Kegiatan berlangsung pada 3-4 Agustus 2026 di Kelurahan Muara Kembang dan Desa Kutai Lama. Program yang diinisiasi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) itu menyasar siswa kelas VI dari sejumlah sekolah dasar dan madrasah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Jenguk Pelajar Korban Dugaan Keracunan MBG, Kondisinya Lebih Parah

Sementara di Desa Kutai Lama, pemeriksaan mata berlangsung di SDN 010 Anggana dan diikuti 52 siswa kelas VI dengan dukungan tenaga pendidik serta tim Optik Jakarta.

Pemeriksaan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari registrasi, tes buta warna, pemeriksaan objektif atau refraksi hingga pemeriksaan subjektif dengan membaca huruf dan angka.

Rangkaian pemeriksaan tersebut bertujuan mengetahui tingkat ketajaman penglihatan para siswa sekaligus menentukan kebutuhan koreksi penglihatan melalui penggunaan kacamata.

Bagi PHM, kesehatan mata memiliki kaitan erat dengan proses pendidikan. Gangguan penglihatan yang tidak terdeteksi dapat membuat siswa kesulitan membaca, mengikuti pelajaran dan menyerap materi secara optimal.

Kepala SDN 010 Anggana, Sunarsih, mengapresiasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pihak sekolah sebelumnya telah menemukan sejumlah siswa yang diduga mengalami gangguan penglihatan, namun kondisi ekonomi keluarga membuat sebagian siswa belum memperoleh pemeriksaan maupun kacamata yang sesuai.

"Dengan keterbatasan ekonomi keluarga, sebagian besar siswa belum pernah menjalani pemeriksaan mata maupun memperoleh kacamata yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kami sangat terbantu dengan adanya program ini," ujar Sunarsih.

Apresiasi juga disampaikan Lurah Muara Kembang Mukosim. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan PHM memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan akses layanan kesehatan.

Menurut Mukosim, kesehatan mata merupakan salah satu investasi bagi masa depan karena penglihatan yang baik dapat mendukung proses belajar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah sekitar.

General Manager PT Pertamina Hulu Mahakam Setyo Sapto Edi mengatakan keberhasilan operasi perusahaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"PHM percaya bahwa keberhasilan operasi perusahaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah kerja," ujar Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).

Menurut Setyo, Program CID SHU Ecovation Day: Lensa Energi merupakan salah satu bentuk komitmen PHM membantu anak-anak memperoleh layanan kesehatan mata agar dapat belajar lebih optimal.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya perusahaan menciptakan nilai bersama dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di sekitar wilayah operasional.

PHM merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) di Zona 8 yang mengelola kegiatan operasi dan bisnis hulu migas di Wilayah Kerja Mahakam, Kalimantan Timur.

Melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur hingga tanggap bencana, PHM berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Program Lensa Energi menjadi salah satu bentuk dukungan tersebut. Pemeriksaan mata yang sederhana diharapkan dapat membantu siswa memperoleh penglihatan yang lebih baik sehingga dapat mengikuti proses belajar dengan optimal dan mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia bagi masa depan daerah.* (dh)

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan data terbaru tersebut dalam konferensi pers, Sabtu (15/8/2026). Data korban tercatat hingga pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:

• Belajar dari Penanganan Maumere dan Lewotobi, Mendikdasmen Siapkan Bantuan Sekolah Terdampak Gempa NTT

Selain korban jiwa dan luka-luka, BNPB mencatat sekitar 2.000 orang memilih mengungsi secara mandiri setelah gempa mengguncang wilayah Nagekeo, NTT.

Gempa M7,7 tersebut terjadi pada Sabtu (15/8/2026) sekitar pukul 04.58 WIB. Pusat gempa berada di koordinat 8,41 Lintang Selatan dan 121,39 Bujur Timur, atau sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo.

Gempa tersebut memiliki kedalaman 15 kilometer dan dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Namun, peringatan tsunami tersebut kini telah dinyatakan berakhir.

Petugas gabungan dari BNPB, BPBD, Basarnas, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan unsur terkait lainnya masih melakukan penanganan di sejumlah wilayah terdampak. Pendataan korban dan kerusakan juga terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat segera dipenuhi.

Pemerintah mengimbau masyarakat tetap mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang dan mewaspadai kemungkinan gempa susulan selama proses penanganan bencana berlangsung.* (oz/dh)

JAKARTA – Sebanyak 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional resmi dikukuhkan WakilWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Mereka akan bertugas pada Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Senin (17/8/2026).

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gibran. Dalam prosesi tersebut, para anggota Paskibraka diminta menjalankan tugas kenegaraan dengan sungguh-sungguh.

Baca Juga:

• Gibran Kukuhkan 76 Paskibraka Nasional, Julita dari Kaltim Bawa Bendera saat Ikrar Putra Indonesia

Ke-76 anggota Paskibraka tersebut merupakan perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi mengirimkan satu putra dan satu putri untuk menjalankan tugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI.

Berikut daftar lengkap 76 Paskibraka Nasional 2026:

1. Aceh
Putra: Muhammad Hibban Annafis
Putri: Zilqueensa Abintary Laudicia Simatupang

2. Sumatera Utara
Putra: Gussa Oliver Nainggolan
Putri: Felesia Rismaito Munthe

3. Sumatera Barat
Putra: Ahmad Alfatih
Putri: Ulya Kireina Halim

4. Riau
Putra: Rizqy Aditya Siregar
Putri: Arifa Rahma Maulydha

5. Jambi
Putra: Achmad Fachri Mubarok
Putri: Rizkia Putri

6. Sumatera Selatan
Putra: Muhammad Ikhsan Nugroho
Putri: Khalyana Zahira Sandi

7. Bengkulu
Putra: M. Aryo Wira Zandhyka. Y
Putri: Nadine Permata Vanza

8. Lampung
Putra: Naufal Ghaly Oktora
Putri: Chika Azahra Salsabilla

9.Kepulauan Bangka Belitung
Putra: Muhammad Furqoen Nul Hakim
Putri: Fira Haniyah

10. Kepulauan Riau
Putra: Muhammad Salman Farisi
Putri: Raudah Mabrura

11. DKI Jakarta
Putra: Muazzam Saqif Hasani Siregar
Putri: Latiesha Firenzie Bharata

12. Jawa Barat
Putra: Baruno Wicaksono
Putri: Aisha Calista Permata

13. Jawa Tengah
Putra: Hilmi Tisna Yuwanda
Putri: Qothrunnada Azzahra Husna

14. Daerah Istimewa Yogyakarta
Putra: Ahmad Raditya
Putri: Anggita Ayu Mahanani Hanifah

15. Jawa Timur
Putra: Reihan Nifan Arkana
Putri: Angelica Theona Putri

16. Banten
Putra: Chaysar Purnama Putra
Putri: Adzra Khairy Fadian

17. Bali
Putra: I Made Dwi Sathya Kurniawan
Putri: Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani
18. Nusa Tenggara Barat
Putra: Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana
Putri: Belvana Rolanda Vindia Kurniawan

