Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan BU menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan motor listrik.

Baca Juga:

• Kejagung Banding Vonis 10 Tahun Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Chromebook

"Sebagai PPK, yang bersangkutan diduga ikut mengatur penggelembungan harga dan pengarahan pemilihan penyedia. Dugaan tersebut dilakukan bersama penyedia yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Syarief di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).

Meski demikian, Kejagung menegaskan BU hingga kini belum berstatus tersangka. Hal itu karena Jampidsus tidak memiliki kewenangan menetapkan prajurit TNI aktif sebagai tersangka dalam perkara pidana umum.

Syarief menjelaskan, penanganan terhadap personel TNI aktif dilakukan melalui mekanisme koneksitas sehingga berkas perkara BU telah dilimpahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Karena yang bersangkutan merupakan anggota TNI aktif, proses hukumnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme koneksitas oleh Jampidmil," katanya.

Sementara itu, Direktur Penindakan Jampidmil Brigjen TNI Andi Suci Agustiansyah membenarkan pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara dari Jampidsus.

Ia menyatakan Jampidmil akan mempelajari berkas tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku serta terus berkoordinasi dengan tim penyidik Jampidsus dalam penanganan perkara.

"Perkara ini akan kami tangani melalui mekanisme koneksitas. Kami akan terus berkoordinasi agar proses penegakan hukum berjalan lancar, tertib, dan sesuai ketentuan," ujar Andi.

Kasus dugaan korupsi pengadaan di lingkungan Badan Gizi Nasional masih terus dikembangkan oleh Kejagung. Penyidik menyatakan akan mendalami peran seluruh pihak yang diduga terlibat dalam proyek tersebut sesuai alat bukti yang diperoleh.* (dh)

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan Roy RoySuryo terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanannya dalam perkara dugaan penyebaran berita bohong mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pada sidang yang berlangsung Kamis (2/7/2026), Polda Metro Jaya selaku pihak termohon menyampaikan alat bukti dan menghadirkan seorang ahli hukum pidana.

Sidang yang digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan itu dipimpin hakim tunggal I Ketut Darpawan. Persidangan dihadiri Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya sebagai pemohon, Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya sebagai termohon, serta Tim Biro Hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai turut termohon.

Baca Juga:

• Roy Suryo Putar Rekaman Penangkapan di Sidang, Klaim Polisi Masuk Tanpa Izin

Dokumen tersebut mencakup tahapan penangkapan, penggeledahan, hingga penahanan yang menjadi objek permohonan praperadilan.

Setelah menyerahkan bukti tertulis, Polda Metro Jaya menghadirkan ahli hukum pidana Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).

Dalam persidangan, ahli terlebih dahulu memberikan keterangan atas pertanyaan dari kuasa hukum Polda Metro Jaya sebelum kemudian diperiksa oleh hakim dan tim kuasa hukum Roy Suryo.

Hakim tunggal I Ketut Darpawan juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengulang pertanyaan yang telah disampaikan selama proses pemeriksaan ahli berlangsung sehingga persidangan dapat berjalan efektif.

Sidang praperadilan ini merupakan bagian dari upaya hukum yang diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara yang sedang ditangani.

Hingga saat ini, proses persidangan masih berlangsung dan majelis hakim belum mengambil keputusan atas permohonan praperadilan tersebut.* (dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pengajuan banding dilakukan setelah tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca Juga:

• Kolonel TNI Aktif Diduga Terlibat dalam Kasus Korupsi MBG, Siapa?

Anang menjelaskan, langkah banding diambil karena terdapat sejumlah hal yang dinilai belum diakomodasi dalam putusan majelis hakim.

Meski demikian, ia belum merinci poin-poin yang menjadi dasar pengajuan banding tersebut.

"Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Yang jelas, ada beberapa hal yang menurut kami belum diakomodasi oleh majelis hakim dan itu menjadi bagian dari materi banding," katanya.

Ia menambahkan, Kejagung tetap menghormati putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim, meskipun memilih menempuh jalur hukum lanjutan.

"Kami tetap mengapresiasi dan menghormati putusan pengadilan, namun tim penuntut umum memutuskan mengajukan upaya hukum banding," ujar Anang.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang dibacakan pada Selasa (30/6/2026).

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan.

Hakim turut menghukum Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Apabila tidak dibayarkan, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Dalam putusan tersebut, salah seorang hakim anggota menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda yang menyatakan terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun.

Perkara ini masih berproses di tingkat peradilan karena Kejagung telah mengajukan banding atas putusan tersebut.* (dh)

WASHINGTON – Amerika Serikat mengerahkan sekitar 2.000 personel militer ke Venezuela untuk membantu proses pencarian dan penyelamatan korban gempa bumi dahsyat yang melanda negara tersebut. Hingga Rabu (1/7/2026), jumlah korban meninggal dunia dilaporkan mencapai 2.295 orang.

Pengerahan personel dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) sebagai bagian dari operasi kemanusiaan untuk membantu pemerintah Venezuela menangani dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang wilayah San Felipe pada 24 Juni 2026.

Baca Juga:

• Pemerintah dan DPR Sepakati RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan Tembus 6,5 Persen

"Saat ini militer Amerika Serikat memiliki sekitar 2.000 personel di darat, udara, dan laut di Venezuela. Mereka bekerja setiap hari membantu operasi pencarian dan penyelamatan, pemulihan, serta pengiriman bantuan yang dibutuhkan," ujar Donovan dalam pernyataan resmi, dikutip Kamis (2/7/2026).

