JAKARTA — Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera menuntaskan persoalan Pasar Tumpah Kramat Jati, Jakarta Timur.

Menurut dia, persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu tidak cukup diselesaikan hanya melalui penertiban pedagang.

Baca Juga:

• Kadin Sumut Sambut Positif BRT Listrik Mebidang, Dinilai Bisa Tekan Biaya Transportasi Pekerja

Menurut dia, aktivitas pedagang di luar kawasan resmi Pasar Induk Kramat Jati tidak muncul tanpa alasan.

Besarnya aktivitas perdagangan dan keterbatasan ruang di pasar resmi membuat kegiatan perdagangan berkembang ke area di sekitarnya.

"Pasar tumpah Kramat Jati ini jangan hanya dilihat sebagai pedagang yang mengganggu jalan. Di sana ada rantai ekonomi yang panjang, mulai dari bandar, pengecer, pedagang kecil, kuli panggul, warung makan, sampai jasa angkutan," kata Cepy.

Ia mengatakan Pasar Induk Kramat Jati memiliki peran penting dalam distribusi sayur dan buah untuk Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Karena itu, kebijakan pemerintah, menurut dia, harus tetap menjaga fungsi distribusi pangan sekaligus mengurangi dampak buruk bagi masyarakat.

"Kalau ditutup atau digusur begitu saja, persoalannya hanya pindah. Tetapi kalau dibiarkan tanpa aturan, warga yang menjadi korban karena macet, sampah, bau dan trotoar yang tidak bisa digunakan," ujarnya.

Cepy menyebut setidaknya ada tiga persoalan utama yang perlu dibenahi, yakni keterbatasan ruang, pengelolaan sampah, dan lemahnya penataan aktivitas perdagangan.

"Ini bukan sekadar persoalan pedagang. Penyakitnya adalah tempat yang tidak cukup, sistem logistik yang masih semrawut dan tata kelola yang belum terintegrasi," katanya.

Masalah sampah juga menjadi perhatian. Sisa sayur dan buah yang menumpuk dinilai dapat mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan.

Cepy meminta pemerintah tidak hanya menyalahkan pedagang, tetapi juga membenahi sistem pengangkutan sampah.

"Jangan sampai pedagang disalahkan terus karena sampah, tetapi sistem pengangkutannya tidak disiapkan dengan baik. Harus ada target yang jelas, misalnya tidak boleh ada gunungan sampah yang menginap lebih dari satu hari," kata Cepy.

Ia juga meminta dugaan pungutan liar dan intimidasi terhadap pedagang ditangani secara transparan.

Menurutnya, pedagang harus memiliki saluran pengaduan yang aman.

"Kalau memang ada pungli atau intimidasi, jangan dibiarkan. Pedagang harus tahu kepada siapa mengadu dan pemerintah harus menjamin mereka tidak mendapat tekanan karena melapor," ujarnya.

Cepy meminta Pramono Anung memanfaatkan momentum pemerintahan saat ini untuk menyelesaikan persoalan Pasar Kramat Jati secara menyeluruh.

"Kalau Pak Pramono ingin menyelesaikan persoalan yang tertunda dari gubernur-gubernur sebelumnya, Pasar Kramat Jati ini salah satu ujiannya. Jangan berhenti pada penertiban, tetapi selesaikan akar masalahnya," kata dia.

Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, kepolisian, perwakilan pedagang, serta warga sekitar.

"Harus ada satu komando. Jangan pedagang berhadapan dengan satu dinas, lalu masalah jalan menjadi urusan dinas lain dan sampah menjadi urusan yang berbeda. Semua harus duduk bersama dan memiliki target yang sama," tuturnya.

Untuk jangka pendek, Cepy mendorong pemerintah mengatur pembagian zona dan jam aktivitas.

Bongkar muat kendaraan besar dapat dipusatkan pada malam hingga dini hari.

Sementara aktivitas pedagang eceran ditempatkan pada zona tertentu pada pagi hingga sore hari.

"Jam harus jelas, zonanya juga jelas. Setelah jam perdagangan selesai, kawasan harus kembali steril untuk pejalan kaki dan pengguna jalan," katanya.

Untuk mengatasi keterbatasan tempat, Cepy mengusulkan pembangunan pasar penyangga yang dapat beroperasi selama 24 jam.

Tempat tersebut dapat menampung pedagang eceran dan pelaku UMKM yang selama ini berjualan di pinggir jalan.

"Jangan hanya mengatakan pedagang harus masuk ke dalam pasar. Pemerintah juga harus menyediakan tempat yang terjangkau dan sesuai dengan karakter dagangan mereka," ujarnya.

Menurut Cepy, Perumda Pasar Jaya juga perlu menjalankan fungsi yang lebih luas.

Pengelola pasar, kata dia, tidak cukup hanya mengurus area di dalam pagar, tetapi harus ikut menata ekosistem perdagangan di sekitar pasar.

"Pasar Jaya harus menjadi manajer kawasan, bukan sekadar manajer gedung. Data kios kosong, sistem sewa dan proses mendapatkan tempat harus transparan," kata Cepy.

Ia juga mendorong digitalisasi distribusi untuk mengurangi penumpukan kendaraan dan pembeli di kawasan pasar.

"Kalau transaksi grosir bisa dipesan lebih dulu secara digital, kendaraan bisa diatur kedatangannya. Ini bisa mengurangi penumpukan kendaraan dan membuat distribusi lebih efisien," katanya.

Dalam jangka panjang, Cepy berharap pedagang Pasar Tumpah Kramat Jati tidak hanya dipandang sebagai persoalan ketertiban.

Pemerintah, menurut dia, perlu memberikan pembinaan agar pedagang dapat menjalankan usaha secara lebih tertib.

"Pedagang kecil jangan hanya ditertibkan. Mereka harus diberi kesempatan naik kelas melalui legalitas usaha, pelatihan, akses pembiayaan dan tempat berdagang yang layak," ujarnya.

Ia menegaskan, penataan Pasar Tumpah Kramat Jati harus mencari titik keseimbangan antara kepentingan warga, pedagang, dan kebutuhan pangan Jakarta.

"Formula sederhananya, tegas kepada pelanggar, rangkul pedagang dan lindungi warga. Kalau tiga hal ini bisa berjalan, Kramatjati tidak lagi menjadi masalah yang diwariskan dari satu gubernur ke gubernur berikutnya," kata Cepy.

Cepy menambahkan, persoalan Pasar Tumpah Kramat Jati juga akan menjadi salah satu materi dasar dalam pembuatan film pendek.

Film tersebut diharapkan dapat menggambarkan realitas di balik persoalan pasar, termasuk dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan penataan kota.

"Film pendek ini bukan hanya menggambarkan pasar yang semrawut. Kita ingin menunjukkan kenapa persoalan itu terjadi dan bagaimana solusi konkretnya. Jadi masyarakat bisa melihat persoalan dari dua sisi," ujarnya.

Menurut Cepy, pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong penanganan Pasar Tumpah Kramat Jati yang tidak semata-mata berorientasi pada penggusuran, melainkan membangun sistem perdagangan yang lebih tertib, bersih, dan tetap mendukung kebutuhan pangan masyarakat Jakarta.

Pada akhirnya, kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan Pasar Tumpah Kramat Jati menjadi salah satu bagian dari tantangan penataan Jakarta.

Pertanyaannya, bisakah Pramono Anung menjadi Gubernur Jakarta yang benar-benar mewujudkan dan memberi solusi atas berbagai persoalan kota Jakarta yang selama ini tertunda?* (ad)

MEDAN — Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara menilai kehadiran transportasi publik tersebut dapat menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas industri sekaligus menekan biaya transportasi pekerja.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Waterfront City Samosir, Saksi Hutama Karya Sebut Volume Pekerjaan Sudah Sesuai

Menurut Firsal, kemacetan selama ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi efisiensi operasional industri dan kondisi pekerja.

Berdasarkan data TomTom Traffic Index yang dikutip Kadin Sumut, tingkat kemacetan di Kota Medan mencapai 54,02 persen.

Kondisi itu membuat waktu tempuh perjalanan menjadi lebih panjang dan berpotensi menyebabkan pekerja tiba di tempat kerja dalam kondisi lelah.

Kadin Sumut menghitung kehadiran BRT listrik dapat memberikan penghematan langsung bagi pekerja.

Selama masa uji coba hingga Desember 2026, layanan bus listrik tersebut diberikan secara gratis.

Setelah beroperasi penuh, tarif yang direncanakan sebesar Rp4.300 sekali perjalanan.

Dengan asumsi seorang pekerja menggunakan bus untuk perjalanan pulang-pergi selama 25 hari kerja dalam sebulan, biaya transportasi diperkirakan sekitar Rp215.000 per bulan.

"Kalkulasi ini menunjukkan penghematan pengeluaran yang luar biasa bagi buruh pabrik. Selisih biaya tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga lainnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja," terang Firsal Dida Mutyara.

Menurut Firsal, rencana integrasi pembayaran pada 2027 juga akan memberikan kemudahan.

Penumpang nantinya ditargetkan cukup membayar sekali meskipun harus berpindah koridor.

Dengan skema tersebut, pekerja tidak lagi terbebani tarif ganda ketika harus berganti layanan dalam perjalanan.

Firsal menilai salah satu manfaat penting BRT Mebidang adalah membuka peluang bagi industri pengolahan menerapkan sistem tiga shift secara penuh selama 24 jam.

Layanan BRT tersebut menggunakan skema Buy The Service (BTS).

Dengan skema ini, pengemudi tidak dibebani kewajiban mengejar setoran penumpang sehingga dapat lebih fokus terhadap ketepatan waktu, keselamatan, dan kenyamanan penumpang.

Firsal juga menyoroti aspek keamanan pekerja, terutama mereka yang bekerja pada malam hingga dini hari.

"Dengan bus Listrik ini juga tingkat keamanan pekerja menjadi lebih terjaga dari ancaman begal, jelas Firsal."

Menurut dia, kekhawatiran terhadap aksi kejahatan di jalan menjadi salah satu alasan pekerja menghindari perjalanan menggunakan sepeda motor pada malam hari.

"Saat ini kita lihat occupancy bus mencapai 85 persen dan kalau kita cari pembandingnya dengan moda transportasi lain seperti sepedamotor yang bisa cepat sampai tujuan, sepertinya sudah tidak relevan. Ada perubahan gaya hidup dan mindset warga Medan sekitarnya sehingga lebih memilih bus. Kalua soal cepat sampai tujuan, pasti mereka pilih sepedamotor. Maka ini kita sebut new paradigm. Paradigma baru dan cara berfikir yang berubah sehingga lebih memilih transportasi massal," ungkapnya.

