Perkara tersebut saat ini masih berjalan di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Permohonan telah diregistrasi pada 17 September 2026 dan sidang lanjutan digelar pada Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Tantang Gibran Jawab Gugatan Syarat Pendidikan di MK, Palti Hutabarat: Panggung Sudah Disiapkan

"Jadi, secara hukum, kalaupun MK menemukan dugaan pemalsuan ijazah, Gibran tidak bisa serta-merta diberhentikan," kata Made, dikutip Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan memiliki tahapan yang melibatkan DPR, MK dan MPR. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa usul pemberhentian diajukan DPR setelah terlebih dahulu meminta MK memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut.

Apabila kemudian terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dalam skenario politik yang dibahas Made, sejumlah nama disebut dapat masuk dalam kalkulasi apabila posisi wakil presiden kosong. Nama yang disebut antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Bahlil Lahadalia hingga Teddy Indra Wijaya.

"Bahlil berpotensi muncul mengingat posisinya sebagai Ketua Umum Golkar, partai dengan perolehan suara terbesar kedua pada Pileg lalu. Bahkan nama seperti Teddy Indra Wijaya juga bisa saja dipertimbangkan dalam kalkulasi politik Prabowo," ujar Made.

Namun, nama-nama tersebut merupakan analisis atau skenario yang disampaikan Made, bukan daftar resmi calon wakil presiden pengganti.

Made juga menilai pergantian wakil presiden tidak otomatis berarti Presiden Prabowo Subianto harus ikut turun dari jabatannya. Menurutnya, konstitusi mengatur jabatan presiden dan wakil presiden dalam mekanisme yang berbeda.

"Ada pandangan bahwa presiden dan wapres itu satu paket—tiji tibeh, mati satu mati semua. Namun, konstitusi kita sayangnya tidak berpihak pada logika tersebut. Jika wakil presiden diberhentikan, tidak otomatis membuat presiden ikut jatuh," katanya.

Sementara itu, perkara yang menjadi dasar pembahasan tersebut merupakan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana dan Bonatua Silalahi. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden serta membatalkan pelantikannya. Pemohon juga meminta MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah putusan.

Namun, proses perkara tersebut masih dalam tahap persidangan. Pada sidang 23 September 2026, KPU sebagai termohon menyatakan persoalan yang diajukan para pemohon berkaitan dengan sengketa proses pemilu dan mempertanyakan kewenangan MK untuk memeriksanya melalui perkara PHPU.

Karena itu, skenario pergantian wakil presiden yang mencuat saat ini masih bergantung pada proses dan putusan MK serta tahapan konstitusional berikutnya apabila terdapat kekosongan jabatan.* (fj/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Bonatua di tengah proses gugatan terkait legalisir fotokopi ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Perkara dengan nomor 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst itu diajukan Bonatua Silalahi dan Moeryono Aladin terhadap sejumlah pihak, termasuk KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Kota Surakarta, Bawaslu dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baca Juga:

• Terbentur Aturan Data Pribadi, UGM Tegaskan Hanya Jokowi Sendiri yang Bisa Tunjukkan Ijazah Aslinya ke Publik

"Sejak awal, dengan misalnya melihat bahwa kalau nanti di KIP kalah, oke kita mainkan peran sekarang sembunyi-sembunyian," ujar Bonatua, dikutip Rabu (23/9/2026).

Bonatua kemudian menyoroti arsip tahun 2014 yang disebut tidak ditemukan di KPU RI. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi pertanyaan karena pada periode tersebut proses pencalonan sudah menggunakan sistem informasi dan pengunggahan dokumen secara digital.

"Nah yang 2014 ini yang hilang, KPU RI, Komisi Informasi Pusat pada pemeriksaan setempatnya yang sudah direncanakan sudah dalam agenda, ketika datang ke KPU ingin melihat itu barang, ternyata KPU bilang tidak ada," katanya.

Menurut Bonatua, persoalan serupa juga ditemukan pada dokumen pencalonan Jokowi di Solo. Ia mengatakan dokumen sumber fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan stempel basah juga disebut tidak ditemukan ketika diminta untuk diperlihatkan.

Bonatua menjelaskan, pada masa pencalonan kepala daerah, dokumen fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi digunakan sebagai bagian dari persyaratan administrasi dan diserahkan kepada KPU.

"Ketika saya tanya mana sumber fotokopi, jadi supaya pemirsa tidak salah paham. Jadi dulu beliau ceritanya orang setiap peserta pemilu memfotokopikan ijazahnya. Fotokopi ini dilegalisir stempel basah. Stempel basah inilah dikasih ke KPU Solo, KPU Surakarta," ujarnya.

Namun, ketika meminta melihat dokumen yang menjadi sumber fotokopi tersebut, Bonatua mengatakan pihak KPU Solo menyebut dokumen itu sudah tidak ditemukan.

"Nah, saya meminta, saya kan dikasih fotokopi. Saya meminta melihat sumber asli fotokopi yang dikasih ke saya. Apakah berasal dari fotokopi stempel basah atau tidak. Ternyata dia bilang hilang," katanya.

Bonatua kemudian menyebut dokumen di Solo sebagai bagian penting dalam penelusuran perkara tersebut. Ia juga menyampaikan dugaan adanya pihak tertentu yang berada di balik persoalan dokumen tersebut. Pernyataan mengenai dugaan tersebut merupakan pandangan Bonatua dan belum menjadi kesimpulan hukum.

Sementara itu, dalam proses persidangan gugatan tersebut, pihak penggugat juga mengajukan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai salah satu bukti. Kuasa hukum penggugat menyebut putusan tersebut memuat keterangan mengenai pemeriksaan lapangan dan dokumen salinan ijazah Jokowi yang disebut belum ditemukan di KPU.

Dokumen mengenai pencalonan Jokowi tersebut kini menjadi bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Karena itu, keberadaan dokumen serta dugaan persoalan dalam pengelolaannya masih harus dilihat berdasarkan bukti dan proses persidangan yang berlangsung.* (fj/dh)

Kepala KSOP Kelas IV Muara Sabak CAPT. Boyke Aries mengatakan pihaknya terus berupaya memaksimalkan kinerja meski masih kekurangan pegawai, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga pendukung.

Baca Juga:

• Tembus Rp 70 Ribu/Kg dan Lampaui HET, Pemprov Sumut Siapkan Pasokan Cabai Merah Luar Daerah

Menurut Boyke, salah satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pegawai adalah meminta penempatan PNS dari Kementerian Perhubungan melalui jalur Pola Pembibitan (Polbit).

Lulusan sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan tersebut nantinya ditempatkan di KSOP Kelas IV Muara Sabak sesuai kebutuhan kompetensi, termasuk pegawai yang berasal dari luar Provinsi Jambi.

"Dengan adanya penempatan PNS dari Kementerian Perhubungan ini, cukup membantu mengisi kekurangan petugas di kantor kami, meskipun sebenarnya kekurangan petugas yang ada di kantor kami masih belum terpenuhi secara optimal," ujarnya.

