BANDA ACEH - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar lomba memasak nasi goreng dan aneka minuman segar.

Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kekompakan antarpersonel.

Baca Juga:

• Tak Hanya Kapolresta, Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh Ikut Diperiksa Divpropam Mabes Polri

Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H.

Turut hadir Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., Irwasda Polda Aceh, para Pejabat Utama (PJU), serta personel dari 26 satuan kerja (Satker) di lingkungan Polda Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan lomba memasak merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Joko, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta membangun soliditas antaranggota kepolisian melalui suasana yang penuh kreativitas.

"Lomba ini mengusung tema Dirgahayu Republik Indonesia, Lomba Memasak Polda Aceh: Nasi Goreng dan Aneka Minuman Hari Kemerdekaan. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh semangat kebersamaan, kreativitas, serta partisipasi aktif seluruh personel dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Joko.

Dalam perlombaan tersebut, setiap tim diberikan waktu selama 40 menit untuk menyiapkan menu nasi goreng lengkap dengan aneka minuman.

Hasil masakan kemudian dinilai berdasarkan lima kategori, yaitu penampilan dan penyajian, kreativitas dan inovasi, kebersihan dan kerapian, kerja sama serta kekompakan tim, dan dekorasi meja.

Penilaian dilakukan oleh Chef Endar dari Indonesia Chef Association (ICA) bersama Kapolda Aceh, Wakapolda Aceh, dan Irwasda Polda Aceh yang turut menjadi tim penilai.

Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Aceh berhasil meraih Juara I dengan nilai 547.

Posisi Juara II diraih Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh dengan nilai 535.

Sementara Juara III diraih Biro Operasi (Biro Ops) dengan nilai 528.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) memperoleh Juara Harapan I dengan nilai 523, sedangkan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) meraih Juara Harapan II dengan nilai 520.

Selain perlombaan memasak, kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan hiburan musik dan penampilan sejumlah lagu.

Suasana penuh keakraban terlihat selama kegiatan berlangsung hingga selesai.

Kabid Humas Polda Aceh mengatakan, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara bendera, tetapi juga melalui kegiatan positif yang mampu memperkuat hubungan antarpersonel.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Aceh berharap rasa kebersamaan, solidaritas, dan kekompakan semakin meningkat sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, humanis, serta semakin dekat dengan masyarakat.* (ad)

BANDA ACEH - Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana bersama Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Muhammad Jabir tengah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.

Pemeriksaan tersebut dilakukan di Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Prestasi Gemilang! SMA Negeri 7 Banda Aceh Sabet Tiga Medali Emas di FLS3N Aceh, Siap Melaju ke Nasional

"Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana bersama Kasat Reserse Narkoba AKP Muhammad Jabir saat ini sudah berada di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Mabes Polri," ujar Joko dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Agustus 2026.

Namun, Polda Aceh belum dapat menyampaikan alasan maupun materi pemeriksaan yang dilakukan Divpropam Mabes Polri.

Menurut Joko, penanganan pemeriksaan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Mabes Polri.

"Karena penanganannya merupakan kewenangan Mabes Polri, kami belum dapat menyampaikan keterangan lebih lanjut terkait substansi pemeriksaan, baik terhadap Kapolresta Banda Aceh maupun Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh," ujar Joko.

Untuk memastikan pelayanan kepolisian tetap berjalan, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menunjuk Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polda Aceh Kombes Pol. Teguh Priyambodo Nugroho sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kapolresta Banda Aceh.

"Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menunjuk Kabid TIK Kombes Pol. Teguh Priyambodo Nugroho sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kapolresta Banda Aceh," katanya.

Polda Aceh menyebut penunjukan tersebut dilakukan agar roda organisasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara normal, profesional, dan tanpa kendala selama proses pemeriksaan berlangsung.

Joko juga mengimbau masyarakat dan seluruh pihak untuk menghormati proses yang sedang berjalan serta tidak membuat spekulasi sebelum adanya hasil resmi dari Mabes Polri.

"Proses pemeriksaan sedang berjalan. Kami mengajak semua pihak untuk menghormati mekanisme yang berlaku dan menunggu hasil pemeriksaan dari Mabes Polri," pungkasnya.

Hingga kini, Polda Aceh memastikan aktivitas pelayanan di lingkungan Polresta Banda Aceh tetap berjalan seperti biasa meskipun proses pemeriksaan terhadap pejabat terkait masih berlangsung.* (bikp/ad)

JAKARTA - Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur penegak hukum.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin sinergi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk meningkatkan kompetensi jaksa melalui program sertifikasi profesi.

Baca Juga:

• Pemkot Tomohon Dukung ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa Perkuat Pembangunan Daerah

Rombongan Badiklat Kejaksaan RI diterima langsung oleh Kepala BNSP, Syamsi Hari, S.E., M.M.

Dalam kunjungan tersebut, Harli Siregar didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Mapim) Dr. Teuku Rahman, Kepala Bagian Tata Usaha Badiklat Dr. Jabal Nur, Kasubbag Penjamin Mutu Muhammad Afif Periwiratama P., S.H., M.H., serta Kasubid Pusdiklat Mapim Afrizal Chair, S.H., M.H.

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kerja sama antara Badiklat Kejaksaan RI dan BNSP dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Kejaksaan.

Program yang disiapkan berfokus pada pendidikan dan pelatihan profesi yang mengacu pada standar nasional melalui sistem sertifikasi.

