Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, kehadiran pusat riset tersebut menandai perubahan besar dalam hubungan budaya kedua negara, dari sekadar pertukaran karya menjadi kolaborasi produksi bersama.

Baca Juga:

• Pemerintah Klaim RI Capai Swasembada Pangan, Impor Hanya 5 Persen dari 11 Komoditas Strategis

Fadli menjelaskan, China memiliki kekuatan besar dalam industri teknologi dan distribusi digital, sementara Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar sebagai sumber cerita dan karakter kreatif.

Menurutnya, kombinasi kedua kekuatan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai produsen konten digital, bukan sekadar pasar.

"Indonesia adalah semesta cerita. Tantangannya adalah bagaimana budaya kita bisa menjadi IP yang kuat dan kompetitif di industri global," jelasnya.

Ia menyebut industri game global saat ini terus tumbuh pesat hingga mencapai ratusan miliar dolar AS. Indonesia sendiri memiliki basis pengguna game yang sangat besar di Asia Tenggara, namun masih didominasi produk luar negeri.

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan ekosistem mulai dari pembiayaan, riset, teknologi, hingga perlindungan kekayaan intelektual agar industri lokal bisa berkembang lebih agresif.

Selain peresmian pusat riset, Kementerian Kebudayaan juga memperkuat program digitalisasi budaya melalui pengembangan database budaya nasional, IP berbasis budaya, hingga pengembangan teknologi seperti AI, AR/VR, dan animasi.

Fadli menegaskan, kerja sama ini diharapkan mampu melahirkan karya-karya digital yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia di tingkat global.

"Kita ingin budaya Indonesia hadir di ruang digital dunia, bukan hanya sebagai tontonan, tapi sebagai industri bernilai tinggi," tegasnya.*

(d/dh)

Sidang digelar di ruang Tirta Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Kamis (23/4/2026), dengan menghadirkan Dr. Yogi Prawira, Sp.A (ahli Pediatric Intensive Care Unit) dan Dr. Ari Prayetno, Sp.A (ahli penyakit infeksi).

Baca Juga:

• BGN Bongkar Alasan Klasik Pelanggaran Dapur MBG, Banyak Pengelola Mengaku Tidak Tahu SOP

"Tidak bisa satu kasus dibebankan hanya kepada satu individu. Ini adalah sistem yang bekerja secara bersama," ujar saksi ahli di hadapan majelis hakim.

Pernyataan tersebut juga menyoroti cara pandang yang dinilai terlalu menyederhanakan kompleksitas layanan kesehatan, padahal dalam praktiknya penanganan pasien sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Menurut para ahli, keterbatasan fasilitas medis di lapangan kerap menjadi faktor yang memengaruhi proses diagnosis. Dalam kondisi tertentu, mekanisme rujukan seharusnya menjadi bagian dari sistem penanganan, bukan langsung dijadikan dasar dugaan kelalaian.

Dari hasil telaah data medis yang dipaparkan di persidangan, kedua saksi ahli menyebut langkah diagnostik yang dilakukan oleh dr Ratna telah sesuai prosedur awal, termasuk pemeriksaan laboratorium sebagai upaya identifikasi kondisi pasien.

Namun, hasil pemeriksaan belum dapat mengerucut pada satu diagnosis spesifik, yang menurut ahli merupakan kondisi yang dipengaruhi keterbatasan alat penunjang medis.

"Arah infeksi sudah terlihat, tetapi belum bisa dipastikan secara spesifik karena keterbatasan fasilitas," jelasnya.

Dalam aspek terapi, tindakan medis yang diberikan juga dinilai masih berada dalam koridor rasionalitas klinis berdasarkan data yang tersedia saat itu.

Keterangan kedua saksi ahli ini menjadi poin penting dalam persidangan karena memperluas perspektif dari sekadar dugaan kesalahan individu menjadi evaluasi terhadap sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Dengan demikian, majelis hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga melihat konteks sistemik dalam pengambilan keputusan medis di lapangan.*

(dh)

Direktur Wilayah II Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Doni Dewantoro, mengatakan alasan paling sering muncul adalah ketidaktahuan terhadap SOP yang berlaku. Padahal, sosialisasi telah dilakukan sejak tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• BGN Jelaskan Anggaran Video Conference Rp5,7 Miliar untuk Program MBG, Dipakai Koordinasi 50 Ribu Peserta

Doni menyebut sebagian pengelola bahkan mengaku tidak memahami ketentuan operasional dapur MBG, meskipun aturan sudah disampaikan secara berulang. Ia menilai kondisi tersebut tidak dapat terus dibiarkan.

