JAKARTA – Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea ke Dewan Kehormatan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia.

Laporan tersebut telah diterima dan diregister oleh DPN Indonesia.

Baca Juga:

• Fantastis! Kebun Sawit Ilegal di Indonesia Capai 6 Juta Hektare, Setara 12 Kali Luas Pulau Bali

Kuasa hukum pengadu, Ali Nugroho, S.H., M.H., mengatakan laporan tersebut telah resmi diterima oleh DPN Indonesia dan akan masuk dalam proses tindak lanjut.

"Alhamdulillah, laporan kami telah diterima oleh DPN Indonesia dan akan segera ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).

Ali berharap Dewan Kehormatan DPN Indonesia dapat menangani laporan tersebut secara objektif dan independen.

Menurut dia, apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya pelanggaran kode etik, pemberian sanksi diperlukan sebagai bentuk menjaga kehormatan profesi advokat.

Ia menilai langkah penegakan etik bukan hanya berkaitan dengan pihak yang dilaporkan, tetapi juga menjadi upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

Ali menegaskan, advokat merupakan officium nobile atau profesi yang memiliki nilai luhur.

Karena itu, setiap advokat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika, kehormatan profesi, serta menghormati pihak lain, termasuk insan pers.

Ali mengatakan, insan pers memiliki peran penting dalam demokrasi dan menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurutnya, setiap pihak perlu menghormati peran masing-masing, baik profesi hukum maupun profesi jurnalistik.

"Insan pers bekerja berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahkan, menghalangi wartawan dalam mencari, memperoleh informasi saja dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, sudah semestinya semua pihak saling menghormati peran dan profesinya masing-masing. Perbedaan pendapat boleh terjadi, namun etika, kesantunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus tetap menjadi landasan dalam setiap ucapan maupun tindakan," katanya.

Ia menambahkan, kritik dan perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam ruang publik.

Namun, menurut dia, penyampaian pendapat tetap harus dilakukan dengan menjunjung etika dan penghormatan terhadap sesama.

Ali menjelaskan, tujuan dari pengaduan tersebut bukan sekadar untuk memberikan hukuman kepada seseorang, tetapi sebagai bagian dari upaya menjaga standar etik profesi advokat.

Menurutnya, penegakan kode etik dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus membangun hubungan yang lebih sehat antara profesi hukum dan insan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

"Penegakan kode etik bukan semata-mata untuk menghukum seseorang, melainkan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat sekaligus memperkuat hubungan yang saling menghormati antara aparat penegak hukum dan insan pers sebagai pilar demokrasi," ujarnya.

Sebagai informasi, tim kuasa hukum Sirait & Co Law Office yang mendampingi Rahmat Mauliady terdiri dari Jonny Kristian Sirait, AMTrU., S.H., S.I.Kom., M.Th., Topan Manusama, S.H., Ali Nugroho, S.H., M.H., dan Shinta Anggraini, S.H.

Proses pengaduan tersebut selanjutnya akan mengikuti mekanisme pemeriksaan yang berlaku di Dewan Kehormatan DPN Indonesia.* (ad)

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasional dalam jajaran Dewan Penasehat DPP FORKABI Masa Bakti 2026–2031.

Sejumlah nama besar, mulai dari Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, hingga Alfiansyah Komeng, menjadi bagian dari struktur penasehat organisasi masyarakat Betawi tersebut.

Baca Juga:

• Senior PDIP Sumut Temui Ketum Megawati, Taufan Ginting Dukung: Oknum Fungsionaris yang Terlibat Politik Uang Wajib Diberi Sanksi

Pelantikan kepengurusan DPP FORKABI Masa Bakti 2026–2031 akan digelar pada 25 Juli 2026 di GOR Ciracas, Jakarta Timur.

Agenda tersebut sekaligus menjadi momentum memperkenalkan jajaran Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh nasional serta Dewan Pembina yang berasal dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sekretaris Jenderal DPP FORKABI Tahyudin Aditya mengatakan, sejumlah tokoh nasional telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi bagian dari Dewan Penasehat organisasi.

Mereka di antaranya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., Dr. Tjokorda Ngurah Agung Kusumayudha, Alfiansyah Komeng selaku Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat, Bisri AshShiddiq Latuconsina Anggota DPD RI Dapil Maluku, serta Ade Yuliasih Anggota DPD RI Dapil Banten.

Selain itu, jajaran Dewan Penasehat juga diisi H. Komarudin Darif, Dr. H.A. Efendy Choirie, M.Ag., M.H., Muhyidin Mukhtar, KH. Drs. Rusli Sidiq, Ipnuri Fatah, Andy Boy, H. Hasan Basri, Ustadz Muhammad Sauri, serta Ustadz Ahmad Kamal.

Sementara jajaran Dewan Pembina berasal dari unsur Forkopimda.

"Kehadiran para tokoh bangsa sebagai Dewan Penasehat dan Dewan Pembina merupakan kehormatan besar bagi FORKABI. Ini menjadi bukti bahwa FORKABI mendapatkan kepercayaan dari berbagai elemen bangsa untuk terus menjadi organisasi yang menjaga persatuan, merawat budaya Betawi, dan berkontribusi bagi masyarakat. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan para tokoh tersebut menjadi bagian dari keluarga besar FORKABI," ujar Tahyudin Aditya.

Menurut Tahyudin, pelantikan pengurus baru FORKABI bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi langkah penting untuk memperkuat organisasi.

Ia mengatakan, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat persaudaraan warga Betawi sekaligus meneguhkan komitmen FORKABI dalam menjaga kebangsaan, persatuan, dan kondusivitas Jakarta.

Dengan kepengurusan baru, FORKABI ingin memperkuat peran sebagai organisasi masyarakat yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP FORKABI Nurdin mengatakan seluruh persiapan pelantikan telah dilakukan secara matang.

Ribuan kader FORKABI dari berbagai wilayah dijadwalkan menghadiri acara tersebut untuk menyaksikan pelantikan kepengurusan baru.

Menurut Nurdin, seluruh kader diharapkan menjaga ketertiban dan nama baik organisasi selama kegiatan berlangsung.

"Kami mengajak seluruh keluarga besar FORKABI untuk bersama-sama menyukseskan pelantikan ini dengan menjaga ketertiban, disiplin, serta nama baik organisasi. Kehadiran para tokoh bangsa sebagai Dewan Pembina dan Dewan Penasehat menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi seluruh kader untuk terus mengabdi kepada masyarakat, menjaga persatuan, dan memperkuat eksistensi FORKABI sebagai organisasi yang dicintai masyarakat."

Nurdin menegaskan, di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP FORKABI Achmad Azran, organisasi tersebut ingin melakukan penguatan agar semakin modern, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Namun, perubahan tersebut tetap akan mempertahankan identitas FORKABI sebagai organisasi masyarakat Betawi.

"Di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP FORKABI Achmad Azran, kami ingin membawa FORKABI menjadi organisasi yang semakin modern, profesional, terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri sebagai organisasi masyarakat Betawi. FORKABI harus mampu melahirkan kader-kader yang berintegritas, berdaya saing, peduli terhadap persoalan masyarakat, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan dan membangun Jakarta," tegas Nurdin.

Ia berharap FORKABI ke depan tidak hanya dikenal karena sejarah panjangnya, tetapi juga karena karya, pengabdian, dan kontribusinya bagi masyarakat.

Pelantikan DPP FORKABI Masa Bakti 2026–2031 diharapkan menjadi titik penguatan organisasi sekaligus memperluas kerja sama dengan berbagai elemen bangsa dalam menjaga persatuan dan melestarikan budaya Betawi.* (ad)

BANYUWANGI – Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit ilegal di Indonesia yang mencapai sekitar 6 juta hektare.

Menurut Qodari, luas perkebunan sawit tanpa izin tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan wilayah tertentu di Indonesia.

Baca Juga:

• Kepala BGN Sudaryono: Penghentian atau Pembubaran MBG Bukan Ranah Kami

Pernyataan itu disampaikan Qodari saat melakukan kunjungan kerja dan peninjauan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (22/7/2026).

"Ternyata kebun sawit ilegal di Indonesia luasnya mencapai 6 juta hektare. Besar sekali, 6 juta hektare itu kurang lebih separuh Pulau Jawa," ujar Qodari di hadapan jajaran pemerintah daerah, ratusan kepala desa, dan pengurus KDMP.

Untuk menggambarkan besarnya angka tersebut, Qodari membandingkan luas lahan sawit ilegal dengan sejumlah wilayah di Indonesia.

Ia menyebut, jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, luas lahan sawit ilegal tersebut mencapai hampir separuh wilayah pulau terpadat di Indonesia itu.