Badiklat Kejaksaan RI menilai penguatan kompetensi teknis menjadi kebutuhan penting di tengah semakin kompleksnya tantangan penegakan hukum.

Karena itu, lembaga tersebut terus mendorong lahirnya jaksa yang memiliki keahlian khusus dan kompetensinya diakui melalui sertifikasi profesi.

Sebagai bagian dari penguatan kerja sama, Badiklat Kejaksaan RI menyerahkan enam skema sertifikasi kepada BNSP.

Melalui lisensi dari BNSP, Badiklat Kejaksaan RI nantinya diharapkan dapat menerbitkan sertifikasi profesi resmi di sejumlah bidang strategis.

Enam bidang tersebut meliputi mediasi perdata, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), arbitrase, penanganan tindak pidana dengan pelaku penyandang disabilitas, mediator Restorative Justice (RJ), serta penanganan tindak pidana terorisme.

BNSP menyambut positif langkah tersebut. Kolaborasi antara kedua lembaga dinilai dapat memperkuat sistem pengembangan kompetensi aparatur penegak hukum melalui standar sertifikasi nasional yang terukur.

Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia Kejaksaan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan pengalaman praktik, tetapi juga kompetensi profesional yang diakui secara nasional.

Dengan peningkatan kualitas tersebut, pelayanan dan penegakan hukum Kejaksaan RI diharapkan semakin modern, profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.* (ad)

JAKARTA - Harga batu bara kembali menguat setelah mengalami tekanan selama dua hari perdagangan berturut-turut.

Kenaikan harga minyak dunia dan berkurangnya pasokan batu bara di China menjadi faktor utama yang mendorong pemulihan harga komoditas energi tersebut.

Baca Juga:

• Harga Cabai Rawit Turun Hari Ini, Cek Daftar Lengkap Harga Pangan Nasional 7 Agustus 2026

Kenaikan ini mengakhiri tren penurunan yang dalam dua hari sebelumnya telah memangkas harga hingga 3,68 persen.

Penguatan harga batu bara terjadi seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia.

Harga minyak Brent naik 3,83 persen menjadi US$82,49 per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menguat 2,75 persen menjadi US$77,29 per barel.

Kenaikan harga minyak dinilai memberikan sentimen positif terhadap perdagangan batu bara karena kedua komoditas tersebut sama-sama menjadi sumber energi utama.

Selain itu, kondisi pasokan di China juga menjadi faktor penting yang menopang harga batu bara.

Persediaan batu bara termal di sejumlah pelabuhan utama di kawasan utara China terus menurun akibat meningkatnya konsumsi listrik selama musim panas.

Cuaca panas yang berkepanjangan menyebabkan kebutuhan listrik meningkat, sehingga penggunaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik ikut bertambah.

Akibatnya, stok batu bara di pelabuhan semakin berkurang dan mendorong kenaikan harga di pasar domestik China.

Meski demikian, peluang kenaikan harga diperkirakan masih terbatas.

Sejumlah perusahaan pembangkit listrik di China masih memiliki cadangan batu bara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek.

Selain itu, sebagian besar pasokan mereka masih berasal dari kontrak jangka panjang sehingga permintaan di pasar spot belum meningkat secara signifikan.

Di sisi produksi, harga batu bara di tingkat mulut tambang juga terus mengalami kenaikan.

Rendahnya persediaan di kawasan tambang dan pasokan yang masih terbatas membuat biaya produksi tetap tinggi.

Situasi tersebut meningkatkan daya saing batu bara impor, termasuk dari Indonesia dan Australia.

Kenaikan harga domestik di China membuat batu bara impor kembali menjadi pilihan yang lebih kompetitif bagi pembeli di kawasan Asia.

Namun, volume transaksi impor hingga kini masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti karena permintaan dari pengguna akhir masih cenderung stabil.

Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di India. Pemerintah India menyatakan pasokan batu bara domestik masih berada dalam kondisi aman.

Hingga 4 Agustus 2026, pembangkit listrik tenaga termal di negara tersebut memiliki cadangan sekitar 34,55 juta ton batu bara.

Selain itu, Kementerian Batu Bara India mencatat sekitar 113 juta ton batu bara masih tersedia di kawasan tambang maupun dalam proses distribusi.

Dengan total stok sekitar 148 juta ton, cadangan tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan pembangkit listrik selama sekitar 62 hari.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pasar batu bara global masih dipengaruhi oleh kondisi masing-masing negara.

Berkurangnya pasokan di China menjadi penopang harga dalam jangka pendek, sementara besarnya stok di India berpotensi menahan kenaikan harga apabila permintaan global belum mengalami peningkatan.

Bagi Indonesia sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia, kondisi tersebut membuka peluang untuk mempertahankan daya saing ekspor, terutama ke negara-negara di kawasan Asia.

Namun pelaku industri masih akan mencermati perkembangan permintaan listrik, kebijakan impor negara tujuan, serta pergerakan harga minyak dunia yang diperkirakan tetap memengaruhi arah harga batu bara dalam beberapa waktu ke depan.* (ad)

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menjelaskan skema penyaluran dukungan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Aceh.

Penjelasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat, 7 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Ombudsman Minta OPD DKI Jakarta Lebih Responsif, Jangan Tunggu Masalah Viral di Media Sosial

Turut mendampingi Sekda Aceh dalam konferensi pers itu Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman, dan Nurlis Effendi.

