PALANGKARAYA — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan bersama Aliansi Generasi Muda menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan.

Aksi tersebut digelar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Minggu, 4 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Nobar di Medan Pecah! Warga Histeris Rayakan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Salah satu tuntutan yang menjadi perhatian adalah permintaan agar Presiden, Wakil Presiden, para menteri terkait, Kepala BNPB, hingga pejabat dan tokoh strategis, termasuk Rocky Gerung, berkantor selama 30 hari di Kalimantan Tengah.

Tuntutan tersebut kemudian dibagikan aktivis sekaligus mantan BEM Keluarga Mahasiswa UN4 2022, Firdian Aurelio, melalui akun Instagram pribadinya pada Senin, 5 Oktober 2026.

Delapan Tuntutan Aliansi

Dalam aksi tersebut, BEM se-Kalimantan dan Aliansi Generasi Muda menyampaikan delapan tuntutan terkait penanganan karhutla.

Pertama, mereka meminta pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.

Kedua, pemerintah didesak mencabut izin dan mengadili korporasi yang terbukti membakar hutan Kalimantan.

Ketiga, pemerintah diminta memperkuat manajemen, transparansi, dan tata kelola anggaran untuk penanganan karhutla.

Keempat, aliansi meminta pemerintah menghentikan pemotongan anggaran kebencanaan serta mengembalikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk mendukung pemulihan hutan di Kalimantan.

Kelima, pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan masyarakat terdampak, mulai dari kelangkaan BBM, akses air bersih, hingga pemadaman listrik.

Keenam, pemerintah didesak memprioritaskan pemulihan serta memberikan bantuan kesehatan secara gratis bagi masyarakat yang terdampak karhutla.

Ketujuh, aliansi meminta audit dilakukan terhadap seluruh lokasi karhutla di Kalimantan Tengah, termasuk pemeriksaan status kepemilikan dan perizinan lahan.

Kedelapan, mereka mendesak pejabat yang dinilai gagal menangani karhutla atau terbukti memiliki konflik kepentingan dicopot dan diproses secara hukum.

Dalam aksi tersebut, massa juga secara khusus menuntut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dicopot dan diproses hukum karena dinilai gagal menangani persoalan karhutla.

Aliansi menilai kehadiran langsung pemerintah di wilayah terdampak diperlukan agar pejabat dapat melihat kondisi masyarakat secara nyata.

Mereka meminta Presiden, Wakil Presiden, menteri terkait, Kepala BNPB, dan jajaran pejabat yang baru dilantik, termasuk Rocky Gerung, berkantor penuh selama 30 hari di Kalimantan Tengah.

"Karena itu kami menyerukan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala BNPB dan jajaran one team yang baru dilantik termasuk Rocky Gerung untuk berkantor penuh 30 hari di KalimantanTengah," seru massa dalam aksi tersebut.

Massa mengatakan tuntutan itu dimaksudkan untuk menguji keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla.

"Kami datang membawa satu seruan yang akan menguji keseriusan negara untuk datang dan merasakan sendiri," ujar orator aksi.

Aliansi mengkritik pola penanganan karhutla yang dinilai terlalu bergantung pada laporan dan rapat pemerintah pusat.

Mereka menilai kondisi masyarakat di lapangan tidak selalu dapat tergambarkan hanya melalui laporan dari daerah.

"Selama ini Karhutla ditangani dari Jakarta dengan saya dapat laporan, rapat di ruang ber-AC, jauh dari titik api. Kami bosan pada kebijakan yang dibuat orang-orang yang tak pernah mencium asapnya sendiri," kata orator.

Massa meminta pejabat tidak sekadar melakukan kunjungan singkat ke wilayah terdampak.

"Bukan kunjungan sehari, bukan foto di depan asap. Kami minta kehadiran nyata," tegasnya.

Mereka juga meminta para pejabat merasakan langsung kondisi masyarakat yang hidup di tengah kepungan asap.

"Bernapas dengan udara yang sama, hidup dalam asap yang sama sebulan penuh," lanjutnya.

Aliansi menilai karhutla di Kalimantan tidak bisa terus dianggap sebagai bencana musiman yang berulang setiap tahun.

Menurut mereka, persoalan tersebut membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.

"Sebab kebijakan dari laporan selalu beda dengan kebijakan dari pengalaman. Dan 30 hari cukup harusnya untuk membuat negara paham ini tidak normal. Ini darurat yang terlalu lama dibiarkan menjadi musiman," ujar massa.

Mereka juga menantang pemerintah membuktikan bahwa penanganan karhutla selama ini telah berjalan dengan baik.

"Jika penanganan Karhutla memang sudah baik, tidak ada alasan menolak ajakan ini," katanya.

Sebaliknya, massa menilai penolakan terhadap tuntutan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla di Kalimantan.

"Jika yang datang hanya kunjungan sehari lalu kembali ke Jakarta, itu jawaban paling jujur soal keseriusan negara terhadap Kalimantan," ujar orator.

Aksi kemudian ditutup dengan seruan perjuangan mahasiswa dan rakyat.

"Datang dan rasakan sendiri atau terus jadi negara yang hanya mengerti bencana dari laporan," tegas massa.

"Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!" seru peserta aksi.* (tm/ad)

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Sentil OPD di Paripurna APBD 2027, DPRD Medan Desak Pangkas Acara Seremonial & Kembalikan Uang ke Rakyat

"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" kata Puan saat memimpin rapat, Selasa.

Seluruh fraksi menyatakan setuju. Dengan demikian, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan menjadi undang-undang.

"Alhamdulillah," ucap Puan.

Sejumlah perwakilan koalisi buruh juga hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut. Di antaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea terlihat berdiri di balkon ruang rapat dan bertepuk tangan ketika UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan.

Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dilakukan setelah DPR mendengarkan laporan hasil pembahasan RUU yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari.

RUU tersebut sebelumnya telah rampung disusun dan dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2026.

Putih mengatakan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja, pemberi kerja, pengusaha, dan pemerintah.

Undang-undang tersebut juga disusun untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional dengan pelindungan yang lebih kuat bagi pekerja.

Selain memberikan kepastian hukum, aturan baru itu bertujuan mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi serta produktivitas tenaga kerja.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur upaya mewujudkan sistem pengupahan yang adil dan layak serta memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Putih Sari menjelaskan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.

"Setelah melalui pembahasan yang dinamis di Panja yang dilanjutkan dengan pembahasan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi, maka dapat kami sampaikan di sini bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal," ujar Putih.

Secara garis besar, Bab I mengatur Ketentuan Umum. Bab II mengatur Landasan, Asas, dan Tujuan. Bab III mengatur Kesempatan dan Perlakuan yang Sama.

Bab IV mengatur Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan. Bab V tentang Peningkatan Produktivitas. Bab VI mengenai Pelatihan Kerja dan Pemagangan.

Selanjutnya, Bab VII mengatur Penempatan Tenaga Kerja, Bab VIII tentang Perluasan Kesempatan Kerja, Bab IX mengenai Tenaga Kerja Sektor Informal, dan Bab X mengatur Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bab XI mengatur Hubungan Kerja. Bab XII mengenai Hubungan Pekerjaan Tertentu. Bab XIII mengatur Pelindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan.

Bab XIV mengatur Hubungan Industrial. Bab XV tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Bab XVI mengatur Dana Cadangan Pesangon.

Sementara Bab XVII mengatur Pembinaan, Bab XVIII tentang Pengawasan, Bab XIX mengenai Penyidikan, dan Bab XX mengatur Ketentuan Pidana.

Adapun Bab XXI mengatur Ketentuan Lain-Lain, Bab XXII mengenai Ketentuan Peralihan, dan Bab XXIII menjadi Ketentuan Penutup.

Penyusunan dan pembahasan UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Dalam putusannya, MK meminta pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

MK juga meminta agar pengaturan mengenai ketenagakerjaan dipisahkan atau dikeluarkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pembentuk undang-undang diberikan waktu dua tahun untuk memisahkan klaster ketenagakerjaan menjadi undang-undang tersendiri sejak putusan tersebut dibacakan pada 31 Oktober 2024.

Dengan pengesahan pada 6 Oktober 2026, DPR dan pemerintah menyelesaikan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru sebelum batas waktu dua tahun yang ditetapkan MK pada 31 Oktober 2026.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan kini menjadi dasar baru dalam pengaturan berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan kerja, pelatihan, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja.* (km/ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim uji coba penyajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan dapat mengurangi jumlah makanan yang terbuang.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem prasmanan memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan.

Baca Juga:

• Ngeyel! Usai Pecat 4 Pekerja Sepihak, SPPG Medan Tembung 3 Nekad Beri Susu Terlarang BGN ke Anak-Anak

"Sejauh ini tadi saya dapat laporan, tingkat kehabisan makanannya bagus. Jadi lebih fresh, kemudian ada yang mungkin mau nambah, masih ada sisa bisa nambah. Waste-nya lebih sedikit karena prasmanan," kata Sudaryono dalam siaran pers, Selasa, 6 Oktober 2026.

Sudaryono mengatakan uji coba MBG dengan sistem prasmanan telah dilakukan di lebih dari 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam skema tersebut, makanan yang dimasak oleh SPPG dibawa langsung ke sekolah dalam kondisi hangat.

Makanan kemudian disajikan kepada siswa di dalam kelas.

"Di tanggal 5 ini kami sudah piloting di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi makanan dibawa hangat-hangat ke kelas, kemudian disajikan di kelas," ujar dia.

Uji coba dilakukan untuk melihat efektivitas sistem prasmanan dalam menjaga kualitas makanan sekaligus mengurangi jeda waktu antara proses memasak dan makanan dikonsumsi siswa.

Menurut Sudaryono, model penyediaan makanan melalui central kitchen tersebut masih dalam tahap kajian dan uji coba.

Sistem itu antara lain meniru pola penyediaan makanan sekolah di Jepang.

