JAKARTA – Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya masih mendalami dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel.

Penyidikan tersebut dilakukan setelah polisi menggelar rangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta dan Bogor.

Baca Juga:

• Tak Berhenti di 12 Lokasi! Polisi Akan Geledah Titik Baru dalam Kasus Korupsi PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan proses penyidikan masih berjalan dan tim penyidik masih melakukan pendalaman secara teknis maupun materi perkara.

"Nanti dalam proses, ini kan masih secara teknis dan materi masih berlangsung, tim masih terus bergerak. Nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan untuk waktu kapan akan dilakukan pemanggilan, termasuk perkembangan dari perkara yang sedang ditangani," kata Budi dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (10/7/2026).

Budi juga memastikan pihaknya akan segera menyampaikan perkembangan terkait penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Namun, ia belum mengungkap waktu pasti pengumuman tersebut.

"Bukan malam ini tetapi akan dalam waktu dekat kami akan menyampaikan terkait tentang tersangka dalam perkara yang ditangani oleh join investigasi, oleh Kortas dan Polda Metro Jaya," ujarnya.

Menurut Budi, pemberantasan korupsi merupakan bagian dari program prioritas pemerintah.

Ia memastikan seluruh kementerian dan lembaga akan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat.

"Kami yakin dan percaya bahwa seluruh kementerian dan lembaga pasti akan mendukung untuk pemberantasan korupsi. Apalagi itu sudah menjadi program prioritas Bapak Presiden. Kami jamin dan itu bersama-sama sinergi dan kolaborasi dalam menuntaskan perkara-perkara korupsi," jelasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama Kortastipidkor Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi pada Rabu (8/7/2026).

Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat, di antaranya sebuah money changer dan kafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Dari penggeledahan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa emas batangan dan mata uang asing dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Kakortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto sebelumnya mengatakan penyidikan tiga perkara tersebut dilakukan melalui skema joint investigation bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Kasus yang didalami meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara yang disebut berkaitan dengan gangguan listrik atau blackout, dugaan korupsi ASABRI, serta perkara penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.

Dalam penggeledahan terbaru di sebuah ruko kawasan Cipete, penyidik terlihat membawa sejumlah barang bukti, mulai dari koper besar, tas, hingga perangkat komputer.

Sementara itu, Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah angkat bicara mengenai temuan uang dalam penggeledahan di kafe de'Clan Cipete dan rumah pribadi di kawasan Sentul, Bogor.

Febrie menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan bisnis yang ramai diberitakan di media sosial.

"Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut makanya kita tunggu bagaimana nanti hasil penyidikannya dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete," kata Febrie.

Ia juga membenarkan bahwa rumah di kawasan Sentul yang digeledah penyidik merupakan rumah pribadinya.

"Yang kedua, tentang rumah Sentul, itu memang rumah pribadi Jampidsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana kepemilikan sejak awal," ujarnya.

Terkait temuan uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat, hingga dolar Singapura di rumah tersebut, Febrie mengatakan aset itu memiliki pemilik dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Yang kedua, ini agar jelas untuk masyarakat dan teman-teman semua, bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ada bangunannya, bisa nanti dicek," katanya.

Febrie menegaskan penjelasan mengenai aset tersebut akan disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui konferensi pers.

"(Terkait rumah di Sentul) Juga ada beberapa bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah seusai prosedur hukum," ujarnya.* (d/ad)

JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel terus berkembang.

Setelah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta dan Bogor, Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri memastikan akan melakukan penggeledahan di sejumlah titik lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Baca Juga:

• Fantastis! Ini Rincian Barang Bukti yang Disita Polisi dari Kasus Dugaan Korupsi PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel

"Kami mohon waktu kepada teman-teman sekalian. Proses penyidikan ini terus berjalan dan ini secara dinamis," kata Budi saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Selain melakukan penggeledahan lanjutan, penyidik juga akan memanggil saksi-saksi tambahan guna memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.

Menurut Budi, setiap perkembangan penyidikan akan disampaikan kepada masyarakat setelah proses berjalan.

"Dalam proses nanti akan ada saksi-saksi lain, termasuk tempat-tempat titik yang akan dilakukan penggeledahan pasti akan kami informasikan," ujarnya.

Sebelumnya, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menggeledah sejumlah lokasi pada Rabu (8/7/2026).

Lokasi yang digeledah antara lain sebuah money changer di kawasan Cipete, Cafe de'Clan Signature, sebuah rumah di Sentul, Bogor, hingga ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti berupa emas batangan, uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing, perangkat elektronik, dokumen, koper, tas, hingga monitor komputer yang diduga berkaitan dengan penyidikan.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto sebelumnya menjelaskan bahwa penyidikan dilakukan melalui skema joint investigation antara Kortastipidkor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Perkara yang sedang diusut meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang diduga berkaitan dengan peristiwa pemadaman listrik (blackout) di Sumatra, dugaan korupsi PT ASABRI, serta dugaan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel.

Penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam ketiga perkara tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pengungkapan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

"Ini merupakan atensi Bapak Presiden. Dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan," kata Budi.

Ia menambahkan bahwa penyidikan dilakukan secara menyeluruh terhadap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk suap, gratifikasi, dan pencucian uang.

"Dari Kortastipidkor bersama Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi meliputi suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan rangkaian penggeledahan, termasuk di lokasi sekarang di Cafe de'Clan dan Coin Money Changer. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel," ujarnya.

Hingga kini, penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut.

Polisi juga memastikan perkembangan penyidikan, termasuk hasil pemeriksaan saksi maupun penggeledahan lanjutan, akan diumumkan kepada publik setelah proses berjalan.* (d/ad)

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia mengungkap hasil penggeledahan di 12 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi batu bara PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel.

Dari operasi tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti bernilai fantastis, mulai dari 74 kilogram emas batangan, uang tunai dalam berbagai mata uang asing, hingga uang rupiah bernilai miliaran rupiah.

Baca Juga:

• Polri Segera Umumkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara, ASABRI, dan Krakatau Steel

"Pada kesempatan ini sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP," kata Budi Hermanto.

Menurutnya, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di Jakarta dan Bogor sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian penyidik adalah sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Dari lokasi tersebut, polisi menyita:

- 74 kilogram emas batangan
- USD 4.767.300
- SGD 14.083.800
- Rp100 juta
- Dua bingkai foto keluarga

Barang bukti tersebut kini menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk mengungkap aliran dana dalam perkara yang sedang ditangani.

Selain rumah di Sentul, penyidik juga menggeledah sebuah money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Dari lokasi itu diamankan uang tunai dalam berbagai mata uang, di antaranya:

- Rp4.462.365.000
- USD 84.356
- SAR 17.595
- SGD 83.394
- THB 33.100
- TRY 4.020
- CNY 1.223
- JPY 152.000
- RM 212
- INR 1.600
- AED 640
- KRW 61.000
- GBP 40
- BND 10
- VND 150
- NZD 100
Penggeledahan di Cafe de'Clan dan Rumah Cilandak

Penggeledahan juga dilakukan di Cafe de'Clan, Cipete.

