JAKARTA — Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menyoroti penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka oleh Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.

Menurut Zaenur, status tersangka tersebut berpotensi gugur apabila proses penetapan tidak dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, terutama jika Febrie belum pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Reforma Agraria Bank Tanah: Masyarakat Tak Langsung Dapat Sertifikat Hak Milik, Ada Masa Pengelolaan 10 Tahun

"Penetapan seseorang sebagai tersangka itu tidak bisa serta merta tiba-tiba, tetapi harus didahului pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi. Dasar hukumnya apa? Putusan MK nomor 21 tahun 2014," ujar Zaenur, Minggu 12 Juli 2026.

Zaenur menjelaskan, dalam sejumlah perkara sebelumnya, hakim praperadilan pernah mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan status tersangka karena prosedur penetapan dinilai tidak terpenuhi.

Menurut dia, kondisi serupa dapat terjadi apabila Febrie Adriansyah mengajukan gugatan praperadilan dan terbukti belum pernah dipanggil serta diperiksa sebagai saksi.

"Jadi kalau Febrie Adriansyah ini ditetapkan tersangka tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi, belum pernah dipanggil, ada risiko besar yaitu di praperadilan kalau berdasarkan putusan-putusan terdahulu, risiko bisa lolos dari status tersangkanya gitu," sambungnya.

Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan berdasarkan aturan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Selain mempertanyakan proses penetapan tersangka, Zaenur juga menyoroti langkah pelimpahan perkara Febrie Adriansyah dari Kortas Tipidkor Polri ke Kejaksaan Agung.

Menurutnya, pelimpahan perkara di tengah proses penyidikan menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukumnya.

"Jadi penyidikannya setengah jalan di Polri dan akan dilanjutkan setengah jalan lagi di Kejaksaan. Saya melihat bahwa ini adalah satu keputusan yang tidak memiliki dasar hukum," ungkap Zaenur.

Ia menjelaskan, pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan secara umum dilakukan setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

"Kalau penyidikannya sudah selesai P21, dilimpahkan ke Kejaksaan itu untuk penuntutan. Nah kalau untuk penuntutan jelas itu memang diatur di dalam KUHAP. Penyidik Polri dia hanya sampai ke penyidikan, kalau sudah selesai P21 diterima oleh jaksa pemeriksa oleh Kejaksaan, akan dilanjutkan penuntutannya oleh Kejaksaan," terangnya.

Zaenur mengatakan, apabila terdapat alasan bahwa perkara tersebut tidak lagi ditangani oleh Polri, maka lembaga yang memiliki dasar hukum untuk mengambil alih proses tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi secara aturan hukum kalau memang tujuannya agar ini tidak ditangani oleh Polri, maka satu-satunya jalan adalah ditangani oleh KPK," imbuhnya.

Menurut dia, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, Zaenur menyebut Kejaksaan Agung tetap dapat menangani perkara tersebut dengan catatan proses penyidikan harus dimulai dari awal.

Menurutnya, Kejaksaan tidak dapat begitu saja melanjutkan proses penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan oleh kepolisian apabila belum selesai.

"Kecuali status dari Febrie Ardiansyah belum tersangka, kemudian Kejaksaan memulai, Kepolisian menghentikan proses, dan kemudian Kejaksaan memulai dari nol, itu boleh. Tapi kan tidak seperti itu. Ini kan separuh jalan diserahkan untuk separuh jalannya di Kejaksaan, itu tidak bisa," tukas Zaenur.

Pernyataan Zaenur tersebut menambah sorotan terhadap proses hukum yang menjerat Febrie Adriansyah.

Hingga kini, proses penanganan perkara tersebut masih menjadi perhatian publik, terutama terkait mekanisme penyidikan dan kewenangan antar lembaga penegak hukum.* (vo/ad)

MEDAN — Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang mahasiswa senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial.

Kasus tersebut mencuat setelah sebuah unggahan di media sosial mengungkap dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berinisial CHS terhadap sejumlah mahasiswa melalui pesan langsung atau direct message (DM) Instagram.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bermalam Bersama Ribuan Pramuka di Jamdasu XI, Api Unggun Jadi Simbol Semangat Generasi Muda

Pemilik akun tersebut mengaku mendapatkan laporan dari seorang perempuan yang merupakan teman dekatnya dan diduga menjadi korban.

Berawal dari Pesan Tidak Pantas di Instagram

R, pemilik akun yang mengungkap kasus tersebut, mengatakan bahwa dirinya awalnya mendapat cerita dari seorang teman perempuan yang baru masuk USU.

"Awalnya info dari teman dekat wanita saya yang masuk ke USU terus dia ngadu ke saya kalau kakak kelasnya ganggu dia. Saya tanya gangguannya seperti apa dan dia langsung kirim saya screenshoot-annya antara pelaku sama teman saya ini," ungkap R.

Menurut R, isi percakapan tersebut berisi pesan yang dianggap melecehkan dan membuat korban merasa tidak nyaman.

"Isi chat-nya itu seperti melecehkan teman saya seperti "ayo masuk ke mobilku, kita ciuman dan pelukan, terus ngajak-ngajak VCS (video call sex)," lanjutnya.

Dugaan Korban Bertambah

Setelah mengetahui dugaan tindakan tersebut, R kemudian mencoba menghubungi CHS untuk meminta klarifikasi.

Menurut R, CHS sempat menanyakan siapa perempuan yang dimaksud dan kemudian menyampaikan permintaan maaf.

"Dia (CHS) langsung minta maaf ke saya dan bilang kalau nggak tahu cewek saya yang mana. Berarti banyak korban dia kan saya logika kan," kata R.

R kemudian mengumpulkan informasi dan bukti dari sejumlah perempuan lain yang diduga mengalami hal serupa.

Ia menyebut awalnya menemukan dua hingga tiga orang yang mengaku menjadi korban.

Setelah kasus tersebut dibagikan ke media sosial, jumlah laporan yang masuk semakin bertambah.

"Sekarang bertambah ada 60 perempuan dan 3 laki-laki," ujar R.

Diduga Mengirim Pesan Tak Senonoh ke Banyak Mahasiswa

R menduga modus yang dilakukan CHS adalah mengirimkan pesan tidak pantas melalui media sosial kepada banyak orang.

"Banyak korban-korbannya itu dari Instagram dan Tiktok gitu, dia dm-dm ke banyak orang. Bukan hanya mahasiswa di Sumut aja tapi ke Bali, Surabaya, Jakarta dan banyak kampus lain yang sudah kena jebakannya," tutur R.

Namun, dugaan tersebut masih dalam proses penanganan dan pendalaman oleh pihak kampus melalui mekanisme resmi.

CHS Sampaikan Permintaan Maaf Melalui Video

Setelah kasus tersebut ramai di media sosial, CHS mengunggah video permintaan maaf melalui akun Instagram @criistoophers.

Dalam video tersebut, CHS menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang disebutnya telah membuat kegaduhan dan merugikan pihak lain.

"Dengan segala kerendahan hati saya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bagi orang yang saya sakiti melalui perkataan saya dan perbuatan saya selama ini. Saya mohon maaf atas kekhilafan saya yang buat kegaduhan di sosmed. Saya menyesali yang sudah saya lakukan," kata CHS.

Ia juga menyebut telah mengikuti konseling sebagai upaya memperbaiki diri.

"Saat ini saya sudah mengikuti konseling yang bertujuan memperbaiki kepribadian saya ke depan agar tidak terulang. Saya juga minta maaf kepada orang yang saya kecewakan, saya rendahkan, saya janji mulai saat ini tidak terjadi hal terulang," ucapnya.

USU Proses Laporan Melalui Satgas PPKS

Pihak Universitas Sumatera Utara menyatakan telah menerima laporan terkait dugaan kasus tersebut.

Manajer Humas dan Promosi USU Irsan Mulyadi mengatakan, FEB USU telah berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB USU serta Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) USU untuk menangani laporan tersebut.

"Setelah menerima informasi awal, FEB USU langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU sebagai pihak yang turut mendampingi proses pengaduan. Selanjutnya, pada Kamis, 9 Juli 2026, para korban telah hadir ke Fakultas untuk menyampaikan pengaduan secara langsung dengan didampingi oleh BEM USU, BEM FEB USU, dan perwakilan Himpunan Mahasiswa Akuntansi," kata Irsan.

Ia mengatakan proses pemeriksaan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

"FEB USU telah menerima laporan tersebut, mendengarkan keterangan korban, serta menghimpun informasi awal sebagai dasar tindak lanjut. Fakultas juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sumatera Utara agar kasus ini diproses lebih lanjut sesuai mekanisme resmi yang berlaku di lingkungan Universitas," jelasnya.