Firsal berharap layanan BRT dapat beroperasi selama 24 jam sehingga pekerja yang masuk atau pulang pada malam dan dini hari tetap memiliki pilihan transportasi yang aman.

"Selain itu, kehadiran operasional bus ini akan meramaikan kota. Begini, semakin ramai satu kota tingkat kriminalitasnya semakin rendah. Itu harapan kita. Kemudian bus ini bisa membawa yang bekerja shift malam dan juga yang akan pulang dinihari atau pagi hari. Bahkan jika memungkinkan bus yang pagi mengantar anak sekolah bisa menggratiskannya," kata dia.

Ia mengatakan subsidi transportasi juga dapat membantu mengurangi beban keluarga pekerja.

"Artinya beban orang tua untuk ongkos transport anak bisa dikurangi. Jadi bisa kita sinkronkan mana yang bisa disubsidi untuk orang tua yang sebagian pekerja. Anak mereka biaya transportnya gratis, di sekolah anak-anak makan gratis, fasilias kesehatannya disubsidi BPJS. Jadi mana yang bisa kita kasi gratis kita berikan peluang itu kepada masyarakat," jelas Firsal Dida Mutyara.

Kadin Sumut juga memberikan sejumlah rekomendasi agar manfaat BRT Mebidang dapat dirasakan secara maksimal oleh pekerja dan pelaku industri.

Salah satunya adalah menempatkan halte sedekat mungkin dengan permukiman padat pekerja dan pintu masuk kawasan industri.

Terdapat 121 titik pemberhentian baru yang disiapkan. Sebanyak 68 halte berada di rute Teladan-Terminal Lubuk Pakam dan 53 halte berada di rute Simpang Barat-Binjai.

Firsal meminta titik pemberhentian tersebut diprioritaskan di sekitar kawasan industri, termasuk Tanjung Morawa, Binjai, dan kawasan padat karya lainnya.

Menurut dia, akses halte yang dekat dengan rumah pekerja maupun lokasi pabrik akan mengurangi biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat.

Kadin Sumut menilai peningkatan mobilitas pekerja dan optimalisasi operasional industri melalui sistem tiga shift dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara yang disampaikan Kadin, ekonomi Sumut pada triwulan II 2026 tumbuh 5,06 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Angka itu meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,98 persen.

Sementara itu, sektor industri pengolahan disebut tumbuh dari 1,53 persen menjadi 1,96 persen.

Kadin Sumut optimistis kontribusi industri pengolahan akan semakin besar seiring dengan peningkatan konektivitas transportasi di kawasan metropolitan Mebidang.

"Kadin Sumut optimis, dengan bertambahnya armada bus secara bertahap hingga mencapai 30 bus listrik pada 8 Desember 2026 mendatang, efisiensi waktu tempuh dan mobilitas pekerja akan melonjak tinggi. Hal ini akan mendukung proyeksi Bank Indonesia yang memprakirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sepanjang tahun 2026 mampu menembus kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen. Kita optimis kontribusi sektor industri pengolahan dapat menjadi lokomotif utama untuk mencapai batas atas proyeksi pertumbuhan tersebut," tegas Firsal.

Firsal mengatakan pengembangan transportasi publik membutuhkan kerja sama pemerintah daerah dan dunia usaha.

Menurut dia, integrasi transportasi Mebidang harus diarahkan untuk membangun ekosistem industri yang efisien, ramah lingkungan, dan mampu bersaing.* (vv/ad)

MEDAN — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero), sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, tahun anggaran 2022.

Sidang berlangsung di Ruang Cakra IX Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• 11 Tahun Bersembunyi, Terpidana Korupsi Retribusi Terminal Dumai Ditangkap di Aceh

Dalam keterangannya, Pangasean mengatakan pekerjaan yang dilaksanakan PT Hutama Karya telah sesuai dengan volume yang ditetapkan dalam proyek.

PT Hutama Karya mengerjakan proyek tersebut secara swakelola.

Sebagai Site Engineer, Pangasean bertugas memastikan pekerjaan di lapangan sesuai dengan gambar, perencanaan, dan volume pekerjaan.

Ketika majelis hakim menanyakan kesesuaian volume pekerjaan, Pangasean menjawab singkat.

"Sudah sesuai semua," kata Pangasean di hadapan majelis hakim.

Keterangan Pangasean kemudian mendapat perhatian dari penasihat hukum terdakwa Enda Simakasura Ketaren, Donny P. Manullang dari Hotma Sitompoel Law Firm.

Donny menilai keterangan tersebut menguatkan pembelaan pihaknya yang sejak awal mempertanyakan dasar dugaan kekurangan volume pekerjaan dalam perkara tersebut.

"Semua sudah sesuai. Saksi dari awal sampai sekarang pun sudah menyatakan volume sudah sesuai. Kan itu yang kita bingung, apa yang kurang itu volume?" ujar Donny.

Menurut Donny, pihaknya juga mempertanyakan metode pemeriksaan yang digunakan ahli Kejati dalam menghitung pekerjaan proyek.

Ia menilai terdapat perbedaan antara metode yang disampaikan ahli dengan pemeriksaan yang dilakukan tenaga ahli proyek.

"Yang menarik tadi adalah ada beberapa metode pemeriksaan dari ahli Kejati. Ternyata dikonfirmasi dengan saksi-saksi ini, satu tidak dilakukan, kedua tidak ada kesesuaian antara saksi ahli audit yang dihadirkan oleh Kejati dengan tenaga-tenaga ahli dari proyek tersebut," katanya.

Selain volume pekerjaan, penasihat hukum terdakwa menyoroti kondisi keuangan PT Hutama Karya dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Donny mengatakan keterangan di persidangan menunjukkan perusahaan tersebut tidak memperoleh keuntungan dari pekerjaan proyek, melainkan mengalami kerugian.

"Yang kedua yang menarik tadi adalah pernyataan dari HK yang menyatakan bahwa ternyata mereka tidak menerima keuntungan dalam proyek ini, malah yang ada kerugian dari mereka," ujarnya.

Menurut Donny, terdapat audit internal perusahaan yang menunjukkan adanya kerugian PT Hutama Karya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

"Kalau Hutama Karya rugi, lalu siapa yang diuntungkan? Rp13 miliar ini dari mana? Mereka ternyata tidak menerima keuntungan Rp13 miliar itu," katanya.

Penasihat hukum lainnya, Mulyadi Sihombing, turut menyoroti dugaan kerugian negara sebesar Rp13,1 miliar dalam perkara tersebut.

Menurut dia, sampai persidangan pada Rabu, 19 Agustus 2026, belum ada keterangan saksi yang membuktikan kerugian negara sebesar nilai yang didakwakan.

"Sampai hari ini enggak ada satu pun yang membuktikan, enggak ada bukti jaksa yang menyatakan ada kerugian Rp13,1 miliar tadi," ujarnya.

Mulyadi juga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian tersebut dalam perkara yang tengah berjalan.

Donny juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya dibahas dalam persidangan.

Menurut dia, proyek tersebut telah melalui pemeriksaan dan terdapat temuan yang kemudian telah dibayarkan.

Ia menjelaskan PT Hutama Karya membuat laporan pekerjaan secara harian, mingguan, dan bulanan.

Laporan tersebut kemudian diverifikasi PT Yodya Karya selaku manajemen konstruksi.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menurut Donny, menerima laporan akhir pekerjaan.

"Kalau sudah menerima laporan akhir, berarti sudah dicek oleh MK. Berarti tidak ada kesalahan. Itu yang menjadi lucu dalam perkara ini," katanya.

Donny mengatakan pihaknya akan terus mengikuti proses persidangan untuk menguji dakwaan serta bukti-bukti yang diajukan jaksa.

"Semakin jaksa menghadirkan saksi-saksi, semakin terbuka bahwa dakwaan itu memang cacat. Dakwaannya lemah, pembuktiannya lemah," katanya.

Persidangan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Senin, 31 Agustus 2026. Agenda sidang adalah pemeriksaan empat saksi lainnya.

Dalam perkara ini, Enda Simakasura Ketaren selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian PUPR dan Edwin Tresnan Nugraha selaku General Manager/Kepala Wilayah IV Medan PT Yodya Karya (Persero) didakwa terlibat dalam dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir.

Perkara tersebut masih dalam proses persidangan.

Keterangan saksi, termasuk mengenai volume pekerjaan dan dugaan kerugian negara, akan diuji lebih lanjut dalam persidangan berikutnya.* (at/ad)

RIAU — Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung RI di Aceh, Rabu, 19 Agustus 2026.

Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Kota Dumai, Riau, itu merupakan terpidana kasus korupsi pengelolaan retribusi terminal barang.

Baca Juga:

• Pria Tanpa Busana yang Mengamuk di Lenteng Agung Ternyata Mahasiswa STIPAN

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Riau Zikrullah mengatakan penangkapan dilakukan untuk menuntaskan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap Nasir yang selama ini belum menjalani hukuman.

"Terpidana Tengku Muhammad Nasir bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar," ujar Zikrullah, Rabu petang.

Setelah diamankan, Nasir diserahterimakan kepada jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Dumai untuk menjalani hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Dumai Frederic Daniel Tobing membenarkan proses penyerahan Nasir.

Serah terima berlangsung di Kejaksaan Negeri Pidie Jaya sekitar pukul 12.00 WIB.

Nasir diserahkan Tim C Intel pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung kepada Frederic selaku jaksa eksekutor dari Kejari Dumai.

"Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, bertempat di Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, sekira pukul 12.00 WIB telah diserahterimakan seorang DPO terpidana atas nama Tengku Muhammad Nasir dari Tim C Intel pada Jamintel Kejaksaan Agung kepada kami selaku jaksa eksekutor," kata Frederic.

Setelah proses serah terima, Nasir dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti, Kabupaten Pidie, untuk menjalani hukuman.

"Seluruh rangkaian kegiatan serah terima dan pemindahan terpidana berlangsung aman dan kondusif hingga selesai sekitar pukul 15.30 WIB," lanjut Frederic.

Kejaksaan menegaskan pengejaran terhadap para terpidana yang masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) akan terus dilakukan.

"Jaksa Agung meminta seluruh jajaran untuk terus memonitor dan memburu para buronan yang masih berkeliaran guna mengeksekusi putusan demi kepastian hukum," kata Zikrullah.

Ia juga mengimbau para buronan yang masih dicari agar menyerahkan diri dan menjalani proses hukum.

"Tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi buronan," pungkas Zikrullah.

Kasus yang menjerat Nasir berkaitan dengan penyelewengan dana hasil pungutan retribusi terminal barang yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Terminal Barang Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Perbuatan tersebut terjadi pada Januari 2013 hingga Juni 2014. Akibat perbuatannya, negara disebut mengalami kerugian sebesar Rp549.908.875.

