Rico menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Yoon Soongu di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (9/9/2026). Dalam pertemuan itu, Rico membuka peluang memperkuat hubungan Medan dengan Korea Selatan melalui berbagai sektor.

Baca Juga:

• Urus Segala Administrasi dalam Satu Tempat, 3.000 Warga Medan Selayang Serbu MPP Roadshow di Hari Pertama

"Kalau kopi kami ingin diekspor ke kota-kota di Korea, kami siap memfasilitasi," tegas Rico.

Selain perdagangan, Rico juga melihat industri kreatif Korea Selatan sebagai peluang untuk transfer pengetahuan bagi pelaku ekonomi kreatif di Medan. Dia membuka kemungkinan kerja sama di bidang perfilman, musik, seni pertunjukan hingga pendidikan.

"Kami tertarik apabila ada pertukaran pengetahuan dalam bidang seni film, drama, dan musik. Mungkin ada universitas yang bisa mengeluarkan modul untuk belajar K-Pop dan K-Drama. Dunia kreatif ini punya potensi besar menggerakkan roda ekonomi," kata Rico.

Di sektor kesehatan, Rico mendorong Medan agar dapat berkembang menjadi salah satu destinasi medical tourism atau wisata medis. Gagasan tersebut diarahkan melalui pengembangan Rumah Sakit Haji Medan bersama pihak Korea Selatan.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menghadirkan sejumlah layanan kesehatan unggulan dan terakreditasi, termasuk pusat jantung, onkologi, serta medical check-up.

Gagasan kerja sama yang disampaikan Rico mendapat apresiasi dari Dubes Korea Selatan Yoon Soongu. Yoon menilai Rico memiliki pendekatan yang kreatif dan responsif dalam melihat peluang kerja sama, khususnya di bidang kebudayaan.

"Bapak Wali Kota sangat kreatif dan sangat perhatian dengan kebudayaan. Bapak sangat berbeda dengan wali kota lain yang pernah saya temui," ujar Yoon.

Yoon juga mendorong agar hubungan kota kembar atau sister city antara Medan dan Gwangju yang telah terjalin dapat semakin diperdalam.

Menurut Yoon, kerja sama Medan-Gwangju dapat dikembangkan melalui sektor ekonomi kreatif, pertukaran budaya, serta program pertukaran pelajar dan mahasiswa.

Dalam audiensi tersebut, Rico didampingi Kepala Bappeda Medan Ferri Ichsan dan Kabag Kerja Sama Seri Inderahayu.

Pertemuan juga dihadiri Dr Parlindungan Purba selaku Honorary Consul of the Republic of Korea, Park Yohan selaku Country Director EDCF Jakarta Representative Office, The Export-Import Bank of Korea, First Secretary Kedutaan Besar Korea Selatan Han Na La, Deputy Country Director EDCF Jakarta Representative Office Yoo Seung, serta Chung Dodam selaku spesialis sekaligus penerjemah Kedutaan Besar Korea Selatan.* (dh)

MPP Roadshow berlangsung selama dua hari, 9-10 September 2026, dengan menghadirkan 18 tenant dari berbagai instansi dan lembaga dalam satu lokasi.

Baca Juga:

• Rico Waas Bawa Perubahan Perda Pajak dan Retribusi ke DPRD, Apa Saja yang Berubah?

Kegiatan tersebut ditinjau langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrur Razi. Erfin melihat langsung proses pelayanan sekaligus memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan tanpa harus mendatangi sejumlah kantor pemerintahan secara terpisah.

"Hari ini ada 18 tenant yang bergabung bersama kita. Jadi bukan hanya layanan Pemerintah Kota Medan, termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai layanan lainnya, termasuk cek kesehatan gratis," ujar Erfin didampingi sejumlah kepala perangkat daerah Pemko Medan, Rabu (9/9/2026).

Menurut Erfin, tingginya jumlah warga yang memanfaatkan layanan pada hari pertama menunjukkan konsep pelayanan publik yang langsung mendatangi masyarakat mendapat sambutan positif.

"Terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Ada sekitar 3.000 masyarakat yang kita layani, itu di awal tadi dan mungkin masih bisa bertambah lagi. Artinya, partisipasi masyarakat cukup tinggi," kata Erfin.

Pelaksanaan MPP Roadshow menjadi bagian dari komitmen Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat.

Erfin mengatakan pemerintah akan terus mendorong pola pelayanan yang tidak hanya terpusat di kantor pemerintahan, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat melalui pelayanan terpadu.

"Kegiatan ini sejalan dengan arahan Bapak Wali Kota Medan Rico Waas supaya kita selalu berupaya mendekatkan dan mempermudah layanan masyarakat, sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kita," ujarnya.

Warga Medan Selayang juga menyambut baik pelaksanaan MPP Roadshow. Salah seorang warga, Basrah, mengaku terbantu karena berbagai layanan dapat diakses lebih dekat dari tempat tinggalnya.

"Kami masyarakat terbantu dengan adanya MPP, dekat dengan rumah bisa mengurus pelayanan administrasi kependudukan," kata Basrah.

Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari International Organization for Migration (IOM) kepada masyarakat kurang mampu.

Bantuan diserahkan Erfin Fachrur Razi didampingi Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe sebagai bagian dari kolaborasi membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pemko Medan berharap pola pelayanan jemput bola seperti MPP Roadshow dapat terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan pemerintah secara cepat dan efisien.* (dh)

Peresmian itu ditandai Penyerahan Kunci secara simbolis dan Pemotongan Pita oleh Wali Kota Mahyaruddin Mahyaruddin Salim.

Baca Juga:

• IPG Tanjungbalai 92,11 Persen, Mahyaruddin Soroti Kesenjangan Gender dalam Pembangunan

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin menyampaikan dengan ditempatinya rumah dinas jabatan yang baru, diharapkannya lebih memberikan inspirasi dalam mengemban tugas di lingkungan Makoramil 17/DB guna mewujudkan keamanan masyarakat di wilayah Kecamatan Datuk Bandar dan Kota Tanjungbalai.

"Kami Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk tetap membangun komunikasi, bersinergi untuk mencapai tujuan visi misi kami sebagai kepala Daerah tentu kami memerlukan kerjasama antara TNI dan Polri serta Forkopimda lainya," jelasnya.

Lanjut Wali Kota, saya bersama DPRD dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun kedepan sampai tahun 2030 membangun berkolaborasi dan mendukung pembangunan dari seluruh Forkopimda dalam mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS.

