MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membantah tudingan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak memenuhi komitmen pembiayaan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship atau Piala AFF U-19 2026.

Menurut dia, sejak awal tidak pernah ada kesepakatan antara Pemerintah Kota Medan dan PSSI terkait pembiayaan penginapan peserta turnamen tersebut.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Minta OPD Percepat Realisasi Program Strategis, Sisa Waktu Efektif Tinggal 142 Hari Kerja

"Sejak PSSI datang dari Februari sampai Maret hingga Mei tidak ada komitmen apa pun selain membenahi Stadion Teladan. Karena tanggung jawab kami adalah membenahi Stadion Teladan," kata Rico di Medan, Rabu, 3 Juni 2026.

Menurut Rico, permintaan dukungan pembiayaan akomodasi baru disampaikan melalui surat resmi PSSI tertanggal 24 Mei 2026 atau sekitar sepekan sebelum pelaksanaan turnamen berlangsung.

Ia menilai permintaan tersebut tidak dapat langsung dipenuhi karena harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Hingga tanggal 24 Mei keluar surat dari organisasi untuk dukungan akomodasi tersebut. Kami memahami secara aturan hal itu tidak bisa dilaksanakan, sehingga surat tersebut kami teruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta arahan," ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu mengatakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah harus melalui perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Karena itu, menurut dia, tidak memungkinkan bagi pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran baru secara mendadak menjelang pelaksanaan kegiatan.

Rico menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Setiap uang APBD yang dikelola Pemko Medan adalah uang rakyat yang harus saya pertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Saya tidak ingin hal ini menjadi penyalahgunaan, bahkan berpotensi menjadi perilaku korupsi," katanya.

Pernyataan Rico muncul setelah beredar informasi bahwa sejumlah peserta ASEAN Boys Championship 2026 dari beberapa negara mengalami kendala akomodasi akibat persoalan pembayaran hotel.

Panitia pelaksana ASEAN Boys Championship, Muhammad Fauzi, sebelumnya mengaku kecewa terhadap sikap Pemerintah Kota Medan yang dinilai tidak memenuhi komitmen terkait dukungan akomodasi peserta.

"Kami kecewa karena Pemko Medan tidak komitmen soal akomodasi negara peserta AFF ini. Kasihan para pemain muda yang ingin mengasah mental justru dipusingkan soal pembayaran hotel," kata Fauzi melalui unggahan di media sosial, Selasa, 2 Juni 2026.

Menurut Fauzi, sejumlah tim peserta bahkan dikabarkan harus meninggalkan hotel lebih awal karena persoalan pembayaran biaya penginapan.

Tim yang disebut terdampak antara lain Timor Leste dan Filipina.

Hingga kini, polemik mengenai tanggung jawab pembiayaan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship masih menjadi perhatian publik.

Pemerintah Kota Medan menegaskan tidak pernah memiliki komitmen awal untuk menanggung biaya tersebut, sementara pihak penyelenggara menilai dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan demi kelancaran turnamen internasional usia muda tersebut.*

(d/ad)

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik guna mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins serta Proyek Strategis Daerah (PSD).

Permintaan tersebut disampaikan saat memimpin rapat evaluasi progres pembangunan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu, 3 Juni 2026.

Baca Juga:

• Ahmad Sahroni Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Program MBG di BGN

"Saya meminta laporan sudah sejauh mana progres Proyek Strategis Daerah kita. Saya minta kita semua jangan terlena, karena waktu kita sudah sangat mendesak. Sisa waktu efektif kita tinggal 142 hari kerja lagi," kata Surya di hadapan para pimpinan OPD.

Menurut Surya, percepatan pelaksanaan program menjadi kebutuhan mendesak mengingat semester pertama tahun anggaran akan segera berakhir.

Karena itu, pekerjaan fisik yang telah direncanakan harus dipacu agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat yang saat ini mencakup 139 program di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Surya meminta delapan dinas yang menjadi penanggung jawab utama PHTC agar memfokuskan seluruh sumber daya dan energi pada penyelesaian program prioritas.

"Secara khusus, delapan dinas yang menangani PHTC harus benar-benar konsentrasi dalam menuntaskan target yang ada. Kita ingin rapat ini menghasilkan pokok-pokok pikiran konkret yang mempercepat implementasi PHTC di lapangan," ujarnya.

Selain percepatan pelaksanaan program, Surya juga meminta seluruh kepala OPD lebih proaktif dalam mengidentifikasi berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu realisasi pembangunan.

Hambatan tersebut, menurut dia, termasuk persoalan administrasi maupun regulasi yang berada di lingkup masing-masing perangkat daerah.

Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat dalam meningkatkan capaian realisasi fisik maupun serapan anggaran sehingga target pembangunan daerah dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Faisal Arif Nasution, memaparkan perkembangan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini menjalankan ribuan kegiatan pembangunan dengan nilai anggaran yang cukup besar.

Menurut Faisal, terdapat sebanyak 4.923 kegiatan pembangunan yang tersebar di berbagai sektor dengan total alokasi anggaran mencapai sekitar Rp3,3 triliun.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap percepatan pelaksanaan proyek strategis dan program prioritas dapat meningkatkan efektivitas pembangunan serta memberikan manfaat yang lebih cepat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara.*

(ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap belasan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta Barat sejak Selasa malam, 2 Juni 2026, hingga Rabu, 3 Juni 2026.

Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut adalah Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Baca Juga:

• Ahmad Sahroni Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Program MBG di BGN

"Salah satunya itu," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Menurut Budi, tim penindakan KPK hingga kini masih bergerak di sejumlah wilayah untuk mengamankan pihak-pihak lain yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Selain Jakarta Barat, operasi juga dilakukan di wilayah Jawa Barat dan Bali.

"Bahwa dari tadi malam, tim melakukan kegiatan di lapangan, yaitu di wilayah Jakarta Barat dan dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat," ujarnya.

Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK telah mengamankan belasan orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini," kata Budi.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.

Barang bukti tersebut meliputi kendaraan bermotor, uang tunai dalam mata uang asing, serta logam mulia.

"Ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas, ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," ujar Budi.

KPK mengungkapkan bahwa perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia.

Dugaan praktik korupsi itu disebut berhubungan dengan proses penerbitan dokumen keimigrasian seperti Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) maupun Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

"Kalau kita ketahui untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya KITAP, ada juga yang sementara atau KITAS," kata Budi.

Meski demikian, KPK belum mengungkap konstruksi perkara maupun peran masing-masing pihak yang diamankan.

Tim penindakan masih melakukan serangkaian kegiatan di lapangan dan pengembangan terhadap kasus tersebut.

"Nanti kami update terus perkembangannya termasuk juga barang bukti-barang bukti yang diamankan. Nanti kami akan update secara detail untuk jumlahnya," ujar Budi.

Sementara itu, sejumlah pihak yang terjaring OTT telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, barang bukti berupa kendaraan bermotor juga akan dibawa ke gedung KPK sebagai bagian dari proses penyidikan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan sebelum mengumumkan hasil resmi operasi tangkap tangan tersebut kepada publik.*

(cn/ad)

JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juni 2026.

Hingga berita ini ditulis, Kejaksaan Agung belum mengungkap secara rinci perkara yang sedang diusut dalam penggeledahan tersebut.

Baca Juga:

• Kejagung Geledah Kantor BGN: Karyawan Tak Bisa Masuk, Ruang Pimpinan Jadi Sasaran

Informasi itu diperoleh dari sumber yang mengetahui proses pemeriksaan.

"Benar, sudah di Kejaksaan," kata sumber tersebut kepada wartawan, Rabu, 3 Juni 2026.

Menurut sumber yang sama, selain Dadan terdapat dua orang lainnya yang juga berada di Kejaksaan Agung.

Total tiga orang disebut sedang menjalani pemeriksaan terkait perkara yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mohammad Jeffry, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus di kantor BGN.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," ujar Jeffry saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Namun demikian, Jeffry belum bersedia menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus yang sedang ditangani.

Ia hanya menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung akan menyampaikan perkembangan perkara tersebut melalui konferensi pers setelah rangkaian kegiatan penyidikan selesai dilakukan.

Sementara itu, suasana di kantor BGN tampak tidak biasa sejak pagi hari. Sejumlah pegawai yang datang untuk bekerja terlihat diminta menunggu di luar area gedung.

Mereka tidak diperkenankan memasuki kantor selama proses penggeledahan berlangsung.

Informasi yang diperoleh di lokasi menyebutkan seluruh karyawan yang datang diarahkan untuk tetap berada di luar gedung sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari pihak manajemen.

Seorang petugas keamanan mengatakan tim Kejaksaan Agung telah berada di lokasi sejak sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Hingga pagi hari, aktivitas pelayanan di lingkungan kantor tidak berjalan sebagaimana biasanya.

Pada pukul 09.00 WIB, sejumlah pegawai masih berdatangan, namun akses masuk ke dalam gedung tetap dibatasi.

Awak media yang datang untuk melakukan peliputan juga tidak diperkenankan memasuki area kantor.

