Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG menguat 0,64% yang ditutup di level 6.236,126 pada Jumat (31/7), dari posisi 6.196,430 pada pekan sebelumnya. Sejalan dengan hal itu, kapitalisasi pasar BEI turut terdongkrak tipis.

Baca Juga:

• IHSG Naik Tipis 0,64 Persen Sepekan! Dana Asing Masuk Rp7,1 Triliun, BBRI Jadi Penopang Utama

Di sisi lain, rata-rata nilai transaksi harian turun tajam sepekan terakhir sebesar 21,86% menjadi Rp15,44 triliun dari Rp19,76 triliun pada pekan sebelumnya.

Kemudian, rata-rata volume transaksi harian BEI pekan ini juga turun hingga 31,23% menjadi 30,04 miliar lembar saham dari 43,68 miliar lembar saham.

Sementara rata-rata frekuensi transaksi harian juga mengalami penurunan sebesar 31,88% menjadi 1,82 juta kali transaksi dari 2,67 juta kali transaksi pada pekan lalu.

"Adapun investor asing hari ini (Jumat) mencatatkan nilai jual bersih Rp250,58 miliar dan sepanjang tahun 2026 investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp72,987 triliun," pungkasnya.* (d/dh)

"Nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian konstruksi perkara yang telah dibangun oleh Tim Penyidik," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• 3 Jam Digeledah Malam Hari, Rumah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Disita Dokumen TPPU

"Selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, tim penyidik akan meminta permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi," kata Anang.

Ia menegaskan, penyidikan akan terus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diketahui, Tim Sembilan Kejagung menggeledah rumah Febrie yang beralamat di Jalan Radio I Nomor 15, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (31/7/2026). Penggeledahan dilakukan selama tiga jam, yakni dari pukul 18.30 sampai dengan 21.30 WIB.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU. Usai diperiksa, Febrie langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan KPK Cabang Jakarta Timur.

Kejagung menyebut dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febrie berkaitan dengan jabatannya sebagai jaksa dan pejabat struktural di Korps Adhyaksa.

"Modus secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat, mengabdikan diri di kejaksaan," ujar Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono saat ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (24/7/2026) malam.

Meski demikian, Rudi menegaskan pihaknya belum dapat membeberkan secara rinci konstruksi maupun modus yang digunakan karena berkaitan dengan kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

"Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau kita sampaikan akan menyulitkan kita ke depannya," katanya.* (k/dh)

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan kasus korupsi yang dilakukan Farah terjadi semasa dia menjadi debitur CV Hasian Abadi Group dari PT Bank Sumut pada 2012. Dalam aksinya, dia diduga bekerja sama dengan Analis Kredit Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Krakatau Medan, LPL. Namun, Rizaldi belum merinci bagaimana skenario korupsi keduanya.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Pastikan Gaji ASN dan PPPK Aman, Tak Ada Daerah Kesulitan Bayar

Rizaldi menjelaskan, dalam kasus ini, LPL sudah ditangkap pada 10 November 2025 dan kini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Kemudian, pada 7 Januari 2026, pihaknya memeriksa Farah berkaitan dugaan keterlibatannya dalam kasus ini.

"Namun, saat proses penyidikan berjalan tersangka tersebut melarikan diri dan mencoba menghindar dari proses hukum yang sedang dilakukan sehingga terhadap tersangka dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO)," kata Rizaldi.

Usai ditangkap, Farah ditahan di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta Medan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, Farah disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelumnya diberitakan, kasus ini terkuak setelah kejaksaan menangkap analis kredit dari Bank Sumut berinisial LPL pada Senin, 10 November 2025. LPL diduga terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,2 miliar terkait kredit modal usaha.

Pelaksana Harian (Plh) Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut, Indra Ahmadi Hasibuan, menjelaskan bahwa kasus korupsi yang menjerat LPL terjadi saat dia menangani proses pencairan kredit modal usaha atas nama debitur CV HA Group di PT Bank Sumut pada tahun 2012.

"Saat itu, dia diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja melakukan mark up atau penggelembungan nilai agunan pemohon kredit, pemalsuan data, dan penyimpangan terhadap prosedur pemberian fasilitas kredit rekening koran," ungkap Indra Ahmadi dalam keterangan tertulisnya.* (k/dh)

"Silakan saja, itu hak mereka. Nanti juga akan ketahuan siapa yang berdusta dan memfitnah," ujar Deddy, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Dilaporkan KWP ke MKD DPR Soal Ucapan "Kayak Sirkus", Deddy Sitorus: Saya Tidak Menyebut Wartawan, Jangan Memfitnah!

Sebelumnya, KWP resmi melaporkan Deddy Sitorus ke MKD DPR RI pada Jumat (31/7/2026). Laporan tersebut dilayangkan karena pernyataan Deddy dinilai merendahkan wartawan.

Wakil Ketua Bidang Administrasi KWP Erwin Syahputra Siregar menjelaskan, laporan dugaan pelanggaran etik itu diajukan karena Deddy dinilai tidak memiliki iktikad untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya mengenai wartawan yang disebut "gerombolan sirkus."

"Hari ini yang kami antarkan surat laporan, karena kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka, namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf. Atas dasar itulah, maka hari ini kami langsung menempuh untuk melayangkan surat ke MKD untuk membuat laporan ke Bapak Deddy Yevri H. Sitorus," ujar Erwin usai membuat laporan di MKD DPR RI.

Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor Pengaduan 78. Dalam aduan itu, Deddy dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik terkait ucapan yang dinilai kurang pantas saat rapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri pada Kamis (30/7/2026), yakni menyebut kata "sirkus" yang dinilai mengarah kepada wartawan.

Deddy sebelumnya juga mengklarifikasi terkait dugaan dirinya menghina profesi wartawan dengan menyebut "gerombolan sirkus." Ia menegaskan dirinya menghormati profesi wartawan beserta perannya sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.

"Tuduhan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya saya sampaikan," kata Deddy, Kamis (30/7/2026).