Ia menegaskan, militer Amerika Serikat akan terus mendukung operasi kemanusiaan hingga seluruh misi dinyatakan selesai tanpa menetapkan batas waktu tertentu.

Berdasarkan data terbaru, selain 2.295 korban meninggal dunia, lebih dari 11.200 orang mengalami luka-luka, sementara puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal dan masih bertahan di lokasi pengungsian.

Otoritas juga memperkirakan lebih dari 50.000 orang masih dinyatakan hilang akibat runtuhnya ribuan bangunan di sejumlah wilayah terdampak gempa.

Di tengah proses pencarian, tim penyelamat dilaporkan berhasil mengevakuasi sedikitnya 6.461 korban dalam kondisi selamat dari reruntuhan bangunan.

Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Venezuela dan berbagai mitra internasional untuk mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan serta mendukung proses evakuasi korban di wilayah terdampak bencana.* (in/dh)

Target tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Pemerintah dan DPR Sepakati RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan Tembus 6,5 Persen

Dalam pembahasan RAPBN 2027, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Sementara itu, penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen.

Selain membuka jutaan lapangan kerja baru, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 4,3 hingga 4,87 persen pada 2027.

Menurut Wihadi, kebijakan fiskal dalam APBN 2027 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lebih banyak peluang kerja.

Ia menjelaskan, terdapat delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pada 2027.

Salah satu fokus utama adalah penguatan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, serta memperluas kesempatan kerja.

Selain itu, pemerintah juga menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia industri.

Menurut Banggar DPR RI, keberhasilan program hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan industri, tetapi juga membutuhkan sinergi kebijakan lintas sektor.

Karena itu, penyusunan PKPN dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah, karakteristik wilayah, kebutuhan pembangunan, isu strategis, serta kesiapan masing-masing daerah agar implementasi program berjalan lebih efektif.

Pemerintah berharap kebijakan yang berfokus pada hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 2027.* (mt/dh)

Pernyataan itu disampaikan Lukashenko usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Bunthora Situmorang Optimistis Felicia Sihombing Melaju ke Top 4 The Icon Indonesia, Ajak Masyarakat Sumut Beri Dukungan

"Indonesia ingin mampu memproduksi sendiri menggunakan teknologinya sendiri. Itulah arti kemandirian, dan Belarus siap menjadi mitra dalam mewujudkan hal tersebut," ujar Lukashenko.

Ia mengatakan Belarus memiliki pengalaman di sektor industri yang dapat dibagikan kepada Indonesia, termasuk melalui pelatihan tenaga kerja di bidang teknik.

Lukashenko menegaskan negaranya siap melatih ribuan tenaga kerja Indonesia, baik di pusat-pusat industri dalam negeri maupun langsung di fasilitas produksi yang dimiliki Belarus.

Selain pengembangan sumber daya manusia, Belarus juga membuka peluang pembentukan perusahaan patungan (joint venture) dan lokalisasi industri di Indonesia.

Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi kedua negara sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dalam jangka panjang.

Di sektor lain, Belarus juga menawarkan dukungan terhadap program ketahanan pangan Indonesia melalui penyediaan pupuk, alat dan mesin pertanian, teknologi pertanian, hingga produk pangan seperti susu dan daging.

Lukashenko menilai ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat kemandirian nasional di tengah tantangan global, mulai dari gangguan rantai pasok hingga krisis energi.

Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Indonesia dan Belarus juga menandatangani tujuh nota kesepahaman (MoU) di berbagai sektor strategis.

Kerja sama tersebut mencakup bidang industri, kebudayaan, riset ilmiah dan teknologi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Belarus, pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sektor jasa keuangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Nasional Belarus, kesehatan, serta standardisasi dan akreditasi.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Belarus telah terjalin sejak 1993. Kunjungan Presiden Lukashenko ke Jakarta menjadi tindak lanjut pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Minsk pada 2025 yang menjadi dasar penyusunan peta jalan kerja sama kedua negara di berbagai sektor strategis.* (mt/dh)

Kesepakatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V yang digelar di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Hampir Dua Bulan Semen Langka dan Harga Menggila di Sumatera Utara, Ada Apa? Masyarakat Minta Pemerintah dan APH Bongkar Penyebabnya

"Arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Wihadi.

Dalam pembahasannya, pemerintah dan DPR juga menyepakati asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi pijakan penyusunan APBN 2027.

Asumsi tersebut meliputi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86 hingga 6,5 persen, inflasi 1,5 hingga 3,5 persen, serta nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diproyeksikan berada di kisaran 70 hingga 95 dolar AS per barel, dengan target lifting minyak 605 ribu hingga 620 ribu barel per hari serta lifting gas 951 ribu hingga 990 ribu barel setara minyak per hari.

Menurut Wihadi, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis didorong oleh transformasi struktural ekonomi sebagai fondasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi di tengah tantangan global.

Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah dan DPR menyepakati pendekatan yang bersifat ekspansif namun tetap terukur dan prudent guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Pada sektor penerimaan negara, pemerintah akan mengoptimalkan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, serta memaksimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan ekonomi digital.

Sementara itu, kebijakan belanja negara diarahkan untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), menjaga daya beli masyarakat, mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat riset nasional guna mendukung hilirisasi dan industrialisasi.

