JAKARTA – Seorang dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung, Imam Ahmad, mengungkapkan realitas yang dihadapinya sebagai tenaga pendidik saat menjadi saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (6/7/2026).

Ia mengaku beberapa kali terpaksa menolak permintaan bimbingan mahasiswa karena harus mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Hadiri Syukuran Gedung Baru Bimbel Scholaris, Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Generasi Muda

Imam menegaskan, penolakan itu bukan karena tidak ingin melayani mahasiswa, melainkan karena dirinya sedang bekerja sampingan.

Meski demikian, ia memilih tidak menjelaskan kondisi tersebut kepada mahasiswanya.

"Saya tidak ceritakan kepada mahasiswa saya, karena saya ingin menjaga juga marwah seorang dosen," ucapnya.

Imam menceritakan perjalanan kariernya dimulai setelah lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia pada 2013.

Saat itu ia bekerja sebagai guru honorer di Jawa Barat dengan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan.

Dari gaji tersebut, ia menabung untuk melanjutkan pendidikan magister demi mewujudkan cita-citanya menjadi dosen.

"Saya lulusan kampus pendidikan, saya dididik untuk menjadi guru atau dosen dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.

Setelah menyelesaikan pendidikan S2 pada 2017, Imam mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang menurutnya sangat kompetitif.

"Bayangkan, posisi saya saja dulu adalah satu banding 30. Artinya saya harus mengalahkan 30 rekan saya lainnya, baik yang S2 atau S3," ujarnya.

Pada 2019, Imam resmi diterima sebagai CPNS dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung.

Namun, ia mengaku terkejut ketika mengetahui besaran penghasilan yang diterimanya.

Sebagai CPNS, ia hanya menerima sekitar Rp2,2 juta hingga Rp2,5 juta per bulan setelah ditambah berbagai tunjangan. Padahal saat itu ia sudah berkeluarga.

"Saya saat itu kaget, ternyata gaji CPNS dosen yang pendidikannya S2, yang sudah mengikuti seleksi yang begitu sulit, hanya selisih beda dikit dengan guru honorer di Provinsi Jawa Barat," katanya.

Setelah diangkat menjadi PNS penuh, penghasilannya meningkat menjadi sekitar Rp2,8 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Dua tahun kemudian, ia memperoleh tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp375 ribu setelah memenuhi berbagai persyaratan administrasi.

Menurut Imam, total penghasilan sekitar Rp3,3 juta per bulan masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Kota Bandung.

"Yang Mulia, tinggal di Kota Bandung. S2 itu sudah punya istri, rata-rata sudah mau menikah, dan sudah punya anak. Tapi saya, PNS, hanya gaji Rp3,3. Itu sudah gaji plus tunjangan. Bukan hanya gaji pokok," ungkapnya.

Ia menjelaskan, biaya kontrakan yang layak mencapai lebih dari Rp2 juta per bulan.

Belum lagi kebutuhan makan, pendidikan anak, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Kondisi tersebut membuat Imam bersama istrinya membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan bubur bayi dan pakaian anak setiap kegiatan Car Free Day (CFD).

Barang yang dijual dibeli secara daring, kemudian dipasarkan kembali secara langsung.

"Saya tidak malu sebagai dosen tetap berjualan," tegasnya.

Imam mengatakan, kondisi serupa juga dialami banyak dosen ASN di berbagai daerah

Ada yang menjadi pengemudi ojek daring, bekerja sebagai kuli bangunan, menjadi tenaga pemasaran perumahan, hingga mengajar di beberapa kampus sekaligus demi memenuhi kebutuhan hidup.

Ia mengaku pernah menjalani aktivitas mengajar di beberapa kampus dalam satu hari.

Di sela-sela perpindahan lokasi mengajar, ia hanya sempat membersihkan diri di kamar mandi sebelum kembali masuk kelas.

Menurut Imam, kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengajar, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat justru banyak tersita untuk mencari tambahan penghasilan demi mencukupi kebutuhan keluarga.* (km/ad)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan alasan dipilihnya Stadion Si Jalak Harupat dan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai tuan rumah Piala Presiden 2026.

Menurutnya, keputusan tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang klub-klub yang bermarkas di kedua stadion tersebut, yakni Persib Bandung dan Persebaya Surabaya.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Binjai Terima Audiensi SAPMA IPK, Dukung Turnamen Futsal untuk Pembinaan Generasi Muda

Stadion Si Jalak Harupat akan menjadi markas pertandingan Grup A yang dihuni Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers.

Sementara itu, Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi kandang Grup B yang diisi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juara bertahan Port FC.

Erick mengatakan, penyelenggaraan Piala Presiden edisi kedelapan ini ingin memberikan penghormatan kepada klub-klub yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah sepak bola Indonesia, baik sejak era Perserikatan maupun kompetisi liga profesional.

"Ya, memang ini kan Piala Presiden kedelapan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia, baik dulu zaman Perserikatan ataupun zaman liga seperti hari ini," kata Erick dalam konferensi pers Piala Presiden 2026 di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ia menambahkan, karena alasan tersebut PSSI mengundang sejumlah klub yang memiliki sejarah panjang di sepak bola nasional.

"Karena itu, kami mengundang Persib, Persija, PSMS, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden."

Erick juga menyoroti kehadiran Port FC yang kembali tampil sebagai juara bertahan.

Menurutnya, klub asal Thailand tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi klub-klub Indonesia.

"Saya juga menantang para klub-klub legenda ini, apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Port FC, yang memang selalu menjadi momok sepak bola Indonesia juga, baik tim nasional ataupun klubnya," jelasnya.

Selain menjaga tradisi, Erick berharap klub-klub Indonesia mampu menunjukkan kualitas dan bersaing dengan tim-tim luar negeri yang ikut berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

"‎Nah, ini kesempatan, saya rasa, semua klub yang ada di Indonesia, selain mereka bersaing dengan sejarahnya, dan juga mempersiapkan untuk sampai di titik mana."

"Mereka juga bisa untuk coba bertanding dengan klub-klub dari luar negeri seperti Port FC yang kemarin juara," tegasnya.

Piala Presiden 2026 akan diikuti delapan klub dari empat negara.

Indonesia diwakili Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Arema FC, dan PSMS Medan.

Sementara tiga peserta internasional berasal dari Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand, yakni Tampines Rovers, DPMM FC, serta Port FC.* (km/ad)

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman.

Dalam surat tersebut, Pemerintah Aceh mengajukan sejumlah usulan, mulai dari peninjauan skema pengolahan gas hingga revisi pembagian hasil migas.

Baca Juga:

• DPRD Sumut dan Pemprov Perkuat Sinergi Tingkatkan PAD, Samsat Binjai Diminta Genjot Inovasi dan Kepatuhan Pajak

"Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respon Pemerintah Pusat," kata Nurlis di Banda Aceh, Senin (6/7/2026).

Surat bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026 dengan perihal Peninjauan dan Revisi Persetujuan Rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja South Andaman itu telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026.

Menurut Nurlis, surat tersebut merupakan respons Pemerintah Aceh terhadap keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyetujui Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo.

Dalam persetujuan itu, pengolahan gas mentah direncanakan menggunakan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) yang berada di laut.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, Gubernur Mualem meminta jajarannya mengkaji kembali isi PoD I.

Pembahasan dilakukan dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, pada 25 Juni 2026.

Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pakar migas, dan berbagai pemangku kepentingan.

"Dari hasil rapat inilah yang menjadi inti surat gubernur," kata Nurlis.

Nurlis menjelaskan terdapat empat poin utama yang disampaikan Gubernur Aceh kepada Presiden Prabowo.

Pertama, Pemerintah Aceh meminta agar pembagian hasil migas atau split ditinjau kembali.

Saat ini, dalam PoD I, pemerintah memperoleh porsi sebesar 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak.

"Dirasionalkan dengan kepentingan nasional dan Aceh," kata Nurlis.

Kedua, Pemerintah Aceh mengusulkan agar pengolahan gas mentah dilakukan di darat (onshore) di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.

Menurut Pemerintah Aceh, kawasan tersebut telah memiliki infrastruktur eks PT Arun NGL dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional sesuai RPJMN 2025–2029 serta mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.

Ketiga, Gubernur Mualem meminta Presiden Prabowo mengarahkan Menteri ESDM untuk meninjau dan merevisi persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman.

Keempat, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh sebagai daerah penghasil.

Nurlis menjelaskan kawasan Andaman memiliki enam blok migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.

Lapangan Gas Tangkulo diperkirakan mampu memproduksi sekitar 300 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) gas.

Dari jumlah tersebut, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN.

Sisa produksi gas dinilai berpotensi menjadi bahan baku berbagai industri hilir yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

Selain gas, Lapangan South Andaman juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari.

Produk tersebut dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline yang dibutuhkan industri petrokimia dan bahan bakar.