Salah satu temuan paling krusial di lapangan adalah penggunaan bangunan yang tidak sesuai standar, seperti rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi dapur MBG tanpa memperhatikan sanitasi dan sistem pembuangan limbah.

"Begitu kita sidak, banyak yang memakai rumah tinggal. IPAL-nya tidak jelas, saluran pembuangan bermasalah," jelasnya.

BGN menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran SOP, mulai dari Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3, sebelum akhirnya dilakukan penghentian sementara atau suspend.

Menurut Doni, tindakan suspend sering kali membuat pengelola baru melakukan perbaikan di lapangan. Namun, bagi yang tetap melanggar, BGN tidak segan memutus kerja sama.

"Kalau tetap bandel, kita akan lakukan pemutusan kerja sama. PKS akan kita tarik," tegasnya.

Doni menjelaskan bahwa penegakan aturan tahun ini merupakan bagian dari tahap eksekusi setelah sebelumnya BGN memberikan masa sosialisasi dan pembinaan. Triwulan pertama 2026 disebut menjadi fase penindakan bagi pelanggaran yang masih terjadi.

"Ini sudah tahap eksekusi. Tahun kemarin sosialisasi, sekarang kita mulai tegas," ujarnya.

BGN juga menyoroti pentingnya standar higienitas dapur, termasuk pemisahan alur produksi, distribusi, dan pencucian peralatan makan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat tinggal staf dan tenaga ahli juga diwajibkan untuk mendukung pengawasan operasional.*

(d/dh)

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis membenarkan adanya proses pemeriksaan tersebut. Ia menyebut salah satu personel telah ditempatkan di ruang patsus Dit Tahti Polda Sumut.

Baca Juga:

• DPR Sebut Kekerasan di Daycare Little Aresha Jogja Biadab, Polisi Tetapkan 13 Tersangka

Kasus ini mencuat setelah seorang tersangka wanita berinisial IAS (22) melaporkan dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum penyidik Resmob. Laporan tersebut kemudian diteruskan melalui kuasa hukum ke Propam Polda Sumut.

Dalam laporan bernomor SPSP2/26012800047/I/2026/Bagyanduan tertanggal 28 Januari 2026, disebutkan terdapat tiga oknum polisi yang dilaporkan, yakni Brigadir SDS, Briptu AP, dan Briptu MIR.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan kasus tersebut masih dalam penanganan Propam. Namun hingga kini, pihaknya menyebut belum ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual.

"Kasusnya tetap diproses, namun belum ada bukti yang mengarah ke pelecehan," ujarnya.

Ferry menjelaskan, penempatan khusus terhadap salah satu anggota bukan karena dugaan pelecehan, melainkan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan tersangka perempuan.

Seharusnya, pemeriksaan terhadap tersangka perempuan wajib didampingi penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

"Anggota dipatsus karena menyalahi prosedur. Pemeriksaan tersangka perempuan harus didampingi penyidik PPA," jelasnya.

Di sisi lain, IAS sendiri merupakan tersangka kasus pencurian di sebuah pusat kebugaran di Kota Medan. Ia diduga melakukan pencurian barang milik pengunjung sejak Oktober hingga Desember 2025 dengan modus meminjam kunci master loker wanita.

Kasus tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan dan kini menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan.*

(ds/dh)

Sartono mengatakan, penggunaan rupiah dalam transaksi batu bara merupakan langkah strategis jangka pendek yang perlu dipertimbangkan secara matang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dinamika global.

Baca Juga:

• Legislator Dorong Penguatan Investor Domestik untuk Kurangi Ketergantungan Modal Asing

Ia menjelaskan, sektor batu bara dinilai lebih memungkinkan untuk menerapkan transaksi berbasis rupiah dibandingkan minyak dan gas, karena Indonesia memiliki cadangan serta produksi domestik yang besar dan stabil.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat skema DMO pada batu bara lebih efisien serta berpotensi memperkuat kedaulatan energi nasional.

"Batu bara lebih realistis diterapkan dibandingkan minyak dan gas karena pasokan domestik kita sangat kuat," ujarnya.