Selain persoalan SDM, Boyke menekankan pentingnya kedisiplinan dan pengawasan terhadap kinerja seluruh petugas. Hal tersebut, kata dia, selalu disampaikan dalam rapat internal maupun apel pagi.

"Saya juga selalu memberikan penekanan agar seluruh petugas kami menghindari hal-hal yang mencoreng nama baik pribadi maupun instansi," tuturnya.

Dia menegaskan sanksi akan diberikan apabila ditemukan petugas yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.

"Tentunya ada sanksi tegas dari kami, jika diketahui siapapun itu yang melakukan tindakan yang menyalahi aturan yang berlaku," tegasnya.

Dalam pelayanan perizinan pelayaran, KSOP Kelas IV Muara Sabak juga menerapkan sistem berbasis digital melalui aplikasi Inaportnet.

Sistem tersebut digunakan untuk pengajuan berbagai permohonan pelayanan kegiatan kapal. Pengguna jasa cukup mengunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui aplikasi, kemudian dokumen tersebut diperiksa oleh petugas.

Penerapan pelayanan berbasis Inaportnet di KSOP Kelas IV Muara Sabak telah dilakukan sejak 2021. Sistem tersebut dinilai membuat pelayanan lebih efisien dari sisi waktu, meningkatkan transparansi, mengurangi tatap muka serta membantu menekan biaya logistik dan potensi pungutan liar.

Meski pelayanan dilakukan melalui sistem digital, pemeriksaan dokumen secara manual tetap dilakukan sebagai langkah pengamanan apabila terdapat kendala pada sistem.

Apabila dokumen yang diunggah belum lengkap, petugas akan memberikan catatan revisi kepada pengguna jasa. Pengguna kemudian harus melengkapi dan mengunggah kembali dokumen yang diminta.

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan valid, pengguna jasa dapat mengajukan penerbitan kode billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai jenis kegiatan kapal.

"Ketika kode billing PNBP telah terbit yang dapat dibayarkan secara langsung atau online ke kas negara melalui bank persepsi," jelas Boyke.

Setelah pembayaran dilakukan, sistem Inaportnet akan menampilkan bukti pembayaran PNBP yang dapat diverifikasi melalui Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (TNB).

Selanjutnya, KSOP Kelas IV Muara Sabak menerbitkan perizinan kepada pengguna jasa yang telah memenuhi seluruh persyaratan.

Dokumen perizinan tersebut juga harus dilengkapi dengan dokumen dari instansi terkait, termasuk Bea Cukai, Karantina Kesehatan dan pihak lainnya sesuai kebutuhan kegiatan kapal.

Menurut Boyke, penggunaan Inaportnet mempermudah pengguna jasa dalam mengurus perizinan kapal sekaligus menghemat waktu. Informasi mengenai kapal yang akan datang maupun berangkat juga dapat diketahui lebih awal sehingga proses pengurusan izin dapat dilakukan secara daring dari wilayah masing-masing.

"Saya selalu menekankan ke jajaran saya untuk selalu melayani dengan sepenuh hati, menerapkan pelayanan yang simpel, cepat dan tepat sesuai aturan yang berlaku serta menghindari hal-hal yang berkaitan dengan praktik pungli maupun aktivitas ilegal yang dapat mencoreng nama baik instansi kami," pungkasnya.* (dh)

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pembayaran terakhir atas kewajiban pemerintah kepada BI dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dengan pembayaran tersebut, hubungan utang-piutang pemerintah dan BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-1998 dinyatakan selesai.

Baca Juga:

• Pembatasan Pertalite Desil 9-10 Masih Mengambang, Bahlil: Nanti Kami Rapat Dulu

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, meminta masyarakat membedakan kedua persoalan tersebut.

Menurut Rahma, pelunasan obligasi pemerintah kepada BI tidak sama dengan penyelesaian piutang negara kepada para obligor. Ia menilai penggunaan istilah bahwa "utang BLBI telah lunas" berpotensi membuat publik menganggap seluruh persoalan BLBI telah selesai.

"Masalahnya, narasi publik sering kali mencampuradukkan antara SBN Rekap dengan Tagihan BLBI kepada obligor," ujar Rahma.

Rahma menjelaskan piutang para obligor merupakan bagian dari proses pemulihan aset atau asset recovery. Karena itu, negara tetap perlu menelusuri dan memulihkan aset maupun kewajiban dari pihak yang masih memiliki utang.

Dengan demikian, berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI tidak otomatis menghapus proses penagihan terhadap pihak yang masih memiliki kewajiban kepada negara.

Suahasil juga menegaskan hal tersebut. Menurutnya, pelunasan Rp218,3 triliun kepada BI tidak menghilangkan hak tagih negara terhadap para obligor maupun debitur BLBI.

"Pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI," ujar Suahasil.

Artinya, terdapat dua hubungan hukum yang berbeda. Kewajiban pemerintah kepada BI atas obligasi penanganan krisis telah diselesaikan, sedangkan kewajiban para obligor dan debitur kepada negara masih menjadi objek penagihan.

Satgas BLBI Berakhir, Penagihan Tetap Dilakukan

Meski Satgas BLBI berakhir pada akhir 2024, proses pemulihan piutang negara tetap berjalan.

Kementerian Keuangan melanjutkan pekerjaan tersebut melalui struktur permanen, terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Pemerintah menyatakan proses penagihan, termasuk penyitaan dan penandaan aset, tetap dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, aset yang berkaitan dengan kewajiban BLBI masih dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti meski lembaga ad hoc yang sebelumnya menangani persoalan tersebut telah berakhir masa tugasnya.

Pemerintah juga menyebut hasil pemulihan piutang nantinya dikembalikan ke kas negara melalui APBN untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

Sorotan Penggunaan Surplus BI

Selain membedakan status pelunasan utang pemerintah dan hak tagih negara, Rahma juga menyoroti penggunaan surplus BI untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Menurutnya, surplus bank sentral memiliki karakteristik berbeda dengan pendapatan rutin pemerintah karena berkaitan dengan pengelolaan devisa, operasi moneter dan pencadangan.

Karena itu, Rahma berpandangan penggunaan surplus tersebut perlu tetap memperhatikan kesehatan neraca serta ruang kebijakan moneter BI.

Sementara pemerintah menjelaskan pembayaran terakhir senilai Rp218,3 triliun dilakukan menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari sisa surplus BI.

Suahasil menyebut surplus BI yang memenuhi ketentuan dapat disetorkan ke kas negara dan digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan BLBI memiliki dua sisi. Pemerintah telah menyelesaikan kewajiban obligasi kepada BI, sementara proses pemulihan hak negara dari para obligor dan debitur masih berlangsung.

Rahma mengingatkan pentingnya transparansi agar masyarakat dapat membedakan antara pelunasan instrumen utang pemerintah dan proses pemulihan aset yang masih menjadi hak negara.