19. Nusa Tenggara Timur
Putra: Atanasius Meyllano Frans Yogar
Putri: Eighteen Jeanette Hekboy

20. Kalimantan Barat
Putra: Mirza Rafi Navazani
Putri: Celine Olivia Apriani Theo

21. Kalimantan Tengah
Putra: Muhammad Azham Alfarizqi
Putri: Ajeng Bunga Safitri

22. Kalimantan Selatan
Putra: I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti
Putri: Siti Nur Adlina

23. Kalimantan Timur
Putra: Gus Luthfy Azka Nararya
Putri: Julita Rista Lestari

24. Kalimantan Utara
Putra: Muhammad Zainal Ihsan
Putri: Desy Natalia

25. Sulawesi Utara
Putra: Gabriel Gilbert Miller Kamasi
Putri: Faith Louisa Tabita Maengkom

26. Sulawesi Tengah
Putra: Fahriansyah Rihama
Putri: Chintya Graciella Rorong

27. Sulawesi Selatan
Putra: Juan Pablo
Putri: Taswina Putri

28. Sulawesi Tenggara
Putra: Laode Reyhan Putra Satria Korwa
Putri: Waode Bintang Adisya

29. Gorontalo
Putra: Muhammad Azka Gaib
Putri: Khasyifa Anindi Sudarmanto

30. Sulawesi Barat
Putra: M. Deni Fikri
Putri: Ismi Ulfaida

31. Maluku
Putra: Louise Adriano Hutasoit
Putri: Cinzia Christovani Marantika

32. Maluku Utara
Putra: Haikal Khadafi H. Laode
Putri: Mardhatilla A. Putri
33. Papua
Putra: Johanes Matius Paulus Rumsayor
Putri: Neeltje Deliana Insjowi Werimon

34. Papua Barat Daya
Putra: Pieter Felix Paskah Yapen
Putri: Vila Delvia Nauri

35. Papua Barat
Putra: Marco Marcel Kurei
Putri: Hasna Iriani Rumbiak
36. Papua Selatan
Putra: Vinsensius Renaldi Oey Yolmen
Putri: Kristina Ndiken

37. Papua Tengah
Putra: Christopher Leon Bringga Tabuni
Putri: Gladys Manuella Aibekob

38. Papua Pegunungan
Putra: Michael Marchel Winka Fakdawer
Putri: Julia Maharani Dabi

Ke-76 Paskibraka tersebut selanjutnya akan menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Mereka menjadi bagian penting dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih pada peringatan kemerdekaan tahun ini.* (oz/dh)

Sugiat yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI mengatakan paparan Prabowo menggambarkan enam garis besar kinerja pemerintah yang dinilai menjadi fondasi pembangunan nasional.

Baca Juga:

• Prabowo Singgung Amnesti dan Pengadilan Ad Hoc untuk BUMN, Mensesneg: Baru Sebatas Gagasan

Menurut Sugiat, capaian pertama terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen. Pertumbuhan tersebut, kata dia, turut ditopang peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Capaian kedua yang disorot adalah penguatan kemandirian nasional melalui program swasembada pangan dan implementasi B50. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Selanjutnya, Sugiat menyoroti pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) serta pengelolaan kekayaan negara. Menurutnya, langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi perusahaan negara sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Capaian keempat berkaitan dengan percepatan program hilirisasi. Sugiat menilai hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja.

"Kelima, penguatan ekonomi rakyat dan desa dilakukan melalui pengembangan koperasi, kampung nelayan, serta pembangunan infrastruktur dasar," ujarnya.

Menurut Sugiat, pemerintah juga terus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa melalui berbagai program yang menyasar sektor produktif dan kebutuhan dasar.

Capaian keenam yang disebut Sugiat adalah pembangunan manusia. Pemerintah dinilai memperluas sejumlah program sosial dan pelayanan publik, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi pendidikan, layanan kesehatan gratis, bantuan sosial berbasis digital hingga penyediaan perumahan.

Berbagai program tersebut, kata Sugiat, menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor sosial.

Ia menilai pidato Prabowo dalam sidang tahunan memberikan gambaran mengenai berbagai kebijakan yang telah dijalankan selama 21 bulan pemerintahan.

"Paparan Presiden menunjukkan dengan nyata kinerja pemerintahan Prabowo Subianto selama 21 bulan," pungkas Sugiat.

Menurut Sugiat, sejumlah program tersebut perlu terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ia juga menilai sinergi antara pemerintah, DPR, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan menjadi penting untuk memastikan agenda pembangunan berjalan sesuai target.* (oz/dh)

Prasetyo mengatakan pemerintah masih perlu mengkaji lebih lanjut skema dan mekanisme pemberian dwi kewarganegaraan tersebut. Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai bentuk kebijakannya.

Baca Juga:

• Absen dari Istana untuk Kedua Kalinya, Megawati Pilih Jadi Irup HUT RI di Sekolah Partai PDIP

Prasetyo memastikan apabila gagasan tersebut nantinya disepakati untuk diterapkan, pemberian kewarganegaraan ganda tidak akan dilakukan secara umum.

"Yang pasti adalah pemikiran itu tentunya manakala pun nanti misalnya kita setujui bersama-sama tentunya sangat-sangat selektif," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga tidak akan membuka kesempatan bagi siapa saja untuk dengan mudah mengajukan kewarganegaraan ganda.

"Bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian untuk bisa semuanya, atau bisa dengan mudahnya, itu tidak seperti itu," tegas Prasetyo.

Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Prabowo dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengusulkan adanya perubahan aturan untuk membuka peluang dwi kewarganegaraan secara terbatas bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki talenta istimewa dan dibutuhkan bangsa.

"Hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Prabowo menyoroti keberadaan diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Menurutnya, di antara diaspora tersebut terdapat ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman hingga atlet berkelas dunia.

Sebagian diaspora, kata Prabowo, memilih atau terpaksa mengambil kewarganegaraan negara lain karena tuntutan karier, keluarga maupun pengabdian profesional di luar negeri.

Prabowo menilai kondisi tersebut tidak seharusnya membuat talenta terbaik Indonesia harus memilih antara kesempatan berkarier di dunia dan tetap memiliki ikatan dengan Tanah Air.

Karena itu, pemerintah berencana mengajukan perubahan undang-undang kepada DPR untuk membuka ruang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi individu dengan keahlian dan kontribusi yang dinilai penting bagi kepentingan nasional.

"Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional," kata Prabowo.

Wacana tersebut kini masih dalam tahap kajian pemerintah. Mekanisme, persyaratan, serta kategori penerima kewarganegaraan ganda nantinya akan ditentukan melalui pembahasan lebih lanjut.* (in/dh)

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Megawati memiliki agenda sendiri pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini.

