PEMATANGSIANTAR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan bebas terhadap terdakwa M. Eslo Simanjuntak dalam perkara dugaan korupsi penguasaan dan penyewaan lahan milik PTPN IV Regional II di Jalan Simbolon No. 2, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat.

Perkara tersebut berkaitan dengan penguasaan dan penyewaan lahan yang berlangsung sejak 1996 hingga 2024.

Baca Juga:

• Kejari Jaksel Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo, Sebut Gugatan Salah Alamat

Majelis hakim yang diketuai Mohammad Yusafrihardi Girsang sebelumnya menyatakan anak dari mantan Dandim Pematangsiantar, Letkol Infanteri (Purn) S.M.T Simanjuntak, itu tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.

"Terkait perkara Eslo, kita akan mengajukan upaya hukum," ujar JPU Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Ferdinan Tamba Anugrah Tampubolon, Senin (13/7/2026).

Ferdinan mengatakan langkah banding dilakukan karena pihaknya memiliki pandangan berbeda dengan majelis hakim terkait perkara tersebut.

Sebelumnya, JPU menuntut Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp1 miliar subsider dua tahun penjara.

Menurut Ferdinan, perbedaan pandangan antara jaksa dan hakim merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses persidangan.

Namun, pihaknya tetap menghormati putusan yang telah dijatuhkan.

"Pada intinya kami menghargai dan menghormati putusan dari majelis hakim. Tentu dalam putusan terdapat perbedaan pendapat antara kami JPU dengan majelis hakim. Atas perbedaan tersebut, kami berharap dapat diuji kembali dalam upaya hukum yang kami lakukan," ucap Ferdinan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap M. Eslo Simanjuntak.

Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar sebagaimana didakwakan oleh JPU.

Dalam perkara tersebut, Eslo didakwa melalui dua lapis dakwaan.

Dakwaan primer menggunakan Pasal 603 Undang-Undang jo. Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara dakwaan subsider menggunakan Pasal 604 UU jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui upaya banding tersebut, JPU berharap perbedaan pandangan dalam perkara ini dapat kembali diuji melalui proses hukum di tingkat selanjutnya.* (mi/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pada hari pertama masuk sekolah, Senin (13/7/2026).

Kebijakan tersebut diberlakukan agar ASN dapat mendampingi dan mengantar anak mereka ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru.

Baca Juga:

• SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh Gelar Fortasi di Hari Pertama Sekolah, Kenalkan Nilai Kepemimpinan dan Hizbul Wathan

Menurutnya, momen hari pertama sekolah memiliki nilai penting bagi anak maupun orang tua.

"Sudah, sudah ada (diterapkan). Hari ini juga kami WFH, ya," ujar Bobby kepada wartawan, Senin (13/7/2026) pagi.

Menurut Bobby, kesempatan tersebut diberikan khususnya bagi ASN yang memiliki anak yang baru pertama kali memasuki jenjang pendidikan baru.

"Jadi hari ini diberikan kesempatan kepada ASN yang anaknya baru pertama masuk sekolah untuk mengantar dan mendampingi anak-anaknya," tuturnya.

Bobby juga mengatakan dirinya turut merasakan pentingnya momen tersebut dengan mengantar anaknya ke sekolah pada pagi hari.

"Saya tadi pagi juga mengantar anak saya," kata Bobby.

Kebijakan yang diterapkan Pemprov Sumut tersebut sejalan dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Sebelumnya, Menteri PANRB meminta seluruh instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi ASN yang ingin mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/257/M.KT.02/2026 yang diterbitkan pada Jumat (10/7/2026).

Surat tersebut diterbitkan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan ketahanan keluarga serta peran keluarga bagi pegawai ASN.

Melalui kebijakan tersebut, ASN diharapkan tetap dapat menjalankan tugas kedinasan sekaligus memenuhi peran sebagai orang tua dalam mendampingi perkembangan anak, terutama pada momen penting seperti hari pertama sekolah.* (mi/ad)

BANDA ACEH – SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh mengawali tahun ajaran baru 2026/2027 dengan menggelar Forum Ta'aruf dan Orientasi (Fortasi) bagi siswa baru pada hari pertama masuk sekolah, Senin (13/7/2026).

Kegiatan diawali dengan upacara yang berlangsung di lingkungan SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh dan diikuti seluruh siswa serta tenaga pendidik.

Baca Juga:

• Ancaman Bom Gegerkan SDN Srengseng Sawah 15 Pagi saat Hari Pertama MPLS, Gegana dan Densus 88 Lakukan Penyisiran

"Di lingkungan Perguruan Muhammadiyah lebih memperkenalkan Fortasi dalam menyambut siswa baru di tahun ajaran baru. Fortasi itu sebagai pengganti istilah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)," kata Wildan.

Pada pelaksanaan Fortasi tahun ini, seluruh siswa diwajibkan mengenakan seragam Hizbul Wathan.

Organisasi kepanduan tersebut merupakan salah satu Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah yang telah berdiri sejak tahun 1918 dan memiliki semangat gerakan kepanduan yang sejalan dengan kepramukaan.

Menurut Wildan, keberadaan Hizbul Wathan bertujuan membentuk karakter, memperkuat semangat perjuangan, serta menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan peserta didik.

Selain menjadi ajang penyambutan siswa baru, Fortasi juga diharapkan mampu membangun semangat baru bagi seluruh warga sekolah, baik siswa baru maupun siswa lama, dalam menghadapi tahun ajaran baru.

Melalui berbagai kegiatan kepanduan, para siswa didorong untuk meningkatkan kepedulian sosial dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pendidikan Muhammadiyah.

Dalam kegiatan tersebut, siswa baru juga diperkenalkan dengan berbagai Organisasi Otonom Muhammadiyah, seperti Hizbul Wathan dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan kepemimpinan.

"Kepada siswa baru kita perkenalkan Ortom dan harus akrab dengan semua Ortom di bawah naungan Muhammadiyah seperti Hizbul Wathan dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)," ujar Wildan.

Ia berharap seluruh siswa yang menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh mampu tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap menjadi kader Muhammadiyah yang mampu melanjutkan perjuangan organisasi di masa mendatang.

"Siswa siswi yang bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh harus tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter dan calon kader yang militan sebagai pelangsung dan penyempurna amanah Muhammadiyah di masa depan."

Menurutnya, semangat Fortasi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial di awal tahun ajaran, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun semangat belajar, semangat berorganisasi, dan semangat perjuangan yang baru.

"Dengan adanya Fortasi siswa akan melahirkan semangat baru dari siswa baru pada hari yang baru. Siswa harus memiliki semangat perjuangan yang baru, sebagaimana semangat yang dicontohkan oleh Jenderal Besar TNI Soedirman sebagai kader Hizbul Wathan untuk Indonesia."* (ad)

TANJAB TIMUR – Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino, jajaran TNI bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi memperkuat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kunjungan kerja tersebut berlangsung pada Senin (13/7/2026) dan disambut Bupati Tanjung Jabung Timur Dilla Hikmasari di rumah dinas bupati.

Baca Juga:

• Menhan Sjafrie Kumpulkan Panglima TNI hingga Jaksa Agung, Kapolri dan Plt Jampidsus Tak Terlihat Hadir: Bahas Apa di Tengah Kasus Febrie Adriansyah?

Dalam pertemuan itu, Danrem menegaskan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla karena didominasi lahan gambut.

