JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, memberikan kritik tajam terhadap penanganan kasus yang menjerat Amsal Christy Sitepu, seorang videografer asal Sumatera Utara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait pembuatan video profil desa.

Dalam pandangan Mahfud, kesalahan penyelidikan dalam kasus ini sangat ceroboh dan mencerminkan adanya anomali dalam sistem penegakan hukum yang terjadi di tingkat daerah.

Baca Juga:

• Mengaku Kebal Hukum, Influencer Medan “Mr Roberto” Ditangkap Usai Sekap dan Aniaya Istri Siri

Dalam kanal YouTubenya, Mahfud menjelaskan bahwa penanganan perkara ini menunjukkan ketidakhati-hatian yang fatal dari aparat Kejaksaan, termasuk Kejaksaan Negeri Karo dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan dan proses penuntutan.

"Itu ceroboh semua mulai dari intelijennya, kemudian direktur apa tindak pidana korupsinya, kepala kejaksaannya, ini ceroboh banget. Kasi intel nih segala macam. Iya, ada yang bilang begini katanya sih itu bagian dari usaha menyetor kasus," ungkap Mahfud, Sabtu (5/4/2026).

Menurut Mahfud, di setiap kabupaten dan kota terdapat anggaran khusus yang dialokasikan untuk mengungkap kasus korupsi.

Namun, Mahfud mencurigai anggaran ini justru memicu praktik setoran kasus demi memenuhi target administratif.

Hal ini, menurutnya, dapat mengarah pada pengungkapan perkara yang tidak memiliki substansi hukum yang jelas, hanya untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.

"Katanya sih itu bagian dari usaha menyetor kasus. Karena di Kejaksaan itu ada anggarannya. Setiap kabupaten/kota itu ada anggaran untuk mengungkap kasus korupsi demi pemberantasan korupsi seperti diarahkan presiden. Nah, karena harus ada setoran, orang dicari-cari salahnya," tegasnya.

Mahfud juga mengungkapkan bahwa kasus ini menunjukkan peradilan sesat, yang merupakan proses hukum yang menyimpang dari prinsip keadilan yang seharusnya dijalankan dalam penegakan hukum.

Ia meminta agar Kejaksaan Agung memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus ini, mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri Karo (Kajari) hingga Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo, guna memastikan apakah penanganan perkara sudah dijalankan secara profesional dan sesuai prosedur.

"Tentu itu harus ditarik, semua diperiksa. Kajari, kasi, dipanggil semua di Kejaksaan Agung. Ditanya apa logikanya sampai seperti ini, siapa yang mempengaruhi," ujarnya.

Mahfud menilai bahwa kasus ini tidak memiliki indikasi politik yang kuat, mengingat Amsal Sitepu bukanlah seorang figur dengan jaringan kekuasaan yang besar.

Oleh karena itu, Mahfud menduga bahwa kesalahan serius dalam proses penegakan hukum lebih disebabkan oleh kelalaian dan ketidaktelitian aparat penegak hukum.

"Kalau dibilang ada politiknya, rasanya tidak. Lalu apa? Ya bisa jadi karena kebodohan," tambah Mahfud, menyatakan bahwa faktor ketidaktelitian, dorongan karier, dan praktik mengejar target perkara berpotensi menciptakan peradilan sesat.

Menurut Mahfud, peradilan sesat dapat terjadi karena beberapa faktor, mulai dari ketidaktelitian aparat, motivasi karier, hingga tekanan untuk memenuhi target penyelesaian kasus.

Fenomena ini sudah menjadi bagian dari pembahasan dalam berbagai literatur hukum, yang mengidentifikasi adanya peradilan yang menyimpang dari prinsip keadilan.

"Kalau Herman Muster itu ya peradilan sesat tuh kayak gitu tuh ada karena kebodohan, ada karena politik, ada karena ingin dapat karier, ada karena ingin nyetor kasus dan sebagainya, itu kan sudah ada bukunya itu peradilan yang sesat," kata Mahfud.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), sekaligus pihak terkait dalam penanganan kasus ini, menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Karo pasca-polemik yang mencuat.

Evaluasi kinerja ini dianggap penting guna memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan telah sesuai dengan standar yang berlaku, serta bebas dari praktik-praktik yang menyimpang.

Mahfud MD menutup pernyataannya dengan desakan agar Kejaksaan Agung segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara Amsal Sitepu.

Evaluasi ini sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum di Indonesia.*

(di/ad)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F Silaen, melontarkan kritik tajam terhadap penanganan insiden keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang dialami oleh puluhan siswa di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Insiden ini menyebabkan sejumlah siswa mengeluhkan gejala mual, muntah, diare, hingga demam setelah mengonsumsi makanan dalam program unggulan pemerintah tersebut.

Baca Juga:

• Tawuran Belawan Kembali Memanas, Wali Kota Rico Waas: Penanganan Konflik Tidak Bisa Instan, Butuh Strategi Jangka Panjang

Ia menilai bahwa meskipun insiden seperti ini sudah berulangkali terjadi, pemerintah justru tampak tidak sigap dalam menanggulanginya.

"Ini bukan kejadian sepele. Kalau puluhan siswa bisa keracunan dalam satu waktu setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis program unggulan pemerintah, berarti ada yang sangat keliru dalam sistem pengawasan dan kontrol kualitasnya," ujar Silaen, Minggu (5/4/2026).

Silaen menyoroti bahwa pemerintah daerah dan instansi terkait tidak seharusnya hanya bersikap reaktif, melakukan pengecekan setelah kejadian.

Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa harus dilakukan secara ketat dan menyeluruh sebelum didistribusikan.

"Jangan setiap ada kejadian baru sibuk melakukan pengecekan dan lain sebagainya, keledai saja tidak mau jatuh ke lubang yang sama, padahal keledai itu binatang. Pertanyaannya, pengawasan sebelum makanan itu dibagikan ke anak-anak ke mana? Ini menyangkut keselamatan generasi muda," lanjut Silaen dengan tegas.

Silaen juga memperingatkan bahwa meskipun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan gizi siswa, namun implementasinya harus mengedepankan standar keamanan pangan yang ketat.

