PADANGSIDIMPUAN – Nasib seorang nenek lansia berusia 78 tahun di Dusun Sibulu Tolang, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, menarik perhatian publik.

Nenek tersebut mengaku hingga kini belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah, padahal kondisi rumah dan kesehatannya memerlukan perhatian serius.

Baca Juga:

• Rudi Hermanto Kritik Pengurus DPC PDIP Medan Bergabung Ormas MPI, Integritas dan Loyalitas Dipertanyakan

Kondisi ini menjadi sorotan lantaran ketika wartawan mencoba meminta konfirmasi dari Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang juga menjabat Wakil Sekretaris DPD PKB Sumatera Utara, respons yang diberikan hanya berupa balasan pesan singkat dalam bahasa daerah.

Tidak ada keterangan resmi maupun penjelasan mengenai langkah yang akan diambil terkait kasus ini.

Untuk mengklarifikasi, wartawan mengirimkan pertanyaan resmi melalui WhatsApp pada Selasa (7/4/2026) yang mencakup empat poin penting:

- Apakah anggota DPRD mengetahui kasus nenek 78 tahun tersebut?
- Langkah apa yang akan diambil sebagai wakil rakyat?
- Pandangan terkait dugaan ketimpangan data bantuan sosial.
- Apakah akan ada tindak lanjut atau pemanggilan instansi terkait?

Hingga berita ini diturunkan, semua pertanyaan tersebut belum dijawab secara resmi, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.

Sejumlah warga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap sikap wakil rakyat yang dinilai kurang responsif.

"Kami mengharapkan mereka memperjuangkan aspirasi kami. Kalau ada rakyat yang kesulitan dan dimintai keterangan saja tidak mau jawab, bagaimana nanti kalau ada masalah besar?" ungkap seorang warga setempat.

Nenek lansia ini bahkan berharap Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, dapat meninjau langsung nasib rakyat kecil yang diduga terabaikan dalam penyaluran bantuan sosial.

Masyarakat kini menanti respons nyata dari wakil rakyat dan instansi terkait agar nasib warga lansia tersebut tidak terus terabaikan.*

(ad)

BATU BARA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang untuk menunjang kesehatan dan tumbuh kembang siswa justru memicu kemarahan serta kekecewaan mendalam di kalangan orang tua murid SD Negeri 02 Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Pasalnya, makanan yang dibagikan pada Selasa (7/4/2026) diduga mengeluarkan aroma tidak sedap dan dinilai tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak.

Keluhan ini pertama kali mencuat dari orang tua siswa yang merasa sangat khawatir dengan kualitas makanan yang diterima anak-anak mereka.

Program yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan dan kesehatan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media mendatangi lokasi sekolah untuk melakukan konfirmasi.

Baca Juga:

• Puluhan Paket MBG Dikembalikan ke Dapur Desa Pahlawan oleh Pihak SD Negeri 02 Tanjung Tiram

Masyarakat berharap adanya tindakan cepat dan tegas untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi.*

(ad)

BATU BARA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai dari pajak rakyat dan seharusnya mendukung kesehatan serta tumbuh kembang siswa, justru menuai keluhan dari orang tua murid.

Kekecewaan ini muncul di kalangan orang tua siswa SD Negeri 02 Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• MTQ ke-59 Kota Medan Siap Digelar, Pemkot Gelontorkan Anggaran Rp1,6 Miliar

Keluhan terkait makanan basi ini menjadi sorotan utama.

Selain itu, orang tua siswa juga menilai porsi makanan yang disediakan oleh dapur MBG Desa Pahlawan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah per siswa.

Sejumlah orang tua mengaku khawatir terhadap kualitas makanan yang diterima anak-anak mereka.

Program yang seharusnya memberikan manfaat gizi sekaligus membuka lapangan kerja, dinilai belum berjalan sesuai harapan.

"Program ini seharusnya memenuhi kebutuhan gizi anak. Tapi kalau makanannya tidak layak, justru membahayakan. Gizi tidak terpenuhi, yang ada hanya lapangan kerja saja," ujar salah satu orang tua siswa.

Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media mendatangi lokasi sekolah untuk melakukan konfirmasi.

Namun, Kepala Sekolah tidak berada di tempat. Tim kemudian mewawancarai salah satu guru perpustakaan bernama Muslim.

Muslim membenarkan adanya makanan yang mengeluarkan bau tidak sedap.

