BINJAI – Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan syukuran dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu di Kota Binjai, Jumat, 4 September 2026.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus menunjukkan kepedulian sosial keluarga besar Koti Pemuda Pancasila Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Dapat Curhat soal Pembangunan Sabo Dam Tukka Terkendala Harga BBM

"Dengan bergabungnya saudara Supris ke keluarga besar Komando Inti Mahatidana Pemuda Pancasila Sumatera Utara, kita semakin solid. Momen ini juga kita isi dengan berbagi kepada anak-anak yatim piatu sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian kita kepada sesama," ujar salah satu pengurus Koti Pemuda Pancasila Sumatera Utara.

Dalam kegiatan tersebut, puluhan anak yatim piatu menerima santunan berupa paket sembako dan tali asih.

Suasana kekeluargaan terlihat sepanjang acara.

Kegiatan tidak hanya menjadi bentuk syukuran atas bergabungnya Supris ke dalam organisasi, tetapi juga diisi dengan aksi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pihak Koti Pemuda Pancasila Sumatera Utara berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan.

Organisasi diharapkan tidak hanya memperkuat kebersamaan internal, tetapi juga hadir memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pengurus, anggota, tokoh masyarakat, dan warga di Kota Binjai.

Keluarga besar Koti Pemuda Pancasila Sumatera Utara berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dapat terus dijaga melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.* (ad)

DELI SERDANG – Dugaan keracunan setelah sejumlah siswa SMAN 1 Lubukpakam mengalami sakit perut usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat titik terang.

Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan MBG yang dikonsumsi para siswa pada Senin, 31 Agustus 2026, dinyatakan negatif.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo di Rute Konstitusi "Welfare State"

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Deli Serdang Lubukpakam I, II dan III untuk menyatakan makanan MBG yang dibagikan kepada siswa tidak terbukti tercemar.

Kepala SPPG Deli Serdang Lubukpakam I, II dan III, Herianto, menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut dalam konferensi bersama pihak sekolah dan mitra yayasan SPPG pada Jumat, 4 September 2026.

"Hasil uji lab dari Dinas Kesehatan Deli Serdang yang keluar tanggal 2 September 2026 adalah negatif. Artinya makanan tersebut aman untuk dikonsumsi," ujar Herianto.

Herianto mengakui ada sejumlah siswa yang mengalami diare setelah mengonsumsi makanan MBG.

Namun, dia mengatakan keluhan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai akibat makanan MBG yang disalurkan SPPG.

Setelah menerima laporan mengenai siswa yang mengalami gangguan pencernaan, pihak SPPG bersama sekolah langsung melibatkan tenaga kesehatan untuk menangani para siswa.

"Memang ada beberapa siswa yang mengalami diare. Tapi kami langsung upayakan kesembuhan dengan mengumpulkan siswa, mendatangkan dokter dan tenaga medis dari Puskesmas Lubukpakam," jelasnya.

Sebanyak tujuh siswa kemudian dibawa ke klinik untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kondisi mereka dinyatakan baik.

Para siswa dapat kembali beraktivitas setelah mendapat penanganan dan obat untuk mengatasi keluhan diare.

"Untuk itu kami meminta kepada rekan-rekan media agar dapat meluruskan berita yang sudah beredar," pintanya.

Pihak SPPG menegaskan hasil laboratorium menjadi rujukan dalam memastikan kondisi makanan yang dikonsumsi para siswa.

Baca Juga:

• Kejagung Sita Aset Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Senilai Rp8,4 Miliar, Ada Rolex hingga Mobil Mewah!

Wakil Kepala SMAN 1 Lubukpakam Muris dan perwakilan Mitra Yayasan SPPG Haru Raya I dan II, Lucky Gurusinga, turut memberikan klarifikasi.

Keduanya membenarkan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan MBG menunjukkan hasil negatif.

Dengan hasil tersebut, program MBG di SMAN 1 Lubukpakam tetap dilaksanakan.

Distribusi makanan bergizi kepada siswa terus berjalan dengan memperhatikan standar kesehatan dan keamanan pangan.

Hasil pemeriksaan ini sekaligus menjadi dasar bahwa keluhan kesehatan yang dialami sejumlah siswa belum dapat dikaitkan sebagai akibat dari makanan MBG yang dibagikan.* (sp/ad)

JAKARTA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal.

Program pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut ditujukan untuk memperluas akses permodalan sekaligus membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan mengembangkan bisnis.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo di Rute Konstitusi "Welfare State"

Besaran pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan serta kapasitas usaha masing-masing nasabah.

Dana pembiayaan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha, mulai dari mendukung operasional hingga menambah kapasitas dan memperluas skala bisnis.

Dari sisi tenor, pilihan pembayaran tersedia mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.

Pilihan tersebut memungkinkan pelaku UMKM menyesuaikan pembayaran dengan kemampuan dan kondisi arus kas usaha.

Tabel Angsuran KUR BSI 2026 Plafon Rp300 Juta

Untuk plafon pembiayaan Rp300 juta, berikut rincian angsuran berdasarkan pilihan tenor yang tercantum dalam materi:

- 12 bulan: Rp25.500.000/per Bulan
- 24 bulan: Rp13.000.000/per Bulan
- 36 bulan: Rp8.833.333/per Bulan
- 48 bulan: Rp6.750.000/per Bulan
- 60 bulan: Rp5.500.000/per Bulan

Besaran angsuran tersebut dapat menjadi gambaran bagi calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan.

Nasabah tetap perlu memperhatikan hasil penilaian dan ketentuan pembiayaan yang berlaku di BSI.

Syarat Pengajuan KUR BSI 2026

Pelaku UMKM yang ingin mengajukan KUR BSI 2026 perlu memenuhi sejumlah persyaratan.

Berdasarkan informasi yang diberikan, persyaratannya antara lain:

- Individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif dan layak.
- Usaha telah berjalan aktif minimal enam bulan.
- Belum pernah menerima pembiayaan modal kerja atau investasi komersial, dengan pengecualian pembiayaan tertentu yang diperbolehkan dalam ketentuan.
- Dapat sedang menerima pembiayaan tertentu secara bersamaan, seperti KPR, KKP roda dua produktif, pembiayaan dengan jaminan SK pensiun, kartu kredit, pembiayaan Resi Gudang, dan pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga.
- Memiliki kolektibilitas lancar.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Calon nasabah juga perlu menyiapkan dokumen administrasi, yaitu:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Kartu Keluarga (KK).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk plafon di atas Rp50 juta.
- Surat izin usaha.

Kelengkapan dokumen menjadi salah satu bagian penting dalam proses pengajuan pembiayaan.

Cara Pengajuan KUR BSI 2026 Secara Online

Pengajuan dapat dilakukan secara daring melalui layanan Salam Digital. Berikut tahapan yang perlu diperhatikan:

- Buka layanan Salam Digital BSI.
- Pilih jenis plafon pembiayaan yang diinginkan, kemudian klik "Ajukan Sekarang".
- Lengkapi formulir pengajuan, termasuk nama, NIK, dan alamat email.
- Unggah dokumen persyaratan sesuai petunjuk.
- Klik tombol "Ajukan" atau "Kirim".
- Tunggu konfirmasi bahwa pengajuan telah diterima.
- BSI akan melakukan verifikasi data dan menghubungi calon nasabah untuk proses survei lokasi usaha, baik secara langsung maupun virtual.
- Jika pengajuan disetujui, calon nasabah akan diundang untuk menandatangani akad pembiayaan syariah.
- Setelah proses akad selesai, dana pembiayaan akan dicairkan ke rekening BSI.

Selain secara daring, pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan dengan mendatangi kantor cabang BSI terdekat sambil membawa dokumen persyaratan.

Dengan plafon hingga Rp300 juta dan pilihan tenor sampai 60 bulan, KUR BSI 2026 dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal.

Namun, calon nasabah tetap perlu memastikan kemampuan membayar dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebelum mengajukan pembiayaan.* (di/ad)

Oleh:Margarito Kamis

INDONESIA harus diakui, mengambil rute organik yang berbeda dengan premis dasar liberalisme dan kapitalisme, dua kembaran mematikan ini.

Baca Juga:

• Pemkab Labusel Bangun Dua Gedung Kantor Dinas, Bupati Fery: Fasilitas yang Layak Penting untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Sejak awal, mereka memilih membiarkan organisasi pemerintah besar ikut mengurus detail kehidupan masyarakat.

Dan sumberdaya alam, dalam pilihan sadar ini, digunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat, paling tidak kemakmuran bersama.

Dijalur premis filosofis pilihan para pembentuk UUD 1945 itu, kebijakan politik untuk kemakmuran rakyat, tidak dapat dikualifikasi sebagai kebijakan "interfensi – campur tangan".

Itu sebabnya mereka menciptakan pasal 33 dan 34 UUD 1945. Kebijakan di bidang sumberdaya ekonomi, terutama alam, dalam konteks itu, mutlak diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prakarsa Presiden

Imprialisme dan kapitalisme, teridentifikasi oleh pembentuk UUD 1945, sebagai anak kandung liberalisme, yang menyengsarakan warga pribumi.

Itu sebabnya mereka menolak meminimalkan peran pemerintah, sesuai premis organik dasar liberalisme.

Tidak mungkin kemakmuran datang melalui persaingan liar, begitu tesis tak tersurat mereka.

Pemerintah, untuk alasan itu, harus mengurus kesejahteraan rakyat.

Pemerintahan Otto van Bismark di Jerman pada tahun 1881, yang mengubah rute politik pemerintahannya, dengan kebijakan sistem jaminan sosial, memang tidak dibicarakan dalam perdebatan pembentukan UUD 1945.