M. Nasir mengatakan, total dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian mencapai Rp2,5 triliun.

Dana tersebut difokuskan untuk pemulihan lahan pertanian, terutama sawah dan perkebunan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.

Dari total anggaran itu, sebesar Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah.

Rinciannya, Pemerintah Aceh mengelola alokasi sebesar Rp9,7 miliar, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota menerima alokasi sekitar Rp505,3 miliar.

Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai 50,3 persen.

Sekda Aceh menegaskan, dana yang berada pada Satker Daerah tidak masuk ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Dana tersebut tetap berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya dikelola melalui Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.

Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, penyediaan benih padi dan jagung, serta bibit tanaman perkebunan seperti kopi, kelapa, kakao, dan karet.

Menurut M. Nasir, bantuan senilai Rp2 triliun tersebut disalurkan dalam bentuk program dan barang yang langsung diterima oleh para penerima manfaat melalui Kementerian Pertanian.

Saat ini pelaksanaannya masih berada pada tahapan pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), proses verifikasi, hingga pembibitan.

Sebagian alat dan mesin pertanian juga telah disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Pemerintah Aceh mencatat bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 57.485 hektare lahan sawah.

Dari jumlah tersebut, sekitar 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare dinyatakan hilang.

Saat ini, proses rehabilitasi dan optimalisasi lahan untuk sawah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang telah berjalan di area seluas 40.852 hektare.

Di sektor perkebunan, luas lahan terdampak mencapai 60.438 hektare.

Proses pemulihan telah berjalan pada sekitar 40.418 hektare melalui tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan yang dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Balai Kementerian Pertanian di Medan.

Melalui konferensi pers tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian.

Pemerintah berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemulihan pascabencana di Aceh.* (ad)

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih cepat merespons setiap persoalan pelayanan publik.

Aparatur pemerintah diminta tidak menunggu sebuah masalah menjadi viral di media sosial sebelum mengambil tindakan.

Baca Juga:

• Pemkot Tomohon Dukung ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa Perkuat Pembangunan Daerah

Menurut Fikri, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menyampaikan keluhan kepada pemerintah.

Karena itu, pola kerja birokrasi juga harus berubah agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan responsif.

"Jangan sampai gubernur justru mengetahui lebih dulu persoalan di lapangan dari laporan masyarakat melalui media sosial, sementara OPD yang memiliki kewenangan baru mengetahuinya belakangan," tegas Fikri.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu ketika informasi dari masyarakat membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai kepada pemerintah.

Kini, laporan warga dapat menyebar hanya dalam hitungan menit melalui media sosial dan langsung diketahui oleh pimpinan daerah.

Menurut Fikri, perubahan itu harus diikuti dengan transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

Kecepatan dalam merespons keluhan masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.

"Seluruh aparat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan respons cepat. Jika laporan masyarakat dibiarkan menumpuk tanpa penanganan, persoalan akan semakin sulit dikendalikan dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Ombudsman menilai setiap OPD perlu memperkuat sistem pemantauan terhadap seluruh saluran pengaduan masyarakat, baik melalui layanan resmi pemerintah maupun media sosial.

Dengan langkah tersebut, setiap laporan dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Penilaian Opini Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI untuk mengukur kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Penilaian tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme aparatur negara.

Di akhir penyampaiannya, Fikri berharap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang sama dalam membangun budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Pelayanan publik yang cepat dan tepat bukan lagi menjadi pilihan, melainkan tuntutan di era digital. Semangat responsif harus menjadi budaya kerja seluruh OPD agar setiap persoalan masyarakat dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar," pungkasnya.* (ad)

TOMOHON - Pemerintah Kota Tomohon menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan organisasi Srikandi Jaga Desa dalam mendorong pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ir. Stefanus BAN Liow, M.A.P., bersama Pemerintah Kota Tomohon di ruang kerja Wali Kota Tomohon, Kamis, 6 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Napi Narkoba Kabur Saat Izin Berobat, Kalapas dan KPLP Pekanbaru Dicopot

Turut hadir Wakil Wali Kota Tomohon, Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon, para camat, lurah, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

Dalam kesempatan tersebut, Stefanus BAN Liow menjelaskan bahwa selain menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI untuk menyerap aspirasi masyarakat, ia juga memperkenalkan perkembangan ABPEDNAS Sulawesi Utara yang saat ini dipimpinnya sebagai Ketua DPD.

Ia juga memaparkan peran organisasi Srikandi Jaga Desa yang mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya perempuan, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Menurut Stefanus, ABPEDNAS merupakan organisasi yang menghimpun unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dengan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, birokrat, pelaku usaha, hingga anggota DPRD.

"Semangat yang kami bangun melalui ABPEDNAS adalah memperkuat pembangunan desa sekaligus mendorong penataan kawasan perkotaan secara berkelanjutan. Karena itu moto organisasi kami adalah Membangun Desa, Menata Kota," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Stefanus turut didampingi Ir. Miky J.L. Wenur, M.A.P., bersama jajaran pengurus DPC Srikandi Jaga Desa Kota Tomohon.

Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk menyambut baik kunjungan tersebut.

Menurutnya, Pemerintah Kota Tomohon terbuka untuk menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang memiliki visi memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Ia menilai ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Selain itu, Caroll berharap Stefanus BAN Liow sebagai anggota DPD RI dapat terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Tomohon di tingkat nasional sehingga program pembangunan daerah memperoleh dukungan yang lebih luas.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga perwakilan, dan organisasi kemasyarakatan.