"Kalau dibandingkan dengan Bali, itu 12 kali Pulau Bali. Karena Pulau Bali itu luasnya sekitar setengah juta hektare saja. Dan temuan ini diungkap langsung oleh Presiden Prabowo," katanya.

Menurut Qodari, temuan jutaan hektare perkebunan sawit ilegal menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki persoalan ketimpangan dan tata kelola ekonomi nasional.

Qodari mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen per tahun.

Namun, menurut dia, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Teorinya, kalau kue ekonominya membesar, kelas menengahnya juga membesar. Namun yang terjadi justru kelas menengah mengalami penurunan, dan kelompok masyarakat hampir miskin (near-poor) justru meningkat," ungkapnya.

Menurut dia, setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, sebagian besar pertumbuhan ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu.

Ia menyebut kekayaan sebagian kecil kelompok masyarakat paling atas mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat, sementara kelompok masyarakat bawah belum merasakan manfaat yang sama.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Qodari mengatakan pemerintah mengambil langkah melalui penegakan hukum di sektor sumber daya alam.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penataan ulang tata kelola perkebunan kelapa sawit dan aktivitas pertambangan ilegal.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Qodari menjelaskan, koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan ekonomi masyarakat, mulai dari penyerapan produk lokal, penyaluran bantuan sosial, hingga menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

Melalui kombinasi penegakan hukum dan penguatan ekonomi desa, pemerintah berharap ketimpangan ekonomi dapat ditekan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.* (km/ad)

Kesimpulan tersebut diperoleh setelah Polrestabes Medan bersama Tim Laboratorium Forensik (Labfor), Brimob, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Perluas Akses Kesehatan, Pemko Medan Dorong RS Vina Estetika Masuk Layanan BPJS

Menurut dia, tim gabungan melakukan pemeriksaan sejak pagi hingga malam hari dengan menyisir seluruh bagian bangunan.

"Investigasi bersama ini dilakukan dengan olah TKP. Kami lakukan dari jam 10.00 WIB sampai 19.00 WIB," kata Calvijn saat ditemui di lokasi.

Calvijn menjelaskan, proses olah TKP dilakukan secara bertahap, mulai dari area luar rumah hingga seluruh bagian dalam bangunan.

Tim memeriksa lantai satu, lantai dua, lantai tiga, hingga bagian rooftop untuk menemukan titik yang berkaitan dengan sumber ledakan.

Dalam proses tersebut, sejumlah barang bukti juga telah diamankan untuk mendukung penyelidikan lebih lanjut.

Namun, Calvijn menegaskan hasil investigasi yang dilakukan masih bersifat sementara dan belum menjadi kesimpulan akhir karena olah TKP masih akan dilanjutkan.

"Nanti akan dijelaskan tim Labfor dan PGN. Nah, hasil investigasi awal ini belum final karena kami akan melanjutkan olah TKP besok," ujarnya.

Kasubbid Fiskom Bid Labfor Polda Sumatera Utara AKBP Roy Tenno Siburian mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya konsentrasi gas di dalam rumah yang kemudian memicu ledakan.

Menurut dia, ledakan terjadi akibat proses detonasi gas metana yang terkumpul dalam ruangan.

Ia menjelaskan, temuan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan tim di lokasi kejadian.

General Manager Regional 1 PGN Andi Sangga mengatakan pihaknya juga menemukan adanya kandungan gas metana di beberapa titik dalam rumah.

Baca Juga:

• Pemko Medan Dorong Gen Z Kuasai AI Lewat Program Literasi Digital, Targetkan 5.000 Pelajar SMP

Menurut dia, temuan tersebut diperoleh setelah tim PGN melakukan pemeriksaan bersama dengan pihak kepolisian.

"Ya baik, memang tim kami juga ada di lapangan dan menemukan adanya kandungan gas metana di beberapa lokasi dalam rumah. Selanjutnya kami mendukung kegiatan dari Polri," tuturnya.

Hasil pemeriksaan tersebut sekaligus memperjelas penyebab ledakan yang sebelumnya sempat menimbulkan perbedaan informasi antara pihak kepolisian dan PGN.

Sebelumnya, pada awal penyelidikan, Kapolrestabes Medan Kombes Calvijn Simanjuntak menyampaikan dugaan sementara ledakan berkaitan dengan kebocoran pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah.

Namun, PGN saat itu menyatakan hasil pemeriksaan awal tidak menemukan indikasi kebocoran pada jaringan pipa gas bumi milik perusahaan yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Perbedaan hasil pemeriksaan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui investigasi bersama yang melibatkan berbagai pihak.

Dengan ditemukannya fakta mengenai detonasi gas metana, tim penyidik masih akan melanjutkan pendalaman untuk mengetahui bagaimana gas tersebut dapat terkonsentrasi hingga menyebabkan ledakan besar.* (km/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan bagian dari janji politik Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

Menurut Sudaryono, aspirasi sejumlah pihak yang meminta agar program MBG dihentikan atau dibubarkan bukan menjadi kewenangan BGN untuk memutuskan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Dorong Gen Z Kuasai AI Lewat Program Literasi Digital, Targetkan 5.000 Pelajar SMP

"Kalau misalnya ada yang atas nama kritik, kemudian kritiknya sama dengan, misalnya hentikan atau bubarkan MBG, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo," kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Sudaryono mengatakan, program MBG telah dipersiapkan jauh sebelum Presiden Prabowo terpilih.

Program tersebut kemudian menjadi salah satu agenda utama pemerintahan saat ini.

"Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden, sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola," ucap dia.

Di hari pertamanya menjabat sebagai Kepala BGN, Sudaryono mengaku menyadari masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG yang harus segera diselesaikan.

Ia meminta seluruh jajaran BGN tidak menghindari masalah, melainkan mencari solusi agar program tersebut dapat berjalan lebih baik.

"Saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus, we have to run into the problem, kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah," ujar Sudaryono.

Menurut dia, pembenahan tata kelola menjadi salah satu fokus utama kepemimpinannya di BGN.

Ia ingin pelaksanaan MBG berjalan aman, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan, jadi harus optimis kita bisa selesaikan persoalan ini," tutur dia.

Sudaryono berharap program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi, terutama di wilayah pedesaan.

Menurutnya, program tersebut dapat membuka peluang bagi masyarakat melalui rantai pasok bahan pangan yang mendukung pelaksanaan MBG.

"Untuk memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada mereka," ujar dia.

Ia menegaskan, keberhasilan MBG membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar tujuan utama program tersebut dapat tercapai.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Sudaryono dipilih karena sejak awal telah mengikuti proses perencanaan program MBG, mulai dari tahap konsep hingga pelaksanaan.

Selain itu, Sudaryono dinilai memiliki pengalaman yang berkaitan dengan sektor pangan melalui tugasnya sebagai Wakil Menteri Pertanian.

"Badan Gizi Nasional yang kegiatannya memberikan Makan Bergizi Gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian karena bagaimanapun juga, sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan Makan Bergizi Gratis itu di-support dan ditopang dalam ekosistem oleh Kementerian Pertanian," kata Prasetyo.

Dengan penunjukan tersebut, Sudaryono diharapkan mampu memperbaiki berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG sekaligus memastikan program prioritas Presiden Prabowo tersebut berjalan sesuai target.* (km/ad)

JAKARTA – Samsung resmi memperkenalkan tiga ponsel lipat terbarunya, yakni Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, dan Galaxy Z Flip 8 secara global dalam ajang Galaxy Unpacked 2026 yang digelar di Old Billingsgate, London, Inggris, Rabu (22/7/2026).

Peluncuran tersebut juga langsung dibarengi dengan kehadiran ketiga perangkat tersebut di pasar Indonesia.

Baca Juga:

• Pemko Medan Dorong Gen Z Kuasai AI Lewat Program Literasi Digital, Targetkan 5.000 Pelajar SMP

Ketiga ponsel lipat terbaru Samsung ini membawa sejumlah peningkatan, mulai dari desain yang lebih tipis, performa lebih tinggi, teknologi kecerdasan buatan (AI), hingga daya tahan perangkat yang diklaim lebih panjang.

Untuk pasar Indonesia, harga Galaxy Z Flip 8 menjadi yang paling terjangkau dengan banderol mulai Rp19.999.000.

Sementara Galaxy Z Fold 8 dijual mulai Rp28.499.000 dan Galaxy Z Fold 8 Ultra menjadi model tertinggi dengan harga mencapai Rp44.499.000.

Harga Galaxy Z Fold 8 Ultra hingga Rp44 Juta

Samsung menawarkan Galaxy Z Fold 8 Ultra dalam tiga pilihan penyimpanan.