"Kondensat akan menjadi penggerak lahirnya kilang (refinery). Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi," jelas Nurlis.

Pemerintah Aceh berharap usulan yang disampaikan kepada Presiden dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan migas di Blok Andaman agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara sekaligus masyarakat Aceh.* (ad)

BINJAI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut terus memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen itu terlihat dalam kunjungan reses DPRD Sumut Tahun Sidang II 2025–2026 ke UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pependa)/Samsat Binjai di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Hadiri Syukuran Gedung Baru Bimbel Scholaris, Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Generasi Muda

Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Sumut juga menyampaikan sejumlah masukan strategis agar target pendapatan daerah tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal.

Turut mendampingi rombongan reses, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Tim OPD Pemprov Sumut, Erwin Harahap.

Kepala UPTD Pependa Binjai, Arief Indra Siregar, menjelaskan wilayah kerja Samsat Binjai mencakup 13 kecamatan, terdiri dari lima kecamatan di Kota Binjai dan delapan kecamatan di Kabupaten Langkat, dengan total 142 desa dan kelurahan.

Arief memaparkan, hingga 30 Juni 2026 realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren positif.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 34,93 persen atau sebesar Rp22,42 miliar dari target Rp64,20 miliar.

Sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi 39,72 persen atau Rp16 miliar dari target Rp40,20 miliar.

Adapun Pajak Air Permukaan (PAP) bahkan telah melampaui target dengan capaian 108,5 persen.

"Secara nominal, capaian PKB Juni 2026 ini sebenarnya meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang berada di angka Rp21,8 miliar. Namun, persentasenya terlihat kecil karena adanya kenaikan target anggaran sebesar Rp4 miliar untuk Samsat Binjai tahun ini," jelas Arief.

Untuk mengejar target triwulan II sebesar 40 persen, UPTD Pependa Binjai telah menjalankan berbagai inovasi pelayanan.

Sejak April 2026, layanan tersebut berhasil membukukan penerimaan sebesar Rp474 juta dari 674 kendaraan.

Selain itu, terdapat layanan Samsat Minggu dan Samsat Masuk Pekan yang hadir di Lapangan Merdeka Binjai serta sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Rico Waas Buka Pelatihan Kerja Inklusif, Penyandang Disabilitas dan Perempuan Jadi Prioritas

Pependa Binjai juga menjalankan program Mandiri Tutup Pintu dengan melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan di atas Rp200 juta.

Menanggapi paparan tersebut, anggota DPRD Sumut memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Salah satunya meminta agar data kendaraan dinas pemerintah yang masih menunggak pajak dibuka secara transparan sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

DPRD juga mendorong pemanfaatan influencer lokal di wilayah Binjai dan Langkat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak melalui media sosial.

Selain itu, dewan menyoroti persoalan penetapan Nilai Jual Alat Berat (NJAB).

Menurut mereka, bukti pembelian atau invoice dapat dijadikan dasar kepemilikan meski alat berat tersebut merupakan barang bekas.

Pendataan terhadap perusahaan, khususnya pabrik kelapa sawit yang memiliki alat berat cadangan, juga diminta diperketat.

Ketua Tim Reses Dapil XII Binjai-Langkat dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim, juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi terkait perusahaan yang memanfaatkan Pajak Air Permukaan (PAP).

"Kemudian terkait adanya perusahaan yang memanfaatkan PAP namun belum memiliki izin resmi di PTSP, kami tegaskan perlunya koordinasi lintas sektoral yang kuat. Perusahaan yang memproses perizinan harus tetap dipungut pajaknya agar tidak memanfaatkan kekosongan regulasi untuk menghindari PAD. Selain itu, masalah meteran air yang rusak harus segera diperbaiki agar perhitungan pajak akurat," ucap Ajie Karim.

Langkah itu diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, mempercepat pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara.* (ad)

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dukung Percepatan Konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung–Penang Port untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

MEDAN – Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menghadiri acara syukuran gedung baru Bimbingan Belajar (Bimbel) Scholaris di Jalan STM, Kota Medan, Senin (6/7/2026).

Kehadiran Zakiyuddin menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan terhadap berkembangnya lembaga pendidikan nonformal yang dinilai berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Baca Juga:

• Rico Waas Buka Pelatihan Kerja Inklusif, Penyandang Disabilitas dan Perempuan Jadi Prioritas

Ia berharap fasilitas baru tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi para pelajar untuk belajar sekaligus menjadi penyemangat dalam meraih prestasi.

"Saya selaku Wakil Wali Kota Medan mendoakan kiranya Bimbingan Belajar Scholaris ini nanti bisa menjadi tempat menimba ilmu bagi anak-anak generasi kita, semakin mau giat gigih belajar," ujar Zakiyuddin.

Menurutnya, keberadaan lembaga bimbingan belajar menjadi pelengkap pendidikan formal di sekolah.

Melalui bimbingan tambahan, para siswa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan akademik sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompetitif.

"Ini menjadi tempat berpendidikan untuk mencari ilmu, untuk mengejar cita-cita ke depan," katanya.

Acara syukuran berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Kegiatan diawali dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya pembangunan gedung baru, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas, silaturahmi bersama para tamu undangan, serta sesi foto bersama.

Dengan hadirnya gedung baru tersebut, Bimbel Scholaris diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal yang mendukung peningkatan prestasi akademik para pelajar di Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dapat terus diperkuat demi menciptakan generasi muda yang berkualitas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan terus memperluas akses pelatihan kerja bagi masyarakat melalui program yang lebih inklusif.

Sebanyak 20 penyandang disabilitas mengikuti pelatihan barista profesional, sementara 40 perempuan pencari nafkah mendapatkan pelatihan keselamatan berkendara (safety riding) sebagai bekal meningkatkan kemampuan dan peluang kerja.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dukung Percepatan Konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung–Penang Port untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkembang dan memperoleh kesempatan yang sama di dunia kerja.

"Kita ingin memberikan keadilan untuk semuanya. Kami percaya bahwasanya setiap orang memiliki kapasitas dan talenta," kata Rico Waas.

Menurutnya, setiap warga memiliki potensi yang harus diberikan ruang untuk berkembang.

Pemerintah Kota Medan, kata dia, berkomitmen menghadirkan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kaum perempuan.

Rico Waas juga menilai persaingan dunia kerja saat ini semakin kompetitif.

Perusahaan tidak hanya membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Ia mencontohkan profesi di bidang kehumasan yang kini dituntut menguasai aplikasi kreatif seperti CapCut dan Canva.

Begitu pula profesi barista yang harus terus mengikuti tren minuman agar tetap diminati pelanggan.

Meski demikian, Rico mengingatkan bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup.

Menurutnya, integritas menjadi modal penting agar seseorang mampu bertahan dan berkembang di dunia kerja.

"Saya berharap jangan begitu sudah masuk kerja, integritasnya hilang. Bawa pelatihan hari ini jadi bekal, buat integritas di dalam diri, dan seriuslah dalam bekerja. Jika kita punya skill, komunikasi baik, dan integritas tinggi, perusahaan yang akan mencari kita," tambah Rico Waas.

Selain mendorong masyarakat memasuki dunia kerja formal, Rico Waas juga melihat peluang besar di sektor usaha mandiri dan UMKM.

Ia mencontohkan tingginya permintaan jasa penata rias saat pelaksanaan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), sehingga menunjukkan bahwa sektor jasa kreatif memiliki prospek yang menjanjikan jika didukung promosi melalui media sosial.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Medan juga membuka peluang kerja ke luar negeri sebagai salah satu solusi mengurangi angka pengangguran.

Menurut Rico, pemerintah menggandeng Bank BJB untuk membantu pembiayaan calon tenaga kerja yang akan mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebelum diberangkatkan ke negara tujuan, termasuk Jepang sebagai tenaga caregiver.

"Kita perlu bekerja maksimal, tidak hanya di Kota Medan saja yang ruangnya bisa jadi sudah penuh. Wirausaha kita dorong, lapangan kerja di luar juga kita buka, agar seluruh masyarakat Kota Medan mendapatkan penghasilan untuk memberikan dampak baik bagi keluarganya," pungkas Rico.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramadan, mengatakan program pelatihan tahun ini difokuskan pada peningkatan kompetensi sekaligus kepastian penyerapan tenaga kerja di dunia industri.

Sebanyak 100 peserta mengikuti lima jenis pelatihan yang terdiri atas pelatihan barista khusus penyandang disabilitas sebanyak 20 peserta, pelatihan operator forklift sebanyak 20 peserta, dua paket pelatihan safety riding yang diikuti 40 peserta, serta pelatihan tata kecantikan dengan 20 peserta.

"Selanjutnya pelatihan Safety Riding (2 Paket): Diikuti oleh 40 orang peserta dengan masa pelaksanaan selama 7 hari, terhitung mulai 6 Juli 2026 dan Pelatihan Tata Kecantikan: Diikuti oleh 20 orang peserta dengan masa pelaksanaan selama 18 hari, terhitung mulai 6 Juli 2026," ucap Ramadan.

