MEDAN – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar serentak di seluruh Indonesia secara daring, Sabtu (16/5/2026).

Peresmian dipusatkan di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Diduga ke Luar Negeri Saat Peresmian KDKMP, Prabowo: Coba Cek Izinnya

Acara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Gubernur Sumut Bobby Nasution, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa, dan Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.

Sejumlah pejabat TNI, Polri, Kejaksaan, serta pemerintah daerah turut hadir dalam agenda tersebut.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa koperasi desa dan kelurahan merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat, ketahanan pangan, dan kemandirian ekonomi berbasis desa.

Ia menyebut program ini sebagai tonggak penting pembangunan ekonomi nasional.

"Hari ini saya hadir meresmikan 1.061 KDKMP. Ini tonggak sejarah. Lebih dari 9.000 gedung sudah siap," kata Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar pada sektor pangan sebagai fondasi stabilitas negara.

Ia juga menyatakan komitmen untuk memperkuat swasembada pangan nasional.

"Saya bertanggung jawab jika ada rakyat yang lapar. Kita harus kuat di pangan," ujarnya.

Sementara itu, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa menyebut Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah prioritas dengan target 6.110 unit KDKMP.

Saat ini, 353 unit telah siap beroperasi penuh.

Menurutnya, pada Juli 2026 akan kembali dibangun 2.030 unit tambahan di wilayah Sumut.

Ia menegaskan bahwa KDKMP juga akan terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menjadi penggerak ekonomi desa dan UMKM.

"Kami berharap koperasi ini segera berjalan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," kata Hendy.

Program KDKMP diharapkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, memperluas distribusi ekonomi, serta mempercepat pembangunan nasional berbasis desa.*

(sp/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tidak menghadiri peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar serentak di seluruh Indonesia dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara daring.

Rico disebut diduga tengah berada di luar negeri.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Gandeng Kodam I/BB Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih di Sumut

Dalam acara tersebut, Wali Kota Medan tidak tampak hadir di lokasi kegiatan. Pemerintah Kota Medan diwakili oleh Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.

Bobby menegaskan, pejabat negara tidak diperkenankan bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi, termasuk saat hari libur.

Ia menyebut aturan tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam agenda peresmian.

"Pak Presiden tadi sudah menyampaikan tidak boleh ke luar negeri tanpa izin walaupun liburan," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo dalam arahannya meminta agar seluruh pejabat yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut dicek keberadaannya, termasuk kemungkinan perjalanan ke luar negeri tanpa izin resmi.

"Ada izinnya atau tidak, pejabat yang ke luar negeri? Coba dicek izinnya, Menteri Dalam Negeri," kata Prabowo kepada Mendagri Tito Karnavian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas terkait dugaan tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai rendahnya tingkat kesejahteraan hakim di Indonesia berpotensi membuka ruang praktik suap dalam sistem peradilan.

Kondisi tersebut, menurut dia, dapat merusak integritas penegakan hukum di Tanah Air.

Baca Juga:

• Prabowo Ingatkan Aparat Penegak Hukum: Jangan Mau Jadi “Backing” Judi dan Narkoba

Sahroni mengatakan, saat ini gaji dan fasilitas hakim belum sebanding dengan beban tanggung jawab besar yang mereka emban dalam memutus perkara.

Ia menilai ketimpangan tersebut tidak adil bagi aparat peradilan.

"Bagaimana kita memberikan tanggung jawab besar dunia akhirat pada mereka untuk memutus sebuah perkara, namun apresiasinya belum sepadan," ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi III DPR RI mendorong peningkatan kesejahteraan hakim sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Menurut dia, perbaikan sistem remunerasi penting untuk menutup celah penyimpangan.

"Jadi kenaikan gaji dan kesejahteraan hakim jelas bisa menjaga kualitas penegakan hukum di Indonesia," kata Sahroni.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menaikkan gaji hakim, termasuk kenaikan signifikan bagi hakim junior hingga hampir 300 persen.

Prabowo juga mengklaim gaji hakim Indonesia kini lebih tinggi dibanding sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia.*

(km/ad)

TUBAN — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan sebuah negara.

Ia menyebut tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa sistem produksi pangan yang aman dan berkesinambungan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Gandeng Kodam I/BB Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih di Sumut

Prabowo menilai stabilitas keamanan dan ketertiban negara sangat bergantung pada ketersediaan pangan.

Menurut dia, aparat negara memiliki peran penting dalam menjaga kondisi tersebut agar masyarakat tetap merasa aman.