10 Orang Resmi Melapor ke Satgas PPKS USU

Satgas PPKS USU disebut telah menerima 10 laporan resmi dari pihak yang mengaku menjadi korban dugaan pelecehan.

"Sudah 10 orang yang melapor secara resmi ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sumatera Utara per Jumat (10/7) sore. Ada yang dilecehkan dalam bentuk verbal, dalam bentuk chatting di media sosial," kata Irsan.

USU juga membuka kesempatan bagi korban lain untuk melapor dan memastikan identitas pelapor akan dirahasiakan.

"Kalau seandainya ada korban lain, kami meminta agar segera melapor ke Satgas PPKS. Untuk identitas kami rahasiakan dan jika butuh pendampingan misalnya pendampingan psikologis," ujar Irsan.

CHS Mangkir dari Pemanggilan Satgas

Dalam proses pemeriksaan, Satgas PPKS USU telah memanggil CHS untuk dimintai keterangan.

Namun, yang bersangkutan disebut tidak hadir dalam pemanggilan tersebut.

Irsan mengatakan surat pemanggilan telah dikirim ke rumah CHS dan diterima oleh orang tuanya.

"Pihak universitas langsung menyurati kepada si pelaku dengan mengirimkan surat ke rumahnya. Namun yang menerima itu orang tuanya," ungkap Irsan.

Meski demikian, pihak universitas memastikan akan kembali melakukan pemanggilan terhadap CHS.

"Ada (pemanggilan kembali), jadi kita akan panggil dia kembali karena harus dimintai keterangan," tutur Irsan.

Sanksi Masih Menunggu Hasil Pemeriksaan

Terkait kemungkinan pemberian sanksi berat seperti pemberhentian atau drop out (DO), pihak USU menyatakan keputusan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan Satgas PPKS.

"Kita masih mendalami dan menerima laporan. Kesimpulan nanti ada pada tim PPKS berdasarkan hasil temuan dari pengakuan korban dan pelaku. Nanti baru bisa diambil kesimpulan apa yang harus dilakukan," pungkas Irsan.* (d/ad)

JAKARTA — Pemerintah menerapkan skema khusus dalam pelaksanaan reforma agraria melalui Badan Bank Tanah (BBT).

Dalam kebijakan tersebut, tanah yang diberikan kepada masyarakat tidak langsung berstatus hak milik, melainkan melalui hak di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah selama kurang lebih 10 tahun.

Baca Juga:

• Bahlil Masih Kaji Usulan Aceh Kelola Gas Blok Andaman di KEK Arun, Fokus pada Kelayakan Ekonomi

Kepala Divisi Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Muji Martopo, mengatakan pemberian hak berjangka tersebut merupakan upaya pemerintah menjaga tujuan utama reforma agraria, yakni mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau kegiatan reforma agraria atau redistribusi tanah langsung diberikan dengan hak milik, tantangannya besar sekali. Sudah banyak contoh tanah yang sudah menjadi hak milik akhirnya kembali dikuasai perusahaan karena berbagai alasan," ujar Muji dalam sebuah diskusi, Jumat (10/7/2026).

Tanah Tidak Bisa Langsung Dijual Selama Masa Pengelolaan

Muji menjelaskan, selama masa sekitar 10 tahun tersebut masyarakat tetap memiliki kepastian hukum untuk mengelola tanah yang diberikan.

Namun, tanah tersebut belum dapat diperjualbelikan karena pemerintah ingin memastikan lahan benar-benar dimanfaatkan secara produktif oleh penerima reforma agraria.

"Kalau konsepnya hak berjangka di atas HPL, ketika ada persoalan atau upaya penguasaan oleh pihak lain, Badan Bank Tanah bisa hadir membela masyarakat. Setelah sekitar 10 tahun, apabila tanah benar-benar dimanfaatkan sesuai ketentuan, haknya dapat ditingkatkan menjadi hak milik," kata Muji.

Menurutnya, skema tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha di atas tanah yang diberikan tanpa khawatir kehilangan hak pengelolaan.

Cegah Tanah Kembali Dikuasai Investor

Muji mengatakan salah satu alasan pemerintah menerapkan skema tersebut adalah untuk mencegah masyarakat menjual tanah ketika mendapat tawaran harga tinggi dari investor.

Ia menilai, apabila tanah langsung diberikan dalam bentuk hak milik sejak awal, ada risiko sebagian penerima memilih menjual tanah karena tergiur keuntungan sesaat.

"Kalau sejak awal sudah hak milik, kemudian ada pemodal yang datang menawarkan harga yang menarik, saya yakin banyak yang akhirnya melepas tanahnya. Akibatnya, tujuan reforma agraria untuk mengurangi kesenjangan penguasaan tanah tidak tercapai karena tanah kembali dikuasai pemodal," ujarnya.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan tanah reforma agraria menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, bukan hanya menjadi aset yang dapat diperjualbelikan.

Bank Tanah Dorong Pemberdayaan Masyarakat

Selain memberikan akses terhadap tanah, Badan Bank Tanah juga menjalankan program pendampingan dan pemberdayaan bagi penerima manfaat.

Program tersebut bertujuan agar masyarakat mampu mengembangkan usaha produktif sehingga memperoleh penghasilan dari tanah yang dikelola.

"Kami ingin masyarakat menjadi mandiri. Harapannya, setelah mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan selama beberapa tahun, mereka memperoleh penghasilan yang cukup dari tanah tersebut sehingga tidak lagi memiliki keinginan untuk menjualnya," kata Muji.

Ia menambahkan, apabila penerima manfaat meninggal dunia sebelum masa 10 tahun berakhir, hak atas tanah tersebut tetap dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai aturan yang berlaku.

Negara Tetap Awasi Pemanfaatan Tanah

Selama masa pengelolaan, negara tetap memiliki kewenangan melakukan pengawasan agar tanah reforma agraria digunakan sesuai tujuan awal.

Menurut Muji, pengawasan diperlukan agar tanah yang diberikan benar-benar meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima.

"Yang penting masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka bisa mengelola tanah dengan tenang, mengembangkan usaha, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Setelah syarat-syaratnya terpenuhi, hak milik bisa diberikan," tutur Muji.

Ia optimistis skema reforma agraria melalui Badan Bank Tanah dapat membantu mengurangi konflik pertanahan di masa depan karena pengelolaan tanah dilakukan secara lebih terarah dan disertai program pemberdayaan.

"Harapannya masyarakat bukan hanya menerima tanah, tetapi benar-benar bisa hidup lebih sejahtera dari tanah tersebut. Itulah tujuan utama reforma agraria yang sedang kami bangun," pungkasnya.* (km/ad)

LISBON — Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge Jesus sebagai pelatih baru Timnas Portugal dengan kontrak selama empat tahun hingga Piala Dunia 2030.

Pelatih berusia 71 tahun tersebut menggantikan Roberto Martinez yang mengakhiri masa jabatannya setelah Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar.

Baca Juga:

• Polemik Bola Diduga Sentuh Kabel Kamera Sebelum Gol Bellingham, FIFA Akhirnya Buka Suara

Penunjukan Jorge Jesus langsung menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pencinta sepak bola dunia, terutama mengenai masa depan Cristiano Ronaldo bersama Timnas Portugal.

Jorge Jesus tidak menutup kemungkinan tersebut.

Menurutnya, faktor usia bukan menjadi penghalang selama seorang pemain masih mampu menunjukkan kemampuan dan bersaing di level tertinggi.

"Saya berusia 71 tahun, tetapi merasa seperti 50 tahun karena saya sehat. Saya berlatih setiap hari selama satu atau dua jam. Ini akan menjadi tantangan berat, tetapi saya yakin kami bisa menang," ujar Jesus saat diperkenalkan di markas Federasi Sepak Bola Portugal di Lisbon, Jumat (10/7/2026).

"Usia tidak penting. Lihat saja Cris. Saat bermain di bawah saya, dia masih mampu berlari delapan kilometer setiap pertandingan dan mencapai kecepatan lebih dari 25 kilometer per jam," tambahnya.

Jorge Jesus bukan sosok asing bagi Cristiano Ronaldo.

Keduanya baru saja bekerja sama saat Jesus menangani klub Arab Saudi, Al Nassr, selama satu musim terakhir.

Kedekatan tersebut membuat Jesus mengetahui kondisi fisik, mental, serta profesionalisme Ronaldo sebagai pemain profesional.