"Benar, Bang. MBG hari Selasa kemarin ada sebagian makanan yang beraroma tidak sedap. Menurut saya, sumber baunya berasal dari menu ayam kentaki," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pihak sekolah langsung mengambil tindakan dengan mengembalikan makanan yang dianggap tidak layak ke pihak dapur MBG Desa Pahlawan.

"Sekitar 90 paket kami kembalikan. Sisanya yang tidak berbau saja yang dikonsumsi oleh anak-anak," tambahnya.

Sementara itu, salah seorang orang tua murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan mendalam.

"Kami sebagai orang tua sangat kecewa. Program ini sebenarnya tujuannya baik, tapi kalau kualitas makanannya seperti ini, kami takut anak-anak jadi korban. Harus ada pengawasan yang lebih ketat sebelum dibagikan," tegasnya.

Orang tua lainnya juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Desa Pahlawan, khususnya terkait standar kualitas bahan makanan dan proses distribusi.

"Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak kami," pungkasnya.*

(ad)

MEDAN — Kader PDIP Sumatera Utara Rudi Hermanto menyoroti kasus tiga pengurus DPC Medan yang menjadi anggota ormas Matahari Pagi Indonesia (MPI).

Menurut Rudi, keikutsertaan mereka jelas menyalahi AD/ART partai dan merupakan masalah serius yang tidak bisa diabaikan.

Baca Juga:

• Bakom Pemerintah Bantah Presiden Prabowo “Tone Deaf”: Beliau Sangat Melek Digital

Rudi menilai peristiwa serupa kini terjadi di Medan, di mana tiga kader PDIP—Boydo Panjaitan, Fuad Akbar, dan Fitriani Manurung—menjadi pengurus MPI yang didirikan oleh elit Partai Gerindra.

Walaupun mereka berdalih ormas tersebut tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu, Rudi menekankan hal ini tetap melanggar aturan partai.

"Ketua DPP Ibu Puan Maharani pernah tegas menyatakan PDIP tidak mentolerir kader yang bermain dua kaki. Integritas dan loyalitas kader patut dipertanyakan jika masih dipertahankan," ucapnya.

Rudi mengingatkan jajaran DPD Sumut dan DPC Medan untuk menanggapi serius masalah ini.

Menurutnya, mempertahankan kader yang terindikasi "kaki dua" dapat menimbulkan pertanyaan besar di akar rumput dan berpotensi menurunkan citra partai.

"Kita harus memastikan kader berintegritas tetap di depan, sementara yang oportunis tidak merusak soliditas partai," tegas mantan anggota DPRD Sumut itu.

Ketiga kader tersebut sebelumnya dilantik menjadi pengurus MPI dan kemudian diangkat oleh Ketua DPD PDIP Sumut menjadi pengurus inti DPC Medan, meliputi posisi sekretaris, bendahara, dan wakil ketua.

Hingga saat ini, SK resmi DPC Medan dari DPP PDIP belum dikeluarkan, sehingga polemik masih berlangsung.

Rudi Hermanto berharap DPP PDIP, khususnya yang menangani wilayah Sumut, segera memberikan informasi yang lengkap dan akurat agar Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dapat mengambil keputusan tegas demi soliditas partai di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.*

(ad)

BANDA ACEH — Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Hotel Grand Nanggroe, Rabu (8/4/2026).

Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan ruang penting untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Kumpulkan Kabinet Merah Putih dan Bos BUMN Siang Ini, Bahas Apa?

Sekda menambahkan, kegiatan ini memungkinkan pemangku kepentingan memberikan masukan konstruktif guna menghindari tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, hingga indikator kinerja yang kurang relevan.

RKPA 2027 menjadi penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana kerja pemerintah nasional.

Pemerintah Aceh mengusung tema pembangunan 2027: percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.

Tema ini dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas utama, termasuk penguatan syariat Islam, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

M. Nasir memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Aceh yang masih menjadi tantangan.

Pertumbuhan ekonomi Aceh hingga 2025 tercatat 2,97 persen, dipengaruhi bencana alam akhir tahun lalu, dengan target 6,6 persen pada 2029.

Tingkat kemiskinan pada September 2025 masih 12,22 persen, dengan target 6,39–7,39 persen pada 2029 melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sekda juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah inflasi tahunan 5,31 persen hingga Maret 2026.

Penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis lainnya dianggap vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wilayah rawan bencana, Aceh diharapkan mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah," tegas M. Nasir.

Sekda mengajak seluruh peserta forum berkontribusi aktif memberikan masukan demi kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat Aceh.*

(ad)

MEDAN — Kuasa hukum Iman Subakti, Johari Damanik, menilai dakwaan terhadap kliennya terkait penjualan aset PTPN ke Ciputra Land bersifat prematur.

