MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) memastikan perbaikan ruas jalan Aek Nabara–Negeri Lama–Tanjung Sarang akan mulai dikerjakan tahun ini.

Total anggaran yang disiapkan untuk proyek tersebut mencapai sekitar Rp158 miliar.

Baca Juga:

• Bupati Fery Terima CSR Bank Sumut, Dukung Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Labusel

Pengerjaan direncanakan berlangsung selama dua tahun anggaran, yakni 2026–2027, dengan total penanganan sepanjang 26 kilometer.

"Tahun ini 10 kilometer dan masih dalam proses tender. Awal Juni direncanakan sudah kontrak, kemudian dilanjutkan tahun depan sepanjang 16 kilometer," ujar Chandra di Medan, Selasa, 28 April 2026.

Pada tahap pertama tahun 2026, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk perbaikan 10 kilometer jalan.

Sementara pada 2027, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp98,46 miliar untuk penanganan lanjutan sepanjang 16 kilometer.

"Perbaikan dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran," kata Chandra.

Menurut dia, ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis dengan intensitas lalu lintas yang tinggi, namun dalam kondisi rusak berat di sejumlah titik.

Perbaikan dinilai mendesak untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar.

Chandra menambahkan, Gubernur Sumatera Utara telah meminta agar perbaikan jalan tersebut segera diprioritaskan.

Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus mengikuti mekanisme pengadaan dan administrasi yang berlaku.

"Pak Gubernur memahami jalan ini sangat penting bagi masyarakat, karena itu diarahkan untuk segera ditangani," ujarnya.*

(ad)

LABUSEL – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bank Sumut (Perseroda).

Penyerahan bantuan berupa sarana pengelolaan sampah ini dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Labusel, Selasa (28/04/2026).

Bantuan yang diserahkan terdiri dari 2 unit becak sampah dan 23 unit tong sampah yang dilengkapi sistem pemilahan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yakni terbagi dalam kategori organik, non-organik, dan limbah B3.

Bantuan diserahkan langsung oleh Sekretaris Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Bank Sumut, Janar Habeahan, SE, didampingi Ketua TJSP Petrus Ginting serta Kepala KC Bank Sumut Kotapinang, Zul Husni Ginting.

Baca Juga:

• TPST Banyumas Ubah Sampah Jadi Genteng, Prabowo Tertarik Terapkan Skala Nasional: Harga Lebih Murah

Kegiatan ini juga disaksikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labusel.

Dalam sambutannya, Bupati Fery Sahputra Simatupang menyampaikan apresiasi tinggi atas kepedulian dan kontribusi nyata yang diberikan oleh Bank Sumut.

"Bantuan ini bukan hanya sekadar sarana fisik, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri, kolaborasi dan sinergi seperti ini sangat kita butuhkan," ujar Bupati.

Lebih lanjut, ia berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Ia juga berharap kehadiran alat pemilah sampah ini dapat menjadi pemicu tumbuhnya kesadaran kolektif untuk mulai memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.

Sementara itu, pihak TJSP Bank Sumut menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor pelestarian lingkungan hidup.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat semakin tertata rapi.

Hal ini sejalan dengan visi bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.*

(ad)

TANJUNGBALAI- Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Panitia Perayaan HUT ke-105 Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dan KKR Paskah Zona VIII di ruang kerjanya, Senin, 27 April 2026.

Pertemuan tersebut turut didampingi Asisten Administrasi dan Umum, Walman Riadi P Girsang.

Baca Juga:

• Prabowo Siap Gelontorkan Rp4 Triliun untuk Benahi 1.800 Perlintasan Kereta Api, Airlangga Hartarto Ungkap Sumber Pendanaannya

Mereka mewakili wilayah pelayanan Zona VIII yang meliputi Tanjungbalai, Asahan, Labura, Labuhanbatu, dan Labusel.

Dalam pertemuan itu, panitia menyampaikan undangan resmi kepada Wali Kota Tanjungbalai untuk menghadiri puncak perayaan HUT GPdI ke-105 dan KKR Paskah yang akan digelar di Alun-alun Kota Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada 1 Mei 2026.

Ketua Umum Pdt. Beny Lena Siregar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum kebersamaan umat sekaligus penguatan iman jemaat.

Ia juga menyatakan komitmen GPdI untuk terus mendoakan dan mendukung kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyambut baik undangan serta rencana kegiatan tersebut.

Ia menilai perayaan keagamaan dapat menjadi sarana mempererat kebersamaan dan meningkatkan nilai spiritual masyarakat.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan iman dan kerukunan umat. Kami juga akan membantu fasilitas transportasi berupa bus Pemko untuk mendukung kelancaran kegiatan," ujar Mahyaruddin.

Namun, ia menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut lantaran tengah mempersiapkan keberangkatan ibadah haji.

Mahyaruddin juga mengapresiasi doa dan dukungan yang diberikan GPdI, serta berharap kolaborasi antara pemerintah dan komunitas keagamaan terus terjalin.