Kami berharap bantuan yang saat ini diberikan akan dapat ditingkatkan pada tahun mendatang, hari ini Pemko Tanjungbalai memberikan bantuan untuk 2 (dua) unit rumah, pungkasnya.

Sebelumnya, Dandim 0208/AS Letkol Inf Edy Syahputra mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Wali Kota Tanjungbalai sudah membantu pembangunan rumah dinas untuk kami di Makoramil 17/DB.

"Ini adalah bentuk apresiasi serta rasa syukur atas kepedulian Pemerintah Kota Tanjungbalai kepada Kodim 0208/AS," ujarnya.

Saya berharap personel kodim 0208/AS khusunya personel Koramil 17/DB yang akan menempati perumahan ini dapat merawat rumah ini dengan baik. Diharapkan dapat dengan sebaik-baiknya, Ini dapatnya perbaikan perumahan ini agar dapat memberikan motivasi dan semangat bagi kita dan keluarga dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara, ujar Letkol Inf Edy Syahputra.

Bantuan ini menurutnya sangat membantu TNI dalam menjalankan tugas, baik dalam penanganan kebencanaan, pendampingan masyarakat, maupun pengamanan. "Kami berterima kasih dan bangga kepada Wali Kota Tanjungbalai telah merangkul semua forkopimda dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk kebersamaan dan tugas kebersamaan dalam mendukung Kota Tanjungbalai. Kami siap mendukung pembangunan Kota Tanjungbalai yang maju dan sejahtera," ucapnya.

Turut hadir Ketua DPRD Tengku Eswin, Kapolres Tanjungbalai, AKBP Welman Fery, mewakili Danlanal TBA, Lettu Laut R Holong S, mewakili Kajari Kasubagbin Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Idham, Ketua Pengadilan Negeri Karolina Selfia Br Sitepu, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kalapas Kelas II TBA Refin Tua Manullang, Kasdim 0208/Asahan, Mayor Inf Abdul Haris pane, Ketua Persit KCK Cab. XXXV Dim 0208 Ibu Vina Edy Syahputra, Danramil 17BD, Lettu Chb, A.J Damanik, Camat Datuk Bandar Syamsul Efendi dan udangan lainnya. (dh)

Acara yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim turut dihadiri Kadis P3A-PM dan P2KB Irma Suryani, Dr Hairani Siregar Dosen Kesejahteraan Sosial sekaligus Fasilitator PUG Narasumber dari FISIP Universitas Sumatera Utara Medan dan para Kasubbag Program Perencanaan se Kota Tanjungbalai.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim mengatakan upaya mewujudkan kesetaraan gender sejauh ini telah dilakukan oleh banyak pihak. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat masih banyak praktek ketidakadilan gender dalam berbagai aspek pembangunan yang kebanyakan dialami oleh perempuan.

Baca Juga:

• LASQI Tanjungbalai Punya Nahkoda Baru, Mahyaruddin Dorong Pembinaan Generasi Muda

Lebih lanjut Wali Kota mengatakan untuk kondisi di Kota tanjungbalai dapat kita lihat melalui indeks pembangunan gender (IPG), sebab pada titik inilah perlunya kita bersama-sama melakukan evaluasi strategi agar terciptanya percepatan kesetaraan gender dan implementasi PUG sesuai target RPJMD di Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan data BPS saat ini, IPG Kota Tanjungbalai tahun 2025 berada di angka 92,11%, masih berada dibawah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) pada angka 92,21 % dan Nasional 92,69 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota tanjungbalai. Sedangkan dari sisi indeks pemberdayaan gender (IDG) Kota Tanjungbalai berada diangka 72,61 %, juga masih dibawah Provsu dengan IDG sebesar 72,45 % dan nasional sebesar 72,62 %. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan di Kota Tanjungbalai belum menunjukkan peran yang signifikan, sebutnya.

Mahyaruddin menegaskan indikator atas keberhasilan implementasi PUG, tidak hanya melalui angka statistik IPG melainkan juga adanya legitimasi melalui peran bersama sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Perlu saya tekankan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) bukan merupakan suatu program kegiatan, melainkan strategi pembangunan. strategi PUG perlu diintegrasikan dengan program pembangunan demi memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, tambahnya.

"Bimtek penyelenggaraan PUG ini merupakan upaya pemerintah dalam membuka wawasan dan peningkatan SDM OPD untuk lebih memahami arti dan pentingnya kesetaraan gender dan menuangkannya dalam anggaran yang responsif gender di masing - masing perangkat daerah melalui gender action budget (GAB)," tutur Wali Kota lagi.

Harapannya, melalui Bimtek kali ini agar segala kebijakan dan kegiatan baik dalam pemerintahan dan masyarakat memiliki sensitifitas gender dan tidak bias gender. Ia menyadari bahwa implementasi PUG di Kota Tanjungbalai saat ini masih memerlukan berbagai penguatan berkelanjutan agar kesetaraan dan keadilan gender benar-benar dapat terwujud secara optimal. implementasi ini perlu terus digali untuk memastikan apakah kesetaraan dan keadilan gender tersebut telah benar-benar terwujud secara nyata di Kota Tanjungbalai.

Ia juga berharap setiap perangkat daerah menyampaikan data dan informasi yang lengkap, akurat, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah, sekaligus memperkuat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

"Saya berharap seluruh OPD dapat memastikan kualitas data yang disampaikan. Dengan data yang baik, kita bisa melahirkan kebijakan dan program yang tepat sasaran serta anggaran yang berkeadilan gender," tutupnya.

Sebelumnya, Kadis P3A-PM dan P2KB Irma Suryani dalam laporannya menyampaikan Tujuan dari Bimtek Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/kota Tahun 2026 adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan perserta tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG), agar Perangkat Daerah membentuk Kelembagaan PUG melalui Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah, Peserta mampu mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dan menemukan solusi terbaik dalam rangka percepatan PUG dan pelaksanaan PPRG di masing-masing Perangkat daerah dan Perangkat Daerah mampu menyusun RKA yang berlandaskan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah dengan menyusun Gender Actin Budget (GAB).

Pelaksanaan Bimtek selama 1 (satu) hari di Aula Raja Bahagia Resto dan diikuti satu orang peserta yang merupakan Kasubbag Program Perencanaan dari tiap OPD yang nantinya diharapkan memahami konsep gender dan inklusi sosial, dan bisa mengidentifikasi isu gender di satuan kerja masing-masing dan menuangkannya dalam GAB ( Gender Action Budget ) sehingga kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan responsif Gender, sebutnya.* (dh)

Dalam pelantikan tersebut dilantik sebagai Ketua DPD LASQI Kota Tanjungbalai Rizlan Nasution, Sekretaris Evi Julita Sambas dan Bendahara Imran Simangunsong.

