Dalam plakat yang diserahkan kepada Prabowo tertulis: "Presented with grateful appreciation by Special Warfare Command Royal Thai Army".

Baca Juga:

• Sambut PM Thailand, Prabowo Bercanda: Bali Sering Dikira Ibu Kota Indonesia

"Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan pemerintah kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari angkatan bersenjata Thailand yang dianugerahkan kepada saya," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, penghargaan itu merupakan hal yang tidak ia duga sebelumnya.

"Penghargaan ini di luar dugaan saya dan saya anggap sebagai cerminan dari kepercayaan, persahabatan, saling menghormati, dan eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand," katanya.

Sementara itu, PM Thailand Anutin Charnvirakul mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan para jenderal Angkatan Darat Thailand terhadap rekam jejak Prabowo di dunia militer.

Sebelum bertolak ke Indonesia, Anutin sempat meminta pengarahan dari sejumlah pejabat senior militer Thailand terkait kunjungannya. Dari sesi tersebut, ia mengaku mengetahui besarnya rasa hormat para perwira Thailand kepada Prabowo.

"Sebelum saya melakukan perjalanan ke sini, ketika saya meminta para pejabat senior militer saya untuk memberi pengarahan kepada saya untuk kunjungan kita kali ini, Anda benar-benar seorang ikon militer dan banyak jenderal muda kami yang mengagumi kinerja Anda," kata Anutin.

Anutin menambahkan, banyak jenderal muda Thailand bahkan ingin ikut dalam delegasinya untuk bertemu langsung dengan Prabowo. Sebagai bentuk penghormatan, ia turut membawa sejumlah medali yang ingin diberikan para jenderal Angkatan Darat Thailand kepada Prabowo.* (in/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor pengacara milik tersangka Don Ritto (DR).

Baca Juga:

• Eks Menag Yaqut Siap Duduk di Kursi Pesakitan, Sidang Kuota Haji Dimulai 11 Agustus

Selain kantor Don Ritto, penyidik juga menggeledah rumah tersangka Nurman Herin (NH) yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.

Anang menambahkan, penyidik turut menggeledah empat perusahaan yang diduga terkait perkara ini di wilayah Jakarta Selatan, yakni PT HI, PT PIS, PT KNE, dan PT SME.

"Seluruh tindakan penyidikan itu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana," kata dia.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di Sentul, Jawa Barat. Selain Febrie, Kejagung juga menetapkan pengacara Don Ritto dan pihak swasta Nurman Herin sebagai tersangka dalam perkara TPPU ini.

Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, menyebut dugaan TPPU tersebut dilakukan Febrie selaku jaksa dan pejabat struktural selama bertugas di Kejaksaan.

Selain kasus TPPU, Febrie juga terjerat dalam tiga perkara lain di Kejagung, yakni dugaan korupsi terkait PT Krakatau Steel, dugaan korupsi pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang berujung pemadaman listrik massal, serta sprindik dugaan korupsi dalam perkara PT ASABRI.* (in/dh)

Kelakar itu muncul saat Prabowo menyinggung kunjungan Anutin ke Jakarta yang baru pertama kali dilakukan. Sebelumnya, PM Thailand itu diketahui pernah berkunjung ke Bali.

Baca Juga:

• Anas Urbaningrum Soroti Tren Survei Kepuasan Pemerintah, Ini 5 Masukannya untuk Prabowo

Pertemuan keduanya berlangsung hangat. Prabowo turut menyampaikan ucapan selamat kepada Anutin atas terpilihnya sebagai Perdana Menteri Kerajaan Thailand.

"Seperti yang Anda ketahui, hubungan antara Indonesia dan Thailand telah terjalin sejak lama. Kita memiliki hubungan yang sangat baik. Kita mungkin memiliki beberapa masalah komersial yang ingin kita selesaikan secepat mungkin dan sebaik mungkin," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk mempererat kerja sama kedua negara di berbagai sektor. Ia menilai Indonesia dan Thailand memiliki fondasi hubungan kuat sebagai sesama negara anggota ASEAN dengan potensi ekonomi besar.

"Saya berharap dapat bekerja sama erat dengan Anda dan pemerintah Anda untuk lebih memperkuat kemitraan yang telah lama terjalin antara Thailand dan Indonesia. Saya pikir kita berdua memiliki ekonomi yang kuat sebagai bagian dari ASEAN," ujarnya.