Dari lokasi tersebut penyidik menyita:

- SGD 3.130.000
- USD 889.965
- Rp259.159.000

Sementara dari sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, polisi mengamankan:

- Rp520 juta
- USD133 ribu

Seluruh barang bukti tersebut saat ini masih didalami untuk mengetahui keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut.

Selain menyita barang bukti, penyidik juga telah memeriksa sedikitnya 15 orang saksi.

"Dari hasil yang ditemukan 15 saksi yang saat ini dimintai keterangan. Maka penyidik melakukan pendalaman terkait tentang pidana korupsi, baik itu suap, gratifikasi, mau pun pencucian uang," ujar Budi.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri dugaan aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, serta asal-usul seluruh aset yang telah disita.

Dalam kesempatan yang sama, Budi menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami hadir untuk menyampaikan protes penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi dan/atau tindak pidana pencucian uang," kata Kombes Budi.

Ia menambahkan, penyidikan tersebut sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita pemerintah, khususnya agenda memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan atensi Presiden Republik Indonesia dalam program prioritas Asta Cita ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Hingga kini, penyidik masih terus mendalami seluruh barang bukti yang telah diamankan.

Kepolisian juga memastikan perkembangan penyidikan, termasuk penetapan tersangka, akan diumumkan dalam waktu dekat.* (d/ad)

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia memastikan akan segera mengumumkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan batu bara PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel.

Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers perkembangan penyidikan yang digelar di Mapolda Metro Jaya, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Terbitkan Inpres untuk Lindungi Populasi dan Habitat Gajah Sumatera dan Kalimantan

Dalam keterangannya, Budi Hermanto mengatakan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah mendukung upaya pemberantasan korupsi yang saat ini menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami yakin dan percaya bahwa seluruh kementerian dan lembaga pasti akan mendukung untuk pemberantasan korupsi. Apalagi itu sudah menjadi program prioritas Bapak Presiden. Kami jamin dan itu bersama-sama sinergi dan kolaborasi dalam menuntaskan perkara-perkara korupsi," kata Budi.

Meski belum mengungkap identitas pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka, Budi memastikan penyidik akan segera menyampaikan perkembangan terbaru kepada publik.

"Bukan malam ini, tetapi akan dalam waktu dekat kami akan menyampaikan terkait tentang tersangka dalam perkara yang ditangani oleh join investigasi, oleh Kortas dan Polda Metro Jaya," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa proses penyidikan telah memasuki tahap lanjutan setelah penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi dalam beberapa hari terakhir.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pengungkapan dugaan korupsi batu bara, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel merupakan perkara yang mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Budi, penyidik gabungan dari Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya terus mengumpulkan alat bukti melalui penggeledahan di berbagai lokasi.

"Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan," katanya.

Dalam penyidikan tersebut, aparat telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang, dan Bogor, termasuk Cafe de'Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta Koin Money Changer.

Polisi menyebut perkara yang diusut berkaitan dengan dugaan tindak pidana suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Dari Kortas Tipikor bersama Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi meliputi suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan rangkaian penggeledahan, termasuk di lokasi sekarang di Cafe de'Clan dan Koin Money Changer. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel," ujar Budi.

Penyidik sebelumnya juga telah menyita berbagai barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing, emas batangan, dokumen, serta sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan penyidikan perkara tersebut.

Hingga kini, penyidik masih terus mendalami seluruh barang bukti yang telah diamankan sebelum menetapkan pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana.* (d/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi keberhasilan SMA Negeri 1 Matauli Pandan yang resmi memperoleh otorisasi International Baccalaureate (IB) Diploma Programme.

Pencapaian ini menjadikan sekolah tersebut sebagai SMA negeri pertama di Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan bertaraf internasional tersebut dan masuk dalam jaringan IB World School.

Baca Juga:

• Bupati Anton Achmad Saragih Tinjau Museum Simalungun, Tekankan Pelestarian Sejarah sebagai Fondasi Pembangunan Daerah

Menurut Bobby, keberhasilan SMA Negeri 1 Matauli Pandan merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Utara.

"Kami yang lahir lebih dahulu belum memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah dengan sertifikasi IB seperti yang kalian rasakan saat ini. Ini adalah hasil kerja keras yang patut diapresiasi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga Matauli menjadi kebanggaan Sumatera Utara," ujarnya.

Bobby mengatakan Presiden memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sektor pendidikan.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Ia berharap SMA Negeri 1 Matauli Pandan dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain di Sumatera Utara, baik dari sisi kualitas pendidikan maupun tata kelola sekolah yang mampu memenuhi standar internasional.

Menurutnya, hadirnya sekolah negeri berstandar global akan membuka lebih banyak peluang bagi siswa untuk bersaing di tingkat internasional.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby juga berdialog langsung dengan para siswa mengenai cita-cita mereka.

Beragam profesi disampaikan para pelajar, mulai dari polisi, hakim, ahli pertambangan hingga ahli nuklir.

Bobby mengajak para siswa untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar siap menghadapi tantangan masa depan.

Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang maju, berdaya saing, dan mampu bersaing di tingkat global.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Yayasan Matauli, Fitri Krisnawati Tandjung, mengatakan keberhasilan memperoleh sertifikasi International Baccalaureate Diploma Programme menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional.

Menurutnya, SMA Negeri 1 Matauli Pandan kini tercatat sebagai sekolah negeri pertama di Indonesia dan juga sekolah negeri pertama di Sumatera Utara yang memperoleh otorisasi penyelenggaraan program tersebut.

Fitri mengungkapkan berbagai tantangan, termasuk bencana alam yang pernah melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, tidak mengurangi semangat seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

Ia berharap setiap angkatan siswa mampu meraih prestasi yang lebih tinggi, termasuk memperoleh Letter of Acceptance (LoA) dari berbagai perguruan tinggi luar negeri serta mendapatkan peluang beasiswa internasional.

Selain itu, Yayasan Matauli berkomitmen berbagi pengalaman dan praktik terbaik kepada sekolah-sekolah unggulan lainnya agar kualitas pendidikan Indonesia terus meningkat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara Erwin Hotmansah Harahap serta Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulingga.* (ad)

MAKASSAR – Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Ny. Tri Tito Karnavian, memberikan dukungan kepada para perajin Aceh saat mengunjungi Stand Dekranasda Aceh dalam Pameran Kriya dan Wastra Dekranas yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dekranas di Trans Studio Mall, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (10/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Ny. Tri Tito Karnavian didampingi Wakil Ketua II Dekranas, Ny. Sri Bahlil.

Baca Juga:

• Bupati Anton Achmad Saragih Tinjau Museum Simalungun, Tekankan Pelestarian Sejarah sebagai Fondasi Pembangunan Daerah

Saat berada di stan Aceh, Ny. Tri Tito Karnavian menyampaikan pesan penyemangat kepada masyarakat Aceh yang belum lama ini terdampak banjir bandang.

"Aceh Bangkit, Aceh Bangkit."

Ucapan tersebut kemudian diaminkan oleh Ny. Sri Bahlil sebagai bentuk dukungan moral bagi masyarakat Aceh agar terus bangkit dan berkarya.