Meski begitu, Jesus mengaku belum berbicara langsung dengan Ronaldo mengenai rencana masa depannya bersama Timnas Portugal.

"Saya belum berbicara dengan Cris. Dia tidak akan pernah menjadi masalah bagi tim nasional ataupun bagi saya," kata Jesus.

"Saat waktunya tiba untuk mengambil keputusan, saya akan berbicara dengan Cris dan semua pemain secara pribadi," ujarnya.

Cristiano Ronaldo sebelumnya menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terakhirnya di ajang sepak bola terbesar dunia.

Namun, pemain berusia 41 tahun itu belum sepenuhnya menutup kemungkinan untuk kembali memperkuat Portugal apabila masih mendapatkan kesempatan.

Ronaldo saat ini menjadi pemain dengan catatan luar biasa bersama Timnas Portugal.

Ia memegang rekor penampilan terbanyak dengan 233 caps serta menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Portugal dengan 146 gol.

Pada Piala Dunia 2026, Ronaldo juga mencatat sejarah dengan tampil dalam enam edisi Piala Dunia putra, sebuah pencapaian yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

Ia mencetak tiga gol sepanjang turnamen tersebut, namun performanya tetap mendapat sorotan setelah Portugal gagal melangkah lebih jauh.

Jorge Jesus menilai berbagai kritik terhadap Ronaldo merupakan bagian dari perjalanan seorang pemain besar.

Menurutnya, Ronaldo tetap menjadi sosok penting dalam sejarah sepak bola Portugal dan memiliki kontribusi besar bagi negaranya.

"Semua orang berhak memiliki pendapatnya masing-masing. Cris adalah simbol Portugal. Namanya akan tercatat dalam sejarah. Merupakan sebuah kehormatan bisa bekerja dengannya. Dia sangat mudah diajak bekerja sama," jelas Jesus.

Jesus menegaskan keputusan untuk memanggil Ronaldo ke Timnas Portugal nantinya akan bergantung pada kondisi sang pemain serta keinginannya untuk kembali membela negaranya.

"Saya perlu berbicara dengannya untuk mengetahui apa yang ingin dia lakukan. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa dia ingin mengakhiri kariernya di Al Nassr. Jika nanti dia berada dalam kondisi yang layak dipanggil ke tim nasional, maka saya akan memanggilnya," ungkap Jorge Jesus.

Dengan kehadiran Jorge Jesus, masa depan Cristiano Ronaldo bersama Portugal masih menjadi salah satu cerita besar menuju Piala Dunia 2030.* (km/ad)

ATLANTA — FIFA memastikan tidak menemukan bukti bahwa bola menyentuh kabel kamera udara sebelum gol penyama kedudukan Timnas Inggris ke gawang Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Minggu (12/7/2026) pagi WIB.

Gol Jude Bellingham pada menit ke-45+2 yang membuat skor berubah menjadi 1-1 sempat menjadi perdebatan.

Baca Juga:

• Piala Dunia 2026 Bikin Keude Kopi Aceh Bergemuruh, Warga Nobar Argentina Vs Swiss hingga Dini Hari

Bola yang kembali masuk ke kaki pemain Inggris kemudian menjadi awal serangan yang berujung pada gol Bellingham.

Pertandingan tersebut akhirnya dimenangkan Inggris dengan skor 2-1 setelah melalui babak tambahan waktu.

Hasil itu memastikan langkah The Three Lions menuju semifinal Piala Dunia 2026.

Menanggapi kontroversi tersebut, FIFA menjelaskan bahwa teknologi sensor yang terdapat dalam bola pertandingan tidak menunjukkan adanya tanda benturan dengan kabel kamera di udara.

FIFA menggunakan teknologi Connected Ball yang mampu mendeteksi berbagai perubahan pergerakan bola melalui sensor khusus di dalamnya.

"Dalam proses sebelum gol Inggris pada menit ke-45+2 melawan Norwegia, sensor dalam Connected Ball tidak menunjukkan adanya lonjakan pada 'detak jantung bola' ketika bola berada di udara. Karena itu, tidak ada bukti bahwa bola menyentuh kabel di atas lapangan dan mengubah pergerakannya," demikian pernyataan FIFA.

Teknologi yang disebut sebagai heartbeat of the ball atau detak jantung bola tersebut memang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi pertandingan yang sulit.

Sebelumnya, teknologi serupa juga digunakan dalam pertandingan lain di Piala Dunia 2026, termasuk saat membantu membatalkan gol Kroasia ketika menghadapi Portugal karena ditemukan adanya sentuhan bola yang berpengaruh terhadap keputusan offside.

Meski pertandingan tetap berjalan tanpa penghentian khusus untuk pemeriksaan insiden tersebut, FIFA menyebut data dari sensor bola kemungkinan telah diperiksa oleh tim Video Assistant Referee (VAR) dalam waktu singkat setelah gol Bellingham terjadi.

Dengan hasil pemeriksaan tersebut, gol Inggris tetap dinyatakan sah dan pertandingan dilanjutkan.

Kontroversi dalam laga Inggris melawan Norwegia tidak hanya terjadi pada gol pertama Bellingham.

Norwegia juga sempat mencetak gol kedua pada babak kedua melalui Torbjorn Heggem setelah memanfaatkan situasi sepak pojok.

Namun, gol tersebut dianulir wasit setelah VAR menilai Erling Haaland melakukan pelanggaran dengan mendorong pemain bertahan Inggris sebelum gol terjadi.

Keputusan tersebut membuat Norwegia gagal mempertahankan momentum untuk membalikkan keadaan.

Inggris akhirnya memastikan kemenangan setelah Jude Bellingham kembali mencetak gol pada babak tambahan waktu.

Kemenangan 2-1 tersebut membawa Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia 2026.

Pada babak empat besar, Inggris akan menghadapi pemenang pertandingan Argentina melawan Swiss yang sedang berlangsung di Atlanta.* (km/ad)

BANDA ACEH — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah masih melakukan kajian terkait usulan Pemerintah Aceh agar pengolahan gas dari Blok Andaman dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Menurut Bahlil, kajian tersebut dilakukan untuk melihat aspek kelayakan ekonomi agar keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik masyarakat Aceh, pemerintah, maupun investor.

Baca Juga:

• Piala Dunia 2026 Bikin Keude Kopi Aceh Bergemuruh, Warga Nobar Argentina Vs Swiss hingga Dini Hari

Bahlil menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan keputusan akhir terkait skema pengelolaan gas Blok Andaman.

"Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win. Kita ngak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi," kata Bahlil Lahadalia.

Bahlil menjelaskan, pengelolaan sumber daya gas merupakan kegiatan bisnis yang harus memperhitungkan aspek keuntungan dan efisiensi.

Menurut dia, setiap pilihan yang diambil harus melalui perhitungan matang agar proyek tersebut tidak memberikan kerugian bagi pihak manapun.

Jika secara ekonomi pengolahan gas di darat melalui KEK Arun dinilai layak, pemerintah akan mempertimbangkan usulan tersebut.

Namun, apabila biaya pembangunan terlalu besar dan membuat harga gas tidak kompetitif, maka opsi tersebut perlu dikaji kembali.

"Karena nggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi. Harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh mengusulkan agar pengolahan gas dari Blok Andaman tidak dilakukan di tengah laut menggunakan skema Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO).

Pemerintah Aceh menginginkan pengolahan dilakukan di darat melalui fasilitas penerimaan gas atau Onshore Receiving Facility (ORF) yang berada di KEK Arun Lhokseumawe.

Usulan tersebut bertujuan agar keberadaan Blok Andaman dapat memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian Aceh melalui pengembangan industri lokal.

Beberapa poin yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh antara lain:

- Pengolahan gas dilakukan di darat untuk mendukung hilirisasi industri.
- Alokasi gas diprioritaskan bagi kebutuhan industri di Aceh.
- Penyesuaian rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) agar sesuai dengan kebutuhan daerah.

Usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Presiden RI dan Menteri ESDM.

Bahlil mengatakan salah satu kendala terbesar jika gas Blok Andaman harus dibawa ke daratan adalah pembangunan infrastruktur pipa dari lokasi sumur di laut menuju fasilitas pengolahan.

Blok Andaman diketahui berada lebih dari 12 mil laut dari garis pantai.

Kondisi tersebut membuat pembangunan jaringan pipa membutuhkan biaya yang cukup besar.

Menurut Bahlil, tingginya biaya pembangunan pipa dapat berdampak terhadap harga jual gas sehingga berpotensi kurang kompetitif.

"Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas 10 dolar per MMBTU," ujar Bahlil.