Ia menilai sistem prasmanan memiliki sejumlah keunggulan.

Salah satunya makanan dapat disajikan langsung di kelas sehingga siswa bisa menyantapnya dalam kondisi lebih hangat.

"Kami harapkan satu, makanannya lebih enak karena hangat-hangat. Yang kedua, tentu saja lebih fresh karena tidak ada delay waktu. Sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan," kata Sudaryono.

Selain menjaga kondisi makanan, sistem prasmanan diharapkan dapat mengurangi makanan yang tidak habis.

Siswa dapat mengambil makanan sesuai porsi yang diinginkan dan menambah apabila masih merasa kurang.

Dalam penerapan sistem prasmanan, pihak sekolah turut dilibatkan untuk memastikan proses penyajian MBG berjalan dengan baik dan sesuai standar.

Namun, Sudaryono mengatakan penerapan sistem tersebut membutuhkan kesiapan dari dapur SPPG maupun sekolah.

Pelatihan juga dinilai penting agar mekanisme penyajian dapat berjalan dengan baik.

"Prasmanan ini memang kalau sudah terbiasa akan bagus, sama seperti di negara lain. Cuma perlu ada training yang cukup," ucap Sudaryono.

BGN selanjutnya masih mengevaluasi hasil uji coba tersebut untuk melihat efektivitas sistem prasmanan dalam menjaga kualitas makanan, mengurangi makanan terbuang, serta memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar.* (km/ad)

MEDAN — Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan jaringan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi, Nur Erdian, meminta majelis hakim membebaskannya dari hukuman.

Keponakan Wali Kota Tebing Tinggi Imam Irdian Saragih itu sebelumnya dituntut dua tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

Baca Juga:

• Kantor Imigrasi Medan Resmi Berganti Nama Jadi Kualanamu Mulai 5 Oktober 2026

Dalam pembelaannya, Nur Erdian mengakui telah menerima uang suap. Ia mengatakan uang tersebut digunakan untuk membayar biaya kuliah.

"Saya bersaksi, tidak ada niat dari hati sendiri untuk mengunakan uang tersebut. Uang itu dipakai menutupi biaya kuliah saya," ucap Nur Erdian saat membacakan pembelaannya uangan Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (5/10/2026).

Nur Erdian juga menyampaikan penyesalan atas perbuatannya dan meminta kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.

"Saya menyesal yang mulia, segala kerendahan hati meminta maaf dan akan memperbaiki hidup serta dapat kembali bekerja seperti biasa," tambahnya.

Ia berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Di hadapan majelis hakim, Nur Erdian kemudian meminta agar dirinya dibebaskan.

"Saya minta keadilan dan memohon dibebaskan yang mulia," imbuh Nur Erdian.

Nur Erdian dalam perkara tersebut tidak diadili seorang diri. Ia menjalani persidangan bersama Heny Afrianti, pihak swasta dari PT Whiz Digital.

Heny juga meminta majelis hakim membebaskannya dari hukuman.

Sebelumnya, JPU Kejari Tebing Tinggi Edwin Anasta Oloan L. Tobing menuntut Nur Erdian dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp10 juta.

Apabila denda tersebut tidak dibayar, Nur Erdian dituntut menjalani pidana tambahan berupa kurungan selama 10 hari.

Sementara Heny Afrianti dituntut satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp10 juta dengan subsider 10 hari kurungan.

Jaksa menilai perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur dakwaan alternatif ketiga Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah diubah dengan Pasal VII angka 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam perkara ini, Nur Erdian disebut menjabat sebagai Plt Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) sekaligus pejabat di Dinas Kominfo Tebing Tinggi.

Sementara Heny Afrianti merupakan pihak swasta dari PT Whiz Digital.

Keduanya didakwa terlibat dalam dugaan suap pengadaan proyek jaringan internet di Dinas Kominfo Tebing Tinggi dengan pagu anggaran Rp840 juta.

Anggaran tersebut digunakan untuk belanja kawat, faksimile, internet, dan televisi berlangganan, khususnya bandwidth domestik 800 Mbps.

Dalam dakwaan, penyedia jasa disebut diarahkan memberikan success fee sebesar 20 persen dari nilai proyek jaringan internet tersebut.

Total fee yang diminta disebut mencapai sekitar Rp175 juta.

Pada Desember 2025, PT Whiz Digital diduga telah memberikan uang success fee sebesar Rp150 juta kepada Nur Erdian.

Uang tersebut diduga digunakan untuk kebutuhan operasional dan kepentingan pribadi.

Perkara ini kemudian berkembang menjadi operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengadaan jaringan internet di Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi.

Nur Erdian dan Heny Afrianti kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya ditangkap Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara saat Heny menyerahkan uang Rp25 juta kepada Nur Erdian.

Dalam OTT tersebut, petugas juga mengamankan empat orang. Tiga di antaranya merupakan aparatur sipil negara atau PNS.

Mereka terdiri atas Kepala Dinas Kominfo, bendahara, dan kepala bidang. Satu orang lainnya merupakan pihak swasta, yakni Heny Afrianti dari PT Whiz Digital Berjaya.

Perkara tersebut kini memasuki tahap pembelaan terdakwa.

Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Nur Erdian dan Heny Afrianti.* (tm/ad)

MEDAN — Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penataan kelembagaan terhadap kantor imigrasi di berbagai wilayah Indonesia.

Penataan tersebut mencakup perubahan nomenklatur atau nama 32 Kantor Imigrasi serta penyesuaian tipologi pada 14 Kantor Imigrasi.

Baca Juga:

• Gempa Hari Ini Guncang Karo dan Nias Selatan, Aceh Juga Digoyang

Sebelumnya, perubahan nomenklatur tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui surat Nomor B/923/M.KT.01/2026 tertanggal 30 Juni 2026.

Salah satu perubahan yang menjadi perhatian masyarakat Sumatera Utara adalah Kantor Imigrasi Medan yang kini berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Kualanamu.

Sementara itu, Kantor Imigrasi Polonia berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Medan.

Selain di Sumatera Utara, perubahan nama juga terjadi di sejumlah daerah.

Kantor Imigrasi Surabaya, misalnya, kini bernama Kantor Imigrasi Juanda. Adapun Kantor Imigrasi Tobelo berubah menjadi Kantor Imigrasi Halmahera Utara.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan perubahan nama tersebut dilakukan agar nomenklatur kantor lebih sesuai dengan karakteristik dan cakupan wilayah pelayanan.

"Dengan penamaan yang lebih sesuai dengan kondisi dan cakupan tugas dan fungsi kantor imigrasi, pelaksanaan fungsi keimigrasian diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko.

Selain perubahan nama, pemerintah melakukan penyesuaian tipologi terhadap 14 Kantor Imigrasi.

Tipologi merupakan pengelompokan kantor berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pelaksanaan tugas.

Penyesuaian ini dilakukan agar struktur dan kapasitas organisasi setiap kantor dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah, beban kerja, serta karakteristik pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Salah satu contohnya adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta.

Perubahan tersebut dilakukan karena tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI di Bandara Internasional Yogyakarta tidak lagi berada di bawah kantor tersebut.

Layanan TPI tersebut dialihkan ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulonprogo.

Hendarsam mengatakan penataan kelembagaan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki efektivitas organisasi sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Penataan kelembagaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun organisasi yang lebih efektif, sekaligus memastikan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian dapat dilaksanakan secara optimal," sambung Hendarsam.

Perubahan nama kantor imigrasi juga berdampak pada masyarakat yang hendak mengurus dokumen keimigrasian, termasuk paspor.

Dirjen Imigrasi mengimbau masyarakat memperhatikan nomenklatur terbaru ketika melakukan pendaftaran layanan melalui aplikasi M-Paspor maupun saat mencari informasi kantor imigrasi melalui internet.

"Masyarakat yang akan mengurus paspor diimbau untuk memperhatikan nama Kantor Imigrasi terbaru ketika melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor maupun pencarian di internet. Penyesuaian nama kantor pada sistem layanan dilakukan mengikuti nomenklatur yang telah ditetapkan," pungkas Dirjen Imigrasi.

Dengan penataan tersebut, masyarakat diharapkan tidak keliru memilih kantor tujuan ketika melakukan pendaftaran layanan keimigrasian.

Khusus masyarakat Medan dan sekitarnya, perubahan nama Kantor Imigrasi Medan menjadi Kantor Imigrasi Kualanamu perlu diperhatikan saat mencari layanan atau melakukan pendaftaran melalui M-Paspor.* (id/ad)

JAKARTA — Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia.

Selain mengakhiri penantian panjang untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, Skuad Garuda kini menempati peringkat 117 dunia dalam ranking FIFA terbaru.

Baca Juga:

• Nobar di Medan Pecah! Warga Histeris Rayakan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Hasil tersebut membuat koleksi poin Indonesia naik dari 1.163,16 menjadi 1.166,50 poin.

Menariknya, kemenangan Indonesia atas Thailand melalui adu penalti tidak dihitung sebagai kemenangan penuh dalam perhitungan ranking FIFA.

Sistem ranking FIFA menggunakan hasil pertandingan hingga akhir 120 menit. Karena itu, skor 2-2 menjadi dasar penghitungan poin Indonesia.

Tambahan poin dari laga final membuat posisi Indonesia semakin dekat dengan negara-negara yang berada di atasnya.

Indonesia kini hanya terpaut 0,15 poin dari Kazakhstan yang berada di peringkat 116 dengan koleksi 1.166,65 poin.

Tanzania yang menempati peringkat 115 juga hanya unggul 0,32 poin dari Indonesia dengan 1.166,82 poin.

Persaingan di sekitar posisi Indonesia pun sangat ketat.

Satu hasil positif dalam pertandingan internasional berikutnya berpotensi membuat posisi Skuad Garuda kembali berubah.

Di atas Tanzania, Kenya berada di peringkat 114 dengan 1.168,67 poin, sedangkan Libya menempati posisi 113 dengan 1.168,89 poin.