Tidak hanya memberikan motivasi, Ny. Tri Tito Karnavian dan Ny. Sri Bahlil juga membeli sejumlah produk kerajinan yang dipamerkan di Stand Dekranasda Aceh.

Langkah tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perajin lokal yang terus mengembangkan produk kerajinan khas Aceh.

Ketua Dekranasda Aceh, Ny. Marlina Muzakir, mengaku terharu atas perhatian yang diberikan jajaran Dekranas kepada para perajin Aceh.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi penyemangat bagi para pelaku usaha untuk terus menghasilkan karya terbaik.

Marlina mengatakan kehadiran Ketua Harian Dekranas dan Wakil Ketua II Dekranas menjadi bukti bahwa produk kerajinan Aceh memiliki kualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional.

Pada pameran tersebut, Dekranasda Aceh menghadirkan dua stan, yakni Stand Dekranasda Provinsi Aceh dan Stand Dekranasda Kabupaten Aceh Besar.

Keikutsertaan dalam pameran nasional tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan Aceh kepada masyarakat dan calon pembeli dari berbagai daerah.

"Kami berharap ke depan semakin banyak kabupaten dan kota di Aceh yang berani ikut berpartisipasi dalam event nasional seperti ini. Semakin banyak daerah yang tampil, semakin besar pula peluang produk kerajinan Aceh dikenal, dipercaya, dan memiliki pasar yang lebih luas," ujar Marlina.

Menurutnya, pameran berskala nasional bukan hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga membuka peluang kerja sama, memperluas jaringan pemasaran, serta mendorong para perajin untuk terus berinovasi.

Ia berharap semakin banyak produk kerajinan Aceh yang mampu menembus pasar nasional hingga internasional melalui peningkatan kualitas dan daya saing.

Kunjungan Ketua Harian Dekranas dan Wakil Ketua II Dekranas diharapkan menjadi motivasi bagi para perajin Aceh untuk terus mengembangkan produk lokal sekaligus memperkuat posisi kerajinan Aceh sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia.* (ad)

JAKARTA – Penjara masih menjadi hukuman yang paling banyak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.

Namun, bagi sebagian mantan narapidana, hukuman penjara belum tentu mampu menghentikan ketergantungan terhadap narkoba.

Baca Juga:

• Pemerintah Percepat Pemulihan Layanan Kesehatan Pascabencana di Sumatera, Anggaran Capai Rp18,73 Triliun

Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menilai ada banyak faktor yang memengaruhi seseorang kembali menggunakan narkoba.

Menurutnya, efek jera tidak hanya ditentukan oleh lamanya hukuman penjara.

"Namun juga tergantung dari bagaimana situasi di penjara, penerimaan keluarga dan masyarakat, kelompok teman sebaya yang mengajak kembali, adanya pengedar yang menawarkan dagangan," ucap dia, Jumat (10/7/2026).

Adrianus menjelaskan, mantan pengguna narkoba kerap menghadapi godaan ketika kembali bertemu dengan lingkungan lama yang masih menggunakan atau mengedarkan narkotika.

Kondisi tersebut membuat risiko kambuh semakin besar apabila tidak disertai pendampingan yang memadai.

Menurut Adrianus, hukuman penjara belum sepenuhnya mampu memutus ketergantungan terhadap narkoba.

Bahkan, dalam sejumlah kasus, penyalahgunaan narkotika masih dapat terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Penjara tidak memutus, namun memperpanjang atau memperparah ketergantungan karena selama di penjara pencandu tetap mengonsumsi narkoba dengan berbagai cara," sambung Adrianus.

Ia mengatakan, selama masih ada akses terhadap jaringan peredaran narkoba, peluang penyalahgunaan tetap terbuka.

Karena itu, upaya pemberantasan harus menyasar jaringan pengedar hingga bandar besar.

Selain itu, Adrianus menilai fasilitas rehabilitasi yang tersedia saat ini masih belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

"Negara perlu total dari sisi infrastruktur rehab, penindakan dan anggaran," ungkap dia.

Ia juga mengingatkan pentingnya mengurangi stigma negatif terhadap pengguna narkoba yang ingin menjalani rehabilitasi agar mereka memiliki kesempatan untuk pulih.

Psikolog Klinis Senior sekaligus Direktur Personal Growth dan Tim Ahli Pokja Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI, Ratih Ibrahim, mengatakan program rehabilitasi yang dijalankan Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun lembaga lainnya cukup membantu menurunkan risiko penggunaan ulang narkoba.

Namun, menurutnya, rehabilitasi tidak cukup hanya dilakukan dalam waktu singkat.

"Namun, rehabilitasi tidak selalu identik dengan 'membuat jera'. Dalam pendekatan kesehatan masyarakat modern, ketergantungan narkoba dipandang sebagai kondisi kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang," kata dia.

Ratih menjelaskan bahwa kecanduan narkoba memiliki karakteristik yang mirip dengan penyakit kronis lainnya.

Karena itu, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari rasa takut terhadap hukuman, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup, kemampuan bekerja, dan berkurangnya penggunaan narkoba.

Setelah menjalani rehabilitasi atau bebas dari penjara, mantan pengguna narkoba masih menghadapi tantangan besar untuk kembali menjalani kehidupan normal.

Kesulitan memperoleh pekerjaan, stigma masyarakat, hingga hilangnya kepercayaan dari keluarga menjadi hambatan yang dapat meningkatkan risiko kambuh.

Ratih mengatakan dukungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan.

"Bagi mantan bandar, tantangannya sering kali lebih berat karena mereka juga harus memutus hubungan ekonomi dengan jaringan yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan mereka," ungkap dia.

Menurutnya, keluarga dapat menjadi sumber dukungan emosional, memberikan motivasi, mengawasi perilaku sehari-hari, sekaligus menjadi tempat kembali ketika mantan pengguna menghadapi tekanan atau keinginan menggunakan narkoba lagi.

Ratih menilai program penanganan narkoba yang ideal harus menggabungkan rehabilitasi medis, psikologis, pelatihan keterampilan kerja, pendampingan pascarehabilitasi, konseling keluarga, hingga bantuan penempatan kerja.

Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan hukuman pidana.

Selain itu, mantan pengguna juga disarankan membangun rutinitas positif, menghindari lingkungan lama yang masih menggunakan narkoba, aktif berolahraga, mengikuti kelompok pendukung, serta segera mencari bantuan apabila muncul keinginan untuk kembali menggunakan narkotika.

"Mengenali situasi pemicu atau trigger pribadi juga sangat penting untuk mencegah kekambuhan," pungkas Ratih.

Para ahli menilai keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya rehabilitasi yang berkelanjutan, dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, serta kesempatan bagi mantan pengguna untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif.* (km/ad)

SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan akan menuntaskan penanganan bencana longsor yang memutus akses jalan di Nagori Marubun Lokkung, Kecamatan Dolok Silou.

Perbaikan terus dilakukan meski proses di lapangan masih terkendala cuaca dan longsor susulan.

Baca Juga:

• Bupati Anton Achmad Saragih Tinjau Museum Simalungun, Tekankan Pelestarian Sejarah sebagai Fondasi Pembangunan Daerah

Menurut Mixnon, pemerintah daerah tetap melanjutkan pekerjaan di lokasi karena jalur yang terdampak merupakan akses penting bagi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Simalungun saat ini sedang terus melaksanakan pekerjaan penanganan di lokasi, meskipun masih terdapat kendala cuaca yang menghambat proses pengerjaan," ujar Sekda.

