Berlokasi di Jalan Jamin Ginting, Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, destinasi ini berada di kawasan Greenhill, tepat di samping SPBU Rest Area Sibolangit dan berseberangan dengan Hill Park. Lokasinya yang hanya sekitar satu jam perjalanan dari Kota Medan menjadikannya alternatif wisata favorit di jalur Medan-Berastagi.

Baca Juga:

• Viral Pesan "Turunkan Prabowo" di Grup WhatsApp, Bupati Deli Serdang Copot Kepala Kesbangpol dan Ketua FKDM

Tak hanya itu, Harvest Moon juga menghadirkan area mini farm yang memungkinkan wisatawan berinteraksi dengan domba. Pengunjung cukup membeli pakan seharga Rp5.000 untuk memberi makan hewan tersebut, sehingga menjadi aktivitas edukatif yang diminati anak-anak maupun keluarga.

Pengelola juga tengah mengembangkan rumah kaca (green house) yang nantinya akan menghadirkan pengalaman memetik melon, semangka, dan stroberi langsung dari kebun.

Di sektor kuliner, aneka olahan stroberi menjadi daya tarik utama. Mulai dari cone strawberry choco, waffle strawberry choco, pancake strawberry choco, hingga tusukan stroberi berlapis cokelat dijual dengan kisaran harga Rp25 ribu hingga Rp35 ribu.

Selain itu tersedia pula smoothies stroberi, pancake dengan es krim, waffle, hingga produk olahan seperti selai dan cup stroberi dengan harga mulai Rp20 ribu. Seluruh menu disiapkan setelah dipesan sehingga buah yang disajikan tetap segar.

Suasana bangunan yang didominasi material kayu dengan latar pegunungan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang gemar berburu spot foto.

Menariknya, Harvest Moon tidak menerapkan tiket masuk. Pengunjung hanya dikenakan biaya parkir kendaraan, sedangkan biaya tambahan baru dikenakan apabila mengikuti aktivitas petik buah, membeli makanan, maupun memberi makan hewan.

Kebutuhan stroberi dan sayuran di lokasi wisata tersebut dipasok langsung dari para petani di kawasan Sibolangit dan Berastagi. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian sekaligus meningkatkan potensi pariwisata daerah.

Salah seorang pengunjung, Lala (29), mengaku sengaja datang karena penasaran dengan menu stroberi cokelat yang sedang ramai diperbincangkan.

"Sebagai pecinta cokelat, aku senang ada tempat seperti ini. Stroberi dan cokelat jadi perpaduan yang enak, apalagi dimakan di cuaca sejuk seperti di Sibolangit. Rasanya lebih nikmat," ujarnya.

Menurut Lala, konsep wisata yang ditawarkan juga cocok menjadi pilihan untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga maupun teman.

"Tempatnya juga luas, bisa sambil bawa keluarga juga. Makanannya juga lengkap, kalau dessert-nya di sini, makan berat bisa di depannya," katanya.

Dengan konsep agrowisata yang memadukan kuliner, edukasi, rekreasi, hingga aktivitas petik buah, Harvest Moon Strawberry Market kini menjadi salah satu destinasi wisata baru yang layak dikunjungi di jalur wisata Medan-Berastagi.* (tm/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengaku tidak dapat memberikan komentar terkait informasi tersebut karena bukan menjadi kewenangan institusinya.

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tak Lagi Tersangka? Kejagung Angkat Bicara

Anang mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan media. Menurutnya, Kejagung tidak memiliki kompetensi untuk memberikan tanggapan mengenai isu yang berkembang tersebut.

"Saya mendapat berita seperti itu baru memang ada yang menanyakan. Bukan kompetensi kami untuk mengomentari itu," ujarnya.

Meski demikian, Anang menegaskan setiap orang, termasuk yang telah berstatus tersangka, memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri melalui jalur hukum yang tersedia.

"Bagi tersangka atau siapa pun punya hak membela dirinya," tegasnya.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa Febrie Adriansyah melakukan komunikasi dengan seorang tokoh pergerakan yang belakangan disebut-sebut sebagai Said Didu. Dalam percakapan itu, Febrie dikabarkan menyampaikan rencana untuk menempuh upaya hukum melalui mekanisme praperadilan.

Namun, saat dimintai konfirmasi, Said Didu memilih tidak mengizinkan isi komunikasinya dikutip. Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi juga belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis.

Diketahui, Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan sektor batu bara, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel.

Kasus tersebut semula ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri sebelum resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada Sabtu (11/7/2026). Pada hari yang sama, Febrie juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampidsus.

Jaksa Agung ST Burhanuddin kemudian menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus hingga ditetapkannya pejabat definitif.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Istana belum menerima usulan nama calon Jampidsus definitif dari Jaksa Agung. Menurutnya, pengangkatan Jampidsus dilakukan melalui Keputusan Presiden berdasarkan usulan Jaksa Agung.

Sementara itu, Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto mengungkapkan penyidik telah memeriksa 15 saksi dan dua orang ahli dalam perkara tersebut. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk money changer, Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta rumah Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor.* (dw/dh)

Pernyataan itu disampaikan Dokter Tifa usai mengikuti sidang di PN Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:

• Nasib Praperadilan Roy Suryo Ditentukan 20 Juli

"Anda semua bisa melihat betapa enggannya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berita acara pemeriksaan dari 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya," kata Dokter Tifa kepada wartawan.

Ia menjelaskan, tim kuasa hukum telah tiga kali meminta kelengkapan BAP, baik melalui surat maupun dalam persidangan. Namun hingga sidang ketiga, dokumen yang diterima disebut masih belum lengkap.

Menurutnya, selain BAP para ahli, dokumen pemeriksaan dari ahli digital forensik dan laboratorium forensik juga belum diserahkan kepada pihaknya.

"Yang paling penting yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan empat orang ahli digital forensik, BAP-nya tidak kami terima sampai hari ini. Itu yang paling penting di dalam sidang ini," ujarnya.

Dokter Tifa berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh proses persidangan secara objektif saat membacakan putusan sela pada agenda sidang berikutnya.

"Nah mudah-mudahan kita semua berdoa agar minggu depan jawaban atas eksepsi kami diberikan dengan penuh hikmah, sehingga hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya," ucapnya.