Sementara itu, untuk sektor minyak dan gas, Sartono menilai penerapan transaksi dalam rupiah lebih kompleks karena masih sangat bergantung pada harga dan dinamika pasar global.

Ia menambahkan, kebijakan penggunaan rupiah dalam transaksi batu bara dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem energi nasional secara berkelanjutan.*

(oz/dh)

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, layanan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah serta memastikan seluruh pelaksana program memahami arahan dan standar yang sama.

Baca Juga:

• Mahfud MD Kuliti Dugaan Bobrok Anggaran MBG, Singgung Mobil hingga Kaos dari Dana Negara

Ia menjelaskan, program MBG melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga satuan pelayanan di lapangan. Karena itu, diperlukan sistem komunikasi digital berkapasitas besar untuk mendukung koordinasi yang cepat dan seragam.

Menurutnya, layanan video conference tersebut merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN, dengan kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi.

Layanan itu akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, hingga evaluasi pelaksanaan program MBG.

"Koordinasi yang cepat dan terdokumentasi menjadi kunci keberhasilan program," ujarnya.

BGN menegaskan, pengadaan layanan tersebut merupakan bagian dari sistem kerja untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.*

(in/dh)

Hal itu disampaikan Ferry saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke-XV Tahun Buku 2025 KSP TLM Indonesia di Kupang, Sabtu (25/4/2026) malam. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi kinerja KSP TLM yang dinilai berhasil menjadi model koperasi modern di daerah.

Baca Juga:

• Wamenkop: Kartini Masa Kini Harus Mandiri dan Terus Belajar di Tengah Tantangan Zaman

Berdasarkan laporan kinerja, KSP TLM mencatatkan pertumbuhan signifikan dengan total aset mencapai Rp1,38 triliun serta pendapatan usaha sebesar Rp380,97 miliar. Jumlah anggota koperasi juga meningkat tajam hingga mencapai 340.117 orang.

Ferry menegaskan, keberhasilan tersebut menunjukkan koperasi mampu menjadi motor penggerak ekonomi dari wilayah pinggiran, termasuk di NTT.

Ia kemudian mendorong KSP TLM untuk terlibat aktif dalam penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di NTT sendiri, pemerintah tengah membangun 1.399 unit KDKMP, dengan sekitar 40 unit di antaranya telah rampung. Koperasi tersebut akan disinergikan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena turut mengapresiasi KSP TLM yang disebut sebagai salah satu koperasi terbaik di daerah tersebut. Namun ia mengingatkan perlunya pengembangan usaha ke sektor produktif agar koperasi tidak hanya bergerak di simpan pinjam.

Sementara itu, Direktur Utama KSP TLM Indonesia Zelsy N. W. Pah menyatakan pihaknya siap melakukan transformasi bisnis, termasuk ekspansi ke Bali dan Sulawesi Tengah serta penguatan layanan digital koperasi.

Ia juga menyebut mayoritas anggota koperasi adalah perempuan yang dinilai memiliki kedisiplinan tinggi dalam pengelolaan keuangan.*

(dh)

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Tengku Eswin dan turut dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala OPD, serta camat se-Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Pansus DPRD Ungkap Fakta Dugaan Kebocoran PAD Rp 100 Miliar di Proyek Perumahan Citraland Deli Serdang

Dalam kesempatan tersebut, laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait LKPJ 2025 disampaikan oleh Hj. Nessy Aryani.

Wali Kota Mahyaruddin Salim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan LKPJ sesuai ketentuan waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Rapat paripurna hari ini masih dalam batas waktu yang diperkenankan. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja DPRD Kota Tanjungbalai," kata Mahyaruddin.

Ia juga mengapresiasi seluruh unsur DPRD yang telah memberikan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti persoalan persampahan, banjir, air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik.

"Masih banyak rencana yang belum terlaksana dan persoalan mendasar yang harus kita tuntaskan bersama," ujarnya.

Mahyaruddin menegaskan, pemerintah daerah akan menjadikan seluruh catatan dan rekomendasi DPRD sebagai acuan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun anggaran berikutnya.

Ia juga berharap adanya penguatan komitmen dan kolaborasi seluruh elemen dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik ke depan.*

(dh)

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, indikator swasembada pangan mengacu pada batas impor maksimal 10 persen sesuai konsensus Food and Agriculture Organization (FAO). Saat ini, tingkat impor pangan strategis Indonesia disebut hanya sekitar 5 persen.

