SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M di Halaman Kantor Camat Tapian Dolok, Selasa (15/9/2026). Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri ribuan warga.

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah, para camat, Ketua TP PKK Simalungun Darmawati Anton Achmad Saragih, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Yulince Mixnon Andreas Simamora, tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat setempat.

Baca Juga:

• Tolak Perpecahan Danrem Lilawangsa Pastikan Pidie Jaya Tetap Kondusif dan Setia pada Pancasila

Dalam sambutannya, Anton mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Dia berharap peringatan Maulid tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menerapkan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.

"Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi acara seremonial, melainkan menjadi momentum bagi kita semua untuk senantiasa meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari," ujar Anton.

Menurutnya, nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah, seperti kejujuran, semangat, kepedulian sosial, keadilan dan keteladanan dalam memimpin perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Anton juga mengajak masyarakat memperkuat kebersamaan, kerukunan dan persaudaraan serta mempererat silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

"Melalui momentum ini, mari kita perkuat kebersamaan, kerukunan, persaudaraan, dan mempererat silaturahmi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Jadikan semangat kebersamaan sebagai kekuatan membangun Simalungun yang maju, sejahtera, dan bermartabat, dengan menjunjung semboyan 'Habonaron Do Bona' sebagai landasan pengabdian," tegasnya.

Peringatan Maulid tersebut diisi tausiyah oleh Al-Ustadz H Hasbi Al Mawardi Lubis. Dalam ceramahnya, dia mengajak umat meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW dan menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Tokoh masyarakat Tapian Dolok Sukoso Winarno juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada wilayah tersebut sebagai tuan rumah. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat.

"Kami merasa bangga dan bersyukur, ini menjadi kehormatan sekaligus momentum mempererat kebersamaan," kata Sukoso.

Sukoso juga mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan, termasuk perbaikan jalan di Nagori Dolok Kahean yang disebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sementara itu, mewakili DPRD Kabupaten Simalungun, Karnali Saragih berharap peringatan Maulid menjadi pengingat untuk menerapkan nilai kejujuran, kepedulian, keadilan dan semangat kebersamaan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Tidak hanya menggelar kegiatan keagamaan, Pemkab Simalungun juga menghadirkan sejumlah pelayanan bagi masyarakat dalam rangkaian acara tersebut.

Layanan yang diberikan antara lain administrasi kependudukan gratis, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan gratis, sunat massal, pasar murah untuk memenuhi kebutuhan pokok serta penyerahan bantuan dan tali asih kepada kaum duafa, fakir miskin dan anak yatim.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Simalungun menggabungkan kegiatan keagamaan dengan pelayanan masyarakat. Melalui momentum Maulid Nabi, pemerintah daerah juga mendorong penguatan kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat.* (dh)

Dalam PAW tersebut, posisi anggota DPRD dari Partai NasDem yang sebelumnya ditempati almarhum dr Eddy digantikan Sulaiman Nasution. Pergantian dilakukan setelah dr Eddy meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Walk Out dari Paripurna, Bobby Nasution Tuai Kritik Resmi NasDem Sumut

Prosesi pengambilan sumpah/janji dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Binjai. Acara tersebut disaksikan Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Sekretaris DPRD, serta perwakilan KPU Kota Binjai, Bawaslu dan pengurus DPD Partai NasDem Kota Binjai.

Dalam sambutannya, Gusuar Tini menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya dr Eddy yang sebelumnya telah mengabdikan diri sebagai anggota DPRD untuk masyarakat Kota Binjai.

"Kita kehilangan sosok anggota dewan yang berdedikasi. Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Binjai mengucapkan terima kasih atas pengabdian Almarhum dr Eddy," ujar Gusuar Tini.

Dia kemudian menyampaikan selamat kepada Sulaiman Nasution yang resmi menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kota Binjai melalui mekanisme PAW.

"Dan kepada Bapak Sulaiman Nasution, selamat bergabung, segera menyesuaikan diri dan menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya," katanya.

Dengan dilantiknya Sulaiman, DPRD Kota Binjai diharapkan kembali memiliki komposisi anggota yang lengkap, khususnya dari Fraksi NasDem. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD.

Rapat Paripurna PAW tersebut berlangsung khidmat dan lancar hingga seluruh rangkaian acara selesai.* (dh)

Permintaan tersebut disampaikan Sutio dalam Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2026 sekaligus Sosialisasi Peradilan Inklusi di Aula Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (16/9/2026).

Baca Juga:

• Penuh Berkah SMAN 7 Banda Aceh Santuni 121 Anak Yatim Sambil Suguhkan Aksi Spektakuler Rapa'i Geleng

Sutio meminta para Hakim Tinggi yang juga bertugas sebagai Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) memastikan pengadilan negeri yang berada dalam wilayah pengawasannya memberikan pelayanan inklusif kepada seluruh masyarakat, termasuk penyandang difabel.

"Mereka kaum difabel, tidak suka disebut penyandang disabilitas, apalagi jika disebut penyandang cacat, ini bisa membuat mereka tersinggung. Saya minta semua kata-kata penyandang cacat di seluruh pengadilan di Aceh agar diubah menjadi penyandang difabel," tegas Sutio.

Menurut Sutio, penyandang difabel harus diperlakukan secara setara, termasuk dalam memperoleh layanan di lingkungan peradilan. Dia menilai banyak penyandang difabel memiliki pendidikan tinggi dan kompetensi akademik yang mumpuni.

Karena itu, aparatur pengadilan diminta memahami kebutuhan penyandang difabel dalam kaitannya dengan proses pelayanan maupun pelaksanaan tugas di lingkungan peradilan.

Sutio juga mendorong peningkatan kemampuan petugas pengadilan dalam berkomunikasi dengan penyandang difabel, khususnya melalui pemahaman bahasa isyarat.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh disebut secara rutin menggelar pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sutio meminta program serupa juga diterapkan di seluruh Pengadilan Negeri di Aceh agar pelayanan bagi penyandang difabel dapat dilakukan secara lebih mudah dan responsif.

"Mohon hal seperti ini juga dilakukan pada Pengadilan Negeri di seluruh Aceh," pinta Sutio.

Menurutnya, penerapan peradilan inklusi perlu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan. Aparatur pengadilan diharapkan tidak hanya memberikan layanan yang sesuai prosedur, tetapi juga mampu menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan setiap pengguna layanan.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono melalui video yang diunggah di akun Instagram @dardardar_30. Menurutnya, persoalan MBG di tingkat masyarakat tidak sebesar yang terlihat di media sosial.

Baca Juga:

• Geger Isu Begal Merajalela di Aceh Selatan Ternyata Cuma Hoaks Kapolres Wanti-Wanti Ancaman Pidana Penjara

Sudaryono kemudian mengaitkan ramainya pembahasan MBG di media sosial dengan kepentingan ideologis dan politik.

"Kenapa ramai? Satu, adalah ideologis, ini masalah urusan politik. Nomor satu. Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis," katanya.