Legislator PDI Perjuangan itu menjelaskan, maksud pernyataan yang disampaikan dalam rapat tersebut adalah, "Pimpinan, mohon ruangan ditertibkan, banyak sekali yang berdiri di sini, padahal ada ruangan balkon di atas. Sudah seperti sirkus kita ini." Kalimat tersebut, kata dia, merujuk pada situasi ruang rapat yang saat itu dipenuhi orang-orang yang bergerombol dan berdiri di tengah ruangan ketika rapat sedang berlangsung.

"Pernyataan itu sama sekali tidak ditujukan kepada wartawan maupun kelompok atau individu tertentu. Hal ini dapat dibuktikan melalui rekaman video rapat maupun keterangan para peserta rapat yang hadir," ujarnya.

Deddy menegaskan, dirinya tidak pernah menghalangi wartawan melakukan peliputan. Menurutnya, rapat kerja Komisi II DPR RI bersama pemerintah bersifat terbuka dan dapat dihadiri wartawan maupun masyarakat.

Apabila memang terdapat kekeliruan dalam penyampaian informasi terkait peristiwa ini, Deddy berharap hal tersebut dapat diluruskan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga akurasi informasi.* (oz/dh)

Menanggapi hal itu, Markas Besar (Mabes) TNI memastikan informasi tersebut tidak benar. TNI menegaskan kendaraan tempur yang terlihat di kawasan Monas merupakan bagian dari rangkaian latihan menjelang upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Malam Ini ke Monas, Pimpin Zikir Kebangsaan Bersama 100 Ribu Warga

"Itu latihan persiapan upacara memeriahkan HUT RI," kata Nas saat dikonfirmasi, Sabtu (1/8/2026).

Nas mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, apalagi jika berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.

"Jangan menyebarkan hoaks, apalagi provokasi," ujarnya.

Sebelumnya, narasi tersebut mencuat setelah sebuah video diunggah melalui akun Instagram @bintangaja8102. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah kendaraan lapis baja angkut personel Anoa 6x6 produksi PT Pindad berada di kawasan Monas.

Unggahan tersebut kemudian disertai keterangan yang menyebut kendaraan tempur itu disiagakan untuk menghadapi gelombang massa pada Agustus 2026. Bahkan, dalam narasi yang beredar tertulis, "Bukti ketakutan penguasa kepada rakyatnya sendiri sampai segininya seperti mau perang."* (oz/dh)

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono mengatakan, peserta yang hadir berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Banten, hingga wilayah penyangga lainnya.

Baca Juga:

• 100 Ribu Jemaah Padati Monas, 7.643 Personel Gabungan Siaga Kawal Zikir Kebangsaan

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah pejabat negara dan tamu VIP dijadwalkan menghadiri kegiatan tersebut.

"Yang perlu kita garis bawahi bersama bahwa kegiatan ini akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beserta pejabat negara dan undangan VIP," ujarnya.

Dekananto menegaskan, Zikir dan Doa Kebangsaan merupakan agenda nasional sehingga seluruh personel diminta menjalankan tugas pengamanan secara maksimal dan tidak menganggap kegiatan tersebut sebagai agenda rutin.

"Saya ulangi bahwa kegiatan hari ini akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga pejabat negara serta undangan VIP lainnya. Untuk itu saya mengingatkan kembali bahwa ini adalah agenda nasional, sehingga tidak boleh dianggap kegiatan yang normatif atau kegiatan yang biasa-biasa saja," tegasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 1.263 personel gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah untuk mengamankan jalannya Zikir dan Doa Kebangsaan.

"Hari Sabtu, 1 Agustus akan dilaksanakan zikir dan doa kebangsaan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81. Sebanyak 1.263 personel gabungan terdiri dari Polda Metro Jaya serta TNI dan pemerintah daerah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto.

Budi menjelaskan, akses masuk dan keluar kawasan Monas bagi masyarakat disediakan melalui pintu timur, pintu tenggara, dan Lapangan Ikada. Sementara itu, tamu VIP diarahkan masuk melalui pintu barat, sedangkan pintu barat laut diperuntukkan bagi Presiden, Wakil Presiden, serta tamu undangan VVIP dan VIP.

"Sementara itu Pintu Barat Laut Monas diperuntukkan bagi Presiden dan Wakil Presiden serta tamu undangan VVIP dan VIP. Personel ditempatkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk kegiatan aktivitas masyarakat secara rutin," ungkapnya.

Selain menyiapkan kantong parkir bagi masyarakat, kepolisian juga telah melakukan sterilisasi lokasi acara. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.

"Artinya, yang pertama memberikan akses kepada para peserta yang hadir dalam doa bersama dan zikir di Monas. Yang kedua terhadap seluruh masyarakat yang melaksanakan aktivitas secara rutin, ini juga harus diperhatikan sehingga tidak terganggu dalam melaksanakan aktivitas," katanya.

"Kita sama-sama berharap kegiatan doa dan zikir bersama dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat sama-sama berjalan dengan aman, tertib, dan dapat dikendalikan," sambungnya.

Zikir dan Doa Kebangsaan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Sabtu (1/8/2026) mulai pukul 17.00 hingga 21.30 WIB.* (oz/dh)

"Mengadili: menolak keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya," tulis amar putusan yang termuat dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta yang dilihat pada Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Jokowi Disambut Antusias di CFD Kupang, Warga: Pak Jokowi Paling Baik, Opanya NTT

"Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia nomor: 055/X/KIP-PSI-A/2025, tanggal 10 Maret 2026," tulis amar putusan.

Perkara ini teregister dengan nomor perkara 126/G/KI/2026/PTUN.JKT yang putusannya dibacakan pada 30 Juli 2026 melalui e-court.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian gugatan perkara 055/X/KIP-PSI/2025 yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi). Dalam perkara ini, UGM terseret sebagai termohon.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn saat membaca amar putusan, Selasa (10/3/2026).

