Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan nama Kuntadi masuk dalam surat usulan yang diajukan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Presiden.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Isi Boks yang Dibawa Polri, Ternyata Barang Bukti Kasus Febrie-Don Ritto

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kuntadi tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3.677.081.787 setelah dikurangi utang sebesar Rp1.215.000.000.

Adapun total aset yang dimiliki mencapai Rp4.892.081.787, yang terdiri atas tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

Komponen terbesar berasal dari aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp4.263.535.000. Aset tersebut tersebar di sejumlah wilayah, seperti Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok.

Di sektor kendaraan, Kuntadi melaporkan kepemilikan satu unit Ford Ecosport 1.5L tahun 2014 senilai Rp85 juta serta satu unit Piaggio Vespa S125 tahun 2016 senilai Rp14,5 juta.

Selain itu, Kuntadi juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp162.340.000 dan kas serta setara kas sebesar Rp366.706.787. Dalam laporan tersebut tidak tercantum kepemilikan surat berharga maupun harta lainnya.

Munculnya nama Kuntadi sebagai calon Jampidsus terjadi di tengah proses pergantian pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait penetapan siapa yang akan mengisi jabatan Jampidsus.

Penunjukan pejabat definitif nantinya menjadi kewenangan Presiden berdasarkan usulan yang disampaikan Jaksa Agung.* (oz/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan barang bukti tersebut merupakan bagian dari proses pelimpahan tiga perkara yang sebelumnya ditangani penyidik Polri.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Kerugian Negara Kasus Samin Tan Tembus Rp17,7 Triliun

Sebelumnya, kedatangan tim penyidik Polri ke Gedung Bundar Kejagung sempat menjadi perhatian karena mereka terlihat membawa sejumlah boks dan perlengkapan lainnya. Para personel tampak mengenakan jaket bertuliskan "Reserse" dan "Labfor", namun tidak memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu di lokasi.

Pelimpahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari proses hukum terhadap perkara dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah dan Don Ritto. Kasus tersebut mencakup tiga perkara, yakni dugaan korupsi di sektor batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel (KS).

Diketahui, Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampidsus. Selain Febrie, pihak swasta Don Ritto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Penanganan perkara tersebut kini dialihkan ke Kejaksaan Agung. Proses hukumnya juga berada di bawah supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mendapat pengawasan dari Komisi III DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) yang telah dibentuk.

Pelimpahan barang bukti ini menjadi tahapan penting dalam proses penyidikan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.* (d/dh)

Kedatangan Kapolda Aceh sekitar pukul 17.20 WIB disambut langsung Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar, S.I.K., M.H., bersama Wakil Direktur Lalu Lintas AKBP Sabri, S.E., M.M., serta jajaran pejabat utama Ditlantas Polda Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan PTPN IV PalmCo Satukan Langkah Jaga Keamanan Investasi Perkebunan

Dalam arahannya, Kapolda Aceh meminta seluruh personel Ditlantas terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari.

Menurutnya, pelayanan yang cepat, profesional, dan humanis menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Selain pelayanan, Kapolda juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas internal, disiplin, serta integritas dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan setiap personel harus mampu bekerja secara profesional dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus mempererat komunikasi antara pimpinan dan jajaran Ditlantas Polda Aceh, serta memberikan motivasi kepada personel agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kabid Humas Polda Aceh.

Melalui kunjungan tersebut, diharapkan jajaran Ditlantas Polda Aceh semakin meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas, memperkuat kedisiplinan personel, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin modern, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.* (dh)

Di hadapan para siswa, Dr. Agus menekankan pentingnya membangun karakter, disiplin, serta kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Menurutnya, generasi muda harus mampu membedakan pemanfaatan teknologi untuk hal-hal positif dan menghindari berbagai aktivitas yang dapat merusak masa depan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Buka MPLS 2026 se-Sumut, Ajak Siswa Hormati Guru dan Orang Tua

"Judi online menjanjikan uang cepat, tetapi kenyataannya justru menghancurkan. Banyak anak muda kehilangan uang, prestasi, bahkan masa depannya karena terjebak. Jangan sampai kalian menjadi korban," tegasnya.