Ia meminta dukungan doa agar dirinya dan jajaran Pemko Tanjungbalai dapat menjalankan amanah dengan baik.

"Mohon kami terus didoakan agar tetap dalam lindungan Tuhan dalam melayani masyarakat Tanjungbalai," kata dia.*

(ad)

BEKASI - Presiden Prabowo Subianto berencana menggelontorkan dana sekitar Rp 4 triliun untuk membenahi 1.800 pelintasan sebidang kereta api di berbagai daerah di Indonesia.

Kebijakan ini muncul setelah insiden tabrakan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Stasiun Bekasi Timur.

Baca Juga:

• TPST Banyumas Ubah Sampah Jadi Genteng, Prabowo Tertarik Terapkan Skala Nasional: Harga Lebih Murah

Pemerintah, kata dia, akan mempercepat penanganan dengan membangun flyover maupun pos penjagaan di titik-titik yang dianggap paling berisiko.

"Ya sudah kita selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita perbaiki semua lintasan tersebut," ujar Prabowo saat meninjau lokasi kejadian di Stasiun Bekasi, Selasa, 28 April 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sumber pendanaan program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menegaskan skema pembiayaan akan tetap berada dalam kerangka fiskal pemerintah.

"Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN)," kata Airlangga di Jakarta.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola BUMN yang juga COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan BUMN akan ikut berpartisipasi dalam program pembenahan tersebut.

Menurut dia, pemerintah dan BUMN akan mengombinasikan pendanaan untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan.

"Ini akan segera kita lakukan evaluasi menyeluruh, terutama berkaitan dengan safety," ujar Dony.

Ia menambahkan, perbaikan 1.800 pelintasan sebidang sebenarnya sudah masuk dalam agenda kerja tahun ini, bukan semata respons atas insiden terbaru.

Fokus utama program tersebut adalah peningkatan keselamatan dan elektrifikasi sistem perkeretaapian nasional.

Prabowo sebelumnya juga menyoroti bahwa pelintasan sebidang tanpa pengamanan memadai telah lama menjadi persoalan keselamatan transportasi di Indonesia.

Pemerintah menargetkan penanganan bertahap melalui pembangunan infrastruktur permanen dan penguatan pengawasan di lapangan.

Dengan rencana investasi besar ini, pemerintah berharap angka kecelakaan di perlintasan kereta api dapat ditekan signifikan dalam beberapa tahun ke depan.*

(km/ad)

BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menilai produk genteng berbahan sampah plastik hasil olahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) Banyumas dapat menjadi alternatif material dalam program perbaikan rumah di Indonesia.

Menurut Prabowo, inovasi genteng daur ulang tersebut tidak hanya lebih murah, tetapi juga lebih efisien untuk digunakan dalam skala program pemerintah.

Baca Juga:

• Prabowo Jadikan Pengelolaan Sampah Prioritas Nasional, Target Tuntas 2–3 Tahun

Ia menyebut, saat ini anggaran perbaikan rumah per unit mencapai sekitar Rp20 juta.

Dengan pemanfaatan genteng plastik, biaya material atap dapat ditekan menjadi sekitar Rp4–5 juta per rumah.

"Jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4 sampai 5 juta untuk gentengnya," ujarnya.

Prabowo juga menyoroti pentingnya penggunaan material bangunan yang lebih ramah lingkungan, sehat, dan estetis.

Ia menyinggung penggunaan atap seng yang dinilai mudah berkarat dan kurang baik dari sisi kesehatan maupun tampilan lingkungan.

"Berkarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang menghuni, dan pandangannya juga tidak bagus. Kita akan kembalikan Indonesia menjadi Indonesia yang benar-benar indah," kata Prabowo.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo meninjau langsung proses pengolahan sampah di TPST BLE Banyumas yang mengolah limbah plastik menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti genteng, paving block, dan biji plastik.

Pengelola TPST menjelaskan bahwa material plastik bernilai rendah yang sulit dijual di pasar diolah menjadi produk konstruksi.

Genteng hasil olahan tersebut diklaim memiliki daya tahan tinggi dan tidak mudah pecah.

"Kalau yang paving ini Rp2.500, kalau genteng sekitar Rp7.000–Rp8.000," ujar pengelola kepada Presiden.

Prabowo turut didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq.*

(km/ad)

BEKASI — Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Said Aqil Siradj, menyebut kecelakaan antara KRL Commuter Line dan Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur terjadi akibat adanya kendaraan yang menerobos perlintasan sebidang.

Insiden itu kemudian memicu gangguan perjalanan kereta hingga berujung tabrakan.

Baca Juga:

• DPR Desak Perbaikan Keamanan Perlintasan Sebidang Kereta Api untuk Cegah Kecelakaan Berulang

Kecelakaan melibatkan KRL jurusan Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi.

"Kalau sudah mogok kan tidak mungkin kereta ngerem mendadak. Jadi yang salah taksi yang menyeberang," ujar Said saat meninjau korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Selasa, 28 April 2026.

