DELI SERDANG — Kondisi sungai di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memprihatinkan.

Aliran sungai terlihat menghitam dan dipenuhi tumpukan sampah yang menutupi sebagian permukaan air, Jumat, 1 Mei 2026.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Minggu 3 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

"Air sungai sekarang hitam pekat, baunya sangat menyengat. Dulu masih bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, sekarang sudah tidak berani lagi," kata salah seorang warga yang ditemui di lokasi.

sungai-di-deli-serdang-penuh-sampah-dan-limbah-1777707089696_169.png">

Berdasarkan pantauan di lapangan, tumpukan sampah plastik, limbah domestik, hingga material lain terlihat mengendap di sejumlah titik aliran sungai.

Kondisi tersebut menyebabkan aroma tidak sedap yang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

Warga mengaku khawatir pencemaran yang terus berlangsung akan berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang tinggal di sekitar sungai.

Selain itu, kerusakan ekosistem perairan juga dikhawatirkan semakin parah jika tidak segera ditangani.

Menurut warga, sungai tersebut sebelumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci hingga aktivitas rumah tangga lainnya.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, kualitas air terus menurun hingga tidak lagi layak digunakan.

Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap sumber pencemaran serta mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terbukti mencemari lingkungan.

Warga juga meminta adanya pengawasan rutin agar pencemaran serupa tidak terus berulang dan merusak lingkungan di kawasan tersebut.*

(bi/ad)

JAKARTA — Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia kembali menjadi perhatian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026.

Skema pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan yang relatif mudah dinilai menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha.

Baca Juga:

• Hari Buruh dan Tantangan Ekonomi Modern

Salah satu informasi yang paling banyak dicari calon debitur adalah simulasi cicilan pinjaman mulai Rp10 juta hingga Rp50 juta agar dapat menyesuaikan angsuran dengan kemampuan keuangan.

Pada 2026, bunga KUR BRI disebut berada di kisaran 6 persen per tahun, sesuai kebijakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil.

Berikut simulasi tabel angsuran KUR BRI 2026:

Pinjaman Rp10 Juta
12 bulan: Rp883.333
18 bulan: Rp605.556
24 bulan: Rp466.667
36 bulan: Rp327.778
48 bulan: Rp258.333
60 bulan: Rp216.667

Pinjaman Rp20 Juta
12 bulan: Rp1.766.667
18 bulan: Rp1.211.111
24 bulan: Rp933.333
36 bulan: Rp655.556
48 bulan: Rp516.667
60 bulan: Rp433.333

Pinjaman Rp30 Juta
12 bulan: Rp2.650.000
18 bulan: Rp1.816.667
24 bulan: Rp1.400.000
36 bulan: Rp983.333
48 bulan: Rp775.000
60 bulan: Rp650.000

Pinjaman Rp40 Juta
12 bulan: Rp3.533.333
18 bulan: Rp2.422.222
24 bulan: Rp1.866.667
36 bulan: Rp1.311.111
48 bulan: Rp1.033.333
60 bulan: Rp866.667

Pinjaman Rp50 Juta
12 bulan: Rp4.416.667
18 bulan: Rp3.027.778
24 bulan: Rp2.333.333
36 bulan: Rp1.638.889
48 bulan: Rp1.291.667
60 bulan: Rp1.083.333

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Calon debitur wajib menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain:

- KTP
- Kartu Keluarga
- Surat nikah (bagi yang telah menikah)
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha
- Usaha aktif minimal enam bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain

Cara Mengajukan KUR BRI

Pengajuan dapat dilakukan secara langsung di kantor cabang Bank Rakyat Indonesia terdekat atau melalui situs resmi KUR BRI.

Calon nasabah yang mengajukan secara daring harus mengisi data pribadi, melengkapi informasi usaha, mengunggah dokumen pendukung, hingga menunggu proses survei lapangan dari petugas bank.

Setelah pengajuan disetujui, pencairan dana tetap dilakukan di kantor cabang BRI terdekat.

Program KUR dinilai tetap menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga pertumbuhan UMKM di tengah tantangan ekonomi yang masih dinamis.*

(di/ad)

JAKARTA — Persaingan smartphone di kelas harga Rp2 jutaan semakin ketat pada 2026.

Dengan anggaran terbatas, konsumen kini sudah bisa mendapatkan ponsel dengan spesifikasi yang sebelumnya hanya tersedia di kelas menengah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Gaji Guru di Sumut Naik Setiap Tahun!

Sejumlah produsen seperti Xiaomi melalui lini Redmi, Samsung Electronics, Realme, Infinix, hingga Tecno Mobile berlomba menghadirkan perangkat murah dengan spesifikasi agresif.

Berikut daftar HP Rp2 jutaan terbaik yang layak dipertimbangkan pada Mei 2026:

1. Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 4G masih menjadi salah satu pilihan menarik di kelas harga terjangkau. Ponsel ini dibekali layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz.

Performa didukung chipset Helio G99 Ultra, RAM 8GB, dan penyimpanan internal 256GB.

Kamera utama 200MP dengan OIS menjadi nilai tambah, sementara baterai 5.000 mAh mendukung fast charging 67W.

2. Motorola G57 Power

Motorola menghadirkan daya tahan baterai sebagai keunggulan utama melalui kapasitas 7.000 mAh.

Chipset Snapdragon 6S Gen 4 diklaim cukup stabil untuk aktivitas harian dan gaming ringan hingga menengah.

3. Tecno Pova 7

Seri ini menyasar pengguna yang gemar bermain gim mobile dalam waktu lama. Baterai 7.000 mAh dipadukan chipset Helio G100 dan RAM 8GB.