Dari delapan informasi yang dimohonkan pemohon terkait dokumen studi Jokowi, majelis hanya mengabulkan tujuh poin yang dinyatakan sebagai informasi terbuka. Salah satu yang tidak dikabulkan sebagai informasi terbuka yaitu ijazah asli Jokowi.

Sementara ketujuh dokumen yang dinyatakan informasi terbuka yaitu salinan ijazah asli, transkrip nilai, KRS dan KHS, laporan KKN, skripsi/laporan tugas akhir, surat tugas pembimbing dan berita acara sidang dan SK yudisium, bukti pendaftaran yudisium, serta buku wisuda.

"Merupakan informasi yang terbuka sebagian sepanjang tidak mengandung unsur nilai dan informasi pribadi pihak lain," ujarnya.

Majelis juga menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon dalam kurikulum yang berlaku saat Jokowi menempuh studi merupakan informasi terbuka.

Setelah adanya putusan ini, KIP memerintahkan UGM untuk memberikan informasi yang dimohonkan pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.* (in/dh)

"Seluruh personel harus melaksanakan tugas secara profesional, humanis, dan penuh kewaspadaan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar," kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono.

Baca Juga:

• Ahli Pidana Sebut Abuse of Power Penyidik Bisa Jadi Dasar Gugatan Ganti Rugi Roy Suryo

"Utamakan kesabaran dalam melayani masyarakat, tetap tenang dalam bertindak, serta jaga komunikasi dan koordinasi hingga seluruh rangkaian kegiatan dinyatakan selesai," tegasnya.

Dekananto merinci 7.643 personel gabungan tersebut terdiri atas 3.675 personel Polda Metro Jaya, 1.143 personel Polres jajaran, 500 personel Korbrimob Polri, 200 personel Korsabhara Polri, 1.845 personel TNI, 145 personel Satpol PP, serta 135 personel Dinas Perhubungan, termasuk petugas kendaraan derek.

Menurutnya, pengamanan dilaksanakan melalui langkah preemtif dan preventif, meliputi deteksi dini serta sterilisasi lokasi oleh Tim Jibom dan K9. Selain itu, dilakukan pula pengamanan terbuka dan tertutup, patroli, pengaturan lalu lintas, serta kesiapan pos kesehatan, ambulans, dan jalur evakuasi di setiap sektor.

Untuk akses peserta menuju kawasan Monas, dibuka melalui Pintu Timur Laut, Pintu Tenggara, dan Pintu Barat Daya. Guna mendukung mobilitas peserta, disiapkan 22 kantong parkir dengan kapasitas sekitar 1.450 bus, 3.680 mobil, dan 50 sepeda motor.

Ia meminta petugas mencegah penumpukan dengan mengatur kedatangan peserta secara tertib. Setiap bus harus diarahkan menuju kantong parkir JIExpo Kemayoran agar mobilitas peserta tetap berjalan lancar.

Dekananto juga mengimbau peserta menggunakan akses masuk dan kantong parkir sesuai peruntukannya serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

"Masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan Monas disarankan menggunakan jalur alternatif atau memanfaatkan transportasi umum guna menghindari kepadatan lalu lintas," katanya.* (an/dh)

"Rangkaian penggeledahan tersebut dilaksanakan pukul 18.30 sampai dengan 21.30 WIB," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Rumah Olahan Kedelai Indonesia Diresmikan di Binjai, Dorong Penguatan Ekonomi UMKM

"Dalam penggeledahan itu, Tim Penyidik melakukan penyitaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," ungkap Anang.

Namun demikian, dia tidak menjelaskan secara rinci bukti-bukti apa saja yang telah diangkut tim penyidik. Ia meyakini, bukti tersebut akan melengkapi keterangan yang dibutuhkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus Febrie.

"Proses penyidikan ini akan terus dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Anang.

Sebelumnya, Tim Sembilan Kejaksaan Agung telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan TPPU ini, yaitu Febrie Adriansyah selaku mantan Jampidsus dan Nurman Herin selaku pihak swasta.

Pengusutan perkara ini berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk kasus dugaan TPPU bernomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang dikeluarkan pada 20 Juli 2026. Sprindik baru itu diterbitkan setelah pihak Kejagung menerima berkas perkara serta barang bukti berupa emas 74 kilogram dan uang valuta asing senilai ratusan miliar dari Polri.

Kejagung juga sebelumnya telah menerbitkan tiga sprindik seusai menerima pengalihan perkara dari Polri sebagai bentuk sinergi penegakan hukum. Pertama, sprindik bernomor 43 untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU PT KNI. Kedua, sprindik nomor 44 untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola batu bara yang diduga menjadi pemicu pemadaman listrik (blackout). Terakhir, sprindik nomor 45 terkait dengan kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri.* (mt/dh)

Warga datang berbondong-bondong dan rela mengantre dengan sabar guna memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan secara gratis. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuka layanan perekaman e-KTP, penerbitan Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian hingga perubahan Kartu Keluarga.

Baca Juga:

• Viral! Perempuan Muda di Rumdin Kalapas Waingapu Saat Penggerebekan, Ditjenpas: Itu Video Lama

Pemkab Simalungun juga membawa kebahagiaan lain bagi warga. Dinas Sosial menyalurkan sebanyak 20 paket sembako kepada warga kurang mampu, khususnya para lansia. Tak hanya itu, demi meringankan beban kebutuhan sehari-hari, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah yang sangat diminati warga. Tersedia beras SPHP sebanyak 1 ton dijual seharga Rp58 ribu per karung, minyak makan 100 liter dengan harga Rp16 ribu per liter, serta telur ayam sebanyak 1.500 butir yang dibanderol Rp1.800 per butir.

Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, yang didampingi para pimpinan perangkat daerah, Ketua TP PKK bersama pengurus lainnya. Kehadirannya bertujuan memastikan pelayanan berjalan tepat sasaran, sekaligus melihat langsung kondisi dan perkembangan pembangunan di nagori.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan terima kasih atas kehadiran warga dan menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya nyata membantu warga memiliki dokumen kependudukan yang sah serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Bupati juga menyampaikan kabar gembira. "Ke depannya, warga yang berulang tahun di usia 85 tahun ke atas akan mendapatkan hadiah dari Pemkab Simalungun. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga kesehatan dan rutin memeriksakan diri di puskesmas maupun pos pelayanan terdekat," ajaknya.

