Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.

Baca Juga:

• Prabowo Reshuffle BGN, Copot Dadan Hindayana di Tengah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Selain itu, pemerintah juga menunjuk Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo menyampaikan bahwa pencopotan dilakukan bersamaan dengan penghargaan atas kinerja pejabat sebelumnya dalam membangun fondasi BGN.

Sebelumnya, Dadan Hindayana resmi dicopot dari jabatannya bersama dua wakil kepala BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

"Disertai ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini dalam membangun dan mengembangkan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Dadan Hindayana sendiri menjabat sebagai Kepala BGN sejak dilantik oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024. Ia kemudian melanjutkan jabatan tersebut di era pemerintahan Prabowo Subianto.

BGN merupakan lembaga yang menangani program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah.*

(d/dh)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kinerja pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN.

Baca Juga:

• Idrus Marham Sindir Dino Patti Djalal soal Kritik Prabowo ke LN: Diplomasi Tingkat Tinggi Tak Bisa Lewat Zoom

Dalam keputusan yang sama, Prabowo juga memberhentikan dua wakil kepala BGN, yakni Brigjen Pol Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Sementara itu, posisi Kepala BGN kini diisi oleh Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Prasetyo menjelaskan, pergantian ini dilakukan setelah pemerintah menerima berbagai masukan dari kementerian terkait hingga masyarakat, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Presiden terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari penerima manfaat program," ujarnya.

Dadan Hindayana sendiri dikenal sebagai Kepala BGN pertama sejak lembaga tersebut dibentuk. Ia dilantik pada 19 Agustus 2024 dan kembali dipercaya saat Prabowo Subianto mulai menjabat Presiden pada Oktober 2024.

Sebelum masuk pemerintahan, Dadan dikenal sebagai akademisi IPB University dengan latar belakang keilmuan entomologi.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum mengumumkan lebih lanjut apakah akan ada perubahan struktur tambahan di tubuh BGN pasca-reshuffle tersebut.*

(k/dh)

Dua gol kemenangan Malaysia di babak pertama dicetak pemain nomor punggung 5 Ahmad Lutfil Hadi bin Sahabudin pada menit 21.

Baca Juga:

• Debut Gemilang Beckham Putra! Timnas Indonesia Unggul 2-0 atas Saint Kitts and Nevis di Babak Pertama

Anak-anak asuhan pelatih Mohd Nafuzi bin Muhammad Zain ini sejak awal memang terus menguasai lapangan. Hal ini membuat para pemain Singapura tak berdaya sehingga kebobolan dua gol.

Laga Malysia vs Singapura ini berlangsung tanpa penonton. Tidak lebih dari sekitar 100-an orang yang menyaksikan pertandingan tersebut.*

Sejak menit awal pertandingan, Thailand langsung mengambil alih permainan dengan pressing tinggi dan penguasaan bola dominan. Brunei yang mencoba bertahan dengan menumpuk pemain di lini belakang tak mampu membendung gempuran cepat lawan.

Baca Juga:

• Akomodasi Bermasalah, Pemko Medan Tegaskan Tak Pernah Janji Biayai Hotel Peserta AFF U-19

Buransuk kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-26 dan ke-36 sekaligus mengukir hattrick cepat di laga ini. Thailand menutup babak pertama dengan keunggulan 5-0 setelah Pichaya Kongsri turut mencetak gol pada menit ke-40.

Memasuki babak kedua, dominasi Thailand tak mengendur. Siwakorn Ponsan mencetak dua gol tambahan yang membuat skor melebar menjadi 7-0.

Dua gol tambahan kembali tercipta sebelum Natthakit Phosri menutup pesta gol Thailand menjadi 9-0 hingga laga berakhir.

Dengan hasil ini, Thailand U-19 semakin mempertegas status mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara Grup B Piala AFF U-19 2026.*

(cnn/dh)

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara jajaran PWI Pusat dan Sekolah Pascasarjana IPB University di Ruang GSC 1, Gedung GSC, Kampus IPB University Baranangsiang, Bogor, Selasa (2/6/2026).

Baca Juga:

• Pemerintah Bisa Setop Ekspor Minyak dalam Kondisi Darurat, Ini Aturan Barunya

Rombongan diterima Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, Yusli Wardiatno, bersama jajaran pimpinan kampus.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas peluang kerja sama untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi wartawan sekaligus meningkatkan profesionalisme insan pers di tengah tantangan era digital.

Akhmad Munir menyambut positif inisiatif kerja sama tersebut. Menurutnya, program beasiswa perlu dirancang secara matang melalui pembahasan teknis yang komprehensif agar mampu menjawab kebutuhan wartawan secara efektif.

"Kerja sama ini sangat baik untuk mengembangkan keilmuan dan kapasitas wartawan. Namun perlu ada rapat teknis lanjutan yang lebih mendalam agar seluruh mekanisme dapat disusun dengan baik dan menghindari berbagai kendala di kemudian hari," ujar Akhmad Munir.

