JAKARTA – Huawei resmi meluncurkan dua jam tangan pintar terbaru di Indonesia, yakni Huawei Watch Fit 5 dan Watch Fit 5 Pro, pada Selasa, 12 Mei 2026.

Keduanya hadir dengan sejumlah peningkatan fitur dari generasi sebelumnya, dengan perbedaan signifikan pada aspek desain, layar, hingga fitur kesehatan.

Baca Juga:

• 20 HP Android Paling Kencang Versi AnTuTu April 2026, iQoo dan Oppo Mendominasi

Perangkat ini juga menggunakan material premium berupa bingkai titanium dan perlindungan kaca sapphire 2.5D.

Sementara Watch Fit 5 reguler mengusung layar AMOLED 1,82 inci dengan tingkat kecerahan maksimal 2.500 nits.

Model ini menggunakan bingkai aluminium dengan bezel yang sedikit lebih tebal dibanding versi Pro.

Perbedaan juga terlihat pada sektor desain.

Versi Pro hadir dengan strap AirDry berbahan kain tenun berlapis silikon yang diklaim lebih ringan, tahan air dan minyak, serta memiliki sirkulasi udara lebih baik.

Keduanya sama-sama dilengkapi dua tombol fisik di sisi kanan perangkat.

Dari sisi fitur kesehatan, Watch Fit 5 Pro membawa kemampuan yang lebih lengkap, termasuk sensor detak jantung generasi terbaru dengan konfigurasi 6 LED dan 6 PPG, sensor suhu tubuh, fitur elektrokardiogram (ECG), serta depth sensing.

Model Pro juga menjadi satu-satunya yang dibekali fitur analisis risiko diabetes.

Fitur ini bekerja dengan mengumpulkan data fisiologis pengguna selama 3 hingga 14 hari untuk menilai potensi risiko, meski tidak dapat mengukur kadar gula darah secara langsung.

Sementara Watch Fit 5 reguler tetap membawa peningkatan sensor detak jantung, namun tanpa fitur ECG, depth sensing, maupun analisis risiko diabetes.

Untuk fitur olahraga, kedua perangkat sama-sama mendukung lebih dari 100 mode aktivitas, termasuk pembaruan pada mode bersepeda, serta memiliki sertifikasi ketahanan air 5 ATM.

Namun, Watch Fit 5 Pro memiliki kemampuan tambahan untuk aktivitas menyelam hingga kedalaman 40 meter.

Dari sisi daya tahan baterai, kedua model diklaim mampu bertahan hingga tujuh hari dalam penggunaan normal, dan hingga 10 hari pada penggunaan ringan.

Jika fitur layar always-on display aktif, daya tahan turun menjadi sekitar empat hari.

Kedua smartwatch ini menjalankan sistem operasi HarmonyOS 6.1 dan kompatibel dengan perangkat Android maupun iOS.

Di Indonesia, Huawei Watch Fit 5 dibanderol Rp 2,4 juta, sementara Watch Fit 5 Pro dijual seharga Rp 3,7 juta.

Keduanya mulai dipasarkan pada 21 Mei 2026 melalui toko resmi dan mitra penjualan Huawei.*

(km/ad)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menegaskan bahwa penilaian mengenai kondisi kesehatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sepenuhnya berada di tangan tim dokter, bukan relawan politik.

Pernyataan ini merespons klaim relawan Projo yang menyebut Jokowi telah pulih hingga 99 persen dan siap kembali berkeliling Indonesia pada Juni 2026.

Baca Juga:

• Jaksa Sebut Nadiem Makarim Lakukan Kejahatan Kerah Putih di Kasus Chromebook, Apa Itu?

Bestari mengatakan Jokowi sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk membantu PSI dalam kontestasi politik mendatang, termasuk Pemilu 2029.

Ia menyebut Jokowi telah diposisikan sebagai patron politik PSI ke depan.

Namun, Bestari mengaku tidak memahami dasar pernyataan Projo yang menyebut Jokowi akan kembali aktif melakukan kunjungan politik ke berbagai daerah dalam waktu dekat.

Ia juga menyinggung perubahan posisi politik relawan tersebut.

"Kita yang menyiapkan (agenda Jokowi). Saya tidak tahu itu Projo yang mana. Projo kan bukan lagi Pro Jokowi, kan begitu," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik menyebut Jokowi telah pulih 99 persen dari kondisi kesehatannya.

Ia mengatakan Jokowi berencana mulai kembali turun ke lapangan pada Juni 2026 untuk menemui relawan dan masyarakat di berbagai daerah.

Freddy mengklaim informasi tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah relawan pada awal Mei 2026.

"Pak Jokowi menyampaikan kesehatannya sudah pulih 99 persen dan rencananya bulan depan akan keliling Indonesia kembali," kata Freddy.

Ia juga menyebut Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Projo Budi Arie, membahas situasi politik nasional serta keberlanjutan program pemerintahan sebelumnya.*

(km/ad)

LABURA – Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek jaringan peredaran narkotika di Lorong 6, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.

Dalam operasi bertajuk Saber Bersinar 2026 itu, petugas mengamankan tujuh orang dan menyita uang tunai ratusan juta rupiah.

Baca Juga:

• Kerap Jadi Titik Kecelakaan, KAI Sumut Tutup Enam Titik Perlintasan Liar di Tiga Daerah

Laporan itu sebelumnya sempat viral di media sosial melalui sebuah lagu berjudul "Siti Mawarni" yang menggambarkan keresahan warga.

"Selanjutnya Kepala BNN RI memerintahkan penindakan melalui Operasi Saber Bersinar 2026," kata Putu dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.