Namun, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa mereka, kalau tidak semua, sebagian, terutama Bung Karno, mengetahuinya.

Bung Karno tertulis dalam sejarah pembentukan UUD 1945 sebagai figur yang begitu kaya dengan perspektif, bahkan filosofis Jerman dalam debat pencarian fundasi bernegara.

Bung Karno, dalam debat itu, memang tidak menyebut-nyebut pemerintahan Bismark, tetapi kebijakan-kebijakan sosial Bismark tidak dapat dipisahkan dari filsafat mereka. Bismark, sang pemimpin pemerintahan, hebat bukan saja karena program yang dicetuskannya, tetapi karena prakarsa, dan tekadnya.

Berada di tengah kejatuhan ekonomi hampir di seluruh Eropa, dan sosialisme tak beraturan, yang hanya tahu harus ini dan itu sesuka mereka.

Bismark masuk ketengah masalah itu dengan program sosial. Bismark tidak peduli pada serangan Sosial Demokrat bahwa program itu tidak lebih dari suap politik kepada pemilih agar meninggalkan mereka.

Maju secara konsisten dengan programnya yang memiliki tiga aspek; asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi hari tua, pensiun untuk pekerja yang tidak lagi produktif, membuat jutaan pekera pabrik tertolong.

Namun, harus diakui sukses Bismark, karena Dia memiliki Theodor Lofmann, lawyer dan pegawai negeri, sebagai Menteri Perdagangan, yang habis-habisan menghadapi Reigstaat, dalam balapan politik welfare state ini.

Lohmann ditulis sejarah sebagai sosok utama di lintasan welfare state Bismark, sukses meyakinkan Reichstag dalam pertempuran pembentukan Social Security Act 1881.

Prakarsa mandiri Bismark – pemimpin – dalam mengubah landscap kehidupan rakyat, itu juga yang diperlihatkan William Ewart Gladstone, di Inggris.

Gladstone yang memiliki pendapat pemerintah harus memimpin penciptaan masyarakat yang lebih efisien dan adil, memperluas perannya dalam masyarakat untuk kebebasan dan toleransi.

Politik Inggris segera panas dengan gagasan perbaikan kondisi kerja para buruh, terutama buru angkut batu bara.

Buruh-buruh ini "angkut" batu bara dari tongkang ke dermaga menggunakan keranjang, sialnya, diikat dengan syarat tertentu.

Syaratnya, para buruh baru dapat kerja bila mereka minum sebanyak-banyaknya di kedai sialan di pelabuhan.

Semakin banyak buruh minum, semakin banyak poinnya, dan poin inilah yang menjadi tiket untuk mereka bekerja.

Geram dengan kelicikan pemilik kedai, Gladstone memprakarsai Undang-Undang Penjualan Batubara 1844.

Dalam UU ini, diatur keharusan pendirian kantor pusat untuk perekrutan tenaga kerja.

Mirip Lohman di Jerman, Gladstone harus berurusan dengan oposisi House of Lord, yang membela kepentingan para merkantilis.

Hasil akhirnya jelas, UU hebat ini harus diakhiri masa berlakunya tahun 1857. Gladstone terlalu hebat untuk urusan menolong orang susah.

Salah satu yang spektakuler, baik dari sisi kemanusiaan, maupun sisi politis adalah kebijakan "penyelamatan dan rehabilitasi" para pelacur di London.

Para pelacur ditemui di malam hari, malah sangat larut. Mereka dibujuk Gladstone untuk mengubah perilaku hidup mereka.

Berhasil, dan memperoleh sanjungan, tetapi tetap saja kontroversial.

Tahun 1881, dalam masa jabatan pertama sebagai Perdana Menteri, Gladstone menekan parlemen mengesahkan UU tentang Sewa Tanah di Irlandia.

Gladstone mendesak parlemen harus mengatur, bukan tuan tanah yang memutus sengketa antara mereka dengan penyewa, tetapi pegadilan.

Sukses. Inilah alasan mengapa UU ini dinilai sebagai serangan tanpa peringatan ke jantung laissez fire.

Dalam kasus Amerika, plutocrat 1 persen ini memelihara landcap liberalism dan kaitalisme dengan menempatkan orang-orang mereka di pusat kekuasaan.

Praktik ini menggila sejak pemilu presiden 1896. Wiliam McKenley, capres republik tahun 1896, berkampanye dengan biaya mereka.

Mereka membiayai McKenley pada pemilu 1900. Pada pemilu dia berpasangan dengan Theodore (Tedy) Rosevelt sebagai wakilnya.

Tidak lebih dari dua bulan, McKenley memegang jabatan presiden untuk kedua kalinya, karena mati ditembak.

Tedy, penggantinya, masuk kepresidenan dengan keyakinan monopoli adalah satu jenis mematikan dari racun kapitalisme perusak keadilan.

Bagi Tedy, racun ini tidak bisa dibiarkan. Unik, dia memerlukan waktu untuk kebijakan Trust Busting, anti-big corporation, yang sangat memukau.

Begitu trust busting diluncurkan, J.P Morgan, plutokrat wall street ini, segera tahu bahwa dia berada dalam bahaya.

Kata Morgan satu saat, "Saya takut pada Tuan Rosevelt, karena tidak tahu apa yang akan dia lakukan."

Di seberang itu, Tedy Rosevelt mengatakan: "Dia (Morgan) takut pada saya karena dia tidak tahu apa yang akan saya lakukan".

Welfare state yang telah ditinggalkan sejak Presiden Taft, terus berlanjut hingga kepresidenan Herbert Hover tahun 1928.

Menariknya, sejak akhir pemerintahan Wilson, resesi ekonomi terus mewabah, bergerap naik dan memuncak pada kepresidenan Hover.

Kelaparan di mana-mana, menyempitnya akses ke rumah sakit, mengeringnya lapangan kerja menimpa semua pekerja - anak, perempuan dan orang dewasa.

Herbert Hovert, Presiden liberalis tulen, yang kampanyenya turut didanai plutokrat dari blok Morgan, anehnya, bersikukuh pada kredo liberalisme.

Pemilu presiden pun datang tahun 1932, dan Hover menemukan Franklin D. Rosevelt sebagai lawannya.

Hover kalah, dan Franklin D. Rosevelt, yang kampanyenya didanai oleh plutocrat dari blok Rockefeller, keluar sebagai pemenang.

Presis Gladstone dan Bismark, tanpa memeriksa premis-premis filsafat liberalisme dan sosialisme, Presiden Rosevelt segera mengeluarkan kebijakan pro petani, pekerja – anak-anak, perempuan dan laki-laki dewasa – yang terhempas oleh depresi ganas itu.

Badan Perumahan Nasional, dibentuk untuk memungkinkan orang kecil memiliki rumah.

Begitu juga asuransi Kesehatan, penciptaan lapangan kerja baru – membersihkan taman - salah satunya yang popular.

Konsistensi dan kedalaman serta kontinuitasnya inilah, yang memanggil Erwin Chemerinsky, profesor tata negara, dekan Law School of Berkley University hormati sebagai awal welfare state Amerika.

Dan Franklin D. Rosevelt tersaji dalam hormat akademiknya sebagai kampiun modern constitutionalism, dengan public welfare sebagai penanda utamanya.

Percepatan dan Perluasan

Semua kebijakan welafer state di atas, menunjukan ketiga hal; Pertama, Presiden mengambil Prakarsa, dan konsisten melaksanakannya.

Kedua, kebijakan itu tidak digali dari premis-premis UUD. Ketiga, tepat mendefenisikan keadaan kehidupan masyarakat. Titik, tidak lebih.

Presiden Prabowo terlihat sejauh ini berada tepat dijantung welfare state.

Kebijakan pembangunan yang telah lama berlangsung, menariknya, teridentifikasi masih terlampau progresif dan agresif memakmurkan segelintir konglomerat di satu sisi, dan warga fakir di sisi lain, masih terlalu besar dalam statistik.

Mereka masih terlalu banyak terperangkap di lorong-lorong, hidup berdesakan, terhimpit dalam panjangnya rantai kebijakan pemerintah masa lalu yang kapitalistik.

Masih juga terlalu banyak anak mereka, tertatih-tatih untuk sekadar dapat membaca kitab-kitab pedoman hidup, buku matematika dan lainnya.

Syukur, sekarang soal ini telah dipecahkan melalui Sekolah Rakyat, dan logis diperbanyak.

Memastikan anak-anak di kampung Sadang, Desa Budiharja Kecamatan Cililing, Kabupaten Bandung Barat dapat bersekolah tanpa menggunakan perahu didayung oleh Pak RT, jelas mendesak.

Penyediaan rumah murah-semurah-murahnya untuk mereka, sebagaimana rumah untuk sebagian Warga di Senen, yang mengagumkan itu, tentu mendesak dipercepat dan diperluas.

Namun maaf, terlalu menghina bila mereka ditaruh di bantaran kali. Politik kesehatan, yang bau ekstraktif masih tercium, terlihat imperatif untuk disusun ulang.

Logisnya, BPJS Kesehatan, harus dapat membuat layanan rumah sakit benar-benar beradab dan bermartabat.

Pada titik ini, penambahan dokter, terutama di kampung, termasuk tenaga kesehatan, mendesak untuk diperbesar.

UKT dokter, tidak hanya untuk ahli, tetapi juga dokter umum, terasa mendesak disegerakan.

Meluaskan lapangan kerja yang memungkinkan warga fakir dapat mengais, bahkan memperbesar pendapatan sekadarnya, di tengah ekonomi ekstraktif saat ini, tampak imperatif.

Memungkinkan mahasiswa terlibat dalam sejumlah kecil urusan pemerintahan, terasa logis untuk ditemukan modelnya.