Kolaborasi itu diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, memperkuat pembangunan desa dan kelurahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.* (ad)

PEKANBARU - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, dicopot dari jabatannya setelah seorang narapidana kasus narkoba melarikan diri saat menjalani izin berobat.

Narapidana tersebut kabur setelah mengelabui petugas dengan alasan hendak makan siang di rumah.

Baca Juga:

• Pemko Medan Raih Penghargaan BKN atas Pengelolaan Arsip ASN Terbaik di Regional VI

Setelah sekitar 10 bulan menjabat sebagai Kalapas Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto kini dipindahkan untuk bertugas di Sulawesi Barat.

"Benar, dimutasi. Jauh mutasinya, Sulawesi Barat," tegas Rudy, Jumat, 7 Agustus 2026.

Posisi Yuniarto kini digantikan Eko Ari Wibowo.

Sebelumnya, Eko Ari bertugas di Sulawesi Barat.

Pergantian tersebut dilakukan melalui mekanisme pertukaran jabatan.

Rudy mengatakan pencopotan Yuniarto merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang telah direkomendasikan oleh Kantor Wilayah Ditjenpas Riau kepada pemerintah pusat.

Menurut dia, keputusan mengenai jabatan kepala lapas berada di kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

"Setelah hasil pemeriksaan kita kirimkan ke pusat. Ya keputusan ada di pusat, Ditjenpas langsung kalau Kalapas," katanya.

Selain Kalapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Pemasyarakatan (KPLP), Febri Sadam, juga dicopot dari jabatannya.

Posisinya kini digantikan oleh Vezanol Kosuma.

Sementara itu, tiga petugas sipir yang mengawal narapidana berinisial ISD masih menjalani pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ketiganya direkomendasikan menerima sanksi berat hingga pemberhentian.

"KPLP diganti, semua sedang diperiksa di Kanwil. Untuk sipir kita rekomendasikan sanksi berat, tapi kalau keputusan sanksi berat itu di pusat," katanya.

Rudy menegaskan pimpinan lapas tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan bawahannya.

"Ini adalah resiko anak buah. Kalapas dan KPLP tentu bertanggungjawab atas apa yang dilakukan anak buahnya," kata Rudy tegas.

Kasus ini bermula ketika narapidana kasus narkoba berinisial ISD mendapat izin berobat ke Rumah Sakit Awal Bros pada Rabu, 22 Juli 2026.

Narapidana yang telah divonis 10 tahun penjara itu dikawal oleh tiga petugas sipir selama menjalani pemeriksaan.

Saat berada di rumah sakit, ISD disebut masih harus menunggu dokter.

Dalam situasi tersebut, ia meminta izin kepada petugas untuk pulang ke rumah dengan alasan makan siang.

Ketika para petugas lengah, ISD memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri.

Hingga kini, narapidana yang baru menjalani sekitar tiga tahun masa hukuman tersebut masih dalam pengejaran aparat kepolisian bersama tim gabungan.* (d/ad)

BANDA ACEH - SMA Negeri 7 Banda Aceh kembali menorehkan prestasi di bidang seni.

Sekolah tersebut berhasil meraih tiga medali emas pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2026.

Baca Juga:

• Eks Kadis Medan Ngotot Minta Bebas di Kasus Korupsi MFF, Kerugian Negara Disebut Dipaksakan

Berkat pencapaian itu, SMA Negeri 7 Banda Aceh menjadi salah satu sekolah dengan raihan prestasi terbaik dalam kompetisi seni tingkat Provinsi Aceh.

Mewakili Kota Banda Aceh, para siswa SMA Negeri 7 berhasil menjadi juara di beberapa cabang lomba.

Rasya Fianda meraih medali emas pada cabang Seni Kriya.

Medali emas kedua dipersembahkan Sri Aulia Amanda pada cabang Seni Monolog.

Sementara medali emas ketiga diraih Windy Fathien Nadzirah bersama Siti Carissa pada cabang Tari Kreasi.

Prestasi tersebut menunjukkan hasil pembinaan bakat dan kreativitas yang selama ini dilakukan oleh sekolah.

Selain mengharumkan nama SMA Negeri 7 Banda Aceh, capaian itu juga membawa nama Kota Banda Aceh di tingkat Provinsi Aceh.

Kepala SMA Negeri 7 Banda Aceh, Dra. Nuriati, M.Pd., mengaku bersyukur atas keberhasilan para siswanya dalam ajang tersebut.

"Kita semua bersyukur dan sangat bahagia atas keberhasilan ini. Prestasi ini merupakan hasil kolaborasi semua pihak, mulai dari siswa, guru pembimbing, tim pelatih, hingga dukungan penuh dari pihak sekolah. Alhamdulillah, kerja keras yang telah dilakukan akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan," ujar Nuriati.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Para peraih medali emas FLS3N Tingkat Provinsi Aceh selanjutnya akan mewakili Provinsi Aceh pada ajang FLS3N Tingkat Nasional.

Pihak sekolah berharap para siswa mampu kembali menorehkan prestasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

"Mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Aceh. Semoga anak-anak kami dapat tampil maksimal, meraih prestasi terbaik, serta mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional," harapnya.