Prabowo turut menyoroti sejumlah kesamaan yang dimiliki kedua negara, termasuk komoditas unggulan yang berpotensi menjadi modal untuk memperkuat kerja sama ekonomi ke depan.* (in/dh)

Purbaya mengaku namanya kerap dikaitkan dengan berbagai bursa jabatan, mulai dari pimpinan lembaga keuangan, kementerian, hingga posisi Gubernur BI. Namun ia menegaskan tidak pernah benar-benar mengajukan diri untuk posisi-posisi tersebut.

Baca Juga:

• Cuma 2 dari 34 Kanwil Capai Target di 2025, Purbaya Yakin Tahun Ini Jauh Lebih Baik

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga meluruskan isu yang menyebut Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar karena pemisahan bank sentral dari otoritas fiskal merupakan amanat undang-undang.

Purbaya mengakui saat ini tengah terjadi tekanan di sektor keuangan yang salah satunya berdampak pada pelemahan rupiah. Namun menurutnya, solusi yang tepat bukan menggabungkan bank sentral dengan otoritas fiskal, melainkan memperkuat sinergi antara otoritas fiskal, bank sentral, dan lembaga pengawas keuangan.

"Ketika keadaan seperti ini, kurang baik mengubah sistem yang ada, yang penting adalah perbaiki kinerjanya kita semua itu. Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS, dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis, gitu aja," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, Perry Warjiyo mundur dari kursi Gubernur BI. Destry Damayanti kemudian ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur BI.* (in/dh)

"(Sidang perdana) 11 Agustus 2026," ucap Juru Bicara PN Jakpus, Andi Saputra, dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tolak Banding Jaksa, Vonis Bebas Kasus Korupsi Westafel Tetap Berlaku

Susunan majelis persidangan terdiri atas Ni Kadek Susantiani selaku Ketua Majelis, dengan Adek Nurhadi dan Sigit Herman Binaji sebagai anggota.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Sejalan dengan itu, Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus telah meregister 4 perkara, yakni:

- Perkara nomor 42/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst/2026 atas nama Yaqut Cholil Qoumas
- Perkara nomor 43/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst/2026 atas nama Isfhah Abidal Aziz
- Perkara nomor 44/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst/2026 atas nama Ismail Adham
- Perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst/2026 atas nama Asrul Aziz Taba* (in/dh)

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Nazrul Zaman. Menurutnya, situasi ini menjadi ironi karena Aceh merupakan daerah penghasil semen dengan keberadaan pabrik PT Solusi Bangun Andalas (SBA) di Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Baca Juga:

• Kapolres Aceh Selatan Janji Bedah Rumah Janda Eks Kombatan GAM, Siapkan Modal UMKM untuk Bangkit

Ia menilai lonjakan harga memang dipengaruhi meningkatnya permintaan akibat percepatan pembangunan dan rehabilitasi pascabanjir. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenaran atas kelangkaan yang terjadi dalam waktu cukup lama.

Nazrul menduga terdapat persoalan dalam rantai distribusi, termasuk kemungkinan alokasi pasokan ke luar daerah yang lebih besar dibanding kebutuhan lokal. Selain itu, ia juga menyoroti adanya dugaan praktik spekulasi maupun penimbunan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan tingginya permintaan.

Menurutnya, kelangkaan semen berdampak langsung terhadap proses rehabilitasi rumah warga terdampak banjir, pembangunan fasilitas umum, hingga proyek-proyek strategis pemerintah daerah. Sejumlah kontraktor juga disebut mengalami pembengkakan biaya sehingga terpaksa menunda pekerjaan yang sedang berjalan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nazrul meminta Pemerintah Aceh segera melakukan langkah konkret melalui koordinasi dengan produsen dan distributor guna memastikan kebutuhan semen masyarakat Aceh terpenuhi.

Ia juga mendorong Satgas Pangan bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak), operasi pasar, serta pengawasan terhadap distribusi semen guna mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga di tingkat distributor dan pedagang.

Selain itu, aparat penegak hukum diminta mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran yang menyebabkan terganggunya pasokan dan melonjaknya harga di pasaran.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Efendi, sebelumnya mengakui adanya kelangkaan semen di Aceh. Pemerintah Aceh, kata dia, telah memanggil pihak PT Solusi Bangun Andalas (SBA) untuk membahas persoalan tersebut. Namun hingga kini, harga semen di lapangan masih terpantau tinggi.

Seorang pemilik toko bangunan di Aceh Besar yang enggan disebutkan namanya juga membenarkan harga semen produksi Andalas mengalami kenaikan signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi mengingat semen tersebut diproduksi di Aceh Besar, tetapi masyarakat setempat justru kesulitan memperoleh pasokan dengan harga normal.* (dh)

Menurut Bobby, kekayaan budaya yang dimiliki Sumatera Utara merupakan modal besar untuk menggerakkan perekonomian daerah sekaligus memperkuat daya saing industri fashion Indonesia hingga ke pasar internasional.

