BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal resmi membuka Pameran Foto Jurnalistik "Prahara Pulau Emas" di Museum Tsunami Aceh, Senin (3/8/2026). Pameran yang menghadirkan dokumentasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu diharapkan menjadi ruang edukasi sekaligus refleksi tentang pentingnya mitigasi kebencanaan.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wali Kota Illiza. Sebelumnya, ia bersama Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh M. Anshar, Ketua PFI Pusat Dwi Pambudo, dan kurator foto Oscar Motuloh turut menandatangani salah satu karya foto yang dipamerkan.

Baca Juga:

• PFI Aceh Gelar 'Prahara Pulau Emas', Pameran Foto yang Rekam Luka dan Ketangguhan Korban Bencana

Pameran tersebut merupakan inisiasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pusat bersama Yayasan Riset Visual Mata Waktu dan didukung PLN sebagai bagian dari roadshow nasional peluncuran buku foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas.

Sebelum digelar di Banda Aceh, pameran telah lebih dulu hadir di Tanah Datar, Sumatera Barat. Setelah Aceh, rangkaian pameran akan ditutup di Kota Medan, Sumatera Utara.

Seluruh foto yang dipamerkan merupakan hasil dokumentasi langsung para pewarta foto Indonesia saat meliput bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung 2025.

Tak hanya menampilkan kehancuran akibat bencana, karya-karya tersebut juga merekam perjuangan masyarakat bangkit dari keterpurukan, semangat gotong royong, serta proses pemulihan yang dilakukan berbagai pihak.

Ketua PFI Aceh, M. Anshar, mengatakan pameran ini tidak bertujuan menghidupkan kembali trauma masyarakat, melainkan menjadi media edukasi tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Foto jurnalistik bukan sekadar merekam peristiwa, tetapi juga menyimpan ingatan kolektif sebuah bangsa. Kami ingin mengajak masyarakat melihat bahwa di balik setiap bencana selalu ada kisah tentang ketangguhan, solidaritas, dan kemanusiaan," ujar Anshar.

Selain pameran foto, panitia juga menggelar diskusi publik bertajuk "Prahara Pulau Emas" yang menghadirkan Pendiri Yayasan Riset Visual Mata Waktu, Oscar Motuloh, serta Kurator Pameran sekaligus Pewarta Foto Harian Kompas, Danu Kusworo.

Diskusi tersebut terbuka bagi mahasiswa, komunitas fotografi, insan pers, akademisi, hingga masyarakat umum yang ingin memperdalam pemahaman mengenai fotografi jurnalistik, dokumentasi bencana, dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam setiap karya.

Ketua Umum PFI, Dwi Pambudo, bersama sejumlah pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan juga turut hadir pada pembukaan pameran tersebut.

Pameran Foto Jurnalistik "Prahara Pulau Emas" berlangsung di Museum Tsunami Aceh mulai 3 hingga 8 Agustus 2026. Masyarakat dapat mengunjunginya secara gratis setiap hari pukul 09.00–16.30 WIB, mengikuti jam operasional museum.* (dh)

Ketua Dewas KPK, Gusrizal, mengatakan laporan tersebut saat ini masih berada dalam tahap analisis untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan pihak terkait.

Baca Juga:

• KPK Buka Suara soal Isu Intervensi Kasus Suap Bupati Muara Enim

Menurut Gusrizal, apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak ditemukan pelanggaran etik, Dewas KPK akan menyampaikan hasil tersebut kepada pihak pelapor sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini Dewas KPK menerima lebih banyak laporan yang masuk dalam kategori non-etik dibandingkan laporan etik.

"Dari seluruh pengaduan yang kami terima, terdapat 65 laporan non-etik dan 14 laporan etik," ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melaporkan sejumlah pihak di lingkungan KPK ke Dewas pada Maret 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur dan kode etik dalam pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah.

Boyamin menilai pimpinan KPK diduga membiarkan adanya intervensi dari pihak luar tanpa melaporkannya kepada Dewas. Selain itu, ia juga menyoroti perbedaan keterangan antara Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur terkait kondisi kesehatan Yaqut saat pengalihan penahanan dilakukan.

Dalam laporannya, Boyamin mempertanyakan dasar pengalihan penahanan tersebut karena menurutnya pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum keputusan diambil.

Ia juga menduga keputusan pengalihan tahanan tidak didasarkan pada keputusan kolektif kolegial pimpinan KPK sehingga dinilai berpotensi melanggar prosedur operasional standar (SOP) dan kode etik lembaga.

Dewas KPK menegaskan seluruh laporan yang masuk akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku sebelum diputuskan apakah terdapat unsur pelanggaran etik atau tidak.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Bahlil kepada awak media usai melapor kepada Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026). Bahlil mengatakan kedatangannya ke Istana untuk berkonsultasi mengenai pekerjaan rutin di sektor ESDM.