Tim gabungan kemudian melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang diduga menjadi lapak penjualan sabu yang dikendalikan seorang pria berinisial Wawan.

Pada Rabu, 13 Mei 2026, petugas menyisir lokasi-lokasi tersebut, termasuk rumah yang diduga menjadi pusat kendali jaringan.

Dari operasi itu, petugas mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam aktivitas peredaran narkotika.

Mereka masing-masing berinisial RTM (43), S (45), AR (53), ANS (43), AHP (35), T (39), dan A (44).

Selain itu, petugas juga menemukan barang bukti sabu di sejumlah lokasi penangkapan.

Di rumah yang diduga milik Wawan, petugas turut menyita sabu, uang tunai sebesar Rp187,86 juta, belasan telepon genggam, serta dokumen kendaraan dan sertifikat tanah.

Namun, Wawan berhasil melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Sejumlah pelaku dan pengendali berhasil kabur saat upaya penindakan berlangsung. Saat ini tim masih melakukan pengejaran," ujar Putu.

BNN menyatakan operasi akan terus dikembangkan untuk membongkar jaringan yang lebih luas, termasuk dugaan keterlibatan pengendali utama peredaran narkotika di kawasan tersebut.*

(d/ad)

MEDAN – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara kembali menutup enam titik perlintasan liar di sejumlah daerah pada Mei 2026.

Penertiban ini dilakukan untuk menekan risiko kecelakaan antara kereta api dan pengguna jalan yang masih kerap terjadi di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Terjadi Lagi! Kecelakaan di Tol Medan-Tebing Tinggi, 1 Penumpang Meninggal dan 3 Luka-luka

Di Tebing Tinggi, penutupan dilakukan di KM 82+100 petak jalan Tebing Tinggi–Lidah Tanah serta KM 03+200 petak jalan Tebing Tinggi–Bajalingge.

Di Kabupaten Asahan, dua titik yang ditertibkan berada di KM 21+300 dan KM 22+400 petak jalan Teluk Dalam–Pulau Raja.

Sementara di Kabupaten Labuhanbatu Utara, penutupan dilakukan di KM 39+500 dan KM 39+900 petak jalan Pulau Raja–Aek Loba.

Pelaksana Tugas Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan penertiban dilakukan secara bertahap untuk mengurangi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang.

"Penertiban perlintasan dilakukan secara bertahap untuk mengurangi potensi kecelakaan serta memastikan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan," kata Anwar, Kamis, 14 Mei 2026.

Ia menyebut peningkatan aktivitas masyarakat di jalur perlintasan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong langkah penertiban tersebut, terutama menjelang periode perjalanan dengan mobilitas tinggi.

Selain penutupan fisik, KAI juga melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar jalur rel agar tidak membuka akses ilegal yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

Sebelumnya, KAI Divre I Sumut telah menertibkan 17 titik perlintasan liar di berbagai wilayah, termasuk Asahan, Serdang Bedagai, Batu Bara, Labuhanbatu Utara, Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kota Medan.*

(d/ad)

DELI SERDANG – Aksi seorang guru ngaji bernama Halimah Tusadiyah (HT) yang membongkar dugaan lokasi transaksi narkoba di dekat Rumah Tahfiz Al-Qur'an Ar Rahma, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, viral di media sosial.

Tidak lama setelah pengungkapan itu, HT disebut sempat mendapat teror dari pihak yang diduga terkait jaringan pengedar.

Baca Juga:

• TAUD Kritik Keras Sidang Kasus Andrie Yunus di Pengadilan Militer, Sebut Jadi ‘Sandiwara Peradilan’

Aksi tersebut kemudian memicu perhatian publik dan aparat kepolisian.

Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Ferry Kusnadi, mengatakan pihaknya langsung bergerak setelah video tersebut viral.

Dua orang yang diduga sebagai pengedar narkoba, berinisial AA dan AS, berhasil diamankan dalam operasi lanjutan.

"Petugas mengamankan dua pria sesuai ciri-ciri laporan masyarakat saat berada di lokasi," kata Ferry, Kamis, 14 Mei 2026.

Dari penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 2,40 gram, alat isap, dompet, serta uang tunai hasil transaksi sebesar Rp317 ribu.

Ferry menambahkan, setelah pengungkapan kasus tersebut, guru ngaji HT sempat mengalami intimidasi dari pihak keluarga terduga pelaku.

Polisi kemudian memberikan perlindungan untuk mencegah terjadinya eskalasi di lapangan.

"Kami melakukan pengamanan dan penghalauan terhadap warga yang tidak mendukung proses penegakan hukum," ujarnya.

Sementara itu, HT mengaku bersyukur atas respons cepat kepolisian. Ia berharap penindakan terhadap peredaran narkoba di wilayahnya tidak berhenti pada kasus ini saja.

"Saya hanya ingin lingkungan bersih dari narkoba, terutama di sekitar anak-anak," kata HT.

Ia juga menegaskan bahwa langkahnya dilakukan demi melindungi generasi muda dari bahaya narkotika di lingkungan pendidikan keagamaan.*

(d/ad)

BEIJING – Gedung Putih menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk menjamin kelancaran arus energi global.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan keduanya di Beijing yang disebut berlangsung dalam suasana "baik".

Baca Juga:

• Menkomdigi Ungkap Fakta Mengejutkan: Hampir 200 Ribu Anak Indonesia Terpapar Judol, 80 Ribu di Bawah Usia 10 Tahun

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pengiriman minyak dan gas dunia.

