Hal itu disampaikan pengacara Febrie, Febri Diansyah, setelah membesuk kliennya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Dua Kali Gugat Praperadilan, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tetap Berstatus Tersangka TPPU

Febri mengatakan pihaknya telah membaca kembali putusan praperadilan tersebut. Dari pembacaan itu, kuasa hukum menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu menjadi catatan.

"Setelah kami baca ulang memang terdapat sejumlah catatan, ya, dan menurut kami ada bias-bias dalam pemahaman terhadap fakta persidangan yang ada, tetapi karena itu sudah diputus maka kami menghormati putusan Praperadilan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki menolak permohonan praperadilan Febrie pada Kamis (27/8/2026).

"Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Richard saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan.

Perkara tersebut teregister dengan nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Dalam gugatan itu, Polda Metro Jaya menjadi termohon I dan Kortas Tipidkor Polri sebagai termohon II, sedangkan Kejaksaan Agung berstatus sebagai turut termohon.

Pihak Febrie sebelumnya meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum tidak sah. Di antaranya surat perintah penyidikan Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026, penggeledahan dan penyitaan di rumah Sentul, serta penetapan Febrie sebagai tersangka.

Tim kuasa hukum juga meminta proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Febrie dihentikan.

Penetapan tersangka terhadap Febrie dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/02/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 10 Juli 2026.

Namun, seluruh permohonan tersebut ditolak hakim. Dengan demikian, status Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU tetap berlaku.

Dalam putusannya, hakim juga menolak eksepsi yang diajukan Polda Metro Jaya, Kortas Tipidkor Polri dan Kejaksaan Agung. Biaya perkara dalam permohonan tersebut juga dibebankan kepada Febrie dengan jumlah nihil.

Putusan praperadilan tersebut membuat proses hukum terhadap Febrie tetap berjalan. Kuasa hukum menyatakan menghormati putusan pengadilan meski tetap memiliki pandangan berbeda terhadap sejumlah pertimbangan hakim.

Febri menegaskan sikap menghormati putusan tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap proses hukum. Ia juga menyebut pihaknya akan mengikuti proses perkara selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan ditolaknya praperadilan, perkara dugaan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah masih berlanjut. Status tersangka dan tindakan hukum yang menjadi objek gugatan tetap dinyatakan berlaku.* (k/dh)

"Sikap PDI-P adalah Pemilu 2029, dan ini menjaga kesehatan di dalam sistem demokrasi kita," kata Hasto saat ditemui di Megawati Institute, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Biar Pemerintah Nggak Lemot Tangani Bencana! MK Resmi Pangkas Syarat Status Nasional, Korban Jadi Penentu Utama

Ia juga menanggapi munculnya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Hasto menyebut kritik seharusnya disampaikan melalui jalur demokrasi yang tersedia.

"Kalau ada yang tidak puas, maka salurkan berbagai kritik itu, dan kemudian kami PDI-P mendorong agar presiden, pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara lain, untuk, lembaga negara tinggi lainnya untuk mendengarkan suara rakyat, mendengarkan kritik," ujarnya.

Menurut Hasto, kritik dari masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi. Karena itu, pemerintah dan lembaga legislatif harus membuka ruang untuk menerima dan merespons aspirasi publik.

"Karena siapa pun yang ada di dalam pemerintahan, termasuk DPR, itu juga harus membuka dirinya terhadap berbagai kritik," kata Hasto.

Namun, Hasto menegaskan kritik terhadap pemerintah tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan langkah yang bertentangan dengan konstitusi.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga mekanisme demokrasi dan aturan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan negara.

"Nah, itulah berbagai upaya-upaya yang inkonstitusional itu tidak boleh dibenarkan di republik ini," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya pembahasan mengenai kemungkinan perubahan jadwal Pemilu sebelum 2029. Hasto sebelumnya juga menanggapi pernyataan sejumlah pihak terkait isu percepatan pemilu.

PDIP menilai pergantian pemerintahan harus tetap mengikuti mekanisme konstitusional. Pemilu 2029, menurut Hasto, merupakan bagian dari siklus demokrasi yang perlu dijaga agar tidak terganggu oleh kepentingan politik tertentu.

Hasto juga mendorong Presiden, pemerintah, DPR dan lembaga negara lainnya untuk lebih responsif terhadap kritik serta suara masyarakat. Menurutnya, keterbukaan terhadap aspirasi publik justru dapat memperkuat kualitas demokrasi.

Dengan demikian, PDIP menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Pemilu 2029 sesuai jadwal sekaligus mengingatkan agar setiap upaya perubahan politik tetap berada dalam koridor konstitusi.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• Geledah Disdik Bogor, KPK Angkut Koper Misterius Usai Sebelumnya Sita Rp1,5 Miliar

Menurut Budi, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan menemukan alat bukti serta petunjuk yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor.

"Dalam penggeledahan hari ini, penyidik menyita beberapa dokumen yang terkait dengan pengadaan-pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor," ujarnya.

Dokumen yang diamankan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis oleh penyidik KPK. Temuan tersebut juga akan dikonfirmasi dengan alat bukti lain untuk memperjelas konstruksi perkara.

"Selanjutnya, penyidik akan menelaah, menganalisis, dan mengkonfirmasi setiap temuan dalam giat penggeledahan dengan alat bukti lainnya, untuk membantu mengungkap perkara menjadi terang," kata Budi.

KPK menyebut penyidikan di Kabupaten Bogor saat ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan pemotongan upah pungut di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

"Jadi, dalam kegiatan penyidikan KPK di wilayah Kabupaten Bogor ini, selain mendalami terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pemotongan upah pungut di Bappenda, penyidik juga mendalami adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor," tutur Budi.

Penggeledahan di Kantor Disdik Kabupaten Bogor berlangsung setelah salat Jumat hingga sore hari. Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah petugas KPK berada di dalam gedung selama proses penggeledahan.

Dua koper berukuran besar juga terlihat dibawa keluar dari gedung dan dimasukkan ke salah satu mobil berwarna hitam. Proses tersebut turut mendapat pengawalan aparat kepolisian.

Terdapat sekitar empat mobil berwarna hitam yang terlihat berada di sekitar Kantor Disdik Kabupaten Bogor. Namun, KPK belum merinci isi koper maupun dokumen yang dibawa dari lokasi.

Penggeledahan di Disdik menjadi bagian dari rangkaian tindakan penyidik KPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam sepekan terakhir.

Sehari sebelumnya, penyidik KPK menggeledah Kantor Bapenda serta Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

KPK sebelumnya juga telah menaikkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengumpulkan alat bukti dan mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun nilai kerugian negara dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor.

Proses pemeriksaan dan analisis terhadap dokumen hasil penggeledahan masih berjalan. KPK menyatakan setiap temuan akan dikaitkan dengan alat bukti lain sebelum menentukan perkembangan penanganan perkara selanjutnya.* (k/dh)

Muzani mengatakan para menteri merupakan bagian penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Karena itu, ia berharap seluruh pembantu Presiden dapat bekerja bersama agar program pemerintah tidak berjalan sendiri.

Baca Juga:

• Prabowo Kumpul Bareng 9 Peraih Nobel di Istana, Bahas Riset hingga Rumah Tahan Gempa

Muzani mengaku melihat para menteri Kabinet Merah Putih sejauh ini bekerja secara aktif untuk mendukung berbagai kebijakan Presiden Prabowo.