Sidang selanjutnya dijadwalkan dengan agenda pembacaan putusan sela atas eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dokter Tifa.* (oz/dh)

Penguatan rupiah dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik. Dari eksternal, meredanya tekanan inflasi di Amerika Serikat mendorong ekspektasi pasar bahwa ruang kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Federal Reserve) menjadi semakin terbatas.

Baca Juga:

• Rupiah Ditutup Menguat, Konflik AS-Iran Masih Jadi Ancaman Pasar

"Laporan tersebut memperkuat sinyal bahwa tekanan harga mulai mereda dan mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat," kata Ibrahim dalam risetnya.

Meski demikian, pelaku pasar tetap mencermati perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang kembali memicu kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan tekanan inflasi global dan memengaruhi arah kebijakan moneter The Fed.

Di sisi lain, sejumlah pejabat bank sentral AS masih menegaskan komitmennya untuk menjaga inflasi menuju target 2 persen. Sikap hati-hati The Fed dinilai masih akan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan pasar keuangan global.

Dari dalam negeri, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas inflasi, terutama pada komponen volatile food atau harga pangan bergejolak, serta mengantisipasi kenaikan biaya produksi yang berpotensi mendorong harga barang.

Selain itu, pengakuan terhadap independensi Bank Indonesia (BI) oleh lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings turut memberikan sentimen positif bagi pasar. Penilaian tersebut memperkuat kepercayaan terhadap kebijakan moneter Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Ke depan, Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah masih akan dibayangi dinamika pasar global. Pada perdagangan berikutnya, rupiah diproyeksikan bergerak fluktuatif di kisaran Rp17.980 hingga Rp18.030 per dolar AS.* (oz/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: LNG Abadi Masela Harus Bawa Kemakmuran bagi Rakyat

"Memang ada pihak-pihak yang selalu memandang rendah bangsa Indonesia, yang selalu menganggap remeh bangsa Indonesia, yang selalu mengejek bangsa Indonesia di belakang punggung kita. Mungkin karena bangsa Indonesia dikenal ramah sehingga dinilai lemah," kata Prabowo.

Ia juga menyinggung anggapan bahwa masyarakat Indonesia disebut santai, malas, bahkan hobi tidur. Menurutnya, justru rakyat Indonesia bekerja keras dari pagi hingga malam untuk mencari kehidupan yang layak.

"Kita dibilang bangsa yang santai, kita dibilang bangsa yang malas, bahwa rakyat Indonesia hobinya tidur. Padahal rakyat kita berjuang keras dari hari ke hari untuk mencari kehidupan yang layak," ujarnya.

Prabowo mencontohkan para nelayan yang harus mempertaruhkan nyawa saat melaut demi mencari nafkah. Selain itu, petani, pekebun, hingga masyarakat di berbagai sektor juga bekerja sejak dini hari hingga malam hari.

"Mereka yang berlayar di laut mencari makan, mencari ikan itu mempertaruhkan nyawa. Di mana-mana rakyat kita kerja keras. Kalau iklim begitu panas, kearifan nenek moyang mengajarkan kita menghindari terik matahari," ucapnya.

Presiden juga menegaskan banyak masyarakat Indonesia telah memulai aktivitas sejak sebelum matahari terbit. Menurutnya, kondisi tersebut sering kali tidak diketahui oleh pihak-pihak yang memberikan stereotip negatif terhadap Indonesia.

"Ada yang ke sawah, ke ladang, mencari air, mencari kayu, berburu, hingga melaut saat masih gelap dan kembali ketika hari sudah gelap," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo kembali mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menjalankan proyek-proyek strategis nasional secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.

"Kita punya tanggung jawab kepada rakyat kita yang masih banyak hidupnya susah. Jalankanlah proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan," tegas Prabowo.* (dh)

Hakim menyampaikan pembacaan putusan akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pengadilan.

Baca Juga:

• Praperadilan Roy Suryo Masuk Babak Akhir, Putusan Segera Dibacakan

Perkara praperadilan tersebut terdaftar dengan nomor 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Melalui permohonannya, Roy Suryo menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam salah satu petitumnya, Roy meminta hakim menyatakan tidak sah penetapan tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/S-4/1899/XI/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tertanggal 7 November 2025.

Pihak pemohon berpendapat penetapan tersangka tersebut dilakukan secara melawan hukum karena dinilai tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Sidang praperadilan sebelumnya telah memasuki tahap penyerahan kesimpulan dari pemohon dan termohon. Dengan berakhirnya tahapan tersebut, proses persidangan tinggal menunggu pembacaan putusan yang akan menentukan diterima atau ditolaknya permohonan praperadilan.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan groundbreaking proyek LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:

• Bahlil Pastikan Mayoritas Gas LNG Abadi Masela untuk Dalam Negeri, Investasi Tembus Rp342 Triliun

"Proyek semacam ini sangat penting. Saya sangat menghargai dimulainya proyek ini. Tadi sudah disinggung proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan," kata Prabowo.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berpihak kepada masyarakat.

"Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat kita, tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa rakyat merasakan," tegasnya.

Prabowo juga meminta pelaksanaan proyek mengutamakan tenaga kerja lokal dan memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha daerah agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Menurutnya, jika pengusaha lokal masih membutuhkan peningkatan kapasitas, pemerintah bersama BUMN siap memberikan pendampingan teknis.

"Sehingga komitmen tadi, mengutamakan putra daerah, membantu pengusaha-pengusaha lokal. Kalau ada pengusaha lokal yang mungkin kurang kompetensinya, ya dibantu, ya ada keberpihakan, ada affirmative action. Nanti dari perusahaan-perusahaan BUMN, dari Danantara, dari Pertamina, mengerahkan bantuan-bantuan teknis. Kita ingin semua merasakan dampak dari proyek ini," ujarnya.

Sebagai informasi, proyek LNG Abadi Masela berlokasi sekitar 170–180 kilometer di barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Proyek ini dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh INPEX Masela Ltd sebagai operator dengan kepemilikan saham 65 persen, bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) sebesar 20 persen dan Petronas sebesar 15 persen.