Baca Juga:

• Indonesia Ajukan Diri Jadi Anggota Komite UNESCO di Prancis, Dorong Perlindungan Warisan Budaya Dunia 2026–2030

Ia merinci, total impor tersebut berasal dari tiga komoditas utama yakni kedelai sekitar 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, serta daging ruminansia 350 ribu ton. Sementara total kebutuhan konsumsi nasional untuk 11 komoditas pangan mencapai 68,7 juta ton dengan produksi mencapai 73,7 juta ton.

Adapun 11 komoditas pangan tersebut meliputi beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, serta daging sapi atau kerbau.

"Dengan angka ini, kita masuk kategori swasembada pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan," ujarnya.

Amran menambahkan, beras masih menjadi komoditas utama dengan porsi konsumsi terbesar mencapai 45,2 persen atau sekitar 31,1 juta ton dari total kebutuhan nasional.

Pemerintah juga mencatat stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog telah menembus lebih dari 5 juta ton per April 2026, menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, serapan beras dari produksi dalam negeri juga mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, seiring penguatan cadangan pangan nasional.

"Intinya, pangan dan protein kita sudah terpenuhi," kata Amran.

Pemerintah menilai capaian ini menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional di bawah pemerintahan saat ini.*

(oz/dh)

Dalam prosesi tersebut, El Rumi dan Syifa Hadju tampil serasi mengenakan busana bernuansa putih. Syifa tampak anggun dengan kebaya putih lengkap dengan ronce melati, sementara El mengenakan beskap senada.

Baca Juga:

• El Rumi dan Syifa Hadju Resmi Menikah Hari Ini di Jakarta Selatan, Akad Digelar Pagi Ini

"Maskawinnya GBP 2.600," kata salah satu tamu undangan, Fadel Muhammad, yang hadir dalam acara akad nikah tersebut.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam prosesi sakral tersebut, termasuk Habib Usman bin Yahya yang memimpin jalannya ijab kabul. Ia menyebut El Rumi mengucapkan ijab dengan tegas dan lantang saat prosesi berlangsung.

"Diucapkan dengan sangat tegas, berani, dan lantang," ujarnya.

El Rumi dan Syifa Hadju diketahui telah menjalin hubungan sejak 2024 dan mulai go public saat tampil bersama dalam sebuah acara film dokumenter. Hubungan keduanya kemudian berlanjut ke jenjang yang lebih serius hingga lamaran di Swiss pada Oktober 2025, sebelum akhirnya resmi menikah di Jakarta.*

(oz/dh)

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melakukan serangkaian pertemuan dengan para duta besar dan delegasi tetap negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di UNESCO untuk menggalang dukungan terhadap pencalonan Indonesia tersebut.

Baca Juga:

• PIHPS Catat Harga Telur dan Bawang Merah Masih Tinggi, Cabai Rawit Tembus Rp64 Ribu/kg

Dalam pertemuan itu, Indonesia menegaskan komitmennya untuk berperan lebih aktif dalam pelestarian warisan budaya takbenda dunia, termasuk melalui penguatan perlindungan berbasis komunitas dan kerja sama internasional antarnegara OKI.

Fadli juga menyoroti pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai kementerian mandiri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi budaya global.

Menurutnya, langkah tersebut membuka peluang lebih luas untuk mempererat kerja sama kebudayaan dengan berbagai negara, khususnya anggota OKI.

Selain membahas pencalonan, pertemuan juga menyinggung pentingnya peningkatan visibilitas seni dan budaya Islam di panggung dunia melalui UNESCO, termasuk melalui nominasi bersama dan program pelestarian terpadu.

Fadli berharap dukungan negara-negara OKI dapat memperkuat peran budaya sebagai instrumen diplomasi dan perdamaian global.

"Saya harap kerja sama ini memperkuat solidaritas negara OKI dalam pelestarian warisan budaya dan menjadikan budaya sebagai jembatan perdamaian dunia," ujarnya.

Sejumlah perwakilan negara sahabat seperti Palestina, Iran, Bangladesh, Malaysia, Uzbekistan, dan Brunei Darussalam turut hadir dalam pertemuan tersebut.*

(an/dh)

Selly menyebut kasus dugaan kekerasan yang menimpa puluhan anak di daycare tersebut merupakan tragedi kemanusiaan dan menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan di lembaga pengasuhan anak.