Selain Tanjab Timur, daerah lain yang juga menjadi perhatian adalah Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarolangun.

Menurut Danrem, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak beberapa bulan terakhir.

Sejak April, koordinasi lintas instansi terus dilakukan melalui rapat-rapat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga telah dilaksanakan sejak 20 Mei hingga 5 Juni untuk menjaga curah hujan di wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menempatkan sejumlah armada di Provinsi Jambi.

Armada tersebut meliputi helikopter water bombing, pesawat patroli udara, serta pesawat modifikasi cuaca yang disiagakan di bandara guna mendukung penanganan apabila terjadi kebakaran.

Menurut Danrem, wilayah Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi menjadi prioritas pelaksanaan modifikasi cuaca karena memiliki hamparan lahan gambut yang harus dijaga kelembapannya.

Ia menjelaskan, apabila lahan gambut terbakar, proses pemadaman akan jauh lebih sulit karena api dapat merambat hingga ke lapisan bawah tanah meskipun telah dilakukan penyiraman menggunakan helikopter water bombing.

Danrem menekankan bahwa upaya utama dalam penanganan karhutla adalah mencegah munculnya titik api sejak dini.

Karena itu, patroli rutin, sosialisasi, serta edukasi kepada masyarakat terus dilakukan agar pembukaan lahan tidak lagi menggunakan cara membakar.

Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menyiapkan bantuan alat berat yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk membuka lahan tanpa pembakaran.

Danrem meminta para camat dan kepala desa aktif menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat agar praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dapat ditekan.

Di sisi lain, aparat masih menemukan adanya masyarakat yang diduga sengaja membakar lahan, terutama pada waktu-waktu menjelang malam ketika kondisi dianggap lebih sepi. Situasi itu membuat petugas harus bekerja lebih keras melakukan pemadaman.

Beberapa waktu lalu, petugas juga mendeteksi sejumlah titik api yang memerlukan penanganan melalui operasi water bombing.

Karena itu, seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diminta terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sinergi agar kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sejak dini, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan wilayah Provinsi Jambi secara umum.* (ad)

Dalam sidang praperadilan yang digelar Senin (13/7/2026), Kejari Jakarta Selatan menilai permintaan Roy Suryo agar Kejaksaan membatalkan surat perintah penyidikan (sprindik) dan penetapan tersangka tidak tepat karena kewenangan tersebut berada di tangan penyidik kepolisian.

Baca Juga:

• Roy Suryo Resmi Pecat Ahmad Khozinudin dari Tim Kuasa Hukum, Ini Alasannya

Dalam jawabannya, Kejari Jakarta Selatan menjelaskan bahwa seluruh surat perintah penyidikan maupun surat penetapan tersangka yang menjadi objek gugatan diterbitkan oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon.

Karena itu, Kejaksaan menilai tidak memiliki hubungan langsung dengan penerbitan dokumen yang dipersoalkan dalam praperadilan tersebut.

"Turut Termohon tidak memiliki hubungan kausalitas terhadap penerbitan objek sengketa karena mempunyai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan asas diferensiasi fungsional. Menuntut Turut Termohon untuk ikut bertanggung jawab membatalkan sprindik dan status tersangka adalah sebuah kekeliluan subjek hukum," jelas Jaksa.

Menurut Kejaksaan, setiap institusi penegak hukum memiliki kewenangan yang berbeda sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam persidangan, tim Kejari Jakarta Selatan juga menilai terdapat kontradiksi dalam argumentasi hukum yang diajukan pemohon.

Menurut Kejaksaan, pada bagian awal permohonan, Roy Suryo menggunakan ketentuan transisional Pasal 361 Huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai dasar pengujian. Namun, pada bagian lain justru meminta Kejaksaan terikat pada Pasal 163 Ayat (1) Huruf E undang-undang yang sama untuk menangguhkan proses persidangan pokok perkara.

Kejaksaan menilai penggunaan dua ketentuan tersebut secara bersamaan hanya untuk mengambil bagian yang dianggap menguntungkan pemohon sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang tepat.

Tim Kejari Jakarta Selatan juga menanggapi dalil Roy Suryo mengenai adanya empat laporan polisi dalam perkara dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.

Dalam permohonannya, Roy Suryo menilai hanya laporan yang dibuat langsung oleh Joko Widodo yang memiliki kedudukan hukum, sedangkan laporan lainnya dianggap tidak memiliki legal standing.

"Pemohon juga menuduh adanya penyelundupan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik demi melegitimasi ancaman pidana tinggi," papar Jaksa membacakan dalil Roy Suryo.

Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana siber maupun tindak pidana umum yang berkaitan dengan kepentingan publik, laporan dapat disampaikan oleh siapa saja yang mengetahui atau merasa terdampak secara sosiologis akibat informasi yang beredar.

Selain itu, Kejaksaan menegaskan jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menentukan berkas perkara yang dinilai paling memenuhi syarat pembuktian dalam proses penuntutan.

"Keberadaan 3 LP lainnya yang bersifat pasif sama sekali tidak menegaskan kehabisan 1 LP aktif yang digunakan sebagai basis pengeluaran P21," beber Jaksa.

"Jaksa Penuntut Umum memiliki independensi mutlak melakukan penuntutan berdasarkan laporan yang dinilai memiliki pembuktian paling kuat demi melindungi kepentingan hukum korban Insinyur Haji Joko Widodo, dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak," kata Jaksa.

Sidang praperadilan Roy Suryo masih akan berlanjut sesuai agenda yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum hakim menjatuhkan putusan atas permohonan tersebut.* (sn/ad)

JAKARTA – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mencabut kuasa hukum yang sebelumnya diberikan kepada Ahmad Khozinudin beserta Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis (TAAKAA).

Pencabutan kuasa tersebut berlaku efektif sejak Minggu, 12 Juli 2026.

Baca Juga:

• OC Kaligis Sebut Penetapan Tersangka Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Tidak Sah, Ini Alasannya

Dalam keterangan resminya, Roy Suryo menyatakan pencabutan kuasa dilakukan setelah muncul pernyataan Ahmad Khozinudin dalam forum Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) di Gedung Juang, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Roy, pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan strategi hukum yang sedang ditempuh.

"Seluruh surat kuasa yang pernah diterbitkan kepada TAAKAA per tanggal 12 Juli 2026 dinyatakan tidak berlaku lagi. Langkah ini harus diambil agar fokus perjuangan hukum di pengadilan tidak terganggu oleh pernyataan-pernyataan yang menyimpang dan menciderai esensi perjuangan itu sendiri," ujar Roy Suryo dalam keterangan resminya.

Meski demikian, Roy menegaskan pencabutan kuasa itu tidak berarti memutus hubungan secara pribadi dengan seluruh anggota TAAKAA.

Ia menyatakan tetap membuka peluang bagi advokat lain yang sebelumnya tergabung dalam tim tersebut untuk tetap mendampinginya, sepanjang memiliki komitmen terhadap strategi hukum yang telah disepakati.

Keputusan Roy Suryo tersebut mendapat respons dari Ahmad Khozinudin.

Pada Senin (13/7/2026), Khozinudin menyatakan pihaknya tetap akan melanjutkan sikap yang selama ini diambil terkait persoalan tersebut.

"Kami tidak merasa kehilangan. Justru pihak-pihak yang meninggalkan perjuangan ini hanya akan menjadi beban. Dalam perjuangan, wajar jika ada yang gugur atau sengaja mundur demi cari selamat sendiri. Kami akan tetap konsisten membela hak masyarakat terkait kasus ijazah ini," tegas Khozinudin.