Blok Andaman yang dikelola oleh Mubadala Energy memiliki potensi cadangan gas yang cukup besar.

Pada tahap awal, produksi gas dari blok tersebut diperkirakan mencapai sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day).

Sebagian produksi gas tersebut nantinya direncanakan digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN dan industri dalam negeri, termasuk sektor pupuk di Aceh.

"Karena Pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman," kata Bahlil.

Pengelolaan gas Blok Andaman menjadi salah satu peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.

Jika dapat diolah di daerah, proyek tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat sektor industri lokal.

Namun, pemerintah tetap memastikan keputusan akhir harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat Aceh, pemerintah pusat, dan investor.

Bahlil menegaskan bahwa manfaat bagi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pengelolaan gas tersebut.

"Itu yang paling penting. Dan itu kan ada bagi hasilnya juga. Gitu kira-kira ya," demikian Bahlil Lahadalia.* (ad)

BANDA ACEH — Suasana berbeda terlihat di sejumlah keude kopi atau warung kopi di Kota Banda Aceh saat pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss berlangsung, Minggu, 12 Juli 2026.

Hampir seluruh warung kopi di Banda Aceh dipenuhi masyarakat yang datang untuk menyaksikan laga sepak bola dunia tersebut.

Baca Juga:

• Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal Piala Dunia 2026! Inggris Singkirkan Norwegia 2-1 di Extra Time

Tradisi nonton bareng (nobar) di warung kopi kembali menjadi pemandangan yang ramai selama perhelatan Piala Dunia 2026.

Mulai dari warung kopi sederhana hingga warung kopi kelas eksekutif menjadi tempat berkumpulnya warga untuk menikmati pertandingan bersama.

Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah Warung Kopi Abu Kopi yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Banda Aceh.

Ratusan pengunjung terlihat memadati lokasi tersebut sejak dini hari.

Pantauan Bitvonline, pengunjung bahkan sudah berdatangan sejak pukul 04.00 WIB untuk menyaksikan pertandingan sebelumnya antara Inggris melawan Norwegia.

Bagi sebagian masyarakat Aceh, menyaksikan pertandingan sepak bola di warung kopi memiliki sensasi tersendiri dibandingkan menonton dari rumah.

Salah seorang pengunjung yang akrab disapa Bang Boy mengatakan, suasana nobar di warung kopi membuat pertandingan terasa lebih hidup karena bisa dinikmati bersama para pencinta sepak bola lainnya.

"Nonton di rumah kata Bang Boy tidak seru, tapi kalau nonton di warung seakan akan kita nonton langsung di Stadion," ujarnya.

Menurut dia, keberadaan layar besar dan banyaknya pendukung dengan tim favorit masing-masing membuat atmosfer pertandingan semakin meriah.

"Selain kaca lebar, kita juga ketemu dengan Fans yang berbeda, sehingga jeritan dan pekikan membuat kita semangat," ujarnya.

Pertandingan Argentina melawan Swiss yang berlangsung pada hari libur membuat antusiasme masyarakat semakin tinggi.

Di Warung Kopi Abu Kopi, sejak pukul 06.00 WIB area parkir sudah dipenuhi kendaraan roda dua maupun roda empat milik pengunjung.

Tidak hanya menjadi tempat berkumpul warga, gelaran Piala Dunia juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha warung kopi di Aceh.

Salah seorang pengusaha keude kopi yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, selama Piala Dunia berlangsung, jumlah pengunjung meningkat dan berdampak pada kenaikan omzet penjualan.

"Selama piala Dunia omset penjualan naik di atas rata-rata," ujarnya.

Tingginya minat masyarakat menyaksikan pertandingan membuat sejumlah warung kopi memilih beroperasi selama 24 jam.

Menurut pantauan Bitvonline, beberapa keude kopi di kawasan Kota Banda Aceh tetap buka sepanjang hari untuk melayani masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia.

Salah satunya Warung Kopi Bg. Coy Sekber Jurnalis yang berada di Jalan Sultan Mahmud Syah Banda Aceh, yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para jurnalis dan masyarakat.

Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga bagi masyarakat Aceh, tetapi juga membawa peluang ekonomi bagi para pelaku usaha warung kopi yang menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat.* (ad)

BINJAI — Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Binjai Hasanul Jihadi bersama jajaran pengurus mendatangi lokasi pedagang bakso yang menjadi korban pohon tumbang di Jalan Bejomuna, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Tak Bergerak, 1 Gram Masih Dibanderol Rp2.655.000

Tidak hanya gerobak, sejumlah perlengkapan usaha milik pedagang tersebut juga ikut rusak akibat kejadian itu.

Kunjungan Hasanul Jihadi bersama pengurus PSI Kota Binjai dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami musibah.

Saat berada di lokasi, Hasanul melihat langsung kondisi gerobak bakso yang rusak akibat tertimpa pohon.

Ia memastikan pedagang tersebut dalam kondisi baik dan mendapatkan perhatian setelah mengalami kerugian akibat musibah tersebut.

"Kami datang bukan hanya membawa simpati, tapi juga ingin memastikan pedagang kita baik-baik saja. Ini musibah, dan kita harus saling bantu," ujar Hasanul Jihadi di lokasi, Sabtu 11 Juli 2026.

Menurut Hasanul, perhatian terhadap warga yang mengalami kesulitan merupakan bentuk kepedulian sosial yang harus dilakukan bersama.

Ia menilai masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha kecil perlu mendapat dukungan ketika terkena musibah.

Dalam kunjungan tersebut, PSI Kota Binjai menyerahkan bantuan awal berupa paket sembako dan santunan kepada pedagang bakso yang terdampak.

Selain memberikan bantuan, Hasanul juga menyampaikan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait agar pedagang tersebut dapat kembali menjalankan aktivitas usahanya.

"Kami minta Pemko Binjai melalui dinas terkait juga ikut membantu. Karena ini menyangkut mata pencaharian warga. Jangan sampai karena musibah ini roda ekonomi keluarga terhenti," tegasnya.

Hasanul berharap perhatian terhadap korban tidak berhenti pada bantuan awal, tetapi juga ada langkah lanjutan agar pedagang dapat kembali berjualan seperti sebelumnya.

Hasanul mengatakan kehadiran PSI Kota Binjai di tengah masyarakat bukan hanya saat kondisi normal, tetapi juga ketika warga menghadapi kesulitan.

Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu masyarakat yang terkena musibah, terutama warga kecil yang mengandalkan usaha harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.* (ad)

JAKARTA — Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) pada Minggu, 12 Juli 2026, tercatat tidak mengalami perubahan dibandingkan harga sebelumnya.

Harga emas Antam masih berada di level Rp2.655.000 untuk ukuran 1 gram.

Baca Juga:

• Berantas Korupsi, Wujudkan Visi Prabowo

Sementara itu, emas Antam ukuran 5 gram dijual dengan harga Rp13.090.000. Untuk ukuran 10 gram, harga emas tercatat Rp26.100.000.

Adapun emas ukuran 25 gram dibanderol Rp65.085.000, sedangkan ukuran 50 gram berada di harga Rp130.005.000.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas Antam 100 gram dijual seharga Rp259.860.000.

Kemudian ukuran 500 gram dipasarkan dengan harga Rp1.298.400.000, sedangkan emas Antam terbesar ukuran 1.000 gram mencapai Rp2.595.600.000.

Selain harga jual, harga jual kembali atau buyback emas Antam juga masih bertahan di angka Rp2.415.000 per gram.

Buyback merupakan transaksi ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan yang dimiliki kepada pihak Antam.

Harga buyback biasanya berada di bawah harga jual emas karena mengikuti perhitungan pasar dan kebijakan perusahaan.

Dalam transaksi emas, masyarakat juga perlu memperhatikan aturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan pajak sebesar 1,5 persen, sementara bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 3 persen.

Pajak tersebut langsung dipotong dari nilai transaksi buyback.

Sementara untuk pembelian emas batangan, dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP.

Daftar Harga Emas Antam Minggu 12 Juli 2026

0,5 gram: Rp1.377.500
1 gram: Rp2.655.000
2 gram: Rp5.260.000
3 gram: Rp7.872.000
5 gram: Rp13.090.000
10 gram: Rp26.100.000
25 gram: Rp65.085.000
50 gram: Rp130.005.000
100 gram: Rp259.860.000
250 gram: Rp649.340.000
500 gram: Rp1.298.400.000
1.000 gram: Rp2.595.600.000

Harga emas yang stabil ini menjadi perhatian masyarakat, terutama investor dan pembeli emas yang menjadikan logam mulia sebagai salah satu pilihan investasi jangka panjang.