Sebelum memastikan gelar juara, Indonesia harus melewati pertandingan final yang berlangsung dramatis selama 120 menit.

Indonesia sempat unggul setelah Dean James mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit ke-84.

Thailand kemudian bangkit. Iklas Sanron menyamakan kedudukan sebelum Peeradol Chamrasamee membawa Thailand berbalik unggul pada menit ke-111.

Ketika kemenangan Thailand mulai berada di depan mata, Elkan Baggott menjadi penyelamat Indonesia. Golnya pada menit ke-116 membuat kedudukan kembali imbang 2-2.

Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir sehingga penentuan juara harus dilakukan melalui adu penalti.

Dalam adu tos-tosan tersebut, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama sukses menjalankan tugasnya.

Sementara dari kubu Thailand, Sarach Yooyen dan Nattapong Sayriya gagal menaklukkan kiper Indonesia Emil Audero.

Indonesia akhirnya memastikan diri sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Daftar Ranking FIFA di Sekitar Indonesia

Dengan koleksi 1.166,50 poin, Indonesia berada di tengah persaingan ketat ranking FIFA.

Berikut posisi negara-negara di sekitar Indonesia:

Mauritania — 1.176,05 poin
Niger — 1.174,72 poin
Lebanon — 1.170,30 poin
Libya — 1.168,89 poin
Kenya — 1.168,67 poin
Tanzania — 1.166,82 poin
Kazakhstan — 1.166,65 poin
Indonesia — 1.166,50 poin
Sudan — 1.156,74 poin
Rwanda — 1.156,16 poin
Togo — 1.153,04 poin
Korea Utara — 1.151,05 poin

Peringkat 117 dunia menjadi pencapaian penting bagi Indonesia setelah perjalanan di FIFA ASEAN Cup 2026.

Skuad Garuda hanya membutuhkan tambahan 0,16 poin secara matematis untuk melewati Kazakhstan, dengan catatan poin Kazakhstan tidak berubah dalam pembaruan ranking yang sama.

Momentum positif juga mengiringi perjalanan Indonesia sebelum menghadapi Thailand di final.

Pasukan John Herdman sebelumnya meraih kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh.

Kini, trofi sudah berada di tangan. Posisi Indonesia dalam ranking FIFA juga semakin menguat.

Gelar FIFA ASEAN Cup 2026 bukan sekadar menambah koleksi prestasi bagi Skuad Garuda.

Trofi tersebut menjadi pijakan bagi Indonesia untuk terus memperbaiki posisi di ranking FIFA dan memperkuat kiprah di pentas sepak bola internasional.* (ad)

MEDAN — Pusat Gempa Regional (PGR) 1 Medan mendeteksi sejumlah aktivitas gempa bumi di wilayah Sumatera Utara dan Aceh pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Di Sumatera Utara, gempa terdeteksi terjadi di Kabupaten Karo dengan kekuatan 1,9 magnitudo pada pukul 09.18 WIB.

Baca Juga:

• Motor yang Digadaikan Hilang Saat Hendak Ditebus, Polresta Banda Aceh Amankan Pria Terkait Dugaan Penggelapan

Lokasi episenter berjarak sekitar 28 kilometer dari arah barat Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gempa tersebut berada pada kedalaman 118 kilometer.

Sebelum gempa di Kabupaten Karo, PGR 1 Medan juga mendeteksi gempa bumi di wilayah Nias Selatan.

Gempa terjadi pada pukul 00.01 WIB dengan kekuatan 3,1 magnitudo.

Episenter berada pada koordinat 0,55 LU dan 98,57 BT atau sekitar 84 kilometer sebelah timur Nias Selatan.

Gempa tersebut berada pada kedalaman 7 kilometer.

Hingga informasi tersebut disampaikan, belum ada laporan mengenai kerusakan akibat gempa di Nias Selatan.

Gempa Bumi di Aceh

Aktivitas gempa juga terdeteksi di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir.

Pada Selasa, 6 Oktober 2026, gempa tercatat terjadi di wilayah Bener Meriah pada pukul 09.12 WIB dengan kekuatan 1,8 magnitudo.

Episenter gempa berada pada koordinat 4,99 LU dan 96,92 BT atau sekitar 29 kilometer sebelah utara Bener Meriah.

Gempa tersebut berada pada kedalaman 21 kilometer.

Sementara itu, sejumlah gempa lain juga tercatat terjadi di wilayah Aceh pada 5 Oktober 2026.

Gempa berkekuatan 2,8 magnitudo terjadi pada pukul 17.41 WIB.

Episenternya berada di koordinat 6,88 LU dan 95,66 BT atau sekitar 116 kilometer sebelah utara Kota Sabang, dengan kedalaman 145 kilometer.

Kemudian, gempa berkekuatan 2,4 magnitudo terjadi pada pukul 13.37 WIB di koordinat 3,99 LU dan 97,23 BT atau sekitar 12 kilometer sebelah barat Gayo Lues. Gempa berada pada kedalaman 5 kilometer.

Gempa lainnya berkekuatan 2,5 magnitudo terjadi pukul 13.11 WIB di koordinat 4,34 LU dan 96,59 BT, atau sekitar 33 kilometer sebelah timur Nagan Raya.

Kedalamannya mencapai 8 kilometer.

Pada pagi hari, gempa juga tercatat terjadi di Pidie Jaya.

Gempa berkekuatan 2,0 magnitudo terjadi pukul 07.58 WIB dengan lokasi sekitar 29 kilometer barat daya Pidie Jaya dan kedalaman 4 kilometer.

Beberapa menit sebelumnya, gempa berkekuatan 2,0 magnitudo juga terjadi pukul 07.51 WIB sekitar 17 kilometer barat laut Pidie Jaya dengan kedalaman 1 kilometer.

Aktivitas gempa di wilayah Aceh juga tercatat pada 4 Oktober 2026, termasuk gempa berkekuatan 5,8 magnitudo yang terjadi pukul 06.37 WIB di sekitar 64 kilometer barat Calang, Aceh Jaya, dengan kedalaman 26 kilometer.

Selain itu, sejumlah gempa dengan kekuatan di bawah 3 magnitudo tercatat terjadi di Aceh Selatan, Aceh Singkil, Sinabang, Nagan Raya, serta Pidie Jaya pada 2 hingga 4 Oktober 2026.

Data tersebut menunjukkan aktivitas kegempaan masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera bagian utara.

Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak bersumber dari lembaga resmi.* (tm/ad)

BANDA ACEH — Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor Yamaha Aerox.

Polisi mengamankan seorang pria berinisial IE, 52 tahun, yang berdomisili di Gampong Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Baca Juga:

• 41 Dugaan Pelanggaran PTPN IV Dilaporkan ke KPK, APEMPEMUS Desak Jatmiko Krisna Santosa Diperiksa

"Terduga pelaku diamankan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor," kata Kompol Miftahuda.

Kasus tersebut dilaporkan Sulastari, 48 tahun, warga Kota Banda Aceh, melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/789/X/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tertanggal 4 Oktober 2026.

Menurut keterangan korban, kasus tersebut bermula pada Kamis, 25 Desember 2025 sekitar pukul 14.30 WIB.

Saat itu, korban bersama terduga pelaku pergi ke Gampong Lagang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Korban kemudian menggadaikan sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BL 3390 AAI kepada seorang perempuan yang dikenal dengan panggilan Kak Nah.

Sepeda motor tersebut digadaikan dengan nilai Rp5 juta dan dapat ditebus kembali dengan membayar Rp6 juta.

Namun, pada Minggu, 4 Oktober 2026, ketika korban hendak menebus sepeda motornya, ia mendapat informasi bahwa kendaraan tersebut telah ditebus dan diambil oleh terduga pelaku tanpa izin dan sepengetahuan korban.

"Hingga laporan dibuat, sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk diproses secara hukum," tutur Kompol Dizha.

Kompol Miftahuda menjelaskan, IE diamankan pada Minggu, 4 Oktober 2026 sekitar pukul 22.00 WIB di kawasan Gampong Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

IE kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.

Pada Senin, 5 Oktober 2026 sekitar pukul 10.00 WIB, penyidik melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut IE mengakui telah menebus atau mengambil sepeda motor Yamaha Aerox milik korban dari Kak Nah.

"Terduga pelaku mengakui mengambil sepeda motor tersebut dari saudari Kak Nah dengan alasan disuruh oleh pemilik sepeda motor," jelasnya.

Namun, setelah sepeda motor tersebut diambil, IE mengaku menyerahkannya kepada seorang pria yang tidak dikenalnya.

Menurut keterangan polisi, pria tersebut dikenalkan kepada IE oleh temannya yang dipanggil Aang.

Sepeda motor kemudian dibawa pria tersebut dan hingga kini keberadaannya masih ditelusuri polisi.

Sepeda motor yang menjadi objek perkara diketahui merupakan Yamaha Aerox tahun 2019 berwarna abu-abu dengan nomor polisi BL 3390 AAI.

Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap IE untuk kepentingan penyidikan.

Selain itu, penyidik mengumpulkan bahan keterangan dan melakukan gelar perkara untuk menentukan proses hukum selanjutnya.

"Kami masih melakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap secara utuh perkara ini, termasuk menelusuri keberadaan sepeda motor yang menjadi barang bukti," ujar Kompol Miftahuda.

Polresta Banda Aceh selanjutnya akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) dalam proses penanganan perkara tersebut.

Penyidikan masih berlangsung, termasuk untuk menelusuri keberadaan sepeda motor dan pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.* (ad)

BATU BARA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembinaan, rehabilitasi, serta pelayanan bagi warga binaan.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan yang dirangkaikan dengan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Pemasyarakatan secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• 8 Kali Ajukan Bantuan, Rumah Nurhayani yang Hampir Rubuh Akhirnya Dibedah di Era Wali Kota Rico Waas

Jajaran Lapas Labuhan Ruku telah bergabung dalam ruang Zoom Meeting sejak pukul 07.00 WIB.