Dengan demikian, istilah "utang BLBI telah lunas" perlu dipahami dalam konteks kewajiban pemerintah kepada BI. Sementara hak tagih negara terhadap obligor dan debitur BLBI masih tetap ada dan proses penagihannya belum dinyatakan selesai.* (dh)

Pemeriksaan terhadap kedua saksi dilakukan pada Rabu (23/9/2026). Keduanya hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang didalami JAM Pidsus.

Baca Juga:

• KPT Banda Aceh Ingatkan Hakim Jangan Obral Putusan Bebas: Bebaskan Jika Memang Tak Terbukti

"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," demikian keterangan JAM Pidsus.

Namun, penyidik belum mengungkap secara rinci materi pemeriksaan yang diberikan FAK maupun MKCW. Keterangan spesifik yang diperoleh dari kedua saksi juga belum disampaikan.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang dilakukan PT PMM dalam rentang 2018 hingga 2026.

Pemeriksaan saksi dari unsur kementerian dan perusahaan menjadi bagian dari rangkaian penyidikan untuk memperjelas peristiwa serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

JAM Pidsus menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen dan akuntabel. Penanganan perkara juga tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Keterangan dari para saksi selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyidik dalam menyusun konstruksi perkara dan menentukan langkah hukum berikutnya.

Hingga kini, JAM Pidsus masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek dalam perkara tersebut serta mengumpulkan alat bukti yang relevan untuk membuat dugaan korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam PT PMM semakin terang.* (dh)

Program tersebut diluncurkan melalui agenda Grand Launching Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD yang dirangkaikan dengan Program Pendampingan Quranic School of Leader di Masjid Raya UNPAD (MRU), Jatinangor, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Bupati Labusel Serahkan Bantuan Pendidikan Baznas kepada 22 Mahasiswa: Jangan Berhenti Kejar Cita-Cita

Ketua Umum IKA UNPAD yang juga Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, mengatakan program tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu kebutuhan pendidikan mahasiswa. Menurutnya, penerima beasiswa juga perlu dibekali karakter, kepemimpinan dan nilai keislaman.

"Selaku Ketua Umum IKA UNPAD, saya menyambut baik dimulainya Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD yang sekaligus diiringi dengan program pendampingan bagi para mahasiswa penerima, yaitu Quranic School of Leader. Sehingga para awardee bukan hanya sekadar menerima bantuan uang beasiswa, tetapi juga mendapatkan pembinaan akhlak dan ilmu kepemimpinan berlandaskan akidah Islam," ujar Ferry.

Melalui pola tersebut, beasiswa diposisikan tidak hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai bagian dari pembentukan kapasitas mahasiswa. Para penerima mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan sekaligus memperkuat karakter selama menjalani pendidikan.

Program tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya mahasiswa yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mempunyai kapasitas kepemimpinan dan kepedulian sosial.

Grand launching juga diisi dengan orasi ilmiah dari sejumlah tokoh. Mantan Rektor UNPAD Prof. Tri Hanggono Achmad menyampaikan materi mengenai ekosistem kebijakan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dr. Dadang Muljawan membawakan materi mengenai visi pengembangan ekonomi syariah Indonesia.

Sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Rektor UNPAD Prof. Widya Setiabudi Sumadinata, Ketua BAZNAS RI Dr. Sodiq Mudjahid, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Dr. Junarto Herdiawan, Direktur Utama LPDB KUMKM Krisdianto, Ketua UPZ Bank Indonesia Iman Kukuh serta perwakilan BSI Fitri Kurnia.

Dorong Koperasi Berbasis Masjid

Selain peluncuran program beasiswa, Ferry Juliantono juga mendorong Masjid Raya UNPAD mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Koperasi Masjid berbasis komunitas.

Gagasan tersebut diarahkan sebagai salah satu bentuk pengembangan dakwah di bidang ekonomi dengan mengedepankan prinsip ekonomi syariah.

Ketua DKM Masjid Raya UNPAD Dr. Syaiful Rahman Soekandar bersama Ketua UPZ BAZNAS IKA UNPAD Agus Santoso menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam mewujudkan gagasan koperasi masjid tersebut.

Koperasi tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di lingkungan kampus dan masjid.

Rangkaian kegiatan tersebut kemudian mempertemukan sejumlah aspek, mulai dari dukungan pendidikan, pembinaan kepemimpinan, filantropi hingga pemberdayaan ekonomi.

Bagi 50 mahasiswa penerima Beasiswa GENZI, program beasiswa menjadi bagian awal dari proses pembinaan. Mereka juga diharapkan dapat membawa kapasitas dan karakter yang diperoleh selama program untuk memberikan kontribusi di tengah masyarakat.* (dh)

MEDAN - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografer dalam menjaga otentisitas kebudayaan Indonesia. Fotografi dinilai tetap memiliki peran penting sebagai arsip visual untuk merekam keberagaman budaya di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Sofian Tan saat membuka diskusi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Medan bersama Kementerian Kebudayaan RI dan DPR RI di Aula PFI Medan, Jalan Setia Budi, Medan, Rabu (22/9/2026).

Baca Juga:

• Soal Gugatan Ijazah Gibran di MK, Rocky Gerung Minta DPR Siap-siap: Bakal Skandal Besar

Diskusi tersebut mengangkat tema "Dalam Satu Bingkai Kebhinekaan, Ketika Fotografi Bercerita Tentang Indonesia". Kegiatan dihadiri Sofian Tan, fotografer senior Irsan Mulyadi, Ketua PFI Medan Rizky Cahyadi, anggota PFI Medan serta mahasiswa.

Sofian Tan mengatakan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar. Keberagaman tersebut tercermin dari banyaknya suku dan bahasa yang hidup di berbagai wilayah Indonesia.

"Karena dari jumlah suku yang ada, hari ini diperkirakan hasil BPS sekitar 1.340, tetapi oleh Balai Bahasa, jumlah bahasa kita, bahasa nenek kita, sudah mencapai 729," ujar Sofian Tan.

Menurut Sofian, keberagaman suku dan bahasa tersebut kemudian melahirkan perbedaan budaya hingga kuliner. Karena itu, fotografi memiliki peran sebagai arsip visual yang mendokumentasikan berbagai bentuk kebudayaan dan kehidupan masyarakat.

"Fotografi itu sebagai arsip visual kebudayaan, arsip visual kebudayaan yang bisa merekam selain adat istiadat, selain baju-baju yang mereka kenakan, termasuklah berbagai aktivitas kehidupan itu," katanya.

Sementara itu, fotografer senior Irsan Mulyadi mengatakan perkembangan AI sebenarnya bukan fenomena yang baru. Menurutnya, teknologi tersebut telah dikenal sejak 1956 melalui Konferensi Dartmouth.

"Artificial Intelligence itu sudah ditemukan di tahun 1956 di Konferensi Dartmouth," ungkap Irsan.

Irsan menjelaskan masyarakat saat ini dapat dilihat dalam dua kelompok, yakni digital native dan digital immigrant. Digital native merupakan mereka yang tumbuh bersama perkembangan teknologi, sedangkan digital immigrant merupakan kelompok yang harus beradaptasi dengan teknologi.