Baca Juga:

• Nelayan Tanjungbalai Keluhkan Ruang Tangkap Menyempit, Wali Kota Janji Cari Solusi

Ia menjelaskan, pembahasan dengan Presiden antara lain terkait sektor energi dan kelistrikan. "Ya, menyangkut energi, juga menyangkut listrik," ujarnya.

Menanggapi penurunan harga Pertamax per 1 Agustus 2026, Bahlil menegaskan mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi memang mengikuti harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP).

"Ya kan saya dari awal katakan bahwa menyangkut BBM nonsubsidi, harganya memang akan mengikuti harga pasar dunia, ICP," ujar Bahlil.

Menurutnya, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM nonsubsidi juga akan mengalami penyesuaian.

"Jadi kalau harga dunia turun, dengan sendirinya akan terkoreksi. Tapi kalau naik, pasti juga akan naik. Dan sekarang kan lagi turun. Kemudian badan usaha swasta melakukan koreksi terhadap penurunan harga itu," katanya.

Diketahui, mulai 1 Agustus 2026 terdapat penyesuaian harga tiga jenis BBM nonsubsidi. Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter, Pertamax Green 95 menjadi Rp16.600 per liter, dan Pertamax (RON 92) menjadi Rp15.950 per liter.

Saat ditanya mengenai kemungkinan harga BBM nonsubsidi kembali naik di tengah dinamika geopolitik global, Bahlil mengatakan hal itu bergantung pada perkembangan harga minyak dunia. "Ya, tergantung kondisi geopolitik dunia," ucapnya.

Meski demikian, Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi yang digunakan mayoritas masyarakat.

"Tapi yang penting begini. BBM subsidi tidak akan naik. Itu yang paling penting. Karena total pemakaian BBM, 80 persen merupakan BBM subsidi, sedangkan BBM nonsubsidi hanya 20 persen," tegasnya.

Ia menambahkan, BBM nonsubsidi umumnya digunakan oleh kelompok masyarakat yang mampu, sedangkan pemerintah tetap bertanggung jawab menjaga keterjangkauan BBM bersubsidi.

"Itu kan bagi yang mampu, bagi saudara-saudara kita yang mampu. Tapi yang 80 persen tetap menjadi tanggung jawab pemerintah melalui subsidi," pungkasnya.* (oz/dh)

"Jadi praperadilan itu lembaga atau kewenangan yang diberikan kepada pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap salah satu sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, termasuk tuntutan, saya katakan tuntutan bukan gugatan. Tuntutan ganti kerugian akibat salah penangkapan dan penahanan itu," ujar Hendri dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Belum Kapok, Roy Suryo Kembali Gugat Praperadilan Keempat Kasus Ijazah Jokowi

"Jadi Pasal 173 itu memungkinkan adanya tuntutan ganti kerugian. Tetapi ada tiga alasan. Saya batasi yang mulia, tiga alasan itu," tuturnya.

Dia menjelaskan, alasan pertama adalah apabila tindakan penyidik bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, terjadi kekeliruan mengenai orang yang ditangkap atau ditahan. Ketiga, terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum.

"Jadi tidak serta-merta tuntutan itu dibayarkan oleh negara akibat perbuatan itu, tapi harus melalui mekanisme yang namanya praperadilan," jelasnya.

Hendri menambahkan, hakim harus lebih dulu menilai apakah tindakan penangkapan atau penahanan memang melanggar hukum sebelum memutuskan adanya hak atas ganti kerugian. Sebaliknya, apabila penahanan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum, maka tidak ada dasar untuk pemberian ganti rugi.

Dia juga menegaskan nominal ganti rugi telah diatur secara limitatif dalam regulasi sehingga tidak dapat ditentukan berdasarkan klaim subjektif pemohon.

"Terminologi di KUHAP itu menggunakan kata tuntutan karena dia sifatnya publik, artinya ada aturan yang limitatif mengatur itu. Beda dengan perdata," katanya.

Menurut Hendri, ketentuan tersebut diatur dalam PP Nomor 92 Tahun 2015. Untuk penangkapan atau penahanan yang dinyatakan tidak sah, besaran ganti rugi berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta. Nilai tersebut dapat meningkat apabila menimbulkan luka berat maupun kematian.

"Maka nilai ganti rugi itu minimal Rp50 juta, maksimal Rp100 juta. Ayat 2-nya kalau dia mengakibatkan luka berat maka dinaikkan. Lalu ayat 3-nya kalau mengakibatkan kematian, itu secara limitatif ada aturannya, tidak bisa subjektif ganti kerugian diminta pihak yang, saya rugi ini, ini, ini," ujar Hendri.

Diketahui, dalam permohonan praperadilan jilid III, Roy Suryo meminta ganti rugi sebesar Rp206 juta atas penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah dalam perkara dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sidang selanjutnya akan memasuki agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak.* (in/dh)

Kondisi tersebut meruntuhkan surplus neraca perdagangan yang sebelumnya konsisten tercatat berturut-turut selama 72 bulan terakhir sejak Mei 2020.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Ketahanan Pangan Dimulai dari Desa, Program Prabowo Harus Tepat Sasaran

Dia menambahkan, defisit pada Juni 2026 terutama disebabkan oleh defisit pada komoditas migas, yaitu sebesar 3,49 miliar dolar AS, dengan komoditas utama penyumbang defisit pada migas yaitu hasil minyak dan minyak mentah.

"Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas nonmigas tercatat surplus sebesar 3,04 miliar dolar AS, adapun komoditas dengan penyumbang surplus utama yaitu lemak dan minyak hewani atau nabati di HS15 serta bahan bakar mineral HS27 dan juga besi dan baja atau HS72," tuturnya.

Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan secara kumulatif, yaitu neraca perdagangan pada Januari hingga Juni 2026, mencapai surplus sebesar 3,58 miliar dolar AS. Surplus sepanjang Januari-Juni 2026 tersebut terutama ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas sebesar 19,35 miliar dolar AS. Sementara itu, untuk komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 15,77 miliar dolar AS.

Untuk neraca perdagangan total, yaitu migas dan nonmigas, tiga negara penyumbang surplus terbesar yaitu Amerika Serikat sebesar 8,55 miliar dolar AS, India sebesar 6,68 miliar dolar AS, dan Filipina sebesar 4,24 miliar dolar AS.

Sementara itu, negara penyumbang defisit terdalam yaitu China dengan defisit 13,61 miliar dolar AS, Australia defisit 4,40 miliar dolar AS, dan Singapura defisit sebesar 4,33 miliar dolar AS.

Kemudian, untuk neraca perdagangan kelompok nonmigas, tiga negara penyumbang surplus terbesar yaitu Amerika Serikat sebesar 10,44 miliar dolar AS, India sebesar 6,73 miliar dolar AS, dan Filipina sebesar 4,02 miliar dolar AS.

Sedangkan tiga negara penyumbang defisit terdalam pada kelompok nonmigas, yang pertama China sebesar 14,26 miliar dolar AS, Australia sebesar 3,97 miliar dolar AS, dan Prancis defisit sebesar 1,49 miliar dolar AS.* (in/dh)

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan, serta Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (LPPAI) Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• 5.575 Peserta Ramaikan Jamda XI Pramuka Sumut di Sibolangit, Wabup Asahan Hadir

"Kami hadir ke Asahan untuk bersilaturahmi sekaligus memperkuat program penanganan anak dan kasus kekerasan terhadap anak di Asahan," ujar Agustinus.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Asahan terus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk memberikan pendampingan maksimal kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Dalam kesempatan itu, Agustinus juga mengusulkan pembangunan Rumah Anak sebagai pusat rehabilitasi bagi anak korban kekerasan. Menurutnya, fasilitas tersebut akan menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk memperoleh pendampingan psikologis, perlindungan, serta proses pemulihan secara menyeluruh.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komnas Anak RI terhadap perlindungan anak di Kabupaten Asahan.

Ia menilai kehadiran Komnas Anak RI menjadi dorongan positif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.

"Kehadiran Komnas Anak RI tentu sangat membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam upaya menangani kasus kekerasan terhadap anak sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak," kata Rianto.

Rianto berharap hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan berbagai organisasi perlindungan anak dapat terus diperkuat demi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

Terkait usulan pembangunan Rumah Anak, Rianto menegaskan pemerintah daerah akan mempelajari serta mengupayakan realisasinya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

"Insyaallah akan kami buat, selama tidak menyalahi aturan yang berlaku," tegasnya.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut berakhir dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi untuk memperkuat perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Asahan.* (dh)

"Jangan ini jadi alat baru 'alat kekuasaan' untuk menghabisi lawan politik, sebetulnya relungan hati kita sama," kata Juniver saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Kata Siapa Sudah Bersalah? Juniver Kritik Istilah 'Rampas' di RUU Aset

"Jangan Kejaksaan yang menyidik, Kejaksaan yang menuntut kemudian mereka juga yang nantinya melakukan mengelola permohonan lelang, demikian juga KPK bisa juga dengan kepolisian. Jadi, ini harus ada komite yang mana nanti bentuknya saran dari kami ini tidak boleh yang menyidik kemudian inilah yang mengelola," ucap Juniver.

Selain itu, menurut dia, penyusunan RUU Perampasan Aset juga perlu mengkaji keberhasilan negara-negara lain dalam meratifikasi aturan perampasan aset. Sepengetahuan dia, belum ada negara yang benar-benar berhasil meratifikasi aturan tersebut.

"Saya belum dapat referensi sampai saat ini, jangan kita jadi alat dari negara-negara maju membuat ratifikasi, tetapi itu alat penekan kepada kita," katanya.* (an/dh)

Sahroni awalnya menyoroti aksi streamer Bigmo dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas. Sebab menurutnya, melibatkan anak di bawah umur dalam promosi vape merupakan pelanggaran berat.

Baca Juga:

• Kena Semprot Publik, Bigmo Baru Buka Suara Usai Video Vape Bocah Viral

Lebih lanjut, Sahroni meminta pihak kepolisian dan Komdigi turut memblokir akun YouTube Bigmo. Menurutnya, aksi streamer tersebut sudah kebablasan dan berbahaya bagi anak.