Pernyataan tersebut muncul ketika kasus dugaan keracunan MBG kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebelumnya, ratusan siswa di wilayah Berastagi juga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu MBG pada 13 Agustus 2026. Kasus tersebut hingga kini masih dalam proses penanganan dan penyidikan.

Dalam kejadian terbaru, puluhan siswa SMKN 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG pada Senin (14/9/2026). Sebanyak 35 siswa dilaporkan mendapat penanganan medis di RS Amanda Berastagi, dengan sebagian di antaranya telah diperbolehkan pulang.

Kepala SMKN 1 Merdeka Mbina Bangun membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, para siswa langsung dibawa ke rumah sakit setelah mengalami keluhan kesehatan.

"Para siswa dibawa ke Rumah Sakit Amanda. Tadi malam sudah bisa pulang lima orang, guna mendapatkan perawatan jalan," ungkap Mbina, Selasa (15/9/2026).

Makanan MBG yang dikonsumsi para siswa tersebut disebut disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cinta Rakyat di Kecamatan Merdeka. Pihak sekolah masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah siswa yang terdampak serta kondisi masing-masing korban.

Di tengah kejadian tersebut, sejumlah pihak sebelumnya juga menyoroti kasus dugaan keracunan MBG yang terjadi sebulan sebelumnya di Karo. Kasus pada 13 Agustus 2026 melibatkan 353 siswa dari sejumlah sekolah dan telah masuk tahap penyidikan.

Beberapa siswa dari kasus sebelumnya masih menjalani pengobatan. Dua siswi, Febiola dan Agnesia, bahkan dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Pernyataan Sudaryono mengenai guru dan orang tua yang ikut menyoroti MBG juga mendapat tanggapan dari kalangan pendidikan. Ketua PGRI DIY Didik Wardaya menyatakan dirinya tidak sepakat apabila guru disebut sebagai pihak yang membuat persoalan MBG menjadi gaduh.

"Saya kira kok kurang bijak, kok langsung menyalahkan guru, menyalahkan orang tua, terutama guru ya, kemudian langsung disalahkan seperti itu. Kalau saya kurang sepakat kalau misalnya penyebab kegaduhan guru," kata Didik.

Menurut Didik, guru memang dapat memiliki tugas tambahan dalam pelaksanaan MBG, seperti mengawasi distribusi makanan. Namun, tugas utama guru tetap mengajar dan mendidik siswa.

Kasus dugaan keracunan terbaru di Karo masih dalam penanganan. Penyebab gangguan kesehatan para siswa belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, pernyataan Sudaryono dan berbagai tanggapan yang muncul menjadi bagian dari perdebatan mengenai pelaksanaan serta pengawasan program MBG, khususnya setelah kembali muncul laporan gangguan kesehatan pada siswa.* (tm/dh)

Daan mengatakan awal kejadian bermula pada Selasa (8/9/2026), ketika Serda MTS menelepon Serda RP untuk meminta bantuan. Namun, di tengah percakapan, RP tiba-tiba menutup telepon tersebut.

Baca Juga:

• Wujud Kepedulian Nyata, INALUM Kirim Bantuan Rp 252 Juta dan Tim Relawan Khusus ke Lokasi Gempa NTT

Kemarahan tersebut kemudian berlanjut. Pada Rabu (9/9) sekitar pukul 21.10 WIB, Serda MTS mengumpulkan sejumlah juniornya, termasuk Serda Ahmad, di belakang Mess Galaksi, Lanud Halim Perdanakusuma.

Di lokasi itu, Serda MTS memberikan hukuman kepada Serda RP berupa push up dan sit up masing-masing sebanyak 100 kali.

Sekitar pukul 21.40 WIB, tiga teman satu angkatan Serda MTS, yakni Serda JM, Serda MAD dan Serda AH, datang ke lokasi.

Beberapa waktu kemudian, tepatnya sekitar pukul 23.05 WIB, Serda JM mulai memukul Serda Ahmad. Pukulan dilakukan sebanyak tiga kali menggunakan tangan kosong yang terkepal dan diarahkan ke bagian dada korban.

"Sebanyak tiga kali itu ya dengan tangan kosong, dengan posisi tangannya itu adalah terkepal dan dipukulkan ke dada korban. Setelah menerima pukulan ketiga, korban langsung jatuh jongkok dan lemas, terjatuh. Kemudian seketika berikutnya langsung pingsan," kata Daan.

Melihat Serda Ahmad tidak sadarkan diri, Serda JM bersama Serda MTS, Serda MAD dan Serda AH berusaha memberikan pertolongan. Mereka mengoleskan minyak angin atau balsam pada hidung korban serta membasuh wajah dan tubuhnya dengan air.

Namun, kondisi Serda Ahmad tidak kunjung membaik. Keempat prajurit tersebut kemudian panik dan membawa korban menggunakan mobil dinas menuju rumah sakit.

Pada pukul 23.35 WIB, Serda Ahmad dibawa ke IGD Rumah Sakit Haji atau Rumah Hospital UIN Syarif Hidayatullah di Pondok Gede, Jakarta Timur, karena lokasinya dinilai paling dekat dari tempat kejadian.

Namun, sekitar pukul 23.45 WIB, Serda Ahmad dinyatakan meninggal dunia.

Serda Ahmad diketahui menjabat sebagai Admin Urusan Tata Usaha Sekretariat Dinas (Setdis) Dinas Psikologi Angkatan Udara (Dispsiau). Selain Ahmad, terdapat dua korban lain dalam perkara tersebut, yakni Serda ZN dan Serda RP yang masih selamat.

Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara (Puspomau) kemudian menetapkan empat prajurit sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan tersebut. Keempatnya yakni Serda MTS, Serda MAD, Serda JM dan Serda AH.

"Berdasarkan hasil penyidikan kami, telah ditetapkan empat orang tersangka, yaitu Serda MTS, Serda MAD, Serda JM, Serda AH, dan seluruhnya adalah anggota TNI Angkatan Udara," ujar Daan.

Kasus tersebut kini masih diproses oleh Puspomau untuk mengungkap secara lengkap peran masing-masing tersangka dan rangkaian peristiwa yang menyebabkan Serda Ahmad meninggal dunia.* (in/dh)

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya akan mempercepat dan memperluas distribusi bantuan pangan pemerintah agar segera diterima masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga:

• Nyaris 9.000 Ton Beras Mengalir ke 294 Ribu Keluarga di 6 Daerah, Begini Cakupan Bantuan Pangan BULOG Medan

Untuk memperlancar distribusi, Bulog menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat penyaluran bantuan pangan beras, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan distribusi lebih besar.

Rizal mengatakan koordinasi dengan TNI telah dilakukan bersama Kepala Staf Teritorial TNI Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi di Markas Besar TNI, Cilangkap.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi Bulog dan jajaran TNI dalam mendukung percepatan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) kepada masyarakat.