Keberhasilan meraih tiga medali emas menjadi bukti bahwa pembinaan yang berkelanjutan, kerja keras, disiplin, serta kolaborasi antara siswa, guru, dan sekolah mampu melahirkan generasi muda berprestasi yang siap bersaing di tingkat nasional.* (ad)

MEDAN - Pemerintah Kota Medan kembali meraih prestasi dalam pengelolaan administrasi aparatur sipil negara (ASN).

Kali ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penghargaan kepada Pemko Medan atas pencapaian Skor Arsip ASN Peringkat II di Wilayah Kantor Regional VI BKN untuk periode Semester I Tahun 2026.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Lewat Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

Penghargaan ini menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan administrasi kepegawaian.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam membangun tata kelola manajemen ASN yang lebih tertib, akurat, mutakhir, terintegrasi, serta didukung sistem digital.

Pengelolaan arsip yang baik dinilai penting untuk mendukung pelayanan kepegawaian yang lebih efektif dan akuntabel.

Keberhasilan ini juga merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat pengelolaan data ASN.

Kolaborasi tersebut mendorong terciptanya sistem administrasi kepegawaian yang semakin profesional dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.

Bagi Pemerintah Kota Medan, penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kinerja yang telah dicapai, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan.

Upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen ASN akan terus dilakukan agar pelayanan administrasi kepegawaian semakin modern, transparan, dan mampu mendukung reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.* (ad)

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemprov Sumut mengoptimalkan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelayanan Informasi Publik sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Sekolah Gratis Bobby Nasution Disambut Antusias di Kepulauan Nias, Siswa: Beban Orang Tua Kini Lebih Ringan

Kegiatan berlangsung di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut, Jalan H.M. Said Nomor 27 Medan, Jumat, 7 Agustus 2026.

Kepala Dinas Kominfo Sumut yang diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Porman Mahulae, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat penerapan keterbukaan informasi publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kegiatan ini merupakan tahapan awal bagi kita untuk lebih menyeriusi implementasi keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara. Kita berkomitmen membawa Sumatera Utara kembali menjadi provinsi yang informatif," ujarnya.

Menurut Porman, hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi oleh perangkat daerah.

Beberapa di antaranya adalah kelengkapan informasi pada website resmi OPD mengenai penyelenggaraan pemerintahan, penetapan petugas PPID, serta penyediaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Untuk mendukung perbaikan tersebut, Dinas Kominfo Sumut tengah mengembangkan portal PPID terintegrasi yang akan menjadi pusat layanan informasi publik bagi seluruh perangkat daerah.

Melalui sistem ini, masyarakat nantinya dapat mengakses informasi yang wajib diumumkan secara berkala maupun informasi yang tersedia setiap saat.

"Kita ingin seluruh OPD bersama-sama mengisi portal PPID sehingga kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik dapat terpenuhi sekaligus mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik," kata Porman.

Dalam kegiatan itu, narasumber dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Puspen Kemendagri), Hasta Tama Tasman, menyosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.

Regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa sebagai upaya memperkuat transparansi dan mencegah terjadinya sengketa informasi.

Menurut Hasta, aturan baru itu disusun untuk menyesuaikan perkembangan kebijakan keterbukaan informasi publik, termasuk Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

"Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 mengatur pelayanan informasi publik secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, hingga evaluasi. Regulasi ini juga mempertegas peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat," jelasnya.

Melalui penguatan implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 dan pengembangan portal PPID terintegrasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap kualitas pelayanan informasi publik semakin baik, transparan, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.* (ad)

NIAS UTARA - Program sekolah gratis untuk jenjang SMA dan SMK yang diluncurkan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendapat sambutan positif dari para pelajar.

Kepulauan Nias menjadi wilayah pertama yang merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.

Baca Juga:

• INALUM dan Pemprov Sumut Perkuat Sinergi Pendidikan dan Pelestarian Lingkungan

Salah seorang siswa SMKN 1 Lotu, Kabupaten Nias Utara, Aliran Berkat Zalukhu, mengatakan kebijakan sekolah gratis sangat membantu masyarakat di daerah terpencil.

"Kami sangat berterima kasih, sangat bahagia atas keputusan tersebut. Karena kenapa, Pak? Kami juga di daerah terpencil ini banyak orang tua yang ekonominya memang sangat terbatas," kata Aliran usai peninjauan Gubernur Bobby Nasution di SMKN 1 Lotu, Nias Utara, Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurut Aliran, program sekolah gratis merupakan kebijakan yang telah lama dinantikan oleh para siswa maupun orang tua karena mampu mengurangi beban biaya pendidikan.

Pendapat serupa disampaikan siswa SMKN 1 Lotu lainnya, Septo Rismanto.

Ia menilai program tersebut tidak hanya meringankan pengeluaran keluarga, tetapi juga menjadi penyemangat bagi siswa untuk belajar lebih giat.

"Karena program tersebut, beban orang tua menjadi lebih ringan, kami lebih bersemangat lagi untuk belajar," kata Septo.

Sementara itu, Wilman Elviansyah Nasution berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus meningkatkan fasilitas pendidikan di sekolahnya.

Menurut dia, sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung proses belajar mengajar sekaligus meningkatkan keterampilan para siswa.

Dalam kunjungan itu, Bobby Nasution juga meninjau pembangunan dua ruang kelas baru di SMKN 1 Lotu.

Proyek tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp317 juta dan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan di wilayah Kepulauan Nias.