Ia menjelaskan, dalam kondisi kereta melaju dengan kecepatan tinggi, sistem pengereman tidak dapat menghentikan laju secara seketika seperti kendaraan di jalan raya.

Karena itu, ketika ada hambatan di lintasan, risiko kecelakaan sulit dihindari.

Said juga membantah bahwa insiden tersebut dipicu oleh gangguan sistem persinyalan. Menurutnya, kerusakan sensor justru terjadi setelah adanya kendaraan yang melintang di rel.

"Enggak (error persinyalan), karena ada taksi itu, kemudian KRL berhenti, makanya sensor pun rusak," kata dia.

Ia menduga kendaraan taksi listrik yang melintas mengalami gangguan atau mogok saat berada di perlintasan sebidang, dalam kondisi jarak dengan kereta sudah terlalu dekat.

Dalam situasi tersebut, kata Said, masinis sebenarnya sudah melihat adanya hambatan di jalur. Namun, jarak pengereman tidak cukup untuk menghentikan kereta secara total.

"Masinis sudah melihat, hanya saja tidak mungkin kereta ngerem mendadak," ujarnya.

Said menekankan bahwa peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi semua pengguna jalan, khususnya di perlintasan sebidang, agar lebih disiplin dan berhati-hati.

Sebelumnya, tabrakan terjadi antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek sekitar pukul 20.52 WIB.

Insiden tersebut menyebabkan 15 penumpang KRL meninggal dunia dan 84 lainnya mengalami luka-luka. Sementara 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan selamat.

Seluruh korban telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah Bekasi. Proses evakuasi bangkai kereta masih dilakukan untuk memulihkan jalur operasional.*

(km/ad)

BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan sampah kini menjadi prioritas nasional dengan target pengendalian dalam dua hingga tiga tahun ke depan di seluruh Indonesia.

Pemerintah menilai persoalan sampah yang kian menumpuk di berbagai daerah harus segera ditangani secara sistematis dan terukur.

Baca Juga:

• Kesehatan Mental Masuk SMK3, Menaker: Tempat Kerja Harus Aman Secara Psikologis

"Pengelolaan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam 2–3 tahun harus kita kendalikan sampah seluruh Indonesia," ujar Prabowo di lokasi.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menilai sistem pengelolaan sampah yang diterapkan Banyumas dapat menjadi model nasional.

Ia menyebut pendekatan yang digunakan daerah itu efektif karena memanfaatkan teknologi sederhana berbasis produk lokal, namun terintegrasi dari rumah tangga hingga tingkat kabupaten.

"Suatu inisiatif yang sangat baik, pengolahan sampah dengan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif, sebagian besar produk lokal," kata Prabowo.

Menurut dia, sistem tersebut sudah mulai diadopsi oleh sejumlah daerah lain.

Tercatat sedikitnya 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menerapkan pola serupa. Bahkan, beberapa negara disebut pernah mempelajari sistem pengelolaan sampah di Banyumas.

Prabowo juga menyatakan pemerintah pusat akan memberikan dukungan anggaran untuk mempercepat pengembangan TPST di berbagai daerah.

Ia turut menantang Banyumas untuk mencapai target bebas sampah pada 2028.

"Bupati Banyumas berjanji 2028 sudah zero waste," ujarnya.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyatakan kesiapan daerahnya untuk mencapai target tersebut.

Ia mengatakan pemerintah daerah berencana membangun 15 TPST tambahan dengan kapasitas 10 ton per hari, namun tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

"Kalau saya tambah 15 TPST, maka 2028 saya jamin Banyumas zero waste to money," kata Sadewo.*

(km/ad)

MEDAN — Harga cabai merah keriting di Sumatera Utara mulai menunjukkan tren kenaikan.

Meski demikian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut memastikan pasokan komoditas tersebut masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan pasar.

Baca Juga:

• Minyakita Langka di Sumut: Ketimpangan Distribusi Jadi Biang Kerok, Stok Aman

Angka ini masih sekitar 41 persen di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp55 ribu per kilogram.

Harga tertinggi tercatat di sejumlah wilayah Kepulauan Nias, yakni Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara yang mencapai Rp40 ribu per kilogram.

Meski berada di level tertinggi, harga di wilayah tersebut masih belum melampaui HET.

Sementara itu, di Kabupaten Asahan dan Mandailing Natal, cabai merah dijual sekitar Rp36 ribu per kilogram.

Di Deli Serdang tercatat Rp31 ribu, Labuhanbatu Rp34 ribu, dan Langkat Rp33 ribu per kilogram.

Beberapa daerah lain justru mencatat harga lebih rendah.

Di Kota Medan, harga cabai merah berada di kisaran Rp27 ribu per kilogram, Padangsidimpuan Rp26 ribu, dan Samosir Rp25 ribu per kilogram.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag ESDM Sumut, Charles Situmorang, mengatakan kenaikan harga tersebut masih tergolong wajar karena dipengaruhi mekanisme pasar.

"Sampai sejauh ini stok dan ketersediaan cabai merah di pasar pantauan 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara aman dan mencukupi. Kenaikan harga yang terjadi dikarenakan mekanisme pasar," ujar Charles.