4. Infinix Hot 60 Pro Series

Ponsel ini menawarkan layar AMOLED 144Hz dan chipset Helio G200. Kapasitas baterai mencapai 5.160 mAh dengan pengisian cepat 45W.

5. Redmi Note 15 4G

Redmi kembali menawarkan perangkat kompetitif dengan layar AMOLED besar, kamera 108MP, dan baterai 6.000 mAh.

6. Infinix Note 50X

Mengandalkan chipset Dimensity 7300 Ultimate, perangkat ini menyasar pengguna yang membutuhkan performa tinggi untuk multitasking dan gaming.

7. Realme 14T

Realme 14T hadir dengan chipset Dimensity 6300, layar AMOLED 120Hz, dan baterai besar 6.000 mAh.

8. Poco M7 Pro

Poco menawarkan layar AMOLED 120Hz serta chipset Dimensity 7025 Ultra dengan kamera 50MP OIS.

9. Tecno Spark 40 Pro Series

Seri ini membawa layar AMOLED 1.5K dengan refresh rate 144Hz. Varian Pro Plus bahkan sudah mendukung wireless charging.

10. Samsung Galaxy A17 4G

Samsung tetap mempertahankan daya saing melalui layar Super AMOLED, chipset Helio G99, dan kamera 50MP dengan OIS.

Analis pasar menilai tren smartphone murah berspesifikasi tinggi akan terus berkembang sepanjang 2026 seiring meningkatnya permintaan konsumen terhadap perangkat gaming murah dengan fitur premium.

Bagi pengguna yang memiliki anggaran terbatas, daftar ini bisa menjadi referensi sebelum membeli smartphone baru.*

(di/ad)

Oleh:M Nur Rianto Al Arif.

SETIAP tanggal 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh Internasional, yaitu sebuah momentum yang pada pandangan pertama tampak sederhana seperti hari libur atau demonstrasi.

Baca Juga:

• Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik? Ini Penjelasan Pemerintah

Hari Buruh bukan sekadar ritual tahunan, melainkan cermin dari relasi antara manusia, kerja, dan sistem ekonomi yang terus berubah.

Di era modern yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan ketidakpastian ekonomi, makna Hari Buruh justru semakin kompleks.

Saat ini tidak lagi hanya berbicara tentang jam kerja delapan jam atau keselamatan di pabrik, tetapi juga tentang algoritma, gig economy, inflasi, dan ketimpangan global.

Pertanyaannya kemudian ialah bagaimana kita memaknai Hari Buruh di tengah lanskap ekonomi yang semakin dinamis dan sering kali tidak pasti?

Makna Hari Buruh tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya. Peringatan ini lahir dari kondisi kerja yang eksploitatif pada abad ke-19, ketika buruh dipaksa bekerja hingga 14–16 jam sehari tanpa perlindungan yang memadai.

Puncak perlawanan terjadi dalam peristiwa Haymarket di Chicago tahun 1886, yang kemudian menjadi simbol perjuangan global pekerja. Dari sanalah tuntutan "delapan jam kerja" menjadi standar universal.

Namun, jika kita melihat kondisi hari ini, standar tersebut memang telah tercapai di banyak negara. Jam kerja telah diatur, hak cuti diakui, dan keselamatan kerja menjadi bagian dari regulasi. Tapi apakah itu berarti perjuangan buruh telah selesai?

Hari ini, tantangan buruh bukan lagi sekadar durasi kerja, tetapi kualitas hidup dari pekerjaan itu sendiri. Dalam banyak kasus, seseorang bisa bekerja penuh waktu namun tetap hidup dalam kondisi ekonomi yang rapuh.

Fenomena ini dikenal sebagai "working poor" atau pekerja yang tetap miskin meskipun memiliki pekerjaan.

Di Indonesia, misalnya, data menunjukkan bahwa hampir 40% dari penduduk miskin berasal dari kelompok pekerja aktif.

Kondisi ini adalah paradoks ekonomi modern, yaitu bekerja tidak lagi menjamin kesejahteraan.

Salah satu cara memahami kondisi ini adalah melalui konsep upah riil. Secara sederhana, upah nominal adalah jumlah uang yang diterima pekerja, sementara upah riil adalah daya beli dari uang tersebut setelah memperhitungkan inflasi.

Dalam praktiknya, kenaikan gaji tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan. Ketika inflasi lebih tinggi daripada kenaikan upah, maka daya beli pekerja justru menurun.

Contoh sederhana menunjukkan bahwa kenaikan gaji 5% bisa "kalah" oleh inflasi 8%, sehingga pekerja sebenarnya menjadi lebih miskin secara riil.

Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam beberapa tahun terakhir, ketika banyak negara menghadapi tekanan inflasi akibat krisis global, gangguan rantai pasok, dan konflik geopolitik.

Di Indonesia sendiri, tuntutan buruh setiap tahun hampir selalu mencakup penyesuaian upah minimum agar sejalan dengan kenaikan biaya hidup.

Dengan kata lain, perjuangan buruh telah bergeser dari "berapa lama bekerja" menjadi "seberapa layak hidup dari hasil kerja".

Jika pada abad ke-19 ancaman utama adalah eksploitasi fisik, maka pada abad ke-21 ancaman terbesar adalah ketidakpastian. Dunia kerja saat ini mengalami transformasi besar akibat teknologi digital.

Otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan robotika telah mengubah struktur pekerjaan. Banyak pekerjaan manual digantikan oleh mesin, sementara pekerjaan baru muncul dengan tuntutan keterampilan yang lebih tinggi. Di satu sisi, ini membuka peluang. Namun, di sisi lain, kondisi ini menciptakan ketidakstabilan.