Baca Juga:

• Wamenkes Tinjau Skrining TB di Simalungun, Bupati Tegaskan Komitmen Percepat Eliminasi Tuberkulosis

Ia meyakini perpaduan motif tradisional ulos dengan sentuhan para desainer modern mampu menjadi daya tarik baru di panggung mode dunia. Menurutnya, Indonesia Fashion Week 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas kolaborasi antara Sumatera Utara dengan industri fashion internasional.

Bobby juga menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara Indonesia Fashion Week serta seluruh pihak yang telah berkontribusi mempromosikan kriya dan wastra Nusantara. Ia menegaskan Pemprov Sumut siap mendukung berbagai upaya pelestarian sekaligus promosi budaya melalui sektor wastra.

"Oleh karena itu, malam hari ini mudah-mudahan pintu awal pembuka untuk kami dari Sumatera Utara bisa berkolaborasi lebih jauh lagi dengan dunia yang lebih luas lagi, dengan dunia internasional. Kami juga siap untuk berkolaborasi memperkenalkan budaya kami khususnya di sektor wastra yang ada di Sumatera Utara," katanya.

Selain memperkenalkan kekayaan wastra, Bobby turut mempromosikan kuliner khas Sumatera Utara yang selama ini dikenal luas masyarakat Indonesia.

"Kalau dari sisi kuliner di Sumatera Utara khususnya Medan itu katanya cuma ada dua rasa. Makanan yang ada di Sumatera Utara rasanya cuma dua, enak sama enak sekali," ucapnya disambut antusias para tamu.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengaku terkesan dengan kuatnya tradisi menenun ulos yang masih dijaga masyarakat Batak di kawasan Danau Toba. Menurutnya, ulos bukan sekadar kain tradisional, tetapi juga menjadi identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

"Yang paling membekas di hati saya adalah melihat bagaimana ulos tetap hidup sebagai bagian dari keseharian masyarakatnya. Di balik setiap lembar ulos, ada tangan-tangan terampil para perempuan Batak dengan penuh ketekunan menjaga tradisi itu tetap hidup," ujarnya.

Widiyanti menilai keberlanjutan tradisi lokal merupakan fondasi penting dalam membangun karakter destinasi wisata Indonesia. Ia berharap Indonesia Fashion Week terus menjadi wadah promosi wastra Nusantara sekaligus mampu menarik minat wisatawan mancanegara.

Ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) sekaligus Presiden Indonesia Fashion Week, Poppy Dharsono, mengatakan tema "Ulos Simetria" menggambarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan inovasi dalam industri mode.

"Selama lima hari kita telah menyaksikan kreativitas terbaik anak bangsa, pertemuan ide dan inovasi, serta kolaborasi yang memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan mode di kawasan dan dunia," kata Poppy.* (dh)

Dalam kegiatan tersebut, IMO Indonesia diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP IMO Indonesia, Zulkifli Thahir, S.E., M.AP., yang hadir sebagai perwakilan asosiasi pengusaha media bersama ratusan pelaku usaha dari berbagai sektor dan daerah di Indonesia.

Baca Juga:

• Tumbang Beruntun, Kamboja, Timor Leste, dan Laos Resmi Angkat Koper dari AFF 2026

"Pertemuan seperti ini sangat penting karena menjadi ruang bagi para pelaku usaha untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, serta merumuskan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global," ujar Zulkifli.

Ia berharap forum tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat daya saing dunia usaha di Indonesia.

Menurutnya, hasil pembahasan dalam Rakerkornas APINDO diharapkan mampu melahirkan berbagai terobosan yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha di daerah.

"Hasil forum ini diharapkan melahirkan berbagai terobosan yang dapat memperkuat daya saing pelaku usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha di daerah," katanya.

Zulkifli juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah, organisasi pengusaha, asosiasi badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Ia menilai industri media memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang sehat melalui penyebaran informasi yang akurat, edukatif, dan konstruktif.

"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Dunia usaha membutuhkan ekosistem yang saling mendukung, termasuk peran media sebagai mitra strategis dalam membangun optimisme, menyebarluaskan informasi, dan mengawal pembangunan ekonomi," pungkasnya.* (dh)

Dalam unggahan di akun @anasurbaningrum, Anas menyebut penurunan tingkat kepuasan publik terjadi ketika masa pemerintahan belum genap dua tahun, padahal pemerintah memulai dengan modal kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Baca Juga:

• Rebutan 8.100 Kursi War Tiket, Ini Deretan Acara Meriahkan HUT ke-81 RI

Menurut mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, terdapat sedikitnya lima langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah untuk memperkuat kembali kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan tingkat kepuasan publik.