Pangulu Cingkes Hamid Tarigan, bersama Camat Dolok Silou Agustin Ginting serta para Pangulu se-Kecamatan Dolok Silou, menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang mendalam.

"Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan perhatian luar biasa lewat berbagai pelayanan dan pembangunan, termasuk penanganan penanggulangan bencana longsor di Nagori Marubun Lokkung," ucapnya mewakili perasaan warga.

Sementara itu, tokoh masyarakat Johan Paranginangin menyambut hangat kehadiran Bupati yang ia anggap bukan sekadar pemimpin, melainkan sosok bapak yang ingin tahu kondisi riil rakyat. Johan pun menyampaikan aspirasi warga: wilayah Dolok Silou yang tanahnya sangat subur dan masyarakatnya mayoritas petani sangat membutuhkan perhatian berupa pembangunan jalan usaha tani, dukungan alat teknologi pertanian, serta perbaikan jalan di wilayah permukiman Saran Padang agar semakin menunjang kesejahteraan warga.

Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih, juga memberikan apresiasi atas sambutan yang begitu hangat. Ia mengingatkan peran strategis PKK dan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar di masyarakat yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, hingga sosial.

"Mari kita dukung bersama untuk terus membangkitkan Semangat Baru demi mewujudkan Simalungun Maju," ujarnya memotivasi hadirin.

Di akhir kegiatan, dilaksanakan penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako, alat pertanian, serta alat kesehatan sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah daerah yang terus hadir dan melayani masyarakat di pelosok nagori.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Rico Waas diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Medan T. Chairuniza saat membuka BMX Drag Bike Piala Wali Kota Medan di Jalan Masjid Raya, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Ingin Medan Tetap Hijau Meski 2.886 Pohon Ditebang untuk Proyek BRT Mebidang

Dalam sambutan tertulis Wali Kota Medan yang dibacakan Kadispora, Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada KONI Kota Medan, panitia pelaksana, komunitas BMX, dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga kejuaraan tersebut dapat terselenggara dengan baik. Menurutnya, kejuaraan seperti ini menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga membutuhkan komitmen, kerja sama, serta ruang kompetisi yang berkelanjutan bagi para atlet.

"Olahraga tidak hanya melahirkan atlet berprestasi, tetapi juga membentuk karakter melalui nilai disiplin, kerja keras, sportivitas, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai inilah yang harus terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan," ujar Chairuniza membacakan sambutan Wali Kota.

Rico Waas juga menilai BMX Drag Bike Piala Wali Kota Medan menjadi wadah bagi atlet untuk mengukur hasil latihan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Dari kompetisi seperti inilah diharapkan lahir atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama Kota Medan di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

Chairuniza menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Medan berkomitmen mendukung pengembangan olahraga melalui pembinaan yang berkesinambungan, penyelenggaraan kompetisi, serta penguatan sinergi bersama KONI, pengurus cabang olahraga, sekolah, dan komunitas.

"Semakin banyak ruang yang tersedia bagi atlet untuk berkembang, semakin besar pula peluang lahirnya prestasi," kata Chairuniza.

Kepada seluruh peserta, Rico Waas berpesan agar bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, menghormati sesama atlet, serta menjadikan setiap perlombaan sebagai kesempatan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan.

Kadispora juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung perkembangan olahraga di Kota Medan. Dukungan dari keluarga, komunitas, dunia usaha, hingga seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi energi positif dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi.

"Saya berharap BMX Drag Bike Piala Wali Kota Medan Tahun 2026 dapat berlangsung aman, tertib, lancar, sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet terbaik yang menjadi kebanggaan Kota Medan di masa mendatang," ucapnya.

Pembukaan kejuaraan ditandai dengan aksi bersepeda BMX yang dilakukan Kadispora Kota Medan T. Chairuniza bersama Ketua KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal dan Sultan Deli XIV Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam Shah. Setelah itu, ketiganya melepas peserta pertama sebagai tanda dimulainya BMX Drag Bike Piala Wali Kota Medan Tahun 2026.* (dh)

BINJAI — Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, menerima kunjungan pemain tim nasional bola voli Indonesia, Boy Arnez, di kediaman Ramino pada Kamis, 30 Juli 2026.

Pertemuan informal tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus ruang diskusi untuk memacu pengembangan olahraga voli di wilayah Langkat.

Baca Juga:

• Liburan ke Langkat? Ini 4 Destinasi Alam Bahorok yang Bikin Betah Seharian

Dalam suasana santai, keduanya berdialog mengenai perjalanan prestasi, tantangan olahraga di daerah, hingga potensi besar para atlet muda Langkat.

"Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kehadiran Bang Boy Arnez di Langkat. Ini menjadi motivasi besar bagi adik-adik atlet binaan PBVSI Langkat," ujar Edi Bahagia Sinuraya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi menegaskan komitmen PBVSI Langkat untuk terus berfokus pada pembinaan atlet sejak usia dini.

Langkah strategis yang disiapkan antara lain menggelar kompetisi secara berkala dan menyaring bibit unggul daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional.

Di sisi lain, Boy Arnez membagikan pengalamannya dan memberikan dorongan semangat bagi para pemain muda di Langkat.

Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan keberanian untuk memasang target tinggi.

"Semoga ke depan Langkat bisa melahirkan atlet-atlet yang bisa membela Merah Putih seperti saya," kata Boy Arnez.* (ad)

JAKARTA – Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mengemuka.

Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat, menyusul menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Pastikan Gaji ASN dan PPPK Aman, Tak Ada Daerah Kesulitan Bayar

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo telah lima kali melakukan perombakan kabinet.

Reshuffle terakhir atau jilid V dilakukan pada 27 April 2026.