"Saya juga minta Komdigi dan pihak kepolisian untuk meminta YouTube Indonesia memblokir akun YouTube Bigmo ini. Karena sudah terlalu banyak aturan yang dilanggar. Dan dia ini kan nantangin, nah terus ada yang laporin. Jadi kita minta pihak kepolisian dan para lembaga terkait untuk cepat bertindak. Harus dijalankan hukumannya sesuai prosedur hukum yang berlaku," ucap Sahroni.

Sahroni turut menyoroti penyalahgunaan vape yang semakin marak belakangan ini. Politikus Partai NasDem itu menyinggung salah satu kasus besar yang dibongkar penegak hukum terkait vape mengandung narkoba.

"Saya sudah lama dan berulang-ulang memang menyuarakan agar vape ini dilarang total karena banyak mudaratnya, maka ketika Pak Presiden menyampaikan dukungannya jika vape mau dilarang, tentunya ini baik sekali. Sangat ditunggu-tunggu. Karena memang potensi penyalahgunaannya sudah sangat masif dan gawat," tegas dia.

"Data BNN dan polisi menunjukkan begitu, dan terakhir saja temuan polisi ada pabrik rumahan di Tangerang kapasitas produksinya bisa 12.000 cartridge dengan omset Rp60 miliar dan melibatkan WNA. Ini baru satu dari sekian kasus yang terungkap, dan skala rumahan. Maka tidak terbayang ancamannya kalau dibiarkan berkembang. Sangat darurat," lanjutnya.

Kondisi itu, lanjut Sahroni, juga diperparah dengan promosi produk vape yang masif. Sahroni menegaskan banyak anak yang sangat berpotensi melihat dan meniru.

"Apalagi promosi vape ini juga sering kebablasan. Nggak hanya kasus Bigmo kemarin aja, tapi banyak promosi di medsos yang terlihat terang-terangan. Padahal produk semacam ini tidak boleh dipromosikan seperti itu. Banyak anak kecil di bawah umur melihat dan penasaran hingga berujung mencoba. Bahaya sekali bagi generasi bangsa," tutur dia.

YouTuber Bigmo diketahui kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Kali ini, ia diadukan ke Polda Metro Jaya buntut mengajak anak di bawah umur mempromosikan liquid vape atau rokok elektrik dalam siaran langsung di saluran YouTube miliknya.

Dalam potongan live YouTube yang beredar viral, tampak Bigmo mendatangi penjual liquid rokok elektrik. Bigmo juga terlihat mengajak berkomunikasi beberapa anak kecil yang berada di lokasi. Ia kemudian mengajak anak-anak tersebut masuk ke dalam bingkai kamera (in-frame) untuk mempromosikan salah satu merek liquid vape.

Adanya aduan terhadap Bigmo ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Budi mengatakan Bigmo diadukan atas dugaan eksploitasi anak dalam tayangan siaran langsungnya.

"Direktorat PPA PPO Polda Metro Jaya telah menerima laporan pengaduan terkait dugaan eksploitasi anak secara ekonomi dalam tayangan siaran langsung di media sosial," kata Budi kepada wartawan, Sabtu (1/8/2026).* (d/dh)

Apel dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Rusian Heri, S.Sos., M.AP., mewakili Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A.,serta diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Musabaqah Dai dan Daiyah I Kabupaten Batu Bara Resmi Dibuka, Siapkan Generasi Dakwah Menuju Batu Bara Bahagia

Di bidang perikanan tangkap, Pemkab Batu Bara akan menyalurkan bantuan sarana dan alat bantu penangkapan ikan, menyediakan premi asuransi bagi 1.000 nelayan, serta melaksanakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, pada sektor perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan, pemerintah memberikan bantuan sarana produksi bagi budidaya perikanan air tawar dan air payau guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun di bidang peternakan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara melaksanakan program pemberian bantuan sarana dan prasarana peternakan untuk usaha itik, kambing/domba, dan sapi beserta sarana pendukungnya. Selain itu, dilakukan pelayanan kesehatan hewan yang meliputi pengobatan penyakit hewan, vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta rabies, pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan ternak, hingga pelayanan kesehatan hewan keliling melalui penyediaan jasa medik veteriner.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga menyalurkan bantuan pemulihan ekonomi pascabencana berupa bantuan alat tangkap ikan bagi nelayan, bantuan benih dan pakan ikan, serta bantuan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan hewan ternak.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah juga meminta perangkat daerah terkait untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Ia menjelaskan bahwa setelah pembangunan selesai, KNMP akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM diharapkan melakukan pembinaan terhadap koperasi tersebut, sementara Dinas Perikanan dan Peternakan diminta terus meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar program berjalan optimal.