Berikut daftar harganya:

RAM 12 GB/256 GB: Rp32.499.000
RAM 12 GB/512 GB: Rp36.499.000
RAM 16 GB/1 TB: Rp44.499.000

Sementara Galaxy Z Fold 8 hadir dengan pilihan:

RAM 12 GB/256 GB: Rp28.499.000
RAM 12 GB/512 GB: Rp32.499.000
RAM 16 GB/1 TB: Rp40.499.000

Adapun Galaxy Z Flip 8 tersedia dalam dua varian:

RAM 12 GB/256 GB: Rp19.999.000
RAM 12 GB/512 GB: Rp23.999.000

Samsung Jelaskan Penyebab Harga Naik

Harga seri Galaxy Z Fold 8 dan Galaxy Z Flip 8 mengalami kenaikan dibandingkan generasi sebelumnya yang dirilis tahun lalu.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya biaya chipset, memori, penyimpanan, serta perubahan nilai tukar rupiah.

"Kenaikan harga yang terjadi di Galaxy foldable tahun ini, kami tidak menampik bahwa ini merupakan salah satu dampak dari kenaikan chipset, memori, dan juga storage," kata Ilham.

"Kami melihat kenaikan harganya masih di rentang sekitar 12 persen hingga 20-an persen. Kami melihat (masih wajar) dengan kondisi pasar saat ini yang bahkan ada (vendor lain) yang bisa menerapkan kenaikan di atas 30 persen," lanjutnya.

Menurut Ilham, kenaikan harga tersebut sejalan dengan peningkatan teknologi yang diberikan Samsung pada perangkat lipat terbarunya.

Peningkatan itu meliputi desain yang lebih ringan dan tipis, penggunaan chipset kelas flagship, fitur Galaxy AI, serta dukungan pembaruan sistem operasi dan keamanan hingga tujuh tahun.

Promo Pre-Order Galaxy Z Fold 8 dan Flip 8

Meski harga mengalami kenaikan, Samsung memberikan sejumlah keuntungan bagi konsumen yang melakukan pembelian selama periode pre-order.

Konsumen berkesempatan mendapatkan bonus dengan nilai total hingga Rp9 juta.

Promo tersebut meliputi:

- Gratis peningkatan kapasitas memori untuk pembelian Galaxy Z Fold 8 varian 12 GB/256 GB menjadi 12 GB/512 GB.
- Perlindungan layar gratis selama dua tahun.
- Potongan harga langsung Rp4 juta untuk Galaxy Z Fold 8 varian 1 TB.
- Samsung Care Plus perlindungan kerusakan layar selama dua tahun.
- Samsung Premier Service selama dua tahun.
- Gratis langganan Google AI Pro selama enam bulan senilai sekitar Rp2,1 juta.

Samsung juga menyediakan program cicilan mulai Rp1,1 juta per bulan dengan skema Triple Zero, yakni tanpa biaya administrasi, tanpa uang muka, dan bunga cicilan nol persen.

Galaxy Z Fold 8 Bawa Desain Baru

Galaxy Z Fold 8 hadir dengan perubahan desain yang cukup berbeda dibanding generasi sebelumnya.

Samsung membuat perangkat ini dengan bentuk lebih pendek dan lebar menyerupai ukuran paspor atau passport-style.

Dengan bobot sekitar 201 gram, Galaxy Z Fold 8 diklaim menjadi ponsel lipat model buku paling ringan yang pernah dibuat Samsung.

Sementara Galaxy Z Fold 8 Ultra menjadi model Ultra pertama dalam keluarga ponsel lipat Samsung.

Perangkat ini membawa sejumlah teknologi yang sebelumnya hadir di seri flagship Galaxy S26 Ultra, termasuk konfigurasi tiga kamera belakang, baterai 5.000 mAh, fitur Horizontal Lock, Galaxy Log, serta pengisian cepat 45 watt.

Galaxy Z Fold 8 Ultra juga menjadi salah satu ponsel lipat paling tipis Samsung dengan ketebalan hanya 4,1 mm saat layar utama dibuka.

Dua perangkat Fold terbaru ini juga menggunakan teknologi layar berlapis titanium dan baterai silikon-karbon (Silicon-Carbon), teknologi yang baru pertama kali diterapkan Samsung pada lini smartphone mereka.

Dari sisi performa, Galaxy Z Fold 8 dan Fold 8 Ultra dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Galaxy Z Flip 8 Lebih Tipis dan Ringan

Selain seri Fold, Samsung juga membawa pembaruan pada Galaxy Z Flip 8.

Ponsel lipat model clamshell tersebut hadir dengan desain lebih ramping.

Ketika dibuka, ketebalannya mencapai 6,1 mm, lebih tipis dibanding Galaxy Z Flip 7 yang memiliki ketebalan 6,4 mm.

Bobotnya juga turun menjadi 180 gram dari sebelumnya 186 gram.

Untuk performa, Galaxy Z Flip 8 menggunakan chipset Exynos 2600 yang juga digunakan pada Galaxy S26 dan Galaxy S26 Plus.

Samsung tetap mempertahankan baterai berkapasitas 4.300 mAh, namun perusahaan mengklaim penggunaan chipset baru membuat konsumsi daya lebih efisien.

Ketiga perangkat, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, dan Galaxy Z Flip 8, sudah menjalankan sistem operasi Android 17 dengan antarmuka One UI 9.

Samsung juga menghadirkan peningkatan fitur Galaxy AI, termasuk fitur baru bernama My Fancam, peningkatan ProVisual Engine, serta fitur Horizontal Lock untuk menghasilkan rekaman video yang lebih stabil.

Dengan berbagai peningkatan tersebut, Samsung berharap jajaran Galaxy Z Fold 8 Series dan Galaxy Z Flip 8 dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar ponsel lipat premium.* (km/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi manajemen Rumah Sakit Vina Estetika di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Pemko Medan Dorong Gen Z Kuasai AI Lewat Program Literasi Digital, Targetkan 5.000 Pelajar SMP

Menurut Rico, dukungan terhadap fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Medan.

Namun, setiap proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan harus tetap mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku.

Didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemsos) Muhammad Sofyan serta Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra Pulungan, Rico mengatakan Pemko akan mencari informasi secara jelas terkait aturan dan kapasitas pelayanan yang tersedia.

"Nanti akan kita bantu untuk mencari tahu kuotanya berapa dan bagaimana aturannya seperti apa, jadi jelas. Akan kita pantau," ujar Rico Waas.

Rico menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

Menurutnya, keberadaan rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap akan memperkuat pilihan masyarakat dalam memperoleh pelayanan medis, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan khusus.

Karena itu, Pemko Medan akan melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan kerja sama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan agar pelayanan dapat berjalan secara optimal.

Sebelumnya, Owner Rumah Sakit Vina Estetika, Cory Sebayang, menyampaikan bahwa rumah sakit tersebut telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tengah mempersiapkan pengembangan sejumlah layanan baru.

Salah satu layanan yang sedang dikembangkan adalah penanganan pasien kanker, termasuk layanan radioterapi serta rehabilitasi medik melalui fisioterapi.

Cory mengatakan, berbagai fasilitas dan peralatan medis telah dipersiapkan untuk mendukung layanan tersebut.

Namun, hingga saat ini kerja sama pelayanan dengan BPJS Kesehatan belum dapat berjalan karena kuota layanan disebut telah terpenuhi.

"Meskipun berbagai persiapan telah dilakukan, hingga kini izin kerja sama dengan BPJS Kesehatan belum diterbitkan karena kuota dinilai telah terpenuhi. Melalui audiensi tersebut, pihaknya berharap Pemko Medan dapat memberikan dukungan dan membantu memfasilitasi proses pengurusan izin sehingga layanan yang telah disiapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Medan," ungkap Cory.

Pemko Medan menyambut baik rencana pengembangan layanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit Vina Estetika.

Pemerintah kota berharap setiap fasilitas kesehatan yang ada dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan medis bagi warga Medan.

Dengan adanya koordinasi antara pemerintah daerah, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan, diharapkan persoalan terkait kuota dan regulasi dapat menemukan solusi sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat layanan kesehatan secara lebih luas.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan mulai memperkuat pemahaman teknologi bagi generasi muda melalui program "Literasi Digital untuk Gen Z".

Program tersebut dirancang untuk membekali pelajar dengan kemampuan menghadapi perkembangan teknologi, khususnya dalam memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) secara bijak, aman, dan produktif.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas Evaluasi Layanan PBG, Tegaskan Tak Boleh Ada Pungli dalam Pengurusan Izin Bangunan

Menurutnya, generasi penerus harus memiliki keterampilan teknologi sejak dini agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu menciptakan inovasi melalui teknologi.