Bobby mengatakan manfaat program sekolah gratis tidak hanya dirasakan oleh para orang tua siswa, tetapi juga memberi ruang bagi sekolah untuk mengelola anggaran secara lebih fleksibel demi meningkatkan kualitas pembelajaran.

"Sekarang kan biaya SMA, SMK, yang ada di Pulau Nias sudah digratiskan. Jadi kepala sekolah masih punya anggaran yang lebih fleksibel lagi untuk misalnya mebeler, untuk menambah ruang praktik, alat praktiknya, mereka juga bisa lebih fleksibel," kata Bobby.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap program sekolah gratis ini dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan pendidikan.* (ad)

"Kalau berkaitan dengan masalah nuklir, lebih fokus ke masalah untuk, selain penelitian, untuk kepentingan energi ya dan kesehatan," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Bocor dari Istana! Destry Damayanti Resmi Masuk Bursa Calon Gubernur BI

Sebelumnya, Kepala BRIN Arif Satria menyebut teknologi yang ditampilkan termasuk dalam kategori nuklir damai yang bertujuan untuk energi, pangan, hingga kesehatan. "Nuklir itu kan tidak hanya untuk energi, nuklir ini termasuk untuk pangan, nuklir untuk kesehatan," kata Arif kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Di sektor kesehatan, BRIN tengah mengembangkan radiofarmaka, yakni obat yang mengandung zat radioaktif dan digunakan dalam dunia kedokteran nuklir untuk mendiagnosis maupun mengobati penyakit kanker. "Ini akan sangat penting untuk identifikasi cancer maupun untuk mengatasi cancer," ujar Arif.

Sementara di sektor pangan, teknologi nuklir dikembangkan untuk proses pengawetan bahan makanan, khususnya buah-buahan ekspor yang mensyaratkan proses iradiasi dari sejumlah negara tujuan. Arif menyebut fasilitas ini telah dikembangkan di Pasar Jumat dan Serpong sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas produk ekspor Indonesia.

Arif menambahkan, BRIN terus mengembangkan teknologi nuklir secara menyeluruh sebagai langkah antisipasi jika Indonesia memutuskan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di masa depan. "BRIN harus menyiapkan kemampuan teknologi nuklir dari sekarang, sehingga ketika Indonesia memutuskan memasuki era PLTN, kita tidak memulainya sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi," pungkasnya.* (d/dh)

Prasetyo mengatakan nama Destry telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. "Kalau pertanyaannya apakah Ibu Destry salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas, ya bisa kami sampaikan itu sudah pasti itu, sebagai salah satu yang dibahas lah gitu ya," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Nama Prabowo Dicatut di Paper Nobel MBG, Komisi X DPR: Pelanggaran Serius!

Prasetyo menambahkan, sejumlah calon Gubernur Bank Indonesia pilihan Prabowo telah diajak bertemu untuk berdiskusi. Meski begitu, ia enggan merinci lebih jauh siapa saja nama yang telah dipanggil untuk pertemuan tersebut.

Hingga saat ini, Prasetyo memastikan Prabowo belum mengajukan surat resmi ke DPR terkait calon Gubernur Bank Indonesia definitif. "Bapak Presiden dalam waktu-waktu terakhir ini banyak berdiskusi, banyak menerima pendapat, banyak meminta masukan, dalam kaitannya nanti pada waktunya yang sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur, mengajukan ke DPR mengenai calon gubernur BI definitif. Tapi sampai hari ini tidak ada keputusan atau belum ada Surpres-nya," pungkas Prasetyo.* (d/dh)

Komitmen tersebut diwujudkan melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya di kawasan Danau Toba yang memiliki nilai strategis bagi lingkungan, kehidupan masyarakat, dan keberlangsungan operasional perusahaan. Hal tersebut disampaikan oleh INALUM dalam Silaturahmi INALUM dengan Pemprov Sumut yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya pada Selasa (4/8) di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan.

Baca Juga:

• Prabowo Uji Genteng Komposit BRIN di Istana, Dibanting dan Diinjak Tetap Utuh

"Keberlanjutan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kinerja operasional yang baik. Keberlanjutan juga harus tercermin dari kemampuan perusahaan dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi mendatang. Karena itu, INALUM akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terutama dalam bidang pendidikan dan pelestarian kawasan Danau Toba," ujar Melati.

Salah satu fokus utama perusahaan adalah menjaga kelestarian Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba yang berperan penting dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung keberlanjutan pembangkit listrik tenaga air milik perusahaan.

INALUM secara bertahap menjalankan program penanaman di kawasan DTA Danau Toba dengan target mencapai 500 hektare pada tahun 2026. Jenis tanaman yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan dan dipilih berdasarkan nilai ekologisnya, terutama dalam menahan erosi, meningkatkan infiltrasi air, dan memperluas tutupan vegetasi.

Selain kegiatan penanaman, INALUM menjalankan sejumlah program pendukung, antara lain pengembangan pembibitan, pembangunan biopori dan sumur resapan, Sekolah Peduli Lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati.

Berbagai inisiatif tersebut dilaksanakan melalui Shared Value Framework INALUM, yakni pendekatan perusahaan dalam menciptakan nilai bersama melalui sinergi antara kepentingan lingkungan, masyarakat, industri, dan pemerintah.

