijawab tuntas.

Desakan publik agar Polri ditempatkan kembali di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana pernah berlaku sebelum reformasi memisahkan kedua institusi, kembali mengemuka setelah rangkaian insiden yang menyeret nama kepolisian sepanjang dua tahun terakhir.

Listyo Sigit secara tegas menolak wacana ini dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, dengan alasan independensi kelembagaan.

Namun, penolakan semacam ini tidak serta-merta menjawab akar persoalan yang mendorong wacana tersebut muncul berulang kali, terkait lemahnya mekanisme pengawasan eksternal, minimnya transparansi penanganan dugaan pelanggaran oleh anggota, dan pola impunitas yang membuat publik kehilangan kepercayaan pada kapasitas Polri untuk mengoreksi dirinya sendiri.

Para pengamat turut mengingatkan bahwa independensi Polri tidak cukup dijaga lewat penolakan perubahan struktur kelembagaan semata, melainkan membutuhkan pembenahan budaya kerja, penguatan lembaga pengawas seperti Kompolnas, serta keberanian menindak oknum internal tanpa pandang bulu.

Reformasi semacam ini jauh lebih mendasar ketimbang sekadar memperdebatkan di bawah lembaga mana Polri semestinya berada, sebab persoalan sesungguhnya bukan pada posisi struktural, melainkan pada budaya akuntabilitas yang belum terbentuk kuat di dalam tubuh institusi itu sendiri.

Ujian Terlalu Mulus

Kekhawatiran ini terbukti pada hari yang sama. Fit and proper test Suyudi hanya berlangsung sekitar 30 menit, dan yang paling mengejutkan, tidak ada satu pun pertanyaan yang diajukan dari seluruh delapan fraksi yang hadir di Komisi III (Kumparan, 1 Oktober 2026).

Ketua Komisi III Habiburokhman bahkan tidak membuka sesi tanya jawab, dan langsung mengonfirmasi ke seluruh anggota, "Apakah secara aklamasi disetujui?"

Jawabannya serentak: "Setuju," diikuti ketukan palu persetujuan tanpa perdebatan maupun pendalaman substansi apa pun.

Proses sepenting ini, yang semestinya menjadi forum paling tepat untuk menagih komitmen tertulis soal netralitas politik dan reformasi struktural, justru selesai lebih cepat ketimbang rapat-rapat teknis DPR yang jauh kurang strategis dampaknya.

Ketiadaan satu pun pertanyaan dari delapan fraksi adalah bukti paling telanjang bahwa uji kelayakan ini telah diputuskan hasilnya jauh sebelum sidang dimulai, sebagaimana lazim terjadi pada pencalonan tunggal yang telah melalui konsultasi informal antara pimpinan DPR dan Istana.

Publik berhak tahu, dari paparan visi "Polisi Bersama Masyarakat" yang disampaikan Suyudi, sejauh mana Komisi III sesungguhnya menekan komitmen konkret soal netralitas dan reformasi struktural Polri menjelang rangkaian kontestasi elektoral menuju 2029.

Bukan sekadar menyoroti rekam jejak reserse dan penanganan kasus besar yang selama ini dibanggakan sejumlah pendukungnya.

Pertanyaan ini bukan basa-basi protokoler di Senayan.

Sebab, sepanjang 2026 saja, publik menyaksikan rangkaian dinamika yang menuntut Polri menunjukkan independensi dan akuntabilitasnya, seperti kematian warga sipil tak berdosa seperti Bambang Setiawan di Pejompongan akibat kerusuhan yang melibatkan kelompok tak dikenal, berbagai penyimpangan dalam penanganan aksi massa di sejumlah daerah, hingga penanganan pembubaran ibadah bersenjata tajam di Tangerang yang berakhir hanya dengan ajakan musyawarah tanpa penahanan pelaku.

Semua peristiwa ini menuntut jawaban tegas: akankah Kapolri baru memastikan institusi yang dipimpinnya menjadi wasit yang netral dan tegas bagi seluruh warga negara, atau justru mengulang pola pembiaran dan jawaban yang mengelak sebagaimana pernah terjadi sebelumnya?

Menagih Komitmen Nyata

Rekam jejak profesional Suyudi di bidang reserse, dari Kanit Resmob hingga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, serta pengalamannya memimpin Polda Banten dan BNN, memang layak dipertimbangkan sebagai bekal kepemimpinan teknokratis.

Namun, kompetensi teknis semata tidak otomatis menjawab pertanyaan paling mendasar yang diwariskan dari era pendahulunya, yakni kesediaan untuk menegakkan independensi institusi dan membenahi akuntabilitas internal, bahkan ketika itu berarti berhadapan dengan tekanan politik dari lingkaran kekuasaan yang mengangkatnya.

Visi "Polisi Bersama Masyarakat" yang membentang hingga 2029 semestinya diterjemahkan oleh DPR dan publik menjadi tuntutan konkret, bukan slogan yang nyaman didengar.