Baca Juga:

• Prabowo Singgung Amnesti dan Pengadilan Ad Hoc untuk BUMN, Mensesneg: Baru Sebatas Gagasan

Djarot juga memastikan Megawati tidak akan hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan yang digelar pemerintah di Istana Merdeka.

"Iya (tidak hadir)," tegasnya.

Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI akan digelar di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/8/2026). Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara dalam rangkaian peringatan detik-detik Proklamasi.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan pemerintah telah mengirimkan undangan resmi kepada para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk menghadiri rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

Megawati sebelumnya juga tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). PDIP menyebut Megawati memiliki agenda lain.

Tahun ini, Megawati memilih mengikuti upacara kemerdekaan di lingkungan internal partainya. Kehadirannya sebagai inspektur upacara di Sekolah Partai PDIP menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar partai.* (in/dh)

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan sejumlah pegawai Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) sudah mulai berkantor di IKN. Dengan kondisi tersebut, kehadiran Gibran untuk mulai berkantor di IKN ditargetkan dapat terealisasi dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Gibran Kukuhkan 76 Paskibraka Nasional, Julita dari Kaltim Bawa Bendera saat Ikrar Putra Indonesia

Basuki menjelaskan pembangunan Istana Wapres di IKN secara keseluruhan telah selesai. Saat ini hanya tersisa tahap pengadaan dan pengisian furnitur untuk melengkapi fasilitas di dalam gedung.

"Sudah. Tinggal ngisi furniture-nya, sekarang lagi sedang ditender," katanya.

Dengan rampungnya pembangunan tersebut, Istana Wapres di IKN siap digunakan untuk mendukung aktivitas Wakil Presiden dan jajaran Setwapres.

Berbarengan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Otorita IKN juga membuka Istana Wapres untuk dikunjungi masyarakat.

Masyarakat dapat melihat langsung Istana Wapres pada 15-17 Agustus 2026. Waktu kunjungan dibuka mulai pukul 10.00 hingga 17.00 WITA.

Basuki mengatakan pembukaan Istana Wapres untuk masyarakat dilakukan atas permintaan Gibran. Keputusan tersebut diambil karena tingginya antusiasme masyarakat yang datang ke IKN selama momentum peringatan kemerdekaan.

"Iya, mulai hari ini kita sesuai dengan permintaan Bapak Wapres supaya karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini kita ke sana supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, Kantor Presiden juga ada Kantor Wakil Presiden," ujar Basuki.

Selain menjadi fasilitas pemerintahan, pembukaan Istana Wapres untuk masyarakat diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada publik untuk melihat langsung perkembangan pembangunan kawasan inti pemerintahan IKN.

Target Gibran mulai berkantor di IKN tahun ini juga menjadi bagian dari proses pemindahan aktivitas pemerintahan secara bertahap ke ibu kota baru.* (in/dh)

Pengukuhan dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan. Dalam kesempatan tersebut, Gibran meminta para anggota Paskibraka menjalankan tugas negara dengan sungguh-sungguh.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Kukuhkan 48 Paskibraka Medan, Siap Kibarkan Merah Putih di HUT ke-81 RI

Rangkaian acara pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Putra Indonesia yang dipimpin Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Dalam prosesi tersebut, anggota Paskibraka asal Kalimantan Timur, Julita Rista Lestari, ditunjuk sebagai perwakilan. Julita memegang bendera Merah Putih dan menempatkannya di dada kanan selama pembacaan ikrar.

Ikrar tersebut menegaskan komitmen para anggota Paskibraka sebagai generasi penerus bangsa untuk menjunjung Tanah Air Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Paskibraka juga menyatakan kesanggupan menjalankan kewajiban sebagai kader bangsa serta mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebanyak 76 anggota Paskibraka tingkat pusat tersebut selanjutnya akan menjalankan tugas utama dalam upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026.

Pengukuhan ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum para anggota Paskibraka menjalankan tugas kenegaraan dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.* (mt/dh)

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti seusai meresmikan Gedung Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (15/8/2026).

Baca Juga:

• Korban Gempa M 7,7 NTT Terus Bertambah: 20 Orang Tewas, Dua Warga Diduga Masih Tertimbun

"Gempa di NTT ini merupakan bagian dari musibah yang harus kita terima dengan ikhlas dan sabar. Tetapi, tentu saja kami berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak musibah itu," kata Abdul Mu'ti.

Menurutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki satuan yang menangani persoalan kebencanaan di sektor pendidikan. Tim tersebut sebelumnya juga telah terlibat dalam penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah, termasuk Maumere dan Lewotobi.

Dalam penanganan sebelumnya, tim kementerian turut memberikan bantuan dan mendirikan sekolah bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Untuk gempa NTT, Abdul Mu'ti mengatakan tim kementerian masih menghimpun data di lapangan. Pendataan dilakukan untuk mengetahui kondisi sekolah yang terdampak serta jumlah siswa yang terkena dampak bencana.

"Kami sementara masih menghimpun data mengenai sekolah-sekolah yang terdampak dan murid-murid yang terdampak, termasuk juga kemarin kita membahas mengenai murid-murid yang terdampak oleh asap," ujarnya.

Abdul Mu'ti menegaskan perhatian pemerintah saat ini diarahkan pada keberlangsungan pendidikan anak-anak yang terdampak bencana. Bentuk bantuan akan ditentukan setelah data dari lapangan terkumpul.

"Kami sedang memberikan perhatian terhadap anak-anak yang terdampak oleh bencana itu. Nanti kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan berdasarkan pengumpulan data yang dihimpun oleh tim kami yang ada di lapangan," katanya.

Hingga Sabtu (15/8/2026), kementerian belum memiliki data pasti mengenai jumlah sekolah maupun siswa yang terdampak gempa di NTT. Proses pendataan masih berlangsung dan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan serta bentuk bantuan yang akan diberikan.

Pemerintah berharap penanganan sektor pendidikan dapat segera dilakukan setelah data kerusakan dan jumlah peserta didik terdampak berhasil dihimpun. Langkah tersebut diperlukan agar kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak di wilayah terdampak tetap dapat berjalan.* (an/dh)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan amnesti bagi petinggi badan usaha milik negara (BUMN). Menurut Prasetyo, gagasan tersebut berkaitan dengan semangat pemerintah membenahi tata kelola BUMN dan belum masuk pada pembahasan pemberian amnesti.

Prasetyo mengatakan pembenahan BUMN dapat mencakup penelusuran terhadap tindakan atau perilaku korporasi pada masa lalu yang dinilai tidak sesuai.

Baca Juga:

• Membedah Kawan dan Lawan Prabowo dalam Pidato di Sidang MPR 2026

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat menjelaskan pidato Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo sempat menyinggung kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc dan pemberian amnesti berkaitan dengan persoalan yang terjadi di BUMN hingga puluhan tahun sebelumnya.

Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah belum sampai pada tahap membahas pemberian amnesti bagi petinggi BUMN.

"Jadi kalau pertanyaannya apakah sampai amnesti, ya belum, terlalu jauh kalau sudah sampai ke proses amnesti," ujarnya.

Prasetyo menjelaskan pembenahan BUMN menjadi salah satu perhatian pemerintah setelah jumlah perusahaan milik negara dinilai terlalu banyak. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sebelumnya terdapat sekitar 1.074 BUMN sebelum dilakukan penyusutan.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan tata kelola di sejumlah perusahaan negara. Presiden juga menyoroti adanya pimpinan BUMN yang dinilai tidak menjalankan pengelolaan perusahaan dengan penuh tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

Sejumlah perusahaan, kata Prabowo, bahkan pernah menyampaikan laporan keuangan yang menunjukkan keuntungan, tetapi setelah diperiksa ternyata terdapat rekayasa dalam laporan tersebut.

Prasetyo mengatakan pembenahan yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil, antara lain melalui pengurangan jumlah BUMN dan perbaikan manajemen perusahaan negara.

"Yang sekarang semuanya di bawah manajemen pengelolaan di Danantara, kita membukukan keuntungan yang cukup membanggakan, hampir 300 sampai 400 persen. Jadi semangatnya itu, belum sampai ke masalah amnesti," kata Prasetyo.

Ia menegaskan pemerintah saat ini lebih fokus melakukan perbaikan tata kelola dan manajemen BUMN agar perusahaan negara dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional.

Wacana mengenai amnesti maupun pengadilan ad hoc masih berada pada tahap gagasan yang disampaikan Presiden dan belum menjadi keputusan pemerintah.* (an/dh)

Dudy Purwagandhi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI di Kabinet Merah Putih menggantikan H. Syahafanddin, SH sebagai Ketua DPW PAN Sumut.

Baca Juga:

• Keracunan MBG Bikin Trauma, Siswa Karo Ogah Lagi Santap Makanan Gratis

Sekretaris DPW PAN Sumut Dedi Irawan, S.P., M.Si., didampingi sejumlah pengurus, menyambut baik keputusan DPP PAN tersebut. Menurutnya, penunjukan Dudy merupakan arahan langsung Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

"DPW PAN Sumut menyambut baik atas sikap dan keputusan Partai yang diambil Ketua Umum DPP PAN Bapak Zulkifli Hasan atas penunjukan dan penetapan Bapak Dudy Purwagandhi sebagai Ketua DPW PAN Sumut," ujar Dedi Irawan.

Selain membahas sejumlah program kerja, rapat konsolidasi tersebut juga menjadi momentum bagi DPW PAN Sumut menerima secara resmi SK DPP PAN mengenai kepengurusan baru.

Dedi menilai kehadiran Dudy sebagai Ketua DPW PAN Sumut menjadi energi baru bagi partai. Terlebih, Dudy merupakan pejabat pemerintah yang saat ini dipercaya menjabat Menteri Perhubungan.

"Dengan penunjukan Pak Dudy sebagai Ketua DPW PAN Sumut ini merupakan suatu kado terbesar PAN untuk masyarakat Sumatera Utara. Ini satu-satunya partai di Sumatera Utara yang Ketua Wilayahnya dipimpin langsung oleh seorang Menteri yang bergabung dalam Kabinet Merah Putih," kata Dedi.

Wakil Ketua DPW PAN Sumut H. Muslim Simbolon menilai kepemimpinan baru tersebut diharapkan mampu mempercepat konsolidasi internal partai. Ia juga menargetkan PAN Sumut dapat mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.

"Penetapan ini merupakan energi baru bagi PAN Sumut untuk mempercepat dan memperkuat konsolidasi partai, serta memastikan PAN menang pada Pemilu 2029," ujar Muslim.

Dedi kemudian mengimbau seluruh kader dan pengurus PAN di Sumatera Utara untuk memperkuat kerja sama dan bekerja maksimal dalam membesarkan partai.

Ia juga meminta anggota DPRD PAN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lebih aktif menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Kepada seluruh anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar lebih proaktif mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta berdiri di bagian terdepan dalam menyukseskan program utama Asta Cita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka," pungkas Dedi.* (dh)

KARO — Pengalaman keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat siswa SMA Negeri 1 Berastagi, Aldy Prayoga, trauma.

Aldy yang masih menjalani perawatan di RSUD Kabanjahe mengaku tidak ingin kembali mengonsumsi menu MBG setelah kondisi tubuhnya memburuk beberapa jam setelah makan.

Baca Juga:

• Korban Gempa M 7,7 NTT Terus Bertambah: 20 Orang Tewas, Dua Warga Diduga Masih Tertimbun

Jika kondisi tubuhnya telah pulih dan kembali bersekolah, Aldy mengatakan akan memilih membawa makanan dari rumah atau membeli makanan di sekolah untuk memenuhi kebutuhan makan siang.

"Enggak mau lagi (makan MBG), bontot aja nanti paling," katanya.

Sebelumnya, ratusan siswa dari SMAN 1 Berastagi dan Perguruan Swasta Bersama di Kabupaten Karo mengalami keracunan massal yang diduga berkaitan dengan makanan program MBG pada Kamis (13/8/2026).

Aldy mengatakan keluhan mulai dirasakan setelah menyantap makanan yang dibagikan melalui program MBG.

Awalnya, ia merasakan gatal di bagian dalam leher. Keluhan kemudian disusul pusing dan sakit perut yang semakin parah beberapa jam setelah makan.

Saat berada di sekolah, guru meminta siswa menghentikan konsumsi makanan setelah mengetahui ada pelajar yang mengalami keluhan gatal.

"Awalnya saya gatal-gatal di leher, habis itu pusing, sama sakit perut. Tapi pas di sekolah masih bisa tertahan, di rumah lah baru sakit kali perutnya baru dibawa ke rumah sakit," imbuh Aldy.

"Pas makan langsung dibilang, siapa yang udah kena gatal-gatal, langsung ke UKS. Jangan lagi dilanjutkan makan yang sudah makan, dan yang belum makan jangan dimakan MBGnya," tambahnya.

Aldy kemudian menuju UKS karena mengalami keluhan serupa.

Di tempat tersebut, ia melihat sejumlah siswa lain mengalami kondisi yang lebih parah.

"Sampai UKS itu langsung ada orang kejang-kejang. Makanya langsung dilarikan ke rumah sakit," jelasnya.

Para siswa yang kondisinya memburuk kemudian dievakuasi dan dibawa ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Menurut Aldy, kejadian tersebut merupakan keracunan massal pertama selama dirinya mengonsumsi makanan yang disediakan SPPG Sempajaya.

Ia mengatakan, sebelumnya makanan yang diberikan melalui SPPG tersebut tidak pernah menimbulkan keluhan dari siswa maupun guru.