Ia menjelaskan, tantangan terbesar wartawan untuk melanjutkan pendidikan adalah tingginya aktivitas profesi serta keterbatasan biaya. Karena itu, skema bantuan pendidikan harus disusun secara fleksibel dan realistis.

Menurutnya, berbagai alternatif pembiayaan dapat dibahas, mulai dari sinergi dengan program beasiswa pemerintah, bantuan parsial biaya pendidikan, hingga dukungan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

"Yang terpenting adalah membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi wartawan. Bentuk dukungannya bisa beragam, tidak harus menanggung seluruh biaya pendidikan, tetapi dapat berupa bantuan parsial maupun dukungan UKT yang disesuaikan dengan kebutuhan program," katanya.

Sementara itu, Yusli Wardiatno menegaskan IPB memiliki komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas SDM nasional, termasuk kalangan wartawan yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

"Rencana kerja sama dengan PWI merupakan langkah positif untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi wartawan sekaligus memperkuat kapasitas akademik dan profesionalisme mereka," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekolah Pascasarjana IPB juga memaparkan sejumlah program studi magister yang berpotensi menjadi pilihan peserta beasiswa. Sedikitnya terdapat 10 program studi unggulan yang ditawarkan, antara lain Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Komunikasi Digital dan Media, Manajemen Pembangunan Daerah, Ilmu Manajemen, Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan hingga Manajemen dan Bisnis.

Melalui program tersebut, wartawan diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugas dan minat masing-masing.

PWI dan IPB sepakat menindaklanjuti hasil pertemuan melalui pembahasan teknis yang lebih rinci terkait penyusunan nota kesepahaman (MoU), skema pembiayaan, kriteria peserta, hingga bentuk dukungan pendidikan yang dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif dengan semangat kolaborasi untuk menghadirkan program pendidikan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas wartawan Indonesia.*

(dh)

Penundaan tersebut disampaikan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (2/6/2026).

Baca Juga:

• Terdakwa Kasus Guru Zumba Tewas di Medan Minta Dibebaskan, Bantah Lakukan Pembunuhan

"Seharusnya sidang putusan hari ini, namun majelis hakim menunda karena putusan belum siap," ujar Kinata usai persidangan.Menurutnya, majelis hakim yang diketuai Denny Syahputra telah menjadwalkan ulang agenda pembacaan putusan pada Senin, 8 Juni 2026 mendatang.

"Dijadwalkan sidang pembacaan putusan pada tanggal 8 Juni 2026," katanya.

Dalam perkara ini, sebelumnya JPU Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara menuntut Agus Widya Santoso dengan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Jaksa Gerry Fanny Bangun dalam surat tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait pengadaan layanan internet melalui sistem e-Katalog pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020.

Selain pidana penjara dan denda, jaksa juga meminta majelis hakim merampas uang titipan pengembalian kerugian negara sebesar Rp457.759.232 yang telah disetorkan terdakwa ke rekening penampungan lainnya (RPL) Kejari Taput untuk disetorkan ke kas negara.

Menurut jaksa, uang tersebut merupakan bentuk penggantian atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat perkara tersebut.

Dalam dakwaan disebutkan Agus diduga terlibat bersama mantan Kepala Dinas Kominfo Tapanuli Utara Polmudi Sagala dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hanson Einstein Siregar dalam penyimpangan proses pengadaan layanan internet pemerintah daerah.

Terdakwa disebut memerintahkan pihak pemasaran PT Indonesia Comnets Plus SBU Regional Sumbagut untuk berkoordinasi dengan pejabat Dinas Kominfo Taput sebelum proses pemesanan dilakukan melalui e-Katalog.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara tertanggal 18 Desember 2024, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp457.759.232.

Kini, publik menantikan putusan majelis hakim yang akan dibacakan pekan depan untuk menentukan nasib hukum mantan petinggi anak usaha PT PLN tersebut.*

Baca Juga:

• Peneliti RI Diduga Palsukan Riset di Forum Dunia, Mendikti: Bukan Dosen Aktif

(dh)

Dalam pleidoinya, David menilai selama proses persidangan tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan dirinya memiliki niat menghilangkan nyawa korban. Menurutnya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan paling jauh hanya mengarah pada dugaan tindak pidana penganiayaan.

Baca Juga:

• Misteri Hilangnya Petani Karo Terungkap, Jenazah Ditemukan dalam Karung di Pancurbatu

"Tindakan saya justru berupaya menyelamatkan korban dengan meminta bantuan pembantu dan sopir untuk membawa korban ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan medis," ujar David dalam pembelaannya.

Ia juga menyoroti tidak adanya barang bukti berupa botol bir maupun senjata tajam yang disebut digunakan untuk menyebabkan kematian korban. Selain itu, David mempertanyakan keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tahap awal penyidikan yang menurutnya memuat tanda tangan yang bukan miliknya.

David mengklaim saat pemeriksaan awal dirinya berada dalam kondisi tidak sadar dan dipaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Usai persidangan, David kembali membantah tuduhan pembunuhan yang dialamatkan kepadanya. Ia juga mempertanyakan mengapa rekaman CCTV yang disebut tersimpan dalam perangkat DVR tidak pernah diputar selama persidangan berlangsung.