Dengan nilai investasi mencapai US$20,9 miliar, proyek tersebut diproyeksikan menjadi salah satu proyek migas terbesar di Indonesia sekaligus mendukung penguatan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.* (in/dh)

Sidang praperadilan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Setelah tahapan kesimpulan selesai, perkara selanjutnya akan memasuki agenda pembacaan putusan.

Baca Juga:

• Sidang Ijazah Jokowi Masuk Babak Akhir, Bonjowi Hadirkan Eks Hakim MK

Setibanya di pengadilan, Roy langsung menuju ruang sidang utama didampingi salah satu kuasa hukumnya, Refly Harun, untuk mengikuti jalannya persidangan.

Kehadiran Roy Suryo juga disambut sejumlah simpatisan yang telah berada di lingkungan pengadilan sebelum sidang dimulai.

Tak lama kemudian, Hakim Tunggal Praperadilan I Ketut Darpawan memasuki ruang sidang dan membuka persidangan. Dalam agenda tersebut, pihak pemohon dan termohon masing-masing menyerahkan dokumen kesimpulan kepada majelis hakim.

Usai menerima kesimpulan dari kedua belah pihak, hakim menutup persidangan. Selanjutnya, PN Jakarta Selatan akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Roy Suryo mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.* (in/dh)

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut menjadi tahapan terakhir sebelum majelis hakim PTUN menjatuhkan putusan atas gugatan keberatan yang diajukan UGM.

Baca Juga:

• Siap Tempuh Praperadilan Ketiga, Refly Harun: Coba Lihat Muka Mas Roy Suryo, Pantas Enggak 12 Tahun Penjara?

"Dalam keberatan UGM ini, salah satunya adalah bahwa permohonan kami ke KIP waktu itu adalah expired atau kadaluarsa. Tapi hakim KIP menolak alasan itu dengan mengatakan bahwa demi kepentingan umum, prosedural mengenai expired gugatan kami yang selang satu hari itu diabaikan oleh majelis hakim karena itu kepentingan publik," kata Edi kepada wartawan.

Edi juga menilai keberatan yang diajukan UGM ke PTUN tidak berkaitan dengan kepentingan publik, melainkan lebih mengarah pada kepentingan institusi.

"Lalu yang kedua, dalam keberatan kami juga atas keberatannya dia pada hari ini adalah, dia sendiri juga expired mengajukan permohonan ke sini. Kalau expired-nya dia itu bisa ditolak karena bukan untuk kepentingan publik menurut kami, tapi itu adalah kepentingan pribadinya UGM atau Jokowi," ujarnya.

Sementara itu, Maruarar Siahaan menyampaikan pendapatnya sebagai ahli mengenai hubungan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam perkara keterbukaan informasi.

Menurutnya, persoalan tersebut harus dinilai melalui prinsip uji proporsionalitas sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Saya hanya menyampaikan pergulatan atau apa yang dikatakan relasi antara kepentingan perseorangan dan kepentingan publik yang sama-sama bisa dikatakan itu hak asasi. Dalam konstitusi dikatakan harus mempertimbangkan hak-hak yang lebih besar," ujar Maruarar.

Ia menjelaskan bahwa dalam perkara ini perlu dipertimbangkan apakah perlindungan terhadap hak pribadi lebih diutamakan dibandingkan kepentingan publik untuk memperoleh informasi mengenai dokumen yang berkaitan dengan pejabat publik.

"Dalam menguji persaingan di antara hak asasi yang dilindungi konstitusi, kita menggunakan mekanisme yang dikatakan uji proporsional. Apakah proporsional kita mengaminkan pendapat dari Pak Jokowi bahwa rahasia pribadinya akan dilindungi ketimbang kepentingan bangsa Indonesia yang harus membuka ini untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukannya sebagai kontrol apakah benar atau tidak atau menyimpang," katanya.

Perkara ini merupakan kelanjutan dari putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada April 2026 yang mengabulkan sebagian permohonan Bonjowi dan menyatakan ijazah Presiden Joko Widodo sebagai informasi publik yang dapat diakses masyarakat.

Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang digunakan Roy Suryo dan pihak terkait dalam menyampaikan kajian mengenai ijazah Jokowi. Sementara itu, UGM mengajukan gugatan keberatan ke PTUN Jakarta dengan alasan menolak putusan KIP dan berpendapat bahwa ijazah merupakan dokumen pribadi yang dilindungi undang-undang.* (in/dh)

Bahlil mengatakan proyek LNG Abadi Masela menjadi salah satu investasi energi terbesar di Indonesia yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Proyek LNG Abadi Masela Dikebut, Jangan Sampai Terhambat

Ia menjelaskan proyek tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menghasilkan sekitar 35 ribu barel kondensat per hari, serta memproduksi 150 juta kaki kubik gas alam per hari.

Menurut Bahlil, pemerintah telah menetapkan sebagian besar produksi gas dari proyek tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

"Nanti gasnya 60 persen minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40 persen maksimal untuk kami melakukan ekspor," ujarnya.

Selain meningkatkan pasokan energi nasional, proyek LNG Abadi Masela juga akan menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari upaya mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Bahlil mengatakan penerapan teknologi tersebut menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor energi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Tak hanya berdampak pada sektor energi, proyek ini juga diproyeksikan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional, terutama di kawasan Indonesia Timur, melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta pembukaan lapangan kerja.

"Proyek ini menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi. Ini masa konstruksi, ya," kata Bahlil.

Sebagai informasi, Proyek LNG Abadi Wilayah Kerja (WK) Masela merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor energi yang dioperasikan oleh INPEX Masela Ltd bersama para mitra.

Lapangan Abadi berada di Blok Masela, Laut Arafura, Provinsi Maluku, sekitar 12 mil dari pulau terdekat dan sekitar 750 kilometer di selatan Ambon. Wilayah kerja tersebut berada pada kedalaman laut sekitar 400 hingga 800 meter dan seluruh areanya berada dalam yurisdiksi Indonesia.* (mt/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang digelar secara daring dari Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Minta Maaf Tak Hadir Langsung di LNG Abadi Masela, Sebut Berutang kepada Masyarakat Maluku

"Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa kita tunggu, tiga dasawarsa rakyat menunggu, alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan," kata Prabowo.