"Kami melihat sinergi dengan TNI sangat penting untuk memastikan bantuan pangan pemerintah dapat segera diterima masyarakat di seluruh wilayah, termasuk wilayah yang membutuhkan dukungan distribusi lebih kuat," ujar Rizal.

Menurutnya, dukungan personel TNI di berbagai daerah dapat membantu memastikan penyaluran berjalan lebih lancar dan tepat sasaran hingga ke penerima manfaat.

Percepatan bantuan pangan tersebut juga dilakukan sejalan dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap hasil rapat koordinasi terbatas bidang pangan untuk menghadapi potensi El Nino serta menjaga ketahanan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyetujui penambahan bantuan pangan periode Oktober hingga Desember 2026 dengan total kuantum mencapai 1 juta ton beras. Bantuan tersebut ditujukan kepada 33,2 juta penerima bantuan pangan yang mencakup kelompok desil 1 hingga desil 4.

Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sebanyak 10 kilogram beras per bulan.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyetujui penambahan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode September 2026 hingga Maret 2027.

Rizal mengatakan kebijakan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan.

"Sementara tugas Bulog memastikan seluruh penugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder agar distribusi berjalan cepat, masif, tertib, dan tepat sasaran," katanya.

Bulog selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI dan pemangku kepentingan lainnya agar distribusi bantuan pangan dapat berjalan sesuai target dan diterima masyarakat penerima manfaat.* (mt/dh)

Bahlil menyebut ketersediaan cadangan BBM nasional saat ini berada di kisaran 20 hari. Angka tersebut memang sedikit di bawah standar nasional yang berada pada kisaran 21-28 hari, tetapi menurutnya belum menimbulkan persoalan pada cadangan nasional.

Baca Juga:

• Hattrick Korupsi! Dijuluki "Spesialis Pembuka Brankas" oleh Said Didu, Fahd Arafiq Kembali Dicokok KPK

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menanggapi antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU, terutama di Makassar, Sulawesi Selatan.

Bahlil mengatakan pihaknya telah mengecek penyebab antrean tersebut. Menurutnya, salah satu faktor yang terjadi adalah perubahan pola konsumsi masyarakat atau shifting dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.

"Aku udah cek apa ini masalahnya, karena cadangan nasional kita 20 hari. Harusnya enggak (antre). Ternyata, bapak ibu semua, itu adalah ada sebagian yang shifting," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, perpindahan konsumsi tersebut terjadi setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Akibatnya, sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih membeli BBM bersubsidi.

Bahlil mengatakan perpindahan tersebut tidak menjadi persoalan selama penggunaan BBM bersubsidi tetap sesuai dengan ketentuan. Namun, dia mengimbau masyarakat yang tergolong mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar.

"Yang tadinya tidak memakai subsidi, mereka beralih ke minyak (BBM) subsidi. Ya nggak apa-apa, tetapi saya mohon, saya menghimbau kepada saudara-saudara kita yang mampu, yang mobilnya bagus, pakai perasaan lah," ucapnya.

Sementara itu, Said Didu menyoroti pernyataan Bahlil melalui akun media sosial X pribadinya. Dia menilai pemerintah seharusnya mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi antrean dan persoalan kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah.

"Jangan banyak ngeles - sdh banyak MenESDM bisa buat kebijakan yg mengatasi terjadinya kelangkaan," tulis Said Didu, dikutip Rabu (16/9/2026).

Said juga mempertanyakan penggunaan istilah stok dalam penjelasan pemerintah. Menurut dia, stok yang tersedia merupakan stok milik Pertamina, bukan stok pemerintah secara langsung.

" Dari dulu stok BBM di Pertamina (bukan stok pemerintah) tidak pernah kejadian seperti saat ini - langkah di seluruh Indonesia," tulisnya.

Kritik tersebut disampaikan di tengah laporan mengenai antrean BBM di sejumlah SPBU. Kondisi di lapangan menjadi perhatian karena masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan BBM tertentu.

Sementara itu, pemerintah menyatakan cadangan nasional masih tersedia dan persoalan antrean yang terjadi di sejumlah wilayah sedang ditelusuri. Perubahan pola konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi menjadi salah satu penjelasan yang disampaikan Kementerian ESDM.

Perkembangan ketersediaan BBM dan kondisi antrean di SPBU selanjutnya masih menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait kecukupan pasokan dan distribusi BBM di berbagai daerah.* (fj/dh)

Pergantian Purbaya dengan Suahasil diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada September 2026. Suahasil kemudian resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya.

Baca Juga:

• Jangan Coba-coba Bernapas Lega Bea Cukai Watch Desak Menkeu Baru Tuntaskan Data "10 Besar" Warisan Purbaya

"Akhirnya kena reshuffle juga. Tapi pertanyaannya, yang bakal ganti bisa gak kerjain banyak PR-nya?" kata Bhima dalam unggahannya di Instagram, dikutip Rabu (16/9/2026).

Bhima juga menyoroti frekuensi pergantian Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Prabowo. Menurut dia, pergantian tersebut perlu dilihat dalam konteks tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah. Reuters mencatat penunjukan Suahasil membuatnya menjadi orang ketiga yang menduduki posisi Menteri Keuangan sejak Prabowo mulai menjabat.

"Dalam dua tahun masa jabatan Prabowo, sudah ada tiga menteri keuangan. Ini bukan reshuffle, tapi ini adalah tekanan dari sisi fiskal untuk mewujudkan ambisi Prabowo," ujar Bhima.

Bhima kemudian menyoroti besarnya kewajiban pemerintah yang harus dikelola oleh Kementerian Keuangan. Menurut dia, beban tersebut perlu diperhitungkan bersama dengan kebutuhan pembiayaan program-program pemerintah.

Dia juga menyinggung utang pemerintah yang menurut perhitungannya mencapai sekitar Rp10.290 triliun. Bhima mengatakan jumlah tersebut belum memasukkan kewajiban yang berkaitan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan negara.

Menurut Bhima, besarnya beban utang membuat pemerintah perlu menjaga kemampuan pembayaran sekaligus memastikan penerimaan negara tetap cukup untuk membiayai kewajiban tersebut.

"Dengan beban utang yang semakin berat ini, kemampuan bayar utang kita semakin jelek. Semakin memburuk. Karena 24 persen adalah rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak," jelasnya.

Bhima kemudian mengkritik pendekatan yang terlalu berfokus pada pencarian tambahan dana untuk membiayai berbagai program pemerintah. Dia menilai efisiensi anggaran perlu menjadi salah satu agenda Menteri Keuangan yang baru.

Sejumlah program pemerintah yang menjadi sorotan Bhima antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Garuda dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Duit sal Rp400 triliun harus ditarik lagi. Jangan diedarkan melalui Bank Himbara, apalagi untuk Kopdes Merah Putih, lebih penting lagi bagaimana menteri keuangan bisa bilang tidak pada presiden," katanya.

