Menurut Armyn, sosok yang nantinya memimpin Demokrat Sumut juga harus terbuka, mau turun ke bawah untuk menyerap aspirasi kader, serta melibatkan pengurus dalam menjalankan roda organisasi.

Baca Juga:

• 'Insting Saya Lebih Cepat dari 2029', Ucapan Budi Arie soal Percepatan Sejarah Bikin Relawan Prabowo Meradang

Armyn juga menilai calon Ketua DPD Demokrat Sumut perlu memiliki rekam jejak yang bersih dari persoalan hukum. Menurutnya, hal itu penting agar partai tidak menghadapi persoalan yang berpotensi mengganggu jalannya organisasi.

"Selain itu harus bersih, terlepas dari berbagai dugaan catatan hukum agar partai tidak tersandera dan sewaktu-waktu bisa menjadi sasaran tembak," ujarnya.

Armyn mengatakan Partai Demokrat saat ini tengah menapaki jalan menuju kebangkitan seperti pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia menyebut diperlukan semangat kebersamaan, kekompakan, dan kegotongroyongan dari seluruh kader, simpatisan, serta pengurus di berbagai tingkatan untuk mencapai target tersebut.

Menurut Armyn, Demokrat memiliki dua misi besar pada Pemilu 2029. Pertama, mengantarkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kontestasi Pilpres. Kedua, mengembalikan kejayaan Demokrat dalam pemilihan legislatif, baik DPR RI maupun DPRD provinsi serta kabupaten/kota.

"Di 2029 ada dua misi besar yakni mengantarkan Ketum AHY di Pilpres dan mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di Pemilihan Legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten serta Kota," kata Armyn.

Armyn menilai masuknya Partai Demokrat dalam koalisi pemerintahan serta kinerja sejumlah kader Demokrat di pemerintahan memberikan dampak terhadap tingkat kepercayaan publik kepada partai.

Dia juga menyoroti karakter kepemimpinan AHY yang dinilainya memiliki kemiripan dengan SBY, terutama dalam hal ketenangan, kecerdasan, dan ketepatan dalam bekerja.

Menurut Armyn, citra tersebut menjadi modal penting bagi Demokrat untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Armyn mengatakan meningkatnya kepercayaan publik juga terlihat dari antusiasme sejumlah tokoh yang bergabung dengan Partai Demokrat.Armyn menyebut Sumatera Utara memiliki posisi penting dalam upaya Demokrat mengembalikan kejayaan partai.

Menurutnya, sebagai salah satu barometer politik nasional, tanda-tanda kebangkitan Demokrat harus mulai terlihat di Sumatera Utara.Dia berharap semakin banyak tokoh masyarakat, ulama, tokoh pemuda, aktivis perempuan, dan berbagai elemen masyarakat menunjukkan ketertarikan serta bergabung dengan Partai Demokrat.

Baca Juga:

• Jokowi Simpan Rahasia Target Besar PSI di 2029, "Nggak Usah Disampaikan di Sini"

"Misalnya, sudah harus mulai terlihat antusias tokoh masyarakat, ulama, tokoh pemuda, aktivis kaum perempuan dan elemen lainnya yang melirik serta membicarakan Partai Demokrat. Sebahagian sudah harus dipublikasikan bergabung," tegasnya.

Armyn juga mengingatkan agar pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab) Demokrat se-Sumatera Utara dilakukan secara objektif dan terukur.

Dia meminta peserta Musda dan Muscab tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu atau kelompok dalam menentukan figur pimpinan.

"Peserta Musda dan Muscab harus memiliki landasan berpikir untuk masa depan partai, bukan masa depan individu calon yang didukungnya," katanya.

Armyn optimistis Musda dan Muscab Demokrat se-Sumut dapat berlangsung lancar dan kondusif dengan tetap mengakomodasi suara dari kader di tingkat bawah.

Dia menilai DPP Partai Demokrat memiliki instrumen untuk mengevaluasi kinerja pengurus DPD maupun DPC selama lima tahun terakhir.

"DPP dipastikan memiliki instrumen yang cukup untuk mendeteksi dan mengevaluasi DPD Demokrat Sumut maupun DPC Kabupaten/Kota berdasar rekam jejak lima tahun ini. Tentu objektivitas akan dijadikan landasan oleh DPP dalam memutuskan," ujarnya.

Namun, dia mengatakan terdapat sejumlah figur yang dinilai memiliki kemampuan untuk membawa Demokrat Sumut kembali meraih kejayaan.

Menurut Armyn, figur tersebut disebut telah memperoleh sambutan positif dari sejumlah pengurus DPC, DPD, hingga DPP.

Baca Juga:

• PAN soal Kaesang Maju di Dapil Puan: Hak Politik, Pileg 2029 Diprediksi Kian Sengit

" Ada sejumlah figur yang dinilai sangat pas untuk mengkomandoi DPD membawa Demokrat kembali meraih kejayaannya di Sumatera Utara," pungkasnya.* (dh)

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, undangan tersebut disampaikan Ramos-Horta saat menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Jangan Asal Kambing Hitamkan Peladang Panglima Jilah Pas Badan di Istana Bela Tradisi Adat Kalbar

Fadli menjelaskan, Prabowo menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk terus membangun hubungan bertetangga yang baik dengan seluruh negara di kawasan, termasuk Timor Leste, Australia, Filipina, Thailand, Singapura, hingga Malaysia.

Selain membahas hubungan diplomatik bilateral, dalam kesempatan yang sama Prabowo turut memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah yang berlandaskan pada 17 poin Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.* (in/dh)

Panglima Jilah menyampaikan hal tersebut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Bukan Tamu Biasa! Prabowo Gandeng Sembilan Peraih Nobel Dunia di Istana untuk Genjot Riset Indonesia

"Di Kalimantan Barat itu karhutla sebenarnya sudah sering terjadi, tetapi yang menjadi pemikiran kita itu peladang yang disalahkan. Jadi peladang itu dengan perkebunan kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral," kata Panglima Jilah.

Panglima Jilah mengatakan tradisi berladang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat adat Kalimantan yang telah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum berkembangnya perusahaan perkebunan berskala besar.

Dia menjelaskan masyarakat adat memiliki kearifan lokal dalam membuka dan mengelola lahan, termasuk ketika menggunakan api.

Menurutnya, masyarakat yang membuka ladang dengan cara membakar juga melakukan pengawasan agar api tetap terkendali dan tidak merambat ke kawasan lain.

"Ya, kita masyarakat adat itu memang selalu monitoring. Jadi kalau kita membakar di lahan ladang kita, di situ kita yang akan monitoring. Dan itu tidak pernah terjadi namanya ada kebakaran hutan. Sebelum adanya perkebunan, di Kalimantan itu sudah ada namanya berladang. Dari zaman dulu, ribuan tahun yang lalu bahkan," ujarnya.

