Gol tunggal kemenangan Australia dicetak pada menit ke-89 melalui Marcus Edward Neil bernomor punggung 21. Gol telat tersebut membuat pertahanan Garuda Muda yang tampil solid sepanjang laga akhirnya jebol.

Baca Juga:

• Garuda Muda Tahan Gempuran Australia, Babak Pertama Semifinal AFF U-19 Berakhir 0-0

Kiper Indonesia, Dafa Al Gasemi Setiawarman, tampil gemilang di bawah mistar. Pada menit 29, ia mampu mengamankan tembakan dari luar kotak penalti. Tiga menit berselang, Dafa kembali menepis tendangan bebas berbahaya Australia yang mengarah ke gawang.

Ancaman terus berlanjut. Menit 35, sundulan pemain Australia dari situasi tendangan sudut berhasil dihalau pemain belakang Indonesia. Menit 38, kemelut kembali terjadi di depan gawang Garuda Muda, namun tidak ada gol yang tercipta.

Kapten Indonesia, I Putu Panji Apriawan, beberapa kali mencoba menginisiasi serangan balik. Namun rapatnya pertahanan Australia membuat Garuda Muda kesulitan menciptakan peluang berarti ke area pertahanan lawan.

Ketegangan baru pecah di menit-menit akhir. Saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, Marcus Edward Neil sukses memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia untuk mencetak gol kemenangan Australia.

Kekalahan ini membuat Timnas U-19 Indonesia harus puas berbagi posisi juara 3 bersama Kamboja. Sementara Australia melaju ke babak final untuk memperebutkan trofi Piala AFF U-19 2026.

Meski gagal ke final, performa Garuda Muda sepanjang turnamen mendapat apresiasi, terutama atas daya juang dan disiplin pertahanan yang ditunjukkan melawan salah satu tim terkuat di kawasan.*

DELI SERDANG — Tim nasional Indonesia U-19 harus mengakhiri langkahnya di Piala AFF U-19 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Australia pada laga semifinal yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Kamis malam, 11 Juni 2026.

Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung bermain dengan tempo tinggi.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Seluruh Provinsi Perkuat Kolaborasi untuk Kendalikan Inflasi dan Stabilitas Harga Pangan

Sementara itu, Garuda Muda mengandalkan serangan balik cepat untuk menciptakan peluang.

Pada babak pertama, Indonesia sempat beberapa kali mengancam pertahanan Australia, namun belum ada peluang yang berbuah gol.

Australia juga menciptakan sejumlah peluang, termasuk tendangan bebas pada menit ke-32 yang berhasil diamankan oleh kiper Indonesia, Dafa Al Gasemi Setiawarman.

Hingga turun minum, skor tetap imbang 0-0.

Memasuki babak kedua, tekanan Australia semakin meningkat.

Indonesia sempat mendapatkan peluang emas melalui Arkhan Kaka pada menit ke-55, namun bola masih melebar dari gawang.

Peluang demi peluang terus tercipta dari kedua tim, namun penyelesaian akhir menjadi kendala bagi Indonesia.

Harapan sempat muncul ketika Indonesia mampu menahan imbang hingga menit-menit akhir pertandingan.

Petaka datang di menit ke-89 ketika Australia berhasil mencetak gol melalui Marcus Edward Neil.

Gol sempat dianulir wasit, namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut akhirnya disahkan. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Australia.

Indonesia berusaha menyamakan kedudukan di sisa waktu pertandingan, tetapi hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan tercipta.

Laga berakhir dengan kekalahan 0-1 untuk Garuda Muda.

Dengan hasil ini, Indonesia dipastikan gagal melaju ke final Piala AFF U-19 2026, sementara Australia melangkah ke partai puncak.*

(d/ad)

BANDA ACEH – Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi segera mempercepat pendataan calon penerima hunian tetap (huntap).

Data tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam percepatan pemulihan pascabencana.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Terima Audiensi Pertamina, Bahas Pengamanan Distribusi BBM dan LPG

Ia menyebut keterlambatan data dari daerah sempat membuat pemerintah pusat kesulitan mengeksekusi pembangunan huntap.

"Tanpa data yang jelas, kami tidak bisa membangun huntap secara tepat," kata Tito dalam rapat koordinasi percepatan pemulihan pascabencana di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).

Selain pendataan, pemerintah daerah juga diminta segera menyiapkan lahan untuk pembangunan huntap komunal di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Lahan tersebut bisa berasal dari aset pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun lahan berstatus hak guna usaha (HGU).

Menurut Tito, pemerintah pusat sebenarnya telah menyiapkan dua skema pembangunan huntap.

Pertama, pembangunan huntap in-situ oleh BNPB di lokasi semula atau bantuan tunai sebesar Rp60 juta bagi warga yang ingin membangun rumah sendiri.

Kedua, pembangunan huntap komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"BNPB membangun in-situ, atau memberi bantuan Rp60 juta. Sementara PKP membangun huntap komunal dalam kawasan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama pemerintah daerah dalam menyediakan data dan lahan.

Tanpa itu, proses pembangunan tidak dapat berjalan.

Tito juga meminta kepala daerah segera memastikan pilihan warga terdampak, apakah ingin tinggal di lokasi semula atau pindah ke kawasan huntap komunal.

"Kalau data tidak diserahkan, kita tidak bisa bekerja. Dan prioritas akan diberikan kepada daerah yang lebih dulu melengkapi data," katanya.*

(ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menerima audiensi jajaran PT Pertamina di ruang kerjanya, Kamis (11/6/2026).

Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama dalam pengamanan objek vital nasional serta kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di wilayah Aceh.

Baca Juga:

• Saat BBM Nonsubsidi Naik di Tengah Rupiah Melemah

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, mengatakan kerja sama ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi di daerah.

Menurut dia, gangguan terhadap distribusi BBM dan LPG dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

"Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi agar distribusi BBM dan LPG berjalan lancar, aman, dan tepat sasaran," kata Joko.

Ia menegaskan Polda Aceh berkomitmen memberikan dukungan pengamanan terhadap operasional Pertamina, terutama pada objek vital nasional.

Pengawasan dan koordinasi, kata dia, diperlukan untuk mencegah potensi gangguan sejak dini.

"Keamanan energi ini sangat penting karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan stabilitas ekonomi," ujarnya.

Polda Aceh dan Pertamina sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di Aceh.*

(ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi merupakan sebuah langkah yang penuh liku.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Seluruh Provinsi Perkuat Kolaborasi untuk Kendalikan Inflasi dan Stabilitas Harga Pangan

Yang menarik, langkah itu diambil di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tertekan hebat, ditambah rupiah yang terus melemah.

Menghadapi situasi ini, pemerintah harus menghadapi gelombang kritik dari masyarakat yang khawatir terhadap meningkatnya biaya hidup.

Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada realitas ekonomi yang tidak selalu memberikan banyak pilihan.

Apa yang terjadi hari-hari ini memang sulit ditebak. Ketika nilai tukar rupiah melemah, harga minyak dunia berfluktuasi, dan tekanan krisis energi global belum sepenuhnya mereda, ekonomi dalam negeri pun mendapat pukulan luar biasa yang nyaris meluluhlantahkan negeri.

Di saat bersamaan, biaya penyediaan energi dalam negeri menjadi semakin mahal. Dalam situasi demikian, mempertahankan harga BBM pada level lama bukan hanya berisiko membebani keuangan negara dan badan usaha energi, melainkan juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara lebih luas.

Di tengah dilema tersebut, penyesuaian harga BBM nonsubsidi muncul sebagai pilihan yang sulit namun dianggap perlu.

Kebijakan ini memang mengandung konsekuensi sosial dan politik yang tidak ringan, tetapi pemerintah berasumsi bahwa menjaga ketahanan ekonomi nasional tetap menjadi pilihan prioritas demi mencegah risiko yang lebih besar di masa mendatang.

Pilihan Dilematis

Kenaikan harga BBM nonsubsidi pada prinsipnya merupakan konsekuensi logis dari perubahan variabel ekonomi yang berada di luar kendali pemerintah.

Dua faktor utama yang paling berpengaruh adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya biaya pengadaan energi di pasar global.

Karena sebagian kebutuhan energi nasional masih bergantung pada impor, maka implikasi yang ditimbulkan adalah setiap pelemahan rupiah dapat membuat biaya pembelian minyak mentah maupun produk turunannya menjadi lebih mahal.

Dalam situasi semacam ini, mempertahankan harga lama sama artinya dengan menciptakan selisih biaya yang semakin besar dan berpotensi menimbulkan tekanan keuangan yang serius.

Dari perspektif ekonomi, harga BBM nonsubsidi memang didesain untuk lebih mengikuti mekanisme pasar. Ini berarti perubahan harga pasar global dapat berpengaruh terhadap penyesuaian harga dalam negeri.

Berbeda dengan BBM bersubsidi, BBM nonsubsidi memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan biaya produksi dan distribusi.

Karena itu, ketika biaya pengadaan meningkat secara signifikan, penyesuaian harga menjadi langkah yang secara ekonomi dapat dipahami.

Logika yang mesti dipahami masyarakat adalah bahwa tidak semua kebijakan dapat dinilai hanya dari dampak jangka pendeknya.

Dalam kondisi tertentu, pemerintah memang wajib memilih antara dua risiko yang sama-sama tidak nyaman.

Risiko pertama adalah menaikkan harga BBM sembari berhadapan dengan kenyataan adanya ketidakpuasan masyarakat.

Risiko kedua adalah mempertahankan harga lama, namun membiarkan tekanan ekonomi terus meningkat hingga mengganggu stabilitas fiskal, moneter, ketahanan energi, hingga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Jika harga dipertahankan secara artifisial dalam waktu yang lama sementara biaya terus meningkat, maka beban yang muncul pada akhirnya akan jauh lebih besar.

Dalam konteks inilah kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi sebuah pilihan sulit yang diambil bukan karena keinginan, melainkan karena kebutuhan untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang luar biasa.

Tantangan Dalam Negeri

Meski memiliki dasar ekonomi yang kuat, kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi tetap menghadapi tantangan besar di dalam negeri.

Dampak yang paling cepat dirasakan masyarakat adalah meningkatnya biaya transportasi dan distribusi. Saat biaya angkutan naik, misalnya, harga barang dan jasa juga ikut terdorong naik. Efek berantai ini tidak bisa terhindarkan lagi.

Apa yang menjadi ketakutan masyarakat pada giliriannya adalah inflasi dan penurunan daya beli itu sendiri.

Sementara itu, dalam konteks politik, kondisi tersebut hampir bisa dipastikan akan memunculkan sentimen negatif terhadap pemerintah.

Kenaikan harga BBM selalu menjadi isu yang sensitif karena beririsan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Itulah sebabnya, berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi sipil, hingga aktor politik menjadikan kebijakan ini sebagai bahan kritik terhadap pemerintah.