Ia menegaskan pemerintah daerah terus memantau pergerakan harga dan memastikan distribusi berjalan lancar agar tidak terjadi gejolak di tingkat konsumen.*

(d/ad)

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa kesehatan mental kini resmi menjadi bagian penting dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Ia menilai perlindungan pekerja tidak lagi cukup hanya berfokus pada aspek keselamatan fisik, tetapi juga harus mencakup kondisi psikologis di tempat kerja.

Baca Juga:

• Rico Waas Minta Ekspansi Grab di Medan Harus Berdampak ke Kesejahteraan Driver: Jangan Hanya Perluas Bisnis

"Jika manusia adalah pusat dari keselamatan dan kesehatan kerja, maka yang perlu kita lindungi bukan hanya fisiknya. Kesehatan mental adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan dan kesehatan kerja yang sesungguhnya," ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, meningkatnya risiko psikososial di dunia kerja menjadi perhatian serius, mulai dari tekanan pekerjaan yang tinggi, jam kerja panjang, konflik antarpekerja, hingga minimnya dukungan sosial di lingkungan kerja.

Menurut data International Labour Organization (ILO) tahun 2026, faktor-faktor tersebut berkontribusi pada sekitar 840 ribu kematian setiap tahun secara global.

Kondisi itu juga menyebabkan hilangnya sekitar 12 miliar hari kerja produktif dan kerugian ekonomi setara 1,37 persen produk domestik bruto (PDB) dunia.

Di Indonesia, tantangan serupa juga muncul.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2018, lebih dari 19 juta angkatan kerja mengalami gangguan mental emosional, sementara lebih dari 12 juta lainnya mengalami depresi.

Kelompok pekerja di sektor informal seperti buruh, sopir, dan pekerja rumah tangga disebut paling rentan.

Yassierli meminta pengawas ketenagakerjaan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penerapan SMK3 di perusahaan.

Ia menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga harus mencakup beban kerja, jam kerja, serta kondisi psikososial pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan juga mengoptimalkan peran enam Balai K3 di berbagai wilayah sebagai pusat sosialisasi, promosi, dan sertifikasi SMK3.

Balai tersebut juga difungsikan sebagai tempat uji untuk memperkuat implementasi standar keselamatan dan kesehatan kerja di dunia usaha.

Selain itu, Kemnaker mendorong pemerintah daerah mempercepat penerapan SMK3 di perusahaan maupun instansi pemerintah, termasuk dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas asesor K3.

"Kami ingin memastikan setiap tempat kerja tidak hanya aman, tetapi juga sehat dan nyaman bagi pekerja," kata Yassierli.*

(ad)

TAPTENG — Rapat pembahasan pendataan bantuan jaminan hidup (jadup) di Kantor Camat Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, berujung ricuh pada Senin, 27 April 2026.

Kericuhan melibatkan Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani, dan Pelaksana Harian Lurah Padang Masiang, Henra Hutauruk.

Baca Juga:

• Rico Waas Terima Rekomendasi LKPJ 2025 DPRD Medan, Janji Jadikan Catatan sebagai Evaluasi Kinerja

Rapat tersebut digelar untuk membahas polemik pendataan bantuan sosial pascabencana yang dinilai masyarakat belum merata.

Menurut Henra Hutauruk, dirinya hadir dalam rapat tersebut atas perintah Camat Barus, Sanggam Panggabean, guna memberikan klarifikasi kepada warga dan DPRD.

Ia menyebut agenda tersebut sebelumnya tidak terjadwal.

Dalam jalannya rapat, suasana memanas ketika Ketua DPRD meminta lurah berdiri di hadapan warga. "Berdiri kau, Pak Lurah," kata Henra menirukan ucapan Rivai.

Henra mengaku tidak terima dengan nada tinggi tersebut dan secara refleks menggebrak meja.

Aksi itu kemudian memicu ketegangan lanjutan. Ia menuding Ketua DPRD sempat menunjukkan gestur hendak memukul, yang kemudian diikuti reaksi dari sejumlah warga.

"Ketua dewan mau menumbuk, lalu massa ikut melempar saya dengan air mineral," ujar Henra.

Sementara itu, Camat Barus, Sanggam Panggabean, membenarkan adanya kericuhan tersebut.

Namun, ia mengaku tidak berada di lokasi saat kejadian berlangsung karena sedang berada di Kantor Bupati Tapanuli Tengah untuk menyerahkan data rumah rusak yang telah diverifikasi.

Ia menyayangkan insiden tersebut dan berharap semua pihak dapat menahan diri.

Menurut dia, pemerintah daerah masih terus melakukan pendataan agar bantuan jadup dapat tersalurkan secara merata kepada warga terdampak.

"Data yang kita kumpulkan dari desa dan kelurahan sudah mencapai lebih dari tiga ribu by name by address," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani membantah terjadi keributan serius dalam rapat tersebut.

