Pertandingan berlangsung dramatis. Indonesia dan Thailand bermain imbang 2-2 hingga 120 menit, sehingga pemenang harus ditentukan melalui adu penalti. Garuda akhirnya menang 4-2 dalam babak tos-tosan.

Baca Juga:

• Diwarnai Drama VAR, Gol 'Supersub' Fergus Tierney Bawa Malaysia Tekuk Vietnam & Segel Juara 3

Laga final berlangsung ketat sejak awal. Kedua tim saling menciptakan peluang, tetapi tidak ada gol hingga babak pertama berakhir. Thailand kemudian harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mickelson menerima kartu kuning kedua pada menit ke-81.
Indonesia memanfaatkan keunggulan jumlah pemain satu menit kemudian. Tendangan bebas Dean James pada menit ke-82 mengenai pemain Thailand Iklas Sanron sebelum masuk ke gawang dan membawa Garuda unggul 1-0.

Thailand merespons pada menit ke-87 melalui Iklas Sanron yang menebus kesalahannya. Skor kembali imbang 1-1 hingga waktu normal berakhir dan pertandingan berlanjut ke extra time.

Pada babak tambahan, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 melalui Peeradol Chamrasamee pada menit ke-111. Indonesia tidak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan lima menit kemudian melalui Elkan Baggott setelah menerima umpan cut back Rizky Ridho.

Skor 2-2 bertahan hingga 120 menit dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Indonesia tampil lebih efektif dalam mengeksekusi penalti hingga memastikan kemenangan 4-2.

Gelar tersebut menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia setelah penantian panjang untuk meraih trofi di kawasan Asia Tenggara. Sumber pertandingan menyebut ini menjadi titel pertama Garuda dalam 35 tahun terakhir sejak menjuarai SEA Games 1991.

Keberhasilan ini juga menempatkan Indonesia sebagai juara pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup setelah sebelumnya Garuda beberapa kali gagal meraih gelar di kompetisi regional. FIFA sebelumnya mencatat Indonesia dan Thailand sebagai dua finalis pada turnamen perdana tersebut.

Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia menutup perjalanan FIFA ASEAN Cup 2026 dengan trofi juara setelah melewati final penuh drama selama 120 menit dan adu penalti.* (in/dh)

Refly menyampaikan keyakinan tersebut setelah mengikuti rangkaian persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Baca Juga:

• Desak MK Tolak Gugatan Gibran Relawan GI-JOE Pasang Badan, Sebut Permohonan Denny Indrayana Lewat Batas Waktu

Refly berpendapat persoalan tersebut baru muncul dan dipermasalahkan pada 2026 karena terdapat hal yang menurutnya belum dibahas dalam sengketa PHPU Pilpres 2024 sebelumnya.

Ia juga menyinggung keberadaan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

"Kenapa baru diketahui sekarang? Ya karena dugaan ada kongkalikong antara penyelenggara pemilu yang menyediakan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatakan bagi lulusan luar negeri yang tidak bisa menunjukkan ijazah SMA-nya, cukup dengan ijazah S1," ujarnya.

Refly menilai perkara tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut persoalan politik dan ketatanegaraan yang lebih luas. Ia meminta hakim konstitusi menjalankan tugas secara independen dan tidak terpengaruh kepentingan kekuasaan.

"Kita paham ini high politics, karena high politics kita minta kepada hakim-hakim MK untuk menunjukkan kenegarawanannya dan prinsip the independence of judiciary," kata Refly.

Ia meminta putusan perkara nantinya didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan serta keyakinan hakim konstitusi.

"Jangan sampai memutuskan karena berdasarkan tekanan atau permintaan kekuasaan, tapi berdasarkan hati nurani dan fakta-fakta persidangan serta keyakinan sang hakim sendiri dalam memutuskan perkara ini," imbuhnya.

Refly juga menanggapi persoalan hukum acara karena permohonan perkara tersebut diajukan setelah Pemilu 2024 selesai. Menurut dia, persoalan tersebut telah memiliki dasar melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026.

"Sekali lagi dalam sejarahnya, 'Wah ini sudah lewat,' termul kan bilang, 'Wah ini tidak tahu hukum acara MK,' dan lain sebagainya'. Dengan MK mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026, maka sudah sesuai dengan hukum acara," jelasnya.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya untuk mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam persidangan, para pemohon mendalilkan bahwa syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat harus dipenuhi saat proses pencalonan. Mereka juga meminta MK menilai keabsahan pencalonan Gibran berdasarkan dalil tersebut.

Di sisi lain, dalil pemohon mengenai Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah dibantah oleh mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Hasyim menyatakan tidak terdapat niat maupun motif untuk memudahkan calon tertentu dalam penyusunan aturan tersebut.

Hasyim juga menjelaskan ketentuan tersebut muncul setelah adanya masukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain karena banyak pemohon penyetaraan pendidikan luar negeri yang tidak memiliki dokumen sekolah menengah yang sama dengan sistem pendidikan Indonesia.

Sementara itu, MK masih memproses perkara tersebut. Dalam agenda resmi Mahkamah, sidang terakhir yang tercatat pada 2 Oktober 2026 membahas keterangan dari Kemendikdasmen, Atase Pendidikan KBRI Singapura, dan Atase Pendidikan KBRI Australia.

Pernyataan Refly mengenai tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran merupakan dalil dan penilaian dari pihak pemohon. Keputusan mengenai perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan MK berdasarkan seluruh fakta, keterangan, dan alat bukti yang diperiksa di persidangan.* (in/dh)

Perempuan berusia 64 tahun itu mengaku senang dan bersyukur setelah rumahnya mulai diperbaiki. Rosila diketahui telah tinggal di rumah tersebut sekitar 37 tahun bersama dua anaknya yang belum menikah.