Ia mengajak seluruh siswa untuk tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan instan yang ditawarkan berbagai platform digital. Menurutnya, keberhasilan hanya dapat diraih melalui proses belajar, kerja keras, serta konsistensi dalam mengembangkan kemampuan diri.

Selain memberikan edukasi mengenai bahaya judi online, Dr. Agus juga memotivasi para siswa agar memiliki semangat belajar sejak hari pertama memasuki bangku SMA. Ia menilai masa sekolah menjadi fase penting dalam membentuk karakter dan menentukan arah masa depan.

"Masa depan tidak ditentukan oleh keberuntungan, tetapi oleh usaha yang tekun, karakter yang kuat, serta semangat untuk terus belajar," ujarnya.

Ia menambahkan, kedisiplinan, integritas, dan kemampuan menjaga diri dari pengaruh negatif merupakan modal utama bagi generasi muda untuk meraih cita-cita.

Kegiatan MPLS tersebut mendapat apresiasi dari pihak sekolah karena dinilai tidak hanya memperkenalkan lingkungan belajar kepada peserta didik baru, tetapi juga memberikan pendidikan karakter dan literasi digital yang relevan dengan tantangan saat ini.

Melalui kegiatan tersebut, Dr. Agus berharap SMA Negeri 7 Binjai terus melahirkan generasi yang berprestasi, berintegritas, serta mampu menjadi pelopor dalam memerangi praktik judi online di kalangan pelajar.* (dh)

Taufik Bilfaqih menilai Roy Suryo telah menyampaikan pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baiknya saat memberikan keterangan kepada awak media usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Roy Suryo Minta Status Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Dicabut, Ini Alasannya

Menurut Taufik, laporan tersebut berawal dari pernyataan Roy yang dinilai menyinggung dirinya terkait polemik ijazah doktor Roy Suryo dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Ia menganggap pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan merugikan nama baiknya.

Menanggapi laporan itu, Roy Suryo mengaku tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan mempersilakan pelapor melanjutkan proses hukum yang telah ditempuh.

"Jadi enggak apa-apa, silakan laporkan. Kalau laporannya tidak dicabut juga tidak masalah, saya justru akan melakukan upaya hukum yang lain," kata Roy.

Sebelumnya, Roy juga membantah tudingan yang menyebut ijazah program doktor (S3) miliknya dari Universitas Negeri Jakarta palsu. Ia menegaskan seluruh dokumen pendidikannya sah dan diperoleh secara resmi.

Roy menyebut tuduhan tersebut merupakan bentuk fitnah yang beredar melalui unggahan video di media sosial. Ia memastikan siap menunjukkan bukti akademiknya apabila diperlukan dalam proses hukum.

Kasus ini menambah rangkaian persoalan hukum yang tengah dihadapi Roy Suryo, di tengah proses praperadilan terkait penetapan status tersangkanya dalam perkara lain yang masih bergulir.* (k/dh)

Abdul Mu'ti mengatakan persoalan berkurangnya jumlah siswa SD telah disampaikan secara informal kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian lintas kementerian karena berkaitan dengan kondisi pendidikan di daerah.

Baca Juga:

• Tito Karnavian: Gaji Kepala Daerah Cuma Rp6 Juta, Tak Sebanding dengan Biaya Pilkada

Ia menjelaskan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini tengah melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60 orang. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar pembahasan dalam rapat khusus untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

"Kementerian sedang mendata sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60. Nanti akan diadakan rapat khusus membahas fenomena tersebut," katanya.

Fenomena sepinya siswa baru menjadi perhatian setelah sejumlah sekolah dasar negeri di berbagai daerah mengalami penurunan jumlah pendaftar pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Salah satu contohnya terjadi di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sekolah tersebut hanya menerima dua siswa baru kelas I.

Kondisi itu membuat suasana hari pertama sekolah jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, para tenaga pendidik tetap menyambut kedua siswa baru dengan antusias dan memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal.

Pemerintah berharap hasil pendataan yang sedang dilakukan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan dasar, khususnya di sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah peserta didik.* (k/dh)

Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026), Bobby enggan memberikan banyak komentar kepada awak media. Ia hanya memastikan seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik telah disampaikan.