"Digital immigrant itu adalah orang yang beradaptasi dengan teknologi hari ini, contohnya hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita ke mana-mana belajar pakai QRIS," ujar Irsan.

Menurut Irsan, perkembangan teknologi juga mulai dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan mengenai kebudayaan. Dia mencontohkan musisi asal Sumatra, Restu Purba, yang menggunakan video bertema AI di Instagram untuk menyampaikan narasi mengenai pahlawan nasional sekaligus mengajak masyarakat beradaptasi dengan teknologi.

Di tengah semakin luasnya penggunaan AI dalam dunia fotografi, Irsan menilai teknologi tersebut dapat menjadi bagian dari perkembangan dan penunjang karya. Namun, nilai otentisitas dan unsur kemanusiaan dalam merekam keberagaman Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam fotografi.

Fotografi tidak hanya berfungsi menghasilkan gambar, tetapi juga menjadi medium untuk mendokumentasikan identitas, tradisi dan kehidupan masyarakat Indonesia di tengah perubahan teknologi yang semakin cepat.* (dh)

BANDA ACEH - Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapan sepeda motor milik warga. AN diamankan di kawasan Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Rabu (23/9/2026) dini hari.

AN diketahui merupakan warga Kota Sabang yang berdomisili di Desa Ulee Lheu, Kecamatan Meuraxa. Pria tersebut sebelumnya dibawa korban ke Polresta Banda Aceh setelah ditemukan di kawasan Jalan Pelabuhan Ulee Lheue.

Baca Juga:

• Curi Rp 100 Juta di Parkiran Masjid Saat Salat, Pria di Aceh Ditangkap Usai Dibelikan Emas dan Motor

Kasus bermula ketika anak korban, Ulaia Rizkya, bersama temannya, Galang, pulang berkeliling Banda Aceh menggunakan sepeda motor milik Fatimah. Keduanya kemudian singgah di rumah Galang di Desa Lampeunerut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Saat berada di lokasi tersebut, Ulaia bertemu dengan seorang pria yang belum dikenalnya. Pria itu kemudian meminjam sepeda motor dengan alasan hendak pergi ke kios di sekitar lokasi.

Ulaia lantas menyerahkan kunci sepeda motor tersebut. Namun hingga sekitar pukul 03.30 WIB, sepeda motor tidak kunjung dikembalikan. Nomor telepon pria tersebut juga disebut tidak dapat dihubungi.

Fatimah yang khawatir kemudian mendatangi rumah Galang. Dari keterangan anaknya dan Galang, Fatimah mengetahui sepeda motor miliknya merupakan Honda Scoopy tahun 2024 berwarna putih dengan nomor polisi BL 6895 LBU.

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami kerugian sekitar Rp22 juta.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terduga pelaku dan sepeda motor tersebut. Hingga akhirnya, pada Rabu (23/9/2026) sekitar pukul 03.00 WIB, korban disebut berhasil menemukan dan mengamankan AN di kawasan Jalan Pelabuhan Ulee Lheue.

AN selanjutnya dibawa ke Polresta Banda Aceh. Sekitar pukul 08.00 WIB, polisi melakukan penangkapan dan pemeriksaan setelah memperoleh bukti yang dinilai menguatkan keterlibatannya.

Dalam pemeriksaan, AN diduga mengakui telah menjual sepeda motor milik korban kepada seorang tukang parkir yang identitasnya belum diketahui. Transaksi tersebut disebut berlangsung di kawasan Kebun Lada, Kota Binjai, Sumatera Utara.

Sepeda motor Honda Scoopy tersebut dijual dengan harga Rp4,4 juta.

Hingga kini, polisi belum mengamankan sepeda motor sebagai barang bukti karena kendaraan tersebut masih dalam proses penelusuran.

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk mencari keberadaan sepeda motor serta pihak yang menerima atau membeli kendaraan tersebut.

Polisi juga akan menerbitkan daftar pencarian barang (DPB) dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) untuk proses hukum selanjutnya.

AN kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (dh)

Kedua tersangka ditangkap Unit Reskrim Polsek Gunung Malela, jajaran Polres Simalungun, setelah polisi mengembangkan penyelidikan kasus pencurian sepeda motor Honda Vario milik warga.

Baca Juga:

• Nongkrong Sambil Transaksi Ganja di Lapangan Bola, Remaja 18 Tahun di Simalungun Diringkus Polisi

Saat itu, korban Wildan Fadhilah Hafizah (19) sedang mengendarai Honda Vario Techno warna oranye dengan nomor polisi BK 4130 JAB. Korban diduga dihampiri pelaku yang kemudian merampas sepeda motor tersebut secara paksa.

Sepeda motor yang digunakan korban diketahui milik Darmalina. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp6 juta.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ayah korban, Hariyono (49), yang merupakan anggota Polri, ke Polsek Gunung Malela. Laporan tercatat dengan nomor LP/B/160/VII/2026/SPKT/Polsek Gunung Malela pada 8 Juli 2026.

Kapolsek Gunung Malela kemudian memerintahkan Kanit Reskrim Ipda R. Rumapea bersama tim opsnal melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan jejak yang mengarah kepada Yogi Wardani. Polisi kemudian melacak keberadaannya hingga diketahui bersembunyi di areal perkebunan kelapa sawit PT Marita Makmur Jaya, Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Atas perintah Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, tim yang dipimpin Ipda R. Rumapea bersama Aipda Indo Siahaan dan Brigpol Efraim Purba berangkat ke Pulau Rupat.

Setibanya di lokasi, polisi menangkap Yogi. Dalam pemeriksaan, Yogi mengakui perbuatannya dan menyebut sepeda motor hasil curian telah dijual melalui Facebook kepada seseorang dengan akun bernama Depan Maulana yang disebut warga Kisaran.

Motor tersebut dijual seharga Rp1,2 juta.

Polisi kemudian meminta Yogi menghubungi pembeli dan mengatur pertemuan di Taman Alun-Alun Kota Kisaran. Sekitar 30 menit kemudian, pemilik akun tersebut datang dan langsung diamankan polisi.

Pria tersebut kemudian diketahui bernama Suherman Saputra (24), warga Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Dalam pemeriksaan, Suherman mengakui membeli sepeda motor tersebut dari Yogi seharga Rp1,2 juta.

Suherman kemudian menjual kembali sepeda motor itu melalui media sosial dengan harga Rp1,3 juta. Namun, dia mengaku tidak mengetahui lagi identitas akun yang membeli kendaraan tersebut.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan dua unit telepon seluler yang diduga digunakan untuk transaksi, yakni Vivo Y02 warna biru dan Vivo Y91 warna hitam-biru.

Kedua tersangka bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Gunung Malela untuk menjalani proses penyidikan. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap keduanya, gelar perkara, serta proses penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (tm/dh)

Indrayani didampingi kuasa hukumnya, Suhandri Umar Tarigan, membuat pengaduan masyarakat (Dumas) pada Selasa (22/9/2026). Mereka mengadukan penyidik pembantu Bripka M Farij, penyidik Ipda Toni, Kanit Harta Benda (Harda) Iptu M Syahputra Harahap, serta Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Riski Lubis.