Pernyataan tersebut menjadi tanggapan pertama dari Ahmad Khozinudin setelah Roy Suryo mengumumkan pencabutan surat kuasa terhadap dirinya dan TAAKAA.

Pencabutan kuasa hukum ini terjadi ketika proses hukum yang melibatkan Roy Suryo masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perubahan komposisi tim kuasa hukum merupakan hak setiap pihak yang berperkara.

Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai susunan tim hukum baru yang akan mendampingi Roy Suryo dalam proses persidangan selanjutnya.

Perbedaan sikap antara Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin menunjukkan adanya perubahan dalam pendampingan hukum di tengah perkara yang masih bergulir.

Adapun dampaknya terhadap jalannya persidangan akan bergantung pada proses hukum yang sedang berlangsung dan langkah lanjutan yang diambil masing-masing pihak.* (mdr/ad)

JAKARTA – Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, diwarnai teror ancaman bom pada Senin (13/7/2026).

Ancaman tersebut dikirim melalui pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal kepada seorang guru dan petugas tata usaha (TU) sekolah.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Roy Suryo, Klaim Kantongi Tiga Alat Bukti

"SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA, DIHARAAP BERSIAP SIAP DENGAN HITUNGAN MENIT TEMPAT SEKOLAHAN SDN 15 PAGI INI AKAN MELEDAK DAN KAMI SUDAH MENYIAPKAN 11 TITIK...!!! Kami pantau dari wilayah TKP, bersiap-siap hitungan 10 menit dari belakang, akan rata semuanya. JANGAN COBA-COBA ANDA LAPOR KE POLICE, SAYA TAHU DISANA ADA RT UNTUK APA."

Selain mengirim pesan, pelaku juga dilaporkan sempat melakukan panggilan tidak terjawab (missed call) karena pesannya tidak mendapat respons.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengatakan laporan diterima sekitar pukul 07.30 WIB, ketika siswa dan guru masih mengikuti upacara pembukaan tahun ajaran baru.

"Laporannya 07.30 tapi memang di WA itu orang lagi pada upacara. Sudah upacara baru liat WA-nya kita langsung datang semuanya camat lurah. Itu di-WA dijapri guru kelas satu sama TU," tutur dia.

Setelah menerima laporan, polisi bersama unsur pemerintah setempat segera mendatangi lokasi dan mengevakuasi seluruh siswa serta tenaga pendidik keluar dari lingkungan sekolah sebagai langkah antisipasi.

"Anak-anak sudah dievakuasi, kita arahkan keluar sekolah dulu," ucap dia.

Tim Gegana dan Densus 88 Antiteror kemudian melakukan sterilisasi dan penyisiran menyeluruh di seluruh area sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak.

Hingga proses pemeriksaan berlangsung, petugas belum menemukan benda mencurigakan maupun bahan peledak.

"Ini sudah dicek Gegana dan Densus 88. Nihil tapi masih disisir, lagi disisir," ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga langsung berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menangani peristiwa tersebut.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polsek Jagakarsa, Tim Gegana, dan Densus 88 sejak laporan diterima.

"Saat ini proses sterilisasi dan penyisiran oleh Tim Gegana sedang dilakukan secara menyeluruh di area sekolah," kata Chico.

Sebagai langkah pengamanan, kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara dan seluruh siswa dipulangkan ke rumah masing-masing.

Orang tua murid telah diberi informasi melalui Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan bersama pihak kepolisian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik saat ini masih mendalami asal-usul pesan ancaman tersebut.

"Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP serta mendalami asal pesan ancaman tersebut," kata Budi Hermanto.

Selain melacak identitas pengirim, polisi juga menyelidiki motif di balik aksi teror tersebut.

"Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan memberikan ruang kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan serta penyelidikan secara menyeluruh," jelasnya.

Sementara itu, Chico Hakim memastikan situasi di lokasi telah terkendali. Menurutnya, keselamatan siswa, guru, dan seluruh civitas sekolah menjadi prioritas utama dalam penanganan peristiwa tersebut.

"Situasi saat ini terkendali dan proses penanganan terus berjalan. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan secara transparan kepada masyarakat," pungkas Chico Hakim.* (dicnd/ad)

JAKARTA – Kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis, menilai penetapan tersangka hingga penahanan terhadap kliennya tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Pernyataan itu disampaikan usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Menhan Sjafrie Kumpulkan Panglima TNI hingga Jaksa Agung, Kapolri dan Plt Jampidsus Tak Terlihat Hadir: Bahas Apa di Tengah Kasus Febrie Adriansyah?

"Sama sekali nggak ada tempatnya si Lodewyk. Makanya mengajukan praperadilan, penahanan tidak sah," ujar OC Kaligis, setelah persidangan.

Kaligis mengatakan, selama proses pemeriksaan tidak ada satu pun keterangan saksi yang menyebut kliennya terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan program tersebut.

"Jadi kita lihat aja siapa pengguna anggaran, siapa kuasa pengguna anggaran, siapa pembuat komitmen. Itu aja waktu diperiksa," kata Kaligis.

Menurutnya, kewenangan dalam proses pengadaan berada pada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen (PPK), bukan pada Lodewyk yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.

Selain membantah keterlibatan kliennya dalam proses pengadaan, Kaligis juga mempersoalkan prosedur penyidikan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung.

Ia mengklaim penangkapan terhadap Lodewyk dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

"Mestinya kan surat perintah dimulainya penyidikan dulu, baru penangkapan. Ini tangkap dulu," ucapnya.

Kaligis juga menyebut dua saksi yang dianggap penting justru baru diperiksa sekitar dua pekan setelah penangkapan terhadap kliennya dilakukan.

"Dia punya saksi diperiksa itu pun dua minggu kemudian. Nanti kita kasih bukti-buktinya," kata Kaligis.

Permohonan praperadilan Lodewyk telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 105/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL sejak 29 Juni 2026.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Lodewyk dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional.

Dalam permohonannya, Lodewyk meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan.

Ia meminta hakim menyatakan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap dirinya tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Selain itu, Lodewyk juga menggugat keabsahan sejumlah dokumen yang diterbitkan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), mulai dari surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, hingga surat perintah penahanan.

Tak hanya itu, ia juga meminta hakim menyatakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026 tidak sah.

Dalam petitumnya, Lodewyk memohon agar Kejaksaan Agung diperintahkan menghentikan penyidikan, menyatakan seluruh keputusan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah, mengeluarkannya dari rumah tahanan negara, serta memulihkan seluruh hak hukumnya.

Sidang praperadilan akan berlanjut sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan atas permohonan tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Permintaan tersebut disampaikan tim kuasa hukum Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan yang digelar pada Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Usai Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Imigrasi Cegah Febrie Adriansyah dan Don Ritto ke Luar Negeri

"Penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon telah memenuhi ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU. Baik dari sisi kecukupan alat bukti maupun dari sisi pemenuhan asas due process of law," ujar tim kuasa hukum Polda Metro Jaya dalam persidangan.

Dalam jawaban yang dibacakan di hadapan hakim, Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi lebih dari dua alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Termohon telah memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Bahkan dalam hal ini, Termohon telah memiliki tiga alat bukti," tuturnya.