Pergerakan harga emas biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga kondisi ekonomi global.* (bi/ad)

DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri kegiatan Jambore Daerah (Jamdasu) XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Bobby Nasution tidak hanya hadir dalam upacara pembukaan, tetapi juga bermalam bersama ribuan peserta Pramuka.

Baca Juga:

• BBM Langka di Binjai, DPD AMPI Desak Pemko Turun Langsung Cek SPBU dan Tanyakan Pertamina

Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan rasa syukur karena dapat hadir bersama para peserta serta para kepala daerah yang juga menjadi pembina Gerakan Pramuka di wilayah masing-masing.

"Malam hari ini saya beserta seluruh kepala daerah yang juga pembina Pramuka di daerahnya masing-masing berkesempatan hadir di tengah Jambore Daerah Sumut Tahun 2026. Kami bersyukur bisa berada di tengah kalian semua. Kami bersyukur bisa bersama-sama ikut berkemah dan bertenda di jambore daerah ini," ujar Bobby Nasution di Bumi Perkemahan Sibolangit, Sabtu malam, 11 Juli 2026.

Menurut Bobby, kehadiran ribuan peserta Jamdasu XI menunjukkan besarnya potensi generasi muda Sumatera Utara sebagai penerus pembangunan daerah dan bangsa.

"Kami bersyukur karena menjadi bagian dan saksi bahwa adik-adik yang mengikuti jambore di sini adalah generasi yang kami percaya akan menggantikan posisi kami dalam membangun Sumatera Utara dan Republik Indonesia," katanya.

Bobby Nasution mengatakan api unggun yang dinyalakan dalam kegiatan tersebut bukan hanya sekadar seremoni, tetapi memiliki makna sebagai simbol semangat dan optimisme yang harus terus dijaga oleh para peserta.

"Api yang kita hidupkan menjadi simbol semangat dan optimisme. Selama lima hari berada di jambore ini, pasti banyak pelajaran yang bisa kalian dapatkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan Jambore Daerah tidak hanya mengajarkan kemampuan bertahan hidup di alam terbuka, tetapi juga membentuk karakter mandiri serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan zaman.

"Dalam jambore banyak diajarkan bagaimana bertahan hidup dan menjadi anak yang mandiri. Saya mengapresiasi karena yang diajarkan bukan hanya bertahan hidup seolah-olah di tengah hutan, tetapi juga bagaimana menghadapi tantangan saat ini, seperti ancaman narkoba dan perkembangan dunia digital yang menjadi tantangan tersendiri bagi adik-adik peserta jambore," ungkapnya.

BobbyNasution juga mengajak para peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperluas pertemanan dan membangun jaringan yang kelak dapat menjadi modal dalam berkontribusi bagi masyarakat.

"Percayalah, malam ini kita bertemu sebagai para pelajar Sumatera Utara di Jambore Daerah. Beberapa tahun ke depan, kalian akan kembali bertemu sebagai orang-orang hebat yang membangun Sumatera Utara," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing.

Salah seorang peserta asal Kabupaten Mandailing Natal menceritakan perjuangannya mengikuti Jamdasu.

Ia mengaku harus bekerja di warung bakso sepulang sekolah hingga tengah malam agar dapat mengikuti kegiatan tersebut.

"Banyak teman bertanya mengapa saya bekerja sekeras itu hanya untuk mengikuti jambore. Tapi saya ingin bisa hadir di sini untuk mendapatkan pengalaman dan melatih kedisiplinan," ungkapnya.

Selain itu, peserta dari Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan turut menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari persoalan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga harapan peningkatan kualitas pendidikan di daerah mereka.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bobby Nasution memastikan seluruh masukan akan dicatat dan menjadi perhatian pemerintah, termasuk aspirasi dari peserta yang berasal dari daerah terdampak bencana.

"Kami akan mencatat nama-nama adik-adik yang telah berani menyampaikan kondisi dan harapannya," kata Bobby.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan generasi muda, Bobby Nasution menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu keberlanjutan pendidikan para peserta.

"Kami ingin memastikan adik-adik bisa terus melanjutkan pendidikan sampai universitas. Mudah-mudahan cita-cita yang diperjuangkan, termasuk pengorbanan orang tua, dapat terwujud. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi bagi kalian," tutup Bobby.

Kegiatan Jamdasu XI turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota.* (ad)

BINJAI – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Binjai mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai.

Wakil Bendahara DPD AMPI Kota Binjai, Hadyan Haqqul Yaqin Siregar, mendesak Pemerintah Kota Binjai segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

Baca Juga:

• Usai Dua Terdakwa Dapat Pemaafan Hakim dalam Kasus Pertalite Jeriken di Medan, Kuasa Hukum Minta SPBU dan Pengawas Ikut Diselidiki

Ia meminta Pemko Binjai segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mengetahui penyebab berkurangnya pasokan BBM di sejumlah SPBU.

"Kami meminta Pemko Binjai segera menanyakan kepada pihak Pertamina, apa penyebabnya. Apakah kuotanya kurang, distribusinya tersendat, atau ada permainan di lapangan. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan," tegas Hadyan, Minggu, 12 Juli 2026.

Selain meminta koordinasi dengan Pertamina, Hadyan juga mendorong Wali Kota Binjai bersama jajaran terkait turun langsung melakukan pengecekan ke lapangan.

Menurut dia, pemeriksaan langsung ke SPBU penting dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok, mengawasi distribusi BBM, serta mencegah kemungkinan adanya penyelewengan.

"Pemerintah harus hadir. Turun langsung ke SPBU, cek stok, cek antrian. Kalau perlu bentuk tim bersama Disperindag, Satpol PP, dan Polres untuk mengawasi distribusi," ujarnya.

Hadyan menilai kelangkaan BBM dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Pengemudi ojek online, sopir angkutan umum, hingga pelaku UMKM disebut menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya karena BBM merupakan kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia juga mengingatkan bahwa gangguan distribusi BBM berpotensi memengaruhi harga barang apabila aktivitas pengiriman dan transportasi mengalami hambatan.

"Ini kebutuhan dasar masyarakat. Kami tunggu langkah cepat dari Pemko Binjai," pungkas Hadyan.

DPD AMPI Kota Binjai berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian mengenai kondisi pasokan BBM serta mengambil langkah agar distribusi kembali berjalan normal.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Binjai belum menyampaikan keterangan resmi terkait langkah penanganan kelangkaan BBM tersebut.* (ad)

MEDAN – Tim penasihat hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang menerapkan pemaafan hakim (judicial pardon) terhadap dua terdakwa dalam perkara pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken.

Putusan tersebut dinilai sebagai langkah progresif dalam penegakan hukum karena tidak hanya berpegang pada aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan aspek kemanusiaan.

Baca Juga:

• 27 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Sampang, KPAI Desak Buronan Segera Ditangkap!

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan hukuman pidana.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memutus perkara ini sehingga kedua terdakwa tidak lagi menjalani hukuman," kata Daniel di Medan, Jumat (10/7/2026).

Menurut Daniel, majelis hakim telah menjalankan tugas secara adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam perkara tersebut.

Ia menilai putusan tersebut tidak hanya berlandaskan hukum formal, tetapi juga mengedepankan keadilan yang lebih substantif.

Selain kepada majelis hakim, tim penasihat hukum juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, yang hadir memberikan keterangan dalam persidangan.

"Terima kasih kepada abang kita Dr. Hinca Panjaitan selaku anggota Komisi III DPR RI yang telah datang memberikan kesaksian sehingga membantu Cibro dan Silalahi dalam perkara ini," ujarnya.

Meski menyambut baik putusan tersebut, pihak kuasa hukum masih menggunakan masa pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya banding.

Dalam kesempatan yang sama, tim penasihat hukum juga meminta aparat kepolisian mengembangkan penyelidikan terhadap pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam perkara tersebut, termasuk pengelola SPBU dan pihak pengawas.

"Harapan kami, jangan hanya dua anak muda ini yang menjadi korban. Pengelola SPBU dan pihak pengawas juga harus diproses," tegas Daniel.

Rumintang Naibaho mengatakan, dalam pertimbangan majelis hakim terdapat indikasi keterlibatan pihak SPBU maupun pengawas sehingga menurutnya perlu dilakukan penyelidikan lanjutan.

"Karena itu kami meminta kepolisian segera membuka penyidikan baru melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum," katanya.

Sementara itu, salah satu terdakwa, Ranning Alamer Mulsim Cibro, mengaku bersyukur karena dirinya bersama rekannya Aziz Apandi Silalahi tidak dijatuhi hukuman penjara.