"Aman dan tertib suatu negara sangat ditentukan oleh pangan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung peran TNI dan Polri yang kerap dianggap biasa saat situasi berjalan stabil, namun menjadi sorotan ketika terjadi gangguan.

"Aparat, TNI dan polisi itu kalau lancar dan aman dianggap biasa saja. Kalau enggak beres, dicaci maki," kata Prabowo.

Ia menegaskan hal tersebut merupakan konsekuensi dari tugas aparat sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh aparat terus menjaga stabilitas dan ketertiban nasional.

Prabowo juga mengaku tidak memiliki latar belakang akademik yang tinggi, namun terus mempelajari sejarah dan tata kelola negara.

"Saya tidak punya gelar banyak-banyak, saya tidak punya gelar tinggi-tinggi. Hanya saya orang yang suka belajar," ujarnya.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan penguatan infrastruktur ketahanan pangan melalui pembangunan gudang penyimpanan.

Polri menargetkan total 28 gudang ketahanan pangan yang akan beroperasi pada 2026.

Saat ini, Polri telah membangun 18 gudang di 12 provinsi, dan 10 lainnya mulai dibangun secara serentak.

Setiap gudang memiliki kapasitas hingga 1.000 ton, sementara fasilitas utama mampu menampung hingga 10.000 ton.

Sigit mengatakan pembangunan tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional, termasuk komoditas jagung dan beras, melalui kerja sama dengan Bulog.*

(km/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan pemerintah provinsi akan berkolaborasi dengan Kodam I/Bukit Barisan dalam mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan berkolaborasi bersama teman-teman Kodam I/Bukit Barisan agar pembentukan KDKMP dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan," kata Bobby usai mengikuti peresmian nasional 1.061 Koperasi Merah Putih secara virtual, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Hadiri Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih, Prabowo Sebut Tonggak Baru Ekonomi Rakyat dari Desa

Menurut dia, koperasi dapat menjadi fondasi pemerataan ekonomi sekaligus membuka ruang usaha baru bagi warga.

"Setiap program pasti memiliki kendala, namun dapat kita selesaikan bersama dengan mencari solusi terbaik," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov Sumut juga siap mendukung target nasional pembentukan ribuan Koperasi Merah Putih yang ditargetkan rampung dalam beberapa bulan ke depan, termasuk melalui penyediaan lahan dan dukungan pelaksanaan di lapangan.

Peresmian operasional koperasi tersebut dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan diikuti secara daring oleh kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyebut Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa yang telah dilengkapi infrastruktur dasar seperti gudang, sistem distribusi, logistik, hingga akses pembiayaan murah bagi masyarakat.

Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program tersebut berjalan efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.*

(cn/ad)

MEDAN — Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menghadiri peresmian operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jalan Lizardi Putra, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Sabtu, 16 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari peluncuran nasional 1.061 koperasi yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur.

Baca Juga:

• Menkop Ferry Juliantono: 20 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Ditarget Beroperasi Agustus

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol dimulainya operasional koperasi di berbagai daerah.

Dalam sambutan yang disampaikan secara terpusat, Prabowo menyebut program Koperasi Merah Putih sebagai tonggak penting dalam pembangunan ekonomi berbasis desa.

Ia menegaskan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai bangunan fisik, melainkan sistem ekonomi yang menyatu dengan kebutuhan masyarakat kecil.

"Hari ini kita meresmikan lebih dari seribu koperasi yang memiliki gudang, sistem distribusi, kendaraan operasional, hingga dukungan logistik. Ini langkah besar membangun ekonomi rakyat dari bawah," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, keberhasilan pembangunan koperasi dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat menunjukkan kemampuan Indonesia memperkuat kemandirian ekonomi.

Ia menyebut program ini juga berkaitan langsung dengan penguatan ketahanan pangan nasional.

Presiden menekankan pentingnya peran koperasi dalam membantu petani, mulai dari penyediaan pupuk, akses modal, hingga pemasaran hasil panen.

Ia menilai sektor pangan merupakan aspek strategis bagi keberlangsungan negara.

"Pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa," ujar Prabowo.

Ia menambahkan, saat ini stok beras nasional berada pada level tertinggi dalam sejarah.

Pemerintah, kata dia, akan terus memperluas peran koperasi desa dan kelurahan sebagai penopang ekonomi rakyat agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada rantai distribusi panjang.*

(ad)

NGANJUK— Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan sebanyak 20.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan mulai beroperasi pada Agustus 2026.