Menurut Johari, pasal yang disangkakan hanya relevan untuk perubahan hak, bukan pemberian hak baru.

Baca Juga:

• Mahasiswa Geruduk MK, Bawa Enam Tuntutan: Keadilan untuk Andrie Yunus hingga Tolak Militerisme

Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan ahli Dr. Ahmad Redi, pakar Hukum Administrasi Negara (HAN), yang menegaskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum masih prematur, khususnya dalam penerapan Pasal 165 ayat (1), karena belum adanya petunjuk teknis (juklak dan juknis) terkait kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara.

Johari menambahkan, meski Surat Keputusan pemberian hak mencantumkan kewajiban penyerahan 20 persen lahan, baik PTPN maupun PT Nusa Dua Propertindo (PT NDP) tidak menolak ketentuan itu.

Komitmen untuk memenuhi kewajiban tetap ada, hanya implementasinya terkendala regulasi yang belum jelas.

Lebih lanjut, Johari menekankan bahwa pemberian hak diberikan atas tanah yang telah menjadi tanah negara, berbeda dengan perubahan hak yang mengubah status tanah tetap pada pemegang hak yang sama.

Dalam kasus ini, lahan PTPN telah dilepas dan kemudian diajukan kembali permohonan hak oleh PT Nusa Dua Propertindo, yang dikabulkan melalui mekanisme pemberian hak oleh Kementerian ATR/BPN.

Persidangan sebelumnya, Senin (6/4/2026), menghadirkan empat saksi ahli, yakni Ahmad Redi (HAN), Suherwin (Kantor Jasa Penilaian Publik), Hernold Makawimbang, dan Alwi Budianto (Kantor Akuntan Publik).

Ahmad Redi menegaskan bahwa ketentuan mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) dalam Pasal 88-110 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak mencantumkan kewajiban penyerahan 20 persen lahan.

Kewajiban tersebut tercantum di Pasal 165, namun hingga kini belum ada petunjuk pelaksanaan maupun teknis.

Dalam sidang juga terungkap perbedaan hasil penilaian nilai tanah seluas 93,8 hektare yang berubah dari HGU menjadi HGB, yang disampaikan oleh ahli dari Kantor Jasa Penilaian Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Johari menyimpulkan bahwa dakwaan terhadap Iman Subakti perlu ditinjau ulang karena belum ada dasar hukum teknis yang jelas mengenai penyerahan lahan 20 persen tersebut.*

(tm/ad)

JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah RI M Irfan Yusuf mengungkapkan biaya penerbangan haji tahun 2026 berpotensi mengalami kenaikan signifikan, baik dengan skema rute normal maupun rerouting akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah.

"Pada penetapan BPIH 2026, biaya rata-rata penerbangan per jemaah sekitar Rp33,5 juta. Namun, kenaikan harga avtur global, lonjakan war risk, dan pelemahan nilai tukar membuat biaya tersebut meningkat signifikan," kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Kumpulkan Kabinet Merah Putih dan Bos BUMN Siang Ini, Bahas Apa?

Maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan Rp7,9 juta per jemaah pada harga avtur 116 sen dollar AS per liter, sementara Saudi Airlines mengajukan kenaikan 480 dollar AS per jemaah pada harga avtur 137,4 sen dollar AS per liter.

Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya penerbangan diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta per jemaah atau meningkat 39,85 persen.

Jika rute diubah, biaya bisa mencapai Rp50,8 juta per jemaah atau naik 51,48 persen.

Irfan menegaskan, pemerintah memiliki klausul force majeure dalam kontrak dengan maskapai, yang memungkinkan musyawarah jika terjadi kondisi tak terduga.

Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait hal ini dari pihak berwenang di Indonesia maupun Arab Saudi.

Meski demikian, Irfan menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar potensi kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.

"Presiden berharap, apapun yang terjadi, kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah haji kita," ujar Irfan.

Pemerintah saat ini sedang menghitung kebutuhan riil terkait penyelenggaraan haji dan menyiapkan skema efisiensi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan ibadah haji di tengah tekanan faktor global.*

(km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan taklimat kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo mengatakan taklimat akan mencakup hal-hal strategis terkait kebijakan pemerintah, kebijakan negara, serta perkembangan situasi terkini.

Baca Juga:

• Bakom Pemerintah Bantah Presiden Prabowo “Tone Deaf”: Beliau Sangat Melek Digital

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan acara akan dimulai pukul 14.00 WIB.