Ia menjelaskan seluruh peserta yang lulus nantinya akan memperoleh sertifikasi profesi, mulai dari sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Surat Izin Operasional (SIO), hingga Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai bidang pelatihan masing-masing.

Ramadan juga mengungkapkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan telah menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sehingga lulusan pelatihan memiliki peluang kerja yang lebih besar.

Selain itu, Pemko Medan memperluas kerja sama internasional dengan menggandeng Bank BJB dan dua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) berstatus Sending Organization (SO) guna mempersiapkan pengiriman tenaga kerja ke Jepang.

Pembukaan pelatihan ditandai dengan penyematan tanda peserta dan perlengkapan pelatihan oleh Wali Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan PT Grab dan PT Kamitra Mitra Jaya Utama sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Medan.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya mendukung percepatan konektivitas antara Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara dengan Penang Port, Malaysia.

Penguatan jalur logistik tersebut dinilai akan mempercepat arus perdagangan, menekan biaya distribusi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan DPRD Perkuat Pelayanan Lansia, Anggaran Konsumsi hingga Renovasi PSLU Binjai Ditingkatkan

Selain membahas konektivitas pelabuhan, pertemuan tersebut juga mengulas perkembangan pekerja migran Indonesia (PMI) di Penang serta perlindungan nelayan Sumatera Utara yang beraktivitas di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai langkah yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.

"Kami akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pemprov Sumut sudah pasti akan menindaklanjuti apa yang diharapkan. Selama ini yang tidak diketahui masyarakat, ternyata Pelabuhan Kuala Tanjung sudah bisa digunakan bagi masyarakat, khususnya untuk komoditas," kata Surya.

Menurut Surya, Pelabuhan Kuala Tanjung telah memiliki fasilitas logistik yang cukup lengkap.

Selain terminal khusus milik PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), kawasan tersebut juga memiliki Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) yang dikelola oleh PT Prima Multi Terminal.

Terminal tersebut melayani berbagai kebutuhan logistik, mulai dari peti kemas, barang curah cair, curah kering hingga general cargo.

Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Pelabuhan Kuala Tanjung juga diproyeksikan menjadi pelabuhan hub internasional sekaligus pusat transshipment terbesar di wilayah barat Indonesia.

Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih Sidauruk, menjelaskan bahwa Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 2 September 2025.

Menurutnya, kerja sama tersebut perlu diperkuat melalui dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama kalangan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

MoU antara PT Prima Multi Terminal (PMT) dan Penang Port mencakup pengembangan konektivitas logistik, pengiriman peti kemas internasional, serta kegiatan alih muat (transshipment) di Selat Malaka.

Kerja sama itu juga membuka peluang pelayaran peti kemas reguler secara langsung antara Kuala Tanjung dan Penang sehingga diharapkan dapat mempercepat arus ekspor-impor sekaligus meningkatkan investasi antara Indonesia dan Malaysia.

"Pada tanggal 23 Juni kami telah bertemu CEO Penang Port Malaysia. Di pertemuan itu kami mendorong agar konektivitas Kuala Tanjung lebih ditingkatkan lagi. Selain itu kami juga bertemu dengan pihak Kuala Tanjung. Kalau bisa dilakukan pengaturan, barang-barang agar bisa dikirim ke Penang Port dengan jarak lebih dekat. Dari Kuala Tanjung ke Penang Port jaraknya sekitar enam jam, lebih dekat. Penang adalah pusat semikonduktor, industri hulu yang strategis dan menjadi penopang industri lainnya seperti elektronik, komunikasi, otomotif, dan lainnya," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wanton juga memaparkan perkembangan pekerja migran Indonesia di Penang.

Ia mengatakan Pulau Penang masih menjadi salah satu tujuan utama tenaga kerja asal Indonesia.

Sejak tahun 2022, lebih dari 21 ribu pekerja Indonesia telah menandatangani kontrak kerja di wilayah tersebut.

Sementara sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 5.255 kontrak kerja baru telah diterbitkan.

Selain membahas sektor ekonomi, pertemuan tersebut juga menyoroti perlindungan nelayan Sumatera Utara yang beraktivitas di wilayah perairan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Wanton mengungkapkan, pada tahun 2023 terdapat 123 nelayan asal Sumatera Utara yang berhadapan dengan proses hukum di Malaysia akibat melintasi batas wilayah.

Sebagian besar nelayan tersebut berasal dari Kabupaten Deliserdang, Batubara, dan Asahan.

Namun, jumlah kasus tersebut terus mengalami penurunan. Pada 2024 tercatat 24 kasus, kemudian turun menjadi 16 kasus sepanjang 2025.

Sementara hingga Januari–Juni 2026 belum ditemukan nelayan asal Sumatera Utara yang tersangkut kasus serupa.

Pemerintah berharap penguatan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, khususnya melalui konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang bekerja maupun beraktivitas di kawasan perbatasan.* (ad)

BINJAI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat terus memperkuat komitmen meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan warga lanjut usia (lansia).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) Binjai, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• DPRD Sumut dan Pemprov Gelar Musyawarah Reses di Binjai, Fokus Awasi Pelaksanaan APBD 2025

Turut hadir Anggota DPRD Sumut Edi Suranta, Fatimah, dan Ajie Karim.

Rombongan disambut Kepala UPTD PSLU Binjai Muhammad Riza Fahrozi Nasution bersama jajaran pegawai dan para penghuni panti.

Dalam pemaparannya, Muhammad Riza Fahrozi Nasution menjelaskan sejumlah peningkatan pelayanan yang telah direalisasikan sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Salah satu perubahan yang paling dirasakan adalah meningkatnya anggaran konsumsi bagi para penghuni lanjut usia.

"Pada tahun 2024, anggaran makan minum harian masih mengacu pada indeks lama sebesar Rp27.000 per hari, yang jika dibagi tiga kali makan hanya berkisar Rp9.000 sekali makan bersih di luar operasional dan pajak. Namun, berkat perjuangan bersama di komisi pada masa itu, per tahun 2025 anggaran permakanan naik menjadi total Rp2,4 miliar dengan indeks Rp34.000 per hari," jelas Riza Fahrozi.

Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap kualitas makanan yang diterima para lansia.

Jika sebelumnya menu berbahan daging hanya dapat disajikan satu kali dalam sebulan, kini menu tersebut tersedia tiga kali setiap bulan, yakni pada tanggal 1, 11, dan 21.

Selain itu, penyusunan menu makanan juga telah disesuaikan oleh ahli gizi agar kebutuhan nutrisi para penghuni dapat terpenuhi secara lebih baik.

Selain peningkatan konsumsi, PSLU Binjai juga memperoleh bantuan berbagai perlengkapan melalui aspirasi anggota DPRD Sumut Dapil XII.

Bantuan tersebut meliputi 70 unit matras atau kasur baru, 50 unit tempat tidur, serta pakaian olahraga untuk mendukung kegiatan senam rutin yang dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat. Nilai keseluruhan program tersebut mencapai Rp100 juta.

Di bidang kesehatan, pelayanan medis tetap berjalan meskipun anggaran obat-obatan mandiri mengalami penyesuaian pada Tahun Anggaran 2026.

PSLU Binjai masih bekerja sama dengan Puskesmas Kebun Lada yang secara rutin mengirim dokter dan tenaga kesehatan setiap Senin dan Kamis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para penghuni.

Dalam kesempatan itu, Riza juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sejumlah fasilitas bangunan yang mengalami kerusakan.

Renovasi dijadwalkan dimulai pada Triwulan III Tahun 2026 dengan fokus pada lima wisma prioritas dari total 18 wisma yang ada di kompleks PSLU Binjai.

"Dari total 18 wisma, saat ini baru dapat diakomodasi perbaikan untuk 5 wisma skala prioritas yang mengalami rusak berat, dengan rata-rata luas perbaikan bangunan tingkat sederhana berkisar 55 hingga 60 meter persegi. Total pagu anggaran fisik ini sebesar Rp189 juta, dengan biaya perencanaan sebesar Rp4,5 juta dan pengawasan Rp10 juta. Prosesnya sempat melewati tahap evaluasi, namun InsyaAllah tahun ini rampung dilaksanakan," paparnya.

Dalam sesi dialog, Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Fatimah, meminta agar persoalan sanitasi, khususnya pengelolaan septic tank di lingkungan PSLU Binjai, segera diselesaikan.

"Di tahun 2025 ada problem krusial terkait septic tank yang sudah kami sampaikan. Ini merupakan prioritas yang kami harapkan dari pihak dinas terkait—khususnya yang menangani urusan infrastruktur permukiman—apakah sudah masuk dalam usulan anggaran induk atau perubahan, agar kenyamanan dan higienitas lingkungan para lansia benar-benar terjamin," tegas Fatimah.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Ajie Karim menilai pelayanan kepada para lansia harus terus menjadi perhatian bersama.