Tim kuasa hukum Polda Metro Jaya juga menjelaskan bahwa Roy Suryo telah diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka sebelum status hukumnya ditetapkan.

"Dalam perkara a quo, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka setelah diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 dan setelah terlebih dahulu memeriksa Pemohon sebagai calon tersangka, sehingga syarat-syarat yang ditentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 telah dipenuhi," ungkap tim kuasa hukum Polda Metro dalam sidang.

Selain itu, penyidik mengaku telah mengumpulkan keterangan dari puluhan saksi dan ahli selama proses penyidikan berlangsung.

"Pertama, keterangan 94 orang saksi yang saling bersesuaian; yang kedua, surat-surat, petunjuk, dan keterangan ahli dalam hal ini terdapat 26 orang ahli," ungkap kuasa hukum Polda Metro.

"Bahwa berdasarkan fakta penyidikan di atas, maka Termohon telah memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Bahkan dalam hal ini, Termohon telah memiliki tiga alat bukti," imbuhnya.

Dalam petitumnya, Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan praperadilan Roy Suryo.

Selain itu, penyidik meminta majelis menyatakan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/S-4/1899/XI/2025/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 adalah sah menurut hukum.

Polda Metro juga meminta hakim menyatakan seluruh proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan sejumlah surat perintah penyidikan sejak Juli 2025 hingga April 2026 sah dan sesuai ketentuan hukum.

Apabila hakim memiliki pertimbangan lain, tim kuasa hukum Polda Metro memohon agar putusan dijatuhkan secara adil sesuai prinsip ex aequo et bono.

Sidang kali ini merupakan gugatan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait status tersangkanya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Roy Suryo yang berkaitan dengan proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

Namun, hakim saat itu menegaskan putusan tersebut tidak memengaruhi pokok perkara maupun status penyidikan yang sedang berjalan.

Sidang praperadilan masih akan berlanjut dengan agenda mendengarkan tanggapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan Roy Suryo.* (d/ad)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah pejabat negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup dan belum diketahui secara pasti agenda yang dibahas.

Baca Juga:

• Kasus Febrie Adriansyah Dialihkan ke Kejagung, Mahfud MD Minta KPK Ambil Alih

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon menjadi pejabat pertama yang tiba.

Dalam struktur Satgas PKH, Richard menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana I.

Tak lama kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menjabat Wakil Ketua Pengarah II Satgas PKH juga hadir.

Menyusul setelahnya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh yang merupakan anggota pengarah Satgas PKH.

Jaksa Agung ST Burhanuddin turut menghadiri rapat tersebut.

Dalam struktur Satgas PKH, Burhanuddin menjabat sebagai Wakil Ketua Pengarah I.

Pejabat terakhir yang terlihat hadir adalah Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Kuntadi.

Meski demikian, nama Kuntadi tidak tercantum dalam struktur resmi Satgas PKH.

Dari sejumlah pejabat yang hadir, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tidak tampak mengikuti rapat.

Padahal, dalam struktur Satgas PKH, Kapolri menjabat sebagai Wakil Ketua Pengarah III.

Selain Kapolri, Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Rudi Margono juga tidak terlihat menghadiri pertemuan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Kementerian Pertahanan mengenai ketidakhadiran kedua pejabat tersebut.

Rapat ini menjadi pertemuan perdana Satgas PKH yang diketahui publik setelah mencuatnya kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

Febrie sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH.

Belakangan, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Setidaknya terdapat tiga perkara yang dikaitkan dengan penanganan terhadap Febrie, yakni dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), PT Asabri, serta PT Krakatau Steel.

Meski rapat berlangsung tertutup, pertemuan ini menjadi perhatian publik karena digelar di tengah proses hukum yang sedang berlangsung terhadap mantan Ketua Pelaksana Satgas PKH tersebut.

Sampai saat ini, pemerintah maupun peserta rapat belum memberikan keterangan mengenai hasil pembahasan ataupun langkah lanjutan yang akan diambil Satgas PKH.* (itkmcn/ad)

KARO - Kasus kematian seorang remaja pendaki Gunung Sibayak, Refael Christio Sihotang (17), warga Jalan Timah, Kota Medan, menjadi perhatian publik.

Refael diduga meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan di kawasan Pos Pengutipan Retribusi Kehutanan Gunung Sibayak, Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Bareskrim Ungkap Kronologi Penangkapan 9 Tersangka Penyerangan Polisi di Katingan, 3 Pelaku Utama Ditangkap di Kaltim

Polisi telah melakukan sejumlah langkah penyidikan, mulai dari pemeriksaan lokasi kejadian, pemasangan garis polisi, hingga meminta keterangan dari sejumlah orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Refael sempat dilarikan ke Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi dalam kondisi kritis.

Namun, nyawa remaja tersebut tidak berhasil diselamatkan.

Setelah itu, pihak keluarga membawa jenazah Refael ke Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Medan untuk menjalani proses autopsi dan visum.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.

Kronologi Dugaan Penganiayaan di Pos Retribusi Gunung Sibayak

Seorang warga yang mengetahui informasi terkait kejadian tersebut mengatakan, Refael merupakan salah satu pendaki Gunung Sibayak.

Berdasarkan informasi yang beredar di lokasi, korban sebelumnya diduga pernah terlibat kasus pencurian sepeda motor beberapa bulan lalu.

Pada kejadian terakhir, korban juga disebut-sebut diduga mengambil barang milik pendaki lain di kawasan Gunung Sibayak.

Menurut sumber tersebut, Refael kemudian dijemput oleh sejumlah petugas pengutip retribusi kehutanan menggunakan mobil angkutan kota dan dibawa menuju Pos Retribusi Kehutanan Jaranguda

."Setelah sampai di lokasi, korban diduga dipukuli hingga mengalami luka serius. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Efarina, namun saat tiba di rumah sakit sudah meninggal dunia," ujar sumber itu.

Baca Juga:

• Remaja 16 Tahun Laporkan Dugaan Penganiayaan saat Razia BNN, Satpol PP Deli Serdang Buka Suara

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan terdapat dua lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya penganiayaan.

Kedua lokasi tersebut kini telah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan.

Polisi Amankan Enam Orang untuk Pemeriksaan

Selain melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi juga mengamankan sopir angkutan yang diduga digunakan untuk menjemput korban serta sejumlah petugas yang berada di Pos Retribusi Kehutanan Jaranguda saat kejadian berlangsung.

Kanit Reskrim Polsek Berastagi, AKP Mastergun Surbakti, mengatakan pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan mengenai peristiwa tersebut.

"Kami setelah menerima informasi langsung bergerak cepat. Sementara ini enam orang telah diamankan untuk dimintai keterangan," ujarnya.

Hingga kini, penyidik masih mendalami rangkaian kejadian, termasuk peran masing-masing pihak yang berada di lokasi.

Polisi juga masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian Refael.

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena diduga berkaitan dengan aksi main hakim sendiri yang berujung pada hilangnya nyawa seorang remaja.

Baca Juga:

• Tak Kapok Dipenjara, Residivis Pembobol Rumah di Banda Aceh Ditangkap, 6 HP dan BPKB Disita Polisi

MEDAN — Dukungan terhadap Felicia, peserta ajang The Icon Indonesia yang berasal dari Tangerang, Provinsi Banten, terus mengalir menjelang penampilannya pada babak Top 4 yang disiarkan langsung oleh SCTV, Senin malam (13/7/2026).