PHK massal menjadi fenomena yang semakin sering terjadi, terutama ketika perusahaan melakukan efisiensi berbasis teknologi. Di Indonesia, situasi ini terlihat dari meningkatnya ancaman PHK dan stagnasi pertumbuhan upah dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih jauh lagi, munculnya gig economy seperti pengemudi ojek online atau freelancer digital telah mengubah konsep kerja itu sendiri. Pekerjaan menjadi lebih fleksibel, tetapi juga lebih rentan.

Banyak pekerja gig tidak memiliki jaminan sosial, asuransi, atau kepastian pendapatan. Kondisi ini menghadirkan dilema baru, yaitu kebebasan versus keamanan.

Apakah fleksibilitas kerja sepadan dengan hilangnya perlindungan?

Ekonomi modern juga ditandai oleh ketimpangan yang semakin mencolok. Tidak semua pekerja mendapatkan manfaat yang sama dari pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan upah antar sektor, gender, dan status pekerjaan masih menjadi masalah global. Pekerja formal cenderung memiliki perlindungan lebih baik dibandingkan pekerja informal.

Sementara itu, pekerja di sektor teknologi dan keuangan sering kali menikmati pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor manufaktur atau pertanian.

Di Indonesia, disparitas upah antar daerah juga cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa upah minimum di satu kota bisa lebih dari dua kali lipat dibanding kota lain dalam provinsi yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa lokasi geografis masih sangat menentukan kesejahteraan pekerja.

Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ketika sebagian besar pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, konsumsi domestik melemah, padahal konsumsi adalah salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi.

Di tengah semua tantangan ini, satu hal tetap tidak berubah yaitu buruh adalah tulang punggung ekonomi. Tanpa pekerja, tidak ada produksi, distribusi, atau layanan.

Pekerja bukan hanya faktor produksi dalam teori ekonomi, tetapi juga aktor utama dalam kehidupan sosial. Mereka adalah orang tua, konsumen, warga negara, dan bagian dari komunitas.

Namun ironisnya, dalam banyak kebijakan ekonomi, buruh sering kali diposisikan sebagai variabel biaya—sesuatu yang harus ditekan untuk meningkatkan efisiensi.

Logika ini terlihat dalam praktik outsourcing, kontrak jangka pendek, dan fleksibilitas tenaga kerja yang berlebihan.

Padahal, pendekatan yang terlalu berfokus pada efisiensi jangka pendek dapat merugikan ekonomi dalam jangka panjang.

Pekerja yang tidak sejahtera cenderung memiliki produktivitas rendah, kesehatan buruk, dan tingkat konsumsi yang lemah. Dengan kata lain, kesejahteraan buruh bukan hanya isu sosial, tetapi juga strategi ekonomi.

Di sinilah peran negara menjadi krusial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan kepentingan antara pekerja dan pengusaha.

Di satu sisi, pemerintah ingin menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah harus melindungi hak-hak pekerja. Keseimbangan ini tidak mudah dicapai.

Jika regulasi terlalu ketat, investor bisa pergi. Jika terlalu longgar, pekerja bisa tereksploitasi. Maka, kebijakan ketenagakerjaan harus adaptif dan mampu mengikuti perubahan ekonomi tanpa mengorbankan keadilan.

Beberapa isu yang sering muncul dalam perdebatan kebijakan meliputi penetapan upah minimum, sistem outsourcing, jaminan sosial, perlindungan pekerja gig, dan pelatihan ulang (reskilling).

Semua isu ini menunjukkan bahwa Hari Buruh bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan kebijakan publik.

Salah satu nilai utama dari Hari Buruh adalah solidaritas, yaitu kesadaran bahwa pekerja memiliki kepentingan bersama. Namun, di era modern, nilai ini menghadapi tantangan. Dunia kerja yang semakin individualistik membuat pekerja cenderung bersaing satu sama lain, bukan berkolaborasi.

Platform digital, misalnya, sering kali menempatkan pekerja dalam sistem rating dan kompetisi yang ketat.

Akibatnya, kesadaran kolektif menjadi melemah. Padahal, tanpa solidaritas, sulit bagi pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya.

Hari Buruh menjadi momen penting untuk mengingat kembali nilai ini. Di balik perbedaan profesi, sektor, atau status pekerjaan, ada kepentingan bersama, yaitu kehidupan yang layak dan bermartabat.

Melihat ke depan, dunia kerja akan terus berubah. Teknologi akan semakin canggih, ekonomi akan semakin global, dan tantangan akan semakin kompleks.

Namun, perubahan ini tidak selalu berarti buruk. Dengan kebijakan yang tepat, transformasi ekonomi bisa menjadi peluang untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik.

Di tengah tantangan ekonomi modern, makna Hari Buruh perlu ditafsirkan ulang. Hari Buruh bukan lagi sekadar simbol perjuangan masa lalu, tetapi juga refleksi atas kondisi saat ini dan arah masa depan. Hari Buruh adalah pengingat bahwa hak pekerja tidak datang secara gratis.

Selain itu, Hari Buruh dapat menjadi alarm bahwa kesejahteraan buruh masih belum merata. Serta, ajakan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil

Lebih dari itu, Hari Buruh adalah cermin dari nilai-nilai yang kita pilih sebagai masyarakat. Apakah kita melihat pekerja sebagai manusia atau sekadar angka dalam laporan keuangan? Apakah kita memprioritaskan efisiensi atau kesejahteraan?

Pada akhirnya, makna Hari Buruh tidak terletak pada perayaannya, tetapi pada substansinya. Hari Buruh bukan hanya tentang libur sehari, tetapi tentang perjuangan yang terus berlangsung.

Di tengah inflasi, ketidakpastian kerja, dan ketimpangan ekonomi, Hari Buruh menjadi lebih relevan daripada sebelumnya.

Ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap angka pertumbuhan ekonomi, ada manusia yang bekerja keras dan sering kali tanpa jaminan kesejahteraan.