Ia mengatakan, merawat para penghuni panti merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan sekaligus pengabdian kepada masyarakat.

Karena itu, ia mengapresiasi Dinas Sosial beserta seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelayanan di PSLU Binjai.

Melalui kegiatan reses tersebut, DPRD Sumut berharap peningkatan pelayanan, fasilitas, kesehatan, dan kenyamanan para lanjut usia dapat terus berlanjut sehingga para penghuni PSLU Binjai memperoleh pelayanan yang semakin layak dan berkualitas.* (ad)

BINJAI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat menggelar Musyawarah Kegiatan Reses Tahun Sidang II 2025–2026 di Kota Binjai, Senin (6/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga:

• Tak Hanya Pasta Cabai, Paviliun Batu Bara di PRSU 2026 Tampilkan Produk Anti Inflasi dan Inovasi UMKM

Selain menyusun jadwal kegiatan, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan data pembangunan dan memperkuat koordinasi antara legislatif dengan perangkat daerah agar program yang dibiayai APBD berjalan sesuai rencana.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Erwin Harahap, yang juga bertugas sebagai Ketua Tim OPD Provinsi Sumut, memaparkan sejumlah program pembangunan yang sedang dilaksanakan di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

"Berdasarkan data perwakilan dinas yang hadir, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) pada tahun ini memiliki paket pekerjaan di bidang ekonomi air minum dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Sementara untuk Dinas Pendidikan, tercatat ada dua kegiatan utama yang pengerjaannya tengah berjalan," ucap Erwin Harahap.

Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra, Ajie Karim, mengatakan hari pertama reses difokuskan untuk menyusun pemetaan kegiatan sekaligus memperkuat koordinasi antara DPRD dan seluruh OPD yang terlibat.

Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Program yang menjadi perhatian dalam pengawasan antara lain penanggulangan banjir, pembangunan infrastruktur jalan, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

"Kita ingin memastikan apakah penggunaan anggaran oleh para pimpinan OPD ini sudah mencakup secara maksimal atau belum. Kita tidak mencari-cari kesalahan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan demi perbaikan pelayanan ke depan agar masyarakat Langkat dan Binjai benar-benar merasakan manfaatnya," katanya.

Ajie juga berharap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diikuti dengan optimalnya realisasi pembangunan serta penyaluran berbagai program kepada masyarakat.

Usai musyawarah pembuka, rombongan anggota DPRD Sumut bersama tim OPD langsung melakukan peninjauan ke panti jompo yang berada di bawah pengelolaan Dinas Sosial sebagai bagian dari rangkaian kegiatan reses.

Kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan program sosial yang dibiayai APBD berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Musyawarah dan kegiatan reses itu turut dihadiri jajaran kepala organisasi perangkat daerah, perwakilan badan usaha milik daerah (BUMD), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, UPT Samsat Binjai dan Langkat, PT Aneka Industri dan Jasa, serta Kepala Cabang Bank Sumut Stabat.

Melalui kegiatan reses ini, DPRD Sumut berharap fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD dapat berjalan lebih efektif sehingga pembangunan di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kabupaten Batu Bara menghadirkan produk olahan cabai sebagai unggulan di Paviliun Kabupaten Batu Bara pada ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 tahun 2026.

Produk tersebut dipilih sebagai salah satu upaya memperkenalkan hasil hilirisasi pertanian sekaligus mendukung pengendalian inflasi melalui pemanfaatan komoditas cabai.

Baca Juga:

• Detik-detik Truk Rem Blong Hantam 13 Kendaraan di Kotapinang Terungkap, 2 Orang Tewas dan 13 Terluka

Menurut Baharuddin, fasilitas produksi tersebut mampu mengolah cabai dalam jumlah besar sehingga memberikan nilai tambah bagi hasil panen petani.

"Rumah Produksi Bersama atau Pabrik Pasta Cabai bantuan Kementerian Koperasi dan UKM RI yang ada di Desa Lubuk Cuik dirancang dengan kecepatan produksi mencapai 300 kg per jam. Fasilitas hilirisasi Cabai ini dibangun untuk memanfaatkan pasokan cabai dari wilayah sentra terbesar kedua di Sumatera Utara yang menghasilkan surplus 12-15 ton per hektare dan mencapai 40-50 ton per hari saat panen puncak," ungkap Baharuddin.

Ia menjelaskan, rumah produksi tersebut memiliki kapasitas sekitar enam ton cabai per hari atau setara sekitar 1.440 ton pasta cabai dalam satu tahun.

Kehadiran fasilitas itu diharapkan mampu membantu menjaga stabilitas harga cabai sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain produk pasta cabai, Paviliun Kabupaten Batu Bara juga menampilkan berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sejumlah desa.

Beragam produk makanan khas pesisir, kerajinan tangan, hingga produk fesyen lokal diperkenalkan kepada pengunjung sebagai bagian dari promosi potensi ekonomi kreatif Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah daerah berharap keikutsertaan dalam PRSU menjadi kesempatan untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah kepada masyarakat Sumatera Utara maupun wisatawan yang datang ke arena pameran.

Sementara itu, Tim Peneliti dan Inovasi Tata Kelola Limbah Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Muhammad Sontang Sihotang, S.Si., M.Si. dan Dra. Dara Aisyah, M.Si., Ph.D., berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM yang mengembangkan produk inovasi berbahan limbah organik kulit kerang atau mentarang.

Menurut mereka, sejumlah pelaku UMKM di wilayah pesisir telah berhasil menghasilkan berbagai produk pangan berkalsium, seperti kue rasidah, kue sampan, kue kipas, bandrek berkalsium, hingga es lilin berkalsium.

"Sebelum arena PRSU ditutup 2 Agustus 2026, diharapkan pelaku usaha produk inovasi limbah tersebut dapat dihadirkan beratraksi di Paviliun Pemkab Batu Bara sebagai sesuatu yang berbeda karena produk yang dihasilkan warga pesisir tersebut merupakan produk inovasi pertama dan satu-satunya yang ada di dunia," ungkap Dr. Muhammad Sontang Sihotang.

Menurutnya, kehadiran produk-produk inovatif tersebut dapat memperkuat citra Kabupaten Batu Bara sebagai daerah yang tidak hanya mengembangkan sektor pertanian, tetapi juga mampu mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

Melalui ajang PRSU 2026, Pemerintah Kabupaten Batu Baradiharapkan semakin mampu memperkenalkan potensi daerah, mendorong hilirisasi hasil pertanian, memperkuat UMKM, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal.* (ad)

Oleh: Dr H Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.

TULISAN ini tidak dimaksudkan untuk mengeksaminasi Putusan PN Jakarta Pusat dalam Perkara Tipikor dengan Tersangka Nadiem Anwar Makarim ataupun putusan lainnya manapun.

Baca Juga:

• Bandar Sabu Masih Diburu, Tiga Terduga Penyerang Polisi saat Penggerebekan Narkoba di Katingan Ditangkap

Catatan ini penting diketahui oleh siapa saja peminat Hukum Pidana seiring berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2026) bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Ketiga undang-undang di atas sama-sama mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026.

Sehingga, baik terhadap KUHP Nasional maupun KUHAP baru, kami menyebutnya KUHP 2026 dan KUHAP 2026 karena mulai berlaku sejak Januari 2026.

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam peradilan pidana pada Pengadilan Negeri seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi para pihak, baik terhadap pihak Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum secara masing-masing, ataupun kedua belah pihak secara bersamaan; Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama tidak puas terhadap terhadap putusan pengadilan negeri.

Untuk mentolerir ketidakpuasan para pihak, maka Hukum Acara Pidana membuka ruang upaya hukum bagi para pihak.

Dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP 2026, dimaksudkan dengan upaya hukum adalah Hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, dan kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengacu pada ketentuan ini maka terdapat 4 (empat) upaya hukum dalam peradilan pidana, yaitu: 1. Perlawanan; 2. Banding, 3. Kasasi, dan 4. Peninjauan Kembali.

Namun dalam tulisan singkat ini, hanya akan diulas upaya hukum banding saja karena keterbatasan kolom dan upaya hukum inilah yang paling sering terjadi dalam praktik peradilan.

Pasal 299 KUHAP menyebutkan, ada 6 (enam) jenis putusan peradilan pidana pada pengadilan negeri yang berimplikasi terhadap upaya hukum banding dan kasasi, yaitu :

1. Putusan pemidanaan dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi, kecuali terhadap putusan dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau pidana denda Kategori V (Rp500.000.000) hanya dapat dimintakan Banding, tidak boleh Kasasi.;

2. Putusan berupa Tindakan hanya dapat diajukan Banding, tidak boleh Kasasi;

3. Putusan Bebas tidak boleh diajukan upaya hukum, baik Banding ataupun Kasasi;

4. Putusan Lepas dapat diajukan Banding dan Kasasi;

5. Putusan berupa Pemaafan Hakim hanya dapat dimintakan Banding; dan

6. Putusan dalam acara singkat hanya dapat dimintakan Banding.

Dua dari enam jenis putusan di atas yaitu putusan berupa tindakan dan putusan berupa pemaafan hakim adalah hal baru yang diatur dalam KUHAP 2026, tidak diatur dalam KUHAP 1981 masa lalu.