Pertama, komitmen tertulis dan terukur untuk menindak tegas, bukan sekadar memediasi, setiap tindakan kekerasan maupun intimidasi bersenjata terhadap warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau kelompok sosial pelaku maupun korbannya.

Kedua, agenda reformasi struktural yang konkret, termasuk penguatan pengawasan eksternal dan penindakan tegas terhadap anggota yang menyalahgunakan wewenang, bukan sekadar menolak wacana perubahan kelembagaan tanpa menawarkan solusi substansial sebagai gantinya.

Ketiga, transparansi penuh dan proses hukum yang jelas setiap kali tudingan keberpihakan politik kembali muncul, alih-alih jawaban mengelak seperti "tanya yang nanya" yang justru memperlebar jarak kepercayaan publik.

Lebih jauh, pergantian pucuk pimpinan Polri menuju konfigurasi politik 2029 adalah momentum untuk memutus pola lama ini, bukan sekadar memindahkannya ke pundak pemimpin baru dengan wajah yang berbeda, namun warisan persoalan yang sama.

Jika uji kelayakan hari ini saja sudah selesai dalam 30 menit tanpa satu pertanyaan pun, publik punya alasan kuat untuk mempertanyakan apakah mekanisme pengawasan DPR terhadap Polri ke depan akan jauh berbeda dari pola aklamasi yang baru saja dipertontonkan.*(nasional.kompas.com)

*)Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STIPAN

BANDA ACEH – Polresta Banda Aceh menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di lingkungan Polresta Banda Aceh, Kamis, 1 Oktober 2026.

Upacara sertijab berlangsung di Meuligoe Rastra Sewakottama, Polresta Banda Aceh, dan dipimpin Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho.

Baca Juga:

• Ini Daftar Pejabat yang Dilantik Prabowo: Listyo Sigit Jadi Kepala KSP hingga Dudung Abdurachman Menko Polkam

Mutasi juga berdasarkan Keputusan Kapolda Aceh Nomor KEP/323/IX/2026 tanggal 18 September 2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polda Aceh.

Dalam mutasi tersebut, Kompol Sofyanto yang sebelumnya menjabat Kasat Pam Obvit Polresta Banda Aceh diangkat sebagai Ps Kasubdit Pam Obvit Polda Aceh.

Jabatan Kasat Pam Obvit Polresta Banda Aceh selanjutnya dipercayakan kepada Kompol Tri Andi Dharma.

Sebelumnya, ia menjabat Kasi Tatib Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh.

Pergantian juga terjadi pada jabatan Kabag Ops Polresta Banda Aceh.

Kompol Muhammad Hasbi yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut diangkat sebagai Wakapolres Aceh Utara.

Posisi Kabag Ops Polresta Banda Aceh kemudian diisi Kompol Mawardi yang sebelumnya menjabat Kasatlantas Polresta Banda Aceh.

Sementara jabatan Kasat Lantas Polresta Banda Aceh dipercayakan kepada Kompol Moch Abdhi Hendriyatna.

Sebelumnya, ia menjabat Kabag Ops Polres Lhokseumawe.

Rotasi juga terjadi pada jabatan Kapolsek Banda Raya.

AKP Maulidin yang sebelumnya menjabat Kapolsek Banda Raya Polresta Banda Aceh diangkat sebagai Ps Kaurrapkum Subbid Bankum Bidkum Polda Aceh.

Jabatan Ps Kapolsek Banda Raya selanjutnya diemban Iptu Amrizal yang sebelumnya menjabat Wakapolsek Kuta Raja Polresta Banda Aceh.

Sementara itu, jabatan Kapolsek Kuta Baro juga mengalami pergantian.

AKP Firmansyah yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kuta Baro Polresta Banda Aceh diangkat sebagai Ps Kanit 2 Subdit 1 Ditintelkam Polda Aceh.

Posisi Kapolsek Kuta Baro selanjutnya dijabat Iptu Dr Junaidi.

Sebelumnya, ia menjabat Kasubsi Basidik Sikorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Aceh.

Di jajaran fungsi intelijen, Kompol Rudi Patar Marihot Siahaan yang sebelumnya menjabat Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh diangkat sebagai Kasiyanmin Ditintelkam Polda Aceh.

Jabatan Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh selanjutnya dijabat AKP Agung Kasatria Kesuma yang sebelumnya menjabat Kanit 2 Subdit 3 Ditintelkam Polda Aceh.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho mengatakan serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus penyegaran dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Pergantian jabatan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.* (ad)

JAKARTA – Mayor Jenderal TNI Putra Widiastawa Dwi Agung Susilo menjadi salah satu dari lima Perwira Tinggi (Pati) Kopassus yang naik pangkat pada 30 September 2026.

Putra kini resmi menyandang pangkat Mayor Jenderal TNI atau bintang dua.

Baca Juga:

• Atasi Krisis Air Bersih Pesisir Medan, TNI AD Turun Tangan Gelontorkan 14 Ribu Liter

Ia juga menjabat sebagai Inspektur Kopassus (Ir Kopassus), posisi yang diembannya sejak 15 Agustus 2025.