Tanpa adanya pengelolaan yang baik, ia khawatir program ini malah berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang bagi siswa, termasuk risiko kanker.

"Programnya bagus, tapi implementasinya tidak boleh asal jalan, ngebet kejar cuan doang. Kalau tidak ada standar higienitas, distribusi yang terkontrol, dan audit rutin, maka program ini bisa berubah menjadi ancaman," tegas Silaen.

Lebih lanjut, Silaen mendesak agar dilakukan investigasi yang transparan dan akuntabel terkait insiden keracunan ini.

Ia meminta agar pihak-pihak yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan kepada siswa diungkap dan diberikan sanksi tegas, jika terbukti ada kelalaian yang menyebabkan keracunan tersebut.

"Harus ada yang bertanggung jawab, agar ada efek jera. Jangan berhenti di evaluasi saja. Kalau terbukti ada kelalaian, harus ada sanksi tegas. Ini menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak," ujar Silaen.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa pihaknya masih mendalami penyebab keracunan yang dialami oleh 72 siswa setelah mengonsumsi menu spageti dalam program MBG.

Sejumlah siswa kini masih menjalani perawatan di rumah sakit di Jakarta Timur.

"Ya sudah dong (dicek), kan ada Kepala SPPG, Korwil, dan Kareg (Kepala Regional). Saya juga akan cek," ujar Nanik, merujuk pada langkah-langkah yang tengah diambil oleh pihak berwenang untuk menyelidiki kasus tersebut.

Namun, bagi Silaen, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah masih dianggap belum cukup konkret.

Ia menekankan bahwa publik membutuhkan jaminan keamanan pangan yang lebih tegas dari pemerintah, bukan hanya klarifikasi setelah kejadian.

"Publik butuh jaminan keamanan pangan yang diberikan pemerintah lewat SPPG, bukan sekadar klarifikasi setelah kejadian. Negara harus hadir sebelum risiko itu terjadi, bukan sesudahnya," pungkasnya.*

(ad)

MAKASSAR – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga pestisida secara berlebihan di tengah tekanan biaya produksi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Menurutnya, kenaikan harga masih bisa dikendalikan agar tidak membebani petani.

Baca Juga:

• Jokowi Telepon Putra Mahkota Arab Saudi: Yang Mulia MBS, Kapan Perangnya Selesai?

Amran menegaskan, pelaku usaha tetap boleh mengambil keuntungan, namun tidak sampai memicu lonjakan harga yang signifikan di tingkat petani.

"Jangan ambil untung banyak. Sampai naikkan 30 persen. Kalau bisa jangan dinaikkan banyak-banyak," katanya.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, kenaikan harga pestisida seharusnya masih dalam batas wajar.

"Ya, kecil lah (kemungkinan kenaikan harga pestisida). Jangan naik banyak-banyak, 5 persen, 10 persen. Ini kan yang penting untung dulu," kata Amran.

Ia menekankan bahwa komponen paling krusial bagi petani justru adalah pupuk.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), pompanisasi, hingga irigasi, untuk menjaga produktivitas sektor pertanian.

"Yang paling berbahaya adalah pupuk. Nah, itu bahaya tuh. Pengolahan tanah, alat mesin pertanian kita sudah siapkan. Pompanisasi, itu bantuan pemerintah. Irigasi, bantuan pemerintah. Jadi, petani Indonesia aman," katanya.

Amran juga memastikan ketersediaan pestisida dari pemerintah, sehingga petani tidak perlu khawatir terhadap kenaikan harga.

"Ya kan, itu jumlahnya kecil. Tapi memang kita siapkan juga pestisida dari pemerintah. Jadi, enggak lah. Enggak usah khawatir," jelasnya.

Kenaikan harga pestisida tidak lepas dari dampak geopolitik global.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia (APROPI), Yanurius Nunuhitu, menyebut sebagian besar bahan aktif pestisida diimpor dari China dan sensitif terhadap harga minyak dunia.

"Kenaikan harga tidak bisa dihindari karena bahan aktif pestisida kita impor dari China dan hampir semuanya sensitif terhadap harga minyak. Harga bahan aktif sudah naik sejak dimulainya perang," ujarnya.

Selain itu, sebagian besar formulasi pestisida menggunakan pelarut berbasis minyak, sehingga kenaikan harga energi global langsung memengaruhi biaya produksi.

Kemasan plastik, yang hampir seluruh produk pestisida gunakan, juga terdampak.

"Sejak Chandra Asri umumkan force majeure, harga kemasan plastik langsung naik. Hampir 99 persen formulasi pestisida dikemas dalam kemasan plastik," katanya.

Konflik di Timur Tengah, khususnya yang memengaruhi jalur distribusi energi seperti Selat Hormuz, mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Dampaknya menjalar ke sektor bahan kimia dan plastik, sehingga biaya produksi pestisida meningkat.*

(cn/ad)

JAKARTA – Kuota internet yang cepat habis sering menjadi masalah sehari-hari bagi pengguna HP.

Tanpa strategi yang tepat, pengguna harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli paket data lagi.

Baca Juga:

• Google Meet Resmi Hadir di Apple CarPlay: Pengemudi Kini Bisa Ikut Rapat Hanya dengan Audio Saja!

Berdasarkan penjelasan pakar teknologi, langkah-langkah berikut efektif untuk mengurangi konsumsi data internet:

1. Aktifkan Fitur Penghemat Data

Sebagian besar HP kini menyediakan fitur bawaan penghemat data.

Fitur ini membatasi penggunaan data aplikasi di latar belakang, sehingga kuota internet lebih efisien.

Pengguna dapat mengaktifkan fitur ini melalui menu Pengaturan → Jaringan & Internet → Penggunaan Data → Penghemat Data.

2. Nonaktifkan Unduhan File Otomatis

Aplikasi seperti WhatsApp dan Instagram biasanya mengunduh file secara otomatis.

Padahal, tidak semua file penting untuk disimpan. Menonaktifkan fitur ini membantu kuota lebih awet.

Contohnya di WhatsApp, pengguna dapat mematikan pengunduhan otomatis melalui Pengaturan → Penyimpanan dan Data → Unduh Otomatis.