Bhima juga mengusulkan agar efisiensi anggaran lebih diarahkan pada program seperti MBG dan Kopdes Merah Putih, bukan dengan mengurangi anggaran pendidikan maupun transfer ke daerah.

"Bukan efisiensi anggaran untuk dana pendidikan apalagi memotong transfer daerah," ujarnya.

Selain efisiensi, Bhima meminta Menteri Keuangan tetap menjaga independensi kebijakan fiskal dan koordinasi dengan bank sentral. Menurutnya, posisi Menteri Keuangan juga memiliki fungsi menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pemerintah dan stabilitas ekonomi.

"Jadi dia fungsinya bukan sebagai pedal gas, tapi penginjak rem. Ini saatnya menteri keuangan baru membuktikan," imbuhnya.

Sementara itu, Suahasil Nazara usai dilantik menegaskan komitmennya menjaga stabilitas dan kredibilitas keuangan negara. Kementerian Keuangan menyebut Suahasil mendapat mandat untuk menjaga stabilitas APBN, mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Serah terima jabatan dari Purbaya kepada Suahasil juga telah dilakukan di Kementerian Keuangan pada 15 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menyatakan akan melanjutkan agenda kerja Kementerian Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Pergantian Menteri Keuangan tersebut kini menempatkan Suahasil pada posisi untuk menentukan kebijakan fiskal pemerintah berikutnya, sementara berbagai usulan dan kritik dari kalangan ekonom menjadi bagian dari perdebatan mengenai arah pengelolaan APBN.* (fj/dh)

MEUREUDU - Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran memastikan situasi keamanan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dalam kondisi aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan setelah pelaksanaan Apel Kebangsaan Indonesia Damai yang digelar di halaman Gedung MTQ, Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu.

Apel yang digelar Kodim 0102/Pidie bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pidie Jaya tersebut menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga perdamaian Aceh dan mempertahankan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Seremonial, Bupati Asahan dan Bupati Sergai Adu Skill di Lapangan Hijau

Rangkaian apel diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Aceh. Setelah itu, Ketua KNPI Pidie Jaya Marhaban memimpin pembacaan Deklarasi Damai yang diikuti seluruh peserta.

Dalam deklarasi tersebut, peserta menyatakan komitmen mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Mereka juga berikrar menjaga simbol-simbol negara, menjunjung Bhinneka Tunggal Ika serta menolak tindakan yang merendahkan lambang Negara Republik Indonesia.

Bupati Pidie Jaya H Sibral Malaysi memimpin apel tersebut. Dia mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan menyebut kebersamaan sebagai salah satu fondasi dalam pembangunan daerah.

"Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kehadiran seluruh stakeholder, terutama TNI dan Polri dalam apel ini, membuktikan bahwa kita memiliki visi yang sama untuk membawa Pidie Jaya menjadi daerah yang maju dalam lingkungan yang aman dan damai," ujar Sibral dalam amanatnya, Senin (14/9/2026).

Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran hadir didampingi Dandim 0102/Pidie Letkol Inf Abdul Hadi. Kehadiran jajaran pimpinan TNI tersebut disebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kondusivitas wilayah Aceh.

Usai apel, Ali Imran menyatakan kondisi keamanan Pidie Jaya masih kondusif. Dia juga mengatakan masyarakat tetap berpedoman pada nilai nasionalisme dan ideologi negara.

"Melalui apel kebangsaan ini, kita menegaskan bahwa situasi di Kabupaten Pidie Jaya kondusif dan aman. Masyarakat masih berpedoman pada nilai-nilai nasionalisme, setia kepada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Ali Imran.

Menurut Ali, hubungan antara TNI dan masyarakat di wilayah Pidie serta Pidie Jaya telah terjalin dengan baik. TNI juga disebut terus mendukung program pemerintah daerah dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dia mencontohkan keterlibatan personel TNI bersama masyarakat saat banjir melanda Pidie Jaya beberapa waktu lalu. Saat itu, TNI dan warga bersama-sama melakukan evakuasi serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

"Hubungan TNI dengan masyarakat sangat solid. Termasuk saat Kabupaten Pidie Jaya mengalami bencana banjir, kita bersama-sama bekerja dalam penanggulangan dan sampai saat ini kami masih fokus pada tahap pemulihan," ujarnya.

Ali kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari ulama, tokoh adat hingga generasi muda, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif akan memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, pendidikan dan kehidupan sosial.

"Keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Wilayah yang kondusif sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun kehidupan sosial," pungkasnya.* (dh)

Koordinator atau Presidium BCW Jimmy Endey mengatakan pergantian Menteri Keuangan seharusnya tidak menjadi alasan berhentinya pengawasan terhadap perdagangan ilegal, penyelundupan emas, evaluasi internal hingga penelusuran potensi penerimaan negara.

Baca Juga:

• Suami Dicopot dari Kursi Menkeu, Istri Purbaya Bongkar Cerita Suami Sempat Gelisah Mau Mutasi "Orang Mengerikan"

Jimmy menegaskan BCW tidak ingin berspekulasi mengenai respons aparatur Bea Cukai terhadap pergantian Purbaya. Namun, menurut dia, agenda pengawasan dan pemberantasan penyelundupan harus tetap berjalan di bawah kepemimpinan Menkeu yang baru.

BCW juga menyoroti pernyataan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang menyebut tidak ada perubahan arahan maupun prioritas penindakan setelah Suahasil Nazara menjabat sebagai Menteri Keuangan.

"Kalau dikatakan tidak ada yang berubah, BCW akan pegang pernyataan itu. Artinya penindakan harus terus meningkat, pembenahan internal harus berjalan, penyelundupan harus dibongkar sampai ke jaringan dan penerimaan negara yang bocor harus dikejar," ujar Jimmy.

Salah satu hal yang menjadi perhatian BCW adalah penelusuran dugaan perdagangan emas ilegal dan rantai pasok emas yang disebut berasal dari pertambangan tanpa izin atau PETI.

Sebelum meninggalkan Kementerian Keuangan, Purbaya sempat mengungkap pemanfaatan analisis data LNSW untuk mendeteksi transaksi yang dinilai tidak wajar. Dia juga menyebut adanya "10 besar" potensi yang dapat didalami lebih lanjut, termasuk melalui pemeriksaan perpajakan setelah identitas badan usaha tervalidasi.

Jimmy mempertanyakan kelanjutan penelusuran terhadap data tersebut setelah Purbaya tidak lagi menjabat.

"Sekarang Purbaya sudah pergi. Pertanyaan BCW: bagaimana nasib data '10 besar' itu? Apakah pemeriksaannya tetap berjalan? Apakah DJP sudah menerima datanya? Apakah LNSW terus melakukan pemetaan? Jangan sampai isu besar dibuka kepada masyarakat, kemudian hilang bersamaan dengan pergantian pejabat," katanya.