Jika ekonomi adalah mesin, maka buruh adalah bahan bakarnya. Ekonomi tidak akan berjalan tanpa bahan bakar yang cukup dan berkualitas. Maka, menghormati buruh bukan hanya soal moral, tetapi juga soal rasionalitas ekonomi.

Hari Buruh adalah pengingat bahwa ekonomi yang sehat bukan hanya tentang pertumbuhan, tetapi juga tentang keadilan. Dan di dunia yang terus berubah, pesan ini menjadi semakin penting untuk didengar.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Guru Besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Dosen Indonesia.

JAKARTA — Lafaz zikir "Hasbunallah wanikmal wakil" kembali ramai diperbincangkan di kalangan umat Islam karena diyakini memiliki banyak keutamaan, mulai dari memohon pertolongan Allah hingga dimudahkan dalam urusan rezeki.

Lafaz tersebut dikenal sebagai salah satu zikir yang dianjurkan diamalkan secara istiqamah.

Baca Juga:

• Khutbah Jumat di Banda Aceh, Ustaz Tekankan Islam Tidak Pernah Mempersulit Urusan Umat Manusia

Bacaan Hasbunallah Wanikmal Wakil sendiri termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 173:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Hasbunallahu wa ni'mal wakil

Artinya: "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."

Dianjurkan Dibaca 450 Kali

Dalam buku Berlimpah Harta dengan Beragam Dzikir, Shalat, dan Puasa Khusus karya Muhammad Arifin Rahman, disebutkan bahwa zikir tersebut dapat diamalkan sebanyak 450 kali setiap hari.

Amalan ini disebut merujuk pada nasihat ulama sufi, Abul Hasan asy-Syadzili, yang menyatakan bahwa siapa pun yang rutin membacanya akan mendapat kecukupan kebutuhan, perlindungan dari keburukan makhluk, pertolongan Allah, serta limpahan rezeki.

Meski demikian, umat Islam juga diingatkan bahwa zikir bukan sekadar bacaan rutin, tetapi harus diiringi dengan ikhtiar, doa, dan menjauhi perbuatan maksiat.

Keutamaan Membaca Hasbunallah Wanikmal Wakil

Dalam sejumlah kitab dan referensi keislaman, lafaz ini dipercaya memiliki berbagai keutamaan, di antaranya:

- Memohon pertolongan Allah SWT dalam kesulitan
- Mendapat perlindungan dari keburukan
- Membantu menghadapi situasi mendesak
- Menenangkan hati saat menghadapi masalah
- Menjadi doa saat menghadapi kebuntuan hidup
- Diyakini membawa keberkahan rezeki

Kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud

Lafaz ini juga lekat dengan kisah Nabi Ibrahim saat dihukum oleh Raja Namrud.

Menurut kisah yang banyak diceritakan dalam literatur Islam, Nabi Ibrahim dihukum setelah menghancurkan berhala yang disembah kaumnya.

Raja Namrud kemudian memerintahkan rakyatnya mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah besar untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup.

Saat dilempar ke dalam kobaran api, Nabi Ibrahim disebut mengucapkan kalimat:

"Hasbunallah wa ni'mal wakil."

Atas izin Allah SWT, api yang membakar Nabi Ibrahim justru menjadi dingin dan tidak melukainya.

Peristiwa tersebut merujuk pada firman Allah dalam Al-Qur'an:

"Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim."

Kisah ini menjadi simbol kuat tentang ketawakalan kepada Allah dalam menghadapi situasi paling sulit sekalipun.

Wallahu a'lam.*

(d/ad)

BALI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Bali pada Minggu, 3 Mei 2026.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Minggu 3 Mei 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Sementara itu, Tabanan mengalami kondisi berawan dengan suhu lebih sejuk, berkisar 22–29 °C.

Memasuki kawasan selatan, Badung diperkirakan cerah dengan suhu mencapai 33 °C.

Kota Denpasar sebagai pusat aktivitas juga dilaporkan cerah dengan suhu relatif panas, antara 25–34 °C dan kelembapan 70–91 persen.

Di bagian tengah dan timur Bali, Gianyar dan Klungkung sama-sama mengalami cuaca cerah.

Klungkung mencatat suhu tertinggi hingga 34 °C, menjadikannya salah satu wilayah terpanas hari ini.

Bangli, yang berada di dataran tinggi, cenderung berawan dengan suhu lebih dingin, berkisar 22–27 °C.

Adapun Karangasem diprediksi cerah berawan dengan suhu 22–30 °C, sedangkan Buleleng di utara Bali didominasi cuaca cerah dengan suhu 24–32 °C.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada masa peralihan musim.

Aktivitas luar ruangan disarankan menyesuaikan dengan kondisi cuaca setempat, serta menjaga kecukupan cairan tubuh mengingat suhu yang cukup tinggi di beberapa wilayah.*

(ad)

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu, 3 Mei 2026.

Secara umum, seluruh wilayah DIY diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sepanjang hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Minggu 3 Mei 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Sementara itu, Bantul dilaporkan mengalami hujan ringan dengan suhu 24–32 °C.

Kondisi serupa juga terjadi di Gunungkidul yang diprakirakan diguyur hujan ringan dengan suhu 23–31 °C dan kelembapan relatif tinggi, antara 70–99 persen.

Sleman pun tidak jauh berbeda, dengan hujan ringan dan suhu berkisar 23–31 °C.

Adapun Kota Yogyakarta diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24–32 °C serta kelembapan udara 63–96 persen.

Kondisi ini menunjukkan potensi cuaca basah merata di seluruh wilayah DIY.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan air serta jalan licin, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Selain itu, pengguna jalan diharapkan lebih berhati-hati mengingat intensitas hujan yang dapat memengaruhi jarak pandang.*

(ad)

JAWA BARAT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Minggu, 3 Mei 2026.