"Saya lihat para menterinya juga selama ini cukup sportif, cukup masif dalam melakukan kerja sama dengan kebijakan-kebijakan Presiden," katanya.

Pernyataan Muzani itu merespons ucapan Prabowo saat menghadiri peluncuran dan groundbreaking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada para menteri meski hari itu merupakan hari libur nasional yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Selamat bekerja hari ini hari penting, walaupun libur," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa para menteri harus tetap bekerja dan berjuang untuk kepentingan rakyat meski sedang tanggal merah.

"Walaupun Maulid Nabi kita berjuang untuk rakyat kita, memang di Kabinet Merah Putih mungkin hampir tidak ada tanggal merah," ujarnya.

Prabowo menyebut bekerja tanpa banyak mengenal hari libur merupakan bagian dari risiko pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia kemudian melontarkan pernyataan bahwa menteri yang tidak sanggup dapat memilih untuk tidak melanjutkan tugasnya.

"Dan itu risiko. Risiko pengabdian. Yang tidak sanggup, boleh minggir. Banyak yang ingin menggantikan saudara hahahaha," kata Prabowo sambil tertawa.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian karena menyangkut tuntutan kerja terhadap para menteri di pemerintahan. Namun, Muzani menilai yang terpenting ialah bagaimana seluruh anggota kabinet mampu menjalankan tugas dan mendukung agenda Presiden.

Gerindra berharap kerja sama antara Presiden dan para menteri terus diperkuat sehingga berbagai kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak kepada masyarakat.

Muzani juga menilai kinerja para menteri sejauh ini menunjukkan adanya upaya untuk mengikuti arah kebijakan Presiden. Ia berharap dukungan tersebut dapat terus dipertahankan demi memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.

Pernyataan Prabowo mengenai tuntutan kerja para menteri juga menggambarkan penekanan pemerintah terhadap kecepatan dan keseriusan pelaksanaan program. Para menteri diminta memastikan kebijakan yang telah diputuskan dapat diterjemahkan menjadi program yang berjalan di lapangan.* (k/dh)

"Saya lihat Pak Pangdam dan Pak Kapolda Riau ini seperti Upin dan Ipin. Kemana-mana berdua ya, Upin dan Ipin beraksi. Ini sangat baik sekali," kata Raja Juli kepada Kompas.com setelah rapat bersama Forkopimda Riau di Pekanbaru, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• 89 Orang Sudah Diborgol Polri Bongkar Ratusan Kasus Karhutla dan Mulai Bidik Jejak Hitam Korporasi

"Pesan beliau, saya diminta untuk mengawasi dan mengevaluasi apakah perintah tersebut sudah berjalan. Seperti pembangunan sumur bor apakah berjalan, pemadaman terus berjalan," ujarnya.

Menurut Raja Juli, hasil pemantauan menunjukkan instruksi pemerintah telah dijalankan oleh pemerintah daerah bersama aparat dan instansi terkait.

"Alhamdulillah, tadi kita cek sama-sama, yang diinstruksikan Presiden sudah dieksekusi. Sudah mulai dikerjakan oleh Pak Gubernur, Pak Kapolda dan Pak Pangdam dan semuanya," katanya.

Raja Juli juga meninjau langsung penanganan karhutla di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Dari hasil pengecekan, titik api di kawasan tersebut disebut sudah berhasil dipadamkan.

"Alhamdulillah, tadi kita cek sama-sama, yang diinstruksikan Presiden sudah dieksekusi," ujarnya.

Meski api telah padam, petugas masih melakukan proses pendinginan. Kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik lahan gambut yang dapat menyimpan bara dan memunculkan asap meski api di permukaan telah hilang.

"Saat ini tinggal pendinginan. Seluruh areal sudah dikepung petugas gabungan," kata Raja Juli.

Untuk memperkuat penanganan, Kementerian Kehutanan juga masih menunggu tambahan satu unit helikopter water bombing dari Kementerian Pertahanan.

Helikopter tersebut nantinya akan memperkuat lima unit helikopter water bombing yang saat ini sudah beroperasi di Riau. Selain itu, satu helikopter yang sebelumnya dikirim ke Kalimantan Selatan berpeluang dialihkan ke Riau apabila kondisi karhutla di daerah tersebut sudah membaik.

"Nanti akan dikirim untuk memperkuat 5 helikopter water bombing yang sudah beroperasi di Riau. Ada satu heli juga yang dikirim ke Kalimantan Selatan, tapi kalau di sana sudah baik, nanti akan ditarik ke Riau," jelas Raja Juli.

Penanganan karhutla di Riau dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah, kepolisian, TNI dan instansi terkait. Koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi salah satu kunci agar pemadaman dan pencegahan kebakaran dapat dilakukan secara cepat.

Raja Juli mengatakan pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan upaya penanganan di lapangan berjalan sesuai arahan pemerintah pusat. Selain pemadaman, pembangunan sumur bor dan langkah pencegahan juga menjadi perhatian.

Dengan kondisi titik api yang telah dipadamkan di Kerumutan, petugas kini berfokus pada pendinginan dan pengawasan agar api tidak kembali muncul. Penanganan tersebut tetap menjadi prioritas di tengah kondisi kemarau dan potensi kebakaran lahan gambut.* (k/dh)

"Kalau pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, maka 6 dikali 400.000, artinya akan ada 2,4 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Ini adalah lapangan kerja baru dari pertumbuhan tersebut," kata Purbaya di kantornya, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Ekonomi Tumbuh 5,29% tapi Rakyat Masih Mengeluh, Menkeu Purbaya Beberkan Syarat Mutlak Agar Bisa Merata

Menurut perhitungannya, pertumbuhan ekonomi ideal untuk mendorong penyerapan tenaga kerja secara lebih maksimal berada di kisaran 6,5% hingga 6,7%. Pemerintah masih menghadapi jumlah pengangguran sekitar 7,22 juta orang berdasarkan data Mei 2026.

"Itu sebabnya kita ingin ekonominya pelan-pelan tumbuh makin cepat. Kita baru menuju 6 persen di semester kedua ini, tahun depan kita jaga di 6 persen, dan tahun depannya lagi (2027) kita desain akan lebih cepat lagi," ujarnya.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak hanya untuk memperbesar aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru dan memperluas manfaat pertumbuhan kepada masyarakat.

Untuk mendukung target tersebut, Purbaya memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak pada 2027. Fokus pemerintah akan diarahkan pada perluasan basis penerimaan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, Kementerian Keuangan akan mendorong efisiensi di sektor Bea Cukai untuk menekan kebocoran penerimaan negara.

Purbaya optimistis optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi anggaran dapat membantu menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Kuncinya adalah efisiensi pajak dan bea cukai. Kita akan hindari kebocoran-kebocoran yang signifikan sehingga perusahaan nasional bisa lebih kompetitif dan ekonomi terus bergerak maju," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus diikuti dengan peningkatan aktivitas dunia usaha. Dengan semakin banyak kegiatan bisnis, kebutuhan tenaga kerja juga diharapkan meningkat.

Pemerintah kini menyiapkan strategi agar pertumbuhan ekonomi dapat bergerak menuju 6% dan selanjutnya lebih tinggi. Peningkatan tersebut diharapkan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus memperbaiki pemerataan manfaat ekonomi.