Mengakhiri amanatnya, Sekretaris Daerah mengajak seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Mari kita bekerja secara maksimal, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta bersama-sama mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang Bahagia," tutup Sekretaris Daerah.* (dh)

"Nomenklatur yang kami usulkan Undang-Undang Pemulihan Aset Tindak Pidana atau Undang-Undang Pengembalian Aset Tindak Pidana. Ini juga ada kaitannya dengan judul pemulihan aset yang lebih koheren dengan ketentuan dalam UNCIC, ini dalam Pasal 51 dan Pasal 54 ini sudah menjelaskan pemulihan aset atau asset recovery," kata Juniver mengawali pemaparannya di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Diterpa Isu Mangkrak, DPR Buktikan RUU Perampasan Aset Tetap Jalan Meski Reses

"Tapi saya melihat orang terlalu tertarik dengan perampasan aset, tetapi bahasa perampasan aset sepertinya merampas itu kurang elok kedengerannya," ucap dia.

Kemudian, Juniver menjelaskan alasan judul perampasan aset kurang elok. Menurutnya, judul tersebut terkesan sudah memvonis orang bersalah.

"Jadi ini judulnya belum apa-apa orang sudah divonis melakukan suatu perbuatan, belum apa-apa sudah dikatakan dirampas berarti sudah lakukan suatu kejahatan. Karena itu kami usulkan perampasan aset lebih tepat diganti nomenklatur Undang-Undang Pemulihan Aset Tindak Pidana atau Pengembalian Aset Tindak Pidana," jelas dia.* (d/dh)

Menurut laporan, kapten kapal sempat mengabarkan adanya kebakaran sebelum komunikasi dengan kapal terputus tidak lama kemudian. Berdasarkan data Kantor SAR Surabaya hingga Minggu pukul 16.00 WIB, insiden tersebut mengakibatkan lima orang meninggal dunia, 225 orang berhasil diselamatkan, sementara 41 orang lainnya masih dalam pencarian. Hingga Senin (3/8/2026) dini hari, sebanyak 122 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 dilaporkan telah berhasil dievakuasi ke darat melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan Pelabuhan Kalianget, Sumenep.

Baca Juga:

• Kunjungi Posko Surabaya, Menhub Pantau Penanganan Korban Mutiara Sentosa 2

Menurut laporan AP, kebakaran terjadi beberapa jam setelah kapal meninggalkan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Video yang beredar memperlihatkan sejumlah penumpang mengenakan jaket pelampung sebelum melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. AP juga menyoroti operasi penyelamatan yang melibatkan Basarnas, TNI Angkatan Laut, kapal tunda, serta sejumlah kapal niaga yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Selain kronologi dan proses evakuasi, AP turut menyoroti persoalan keselamatan transportasi feri di Indonesia. Menurut AP, lemahnya penegakan standar keselamatan transportasi feri kerap menjadi salah satu faktor dalam kecelakaan serupa.

"Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, di mana feri merupakan moda transportasi yang umum. Bencana terjadi secara teratur, dan penegakan keselamatan yang lemah sering kali menjadi penyebabnya," tulis AP News.

Sementara itu, media Australia, news.com.au, lebih banyak menyoroti proses penyelamatan penumpang KMP Mutiara Sentosa 2. Dalam laporannya, media tersebut memuat rekaman yang disiarkan televisi lokal Indonesia, memperlihatkan sejumlah penumpang mengenakan jaket pelampung dan berkumpul di atas sekoci, hingga video penumpang melompat ke laut ketika kobaran api dan asap hitam pekat membumbung dari kapal.

News.com.au juga mengutip informasi dari Basarnas yang diunggah melalui akun TikTok resminya. Kantor SAR Surabaya disebut menerima laporan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 pada pukul 08.24 WIB. Setelah laporan diterima, petugas melakukan koordinasi untuk mengetahui posisi terakhir kapal dan mengerahkan unsur penyelamatan ke lokasi.

Sementara itu, The Times of India mengulas kronologi insiden berdasarkan informasi dari otoritas Indonesia. Media tersebut melaporkan, KMP Mutiara Sentosa 2 sedang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Makassar ketika kapten kapal melaporkan adanya kebakaran beberapa jam setelah pelayaran dimulai. Mengutip Kantor SAR Surabaya, media tersebut menyebut kapal ditemukan sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi.

"Kapal tersebut hampir seluruhnya dilalap api, dengan penumpang tetap berada di anjungan dan di haluan menunggu evakuasi," tulis The Times of India.

Di tengah proses evakuasi dan pencarian korban, pemerintah memastikan investigasi akan dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah akan segera melakukan investigasi terhadap insiden tersebut.

"Pemerintah segera luncurkan investigasi, karena kita harus tahu persis apa penyebab dari insiden tersebut," ujar AHY, dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, investigasi akan dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Selain mengungkap penyebab kebakaran, investigasi juga akan mengevaluasi sejumlah aspek, mulai dari kelayakan kapal, kesiapan awak kapal, prosedur keselamatan penumpang, hingga faktor cuaca.

"Investigasi akan dilakukan oleh KNKT dan butuh waktu untuk menjelaskan kepada kita semua apa penyebabnya," kata AHY.