Hadir dalam pertemuan tersebut seluruh anggota Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, direktur jenderal, deputi, hingga direktur utama BUMN.

Kepala Badan Pengelola Taskin Budiman Sudjatmiko menambahkan, salah satu agenda utama pertemuan adalah pemaparan kondisi ekonomi makro, yang akan disampaikan oleh Presiden bersama Gubernur Bank Indonesia dan jajaran terkait.

Pertemuan ini digelar di tengah perhatian pemerintah terhadap stabilitas ekonomi nasional, memastikan koordinasi lintas kementerian, dan mengevaluasi strategi kebijakan makro yang sedang berjalan.*

(cn/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo membantah kritik yang menuding Presiden Prabowo Subianto "tone deaf" terhadap situasi sosial di Tanah Air.

Menurut Angga, Prabowo justru aktif mendengar aspirasi publik dan memantau informasi dari beragam sumber, termasuk buku, podcast, dan platform digital populer.

Baca Juga:

• MTQ ke-59 Kota Medan Siap Digelar, Pemkot Gelontorkan Anggaran Rp1,6 Miliar

Angga menegaskan, kesukaan Presiden terhadap buku bahkan membuatnya betah membaca berjam-jam, yang menurutnya mencerminkan kepedulian Prabowo terhadap kondisi masyarakat.

Program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) disebut sebagai bukti perhatian Presiden terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Presiden sudah memikirkan langsung anak-anak Indonesia yang masih kekurangan gizi dan belum bersekolah. Kadang kita yang mengkritik, jangan-jangan tidak pernah memikirkan mereka," ucap Angga.

Menurutnya, program tersebut sarat nilai sosial dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Presiden Republik Indonesia sudah mikir ke bawah, ke anak-anak yang membutuhkan perhatian," tambah Angga.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kemampuan kepala negara dalam merespons kondisi sosial dan aspirasi masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi modern.*

(km/ad)

DELI SERDANG — Bencana longsor yang melanda Dusun III, Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, masih menyisakan duka bagi para korban.

Hingga Rabu, 8 April 2026, sejumlah warga terdampak masih bertahan di lokasi pengungsian setelah rumah mereka tertimbun material longsor.

Baca Juga:

• Aceh Siap Transformasi Pendidikan: Dari Dayah Digital hingga Vokasi Berbasis Potensi Wilayah

"Situasi sudah aman dan terkendali. Namun kami mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama saat curah hujan tinggi, dan segera mencari lokasi yang lebih aman," kata Junaidi di lokasi.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir meninjau lokasi bencana, di antaranya Bupati Deli Serdang, jajaran kepolisian, hingga unsur TNI.

Kehadiran mereka diharapkan dapat memberi dukungan moril bagi warga yang terdampak.

Pemerintah juga telah mendirikan dapur umum serta tenda pengungsian untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.

Kepala Pos Polisi Bandar Baru, Disco Ginting, menyebutkan longsor tidak hanya terjadi di Desa Sembahe, tetapi juga di beberapa titik di Desa Bingkawan.

"Ada tiga titik longsor di Desa Bingkawan, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Hanya kerugian material, termasuk satu rumah warga dan kendaraan," ujarnya.

Ia menambahkan, sebelum alat berat tiba, proses evakuasi sempat dilakukan secara manual oleh aparat bersama warga setempat.

Namun upaya tersebut terhambat oleh kondisi cuaca dan padamnya aliran listrik.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan, Jean Calvijn Simanjuntak, menyatakan pihaknya telah mengisolasi lokasi longsor untuk mengantisipasi risiko longsor susulan.

Hasil asesmen tim gabungan menunjukkan masih adanya pergerakan tanah di area terdampak.

"Isolasi wilayah dilakukan untuk mencegah longsor susulan. Kami masih memantau kondisi kontur tanah," kata Jean Calvijn.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi area terdampak serta membantu mengedukasi warga lainnya agar tidak mendekat ke lokasi berbahaya.

Tim gabungan telah menyiapkan posko dan layanan medis untuk mendata serta menangani korban.

Berdasarkan data sementara, longsor yang terjadi pada Selasa malam, 7 April 2026, menimbun sedikitnya sembilan rumah warga.

Hingga kini, proses penanganan dan pemulihan masih terus dilakukan oleh pemerintah dan tim gabungan.*

(mtmi/ad)

JAKARTA — Massa mahasiswa dari sejumlah universitas menggelar aksi demonstrasi di belakang Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 8 April 2026.

Aksi ini menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus sekaligus menolak praktik militerisme dalam penegakan hukum.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Datangi Bareskrim, Ada Apa?