Berikut jadwal reshuffle Kabinet Merah Putih yang telah dilakukan:

- 19 Februari 2025
- 8 September 2025
- 17 September 2025
- Oktober 2025
- 27 April 2026

Rocky Gerung menilai evaluasi besar-besaran terhadap jajaran menteri diperlukan setelah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Dalam survei tersebut, kepuasan publik disebut turun dari 81 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Penurunan itu dikaitkan dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

"Saya kira minggu depan bakal ada overhaul habis-habisan. Ada pembersihan yang lebih radikal, tapi mungkin dicicil sampai Oktober," kata Rocky dalam siniar Hendri Satrio di YouTube, Jumat (31/7/2026).

"Ini dugaan saya, bukan karena pembicaraan dengan seseorang," ujarnya.

Rocky juga menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo enggan mengganti pejabat penting seperti Kapolri Listyo Sigit Prabowo maupun Panglima TNI Agus Subiyanto.

"Tidak mungkin dia takut. Dia presiden, kok. Jadi, kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Kalau dia langgar perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik. Tapi sekali lagi, perjanjian politik itu tidak boleh permanen," ujarnya.

"Kalau sudah 2 tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu," sambungnya.

Rocky juga menepis prediksi bahwa Prabowo tidak akan mampu menyelesaikan masa jabatannya hingga 2029.

"Dia pasti sampai kalau dia lakukan radical break. Ganti semua. Kalau enggak diganti, minggu depan juga enggak sampai," katanya.

Menurut Rocky, setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan, sudah saatnya Presiden mengevaluasi menteri-menteri yang dinilai tidak lagi mampu memenuhi ekspektasi publik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai reshuffle merupakan langkah yang wajar dilakukan menjelang dua tahun pemerintahan.

Ia mengatakan evaluasi perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai berkinerja rendah, sering menimbulkan polemik, maupun terseret isu hukum.

"Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder, dan ada kegaduhan di ruang publik," kata Adi.

Menurut Adi, sektor ekonomi menjadi perhatian utama karena paling banyak disorot masyarakat.

"Tentu sensitif kalau disebut siapa menterinya siapa yang mesti di-resuffle. Tapi ada kriteria yang layak dievaluasi. Pertama, kinerja lintas kementerian yang urusi persoalan ekonomi secara umum. Karena yang disorot publik saat ini soal kinerja ekonomi," ujarnya.

Selain itu, ia menilai kementerian yang sering memunculkan persoalan internal maupun dikaitkan dengan isu hukum juga perlu menjadi perhatian.

"Kedua, menteri yang disorot karena ada kegaduhan misalnya karena isu mutasi di internal kementerian dan atau lain sebagainya," katanya.

"Ketiga, kementerian yang dikait-kaitkan dengan indikasi persoalan hukum. Mesti sejauh ini tak ada bukti apa pun, tapi isu semacam ini sudah terlampau menimbulkan kegaduhan," tambahnya.

Menurut Adi, kinerja menteri yang kurang optimal berpotensi memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintahan secara keseluruhan.

"Sangat mendesak untuk evaluasi kinerja menteri kan jelang 2 tahun pemerintahan. Sebenarnya, kepuasaan publik atas kinerja personal Presiden Prabowo sebenarnya masih tinggi."

"Namun, jika ditanya secara umum soal kinerja pemerintahan mungkin saja menurun, itu bisa terjadi karena faktor kinerja menteri yang tak perform dan tak maksimal bahkan hanya timbulkan kegaduhan. Itu artinya, citra kinerja menteri yang tak oke, malah jadi merembet ke pemerintah," ujarnya.

Di tengah berbagai spekulasi tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo belum membahas rencana reshuffle kabinet.

Menurut dia, apabila nantinya ada perubahan susunan kabinet, kemungkinan hanya untuk mengisi posisi yang saat ini masih kosong.

"Kalaupun mohon maaf ya kalaupun misalnya ada (reshuffle), barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," kata Prasetyo, Kamis (30/7/2026).

Ia mencontohkan posisi Wakil Menteri Pertanian yang kosong setelah Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, serta jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang belum terisi.

Meski demikian, Prasetyo menegaskan Presiden belum membicarakan rencana pergantian menteri.

"Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet," katanya.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai kemungkinan reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.* (tm/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya telah mengalokasikan anggaran pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menegaskan hingga saat ini tidak ada satu pun daerah di Sumut yang mengalami kesulitan finansial untuk membayar gaji pegawai.

Baca Juga:

• Liburan ke Langkat? Ini 4 Destinasi Alam Bahorok yang Bikin Betah Seharian

Timur menjelaskan, kepastian tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan pengecekan langsung terhadap struktur APBD di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

"Pada prinsipnya, gaji ASN maupun PPPK semuanya sudah dianggarkan. Saya tadi juga sudah menanyakan kepada Kepala Biro Keuangan, dan semuanya sudah dianggarkan dalam APBD masing-masing kabupaten/kota," ujar Timur saat memberikan keterangan, Sabtu (1/8/2026).

Lebih lanjut, Timur menerangkan mengenai aturan komposisi belanja pegawai yang idealnya tidak melebihi angka 30 persen dari total APBD.

Berdasarkan evaluasi Pemprov Sumut, terdapat dua daerah yang porsi belanja pegawainya berada di bawah batas tersebut, yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

"Untuk Sumatera Utara hanya dua kabupaten/kota yang berada di bawah 30 persen, yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Selebihnya rata-rata berada di atas 30 persen," katanya.

Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang itu menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di bawah 30 persen bukan menandakan suatu daerah mengalami kesulitan anggaran.

Sebaliknya, kondisi tersebut justru mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien karena belanja rutin terjaga dengan baik.

Atas dasar itu, ia membantah isu yang menyebutkan bahwa daerah di Sumatera Utara termasuk dalam daftar pemda yang krisis anggaran untuk membayar hak para ASN dan PPPK.

