"Hari ini, kami akan menghadap Bapak Presiden, sekaligus mendampingi Bapak Presiden dalam menerima dunia usaha. Sebentar ada dunia usaha yang bertemu Bapak Presiden, jadi kami mendampingi Bapak Presiden," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Impor Minyak Rusia Tahap Pertama Rampung, Bahlil Ungkap Tujuan Pemerintah Amankan Energi Nasional

"Pengembangan power plant, lebih khusus kepada solar panel yang kita akan bangun 100 gigawatt, ini kita akan memberikan opsi kepada beberapa teman-teman pengusaha nasional yang memenuhi syarat untuk bisa ikut mengambil bagian dalam proses pengembangan PLTS ini," kata Bahlil.

Selain proyek PLTS, Bahlil juga menyinggung arah pengembangan industri motor listrik nasional, yang secara khusus akan didorong untuk menggunakan baterai berbahan dasar nikel. Sebab Indonesia merupakan produsen nikel di dunia.

"Motornya itu kan baterainya itu kan ke depan kita akan lebih mendorong, karena kita sudah mempunyai pabrik baterai dari nikel, kita akan lebih mendorong ke nikel," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, potensi ekosistem nikel di Indonesia memiliki tingkat keekonomian yang sangat tinggi dan mampu bersaing secara global. Bersama dengan itu tentu pihaknya juga akan menyiapkan langkah rasionalisasi biaya agar harga kendaraan listrik berbaterai nikel makin terjangkau bagi masyarakat.

"Kita lihat tingkat keekonomiannya. Tapi kami yakin bahwa tingkat keekonomian nikel Indonesia itu akan jauh lebih kompetitif, dan kita akan melakukan beberapa langkah-langkah penyesuaian terhadap komponen-komponen dalam harga supaya lebih ekonomis," tegas Bahlil.* (d/dh)

"Bahwa penyidik sedang mengirim, sudah mengirim undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa. Makanya nanti akan didalami dulu proses tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Kematian Karumga Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Kejagung Enggan Berkomentar

"Kita mungkin teman-teman juga sudah melihat ada foto yang beredar, tetapi kan harus kita klarifikasi apakah benar itu kondisi awal, benar nggak itu merupakan sosok almarhum S atau bukan. Termasuk video-video yang beredar ambulans, keranda jenazah yang dibawa ada CCTV, ini kan harus ditemukan persesuaian oleh teman-teman penyidik," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, korban pertama kali ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Korban disebut-sebut merupakan Kepala Rumah Tangga (Karumga) dari mantan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah. Kendati demikian, pihak kepolisian masih terus melakukan verifikasi terkait identitas dan latar belakang korban.

Sejauh ini, lima orang saksi sudah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Mereka adalah sopir ambulans yang membawa jasad korban hingga saksi yang terakhir kali melihat korban di klinik kecantikan tersebut.

"Saudara MA, pihak yang mengenal almarhum dan melihat saksi terakhir kali yaitu Rabu 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 di depan Klinik Mordent," ujarnya.

Budi mengatakan penyidik Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan juga berkoordinasi dengan Puslabfor Polri untuk mengusut kasus itu. Penyidik sudah mengamankan sejumlah barang bukti untuk diteliti lebih lanjut.

"Bersama Puslabfor Bareskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti, dan dilakukan pendalaman," jelasnya.* (d/dh)

"Dalam proses pemeriksaan, setelah kami periksa semua ribuan-ribuan rekening ini, kami menemukan semacam anomali," kata Sudaryono, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Tim 9 Kejagung Periksa 7 Perusahaan dalam Kasus TPPU yang Seret Febrie Adriansyah

Padahal, kata Sudaryono, pemerintah pusat telah menyalurkan saldo untuk program MBG ke rekening SPPG masing-masing melalui virtual account. "Ternyata, rekening penampungan rekening dapur itu, either dapurnya itu belum beroperasi atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account," tutur dia.

Berangkat dari temuan itu, BGN mengembalikan uang dari SPPG-SPPG tersebut ke negara senilai Rp311.246.295.184. "Sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI dari 121 SPPG sebesar Rp137,5 miliar, kemudian melalui Bank BNI dari 117 SPPG sebesar Rp74 miliar, Bank Mandiri dari 129 SPPG sebesar Rp71,6 miliar," tutur Sudaryono.