Untuk Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah akan mendorong belanja daerah yang lebih efektif dan efisien agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Adapun kerangka fiskal yang disepakati dalam RAPBN 2027 meliputi pendapatan negara sebesar 12,01 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara 13,81 hingga 14,80 persen PDB, defisit anggaran 1,80 hingga 2,40 persen PDB, keseimbangan primer 0,45 hingga minus 0,14 persen, serta pembiayaan investasi sebesar 0,50 hingga 0,90 persen PDB.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB diproyeksikan berada pada kisaran 40,31 hingga 40,64 persen.* (mt/dh)

Langkah tersebut diambil setelah ratusan peserta kontingen Pesparawi Sumut mengalami kendala kepulangan akibat terbatasnya tiket penerbangan serta melonjaknya harga tiket dari Papua Barat menuju Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Gubernur Aceh Kenang Bantuan Venezuela untuk Tsunami 2004, Kini Sampaikan Duka atas Gempa Dahsyat

"Kami dari GAMKI Sumut memberi rasa hormat setinggi-tingginya kepada Gubernur Bobby Nasution. Begitu mendengar kontingen Pesparawi dari Sumut kesulitan tiket pulang di Papua Barat karena lonjakan harga, beliau langsung mengambil kebijakan talangan biaya extra flight," ujar Hamonangan Sinaga di Medan, Rabu (1/7/2026).

Menurut GAMKI, kebijakan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menjalankan tugas membawa nama baik Provinsi Sumatera Utara di tingkat nasional.

Hamonangan menyebut, kehadiran pemerintah dalam situasi seperti ini tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian bagi seluruh anggota kontingen.

"Rombongan Pesparawi merupakan para pejuang seni keagamaan yang membawa nama baik Sumatera Utara. Memastikan mereka pulang dengan aman, nyaman, dan terhormat merupakan langkah yang sangat tepat," katanya.

Ia menambahkan, langkah cepat yang diambil Gubernur Sumatera Utara menjadi contoh kepemimpinan yang mampu menghadirkan solusi konkret di tengah persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Aksi nyata seperti ini yang dibutuhkan masyarakat. Tidak berlarut-larut, tetapi langsung menghadirkan solusi bagi ratusan perwakilan Sumut yang berada di Papua Barat," tambahnya.

Dengan adanya kebijakan penyediaan extra flight menggunakan armada Lion Group, seluruh kontingen Pesparawi Sumatera Utara dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu (1/7/2026).

DPD GAMKI Sumatera Utara juga mengajak seluruh masyarakat serta organisasi keagamaan untuk menyambut kepulangan kontingen Pesparawi sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka membawa nama baik Sumatera Utara di ajang nasional.* (dh)

Kegiatan dipimpin Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., serta dihadiri Irwasda, para Pejabat Utama (PJU), perwira menengah (Pamen), perwira pertama (Pama), personel Polda Aceh, hingga para purnawirawan Polri dan Warakawuri.

Baca Juga:

• 28 Personel Polres Tanjung Jabung Timur Naik Pangkat, Kapolres: Jadikan Motivasi Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme

Dalam sambutannya, Wakapolda Aceh mengajak seluruh personel menjadikan Hari Bhayangkara ke-80 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terbaik kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, integritas, serta soliditas di lingkungan Polri guna mewujudkan institusi yang semakin dipercaya masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja personel, Polda Aceh turut menyerahkan penghargaan kepada anggota berprestasi dari berbagai satuan kerja dan jajaran.

Penghargaan tersebut diberikan kepada personel yang dinilai memiliki loyalitas, dedikasi, dan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Usai penyerahan penghargaan, acara dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan pengabdian Polri yang telah memasuki usia ke-80.

Suasana syukuran kemudian ditutup dengan ramah tamah yang berlangsung penuh keakraban bersama seluruh peserta yang hadir.

Melalui peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat semangat pengabdian dalam mewujudkan Polri yang Presisi, profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat.* (dh)

Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, Gubernur yang akrab disapa Mualem menyampaikan rasa duka cita kepada Pemerintah dan masyarakat Venezuela atas bencana yang terjadi.

Baca Juga:

• Korban Gempa Venezuela Tembus 1.719 Jiwa, Ribuan Orang Masih Hilang di Tengah Reruntuhan

Selain menyampaikan belasungkawa, Mualem juga mengimbau masyarakat Aceh untuk mendoakan keselamatan para korban yang selamat serta memberikan bantuan kemanusiaan sesuai kemampuan.

"Ini berkaitan dengan tragedi kemanusiaan. Jika memiliki kemampuan, silakan memberi bantuan kemanusiaan untuk Venezuela yang sedang berduka," ujar Nurlis menyampaikan pesan Gubernur.

Menurutnya, Pemerintah Aceh memahami betul situasi sulit yang tengah dihadapi Venezuela. Pengalaman menghadapi bencana tsunami pada 26 Desember 2004 menjadi alasan kuat mengapa Aceh memiliki empati terhadap musibah tersebut.

Saat bencana tsunami melanda Aceh, Venezuela menjadi salah satu negara yang memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan senilai 2 juta dolar Amerika Serikat digunakan untuk mendukung pemulihan infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta penanganan darurat bagi masyarakat terdampak.

Hubungan kemanusiaan itu juga dikenang melalui berdirinya Politeknik Indonesia Venezuela (Poliven) di Kabupaten Aceh Besar. Nama kampus tersebut menjadi simbol apresiasi atas dukungan Pemerintah Venezuela dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami.

Berdasarkan laporan yang diterima Pemerintah Aceh, gempa kembar berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang berpusat di San Felipe, Yaracuy, pada Rabu (24/6/2026), telah memicu krisis kemanusiaan di Venezuela.

Hingga Kamis (2/7/2026), sedikitnya 2.295 orang dilaporkan meninggal dunia, 11.267 orang mengalami luka-luka, dan 43.251 lainnya masih dinyatakan hilang di bawah reruntuhan. Pemerintah Venezuela juga telah menetapkan status darurat nasional serta masa berkabung selama tujuh hari.