Ia menyebut kehadirannya bersama anggota DPRD, Ardino Tarihoran, merupakan respons atas desakan warga yang meminta kejelasan terkait penerima bantuan.

"Saya dan Ardino diminta warga hadir. Tidak ada ribut," kata Rivai.

Namun, peristiwa itu berlanjut setelah rapat usai.

Warga yang tersulut emosi sempat mendesak agar Henra Hutauruk menjalani tes urine karena dianggap bersikap arogan dan dicurigai terpengaruh narkoba.

Kapolres Tapanuli Tengah, Alan Haikel, membenarkan adanya permintaan tersebut.

Menurut dia, lurah sempat diamankan ke kantor polisi untuk mengantisipasi potensi kericuhan lebih lanjut.

"Saat akan dilakukan tes urine, yang bersangkutan tidak bisa buang air kecil dan kemudian jatuh sakit," ujar Alan.

Henra kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Hingga kini, yang bersangkutan masih menjalani pemulihan.

Polisi menyatakan situasi di Barus saat ini telah kondusif. Namun, aparat tetap melakukan pemantauan untuk mencegah potensi konflik lanjutan di tengah polemik pendataan bantuan sosial.*

(gsd/ad)

BANDA ACEH — Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar Latihan Olah Strategi, Gladi Posko Kamtibmas, serta Tactical Floor Game (TFG) sebagai bagian dari kesiapan pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Kegiatan berlangsung di Gedung Presisi Polda Aceh, Selasa, 28 April 2026, dan dihadiri Kapolda Aceh, Wakapolda, Irwasda, pejabat utama Polda, serta jajaran Kapolres di wilayah Aceh.

Baca Juga:

• Konten Kreator Asal Sergai Dituntut 8,5 Tahun Penjara atas Kepemilikan 11 Butir Ekstasi

"Latihan ini bertujuan menyamakan persepsi, pola tindak, serta memperkuat koordinasi antar satuan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa," ujar Joko.

Ia menjelaskan, melalui simulasi Tactical Floor Game, personel diuji dalam hal kesiapan rencana operasi serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat di lapangan.

Menurut Joko, kegiatan ini juga menjadi bagian dari Rencana Kontinjensi Aman Nusa I Tahun 2026, yang disiapkan untuk menghadapi potensi dinamika keamanan saat momentum Hari Buruh.

"Harapannya, seluruh jajaran memiliki kesiapan optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat saat May Day dapat berjalan aman, tertib, dan humanis," katanya.

Polda Aceh juga mengimbau para buruh yang akan menyampaikan aspirasi agar melakukannya secara damai, tertib, dan sesuai aturan hukum.

Aparat meminta agar tidak ada tindakan provokatif maupun anarkis demi menjaga situasi tetap kondusif.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa ekspansi layanan Grab di Kota Medan tidak boleh sekadar memperluas jangkauan bisnis, tetapi juga harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan mitra pengemudi dan kebutuhan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Rico saat menerima audiensi perwakilan Grab Indonesia di Balai Kota Medan, Selasa, 28 April 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Terima Rekomendasi LKPJ 2025 DPRD Medan, Janji Jadikan Catatan sebagai Evaluasi Kinerja

"Kami ingin memahami sejauh mana ekspansi Grab dan seperti apa kebutuhan masyarakat yang ingin dilayani, agar kebijakannya selaras dengan kebutuhan kota," kata Rico.

Ia menilai platform transportasi daring seperti Grab telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya untuk mobilitas, tetapi juga layanan pesan-antar dan aktivitas ekonomi digital.

Rico juga mendorong adanya kolaborasi konkret antara Pemko Medan dan Grab, termasuk pelibatan pengemudi ojek daring dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, ia turut didampingi sejumlah pejabat Pemko Medan, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas ketenagakerjaan/" target="_blank">Ketenagakerjaan, serta BPJS ketenagakerjaan/" target="_blank">Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Public Affairs Executive Grab Indonesia, Dhita Ardini Siregar, menyatakan pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kota, termasuk dalam penggunaan transportasi berbasis aplikasi di lingkungan pemerintahan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

"Kami siap berkolaborasi melalui berbagai program dan kegiatan bersama Pemko Medan," ujarnya.

Dhita juga mengapresiasi program Pemko Medan yang memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi ojek daring melalui BPJS ketenagakerjaan/" target="_blank">Ketenagakerjaan.

Menurutnya, saat ini terdapat lebih dari 5.000 mitra pengemudi Grab di Medan, dengan sekitar 800 unit kendaraan listrik yang telah dioperasikan sebagai bagian dari upaya mendukung transportasi ramah lingkungan.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menerima langsung rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa, 28 April 2026.

Rekomendasi tersebut diserahkan oleh Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen Tarigan, yang memimpin sidang paripurna bersama jajaran anggota dewan.

Baca Juga:

• Hari Dongeng Sedunia di Medan, Airin Rico Waas: Dongeng Bantu Anak Kuasai Literasi dan Numerasi Sejak Dini

Ia menyebut proses pembahasan berlangsung dinamis namun tetap konstruktif.