Gelombang tekanan publik bahkan berpotensi semakin menguat kala masyarakat mulai merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya mobilitas.

Namun demikian, di tengah besarnya tekanan, pemerintah mesti mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, yakni keselamatan ekonomi bangsa secara keseluruhan.

Dari sejarah kita belajar bahwa banyak negara mengalami krisis yang lebih dalam ketika pemerintah terlalu lama menunda penyesuaian kebijakan ekonomi yang sebenarnya diperlukan.

Kebijakan yang populer dalam jangka pendek, seperti berkaca dari pengalaman yang sudah lalu, tidak selalu menjadi kebijakan yang sehat dalam jangka panjang.

Sebaliknya, keputusan yang tidak populer seringkali justru diperlukan untuk mencegah risiko yang lebih besar di masa depan.

Dengan demikian, terlepas dari kebijakan yang dibuat pemerintah ini membawa konsekuensi politik yang tidak biasa, tujuan utamanya tetap jauh lebih penting yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kepentingan bangsa senantiasa berada di atas kepentingan yang lebih besar.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

SIMALUNGUN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Forum Komunikasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (FORKAPPSI) memperkuat kerja sama antarprovinsi untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan inflasi di daerah.

Ia menilai kolaborasi lintas wilayah menjadi semakin penting di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Bupati dan Wali Kota Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Sumut

"Di zaman sekarang, berdiri sendiri-sendiri itu berat. Kita harus berkolaborasi, bukan hanya secara internal daerah, tetapi juga dengan daerah lain," kata Bobby.

Bobby menekankan bahwa persoalan pangan dan inflasi tidak bisa diselesaikan secara terpisah oleh masing-masing daerah.

Ia mencontohkan komoditas seperti cabai merah yang kerap memicu kenaikan harga di sejumlah wilayah, sehingga membutuhkan distribusi dan kerja sama antardaerah yang lebih terintegrasi.

Menurut dia, peran badan penghubung pemerintah provinsi perlu dioptimalkan untuk membuka ruang kerja sama konkret, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan strategis.

Ia juga mendorong agar setiap badan penghubung dapat memfasilitasi setidaknya dua hingga tiga kerja sama antardaerah yang berdampak langsung pada stabilitas harga.

Selain sektor pangan, Bobby Nasution juga mendorong penguatan kerja sama antar-BUMD, termasuk bank pembangunan daerah.

Ia menilai kolaborasi antarbank daerah dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan ekonomi di berbagai wilayah.

Sementara itu, Ketua FORKAPPSI Indonesia yang juga Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jakarta, Ichsanul Arifin Siregar, mengatakan Rakornas FORKAPPSI menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antarprovinsi.

Tahun 2026, Sumatera Utara ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakornas yang berlangsung pada 11–13 Juni 2026 dengan tema "Kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Mencegah dan Mengatasi Inflasi melalui Peningkatan Kerja Sama Daerah dalam Bidang Penyediaan Bahan Pangan".

Kegiatan tersebut diikuti 117 peserta dari 17 badan penghubung provinsi serta sekitar 100 pejabat pengawas dari seluruh Indonesia.

Forum ini diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus merumuskan langkah konkret untuk memperkuat kerja sama daerah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.*

(ad)

SIMALUNGUN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh bupati dan wali kota di daerah itu untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar serentak mulai 15 Juni hingga 30 Agustus 2026.

Ia menilai sensus tersebut menjadi instrumen penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan berbasis data.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Heran: Sumut Penghasil Sawit Terbesar, Tapi Masyarakat Masih Sulit Mendapatkan Minyak Goreng

"Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah," kata Bobby Nasution.

Menurut Bobby, kualitas data ekonomi akan sangat menentukan ketepatan program pembangunan, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan investasi daerah.

Ia menyebut Sumut harus mampu berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

Ia juga menyebutkan perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di kisaran 6,7 hingga 7,1 persen, sejalan dengan potensi demografi dan jumlah penduduk Sumut yang besar.

"Hari ini kita terus berbicara tentang penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi. Dengan potensi yang kita miliki, Sumatera Utara harus bisa memberikan kontribusi yang signifikan," ujarnya.

Bobby Nasution menekankan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Data tersebut, kata dia, akan menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efektif di tingkat daerah.

Ia juga meminta kepala daerah di kabupaten dan kota aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat bersedia menerima petugas sensus dan memberikan data secara lengkap dan benar.

"Kalau perlu sosialisasi dilakukan di setiap daerah. Semakin masyarakat memahami pentingnya sensus, semakin baik kualitas datanya," kata Bobby.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang hanya dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun.

Menurut dia, hasil sensus bukan sekadar data statistik, melainkan menjadi dasar utama perencanaan pembangunan jangka menengah hingga panjang di tingkat daerah maupun nasional.

"Ini fondasi penting untuk kebijakan pembangunan ke depan," ujarnya.

BPS RI juga mengusung kampanye "TIR" untuk menyukseskan sensus, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.

Ia berharap partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan.*

(ad)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan menerima putusan banding terhadap terpidana kasus korupsi tata kelola minyak, Muhammad Kerry Adrianto Riza, yang juga dikenal sebagai anak pengusaha minyak Riza Chalid sekaligus beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak (OTM).

Sikap tersebut diambil karena putusan pengadilan tingkat banding dinilai telah mengakomodasi sebagian besar tuntutan jaksa.