"Baru kali ini bang, selama ini juga aman-aman aja makanannya," terang Aldy.

Aldy juga mengatakan tidak ada kecurigaan sebelum kejadian karena makanan MBG selama ini diterima siswa tanpa persoalan.

Namun, saat membuka wadah makanan pada Kamis, ia mencium aroma seperti bau busuk dari ikan yang disajikan.

Ketika disantap, ikan tersebut menurut Aldy juga terasa asam, baik pada bagian sambal maupun dagingnya.

Di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjenguk seorang siswi yang diduga mengalami keracunan MBG di Rumah Sakit Umum Haji Medan, Jumat (14/8/2026) malam.

Bobby mengatakan kondisi fisik siswi tersebut telah membaik. Sebelumnya, siswi itu sempat mengalami penurunan kesadaran.

Siswi yang menjalani perawatan merupakan pelajar perempuan kelas 12 SMK Negeri 1 Karo.

Orang tuanya juga telah mendampingi selama menjalani perawatan.

"Secara medis tanya dokter tapi untuk visual sampaikan tadi memang adek kita lebih parah daripada yang lain. Yang lain ada yang bisa pulang, adek ini awalnya di RS Efarina Berastagi, tapi dirujuk ke sini (RS Haji). Karena sempat alami penurunan kesadaran," ujar Bobby, Sabtu (15/8/2026).

Bobby meminta pihak Rumah Sakit Haji memberikan pengawasan dan perawatan intensif terhadap siswi tersebut.

"Jadi kita minta tadi dirawat intensif, setiap menit dan reaksinya masih harus diperhatikan," jelasnya.

Bobby juga bertemu dengan wali murid dan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang dialami anaknya.

"Orangtuanya juga baru sampe belum ada persiapan bawa baju segala macam, tapi kami sampaikan permohonan maaf dan minta jangan salahkan siapa pun, kami dari pemerintah provinsi tetap sampaikan permintaan maaf dan pastikan rawat siswa sampai pulih total," pungkasnya.

Kasus keracunan massal tersebut masih menjadi perhatian pemerintah.

Pemeriksaan terhadap sampel makanan diperlukan untuk memastikan penyebab keluhan yang dialami para siswa.* (km/ad)

NTT — Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 15 Agustus 2026, terus bertambah.

Hingga pembaruan terakhir, sedikitnya 20 orang dilaporkan meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka.

Baca Juga:

• Jelang HUT ke-81 RI, Rico Waas Gerakkan Gotong Royong Serentak di 21 Kecamatan Medan

Tim pencarian dan pertolongan masih bekerja di lapangan karena terdapat warga yang diduga masih tertimbun material bangunan.

Kepala Basarnas Maumere, Fathur Rahman, mengatakan dua warga masih dalam proses pencarian setelah tertimbun reruntuhan.

Upaya evakuasi menghadapi sejumlah kendala, terutama akses menuju lokasi yang terdampak paling parah.

"Tim SAR kemudian berupaya menggunakan jalur laut untuk menjangkau wilayah yang sulit ditembus melalui darat," ujarnya.

Jalur darat menuju kawasan sekitar pusat gempa dilaporkan terganggu akibat longsor.

Kondisi tersebut diperparah dengan terputusnya komunikasi di sejumlah titik.

Kondisi ini membuat proses pencarian dan evakuasi korban menjadi lebih sulit.

Tim SAR kemudian mengoptimalkan jalur laut untuk menjangkau wilayah yang belum dapat diakses melalui jalur darat.

Gempa utama terjadi pada Sabtu pagi dan memicu serangkaian gempa susulan.

Guncangan tersebut juga sempat menimbulkan gelombang tsunami kecil di sejumlah wilayah.

BMKG kemudian mengakhiri peringatan dini tsunami beberapa jam setelah gempa utama.

Selain menimbulkan korban jiwa, gempa menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan sejumlah fasilitas umum.

BNPB juga mencatat sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo melakukan evakuasi untuk menghindari risiko akibat gempa susulan.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan sebagian korban meninggal akibat tertimpa material bangunan ketika sedang berada di dalam rumah.

Proses pendataan terhadap korban, kerusakan bangunan, dan kebutuhan masyarakat masih dilakukan oleh pemerintah daerah bersama tim gabungan.

Dampak gempa turut dirasakan di sejumlah wilayah lain, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan.

Di Kabupaten Ende, pasien rumah sakit sempat dipindahkan ke area terbuka sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

BMKG mencatat gempa tersebut terjadi pada pukul 04.58 WIB dengan kedalaman sekitar 15 kilometer.

Gempa dangkal tersebut berpusat di wilayah laut dekat Nagekeo dan menimbulkan guncangan kuat di sejumlah daerah di Pulau Flores.

Hingga kini, proses pencarian, evakuasi, dan pendataan kerusakan masih berlangsung.

Petugas juga terus mengantisipasi kemungkinan gempa susulan serta dampak lanjutan terhadap masyarakat di wilayah terdampak.* (cbmi/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan menggelar gotong royong serentak di 21 kecamatan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menangani sejumlah persoalan, terutama drainase dan wilayah yang rawan banjir.

Baca Juga:

• Bareskrim Limpahkan Dua Tersangka TPPU Jaringan Ko Erwin ke Kejari Medan

Namun, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, kegiatan tersebut digelar secara serentak di seluruh kecamatan dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI.

"Hari ini kita kembali gotong royong seperti biasa. Setiap minggu kita lakukan. Namun hari ini berbedanya adalah kita melaksanakannya bersama-sama 21 kecamatan," ujar Wali Kota Medan Rico Waas usai gotong royong dan Sapa Warga di Kecamatan Medan Denai, Sabtu (15/8/2026).

Rico mengatakan gotong royong serentak tersebut juga menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, kegiatan di masing-masing kecamatan dipusatkan pada sejumlah titik yang memiliki persoalan drainase serta kawasan yang rawan mengalami banjir.

"Jadi kita coba lakukan menyapa juga ke kecamatan-kecamatan lain, dipimpin oleh para camat untuk melaksanakan gotong royong di wilayahnya masing-masing. Dalam rangka menyambut 17 Agustus ke-81, kita menyemarakkan untuk menggerakkan masyarakat setempat kita, wilayah-wilayah kita, membersihkan daerahnya sebagai Gerakan Indonesia Asri," kata Rico.

Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Pemerintah kota juga mendorong masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan agar persoalan seperti genangan air dan saluran drainase yang tersumbat dapat ditangani bersama.

Selain gotong royong, Rico bersama jajaran Pemkot Medan juga menggelar kegiatan Sapa Warga.

Program tersebut menjadi sarana pemerintah untuk mendengar langsung aspirasi dan keluhan masyarakat.

Di Kecamatan Medan Denai, salah satu persoalan yang disoroti adalah kondisi drainase, khususnya di Kelurahan Medan Tenggara.