Longsor yang terjadi mengakibatkan putusnya jalan penghubung antara Nagori Marubun Lokkung di Kecamatan Dolok Silou dengan Nagori Tinggi Raja di Kecamatan Silou Kahean.

Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas warga, termasuk distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

Mixnon menegaskan pemerintah akan terus mengupayakan penyelesaian pekerjaan hingga akses jalan kembali aman digunakan masyarakat.

"Jalur ini merupakan sarana vital bagi warga untuk beraktivitas dan menyalurkan hasil bumi. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya menuntaskan pembangunan dan perbaikan sampai benar-benar selesai dan aman digunakan," tegasnya.

Mewakili Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun, Oliver Silalahi menjelaskan proses penanganan di lapangan menghadapi sejumlah tantangan, terutama akibat curah hujan yang masih tinggi.

Menurut Oliver, longsor susulan menyebabkan volume pekerjaan bertambah dibandingkan dengan rencana awal.

Panjang pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang semula direncanakan sepanjang 30 meter kini bertambah menjadi 39 meter.

Sementara pekerjaan Box Culvert diperluas dari 9 meter menjadi 21 meter.

Selain perubahan volume pekerjaan, distribusi material juga terkendala karena akses menuju lokasi cukup terbatas.

Ketersediaan bahan bangunan di sekitar lokasi pun tidak mencukupi sehingga pengiriman material membutuhkan waktu lebih lama.

Di sisi lain, area pekerjaan yang sempit dan tidak adanya jalur alternatif membuat proses pembangunan harus tetap menyesuaikan dengan aktivitas masyarakat yang setiap hari melintasi lokasi untuk mengangkut hasil pertanian.

"Akibat longsor susulan terjadi penambahan volume pekerjaan, waktu pelaksanaan kini diperpanjang dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada bulan Agustus 2026," pungkas Oliver.

Pemerintah Kabupaten Simalungun menyatakan akan terus memantau perkembangan pekerjaan di lapangan serta mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan agar penanganan longsor dapat diselesaikan secepat mungkin.

Perbaikan tersebut diharapkan mampu mengembalikan akses transportasi masyarakat sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga di wilayah tersebut.* (ad)

SIMALUNGUN – Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan pentingnya pelestarian sejarah dan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Hal itu disampaikannya saat meninjau Museum Simalungun di Jalan Sudirman, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Peringati Hari Lansia Nasional ke-30, Bupati Anton Saragih: Lansia Adalah Sumber Semangat Generasi Muda

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mendukung pelestarian sejarah, budaya, dan warisan leluhur sebagai dasar pembentukan karakter masyarakat sekaligus memperkuat identitas daerah.

Selama berada di museum, rombongan meninjau berbagai koleksi artefak, benda bersejarah, serta dokumentasi yang menggambarkan perjalanan panjang masyarakat Simalungun dari masa ke masa.

Anton Achmad Saragih mengatakan Museum Simalungun memiliki peran penting sebagai pusat pembelajaran sejarah yang dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama generasi muda.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya," ujarnya.

Menurut Anton, masih banyak masyarakat yang belum mengenal sejarah daerahnya secara menyeluruh.

Karena itu, museum menjadi tempat yang penting untuk memperluas pengetahuan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap budaya lokal.

"Masih banyak warga yang belum memahami sejarah daerahnya secara utuh. Oleh karena itu tempat ini menjadi ruang belajar yang sangat berharga," sebut Bupati.

Ia juga mengajak pelajar, mahasiswa, dan masyarakat untuk lebih sering mengunjungi Museum Simalungun sebagai bagian dari upaya mengenal sejarah daerah.

"Mengenal sejarah daerah akan menumbuhkan rasa bangga, kecintaan pada budaya sendiri, sekaligus memperkuat identitas kita sebagai masyarakat Simalungun. Luangkanlah waktu untuk berkunjung, menambah wawasan, dan memahami akar jati diri kita," pungkasnya.

Tokoh masyarakat Simalungun, Dr. Sarmedi Purba, mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap keberadaan museum yang dinilai memiliki nilai strategis dalam menjaga warisan budaya.

"Museum adalah pondasi peradaban. Budaya adalah dasar berdirinya sebuah peradaban, dan tanpa budaya yang kuat, kemajuan tidak akan berjalan kokoh," ujarnya.

Sarmedi berharap pemerintah daerah dapat membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar Museum Simalungun memperoleh dukungan untuk pengembangan dan renovasi sehingga mampu menjadi museum yang lebih representatif.

Tim Ahli Cagar Budaya, Ari Sinaga, menjelaskan Museum Simalungun menyimpan berbagai koleksi penting yang mendokumentasikan asal-usul dan perkembangan kehidupan masyarakat Simalungun.

Menurutnya, keberadaan museum harus terus dijaga agar tetap menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat.

"Keberadaannya harus terus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh siapa saja," jelasnya.

Melalui kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan pelestarian sejarah dan budaya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat Tanoh Habonaron do Bona.* (ad)

SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Lanjut Usia (Lansia) Nasional ke-30 dengan menggelar berbagai kegiatan kesehatan dan sosial di halaman Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Rabu (8/7/2026).

Mengusung tema "Lansia Sehat dan Mandiri, Untuk Indonesia Berdaya", kegiatan tersebut diikuti ratusan warga lanjut usia yang merupakan perwakilan dari 46 puskesmas di Kabupaten Simalungun.

Baca Juga:

• Prabowo Terbitkan Inpres untuk Lindungi Populasi dan Habitat Gajah Sumatera dan Kalimantan

Acara dihadiri langsung Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, jajaran pimpinan perangkat daerah, serta pengurus TP PKK Kabupaten Simalungun.

Peringatan Hari Lansia Nasional ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan kepedulian terhadap warga lanjut usia sekaligus mendorong terwujudnya lansia yang sehat, mandiri, produktif, dan tetap berdaya.

Selain senam bersama, Pemerintah Kabupaten Simalungun menyediakan berbagai layanan kesehatan secara gratis bagi para lansia.

Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, edukasi pola hidup sehat, gerakan aktivitas fisik selama 30 menit, hingga pelayanan kesehatan langsung di lokasi acara.

Panitia juga menggelar lomba senam lansia, lomba vokal grup Mars Lansia secara virtual, lomba video kampanye kesehatan melalui media sosial puskesmas, pembagian suvenir, serta penyaluran bantuan sembako kepada lansia yang membutuhkan.

Ketua panitia pelaksana, Yelly F. Purba, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lansia sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan.

Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menghormati dan memberikan perhatian kepada orang tua.

"Di tanah Simalungun yang kita cintai, kita diajarkan menghormati orang tua dan menjaga kebersamaan. Nilai-nilai ini tetap hidup karena Bapak dan Ibu telah menanamkannya melalui keteladanan, bukan sekadar kata-kata," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya meluangkan waktu bersama para lansia agar mereka tidak merasa sendiri di usia senja.