"Hakim tidak memberikan hukuman kepada kami, namun kami masih pikir-pikir," katanya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU Simpang Pos, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Kwala Bekala, Kota Medan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satreskrim Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan terdakwa Ranning sedang mengisi sekitar 25 liter Pertalite ke dalam jeriken.

Dalam proses pengisian itu, operator SPBU Aziz Apandi Silalahi disebut membantu pengisian tanpa menggunakan barcode resmi Pertamina.

Ia juga diduga menerima imbalan sebesar Rp15 ribu untuk setiap jeriken yang diisi.

"Keduanya kemudian diamankan pada 6 Januari 2026 dan dibawa ke Kantor Satreskrim Polrestabes Medan," kata Jaksa Penuntut Umum Reza Surya Nasution.

Dalam persidangan, majelis hakim yang diketuai Efrata Happy Tarigan menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahan dan ketentuan terkait dalam KUHP baru.

Namun, hakim menerapkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai judicial pardon, sehingga kedua terdakwa dinyatakan bersalah tetapi tidak dijatuhi pidana.

"Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Para terdakwa mendapatkan pemaafan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga tidak dijatuhi pidana," kata Efrata saat membacakan putusan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut kedua terdakwa dengan hukuman penjara selama lima bulan lima hari.

Namun majelis hakim memilih menggunakan pendekatan pemaafan sebagai bentuk penerapan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

KPAI meminta kepolisian segera menangkap seluruh tersangka yang masih buron agar proses hukum dapat berjalan tanpa penundaan.

Baca Juga:

• Eks Anggota BIN: Kasus Jiwasraya dan Asabri Diduga Dimanfaatkan Rezim Jokowi untuk Kepentingan Politik

"KPAI berharap polisi tidak berkompromi dengan pelaku yang masih buron dengan cara memberi waktu atau menunggu pelaku menyerahkan diri sebelum ditetapkan menjadi DPO. Ini adalah penundaan keadilan (delayed justice), yang tidak boleh dinormalisasi di tengah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak," kata Sylvana Apituley kepada wartawan, Minggu, 12 Juli 2026.

KPAI juga meminta kepolisian segera menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap para tersangka yang belum ditangkap serta menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sesuai proses penyidikan.

"Menunggu pelaku menyerahkan diri dan menunda DPO sama dengan memberi pelaku waktu dan kesempatan melarikan diri lebih jauh, menghilangkan barang bukti, atau bahkan mengulangi kejahatannya. Pemberatan hukuman sepertiga dari ancaman pidana pokok juga harus diterapkan karena kejahatan ini dilakukan berkelompok (gang rape) terhadap anak," kata Sylvana.

Selain penegakan hukum, KPAI mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan pendampingan, layanan pemulihan, serta perlindungan kepada korban dan keluarganya.

"Terutama karena 15 pelaku masih bebas berkeliaran dapat menambah trauma dan mengancam keamanan atau keselamatan korban. Termasuk mencegah kemungkinan keluarga pelaku meminta penyelesaian damai di luar hukum, atau sebaliknya mengintimidasi korban dan keluarganya," ujarnya.

Kapolres Sampang AKBP Hartono sebelumnya menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun Februari hingga Mei 2026 di beberapa lokasi yang berbeda.

Keluarga korban baru melaporkan peristiwa itu kepada polisi pada 29 Juni 2026 karena korban mengalami trauma berat.

"Dalam kurun waktu pada bulan Februari 2026 sampai bulan Mei 2026 sekira pukul 21.00 WIB," kata Hartono saat jumpa pers, Jumat, 10 Juli 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kepolisian telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka.

Hingga kini, 12 tersangka telah diamankan, sedangkan 15 lainnya masih dalam pengejaran.

Kapolres Sampang mengimbau para tersangka yang belum ditangkap agar segera menyerahkan diri.

"Secepatnya 15 tersangka lainnya agar menyerahkan diri. Dalam kurun waktu tiga hari, kami akan menerbitkan DPO dan melakukan tindakan tegas terukur," kata Hartono.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Endang Agustina, turut menyampaikan keprihatinannya atas kasus tersebut.

Ia mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani laporan yang diterima.

"Terkait dengan kasus pemerkosaan seorang remaja putri oleh 27 orang pria di Sampang Madura, kami sangat prihatin dan mengutuk keras peristiwa itu. Dan saya mengapresiasi kecepatan Kapolres Sampang yang segera menangani dan memproses kasus tersebut dengan cepat," kata Endang.

Ia juga meminta penyidik menangani perkara secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan mengenai perlindungan anak.

Kasus ini masih dalam proses penyidikan.

Kepolisian terus melakukan pencarian terhadap tersangka yang belum ditangkap serta mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara.

Sesuai asas praduga tak bersalah, seluruh tersangka berhak memperoleh proses hukum yang adil hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (d/ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meminta seluruh kader Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan program, tetapi juga dengan memberikan masukan yang membangun.

Baca Juga:

• Eks Anggota BIN: Kasus Jiwasraya dan Asabri Diduga Dimanfaatkan Rezim Jokowi untuk Kepentingan Politik

Menurut Bahlil, Partai Golkar memiliki tanggung jawab untuk mengawal pemerintahan karena menjadi salah satu partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden.

"Ini adalah sebuah konsekuensi dari partai politik yang mengusung, memperjuangkan, memenangkan, sekaligus mengawal dalam rangka menyukseskan program-program tersebut. Sudah barang tentu dalam mengawal program pasti banyak dinamika, ada plus-minusnya," kata Bahlil.

Ia juga mengingatkan kader Partai Golkar yang duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar aktif membantu menyelesaikan berbagai persoalan melalui fungsi pengawasan dan penyampaian masukan yang konstruktif.

Menurut Bahlil, Golkar memiliki cara sendiri dalam menyampaikan pandangan politik tanpa harus mengikuti pola partai lain.

"Tidak perlu kita mengikuti cara orang atau partai lain karena kita juga adalah partai yang independen. Oleh karena itu, kita mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan pandangan-pandangan politik kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan dari program-katakanlah kalau program itu belum sempurna," tuturnya.

Sebagai contoh, Bahlil menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan.

"MBG salah satu contoh, Bapak-Ibu semua. Kita tahu ini program mulia, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa terjadi kekurangan. Dan tugas Partai Golkar adalah mengawal untuk memberikan masukan yang kurang agar menjadi baik, harus," sebutnya.

Menurutnya, kritik yang disampaikan secara objektif merupakan bagian dari dukungan politik kepada pemerintah.

"Karena memberikan koreksi itu adalah bagian dari bentuk dukungan politik kepada pemerintah. Dan saya dalam arahan fraksi, saya katakan bahwa semua menteri-termasuk menteri-menteri dari Golkar-DPR khususnya kader Partai Golkar, berkewajiban mutlak untuk memberikan masukan," tambah dia.

Bahlil juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan tugas utama parlemen.

Oleh sebab itu, para menteri, termasuk yang berasal dari Partai Golkar, tetap perlu diawasi demi memastikan program pemerintah berjalan lebih baik.

"Kalau menterinya tidak bisa diawasi, terus siapa yang mau mengawasi? Jadi saya pikir ini harus kita betul-betul lakukan. Katakanlah banyak program lain yang sukses, kalian juga harus fair untuk mengatakan itu baik. Yang belum baik, kewajiban kita untuk bagaimana melakukan penyempurnaan. Inilah salah satu tugas kita, Bapak-Ibu semua," pungkasnya.

Melalui pernyataan tersebut, Bahlil menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran harus dibarengi dengan pengawasan yang objektif serta masukan yang konstruktif agar berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.* (d/ad)

JAKARTA – Pakar intelijen dan mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, menilai kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) tidak hanya berkaitan dengan persoalan keuangan negara, tetapi juga diduga memiliki dimensi politik.

Dalam keterangannya pada Minggu, 12 Juli 2026, Sri Radjasa menyampaikan pandangannya bahwa pengungkapan dua perkara tersebut diduga tidak semata-mata bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga digunakan sebagai instrumen politik.

Baca Juga:

• Kementerian HAM: Dugaan Penyimpangan Dana KIP Kuliah Berpotensi Langgar Hak Mahasiswa atas Pendidikan

"Kasus Jiwasraya (yang lekat dengan kepentingan Aburizal Bakrie) dan Asabri sengaja diangkat oleh rezim penguasa saat itu (Jokowi) menggunakan tangan Jampidsus Febrie Adriansyah. Tujuannya diduga untuk menyandera Airlangga Hartarto (yang saat itu menjabat Ketua Umum Golkar) dan faksi senior Golkar (Aburizal Bakrie)," kata Sri Radjasa Chandra.