Baca Juga:

• Karya hingga Produk UMKM Warga Binaan Lapas TBA Dilirik Pemko Tanjungbalai, Pemasaran Bakal Diperluas

"Ini baru bagi saya, mohon bimbingan untuk memimpin LASQI Kota Tanjungbalai. Kita pengurus tidak dapat bekerja sendiri, maka saya sangat mengharapkan partisipasi dan dukungan penuh dari semua pihak, baik dari Pemerintah Kota Tanjungbalai maupun elemen masyarakat lainnya," ucapnya.

Ketua Rizlan juga menyampaikan harapannya agar segera terbentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LASQI di seluruh kecamatan se-Tanjungbalai agar program kerja dapat dijalankan secara kolektif dan optimal.

"Saya berharap pengurus dapat membangun komunikasi yang intensif dengan saya agar roda organisasi berjalan selaras dan penuh tanggung jawab," lanjut ketua.

Sementara itu, Wakil Ketua Harian II mewakili Ketua DPW LASQI Provinsi Sumut Zainal Arifin dalam sambutannya menegaskan bahwa LASQI adalah organisasi dakwah yang membungkus pesan-pesan keagamaan dalam seni.

"LASQI memiliki tiga dimensi: sebagai tatanan dalam kehidupan masyarakat, sebagai tontonan yang mendidik, dan sebagai tuntunan bagi umat," jelasnya.

Ia pun berharap agar kepengurusan LASQI Kota Tanjungbalai yang baru ini bisa menjadi pionir dalam pengembangan dakwah berbasis seni di Kota Tanjungbalai, termasuk dengan menyelenggarakan event-event LASQI yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dalam arahannya menekankan pentingnya komunikasi dan kerja kolektif dalam menjalankan organisasi.

Wali kota mengapresiasi semangat Ketua DPD LASQI Kota Tanjungbalai yang baru dan meyakini bahwa organisasi ini akan berjalan dengan baik.

"LASQI memiliki peran penting dalam mengembangkan qasidah sebagai seni budaya bernuansa islami. Melalui seni qasidah, kita dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan, akhlak, persaudaraan dan nilai-nilai kebaikan. Terlebih di tengah perkembangan zaman, lasqi diharapkan dapat menjadi wadah yang positif bagi pembinaan karakter dan pengembangan bakat generasi muda," jelas Wali Kota.

Saya berharap LASQI Kota Tanjungbalai terus melakukan pembinaan secara berkesinambungan, memberikan ruang kepada anak anak dan generasi muda untuk berkarya, serta turut melestarikan seni dan budaya islami di Kota tanjungbalai.

Untuk itu, saya mengajak LASQI untuk terus membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai, lembaga keagamaan, sekolah, pesantren, organisasi masyarakat dan berbagai pihak lainnya, sehingga kegiatan pembinaan dan pengembangan seni qasidah dapat semakin luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat, ucap Mahyaruddin.

Mahyarudin juga menyampaikan harapannya agar LASQI mampu memberikan kontribusi nyata dalam membentuk masyarakat yang religius, berbudaya dan berkarakter, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi tanjungbalai emas elok, maju, agamais dan sejahtera.

Dengan pelantikan ini, diharapkan DPD LASQI Kota Tanjungbalai dapat berkembang menjadi organisasi yang kuat dan berkontribusi nyata dalam membina generasi muda melalui seni Islami yang edukatif dan penuh nilai dakwah, pungkas Wali Kota Mahyaruddin Salim.* (dh)

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Baharuddin melihat secara langsung kondisi genangan serta dampak yang ditimbulkan akibat banjir. Bupati Baharuddin juga berdialog dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mengetahui kondisi terkini serta kebutuhan penanganan di lapangan.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Ajak ASN Teladani Rasulullah: Jujur, Amanah, dan Gemar Berbuat Baik

Usai meninjau banjir di Gambus Laut, Bupati Batu Bara melanjutkan kunjungan ke Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, untuk melihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan.

Bupati Baharuddin melihat langsung kondisi jembatan yang menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat. Kerusakan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan kelancaran mobilitas warga, distribusi hasil pertanian serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa dan instansi terkait dalam upaya penanganan serta meminimalkan dampak yang dirasakan masyarakat.

Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memastikan kondisi masyarakat dan infrastruktur di wilayah pesisir mendapat perhatian serta penanganan yang berkelanjutan.* (dh)

Kapolsek Medan Area AKP M Ainul Yaqin mengatakan pencurian terjadi di rumah korban di Jalan Turi Ujung sekitar pukul 03.10 WIB. Aksi tersebut baru diketahui korban sekitar pukul 07.00 WIB setelah memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV).

Baca Juga:

• Tetangga Sekaligus Saudara, 2 Oknum TNI di Manggarai Barat Diduga Aniaya Kerabat Sendiri karena Masalah Keluarga

Kasus itu kemudian terungkap setelah warga di kompleks tersebut kembali mendengar teriakan "maling" pada Minggu (6/9/2026) sekitar pukul 01.15 WIB. Korban dan keluarganya yang terbangun langsung keluar rumah dan ikut mengejar pelaku.

Pelaku akhirnya berhasil diamankan di pintu masuk kompleks. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menyebut Abdillah mengaku telah dua kali mencuri mesin pompa air di kompleks tersebut dalam kurun waktu sekitar satu pekan.

"Terlapor sudah 2 kali mencuri sanyo di komplek tersebut dalam seminggu ini. Karena pencurian itu, warga komplek mengintai pelaku melalui CCTV," jelas Yaqin.

Kanit Reskrim Polsek Medan Area Iptu Khairul Fajri Lubis mengatakan petugas langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan warga dan mengamankan pelaku untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Medan Area.

Dari hasil pemeriksaan, Abdillah diduga masuk ke halaman rumah anggota TNI dengan cara merusak pagar. Dia kemudian mengambil satu unit mesin pompa air dan menjualnya.

"Pelaku merusak pagar lalu masuk ke halaman rumah untuk mengambil satu unit mesin pompa air. Lalu dijual seharga Rp140.000. (Uangnya untuk) narkoba," kata Fajri.

Polisi masih melakukan proses pemeriksaan terhadap Abdillah untuk mendalami aksi pencurian yang dilakukannya serta kemungkinan adanya lokasi atau barang lain yang menjadi sasaran.* (ds/dh)

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno, mengatakan aksi tersebut juga akan disertai audiensi dengan pemerintah daerah dan DPRD di wilayah masing-masing.