Baca Juga:

• Kejagung: Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Terima Suap Rp 4,8 Miliar dan Rumah di Jakarta Timur

"Pada pokoknya tuntutan sudah diakomodir, termasuk pembuktian kerugian perekonomian negara dan pembebanan uang pengganti," kata Ardito di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam putusan banding tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Kerry serta denda Rp 500 juta subsider 140 hari kurungan.

Hakim juga memperberat nilai uang pengganti yang harus dibayar terdakwa.

Jika sebelumnya uang pengganti ditetapkan sebesar Rp 2,9 triliun, dalam putusan banding nilainya meningkat menjadi Rp 13,4 triliun.

Hakim menyebut perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan negara, tetapi juga perekonomian negara.

"Kerugian perekonomian negara sebesar Rp 171 miliar dan uang pengganti terhadap kerugian perekonomian negara sebesar Rp 10,5 triliun," ujar Ardito.

Meski Kejagung menyatakan menerima putusan tersebut, perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.

Jaksa masih menunggu sikap dari pihak terdakwa dan penasihat hukum apakah akan mengajukan upaya hukum lanjutan.

Dalam perkara ini, Kerry didakwa terlibat dalam pengaturan pengadaan sewa kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara serta pengaturan sewa terminal bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan perusahaan pelat merah.

Ia disebut memperoleh keuntungan dari skema pengaturan tersebut melalui posisinya sebagai beneficial owner dua perusahaan yang terkait.*

(kp/ad)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan aliran suap yang diterima mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, dengan nilai mencapai sekitar Rp 4,8 miliar serta satu unit rumah di Jakarta Timur.

Suap tersebut diduga berkaitan dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dipesan oleh sejumlah pihak swasta.

Baca Juga:

• Ditahan Sejak Penyidikan, Dua Terdakwa Kasus Pertalite 25 Liter di Medan Akhirnya Ditangguhkan

"Ada beberapa orang yang menyampaikan memesan LHP itu," kata Syarief di Kejagung, Kamis, 11 Juni 2026.

Sementara itu, Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Ardito Muwardi, menjelaskan bahwa Hery diduga menerima suap dari sejumlah perusahaan pertambangan.

Uang dan fasilitas tersebut diberikan agar Ombudsman menerbitkan laporan yang menyatakan adanya dugaan maladministrasi dalam sejumlah keputusan kementerian terkait izin usaha pertambangan.

Menurut Ardito, laporan tersebut berkaitan dengan penetapan kewajiban pembayaran PNBP, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), hingga penolakan peningkatan izin usaha pertambangan.

"Tujuannya agar LHP menyatakan adanya maladministrasi," ujarnya.

Kejagung merinci aliran suap yang diduga diterima Hery berasal dari beberapa pihak, baik dalam bentuk uang tunai maupun aset rumah.

Di antaranya, Rp 875 juta dari direktur PT Thosida Indonesia melalui perantara, Rp 200 juta dari direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, serta sebuah rumah senilai sekitar Rp 2,2 miliar di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Selain itu, Hery juga diduga menerima Rp 1 miliar dan Rp 525 juta dari pihak yang sama melalui perantara berbeda.

Dugaan suap tersebut disebut terjadi dalam rentang waktu 2021 hingga 2025, saat Hery masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI.

Pada April 2026, ia kembali dilantik sebagai komisioner dan kemudian terpilih menjadi Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031.

Namun, tidak lama setelah pelantikan, Kejagung menetapkannya sebagai tersangka.

Kasus ini juga mendapat sorotan dari internal Ombudsman.

Lembaga tersebut telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.

Sementara itu, Hery Susanto hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukumnya.

Majelis etik Ombudsman RI juga telah memutuskan untuk memberhentikan Hery dari jabatannya.*

(kp/ad)

JAKARTA - Komedian Praz Teguh memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis, 11 Juni 2026, terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah yang menyeret Hanania Group.

Ia diperiksa selama sekitar tiga jam sebelum akhirnya memberikan keterangan kepada awak media.

Baca Juga:

• Kubu Jokowi Sebut Berkas Perkara Roy Suryo Sudah Lengkap, Yakin Segera Masuk Tahap Penahanan

Ia menyebut langkah itu dilakukan untuk membantu memperlancar proses penyidikan.

"Jadi mending untuk memudahkan penyidikan, kita kembalikan uang sakunya itu," kata Praz di Polda Metro Jaya.

Ia menegaskan tidak mengetahui sumber dana yang diberikan kepadanya saat itu.

Karena itu, ia memilih menyerahkan kembali uang tersebut kepada penyidik.

Namun, Praz enggan menyebutkan nominalnya dan meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak kepolisian.

Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan presenter Anwar BAB yang lebih dulu diperiksa penyidik pada Rabu, 10 Juni 2026.

Sama seperti Praz, Anwar juga mengembalikan uang saku yang diterimanya dari pihak Hanania Group setelah menjalani pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan ini, Praz menegaskan keterlibatannya dengan Hanania Group bukan sebagai endorser berbayar.

Ia menjelaskan menggunakan jasa travel tersebut secara pribadi untuk memberangkatkan 24 orang pada Februari 2026 dengan total biaya hampir Rp 1 miliar.

Karena membawa rombongan besar, Praz mengaku mendapatkan potongan biaya setara empat kursi atau sekitar Rp 150 juta.

Sebagai bentuk kerja sama, ia kemudian membuat konten selama perjalanan yang disebutnya dilakukan atas inisiatif pribadi, bukan permintaan perusahaan.

"Tidak ada aliran dana lain selain uang saku, dan itu sudah saya kembalikan," ujarnya.