Adanya jenis putusan ini seiring dengan filosofi tujuan pemidanaan, yang diantaranya adalah untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 KUHP 2026, produk nasional yang memggantikan produk kolonial.

Terkait putusan bebas, jika dicermati Pasal 244 ayat (4) KUHAP 2026, Dalam hal Terdakwa diputus bebas, maka Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan sejak putusan diucapkan.

Perhatikan juga Anotasi Pasal 285 KUHAP 2026 oleh Eddy O.S. Hiariej dkk; Permohonan banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atas semua putusan kecuali terhadap putusan bebas.

Mengacu pada ketentuan ini dan juga ketentuan dalam pasal 299 ayat (2), maka menurut pendapat saya putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum banding dan kasasi.

Dalam hal adanya ketidakpuasaan terhadap putusan pidana, putusan lepas, putusan pemaafan, dan putusan dalam acara singkat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Pasal 286 KUHAP 2026, Terdakwa dan/atau Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 7 (hari) kalender setelah putusan dibacakan.

Apabila jangka waktu 7 hari di atas telah lewat, maka Terdakwa/Advokat atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan sehingga putusan pengadilan negeri menjadi berkekuatah hukum tetap (inkrah).

Dalam hal perkara tersebut pada tingkat banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding tersebut dapat dicabut sewaktu-waktu.

Menurut Pasal 287 KUHAP 2026, dalam hal banding tersebut dicabut, maka upaya hukum tak dapat diajukan lagi.

Sehingga, konsekuensinya putusan pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Dalam hal banding dilanjutkan, maka panitera pada pengadilan negeri yang memutuskan perkara yang dimintakan banding tersebut wajib memberi kesempatan kepada pemohon banding, baik Terdakwa/Advokat dan/atau Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) tersebut dalam waktu paling lambat 7 hari.

Dalam hal Penuntut Umum mengajukan banding, menurut Pasal 289 KUHAP 2026, Penuntut Umum tersebut wajib menyertakan memori banding dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Jika lewat jangka waktu tersebut maka permohonan banding menjadi gugur.

Ketentuan yang mewajibkan adanya memori banding bagi Jaksa Penuntut Umum merupakan hal baru dalam KUHAP 2026, yang mengharuskan para Jaksa Penuntut Umum untuk lebih serius dalam menyampaikan alasan dan argumentasinya guna memperkuat pembuktian pada perkara yang akan diperiksa oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi.

Karena jika tidak menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 7 hari, maka permohonan bandingnya menjadi gugur dan dianggap tidak ada banding. Konsekuensinya maka putusan yang dimintakan banding tersebut menjadi inkrah.

Sedangkan disisi lain, jika Terdakwa/Advokat yang mengajukan banding maka menurut Pasal 289 KUHAP 2026, dapat menyertakan memori banding.

Makna "dapat" dalam ketentuan ini, artinya boleh ada memori banding atau boleh juga tidak ada. Tidak wajib.

Maksud ketentuan ini dapat dipahami karena beban pembuktian dalam peradilan pidana ada pada Penuntut Umum, bukan pada Terdakwa.

Sehingga, Penuntut Umum lah yang diwajibkan menyertakan memori banding manakala ia mengajukan memori banding.

Penuntut Umum atau Terdakwa dalam memori bandingnya dapat meminta agar saksi dan/atau ahli yang telah didengar kesaksiannya pada pengadilan negeri, untuk diperiksa kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Permintaan yang diatur dalam Pasal 290 KUHAP tersebut wajib disertai alasan mengapa perlu didengar kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding,

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi wajib mempelajari berkas perkara banding untuk menetapkan perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau tidak, dan perlu atau tidaknya Saksi dan/atau Ahli untuk dipanggil dan diperiksa untuk didengar Kembali keterangannya.

Bahkan jika dipandang perlu, menurut Pasal 291 ayat (5) KUHAP 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memanggil dan memeriksa untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi yang tidak dimintakan untuk didengar kembali.

Ketentuan baru ini merupakan perwujudan hakim aktif dalam peradilan berimbang. Artinya untuk mencapai keadilan substansial, Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi juga memiliki kewenangan untuk memanggil saksi maupun ahli yang tidak dimohonkan, termasuk juga untuk memanggil Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Tetapi perlu dipahami bahwa pemeriksaan terhadap Penuntut Umum oleh Pengadilan Tinggi hanya bersifat klarifikasi, bukan meminta bukti tambahan.

Adanya kewenangan ini tentu dapat dimaklumi karena proses pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi masih dalam tataran sebagai judex factie, yaitu dalam rangka mengungkapkan fakta dan bukti-bukti.

Setelah semua hal dipertimbangkan dan dilaksanakan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan; menguatkan, mengubah, atau membatalkan.

Dalam hal putusan pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri atas perkara yang dimintakan banding tersebut.

Mengenai bagaimana format putusan pengadilan tinggi, baik dari sisi; redaksi, fungisasi, substansi, maupun sistematisasinya telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.*

*) Penulis adalah Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

BINJAI – Ketua DPRD Kota Binjai, Hj. Gusuartini Br Surbakti, menerima audiensi pengurus Satuan Pelajar dan Mahasiswa Ikatan Pemuda Karya (SAPMA IPK) Kota Binjai di ruang kerjanya, Senin (6/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi antara lembaga legislatif dengan organisasi kepemudaan.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Simalungun Dorong Perempuan Jadi Motor Kemajuan Daerah di Forum APKASI

Dalam pertemuan itu, Bagas menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Kota Binjai yang telah meluangkan waktu untuk menerima audiensi pengurus SAPMA IPK.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua DPRD Kota Binjai, Hj. Gusuartini Br Surbakti, yang berkenan menerima kami. Ini bukti beliau sangat terbuka dengan anak muda dan organisasi kepemudaan," ujar Bagas.

Selain mempererat silaturahmi, pengurus SAPMA IPK Kota Binjai juga memaparkan sejumlah program kerja organisasi, terutama yang berkaitan dengan pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepemudaan dan olahraga.

Dalam kesempatan tersebut, SAPMA IPK secara resmi mengundang Ketua DPRD Kota Binjai untuk menghadiri sekaligus membuka Turnamen Futsal SAPMA IPK Cup 2026 yang diketuai oleh Haldi Harahap.

Menurut Bagas, kehadiran Ketua DPRD diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para peserta sekaligus mendorong lahirnya prestasi anak muda di bidang olahraga.

"Kami berharap Ibu Ketua bisa hadir sekaligus membuka turnamen futsal kami. Kehadiran Ibu tentu jadi penyemangat bagi anak muda Binjai untuk terus berprestasi di bidang olahraga," tambah Bagas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Binjai Hj. Gusuartini Br Surbakti menyambut baik audiensi yang dilakukan SAPMA IPK.

Ia menegaskan bahwa DPRD terbuka untuk berdialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan.

Menurutnya, kegiatan seperti turnamen futsal merupakan aktivitas positif yang dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda sekaligus menjauhkan mereka dari berbagai pengaruh negatif.

"DPRD selalu terbuka untuk berdiskusi dengan siapa saja, apalagi organisasi kepemudaan. Kegiatan positif seperti turnamen futsal ini harus kita dukung karena menjauhkan anak muda dari narkoba dan kegiatan negatif," tegas Gusuartini.

Ia juga berpesan agar SAPMA IPK terus menjadi organisasi yang mampu membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang kritis, kreatif, dan berkarakter.

Terkait undangan menghadiri Turnamen Futsal SAPMA IPK Cup 2026, Gusuartini menyatakan akan menyesuaikan dengan agenda kedewanan yang telah dijadwalkan.

"Insya Allah kalau tidak ada agenda lain, saya usahakan hadir. Sukses untuk turnamennya," tutupnya.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Pertemuan diakhiri dengan penyerahan proposal kegiatan Turnamen Futsal SAPMA IPK Cup 2026 serta sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen menjaga sinergi antara DPRD Kota Binjai dan organisasi kepemudaan.* (ad)

KATINGAN – Kepolisian telah mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Satresnarkoba Polres Katingan saat operasi penggerebekan jaringan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono mengatakan ketiga terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial N, R, dan S.

Baca Juga:

• Jaringan Vape Narkoba Malaysia Terbongkar di Medan, Kurir Tunggu Perintah di Hotel

"Ada yang sudah diamankan, N, R dan S. Ditangkap di sekitar Katingan Tengah," kata Dodik, Senin (6/7/2026).