Baca Juga:

• Turun Gunung Cek Bedah 111 Rumah Warga Medan, Rico Waas Wanti-wanti Dinas: Minta Bersih & Usut Data PKH

Sebelum direhabilitasi, rumah Rosila merupakan bangunan papan dengan lantai semen sederhana. Suaminya telah meninggal dunia dan kini Rosila tinggal bersama seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.

Kondisi serupa dialami Sundari, warga di Jalan Rela Gang Buntu yang rumahnya juga mendapat rehabilitasi melalui program tersebut. Sundari tinggal bersama anak dan cucunya di rumah yang sebagian dindingnya masih menggunakan batu dan kondisinya mulai keropos.

"Ya terima kasih banyaklah atas bantuannya. Sangat senang saya menerima pembangunannya," ujar Sundari.

Sundari mengatakan dirinya telah tinggal di kawasan tersebut sejak lahir. Rumah yang ditempatinya berdiri di atas tanah warisan orang tuanya.

Sebelum diperbaiki, rumah tersebut sempat mengalami kebocoran. Lantai rumah yang sebelumnya masih berupa tanah juga diperbaiki secara bertahap menggunakan semen.

Saat proses rehabilitasi berlangsung, lima anggota keluarga Sundari masih menempati rumah tersebut. Ia berharap perbaikan yang dilakukan dapat membuat tempat tinggal keluarganya menjadi lebih aman dan layak.

Rosila dan Sundari ditemui ketika Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas meninjau langsung pengerjaan rumah mereka, Senin (5/10/2026) petang.

Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Pemko Medan menetapkan 213 unit rumah sebagai sasaran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 111 unit atau sekitar 50 persen saat ini telah masuk tahap pengerjaan.

Setiap unit rumah ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 40 hingga 45 hari. Saat melakukan peninjauan, Rico Waas melihat masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan, termasuk saluran air dan pengecatan.

Rico juga meminta rumah yang telah selesai direhabilitasi diserahkan kepada penerima dalam kondisi bersih dan rapi. Ia tidak ingin masih ada puing-puing material atau sisa bangunan lama ketika rumah selesai dikerjakan.

"Kalau bisa begitu serah terima, memang sudah rumah layak huni yang sudah bersih, sudah bagus. Jangan disisakan puing-puing," kata Rico Waas.

Program rehabilitasi tersebut menjadi salah satu upaya Pemko Medan membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak agar dapat memiliki hunian yang lebih baik.* (dh)

Rico meninjau empat unit RTLH di Jalan Air Bersih Gang Amal Bakti dan Jalan Rela, Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan. Dalam peninjauan itu, Rico didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Imunisasi! Rico Waas Kerahkan 7.668 Kader Posyandu Medan Sisir 6 Pelayanan Dasar Warga

"Ini masih ada beberapa yang perlu diatensikan, termasuk saluran air yang masih belum selesai, cat-cat yang juga masih belum kering. Itu perlu diatensikan supaya bisa segera selesai," ujar Rico.

Secara umum, Rico menilai hasil rehabilitasi rumah cukup baik. Namun, sejumlah bagian pada rumah yang pembangunannya menyatu dengan bangunan lama masih perlu dirapikan.

Rico meminta rumah yang telah selesai nantinya benar-benar dalam kondisi layak huni saat diserahterimakan. Kebersihan rumah dan lingkungan sekitar juga diminta menjadi perhatian.

"Kalau bisa begitu serah terima, memang sudah rumah layak huni yang sudah bersih, sudah bagus. Jangan disisakan puing-puing," katanya.

Rico juga meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) memastikan seluruh pekerjaan diselesaikan hingga rumah siap dihuni.

Menurut Rico, program rehabilitasi RTLH juga berkaitan dengan penguatan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Karena itu, kader Posyandu diminta ikut membantu menemukan rumah warga yang membutuhkan perbaikan.

"Kami juga berpesan kepada kader Posyandu untuk mencari ataupun mendapatkan informasi di mana rumah-rumah yang tidak layak huni itu bisa direkomendasikan untuk dibenahi," ujar Rico.

Dalam kunjungan tersebut, Rico juga menerima keluhan mengenai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari salah satu keluarga penerima program RTLH. Keluarga tersebut tercatat berada pada desil 6 meski sebelumnya tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Rico kemudian meminta camat melakukan verifikasi ulang terhadap data keluarga tersebut. Kondisi rumah dan keadaan ekonomi keluarga diminta kembali dicocokkan dengan data desil yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan.

Pemko Medan menargetkan rehabilitasi RTLH dapat dilakukan sesuai jadwal sehingga rumah yang menjadi sasaran program dapat segera ditempati dalam kondisi lebih layak, bersih dan aman.* (dh)

Transformasi tersebut dibahas dalam Rapat Konsolidasi Penguatan Tata Kelola Posyandu 6 SPM yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (5/10/2026). Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menilai Posyandu memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah mendeteksi berbagai persoalan warga di tingkat lingkungan.

Baca Juga:

• Sentil OPD di Paripurna APBD 2027, DPRD Medan Desak Pangkas Acara Seremonial & Kembalikan Uang ke Rakyat

"Jangan dianggap Posyandu hanya untuk imunisasi atau kesehatan ibu dan anak. Posyandu masa kini adalah program yang sangat luas dan menjadi motor penggerak untuk membantu pekerjaan pemerintah," ujar Rico.

Menurut Rico, Kota Medan saat ini memiliki 7.668 kader Posyandu. Para kader tersebut diharapkan menjadi mata dan telinga pemerintah dalam menangkap berbagai persoalan masyarakat secara cepat dari tingkat lingkungan.