"Dinamika dalam pembahasan ini harus dimaknai sebagai sinergi untuk perbaikan ke depan. Rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi kami," kata Rico.

Ia menilai catatan DPRD yang mencakup berbagai sektor pemerintahan, mulai dari urusan desentralisasi hingga pelayanan publik, akan diintegrasikan dalam kebijakan dan perencanaan ke depan.

Rico juga menegaskan bahwa rekomendasi tersebut memperkuat hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.

"Dengan semangat kebersamaan, kami optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia turut menyampaikan terima kasih kepada DPRD Medan atas dukungan dan masukan yang diberikan terhadap program pemerintah kota.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sidang paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, serta jajaran perangkat daerah.*

(ad)

MEDAN — Ketua TP PKK Airin Rico Waas menekankan pentingnya kegiatan mendongeng sebagai sarana penguatan literasi dan numerasi anak usia dini.

Pesan itu disampaikan dalam peringatan Hari Dongeng Sedunia di Taman Ahmad Yani, Medan, Selasa, 28 April 2026.

Baca Juga:

• DPRD Medan Kritik Kinerja Dinkes: Anggaran Rp1 Triliun, Layanan Kesehatan Belum Maksimal

Suasana ceria terlihat saat mereka menampilkan drama "Terima Kasih Guruku" oleh TK Negeri Pembina I serta tarian daerah oleh TK Azzuhra.

Antusiasme peserta semakin meningkat ketika Airin mengajak anak-anak mengikuti kuis sederhana.

Dua peserta berhasil menjawab pertanyaan dan menerima hadiah berupa boneka, sementara peserta lainnya memperoleh buku dongeng dan paket hadiah.

Airin menyebut dongeng bukan sekadar hiburan, melainkan metode pembelajaran yang efektif untuk memperkuat kemampuan dasar anak, mulai dari membaca, menulis, hingga berhitung.

"Melalui dongeng, anak-anak belajar mengenal huruf, kata, angka, hingga memahami hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Ia menjelaskan, proses belajar melalui cerita membuat anak lebih mudah memahami materi karena disampaikan dengan cara yang menyenangkan.

Selain itu, dongeng juga melatih daya imajinasi, kosakata, serta kemampuan berpikir logis.

Airin menegaskan Pemerintah Kota Medan mendorong penguatan literasi sejak usia dini sebagai fondasi pembentukan generasi yang cerdas dan percaya diri.

Ia juga mengajak orang tua dan pendidik untuk membiasakan kegiatan mendongeng di rumah maupun sekolah.

"Dari cerita, anak-anak bisa bermimpi, belajar, dan meraih cita-cita," katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran TP PKK Kota Medan, perangkat daerah, serta para camat dan lurah se-Kota Medan.*

(ad)

DELI SERDANG — Belasan siswa SD Swasta As Syifa di Desa Jati Rejo, Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang, diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan di sekolah, Selasa, 28 April 2026.

Para siswa dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, dan sakit perut beberapa saat setelah mengonsumsi makanan dari SPPG di lingkungan sekolah.

Baca Juga:

• DPRD Medan Kritik Kinerja Dinkes: Anggaran Rp1 Triliun, Layanan Kesehatan Belum Maksimal

Di lokasi puskesmas, suasana panik tampak dari para orang tua yang menunggu kondisi anak mereka. Sebagian siswa terlihat terbaring di tempat tidur perawatan dengan infus terpasang.

"Dapat kabar sekitar jam 12 siang. Katanya hanya sakit perut dan langsung dibawa ke puskesmas," kata Dona, orang tua salah satu siswa, Delisa.

Ia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi anak-anak di sekolah.

"Keluhannya mual dan sakit perut, tapi sekarang sudah mulai membaik," ujarnya.

Informasi dari pihak sekolah menyebutkan, total terdapat 11 siswa yang mengalami gejala serupa.

Delapan di antaranya dibawa ke puskesmas, sementara tiga lainnya ditangani di sekolah.

Kepala SD Swasta As Syifa, Khairul Amri, mengatakan dugaan sementara sumber keluhan berasal dari menu ayam panggang yang disajikan dalam program MBG.

Namun, menu ayam goreng yang juga disajikan tidak menimbulkan keluhan serupa.

"Diduga dari ayam panggang. Yang ayam goreng tidak ada masalah," ujarnya.

Sementara itu, pihak Puskesmas Pagar Merbau sempat membatasi akses awak media yang ingin melakukan peliputan di lokasi perawatan pasien.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan terkait dugaan keracunan tersebut, termasuk hasil pemeriksaan sampel makanan yang dikonsumsi para siswa.*

(tm/ad)

MEDAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menilai kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan sepanjang tahun anggaran 2025 masih belum optimal, meski realisasi belanja mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Catatan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala, dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025, Selasa, 28 April 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas: Saya Tidak Ikut Campur Pemilihan Ketua PWPM Medan

Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas layanan kesehatan di lapangan.

"Belanja Dinkes memang besar, tetapi masih ada sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan," kata Rajudin dalam sidang yang turut dihadiri Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas.