Masukan pertama adalah mengembalikan fokus pemerintahan pada realisasi janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pelaksanaan program yang telah dijanjikan dibanding meluncurkan program-program baru yang bersifat insidental.

Saran kedua, Anas menekankan pentingnya memperkuat konsolidasi internal pemerintahan agar seluruh jajaran kabinet memiliki irama kerja yang sama di bawah kepemimpinan Presiden.

Selain itu, ia juga menilai komunikasi publik pemerintah perlu diperkuat. Menurutnya, pemerintah sebaiknya lebih banyak membangun narasi positif dan memproduksi informasi yang konstruktif dibanding hanya merespons polemik yang berkembang di ruang publik.

Anas juga mendorong pemerintah meningkatkan kinerja pada sektor-sektor yang langsung dirasakan masyarakat, seperti ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pelayanan publik, hingga keamanan.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik.

Masukan terakhir yang disampaikan adalah melakukan perampingan struktur kabinet. Ia berpendapat kabinet yang lebih ramping akan mempermudah koordinasi, memperkuat konsolidasi, serta meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan.

"Citra kerja keras dan efisiensi pemerintah lebih mudah dibangun jika postur kabinet lebih ramping dan gesit. Kabinet yang terlalu gemuk bisa menciptakan keadaan Presiden berlari kencang dan bekerja sangat keras, tetapi ada sebagian dari keluarga besar kabinet yang hanya bekerja sekadarnya," ujar Anas.

Di akhir pernyataannya, Anas menegaskan lima poin tersebut merupakan masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar kinerja pemerintahan semakin baik dan kepercayaan publik kembali meningkat.

"Tentu saran bisa lebih panjang dan detail lagi. Rakyat berharap kinerja pemerintah makin baik dan itu akan terpantul pada angka approval rating yang juga baik atau membaik. Ayo Pak Presiden, bisa!," tutupnya.* (dh)

Kunjungan kemanusiaan tersebut dilakukan ke rumah Meilida (42), seorang janda yang harus membesarkan tiga anaknya seorang diri setelah suaminya, almarhum Dusamat, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), meninggal dunia pada 2023.

Baca Juga:

• Awal Pekan Cerah, Emas Antam Menguat ke Rp2,61 Juta/Gram

Usai melihat langsung kondisi rumah dan kehidupan keluarga tersebut, AKBP T. Ricki Fadlianshah mengaku prihatin. Menurutnya, kehadiran Polri harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Sebagai bentuk kepedulian, Kapolres menyerahkan bantuan kebutuhan pokok sekaligus memastikan pihaknya akan membantu proses rehabilitasi rumah agar lebih layak huni dan tidak lagi rentan terdampak banjir.

Selain perbaikan rumah, Polres Aceh Selatan juga akan mendorong pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak Meilida, khususnya Nur Asma Fitri. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Tak berhenti di situ, Kapolres juga berinisiatif memberikan dukungan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kepada Meilida agar memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil.

"Kita juga berinisiatif membantu modal usaha UMKM kepada Meilida agar memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan. Semoga bantuan ini menjadi langkah awal bagi keluarga untuk membangun usaha mandiri, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari tekanan ekonomi yang selama ini dihadapi," ujar AKBP T. Ricki Fadlianshah.

Kapolres berharap bantuan yang diberikan tidak hanya meringankan beban keluarga dalam jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi sehingga Meilida dan ketiga anaknya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.

Komitmen rehabilitasi rumah, bantuan gizi, dan dukungan modal usaha tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Aceh Selatan untuk menghadirkan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga kepedulian terhadap persoalan sosial dan kesejahteraan masyarakat.* (dh)

Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Chandra mengatakan, pihaknya langsung mengambil langkah cepat begitu informasi tersebut beredar di media sosial. Oknum anggota yang dimaksud telah diamankan dan kini menjalani pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.

Baca Juga:

• Polres Tanjab Timur Bentuk "Geng Motor Syariah", Langkah Baru Cegah Aksi Geng Motor

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, oknum anggota berinisial S berpangkat Bripka diduga berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Meski demikian, proses pemeriksaan masih terus berlangsung untuk memastikan seluruh fakta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, setiap personel yang melanggar aturan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Kami berkomitmen menindak tegas siapa pun yang melakukan pelanggaran. Berawal dari informasi yang viral, kami langsung menindaklanjuti dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut," tegasnya.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang bersangkutan, Polres Tanjung Jabung Timur juga terus memperketat pengawasan internal, termasuk melalui pemeriksaan tes urine secara berkala terhadap personel.