Hasil investigasi diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperkuat standar keselamatan transportasi laut dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi.* (k/dh)

Dua kantong jenazah tiba pada Senin dini hari. Selanjutnya, satu kantong jenazah tiba pukul 08.00 WIB, disusul dua kantong jenazah lainnya pada pukul 09.00 WIB.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Sutrimo Makin Dalam, RS Ungkap Fakta Saat Korban Tiba Berselimut Biru

Untuk mempercepat proses identifikasi, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Jawa Timur membuka posko post mortem di RS Bhayangkara. Posko tersebut digunakan untuk mengumpulkan data ante mortem dari keluarga korban, seperti identitas, ciri fisik, data medis, hingga informasi pendukung lainnya.

Data yang dihimpun dari keluarga nantinya akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan forensik terhadap jenazah guna memastikan identitas masing-masing korban.

Polda Jatim mengimbau keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II agar segera melapor ke posko identifikasi dengan membawa data pendukung untuk mempercepat proses pencocokan identitas.

Hingga kini, proses identifikasi masih berlangsung. Tim DVI bekerja sesuai prosedur untuk memastikan seluruh korban dapat teridentifikasi secara akurat sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.* (in/dh)

Roy mengatakan gugatan tersebut telah didaftarkan dan dijadwalkan mulai disidangkan pada Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Gugat Rp206 Juta ke Polda Metro, Roy Suryo Masuki Babak Ketiga Praperadilan

Menurut Roy, praperadilan jilid IV ini diajukan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan penyidik, terutama terkait pencekalan terhadap dirinya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Dia menyebut pihak termohon dalam gugatan kali ini masih sama dengan praperadilan sebelumnya, yakni Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Hari Jumat, silakan datang lagi untuk praperadilan yang keempat. Tentang pencekalan dan ada beberapa, tapi terpenting pencekalan," katanya.

Sebelumnya, Roy Suryo telah beberapa kali mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangkanya dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi. Saat ini, PN Jakarta Selatan juga masih memproses praperadilan jilid III yang memasuki tahap pembuktian dan pemeriksaan ahli dari pihak Polda Metro Jaya.* (in/dh)

Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal I Ketut Darpawan. Sidang tersebut dihadiri Roy Suryo beserta tim kuasa hukumnya, serta perwakilan Bidkum Polda Metro Jaya selaku pihak termohon.

Baca Juga:

• 5 Langkah Polisi Bongkar Misteri Kematian Sutrimo, CCTV hingga Bukti Forensik Didalami

Sidang dengan agenda pembuktian dari pihak termohon ini berlangsung di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan. Usai pemeriksaan alat bukti dan keterangan ahli dari Polda Metro Jaya, persidangan selanjutnya akan memasuki agenda penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Sebelumnya, kubu Roy Suryo dalam permohonan praperadilan ketiga ini menuntut ganti rugi total Rp206 juta kepada Polda Metro Jaya. Nilai tersebut terdiri atas kerugian materi sebesar Rp106 juta dan kerugian imateriel sebesar Rp100 juta.

Kerugian materi yang diklaim antara lain hilangnya pendapatan dari kanal YouTube pribadi, biaya jasa hukum, biaya litigasi tim advokasi, serta biaya transportasi dan konsumsi selama proses praperadilan berlangsung.* (in/dh)

"Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa kondisi kering mulai memberikan dampak nyata, berupa berkurangnya ketersediaan air, meningkatnya jumlah titik panas, serta semakin tingginya risiko kebakaran pada lahan dan vegetasi yang mengering," tulis BMKG dalam keterangan resminya, dikutip Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Reuni Para Presiden, Prabowo Undang Semua Pendahulunya di Upacara HUT RI ke-81

BMKG menjelaskan bahwa kondisi kering ekstrem ini dipicu oleh penguatan El Nino. Indeks Nino 3.4 tercatat mencapai +2,26 dengan Southern Oscillation Index (SOI) sebesar -28,2.

"Fenomena tersebut berpotensi mengurangi pembentukan awan hujan dan menekan curah hujan di berbagai wilayah," tulis BMKG.

Pada Dasarian I Agustus 2026, sebanyak 91,43 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan kategori rendah, dan 8,57 persen sisanya berkategori menengah. Meski demikian, hujan lokal masih berpotensi terjadi akibat dinamika gelombang atmosfer (Rossby Ekuatorial, Kelvin, MJO) dan pengaruh Bibit Siklon Tropis 94W di Samudra Pasifik utara Papua Barat. BMKG juga menetapkan status siaga hujan lebat di Aceh, Sumatra Barat, dan Bengkulu pada 31 Juli hingga 3 Agustus.

Atas potensi cuaca ekstrem dan kekeringan tersebut, BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan nasional, khususnya dalam memitigasi potensi kebakaran hutan.

"Masyarakat dan pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemunculan titik panas (hotspot) serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, baik untuk membuka atau membersihkan lahan maupun membakar sampah," tegas BMKG.