3. Matikan Pembaruan Aplikasi Otomatis

Pembaruan aplikasi sering menghabiskan kuota hingga ratusan MB. Matikan pembaruan otomatis lewat jaringan seluler untuk menghemat data.

Pada iPhone, caranya: Pengaturan → App Store → Nonaktifkan Pengunduhan Otomatis Data Seluler.

4. Batasi Pencadangan File di Cloud

Backup file seperti foto dan dokumen ke iCloud atau Google Drive menggunakan kuota internet cukup besar.

Lakukan pencadangan hanya saat terhubung ke Wi-Fi.

5. Kurangi Streaming Video

Streaming video HD dapat menghabiskan hingga 2 GB per jam.

Batasi akses platform seperti YouTube atau TikTok, terutama saat menggunakan paket data seluler.

6. Matikan Data Background

Data background memungkinkan aplikasi tetap memperbarui aktivitas meski tidak dibuka.

Nonaktifkan fitur ini untuk aplikasi yang tidak penting.

Di Android, bisa dilakukan melalui Pengaturan → Aplikasi → Pilih Aplikasi → Restrict Data Usage → Nonaktifkan Background Data.

7. Gunakan Aplikasi Lite

Versi ringan dari aplikasi populer, seperti Facebook Lite, Instagram Lite, dan Spotify Lite, lebih hemat kuota dibanding aplikasi reguler.

Aplikasi lite dirancang untuk penggunaan data minimal.

Dengan menerapkan cara-cara di atas, pengguna dapat mengontrol penggunaan kuota internet secara efektif.

Kuota pun lebih awet, pengeluaran berkurang, dan akses internet tetap lancar.*

(km/ad)

JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan ungkapan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon.

Tiga prajurit tersebut adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon, yang gugur dalam serangan terbaru di wilayah konflik tersebut.

Baca Juga:

• Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL dan Pindahkan Kontingen ke Zona Aman

Sebagai bagian dari pernyataannya di akun X pribadinya @SBYudhoyono, Minggu (5/4/2026), SBY mengungkapkan pentingnya meninjau kembali keberadaan misi PBB di Lebanon, mengingat situasi yang semakin berbahaya.

Ia menekankan bahwa keberadaan pasukan penjaga perdamaian di medan perang yang semakin memanas sangat berisiko bagi keselamatan para prajurit, termasuk prajurit TNI.

SBY mengungkapkan bahwa pengiriman pasukan TNI ke Lebanon berawal dari inisiatifnya sendiri saat menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Keputusan ini dipicu oleh situasi konflik yang terjadi pada Agustus 2006 antara Israel dan Lebanon, yang mengakibatkan banyak korban di pihak Lebanon.

SBY berpendapat bahwa Dewan Keamanan PBB saat itu belum bertindak secara efektif untuk menghentikan peperangan.

"Pada bulan Agustus 2006 terjadi perang antara Israel dan Lebanon, dan DK PBB belum melakukan langkah-langkah efektif. Dalam forum OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), saya mengusulkan agar Indonesia mengirimkan pasukan untuk memantau gencatan senjata," ujar SBY.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Indonesia mengirimkan satu batalyon plus pasukan yang diberi nama Kontingen Garuda XXIII/A.

Pasukan Indonesia pertama kali diberangkatkan pada November 2006 dan sejak itu telah mengirimkan banyak kontingen ke Lebanon untuk melaksanakan tugas mulia sebagai penjaga perdamaian di bawah mandat PBB.

SBY juga menegaskan bahwa gugurnya tiga prajurit TNI baru-baru ini menambah penderitaan yang dialami banyak keluarga Indonesia yang turut mendukung misi tersebut.

Ia mengungkapkan rasa tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban.

"Saya berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang telah berkorban. Ketika saya menjadi Presiden, saya mendorong pengiriman pasukan ke Lebanon. Kini, saya merasa berkewajiban untuk mendukung upaya investigasi terkait insiden ini," kata SBY.

Melihat kondisi yang terus memburuk di Lebanon, SBY mendesak PBB untuk segera meninjau kembali penugasan pasukan UNIFIL di daerah konflik.

Ia juga meminta agar PBB segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan penugasan pasukan yang berada di medan pertempuran atau memindahkan mereka ke lokasi yang lebih aman.

"Sebagai negara yang sudah berkomitmen dalam misi perdamaian internasional, Indonesia harus diperhitungkan dalam kebijakan PBB. Ini bukan hanya soal kewajiban internasional, tetapi juga soal keselamatan prajurit kita," ujar SBY.

SBY juga menyampaikan pesan kepada prajurit TNI yang masih bertugas di Lebanon untuk tetap semangat dalam menjalankan misi mereka.

Ia mendorong prajurit Garuda XXIII/S yang saat ini masih bertugas di sana untuk tetap berjuang dengan semangat tinggi dalam menjalankan tugas mulia mereka.

"Saya ingin menyampaikan kepada para prajurit TNI yang masih bertugas di Lebanon, untuk terus semangat. Kami di tanah air mendukung kalian sepenuh hati, dan keluarga yang mencintai kalian menanti kepulangan kalian dengan kebanggaan," pungkasnya.*

(kp/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyambut langsung kedatangan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bima Suci-945 di perairan Dermaga Pelindo 104, Belawan, Minggu (5/4/2026).

Kedatangan kapal latih pengganti KRI Dewaruci ini dalam rangka pelayaran persahabatan internasional ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Hari Paskah 2026, Harapkan Kedamaian dan Kebaikan untuk Semua

"Kami mengucapkan selamat datang di Kota Medan. Kehadiran KRI Bima Suci merupakan simbol persahabatan, diplomasi, dan kerja sama antarnegara yang kuat," kata Rico.

Dengan tema "Sailing Together for Navy Brotherhood", APCS 2026 menghadirkan calon-calon pemimpin Angkatan Laut dari negara-negara ASEAN dan sahabat.

Kegiatan ini bertujuan membangun kepercayaan dan mempererat ikatan persaudaraan internasional di tengah dinamika maritim kawasan.

Rico Waas menekankan, Belawan dipilih sebagai titik sandar karena posisinya strategis di jalur pelayaran internasional serta menjadi pintu gerbang utama maritim wilayah Barat Indonesia.

"Kami mendukung penuh kelancaran acara yang berlangsung 5–8 April 2026," ujarnya.