Kapolres menyebutkan, sebelum peristiwa tersebut terjadi, pihaknya telah melaksanakan tes urine terhadap sejumlah anggota. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh anggota yang diperiksa, termasuk Bripka S, dinyatakan negatif.

"Sebelum kejadian ini pun kami sudah melakukan tes urine terhadap empat anggota. Mereka yang hasilnya negatif, termasuk Bripka S. Kami tidak melindungi siapa pun. Setiap anggota yang melanggar harus bertanggung jawab atas perbuatannya," ujarnya.

AKBP Ade Chandra menambahkan, sejak memimpin Polres Tanjung Jabung Timur, pihaknya telah menerapkan langkah-langkah pencegahan dengan melakukan identifikasi terhadap personel yang berpotensi bermasalah agar dapat diberikan pembinaan secara berkelanjutan.

Pembinaan tersebut meliputi pembinaan rohani maupun fisik sebagai upaya membangun disiplin dan profesionalisme anggota. Ia memastikan setiap personel Polri yang terbukti melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami melakukan pembinaan secara berkelanjutan, baik pembinaan rohani maupun fisik. Siapa pun anggota Polri yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.* (dh)

Pengakuan tersebut disampaikan Iman Irdian saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Nur Erdian dan Heny Afrianti dari PT Whiz Digital Berjaya di Pengadilan Negeri Medan, Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Banyak Perkara Lama Tersendat Akibat Maraknya OTT, KPK Tambah Personel Penindakan

Menurut Iman, saat itu jabatan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Kominfo sedang kosong sehingga perlu diisi melalui penunjukan pelaksana tugas.

"Tidak ada permintaan, karena ada kekosongan jabatan di Kominfo jadi kita Plt-kan. Karena yang saya tahu dia punya kemampuan," ujar Iman dalam persidangan.

Selain menjabat sebagai Plt Kabid Kominfo, Nur Erdian diketahui juga masih menduduki jabatan definitif sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Menjawab pertanyaan jaksa, Iman menyebut rangkap jabatan tersebut masih diperbolehkan karena satu jabatan bersifat definitif, sedangkan jabatan lainnya merupakan pelaksana tugas (Plt).

Kasus yang menjerat Nur Erdian bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara di Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi pada April 2026.

Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan empat orang, terdiri atas tiga aparatur sipil negara dan satu pihak swasta dari PT Whiz Digital Berjaya.

Perkara ini berkaitan dengan proyek penyediaan jaringan internet di Dinas Kominfo Tebing Tinggi dengan pagu anggaran sebesar Rp840 juta untuk layanan bandwidth domestik 800 Mbps.

Jaksa menyebut penyedia jasa diduga diminta memberikan success fee sebesar 20 persen atau sekitar Rp175 juta dari nilai proyek. Dari jumlah tersebut, PT Whiz Digital Berjaya diduga telah menyerahkan Rp150 juta kepada Nur Erdian pada Desember 2025.

Sisa uang sebesar Rp25 juta disebut hendak diserahkan saat operasi tangkap tangan berlangsung. Namun, saat transaksi dilakukan, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut langsung mengamankan Nur Erdian dan Heny Afrianti beserta barang bukti.

Dalam perkara ini, Nur Erdian didakwa melanggar Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Heny Afrianti didakwa berdasarkan ketentuan dalam KUHP terkait tindak pidana korupsi.

Usai pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi, majelis hakim yang dipimpin M. Nazir menunda persidangan dan akan melanjutkan agenda sidang pada pekan depan.* (dh)

Pembukaan MPLS dilakukan oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh, Drs. Syakir, M.Si., yang mewakili Gubernur Aceh, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Anak Juru Kunci Makam Kini Bicara Bahasa Korea, Kisah di Balik Prestasi Sekolah Rakyat

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, sekaligus menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Syakir menegaskan, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tidak hanya menjadi ajang mengenalkan lingkungan belajar kepada peserta didik, tetapi juga menjadi momentum membangun karakter, kedisiplinan, semangat belajar, serta rasa percaya diri.

Ia mengajak seluruh peserta didik memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, menjaga persaudaraan antarsesama, menaati tata tertib sekolah, serta membiasakan diri menjadi pribadi yang jujur, disiplin, mandiri, dan berakhlak mulia.

Selain itu, Syakir juga berpesan kepada para guru dan tenaga kependidikan agar menjalankan tugas dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan keteladanan dalam mendidik peserta didik.

Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga bertujuan membentuk generasi Aceh yang tangguh, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan di masa depan.

Pemerintah Aceh, lanjut Syakir, akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat guna memastikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia Aceh yang unggul, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam serta kearifan budaya Aceh.* (dh)

Rapat koordinasi dipimpin Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra didampingi Bupati Tanjung Jabung Timur Hj. Dillah Hikmah Sari. Kegiatan itu juga dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh adat, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas motor, serta jajaran pejabat utama Polres dan para kapolsek.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan Kasdam Iskandar Muda Perkuat Sinergi TNI-Polri Demi Keamanan Aceh

Kapolres menyebutkan, berdasarkan data kepolisian terdapat 11 klub motor di wilayah Tanjung Jabung Timur. Dari jumlah tersebut, dua klub diketahui sudah tidak aktif. Hingga saat ini, polisi juga belum menemukan adanya tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor.

Meski demikian, aktivitas balap liar yang kerap terjadi pada malam akhir pekan dan hari libur masih menjadi perhatian karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Menurut Kapolres, upaya penanggulangan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah preventif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Sebagai bentuk pembinaan, Polres Tanjung Jabung Timur menggagas program "Geng Motor Syariah". Program tersebut mengusung pendekatan humanis dengan tujuan membina komunitas motor agar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, memiliki kepedulian sosial, serta memperkuat nilai-nilai moral.

Program itu akan diisi berbagai kegiatan positif, mulai dari kunjungan edukasi ke pondok pesantren dan sekolah, bakti sosial, gotong royong, bakti religi di rumah ibadah, membantu masyarakat terdampak bencana, hingga memberikan edukasi mengenai budaya berkendara yang aman dan tertib.

Kapolres menegaskan keberhasilan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif tidak dapat dilakukan Polri sendiri. Dukungan pemerintah daerah, Forkopimda, TNI, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, komunitas motor, hingga masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya aksi geng motor.

Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Timur Hj. Dillah Hikmah Sari mengatakan pencegahan geng motor merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, pemerintah daerah mendukung keberadaan komunitas motor selama aktivitas yang dilakukan bersifat positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan dan memfasilitasi berbagai kegiatan positif sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas secara produktif," ujarnya.

Sebagai penutup kegiatan, seluruh peserta menandatangani deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen mencegah berkembangnya geng motor yang berpotensi mengganggu keamanan sekaligus mendukung pembinaan komunitas motor sebagai mitra strategis dalam menjaga ketertiban di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.* (dh)

Kunjungan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Aceh itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kapolda didampingi Wakapolda Aceh, Karoops Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, serta Kabid Propam Polda Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Buka Rakernis Keuangan 2026, Tekankan Anggaran Transparan demi Pelayanan Masyarakat

Menurutnya, sinergi yang kuat antara TNI dan Polri merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Aceh.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk semakin mempererat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda. Sinergi yang kuat antara TNI dan Polri merupakan salah satu kunci dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif di Aceh," ujar Joko.

Ia berharap hubungan baik antara kedua institusi terus dipelihara dan ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Selain memperkuat koordinasi, kolaborasi antara Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda juga diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat, sehingga situasi kamtibmas di Aceh tetap aman, damai, dan kondusif.

"Dengan semakin solidnya hubungan antara Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Aceh tetap aman, damai, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan rasa aman," tutup Joko.* (dh)

Putusan itu tertuang dalam Nomor 33/PIDSUS-TPK/2026/PT BNA. Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan permohonan banding dari penuntut umum secara formal tidak dapat diterima karena terbentur ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Baca Juga:

• Fahri Hamzah: Korupsi Tak Akan Selesai Kalau Hanya Andalkan Penangkapan

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 244 ayat (2) dan ayat (4) juncto Pasal 245 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Aturan tersebut sekaligus mempertegas ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa putusan bebas dari dakwaan tidak dapat diajukan banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Dengan dasar itu, Majelis Hakim yang diketuai Irwan Efendi bersama hakim anggota M. Joni Kemri dan Taqwaddin menyatakan permohonan banding yang diajukan JPU terhadap perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Wiki Noviandi dan Dr. Iqbal secara formal tidak dapat diterima.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bna tanggal 22 Juni 2026 menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Dalam amar putusannya, majelis hakim membebaskan kedua terdakwa dari seluruh dakwaan (vrijspraak), memerintahkan keduanya dikeluarkan dari tahanan kota, serta memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat, dan martabatnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menilai terdakwa Wiki Noviandi tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan dan hanya berperan sebagai pemberi modal. Sementara terdakwa Dr. Iqbal dinilai melaksanakan pekerjaan berdasarkan instruksi dan pendanaan dari Wiki Noviandi.