Baca Juga:

• KPK Geledah Rumah Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sita Dokumen Dugaan Pemerasan

Berdasarkan catatan KPK, Bobby tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 09.58 WIB dan keluar pada pukul 19.13 WIB. Dengan demikian, pemeriksaan berlangsung sekitar sembilan jam 15 menit.

Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menggeledah rumah Bobby yang berada di wilayah Jakarta. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang akan didalami untuk kepentingan penyidikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti elektronik tersebut akan diekstraksi guna melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

"Pada prinsipnya, kegiatan penggeledahan tersebut adalah untuk melengkapi bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara terkait dugaan suap dalam audit BPK di Pemkab Muara Enim," kata Budi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Muara Enim nonaktif Edison pada Juni 2026. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Edison menerima suap sebesar Rp500 juta dari pihak swasta melalui seorang perantara.

KPK kemudian mengembangkan penyidikan dan menetapkan sejumlah tersangka lain, termasuk dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyidik menduga terdapat permintaan uang sebesar Rp1,6 miliar untuk memengaruhi hasil audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Penyidikan perkara tersebut hingga kini masih terus berlangsung. KPK memastikan akan terus mendalami peran seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.* (d/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan angka kerugian negara tersebut telah diperoleh penyidik sebagai bagian dari proses penyidikan yang masih terus berjalan.

Baca Juga:

• Kasus Don Ritto Segera Dilimpahkan ke Kejagung, Penyidik Polri Bawa Sejumlah Barang

Meski demikian, Anang belum merinci komponen kerugian negara tersebut, termasuk apakah berasal dari sektor pajak, penerimaan negara, atau aspek lainnya.

Ia hanya menyampaikan bahwa nilai kerugian tersebut dihitung berdasarkan aktivitas yang diduga berlangsung dalam rentang waktu 2017 hingga 2025 atau 2026.

"Saya belum tahu rinciannya (dari pajak atau dari mana). Pokoknya kerugian negara sudah. Itu berapa tahun mereka, dari 2017 sampai 2025 atau 2026," ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Samin Tan disebut sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat perusahaan tersebut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan PT AKT sebelumnya beroperasi berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun izin perusahaan itu telah dicabut pada 2017.

Meski izin telah dicabut, PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal hingga tahun 2025.

Penyidik menduga aktivitas tersebut dilakukan dengan menggunakan perizinan yang tidak sah serta melibatkan kerja sama dengan oknum penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor pertambangan. Dugaan praktik tersebut dinilai mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar.* (d/dh)

Ketiga tersangka masing-masing berinisial Bio, Ramblan, dan Perie. Mereka telah diserahkan kepada Polda Kalimantan Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Baca Juga:

• 3 Polisi Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba, DPR: Negara Jangan Kalah!

"Ketiga tersangka telah kami serahkan berikut surat keterangan dari dokter, surat kontrol, obat, dan barang bukti milik para tersangka," kata Handik dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (16/7/2026).

Selain menyerahkan tersangka, penyidik juga melimpahkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari para pelaku. Barang bukti tersebut di antaranya uang tunai Rp13,1 juta, dua unit telepon genggam, serta satu bilah senjata tajam jenis mandau.

Sebelumnya, ketiga tersangka ditangkap oleh tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam proses penangkapan, para pelaku disebut melakukan perlawanan menggunakan mandau hingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut ketiga tersangka merupakan bagian dari jaringan narkoba yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Polri saat operasi pemberantasan narkotika di Katingan.

"Ada tiga sindikat narkoba yang diduga melakukan pembunuhan terhadap tiga anggota Polri di Katingan, Kalimantan Tengah. Satu orang merupakan bandar utama bernama Bio, sedangkan dua lainnya merupakan anggota sindikat," ujar Eko.

Kasus tersebut bermula saat operasi penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dalam operasi itu, tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan gugur saat menjalankan tugas pemberantasan peredaran narkotika.* (d/dh)

Yusuf menilai kepemimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Lokot Nasution belum mampu membawa peningkatan signifikan bagi partai. Ia menyebut terdapat sejumlah catatan yang menjadi alasan perlunya evaluasi kepemimpinan.