Menurut Sri Radjasa, dugaan tersebut berkaitan dengan dinamika politik yang berkembang ketika proses penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri berlangsung.

Ia berpendapat bahwa kedua kasus itu diduga menjadi alat tawar dalam hubungan politik antara pemerintah dan sejumlah tokoh Partai Golkar.

Dalam penjelasannya, Sri Radjasa juga menyinggung posisi Airlangga Hartarto yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia menyebut Airlangga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki peran dalam mengoordinasikan langkah-langkah pemerintah menghadapi dampak gagal bayar Jiwasraya dan Asabri, termasuk pembentukan holding asuransi BUMN Indonesia Financial Group (IFG).

"Termasuk mengawal pembentukan holding asuransi BUMN (Indonesia Financial Group/IFG) dan mengalihkan polis nasabah agar tidak memicu krisis kepercayaan pasar keuangan yang lebih masif," katanya.

Sri Radjasa juga mengungkapkan bahwa investasi Jiwasraya sebelumnya pernah ditempatkan pada sejumlah emiten yang berafiliasi dengan Grup Bakrie.

Ia mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut dana investasi Jiwasraya tersebar di sejumlah perusahaan.

Selain itu, ia menyinggung pernyataan terpidana Benny Tjokrosaputro dalam persidangan yang pernah menyebut adanya aliran investasi Jiwasraya ke sejumlah saham Grup Bakrie.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari proses persidangan dan memiliki konteks hukum tersendiri.

Menurut Sri Radjasa, pengusutan perkara Jiwasraya dan Asabri yang dilakukan Kejaksaan Agung pada periode tersebut memunculkan berbagai persepsi di ruang publik.

Ia menilai penanganan perkara korupsi berskala besar perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Hingga saat ini, belum terdapat putusan pengadilan maupun pernyataan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam analisis Sri Radjasa yang membenarkan adanya dugaan penggunaan perkara hukum sebagai instrumen politik.

Karena itu, seluruh dugaan dan pendapat yang disampaikan masih merupakan pandangan narasumber dan tidak dapat dipandang sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Kasus Jiwasraya dan Asabri sendiri merupakan dua perkara korupsi besar yang telah diproses melalui mekanisme peradilan.

Sejumlah terdakwa telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sementara berbagai aspek lain yang berkaitan dengan perkara tersebut masih menjadi perhatian publik.* (vo/ad)

JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menilai dugaan penyimpangan dana bantuan pendidikan dalam Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak hanya berkaitan dengan tata kelola keuangan, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan hak dasar mahasiswa untuk memperoleh pendidikan.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan, mengatakan apabila dugaan penyimpangan tersebut terbukti, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Baca Juga:

• UMKM Wajib Tahu! KUR BCA 2026 Resmi Dibuka, Pinjaman Rp100 Juta Bisa Dicicil Mulai Rp1,9 Juta per Bulan

Menurut Munafrizal, penyalahgunaan dana bantuan pendidikan dapat menyebabkan mahasiswa kehilangan kesempatan melanjutkan kuliah.

Karena itu, persoalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai dugaan tindak pidana korupsi atau pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia.

Ia menjelaskan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Munafrizal menegaskan tidak boleh ada praktik yang menghambat terpenuhinya hak atas pendidikan, terutama bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Ia menambahkan bahwa program bantuan pendidikan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Oleh sebab itu, setiap penyalahgunaan dana bantuan berpotensi menghambat mahasiswa memperoleh hak yang seharusnya mereka terima.

Dalam perspektif hak asasi manusia, dugaan penyimpangan dana KIP Kuliah dapat menimbulkan berbagai dampak.

Mulai dari mahasiswa yang terpaksa menghentikan kuliah, hilangnya kesempatan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, semakin lebarnya kesenjangan sosial, munculnya tekanan psikologis bagi mahasiswa dan keluarganya, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Kementerian HAM juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi yang menerima dan mengelola dana bantuan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses penyaluran dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

"Sungguh merupakan paradoks jika perguruan tinggi yang mengemban amanah melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan justru membuat mahasiswa kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan," ujarnya.

Munafrizal menegaskan bahwa Kementerian HAM menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Apabila nantinya ditemukan unsur tindak pidana, penanganan perkara diharapkan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan.

Di luar proses hukum tersebut, ia menekankan bahwa perlindungan terhadap hak mahasiswa harus tetap menjadi prioritas.

Karena itu, Kementerian HAM mendorong kementerian terkait bersama perguruan tinggi menyiapkan langkah mitigasi agar mahasiswa yang terdampak tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan studinya.* (vo/ad)

CARACAS – Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 kembali bertambah.

Hingga Sabtu, 12 Juli 2026, korban tewas yang telah teridentifikasi secara resmi mencapai 4.333 orang.

Baca Juga:

• Satgas PRR Percepat Pembangunan 27 Ribu Huntap Pascabencana di Sumatera, Tito: Tinggal Lima Bulan Lagi

Sementara itu, lebih dari 6.400 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dari reruntuhan bangunan.

Pembaruan data ini disampaikan 17 hari setelah dua gempa besar berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang wilayah utara-tengah Venezuela dalam waktu yang hampir bersamaan.

Bencana tersebut menyebabkan kerusakan luas pada bangunan, melumpuhkan jaringan listrik, serta mengganggu pasokan air bersih di sejumlah daerah.

Meski operasi pencarian telah berlangsung lebih dari dua pekan, pemerintah Venezuela masih terus melakukan proses identifikasi terhadap para korban.

Data terbaru juga menunjukkan peningkatan dibandingkan laporan sehari sebelumnya yang mencatat 4.118 korban meninggal dunia.

Seiring berjalannya waktu, operasi di lapangan kini mulai beralih dari pencarian korban selamat menuju tahap pemulihan dan penanganan dampak pascabencana.

Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) menyebutkan gempa tersebut berdampak pada sedikitnya tujuh negara bagian di Venezuela.

Wilayah La Guaira dan kawasan Greater Caracas menjadi daerah yang mengalami kerusakan paling parah.

Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke berbagai lokasi darurat, seperti sekolah, gereja, stadion, hingga tenda-tenda penampungan.

Selain rumah warga, berbagai fasilitas penting seperti layanan kesehatan, jaringan listrik, dan sistem penyediaan air bersih juga mengalami kerusakan.

Bencana ini semakin memperberat kondisi Venezuela yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan di sektor pelayanan publik dan kesehatan.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Venezuela Delcy Rodríguez mendesak pencairan aset-aset luar negeri Venezuela yang masih dibekukan agar dapat digunakan untuk membantu para korban gempa.

Menurutnya, dana tersebut dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan kembali rumah-rumah warga yang hancur, memperbaiki infrastruktur dasar, serta mendukung proses pemulihan di wilayah terdampak.

Pemerintah Venezuela bersama organisasi kemanusiaan internasional masih terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, sementara proses rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan akan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang.* (bb/ad)

JAKARTA – Banyak orang masih menganggap kebiasaan menahan buang air kecil sebagai hal yang biasa, terutama saat sedang bekerja, berkendara, atau melakukan aktivitas lainnya.

Padahal, kebiasaan tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, terutama pada kandung kemih, saluran kemih, hingga ginjal.

Baca Juga:

• Shalat Bukan Sekadar Gerakan, Ini Hikmah Kesehatan di Balik Setiap Rukunnya

Ketika kapasitasnya mulai penuh, saraf akan mengirimkan sinyal ke otak sebagai tanda bahwa tubuh perlu segera buang air kecil.

Namun, jika dorongan tersebut terus diabaikan, fungsi kandung kemih dapat terganggu dan meningkatkan risiko berbagai penyakit.

1. Otot Kandung Kemih Bisa Melemah

Menurut Dr. Ankit Sharma, kandung kemih memiliki sifat elastis seperti balon.

Jika terlalu sering dipaksa menahan urine, otot-otot pada dinding kandung kemih dapat meregang secara berlebihan hingga kehilangan elastisitasnya.

Akibatnya, kandung kemih menjadi kurang kuat saat berkontraksi untuk mengeluarkan urine sehingga proses buang air kecil tidak lagi berlangsung secara optimal.

2. Meningkatkan Risiko Infeksi Saluran Kemih

Kandung kemih yang tidak mampu mengosongkan urine secara sempurna dapat menyisakan urine di dalamnya.