"Hari ini kita juga melakukan sapa warga, bertanya juga aspirasi-aspirasi Kecamatan Medan Denai ini, terutama di Kelurahan Medan Tenggara, termasuk permasalahan drainase. Yang drainasenya belum terbangun dengan baik, kita bisa lihat sendiri, drainase masih ada yang kecil ataupun masih belum terbentuk sama sekali, menyebabkan daerah ini terjadi genangan air walaupun hanya hujan sedikit saja," ucapnya.

Rico mengatakan pemerintah akan memetakan persoalan yang disampaikan warga agar dapat dicari penyelesaiannya.

"Kita petakan juga masalahnya dari daerah drainasenya dan juga sumbernya dari mana, termasuk permasalahan-permasalahan lain, permasalahan KK, KTP, masalah rumah ibadah, termasuk penerangan jalan, itu juga kita terima, kita coba selesaikan hari ini," ucapnya.

Rico meminta para camat dan lurah tidak berhenti pada tahap menerima laporan masyarakat.

Setiap persoalan yang disampaikan warga diharapkan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

"Jadi intinya, fungsi Sapa Warga ini adalah untuk menyerap langsung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Dan tidak berhenti di sana, kami menitipkan kepada camat dan lurah untuk terus mendengar dan bergerak cepat. Apabila ada permasalahan, harus tanggap, respon langsung kepada masyarakat," pungkasnya.

Melalui gotong royong dan Sapa Warga, Pemkot Medan berharap persoalan lingkungan serta berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat wilayah dapat lebih cepat teridentifikasi dan ditangani.* (d/ad)

MEDAN — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melimpahkan tahap II perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merupakan pengembangan kasus bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.

Dua tersangka beserta barang bukti uang miliaran rupiah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Medan, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Pendaftaran Perlinsos Medan Baru 35 Persen, Pemko Genjot Pendataan dengan Sistem Jemput Bola

Dua tersangka yang dilimpahkan yakni Teuku Zahrul Rahman (TZR) dan Mukhtaruzza alias Bang Ja.

Keduanya diduga berperan sebagai penyedia rekening penampungan untuk transaksi narkoba yang dikendalikan sindikat terkait Ko Erwin.

Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Handik Zusen, mengatakan pelimpahan dilakukan setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan perkara tersebut.

"Pelimpahan tersangka dan barang bukti oleh personel Tim Sidik Subdit IV Ditipidnarkoba Bareskrim dalam perkara TPPU atas pengembangan penyidikan perkara tersangka Erwin Iskandar alias Ko Erwin," kata Handik dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).

Handik menjelaskan, salah satu rekening atas nama Teuku Zahrul Rahman diduga digunakan untuk menampung dana yang berasal dari transaksi narkoba dengan jaringan bandar lainnya.

Dalam pelimpahan tersebut, penyidik turut menyerahkan sisa saldo rekening serta sejumlah dokumen perbankan sebagai barang bukti.

"Barang bukti, uang sisa saldo pada Rekening BCA atas nama Teuku Zahrul Rahman Senilai Rp1.587.944.494. Adapun pelaksanaan Tahap II berlangsung dengan aman dan lancar," ucapnya.

Dengan pelimpahan tahap II ini, penanganan perkara selanjutnya berada di tangan jaksa penuntut umum untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

Kasus ini sebelumnya terungkap setelah Bareskrim Polri menangkap Teuku Zahrul Rahman dan Mukhtaruzza alias Bang Ja di Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, pada 15 April 2026.

Keduanya diduga menyediakan rekening yang digunakan untuk menampung transaksi narkoba jaringan Ko Erwin.

Dari hasil pemeriksaan, Bang Ja mengaku awalnya mengenal seorang pria bernama Muhammad HP melalui fitur TikTok Live.

Bang Ja disebut sering mendapatkan gift dari Muhammad HP ketika melakukan siaran langsung di media sosial.

Keduanya kemudian semakin sering berkomunikasi.

Menurut keterangan penyidik, Muhammad HP mengaku sedang membuka usaha agen bank di Malaysia dan membutuhkan sejumlah rekening tambahan.

"Muhammad HP ini kemudian menyuruh tersangka Bang Ja untuk mencarikan rekening dengan dijanjikan Rp 4 juta," kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangannya, Sabtu (17/4).

Bang Ja kemudian meminta Teuku Zahrul Rahman membuka rekening yang nantinya akan diserahkan kepada pihak lain. TZR disebut dijanjikan bayaran Rp3 juta.

"Kemudian upah tersebut dibagi dua oleh tersangka Ja yang masing-masing Rp 1,5 juta," katanya.

Menurut penyidik, TZR kemudian membuka dua rekening. Setelah rekening dibuat, buku tabungan dan ponsel yang berisi akses m-Banking diserahkan kepada Bang Ja.

Barang tersebut selanjutnya diambil oleh orang yang disebut sebagai suruhan Muhammad HP di sebuah masjid yang berada tidak jauh dari rumah TZR.

Penyidik menyebut transaksi mencurigakan kemudian terjadi pada Desember 2025.

Saat itu, Bang Ja disebut mendapat informasi dari Muhammad HP bahwa terdapat uang yang masuk ke salah satu rekening milik TZR.

Bang Ja kemudian diminta memindahkan uang tersebut ke rekening TZR lainnya dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar.

"Sekitar bulan Desember 2025 Tersangka M alias Bang Ja dihubungi oleh Muhammad HP dan diberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening TZR dan diminta oleh Muhammad HP untuk memindahkan uang tersebut ke rekening TZR yang lain dengan nilai Rp 1,5 miliar. Mereka mendapatkan upah masing-masing Rp 1,5 juta untuk memindahkan uang tersebut," jelasnya.

Perkara terhadap kedua tersangka kini memasuki tahap penuntutan setelah Bareskrim Polri menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejari Kota Medan.* (d/ad)

BANDA ACEH — Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026, diwarnai kericuhan.

Kegiatan yang awalnya berlangsung dengan zikir dan doa berubah menjadi aksi saling lempar antara masyarakat dan aparat keamanan.

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan Rp100,17 Triliun untuk Pulihkan Aceh, Sumut, dan Sumbar hingga 2028

Peserta disebut datang dari sejumlah wilayah, mulai dari Aceh Tamiang hingga Aceh Singkil.

Penyelenggara memperkirakan sekitar 5.000 orang hadir dalam kegiatan yang digagas oleh masyarakat Aceh tersebut.

Wakil Ketua Panitia Zikir dan Doa, Tgk Zainuddin Unit, mengatakan kegiatan tersebut murni merupakan inisiatif masyarakat Aceh.

Menurut dia, kegiatan digelar karena adanya keprihatinan terhadap kondisi Aceh saat ini.

"Kegiatan ini murni digagas oleh Masyarakat Aceh yang prihatin melihat kondisi Aceh saat ini," kata Tgk Zainuddin Unit kepada wartawan di Banda Aceh beberapa hari lalu.