BCW mengaitkan pertanyaan tersebut dengan pengungkapan rangkaian kasus penyelundupan emas yang menurut mereka telah dicegah keluar Indonesia dengan total sekitar 330 kilogram hingga 14 September 2026.

Namun, Jimmy menegaskan BCW tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan bahwa daftar "10 besar" yang pernah disebut Purbaya berkaitan dengan jaringan penyelundupan emas yang sedang ditangani aparat.

"Tetapi negara mempunyai kemampuan untuk menguji datanya. Follow the gold, follow the money, follow the tax. Telusuri asal emas, aliran uang dan kewajiban perpajakannya," ujarnya.

Selain persoalan perdagangan emas, BCW juga mencermati rencana evaluasi terhadap perombakan di lingkungan DJBC yang sebelumnya dilakukan Purbaya. Jimmy mengatakan evaluasi tersebut merupakan kewenangan Menteri Keuangan, tetapi menurutnya harus dilakukan berdasarkan integritas, kompetensi dan rekam jejak.

"Kalau ada keputusan Purbaya yang memang perlu dikoreksi, silakan dievaluasi secara profesional. Tetapi jangan sampai yang dievaluasi justru semangat bersih-bersihnya," katanya.

Jimmy menilai pergantian Menteri Keuangan juga menjadi ujian bagi DJBC untuk menunjukkan keberlanjutan pembenahan sebagai bagian dari sistem institusi, bukan semata-mata karena kebijakan seorang menteri.

"Ratusan kilogram emas tidak muncul begitu saja di bandara. Ada yang memperoleh, mengumpulkan, membiayai dan mengirimkannya. Negara harus menjawab rantai itu," ujarnya.

BCW meminta penyidikan kasus penyelundupan emas tidak berhenti pada pihak yang kedapatan membawa barang, tetapi juga menelusuri pihak lain yang diduga berada dalam rantai pemasok, penyandang dana, pengendali hingga penerima akhir.

Untuk data "10 besar" yang pernah disebut Purbaya, Jimmy mengatakan pihaknya tidak meminta nama perusahaan diumumkan sebelum ada dasar hukum dan verifikasi yang memadai. BCW, kata dia, hanya meminta proses penelusuran terhadap data tersebut tetap berjalan.

Jimmy berharap jajaran Bea Cukai tidak menganggap pergantian Menteri Keuangan sebagai berakhirnya agenda penegakan hukum dan pembenahan internal.

"Karena itu pesan BCW kepada jajaran Bea Cukai: jangan ada euforia. Jangan buru-buru bernapas lega. Menteri boleh berganti, tetapi penyelundupan, kebocoran penerimaan negara dan perdagangan ilegal tetap menjadi persoalan yang harus dibereskan," tegasnya.

Menurut Jimmy, perkembangan dalam beberapa bulan ke depan akan menunjukkan apakah agenda pembenahan yang sebelumnya didorong Purbaya telah menjadi bagian dari sistem institusi.

BCW menyatakan akan terus memantau perkembangan penindakan penyelundupan, penelusuran jaringan perdagangan emas, potensi kebocoran penerimaan negara serta evaluasi internal di DJBC setelah pergantian Menteri Keuangan.* (dh)

Delegasi RCMP yang hadir yakni Liaison Officer sekaligus Program Manager Mr Wahid Hamidi dan Program Coordinator Ms Natalia Ambarsari.

Baca Juga:

• Ubah Aset Daerah Jadi "Mesin Uang" Baru, Wagub Sumut Surya Bongkar Strategi Jitu Dongkrak PAD di Depan DPR

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kapasitas kedua pihak dalam merespons potensi penyelundupan manusia dari wilayah Indonesia menuju Kanada atau Prancis.

"Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya di Sumut. Fokusnya pada penguatan kerja sama operasional, peningkatan kapasitas, serta pertukaran informasi terkait potensi penyelundupan manusia melalui jalur laut," ujar Joko.

Menurut Joko, koordinasi dan pertukaran informasi diperlukan untuk memperkuat langkah bersama dalam mengantisipasi potensi kegiatan penyelundupan manusia. Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masing-masing pihak dalam menjalankan tugas.

"Kita ingin memastikan koordinasi berjalan baik, khususnya dalam menyikapi potensi penyelundupan manusia melalui jalur laut yang mengarah dari wilayah Indonesia menuju Kanada atau Prancis," pungkasnya.

Pertemuan Kapolda Aceh dengan delegasi RCMP tersebut menjadi bagian dari komunikasi dan koordinasi lintas negara dalam mengantisipasi potensi penyelundupan manusia melalui jalur laut.* (dh)

Klarifikasi data EWS digelar di Ruangan Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Selasa (15/9/2026). Kegiatan dihadiri Kepala KUA Pagar Merbau Malkan Pulungan, Penyuluh Agama Islam Syamsidar dan Staf KUA Pagar Merbau Agung Pamungkas.

Baca Juga:

• 20 Siswa Sekolah Rakyat Deli Serdang Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Mulia mengatakan klarifikasi data tidak hanya bertujuan memastikan ketepatan laporan, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan keagamaan.

"Data EWS harus mampu menggambarkan kondisi riil pelayanan umat di lapangan. Karena itu, setiap data yang dilaporkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kegiatan yang benar-benar dilakukan," ujar Mulia.

Selain memeriksa data EWS, evaluasi juga menyentuh pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam di KUA Pagar Merbau. Hal tersebut dikaitkan dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam sebagaimana diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 794 Tahun 2025.

Penyuluh Agama Islam dinilai memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan tugas diharapkan tidak berhenti pada aspek administrasi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat melalui pembinaan keagamaan, edukasi, penguatan keluarga hingga pemberdayaan masyarakat.

Kepala KUA Pagar Merbau Malkan Pulungan menyambut proses klarifikasi tersebut sebagai bagian dari evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan di tingkat kecamatan.

"Kami menjadikan klarifikasi EWS ini sebagai ruang evaluasi sekaligus penguatan bagi KUA Pagar Merbau. Setiap tugas yang dilaksanakan harus memiliki arah yang jelas, terdokumentasi dengan baik dan yang paling penting memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Malkan.

Malkan juga mendorong Penyuluh Agama Islam meningkatkan koordinasi serta lebih aktif hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan komitmen bersama, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan tugas.

Dia menilai data EWS yang akurat dapat menjadi pijakan untuk membaca perkembangan pelayanan umat sekaligus menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

"KUA tidak hanya dituntut menyelesaikan pelayanan administrasi, tetapi juga bagaimana kehadiran KUA dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembinaan dan pelayanan keagamaan yang berkualitas," tegasnya.

Melalui klarifikasi data EWS tersebut, KUA Pagar Merbau berkomitmen menjadikan evaluasi sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan untuk memperkuat profesionalitas aparatur, meningkatkan kinerja penyuluh dan menghadirkan pelayanan keagamaan yang semakin akuntabel serta sesuai kebutuhan masyarakat.* (dh)

Danpuspom AU Marsekal Muda TNI Daan Sulfi mengatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan pihaknya.