Baca Juga:

• DPR Minta Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat Tak Sekadar Jemput Bola, Harus Berbasis Perlindungan Anak

Ia menegaskan pelaku harus dijerat dengan pasal berlapis sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan diberikan hukuman maksimal tanpa pengecualian.

Selly juga menyoroti lemahnya sistem perizinan dan pengawasan terhadap operasional daycare di Indonesia.

Menurutnya, tidak boleh ada lembaga pengasuhan anak yang beroperasi tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, sertifikasi tenaga pengasuh, serta audit berkala.

"Tidak boleh ada institusi yang mengasuh anak tanpa standar operasional, sertifikasi, dan pengawasan ketat," tegasnya.

Ia menilai praktik kekerasan tersebut diduga telah berlangsung dalam waktu lama, sehingga perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang ada saat ini.

Selly juga menyoroti potensi komersialisasi layanan pengasuhan anak yang dinilai mengabaikan aspek keselamatan dan tumbuh kembang anak."Anak tidak boleh diposisikan sebagai objek komersialisasi tanpa jaminan keselamatan," ujarnya.

Untuk mencegah kasus serupa terulang, DPR mendorong dilakukannya audit nasional terhadap seluruh daycare di Indonesia, termasuk aspek legalitas, standar layanan, dan kompetensi tenaga pengasuh.

Selain itu, ia meminta kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga lembaga perlindungan anak untuk memperkuat pendampingan psikososial bagi korban serta meningkatkan sistem deteksi dini kekerasan anak.*

(an/dh)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Raih Penghargaan Creative Financing dari Kemendagri, Sumut Dinilai Berhasil Kelola Keuangan Inovatif

AHY menjelaskan, setiap wilayah memiliki tantangan dan kebutuhan berbeda dalam pengembangan transportasi berbasis rel. Di Sumatera, pemerintah akan memperkuat serta memperluas jaringan yang sudah ada untuk membentuk sistem transportasi yang lebih terintegrasi.

Sementara di Sulawesi, pengembangan difokuskan pada integrasi jalur kereta yang sedang dibangun dengan kawasan industri dan komoditas unggulan daerah.

Adapun di Kalimantan, pemerintah akan memulai pembangunan jaringan kereta api dari nol untuk mendukung sistem logistik dan distribusi barang di wilayah tersebut.

"Di Kalimantan bahkan belum ada jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik," ujarnya.

AHY juga menyoroti masih rendahnya kontribusi transportasi kereta api terhadap mobilitas nasional. Saat ini, angkutan penumpang kereta api baru sekitar 4 persen, sementara angkutan logistik hanya sekitar 1 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dibenahi mengingat kereta api memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya dan emisi karbon yang rendah.

"Kontribusi emisi gas rumah kaca dari kereta api sangat kecil, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission," tambahnya.

Pemerintah menilai pengembangan jaringan kereta lintas pulau ini juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa, sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi nasional.*

(d/dh)

Ganjar mengatakan, pembatasan uang tunai memang dapat menjadi salah satu langkah pencegahan, namun tidak cukup untuk mengatasi akar persoalan politik uang di Indonesia.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Dugaan Suap ke Penyelenggara Pemilu, PKS Minta Hukuman Maksimal dan Efek Jera

Menurut Ganjar, upaya menekan politik uang harus dibarengi dengan langkah lain yang lebih komprehensif, terutama terkait penurunan biaya politik yang selama ini dinilai masih tinggi.

Ia mencontohkan perlunya negara menyediakan ruang kampanye yang lebih adil dan murah, seperti akses media, debat publik resmi, hingga fasilitas kampanye yang disediakan penyelenggara pemilu agar tidak membebani peserta.

Selain itu, Ganjar menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang. Ia mendorong agar politik uang dikategorikan sebagai kejahatan pemilu serius dengan sanksi berat.

"Politik uang harus jadi kejahatan pemilu serius, dengan sanksi diskualifikasi, pembatalan kemenangan, atau larangan ikut pemilu," ujarnya.

Ganjar juga menyoroti pentingnya edukasi politik kepada pemilih agar tidak menganggap pemberian uang dalam pemilu sebagai hal yang wajar. Ia menilai kesadaran publik menjadi kunci penting dalam mencegah praktik tersebut.