Kawasan tersebut kembali menjadi sorotan setelah ketegangan militer meningkat antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada akhir Februari lalu.

Teheran sebelumnya dilaporkan sempat mengganggu aktivitas pelayaran di kawasan selat tersebut di tengah konflik.

Amerika Serikat kemudian merespons dengan memperketat blokade laut terhadap sejumlah pelabuhan Iran, meski gencatan senjata rapuh telah diberlakukan sejak awal April.

Di sisi lain, China sangat bergantung pada jalur tersebut.

Menurut data perusahaan analis maritim Kpler, lebih dari separuh impor minyak mentah China melalui jalur laut berasal dari Timur Tengah dan melintasi Selat Hormuz.

Gedung Putih juga menyebut Xi Jinping menyatakan ketertarikan untuk meningkatkan pembelian minyak dari Amerika Serikat guna mengurangi ketergantungan pada jalur tersebut.

Namun, pernyataan resmi pemerintah China tidak menyebut adanya komitmen tersebut.

Kementerian Luar Negeri China hanya menyampaikan bahwa kedua pemimpin membahas berbagai isu global, termasuk konflik Timur Tengah, perang Ukraina, dan situasi Semenanjung Korea.

"Pertemuan membahas isu-isu internasional dan regional utama," demikian pernyataan Beijing.

Pertemuan di Aula Besar Rakyat itu menjadi kunjungan kenegaraan pertama Presiden AS ke China dalam satu dekade terakhir.

Trump disambut dengan upacara resmi dan karpet merah sebelum melakukan pertemuan bilateral.

Gedung Putih menyebut pembicaraan juga mencakup upaya peningkatan kerja sama ekonomi, meski tidak merinci hasil konkret.

Isu sensitif seperti Taiwan juga tidak disinggung dalam pernyataan resmi Washington, sementara media pemerintah China sebelumnya menyebut Xi telah memperingatkan potensi konflik jika isu tersebut tidak ditangani dengan hati-hati.*

(d/ad)

JAKARTA – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

TAUD menilai proses hukum dalam perkara tersebut sarat dugaan intimidasi, tidak berpihak pada korban, dan berpotensi menjadi "sandiwara peradilan".

Baca Juga:

• Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Nobar Film Pesta Babi: Biarkan Publik Menonton dan Menilai

Salah satu yang disorot adalah sikap majelis hakim yang disebut mendesak kehadiran korban di persidangan, disertai ancaman upaya paksa hingga pemidanaan.

Selain itu, TAUD juga menyoroti kunjungan aparat Oditur Militer ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk menemui korban saat masih dalam masa pemulihan.

"Situasi tersebut menegaskan persoalan mendasar dalam sistem peradilan militer, yakni tidak adanya jaminan independensi dan imparsialitas ketika institusi militer mengadili anggotanya sendiri," kata Afif dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).

TAUD menilai rangkaian proses persidangan justru mengarah pada tekanan psikologis terhadap korban dan berpotensi memperkuat praktik reviktimisasi.

Menurut mereka, korban kekerasan tidak seharusnya diposisikan sebagai objek pembuktian yang harus "mempertontonkan penderitaan" di ruang sidang.

Alih-alih menjadi ruang pencarian kebenaran, persidangan disebut justru bergeser menjadi arena pengujian terhadap korban, bukan pada substansi kekerasan yang dilakukan para pelaku.

"Korban ditempatkan sebagai pihak yang harus meyakinkan institusi yang memiliki relasi kuasa dan kepentingan internal," ujar Afif.

TAUD juga menyoroti dugaan ketidakseimbangan proses pembuktian, termasuk tidak dihadirkannya ahli yang dinilai kompeten untuk menguji barang bukti serta belum terungkapnya sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Menurut TAUD, kondisi ini menunjukkan lemahnya prinsip due process of law dalam peradilan militer, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat aktif dan korban dari kalangan sipil maupun aktivis HAM.

Sementara itu, Airlangga Julio dari AMAR Law Firm & Public Interest Law Office menilai proses persidangan masih dipengaruhi kultur "jiwa korsa" yang membuat institusi peradilan militer sulit sepenuhnya objektif.

"Pengadilan militer masih terjebak pada solidaritas internal yang menempatkan perlindungan institusi di atas keadilan korban," katanya.

TAUD mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada perlindungan korban, serta mengevaluasi kembali mekanisme peradilan militer dalam perkara kekerasan berat yang melibatkan aparat negara.*

(tt/ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun instruksi pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang belakangan memicu polemik di sejumlah daerah.

Pernyataan itu disampaikan Yusril merespons pembubaran dan pelarangan pemutaran film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono di beberapa kampus dan wilayah.

Baca Juga:

• 26 WNI Ditangkap di Malaysia, Diduga Gunakan Identitas Palsu Demi Bekerja

Menurut Yusril, pola kejadian di berbagai daerah menunjukkan tidak ada instruksi terpusat dari pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk menghentikan pemutaran film tersebut.

"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," ujarnya.

Film dokumenter tersebut diketahui mengangkat kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai berdampak terhadap lingkungan hidup, hak ulayat masyarakat adat, serta kelestarian alam.

Yusril menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Namun ia mengakui judul film tersebut cukup provokatif dan berpotensi memancing beragam tafsir publik.

"Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial," katanya.

Ia meminta masyarakat tidak bereaksi hanya berdasarkan judul film semata, melainkan menonton secara utuh sebelum memberikan penilaian.

"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," ujar Yusril.

Yusril juga menegaskan proyek pembangunan di Papua Selatan bukan bentuk kolonialisme modern seperti narasi yang dibangun dalam film tersebut.