BGN juga mengembalikan uang ke Bank Syariah Indonesia dari 19 SPPG Rp12,9 miliar, dan Bank BTN dari 28 SPPG Rp15,3 miliar. "Totalnya 311,2 miliar, kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini dari 414 SPPG," ujar dia.* (k/dh)

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat mengumpulkan Kadin dan asosiasi pengusaha se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Iran hingga Mesir Disebut Prabowo Ingin Punya Nuklir, Sebut Divide Et Impera Nyata Terjadi

Prabowo mengatakan, Indonesia memang menghormati semua kekuatan, baik itu dengan AS, Tiongkok, Rusia, Jepang, India, hingga Australia. "Kita ada masalah kadang-kadang, ada yang mau separatis. Tapi kita baik sama tetangga kita, sama PNG kita baik," ucapnya.

Menurut Prabowo, hubungan baik inilah yang membuat Indonesia bisa diterima di mana-mana. "Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Demikian saudara-saudara, Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampur urusan dalam negeri manapun. Itu yang kita pegang teguh. Di Myanmar pun kita pegang teguh itu, kita bisa diterima oleh hampir semua pihak," imbuh Prabowo.* (k/dh)

"Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum. Yang ketiga evaluasi opini publik," ujar Qodari dalam siaran pers Bakom, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Di Luar Dugaan Banyak Pihak, Prabowo Klaim RI Capai Swasembada Pangan Lebih Cepat

Namun, menurut dia, hasil survei akan lebih bermanfaat apabila mampu menguraikan penyebab penurunan persepsi publik secara lebih perinci, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi yang lebih tepat sasaran. Qodari menilai, variabel yang digunakan dalam survei masih terlalu umum.

Menurut Qodari, indikator seperti ekonomi, politik, dan hukum seharusnya dipecah menjadi indikator-indikator yang lebih spesifik agar penyebab perubahan persepsi masyarakat dapat dipahami secara lebih komprehensif. Dia mencontohkan, dalam aspek ekonomi, survei dapat mengukur secara terpisah persepsi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, nilai tukar rupiah, hingga evaluasi terhadap berbagai program pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, hasil survei akan memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan publik.

Qodari juga menegaskan bahwa dirinya tidak membantah hasil survei tersebut. Ia justru berharap penelitian serupa ke depan dapat semakin mendalam sehingga memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

"Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail, sehingga kemudian lebih bermanfaat, lebih jelas argumentasinya. Dan saya kira itu bukan hanya penting bagi kami, pemerintah, untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami. Makin detail kan makin bagus," tuturnya.

Qodari menambahkan, penelitian yang lebih perinci akan membantu publik memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan persepsi masyarakat. Dia menyebutkan, survei juga akan lebih komprehensif apabila mampu menunjukkan indikator mana yang memperoleh penilaian positif maupun negatif, serta tingkat korelasinya terhadap kepuasan publik.

"Kalau dijelaskan variabel-variabel yang lebih detail dari variabel ekonomi kenapa turun, variabel-variabel politik kenapa turun, itu kan menjadi sesuatu yang buat publik juga paham bahwa memang ini sesuatu yang secara komprehensif, secara sistematis itu betul-betul bisa diterima dan dipahami," imbuh Qodari.

Diketahui, tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Prabowo Subianto kini menyentuh angka 51,1 persen, persentasenya menurun 30,1 persen dalam sembilan bulan terakhir. Pada November 2025 angka kepuasan Prabowo sentuh angka 81,2 persen.

Angka tersebut berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5-19 Juli 2026 bertajuk "Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden". "Approval rating tidak datang dari hampa. Penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terjadi bersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum," kata Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, Minggu (26/7/2026).

Sementara itu, publik yang merasa tidak atau sangat tidak puas pada kinerja Presiden Prabowo meningkat dari 16 persen pada survei November 2025 menjadi 46,9 persen pada survei Juli 2026. Survei tersebut juga menemukan sekitar 4,8 persen warga merasa sangat puas pada kinerja presiden, sedangkan 46,3 persen warga merasa cukup puas, 35 persen kurang puas, 11,9 persen tidak puas sama sekali, dan 2,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Deni mengatakan penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan evaluasi negatif warga pada kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.* (k/dh)

Percepatan tersebut menjadi fokus kunjungan Wakil Menteri ESDM Yuliot ke proyek strategis nasional (PSN) PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara pada Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Distribusi Perdana B50 Dimulai, Program Swasembada Energi Prabowo Masuk Tahap Pembuktian

Ia menuturkan, percepatan pengoperasian pembangkit menjadi semakin penting setelah bencana hidrologi pada November 2025 merobohkan lima menara transmisi serta merusak infrastruktur pendukung jaringan kelistrikan di Sumatra.

