Sidang berlangsung pada Rabu (21/10/2026). Keterangan tersebut disampaikan Ali Rasyid, adik terdakwa Andri Budiana alias Itong, saat menjelaskan proses pencairan dana yang berkaitan dengan kegiatan bansos Dinas Sosial Labusel Tahun Anggaran 2024.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Bansos Labusel Memanas, Saksi Sebut Menantu Eks Bupati Labusel Bripka Yasir Ikut dalam Pencairan Dana Rp3,6 Miliar

Menurut Ali, Yasir turut berada di lokasi pencairan dan menunggu di area parkir bank dengan mengenakan seragam polisi.

"Saat itu Bripka Yasir ikut, pakai baju seragam polisi, dan menunggu di parkiran. Saat itu ada saya, Buk Himalayani dan suaminya. Kemudian kami mencairkan uang Rp 3,6 miliar. Jadi kami berempat, bersama Bripka Yasir," kata Ali dalam persidangan.

Setelah pencairan, uang tersebut disebut dikemas dalam lima kantong plastik hitam dan dibawa ke sebuah rumah toko (ruko). Ali mengatakan Yasir menghitung uang di lokasi tersebut dan menyerahkan Rp 73 juta kepada Himalayani.

Menurut Ali, uang Rp 73 juta itu disebut sebagai commitment fee atau imbalan yang berkaitan dengan proyek bansos.

"Bripka Yasir yang menghitung uang di dalam ruko dan menyerahkan ke Himalayani," ujar Ali.

Ali juga mengatakan uang dalam jumlah besar tersebut kemudian dimasukkan ke mobil Toyota Fortuner berwarna putih yang menurut keterangannya merupakan milik Yasir. Ia mengaku membantu memindahkan uang bersama Dedi.

"Saya masukkan uang ke dalam mobil Yasir, mobil Fortuner warna putih saat itu. Bersama Dedi kami mengangkat uang itu. Saat itu Yasir melipat kursi belakang agar uang itu masuk ke mobilnya," sambung Ali.

Keterangan Ali kemudian diperkuat oleh Dedi Arman yang membenarkan dirinya menemani sang istri saat pencairan dana. Dedi juga membenarkan adanya pemberian uang yang disebut sebagai imbalan proyek.

"Iya, ada pemberian uang fee proyek dan dihitung Yasir. Itu pas di ruko. Kemudian uang itu dibawa ke mobil Yasir. Kemudian kami bubar masing-masing," kata Dedi.

Ketua majelis hakim, Cipto Hosari Nababan, kemudian meminta tanggapan Yasir atas keterangan kedua saksi tersebut.

Yasir membantah keterangan Ali dan Dedi. Ia mengaku tidak pernah bertemu dengan kedua saksi sebagaimana yang disampaikan di persidangan. Yasir juga membantah memiliki mobil Toyota Fortuner putih yang disebut digunakan untuk membawa uang.

"Tidak benar, Yang Mulia. Saya tidak pernah bertemu dengan mereka," kata Yasir.

"Saya juga tidak punya mobil Fortuner putih," lanjutnya.

Sementara itu, Himalayani Nasution membenarkan adanya pertemuan dan pemberian uang Rp 73 juta yang disebut diserahkan oleh Yasir. Ia menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi lainnya.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi bagian yang perlu diuji lebih lanjut dalam persidangan melalui pemeriksaan saksi dan bukti yang diajukan.

Dalam perkara ini, empat terdakwa yang disebut dalam bahan persidangan adalah mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Labusel Nurhamimah, Himalayani Nasution selaku pemilik CV Sri Rezeki, Rully Novanda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Andri Budiana alias Itong yang disebut membantu pembuatan katalog elektronik atau e-katalog untuk CV Sri Rezeki.

Perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, di luar panti sosial, serta kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di lingkungan Dinas Sosial Labusel Tahun Anggaran 2024.

Keterangan mengenai pencairan dana Rp 3,6 miliar dan dugaan pemberian imbalan tersebut masih merupakan bagian dari pemeriksaan di persidangan. Penilaian terhadap keterangan para saksi dan penentuan tanggung jawab pidana masing-masing pihak berada dalam kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta serta alat bukti yang terungkap.* (km/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan, PDIP Sebut Polemik Gibran Jadi Beban Berat Buat Prabowo

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta para kepala daerah tidak khawatir terhadap aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah. Ia menegaskan pemerintah berencana meningkatkan penyaluran dana ke kabupaten dan provinsi pada tahun mendatang.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak bermaksud mengurangi alokasi dana untuk daerah. Ia justru menyatakan akan membuktikan bahwa dana yang mengalir ke daerah selama masa pemerintahannya akan lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.

"Bukan kita kurangi uang di kabupatenmu. Nanti saya buktikan, uang yang mengalir ke kabupatenmu, provinsimu, itu jauh lebih di zaman saya memerintah daripada saya sebelum ini," ujarnya.

Prabowo juga meyakini penyaluran dana ke daerah pada tahun depan akan meningkat. Ia mengatakan seluruh potensi negara harus dimanfaatkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat.

"Dan tahun yang akan datang, saya yakini, akan lebih banyak lagi kita salurkan. Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat rakyat. Tujuan kita rakyat sejahtera," ucapnya.

Dalam arahannya kepada para kepala daerah, Prabowo turut menekankan pentingnya menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan seorang pemimpin.

Menurutnya, keberhasilan kepala daerah tidak semata-mata dinilai dari jabatan atau capaian administratif, tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

"Kebanggaan kita, para gubernur semua, kebanggaanmu para bupati, kebanggaan kalian sebagai pemimpin rakyat, kalau kalian datang ke rakyat, rakyatnya senyum. Nah, itu kebanggaan kalian," pungkas Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rakornas TPAKD yang membahas percepatan akses keuangan di daerah. Prabowo menekankan bahwa kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (k/dh)

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.05 WIB. Empat kendaraan yang terlibat masing-masing truk bernomor polisi BK 8990 XO, BK 8651 GU, BK 8060 GF, dan truk molen BK 8252 HI.

Baca Juga:

• Kecelakaan Beruntun Angkot KUPM dan 2 Truk di Jalinsum Sergai: Sopir Meninggal, 9 Luka-luka

Berdasarkan keterangan saksi yang diterima kepolisian, kecelakaan bermula ketika truk BK 8990 XO melaju dari arah Medan menuju Belawan. Setibanya di lokasi kejadian, truk tersebut diduga menabrak bagian belakang truk BK 8651 GU yang sedang melintas di jalur yang sama.

Benturan itu membuat truk BK 8651 GU terdorong hingga menabrak dua kendaraan di depannya, yakni truk molen BK 8252 HI dan truk BK 8060 GF.

Aditya mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, pengemudi truk BK 8651 GU mengalami luka ringan dan telah dibawa ke RSUD Bachtiar Djafar untuk mendapatkan penanganan medis.

"Akibat kejadian tersebut, satu orang pengemudi mengalami luka ringan dan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan," ujarnya.

Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Selain mengumpulkan keterangan saksi, petugas juga menelusuri keberadaan sejumlah pengemudi yang dilaporkan meninggalkan lokasi setelah kejadian.

Berdasarkan keterangan warga yang diterima kepolisian, pengemudi truk BK 8990 XO, truk BK 8060 GF, dan truk molen BK 8252 HI diduga pergi meninggalkan tempat kejadian. Polisi masih menelusuri keberadaan ketiga pengemudi tersebut untuk kepentingan penyelidikan.

"Kami tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kecelakaan," pungkas Aditya.* (ds/dh)

Koordinator MTB, Ismet Gunawan, mengatakan laporan itu disampaikan dengan harapan aparat penegak hukum menelusuri proses pengadaan dan penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Tegal.

Baca Juga:

• Dugaan Permainan Dana BOS dan Proyek Sekolah Memanas, Pejabat Disdik Tegal Dilaporkan ke Kejaksaan

MTB meminta Kejari Kabupaten Tegal menelaah dokumen pengadaan, mekanisme pemilihan penyedia, serta pelaksanaan kegiatan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Dalam aduannya, MTB menyoroti pengadaan buku teks utama, buku nonteks, dan buku muatan lokal Bahasa Jawa di sejumlah SMP. Organisasi tersebut menduga terdapat pengarahan agar pengadaan hanya dilakukan melalui satu atau dua penyedia tertentu.

Ismet menilai dugaan tersebut perlu diperiksa untuk memastikan proses pengadaan berlangsung secara transparan dan tidak membatasi persaingan secara tidak semestinya.

Pemeriksaan, menurut MTB, perlu mencakup perencanaan kebutuhan buku oleh sekolah, proses pemilihan penyedia, kewajaran harga, hingga kesesuaian barang yang diterima dengan nilai pembayaran.

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga menjadi salah satu aspek yang diminta untuk ditelusuri, terutama terkait kesesuaian belanja dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran terkait.

Selain pengadaan buku, MTB turut menyoroti kegiatan perjalanan wisata siswa SMP atau turwista di Kabupaten Tegal. Dalam aduannya, organisasi tersebut menduga terdapat pengarahan agar sekolah menggunakan jasa penyedia tertentu, yakni Tijani Tour.

MTB juga meminta klarifikasi mengenai informasi hubungan kekerabatan pemilik agen perjalanan tersebut dengan Bupati Tegal. Menurut organisasi itu, informasi tersebut perlu diperiksa untuk memastikan tidak ada intervensi atau konflik kepentingan dalam proses pemilihan penyedia.

Meski demikian, hubungan kekerabatan dengan pejabat publik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Penelusuran diperlukan untuk mengetahui apakah pemilihan penyedia dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku atau dipengaruhi arahan pihak tertentu.

MTB berharap aparat penegak hukum memeriksa dokumen penawaran, perjanjian kerja sama, komunikasi terkait kegiatan, serta mekanisme pemilihan penyedia jasa tur wisata siswa.

Sorotan berikutnya berkaitan dengan program revitalisasi SMP Tahun Anggaran 2026 tahap pertama yang disebut mencakup sekitar 14 sekolah penerima bantuan.