Secara umum, hampir seluruh daerah diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan, disertai potensi hujan sedang hingga petir di sejumlah wilayah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Minggu 3 Mei 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Garut menjadi salah satu daerah dengan suhu terendah, yakni 18–27 °C, sementara Tasikmalaya dan Ciamis juga berada dalam kondisi serupa dengan kelembapan udara tinggi mencapai 98 persen.

Di wilayah utara, Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Subang diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu relatif hangat, berkisar 23–32 °C.

Namun, Indramayu diprediksi mengalami hujan sedang dengan suhu mencapai 33 °C.

Sementara itu, Purwakarta dan Kota Banjar berpotensi mengalami hujan disertai petir, yang perlu diwaspadai karena dapat disertai angin kencang dan kilat.

Karawang dan Bekasi, termasuk Kota Depok, juga diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu maksimum mencapai 33 °C.

Di kawasan Priangan Timur dan selatan, seperti Pangandaran serta Kota Tasikmalaya, hujan ringan diprediksi turun dengan suhu berkisar 22–32 °C.

Adapun Kota Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat juga berada dalam kondisi hujan ringan sepanjang hari.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Kondisi ini juga berpotensi menyebabkan genangan hingga gangguan lalu lintas di sejumlah titik.*

(ad)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Minggu, 3 Mei 2026.

Seluruh wilayah ibu kota diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sepanjang hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Minggu 3 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Sementara itu, Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Utara juga diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu antara 26 hingga 30 °C.

Kondisi serupa terjadi di Jakarta Barat yang diperkirakan diguyur hujan ringan dengan suhu 25–30 °C.

Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi mengalami hujan dengan intensitas lebih tinggi, yakni hujan sedang, dengan suhu berkisar 25–31 °C serta kelembapan udara mencapai 96 persen.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi genangan air dan peningkatan volume lalu lintas akibat hujan, terutama di wilayah dengan curah hujan sedang.

Selain itu, aktivitas luar ruangan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi cuaca guna menghindari risiko kesehatan maupun keselamatan.*

(ad)

ACEH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Minggu, 3 Mei 2026.

Secara umum, mayoritas daerah diperkirakan mengalami hujan ringan, dengan sebagian wilayah lain dilaporkan berawan hingga udara kabur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Minggu 3 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Kondisi serupa juga terjadi di Aceh Singkil dan Simeulue.

Sementara itu, wilayah tengah seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah mengalami hujan ringan dengan suhu yang relatif lebih sejuk, yakni 16–24 °C.

Gayo Lues dilaporkan berawan dengan suhu 17–26 °C, mencerminkan kondisi khas dataran tinggi.

Di bagian timur, Aceh Timur dan Aceh Tamiang diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu mencapai 32 °C.

Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe juga berada dalam kondisi serupa dengan kelembapan udara tinggi.

Adapun Aceh Tenggara menjadi satu-satunya wilayah yang dilaporkan mengalami udara kabur, dengan suhu 17–24 °C.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi jarak pandang, terutama pada pagi dan malam hari.

Untuk wilayah utara, seperti Pidie, Aceh Utara, dan Bireuen, cuaca cenderung didominasi hujan ringan hingga berawan.

Kota Banda Aceh dan Kota Sabang juga diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 25–31 °C.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai angin kencang serta menjaga keselamatan saat beraktivitas di luar ruangan.

Selain itu, kondisi udara kabur di beberapa wilayah perlu diantisipasi, khususnya bagi pengguna transportasi darat.*

(ad)

SUMUT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Minggu, 3 Mei 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di provinsi ini didominasi hujan ringan, dengan beberapa wilayah mengalami hujan sedang, berawan, hingga udara kabur.

Baca Juga:

• Viral! Siswa SMPN 1 Pantai Labu Buang MBG ke Jalan, Diduga Tak Layak Konsumsi

Sementara itu, wilayah dataran tinggi seperti Tapanuli Utara, Karo, dan Humbang Hasundutan mencatat suhu lebih sejuk, mulai dari 17 hingga 26 °C, dengan dominasi hujan ringan.

Wilayah Danau Toba, termasuk Samosir dan Toba, diprediksi mengalami hujan ringan hingga berawan dengan suhu 18–24 °C.

Adapun Dairi diperkirakan mengalami hujan sedang dengan suhu 19–27 °C, menjadikannya salah satu wilayah dengan intensitas hujan lebih tinggi.

Di kawasan timur Sumatera Utara, seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Kota Medan, hujan ringan mendominasi dengan suhu berkisar 24–31 °C.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Binjai, Tebing Tinggi, dan Pematangsiantar.

Sementara itu, beberapa wilayah seperti Nias, Nias Selatan, dan Nias Barat diprediksi berawan, sedangkan Nias Utara tetap berpotensi hujan ringan.

Labuhanbatu Utara menjadi satu-satunya daerah yang dilaporkan mengalami udara kabur dengan suhu 24–30 °C.

Untuk wilayah selatan seperti Mandailing Natal dan Padang Lawas, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi dengan suhu berkisar 20–32 °C.

Kota Padang Sidempuan juga berada dalam kondisi hujan ringan dengan kelembapan tinggi.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai angin kencang di beberapa wilayah, serta menjaga keselamatan saat beraktivitas di luar ruangan.

Kondisi udara kabur di sejumlah daerah juga perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi jarak pandang.*

(ad)

DELI SERDANG — Aksi protes tak biasa dilakukan sejumlah siswa SMP Negeri 1 Pantai Labu setelah membuang puluhan paket program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke jalan di depan sekolah mereka, Kamis, 30 April 2026.