Hakim juga menyatakan hubungan hukum antara keduanya merupakan hubungan pinjam-meminjam modal pekerjaan yang bersifat kontraktual. Selain itu, Wiki Noviandi disebut tidak memiliki perusahaan penyedia maupun menandatangani kontrak dengan Dinas Pendidikan Aceh sebagai pengguna akhir pekerjaan.

Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim berpendapat tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang memenuhi ketentuan tindak pidana korupsi. Perselisihan yang muncul dinilai lebih tepat berada dalam ranah hukum perdata, bukan pidana.

Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menerima pembelaan penasihat hukum para terdakwa dan menyatakan seluruh unsur dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.* (dh)

Pameran tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, pada Senin (3/8/2026). Sebanyak 68 karya foto hasil bidikan 38 pewarta foto dari berbagai daerah di Indonesia dipamerkan kepada publik.

Baca Juga:

• Illiza Resmikan Pameran Foto 'Prahara Pulau Emas' di Museum Tsunami Aceh, Angkat Kisah Ketangguhan Korban Bencana

Dalam sambutannya, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut. Menurutnya, karya foto jurnalistik tidak hanya menjadi dokumentasi visual, tetapi juga rekam jejak sejarah yang memiliki nilai penting dalam membangun kesadaran dan kebijakan daerah yang tangguh menghadapi bencana.

"Pameran ini bukan menampilkan gambar yang biasa, melainkan rekaman sejarah. Ketika masyarakat tidak merawat bumi, dampaknya jauh lebih besar. Pembelajaran ini penting agar pemerintah mempersiapkan diri menjadi daerah yang tangguh bencana," ujar Illiza.

Ia menilai, foto jurnalistik memiliki kekuatan untuk membangun empati publik dan mampu menggerakkan dukungan kemanusiaan yang lebih luas dibandingkan sekadar penyampaian informasi secara lisan.

Sementara itu, Ketua PFI Pusat Dwi Pambudo mengatakan, pameran dan buku foto "Prahara Pulau Emas" disusun sebagai monumen ingatan kolektif atas berbagai peristiwa bencana yang pernah melanda wilayah Sumatra, termasuk Aceh, Padang, dan Medan.

Menurutnya, kamera pewarta foto bukan hanya alat dokumentasi, tetapi juga menjadi saksi visual yang merekam perjalanan kemanusiaan di tengah bencana.

"Kami menghadirkan karya ini secara beretika untuk melayakan ketangguhan manusia dalam melewati masa-masa sulit, bukan untuk mengeksploitasi penderitaan," kata Dwi.

Ketua PFI Aceh M. Anshar menambahkan, kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi PFI Pusat bersama Yayasan Riset Visual Mata Waktu, pemerintah daerah, BUMD, dan sektor swasta.

Ia menjelaskan, karya jurnalistik yang dihasilkan tidak hanya berhenti sebagai dokumentasi visual, tetapi juga mampu mendorong aksi nyata bagi masyarakat terdampak bencana.

Melalui dukungan PFI Pusat, lanjut Anshar, organisasi tersebut berhasil membangun sumur air bersih di rumah ibadah Desa Meunasah Lueng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya sebagai bentuk nyata kepedulian yang lahir dari karya foto jurnalistik.

Selain pameran dan peluncuran buku, PFI Aceh juga menggelar lokakarya fotografi jurnalistik yang diikuti mahasiswa dan komunitas fotografi. Kegiatan itu diharapkan mampu melahirkan generasi pewarta foto yang profesional, beretika, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan.* (dh)

Rakernis diikuti sebanyak 172 peserta yang berasal dari pengelola fungsi keuangan Polda Aceh dan jajaran Polres. Kegiatan itu turut dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, Irwasda Polda Aceh, para pejabat utama, serta peserta Rakernis.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Hadiri Final Danlanud Cup III 2026, Pererat Sinergi TNI-Polri dan Pemerintah Daerah

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel fungsi keuangan yang dinilai telah berkontribusi meningkatkan kualitas tata kelola anggaran di lingkungan Polda Aceh.

Menurutnya, Rakernis menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan negara.

Rakernis tahun ini mengusung tema "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dalam Rangka Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang Efektif dan Efisien pada Satuan Kerja Jajaran Polda Aceh."

Kapolda menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun moral.

"Keuangan negara merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administrasi, tetapi juga secara moral. Karena itu, seluruh personel fungsi keuangan harus memiliki integritas, profesionalisme, ketelitian, serta pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh regulasi pengelolaan keuangan," tegasnya.