Kementerian ESDM kini mengawal proses pemulihan yang masih berada pada tahap perancangan menara dan struktur fondasi. "Pembangunan kembali jalur transmisi ini dilakukan secara terakselerasi agar energi listrik dari PLTA Batang Toru dapat disalurkan dengan optimal ke dalam jaringan transmisi Sumatera," kata dia.

Selain kendala pada jaringan transmisi, proyek senilai Rp21,6 triliun tersebut juga sempat menghadapi hambatan perizinan dan administrasi. Kepastian kelanjutan proyek diperoleh setelah Menteri Lingkungan Hidup mencabut sanksi administratif melalui Keputusan Nomor 1444 Tahun 2026 pada 16 Maret 2026. Setelah itu, proyek memperoleh persetujuan untuk melanjutkan konstruksi.

Yuliot mengatakan, penyelesaian administrasi kini dilakukan bersamaan dengan pengujian teknis pembangkit yang membutuhkan genangan air agar seluruh sistem dapat diuji sebelum beroperasi. "Namanya PLTA kan harus ada genangan, kalau tidak ada genangan, testing tidak bisa kita lakukan. Berarti antara penyelesaian administratif dan juga pelaksanaan testing itu kita lakukan secara paralel," jelasnya.

Di sisi lain, percepatan operasional PLTA Batang Toru juga diharapkan mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 21 persen pada akhir 2026. Saat ini, porsi EBT dalam bauran energi nasional masih berada di kisaran 16-17 persen. "Jika kita tidak melakukan percepatan-percepatan, maka target bauran energi 21 persen tidak akan tercapai hingga akhir tahun," ucap Yuliot.

PLTA Batang Toru dibangun di atas lahan seluas 650 hektar di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kapasitas terpasang 510 MW. Proyek yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) bersama Sinohydro Corporation Limited sebagai kontraktor itu mulai dibangun pada 1 September 2017 dengan nilai investasi mencapai Rp21,6 triliun yang berasal dari penanaman modal asing.* (k/dh)

"Jadi saudara-saudara, ini saya dengan panjang lebar saya tekankan kembali ke saudara-saudara, karena apa yang kita bahas sedang, sedang terjadi di depan mata kita. Tiap sore tiap malam kita lihat dalam berita-berita," ujar Prabowo.

Baca Juga:

• Prabowo Wanti-wanti: Perang Timur Tengah Bakal Makin Ngeri, RI Harus Siap Mental

Lalu, Prabowo mengatakan, perang di Timur Tengah terjadi karena banyak gas dan minyak di sana. Prabowo pun meyakini bahwa Divide Et Impera benar-benar nyata.

"Kenapa ribut di Timur Tengah? Timur Tengah banyak gas, banyak minyak, dan banyak mineral-mineral lain. Berkecamuk lah perang sudah ratusan tahun di situ. Saudara-saudara, jadi, Divide Et Impera itu bukan tulisan di buku-buku sejarah. Itu nyata. Nyata. Divide Et Impera nyata," imbuh Prabowo.* (k/dh)

Menurut Bobby, kenaikan gaji tidak seharusnya diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan capaian kinerja masing-masing kepala daerah. Ia menilai, mekanisme penilaian yang terukur diperlukan agar kebijakan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Eks Bioskop Ria Binjai Ditertibkan, Pemprov Sumut Amankan Aset Daerah

Bobby menjelaskan bahwa sistem berbasis kinerja penting untuk memastikan kepala daerah bekerja secara optimal dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya KPI, pemerintah dapat menilai secara objektif sejauh mana kinerja kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

Ia mencontohkan, kepala daerah yang aktif turun ke lapangan dan memantau kondisi masyarakat seharusnya mendapatkan apresiasi yang berbeda dibandingkan dengan yang kurang aktif. "Maksudnya ya, misal, kepala daerah yang sering ke lapangan dan enggak ke lapangan masak sama (gajinya), harusnya bedalah misalnya gitu," ucapnya.

Pendekatan ini dinilai dapat mendorong kepala daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meski mendukung konsep kenaikan gaji berbasis kinerja, Bobby menegaskan bahwa secara pribadi ia tidak pernah mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah. Ia menyebut wacana tersebut lebih banyak muncul dari organisasi atau asosiasi pemerintah daerah.