Target tersebut menyusul peresmian operasional awal 1.061 koperasi oleh Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk, Jawa Timur.

Baca Juga:

• Prabowo Klaim SWF Indonesia Tembus Top 5 Dunia, Aset Capai US$1.000 Miliar: Lampaui Qatar dan Singapura

Saat ini, menurut dia, sekitar 9.200 unit KDKMP telah selesai dibangun secara fisik di berbagai daerah.

"Secara fisik sudah ada sekitar 9.200 unit yang rampung. Tapi tahap operasional awal difokuskan pada 1.061 unit terlebih dahulu sesuai arahan Presiden," kata Ferry dalam keterangan di Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.

Ferry menjelaskan, KDKMP akan berfungsi sebagai simpul ekonomi desa yang menyerap berbagai produk masyarakat, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produk UMKM seperti kerajinan dan kuliner lokal.

Koperasi juga akan menjadi jalur distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi.

Selain itu, pemerintah menempatkan KDKMP sebagai bagian dari strategi industrialisasi desa.

Koperasi akan diintegrasikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional.

"Fungsi koperasi ini bukan hanya distribusi, tapi juga offtaker produk desa agar ekonomi rakyat tidak terjebak pada tengkulak," ujarnya.

Ia juga menyebut pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan murah bagi masyarakat kecil melalui jaringan koperasi tersebut.

Di sejumlah wilayah dengan keterbatasan lahan, Kementerian Koperasi mengkaji pembangunan model vertikal dengan dukungan BUMN pelaksana.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 KDKMP dan menyebut koperasi desa sebagai instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Pemerintah menargetkan koperasi menjadi pusat layanan ekonomi desa, termasuk akses pembiayaan, logistik, dan kebutuhan dasar masyarakat.*

(ad)

JAKARTA — Perwira tinggi TNI Angkatan Udara Budhi Achmadi bersama istrinya, Lulu Achmadi, merayakan momen pernikahan perak ke-25 dalam suasana hangat dan sederhana di Jakarta.

Perayaan tersebut digelar sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan rumah tangga yang telah berlangsung selama seperempat abad, sekaligus menjadi ajang silaturahmi keluarga besar, sahabat, dan rekan dekat.

Baca Juga:

• Prabowo Ingatkan Aparat Penegak Hukum: Jangan Mau Jadi “Backing” Judi dan Narkoba

Sejumlah tamu undangan yang hadir terdiri dari keluarga, sahabat lama, hingga rekan kerja, yang turut memberikan doa dan ucapan selamat atas keharmonisan rumah tangga pasangan tersebut.

Momentum ini tidak hanya menjadi perayaan hari jadi pernikahan, tetapi juga menjadi ruang reuni kecil yang mempertemukan kembali orang-orang yang selama ini dekat dengan lingkungan keluarga Budhi Achmadi.

Dalam kesempatan itu, Budhi Achmadi menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang rumah tangganya bersama sang istri.

Ia menekankan bahwa makna utama dari perayaan tersebut bukanlah kemewahan, melainkan rasa syukur, kebersamaan, dan keutuhan keluarga.

Ia juga berharap keharmonisan yang telah dibangun dapat terus terjaga hingga akhir hayat.

Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama, serta doa bersama sebagai simbol harapan agar keluarga Budhi dan Lulu Achmadi senantiasa diberkahi kebahagiaan dan kedamaian.*

(ad)

NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia kini memiliki sovereign wealth fund (SWF) atau dana kekayaan negara yang masuk lima besar terbesar di dunia.

Menurut dia, total aset yang dikelola SWF Indonesia mencapai sekitar US$1.000 miliar atau setara sekitar Rp16.000 triliun, meski lembaga tersebut baru dibentuk pada 2025.

Baca Juga:

• Prabowo: Bunga Pinjaman Dipangkas hingga 8 Persen, Tak Boleh Lagi Ada Emak-emak Desa Bayar 24 Persen!

Pernyataan itu disampaikan di tengah agenda pemerintah yang menyoroti penguatan instrumen investasi negara untuk mendukung pembangunan dan pembiayaan proyek strategis nasional.

Prabowo membandingkan SWF Indonesia dengan sejumlah negara yang lebih dulu membentuk dana kekayaan negara, seperti Norwegia, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab.

"Norwegia [tahun] 1990 yang paling besar, Tiongkok 1997, Abu Dhabi 1976," ujarnya.

Ia juga menyebut posisi SWF Indonesia kini berada di atas beberapa negara yang selama ini dikenal memiliki kekuatan investasi global seperti Qatar dan Singapura.