Selain aspek diplomasi, Rico memandang kegiatan ini sebagai momentum untuk mempromosikan potensi wisata, budaya, dan UMKM Kota Medan.

"Kami ingin para peserta membawa pulang kenangan manis tentang keramahan warga Medan dan seluruh potensi yang ada di kota ini," tuturnya.

Dari Belawan, diharapkan cerita para peserta tentang pengalaman positif mereka dapat memperluas pengenalan internasional terhadap budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Kota Medan.*

(ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Paskah kepada seluruh masyarakat Kristiani yang merayakan, melalui unggahan di akun X pribadinya, @prabowo, Minggu (5/4/2026).

Dalam pesan singkatnya, Prabowo berharap perayaan Paskah membawa kedamaian, kebaikan, dan keberkahan bagi semua yang merayakan.

Baca Juga:

• Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL dan Pindahkan Kontingen ke Zona Aman

Unggahan tersebut dilengkapi poster bernuansa biru muda, kuning, dan putih, dengan tulisan "Selamat Paskah untuk saudara-saudara yang beragama Nasrani", serta nama Prabowo sebagai Presiden RI yang memberikan ucapan.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyampaikan ucapan selamat Paskah kepada umat Kristiani di Indonesia.

Menurut Menag, Paskah tidak hanya menjadi momentum perayaan keagamaan, tetapi juga penguatan nilai-nilai spiritual yang dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

"Saya menghimbau agar dalam sukacita Hari Raya Paskah ini, masyarakat Kristiani juga mendoakan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia agar hidup dalam suasana damai, tenteram, sejuk, dan penuh harmoni," ujar Nasaruddin di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

Menag menekankan pentingnya menjadikan semangat Paskah sebagai landasan untuk mempererat persaudaraan, menjaga harmoni sosial, dan merawat kebersamaan dalam keberagaman.

Ia berharap perayaan Paskah tahun ini membawa keberkahan bagi seluruh umat dan bangsa.

Umat Kristiani di Indonesia telah menjalani masa Prapaskah selama 40 hari, dilanjutkan dengan peringatan Minggu Palma dan Trihari Suci—Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Vigili—hingga tiba Perayaan Paskah.*

(km/ad)

PURWAKARTA – Seorang pria bernama Dadang, pemilik hajatan di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tewas setelah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pemuda yang diduga melakukan pemalakan, Sabtu malam, 4 April 2026.

Peristiwa bermula saat sekelompok orang mendatangi lokasi resepsi pernikahan dan meminta uang kepada pihak keluarga.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Minggu 5 April 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Disertai Petir

Namun, sekitar satu jam kemudian, kelompok yang sama kembali datang dan meminta uang dengan jumlah lebih besar, yakni Rp500 ribu.

Kali ini, korban menolak permintaan tersebut.

Penolakan itu memicu keributan di lokasi acara. Korban kemudian keluar dari area tenda resepsi sebelum akhirnya dikeroyok oleh sejumlah pelaku di luar lokasi.

Adik korban, Wahyudin, mengatakan kakaknya sempat dianiaya oleh tiga orang, sementara dirinya juga menjadi sasaran pengeroyokan oleh kelompok yang lebih besar.

"Setelah tidak dikasih, terjadi keributan. Kakak saya dikeroyok tiga orang, saya juga sempat dikeroyok sekitar delapan orang," ujar Wahyudin di Mapolres Purwakarta.

Dalam insiden tersebut, korban diduga dipukul menggunakan bambu yang mengenai bagian kepala.

Dadang sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadar, namun nyawanya tidak tertolong.

Kepolisian Resor Purwakarta menyatakan telah mengidentifikasi para pelaku dan saat ini masih melakukan pengejaran.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta, Ajun Komisaris Polisi Uyun Saeful Uyun, mengatakan penyidik tengah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk keluarga korban dan warga sekitar.

"Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam pengejaran pihak kepolisian," kata Uyun, Ahad, 5 April 2026.

Polisi juga telah melakukan visum dan autopsi terhadap jasad korban guna memastikan penyebab pasti kematian.

Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung.

Kasus ini menambah daftar panjang aksi premanisme yang berujung kekerasan fatal di tengah masyarakat.*

(d/ad)

JAKARTA — Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon.

Lewat unggahan di X, Minggu (5/4/2026), SBY menekankan perlunya tindakan tegas dari PBB untuk menghentikan atau memindahkan penugasan kontingen Indonesia dari wilayah konflik aktif.

Baca Juga:

• 9 Ketua Ormas Temui Jokowi di Solo, Apa Tujuannya?

SBY mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendesak PBB melakukan investigasi serius terkait insiden beruntun yang menimpa prajurit Indonesia.

Menurutnya, investigasi dalam situasi pertempuran dinamis memang menantang, tetapi tetap bisa dilakukan dengan hasil yang logis dan dapat diterima.

SBY menekankan, kontingen Indonesia bertugas di "Blue Line," wilayah netral yang memisahkan Lebanon dan Israel.

Namun, belakangan, lokasi penugasan sudah masuk zona perang aktif, di mana pasukan Israel dilaporkan maju hingga 7 km dari garis perbatasan.

Kondisi ini dinilai sangat berbahaya bagi para peacekeeper.

"Dengan kondisi seperti ini, PBB harus segera mengambil keputusan tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL atau memindahkan mereka ke luar medan pertempuran," kata SBY.

Ia juga mendorong Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan mengeluarkan resolusi jelas terkait keselamatan pasukan Indonesia.

SBY menambahkan, Indonesia telah aktif berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon sejak 2006.

Hingga saat ini, 19 kontingen Garuda telah bertugas, dengan masa penugasan rata-rata satu tahun.

"Sebagai sesepuh TNI, saya sampaikan kepada Kontingen Garuda XXIII/S di Lebanon untuk tetap bersemangat, menjaga diri, dan menjalankan tugas mulia.

eluarga di Tanah Air menunggu kepulangan kalian," ujar SBY.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya perlindungan maksimal bagi pasukan perdamaian Indonesia yang ditempatkan di wilayah konflik internasional.*

(d/ad)

MEDAN — Persoalan tawuran yang berulang di kawasan Belawan kembali menjadi sorotan serius.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa penanganan konflik sosial tersebut tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan strategi jangka panjang yang konsisten dan terukur.