Presiden menekankan seluruh proses pembangunan harus berjalan cepat agar manfaat proyek dapat segera dirasakan masyarakat dan mendukung kebutuhan energi nasional.

"Pembangunan tidak boleh terhambat dan harus selesai sesingkat-singkatnya," tegasnya.

Prabowo mengatakan proyek LNG Abadi Masela sejalan dengan tujuan kemerdekaan bangsa, yakni menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Menurutnya, di era modern, energi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kekuatan dan kemandirian sebuah negara.

Ia juga menyoroti besarnya potensi sumber daya energi yang dimiliki Indonesia, khususnya di wilayah Tanimbar, Maluku.

"Kita sadar, bangsa Indonesia sadar bahwa kita diberi karunia yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Buktinya antara lain bahwa kita sudah paham bahwa di perairan kita di Tanimbar, Maluku ini kita memiliki cadangan energi yang sangat besar," ujarnya.

Proyek LNG Abadi Masela dikembangkan oleh INPEX Masela Ltd bersama Pertamina dan Petronas dengan nilai investasi sekitar US$20,9 miliar.

Dalam perencanaannya, proyek tersebut akan memiliki kapasitas produksi sebesar 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA), menyalurkan gas untuk kebutuhan domestik sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), serta menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari.

Pemerintah menilai proyek ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan Indonesia Timur.* (mt/dh)

Amran mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat kepada sektor pertanian di Sumut.

Baca Juga:

• RSJ Prof Dr M Ildrem Hadirkan Telekonseling Digital dan Daycare Rehabilitation, Permudah Masyarakat Akses Layanan Kesehatan Jiwa

Dari total anggaran tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp131,293 miliar untuk sektor tanaman pangan, Rp48,762 miliar untuk hortikultura, Rp131,402 miliar bagi subsektor perkebunan, Rp3,476 miliar untuk peternakan, Rp3,476 miliar untuk prasarana dan sarana pertanian, serta Rp346,113 miliar untuk pengembangan lahan dan irigasi pertanian.

Khusus sektor perkebunan, bantuan difokuskan pada pengembangan komoditas unggulan. Rinciannya meliputi kakao sebesar Rp46,501 miliar, kelapa Rp9,518 miliar, program pengembangan perkebunan Rp75,171 miliar, dan kopi sebesar Rp211 juta.

Menurut Amran, penyaluran bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat pembangunan sektor pertanian di Sumut, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, membuka peluang usaha bagi petani, serta memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian daerah.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat memberikan kuliah umum bertajuk Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda Menuju Swasembada Pangan di Universitas Sumatera Utara (USU). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya.

Dalam kesempatan itu, Amran mengajak mahasiswa untuk ikut berperan aktif mengembangkan sektor pertanian melalui inovasi dan riset guna mendukung keberlanjutan swasembada pangan nasional.

"Menteri itu hanya sementara, selesai jabatan selesai. Yang melanjutkan perjuangan ini adalah anak-anak muda. Karena itu kampus harus melahirkan penemuan-penemuan baru. Kalau ingin Indonesia semakin maju, harus ada new invention, harus ada lompatan inovasi," ujarnya.

Ia menilai Universitas Sumatera Utara memiliki potensi besar menjadi pusat lahirnya inovator pertanian yang mampu menjawab berbagai tantangan di sektor pangan.

Menurut Amran, masa depan pertanian Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keberanian generasi muda menghadirkan inovasi, riset, dan teknologi yang mampu meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha untuk mempercepat transformasi pertanian nasional.

"Kampus adalah sumber dari sumber terbaik. Pemerintah regulator, pengusaha eksekutor. Kami mencoba tiga sektor ini berjalan bersamaan karena tidak mungkin membangun pertanian hanya dari satu sisi," kata Amran.

Mentan pun mendorong dosen dan mahasiswa terlibat dalam penelitian, pengembangan teknologi, hingga hilirisasi komoditas pertanian agar hasil riset dapat memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Harus ikut serta dosen dan mahasiswa meneliti hilirisasi. Kalau ada penelitian kedelai atau komoditas lain yang bisa memperkuat pangan nasional, langsung kita kerja sama," tutupnya.* (an/dh)

GUNUNGSITOLI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan pembangunan gudang logistik di kawasan Pelabuhan Roro, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli. Fasilitas itu diproyeksikan menjadi pusat pengendalian pasokan barang untuk menjaga ketersediaan komoditas strategis di Kepulauan Nias, terutama saat distribusi terganggu akibat cuaca buruk.

Rencana tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau lokasi pengembangan kawasan Pelabuhan Roro, Kamis (16/7/2026). Dalam kunjungan itu, Bobby didampingi Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli.

Baca Juga:

• Diinterupsi Mahasiswa USU, Mentan Amran Pilih Berdialog dan Jawab Kritik dengan Data

"Untuk ini kita perlu kerja sama dengan pihak BPS (Badan Pusat Statistik), untuk mengukur sejauh mana arus komoditas di sini," kata Bobby.

Ia menilai kawasan Pelabuhan Roro Gunungsitoli memiliki posisi strategis karena terhubung dengan akses darat yang menjangkau seluruh wilayah Kepulauan Nias. Keberadaan gudang logistik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi, menekan biaya angkut, serta mempercepat penyaluran barang kebutuhan masyarakat.

"Pastikan ini bisa berfungsi dengan baik, dan bisa menjadi sarana pengendalian pasokan bahan pokok dan bahan strategis lain. Karena kendala di sini, masalah cuaca yang mengganggu proses distribusi barang dari Pulau Sumatera," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Sda Setiawan mengatakan kawasan Pelabuhan Roro memiliki luas sekitar 25.915 meter persegi. Area tersebut terdiri atas gudang seluas 5.668 meter persegi, area parkir 3.205 meter persegi, zona terminal 4.510 meter persegi, serta zona utilitas seluas 2.977 meter persegi.

Pemprov Sumut menargetkan pembangunan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Roro mulai dikerjakan pada tahun ini. Proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem logistik sekaligus menjaga stabilitas pasokan barang di Kepulauan Nias, khususnya ketika distribusi terganggu akibat kondisi cuaca ekstrem.* (dh)

Direktur RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Sumut, Sri Suriani Purnamawati, mengatakan tim akan mulai turun ke tiga daerah tersebut pada pekan ini untuk mengevakuasi ODGJ yang masih dipasung oleh keluarganya.