"Kedepannya skill teknologi Adik-adik harus dikuasai. Siapa yang bisa menguasai teknologi, dialah yang menguasai dunia. Kita ingin mendekatkan anak-anak Kota Medan ke dunia digital agar mereka memahami dan tertarik mengembangkan potensi diri, termasuk memanfaatkan AI secara positif," ujar Arrahmaan didampingi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan Hj. Rohanim, S.Pd, MM.

Arrahmaan menilai pelajar Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat global.

Karena itu, peningkatan kemampuan digital menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Melalui program tersebut, Pemko Medan berharap semakin banyak siswa sekolah negeri di Kota Medan yang mampu mengembangkan kemampuan digital dan menjadi talenta teknologi di masa depan.

Menurut dia, teknologi tidak hanya menjadi alat untuk mencari informasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kreativitas, pendidikan, dan pengembangan diri.

Kabid Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kota Medan, Ahmad Khaidir, S.Kom., M.T., menjelaskan program Literasi Digital untuk Gen Z akan menyasar ribuan pelajar tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di berbagai wilayah Kota Medan.

Dalam pelaksanaannya, pelatihan akan diberikan kepada siswa dari 25 SMP dengan jumlah peserta mencapai sekitar 5.000 orang.

"Kita akan melaksanakan pelatihan terhadap anak-anak SMP di Kota Medan. Targetnya ada 25 SMP dengan total peserta sekitar 5.000 siswa. Melalui pelatihan ini, kita ajarkan bagaimana menggunakan AI secara bijak, tepat, dan produktif," jelas Ahmad Khaidir.

Ia mengatakan, pemahaman terhadap AI perlu diberikan sejak dini agar para pelajar mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memahami batasan dalam penggunaannya.

Menurut Ahmad, teknologi kecerdasan buatan harus dimanfaatkan sebagai alat pendukung untuk belajar, berkarya, dan menciptakan berbagai inovasi positif.

Selain memberikan pelatihan dasar, Dinas Kominfo Kota Medan juga akan melakukan pembinaan terhadap siswa yang memiliki minat dan potensi di bidang teknologi.

"Ke depannya, para siswa yang memiliki potensi akan terus dibina untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kota Medan," tutupnya.

Melalui program Literasi Digital untuk Gen Z ini, Pemko Medan berharap lahir generasi muda yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya secara bertanggung jawab untuk menghadapi tantangan masa depan.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengumpulkan para konsultan bangunan, arsitek, serta jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan untuk mengevaluasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pertemuan yang digelar di Balai Kota Medan, Rabu (22/7/2026), dilakukan sebagai upaya membenahi sistem pelayanan perizinan bangunan, memangkas hambatan administrasi, mencegah praktik pungutan liar (pungli), sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Baca Juga:

• Tak Ingin Warga Berobat Keluar Pulau, Pemprov Sumut Perkuat RSUD dr Thomsen Nias Jadi Rumah Sakit Rujukan Kepulauan Nias

Menurut dia, selama satu tahun terakhir banyak keluhan yang masuk terkait sulitnya masyarakat mengurus dokumen PBG.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab masih ditemukannya bangunan yang berdiri tanpa memiliki izin.

"Kami ingin berbicara dan berdiskusi untuk membawa dampak baik bagi masyarakat. Saya mendengar keluhan masyarakat yang merasa sulit mengurus PBG, sementara di lapangan masih banyak ditemukan bangunan tanpa izin." Kata Rico Waas.

Rico mengatakan pertemuan bersama para konsultan dan arsitek dilakukan untuk membuka komunikasi antara pihak pemerintah dan pelaku usaha maupun tenaga profesional yang terlibat dalam proses pengurusan PBG.

Ia ingin seluruh pihak dapat menyampaikan kendala yang selama ini membuat proses penerbitan izin berjalan lambat.

"Pertemuan ini untuk kita saling buka-bukaan mencari inti permasalahan, bukan untuk saling menyalahkan," tegas Rico Waas.

Menurutnya, pelayanan publik harus berjalan dengan prinsip keterbukaan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Pemerintah, kata dia, harus hadir untuk memastikan proses perizinan tidak menjadi hambatan bagi pembangunan di Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas juga memberikan peringatan kepada jajaran Dinas PKPCKTR Kota Medan agar menjalankan tugas secara profesional.

Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan proses pengurusan izin bangunan untuk mencari keuntungan pribadi.

"Bekerjalah dengan profesional. Jangan ada yang coba-coba bermain atau meminta imbalan lebih dalam pengurusan dokumen PBG," Tambahnya.

Rico berharap pelayanan PBG ke depan dapat berjalan lebih cepat, sederhana, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.

Rapat tersebut juga menjadi ruang bagi para konsultan dan arsitek untuk menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi di lapangan.

Sejumlah persyaratan penerbitan PBG dibahas satu per satu untuk mencari kemungkinan penyederhanaan agar proses pengurusan izin tidak berbelit.

Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman.

Sebelumnya, Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan John Ester Lase menjelaskan bahwa pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung merupakan salah satu layanan publik yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban pembangunan.

Menurut dia, PBG tidak hanya berkaitan dengan administrasi perizinan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, keselamatan masyarakat, kualitas tata ruang, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, John mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diselesaikan bersama oleh seluruh pihak terkait.

"Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antara Pemko Medan, Tim Profesi Ahli (TPA), organisasi profesi, para arsitek dan tenaga ahli, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perizinan bangunan gedung," Pungkasnya.

Melalui evaluasi tersebut, Pemko Medan berharap layanan PBG dapat menjadi lebih efektif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun secara tertib dan sesuai aturan.* (ad)

GUNUNGSITOLI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berkomitmen memperkuat pelayanan kesehatan di RSUD dr Thomsen Nias agar mampu menjadi rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat Kepulauan Nias.

Penguatan tersebut dilakukan dengan peningkatan fasilitas medis, kualitas pelayanan, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan.

Baca Juga:

• Walhi Sumut Kecewa Gugatan Intervensi Ditolak PN Medan, Sebut Dampak Kerusakan PT TPL Tak Terbatas di Satu Lokasi

Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya saat melakukan peninjauan langsung ke RSUD dr Thomsen Nias di Kota Gunungsitoli, Rabu (22/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Surya melihat sejumlah fasilitas yang tersedia di rumah sakit tipe C tersebut, termasuk ruang rawat inap, kapasitas tempat tidur, hingga peralatan medis yang dimiliki.

Menurut Surya, keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai sangat penting bagi masyarakat Kepulauan Nias yang selama ini memiliki tantangan geografis karena berada di wilayah kepulauan.

Salah satu fasilitas yang mendapat perhatian adalah alat CT Scan yang dinilai memiliki peran penting dalam membantu dokter melakukan pemeriksaan kondisi pasien secara lebih detail.

"Saya melihat tadi ada peralatan medis yang bagus, termasuk CT Scan. Ini sangat berguna sebagai pemindai organ dalam, detail jaringan pembuluh darah, jadi dokter bisa tahu apakah ada masalah di dalam seperti sistem saraf. Dan saya sudah pernah diperiksa pakai ini," ujar Surya didampingi Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti dan Bupati Nias Ya'atulo Gulo.

Surya mengatakan, peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kepulauan Nias menjadi salah satu perhatian Pemprov Sumut.

Kawasan tersebut masuk dalam wilayah 3T, yakni daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Menurut dia, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution ingin memastikan masyarakat Nias mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke daerah lain.

"Saya membawa pesan dari Bapak Gubernur (Bobby Nasution). Beliau ingin memastikan Kepulauan Nias ini keluar dari zona daerah tertinggal. Itu juga janji politik yang harus kita penuhi. Walaupun tidak bisa sekaligus, tetapi bertahap karena harus memerhatikan daerah lain juga," jelas Surya.

Selain peningkatan fasilitas, Surya juga meminta jajaran RSUD dr Thomsen Nias terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai pelayanan yang ramah, profesional, dan berintegritas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit pemerintah.

"Bagaimana masyarakat merasa senang dan tenang datang ke RSUD ini. Walaupun pastinya pasien itu dalam keadaan sakit. Tetapi sebelum diobati, orang sudah merasa berkurang penyakitnya karena pelayanannya memuaskan," kata Surya.

Direktur RSUD dr Thomsen Nias Noferlina Zebua mengatakan rumah sakit tersebut saat ini memiliki kapasitas 230 tempat tidur untuk melayani pasien rawat inap.

Namun, salah satu fasilitas penting, yakni alat CT Scan, mengalami kerusakan sehingga pasien yang membutuhkan pemeriksaan tersebut harus dirujuk ke luar Pulau Nias.