Salah satu catatan penting dalam perjalanan karier militernya terjadi pada 17 Agustus 2016.

Saat itu, Putra masih berpangkat Kolonel Infanteri dan mendapat kepercayaan menjadi Komandan Upacara (Danup) Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 di Istana Merdeka.

Upacara tersebut dipimpin langsung Presiden RI.

Putra Widiastawa lahir di Singaraja, Buleleng, Bali, pada 3 April 1971.

Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1995 dari kecabangan Infanteri Kopassus.

Karier militernya dimulai dari satuan Baret Merah. Ia mengawali pengabdian sebagai Komandan Peleton (Danton) di Grup-2 Kopassus.

Perjalanan kariernya kemudian berkembang melalui sejumlah penugasan di satuan Kopassus, Raider, dan Kostrad.

Ia pernah menjabat sebagai Kasi Ops Divif 1 Kostrad serta Danyonif Linud 328/Dirgahayu.

Pada 2013, Putra dipercaya menjadi Dandim 0911/Nunukan. Dalam jabatan tersebut, ia bertugas di wilayah perbatasan RI-Malaysia.

Ia pernah menjabat Asops Kasdam XIII/Merdeka pada 2017 dan Paban II/Orstra Sops TNI pada 2019.

Putra juga dipercaya menjadi Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI (Kapusdalops TNI) pada periode 2022-2024.

Baca Juga:

• BTC Polda Aceh Raih Juara III Turnamen Tenis Piala Panglima TNI, Perkuat Sinergi TNI-Polri Lewat Olahraga

Jabatan tersebut berkaitan dengan pengendalian operasi gabungan TNI dari berbagai matra.

Setelah itu, ia dipercaya menjadi Staf Khusus Kasad.

Pada 15 Agustus 2025, Putra kembali ke satuan yang menjadi bagian penting dalam perjalanan karier militernya.

Ia dilantik sebagai Inspektur Kopassus.Setahun kemudian, tepatnya pada 30 September 2026, Putra resmi naik pangkat menjadi Mayor Jenderal TNI bersama empat Pati Kopassus lainnya.

Dengan pengalaman dari satuan operasional Kopassus hingga sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI, perjalanan karier Mayjen Putra Widiastawa menjadi bagian dari dinamika regenerasi kepemimpinan di lingkungan pasukan Baret Merah.* (ad)

Para mantan Kaper Ombudsman tersebut juga menyampaikan kekecewaannya, karena sekelas anggota DPR RI bisa membuat pernyataan sekonyol seperti itu.

Baca Juga:

• Cetak Rekor Kapolri Terlama Era Reformasi Listyo Sigit Resmi Lengser, Komjen Suyudi Dilantik Siang Ini

Di antaranya, Abyadi Siregar (mantan Kaper Ombudsman Sumut), Dr Adhar Hakim (mantan Kaper Ombudsman Nusa Tenggara Barat-NTB), Noorhalis Majid (mantan Kaper Ombudsman Kalimantan Selatan-Kalsel), Haneda Sri Lastoto (mantan Kaper Ombudsman Jawa Barat-Jabar) dan Umar Ibnu Al Khatab (mantan Kaper Ombudsman Bali).

"Apanya maksud kedua anggota DPR RI ini? Mestinya DPR menguatkan Ombudsman. Bukan malah meminta Ombudsman berhenti mengurusi penderitaan rakyat. Dan, meminta Ombudsman mempublis identitas pelapor. Aneh-aneh aja," tegas Abyadi Siregar sambil tertawa ketika ditemui di Medan.

Dr Adhar Hakim bahkan menyebut kedua anggota DPR RI itu sebaiknya berhati-hati. "Sebagai anggota DPR RI, mestinya hati-hati. Baca dan pelajari dulu UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, baru mengerti apa yang harus disampaikan," tegas Dr Adhar Hakim.

Lain halnya dengan Noorhalis Madjid. Ia justru menyoroti motif dari anggota DPR RI yang meminta nama pelapor diungkap. "Seharusnya pelapor justru dilindungi, diapresiasi, dengan laporan itu dan tindakan yang sudah dilakukan Ombudsman, semua kebobrokan pelayanan di Lapas dapat terungkap ke publik", kata Noorhalis Madjid nada kecewa.

Umar Ibnu Al Khatab menyayangkan pernyataan konyol kedua anggota DPR RI itu. Seharusnya, kata Umar, anggota DPR itu justru mendukung Ombudsman yang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Lapas Kelas IIA Cibinong. "Bukan malah cenderung berusaha melemahkan," tegas Umar sambil tertawa.

TIDAK SEMUA IDENTITAS PELAPOR DAPAT DIPUBLIS
Abyadi Siregar menjelaskan, tidak semua identitas pelapor ke Ombudsman dapat dipublikasikan secara terbuka. Ini sangat jelas disebutkan pada pasal 24 ayat 2 UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, yakni "Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pelapor dapat dirahasiakan".