Baca Juga:

• Musdalub PJS Babel 2026 Teguhkan Integritas Wartawan, Kakanwil Ditjenpas Babel: Pers Harus Utamakan Akurasi, Keberimbangan, dan Tanggung Jawab

"Di antaranya perolehan kursi DPRD Sumut turun dari sembilan kursi menjadi lima kursi serta DPR RI dari tiga kursi tidak bisa bertambah tetap tiga kursi. Padahal dalam janji politik saat maju calon ketua DPD, Lokot menargetkan lima kursi DPR RI," ujar Yusuf kepada wartawan, Kamis (16/7/2026).

Selain persoalan elektoral, Yusuf juga menyoroti lemahnya konsolidasi internal partai. Ia menilai komunikasi antara pengurus daerah dengan pimpinan DPD belum berjalan maksimal.

Menurutnya, aktivitas organisasi di tingkat DPD mengalami penurunan dan sebagian besar pengurus disebut tidak aktif menjalankan peran.

"Yang bisa berhubungan dengan saudara Lokot hanya orang-orang yang masuk circlenya. Bahkan ketua DPC banyak yang tidak bisa berkomunikasi dengannya," katanya.

Yusuf juga menyinggung isu hukum yang pernah dikaitkan dengan nama Lokot Nasution. Ia menyebut persoalan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih figur pemimpin partai ke depan.

Meski demikian, Yusuf menegaskan pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap setiap orang yang masih dalam proses dugaan hukum.

"Meski masih bersifat dugaan dan kita hormati asas praduga tak bersalah, tetapi alangkah baiknya calon ketua DPD mendatang jangan yang ada keterkaitan dengan dugaan kasus hukum," ujarnya.

Selain itu, Yusuf turut menyoroti persoalan transparansi penggunaan anggaran bantuan pemerintah untuk partai politik serta perpindahan kantor DPD Demokrat Sumut dari kawasan strategis di Jalan Sudirman Medan ke wilayah lain yang menurutnya menjadi catatan bagi organisasi.

Terkait figur pengganti, Yusuf menyebut terdapat sejumlah nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin Demokrat Sumut. Beberapa di antaranya anggota DPR RI Sabam Sinaga, anggota DPRD Sumut Armyn Simatupang, Ketua DPC Demokrat Deliserdang Ir Hj Anita Lubis, serta pengusaha Hendrik Sitompul.* (dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Baca Juga:

• KPK Bawa Perkara Fadia Arafiq ke Meja Hijau, Sidang Tipikor Segera Dimulai

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara pemerasan yang menjerat Etik Suryani bersama dua pejabat lainnya.

"Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan beberapa dokumen terkait yang diperlukan penyidik untuk melengkapi alat bukti tambahan dalam proses hukum perkara dugaan tindak pemerasan oleh Bupati dan pihak lainnya," kata Budi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Pemkab Sukoharjo. Ketiganya yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Sukoharjo Tri Mulyo.

KPK menduga Etik Suryani meminta adanya setoran dari sejumlah insentif pegawai di lingkungan BPKAD Sukoharjo. Setoran tersebut diduga dikumpulkan melalui Richard Tri Handoko.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menyebut Etik diduga meminta sekitar 40 persen dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD.

Dalam rangkaian penyidikan kasus ini, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Sukoharjo, termasuk kantor bupati dan beberapa kantor dinas pemerintah daerah.

Dari kegiatan penggeledahan sebelumnya, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang elektronik, uang, hingga perhiasan yang diduga berkaitan dengan perkara.

KPK masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap dugaan aliran dana dan peran masing-masing pihak yang terlibat.* (d/dh)

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden membuka ruang bagi berbagai opsi pelaksanaan MBG selama kajian dilakukan secara matang. Menurutnya, setiap alternatif perlu dipelajari sebelum pemerintah mengambil keputusan.