UMKM yang terus tertatih-tatih, terhimpit di tengah gerak tumbuh ekonomi, beralasan diistimewakan secara nyata untuk banyak hal.

Memastikan bapak-bapak dan ibu pendorong gerobak, dan pengais sampah hingga larut malam, jelas jahat untuk tak diurus sesegera mungkin.

Danantara, entitas yang sebagian aktifitasnya terlihat ekstraktif ini, beralasan didorong untuk terlibat dalam urusan ini, bukan berinvestasi pada korporasi besar.

Logis mencabut UU Investasi, termasuk UU Cipta Kerja yang semuanya merupakan bonanza konglomerat sialan itu.

Mencabut ketentuan tentang jangka waktu penguasaan tanah dengan status hak guna usaha, yang hampir dua abad itu, jelas mendesak.

Ketentuan ini terlalu buruk, lebih buruk dari Agrarische Wet Beland 1870.

Memberi kepastian, sekarang dan akan datang, penguasaan tanah untuk pembangunan perumahan oleh pebisnis properti dihentikan secara permanen, logis dipikirkan sebagai terjemahan tepat atas perintah pasal 33 UUD 1945.

Bisnis properti tidak pernah bukan tentang urusan untung dan rugi.

Menggelorakan dan memperbaiki lagi dan lagi menajemen MBG, itu logis. Memastikan MBG benar-benar bergizi, jelas sulit ditawar.

Keracunan, apapun sebabnya, jelas menyangkal moralitas UUD 1945.

Orang fakir diberi makanan yang ternyata basi, bahkan beracun, berulang-ulang, terlalu sulit mengategorikannya sebagai keteledoran.

Kalau gerak pemerintah memasuki semua rindu semulia di atas, disambut cibiran keras sebagai gerak progresif gila, bahkan sosialis tak beraturan dan angkuh, bukan welfare state khas UUD 1945, hormati saja.

Bermurah hati, dan berkhidmat pada derita warga fakir, persis murah hatinya Gladstone dalam memperbaiki kehidupan para pelacur London, jelas logis untuk timbangan moralitas UUD 1945.

Kemurahan hati pemimpin dalam memperbaiki martabat orang fakir, itulah inti pesan tanpa suara pembentuk UUD 1945.

Konsisten di jalan itu, sebagaimana konsistennya Khalifa Umar Bin Abdul Aziz mengayuh pemerintahannya, yang singkat itu, selalu penting.

Sepenting itu juga keharusan membangun birokrasi yang peka, yang tidak ekstraktif – korup dan kolutif - seperti BGN mengelola MBG beberapa waktu lalu.

Welfare state, selalu membutuhkan keberpihakan konsisten, tanpa syarat, dari pemerintah, khususnya Presiden.

Itulah alasan utama mengapa para pembentuk UUD 1945 menaruh presiden sebagai integrator utama gagasan-gagasan welfare state, dan mewujudkannya secepat yang diperlukan dengan adab khas orang berharkat dan bermartabat.

Andai dalam percepatan dan perluasannya, Presiden tidak perlu marah hanya karena orang tak berhenti mencibir, apapun substansinya, termasuk progresif tak beraturan.

Tidak perlu juga meminta mereka memeriksa ulang, mendalami lagi beningnya impian para pembentuk UUD 1945 tentang untuk apa negara ini dibentuk, dan bagaimana seharusnya pemerintah berkhidmat pada warga yang fakir.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen, Pakar Hukum Tata Negara Indonesia.

JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipasangi plang larangan dan tidak ditanami kembali selama lima tahun.

Usulan tersebut disampaikan Raja dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Lanud Supadio, Kalimantan Barat, Jumat, 4 September 2026.

Baca Juga:

• Kepala BNPB: Asap dan Kabut Karhutla Bisa Hilang jika Hujan Deras Turun

Raja meminta Kepolisian RI dan Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan memasang plang di wilayah APL yang telah terbakar.

Dia juga mengusulkan adanya aturan daerah yang melarang lahan tersebut ditanami selama lima tahun.

Menurut Raja, langkah itu diharapkan dapat menjadi efek jera, terutama bagi korporasi yang melakukan land clearing atau pembukaan lahan dengan cara membakar.

"Gakkum dan Kapolda misalkan diplang supaya dan ada perdanya di sini Pak ya. Bahwa tidak boleh ditanam selama 5 tahun gitu misalkan," ucap dia.

Raja mengatakan keberadaan aparat dan petugas penegakan hukum di area tersebut diharapkan membuat pihak yang hendak membuka lahan dengan cara membakar berpikir ulang.

"Sehingga tahun depan orang mikir-mikir kalau mau land clearing dengan cara itu, enggak bisa diapa-apain juga nih ada, ada polisi yang jaga, ada Gakkum yang jaga, ada semua pihak yang jaga," ujar dia.

Raja juga menekankan penegakan hukum dalam kasus karhutla harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Dia mengatakan prinsip tersebut berulang kali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto.

"Tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Perseorangan, korporasi, kalau emang ada tindakan ilegal, kita lakukan. Supaya apa? Supaya kapok. Supaya ada deterrent effect," tegas dia

Menurut Raja, penindakan terhadap pelaku karhutla tidak boleh hanya menyasar masyarakat perseorangan.

Korporasi yang terbukti melakukan tindakan ilegal juga harus ditindak sesuai ketentuan hukum.

Selain penegakan hukum, Raja menilai edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan karhutla.

Menurut dia, berbagai upaya seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, pengerahan satgas darat, hingga penegakan hukum tidak akan maksimal tanpa kesadaran masyarakat untuk mencegah kebakaran.

Raja mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah di sekitar wilayah kering, maupun melakukan land clearing dengan cara membakar.

Dia juga mengajak tokoh masyarakat ikut memberikan edukasi, terutama di tengah kondisi El Nino yang disebutnya kuat.

"Jangan main api dulu deh. Pasti terbakar," ujar Raja.

Raja juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah bersatu menangani karhutla di Kalimantan Barat.

Dia secara khusus meminta jajaran DPRD ikut mendukung upaya penanganan kebakaran.

Raja meminta persoalan politik lokal tidak mengganggu penanganan karhutla yang saat ini menjadi persoalan bersama.

"Mohon saya dengar-dengar selinting-selintingan juga ya para politisi, mungkin Pak Ketua DPRD, ya bersatu dulu lah kita ini untuk soal kebakaran ini. Soal politiknya yang kemudian gaduh-gaduh lokal, nantilah, selesaikan karhutla ini, dihitung lagi. Supaya kompak dulu," ucap Raja

Dia menegaskan penanganan karhutla bukan persoalan kelompok atau identitas masyarakat tertentu, melainkan kepentingan nasional.

"Enggak ada soal Dayak, enggak ada soal Melayu, ini soal Indonesia. Kita selesaikan dulu ya. Soal-soal yang lain kita hitung belakangan lah kira-kira gitu," lanjut dia.* (km/ad)

Pernyataan itu disampaikan Suharyanto dalam rapat penanganan karhutla di Lanud Supadio, Kalimantan Barat, Jumat, 4 September 2026.

Baca Juga:

• Polri Tetapkan 112 Tersangka Kasus Karhutla, Riau Terbanyak

"Jadi memang terjadi penurunan, meskipun sangat pekat ini apa, asapnya ya, kabutnya, ini bisa-bisa selesai itu nanti kalau sudah datang hujan yang deras," ujar Suharyanto.

Suharyanto berharap Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dapat segera dilakukan di sejumlah daerah yang terdampak karhutla.

Dia mengatakan mendapat informasi dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai potensi awan hujan di Kalimantan Barat pada awal September.

Kondisi tersebut dinilai dapat mendukung pelaksanaan OMC.

"Mudah-mudahan ini tanggal 4 September 2026, informasinya Pak Menteri sampai tanggal 10 kita bisa lakukan OMC," ungkap dia.

Suharyanto juga menyoroti penyebaran asap karhutla dari Kalimantan ke negara tetangga.

Menurut dia, kondisi asap pada 3 September 2026 telah menyelimuti hampir seluruh wilayah Kalimantan.

"Jadi sudah di tanggal 3 September itu sudah hampir seluruh Kalimantan ini sudah menyatu asapnya. Beberapa kali sudah masuk ke wilayah Malaysia dan sebagai informasi juga sudah masuk ke wilayah Filipina," kata Suharyanto.

BNPB, kata dia, telah melaporkan kondisi tersebut kepada Kementerian Luar Negeri, termasuk mengenai arah angin yang menyebabkan asap bergerak menuju wilayah negara tetangga.

"Kemarin dari, Kementerian Luar Negeri meminta rilis, meminta kebenarannya karena sudah mulai dipertanyakan dan kita jawab ya memang sudah ke sana karena arah anginnya memang ke arah utara," ungkap dia.

Suharyanto menyebut Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas area karhutla terbesar dibanding lima provinsi prioritas lainnya.

Berdasarkan data BNPB, terdapat 106 titik panas atau hotspot dan 61 titik api atau fire spot di wilayah tersebut.

Dari 61 titik api itu, area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 802 hektare.

"Nah, tentu saja hotspot ini kan tidak serta-merta itu kebakaran. Kemudian kemarin dilakukan patroli, baik dari darat maupun dari udara, yang jelas dari udara itu menemukan 61 fire spot. Dan estimasi yang terbakar kemarin 802,17 hektar," ucap dia.

Dari area yang terbakar tersebut, sebanyak 432,90 hektare dilaporkan telah berhasil dipadamkan.

Suharyanto mengatakan sebagian besar proses pemadaman dilakukan oleh satuan tugas darat.

"Luar biasa ini pasukan darat ini Pak Gubernur. 429,90 hektar itu berhasil dipadamkan oleh Satgas Darat. Mudah-mudahan betul ini data ini," ucapnya.