Menurutnya, rekaman tersebut dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kondisi korban sebelum peristiwa terjadi.

"Kalau memang ada DVR dan CCTV, seharusnya dibuka supaya semuanya jelas. Saya mempertanyakan kenapa CCTV saya tidak dibuka atau diputar di persidangan," katanya.

Selain itu, David membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan penyalahgunaan narkotika. Ia mengaku telah menjalani tes urine sebanyak dua kali selama proses penyidikan dan seluruh hasilnya menunjukkan negatif narkoba.

"Mereka tuduh saya narkoba. Padahal waktu diperiksa di Polrestabes, hasil tes urine saya negatif," ujarnya.

David juga mengungkapkan sebelum insiden yang berujung pada kematian Lina, dirinya sempat menegur korban karena diduga mengonsumsi narkotika di rumah mereka.

Menurut pengakuannya, korban tidak menerima teguran tersebut hingga terjadi cekcok yang berujung pada aksi saling pukul.

"Saya yang pertama dipukul. Ada luka lecet di tangan dan kaki saya," katanya.

Meski mengakui sempat memukul balik menggunakan botol, David menegaskan pukulan tersebut hanya mengenai bagian tangan dan kaki korban.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut David Chandra dengan pidana penjara selama 13 tahun. Jaksa menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Lina yang merupakan seorang guru zumba di Kota Medan.

Majelis hakim dijadwalkan akan melanjutkan proses persidangan dengan agenda tanggapan jaksa terhadap nota pembelaan sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.*

(dh)

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (2/6/2026), Erick menyebut anggaran pelatnas tahun ini hanya mencapai Rp81,04 miliar. Angka tersebut turun sekitar 79 persen dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp389,8 miliar.

Baca Juga:

• Mendikti Bongkar Skandal Riset Palsu, 4 Terduga Pelaku Ternyata Alumni S1 UNY

Menurut Erick, pada ASEAN Games 2022 anggaran hampir Rp390 miliar digunakan untuk mendukung 31 cabang olahraga dengan total 415 atlet. Sementara pada ASEAN Games 2026, anggaran yang tersedia hanya Rp81,04 miliar untuk 33 cabang olahraga dan 361 atlet.

Meski demikian, terdapat peningkatan pada anggaran fasilitas pengiriman kontingen. Jika pada tahun 2022 anggaran pengiriman kontingen sebesar Rp41,27 miliar, maka pada 2026 meningkat menjadi sekitar Rp61 miliar.

Erick mengaku prihatin dengan kondisi tersebut mengingat ASEAN Games merupakan salah satu agenda multievent olahraga yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai keterbatasan anggaran dapat memengaruhi proses persiapan atlet menuju ajang olahraga terbesar di kawasan Asia tersebut.

"Ini juga menjadi direktif Presiden karena ASEAN Games merupakan multievent penting bagi Indonesia," ujarnya.

Menpora juga menyinggung capaian Indonesia pada ASEAN Games sebelumnya yang berhasil meraih tujuh medali emas. Dengan anggaran yang jauh lebih kecil saat ini, Erick mengakui tantangan yang dihadapi akan semakin berat.

Meski demikian, ia menegaskan tidak akan menyerah dan tetap berupaya memaksimalkan persiapan atlet nasional agar mampu bersaing di tingkat internasional.

"Dengan anggaran yang besar saja kita mendapatkan tujuh medali emas. Sekarang dengan Rp81 miliar tentu ada risiko yang harus dihadapi. Namun saya tidak menyerah, kami akan mencoba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada," tegas Erick.

Pemerintah bersama Kemenpora kini tengah mencari strategi terbaik agar persiapan atlet tetap berjalan optimal meskipun menghadapi keterbatasan anggaran menjelang ASEAN Games 2026.*

(k/dh)

Menurut Ramlan, pengawasan dana kampanye merupakan pekerjaan yang kompleks dan tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada KPU. Ia menilai diperlukan lembaga independen yang fokus melakukan pengawasan terhadap seluruh aliran dana kampanye, termasuk yang berasal dari kelompok atau tim informal.

Baca Juga:

• KPK Usul Suap Sektor Swasta Masuk Revisi UU Tipikor

Ramlan menyoroti masih adanya celah dalam sistem pengawasan dana kampanye saat ini. Salah satunya terkait aktivitas penggalangan dana yang dilakukan oleh tim informal di luar struktur resmi tim kampanye.

Menurutnya, dana yang dihimpun melalui jalur informal kerap tidak tercatat dalam laporan resmi kepada penyelenggara pemilu maupun auditor independen. Bahkan dalam sejumlah kasus, nilainya disebut lebih besar dibandingkan dana yang dilaporkan secara resmi.

Karena itu, Ramlan mengusulkan agar revisi UU Pemilu mengatur kewajiban pelaporan seluruh aktivitas penggalangan dana kampanye tanpa membedakan apakah dilakukan secara resmi maupun tidak resmi.