BMKG turut mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih, menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, serta aktif memantau pembaruan informasi cuaca dan peringatan dini resmi.* (mt/dh)

Berbicara kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One pada Minggu (2/8/2026), Trump mengatakan pembicaraan dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Iran mendorongnya membatalkan rencana serangan besar-besaran yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat.

Baca Juga:

• Cemas Perang Meletus, MBS Telepon Trump Minta Serangan ke Iran Dibatalkan

Trump mengatakan operasi militer itu dibatalkan setelah Iran dan sejumlah negara di kawasan meminta Washington menahan diri.

"Serangan itu akan menjadi operasi besar-besaran. Mereka meminta kami untuk tidak melakukannya. Mereka berkata, tolong jangan lakukan itu. Negara-negara tetangga mereka juga menyampaikan hal yang sama," katanya.

Menurut Trump, Arab Saudi juga berharap agar penyelesaian dilakukan melalui jalur diplomasi. "Mereka meyakini bahwa kesepakatan sudah semakin dekat, terutama terkait Selat Hormuz dan pada akhirnya menyangkut denuklirisasi," ucapnya.

Ketika ditanya mengenai tenggat waktu untuk mencapai kesepakatan, Trump mengatakan tidak ada batas waktu yang ditetapkan. "Kita lihat saja nanti," katanya.

Meski demikian, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap siap menggunakan kekuatan militer jika diperlukan. "Saya lebih memilih mencapai kesepakatan. Saya tidak ingin membunuh orang karena banyak nyawa akan melayang dan kami tidak menginginkannya," ujarnya.

Trump juga menyebut operasi yang direncanakan itu akan membawa dampak besar bagi Iran dan mengeklaim negara tersebut memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan diri. Namun, ketika ditanya apakah serangan itu akan menyasar infrastruktur energi Iran, Trump menolak memberikan penjelasan lebih lanjut.* (an/dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan adanya dugaan bunuh diri tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Baca Juga:

• Polda Sumut Rotasi Jabatan, Brigjen Naek Pamen Simanjuntak Resmi Jadi Wakapolda Gantikan Sonny Irawan

Ferry menyebut korban merupakan istri seorang anggota polisi yang bertugas di salah satu Polsek di jajaran Polda Sumut. "Iya, istri anggota polisi di Polsek," ujarnya.

Usai kejadian, petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jenazah korban ke RS Bhayangkara Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sejak Minggu (2/8/2026) malam hingga Senin (3/8/2026) sekitar pukul 01.00 WIB, RS Bhayangkara Medan didatangi sejumlah personel kepolisian.

Personel yang datang berasal dari Propam Polrestabes Medan, Tim Inafis, Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumut, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes) Polda Sumut, Satreskrim Polrestabes Medan, hingga Tim Jatanras Polda Sumut. Selain itu, sejumlah personel yang mengenakan seragam dinas maupun pakaian preman tampak berjaga di sekitar rumah sakit.* (ds/dh)

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM yang masih berlaku, sedangkan masyarakat yang hendak membuat SIM baru tetap harus mengurusnya di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Baca Juga:

• Tak Perlu ke Kantor Polisi, Warga Medan Bisa Perpanjang SIM di 5 Lokasi Ini

Lokasi tersebut meliputi Komplek MMTC (khusus Sabtu di Plaza Medan Fair), depan CIMB Lapangan Merdeka (khusus Minggu di Lapangan Merdeka), Mal Pelayanan Publik (MPP) Jalan Iskandar Muda, Komplek Citra Garden Padang Bulan (khusus Sabtu di Plaza Millenium), serta Komplek Asia Mega Mas (khusus Sabtu di depan CIMB Lapangan Merdeka).

Jadwal tersebut berlaku mulai 3 Agustus hingga 8 Agustus 2026 dan dapat berubah pada pekan berikutnya sesuai ketentuan Satlantas Polrestabes Medan.

Bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM, diwajibkan membawa sejumlah dokumen persyaratan, yakni fotokopi KTP, SIM lama yang masih berlaku, surat keterangan sehat, serta surat hasil tes psikologi.

Sementara itu, jam operasional layanan SIM Keliling dibedakan berdasarkan hari pelayanan. Pada Senin hingga Jumat, layanan dibuka mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Sedangkan Sabtu beroperasi pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, dan Minggu mulai pukul 07.00 hingga 10.00 WIB.

Masyarakat diimbau datang lebih awal agar proses perpanjangan SIM dapat berjalan lancar dan menghindari antrean menjelang penutupan layanan.* (ds/dh)

"Jadi seperti tahun lalu, perayaan atau upacara peringatan di IKN juga akan dilaksanakan dan dikoordinasi langsung oleh Otorita IKN," ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dalam keterangan persnya, Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Bendera Merah Putih dan Thailand Berkibar, Prabowo Sambut Anutin Sore Ini di Istana

"Bapak Presiden memberi arahan bahwa pada peringatan atau upacara detik-detik proklamasi juga mengundang seluruh tokoh bangsa termasuk para Presiden, Wakil Presiden terdahulu supaya untuk berkenan hadir mengikuti upacara detik-detik proklamasi," imbuh Juri.