Baca Juga:

• RSJ Prof Dr M Ildrem Hadirkan Telekonseling Digital dan Daycare Rehabilitation, Permudah Masyarakat Akses Layanan Kesehatan Jiwa

Sri menjelaskan, Pemprov Sumut telah menyiapkan layanan transportasi khusus untuk menjemput pasien menuju RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem. Setelah menjalani perawatan, pasien akan mengikuti program rehabilitasi psikososial atau daycare guna membangun kemandirian.

Program tersebut dijalankan bekerja sama dengan RSU Haji Medan serta sejumlah rumah sakit umum daerah di kabupaten dan kota.

"Rehabilitasi psikososial itu penting untuk ODGJ karena bertujuan membentuk kebiasaannya setiap hari melakukan aktivitas. Ini menjadi strategi untuk kemandirian pasien, sehingga pagi diantar ke rumah sakit dan sore dijemput keluarganya," ujarnya.

Menurut Sri, layanan antar-jemput menjadi tantangan tersendiri karena pasien ODGJ tidak memungkinkan menggunakan transportasi umum, sedangkan penggunaan ambulans dikenakan retribusi.

Untuk mengatasi kendala itu, RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna menghimpun zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung pengadaan kendaraan operasional.

"Kerja sama ini membuat program daycare lebih masif. Masyarakat merasa nyaman jika keluarganya yang ODGJ dijemput dan diantar kembali. Saat ini masih satu mobil, kita terus membuka donasi agar armada transportasi bisa bertambah," katanya.

Selama mengikuti program daycare, pasien mendapat berbagai kegiatan, mulai dari pembinaan kerohanian, pengajian, melukis, hingga pelatihan keterampilan seperti membuat sabun cuci piring, eco enzyme, karbol, budidaya sayuran, maggot, hingga peternakan ayam petelur.

Menurut Sri, seluruh aktivitas tersebut bertujuan membangun kebiasaan positif agar pasien mampu kembali berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat.

"Stigma selama ini bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak bisa melakukan apa-apa, itu tidak benar. Gangguan jiwa tidak mengubah dan tidak mengurangi kecerdasan. Sifat agresif dan halusinasinya bisa ditekan dengan obat-obatan sehingga mereka tetap bisa beraktivitas kembali," jelasnya.

Selain program bebas pasung, RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem juga akan menjalankan deteksi dini kesehatan mental bagi anak dan remaja di sekolah. Program tersebut bertujuan menemukan lebih awal Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

"Kalau ada anak dan remaja yang mengalami masalah kejiwaan mungkin karena beban tugas di sekolah yang tinggi, bisa datang ke RSJ untuk mendapatkan layanan kesehatan langsung dengan dokter psikiatri khusus anak dan remaja," ujar Sri.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumut, Hery Valona Bonatua Ambarita, mengatakan sebanyak 186 ODGJ di 33 kabupaten/kota di Sumut telah mendapatkan penanganan.

Menurut Hery, program tersebut merupakan bagian dari Universal Health Coverage (UHC), Program Berobat Gratis (PROBIS), serta Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan jiwa tanpa biaya.

"Masyarakat yang terpasung akan kita bawa ke RS Jiwa. Seperti di Tanjungbalai, dari lima orang yang terpasung kini tinggal dua orang lagi yang keluarganya belum bersedia. Padahal ODGJ harus dibawa ke RS Jiwa untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar," tutup Hery.* (dh)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyoroti persoalan pendapatan kepala daerah yang dinilai belum sebanding dengan biaya politik yang harus dikeluarkan saat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menurut Tito, gaji kepala daerah saat ini hanya berada di kisaran Rp6 juta lebih.

Baca Juga:

• Sidang Dugaan Korupsi Penjualan Aluminium Inalum, Kuasa Hukum PT PASU Nilai Audit Kerugian Negara Tidak Sesuai Standar

"Gajinya pun berapa? Gajinya kepala daerah itu Rp 6 juta lebih ya. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauhlah dari yang sudah dikeluarkan itu. Nah, di antaranya lagi ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD," ujar Tito saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Tito mengatakan, biaya untuk memenangkan pilkada tidaklah sedikit.

Seorang calon kepala daerah harus menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari tim sukses hingga kegiatan kampanye.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian karena terdapat kesenjangan antara biaya politik yang dikeluarkan dengan pendapatan resmi ketika menjabat.

"Kita tahu juga bahwa saya sudah pernah menyampaikan mungkin bahwa biaya rekrutmen mereka itu tidak murah. Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus menyiapkan yang resmi saja menyiapkan tim sukses, menyiapkan tuh kampanye. Biayanya tinggi," ujar Tito.

"Ini salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin tidak bisa menutupi, akhirnya cari peluang," sambungnya.

Tito menyebut, persoalan korupsi yang melibatkan kepala daerah tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi.

Menurutnya, terdapat faktor sistem dan lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku pejabat ketika sudah menduduki jabatan.

Namun, Tito juga menegaskan bahwa faktor individu tetap menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

"Bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Sudah cukup, tapi kemudian ingin lebih," kata Tito.

Ia menjelaskan, kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat sehingga latar belakang dan kemampuan masing-masing pemimpin juga beragam.

Ada kepala daerah yang memahami birokrasi, tetapi ada pula yang masih membutuhkan banyak pendampingan dalam menjalankan pemerintahan.

"Dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya kemudian terpilih. Ada yang paham birokrasi, ada juga apa namanya tuh yang tidak mengerti tentang administrasi sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda," imbuh Tito.

Pernyataan Tito disampaikan di tengah sorotan terhadap banyaknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penangkapan di Sukoharjo menjadi OTT ke-15 yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani menjadi salah satu kepala daerah yang terjerat kasus korupsi setelah dilantik bersama kepala daerah lain pada 20 Februari 2025.

Sebelumnya, KPK juga menangkap sejumlah kepala daerah hasil Pilkada 2024, mulai dari Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau, Bupati Ponorogo, Bupati Lampung Tengah, hingga Bupati Bekasi pada periode Agustus-Desember 2025.