Baca Juga:

• Tersangka Penganiayaan di Kantor Bupati Langkat Disebut Adik Anggota DPRD

Daan mengatakan dalam perkara tersebut terdapat tiga korban. Selain Serda Ahmad, dua prajurit lainnya yang menjadi korban yakni Serda ZN dan Serda RP.

"Adapun data korban dalam perkara penganiayaan ini, yang menjadi korban yaitu Serda Ahmad Muzammil Fariza. Jabatannya adalah Admin Urtu Subbagmin Bangkung Servis Dispsi AU. Beliau meninggal dunia. (Korban lain) dan Serda ZN, dan Serda RP," ujarnya.

Serda Ahmad disebut mengalami penganiayaan di Mess Galaksi yang merupakan mess milik Dispsi AU di Jalan Kopatdara, Lanud Halim Perdanakusuma. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (9/9) sekitar pukul 21.05 WIB.

"Kejadiannya adalah di Mess Galaksi, yaitu adalah mess-nya Dispsi AU, Jalan Kopatdara, Lanud Halim Perdanakusuma," kata Daan.

Sebelumnya, keluarga Serda Ahmad menyampaikan bahwa kematian prajurit tersebut diduga tidak wajar. Ayah korban, Toni Eko Prasetyo, mengatakan putranya mengalami luka pada bagian wajah dan dada.

"Luka di wajah bagian dagu dan bagian dada infonya," kata Toni, Jumat (11/9).

Toni mengaku mengetahui kondisi jasad anaknya melalui foto yang dikirimkan kepadanya. Saat itu, pihak keluarga masih menunggu jenazah Serda Ahmad tiba di rumah duka di Desa Jonggrang, Kecamatan Barat, Magetan.

Menurut Toni, sebelumnya dia menerima informasi bahwa anaknya meninggal akibat kecelakaan. Namun, informasi lain yang diterima keluarga menyebut Serda Ahmad diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah senior.

"Pukul 04.00 WIB saya dihubungi bahwa anak saya meninggal dunia karena kecelakaan. Tapi ada teman lainnya menginfokan jika tidak kecelakaan, tapi dianiaya senior," jelas Toni.

Kini, empat prajurit TNI AU yang telah ditetapkan sebagai tersangka menjalani proses hukum di lingkungan militer. Penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap secara lengkap kronologi penganiayaan serta peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut.

Puspom TNI AU sebelumnya juga telah menahan empat senior yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap Serda Ahmad hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Kasus tersebut masih dalam proses hukum dan seluruh dugaan keterlibatan para tersangka akan dibuktikan melalui tahapan penyidikan serta persidangan militer.* (d/dh)

Penguatan juga terjadi pada indeks LQ45. Indeks yang mencerminkan pergerakan 45 saham unggulan tersebut naik 1,86 poin atau 0,29% ke level 652,62.

Baca Juga:

• Update Harga Emas Antam Hari Ini: Naik Tipis Rp1.000 Menjadi Rp2,593 Juta per Gram

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan probabilitas kenaikan suku bunga The Fed berdasarkan data CME FedWatch telah berada di kisaran 92-93%.

"Kondisi tersebut membuat The Fed sulit rasanya untuk tidak menaikkan tingkat suku bunganya," ujar Nico.

Ekspektasi kenaikan suku bunga tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya ketidakpastian geopolitik Amerika Serikat dan Iran, harga minyak yang telah menembus US$100 per barel serta imbal hasil US Treasury 10 tahun yang berada di sekitar 5,04%.

Di tengah tekanan tersebut, terdapat sentimen positif dari perkembangan hubungan dagang Amerika Serikat dan China. Kedua negara disebut membahas pengurangan tarif untuk sejumlah barang, termasuk produk energi dan pertanian.

China juga disebut berkomitmen membeli 25 juta ton kedelai dari Amerika Serikat setiap tahun hingga 2028. Perkembangan tersebut dinilai menjadi sentimen yang dapat mendukung stabilitas perdagangan kedua negara.

Dari dalam negeri, investor turut mencermati data utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Juli 2026. ULN Indonesia tercatat sebesar US$453,4 miliar atau tumbuh 4,9% secara tahunan.

Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di level 30,7%. Dalam data tersebut, kondisi ULN Indonesia disebut masih berada dalam kondisi sehat dan terkendali.

Sementara itu, penguatan IHSG terjadi ketika sebagian bursa global dan regional bergerak melemah. Pada perdagangan Selasa (15/9/2026), indeks S&P 500 turun 0,45%, sedangkan Dow Jones melemah 0,63%.

Di kawasan Asia pada Rabu pagi, Nikkei Jepang melemah 0,13% ke level 63.403. Shanghai Composite China turun 0,54% ke 3.864,25 dan Hang Seng Hong Kong melemah 1% ke 24.667,24.

Sebaliknya, Straits Times Singapura menguat 0,20% ke level 5.649,98.

Secara teknikal, IHSG masih diperkirakan menghadapi potensi pelemahan terbatas. Rentang support berada di level 6.440, sedangkan resistance berada di level 6.600.

Pelaku pasar masih akan mencermati keputusan The Fed serta perkembangan ekonomi global dan domestik yang dapat memengaruhi pergerakan IHSG sepanjang perdagangan.* (mi/dh)

Berdasarkan informasi di situs Logam Mulia Antam, harga emas ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol Rp1.346.500. Sementara emas ukuran 10 gram dijual Rp25.425.000.

Baca Juga:

• Nilai Tukar Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp17.731 per Dolar AS di Tengah Penantian Keputusan The Fed

Dalam sepekan terakhir, harga emas Antam tercatat bergerak pada kisaran Rp2.593.000 hingga Rp2.610.000 per gram. Sementara dalam sebulan terakhir, harga emas berada di rentang Rp2.593.000 hingga Rp2.677.000 per gram.

Harga buyback emas Antam juga mengalami kenaikan Rp1.000 menjadi Rp2.438.000 per gram. Harga tersebut merupakan nilai yang digunakan Antam ketika membeli kembali emas dari pemiliknya.

Untuk pembelian emas batangan, terdapat ketentuan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,9% sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017.

Tarif tersebut dapat menjadi 0,45% bagi pembeli yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam transaksi pembelian emas.

Berikut rincian harga emas Antam pada Rabu (16/9/2026):

0,5 gram: Rp1.346.500
1 gram: Rp2.593.000
2 gram: Rp5.126.000
3 gram: Rp7.664.000
5 gram: Rp12.740.000
10 gram: Rp25.425.000
25 gram: Rp63.437.000
50 gram: Rp126.795.000
100 gram: Rp253.512.000
250 gram: Rp633.515.000
500 gram: Rp1.266.820.000
1.000 gram: Rp2.533.600.000

Harga emas Antam hari ini masih berada di kisaran Rp2,5 juta per gram. Pergerakan harga emas tetap menjadi perhatian masyarakat dan investor yang menjadikan logam mulia sebagai salah satu instrumen investasi.* (d/dh)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (16/9/2026). Rupiah berada di level Rp17.731 per dolar AS pada pukul 09.11 WIB, turun 37 poin atau 0,21% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di Rp17.694 per dolar AS.