Baca Juga:

• Prabowo Puji Bos Inpex Berbahasa Indonesia: Tak Semua CEO Asing Peduli dengan Bahasa RI

Agustina menjelaskan, BGN saat ini akan menelaah berbagai kemungkinan skema yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan MBG. Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin hanya terpaku pada satu pola pelaksanaan, melainkan memastikan skema yang dipilih dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Setiap pilihan kebijakan harus dikaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta seluruh pihak terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Kepala negara memberikan waktu kurang lebih satu bulan untuk melakukan penyempurnaan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Agustina menyebut Presiden ingin proses evaluasi berjalan secara hati-hati dan tidak dilakukan secara terburu-buru agar kebijakan yang diambil dapat menjadi solusi terbaik bagi keberlanjutan program MBG.* (ds/dh)

Kepala Biro Operasi Polda Sumut Kombes Dwi Tunggal Jaladri mengatakan dugaan penyimpangan terjadi saat proses pengiriman BBM dari depo menuju SPBU. Akibatnya, jumlah BBM yang diterima tidak sesuai dengan volume yang dikirim.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan PTPN IV PalmCo Satukan Langkah Jaga Keamanan Investasi Perkebunan

Dwi menjelaskan, penyusutan tersebut disebut cukup besar. Salah satu contoh, SPBU yang meminta pasokan sebanyak 40 ribu liter BBM hanya menerima sekitar 20 ribu liter.

"Misalnya dari permintaan 40 ribu liter BBM, yang diterima SPBU hanya sekitar 20 ribu liter. Artinya terjadi penyusutan hingga 50 persen," katanya.

Selain dugaan penyimpangan volume, polisi juga menemukan adanya kendala keterlambatan distribusi dari depo menuju SPBU. Waktu pengiriman yang sebelumnya diperkirakan sekitar dua jam mengalami penambahan menjadi dua setengah jam.

Menurut Dwi, keterlambatan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan awak mobil tangki atau sopir yang bertugas melakukan pengiriman BBM.

"Permasalahan lainnya, SPBU sudah mengirimkan permintaan BBM, tetapi dari depo terjadi keterlambatan dan kekurangan pasokan. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh depo-depo Pertamina yang ada di Sumatera," jelasnya.

Dwi menyebut sejumlah pengelola SPBU telah mengambil tindakan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sopir yang diduga terlibat dalam masalah distribusi tersebut.

Sebagai langkah penanganan sementara, Polda Sumut mengerahkan personel yang memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan tangki untuk membantu kelancaran distribusi BBM.

"Untuk sementara kami memberikan bantuan personel dari Polri. Pihak mereka juga sudah mengganti AMT tersebut. Selanjutnya kami menawarkan bantuan kepada pemilik SPBU dan Pertamina agar dapat menghindari terjadinya penyimpangan," pungkas Dwi.* (ds/dh)

Gugatan praperadilan tersebut tercatat dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Roy bersama tim kuasa hukumnya menilai penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya tidak sah.

Baca Juga:

• Nasib Praperadilan Roy Suryo Ditentukan 20 Juli

"Karena Pasal 32 itu kalau saya mengakses data kemudian membuat kerusakan di data itu, apalagi kalau saya mencuri kemudian mengunggahnya kembali. Faktanya saya tidak punya akun untuk melakukan itu," ujar Roy usai sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026).

Roy menjelaskan, aktivitas yang dilakukannya hanya sebatas menganalisis dokumen digital ijazah Jokowi yang sebelumnya beredar dan diunggah oleh akun Dian Sandi di media sosial X.

Menurutnya, dokumen tersebut juga sempat diunggah oleh beberapa akun lain sebelum sebagian unggahan dihapus.

"Dian Sandi bukan satu-satunya yang meng-upload ijazah Jokowi. Kalau itu tidak diakui oleh Jokowi, berarti sebenarnya itu adalah ijazah yang sudah diumbar ke publik," katanya.

Atas dasar tersebut, Roy meminta hakim tunggal praperadilan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan membatalkan surat penetapan tersangka terhadap dirinya.

Kuasa hukum Roy Suryo, Ghafur Sangaji, menilai penerapan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE terhadap kliennya tidak relevan dan terkesan dipaksakan.

Menurut Ghafur, berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terdapat pernyataan bahwa Jokowi tidak mengakui dokumen yang beredar tersebut sebagai miliknya.