MTB menduga terdapat pengarahan kepada pihak sekolah untuk menunjuk pihak ketiga tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan revitalisasi. Organisasi tersebut meminta mekanisme penentuan pelaksana, penggunaan anggaran, bukti transaksi, dan laporan pertanggungjawaban diperiksa.

Menurut MTB, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, organisasi tersebut berharap aparat menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan kewenangan hukum.

Dalam laporan itu, MTB turut meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai mengetahui proses pengadaan dan pelaksanaan program pendidikan. Pihak-pihak tersebut meliputi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, kepala bidang sarana dan prasarana, pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Tegal, serta sejumlah kepala sekolah.

Penyebutan jabatan dan pihak dalam pengaduan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Tanggung jawab masing-masing pihak perlu ditentukan melalui pemeriksaan objektif dan berdasarkan bukti yang sah.

MTB berharap Kejari Kabupaten Tegal menelaah laporan yang disampaikan dan memberikan tindak lanjut sesuai prosedur hukum. Organisasi tersebut menilai transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan penting untuk memastikan penggunaan dana benar-benar sesuai kebutuhan sekolah dan kepentingan peserta didik.

Hingga bahan berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan mengenai tuduhan tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, pengurus MKKS SMP, pihak sekolah, maupun Tijani Tour.

Tindak lanjut Kejari Kabupaten Tegal diharapkan dapat memperjelas dugaan yang disampaikan MTB sekaligus memastikan pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan berjalan sesuai ketentuan.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Rico melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Medan, Muhammad Sofyan, saat Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Medan 2026 di Kampus 2 Taman Pendidikan Islam Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Amplas, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Ajak Santri Kuasai Teknologi dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2045

Sejumlah pejabat dan tokoh turut hadir, di antaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Impun Siregar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Hasan Matsum, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan Agus Maryono, serta pimpinan pondok pesantren se-Kota Medan.

Dalam sambutan Menteri Agama yang dibacakan Sofyan, santri disebut memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Jika dahulu ulama dan santri turut berjuang merebut serta mempertahankan kemerdekaan, kini perjuangan tersebut perlu dilanjutkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi, inovasi, serta penguatan akhlak dan integritas.

Peringatan Hari Santri setiap 22 Oktober juga menjadi momentum untuk mengenang perjuangan ulama dan santri dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa penting yang disoroti adalah Resolusi Jihad yang dicetuskan KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945.

Seruan tersebut menjadi bagian dari sejarah perjuangan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan membangkitkan semangat perlawanan rakyat yang mencapai puncaknya dalam peristiwa 10 November 1945.

Menurut amanat tersebut, penghormatan terhadap jasa para ulama dan pendahulu tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial. Nilai perjuangan perlu diteruskan melalui pengabdian, karya, dan kontribusi nyata bagi bangsa.

Para santri juga diajak mempersiapkan diri menghadapi Indonesia Emas 2045, ketika Indonesia genap berusia 100 tahun. Untuk mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, diperlukan sumber daya manusia yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki akhlak mulia.

Dalam sambutan itu, santri diingatkan agar tidak mempertentangkan tradisi pesantren dengan kemajuan zaman. Penguasaan ilmu agama perlu berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga santri mampu mempertahankan nilai-nilai keislaman sekaligus terbuka terhadap perubahan.

Selain itu, santri diharapkan menjadi pelopor kemajuan ilmu pengetahuan, penjaga kerukunan, penggerak kemandirian ekonomi, dan pihak yang turut menjaga kelestarian lingkungan.

Nilai-nilai agama juga diharapkan menjadi landasan untuk menyebarkan kedamaian, merawat persaudaraan, serta membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu disikapi dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026, para santri dan keluarga besar pesantren diajak untuk terus menjaga tradisi, mengembangkan inovasi, memperkuat persaudaraan, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.

"Selamat Hari Santri Tahun 2026. Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas!" demikian pesan penutup dalam sambutan Menteri Agama.* (dh)

JAKARTA — Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertimbangkan melaporkan Dian Sandi Utama ke Polda Metro Jaya setelah mendengar kesaksian kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 22 Oktober 2026.

Dokter Tifa menilai keterangan Dian dalam persidangan menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usul foto ijazah Jokowi yang diunggah ke media sosial X pada 1 April 2025.

Baca Juga:

• Dokter Tifa Soroti Asal-usul Foto Ijazah Jokowi, Dian Sandi Mengaku Tak Pernah Melihat Dokumen Asli

"Saya perlu sampaikan bahwa berdasarkan dari keterangan yang diberikan oleh saksi tadi dan hasil pemeriksaan silang kami, terbukti bahwa yang menjadi biang keladi dari semua keributan selama 600 hari ini adalah ya orang ini (Dian Sandi) ya," ujar Dokter Tifa kepada awak media seusai persidangan.

Menurut Dokter Tifa, persoalan tersebut berkaitan dengan cara informasi mengenai ijazah Jokowi disampaikan kepada masyarakat.

Ia menilai keterangan dalam unggahan Dian dapat membuat publik mengira bahwa gambar yang dipublikasikan berasal dari pemotretan langsung dokumen asli.

"Ini adalah pengecohan, pengelabuan, ya, karena seluruh masyarakat Indonesia dibuat seakan-akan percaya bahwa dia melakukan pemotretan atau membuat foto asli dari ijazah Joko Widodo," kata Dokter Tifa.

Ia mengatakan tim hukumnya sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap Dian atas persoalan tersebut.

"Untuk itu kami pertimbangkan untuk melaporkan Dian Sandi ini laporan polisi ke Polda Metro Jaya karena telah memberikan keterangan palsu kepada masyarakat dan melakukan pengelabuan, sehingga mungkin nanti akan kami pertimbangkan beberapa pasal yang terkait dengan hal ini," tegas Dokter Tifa.

Hingga berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam bahan pemberitaan ini, rencana tersebut masih berupa pertimbangan. Belum ada informasi mengenai laporan polisi yang telah resmi diajukan.

Dian Sandi Akui Mengunggah Gambar dari Akun Hyperpoison

Dalam persidangan, Dian Sandi menjelaskan bahwa foto yang diunggahnya bukan berasal dari pengambilan gambar langsung terhadap dokumen fisik ijazah Jokowi.

Ia memperoleh berkas digital tersebut setelah mengunduh gambar dari akun lain di X bernama Hyperpoison.

Jaksa penuntut umum kemudian mempertanyakan dasar keyakinan Dian ketika menyebut gambar itu sebagai ijazah asli Jokowi.

"Tadi kan saudara bilang membuat utas (unggahan). Saudara bilang enggak kalau ijazah Pak Jokowi asli di situ?" tanya jaksa kepada Dian Sandi.

"Saya mengatakan, asli," jawab Dian Sandi.

Dian menjelaskan bahwa keyakinannya tidak hanya didasarkan pada gambar yang diunggah akun Hyperpoison.

Ia mengaku pernah mendapat informasi mengenai riwayat pendidikan Jokowi dari Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang disebutnya sebagai teman kuliah Jokowi.

Menurut Dian, ia mengenal Andi Pramaria ketika bekerja sebagai Staf Khusus Gubernur NTB pada 2018.

Saat itu, Andi Pramaria menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan.

"Pertama, saya mengetahui perkuliahan Pak Jokowi ini, tahun 2018 melalui salah satu teman kuliahnya yang kebetulan satu rekan kerja waktu itu di NTB bersama saya. Saya dulu Staf Khusus Gubernur Bidang Kehutanan dan beliau waktu itu adalah Kepala Dinas Kehutanan. Namanya Pak Andi Pramaria," jelas Dian Sandi.

Ia mengatakan Andi Pramaria telah menceritakan pengalamannya berkuliah bersama Jokowi sebelum foto ijazah tersebut menjadi perbincangan publik pada 2025.

"Beliau (Andi Pramaria) menceritakan saya jauh-jauh hari sebelum tahun 2025 ini. Mungkin karena kebanggaan beliau pernah berkuliah dengan seorang Presiden, makanya beliau banyak bercerita ke orang-orang bahwa beliau adalah teman kuliahnya Pak Jokowi," tambah Dian Sandi.

Dian juga mengaku pernah menerima foto Andi Pramaria bersama Jokowi dalam momen wisuda pada 2022.

"Bahkan, data-data, beberapa gambar tentang kuliahnya Pak Jokowi itu saya sempat dikirimkan, pada tahun 2022 oleh Pak Andri Pramaria, yaitu berupa foto beliau sedang wisuda sama Pak Jokowi," kata Dian.

Dian mengatakan kepercayaannya terhadap reputasi Andi Pramaria turut memperkuat keyakinannya mengenai riwayat pendidikan Jokowi.

Ia juga menyebut kepercayaannya kepada Jokowi dan keterangan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai dasar keyakinannya.

"Tentu karena saya mempercayai reputasi dan integritas dari teman yang tadi saya sampaikan. Kedua, saya juga memercayai Pak Jokowi. Ketiga, karena otoritas UGM pernah menyampaikan Pak Jokowi memang berkuliah di UGM," tutur Dian Sandi.

Dokter Tifa Soroti Dugaan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah

Selain mempersoalkan unggahan foto di media sosial, Dokter Tifa juga menyinggung kemungkinan adanya persoalan hukum terkait keterangan saksi mengenai riwayat nama Jokowi yang disebut tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Ia mengatakan tim hukumnya berencana mengonfrontasikan keterangan saksi dengan keterangan Jokowi secara langsung dalam persidangan.

"Sebab jika Saudara Joko Widodo menyampaikan pernyataan yang berbeda, maka saksi ini melakukan keterangan palsu di bawah sumpah, melanggar Pasal 373, terancam hukuman 7 tahun," ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Dokter Tifa mengenai kemungkinan konsekuensi hukum apabila ditemukan perbedaan keterangan.

Penentuan apakah suatu keterangan memenuhi unsur tindak pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukti, dan penilaian aparat penegak hukum maupun pengadilan.