Tindakan tersebut dipicu dugaan makanan yang dibagikan kepada siswa dalam kondisi tidak layak konsumsi dan diduga telah basi.

Baca Juga:

• Misbakhun Ungkap Tujuan MBG: Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia

Karena Jumat ditetapkan sebagai hari libur nasional, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membagikan jatah makan lebih awal pada Kamis.

"Karena dari pagi dimasak, pastinya sudah basi saat dikonsumsi," kata Veronica Margaret, Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Deli Serdang, Sabtu, 2 Mei 2026.

Kepala Badan Gizi Nasional Sumatera Utara, T. Agung Kurniawan, membenarkan adanya indikasi makanan kurang layak tersebut.

Namun, ia menyesalkan tindakan siswa yang membuang makanan ke jalan.

Menurut Agung, pihak penyedia makanan sebelumnya telah meminta agar paket makanan dikembalikan untuk diganti.

Namun, permintaan itu disebut tidak direspons oleh pihak sekolah.

"Siswa-siswi itu yang buang makanan, masa iya SPPG disalahkan," kata Agung.

Proses investigasi kini menghadapi kendala setelah sampel makanan yang diduga basi tidak dapat diperiksa di laboratorium karena seluruh makanan telah terlanjur dibuang.

"Bagaimana mau dicek sampel makanannya kalau sudah terbuang semua," ujar Veronica.

Hingga kini, Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara masih menunggu hasil koordinasi lanjutan dengan pihak sekolah terkait insiden tersebut.

Meski belum ada laporan keracunan massal dari sekolah lain di Deli Serdang, peristiwa ini menjadi sorotan terhadap pengawasan kualitas dalam pelaksanaan program MBG.

Insiden tersebut juga menambah daftar evaluasi terhadap distribusi makanan gratis agar kualitas, keamanan pangan, serta mekanisme penyaluran benar-benar terjaga.*

(lp/ad)

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan adanya perbedaan perlakuan pajak antara kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) dan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya percepatan transisi energi bersih di Indonesia.

Usulan itu disampaikan Bahlil dalam acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa pada Sabtu, 2 Mei 2026.

Baca Juga:

• Misbakhun Ungkap Tujuan MBG: Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia

"Mungkin ke depan kita perlu membuat kebijakan yang kendaraan yang memakai bensin mungkin perlakuan pajaknya berbeda nanti dengan kendaraan yang memakai listrik karena lebih murah, ramah lingkungan dan tidak kita impor BBM," kata Bahlil.

Ia menjelaskan, penggunaan kendaraan listrik dinilai dapat mengurangi beban subsidi energi yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, biaya operasional kendaraan listrik juga dinilai jauh lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional berbasis BBM.

"Karena itu lebih murah. Kemudian kita konversi sebagian mobil listrik, motor listrik," ujar dia.

Bahlil mengatakan pemerintah saat ini terus mencari formulasi terbaik untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu.

Menurut dia, hampir seluruh negara kini berlomba mencari strategi masing-masing untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

"Semua negara mencari formulasi masing-masing. Semua negara mencari jalan keselamatannya masing-masing," kata Bahlil.

Di sisi lain, kebijakan kendaraan listrik di Indonesia juga tengah menjadi sorotan setelah Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

Dalam aturan terbaru tersebut, kendaraan listrik tidak lagi secara eksplisit disebut sebagai objek yang dikecualikan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Perubahan regulasi itu berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni Permendagri Nomor 7 Tahun 2025, yang secara tegas mengecualikan kendaraan listrik dari objek pajak daerah tersebut.

Menanggapi perubahan regulasi nasional itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan tengah menyiapkan skema insentif fiskal agar kendaraan listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.

Bapenda menegaskan insentif tersebut dirancang untuk menjaga minat masyarakat terhadap kendaraan listrik sekaligus mendukung target pengurangan emisi di Jakarta.

Pemerintah berharap kebijakan fiskal yang lebih adaptif dapat mempercepat migrasi penggunaan kendaraan berbasis energi fosil menuju energi baru terbarukan di Indonesia.*

(cb/ad)

PASURUAN — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari intervensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurut dia, program tersebut tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan pangan anak sekolah, tetapi juga memperbaiki kualitas gizi generasi muda agar mampu bersaing secara global.

Baca Juga:

• Hardiknas 2026: SPK Soroti Rendahnya Gaji Dosen hingga Kritik Anggaran Pendidikan untuk MBG

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu ketika sebagian pelajar masih harus berangkat sekolah tanpa sarapan dan membayar SPP secara penuh.

Menurutnya, kehadiran negara dalam pemenuhan gizi anak menjadi langkah penting.

Misbakhun juga mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi negatif terkait kebijakan pemerintah, termasuk di media sosial.

"Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, jangan dipercaya. Program ini untuk memastikan anak-anak kita bisa bersaing dengan bangsa lain," ujarnya.

Selain MBG, ia menyoroti kebijakan subsidi energi yang disebut tetap dijaga pemerintah di tengah kenaikan harga global.

Ia menyebut harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap stabil meski tekanan internasional meningkat.

Ia menegaskan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen subsidi.

"Di banyak negara harga naik, tapi di Indonesia BBM bersubsidi masih dijaga," kata dia.

Selain BBM, pemerintah juga disebut mempertahankan subsidi elpiji 3 kilogram, listrik, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.*

(at/ad)

JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menolak wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) menjadi pemilihan tidak langsung.

Ia menilai gagasan tersebut berpotensi menggerus prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi inti reformasi.

Baca Juga:

• 4 Pelaku Pembunuhan Lansia di Pekanbaru Akhirnya Ditangkap, Polisi Kejar hingga Sumut dan Aceh!

Karena itu, sistem demokrasi, termasuk pemilihan pemimpin nasional, harus mencerminkan kehendak rakyat.