Memasuki 2026, kasus serupa kembali terjadi. KPK menangkap Wali Kota Madiun dan Bupati Pati pada Januari, kemudian Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap pada Maret.

Operasi kembali berlanjut dengan penangkapan Bupati Tulungagung pada April, Bupati Muara Enim dan Bupati Kuantan Singingi pada Juni, serta Bupati Langkat dan Bupati Sukoharjo pada Juli.

Dari berbagai kasus tersebut, KPK mengungkap sejumlah modus dugaan korupsi, mulai dari pengaturan proyek pemerintah, jual-beli jabatan, hingga dugaan pemerasan terhadap bawahan.

Fenomena tersebut kembali membuka perdebatan mengenai tata kelola pemerintahan daerah, biaya politik, serta upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat menghadiri secara langsung acara groundbreaking proyek Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Prabowo menyampaikan permintaan maaf tersebut saat memberikan sambutan dalam peresmian proyek strategis nasional itu melalui konferensi video dari Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:

• Menyiasati Utang Negara

"Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Mahakuasa, Tuhan Mahabesar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia berkah dan kebaikan serta kedamaian yang masih diberikan kepada kita dan juga atas napas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam suatu momen bersejarah, momen yang sangat penting dalam perjalanan pembangunan bangsa, yakni acara groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku," ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, awalnya ia berencana hadir langsung di lokasi proyek.

Namun, agenda pemerintahan di Jakarta membuatnya tidak dapat meninggalkan Ibu Kota.

"Saya minta maaf, tadinya saya ingin hadir langsung. Tapi, karena ada berbagai acara yang tidak bisa ditinggalkan di pusat, terpaksa saya hadir melalui video conference ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo.

Meski tidak hadir secara langsung, Prabowo menyampaikan penghormatannya kepada masyarakat Maluku.

Ia bahkan menyebut ketidakhadirannya tersebut sebagai utang yang akan ia bayar dengan kunjungan langsung ke wilayah tersebut.

"Tentunya ini merupakan utang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insyaallah saya akan melunasi utang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi," ujarnya.

LNG Abadi Masela, Proyek Energi Setelah 28 Tahun Menunggu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek LNG Abadi Masela akhirnya memasuki tahap pembangunan setelah mengalami perjalanan panjang selama hampir tiga dekade.

Menurut Bahlil, proyek yang telah direncanakan sejak 28 tahun lalu tersebut sempat tertunda akibat perdebatan terkait konsep pembangunan, apakah fasilitas utama dibangun di laut (offshore) atau darat (onshore).

"Pada hari ini, 16 Juli 2026, ini menandai babak baru proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu, sudah 6 presiden, Presiden Prabowo Subianto-lah yang bisa mengeksekusi hari ini," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan, melalui arahan Presiden Prabowo, pemerintah akhirnya menyelesaikan berbagai perdebatan dan mendorong percepatan pelaksanaan proyek tersebut.

"Saya harus sampaikan karena proyek ini sudah lama terkatung-katung, perdebatannya antara di laut atau di darat, dan ini perdebatan sudah sangat panjang," ujarnya.

"Tapi atas bimbingan, arahan, dan perintah kepada kami sebagai pembantu Presiden untuk segera mengeksekusi, melakukan asistensi, dan memberikan penegasan kepada seluruh konsesi-konsesi perizinan minyak atau gas yang telah diberikan, yang sudah selesai POD tapi tidak bisa dilaksanakan segera diberikan instruksi cepat. Maka atas dasar itu, surat peringatan pertama kepada invest kita layangkan dan alhamdulillah hari ini kita lakukan groundbreaking untuk pembangunan berikutnya," lanjut Bahlil.

Investasi USD20,9 Miliar dan Serap Ribuan Tenaga Kerja

Proyek LNG Abadi Masela berada sekitar 170-180 kilometer di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Proyek ini dikembangkan melalui skema cost recovery Production Sharing Contract (PSC) oleh INPEX Masela Ltd sebagai operator.

Komposisi kepemilikan proyek tersebut terdiri atas INPEX Masela Ltd sebesar 65 persen, PT Pertamina (Persero) sebesar 20 persen, dan Petronas sebesar 15 persen.

Nilai investasi proyek ini mencapai USD20,9 miliar atau sekitar ratusan triliun rupiah.

Nantinya, proyek tersebut ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA), menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD, serta menghasilkan kondensat sekitar 35.000 barel per hari.

Setelah melewati proses pengembangan sejak kontrak ditandatangani pada 1998, proyek ini akhirnya memasuki tahap konstruksi.

Hingga awal Juli 2026, progres front end engineering design (FEED) telah mencapai 79,56 persen.

Pemerintah menargetkan berbagai proses teknis dan perizinan terus berjalan menuju keputusan investasi akhir (final investment decision/FID) pada akhir 2026.

Berdasarkan kajian LPEM FEB UI, proyek LNG Abadi Masela diperkirakan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar USD137,7 miliar hingga 2055.

Selain meningkatkan pendapatan negara dan daerah, proyek ini juga diproyeksikan menciptakan sekitar 12 ribu lapangan kerja langsung selama masa konstruksi serta memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku.

Tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, LNG Abadi Masela juga menjadi proyek LNG pertama di Indonesia yang mengintegrasikan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) sejak tahap pengembangan.

Teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan industri energi yang tetap kompetitif sekaligus mendukung agenda transisi energi yang lebih ramah lingkungan.* (d/ad)

JAKARTA – Gelaran Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga yang menyita perhatian masyarakat dunia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat perputaran ekonomi langsung maupun tidak langsung dari turnamen sepak bola internasional tersebut mencapai lebih dari Rp5,03 triliun.

Baca Juga:

• PWI, KONI, KNPI, Kadin, dan Blackcats Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026 Bersama Wali Kota Bogor, Hadirkan UMKM dan Ribuan Doorprize

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Kukrit Suryo Wicaksono, mengatakan manfaat ekonomi Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan dari sisi pertandingan, tetapi juga dari berbagai aktivitas masyarakat yang muncul selama turnamen berlangsung.

"Kajian ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi Piala Dunia tidak hanya terkonsentrasi pada penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga menyebar ke berbagai sektor usaha dan aktivitas masyarakat di seluruh Indonesia," kata Kukrit dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).