Mewakili para lansia, T. Br. Damanik menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun atas perhatian yang diberikan kepada warga lanjut usia.

"Kami bersyukur dan berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut. Semoga pemimpin senantiasa diberi berkat, dan kami pun masih bisa bermanfaat bagi keluarga serta lingkungan," ucapnya haru.

Sementara itu, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa lansia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi sumber pengalaman sekaligus inspirasi bagi generasi muda.

"Saat saya berkunjung ke nagori dan bertemu warga berusia 101 tahun, ini hal yang sangat luar biasa. Orang tua yang lanjut usia itu memberikan semangat bagi generasi muda. Berbahagialah kita yang masih memiliki orang tua, sekalipun usianya sudah mencapai 90 tahun lebih. Mari kita hormati, bantu, dan berikan perhatian penuh kepada mereka," tegasnya.

Menurut Anton, pemerintah daerah akan terus berupaya menciptakan lingkungan yang ramah lansia agar mereka tetap sehat, mandiri, dan dapat berkontribusi sesuai pengalaman yang dimiliki.

"Selamat Hari Lanjut Usia Nasional. Mari jadikan momen ini pengingat untuk terus menghargai pengabdian para lansia bagi keluarga, daerah, dan bangsa," pungkasnya.

Peringatan Hari Lansia Nasional ke-30 di Kabupaten Simalungun ditutup dengan pemotongan kue, penyerahan bantuan sembako secara simbolis, serta pemberian hadiah kepada para pemenang lomba yang telah diselenggarakan.* (ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatera serta Gajah Kalimantan.

Kebijakan tersebut menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat perlindungan satwa liar beserta habitatnya di tengah pembangunan yang terus berlangsung.

Baca Juga:

• Pemerintah Percepat Pemulihan Layanan Kesehatan Pascabencana di Sumatera, Anggaran Capai Rp18,73 Triliun

Momentum itu bertepatan dengan ulang tahun pertama Nona Seroja yang genap berusia satu bulan.

"Hari ini tanggal 10 Juli ulang harinya Nona Seroja, selamat ulang hari untuk Nona Seroja, ada kabar gembira untuk Nona Seroja, Bang Domang, Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan telah terbit Instruksi Presiden untuk penyelamatan populasi gajah dan habitat Gajah Sumatera dan Kalimantan," ujar Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan, Inpres tersebut mengatur keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian habitat gajah.

Menurutnya, setiap pembangunan infrastruktur yang berpotensi mengganggu jalur pergerakan gajah harus disertai langkah mitigasi.

"Kalau misalnya Kementerian Pekerjaan Umum membangun jalan, dan itu mengganggu home range gajah, maka wajib dibuat koridor sendiri. Begitu juga kalau ada perkebunan yang masuk ke jalur jelajah gajah, harus ada ruang yang dikosongkan bahkan diperkaya menjadi area preservasi supaya gajah tetap bisa bergerak di habitatnya dengan makanan yang cukup," tuturnya.

Koridor satwa tersebut diharapkan dapat menjaga konektivitas habitat sehingga populasi gajah tetap dapat bergerak, mencari makan, dan berkembang biak secara alami.

Dalam Instruksi Presiden tersebut, pemerintah melibatkan sembilan kementerian untuk mendukung upaya penyelamatan populasi dan habitat gajah.

Kementerian yang terlibat meliputi Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Selain kementerian, Inpres juga melibatkan Kepolisian Republik Indonesia, gubernur, serta bupati dan wali kota di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang menjadi habitat gajah.

Raja Juli mengatakan seluruh pihak yang tercantum dalam Inpres memiliki tanggung jawab bersama menjaga kelestarian habitat satwa tersebut.

"Semua kementerian yang mendapat amanat dalam Inpres ini mempunyai kewajiban menjaga rumahnya Nona Seroja, Bang Domang, dan kawan-kawannya. Insyaallah nanti kita akan eksekusi lebih baik lagi di lapangan," imbuh Raja Juli.

Pemerintah berharap Instruksi Presiden tersebut dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam melindungi populasi gajah beserta kawasan jelajahnya.

Melalui kebijakan ini, pembangunan infrastruktur, perkebunan, maupun aktivitas ekonomi lainnya diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya konservasi, sehingga habitat alami Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan tetap terjaga untuk jangka panjang.* (km/ad)

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Upaya tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk memastikan masyarakat kembali memperoleh layanan kesehatan yang layak.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Temukan Ribuan Warga Terindikasi Gangguan Kesehatan Jiwa Lewat Skrining CKG, Remaja Jadi Kelompok Terbanyak

Langkah yang dilakukan meliputi penyediaan peralatan kesehatan yang lebih modern, pemenuhan obat-obatan dan logistik medis, penguatan tenaga kesehatan, hingga peningkatan sistem surveilans dan respons cepat terhadap potensi penyakit yang dapat muncul setelah bencana.

Selain membangun kembali fasilitas kesehatan, pemerintah juga menempatkan kesehatan mental sebagai bagian penting dalam proses pemulihan.

Program dukungan psikososial terus diperluas, disertai pemeriksaan status gizi masyarakat dan skrining kesehatan secara berkala bagi balita, ibu hamil, serta lanjut usia.

Langkah tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat pulih secara menyeluruh sehingga dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak.

Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pemulihan rumah sakit yang mengalami kerusakan.

"Yang disetujui tahap pertama adalah yang rumah sakit. Jadi ada Rp100 miliar lebih yang disetujui dari kesehatan," kata Budi di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Selain rumah sakit, pemerintah juga tengah mempercepat dukungan bagi puskesmas agar pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat segera kembali berjalan secara optimal.

Program pemulihan layanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028.

Dokumen tersebut menjadi acuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan total kebutuhan pendanaan mencapai sekitar Rp100,166 triliun.

Dalam rencana tersebut, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pada pilar pemulihan sosial.

Sebanyak 6.194 kegiatan disiapkan dengan alokasi anggaran sekitar Rp18,73 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, memperluas layanan dukungan psikososial, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan keberhasilan program pemulihan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga masyarakat menjadi faktor penting agar rehabilitasi berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

"Kami harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat di tiga daerah untuk kita bergerak bergotong royong," tegas Tito usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, 18 Juni 2026.

Pemerintah berharap percepatan pemulihan sektor kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.* (ad)

MEDAN – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada pemeriksaan penyakit fisik.

Melalui program tersebut, pemerintah juga melakukan skrining kesehatan jiwa untuk mendeteksi sejak dini masyarakat yang mengalami kecemasan dan stres.

Baca Juga:

• PAC Partai Solidaritas Binjai Selatan Gelar Gotong Royong dan Bantu Perbaikan Jalan Rusak, Daily Suganta Sembiring: Jalan yang Layak adalah Hak Warga

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Hery Valona Bonatua Ambarita, mengatakan deteksi dini penting dilakukan agar kondisi tersebut tidak berkembang menjadi gangguan jiwa yang lebih berat.

"Saat skrining kesehatan, kita menemukan masyarakat yang mengalami cemas dan stres yang masih dalam tahap rentang awal. Semua orang bisa mengalami hal ini, tapi harus dikendalikan agar tidak menjadi gangguan jiwa berat," ujar Hery pada temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/7/2026).