Salah satu sorotan utama DPRD adalah keterbatasan ketersediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk rumah sakit dan puskesmas yang melayani peserta BPJS Kesehatan maupun program Universal Health Coverage (UHC).

Menurut Rajudin, kondisi tersebut masih kerap dikeluhkan masyarakat, terutama di RSUD dr Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar, serta sejumlah puskesmas di Medan.

DPRD juga meminta agar Dinas Kesehatan menambah loket pengambilan obat di RSUD dr Pirngadi guna mengurangi antrean pasien.

"Jangan sampai pasien masih harus menunggu lama hanya untuk mengambil obat," ujarnya.

Selain itu, DPRD menyoroti pelaksanaan program UHC di Medan yang dinilai belum berjalan optimal.

Meski pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran besar setiap tahun, masih ditemukan rumah sakit yang menolak pasien UHC.

DPRD meminta Dinas Kesehatan lebih aktif menjembatani kerja sama dengan rumah sakit swasta agar program jaminan kesehatan nasional dapat berjalan menyeluruh.

Dalam rekomendasinya, DPRD juga menekankan perlunya peningkatan fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah.

Pengadaan alat kesehatan dan pembangunan fasilitas baru diminta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Tidak boleh ada praktik yang tidak transparan dalam pengadaan maupun pembangunan fasilitas kesehatan," kata Rajudin.

DPRD berharap seluruh catatan tersebut menjadi dasar perbaikan agar layanan kesehatan di Kota Medan dapat lebih merata, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat.*

(sp/ad)

MEDAN — Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan sikap netral dalam proses pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan (PWPM) periode 2026–2028.

Ia menyatakan tidak akan melakukan intervensi terhadap dinamika organisasi wartawan tersebut.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Tolak Hibah Bangunan Terapung Mirip Masjid, Ini Alasannya

"Saya tidak ikut campur. Proses ini saya serahkan sepenuhnya. Siapa pun yang terpilih akan saya dukung untuk bersinergi membangun Medan," kata Rico.

Ketua panitia pemilihan, Alian Napiah Siregar, melaporkan bahwa tahapan pencalonan awalnya diikuti tiga nama, yakni Markus Pasaribu (Sumut Pos), Zainul Abdi Nasution (Medan Daily), dan M. Edison Ginting (Waspada).

Namun hingga batas akhir, hanya Edison Ginting yang mengembalikan formulir pendaftaran.

Dengan kondisi tersebut, M. Edison Ginting menjadi calon tunggal Ketua PWPM.

Jika dalam musyawarah pada 7 Mei 2026 di Gedung TP PKK Kota Medan kuorum peserta mencapai 50 persen plus satu, maka ia akan ditetapkan secara aklamasi.

Alian menegaskan proses pemilihan tetap mengacu pada mekanisme organisasi yang telah disepakati.

Rico Waas dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya menjaga hubungan kemitraan antara pemerintah dan insan pers.

Menurutnya, wartawan memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi publik sekaligus pengawas kebijakan.

"Pers adalah mitra strategis pemerintah. Kebebasan pers harus dijaga, selama tetap bertanggung jawab dan berlandaskan fakta," ujarnya.

Ia juga menyebut dinamika dalam produk jurnalistik merupakan hal wajar, selama tetap berada dalam koridor etika dan profesionalisme.

Pemilihan Ketua PWPM ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara jurnalis unit Pemko Medan dan pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta pembangunan kota.*

(ad)

DELI SERDANG — Konten kreator asal Perbaungan, Serdang Bedagai, Prayuka Uganda alias Yuka, dituntut 8 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara kepemilikan 11 butir pil ekstasi.

Tuntutan dibacakan JPU Anwar Kataren dan Eva Santa Rosa Sitepu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Senin, 27 April 2026.

Baca Juga:

• Kurir Sabu Ditangkap di Jalintim Muara Sabak–Kuala Jambi, Polisi Buru Pengendali

Jaksa menyatakan terdakwa Yuka terbukti terlibat dalam kepemilikan narkotika jenis ekstasi dengan barang bukti sebanyak 11 butir seberat 4,3 gram.

Sementara itu, terdakwa Kelana dituntut lebih berat, yakni 9 tahun penjara.

"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Yuka," ujar JPU dalam persidangan yang berlangsung singkat sekitar 15 menit itu.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Abdul Wahab dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari pihak terdakwa.

Usai persidangan, Yuka dan Kelana langsung digiring kembali ke Rumah Tahanan Lubuk Pakam bersama sejumlah terdakwa lainnya.

Kasus ini bermula dari penangkapan Yuka dan Kelana pada Sabtu, 1 November 2025, di sebuah hotel di Desa Pagar Jati II, Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang.

Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan 11 butir ekstasi sebagai barang bukti.*

(ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai menolak menerima hibah bangunan terapung yang menyerupai masjid di kawasan Water Front City atau Balai Ujung Tanjung, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Bangunan tersebut dinilai belum memenuhi syarat sebagai rumah ibadah dan belum mengantongi izin dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II).