Mereka kemudian berkumpul di area belakang gedung MK sambil membentangkan spanduk berisi berbagai tuntutan.

Sejumlah poster juga menampilkan wajah Andrie Yunus sebagai simbol perlawanan terhadap kekerasan terhadap aktivis.

Aksi tersebut sempat menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Jalan Abdul Muis tersendat.

Kendaraan dari arah Tanah Abang menuju Harmoni maupun sebaliknya melambat akibat penumpukan massa.

Petugas dari Dinas Perhubungan dan kepolisian terlihat berjaga untuk mengurai kemacetan.

Dalam orasinya, perwakilan massa menyampaikan enam tuntutan utama.

Pertama, mereka mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Kedua, mahasiswa menuntut agar kasus tersebut diadili melalui peradilan umum, bukan melalui mekanisme peradilan militer.

Mereka menilai proses peradilan umum lebih menjamin transparansi dan keadilan bagi korban.

Keempat, mereka meminta pembentukan tim gabungan pencari fakta guna mengusut tuntas kasus tersebut.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi proses hukum secara serius.

Baca Juga:

• Novel Baswedan Terkejut, Berkas 4 Prajurit BAIS TNI Dilimpahkan ke Oditurat Militer: Bukankah Andrie Yunus Belum Diperiksa?

Tuntutan terakhir adalah reformasi militer dengan mendorong profesionalisme tentara serta mengembalikan peran militer ke fungsi pertahanan.

Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes mahasiswa yang menyoroti isu kekerasan terhadap aktivis serta arah kebijakan reformasi sektor keamanan di Indonesia.*

(km/ad)

JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mendatangi Gedung Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan penyebaran hoaks yang menyeret namanya, Rabu (8/4/2026).

Jusuf Kalla tiba sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengenakan kemeja biru dan didampingi sejumlah kuasa hukum. Ia tidak memberikan keterangan panjang kepada awak media.

Baca Juga:

• Novel Baswedan Terkejut, Berkas 4 Prajurit BAIS TNI Dilimpahkan ke Oditurat Militer: Bukankah Andrie Yunus Belum Diperiksa?

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, membenarkan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada Rismon Sianipar serta sejumlah akun YouTube.

Menurut Abdul Haji, langkah pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi sebelumnya dengan Direktorat Tindak Pidana Umum dan Siber Bareskrim Polri.

"Kami akan lakukan pengaduan karena ada beberapa data yang harus kami lengkapi," kata dia.

Ia menyebut, selain Rismon, terdapat empat akun YouTube yang turut dilaporkan, yakni Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara.

Pihaknya menilai konten yang beredar telah merugikan dan menjatuhkan martabat Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional.

"Beliau adalah negarawan, mantan Wakil Presiden dua periode, yang telah berkiprah puluhan tahun tanpa kepentingan politik praktis," ujarnya.

Di sisi lain, pihak Rismon membantah tuduhan tersebut. Kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, menyatakan kliennya tidak pernah menyebut nama Jusuf Kalla dalam konteks tudingan tertentu.

Ia menegaskan, video yang beredar di media sosial diduga merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Itu olahan AI semua, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK," ujarnya.

Kasus ini kini memasuki tahap pelaporan resmi di Bareskrim Polri dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

(cn/ad)

MEDAN – Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-59 Kota Medan dijadwalkan berlangsung pada 11-18 April 2026 di Jalan Gatot Subroto Km 5, Kecamatan Medan Sunggal.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, meninjau langsung kesiapan lokasi pelaksanaan acara tahunan tersebut.

Baca Juga:

• Berulang Kali Disebut dalam Sidang, Lokot Nasution Siap Bersaksi di Kasus Korupsi DJKA: Saya Akan Ungkap Semua!

"Kemudian juga soal sound system. Saya minta agar sound system yang digunakan benar-benar bagus. Karena ini adalah kunci bagi para peserta agar nyaman dalam mengikuti lomba MTQ," ujarnya.

Wali kota juga menekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dan kecamatan.

Ia meminta setiap OPD dan pemerintah kecamatan melaporkan progres penyelenggaraan secara berkala.

"Kita mau MTQ tahun ini lebih baik dan lebih nyaman, yang harapannya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan berjalan lancar," tambahnya.

Pemerintah Kota Medan menggelontorkan anggaran hampir Rp1,6 miliar untuk pelaksanaan MTQ ke-59.

Berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), nilai proyek mencapai Rp1.599.940.900,00 dengan PT. Angsamas Ratu Tama sebagai pemenang tender.

