MEDAN – Operasional penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, kembali normal pada Rabu, 2 September 2026.

Sebelumnya, puluhan penerbangan dari dan menuju bandara tersebut terdampak erupsi Gunung Sinabung.

Baca Juga:

• Maulid Nabi 1448 H, Ketua DWP Sumut Ajak Perempuan Teladani Akhlak Rasulullah

"Untuk update terkini operasional penerbangan sudah kembali normal," ungkap Manager of Corporate Affairs PT Angkasa Pura Aviasi Mohamad Hikmat Hidayat, Rabu (2/9/2026).

Hikmat mengatakan sejumlah penerbangan yang sebelumnya mengalami pembatalan maupun penundaan telah dilakukan penjadwalan ulang.

Penyesuaian keberangkatan mulai dilakukan sejak penerbangan pertama pada Rabu pagi.

"Hari ini 2 September 2026 mulai pukul 04.00 WIB seluruh penerbangan yang sebelumnya mengalami keterlambatan dan juga re-time sudah mulai menyesuaikan keberangkatannya kembali. Sementara penerbangan yang cancel sudah melakukan penjadwalan ulang dan mulai menyesuaikan keberangkatan sejak penerbangan pertama di hari ini," jelasnya.

Sejumlah penerbangan juga telah kembali masuk dalam jadwal keberangkatan pada Rabu sore.

Rute yang terjadwal antara lain penerbangan menuju Singapura, Jakarta, Bangkok, Batam, Kuala Lumpur, dan Penang.

Sebelumnya, kondisi penerbangan di Bandara Kualanamu sempat terganggu akibat erupsi Gunung Sinabung.

Puluhan penerbangan dibatalkan, termasuk sejumlah penerbangan dengan tujuan Jakarta, Singapura, dan Penang, Malaysia.

Dampak pembatalan dan penundaan tersebut membuat ratusan calon penumpang menumpuk di area Bandara Kualanamu.

Sejumlah penumpang bahkan harus menunggu selama berjam-jam untuk mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan.

Dengan kembali normalnya operasional penerbangan, jadwal penerbangan yang sebelumnya terdampak kini mulai disesuaikan.

Penumpang yang mengalami perubahan jadwal diimbau memperhatikan informasi terbaru terkait penerbangan masing-masing.* (d/ad)

MEDAN – Guru SD Negeri 060807 Medan berinisial DAL mengundurkan diri setelah dilaporkan orang tua siswa ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan.

DAL sebelumnya diadukan karena diduga melakukan kekerasan terhadap sejumlah siswa yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah (PR).

Baca Juga:

• Tambah 10.000 Penerima, PKH Medan Makmur Kini Sasar Lebih Banyak Lansia dan Disabilitas

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan keinginan DAL sendiri, bukan karena paksaan dari pihak Disdik maupun sekolah.

"Informasi terakhir yang kami dapat guru tersebut sudah resign, mengundurkan diri. Dari kemarin, semenjak kejadian itu, kita perintahkan jangan ngajar dulu, dikasih piket saja. Namun yang bersangkutan mau resign, sehingga membuat surat pernyataan pengunduran diri. Jadi bukan kita yang memaksa," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdik Medan, Mujiono, Rabu (2/9/2026).

Sebelum DAL mengundurkan diri, Disdik Medan telah memanggil pihak sekolah dan orang tua siswa untuk mengikuti mediasi pada Selasa, 1 September 2026.

Namun, menurut Mujiono, orang tua siswa tidak menghadiri pertemuan tersebut.

"Sudah kita panggil semuanya untuk mediasi. Namun orangtua memilih untuk tidak mau datang. Sudah dibilang, sudah ditelepon juga orang tua, sudah kita panggilkan Kepala Sekolah dan wali-wali kelas, namun tetap tidak mau hadir mereka," ungkap Muji.

Meski demikian, Mujiono mengatakan orang tua siswa telah memaafkan kejadian tersebut.

Ia menyebut kegiatan belajar mengajar di SDN 060807 Medan kini kembali berjalan normal.

"Orangtua sudah memaafkan. Sudah normal semua, cuma karena dari segi administrasi, kepala sekolah kan harus kita tegur juga melalui surat peringatan (SP) supaya enggak terjadi lagi hal-hal seperti ini kan," katanya.

Mujiono mengatakan kepala sekolah membantah adanya pemukulan menggunakan tangan oleh DAL.

Berdasarkan keterangan yang diterima Disdik, hukuman terhadap siswa dilakukan dengan menggunakan buku dan squat jump.

"Kepala sekolah mengatakan hanya dipukul bahu dengan buku. Tapi sekarang memang tidak boleh lagi ada hukuman-hukuman fisik model begitu. Karena kalau tidak mengerjakan PR seharusnya dibina dengan baik-baik, bukan dipukul," kata Mujiono.

Mujiono menegaskan tidak mengerjakan PR bukan alasan bagi guru untuk memberikan hukuman fisik kepada siswa.

Ia mengingatkan bahwa sekolah harus menerapkan pendekatan pendidikan yang ramah terhadap anak.

Ia juga menyayangkan keputusan DAL untuk mengundurkan diri karena guru tersebut masih berstatus honorer.

Menurut Mujiono, pihaknya sebenarnya tidak ingin DAL kehilangan pekerjaan.

Karena itu, Disdik meminta kepala sekolah membuat pernyataan bahwa pengunduran diri DAL dilakukan atas kemauan sendiri.

"Ya kita sebenarnya kasihan dan tidak ingin dia sampai kehilangan pekerjaan. Makanya kita minta kepsek untuk membuat pernyataan, nanti dipikir kita memaksa. Kita tidak ada memaksa, itu murni kemauan sendiri yang bersangkutan," tutupnya.

Sebelumnya, puluhan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Medan pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Mereka datang bersama anak-anak yang masih mengenakan seragam SD untuk melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi di SD Negeri 060807 Medan.

Para orang tua kemudian diminta menuliskan kronologi kejadian oleh petugas di ruang pelayanan PAUD, SD, dan SMP.

Mujiono saat itu mengatakan Disdik telah memfasilitasi pengaduan yang disampaikan para orang tua dan siswa.

"Tadi bapak dan ibu perwakilan orang tua dan siswa dari SD Negeri 060807 mengadu tentang ada kejadian terhadap siswa yang terjadi di SD tersebut. Jadi, Dinas Pendidikan tadi juga sudah memfasilitasi orang tua dan anak-anak tentang kejadian di sekolah tersebut," ujar Mujiono saat diwawancarai, Rabu (26/8/2026).