Ia menambahkan, setiap anggaran yang dikelola harus mampu mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian secara maksimal sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda juga mengapresiasi capaian 12 satuan kerja yang berhasil memperoleh nilai sempurna IKPA Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masing-masing satuan kerja.

Sebagai penutup, Kapolda meminta seluruh peserta Rakernis menjadikan forum tersebut sebagai wadah berbagi pengalaman, memperkuat sinergi dengan instansi terkait, meningkatkan profesionalisme, mencegah penyalahgunaan anggaran, memperkuat fungsi pengawasan, serta terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

Ia juga mengingatkan agar setiap kendala dalam pengelolaan keuangan segera dikonsultasikan kepada pembina fungsi keuangan di tingkat Polda maupun Pusat Keuangan Polri agar dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

Melalui Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.* (dh)

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera bersama Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan pakan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan di wilayah terdampak. Data Direktorat Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian mencatat kebutuhan pakan ternak di Aceh mencapai 33.430 ton.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 4 Agustus: Hujan Ringan dan Sedang Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah

Direktur Pakan Ditjen PKH Kementerian Pertanian Tri Melasari mengatakan bantuan pakan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ternak pada masa tanggap darurat, tetapi juga menjaga produktivitas peternakan agar proses pemulihan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih cepat.

"Bantuan pakan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pakan ternak pada masa tanggap darurat, tetapi juga menjaga produktivitas ternak," ujar Tri Melasari saat Sosialisasi dan Koordinasi Bantuan Pakan untuk Ternak Terdampak Bencana di Banda Aceh, Senin (27/7/2026).

Dalam pelaksanaannya, bantuan akan disalurkan melalui skema Bantuan Pemerintah kepada kelompok peternak. Pemerintah daerah diminta melakukan validasi populasi ternak, mengidentifikasi kelompok peternak berdasarkan komoditas, serta melengkapi persyaratan administrasi sebelum penetapan penerima dilakukan melalui aplikasi E-Banper.

Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian Pertanian juga membagi pendampingan teknis kepada sejumlah unit pelaksana. BPTU-HPT Indrapuri ditugaskan mendampingi sekaligus mengoordinasikan 10 kabupaten/kota, sementara Balai Veteriner Medan bertanggung jawab melakukan pendampingan di lima kabupaten/kota lainnya.

Satgas PRR Pascabencana Sumatera turut mengawal sinkronisasi data, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, hingga tindak lanjut pemerintah daerah. Pengawalan dilakukan agar penyaluran bantuan berlangsung tepat sasaran, akuntabel, dan dapat menjangkau peternak yang benar-benar membutuhkan.

Salah satu daerah yang tengah mempersiapkan data penerima bantuan yakni Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan melakukan pemutakhiran data peternak terdampak sebagai dasar pengajuan bantuan kepada Kementerian Pertanian.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Bener Meriah, Uswatun Hasanah, mengatakan bantuan pakan sangat dibutuhkan oleh peternak yang hingga kini masih berupaya memulihkan usaha mereka setelah terdampak bencana hidrometeorologi.

"Bantuan berupa pakan ternak ini nantinya diberikan kepada peternak yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun lalu," kata Uswatun Hasanah.

Pendataan di Kabupaten Bener Meriah dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama petugas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di setiap kecamatan. Peternak yang belum terdata diminta segera berkoordinasi dengan petugas setempat agar kebutuhan ternaknya dapat diverifikasi dan masuk dalam usulan penerima bantuan.* (dh)

Wilayah yang diprakirakan mengalami hujan ringan meliputi Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Barat, Pidie, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, dan Bener Meriah. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa.

Baca Juga:

• Cuaca Sumatera Utara Hari Ini, Selasa 4 Agustus: Berawan Mendominasi, Hujan Ringan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah

Sementara itu, hujan sedang diprakirakan terjadi di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara. Kedua wilayah tersebut memiliki suhu udara berkisar 24 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembapan udara mencapai 70 hingga 99 persen.

Adapun cuaca berawan diprediksi menyelimuti Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Besar, Simeulue, Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie Jaya, serta Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celsius.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Bireuen diprakirakan mengalami kondisi udara kabur dengan suhu udara berkisar 24 hingga 30 derajat Celsius dan kelembapan udara 70 hingga 98 persen.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat menyebabkan jalan licin dan menurunkan jarak pandang, terutama di wilayah yang diprakirakan mengalami hujan sedang. Warga di Kabupaten Bireuen juga diharapkan berhati-hati saat berkendara karena udara kabur berpotensi mengurangi visibilitas.* (dh)