Target pertumbuhan 6% pada 2027 menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian nasional di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.* (oz/dh)

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang MK untuk perkara Nomor 261/PUU-XXIII/2025, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Kandas Total! MK Resmi Hapus Pasal Karet 'Penghinaan Pemerintah', Tegaskan Lembaga Negara Tak Punya Rasa Sakit Hati

Melalui putusan terbaru, MK menyatakan status bencana nasional dapat ditetapkan apabila sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator tersebut terpenuhi. Namun, jumlah korban harus menjadi salah satu indikator yang dipenuhi.

"Dalam hal menetapkan status dan tingkat bencana nasional didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga indikator dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus dipenuhi," kata Suhartoyo dalam persidangan.

MK menilai penerapan lima indikator secara kumulatif berpotensi membuat penetapan status bencana nasional berlangsung lebih lama. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat respons pemerintah, terutama ketika penanganan memasuki tahap tanggap darurat.

Menurut MK, penyederhanaan persyaratan diperlukan agar pemerintah dapat mengambil keputusan lebih dini ketika menghadapi bencana dengan dampak besar. Dengan begitu, penanganan di lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat.

Perubahan tersebut juga diharapkan mendorong pemerintah pusat lebih responsif dalam menangani bencana yang terjadi di daerah. Pemerintah tetap perlu memperhitungkan tingkat dampak bencana berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam putusan.

Suhartoyo sebelumnya menjelaskan bahwa kelima indikator tetap menjadi acuan dalam menentukan status bencana. Perbedaannya, pemerintah tidak lagi harus memenuhi seluruh indikator secara kumulatif untuk menetapkan status bencana nasional.

Dengan mekanisme baru, setidaknya tiga indikator harus terpenuhi dan jumlah korban wajib masuk dalam indikator yang digunakan.

MK juga memberikan konsekuensi terhadap status bencana apabila indikator untuk tingkat nasional tidak terpenuhi. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan bencana tersebut otomatis dikategorikan sebagai bencana daerah.

"Dengan demikian, jika suatu bencana tidak memenuhi indikator bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo, maka dengan sendirinya bencana tersebut merupakan bencana daerah," ujar Enny.

Putusan MK ini mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007. MK menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Perubahan ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penetapan status bencana dapat dilakukan berdasarkan dampak nyata yang dialami masyarakat dan kebutuhan penanganan di lapangan.

Dengan adanya putusan ini, pemerintah memiliki parameter yang lebih sederhana dalam menentukan status bencana nasional, sementara indikator korban tetap menjadi unsur yang wajib diperhitungkan.* (in/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan 322 orang itu diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

Baca Juga:

• Ekonomi Tumbuh 5,29% tapi Rakyat Masih Mengeluh, Menkeu Purbaya Beberkan Syarat Mutlak Agar Bisa Merata

Dari jumlah tersebut, sebanyak 162 orang merupakan kelompok usia dewasa. Sementara 160 lainnya masih berusia 12 hingga 19 tahun.

"Kelompok usia sebanyak 162 dewasa dengan usia 18 sampai 40 tahun, dan 160 anak 12-19 tahun," ujar Budi.

Polisi hingga Jumat masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh orang yang diamankan. Mereka belum dipulangkan karena penyidik masih mendalami peran masing-masing berdasarkan fakta serta alat bukti yang ditemukan.

"Hingga saat ini masih proses pemeriksaan dan belum ada dipulangkan. Untuk ketahui keterlibatan dan peran masing-masing berdasarkan fakta dan alat bukti," kata Budi.

Pengamanan tersebut dilakukan setelah kerusuhan pecah di sejumlah titik sekitar kawasan demonstrasi pada Kamis malam. Polisi sebelumnya membubarkan massa di sejumlah lokasi dan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kericuhan.

Selain mengamankan ratusan orang, polisi juga menyita sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan kerusuhan. Barang yang diamankan antara lain golok, gunting, pisau, ketapel, mata panah, rantai besi serta empat tongkat bambu.

Barang-barang tersebut kini menjadi bagian dari proses pendalaman untuk mengetahui kaitannya dengan kerusuhan yang terjadi seusai demonstrasi.

Polda Metro Jaya masih memeriksa satu per satu orang yang diamankan. Polisi akan menentukan langkah hukum berdasarkan hasil pemeriksaan, fakta di lapangan dan alat bukti yang ditemukan.

Keterlibatan anak-anak dalam penanganan pascakerusuhan juga menjadi perhatian karena dari 322 orang yang diamankan, 160 di antaranya berada dalam rentang usia 12 hingga 19 tahun.

Polisi memastikan proses penanganan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan status dan usia masing-masing orang yang diamankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sejumlah orang dalam rangka pengamanan aksi demonstrasi di Jakarta. Penindakan dilakukan terhadap pihak yang diduga melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban setelah aksi.* (in/dh)

Putusan dibacakan hakim tunggal Richard Edwin Basoeki dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• 4 Terdakwa Kasus Korupsi Divonis Bebas di PN Medan Sepanjang Agustus 2026, Ini Respons Kejati Sumut

Perkara tersebut merupakan praperadilan jilid II yang diajukan Febrie. Dalam permohonannya, kubu Febrie mempersoalkan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan penyidik, termasuk penetapan tersangka terhadap dirinya.

Tim hukum Febrie sebelumnya meminta hakim menyatakan Surat Penetapan Nomor TAP-03/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026 tidak sah. Mereka juga mempersoalkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026.

Selain itu, kubu Febrie meminta agar dirinya segera dibebaskan dari rumah tahanan apabila permohonan praperadilan dikabulkan.

Dalam perkara praperadilan tersebut, termohon ialah Jaksa Agung cq Jampidsus Kejaksaan Agung.

Hakim dalam putusannya menyatakan permohonan Febrie tidak beralasan sehingga seluruhnya ditolak. Dengan demikian, proses hukum terhadap Febrie sebagai tersangka dugaan TPPU tetap berlanjut.

Putusan ini juga melanjutkan hasil sidang praperadilan sebelumnya yang berkaitan dengan penyitaan. Pada Kamis (27/8/2026), hakim PN Jakarta Selatan telah menolak permohonan Febrie terkait sah atau tidaknya tindakan penyitaan.

Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan polisi sah secara hukum.

"Satu, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Dua, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil," ujar Richard dalam sidang, Kamis (27/8/2026).

Dengan dua putusan tersebut, baik penetapan tersangka maupun tindakan penyitaan yang menjadi objek praperadilan dinyatakan tetap sah.

Sidang praperadilan penetapan tersangka ini menjadi bagian dari upaya Febrie mempermasalahkan sejumlah tindakan hukum dalam perkara dugaan TPPU yang menjeratnya. Namun, hakim menilai permohonan tersebut tidak dapat diterima dan proses perkara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Febrie sebelumnya juga menjadi perhatian publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU. Kasus tersebut kini berada dalam proses penanganan aparat penegak hukum.

Putusan PN Jakarta Selatan memastikan status hukum Febrie sebagai tersangka tetap berlaku. Perkara pokok nantinya akan diproses sesuai tahapan hukum yang berlaku.* (in/dh)

Purbaya menyampaikan hal tersebut saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Ia mengatakan pemerintah menggunakan sejumlah indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat pengangguran untuk melihat kondisi perekonomian nasional.