"Kalau untuk Sumatera Utara, semua kabupaten/kota sudah menganggarkan gaji ASN dan PPPK. Setelah kami mengecek APBD masing-masing daerah, semuanya sudah dialokasikan. Jadi sampai saat ini tidak ada masalah dalam pembayaran gaji," tegasnya.

Selain alokasi APBD yang matang, ketahanan fiskal kabupaten dan kota di Sumatera Utara juga terjaga berkat dukungan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Sampai saat ini belum ada persoalan. Mungkin juga karena daerah-daerah kita masih ditopang oleh dana Transfer ke Daerah (TKD)," pungkasnya.

Dengan evaluasi tersebut, Pemprov Sumatera Utara memastikan isu kesulitan pembayaran gaji ASN dan PPPK yang marak secara nasional tidak terjadi di wilayah Sumatera Utara.* (sp/ad)

MEDAN — Tim gabungan dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan bersama Polsek Medan Kota menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba di kawasan Kecamatan Medan Polonia.

Penggerebekan yang berlangsung pada Rabu (9/7/2026) lalu tersebut membongkar tempat penyimpanan sabu milik sindikat jaringan internasional lintas negara.

Baca Juga:

• Bareskrim Polri Tangkap Kurir Ekstasi Jaringan Malaysia–Medan, Sita Lebih dari 9.000 Butir

Setelah melakukan penyelidikan intensif selama sepekan, tim gabungan langsung menyergap rumah yang berlokasi di ujung gang tersebut pada malam hari.

Berdasarkan data yang dihimpun kepolisian, barang haram yang disimpan di lokasi tersebut diduga kuat milik sindikat narkoba jaringan Cina, Malaysia, dan Indonesia.

Kasat Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, mengungkapkan bahwa gudang penyimpanan tersebut terletak di Jalan Antariksa, Gang Makruf Ujung, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.

Di lokasi, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan jumlah signifikan.

"Dari penggerebekan ini, kita temukan narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam lima bungkusan dengan total berat lima kilogram," ujar Rafli, Jumat (31/7/2026).

Selain menyita lima kilogram sabu, polisi turut mengamankan seorang pria berinisial EG (45) alias Gondrong yang berada di dalam rumah tersebut saat penyergapan berlangsung.

Gondrong diduga kuat merupakan bagian dari rantai pengedar sindikat internasional tersebut.

"Di lokasi, turut kami amankan seorang pria yang diduga merupakan bagian dari sindikat pengedar narkoba ini," katanya.

Dari hasil interogasi terhadap Gondrong, kepolisian mengantongi identitas terduga pelaku lain yang terlibat dalam jaringan tersebut.

Saat ini, tim gabungan masih memburu seorang pria berinisial R yang diduga berperan sebagai pemasok utama barang haram tersebut kepada tersangka.

Polrestabes Medan memastikan proses pengembangan perkara akan terus dilakukan untuk membongkar tuntas jaringan peredaran gelap narkotika internasional ini hingga ke akar-akarnya.* (tm/ad)

LANGKAT — Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tak pernah kehabisan daya pikat untuk urusan wisata alam.

Salah satu kawasan yang menjadi ikon pariwisata daerah ini adalah Kecamatan Bahorok.

Baca Juga:

• Rumah Olahan Kedelai Indonesia Diresmikan di Binjai, Dorong Penguatan Ekonomi UMKM

Berada di tepi kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)—salah satu situs konservasi hutan hujan tropis terbesar di Asia Tenggara—Bahorok menawarkan paket lengkap wisata petualangan: mulai dari jelajah hutan (jungle trekking), menyusuri sungai (river tubing), camping, hingga edukasi konservasi satwa liar.

Akses menuju kawasan ini relatif mudah dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun bus.

Jarak tempuh dari Kota Medan memakan waktu sekitar 3 hingga 4 jam dengan kondisi arus lalu lintas yang cenderung lancar.

Bagi Anda yang tengah merencanakan liburan pekan ini, berikut empat rekomendasi destinasi wisata alam populer di Kecamatan Bahorok yang layak masuk daftar kunjungan:

1. Bukit Lawang: Pintu Gerbang Gunung Leuser dan Habitat Orangutan

Bukit Lawang merupakan ikon utama pariwisata Bahorok.

Tempat ini menjadi pintu masuk resmi menuju kawasan konservasi TNGL, yang merupakan habitat alami bagi orangutan Sumatera (Pongo abelii) yang terancam punah.

Di sepanjang tepi sungai, berderet fasilitas lengkap mulai dari penginapan, kafe, restoran, hingga persewaan alat trekking dan pemandu wisata bersertifikat.

Alamat: Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

Perkiraan Biaya:
Retribusi masuk: Rp10.000 – Rp20.000/orang.
Jungle trekking (pemandu): Rp150.000 – Rp600.000/paket.
Tubing Sungai Bahorok: Rp50.000 – Rp100.000/orang.

2. Batu Katak: Ekowisata Hening di Pinggir Hutan

Bagi wisatawan yang mencari suasana lebih tenang dan jauh dari keramaian, Ekowisata Batu Katak menjadi pilihan tepat.

Kawasan ini dikelilingi hutan lebat dan sungai berbatu dengan air jernih.

Tempat ini sangat ideal untuk aktivitas bird watching (pengamatan burung), camping, dan interaksi budaya bersama masyarakat lokal melalui fasilitas homestay.

Alamat: Dusun Batu Katak, Desa Batu Jongjong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

Perkiraan Biaya:
Retribusi masuk: Rp5.000 – Rp10.000/orang.
Camping: Rp20.000 – Rp50.000/malam.
Trekking pemandu lokal: Rp150.000 – Rp300.000/kelompok.

3. Sungai Landak: Lokasi Piknik Keluarga dan Kuliner Pinggir Sungai

Sungai Landak menyajikan alur air sejuk di tengah rindangnya vegetasi Desa Tapi Raya.

Dengan susunan batu-batu besar dan kedalaman sungai yang relatif aman, lokasi ini kerap dimanfaatkan pengunjung untuk piknik, bermain air, atau sekadar bersantai menikmati kelapa muda dan hidangan hangat di warung-warung warga.