Persiapan dilakukan melalui pengecekan teknis dan absensi sebelum rangkaian kegiatan resmi dimulai pada pukul 08.00 WIB.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Analisis dan Evaluasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Melalui rakor dan anev tersebut, jajaran pimpinan memberikan berbagai arahan strategis serta petunjuk teknis terkait penguatan program rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan.

Langkah tersebut diharapkan dapat semakin mengoptimalkan proses pembinaan sekaligus mendukung reintegrasi sosial warga binaan setelah menyelesaikan masa pidananya.

Selain membahas penguatan program rehabilitasi dan reedukasi, rapat juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja jajaran Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat pembinaan karakter, mental, dan keterampilan warga binaan agar mereka memiliki bekal yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat.

Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menegaskan bahwa seluruh arahan yang disampaikan dalam rakor dan anev tersebut akan menjadi pedoman bagi jajarannya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan.

"Seluruh arahan dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bapak Dirjenpas hari ini menjadi pedoman utama bagi kami di Lapas Labuhan Ruku untuk terus meningkatkan efektivitas program pembinaan, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan evaluasi kinerja secara berkelanjutan," ujar Hamdi.

Ia menambahkan, penguatan rehabilitasi dan reedukasi harus terus didukung dengan pelaksanaan program pembinaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan mengikuti rakor dan anev tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus menyelaraskan pelaksanaan tugas dengan kebijakan nasional Pemasyarakatan, sekaligus menghadirkan layanan pembinaan yang semakin optimal bagi seluruh warga binaan.* (ad)

JAKARTA — Puluhan massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APEMPEMUS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Agro Plaza, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 5 Oktober 2026.

Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan perkebunan negara, termasuk yang berkaitan dengan tata kelola, aset, pengadaan hingga dugaan korupsi di lingkungan PTPN IV.

Baca Juga:

• Derita Vonis Seumur Hidup, Koruptor Kakap Heru Hidayat Malah Kepergok Nikmati Klaster Mewah Lapas Cibinong

Saat massa digiring keluar dari area gedung, Ketua APEMPEMUS Iqbal, SH, melontarkan pernyataan keras dengan menyebut Jatmiko Krisna Santosa tidak bermoral.

Dalam aksinya, massa membentangkan sejumlah spanduk yang berisi tuntutan dan sorotan terhadap dugaan penyimpangan, korupsi, pengelolaan aset serta tata kelola di lingkungan perusahaan perkebunan negara.

Agro Plaza menjadi lokasi aksi karena gedung tersebut merupakan salah satu pusat perkantoran entitas di lingkungan PTPN Group.

PTPN III (Persero) atau Holding Perkebunan Nusantara berkantor di lantai 15, PTPN I di lantai 14, sedangkan PTPN IV berada di lantai 8.

APEMPEMUS mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung mengusut berbagai dugaan penyimpangan yang telah mereka laporkan.

Massa juga meminta pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab diperiksa.

Salah satu tuntutan utama adalah meminta Direktur Utama Holding PTPN III mencopot Jatmiko Krisna Santosa dari jabatannya sebagai Direktur Utama PTPN IV PalmCo.

Massa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto, Danantara dan Badan Pengelola (BP) BUMN mengambil langkah terhadap sejumlah pejabat yang mereka nilai lalai dalam pengelolaan dan pengamanan aset negara.

Selain itu, APEMPEMUS meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan aset, gratifikasi dan suap.

Mereka juga menyoroti dugaan permainan vendor, mark-up serta pengaturan pemenang tender dalam sejumlah proyek.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan hilangnya aset bernilai miliaran rupiah milik PTPN I Regional I yang disebut dikelola melalui kerja sama dengan PT LNK.

Sebelumnya, APEMPEMUS menyampaikan laporan mengenai 41 dugaan perbuatan melawan hukum dan persoalan tata kelola di lingkungan PTPN IV kepada KPK.

Dugaan tersebut antara lain berkaitan dengan penyimpangan dana dan potensi kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan aset, dugaan penggelapan, gratifikasi dan suap.

Massa juga menyoroti dugaan monopoli vendor dalam proyek peremajaan atau replanting kelapa sawit tahun anggaran 2026 serta dugaan penggunaan data atau identitas fiktif dalam program kemitraan kebun plasma.

Dugaan lainnya menyangkut pencairan dana Corporate Social Responsibility (CSR) secara tunai, dugaan manipulasi instrumen pembayaran, penjualan pupuk perusahaan secara ilegal serta dugaan ketidaksesuaian anggaran pemeliharaan dan pemangkasan tanaman kelapa sawit dengan realisasi di lapangan.

APEMPEMUS meminta aparat penegak hukum memanggil dan memeriksa Jatmiko Krisna Santosa untuk dimintai keterangan mengenai proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab strukturalnya.

Dalam laporan yang disampaikan, APEMPEMUS menyoroti dugaan pengaturan sepihak atau monopoli vendor dalam proyek peremajaan kelapa sawit atau replanting tahun anggaran 2026.

Mereka juga menyebut adanya indikasi manipulasi data atau penggunaan identitas fiktif dalam penyaluran maupun pengelolaan program kemitraan kebun plasma.

Pada sektor keuangan, APEMPEMUS menyoroti dugaan penyerahan atau pencairan dana CSR secara tunai yang dinilai menyalahi prosedur.

Mereka juga menyebut adanya dugaan manipulasi instrumen pembayaran atau cek keuangan oleh oknum internal.

Persoalan lain yang disampaikan berkaitan dengan dugaan penjualan pupuk milik perusahaan secara ilegal di area perkebunan kepada masyarakat umum.

Dugaan tersebut disebut melibatkan oknum mandor, salah satunya yang disorot berada di Kebun Marihat.

Selain itu, terdapat dugaan penyimpangan pencatatan biaya pemeliharaan dan pemangkasan atau pruning kelapa sawit yang disebut tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.

Pada akhir September 2026, APEMPEMUS menyerahkan laporan mengenai 41 dugaan pelanggaran kepada KPK.

Laporan tersebut kemudian menjadi dasar bagi massa untuk menyampaikan tuntutan agar persoalan yang mereka soroti di lingkungan PTPN IV ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Pada 2 Oktober 2026, APEMPEMUS kembali mengungkap dugaan penyimpangan yang mereka soroti, mulai dari dugaan korupsi, penyalahgunaan kewenangan hingga persoalan pengadaan.

Puncaknya, Senin, 5 Oktober 2026, puluhan massa menggelar aksi terbuka di depan Agro Plaza, Jakarta Selatan.

Selain menyampaikan tuntutan melalui pengeras suara, massa secara khusus mendesak pencopotan Jatmiko Krisna Santosa sebagai Direktur Utama PTPN IV.

Massa juga meminta KPK dan Kejaksaan Agung menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam laporan.

Seluruh tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut masih merupakan dugaan dari pihak APEMPEMUS.

Kebenarannya masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui proses hukum oleh lembaga yang berwenang.

Hingga aksi berlangsung, Jatmiko Krisna Santosa masih tercatat sebagai Direktur Utama PTPN IV PalmCo.

Belum terdapat informasi resmi mengenai pencopotan Jatmiko dari jabatannya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Jatmiko Krisna Santosa maupun manajemen PTPN IV PalmCo terkait tuntutan dan berbagai dugaan yang disampaikan APEMPEMUS.

Proses pemeriksaan oleh lembaga berwenang menjadi penting untuk menentukan kebenaran atas laporan tersebut dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.* (ad)

MEDAN — Kemeriahan dan histeria pendukung Timnas Indonesia membahana di Gedung TP PKK Kota Medan saat ratusan warga berkumpul untuk menggelar nonton bareng atau nobar laga pamungkas Final FIFA ASEAN Cup 2026, Senin, 5 Oktober 2026.

Ketegangan berubah menjadi sukacita setelah Timnas Indonesia sukses menundukkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2.

Baca Juga:

• Rico Waas: Keberagaman Budaya Medan Jadi Modal Besar Dongkrak Pariwisata dan Ekonomi

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas hadir langsung di tengah kerumunan warga untuk menyaksikan perjuangan Skuad Garuda.

Suasana riuh sudah terasa sejak peluit awal pertandingan dibunyikan.

Sorak-sorai dan tepuk tangan terus menggema setiap kali para pemain Timnas Indonesia melancarkan serangan ke pertahanan Thailand.

Rico Waas mengapresiasi semangat juang para pemain sekaligus antusiasme masyarakat Kota Medan yang hadir dalam acara nobar tersebut.

"Perjuangan anak-anak Garuda malam ini betul-betul luar biasa. Momen seperti ini bukan cuma soal sepak bola, tapi bagaimana kita bisa menyatu, bersorak, dan merasakan kebanggaan yang sama sebagai bangsa Indonesia," ujar Rico Waas di sela-sela kegiatan nobar.

Acara nobar yang difasilitasi Pemerintah Kota Medan berlangsung tertib dan penuh kehangatan.

Warga dari berbagai kalangan menyaksikan pertandingan dengan penuh ketegangan hingga peluit akhir.

Drama pertandingan semakin menegangkan setelah Indonesia dan Thailand bermain imbang 2-2 hingga 120 menit. Pemenang akhirnya ditentukan melalui adu penalti.

Ketika tendangan penalti terakhir memastikan kemenangan Indonesia dengan skor 4-2, penonton langsung melompat kegirangan.

Sebagian warga saling berpelukan dan meneriakkan yel-yel kemenangan.

Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah melewati laga final yang berlangsung dramatis.

Bagi warga yang hadir di Gedung TP PKK Kota Medan, kemenangan itu menjadi momen kebanggaan bersama.

Kemeriahan nobar pun menjadi bagian dari perayaan keberhasilan Skuad Garuda meraih gelar juara.

Kegiatan tersebut juga memperlihatkan bagaimana sepak bola mampu menyatukan masyarakat.