Menurut dia, proyek pembukaan lahan telah dimulai sejak era pemerintahan Joko Widodo pada 2022 dan kini dilanjutkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.

"Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Indonesia bukan pemerintah kolonial seperti masa lalu," katanya.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan apabila ditemukan persoalan yang merugikan masyarakat.

Ia juga meminta para pembuat film memberikan penjelasan lebih terbuka terkait makna judul Pesta Babi yang dinilai sensitif di tengah masyarakat.

"Kalau pemerintah dituntut terbuka, maka pembuat karya seni juga harus bersedia menjelaskan maksud dari karya mereka kepada publik," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Yusril menegaskan pemerintah tetap menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia, namun kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab moral.

"Ini negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi. Namun tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral," kata Yusril.*

(in/ad)

JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI).

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026, jaksa Roy Riady menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dalam proyek digitalisasi pendidikan tersebut.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Aliran Uang Miliaran ke Pejabat Kemnaker dalam Kasus Sertifikat K3

"Terdakwa menggunakan otoritasnya untuk menciptakan sistem yang tidak transparan. Alih-alih memperkuat birokrasi yang ada, terdakwa justru membangun mekanisme pengambilan keputusan di luar jalur formal," ujar jaksa dalam persidangan.

Jaksa menilai terdapat konflik kepentingan terstruktur dalam proyek pengadaan Chromebook.

Menurut jaksa, terdakwa diduga membentuk organisasi bayangan di luar struktur resmi kementerian untuk mengarahkan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu.

Persidangan juga mengungkap dugaan ketidakwajaran peningkatan harta kekayaan terdakwa yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan resminya sebagai pejabat negara.

Jaksa menyoroti adanya investasi Google sebesar 786 juta dolar AS atau sekitar Rp11 triliun yang disebut hanya dicatat sebesar Rp60 miliar dalam administrasi.

"Ada skema untuk menyamarkan nilai sebenarnya guna menghindari pajak dan menutupi konflik kepentingan," kata jaksa.

Selain pidana penjara selama 18 tahun, jaksa juga menuntut denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.

Tak hanya itu, Nadiem Makarim juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun.

Nilai tersebut terdiri dari kerugian negara senilai Rp809,59 miliar dan tambahan Rp4,87 triliun yang disebut jaksa sebagai harta yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah.

Jika uang pengganti tidak dibayar, terdakwa terancam hukuman tambahan sembilan tahun penjara.

Jaksa juga menyoroti kesaksian tiga ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Nadiem Makarim, yakni Romli Atmasasmita, I Gede Pantja Astawa, dan Ina Liem.

Khusus terhadap Romli Atmasasmita, jaksa menilai terdapat konflik kepentingan karena hubungan keluarga dengan anggota tim penasihat hukum terdakwa.

Sementara terhadap Ina Liem, jaksa menyebut keterangannya tidak relevan dan tidak menunjukkan kapasitas ilmiah yang kuat dalam perkara tersebut.

Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut program digitalisasi pendidikan nasional yang semestinya bertujuan memperluas akses belajar siswa di Indonesia.*

(sn/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah kepada pegawai dan pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam proses pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sepanjang 2019 hingga 2025.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, mengatakan dana tersebut diduga berasal dari tiga perusahaan swasta, yakni PT Kiat Global Batam Sukses, PT Tachi Trainindo, dan PT Sarana Inspirasi Maju Bersaudara.

Baca Juga:

• Hakim Beri Izin Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah, Ini Syarat Ketatnya

Para saksi yang diperiksa antara lain Direktur PT Kiat Global Batam Sukses Nova Yanti, Direktur PT Tachi Trainindo Muhammad Aliuddin Arief, Direktur PT Sarana Inspirasi Maju Bersaudara Maria Agnesia Simanjuntak, Direktur Utama PT Kiat Global Batam Sukses Eko Budianto, serta Komisaris PT Tachi Trainindo Hani Fulianda.

"Penyidik berhasil mengungkap dari tiga perusahaan tersebut telah memberikan uang kepada oknum pegawai atau pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan dengan nilai miliaran rupiah dalam kurun waktu 2019 sampai 2025," kata Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.

Menurut dia, penyidik juga mendalami dugaan praktik korupsi dalam pembinaan, pelatihan, hingga penerbitan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi menduga terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun pihak lain secara melawan hukum.

Pemberian uang diduga dilakukan secara tunai maupun melalui transfer ke rekening tertentu yang telah ditentukan oleh pihak terkait.

Dalam perkara ini, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel bersama Irvian Bobby Mahendro didakwa melakukan pemerasan sebesar Rp6,5 miliar bersama sembilan terdakwa lainnya.

Selain dugaan pemerasan, Immanuel Ebenezer juga disebut menerima keuntungan senilai Rp70 juta serta gratifikasi sebesar Rp3,3 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler.

Para terdakwa dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan praktik korupsi di sektor pelayanan publik yang semestinya berorientasi pada keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia.*

(bs/ad)

JAKARTA — Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Alam, Kamis, 14 Mei 2026.

Mereka diduga menggunakan MyKad palsu atau kartu identitas milik orang lain untuk bekerja di perusahaan pakaian setempat.

Baca Juga:

• Hakim Beri Izin Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah, Ini Syarat Ketatnya

Penangkapan dilakukan dalam Operasi Pandan yang menyasar dua lokasi perusahaan pakaian di Jalan U1/20, Glenmarie.

Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa total 134 orang di kantor dan gudang perusahaan.