Pemerintah masih melakukan penanganan karhutla melalui pemadaman dari darat dan udara.

BNPB juga berharap kondisi cuaca mendukung upaya pemadaman dan pengurangan asap di wilayah terdampak.* (km/ad)

JAKARTA — Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menghapus pidana tambahan berupa pemecatan terhadap dua anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Putusan banding tersebut mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 yang dijatuhkan pada 10 Juni 2026.

Baca Juga:

• 2 TNI Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Batal Dipecat, Vonis Juga Dipangkas

Mereka menyebut putusan banding yang menganulir pemecatan terhadap dua terdakwa dan mengurangi pidana badan semakin memperlihatkan apa yang mereka sebut sebagai impunitas melalui peradilan militer.

"Amar putusan banding menimbulkan ketidakjelasan dan pertanyaan serius mengenai status pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer," ujar Jane Rosalina Rumpia dari KontraS yang menjadi bagian TAUD lewat keterangan pers, Jumat (4/9).

Jane mengatakan amar putusan banding tersebut terkesan janggal dan tidak lazim.

Menurut dia, pada satu sisi majelis hakim mengubah pidana pokok, tetapi di sisi lain tidak memberikan kejelasan mengenai status pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang sebelumnya dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.

TAUD menilai ketidakjelasan itu menimbulkan kesan bahwa pemecatan terhadap Terdakwa I Edi Sudarko dan Terdakwa II Budhi Hariyanto Widhi telah dianulir.

"Ketidakjelasan dalam amar putusan tersebut tentu menegaskan kekhawatiran dan kecurigaan publik bahwa peradilan militer merupakan infrastruktur impunitas dan wadah untuk melindungi sesama prajurit," ucap Jane.

Jane mengatakan pandangan tersebut berkaitan dengan sejumlah perkara yang pernah diproses melalui peradilan militer.

Salah satunya kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis prodemokrasi pada 1997-1998 yang melibatkan Tim Mawar Kopassus.

Dalam kasus tersebut, kata Jane, lima terdakwa semula dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer.

Namun pada tingkat banding yang kemudian diperkuat di tingkat kasasi, hanya satu orang yang tetap dijatuhi pidana pemecatan.

Jane mengatakan sistem peradilan militer saat ini masih menggunakan regulasi yang berlaku sejak era Orde Baru.

Menurut dia, sistem tersebut belum cukup mengedepankan perspektif korban.

TAUD juga menilai putusan banding kasus Andrie Yunus tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami korban, termasuk kerusakan pada indera penglihatan dan luka bakar pada sekitar 20 persen bagian tubuh.

Menurut Jane, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya reformasi peradilan militer agar selaras dengan perkembangan hukum pidana modern, prinsip perlindungan korban, serta standar peradilan yang adil.

Perubahan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, kata dia, justru menghasilkan pemidanaan yang lebih menguntungkan terdakwa.

TAUD juga menyoroti proses persidangan yang berlangsung tertutup.

Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi membuat bukti dan fakta yang relevan tidak seluruhnya terungkap.

Jane menilai keadaan itu dapat menghambat proses pencarian kebenaran materiil dalam perkara tersebut.

Jane juga mempertanyakan penerapan sistem pemidanaan terhadap para terdakwa yang merupakan aparat negara dan memiliki latar belakang serta akses terhadap kewenangan intelijen.

Menurut dia, kapasitas dan posisi pelaku semestinya menjadi pertimbangan serius dalam menentukan berat-ringannya pidana apabila perkara tersebut memang melibatkan aktor negara.

Alih-alih memperberat pertanggungjawaban, putusan banding justru mengurangi hukuman dan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap Edi Sudarko dan Budhi Hariyanto Widhi.

TAUD menilai persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari masalah struktural peradilan militer yang mereka anggap belum sepenuhnya kompatibel dengan sistem peradilan pidana modern.

Jane juga menyoroti penerapan prinsip scientific crime investigation, yakni penyelidikan dan pembuktian yang didasarkan pada metode ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Sehingga keterlibatan aktor-aktor lainnya dan relevansinya dengan bukti-bukti yang ilmiah tidak pernah diungkap dan mengakibatkan proses penegakan hukum tampak mengecil pada 4 (empat) Terdakwa," katanya.

Jane mengatakan mekanisme hukum lanjutan berupa kasasi juga memiliki keterbatasan dalam membuka kembali fakta dan bukti perkara.

Menurut dia, Mahkamah Agung sebagai judex juris memiliki kewenangan yang terbatas untuk memeriksa penerapan hukum dan tidak lagi memeriksa fakta perkara seperti pengadilan tingkat pertama dan banding.

Jane menilai kondisi tersebut dapat membuat keberatan mengenai fakta dan bukti yang telah diperiksa pada tingkat sebelumnya sulit untuk dibuka kembali.

"Alur proses hukum yang demikian semakin mempertebal kesan bahwa proses peradilan militer dari tingkat pertama hingga banding hanya menjadi kosmetik tanpa pernah menyentuh keadilan bagi korban, bahkan menunjukkan indikasi terjadinya peradilan sesat (miscarriage of justice)," ucap Jane.

Atas sejumlah persoalan tersebut, TAUD mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menindaklanjuti secara serius serta transparan pengaduan korban terkait dugaan pelanggaran etik majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

TAUD juga meminta adanya langkah terhadap pimpinan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terkait dugaan pemeriksaan serta pemutusan perkara yang dinilai mengabaikan prinsip etika, independensi, imparsialitas, dan integritas hakim.

Selain itu, mereka mendesak kepolisian menindaklanjuti laporan polisi dalam kasus tersebut secara profesional, independen, transparan, dan tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

TAUD juga meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Sebelumnya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman kepada empat anggota Detasemen BAIS TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Edi Sudarko selaku Terdakwa I dijatuhi pidana tiga tahun penjara. Sementara Budhi Hariyanto Widhi sebagai Terdakwa II dihukum dua tahun enam bulan penjara.

Keduanya disebut berperan sebagai eksekutor penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Pengadilan tingkat pertama juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Edi dan Budhi.

Terdakwa III Nandala Dwi Prasetya dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Adapun Terdakwa IV Sami Lakka dihukum satu tahun enam bulan penjara.

Dalam putusan banding, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menerima permohonan banding keempat terdakwa dan mengubah putusan pengadilan tingkat pertama.

Andrie Yunus disiram air keras pada 12 Maret 2026 malam setelah mengisi siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan tema "Remiliterisasi & Judicial Review UU TNI".* (cn/ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang meninjau pembangunan gedung kantor dinas di kawasan Perkantoran Bupati Labusel, Kamis, 3 September 2026.

Dalam peninjauan tersebut, Fery didampingi Sekretaris Daerah Labusel M. Reza Pahlevi Nasution dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Safi'i.

Baca Juga:

• Zulhas: Tak Ada Negara Maju Tanpa Swasembada

Pada 2026, sebanyak dua gedung kantor dinas direncanakan dibangun di kawasan Perkantoran Bupati Labusel.

Fery mengatakan pembangunan gedung kantor dinas akan dilakukan secara bertahap.

Prioritas diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini belum memiliki gedung kantor sendiri.

Menurut dia, ketersediaan kantor yang layak tidak hanya menunjang aktivitas pegawai, tetapi juga penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Kita akan terus mencanangkan pembangunan kantor dinas secara bertahap. OPD yang belum memiliki kantor akan kita upayakan agar memiliki gedung sendiri, sehingga dapat bekerja lebih optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Bupati Fery.

Fery juga meminta agar pembangunan gedung memperhatikan kualitas pekerjaan dan diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Dia berharap gedung yang dibangun dapat digunakan secara maksimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi Pemerintah Kabupaten Labusel.

Pembangunan kantor dinas tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Labusel membangun fasilitas pemerintahan yang lebih representatif.

Pemerintah daerah juga menilai keberadaan sarana perkantoran yang memadai dapat mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.* (ad)

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan swasembada pangan merupakan bagian penting dari kedaulatan dan kemajuan suatu negara.

Menurut Zulhas, negara tidak akan bisa maju apabila tidak memiliki kemampuan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Baca Juga:

• Kurir Online Tunadaksa di Medan Kaget Masuk Desil 6-10: Motor Pinjaman, Tinggal Menumpang

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat meluncurkan buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul yang ditulis bersama Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan.

Zulhas mengatakan persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan di meja makan.

Menurut dia, sektor pangan juga menyangkut kehidupan petani, nelayan, dan peternak sebagai produsen pangan.

Buku tersebut, kata Zulhas, ditulis untuk membuat persoalan pangan yang kompleks lebih mudah dipahami masyarakat.

Pembahasannya mencakup kebijakan pangan, kedaulatan pangan, hingga kaitannya dengan masa depan bangsa.

"Tidak hanya makan itu sekadar nasi di piring, lauk di piring. Tapi kita akan mulai memahami betapa penting soal makan. Karena itu akan menyangkut soal kedaulatan, peradaban kita, masa depan kita," ujarnya.

Dalam perkembangan kebijakan pangan nasional, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan.

Delapan komoditas tersebut adalah beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Pemerintah masih menargetkan swasembada pada sejumlah komoditas lainnya.

Prabowo menyebut swasembada bawang putih ditargetkan dapat dicapai dalam tiga tahun.

Sementara swasembada daging sapi dan kerbau ditargetkan tercapai dalam lima hingga enam tahun.

Zulhas menekankan bahwa swasembada pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi.

Pemerintah juga perlu memperkuat kesejahteraan para produsen pangan.

Mereka antara lain petani, nelayan, dan peternak yang berada di sisi produksi dalam rantai pangan nasional.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Agustus 2026 mencapai 129,19.