Karena itu, dugaan keterangan palsu yang disampaikan Dokter Tifa belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Saksi Sebelumnya Mengaku Tidak Melihat Ijazah Jokowi Secara Langsung

Dalam persidangan sebelumnya, dua orang yang disebut sebagai relawan Jokowi, yakni Andi Azwan dan Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik, juga memberikan keterangan mengenai sumber pengetahuan mereka tentang ijazah Jokowi.

Andi Azwan mengaku mengetahui ijazah tersebut melalui internet, termasuk unggahan Dian Sandi.

Sementara itu, Freddy Damanik mengatakan bahwa ia melihat hasil pemindaian atau scan ijazah ketika berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo.

Keterangan Freddy menjadi sorotan karena pada Oktober 2025, ia bersama Ketua Umum Projo Budi Arie dan sejumlah pengurus lainnya disebut pernah menyampaikan bahwa mereka telah diperlihatkan keaslian ijazah Jokowi.

Namun, dalam persidangan Dokter Tifa, Freddy memberikan keterangan bahwa yang dilihatnya adalah hasil scan ijazah.

Perbedaan antara melihat dokumen fisik dan melihat hasil pemindaian menjadi bagian dari persoalan yang diperdebatkan dalam pemeriksaan saksi.

Meski demikian, perbedaan keterangan tersebut perlu dinilai berdasarkan konteks, bukti, serta penjelasan lengkap dari setiap saksi.

Asal-usul Foto dan Keaslian Dokumen Merupakan Dua Persoalan Berbeda

Kesaksian Dian Sandi menempatkan asal-usul gambar digital sebagai salah satu persoalan yang disoroti dalam sidang Dokter Tifa.

Dian mengakui memperoleh gambar dari akun Hyperpoison, tetapi menyatakan keyakinannya mengenai keaslian gambar berdasarkan informasi yang pernah diterimanya tentang riwayat pendidikan Jokowi.

Sementara itu, Dokter Tifa mempertanyakan penggunaan istilah ijazah asli dalam unggahan tersebut dan mempertimbangkan pelaporan ke kepolisian.

Asal-usul sebuah gambar digital dan keaslian dokumen yang ditampilkan merupakan dua persoalan berbeda.

Fakta bahwa seseorang memperoleh gambar dari akun lain tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dokumen yang ditampilkan palsu.

Sebaliknya, keyakinan pengunggah juga tidak dengan sendirinya membuktikan keaslian dokumen.

Pembuktian mengenai persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap bukti yang relevan.

Adapun perkara yang sedang disidangkan terhadap Dokter Tifa berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik, sehingga setiap tudingan maupun keterangan yang muncul harus ditempatkan sesuai konteks hukum dan proses pembuktiannya.* (tm/ad)

MEDAN — Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu'arif dalam perkara dugaan suap proyek yang menjerat keduanya.

Di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Ondim mengatakan pertemuannya dengan Yaqub hanya membahas pekerjaan, bukan uang proyek.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Ajak Santri Kuasai Teknologi dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2045

Sidang dipimpin hakim ketua Asad Rahim Lubis, didampingi Cipto Hosari Nababan dan Syah Rizal.

Ondim yang mengenakan kemeja batik menegaskan tidak menerima uang dari Yaqub, kontraktor yang didakwa dalam perkara tersebut.

"Saya tidak menerima uang dari Yaqub, waktu itu hanya mempertanyakan kerjaan ke Pak Yaqub," ujar Ondim.

Ia juga membantah adanya pembicaraan mengenai uang proyek ketika bertemu dengan Yaqub.

"Mohon maaf, pagi itu bertemu saudara Yaqub mempertanyakan kerjaan dan tidak ada membahas soal duit," ungkap Ondim.

Dalam persidangan, Ondim menjelaskan bahwa Yaqub bukan bagian dari tim sukses resminya dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Langkat 2024.

Namun, ia mengakui Yaqub turut membantu pemenangannya.

"Mohon maaf Pak, Yaqub bukan masuk timses saya waktu pilkada tapi dia hanya membantu," ujar Ondim di hadapan majelis hakim.

Keterangan tersebut mengungkap hubungan antara Ondim dan Yaqub dalam konteks politik sebelum perkara dugaan suap proyek ini bergulir.

Meski mengakui adanya bantuan saat pilkada, Ondim membantah menerima uang dari Yaqub dalam pertemuan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka setelah menangkapnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan dugaan suap proyek di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

KPK juga menetapkan Yaqub Abdhal Al Mu'arif, pihak swasta yang bergerak sebagai kontraktor, sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tujuh orang.

Mereka terdiri atas Ondim, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, serta lima orang dari pihak swasta.

Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi berbeda, yakni Langkat, Binjai, dan Medan.

KPK juga mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pemberian uang kepada pejabat daerah dalam pelaksanaan proyek.

Namun, dalam persidangan, Ondim membantah menerima uang dari Yaqub dan menyatakan pertemuan mereka hanya membahas pekerjaan.

Keterangan Ondim sebagai saksi menjadi bagian dari proses pembuktian perkara yang menjerat Yaqub.

Fakta mengenai dugaan pemberian uang, hubungan para pihak, serta keterkaitannya dengan proyek pemerintah akan dinilai berdasarkan alat bukti dan keterangan yang terungkap di persidangan.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
* (d/ad)

JAKARTA — Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asal-usul foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di media sosial.

Persoalan itu mengemuka dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 22 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Drama Sidang Ijazah Jokowi! Pengacara Dokter Tifa Cecar Jaksa, Hakim Beri Peringatan

Pengakuan itu disampaikan Dian ketika menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) mengenai sumber pengetahuannya tentang ijazah Jokowi.

"Saudara pernah lihat enggak ijazah aslinya Pak Jokowi?," tanya JPU.

"Saya belum pernah melihat," jawab Dian Sandi.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan saksi, terutama karena Dian sebelumnya mengunggah gambar yang disebutnya sebagai ijazah asli Jokowi di akun X pribadinya, @DianSandiU.

Di hadapan majelis hakim, Dian menjelaskan bahwa foto ijazah yang diunggahnya berasal dari komentar sebuah akun anonim bernama Hyperpoison.

Ia mengaku tidak mengenal pemilik akun tersebut.

Menurut Dian, peristiwa itu bermula ketika ia membuat utas di media sosial yang membahas perjalanan kuliah Jokowi.

Utas tersebut kemudian mendapat komentar dari akun Hyperpoison yang menyertakan gambar dokumen yang disebut sebagai ijazah Jokowi.

"Saya membuat sebuah utas yang menceritakan tentang perjalanan kuliahnya Pak Jokowi. Lalu kemudian setelah itu ada akun Hyperpoison namanya, berkomentar di dalam di utas itu," kata Dian di ruang sidang.

Dian kemudian mengunduh gambar yang disertakan dalam komentar tersebut dan mengunggahnya kembali ke akun X miliknya.

Ia menegaskan bahwa gambar itu bukan diperoleh melalui pemeriksaan langsung terhadap dokumen fisik ijazah Jokowi.

"Dia berkomentar di situ lalu saya mendownload gambar tersebut atau ijazah tersebut dan saya posting ulang," ucapnya.

Dengan demikian, berdasarkan keterangannya di persidangan, sumber gambar yang diunggah Dian adalah kiriman dari akun anonim di media sosial, bukan dokumen yang ia lihat secara langsung.

Sebelum mengunggah gambar tersebut, Dian mengaku mencocokkannya dengan sejumlah informasi mengenai ijazah Jokowi yang diketahuinya.

Ia mengatakan menemukan kesamaan antara gambar yang diperolehnya dari akun Hyperpoison dan gambar yang pernah dipublikasikan dalam acara reuni Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2022.

"Lalu saya mencocokkan dengan beberapa informasi-informasi terkait tentang ijazah ini dan pada saat saya mencocokkan itu, saya menemukan persis sama dengan yang pernah terpublikasi di acara reuni UGM pada tahun 2022," ujarnya.

Namun, dalam keterangannya, Dian tetap menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat secara langsung ijazah asli Jokowi.

Pencocokan yang ia lakukan, menurut keterangannya, berdasarkan informasi dan gambar yang pernah dipublikasikan.

JPU juga menyoroti keterangan yang ditulis Dian saat mengunggah gambar tersebut.

Dalam unggahannya, Dian menggunakan istilah ijazah asli Jokowi ketika menanggapi perdebatan warganet mengenai fotokopi ijazah.

Jaksa kemudian membacakan keterangan yang tercantum dalam unggahan tersebut.

"Mohon izin, mungkin barang buktinya terkait dengan akun X-nya atas nama Dian Sandi. Di sini ada caption ya, dengan kata-katanya: 'Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada utas, biar kalian tenang lebarannya ini saya upload yang asli'. Betul ini Saudara yang membuat caption ini?," tanya JPU.

Dian membenarkan bahwa keterangan tersebut ditulis olehnya.

"Betul, saya yang menulisnya," jawab Dian.

Jaksa kemudian menanyakan apakah gambar ijazah itu mengalami penyuntingan sebelum diunggah ke media sosial. Dian membantah telah mengedit gambar tersebut.

"Tidak ada sama sekali. Saya mendownload dan memposting sesuai dengan yang dikirim lewat komentar aslinya dari Hyperpoison," ujarnya.

Keterangan Dian Sandi tersebut menyoroti persoalan mengenai sumber gambar yang beredar di media sosial dan dasar penggunaan istilah ijazah asli dalam unggahannya.

Di satu sisi, Dian menyatakan tidak pernah melihat langsung ijazah asli Jokowi.

Di sisi lain, ia mengaku menyebut gambar yang diunggahnya sebagai ijazah asli setelah mencocokkannya dengan informasi dan gambar yang pernah dipublikasikan sebelumnya.

Adapun Dokter Tifa mempertanyakan asal-usul gambar tersebut dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjeratnya.

Pemeriksaan saksi menjadi bagian dari proses hukum untuk mendalami keterangan dan bukti yang diajukan para pihak.