Baca Juga:

• Kasat Reskrim Polrestabes Medan Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Kuasa hukum Indrayani, Suhandri Umar Tarigan, mengatakan kliennya kecewa karena penanganan perkara dinilai berjalan lambat. Dia juga menyebut kliennya diduga telah memberikan sejumlah uang kepada penyidik dengan harapan kasus tersebut segera ditangani.

Menurut Suhandri, melalui mantan kuasa hukum Indrayani, penyidik juga diduga sempat meminta uang tambahan sekitar Rp50 juta. Permintaan tersebut disebut tidak dipenuhi oleh kliennya.

"Kata klien kami, alasan permintaan uang ini agar perkara ini cepat naik ke sidik dan terlapor segera ditangkap. Tetapi klien kami sudah tidak sanggup lagi membayar uang tersebut," kata Suhandri, Rabu (23/9/2026).

Suhandri mengatakan pihaknya berharap Bidang Propam Polda Sumut menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Aduan itu juga menyinggung dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara.

Kronologi Dugaan Penipuan Rp500 Juta

Kasus tersebut bermula saat Indrayani melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan di Jalan Perhubungan, Laut Dendang, dengan nilai Rp900 juta.

Menurut keterangan kuasa hukum, terlapor bernama M Juan Cole Hutasuhut telah menerima uang Rp500 juta dari Indrayani sebagai uang muka di hadapan notaris. Sisa pembayaran sebesar Rp400 juta disebut akan dilunasi setelah penandatanganan akta jual beli (AJB).

Namun setelah AJB disiapkan oleh notaris, M Juan Cole Hutasuhut disebut tidak datang untuk menandatangani dokumen tersebut. Terlapor juga diduga tidak mengakui telah menerima uang muka Rp500 juta.

Pihak kuasa hukum kemudian menilai perkara tersebut memenuhi unsur dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta meminta kepolisian menindaklanjutinya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Riski Lubis belum memberikan tanggapan terkait pengaduan tersebut.* (tm/dh)

Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penetapan harga tersebut berlaku untuk periode 23-29 September 2026.

Baca Juga:

• Tembus Rp 8,9 Triliun, Pendapatan Pemprov Sumut Melonjak 69,8% Didorong Dividen BUMD dan Digitalisasi Pajak

Sementara itu, harga CPO lokal dan ekspor pada periode 23-29 September 2026 tercatat sebesar Rp15.812. Pada periode sebelumnya, harga tersebut tercatat Rp16.202.

Adapun harga TBS berdasarkan usia tanaman pada periode 23-29 September 2026 bervariasi. TBS tanaman usia 3 tahun ditetapkan Rp3.341 per kilogram, usia 4 tahun Rp3.562, usia 5 tahun Rp3.686, dan usia 6 tahun Rp3.796.

Untuk tanaman usia 7 tahun, harga TBS ditetapkan Rp3.771 per kilogram. Kemudian usia 8 tahun Rp3.901, usia 9 tahun Rp3.938, dan usia 10-20 tahun Rp3.971.

Selanjutnya, TBS tanaman usia 21 tahun ditetapkan Rp3.974 per kilogram, usia 22 tahun Rp3.936, usia 23 tahun Rp3.882, usia 24 tahun Rp3.761, dan usia 25 tahun Rp3.650.

Harga TBS juga berbeda berdasarkan daerah penghasil sawit di Sumut.

Kabupaten Langkat menetapkan harga TBS sebesar Rp3.270 per kilogram, Deli Serdang Rp3.000, dan Serdang Bedagai Rp3.270.

Kemudian Simalungun berada di angka Rp2.975 per kilogram, Batu Bara Rp2.980, Asahan Rp2.970, Labuhanbatu Utara Rp2.980, Labuhanbatu Rp2.975, serta Labuhanbatu Selatan Rp2.990.

Untuk Padang Lawas Utara, harga TBS ditetapkan Rp3.330 per kilogram, sedangkan Padang Lawas Rp3.150. Tapanuli Selatan berada di angka Rp2.985, Tapanuli Tengah Rp2.960, dan Mandailing Natal menjadi salah satu daerah dengan harga lebih tinggi yakni Rp3.500 per kilogram.

Sementara itu, harga TBS di Pakpak Bharat ditetapkan sebesar Rp2.950 per kilogram.

Dengan penetapan baru tersebut, harga TBS sawit di Sumut kembali berada di bawah Rp4.000 per kilogram setelah pada periode sebelumnya sempat mencapai Rp4.066 per kilogram untuk kelompok usia tanaman 10-20 tahun.* (ds/dh)

Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan penetapan status tanggap darurat dilakukan agar penanganan bencana dapat berjalan secara maksimal dengan melibatkan berbagai pihak.

Baca Juga:

• Sebelum Banjir Bandang Terjang Solok, BMKG Tegaskan Sudah Rilis Peringatan Dini Hujan Ekstrem

Jon mengatakan berdasarkan pendataan sementara, banjir bandang menyebabkan 87 rumah mengalami kerusakan. Rinciannya, 19 rumah rusak berat, 16 rusak sedang dan 52 lainnya rusak ringan.

"Data sementara kita ada 87 rumah yang rusak," jelasnya.

Selama masa tanggap darurat, Pemkab Solok memprioritaskan sejumlah langkah penanganan, termasuk pengkajian cepat terhadap kondisi dan kebutuhan penanganan bencana di lapangan.

Masa tanggap darurat tersebut juga dapat diperpanjang apabila kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan darurat.

Sementara itu, satu warga yang masih hilang hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

"Masih ada satu orang yang hilang dan terus dicari," ujar Jon.

Berdasarkan pantauan di lokasi, proses pencarian dilakukan dengan menyusuri aliran sungai hingga radius sekitar 4-5 kilometer dari lokasi kejadian.

Selain pencarian korban, petugas gabungan masih melakukan evakuasi kendaraan yang terjebak di dalam kubangan lumpur dan material yang terbawa banjir bandang.

Pemkab Solok bersama tim gabungan masih melakukan penanganan dan pendataan di lokasi terdampak selama masa tanggap darurat berlangsung.* (ds/dh)

Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan pihaknya melihat kesesuaian antara proses administrasi penyidikan dan konstruksi peristiwa yang dibangun penyidik.

Baca Juga:

• Audit Investigasi Kematian Mantan Istri Polisi di Medan Rampung, Polda Sumut Serahkan Hasilnya ke Kompolnas

Menurut Anam, dari sisi substansi terdapat sejumlah komunikasi antara IH dengan Winda, IH dengan keluarga Winda, maupun komunikasi Winda dengan keluarga IH yang dinilai memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa.

Ia juga menyebut rekaman jejak digital menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses pendalaman perkara.

"Secara substansi, dengan melihat bagaimana persesuaian antara komunikasi IH dengan almarhum, IH dengan keluarga almarhum, atau almarhum berkomunikasi dengan keluarganya IH. Sepanjang itu, terus komunikasi yang terekam dalam rekaman jejak digital, ya, itu menjadi sesuatu yang terang benderang," ungkap Anam.