Baca Juga:

• DPRD Medan Rilis Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Kinerja OPD dan Layanan Publik

Rapat dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkot Tanjungbalai, Walman Riadi P Girsang, serta dihadiri unsur Dinas PUPR, Bagian Kesra, Bagian Hukum, MUI, dan Kemenag setempat.

Ketua MUI Tanjungbalai, Adriansyah Lubis, menyebut pendirian rumah ibadah harus memenuhi sejumlah aspek, termasuk fungsi syiar, keberlanjutan ibadah berjamaah, serta keberadaan jamaah tetap di lingkungan sekitar.

Menurut dia, bangunan terapung tersebut belum memenuhi aspek imarah atau pemakmuran masjid karena tidak terdapat komunitas warga yang menetap di lokasi.

"Fungsi kemakmuran masjid tidak terpenuhi karena tidak ada jamaah tetap di sekitar lokasi," kata Adriansyah.

Ia juga menyoroti potensi perubahan arah kiblat akibat struktur bangunan yang terapung dan mengikuti pasang surut air sungai.

Kondisi itu dinilai berisiko mengganggu ketepatan arah salat, terutama untuk pelaksanaan salat berjamaah besar seperti salat Jumat.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Agama Tanjungbalai, KH Mulyadi, menegaskan bahwa secara ketentuan fikih, pelaksanaan salat Jumat idealnya diikuti minimal 40 jamaah yang bermukim di sekitar masjid.

Ia juga mengungkapkan hasil pengukuran awal menunjukkan arah kiblat bangunan belum tepat, bahkan mengarah ke wilayah Afrika Utara, sehingga perlu koreksi teknis jika ingin difungsikan sebagai tempat ibadah.

Dari sisi teknis, Kepala Dinas PUPR Tanjungbalai, Tety Juliani Siregar, menyebut hasil monitoring menunjukkan sejumlah masalah struktural pada bangunan tersebut.

Struktur dasar yang menggunakan rangka besi dan terendam air juga dinilai berisiko mengalami korosi.

"Diperlukan kajian teknis menyeluruh dan rekomendasi dari BBWSS II sebagai syarat perizinan," ujarnya.

Baca Juga:

• DPRD Batu Bara Bahas Ranperda BUMD, Dorong Transformasi Batra Berjaya Menjadi Perseroda

Ia menambahkan, hingga kini belum terdapat rekomendasi teknis dari BBWSS II terkait bangunan tersebut, sehingga aspek legal dan keselamatan belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil rapat, Pemkot Tanjungbalai bersama MUI dan Kemenag sepakat bahwa bangunan terapung itu belum layak difungsikan sebagai masjid.

Pemerintah daerah juga menolak menerima hibah aset tersebut sebelum seluruh persyaratan administratif, teknis, dan keagamaan dipenuhi.

"Pemkot tidak berani menerima hibah karena belum memiliki izin dan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari," kata Walman Riadi P Girsang.*

(at/ad)

MEDAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa, 28 April 2026.

Rapat yang dihadiri Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas, Sekretaris Daerah, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) itu dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dinyatakan memenuhi kuorum.

Baca Juga:

• DPRD Batu Bara Bahas Ranperda BUMD, Dorong Transformasi Batra Berjaya Menjadi Perseroda

Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian program dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD serta realisasi anggaran dan pelayanan publik.

"DPRD memiliki fungsi pengawasan yang diwujudkan melalui pembahasan LKPJ kepala daerah," ujarnya.

Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Rajudin Sagala, dalam laporannya menyebut masih terdapat sejumlah catatan penting terhadap kinerja pemerintah kota.

Di antaranya realisasi anggaran beberapa OPD yang dinilai belum optimal serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di sektor ekonomi, DPRD mendorong Dinas Koperasi dan UMKM memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil dengan menggandeng sektor swasta seperti hotel dan kafe.

Sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) direkomendasikan membentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk mempercepat layanan perizinan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga diminta memperkuat sistem digital, termasuk penerapan tapping box guna menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Di sektor ketenagakerjaan, DPRD mengusulkan pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemko Medan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Sementara di bidang infrastruktur, DPRD menyoroti kebutuhan perbaikan drainase dan normalisasi sungai untuk penanganan banjir.

Rekomendasi lain mencakup peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit daerah, penataan sekolah dengan kepala sekolah definitif, peremajaan armada pengangkut sampah, serta penambahan sarana penanggulangan bencana di setiap kecamatan.

"Rekomendasi ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh dan bersifat konstruktif untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depan," kata Rajudin.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas masukan dan evaluasi yang diberikan.

Ia menyatakan seluruh rekomendasi akan menjadi bahan perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Catatan strategis DPRD akan kami tindak lanjuti sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Rapat paripurna kemudian menetapkan keputusan DPRD Medan tentang rekomendasi LKPJ 2025. DPRD berharap hasil evaluasi tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah kota agar lebih optimal, transparan, dan akuntabel.*

(tm/ad)