Di tengah suasana pertandingan, warga Kota Medan bersama-sama memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia hingga detik terakhir.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Kota Medan bukan sekadar identitas masyarakat.

Menurut dia, keragaman tersebut merupakan modal besar untuk mengembangkan pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Baca Juga:

• 8 Kali Ajukan Bantuan, Rumah Nurhayani yang Hampir Rubuh Akhirnya Dibedah di Era Wali Kota Rico Waas

Pertemuan tersebut dihadiri Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Erwita Dianti, Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan M. Odi Anggi Batubara, serta Ketua ASPPI DPD Sumut Achmad Fauzi Lubis.

Di hadapan para buyer dari Thailand, Malaysia, Singapura dan sejumlah daerah di Indonesia, Rico mengatakan Medan merupakan kota multikultur, multiagama dan multiras.

Masyarakat dari berbagai latar belakang tersebut hidup berdampingan secara harmonis.

Menurut Rico, keberagaman budaya Melayu, Batak, Jawa, Karo, Minang, Aceh, Tionghoa hingga India menjadi daya tarik wisata yang perlu terus dipromosikan.

Masyarakat Medan, kata dia, juga terbiasa mengenakan pakaian dan merayakan berbagai tradisi budaya.

Pemerintah Kota Medan turut menggelar berbagai perayaan keagamaan dan kebudayaan, seperti Thaipusam, Deepavali hingga Imlek.

"Sangat tepat JWB ke-4 ini dilaksanakan di Medan karena kota ini unlimited to explore" ujar Rico.

Rico mengatakan Pemko Medan tengah menyiapkan sejumlah kawasan strategis pariwisata.

Beberapa di antaranya Lapangan Merdeka, Kesawan, Kota Tua, Istana Maimun, Masjid Raya dan Taman Sri Deli.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

"Kebudayaan adalah soft diplomacy kita. Bagi Indonesia, kekayaan budaya adalah soft power untuk dipromosikan ke luar negeri," tegasnya.

Selain kekayaan budaya, Rico memperkenalkan Medan sebagai the city that never sleeps. Kota ini memiliki beragam kuliner yang dapat dinikmati hampir 24 jam.

Menurut Rico, aktivitas publik seperti Car Free Day dan Car Free Night juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati seni, budaya dan kreativitas anak muda.

Ia kemudian mengajak para buyer dan seller yang mengikuti JWB ke-4 untuk memperpanjang kunjungan di Medan.

Mereka juga didorong menikmati kuliner khas Kota Medan dan mengunjungi Gallery Mustika Deli yang menampilkan produk unggulan UMKM lokal hasil kurasi.

"Stay one more day di Kota Medan agar memberikan kesan mendalam," ajaknya.

Rico berharap JWB ke-4 tidak berhenti sebagai ajang pertemuan pelaku industri pariwisata.

Menurut dia, kegiatan tersebut harus mampu memperkuat jejaring, membuka peluang kemitraan dan semakin memperkenalkan Medan sebagai destinasi wisata budaya yang kaya dan beragam.

Sebelumnya, Ketua ASPPI DPD Sumut Achmad Fauzi Lubis mengatakan JWB ke-4 menjadi momentum untuk melibatkan berbagai pelaku wisata.

Menurut dia, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat hubungan antarpelaku pariwisata sekaligus membuka peluang agar JWB berkembang menjadi produk wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan.

"Ke depannya akan dijadikan paket wisata," tegasnya.

Achmad mengatakan potensi Kota Medan perlu diperkenalkan lebih luas kepada wisatawan.

Potensi itu mencakup budaya, kawasan bersejarah, museum, destinasi wisata hingga kuliner.

Promosi dilakukan melalui para buyer domestik dan mancanegara yang mengikuti JWB ke-4.

JWB ke-4 berlangsung pada 5-8 Oktober 2026. Selain mengeksplorasi Kota Medan, peserta juga diajak mengenal potensi pariwisata Karo, khususnya Desa Dokan, Merek.

Peserta tidak hanya mengunjungi Desa Dokan, tetapi juga diajak mengenal lebih jauh alam, budaya, kuliner dan keramahan masyarakat setempat.

Melalui kegiatan tersebut, Medan dan Karo diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata yang menawarkan pengalaman budaya, sejarah, kuliner dan kehidupan masyarakat yang beragam.* (ad)

MEDAN — Selama delapan tahun, Nurhayani Siregar tak berhenti mengajukan permohonan agar rumahnya yang hampir rubuh mendapat bantuan perbaikan.

Penantian panjang itu akhirnya berbuah lega setelah rumahnya di Jalan Air Bersih, Gang Amal Bakti No. 5, Medan, berubah menjadi hunian permanen dan layak huni.

Baca Juga:

• Air Mata Nurbaini Pecah, Rumah Lapuk yang Dihuni Puluhan Tahun Kini Dibedah Pemko Medan

Rasa haru dan syukur terpancar dari wajah Nurhayani ketika melihat rumah yang sebelumnya didominasi material papan dan hampir rubuh kini berdiri sebagai bangunan permanen.

"Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Bapak Wali Kota Medan, Pak Rico Waas. Dengan program bedah rumah Pemko Medan ini, rumah kami sudah terbangun. Yang tadinya papan semua, sudah mau rubuh, sekarang sudah permanen," ujar Nurhayani saat ditemui ketika Wali Kota Medan Rico Waas meninjau rumahnya, Senin (5/10/26).

Bagi Nurhayani, bantuan tersebut bukan sekadar memperbaiki bangunan.

Setelah bertahun-tahun tinggal di rumah yang kondisinya memprihatinkan, kini ia memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman bersama keluarganya.

Ia mengaku perjuangan mendapatkan bantuan bedah rumah berlangsung cukup panjang.

Selama delapan tahun, Nurhayani berulang kali mengajukan permohonan agar rumahnya mendapat perbaikan.

"Sudah delapan tahun kami mengajukan ini. Perjuangan kami untuk mengajukan ini sudah delapan tahun," ungkap Nurhayani didampingi anaknya Sri Herawati Pulungan.

Penantian tersebut akhirnya terjawab setelah Pemko Medan merealisasikan program bedah rumah untuk keluarganya.

Proses pembangunan rumah berlangsung sekitar satu bulan.

"Sudah sebulan," kata Nurhayani ketika ditanya mengenai lama pengerjaan rumahnya.

Kehadiran Rico Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Ny Airin Rico Waas saat meninjau rumah tersebut menjadi momen yang berkesan bagi Nurhayani dan keluarganya.

Selain bersyukur atas rumah yang kini lebih layak, Nurhayani juga menyampaikan harapan lain kepada Pemko Medan.

Ia berharap mendapat perhatian melalui program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, Nurhayani mengaku masih tercatat dalam kategori Desil 6.

Harapan tersebut disampaikannya langsung kepada Rico Waas. Ia berharap permohonannya dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah kecamatan dan kelurahan.

"Ya itulah, saya minta mudah-mudahan permintaan saya sama Pak Wali Kota ditanggapi. Tadi Pak Wali Kota sudah minta koordinasi sama Pak Camat dan Pak Lurah juga, nanti katanya Desil diturunkan," ujarnya.

Nurhayani juga berharap program bedah rumah Pemko Medan terus berlanjut sehingga warga kurang mampu lainnya dapat memperoleh tempat tinggal yang layak.

"Mudah-mudahan program ini berjalan terus buat warga-warga yang kurang mampu seperti kami, terbantu juga," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan pembangunan rumah melalui program rehabilitasi RTLH tidak sekadar mengganti atap, dinding atau lantai.

Menurut Rico, rumah yang diberikan kepada warga harus benar-benar selesai sehingga dapat langsung ditempati dengan aman dan nyaman.

Saat meninjau pengerjaan program rehabilitasi RTLH yang memasuki tahap akhir, Rico masih menemukan sejumlah bagian yang perlu diselesaikan, termasuk saluran air dan pengecatan.

"Ini masih ada beberapa yang perlu diatensikan, termasuk saluran air yang masih belum selesai, cat-cat yang juga masih belum kering. Itu perlu diatensikan supaya bisa segera, mungkin seminggu lagi sudah selesai," ujar Rico.

Rico menegaskan warga penerima bantuan tidak hanya membutuhkan bangunan baru. Rumah tersebut harus dalam kondisi siap dihuni dan bersih ketika diserahterimakan.

"Kalau bisa begitu serah terima, memang sudah rumah layak huni yang sudah bersih, sudah bagus. Jangan disisakan puing-puing. Begitu hanya dikasih rumah, sudah, ditinggal. Tidak. Jadi memang bagian dari pelayanan itu adalah sampai selesai betul, harus bersih," tegas Rico Waas.

Rico mengatakan perhatian terhadap rumah tidak layak huni merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ia meminta kader Posyandu ikut berperan aktif menemukan keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak agar dapat direkomendasikan untuk mendapatkan perbaikan.

"Saya juga pesankan kepada kader Posyandu untuk bisa mencari ataupun mendapatkan informasi di mana rumah-rumah yang tidak layak huni itu bisa direkomendasi untuk dibenahi," ujar Rico Waas.

Peninjauan rumah Nurhayani juga membuka persoalan mengenai ketepatan data penerima bantuan sosial.

Di lokasi, Rico menemukan kondisi keluarga yang dinilai perlu mendapat perhatian, tetapi dalam data tercatat berada pada kategori Desil 6.

Temuan tersebut langsung mendapat perhatian Rico.

Ia meminta pihak kecamatan melakukan verifikasi ulang agar kondisi faktual keluarga sesuai dengan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial.

Bagi Nurhayani, perubahan rumah setelah puluhan tahun menunggu menjadi pengalaman yang tak mudah dilupakan.