Baca Juga:

• Konflik DPRD dan Bupati Tapteng Memanas, Mendagri Tito Turunkan Tim untuk Mediasi

Sunarno menjelaskan aksi tersebut merupakan bentuk pengawalan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang ditargetkan disahkan pada akhir Oktober 2026.

Menurutnya, buruh menilai sejumlah ketentuan dalam RUU tersebut belum sepenuhnya berpihak kepada pekerja.

"Kami berkepentingan membawa aspirasi dari seluruh buruh di Indonesia agar dalam UU Ketenagakerjaan nanti atau ke depan itu berpihak kepada kaum buruh," ujarnya.

KBPBI menyoroti sejumlah poin dalam RUU yang dinilai masih merugikan buruh, di antaranya aturan mengenai magang, outsourcing, upah minimum, dan cuti haid.

Sunarno menyebut terdapat 49 pasal yang dinilai belum berpihak kepada buruh. Dari jumlah tersebut, 14 pasal menjadi fokus utama yang akan dikawal dalam aksi.

Untuk wilayah Jakarta, buruh yang berangkat dari sejumlah pabrik akan menggelar aksi dengan menyasar Balai Kota Jakarta dan DPRD. Para buruh juga berencana mendirikan posko di depan Gedung DPR/MPR RI.

"Rencananya kami akan ada posko, cuma memang waktunya belum kami tentukan," kata Sunarno.

Dia mengatakan aksi Kamis menjadi langkah awal untuk menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah dan wakil rakyat. Jika tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons, KBPBI mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar.

Menurut Sunarno, aksi lanjutan tersebut rencananya akan dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI.

Buruh berharap pemerintah dan DPR memperhatikan aspirasi yang disampaikan serta memastikan regulasi ketenagakerjaan yang akan dibahas nantinya memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja.* (k/dh)

Kelima jurnalis yang hilang yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donal yang merupakan jurnalis freelance.

Baca Juga:

• Gunung Anak Krakatau Erupsi Lagi Dini Hari Ini, PVMBG Minta Warga Tak Percaya Isu Tsunami

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan operasi SAR pada hari kedua diperluas dengan mengerahkan tujuh search and rescue unit (SRU).

"Untuk hari kedua ini kita membagi menjadi tujuh SRU dengan beberapa sektor pencarian," kata Amrad di Posko Pencarian Carita, Rabu (9/9/2026).

Sejumlah kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Pulau Rakata, Pulau Panjang, hingga area yang mengarah ke perairan Lampung.

Namun hingga Rabu siang, tim SAR belum menemukan tanda-tanda keberadaan delapan orang yang berada di speedboat tersebut.

Amrad mengatakan pola pencarian terus disesuaikan dengan kondisi cuaca, arah angin, dan arus laut. Berdasarkan pemodelan SAR, terdapat kemungkinan objek pencarian terbawa arus ke arah barat daya.

"Berdasarkan pemodelan SAR, terdapat kemungkinan objek pencarian terbawa ke arah barat daya sehingga pencarian diperluas hingga pesisir Lampung," ujarnya.

Perluasan area pencarian dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan pergeseran posisi objek akibat kondisi perairan Selat Sunda.

Dalam proses pencarian, tim SAR juga menghadapi kondisi abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Abu tersebut berpotensi mengganggu jarak pandang dan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam pelaksanaan operasi.

Tim SAR gabungan masih melanjutkan penyisiran di sejumlah sektor sambil memantau perkembangan cuaca dan kondisi perairan untuk menemukan para jurnalis dan kru speedboat yang hilang.* (k/dh)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Hendri Rusdian mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang.

Baca Juga:

• Teror Bakteri di Menu MBG Siswa Karo: Labkes Sumut Bongkar Temuan E. Coli hingga Staphylococcus

Hendri mengatakan pihaknya telah kembali mengecek perkembangan hasil pemeriksaan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima Dinkes Agam, hasil uji masih dalam proses dan belum dikirimkan kepada pihaknya.

"Kalau sudah ada nanti hasil labnya, akan saya informasikan," ujarnya.

Keterangan Dinkes Agam tersebut berbeda dengan informasi dari Balai Besar POM Padang. Kepala Balai Besar POM Padang Irwan mengatakan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada pihak yang mengirimkan sampel.

"Hasil pengujian telah kami sampaikan kepada pengirim sampel, Pak," kata Irwan melalui pesan WhatsApp, Rabu (9/9/2026).

Meski demikian, Hendri memastikan hasil pemeriksaan tersebut belum diterima Dinkes Agam. Belum diketahui apakah hasil telah diterima pihak lain yang mengirimkan sampel atau masih dalam proses administrasi sebelum disampaikan kepada pemerintah daerah.

Kasus dugaan keracunan pangan di Palupuh mulai mencuat pada Rabu (2/9/2026), setelah sejumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami keluhan kesehatan.

Berdasarkan pembaruan data Dinkes Agam hingga Kamis (3/9/2026), jumlah warga yang diduga mengalami keracunan mencapai 344 orang. Dari jumlah tersebut, 251 orang merupakan pelajar dan 17 orang guru.

Selain itu, terdapat 42 balita, satu ibu hamil, sembilan ibu menyusui, 22 anggota keluarga sasaran, dan dua kader posyandu.

Keluhan yang dialami meliputi mual, muntah, sakit perut, diare, lemas, pusing hingga demam. Sebanyak delapan orang sempat menjalani perawatan di tiga rumah sakit di Kota Bukittinggi.

Hendri mengatakan seluruh warga yang sebelumnya dirawat di rumah sakit kini telah kembali ke rumah.

"Warga kita tidak ada lagi yang dirawat di rumah sakit. Sudah pulang semua," katanya.

Makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasia Laweh yang melayani program MBG di Kecamatan Palupuh. Menu yang dibagikan pada Senin (31/8/2026) antara lain nasi, telur puyuh, tahu, tomat, timun, bawang, semangka dan kuah gulai.

Telur puyuh menjadi salah satu bahan yang mendapat perhatian dalam pemeriksaan. Namun hingga kini belum ada hasil resmi yang menyatakan bahan makanan tertentu sebagai penyebab keluhan kesehatan.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, operasional SPPG Pasia Laweh dihentikan sementara. Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian menetapkan penghentian operasional tersebut sebagai sanksi berat selama maksimal 30 hari.

Kepala KPPG Wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat Syartiwidya sebelumnya mengatakan sanksi baru dapat dicabut setelah SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang telah diverifikasi.