"Kenapa disisipkan Pasal 32 dan Pasal 35? Ini sesuatu yang tidak relevan dan terkesan dipaksakan," ujar Ghafur.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, serta manipulasi data elektronik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.

Dari delapan tersangka tersebut, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma masuk dalam klaster yang dikenakan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE terkait dugaan penghapusan, penyembunyian, serta manipulasi dokumen elektronik.

Dalam perkembangan kasus, sejumlah tersangka lain diketahui telah mendapatkan penghentian perkara melalui mekanisme restorative justice.

Kini, proses hukum Roy Suryo masih bergulir melalui jalur praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya.* (k/dh)

Kamis (16/7/2026), tim penyidik Polri tiba di Gedung Bundar Kejagung pada sore hari. Sejumlah personel terlihat mengenakan jaket bertuliskan "Reserse" dan "Labfor".

Baca Juga:

• Kejati Sumut Stop Pendataan MBG, Laporan Masyarakat Tetap Diteruskan ke Kejagung

Kedatangan tim Polri itu bertepatan dengan rencana pelimpahan perkara dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan suap terkait kasus batu bara hingga Asabri dengan tersangka Don Ritto.

Pelimpahan perkara tersebut dijadwalkan dilakukan ke Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026).

Selain Don Ritto, perkara ini juga berkaitan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang sebelumnya turut ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).

Febrie ditetapkan sebagai tersangka setelah tidak lagi menjabat sebagai Jampidsus. Ia disebut terkait dengan tiga perkara dugaan korupsi, yakni kasus batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel.

Penanganan perkara tersebut selanjutnya dialihkan ke Kejaksaan Agung dengan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pengawasan Komisi III DPR RI melalui pembentukan panitia kerja (Panja).

Dengan pelimpahan perkara ini, proses hukum terhadap para tersangka akan memasuki tahapan lanjutan di Kejaksaan Agung.* (oz/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan perkara dilakukan setelah proses penyidikan dinyatakan rampung. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan.

Baca Juga:

• Kejagung Jawab Keraguan Publik soal Kasus Febrie Adriansyah: Proses Hukum yang Akan Membuktikan

Seiring dengan pelimpahan berkas perkara tersebut, penahanan Fadia Arafiq turut dipindahkan. Sebelumnya, Fadia ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK dan kini dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

KPK menyebut pemindahan tahanan dilakukan untuk mendukung kelancaran proses persidangan yang akan berlangsung.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tinggal menunggu penetapan jadwal sidang dari majelis hakim. Sidang perdana nantinya akan diawali dengan pembacaan surat dakwaan terhadap Fadia Arafiq.

"KPK menunggu penetapan hari sidang dari majelis hakim untuk membacakan surat dakwaan sebagai awal pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum," kata Budi.

KPK berharap seluruh rangkaian persidangan dapat berjalan secara independen, objektif, dan transparan sehingga seluruh fakta hukum dalam perkara tersebut dapat terungkap.

Sebelumnya, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan periode 2023-2026.

Fadia ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 3 Maret 2026. Dalam perkara tersebut, KPK menerapkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan.

Pasal tersebut mengatur larangan bagi penyelenggara negara yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang berada dalam kewenangan pengawasan atau pengurusannya.* (in/dh)

JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi dan bantuan masyarakat. Koperasi tersebut nantinya berperan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan sosial (bansos), hingga barang bersubsidi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan KDKMP akan menjadi mitra perbankan dalam penyaluran KUR melalui skema channeling. Skema tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya di wilayah perdesaan.

Baca Juga:

• Pesan 'Turunkan Prabowo' di Grup WA Berujung Pencopotan Kepala Kesbangpol Deli Serdang

Menurut Ferry, KDKMP akan menjadi salah satu pusat layanan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai program pemerintah, termasuk akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.

Selain KUR, KDKMP juga akan melayani pembiayaan program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Program tersebut merupakan pembiayaan modal usaha tanpa agunan bagi pelaku usaha ultramikro dari keluarga prasejahtera.

Ferry menjelaskan, KDKMP juga akan dikembangkan sebagai outlet layanan jasa perbankan, terutama bagi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Jadi KDKMP ini akan menjadi salah satu simpul pelayanan masyarakat, baik untuk pembiayaan usaha maupun berbagai program pemerintah," katanya.