Rico mengatakan kader dapat membantu mendeteksi sejumlah persoalan, seperti anak putus sekolah, rumah tidak layak huni (RTLH) hingga keterbatasan akses air bersih.

Temuan dari kader kemudian diminta tidak berhenti sebagai laporan. Rico menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menindaklanjuti setiap persoalan yang ditemukan di lapangan.

Pemko Medan juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat sistem tersebut. Di antaranya melalui sistem pelaporan sederhana, aplikasi atau sistem rekapitulasi berbasis enam kategori pelayanan serta pembagian tugas yang lebih spesifik bagi para kader.

Pembagian tugas tersebut diharapkan membuat kader tidak harus menangani seluruh persoalan sekaligus, tetapi dapat fokus pada bidang tertentu sehingga pelaksanaan tugas lebih efektif.

Sementara itu, Ketua Pembina Posyandu Kota Medan Ny Airin Rico Waas menekankan pentingnya pertemuan lintas OPD untuk menyamakan pemahaman mengenai konsep baru Posyandu 6 SPM.

Airin juga mengusulkan adanya sekretariat atau pos pengaduan Posyandu 6 SPM yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait pelayanan dasar.

Rapat tersebut turut dihadiri Pj Ketua DWP Kota Medan Ny. Fahriatun Nisa Erfin Fachrurrazi serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Dengan konsep Posyandu 6 SPM, Pemko Medan mendorong lembaga berbasis masyarakat tersebut tidak hanya berfungsi dalam layanan kesehatan, tetapi juga menjadi penghubung antara persoalan warga dengan perangkat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.* (dh)

BINJAI - Markas Cabang (Marcab) Laskar Merah Putih (LMP) Kota Binjai meresmikan kantor baru di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Minggu (4/10/2026). Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan nasi tumpeng.

Pemotongan pita dilakukan Bendahara Umum Markas Daerah (Mada) LMP Sumatera Utara Jaman Ginting. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin Ustaz Rusdi, pemotongan tumpeng dan pemberian santunan kepada anak yatim.

Baca Juga:

• Polisi Ungkap Dugaan Motif Sengketa Harta Warisan di Balik Penikaman Anggota DPRD Madina

Turut hadir pengurus Mada LMP Sumatera Utara dari unsur Panglima Daerah (Pangda), Satuan Pelajar Mahasiswa (Sapma) dan Srikandi. Perwakilan pengurus LMP dari Deli Serdang, Medan, Karo dan Langkat juga menghadiri peresmian tersebut.

Kegiatan diikuti jajaran pengurus Marcab LMP Kota Binjai serta organisasi sayap seperti Satgas, Srikandi, Sapma, Provost, LBH LMP. Hadir pula pengurus Markas Anak Cabang (MAC) serta ranting se-Kota Binjai.

Dalam sambutannya, Bendahara Umum Mada LMP Sumut Jaman Ginting yang mewakili Ketua Mada LMP Sumut Rukun Sembiring meminta pengurus LMP Kota Binjai menjaga nama baik dan marwah organisasi.

"Semoga pengurus LMP Kota Binjai bisa mengemban amanah ini dengan baik dan bisa menjaga marwah organisasi sesuai pesan Ketua Rukun," ujar Jaman Ginting.

Sementara itu, Sekretaris LMP Kota Binjai Kompol (Purn) Usrat Aminullah, SH yang mewakili Ketua LMP Kota Binjai mengatakan peresmian kantor baru tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Peresmian Markas Cabang LMP Kota Binjai ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Saya berharap LMP Kota Binjai eksis khususnya di Kota Binjai. Buat MAC yang baru menerima SK, saya berharap besarkan LMP sampai tingkat basis," katanya.

Dengan adanya kantor baru tersebut, LMP Kota Binjai diharapkan semakin solid dan mampu meningkatkan peran dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah Kota Binjai.

Kegiatan peresmian kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh peserta sebagai tanda berakhirnya rangkaian acara.* (dh)

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen. Para fraksi menyampaikan sejumlah masukan terkait arah kebijakan anggaran, mulai dari penanganan banjir, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, transportasi hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga:

• Ogah Sekadar Bagi-bagi Bansos, DPRD Medan Dorong Revisi Perda Kemiskinan demi Kemandirian Warga

Gerindra meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjelaskan secara konkret penggunaan anggaran, mulai dari besaran anggaran, tujuan penggunaan, output yang dihasilkan hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah," kata Dame.

Fraksi Gerindra juga meminta Pemko Medan mengevaluasi kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa serta program yang sulit diukur hasilnya. Jika efisiensi anggaran harus dilakukan, fraksi tersebut meminta agar penghematan tidak mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penanganan banjir, Gerindra meminta keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran. Indikatornya harus terlihat dari jumlah titik banjir yang berhasil ditangani dan besaran anggaran yang digunakan.

Hal serupa diminta dalam program pengentasan kemiskinan. Kinerja Dinas Sosial dinilai seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari jumlah keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri.

Gerindra juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan agar anggaran tidak hanya menghasilkan pembangunan gedung maupun fasilitas, tetapi mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan.

Untuk program BRT Mebidang, Gerindra meminta keberhasilan program diukur dari peningkatan penggunaan transportasi publik serta kontribusinya dalam mengurangi kemacetan.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Muslim menilai penyusunan APBD 2027 harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas serta kesejahteraan publik.

Demokrat mencermati pendapatan Kota Medan 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp6,9 triliun atau turun 1,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara PAD diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun.