Ia mengatakan kegiatan tersebut sejak awal diarahkan untuk zikir, doa, dan penyampaian aspirasi.

Panitia juga meminta peserta tidak membawa atribut tertentu.

"Pada kegiatan tersebut Tgk Zainuddin Masyarakat dilarang membawa Bendera Bulan Bintang, kita fokus pada Zikir dan doa dan penyampaian Aspirasi untuk kebaikan Aceh," ujarnya.

Situasi di lokasi kemudian berubah. Kegiatan yang semula berlangsung tenang disebut berakhir ricuh.

Awalnya peserta menyampaikan aspirasi.

Namun, suasana kemudian memanas dan terjadi aksi saling lempar.

Masyarakat melempar batu, sedangkan aparat keamanan menggunakan gas air mata.

Para peserta zikir dan doa pun berhamburan untuk menyelamatkan diri.

Seorang warga yang berada di lokasi mengaku kecewa karena kedatangannya ke Masjid Raya Baiturrahman bertujuan mengikuti doa.

"Warga yang datang ke Mesjid Raya Baiturrahman tujuan nya untuk berdoa, tetapi bukan doa yang khusyuk, Gas air mata yang kami terima," kata seorang ibu-ibu.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kericuhan terjadi setelah aparat keamanan membubarkan para pengunjung menggunakan gas air mata.

Situasi kemudian semakin memanas setelah sebagian masyarakat melakukan perlawanan dengan melemparkan batu ke arah aparat.

Seorang saksi mata yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengatakan terdapat sejumlah warga yang diamankan aparat keamanan setelah kericuhan.

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada informasi resmi mengenai jumlah warga maupun anggota aparat yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

Konfirmasi kepada pihak Humas Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh juga belum diperoleh.

Dengan demikian, jumlah korban dan kronologi lengkap kericuhan masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang.* (ad)

MEDAN — Pendataan dan pendaftaran pada portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan masih tergolong rendah.

Hingga Jumat, 15 Agustus 2026, baru sekitar 35 persen atau 265.000 kepala keluarga (KK) yang telah terdaftar dari total target 760.000 KK.

Baca Juga:

• Sidang Tuntutan Korupsi Penjualan Aluminium Inalum Kembali Ditunda, Hakim Geram: Kejati Kalian Itu Ngapain?

Artinya, pemerintah memiliki waktu sekitar dua pekan untuk mengejar kekurangan data tersebut.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan telah meminta seluruh jajaran kewilayahan, mulai dari kepala lingkungan (kepling), lurah, hingga camat, untuk mempercepat pendataan dan pendaftaran masyarakat.

"Sudah saya perintahkan untuk dipercepat dari semua tingkatan, karena ini kan dua minggu lagi waktunya," ujar Rico, Jumat (15/8/2026).

Rico mengatakan rendahnya capaian pendaftaran Perlinsos salah satunya disebabkan masih banyak masyarakat yang belum memahami cara mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) maupun melakukan pendaftaran pada portal Perlinsos.

Pemerintah Kota Medan kemudian mendorong jajarannya melakukan pendekatan langsung atau jemput bola agar masyarakat yang belum terdata dapat segera mengikuti proses pendaftaran.

"Makanya kemarin kita panggil semua kewilayahan untuk jemput bola karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti. Bahkan kita juga melibatkan OPD seperti Dinsos dan Disdukcapil agar proses pendaftaran bisa cepat dilakukan," katanya.

Menurut Rico, keterlibatan perangkat daerah diperlukan untuk mempercepat proses sekaligus membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi mengatakan posisi Kota Medan saat ini berada di peringkat ke-11 secara nasional dalam hal pendaftaran Perlinsos.

Meski masih terdapat daerah lain dengan capaian lebih rendah, Erfin menegaskan pemerintah tidak menjadikan peringkat tersebut sebagai alasan untuk berhenti meningkatkan realisasi pendaftaran.

"Sebenarnya yang lebih rendah dari Kota Medan juga masih banyak. Tapi itu tidak menjadi patokan, kita akan terus berupaya agar realisasinya lebih maksimal sehingga bansos yang disalurkan nanti tepat sasaran. Setiap hari juga saya monitor progresnya, dari aplikasi bisa terlihat apakah kewilayahan bekerja atau tidak," katanya.

Pendaftaran Perlinsos menjadi penting karena data tersebut akan digunakan sebagai salah satu basis data Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Tahun Anggaran 2027.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat yang belum melakukan pendataan agar segera mengikuti proses pendaftaran sebelum batas waktu berakhir pada 31 Agustus 2026.

Dengan semakin banyak masyarakat yang terdata, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial pada 2027 dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan menjangkau warga yang memang membutuhkan.* (mi/ad)

MEDAN – Sidang pembacaan surat tuntutan terhadap empat terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kepada PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) pada 2019 kembali ditunda.

Keempat terdakwa dalam perkara tersebut ialah Oggy Achmad Kosasih, mantan Direktur Pelaksana PT Inalum; Djoko Sutrisno, Direktur Utama PT PASU; Joko Susilo, mantan Kepala Departemen Sales dan Marketing PT Inalum; serta Dante Sinaga, Senior Executive Vice President Pengembangan Usaha PT Inalum.

Baca Juga:

• BTN Luncurkan 9.800 KTM Co-Branding USU, Perkuat Ekosistem Transaksi Mahasiswa

Majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis sempat membuka persidangan.

Setelah sidang dimulai, hakim menanyakan kesiapan surat tuntutan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

"Baik, penuntut umum, tuntutannya ini sudah yang kedua ini," kata hakim.

JPU Rahmat kemudian menyampaikan bahwa surat tuntutan belum selesai.

Ia meminta waktu tambahan karena rencana tuntutan atau rentut dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara belum keluar.

"Izin, Majelis. Untuk tuntutan belum selesai, dikarenakan rencana tuntutan (rentut) belum keluar dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut), Majelis," ujar JPU dari Kejaksaan Negeri Batu Bara itu.

Mendengar penjelasan tersebut, As'ad mempertanyakan alasan rentut belum diterbitkan oleh Kejati Sumut.

Jaksa menjelaskan bahwa surat tuntutan masih dalam tahap perbaikan.

"Kenapa belum keluar? Alasannya apa? Kejati kalian itu ngapain? Ha, itu dulu. Sudah dua kali ini. Kapan?" tanya hakim.

JPU kemudian memastikan surat tuntutan akan diselesaikan dan dibacakan dalam persidangan pada Rabu, 19 Agustus 2026.

"Izin, hari Rabu, Majelis," kata Rahmat.

Majelis hakim kemudian meminta jaksa segera menyelesaikan surat tuntutan tersebut.

Hakim menegaskan bahwa penundaan kali ini merupakan kesempatan terakhir.