Panglima Jilah juga meminta kebijakan terkait larangan pembukaan lahan dengan cara membakar memperhatikan perbedaan antara praktik berladang masyarakat adat dan pembukaan lahan untuk perkebunan skala besar.

Menurutnya, kearifan lokal masyarakat adat dalam mengelola lahan perlu dibedakan dengan aktivitas pembukaan lahan dalam skala industri.

"Itu khusus untuk perkebunan saja. Kalau kearifan lokal tidak. Beliau mendukung masyarakat adat. Peladang didukung," katanya.

Dia menilai masyarakat adat memiliki hubungan erat dengan lingkungan karena keberlangsungan kehidupan mereka juga bergantung pada kelestarian alam.

Panglima Jilah mengatakan masyarakat adat terus melakukan edukasi melalui tokoh-tokoh adat agar warga tidak menggunakan api secara sembarangan ketika membuka lahan.

Sosialisasi tersebut dilakukan untuk mencegah api tidak terkendali sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keselamatan dan kelestarian lingkungan.

"Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan. Karena masyarakat adat itu identik dengan dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Begitu dia. Kita menjaga," pungkasnya.

Pernyataan Panglima Jilah tersebut merupakan pandangan mengenai praktik berladang masyarakat adat. Faktor penyebab karhutla dapat berbeda-beda di setiap wilayah dan memerlukan penanganan serta pembuktian berdasarkan kondisi lapangan.* (in/dh)

ACEH BESAR – Sampah plastik yang selama ini dianggap sebagai limbah justru disulap menjadi peluang bisnis oleh Ustaz Zainuddin MTK (30), pemuda asal Dusun Bosnila, Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.

Melalui usaha kreatif bernama SOBOTIK (Sofa dari Botol Plastik), Zainuddin mengolah limbah plastik menjadi berbagai produk furniture yang memiliki nilai jual. Usaha tersebut telah berjalan hampir enam tahun dan kini produknya dipasarkan ke sejumlah daerah di Indonesia.

Baca Juga:

• Heboh di Grup WhatsApp, Polda Aceh Pastikan Narasi Provokatif Catut Nama AKBP Zainuddin Adalah Hoaks

"Dulu plastik dibuang, kini plastik disayang. Sampah kalau dikelola bisa berubah menjadi rupiah," kata Zainuddin saat berbincang di workshop miliknya di Dusun Bosnila, Jumat (28/8/2026).

Berawal Saat Pandemi COVID-19
Ide mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi muncul pada 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

Saat itu, Zainuddin yang berprofesi sebagai guru swasta di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh lebih banyak mengajar secara daring. Waktu luang yang dimilikinya kemudian dimanfaatkan untuk mencoba mengolah sampah plastik menjadi furniture sederhana.

Setelah berhasil membuat beberapa produk awal, Zainuddin mencoba memasarkannya secara online.

"Alhamdulillah, sambutan pasar positif," ujarnya.

Dari percobaan tersebut, usaha yang awalnya dilakukan dalam skala kecil kemudian terus berkembang. Zainuddin mulai mengembangkan produk dan metode pengolahan limbah plastik agar dapat menghasilkan furniture yang memiliki nilai jual.

Plastik Bekas Diubah Jadi Sofa
Salah satu produk utama SOBOTIK adalah sofa tanpa sandaran atau stool yang dibuat menggunakan bahan baku plastik bekas.

Plastik tersebut dirangkai dan dibentuk sesuai kebutuhan, kemudian diberi tambahan busa serta sarung sofa sehingga menghasilkan furniture yang dapat digunakan di rumah maupun berbagai ruang lainnya.

Harga produk SOBOTIK bervariasi, mulai dari sekitar Rp350 ribu hingga Rp1,8 juta. Harga disesuaikan dengan model, ukuran, dan permintaan pelanggan.

Zainuddin merupakan lulusan Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry. Selain menjalankan usaha daur ulang, dia juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

Produk SOBOTIK Tembus Sejumlah Daerah
Perkembangan usaha membuat produk SOBOTIK tidak hanya dipasarkan di wilayah Aceh.

Produk tersebut telah dikirim ke sejumlah daerah, antara lain Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Takengon, dan Banda Aceh.

Pemasaran juga telah menjangkau luar Aceh, seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Kalimantan Barat.

Bagi Zainuddin, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sampah yang dikelola secara kreatif dapat menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi sekaligus membuka peluang usaha.

Bentuk Komunitas Peduli Lingkungan
Tidak hanya fokus pada penjualan produk, Zainuddin juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilah dan mengolah sampah.

Dia bahkan pernah memberikan pelatihan secara gratis kepada masyarakat dan membentuk komunitas bernama Rumah Sayang Bumi.

Komunitas tersebut beranggotakan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan dan pemilahan sampah.

Zainuddin berharap gerakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sampah tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan.

Menurutnya, pemilahan sampah sejak dari sumber menjadi langkah penting agar limbah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali.

Pernah Dapat Dukungan PLN
Dalam perjalanan mengembangkan SOBOTIK, Zainuddin juga pernah mendapatkan bantuan dari PLN UID Aceh.

Dukungan tersebut digunakan untuk membantu pengembangan produk daur ulang. Saat ini, SOBOTIK telah memiliki sejumlah mesin produksi untuk mendukung inovasi pengolahan limbah dengan metode hot press, termasuk untuk pembuatan produk home decor.

Selain itu, SOBOTIK juga memiliki dua trainer ecobrick yang disebut telah memperoleh sertifikasi internasional melalui Global Ecobricks Alliance (GEA).

Zainuddin menilai dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar usaha pengolahan sampah tersebut dapat berkembang lebih besar.

Berharap Ada Dukungan Permodalan
Memasuki tahun keenam, Zainuddin berharap SOBOTIK dapat berkembang menjadi UMKM produktif yang mampu menciptakan lebih banyak produk sekaligus membuka peluang ekonomi dari pengelolaan sampah.

Dia berharap ada pihak yang bersedia memberikan dukungan permodalan maupun pembinaan, terutama perusahaan BUMN yang ingin bermitra dalam pengembangan usaha berbasis lingkungan.

"Saya berharap ada pihak yang bisa memberikan bantuan atau pembinaan, terutama dari BUMN, sehingga SOBOTIK bisa berkembang menjadi UMKM yang lebih produktif," katanya.

Menurut Zainuddin, pengembangan usaha tersebut bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan. Ada misi lingkungan yang ingin terus dibawa melalui setiap produk yang dihasilkan.

Dia mengajak masyarakat untuk tidak lagi memandang sampah sebagai sesuatu yang tidak bernilai.