Menurut Mujiono, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemukulan dan pemberian hukuman fisik terhadap sekitar 10 siswa.

Hukuman itu diduga diberikan karena para siswa tidak mengerjakan PR.

"Tadi mereka melaporkan bahwa terjadi semacam pemukulan terhadap anak-anak karena alasannya tidak mengerjakan PR. Dan itu tidak menjadi alasan, karena sekolah ini kan sekolah ramah anak," kata Mujiono.

Kasus tersebut kemudian ditindaklanjuti Disdik Medan dengan memanggil pihak sekolah dan orang tua siswa.

DAL juga diminta tidak mengajar sementara dan menjalankan tugas piket sebelum akhirnya memilih mengundurkan diri.* (d/ad)

MEDAN – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara, Boya Yanti Gultom, mengajak seluruh anggota menjadikan akhlak Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Boya, keteladanan Rasulullah penting bagi perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan etos kerja, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Baca Juga:

• Air Bersih Terbuang Percuma ke Sungai Denai, PMPHI Sindir Lambannya Penanganan PDAM Tirtanadi

Boya mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi anggota DWP untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah SAW.

Nilai tersebut, kata dia, dapat diterapkan dalam menjalankan amanah, menjaga silaturahmi, menghargai orang lain, serta memberikan manfaat bagi sesama.

"Nilai-nalai tersebut, mari kita tetapkan dan kita terapkan dalam kehidupan dan organisasi Dharma Wanita Persatuan, dan marilah kita jadikan Dharma Wanita Persatuan sebagai wadah untuk saling menguatkan, bekerja dengan ikhlas, menjaga kekompakan, dan bersama-sama memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat," ucapnya.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi peringatan keagamaan, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah dan hubungan silaturahmi antaranggota DWP Sumut.

Boya juga mengajak anggota DWP membangun organisasi yang sejuk dan penuh kasih sayang.

Menurutnya, organisasi perempuan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi keluarga maupun masyarakat.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diisi dengan pembacaan ayat suci Alqur'an dan tausiah yang disampaikan Ustaz Hasbi Al Mawardi Lubis.

Dalam tausiyahnya, Hasbi mengingatkan bahwa ukuran kebahagiaan sebuah keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh kemewahan materi.

Menurutnya, ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah SWT menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang bahagia.

Di hadapan Penasihat DWP Sumut Titiek Sugiharti dan seluruh anggota, Hasbi juga menyampaikan pesan moral kepada perempuan atau istri agar senantiasa menjaga keharmonisan hubungan, baik dengan suami maupun lingkungan sosial.

Ia mengingatkan agar amal ibadah yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga tidak rusak akibat persoalan lisan.

"Kebahagiaan sejati (sakinah, mawaddah, wa rahmah) dapat diraih jika suami istri saling memahami hak dan kewajiban masing-masing yang dilandasi oleh rasa takut kepada Allah SWT," pungkasnya.

Peringatan Maulid Nabi tersebut menjadi momentum bagi DWP Sumut untuk memperkuat nilai keagamaan sekaligus membangun hubungan yang lebih harmonis antaranggota.

Nilai keteladanan Rasulullah diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga, organisasi, dan lingkungan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan menambah kuota Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur tahap II sebanyak 10.000 calon penerima manfaat.

Penambahan kuota ini ditujukan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu, khususnya lansia dan penyandang disabilitas.

Baca Juga:

• Perubahan APBD Labusel 2026 Dibahas, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Naik Jadi Rp970,12 Miliar

Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi saat memimpin Rapat Program Keluarga Harapan Medan Makmur di Balai Kota Medan, Rabu, 2 September 2026.

Mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Erfin mengatakan program PKH Medan Makmur telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Karena itu, pemerintah kota mengambil kebijakan untuk menambah kuota penerima bantuan sebanyak 10.000 orang.

"Mengingat program ini sangat penting bagi masyarakat, bapak Wali Kota telah menegaskan agar penyaluran bantuan sosial ini dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga penyalurannya lebih optimal dan tepat sasaran,"kata Erfin Fahrurrazi.

Erfin kemudian meminta para camat dan lurah berperan aktif dalam proses pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Menurut dia, pendataan di tingkat wilayah menjadi bagian penting agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang baik ketika petugas berkomunikasi dengan masyarakat.

"Yang terpenting saat ini adalah seninya dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Sangat dibutuhkan keikhlasan para Camat dan Lurah untuk merangkul warga, mendengarkan kendala di lapangan, sehingga pendataan bansos ini bisa berjalan maksimal," ujar Erfin Fahrurrazi.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti menjelaskan, Pemko Medan menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp24 miliar untuk 10.000 penerima baru manfaat PKH Medan Makmur.

Program tersebut diberikan kepada warga Kota Medan penyandang disabilitas dan lansia. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.

"Program PKH Medan makmur ini diberikan kepada warga kota Medan penyandang disabilitas dan lansia sebesar Rp.200.000/ bulan,"ujar Khoiruddin Rangkuti.

Ada perubahan mekanisme penyaluran bantuan pada tahap II.

Jika pada tahap I bantuan disalurkan melalui rekening Bank Sumut, penyaluran tahap II akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Perubahan mekanisme tersebut dilakukan untuk mempercepat proses administrasi.

Pemerintah mempertimbangkan masa alokasi anggaran P-APBD yang hanya tersedia selama tiga bulan.

"Penyaluran melalui PT Pos diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran mengingat batas waktu kita yang sangat mendesak, yaitu tiga bulan," ucapnya.

Sebelumnya, Pemko Medan telah melakukan pendataan penerima PKH Medan Makmur tahap I dengan kuota sebanyak 9.300 orang.

Dari jumlah tersebut, proses pembukaan rekening Bank Sumut telah hampir seluruhnya rampung.

Saat ini masih terdapat 150 rekening yang sedang dipercepat penyelesaiannya.