Baca Juga:

• ‘Aisyiyah Aceh Peduli’ Salurkan Bantuan dan Bangun Pendidikan bagi Korban Bencana

Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas sekaligus menekan potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa kembali pecah.

"Penanganan ini tidak bisa sekali selesai. Sifatnya berulang—hilang satu, tumbuh lagi. Karena itu harus dilakukan secara konsisten dengan kekuatan penuh," ujar Rico, Minggu (5/4/2026).

Dalam operasi terbaru, aparat berhasil mengamankan lima pelaku tawuran, sementara satu lainnya masih dalam pengejaran.

Namun, Rico menekankan bahwa penindakan semata bukan solusi akhir.

Tawuran adalah gejala dari persoalan sosial yang lebih kompleks, mulai dari pengaruh narkoba, rendahnya akses pendidikan, hingga persoalan kesejahteraan masyarakat.

"Ini bukan hanya soal keamanan. Ada faktor sosial yang harus kita selesaikan bersama," tegasnya.

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, Rico menginstruksikan para camat untuk memantau kondisi wilayah secara aktif.

Laporan berkala diminta disampaikan setiap hari guna memastikan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan.

Rico juga memberi peringatan tegas terhadap aksi tawuran yang berujung penjarahan.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi dan harus ditindak tegas demi menjaga rasa aman masyarakat.

"Kalau sudah mengarah ke penjarahan, itu pelanggaran serius. Negara harus hadir dan bertindak," katanya.

Lebih jauh, Pemko Medan tengah menyiapkan langkah strategis jangka panjang yang menyasar akar persoalan.

Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penciptaan lapangan kerja menjadi bagian dari upaya menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.

Pendekatan komprehensif ini diharapkan tidak hanya meredam konflik sesaat, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi masa depan kawasan Belawan.

Menurut Rico, kunci keberhasilan terletak pada konsistensi dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.*

(sp/ad)

BANDA ACEH— Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) Aceh kembali menegaskan komitmen kemanusiaannya melalui program 'Aisyiyah Aceh Peduli', dengan menyalurkan bantuan sekaligus mendorong pembangunan pendidikan di sejumlah wilayah terdampak bencana.

Ketua PWA Aceh, Hj. Ashraf, M.Si, bersama jajaran mengunjungi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Tamiang.

Baca Juga:

• Kasus Keracunan MBG Tembus 4.755 Orang dalam 2 Bulan di 2026, FSGI: Itu Bukan Lagi Kesalahan Kecil!

Di Kabupaten Aceh Timur, tim PWA Aceh mengunjungi Kecamatan Peudawa, Desa Meunasah Kreung, dan menyerahkan secara langsung 200 paket perlengkapan ibadah bagi masyarakat terdampak.

Paket serupa juga disalurkan di Aceh Utara dan Pidie Jaya.

Sementara di Aceh Tengah, bantuan diberikan dalam jumlah lebih besar, termasuk 200 paket alat salat dan tambahan 50 paket kitchen kit untuk kebutuhan rumah tangga warga terdampak.

Bantuan difokuskan bagi 20 kepala keluarga yang masih menempati hunian sementara swadaya dan belum mendapatkan bantuan pemerintah.

Di Aceh Tamiang, tim menyalurkan 8 unit mesin cat cleaner serta berbagai alat kebersihan seperti arco, cangkul, sekop, dan sapu untuk 30 KK di Kecamatan Rantau dan Kota Kuala Simpang.

Tidak hanya bantuan jangka pendek, PWA Aceh juga meninjau sektor pendidikan.

Di Aceh Tengah, tim melakukan peninjauan TK ABA Kenawat dan peletakan batu pertama pembangunan TK ABA Gegarang di Kecamatan Bintang, yang mendapat dukungan pemerintah melalui program revitalisasi.

"Program ini bukan hanya membantu kebutuhan dasar, tetapi juga membangun fondasi masa depan melalui pendidikan. Kami berharap 'Aisyiyah dapat menjadi bagian dari kebangkitan masyarakat pascabencana," ujar Hj. Ashraf.

Langkah ini diharapkan menghadirkan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak terdampak bencana, sekaligus menjadi tonggak pemulihan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

(ad)

MEDAN — Rumah mantan polisi Bripka Horas Hutahuruk menjadi sasaran penjarahan saat tawuran terjadi di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sabtu (4/4/2026).

Massa tidak hanya merusak properti, tetapi juga menganiaya istri dan anak Horas, serta merusak warung miliknya.

Baca Juga:

• Mengaku Kebal Hukum, Influencer Medan “Mr Roberto” Ditangkap Usai Sekap dan Aniaya Istri Siri

Horas menyebut institusi Polri hanya melakukan pencitraan.

"Saya tantang Kapolres Pelabuhan Belawan. Saya pernah menjadi anggota Polri dan kini menjadi masyarakat sipil. Tapi, saya tidak takut. Polri hanya ingin pencitraan. Dimana hati nurani seorang Kapolres melihat kejadian ini?" ujar Horas.

Tak hanya rumahnya, tetangga Horas juga kehilangan dua sepeda motor akibat aksi penjarahan.

Video yang beredar memperlihatkan kaca jendela rumah pecah akibat lemparan massa.

Horas menegaskan, "Ini bukan hanya penjarahan, tetapi aksi pembiaran oleh institusi Polri."

Kejadian bermula dari tawuran antar kelompok di kawasan Titi Satu pada Sabtu (4/4/2026) pukul 23.30 WIB.

Tawuran kemudian meluas ke permukiman warga di Kelurahan Sicanang pada pukul 03.00 WIB.

Warga yang menjadi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan, namun polisi tidak segera merespons.

Horas menyebut sempat melawan massa, namun kalah jumlah. Istri dan anaknya mengalami kekerasan serta ancaman menggunakan senjata tajam.

Hingga berita diturunkan, Kapolres Pelabuhan Belawan belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini.