"Itu sudah lama ya, dari asosiasi wali kota atau gubernur secara pribadi saya tidak pernah menyampaikan itu. Artinya, kalau sudah diasosiasi, pasti ngikut saja. Tapi kalau atas nama pribadi enggak pernah meminta (untuk kenaikan gaji)," jelasnya.

Wacana kenaikan gaji kepala daerah mencuat seiring rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa aturan tersebut sudah cukup lama dan perlu dikaji ulang.

Revisi ini juga merespons masukan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang menilai beban dan tanggung jawab kepala daerah semakin meningkat, sehingga perlu penyesuaian pada aspek penghasilan. Namun, Tito menegaskan bahwa penyesuaian gaji tidak bisa dilakukan secara otomatis. Besaran kenaikan harus dikaitkan dengan capaian kinerja daerah agar tetap adil dan proporsional.

Pemerintah pusat berencana membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang aturan tersebut, termasuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti beban kerja, tanggung jawab, serta indikator kinerja yang relevan.* (k/dh)

"Paling dasar, Anda sudah tahu kalau saya bicara sudah beberapa puluh tahun pasti masalah pangan, masalah perut. Karena ini pelajaran ribuan tahun sejarah. Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat, ketahanan pangan, swasembada pangan," kata Prabowo dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga:

• Prabowo: Elite Ribut Bikin Negara Gagal, Kunci Sukses Bangsa Ada di Kerja Sama

"Pembangunan bangsa adalah usaha besar. Di mana untuk awalnya memang, bukan awalnya, dasar sebetulnya adalah masalah yang paling krusial adalah masalah ekonomi. Masalah perut adalah ekonomi," kata dia.

Ia menuturkan bahwa pencapaian ini membuktikan kemampuan bangsa dalam mengelola sektor vital tersebut, sekaligus menjawab keraguan berbagai pihak. "Di luar dugaan banyak orang. Bahkan banyak yang tidak percaya sampai sekarang, kita tapi Alhamdulillah ini adalah hasil real. Ini yang membuat kita percaya diri, confident," ujarnya.

"Apa pun terjadi kita yakin kita bisa jamin, makan untuk bangsa untuk Indonesia," tambah Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut keberhasilan ini sebagai catatan penting, mengingat Indonesia sudah cukup lama tidak merasakan kondisi swasembada pangan. "Dan ini bukan prestasi yang gampang. Bukan prestasi yang gampang. Ternyata swasembada pangan baru kita alami hanya beberapa tahun sekian puluh tahun yang lalu, sekarang kita mencapai itu," ucapnya.* (k/dh)

"Semua bangsa yang berhasil, elitenya bisa kerja sama. Semua negara yang gagal, elitenya ribut. Apa yang kita maksud elite? Elite adalah unsur pimpinan," ujar Prabowo dalam pertemuan dengan pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pusat dan daerah di Istana, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Absen Pengurus Kadin di Istana, Prabowo Selipkan Candaan soal Kantor Satgas MBG

Di hadapan para pengusaha Kadin, Prabowo mengatakan bahwa nation building merupakan pembangunan lintas sektor yang membutuhkan kekuatan dari bangsa tersebut. "Untuk bisa dikerahkan, untuk bisa dipersatukan, sehingga bangsa itu dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada di bangsa itu," ujar Prabowo.

Ia juga meminta Indonesia belajar dari sejarah yang memperlihatkan bangsa yang berhasil maupun gagal. Sebab dalam sejarah, terdapat bangsa yang gagal atau failed state, padahal mereka memiliki sumber daya.

"Apalagi tidak punya sumber daya dan tidak punya kelebihan-kelebihan lain. Terutama yang kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elite," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kadin yang ikut bekerja sama dengan pemerintah. "Dari awal pemerintah yang saya pimpin, Saudara menunjukkan niat ingin bekerja dan berjuang bersama untuk kebaikan seluruh bangsa dan negara," ujar Prabowo.* (k/dh)

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni harga minyak mentah cenderung turun karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah diimbangi oleh tanda-tanda peningkatan arus lalu lintas di Selat Hormuz.