"Jangan biarkan sampah berserakan di mana-mana. Dalam sampah itu ada harta yang tersimpan dan kadang tidak terduga," pungkasnya.* (dh)

Ashari mengatakan kedisiplinan pelanggan dalam memenuhi tagihan air memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan pelayanan PDAM Tirta Sari. Pembayaran yang tertib membantu perusahaan menjaga kontinuitas distribusi air bersih ke berbagai wilayah di Kota Binjai.

Baca Juga:

• BRI Sudirman 1 Sambut HPN 2025 dengan Layanan Personal dan Transformasi Digital

Menurut Ashari, pelanggan dapat melakukan pembayaran rekening air secara mandiri melalui sejumlah saluran yang telah tersedia. Pembayaran dapat dilakukan melalui gerai Indomaret, Alfamart, Alfamidi, aplikasi, maupun secara langsung di kantor PDAM Tirta Sari Kota Binjai.

Kemudahan berbagai metode pembayaran tersebut diharapkan dapat mendorong pelanggan lebih disiplin dalam membayar tagihan setiap bulan. Dengan pembayaran yang lancar, PDAM dapat lebih optimal dalam menjalankan kegiatan operasional dan pelayanan kepada pelanggan.

Ashari juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih dengan memenuhi kewajiban pembayaran rekening sesuai jadwal.

Ia menilai pembayaran tepat waktu bukan hanya membantu kelancaran operasional perusahaan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Binjai.

PDAM Tirta Sari terus berupaya menjaga mutu pelayanan dan memastikan distribusi air bersih kepada pelanggan berjalan secara optimal. Karena itu, kerja sama antara perusahaan dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan air bersih di Kota Binjai.

Dengan pembayaran rekening yang tertib, PDAM berharap pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan dan kebutuhan air bersih pelanggan tetap terpenuhi secara berkesinambungan.* (dh)

Pengacara Febrie, Firman Wijaya, mengatakan pihaknya melihat adanya ketidakcermatan prosedural yang menurut mereka telah muncul dalam proses penetapan tersangka dan penahanan kliennya.

Baca Juga:

• Ikhlas tapi Tak Sepenuhnya Terima, Pengacara Febrie Sebut Ada "Bias" dalam Putusan Hakim

Menurut Firman, terdapat bagian pertimbangan hakim yang dinilai tidak sejalan dengan amar putusan. Ia menyebut hakim praperadilan telah mengakui adanya sejumlah persoalan prosedural, tetapi permohonan Febrie tetap ditolak.

"Sebenarnya hakim praperadilan mengakui itu ya, ada penyimpangan-penyimpangan prosedural. Saya boleh katakan ini paradoks prosedural ya kan, yang sudah terlihat lewat bukti-bukti yang ada. Namun sepertinya itu dianggap nol, dan kemudian pertimbangan ahli juga tidak sama sekali dipertimbangkan," ujarnya.

Firman mengatakan tim kuasa hukum sebelumnya telah menyerahkan berbagai bukti untuk memperkuat dalil mengenai dugaan penyimpangan dalam proses penetapan tersangka maupun tindakan upaya paksa terhadap Febrie.

Menurut dia, bukti-bukti tersebut juga diperkuat dengan keterangan sejumlah ahli yang dihadirkan dalam persidangan.

"Jadi, kami lihat satu sisi mengakui hakim praperadilan itu bahwa betul ada kesalahan-kesalahan, ketidakcermatan prosedural, tetapi ujungnya justru hakim justru memberikan judgment yang berbeda," katanya.

Tim kuasa hukum, lanjut Firman, menemukan puluhan persoalan berdasarkan penelaahan terhadap dokumen-dokumen perkara. Mereka menilai sejumlah persoalan tersebut semestinya turut dipertimbangkan dalam menentukan sah atau tidaknya proses hukum terhadap Febrie.

Firman juga menyoroti persoalan formalitas dalam sejumlah dokumen dan proses penetapan tersangka. Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi menjadi masalah serius apabila tidak diperiksa secara menyeluruh dalam mekanisme praperadilan.

Atas dasar itu, pihak Febrie kembali mempertanyakan proses hukum yang menjerat kliennya. Mereka menilai rangkaian persoalan prosedural tersebut dapat memperkuat dugaan kriminalisasi yang sebelumnya disampaikan Febrie.

Meski menyampaikan keberatan terhadap sejumlah pertimbangan hakim, Firman mengatakan pihaknya tetap menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tim kuasa hukum juga akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Febrie untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Firman menyebut masih ada ruang untuk menguji perkara tersebut melalui jalur akademis, salah satunya eksaminasi. Menurutnya, langkah itu dapat digunakan untuk menguji kembali bukti dan argumentasi yang telah diajukan dalam proses praperadilan.

"Walaupun sebenarnya secara akademis masih ada ruang untuk menguji itu seperti eksaminasi dan sebagainya untuk memastikan apakah permohonan yang kami ajukan itu isapan jempol belaka, dokumen-dokumen yang tidak faktual, tidak memiliki evidences, ataukah ini sesungguhnya memang ada persoalan yang serius dengan proses penanganan kasus Pak Febrie Ardiansyah," kata Firman.

Sebelumnya, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki menolak permohonan praperadilan yang diajukan Febrie pada Jumat (28/8/2026).

"Mengadili, dalam pokok permohonan, satu, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Richard saat membacakan amar putusan.

Dengan putusan tersebut, status Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap berlaku.

Sehari sebelumnya, Kamis (27/8/2026), hakim juga menolak permohonan praperadilan Febrie terkait tindakan penyitaan. Hakim menyatakan penyitaan yang dilakukan polisi sah secara hukum.

Dua putusan tersebut membuat upaya hukum praperadilan yang diajukan Febrie terkait penetapan tersangka dan penyitaan sama-sama tidak dikabulkan. Sementara itu, perkara pokok yang menjerat mantan Jampidsus tersebut tetap berlanjut sesuai proses hukum yang berjalan.* (in/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan uang tersebut dilakukan dalam rangkaian pemeriksaan terhadap pejabat Imigrasi pada Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Bawa Dua Koper Besar, KPK Geruduk Kantor Disdik Kabupaten Bogor Terkait Korupsi Pengadaan

Tiga pejabat yang diperiksa yakni Kepala Kantor Imigrasi Denpasar R Haryo Sakti, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Alberto Vicense Cianry Lake, serta Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja Kadek Okta Dwi Putra.

Menurut Budi, uang yang disita diduga merupakan bagian dari penerimaan sejumlah oknum pejabat di Direktorat Jenderal Imigrasi yang berasal dari pemohon izin tinggal WNA.

"Dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh para oknum di Ditjen Imigrasi dari para pemohon izin," ujarnya.

Penyitaan uang tersebut menambah daftar aset yang telah diamankan KPK dalam perkara yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim.