Noferlina berharap Pemprov Sumut dapat membantu proses perbaikan alat tersebut karena biaya suku cadangnya cukup besar.

"Harapan kami pak, kalau bisa dari Pemerintah Provinsi bisa membantu untuk perbaikannya. Karena alatnya itu (suku cadang) harganya Rp2 miliar. Kami juga berharap dukungan untuk pengadaan SDM berupa dokter spesialis dan perawat yang mengikuti pelatihan khusus. Begitu juga logistik kesehatan ke Kepulauan Nias," ujar Noferlina.

Selain perbaikan fasilitas, kebutuhan tenaga kesehatan spesialis juga menjadi perhatian.

Menurut Noferlina, keberadaan dokter spesialis dan tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus sangat dibutuhkan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Bupati Nias Ya'atulo Gulo menyampaikan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Nias kini telah memiliki rumah sakit, termasuk rumah sakit swasta di Kota Gunungsitoli.

Kondisi tersebut membuat peningkatan kualitas pelayanan menjadi semakin penting karena masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Ya'atulo juga menyampaikan adanya rencana pengalihan pengelolaan RSUD dr Thomsen Nias kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Pemprov Sumut.

"Dan kami sampaikan bahwa dari pusat meminta Kabupaten Nias menyerahkan RSUD dr Thomsen ke Pemko Gunungsitoli, melalui Pemprov Sumut. Kami sendiri bersedia, tinggal menunggu prosesnya dan kesiapan Pemko untuk mengelola ini, termasuk SDM yang ada," sebut Ya'atulo.

Ia berharap perhatian pemerintah provinsi terhadap sektor kesehatan di Kepulauan Nias dapat terus berlanjut.

Menurutnya, peningkatan fasilitas kesehatan tidak hanya berdampak pada pelayanan medis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Nias.

Dengan penguatan fasilitas, tenaga kesehatan, serta tata kelola pelayanan, RSUD dr Thomsen Nias diharapkan mampu menjadi pusat layanan kesehatan yang lebih kuat bagi seluruh masyarakat Kepulauan Nias.* (ad)

MEDAN – Sidang dugaan korupsi pengadaan Smartboard Interaktif Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (21/7).

Dalam persidangan tersebut, penasihat hukum terdakwa Budi Pranoto menyoroti keterangan ahli penghitungan kerugian keuangan negara yang disebut mengakui adanya kesalahan dalam proses penghitungan.

Baca Juga:

• Begini Cara BPK Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi!

Sebab, hasil penghitungan kerugian negara yang sebelumnya menjadi dasar dakwaan jaksa disebut mengalami kekeliruan.

Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga saksi ahli, yakni ahli pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Ahmad Ferry Tanjung, serta dua ahli penghitungan kerugian keuangan negara, Mangasa Marbun dan Binsar.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Budi Pranoto, Itoloni Gulo, mengatakan keterangan yang muncul di ruang sidang menunjukkan adanya pengakuan dari ahli terkait kesalahan dalam penghitungan kerugian keuangan negara.

"Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang dijadikan dasar oleh JPU dalam mendakwa para terdakwa di persidangan ini diakui sendiri oleh ahli penghitungan kerugian keuangan negara, Mangasa Marbun, bahwa terdapat kesalahan dalam melakukan penghitungan," ujar Gulo.

Menurut Gulo, pengakuan tersebut disampaikan langsung di hadapan majelis hakim.

Bahkan, ia menyebut hasil penghitungan kerugian negara yang sebelumnya dibuat oleh ahli akhirnya dicoret saat persidangan berlangsung.

"Sudah jelas dinyatakan secara tegas bahwa salah. Kemudian hasil penghitungan kerugian negara yang dihitung oleh mereka sebelumnya dicoret di depan majelis hakim," katanya.

Pihak kuasa hukum kemudian menilai hasil penghitungan tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar pembuktian dalam perkara tersebut.

"Artinya, bukti penghitungan kerugian negara yang diserahkan jaksa itu dianggap tidak sah karena salah hitung dan dicoret di depan majelis hakim sendiri," ucapnya.

Gulo menjelaskan, dugaan kesalahan penghitungan tersebut berawal dari penggunaan angka-angka yang dinilai tidak memiliki dasar data yang kuat.

"Kesalahannya berawal dari pembentukan angka sebagai dasar penghitungan. Dia menentukan angka tetapi tidak berdasarkan data yang akurat. Angka yang dimunculkan hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan sendiri," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, terdapat sejumlah angka yang dimasukkan dalam penghitungan namun tidak memiliki dasar fakta maupun kronologi yang jelas terkait proses pengadaan Smartboard.

"Banyak angka-angka lain yang dimunculkan yang sama sekali tidak berdasar pada fakta dan tidak berdasar pada kronologi kejadian pengadaan itu sendiri. Ketika dipertanyakan dari mana asal angka tersebut, ahli tidak bisa membuktikannya. Karena itu dipersilakan mencoret hasil penghitungan tersebut di hadapan majelis hakim," katanya.

Akibat adanya persoalan tersebut, Gulo menyebut nilai kerugian negara yang sebelumnya disebut mencapai lebih dari Rp8 miliar menjadi tidak jelas.

"Kerugian keuangan negara yang sebelumnya disebut lebih dari Rp8 miliar menjadi hilang, berkurang, dan sampai sekarang belum ada hasil perbaikan penghitungan itu sendiri," ujarnya.

Ia pun menilai audit yang digunakan JPU dalam perkara tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dakwaan terhadap para terdakwa.

"Menurut kami, audit yang dilakukan saksi ahli yang diajukan JPU tidak kompeten dan tidak sah. Seharusnya tidak bisa dijadikan dasar dalam mendakwa para terdakwa di persidangan," tegasnya.

Selain perkara Tebing Tinggi, Gulo juga menyinggung persidangan dugaan korupsi pengadaan Smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat yang juga ia tangani sebagai penasihat hukum terdakwa.

Menurutnya, dua ahli penghitungan kerugian keuangan negara, Mangasa Marbun dan Binsar, sebelumnya sempat hadir di pengadilan.

Namun ketika hendak dimintai keterangan, keduanya disebut sudah meninggalkan lokasi persidangan.

"Kedua saksi ahli, Mangasa Marbun dan Binsar, sebelumnya sudah hadir. Namun ketika dipanggil untuk memberikan keterangan, JPU menyampaikan bahwa ahlinya sudah pulang karena ada halangan sehingga tidak bisa memberikan keterangan hari ini," katanya.

Gulo mengaku belum mengetahui alasan pasti kedua ahli tersebut meninggalkan persidangan.

"Terkait alasan mereka pergi meninggalkan persidangan kami tidak mengetahui secara jelas. Namun faktanya mereka yang tadinya sudah ada kemudian meninggalkan persidangan sehingga tidak bisa didengar keterangannya," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut justru dapat menjadi kendala bagi JPU dalam membuktikan unsur kerugian negara dalam perkara tersebut.

"Pada intinya, apabila mereka tetap tidak hadir untuk memberikan keterangan, yang dirugikan bukan pihak kami sebagai penasihat hukum terdakwa, melainkan pihak jaksa sendiri karena tidak dapat membuktikan kerugian keuangan negara yang didakwakan," pungkasnya.

Sementara itu, terdakwa Budi Pranoto juga menyampaikan kekecewaannya terhadap jalannya persidangan, terutama terkait tidak hadirnya ahli penghitungan kerugian keuangan negara yang sebelumnya memberikan keterangan dalam perkara serupa.

Budi mengatakan ahli dari LKPP hadir dalam persidangan.

Namun dua ahli penghitungan kerugian negara yang sebelumnya juga hadir disebut tidak memberikan keterangan di depan majelis hakim.

"Ahli LKPP tadi datang. Tapi ahli kerugian negaranya yang tadi hadir justru tidak muncul memberikan keterangan," ujar Budi kepada wartawan usai persidangan.

Ia juga kembali menyinggung sidang sebelumnya, saat ahli disebut mengakui adanya kesalahan dalam penghitungan kerugian negara.

"Yang kemarin, kerugian negaranya diakui oleh auditornya sendiri salah di depan hakim," katanya.

Budi berharap proses hukum berjalan secara objektif karena menyangkut masa depan para terdakwa.

"Saya kecewa. Ini kan menyangkut nasib kami. Menghitung kerugian negara itu seharusnya untuk mencari keadilan, tetapi kalau penghitungannya tidak jelas tentu sangat kami sesalkan," tandasnya.

Perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard Interaktif Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi ini masih terus bergulir.