Diketahui, pemerintah membuka 8.100 kursi bagi masyarakat yang dapat diperoleh melalui mekanisme perebutan undangan atau war tiket. Tiket tersebut digunakan untuk mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Istana, Jakarta, pada 17 Agustus 2026.

"Kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti Upacara Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, sehingga ada kesempatan hadir secara langsung di Istana bagi masyarakat luas," ujar Juri dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta.

"Kami harapkan kegiatan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera Pusaka pada tanggal 17 ini akan dihadiri oleh setidaknya 8.100 orang sebagai simbol peringatan HUT RI ke-81," tambah Juri.

HUT ke-81 RI kali ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", dengan rangkaian peringatan yang telah dimulai sejak Sabtu (1/8/2026). Pada hari itu, pemerintah menggelar Zikir dan Doa Kebangsaan di Kompleks Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Selain itu, pemerintah juga akan menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada individu, kesatuan, institusi pemerintah, maupun organisasi yang dinilai memiliki jasa, prestasi, dan darma bakti bagi Indonesia.

"Para calon berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh agama, seniman, birokrat, dan militer, serta tokoh-tokoh lainnya yang diseleksi secara ketat dan transparan oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan," ujar Juri.

Selanjutnya pada 15 Agustus 2026, pemerintah akan menggelar ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Adapun puncak HUT ke-81 RI akan digelar pada 17 Agustus 2026, di mana Presiden Prabowo Subianto mengundang para tokoh bangsa untuk menghadiri upacara peringatan di Istana, Jakarta.* (k/dh)

Kurs rupiah melanjutkan tren penguatan yang terjadi pada akhir pekan lalu, di mana sempat menguat 0,49 persen secara harian ke level Rp18.022 per dolar AS pada Jumat (31/7/2026). Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia, pada pukul 09.00 WIB terpantau melemah 0,22 persen ke posisi 99,697.

Baca Juga:

• Investor Pasang Kuda-kuda, IHSG Menghijau Jelang Rilis Data PDB Kuartal II

Salah satu data yang menjadi perhatian pasar adalah neraca perdagangan Indonesia. Menurutnya, neraca perdagangan pada Juni 2026 berpotensi mengalami defisit, sehingga dapat memberikan tekanan tambahan terhadap pergerakan rupiah.

"Pasar akan melihat banyak data yang akan dirilis di Indonesia, terutama neraca perdagangan yang kemungkinan besar pada Juni akan mengalami defisit. Hal ini juga akan mempengaruhi pergerakan rupiah ke depan," ujar Ibrahim, Minggu (2/8/2026).

Selain itu, laju inflasi Indonesia dipandang bakal melandai. Penurunan inflasi didorong oleh relatif turunnya harga sejumlah komoditas akibat intervensi pemerintah di pasar. Ibrahim memperkirakan tingkat inflasi akan berada di bawah 3,34 persen.

Faktor lain yang juga menjadi perhatian adalah data Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia. PMI manufaktur berpotensi masih berada di bawah 50 atau tetap berada di zona kontraksi, meskipun diperkirakan sedikit lebih baik dibandingkan posisi sebelumnya di level 46,9.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan aktivitas industri manufaktur masih belum pulih sepenuhnya, yang turut berdampak terhadap pasar tenaga kerja.

"PMI manufaktur kemungkinan masih terkontraksi di bawah 50. Walaupun pada Juli diperkirakan berada di atas 46,9, tetapi masih menunjukkan kontraksi. Ini mengindikasikan kondisi tenaga kerja masih melemah dan pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di berbagai sektor," paparnya.

Ibrahim juga memperkirakan cadangan devisa Indonesia akan menurun dibandingkan posisi pada Juni 2026 yang sebesar 145,6 miliar dolar AS. Penurunan cadangan devisa membuat kemampuan pembiayaan impor dan pembayaran kewajiban luar negeri hanya berada di kisaran 4,9 bulan.

"Artinya, posisi tersebut masih berada di bawah standar yang umumnya digunakan untuk negara dengan peringkat utang BBB, yaitu sekitar lima bulan cadangan devisa," pungkas dia.

Di sisi lain, Ibrahim memperkirakan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juli 2026 juga akan kembali melemah. Ia menilai tren penurunan IKK sudah berlangsung sejak awal tahun. IKK yang pada Januari berada pada level 129, terus menurun hingga mencapai 117,8 pada Juni 2026. Untuk Juli, Ibrahim memprediksi IKK kembali turun ke angka 116,6.

Baginya, rangkaian data ekonomi yang akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Bank Indonesia (BI) pada pekan depan juga akan menjadi sentimen penting bagi arah pergerakan nilai tukar rupiah.

"Data-data yang akan dirilis oleh BPS maupun Bank Indonesia pada pekan depan akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan mata uang rupiah," kata Ibrahim.* (k/dh)