Bencana tersebut turut menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur, termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, Bandara Internasional Simón Bolívar, dan Pelabuhan La Guaira, sehingga memperlambat proses evakuasi maupun distribusi bantuan.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan belasungkawa kepada Pemerintah Venezuela dan bergabung bersama sejumlah negara lain dalam memberikan solidaritas kemanusiaan bagi proses pemulihan pascabencana.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh juga terus menangani bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kabupaten dan kota sejak akhir Juni 2026. Penanganan banjir, tanah longsor, dan angin kencang terus dikoordinasikan bersama pemerintah daerah serta instansi terkait guna memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.* (dh)

Bunthora menilai Felicia memiliki kualitas vokal dan potensi besar untuk bersaing dengan para finalis lainnya. Menurutnya, peluang penyanyi muda tersebut untuk lolos ke babak Top 4 bahkan meraih gelar juara terbuka lebar.

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII Bahas Transformasi Digital, Rico Waas: Pemerintah Harus Cepat dan Adaptif

Meski demikian, Bunthora mengingatkan bahwa dalam ajang pencarian bakat, keberhasilan peserta tidak hanya ditentukan oleh penilaian dewan juri dan kualitas penampilan di atas panggung. Dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menentukan langkah peserta menuju babak selanjutnya.

Menurutnya, apresiasi publik diwujudkan melalui pemberian virtual gift yang menjadi salah satu bentuk dukungan kepada setiap finalis.

"Felicia merupakan aset masyarakat Batak yang harus kita dukung. Mari saksikan penampilannya dan berikan virtual gift bagi yang mampu. Semoga Felicia sukses dan terus melangkah hingga menjadi juara," katanya.

Sementara itu, Opung (kakek) Felicia, Jamal H. Sinaga, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Sumatera Utara serta sejumlah tokoh yang telah memberikan dukungan kepada cucunya selama mengikuti kompetisi.

"Semua dukungan dari masyarakat Sumatera Utara selalu kami sampaikan langsung kepada Felicia. Dukungan itu menjadi penyemangat sekaligus meningkatkan rasa percaya dirinya untuk tampil maksimal," ujar Jamal.

Ia mengatakan, sebelumnya dukungan juga datang dari Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul SH MH, melalui pesan video. Kini, dukungan dari Bunthora Situmorang dinilai semakin memperkuat motivasi Felicia menjelang penampilannya di babak Top 5.

Jamal berharap masyarakat Sumatera Utara terus memberikan doa dan dukungan kepada Felicia saat tampil di panggung The Icon Indonesia.

"Mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Sumatera Utara. Meski Felicia tampil mewakili Kota Tangerang, Sumatera Utara juga merupakan kampung halamannya. Mari saksikan penampilannya pada Senin, 6 Juli 2026, mulai pukul 21.15 WIB di SCTV," tutupnya.* (dh)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang anggota TNI Angkatan Darat aktif berinisial Kolonel BU dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan Kolonel BU saat itu menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:

• Jadi Tersangka KPK Kasus Dugaan Suap Jabatan, Harta Bupati Kuansing Suhardiman Amby Terendah di Antara Bupati se-Riau

"Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang jasa, terutama pengadaan sepeda motor," ujar Syarief dalam konferensi pers, Kamis (2/7/2026).

Menurut penyidik, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Kolonel BU diduga memiliki peran dalam pengaturan harga pengadaan yang mengalami penggelembungan (mark up).

Ia juga disebut memberikan arahan terkait penunjukan penyedia sepeda motor listrik dalam proyek tersebut.

"Itu dilakukan memang oleh PPK dan penyedia yang sudah kita melakukan penahanan," kata Syarief.

Meski demikian, Kejagung belum menetapkan Kolonel BU sebagai tersangka.

Syarief menjelaskan, karena yang bersangkutan masih berstatus anggota TNI aktif, proses hukumnya tidak dapat dilakukan langsung oleh penyidik Jampidsus.

Penanganan perkara terhadap anggota militer aktif akan dilakukan melalui mekanisme koneksitas bersama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Belum (tersangka). Makanya ini karena keterlibatan, jadi begini, karena kami di Pidsus itu tidak bisa memproses atau men-tersangka-kan TNI aktif. Itu dilakukan dengan cara koneksitas, makanya kami serahkan ke Jampidmil untuk selanjutnya akan diproses oleh Jampidmil," jelasnya.

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Mereka adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Dalam penyidikan, Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.

Sejumlah yayasan yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga dipilih karena memiliki hubungan dengan pejabat BGN, bukan berdasarkan persyaratan yang berlaku.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan mark up pada berbagai pengadaan barang yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Barang tersebut meliputi sekitar 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Kejagung menegaskan penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila ditemukan alat bukti yang cukup.* (cn/ad)

Kepercayaan yang kembali diberikan kepada Samha Putra menandai berlanjutnya kepemimpinan untuk periode kedua. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmennya untuk terus memajukan futsal di Kota Binjai.

Baca Juga:

• BNNK Binjai Gandeng INSAN Perkuat P4GN, Mahasiswa Disiapkan Jadi Garda Terdepan Perangi Narkoba

Pada periode kepengurusan 2026-2030, Samha menegaskan fokus utama AFK Binjai adalah meningkatkan kualitas pembinaan atlet usia dini hingga melahirkan pemain yang mampu bersaing di level nasional.