Proyek ini berada di bawah pengelolaan Camat Medan Sunggal, Irfan Abdilla, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Acara tahunan ini merupakan bentuk syiar Islam sekaligus ajang kompetisi keagamaan antar kecamatan.

Tahun lalu, pada MTQ ke-58 di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Selayang keluar sebagai juara umum, disusul Kecamatan Medan Belawan di peringkat II dan Medan Barat di peringkat III.

Dengan kesiapan lokasi yang terus dipantau dan anggaran yang signifikan, Pemkot Medan berharap MTQ ke-59 berjalan sukses, lancar, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.*

(wa/ad)

JAKARTA – OnePlus meluncurkan ponsel terbarunya, OnePlus Nord 6, di pasar India.

Suksesor OnePlus Nord 5 ini hadir dengan sejumlah peningkatan, terutama pada kapasitas baterai dan performa layar.

Baca Juga:

• Soal Data, Legislator Wanti-wanti RI: Jangan Bergantung ke Google

Dengan baterai sebesar ini, ketebalan bodi Nord 6 mencapai 8,5 mm.

OnePlus mengklaim, baterai bongsor ini mampu menopang pengguna menonton YouTube hingga 26,9 jam atau bernavigasi di Google Maps selama 16,6 jam.

Teknologi pengisian cepat 80 watt dan reverse wired charging juga dihadirkan, memungkinkan ponsel mengisi daya perangkat lain via kabel USB-C.

Nord 6 tampil dengan layar AMOLED 6,78 inci, resolusi 1.272 x 2.772 piksel, refresh rate 165 Hz, dan kecerahan hingga 3.600 nit.

Angka refresh rate ini lebih tinggi dari standar pasaran 60–120 Hz, menjanjikan animasi dan gerakan yang mulus saat bermain game, navigasi, maupun scrolling media sosial.

Di sektor hardware, Nord 6 ditenagai Snapdragon 8s Gen 4 (3,21 GHz), dipadukan RAM 8/12 GB dengan penyimpanan 256 GB.

Untuk fotografi, tersedia kamera utama 50 MP Sony Lytia 600 dengan OIS, kamera ultrawide 8 MP, dan kamera selfie 32 MP.

Ponsel menjalankan Android 16 dengan antarmuka OxygenOS 16.

Perangkat ini memiliki sertifikasi IP66, IP68, IP69K, serta standar ketahanan militer AS MIL-STD-810H.

Di India, harga OnePlus Nord 6 dipatok 38.999 rupee (Rp 7,1 juta) untuk varian 8/256 GB dan 41.999 rupee (Rp 7,7 juta) untuk varian 12/256 GB.

Saat ini, OnePlus Nord 6 belum dijual resmi di Indonesia.*

(km/ad)

JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menyatakan terkejut atas pelimpahan berkas perkara empat prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus ke Oditurat Militer II-07 Jakarta.

"Saya terkejut membaca berita bahwa berkas perkara penyiraman air keras ke Andrie Yunus sudah dilimpahkan ke Oditur Militer. Bukankah Andrie Yunus belum diperiksa?" kata Novel melalui akun X-nya, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• Berulang Kali Disebut dalam Sidang, Lokot Nasution Siap Bersaksi di Kasus Korupsi DJKA: Saya Akan Ungkap Semua!

"Sejak awal, kekhawatiran penanganan kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap Andrie Yunus akan ditangani sekedarnya, dan pelaku akan dihukum ringan," ujar dia.

Ia menambahkan, korban kerap kurang diperhatikan, sementara pelaku dijatuhi hukuman ringan.

"Jahat sekali, sudah pelaku tidak diproses tuntas, korban malah difitnah," ucap Novel.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen), Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, mengungkapkan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti telah dilakukan pada Selasa (7/4/2026).

"Penyidik Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Aulia.

Selanjutnya, Oditurat Militer II-07 Jakarta akan memeriksa kelengkapan berkas secara formal dan materil.

Jika dinyatakan lengkap, berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Aulia menegaskan, tersangka yang dilimpahkan berjumlah empat orang dengan inisial NDP, SL, BHW, ES, beserta barang bukti terkait.

Pelimpahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk penegakan hukum yang profesional, terbuka, dan akuntabel, serta wujud ketegasan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI.*

(km/ad)

JAKARTA — Iran dan Amerika Serikat sepakat untuk memberlakukan gencatan senjata selama dua pekan mulai Selasa (7/4/2026), setelah lebih dari sebulan konflik yang pecah sejak 28 Februari lalu.