Gubernur Banten Andra Soni mengajak seluruh masyarakat Banten untuk memberikan dukungan dan doa agar Felicia mampu tampil maksimal serta melaju ke babak Top 3 hingga meraih gelar juara.

Baca Juga:

• Felicia Banjir Standing Ovation, Dijagokan Lolos ke Top 3 The Icon Indonesia SCTV

"Mari kita saksikan penampilan Felicia dan beri dukungan melalui doa serta virtual gift," kata Gubernur Banten Andra Soni.

Andra Soni berharap perjuangan Felicia di panggung The Icon Indonesia dapat terus berlanjut.

Ia optimistis Felicia mampu memberikan penampilan terbaik dan bersaing hingga babak akhir.

Felicia saat ini menjadi salah satu peserta yang banyak mendapatkan perhatian publik.

Penampilannya yang konsisten serta kemampuannya membawakan berbagai genre musik membuat dirinya menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar juara.

Hingga saat ini, Felicia tercatat telah mendapatkan 43 standing ovation dari dewan juri.

Jumlah tersebut menjadi salah satu pencapaian tertinggi dibandingkan finalis lainnya.

Dukungan juga disampaikan keluarga Felicia. Jamal H Sinaga, yang merupakan opung atau kakek Felicia, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan masyarakat yang terus diberikan kepada cucunya.

Ia berharap masyarakat tetap memberikan doa agar Felicia mampu melewati tantangan pada malam penentuan tersebut.

"Mohon doanya dari seluruh masyarakat khususnya warga Sumatera Utara untuk penampilan Felicia malam ini yang disiarkan SCTV mulai pukul 21.15 WIB," ungkap Jamal H Sinaga.

Babak Top 4 The Icon Indonesia SCTV akan menjadi momen penting bagi Felicia untuk membuktikan kemampuan terbaiknya.

Dukungan dari masyarakat diharapkan menjadi energi tambahan bagi dirinya dalam meraih hasil terbaik di kompetisi tersebut.* (ad)

MEDAN — Masyarakat Kota Medan yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) kini tidak perlu datang langsung ke kantor polisi.

Layanan SIM Keliling kembali hadir di sejumlah titik untuk memudahkan warga memperpanjang masa berlaku SIM.

Baca Juga:

• Solar Bersubsidi Langka di Jalinsum, Perjalanan Bus Medan-Jakarta Molor hingga 4 Hari 4 Malam

Namun, perlu diketahui bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM yang masih berlaku.

Sementara bagi masyarakat yang ingin membuat SIM baru, tetap harus mendatangi Satpas (Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM).

Berdasarkan informasi dari akun resmi Satlantas Polrestabes Medan, Senin (13/7/2026), terdapat lima lokasi gerai SIM Keliling yang tersedia di wilayah Kota Medan selama periode 13 Juli hingga 19 Juli 2026.

Adapun lokasi layanan SIM Keliling tersebut berada di:

- Komplek MMTC
- Komplek Asia Mega Mas
- Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan Iskandar Muda
- Carefour Padang Bulan
- Lokasi khusus akhir pekan yang menyesuaikan jadwal, seperti kawasan Lapangan Merdeka, Plaza Medan Fair, dan Plaza Millenium.

Jadwal dan lokasi tersebut berlaku khusus untuk pekan ini.

Setelah periode tersebut berakhir, masyarakat perlu kembali mengecek informasi terbaru karena lokasi layanan dapat berubah.

Syarat Perpanjangan SIM

Bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM melalui layanan keliling, dokumen yang harus disiapkan cukup sederhana.

Pemohon wajib membawa:

- Fotokopi KTP
- Surat keterangan sehat
- Surat keterangan psikologi
- SIM lama yang masih berlaku

Dengan membawa seluruh dokumen yang diperlukan, proses administrasi diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan lancar.

Jam Operasional SIM Keliling Medan

Warga yang hendak memanfaatkan layanan SIM Keliling juga perlu memperhatikan waktu operasional.

Pada hari Senin hingga Jumat, layanan SIM Keliling beroperasi mulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Sementara pada hari Sabtu, layanan dibuka mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Adapun untuk hari Minggu, layanan SIM Keliling hanya beroperasi mulai pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB.

Masyarakat diimbau datang lebih awal agar proses perpanjangan SIM dapat dilakukan sebelum layanan ditutup.

Kepolisian juga mengingatkan warga untuk selalu memastikan masa berlaku SIM agar tidak mengalami kendala saat berkendara maupun ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas di jalan.* (d/ad)

SIBOLGA — Kebakaran hebat melanda Pasar Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, pada Sabtu malam (11/7/2026).

Peristiwa tersebut menyebabkan sebagian besar bangunan pasar mengalami kerusakan parah.

Baca Juga:

• Libur Sekolah Usai, Program MBG Kembali Disalurkan untuk Siswa Hari Ini

Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik angkat bicara terkait isu yang beredar mengenai dugaan kebakaran yang disengaja.

Ia menegaskan hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru membuat kesimpulan dan menunggu hasil resmi dari proses olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan Tim Identifikasi Forensik (Inafis) Polri.

"Berdasarkan informasi awal yang kami terima, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Namun demikian, kami tetap menghormati proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kebakaran," jelas Akhmad Syukri.

Pasar Nauli merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Kota Sibolga.

Pasar tersebut diketahui memiliki sekitar 400 kios dan kurang lebih 900 lapak pelataran pedagang.

Akibat kebakaran, sebagian besar bangunan pasar mengalami kerusakan.

Pemerintah Kota Sibolga mengimbau masyarakat, terutama para pedagang yang terdampak, agar tidak mempercayai informasi yang belum terbukti kebenarannya.

Menurut Syukri, penyebaran spekulasi terkait penyebab kebakaran dapat menimbulkan keresahan, terutama bagi para pedagang yang kini kehilangan tempat usaha.

Pemerintah Kota Sibolga juga mulai menyiapkan langkah penanganan terhadap para pedagang yang terdampak kebakaran.

Wali Kota Sibolga menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membuka posko pendataan bagi seluruh pedagang, baik pemilik kios maupun pedagang pelataran.

"Kami telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuka posko pendataan bagi seluruh pedagang yang terdampak, baik pemilik kios maupun pedagang pelataran."

"Selanjutnya pemerintah akan menggelar rapat untuk menentukan langkah penanganan, termasuk menyiapkan lokasi sementara agar aktivitas perdagangan dapat segera kembali berjalan," kata Akhmad Syukri di lokasi.

Pemerintah Kota Sibolga berencana menggunakan area parkir Pasar Nauli sebagai lokasi relokasi sementara bagi pedagang.

Jika lokasi tersebut tidak mampu menampung seluruh pedagang, pemerintah akan berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk memanfaatkan sebagian badan Jalan Patuan Anggi sebagai tempat berdagang sementara.

Sementara itu, kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Untuk jumlah kerugian material, pemerintah masih melakukan pendataan, sedangkan penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan.

Di balik peristiwa kebakaran tersebut, sejumlah pedagang harus menerima kenyataan kehilangan tempat usaha yang menjadi sumber penghasilan mereka.

Salah satunya Boru Tinjak, pemilik toko jahit di lantai tiga Pasar Nauli.

Ia terlihat menangis histeris setelah mengetahui tiga kios miliknya habis dilalap api.

Boru Tinjak mengaku tidak hanya kehilangan tempat usaha, tetapi juga sejumlah pesanan pelanggan yang sudah selesai dikerjakan.