Penambahan kuota tahap II diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sosial sekaligus membantu lansia dan penyandang disabilitas memenuhi kebutuhan sehari-hari.* (ad)

BINJAI – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Binjai, Aris Wijaya, M.Pd., menyerukan konsolidasi seluruh potensi intelektual alumni HMI untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Aris Wijaya yang merupakan mantan Wasekum PTKP HMI Cabang Deli Serdang asal Kota Binjai menilai KAHMI memiliki peran strategis dalam mendorong gagasan dan aksi nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

• "Binjai Tak Bisa Dianggap Baik-baik Saja", AMPI Sorot Kasus Narkoba Remaja lewat Program Sadar Hukum

"KAHMI bukan sekadar wadah berkumpulnya para alumni, melainkan episentrum pemikiran dan aksi nyata. Ke depan, kita harapkan Kahmi terus mengonsolidasikan seluruh potensi intelektual alumni yang tersebar di berbagai sektor - mulai dari akademisi, birokrat, pengusaha, hingga politisi untuk bersinergi membangun daerah. Kahmi harus memastikan nilai-nilai keislaman dan keIndonesiaan HmI membumi dalam setiap kebijakan publik dan program pengabdian umat," ujarnya.

Aris mengatakan Musda KAHMI Kota Binjai dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali konsolidasi antaralumni.

Menurutnya, perbedaan latar belakang dan profesi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi alumni HMI untuk bekerja bersama.

Ia juga mengajak seluruh alumni HMI asal Kota Binjai untuk berpartisipasi dalam gerakan intelektual dan memberikan dukungan terhadap siapa pun alumni yang nantinya terpilih dalam Musda KAHMI.

"Aris Wijaya mengajak seluruh Alumni HmI dari Kota Binjai untuk bersama-sama berpartisipasi pada pergerakan intelektual dan mendukung siapapun alumni yang terpilih pada Musda Kahmi kali ini khususnya alumni yang masih Muda dan memiliki spirit perjuangan yang tinggi."

Menurut Aris, keterlibatan alumni muda penting untuk menjaga keberlanjutan organisasi sekaligus menghadirkan gagasan-gagasan baru dalam menjawab berbagai persoalan di Kota Binjai.

Ia berharap Musda KAHMI Kota Binjai tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi ruang untuk menyatukan gagasan dan memperkuat kontribusi alumni HMI bagi masyarakat.

Dengan konsolidasi yang kuat, Aris berharap potensi alumni HMI di berbagai bidang dapat diarahkan untuk menghasilkan program dan pemikiran yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Binjai.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) bersama DPRD Labusel mulai membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp970,12 miliar.

Baca Juga:

• 262 Warga Gajah Sakti Terima Bantuan Beras, Wabup Rianto: Jangan Ada Pemotongan!

Hal tersebut disampaikan Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labusel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Labusel, Selasa, 1 September 2026.

Selain membahas Perubahan APBD 2026, rapat paripurna tersebut juga membahas laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam rapat itu juga dilakukan pengambilan keputusan bersama untuk menetapkan Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa menjadi Peraturan Daerah.

Dalam Nota Pengantar Bupati atas Ranperda tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026, Fery mengatakan penyusunan perubahan APBD tetap berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026.

Penyusunan perubahan APBD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

"Penyusunan perubahan APBD tetap mengacu pada prinsip anggaran yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Bupati Fery dalam rapat paripurna.

Fery Sahputra memaparkan pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp970,12 miliar.

Angka tersebut naik Rp181,48 miliar atau sekitar 23 persen dibandingkan APBD sebelum perubahan yang sebesar Rp788,64 miliar.

Pendapatan daerah tersebut berasal dari tiga komponen utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp105,61 miliar.

Kemudian, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp851,75 miliar. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp12,76 miliar.

Pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya menjadi bagian dari proses bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Labusel sebelum ditetapkan menjadi APBD perubahan.* (ad)

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan Rianto menyalurkan bantuan sosial beras kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Desa Gajah Sakti, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Rabu, 2 September 2026.

Penyaluran bantuan tersebut dihadiri sejumlah unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Camat Bandar Pulau Kamarul Zaman, Kepala Desa Gajah Sakti, serta para penerima bantuan pangan.

Baca Juga:

• Hari Jadi ke-59 Desa Simpang Dolok, Bupati Batu Bara Ajak Generasi Muda Jauhi Narkoba

Pemerintah menyebut penyaluran bantuan merupakan bagian dari program Pemerintah Pusat untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Dalam laporannya, Camat Bandar Pulau Kamarul Zaman mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Penyaluran beras ini merupakan program Pemerintah Pusat yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Asahan kepada para PBP. Ini adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat," ujar Camat.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan bantuan tersebut merupakan program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi masyarakat di Kabupaten Asahan.

Rianto juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas perhatian yang diberikan melalui program bantuan pangan tersebut.

"Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Asahan, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas terselenggaranya program bantuan ini," ungkapnya.

Rianto meminta Kepala Desa memastikan bantuan disalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan transparan.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pemotongan maupun pungutan dalam proses penyaluran bantuan.

"Jangan ada pemotongan dalam penyaluran ini. Apabila ada pemotongan, segera hubungi saya. Bantuan ini murni program pemerintah pusat untuk masyarakat Asahan," tegasnya.

Bantuan beras tersebut diberikan selama tiga bulan berturut-turut, yakni mulai Juli hingga September 2026. Setiap KPM mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulan.

Dengan demikian, selama periode tiga bulan, setiap KPM akan menerima total 30 kilogram beras.

Rianto berharap bantuan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sekaligus meringankan beban pengeluaran keluarga penerima.

"Semoga program ini dapat bermanfaat dan meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat Kabupaten Asahan," harap Wakil Bupati.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menghadiri Gebyar Pentas Seni dan Budaya dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-59 Desa Simpang Dolok di Pajak Belakang, Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Selasa, 1 September 2026.

Kehadiran Baharuddin bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian seni dan budaya sekaligus upaya mempererat persatuan masyarakat di tengah keberagaman.

Baca Juga:

• Beli Duit Palsu Rp1,6 Juta Online Cuma Modal Rp200 Ribu, Pengedar Ini Malah Keok Gegara Beli Bawang Rp5 Ribu

Dalam sambutannya, Kepala Desa Simpang Dolok menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara atas perhatian dan bimbingan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan rangkaian peringatan hari jadi.

Sementara itu, Bupati Baharuddin mengajak masyarakat, terutama pemuda, pelajar, dan generasi muda, untuk menjaga ketertiban serta menjauhi penyalahgunaan narkoba.

"Jaga ketertiban umum, jauhi narkoba, dan rajinlah belajar," ujar Bupati Batu Bara.