Kesepakatan ini menandai kemenangan diplomatik bagi Teheran, karena Washington menyetujui 10 tuntutan yang diajukan Iran untuk mengakhiri permusuhan dan membuka jalan perundingan damai.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Rp16.999 Hari Ini, Sentimen Meredanya Ketegangan Global Dorong Pemulihan Pasar

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menambahkan bahwa jalur aman melalui Selat Hormuz, yang sempat ditutup akibat operasi militer AS dan Israel, akan dibuka kembali dengan koordinasi Angkatan Bersenjata Iran.

Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan ini sebagai "gencatan senjata dua arah" dan menegaskan pihaknya telah memenuhi tujuan militer sekaligus menerima proposal 10 poin Iran sebagai dasar negosiasi perdamaian jangka panjang.

Trump optimistis sebagian besar perbedaan antara AS dan Iran telah berhasil dijembatani.

10 Tuntutan Iran yang Disetujui AS

Berdasarkan laporan Tasnim News Agency, 10 tuntutan Iran yang menjadi dasar gencatan senjata adalah:

- Komitmen AS untuk menjamin non-agresi
- Kontrol Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz
- Pengakuan hak pengayaan uranium Iran
- Pencabutan semua sanksi primer
- Pencabutan semua sanksi sekunder
- Pembatalan semua resolusi Dewan Keamanan PBB
- Pembatalan semua resolusi Dewan Gubernur IAEA
- Pembayaran kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan terhadap Iran
- Penarikan pasukan tempur AS dari kawasan
- Penghentian perang di semua front, termasuk perlawanan di Lebanon

Israel mendukung keputusan Trump untuk menangguhkan serangan selama dua minggu dengan syarat Teheran membuka Selat Hormuz dan menghentikan semua serangan terhadap AS, Israel, dan negara-negara tetangga.

Namun, kantor Perdana Menteri Israel menegaskan gencatan senjata ini tidak mencakup Lebanon, meski Pakistan sebagai mediator menyatakan sebaliknya.

Kesepakatan ini dianggap penting bagi stabilitas jalur perdagangan minyak dan gas global, sekaligus menjadi momentum diplomasi strategis antara AS, Iran, dan sekutu regional.*

(cnd/ad)

MEDAN — Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Muhammad Lokot Nasution, dijadwalkan bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (8/4/2026), terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) wilayah Sumut.

Lokot menegaskan komitmennya untuk membantu pengadilan mengungkap fakta hukum, meskipun ia menegaskan tidak terlibat langsung dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Airin Rico Waas Ajak Anak-anak PAUD dan TK Fitria Kenal Dunia Maritim di KRI Bima Suci

Kasus ini menjerat Muhlis Hanggani Capah, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Kereta Api Sumut, serta Eddy Kurniawan Winarto, seorang pengusaha dari Jakarta.

Persidangan sebelumnya, pada Senin (6/4/2026), menghadirkan empat saksi yang memberikan kesaksian terkait dugaan korupsi yang terjadi pada 2021.

Lokot yang kini anggota DPR RI dapil Sumut 1, sebelumnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Perhubungan.

Ia mengundurkan diri pada akhir 2018 sebelum bergabung ke Partai Demokrat.

"Sebagai mantan pegawai Menhub, saya merasa keterangan saya diperlukan karena kaitannya dengan mantan atasan saya, Budi Karya Sumadi. Saya akan mengungkap semua yang saya ketahui di pengadilan," jelas Lokot.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyeret nama pejabat tinggi di Kementerian Perhubungan dan melibatkan aliran proyek DJKA yang menjadi perhatian nasional.*

(tm/ad)

MEDAN – Ketua TP PKK Kota Medan, Airin Rico Waas, mengajak puluhan siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fitri dan TK Fitria Al-Islam berkunjung ke KRI Bima Suci yang sandar di Pelabuhan Belawan, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari Pelayaran Persahabatan International ASEAN Plus Cadet Sail 2026 yang diikuti kadet dari berbagai negara.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Tegaskan ISARAH Harus Hasilkan Program Nyata bagi Warga Medan

Dari dek hingga ruang rawat inap, mereka belajar sambil bermain, memperkenalkan dunia kemaritiman sejak dini.

Airin menekankan kegiatan ini tidak hanya sebagai rekreasi, tetapi juga sebagai media edukasi dan pengenalan profesi.

"Hari ini kita bisa jalan-jalan sambil belajar, melihat seperti apa kapal KRI Bima Suci. Semoga ada yang nanti bermimpi menjadi Angkatan Laut," ujar Airin sambil berinteraksi langsung dengan anak-anak.