Tak hanya menjadi penyalur pembiayaan dan bantuan, pemerintah juga menyiapkan KDKMP sebagai jalur distribusi sejumlah barang bersubsidi.

Ferry menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur mekanisme penyaluran barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Beberapa komoditas yang direncanakan disalurkan melalui KDKMP antara lain LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, serta beras.

"Nanti dalam waktu dekat akan dikeluarkan Peraturan Presiden untuk membahas tentang distribusi barang-barang bersubsidi," jelas Ferry.

Sebelumnya, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta memutuskan KDKMP menjadi salah satu infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat.

Selain itu, KDKMP juga akan berperan sebagai offtaker hasil panen petani, seperti gabah, beras, dan jagung, apabila harga komoditas tersebut berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut peran KDKMP sebagai offtaker akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa.* (mt/dh)

Juru bicara PT DKI Jakarta Catur Iriantoro mengatakan sidang pertama tingkat banding akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Subachran Hardi Mulyana.

Baca Juga:

• Cuaca DKI Jakarta Kamis 9 Juli Cerah, Suhu Udara Capai 34 Derajat Celsius

Nadiem Makarim sebelumnya mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Tim kuasa hukum Nadiem telah menyampaikan memori banding yang berisi keberatan terhadap sejumlah pertimbangan hakim pada tingkat pertama.

Kuasa hukum Nadiem, Zaid Mushafi, mengatakan pihaknya meminta majelis hakim tingkat banding untuk kembali memeriksa fakta-fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan sebelumnya.

"Dalam permohonan banding ini, kami meminta kepada majelis hakim pengadilan tinggi untuk menyidangkan kembali dan membuka lagi fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim di tingkat pertama," ujar Zaid.

Salah satu poin keberatan yang diajukan pihak Nadiem berkaitan dengan surat kuasa pengurusan saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) dan PT Gojek Indonesia. Tim hukum menilai langkah tersebut merupakan upaya pencegahan konflik kepentingan, bukan tindakan untuk melindungi perbuatan yang melanggar hukum.

"Tidak ada bukti fakta materiil yang menyatakan ada perintah ataupun koordinasi terkait pemberian surat kuasa tersebut," kata Zaid.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor terhadap Nadiem Makarim. Jaksa penuntut umum salah satunya menyoroti status penahanan rumah yang dijalani terdakwa.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna sebelumnya menyampaikan bahwa tim penuntut umum telah menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut.

Pada sidang tingkat pertama, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2019-2022.

Selain pidana penjara, Nadiem juga dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dengan subsider lima tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, kerugian negara disebut mencapai Rp1,56 triliun akibat dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan sarana pembelajaran digital.* (mt/dh)

Dalam kegiatan itu, Kapolda Aceh didampingi sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Aceh, di antaranya Karoops Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, dan Dirreskrimum Polda Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Paparkan 10 Commander Wish, Jadi Pedoman Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Polri kepada Masyarakat

"Silaturahmi ini bertujuan untuk membangun koordinasi dan kerja sama yang semakin erat antara Polda Aceh dengan PTPN IV/PalmCo dalam rangka mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif, khususnya pada objek-objek vital perkebunan di wilayah Aceh," ujar Joko.

Menurutnya, kerja sama antara aparat keamanan dan dunia usaha memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Dengan kondisi keamanan yang baik, aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan lancar serta memberikan rasa aman bagi pekerja maupun para pemangku kepentingan.

Joko menyampaikan, Polda Aceh terus berkomitmen memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan pengelola objek vital nasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.

"Diharapkan melalui silaturahmi dan koordinasi yang berkelanjutan, hubungan kelembagaan antara Polda Aceh dan PTPN IV/PalmCo semakin solid," katanya.

Ia berharap sinergi tersebut dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan, memberikan kepastian keamanan bagi investasi, serta menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Aceh.

"Sinergi ini diharapkan mampu mendukung kelancaran operasional perusahaan, memberikan kepastian keamanan bagi investasi, serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Aceh," pungkas Joko.* (dh)