Meski demikian, keterangan saksi mengenai sumber gambar tidak dengan sendirinya membuktikan keaslian atau ketidakaslian ijazah yang dipersoalkan.

Penilaian atas bukti dan keterangan para pihak tetap menjadi bagian dari proses persidangan.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah Jokowi.

Selama proses hukum masih berlangsung, seluruh keterangan dan tudingan yang muncul di persidangan perlu ditempatkan sesuai konteksnya dan tidak dianggap sebagai kesimpulan hukum yang telah berkekuatan tetap.* (in/ad)

JAKARTA — Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 22 Oktober 2026, diwarnai perdebatan antara jaksa penuntut umum (JPU) dan tim kuasa hukum terdakwa.

Perdebatan terjadi ketika kuasa hukum Dokter Tifa mempersoalkan keterbatasan waktu untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Baca Juga:

• Jokowi Didorong Jadi Ketua Umum PSI, Bro Ron: Bapak Naik One Level Lagi, Kita Tunggu Kejutannya!

"Saya mohon izin, mohon izin sampaikan Majelis, mohon izin agar diberi kesempatan juga Majelis kami berbicara," kata tim advokat dokter Tifa, Abdullah Alkatiri, dalam persidangan.

Jaksa penuntut umum Tri Yanti Merlyn Christin kemudian menyela.

Ia mengatakan tim advokat juga kerap mengajukan keberatan ketika jaksa sedang bertanya kepada saksi.

"Majelis, mohon izin Majelis. Tadi kan juga pada saat kami (JPU) berbicara, advokat kan juga bisa keberatan, begitu pula dengan kami, kami juga bisa keberatan apabila ada yang menyimpulkan. Mohon izin Majelis," kata JPU Tri Yanti Merlyn Christin dalam persidangan.

Alkatiri memprotes interupsi tersebut. Ia menilai jaksa kerap ingin berbicara ketika tim kuasa hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi.

"Silakan Jaksa duduk di tengah kalau mau ditanya. Apakah ini sidang atau pidato Majelis? Mohon izin," kata Alkatiri.

Hakim ketua kemudian turun tangan untuk meredakan perdebatan.

Hakim meminta kuasa hukum menyampaikan pertanyaan secara jelas dan tidak langsung menarik kesimpulan dari jawaban saksi.

Kesimpulan, menurut hakim, dapat disampaikan setelah pemeriksaan selesai.

"Nanti (setelah pemeriksaan) disimpulkan. Disampaikan kepada advokat juga. Advokat, ya. Nah, jadi nanti pertanyaannya yang lebih jelas, begitu ya. Ini kami bukan memotong, asal memotong. (Pasal) 214 ayat 7, kami bisa meluruskan gitu ya, menolak pertanyaan. Silakan tadi pertanyaannya yang tegas saja." tutur Hakim.

Ketegangan kembali muncul ketika hakim mengingatkan Dokter Tifa mengenai keterbatasan waktu pemeriksaan saksi.

Dokter Tifa meminta tambahan waktu karena merasa belum selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama.

Ia juga menyebut saksi kedua tidak hadir dalam persidangan. Pernyataan itu disampaikan setelah sebelumnya jaksa menyebut hanya akan menghadirkan satu saksi.

"Masih banyak (pertanyaan), Yang Mulia. Yang Mulia, ini masih pagi sekali, dan saksi yang kedua juga tidak hadir," ujar dokter Tifa dalam persidangan.

Jaksa kemudian menyampaikan bahwa saksi kedua sebenarnya telah berada di lokasi persidangan.

"Mohon izin, saksi kedua sudah hadir, Majelis," kata jaksa.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, hakim meminta Dokter Tifa mempercepat penyampaian pertanyaan kepada saksi.

Pemeriksaan kemudian berlanjut, meskipun masih diwarnai sejumlah perdebatan kecil antara jaksa dan tim advokat.

Setelah pemeriksaan saksi serta penyampaian tanggapan dari jaksa dan terdakwa, hakim menskors persidangan pada pukul 12.00 WIB.

Sidang dijadwalkan kembali berlangsung pada pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, pada awal persidangan, jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa mereka hanya menghadirkan Dian Sandi Utama sebagai saksi.

Padahal, jaksa sebelumnya berencana menghadirkan dua orang saksi, yakni Dian Sandi Utama dan Dumatno.

Keterbatasan waktu pemeriksaan kemudian menjadi salah satu persoalan yang diprotes tim kuasa hukum Dokter Tifa.

Mereka menilai waktu pemeriksaan yang diberikan kepada jaksa tidak bisa disamakan dengan waktu yang dibutuhkan pihak terdakwa.

Alkatiri mengatakan jaksa hanya menggunakan waktu sekitar satu jam karena merasa pemeriksaan telah mencukupi.

Sementara itu, tim advokat Dokter Tifa menilai pertanyaan mereka belum seluruhnya terjawab.

"JPU itu satu jam karena memang bahannya sudah habis. Karena memang bilang 'sudah cukup'. Kami (tim advokat dokter Tifa) belum pernah mengatakan 'sudah cukup'. Jadi tidak bisa dibikin apple-to-apple," kata Alkatiri.

Ia menegaskan tim advokat tidak mempermasalahkan apabila jaksa membutuhkan waktu lebih lama untuk memeriksa saksi.

Namun, menurut dia, kebutuhan waktu kedua pihak berbeda karena pemeriksaan yang dilakukan tim kuasa hukum belum selesai.

"JPU bukan karena mau dua jam, tiga jam, kami tidak keberatan. Tapi karena menyatakan satu jam sudah cukup, beda dengan kami. Kami belum cukup," ujarnya.

Dian Sandi Utama merupakan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sebelumnya mengunggah foto ijazah Jokowi melalui akun X miliknya pada 1 April 2025.

Unggahan tersebut kemudian menjadi perhatian publik di tengah polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI itu.

Adapun Dumatno merupakan sosok yang turut disebut dalam polemik tudingan ijazah palsu Jokowi.

Sejumlah pihak yang meragukan keaslian ijazah tersebut menyebut Dumatno sebagai sosok asli dalam dokumen yang dipersoalkan.

Sidang Dokter Tifa pada Kamis, 22 Oktober 2026, merupakan kelanjutan persidangan pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya, persidangan tersebut mengagendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Perkara yang menjerat Dokter Tifa berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah Jokowi.

Jalannya persidangan masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dan penyampaian keterangan para pihak di hadapan majelis hakim.
* (km/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menyiapkan generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca Juga:

• Deden Prayoga Kawal Pengukuhan Pengurus Koperatif, Slank Meriahkan Acara di Deli Serdang

Kegiatan tersebut berlangsung di Kampus 2 Taman Pendidikan Islam Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah, Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, Kamis, 22 Oktober 2026.

Upacara tersebut mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas".

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Impun Siregar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Hasan Matsum, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan Agus Maryono, serta sejumlah pimpinan pondok pesantren di Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Sofyan membacakan sambutan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Amanat itu menekankan bahwa santri memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa.

Jika dahulu para santri bersama ulama berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kini perjuangan tersebut perlu dilanjutkan melalui pendidikan, penguasaan teknologi, pengembangan inovasi, serta penguatan akhlak dan integritas.

Peringatan Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober juga menjadi momentum untuk mengenang kontribusi ulama dan santri dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Salah satu peristiwa penting yang menjadi dasar peringatan tersebut adalah Resolusi Jihad yang dicetuskan KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945.

Seruan tersebut membangkitkan semangat umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan dan turut mendorong perlawanan rakyat yang mencapai puncaknya pada peristiwa 10 November 1945.

Menurut amanat Menteri Agama yang dibacakan Sofyan, perjuangan para ulama dan santri tidak cukup dikenang melalui kegiatan seremonial.

Penghormatan terhadap jasa para pendahulu harus diwujudkan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi masyarakat serta negara.

Dalam sambutannya, Menteri Agama mengingatkan bahwa santri tidak perlu mempertentangkan tradisi pesantren dengan kemajuan zaman.

Pendidikan agama justru perlu berjalan beriringan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Para santri diingatkan agar tidak mempertentangkan tradisi pesantren dengan kemajuan zaman. Penguasaan ilmu agama harus berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga santri mampu menjadi generasi yang teguh memegang nilai-nilai keislaman sekaligus terbuka terhadap perubahan", ujar Sofyan.

Pesan tersebut menekankan pentingnya membentuk generasi santri yang memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi tetap mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menjawab tantangan masa depan.

Indonesia Emas 2045 menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun tersebut, Indonesia akan genap berusia 100 tahun sejak kemerdekaannya.

Untuk mencapai cita-cita sebagai negara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, Indonesia membutuhkan generasi muda yang berpengetahuan luas, berkarakter, serta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.

Selain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, para santri juga diharapkan menjadi pelopor kemajuan, penjaga kerukunan, penggerak kemandirian ekonomi, dan pihak yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Nilai-nilai agama diharapkan menjadi landasan untuk menyebarkan kedamaian, menjaga persaudaraan, serta membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Perbedaan juga perlu disikapi dengan semangat kebersamaan agar kerukunan dalam kehidupan berbangsa tetap terjaga.

Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026, pemerintah berharap keluarga besar pesantren terus menjaga tradisi keilmuan sekaligus mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Amanat Menteri Agama ditutup dengan ajakan kepada seluruh santri untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan kemampuan diri, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa.

"Selamat Hari Santri Tahun 2026. Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas!"
* (ad)

SOLO — Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di daerah menginginkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum PSI.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Jokowi saat Bro Ron bersama rombongan menemui mantan presiden itu di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 21 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Eks Penyidik KPK Kritik Usulan Luhut soal Kerugian Negara Bukan Korupsi: Negara Bisa Kehilangan Triliunan Rupiah

"Kehadiran kami di sini untuk menindaklanjuti permohonan kader-kader kami yang ada di daerah yang sudah tidak sabar lagi, Bapak naik one level lagi," kata Bro Ron usai menemui Jokowi, Rabu (21/10/2026).