Nasir kemudian menjalani proses persidangan secara in absentia, yakni pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa di persidangan.

Dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Nasir dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta.

Jika denda tidak dibayar, Nasir harus menjalani pidana kurungan selama enam bulan.

Selain hukuman penjara dan denda, Nasir diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp360,5 juta.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda milik terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Jika harta benda Nasir tidak mencukupi, ia dapat dijatuhi pidana penjara selama satu tahun.

Dengan ditangkapnya Nasir, Kejaksaan kini dapat melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang telah lama masuk daftar pencarian orang tersebut.* (it/ad)

JAKARTA — Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pria tersebut diketahui bernama Yosua (23), mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN).

Baca Juga:

• Ngaku Polisi, Pria di Medan Diduga Rudapaksa Remaja di Bangunan Kosong dan Curi Ponsel Korban

Ia saat ini tercatat sebagai mahasiswa semester akhir di STIPAN.

"Dia mahasiswa STIPAN. Dia itu semester akhir, sudah mau skripsi. Semester 6," ujar Nurma, Rabu (19/8/2026).

Nurma menjelaskan, polisi mengamankan Yosua di sekitar Stasiun Lenteng Agung setelah menerima laporan melalui layanan 110 mengenai dugaan penganiayaan terhadap dua pengendara sepeda motor.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (18/8/2026) sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Raya Lenteng Agung.

Saat diamankan, Yosua dalam kondisi mabuk.

Polisi kemudian menunggu hingga kondisinya sadar sebelum melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terkait kejadian tersebut.

Dari pemeriksaan, polisi mengetahui Yosua tinggal di rumah kos yang berada di sekitar kampus STIPAN.

Kos tersebut disebut diperuntukkan bagi mahasiswa asal Papua.

"Dia kost di STIPAN. Di situ ada kosannya buat orang-orang dari Papua, jadi ya memang di situ dia (tinggalnya)," ucap Nurma.

Kepada polisi, Yosua mengaku mengonsumsi satu botol minuman beralkohol jenis Intisari di kamar kosnya sebelum kejadian.

Namun, Yosua mengaku tidak mengingat apa yang terjadi setelah dirinya mengonsumsi minuman tersebut.

Ia juga mengaku tidak mengetahui mengapa dirinya kemudian tidak mengenakan pakaian dan berada di sekitar Jalan Raya Lenteng Agung.

"Setelah dia selesai mabuk tadi pagi, sudah kita mulai bisa tanya. Jadi kata dia gini, 'Kamu kenapa semalam?' 'Ya saya minum, Bu.' 'Oh ya? Sudah beberapa botol?' 'Satu botol,' gitu. 'Terus kamu kenapa lepas-lepas baju?' Dia bilang, 'Ya saya karena tidak ingat. Saya lupa yang saya lakukan itu'," tutur Nurma menirukan keterangan Yosua.

Yosua saat ini masih diamankan di Polsek Jagakarsa selama 24 jam.

Polisi belum menetapkan langkah hukum lebih lanjut karena hingga Rabu belum ada korban yang membuat laporan polisi.

Nurma mengatakan polisi masih berupaya mencari korban yang diduga dipukul Yosua.

Polisi juga menelusuri informasi melalui media sosial untuk menemukan orang-orang yang berada di lokasi kejadian.

"Kalau kita sih mengamankan orang itu 24 jam. Kita amankan dari semalam, jadi kita tunggu saja sih sebetulnya. Cuma kalau sekarang kita mencari korban, kita tungguin nih (untuk melapor). Kemarin sudah (cari korban). Tadi juga kita (cari korban) di medsos, terus kita cari juga siapa sih ini orang yang lewat itu," kata Nurma.

Sebelumnya, video seorang pria tanpa busana yang mengamuk dan memukul pengendara sepeda motor di kawasan Lenteng Agung beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, seorang pengendara ojek online terlihat terjatuh hingga tubuhnya terhimpit sepeda motor.

Pria tersebut kemudian diduga memukul kepala pengendara ojek online menggunakan potongan papan.

Pria itu selanjutnya berjalan ke tengah jalan dan diduga kembali memukul pengendara lain yang sedang melintas menggunakan papan yang sama hingga korban terjatuh.

Polisi telah mengamankan Yosua untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga kini, penyelidikan masih dilakukan, termasuk mencari korban dan memastikan rangkaian kejadian yang berlangsung pada malam tersebut.* (km/ad)

KARO — Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Hingga Rabu, 19 Agustus 2026, sebanyak 15 siswa dari dua sekolah masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit.

Baca Juga:

• Ngaku Polisi, Pria di Medan Diduga Rudapaksa Remaja di Bangunan Kosong dan Curi Ponsel Korban

Kondisi para siswa sempat beragam.

Sebagian membaik dan diperbolehkan pulang, sementara lainnya masih membutuhkan perawatan.

Bahkan, sejumlah siswa yang sempat dinyatakan membaik kembali mengalami keluhan kesehatan sehingga harus mendapatkan penanganan medis.

Dari empat siswa yang sebelumnya dirujuk ke rumah sakit di Medan, satu siswa telah dinyatakan membaik dan diperbolehkan menjalani pemulihan di rumah.

Siswa tersebut adalah Inka Cristi, pelajar SMK Bersama Swasta Berastagi.

Sebelumnya, Inka menjalani perawatan di RSU Bina Kasih Medan.

Informasi mengenai kondisi Inka disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Karo pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Sementara tiga siswa lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan.

Mereka adalah Christmas Dayana Shite, siswa SMA Negeri 1 Berastagi, serta Febi Yona br Purba dan Ana Karina br Karo, keduanya siswa SMK Bersama Swasta Berastagi.

Di Berastagi, 14 siswa lainnya masih mendapatkan perawatan di RS Efarina dan RS Amanda.

Perkembangan kondisi para siswa menjadi perhatian karena sebagian korban yang sebelumnya diperbolehkan pulang kembali mengalami keluhan kesehatan.

Gejala yang dilaporkan antara lain kejang, mual, pusing hingga sesak napas.

Baca Juga:

• Dua Nama Mengerucut di Musda Demokrat Sumut, Mikhael Siregar Sarankan Lokot Nasution Ikhlas

Salah satunya Lia Malemta br Sitepu, siswa SMK Bersama Berastagi.

Setelah sempat mendapatkan perawatan dan diperbolehkan pulang, Lia kembali dilarikan ke RS Amanda Berastagi pada Selasa malam, 18 Agustus 2026.

Kondisi tersebut membuat jumlah siswa yang masih menjalani perawatan medis kembali tercatat sebanyak 15 orang.

Situasi ini menunjukkan penanganan kasus dugaan keracunan tersebut belum sepenuhnya selesai.

Siswa yang telah diperbolehkan pulang tetap perlu mendapatkan pemantauan apabila kembali mengalami keluhan kesehatan.

Di tengah proses pemulihan, Bupati Karo Antonius Ginting bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo mendatangi sejumlah rumah sakit di Medan untuk memantau kondisi siswa yang masih dirawat, Rabu siang.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan para siswa mendapatkan penanganan kesehatan secara cepat dan tepat.

Pemerintah Kabupaten Karo juga berkoordinasi dengan tenaga kesehatan serta pihak terkait mengenai perkembangan kondisi masing-masing korban.

Pemerintah Kabupaten Karo memastikan pemantauan terhadap para siswa akan terus dilakukan hingga seluruh korban dinyatakan pulih.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG dilakukan setelah munculnya kasus dugaan keracunan yang dialami siswa di Berastagi.

Evaluasi tersebut diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Baca Juga:

• Ponpes di Medan Rusak Parah Diterjang Angin Kencang, 15 Santriwati Diungsikan

Program MBG yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi siswa perlu dibarengi dengan jaminan keamanan pangan, kualitas makanan, serta pengawasan ketat pada setiap tahap penyediaannya.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Karo didampingi Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, serta Kepala Kejaksaan Negeri Karo Edmond Novvery Purba.

Sepekan setelah kejadian, perhatian kini tertuju pada pemulihan seluruh korban dan penelusuran penyebab kejadian.

Bagi siswa dan keluarga, persoalan ini bukan hanya menyangkut evaluasi program MBG, tetapi juga keselamatan yang harus menjadi prioritas.* (sp/ad)

MEDAN — Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota Medan, Sumatera Utara.

Salah satu tersangka, DH (42), diduga memperdaya korban dengan modus mengaku sebagai anggota kepolisian.

Baca Juga:

• Rico Waas Apresiasi Pameran Foto “Prahara Pulau Emas”: Foto Jurnalistik Bisa Ciptakan Harapan

Dalam kasus ini, polisi turut menangkap LM (45), yang disebut sebagai istri kedua DH, serta RH (24), yang diduga berperan sebagai penadah telepon seluler hasil kejahatan.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis mengatakan peristiwa tersebut terjadi di Jalan Amal, Kecamatan Medan Sunggal, pada Kamis, 13 Agustus 2026 malam.

Ketiga tersangka ditangkap pada Selasa, 18 Agustus 2026.

"Kami telah melakukan penangkapan terhadap kasus tindak pidana kejahatan perlindungan anak dan pencurian handphone dengan modus mengaku polisi," kata Adrian, Rabu (19/8/2026).

Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan Iptu Ramadhani Bimo Setiadi mengatakan peristiwa bermula ketika korban yang masih di bawah umur berboncengan dengan seorang teman laki-laki.

DH kemudian menghentikan keduanya dengan alasan hendak menanyakan arah menuju PDAM Tirtanadi. Saat itu, DH mengaku sebagai anggota kepolisian.

"Awalnya pelaku memberhentikan sepasang muda-mudi. Ia berpura-pura menanyakan arah menuju PDAM Tirtanadi. Pelaku mengaku polisi," ujarnya.

Menurut Bimo, DH kemudian mengajukan sejumlah pertanyaan kepada korban dan temannya.

Pelaku menanyakan apakah keduanya pernah masuk hotel, alasan tidak menggunakan helm, serta meminta menunjukkan surat izin mengemudi.

"Pelaku juga menanyakan kenapa nggak pakai helm serta menanyakan SIM," kata Bimo.

Setelah korban dan temannya percaya bahwa DH merupakan polisi, tersangka meminta korban turun dari sepeda motor.

Sementara teman laki-laki korban diminta memutari lampu merah menggunakan sepeda motornya.

DH kemudian membawa korban menuju Jalan Ring Road hingga Jalan Ngumban Surbakti.

Dalam perjalanan, tersangka meminta korban meletakkan telepon selulernya di sepeda motor.