Kejadian ini kembali menyoroti lemahnya respons aparat terhadap kerusuhan yang meluas ke pemukiman warga, serta risiko keselamatan yang dihadapi masyarakat sipil saat konflik massa terjadi.*

(vv/ad)

LAMPUNG — Warga Lampung, khususnya di Lampung Timur, Kota Metro, dan Lampung Selatan, digegerkan dengan penampakan benda bercahaya melintasi langit pada Sabtu (4/4/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Awalnya, banyak yang menduga benda tersebut merupakan meteor jatuh atau bahkan rudal nyasar.

Baca Juga:

• Apa Itu Godzilla El Nino? Ini Dampaknya bagi Indonesia

Dugaan sementara, fenomena ini adalah sampah antariksa yang masuk kembali ke atmosfer Bumi, kemungkinan sisa roket asal China.

Mahasiswa Sains Atmosfer dan Keplanetan ITERA, Irsyad Al Akbar, menambahkan bahwa durasi kemunculan benda tersebut, hampir satu menit, tidak sesuai dengan karakteristik meteor yang biasanya hanya tampak beberapa detik.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data pelacakan objek antariksa, benda ini lebih cenderung serpihan roket atau satelit yang terbakar saat memasuki atmosfer.

"Fenomena ini memang menarik, tapi penting untuk tetap mengandalkan data ilmiah agar tidak terjadi kesalahpahaman," kata Irsyad.

Ia menekankan, masyarakat sebaiknya menunggu penjelasan resmi dari lembaga terkait dan tidak mudah terpengaruh video viral di media sosial.

Data tambahan menunjukkan bahwa beberapa peluncuran roket internasional beberapa hari terakhir, termasuk Falcon 9 dan Atlas oleh Amerika Serikat, dapat menghasilkan puing yang masuk kembali ke atmosfer.

Namun, temuan laboratorium ITERA mengarah pada objek CZ-3B R/B milik China sebagai sumber fenomena ini.

Fenomena masuknya sampah antariksa ke atmosfer bukan hal baru.

Gesekan dengan udara saat kembali ke Bumi menghasilkan cahaya terang yang sering disalahartikan sebagai meteor.

Warga dan petugas, termasuk Humas Taman Nasional Way Kambas, Riri Fitriandi, menyatakan fenomena ini terlihat jelas, tetapi tidak menimbulkan kepanikan.

"Durasinya hampir satu menit. Kelihatan jelas, tapi tidak ada kepanikan. Kemungkinan serpihan benda buatan manusia yang terbakar," ujarnya.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai benda langit misterius ini, namun temuan ITERA menjadi rujukan ilmiah pertama atas fenomena yang menarik perhatian publik ini.

Fenomena ini kembali mengingatkan pentingnya pemahaman publik terhadap fenomena antariksa dan verifikasi ilmiah sebelum mempercayai informasi viral.*

(tm/ad)

MEDAN — Seorang influencer di Kota Medan berinisial D alias Mr Roberto (41) akhirnya ditangkap aparat kepolisian setelah diduga menyekap dan menganiaya istri sirinya, Putri Saras Wati (25).

Penangkapan ini terjadi setelah kasus tersebut viral di media sosial, termasuk pernyataan pelaku yang mengaku kebal hukum.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Gagalkan Penyelundupan 50 Kg Sabu Jaringan Internasional Masuk Sumut, Dua Warga Aceh Utara Dibekuk

Dari hubungan tersebut, keduanya telah memiliki seorang anak yang kini berusia dua tahun.

Puncak kekerasan terjadi pada 27 Februari 2026, ketika korban melaporkan pelaku ke Polda Sumatera Utara atas dugaan KDRT.

Tak lama setelah laporan dibuat, korban kembali mendatangi kediaman pelaku pada 15 Maret 2026 dengan tujuan mengambil barang pribadinya.

Namun situasi berubah ketika korban justru disekap di dalam kamar oleh pelaku.

Menurut kuasa hukum korban, saat itu adik korban diusir secara paksa, sementara anak korban dibawa oleh keluarga pelaku.

Sejak kejadian tersebut, korban tidak dapat dihubungi oleh pihak keluarga.

Selama tiga hari, dari 15 hingga 18 Maret 2026, korban diduga disekap di dalam kamar tanpa bisa keluar.

Pada hari pertama penyekapan, korban mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, cekikan, hingga pengikatan menggunakan kabel.

Luka-luka yang dialami korban kemudian diperkuat dengan bukti visum.

Keluarga yang curiga kemudian melaporkan dugaan penyekapan ke Polrestabes Medan.

Pada 18 Maret malam, korban sempat mengirimkan pesan berisi foto kondisi dirinya yang babak belur, sekaligus menginformasikan bahwa ia masih dikunci di dalam rumah.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak keluarga bersama aparat kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi, yakni sebuah ruko di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Medan Polonia.

Korban akhirnya berhasil diselamatkan bersama anaknya.

Di tengah viralnya kasus ini, pelaku sempat mengunggah video di media sosial yang menyatakan dirinya tidak ditangkap dan menyebut informasi tersebut sebagai halusinasi publik.

Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan tindakan aparat. Polisi akhirnya menangkap pelaku pada 1 April 2026 di sebuah kedai kopi di kawasan Sunggal.

Dari hasil penyelidikan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan penyekapan.

Saat ini, pelaku telah ditahan di Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi menyatakan masih mendalami unsur pidana lain yang mungkin terkait dalam kasus tersebut, termasuk kemungkinan pelanggaran dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus ini kembali menyoroti maraknya kekerasan domestik yang kerap tersembunyi di balik relasi personal, sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan hukum bagi korban KDRT.*

(d/ad)

JAKARTA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat sebanyak 4.755 kasus keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang Januari hingga Februari 2026.

Angka tersebut dinilai sebagai sinyal serius perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah itu.

Baca Juga:

• Menlu Sugiono Tuntut Investigasi Menyeluruh atas Serangan terhadap Prajurit TNI di Lebanon

Namun, secara kumulatif, jumlah tersebut justru menunjukkan persoalan yang lebih besar.

"Dalam dua bulan pertama tahun 2026 jumlah korban sudah mencapai 4.755 orang. Rata-rata setiap bulan ada 2.377,5 korban," kata Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026).

Menurut Retno, penurunan angka bulanan tidak bisa dijadikan indikator keberhasilan.