Melalui kerangka tersebut, INALUM secara konsisten mengembangkan program konservasi lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penguatan industri aluminium nasional, serta kolaborasi strategis dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.
Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan manfaat jangka panjang yang seimbang, sekaligus memperkuat peran INALUM sebagai perusahaan yang tidak hanya menghasilkan aluminium berkualitas, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pembangunan Sumatera Utara.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengapresiasi berbagai inisiatif yang telah dijalankan INALUM. Ia berharap kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan INALUM dapat terus diperkuat melalui program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Kami berharap INALUM terus memperkuat kontribusinya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di kawasan sekitar Danau Toba. Masih terdapat kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, seperti laboratorium dan fasilitas penunjang lainnya, yang belum seluruhnya dapat dipenuhi melalui APBD maupun APBN. Di sinilah kolaborasi antara pemerintah daerah dan INALUM dapat memberikan manfaat nyata bagi generasi muda," ujar Surya.
Wagub juga mendorong agar kontribusi INALUM dalam pembangunan daerah terus diperluas, termasuk melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal serta penguatan program konservasi lingkungan.

Sinergi antara INALUM dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun masa depan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai anggota Grup MIND ID, INALUM akan terus menjalankan perannya sebagai agen pembangunan melalui berbagai inisiatif yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelestarian lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan industri nasional. Dengan demikian, manfaat keberadaan perusahaan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.* (dh)

Sebelumnya, masyarakat menyoroti belum terlaksananya Program MBG di Kecamatan Tanjung Tiram. Berdasarkan informasi yang diterima media, diperkirakan sekitar 16 ribu calon penerima manfaat, terdiri dari siswa, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita, hingga kini masih menunggu realisasi program prioritas pemerintah pusat tersebut.

Baca Juga:

• Tak Kapok, Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan Kedua Kalinya di Kasus Korupsi MBG

Menjawab pertanyaan media, Syafrizal membenarkan bahwa hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis memang belum terlaksana sepenuhnya di Kecamatan Tanjung Tiram.

Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh masih adanya persyaratan administrasi dan kesiapan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) juga sedang menerapkan moratorium sehingga proses pelaksanaan program belum dapat berjalan.

«"Benar. Penyebabnya karena masih ada administrasi dan infrastruktur SPPG yang belum lengkap. Ditambah lagi saat ini dari BGN Pusat sedang ada moratorium," jelas Syafrizal.»

Ia menjelaskan, berdasarkan data Satgas MBG, terdapat 14 sekolah di Kecamatan Tanjung Tiram yang telah masuk dalam sasaran pelaksanaan Program MBG dengan jumlah 9.969 siswa sebagai penerima manfaat.

Selain itu, program tersebut juga akan menyasar 5.301 penerima manfaat lainnya, yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan demikian, total sasaran Program MBG di Kecamatan Tanjung Tiram mencapai 15.270 penerima manfaat.

Syafrizal juga memaparkan bahwa sejumlah kendala teknis masih menjadi hambatan dalam percepatan pelaksanaan program. Di antaranya adalah proses pembangunan fasilitas SPPG yang masih berlangsung, serta belum rampungnya berbagai persyaratan administrasi.

Administrasi yang dimaksud meliputi penunjukan Kepala SPPG, tenaga ahli gizi, proses verifikasi dan validasi (verval), hingga penyelesaian Virtual Account yang menjadi salah satu syarat administrasi dari Badan Gizi Nasional.

«"Kendalanya adalah kesiapan SPPG dan proses verifikasi di BGN Pusat," ujarnya.»

Terkait target dimulainya pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Tanjung Tiram, Syafrizal mengatakan belum dapat memastikan jadwal pelaksanaannya.

Menurutnya, program baru dapat dijalankan setelah seluruh persyaratan administrasi SPPG dinyatakan lengkap dan memperoleh persetujuan dari Badan Gizi Nasional.

«"Tergantung kesiapan SPPG dalam melengkapi seluruh persyaratan administrasi, kemudian diajukan ke BGN Pusat," katanya.»

Saat ditanya mengenai langkah yang telah dilakukan Satgas MBG Kabupaten Batu Bara untuk mempercepat pelaksanaan program, Syafrizal menegaskan pihaknya terus menjalin koordinasi dengan seluruh jajaran Badan Gizi Nasional.

«"Satgas MBG Batu Bara terus berkoordinasi dengan seluruh infrastruktur BGN, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten agar program ini dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita bersama, khususnya di Kabupaten Batu Bara," pungkasnya.»

Penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya para orang tua dan peserta didik di Kecamatan Tanjung Tiram yang selama ini menantikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia.* (dh)

Sidang dengan agenda pembacaan permohonan tersebut terpaksa ditunda selama sepekan oleh Hakim Tunggal I Ketut Darpawan akibat ketidakhadiran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Turut Termohon. Roy menegaskan penundaan murni terjadi karena pihak Turut Termohon yang kembali tidak hadir, bukan disebabkan olehnya. "Kami tidak menunda-nunda persidangan. Ini yang kedua kalinya Turut Termohon tidak hadir pada sidang pertama," ujar Roy Suryo usai persidangan, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Sidang Roy Suryo Tertunda hingga 14 Agustus, Begini Penjelasan Hakim

Di hadapan awak media, Roy tampil santai sembari menyindir sikap pihak-pihak yang tidak hadir dalam persidangan tersebut. Ia bahkan menggunakan analogi permainan kartu untuk menyindir pola penundaan yang berulang. "Kemarin ada Joker, hari ini Jack-nya kenapa ditunda-tunda? Silakan saja, nanti makin boncos lagi," selorohnya.