Rumah yang dahulu hampir rubuh kini menjadi tempat tinggal permanen yang lebih aman bagi keluarganya.* (ad)

MEDAN — Air mata kebahagiaan tak terbendung membasahi pipi Nurbaini, 50 tahun, warga Jalan Air Bersih No. 68, Kecamatan Medan Kota.

Janda lima anak itu terharu melihat rumah yang selama puluhan tahun ditempatinya kini berubah menjadi hunian yang lebih layak.

Baca Juga:

• Ngeyel! Usai Pecat 4 Pekerja Sepihak, SPPG Medan Tembung 3 Nekad Beri Susu Terlarang BGN ke Anak-Anak

Selama bertahun-tahun, Nurbaini harus bertahan dalam kondisi rumah yang serba terbatas.

Selain atap yang bocor dan dinding papan yang semakin lapuk, fasilitas kamar mandi dan sumur juga tidak memadai.

Ia bahkan kerap tidur beralaskan semen di area tempat berjualan.

"Tadinya rumah saya ya sudah hancurlah. Dindingnya papan, sudah bocor-bocor," kenang Nurbaini menahan tangis saat ditemui usai peninjauan.

Perjalanan Nurbaini untuk mendapatkan rumah layak huni tidak mudah. Proposal pengajuan bedah rumah yang diajukannya sempat tiga kali gagal.

"Tiga kali gagal. Digagalkan orang supaya rumah ini jangan pernah terbangun. Sampai saya sakit-sakit dipikirkan orang," ucapnya sambil mengusap air mata yang tak henti menetes.

Meski sempat putus asa, Nurbaini tetap berdoa agar keluarganya bisa memiliki tempat tinggal yang lebih baik.

Harapannya kini mulai terwujud setelah rumah tersebut dibangun melalui program RTLH Pemko Medan.

"Alhamdulillah, saya kepingin punya rumah yang baik, yang pakai keramik. Hanya bisa berdoa sama Allah, dan akhirnya doa saya dijawab. Terima kasih banyak untuk Pak Wali Kota Medan Rico Waas" ungkapnya penuh rasa syukur.

Progres pembangunan rumah Nurbaini ditinjau langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas pada Senin, 5 Oktober 2026 petang.

Bagi Rico Waas, program rehabilitasi RTLH bukan sekadar memperbaiki bagian rumah yang rusak.

Rumah yang dibangun untuk warga penerima bantuan harus benar-benar selesai dan siap ditempati.

Saat meninjau rumah Nurbaini, Rico masih menemukan sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan, di antaranya saluran air dan pengecatan.

"Ini masih ada beberapa yang perlu diatensikan, termasuk saluran air yang masih belum selesai, cat-cat yang juga masih belum kering. Itu perlu diatensikan supaya bisa segera, mungkin seminggu lagi sudah selesai," ujar Rico Waas.

Rico juga meminta agar setelah pembangunan selesai, tidak ada lagi sisa material atau puing bangunan yang tertinggal di sekitar rumah.

Menurut dia, bantuan rumah layak huni tidak berhenti pada pembangunan fisik.

Rumah harus diserahkan dalam kondisi bersih dan nyaman sehingga warga dapat langsung menempatinya.

"Kalau bisa begitu serah terima, memang sudah rumah layak huni yang sudah bersih, sudah bagus. Jangan disisakan puing-puing. Begitu hanya dikasih rumah, sudah, ditinggal. Tidak. Jadi memang bagian dari pelayanan itu adalah sampai selesai betul, harus bersih," tegasnya.

Program rehabilitasi RTLH Pemko Medan menargetkan pembangunan sebanyak 213 unit rumah.

Hingga saat ini, 111 unit atau sekitar 50 persen telah memasuki proses pengerjaan.

Setiap rumah membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 40 hingga 45 hari.

Rico mengatakan, penanganan rumah tidak layak huni merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ia juga meminta kader Posyandu ikut membantu menemukan keluarga yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak agar dapat direkomendasikan untuk mendapatkan perbaikan.

"Kami juga pesankan kepada kader Posyandu untuk bisa mencari ataupun mendapatkan informasi di mana rumah-rumah yang tidak layak huni itu bisa direkomendasi untuk dibenahi," pungkas Rico Waas.* (ad)

JAKARTA — Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam turun pada perdagangan Selasa, 6 Oktober 2026.

Harga emas Antam hari ini berada di level Rp2.570.000 per gram.

Baca Juga:

• Pesta Sabu di Rutan Depok hingga Rumah Mewah di Lapas Cibinong, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback.

Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp2.376.000 per gram, turun Rp10.000 dalam sehari.

Daftar Harga Emas Antam 6 Oktober 2026

Berikut harga emas batangan Logam Mulia Antam berdasarkan ukuran:

0,5 gram: Rp1.340.000
1 gram: Rp2.580.000
2 gram: Rp5.100.000
3 gram: Rp7.625.000
5 gram: Rp12.675.000
10 gram: Rp25.295.000
25 gram: Rp63.112.000
50 gram: Rp126.145.000
100 gram: Rp252.212.000
250 gram: Rp630.265.000
500 gram: Rp1.260.320.000
1.000 gram atau 1 kilogram: Rp2.520.600.000.

Pergerakan harga emas Antam tidak terlepas dari perkembangan harga emas dunia.

Harga emas dunia di pasar spot pada perdagangan sebelumnya ditutup di level US$4.134,3 per troy ons.

Angka tersebut turun 0,14 persen dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan lalu.

Pergerakan emas dunia dipengaruhi sejumlah sentimen dari perekonomian Amerika Serikat.

Pada September, ekonomi Amerika Serikat hanya menciptakan 29.000 lapangan kerja non-pertanian (non-farm payroll).

Angka tersebut jauh di bawah perkiraan pasar sebesar 90.000 lapangan kerja.

Baca Juga:

• Oppo F35 Pro Meluncur dengan Layar 144 Hz dan Baterai 8.000 mAh, Segini Harganya!

Capaian tersebut juga turun dibandingkan Agustus yang mencapai 133.000 lapangan kerja.

Data tersebut membuat pasar menilai Federal Reserve atau bank sentral AS tidak perlu menaikkan suku bunga acuan dalam rapat Oktober.

Berdasarkan CME FedWatch, peluang kenaikan Federal Funds Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4-4,25 persen dalam rapat bulan ini turun menjadi 22,7 persen.

Sepekan sebelumnya, peluang tersebut masih berada di 70,9 persen.

Emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil (non-yielding asset).

Karena itu, emas cenderung kurang menarik ketika suku bunga meningkat karena investor memiliki pilihan instrumen lain yang memberikan imbal hasil.

Di sisi lain, harga emas masih menghadapi tekanan dari kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat.

Pada perdagangan sebelumnya, yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun naik 2 basis poin menjadi 5,304 persen.

Level tersebut merupakan yang tertinggi sejak Maret 2022 atau lebih dari empat tahun terakhir.

Dua sentimen tersebut membuat pergerakan harga emas dunia relatif terbatas dan turut memengaruhi harga emas Antam pada perdagangan 6 Oktober 2026.* (bb/ad)

Baca Juga:

• Harga Cabai Merah Keriting di Sejumlah Wilayah Sumut Tembus Rp92.500 Per Kilogram, Jauh di Atas HET

Tapi nekadnya. SPPG yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri ini, juga diduga beberapa kali berani memberikan susu yang telah dilarang Badan Gizi Nasional (BGN) kepada anak-anak penerima manfaat.

Baca Juga:

• 4 Pencuci Omprengan SPPG Tembung 3 Dipecat Sepihak: Mohon Bantuan BGN Sumut dan KPPG Medan

Larangan ini disebabkan beberapa alasan. Pertama, karena Opao ternyata bukan susu, tapi minuman rasa susu. Berdasarkan data BPOM ML 466609024979, Opao terdaftar sebagai minuman rasa susu multivitamin, bukan susu segar atau susu sapi murni. Komposisi utamanya air + susu skim bubuk + gula.

Kedua, aturan baru BGN tanggal 8 September 2026 telah melarang keras penggunaan produk minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, maupun susu kental manis dalam menu MBG. Opao masuk dalam katagori yang dilarang tersebut. Karena hanya minuman rasa susu.

Larangan penggunaan Opao tersebut, ditetapkan BGN bersama Kemenko Pangan, Kementan, Kemenkes, Kemenperin dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Sehubungan dengan itu, untuk menghindari dampak buruk terhadap masyarakat penerima manfaat seperti anak-anak, Kepala BGN Sumut Yoga Arizanto dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Medan Donal Simanjuntak diharap segera turun tangan memeriksa SPPG Tembung 3 tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh bitvonline.com, SPPG Tembung 3 telah beberapa kali menggunakan Opao sebagai menu MBG yang dibagikan kepada penerima manfaat, terutama kepada anak-anak.

Hal ini dikhawatirkan menimbulkan kekhawatiran orang tua siswa penerima manfaat. Apalagi di tengah seringnya terjadi peristiwa keracunan MBG, terutama di Sumut. "Kami meminta BGN Sumut dan KPPG Wilayah Medan memeriksa SPPG Tembung 3," tegas salah seorang orang tua siswa.

Sayangnya, ketika dikonfirmasi, Kepala SPPG 3 Faisal Lubis SH tidak mau memberi penjelasan secara substantif. Dia malah menjawab dengan arogan. "Jangan pernah urusi dapur orang. Saya tidak takut," tegas Faisal Lubis melalui pesan WhatApps dari nomor 0895 4295 09***.

MEDAN — Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatra Utara mencapai 31.349 kunjungan pada Agustus 2026.

Angka tersebut meningkat 10,64 persen dibandingkan Juli 2026 yang tercatat sebanyak 28.334 kunjungan.

Baca Juga:

• 4 Pencuci Omprengan SPPG Tembung 3 Dipecat Sepihak: Mohon Bantuan BGN Sumut dan KPPG Medan

Namun, peningkatan jumlah wisatawan asing belum diikuti kenaikan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang secara bulanan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara mencatat TPK hotel bintang pada Agustus 2026 sebesar 42,85 persen.