Di saat yang sama, indeks dolar AS atau DXY yang mengukur pergerakan greenback terhadap enam mata uang utama dunia tercatat menguat 0,12% ke level 99,730 pada pukul 09.00 WIB.

Baca Juga:

• Waspada Udara Medan "Tidak Sehat"! AQI Tembus 149 Akibat Kepungan Asap Kiriman dan Polusi Lokal

Analis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelaku pasar mencermati kemungkinan perubahan suku bunga The Fed. Sejumlah pengamat memperkirakan bank sentral AS menaikkan suku bunga dalam pertemuan tersebut.

Menurut Ibrahim, probabilitas kenaikan suku bunga sebelumnya berada di kisaran 85-90%. Namun, dia memiliki pandangan berbeda dan memperkirakan The Fed masih akan mempertahankan suku bunga.

"Saya melihat bahwa Kevin Warsh dalam pertemuan tersebut kemungkinan besar masih akan mempertahankan suku bunga," ujar Ibrahim kepada wartawan, Rabu pagi (16/9/2026).

Pandangan tersebut, kata Ibrahim, mengacu pada sejumlah pernyataan Warsh sebelumnya mengenai tingkat suku bunga AS. Namun, ekspektasi pasar berubah seiring tekanan inflasi yang masih tinggi.

Sejumlah laporan pasar global juga menunjukkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed semakin menguat menjelang keputusan September. Reuters melaporkan pasar telah memperhitungkan peluang kenaikan sekitar 90%, di tengah kekhawatiran inflasi dan kenaikan harga energi.

Ibrahim mengatakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kebijakan The Fed adalah kenaikan harga energi. Harga bensin di AS disebut terus meningkat dan berpotensi menambah tekanan inflasi.

"Harga bensin di Amerika yang tadinya 4,6-4,8 dolar AS per galon sekarang sudah di atas 6 dolar AS per galon," kata Ibrahim.

Selain faktor inflasi, kondisi geopolitik di Timur Tengah juga menjadi perhatian pasar. Ketegangan di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi harga minyak dunia dan pada akhirnya berdampak terhadap inflasi AS.

Ibrahim menyinggung konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran serta ketegangan di kawasan Selat Hormuz sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan ketidakpastian pasar.

Kondisi tersebut membuat arah kebijakan The Fed menjadi perhatian pelaku pasar global. Perubahan suku bunga AS dapat memengaruhi pergerakan dolar serta arus modal ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tekanan terhadap rupiah pun masih akan bergantung pada perkembangan dolar AS, keputusan The Fed, kondisi geopolitik dan pergerakan harga energi global.

Pasar selanjutnya akan mencermati hasil rapat The Fed dan pernyataan Ketua The Fed Kevin Warsh untuk melihat arah kebijakan moneter AS selanjutnya.* (k/dh)

Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten Rizky Dwianto mengatakan area pencarian kali ini dibagi menjadi delapan sektor dengan total cakupan sekitar 3.439 mil laut persegi. Jarak antar-lintasan kapal juga dipersempit agar setiap sektor dapat disisir lebih detail.

Baca Juga:

• Hari Kedelapan, 5 Jurnalis dan 3 Awak Arupadhatu 1 yang Hilang di Selat Sunda Belum Ditemukan

Berdasarkan hasil analisis pemodelan SARMAP, fokus pencarian diarahkan ke wilayah tenggara Gunung Anak Krakatau. Analisis tersebut mempertimbangkan arus laut, tinggi gelombang dan arah angin yang dapat memengaruhi pergerakan objek di perairan Selat Sunda.

Pada hari kesembilan, Basarnas bersama unsur SAR gabungan mengerahkan 570 personel. Sebanyak 307 personel ditempatkan di armada laut utama, sedangkan 263 personel lainnya bersiaga di posko darat.

Operasi pencarian juga didukung 22 kapal dari berbagai unsur, termasuk Basarnas, TNI Angkatan Laut dan Polairud.

Armada tersebut terdiri atas tiga unit KN SAR dan dua unit RIB Basarnas, lima KRI TNI AL, dua KAL dan satu RBB TNI AL, serta delapan kapal patroli Polairud.

Untuk memperjelas fokus penyisiran, delapan sektor pencarian dibagi dengan dukungan kapal berbeda. Sektor A seluas 511 mil laut menjadi tanggung jawab KRI Dewa Kembar dan KP Sanjaya. Sektor B seluas 539 mil laut disisir KN SAR Basudewa.

Sektor C seluas 585 mil laut ditangani KRI Leuser, sedangkan Sektor D seluas 319 mil laut menjadi area pencarian KN SAR Antasena dan KRI Lepu.

Sektor E dengan luas 271 mil laut disisir RIB 02 Lampung dan KAL Pahawang. Sektor F seluas 265 mil laut menjadi area operasi kapal Polairud.

Sementara itu, Sektor G seluas 282 mil laut disisir RIB 02 Banten, KAL Anyer dan RBB Pulau Peucang. Sektor H menjadi sektor terluas dengan cakupan 667 mil laut dan melibatkan KN SAR Tetuka, KRI Kerambit, KRI Gilimanuk dan KN Damaru.

Pembagian sektor tersebut juga mempertimbangkan kedekatan dengan wilayah pesisir. Tim SAR berharap pengaturan itu dapat memperluas jangkauan pencarian secara visual maupun menggunakan sonar.

Berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi perairan Selat Sunda pada hari pencarian diperkirakan berawan dengan tinggi gelombang berkisar 0,5 hingga 2,5 meter. Angin bergerak dari arah tenggara menuju selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 knot.

Kondisi cuaca dan dinamika perairan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pola pencarian sekaligus keselamatan personel di lapangan.

Sementara itu, pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menunjukkan Gunung Anak Krakatau masih tertutup kabut. Aktivitas gempa vulkanik dangkal dan tremor juga masih berlangsung.

" tetap, pencarian berpedoman dengan data-data cuaca dan Anak Krakatau ya, mempertimbangkan keselamatan petugas teman-teman di lapangan," kata Rizky.

Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di sejumlah sektor yang telah ditentukan untuk mencari rombongan jurnalis dan awak KM Arupadatu I yang hingga hari kesembilan masih belum ditemukan.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Ferry dalam talkshow "Indonesia Punya Kamu" di Universitas Andalas, Padang, dengan tema "Think Bigger, Build Together: Mahasiswa dan Masa Depan Koperasi Indonesia". Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (16/9/2026).