"Tiga kios jahit saya habis terbakar. Banyak pesanan baju pengantin dan kebaya pelanggan yang sudah selesai dijahit."

"Ada tiga baju untuk keluarga pengantin yang harus diambil besok. Bagaimana saya harus menggantinya," ucapnya sambil menangis.

Ia mengatakan mendapatkan kabar kebakaran sekitar pukul 22.00 WIB. Saat tiba di lokasi, api masih terlihat membesar di bagian lantai tiga pasar.

"Saya dapat kabar sekitar jam 10 malam. Lihatlah, bagaimana tidak sedih, api masih menyala di lantai tiga," katanya.

Petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi dan melakukan upaya pemadaman dari berbagai sisi gedung.

Namun api baru dapat dikendalikan setelah petugas berjibaku memadamkan kobaran yang meluas.

Berdasarkan informasi awal, kebakaran Pasar Nauli menyebabkan sekitar 500 kios dan lapak pedagang terdampak dengan nilai kerugian material diperkirakan mencapai Rp10 miliar.

Api pertama kali diketahui muncul dari bagian atas salah satu kios sembako.

Namun, penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil pemeriksaan aparat kepolisian.

Salah seorang saksi, Gea, mengatakan warga sempat berusaha memadamkan api secara manual sebelum petugas pemadam kebakaran tiba.

"Warga kemudian berupaya memadamkan api menggunakan ember berisi air sambil menghubungi Kepala Pasar dan petugas pemadam kebakaran," ujarnya.

Hingga kini, pemerintah daerah bersama aparat terkait masih melakukan penanganan pascakebakaran, termasuk pendataan pedagang terdampak dan penyelidikan penyebab kebakaran.* (tm/ad)

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan distribusi MBG kembali berjalan di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi para penerima manfaat, khususnya para siswa di sekolah.

Baca Juga:

• Buka Rapimwil GP Nasdem Sumut, Bobby Nasution Ajak Generasi Muda Perkuat Nasionalisme dan Lawan Ancaman Narkoba serta Judol

"Mulai 13 Juli 2026, Program Makan Bergizi Gratis kembali didistribusikan kepada para penerima manfaat di berbagai daerah," tulis BGN.

BGN menjelaskan, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah melakukan berbagai persiapan agar proses penyediaan dan distribusi makanan dapat berjalan aman serta sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Seluruh SPPG telah melakukan berbagai persiapan agar operasional berjalan aman, lancar, dan tetap menjaga kualitas di setiap porsi yang disajikan," tulis BGN.

Lembaga tersebut juga menyampaikan kesiapan menyambut kembali para siswa setelah masa liburan.

"Kami siap kembali menyambut senyum dan semangat para siswa di hari pertama sekolah. Sampai jumpa di sekolah, dan selamat menikmati Makan Bergizi Gratis!" imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah menghentikan sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis selama periode libur sekolah.

Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur dalam pelaksanaan program MBG tahun anggaran 2026.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara tersebut memberikan dampak terhadap efisiensi anggaran negara.

Menurut dia, kebijakan itu mampu menghemat anggaran lebih dari Rp3 triliun selama masa penghentian distribusi.

"Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026," kata Sari di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Dengan kembali berjalannya program MBG, pemerintah berharap kebutuhan gizi para siswa tetap terpenuhi sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan proses belajar anak-anak di sekolah.* (d/ad)

MEDAN – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sepanjang Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) berdampak pada operasional angkutan umum.

Perjalanan bus antarkota dari Medan menuju Jakarta yang biasanya ditempuh selama tiga hari tiga malam kini harus memakan waktu lebih panjang.

Baca Juga:

• Buka Rapimwil GP Nasdem Sumut, Bobby Nasution Ajak Generasi Muda Perkuat Nasionalisme dan Lawan Ancaman Narkoba serta Judol

Humas PT ALS, Alwi Matondang, mengatakan kelangkaan solar tidak hanya terjadi di Kota Medan, tetapi hampir merata di sejumlah wilayah sepanjang Pulau Sumatera.

Menurut dia, para pengemudi bus harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar.

Bahkan, tidak sedikit sopir yang harus bermalam di SPBU karena stok solar habis sebelum giliran mereka tiba.

"Kami antre itu, mulai terjadi dari ujung Lampung sampai ujung Sumatera Utara. Sepanjang lintas Sumatera, sampai Medan antre minyak. Paling cepat 4 jam, bahkan setelah antre juga tidak dapat," ungkap Alwi Matondang di Terminal Bus ALS, Amplas, Kota Medan, Minggu (12/7/2026) malam.

Alwi mengatakan, kondisi kelangkaan solar tersebut memberikan dampak langsung terhadap biaya operasional perusahaan angkutan.

Selain waktu perjalanan yang semakin panjang, para sopir juga menghadapi kesulitan dalam menjaga jadwal keberangkatan.

"Saat ini terjadi biaya operasional bertambah dan waktu perjalanan. Sebelumnya perjalanan dari Medan ke Jakarta 3 hari 3 malam, kini lebih lama kalau cepat bisa 4 hari 4 malam, bahkan lebih. Meskipun seperti itu kondisinya, tarif ongkos belum kita naikkan," terang Alwi.

Untuk menjaga perjalanan tetap berjalan, sejumlah sopir terpaksa membeli solar eceran di pinggir jalan.

Namun, langkah tersebut memiliki risiko karena kualitas bahan bakar tidak selalu terjamin.

"Kalau antisipasi, terpaksa beli yang ketengan di pinggir jalan karena tidak mungkin menelantarkan penumpang. Kerap terjadi di SPBU-nya kosong, tapi di depannya ada jualan pertalite kualitasnya juga nggak bisa kita pastikan dan harganya lebih mahal," ujarnya.

Menurut Alwi, penggunaan solar eceran dalam jumlah tertentu juga dapat berdampak pada kondisi mesin kendaraan apabila bahan bakar tersebut sudah tercampur dengan zat lain.

"Kadang-kadang sekali mengisi 3 - 4 liter, kalau kualitasnya bagus sebetulnya nggak ada masalah sama kita, walaupun dinaikkan. Ini kadang ada campurannya, apalah itu namanya sehingga berpengaruh ke mesin," ucapnya.

Alwi membandingkan kondisi distribusi BBM antara Pulau Jawa dan Sumatera.

Menurutnya, kendala antrean panjang lebih banyak terjadi setelah kendaraan memasuki wilayah Sumatera.

"Sepanjang lintas Jawa itu, nggak ada kendala di SPBU tapi ketika kita setelah nyebrang, mulai dari Lampung sampai ke Medan itu semua bermasalah. Semua kondisinya mengantre," jelasnya.

Ia menyebut persoalan kelangkaan solar tersebut telah berlangsung sekitar tiga bulan terakhir.

Kondisi yang sebelumnya masih bisa diatasi karena ada beberapa SPBU yang memiliki stok, kini semakin meluas.

"Itulah sekarang kita hadapi, kalau kami terparah 3 bulan terakhir ini. Sebelumnya memang ada juga tapi masih ada SPBU yang bisa diharapkan tetapi ini hampir merata," keluh Alwi.

Menurut dia, hal yang paling merugikan bagi pengemudi adalah ketika sudah menunggu lama tetapi tetap tidak mendapatkan bahan bakar.