As'ad juga memerintahkan panitera pengganti membuat surat yang ditembuskan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Hari Rabu tanggal berapa itu? Tanggal 19 Agustus. Itu terakhir? Kami buat surat ini. Buat surat ini, tembusan Kejaksaan Agung (Kejagung)," ujarnya sambil memerintahkan panitera pengganti untuk membuat surat.

Hakim selanjutnya menjelaskan kepada para terdakwa dan penasihat hukum bahwa pembacaan tuntutan harus kembali ditunda karena JPU belum menyelesaikan dokumen tersebut.

"Sudah dengar para terdakwa dan advokat? Tuntutan yang kedua kali ini belum siap untuk dibacakan. Masih meminta waktu tanggal 19 Agustus 2026 hari Rabu. Itu Pak Jaksanya yang bilang, bukan saya. Tak ada lagi yang ditutup-tutupi, jangan," tuturnya.

Dengan demikian, sidang pembacaan tuntutan terhadap empat terdakwa akan kembali digelar pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Sebelumnya, sidang pembacaan tuntutan telah dijadwalkan pada Rabu (12/8/2026).

Namun, persidangan ditunda karena JPU belum menyiapkan surat tuntutan.

Penundaan pada Jumat (14/8/2026) menjadi penundaan kedua untuk agenda pembacaan tuntutan dalam perkara tersebut.

Dalam kasus ini, keempat terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD9.044.247 atau sekitar Rp141 miliar.

Keempat terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jaksa juga menjerat mereka dengan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a dan c juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sidang pembacaan tuntutan selanjutnya akan menjadi agenda penting untuk mengetahui tuntutan jaksa terhadap empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penjualan aluminium Inalum tersebut.* (mi/ad)

JAKARTA – Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra mencapai Rp100,17 triliun selama periode 2026-2028.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi yang terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Baca Juga:

• Gempa Dahsyat Guncang NTT, Wapres Gibran Pastikan Evakuasi hingga Bantuan untuk Warga

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kebutuhan tersebut berasal dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang turut terlibat dalam proses pemulihan pascabencana di Sumatra.

"Daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan ditambah TKD [transfer ke daerah untuk prioritas," jelasnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Jumat (14/8/2026).

Berdasarkan bahan paparan pemerintah dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027, kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut tersebar dalam tiga tahun.

Pada 2026, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp38,94 triliun.

Angka tersebut kemudian menjadi Rp32,94 triliun pada 2027 dan Rp28,29 triliun pada 2028.

Dengan demikian, total kebutuhan selama periode 2026-2028 mencapai Rp100,17 triliun.

Pemerintah kemudian membagi kebutuhan tersebut berdasarkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari total anggaran, sekitar Rp61,88 triliun merupakan kebutuhan pemerintah pusat.

Anggaran tersebut diusulkan untuk dibiayai melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga selama tiga tahun.

Sementara kebutuhan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah mencapai Rp38,27 triliun.

Kebutuhan daerah tersebut telah disepakati melalui forum pendampingan daerah.

Pelaksanaannya akan dilakukan kementerian dan lembaga sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Meski demikian, pelaksanaan kebutuhan tersebut tetap memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Pemerintah daerah juga dapat menggunakan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebanyak 23 kementerian dan lembaga terlibat dalam rencana pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut.

Salah satu kementerian dengan kebutuhan anggaran terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum.

Selain itu, pembiayaan juga mencakup sejumlah sektor lain yang berkaitan dengan pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana.

Kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur, tetapi juga sektor transportasi, pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Dari sisi program, pemerintah mencatat terdapat 11.520 kegiatan yang masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun.

Pada 2026 terdapat 4.378 kegiatan yang direncanakan.

Jumlah kegiatan kemudian mencapai 2.970 kegiatan pada 2027 dan kembali meningkat menjadi 4.172 kegiatan pada 2028.

Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak sekaligus memperkuat kembali fasilitas dan layanan publik yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kemampuan fiskal daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.* (bi/ad)

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Gibran juga menyampaikan doa untuk masyarakat NTT yang terdampak gempa, terutama keluarga yang kehilangan anggota keluarga, mengalami kerusakan tempat tinggal, serta warga yang masih berada dalam situasi sulit akibat bencana.

Baca Juga:

• Gempa M7,7 Guncang Flores, Korban Tewas Bertambah Jadi 5 Orang

Gibran mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan penanganan pascagempa di NTT.

Penanganan tersebut mencakup kondisi darurat, evakuasi masyarakat terdampak, hingga pendataan kerusakan dan dampak gempa.

Pendataan dilakukan untuk memetakan kebutuhan di lapangan. Setelah itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

"Pemerintah akan berupaya maksimal untuk memastikan penanganan darurat, evakuasi, pendataan dampak bencana, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Gibran berharap masyarakat NTT yang terdampak gempa diberikan kekuatan dan keselamatan dalam menghadapi bencana.

Ia juga berharap proses penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang Kabupaten Nagekeo, NTT, pada Sabtu (15/8/2026).

Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riama mengatakan gempa tersebut tergolong dangkal dengan kedalaman 15 kilometer.

Gempa dipicu aktivitas Flores Back-Arc Thrust atau Sesar Naik Busur Belakang Flores.

Berdasarkan hasil pemutakhiran parameter, episenter gempa berada di laut pada koordinat 8,41° Lintang Selatan (LS) dan 121,39° Bujur Timur (BT), sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo, NTT.

BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa terjadi. Peringatan tersebut kemudian diakhiri pada pukul 07.30 WIB.

"BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak," kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8).

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu mengatakan pemantauan awal Stasiun Geofisika Kupang menunjukkan adanya dampak kerusakan akibat gempa di sejumlah wilayah NTT.

Berdasarkan koordinasi dengan BPBD setempat, beberapa bagian tembok rumah sederhana dilaporkan roboh di wilayah Maumere, Manggarai Barat, dan Labuan Bajo.

Gempa juga berdampak pada sejumlah fasilitas umum dan bangunan. Kerusakan dilaporkan terjadi di fasilitas Pelabuhan Maumere serta bangunan Hotel Jayakarta Bajo.

"Tim BMKG mulai hari ini diterjunkan langsung ke lokasi terdampak untuk melakukan survei kerusakan secara menyeluruh," tambahnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Berton SP. Panjaitan mengatakan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan pascagempa.

BNPB juga berupaya mencegah timbulnya korban tambahan akibat potensi bahaya yang masih dapat terjadi setelah gempa.

"Data terbaru yang masuk mengonfirmasi ada dua orang yang meninggal dunia. Informasi ini terus kami pantau dan verifikasi bersama BMKG, BPBD, Pemda, serta unsur terkait agar dapat mengeluarkan data resmi mengenai total kerusakan dan korban jiwa," ujar Berton.

Pemerintah bersama BMKG, BNPB, BPBD, dan unsur terkait masih melakukan pendataan serta pemantauan di wilayah terdampak.

Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.* (bi/ad)