"Semoga di periode kedua ini futsal Kota Binjai jauh lebih baik. Kita targetkan lahir pemain-pemain futsal profesional dari Binjai yang bisa tembus Liga Pro dan Timnas," katanya.

Untuk mewujudkan target tersebut, AFK Binjai telah menyiapkan sejumlah program pembinaan, di antaranya penyelenggaraan kompetisi berjenjang mulai kelompok usia U-12, U-15, hingga U-18, pelaksanaan Liga Futsal Binjai, pelatihan pelatih berlisensi nasional, serta seleksi atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) 2026.

Selain fokus pada pembinaan, Samha juga berharap adanya dukungan nyata dari Pemerintah Kota Binjai dalam mempersiapkan tim menghadapi Porprovsu 2026.

"Harapan kami pemerintah benar-benar memiliki andil serius untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 2026. Futsal membutuhkan dukungan sarana, pendanaan pemusatan latihan, dan perhatian. Tanpa itu, akan sulit berbicara prestasi," ungkapnya.

Ia menambahkan, AFK Binjai siap membangun sinergi dengan KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan prestasi futsal Kota Binjai di tingkat provinsi maupun nasional.

Terpilihnya Samha Putra secara aklamasi mencerminkan solidnya dukungan dari 28 klub futsal anggota AFK Binjai. Sejumlah perwakilan klub menilai kepemimpinannya pada periode pertama berhasil menghidupkan kembali kompetisi futsal di Kota Binjai serta membawa prestasi pada ajang Porprovsu sebelumnya.

"Bang Samha orang lapangan, paham kebutuhan kami. Aklamasi ini bukti kami puas dengan kinerjanya," ujar salah seorang perwakilan klub.

Sementara itu, susunan lengkap kepengurusan AFK Binjai periode 2026-2030 dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu dekat setelah rapat formatur selesai dilaksanakan.* (dh)

JAKARTA – Nama Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby, menjadi perhatian publik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing.

Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnaen dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles, sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Saksi Ungkap Eks Ketua Ombudsman Marah Saat LHP PT Tosida Tak Temukan Maladministrasi: Siapa yang Pimpinan? Elu Jangan Ngatur-ngatur Gua!

Di tengah proses hukum yang berjalan, laporan harta kekayaan Suhardiman Amby dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) turut menjadi sorotan.

Berdasarkan LHKPN per 31 Desember 2025, Suhardiman melaporkan total kekayaan sebesar Rp2.010.000.000 atau sekitar Rp2,01 miliar.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, Suhardiman diduga meminta sebuah Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada pihak yang mengikuti seleksi jabatan Sekda Kuansing.

Mobil tersebut disebut bernilai sekitar Rp2,05 miliar dan dibeli secara kredit oleh Zulkarnaen dengan bantuan Ardiles.

Setelah proses seleksi berlangsung, Zulkarnaen kemudian terpilih menjadi Sekretaris Daerah Kuansing pada 2025.

Selain itu, penyidik juga mengungkap dugaan penerimaan Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai sekitar Rp700 juta saat Suhardiman masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing pada 2021.

Pemberian kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan proses pengisian jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kuansing.

KPK juga masih mendalami dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Kuansing.

Sebelum resmi ditetapkan sebagai tersangka, Suhardiman bersama Sekda Kuansing Zulkarnaen sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (30/6/2026) malam.

Keduanya datang setelah sempat tidak diketahui keberadaannya saat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung di Kuansing.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 10 orang untuk menjalani pemeriksaan.

Rincian Harta Kekayaan

Berdasarkan data LHKPN, sebagian besar kekayaan Suhardiman berasal dari aset tanah dan bangunan.

Nilai aset properti yang dilaporkan mencapai Rp1,18 miliar, seluruhnya berada di Kota Pekanbaru dan berasal dari hasil sendiri.

Rinciannya meliputi:

Tanah dan bangunan seluas 14 m²/14 m² senilai Rp160 juta.
Tanah dan bangunan seluas 102 m²/36 m² senilai Rp120 juta.
Tanah dan bangunan seluas 270 m²/450 m² senilai Rp900 juta.

Selain properti, Suhardiman juga melaporkan kepemilikan kendaraan senilai Rp590 juta yang terdiri dari tiga unit mobil, yaitu:

Toyota Land Cruiser Turbo tahun 1900 senilai Rp350 juta.
Toyota Land Cruiser Turbo tahun 2002 senilai Rp200 juta.
Opel Blazer SUV tahun 2002 senilai Rp40 juta.

Ia juga melaporkan kas dan setara kas sebesar Rp240 juta.

Dalam laporan tersebut, Suhardiman tidak mencantumkan kepemilikan surat berharga, harta bergerak lainnya, maupun utang.

Dengan demikian, total kekayaan bersihnya tetap sebesar Rp2,01 miliar.

Harta Terendah di Antara Bupati se-Riau

Berdasarkan data LHKPN, jumlah kekayaan Suhardiman menjadi yang paling rendah dibandingkan para bupati lainnya di Provinsi Riau.

Sementara itu, posisi tertinggi ditempati Bupati Rokan Hilir Bistamam dengan total kekayaan lebih dari Rp43,5 miliar, disusul sejumlah kepala daerah lain yang memiliki harta di atas Rp3 miliar.

Suhardiman Amby merupakan Bupati Kuansing hasil Pilkada 2024 untuk masa jabatan 2025–2030 bersama Wakil Bupati Mukhlisin.

Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai bupati definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah sebelumnya.

KPK menegaskan penyidikan perkara dugaan suap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing masih terus berlangsung.

Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya penerimaan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.* (km/ad)

Kelangkaan semen tidak hanya berdampak pada para kontraktor maupun pengembang perumahan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat yang sedang membangun rumah, tempat ibadah, maupun bangunan usaha. Banyak pekerjaan pembangunan terpaksa berjalan lambat karena material utama tersebut sulit diperoleh.

Baca Juga:

• Prabowo dan Presiden Belarus Luncurkan Road Map Kerja Sama Indonesia-Belarus 2026-2030, Begini Isinya

Berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, kondisi ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Batu Bara. Beberapa daerah lain di Sumatera Utara juga dilaporkan mengalami persoalan serupa, sehingga memunculkan dugaan adanya gangguan dalam rantai distribusi semen di wilayah tersebut.

Situasi ini pun memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang menduga adanya permainan dalam tata niaga atau distribusi semen yang menyebabkan pasokan ke daerah menjadi terbatas. Namun hingga kini, dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang.

Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya berdiam diri menyaksikan kondisi ini terus berlangsung. Mereka meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kelangkaan semen yang telah berlangsung hampir dua bulan.

Apabila penyebabnya berasal dari gangguan produksi, distribusi, atau faktor teknis lainnya, masyarakat meminta pemerintah segera memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan maupun spekulasi liar. Namun apabila ditemukan adanya praktik penimbunan, pengaturan distribusi, kartel, atau pelanggaran hukum lainnya, masyarakat meminta agar pelaku ditindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelangkaan semen ini dikhawatirkan akan berdampak luas terhadap roda perekonomian daerah. Selain menghambat pembangunan rumah masyarakat, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu proyek-proyek swasta maupun pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pasokan semen dalam jumlah besar.

Para pelaku usaha bahan bangunan juga mengaku berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi mereka harus memenuhi kebutuhan pelanggan, namun di sisi lain pasokan dari distributor sangat terbatas. Akibatnya, tidak sedikit konsumen yang harus mencari semen hingga ke luar daerah atau bahkan menunda pekerjaan pembangunan.

Masyarakat menilai pemerintah harus segera turun tangan sebelum kondisi semakin memburuk. Stabilitas harga dan kelancaran distribusi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga iklim usaha dan melindungi kepentingan masyarakat.

Kini publik menunggu langkah nyata pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengungkap penyebab kelangkaan semen yang terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terus dihantui pertanyaan yang hingga kini belum terjawab.

Semen langka, harga menggila hampir dua bulan. Pertanyaannya sederhana: ada apa sebenarnya? Masyarakat berharap pemerintah segera menjawabnya dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana.* (dh)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko resmi meluncurkan Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 atau peta jalan kerja sama bilateral Indonesia dan Belarus.

Dokumen tersebut menjadi arah baru hubungan kedua negara dalam lima tahun ke depan.

Baca Juga:

• GTI Desak Audit SPMB Banten 2026, Soroti Data Desil, Jalur Prestasi, dan Pelimpahan Kuota

Prabowo mengatakan peta jalan tersebut menjadi bukti komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan yang lebih terarah, terukur, dan menghasilkan kerja sama yang konkret.

"Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerja sama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerja sama yang lebih terarah dan konkret," kata Prabowo.

Perkuat Kerja Sama Ketahanan Pangan

Dalam pertemuan itu, Prabowo menjelaskan salah satu fokus utama kerja sama adalah sektor ketahanan pangan.

Indonesia dan Belarus sepakat memperluas kolaborasi di bidang pertanian modern, termasuk pengembangan teknologi pertanian, penyediaan pupuk, alat pertanian, hingga alat berat.

"Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerja sama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerja sama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat," ujarnya.

Fokus Industri, Teknologi, dan Investasi

Selain sektor pertanian, kedua negara juga memperkuat kerja sama ekonomi yang diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional masing-masing.

Kerja sama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi.

Di bidang industri, Indonesia dan Belarus juga sepakat meningkatkan investasi dan kemitraan antar pelaku usaha, khususnya pada sektor manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri.

Dorong Perdagangan Lewat EAEU

Pada sektor perdagangan, Prabowo mengapresiasi Belarus yang telah menyelesaikan proses ratifikasi Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU).

Menurutnya, Indonesia saat ini juga tengah menjalankan proses ratifikasi sebagai bagian dari upaya memperluas akses perdagangan dengan negara-negara anggota EAEU.

"Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut," ujar Prabowo.

Perkuat Pendidikan dan Pertukaran Budaya

Kerja sama Indonesia dan Belarus juga mencakup bidang sosial, budaya, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kedua kepala negara sepakat memperluas kemitraan melalui pendidikan, pelatihan vokasi, serta pertukaran budaya.

"Kami mendorong kerja sama yang lebih erat melalui pertukaran budaya, penguatan kemitraan antara institusi pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Prabowo.

Pemerintah berharap peluncuran Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 dapat menjadi landasan untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Belarus sekaligus membuka peluang kerja sama baru di berbagai sektor strategis dalam lima tahun mendatang.* (d/ad)

Berdasarkan hasil pemantauan serta laporan masyarakat yang diterima GTI, terdapat sedikitnya empat persoalan utama yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah agar tidak menimbulkan polemik maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB.

Baca Juga:

• GTI Soroti SPMB Banten 2026, Penutupan NIK Dinilai Hambat Transparansi dan Pengawasan Publik

Menurut Deri, sistem SPMB Banten yang terintegrasi dengan basis data Kementerian Sosial secara otomatis menolak pendaftaran apabila data Desil calon siswa tidak terbaca sistem, meski yang bersangkutan tercatat sebagai penerima aktif Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun Program Indonesia Pintar (PIP).