Sebelumnya, KPK menyebut total aset yang telah disita dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp150 miliar. Aset itu berupa barang bergerak dan tidak bergerak, kendaraan, serta tanah dan bangunan.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul aset yang ditemukan. Sejumlah aset juga disebut menggunakan nama pihak lain.

Menurut Taufik, kondisi tersebut masih didalami untuk melihat kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Ini masih terus dikonfirmasi, baik itu kemudian mengenai sumbernya, perolehannya, kemudian ini kan ada beberapa diatasnamakan orang lain begitu, nah itu sedang didalami apakah nanti ada modus-modus perbuatan pencucian uang," kata Taufik.

Kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA tersebut diduga berlangsung sejak Silmy Karim menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada 2023. KPK menduga total uang yang terkumpul dalam perkara ini mencapai Rp145,5 miliar.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, Silmy juga diduga menerima jatah sebesar Rp100 juta setiap pekan.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka terdiri dari Silmy Karim, Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Ronald Arman Abdullah, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benar.

Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap aliran uang, aset serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan terhadap pejabat Imigrasi di Bali menjadi bagian dari upaya KPK mengembangkan penyidikan dan menelusuri dugaan penerimaan uang dari pemohon izin tinggal WNA.

KPK juga masih menganalisis barang bukti dan informasi yang diperoleh selama proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh mekanisme dugaan pemerasan serta pihak-pihak yang menikmati hasilnya.

Dengan adanya penyitaan uang lebih dari Rp6 miliar dan aset sekitar Rp150 miliar, KPK terus menelusuri kemungkinan aliran dana maupun aset lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.* (d/dh)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan para peraih Nobel yang hadir berasal dari berbagai bidang keilmuan, mulai dari perdamaian, sains, kimia hingga pangan.

Baca Juga:

• Prabowo Kumpul Bareng 9 Peraih Nobel di Istana, Bahas Riset hingga Rumah Tahan Gempa

Menurut Teddy, pertemuan Prabowo dengan Ramos Horta tidak sekadar menjadi agenda diplomatik. Pertemuan tersebut juga diarahkan untuk memperluas peluang kolaborasi antara kedua negara.

"Pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Timor-Leste, sekaligus membuka peluang kolaborasi di bidang lingkungan hidup, riset, pendidikan tinggi, sains, dan inovasi," ujarnya.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan tersebut. Hadir pula perwakilan Komisi IV DPR RI yang salah satu tugasnya berkaitan dengan sektor lingkungan hidup.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pembahasan antara kedua pemimpin negara juga mencakup potensi kolaborasi antara para peraih Nobel dengan peneliti dan akademisi di Indonesia.

"Lebih banyak saya kira potensi untuk ke depan, untuk dieksplorasi, terutama kan para pemenang Nobel ini dari berbagai latar belakang. Ada yang biologis, ada yang fisika, dan macam-macam," kata Fadli.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria sebelumnya mengatakan kehadiran para peraih Nobel dapat memperkuat ekosistem riset sekaligus pengembangan talenta sains di Indonesia.

Menurut Arif, Presiden Prabowo berharap kolaborasi antara ilmuwan penerima Nobel dengan periset dan akademisi Indonesia dapat segera diwujudkan.

"Karena sangat penting sekali para peraih Nobel itu memberikan inspirasi, kemudian bisa menjadi bagian dari ekosistem penguatan talenta riset di Indonesia. Dan Pak Presiden juga sangat berharap bahwa kolaborasi ini bisa dilakukan secepatnya," ujar Arif.

Arif menyebut BRIN sebelumnya telah memiliki pengalaman bekerja sama dengan peraih Nobel asal Jepang, Susumu Kitagawa. Kolaborasi tersebut berkaitan dengan pengembangan Metal-Organic Framework (MOF) untuk teknologi yang berkaitan dengan gas alam.

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pembangunan sister lab di Indonesia. Laboratorium itu kini tengah mempersiapkan pengembangan teknologi yang memungkinkan pemrosesan gas alam dengan tekanan lebih rendah dengan memanfaatkan temuan Susumu Kitagawa.

"Jadi sudah pernah saya sampaikan bahwa peraih Nobel Jepang ini kemudian membangun sister lab di Indonesia. Dan sister lab di Indonesia ini sekarang sedang mempersiapkan bagaimana menghasilkan gas alam dengan tekanan yang lebih rendah dengan menggunakan temuan dari hasil peraih Nobel itu," kata Arif.

Kehadiran Ramos Horta bersama para peraih Nobel menjadi bagian dari rangkaian komunikasi dan kerja sama Indonesia dengan Timor-Leste. Selain memperkuat hubungan bilateral, agenda tersebut membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengembangan riset yang melibatkan ilmuwan internasional.

Pemerintah berharap kolaborasi di bidang lingkungan, pendidikan tinggi, sains dan inovasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertemuan tersebut juga menegaskan pentingnya hubungan baik dengan negara tetangga serta pemanfaatan jejaring ilmuwan dunia untuk mendukung agenda pembangunan Indonesia.* (d/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan polisi awalnya menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya warga yang membutuhkan evakuasi di tengah situasi kerusuhan.

Baca Juga:

• Bawa Golok hingga Mata Panah, 322 Orang Diamankan Usai Rusuh Demo DPR - Separuhnya Anak-anak

Setelah kondisi di lokasi dinilai aman, tim Biddokes Polda Metro Jaya menuju lokasi dan mengevakuasi seorang laki-laki yang saat itu sudah dalam kondisi pingsan.

Korban kemudian dibawa ke RS TNI AL Mintohardjo sebagai rumah sakit terdekat. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia saat mendapat penanganan medis.

"Sehingga pada saat lokasi itu sudah diamankan Biddokes Polda Metro Jaya mengevakuasi seseorang laki-laki yang dalam kondisi pingsan. Rumah sakit terdekat adalah RS Mintohardjo, dibawa ke rumah sakit tapi pada saat penanganan di RS yang bersangkutan meninggal dunia," ujar Budi.

Sekitar pukul 23.30 WIB, jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk menjalani proses identifikasi.

Polisi juga melakukan visum terhadap korban. Namun, keluarga menolak permintaan autopsi untuk mengetahui secara lebih mendalam penyebab kematian.

"Setelah dilakukan identifikasi dilakukan pelaksanaan visum tadi pagi kami juga bertemu pihak keluarga almarhum, anak kandung yang bersangkutan tidak bersedia dilakukan autopsi," kata Budi.

Polisi sempat kembali mengajukan permohonan autopsi kepada keluarga. Namun, permintaan tersebut kembali ditolak dan keluarga telah membuat surat pernyataan terkait penolakan autopsi.

Budi mengatakan penyelidik belum dapat meminta keterangan lebih lanjut dari keluarga karena mereka masih dalam suasana berduka.