Dodik menjelaskan, dari tiga orang yang diamankan tersebut, sebagian telah ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, ia belum mengungkap identitas maupun jumlah pasti tersangka yang telah ditetapkan.

Menurut hasil pemeriksaan sementara, ketiganya diduga ikut melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian saat operasi penindakan berlangsung.

"Menyerang dengan parang dan turut serta," ujarnya.

Sementara itu, aparat kepolisian masih memburu seorang bandar sabu berinisial B yang diduga menjadi target utama dalam pengungkapan kasus tersebut.

Insiden berdarah itu terjadi ketika Satresnarkoba Polres Katingan melakukan penggerebekan terhadap jaringan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei.

Tiga anggota kepolisian gugur dalam menjalankan tugas, yakni Aipda Yudhie Perdana Putra, Bripda Nopandri Ramadhana, dan Aiptu Sumaryanto.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko menjelaskan bahwa operasi tersebut digelar pada Rabu (1/7/2026) malam setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.

Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target operasi berinisial BIO yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika.

Sebanyak 12 personel kemudian diterjunkan untuk melakukan penindakan.

Tim dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama bertugas melakukan penangkapan di rumah target, sementara kelompok kedua disiagakan sebagai unsur pendukung.

"Saat proses penangkapan berlangsung, target berhasil diamankan. Namun situasi berubah ketika beberapa orang di dalam rumah dan warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang," jelasnya.

Situasi kemudian berkembang menjadi tidak terkendali ketika massa bertambah dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam serta senjata api rakitan.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah anggota kepolisian berupaya menyelamatkan diri sambil meminta bantuan personel tambahan.

Beberapa di antaranya bahkan terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa.

"Dalam insiden tersebut, Aipda Yudhie ditemukan meninggal dunia dengan luka akibat senjata tajam. Sementara Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri Ramadhana masih dalam pencarian oleh tim gabungan," ungkapnya.

Brigjen Eko menegaskan seluruh operasi pemberantasan narkotika akan dievaluasi agar personel memiliki kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi berbagai risiko di lapangan.

"Setiap pelaksanaan penindakan harus dipersiapkan secara matang, mulai dari perencanaan operasi, pemetaan potensi ancaman, hingga kekuatan personel dan perlengkapan. Keselamatan anggota merupakan prioritas tanpa mengurangi ketegasan dalam pemberantasan narkotika," tukasnya.

Menanggapi insiden tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran agar bertindak tegas terhadap bandar maupun gembong narkoba yang melakukan perlawanan dan membahayakan keselamatan petugas.

"Lakukan tindakan tegas terukur terhadap bandar atau gembong narkoba yang melawan upaya penegakan hukum. Apalagi membahayakan jiwa petugas atau masyarakat," kata Sigit.

Kapolri menegaskan bahwa pemberantasan narkotika merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dan generasi muda Indonesia dari dampak penyalahgunaan narkoba.

"Karena mereka (bandar narkoba) adalah penghancur generasi yang harus diberantas untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak bahaya narkoba yang bisa merusak generasi masyarakat dan bangsa," jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas generasi bangsa menjelang momentum bonus demografi Indonesia.

"Dalam menghadapi momentum bonus demografi yang harus betul-betul kita jaga bersama," ungkapnya.* (tm/ad)

LABUHANBATU SELATAN – Kepolisian mengungkap kronologi kecelakaan beruntun yang melibatkan sedikitnya 13 kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (4/7/2026) malam.

Peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan 13 lainnya mengalami luka-luka.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Jenguk Korban Kecelakaan Maut Kotapinang, Janji Biaya Pengobatan Diurus hingga Tuntas

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, insiden diduga dipicu oleh truk bermuatan bahan kelontong yang mengalami kegagalan fungsi pengereman saat melaju dari arah Kota Medan menuju Provinsi Riau.

"Diduga truk bermuatan bahan kelontong mengalami rem blong saat datang dari arah Kota Medan menuju Provinsi Riau yang mengakibatkan tabrakan beruntun," ujar Sukardi.

Menurut Sukardi, setelah sistem pengereman diduga tidak berfungsi, truk melaju tanpa kendali dan menghantam sejumlah kendaraan yang berada di depannya.

Sedikitnya dua unit mobil, tiga becak motor, serta tujuh sepeda motor ikut menjadi korban dalam tabrakan beruntun tersebut.

"Insiden ini menyebabkan 1 orang meninggal di lokasi kejadian, 1 orang meninggal karena luka berat di rumah sakit, dan 13 orang lainnya terluka," ujar Sukardi.

Hingga kini, kepolisian belum mengungkap identitas sopir truk maupun para korban yang meninggal dan mengalami luka-luka.

Aparat masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kondisi kendaraan dan mengumpulkan keterangan dari para saksi.

Peristiwa tersebut juga menjadi perhatian publik setelah sejumlah video yang direkam warga beredar luas di media sosial.

Dalam salah satu video yang diunggah akun Instagram @jayalabusel, terlihat suasana di lokasi kejadian dipenuhi warga yang berupaya menolong para korban.

Beberapa kendaraan tampak mengalami kerusakan parah.

Selain mobil dan sepeda motor, gerobak milik pedagang di sekitar lokasi juga hancur akibat dihantam truk yang melaju tanpa kendali.

Dalam video tersebut terdengar suara perekam yang menggambarkan kepanikan saat kecelakaan terjadi.

"Telah terjadi kecelakaan di pusat Kota Pinang, gawat ya Allah, gerobak habis semua, ini juga truk astagfirullah, malam ini ya," ujar perekam video.

Polres Labuhanbatu Selatan menyatakan proses penyelidikan masih berlangsung.

Polisi akan mendalami dugaan rem blong sebagai penyebab utama kecelakaan sekaligus memeriksa kondisi teknis kendaraan untuk memastikan faktor yang menyebabkan truk kehilangan kendali.

Sementara itu, para korban luka masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Aparat juga mengimbau para pengemudi kendaraan angkutan barang agar rutin melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan, terutama sistem pengereman, sebelum melakukan perjalanan jarak jauh guna mencegah terulangnya kecelakaan serupa.* (km/ad)

LABUHANBATU SELATAN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memastikan seluruh korban kecelakaan maut di pusat Kota Kotapinang mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan selama menjalani perawatan.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, saat mengunjungi para korban di RSUD Kotapinang, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Gantikan Ondim Jadi Plt Bupati Langkat, Tiorita Surbakti Ingatkan OPD: Hindari Korupsi!

Selain memberikan dukungan kepada para korban dan keluarga, Bupati juga memastikan pelayanan medis berjalan dengan baik.

Memasuki ruang perawatan satu per satu, Fery menyapa para korban dan keluarganya.

Ia meminta mereka tetap fokus menjalani pengobatan tanpa dibebani persoalan administrasi maupun biaya.

"Yang terpenting saat ini, Bapak dan Ibu fokus menjalani pengobatan dan proses pemulihan. Untuk mekanisme pembiayaan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku melalui pihak-pihak terkait, sehingga keluarga dapat lebih tenang mendampingi proses perawatan," ujar Fery.

Fery menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan kesehatan korban menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Karena itu, pemerintah akan memastikan seluruh mekanisme pembiayaan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Korban kecelakaan lalu lintas yang memenuhi persyaratan akan memperoleh santunan biaya perawatan melalui Jasa Raharja.

Apabila masih diperlukan pembiayaan lanjutan, prosesnya dapat dikoordinasikan melalui BPJS Kesehatan.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap keluarga korban dapat lebih fokus mendampingi proses penyembuhan tanpa harus mengkhawatirkan biaya pengobatan.

Selain bertemu para korban, Bupati juga berdiskusi dengan jajaran RSUD Kotapinang mengenai pelayanan medis, kesiapan fasilitas, hingga penanganan pasien agar seluruh korban mendapatkan perawatan secara maksimal sampai dinyatakan pulih.

Kecelakaan maut itu terjadi pada Sabtu malam ketika sebuah truk Fuso bermuatan barang kelontong melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Kotapinang.

Truk tersebut dikemudikan Syamsuddin (62), warga Tanjung Balai, yang sedang dalam perjalanan dari Medan menuju Bagan Batu, Riau.

Menurut pengakuannya, kendaraan mengalami kegagalan fungsi pengereman saat menuruni Bukit Kotapinang sekitar pukul 23.10 WIB.

"Rem membatu. Terasa keras. Diinjak tak bisa menghentikan kendaraan yang semakin melaju di turunan," tuturnya dari ruang perawatan RSUD Rantauprapat.

Syamsuddin mengaku telah berusaha mengocok pedal rem berulang kali.

Namun, truk terus melaju tanpa kendali hingga menghantam sejumlah kendaraan, warung, tiang listrik, dan bangunan ruko sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah showroom sepeda motor.

Dalam hitungan detik, suasana malam yang semula tenang berubah menjadi kepanikan.