"Fakta di lapangan menunjukkan masih ada keluarga penerima KIP maupun PIP yang gagal mendaftar karena data Desil tidak terbaca sistem. Padahal kedua program tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat," ujar Deri, Senin (30/6/2026).

GTI menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat hak calon peserta didik yang secara faktual memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pendidikan, namun terkendala persoalan administratif.

Selain jalur afirmasi, GTI juga menyoroti mekanisme Jalur Prestasi Akademik. Menurut organisasi tersebut, proses verifikasi dokumen dinilai belum memiliki standar yang seragam.

Deri menjelaskan, saat tahapan pra-SPMB dimulai, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum diterbitkan sehingga peserta diwajibkan mengunggah dokumen TKA secara mandiri ketika proses pendaftaran berlangsung.

"Di satu sisi sistem afirmasi dikunci secara otomatis berdasarkan data tertentu, tetapi pada jalur prestasi justru diberikan ruang unggah dokumen secara manual. Perbedaan mekanisme seperti ini perlu mendapat perhatian karena berpotensi memunculkan risiko manipulasi apabila proses verifikasinya tidak dilakukan secara ketat," katanya.

GTI juga menyoroti mekanisme pelimpahan kuota antarjalur dalam penerimaan siswa baru. Menurut organisasi tersebut, petunjuk teknis memang mengatur adanya pengalihan kuota apabila suatu jalur tidak terpenuhi. Namun, informasi mengenai peserta yang diterima melalui mekanisme pelimpahan kuota dinilai belum ditampilkan secara terbuka kepada publik.

"Transparansi tidak cukup hanya mengumumkan nama peserta yang diterima. Publik juga berhak mengetahui melalui jalur apa peserta tersebut dinyatakan lolos, termasuk apabila berasal dari pelimpahan kuota," ungkap Deri.

Ia menegaskan keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara objektif terhadap proses seleksi.

Sorotan lainnya berkaitan dengan minimnya akses pengawasan publik terhadap keseluruhan proses seleksi SPMB.

GTI menilai masyarakat belum memiliki ruang yang memadai untuk memantau data pendaftar, peringkat nilai, hingga proses seleksi secara menyeluruh. Karena itu, organisasi tersebut mendorong pemerintah menyediakan dashboard publik yang dapat diakses secara real time.

"Sistem penerimaan siswa merupakan pelayanan publik yang harus dapat diawasi bersama. Kami mendorong agar tersedia dashboard publik yang memuat data pendaftar, nilai, peringkat, serta status kelulusan secara real time dan dapat diakses masyarakat. Transparansi seperti itu justru akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil seleksi," tegas Deri.

Atas berbagai temuan tersebut, GTI meminta Pemerintah Provinsi Banten bersama instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

Menurut GTI, penyempurnaan sistem sejak dini menjadi langkah penting untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan objektif, akuntabel, transparan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon siswa sesuai prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik.* (dh)

JAKARTA – Persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, kembali mengungkap fakta baru.

Kepala Keasistenan Utama 5 Ombudsman RI, Irma Syarifah, mengaku Hery sempat marah ketika mengetahui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait PT Tosida Indonesia tidak menemukan adanya maladministrasi.

Baca Juga:

• Diduga Sembunyikan Surat Undangan Bansos, Seknas PERMADA Resmi Laporkan Oknum Kadus Desa Paya Rengas ke Inspektorat dan Ombudsman RI

Di hadapan majelis hakim, Irma menjelaskan bahwa penyusunan LHP dilakukan bersama dua asisten Ombudsman, yakni Saputra Malik dan Muhammad Khotim.

Setelah draf laporan selesai disusun, Hery disebut meminta agar laporan tersebut ditinjau ulang.

Menurut Irma, Muhammad Khotim bahkan mendapat telepon langsung dari Hery dengan nada tinggi.

"Muhammad Khotim kemudian ditelepon oleh pengampu dengan nada emosional dan dimarah-marah bahwa kita terlalu, terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru kemudian terlalu dangkal dan perlu didalami."

Irma mengatakan Hery juga memberikan catatan pada halaman awal draf LHP agar dilakukan review, koreksi, dan pendalaman terhadap hasil pemeriksaan tersebut.

Namun, tim pemeriksa mengaku kebingungan karena tidak mendapat penjelasan yang jelas mengenai bagian mana yang harus diperbaiki.

Menurut Irma, Saputra Malik kemudian mencoba meminta arahan langsung kepada Hery mengenai maksud pendalaman tersebut.

Namun respons yang diterima justru bernada keras.

"Siapa yang pimpinan? Elu jangan ngatur-ngatur gua, elu kerjain sendiri."

Ucapan tersebut, kata Irma, membuat tim pemeriksa semakin bingung dalam menyelesaikan laporan.

Selain meminta revisi, Hery juga disebut mengusulkan penggunaan ahli tertentu dan menambahkan dua pertanyaan dalam proses pemeriksaan.

Irma mengakui tindakan tersebut memang menjadi kewenangan seorang pengampu. Namun, menurutnya, cara tersebut tidak lazim dilakukan.

"Kewenangan Pak, tapi di luar kebiasaan."

Biasanya, kata Irma, pengampu akan lebih dulu berdiskusi dengan tim pemeriksa untuk menentukan ahli yang dinilai memiliki kompetensi sesuai bidang yang sedang diperiksa.

Dalam perkara ini, Hery Susanto didakwa menerima suap berupa uang dan sebuah rumah dengan total nilai sekitar Rp4,85 miliar sepanjang 2013 hingga 2025.