Anam mengatakan kondisi fisik, kondisi mental serta percakapan mengenai kebutuhan uang juga menjadi bagian dari informasi yang diperiksa dalam perkara tersebut.

Selain bukti komunikasi, Kompolnas menilai keterangan para saksi memiliki kesesuaian dengan alur percakapan menjelang peristiwa kematian Winda.

"Saya kira konstruksi peristiwa dan logika peristiwanya memiliki konstruksi peristiwa yang logis. Kecuali memang ada alat bukti yang lain," katanya.

Kompolnas juga memeriksa aspek autopsi dalam pendalaman perkara. Anam mengatakan pihaknya membandingkan kondisi Winda sebelum dan sesudah autopsi dan menilai hasil pemeriksaan tersebut konsisten dengan kondisi tubuh korban.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut turut menjadi bagian dari penilaian terhadap konstruksi perkara.

"Nah, konstruksi peristiwa itu juga faktualnya sangat logis dan kuat. Saya kira sepanjang saat ini kecuali ada alat bukti yang lain dan sepanjang saat ini apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian baik administratif maupun secara substansi logika peristiwanya solid," tegasnya.

Ketika ditanya apakah Kompolnas sepakat sepenuhnya dengan hasil penanganan Polrestabes Medan, Anam tidak memberikan jawaban secara langsung. Ia kembali menekankan bahwa sejauh pemeriksaan Kompolnas, logika peristiwa dalam perkara tersebut dinilai solid.

"Logika peristiwanya solid. Ini penting untuk dikatakan, menggunakan kata solid karena berbagai kepentingan kita harus jaga, khususnya kepentingan anak-anak, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Winda Lorenza ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumah mantan suaminya di Kota Medan pada 2 Agustus 2026. Berdasarkan penyelidikan polisi yang telah disampaikan sebelumnya, Winda disebut meninggal akibat luka tembak yang diduga berasal dari senjata api milik mantan suaminya.

Meski demikian, keluarga Winda sebelumnya mempertanyakan sejumlah hal terkait kematian tersebut dan meminta proses pendalaman lebih lanjut. Kompolnas menyatakan masih melakukan klarifikasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan informasi dan konteks perkara secara menyeluruh.* (mi/dh)

IH ditangkap pada Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Dataran Tinggi, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar.

Baca Juga:

• Polres Aceh Tengah Bongkar Peredaran 22,8 Kg Ganja, Dua Orang Diduga Kurir dan Pengedar Ditangkap

Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap IH. Sejumlah paket diduga sabu ditemukan dari pakaian yang dikenakannya.

Penggeledahan kemudian dilanjutkan terhadap sepeda motor Vario hitam tanpa pelat nomor yang digunakan IH. Di dalam jok, petugas menemukan sebuah kantongan kain.

Di dalam kantongan tersebut terdapat paket diduga sabu, timbangan digital, sendok yang dibuat dari pipet serta plastik klip kosong.

Polisi kemudian melakukan pengembangan ke rumah IH yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun. Penggeledahan dilakukan dengan didampingi ketua RT setempat.

Di kamar rumah tersebut, petugas kembali menemukan tiga paket diduga sabu. Paket itu diselipkan di bagian tiang besi tempat tidur dan dibungkus menggunakan tiga lembar tisu.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, polisi turut menyita dua telepon seluler, uang tunai Rp700 ribu, satu unit sepeda motor, timbangan digital, plastik klip kosong dan sejumlah barang lainnya.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan melalui Kasatresnarkoba AKP Irwanta Sembiring mengatakan IH mengaku memperoleh sabu tersebut dari pria berinisial S.

Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan S yang disebut sebagai pemasok barang haram tersebut.

"Pengungkapan dan pengembangan jaringan terus dilakukan," kata Irwanta, dikutip Rabu (23/9/2026).

IH bersama seluruh barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi menyebut perkara tersebut diproses berdasarkan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.* (tm/dh)

Asdar (17), siswa asal Desa Fondrako Raya, Kecamatan Ulususua, Nias Selatan, mengatakan akses menuju sekolah menjadi salah satu persoalan yang lebih mendesak bagi mereka. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah diterima di sekolah, tetapi akses menuju sekolah masih sulit.

Baca Juga:

• Sapu Bersih Dapur Kotor dan Tak Layak, BGN Suspend Rata-Rata 30 Pengelola MBG Setiap Hari

Asdar mengatakan siswa di sekolahnya tetap menerima MBG setiap Senin hingga Jumat. Dia menyebut tidak ada persoalan dengan menu yang diberikan, tetapi sebagian makanan disebut masih terbuang.

Persoalan utama yang dihadapi para siswa adalah perjalanan menuju sekolah. Asdar mengatakan dia dan siswa lainnya dari Dusun 3 harus pergi ke desa lain karena di wilayah tempat tinggal mereka tidak terdapat sekolah.

Untuk mencapai sekolah, para siswa harus melewati sungai dan berangkat sejak pagi. Mereka biasanya berangkat sekitar pukul 06.00 WIB meski jam masuk sekolah baru pukul 08.00 WIB.

Jalur sungai yang mereka lewati memiliki panjang sekitar 1 kilometer. Para siswa harus mencari bagian sungai yang dinilai aman untuk dilalui dengan berjalan naik turun mengikuti aliran air. Saat sungai banjir, mereka bahkan harus menunggu hingga sekitar dua jam sampai kondisi memungkinkan untuk diseberangi.

Kondisi tersebut tidak hanya dialami saat berangkat. Para siswa juga harus kembali melewati sungai ketika pulang sekolah. Mereka bahkan disebut berangkat dari rumah dengan pakaian biasa dan baru mengenakan seragam ketika tiba di sekolah.

Sebenarnya sudah terdapat jalan alternatif darat. Namun, menurut Asdar, jalan tersebut kini terbengkalai dan dipenuhi semak belukar sehingga para siswa lebih memilih melewati sungai meski jaraknya lebih jauh.

Asdar mengatakan hingga video perjuangan siswa menyeberangi sungai menjadi perhatian publik, belum ada peninjauan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ke lokasi tersebut.

Kondisi itu mendapat perhatian dari anggota DPRD Sumatera Utara daerah pemilihan Kepulauan Nias, Megawati Zebua. Ia mengaku prihatin dengan akses yang harus dilalui anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.

Megawati mengatakan masih terdapat banyak kasus siswa di Kepulauan Nias yang harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah. Ketika sungai banjir, perjalanan menuju sekolah dapat terganggu dan siswa berisiko basah saat melintasi arus.

Menurutnya, pembangunan jembatan penyeberangan siswa dan pembenahan fasilitas pendidikan di Kepulauan Nias perlu menjadi perhatian. Dia juga menyebut pemerintah provinsi sedang mengupayakan perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut.

Megawati menambahkan, sambil menunggu pembangunan jembatan dari pemerintah provinsi atau pusat, pemerintah setempat dapat mempertimbangkan pembangunan jembatan gantung sebagai solusi sementara. Namun, keterbatasan anggaran daerah juga menjadi salah satu kendala.