Kasus dugaan penipuan dana umrah Hanania Group sendiri masih terus didalami penyidik.

Hingga kini, Polda Metro Jaya telah memeriksa 140 saksi, termasuk ratusan korban yang tergabung dalam lebih dari 300 jemaah yang gagal diberangkatkan.

Direktur utama Hanania Group telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Penyidik menduga dana jemaah digunakan tidak sesuai peruntukan, termasuk untuk menutup masalah keuangan perusahaan dan pembayaran kepada sejumlah figur publik untuk kepentingan promosi.*

(km/ad)

MEDAN - Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dua terdakwa kasus dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite sebanyak 25 liter, yakni Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro.

Keduanya akan keluar dari tahanan setelah sebelumnya ditahan sejak proses penyidikan.

Baca Juga:

• Dua Kali Mangkir dari Panggilan Penyidik, Polda Aceh Tetapkan ASN Tersangka Pelecehan Seksual sebagai DPO

Ketua majelis hakim, Efrata Happy Tarigan, menyatakan permohonan penangguhan penahanan dikabulkan setelah mempertimbangkan sejumlah aspek dalam perkara tersebut.

"Mengabulkan permohonan pemohon/terdakwa. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menangguhkan penahanan atas diri para terdakwa sejak 11 Juni 2026," ujar Efrata di ruang sidang.

Meski penahanan ditangguhkan, majelis hakim menetapkan sejumlah syarat ketat.

Kedua terdakwa diwajibkan tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti, serta wajib hadir setiap kali dipanggil untuk persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Hakim juga menegaskan bahwa status penangguhan ini bukan berarti perkara berhenti.

Proses hukum tetap berjalan dan keduanya tetap berstatus terdakwa dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Kuasa hukum terdakwa, Hermansyah Hutagalung, menyambut putusan tersebut.

Ia menyebut penangguhan diajukan atas pertimbangan kemanusiaan, termasuk kondisi keluarga salah satu terdakwa yang sedang sakit.

"Kami bersyukur permohonan ini dikabulkan. Ada pertimbangan kemanusiaan, termasuk kondisi orang tua salah satu terdakwa yang sedang sakit," kata Hermansyah usai sidang.

Dalam perkara ini, Aziz dan Ranning didakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Mereka diduga membeli Pertalite tanpa prosedur resmi menggunakan jeriken.

Pihak kuasa hukum sebelumnya juga menyoroti ancaman hukuman dan denda yang dinilai tidak sebanding dengan perbuatan yang didakwakan.

Mereka menyebut keuntungan dari penjualan eceran BBM tersebut sangat kecil dibandingkan nilai denda yang bisa mencapai miliaran rupiah.

Perkara ini sebelumnya turut menjadi perhatian majelis hakim.

Dalam persidangan sebelumnya, hakim sempat mempertanyakan dasar penangkapan kedua terdakwa karena terdapat perbedaan keterangan antara berita acara pemeriksaan dan kesaksian di persidangan.

Hingga kini, persidangan perkara tersebut masih berlanjut di Pengadilan Negeri Medan untuk mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum.*

(km/ad)

Sejak peluit kick-off dibunyikan, Australia langsung mengambil inisiatif serangan. Dominasi penguasaan bola hampir sepenuhnya berada di tangan Socceroos Muda, dengan catatan sekitar 80 persen permainan berlangsung di area pertahanan Indonesia.

Baca Juga:

• Panitia Piala AFF U-19 Belum Bayar Pajak Hiburan Rp 450 Juta ke Pemkab Deli Serdang

Tekanan pertama datang pada menit 29. Australia melepas tembakan dari luar kotak penalti, namun kiper Garuda Muda *Dafa Al Gasemi Setiawarman* bernomor punggung 23 sigap mengamankan bola dengan menangkapnya bersih.

Tiga menit berselang, giliran tendangan bebas berbahaya didapat Australia di depan kotak penalti. Lagi-lagi Dafa tampil sebagai penyelamat setelah menepis keras bola yang mengarah ke sudut gawang.

Ancaman belum berhenti. Menit 35, Australia mendapat peluang lewat tendangan sudut. Namun sundulan pemain lawan berhasil dihalau pemain belakang Indonesia. Situasi kemelut kembali terjadi di depan gawang Indonesia pada menit 38, tapi barisan pertahanan Garuda Muda masih solid.

Sementara itu, serangan Indonesia masih terbatas. Putu Panji dan rekan-rekan kesulitan keluar dari tekanan, sehingga peluang ke gawang Australia nyaris tak tercipta sepanjang babak pertama.

Meski ditekan habis-habisan, skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Hasil ini jadi modal penting bagi Indonesia untuk menyusun strategi di babak kedua.

Pertanyaannya, mampukah Garuda Muda keluar dari tekanan dan mencuri gol di 45 menit berikutnya untuk melangkah ke final AFF U-19 2026?*

SIMALUNGUN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyoroti ketimpangan distribusi minyak goreng di daerahnya, meski Sumatera Utara merupakan salah satu penghasil kelapa sawit dan crude palm oil (CPO) terbesar di Indonesia.

Ia mengaku heran karena di tengah besarnya produksi, masyarakat justru masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga dan ketersediaan yang stabil.

Baca Juga:

• Indonesia vs Australia Imbang 0-0 di Babak Pertama

Bobby menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji skema Domestic Market Obligation (DMO) Daerah atau kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam wilayah penghasil.