Baca Juga:

• Bukan Kurang Peminat, MBG Justru Diserbu Sekolah - 80 Sekolah Elite Malah Dicoret

Berdasarkan data yang disampaikan, ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh 5,29%. Sementara inflasi pada Juli 2026 tercatat 2,88% secara tahunan atau year on year (yoy).

Dari sisi kemiskinan, persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 8,25%, turun 0,32 poin persentase dibandingkan September 2024. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 23,36 juta orang atau berkurang sekitar 700 ribu orang.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 berada di level 4,65%, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026.

Meski berbagai indikator tersebut menunjukkan perbaikan, Purbaya mengatakan manfaat pertumbuhan ekonomi belum merata. Ia menilai masih ada masyarakat yang belum merasakan dampak positif dari membaiknya perekonomian.

"Ketika ekonomi baru jatuh dan mulai naik lagi, tiba-tiba semuanya dapat kerja kan. Jadi spillover efeknya belum sampai ke mereka mungkin. Yang penting kita juga terus seperti ini, nanti akan sampai," ujarnya.

Menurut Purbaya, pemerataan ekonomi akan semakin terlihat ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 6,7%. Pertumbuhan pada level tersebut dinilai dapat meningkatkan aktivitas bisnis sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

"Sebenarnya ya, untuk mencerap tempat kerja yang masuk ke usia kerja, itu kita tunggu 6,7 persen. Sekarang harus begitu. Sekarang kita di bawah itu," kata Purbaya.

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan yang diharapkan ikut terdongkrak ialah pajak seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan bisnis.

Purbaya menilai kondisi saat ini merupakan bagian dari proses pemulihan dan penguatan ekonomi. Pemerintah perlu menjaga momentum pertumbuhan agar dampaknya secara bertahap dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Keluhan masyarakat mengenai biaya hidup, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan tetap menjadi perhatian meski sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan tren positif. Pemerintah diharapkan mampu mempercepat pemerataan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan masyarakat.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Purbaya berharap tercipta lebih banyak kesempatan kerja dan peningkatan aktivitas usaha. Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat di berbagai kelompok.* (d/dh)

Plt Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan jumlah korban meninggal tidak mengalami perubahan dalam pembaruan data hari ini.

Baca Juga:

• Sumatera Mulai Reda, Kalimantan Justru Membara: Hotspot Kalteng Melonjak 1.837 Titik dalam Sehari

Selain data korban, BNPB juga mencatat aktivitas gempa susulan masih terjadi setelah gempa utama pada 15 Agustus 2026. Hingga Jumat, tercatat 8.794 gempa susulan di wilayah NTT.

Gempa susulan terbesar yang tercatat memiliki magnitudo 6,2, sedangkan yang terkecil bermagnitudo 1,0. Dari ribuan gempa susulan tersebut, sebanyak 152 kejadian dirasakan oleh masyarakat.

BNPB juga melaporkan jumlah pengungsi mengalami penurunan. Sebanyak 712 orang tercatat telah meninggalkan lokasi pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing.

Penurunan jumlah pengungsi tersebut terjadi di Kabupaten Sikka. Namun, secara keseluruhan masih terdapat 175.909 orang yang berada di pengungsian.

"Penurunan terjadi di Kabupaten Sikka sehingga jumlah yang mengungsi 175.909 jiwa," ujar Berton.

BNPB mengimbau warga yang masih khawatir kembali ke rumah agar memanfaatkan lokasi pengungsian terpusat yang telah disiapkan pemerintah.

Menurut Berton, pengungsian terpusat menyediakan sejumlah kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, seperti dapur umum, makanan, dapur bersih hingga fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK).

Imbauan tersebut disampaikan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dan kebutuhan dasar selama kondisi pascagempa masih dalam penanganan.

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait masih melakukan pemantauan kondisi di sejumlah wilayah terdampak. Aktivitas gempa susulan juga terus dicermati untuk memastikan penanganan dan perlindungan masyarakat dapat berjalan secara optimal.* (d/dh)

JAKARTA, BITVONLINE.COM – Dua permohonan Visa D2 yang diajukan PT Buana Media Independen belum memperoleh keputusan hampir dua bulan setelah pengajuan dan pembayaran dilakukan.

Kedua permohonan tersebut diajukan pada 2 Juli 2026 untuk dua warga negara Bangladesh, MD Mamunur Rashid dan MD Shah Reza. Keduanya mengajukan Visa D2 dengan masa berlaku satu tahun.

Baca Juga:

• Baru 2 Bulan Dibui di Sukamiskin, Eks Wamenaker Noel Ebenezer Sudah Kantongi Remisi HUT ke-81 RI

Nomor paspor dan nomor registrasi kedua pemohon tidak dicantumkan secara lengkap untuk melindungi data pribadi.

MELAMPAUI WAKTU PEMROSESAN

Berdasarkan informasi layanan Visa D2 yang tercantum pada kanal resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, proses penerbitan visa meliputi pemeriksaan kelengkapan persyaratan, verifikasi pembayaran, pembuatan dan verifikasi profil, persetujuan, serta penerbitan visa.

Informasi tersebut menyebutkan bahwa waktu pemrosesan visa adalah lima hari kerja setelah pembayaran diterima.

Namun, hingga 25 Agustus 2026—sekitar 54 hari kalender sejak pengajuan dan pembayaran—kedua permohonan yang disponsori PT Buana Media Independen belum memperoleh keputusan.

Pihak perusahaan mengaku belum menerima pemberitahuan yang menjelaskan adanya dokumen tambahan yang harus dilengkapi, kendala administratif, ataupun alasan lain yang menyebabkan proses verifikasi berlangsung lebih lama.

Direktur PT Buana Media Independen, Raman Krisna, mempertanyakan kepastian pelayanan terhadap kedua permohonan tersebut.

"Apabila permohonan tidak dapat disetujui, mohon segera diputuskan dan, jika memungkinkan, disampaikan alasannya. Hal terpenting bagi kami adalah adanya kepastian agar segera dapat kami sampaikan kepada rekan bisnis," kata Raman.

Menurutnya, perusahaan tidak mempermasalahkan apakah permohonan tersebut nantinya disetujui atau ditolak. Keputusan yang jelas dinilai lebih baik daripada pemohon harus terus menunggu tanpa mengetahui kapan proses akan selesai.

BERULANG KALI DIMINTA MENUNGGU

PT Buana Media Independen menyatakan telah beberapa kali menghubungi Direktorat Jenderal Imigrasi melalui surat elektronik untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan kedua permohonan.

Perusahaan menanyakan apakah permohonan masih berada dalam antrean pemeriksaan, terdapat dokumen tambahan yang diperlukan, atau ada kendala administratif yang menyebabkan proses tertunda.

Namun, jawaban yang diterima menyebutkan bahwa kedua permohonan masih ditindaklanjuti oleh tim terkait. Sponsor diminta menunggu dan memeriksa status permohonan secara berkala melalui sistem e-Visa.

"Kondisi ini membuat kami kesulitan memberikan penjelasan kepada rekan bisnis dan berdampak pada profesionalitas perusahaan," kata Pimpinan Perusahaan PT Buana Media Independen, Dr. JHS Tanjung, M.H.

Menurut pihak perusahaan, jawaban tersebut belum menjelaskan posisi pemeriksaan, penyebab keterlambatan, ataupun perkiraan waktu penyelesaian kedua permohonan.