Keluhan siswa tersebut menunjukkan persoalan akses pendidikan di wilayah Nias Selatan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas di sekolah, tetapi juga dengan kondisi infrastruktur yang harus dilalui siswa setiap hari.* (tm/dh)

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Timur Tumanggor mengatakan capaian pendapatan tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang berada di angka 59,06 persen.

Baca Juga:

• DBH Pemko Medan Rp 220 M Masih Nunggak, DPRD Sumut Buka Suara Soal Kebijakan Bobby Nasution

Dari total pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut mencapai sekitar Rp4,1 triliun atau 59,15 persen dari target Rp6,9 triliun. Sementara pendapatan transfer telah mencapai Rp4,8 triliun atau 82,66 persen dari target Rp5,8 triliun.

Untuk belanja daerah, realisasinya hingga 22 September tercatat sebesar 51,8 persen dari total pagu Rp12,8 triliun.

Pada sektor PAD, penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber utama. Dari target Rp6,2 triliun, realisasi pajak daerah telah mencapai Rp3,5 triliun atau 56,59 persen.

Rinciannya, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 51,23 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 65 persen, sedangkan Pajak Air Permukaan telah mencapai Rp141 miliar dari target Rp147 miliar.

Sementara realisasi pajak rokok tercatat sebesar 50 persen.

Untuk retribusi daerah, Pemprov Sumut menargetkan penerimaan sebesar Rp243 miliar. Hingga saat ini, realisasinya mencapai Rp165 miliar atau 67,96 persen.

Pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga mencatat capaian cukup besar. Dari target Rp407 miliar, realisasinya telah mencapai Rp325 miliar atau 79,7 persen.

Kontribusi terbesar dari sektor tersebut berasal dari PT Bank Sumut yang telah menyetorkan dividen sebesar Rp265 miliar dari target Rp350 miliar.

Selain itu, pos BUMD Bank Sumut tercatat telah mencapai realisasi 100 persen dengan nilai Rp45,5 miliar.

PT PPSU bahkan mencatat realisasi sebesar 103,23 persen atau Rp6,9 miliar sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Timur mengatakan Pemprov Sumut akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penerimaan daerah melalui Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah.

"Dengan koordinasi seluruh OPD dan BUMD, target pendapatan daerah pada akhir tahun anggaran 2026 diharapkan tercapai secara maksimal," ujar Timur.

Sejumlah strategi juga disiapkan untuk mengoptimalkan PAD. Langkah tersebut mencakup digitalisasi pembayaran pajak, audit investigatif, pendataan ulang wajib pajak, pengawasan berbasis risiko serta penguatan sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD.

Digitalisasi pajak diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan menutup potensi kebocoran. Sementara pendataan ulang dilakukan untuk memastikan basis data wajib pajak sesuai kondisi riil, terutama pada sektor parkir, hiburan dan pajak air tanah.

Pemprov Sumut juga mendorong BUMD melakukan diversifikasi usaha agar sumber pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada sektor perbankan.

Dengan realisasi pendapatan mencapai Rp8,9 triliun, Pemprov Sumut masih memiliki sisa target sekitar Rp3,9 triliun untuk mencapai target pendapatan daerah Rp12,8 triliun pada tahun anggaran 2026.* (tm/dh)

Penangkapan dilakukan pada Rabu (23/9/2026) setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• Panik Saat Digerebek di Medan Deli, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti Usai Diciduk Bareng 3 Pemakai

Setelah H berhasil diamankan, petugas kemudian menyisir lokasi di sekitar tempat penangkapan. Polisi menemukan satu paket sabu yang dibuang tersangka dengan berat bersih 50,68 gram.

Kasi Humas Polres Asahan AKP Herli Damanik membenarkan penangkapan tersebut beserta barang bukti sabu.

"Kami berhasil mengamankan H dan mendapati 50 gram sabu dari lokasi yang tak jauh dari tersangka diamankan," kata Herli, Rabu (23/9/2026).

Dari hasil pemeriksaan awal, H mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seorang pria berinisial E yang disebut tinggal di wilayah Tanjungbalai.

Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan E yang diduga menjadi pemasok sabu kepada tersangka.

"Kami masih melakukan penyelidikan terhadap E, dan akan mengejarnya," tegas Herli.

H kini diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu E guna mengungkap lebih jauh jaringan peredaran narkotika tersebut.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas peredaran narkoba di lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun melalui layanan panggilan darurat 110.* (tm/dh)

Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, pada Minggu (20/9/2026) malam.

Baca Juga:

• Warga Medan Tuntungan Full Senyum! Jembatan Perintis Resmi Diresmikan, Akses Mobilitas Langsung Ngebut

Saat itu, seorang pengunjung berinisial JT hendak mengambil remot untuk mengganti siaran televisi. Namun, remot masih dipegang HS dan dia disebut tidak terima hingga terjadi cekcok.

"Saat itu Hendri Sembiring memegang remot TV, kemudian datang saudara JT meminta remot untuk mengganti siaran. Namun tersangka tidak terima dan memaki JT," kata Aidil, Rabu (23/9/2026).

Merasa tersinggung, JT kemudian pulang dan memanggil anaknya berinisial NT bersama rekannya, LT. Ketiganya lalu mencari keberadaan HS.

Sekitar pukul 23.45 WIB, mereka menemukan HS sedang berada di Kedai Kopi Surya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan.

Pertemuan tersebut kembali memicu keributan. JT, NT dan LT kemudian memukuli HS.

Merasa terdesak karena kalah jumlah, HS mengeluarkan pisau yang telah dibawanya. LT kemudian ditusuk hingga terjatuh.

Korban sempat berusaha melarikan diri. Namun HS kembali mengejar dan menikam LT hingga total enam kali.

"Selanjutnya pelaku mencabut pisau dari pinggang, lalu mengejar korban hingga terjatuh di jalan," sambung Aidil.

NT yang berada di lokasi kemudian berupaya menolong LT dengan membawanya ke RSUP Dr Adam Malik. Namun korban dinyatakan meninggal dunia.

Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan HS. Dua hari setelah kejadian, tepatnya Selasa (22/9/2026) sekitar pukul 10.30 WIB, tersangka ditangkap di Jalan Letjen Jamin Ginting.

Polisi kemudian membawa HS ke Polsek Medan Tuntungan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Dalam interogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan kepada korban menggunakan sebilah pisau. Selanjutnya pelaku diamankan ke Polsek Medan Tuntungan untuk dilakukan proses lebih lanjut," ujar Aidil.

Polisi masih menangani perkara tersebut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.* (tm/dh)

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara Anwar Yuli Prastyo mengatakan pelestarian bangunan bersejarah menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk menjaga sejarah perkembangan perkeretaapian di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Tekan Kecelakaan Kereta, KAI Sumut Bangun 12 Pos Jaga Rawan dan Siagakan Petugas 24 Jam

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI, terdapat enam bangunan di wilayah kerja KAI Divre I Sumut yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Enam bangunan tersebut terdiri atas satu gedung kantor dan lima stasiun. Salah satunya adalah Stasiun Binjai yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.01/PW.007/MKP/2010.