"Dari jumlah tersebut, 108 orang merupakan warga negara Malaysia, sementara 26 lainnya adalah warga negara asing asal Indonesia yang ditemukan menggunakan kartu identitas palsu untuk bekerja di perusahaan tersebut," ujar Mazhad seperti dikutip media The Star.

Menurut dia, seluruh WNI yang ditahan langsung dibawa ke kantor NRD di Putrajaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Mereka dijerat dengan Peraturan 25(1)(e) Peraturan Pendaftaran Nasional 1990.

Jika terbukti bersalah, para pelanggar terancam hukuman penjara hingga tiga tahun, denda maksimal RM20 ribu atau setara sekitar Rp89 juta, atau keduanya sekaligus.

Hasil penyelidikan awal menunjukkan perusahaan tempat mereka bekerja membayar upah harian sekitar RM70 atau setara Rp312 ribu.

Pembayaran dilakukan secara tunai maupun transfer bank.

Petugas menemukan dugaan pemalsuan identitas setelah melakukan pemeriksaan fisik terhadap MyKad menggunakan perangkat Mobile Terminal Unit (MTU) dan verifikasi biometrik sidik jari.

Meski kartu identitas tersebut tampak asli secara fisik, data pemilik tidak terdaftar dalam sistem resmi pemerintah Malaysia.

"Penggunaan perangkat MTU sangat efektif karena mampu mendeteksi informasi tidak valid melalui pencocokan biometrik secara cepat dan akurat," kata Mazhad.

Ia menambahkan, sebagian pekerja mengaku membeli dokumen ilegal tersebut dari pihak tertentu.

Sementara sebagian lainnya hanya meminjam kartu identitas dari pihak ketiga agar bisa bekerja.

Otoritas kini memburu pemasok dokumen palsu tersebut.

Selain proses hukum terhadap para pekerja, pemerintah Malaysia juga akan menelusuri kemungkinan pelanggaran ketenagakerjaan dan imigrasi oleh perusahaan terkait.

Tindakan lanjutan akan melibatkan Departemen Tenaga Kerja serta Departemen Imigrasi Malaysia.

Operasi yang dimulai pukul 10.30 waktu setempat itu melibatkan 59 personel gabungan dari NRD Putrajaya, Selangor, Melaka, serta aparat ketenagakerjaan dan imigrasi.

Kasus ini kembali menyoroti persoalan pekerja migran ilegal asal Indonesia di Malaysia, termasuk praktik penggunaan identitas palsu demi memperoleh pekerjaan di sektor informal maupun manufaktur.*

(tb/ad)

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dari tahanan negara menjadi tahanan rumah.

Keputusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, 11 Mei 2026.

Baca Juga:

• Menkomdigi Ungkap Fakta Mengejutkan: Hampir 200 Ribu Anak Indonesia Terpapar Judol, 80 Ribu di Bawah Usia 10 Tahun

Dalam putusannya, hakim mewajibkan Nadiem tetap berada di rumahnya di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan selama 24 jam penuh setiap hari.

Ia juga dilarang meninggalkan rumah untuk alasan apa pun, kecuali menghadiri persidangan, menjalani operasi medis, atau kontrol kesehatan yang telah mendapat izin tertulis dari majelis hakim.

Majelis hakim juga mewajibkan Nadiem bersedia dipasangi alat pemantau elektronik berupa gelang GPS di tubuhnya.

Terdakwa dilarang melepas, merusak, atau memanipulasi perangkat tersebut.

Selain itu, Nadiem diwajibkan melapor langsung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis.

Hakim juga memerintahkan Nadiem menyerahkan seluruh dokumen perjalanan, termasuk paspor Indonesia maupun paspor asing apabila dimiliki.

Dilarang Hubungi Saksi dan Media

Dalam ketetapan itu, Nadiem juga dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Larangan itu mencakup komunikasi langsung maupun melalui telepon, pesan singkat, surat elektronik, hingga media sosial.

Majelis hakim juga melarang Nadiem memberikan pernyataan kepada media tanpa izin tertulis dari pengadilan.

Selain itu, ia hanya diperbolehkan menerima tamu dari keluarga inti, kuasa hukum, serta tenaga medis yang merawatnya.

Hakim menegaskan status tahanan rumah dapat dicabut sewaktu-waktu jika Nadiem melanggar salah satu syarat tersebut.

"Jika terdakwa melanggar satu saja syarat penahanan rumah, statusnya akan dikembalikan menjadi tahanan rutan negara," kata hakim.

Dituntut 18 Tahun Penjara

Dalam sidang terpisah pada Rabu, 13 Mei 2026, jaksa menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara.

Jaksa juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp 5,6 triliun terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

Usai sidang, Nadiem terlihat mengenakan gelang detektor GPS di pergelangan kakinya.

Ia mengaku tidak bisa keluar rumah kecuali untuk sidang atau keperluan medis.

Sementara itu, kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, menyebut kliennya telah menjalani operasi dan membutuhkan waktu pemulihan sekitar tiga hingga empat pekan.*

(kp/ad)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah daerah.

Menurut Azis, kritik terhadap pembangunan di Papua merupakan hal yang sah dalam sistem demokrasi.

Baca Juga:

• Eks Menteri Ginandjar Ungkap Alasan Soeharto Lengser: Tak Bisa Melawan Arus Sejarah

"Kita harus jujur mengatakan, kritik terhadap pembangunan Papua adalah sesuatu yang sah. Demokrasi memang memerlukan suara-suara yang mengingatkan negara agar tidak kehilangan nurani," kata Azis dalam keterangannya, Kamis, 14 Mei 2026.