Menurut Kukrit, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, lembaga penyiaran, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat mampu mengoptimalkan dampak ekonomi dari ajang olahraga global.

Berdasarkan catatan Kadin Indonesia, nilai ekonomi sebesar Rp5,03 triliun berasal dari berbagai aktivitas bisnis.

Kontribusi terbesar berasal dari sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) yang mencapai sekitar Rp2,4 triliun.

Sementara itu, aktivitas promosi produk melalui iklan on-air menyumbang sekitar Rp1,76 triliun.

Adapun kegiatan komersial off-air memberikan kontribusi sekitar Rp850 miliar, ditambah aktivitas ekonomi lain yang muncul melalui berbagai kegiatan masyarakat seperti Festival Rakyat 2026.

Selain menghasilkan perputaran ekonomi langsung, Piala Dunia 2026 juga menciptakan efek lanjutan bagi dunia usaha.

Sejumlah pelaku bisnis melakukan investasi tambahan untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat.

Investasi tersebut antara lain berupa pengadaan televisi, proyektor, perangkat set-top box, sistem audio, penambahan kapasitas tempat duduk, hingga pengembangan fasilitas kuliner di berbagai lokasi.

Dampak positif tersebut juga terlihat pada sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang mencatat pertumbuhan sebesar 13,14 persen secara tahunan pada triwulan I-2026.

Tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026 menjadi salah satu faktor utama yang menggerakkan roda ekonomi.

Kegiatan nonton bareng (nobar) yang digelar di berbagai daerah turut memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan survei Lokadata terhadap 1.176 responden di 10 wilayah Indonesia pada 7-13 Juli 2026, sebanyak 78,1 persen responden mengaku mengikuti kegiatan nobar setidaknya satu kali selama turnamen berlangsung.

Dalam survei tersebut, rata-rata pengeluaran masyarakat mencapai Rp51 ribu setiap kegiatan nobar atau sekitar Rp145 ribu selama rangkaian Piala Dunia 2026.

Pengeluaran tersebut sebagian besar digunakan untuk membeli makanan dan minuman, paket data internet, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya.

"Sebagian besar pengeluaran itu digunakan untuk membeli makanan dan minuman, paket data, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya sehingga manfaat ekonominya banyak dirasakan oleh pelaku UMKM," kata Kukrit Suryo Wicaksono.

Menurut Kadin, fenomena tersebut menunjukkan bahwa ajang olahraga internasional seperti Piala Dunia memiliki potensi besar dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama ketika didukung kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas.* (ad)

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor bersama sejumlah organisasi dan komunitas akan menggelar nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026.

Acara tersebut akan berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor pada Minggu, 19 Juli 2026 mulai pukul 24.00 WIB dan terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa dipungut biaya.

Baca Juga:

• RSJ Prof Dr M Ildrem Hadirkan Telekonseling Digital dan Daycare Rehabilitation, Permudah Masyarakat Akses Layanan Kesehatan Jiwa

Nobar tersebut juga akan dihadiri Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim sebagai bagian dari upaya menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat dalam menikmati pertandingan sepak bola terbesar di dunia.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengatakan kegiatan nobar Final Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi wadah mempererat hubungan masyarakat Kota Bogor melalui olahraga.

"Nonton bareng Final Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan di Balai Kota melalui kerja sama antara PWI, KNPI, KONI, Kadin, Blackcats, dan Pemerintah Kota Bogor. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menyuguhkan hiburan bagi masyarakat Kota Bogor yang ingin menikmati pertandingan bersama," ujar Denny.

Dalam kegiatan tersebut, panitia telah menyiapkan layar besar agar masyarakat dapat menyaksikan pertandingan dengan suasana seperti berada di stadion.

Selain itu, tersedia pula stan UMKM yang menghadirkan berbagai kuliner dan produk lokal.

"Kami juga menyiapkan UMKM di lokasi. Jadi masyarakat yang datang bisa langsung menikmati jajanan dan produk yang disediakan para pelaku usaha lokal," katanya.

Pemkot Bogor juga mengajak seluruh warga untuk hadir dan meramaikan acara tersebut.

Mengingat pertandingan final Piala Dunia merupakan agenda empat tahunan yang selalu menarik perhatian masyarakat dunia.

Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama acara berlangsung, Pemkot Bogor telah menyiapkan personel Satpol PP yang akan berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota.

Inisiator kegiatan, Ketua Orado Kota Bogor Ahmad Aswandi, mengatakan nobar Final Piala Dunia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat melalui olahraga, khususnya sepak bola yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia.

"Final Piala Dunia merupakan momen yang sangat dinantikan masyarakat. Kami ingin menghadirkan suasana kebersamaan, sehingga warga Kota Bogor dapat menikmati pertandingan puncak ini bersama-sama di Balai Kota. Kami juga mengapresiasi dukungan KONI, PWI, KNPI, Blackcats, serta Pemerintah Kota Bogor yang menyambut baik kegiatan ini," ujar Ahmad Aswandi.

Ketua panitia nobar, Dedy Sumarna, memastikan penyelenggaraan acara telah memenuhi aturan terkait legalitas penayangan pertandingan.

"Kami telah memperoleh izin atau lisensi resmi penayangan Piala Dunia dari LPP TVRI, sehingga masyarakat dapat menyaksikan pertandingan final dengan nyaman melalui layar lebar yang kami siapkan," jelas Dedy.

Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat yang hadir juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah.

Panitia menyediakan sebanyak 1.500 kupon doorprize dengan hadiah menarik bagi para penonton.

Tidak hanya itu, sebanyak 10 stan makanan dari pelaku UMKM juga disiapkan untuk menambah semarak acara.

Masyarakat dapat menikmati berbagai produk kuliner yang tersedia secara gratis.

Dedy yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Kota Bogor mengatakan, kegiatan tersebut bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi antara komunitas olahraga, pemuda, media, dan masyarakat.

"Persiapannya terus kami lakukan bersama tim panitia, mulai dari layar, undangan, maupun stand-stand UMKM. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sukses," ucapnya.