Menurut Bro Ron, aspirasi agar Jokowi memimpin PSI datang dari sejumlah daerah.

Ia mencontohkan pengurus PSI dari Cirebon yang menyampaikan keinginan serupa sekitar dua pekan sebelumnya.

Namun, usulan kader tidak hanya mengarah pada jabatan ketua umum.

Sebagian kader juga menginginkan Jokowi menempati posisi lain, termasuk dewan pembina partai.

" Ada yang menginginkan jadi ketua umum, ada yang menjadi pembina, semua kita tampung. Tidak ada yang kita tahan, tidak ada yang kita sembunyikan," kata Bro Ron.

Bro Ron mengatakan PSI akan menampung aspirasi dari kader di daerah.

Ia menyebut partainya mengusung konsep keterbukaan sehingga masukan dari tingkat akar rumput menjadi bagian dari pertimbangan organisasi.

Meski begitu, keputusan mengenai posisi Jokowi dalam struktur kepengurusan PSI tetap berada di tangan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Hingga pertemuan tersebut berlangsung, Bro Ron belum memberikan kepastian mengenai tanggapan Jokowi atas usulan para kader.

Ia meminta publik menunggu perkembangan selanjutnya.

"Kita lihat lagi nanti surprisenya ya. Sama seperti di Bandung menunjukkan kartu itu kan surprise. Kita tunggu aja surprise-nya," kata dia.

Pernyataan tersebut membuka kemungkinan adanya pengumuman mengenai peran Jokowi di PSI dalam agenda partai berikutnya.

Bro Ron tidak menutup kemungkinan pengumuman itu disampaikan saat kegiatan PSI di Surabaya pada Kamis, 22 Oktober 2026.

"Bisa saja di Surabaya, bisa juga nantinya. Intinya, pesan dari akar rumput sudah kita sampaikan ke Bapak," ujarnya.

Bro Ron optimistis keterlibatan Jokowi dalam struktur kepengurusan PSI akan memberikan dampak positif bagi partai.

Ia menilai mantan presiden tersebut masih memiliki daya tarik kuat di tengah masyarakat.

Menurut dia, setiap kali Jokowi mengunjungi suatu daerah, banyak warga yang berusaha mendekat untuk bersalaman atau berfoto bersama.

"Kita sudah lihat kan ke mana pun Bapak pergi sudah pasti dikerumunin. Paspampres saja selalu kewalahan mengadang masyarakat yang ingin bersalaman atau berfoto sama Bapak," kata dia.

Ia kemudian mengaitkan daya tarik Jokowi dengan identitas PSI yang menggunakan simbol gajah.

"Itulah perbedaannya. Ya tentunya magnet kita magnetnya gajah," lanjutnya.

Aspirasi kader yang disampaikan Bro Ron tersebut menjadi salah satu perkembangan dalam pembahasan mengenai kemungkinan peran Jokowi di PSI.

Namun, sampai ada keputusan resmi dari partai, keinginan sejumlah kader agar Jokowi menjadi ketua umum maupun menduduki posisi dewan pembina masih sebatas usulan, bukan keputusan final.* (ts/ad)

MEDAN — Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan 29 orang dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Panglima Denai, Gang Jati, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Rabu malam, 21 Oktober 2026.

Dari hasil pemeriksaan awal, 27 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.

Baca Juga:

• Deden Prayoga Kawal Pengukuhan Pengurus Koperatif, Slank Meriahkan Acara di Deli Serdang

Sebanyak 29 orang yang diamankan terdiri atas 26 laki-laki dan tiga perempuan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan, mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari program Kapolri yang ditindaklanjuti Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Polisi Sonny Irawan bersama jajarannya.

"Operasi Gerebek Sarang Narkoba ini merupakan tindak lanjut program Kapolri yang dilaksanakan secara langsung oleh Kapolda Sumut bersama seluruh jajaran. Langkah ini merupakan wujud komitmen Polri untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Ferry.

Dalam operasi tersebut, seluruh orang yang diamankan menjalani pemeriksaan menggunakan alat tes narkoba.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan 10 orang positif terhadap amphetamine, methamphetamine, dan THC.

Sementara itu, 17 orang lainnya dinyatakan positif terhadap amphetamine dan methamphetamine. Adapun dua orang memperoleh hasil negatif.

Dengan demikian, total 27 dari 29 orang yang diperiksa menunjukkan hasil positif berdasarkan tes awal tersebut.

Polda Sumut menyatakan orang-orang yang memperoleh hasil positif akan menjalani penanganan lebih lanjut di Direktorat Reserse Narkoba sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Hasil tes awal tersebut menjadi dasar untuk proses penanganan berikutnya.

Status hukum setiap orang tetap perlu ditentukan berdasarkan pemeriksaan dan bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ferry menegaskan pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk membantu mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan tempat tinggal.

Karena itu, masyarakat diminta segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Polda Sumut juga menegaskan akan melanjutkan upaya pemberantasan narkotika melalui penindakan, pencegahan, serta peningkatan kerja sama dengan masyarakat.

Pelaksanaan operasi tersebut mendapat apresiasi dari kepala lingkungan dan tokoh masyarakat setempat.

Mereka menyampaikan terima kasih kepada Kapolri, Kapolda Sumut, dan jajaran Polda Sumut atas langkah pemberantasan narkoba di wilayah mereka.

Masyarakat berharap operasi serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga lingkungan tempat tinggal menjadi lebih aman dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Mereka juga berharap kerja sama antara kepolisian dan warga semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Melalui operasi tersebut, Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk menekan penyalahgunaan narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari narkotika.* (ts/ad)

DELI SERDANG — Pengukuhan pengurus Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengembangkan kreativitas, membangun kemandirian, dan berkontribusi kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026, di Jalan Besar Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tersebut turut dimeriahkan oleh band legendaris Slank.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Ingatkan ASN Waspada Investasi Bodong, Tekankan Pentingnya Mengelola Keuangan

Pengukuhan ini tidak hanya menjadi agenda penetapan kepengurusan, tetapi juga menjadi langkah untuk menyatukan visi dan memperkuat arah gerak organisasi.

Koperatif diharapkan mampu menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, kewirausahaan, solidaritas, serta kepedulian sosial.

Kehadiran Slank turut menambah semarak kegiatan.

Band yang dikenal luas di Indonesia itu juga menghadirkan daya tarik bagi peserta, khususnya kalangan muda yang menjadikan musik sebagai sarana berekspresi, membangun kebersamaan, dan memperoleh inspirasi.

Deden Prayoga menilai keberhasilan sebuah organisasi tidak cukup diukur dari kemeriahan acara atau besarnya jumlah peserta.

Menurut dia, hal yang lebih penting adalah kemampuan pengurus dalam menjalankan program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, generasi muda perlu memperoleh kesempatan, kepercayaan, dan ruang untuk mengembangkan kemampuan serta menunjukkan kontribusinya dalam kehidupan sosial.

"Pemuda bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga bagian penting dari perubahan hari ini. Melalui Koperatif, kita ingin membangun kebersamaan, menumbuhkan kreativitas, dan membuka peluang agar generasi muda mampu berdiri mandiri serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya."

Pesan tersebut menjadi salah satu landasan bagi Koperatif untuk memperkuat perannya sebagai komunitas pemuda yang produktif, inovatif, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

Dengan kepengurusan yang solid dan dukungan dari berbagai pihak, Koperatif diharapkan dapat mengembangkan program berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda dan lingkungan sekitarnya.

Pengukuhan pengurus juga menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan di tengah beragam latar belakang para anggota.

Perbedaan dipandang sebagai potensi yang dapat memperkaya gagasan sekaligus memperkuat kerja sama dalam mencapai tujuan organisasi.

Melalui semangat kolaborasi, Koperatif diharapkan mampu mendorong anak muda agar tidak hanya menjadi peserta dalam berbagai kegiatan, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menciptakan perubahan positif.

Keterlibatan berbagai pihak, termasuk kehadiran Slank dalam acara pengukuhan, turut memberi warna tersendiri bagi kegiatan tersebut.

Musik dan kreativitas diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan generasi muda serta memperkuat semangat kebersamaan.

Bagi Deden Prayoga, pengukuhan pengurus ini menjadi awal perjalanan untuk membangun komunitas yang tidak hanya aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi juga mampu menunjukkan hasil melalui kerja nyata.

Dengan semangat kebersamaan, kreativitas, dan kemandirian, Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif diharapkan terus berkembang menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta bangsa Indonesia.
* (ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal yang dinilai membuka peluang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

Sinyal itu muncul ketika Prabowo mengibaratkan jajaran menterinya sebagai tim sepak bola yang terdiri atas pemain inti, pemain cadangan, hingga pendukung.

Baca Juga:

• Eks Penyidik KPK Kritik Usulan Luhut soal Kerugian Negara Bukan Korupsi: Negara Bisa Kehilangan Triliunan Rupiah

Ia mengatakan tidak semua menteri mendapat peran utama sejak awal pemerintahan.

"Sebagaimana saya sampaikan dari awal pemerintahan kita, tidak semua pemain akan kita mainkan di awal. Ada yang cadangan, ada yang pendukung, ada yang striker," kata Prabowo.

Presiden juga meminta para menteri yang belum banyak mendapat peran agar tidak frustrasi.

Menurut dia, setiap anggota kabinet memiliki kesempatan untuk menjalankan tugasnya.

"Yang cadangan, jangan frustrasi, ada saatnya Saudara akan kita mainkan," ujarnya.

Pernyataan tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Sejumlah pengamat menilai perombakan dapat berkaitan dengan evaluasi kinerja menteri, keseimbangan politik, hingga persoalan hukum yang menyeret pejabat pemerintahan.

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai peluang reshuffle kabinet cukup besar.

Ia melihat sejumlah persoalan yang dapat menjadi pertimbangan Prabowo dalam mengevaluasi para pembantunya.

Menurut Agung, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kinerja kabinet yang dinilai belum optimal.