Baca Juga:

• Kepala Bakom Ungkap Alasan Prabowo Pilih Suahasil Nazara Jadi Menkeu Gantikan Purbaya

"Tekad kuat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah wajah desa menjadi lebih kuat dan berdaya saing hanya dapat dilakukan melalui koperasi," kata Ferry.

Dalam konsep yang disiapkan pemerintah, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang. Koperasi juga akan berperan sebagai offtaker bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dihasilkan masyarakat desa.

Selain itu, KDKMP direncanakan menjadi salah satu wadah penyaluran berbagai program sosial pemerintah. Program tersebut antara lain bantuan sosial (bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan program pemerintah lainnya.

Pemerintah juga mendorong digitalisasi dalam tata kelola koperasi agar pengelolaan usaha dapat berjalan lebih efektif dan mengikuti perkembangan teknologi.

Ferry berharap mahasiswa dapat memanfaatkan keberadaan KDKMP sebagai sarana belajar membangun dan mengembangkan usaha. Menurutnya, keberlanjutan koperasi perlu dijaga melalui keterlibatan generasi muda.

"Kita akan menyerahkan estafet (pembangunan koperasi) supaya cita-cita Bung Hatta bisa dijalankan terus di negara kita ini ke tangan generasi muda dan para mahasiswa semuanya," ujarnya.

Dengan konsep tersebut, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari program pembangunan ekonomi desa, tetapi juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk memahami praktik bisnis, pengelolaan koperasi dan pengembangan usaha masyarakat secara langsung.* (k/dh)

Berdasarkan data indeks kualitas udara yang dikutip dari IQAir, Kota Medan mencatat Air Quality Index (AQI) sebesar 149 atau masuk kategori tidak sehat. Konsentrasi PM2.5 tercatat 55 mikrogram per meter kubik.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini: Cabai Merah Keriting Melonjak Nyaris 100 Persen Jadi Rp122.500 per Kg

Data tersebut tercatat dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi atmosfer dan sumber polutan di sekitar wilayah Sumatera Utara.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan sebelumnya menyebut sebagian wilayah Sumatera Utara terpapar asap dari daerah lain. Kondisi tersebut diduga ikut berkontribusi terhadap memburuknya kualitas udara di Medan.

Selain kiriman asap, sumber polusi lokal seperti asap kendaraan dan pembakaran sampah juga dapat menambah konsentrasi partikulat di udara.

Prakirawan BMKG Wilayah I Medan Putri Afriza menjelaskan peningkatan konsentrasi PM2.5 di Medan terjadi pada sekitar pukul 04.00 WIB. Kondisi itu kemungkinan berkaitan dengan atmosfer yang lebih stabil pada malam hingga dini hari.

Menurut Putri, kondisi atmosfer yang stabil dapat memicu inversi suhu, yakni udara dingin terperangkap di dekat permukaan. Kecepatan angin yang relatif rendah dan kelembapan tinggi juga membuat proses penyebaran polutan menjadi kurang optimal sehingga partikulat lebih mudah terakumulasi.

Selain faktor lokal, kontribusi partikulat dari wilayah lain juga perlu diperhatikan. BMKG menyebut arah dan kecepatan angin menjadi salah satu faktor yang memengaruhi sebaran asap.

"Angin bertiup dari arah Tenggara-Selatan, dan kemungkinan kiriman asap dari provinsi tetangga," kata Putri.

Dengan kondisi kualitas udara yang masih tidak sehat, kelompok rentan disarankan lebih memperhatikan kondisi udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Penggunaan perlindungan pernapasan juga menjadi salah satu langkah yang dicantumkan dalam materi tersebut untuk menghadapi paparan asap dan partikulat halus.

Kualitas udara Medan diketahui telah berada dalam kategori tidak sehat sejak Selasa (15/9/2026). Kondisi tersebut diperkirakan masih dipengaruhi kombinasi faktor atmosfer, emisi lokal, dan kemungkinan kiriman asap dari wilayah lain.

Masyarakat diimbau terus memantau perkembangan kualitas udara karena kondisi dapat berubah mengikuti arah angin, kelembapan dan konsentrasi partikulat di atmosfer.* (tm/dh)

Dalam unggahannya pada Senin (14/9/2026), Ida menuliskan pernyataan yang kemudian menjadi perhatian warganet. Dia menilai kondisi negara sulit diperbaiki karena menurutnya lebih banyak orang jahat dibandingkan orang jujur.

Baca Juga:

• Ditelepon Mensesneg Pas Lagi di Toilet Purbaya Bongkar Detik-detik Kaget Tahu Dicopot dari Kursi Menkeu

Unggahan tersebut kemudian memancing beragam respons dari warganet. Sejumlah pengguna media sosial ikut mempertanyakan alasan Purbaya digantikan dari kursi Menteri Keuangan.

Ida juga beberapa kali merespons komentar warganet. Dalam salah satu tanggapannya, dia membela kinerja Purbaya selama menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.

Ia menyebut Purbaya telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tanggung jawabnya. Ida juga meminta maaf apabila kinerja suaminya masih dianggap mengecewakan.

"Sudah berusaha sebaik mungkin. Maaf kalau masih mengecewakan," kata Ida.

Ida kemudian menyampaikan keyakinannya bahwa persoalan yang sedang menjadi perhatian publik nantinya akan menemukan titik terang.

"Insya Allah kebenaran akan terungkap," ujarnya.

Selain membela Purbaya, Ida juga mengungkap kondisi suaminya setelah menerima kabar pergantian jabatan. Dia mengatakan sempat diminta menjemput Purbaya di kantor setelah keputusan pencopotan disampaikan.

Menurut Ida, Purbaya merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Meski demikian, dia meminta publik mendoakan agar suaminya dapat menerima perubahan tersebut dengan baik.

Ida juga mengungkap bahwa Purbaya disebut sempat gelisah sekitar dua bulan sebelum pencopotan. Kegelisahan itu, menurut Ida, berkaitan dengan rencana Purbaya melakukan mutasi terhadap sejumlah orang di lingkungan kerjanya.

"Memang dua bulan ke belakang bapak kayak orang gelisah dan ragu mau mutasi orang-orang mengerikan, aku suka bilang kerjakan saja menurut hati nurani kamu," tulis Ida.

Ida tidak menjelaskan lebih rinci siapa saja pihak yang dimaksud dalam pernyataan tersebut maupun alasan di balik rencana mutasi.

Sementara itu, Purbaya sebelumnya telah menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara. Setelah tak lagi menjadi Menkeu, Purbaya mengatakan ingin kembali beristirahat dan menikmati waktu bersama keluarga.

Pergantian Menteri Keuangan tersebut menjadi perhatian publik, sementara berbagai pernyataan mengenai latar belakang keputusan tersebut masih berkembang. Keterangan mengenai kondisi Purbaya yang disampaikan Ida merupakan perspektif dari pihak keluarga dan tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan resmi pergantian jabatan.* (tm/dh)