Kondisi ini menjadi tempat yang ideal bagi bakteri untuk berkembang biak.

Akibatnya, risiko terkena infeksi saluran kemih (ISK) menjadi lebih tinggi.

ISK biasanya ditandai dengan rasa nyeri saat buang air kecil, anyang-anyangan, hingga urine yang tampak keruh atau berbau menyengat.

3. Berisiko Menyebabkan Gangguan Ginjal

Masalah akibat menahan buang air kecil tidak hanya terjadi pada kandung kemih.

Jika kandung kemih terlalu penuh, urine dapat mengalir kembali ke arah ginjal melalui ureter atau dikenal sebagai reflux.

Kondisi ini dapat meningkatkan risiko infeksi ginjal dan, jika terjadi berulang, berpotensi mengganggu fungsi ginjal dalam jangka panjang.

4. Memicu Kandung Kemih Overaktif

Kebiasaan menahan buang air kecil juga dapat mengganggu koordinasi antara otak dan kandung kemih.

Akibatnya, seseorang berisiko mengalami Overactive Bladder (OAB) atau kandung kemih overaktif.

Kondisi ini ditandai dengan dorongan buang air kecil yang datang secara tiba-tiba dan sangat sering, meskipun volume urine belum terlalu banyak.

Jangan Tunggu Sampai Terlalu Mendesak

Untuk menjaga kesehatan saluran kemih, Dr. Ankit Sharma menyarankan agar seseorang tidak menunggu hingga rasa ingin buang air kecil menjadi sangat kuat.

Idealnya, buang air kecil dilakukan setiap tiga hingga empat jam sekali.

Selain itu, apabila muncul keluhan seperti nyeri di perut bagian bawah, anyang-anyangan, urine keruh, atau keluhan lain yang tidak biasa, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter agar penyebabnya dapat diketahui dan ditangani lebih awal.

Menghindari kebiasaan menahan buang air kecil merupakan langkah sederhana yang dapat membantu menjaga kesehatan kandung kemih, saluran kemih, dan ginjal dalam jangka panjang.* (d/ad)

SIBOLGA – Kebakaran hebat melanda Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, pada Sabtu malam, 11 Juli 2026.

Kobaran api yang membesar dengan cepat menghanguskan puluhan kios di lantai satu, dua, dan tiga gedung pasar.

Baca Juga:

• UMKM Wajib Tahu! KUR BCA 2026 Resmi Dibuka, Pinjaman Rp100 Juta Bisa Dicicil Mulai Rp1,9 Juta per Bulan

Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 21.30 WIB.

Ia menyebut petugas pemadam kebakaran masih berupaya menjinakkan api.

"Kejadiannya sekitar jam setengah 10, sampai saat ini pemadam kebakaran masih berusaha untuk memadamkan api," kata Akhmad Syukri Nazry Penarik.

Untuk mempercepat penanganan, Pemerintah Kota Sibolga mengerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran, satu mobil penyuplai air, serta mendapat bantuan armada pemadam dari Kabupaten Tapanuli Tengah.

"Jumlah pemadam ada 4 unit yang lagi beroperasi ditambah mobil suplai air dan dibantu oleh pemadam dari Kabupaten Tapanuli Tengah," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, penyebab kebakaran belum dapat dipastikan.

Begitu pula jumlah pasti kios yang terbakar karena api masih berkobar di sejumlah bagian bangunan.

"Jumlah ruko masih belum bisa diperkirakan karena api masih hidup, tetapi ada beberapa kios secara kasat mata yang tidak terkena si jago merah," tuturnya.

Selain menghanguskan kios di dalam gedung, kobaran api juga membakar barang dagangan milik pedagang yang berada di pelataran pasar.

Sejumlah pedagang terlihat berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka, sementara sebagian lainnya hanya bisa menyaksikan tempat usaha mereka dilalap api.

Suasana di lokasi dipenuhi kepanikan.

Beberapa pedagang tampak histeris karena kehilangan kios yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka.

Salah seorang pedagang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku melihat sejumlah kejanggalan dalam peristiwa tersebut.

Menurutnya, para pedagang sebelumnya berencana menggelar pertemuan terkait tuntutan penurunan pajak tahunan kios setelah menerima surat peringatan mengenai tunggakan pembayaran.

Pedagang tersebut juga menyoroti pergantian petugas jaga malam sebelum kebakaran terjadi.

Selain itu, ia menyebut sistem pipa air pemadam kebakaran yang tersedia di setiap lantai bangunan tidak berfungsi saat dibutuhkan.

"Kami merasa ada yang tidak beres. Pipa air untuk keadaan darurat di setiap lantai bangunan juga tidak berfungsi sehingga api cepat membesar," ujarnya.

Pernyataan tersebut masih berupa dugaan dari pedagang dan belum mendapat konfirmasi dari pihak berwenang.

Aparat kepolisian diperkirakan akan melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya korsleting listrik atau faktor lainnya.

Kebakaran kali ini menambah daftar panjang insiden yang pernah terjadi di Pasar Sibolga Nauli.

Pada 5 Maret 2015, kebakaran besar menghanguskan ratusan kios dan berdampak kepada sekitar 351 pedagang.

Peristiwa serupa kembali terjadi pada 29 Januari 2025 ketika sejumlah kios di pelataran pasar terbakar dan api merembet hingga ke rumah warga di Jalan Patuan Anggi.

Pasar Sibolga Nauli sendiri merupakan pasar yang telah direnovasi menggunakan dana APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Renovasi dikerjakan oleh PT Tureloto Battu Indah pada 2021 dan selesai pada 2022 dengan anggaran sekitar Rp66,55 miliar.

Bangunan pasar memiliki luas sekitar 11.421 meter persegi dengan total 1.265 unit kios dan los.

Hingga kini, penyebab kebakaran serta total kerugian yang ditimbulkan masih menunggu hasil penyelidikan pihak berwenang.* (dmm/ad)

MIAMI – Timnas Inggris memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu dalam laga perempat final di Miami Stadium, Minggu, 12 Juli 2026, dini hari WIB.

Jude Bellingham menjadi pahlawan kemenangan The Three Lions setelah mencetak dua gol yang membawa tim asuhan Thomas Tuchel membalikkan keadaan.

Baca Juga:

• Jangan Lewatkan! Ini Link Live Streaming Inggris vs Norwegia, Duel Haaland vs Kane di Perempat Final

Norwegia tampil agresif sejak awal pertandingan.

Tim berjuluk Løvene langsung membuka keunggulan pada menit kedua melalui Andreas Schjelderup.

Tendangan pemain muda tersebut dari sisi kanan kotak penalti membentur tiang jauh sebelum masuk ke gawang Jordan Pickford, membuat Norwegia unggul 1-0.

Inggris berusaha meningkatkan intensitas serangan sepanjang babak pertama.

Upaya mereka membuahkan hasil pada masa injury time ketika Jude Bellingham memanfaatkan umpan tarik Anthony Gordon.

Gelandang Real Madrid itu mengontrol bola dengan tenang sebelum melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi kiper Orjan Nyland. Skor berubah menjadi 1-1.

Harry Kane sempat membawa Inggris berbalik unggul menjelang turun minum.

Namun gol kapten tim tersebut dianulir karena lebih dahulu berada dalam posisi offside.

Pada babak kedua, Norwegia kembali mencetak gol melalui Torbjorn Heggem lewat situasi sepak pojok pada menit ke-55.

Akan tetapi, setelah melakukan peninjauan melalui Video Assistant Referee (VAR), wasit membatalkan gol tersebut karena Erling Haaland lebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap Elliot Anderson dalam proses terjadinya gol.

Hingga waktu normal berakhir, kedua tim gagal menambah gol sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

Inggris akhirnya memastikan kemenangan pada awal extra time.

Jude Bellingham kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Morgan Rogers yang tidak bisa diamankan secara sempurna oleh Orjan Nyland.

Gol tersebut sekaligus menjadi gol keduanya dalam pertandingan dan membawa Inggris unggul 2-1.

Tim asuhan Thomas Tuchel sempat memperoleh hadiah penalti pada menit ke-96 setelah Eberechi Eze terjatuh di dalam kotak penalti.

Namun, keputusan tersebut dibatalkan wasit setelah meninjau ulang tayangan VAR.

Norwegia berusaha mengejar ketertinggalan hingga akhir babak tambahan.

Namun, rapatnya pertahanan Inggris membuat skor 2-1 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan ini memastikan Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia 2026.

The Three Lions kini menanti pemenang laga Argentina kontra Swiss untuk memperebutkan satu tiket menuju partai final.* (d/ad)