IMIGRASI SEMPAT KELIRU MENYEBUT JENIS VISA

Dalam salah satu korespondensi, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi sempat menyebut permohonan tersebut sebagai Visa C1.

Padahal, berdasarkan data pengajuan yang disampaikan pihak sponsor, kedua permohonan tersebut merupakan Visa D2. Setelah mendapatkan koreksi dari perusahaan, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi mengakui adanya kekeliruan informasi.

"Mohon maaf atas kesalahan informasi sebelumnya, benar untuk visa Bapak/Ibu adalah D2, bukan C1," demikian jawaban Humas Direktorat Jenderal Imigrasi pada 25 Agustus 2026.

Dalam tanggapan tersebut, pihak Imigrasi menyampaikan bahwa persoalan visa yang belum diterbitkan sedang ditindaklanjuti oleh tim terkait. Pemohon kembali diminta menunggu dan memeriksa perkembangan status secara berkala melalui sistem e-Visa.

Humas Imigrasi juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penerbitan visa.

Meski demikian, hingga korespondensi terakhir, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai penyebab keterlambatan, dokumen tambahan yang mungkin diperlukan, ataupun kepastian waktu penyelesaian kedua permohonan tersebut.

SPONSOR MEMINTA KEPASTIAN

PT Buana Media Independen berharap Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan proses kedua permohonan Visa D2 tersebut melampaui waktu pemrosesan yang tercantum dalam informasi layanan.

Raman menilai kepastian pelayanan penting karena pemohon telah memenuhi kewajiban pembayaran, sedangkan pemerintah telah memublikasikan informasi waktu pemrosesan visa kepada masyarakat.

"Kami berharap ada kepastian dan penjelasan yang jelas mengenai proses ini. Jika memang masih ada tahapan yang harus dilalui, kami siap menunggu. Namun, kami membutuhkan informasi yang pasti agar dapat menjelaskannya kepada pihak yang berkepentingan," ujarnya.

BERPOTENSI MENGGANGGU AGENDA BISNIS

PT Buana Media Independen menilai lamanya proses penerbitan visa berpotensi mengganggu agenda bisnis yang telah direncanakan bersama kedua pemohon.

Perusahaan juga menilai kepastian waktu pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap pelayanan administrasi pemerintah.

Raman menduga terdapat hambatan dalam proses penerbitan visa yang belum dijelaskan secara terperinci kepada sponsor.

"Jika pelayanan seperti ini terus terjadi, pelaku usaha tentu akan mempertimbangkan kembali rencana bisnisnya di Indonesia karena tidak memperoleh kepastian," kata Raman.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian pihak sponsor dan bukan kesimpulan redaksi. Hingga berita ini disusun, belum terdapat bukti yang menunjukkan adanya kesengajaan petugas dalam menghambat kedua permohonan tersebut. Penjelasan dari Direktorat Jenderal Imigrasi diperlukan untuk memastikan penyebab keterlambatan.

MINTA MENTERI MELAKUKAN EVALUASI

PT Buana Media Independen juga meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengevaluasi proses penanganan kedua permohonan tersebut.

Evaluasi dinilai penting untuk mengetahui penyebab proses visa melampaui waktu yang tercantum dalam informasi layanan sekaligus memastikan tidak terdapat kendala administratif ataupun faktor lain yang membuat proses berjalan terlalu lama.

"Kami meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengevaluasi jajaran yang menangani permohonan ini. Apabila dalam evaluasi ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam mempersulit proses visa, tentu harus ada tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Raman.

Berdasarkan pemeriksaan terakhir yang dilakukan pihak sponsor pada 25 Agustus 2026, kedua permohonan Visa D2 tersebut masih berstatus "Waiting Verification".* (dh)

Redaksi Bitvonline.com memberikan ruang kepada Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menyampaikan klarifikasi, koreksi, ataupun hak jawab. Setiap tanggapan yang diterima akan dimuat secara proporsional.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jumlah laporan kasus karhutla tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya. Polisi terus menelusuri sejumlah lokasi kejadian untuk mengungkap pihak yang diduga melakukan pembakaran.

Baca Juga:

• Dari Ide 'Ubi Bombing' Prabowo hingga Kajian BRIN: Tepung Singkong Disiapkan Jadi Senjata Baru Padamkan Karhutla

Menurut Irhamni, Polri melakukan penindakan secara intensif dan proaktif terhadap dugaan pelaku pembakaran hutan maupun lahan.

"Jadi kita intensif, proaktif mencari pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran tentunya. Kurang lebih tersangkanya ada 89. Jadi meningkat dengan jumlah kemarin," ujarnya.

Peningkatan penanganan perkara tersebut dilakukan melalui asistensi jajaran Polda bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri. Selain penegakan hukum, kepolisian juga menjalankan langkah pencegahan untuk menekan risiko meluasnya karhutla.

Sekitar 450 personel dari lembaga pendidikan Polri telah dikerahkan untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi tersebut menyasar bahaya pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi kemarau panjang yang disebut dipengaruhi fenomena El Nino.

"Secara proaktif juga kami melakukan asistensi terkait pencegahan. Kemarin dikirimkan kurang lebih 450 personel dari lembaga pendidikan Polri untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi, kegiatan preemtif, preventif," jelas Irhamni.

Dari 89 tersangka yang telah ditangani sejauh ini, seluruhnya masih berasal dari kalangan perorangan. Namun, Polri belum menutup kemungkinan adanya keterlibatan korporasi dalam sejumlah kasus karhutla.

Penyidik masih menelusuri alat bukti yang dapat menunjukkan adanya perintah, pembiayaan ataupun transaksi yang berkaitan dengan perusahaan.

"Sementara masih perorangan, tetapi kita coba mencari ataupun menelusuri alat bukti apakah ada perintah-perintah ataupun transaksi-transaksi yang melibatkan korporasi," kata Irhamni.

Ia menegaskan apabila penyidik menemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan korporasi, pihak perusahaan juga akan diproses sesuai ketentuan hukum.

"Tentunya kita mau mempertanggungjawabkan kepada siapapun dasarnya adalah alat bukti. Jangan khawatir kalau ada alat bukti sedikit apa pun yang penting menguatkan bahwa itu memang perintah dari korporasi akan kami kejar dan akan kami tindak tentunya," tegasnya.

Polri juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan sebagai cara membuka atau membersihkan area pertanian. Langkah pencegahan dinilai penting untuk mengurangi potensi munculnya titik api dan mencegah kebakaran meluas.

Dengan terus meningkatnya penanganan perkara, Polri memastikan penindakan dan pencegahan karhutla akan berjalan secara bersamaan. Penelusuran terhadap dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk korporasi, juga masih dilakukan berdasarkan alat bukti yang ditemukan penyidik.* (d/dh)

Amalia mengatakan perubahan tersebut terjadi karena data yang sebelumnya digunakan belum dimutakhirkan. Setelah masyarakat yang bersangkutan mengajukan pembaruan melalui kanal yang tersedia, data kemudian disesuaikan dengan kondisi kesejahteraan terbaru.

Baca Juga:

• Tukang Becak Masuk 'Desil 9' Gara-Gara Data Ngawur, PDIP Desak Pemerintah Rombak Total Sistem DTSEN

Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Semakin tinggi kelompok desil, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan yang tercatat dalam data tersebut.