Fraksi Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemko juga diminta mengoptimalkan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

Belanja daerah 2027 yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,1 triliun atau meningkat 2,29 persen dibanding APBD 2026 juga menjadi perhatian. Demokrat meminta efisiensi belanja tetap diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Demokrat turut meminta penjelasan mengenai perubahan alokasi sejumlah OPD dari KUA-PPAS yang telah disepakati, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya air, bina marga, perumahan, sosial, perhubungan dan ketenagakerjaan.

Fraksi tersebut juga menyoroti pelayanan sejumlah OPD yang dinilai masih belum maksimal, termasuk dari sisi keramahan aparatur ketika berhadapan dengan masyarakat.

"RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat," tegas Fraksi Demokrat.

Sementara Fraksi Partai NasDem yang disampaikan Faisal Arbi menekankan agar aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2027. Aspirasi itu antara lain terkait perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan serta bantuan sosial yang tepat sasaran.

NasDem juga meminta perhatian terhadap keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil di Kota Medan yang menghadapi kenaikan biaya usaha dan perubahan daya beli masyarakat.

Di sektor kesehatan, NasDem meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurut fraksi tersebut, keberhasilan UHC tidak cukup diukur dari status kepesertaan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan saat membutuhkan.

NasDem menyoroti persoalan rujukan, ketersediaan kamar rawat inap, antrean pasien di IGD hingga keterbatasan ICU yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Berbagai pandangan fraksi tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027. Seluruh masukan diharapkan menjadi bahan bagi Pemko Medan untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran.

Dalam rapat tersebut, Rico Waas mengikuti secara langsung penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan sebagai bagian dari tahapan pembahasan APBD Kota Medan 2027.* (dh)

Usulan perubahan Perda itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan pada Senin (5/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Baca Juga:

• Hadiri Upacara HUT ke-81 TNI di Belawan, Rico Waas Dorong Sinergi Pemko & TNI Makin Dekat Rakyat

Sri mengatakan pendekatan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi, perluasan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan.

"Penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi harus diarahkan pula pada peningkatan kapasitas, pemberdayaan, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat miskin secara bertahap dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandiriannya," ujar Sri.

Menurutnya, revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 menjadi penting karena adanya perubahan regulasi nasional, dinamika sosial-ekonomi serta kebutuhan agar program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah lebih efektif dan tepat sasaran.

Sri menilai kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Penanganannya juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan layak, perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Ranperda inisiatif ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pembentukan perda oleh DPRD Medan untuk merespons kebutuhan masyarakat serta menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan agar tetap relevan dengan aturan hukum terbaru," katanya.

Dalam rancangan perubahan tersebut, DPRD Medan mengusung enam tujuan utama dan sasaran strategis. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembenahan basis data kemiskinan agar terpadu dan diperbarui secara berkala sehingga penyaluran program pemerintah tidak salah sasaran.

Selain itu, materi revisi mencakup penyesuaian dasar hukum, penyempurnaan ruang lingkup penanggulangan kemiskinan, penguatan kelembagaan serta koordinasi lintas sektor.

Koordinasi tersebut juga diarahkan melibatkan dunia usaha, akademisi dan lembaga sosial. DPRD turut mendorong penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan.

DPRD Kota Medan berharap pembahasan Ranperda tersebut dapat dilakukan secara terbuka dan komprehensif bersama Pemerintah Kota Medan serta seluruh pemangku kepentingan.

"Kami berharap pembahasan Ranperda ini dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat melahirkan peraturan daerah yang benar-benar menjawab kebutuhan dan menghadirkan kesejahteraan berkelanjutan bagi warga Kota Medan," ujar Sri.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen menyerahkan berkas penjelasan DPRD mengenai Ranperda perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 kepada Wali Kota Medan Rico Waas.

Berkas tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan antara DPRD dan Pemko Medan sebelum revisi Perda Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan.* (dh)

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, serta Kepala BNNP Sumatera Utara Brigadir Jenderal Polisi Tatar Nugroho.

Baca Juga:

• Wabup Syafrizal Hadiri Upacara HUT ke-81 TNI di Kisaran

"Atas nama Pemerintah Kota Medan, saya mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI. Semoga TNI senantiasa semakin solid, profesional, dan dekat dengan rakyat, serta terus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera," ujar Rico.

Rico juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Medan dan jajaran TNI dalam menjalankan berbagai program pembangunan serta menjaga keamanan wilayah.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI harus terus diperkuat. Bersama-sama, mari kita wujudkan Kota Medan yang maju, inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Dankodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, seluruh prajurit TNI diingatkan untuk memegang teguh nilai-nilai utama dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Lima pilar yang ditekankan dalam amanat tersebut meliputi profesional dalam penguasaan taktik, strategi dan tugas pokok masing-masing matra. Prajurit juga diminta responsif terhadap dinamika keamanan nasional maupun regional.

Selain itu, TNI diharapkan integratif dengan membangun soliditas bersama seluruh komponen bangsa serta modern melalui pemanfaatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan teknologi pertahanan mutakhir.

Peringatan HUT ke-81 TNI di Kodaeral I Belawan menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian prajurit sekaligus meningkatkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ulama dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta keutuhan NKRI.* (dh)

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Zakiyuddin didampingi Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap. Keduanya kemudian makan siang bersama sembari berbincang mengenai berbagai hal.

Baca Juga:

• Oedoek Seroe Hadirkan Kuliner Nusantara, Pemko Medan Dorong Pertumbuhan Usaha Kuliner

Menurut Romo, hubungannya dengan Saleh Harahap telah terjalin sejak lama. Saat itu, dia kerap menjemput dan mengantar almarhum untuk mengisi pengajian.

"Dulu setiap ada penugasan, saya jemput ayah beliau untuk mengisi pengajian. Begitu terus-menerus. Beliau kemudian menjadi Sekretaris Majelis Ulama Indonesia pada 1996," ujar Romo.