Alamat: Kawasan Sungai Landak, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

Perkiraan Biaya:
Masuk kawasan: Gratis (atau biaya kebersihan Rp5.000 – Rp10.000/orang).
Parkir: Motor (Rp3.000 – Rp5.000) / Mobil (Rp5.000 – Rp10.000).

4. Gua Gong: Petualangan Susur Gua Alami

Untuk pencinta wisata petualangan minat khusus, Gua Gong menawarkan bentang lorong batu kapur alami lengkap dengan stalaktit dan stalagmit yang terbentuk selama ribuan tahun.

Karena jalurnya membutuhkan perjalanan berjalan kaki menembus rimbunnya hutan, pengunjung disarankan memanfaatkan jasa pemandu lokal serta membawa perlengkapan penerangan seperti headlamp.

Alamat: Jalur Bahorok–Batu Katak, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

Perkiraan Biaya:
Biaya masuk: Rp5.000 – Rp10.000/orang.
Jasa pemandu lokal: Rp100.000 – Rp200.000/kelompok.* (tm/ad)

BINJAI — Upaya memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis pangan lokal terus dilakukan.

Pemerintah Kota Binjai bersama pemangku kepentingan resmi meresmikan Rumah Olahan Kedelai Indonesia (ROKI) yang berlokasi di Jalan Letjen Umar Baki, Lingkungan VIII, Kelurahan Suka Ramai, Kota Binjai, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Bareskrim Polri Tangkap Kurir Ekstasi Jaringan Malaysia–Medan, Sita Lebih dari 9.000 Butir

Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Utara, Dr. H. Musa Rajekshah, menyampaikan bahwa kehadiran ROKI merupakan langkah nyata dalam mendukung pengembangan UMKM melalui kolaborasi berbagai pihak, sehingga dapat menghasilkan produk olahan kedelai yang berkualitas dan bernilai tambah.

Pemerintah Kota Binjai berharap keberadaan ROKI menjadi wadah pembinaan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendorong tumbuhnya UMKM yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.

Tidak hanya berfokus pada pengembangan ekonomi dan industri olahan kedelai, peresmian ROKI juga diwarnai dengan aksi kepedulian sosial.

Dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tersebut, disalurkan paket bantuan kepada 30 anak stunting dan anak berkebutuhan khusus, serta 30 anak penerima manfaat Program Aksi Baik.

Peresmian pusat olahan kedelai ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan tokoh lintas instansi, di antaranya:

- Plt. Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, S.H.
- Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sri Bana Br. Perangin-angin
- Camat Binjai Barat, Romi Surya Dharma Damanik, S.STP., M.Si.
- Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunadi
- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Prof. Dr. H. Syahrul Azhari, M.A.
- Jajaran pengurus MES Sumatera Utara dan MES Kota Binjai
- Lurah Suka Ramai, perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI), serta para pelaku UMKM lokal.

Kehadiran ROKI diharapkan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas akses pasar bagi produk-produk turunan kedelai buatan pelaku UMKM di Sumatera Utara.* (ad)

BANDA ACEH — Akhlak terpuji dan kerendahan hati menjadi cerminan utama seorang muslim dalam meniti kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ustadz Abrar Zim, S.Ag., M.H., dalam pengajian rutin Sabtu subuh di Masjid Tgk H. Jakfar Hanafiah, Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), Banda Aceh, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Ada 5 Hewan yang Boleh Dibunuh dalam Islam, Apa Saja?

"Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik," ujar Ustadz Abrar mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat 63.

Ia menekankan bahwa seorang yang tawadhu tidak akan pernah merasa dirinya lebih baik ketimbang orang lain.

Sifat mulia ini mendorong seseorang untuk senantiasa menghormati sesama, terbuka menerima nasihat, serta berikhtiar memperbaiki diri.

"Tawadhu bukan berarti merendahkan diri, melainkan menempatkan diri secara proporsional dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan," kata Ustadz Abrar.

Lawan dari sifat tawadhu adalah takabur atau kesombongan, yakni perasaan merasa paling mulia sehingga meremehkan orang lain dan menolak kebenaran.

Menurut Ustadz Abrar, ciri utama pribadi yang tawadhu adalah kelapangan dada dalam menerima kebenaran dari siapa pun, tanpa memandang usia, status sosial, maupun kedudukan.

Dalam kesempatan tersebut, Ustadz Abrar memaparkan keutamaan besar bagi mereka yang mampu menjaga kerendahan hati.

Mengutip hadis riwayat Muslim, ia menyampaikan janji Rasulullah SAW bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat siapa saja yang bersikap tawadhu.

"Tidaklah seseorang bersikap tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya," tutur Ustadz Abrar mengutip hadis Nabi Muhammad SAW.

Sifat tawadhu ini tercermin nyata dalam kehidupan Rasulullah SAW.

Salah satu keteladanan yang paling menyentuh adalah kisah Nabi Muhammad SAW yang secara konsisten menyuapi seorang pengemis Yahudi tua yang buta.

Kendati orang tersebut kerap menghina dan mencaci-maki beliau tanpa menyadari siapa yang memberinya makan, Rasulullah SAW tetap datang setiap hari membawa makanan yang dilembutkan dengan penuh kasih sayang.

Melalui kisah tersebut, Ustadz Abrar berpesan bahwa kerendahan hati tidak hanya mendatangkan ketenangan batin dan kemuliaan di hadapan Tuhan, tetapi juga menjadi kunci terciptanya keharmonisan, persaudaraan, dan rasa saling menghormati di tengah masyarakat.

"Semakin tinggi ilmu, jabatan, maupun kedudukan seseorang, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga kerendahan hati," pungkasnya.* (ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo pada periode 2015–2020.

Salah satu tersangka, Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri, Zulchaibar, mengaku menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• Mulai 1 Agustus 2026, Biaya Naturalisasi WNA Jadi WNI Naik Jadi Rp75 Juta!