Di tengah belum diterimanya hasil pemeriksaan oleh Dinkes Agam, Koordinator Program MBG Kecamatan Palupuh Rezki mengatakan pihaknya juga masih menunggu hasil dari BPOM.

"Kami masih menunggu hasil BPOM," kata Rezki.

Rezki mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal terhadap proses penyelenggaraan MBG di SPPG Pasia Laweh. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, dia mengklaim proses pekerjaan masih berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Kami juga sudah lihat CCTV," ujarnya.

Namun, hasil pemeriksaan internal tersebut belum dapat memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami ratusan warga. Kepastian mengenai sumber keluhan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Hingga Rabu (9/9/2026), atau sekitar satu pekan sejak kasus pertama dilaporkan, penyebab pasti dugaan keracunan di Palupuh masih belum diumumkan kepada publik.* (k/dh)

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan Valentino Manurung membenarkan pihaknya telah menerima SPDP tersebut dari kepolisian.

Baca Juga:

• Brigadir Imam Harefa Bantah Jual Mantan Istri ke Atasan

Valentino mengatakan SPDP tersebut diterima Kejari Medan sekitar dua hari sebelumnya. Namun, berdasarkan informasi yang diterima pihak kejaksaan, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut.

"Kalau tersangkanya belum ada," ujarnya.

Dengan diterimanya SPDP, perkara kematian Winda kini telah masuk tahap penyidikan. Dalam tahap ini, penyidik melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana sekaligus mengumpulkan alat bukti serta mencari pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Winda Lorenza Gowasa ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar di kamar mandi rumah mantan mertuanya di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada Minggu (2/8/2026).

Pada awalnya, kematian Winda disebut sebagai bunuh diri. Namun, pihak keluarga menolak narasi tersebut dan menduga terdapat unsur lain di balik kematian perempuan tersebut.

Kasus kematian Winda kemudian mendapat perhatian Komisi III DPR RI setelah pihak keluarga menyampaikan adanya dugaan kejanggalan dalam peristiwa tersebut.

Hingga saat ini, penyidik Polrestabes Medan masih melakukan proses penyidikan untuk mengungkap secara terang kronologi kematian Winda serta memastikan ada atau tidaknya tindak pidana dalam perkara tersebut.* (tm/dh)

Kepala Unit Pelaksana Terpadu Daerah Labkes Sumut Pulo Rizal Togatorop mengatakan keberadaan bakteri tersebut pada kondisi tertentu dapat memicu pertumbuhan hingga menghasilkan toksin atau racun yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan.

Baca Juga:

• DPR Mulai Ragu BPOM Mampu Hentikan Keracunan MBG! Charles Honoris: Desain Program Sudah Tak Ideal

Menurut Pulo, toksin yang dihasilkan bakteri tersebut dapat berpotensi menyebabkan sejumlah gejala, seperti mual, muntah, lemas dan gangguan kesehatan lainnya.

"Yang akhirnya juga itu bisa berpotensi untuk mengakibatkan orang mual, kemudian muntah, bahkan juga lemas dan lain sebagainya dengan berbagai gejala seperti itu," ujarnya.

Pulo menegaskan bakteri tersebut ditemukan pada sampel makanan MBG yang telah dibawa ke sekolah. Sampel yang diperiksa bukan berasal langsung dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Ya, (bakteri yang ditemukan itu) sampel dari MBG yang telah dibawa ke sekolah," jelasnya.

Dia mengatakan pengelolaan makanan di dapur SPPG pada dasarnya memiliki prosedur operasional, termasuk penyimpanan sampel makanan atau retensi. Sampel tersebut disimpan untuk kebutuhan pemeriksaan apabila kemudian terjadi kejadian yang membutuhkan penelusuran.

"Kalau yang dari dapur, kami memahaminya karena prosedur atau SOP yang kami pahami mengenai pengelolaan makanan pada SPPG, itu harus ada sebelum disajikan, itu harus ada di retensi," katanya.

Pulo menjelaskan sisa makanan yang sudah berada di sekolah menjadi salah satu sampel yang diperiksa dalam kasus tersebut. Dia menyebut kemungkinan kontaminasi pada makanan masih menjadi bagian dari dugaan yang perlu ditelusuri.

"Jadi kemungkinan, ini kemungkinan ini ya, indikasinya terjadi misalnya kontaminasi dan lain sebagainya," ujarnya.

Mengenai prosedur retensi makanan, Pulo menyebut sampel biasanya ditahan selama 1 x 24 jam hingga 2 x 24 jam dan kemudian diperbarui sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam kasus dugaan keracunan siswa di Karo, Labkes Sumut juga menjalankan fungsi laboratorium kesehatan dalam penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dugaan keracunan pangan.

"Kalau kami dalam hal KLB, kami itu artinya laboratorium kesehatan. Dalam kejadian KLB dugaan keracunan pangan, berperan seperti apa yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2013," jelas Pulo.

Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian setelah sejumlah siswa di Kabupaten Karo mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan MBG. Salah satu korban yang disorot adalah Febiona Purba, siswi berusia 16 tahun yang dilaporkan mengalami gangguan ingatan setelah menjalani sejumlah perawatan.

Meski telah ditemukan tiga jenis bakteri pada sampel makanan yang diperiksa, temuan tersebut dalam bahan ini belum secara langsung menetapkan penyebab gangguan ingatan yang dialami Febiona. Penyebab kondisi kesehatan korban masih memerlukan pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut.* (tm/dh)

Peninjauan tersebut dilakukan Kalapas bersama jajaran sebagai bagian dari evaluasi terhadap perkembangan program pertanian yang tengah dijalankan. Dalam kunjungan itu, Hamdi Hasibuan melihat secara langsung kondisi tanaman pisang serta memastikan lahan jagung yang baru selesai ditanami bibit memasuki tahap perawatan secara intensif.

Baca Juga:

• Kupas Tuntas Sentilan Menko Pangan Zulhas: Ikan Indonesia Dicuri Asing Rp 200 Triliun per Tahun Akibat Kapal Nelayan Kita Kalah Tangguh

Selain meninjau lahan pertanian, Kalapas juga mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana mess warga binaan yang telah selesai dibangun. Pemeriksaan meliputi aspek kelayakan, kebersihan, keamanan, serta kenyamanan fasilitas yang nantinya mendukung pelaksanaan kegiatan pertanian di lokasi tersebut.