Ia menilai, faktor Ramadhan dan libur Idul Fitri turut memengaruhi penurunan tersebut, sehingga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Ketika jumlahnya ribuan, itu bukan lagi kesalahan kecil, melainkan tanda bahwa evaluasi besar-besaran perlu dilakukan," ujarnya.

Ketua Umum FSGI, Fahriza Marta Tanjung, menyebutkan jumlah korban keracunan MBG pada awal 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sepanjang 2025 tercatat 20.012 korban atau rata-rata 1.667,7 orang per bulan.

Dengan demikian, rata-rata korban bulanan pada 2026 meningkat sekitar 42,56 persen.

"Ini bukan kenaikan kecil. Dalam waktu yang lebih singkat, jumlah korban justru bertambah lebih cepat," kata Fahriza.

Ia mengingatkan bahwa program MBG menyasar kelompok rentan seperti siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Karena itu, tingginya angka keracunan menunjukkan adanya persoalan serius dalam aspek pengawasan, kualitas bahan makanan, hingga distribusi.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap insiden keracunan yang menimpa 72 siswa di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Kamis (2/4/2026).

Dugaan sementara, keracunan disebabkan oleh makanan yang tidak dikonsumsi dalam kondisi segar.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa jeda waktu antara proses memasak dan konsumsi berpotensi menurunkan kualitas makanan.

"Adapun dugaan sementara penyebab kejadian berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi tidak dalam kondisi segar," ujar Nanik.

BGN menyatakan akan menanggung biaya pengobatan seluruh korban serta menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa yang diketahui belum memenuhi standar, termasuk belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.

Hingga Sabtu (4/4/2026), puluhan siswa masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara sebagian lainnya telah diperbolehkan pulang setelah mendapat penanganan medis.

FSGI menilai tingginya angka keracunan MBG harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah.

Program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jika tidak dikelola dengan baik.

"Jika kasus keracunan terjadi berulang dan melibatkan ribuan orang, berarti ada masalah dalam pengawasan, kualitas bahan makanan, kebersihan, atau distribusinya," kata Fahriza.*

(km/ad)

MEDAN – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 50 kilogram yang diduga berasal dari jaringan internasional.

Dalam operasi tersebut, polisi menangkap dua pria asal Aceh Utara yang diduga menjadi bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba.

Baca Juga:

• AHY hingga Habib Rizieq Shihab Terseret Isu Ijazah Palsu, Ini Respons Jokowi

Dari hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi adanya rencana penyelundupan sabu dalam jumlah besar melalui jalur perairan Aceh menuju Sumatera Utara.

"Ini bukan operasi yang berdiri sendiri, tetapi hasil pengembangan dari kasus sebelumnya," kata Rafli, Minggu (5/4/2026).

Berdasarkan informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan intensif dengan memetakan jalur pergerakan pelaku.

Penelusuran kemudian mengarah ke wilayah perairan Aceh Utara.

Saat dilakukan penyergapan, petugas mendapati dua pria dengan gerak-gerik mencurigakan tengah membawa dua karung besar.

Kedua pelaku berinisial DK (23) dan IS (29), warga Aceh Utara, langsung diamankan tanpa perlawanan.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan dua karung berisi sabu dengan total berat mencapai 50 kilogram.

"Barang bukti yang diamankan sebanyak 50 kilogram sabu. Ini jaringan internasional," ujar Rafli.

Ia menegaskan, jumlah tersebut tergolong besar dan berpotensi merusak ribuan generasi muda apabila berhasil beredar di wilayah Sumatera Utara.

Saat ini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Satres Narkoba Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut.

"Kasus ini masih terus kami kembangkan. Peran pihak lain masih didalami," kata Rafli.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya aparat dalam menekan peredaran narkoba lintas negara yang memanfaatkan jalur perairan sebagai akses distribusi ke wilayah Sumatera.*

(mitm/ad)

SOLO – Gelombang dukungan masyarakat sipil terhadap keberlanjutan pembangunan nasional semakin menguat.

Sembilan Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lintas sektoral menyambangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Sumber, Solo, Sabtu (4/4/2026).

Baca Juga:

• Jokowi Telepon Putra Mahkota Arab Saudi: Yang Mulia MBS, Kapan Perangnya Selesai?

Ketua Umum Relawan Jokowi untuk Prabowo-Gibran (ReJO), HM Darmizal, yang memimpin delegasi, menegaskan pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat persatuan nasional.

"Kami, sembilan Ketua umum Ormas, sepakat mengawal pemerintahan Prabowo–Gibran agar tetap guyub, solid, dan fokus bekerja untuk rakyat sampai Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang makmur," tegas Darmizal.

Delegasi yang hadir mencerminkan beragam latar belakang profesional dan sosial, dari guru, pekerja publik, hingga petani, menunjukkan luasnya spektrum dukungan bagi pemerintahan mendatang.

Berikut para pemimpin ormas yang hadir:

- HM Darmizal (Ketua Umum ReJO)
- Teguh Sumarno (Persatuan Guru Republik Indonesia/PGRI)
- Muhammad Rahmad (Ketua Umum Usaha Perjalanan Wisata Indonesia)
- Alfons Matly (Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia/FPPPI)
- Asep Syaripuddin (Ketua Umum HIPPKI)
- Asep Hamdani (Ketua Umum AP-LOG)
- Arya Wardhana (Ketua Umum Parade Nusantara)
- Andi Kurniawan (Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara)
- Lis Letty Jumiaty (Ketua Umum Petani Aren ReJO Nusantara)

HM Darmizal memuji keramahtamahan Jokowi yang menerima rombongan dengan suasana kekeluargaan, menegaskan peran mantan presiden sebagai guru bangsa dan negarawan yang peduli stabilitas nasional.

"Alhamdulillah, kami diterima dengan sangat baik. Sambutan beliau penuh kekeluargaan, menegaskan keteladanan seorang negarawan dan guru bangsa," ujar Darmizal.

Pertemuan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa sinergi antar-komponen bangsa menjadi kunci menjaga stabilitas, persatuan, dan kesinambungan pembangunan nasional.*

(tm/ad)

JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan bahwa dirinya sempat menghubungi Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), pada Rabu (11/3/2026) di tengah eskalasi militer yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Dalam pidatonya pada acara Silaturahmi Kebangsaan dan Halal Bihalal Anniversary ke-1 YouTuber Nusantara, Sabtu (4/4/2026), Jokowi menceritakan percakapan tersebut, yang dilakukan untuk menanyakan kepastian berakhirnya konflik dan dampaknya terhadap harga minyak dunia.