Majelis hakim akan menilai seluruh keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan para pihak sebelum menjatuhkan putusan.* (ad)

Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Akhmad Anang Hernady, menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Walhi Sumut Kecewa Gugatan Intervensi Ditolak PN Medan, Sebut Dampak Kerusakan PT TPL Tak Terbatas di Satu Lokasi

Menurut Anang, kesiapan BPK dalam menghitung kerugian negara didukung berbagai perangkat, mulai dari unit khusus pemeriksaan investigatif, sumber daya manusia bersertifikat, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Ia menjelaskan, BPK memiliki perangkat kelembagaan yang secara khusus menangani pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi.

Anang mengatakan, secara organisasi BPK memiliki Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigatif (DJPI) yang bertugas melakukan pemeriksaan investigatif serta menghitung potensi kerugian negara.

Selain itu, BPK juga terus melakukan pembaruan regulasi dan standar pemeriksaan agar sesuai dengan perkembangan praktik pemeriksaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BPK menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai pedoman utama yang dilengkapi berbagai petunjuk teknis.

"Dalam penghitungan kerugian negara, penggunaan SPKN didukung dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur mekanisme kerja, metode pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, serta pemberian keterangan ahli sesuai praktik terbaik," paparnya.

Untuk memperkuat proses pemeriksaan investigatif, BPK juga menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga penegak hukum dan institusi terkait.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Pada tataran teknis operasional, pola hubungan tersebut juga diformalkan melalui nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," terang Anang.

Ia menyebut, dukungan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Saat ini, BPK memiliki 9.623 pegawai, termasuk 5.629 pejabat fungsional pemeriksa yang memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan keuangan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 556 pemeriksa memiliki sertifikasi keahlian pemeriksaan investigatif, seperti Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), serta sertifikasi digital forensik.

Selain mengandalkan kemampuan pemeriksa, BPK juga terus mengembangkan teknologi untuk mendukung proses pemeriksaan.

Anang mengatakan, BPK telah menerapkan teknologi big data analytics untuk mengolah berbagai jenis data dalam jumlah besar dari sejumlah lembaga.

"BPK telah menerapkan big data analytics, yakni pendekatan untuk mengoptimalkan kumpulan data dalam volume besar yang diperoleh dari berbagai institusi dan berbagai tipe data sehingga membentuk Pusat Analisis Keuangan Negara (Pusaka Negara)," jelasnya.

BPK juga memiliki laboratorium forensik digital yang telah memperoleh akreditasi SNI ISO/IEC 17025.

Laboratorium tersebut digunakan untuk mendukung proses pemeriksaan berbasis bukti elektronik, mulai dari identifikasi, pengamanan, analisis, hingga memperoleh bukti digital yang dapat digunakan dalam proses hukum.

"Laboratorium tersebut digunakan untuk mengidentifikasi, mengamankan, menganalisis, dan memperoleh bukti elektronik dalam lingkungan yang aman dan terkontrol sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum," pungkasnya.

Anang menambahkan, kapasitas BPK juga mendapat pengakuan internasional setelah lembaga tersebut terpilih sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026–2032.* (km/ad)

MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak gugatan intervensi yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara dalam perkara gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL) terkait dugaan kerusakan lingkungan di kawasan Tapanuli.

Putusan sela tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Jarot Widiyatmono dalam sidang di PN Medan, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• KPK Tetapkan Kepala Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Tersangka Baru Kasus Suap Ditjen Bea Cukai

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan Walhi Sumut memiliki objek perkara yang berbeda dengan gugatan utama yang dilayangkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Sebelumnya, KLH menggugat enam perusahaan yang diduga berkaitan dengan kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Salah satu perusahaan yang menjadi tergugat adalah PT Toba Pulp Lestari.

Direktur Walhi Sumatera Utara, Rianda Purba, menyatakan kecewa atas putusan tersebut.

Menurutnya, majelis hakim belum melihat secara menyeluruh dampak kerusakan lingkungan yang menjadi dasar pengajuan gugatan intervensi.

Rianda menilai pertimbangan hakim masih terbatas pada lokasi pembukaan hutan dan wilayah pemulihan yang menjadi objek utama gugatan.

"Hakim hanya di konteks itu. Tapi sejatinya, kita menduga majelis hakim belum melihat dampak turunan dari pembukaan lahan oleh TPL di objek perkara yang kita sengketakan," ujar Rianda.

Menurut dia, Walhi mengajukan intervensi agar proses pemulihan lingkungan tidak hanya dilakukan pada titik tertentu, tetapi juga mencakup kawasan yang terdampak secara ekologis.

Kawasan yang dimaksud antara lain Kecamatan Parmonangan, Daerah Aliran Sungai (DAS) Sibundong, hingga DAS Batang Toru yang menjadi habitat satwa dilindungi seperti orangutan Tapanuli dan harimau Sumatera.

"Kita cukup kecewa dengan putusan majelis hakim, karena dia hanya memandang bahwa satu wilayah yang rusak hanya di situ saja," katanya.

Kuasa hukum Walhi Sumut, Hendra Sinurat, mengatakan pihaknya menghormati keputusan majelis hakim, meski tidak sependapat dengan pertimbangan yang digunakan.

Menurut Hendra, secara kedudukan hukum atau legal standing, Walhi memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan intervensi.

Namun, majelis hakim menilai objek gugatan Walhi berbeda dengan perkara utama yang diajukan KLH.

Padahal, kata dia, pemulihan habitat satwa dilindungi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemulihan ekosistem secara keseluruhan.

"Jadi kami menyesalkan hakim cara berpikirnya legal formalistik, tidak menyentuh secara imparsial, menyeluruh dari hulu ke hilir bahwa dampak kerusakan lingkungan itu tidak hanya menyentuh satu objek melainkan objek-objek yang berdekatan dengannya," kata Hendra.

Ia menyebut Walhi masih mempelajari putusan sela tersebut sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan antara lain mengajukan gugatan baru maupun upaya hukum banding.

Perkara ini berawal dari gugatan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap enam perusahaan yang diduga berkaitan dengan kerusakan lingkungan di kawasan Tapanuli.

Enam perusahaan tersebut yakni PT NHSE, PT AR, PT Toba Pulp Lestari (TPL), PTPN IV Kebun Batang Toru, PT MST, dan PT TBS.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kerusakan lingkungan tidak dibiarkan tanpa penyelesaian.

"Negara tidak boleh diam ketika lingkungan rusak dan rakyat harus menanggung akibatnya sendirian," ujar Hanif dalam keterangannya.

Melalui gugatan tersebut, pemerintah berupaya meminta pertanggungjawaban atas dugaan kerusakan lingkungan sekaligus mendorong pemulihan kawasan terdampak.* (km/ad)

BONDOWOSO – Video yang memperlihatkan sejumlah siswa di Bondowoso membuang nasi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan setelah beredar luas di media sosial dan aplikasi perpesanan.

Dalam video tersebut, terlihat beberapa siswa membuang nasi yang disebut sebagai bagian dari program MBG.

Baca Juga:

• Bulog Sumut Pastikan Stok Beras 57 Ribu Ton Aman, SPHP dan Bantuan Pangan Tetap Berjalan

Pihak sekolah akhirnya memberikan klarifikasi terkait video tersebut.

Kepala MTs Negeri 4 Bondowoso, Qurniyatul Fathiyah, membenarkan bahwa siswa yang terlihat dalam video merupakan peserta didik dari sekolahnya.

"Video viral yang membuang nasi MBG itu memang siswa kami," kata Kepala MTs Negeri 4 Bondowoso, Qurniyatul Fathiyah, dalam video klarifikasi yang dilihat pada Rabu (22/7/2026).

Namun, pihak sekolah menegaskan bahwa nasi yang dibuang bukanlah makanan dalam kondisi utuh.

Menurut Qurniyatul, nasi tersebut merupakan sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh siswa.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena adanya keterlambatan pengiriman makanan MBG ke sekolah.

Akibatnya, sebagian siswa sudah lebih dulu membeli makanan dari kantin sekolah.

"Kata pihak SPPG akses jalan menuju sekolah kami ditutup karena ada kunjungan wakil menteri di Lombuk Kulon," terangnya.

Qurniyatul menjelaskan, paket MBG baru tiba di sekolah saat waktu sudah cukup siang.

Kondisi tersebut membuat sebagian siswa tidak lagi mengonsumsi seluruh makanan yang diberikan.

"Nasi MBG itu datang ke sekolah kami memang sudah siang," tandas Qurniyatul Fathiyah.

Menurutnya, sebelum makanan MBG datang, sebagian siswa sudah membeli makanan dari kantin sekolah karena menunggu waktu distribusi yang cukup lama.

Saat paket MBG diterima, siswa tetap mengonsumsi makanan tersebut, tetapi tidak seluruhnya habis. Sisa makanan yang tidak dimakan kemudian dibuang.