"Kami masih melihat satu sisi empati, satu sisi kedukaan keluarga sehingga pihak penyelidik belum bisa untuk meminta keterangan lebih lanjut," ujarnya.

Budi menyebut peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam pelaksanaan aksi penyampaian pendapat. Menurutnya, ruang aman harus dijaga bukan hanya bagi peserta aksi, tetapi juga masyarakat lain yang berada di sekitar lokasi.

"Bahwa menciptakan ruang aman bukan hanya bagi penyampai aspirasi, ada masyarakat masyarakat lain yang harus dilindungi dijaga harkat martabat jiwa dan keselamatan," tuturnya.

Polisi masih melakukan pendalaman terkait kondisi dan rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum korban ditemukan. Penyebab pasti kematian korban belum disampaikan karena proses penanganan masih berjalan dan autopsi tidak dilakukan atas permintaan keluarga.

Peristiwa meninggalnya warga tersebut terjadi setelah kerusuhan pecah di sejumlah titik kawasan Jakarta Pusat seusai aksi demonstrasi pada Kamis (27/8/2026).* (d/dh)

Hal itu disampaikan pengacara Febrie, Febri Diansyah, setelah membesuk kliennya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Dua Kali Gugat Praperadilan, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tetap Berstatus Tersangka TPPU

Febri mengatakan pihaknya telah membaca kembali putusan praperadilan tersebut. Dari pembacaan itu, kuasa hukum menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu menjadi catatan.

"Setelah kami baca ulang memang terdapat sejumlah catatan, ya, dan menurut kami ada bias-bias dalam pemahaman terhadap fakta persidangan yang ada, tetapi karena itu sudah diputus maka kami menghormati putusan Praperadilan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki menolak permohonan praperadilan Febrie pada Kamis (27/8/2026).

"Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Richard saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan.

Perkara tersebut teregister dengan nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Dalam gugatan itu, Polda Metro Jaya menjadi termohon I dan Kortas Tipidkor Polri sebagai termohon II, sedangkan Kejaksaan Agung berstatus sebagai turut termohon.

Pihak Febrie sebelumnya meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum tidak sah. Di antaranya surat perintah penyidikan Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026, penggeledahan dan penyitaan di rumah Sentul, serta penetapan Febrie sebagai tersangka.

Tim kuasa hukum juga meminta proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Febrie dihentikan.

Penetapan tersangka terhadap Febrie dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/02/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 10 Juli 2026.

Namun, seluruh permohonan tersebut ditolak hakim. Dengan demikian, status Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU tetap berlaku.

Dalam putusannya, hakim juga menolak eksepsi yang diajukan Polda Metro Jaya, Kortas Tipidkor Polri dan Kejaksaan Agung. Biaya perkara dalam permohonan tersebut juga dibebankan kepada Febrie dengan jumlah nihil.

Putusan praperadilan tersebut membuat proses hukum terhadap Febrie tetap berjalan. Kuasa hukum menyatakan menghormati putusan pengadilan meski tetap memiliki pandangan berbeda terhadap sejumlah pertimbangan hakim.

Febri menegaskan sikap menghormati putusan tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap proses hukum. Ia juga menyebut pihaknya akan mengikuti proses perkara selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan ditolaknya praperadilan, perkara dugaan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah masih berlanjut. Status tersangka dan tindakan hukum yang menjadi objek gugatan tetap dinyatakan berlaku.* (k/dh)

"Sikap PDI-P adalah Pemilu 2029, dan ini menjaga kesehatan di dalam sistem demokrasi kita," kata Hasto saat ditemui di Megawati Institute, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Biar Pemerintah Nggak Lemot Tangani Bencana! MK Resmi Pangkas Syarat Status Nasional, Korban Jadi Penentu Utama

Ia juga menanggapi munculnya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Hasto menyebut kritik seharusnya disampaikan melalui jalur demokrasi yang tersedia.

"Kalau ada yang tidak puas, maka salurkan berbagai kritik itu, dan kemudian kami PDI-P mendorong agar presiden, pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara lain, untuk, lembaga negara tinggi lainnya untuk mendengarkan suara rakyat, mendengarkan kritik," ujarnya.

Menurut Hasto, kritik dari masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi. Karena itu, pemerintah dan lembaga legislatif harus membuka ruang untuk menerima dan merespons aspirasi publik.

"Karena siapa pun yang ada di dalam pemerintahan, termasuk DPR, itu juga harus membuka dirinya terhadap berbagai kritik," kata Hasto.

Namun, Hasto menegaskan kritik terhadap pemerintah tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan langkah yang bertentangan dengan konstitusi.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga mekanisme demokrasi dan aturan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan negara.

"Nah, itulah berbagai upaya-upaya yang inkonstitusional itu tidak boleh dibenarkan di republik ini," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya pembahasan mengenai kemungkinan perubahan jadwal Pemilu sebelum 2029. Hasto sebelumnya juga menanggapi pernyataan sejumlah pihak terkait isu percepatan pemilu.

PDIP menilai pergantian pemerintahan harus tetap mengikuti mekanisme konstitusional. Pemilu 2029, menurut Hasto, merupakan bagian dari siklus demokrasi yang perlu dijaga agar tidak terganggu oleh kepentingan politik tertentu.

Hasto juga mendorong Presiden, pemerintah, DPR dan lembaga negara lainnya untuk lebih responsif terhadap kritik serta suara masyarakat. Menurutnya, keterbukaan terhadap aspirasi publik justru dapat memperkuat kualitas demokrasi.

Dengan demikian, PDIP menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Pemilu 2029 sesuai jadwal sekaligus mengingatkan agar setiap upaya perubahan politik tetap berada dalam koridor konstitusi.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• Geledah Disdik Bogor, KPK Angkut Koper Misterius Usai Sebelumnya Sita Rp1,5 Miliar

Menurut Budi, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan menemukan alat bukti serta petunjuk yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor.

"Dalam penggeledahan hari ini, penyidik menyita beberapa dokumen yang terkait dengan pengadaan-pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor," ujarnya.

Dokumen yang diamankan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis oleh penyidik KPK. Temuan tersebut juga akan dikonfirmasi dengan alat bukti lain untuk memperjelas konstruksi perkara.

"Selanjutnya, penyidik akan menelaah, menganalisis, dan mengkonfirmasi setiap temuan dalam giat penggeledahan dengan alat bukti lainnya, untuk membantu mengungkap perkara menjadi terang," kata Budi.

KPK menyebut penyidikan di Kabupaten Bogor saat ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan pemotongan upah pungut di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

"Jadi, dalam kegiatan penyidikan KPK di wilayah Kabupaten Bogor ini, selain mendalami terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pemotongan upah pungut di Bappenda, penyidik juga mendalami adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor," tutur Budi.