Ia juga mencontohkan praktik pengawasan dana kampanye di sejumlah negara demokrasi seperti Amerika Serikat dan Inggris. Di Amerika Serikat, terdapat lembaga khusus yang memiliki tugas utama mengawasi serta menegakkan aturan terkait pendanaan kampanye.

Selain itu, lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menelusuri transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan aktivitas kampanye politik.

Ramlan menilai model serupa dapat diadopsi di Indonesia guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Meski mendukung penguatan pengawasan, Ramlan kurang sependapat jika tugas penegakan aturan dana kampanye diberikan langsung kepada KPU. Menurutnya, hal tersebut berpotensi mengganggu fungsi utama KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Sebagai solusi, ia mengusulkan agar KPU dapat diberi kewenangan membentuk badan pengawas dana kampanye, namun lembaga tersebut tetap harus bekerja secara independen dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan.

Selain pengawasan administrasi, Ramlan juga menyoroti praktik politik uang yang masih menjadi tantangan besar dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Ia menilai penanganan politik uang membutuhkan pengawasan yang lebih aktif dan responsif.

Menurutnya, pengawas harus mampu bergerak cepat ketika menemukan indikasi jual beli suara di lapangan agar pelanggaran dapat segera ditindak.

Ramlan meyakini pembentukan lembaga khusus pengawas dana kampanye, penguatan aturan pelaporan, serta penindakan politik uang yang lebih tegas akan memberikan dampak positif terhadap kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia pada masa mendatang.*

(k/dh)

Agenda pembacaan tuntutan tersebut dipastikan setelah Majelis Hakim menyelesaikan pemeriksaan saksi ahli hukum pidana yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

Baca Juga:

• Kasus Air Keras Andrie Yunus Berlanjut, Polda Metro Siap Gandeng Oditur Militer

"Besok tuntutan sudah siap karena waktunya semakin mepet. Jadi sesuai dengan rencana, besok tuntutan," ujar Fredy usai persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Sebelum menetapkan agenda tersebut, majelis hakim sempat menanyakan kepada pihak Oditur Militer maupun penasihat hukum terdakwa mengenai kemungkinan menghadirkan saksi tambahan. Namun kedua pihak menyatakan tidak akan lagi menghadirkan saksi dalam persidangan.

Usai pembacaan tuntutan, sidang akan berlanjut dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan dari para terdakwa yang dijadwalkan pada Kamis (4/6/2026). Selanjutnya, majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan replik dan duplik sebelum menjatuhkan putusan pada 10 Juni 2026 mendatang.

Kasus ini menyeret empat personel TNI sebagai terdakwa, yakni Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Letnan Satu Sami Lakka.

Dalam dakwaan yang dibacakan sebelumnya, para terdakwa disebut melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus setelah merasa tersinggung atas aksi interupsi yang dilakukan korban dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di sebuah hotel di Jakarta pada Maret 2025.

Oditur Militer menyebut para terdakwa menilai tindakan Andrie Yunus telah melecehkan institusi TNI sehingga memicu tindakan yang berujung pada perkara pidana tersebut.

Keempat terdakwa saat ini dijerat dengan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Persidangan kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan anggota militer aktif serta menyangkut isu perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia.

Sidang pembacaan tuntutan yang akan digelar besok diperkirakan menjadi salah satu tahapan penting sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir terhadap para terdakwa.*

(k/dh)

Menurut Idrus, hubungan antar kepala negara memiliki nilai strategis yang tidak dapat digantikan oleh teknologi komunikasi semata. Ia menegaskan, pertemuan langsung menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama, hingga menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antarnegara.

Baca Juga:

• Habiburokhman Balas Dino Patti Djalal, Kritik Kunjungan Luar Negeri Prabowo Dinilai Tak Elegan

Meski menghormati pandangan Dino Patti Djalal sebagai diplomat senior, Idrus mengaku prihatin terhadap kritik yang hanya menyoroti biaya perjalanan luar negeri Presiden. Menurutnya, diplomasi kenegaraan tidak bisa diukur semata dari besaran anggaran yang dikeluarkan.

Ia menjelaskan, berbagai keputusan penting dalam bidang investasi, pertahanan, ekonomi hingga kerja sama strategis kerap lahir dari pertemuan langsung yang berlangsung di luar agenda resmi.

Idrus menilai diplomasi kepresidenan harus dilihat dari manfaat jangka panjang yang dihasilkan bagi bangsa dan negara. Keuntungan yang diperoleh dari kerja sama internasional, kata dia, jauh lebih besar dibanding biaya operasional perjalanan yang dikeluarkan pemerintah.

"Diplomasi kepresidenan harus dinilai dari nilai strategis jangka panjang, baik dalam bentuk investasi, penguatan kedaulatan, maupun stabilitas kawasan," tegasnya.

Lebih lanjut, Idrus mengatakan Indonesia saat ini berada di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks. Karena itu, kehadiran Presiden Prabowo dalam berbagai forum internasional dinilai penting untuk menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dan berpengaruh dalam percaturan dunia.