Pihak sekolah menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan karena siswa sengaja membuang makanan yang masih layak konsumsi.

Nasi yang terlihat dalam video merupakan sisa dari makanan yang sudah dikonsumsi.

Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar agar masyarakat tidak salah memahami kejadian tersebut.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi pelajar.

Karena itu, pihak sekolah berharap pelaksanaan distribusi makanan dapat terus diperbaiki agar berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.* (d/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Dalam perkembangan terbaru, KPK menetapkan Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kediri, Gatot Heroe, sebagai tersangka baru.

Baca Juga:

• Eks Kadis LH Tebingtinggi Diadili, Didakwa Rugikan Negara Rp863 Juta dari Anggaran BBM

"Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Field, ya itu kita, betul, itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan (Gatot Heroe)," ujar Achmad Taufik Husein, Rabu (22/7/2026).

Penetapan Gatot sebagai tersangka sebelumnya juga disampaikan oleh John Field, bos PT BlueRay Cargo, yang telah divonis dalam perkara ini sebagai pihak pemberi suap.

Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, John Field menyebut dirinya diperiksa terkait perkara yang menjerat Gatot Heroe.

"(Hari ini diperiksa sebagai) saksi, saksi. (Untuk tersangka) Pak Gatot. Iya (Pak Gatot sebagai tersangka baru)," kata John Field kepada wartawan.

Kasus dugaan suap di Ditjen Bea Cukai ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT).

KPK sebelumnya telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru setelah melakukan pengembangan berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta persidangan.

"Hasil pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik," kata Achmad Taufik Husein, Selasa (21/7).

Dari dua sprindik tersebut, satu perkara berkaitan dengan klaster pejabat Bea Cukai dan telah menetapkan satu tersangka.

Sementara satu sprindik lainnya masih dalam tahap penyidikan umum karena KPK masih mengumpulkan alat bukti sebelum menetapkan tersangka.

"Satu klaster yang Bea Cukai itu sudah kita tetapkan tersangkanya. Ada satu, karena masih terkait dengan konstruksi perkara pejabat Bea Cukai-nya, jadi kita langsung tetapkan," jelas Taufik.

Sedangkan untuk perkara lainnya, KPK masih melakukan pendalaman untuk memastikan kecukupan alat bukti.

"Nah, itu yang kita kemudian masih satu sprindik untuk kita tetapkan sprindik umum. Artinya nanti kita akan tetapkan tersangka setelah kecukupan dua alat buktinya di proses penyidikannya," tambahnya.

Dalam perkara ini, sejumlah pihak dari kalangan swasta maupun pejabat Bea Cukai telah lebih dahulu diproses hukum.

Dari pihak swasta, tiga terdakwa dari PT BlueRay Cargo telah mendapatkan putusan pengadilan.

Mereka adalah John Field yang dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.

Sementara Deddy Kurniawan Sukolo dan Andri masing-masing divonis 2,5 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Selain itu, sejumlah pejabat Ditjen Bea Cukai juga masih menjalani proses persidangan.

Mereka yakni Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024 hingga Januari 2026, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Orlando Hamonangan Sianipar selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp78,8 miliar.

Sementara pejabat lainnya, Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dijadwalkan menjalani sidang perdana pada 28 Juli 2026. Ia didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp5,7 miliar.

Dengan penetapan Gatot Heroe sebagai tersangka baru, KPK memastikan proses pengembangan perkara suap di lingkungan Ditjen Bea Cukai masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.* (d/ad)

Menurut Taufan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus menjaga nilai-nilai partai yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kode etik, serta semangat demokrasi dan gotong royong.

Baca Juga:

• Bulog Sumut Pastikan Stok Beras 57 Ribu Ton Aman, SPHP dan Bantuan Pangan Tetap Berjalan

Ia mengatakan, rencana pertemuan para senior partai dengan jajaran DPP PDIP tersebut mendapat dukungan dari sejumlah kader di tingkat akar rumput.

Taufan mengaku menerima banyak komunikasi dari kader grass root yang berharap adanya evaluasi dan perbaikan terhadap kondisi internal partai di Sumatera Utara.

"Para kader disebut sangat berharap banyak dari upaya para senior partai untuk terjadinya perubahan dan perbaikan tata kelola partai," ujar Taufan.

Dalam kesempatan tersebut, Taufan juga menyoroti pentingnya penegakan aturan organisasi terhadap setiap kader maupun fungsionaris yang dinilai tidak menjalankan prinsip demokrasi partai.

Ia meminta agar setiap fungsionaris yang tidak akomodatif, tidak aspiratif, terlebih jika terbukti melakukan praktik politik uang atau money politik, diberikan sanksi tegas sesuai aturan organisasi.

Menurut dia, dugaan praktik money politik di internal partai, khususnya yang berkaitan dengan perebutan posisi struktural maupun jabatan legislatif, harus menjadi perhatian serius.

"Oknum-oknum fungsionaris yang berpraktik seperti itu wajib mendapatkan sanksi organisasi dari DPP PDI Perjuangan," ucapnya dengan nada tinggi.

Taufan menilai, penegakan disiplin organisasi penting dilakukan agar kepercayaan kader terhadap partai tetap terjaga dan nilai perjuangan partai tidak terkikis oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap partai, Taufan juga memberikan masukan kepada DPP PDI Perjuangan agar melakukan evaluasi secara berkala terhadap jajaran pimpinan partai di daerah.

Ia mengusulkan agar sebelum menghadapi Pemilu Legislatif 2029, DPP melakukan evaluasi setiap enam bulan terhadap kepemimpinan DPD dan DPC PDIP di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Menurutnya, evaluasi rutin dapat menjadi langkah untuk memastikan roda organisasi berjalan sesuai aturan serta mendengar langsung aspirasi dari kader di tingkat bawah.

Taufan berharap seluruh pihak di internal partai dapat mengutamakan persatuan dan memperkuat kembali semangat gotong royong yang menjadi nilai utama PDI Perjuangan.* (ad)

MEDAN — Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan stok beras di gudang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan pemerintah.

Hingga saat ini, Bulog Sumut mencatat stok beras mencapai 57.375 ton yang tersebar di sejumlah gudang wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• 3.000 Aset Pemprov Sumut Belum Bersertifikat Jadi Sorotan DPRD, Ini Penjelasan Kepala BKAD

"Stok total gudang masih kuat dalam memenuhi program tersebut untuk kebutuhan masyarakat," ujar Budi di Medan, Rabu (22/7/2026).

Menurut Budi, kebutuhan beras untuk program bantuan pangan sebelumnya pada periode Februari-Maret 2026 mencapai sekitar 35.000 ton.

Sementara stok lainnya digunakan untuk memenuhi penyaluran beras SPHP melalui jaringan mitra Bulog.

"Untuk itu, kami meyakini stok 57.375 ton beras di gudang masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program SPHP maupun bantuan pangan," ujarnya.

Budi menjelaskan, setelah penyaluran bantuan pangan periode Juli 2026 selesai dilakukan, pihaknya akan mengajukan tambahan pasokan beras dari pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan stok.

Selain itu, Bulog Sumut juga terus memperkuat cadangan beras melalui penyerapan gabah kering dari petani di berbagai daerah.

Hingga pertengahan Juli 2026, penyerapan gabah oleh Bulog Sumut telah mencapai 34.000 ton atau setara sekitar 17.000 ton beras.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari target pengadaan sekitar 70.000 ton gabah kering atau setara 35.000 ton beras.

Budi optimistis penyerapan akan terus meningkat pada Agustus hingga September 2026 seiring masuknya masa panen di sejumlah daerah sentra produksi.

Beberapa daerah yang menjadi fokus penyerapan di antaranya Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Utara, serta Kabupaten Batu Bara.

Untuk mencapai target pengadaan, Bulog Sumut terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari gabungan kelompok tani (gapoktan), pemerintah daerah, TNI, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Langkah tersebut dilakukan agar penyerapan hasil panen petani dapat berjalan maksimal sekaligus menjaga kestabilan pasokan beras di Sumatera Utara.

Sebagai operator pemerintah dalam pengelolaan pangan nasional, Bulog memiliki tugas menyerap gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni sebesar Rp6.500 per kilogram.

Melalui penguatan stok dan penyerapan hasil panen, Bulog Sumut berharap kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi serta harga beras dapat terus terjaga.* (at/ad)

MEDAN — Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan proses pensertifikatan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berjalan secara bertahap.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut yang menyebut sekitar sepertiga dari total kurang lebih 3.000 aset berupa tanah dan bangunan milik Pemprov Sumut belum memiliki sertifikat.