Meski demikian, Azis mengingatkan bahwa kritik yang terus menerus disampaikan tanpa keberimbangan berpotensi membentuk persepsi sepihak di masyarakat.

"Penggiringan persepsi yang terus dipelihara dapat berubah menjadi propaganda sosial yang memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap negaranya sendiri," ujarnya.

Azis menilai film dokumenter tersebut lahir dari ruang advokasi sosial yang memang memiliki sudut pandang moral dan politik tertentu.

Menurut dia, film itu bukan karya jurnalistik netral yang menjaga jarak terhadap seluruh pihak, melainkan karya yang secara terbuka memilih perspektif tertentu terkait pembangunan di Papua Selatan.

Ia menilai film tersebut membangun narasi emosional kuat mengenai hilangnya hutan, perubahan tanah adat, hingga masyarakat yang merasa tersingkir akibat pembangunan.

Namun, Azis menegaskan realitas di Papua jauh lebih kompleks dibanding narasi hitam-putih yang menempatkan negara semata sebagai pihak yang merampas hak masyarakat adat.

"Papua bukan ruang hitam putih. Ada masyarakat adat yang kritis terhadap pembangunan, tapi ada juga masyarakat Papua yang berharap anak-anak mereka keluar dari kemiskinan," katanya.

Azis juga menyoroti pola distribusi film yang lebih banyak diputar melalui jaringan komunitas, forum aktivisme, kampus, hingga diskusi terbatas dibanding jalur komersial umum.

Menurut dia, pola tersebut perlu dicermati karena dapat membentuk persepsi kolektif secara perlahan.

"Papua membutuhkan jalan keluar, bukan sekadar kemarahan," ujar Azis.

Ia menilai persoalan utama pembangunan Papua selama ini bukan semata pembangunan yang terlalu masif, melainkan kurangnya keterhubungan pemerintah dengan masyarakat lokal.

"Papua tidak boleh diperlakukan hanya sebagai hamparan sumber daya nasional, tetapi harus dilihat sebagai ruang hidup manusia dengan sejarah dan identitas budaya," katanya.

Sebelumnya, pelarangan pemutaran film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Universitas Mataram dan Universitas Islam Negeri Mataram.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR akan menindaklanjuti polemik tersebut dengan meminta penjelasan dari pihak terkait.

"Memang judul dan isi film tersebut sensitif. Kami akan tindak lanjuti di DPR," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pelarangan pemutaran film karya Dandhy Dwi Laksono itu menjadi sorotan publik karena dinilai menyangkut kebebasan berekspresi dan ruang diskusi di kampus.*

(km/ad)

SURABAYA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi persoalan gizi seperti stunting dan busung lapar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul di masa depan.

Pernyataan itu disampaikan Pigai saat meninjau korban keracunan massal program MBG yang dirawat di RSIA IBI Surabaya, Rabu, 13 Mei 2026.

Baca Juga:

• MTQ ke-19 Kabupaten Batu Bara Resmi Digelar, Ustadz UMAZD Dorong Peserta KTIQ Tembus Nasional hingga Internasional

Para korban mengalami gejala seperti pusing, mual, muntah, dan diare. Sebagian besar sempat dirawat di Puskesmas Tembok Dukuh sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"MBG itu tidak hanya sekadar mengurangi patologi sosial seperti stunting dan busung lapar, tapi juga menyiapkan SDM unggul," kata Pigai.

Menurut dia, anak-anak yang sehat dan mendapatkan asupan gizi cukup akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara akademik dan intelektual.

"Kalau anak sehat, kenyang, maka sudah pasti pintar. Maka sudah pasti anak yang cerdas di masa yang akan datang," ujarnya.

Pigai menilai persoalan utama dalam kasus keracunan massal ini terletak pada pengelolaan dapur yang dinilai tidak profesional.

Ia mengatakan tujuan program MBG sudah baik, namun pelaksanaannya harus dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Masalahnya dapur kadang-kadang tidak profesional. Kurang cermat, kurang disiplin," kata dia.

Pemerintah, kata Pigai, akan menghentikan operasional dapur SPPG yang terbukti bermasalah.

Dapur penyedia makanan bagi 13 sekolah di kawasan tersebut disebut akan dihentikan sementara dan pengelolanya berpotensi masuk daftar hitam.

"Yang harus di-blacklist adalah pengelolanya," ujarnya.

Pigai juga menilai satu dapur sebaiknya tidak melayani terlalu banyak sekolah sekaligus.

Menurut dia, satu dapur idealnya hanya menangani maksimal lima sekolah agar pengawasan kualitas makanan lebih optimal.

Saat ini, operasional dapur SPPG Tembok Dukuh dihentikan sementara sambil menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.*

(km/ad)

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI dan Polri) dalam program swasembada pangan nasional.

Menurut Amran, keterlibatan aparat diperlukan untuk mencegah potensi persoalan hingga dugaan praktik yang merugikan petani dan peternak lokal.

Baca Juga:

• LPEM UI Kritik Angka Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen, Sebut Ada Indikasi “Halusinasi Statistik”

Amran mencontohkan persoalan yang pernah dialami peternak susu lokal yang terpaksa membuang hasil produksi mereka karena kalah bersaing dengan susu impor.

"Kenapa susu dibuang? Karena lebih murah susu dari New Zealand, lebih murah dari Amerika," kata Amran.

Menurut dia, produk impor memiliki keunggulan dari sisi teknologi produksi dan suplai dalam jumlah besar sehingga peternak lokal kesulitan bersaing di pasar domestik.