Menurut Hery, Kementerian Kesehatan memperkirakan sekitar 1,2 persen penduduk Indonesia mengalami kecemasan dan stres yang berpotensi berkembang menjadi masalah kesehatan jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

"Kementerian Kesehatan telah mengambil rata-rata 1,2% dari populasi penduduk Indonesia mengalami cemas dan stres. Artinya, dari 10 orang terdapat satu hingga dua orang ODMK. Kondisi ini masih situasional, makanya harus dikendalikan dengan meningkatkan pertahanan diri juga edukasi dan terapi," terang Hery.

Hasil skrining menunjukkan kelompok remaja menjadi kelompok yang paling banyak mengalami gejala kecemasan dan stres.

Beban tugas sekolah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Sementara itu, pada kelompok usia dewasa, tekanan ekonomi, kebutuhan biaya pendidikan anak, hingga tuntutan kehidupan sehari-hari menjadi faktor yang banyak memicu stres.

Untuk mencegah gangguan yang lebih berat, Dinas Kesehatan Sumut menjalankan dua pendekatan, yakni deteksi dini bagi ODMK dan pelayanan komprehensif bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), termasuk pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa, terapi, hingga perawatan di rumah sakit apabila diperlukan.

Menurut Hery, hingga saat ini capaian skrining kesehatan jiwa telah melampaui separuh target yang ditetapkan.

"Saat ini kami diberi target untuk melakukan skrining terhadap 22 ribu orang terkait dengan kesehatan jiwa. Sekarang sudah mencapai 13 ribu lebih atau 67% yang sudah diskrining. Kami yakin pada Desember nanti kita dapat mencapai target," kata Hery.

Selain melakukan skrining, Dinas Kesehatan Sumut juga menjalankan program bebas pasung bagi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat.

Hingga saat ini, sebanyak 186 ODGJ di 33 kabupaten dan kota telah mendapatkan penanganan melalui kerja sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dinas kesehatan kabupaten/kota, serta rumah sakit jiwa.

Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Universal Health Coverage (UHC) dan Program Berobat Gratis (PROBIS) yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hery mengatakan masih ada keluarga yang belum bersedia membawa anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa untuk mendapatkan perawatan medis.

"Minggu depan kita akan uji coba kerjasama yang sudah kita lakukan. Masyarakat yang terpasung akan kita bawa ke RS Jiwa, seperti di Tanjung Balai dari lima orang yang terpasung masih ada dua orang lagi yang keluarganya belum bersedia. Padahal, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) harus dibawa ke RS Jiwa untuk mendapatkan pelayanan yang standar," papar Hery.

Menurut Hery, penanganan gangguan jiwa harus dilakukan melalui pemeriksaan tenaga medis, pemberian obat, dan perawatan sesuai kebutuhan pasien.

Ia menilai keberadaan program UHC telah mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan jiwa tanpa harus terbebani biaya.

"Kalau dulu sebelum ada program UHC, kalau masyarakat tidak ada BPJS tidak bisa berobat, hanya dibawa ke puskesmas dan diberikan obat penenang, masalah gangguan jiwanya tidak ditangani. Kalau sekarang dengan UHC masyarakat sudah dapat berobat gratis," katanya.

Melalui Program Berobat Gratis, pasien ODGJ dapat memperoleh pelayanan mulai dari konsultasi dengan dokter spesialis jiwa, terapi obat, hingga rawat inap selama 42 hari sesuai indikasi medis.

"Kalau sudah dirawat inap maka dia bisa patuh minum obat. Kalau sudah rutin minum obat ODGJ bisa beraktivitas sehari-hari. Gangguan jiwa sama dengan penyakit lain seperti hipertensi ataupun diabetes yang harus dikendalikan dengan makan obat. Di sinilah kami imbau kalau ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa jangan dipasung lagi tapi bawalah berobat ke RS Jiwa," terangnya.

Dinas Kesehatan Sumut berharap deteksi dini melalui Program Cek Kesehatan Gratis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.* (ad)

MEDAN – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Jumat, 10 Juli 2026.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Langkat menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya Bahrun Walidin alias Baron.

Baca Juga:

• Polisi Pamerkan Tumpukan Uang, Emas 74 Kilogram, dan Barang Bukti Hasil Penggeledahan Kasus Korupsi Batu Bara

Perkara ini menghadirkan tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saipul Abdi yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Supriadi selaku PPK, serta Budi Pranoto selaku Direktur PT Bismacindo Perkasa.

Dalam keterangannya, Bahrun mengaku menerima sejumlah uang dari terdakwa Budi Pranoto.

Menurut Bahrun, hubungan bisnis antara dirinya dan Budi telah berlangsung sejak 2020. Ia menyebut menerima sekitar Rp800 juta sebagai komisi pemasaran produk, serta tambahan dana sebesar Rp1,4 miliar.

Ia menjelaskan bahwa uang Rp800 juta tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak dan digunakan untuk mendukung distribusi barang.

"Saya kasih ke teman-teman broker, uang Rp800 juta untuk distribusi barang," ujar Bahrun di hadapan majelis hakim.

Saat diminta menjelaskan aliran dana tersebut, Bahrun mengatakan:

"Saya akan urutkan dari atas."

Dalam persidangan, Bahrun juga menyatakan pernah menyerahkan uang kepada terdakwa Saipul Abdi dalam beberapa kesempatan.

Menurut keterangannya, penyerahan pertama dilakukan di kediaman Saipul Abdi.

"Sebelumnya saya tidak ingat lagi tanggalnya, tapi saya ada mengantar. Hari ini hari Jumat saya tidak mungkin berbohong. Saya sendiri yang mengantar ke tempat kediaman Saipul," ungkap Bahrun.

Ia juga mengaku menyerahkan uang sebesar Rp1 miliar di sebuah kafe.

"Satu miliar itu di Nuansa Kopi, sama Saipul Abdi," ujarnya.

Selain itu, Bahrun mengatakan Saipul Abdi pernah mengambil uang secara langsung ketika dirinya sedang berada di sebuah klinik gigi di kawasan Ring Road, Medan.

"Beliau datang dengan sendirinya, sendiri mengendarai mobil Innova Reborn menjumpai saya. Beliau mengambil uang itu di klinik gigi Ring Road, saya lagi berobat gigi," kata Bahrun.

Bahrun menyebut total uang yang diserahkannya kepada Saipul Abdi mencapai Rp2,5 miliar.

"Rp2,5 miliar, belum lagi perintilan-perintilan ada kecil-kecil," ujarnya.

Saat majelis hakim menanyakan apakah seluruh keterangannya benar, Bahrun menjawab:

"Insya Allah benar, saya bisa mempertanggungjawabkan dunia akhirat ini."

Selain kepada Saipul Abdi, Bahrun juga mengaku pernah menyerahkan uang sekitar Rp2 miliar kepada seseorang bernama Iskandar yang disebut berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat.

"Yang Rp2 miliar itu sesuai arahan, juga disuruh antar ke Iskandar BPKAD," ungkap Bahrun.

Menurut keterangannya, penyerahan dana tersebut dilakukan atas arahan terdakwa Budi Pranoto.