"Kita bahkan di atas Qatar. Juga di atas Singapura," kata Prabowo.

SWF Indonesia yang dimaksud merujuk pada pengelolaan dana investasi negara yang diarahkan untuk memperkuat pembiayaan jangka panjang dan menarik investasi strategis di berbagai sektor.

Prabowo menilai keberadaan SWF menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan nasional sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Ia juga menyinggung bahwa Indonesia selama ini kerap dipandang sebelah mata dalam percaturan global, padahal memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam, pasar domestik, dan aset negara.

"Bangsa Indonesia sudah terlalu lama dianggap remeh oleh bangsa lain. Padahal kita mampu kalau kita punya kehendak," ujarnya.*

(bb/ad)

NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memperluas akses pembiayaan murah bagi masyarakat melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai dioperasikan di berbagai daerah.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Ingatkan Aparat Penegak Hukum: Jangan Mau Jadi “Backing” Judi dan Narkoba

"Ini semua akan mendukung industrialisasi melalui Koperasi Merah Putih," kata Prabowo.

Ia juga menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan skema kredit berbunga rendah untuk pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini diharapkan menjadi solusi atas tingginya biaya pinjaman yang selama ini membebani masyarakat desa.

Prabowo mencontohkan penurunan bunga pada program pembiayaan mikro yang sebelumnya mencapai lebih dari 20 persen.

"Tadinya bunganya 24 persen, 22 persen, saya perintahkan harus turun di bawah 10 persen," ujarnya.

Ia menyebut kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti hingga suku bunga dapat ditekan menjadi sekitar 8 persen melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Prabowo menilai ketimpangan akses kredit selama ini tidak adil, karena pelaku usaha besar bisa memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, sementara masyarakat kecil justru menanggung beban lebih tinggi.

"Masa pengusaha besar dapat 9 persen, emak-emak di kampung-kampung dapat 24 persen? Nggak benar itu. Kita ubah," kata dia.

Selain pembiayaan, koperasi Merah Putih juga akan diperkuat dengan layanan pendukung ekonomi desa, termasuk distribusi kebutuhan pokok, pupuk, gas elpiji, hingga layanan logistik dan kesehatan.

Prabowo menyebut koperasi ke depan akan memiliki armada transportasi sendiri untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan kebutuhan masyarakat desa.

"Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pick-up sendiri. Dia tidak akan tergantung ke mana pun," ujarnya.

Ia menambahkan, koperasi juga akan dilengkapi gerai layanan keuangan dan apotek murah untuk memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat desa.

"Nanti akan ada apotek obat murah," kata Prabowo.*

(bi/ad)

NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan internal di seluruh aparat penegak hukum sebagai langkah memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

Ia meminta seluruh unsur aparat, mulai dari hakim, polisi, jaksa, hingga TNI, berani melakukan koreksi diri dan membersihkan institusi masing-masing dari praktik penyelewengan dan korupsi.

Baca Juga:

• Isu Berkas P21 Kasus Ijazah Jokowi Beredar, Kuasa Hukum Roy Suryo: Polda Metro Jaya Harus Tertibkan Penyebar Informasi

"Seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing," kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa aparat negara tidak boleh terlibat maupun menjadi pelindung praktik ilegal seperti perjudian, narkoba, hingga penyelundupan.

"Saya ulangi, seluruh aparat harus membersihkan diri. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, backing narkoba, backing judi," ujarnya.

Prabowo menyebut upaya pembenahan institusi hukum sudah mulai dilakukan di lingkungan TNI dan Polri, namun ia meminta reformasi internal tersebut terus diperkuat agar berjalan lebih konsisten.

Menurut dia, aparat negara harus kembali pada jati dirinya sebagai pelayan rakyat yang bekerja untuk kepentingan publik.

"Saya mengimbau atas nama rakyat, jadilah tentara rakyat, jadilah polisi yang dicintai rakyat," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga meresmikan Museum Marsinah yang dibangun untuk mengenang perjuangan aktivis buruh Marsinah.