Ia juga menilai pemerintah perlu meningkatkan komunikasi publik terkait tujuan dan hasil kunjungan luar negeri Presiden agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh mengenai manfaat diplomasi yang dilakukan.

"Saya kira pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa target, hasil, dan manfaat dari setiap kunjungan luar negeri Presiden sehingga publik memahami substansi diplomasi yang dijalankan," katanya.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan lima saran kepada Presiden Prabowo terkait intensitas kunjungan luar negeri yang dinilainya cukup tinggi. Salah satu usulan yang menjadi sorotan adalah memanfaatkan video call atau zoom meeting sebagai alternatif komunikasi dengan para pemimpin dunia untuk menghemat anggaran negara.

Menurut Dino, teknologi komunikasi saat ini memungkinkan pembahasan berbagai isu strategis tanpa harus selalu melakukan perjalanan luar negeri yang memerlukan biaya besar. Namun pandangan tersebut mendapat tanggapan berbeda dari Idrus Marham yang menilai diplomasi langsung tetap memiliki nilai yang tidak tergantikan.*

(tm/dh)

Polres Karo berhasil mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial AK (25), warga Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, dan R (20), warga Kota Medan.

Baca Juga:

• Diduga Tak Netral di Pilkades, Ratusan Warga Geruduk Kantor Camat Bangun Purba! Bupati Deli Serdang Nonaktifkan Camat Bobby Arianto

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Tigabinanga mendatangi rumah korban di Desa Kuala, Kecamatan Tigabinanga, pada Rabu (27/5/2026). Namun saat rumah didobrak bersama keluarga, korban tidak ditemukan di lokasi.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya mengamankan tersangka AK pada Kamis (28/5/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

"Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui bahwa korban telah meninggal dunia dan perbuatan tersebut dilakukan bersama rekannya yang berada di Kota Medan," ujar Pebriandi, Selasa (2/6/2026).

Berbekal pengakuan tersebut, Polsek Tigabinanga berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Karo untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya.

Tim gabungan kemudian bergerak ke Kota Medan dan berhasil menangkap tersangka R di kawasan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, sekitar pukul 23.30 WIB. Saat diamankan, tersangka diketahui tengah mengendarai mobil pikap Mitsubishi Colt T120SS warna putih yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Dari hasil interogasi lanjutan, kedua tersangka mengungkap lokasi pembuangan jenazah korban. Polisi kemudian menuju kawasan bawah jembatan di Jalan Pancurbatu-Delitua.

Pada Jumat (29/5/2026) sekitar pukul 00.10 WIB, petugas menemukan jenazah korban dalam kondisi terbungkus karung plastik. Setelah dilakukan identifikasi, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk proses autopsi.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil pikap Mitsubishi Colt T120SS, STNK atas nama korban, telepon seluler, tas milik korban, pakaian, pelat nomor kendaraan, serta karung plastik yang diduga digunakan untuk membungkus jenazah.

Kapolres menyebut penyidik masih terus mendalami motif pembunuhan tersebut. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Polres Karo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

(tm/dh)

Baca Juga:

• Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Rico Waas Tegaskan Nilai Pancasila Harus Hidup dalam Pelayanan Publik

Pernyataan tersebut disampaikan Brian Yuliarto dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Menurutnya, identitas para terduga pelaku diperoleh dari hasil investigasi awal yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek.

Baca Juga:

• BPOM: Temulawak dan Kunyit RI Punya Potensi Lampaui Ginseng Korea Selatan

Brian menjelaskan, Kemendiktisaintek telah berkoordinasi dengan pihak Universitas Negeri Yogyakarta terkait perkembangan kasus tersebut. Hasil pendalaman sementara menunjukkan keempat individu tersebut bukan merupakan dosen aktif maupun memiliki afiliasi formal dengan perguruan tinggi saat ini.

Karena tidak berstatus sebagai tenaga pendidik atau civitas akademika aktif, pemerintah memiliki keterbatasan kewenangan administratif dalam menjatuhkan sanksi langsung terhadap mereka.

"Kami tidak memiliki payung hukum administratif untuk memproses mereka seperti halnya dosen atau peneliti yang berada di bawah institusi pendidikan tinggi," jelasnya.

Meski demikian, Brian menegaskan bahwa tindakan tersebut telah mencoreng kredibilitas penelitian Indonesia di mata dunia internasional. Menurutnya, praktik pemalsuan data atau riset tidak hanya merugikan institusi pendidikan, tetapi juga para peneliti yang selama ini bekerja secara profesional dan berintegritas.

Pemerintah, kata Brian, tidak akan tinggal diam dalam menyikapi kasus tersebut. Tim hukum Kemendiktisaintek saat ini tengah mengkaji berbagai kemungkinan langkah hukum yang dapat ditempuh guna memberikan efek jera kepada para pelaku.

"Kami tetap akan memproses kasus ini. Tim hukum sedang mencari dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan lebih lanjut," tegasnya.