"Republik Indonesia ini milik kita semua," ujar Megawati saat orasi ilmiah dalam pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026.

Presiden ke-5 RI itu secara khusus menyoroti wacana perubahan sistem pemilihan presiden.

Ia menilai pemilihan langsung merupakan mandat reformasi yang memberikan legitimasi kuat kepada kepala negara.

Menurut Megawati, alasan tingginya biaya pemilu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah sistem yang sudah berjalan.

Ia bahkan membandingkan dengan Pemilu 1955 yang dinilainya berlangsung tertib dan stabil.

"Kalau dulu 1955 bisa, kenapa sekarang tidak bisa?" ujarnya.

Megawati juga mengingatkan bahwa presiden yang dipilih langsung memiliki legitimasi kuat yang tidak boleh dikompromikan, terutama dalam konteks konstitusi dan kedaulatan bangsa.

Selain itu, ia menyinggung potensi gejala penyeragaman dalam lembaga negara yang dapat melemahkan independensi demokrasi dan hukum.

Ia mengkritik budaya "asal bapak senang" yang dinilai menghambat keberanian berpikir kritis.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati turut menyoroti pentingnya independensi lembaga peradilan serta mengapresiasi sikap berbeda pendapat atau dissenting opinion yang pernah disampaikan oleh Arief Hidayat di Mahkamah Konstitusi.

"Jangan biarkan hukum kehilangan keberpihakannya pada keadilan," kata Megawati menutup pidatonya.*

(tt/ad)

JAKARTA — Serikat Pekerja Kampus (SPK) menilai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum refleksi atas kondisi pendidikan nasional yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Sabtu, 2 Mei 2026, SPK menyebut negara justru terjebak dalam kebijakan yang dianggap menekan martabat para pendidik, khususnya dosen dan guru.

Baca Juga:

• Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik? Ini Penjelasan Pemerintah

SPK menyoroti persoalan kesejahteraan dosen yang dinilai masih jauh dari layak.

Berdasarkan data yang mereka himpun, sebanyak 42,9 persen dosen di Indonesia disebut hanya menerima pendapatan tetap di bawah Rp3 juta per bulan.

Bahkan, menurut SPK, masih terdapat dosen di perguruan tinggi swasta yang menerima upah di bawah Rp900 ribu per bulan.

Mereka menyebut kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keberpihakan negara terhadap profesi pendidik di tingkat perguruan tinggi.

"Penghasilan dosen di Indonesia teramat miris," tulis SPK.

Selain menyoroti rendahnya pendapatan dosen, SPK juga mengkritik sistem perlindungan tenaga kerja yang dinilai belum mengakomodasi profesi guru dan dosen secara adil.

Menurut mereka, tenaga pendidik saat ini tidak mendapatkan perlindungan layaknya pekerja sektor lain karena tidak masuk dalam skema perlindungan ketenagakerjaan, termasuk soal upah minimum.

"Negara telah melakukan diskriminasi sistematis dengan mengeksklusi guru dan dosen dari rezim perlindungan ketenagakerjaan," tulis mereka.

SPK juga menyinggung kebijakan pemerintah terkait pengalokasian anggaran pendidikan yang sebagian digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka menilai pengalihan anggaran sebesar Rp223,55 triliun atau sekitar 29,07 persen dari total anggaran pendidikan berpotensi memperburuk kondisi keuangan kampus dan mengancam keberlangsungan tenaga pengajar non-ASN.

Menurut SPK, implementasi program MBG di lingkungan kampus juga dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi merendahkan fungsi perguruan tinggi.

"Pembukaan dapur MBG merendahkan posisi kampus menjadi sekadar event organizer," tulis SPK.

Tak hanya itu, SPK turut menyoroti berbagai aturan administratif yang dinilai memberatkan dosen, termasuk kewajiban surat tugas dan dokumen administratif lain dalam pelaporan Beban Kinerja Dosen (BKD).

Mereka menilai aturan tersebut berpotensi memicu praktik birokrasi berlebihan di lingkungan pendidikan tinggi.

Sebagai langkah lanjutan, SPK menyatakan akan mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih berpihak pada pekerja kampus.

Mereka juga berencana menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi guna memperjuangkan penetapan upah minimum bagi dosen dan pekerja kampus.

SPK menutup pernyataannya dengan mengajak civitas akademika untuk lebih kritis terhadap kebijakan pendidikan nasional yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan tenaga pengajar.*

(tt/ad)

MEDAN — Kelompok Medan Teater menggelar Festival Musikalisasi Puisi bertajuk Kopi & Kepo di Taman Budaya Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Sabtu, 2 Mei 2026.

Kegiatan berlangsung dari sore hingga malam hari.

Baca Juga:

• Pembunuhan Lansia di Pekanbaru: Pelaku Teridentifikasi, Kabur ke Medan

Karya-karya dalam buku tersebut diinterpretasikan melalui pertunjukan musikalisasi puisi oleh kelompok 7 Keliling.

Mereka memadukan pembacaan teks, musik, dan eksplorasi panggung untuk menghadirkan pengalaman artistik atas puisi-puisi yang ditampilkan.

Pimpinan Medan Teater, Munawar Lubis, mengatakan festival ini merupakan upaya menghadirkan puisi ke ruang publik dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

"Festival ini adalah cara kami merayakan puisi, menghadirkan rasa yang sering terabaikan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Ia menambahkan, musikalisasi puisi bukan sekadar pertunjukan, tetapi ruang dialog antara karya sastra dan realitas sosial.

Menurutnya, karya dalam festival ini merepresentasikan berbagai spektrum emosi manusia, mulai dari keresahan hingga kesedihan yang sunyi.