Hamdi menekankan pentingnya pengelolaan lahan dan fasilitas secara maksimal agar seluruh program dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Optimalisasi lahan ketahanan pangan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemasyarakatan dalam memberdayakan warga binaan melalui kegiatan produktif. Kami ingin pembinaan yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi mereka setelah kembali ke tengah masyarakat," ujar Hamdi.

Menurutnya, kegiatan pertanian seperti budidaya pisang dan jagung memiliki nilai strategis karena tidak hanya mendukung program ketahanan pangan, tetapi juga menjadi sarana bagi warga binaan untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan di bidang pertanian.

Kalapas juga meminta seluruh jajaran terkait untuk menjaga konsistensi dalam melakukan perawatan tanaman serta memastikan fasilitas pendukung tetap terpelihara dengan baik.

"Program ini harus dikelola dengan serius dan berkelanjutan. Mulai dari perawatan tanaman hingga pemeliharaan fasilitas harus dilakukan secara bersama-sama agar hasilnya dapat memberikan manfaat yang optimal," tegasnya.

Melalui optimalisasi lahan pertanian tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku terus mendorong terciptanya program pembinaan kemandirian yang produktif, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan.* (dh)

Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortas Tipidkor Polri Kombes Pol Affandi Eka Putra mengatakan salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga:

• Pamer 'Rapor' Kinerja di Muktamar NU, Prabowo Klaim Swasembada hingga MBG Tembus 62 Juta Jiwa

Menurut Affandi, pemerintah daerah masih membutuhkan kewenangan yang lebih jelas agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. Kewenangan yang seharusnya dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah dinilai belum sepenuhnya tersedia.

Affandi mengatakan persoalan serupa berpotensi terjadi dalam pelaksanaan sejumlah program pemerintah lainnya. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan aturan yang salah satunya mengatur pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

"Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan, dan alhamdulillah sekarang, yang kami ketahui sudah ada mulai menyusun rencana Perpres, yang mengatur salah satunya pelimpahan kewenangan urusan pusat menjadi urusan pemerintah daerah," ujarnya.

Menurutnya, pelimpahan kewenangan nantinya perlu diikuti dukungan anggaran, diskresi, serta sumber daya manusia. Ketentuan tersebut kemudian akan dituangkan dalam pedoman teknis pelaksanaan program.

Selain keterlibatan pemerintah daerah, Kortas Tipidkor juga menyoroti transparansi proses pengadaan dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Affandi menilai keterbukaan dalam proses pengadaan masih minim sehingga berpotensi menimbulkan persoalan.

"Kemudian yang kedua, dalam proses pengadaan. Transparansi pengadaan sepertinya sangat minim. Ya, mungkin rekan-rekan sudah tahu, untuk Koperasi Merah Putih pengadaannya siapa yang handle, gitu kan," katanya.

Menurut Affandi, peningkatan transparansi diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas pengadaan. Salah satu hal yang menjadi perhatian yakni polemik pengadaan mobil pikap yang sebelumnya mendapat sorotan publik.

"Nah ini menjadi fokus kita juga agar akuntabilitas dari proses pengadaan itu bisa ditingkatkan," tuturnya.

Affandi juga menjelaskan perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih yang kini telah memasuki fase pembangunan fisik gedung koperasi. Tahap tersebut dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan pembentukan sekitar 80.000 kelembagaan koperasi.

Hingga saat ini, sekitar 60-70 persen gedung koperasi disebut telah terbangun. Sementara pembangunan sejumlah gedung lainnya masih menghadapi kendala, salah satunya terkait persoalan dan sengketa lahan.

Kortas Tipidkor menyatakan hasil monitoring tersebut akan menjadi bahan untuk mendorong perbaikan tata kelola program Koperasi Desa Merah Putih, terutama terkait pembagian kewenangan, transparansi pengadaan, dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.* (lp/dh)

Hal itu disampaikan Charles dalam rapat dengar pendapat umum Komisi IX DPR bersama BPOM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga:

• Darurat MBG di Pati! 231 Siswa Tumbang Massal, SPPG Gembong 1 Langsung Disegel

Charles mengaku kini tidak lagi yakin pengawasan BPOM saja dapat mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, permasalahan sudah mencakup desain penyelenggaraan MBG.

"Tetapi sekarang ini dengan atau setelah mempelajari desainnya ya, dan program ini berjalan selama ini, kok saya sekarang tidak yakin, Pak. Karena permasalahannya bukan lagi atau bukan saja ada di hulu, Pak, tetapi desain keseluruhannya sudah tidak ideal, Pak," ujarnya.

Charles juga menyoroti persoalan penyimpanan makanan. Dia mempertanyakan makanan yang telah dimasak tetapi masih berada di suhu ruang lebih dari empat jam sebelum dibagikan kepada penerima manfaat.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kontaminasi dan pertumbuhan bakteri pada makanan.

"Ya, makanan setelah dimasak itu, disimpan di suhu ruang lebih dari empat jam, Pak. Ya, di critical temperature di atas 5 derajat dan di bawah 60 derajat sehingga kontaminasi bakteri menjadi tinggi ya, risiko kembang biak bakteri juga semakin tinggi," kata Charles.

Politikus PDIP itu meminta Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan langkah yang dapat dilakukan lembaganya untuk menekan kasus keracunan MBG. Dia juga menyinggung anggaran sekitar Rp509 miliar yang disiapkan untuk BPOM pada 2027 dalam kaitannya dengan pengawasan program tersebut.

"Makanya ya mungkin kalau Bapak bisa menjelaskan kepada kita mungkin kalau Badan POM terlibat, apa yang bisa dilakukan, Pak?" tanya Charles.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 21 program untuk memperkuat pengawasan MBG. Pengawasan tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari bahan baku hingga mitigasi ketika terjadi kejadian luar biasa.

"Tentu karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Ayat 2 sampai Ayat 9 itu, Badan POM bertugas mulai dari hulu sampai mitigasinya dalam hal pengawasan, bukan pelaksana tentunya. Nah, kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif," jelas Taruna.

Taruna mengatakan pengawasan akan diperkuat apabila anggaran tersebut telah menjadi anggaran definitif. Salah satu hal yang menjadi perhatian BPOM adalah batas waktu antara makanan selesai disiapkan hingga didistribusikan dan dikonsumsi.

Dia mencontohkan kasus dugaan keracunan massal di Sidoarjo. Menurutnya, makanan dalam kasus tersebut disiapkan sekitar pukul 01.00 WIB dan baru dibagikan sekitar pukul 12.00 WIB.

"Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPBG dan SPBI itu, itu jangan lewat empat jam," ujarnya.