Angka tersebut meningkat 1,05 persen dibandingkan Juli 2026.

Pada periode yang sama, Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat 0,50 persen, dari 108,49 pada Juli menjadi 109,04 pada Agustus 2026.

Kenaikan NTN antara lain dipengaruhi sejumlah komoditas hasil tangkapan, seperti tongkol, kembung, udang laut, dan teri.

Menurut Zulhas, penguatan kesejahteraan nelayan penting dilakukan karena mereka masih menghadapi persoalan daya tawar ketika menjual hasil tangkapan.

"Nelayan itu karena dia tidak punya daya tawar, tidak punya pendukung, dia serajin apa pun kalau dapat ikan dia tidak punya daya tawar, tetap ditawarnya rendah, harganya murah, kalau nggak ikannya busuk," ujar Zulhas.

Untuk memperkuat sektor perikanan, pemerintah menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Hingga Agustus 2026, sebanyak 100 kampung nelayan telah dibangun.

Pemerintah menargetkan 1.386 kampung nelayan dapat berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026.

Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat kehidupan masyarakat nelayan sekaligus meningkatkan posisi mereka dalam rantai produksi pangan nasional.

Dirgayuza Setiawan mengatakan penulisan buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul salah satunya terinspirasi pidato Presiden pertama RI Soekarno mengenai produksi pangan dan swasembada.

"Jadi saya terinspirasi bersama Pak Zul menulis ini setelah membaca secara lengkap pidato Presiden Soekarno saat membuka Kampus UI Cabang Bogor, yaitu IPB sekarang," kata Dirgayuza.

Menurut dia, pemikiran Soekarno tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara konsumsi dan produksi pangan.

"Pidato itu sangat kuat matematikanya karena Presiden Soekarno merasa ujungnya matematik. Berapa yang kita konsumsi itu menentukan berapa yang harus kita produksi," katanya pula.

Dirgayuza mengatakan pendekatan tersebut menjadi salah satu pijakan dalam pembahasan buku.

Persoalan pangan tidak hanya dilihat dari jumlah produksi, tetapi juga dari makanan yang dikonsumsi masyarakat serta asal-usulnya.

Zulhas berharap pembahasan mengenai pangan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kemandirian pangan bukan hanya soal kecukupan makanan.

Menurut dia, swasembada juga berkaitan dengan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak, sekaligus menyangkut kedaulatan serta masa depan Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA — Polri mencatat sebanyak 112 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penanganan perkara karhutla sejak Januari hingga September 2026.

Baca Juga:

• Begini Penampakan Pulau Kalimantan yang Dirilis NASA, Diselimuti Asap Karhutla dan Ratusan Titik Panas Terlihat

"Terkait dengan jumlah laporan polisi, penanganan perkara yang sudah kami rincikan tadi, serta luas area, itu ditetapkan jumlah semua tersangka 112 tersangka atau terduga," kata Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pipit Subiyanto, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat (4/9/2026).

Dari sejumlah kepolisian daerah yang menangani perkara karhutla, Polda Riau mencatat jumlah tersangka terbanyak, yakni 42 orang.

Selanjutnya, Polda Sumatera Selatan dan Polda Kalimantan Tengah masing-masing menangani 20 tersangka.

Kemudian Polda Kalimantan Timur menetapkan 13 tersangka, Polda Jambi delapan tersangka, Polda Kalimantan Barat tujuh tersangka, serta Polda Kalimantan Selatan dua tersangka.

Polri juga mencatat perkembangan proses hukum terhadap laporan karhutla tersebut.

"Proses penanganan saat ini, ada 55 laporan dalam proses penyelidikan dan 77 laporan dalam proses penyidikan. Untuk yang sudah tahap dua atau lengkap (P-21) ada 17 laporan di Polda Riau dan 1 laporan di Polda Sumsel," jelasnya.

Pipit mengatakan para tersangka diduga membuka lahan dengan menggunakan metode pembakaran.

Berdasarkan penanganan sementara, sebagian besar lahan yang diduga terbakar merupakan lahan milik perorangan.

"Modus operandi saat ini yang kami temukan bahwasanya mereka melakukan dengan kebakaran yang ada ini baik itu membakar secara langsung, ada yang tidak sengaja karena dengan perapian yang mereka gunakan maupun yang lain-lainnya dengan motif adalah salah satunya tentang adanya pembukaan lahan," ujar Pipit.

Menurut Pipit, perkara karhutla yang dilaporkan hingga saat ini mayoritas berkaitan dengan dugaan keterlibatan perorangan.

"Update yang kami laporkan hari ini, laporan polisinya terkait dengan perorangan. Yang saat ini sampai dengan 167 tadi itu perorangan," sambungnya.

Polri masih menangani laporan karhutla yang berada dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

Penanganan perkara tersebut dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla di masing-masing wilayah.* (d/ad)

TAPANULI TENGAH — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima laporan soal pembangunan sabo dam di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang masih terkendala ketersediaan dan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM).

Laporan itu disampaikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatra II Medan Feriyanto Pawenrusi saat Gibran melakukan kunjungan kerja ke Tapanuli Tengah, Jumat, 4 September 2026.

Baca Juga:

• Dijanjikan Rp4 Juta, Kepling di Medan Nekat Antar 600 Pil Ekstasi

Feriyanto mengatakan pembangunan sabo dam di Tukka terkendala karena Pertamina belum menetapkan harga resmi terbaru BBM.

Kondisi tersebut turut mempengaruhi proses pengerjaan proyek pengendali material banjir tersebut.

"Kalau sudah ada penetapan BBM, kami langsung penuhi semua. Target pengerjaannya bulan ini sudah 50 persen. Kalau bapak berkenan kami bisa kejar sampai Oktober," ucapnya.

Pembangunan sabo dam menjadi salah satu solusi prioritas pemerintah untuk mengantisipasi banjir bandang yang berulang di Kecamatan Tukka.

Di hadapan Gibran, Feriyanto menjelaskan bahwa BBWS Sumatra II saat ini membangun Sabo Dam Oprit.

Bangunan tersebut dirancang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai pengendali sedimen sekaligus dapat digunakan sebagai akses penghubung.

"Jadi bisa penggunaannya menjadi sabo bisa juga dilewati sebagai jembatan," terangnya ke Wapres RI di Hutanabolon, Tukka, Tapteng, Jumat, Siang.

Secara teknis, sabo dam tersebut memiliki tinggi sekitar 7 meter. Struktur bangunan dirancang untuk menampung material hingga 18.000 meter kubik.

Setelah pembangunan sabo dam selesai, pemerintah akan melanjutkan penanganan dan perbaikan alur sungai lainnya.

Langkah itu ditujukan untuk memperkuat perlindungan wilayah Tukka dari ancaman banjir dan material sedimen.

Selain meninjau penanganan banjir di Tapanuli Tengah, Gibran juga mengunjungi warga korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Gibran memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga Garoga dan Huta Godang, Kecamatan Batangtoru, akan dimulai pada September 2026.

Kepastian itu disampaikan Gibran saat mengunjungi hunian sementara (huntara) warga Garoga di Desa Napa, Batangtoru, Tapanuli Selatan, Jumat, 4 September 2026.

"Bulan depan (September) hunian tetapnya akan mulai dibangun ya, bapak dan ibu," ujar Gibran.

Di lokasi tersebut, Gibran mengunjungi salah satu rumah warga yang dihuni Marwan Efendi.

Marwan merupakan korban banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025.

Rumah Marwan di Garoga hancur akibat bencana. Selama sekitar lima bulan, dia bersama keluarganya tinggal di huntara Desa Napa.

"Tadi Pak Gibran datang ke rumah menyapa saya sekaligus memberikan perlengkapan balita," ujar ayah dengan satu putri ini.

Kunjungan tersebut sekaligus memberikan kepastian kepada Marwan mengenai pembangunan hunian tetap yang selama ini ditunggu warga.

"Tadi Pak Gibran juga bilang, huntapnya akan dibangun bulan depan. Syukurlah ada kepastian soalnya selama ini kami menunggu-nunggu kapan huntap akan dibangun," kata Marwan.

Pemerintah berencana membangun sebanyak 699 unit huntap untuk warga Garoga dan Huta Godang yang terdampak banjir bandang.

Hunian tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 18 hektare milik PTPN III. Lokasinya berada tepat di samping huntara warga Garoga di Desa Napa.

Sebelum mengunjungi huntara Garoga, Gibran terlebih dahulu mendatangi hunian tetap di Desa Hapesong Baru, Batangtoru.

Lokasi tersebut dihuni warga yang terdampak banjir bandang di daerah aliran sungai (DAS) Batangtoru.

Kehadiran Gibran mendapat sambutan warga. Sejumlah warga mengerumuninya untuk bersalaman. Gibran juga membagikan buku dan mainan kepada anak-anak.

Hal serupa dilakukan Gibran saat berada di huntara Garoga. Ia mengambil sejumlah mainan dari dalam kardus dan membagikannya kepada anak-anak korban banjir.

Setelah rangkaian kunjungan tersebut, Gibran melanjutkan perjalanan ke Garoga, wilayah yang terdampak parah hingga sebagian kawasan tersapu banjir bandang.

Gibran kemudian meninggalkan lokasi menggunakan helikopter dari Lapangan PTPN III.* (tm/ad)

MEDAN — Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap AR, 37 tahun, warga Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, terkait dugaan peredaran narkotika.

AR yang sehari-hari menjabat sebagai kepala lingkungan (Kepling) di Kelurahan Madras Hulu diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis ekstasi.

Baca Juga:

• 6.000 Warga Sumut Minta Desil Diturunkan, BPS Ungkap Alasannya

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan polisi mengamankan ratusan pil ekstasi dari tangan AR.