Museum tersebut menyimpan berbagai koleksi pribadi Marsinah, seperti sepeda ontel, seragam kerja, hingga dokumen dan piagam penghargaan yang merekam perjalanan hidupnya sebagai buruh dan pejuang hak pekerja.*

(di/ad)

JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) periode 2014–2019, Budianto Tarigan, melontarkan kritik keras terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ia menilai keduanya akan mengalami "babak belur" secara politik apabila terus memainkan isu SARA dalam merespons dinamika politik yang melibatkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Baca Juga:

• Isu Berkas P21 Kasus Ijazah Jokowi Beredar, Kuasa Hukum Roy Suryo: Polda Metro Jaya Harus Tertibkan Penyebar Informasi

Dalam forum tersebut, Budianto menyinggung memanasnya hubungan antara Jokowi dan Jusuf Kalla setelah polemik terkait permintaan penunjukan ijazah ke publik mencuat.

"Begitu Pak JK mengatakan tunjukkan saja ijazahnya kalau ada, ya sudah berentet semua pelaporan ini," kata dia.

Budianto menilai respons politik yang muncul setelahnya justru memperburuk situasi dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama jika dikaitkan dengan isu identitas.

"Kesimpulan saya, PSI kedodoran, Pak Jokowi juga babak belur. Jangan coba-coba memainkan isu agama dalam kepentingan politik," ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa secara politik, Jokowi sebenarnya dapat menyelesaikan polemik tersebut secara langsung dengan menunjukkan dokumen yang dipersoalkan, mengingat relasi panjang antara Jokowi dan Jusuf Kalla di pemerintahan.

"Mereka ini pernah relasi dekat. Masa sih susah-susah?" kata Budianto.

Hingga kini, tidak ada tanggapan resmi dari pihak Jokowi maupun PSI terkait pernyataan tersebut.*

(sn/ad)

JAKARTA — Kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin, memprotes beredarnya informasi yang menyebut berkas perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah dinyatakan lengkap atau P21.

Khozinudin meminta Polda Metro Jaya menertibkan pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut ke publik.

Baca Juga:

• Prabowo Akui Sedih Tiap Hari Terima Laporan Pejabat Menyeleweng: Saya yang Angkat, Malah Nyuri Uang Rakyat

"Tapi sayangnya, justru informasi yang berkaitan dengan kasus itu dikeluarkan oleh pihak-pihak lain," kata Khozinudin di Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Mei 2026.

Ia menegaskan bahwa informasi terkait berkas perkara, dokumen, maupun status hukum hanya dapat disampaikan oleh penyidik kepolisian atau pihak kejaksaan yang berwenang.

Khozinudin juga menduga adanya kebocoran informasi dalam proses penyidikan, yang menurutnya hanya dapat terjadi jika ada akses dari aparat penegak hukum.

Ia menilai hal tersebut perlu diusut untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prosedur.

"Tidak akan terjadi kalau aparat kepolisian selaku penyidik tidak membocorkan informasi itu," ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta Polda Metro Jaya menjelaskan sumber kebocoran informasi yang beredar di publik, termasuk dugaan status P21 dalam perkara tersebut.

"Maka Polda harus tertibkan, dari mana informasi itu beredar," kata dia.

Sementara itu, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang menyeret nama Roy Suryo cs telah menetapkan delapan tersangka yang terbagi dalam dua klaster.

Klaster pertama terdiri dari lima orang, sedangkan klaster kedua berisi tiga orang, termasuk Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Sejumlah tersangka diketahui telah mengajukan restorative justice (RJ), dan sebagian status tersangka telah dicabut.*

(in/ad)

TUBAN — Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menyampaikan aspirasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kesejahteraan serta penguatan kapasitas produksi pertanian nasional.

Hal itu disampaikan dalam rangkaian acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Kabupaten Tuban, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Akui Sedih Tiap Hari Terima Laporan Pejabat Menyeleweng: Saya yang Angkat, Malah Nyuri Uang Rakyat

"Digunakan untuk pembelian bibit dan pupuk, obat-obatan seperti herbisida, fungisida, insektisida, sewa traktor, hingga pembayaran upah buruh," kata Sigit dalam keterangannya di hadapan Presiden.

Ia menjelaskan, hingga saat ini terdapat 714 kelompok tani (poktan) jagung binaan Polri di 42 polres pada delapan polda yang telah memanfaatkan fasilitas KUR tersebut, dengan total penyaluran mencapai Rp30,03 miliar.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memperluas akses KUR, baik dari sisi kemudahan prosedur maupun peningkatan plafon pembiayaan.

Menurut dia, hal itu penting untuk mendorong pembukaan lahan baru serta penguatan rantai produksi pertanian dari hulu ke hilir.

"Sehingga para petani dapat meningkatkan kapasitas produksi, kemandirian usaha, dan pertumbuhan ekonomi pedesaan," ujarnya.