"Yang sakitnya, ketika sampai udah giliran kita habis katanya dan jadinya bermalam," ungkapnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan terus melakukan upaya optimalisasi distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan pihaknya telah menambah armada distribusi untuk mempercepat pasokan ke sejumlah SPBU.

"Menanggapi kondisi penyaluran BBM di Sumatera Utara, saat ini Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus mengoptimalkan distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," kata Fahrougi.

Ia menjelaskan, Pertamina telah menambah 15 unit mobil tangki dan 30 awak mobil tangki (AMT) untuk membantu distribusi BBM dari Fuel Terminal Medan ke berbagai wilayah Sumatera Utara.

"Sebagai upaya percepatan, kami telah menambah 15 unit mobil tangki dan 30 AMT bantuan untuk mendukung penyaluran BBM dari Fuel Terminal Medan ke SPBU di berbagai wilayah Sumatera Utara," ujarnya.

Pertamina juga memastikan terus melakukan pemantauan stok dan memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang membutuhkan pasokan, terutama saat terjadi peningkatan konsumsi selama masa libur sekolah.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena distribusi terus kami optimalkan dan pasokan terus kami upayakan agar segera tersedia di SPBU," pungkas Fahrougi.* (d/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Gerakan Pemuda Nasional Demokrat (GP Nasdem) untuk memperkuat semangat nasionalisme dan mengambil peran aktif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang mengancam generasi muda.

Ajakan tersebut disampaikan Bobby saat membuka Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) GP Nasdem Sumut yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Medan, Minggu (12/7/2026) malam.

Baca Juga:

• Indonesia Bakal Produksi Bensin dari Sawit, Jagung, hingga Singkong dalam 3-4 Tahun

Sebelum terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Gerindra, ia pernah aktif dalam organisasi tersebut saat masih menjadi mahasiswa.

"Jadi kalau Nasdem ini rindu ke saya, maka saya tiga kali rindunya bertemu dengan (GP) Nasdem," sebut Gubernur Bobby Nasution sambil tersenyum.

Memasuki usia ke-15 GP Nasdem, Bobby mengingatkan pentingnya membangun karakter pemuda yang memiliki rasa cinta terhadap bangsa.

Menurutnya, nasionalisme menjadi kekuatan penting agar generasi muda mampu mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

Bobby mencontohkan bagaimana semangat nasionalisme masyarakat, terutama kalangan pemuda, dapat menjadi kekuatan bagi sebuah negara untuk bertahan menghadapi berbagai tekanan.

"Mereka (pemuda di Iran) tidak terlibat tawuran, tidak narkoba. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan demi menjaga negaranya. Dan peran para pemudanya membuat negara (Iran) itu kuat," ujar Bobby.

Dalam pidatonya, Bobby Nasution menyoroti dua persoalan yang dinilai dapat merusak masa depan generasi muda, yakni penyalahgunaan narkoba dan praktik judi online.

Ia meminta kader GP Nasdem Sumut ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kedua masalah tersebut melalui kerja sama dengan pemerintah dan berbagai pihak.

"Musuh kita sama, maka mari kita saling kolaborasi mengatasi masalah bangsa ini. Karena itu kami titip dalam pembahasan Rapimwil ini tentang narkoba dan judi online yang bisa merusak generasi muda," jelas Bobby Nasution.

Menurut Bobby, persoalan bangsa tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat agar berbagai ancaman sosial dapat ditekan.

Ketua GP Nasdem Sumut Defri Noval Pasaribu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bobby Nasution dalam kegiatan Rapimwil tersebut.

Ia menegaskan bahwa GP Nasdem Sumut siap mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Kita mendukung program pembangunan di Sumatera Utara oleh Pak Gubernur Bobby Nasution. Kami tegak lurus, untuk kepemimpinan Bapak. Jadi kami sangat apresiasi dan merasa bangga karena Beliau hadir di acara ini," ungkap Defri.

Setelah menyampaikan sambutan, Bobby Nasution secara resmi membuka Rapimwil GP Nasdem Sumut dengan pemukulan gong.

Kegiatan tersebut turut dihadiri pengurus GP Nasdem pusat, pimpinan GP Nasdem kabupaten/kota se-Sumut, serta Bupati Samosir Vandiko Gultom.

Melalui Rapimwil tersebut, GP Nasdem Sumut diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mengambil peran dalam pembangunan daerah dan menjaga generasi muda dari berbagai ancaman sosial.* (ad)

BANDA ACEH – Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, Sabri, S.STP, MSP, memberikan motivasi kepada ratusan siswa baru SMAN 7 Banda Aceh dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Senin (13/7/2026).

Kehadiran Sabri pada hari pertama MPLS tersebut disambut antusias oleh 324 siswa baru yang mulai memasuki jenjang pendidikan menengah di sekolah tersebut.

Baca Juga:

• Pemulihan Pertanian Pascabencana di Aceh Capai 32 Persen, Gerakan Tanam Perdana Dimulai di Aceh Tamiang

Menurut dia, pendidikan karakter menjadi salah satu bekal penting bagi siswa dalam menjalani proses pembelajaran maupun kehidupan sosial di lingkungan sekolah.

"MPLS ini akan melatih kalian untuk membiasakan diri dengan karakter-karakter baik, bagaimana bersikap sopan kepada guru dan sesama teman, serta melatih kalian untuk secepat mungkin beradaptasi dengan lingkungan sekolah," ujar Sabri di hadapan para peserta MPLS.

Sabri juga mengajak para siswa untuk bersyukur karena mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di SMAN 7 Banda Aceh.

Ia mengingatkan agar para siswa menjalani masa sekolah dengan penuh semangat, disiplin, dan kesungguhan dalam belajar.

Ia mengatakan, MPLS merupakan langkah awal bagi siswa baru untuk mengenal keluarga besar SMAN 7 Banda Aceh.

Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan mampu membangun hubungan yang baik, saling menghargai, serta menjaga kerukunan dengan seluruh warga sekolah.

Kepala SMAN 7 Banda Aceh, Dr. Erlawana, S.Pd., M.Pd., mengatakan rangkaian kegiatan MPLS akan berlangsung selama satu minggu.

Setelah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah selesai, siswa baru akan mengikuti program peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi selama satu minggu berikutnya.

Erlawana meminta seluruh siswa baru mengikuti setiap kegiatan dengan serius.

Menurutnya, program tersebut dirancang untuk membantu siswa beradaptasi sekaligus meningkatkan kemampuan dasar dalam proses pembelajaran.

Sebagai bentuk penghargaan, pihak sekolah juga menyiapkan hadiah bagi siswa yang berhasil menunjukkan hasil terbaik dalam kegiatan evaluasi.

"Bagi siswa baru SMAN 7 yang mencapai nilai tertinggi dalam post-test Literasi dan Numerasi nanti, pihak sekolah akan memberikan hadiah menarik," pungkas Erlawana.

Pembukaan MPLS SMAN 7 Banda Aceh diharapkan menjadi awal yang baik bagi para siswa baru untuk memulai tahun ajaran dengan semangat belajar, disiplin, serta membangun karakter yang positif.* (ad)

JAKARTA – Mekanisme pengalihan penanganan perkara dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri ke Kejaksaan Agung menuai sorotan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempertanyakan langkah tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Soroti "Pemimpin Pengkhianat": Berbeda Partai Tak Masalah, Jangan Kalah Lalu Ajak Bakar-Bakar

"Saya sendiri termasuk yang terkecoh karena dari berita yang saya tangkap dan saya dengar dari pihak Kejaksaan Agung pada Sabtu 11 Juli 2026 sekitar pukul 15.00 WIB adalah pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan," ujar Mahfud dalam tayangan kanal YouTube Mahfud MD Official, Minggu (12/7/2026).