Ia menyinggung penurunan kepuasan publik, terutama dalam bidang ekonomi, hukum, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.

"Kemungkinannya besar, pertama, dari sisi kinerja (dimensi teknokratis) masih belum optimal terlihat dari laju penurunan kepuasan publik, utamanya di ekonomi, hukum, dan pelaksanaan kualitas program-program utama pemerintah, seperti MBG dan Kopdes," kata Agung, Kamis, 22 Oktober 2026.

Selain kinerja, Agung menilai pertimbangan politik juga dapat memengaruhi keputusan perombakan kabinet.

Menurut dia, Prabowo masih perlu menjaga keseimbangan di antara berbagai poros politik yang mendukung pemerintahannya.

"Dari dimensi politis, soal kebutuhan menyeimbangkan poros-poros politik, utamanya poros Solo sehingga Presiden memegang kendali penuh sebagai Panglima Tertinggi dan Kepala Pemerintahan," ucapnya.

Agung juga menyoroti aspek hukum yang menurut dia dapat menjadi pertimbangan dalam evaluasi kabinet.

"Ketiga, dimensi yuridis, ada pembantu presiden yang diduga tersangkut kasus korupsi," imbuhnya.

Agung menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai salah satu pejabat yang menurut penilaiannya perlu dievaluasi.

Ia menyoroti persoalan kinerja penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

"Yang lagi ramai, kinerja karhutla, jadi fokus saya ke Menteri Kehutanan, Raja Juli, parah ini, kemudian tambahan lain, Nusron Wahid, biar fokus ke kasus. Karena 2 kali mangkir dari panggilan KPK. Sebaiknya beliau mundur karena jadi beban presiden," jelas dia.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Agung mengenai pejabat yang berpotensi terkena reshuffle.

Hingga berita ini disusun, pernyataan itu tidak dengan sendirinya memastikan bahwa Raja Juli Antoni atau Nusron Wahid akan dicopot dari jabatannya.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, memiliki pandangan serupa.

Ia menilai perumpamaan pemain cadangan yang disampaikan Prabowo menunjukkan bahwa presiden memiliki sejumlah orang yang dapat diberi tanggung jawab dalam pemerintahan.

"Kalau saya bacanya presiden punya banyak stok orang RI yang siap bantu dirinya untuk dipercayakan di jabatan tertentu, apakah akan ada reshuffle? Ya adalah. Pemain cadangan artinya warming up dulu pemanasan sebelum masuk ke gelanggang keren juga Pak Prabowo," ucap Hensat.

Meski demikian, pernyataan Prabowo tentang pemain cadangan belum menjadi pengumuman resmi mengenai reshuffle kabinet.

Keputusan perombakan tetap berada di tangan presiden.

Evaluasi kinerja menteri, kebutuhan menjaga keseimbangan politik, serta persoalan hukum yang menjadi perhatian publik kini menjadi sejumlah faktor yang disorot pengamat dalam membaca kemungkinan perubahan susunan Kabinet Merah Putih.
* (d/ad)

JAKARTA — Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, mengkritik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan kerugian negara bukan bagian dari definisi tindak pidana korupsi.

Menurut Praswad, usulan tersebut berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

• Bantah Terima Suap, Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Minta Divonis Bebas

"Tanpa adanya kerugian negara, maka potensi negara kehilangan triliunan Rupiah dari korupsi sangat besar karena bisa jadi korupsinya tidak bisa dibuktikan melalui pasal lain seperti suap," kata Praswad dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Oktober 2026.

Menurut dia, unsur kerugian negara masih diperlukan untuk menjangkau berbagai bentuk korupsi yang tidak selalu melibatkan transaksi suap.

Karena itu, Praswad menilai perubahan definisi korupsi perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan celah hukum.

Praswad menjelaskan, keberadaan unsur kerugian negara dalam aturan pemberantasan korupsi memiliki latar belakang historis.

Ia menyinggung penyelewengan aset pada masa peralihan kekuasaan setelah era kolonial Belanda dan Jepang.

Menurut Praswad, Jenderal Abdul Haris Nasution pernah mengeluarkan peraturan yang menjadi salah satu dasar historis bagi ketentuan yang kini dikenal dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ia menilai pola korupsi di Indonesia masih memiliki kemiripan sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi.

Karena itu, ketentuan mengenai kerugian negara dinilai tetap relevan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Selain untuk menindak pelaku korupsi, Praswad mengatakan aturan tersebut juga diharapkan membuat pejabat lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan.

"Dan pasal kerugian negara juga diharapkan agar pejabat semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan dan hanya memutuskan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku," ujarnya.

Praswad mengakui penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor kerap menimbulkan kontroversi.

Namun, menurut dia, persoalan tersebut tidak selalu berasal dari substansi aturan, melainkan juga dapat disebabkan oleh kesalahan penafsiran hukum dan konflik kepentingan di kalangan penegak hukum.

Ia mengatakan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat tidak hanya terjadi dalam penerapan pasal yang berkaitan dengan kerugian negara.

Menurut dia, aturan pidana lainnya juga berpotensi disalahgunakan untuk menekan direksi badan usaha milik negara (BUMN) atau pejabat di kementerian dan lembaga.

"Oleh karena itu, penghapusan kerugian negara tidak serta-merta memperbaiki kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia, tapi yang paling utama adalah perbaikan integritas para penegak hukum," tuturnya.

Praswad juga mengaitkan kritiknya dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan sikap tegas terhadap koruptor, termasuk keinginan mengejar mereka hingga ke Antartika.

Menurut Praswad, perkembangan modus korupsi membuat aturan pemberantasan korupsi perlu mampu menjangkau berbagai bentuk penyimpangan, bukan hanya praktik suap.

"Semakin modern, maka koruptor akan semakin canggih melakukan korupsi yang mana korupsi tersebut tidak hanya terbatas pada suap-menyuap saja. Maka diberlakukan regulasi yang sifatnya luas seperti Pasal kerugian Negara untuk mengcover hal-hal yang seperti itu," kata dia.

Praswad turut mempertanyakan kajian Dewan Ekonomi Nasional yang merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi.

Menurut dia, konvensi internasional tersebut tidak mewajibkan Indonesia mengubah definisi korupsi yang berlaku dalam hukum nasional.

"Saya sebagai salah satu anggota panel UNCAC Vienna yang rutin diundang ke acara mereka mewakili Indonesia tidak pernah sekali pun UNCAC meminta Indonesia mengubah definisi korupsi yang berlaku. Lalu, usulan tersebut datang dari siapa?," ucap dia.

Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Konvensi tersebut menjadi salah satu rujukan internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kerugian negara tidak menjadi bagian dari definisi korupsi.

Ia mengatakan usulan tersebut didasarkan pada kajian DEN yang merujuk pada UNCAC.

"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Luhut menyatakan Prabowo menyetujui kajian yang disampaikan tim DEN.

Menurut dia, penyesuaian definisi korupsi diperlukan agar penanganan perkara di Indonesia sesuai dengan standar internasional.

"Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujar dia.

Luhut juga menyampaikan bahwa DEN akan meningkatkan penyediaan data kepada Presiden untuk mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah.

Usulan tersebut menuai tanggapan dari sejumlah pihak.

Perdebatan utamanya berkisar pada bagaimana menyeimbangkan kepastian hukum bagi pejabat dan pelaku usaha dengan kebutuhan mempertahankan instrumen hukum yang efektif untuk mengusut korupsi yang merugikan keuangan negara.
* (km/ad)

JAKARTA – Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dalam perkara dugaan suap terkait PT Toshida.

Ia menilai tuduhan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti dan meminta hakim meninjau ulang tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Bansos Labusel Memanas, Saksi Sebut Menantu Eks Bupati Labusel Bripka Yasir Ikut dalam Pencairan Dana Rp3,6 Miliar

Dalam perkara tersebut, jaksa menuntut Hery dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, denda Rp 300 juta, serta uang pengganti sebesar Rp 4,15 miliar.

Hery menegaskan dirinya tidak menerima uang sebagaimana yang dituduhkan jaksa.

Ia meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh bantahannya sebelum menjatuhkan putusan.

"Dengan tidak adanya penerimaan oleh terdakwa atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan demi hukum untuk membebaskan terdakwa Hery Susanto dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum," kata Hery dalam dupliknya.

Dalam pembelaannya, Hery membantah sejumlah dugaan penerimaan uang yang dikaitkan dengan dirinya.

Ia menyoroti keterangan Agung Winarno mengenai dugaan penyerahan uang Rp 200 juta dari Lukman Malanuang.

Menurut Hery, Agung telah mencabut keterangannya terkait penyerahan uang tersebut dan membantah bahwa uang itu diberikan untuk kepentingan Hery.

Hery juga membantah menerima uang masing-masing sebesar Rp 525 juta, Rp 275 juta, Rp 250 juta, dan Rp 150 juta.

Ia mempertanyakan dasar tuduhan mengenai sejumlah penyerahan uang yang disebut berlangsung dalam rentang 2021 hingga 2025.

Selain itu, Hery menolak tuduhan menerima hadiah berupa rumah senilai Rp 2,2 miliar.

Ia mempertanyakan tuduhan tersebut karena, menurutnya, belum ada proses pembelian maupun pembayaran rumah.

"Bagaimana bisa mencicil bayar rumah dikatakan suap kan belum ada pembelian dan pembayaran rumah tersebut," tulis Hery dalam dupliknya.

Hery juga membantah menerima uang sekitar Rp 700 juta yang disebut diserahkan di kawasan Pasar Festival, Jakarta.

Ia menjelaskan, pertemuannya dengan Edi Sugandi pada pertengahan November 2025 hanya membahas persoalan keluarga dan tetangga sambil makan bersama.

Hery menegaskan pertemuan itu tidak berkaitan dengan penyerahan uang ataupun dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI terkait PT Toshida.

Seluruh bantahan tersebut merupakan pembelaan Hery dalam persidangan.