Kasus dugaan riset palsu yang mencuat dalam forum ilmiah internasional itu sebelumnya menjadi sorotan publik karena dinilai berpotensi merusak reputasi dunia akademik Indonesia. Kemendiktisaintek berharap penanganan kasus ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi seluruh akademisi untuk terus menjunjung tinggi etika, integritas, dan kejujuran ilmiah dalam setiap kegiatan penelitian.*

(k/dh)

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun, mengatakan konsep DASI dirancang sebagai unit pengolahan susu skala kecil yang dapat dibangun dengan investasi di bawah Rp5 miliar. Fasilitas tersebut nantinya mampu menyuplai kebutuhan susu bagi 5 hingga 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG di wilayah sekitarnya.

Baca Juga:

• Cinta di Era Digital Harus Keluar dari Jerat Validasi dan FOMO, Paramadina Dorong Solidaritas Sosial

Menurutnya, model ini akan mendorong penyebaran peternakan sapi perah ke berbagai daerah di Indonesia. Setiap wilayah yang memiliki populasi sekitar 100 hingga 200 ekor sapi perah dapat membangun fasilitas pengolahan susu sendiri yang terhubung langsung dengan kebutuhan program MBG.

Makmun menjelaskan, selama ini pengembangan industri susu nasional sering terkendala persoalan pasar. Banyak peternak ragu meningkatkan produksi karena khawatir hasil susu tidak terserap secara optimal.

Melalui program MBG, pemerintah menjamin adanya pasar yang berkelanjutan karena susu menjadi salah satu komponen penting dalam menu pemenuhan gizi penerima manfaat.

"Kami berharap para peternak berlomba mengembangkan sapi perah karena ada kepastian penyerapan hasil produksi. Jaminannya adalah hasil susu akan di-offtake oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," ujarnya.

Ia menambahkan, kebutuhan susu dalam program MBG cukup besar karena dalam pedoman pelaksanaannya, konsumsi susu ditargetkan minimal dua kali dalam sepekan. Jenis susu yang dapat digunakan pun tidak terbatas pada susu UHT, melainkan juga susu pasteurisasi dan susu sterilisasi yang dapat diproduksi oleh koperasi maupun unit pengolahan skala kecil.

Selain memperkuat produksi susu nasional, pemerintah juga ingin memperluas sentra peternakan sapi perah ke luar Pulau Jawa. Pengembangan diarahkan ke wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga kawasan Indonesia Timur.

Menurut Makmun, pola peternakan modern memungkinkan sapi perah dibudidayakan tidak hanya di dataran tinggi, sehingga peluang pengembangan usaha peternakan dapat dilakukan di lebih banyak daerah.

Pemerintah berharap keberadaan Dapur Susu Indonesia dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi susu segar nasional, memperkuat ekonomi peternak lokal, sekaligus mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional.*

(oz/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan pihaknya menghormati sepenuhnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan agar penanganan perkara tetap dilanjutkan.

Baca Juga:

• Dandhy Laksono Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Polemik Film Pesta Babi Masuk Ranah Hukum

Menurutnya, kepolisian akan menjalankan seluruh proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadikan putusan hakim sebagai pedoman dalam langkah penanganan perkara selanjutnya.

"Terkait putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentunya kami menghormati apa yang menjadi putusan hakim dan akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa majelis hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pemohon dalam gugatan praperadilan tersebut.

Menurut Budi, hakim menolak dalil yang menyebut Polda Metro Jaya telah menghentikan penyidikan secara diam-diam. Dalam pertimbangannya, hakim menilai tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya penghentian perkara.

"Artinya proses penghentian perkara belum dilakukan sehingga permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan," kata Budi.

Selain itu, hakim juga tidak menemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan penyidik melakukan penanganan perkara secara berlarut-larut sebagaimana yang didalilkan pemohon.

Meski demikian, hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan dengan memerintahkan pihak kepolisian melanjutkan proses penanganan perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik setelah Andrie Yunus menjadi korban penyiraman cairan kimia oleh sejumlah oknum yang kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer Jakarta. Dalam perkara tersebut, empat anggota TNI telah didakwa dan menjalani proses hukum secara terpisah di lingkungan peradilan militer.

Dengan adanya putusan praperadilan tersebut, koordinasi antara penyidik kepolisian dan aparat penegak hukum militer diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam kelanjutan penanganan kasus yang menyita perhatian publik tersebut.*

(oz/dh)

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, sebanyak 7,4 persen anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun di Indonesia tercatat sebagai perokok aktif. Angka tersebut setara dengan lebih dari 5 juta anak yang berisiko mengalami ketergantungan nikotin sejak usia dini.

Baca Juga:

• BPOM: Temulawak dan Kunyit RI Punya Potensi Lampaui Ginseng Korea Selatan

"Vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan dapat menyebabkan ketergantungan, terutama pada pengguna usia remaja," ujar Taruna, Selasa (2/6/2026).

BPOM menjelaskan, selain nikotin, rokok elektronik juga berpotensi mengandung berbagai zat toksik dan karsinogenik yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Kandungan tersebut berisiko memicu gangguan pada sistem pernapasan, jantung, hingga kesehatan mental pengguna.