Meski sidang keempat ini ditunda hingga 14 Agustus 2026 mendatang, Roy mengaku ada hikmah di balik penundaan tersebut. Ia menyatakan siap memberikan dukungan moral kepada rekan seperjuangannya, Dr. Tifauzia Tyassuma, yang juga dijadwalkan mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan dalam waktu dekat. Roy pun memberi sinyal bahwa pihaknya masih menyimpan sejumlah strategi hukum untuk langkah berikutnya. "Praperadilan yang kelima kapan? Nanti tunggu tanggal mainnya. Masih banyak misteri, masih banyak kartu-kartu yang bisa dimainkan," ujarnya.

Sidang praperadilan keempat ini terkait pencekalan Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sidang digelar sekitar pukul 09.30 WIB di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan dan dihadiri langsung oleh Roy Suryo bersama tim pengacaranya selaku Pemohon, serta Tim Bidkum Polda Metro Jaya selaku Termohon. Namun, karena pihak Kejati Jakarta dan Kejari Jakarta Selatan tidak hadir, hakim tunggal memutuskan menunda pelaksanaan sidang. "Persidangan akan saya tunda ke tanggal 14 Agustus pukul 09.00 WIB untuk memanggil Turut Termohon sekali lagi," ujar Hakim Tunggal Praperadilan I Ketut Darpawan.* (k/dh)

Timnas Indonesia akan menantang Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026). Duel ini menjadi penentu tiket semifinal bagi kedua tim, dengan Singapura berada di posisi lebih menguntungkan karena hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju, sementara Indonesia yang tertahan di posisi ketiga wajib meraih kemenangan usai kalah dari Vietnam pada laga sebelumnya.

Baca Juga:

• Sambut HUT ke-81 RI, Kepala Desa Suka Maju Pimpin Langsung Gotong Royong Bersama Warga

Meski dominan secara keseluruhan, rekor Indonesia justru mengkhawatirkan bila khusus dilihat dari pertemuan di ajang Piala AFF. Dari 11 kali bentrok di turnamen ini, Garuda hanya meraih tiga kemenangan, sementara The Lions unggul dengan lima kemenangan dan tiga laga lainnya berakhir imbang.

Pertemuan pertama kedua tim di Piala AFF terjadi pada edisi 1998, saat Indonesia kalah 1-2 dari Singapura yang kemudian keluar sebagai juara turnamen tersebut. Garuda baru meraih kemenangan pertamanya atas The Lions pada Piala AFF 2012 lewat gol tunggal Andik Vermansyah, meski Singapura akhirnya tetap merebut gelar juara pada edisi itu.

Sejak kemenangan tersebut, performa Indonesia membaik dalam empat pertemuan berikutnya dengan raihan dua kemenangan, satu imbang, dan hanya sekali kalah. Kemenangan terbesar sekaligus terbaru Indonesia atas Singapura di ajang ini tercipta pada semifinal leg kedua Piala AFF 2020, ketika Garuda menundukkan The Lions dengan skor telak 4-2 pada 25 Desember 2021.

Rekor head to head ini kembali menjadi sorotan menjelang duel krusial kedua negara di Piala AFF 2026 malam ini, di mana dominasi Indonesia secara keseluruhan harus dibuktikan Garuda di tengah keunggulan Singapura dalam catatan khusus turnamen tersebut.* (in/dh)

Selain mengenakan rompi pink, Febrie juga tampak diborgol saat keluar dari rutan tersebut. Ia terlihat menenteng map berwarna biru sebelum langsung menaiki mobil tahanan Jampidsus Kejagung dan meninggalkan lokasi. Dalam kesempatan itu, Febrie tidak memberikan keterangan apa pun kepada awak media.

Baca Juga:

• Tak Kapok, Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan Kedua Kalinya di Kasus Korupsi MBG

Sebelumnya, Kuasa Hukum Febrie, Febri Diansyah, membenarkan adanya rencana pemeriksaan terhadap kliennya. "Saya diinfokan ada rencana pemeriksaan siang ini oleh Tim 9 Kejagung," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).

Febri memastikan kliennya akan bersikap kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan. Namun, ia belum merinci lebih jauh apakah pemeriksaan tersebut akan dilakukan di Kantor Kejaksaan Agung atau di Gedung Merah Putih KPK.* (oz/dh)

Permohonan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin (4/8/2026) dan telah teregister dengan nomor perkara 18/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst. "Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah meregister perkara nomor 18/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst dengan pemohon Lodewyk Pusung dan termohon Kejaksaan Agung," kata Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Diperiksa Hari Ini, Kasusnya Segudang

Sebelumnya, Lodewyk juga sempat mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan untuk menggugat keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka serta upaya paksa yang dilakukan Kejagung dalam penyidikan kasus ini. Namun, hakim tunggal Abdul Affandi menyatakan PN Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili permohonan tersebut sehingga gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima. "Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon," ujar Abdul saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka. Tiga di antaranya merupakan mantan pimpinan BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Selain itu, penyidik juga menetapkan Asep Yusuf Somantri selaku orang kepercayaan Sony Sonjaya, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono selaku penyedia motor listrik BGN, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta mantan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Para tersangka diduga meloloskan yayasan terafiliasi sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski tidak memenuhi persyaratan, mengatur titik SPPG, serta melakukan mark up dan pengadaan barang yang tidak diperlukan.* (in/dh)