Kebenaran dalil-dalil para pihak akan dinilai oleh majelis hakim dalam putusan perkara.

Sebelumnya, JPU menuntut Hery Susanto dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis, 24 September 2026.

Jaksa menilai Hery terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Selain hukuman penjara, jaksa menuntut Hery membayar denda Rp 300 juta dan uang pengganti Rp 4,15 miliar.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan uang pengganti harus dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, harta benda Hery dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila harta bendanya tidak mencukupi, jaksa menuntut pidana penjara pengganti selama tiga tahun.

Jika hanya sebagian uang pengganti yang dibayarkan, masa pidana pengganti dapat dikurangi secara proporsional sesuai jumlah pembayaran.

Kini, Hery meminta majelis hakim mengesampingkan tuntutan tersebut dan menjatuhkan putusan bebas.

Keputusan akhir atas perkara ini berada di tangan majelis hakim setelah mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
* (km/ad)

JAKARTA – Anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan, menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang berdampak pada kualitas udara di Malaysia.

Menariknya, Kalam menggunakan bahasa Jawa saat menyampaikan sebagian seruannya dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia.

Baca Juga:

• Begini Respons Pratikno dan Anwar Usman Usai UU Wantimpres Digugat ke MK, 26 Anggota Era Prabowo Dinilai Berpotensi Bebani APBN

Sebelum menggunakan bahasa Jawa, Kalam terlebih dahulu meminta Prabowo segera mengambil tindakan untuk memadamkan api dan menghentikan pembakaran yang menyebabkan kabut asap.

"Pak Prabowo, mohon segera mengambil tindakan, padamkan api, hentikan pembakaran, dan pastikan masalah ini tidak berulang setiap tahun," kata Kalam, seperti dikutip Bernama.

Kalam berharap Indonesia dan Malaysia dapat kembali menikmati langit cerah serta udara bersih.

Menurut dia, kondisi tersebut penting agar masyarakat di kedua negara bisa hidup sehat dan damai tanpa terus dibayangi pencemaran udara akibat kebakaran hutan.

Dalam sidang Dewan Rakyat, Kalam meminta izin untuk menyampaikan sebagian pidatonya menggunakan bahasa Jawa.

Ia menduga para pemimpin Indonesia mungkin tidak memahami bahasa Melayu sehingga memilih bahasa yang dinilainya lebih mudah menjangkau pihak yang dituju.

"Dengan izin Dewan yang terhormat ini, izinkan saya berbicara dalam bahasa Jawa," ujarnya.

Setelah mendapat kesempatan berbicara, Kalam kembali menyampaikan pesan agar kebakaran hutan dan lahan segera dipadamkan.

Ia juga meminta agar praktik pembakaran dihentikan sehingga persoalan kabut asap tidak terus berulang setiap tahun.

Seruan tersebut disampaikan di tengah keluhan mengenai dampak kabut asap lintas batas yang dirasakan masyarakat Malaysia.

Persoalan ini kembali menyoroti pentingnya kerja sama Indonesia dan negara-negara tetangga dalam mencegah kebakaran hutan serta mengendalikan pencemaran udara.

Dalam pidatonya, Kalam menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat Malaysia.

Ia menyebut pencemaran udara dapat menyebabkan kesulitan bernapas, tenggorokan gatal, dan batuk.

Kondisi tersebut juga berpotensi memperburuk penyakit asma serta gangguan kesehatan lainnya.

Dampak kabut asap, menurut Kalam, tidak hanya dirasakan di sektor kesehatan.

Aktivitas pendidikan, pariwisata, dan pekerjaan di perkebunan juga ikut terganggu ketika kualitas udara memburuk.

Ia menyinggung kemungkinan sekolah harus ditutup demi melindungi siswa dari paparan udara tercemar.

Sektor pariwisata pun berisiko mengalami gangguan karena kondisi lingkungan yang tidak sehat, sementara pekerjaan di perkebunan dapat terhenti ketika kabut asap semakin pekat.

Kalam turut menyoroti nasib warga Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia.

Ketika aktivitas kerja terhenti akibat kabut asap, para pekerja berpotensi kehilangan penghasilan dan kesulitan mengirimkan uang kepada keluarga mereka di Indonesia.

Dalam pidatonya, Kalam juga mempertanyakan anggapan bahwa hutan Indonesia menjadi pemasok oksigen bagi Malaysia.

"Apakah pohon-pohon di Malaysia terbuat dari plastik? Apakah pohon-pohon itu tidak bisa menghasilkan oksigen?" katanya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik Kalam terhadap persoalan kabut asap yang dinilainya membutuhkan penanganan lebih serius dan tidak boleh terus berulang dari tahun ke tahun.

Selain meminta Prabowo bertindak, Kalam mendorong pemerintah Malaysia menggunakan jalur diplomatik untuk mencari solusi atas pencemaran udara lintas batas.

Ia mengusulkan agar Malaysia melibatkan Filipina, yang disebut sebagai Ketua ASEAN 2026 dalam materi pemberitaan, untuk mendorong penanganan regional yang lebih kuat dan efektif.

Sejumlah langkah yang diusulkan Kalam meliputi penguatan penegakan hukum bersama, penggunaan pemantauan satelit untuk sistem peringatan dini, serta pembentukan tim tanggap darurat regional.

Ia juga mendorong penguatan penerapan Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Udara Lintas Batas agar negara-negara yang terlibat memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif.

Selain itu, Kalam mengusulkan pembentukan dana regional untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran, pemulihan lahan gambut, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.

Dalam pembahasan yang sama, anggota parlemen dari Batang Lupar, Mohamad Shafizan Kepli, meminta pemerintah Malaysia mempertahankan tekanan diplomatik melalui mekanisme regional.

Shafizan juga mendorong adanya pertanggungjawaban terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran udara lintas batas.

Ia mencontohkan langkah Singapura yang telah mengeluarkan pemberitahuan tindakan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Kabut Asap Lintas Batas kepada 10 perusahaan di Indonesia yang dicurigai terlibat dalam aktivitas pembakaran penyebab kabut asap.

Shafizan kemudian mempertanyakan apakah Malaysia memiliki ketentuan hukum serupa dan apakah pemerintah akan mengambil langkah hukum seperti yang dilakukan Singapura.

Desakan dari parlemen Malaysia tersebut menunjukkan bahwa kabut asap lintas batas tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan hubungan diplomatik antarnegara.

Upaya pencegahan karhutla, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta kerja sama regional menjadi sejumlah hal yang disoroti dalam mencari penyelesaian agar kabut asap tidak kembali mengganggu kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, mengaku geram dengan sejumlah kasus dugaan mafia tanah yang mencuat di Indonesia.

Ia menyoroti perkara yang menyeret pejabat eselon I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga bos perusahaan properti Summarecon.

Baca Juga:

• Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri

Ia juga meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bertanggung jawab atas tindakan bawahannya yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Hercules melalui video yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Dalam video tersebut, ia awalnya membahas sengketa tanah di kawasan Tanah Abang, Jakarta, yang melibatkan ahli waris Sulaeman Effendi dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

GRIB Jaya mengaku bertindak sebagai pihak yang mewakili ahli waris Sulaeman Effendi, yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut berdasarkan dokumen girik.

Sementara itu, PT KAI juga mengklaim lahan yang sama dengan berbekal sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Hercules kemudian mengaitkan sengketa tersebut dengan dugaan persoalan administrasi pertanahan di kantor BPN.

Menurut dia, masalah pencatatan dan penerbitan dokumen tanah perlu ditelusuri agar tidak menimbulkan konflik kepemilikan.

"Nah makanya kemarin peristiwa lagi masalah Summarecon, pada ditangkapin semua, dan masih menyeret nama besarnya. Dari setikat hak miliknya ahli waris diubah jadi HGB," ucap Hercules dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya, Kamis (22/10/2026).

Ia juga menyampaikan kemarahannya terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Hercules menilai pimpinan kementerian perlu dimintai pertanggungjawaban apabila anak buahnya terbukti melakukan pelanggaran.

"Saya agak emosi gitu loh, agak emosi, agak marah. Menteri Nusron itu harus dimintai pertanggungjawaban. Karena ini anak buahnya yang berbuat. Masa menteri nggak tahu," tegasnya.

Selain menyinggung kasus yang berkaitan dengan Summarecon, Hercules juga menyoroti sengketa lahan di kawasan Bongkaran, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Lahan tersebut menjadi objek klaim antara pihak ahli waris dan PT KAI.

GRIB Jaya menyatakan lahan itu merupakan milik ahli waris yang mereka wakili.

Atas dasar klaim tersebut, organisasi itu meminta pemerintah mempertimbangkan lokasi lain untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hercules meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencari alternatif lahan milik negara atau badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak digunakan.

"Mau bangun perumahan yang murah buat masyarakat itu, tolong cari tanah negara yang sedang menanggur, yang di kota Jakarta ini, apa mungkin dari Kereta Api, apa dari BPN sendiri," beber Hercules.

Ia mengaku terkejut ketika Menteri PKP Maruarar Sirait bersama pihak KAI mendatangi lokasi tersebut dan menyampaikan rencana pembangunan hunian vertikal.

Menurut Hercules, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memastikan status kepemilikan lahan sebelum menjalankan pembangunan.

"Jadi itulah Ara Sirait memanfaatkan itu, langsung datangin tanah bongkaran, terus mau segera dibangun. Kamu tanya dulu, ini bukan punya Kereta Api, ini tanah milik (ahli waris) dan suratnya lengkap. Terus tiba-tiba mau dibangun, bagaimana ceritanya?" kata Hercules.

Ia kembali meminta pemerintah tidak menggunakan program pembangunan rumah murah sebagai alasan untuk mengabaikan klaim kepemilikan yang masih dipersoalkan.