Selain soal pembiayaan, Sigit juga menyampaikan aspirasi kelompok tani yang berharap adanya peningkatan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta ketersediaan bibit dan pupuk.

"Para petani berharap dapat menerima bantuan lebih banyak terkait bibit, pupuk, dan alsintan," kata dia.

Acara tersebut turut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara aparat keamanan, lembaga keuangan, dan sektor pertanian.*

(in/ad)

JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara tasyakuran hari ulang tahun ke-84 Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Mei 2026.

Dalam kesempatan itu, Anies mendoakan agar Jusuf Kalla tetap sehat, panjang umur, serta terus menjadi teladan bagi bangsa.

Baca Juga:

• Jurnalis Diduga Alami Intimidasi Saat Liput Demo Tolak Pergub JKA di Aceh, Dipaksa Hapus Rekaman hingga Perampasan Alat

"Kita mensyukuri Pak Jusuf Kalla sehat, bahagia, produktif di usia 84 tahun. Beliau memiliki semangat yang luar biasa," kata Anies.

Anies menyebut Jusuf Kalla sebagai sosok yang tak pernah berhenti berkarya dan terus melahirkan gagasan baru.

Menurut dia, semangat tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia.

"Selalu berpikir, selalu berkarya, selalu ada yang digagas," ujarnya.

Ia juga menyoroti energi Jusuf Kalla yang tetap konsisten dalam berbagai aktivitas publik. Anies menggambarkan JK sebagai sosok yang aktif dan tidak mudah berhenti bekerja.

"Kalau Anda pernah ikut kegiatan bersama Pak JK, beliau itu nonstop," kata Anies.

Selain itu, Anies menyinggung peran Jusuf Kalla dalam proses perdamaian di sejumlah wilayah konflik di Indonesia.

Ia menyebut kontribusi JK turut berperan dalam terciptanya stabilitas di beberapa daerah.

"Kalau kita melihat hari ini Ambon yang tenang, Poso yang tenang, Aceh yang tenang, di situ ada sidik jarinya Pak JK," ujarnya.

Acara tasyakuran tersebut menjadi momentum penghormatan terhadap perjalanan panjang Jusuf Kalla dalam politik nasional, termasuk perannya sebagai wakil presiden dan tokoh perdamaian di Indonesia.*

(lp/ad)

NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin atas masih ditemukannya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan.

Ia menyebut laporan terkait praktik penyalahgunaan wewenang hampir setiap hari sampai ke mejanya.

Baca Juga:

• Prabowo: MBG dan Koperasi Merah Putih Akan Dongkrak Ekonomi Desa, Ancam Copot Pejabat Nakal

Prabowo menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan, terutama karena para pejabat tersebut sebelumnya telah diberi kepercayaan dan kehormatan untuk mengelola tugas negara.

"Saya sedih orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, begitu menjabat malah nyeleweng, nyuri uang rakyat," ujarnya.

Dalam keterangannya, Prabowo juga menyinggung laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dugaan penyelewengan yang melibatkan pihak-pihak yang disebut memiliki kedekatan dengannya.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh disebut sempat mendatangi Presiden untuk meminta arahan dalam menangani kasus tersebut.

"Dia datang ke saya agak gemetar, karena yang dia laporkan diketahui dekat sama saya," kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus terhadap siapa pun yang terlibat pelanggaran hukum, termasuk pihak yang memiliki kedekatan personal maupun politik.

"Tidak ada urusan mau orang Prabowo atau bukan. Kalau ada indikasi, terus periksa," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh aparat pengawasan harus tetap melanjutkan proses pemeriksaan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Menurutnya, integritas dalam penegakan hukum menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Prabowo juga mengingatkan bahwa setiap pejabat negara wajib menjaga amanah dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.

Ia menekankan bahwa jabatan publik adalah tanggung jawab kepada negara dan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyinggung bahwa sejumlah kader maupun pejabat yang memiliki afiliasi dengan Partai Gerindra juga telah diproses hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan pembenahan internal dan memperkuat pengawasan agar praktik korupsi tidak terus berulang.*

(mt/ad)

NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, khususnya di wilayah pedesaan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasional 1.061 KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• PDIP Respons Pernyataan Prabowo soal Bung Karno: “Harus Diamalkan, Bukan Sekadar Diklaim”

"Saudara-saudara, MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita," kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo menyebut sejumlah kepala daerah dan kepala desa mulai merasakan dampak awal dari program tersebut.

Ia meyakini manfaatnya akan semakin besar ke depan seiring perluasan implementasi di lapangan.