Romo juga mengenang pesan yang pernah disampaikan Saleh Harahap ketika dirinya diminta memberikan penjelasan mengenai materi ceramah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Komunikasi keduanya sempat berkurang setelah Saleh Harahap menjadi Bupati Tapanuli Selatan. Namun, setelah mengetahui Zakiyuddin merupakan putra sahabat lamanya, Romo merasa perlu kembali menyambung silaturahmi.

"Saya tidak terlalu mengikuti pemilihan Wali Kota Medan karena saat itu konsentrasi di Jakarta. Belakangan saya semakin tahu bahwa ini adalah anak almarhum teman saya. Tentu ada utang juga untuk bersilaturahmi," katanya.

Romo bahkan memilih datang langsung ke rumah dinas Wakil Wali Kota Medan saat mengetahui Zakiyuddin berencana berkunjung ke kediamannya.

"Dulu saya tiap hari datang. Masa mentang-mentang anak ini, saya wajibkan pula datang? Saya yang datang," ujarnya.

Romo mengaku terkesan dengan sambutan Zakiyuddin yang dinilainya hangat dan penuh kekeluargaan. Dia juga memuji Zakiyuddin dengan mengaitkannya dengan sosok ayahnya.

"Saya cuma bisa bilang terima kasih. Alhamdulillah, nyata anak ustaz. Walaupun tidak jadi ustaz, tetapi kelakuannya seperti ustaz juga," ucapnya.

Romo berharap Zakiyuddin dapat menjalankan amanah dengan baik dalam mendampingi pemerintahan Kota Medan serta terus memberikan kontribusi kepada masyarakat.

"Harapannya dia bisa melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan amanah dengan baik," katanya.

Sementara itu, Zakiyuddin mengaku bersyukur atas kunjungan Wamenag RI tersebut. Dia menyampaikan terima kasih karena Romo berkenan datang langsung ke rumah dinasnya.

"Saya sangat bersyukur. Walaupun beliau sahabat almarhum bapak saya, tetapi beliau seorang Wamen, wakil menteri, yang mau berkunjung ke rumah kita," ujar Zakiyuddin.

Zakiyuddin juga mendoakan agar Romo H.R. Muhammad Syafi'i senantiasa diberikan kesehatan serta terus memberikan dukungan dan nasihat dalam menjalankan tugas.

"Kami mendoakan kiranya Romo selalu diberi kesehatan dan juga melindungi kami. Kami selalu dalam bertugas. Amin," katanya.

Zakiyuddin menambahkan, dirinya mendapatkan banyak pencerahan dan nasihat dari Romo dalam pertemuan tersebut.* (dh)

Korban berinisial A disebut sedang tertidur ketika kebakaran terjadi. Saat itu, orangtua korban sedang berjualan, sedangkan korban berada di rumah bersama neneknya.

Baca Juga:

• 3 Tahun Jalan Garuda Raya Perumnas Mandala Langganan Banjir, Warga Desak Pemerintah Bertindak

"Orangtuanya sedang jualan dan dia sama neneknya di rumah. Tapi neneknya pergi sebentar," ujar Ngadion, Senin (5/10/2026).

Ngadion mengatakan kebakaran tersebut diduga terjadi akibat korsleting listrik. Api kemudian melalap seluruh bagian rumah hingga hangus terbakar.

Petugas kepolisian bersama tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) telah mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban.

Jenazah korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa untuk dimakamkan pada Senin malam.

"Tim Inafis sudah datang dan malam ini mau dikebumikan juga. Ini baru selesai (proses evakuasi)," kata Ngadion.

Proses pemadaman dilakukan setelah petugas pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang tiba di lokasi.

Hingga kini, kebakaran tersebut menyebabkan satu korban jiwa. Rumah korban juga dilaporkan hangus terbakar akibat peristiwa tersebut.* (tm/dh)

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Rudi Setiawan mengatakan Heru merupakan salah satu warga binaan yang disebut menggunakan klaster tersebut.

Baca Juga:

• Buntut Skandal Klaster Mewah, 17 Pegawai Lapas Cibinong Disanksi Disiplin hingga Mantan Kalapas Dipecat

"Dan ada beberapa nama lainnya yang, (Ahmad) Albani dan Hasan (Tjhie) yang ditemukan sama Ibu Ida ini. Ahmad dan Hasan. Itu yang ditemukan," ujar Rudi, Senin (5/10/2026).

Rudi menjelaskan rumah-rumah di kawasan tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk menerima kunjungan keluarga maupun relasi warga binaan. Menurutnya, fasilitas itu terutama digunakan oleh warga binaan dalam perkara korupsi.

"Rumah-rumah tersebut diperuntukkan untuk menerima kunjungan relasi keluarga dari warga binaan. Ini terutama adalah perkara korupsi," katanya.

Lantas, siapa Heru Hidayat yang disebut ikut menggunakan klaster mewah Lapas Cibinong?

Heru merupakan terpidana dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 18 Januari 2022 menyatakan Heru terbukti melakukan korupsi bersama-sama yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp22,7 triliun.

Dalam perkara Asabri tersebut, Heru dijatuhi vonis nihil. Artinya, tidak ada tambahan masa pidana yang harus dijalani karena sebelumnya Heru telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Majelis hakim sebelumnya menolak tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa penuntut umum dalam perkara Asabri.

Hakim anggota Ali Muhtarom menjelaskan salah satu alasan penolakan tersebut karena jaksa dinilai menuntut hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara Heru didakwa dengan Pasal 2 ayat (1).

"Penuntut umum telah melanggar asas penuntutan karena menuntut di luar pasal yang didakwakan," kata Ali dalam persidangan, Selasa (18/1/2022).