"Kamu (Maruarar) jangan memanfaatkan perubahan Bapak Presiden yang baik, artinya mau bangun perumahan yang murah buat masyarakat itu, tolong cari tanah negara yang sedang menanggur yang di Kota Jakarta ini," tambahnya.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN menyatakan setiap pihak memiliki hak untuk mempertahankan klaim kepemilikan tanah melalui jalur hukum.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, menegaskan sertifikat HPL yang dimiliki PT KAI diterbitkan melalui prosedur resmi.

Ia juga menyatakan pemerintah akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

"Dan kita juga punya kewajiban hukum untuk melakukan upaya dalam rangka ada gugatan kita otomatis akan mengikuti caranya proses hukum ini yang sedang berjalan," ungkapnya singkat saat ditemui di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Hukum dan Advokasi GRIB Jaya sekaligus kuasa ahli waris, Wilson Collin, membantah anggapan bahwa pihaknya menduduki lahan secara ilegal.

Menurut Wilson, ahli waris memiliki dasar klaim berupa dokumen Eigendom Verponding yang tercatat atas nama Ilias Rajo Mentari dan diterbitkan pada 1923 dengan Nomor Eigendom Verponding 946.

"Direkturnya (Dirut KAI Bobby Rasyidin) juga mengatakan yang menduduki secara ilegal adalah ormas, ini bukan menduduki, karena ahli waris punya alasan," ucap Wilson, dikutip dari siaran YouTube GRIB TV.

Wilson juga menyatakan pihak ahli waris tidak pernah menjual atau melepaskan lahan tersebut kepada PT KAI maupun Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

"Tidak pernah dilepas, kalau sudah dilepas berarti kami menduduki liar. Sekarang belum ada transaksi jual beli, bagaimana menduduki liar," ujar Wilson.

Hingga kini, sengketa tersebut masih berkaitan dengan perbedaan klaim kepemilikan antara pihak ahli waris dan PT KAI.

Keabsahan dokumen serta hak atas lahan tersebut perlu dinilai melalui proses hukum yang berlaku.

Karena itu, pernyataan masing-masing pihak perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah diputuskan pengadilan.
* (km/ad)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengembalikan dana sebesar Rp160.370.283.211 atau sekitar Rp160,37 miliar ke kas negara hingga 21 Oktober 2026.

Pengembalian tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan BGN Tahun 2025.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Ingatkan ASN Waspada Investasi Bodong, Tekankan Pentingnya Mengelola Keuangan

Temuan tersebut berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam laporan pemeriksaan, terdapat dua persoalan utama, yakni rekening virtual account (VA) ganda pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran.

Lili menjelaskan, BPK menemukan 79 SPPG yang tercantum dalam persoalan rekening VA ganda.

Setelah dilakukan penelusuran, BGN menyatakan 75 SPPG terbukti memiliki rekening ganda.

Saldo dari rekening tersebut kemudian ditarik dan disetorkan kembali ke kas negara dengan total Rp78.394.130.155 atau sekitar Rp78,39 miliar.

"Dari 79 SPPG yang tercantum dalam temuan BPK RI, hasil penelusuran menunjukkan bahwa 75 rekening VA merupakan rekening ganda dan saldonya telah ditarik serta disetorkan ke kas negara. Sementara, empat rekening lainnya tidak terindikasi ganda dan masih digunakan untuk operasional," kata Lili, dalam keterangannya di terima di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Untuk mencegah rekening ganda tersebut digunakan kembali, BGN juga menonaktifkan akses user maker dan approval pada rekening terkait.

Kedua akses tersebut berkaitan dengan proses pembuatan dan persetujuan transaksi.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengendalian agar pengelolaan dana di lingkungan SPPG berjalan sesuai ketentuan.

Selain persoalan rekening VA ganda, BGN juga mengembalikan dana yang berkaitan dengan temuan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran.

Nilai pengembalian untuk temuan tersebut mencapai Rp60.494.487.276 atau sekitar Rp60,49 miliar.

Jika digabungkan dengan pengembalian saldo rekening VA ganda, total dana yang telah disetorkan BGN ke kas negara hingga 21 Oktober 2026 mencapai Rp160.370.283.211.

Meski demikian, berdasarkan angka yang disampaikan BGN, masih terdapat selisih sekitar Rp35,80 miliar dari total temuan BPK sebesar Rp196,17 miliar.

Angka tersebut merupakan selisih aritmetis dan tidak serta-merta menunjukkan seluruhnya belum diselesaikan, karena status tindak lanjut setiap temuan perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Pelaksana Tugas Inspektur Utama BGN, Gustanty Dian Fitrilia, mengatakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi salah satu fokus pengawasan internal lembaganya.

Ia menegaskan, setiap temuan BPK perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan sekaligus disertai langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak terulang.

"Setiap temuan BPK RI perlu kami tindak lanjuti secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, kami juga perlu melakukan mitigasi terhadap risiko dan penyebabnya agar kejadian serupa tidak kembali terjadi ke depannya," ucap Gustanty.

Menurut dia, BGN terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan dan penguatan sistem pengendalian intern.

Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran berjalan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami terus mendorong penguatan sistem pengendalian intern dan perbaikan tata kelola keuangan untuk memastikan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Pengembalian dana tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan BGN.

Penyelesaian seluruh temuan dan perbaikan sistem pengawasan menjadi hal penting untuk menjaga akuntabilitas anggaran, termasuk anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.
* (vv/ad)

MEDAN – Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) tahun 2024 kembali mengungkap keterangan saksi mengenai pencairan dana miliaran rupiah.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (21/10/2026), seorang saksi menyebut anggota Polres Labusel yang juga Menantu Eks Bupati Labusel, Bripka Yasir Mukhtadi Lubis, ikut berada di lokasi pencairan dana melalui CV Sri Rezeki.

Baca Juga:

• Eks Ajudan Jokowi Letjen Widi Prasetijono Jalani Sidang Tuntutan Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rp237 Miliar

Sidang yang berlangsung sejak pagi hingga sore itu beragendakan pemeriksaan empat saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labusel.

Mereka adalah Bripka Yasir Mukhtadi Lubis, Ali Rasyid yang merupakan adik terdakwa Andri, Dedi Arman selaku suami Himaliyani, serta Indrawati Nasution, Bendahara Pengeluaran Dinsos Labusel.

Dalam persidangan, Ali Rasyid mengaku melihat Yasir mengenakan seragam polisi ketika menemani dirinya, Himaliyani, dan Dedi mencairkan dana bansos di Bank Sumut di Labusel.

Ali mengatakan dana yang dicairkan mencapai Rp3,6 miliar melalui CV Sri Rezeki. Setelah pencairan, uang tersebut dikemas dalam lima bungkus plastik berwarna hitam.

"Saat itu Bripka Yasir ikut, pakai baju seragam polisi, dan menunggu di parkiran. Saat itu ada saya, Bu Himalayani dan suaminya. Kemudian kami mencairkan uang sebesar Rp3,6 miliar. Jadi, kami berempat, bersama Bripka Yasir," katanya.

Menurut Ali, pembagian bungkusan uang tersebut dilakukan setelah pencairan.

Ia mengaku membawa dua bungkus, sedangkan Dedi membawa satu bungkus. Dua bungkus lainnya, menurut kesaksiannya, dibawa Yasir.

Ali juga menyebut uang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Toyota Fortuner putih milik Yasir.

Dalam keterangannya, ia mengaku kemudian bertemu Yasir di sebuah rumah toko atau ruko.

Di lokasi itu, Yasir disebut menghitung uang dan menyerahkan Rp73 juta kepada Himaliyani sebagai fee atau imbalan proyek.

"Yasir yang menghitung uang di dalam ruko dan menyerahkan Rp73 juta ke Himalayani," ujar dia.

Kesaksian Ali diperkuat oleh keterangan Dedi Arman yang mengakui menemani istrinya mencairkan dana bansos bersama Yasir.

Dedi juga membenarkan adanya penyerahan uang Rp73 juta di sebuah ruko.

"Ya, ada pemberian uang fee proyek dan dihitung Yasir. Itu pas di ruko. Kemudian uang itu dibawa ke mobil Yasir. Kemudian kami bubar masing-masing," ucapnya.

Himaliyani, yang mengikuti persidangan di samping penasihat hukumnya, juga mengakui pertemuan dengan Yasir dan penerimaan uang Rp73 juta tersebut.

Namun, Yasir membantah keterangan para saksi ketika ditanya Ketua Majelis Hakim Cipto Hosari Parsaoran Nababan.

Ia menyatakan tidak pernah bertemu dengan Himaliyani, Dedi, maupun Ali. Yasir juga membantah memiliki mobil Toyota Fortuner putih seperti yang disebutkan para saksi.

Keterangan yang berbeda tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan saksi untuk menguji fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Dalam perkara ini, Yasir sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Labusel.

Namun, status tersebut gugur setelah Pengadilan Negeri Rantauprapat mengabulkan permohonan praperadilannya pada 4 Agustus 2026.

Putusan itu membuat Yasir dibebaskan dari tahanan.

Kasus dugaan korupsi bansos ini berkaitan dengan kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan sosial Dinsos Labusel pada 2024.

Perkara tersebut disebut memiliki pagu anggaran Rp3,9 miliar, sedangkan nilai perkara yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp1,4 miliar.

Di luar persidangan, tim penasihat hukum terdakwa Andri Budiana, David Siagian dan Kondios M. Pasaribu, mengapresiasi langkah majelis hakim yang mengonfrontasi keterangan para saksi.

"Kami mengapresiasi majelis hakim yang berani kembali memanggil para saksi untuk dikonfrontasi agar perkara ini terang benderang," ujar David.

David menyatakan kliennya tidak memiliki kewenangan dalam proses pengadaan dan hanya menjalankan pekerjaan sesuai mekanisme pengadaan melalui katalog.

Ia juga menilai belum ada fakta yang menunjukkan pelanggaran hukum atau kerja sama kliennya dengan pihak lain sebagaimana didakwakan jaksa.

Pernyataan tersebut merupakan pembelaan dari pihak terdakwa.

Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana dalam perkara ini tetap bergantung pada fakta persidangan dan putusan pengadilan.
* (mi/ad)