"Ini sudah habis diperiksa. Kita kan taat aturan, kalau itu ditahan oke," ujar Zulchaibar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Zulchaibar juga mengatakan hingga saat ini kasus tersebut masih sebatas penetapan empat orang tersangka dan belum ada pengembangan terhadap pihak lain.

"Sekarang ini belum ada. Saya enggak punya siapa-siapa, dan saya biasanya menyampaikan apa adanya, enggak ada rahasia-rahasia," ucapnya.

Selain Zulchaibar, KPK juga menahan tiga tersangka lainnya, yakni:

- Untung Hadi Santosa, Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) periode Desember 2013–Oktober 2018.
- Eko Yuni Triyanto, Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management & Litbang PT Pelni periode 2012–Mei 2015.
- Yohanes Priyo Iriantono, Direktur PT Inovasi Vahana Indonesia periode 2015–2020.

Keempat tersangka resmi ditahan selama 20 hari pertama.

"Keempat tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 30 Juli sampai dengan 19 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, perkara bermula ketika PT Jasindo memperoleh pekerjaan asuransi perkapalan milik PT Pelni melalui mekanisme penunjukan langsung selama periode 2015–2020.

Nilai kontrak pekerjaan tersebut mencapai Rp263 miliar.

Menurut Taufik, asuransi tersebut digunakan untuk menjamin kapal-kapal milik PT Pelni dari berbagai risiko, seperti tenggelam, terbalik, hingga terbakar.

Namun, dalam pelaksanaannya diduga terjadi pembayaran komisi agen yang tidak semestinya.

"Bahwa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan jasa asuransi dari PT Pelni tersebut di atas, Saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Jasindo, telah memerintahkan untuk mengeluarkan dan membayarkan komisi agen yang tidak seharusnya dikeluarkan, komisi fiktif, dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2020," kata Taufik.

Penyidik menduga komisi tersebut disalurkan kepada tiga perusahaan agen asuransi, padahal perusahaan-perusahaan itu tidak menjalankan pekerjaan pengurusan asuransi kapal PT Pelni.

KPK mengungkap sebagian besar komisi yang diterima kemudian dikembalikan kepada pihak tertentu.

"Komisi agen yang telah dibayarkan kepada PT Catur Lumintu dan PT Nusantara Proteksi Mandiri yang kemudian dikembalikan ke PT Jasindo Cabang Jakarta Menteng sebesar 93-95%, sementara perusahaan agen asuransi hanya menerima bagian sebesar 5-7%," ungkap Taufik.

Dana yang dikembalikan tersebut diduga mengalir kepada Untung Hadi Santosa bersama tiga tersangka lainnya.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dugaan penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp15,602 miliar.

"Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah timbul atau terjadi kerugian negara atas perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang tersebut, dengan nilai sebesar Rp15,602 miliar," jelas Taufik.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK memastikan penyidikan akan terus dilakukan untuk menelusuri seluruh aliran dana dan mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.* (km/ad)

MEDAN – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran narkotika jaringan Malaysia–Medan dengan menangkap seorang kurir berinisial Muhammad Hadi alias Muham (31).

Dari tangan tersangka, petugas menyita lebih dari 9.000 butir ekstasi yang diduga akan diedarkan di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Rico Waas Ingin Medan Tetap Hijau Meski 2.886 Pohon Ditebang untuk Proyek BRT Mebidang

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama Tim 1 Satgas NIC, Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, serta Bea Cukai Kantor Wilayah Sumatera Utara.

"Tim 1 Satgas NIC serta Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai Kanwil Sumut mengungkap peredaran gelap narkotika jenis ekstasi jaringan Malaysia-Medan," kata Eko Hadi Santoso dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).

Sekitar pukul 12.30 WIB, petugas mencurigai seorang pria yang membawa tas ransel hitam di kawasan Manhattan Times Square.

Setelah dilakukan pembuntutan, tersangka dihentikan di pintu keluar nomor dua mal tersebut.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan dua bungkus plastik bening berukuran besar yang diduga berisi narkotika jenis ekstasi.

"Dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap tersangka, lalu ditemukan narkotika jenis ekstasi yang berada di dalam tas ransel warna hitam yang berisikan dua bungkus besar plastik bening yang diduga narkotika jenis ekstasi," ujar Eko.

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita satu tas gendong berwarna hitam yang berisi sekitar 9.162 butir ekstasi serta pecahan atau serbuk ekstasi seberat 68 gram.

Selain narkotika, petugas juga mengamankan dua unit telepon genggam, yakni Vivo Y21 dan Samsung Galaxy A10, yang diduga digunakan untuk berkomunikasi selama menjalankan aksi tersebut.

Dalam pemeriksaan awal, Muham mengaku mengenal seseorang bernama Yuki sekitar lima tahun lalu karena tinggal di kampung yang sama.

Menurut pengakuannya, pada Rabu (29/7/2026), Yuki datang ke rumahnya dan menawarkan pekerjaan mengambil narkotika jenis ekstasi.

"Karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan sudah lama, tersangka tidak bekerja, maka tawaran tersebut diterima," ungkap Eko.

Keesokan harinya, Yuki kembali datang dan memberikan sebuah telepon genggam yang akan digunakan Muham untuk berkomunikasi dengan pihak yang mengatur pengambilan barang.

"Tersangka dijanjikan upah oleh saudara Y sebesar Rp700.000 apabila berhasil melakukan pengambilan atau penjemputan barang tersebut. Nah, tersangka sudah dikasih upah sebesar Rp300.000 melalui transfer," jelas Eko.

Muham mengaku barang tersebut rencananya akan diserahkan kepada Yuki di Desa Tuntungan I, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

Ia juga menyebut ekstasi tersebut merupakan pesanan seseorang bernama Luken yang tinggal di sekitar wilayah Namorambe, Deli Serdang.

Bareskrim Polri memastikan penyelidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir.

Polisi kini memburu pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika lintas negara tersebut.

Pengembangan dilakukan untuk mengungkap pemasok, pengendali, hingga jalur distribusi narkotika yang diduga berasal dari Malaysia sebelum masuk ke wilayah Sumatera Utara.* (km/ad)