Penggeledahan di Kantor Disdik Kabupaten Bogor berlangsung setelah salat Jumat hingga sore hari. Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah petugas KPK berada di dalam gedung selama proses penggeledahan.

Dua koper berukuran besar juga terlihat dibawa keluar dari gedung dan dimasukkan ke salah satu mobil berwarna hitam. Proses tersebut turut mendapat pengawalan aparat kepolisian.

Terdapat sekitar empat mobil berwarna hitam yang terlihat berada di sekitar Kantor Disdik Kabupaten Bogor. Namun, KPK belum merinci isi koper maupun dokumen yang dibawa dari lokasi.

Penggeledahan di Disdik menjadi bagian dari rangkaian tindakan penyidik KPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam sepekan terakhir.

Sehari sebelumnya, penyidik KPK menggeledah Kantor Bapenda serta Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

KPK sebelumnya juga telah menaikkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengumpulkan alat bukti dan mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun nilai kerugian negara dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor.

Proses pemeriksaan dan analisis terhadap dokumen hasil penggeledahan masih berjalan. KPK menyatakan setiap temuan akan dikaitkan dengan alat bukti lain sebelum menentukan perkembangan penanganan perkara selanjutnya.* (k/dh)

Muzani mengatakan para menteri merupakan bagian penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Karena itu, ia berharap seluruh pembantu Presiden dapat bekerja bersama agar program pemerintah tidak berjalan sendiri.

Baca Juga:

• Prabowo Kumpul Bareng 9 Peraih Nobel di Istana, Bahas Riset hingga Rumah Tahan Gempa

Muzani mengaku melihat para menteri Kabinet Merah Putih sejauh ini bekerja secara aktif untuk mendukung berbagai kebijakan Presiden Prabowo.

"Saya lihat para menterinya juga selama ini cukup sportif, cukup masif dalam melakukan kerja sama dengan kebijakan-kebijakan Presiden," katanya.

Pernyataan Muzani itu merespons ucapan Prabowo saat menghadiri peluncuran dan groundbreaking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada para menteri meski hari itu merupakan hari libur nasional yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Selamat bekerja hari ini hari penting, walaupun libur," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa para menteri harus tetap bekerja dan berjuang untuk kepentingan rakyat meski sedang tanggal merah.

"Walaupun Maulid Nabi kita berjuang untuk rakyat kita, memang di Kabinet Merah Putih mungkin hampir tidak ada tanggal merah," ujarnya.

Prabowo menyebut bekerja tanpa banyak mengenal hari libur merupakan bagian dari risiko pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia kemudian melontarkan pernyataan bahwa menteri yang tidak sanggup dapat memilih untuk tidak melanjutkan tugasnya.

"Dan itu risiko. Risiko pengabdian. Yang tidak sanggup, boleh minggir. Banyak yang ingin menggantikan saudara hahahaha," kata Prabowo sambil tertawa.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian karena menyangkut tuntutan kerja terhadap para menteri di pemerintahan. Namun, Muzani menilai yang terpenting ialah bagaimana seluruh anggota kabinet mampu menjalankan tugas dan mendukung agenda Presiden.

Gerindra berharap kerja sama antara Presiden dan para menteri terus diperkuat sehingga berbagai kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak kepada masyarakat.

Muzani juga menilai kinerja para menteri sejauh ini menunjukkan adanya upaya untuk mengikuti arah kebijakan Presiden. Ia berharap dukungan tersebut dapat terus dipertahankan demi memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.

Pernyataan Prabowo mengenai tuntutan kerja para menteri juga menggambarkan penekanan pemerintah terhadap kecepatan dan keseriusan pelaksanaan program. Para menteri diminta memastikan kebijakan yang telah diputuskan dapat diterjemahkan menjadi program yang berjalan di lapangan.* (k/dh)

"Saya lihat Pak Pangdam dan Pak Kapolda Riau ini seperti Upin dan Ipin. Kemana-mana berdua ya, Upin dan Ipin beraksi. Ini sangat baik sekali," kata Raja Juli kepada Kompas.com setelah rapat bersama Forkopimda Riau di Pekanbaru, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• 89 Orang Sudah Diborgol Polri Bongkar Ratusan Kasus Karhutla dan Mulai Bidik Jejak Hitam Korporasi

"Pesan beliau, saya diminta untuk mengawasi dan mengevaluasi apakah perintah tersebut sudah berjalan. Seperti pembangunan sumur bor apakah berjalan, pemadaman terus berjalan," ujarnya.

Menurut Raja Juli, hasil pemantauan menunjukkan instruksi pemerintah telah dijalankan oleh pemerintah daerah bersama aparat dan instansi terkait.

"Alhamdulillah, tadi kita cek sama-sama, yang diinstruksikan Presiden sudah dieksekusi. Sudah mulai dikerjakan oleh Pak Gubernur, Pak Kapolda dan Pak Pangdam dan semuanya," katanya.

Raja Juli juga meninjau langsung penanganan karhutla di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Dari hasil pengecekan, titik api di kawasan tersebut disebut sudah berhasil dipadamkan.

"Alhamdulillah, tadi kita cek sama-sama, yang diinstruksikan Presiden sudah dieksekusi," ujarnya.

Meski api telah padam, petugas masih melakukan proses pendinginan. Kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik lahan gambut yang dapat menyimpan bara dan memunculkan asap meski api di permukaan telah hilang.

"Saat ini tinggal pendinginan. Seluruh areal sudah dikepung petugas gabungan," kata Raja Juli.

Untuk memperkuat penanganan, Kementerian Kehutanan juga masih menunggu tambahan satu unit helikopter water bombing dari Kementerian Pertahanan.

Helikopter tersebut nantinya akan memperkuat lima unit helikopter water bombing yang saat ini sudah beroperasi di Riau. Selain itu, satu helikopter yang sebelumnya dikirim ke Kalimantan Selatan berpeluang dialihkan ke Riau apabila kondisi karhutla di daerah tersebut sudah membaik.

"Nanti akan dikirim untuk memperkuat 5 helikopter water bombing yang sudah beroperasi di Riau. Ada satu heli juga yang dikirim ke Kalimantan Selatan, tapi kalau di sana sudah baik, nanti akan ditarik ke Riau," jelas Raja Juli.

Penanganan karhutla di Riau dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah, kepolisian, TNI dan instansi terkait. Koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi salah satu kunci agar pemadaman dan pencegahan kebakaran dapat dilakukan secara cepat.

Raja Juli mengatakan pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan upaya penanganan di lapangan berjalan sesuai arahan pemerintah pusat. Selain pemadaman, pembangunan sumur bor dan langkah pencegahan juga menjadi perhatian.