Skema tersebut diharapkan dapat mendorong sebagian hasil CPO diolah menjadi minyak goreng untuk kebutuhan lokal.

Menurutnya, selama ini distribusi minyak goreng dari daerah penghasil justru lebih banyak mengalir ke Pulau Jawa dan wilayah Indonesia bagian timur karena faktor harga.

"DMO nasional 35 persen, tapi kebanyakan tidak kembali ke daerah penghasil. Akibatnya kita sebagai produsen justru kesulitan minyak goreng," ujarnya.

Dalam usulan yang masih bersifat wacana tersebut, Bobby menyebut sekitar 30 persen dari kewajiban DMO diharapkan bisa dialokasikan untuk kebutuhan daerah penghasil, seperti Sumatera Utara.

Namun, ia menegaskan skema itu tidak boleh melibatkan perusahaan yang memiliki afiliasi langsung dengan produksi dan pengolahan sawit.

Ia mencontohkan, jika perkebunan, pabrik kelapa sawit, hingga refinery berada dalam satu kelompok usaha, maka distribusi DMO tidak boleh dikelola dalam lingkup perusahaan yang sama.

"Nanti yang beli 30 persen itu bisa BUMD, supaya lebih terbuka dan tidak terpusat di kelompok usaha yang sama," kata Bobby.

Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk mulai membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat berperan dalam pengelolaan dan distribusi minyak goreng di tingkat lokal.

Menurutnya, keberadaan BUMD dapat menjadi solusi agar kebutuhan minyak goreng masyarakat lebih mudah terpenuhi tanpa harus bergantung pada distribusi dari luar daerah.

"Kalau ini bisa jalan, saya yakin minyak goreng di Sumatera Utara tidak akan susah lagi dicari," ujarnya.*

(d/ad)

Laga yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara (SUSU), Kamis (11/6/2026) itu, berlangsung sangat menegangkan.

Baca Juga:

• Jelang Semifinal AFF U-19 2026, Nova Arianto Minta Garuda Muda Tak Takut dan Bermain Disiplin

Sebetulnya, dari pola serangan, Australia lebih banyak melakukan serangan yang bermakna. Bahkan, hampir 80 persen permainan, bola hanya berada di setengah lapangan di wilayah Indonesia.

Kapten I Putu Panji Apriawan dengan nomor punggung 4, terlihat begitu sangat repot menghadapi serangan yang dibangun Australia yang dikomandoi kapten Haine Anthony Eames dengan nomor punggung 8.

Menit 29 misalnya, Australia mencoba membidik dari area finally. Tapi kiper Indonesia Dafa Al Gasemi Setiawarman dengan nomor punggung 23 mampu menangkap bola dengan mantap.

Tidak hanya itu,. Pada menit 32, Australia juga mendapat kesempatan tendanham bebas dari area kotak finalti. Lagi-lahi Dafa berhasil menepis bola yang Melani dengan kencang.

Pada menit 35, Australia juga punya kesempatan tendangan pojok. Tapi lagi lagi berhasil disundul pemain Indonesia. Begitu juga di menit 38, juga terjadi kemelut di area gawang Indonesia.

Sementara Putu Panji dan kawan kawan, sangat sedikit melakukan serangan ke area bawang Australia. Sehingga, hingga babak pertama berakhir, skor masih 0-0.*

BANDA ACEH - Polda Aceh menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap seorang tersangka kasus dugaan pelecehan seksual setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak dua kali.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berlanjut dan sesuai prosedur.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Tinjau Uji Kesamaptaan Seleksi Bintara dan Tamtama Polri 2026: Harus Jujur Tanpa Kecurangan

Perkara ini bermula dari laporan seorang mahasiswi berinisial A.A.N.S. yang melaporkan dugaan pelecehan seksual saat berada dalam perjalanan menggunakan mobil angkutan umum jenis Toyota Hiace dari Kabupaten Nagan Raya menuju Banda Aceh pada 2 Februari 2026.

Menurut kepolisian, peristiwa tersebut diduga terjadi di sepanjang ruas Jalan Banda Aceh–Calang.

Korban kemudian melaporkan kejadian itu kepada pengemudi dan sejumlah saksi sebelum akhirnya membuat laporan resmi ke Polda Aceh.

Kasus ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/26/II/2026/SPKT/Polda Aceh.

Penyidik menjerat perkara tersebut dengan dugaan pelanggaran Pasal 46 juncto Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa pelapor, saksi-saksi, terlapor, serta meminta keterangan ahli hukum jinayat dan psikolog.

Penyidik juga mengumpulkan berbagai alat bukti untuk memperkuat proses hukum.

Joko menjelaskan, tersangka sebelumnya sempat mengajukan praperadilan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan alasan penetapan tersangka tidak sah.

Namun, permohonan tersebut ditolak oleh hakim.

"Penyidik telah membuktikan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan didukung alat bukti yang cukup," kata Joko.

Setelah putusan praperadilan, penyidik kembali memanggil tersangka untuk pemeriksaan lanjutan.

Namun, tersangka tidak hadir dalam dua kali pemanggilan tanpa keterangan yang sah.

Karena tidak kooperatif, Polda Aceh kemudian menerbitkan status DPO terhadap yang bersangkutan.

Tersangka diketahui berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan berdomisili di Kabupaten Nagan Raya.

Polisi mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka agar segera melapor ke pihak kepolisian.*

(ad)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil inisiatif menggelar konferensi internasional baru sebagai upaya memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi perdamaian global, khususnya terkait konflik di Timur Tengah.