Jaksa menyebut suap tersebut diberikan agar Hery memengaruhi hasil Laporan Ombudsman terkait perhitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain itu, suap juga diduga berkaitan dengan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan milik PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya.

Dalam dakwaan, jaksa menguraikan bahwa uang dan aset yang diterima Hery berasal dari sejumlah pihak, termasuk Direktur PT Tosida Indonesia, Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Agung Winarno, serta perwakilan PT Mitra Kumala Energi.

Sidang akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya guna mengungkap dugaan intervensi terhadap proses pemeriksaan Ombudsman dalam perkara tersebut.* (d/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa diduga melakukan tindak pidana fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan tersebut disampaikan saat pembacaan surat dakwaan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Jaksa Beberkan Dugaan Serangan dr Tifa soal Ijazah Jokowi, Didakwa Pasal Berlapis!

"Saksi Joko Widodo merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi," kata jaksa saat membacakan dakwaan.

Jaksa menjelaskan, perkara bermula ketika Jokowi mengetahui adanya sejumlah unggahan di media sosial yang mempertanyakan keaslian ijazah Strata Satu (S-1) miliknya.

Salah satu unggahan tersebut berasal dari dr Tifa yang menuding ijazah Jokowi tidak asli.

Setelah mengetahui unggahan itu, Jokowi meminta ajudan dan tim kuasa hukumnya mengumpulkan berbagai bukti yang beredar di media sosial.

Dari keseluruhan materi yang dikumpulkan, terdapat lima unggahan yang dinilai menyerang kehormatan dan martabat Jokowi.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan penyidik telah memperoleh bukti yang menunjukkan ijazah Jokowi merupakan dokumen asli.

Menurut jaksa, hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Polri menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi identik dengan 14 dokumen pembanding yang diperiksa.

Selain itu, berdasarkan dokumen akademik Universitas Gadjah Mada (UGM), Jokowi tercatat telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan dan memperoleh ijazah sarjana dengan nomor 1120 yang diterbitkan pada 5 November 1985.

Jaksa juga menyatakan bahwa selama proses penyidikan, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhan yang disampaikannya.

"Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa," ujar jaksa.

Dalam perkara ini, dr Tifa didakwa dengan dakwaan primer Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Sebagai dakwaan subsider, jaksa juga menerapkan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Selain itu, jaksa turut mendakwa dr Tifa dengan pasal lain terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Persidangan akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan majelis hakim.* (d/ad)

JAKARTA – Sidang perdana perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026).

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menyebut dr Tifa diduga menyerang kehormatan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), melalui tudingan mengenai keaslian ijazah sarjana miliknya.

Baca Juga:

• PN Jaktim Buka Akses Siaran Langsung Sidang Perdana Dokter Tifa

Menurut jaksa, setelah berbagai unggahan tersebut beredar, tim kuasa hukum Jokowi menggelar konferensi pers pada 14 April 2025 untuk memberikan klarifikasi kepada publik.

"Bahwa sementara mengumpulkan unggahan-unggahan tersebut, pada tanggal 14 April, Tim Kuasa Hukum saksi Jokowi melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah S-1 saksi Jokowi adalah tidak benar dan sangat menyesatkan," kata jaksa di persidangan.

Jaksa juga membacakan pernyataan kuasa hukum Jokowi yang menegaskan bahwa ijazah S-1 Jokowi adalah asli dan telah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) serta instansi yang berwenang.

"Ijazah S-1 saksi Jokowi ada, asli dan sudah jelas dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada serta instansi yang berwenang. Kuasa Hukum juga mengingatkan masyarakat agar jangan lagi menyebarkan tuduhan dan berita bohong yang menyebutkan ijazah S-1 saksi Jokowi adalah palsu," sambung jaksa.

Dalam dakwaan disebutkan, dr Tifa mengunggah berbagai pernyataan yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi.

Beberapa hal yang dipersoalkan antara lain mengenai desain sampul ijazah, foto wisuda, buku alumni UGM, hingga penyebutan nama dosen pembimbing.

Jaksa menyebut Jokowi kemudian meminta ajudan dan tim kuasa hukumnya mengumpulkan seluruh unggahan yang dianggap menyerang nama baiknya.

"Bahwa di antara 28 unggahan di media sosial yang dilihat saksi Joko Widodo, terdapat lima unggahan media sosial berisikan perbuatan terdakwa yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 Joko Widodo adalah palsu," kata jaksa.

Dalam dakwaan itu juga dijelaskan bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sejak 28 Juli 1980 dan telah memperoleh ijazah sarjana yang diterbitkan universitas tersebut.

Jaksa menyatakan tuduhan yang disampaikan terdakwa dinilai telah merugikan Jokowi secara immateriil.

"Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian immateril yaitu tercemarnya nama baik saksi secara personal," kata jaksa.

Menurut jaksa, dr Tifa tetap menyampaikan tudingan mengenai ijazah Jokowi melalui berbagai media sosial maupun dalam sejumlah acara diskusi atau talk show, tanpa disertai pembuktian yang sah.

"Sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Joko Widodo dengan sarana teknologi informasi," tutur jaksa.

Dalam perkara ini, dr Tifa didakwa menggunakan sejumlah pasal, di antaranya dakwaan primer Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP, serta dakwaan subsider Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Selain itu, jaksa juga mendakwa dr Tifa dengan pasal lain terkait dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sidang akan dilanjutkan sesuai agenda yang ditetapkan majelis hakim untuk memeriksa perkara tersebut.* (d/ad)