Dengan kondisi titik api yang telah dipadamkan di Kerumutan, petugas kini berfokus pada pendinginan dan pengawasan agar api tidak kembali muncul. Penanganan tersebut tetap menjadi prioritas di tengah kondisi kemarau dan potensi kebakaran lahan gambut.* (k/dh)

"Kalau pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, maka 6 dikali 400.000, artinya akan ada 2,4 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Ini adalah lapangan kerja baru dari pertumbuhan tersebut," kata Purbaya di kantornya, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Ekonomi Tumbuh 5,29% tapi Rakyat Masih Mengeluh, Menkeu Purbaya Beberkan Syarat Mutlak Agar Bisa Merata

Menurut perhitungannya, pertumbuhan ekonomi ideal untuk mendorong penyerapan tenaga kerja secara lebih maksimal berada di kisaran 6,5% hingga 6,7%. Pemerintah masih menghadapi jumlah pengangguran sekitar 7,22 juta orang berdasarkan data Mei 2026.

"Itu sebabnya kita ingin ekonominya pelan-pelan tumbuh makin cepat. Kita baru menuju 6 persen di semester kedua ini, tahun depan kita jaga di 6 persen, dan tahun depannya lagi (2027) kita desain akan lebih cepat lagi," ujarnya.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak hanya untuk memperbesar aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru dan memperluas manfaat pertumbuhan kepada masyarakat.

Untuk mendukung target tersebut, Purbaya memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak pada 2027. Fokus pemerintah akan diarahkan pada perluasan basis penerimaan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, Kementerian Keuangan akan mendorong efisiensi di sektor Bea Cukai untuk menekan kebocoran penerimaan negara.

Purbaya optimistis optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi anggaran dapat membantu menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Kuncinya adalah efisiensi pajak dan bea cukai. Kita akan hindari kebocoran-kebocoran yang signifikan sehingga perusahaan nasional bisa lebih kompetitif dan ekonomi terus bergerak maju," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus diikuti dengan peningkatan aktivitas dunia usaha. Dengan semakin banyak kegiatan bisnis, kebutuhan tenaga kerja juga diharapkan meningkat.

Pemerintah kini menyiapkan strategi agar pertumbuhan ekonomi dapat bergerak menuju 6% dan selanjutnya lebih tinggi. Peningkatan tersebut diharapkan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus memperbaiki pemerataan manfaat ekonomi.

Target pertumbuhan 6% pada 2027 menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian nasional di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.* (oz/dh)

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang MK untuk perkara Nomor 261/PUU-XXIII/2025, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Kandas Total! MK Resmi Hapus Pasal Karet 'Penghinaan Pemerintah', Tegaskan Lembaga Negara Tak Punya Rasa Sakit Hati

Melalui putusan terbaru, MK menyatakan status bencana nasional dapat ditetapkan apabila sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator tersebut terpenuhi. Namun, jumlah korban harus menjadi salah satu indikator yang dipenuhi.

"Dalam hal menetapkan status dan tingkat bencana nasional didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga indikator dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus dipenuhi," kata Suhartoyo dalam persidangan.

MK menilai penerapan lima indikator secara kumulatif berpotensi membuat penetapan status bencana nasional berlangsung lebih lama. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat respons pemerintah, terutama ketika penanganan memasuki tahap tanggap darurat.

Menurut MK, penyederhanaan persyaratan diperlukan agar pemerintah dapat mengambil keputusan lebih dini ketika menghadapi bencana dengan dampak besar. Dengan begitu, penanganan di lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat.

Perubahan tersebut juga diharapkan mendorong pemerintah pusat lebih responsif dalam menangani bencana yang terjadi di daerah. Pemerintah tetap perlu memperhitungkan tingkat dampak bencana berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam putusan.

Suhartoyo sebelumnya menjelaskan bahwa kelima indikator tetap menjadi acuan dalam menentukan status bencana. Perbedaannya, pemerintah tidak lagi harus memenuhi seluruh indikator secara kumulatif untuk menetapkan status bencana nasional.

Dengan mekanisme baru, setidaknya tiga indikator harus terpenuhi dan jumlah korban wajib masuk dalam indikator yang digunakan.

MK juga memberikan konsekuensi terhadap status bencana apabila indikator untuk tingkat nasional tidak terpenuhi. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan bencana tersebut otomatis dikategorikan sebagai bencana daerah.

"Dengan demikian, jika suatu bencana tidak memenuhi indikator bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo, maka dengan sendirinya bencana tersebut merupakan bencana daerah," ujar Enny.

Putusan MK ini mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007. MK menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Perubahan ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penetapan status bencana dapat dilakukan berdasarkan dampak nyata yang dialami masyarakat dan kebutuhan penanganan di lapangan.

Dengan adanya putusan ini, pemerintah memiliki parameter yang lebih sederhana dalam menentukan status bencana nasional, sementara indikator korban tetap menjadi unsur yang wajib diperhitungkan.* (in/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan 322 orang itu diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

Baca Juga:

• Ekonomi Tumbuh 5,29% tapi Rakyat Masih Mengeluh, Menkeu Purbaya Beberkan Syarat Mutlak Agar Bisa Merata

Dari jumlah tersebut, sebanyak 162 orang merupakan kelompok usia dewasa. Sementara 160 lainnya masih berusia 12 hingga 19 tahun.

"Kelompok usia sebanyak 162 dewasa dengan usia 18 sampai 40 tahun, dan 160 anak 12-19 tahun," ujar Budi.

Polisi hingga Jumat masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh orang yang diamankan. Mereka belum dipulangkan karena penyidik masih mendalami peran masing-masing berdasarkan fakta serta alat bukti yang ditemukan.

"Hingga saat ini masih proses pemeriksaan dan belum ada dipulangkan. Untuk ketahui keterlibatan dan peran masing-masing berdasarkan fakta dan alat bukti," kata Budi.

Pengamanan tersebut dilakukan setelah kerusuhan pecah di sejumlah titik sekitar kawasan demonstrasi pada Kamis malam. Polisi sebelumnya membubarkan massa di sejumlah lokasi dan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kericuhan.

Selain mengamankan ratusan orang, polisi juga menyita sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan kerusuhan. Barang yang diamankan antara lain golok, gunting, pisau, ketapel, mata panah, rantai besi serta empat tongkat bambu.

Barang-barang tersebut kini menjadi bagian dari proses pendalaman untuk mengetahui kaitannya dengan kerusuhan yang terjadi seusai demonstrasi.

Polda Metro Jaya masih memeriksa satu per satu orang yang diamankan. Polisi akan menentukan langkah hukum berdasarkan hasil pemeriksaan, fakta di lapangan dan alat bukti yang ditemukan.

Keterlibatan anak-anak dalam penanganan pascakerusuhan juga menjadi perhatian karena dari 322 orang yang diamankan, 160 di antaranya berada dalam rentang usia 12 hingga 19 tahun.