Alasan lainnya, majelis hakim menilai jaksa tidak dapat membuktikan unsur tindak pidana korupsi dalam kondisi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) yang memungkinkan dijatuhkannya hukuman mati.

Hakim juga berpandangan ketentuan hukuman mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor bersifat fakultatif sehingga tidak ada kewajiban bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana mati.

Karena sebelumnya telah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara Jiwasraya, vonis nihil dalam perkara Asabri tidak menambah masa pidana Heru.

Sementara itu, penggunaan klaster mewah di Lapas Cibinong kini tengah menjadi perhatian Kementerian Imipas. Temuan mengenai fasilitas tersebut sebelumnya muncul setelah inspeksi mendadak dan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan lapas.

Kementerian Imipas telah melakukan investigasi untuk memastikan penggunaan fasilitas serta barang-barang yang berada di kawasan tersebut sesuai dengan ketentuan pemasyarakatan.* (k/dh)

Rico mengatakan pemeriksaan terhadap Rio telah dilakukan oleh Inspektorat. Hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan oleh instansi tersebut.

Baca Juga:

• Terharu Lihat Sang Kakek Muncul di Film Djamin Ginting, Rico Waas Buka Suara Usai Nonton

Rico memastikan akan ada sanksi disiplin terhadap lurah tersebut. Menurutnya, kondisi kantor yang tidak terawat menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap aset dan lingkungan kerja milik Pemerintah Kota Medan.

"Pasti ada hukuman disiplin. Karena ini artinya yang bersangkutan tidak merawat, kurang peduli, tentu ada tindakan disiplin untuk itu," katanya.

Rico juga membantah anggapan bahwa buruknya kondisi kantor disebabkan keterbatasan anggaran kelurahan. Menurutnya, persoalan utama lebih berkaitan dengan kepedulian terhadap kebersihan dan perawatan.

"Saya rasa lebih ke arah bagaimana untuk kepedulian, ya, karena ini yang kemarin saya cek itu bukan masalah aset yang rusak, tapi masalah kebersihan," ungkap Rico.

Sebelumnya, Rico melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Lurah Dwikora dan menemukan kondisi sejumlah ruangan yang dinilai tidak layak. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, terlihat sofa yang hampir robek, furnitur rusak serta lantai berdebu.

Rico kemudian menegur langsung Lurah Dwikora dan jajaran kelurahan. Dia mempertanyakan kondisi ruangan yang dinilai tidak dimanfaatkan dan tidak dirawat dengan baik.

"Kalian bilang kekurangan ruangan, bukan kekurangan ruangan, ruangan besar tapi tidak dibersihkan, tidak ditata dengan baik," ujar Rico.

Selain kondisi ruangan, Rico juga menemukan bola lampu yang mati serta asbak rokok di salah satu ruangan. Dia mempertanyakan aktivitas merokok di dalam kantor yang seharusnya menjadi kawasan tanpa rokok.

Rico meminta aparatur kelurahan yang kedapatan merokok di dalam kantor untuk menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat.

"Ini kantor kawasan tanpa rokok nggak? Kalian menunjukkan yang salah, tahu nggak? Kalian pergi ke inspektorat biar diperiksa semuanya," tuturnya.

Rico selanjutnya meminta camat dan pengawas mengecek seluruh kantor kelurahan di Kota Medan. Pemeriksaan diminta dilakukan terhadap setiap ruangan untuk memastikan kondisinya bersih, tertata dan dapat digunakan.

"Ini makanya harus kita cek satu-satu juga. Saya meminta juga kepada rekan-rekan kewilayahan agar bisa memantau, makanya saya minta coba dokumentasikan apa problem-problemnya," kata Rico.

Dia juga meminta kerusakan aset seperti atap yang jebol segera dilaporkan untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, seluruh aset dan ruangan diminta tetap dirawat agar tidak kembali terbengkalai.

Rico memberikan waktu satu minggu kepada Lurah Dwikora dan jajaran untuk membenahi seluruh ruangan. Arsip yang sudah tidak diperlukan diminta disingkirkan, sedangkan ruangan yang masih dapat digunakan harus ditata untuk menunjang pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Namanya kantor kelurahan itu adalah rumah kita sendiri. Benahi apa yang bisa. Jangan ada ruangan-ruangan terbengkalai kayak gini," pungkasnya.

Hingga kini, proses pemeriksaan terhadap Lurah Dwikora masih ditangani Inspektorat Kota Medan. Sanksi disiplin yang akan dijatuhkan selanjutnya menunggu hasil pemeriksaan.* (ds/dh)

Harga tersebut tercatat di Kabupaten Padangsidimpuan dan Kota Tebing Tinggi. Sementara harga cabai merah di Kabupaten Asahan berada di level Rp92 ribu per kilogram.

Baca Juga:

• Sikat Jaringan Malaysia, Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 244 Kg Sabu & Bekuk 9 Tersangka

Selain Padangsidimpuan, Tebing Tinggi dan Asahan, harga cabai merah di beberapa daerah lain juga sudah menembus Rp80 ribu per kilogram.

Kabupaten Batubara, Simalungun, Nias Selatan dan Pematangsiantar tercatat menjual cabai merah dengan harga sekitar Rp85 ribu per kilogram. Sementara harga di Sibolga mencapai Rp87.660 per kilogram.

Di sisi lain, harga cabai merah terendah tercatat di Kabupaten Samosir sebesar Rp58 ribu per kilogram. Kemudian Nias Barat dan Humbang Hasundutan masing-masing Rp60 ribu per kilogram, sedangkan Dairi berada di level Rp70 ribu per kilogram.