Usulan itu disampaikan Hasto saat memberikan kuliah umum bertajuk Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam rangka Dies Natalis ke-27 Universitas Bung Karno di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Baca Juga:

• Pemerintah Kaji Ulang Anggaran Program MBG, Ini Kata Menkeu Purbaya

"Presiden Prabowo bisa mengambil inisiatif menggelar konferensi internasional baru yang terencana secara detail, seperti halnya Bung Karno mempersiapkan konferensi-asia-afrika/" target="_blank">Konferensi Asia-Afrika 1955," ujar Hasto.

Menurut dia, forum tersebut dapat dikembangkan menjadi semacam "KAA Plus" yang mempertemukan negara-negara terkait untuk mencari jalan damai atas konflik yang terus berulang di Timur Tengah.

Ia menilai gagasan ini sejalan dengan posisi Indonesia yang selama ini aktif mendorong penyelesaian konflik secara diplomatik.

Hasto juga mengaitkan gagasan tersebut dengan pemikiran geopolitik Presiden pertama RI Sukarno.

Ia menyebut ada siklus diplomasi yang dimulai dari perumusan kepentingan nasional, keterlibatan dalam kerja sama internasional, hingga penguatan diplomasi pertahanan.

Dalam penjelasannya, ia menilai Indonesia perlu menggabungkan diplomasi politik, hukum internasional, dan pendekatan pertahanan agar memiliki daya tawar yang kuat dalam percaturan global.

"Pemikiran Bung Karno relevan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai fasilitator perdamaian," kata Hasto.

Sementara itu, pemerintah sebelumnya menyatakan kesiapan Prabowo untuk berperan sebagai mediator dalam konflik Amerika Serikat dan Iran.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, tawaran tersebut masih terbuka, meski tetap bergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang bertikai.

Menurut Kementerian Luar Negeri, Indonesia terus mendorong gencatan senjata dan perundingan lanjutan karena konflik berkepanjangan dinilai dapat berdampak luas, termasuk terhadap negara-negara di luar kawasan.*

(km/ad)

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons kritik yang muncul dalam film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti proyek ketahanan pangan di Papua.

Ia menegaskan program cetak sawah di Merauke, Papua Selatan, justru berdampak pada penurunan harga beras di daerah tersebut.

Baca Juga:

• Direktur Bulog Tinjau Penyaluran Banpang di Sumut, Pastikan Distribusi Beras dan Minyak Berjalan Cepat

Ia menyebut data itu disampaikan langsung oleh Bupati Merauke dalam rapat di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

"Itu sekarang Pak Bupati tadi laporkan, 'Pak Menteri terima kasih harga sudah standar seperti daerah lain, Rp12.000–Rp13.000 per kilo," kata Amran.

Menurut Amran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa program ketahanan pangan di Papua berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan produksi sekaligus menstabilkan harga pangan di wilayah timur Indonesia.

Ia juga menolak narasi yang menyebut program tersebut sebagai "Pesta Babi".

"Jadi kesimpulannya adalah pesta panen yang kita jalankan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Amran menjelaskan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun dari APBN untuk mencetak 80.000 hektare sawah baru di Papua Selatan.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan bibit komoditas seperti kakao, kopi, pala, kelapa, sagu, hingga ubi untuk mendukung petani lokal.

Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyebut film Pesta Babi memuat sejumlah catatan terkait pelaksanaan proyek, terutama soal pelibatan masyarakat adat dan aspek lingkungan.

Menurut Apolo, terdapat dua isu utama yang perlu diperhatikan, yakni sosialisasi kepada masyarakat adat serta aspek lingkungan, termasuk analisis dampak lingkungan (Amdal) dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ia menegaskan, pelibatan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dalam proyek tersebut, termasuk dalam rekrutmen tenaga kerja orang asli Papua.

"Social engineering ini sampai pada pelibatan masyarakat adat dan tenaga kerja orang asli Papua," ujarnya.

Meski demikian, Apolo menilai film tersebut tidak menggambarkan seluruh respons masyarakat terhadap proyek strategis nasional di Papua.

Ia menyebut sebagian warga justru menerima kehadiran program tersebut.

Di sisi lain, film Pesta Babi yang telah ditonton jutaan kali itu menyoroti dugaan deforestasi dan dampak lingkungan dari proyek pangan dan energi di Merauke, termasuk pembukaan hutan untuk perkebunan dan peternakan skala besar.*

(km/ad)

MEDAN - Pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara selama sepekan terakhir resmi dihentikan.

PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan telah kembali normal pada Kamis, 11 Juni 2026, pukul 09.39 WIB, setelah proses perbaikan jaringan transmisi rampung lebih cepat dari jadwal.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong UMKM Sumut Naik Kelas, Studi Kelayakan Jadi Kunci Tarik Investor

"Alhamdulillah, sistem kelistrikan Sumatera Utara telah kembali normal sekitar 72 jam lebih cepat dari estimasi awal," ujar Mundhakir dalam keterangan tertulis, Kamis.

Dengan pulihnya sistem, PLN menghentikan skema manajemen beban yang sebelumnya diberlakukan untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di wilayah terdampak.

Sebanyak 74 penyulang, 6.536 gardu distribusi, dan 735.406 pelanggan kini kembali menikmati layanan listrik normal selama 24 jam.

Pemulihan juga ditandai dengan berfungsinya kembali jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Galang–Simangkuk yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Sumatera.

Mundhakir menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bersabar selama proses pemulihan berlangsung.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, TNI, Polri, serta pemerintah daerah yang turut membantu percepatan perbaikan jaringan.