Tidak hanya itu, BPOM juga menyoroti adanya penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat psikoaktif jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS). Fenomena ini dinilai semakin mengkhawatirkan karena banyak menyasar kelompok usia muda.

Desain produk yang modern, pilihan rasa yang beragam, serta promosi yang masif di media sosial membuat vape semakin populer di kalangan generasi muda. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan jumlah pengguna baru jika tidak diimbangi dengan edukasi dan pengawasan yang ketat.

Karena itu, BPOM mendorong penguatan regulasi terhadap rokok elektronik, mulai dari pembatasan iklan dan promosi, pengaturan penjualan, hingga penerapan kemasan yang tidak menarik perhatian anak-anak dan remaja.

Selain penguatan aturan, edukasi kepada masyarakat juga dinilai menjadi langkah penting untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai risiko penggunaan vape. Dengan demikian, generasi muda diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh tren maupun promosi yang berkembang di media sosial.

BPOM menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap produk tembakau dan rokok elektronik yang beredar di Indonesia, termasuk memastikan kepatuhan terhadap batas kadar nikotin, penggunaan bahan tambahan yang dilarang, serta penerapan peringatan kesehatan pada kemasan produk.

Melalui langkah tersebut, BPOM berharap angka penggunaan vape di kalangan anak dan remaja dapat ditekan sehingga risiko kecanduan nikotin serta dampak kesehatan jangka panjang dapat diminimalkan.*

(in/dh)

Razia dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane sebagai bagian dari upaya pencegahan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Binjai.

Baca Juga:

• 3 Hari Diburu, Pencuri Motor Dinas Kodim Simalungun Akhirnya Tertangkap

Selanjutnya, petugas bergerak menuju Diskotek Blue Night yang berada di kawasan perbatasan Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

Di lokasi tersebut, petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung yang tengah menikmati hiburan malam.Dari hasil pendataan, terdapat delapan orang pengunjung yang berada di dalam area diskotek. Seluruhnya kemudian menjalani pemeriksaan badan serta tes urin yang dilakukan oleh petugas gabungan.

"Kita melakukan razia di salah satu tempat hiburan malam, yakni Blue Night, dan menemukan delapan orang pengunjung," ujar AKP Ismail Pane.

Menurut Ismail, hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh pengunjung yang menjalani tes urin dinyatakan negatif narkoba.

"Selain Blue Night, kami juga mendatangi Diskotek Samudera Selatan. Namun lokasi tersebut tutup dan tidak ditemukan aktivitas apapun," katanya.

Meski tidak ditemukan pelanggaran maupun penyalahgunaan narkoba dalam razia tersebut, Polres Binjai memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan mencegah peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan malam.

"Ke depan, kami akan terus melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk memastikan situasi tetap kondusif," tegas Ismail.

Polres Binjai berharap upaya pengawasan yang dilakukan secara konsisten dapat menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung terwujudnya Kota Binjai yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.*

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Bagikan 1.000 Bendera Merah Putih

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat membuka pameran foto, surat, dan komik Bung Karno di kawasan Patung Multatuli, Saidjah, dan Adinda, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (2/6/2026).

Baca Juga:

• Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Simalungun Berlangsung Khidmat, Bupati Tekankan Nilai Persatuan Bangsa

"Pancasila bukan hanya ideologi bangsa, tetapi Pancasila juga harus membangun suatu tata dunia baru," ujar Hasto.

Dia menjelaskan, nilai-nilai yang dirumuskan Bung Karno dalam Pancasila merupakan antitesis dari praktik kolonialisme dan imperialisme yang telah berlangsung selama ratusan tahun di Indonesia.

Menurutnya, pidato 1 Juni 1945 menjadi sebuah gugatan besar terhadap sistem penjajahan yang menindas rakyat dan merampas kedaulatan bangsa.

Hasto juga mengaitkan semangat Pancasila dengan kondisi demokrasi saat ini. Dia mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan melalui kebebasan rakyat, kedaulatan politik, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.

"Ketika ada pihak manapun yang mencoba menghancurkan kebebasan kita untuk membela kepentingan rakyat, itu tanda-tanda hadirnya kolonialisme baru dalam sistem sosial politik kita," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto turut mengajak masyarakat untuk memaknai Pancasila melalui nilai-nilai kehidupan dan pembelajaran dari alam. Ia juga mengingatkan pentingnya rasa syukur atas kebebasan yang dimiliki saat ini.

"Jangan takut dengan panasnya sinar matahari. Ketika saya di penjara karena memperjuangkan kebenaran dan cita-cita, sinar matahari menjadi langka. Bersyukurlah kita bisa mendapat sinar Sang Surya yang telah memberi energi kehidupan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menilai nilai-nilai Pancasila telah lama hidup dalam kehidupan masyarakat adat Baduy. Menurutnya, kejujuran, kesederhanaan, dan keharmonisan dengan alam yang dijalankan masyarakat Baduy merupakan bentuk nyata pengamalan Pancasila.

"Tidak tertulis di kertas, tetapi dijalankan dalam laku setiap hari. Jujur pada alam, jujur pada janji, jujur pada sesama. Baduy adalah Pancasila yang hidup," kata Amir.