Amalia menegaskan pemutakhiran data menjadi bagian penting agar kondisi kesejahteraan masyarakat yang tercatat dalam DTSEN sesuai dengan keadaan terbaru.

"Jadi kuncinya adalah pemutakhiran menjadi kunci supaya datanya sesuai dengan fakta yang terbaru," ujarnya.

Menurut Amalia, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam proses pemutakhiran apabila terdapat perubahan kondisi ekonomi maupun sosial dalam keluarga. Hal ini penting karena kondisi kesejahteraan rumah tangga dapat berubah dari waktu ke waktu.

Kasus pengemudi becak motor yang sempat masuk desil 9 menjadi sorotan setelah data tersebut diketahui saat dirinya mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Pengemudi becak motor bernama Timbul, warga Lendah, Kulon Progo, sebelumnya terkejut ketika mengetahui dirinya tercatat sebagai desil 9. Padahal, ia mengaku biasanya masuk dalam kelompok desil 1-2.

Timbul saat itu tengah mengurus SKTM untuk mendapatkan keringanan biaya pendidikan bagi anak sulungnya, Lucky, yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melalui jalur mandiri.

Ia membutuhkan bantuan karena harus membayar uang masuk kuliah sebesar Rp15 juta. Timbul kemudian berencana mengajukan keringanan maupun beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

"Mau pakai PIP sama mengajukan beasiswa, saya cari SKTM datang ke balai desa, tapi ternyata dicek sama Pak Lurah ternyata desilnya 9," kata Timbul.

Persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian karena data desil digunakan sebagai salah satu acuan dalam berbagai kebijakan perlindungan sosial.

BPS menekankan pembaruan data penting dilakukan apabila informasi yang tercatat tidak lagi menggambarkan kondisi masyarakat. Dengan pemutakhiran, data diharapkan dapat menjadi lebih akurat dan mendukung penyaluran program pemerintah secara tepat sasaran.

Kasus Timbul kini telah diperbarui dalam sistem dan tercatat sebagai desil 3. BPS mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan kanal pemutakhiran apabila menemukan ketidaksesuaian data kesejahteraan.* (d/dh)

Hasto mengatakan kepemimpinan DPR bersifat kolektif-kolegial. Menurutnya, respons DPR terhadap aksi massa dan tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset sebelumnya telah dibahas bersama oleh Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan DPR lainnya.

Baca Juga:

• Sempat Diprotes Ojol karena 'Pulang Duluan', Massa AMPB Bongkar Alasan Krusial Tinggalkan Gedung DPR

Dalam surat komitmen yang disampaikan kepada AMPB, tercantum tanda tangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa. Nama Puan tidak tercantum sebagai penandatangan surat tersebut.

Hasto menegaskan tidak adanya tanda tangan Puan bukan berarti PDIP tidak memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi maupun penyelesaian RUU Perampasan Aset.

"Maka DPP PDI Perjuangan menugaskan fraksi untuk memberikan suatu penjelasan karena komitmen untuk pemberantasan korupsi itu merupakan bagian dari sikap politik PDI Perjuangan," ujarnya.

Ia mengatakan pemberantasan korupsi merupakan bagian dari sikap politik PDIP. Hasto juga mengaitkan komitmen tersebut dengan sejarah perjuangan partai dalam melawan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Komitmen PDI Perjuangan tidak diragukan lagi, termasuk di dalam sikap proaktif kami untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset," katanya.

Hasto menegaskan PDIP mendukung penyelesaian RUU Perampasan Aset. Sikap tersebut, kata dia, juga telah tercantum dalam keputusan kongres partai.

"Ya, sudah, sudah dijelaskan. Bahkan dalam sikap keputusan kongres kami juga kami sampaikan," ujar Hasto.

Namun, menurut Hasto, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu undang-undang. Diperlukan ketegasan pemimpin nasional dan aparat penegak hukum untuk memastikan supremasi hukum berjalan.

"National leader kita juga harus sangat tegas, kemudian aparat penegak hukumnya, kita harus membangun supremasi hukum," tuturnya.

Ia menilai keberadaan regulasi harus diikuti komitmen seluruh penyelenggara negara. Spirit pemberantasan korupsi, menurutnya, harus dijalankan secara menyeluruh.

"Sehingga undang-undang harus dilihat spiritnya, tetapi juga komitmennya dari seluruh para penyelenggara negara. PDI Perjuangan memiliki komitmen penuh, bahkan KPK pun lahir pada masa kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri," ucapnya.

Sebelumnya, pimpinan DPR menerima aktivis AMPB Supriyono alias Botok bersama sejumlah perwakilan massa dalam audiensi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Saan Mustopa serta Cucun Ahmad Syamsurizal. Dalam audiensi, pimpinan DPR menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Dasco menyebut DPR menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026.

"Baik, terima kasih. Jadi kita sudah dengarkan aspirasi dari teman-teman sekalian. Nah, tadi di dalam rapat paripurna, kita sudah sampaikan, sepakati, dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026," kata Dasco.

Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam surat yang ditandatangani empat wakil ketua DPR. Surat itu menjadi bagian dari respons DPR terhadap tuntutan AMPB agar pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset tidak kembali mengalami penundaan.

Hasto menekankan PDIP akan terus mendorong penyelesaian RUU tersebut, sembari mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan peran bersama antara lembaga legislatif, pemerintah dan aparat penegak hukum.* (d/dh)

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan kehadiran para peraih Nobel dalam pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama Indonesia dengan Timor-Leste sekaligus membuka peluang kolaborasi di bidang sains dan teknologi.

Baca Juga:

• Kalahkan Banyak Negara Eropa! Ramos Horta Terpukau Lihat Harmoni Muslim dan Katolik di Indonesia

Menurut Arif, Prabowo juga menekankan pentingnya kebijakan Good Neighbor Policy untuk menjaga hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Dalam pertemuan itu, Prabowo mengajak para peraih Nobel berkolaborasi dengan periset dan akademisi Indonesia. Kehadiran mereka dinilai dapat memberikan inspirasi sekaligus memperkuat ekosistem pengembangan talenta riset nasional.

"Dan tadi Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa kebijakan Good Neighbor Policy ini adalah prioritas Bapak Presiden untuk terus menjaga hubungan kerja sama dengan negara-negara ASEAN, Asia Tenggara, negara-negara tetangga, dan tadi juga disinggung berkaitan dengan bagaimana kerja sama di bidang sains dan teknologi," ujar Arif.

Arif menyebut BRIN sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan salah satu peraih Nobel asal Jepang, Susumu Kitagawa. Kolaborasi tersebut berkaitan dengan pengembangan metal organic framework (MOF) yang dapat dimanfaatkan untuk teknologi pengelolaan gas alam.

Menurutnya, kerja sama itu juga telah diwujudkan melalui pembangunan sister lab di Indonesia. Laboratorium tersebut tengah mempersiapkan pengembangan teknologi untuk menghasilkan gas alam dengan tekanan lebih rendah.

Selain riset dan inovasi, Prabowo turut menyampaikan sejumlah program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan kampung nelayan.

Pertemuan tersebut juga membahas konservasi lingkungan. Arif mengatakan para peraih Nobel sebelumnya telah mengunjungi kawasan konservasi di Lampung untuk melihat flora dan fauna Indonesia.