"Diamankan 4 plastik klip bening berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 600 butir,"kata Dirresnarkoba Polda Sumut, Kombes Andy Arisandi, Jumat (4/9/2026).

Andy mengatakan penangkapan AR bermula dari informasi mengenai dugaan aktivitas seorang pengedar narkoba di wilayah Medan Polonia.

Personel Unit 4 Subdit III kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan AR.

Setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan tersangka, polisi membuntuti AR.

Petugas kemudian menangkapnya di Jalan Starban dan menemukan barang bukti 600 pil ekstasi.

Dari pemeriksaan awal, AR mengaku hendak mengantarkan ekstasi tersebut kepada seseorang yang masih dalam penyelidikan polisi.

AR juga mengaku hanya berperan sebagai kurir. Ia mengatakan mendapat perintah dari seseorang berinisial S.

Menurut keterangan yang disampaikan polisi, AR dijanjikan bayaran Rp4 juta untuk mengantarkan ekstasi tersebut.

"Tersangka menerangkan akan melakukan transaksi, mengantarkan kepada seseorang atas suruhan S, dan akan mendapat bayaran dari saudara S Rp 4 juta,"tutupnya.

Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pihak yang disebut AR sebagai S, termasuk untuk mengungkap tujuan transaksi dan jaringan peredaran narkotika yang diduga melibatkan tersangka.

Dalam perkara ini, AR telah diamankan bersama barang bukti 600 butir ekstasi.

Polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.* (tm/ad)

JAKARTA — Dua anggota TNI yang menjadi eksekutor penyiraman air keras terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, batal dipecat dari dinas militer setelah mengajukan banding.

Keduanya adalah Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Wiidhi Cahyono.

Baca Juga:

• Anggota TNI Jadi Saksi Kasus Obat Keras di Medan, Akui Ajak Terdakwa Antar Pil

"Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 tanggal 10 Juni 2026, terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sekedar pemidanaannya," ujar majelis hakim dalam amar putusan, Jumat, 4 September 2026.

Dalam putusan banding tersebut, hukuman penjara Edi dan Budhi juga dikurangi.

Edi Sudarko sebelumnya divonis tiga tahun penjara. Dalam putusan banding, hukumannya dikurangi menjadi dua tahun enam bulan.

"Terdakwa 1, pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa 1 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," ujar hakim.

Sementara itu, hukuman Budhi Hariyanto yang sebelumnya dijatuhi pidana penjara selama dua tahun enam bulan dikurangi menjadi dua tahun.

Dengan putusan banding tersebut, hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Edi dan Budhi tidak lagi berlaku.

Adapun dua terdakwa lainnya dalam perkara tersebut, yakni Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka, tidak mengalami perubahan hukuman.

Nandala tetap divonis dua tahun penjara. Sedangkan Sami tetap dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis antara 1,5 hingga 3 tahun penjara terhadap empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdia menyatakan keempat terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap Andrie Yunus yang didahului dengan perencanaan.

Putusan itu dibacakan pada Rabu, 10 Juni 2026.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidier, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu," putus Fredy di muka persidangan, Rabu.

Dalam putusan tingkat pertama tersebut, Edi dan Budhi juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Terdakwa Budhi Hariyanto pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan, dipecat dari dinas militer," jelas Fredy.

Dalam persidangan sebelumnya, terungkap bahwa para terdakwa menganggap tindakan Andrie Yunus yang mengganggu jalannya rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont pada 16 Maret 2026 sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi TNI.

Rencana penyiraman kemudian mulai dibahas ketika Edi Sudarko bertemu Budhi Hariyanto di Masjid Al Ikhlas BAIS TNI pada Senin, 9 Maret 2026, sekitar pukul 13.00 WIB.

Edi awalnya berniat memukul Andrie Yunus sebagai bentuk pelajaran karena menganggap korban telah menghina institusi TNI.

Namun, Budhi mengusulkan cara lain.

"jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat".

Usulan tersebut kemudian disepakati. Edi bersedia menjadi eksekutor penyiraman, sementara Budhi dan Nandala Dwi turut terlibat dalam perencanaan aksi.

"Saat itu Edi mencari informasi melalui google terkait kegiatan Andrie Yunus, dengan hasil Andrie Yunus memiliki kegiatan acara rutin yaitu acara Kamisan di Monas," lanjut Iswadi.

Nandala Dwi kemudian membagi tugas. Edi dan Budhi bertugas mencari Andrie Yunus di Kantor KontraS.

Sementara Nandala dan Sami menuju kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Putusan banding tersebut kini mengubah hukuman terhadap Edi dan Budhi, khususnya terkait pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer.* (km/ad)

MEDAN — Sebanyak 6.000 warga Sumatera Utara mengajukan permohonan penurunan desil melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

Data warga tersebut telah dimasukkan dan didaftarkan ulang, tetapi hasil pemutakhiran masih menunggu proses dari BPS pusat.

Baca Juga:

• Kurir Online Tunadaksa di Medan Kaget Masuk Desil 6-10: Motor Pinjaman, Tinggal Menumpang

Dalam ketentuan yang berlaku, warga dengan status desil di atas 4 tidak dapat mengikuti program KIP Kuliah yang mensyaratkan batas desil tertentu.

Ketua BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan pihaknya terbuka melayani masyarakat yang ingin melakukan pemutakhiran data.

"Kami terus-menerus intens sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Sifat kami di daerah sangat terbuka. Kami memfasilitasi, memberikan penjelasan, mengedukasi, bahkan membimbing. Kadang-kadang ada warga yang belum paham mekanisme pemutakhirannya, itu kami pandu," kata Asim, Jumat (4/9/2026).

Asim mengatakan pelayanan pemutakhiran data juga dilakukan melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS.

Menurut dia, masyarakat perlu memahami bahwa perubahan data DTSEN tidak berlangsung secara langsung.

Setelah warga mengajukan pemutakhiran, proses verifikasi membutuhkan waktu sebelum hasilnya dapat dilihat.

"Yang melakukan pemutakhiran DTSEN terutama untuk KIP Kuliah, sebenarnya di media sosial BPS sudah sering kami sampaikan persyaratannya apa saja, begitu pula verifikasinya butuh waktu berapa lama. Dari submit, butuh waktu sekitar dua minggu sampai hasilnya keluar," lanjutnya.

BPS Sumut juga memberikan informasi kepada masyarakat apabila terjadi perubahan pada data keluarga setelah proses pemutakhiran dilakukan.

Selain permohonan penurunan desil, BPS Sumut masih menemukan warga yang data desilnya belum muncul dalam portal DTSEN.

Ketika portal DTSEN dibuka, sebagian warga hanya mendapati keterangan "Belum Ada Desil".

Asim mengatakan kondisi tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, termasuk kesalahan saat memasukkan data, proses pemutakhiran yang masih berjalan, atau data yang belum disubmit.

"Kadang-kadang mungkin salah penginputan dari warga, atau namanya orang dalam posisi ingin segera berubah pemeringkatan desilnya, bisa jadi masih dalam proses pemutakhiran atau belum submit. Cenderung lebih banyak yang berkonsultasi ke kami itu terburu-buru. Setelah dipandu dan dijelaskan, mereka biasanya sudah tenang," rincinya.

Asim juga mengatakan proses pemutakhiran data belum berjalan maksimal karena masih ada masyarakat yang takut ketika didatangi petugas BPS.

Menurut dia, bahkan terdapat kasus petugas menghadapi penolakan hingga kekerasan fisik ketika melakukan pendataan.

"Justru karena isu-isu di media sosial, pemutakhiran tidak berjalan sempurna. Saat ini baru sekitar 33,32 persen yang dimutakhirkan secara nasional oleh warga yang sadar dan aktif. Sebagian lainnya ketika hendak dimutakhirkan malah menghindar atau menolak," jelas Asim.

Karena itu, BPS mendorong masyarakat untuk tidak menghindari proses pendataan dan pemutakhiran.

Data yang diperbarui diperlukan agar kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat tercatat sesuai keadaan terbaru.

Bagi warga Sumatera Utara yang mengalami persoalan terkait data desil, BPS Sumut membuka layanan konsultasi.

Masyarakat dapat mendatangi Kantor BPS untuk mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pemutakhiran data DTSEN.

Asim mengatakan pihaknya akan tetap melayani masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan kepastian terkait data untuk kepentingan pendidikan.

"Kami melayani dengan sepenuh hati. Di sini terbuka, tidak pernah kami abaikan. Kami juga paham betul perjuangan seorang calon mahasiswa untuk bisa berkuliah, lulus, dan memperbaiki kehidupan keluarga," ujarnya.

BPS Sumut berharap masyarakat aktif memeriksa dan memperbarui data apabila terdapat informasi yang tidak sesuai.

Pemutakhiran data menjadi salah satu tahapan penting agar masyarakat memperoleh akses terhadap program bantuan pemerintah sesuai dengan kondisi dan kriteria yang ditetapkan.* (km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang ditaksir bernilai Rp8,4 miliar.

Penyitaan tersebut dilakukan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Baca Juga:

• Korupsi Smartboard Langkat, Dirut PT Bismacindo Perkasa Dituntut 13 Tahun dan Uang Pengganti Rp26 Miliar

"Nilai estimasi atau total aset yang disita dari Sdr. DH diperkirakan sebesar Rp8.436.069.815," ucap Anang Supriatna melalui keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).

Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-33/F.2/Fd.2/05/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Anang mengatakan penyidik menyita sejumlah barang mewah dan kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Barang mewah dan kendaraan satu buah kotak warna hijau berisi jam tangan Rolexestimasi nilai Rp300.000.000, satu unit Mobil Toyota Innova Zenix berwarna hitam dengan nomor polisi B 1652 EII," jelasnya.