Baca Juga:

• AHY hingga Habib Rizieq Shihab Terseret Isu Ijazah Palsu, Ini Respons Jokowi

Jokowi menambahkan, ia juga menanyakan prediksi harga minyak yang melambung akibat eskalasi geopolitik.

Namun, jawaban MBS sama: "Juga enggak pasti dan enggak jelas. Kalkulasinya sangat rumit dan sulit."

Presiden menjelaskan bahwa setelah menghubungi MBS, ia juga menelepon menteri terkait di Arab Saudi, yang memberikan jawaban serupa.

Menurut Jokowi, bahkan pihak yang berada dalam lingkaran perang pun kesulitan memprediksi kapan konflik akan berakhir atau harga minyak kembali normal.

"Kita mendoakan bersama agar APBN kita, fiskal kita ini kuat menghadapi goncangan-goncangan yang tidak jelas seperti yang kita alami sekarang ini," tambah Jokowi.

Pidato ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap dampak ekonomi global, terutama terhadap stabilitas fiskal dan harga energi di Indonesia, di tengah ketidakpastian konflik Timur Tengah yang dapat memengaruhi pasar internasional.*

(tm/ad)

SOLO – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya memberikan respons terkait isu ijazah palsu yang menyeret sejumlah tokoh nasional, termasuk dirinya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta tokoh agama Habib Rizieq Shihab.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat berada di Solo, Jumat (3/4/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Hadiri Halal Bihalal PKS Kota Medan, Ajak Tinggalkan Sekat Politik dan Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Kota

"Saya tidak mau berspekulasi, dan saya juga tidak mau menuduh siapa pun," ujarnya.

Mantan kepala negara ini menegaskan prinsip kehati-hatian dalam merespons isu sensitif dan menyerahkan sepenuhnya penanganannya kepada aparat penegak hukum.

"Biarkan proses hukum dan proses yang lain berjalan apa adanya," tambah Jokowi.

Dalam sistem hukum Indonesia, jalur ini mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga kemungkinan persidangan yang dilakukan secara transparan.

Kasus tudingan ijazah palsu kini ditangani Polda Metro Jaya. Aparat kepolisian telah menetapkan delapan orang tersangka, dibagi ke dalam dua klaster.

Klaster pertama berisi Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah, dan Damai Hari Lubis.

Klaster kedua berisi Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa.

Dua tersangka dari klaster pertama, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, penyidik memutuskan menghentikan proses hukum mereka melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) setelah bertemu Jokowi di Solo pada Januari 2026.

Sementara itu, Rismon Sianipar mengajukan permohonan restorative justice, yang menekankan pemulihan keadaan dan penyelesaian konflik melalui dialog, bukan semata-mata hukuman.

Habib Rizieq Shihab menolak tuduhan sebagai koordinator penyebaran isu ijazah palsu.

Ia menegaskan tidak mengenal Agus Harimurti Yudhoyono maupun Puan Maharani, dan menyebut tuduhan itu sebagai fitnah.

Rizieq memutuskan untuk tidak menempuh jalur hukum kecuali isu berkembang menjadi masalah politis serius.

Berbeda dengan Rizieq, PDIP dan Partai Demokrat menempuh jalur hukum.

Politikus PDIP Guntur Romli menegaskan, penyebaran hoaks tidak bisa dibiarkan dan pihaknya tetap melapor ke polisi.

Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) juga melakukan investigasi mandiri terhadap dalang di balik kanal YouTube "Dibikin Channel" yang menyebarkan narasi menyesatkan, termasuk dugaan pembiayaan Rp50 miliar untuk penyebaran isu.

Video tuduhan yang diunggah pada 22 Maret 2026 itu menarasikan adanya rekaman percakapan yang melibatkan Puan, AHY, dan Rizieq sebagai bagian dari "persekongkolan lintas kelompok" untuk mendelegitimasi Jokowi, yang dibocorkan oleh Rismon Sianipar.

Namun, seluruh pihak yang disebutkan membantah klaim tersebut.

Dengan perkembangan ini, kasus tudingan ijazah palsu menjadi sorotan publik dan menunjukkan bagaimana isu politik, hukum, dan media digital saling terkait dalam lanskap informasi Indonesia.*

(tm/ad)

MEDAN – Alva Bintara Putra Nasution (31), otak di balik penyerangan dan pembakaran dua sepeda motor polisi saat penggerebekan narkoba di Belawan, resmi divonis tiga tahun penjara.

Putusan ini dibacakan di Pengadilan Negeri Medan pada Minggu (5/4/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Hadiri Halal Bihalal PKS Kota Medan, Ajak Tinggalkan Sekat Politik dan Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Kota

Alva, anak bandar narkoba Ismail Nasution, memprovokasi pelaku lain untuk menyerang petugas dengan melempari batu, hingga akhirnya dua sepeda motor polisi dibakar.

Dalam putusannya, hakim menyatakan, "Mengadili, menyatakan terdakwa Alva Bintara Putra Nasution Alias Alpa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang dilakukan dengan bersekutu. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun."

Vonis ini hanya sedikit lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman 3,5 tahun penjara.

Sebelum menangkap Alva, polisi telah menangkap empat pelaku lainnya, yakni Ramli Hidayat (39), Ari Juanda (22), Irwandana (25), dan Adi Syahputra (38).

Alva berperan sebagai provokator utama yang memicu kekerasan terhadap petugas.

Plh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Wahyudi Rahman menegaskan bahwa Alva merupakan dalang di balik aksi kekerasan itu. "

Iya (anak Ismail Nasution), iya diduga demikian (otak pelaku penyerangan)," ujarnya, Kamis (15/5/2025).

Kasus ini kembali menegaskan risiko tinggi yang dihadapi aparat kepolisian saat menegakkan hukum di wilayah yang dikuasai jaringan narkoba, sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku kejahatan untuk tidak menghalang-halangi tugas aparat.*

(d/ad)