"Korban diajak pelaku ke arah Jalan Ring Road hingga Jalan Ngumban Surbakti. Sementara teman pria korban disuruh memutari lampu merah," kata Bimo.

Teman korban sempat berusaha mengikuti mereka.

Namun, DH meminta korban bersembunyi di balik semak-semak dengan alasan agar keberadaannya tidak diketahui.

DH kemudian membawa korban menuju Jalan Amal. Di lokasi tersebut, tersangka menemukan sebuah bangunan kosong dan sepi.

"Setelah itu, pelaku membawa korban ke Jalan Amal dan melihat bangunan rumah yang kosong dan sepi," ujarnya.

Menurut polisi, DH kemudian membawa korban masuk ke bangunan tersebut. Di tempat itulah dugaan rudapaksa terjadi.

"Pelaku melihat bangunan kosong di Jalan Amal dan membawa korban ke dalam. Di sana, aksi pemerkosaan itu terjadi," ungkap Bimo.

Setelah kejadian, DH meminta korban mengenakan kembali pakaiannya.

Tersangka kemudian meninggalkan korban dan membawa telepon seluler miliknya.

Kasus tersebut kemudian dilaporkan oleh orang tua korban kepada Polrestabes Medan.

Polisi melakukan penyelidikan hingga mengidentifikasi keberadaan telepon seluler korban.

Bimo mengatakan polisi awalnya mendeteksi telepon seluler korban berada di Dusun 5 Purwodadi. Penyelidikan kemudian mengarah kepada RH.

Polisi menangkap RH dan menemukan telepon seluler korban di rumahnya.

Dari pemeriksaan, polisi mengetahui ponsel tersebut dijual oleh DH bersama LM kepada RH.

"Pelaku menjual hp korban kepada penadah dengan harga Rp 600.000 dengan cara COD di Jalan Bilal," pungkasnya.

Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan menangkap LM di rumahnya di Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan.

LM disebut ikut menemani DH ketika menjual telepon seluler korban.

Sementara DH tidak berada di rumah tersebut karena sedang berada di rumah istri pertamanya di Jalan Platina IV, Kecamatan Medan Deli.

Polisi kemudian mendatangi lokasi tersebut dan menangkap DH.

"Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 6 kali menjual handphone hasil kejahatan kepada penadah," sebut Bimo.

Ketiga tersangka kini menjalani pemeriksaan dan proses hukum di Polrestabes Medan.

Polisi masih mendalami perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana lain yang dilakukan para tersangka.* (spd/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk "Prahara Pulau Emas" yang digelar Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Medan di Atrium Plaza Medan Fair, Rabu, 19 Agustus 2026.

Pameran tersebut menampilkan karya fotografi jurnalistik yang merekam jejak bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Baca Juga:

• Dua Nama Mengerucut di Musda Demokrat Sumut, Mikhael Siregar Sarankan Lokot Nasution Ikhlas

Dalam sambutannya, Rico mengatakan foto jurnalistik memiliki kekuatan untuk menggugah empati masyarakat.

Foto juga dapat menyampaikan harapan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Ia mencontohkan sejumlah foto fenomenal dunia, seperti The Vulture and The Little Child dan The Tank Man, yang menurutnya mampu menggerakkan perhatian dunia dan memengaruhi cara masyarakat melihat sebuah peristiwa.

"A picture speaks a thousand words". Setiap foto itu menceritakan ribuan kata. Efeknya akan sangat panjang, bahkan bisa berdampak dan menciptakan harapan," kata Rico Waas.

Rico juga membandingkan kekuatan foto jurnalistik dengan video yang saat ini banyak mendominasi media sosial.

Menurut dia, video memang memiliki kekuatan untuk menghadirkan peristiwa secara bergerak.

Namun, foto jurnalistik memberikan ruang bagi orang yang melihatnya untuk menafsirkan cerita yang berada dalam satu bingkai.

"Video itu menciptakan komentar, tapi kalau foto menciptakan cerita. Dia berada di dalam satu frame yang tidak bergerak. Tapi kita yang bisa memaknainya, bisa menceritakan dari A sampai Z," ujar Rico Waas.

Karena itu, Rico berharap pameran fotografi jurnalistik seperti "Prahara Pulau Emas" dapat terus digelar.

Ia juga menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Medan untuk berkolaborasi agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di tempat yang lebih baik.

"Kita perlu ngobrol bersama, mungkin tidak di dalam ruang formal saja, tapi kita duduk bicara bersama tentang jurnalistik media, secara pemberitaan dan jurnalistik foto, agar kita tetap bisa merawat karya-karya ini," pungkasnya.

Koordinator PFI Wilayah Sumatera, Hendra Syamhari, mengatakan pameran tersebut merupakan bagian dari rangkaian roadshow fotografi jurnalistik di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut Hendra, foto-foto yang dipamerkan menjadi catatan mengenai bencana besar yang pernah terjadi di Pulau Sumatera.

"Pameran foto ini mencatatkan sejarah kepada anak cucu kita, bawah di Pulau Sumatera pernah terjadi bencana besar," kata Hendra.

Hendra juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Medan yang mendukung pelaksanaan pameran tersebut.

Ia kemudian menceritakan perjuangan para jurnalis foto ketika meliput bencana.

Menurut dia, para pewarta foto kerap menghadapi kondisi berbahaya demi merekam situasi di lapangan.

"Jurnalis foto adalah profesi yang kerap melupakan diri demi tugas. Saat bencana menerpa, para pewarta menembus banjir dan menerjang bahaya tanpa memikirkan kondisi rumah sendiri atau keluarga yang ditinggalkan. Yang ada di pikiran mereka hanyalah memastikan kamera siap bekerja untuk mengabarkan kondisi sebenarnya kepada dunia," ujarnya.

Hendra mengatakan jurnalis foto memiliki peran penting di tengah maraknya informasi palsu atau hoaks.

Dokumentasi visual yang dibuat di lapangan dapat menjadi bagian dari upaya menghadirkan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Ia menegaskan jurnalis foto akan terus berkomitmen merekam berbagai peristiwa penting secara jujur dan berdasarkan hati nurani.

Pameran "Prahara Pulau Emas" turut dihadiri Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik, Ketua PFI Medan Riski Cahyadi, Ketua Panitia Pameran Irsan Mulyadi, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Di antaranya Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, Kepala BPBD Kota Medan Yunita Sari, Kepala Dinas Damkarmat Kota Medan Wandro Abadi Agnellus Malau, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, dan Kasat Pol PP Kota Medan M. Yunus.* (ad)

MEDAN — Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai Demokrat Sumut.

Keduanya adalah Sabam Sinaga, anggota DPR RI, dan Ketua DPD Demokrat Sumut saat ini, Lokot Nasution.

Baca Juga:

• Ponpes di Medan Rusak Parah Diterjang Angin Kencang, 15 Santriwati Diungsikan

Dalam dinamika menuju forum tersebut, dukungan dari sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) disebut mulai mengarah kepada Sabam Sinaga.

Mantan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPC Partai Demokrat Medan, Mikhael Siregar ST, membenarkan munculnya dua nama yang bersaing dalam bursa Ketua DPD Demokrat Sumut.

Menurut Mikhael, terdapat aspirasi perubahan di internal Partai Demokrat Sumut.

Ia menyebut dukungan terhadap Sabam Sinaga bahkan diklaim telah melewati separuh jumlah suara ditambah satu atau 1/2 N+1.

Namun, dukungan mayoritas DPC tersebut disebut belum dipublikasikan.

Mikhael mengatakan aspirasi perubahan tersebut menginginkan sosok ketua yang dapat membangun komunikasi dengan seluruh pengurus dan memperhatikan kader.

"Aspirasi itu menginginkan agar ketua DPD sosok yang dekat dengan semua pengurus dan peduli kepada kader. Mudah diajak komunikasi, terbuka dan membangun kebersamaan. Figur yang bersih dari kasus hukum dan sosok itu ada pada Sabam Sinaga," tegas Mikhael Siregar ST, Rabu, 19 Agustus 2026.

Mikhael mengatakan dukungan terhadap Sabam muncul di tengah keinginan sebagian kader agar kepemimpinan DPD Demokrat Sumut mengalami perubahan.

Di sisi lain, Lokot Nasution disebut masih berupaya mempertahankan posisi sebagai Ketua DPD Demokrat Sumut untuk periode kedua.

Lokot yang juga anggota DPR RI diketahui mulai melakukan konsolidasi ke sejumlah daerah untuk menggalang dukungan DPC.

Mikhael juga menyinggung kondisi internal DPD Demokrat Sumut selama lima tahun terakhir.

Ia menyebut komunikasi antarpengurus dinilai belum berjalan optimal.

Tanpa bermaksud mendiskreditkan Lokot Nasution, Mikhael menyoroti apa yang disebutnya sebagai kevakuman organisasi.

Menurut dia, kondisi tersebut bahkan membuat sebagian pengurus tidak saling mengenal dan komunikasi internal tidak berjalan baik.

Ia menyebut rapat pengurus lengkap juga dinilai jarang digelar selama periode tersebut.

Selain persoalan organisasi, Mikhael turut menyinggung adanya kasus korupsi yang mengaitkan nama Lokot Nasution dalam persidangan.

Menurut dia, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi.

Karena itu, Mikhael menyarankan Lokot Nasution mempertimbangkan untuk tidak kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Demokrat Sumut.

Mikhael mengatakan keputusan tersebut, jika diambil, dapat menjadi bentuk kecintaan terhadap Partai Demokrat.

"Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, saya berharap Ketua Lokot tidak mencalonkan lagi sebagai bentuk kecintaannya terhadap partai," tegasnya.

Ia menilai sikap tersebut akan lebih elegan di tengah munculnya aspirasi perubahan serta meningkatnya dukungan terhadap Sabam Sinaga.

"Untuk kebaikan bersama terutama bagi Partai Demokrat sebaiknya Ketua Lokot tidak perlu memaksakan diri lagi untuk menjadi Ketua DPD periode 2026-2031," ucapnya.

Mikhael menilai dinamika menjelang Musda Demokrat Sumut masih akan berkembang.

Dukungan dari DPC menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah kepemimpinan Partai Demokrat Sumut untuk periode 2026-2031.

Catatan: Klaim mengenai jumlah dukungan DPC dan persoalan hukum yang disebut dalam pernyataan Mikhael merupakan keterangan dari pihak yang bersangkutan dan belum merupakan keputusan resmi Musda.* (ad)

JAKARTA — Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut.

Penilaian itu disampaikan setelah melihat tingginya jumlah kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga Agustus 2026 berdasarkan data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Baca Juga:

• Wawalkot Tanjungbalai Lantik 26 Pejabat, Minta Birokrasi Bergerak Cepat Layani Masyarakat: Jangan Tunggu Perintah Baru Bertindak!