Pameran yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk memahami kembali pemikiran Bung Karno dan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila.*

(in/dh)

Kedua tersangka masing-masing berinisial W (31), warga Kabupaten Serdang Bedagai, dan IRL (47), warga Kota Pematangsiantar. Keduanya ditangkap Tim Jatanras Satreskrim Polres Pematangsiantar pada Senin (18/5/2026) sekitar pukul 15.00 WIB di kawasan Jalan Viyata Yudha, Kecamatan Siantar Sitalasari.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Bagikan 1.000 Bendera Merah Putih

Usai kegiatan selesai sekitar pukul 11.00 WIB, korban mendapati kendaraan dinas yang diparkirkannya telah hilang. Setelah sempat melakukan pencarian di sekitar lokasi, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kerugian akibat pencurian itu diperkirakan mencapai Rp14 juta.

Berbekal laporan korban dan hasil penyelidikan di lapangan, Tim Jatanras berhasil mengidentifikasi para pelaku. Saat ditangkap, kedua tersangka tengah berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CB150R.

Dalam pemeriksaan awal, para pelaku mengakui telah mencuri sepeda motor dinas tersebut menggunakan alat berupa gunting. Mereka juga mengaku telah menjual kendaraan hasil curian ke wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Polisi kemudian melakukan pengembangan guna mencari barang bukti. Namun hingga kini sepeda motor dinas milik Kodim 0207/Simalungun tersebut masih dalam pencarian.

Saat proses pengembangan berlangsung, tersangka W sempat berupaya melarikan diri. Petugas telah memberikan tembakan peringatan, namun tidak diindahkan sehingga polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kanan pelaku.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengapresiasi keberhasilan jajaran Polres Pematangsiantar yang mampu mengungkap kasus tersebut dalam waktu singkat.

"Kasus ini berhasil diungkap hanya dalam tiga hari sejak laporan diterima. Ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam memberikan respons cepat terhadap setiap laporan tindak pidana serta memastikan pelaku segera diproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Menurut Ferry, tindakan tegas terhadap pelaku dilakukan sesuai prosedur karena pelaku berupaya melarikan diri saat proses pengembangan.

"Kami mengedepankan langkah profesional dan sesuai prosedur dalam setiap tindakan kepolisian. Upaya pelarian yang berpotensi membahayakan petugas maupun masyarakat akan ditindak secara terukur sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Polres Pematangsiantar. Polisi masih terus melakukan pengembangan untuk menemukan sepeda motor dinas yang telah dijual oleh para tersangka.*

(in/dh)

Komitmen itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (2/6/2026).

Baca Juga:

• MPM PWM Sumut Dampingi Petani Langkat Bertani Cabai

"Saya ingin ada kolaborasi yang kuat dalam penuntasan narkoba. Kita perlu melakukan intervensi secara terpusat, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi titik masuk dan pusat peredaran narkoba," ujar Bobby.

Menurutnya, ancaman narkoba terhadap generasi muda semakin mengkhawatirkan. Selain semakin mudah diperoleh, harga narkoba juga dinilai makin terjangkau sehingga berpotensi menjangkau lebih banyak kalangan usia muda.

Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Sumut berencana memperbanyak kegiatan positif bagi masyarakat di daerah rawan narkoba. Selain itu, edukasi mengenai bahaya narkoba akan terus diperkuat melalui berbagai program pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan.

Meski demikian, Bobby mengakui masih terdapat sejumlah kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan narkoba secara masif.

Karena itu, ia meminta BNNP Sumut menyusun program konkret yang dapat segera dijalankan bersama pemerintah daerah.

"Kita minta program yang jelas dan konkret dari BNNP. Soal anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar bisa terbebas dari narkoba," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengungkapkan bahwa Sumatera Utara hingga saat ini masih menjadi provinsi dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi di Indonesia.

Menurut Tatar, dari sekitar 15 juta penduduk Sumut, sekitar 10 persen di antaranya tercatat sebagai pengguna narkoba. Penyebarannya pun kini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga telah merambah hingga ke desa-desa.

"Sumatera Utara masih berada di peringkat pertama nasional dalam jumlah pengguna narkoba. Penyebarannya saat ini sudah sampai ke wilayah pedesaan," kata Tatar.

Ia menjelaskan, tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut dipengaruhi oleh posisi geografis yang strategis dan menjadi salah satu jalur utama masuknya narkotika ke Indonesia.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang sebelumnya didominasi kelompok usia produktif 15 hingga 45 tahun kini mulai mengincar anak-anak usia sekolah.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut tetap fokus melakukan pengawasan dan penindakan di wilayah perbatasan serta daerah yang menjadi jalur distribusi narkoba. Upaya tersebut, kata Tatar, mulai menunjukkan hasil dengan adanya penurunan peredaran di beberapa wilayah.

"Kami mengapresiasi dukungan yang diberikan Bapak Gubernur. Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin memperkuat langkah penyelamatan generasi bangsa dari ancaman narkoba," ujarnya.*

(dh)