Belum ada keterangan resmi mengenai dugaan perkara yang menjadi dasar penggeledahan tersebut.

Namun sejumlah sumber menyebut penyidikan diduga berkaitan dengan tata kelola Badan Gizi Nasional pada periode kepemimpinan Dadan Hindayana.

Kejaksaan Agung hingga kini masih melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan belum mengumumkan status hukum pihak-pihak yang diperiksa dalam perkara tersebut.*

(cn/ad)

JAKARTA – Sejumlah karyawan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak diperkenankan memasuki kantor pada Rabu, 3 Juni 2026, setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di gedung lembaga tersebut.

Area masuk kantor tampak dijaga ketat oleh petugas keamanan sejak pagi hari.

Baca Juga:

• Ahmad Sahroni Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Program MBG di BGN

Setiap karyawan yang hendak masuk diperiksa dan ditanya oleh petugas keamanan sebelum diperbolehkan melintas.

Seorang karyawan BGN membenarkan adanya penggeledahan yang berlangsung di gedung tersebut.

Ia menyebut kegiatan itu dilakukan di lantai dua yang merupakan area ruang pimpinan.

"Digeledah," ujar karyawan tersebut kepada awak media, Rabu (3/6/2026).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai lokasi penggeledahan, ia kembali menegaskan bahwa kegiatan tersebut berlangsung di lantai dua.

"Lantai 2. Banyak orangnya, nggak boleh mendekat," katanya.

Ia juga menyebut bahwa lantai yang diperiksa merupakan ruang pimpinan dan saat ini tertutup untuk seluruh aktivitas pegawai.

"Ruang pimpinan," ujarnya.

Menurut dia, karyawan lain juga tidak diperbolehkan naik ke lantai tersebut selama proses penggeledahan berlangsung.

"Nggak boleh naik, digeledah. Nggak boleh naik sampai ada pemberitahuan," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional maupun Kejaksaan Agung terkait penggeledahan tersebut.

Aktivitas di sekitar gedung masih berlangsung dengan pengamanan yang diperketat.*

(d/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu, 3 Juni 2026.

Sahroni menegaskan Komisi III DPR mendukung penuh upaya penegakan hukum apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.

Baca Juga:

• KPK Lakukan OTT ke-11 Tahun 2026 di Imigrasi Jakarta Barat

Ia menilai program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Namun, besarnya anggaran yang dikelola membuat program tersebut memiliki potensi kerawanan terhadap praktik penyalahgunaan.

Menurut dia, aparat penegak hukum harus bersikap tegas apabila menemukan indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program tersebut.

"MBG merupakan proyek yang sangat mulia dari pemerintah, namun karena dananya yang begitu besar, saya yakin sangat rawan sekali terjadi korupsi," ujarnya.

Sahroni juga menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan evaluasi dan pergantian pimpinan BGN sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas program MBG.

Ia menyebut kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan awal.

"Langkah Presiden mengganti pimpinan BGN dan menginstruksikan kejaksaan untuk menggeledah kantor BGN menunjukkan keseriusan menjaga MBG berjalan di jalur yang benar," kata Sahroni.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung membenarkan telah melakukan penggeledahan di kantor BGN di Jakarta.

Namun, pihak Kejagung belum menjelaskan perkara yang menjadi dasar penyidikan maupun barang bukti yang dicari.

Penggeledahan itu terjadi di tengah sorotan publik terhadap BGN setelah pemerintah merombak jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Presiden Prabowo sebelumnya memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta sejumlah wakilnya, dan menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.*

(km/ad)

JAKARTA – Oditur militer menuntut empat prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dengan hukuman penjara.

Oditur meyakini para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kekerasan berat terhadap korban.

Baca Juga:

• Wacana Libatkan TNI Tangani Begal, Kompolnas: Tidak Perlu, Cukup Polisi

Empat terdakwa dalam perkara ini adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka.

Dalam tuntutannya, oditur meminta masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan.

Oditur menilai keempat terdakwa terbukti melanggar Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf c undang-undang yang sama.

Dalam uraian dakwaan sebelumnya, oditur menyebut para terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus karena merasa tersinggung atas aksi korban dalam sebuah rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di DPR.

Peristiwa itu bermula saat Andrie Yunus melakukan interupsi dalam rapat di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, pada 16 Maret 2025.

Aksi tersebut kemudian dianggap para terdakwa sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi TNI.

"Para terdakwa menilai saudara Andrie Yunus telah melecehkan institusi TNI," ujar oditur dalam sidang pembacaan dakwaan.