Baharuddin mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kabupaten Batu Bara.

Karena itu, mereka perlu dibina dengan nilai religius, budaya, disiplin, dan semangat kebersamaan.

Menurut dia, nilai-nilai tersebut diperlukan agar generasi muda dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah.

Gebyar pentas seni dan budaya menjadi salah satu momentum bagi masyarakat Desa Simpang Dolok untuk merayakan keberagaman sekaligus mempererat silaturahmi.

Berbagai pertunjukan seni dan budaya dari beragam etnis ditampilkan dalam kegiatan tersebut.

Rangkaian peringatan hari jadi sebelumnya diisi dengan sejumlah kegiatan, seperti Kenduri Kampung, kesenian berbalas pantun, serta kegiatan masyarakat yang melibatkan berbagai etnis.

Selain kegiatan seni dan budaya, panitia juga menggelar penggalangan donasi.

Dana yang terkumpul rencananya disalurkan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak musibah.

Acara kemudian ditutup dengan pemotongan kue sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan 59 tahun Desa Simpang Dolok serta kebersamaan yang telah terbangun di tengah masyarakat.

Perayaan semakin meriah dengan pesta kembang api dan penampilan sejumlah artis lokal yang menjadi penutup rangkaian Hari Jadi ke-59 Desa Simpang Dolok.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, Ketua TP PKK Kabupaten Batu Bara Henny Heridawaty Baharuddin, Staf Ahli TP PKK Kabupaten Batu Bara Leli Syafrizal, Ketua BAZNAS Kabupaten Batu Bara, Direktur Utama BUMD, Ketua HIPMI Kabupaten Batu Bara, perwakilan Bank Sumut dan PT INALUM, para camat serta kepala desa.

Bupati Baharuddin juga didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, para asisten, staf ahli, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Camat Datuk Lima Puluh.* (ad)

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Bendahara DPD AMPI Kota Binjai Dicky Sukma Praditya menyusul pelantikan pengurus DPD LKBH AMPI Binjai yang dilakukan Ketua DPD AMPI Kota Binjai Surya Darma Sitepu di Pendopo Umar Baki, Minggu (30/8/2026).

Baca Juga:

• Pengungkapan Kematian Sutrimo Dinilai Lamban, Pengamat Desak Polisi Telusuri Bukti Digital hingga Transaksi Rp5 Juta

"Kita yakini, LKBH AMPI di bawah komando Ali Ibsan Jaya sangat progresif untuk menyelamatkan generasi dengan menanamkan sadar hukum kepada mereka," ujar Dicky saat dihubungi, Selasa (1/9/2026).

Dicky menilai edukasi hukum sejak usia dini penting dilakukan mengingat masih terdapat berbagai persoalan yang melibatkan kalangan remaja di Kota Binjai.

"Kita paham maksud LKBH AMPI Binjai dengan membangun FGD tersebut, karena saat ini Binjai tidak bisa dianggap terlalu baik-baik saja, mengingat begitu banyaknya kenakalan-kenakalan yang mayoritas dilakukan oleh remaja seperti narkoba. Makanya kita apresiasi penuh," katanya.

Ia berharap setelah pelantikan pengurus LKBH AMPI Binjai, program-program edukasi dan bantuan hukum kepada masyarakat dapat terus dikembangkan.

Dicky menilai keberadaan lembaga bantuan hukum memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan akses terhadap pendampingan dan informasi hukum.

"Kita berharap, pasca dilantiknya LKBH AMPI Kota Binjai, ke depannya terus bergerak dan tolong masyarakat. Mengingat, kebutuhan rakyat hari ini bukan persoalan perut saja, tetapi soal keadilan yang belum dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Kota Binjai dan sekitarnya," ujar Dicky.

Dalam kegiatan pelantikan tersebut, Dicky juga bertindak sebagai ketua panitia pelaksana.

Ia berharap kolaborasi antara DPD AMPI Binjai dan LKBH AMPI dapat terus diperkuat, khususnya dalam memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Menurutnya, program kesadaran hukum bagi remaja dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk menekan potensi kenakalan remaja sekaligus membangun generasi muda yang lebih memahami aturan dan konsekuensi hukum.

Melalui kegiatan tersebut, LKBH AMPI Binjai diharapkan tidak hanya berperan dalam pendampingan hukum, tetapi juga aktif memberikan literasi hukum kepada masyarakat, terutama pelajar dan remaja di Kota Binjai.* (dh)

TCCF 2026 akan digelar pada 24-27 September 2026 di Kabupaten Samosir, kawasan Danau Toba. Festival ini mengusung tema "Gema Tanah Toba: Dari Tanah Toba Menyatukan Ragam Suara dan Budaya".

Baca Juga:

• Masih Ada Satu Titik Karhutla di Sumut, Api Bakar 3 Hektare Hutan Samosir

Ketua Steering Committee TCCF 2026 Mora Nasution mengatakan festival tersebut diharapkan memberikan pengalaman yang lebih luas bagi peserta maupun wisatawan yang datang ke Samosir.

"TCCF bukan hanya panggung pertunjukan. Kami ingin orang datang ke Samosir, mengenal budaya, menikmati Danau Toba, bertemu dengan masyarakat dan pelaku UMKM, lalu pulang membawa pengalaman yang baik," ujar Mora saat Temu Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara di Medan, Rabu (2/9/2026).

Mora mengatakan Indonesia memiliki tradisi dan prestasi yang kuat di bidang paduan suara. Karena itu, SICC diharapkan dapat menjadi ruang bagi talenta paduan suara Indonesia untuk berkembang dan berkiprah di tingkat internasional.

"Ini event paduan suara. Indonesia dikenal sebagai paduan suara juara dunia. Kalau memang ini bisa menjadi perwakilan di tingkat dunia, tentu menjadi kebanggaan kita bersama," katanya.

Penyelenggaraan TCCF 2026 merupakan hasil kolaborasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai tuan rumah.

Untuk menjaga kualitas kompetisi, SICC 2026 akan menghadirkan dewan juri dari sejumlah negara, yakni Latvia, Singapura, Malaysia serta Indonesia.

Selain kompetisi paduan suara dan pertunjukan seni, TCCF 2026 juga membawa misi pelestarian lingkungan. Sejumlah kegiatan lingkungan akan dilakukan, termasuk penanaman bibit pohon di kawasan Danau Toba dan penebaran benih ikan di perairan danau.

Gerakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian ekosistem Danau Toba sekaligus mendukung keberlanjutan status Toba Caldera UNESCO Global Geopark.

Mewakili Bupati Samosir, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir Tetty Naibaho menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan TCCF dan SICC 2026.

Menurut Tetty, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menggabungkan promosi seni, budaya dan pariwisata dengan penguatan ekonomi masyarakat serta pelestarian lingkungan.

Melalui penyelenggaraan TCCF 2026 dan SICC 2026, Samosir diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya sekaligus lokasi penyelenggaraan event internasional di kawasan Danau Toba.

Sebagai tuan rumah, Pemkab Samosir terus melakukan persiapan, termasuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM, pengelola hotel, homestay dan masyarakat agar siap memberikan pelayanan kepada para pengunjung.

Tetty mengatakan Samosir menargetkan dapat melayani sekitar 3.000 pengunjung setiap hari selama acara berlangsung. Para pelaku usaha pariwisata juga diimbau tidak menaikkan tarif secara tidak wajar selama event.

"Ini merupakan momentum untuk memeriahkan Samosir. Kita berharap seluruh pelaku usaha dapat mendukung melalui ketaatan terhadap aturan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu," ujarnya.

Dengan rangkaian kegiatan tersebut, TCCF 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertunjukan dan kompetisi, tetapi juga mendorong promosi Danau Toba, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat serta memperkuat komitmen terhadap kelestarian lingkungan.* (dh)

Sketsa tersebut dibuat berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang kemudian diperkuat dengan analisis digital terhadap video dan rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.

Baca Juga:

• Pengungkapan Kematian Sutrimo Dinilai Lamban, Pengamat Desak Polisi Telusuri Bukti Digital hingga Transaksi Rp5 Juta

"Berdasarkan keterangan saksi, didukung dengan petunjuk-petunjuk lain, selanjutnya penyidik melakukan persesuaian antara keterangan saksi dan hasil analisa digital didapatkan sketsa wajah yang mengarah kepada terduga pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut," kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Iman menjelaskan kedua terduga pelaku diperkirakan berusia sekitar 30-40 tahun. Salah satu pria memiliki ciri wajah oval, alis tipis, bibir tebal, hidung pesek, bola mata berwarna hitam dan kulit berwarna cokelat.

Sementara itu, pria lainnya disebut memiliki bentuk wajah kotak. Ciri lainnya yakni hidung pesek, bibir bagian bawah tebal serta memiliki kumis dan janggut.

Polda Metro Jaya menegaskan kedua sketsa tersebut disusun dari informasi saksi dan hasil analisis digital yang dilakukan penyidik terhadap berbagai bukti visual di lokasi kejadian.

"Sementara itu dua yang kami dapat lakukan sketsa wajah dari keterangan saksi maupun analisa digital di lokasi kejadian perkara," ujar Iman.

Hingga kini, polisi masih memburu kedua pria yang identitasnya diduga sesuai dengan sketsa tersebut. Penyidik juga terus mendalami rangkaian peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiyawan meninggal dunia.

Kasus tersebut bermula dari kericuhan di kawasan Pejompongan pada Kamis (27/8/2026). Bambang menjadi korban dalam rangkaian kejadian tersebut hingga akhirnya meninggal dunia.

Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat serta memastikan proses hukum terhadap para terduga pelaku.* (in/dh)

Kegiatan yang dipusatkan dari Jakarta tersebut diikuti oleh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia serta seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Gandeng LBH Garuda Kencana, WBP Kurang Mampu Dapat Pendampingan Hukum Gratis

Dari Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, bersama jajaran pejabat struktural dan staf. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dari Aula Lapas Labuhan Ruku dengan tertib dan penuh perhatian.

Dalam pemaparan tersebut, disampaikan hasil evaluasi terhadap tata kelola pelayanan publik sekaligus sejumlah langkah perbaikan yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran pemasyarakatan.

Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin transparan, profesional, akuntabel, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menekankan pentingnya peningkatan integritas aparatur, pemenuhan standar pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan, serta konsistensi dalam melakukan perbaikan terhadap berbagai aspek pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah maupun UPT Pemasyarakatan.

Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk warga binaan dan keluarga warga binaan, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, humanis, transparansi, dan kepastian pelayanan.

Menanggapi hasil evaluasi dan arahan pimpinan tersebut, Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku Hamdi Hasibuan menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti setiap poin yang menjadi perhatian dan rekomendasi dalam evaluasi tata kelola pelayanan publik.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Lapas Labuhan Ruku.

"Kami akan menindaklanjuti seluruh arahan dan hasil evaluasi yang disampaikan. Peningkatan kualitas pelayanan publik, integritas serta pengawasan akan terus kami perkuat demi memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat," tegas Hamdi Hasibuan.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Lapas Labuhan Ruku untuk menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai momentum melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Dengan adanya evaluasi dan penguatan tata kelola secara berkala, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, transparan dan berintegritas.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dan semakin dipercaya masyarakat.* (dh)

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menyampaikan bahwa peningkatan peringkat tersebut menjadi bentuk kepercayaan terhadap fundamental perusahaan sekaligus menjadi dorongan bagi INALUM untuk terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Baca Juga:

• Belasan Hektare Lahan Anak Perusahaan Pelindo di Batu Bara Terbakar

Peningkatan satu tingkat di tengah ketidakpastian global dan volatilitas pasar mencerminkan penguatan fundamental bisnis dan ketahanan profil keuangan INALUM sekaligus menegaskan kapasitas INALUM dalam menjaga kinerja yang sehat untuk mendukung pengembangan industri aluminium nasional. Pencapaian ini semakin memperkuat kredibilitas INALUM di mata pemangku kepentingan dan institusi keuangan serta memberikan fondasi yang lebih kuat dalam mengakses pendanaan dan mendukung agenda pertumbuhan perusahaan ke depan.

Peningkatan peringkat ini menjadi capaian positif bagi INALUM setelah Pefindo mempertahankan peringkat perusahaan pada level idAA-/Stable selama dua periode sebelumnya, yaitu pada tahun 2024 dan 2025.