Salah satu yang menjadi sorotan ialah penggunaan kapal Roll On-Roll Off (Roro) yang mengangkut barang sekaligus penumpang.

Dalam rapat Komisi V DPR bersama Menteri Perhubungan, Basarnas, BMKG, dan sejumlah pihak terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026, Lasarus memaparkan data operasi pencarian dan pertolongan.

"Kami semua membaca halaman 36 ini, ada 601 operasi SAR, ada korban 3.607 total korban, 3.165 selamat, meninggal 239, hilang 203 orang, terevakuasi 3.404 orang, itu rentang Jauari sampai Agustus 2026, kecelakaan kapal, kapal tok ini," kata Lasarus.

Menurut dia, angka 203 orang yang masih dinyatakan hilang juga harus menjadi perhatian serius.

Ia menduga persoalan manifest penumpang maupun muatan perlu diperiksa lebih jauh.

"Tadi saya bilang ada 203 orang yang hilang, mungkin 203 orang hilang pasti ada yang tidak terdaftar di manifest," katanya.

Melihat kondisi tersebut, Lasarus meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengambil langkah konkret untuk menghentikan rentetan kecelakaan kapal.

"Ini Pak Menteri saya rasa kita mengalami darurat nih Pak, menurut saya darurat angkutan laut ini. Kalau saya lihat dari data halaman 36 ini, ini kami harap Pak Menteri kita sama sama sesuai tupoksi masing-masing bagaimana kita hentikan mesin pembunuh di laut bahasa saya," katanya.

Lasarus kemudian menyoroti muatan yang dibawa kendaraan, terutama truk, ke kapal Roro.

Menurut dia, pemerintah perlu memilah barang yang aman diangkut bersama penumpang dan barang yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Ia mengusulkan barang berbahaya diangkut menggunakan kapal khusus, bukan kapal kecil atau kapal yang juga membawa penumpang.

"Pak Menteri, Pak Wamen, Bapak dari unsur kepolisian Pak ya. Kan kalau kita masuk ke bandara itu pak, kan ada jenis barang yang boleh masuk ke pesawat ada yang tidak. Menurut saya Pak dari dua kejadian ini, sudah waktunya Pak untuk memilah muatan yang ada di truk Pak Menteri. Ini muatan ini berbahaya nggak kalau dikelompokkan dengan muatan-muatan lain?" kata Lasarus.

"Kalau berbahaya ini melokalisirnya seperti apa? Karena barang ini kan tetap mesti diangkut. Mungkin diangkut pakai kapal khusus misalnya. Jadi tidak boleh lagi nitip di kapal-kapal kecil karena itu membahayakan penumpang dan kapal yang ada," lanjutnya.

Untuk mengantisipasi barang berbahaya masuk ke kapal, Lasarus mendorong pemerintah memperkuat penggunaan teknologi pemeriksaan.

"Nah memang kembali lagi Pak Menteri kita butuh pembenahan di X-ray, kemudian alat-alat yang diperlukan untuk mendeteksi barang-barang," kata Lasarus.

Menurut dia, teknologi tersebut diperlukan agar petugas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dapat mengetahui isi kendaraan sebelum masuk ke kapal.

"Bapak mesti punya mengadakan teknologi sebenarnya sekarang sih Pak nggak terlalu rumit menurut saya ya, ya kita contoh sekarang ada alat kok untuk sudah bisa menembak kendaraan mobil ini muatannya berapa? sudah ada Pak teknologinya aja mungkin kita perlu cari Pak Menteri sehingga memudahkan teman-teman KSOP di lapangan, ya karena memang beda hal Pak menangani angkutan mobil di jalan dengan menangani angkutan kapal adalah dua hal yang berbeda," tutur Lasarus.

Ia mengatakan karakteristik angkutan laut berbeda dengan transportasi darat karena kapal membawa banyak orang dan barang dalam satu ruang.

"Karena kapal ini satu, jumlah orang banyak, barang yang dibawa banyak, numpuk di satu tempat. Proses bongkar muatnya ada waktunya, proses juga muat maupun bongkarnya ada waktunya," tambahnya.

Lasarus juga meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi kemungkinan memisahkan angkutan barang dan penumpang.

Menurut dia, kapal Roro yang mengangkut keduanya memiliki risiko keselamatan yang perlu dikaji.

"Kemudian menurut saya juga Pak harus dipilah secara baik. Apakah belum waktunya kita untuk memilah ya udah kapal Roro barang barang saja gitu loh. Ya kapal penumpang penumpang, jangan Roro barang dicampur sama penumpang ini juga soal," kata Lasarus.

"Ini menurut saya harus kita evaluasi Pak Menteri. Bisa nggak sih kita pisah barang dengan penumpang? Harusnya bisa Pak," tambahnya.

Ia menilai pemisahan tersebut dapat memudahkan pengawasan terhadap manifest serta barang yang diangkut.

"Tinggal kita putuskan saja mau yang mana gitu loh, dari kejadian yang sudah kita lewati. Barang barang saja, truk truk saja. Ya penumpang penumpang kita pisahkan sendiri. Nanti kalau dibuat seperti itu ada kemudahan Pak, saya yakin dengan demikian manifest pasti lebih mudah diawasi, ya lebih mudah diawasi," jelasnya.

"Jadi Kementerian Perhubungan menurut saya dengan di undang-undang kita udah rigid sekali Pak mengatur hal-hal seperti ini tinggal turunannya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri," tambahnya.

Lasarus mengatakan usulan tersebut muncul karena sejumlah kecelakaan kapal diduga berkaitan dengan kendaraan dan muatan yang dibawa ke kapal.

"Kenapa saya rilis barang ini khusus? Karena dua kejadian ini Pak, dari sekian kejadian yang sudah terjadi itu dari angkutan yang dibawa oleh truk yang bawa angkutan yang kita tidak tahu isinya apa ini kan aneh," ungkapnya.

Menurut Lasarus, barang yang tidak diketahui jenis dan karakteristiknya dapat meningkatkan risiko kebakaran ketika kapal sedang berlayar.

Risiko tersebut semakin besar ketika muatan barang dan penumpang berada dalam kapal yang sama.

"Ya bisa terbakar di dalam kapal yang sedang berlayar, di mana juga barang dicampur dengan orang. Roro ini kan barang dicampur dengan orang Pak," pungkasnya.

Lasarus menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama operator maupun pemilik kapal.

Ia meminta tidak ada lagi korban jiwa dalam proses penyeberangan maupun pelayaran.

"Kemudian juga menurut saya Pak operator mau tidak mau Pak, memang ini repot, ya, ini repot, pemilik kapal. Tugas kita ini kan harus memenuhi keselamatan nomor satu. Tadi Pak Menteri menyampaikan satu korban itu terlalu banyak. Satu korban terlalu banyak itu berarti tidak boleh ada korban yang boleh timbul dari sebuah operasi penyeberangan atau pelayaran sebuah kapal Pak. Nggak boleh ada korban," tuturnya.

"Untuk menghindari tidak boleh ada korban, seluruh unsur yang bisa menimbulkan bahaya harus kita pinggirkan," ucap Lasarus.* (kp/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Haniv sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 25 Februari 2025.

Baca Juga:

• Hakim Tipikor Minta Eks Pejabat Bea Cukai Berkata Jujur: Sepanjang Tidak Melanggar Hukum, Enggak Masuk Penjara

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Hussein, mengatakan Haniv ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

"KPK melakukan penahanan terhadap HNV untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 19 Agustus sampai dengan 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 19 Agustus 2026.

Menurut Taufik, Haniv diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan pribadi serta usaha anaknya.

Salah satu dugaan tersebut terjadi pada 2016.

Saat itu, Haniv disebut mengirimkan surat elektronik atau email kepada bawahannya yang berisi permintaan untuk mencarikan sponsorship fashion show atas nama anaknya, Feby Paramita.

Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada sejumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta maupun di luar Jakarta.

"Bahwa kemudian pada tahun 2016, HNV mengirimkan surat elektronik (email) kepada bawahannya (Kepala Kantor) yang berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship fashion show atas nama anaknya (FP)," jelas Taufik.

"Atas permintaan dari HNV, perusahaan-perusahaan tersebut meresponsnya dengan mengirimkan uang sponsorship langsung ke rekening anak HNV," lanjutnya.

KPK menyebut uang sponsorship yang diterima dari sejumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta mencapai sekitar Rp400 juta.

Sementara dari perusahaan di luar Jakarta nilainya sekitar Rp300 juta.

"Bahwa total uang yang diterima dari beberapa perusahaan WP Jakarta lebih kurang mencapai Rp 400 Juta dan perusahaan di luar WP Jakarta lebih kurang sebesar Rp 300 Juta," sebut Taufik.

Selain uang sponsorship, KPK juga menduga Haniv menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing dari sejumlah pihak.

Pada 2014 hingga 2022, Haniv diduga menerima gratifikasi melalui perantara bernama Budi Satria Atmadi.

Uang tersebut kemudian dimasukkan ke deposito dengan nilai sekitar Rp10 miliar.

Kemudian pada 2013 hingga 2018, Haniv juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing dari sejumlah pihak.

Uang tersebut diduga ditukar melalui sejumlah money changer dengan total nilai sekitar Rp10 miliar.

KPK menyebut keseluruhan gratifikasi yang diduga diterima Haniv dari sejumlah perusahaan mencapai Rp20,7 miliar.

"Bahwa total penerimaan gratifikasi oleh HNV yang berasal dari sejumlah perusahaan tersebut, sekurang-kurangnya mencapai Rp 20,7 miliar," kata Taufik.

Atas dugaan penerimaan gratifikasi tersebut, Haniv disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).* (kp/ad)

TANJUNGBALAI — Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melantik dan mengambil sumpah 26 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, Rabu, 19 Agustus 2026.

Pelantikan berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Ponpes di Medan Rusak Parah Diterjang Angin Kencang, 15 Santriwati Diungsikan

Fadly mengatakan pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi Pemerintah Kota Tanjungbalai sekaligus momentum untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

"Hari ini kita menyaksikan sebuah momentum penting perjalanan dalam Pemerintahan Kota Tanjungbalai, yakni Birokrasi Kota dalam melaksanakan pelantikan, pengukuhan, pengangkatan dan mutasi pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintahan Kota Tanjungbalai," ujar Fadly.

Ia kemudian menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

"Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada bapak/ibu sekalian yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya hari ini," ujarnya.

Fadly menjelaskan pelantikan dan pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penataan tersebut juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 37 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.

Selain itu, penataan jabatan dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 16 Juli 2026 terkait inpassing jabatan fungsional analis kebencanaan melalui mekanisme penyetaraan jabatan sesuai Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2023.