Warga berlarian menyelamatkan diri ketika truk melaju tanpa kendali di pusat Kota Kotapinang.

Akibat kejadian tersebut, dua orang meninggal dunia, sebelas orang mengalami luka-luka, sementara puluhan kendaraan dan sejumlah bangunan mengalami kerusakan.

Salah satu korban luka adalah Rina Gustina Nasution (44), seorang guru swasta di SMK KH Dewantara.

Malam itu, Rina hanya berniat menikmati segelas bandrek bersama beberapa rekannya di warung langganan.

"Mamak memang sering belanja di kedai bandrek itu," ujar putrinya, Arlin Harahap.

Namun, kebersamaan itu berubah menjadi tragedi ketika truk datang tanpa kendali.

Rina kini masih menjalani perawatan setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Kotapinang.

Segelas bandrek yang dipesannya malam itu pun tak pernah sempat dinikmati.

Sementara itu, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk dugaan kegagalan sistem pengereman pada truk yang dikemudikan Syamsuddin.

Olah tempat kejadian perkara telah dilakukan. Polisi juga memeriksa kendaraan yang terlibat serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

Apa pun hasil penyelidikan nantinya, tragedi di Bukit Kotapinang telah meninggalkan duka mendalam bagi banyak keluarga.

Di balik data korban dan kerusakan yang tercatat, tersimpan kisah kehilangan, perjuangan para korban untuk pulih, serta harapan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.* (sp/ad)

LANGKAT – Tiorita Surbakti resmi menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat setelah menerima Surat Keputusan penunjukan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (6/7/2026).

Penunjukan tersebut dilakukan setelah Bupati Langkat Syah Affandin atau Ondim terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:

• Sudah Tahukah Kamu? Ada Masjid di Medan Berusia Lebih dari 170 Tahun, Nomor 1 Lebih Megah dari Istana Sultan!

Usai menerima surat keputusan, Tiorita menyatakan akan fokus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

"Sesuai arahan gubernur, saya akan berusaha lebih maju mencapai kepercayaan masyarakat lagi kepada kami. Tentunya, menegaskan ke seluruh OPD supaya menghindari korupsi tersebut. Kami akan berjuang lebih baik agar dapat kepercayaan masyarakat lagi," jelasnya.

Menurut Tiorita, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali menyoroti pentingnya perbaikan sistem pemerintahan dan integritas aparatur negara.

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya telah beberapa kali menyampaikan teguran ketika menemukan hal-hal yang dinilai janggal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Ya, yang pasti, kami menjalankan program pusat ke pemerintah daerah. Hal-hal yang kami rasa janggal di roda pemerintahan, pasti kami sampaikan. Baik itu teguran secara langsung, secara halus, secara tulis, atau langsung ini sudah kami sampaikan beberapa kali," terangnya.

Saat ditanya apakah sebelumnya pernah menerima informasi mengenai dugaan korupsi yang melibatkan Syah Affandin, Bobby tidak memberikan penjelasan lebih jauh.

"Ya itu tadi yang kami sampaikan ya," ujarnya.

Menurut Bobby, Kabupaten Langkat telah dua kali menghadapi kasus kepala daerah yang terjaring OTT KPK.

Karena itu, ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemerintahan menjadi hal yang sangat penting.

"Ini sistem. Sistem harus benar-benar baik. Kalau sistem udah baik, harus kembali ke personalnya. Secanggih apapun sistem pastikan yang menjalankan person (orang). Jadi sekarang person to person. Kalau person baik secanggih apapun sistemnya, pasti ada celah untuk menembusnya," jelasnya.

Bobby juga memberikan pesan khusus kepada Tiorita agar membangun budaya birokrasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Untuk bu Plt, khusus untuk jabatan ASN, jadikan ASN kerja untuk masyarakat bukan untuk pimpinan."

Ia menambahkan bahwa aparatur sipil negara harus memahami tanggung jawab utamanya sebagai pelayan publik.

"Tanggung jawab mereka ke masyarakat, melapornya ke pimpinan. Jangan jadikan ASN dua pilihan, melayani masyarakat atau melayani pimpinan itu gak boleh terjadi. Itu sistem yg hrus bisa diperbaiki di Langkat," terangnya.

Profil Singkat Tiorita Surbakti

Tiorita Surbakti lahir pada 29 Juni 1969 dan dilantik sebagai Wakil Bupati Langkat pada 20 Februari 2025 setelah memenangkan Pilkada Langkat 2024 bersama Syah Affandin.

Sebelum terjun sebagai kepala daerah, Tiorita dikenal aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Kabupaten Langkat periode 2019–2024, Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Kabupaten Langkat sejak 2020, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat periode 2019–2024.

Di bidang politik, Tiorita menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat sejak 2020.

Bagi masyarakat Langkat, Tiorita juga dikenal sebagai istri mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin.

Kini, sebagai Plt Bupati Langkat, ia menghadapi tantangan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif di tengah proses hukum yang menjerat kepala daerah sebelumnya.* (tm/ad)

Pergantian kepemimpinan di Polda Aceh berlangsung khidmat dengan penyerahan Pataka "Machdum Sakti" sebagai simbol estafet kepemimpinan dan keberlanjutan pengabdian di lingkungan Kepolisian Daerah Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan Disambut Prosesi Adat Peusijuek, Kak Na Siap Perkuat Kolaborasi

Dalam amanat perpisahannya, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah mengatakan pergantian pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan menjaga kesinambungan pengabdian sekaligus memperkuat organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Momentum serah terima jabatan merupakan estafet pengabdian demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Marzuki.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polda Aceh atas loyalitas, dedikasi, dan kerja sama selama dirinya memimpin. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran.

Marzuki juga mengajak seluruh personel memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Aceh yang baru agar berbagai program dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh anggota untuk terus menjaga semangat "Polda Aceh Meutuah" melalui sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Ia juga berpesan agar seluruh personel tetap mengedepankan profesionalisme, menjaga soliditas, meningkatkan kompetensi, serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi.

Di akhir sambutannya, Marzuki menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama menjabat sebagai Kapolda Aceh sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Polda Aceh.

Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin Polda Aceh.

Ia menegaskan akan melanjutkan berbagai program positif yang telah dibangun para pendahulunya, sekaligus menghadirkan inovasi guna meningkatkan pelayanan publik, pembinaan personel, serta mewujudkan Polri yang Presisi, profesional, dan humanis.

Menurut Ruddi, pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari proses organisasi yang membawa semangat baru tanpa mengabaikan fondasi yang telah dibangun sebelumnya.

Ia juga mengungkapkan memiliki kedekatan emosional dengan Aceh karena pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh pada 2021.

"Kembali bertugas di Aceh merupakan sebuah kebanggaan sekaligus kesempatan untuk kembali mengabdi bersama seluruh personel dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Ruddi.

Dalam kesempatan tersebut, Ruddi turut memberikan penghargaan kepada Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin Polda Aceh.

Ia mengajak seluruh personel menjaga loyalitas, disiplin, profesionalisme, dan kekompakan sebagai modal utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Keberhasilan institusi hanya dapat dicapai apabila seluruh personel memiliki satu semangat, satu tujuan, dan satu komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh," tegasnya.

Sebelum upacara berlangsung, Irjen Pol. Ruddi Setiawan disambut melalui tradisi penyambutan khas kepolisian, mulai dari jajar kehormatan, laporan kesatuan, pengalungan bunga, penampilan tarian adat Aceh, hingga tradisi Pedang Pora.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan satuan, penandatanganan dokumen serah terima di Aula Machdum Sakti, serta rapat paripurna Bhayangkari Daerah Aceh.

Prosesi ditutup dengan pelepasan Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah beserta istri yang diantar langsung oleh Kapolda Aceh, Wakapolda, pejabat utama, Kapolres jajaran, dan seluruh personel Polda Aceh sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polda Aceh.* (dh)

MEDAN – Kota Medan tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan dan ibu kota Sumatera Utara, tetapi juga menyimpan jejak panjang perkembangan Islam melalui sejumlah masjid bersejarah yang masih berdiri hingga sekarang.

Sebagian besar bangunan tersebut telah berusia lebih dari satu abad dan tetap difungsikan sebagai tempat ibadah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Akui Pernah Tegur Dugaan Kejanggalan di Pemkab Langkat Sebelum OTT KPK

Arsitekturnya menampilkan perpaduan budaya Melayu, Timur Tengah, India, Tiongkok, hingga Eropa yang menjadikannya memiliki karakter unik dan bernilai tinggi.

Beberapa di antaranya bahkan telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya karena masih mempertahankan bentuk asli serta memiliki nilai sejarah yang penting bagi perkembangan Kota Medan.

Berikut lima masjid tua bersejarah yang masih berdiri kokoh dan menjadi destinasi wisata religi di Kota Medan.

1. Masjid Raya Al-Mashun

Masjid Raya Al-Mashun menjadi ikon Kota Medan sekaligus simbol kejayaan Kesultanan Deli.