Polisi memastikan proses penanganan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan status dan usia masing-masing orang yang diamankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sejumlah orang dalam rangka pengamanan aksi demonstrasi di Jakarta. Penindakan dilakukan terhadap pihak yang diduga melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban setelah aksi.* (in/dh)

Putusan dibacakan hakim tunggal Richard Edwin Basoeki dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• 4 Terdakwa Kasus Korupsi Divonis Bebas di PN Medan Sepanjang Agustus 2026, Ini Respons Kejati Sumut

Perkara tersebut merupakan praperadilan jilid II yang diajukan Febrie. Dalam permohonannya, kubu Febrie mempersoalkan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan penyidik, termasuk penetapan tersangka terhadap dirinya.

Tim hukum Febrie sebelumnya meminta hakim menyatakan Surat Penetapan Nomor TAP-03/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026 tidak sah. Mereka juga mempersoalkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026.

Selain itu, kubu Febrie meminta agar dirinya segera dibebaskan dari rumah tahanan apabila permohonan praperadilan dikabulkan.

Dalam perkara praperadilan tersebut, termohon ialah Jaksa Agung cq Jampidsus Kejaksaan Agung.

Hakim dalam putusannya menyatakan permohonan Febrie tidak beralasan sehingga seluruhnya ditolak. Dengan demikian, proses hukum terhadap Febrie sebagai tersangka dugaan TPPU tetap berlanjut.

Putusan ini juga melanjutkan hasil sidang praperadilan sebelumnya yang berkaitan dengan penyitaan. Pada Kamis (27/8/2026), hakim PN Jakarta Selatan telah menolak permohonan Febrie terkait sah atau tidaknya tindakan penyitaan.

Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan polisi sah secara hukum.

"Satu, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Dua, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil," ujar Richard dalam sidang, Kamis (27/8/2026).

Dengan dua putusan tersebut, baik penetapan tersangka maupun tindakan penyitaan yang menjadi objek praperadilan dinyatakan tetap sah.

Sidang praperadilan penetapan tersangka ini menjadi bagian dari upaya Febrie mempermasalahkan sejumlah tindakan hukum dalam perkara dugaan TPPU yang menjeratnya. Namun, hakim menilai permohonan tersebut tidak dapat diterima dan proses perkara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Febrie sebelumnya juga menjadi perhatian publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU. Kasus tersebut kini berada dalam proses penanganan aparat penegak hukum.

Putusan PN Jakarta Selatan memastikan status hukum Febrie sebagai tersangka tetap berlaku. Perkara pokok nantinya akan diproses sesuai tahapan hukum yang berlaku.* (in/dh)

Purbaya menyampaikan hal tersebut saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Ia mengatakan pemerintah menggunakan sejumlah indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat pengangguran untuk melihat kondisi perekonomian nasional.

Baca Juga:

• Bukan Kurang Peminat, MBG Justru Diserbu Sekolah - 80 Sekolah Elite Malah Dicoret

Berdasarkan data yang disampaikan, ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh 5,29%. Sementara inflasi pada Juli 2026 tercatat 2,88% secara tahunan atau year on year (yoy).

Dari sisi kemiskinan, persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 8,25%, turun 0,32 poin persentase dibandingkan September 2024. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 23,36 juta orang atau berkurang sekitar 700 ribu orang.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 berada di level 4,65%, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026.

Meski berbagai indikator tersebut menunjukkan perbaikan, Purbaya mengatakan manfaat pertumbuhan ekonomi belum merata. Ia menilai masih ada masyarakat yang belum merasakan dampak positif dari membaiknya perekonomian.

"Ketika ekonomi baru jatuh dan mulai naik lagi, tiba-tiba semuanya dapat kerja kan. Jadi spillover efeknya belum sampai ke mereka mungkin. Yang penting kita juga terus seperti ini, nanti akan sampai," ujarnya.

Menurut Purbaya, pemerataan ekonomi akan semakin terlihat ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 6,7%. Pertumbuhan pada level tersebut dinilai dapat meningkatkan aktivitas bisnis sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

"Sebenarnya ya, untuk mencerap tempat kerja yang masuk ke usia kerja, itu kita tunggu 6,7 persen. Sekarang harus begitu. Sekarang kita di bawah itu," kata Purbaya.

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan yang diharapkan ikut terdongkrak ialah pajak seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan bisnis.

Purbaya menilai kondisi saat ini merupakan bagian dari proses pemulihan dan penguatan ekonomi. Pemerintah perlu menjaga momentum pertumbuhan agar dampaknya secara bertahap dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Keluhan masyarakat mengenai biaya hidup, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan tetap menjadi perhatian meski sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan tren positif. Pemerintah diharapkan mampu mempercepat pemerataan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan masyarakat.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Purbaya berharap tercipta lebih banyak kesempatan kerja dan peningkatan aktivitas usaha. Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat di berbagai kelompok.* (d/dh)

Plt Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan jumlah korban meninggal tidak mengalami perubahan dalam pembaruan data hari ini.

Baca Juga:

• Sumatera Mulai Reda, Kalimantan Justru Membara: Hotspot Kalteng Melonjak 1.837 Titik dalam Sehari

Selain data korban, BNPB juga mencatat aktivitas gempa susulan masih terjadi setelah gempa utama pada 15 Agustus 2026. Hingga Jumat, tercatat 8.794 gempa susulan di wilayah NTT.

Gempa susulan terbesar yang tercatat memiliki magnitudo 6,2, sedangkan yang terkecil bermagnitudo 1,0. Dari ribuan gempa susulan tersebut, sebanyak 152 kejadian dirasakan oleh masyarakat.

BNPB juga melaporkan jumlah pengungsi mengalami penurunan. Sebanyak 712 orang tercatat telah meninggalkan lokasi pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing.

Penurunan jumlah pengungsi tersebut terjadi di Kabupaten Sikka. Namun, secara keseluruhan masih terdapat 175.909 orang yang berada di pengungsian.

"Penurunan terjadi di Kabupaten Sikka sehingga jumlah yang mengungsi 175.909 jiwa," ujar Berton.

BNPB mengimbau warga yang masih khawatir kembali ke rumah agar memanfaatkan lokasi pengungsian terpusat yang telah disiapkan pemerintah.

Menurut Berton, pengungsian terpusat menyediakan sejumlah kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, seperti dapur umum, makanan, dapur bersih hingga fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK).

Imbauan tersebut disampaikan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dan kebutuhan dasar selama kondisi pascagempa masih dalam penanganan.

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait masih melakukan pemantauan kondisi di sejumlah wilayah terdampak. Aktivitas gempa susulan juga terus dicermati untuk memastikan penanganan dan perlindungan masyarakat dapat berjalan secara optimal.* (d/dh)