"Jadi, ini harus betul-betul dipahami. Tidak boleh sembarang mempublis nama pelapor. Ombudsman pasti tidak mau menuruti permintaan anggota DPR RI untuk mempublis identitas pelapor. Karena itu bisa menjadi pelanggaran UU," kata Dr Adhar Hakim.

Noorhalis Majid meminta sebaiknya anggota DPR RI yang meminta identitas pelapor dipublikasi secara terbuka itu, membaca pasal 24 ayat 2 tersebut. "Kerahasiaan nama pelapor harus dijaga, agar pelapor dan publik secara umum percaya kepada Ombudsman, serta berani melaporkan segala bentuk penyimpangan" tegas Noorhalis.

Umar Ibnu Al Khatab juga meminta anggota DPR yang meminta Ombudsman berhenti memedulikan penderitaan rakyat, agar membaca dan mempelajari lebih dalam UU Nomor 37 tahun 2008. "Dengan demikian, sebagai anggota DPR tidak lagi asal ngomong di publik," tegas Umar.

Sementara Haneda Sri Lastoto menyesalkan pernyataan anggota DPR RI tersebut. "Ombudsman kok diminta berhenti memedulikan penderitaan rakyat. Kemudian mendesak Ombudsman RI segera menyusun dokumen standar pelayanan publik dan Standard Operating Procedure (SOP) baku dalam tata kelola Lapas," kata Haneda.

Menurutnya, hal itu merupakan pernyataan lucu. "Kok Ombudsman didesak berhenti memerdulikan penderitaan rakyat. Maksudnya apa? Justru UU mengamanahkan Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang membuat rakyat menderita. Menderita karena ada rasa ketidakadilan," tegas Toto.

Haneda Sri Lastoto mengingatkan, agar kedua anggota DPR RI itu berhati-hati dalam memberi komentar ke publik. "Sebelum memahami regulasinya, sebaiknya jangan bicara. Kami rakyat ini yang malu membaca komentarnya," tegas Haneda dengan tertawa.

DUA KEMUNGKINAN
Lebih jauh Abyadi Siregar menduga, ada beberapa kemungkinan sehingga kedua anggota DPR RI itu berkomentar seperti itu. Pertama, kemungkinan bisa saja karena kedua anggota DPR RI itu memang sama sekali belum membaca UU Nomor 37 tahun 2008 itu dengan baik.

"Tapi, kalau itu yang terjadi, sangat lucu. Masa sekelas anggota DPR mau bicara sesuatu yang tidak dia pahami? Ini kan kacau," tegasnya.

Kemungkinan kedua, jangan-jangan pernyataan itu pesan dari yang berusaha melindungi atau mempertahankan keberadaan fasilitas mewah di Lapas. Bisa saja karena ada penghuni kamar mewah yang mereka kenal, atau karena alasan lain. "Tapi saya berharap tidak begitu," tegas Abyadi Siregar.

RDP KOMISI II DPR RI
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) akhir September 2026, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, meminta Ombudsman berhenti memedulikan penderitaan rakyat, melainkan meminta agar pengawasan tidak berhenti pada penanganan kasus per kasus (insidental) saja.

Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga menegaskan Ombudsman harus masuk ke wilayah perbaikan sistem pelayanan publik secara komprehensif dan nasional.

Sementara anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P, Bob Andika Mamana Sitepu, meminta Ombudsman RI memublikasikan identitas pelapor terkait temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong.

Menurut Bob, identitas pelapor perlu dibuka agar publik mendapat kejelasan dan tidak menganggap temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong hanya rekayasa atau "pandai-pandainya" Ombudsman saja.*

Dalam upacara tersebut, Bupati Batu Bara membacakan teks Pancasila sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Ikuti Gerakan Tanam Padi PM-AAS, Target Panen di Atas 10 Ton per Hektare

Usai upacara, Bupati Batu Bara menyerahkan bantuan program bedah rumah tidak layak huni kepada masyarakat.

Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 335 unit rumah, sedangkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara diberikan untuk 90 unit rumah.

Dengan demikian, total bantuan bedah rumah yang diserahkan mencapai 425 unit rumah.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan tempat tinggal yang lebih layak, sehat, dan nyaman.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Batu Bara juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang Lomba Kebersihan Sekolah Tahun 2026.

Lomba tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, tertib, dan nyaman bagi peserta didik.

Selain itu, Bupati Batu Bara mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat untuk kembali mengaktifkan kegiatan gotong royong secara rutin setiap Jumat.

Semangat gotong royong dinilai penting untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekaligus menjaga kebersihan wilayah.

Bupati Batu Bara juga menyatakan dukungannya terhadap program Kapolres Batu Bara, yakni SIBARA (Siap Jaga Batu Bara).

Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga kondisi wilayah.

Semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang bersih, aman, tertib, dan nyaman.* (ad)

Kegiatan yang diselenggarakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara tersebut merupakan bagian dari Gerakan Tanam Padi PM-AAS menuju target 37.768 hektare yang dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi di Indonesia.

Baca Juga:

• Hujan dan Angin Kencang Rusak Rumah Warga, Bupati Batu Bara Turun Langsung Salurkan Bantuan

Dalam kesempatan itu, Bupati Baharuddin Siagian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung dan memperhatikan para petani, nelayan, serta pedagang.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Fariz Haholongan Hutagalung, S.STP., M.Si., mengatakan metode PM-AAS diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian.

Metode tersebut ditargetkan dapat mendorong hasil panen hingga di atas 10 ton per hektare.

Penjabat Swasembada Pangan Provinsi Sumatera Utara, Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA, menjelaskan PM-AAS merupakan kombinasi metode tanam rapat dengan sistem jajar legowo.

Penerapan metode tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan lahan yang lebih efektif sekaligus meningkatkan hasil produksi padi.

Kepala BRMP Sumatera Utara, Mulyono, S.P., M.M., menegaskan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkan pertanian modern di Kabupaten Batu Bara.

Sementara itu, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Dr. Nurliana Harahap, S.P., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya terus bergerak dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya untuk membagi target tanam dan memastikan gerakan pertanian terus berjalan.

Bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan, upaya tersebut diarahkan untuk mendorong pengelolaan lahan yang produktif, meningkatkan hasil pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Batu Bara.

Kegiatan gerakan tanam padi tersebut turut dihadiri Dandim 0208/Asahan, jajaran BRMP Sumatera Utara, perwakilan TNI, Direktur Pupuk Holding Company, Kepala Perum BULOG Kanwil Sumatera Utara, Kepala BBWS Sumatera II Medan, jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Camat Air Putih, Kepala Desa Suka Raja, penyuluh pertanian, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan kelompok tani.

Melalui gerakan tanam padi PM-AAS, pemerintah bersama petani dan pemangku kepentingan mendorong penerapan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Batu Bara.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Dandim 0208/Asahan, Kapolsek Air Putih, PT Inalum, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara meninjau sejumlah lokasi yang terdampak bencana alam, Rabu, 30 September 2026.

Hujan disertai angin kencang menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan.

Baca Juga:

• Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Fery: Nilai Pancasila Harus Jadi Landasan Pembangunan Labusel

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap warga yang terdampak musibah sekaligus untuk memastikan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat pascabencana.

Saat berada di lokasi, Bupati Baharuddin melihat langsung rumah warga yang mengalami kerusakan akibat diterjang hujan dan angin kencang.

Ia juga berdialog dengan masyarakat untuk mendengarkan kondisi serta kebutuhan warga setelah bencana terjadi.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah, Bupati Batu Bara secara langsung menyerahkan bantuan kepada warga yang menjadi korban terdampak bencana.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, terutama warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama jajaran terkait akan terus melakukan pendataan terhadap dampak bencana.

Penanganan juga akan dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Pemkab Batu Bara juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Warga diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun pihak terkait apabila menghadapi kondisi yang membahayakan.

Langkah tersebut diperlukan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat ketika terjadi bencana, sekaligus meminimalkan risiko terhadap keselamatan masyarakat.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Apel Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Kamis, 1 Oktober 2026.

Peringatan tahun ini mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

Baca Juga:

• Kabar Baik! Kampung Sei Kuru Labusel Segera Dialiri Listrik, PLN Targetkan 3 Bulan

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, unsur TNI-Polri, pelajar, serta berbagai organisasi dan elemen masyarakat.

Dalam upacara tersebut, AKP Penggabean bertindak sebagai perwira upacara.

Sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Inf. Hendro Sunyoto.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial.

Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk kembali meneguhkan komitmen bersama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila menjadi salah satu landasan penting dalam pembangunan daerah.

Bagi Labuhanbatu Selatan yang memiliki masyarakat beragam, semangat gotong royong, toleransi, kebersamaan, dan saling menghargai menjadi modal untuk menjaga keharmonisan.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendorong agar semangat tersebut tidak berhenti pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila diharapkan diwujudkan melalui kerja nyata, pelayanan kepada masyarakat, serta pembangunan yang memberikan manfaat secara langsung.

Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro, Wakil Ketua DPRD Labusel Irmayanti Siregar, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, Danramil 11 Kotapinang Mayor Inf. Hendra Gunawan, Wakapolres Labusel Kompol Moch. Pryantoko, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan Adi Kuangga.

Hadir pula para asisten dan staf ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Lapas Kotapinang Popo, KCP Bank Sumut Kotapinang, jajaran TP PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), Bhayangkari, Persit KCK, serta Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.

Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat tersebut diharapkan terus menjadi bagian dari pembangunan Labuhanbatu Selatan agar daerah ini semakin maju, harmonis, dan sejahtera.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Kabar baik bagi masyarakat Kampung Sei Kuru, Desa Pengarungan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama PLN dan PT Milano sepakat mempercepat pembangunan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• KPK Turun ke Asahan, Desa Ledong Barat Jalani Penilaian Desa Percontohan Antikorupsi 2026

Pertemuan berlangsung di rumah salah seorang warga Kampung Sei Kuru, Rabu, 30 September 2026.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution, unsur Forkopimcam, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Camat Kotapinang.

Bupati Fery mengatakan persoalan akses listrik di sejumlah wilayah masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Menurut dia, pemerintah daerah menerima laporan mengenai kawasan yang belum mendapatkan akses listrik beberapa bulan lalu.

Setelah dilakukan pengecekan lapangan, ditemukan sejumlah wilayah yang masih belum teraliri listrik, termasuk Kampung Sei Kuru.

"Beberapa bulan lalu kami mendapatkan laporan. Saya perintahkan untuk mengecek wilayah-wilayah yang belum masuk aliran listrik. Ternyata masih ada beberapa wilayah di Labuhanbatu Selatan yang belum teraliri listrik, salah satunya Kampung Sei Kuru, Desa Pengarungan," ujar Bupati Fery.

Fery mengatakan penyelesaian persoalan listrik akan dilakukan secara bertahap melalui kerja sama antara pemerintah daerah, PLN, perusahaan, dan masyarakat.

"Pelan-pelan masalah itu akan kita selesaikan. Insyaallah, hari ini kita sudah duduk bersama. Dari perusahaan sudah oke, dari PLN juga sudah oke," katanya.

Ia berharap masuknya jaringan listrik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi warga Kampung Sei Kuru.

"Semoga dengan masuknya listrik ke Kampung Sei Kuru nantinya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Saya juga berharap masyarakat Sei Kuru bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak perusahaan," ucapnya.

Manager PLN Andy Yusuf Situmeang mengatakan PLN menargetkan aliran listrik dapat disalurkan ke rumah-rumah masyarakat Kampung Sei Kuru dalam waktu sekitar tiga bulan.

"Insyaallah tiga bulan, penyaluran aliran listrik sudah mengalir ke rumah-rumah di Kampung Sei Kuru," kata Andy.

Andy menegaskan PLN mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

Ia mengatakan pelayanan kelistrikan tidak boleh mengabaikan masyarakat yang membutuhkan akses listrik.

"Pada intinya kami dari PLN sangat mendukung. PLN juga perusahaan yang bergerak untuk mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Tidak pernah dari kami mengabaikan, apalagi yang namanya kebutuhan masyarakat dan pelanggan kita," ujarnya.

Menurut Andy, PLN sebelumnya telah melakukan survei terhadap rencana pembangunan jaringan listrik menuju Kampung Sei Kuru.

Ia mengatakan dukungan Pemkab Labuhanbatu Selatan dan PT Milano diperlukan agar pembangunan jaringan dapat berjalan lancar.

"Untuk progres ini, kami sudah survei jaringan yang akan ke mari. Dengan dukungan Pemkab dan pemerintah daerah di sini, kami harapkan kolaborasi dengan PT Milano terus berjalan," katanya.

Andy juga menyampaikan bahwa persoalan izin untuk melintasi lahan milik PT Milano telah mendapatkan kepastian secara tertulis.

"Izin melintas lahan dari PT Milano saat ini sudah diberikan kepada kita dalam bentuk tertulis dan itu menjadi pegangan kita. Mudah-mudahan pelaksanaan pekerjaannya tidak akan ada kendala lagi," jelas Andy.

Ia juga memastikan pembangunan jaringan listrik tersebut tidak membutuhkan hibah atau pengalihan kepemilikan lahan kepada PLN.

"Kami pastikan kembali, kami tidak ada meminta hibah atau menjadikan lahan tersebut sebagai milik PLN," tegasnya.

Dukungan terhadap percepatan pembangunan jaringan listrik juga disampaikan GM PT Milano Jabbar.

Ia memastikan perusahaan akan mendukung program pemerintah daerah dan PLN agar akses listrik ke Kampung Sei Kuru segera terealisasi.

"Kami dari perusahaan tentunya sangat mendukung Pak Bupati. Intinya, kami tidak akan memperpanjang atau membuat kendala-kendala yang bisa menghambat program ini," ujarnya.

Dengan adanya kesepakatan antara Pemkab Labuhanbatu Selatan, PLN, dan PT Milano, pembangunan jaringan listrik menuju Kampung Sei Kuru diharapkan dapat berjalan sesuai rencana.

Jika target tersebut terealisasi, masyarakat Kampung Sei Kuru akan segera mendapatkan akses listrik yang selama ini dinantikan.

Kehadiran jaringan listrik juga diharapkan membuka peluang bagi peningkatan aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah tersebut.* (ad)

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan Rianto mendampingi Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, sebagai calon Desa Perluasan Percontohan Antikorupsi Tahun 2026.