Menurut Fadly, penataan kelembagaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Tanjungbalai.

"Langkah ini juga diselaraskan dengan rekomendasi sekretaris utama badan nasional penanggulangan bencana tanggal 16 juli 2026 terkait inpassing jabatan fungsional analis kebencanaan melalui mekanisme penyetaraan jabatan sesuai Permenpan-RB Nomor 1 tahun 2023. Penataan kelembagaan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga dengan ini kami menekankan kepada bapak/ibu untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel," ungkap Fadly.

Fadly meminta pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Ia juga mendorong lahirnya inovasi dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.

"Terapkanlah budaya kerja ASN Berakhlak—berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif—dengan semangat "bangga melayani bangsa. Fadly juga meminta agar para pejabat yang dilantik melahirkan inovasi dan ide-ide kreatif, baik dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun pembangunan daerah menuju tanjungbalai emas (elok, maju, agamais, dan sejahtera)," tegas Fadly.

Ia juga meminta organisasi perangkat daerah yang menangani persoalan teknis agar lebih cepat merespons persoalan di lapangan.

"Bergeraklah secara cepat dan taktis, jangan menunggu laporan masuk ke meja Wali Kota atau menunggu perintah pimpinan baru bertindak," ujar Fadly.

Fadly secara khusus memberikan arahan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai yang baru dilantik.

Menurut dia, posisi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas daerah, terutama karena Tanjungbalai merupakan wilayah dengan masyarakat yang heterogen.

"Secara khusus, kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, saudara memiliki peran sentral dan strategis dalam menjaga stabilitas daerah. Kota Tanjungbalai sebagai kota yang heterogen pastikan selalu terjaga kerukunan dan persatuannya, jaga stabilitas politik dan keamanan daerah, perkuat sinergi dan kolaborasi yang solid dengan forkopimda, instansi vertikal, ormas, serta para tokoh masyarakat di Tanjungbalai," ungkapnya.

Di tengah perkembangan teknologi digital, Fadly meminta pemerintah memanfaatkan media sosial untuk memantau dinamika masyarakat.

"Dalam era digitalisasi saat ini, manfaatkan media sosial secara positif untuk memantau dinamika di tengah warga. Responslah persoalan publik sekecil apa pun dengan cepat dan bijak. Masyarakat tentu menginginkan penanganan yang serba instan, namun di sinilah peran kita untuk memberikan penjelasan yang edukatif dan menentramkan," tambahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat, terutama ketika muncul informasi yang belum benar.

"Terakhir Wakil Wali Kota Muhammad Fadly menyampaikan agar memberikan edukasi publik dengan bahasa yang santun, narasi yang membangun, serta tanpa emosi. luruskan disinformasi secara bijak agar kepercayaan publik terhadap pemerintah kota tanjungbalai terus terjaga," pungkasnya.

Berikut 26 pejabat yang dilantik dan dikukuhkan:

1. M Idris, SH — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.
2. Gando Tuah, SH, MAP — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai.
3. Sofian Pohan, SH — Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.
4. Syafrul Nizam, S.Pd — Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai.
5. Mohammad Sukri, S.HI — Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kota Tanjungbalai.
6. Aryo Sigit, STP, M.M — Kepala Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kota Tanjungbalai.
7. Abu Said Lubis, S.Ag — Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai.
8. Dedy Darma, S.PI. — Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai.
9. Fitri Adi, SE, M.AP — Kepala Seksi Penanganan Konflik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai.
10. Taufik Elvian Batubara, SH — Kepala Subbagian Keuangan pada BPBD Kota Tanjungbalai.
11. Renti Ertati Sihaloho, S.Kom — Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada BPBD Kota Tanjungbalai.
12.Apri Meliani Nasution, SH — Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai.
13. Elfina Siahaan, SH, M.A.P. — Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Kecamatan Tanjungbalai Utara.
14. Maria Santifa, SE, M.A.P. — Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan.
15. Nelly Gemi Nesti, S.Pd — Kepala Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sei Tualang Raso.
16. Al Munawar, S.E — Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur.
17. Lefri Alamsyah, S.Pd, M.Pd — Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung.
18. Fauzi Ramadhan Nabil, S.Pi — Kepala Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan.
19. Mariati, SH., M.AP — Analis Kebencanaan Ahli Madya pada BPBD Kota Tanjungbalai.
20.Juli Alfiani, S.S., M.M — Analis Kebencanaan Ahli Madya pada BPBD Kota Tanjungbalai.
21. Mahyudanil, S.E — Analis Kebencanaan Ahli Madya pada BPBD Kota Tanjungbalai.
22. Muhammad Nawwir Caniago, S.Sos — Analis Kebencanaan Ahli Madya pada BPBD Kota Tanjungbalai.
23. Andriany Daulay, S.E. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Kota Tanjungbalai.
24. Arjunawati, S.E., M.M. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Kota Tanjungbalai.
25. Sihol Maruli Tua Simbolon, ST — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Kota Tanjungbalai.
26. Misnizun, S.H. — Analis Kebencanaan Ahli Pertama pada BPBD Kota Tanjungbalai.

Pelantikan tersebut diharapkan memperkuat kinerja birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Tanjungbalai.* (ad)

MEDAN — Angin kencang yang menerjang Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa malam, 18 Agustus 2026, menyebabkan sejumlah bangunan rusak.

Salah satunya Pondok Pesantren Santriwati Al-Abrary di Jalan Suka Eka Nomor 15, Kecamatan Medan Johor.

Baca Juga:

• Waspada Cuaca Ekstrem! BMKG Keluarkan Peringatan Hujan Lebat dan Angin Kencang hingga 21 Agustus di Sumut

Kondisi itu membuat sekitar 15 santriwati yang sedang menimba ilmu harus dipindahkan sementara ke lokasi lain.

Pimpinan Pondok Pesantren Santriwati Al-Abrary, Mukti Abrar, mengatakan peristiwa terjadi ketika para santriwati tengah beraktivitas di tengah hujan deras dan angin kencang.

"Kejadiannya tadi malam, waktu santriwati kita lagi beraktivitas hujan dan angin kuat. Memang di kawasan Jalan STM itu banyak yang kena, tempat tahfiz kita salah satu yang paling parah," ujarnya, Rabu (19/8/2026) sore.

Mukti mengatakan terdapat sekitar 15 santriwati yang belajar di pondok pesantren tersebut.

Setelah hujan dan angin reda, ia langsung mengambil langkah untuk memindahkan para santriwati ke lokasi lain.

"Malam itu juga saya pesankan angkot biar anak-anak kita diungsikan di Pinang Baris, disana ada juga lokasi kita, disitulah sementara mereka belajar," ucapnya.

Para santriwati untuk sementara mengikuti kegiatan belajar di lokasi milik pondok pesantren yang berada di kawasan Pinang Baris.

Sementara itu, bangunan Pondok Pesantren Al-Abrary di Jalan Suka Eka belum dapat digunakan karena bagian atap mengalami kerusakan parah.

"Bisa dibilang hampir 70 persen rusak, atap sengnya copot hampir semua, jadi tidak bisa digunakan belajar," ujar Mukti.

Mukti mengatakan dirinya kini berupaya mencari biaya untuk memperbaiki bangunan pesantren.

Ia bahkan mengaku sedang mencari pinjaman agar proses perbaikan dapat segera dilakukan.

"Makanya sekarang secara pribadi saya cari pinjaman, utang untuk bisa perbaiki pondok pesantren kami. Ya setidaknya biar cepat bisa dipakai kembali," ucapnya.

Menurut Mukti, perbaikan bangunan perlu segera dilakukan agar kegiatan belajar para santriwati tidak terganggu.

Apalagi, para santri tengah menjalani program menghafal Al-Quran.

"Karena rata-rata anak-anak kita ini gratis uang sekolahnya, mereka ada orangtua asuhnya yang membiayai, Rata-rata begitu, sedikit yang memang dibiayai orangtua aslinya," tutur Mukti.

Ia berharap bangunan pondok pesantren dapat segera diperbaiki sehingga para santriwati bisa kembali belajar di tempat semula.

Mukti mengatakan hingga Rabu, 19 Agustus 2026, belum ada bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki kerusakan pesantren tersebut.

Meski demikian, pihak pondok pesantren terbuka terhadap bantuan dari masyarakat maupun pihak lain yang ingin membantu proses pemulihan bangunan.

"Kalau bantuan (dari pemerintah) sementara belum, tapi kalau memang ada yang hendak bantu, kami terbuka, yang penting anak-anak kami tidak terganggu belajarnya," katanya.

Kerusakan Pondok Pesantren Al-Abrary menjadi bagian dari dampak cuaca buruk yang melanda sejumlah wilayah di Medan Johor.

Pemerintah dan petugas terkait sebelumnya melakukan pendataan terhadap rumah dan bangunan yang terdampak angin kencang di kawasan tersebut.* (ad)

MEDAN — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada 19 hingga 21 Agustus 2026.

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga sangat lebat dan angin kencang.

Baca Juga:

• Kisah Nurbaiti, Lansia 73 Tahun yang Merangkak Keluar Saat Rumah Hancur Diterjang Puting Beliung di Medan Johor

Zona kuning menunjukkan potensi hujan sedang hingga lebat, sedangkan zona oranye menunjukkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat.

Adapun zona merah menunjukkan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem.

Selain itu, BMKG juga memberikan peringatan khusus untuk wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang.

Untuk kategori kuning atau potensi hujan sedang hingga lebat, BMKG memperkirakan kondisi tersebut dapat terjadi di Humbang Hasundutan, Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Labuhanbatu, dan Sibolga.

Sementara itu, kategori oranye atau potensi hujan lebat hingga sangat lebat diperkirakan terjadi di Tapanuli Tengah, Deli Serdang, Kota Medan, Binjai, dan Langkat.

Khusus Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Langkat, hujan deras juga berpotensi disertai petir.

Untuk kategori merah, BMKG tidak mendeteksi adanya wilayah di Sumatera Utara yang berpotensi mengalami hujan sangat lebat hingga ekstrem.

Selain hujan lebat, BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang di Deli Serdang, Kota Medan, Binjai, dan Langkat.

"Peringatan dini angin kencang, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Binjai, Langkat," tulis BMKG Wilayah I Medan, Rabu (19/8/2026).

Kondisi atmosfer tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya belokan angin dan konvergensi angin di sekitar pantai timur Sumatera Utara.

Suhu muka laut yang relatif hangat juga meningkatkan pasokan uap air di wilayah Sumatera Utara.

BMKG mencatat hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat telah terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.