Baca Juga:

• Karut-marut MBG hingga Putusan MK: Menanti Langkah Konkret Presiden

Arab Saudi berupaya memimpin koalisi untuk meningkatkan kerja sama pertahanan di Selat Bab El-Mandeb, Laut Merah, dan Teluk Aden; ketiganya merupakan titik-titik krusial bagi pasokan energi. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan bahwa 14 negara termasuk Djibouti, Mesir, Pakistan, Sudan, dan Turki mendukung koalisi pertahanan maritim multinasional tersebut.

Kelompok militan Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Iran pekan lalu mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi, yang mengancam jalur ekspor minyak negara itu melalui Laut Merah—sebuah rute alternatif selain Selat Hormuz.

Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah sesuai perkiraan, di mana Ketua Kevin Warsh tidak memberikan sinyal yang jelas mengenai rencana bank sentral tersebut terkait inflasi dan suku bunga. Namun, keputusan The Fed tersebut tidak diambil secara bulat; setidaknya tiga pembuat kebijakan terlihat mendesak kenaikan suku bunga lebih lanjut di tengah inflasi yang sulit turun (sticky). Warsh juga menegaskan kembali komitmennya terhadap target inflasi tahunan The Fed sebesar 2 persen.

Data inti PCE bulan Juni yang lebih rendah dari perkiraan, yang dirilis pada hari Kamis, membantu meredakan kekhawatiran mengenai tingginya inflasi dan suku bunga. Data ini merupakan indikator inflasi yang menjadi acuan utama The Fed. Akan tetapi, indeks inti PCE masih berada jauh di atas target tahunan The Fed sebesar 2 persen dan pasar terlihat sudah memperhitungkan kemungkinan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga oleh The Fed pada akhir tahun ini.

Dari sentimen domestik, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan. Putusan ini menetapkan bahwa pemisahan dana dari pos wajib 20 persen anggaran pendidikan tersebut berlaku paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028. Hal tersebut merupakan sebuah langkah yang dipandang memperkuat reformasi tata kelola terkait program unggulan Presiden Prabowo.

Selain itu, laju inflasi diperkirakan kembali melandai pada Juli 2026 seiring meredanya tekanan harga pangan dan normalisasi kenaikan harga yang diatur pemerintah. Meski demikian, para ekonom mengingatkan risiko inflasi belum sepenuhnya hilang karena pelemahan rupiah, potensi El Nino, hingga meningkatnya permintaan pangan masih berpotensi mendorong kenaikan harga pada paruh kedua tahun ini.

Sejumlah ekonom memperkirakan inflasi tahunan Juli 2026 akan bergerak mendekati level 3 persen, sementara inflasi bulanan juga diproyeksikan lebih rendah dibandingkan Juni 2026. Inflasi Juli secara bulanan diperkirakan sebesar 0,03 persen, turun dari 0,44 persen pada Juni. Sementara secara tahunan, inflasi diproyeksikan mencapai 3,06 persen, lebih rendah dibandingkan 3,34 persen pada bulan sebelumnya.

Perlambatan inflasi terutama didorong penurunan harga pangan bergejolak dan normalisasi harga yang diatur pemerintah setelah penyesuaian harga bensin nonsubsidi pada bulan sebelumnya. Komponen harga pangan bergejolak (volatile food) diperkirakan mengalami deflasi 1,12 persen secara bulanan, berbalik dari inflasi 0,14 persen pada Juni.

Penurunan tersebut ditopang turunnya harga cabai merah dan bawang bombai seiring memasuki puncak musim panen. Sementara itu, inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) diperkirakan hanya sebesar 0,10 persen, jauh lebih rendah dibandingkan 1,41 persen pada Juni setelah tekanan akibat penyesuaian harga bensin nonsubsidi mulai mereda.

Berdasarkan analisis tersebut, Ibrahim memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp18.020-Rp18.070 per dolar AS. Untuk perdagangan sepekan ke depan, Ibrahim memprediksi di rentang Rp17.920-Rp18.300 per dolar AS.* (oz/dh)

Pihak berwenang mengatakan belum dapat dipastikan apakah semua kematian tersebut disebabkan langsung oleh gempa bumi, dan memperingatkan bahwa jumlah korban dapat meningkat lebih lanjut seiring berlanjutnya operasi pencarian.

Baca Juga:

• Korban Gempa Venezuela Tembus 5.069 Jiwa, Lebih 21 Ribu Warga Masih Mengungsi

Pihak berwenang mengatakan lebih dari 80 orang terluka, termasuk lima orang yang mengalami luka serius, demikian dilansir TRT.