"Jadi karena tadi peraih Nobel ini kan baru saja kembali dari Lampung di kawasan konservasi untuk melihat flora fauna yang ada di Indonesia, jadi Bapak Presiden juga punya komitmen yang sangat kuat agar proteksi terhadap flora fauna di Indonesia ini bisa semakin diperkuat," katanya.

Prabowo juga memaparkan inovasi teknologi yang dapat diterapkan untuk membantu penanganan bencana, termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Salah satu teknologi yang diperkenalkan ialah rumah modular tahan gempa yang dikembangkan BRIN. Arif menjelaskan terdapat tiga rumah contoh yang telah berdiri sejak 2021-2022 dan tetap utuh ketika terjadi gempa.

"Ya salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini, salah satu tadi yang dikenalkan oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa di mana saat ini ada tiga rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh," ujar Arif.

Arif mengatakan BRIN tidak dapat memproduksi rumah tersebut secara massal sehingga dibutuhkan kerja sama dengan mitra untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menekan biaya.

Menurut dia, teknologi rumah tahan gempa tersebut penting dikembangkan untuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan gempa tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga mengingatkan posisi geografis Indonesia yang sebagian besar berada di kawasan Ring of Fire. Kondisi tersebut membuat banyak wilayah Indonesia rentan terhadap berbagai bencana alam.

Karena itu, menurut Prabowo, riset dan inovasi teknologi diperlukan untuk mengantisipasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan kebencanaan.

Sembilan peraih Nobel yang hadir dalam pertemuan dengan Prabowo yakni Prof. Frances H. Arnold dari bidang kimia, Kailash Satyarthi dari bidang perdamaian, Sir Tim Hunt dari bidang fisiologi, Prof. Benjamin List dari bidang kimia, Prof. Robert C. Merton dari bidang ilmu ekonomi, Sir Konstantin Novoselov dari bidang fisika, Prof. James A. Robinson dari bidang ilmu ekonomi, Prof. Brian P. Schmidt dari bidang fisika, serta Prof. Sara Seager dari bidang astrofisika.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi lebih luas antara ilmuwan dunia dengan akademisi dan periset Indonesia, terutama untuk mendukung pengembangan teknologi yang dapat diterapkan pada berbagai kebutuhan nasional.* (d/dh)

Kepala BNN Kota Tebing Tinggi AKBP Rohim Marthin Gultom mengatakan penggerebekan dilakukan pada Rabu (26/8/2026). Penindakan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan maraknya peredaran sabu di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• JPU Banding Vonis Bebas Bambang Ghiri di Kasus Korupsi Smartboard Tebing Tinggi, Kuasa Hukum: Putusan Bebas Tak Bisa Dibanding

"Penggerebekan ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya peredaran narkotika jenis sabu. Dari hasil penggerebekan, kami menemukan barang bukti di kamar kos berupa 9 bungkus plastik putih berisi narkotika jenis sabu dan 15 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan kurang lebih 1 kilogram," kata Rohim, Jumat (28/8/2026).

Dua pria yang diamankan yakni M Zuhari (30) dan Reza Fahlepi (28). Keduanya disebut berdomisili di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

"Berhasil mengamankan dua orang laki-laki yang diduga terkait dengan peredaran narkotika," ujar Rohim.

Selain sekitar 1 kilogram sabu, petugas juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Barang bukti tersebut antara lain dua timbangan digital, tiga telepon genggam, plastik klip, sendok, sekop, tas, bong, plastik bekas teh China, dompet, gunting, lakban dan uang tunai Rp286 ribu.

Petugas juga menyita dua sepeda motor yang berada di lokasi. Kendaraan tersebut terdiri dari satu unit Yamaha RX King warna merah dengan nomor polisi BK 3173 SAK dan satu unit Honda Sonic warna oranye tanpa nomor polisi.

Usai penindakan, kedua pria tersebut dibawa ke Kantor BNN Kota Tebing Tinggi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di balik temuan narkotika tersebut.

Rohim mengatakan pihaknya masih mendalami asal-usul sabu yang ditemukan di kamar kos tersebut. Penyidik juga belum memastikan peran kedua orang yang diamankan apakah sebagai bandar atau kurir.

"Sedang kami dalami dari mana narkoba tersebut berasal dan akan kami dalami siapa saja yang terlibat dalam peredaran ini," katanya.

BNN Kota Tebing Tinggi selanjutnya masih melakukan pendalaman terhadap keterangan kedua pria tersebut serta barang bukti yang diamankan. Pengembangan kasus dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.* (ds/dh)

Ramos Horta menyampaikan pujian itu saat menghadiri pertemuan bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan sejumlah peraih Nobel serta ilmuwan dunia di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Kandas Tipis di Ujung Pekan! IHSG Gagal Sumringah Akibat Tekanan Berat Sektor Perindustrian

Menurut Ramos Horta, jumlah umat Katolik di Indonesia mencapai sekitar 10 juta hingga 14 juta jiwa. Sementara jumlah umat Katolik dan Kristen Protestan secara keseluruhan diperkirakan mencapai 30 juta hingga 40 juta jiwa.

Ia menilai jumlah tersebut menunjukkan Indonesia memiliki kehidupan beragama yang beragam. Hal yang membuatnya terkesan ialah masyarakat dari berbagai agama dapat menjalani kehidupan bersama dalam suasana damai.

"Saya katakan, ya, mereka mayoritas Muslim, tetapi mereka juga punya lebih banyak umat Katolik daripada beberapa negara Eropa, yang hidup dengan cara yang paling damai, saling bertoleransi, dan saling menerima," ujarnya.

Ramos Horta menyebut kondisi tersebut patut menjadi contoh bagi masyarakat internasional. Menurut dia, toleransi menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menjaga kehidupan sosial di tengah keberagaman.

Selain soal kerukunan umat beragama, Ramos Horta juga memuji ketangguhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai bencana alam.

Ia menyoroti kondisi geografis Indonesia yang memiliki populasi lebih dari 300 juta jiwa dan tersebar di sekitar 17 ribu pulau. Kondisi tersebut membuat Indonesia menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai gempa bumi hingga banjir besar.

"Alam tidak begitu bersahabat dengan Indonesia karena terus-menerus mengalami gempa bumi dan banjir yang besar. Namun demikian, setiap kali terjadi, rakyat Indonesia selalu bangkit kembali. Dan setiap kali bangkit, mereka menjadi lebih baik," kata Ramos Horta.

Menurutnya, kemampuan masyarakat Indonesia untuk bangkit dari bencana menunjukkan ketangguhan yang patut diapresiasi.

Ramos Horta juga menilai tantangan tersebut tidak menghilangkan karakter masyarakat Indonesia yang dikenal ramah dan hangat.

"Terlepas dari semua tantangan tersebut, rakyat Indonesia selalu tetap menjadi orang-orang yang paling ramah dan paling hangat di dunia," pungkasnya.

Pujian Ramos Horta tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia. Selain bertemu Presiden Prabowo Subianto, ia juga menghadiri agenda bersama Megawati dan sejumlah tokoh internasional yang membahas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta isu kemanusiaan.

Pertemuan tersebut turut memperlihatkan perhatian terhadap nilai toleransi, keberagaman dan ketangguhan masyarakat Indonesia yang dinilai memiliki relevansi lebih luas di tingkat internasional.* (k/dh)

Luhut menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Ingin Ribuan Desa Lepas dari Status Tertinggal, Pemprov Sumut Genjot Pemutakhiran Indeks Desa!