Baca Juga:

• Penertiban 33 Ruko Eks Delimas Sempat Memanas, Pemkab Deli Serdang dan Penghuni Akhirnya Capai Kesepakatan

"Gini, jadi bagi tanah, bangunan ataupun lokasi yang belum bersertifikat kita sudah mensertifikatkan lebih dari separuh jumlah aset kita, jadi yang belum bersertifikat kita angsur-angsur per tahun," ujar Timur, Rabu (22/7/2026).

Menurut Timur, proses sertifikasi dilakukan secara bertahap karena setiap aset memiliki kondisi dan persoalan yang berbeda.

Tidak semua aset dapat langsung diproses apabila masih memiliki kendala administrasi maupun klaim dari pihak lain.

Timur menjelaskan, pada tahun 2026 ini terdapat lebih dari 300 aset milik Pemprov Sumut yang sedang diproses untuk mendapatkan sertifikat.

"Untuk tahun 2026 ini sebesar 333 kalau tidak salah, yang sudah selesai sudah ada progresnya mungkin ada ratusan, jadi terus kita mensertifikatkan dengan koordinasi kepada BPN," ucapnya.

Ia mengatakan, aset yang menjadi prioritas untuk disertifikatkan adalah aset yang telah memiliki kejelasan administrasi dan tidak sedang menghadapi persoalan hukum.

"Tetapi yang betul-betul tidak ada bermasalah ya, umpanyanya tidak ada keberatan pihak ketiga, terus dasar suratnya pun jelas, terus jiran tetangganya menandatangani tidak keberatan bahwa itu benar-benar milik Pemprov," ujar Timur.

Sementara itu, aset yang masih memiliki persoalan seperti adanya klaim kepemilikan dari pihak lain, dokumen ganda, surat hilang, hingga keberatan ahli waris belum dapat langsung diproses.

"Kalau yang double surat, suratnya hilang, ada pengakuan ahli waris atau pihak ketiga, ini yang belum bisa kita sertifikatkan, harus kita selesaikan permasalahanya," katanya.

Meski demikian, BKAD Sumut memastikan tetap melakukan upaya penyelesaian agar seluruh aset pemerintah daerah memiliki kepastian hukum.

Selain melakukan sertifikasi, Pemprov Sumut juga berencana mengoptimalkan pemanfaatan aset yang telah memiliki legalitas.

Timur mengatakan, sebanyak 132 aset milik Pemprov Sumut yang sudah tidak memiliki persoalan akan dimasukkan ke dalam sistem aplikasi untuk ditawarkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme sewa.

"Dalam waktu dekat ada 132 aset itu mau kita masukan ke aplikasi, itu mau kita sewakan kepada pihak ketiga silakan yang (asetnya) tidak ada lagi permasalahan," tuturnya.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar aset pemerintah tidak hanya tercatat secara administrasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Pemanfaatan aset melalui sistem sewa tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara.

"Mungkin kita launcing akhir Agustus, ini juga masuk ke PAD nantinya, bentuk asetnya bangunan dan tanah ada juga bangunan sekaligus tanah," kata Timur.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar mengungkapkan masih adanya ribuan aset pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi kendala dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah, terutama dalam meningkatkan PAD.

Ia juga mengingatkan, aset yang belum memiliki legalitas berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan dapat membuka peluang terjadinya kerugian negara.

Pemprov Sumut melalui BKAD menegaskan akan terus mempercepat proses sertifikasi agar seluruh aset daerah memiliki kepastian hukum serta dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.* (mi/ad)

MEDAN — Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebingtinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, mulai menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (22/7/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Danang Dermawan membacakan dakwaan yang menyebut terdakwa diduga melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan operasional persampahan tahun anggaran 2024.

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Usul Bentuk Badan Jaminan Kesehatan Sendiri agar Tak Lagi Bergantung pada BPJS, Ini Alasannya

Jaksa dalam dakwaannya menyebut, Muhammad Hasbie diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama Meifiansyah selaku Bendahara Pengeluaran dan Zul Hadin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Keduanya juga telah diproses melalui perkara terpisah.

Menurut JPU, ketiga pihak tersebut diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan operasional persampahan sepanjang Tahun Anggaran 2024.

Dalam persidangan, jaksa menjelaskan bahwa terdakwa diduga memerintahkan pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan operasional persampahan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tebingtinggi.

Selanjutnya, terdakwa bersama PPTK dan Bendahara Pengeluaran disebut sepakat menunjuk seorang pengawas BBM untuk mengawasi proses pengisian bahan bakar kendaraan operasional serta melakukan pembelian BBM di SPBU.

"Terdakwa memerintahkan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan operasional persampahan di sejumlah SPBU di Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya, terdakwa bersama PPTK dan Bendahara Pengeluaran diduga bersepakat menunjuk seorang pengawas BBM untuk mengawasi pengisian bahan bakar kendaraan operasional serta melakukan pembelian BBM di SPBU," kata JPU.

Jaksa menduga dalam pelaksanaannya, Bendahara Pengeluaran membuat sejumlah struk pembelian BBM yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai pendukung pencairan anggaran.

Selain itu, jaksa menemukan adanya dugaan perbedaan bentuk dan format faktur, termasuk nama operator yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban yang disebut bukan merupakan pegawai dari SPBU terkait.

Berdasarkan data transaksi dari PT Pertamina Patra Niaga, nilai pembelian BBM yang sebenarnya disebut lebih kecil dibandingkan jumlah yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen pencairan anggaran.

Atas dugaan perbuatannya tersebut, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi didakwa melanggar Pasal 604 KUHP jo Pasal 20 huruf c KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perkara ini masih berada dalam tahap persidangan.

Majelis hakim akan memeriksa lebih lanjut keterangan para pihak, alat bukti, serta fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan berlangsung.* (tm/ad)

DELI SERDANG — Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan penertiban terhadap 33 unit rumah toko (ruko) eks Delimas yang berada di Kelurahan Lubuk Pakam I-II, Kecamatan Lubuk Pakam, Rabu (22/7/2026).

Penertiban dilakukan oleh Tim Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bagian dari upaya pengamanan aset milik pemerintah daerah.

Baca Juga:

• BNPB Percepat Penanganan Banjir Tapanuli Tengah, Fokus Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai

Namun, kegiatan tersebut sempat mendapat penolakan dari sebagian penghuni ruko dan massa aksi yang berkumpul di kawasan ruko Alam Baru.

Situasi sempat memanas setelah terjadi aksi saling dorong antara massa dengan petugas di lokasi.

Meski demikian, kondisi berhasil dikendalikan sehingga tidak terjadi bentrokan yang lebih besar.

Setelah dilakukan komunikasi antara pemerintah daerah dan para penghuni ruko, proses pengamanan aset akhirnya menghasilkan kesepakatan.

Para penghuni sepakat melanjutkan pemanfaatan bangunan melalui mekanisme sewa sesuai aturan yang berlaku.

Sebanyak 33 unit ruko tersebut berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1996 milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Penertiban dilakukan setelah berakhirnya kerja sama pemanfaatan antara Pemkab Deli Serdang dengan PT Delimas Suryakannaka.

Sebelumnya, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 511.2/4130 tanggal 17 Juli 1995, hak pemanfaatan bangunan diberikan selama masa Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun.

Kemudian, melalui Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 041/DMS-DR/PPLP/IX/2025 tanggal 23 September 2025, PT Delimas Suryakannaka menyerahkan tanah beserta bangunan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Dengan penyerahan tersebut, seluruh aset ruko eks Delimas resmi menjadi bagian dari Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Deli Serdang.

Inspektur Kabupaten Deli Serdang Edwin Nasution mengatakan, setelah dilakukan komunikasi, para penghuni ruko menyatakan bersedia melanjutkan pemanfaatan bangunan melalui mekanisme sewa.

Menurutnya, pemerintah tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang selama ini menggunakan bangunan tersebut untuk aktivitas usaha.

"Kontrak dilakukan setiap lima tahun dan dapat diperpanjang hingga maksimal 20 tahun sesuai ketentuan. Pemerintah juga memahami kondisi perekonomian masyarakat sehingga pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan," jelas Edwin.

Ia menjelaskan, setelah memenuhi kewajiban pembayaran sewa sesuai kemampuan masing-masing, para penghuni akan mendapatkan kembali hak pemanfaatan bangunan melalui mekanisme HGB sesuai regulasi yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan, langkah penertiban tersebut bukan untuk menghentikan aktivitas masyarakat, melainkan memastikan pengelolaan aset daerah berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan hukum.

Melalui mekanisme baru tersebut, Pemkab berharap aset daerah dapat memberikan manfaat maksimal, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang tetap menjalankan kegiatan ekonomi di kawasan ruko eks Delimas.* (mi/ad)