Amran mengatakan pemerintah kemudian memanggil pelaku industri susu karena dinilai belum memiliki kewajiban menyerap hasil produksi peternak lokal.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memicu keresahan sosial jika dibiarkan berlarut-larut.

"Kenapa TNI terlibat? Kenapa Polri terlibat? Karena kita mencegah kejahatan di hulu," ujarnya.

Amran menilai sektor pertanian memiliki peran strategis terhadap stabilitas ekonomi nasional karena berkaitan langsung dengan kehidupan jutaan masyarakat.

Karena itu, pemerintah berupaya memastikan hasil produksi petani dan peternak lokal terserap maksimal sebelum membuka ruang impor.

"Kami tidak akan keluarkan rekomendasi impor sebelum susu peternak diserap," katanya.

Kebijakan serupa juga diterapkan terhadap komoditas kedelai.

Menurut Amran, target swasembada kedelai sulit tercapai tanpa keterlibatan Perum Bulog dan koperasi dalam menyerap hasil panen petani.

"Kedelai tidak mungkin swasembada kalau Bulog dan koperasi tidak menyerap hasil petani," ujar dia.

Kegiatan panen raya tersebut turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.*

(km/ad)

MEDAN – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online (judol).

Dari jumlah tersebut, sekitar 80 ribu anak diketahui berusia di bawah 10 tahun.

Baca Juga:

• LPEM UI Kritik Angka Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen, Sebut Ada Indikasi “Halusinasi Statistik”

Meutya menyebut angka tersebut menjadi peringatan serius bagi masa depan generasi muda Indonesia di tengah maraknya praktik judi daring yang semakin mudah diakses melalui platform digital.

"Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang," kata Meutya.

Menurut dia, upaya memberantas judi online tidak cukup hanya dengan menutup akses situs atau melakukan pemblokiran konten.

Pemerintah, kata dia, juga perlu memperkuat literasi digital masyarakat agar warga memahami risiko besar dari praktik perjudian daring.

"Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang paling penting adalah menjangkau masyarakat dengan fakta-fakta ini agar kesadaran tumbuh dari keluarga dan komunitas," ujarnya.

Meutya juga menyoroti dampak sosial judol yang dinilai semakin luas, terutama terhadap perempuan dan anak.

Ia mengatakan banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi hingga konflik rumah tangga akibat salah satu anggota keluarga terjerat judi daring.

"Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal kehancuran masa depan anak dan ketenangan keluarga," kata dia.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, lanjut Meutya, terus melakukan pemblokiran terhadap situs judol.

Namun, ia menilai langkah tersebut harus diiringi penegakan hukum yang lebih kuat terhadap para pelaku.

Menurut dia, pemerintah membutuhkan dukungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, sektor perbankan, hingga platform digital.

Meutya juga menyinggung maraknya promosi judol di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube.

Pemerintah telah meminta platform-platform tersebut untuk lebih aktif menurunkan konten yang berkaitan dengan judol.

"Judi online dilarang di Indonesia. Semua pihak harus memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang sama," ujarnya.

Meutya juga mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, serta keluarga untuk ikut berperan aktif mencegah penyebaran judi online.

"Lindungi anak-anak kita dari bahaya judol sejak dini," kata dia.*

(km/ad)

DENPASAR – Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali.

Mereka diduga dipersiapkan untuk menjadi operator penipuan daring atau scam berskala internasional.

Baca Juga:

• 5 Dokter Laporkan Menkes Budi Gunadi Sadikin ke Polda Metro Jaya, Pelapor Serahkan 10 Bukti

Selain itu, polisi turut mengamankan empat warga negara Indonesia.

"Setelah kami hitung kurang lebih ada 30 orang di dalam lokasi tersebut ditambah beberapa karyawan di sana," kata Adhi di Denpasar, Kamis, 14 Mei 2026.

Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dugaan penculikan dan penyekapan WNA di sebuah guest house di Jalan Bypass Ngurah Rai, Gang Karang Sari, Kedonganan, Kuta.

Informasi awal diterima dari Kedutaan Besar Filipina di Jakarta yang melaporkan adanya warga Filipina diduga disekap untuk dipekerjakan sebagai operator scam.

Namun setelah penyelidikan dilakukan, polisi menyimpulkan para WNA tersebut bukan korban penyekapan biasa.

Mereka justru diduga menjadi bagian dari jaringan persiapan kejahatan penipuan daring lintas negara.

"Motif besar mereka diduga akan melakukan kejahatan scamming dalam skala internasional," ujar Adhi.

Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti komputer, keyboard, telepon seluler, iPad, perangkat komunikasi, layanan internet Starlink, atribut Federal Bureau of Investigation, hingga dokumen berisi skenario latihan penipuan.

Menurut polisi, kelompok tersebut masih berada dalam tahap persiapan sebelum menjalankan aksinya.

Dalam dokumen yang ditemukan, terdapat berbagai skenario kejahatan yang digunakan untuk menipu calon korban.

"Sudah ada latihan dan script skenario, termasuk narasi tentang persenjataan, narkotika, dan bentuk kejahatan lainnya," kata Adhi.

Saat ini polisi masih memburu pihak yang diduga menjadi dalang jaringan scam internasional tersebut.*

(km/ad)

MEDAN – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang diperkirakan melanda wilayah pesisir Kota Medan selama sepekan ke depan.

Banjir pesisir dengan ketinggian antara 2,3 hingga 2,7 meter diprediksi terjadi mulai 14 hingga 20 Mei 2026 di tiga kecamatan, yakni Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan.