Mahfud mengatakan, jika benar perkara tersebut telah dilimpahkan, maka ia menilai proses hukum sudah berjalan sesuai tahapan, termasuk pemeriksaan tersangka oleh penyidik dan kelengkapan berkas perkara.

"Saya berasumsi jika sudah dilimpahkan berarti tersangkanya sudah diperiksa oleh penyidik Polri dan perkara sudah P21. Sehingga saat itu saya menganggap pelimpahan itu bagus dan efisien," katanya.

Namun, setelah mencermati perkembangan informasi, Mahfud menyebut mekanisme yang terjadi ternyata bukan pelimpahan perkara dalam pengertian KUHAP.

"Yang terjadi ternyata bukan pelimpahan dalam arti KUHAP, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan karena tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh polisi," tegasnya.

Mahfud menjelaskan, dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pelimpahan perkara umumnya dilakukan setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan, memeriksa tersangka, menemukan minimal dua alat bukti, serta jaksa menyatakan berkas perkara lengkap atau P21.

Menurut dia, KUHAP tidak mengenal mekanisme pengalihan kelanjutan penyidikan dari satu institusi penegak hukum kepada institusi lain.

"Mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan ini tidak ada di dalam hukum acara pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Mahfud.

Ia mengatakan, lembaga yang memiliki kewenangan mengambil alih penyidikan dalam perkara tertentu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan sejumlah persyaratan.

Mahfud juga mengingatkan adanya potensi persoalan dalam proses penanganan perkara tersebut.

Menurutnya, kasus Febrie Adriansyah memiliki latar belakang yang kompleks karena menyangkut pejabat tinggi kejaksaan dan perkara dugaan korupsi besar.

Ia menyebut publik perlu mewaspadai kemungkinan adanya upaya yang dapat menghambat pengungkapan perkara.

"Mengingat latar belakang penanganan kasus ini yang banyak ranjau politiknya, tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa pengalihan perkara ini adalah produk kompromi dari perang proxy, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten," katanya.

Mahfud menilai ada kekhawatiran perkara hanya berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan tanpa mengungkap pihak lain yang mungkin memiliki keterlibatan.

"Banyak yang curiga pengalihan itu ditujukan untuk mengaburkan perkara atau melokalisir perkara agar jangkauannya terbatas pada tersangka yang sudah ditetapkan dan tidak menyentuh pihak lain," ujar Mahfud.

Mahfud menyampaikan tiga skenario yang menurutnya perlu menjadi perhatian publik.

Pertama, Febrie Adriansyah berpotensi mengajukan praperadilan dengan alasan penetapan tersangka dilakukan sebelum pemeriksaan oleh penyidik Polri.

Kedua, penyidikan bisa saja berjalan lambat atau hanya berfokus pada tersangka yang sudah ditetapkan tanpa berkembang kepada pihak lain yang diduga terlibat.

"Masalahnya bisa saja dilokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa merambah pelaku-pelaku lain yang mungkin ikut terlibat," katanya.

Ketiga, Mahfud mengingatkan kemungkinan perkara berakhir tanpa kepastian hukum apabila proses penyidikan tidak berjalan maksimal.

"Bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Kalau ini terjadi sungguh mengerikan. Apakah kita sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan," ujarnya.

Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi, Mahfud meminta KPK mempertimbangkan kewenangannya untuk mengambil alih perkara tersebut.

"Sebaiknya KPK sesuai kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini," katanya.

Mahfud menegaskan, dorongan tersebut bukan bentuk campur tangan terhadap proses peradilan.

Menurutnya, perkara Febrie masih berada dalam tahap penyidikan sehingga pemerintah masih memiliki ruang untuk memastikan proses hukum berjalan transparan.

Sebelumnya, Kortastipidkor Polri melimpahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi kepada Kejaksaan Agung pada Sabtu (11/7/2026).

Tiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN, perkara PT Asabri–PT Jiwasraya, serta penyelesaian utang PT Krakatau Steel.

Dalam perkara tersebut, Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak lain berinisial FA dan DR.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah penyidik melakukan sejumlah penggeledahan dan menyita berbagai barang bukti, termasuk emas batangan serta uang dalam berbagai mata uang asing.

Kejaksaan Agung menyatakan proses penyidikan akan tetap berjalan secara sinergis bersama Polri.

Namun hingga kini, aparat penegak hukum belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara, nilai kerugian negara, maupun peran masing-masing tersangka.* (tm/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan Senin (13/7/2026).

Harga emas Antam turun seiring melemahnya harga emas dunia akibat tekanan dari penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini: Cabai dan Bawang Merah Turun, Beras Masih Stabil, Daging Ayam Justru Naik

Angka tersebut turun Rp20.000 dibandingkan harga akhir pekan lalu yang tercatat Rp2.655.000 per gram pada Minggu (12/7/2026).

Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam.

Harga buyback turun Rp20.000 menjadi Rp2.395.000 per gram.

Daftar Harga Emas Antam Senin 13 Juli 2026

Berikut daftar lengkap harga emas batangan Logam Mulia Antam:

0,5 gram: Rp1.367.500
1 gram: Rp2.635.000
2 gram: Rp5.210.000
3 gram: Rp7.790.000
5 gram: Rp12.950.000
10 gram: Rp25.845.000
25 gram: Rp64.487.000
50 gram: Rp128.895.000
100 gram: Rp257.712.000
250 gram: Rp644.015.000
500 gram: Rp1.287.820.000
1.000 gram: Rp2.575.600.000

Penurunan harga emas Antam tidak terlepas dari pergerakan harga emas global.

Harga emas batangan dunia sempat terkoreksi hingga 1,2 persen dan turun ke bawah level US$4.070 per ons pada Senin (13/7/2026).

Sebelumnya, harga emas dunia juga telah mengalami penurunan sekitar 1,4 persen sepanjang pekan lalu.

Tekanan terhadap emas muncul ketika pasar kembali menghadapi ketidakpastian akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di sekitar Selat Hormuz.

Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga energi dan memperkuat kekhawatiran bahwa inflasi global akan bertahan dalam waktu lebih lama.

Situasi tersebut membuat dolar AS menguat dan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat meningkat.

Kondisi ini menjadi tekanan bagi emas karena logam mulia merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti obligasi.

Selain pergerakan dolar AS, pelaku pasar juga memperhatikan kenaikan imbal hasil riil obligasi pemerintah AS atau real yield.

Imbal hasil riil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun disebut mengalami kenaikan hingga mencapai level tertinggi sejak April 2025.

Kenaikan real yield biasanya menjadi tantangan bagi harga emas karena investor dapat melihat instrumen berbasis dolar sebagai pilihan yang lebih menarik dibandingkan aset tanpa imbal hasil.

Meski demikian, emas masih menjadi salah satu aset yang banyak diperhatikan investor sebagai pelindung nilai ketika terjadi ketidakpastian ekonomi maupun geopolitik global.

Pergerakan harga emas ke depan masih akan dipengaruhi oleh arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat, perkembangan inflasi, pergerakan dolar AS, serta situasi geopolitik dunia.* (bb/ad)