Angka tersebut turun 2,54 poin dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 45,39 persen.

Meski turun secara bulanan, TPK hotel bintang pada Agustus 2026 masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada Agustus 2025, TPK hotel bintang berada di angka 41,52 persen atau meningkat 1,34 poin secara tahunan.

"Dilihat dari tren Januari 2025–Agustus 2026, jumlah kunjungan wisman menunjukkan pola fluktuatif dan mulai cenderung meningkat meskipun sempat menurun pada bulan Juni 2026. Puncak kunjungan tertinggi kini mencatat rekor baru, yaitu pada bulan Agustus 2026 dengan jumlah sebanyak 31.349 kunjungan," tulis BPS Sumut melalui akun Instagram resminya.

Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, jumlah wisman pada Agustus 2026 meningkat 4,38 persen. Pada Agustus tahun lalu, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 30.034.

Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jumlah wisman yang datang ke Sumatra Utara mencapai 207.785 kunjungan.

Angka itu naik 7,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 193.758 kunjungan.

Bandara Internasional Kualanamu masih menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Sumatra Utara.

Pada Agustus 2026, sebanyak 31.105 kunjungan atau 99,22 persen dari total wisman masuk melalui Bandara Internasional Kualanamu.

Sementara itu, Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai mencatat 238 kunjungan dan Pelabuhan Laut Belawan sebanyak 6 kunjungan.

Secara kumulatif Januari hingga Agustus 2026, mayoritas wisman datang melalui jalur udara dengan jumlah 205.793 kunjungan.

Sementara kunjungan melalui jalur laut tercatat sebanyak 1.992.

Di tengah meningkatnya kunjungan wisman, tingkat penghunian kamar hotel bintang justru mengalami penurunan secara bulanan.

BPS mencatat TPK hotel bintang pada Agustus 2026 sebesar 42,85 persen, turun 2,54 poin dari Juli 2026 yang mencapai 45,39 persen.

Penurunan terjadi pada sebagian besar klasifikasi hotel bintang.

TPK hotel bintang 5 mengalami penurunan paling besar, yakni 7,65 poin menjadi 55,79 persen. Hotel bintang 3 turun 4,33 poin menjadi 35,64 persen.

Hotel bintang 1 turun 2,09 poin menjadi 24,97 persen, sedangkan hotel bintang 4 turun 0,49 poin menjadi 50,40 persen.

Hanya hotel bintang 2 yang mengalami peningkatan. TPK kelas hotel tersebut naik 2,78 poin menjadi 43,33 persen.

BPS Sumut menegaskan kondisi tersebut dalam unggahan resminya.

"Sementara itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Sumatera Utara pada Agustus 2026 memiliki rata-rata 42,85 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,54 persen poin dibandingkan Juli 2026 (m-to-m) dengan rata-rata sebesar 45,39 persen," tulis BPS Sumut.

Namun, secara tahunan kondisi hotel bintang masih menunjukkan pertumbuhan.

"Jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, TPK mengalami peningkatan secara y-on-y sebesar 1,34 persen poin dengan TPK hotel bintang sebesar 41,52 persen pada Agustus 2025," tulis BPS Sumut.

Penurunan tingkat hunian juga terjadi pada hotel nonbintang.

Pada Agustus 2026, TPK hotel nonbintang tercatat sebesar 23,83 persen. Angka tersebut turun 1,44 poin dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 25,26 persen.

Jika digabungkan, TPK hotel bintang dan nonbintang pada Agustus 2026 berada di level 30,61 persen. Angka tersebut turun 1,85 poin secara bulanan.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia di hotel bintang juga sedikit menurun.

Pada Agustus 2026, rata-rata lama menginap tercatat 1,28 malam, dibandingkan 1,29 malam pada Juli.

Khusus tamu asing, rata-rata lama menginap turun dari 1,62 malam menjadi 1,34 malam.

Dari negara asal, wisatawan Malaysia masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan wisman ke Sumatra Utara.

Pada Agustus 2026, tercatat 16.491 kunjungan wisman asal Malaysia atau 52,60 persen dari total kunjungan. Jumlah tersebut meningkat 40,85 persen dibandingkan Juli 2026.

Setelah Malaysia, wisman asal Singapura tercatat sebanyak 1.609 kunjungan, Jerman 1.139 kunjungan, Tiongkok 989 kunjungan, dan Prancis 873 kunjungan.

Secara keseluruhan, 10 negara pasar utama menyumbang 75,61 persen dari total kunjungan wisman ke Sumatra Utara pada Agustus 2026.

Data tersebut menunjukkan arus wisatawan mancanegara ke Sumatra Utara terus meningkat dan mencatat rekor baru.

Namun, kenaikan jumlah wisman belum sepenuhnya mendorong tingkat hunian hotel secara bulanan.

Meski demikian, baik kunjungan wisman maupun tingkat penghunian hotel bintang masih mencatat pertumbuhan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.* (bi/ad)

JAKARTA — Dua kasus berbeda kembali menyoroti persoalan pengawasan dan keamanan di lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat.

Dalam beberapa pekan terakhir, muncul kasus pesta narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok dan temuan bangunan menyerupai rumah kluster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• Derita Vonis Seumur Hidup, Koruptor Kakap Heru Hidayat Malah Kepergok Nikmati Klaster Mewah Lapas Cibinong

Sementara di Lapas Kelas IIA Cibinong, Ombudsman RI menemukan lebih dari 10 bangunan yang disebut menyerupai homestay hingga rumah kluster dan diduga dihuni warga binaan.

Kedua kasus tersebut sama-sama menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan di balik tembok lembaga pemasyarakatan.

Pesta Sabu di Rutan Depok

Kepala Rutan Kelas I Depok Ario Galih Maduseno membenarkan lokasi dalam video yang beredar memang berada di dalam Rutan Depok.

Hal tersebut diketahui setelah pihak rutan melakukan pemeriksaan internal.

"Setelah kami investigasi, apa yang ada di video tersebut memang berada di Rutan Depok," ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (5/10/2026).

Sedikitnya 22 warga binaan yang berada di kamar tempat pesta berlangsung telah diperiksa. Dari jumlah tersebut, tiga hingga empat orang menjalani pemeriksaan lanjutan.

Pihak rutan juga menemukan dugaan keterlibatan dua pegawai dalam pesta narkoba tersebut.

Indikasi awal menunjukkan narkoba diduga masuk ke dalam rutan melalui petugas.

"Jelas petugas kami, pegawai Rutan Depok, posisinya ada di jajaran satuan pengamanan dan staf di pembinaan," ucapnya.

Dugaan keterlibatan kedua petugas itu kemudian dilaporkan kepada kepolisian, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Ario mengatakan pemeriksaan dilakukan bersama tim dari Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ditjenpas, dan Rutan Depok.

Petugas maupun warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan.

"Kami juga berjanji untuk transparan dan responsif, siapapun yang terbukti terlibat dan melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan kami Rutan Depok berkomitmen perang terhadap peredaran gelap narkoba," kata dia.

Dua Pegawai Diduga Berperan

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Christian Rony Putra membenarkan adanya dugaan keterlibatan dua pegawai Rutan Depok.

Berdasarkan pemeriksaan awal Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok, kedua pegawai tersebut diduga memiliki peran berbeda.

Satu orang diduga menyediakan sabu, sedangkan seorang lainnya menyediakan alat musik yang digunakan dalam pesta.

"Yang jelas sampai sekarang peranan mereka berdua itu hanya: satu menyediakan alat musik, satu menyediakan sabu," ujarnya saat ditemui di Balaikota Depok, Senin (5/10/2026).

Kedua pegawai telah menjalani tes urine dan hasilnya negatif narkoba. Polisi juga tidak menemukan sabu saat penggeledahan pada Minggu.

Namun, hasil tes urine tersebut tidak serta-merta menghapus dugaan keterlibatan keduanya. Polisi masih mendalami asal sabu serta pihak-pihak lain yang terlibat.

Peristiwa pesta narkoba itu disebut terjadi pada 27 September 2026, atau sekitar sepekan sebelum penggeledahan.

"Kami nanti akan melakukan pemeriksaan ke oknum ada dua orang itu supaya nanti ke depan ada efek jera supaya tidak terulang lagi. Jadi mungkin setelah dilakukan pemeriksaan, kami akan sampaikan ke Kepala Lapas supaya yang dua orang ini bisa diberikan sanksi, apakah itu administratif atau sanksi kode etik dan sebagainya, tergantung dari hasil pemeriksaan, " kata dia.

Temuan Rumah Mewah di Lapas Cibinong

Persoalan lain muncul di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan yang bentuknya menyerupai homestay hingga rumah kluster di sekitar kompleks lapas.

Bangunan tersebut diduga dihuni oleh warga binaan.

Temuan itu diperoleh saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.

Tim Ombudsman awalnya hendak memeriksa kondisi blok sel warga binaan, tetapi ditolak masuk oleh petugas lapas.

Tim kemudian melakukan penelusuran di area lain. Dari penelusuran tersebut, ditemukan lebih dari 10 bangunan yang bentuknya menyerupai hunian.

"Karena ditolak masuk ke dalam, tim kami justru menemukan sejumlah temuan lain yang berada di luar blok sel Lapas" tutur Syafrida dikutip dari siaran pers Ombudsman, Jumat (25/9/2026).

Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengatakan salah satu bangunan yang berhasil dimasuki memiliki sejumlah fasilitas, seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan dan kamar.

"Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah kluster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan," kata dia.

Selain bangunan hunian, Ombudsman menemukan mobil mewah yang terparkir di kawasan tersebut.

Ada pula fasilitas gym dan pembangunan simulator golf yang sedang berlangsung ketika inspeksi dilakukan.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan timnya bahkan sempat mengalami aksi dorong-dorongan ketika mencoba menelusuri kawasan tersebut.