Curah hujan tercatat mencapai 153 milimeter di Pos Hujan Hutabalang, Tapanuli Tengah, pada 13 Agustus.

Kemudian 108 milimeter di Pos Hujan Tanjung Balai pada 14 Agustus, 76,2 milimeter di Serdang Bedagai pada 15 Agustus, serta 60 milimeter di Kota Binjai.

BMKG menjelaskan pertumbuhan awan hujan masih berpotensi terjadi akibat adanya belokan angin di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera.

Kondisi tersebut diperkuat oleh gelombang atmosfer yang masih aktif dan suhu muka laut yang hangat.

Pada pagi hingga siang hari, sebagian wilayah diperkirakan mengalami kondisi cerah hingga berawan.

Kondisi tersebut membuat suhu permukaan meningkat dan memicu pemanasan permukaan atau solar heating.

Pemanasan ini kemudian dapat meningkatkan ketidakstabilan atmosfer dan mendukung pertumbuhan awan hujan.

Wilayah yang berpotensi mengalami kondisi tersebut meliputi Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Simalungun, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Gunungsitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat.

Kondisi atmosfer di Indonesia sendiri masih dinamis.

BMKG dalam prakiraan cuaca sepekan periode 18-24 Agustus 2026 juga menyebut sebagian besar wilayah Indonesia masih didominasi kondisi relatif kering, meski sejumlah daerah tetap berpotensi mengalami hujan.

Masyarakat Sumatera Utara, terutama yang berada di wilayah dengan peringatan dini, disarankan memantau perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar rumah.

Saat hujan disertai petir dan angin kencang, warga sebaiknya menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame, atau bangunan yang berisiko roboh.* (tm/ad)

ACEH TENGAH — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Dari 1.615 hektare sawah yang masuk kategori rusak ringan, sebanyak 1.496 hektare atau lebih dari 90 persen telah ditangani hingga 18 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Kisah Nurbaiti, Lansia 73 Tahun yang Merangkak Keluar Saat Rumah Hancur Diterjang Puting Beliung di Medan Johor

Upaya tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian dengan anggaran sekitar Rp6,8 miliar.

Anggaran itu digunakan untuk membantu mengembalikan aliran air agar kembali menjangkau lahan pertanian milik masyarakat.

"Jadi untuk Aceh Tengah luasannya 1.615 hektar itu yang ringan. Saat ini yang sudah terealisasi 1.496 yang kita kerjakan. Artinya 90 persen kita kerjakan untuk merehab yang kategori ringan. Jadi itu yang dominan dengan irigasi tersiernya," kata Nasrun saat meninjau lokasi rehabilitasi sawah bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Selasa (18/8/2026).

Kerusakan lahan dan jaringan irigasi membuat sebagian petani tidak dapat mengolah sawah.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sekaligus berpotensi mengganggu ketersediaan pangan daerah jika pemulihan tidak segera dilakukan.

Nasrun mengatakan pemerintah daerah mendorong percepatan rehabilitasi agar petani dapat kembali menggarap lahan dan menghasilkan pangan.

"Saat pertama pascabencana otomatis akibat kondisi alam ini sawah kita tidak bisa diairi. Oleh karena itu Bupati Aceh Tengah merekomendasikan untuk percepat kegiatan ini. Agar masyarakat bisa bersawah dan bisa menghasilkan pangan sendiri," ujar Nasrun.

Pemkab Aceh Tengah menargetkan seluruh sawah kategori rusak ringan dapat kembali siap ditanami pada awal September 2026.

Setelah menyelesaikan rehabilitasi lahan rusak ringan, pemerintah daerah mulai mempersiapkan penanganan 754 hektare sawah dengan kategori rusak sedang.

Tahapan awal untuk rehabilitasi tersebut berupa Survei, Investigasi, dan Desain (SID).

"Dalam minggu depan ini akan dilakukan SID untuk rehab sedang seluas 754 hektar," kata Nasrun.

Di tingkat Provinsi Aceh, realisasi kegiatan bantuan pertanian tercatat sekitar Rp253,5 miliar atau 49,2 persen dari total pagu anggaran Rp515,2 miliar.

Pemerintah kabupaten dan kota didorong segera menyelesaikan berbagai kendala administrasi maupun teknis.

Percepatan diperlukan agar anggaran yang telah tersedia dapat segera diwujudkan menjadi pekerjaan di lahan pertanian masyarakat.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh Firdaus mengatakan proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan masih perlu dipercepat.

"Realisasi kegiatan kita baru sekitar 49 persen. Kami mengharapkan kabupaten dan kota segera menyelesaikan persoalan yang menyebabkan keterlambatan proses administrasi karena anggaran ini sudah berada di kabupaten," kata Firdaus.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang dihimpun Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, total luas sawah terdampak bencana di seluruh Aceh mencapai 57.171 hektare.

Kerusakan tersebut terdiri atas beberapa kategori, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga lahan yang hilang akibat terjangan arus.

Pemulihan lahan pertanian menjadi penting karena sektor tersebut tidak hanya berkaitan dengan penghasilan petani, tetapi juga dengan keberlanjutan produksi pangan di Aceh.

Di Aceh Tengah, pemerintah daerah kini memprioritaskan penyelesaian rehabilitasi sawah rusak ringan agar petani dapat kembali menanam pada awal September.

Penanganan kemudian akan dilanjutkan terhadap lahan yang mengalami kerusakan sedang.* (ad)

MEDAN — Nurbaiti, 73 tahun, masih mengais material bangunan yang berserakan di rumahnya di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Dengan tubuh renta yang telah membungkuk, Nurbaiti menyibak batu, kayu, seng, hingga pecahan kaca untuk mencari perkakas yang masih bisa diselamatkan.

Baca Juga:

• Menhan Sjafrie: Indonesia Akan Kedatangan Lebih Banyak Pesawat Angkut dan Tempur

Rumahnya menjadi salah satu yang mengalami kerusakan paling parah.

Hampir seluruh bangunan rumah tersebut luluh diterjang angin kencang pada Selasa malam, 18 Agustus 2026.

Nurbaiti bahkan sempat terjebak di dalam rumah ketika angin puting beliung menerjang kawasan Medan Johor.

"Sempat tidak bisa keluar malam itu. Karena bahu nenek tertimpa kayu broti rumah yang jatuh, tapi tidak berdarah. Jadi nenek merangkak keluar rumah menuju ke kanal depan," kata Nurbaiti, Rabu (19/8/2026).

Setelah berhasil keluar, Nurbaiti melihat seng-seng rumah warga beterbangan. Saat itu, ia berada seorang diri di sekitar kanal.

"Sampai di kanal, nenek lihat banyak seng rumah warga beterbangan. Nenek sendirian di situ. Ya Allah, takut nenek sengnya itu kena leher atau yang lainnya," sambung dia.

Nurbaiti menyelamatkan diri seorang diri karena suaminya yang juga sudah lanjut usia sedang sakit.

Keduanya tinggal berdua di rumah tersebut setelah anak mereka merantau dan bekerja sebagai pekerja bangunan.

Saat kejadian, suami Nurbaiti akhirnya berhasil keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri.

Ia kemudian dibawa Pemerintah Kota Medan ke rumah sakit setelah kepalanya terluka akibat tertimpa material bangunan.

Sementara itu, Nurbaiti memilih berteduh di rumah tetangga.

"Nenek masuk ke rumah ibu itu (tetangga). Di sana nenek berteduh. Nenek tidak ada ingat apa-apa, cuma memikirkan apakah bisa selamat gitu. Karena sudah tidak tahan lagi terombang-ambing kena angin," lanjutnya.

Nurbaiti saat itu belum mengetahui kondisi rumahnya.

Listrik yang padam membuat suasana sekitar gelap sehingga ia tidak dapat melihat kerusakan yang terjadi.

Kondisi rumahnya baru diketahui Nurbaiti pada keesokan pagi.

"Kata tetangga, sudah tidak apa-apa, pelan-pelan nenek lihat rumah nenek. Mati lampu, tidak nampak lagi, baru tadi pagi Nenek lihat sudah habis dan hancur rata," ungkap Nurbaiti.

Air mata Nurbaiti tak terbendung ketika menceritakan musibah yang menimpanya.

Namun, di tengah kehilangan tempat tinggal, ia mengaku bersyukur masih diberi keselamatan.

"Memang kuasa dari Allah, kalau masih ada nyawa dikasih-Nya, jadi nenek berteduh. Nenek minta keselamatan saja lah. Enggak ada memikirkan harta. Memang harta nenek juga tidak ada, makanya cuma memikirkan keselamatan saja," jelasnya.

Nurbaiti dan suaminya telah tinggal di Kelurahan Sukamaju sejak 1993.

Selama lebih dari tiga dekade tinggal di kawasan tersebut, baru kali ini ia merasakan angin puting beliung dengan kekuatan sebesar itu.

"Ini rumah kami sendiri. Dulu pernah juga kejadian yang sama. Tapi hanya angin kencang. Sengnya yang terangkat cuma sedikit saja. Tidak seperti sekarang ini," akunya.

Dahulu, Nurbaiti bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional. Suaminya bekerja sebagai penarik becak.

Namun, setelah terserang penyakit rematik, Nurbaiti tidak lagi dapat bekerja.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keduanya mengandalkan kiriman dari anak yang merantau.

Kini, setelah rumah mereka hancur, Nurbaiti masih harus membersihkan sisa material bersama saudaranya yang juga sudah lanjut usia.

Meski rumahnya nyaris rata dengan tanah, Nurbaiti tidak ingin meninggalkan kawasan yang telah menjadi tempat tinggalnya selama puluhan tahun.

Ia berharap masih dapat bertahan dan kembali tinggal di lokasi tersebut.

"Harapan nenek, ya, masih ada nyawa dikasih Allah, nenek tetap mau tinggal lagi di sinilah," ujarnya.

Nurbaiti juga berharap pemerintah memberikan bantuan agar ia dan suaminya memiliki tempat untuk berteduh.

"Saya berharap pemerintah bermurah hati membantu kami dan supaya kami bisa punya tempat berteduh. Saya tidak mau ke mana-mana lagi, kalau bisa tetap di sini," harapnya.

Kisah Nurbaiti menjadi gambaran warga yang terdampak langsung bencana angin puting beliung di Medan Johor.

Di tengah rumah yang hancur dan harta benda yang tidak lagi tersisa, keselamatan menjadi hal utama yang ingin ia pertahankan.* (km/ad)

JAKARTA — Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, meminta eks Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo berkata jujur mengenai apa yang diketahuinya dalam persidangan.

Peringatan itu disampaikan Brelly saat memimpin sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Roy Suryo Memanas, Hakim Pukul Palu: Jangan Seolah-olah Tidak Ada Saya di Sini!