Baca Juga:

• Terjadi Lagi! Kecelakaan di Tol Medan-Tebing Tinggi, 1 Penumpang Meninggal dan 3 Luka-luka

Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Belawan, Nur Auliakhansa, mengatakan potensi banjir rob dipicu tingginya pasang air laut yang terjadi bersamaan dengan sejumlah faktor cuaca dan fenomena alam lainnya.

"Peringatan dini banjir pesisir di tiga kecamatan Kota Medan berlaku sejak 14 hingga 20 Mei 2026. Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan siaga," kata Nur, Kamis, 14 Mei 2026.

Menurut dia, pasang tertinggi diperkirakan mencapai 2,7 meter dan berpotensi terjadi setiap hari pada pukul 11.00 hingga 16.00 WIB.

Sementara itu, ketinggian banjir rob terendah diprediksi berada di level 2,3 meter, yang dihitung dari titik surut terendah air laut.

Nur menjelaskan kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan pesisir, termasuk aktivitas transportasi laut.

"Potensi gangguan dapat terjadi pada proses bongkar muat di pelabuhan maupun aktivitas harian warga yang tinggal di kawasan pesisir," ujarnya.

BMKG Wilayah I Medan mengimbau warga pesisir untuk terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi pasang air laut guna mengantisipasi risiko yang lebih besar.*

(tm/ad)

JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilaporkan lima dokter ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar akademik yang dinilai tidak sesuai dengan riwayat pendidikannya.

Laporan tersebut diajukan melalui kuasa hukum Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis pada Senin, 11 Mei 2026.

Baca Juga:

• Prabowo: Daripada Dimakan Koruptor, Uang Sitaan Rp10,2 Triliun Lebih Baik Buat Perbaiki Sekolah dan Puskesmas

"Para dokter sepakat melaporkan Menteri Kesehatan karena ini bukan soal ijazah palsu, tetapi soal penggunaan gelar," kata OC Kaligis, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut dia, laporan tersebut mengacu pada Pasal 272 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pihak pelapor juga menyerahkan sekitar 10 barang bukti kepada penyidik.

Sebelum membawa persoalan itu ke ranah hukum, para pelapor mengaku telah melayangkan somasi kepada pihak Kementerian Kesehatan.

Namun, somasi tersebut disebut tidak mendapat respons.

"Sudah kami beri somasi, tetapi tidak ada jawaban," ujar OC Kaligis.

Salah satu pelapor, dr. Nurdadi Saleh, menilai gelar akademik yang digunakan Budi Gunadi sebagai Insinyur (Ir) tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya di Institut Teknologi Bandung.

Menurut dia, lulusan jurusan Fisika Nuklir pada periode tersebut seharusnya menggunakan gelar Doktorandus (Drs), bukan Insinyur.

"Berdasarkan data yang kami miliki, seharusnya beliau bergelar Doktorandus," kata Nurdadi.

Ia menyebut dugaan penggunaan gelar Insinyur muncul dalam sejumlah dokumen resmi, termasuk buku saku Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang ditandatangani Menteri Kesehatan.

Selain itu, pelapor juga menyoroti penggunaan gelar serupa dalam dokumen rapat dengar pendapat dengan DPR.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan bahwa laporan tersebut telah diterima polisi.

Menurut dia, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap laporan dan barang bukti yang diserahkan pelapor.

Barang bukti tersebut antara lain berupa buku Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, laporan kinerja Kementerian Kesehatan, serta tangkapan layar dari situs resmi Institut Teknologi Bandung.

Hingga kini, pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut.*

(tm/ad)

JAKARTA – Klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 menuai kritik dari kalangan akademisi Universitas Indonesia.

Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian nasional.

Baca Juga:

• RI Akan Ekspor Pupuk ke Australia di Tengah Gejolak Global, Mentan Sebut Stok Nasional Surplus

Dalam laporan tersebut, Guru Besar LPEM FEB UI Mohamad Ikhsan bersama peneliti Teuku Muhammad Riefky Hasan menyoroti adanya ketidaksesuaian data antar sektor ekonomi.

Mereka menilai pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,04 persen dinilai tidak selaras dengan kontraksi sektor listrik, gas, dan air yang justru tercatat minus 0,99 persen.

Menurut mereka, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena industri manufaktur sangat bergantung pada pasokan energi untuk menopang aktivitas produksi.

"Data sektoral yang muncul memperlihatkan adanya inkonsistensi internal yang perlu dikaji lebih dalam," demikian isi laporan tersebut.

LPEM FEB UI kemudian melakukan simulasi ulang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun ini.

Hasil estimasi mereka menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya berada di kisaran 4,6 hingga 4,9 persen, lebih rendah dibanding angka resmi pemerintah sebesar 5,61 persen.

Selisih hampir satu persen itu dinilai signifikan karena dapat memengaruhi persepsi investor, pelaku pasar, hingga arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.

LPEM menilai transparansi metodologi statistik menjadi hal penting agar data ekonomi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan.

Angka tersebut lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang berada di level 5,39 persen dan melampaui proyeksi sejumlah lembaga ekonomi.

Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi ditopang konsumsi rumah tangga selama Ramadan dan Idulfitri, peningkatan aktivitas perdagangan, perhotelan, restoran, hingga pertumbuhan transaksi e-commerce.

Namun kritik dari LPEM FEB Universitas Indonesia memunculkan perdebatan baru mengenai validitas data statistik nasional di tengah tekanan ekonomi global, pelemahan daya beli masyarakat, dan ketidakpastian investasi.*

(ad)