Capaian tersebut semakin memperkuat posisi INALUM sebagai perusahaan yang memiliki peran strategis dalam pengembangan rantai nilai aluminium Indonesia. Sebagai bagian dari Grup MIND ID, INALUM terus menjalankan transformasi dan pengembangan bisnis untuk mendorong terciptanya industri aluminium nasional yang semakin terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Salah satu faktor yang mendukung kuatnya profil INALUM adalah peran strategis perusahaan sebagai bagian dari Grup MIND ID dalam mengembangkan rantai nilai terintegrasi bauksit hingga aluminium. Peran tersebut didukung pengembangan sejumlah proyek utama, termasuk Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I dan II serta Smelter Aluminium II, yang menjadi bagian dari penguatan ekosistem hilirisasi mineral nasional.

INALUM juga memiliki posisi yang kuat di pasar domestik sebagai satu-satunya produsen green aluminium primer di Indonesia di tengah prospek pertumbuhan permintaan aluminium yang semakin kuat, baik di dalam negeri maupun global. Posisi tersebut diperkuat oleh efisiensi operasional dan keunggulan daya saing biaya, tercermin dari cash cost INALUM yang berada pada kuartil pertama dalam kurva biaya global. Didukung oleh basis pelanggan yang terdiversifikasi serta dukungan sumber energi dari pembangkit listrik tenaga air yang turut memberikan INALUM keunggulan struktural.

Selain kekuatan dari sisi operasional dan pasar, INALUM juga terus menjaga profil keuangan yang sehat di tengah agenda pengembangan perusahaan. Dalam periode 2026–2029, kebutuhan pendanaan diproyeksikan meningkat sejalan dengan pengembangan proyek-proyek strategis nasional yaitu SGAR II dan Smelter II. Namun demikian, INALUM akan mengelola kebutuhan pendanaan tersebut melalui strategi pendanaan yang terukur dan terdiversifikasi dengan tetap menjaga struktur permodalan, likuiditas, serta kemampuan menghasilkan arus kas yang sehat.

Bagi INALUM, peningkatan peringkat menjadi idAA/Stable tidak hanya menjadi indikator atas kondisi perusahaan saat ini, tetapi juga memperkuat fondasi untuk menjalankan agenda pertumbuhan ke depan. Perusahaan akan terus menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis, disiplin finansial, efisiensi operasional, serta penerapan tata kelola perusahaan yang kuat.

Melalui penguatan fundamental dan penyelesaian berbagai proyek-proyek strategis perusahaan, INALUM berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan daya saing industri aluminium nasional sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan terhadap agenda hilirisasi dan penciptaan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri untuk terwujudnya kemandirian aluminium Indonesia.* (dh)

BANDA ACEH - Polisi mengamankan satu unit mobil Kia Travello yang diduga mengangkut 600 liter bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar di Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

Kendaraan bernomor polisi BL 1786 AAH berwarna cokelat metalik tersebut diamankan Tim Unit III Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Banda Aceh pada Senin (31/8/2026) sekitar pukul 20.30 WIB.

Baca Juga:

• 26,6 Juta Orang Keluar dari Kemiskinan, Benarkah Ekonomi Indonesia Makin Sejahtera?

"Dari kendaraan tersebut, petugas mengamankan sekitar 600 liter BBM subsidi jenis Bio Solar yang terdiri dari tiga drum warna biru dan dua jeriken warna putih," ujar Miftahuda, Selasa (2/9/2026).

Selain BBM subsidi, polisi juga mengamankan satu unit mesin pompa yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM.

Dalam penindakan itu, polisi mengamankan dua orang yang diduga terkait dengan pengangkutan BBM subsidi. Keduanya berinisial T.YUN (34) dan T.YUS (32), yang sama-sama berdomisili di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

Pengungkapan tersebut bermula dari patroli personel Unit III Tipidter di sejumlah SPBU wilayah Banda Aceh pada Jumat (28/8/2026). Patroli dilakukan menyusul adanya kelangkaan BBM subsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU.

Saat berada di SPBU Simpang Jam, Desa Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, petugas melihat mobil Kia Travello yang kemudian diketahui bernomor polisi BL 1786 AAH.

Petugas lalu berkomunikasi dengan pengemudi kendaraan dan memperoleh nomor kontak yang bersangkutan.

Sehari kemudian, Sabtu (29/8/2026) sekitar pukul 08.38 WIB, salah seorang yang diketahui sebagai kakak pengemudi menghubungi personel Tipidter. Ia disebut menawarkan BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak sekitar satu ton yang sebelumnya disimpan di rumah.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti polisi. Pada Senin (31/8/2026) malam, kendaraan Kia Travello diketahui mengangkut BBM subsidi jenis Bio Solar menuju Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa.

Setibanya di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan tiga drum serta dua jeriken berisi sekitar 600 liter Bio Solar subsidi.

Kedua orang tersebut kemudian diamankan bersama barang bukti ke Mapolresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut.

Barang bukti yang disita polisi yakni satu unit mobil Kia Travello nomor polisi BL 1786 AAH, tiga drum berisi Bio Solar subsidi, dua jeriken berisi Bio Solar subsidi serta satu unit mesin pompa.

Miftahuda mengatakan penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk asal dan peruntukan BBM yang diamankan.

"Penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, melaksanakan gelar perkara, dan memproses perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Atas dugaan penyalahgunaan tersebut, para terduga dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut mengatur mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi serta penyediaan dan pendistribusiannya yang diberikan penugasan oleh pemerintah.

Polisi masih melanjutkan penyidikan untuk memastikan rangkaian peristiwa serta unsur hukum dalam dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.* (dh)

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan penggerebekan dilakukan pada Minggu (30/8/2026) dini hari.

Baca Juga:

• Polri Ajukan Pergeseran Anggaran Rp3,6 Triliun, Minta Tambahan Rp66 Triliun untuk 2027

"DS dulunya merupakan waiters di THM ini, dan sekarang bekerja sebagai kasir. Ada 5 butir yang kami sita dari tangan yang bersangkutan," kata Rafli, Rabu (2/9/2026).

Selain menangkap DS, polisi melakukan tes urine terhadap 20 pengunjung THM. Hasilnya, dua orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba dan kemudian turut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Dalam kegiatan ini kami juga amankan 2 orang yang positif narkoba. Kami lakukan tes urine, dan 2 di antaranya positif narkoba," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, DS mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang berinisial B. Polisi kini masih menyelidiki keberadaan dan identitas pihak yang diduga memasok narkoba kepada DS.