Stasiun Binjai dinilai memiliki sejumlah nilai penting, antara lain sejarah, sosial, edukasi, ilmiah, kelangkaan dan keaslian. Hingga kini, bangunan tersebut masih digunakan sebagai bagian dari layanan perjalanan kereta api rute Medan-Binjai.

Sementara lima bangunan lainnya berada di Kota Medan. Bangunan tersebut yakni Kantor Divre I Sumatera Utara, Stasiun Medan, Stasiun Pulubrayan, Stasiun Labuhan dan Stasiun Belawan.

Anwar mengatakan perawatan secara berkelanjutan membuat bangunan-bangunan tersebut tetap dapat digunakan meski telah berusia lebih dari satu abad.

Dalam pengelolaannya, KAI Divre I Sumut berkoordinasi dengan dinas kebudayaan pemerintah daerah, tim ahli cagar budaya hingga Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK). Koordinasi dilakukan untuk menyusun kajian teknis pemugaran, kajian cagar budaya serta rekomendasi dan izin renovasi.

"Prinsipnya, pengelolaan bangunan cagar budaya harus tetap menjaga nilai penting dan karakter sejarahnya. Ketika diperlukan adaptasi untuk kebutuhan pelayanan, kami berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dan kompeten," tuturnya.

Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota Medan. KAI Divre I Sumut menerima penghargaan dalam ajang Award Cagar Budaya dan Tokoh Kebudayaan Kota Medan Tahun 2026 yang digelar pada 22 September 2026.

Anwar mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi KAI untuk terus menjaga keseimbangan antara pelestarian bangunan bersejarah dan kebutuhan transportasi modern.

"Kami ingin bangunan-bangunan ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga tetap hidup dan memberikan manfaat. Pelanggan dapat merasakan langsung pengalaman berada di ruang pelayanan yang bernilai sejarah sekaligus memenuhi kebutuhan perjalanan masa kini," katanya.

KAI Divre I Sumut menilai pelestarian bangunan cagar budaya dapat berjalan beriringan dengan fungsi pelayanan publik. Dengan perawatan dan pengelolaan yang sesuai ketentuan, bangunan bersejarah tersebut tetap dapat menjadi bagian dari aktivitas perkeretaapian di Sumatera Utara.* (tm/dh)

Irwasda Polda Sumut Kombes Nanang Masbudi mengatakan audit investigasi dilakukan berdasarkan surat perintah Kapolda Sumut yang diterbitkan pada 7 Agustus 2026. Tim audit kemudian dibagi menjadi tim internal dan eksternal.

Baca Juga:

• Sebut Hasil Autopsi Cukup, Polda Sumut Tolak Ekshumasi Mantan Istri Polisi yang Tewas Tertembak

"Untuk objek audit investigasi ini meliputi penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, penyidik Ditreskrimum Polda Sumut, kedokteran forensik, laboratorium forensik, bukti digital dan dokumen scientific crime investigation," kata Nanang saat konferensi pers di Polrestabes Medan, Rabu (23/9/2026).

Selain itu, tim audit juga memeriksa unsur Propam Polda Sumut, keluarga korban, keluarga Brigadir I, Direktorat Siber Polda Sumut serta psikolog pendamping anak.

Nanang menjelaskan audit dilakukan melalui wawancara serta penelitian terhadap dokumen hasil scientific crime investigation dan bukti digital yang telah dikumpulkan penyidik.

Dalam proses tersebut, tim menggunakan sejumlah kriteria untuk menilai bukti. Pertama, aspek relevan, yakni bukti memiliki hubungan langsung dengan perkara dan dapat membantu membuat terang peristiwa.

Kedua, aspek kompeten atau sah, yaitu bukti diperoleh melalui cara yang sesuai hukum dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Ketiga, bukti harus cukup dari sisi kuantitas untuk mendukung kesimpulan auditor.

Keempat, bukti yang diperiksa harus material atau memiliki bobot dan pengaruh yang berarti terhadap kesimpulan perkara.

"Nah hasil dari tim audit telah dikumpulkan, disimpulkan, dan kami sampaikan kepada pihak Kompolnas itu sebagai bahan dari beliau untuk memperdalam klarifikasi terhadap peristiwa tersebut," ungkap Nanang.

Menurut Nanang, hasil audit tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Kompolnas untuk melakukan pendalaman. Ia juga meminta agar perhatian diarahkan pada poin-poin utama dan faktual tanpa membebani pembahasan dengan rincian teknis yang terlalu rumit.

Langkah tersebut, kata Nanang, juga dipertimbangkan untuk menjaga kondisi psikologis serta perkembangan dua anak W.

W ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumah mantan suaminya, Brigadir I, di Kota Medan pada Minggu (2/8/2026). Berdasarkan penyelidikan sementara yang disampaikan Polrestabes Medan, W diduga meninggal akibat luka tembak di bagian kepala menggunakan senjata api milik mantan suaminya.

Kapolrestabes Medan Kombes Calvijn Simanjuntak sebelumnya menjelaskan pada hari kejadian W, anaknya berinisial M (9), dan Brigadir I berada di dalam satu kamar.

Brigadir I sempat keluar kamar sebelum kembali dan menanyakan keberadaan W kepada M. Saat itu, dia disebut melihat tasnya telah terbuka dan senjata api yang sebelumnya berada di dalam tas sudah tidak ada.

"Setelah itu, saksi I melihat tasnya sudah terbuka. Di dalamnya ada senjata api," ucap Calvijn pada 4 Agustus 2026.

Brigadir I kemudian mengetahui W berada di kamar mandi. Menurut keterangan polisi, sempat dilakukan upaya pencegahan agar W tidak melakukan tindakan yang membahayakan.

M kemudian beberapa kali mengetuk pintu kamar mandi, tetapi tidak mendapat respons. Sebelum terdengar suara letusan, W disebut sempat mengucapkan permintaan maaf.

"Terakhir ada ucapan dari korban, maafkan saya. Setelah ucapan itu, dari dalam kamar mandi terdengar suara letusan satu kali," kata Calvijn.

Tim Inafis kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan senjata api jenis revolver di dalam kamar mandi.

Sementara itu, pemeriksaan laboratorium forensik dan dokter yang melakukan autopsi menemukan adanya residu pada jari tangan, badan dan pakaian korban.

Meski audit investigasi telah selesai dan hasilnya telah diserahkan kepada Kompolnas, keluarga W sebelumnya masih mempertanyakan sejumlah hal mengenai kematian tersebut dan meminta dilakukan ekshumasi. Polda Sumut menyatakan hasil autopsi telah cukup untuk menyimpulkan peristiwa kematian, sedangkan Kompolnas menyebut keluarga memiliki hak untuk mengajukan ekshumasi.

Dengan penyerahan hasil audit tersebut, Kompolnas selanjutnya memiliki bahan untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap proses penanganan perkara kematian W.* (km/dh)