Setelah peristiwa tersebut, para terdakwa disebut mencari informasi mengenai aktivitas korban dan menyusun pembagian peran sebelum melakukan penyiraman air keras pada Maret 2026.

Dalam dakwaan, oditur juga menyebut para terdakwa didakwa dengan Pasal 469 ayat (1) subsider Pasal 468 ayat (1) lebih subsider Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) KUHP baru.*

(d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-11 sepanjang 2026.

Kali ini, penindakan dilakukan di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat.

Baca Juga:

• Wacana Libatkan TNI Tangani Begal, Kompolnas: Tidak Perlu, Cukup Polisi

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun, hingga kini KPK belum menjelaskan secara rinci perkara yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan tersebut maupun identitas pihak yang diamankan.

OTT di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026 yang telah menjangkau berbagai sektor, mulai dari perpajakan, pemerintah daerah, hingga lembaga peradilan.

Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026 dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Pada Januari 2026, KPK juga mengamankan Wali Kota Madiun Maidi serta Bupati Pati Sudewo dalam dua operasi terpisah yang berkaitan dengan dugaan suap dan pemerasan di lingkungan pemerintah daerah.

OTT kemudian berlanjut pada Februari 2026 di lingkungan KPP Madya Banjarmasin serta kasus importasi barang tiruan yang menyeret pejabat Bea Cukai.

Pada bulan yang sama, KPK juga menangani kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok yang melibatkan unsur aparat pengadilan dan pihak swasta.

Sepanjang Maret 2026, KPK kembali melakukan penindakan di sejumlah pemerintah daerah, termasuk penetapan kepala daerah di Pekalongan, Rejang Lebong, dan Cilacap sebagai tersangka dugaan korupsi.

Sementara pada April 2026, OTT terakhir sebelum ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung dengan menangkap Bupati Gatut Sunu Wibowo bersama sejumlah pihak lain.

Dengan OTT terbaru di Imigrasi Jakarta Barat, KPK kembali menegaskan intensitas penindakan terhadap dugaan praktik korupsi di berbagai sektor penyelenggaraan negara.*

(at/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung membenarkan telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, pada Rabu, 3 Juni 2026.

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejagung.

Baca Juga:

• Jejak Karier Nanik S. Deyang: Dari Jurnalis, Terseret Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet, hingga Jadi Kepala BGN

Meski demikian, Jeffry belum menjelaskan perkara yang melatarbelakangi penggeledahan tersebut maupun barang bukti yang tengah dicari penyidik.

Ia menyebut Kejagung akan memberikan keterangan resmi melalui konferensi pers pada sore hari.

Penggeledahan ini terjadi tidak lama setelah pemerintah melakukan pergantian pimpinan di tubuh BGN.

Sebelumnya, pemerintah memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Posisi Kepala BGN kemudian diisi oleh Nanik S. Deyang, sementara jabatan wakil kepala diisi oleh Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari.

Pergantian tersebut sempat memunculkan perhatian publik, terutama karena BGN merupakan lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah dengan cakupan luas di berbagai daerah.

Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa perubahan struktur kepemimpinan tidak akan mengganggu pelaksanaan program MBG.

"Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, 2 Juni 2026.

Hingga kini, Kejaksaan Agung belum membeberkan lebih lanjut terkait fokus penyidikan maupun keterkaitan penggeledahan dengan dinamika internal di BGN.*

(km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana pada Selasa, 2 Juni 2026.

Penunjukan ini menempatkan Nanik di pucuk pimpinan lembaga strategis yang mengelola program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Ternyata Ini Alasan Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala BGN

Program ini juga menjadi salah satu pos anggaran besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari Jurnalis ke Lingkaran Politik

Nanik S. Deyang lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968.

Ia memulai karier sebagai wartawan Tabloid Bangkit sebelum kemudian terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan politik nasional.

Pengalaman di dunia jurnalistik membentuk kemampuan komunikasi serta jejaring yang luas.

Dalam perjalanan kariernya, Nanik dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto dan aktif dalam tim pendukungnya pada Pemilihan Presiden 2019.

Karier di Pemerintahan dan BUMN

Setelah Prabowo memenangkan Pemilihan Presiden 2024, Nanik mulai menempati sejumlah posisi strategis di pemerintahan.

Ia diangkat sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan periode 2024–2029, yang berfokus pada program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Pada Juni 2025, ia kemudian dipercaya menjadi Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), memperluas pengalaman dalam tata kelola korporasi milik negara.

Tak lama berselang, pada September 2025, Nanik ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Jabatan tersebut ia emban sambil terlibat dalam persiapan implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

Kariernya kemudian mencapai puncak pada 2 Juni 2026 saat Presiden Prabowo menunjuknya sebagai Kepala BGN.