"Pemasok narkoba kepada DS sudah kami kantongi identitasnya. Kami pastikan yang bersangkutan bisa berlari tapi tidak akan bisa bersembunyi," ujar Rafli.

Usai penggerebekan, polisi menutup sementara operasional THM Janna Kita untuk kepentingan penyelidikan. Petugas juga memasang garis polisi di lokasi.

Polisi masih mendalami jaringan peredaran narkoba tersebut, termasuk asal barang yang diduga diedarkan di tempat hiburan malam itu.* (ds/dh)

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan video dan informasi mengenai peristiwa tersebut masih dapat ditemukan dan diakses masyarakat di sejumlah platform digital.

Baca Juga:

• Kepala Bocor 12 Jahitan & Punggung Disundut Rokok! Cerita Pilu Pelajar Korban Kericuhan Pejompongan

Fifi menegaskan pemerintah tidak berupaya menghilangkan bukti maupun mengaburkan informasi mengenai kasus yang terjadi di Pejompongan tersebut.

"Penanganan terhadap konten di platform digital mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing platform," ucapnya.

Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Syafriansyah Rosadi menjelaskan kewenangan teknis untuk melakukan takedown berada pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Menurut Syafri, setiap platform digital memiliki pedoman komunitas atau community guideline yang mengatur konten mana yang dapat ditayangkan dan konten yang harus ditangani.

Platform digital dapat melakukan penghapusan secara mandiri terhadap konten yang dianggap melanggar pedoman komunitas, termasuk materi yang mengandung kekerasan atau bersifat sadis.

Dalam kasus Pejompongan, Syafri menegaskan pemerintah tidak mengajukan permintaan penghapusan terhadap video yang memuat fakta atau informasi mengenai kejadian tersebut.

"Kami dari pemerintah tidak mengajukan konten-konten yang memang berisi fakta atau berita nyata. Kita tidak melakukan takedown itu karena memang muatannya informasi," katanya.

Syafri mengatakan apabila ada video atau konten yang hilang dari sebuah platform, keputusan tersebut merupakan bagian dari kebijakan dan mekanisme moderasi platform yang bersangkutan.

"Jadi tidak kita ajukan takedown. Jadi memang ini murni dari platform yang bersangkutan," tegasnya.

Kericuhan di Pejompongan diketahui terjadi pada Kamis (27/8/2026) setelah rangkaian aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR. Peristiwa tersebut diwarnai dugaan pengeroyokan terhadap warga.

Bambang Setiawan (60), warga Bendungan Hilir, Tanah Abang, meninggal dunia setelah ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di tengah kericuhan pada malam kejadian.

Sementara itu, Faturohman (18), warga Pejompongan Raya yang merupakan siswa kelas 12 MA Jamiat Kheir, mengaku diseret keluar dari gang rumahnya dan dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak dikenalnya.

Kasus yang menewaskan Bambang dan melukai Fatur tersebut hingga kini masih dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum.* (dh)

Angka tersebut tercantum dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026. Berdasarkan perbandingan Bank Dunia terhadap 11 negara ASEAN dan negara peers, Indonesia berada di posisi keempat dengan persentase penduduk di bawah garis tersebut.

Baca Juga:

• Sofyan Tan: Data Sensus Ekonomi Harus Akurat agar Kebijakan Tepat Sasaran

Meski demikian, Bank Dunia memproyeksikan persentase penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan internasional tersebut terus menurun dalam beberapa tahun ke depan.

Pada 2027, angkanya diperkirakan turun menjadi 63,1 persen dan kembali menurun menjadi 62 persen pada 2028.

Berdasarkan proyeksi Bank Dunia untuk 2026, tingkat penduduk di bawah garis kemiskinan yang digunakan dalam perbandingan tersebut adalah Timor-Leste 71,7 persen, India 70,7 persen, Laos 68,6 persen, Indonesia 64,2 persen, Afrika Selatan 60 persen, Filipina 56,5 persen, Brasil 20,4 persen, Vietnam 17,9 persen, Argentina 14,5 persen, Thailand 10,1 persen dan Malaysia 1 persen.

Namun, angka 64,2 persen tersebut bukan merupakan angka kemiskinan resmi Indonesia. Hal ini karena Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan serta garis kemiskinan yang berbeda.

Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk memantau kemiskinan secara global sekaligus memungkinkan perbandingan kondisi antarnegara. Sementara BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Untuk kelompok negara upper-middle income, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan sebesar US$8,30 PPP per kapita per hari. Nilai tersebut tidak dihitung dengan menggunakan kurs rupiah terhadap dolar AS secara langsung.

Melalui pendekatan PPP, standar tersebut setelah memperhitungkan perbedaan daya beli dan biaya hidup di Indonesia disebut setara sekitar Rp1,512 juta per orang per bulan.

Sementara itu, BPS menghitung kemiskinan dengan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN), berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

Perhitungan BPS mencakup kebutuhan makanan dengan standar minimal 2.100 kilokalori per orang per hari serta kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.

Garis kemiskinan BPS ditentukan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat.

Bank Dunia menegaskan garis kemiskinan internasional lebih digunakan sebagai tolok ukur atau benchmarking untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara. Sementara garis kemiskinan nasional dinilai lebih relevan untuk penyusunan kebijakan di masing-masing negara.

Tingginya angka Indonesia dalam ukuran Bank Dunia menunjukkan sebagian besar penduduk masih berada di bawah standar pengeluaran yang digunakan untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas.

Indonesia sendiri baru masuk kelompok upper-middle income pada 2023 dan masih berada di bagian bawah rentang kelompok tersebut. Bank Dunia mencatat GNI per kapita Indonesia pada 2023 sekitar US$4.810.

Sebagai pembanding, kelompok negara upper-middle income mencakup negara dengan GNI per kapita hingga sekitar US$14.005.

Dengan demikian, status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas tidak serta-merta berarti sebagian besar penduduk telah mencapai tingkat pengeluaran yang lazim digunakan sebagai standar kehidupan di negara-negara lain dalam kelompok yang sama.

Perbedaan metode pengukuran tersebut membuat angka kemiskinan Bank Dunia tidak dapat disamakan secara langsung dengan angka kemiskinan resmi yang dirilis BPS. Kedua ukuran tersebut memiliki tujuan dan standar yang berbeda dalam menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.* (k/dh)

Qodari mengatakan keberadaan akun anonim menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menekan penyebaran informasi palsu.