Suasana semakin hangat ketika anak-anak diajak bertanya dan mengekspresikan cita-cita mereka.

Beberapa menyatakan ingin menjadi dokter, sementara lainnya bersemangat ingin menjadi anggota TNI AL.

Airin memperkenalkan fasilitas di kapal, termasuk ruang kesehatan dan ruang rawat inap, sehingga anak-anak mendapat gambaran nyata tentang kehidupan di kapal.

Kunjungan ditutup dengan sesi foto bersama di berbagai spot menarik di kapal.

Airin berharap pengalaman ini menumbuhkan rasa ingin tahu, mengasah kreativitas, dan memberi inspirasi bagi generasi muda untuk mengenal dunia kemaritiman sejak usia dini.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan kota.

Pernyataan itu disampaikannya saat menerima audiensi jajaran pengurus Ikatan Sarjana Alwashliyah (ISARAH) Kota Medan di Balai Kota, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Medan Bersih Kabel Semrawut, Wali Kota Rico Waas Genjot Kabel Tanam Jelang Rakernas APEKSI 2026

Ia menekankan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki kewajiban moral untuk memberikan kontribusi positif bagi Kota Medan.

"Saya minta Rakernas jangan hanya dijadikan agenda tahunan atau sekadar seremoni. Rakernas harus melahirkan roadmap nyata yang berhubungan langsung dengan kebutuhan warga Kota Medan," tegas Rico Waas.

Rico Waas menambahkan, banyak program pemerintah pusat yang bisa diintegrasikan ke dalam roadmap ISARAH.

Salah satunya adalah kegiatan gotong royong dalam mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

"Roadmap ISARAH harus mampu menyerap pemikiran masyarakat luas dan program pemerintah, agar menghasilkan dampak nyata bagi warga," tambahnya.

Sementara itu, Ketua ISARAH Medan, Azrul Hasibuan, menyampaikan undangan resmi kepada Wali Kota untuk hadir pada Rakernas ISARAH yang akan digelar pada Senin, 13 April mendatang di Universitas Al Washliyah. Kegiatan ini juga akan dirangkaikan dengan tradisi halal bihalal.

"Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Wali Kota. ISARAH Medan berkomitmen penuh mendukung program pembangunan Pemko Medan demi kesejahteraan masyarakat," ujar Azrul.

Acara audiensi ini turut dihadiri Kaban Kesbangpol Andy Mario Siregar dan Sekdis Dispora Kota Medan Harry Indrawan Tarigan, menegaskan sinergi antara pemerintah kota dan organisasi masyarakat intelektual untuk memperkuat kualitas program pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmennya menata kabel udara yang semrawut di ibu kota Provinsi Sumatera Utara menjadi kabel tanam, guna memperindah wajah kota.

Hal itu disampaikan Wali Kota saat menerima audiensi Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Sumut di Balai Kota Medan, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Halal Bihalal IKAPTK Medan 2026: Wali Kota Rico Waas Tekankan Silaturahmi dan Pengabdian

"Kita tahu bagaimana kondisi kabel di Kota Medan. Kalau bisa ke depan harus dihilangkan kabel udara. Kota Medan akan lebih cantik dan estetik jika tidak ada lagi kabel yang semrawut," kata Rico Waas.

Momentum ini dianggap penting karena Kota Medan akan menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI 2026 pada 29 Juni hingga 4 Juli mendatang.

Wali Kota berharap transformasi kota, termasuk penataan infrastruktur kabel, menjadi contoh bagi kota lain.

Rico menekankan, pengerjaan kabel tanam harus terkoordinasi dengan pembangunan trotoar oleh Dinas SDABMBK agar tidak terjadi pembongkaran ulang.

"Saya tidak mau kerja dua kali. Ketika kita bangun trotoar, jangan dibongkar lagi hanya untuk menanam kabel. Harus ada komitmen bersama agar kota ini tidak semrawut," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Apjatel Sumut Jimmy Aswin Siregar menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemko Medan dalam penataan kabel menjadi sistem bawah tanah.

Beberapa ruas jalan telah steril dari kabel udara, antara lain Kesawan, Dr. Mansyur, Juanda, dan Zainul Arifin.

"Target hingga April 2026, penataan mencakup hampir 20 ruas jalan, dan sepanjang tahun ini sekitar 25 ruas jalan akan dikerjakan, termasuk Jalan Imam Bonjol, Patimura, dan S. Parman," ungkap Jimmy.

Langkah ini tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital yang mendukung kelancaran jaringan telekomunikasi di Medan.*

(ad)