Selain barang tersebut, penyidik menyita uang tunai yang ditemukan di dalam kotak penyimpanan atau cash box.

Uang yang disita terdiri atas:

- 75.000 dolar Singapura atau 75 lembar pecahan 1.000 dolar Singapura.
- 30.000 dolar Singapura atau 300 lembar pecahan 100 dolar Singapura.
- 20.000 dolar Amerika Serikat atau 200 lembar pecahan 100 dolar AS.
- 1.600 dolar AS atau 16 lembar pecahan 100 dolar AS.
- 900 dolar Singapura atau 9 lembar pecahan 100 dolar Singapura.
- 900 dolar Singapura atau 18 lembar pecahan 50 dolar Singapura.
- 44.000 dolar Singapura atau 44 lembar pecahan 1.000 dolar Singapura.
- Rp20 juta atau 200 lembar pecahan Rp100 ribu.

Penyidik juga menyita sejumlah kendaraan dan uang tunai yang ditemukan di sebuah apartemen di kawasan Sentul, Jawa Barat.

Aset dan uang yang disita dari lokasi tersebut antara lain:

- Mobil Suzuki Carry Pickup warna putih dengan nomor polisi D 8649 UK, serta uang USD240.000 atau 2.400 lembar pecahan USD100 yang disimpan dalam box besi warna biru.
- Mobil Honda WRV warna merah dengan nomor polisi F 1527 ABX, uang USD20.000 atau 200 lembar pecahan USD100, Rp4.950.000 dalam pecahan Rp50.000, dan Rp4 juta dalam pecahan Rp20.000.
- Uang Rp990.000 dalam pecahan Rp10.000.
- Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi B 1547 SZP serta uang tunai Rp24,5 juta dalam pecahan Rp100.000.

Selain itu, penyidik menyita uang tunai lainnya senilai Rp540.293.375 yang diduga milik Dadan.

Anang mengatakan seluruh barang bukti dan aset yang disita telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

"Terhadap seluruh barang bukti/aset tersebut, Penyidik telah mengantongi dan menetapkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Seluruh aset yang disita nantinya akan difungsikan sebagai pembayaran Uang Pengganti dalam penanganan perkara a quo," tuturnya.

Penyitaan aset tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025 hingga 2026.

Kejagung masih melakukan penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana dalam pengelolaan program tersebut serta menelusuri aset-aset yang berkaitan dengan perkara.* (km/ad)

MEDAN — Seorang kurir online penyandang tunadaksa, Iqbal Marqori (32), mengaku terkejut setelah mengecek status kesejahteraannya melalui portal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Iqbal tercatat masuk dalam kategori desil 6-10. Kondisi tersebut membuatnya bingung karena ia merasa tidak memiliki aset dan penghasilan yang besar.

Baca Juga:

• Wapres Gibran: Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap agar Warga Dapat Tempat Tinggal Layak dan Aman

Sepeda motor yang digunakannya untuk bekerja sebagai kurir online juga bukan miliknya, melainkan milik adiknya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan banding sekaligus melakukan pemutakhiran data.

"Kalau yang bersangkutan merasa butuh bantuan, dia harus melakukan pemutakhiran data. Klaster bantuan pemerintah itu kan beragam, misalnya bantuan pangan untuk desil 1–4 dan yang lainnya," ujar Asim, Jumat (4/9/2026).

Asim mengatakan BPS terus mendorong masyarakat di Sumatera Utara agar aktif memperbarui data dalam DTSEN.

Menurut dia, data akan sulit berubah apabila masyarakat tidak bersedia mengikuti proses pendataan dan pemutakhiran yang dilakukan petugas.

"Terimalah petugas BPS yang datang melakukan pemutakhiran data. Semakin menghindar, datanya tidak akan pernah masuk ke dalam peta perlindungan sosial," lanjutnya.

Untuk mengajukan banding, warga perlu menyertakan bukti pendukung.

Salah satunya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani lurah atau kepala desa.

Asim menjelaskan, peringkat desil tidak semata-mata menentukan seseorang kaya atau miskin berdasarkan jumlah pendapatan.

"Pemeringkatan desil ini sebenarnya pemeringkatan kesejahteraan secara relatif, jadi tidak bisa membandingkan antarwilayah. Desil bukan ukuran absolut kaya atau miskin, melainkan diperingkatkan secara relatif dengan sekitar 41 variabel menggunakan metode statistik yang sangat rigid," jelas Asim.

Asim menjelaskan, desil merupakan pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dari kelompok paling bawah hingga paling atas.

Pengelompokan tersebut dibagi dalam 10 persen.

"Desil 1 10 persen terbawah, desil 2 itu 10 persen di atasnya, dan seterusnya. Ukurannya bukan semata-mata pendapatan atau pengeluaran, melainkan rangkuman data dari sekitar 18 kementerian atau lembaga yang terlibat sesuai regulasi. Desil akan selalu bergerak dinamis sesuai perkembangan pemutakhiran data," ucapnya.

Karena itu, menurut Asim, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data DTSEN perlu mengikuti proses pemutakhiran agar data yang tercatat dapat diperbarui.

Iqbal sebelumnya mengaku kaget setelah mengetahui dirinya masuk kategori desil 6-10.

Ia mempertanyakan hasil pemeringkatan tersebut karena merasa tidak memiliki kondisi ekonomi seperti masyarakat yang tergolong sejahtera.

"Pas cek, saya kaget masuk desil tinggi. Saya desil 6-10. Wih, ini desilnya desil orang kaya. Pantas saya tidak pernah dapat (sembako) gitu kan. Tidak pernah dapat apa pun saya. Beras saja tidak," ujar Iqbal.

Iqbal mengatakan dirinya pernah beberapa kali menerima bantuan sembako ketika masih tinggal di Padang, Sumatera Barat.

Bantuan tersebut diberikan Dinas Sosial karena ia merupakan penyandang disabilitas.

Namun, bantuan itu sudah lama tidak diterimanya. Setelah tinggal di Medan, Iqbal mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Di Medan belum ada sama sekali bantuan dari pemerintah. Saya dapat bantuan malah beberapa kali dari warga yang baik. Saat saya lagi kerja narik, dikasih kadang beras. Dikasih pula saya kadang tip dari customer. Itu sajalah yang bisa saya bawa pulang. Selain itu tidak ada bantuan apa pun," bebernya.

Iqbal mengaku tidak memiliki aset yang menurutnya dapat membuat dirinya masuk dalam kategori desil tinggi.

Sepeda motor yang digunakan untuk bekerja sebagai kurir online merupakan milik adiknya.

Sementara di portal DTSEN, ia tidak tercatat sebagai penerima bantuan pangan.

Penghasilannya sebagai kurir juga tidak menentu.

Dalam sehari, Iqbal mengaku bisa hanya mendapatkan sekitar Rp50 ribu, bahkan terkadang tidak memperoleh laba bersih.

"Bingung saya makanya, di kampung saja saya tidak ada apa-apa. Tinggal saja saya menumpang. Kalau di Padang dulu saya juga tinggal di rumah nenek. Kalau di Medan ini, saya mengontrak sama adik," perinci pria 32 tahun itu.

Meski kondisi ekonominya terbatas, Iqbal tetap memilih bekerja sebagai kurir online.

Ia mengatakan tidak pernah berpikir untuk mengemis demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kini, Iqbal tengah berusaha mengumpulkan modal untuk membuka usaha kecil berupa kedai kelontong.

Ia berharap penghasilannya sebagai kurir dapat membantu mewujudkan rencana tersebut.

"Saya sedang mengumpuli modal karena saya ingin jualan saja, buka kedai kelontong. Karena kalau terus jadi kurir seperti ini, berbahaya juga di jalan, sering jatuh. Siapa tahu dengan jadi kurir online saat ini saya bisa kumpulkan rezeki untuk bisa buka usaha," harapnya.* (km/ad)

BANDA ACEH — Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Banda Aceh meningkat sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh, sebanyak 31 orang meninggal dunia dan 429 orang mengalami luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas selama periode tersebut.

Baca Juga:

• Mantan Karyawan Laporkan Dugaan Pelecehan Seksual di Bugar Refleksi, Polresta Banda Aceh Turun Tangan

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatlantas Polresta Banda Aceh Kompol Mawardi mengatakan, angka kecelakaan pada 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, Satlantas Polresta Banda Aceh mencatat 226 kasus kecelakaan lalu lintas hingga Desember.

Sementara pada Januari hingga Agustus 2026, jumlah korban kecelakaan telah mencapai ratusan orang.

Menurut Mawardi, peningkatan kecelakaan tidak terlepas dari sejumlah faktor.

Di antaranya pertumbuhan jumlah penduduk serta tingkat kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda empat.

"Peningkatan jumlah kecelakaan ini menjadi perhatian kami. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kesadaran dan kepatuhan setiap pengendara sangat diperlukan," ujar Mawardi, Jumat (4/9/2026).

Satlantas Polresta Banda Aceh terus mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan ketika berkendara.

Pengendara diminta mematuhi aturan lalu lintas dan menggunakan perlengkapan keselamatan.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda empat diminta memperhatikan kondisi jalan, menjaga kecepatan, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

Masyarakat juga diharapkan ikut berperan menekan angka kecelakaan dengan meningkatkan disiplin berkendara dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.

Tingginya jumlah korban hingga Agustus 2026 menjadi perhatian kepolisian agar keselamatan pengguna jalan semakin menjadi prioritas dalam aktivitas sehari-hari di Banda Aceh.* (ad)

TAPSEL — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan segera dimulai.

Kepastian itu disampaikan saat Gibran dan Bobby mengunjungi hunian sementara (Huntara) di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan, Jumat, 4 September 2026.