Wali Kota Medan Rico Waas turut hadir sekaligus membuka acara. Ia menekankan pentingnya kegiatan seni dalam memperkuat ekosistem budaya di Kota Medan.

"Kegiatan ini menjadi bukti bahwa seni dan sastra tetap hidup dan relevan, serta menjadi ruang ekspresi generasi muda," kata Rico.

Festival Kopi & Kepo diharapkan menjadi ruang apresiasi yang mempertemukan karya sastra dengan publik yang lebih luas.

Medan Teater juga menegaskan bahwa puisi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang dapat dinikmati semua kalangan.*

(mi/ad)

JAKARTA — Pemerintah tengah mengkalkulasi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tahun ini di tengah tekanan defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkirakan mencapai Rp20–30 triliun.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan penyesuaian iuran diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional.

Baca Juga:

• Potongan Ojol Turun ke 8%, Benarkah Pendapatan Driver Naik? Ini Kata Ekonom

"Iuran memang harus naik, tetapi ada pertimbangan politis karena ini sensitif," kata Budi, Jumat, 1 Mei 2026.

Ia menjelaskan, rencana kenaikan iuran tidak akan berdampak pada masyarakat miskin karena kelompok desil 1 hingga 5 tetap ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kenaikan hanya menyasar peserta mandiri dari kelompok menengah ke atas.

Menurut Budi, peserta mandiri saat ini membayar iuran sekitar Rp42 ribu per bulan, dan kelompok inilah yang berpotensi mengalami penyesuaian tarif.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum akan menaikkan iuran sebelum pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan.

Ia menargetkan pertumbuhan di atas 6 persen sebagai syarat utama.

"Kalau sekarang belum," ujar Purbaya.

Wacana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan sebelumnya sudah mengemuka sejak tahun lalu seiring defisit JKN yang terus melebar.

Namun hingga kini, tarif masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

Dalam aturan tersebut juga diatur batas waktu pembayaran iuran setiap tanggal 10 setiap bulan, serta penghapusan denda keterlambatan mulai 1 Juli 2026, kecuali jika peserta kembali mengakses layanan rawat inap dalam 45 hari setelah reaktivasi kepesertaan.*

(cn/ad)

JAKARTA — Rencana pemerintah menurunkan potongan aplikasi transportasi daring menjadi 8 persen dari sebelumnya sekitar 20 persen dinilai tidak serta-merta meningkatkan pendapatan pengemudi ojek online.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan skema tersebut tidak berdampak langsung pada kenaikan pendapatan selama sistem tarif masih menggunakan mekanisme biaya tetap (fixed cost).

Baca Juga:

• 30 Ribu Lowongan Manajer Kopdes Dibuka, Ternyata Segini Gajinya!

Dalam skema itu, penghasilan pengemudi hanya berasal dari biaya perjalanan.

"Penurunan potongan ke platform tidak otomatis menambah pendapatan pengemudi selama sistem masih fixed cost," ujar Huda, Sabtu, 2 Mei 2026.

Ia menjelaskan, struktur tarif dalam transportasi daring terdiri dari harga konsumen dan harga pengemudi.

Harga konsumen mencakup biaya perjalanan serta biaya platform, sementara pengemudi hanya menerima komponen perjalanan.

Huda juga menyoroti potensi dampak lanjutan jika pendapatan aplikator berkurang.

Menurut dia, perusahaan bisa mengurangi insentif atau promo kepada pengguna, yang pada akhirnya dapat menekan permintaan layanan.

"Jika promo berkurang, minat pengguna bisa turun, dan itu justru berdampak pada pendapatan pengemudi," kata dia.

Di sisi lain, ia menilai skema potongan berbasis persentase sebaiknya dievaluasi. Ia mengusulkan model tarif tetap atau sistem voucher agar pendapatan pengemudi lebih terukur.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginan agar potongan aplikator diturunkan di bawah 10 persen.

Ia menyebut kebijakan itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

"Harus di bawah 10 persen," ujar Prabowo dalam pidato Hari Buruh di Jakarta.

Sementara itu, pemerintah juga disebut melibatkan skema kepemilikan saham oleh Danantara di perusahaan ride-hailing sebagai bagian dari kebijakan penataan ekosistem transportasi daring.*

(bb/ad)

JAKARTA — Pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Posisi ini menjadi salah satu program strategis dalam penguatan ekonomi desa.

Baca Juga:

• Bahlil Ungkap Rencana LPG 3 Kg Bakal Diganti CNG: Lebih Murah 40 Persen

Rekrutmen terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan dengan usia maksimal 35 tahun.

Pendaftaran tahap awal berlangsung hingga 24 April 2026 melalui laman resmi https://phtc.panselnas.go.id.

Seleksi dilakukan bertahap mulai dari administrasi hingga kompetensi, dengan pengumuman akhir dijadwalkan pada pertengahan Juni 2026.

Meski proses rekrutmen sudah berjalan, pemerintah belum menetapkan besaran gaji secara resmi.

Namun, pemerintah memberikan gambaran bahwa penghasilan manajer Kopdes akan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan serta lokasi penempatan.

Gaji manajer diperkirakan berada sedikit di atas upah minimum regional (UMR) masing-masing daerah.

Sementara itu, posisi non-manajerial seperti kasir, sopir, dan petugas keamanan diproyeksikan menerima gaji setara UMR.

Sebagai perbandingan, UMR tertinggi saat ini berada di Kota Bekasi sebesar Rp5,69 juta, sedangkan yang terendah di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,17 juta.

Artinya, besaran gaji di Kopdes Merah Putih akan sangat bergantung pada wilayah kerja masing-masing, mengikuti standar biaya hidup dan ketentuan upah daerah.

Program Kopdes Merah Putih sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat rantai pasok pangan dan ekonomi berbasis desa.*

(bi/ad)