Di sisi lain, ia mendorong penguatan demokratisasi internal partai politik serta sistem kaderisasi yang lebih baik untuk menghasilkan kandidat berintegritas.

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembatasan penggunaan uang kartal dalam pemilu sebagai bagian dari strategi pencegahan politik uang. Usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden dan DPR sebagai bagian dari kajian pencegahan korupsi politik.*

(k/dh)

Mahfud menyebut, berdasarkan informasi yang ia terima, dana yang benar-benar digunakan untuk kebutuhan makan hanya sekitar Rp34 miliar, sementara sisanya dialokasikan untuk berbagai kebutuhan lain seperti pengadaan kendaraan, kaos, hingga perlengkapan operasional.

Baca Juga:

• Mahfud MD Bela Saiful Mujani soal Dugaan Makar, Pertanyakan Unsur Penghasutan: “Di Mana Makarnya?”

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola anggaran, terutama jika benar sebagian besar dana tidak langsung menyentuh kebutuhan utama masyarakat.

Menurut Mahfud, ketidakseimbangan anggaran tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk dilakukan audit menyeluruh agar penggunaan dana publik lebih transparan dan tepat sasaran.

"Kalau benar seperti itu, berarti ada masalah serius dalam tata kelola. Harus diperiksa," ujarnya.

Mahfud juga menyinggung adanya ketidaksesuaian antara laporan pusat dan kondisi di lapangan, termasuk dugaan masalah distribusi serta efektivitas program di sejumlah daerah.

Meski demikian, ia tetap mengakui bahwa program MBG memiliki tujuan yang baik untuk membantu masyarakat miskin, namun pelaksanaannya dinilai masih perlu banyak perbaikan.

"Programnya bagus, tapi pengelolaannya buruk. Itu yang harus diperbaiki," tegasnya.

Hingga kini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Mahfud MD tersebut.*

(tm/dh)

Mahfud mempertanyakan dasar hukum yang digunakan dalam pelaporan tersebut, khususnya terkait tuduhan makar yang mengacu pada Pasal 193 KUHP.

Baca Juga:

• Rismon Sianipar Dilaporkan ke Polda Metro Jaya soal Dugaan Penipuan Buku “Gibran End Game”, Kuasa Hukum Buka Suara

Menurut Mahfud, pernyataan Saiful tidak dapat disamakan dengan tindakan kelompok bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau PRRI yang memiliki struktur dan tujuan politik jelas untuk menggulingkan pemerintahan.

Ia menilai, pernyataan yang disampaikan Saiful hanya bersifat opini dalam sebuah forum dan tidak memenuhi unsur tindak pidana makar maupun penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHP.

"Menghasut itu harus ada ajakan melakukan kekerasan. Saiful memengaruhi kekerasan apa? Tidak ada," ujarnya.

Mahfud juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bersikap objektif dalam menilai setiap laporan yang masuk. Menurutnya, tidak semua laporan harus berujung pada proses hukum jika tidak memenuhi unsur pidana.

"Polri wajib menerima laporan, tapi harus dianalisis secara objektif. Tidak semua harus jadi perkara," tegasnya.

Sebelumnya, Saiful Mujani dilaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri atas dugaan makar dan penghasutan terkait pernyataannya yang dinilai kontroversial. Namun, Saiful menyatakan siap menghadapi proses hukum dan bersikap kooperatif jika dipanggil penyidik.*

(in/dh)

Dalam pernyataannya, Trump menyebut proses penangkapan berlangsung cepat setelah pelaku diduga menerobos area keamanan dan memasuki gedung acara dengan membawa sejumlah senjata.

Baca Juga:

• Trump Dievakuasi Usai Tembakan di Gedung Putih, Klaim Pelaku Penembakan Sudah Ditangkap

Rekaman pengawasan yang diunggah melalui media sosial memperlihatkan seorang pria berlari di lorong gedung sebelum dihentikan oleh agen Secret Service yang kemudian mengarahkan senjata ke arah tersangka.

Dalam beberapa foto yang juga dibagikan, tampak seorang pria yang disebut sebagai pelaku dalam kondisi tanpa baju dan sudah dalam keadaan diborgol di lantai hotel. Namun hingga saat ini, pihak berwenang belum merilis identitas resmi pelaku.

Trump mengklaim tersangka merupakan warga California dan saat ini aparat tengah mendalami lokasi serta latar belakangnya lebih lanjut, termasuk dugaan tempat tinggalnya.