Menurut Luhut, tingginya angka ketidaktepatan sasaran tersebut menunjukkan masih terdapat persoalan dalam sistem penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Pemerintah kemudian mengembangkan sistem digital untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bansos. Dengan sistem tersebut, data calon penerima dapat diperiksa dan dicocokkan dengan berbagai basis data pemerintah.

"Anda bisa membayangkan betapa besarnya angka ketidaktepatan sasaran tersebut. Namun hari ini, kita telah menyelesaikannya sehingga angka kesalahan tersebut bisa ditekan hingga di bawah 5 persen," ujarnya.

Pemerintah menargetkan tingkat ketepatan penyaluran bansos dapat mencapai lebih dari 90% pada akhir 2026. Target tersebut diupayakan melalui integrasi berbagai data pemerintah sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dipetakan secara lebih akurat.

Dalam mekanisme yang diterapkan, calon penerima cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan pemindaian wajah menggunakan teknologi pengenalan wajah.

Data biometrik tersebut kemudian dicocokkan dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan proses verifikasi.

Calon penerima juga diminta memasukkan nomor meteran listrik. Data tersebut digunakan untuk melihat rata-rata penggunaan listrik selama enam bulan terakhir sebagai salah satu bahan dalam proses verifikasi.

Selanjutnya, sistem akan mengecek data calon penerima melalui sejumlah basis data yang dimiliki pemerintah.

"Jadi proses pendaftaran selesai dengan cepat dan mendapatkan umpan balik langsung apakah beliau layak atau tidak," kata Luhut.

Luhut menyebut sistem tersebut telah diuji coba di 256 kabupaten/kota. Hingga pekan lalu, sistem tersebut disebut telah mencakup sekitar 16 juta orang dan didukung sekitar 400 ribu agen untuk melakukan pemantauan.

Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga menjadi bagian dari digitalisasi sistem tersebut. Menurut Luhut, teknologi AI membantu proses pemeriksaan dan sinkronisasi data sekaligus mengurangi interaksi langsung antara petugas dan masyarakat.

"Karena Anda tidak dapat menyuap AI. Begitu data sudah ada, tidak ada yang dapat Anda lakukan, Anda harus mengikuti regulasi," ujarnya.

Luhut mengatakan integrasi data memungkinkan pemerintah memanfaatkan informasi kependudukan dan berbagai data lainnya untuk menentukan penerima bantuan secara lebih tepat.

"Semua data saat ini, lintas kementerian sudah tersedia, ini menggunakan AI untuk membaca, menyinkronkan, menyelaraskan data," kata Luhut.

Menurutnya, digitalisasi data pemerintah tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki penyaluran bansos. Sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membuat kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

Dengan integrasi data lintas kementerian dan pemanfaatan teknologi digital, pemerintah berharap potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan dapat terus ditekan sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh manfaat sesuai ketentuan.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Adies Kadir saat membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 dalam sidang pengujian UU KUHP di Gedung MK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Divonis Bebas Kasus Korupsi, Eks Kabag Pemkab Madina Ingin Kembali Berkarier sebagai ASN

MK juga menilai ketentuan tersebut dapat menimbulkan efek menakut-nakuti atau chilling effect bagi masyarakat ketika menyampaikan pikiran dan sikap secara terbuka.

"Dapat menimbulkan efek menakut-nakuti atau chilling effect bagi masyarakat dalam menyatakan pikiran dan sikap secara terbuka," ujarnya.

Menurut MK, pemerintah dan lembaga negara harus terbuka terhadap pengawasan, kritik serta pendapat masyarakat. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat dalam negara hukum yang demokratis.

"Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pemerintah dan atau lembaga-lembaga negara harus terbuka terhadap pengawasan, kritik, dan pendapat rakyat sebagai pemegang kedaulatan," kata Adies.

MK juga menegaskan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik individu tidak dapat disamakan dengan perlindungan terhadap pemerintah atau lembaga negara sebagai institusi.

"Perlindungan atas kehormatan, martabat, dan atau nama baik perorangan tidak dapat disamakan dengan perlindungan terhadap kehormatan, martabat dan nama baik pemerintah atau lembaga negara sebagai institusi negara," ujarnya.

Adies menjelaskan lembaga negara tidak tepat ditempatkan sebagai objek perlindungan dalam norma penghinaan karena lembaga negara merupakan subjek hukum yang tidak memiliki perasaan seperti manusia.

"Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, semua lembaga, termasuk lembaga negara, adalah subjek hukum yang tidak memiliki rasa, baik rasa dipuji, rasa dicela maupun rasa dihina," katanya.

MK juga menilai perubahan ketentuan penghinaan dari delik biasa dalam KUHP lama menjadi delik aduan dalam KUHP baru belum cukup untuk memastikan adanya perubahan paradigma menuju negara hukum yang demokratis.

"Pergeseran rumusan delik larangan penghinaan dari delik biasa dalam KUHP lama menjadi delik aduan dalam norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 tidak cukup untuk memenuhi pergeseran paradigma dimaksud," ujar Adies.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan suara dan aspirasi rakyat harus menjadi pedoman bagi lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusional.

"Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, suara atau aspirasi rakyat harus menjadi pedoman atau pemandu bagi setiap lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945," katanya.

Atas pertimbangan tersebut, MK menyatakan dalil para pemohon mengenai potensi kriminalisasi kritik dan efek menakut-nakuti akibat berlakunya Pasal 240 beserta penjelasannya dan Pasal 241 UU 1/2023 beralasan menurut hukum.

Ketua MK Suhartoyo kemudian membacakan amar putusan yang mengabulkan seluruh permohonan para pemohon.

"Amar putusan mengadili, satu mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 UU 1/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK juga menyatakan Pasal 241 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, MK memerintahkan agar putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permohonan uji materi tersebut diajukan Tania Iskandar, Sila Fide Novira Nggebu, Muhammad Restu, Yuni Wulan Ningsih, Ika Minawati, Putra Muhamad Fadilla, Tasya Ayu Hapsari, Mawar Prasiska Nur Rizki dan Riesa Zhafirah.

Sebelumnya, kuasa hukum para pemohon Priskila Octaviani menilai Pasal 240 KUHP menempatkan warga dalam posisi rentan terhadap pembatasan dan kriminalisasi saat menjalankan hak konstitusional.

Para pemohon mempersoalkan frasa "menghina pemerintah atau lembaga negara" yang dinilai tidak memiliki definisi maupun parameter objektif yang jelas.

Menurut mereka, kondisi tersebut membuka ruang penafsiran subjektif untuk membedakan kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, satire dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan.

Para pemohon juga menilai Pasal 241 KUHP semakin memperluas ruang kriminalisasi karena mengatur penyebarluasan melalui berbagai sarana, termasuk teknologi informasi, terhadap ekspresi yang dianggap menghina pemerintah atau lembaga negara.

Ketentuan tersebut dinilai berpotensi berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk mahasiswa yang menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyampaikan gagasan, analisis serta kritik terhadap kebijakan publik.

Dengan putusan ini, Pasal 240 beserta penjelasannya dan Pasal 241 UU KUHP tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana sebelumnya.* (k/dh)