Dengan demikian, rata-rata harga cabai merah di sejumlah wilayah Sumatera Utara saat ini masih berada di atas HET.

Kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai rawit hijau. Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp85 ribu per kilogram, naik dari pekan sebelumnya yang berada di level Rp70 ribu per kilogram.

Sementara di Kota Medan, harga cabai rawit hijau mencapai Rp75.750 per kilogram, meningkat dibandingkan pekan sebelumnya sebesar Rp72 ribu per kilogram.

Kabupaten Padang Lawas juga mencatat harga cabai rawit hijau sebesar Rp78 ribu per kilogram.

Untuk harga terendah, cabai rawit hijau di Sibolga tercatat Rp41 ribu per kilogram. Sementara Tapanuli Selatan dan Samosir masing-masing berada di level Rp50 ribu per kilogram.

Kenaikan harga cabai tersebut membuat harga sejumlah komoditas cabai di Sumatera Utara masih berada di atas batas yang ditetapkan pemerintah, khususnya untuk cabai merah keriting.* (ds/dh)

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra, Wali Kota Tanjungbalai, para camat se-Kabupaten Asahan serta sejumlah tamu undangan.

Baca Juga:

• Wabup Syafrizal Hadiri Upacara HUT ke-81 TNI di Kisaran

"Manfaatkan truk ini sesuai dengan tupoksinya dan kepentingan desa. Jangan digunakan untuk kepentingan pribadi," tegas Edy.

Menurut Edy, hingga kini terdapat 106 KDMP di Kabupaten Asahan yang telah siap 100 persen. Kehadiran sarana transportasi tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas dan pelayanan koperasi di tingkat desa.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan kendaraan operasional bagi KDMP di wilayahnya.

"Terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan truk roda enam kepada KDMP yang ada di Asahan untuk mendukung operasionalnya," ujar Taufik.

Menurut Taufik, keberadaan KDMP menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa. Dukungan sarana dan prasarana dinilai penting agar koperasi dapat menjalankan fungsi ekonomi secara optimal.

Taufik juga meminta seluruh penerima menjaga dan menggunakan kendaraan tersebut sesuai peruntukannya. Dia menegaskan penggunaan truk akan menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah.

"Manfaatkan dan jaga truk ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan memonitor langsung penggunaannya," katanya.

Bupati berharap bantuan kendaraan tersebut dapat digunakan secara bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat bagi penguatan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.

"Semoga ini membawa kebaikan bagi kita semua," pungkas Taufik.

Penyerahan 27 truk roda enam tersebut diharapkan mendukung kelancaran operasional KDMP sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa di Kabupaten Asahan.* (dh)

Upacara tersebut dipimpin Komandan Kodim (Dandim) 0208/Asahan Letkol Inf. Edy Syahputra, S.H., M.I.P., selaku Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, Dandim membacakan amanat tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si.

Baca Juga:

• Sinergi Harga Mati Wakapolda Aceh Hadiri HUT ke-81 TNI di Blang Padang, Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan Bersama

Panglima TNI Agus Subiyanto juga menegaskan kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan keamanan, baik pada tingkat global maupun regional.

Peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur."

Turut hadir dalam upacara tersebut Bupati Asahan Taufiq Zainal Abidin Siregar, Wakil Wali Kota Tanjungbalai M. Fadly Abdina, Ketua DPRD Asahan, Ketua DPRD Tanjungbalai, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu Bara, Kajari Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kapolres Asahan, Kapolres Tanjungbalai, Kapolres Batu Bara, Danlanal Tanjungbalai Asahan, Dandim 0208/Asahan, Danyonif 126/Kala Cakti, Asisten III dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara.* (dh)

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melaksanakan penyisipan tanaman jagung pada lahan yang sebelumnya terdapat bibit yang mengalami kegagalan pertumbuhan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus menjaga agar pertumbuhan tanaman jagung tetap merata.

Baca Juga:

• Jilid II Desa BERSINAR: BNN dan Pemdes Bogak Perkuat Edukasi, Keterampilan Pemuda hingga Rehabilitasi

Kegiatan tersebut melibatkan warga binaan Lapas Labuhan Ruku sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian di bidang pertanian. Warga binaan secara langsung terlibat dalam proses penanaman bibit pengganti, sehingga mereka tidak hanya memperoleh pengalaman praktik bertani, tetapi juga keterampilan yang dapat dikembangkan sebagai bekal setelah kembali ke tengah masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, proses penyisipan tanaman jagung diawasi langsung oleh staf Kegiatan Kerja Lapas Labuhan Ruku. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan tata cara budidaya tanaman, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Labuhan Ruku tidak hanya berupaya meningkatkan produktivitas lahan pertanian, tetapi juga memberikan pengalaman dan keterampilan praktis kepada warga binaan.

Program pembinaan di bidang pertanian diharapkan dapat menjadi salah satu bekal bagi warga binaan untuk memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan secara positif setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali ke lingkungan masyarakat.

Lapas Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus mengembangkan program pembinaan kemandirian yang produktif dan berkelanjutan. Optimalisasi lahan melalui penyisipan tanaman jagung menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus mewujudkan pembinaan warga binaan yang produktif, mandiri, dan memiliki keterampilan.* (dh)

Perkara praperadilan itu terdaftar dengan Nomor 112/Pid.Pra/2026/PN Mdn. Dhody menjadi pemohon, sedangkan termohon yakni Kapolri cq Kapolda Sumut cq Dirreskrimum Polda Sumut.

Baca Juga:

• Buntut OTT Suap Internet Rp 175 Juta, Keponakan Wali Kota Tebing Tinggi Dituntut 2 Tahun Penjara

Kuasa hukum Dhody, Wili Erlangga, juga meminta agar surat ketetapan tersangka Nomor S.Tap.Tsk/166/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tertanggal 21 Agustus 2026 dinyatakan tidak sah.