Namun, Presiden mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program, terutama pada skema MBG.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan.

"Siapa pun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahgunakan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan," ujar Prabowo.

Ia juga menekankan bahwa program MBG memiliki dampak langsung bagi masyarakat kecil, terutama keluarga petani dan warga desa yang merasakan manfaat bantuan pangan tersebut.

"MBG begitu penting untuk bangsa kita. Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, mereka bilang jangan dihentikan karena sangat membantu," kata dia.

Selain MBG, Prabowo menyebut KDKMP serta program Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat industrialisasi dan hilirisasi ekonomi nasional.

Menurut dia, pemerintah juga akan memperluas akses pembiayaan murah bagi masyarakat melalui skema kredit berbunga rendah.

Ia bahkan menginstruksikan penurunan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) hingga di bawah 10 persen.

"Dulu bunganya 24 persen, saya perintahkan turun di bawah 10 persen. Sekarang sudah 8 persen," ujar Prabowo.

Ia menilai ketimpangan akses pembiayaan antara pelaku usaha besar dan masyarakat kecil harus dihapus agar ekonomi rakyat dapat tumbuh lebih merata.

Prabowo juga menyebut akan ada gerai lembaga keuangan di dalam Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat penyaluran kredit dan layanan ekonomi masyarakat desa.

"Dengan koperasi ini, tiap desa tidak akan tergantung dari mana-mana lagi dan akan punya kekuatan sendiri," katanya.*

(at/ad)

JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno adalah milik seluruh bangsa Indonesia, bukan milik satu partai politik.

Guntur menilai pernyataan Prabowo tersebut benar.

Baca Juga:

• Prabowo: Banyak Elite yang Teriak NKRI, Tapi Saat Berkuasa Tak Berpihak ke Rakyat

"Betul sekali pernyataan Presiden Prabowo, Bung Karno itu milik seluruh bangsa Indonesia, karena itu kita harus mengamalkan ajaran Bung Karno," kata Guntur Romli, Sabtu, 16 Mei 2026.

Pernyataan itu merespons pidato Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa Soekarno merupakan tokoh bangsa yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik partai tertentu.

Menurut Guntur, klaim kepemilikan simbolik terhadap Bung Karno tidak boleh berhenti pada tataran narasi politik semata.

Ia menyinggung bahwa menjadi "murid Bung Karno" seharusnya diwujudkan melalui konsistensi terhadap nilai-nilai perjuangan yang diwariskan.

"Kalau hanya mengaku murid Bung Karno tapi tidak mengamalkan ajarannya, atau hanya mempolitisasi nama besar beliau, itu hanya simbolik," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa salah satu inti ajaran Bung Karno adalah sikap anti-penjajahan, anti-neokolonialisme, serta menolak ketergantungan terhadap kekuatan asing.

Dalam pandangannya, prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk dalam menentukan kerja sama internasional.

Sementara itu, Prabowo dalam pidatonya menekankan pentingnya persatuan nasional dan penghargaan terhadap seluruh tokoh bangsa.

Ia menyebut Bung Karno, Mohammad Hatta, hingga Sutan Sjahrir sebagai milik seluruh rakyat Indonesia.

"Bung Karno, Bung Hatta, milik seluruh rakyat Indonesia, semuanya. Syahrir, semua," kata Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kemampuan merangkul semua pemikiran dan tokoh bangsa tanpa sekat politik.

Menurut dia, sikap saling menghormati menjadi bagian dari nilai dasar bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global.*

(tb/ad)

BANDA ACEH — Sejumlah jurnalis dilaporkan mengalami dugaan intimidasi hingga kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi penolakan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Kantor Gubernur Aceh, Rabu, 13 Mei 2026.

Insiden terjadi di tengah ricuhnya aksi antara massa demonstran dan aparat keamanan yang berujung pada pembubaran paksa menggunakan gas air mata dan pengerahan water cannon.

Baca Juga:

• Prabowo Akui MBG Masih Bermasalah, Janji Tertibkan Penyimpangan

Mereka mengalami intimidasi, pemaksaan penghapusan dokumentasi, hingga dugaan perampasan alat kerja.

Salah satu jurnalis yang mengalami kejadian itu adalah kontributor CNN Indonesia, Dani Randi.

Ia disebut berada di sekitar kawasan Gedung Serbaguna Balee Meuseuraya Aceh (BMA) ketika aparat melakukan penyisiran terhadap massa dan warga yang berlindung.

Menurut keterangan KKJ Aceh, Dani sempat menunjukkan identitas pers dan menjelaskan dirinya sedang bertugas.