"Semakin dihalangi semakin kami bertanya ada apa sebenarnya. Ternyata di dalamnya ada lebih dari 10 rumah, kami sudah wawancara penghuninya mengaku napi," ujar Fikri.

Ada Celah Keamanan dan Dugaan Pungli

Ombudsman juga menemukan celah keamanan di kawasan bangunan tersebut. Di bagian belakang deretan rumah petak terdapat akses keluar yang tidak terkunci.

Akses tersebut terhubung langsung dengan hutan bambu dan tempat pembuangan sampah.

Kondisi itu dinilai berpotensi menjadi kerawanan karena dapat dimanfaatkan sebagai jalur keluar narapidana.

Selain persoalan keamanan, Ombudsman menerima laporan keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan liar di Blok A.

Keluarga warga binaan mengaku diminta membayar Rp150.000 setiap pekan.

Dugaan pungutan tersebut menjadi sorotan karena Lapas Cibinong telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dua kasus tersebut memperlihatkan persoalan berbeda dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, mulai dari dugaan peredaran narkoba dan keterlibatan petugas hingga persoalan fasilitas, pengawasan, keamanan, dan dugaan pungutan liar.* (km/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara sengketa terkait syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, Selasa, 6 Oktober 2026.

Sejumlah nama yang menjadi bagian dari pemohon dijadwalkan hadir dalam sidang pengucapan putusan tersebut.

Baca Juga:

• Nasib Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Ditentukan MK Malam Ini

Selain para pemohon, pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, serta pihak terkait juga akan dihadirkan dalam sidang akhir perkara tersebut.

Berdasarkan informasi pada laman resmi Mahkamah Konstitusi, pengucapan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dijadwalkan berlangsung pada pukul 20.00 WIB.

"Selasa, 6 Oktober 2026 (Pukul) 20:00 WIB, Acara: Pengucapan Putusan," tulis laman MK.

Jadwal tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan MK dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026.

Aturan itu mengatur bahwa sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan berakhir setelah menjalani 14 hari persidangan.

12 Pemohon Ajukan Sengketa

Perkara ini bermula dari pengajuan permohonan oleh 12 pemohon ke MK pada 10 September 2026.

Permohonan tersebut kemudian teregistrasi pada 17 September 2026.

Para pemohon berasal dari sejumlah kalangan, termasuk organisasi pemantau pemilu, partai politik, advokat, forum purnawirawan TNI, serta perorangan.

Pemohon I adalah Komite Independen Pemantau Pemilu, organisasi yang bergerak dalam pemantauan penyelenggaraan pemilu dan diwakili Brahma Aryana.

Pemohon II adalah Partai Umat yang diwakili Ansufri ID Sambo selaku Pelaksana Tugas Ketua Umum dan Muhammad Sadiq selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal.

Pemohon III adalah Denny Indrayana, yang mengajukan permohonan sebagai advokat dari Integrity Law Firm.

Sementara itu, Pemohon IV-XI berasal dari kelompok Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).

Nama-nama yang menjadi perwakilan di antaranya mantan Menteri Agama RI sekaligus mantan Wakil Panglima TNI Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, dan Moeryono.

Adapun pemohon dari kalangan perorangan terdiri atas M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma Sihombing.

Delapan Tuntutan Pemohon

Dalam permohonannya, para pemohon menyampaikan delapan tuntutan atau petitum kepada MK.

Pertama, para pemohon meminta MK mengabulkan permohonan mereka untuk seluruhnya.

Kedua, mereka meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan syarat yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran didiskualifikasi karena dinilai tidak memenuhi persyaratan pendidikan tersebut.

Keempat, mereka meminta penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 dinyatakan cacat hukum sejak semula dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kelima, para pemohon meminta sejumlah keputusan KPU RI yang berkaitan dengan Gibran dibatalkan.

Keputusan yang dimaksud meliputi penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut pasangan calon dalam Pilpres 2024, serta penetapan hasil pemilihan presiden dengan nomor keputusan KPU 1632, 1644, 360, dan 504.

Keenam, para pemohon meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketujuh, mereka meminta MK memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Terakhir, para pemohon meminta MK memerintahkan agar putusan perkara tersebut dimuat dalam berita negara.

Putusan MK yang dibacakan malam ini akan menjadi penentu atas permohonan sengketa terkait syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.* (ad)

MEDAN — Besaran hak keuangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi sorotan setelah pemerintah menerbitkan aturan baru pada 2026.

Bukan hanya nominal hak keuangan yang berubah. Jumlah anggota Wantimpres juga meningkat tajam.

Baca Juga:

• Prabowo Menjaga Jarak Aman dengan Jokowi

Di saat yang sama, hak keuangan setiap Ketua dan Anggota Wantimpres ditetapkan sebesar Rp76,5 juta per bulan.

Lantas, berapa besar uang negara yang diperlukan?

Dari Rp17,5 Juta ke Rp76,5 Juta

Pada awal 2007, hak keuangan anggota Wantimpres diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2007.

Dalam aturan tersebut, sejumlah komponen penghasilan anggota jika dijumlahkan mencapai sekitar Rp17,5 juta per bulan.

Namun, aturan itu kemudian dicabut.

Pada 31 Oktober 2007, Presiden SBY menerbitkan Perpres Nomor 96 Tahun 2007.

Sejak saat itu, hak keuangan Ketua dan Anggota Wantimpres disesuaikan dengan hak yang diberikan kepada Menteri Negara.

Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar pada periode berikutnya.

Pada era Jokowi, Wantimpres tetap berjumlah sembilan orang.

Dengan menggunakan gaji pokok dan tunjangan jabatan menteri sebagai rujukan, nilainya sekitar Rp18,648 juta per orang per bulan.

Artinya, sembilan anggota jika dihitung setahun membutuhkan sekitar Rp2,014 miliar untuk gaji pokok dan tunjangan jabatan.

Lalu Datang Aturan Baru di Era Prabowo

Pada 27 Maret 2026, Presiden Prabowo menerbitkan Perpres Nomor 15 Tahun 2026.

Aturan ini menetapkan hak keuangan Ketua dan Anggota Wantimpres sebesar Rp76,5 juta per bulan.

Angka tersebut sekitar 4,1 kali dibandingkan angka Rp18,648 juta yang menjadi rujukan pada periode sebelumnya.

Selisihnya mencapai:

Rp57,852 juta per orang setiap bulan.

Namun, perubahan paling menarik bukan hanya nominalnya.

Jumlah anggota Wantimpres juga berubah drastis.

Pada 2 Oktober 2026, Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres.

Dari sembilan menjadi 26.

Artinya, jumlah penerima hak keuangan bertambah 17 orang.

Hitungannya Mulai Besar

Jika seluruh 26 anggota menerima Rp76,5 juta setiap bulan, hitungannya:

26 × Rp76,5 juta = Rp1,989 miliar per bulan.

Dalam setahun:

Rp1,989 miliar × 12 = Rp23,868 miliar.

Dengan kata lain, jika dihitung selama 12 bulan penuh, hak keuangan 26 anggota Wantimpres mencapai hampir Rp24 miliar setahun.

Dan angka tersebut baru hak keuangan anggota.

Belum memasukkan fasilitas lainnya maupun biaya operasional lembaga.

Bukan Sekadar Soal Gaji

Di sinilah pertanyaan publik menjadi penting.

Berapa sebenarnya total biaya Wantimpres yang harus ditanggung APBN?

Sebab, negara bukan hanya membayar hak keuangan anggota.

Ada sekretariat, pegawai, perjalanan dinas, rapat, barang dan jasa, fasilitas, pengelolaan aset, hingga kebutuhan operasional lainnya.

Karena itu, angka Rp23,868 miliar tidak boleh disebut sebagai total anggaran Wantimpres.

Angka tersebut hanya hasil perkalian hak keuangan 26 anggota apabila dibayarkan selama 12 bulan.

Pertanyaan berikutnya justru lebih besar:

Apakah peningkatan jumlah anggota dari 9 menjadi 26 orang sebanding dengan kebutuhan kerja dan fungsi Wantimpres?

Pertanyaan itu bukan soal siapa yang benar atau salah.

Ini menyangkut akuntabilitas penggunaan uang negara.

Semakin banyak pejabat yang memperoleh hak keuangan dari APBN, semakin penting pula transparansi mengenai alasan penambahan tersebut, beban kerja, hasil kerja, serta manfaat yang diberikan kepada negara.

Perbandingan Singkat

Pemerintahan SBY, awal 2007
Anggota : 9
Hak keuangan : ± Rp17,5 juta/bulan

Pemerintahan SBY, setelah perubahan aturan
Anggota : 9
Hak keuangan : Mengikuti hak Menteri Negara

Pemerintahan Jokowi
Anggota : 9
Hak keuangan : ± Rp18,648 juta/bulan*

Pemerintahan Prabowo, 2026
Anggota : 26
Hak keuangan : Rp76,5 juta/bulan

*Perhitungan gaji pokok dan tunjangan jabatan menteri sebagai rujukan hak keuangan.

Dari sisi angka, perubahannya jelas.

Jumlah anggota: 9 menjadi 26.

Hak keuangan: sekitar Rp18,648 juta menjadi Rp76,5 juta per bulan.

Perkiraan hak keuangan 26 orang dalam setahun: Rp23,868 miliar.

Namun, angka tersebut belum menjawab pertanyaan yang lebih penting:

Berapa total uang negara yang benar-benar dikeluarkan untuk Wantimpres dan apa hasil yang diterima negara dari anggaran tersebut?

Itulah data yang perlu dibuka secara transparan.

Sebab pada akhirnya, yang dipertanggungjawabkan bukan hanya besar kecilnya gaji pejabat, tetapi setiap rupiah uang rakyat yang digunakan untuk menjalankan lembaga negara.* (ad)

Sumber: Perpres Nomor 96 Tahun 2007, Perpres Nomor 15 Tahun 2026, dokumen APBN, dan dokumen resmi Sekretariat Wantimpres.