"Dia orang yang sangat sakit," ujar Trump menanggapi insiden tersebut.

Aparat keamanan masih melakukan investigasi untuk memastikan kronologi lengkap serta motif di balik aksi penyerangan tersebut.*

(oz/dh)

Sahroni meminta Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk pimpinan yayasan hingga para pengasuh.

Baca Juga:

• Polisi Tetapkan 13 Tersangka Kasus Daycare Little Aresha Yogyakarta, Anak Diduga Diikat dan Disiksa

Sahroni juga menyoroti informasi yang menyebut bahwa pimpinan yayasan daycare tersebut diduga merupakan seorang hakim aktif. Ia meminta Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) untuk turun tangan jika informasi tersebut benar adanya.

"Jika benar pimpinan yayasannya seorang hakim, saya minta KY dan MA segera mengambil tindakan tegas. Tidak ada toleransi untuk kekerasan terhadap anak," ujarnya.

Selain itu, DPR juga mendorong Polri melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memperketat pengawasan terhadap operasional daycare yang semakin menjamur di berbagai daerah.

"Pengawasan harus diperketat, termasuk legalitas izin operasional. Jangan sampai tempat penitipan anak justru menjadi lokasi kekerasan," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Polresta Yogyakarta telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha. Para tersangka terdiri dari pimpinan yayasan, kepala sekolah, hingga pengasuh.

Pihak kepolisian juga masih mendalami motif di balik dugaan kekerasan tersebut. Sementara itu, puluhan anak yang diduga menjadi korban telah mendapatkan pendampingan medis dan psikologis.*

(in/dh)

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara usai penggerebekan yang sebelumnya menghebohkan warga di kawasan Sorosutan.

Baca Juga:

• Bareskrim Tangkap 2 Penyedia Rekening Sindikat Narkoba Ko Erwin dan The Doctor, Dana Rp211 M Terungkap

"Setelah gelar perkara, kami menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari satu kepala yayasan, satu kepala sekolah, dan 11 pengasuh," ujar Eva, Sabtu (25/4/2026).

Kasus ini mencuat setelah aparat kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi dan menemukan dugaan kuat adanya perlakuan kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di fasilitas tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Riski Adrian mengungkapkan, saat petugas masuk ke dalam gedung, mereka menemukan sejumlah anak dalam kondisi yang memprihatinkan.

"Petugas mendapati anak-anak dalam kondisi terikat. Ada yang kakinya diikat, tangannya diikat, dan sebagainya. Secara umum perlakuan tak manusiawi itu benar adanya," ungkapnya.

Sebelumnya, sekitar 30 orang sempat diamankan untuk dimintai keterangan terkait aktivitas di daycare tersebut. Penyidik juga masih mendalami motif di balik dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan para tersangka.

Saat ini, para korban telah dievakuasi dan mendapatkan pendampingan trauma healing serta pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi fisik dan psikologis mereka.

Pihak kepolisian menegaskan akan mengusut kasus ini hingga tuntas dan menjerat para pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku.*

(in/dh)

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam sebuah acara di Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026). Selain penghargaan, Pemprov Sumut juga menerima bantuan pemerintah senilai Rp3 miliar.

Baca Juga:

• Dr Munawar Ibrahim Terpilih Aklamasi Pimpin ICMI Pidie Jaya Periode 2026–2031

"Creative financing adalah bagaimana terobosan mendapatkan pendapatan, mengefisiensikan belanja, dan tata kelola keuangan yang inovatif," ujar Tito dalam sambutannya.

Menurut Tito, penghargaan ini diberikan untuk mendorong kompetisi sehat antar daerah agar terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam pengelolaan keuangan publik.

Selain itu, Kemendagri juga mengapresiasi langkah Pemprov Sumut bersama sejumlah kepala daerah yang menghibahkan dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp260 miliar untuk penanganan bencana di Aceh. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk solidaritas antar daerah dalam situasi darurat.

"Saya terima kasih kepada Pak Bobby dan para kepala daerah Sumut, karena ini pengalaman penanganan bencana dengan skala besar lintas provinsi," kata Tito.

Pemprov Sumut menilai penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat inovasi fiskal daerah, termasuk dalam meningkatkan efektivitas belanja dan optimalisasi pendapatan daerah.*

(dh)