Baca Juga:

• Bayi Dijual Rp15 Juta, Mantan Perawat Diduga Jadi Otak Penculikan di RS Sundari

Warga tersebut berasal dari Desa Garoga dan Hutagodang, Kecamatan Batangtoru.

Gibran menyampaikan permohonan maaf karena hingga kini sebagian warga masih harus tinggal di Huntara.

Ia memastikan pemerintah akan mempercepat pembangunan Huntap agar warga memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan aman.

"Saya pastikan, pemerintah terus melaksanakan tanggung jawabnya mempercepat pembangunan (Huntap), sehingga semua bisa dapat kepastian tempat tinggal yang lebih layak dan aman," ujarnya.

Pemerintah akan membangun 699 unit rumah untuk warga terdampak bencana.

Huntap tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 18 hektare yang berada tepat di sebelah lokasi Huntara Desa Napa.

Selama pembangunan Huntap berlangsung, pemerintah memastikan warga yang masih tinggal di Huntara tetap mendapatkan kebutuhan dasar dan kehidupan yang layak.

Gubernur Sumut Bobby Nasution turut memberikan semangat kepada warga yang telah tinggal selama beberapa bulan di Huntara setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

Menurut Bobby, pemerintah terus berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan Huntap bagi warga yang belum memperoleh hunian tetap.

Pemprov Sumut juga memberikan dukungan terhadap proses pemulihan masyarakat terdampak bencana.

"Beberapa tempat sudah ada Huntap yang selesai dibangun. Bagi yang belum, pemerintah telah berupaya secepatnya mendapatkan lahan untuk membangun. Salah satunya di sini, sehingga masyarakat mendapat kepastian untuk bisa tinggal di hunian tetap nantinya," ujar Gubernur Bobby Nasution.

Selain meninjau Huntara dan lokasi pembangunan Huntap, Gibran dan Bobby mengunjungi sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemerintah berupaya mempercepat proses pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan beraktivitas seperti biasa.

Bobby mengatakan pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan menyediakan rumah.

Faktor pendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat juga perlu diperhatikan.

"Yang terpenting itu masyarakat yang terdampak bencana bisa segera hidup lebih baik. Dan bisa memperbaiki kehidupan ekonominya. Karenanya yang dipikirkan bukan hanya hunian saja, tetapi faktor pendukung lainnya," sebut Gubernur Bobby Nasution.

Salah seorang penghuni Huntara, Eti, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tempat tinggal yang diberikan setelah rumahnya terdampak bencana.

Sebelumnya, Eti harus mengontrak rumah untuk tempat tinggal. Biaya sewa rumah tersebut ditanggung pemerintah sebelum warga menempati Huntara.

"Kami bersyukur juga, sebab pemerintah udah bangun rumah. Kami ucapkan terima kasih untuk pemerintah, udah (dibangunkan) huntara kami. Jadi harapanku, huntap cepat dibangun," ujar Eti.

Pembangunan Huntap di Desa Napa diharapkan menjadi bagian dari percepatan pemulihan warga terdampak bencana di wilayah Batangtoru, Tapanuli Selatan.* (ad)

MEDAN — Pengusaha Budi Pranoto Seputra, Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, dituntut 13 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2024.

Dalam perkara yang sama, mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriyadi masing-masing dituntut 11 tahun penjara.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Smartboard, Eks Kadisdik Langkat Dituntut 11 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp2 Miliar

Perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp29,5 miliar.

Tuntutan dibacakan Tim JPU Kejari Langkat, Bosna Trimanta Perangin-angin, David Simamora dan Esra Meilany Sinaga, dalam persidangan di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Jumat, 4 September 2026.

Jaksa menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan primer, yakni Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara kepada Saiful Abdi dan Supriyadi.

Keduanya juga dituntut membayar denda Rp500 juta dengan ketentuan subsider 140 hari kurungan.

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saiful Abdi dan Supriyadi oleh karenanya dengan pidana penjara selama 11 tahun denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan," ujar JPU dalam persidangan.

Selain hukuman penjara dan denda, Saiful Abdi dibebankan uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar.

Jaksa memberikan waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap bagi Saiful untuk membayar uang pengganti tersebut.

Jika tidak dibayarkan, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kewajibannya.

"Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun," tegas jaksa.

Sementara Supriyadi dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan, jaksa meminta agar diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan kedua terdakwa.

Perbuatan mereka dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp29,5 miliar.

Saiful disebut menikmati hasil korupsi sebesar Rp2,5 miliar. Jaksa juga menyebut Saiful pernah dihukum sebelumnya dan tidak mengakui perbuatannya.

Adapun Supriyadi dinilai berbelit-belit selama persidangan, meresahkan masyarakat, serta tidak mengakui perbuatannya.

"Keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan," kata JPU.

Sementara itu, Budi Pranoto Seputra dituntut hukuman lebih berat, yakni 13 tahun penjara.

Selain itu, Budi dituntut membayar denda Rp500 juta dengan subsider 140 hari kurungan serta uang pengganti sebesar Rp26 miliar.

Jika uang pengganti tidak dibayarkan, jaksa meminta agar diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Jaksa menilai Budi menikmati hasil korupsi sebesar Rp26 miliar.

Perbuatannya disebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp29,5 miliar dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa juga menyebut perbuatan Budi telah meresahkan masyarakat.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa dinilai bersikap sopan selama mengikuti persidangan.

Perkara ini berkaitan dengan proyek pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat pada 2024.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap dugaan adanya pengondisian proyek yang disertai mark-up atau penggelembungan harga.

Nilai proyek tersebut mencapai sekitar Rp49,9 miliar. Dari anggaran itu, jaksa menyebut kerugian negara mencapai sekitar Rp29,58 miliar.

Tuntutan terhadap ketiga terdakwa selanjutnya akan menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard tersebut.* (ad)

MEDAN — Mantan perawat berinisial A (23) diduga menculik seorang bayi laki-laki di Rumah Sakit Umum Sundari, Kota Medan, Sumatera Utara.

Dalam menjalankan aksinya, A menyamar menggunakan pakaian perawat.

Baca Juga:

• Detik-detik Dokter di Dairi Dirampok, Pelaku Diduga Mantan Pasien

P yang sedang mengandung menunggu di lantai satu, sedangkan A masuk ke ruang nifas dengan mengenakan pakaian perawat.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Lubis mengatakan A sebelumnya pernah bekerja di rumah sakit tersebut.

"A ini pernah bekerja sebagai perawat di rumah sakit itu tahun 2010-2012," kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Lubis saat diwawancarai di kantornya, Jumat (4/9/2026).

Saat berada di ruang nifas, A melihat bayi laki-laki yang menjadi target sedang digendong oleh neneknya. Sementara itu, ibu bayi masih terbaring.

Bayi tersebut seharusnya diberikan kepada dokter sekitar pukul 12.00 WIB. Namun, A datang lebih awal sekitar pukul 11.30 WIB.

"Jadi seharusnya anak itu dikasih ke dokter sekitar pukul 12.00 WIB. Tapi A lebih dulu datang, sekitar pukul 11.30 WIB," ucapnya.

A kemudian meminta bayi tersebut kepada keluarga dengan alasan akan menyerahkannya kepada dokter di lantai satu.

Keluarga bayi sempat merasa curiga karena waktu penyerahan bayi tidak sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya.

Namun, karena A mengenakan pakaian perawat, keluarga akhirnya menyerahkan bayi tersebut.

Kecurigaan keluarga baru terbukti setelah perawat yang sebenarnya datang. Saat itu, keluarga menyadari bayi tersebut telah dibawa pergi.

Setelah menerima laporan, petugas Polrestabes Medan bersama Polsek Sunggal langsung melakukan penyelidikan.

Polisi memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV, keluarga bayi, serta pihak rumah sakit untuk mengetahui kronologi dan keberadaan bayi.

Pada hari yang sama, polisi menangkap A dan P di wilayah Kecamatan Pancur Batu.

Sementara itu, bayi ditemukan di rumah pasangan suami istri di Kecamatan Patumbak.

A dan P kemudian dibawa ke Satreskrim Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut penculikan bayi tersebut telah direncanakan A.

Rencana itu bermula setelah A bertemu dengan pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak pada April 2026.

A sebelumnya menjanjikan bayi perempuan kepada pasangan tersebut. Bayi itu disebut akan dilahirkan oleh P.

Namun, perkiraan waktu kelahiran P berubah. Semula P diperkirakan melahirkan pada Agustus, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan USG, persalinan diprediksi baru terjadi pada November.

"Dia pikir P ini melahirkan Agustus, ternyata setelah dicek USG, prediksinya November," kata Adrian.

A telah menerima uang dari pasangan tersebut secara bertahap. Pada April, A menerima Rp1 juta, kemudian Rp4 juta pada Juli.

Karena bayi yang dijanjikan belum lahir, A kemudian merencanakan penculikan bayi dari RS Sundari.

"Diserahkan A ini lah ke pasutri itu tapi bayinya laki-laki. Sempat lah komplain pasutri ini karena dimintanya perempuan. Tapi A bilang nanti diganti," ucap Adrian.

Setelah bayi diserahkan, A kembali menerima uang sebesar Rp10 juta.

"Nah, di situ saat nyerahkan bayi, A diberi uang Rp 10 juta. Makanya total diterima Rp 15 juta," sambungnya.

Pasangan suami istri yang menerima bayi tersebut kini berstatus sebagai saksi.

Polisi menyebut keduanya tidak mengetahui bahwa bayi yang diberikan A merupakan hasil penculikan.

Sementara itu, A dan P telah ditahan di Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum.

Keduanya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Polisi menerapkan Pasal 455 KUHPidana dan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).* (km/ad)