Masjid yang berada di Jalan Sisingamangaraja ini mulai dibangun pada 21 Agustus 1906 atas prakarsa Sultan Ma'mun Al Rasyid Perkasa Alamsyah dan diresmikan pada 10 September 1909.

Bangunan yang dirancang arsitek Belanda G.D. Langereis tersebut memadukan gaya arsitektur Moorish, Timur Tengah, India Mughal, Spanyol, dan Eropa.

Keindahannya semakin terlihat melalui kubah berwarna hitam, marmer yang didatangkan dari Italia, serta kaca patri dari Belanda yang masih terawat hingga kini.

Konon, Sultan Ma'mun sengaja membangun masjid ini dengan kemegahan yang bahkan melebihi Istana Maimun sebagai bentuk penghormatan terhadap syiar Islam.

2. Masjid Al-Osmani

Masjid Al-Osmani di kawasan Labuhan Deli dikenal sebagai masjid tertua yang masih berdiri di Kota Medan.

Masjid ini pertama kali dibangun pada 1854 oleh Sultan Osman Perkasa Alam, Sultan Deli ketujuh.

Pada awalnya bangunan masjid menggunakan material kayu.

Kemudian, sekitar tahun 1870-an, Sultan Mahmud Al Rasyid melakukan renovasi dengan menggunakan batu bata sehingga bangunannya menjadi lebih kokoh.

Dominasi warna kuning yang menghiasi bangunan menjadi simbol kebesaran budaya Melayu.

Sementara ornamen di dalamnya memperlihatkan perpaduan seni Melayu, Timur Tengah, India, dan Eropa.

3. Masjid Lama Gang Bengkok

Di kawasan Kesawan berdiri Masjid Lama Gang Bengkok yang menjadi simbol akulturasi budaya Melayu dan Tionghoa di Kota Medan.

Masjid ini dibangun pada 1874 atas prakarsa saudagar terkenal Tjong A Fie bersama Kesultanan Deli.

Nama Gang Bengkok berasal dari gang kecil yang dahulu berada di depan masjid dengan bentuk jalan yang berkelok.

Keunikan bangunan ini terlihat dari perpaduan arsitektur Melayu dengan ornamen khas Tiongkok pada bagian atap, tiang, dan ukiran.

Hingga saat ini sebagian besar struktur asli bangunan masih tetap dipertahankan sehingga menjadikannya salah satu masjid bersejarah paling autentik di Medan.

4. Masjid Badiuzzaman

Masjid Badiuzzaman di Kecamatan Medan Sunggal memiliki sejarah yang berbeda dibandingkan masjid tua lainnya

. Masjid yang didirikan sekitar tahun 1885 oleh Datuk Badiuzzaman Surbakti ini dipercaya dibangun tanpa menggunakan semen.

Sebagai perekat bangunan, masyarakat pada masa itu memanfaatkan campuran kapur, pasir, dan putih telur, teknik konstruksi tradisional yang juga digunakan pada sejumlah bangunan kuno di Nusantara.

Meski telah berusia lebih dari 140 tahun, bangunan masjid masih berdiri kokoh.

Mimbar, tiang utama, dan beberapa bagian interior masih merupakan struktur asli peninggalan abad ke-19.

5. Masjid Jamik Kesawan

Masjid Jamik Kesawan menjadi salah satu saksi awal perkembangan Islam di pusat Kota Medan.

Masjid ini diperkirakan berdiri pada akhir abad ke-19 ketika kawasan Kesawan berkembang menjadi pusat perdagangan setelah hadirnya perkebunan tembakau Deli.

Sejak awal berdiri, masjid ini menjadi tempat ibadah para pedagang, ulama, dan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Walaupun telah beberapa kali mengalami renovasi, bangunan ini masih mempertahankan sejumlah elemen arsitektur lama yang mencerminkan perpaduan budaya Melayu dan kolonial.

Keberadaan lima masjid tua tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Kota Medan tidak dapat dipisahkan dari sejarah penyebaran Islam dan kejayaan Kesultanan Deli.

Selain menjadi tempat ibadah, bangunan-bangunan bersejarah ini juga menjadi tujuan wisata religi, penelitian sejarah, hingga edukasi budaya bagi masyarakat.

Di tengah pesatnya perkembangan kota modern, masjid-masjid tersebut tetap berdiri kokoh sebagai warisan sejarah yang terus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.* (tm/ad)

Presiden Prabowo Subianto menyebut pertemuan bilateral dengan PM Singapura Lawrence Wong menghasilkan berbagai capaian konkret yang dinilai semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Singapura.

Baca Juga:

• Prabowo Sambut PM Singapura di Istana, Puluhan Kesepakatan Siap Diteken

"Pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang, 18 kesepakatan kerja sama antar pemerintah dan 8 kesepakatan antara business-to-business. Capaian-capaian ini mencerminkan semakin luas dan mendalam kerja sama kita," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, hubungan bilateral Indonesia dan Singapura terus berkembang di berbagai sektor strategis, dengan kerja sama ekonomi tetap menjadi salah satu pilar utama.

Salah satu kesepakatan penting yang dicapai adalah implementasi perdagangan listrik lintas batas. Pemerintah Indonesia telah menunjuk BPI Danantara sebagai pihak yang akan menjalankan implementasi kerja sama tersebut.

Selain sektor energi, kedua negara juga memperkuat kolaborasi di bidang ekonomi digital, pengembangan ekosistem digital, keamanan siber, hingga ketahanan pangan dan penguatan rantai pasok.

Di bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia serta Singapura juga berkomitmen melaksanakan implementasi perjanjian kerja sama pertahanan yang telah disepakati sebelumnya.

"Di bidang pertahanan keamanan, kita juga akan implementasi perjanjian kerja sama pertahanan kita," kata Prabowo.

Tak hanya berfokus pada hubungan antarpemerintah, kedua negara juga sepakat mempererat hubungan antarmasyarakat melalui peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, pariwisata, konektivitas, hingga pertukaran generasi muda.

Prabowo menilai berbagai kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Singapura sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.* (d/dh)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya telah beberapa kali memberikan teguran terkait adanya dugaan kejanggalan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Langkat.

Pernyataan itu disampaikan menyusul penangkapan Bupati Langkat Syah Affandin atau Ondim dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:

• Gantikan Ondim yang Terjaring OTT KPK, Tiorita Surbakti Resmi Jabat Plt Bupati Langkat

Karena itu, apabila ditemukan hal-hal yang dinilai tidak wajar dalam tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumut akan memberikan peringatan.

"Ya, yang pasti, kami menjalankan program pusat ke pemerintah daerah. Hal-hal yang kami rasa janggal di roda pemerintahan, pasti kami sampaikan. Baik itu teguran secara langsung, secara halus, secara tulis, atau langsung ini sudah kami sampaikan beberapa kali," terangnya.

Saat ditanya apakah pernyataan tersebut berarti dirinya pernah menerima laporan mengenai dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Langkat, Bobby tidak menjelaskan secara rinci.

Namun ia memberikan jawaban singkat.

"Ya itu tadi yang kami sampaikan ya," ujarnya ketika ditanya apakah sebelumnya sudah menerima informasi terkait dugaan korupsi.

Bobby menilai peristiwa yang kembali menimpa Kabupaten Langkat menjadi alarm serius bagi seluruh penyelenggara pemerintahan.

Ia mengingatkan bahwa daerah tersebut kini kembali menghadapi kasus hukum yang menjerat kepala daerah.

"Ini sistem. Sistem harus benar-benar baik. Kalau sistem udah baik, harus kembali ke personalnya. Secanggih apapun sistem pastikan yang menjalankan person (orang). Jadi sekarang person to person. Kalau person baik secanggih apapun sistemnya, pasti ada celah untuk menembusnya," jelasnya.

Menurut Bobby, perbaikan sistem pemerintahan harus berjalan beriringan dengan integritas pejabat yang menjalankannya.

Sebab, sistem yang baik tidak akan efektif apabila dijalankan oleh individu yang memiliki niat menyimpang.

Selain itu, Bobby juga menyampaikan pesan khusus kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat yang baru ditunjuk agar membangun budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Untuk bu Plt, khusus untuk jabatan ASN, jadikan ASN kerja untuk masyarakat bukan untuk pimpinan."

Ia menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus memahami siapa yang menjadi tanggung jawab utama dalam menjalankan tugasnya.

"Tanggung jawab mereka ke masyarakat, melapornya ke pimpinan. Jangan jadikan ASN dua pilihan, melayani masyarakat atau melayani pimpinan itu gak boleh terjadi. Itu sistem yg harus bisa diperbaiki di Langkat," terangnya.

Pernyataan Bobby disampaikan beberapa hari setelah KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Affandin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan gratifikasi.

Kasus tersebut kini masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain serta aliran dana yang diduga berasal dari praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.* (tm/ad)