Taruna menilai kasus tersebut menunjukkan masih ada prosedur distribusi dan penyajian makanan yang belum berjalan dengan baik. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak berulang.

"Jadi dengan demikian, saya kira mungkin ada tupoksi yang belum dijalankan oleh SPBG tadi dalam hal distribusi dan penyajian makanannya," katanya.

Meski demikian, Taruna tetap optimistis pengawasan BPOM dapat membantu menekan kasus keracunan dalam program MBG. Dia juga menyatakan BPOM siap apabila anggaran Rp509 miliar tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan lembaganya.

Kasus keracunan dalam program MBG menjadi perhatian Komisi IX DPR dan BPOM karena menyangkut keamanan pangan serta keselamatan penerima manfaat. Penguatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program menjadi bagian penting dalam mencegah kasus serupa kembali terjadi.* (d/dh)

Febiona merupakan salah satu siswi yang sebelumnya mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG. Saat ini, dia masih menjalani penanganan medis di RSUP H Adam Malik Medan.

Baca Juga:

• Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG Disebut Alami Gangguan Ingatan, KPPG Medan: Kini Bisa Berkomunikasi Baik

"Saat ini sedang ditangani di RS Adam Malik Medan oleh dokter spesialis gastro anak dan dokter psikiatri," kata Aji, Rabu (9/9/2026).

Aji menegaskan pihaknya belum bisa menyimpulkan bahwa gangguan ingatan yang dilaporkan keluarga Febiona memiliki kaitan dengan MBG.

"Belum dapat disimpulkan ada kaitan dengan MBG," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Donal Simanjuntak mengatakan orang tua Febiona sebelumnya memang pernah menyampaikan adanya gangguan ingatan ketika putrinya menjalani perawatan di RSU Haji Medan.

Namun, berdasarkan pemantauan tim pendamping, Febiona disebut masih dapat berkomunikasi dengan baik hingga meninggalkan rumah sakit.

"Sepengetahuan kami selama mendampingi yang bersangkutan di RS Haji saat kunjungan, orangtua pernah menyampaikan hal tersebut. Namun tim kami yang mendampingi melaporkan kondisi yang bersangkutan per hari sampai kepulangan ke Karo, yang bersangkutan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menceritakan pengalamannya," kata Donal.

Donal mengatakan pihaknya kembali bertemu dengan Febiona di RSUP H Adam Malik Medan pada Selasa (8/9/2026). Saat itu, Febiona disebut masih mengenali anggota tim yang datang menjenguk.

"Saat kami ketemu lagi tanggal 8 September di RS Adam Malik, yang bersangkutan masih mengenal kami dan kami berbicara dengan baik," ujarnya.

Donal memastikan kondisi kesehatan Febiona terus dipantau. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono juga disebut terus memperhatikan perkembangan kondisi siswi tersebut.

"Pada prinsipnya kami terus memantau kondisi kesehatan yang bersangkutan, pimpinan kami Kepala BGN terus memperhatikan kondisi kesehatan korban siswa," katanya.

Di sisi lain, ibu Febiona, Elvinus Lusiana Sitanggang (49), sebelumnya mengatakan putrinya mengalami gangguan ingatan setelah menjalani sejumlah perawatan.

Menurut Elvinus, gangguan tersebut tidak muncul ketika Febiona pertama kali dirawat. Kondisinya disebut masih normal setelah pulang dari rumah sakit. Namun, setelah tiba di rumah, Febiona mengalami kejang dan kemudian kembali dibawa ke RS Haji Medan.

"Pas awal dirawat itu belum (ada gangguan ingatan). Selama pulang dari Rumah Sakit Umum masih biasa, normal. Tapi setelah sampai di rumah, dia kejang, kami bawa ke RS Haji, di situlah dia mulai omongannya udah kayak anak-anak," ujar Elvinus, Senin (7/9/2026).

Elvinus mengaku Febiona sempat tidak mengenali sejumlah orang terdekat, termasuk anggota keluarga dan teman sekolah. Dia juga menyebut mendapat informasi mengenai kondisi otak putrinya saat menjalani perawatan di RS Haji Medan.

Meski demikian, penyebab gangguan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Febiona saat ini masih menjalani pemeriksaan dan penanganan medis di RSUP H Adam Malik Medan.

Febiona dikenal sebagai siswi berprestasi dan menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS di sekolahnya. Menurut Elvinus, putrinya ingin kembali bersekolah setelah menjalani perawatan, namun kondisi kesehatannya saat ini belum memungkinkan untuk kembali mengikuti kegiatan belajar seperti biasa.* (d/dh)

Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat Letkol Inf Budiman Manurung mengatakan kedua anggota TNI AD yang terlibat merupakan saudara kandung. Salah satu di antaranya bertugas di Kodim 1630 Manggarai Barat.

Baca Juga:

• Kesal Bantuan Tak Seimbang, Warga Manggarai Timur Injak Mi Instan Bantuan Gempa Flores hingga Viral

Budiman mengatakan korban bernama Syarief juga memiliki hubungan keluarga dengan kedua anggota TNI tersebut. Bahkan, rumah korban dan rumah kedua anggota TNI itu disebut bersebelahan.

"Antara korban dengan kedua anggota TNI itu masih punya hubungan keluarga. Rumah mereka bahkan bersebelahan," ujarnya.

Kedua anggota TNI AD tersebut telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Markas Kodim 1630 Manggarai Barat. Pemeriksaan masih berlangsung hingga Rabu sore.

"Kita hadirkan saksi juga. Termasuk saksi dari pihak korban juga kita panggil," kata Budiman.

Budiman menjelaskan, pengambilan keterangan untuk sementara masih dilakukan pihak Kodim. Mengenai tindak lanjut pemeriksaan oleh Polisi Militer (POM), pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dan keterangan dari para pihak yang terlibat.

"Terkait tindak lanjut oleh POM, kita masih melihat hasil keterangan kedua oknum yang terlibat," ujarnya.

Selain memantau proses pemeriksaan, Budiman juga menjenguk korban Syarief yang menjalani perawatan di RSU Siloam pada Rabu siang.

Menurut Budiman, secara kasat mata tidak terlihat luka terbuka pada tubuh korban. Namun, Syarief masih mengeluhkan sakit pada bagian pipi dan dada.

"Tadi jam 11.30 sudah keluar," ujar Budiman.