Meski listrik telah kembali normal, PLN menyebut masih akan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan keandalan sistem tetap terjaga.

Perusahaan juga menegaskan komitmen penguatan infrastruktur kelistrikan agar layanan lebih andal di masa mendatang.

Sebelumnya, gangguan listrik terjadi akibat cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang yang merusak sejumlah tower transmisi pada jalur SUTET 275 kV Galang–Simangkuk.

Kerusakan tersebut sempat memicu pemadaman bergilir di beberapa daerah, termasuk Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat.*

(km/ad)

SIMALUNGUN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penerapan feasibility study atau studi kelayakan usaha.

Langkah ini dinilai penting agar pengembangan UMKM lebih terarah, berbasis data, serta memiliki daya tarik bagi investor.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Terima Rekomendasi Strategis Sesko TNI untuk Mitigasi Ancaman Megathrust

Bobby menekankan bahwa studi kelayakan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi usaha secara lebih objektif.

Selain itu, dokumen tersebut juga dinilai dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan, baik dari perbankan maupun program bantuan pemerintah.

"Kalau ingin menawarkan investasi, cukup bawa data UMKM yang sudah memiliki studi kelayakan. UMKM tidak hanya dibina secara umum, tetapi harus dianalisis secara terstruktur agar bisa naik kelas dan berdaya saing," ujar Bobby Nasution.

Ia menjelaskan, Pemprov Sumut saat ini terus mendorong penguatan UMKM melalui sejumlah kebijakan, mulai dari percepatan digitalisasi, perluasan akses pembiayaan, penyederhanaan perizinan, hingga fasilitasi sertifikasi halal.

UMKM juga didorong meningkatkan kualitas produk agar mampu menjalin kemitraan dengan usaha besar dan memperluas pasar.

Menurut Bobby Nasution, inovasi dan investasi menjadi dua pilar utama dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing Sumut di tingkat nasional maupun internasional.

"Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Ia juga berharap PIISU 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk memperluas jejaring investasi dan memperkuat posisi UMKM.

Kegiatan tersebut mencakup pameran inovasi daerah, forum bisnis, temu investor, business matching, hingga promosi seni dan budaya.

"Harapannya lahir peluang investasi baru, UMKM semakin kuat, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat meningkat," ujar Bobby.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut, Nubaity Harahap, mengatakan PIISU 2026 mengusung tema Inovasi dan Kolaborasi Menuju UMKM Sumut Berkah.

Kegiatan ini menjadi ruang promosi produk unggulan daerah sekaligus peluang investasi dan pariwisata Sumut.

Pada kesempatan yang sama, sejumlah kerja sama juga ditandatangani antara pelaku usaha besar dan UMKM.

Di antaranya kerja sama Hotel Niagara Parapat dengan Cleopatra Entertainment di bidang seni pertunjukan, serta kemitraan penyediaan produk kuliner antara Atsari Hotel, Bunga Low, dan Makmur Jaya.

PT Aqua PAM juga menjalin kerja sama dengan Koperasi Nelayan Jaya terkait pemanfaatan limbah dan hasil olahan ikan nila.*

(ad)

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menerima Naskah Executive Summary Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-55 Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Anggaran 2026.

Dokumen tersebut dinilai penting sebagai masukan strategis dalam memperkuat kebijakan daerah, terutama terkait mitigasi bencana dan penguatan kerja sama antarlembaga.

Baca Juga:

• MTQ Sumut 2026 Digelar 15–25 Juni, Target Tembus Lima Besar Nasional

Dalam sambutannya, Sulaiman menyatakan Pemprov Sumut akan mempelajari berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam dokumen tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kebencanaan dan penguatan sistem penanganan risiko di daerah.

Rekomendasi itu mencakup peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan unsur pertahanan, pengembangan sistem peringatan dini, penguatan kapasitas kelembagaan, serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi risiko bencana.

"Semua itu merupakan bagian penting dalam upaya membangun daerah yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai kemungkinan di masa mendatang," kata Sulaiman.

Ia menyebut executive summary tersebut merupakan hasil kajian, observasi, dan diskusi lapangan yang dilakukan para perwira siswa Sesko TNI selama kegiatan KKDN di Sumatera Utara.

Karena itu, dokumen tersebut dinilai tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah.

Sulaiman juga menyinggung kondisi geografis Sumatera Utara yang memiliki wilayah pesisir cukup panjang, termasuk kawasan Pantai Barat seperti Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal.

Wilayah tersebut, menurut dia, memiliki kerentanan terhadap potensi bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dilakukan dengan pendekatan mitigasi risiko yang terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

"Penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Komandan Sesko TNI, Teguh Puji Raharjo, mengatakan KKDN merupakan bagian dari proses pendidikan untuk memperkuat kemampuan analisis strategis dan memperluas wawasan kebangsaan para perwira siswa.

Ia menegaskan bahwa hasil kajian KKDN diharapkan tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat memberikan kontribusi nyata bagi kebijakan dan kepentingan nasional.

Teguh juga menyoroti potensi ancaman bencana megathrust yang menurutnya perlu diantisipasi melalui kerja sama lintas lembaga.

Ia menegaskan bahwa TNI memiliki peran dalam operasi militer selain perang, termasuk penanggulangan bencana.

Selama tiga hari pelaksanaan KKDN di Sumatera Utara, para peserta juga menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menekankan pentingnya kolaborasi nyata dalam seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari mitigasi, evakuasi, hingga pemulihan.*

(ad)