Ia menjelaskan, dana untuk Saipul Abdi diserahkan sebelum proses pengadaan melalui sistem LKPP, sedangkan dana untuk Iskandar diberikan setelah proses tersebut selesai dan perusahaan Budi Pranoto ditetapkan sebagai pemenang.

Saat ditanya majelis hakim apakah ada pihak lain yang menerima aliran dana, Bahrun menjawab:

"Tidak ada lagi, Yang Mulia."

Menanggapi kesaksian Bahrun, terdakwa Budi Pranoto membantah pernah memerintahkan saksi menyerahkan uang kepada pihak lain.

"Tidak ada saya suruh, Yang Mulia," kata Budi.

Sementara itu, terdakwa Saipul Abdi juga membantah menerima uang sebagaimana disampaikan Bahrun dalam persidangan.

Dalam sidang yang sama, majelis hakim turut memeriksa Fatimah, Kelvin, serta mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimi.

Faisal, yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, mengatakan dirinya tidak mengetahui proses pengadaan smartboard tersebut.

"Saya tidak tahu soal proyek pengadaan smartboard. Itu kewenangan Disdik Langkat," ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya mendorong inovasi di sektor pendidikan.

"Saya dalam rangka menciptakan inovasi di dunia pendidikan Kabupaten Langkat, dan itu diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan melalui pengadaan smartboard," katanya.

Ketika penasihat hukum Saipul Abdi menyinggung dugaan adanya intervensi dalam proyek tersebut, Faisal membantah tudingan itu.

"Tidak ada intervensi," tegas Faisal.

Perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 hingga kini masih dalam proses persidangan.

Majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti sebelum mengambil putusan.* (ad)

BINJAI – Ketua PAC Partai Solidaritas Binjai Selatan, Daily Suganta Sembiring, S.E., menginisiasi kegiatan gotong royong sekaligus memberikan bantuan material untuk perbaikan jalan rusak di wilayah Binjai Selatan, Jumat, 10 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap keluhan warga mengenai kondisi jalan yang telah lama mengalami kerusakan dan dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Hadiri Peresmian Bendungan Rukoh, Presiden Prabowo Sebut Infrastruktur Air Kunci Ketahanan Pangan

Bantuan material yang diberikan diharapkan dapat menjadi solusi sementara sambil menunggu perbaikan permanen dari Pemerintah Kota Binjai.

Dalam kegiatan tersebut, PAC Partai Solidaritas Binjai Selatan menyediakan material yang digunakan untuk memperbaiki badan jalan yang rusak.

Menurut Daily Suganta Sembiring, kehadiran partai politik seharusnya tidak hanya terlihat pada saat momentum politik, tetapi juga saat masyarakat menghadapi persoalan di lingkungan mereka.

"Partai itu harus hadir saat rakyat butuh. Jalan yang layak itu hak warga, bukan hadiah. Kami akan terus mengawal agar Pemko segera melakukan perbaikan permanen di titik-titik yang rusak," tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan perbaikan menyeluruh agar masyarakat memperoleh akses jalan yang lebih aman dan nyaman.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari warga sekitar.

Mereka menilai perbaikan jalan, meskipun masih bersifat sementara, dapat membantu memperlancar aktivitas sehari-hari dan mengurangi risiko kecelakaan akibat jalan yang rusak.

Salah seorang warga Kelurahan Mencirim mengatakan jalan tersebut telah lama mengalami kerusakan meski usulan perbaikannya sudah beberapa kali disampaikan.

"Terima kasih Pak Daily dan teman-teman Solidaritas. Sudah lama jalan ini rusak. Sekarang bisa lewat lebih aman," ucapnya.

Kegiatan gotong royong kemudian ditutup dengan doa bersama.

Warga berharap perbaikan permanen segera dilakukan sehingga kondisi jalan dapat semakin aman bagi pengguna.

Perbaikan jalan melalui swadaya masyarakat ini menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar warga, sembari menunggu penanganan resmi dari pemerintah daerah sesuai kewenangannya.* (ad)

PIDIE – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menghadiri peresmian Bendungan Rukoh di Gampong Alue, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, Aceh, Jumat, 10 Juli 2026.

Peresmian dilakukan secara virtual dan dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Jangan Cari Kekayaan di Atas Penderitaan Rakyat: Itu Dosa Paling Jahat!

Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur sumber daya air tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan layanan irigasi, produktivitas pertanian, serta pemerataan pembangunan.

Peresmian di Kabupaten Pidie dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Selain Kapolda Aceh, hadir Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir yang mewakili Gubernur Aceh, Ketua DPRA Zulfadhli, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hadi Susilo, Kepala BIN Daerah Aceh Brigjen TNI Andri Pratiko Mulya, Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, Dandim 0102/Pidie Letkol Inf. Abdul Hadi, Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Suhendra, serta jajaran pejabat pemerintah daerah, Forkopimcam, perwakilan BUMN pelaksana proyek, konsultan, dan tokoh masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan rombongan Forkopimda, dilanjutkan salat Jumat bersama, menyaksikan video profil bendungan, kemudian mengikuti prosesi peresmian secara virtual bersama Presiden RI. Setelah acara selesai, rombongan meninjau langsung kondisi Bendungan Rukoh.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional merupakan proses yang harus dijalankan secara berkelanjutan dan membutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa.

Menurut Presiden, bendungan yang diresmikan merupakan hasil pembangunan lintas pemerintahan yang harus dijaga keberlanjutannya demi kepentingan masyarakat.

Presiden juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga persatuan dan mengutamakan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan.

Selain itu, Prabowo menjelaskan bahwa lima bendungan yang diresmikan dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp9,79 triliun dan diperkirakan mampu meningkatkan produksi pertanian nasional hingga sekitar satu juta ton beras setiap tahun.

Presiden juga menyinggung pelaksanaan program B50 yang diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun.

Menurutnya, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengingatkan seluruh aparatur negara, kepala daerah, TNI, Polri, dan jajaran birokrasi agar menjalankan amanah dengan penuh integritas, menjauhi praktik korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari investasi pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan Indonesia.

Pemerintah berharap Bendungan Rukoh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Pidie dan wilayah sekitarnya.

Keberadaan bendungan tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan air irigasi sepanjang tahun, terutama saat musim kemarau, sehingga dapat mengurangi risiko gagal tanam, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, serta mendukung kesejahteraan petani.

Kehadiran Kapolda Aceh bersama unsur Forkopimda dalam kegiatan itu juga mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

LOMBOK BARAT – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan masyarakat.

Menurutnya, seorang pemimpin dipilih untuk melayani rakyat, bukan memperkaya diri di atas penderitaan warga.

Baca Juga:

• Prabowo Akui Punya "Utang" kepada Rakyat NTB: Tenang, Kita Masih Ada Beberapa Tahun

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pemimpin harus menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Hindari niat jadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Hindari. Jauhi pikiran dan niat seperti itu. Jauhi. Itu dosa yang paling, yang paling jahat. Jangan lupa saudara pemimpin adalah untuk melayani rakyat bukan untuk buat rakyat lebih susah," ujar Prabowo.