Tim pencarian dan penyelamatan tetap dikerahkan di seluruh Kumamoto pada Jumat, berfokus pada pusat perbelanjaan Aeon Mall Kumamoto yang runtuh dan lokasi lain yang rusak parah saat jendela penyelamatan kritis 72 jam mendekati akhir.

Para pejabat mengatakan tujuh orang yang diselamatkan dari pusat perbelanjaan tersebut kemudian meninggal, sementara lima lainnya terluka. Ledakan tersebut, yang diyakini disebabkan oleh kebocoran gas sekitar 80 menit setelah gempa bumi, masih dalam penyelidikan.

Di lokasi lain yang rusak parah, cerobong asap runtuh di pabrik Nippon Paper Industries di Kota Yatsushiro. Sebelas orang yang terjebak di dalam berhasil diselamatkan, tetapi sembilan di antaranya kemudian meninggal.

Ratusan gempa susulan telah tercatat sejak gempa utama, sementara tim darurat terus menilai sepenuhnya kerusakan dan mencari siapa pun yang mungkin masih terjebak di bawah struktur yang runtuh.

Jepang, salah satu negara yang paling rawan gempa di dunia, terletak di sepanjang Cincin Api Pasifik dan mengalami sekitar 20 persen gempa bumi di dunia dengan magnitudo 6,0 atau lebih besar.* (oz/dh)

"Satgas Makan Bergizi Gratis, Saudara Chandra Tirta. Ini penting ini, siapkan kantor khusus di Istana," kata Prabowo, disambut tawa hadirin.

Baca Juga:

• Prabowo Bakal Ganjar Tanda Kehormatan ke Akademisi hingga Tokoh Militer di HUT RI ke-81

"Wakil Ketua Umum Koordinator Luar Negeri, Saudara James Riady. Yang urusan luar negeri dikasih Pak James supaya ongkosnya berkurang untuk Kadin. Soalnya pakai pesawat sendiri," ujar Prabowo.

Suasana cair kembali terlihat ketika Prabowo ingin membacakan satu per satu nama pengurus Kadin daerah. Dia lantas bercanda seolah meminta izin kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya karena khawatir waktunya terbatas.

"Kadin-Kadin daerah, saya bacakan satu-satu ya, nggak apa-apa kan? Waktu kan longgar kan? Nggak dibatasi kan? Seskab, izinkan. Aku diatur-atur," ucap Prabowo yang kembali disambut tawa para peserta.* (in/dh)

"Karena itu sudah putusan MK kan harus kita laksanakan, kita enggak bisa enggak. Jadi, saya kira ke depan memang pemerintah harus nyarikan solusi, ya. Solusi penganggaran MBG ini agar tidak mengambil dari dana pendidikan," kata Zainul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• War Tiket Lagi! 8.100 Kursi Istana Diperebutkan buat Saksikan Prabowo Jadi Inspektur Upacara

Menurutnya, porsi anggaran MBG yang selama ini berasal dari fungsi pendidikan tergolong besar sehingga pemisahan anggaran harus direncanakan secara matang. "Karena kalau kita langsung eh pisahkan dana pendidikan yang sekarang dipakai oleh MBG, itu turunnya sangat drastis. Dari Rp270 (triliun) itu mungkin hanya tersisa Rp30-an triliun, ya, kalau enggak salah. Jadi 220 triliunnya sepertinya memang ambil dari fungsi pendidikan, kalau kita lihat skema di perencanaan anggarannya, ya. Nah, itu kan angka yang sangat besar," tuturnya.

Zainul juga mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap jutaan penerima manfaat apabila sumber pendanaan MBG dialihkan dari pos anggaran lain, seperti kesehatan. "Kan sekarang sudah 63 juta penerima manfaat yang sekarang sudah merasakan program MBG. Kalau hanya disisakan dari anggaran yang fungsi kesehatan, ya pasti buanyak sekali terjadi pengurangan penerima manfaat," ujarnya.