Panitia mengimbau masyarakat untuk datang lebih awal agar dapat mengikuti rangkaian kegiatan serta memiliki kesempatan memperoleh hadiah doorprize yang telah disiapkan.

Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi menambahkan, kegiatan nobar ini merupakan bentuk kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan hiburan berkualitas bagi masyarakat.

Menurut Herman, konsep acara yang terbuka dan gratis diharapkan mampu menjadi salah satu kegiatan kebersamaan terbesar masyarakat Kota Bogor.

Selain itu, acara ini juga menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah, organisasi olahraga, pemuda, media, dan komunitas.* (ad)

MEDAN – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr M Ildrem terus melakukan pembenahan layanan kesehatan jiwa dengan menghadirkan berbagai inovasi berbasis teknologi dan rehabilitasi sosial.

Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tersebut kini mengembangkan layanan telekonseling berbasis digital serta program daycare rehabilitation untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong PD Aneka Industri dan Jasa Berubah Jadi Perseroda, Targetkan Tata Kelola Lebih Profesional

Salah satu layanan yang saat ini dikembangkan adalah telekonseling, yakni konsultasi psikologi secara daring yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pendampingan tanpa harus datang langsung ke rumah sakit.

"Telekonseling ini konsultasi berbasis digital. Layanan psikologi untuk meningkatkan akses layanan kesehatan jiwa. Tanpa harus datang ke rumah sakit bisa mendapatkan layanan psikologi," kata Sri Suriani Purnamawati dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (16/7/2026).

Menurut Sri, layanan berbasis digital tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengatasi hambatan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan jiwa.

Salah satunya adalah stigma negatif yang masih melekat terhadap pasien dengan gangguan kesehatan mental.

Dengan adanya telekonseling, masyarakat dapat lebih mudah berkonsultasi mengenai kondisi psikologisnya tanpa harus merasa khawatir atau takut datang langsung ke rumah sakit.

"Layanan psikologi berbasis digital ini mempermudah akses kesehatan jiwa bagi masyarakat, sehingga mereka bisa berkonsultasi dengan psikolog tanpa harus datang langsung ke rumah sakit," ujarnya.

Selain layanan digital, RSJ Prof Dr M Ildrem juga memperkuat program rehabilitasi melalui daycare rehabilitation.

Program ini memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalani proses pemulihan tanpa harus menjalani rawat inap.

Melalui program tersebut, pasien cukup datang pada pagi hari untuk mengikuti berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan sosial, keterampilan, serta kemandirian dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Berbagai kegiatan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat pasien.

Mulai dari pembinaan keagamaan hingga pelatihan keterampilan yang dapat membantu proses pemulihan psikososial.

"Ketika daycare rehabilitation ada kegiatan-kegiatan kerohanian, pengajian, kebaktian dan kegiatan keterampilan. Jadi misalnya pasien yang punya hobi melukis ya melukis," kata Sri.

Untuk mendukung kemudahan akses pasien, RSJ Prof Dr M Ildrem juga menyediakan layanan antar-jemput bagi masyarakat yang membutuhkan.

Program tersebut telah berjalan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.

Sri berharap berbagai inovasi tersebut dapat membuat masyarakat semakin terbuka terhadap pentingnya menjaga kesehatan jiwa.

Menurutnya, layanan kesehatan jiwa tidak hanya diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan berat, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan pendampingan psikologis.

Sebagai informasi, RSJ Prof Dr M Ildrem telah memperoleh akreditasi Paripurna.

Predikat tersebut menjadi bukti bahwa rumah sakit telah memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berkualitas serta berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan, memperluas pengembangan bisnis, sekaligus membuka akses terhadap sistem administrasi hukum dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (E-Catalog).

Baca Juga:

• Menyiasati Utang Negara

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Soetarto.

Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, anggota DPRD Sumut, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam penjelasannya, Surya mengungkapkan bahwa PD Aneka Industri dan Jasa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1985 melalui penggabungan delapan perusahaan daerah.

Delapan perusahaan tersebut terdiri atas PD Sumber Daya, PD Pabrik Batu Bata Teladan, PD Obor, PD Percetakan, PD Industri Es Parwita Yasa, PD Hiburan, PD Toko Buku & Nak, serta PD Perisai.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut, perusahaan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mencapai tujuan itu, menurut Surya, diperlukan perubahan cara pengelolaan perusahaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan dunia usaha.

"Untuk mengubah paradigma yang selama ini tercermin di birokrasi kita, maka PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara harus mampu melakukan ekspansi besar baik dari segi SDM, manajemen, maupun teknis lain yang bertujuan untuk business plan ke depan," ujar Surya.

Surya menjelaskan, perubahan status badan hukum itu juga merupakan amanat Pasal 331 ayat (3) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Aturan tersebut mewajibkan badan usaha milik daerah menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Selain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan status ini juga menjadi kebutuhan mendesak.

Surya mengungkapkan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM melalui surat tertanggal 24 Oktober 2025 Nomor AHU.7-AH.01-3643 menolak permohonan pendaftaran PD AIJ ke dalam sistem AHU Online.

Penolakan tersebut dilakukan karena bentuk badan hukum "Perusahaan Daerah" yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 telah dicabut dan tidak lagi berlaku.

Akibat kondisi tersebut, PD AIJ mengalami hambatan dalam memperoleh legalitas melalui sistem administrasi hukum modern.

Perusahaan juga belum dapat mengakses sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau E-Catalog.

Pada rapat yang sama, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut melalui juru bicaranya, Yahdi Khoir Harahap, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda usulan Pemprov Sumut.

Menurut Yahdi, proses pengharmonisasian telah dilakukan agar substansi Ranperda sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dari sisi sosiologis, Yahdi menilai BUMD di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan sehingga belum mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun meningkatkan kontribusi terhadap PAD secara optimal.

"Perubahan menjadi perseroan merupakan langkah besar bagi perusahaan untuk mengadopsi pengelolaan yang lebih profesional dan efisien. Peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku yang kuat secara sosiologis," ungkap Yahdi.

Bapemperda DPRD Sumut akhirnya menyimpulkan bahwa materi Ranperda tentang perubahan bentuk badan hukum PD Aneka Industri dan Jasa menjadi Perseroda telah memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Selain itu, substansinya dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.* (ad)