Penilaian berlangsung di Aula Kantor Kepala Desa Ledong Barat, Rabu, 30 September 2026.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Perkuat Pemahaman Permendagri 2 Tahun 2026, Mahyaruddin: Jangan Sampai Keterbukaan Picu Sengketa Informasi

Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan, Ketua Tim Penilai KPK RI Firlana Ismayadin beserta tim, Tim Penilai Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas PMD Kabupaten Asahan, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, Camat Aek Ledong dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Aek Ledong, Plt. Kepala Desa Ledong Barat, perangkat desa, serta tamu undangan.

Dalam sambutan Bupati Asahan yang disampaikan Wakil Bupati Rianto, Desa Ledong Barat disebut sebagai salah satu desa yang memiliki pelayanan publik yang baik di Kabupaten Asahan.

Pelayanan tersebut mencakup administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP dan Kartu Keluarga, pelayanan surat tanah, serta berbagai kebutuhan administrasi masyarakat lainnya.

Di bidang kesehatan, Desa Ledong Barat juga didukung fasilitas pelayanan kesehatan dan program jemput bola bagi warga yang tidak dapat datang langsung ke puskesmas.

Rianto mengatakan penilaian KPK merupakan tahapan penting dalam proses menuju Desa Perluasan Percontohan Antikorupsi Tahun 2026.

Apa pun hasilnya, proses tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah desa untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Jika masih ditemukan kekurangan, hasil penilaian diharapkan menjadi masukan untuk melakukan perbaikan.

Sebaliknya, apabila Desa Ledong Barat dinyatakan layak sebagai Desa Percontohan Antikorupsi, capaian tersebut harus dipandang sebagai amanah untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai integritas.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut memberikan dukungan terhadap program Desa Antikorupsi KPK RI.

Program tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan penilaian administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam proses penilaian, terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian.

Pertama, dokumen dan indikator Desa Antikorupsi. Tim KPK melakukan pemaparan, verifikasi dokumen, tanya jawab, serta kunjungan lapangan.

Aparatur Desa Ledong Barat diminta menyajikan data dan bukti pemenuhan indikator secara transparan, jujur, dan apa adanya.

Penilaian tidak hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi juga penerapan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

Kedua, replikasi, keberlanjutan, dan sustainabilitas.

Nilai-nilai antikorupsi diharapkan tidak hanya diterapkan ketika proses penilaian berlangsung, tetapi menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran secara transparan, serta keterlibatan masyarakat diharapkan terus dipertahankan dan dapat diterapkan oleh desa lainnya.

Ketiga, sinergi dan kolaborasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas PMD dan Dukcapil, Dinas Kominfo, serta Inspektorat bersama Pemerintah Kabupaten Asahan akan melakukan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan agar tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas dapat berjalan secara berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi perhatian, terutama dalam keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, program, dan anggaran desa.

Masyarakat juga didorong aktif menyampaikan masukan maupun pengaduan.

Ketua Tim Penilai Desa Antikorupsi KPK RI Firlana Ismayadin mengatakan proses menuju penilaian telah dilakukan sejak awal tahun melalui sejumlah tahapan, termasuk bimbingan teknis secara luring dan daring.

Hingga saat ini, sekitar 235 desa telah dikukuhkan sebagai Desa Antikorupsi oleh KPK dari sekitar 82.000 desa di Indonesia.

Firlana mengatakan hasil penilaian terhadap Desa Ledong Barat akan disampaikan kepada tim provinsi untuk direkapitulasi bersama desa lainnya.

Selanjutnya, KPK akan menetapkan desa-desa yang menjadi percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2026.

Menurut Firlana, program Desa Antikorupsi yang berjalan sejak 2021 diarahkan untuk memperkuat kemandirian serta tata kelola pemerintahan desa.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyusunan regulasi sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan, pemahaman tugas masing-masing unsur pemerintahan desa, evaluasi kinerja perangkat secara berkala, serta penguatan pengawasan dengan melibatkan Inspektorat Kabupaten.

KPK juga mendorong terbentuknya budaya antikorupsi yang tidak hanya diterapkan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga dipahami masyarakat.

Pelayanan desa diharapkan berlangsung secara transparan dan tidak membebani masyarakat dengan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, KPK mendorong peningkatan literasi digital, digitalisasi dokumen untuk mendukung tertib administrasi, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana menyampaikan informasi mengenai pelayanan, program desa, dan pengaduan masyarakat.

Rangkaian penilaian kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan sesi tanya jawab antara Tim KPK RI dengan perangkat Desa Ledong Barat serta pihak terkait.

Dalam sesi tersebut, Tim KPK menggali informasi sekaligus melakukan verifikasi terhadap penerapan indikator Desa Antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Kegiatan tersebut menjadi langkah Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik sekaligus mengurangi risiko terjadinya sengketa informasi di lingkungan pemerintahan.

Baca Juga:

• Enam Putra-Putri Tanjungbalai Berangkat Lanjutkan Studi ke Al-Azhar Kairo, Wali Kota Mahyaruddin Beri Pesan Ini

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan menghadirkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Harris Nasution sebagai narasumber.

Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi, Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungbalai Indra Adiguna, serta perwakilan perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Dalam arahannya, Mahyaruddin meminta seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan baik.

Ia juga mendorong peserta aktif menyampaikan pertanyaan mengenai hal-hal yang masih menjadi perhatian dalam pengelolaan informasi publik.

"Era digitalisasi saat ini menuntut kita memanfaatkan untuk memberi informasi seluas luasnya akan kegiatan dan program yang kita laksanakan di tempat kita masing masing agar masyarakat mengetahui apa yang kita kerjakan," jelasnya

Menurut Mahyaruddin, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Namun, keterbukaan tersebut tetap harus dilakukan dengan memahami aturan mengenai informasi yang dapat diberikan dan informasi yang dikecualikan.

"Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan informasi. Namun kita juga harus memahami kriteria dan batasan informasi. Jangan sampai timbul persepsi subjektif yang justru memicu sengketa informasi publik," kata Wali Kota

Mahyaruddin mengatakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 dapat menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menentukan informasi yang dapat dibuka kepada publik maupun informasi yang memiliki pengecualian.

Menurut dia, pemahaman terhadap regulasi diperlukan agar proses pelayanan informasi tidak menimbulkan keraguan, baik di kalangan aparatur maupun masyarakat yang mengajukan permohonan informasi.

"Seluruh proses telah diatur dalam regulasi yang jelas. Jangan sampai semangat keterbukaan informasi ini salah dipahami, baik oleh kita selaku pengelola maupun oleh masyarakat selaku pemohon informasi," ujarnya

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Harris Nasution menjelaskan penerapan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan.

Menurut Abdul Harris, regulasi tersebut perlu dipahami secara menyeluruh oleh aparatur yang menangani pelayanan informasi.

Kurangnya pemahaman dapat meningkatkan potensi sengketa informasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat, termasuk insan pers.

"Maka dari itu dibutuhkan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing - masing instansi pemerintah hingga kelurahan,"ucap Abdul Harris.

Abdul Harris juga menjelaskan mengenai jenis informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat dan informasi yang harus melalui prosedur uji konsekuensi sebelum ditentukan apakah informasi tersebut dapat dipublikasikan.

Melalui sosialisasi tersebut, Pemko Tanjungbalai berharap aparatur di tingkat perangkat daerah hingga kelurahan memiliki pemahaman yang sama mengenai pengelolaan informasi publik.

Dengan begitu, pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan secara terbuka sekaligus tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina melepas enam putra-putri asal Kota Tanjungbalai yang akan melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

Acara pelepasan berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Rabu, 30 September 2026.

Baca Juga:

• Ini Daftar Pejabat yang Dilantik Prabowo: Listyo Sigit Jadi Kepala KSP hingga Dudung Abdurachman Menko Polkam

Enam mahasiswa tersebut yakni Azwina Azwar, Durroturrahmi Panjaitan, Fairul Firdaus Batu Bara, Faiz Nauval Napitupulu, Julvika Aulia Hasibuan, dan Fatih Zuhri Alhabibi.

Azwina Azwar yang mewakili mahasiswa menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Tanjungbalai beserta jajaran atas perhatian dan dukungan yang diberikan sebelum mereka berangkat ke Mesir.

"Kami berharap beasiswa yang diberikan kepada kami dapat menjadi penyemangat dalam menuntut ilmu selama berada di Mesir. Semoga bantuan ini menjadi berkah dan mendapat ridha Allah SWT. Kami juga berharap setelah menyelesaikan pendidikan nanti, ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kota Tanjungbalai," jelasnya.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim berpesan kepada keenam mahasiswa agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu selama berada di Mesir.

Ia meminta para mahasiswa tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga berusaha menjadi pribadi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Keberangkatan kalian bukan hanya membawa nama pribadi dan keluarga, tetapi juga membawa nama baik Kota Tanjungbalai. Kami berharap ilmu yang diperoleh nantinya dapat menjadi bekal untuk membangun daerah dan bangsa," ujar Wali Kota.

Mahyaruddin menegaskan Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Menurut dia, dukungan terhadap pendidikan diperlukan untuk melahirkan generasi yang memiliki ilmu pengetahuan sekaligus karakter dan akhlak yang baik.

"Pemko Tanjungbalai akan terus mendorong lahirnya generasi unggul yang berkarakter, berilmu, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa," tutup Wali Kota Mahyaruddin Salim mengakhiri arahanya.

Acara pelepasan kemudian dilanjutkan dengan prosesi upah-upah yang dilakukan Wali Kota Tanjungbalai bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Tanjungbalai Ahmad Sofian dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah yang hadir.

Keberangkatan enam mahasiswa tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap peningkatan akses pendidikan bagi putra-putri daerah.

Pemerintah berharap mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan nantinya membawa ilmu serta pengalaman yang diperoleh untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Tanjungbalai.* (ad)