Namun, aparat yang diduga berpakaian preman tetap melakukan pemeriksaan dan berupaya mengambil perangkat kerja miliknya.

"Dari pengakuan Dani, aparat kemudian berupaya merampas tablet dan telepon genggam miliknya," kata Rino Abonita, Kamis, 14 Mei 2026.

Dalam kondisi yang disebut kacau akibat gas air mata, Dani mengaku kesulitan mengenali aparat yang mengerumuninya.

Perangkat kerjanya kemudian dikembalikan setelah identitasnya sebagai jurnalis dikenali.

Meski demikian, ia tetap disebut dipaksa menghapus hasil dokumentasi liputan, namun menolak melakukan penghapusan tersebut.

Selain Dani, tiga jurnalis lain yakni Hulwa Dzakira (Waspada.id), Helena (RMOL Aceh), dan Nora (AJNN.net) juga mengalami dugaan intimidasi serupa.

Mereka disebut dipaksa menghapus rekaman terkait tindakan aparat dalam membubarkan massa aksi.

KKJ Aceh mengecam keras peristiwa tersebut dan menilai tindakan itu bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Ini merupakan bentuk kekerasan jurnalistik yang tidak dapat dibenarkan," kata Rino.

KKJ juga meminta aparat kepolisian mengusut dugaan pelanggaran tersebut dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan intimidasi terhadap jurnalis.

Menanggapi insiden itu, Kapolresta Banda Aceh Kombes Andi Kirana menyatakan pihaknya telah menerima laporan dan melakukan pertemuan dengan para jurnalis korban serta KKJ Aceh.

Ia mengklaim telah mendengar langsung keterangan para jurnalis dan menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi di lapangan.

"Terkait yang diduga dilakukan oleh oknum, kami akan menindaklanjuti dan melakukan evaluasi," ujarnya.

Andi juga menyebut telah menginstruksikan seluruh personel agar tidak menghambat kerja jurnalistik dalam peliputan aksi unjuk rasa.

Sementara itu, aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Rakyat Aceh (ARA) menolak Pergub JKA berujung ricuh setelah massa mencoba menerobos masuk ke area kantor gubernur.

Bentrokan tak terhindarkan hingga aparat membubarkan massa secara paksa pada malam hari.*

(cn/ad)

NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya elite yang kerap meneriakkan slogan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun dinilai tidak konsisten dalam keberpihakan terhadap rakyat ketika memegang kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih, Bobby Siap Dukung di Sumut

Dengan prinsip tersebut, ia menyebut Indonesia berupaya menjaga hubungan baik dengan semua negara.

"Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik," kata Prabowo dalam sambutannya.

Ia kemudian memaparkan sejumlah upaya pemerintah dalam memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga, termasuk Singapura, Vietnam, Tiongkok, Malaysia, Australia, Papua Nugini, hingga Thailand.

Menurut dia, beberapa kesepakatan yang sebelumnya tertunda bertahun-tahun kini mulai diselesaikan.

"Saya perbaiki hubungan sama Singapura. Perjanjian-perjanjian yang belasan tahun tidak diselesaikan, kita selesaikan. Dengan Vietnam kita selesaikan," ujarnya.

Prabowo juga menyinggung hubungan Indonesia dengan Tiongkok yang disebut semakin membaik, termasuk dalam pengelolaan kawasan Natuna yang selama ini menjadi perhatian dalam isu maritim regional.

"Dengan Tiongkok kita perbaiki, alhamdulillah sekarang di Natuna tidak sering terjadi rebut," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa penguatan hubungan luar negeri merupakan bagian dari amanat para pendiri bangsa untuk menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian.

Ia juga menyinggung berbagai prediksi yang menyebut Indonesia akan menghadapi krisis ekonomi.

Menurut dia, kondisi Indonesia saat ini masih relatif stabil, terutama pada sektor pangan dan energi.

"Pangan aman, energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke," ujarnya.

Namun demikian, Prabowo mengingatkan pentingnya loyalitas elite terhadap kepentingan nasional.

Ia menyoroti adanya pihak yang menurutnya kerap mengatasnamakan NKRI, tetapi tidak berpihak pada rakyat ketika memiliki kekuasaan.

"Banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI, tetapi enggak jelas. Begitu punya kekuasaan, tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di tengah sorotan terhadap peran elite politik dalam menjaga konsistensi antara retorika nasionalisme dan kebijakan yang dijalankan di lapangan.*

(km/ad)