Presiden mengatakan Indonesia saat ini sedang berada dalam fase pembangunan dan kebangkitan.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah ikut menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Menurut Prabowo, kepemimpinan yang baik harus dibangun dengan sikap bijaksana, kepedulian, dan rasa cinta kepada masyarakat.

"Pimpinlah dengan arif, pimpinlah dengan baik, pimpinlah dengan cinta kepada rakyat. Dasarnya adalah demikian: cintai rakyatmu, urus rakyatmu, gunakan kebijakan-kebijakan yang akal sehat," kata dia.

Selain memberikan pesan kepada kepala daerah, Prabowo juga mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk terus melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas.

Ia meminta seluruh pejabat di kementerian, lembaga, hingga birokrasi bekerja lebih baik dan mampu menjawab harapan masyarakat.

"Pesan kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri," ujar Prabowo.

Presiden menegaskan dirinya tidak ingin terus melihat kesalahan masa lalu, tetapi berharap seluruh aparatur melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja.

"Saya tidak mau melihat ke belakang tetapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri, jangan, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan," imbuh dia.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.

Ia berharap seluruh penyelenggara negara menjadikan pesan tersebut sebagai pengingat untuk bekerja secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan.* (km/ad)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 10 Juli 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas: Pembangunan Kota Medan Butuh Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Pers

"Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini, bertemu langsung dengan masyarakat NTB yang kebetulan dari dulu selalu mendukung saya. Walaupun berkali-kali kalah, tapi NTB terus setia pada saya," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan dukungan masyarakat merupakan amanah yang harus dijawab melalui kerja nyata selama memimpin pemerintahan.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan masyarakat NTB menjadi motivasi untuk terus bekerja demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Rasanya saya masih utang banyak sama rakyat NTB, tenang saja masih ada beberapa tahun kita," ujarnya.

Presiden menegaskan akan memanfaatkan masa kepemimpinannya untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Barat, Prabowo juga meresmikan lima bendungan secara bersamaan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur sumber daya air dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, empat bendungan lain yang diresmikan secara serentak meliputi:

- Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara.
- Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh.
- Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
- Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali.

Kelima bendungan tersebut dibangun pada periode 2018 hingga 2025 dengan total nilai investasi mencapai sekitar Rp9,79 triliun.

Pemerintah berharap keberadaan bendungan-bendungan tersebut dapat meningkatkan pasokan air irigasi, mendukung kebutuhan air baku masyarakat, mengurangi risiko banjir, serta memperkuat produktivitas sektor pertanian di berbagai daerah.

Kunjungan Presiden ke Bendungan Meninting disambut antusias masyarakat yang telah memadati lokasi sejak pagi untuk menyaksikan langsung peresmian proyek infrastruktur tersebut.* (km/ad)

BIREUEN – Video yang memperlihatkan tiga personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) Kabupaten Bireuen, Aceh, berjoget saat mengenakan pakaian dinas menjadi perhatian publik di media sosial.

Video berdurasi sekitar 30 detik itu memperlihatkan dua personel perempuan dan seorang personel laki-laki melakukan aksi yang diiringi musik.

Baca Juga:

• Bendungan Rukoh Diresmikan Presiden Prabowo, Aceh Bersiap Perkuat Ketahanan Pangan dan Pertanian

Video tersebut kemudian menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari warganet.

Sebagian pengguna media sosial menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika aparatur penegak syariat Islam di Aceh.

Setelah video tersebut menjadi viral, ketiga personel yang diketahui bernama Darmayanti, Azhari, dan Afriyani menyampaikan klarifikasi melalui video yang diunggah di akun media sosial resmi Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen pada Kamis, 9 Juli 2026.

Dalam video itu, hanya Darmayanti yang menyampaikan pernyataan, sementara dua rekannya tampak berdiri di sampingnya.

Ia mengakui perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan saat mengenakan seragam dinas dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

"Terkait beredarnya video kami menggunakan pakaian dinas dan tidak mencerminkan etika dana dan syariah. Kami mengakui tindakan itu tidak dapat dibenarkan. Kami memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi," ujar Darmayanti.

Ketiga personel juga menyampaikan penyesalan atas kegaduhan yang timbul di tengah masyarakat Aceh akibat video tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen, Musni Syahputra, membenarkan bahwa tiga orang dalam video tersebut merupakan personel di instansinya.

Menurut Musni, saat ini ketiganya sedang menjalani pemeriksaan internal dan proses penegakan kode etik.

Hasil pemeriksaan itu akan menjadi dasar bagi instansi untuk menentukan bentuk sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Mereka sedang menjalani pemeriksaan internal sebagai dasar penjatuhan sanksi sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Pihak Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen belum menjelaskan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan.

Proses pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan seluruh fakta dan mempertimbangkan ketentuan disiplin yang berlaku bagi aparatur.* (km/ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya memamerkan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan proyek batu bara PLN, PT Asabri, Krakatau Steel, serta PT CBS-KNI.

Barang bukti tersebut diperlihatkan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Promoter Mapolda Metro Jaya, Jumat, 10 Juli 2026.

Baca Juga:

• ASN Kukar Diduga Terima Honor 900 Kali Senilai Rp9,5 Miliar, Kejati Kaltim Bongkar Dugaan Korupsi Insentif Guru

Di atas meja tampak tumpukan uang tunai dalam jumlah besar yang disusun rapi.

Uang tersebut terdiri dari mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Selain rupiah, polisi juga memamerkan pecahan 100 dolar Amerika Serikat (USD) dan pecahan 1.000 dolar Singapura (SGD) yang ditumpuk dalam jumlah besar.

Di bagian tengah meja, puluhan emas batangan disusun berjajar.

Sementara di sisi lainnya terlihat sejumlah barang elektronik yang turut disita, seperti monitor komputer dan telepon seluler.

Di depan meja konferensi pers, polisi juga menempatkan sembilan kontainer plastik berukuran besar yang diberi keterangan lokasi asal barang bukti.

Penyidik mengungkapkan seluruh barang bukti berasal dari penggeledahan di sedikitnya 13 lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Lokasi penggeledahan tersebar di beberapa wilayah, di antaranya sebuah unit apartemen U-Residence di Kota Tangerang, kantor PT CBS di Pasar Kemis, Tangerang, sejumlah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, restoran di Cipete, hingga sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Selama konferensi pers berlangsung, area lokasi dijaga ketat oleh personel kepolisian yang bersiaga di sekitar barang bukti.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai yang sangat besar.

Barang bukti yang diamankan meliputi uang sekitar Rp67 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat.

Selain itu, polisi juga menyita uang senilai sekitar Rp476 miliar serta emas batangan seberat 74 kilogram yang ditemukan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Seluruh barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan batu bara untuk PLTU PLN, serta perkara lain yang berkaitan dengan PT Asabri, Krakatau Steel, dan PT CBS-KNI.

Hingga konferensi pers digelar, penyidik menyatakan proses penyidikan masih terus berlangsung.

Polisi masih mendalami asal-usul seluruh aset yang disita serta keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Meski barang bukti yang disita mencapai ratusan miliar rupiah dan puluhan kilogram emas, hingga saat ini penyidik belum mengumumkan adanya penetapan tersangka baru dalam perkara tersebut.* (km/ad)