Baca Juga:

• Anggaran Besar tapi Kinerja Dikritik DPR, Kepala Bakom Qodari Akui Komunikasi Pemerintah Masih Jadi PR

Menurut Qodari, mekanisme penggunaan nomor HP atau KTP dapat membuat identitas pengguna media sosial lebih mudah dikaitkan dengan pemilik akun. Pendekatan serupa, kata dia, sebelumnya telah digunakan dalam upaya mengurangi penipuan melalui nomor telepon.

Ia juga menilai persoalan anonimitas di media sosial tidak hanya berkaitan dengan penyebaran hoaks. Kondisi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai modus penipuan digital, termasuk penipuan investasi dan love scam.

Meski demikian, Qodari mengatakan mekanisme penerapan kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Bakom akan mencari pendekatan yang dinilai lebih komprehensif sebelum kebijakan diterapkan.

Untuk urusan teknis yang berkaitan dengan platform digital, Qodari menyebut kewenangannya berada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sementara itu, Bakom tetap menjalankan fungsi klarifikasi terhadap berbagai informasi yang dinilai mengandung disinformasi, fitnah atau tidak sesuai dengan fakta.

Qodari juga membedakan posisi pers dengan media sosial. Menurutnya, pers dan media merupakan mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Disinformasi, fitnah, dan kebohongan (DFK) merupakan musuh bersama," ujar Qodari.

Usulan mengenai penggunaan identitas dalam pembuatan akun media sosial tersebut masih berada pada tahap gagasan. Pemerintah masih mempertimbangkan mekanisme yang tepat untuk mengurangi akun anonim sekaligus menekan penyebaran informasi palsu di ruang digital.* (dw/dh)

Kedatangan Prabowo di Vladivostok menjadi momen berkesan bagi sejumlah mahasiswa Indonesia yang telah lama menempuh pendidikan di kota tersebut.

Baca Juga:

• Penuhi Undangan Eksklusif Putin, Prabowo Terbang ke Rusia Jadi Bintang Utama Forum Ekonomi Global

"Perasaannya tentu saja deg-degan, merasa senang campur deg-degan karena ini pertama kalinya bisa bertemu Bapak dan diberikan kesempatan untuk salaman sama Bapak. Buat saya itu sangat berkesan," kata Andini.

Menurut Andini, kehadiran Presiden Prabowo di Vladivostok menjadi kebanggaan bagi mahasiswa Indonesia. Ia berharap partisipasi Prabowo dalam EEF ke-11 semakin mempererat hubungan Indonesia dan Rusia.

Andini juga menyampaikan harapan agar Prabowo selalu diberikan kesehatan dan dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik.

"Semoga tentunya Bapak sehat selalu, semoga juga Bapak bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya," ujarnya.

Mahasiswa pascasarjana psikologi Kiki Rizki Agustiani juga ikut menyambut kedatangan Prabowo. Kiki yang telah tiga tahun tinggal di Vladivostok mengaku antusias karena untuk pertama kalinya dapat melihat langsung Presiden Indonesia di kota tersebut.

"Jujur ini senang banget karena pengalaman pertama saya juga. Dan saya di Rusia ini di Vladivostok, untuk Presiden yang pertama kali datang setelah sekian lama yaitu Pak Prabowo," kata Kiki.

Kiki pun menyampaikan pesan kepada Prabowo agar terus bersemangat menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Semangat terus, Bapak. Saya selalu berpikir positif sama Bapak. Saya bangga punya Presiden seperti Bapak Prabowo," katanya.

Sambutan para mahasiswa tersebut berlangsung menjelang agenda Prabowo menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 sebagai tamu kehormatan utama.

Kehadiran mahasiswa Indonesia di Vladivostok dan kibaran bendera Merah Putih turut menjadi bagian dari suasana penyambutan Presiden Prabowo di Rusia. Momen tersebut memperlihatkan antusiasme diaspora pelajar Indonesia menyambut kunjungan kepala negara di luar negeri.* (an/dh)

Emil yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Jawa Timur tersebut mengunjungi para korban di RSUD Notopuro pada Selasa (1/9/2026) malam hingga dini hari.

Baca Juga:

• Dari Ponpes ke Sekolah Lain, Dampak Keracunan MBG dari Satu Dapur SPPG di Sidoarjo Terus Meluas

"Pertama, kami ingin mengapresiasi Rumah Sakit Notopuro, Ibu Kadinkes yang sudah bersama BPBD Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo tentunya Pak Bupati yang sudah melakukan penanganan secara sigap," kata Emil di RSUD Notopuro, Rabu (2/9/2026).

Menurut Emil, jumlah pasien yang datang dalam waktu singkat dapat ditangani pihak rumah sakit. Ia memastikan tidak ada pasien yang terbengkalai dalam proses penanganan medis.

"Sehingga jumlah yang ratusan datang ke rumah sakit ini kemudian dalam waktu yang sangat pendek, ya, itu semua bisa ditangani. Enggak ada yang mohon maaf, terbengkalai pasien," ujarnya.

Emil menjelaskan sebagian pasien sempat menggunakan velbed milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo karena banyaknya korban yang harus ditangani.

Meski demikian, kebutuhan infus disebut tetap mencukupi. Penanganan awal dilakukan dengan rehidrasi untuk mengatasi kondisi pasien sebelum diberikan obat sesuai kebutuhan.

"Memang tadi ada yang menggunakan velbet dari BPBD tetapi infusnya memadai. Karena langkah pertama yang diambil oleh pihak rumah sakit adalah rehidrasi. Jadi rehidrasi ini penting kemudian memberikan obat," jelas Emil.

Emil juga memberikan apresiasi kepada pihak pondok pesantren, terutama para kiai, yang membantu proses koordinasi dan rujukan santri ke sejumlah fasilitas kesehatan.

Di tengah penanganan korban, Emil kembali meluruskan kabar yang beredar mengenai adanya santri yang meninggal dunia akibat dugaan keracunan MBG.

"Tolong juga tadi ada kabar mohon maaf meninggal itu tidak betul, tidak betul," tegas Emil.

Dengan demikian, hingga saat ini tidak ada informasi mengenai korban meninggal dalam kasus dugaan keracunan MBG yang dialami para santri di Sidoarjo. Proses penanganan dan pemantauan terhadap para korban masih terus dilakukan oleh pihak terkait.* (d/dh)