"Kalau yang benar menurut terdakwa A ya silakan A, enggak perlu saksi ngomong B, terdakwa harus ngomong B juga," kata Brelly di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Menurut Brelly, terdakwa maupun saksi memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan di persidangan.

Jika terdapat keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan fakta yang diketahui terdakwa, hal tersebut dapat disampaikan atau dibantah.

"Kalau harus dibantah, bantah saja silakan ya. Intinya bebas baik saksi maupun terdakwa," ujar dia.

Brelly juga meminta tim penasihat hukum tetap mendampingi Budiman Bayu selama persidangan.

Pendampingan tersebut dinilai penting agar Budiman tidak merasa khawatir ketika menyampaikan keterangannya.

"Nanti advokat ini aja ya, maksudnya dampingi. Soal apa namanya psikologinya juga supaya di-support juga ya, enggak perlu khawatir di persidangan," kata Brelly.

Hakim juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perlindungan apabila Budiman mendapat ancaman selama proses hukum berlangsung.

"Kalau ada ancaman dan sebagainya, KPK kami perintahkan supaya keamanan terdakwa supaya dijaga. Enggak perlu takut," ujar hakim.

Brelly kemudian menekankan pentingnya kebebasan seseorang dalam menyampaikan keterangan di hadapan hukum.

Menurut dia, masyarakat tidak seharusnya kembali berada dalam kondisi takut menyampaikan pendapat seperti pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

"Ini negara kita enggak akan jadi negara maju kalau kembali ke masa zaman Orde Baru atau Orde Lama dulu ya. Kita mau bicara apa, enggak boleh, dan sebagainya. Mau bicara, masuk penjara," kata Brelly.

Ia menegaskan setiap orang tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keterangan selama tidak melanggar ketentuan hukum.

"Sepanjang tidak melanggar hukum, enggak masuk penjara," ujar dia.

Budiman Bayu merupakan terdakwa dalam perkara dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Jaksa KPK sebelumnya mendakwa Budiman menerima gratifikasi berupa Rp5,278 miliar, Rp525 juta dalam mata uang dolar Singapura, US$10 ribu, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.

Jaksa menyatakan gratifikasi tersebut diterima Budiman bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal serta mantan Kasubdit Intelijen Sisprian Subiyaksono.

"Telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri menerima gratifikasi," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam sidang pada 28 Juli 2026.

Menurut jaksa, uang tersebut berasal dari pemilik Bluerey Cargo Group John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Bluerey Cargo Dedi Kurniawan Sukolo, Ketua Tim Dokumen Importasi Bluerey Cargo Andri, para pengusaha rokok, serta sejumlah pihak lain yang memiliki kepentingan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.

Jaksa menyebut penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatan para terdakwa.

Salah satunya, setelah rapat terkait aktivitas Bluerey Cargo pada 11 Juli 2025, Rizal disebut meminta agar perusahaan tersebut dibantu.

Budiman kemudian didakwa menerima uang melalui Orlando Hamonangan sebanyak tujuh kali dengan total Rp525 juta dalam bentuk dolar Singapura.

Jaksa juga menyatakan seluruh penerimaan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Atas perbuatannya, Budiman didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.* (km/ad)

JAKARTA — Sidang praperadilan keempat Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 19 Agustus 2026, sempat berlangsung gaduh.

Perdebatan terjadi setelah kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, memprotes pihak turut termohon dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Siapkan Jurus Hadapi Praperadilan Keempat Roy Suryo

Saat Didit memberikan keterangan, pihak turut termohon beberapa kali menyela dengan mengajukan pertanyaan kepada ahli.

Didit kemudian mengatakan telah berulang kali menjawab pertanyaan yang disampaikan.

Namun, pihak turut termohon kembali menyela karena menilai jawaban Didit belum menjawab pertanyaan yang diajukan.

Situasi itu kemudian membuat Refly Harun menyampaikan keberatan dalam persidangan.

"Ini kami (pihak termohon) protes ya, ini (pihak turut termohon) nanya tapi motong (pembicaraan), nanya tapi motong," ujar Refly dalam persidangan.

Perdebatan antara kedua pihak membuat suasana ruang sidang semakin gaduh.

Hakim tunggal praperadilan, I Ketut Darpawan, kemudian memukul palu untuk menenangkan situasi.

"Jangan seolah-olah tidak ada saya di sini, tidak usah bertengkar di sini ngapain, ada hakimnya," ujar I Ketut.

Usai persidangan, Didit Wijayanto mengatakan dirinya merasa telah menjawab pertanyaan yang disampaikan pihak turut termohon.

"Saya sudah jawab dan berulang-ulang, tapi dia (pihak turut termohon) bilang (saya) belum jawab," ujar Didit kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Didit, pertanyaan tersebut berkaitan dengan prinsip keadilan dalam proses praperadilan.

Ia menjelaskan, praperadilan merupakan salah satu ruang bagi tersangka untuk mencari keadilan apabila terdapat persoalan dalam proses hukum yang dijalaninya.

"Prapid (praperadilan) ini mencari keadilan juga, sama!" ucap Didit.

Didit kemudian memberikan contoh seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan mengajukan praperadilan untuk mempersoalkan penerapan pasal terhadap dirinya.

"Orang itu mengajukan praperadilan untuk mencopot Pasal 338-nya," kata Didit.

Selain itu, Didit menyinggung persoalan penahanan terhadap seseorang.

Menurut dia, penahanan harus memenuhi syarat materiil dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

"Jangan gampang-gampang nahan orang," kata Didit.

Praperadilan keempat yang diajukan Roy Suryo mempersoalkan sejumlah tindakan dan proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Beberapa persoalan yang dipermasalahkan antara lain pencekalan, tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP, serta penggunaan rezim KUHP yang berbeda dalam penetapan Roy Suryo sebagai tersangka.

Sidang tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya.

Perdebatan yang terjadi di ruang sidang menunjukkan bahwa masing-masing pihak masih mempertahankan argumentasi hukum dalam perkara tersebut.

Keputusan mengenai sah atau tidaknya tindakan yang dipersoalkan Roy Suryo nantinya berada pada kewenangan hakim yang memeriksa perkara.* (km/ad)

JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Indonesia akan menerima lebih banyak pesawat angkut dan pesawat tempur dalam beberapa tahun mendatang.

Penambahan armada tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Baca Juga:

• Pemkab Batu Bara Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Penghapusan Piutang PBB-P2 Kedaluwarsa

Pernyataan itu disampaikan Sjafrie ketika membahas rencana pemerintah mengembangkan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau perawatan dan perbaikan pesawat Hercules C-130H untuk kawasan Asia.

Menurut Sjafrie, pengembangan Kertajati tidak hanya akan difokuskan pada perawatan pesawat angkut.

Pemerintah juga membuka peluang menjadikan fasilitas tersebut sebagai pusat perawatan pesawat tempur.

"Jadi, ini adalah pekerjaan yang akan kita kerjakan pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya," ucap dia.

Sjafrie mengatakan Indonesia mulai mampu melakukan modernisasi pesawat angkut C-130 Hercules secara mandiri melalui industri pertahanan dalam negeri.

Kemampuan tersebut ditandai dengan selesainya modernisasi pesawat C-130 Hercules bernomor ekor A-1319.

Modernisasi dilakukan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia dan pesawat tersebut diserahkan kepada Kementerian Pertahanan pada Rabu, 19 Agustus 2026.

" Hari ini dalam rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kita baru saja mencatat suatu sejarah baru yang kita lakukan di dalam pembangunan kekuatan pertahanan yang selaras dengan pembangunan industri pertahanan dan industri dirgantara," kata Sjafrie.

Ia menyebut modernisasi Hercules A-1319 menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan sendiri dalam merawat dan memodernisasi pesawat transportasi milik TNI Angkatan Udara.

"Jadi, hari ini adalah satu garis awal bahwa modernisasi pesawat transport yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, C-130, merupakan hal yang pertama kita angkat bahwa kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri di dalam modernisasi alat angkut transportasi," ucap Sjafrie.

Selama ini, kata Sjafrie, Indonesia mendapatkan asistensi dari Lockheed Martin, perusahaan teknologi kedirgantaraan dan pertahanan asal Amerika Serikat, dalam pemeliharaan serta modernisasi pesawat C-130 Hercules.

Sjafrie mengatakan kemampuan yang telah dibangun tidak akan berhenti pada pesawat Hercules.

Pemerintah ingin kemampuan pemeliharaan pesawat transportasi lainnya milik TNI AU juga dapat dilakukan di Indonesia.

"Itu akan dipelihara oleh negara kita sendiri dan menggunakan tenaga teknis dari putra-putra bangsa yang sudah kita persiapkan," ujar dia.

Menurut Sjafrie, penguatan kemampuan industri dalam negeri penting untuk mendukung kebutuhan pertahanan Indonesia.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, kemampuan tersebut juga diharapkan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan industri dirgantara nasional.

Dalam pengembangan tersebut, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) juga akan mengambil bagian dalam modernisasi pesawat TNI AU.

Sjafrie mengatakan hasil modernisasi yang dilakukan PTDI ditargetkan dapat diluncurkan pada tahun depan.

"Kalau hari ini kita lihat di Garuda melalui GMF, tapi nanti tahun depan kita akan melakukan suatu peluncuran dari hasil modernisasi PTDI," ujar Sjafrie.

Dengan bertambahnya armada pesawat angkut dan pesawat tempur serta penguatan kemampuan MRO di dalam negeri, pemerintah berupaya membangun sistem pertahanan yang tidak hanya mengandalkan pengadaan alutsista, tetapi juga ditopang kemampuan industri nasional.* (km/ad)

BATU BARA - Dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Batu Bara memberikan kebijakan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah kedaluwarsa.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan program tersebut.

Baca Juga:

• CPNS Diproyeksikan Dibuka Awal 2027, Kebutuhan Guru Capai 526.689 Formasi

Melalui program tersebut, piutang PBB-P2 untuk tahun pajak 1992 sampai dengan 2020 dapat dihapuskan, dengan ketentuan wajib pajak terlebih dahulu melunasi PBB-P2 untuk tahun pajak 2021 sampai dengan 2026.

Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. mengajak seluruh masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Selain meringankan beban piutang pajak masa lalu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Masyarakat diimbau segera melakukan pengecekan dan penyelesaian kewajiban PBB-P2 sebelum batas waktu program berakhir pada 30 September 2026.

Jangan menunggu sampai batas akhir.

Segera lunasi PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2026 dan manfaatkan kesempatan penghapusan piutang PBB-P2 kedaluwarsa tahun pajak 1992 sampai dengan 2020.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Bapenda Kabupaten Batu Bara.* (ad)