"Kami memohon agar hakim PN Medan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasarkan hukum," ujar Wili di hadapan hakim tunggal Khamozaro Waruwu.

Selain itu, kubu Dhody meminta proses penyidikan lanjutan yang bersumber dari penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak mengikat. Mereka juga meminta penghentian penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/449/IV/2023/SPKT/Polda Sumut tertanggal 11 April 2023.

Kuasa hukum turut meminta hak-hak Dhody dipulihkan dalam kedudukan, harkat dan martabatnya serta membebankan biaya perkara kepada negara.

Usai pembacaan permohonan, hakim mengingatkan kedua pihak agar tidak menghubungi hakim maupun panitera terkait perkara yang sedang diperiksa.

Hakim juga menegaskan bahwa pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak hanya melihat keberadaan dua alat bukti, tetapi juga kecukupan dan relevansi alat bukti tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Di luar persidangan, Wili menjelaskan objek perkara berkaitan dengan empat surat yang dibuat dan ditandatangani advokat selaku kuasa hukum Dhody. Menurut dia, Dhody hanya bertindak sebagai pemberi kuasa.

"Keempat surat tersebut merupakan produk pelaksanaan profesi advokat yang berisi penyampaian posisi dan argumentasi hukum berdasarkan perjanjian dan putusan pengadilan, bukan akta autentik, tidak mempunyai kekuatan memaksa, serta tidak ada persoalan keaslian tanda tangan, identitas pembuat maupun fisik surat," kata Wili.

Dhody sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat terkait sengketa tanah seluas 15 hektare di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang pada 21 Agustus 2026.

Dhody kemudian ditangkap di kediamannya di Kompleks Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada 15 September 2026. Penangkapan dilakukan setelah dia disebut dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Kasus tersebut bermula dari laporan Direktur PT Rapi Ray Putratama Muhammad Gazali Iskandar pada 11 April 2023. Perusahaan tersebut disebut merupakan pengembang perumahan subsidi.

Sidang lanjutan praperadilan dijadwalkan pada 7 Oktober 2026 dengan agenda jawaban termohon dan pengajuan bukti surat dari pemohon. Sementara pembacaan putusan dijadwalkan pada 13 Oktober 2026.* (mi/dh)

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi mengatakan tiga perkara tersebut diungkap secara terpisah. Masing-masing pengungkapan melibatkan sabu seberat 50 kilogram, 150 kilogram dan 44 kilogram.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ringkus 4 Kurir & Sita 150 Kg Sabu Malaysia, Disembunyikan di Fiber Ikan dan Mobil Galon

Berdasarkan hasil penyelidikan, jaringan tersebut diduga memanfaatkan jalur perairan di sekitar Aceh dan Sumatera Utara untuk memasukkan sabu ke wilayah Indonesia.

Setelah masuk ke Indonesia, narkotika tersebut diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah menggunakan jalur darat.

Penyidik juga menemukan indikasi adanya keterkaitan jaringan tersebut dengan jaringan narkotika internasional yang berbasis di Malaysia. Polisi masih mendalami dugaan hubungan tersebut untuk mengungkap jalur distribusi serta pihak yang diduga menjadi pengendali pengiriman.

Sembilan orang yang telah diamankan kini menjalani proses hukum. Para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana berat, termasuk penjara seumur hidup.

Polda Sumut masih mengembangkan ketiga perkara tersebut untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat.

Polisi turut mendalami pihak yang diduga berperan sebagai pengendali jaringan penyelundupan narkotika tersebut.

Pengungkapan 244 kilogram sabu ini menjadi bagian dari upaya Polda Sumut memutus jalur masuk dan distribusi narkotika melalui wilayah perairan Aceh dan Sumatera Utara.* (in/dh)

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Komjen Pol Rudi Setiawan mengatakan mantan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto termasuk yang mendapat sanksi paling berat hingga diberhentikan dari status ASN.

Baca Juga:

• Kemenimipas Akui Ada Warga Binaan yang Tempati Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Siapa Mereka?

Rudi menjelaskan pemberian sanksi terhadap 17 orang tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan investigasi Kementerian Imipas terkait temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong.

Selain Wisnu, kepala lapas sebelumnya dan kepala lapas yang baru juga telah diperiksa dan dijatuhi hukuman.

"Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman," kata Rudi.

Secara keseluruhan, sanksi yang diberikan terdiri atas pemberhentian satu orang dari status ASN, hukuman disiplin berat terhadap lima orang, serta hukuman disiplin sedang bagi 11 orang.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto tidak memberikan penjelasan lebih lanjut ketika ditanya mengenai identitas 16 pegawai lain yang mendapat sanksi selain Wisnu.

Agus meminta awak media menanyakan rincian tersebut kepada Inspektur Jenderal Kementerian Imipas.

"Tanya Pak Irjen," ujar Agus usai mengikuti rapat antarmenteri mengenai penanganan overcapacity lapas di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Kementerian Imipas sebelumnya menyatakan investigasi terhadap Lapas Cibinong menemukan adanya penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah pegawai. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar pemberian sanksi disiplin kepada para pegawai yang dinilai melanggar ketentuan.

Kasus tersebut mencuat setelah ditemukan fasilitas khusus atau klaster mewah di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong. Pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan untuk mengetahui pengelolaan fasilitas serta keterlibatan pegawai dalam persoalan tersebut.

Hingga kini, Kementerian Imipas masih melakukan pendalaman terhadap berbagai temuan di Lapas Cibinong, termasuk fasilitas dan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaannya.* (in/dh)