Kasus dugaan penganiayaan tersebut masih dalam proses pemeriksaan untuk mengetahui secara lengkap kronologi dan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.* (k/dh)

Pergerakan IHSG berlangsung di tengah tekanan pada sebagian besar saham. Sebanyak 308 saham tercatat menguat, sedangkan 317 saham melemah dan 169 saham lainnya stagnan.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat Tajam ke Rp17.511 meski Harga Minyak Dunia Tembus US$100 di Tengah Panasnya Timur Tengah

Sementara itu, sektor kesehatan menjadi yang mengalami penurunan terdalam dengan melemah 1,33%. Sektor barang konsumen siklikal juga turun 1,23%, sedangkan sektor teknologi terkoreksi 0,96%.

Di jajaran saham LQ45, PT Indika Energy Tbk (INDY) menjadi saham dengan penguatan terbesar, yakni 11,03%. Selanjutnya PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) naik 5,96% dan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menguat 5,14%.

Sebaliknya, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menjadi saham LQ45 dengan penurunan terbesar, yakni 2,56%. Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) turun 2,51%, sementara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) melemah 2,40%.

Aktivitas perdagangan saham di BEI tercatat cukup tinggi. Total volume transaksi mencapai sekitar 33,74 miliar saham dengan nilai transaksi Rp15,83 triliun.

Kapitalisasi pasar BEI berada di kisaran Rp11.674 triliun. Sejumlah indeks utama juga bergerak bervariasi.

Indeks LQ45 melemah 1,35% ke level 664,25, sedangkan IDX30 turun 2,14% menjadi 369,43.

Di sisi lain, sejumlah indeks berbasis saham syariah masih mencatat penguatan. Jakarta Islamic Index (JII) naik 0,06% ke level 405,57, ISSI bertambah 0,36% menjadi 233,85, dan JII70 menguat 0,52% ke level 158,36.

Pergerakan bursa Asia juga berlangsung beragam. Shanghai Composite menguat 0,28% dan KOSPI naik 1,40%. Sementara itu, Nikkei 225 turun 0,19% dan Hang Seng melemah 0,17%.* (k/dh)

Warga yang melakukan aksi tersebut diketahui bernama Saimin Sadang Syawal, warga Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Dalam video yang beredar, terlihat beberapa bungkus mi instan dan biskuit tergeletak di lantai.

Baca Juga:

• 434 Warga Tanjungbalai Diusulkan Terima Bantuan Bedah Rumah, Wawako Fadly: Semoga Beri Manfaat

Kasi Humas Polres Manggarai Timur AKP Irmawan Pujianto mengatakan polisi telah mendatangi Saimin untuk meminta klarifikasi terkait video yang viral tersebut.

"Ia mengaku melakukan itu karena tidak puas dengan bantuan yang datang. Dia merasa bantuan yang datang tidak seimbang," kata Irmawan, Rabu (9/9/2026).

Menurut Irmawan, setelah video tersebut ramai di media sosial dan mendapat kecaman, polisi langsung mendatangi Saimin. Dari hasil klarifikasi, Saimin mengakui perbuatannya.

Saimin juga mengaku khilaf dan terbawa emosi saat melakukan aksi tersebut. Dia menyadari tindakannya tidak semestinya dilakukan, terlebih karena aksi itu direkam dan disebarkan ke media sosial.

"Dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu tidak semestinya dilakukan apalagi menyebarkannya ke media sosial," ujar Irmawan.

Polisi memastikan persoalan tersebut tidak dilanjutkan ke ranah pidana. Setelah memberikan klarifikasi, kasus warga yang menginjak bantuan gempa tersebut diselesaikan tanpa proses hukum lebih lanjut.

Aksi tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena bantuan yang diinjak merupakan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa Flores. Peristiwa itu juga memunculkan sorotan terhadap distribusi bantuan bagi warga yang terdampak bencana.* (k/dh)

Penutupan SPPG dilakukan sebagai langkah awal untuk mencegah munculnya korban baru. Sementara itu, sampel makanan MBG yang dikonsumsi para siswa telah dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.

Baca Juga:

• Korban MBG Karo Amnesia dan Sempat Kejang, LBH Medan Desak Prabowo dan Sudaryono Stop Program

Dua sekolah dengan jumlah siswa terdampak terbanyak yakni MTsN 3 Pati sebanyak 127 siswa dan SMPN 1 Gembong sebanyak 103 siswa. Selain itu, satu siswa dari MTs Mambaul Ulum juga dilaporkan mengalami keluhan serupa.

Puluhan ambulans dikerahkan untuk membawa para siswa ke sejumlah fasilitas kesehatan. Banyaknya pasien yang datang hampir bersamaan membuat fasilitas kesehatan di Kecamatan Gembong harus menangani pasien dalam jumlah besar.

Berdasarkan data sementara, sebanyak 92 siswa mendapat penanganan di Puskesmas Gembong. Enam siswa di antaranya menjalani rawat inap, sedangkan 86 siswa mendapat perawatan jalan.

Sebanyak 98 siswa lainnya ditangani di RSUD RAA Soewondo Pati. Sementara 41 siswa dibawa ke RS Mitra Bangsa, dengan lima di antaranya menjalani rawat inap dan 36 lainnya mendapat penanganan rawat jalan.

Ketua Satgas MBG Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk mengerahkan ambulans untuk membantu evakuasi para siswa.

"Kami mengirimkan ambulans dan dari Polres sudah mengirimkan dokter," ujar Chandra.

Menurut Chandra, penanganan para siswa dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan sejumlah pihak terkait. Tim juga masih berada di lokasi untuk memantau kondisi para siswa.

Satgas MBG Pati juga akan melakukan pengecekan terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Pati sebagai bagian dari upaya mitigasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Satgas mengecek semua kondisi SPPG di Kabupaten Pati. Satgas akan keliling nanti. Mitigasi supaya masalah-masalah tidak terjadi lagi," kata Chandra.

Untuk mengetahui sumber keluhan kesehatan yang dialami para siswa, sampel makanan MBG telah dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa di laboratorium.

"Biasanya penanganannya, sampelnya itu kita kirim ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dilabkan, masalahnya di mana," ujarnya.

Chandra menegaskan SPPG Gembong 1 ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

"Iya, pastinya ditutup sementara dulu, Mas, sambil nunggu hasil labnya," tegasnya.

Hasil uji laboratorium nantinya menjadi dasar pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk terkait operasional SPPG Gembong 1 dan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pati.

Sampai saat ini, belum dapat dipastikan bahwa makanan MBG menjadi penyebab keluhan kesehatan yang dialami para siswa. Pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebabnya.

Kondisi para siswa yang menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan juga terus dipantau oleh petugas medis.* (k/dh)