Dia menambahkan, pengurangan anggaran juga berpotensi memengaruhi operasional ribuan mitra penyelenggara program MBG. "Otomatis akan berpengaruh terhadap operasional para mitra, faskes-faskes kita, yang sudah mencapai 27 ribu itu. Jadi ini perlu dipikirkan secara masak-masak menurut saya, enggak bisa hanya satu sisi saja. Semua sisi harus kita lihat dampak dari putusan MK," pungkasnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk Program MBG dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada Kamis (30/7/2026). Dalam putusannya, MK menegaskan anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan inti dan operasional pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi.* (in/dh)

"Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan selanjutnya adalah Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang akan dilaksanakan di Istana Negara seperti biasa dalam setiap peringatan HUT RI," ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• War Tiket Lagi! 8.100 Kursi Istana Diperebutkan buat Saksikan Prabowo Jadi Inspektur Upacara

"Para calon berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh agama, seniman, birokrat dan militer, serta tokoh-tokoh lainnya yang diseleksi secara ketat dan transparan oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada 141 penerima di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025. Penganugerahan itu terdiri atas Tanda Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Sakti yang dianugerahkan kepada para tokoh nasional.* (in/dh)

Dia menilai kebijakan tersebut akan semakin memperkokoh profesionalisme institusi pertahanan, meningkatkan kesiapan nasional, serta memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan strategis di masa mendatang.

Baca Juga:

• Tukin TNI dan Kemenhan Naik, Istana: Guru, Dosen, dan Nakes di Daerah 3T Juga

Menurutnya, peningkatan tunjangan kinerja juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan prajurit dan pegawai Kementerian Pertahanan. Dia mengharapkan kesejahteraan yang semakin baik dapat semakin meningkatkan semangat pengabdian dan profesionalisme prajurit TNI serta pegawai Kementerian Pertahanan dalam menjalankan tugasnya.

Kendati demikian, dia menilai peningkatan kesejahteraan perlu berjalan seiring dengan penguatan kapasitas institusi. Oleh karena itu, menurut dia, kebijakan itu perlu diarahkan untuk memperkuat kesiapan pertahanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung kinerja TNI dan Kementerian Pertahanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai amanat konstitusi.

"Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi kepentingan nasional," ucap Dave.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menaikkan tukin prajurit TNI dan pegawai Kemhan melalui dua peraturan presiden setelah sekitar delapan tahun tanpa penyesuaian besaran tunjangan.

Kenaikan tunjangan kinerja untuk prajurit dan pegawai di lingkungan TNI itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Sementara, kenaikan tukin pegawai Kementerian Pertahanan ditetapkan dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.* (an/dh)

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Riau atas nama YH selaku ibu rumah tangga dan DS selaku Sekda Kuansing periode 2022-2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• OTT Lebih Banyak Jerat Bupati dan Wali Kota, KPK: Bukan Berarti di Level Gubernur Tidak Ada

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang. Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Suhardiman dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain kemudian menyerahkan diri kepada KPK pada 30 Juni 2026.

Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama 2021-2026. Selain dugaan suap, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Usai namanya terseret dalam perkara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 3 Juli 2026 menjelaskan bahwa saat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026, kepala daerah tersebut meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map. Menurut Raja Juli, dirinya baru menyadari keberadaan amplop itu setelah Suhardiman meninggalkan ruangan. Dia kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa mengetahui isi di dalamnya.

Raja Juli mengatakan pengembalian amplop dilakukan pada 12 Juni 2026 setelah sebelumnya sempat tertunda karena kendala jadwal. Amplop itu dikembalikan kepada Suhardiman melalui ajudannya di Kabupaten Kuansing.

Pada 3 Juli 2026, Raja Juli juga melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK. Sementara pada 17 Juli 2026, KPK mengumumkan menolak laporan Raja Juli karena sedang mengusut pemberian tersebut.* (an/dh)

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan masyarakat akan kembali mendapat kesempatan hadir langsung di Istana Merdeka melalui mekanisme pendaftaran yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Meski Ekonomi Jadi Sorotan, Publik Tetap Beri Prabowo Nilai 81,5 Persen

Selain masyarakat umum, pemerintah juga akan mengundang para pemenang undian logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diumumkan sebelumnya. Juri menyampaikan pemerintah menargetkan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera Pusaka pada 17 Agustus mendatang dihadiri sedikitnya 8.100 peserta.

Menurut Juri, rangkaian peringatan Bulan Kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaborasi dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. "Perayaan Bulan Kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaborasi melalui kerjasama berbagai kementerian dan lembaga, serta juga melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya," katanya.

Sementara itu, Juri mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai inspektur upacara pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemerintah menetapkan tema besar HUT ke-81 Kemerdekaan RI 2026 yaitu "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema tersebut menjadi gambaran arah pembangunan nasional dengan menekankan nilai kemandirian bangsa, pemerataan keadilan, serta kesejahteraan masyarakat.

Puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI akan berlangsung pada Senin, 17 Agustus 2026 yang terdiri dari Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih. Upacara kenegaraan tersebut akan menjadi rangkaian utama peringatan kemerdekaan yang biasanya digelar di Istana Kepresidenan dengan melibatkan pejabat negara, pasukan upacara, serta masyarakat yang mendapatkan undangan resmi.

Selain upacara kenegaraan, masyarakat di seluruh Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT RI, seperti perlombaan rakyat, kegiatan kebudayaan, hingga pemasangan bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing.* (an/dh)

Direktur Eksekutif IDM Dedy Rohman mengatakan tingginya kepuasan tersebut tak lepas dari komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, serta menjalankan program prioritas yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Karut-marut MBG hingga Putusan MK: Menanti Langkah Konkret Presiden

Dari sisi penegakan hukum, IDM mencatat 86,7 persen responden menyatakan puas terhadap langkah pemerintah, khususnya dalam penanganan dugaan korupsi pada sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial.

Sementara di sektor ekonomi, hasilnya lebih beragam. Sebanyak 65,3 persen responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas nasional. Namun jika dirinci, 61,4 persen menyebut kondisi ekonomi saat ini biasa saja, hanya 10,1 persen menilai baik atau sangat baik, sementara 27,2 persen menilai buruk atau sangat buruk.

Survei juga mengukur dukungan publik terhadap program-program unggulan pemerintah. Program Sekolah Rakyat mencatat tingkat persetujuan tertinggi dengan 85,6 persen, disusul bantuan sosial (81,2 persen), MBG (68,4 persen), dan Koperasi Desa Merah Putih (53,5 persen).

Di sisi komunikasi publik, sebanyak 75,3 persen responden mengaku menyukai gaya komunikasi Presiden Prabowo. Meski begitu, IDM menilai aspek komunikasi pemerintah masih perlu diperkuat agar penyampaian kebijakan bisa lebih efektif menjangkau masyarakat.

Survei IDM dilaksanakan pada 11-20 Juli 2026 terhadap 1.640 responden di seluruh provinsi Indonesia. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan wawancara tatap muka yang diverifikasi secara digital. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,37 persen.* (an/dh)

Pernyataan tersebut dikutip dalam kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Kalau bukan karena lima perkara, niscaya semua manusia menjadi saleh, yaitu: (1) merasa cukup (senang) dengan kebodohan, (2) tamak dengan (kesenangan) dunia, (3) kikir dengan kelebihan harta, (4) riya dalam beramal, dan (5) bangga akan diri sendiri."

Baca Juga:

• Ke Mana Roh Pergi Setelah Meninggal? Ini Penjelasan dalam Al-Qur'an dan Riwayat Abu Bakar RA

Beribadah Tanpa Ilmu

Menurut Tgk. Safaini, sebab pertama adalah beribadah tanpa ilmu. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, karena ibadah memiliki syarat sah dan rukun yang harus dipahami. Jika seseorang beribadah tanpa ilmu, ibadahnya berpotensi tertolak.

"Dan setiap orang beramal tanpa ilmu maka amalnya tertolak lagi tidak diterima," ujarnya mengutip pernyataan Ibnu Ruslan dalam Matn al-Zubad.

Tamak akan Dunia

Sebab kedua adalah sifat tamak atau serakah terhadap harta dunia. Orang yang tamak senantiasa merasa kurang atas rezeki yang telah diberikan Allah, sehingga waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mengejar materi ketimbang beribadah.

Tgk. Safaini mengutip hadis riwayat Imam al-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dua serigala lapar yang dilepas di sekawanan kambing tidaklah lebih merusak daripada ambisi seorang yang tamak untuk memperoleh harta dan kemuliaan yang merusak agamanya."

Kikir terhadap Kelebihan Harta

Sebab ketiga adalah sifat kikir atau al-syuhhu, yakni kekikiran yang disertai ambisi mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Sifat ini erat kaitannya dengan ketamakan.

"Tak jarang ada orang yang tidak hanya kikir terhadap orang lain, tetapi juga kikir terhadap keluarganya bahkan dirinya sendiri. Padahal, kelebihan harta menjadikan seseorang memiliki beban yang lebih berat di akhirat kelak, karena akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dimilikinya," ungkap dosen Universitas Al-Washliyah Banda Aceh ini.* (dh)