Tugas Strategis di BGN

Sebagai Kepala BGN, Nanik akan memimpin pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

Selain memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, BGN juga bertanggung jawab terhadap pengawasan kualitas makanan, efektivitas pelaksanaan program, serta tata kelola anggaran.

Pernah Terseret Polemik

Nama Nanik sebelumnya juga sempat menjadi sorotan publik dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet pada 2018.

Saat itu, ia disebut ikut menyampaikan informasi terkait dugaan penganiayaan yang belakangan terbukti tidak benar setelah Ratna mengakui bahwa luka tersebut merupakan hasil operasi plastik.

Meski pernah terseret dalam polemik tersebut, Nanik tetap melanjutkan karier politik dan pemerintahannya hingga kini dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional.*

(vo/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Baca Juga:

• Dicopot Prabowo dari Kepala BGN, Dadan Hindayana: Presiden Tahu yang Terbaik untuk Program Pemerintah

Prasetyo mengatakan, pergantian dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkala Presiden terhadap kinerja kementerian dan lembaga.

"Presiden secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh jajaran kabinet serta lembaga pemerintah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengambil berbagai langkah perbaikan, termasuk di Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Ia menyebut terdapat sejumlah catatan yang menjadi pertimbangan dalam evaluasi tersebut, terutama terkait kedisiplinan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam program MBG.

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Menurut pemerintah, kualitas layanan dalam program MBG menjadi perhatian utama karena program tersebut menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah dan menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Karena itu, Presiden menilai diperlukan penyegaran kepemimpinan untuk memperkuat pelaksanaan program serta memastikan standar yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten.

"Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini," kata Prasetyo.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN. Adapun posisi Wakil Kepala BGN diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Pergantian ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.*

(vo/ad)

Baca Juga:

• DPR Buka Suara soal Pergantian Kepala BGN, Sebut Prabowo Dengarkan Rakyat

JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai penanganan kejahatan jalanan seperti begal sebaiknya tetap menjadi kewenangan kepolisian tanpa melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kompolnas meminta agar pembagian peran antar-aparat penegak hukum tetap dijaga secara proporsional.

Baca Juga:

• Kasus Ijazah Palsu Jokowi Siap Disidangkan, Roy Suryo: Saya Senyumin Dulu

"Saya kira cukup kepolisian, ayo kita jaga profesionalitasnya," kata Anam di kantor Kompolnas, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Anam menilai aparat kepolisian telah ditunjang oleh teknologi pengawasan, termasuk kamera CCTV di sejumlah titik rawan kejahatan.

Selain itu, mekanisme pelaporan masyarakat juga disebut semakin mudah melalui layanan darurat 110.

Menurut dia, kondisi tersebut seharusnya memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian dalam menangani kejahatan jalanan.

"Masyarakat juga bisa langsung menghubungi kepolisian dari berbagai tingkatan jika ada informasi terkait begal," ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan serta dukungan sistem teknologi menjadi faktor penting dalam mempercepat respons aparat di lapangan.

"Penting kepolisian kita dorong dan kita support supaya keamanan dan kenyamanan kita terjaga," kata Anam.

Sebelumnya, TNI menyatakan siap membantu kepolisian dalam penanganan aksi begal di sejumlah daerah.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, mengatakan pengerahan prajurit bersifat dukungan dan tidak mencakup penindakan hukum.

Menurut Nas, prajurit TNI di lapangan hanya berperan membantu menciptakan rasa aman dan memperkuat kehadiran negara dalam menjaga keamanan masyarakat.

TNI juga menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan Polri untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam penanganan kejahatan jalanan.*

(vo/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu, 3 Juni 2026.

Pelemahan terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat dinamika konflik geopolitik dan arah kebijakan ekonomi internasional.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Lesu, Tapi Dua Saham Ini Malah Tembus Kenaikan Tinggi

Pergerakan rupiah ini berlawanan dengan sejumlah mata uang utama di Asia yang justru menguat.

Dolar Taiwan tercatat naik 0,05 persen, dolar Singapura menguat 0,02 persen, won Korea naik 0,02 persen, yen Jepang menguat 0,06 persen, dan dolar Hong Kong naik 0,01 persen.

Sementara itu, baht Thailand menjadi satu-satunya mata uang yang turut melemah, turun 0,06 persen.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai tekanan terhadap rupiah terutama dipicu ketidakpastian perkembangan konflik geopolitik global, khususnya di Timur Tengah.

Ia menyoroti pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait negosiasi dengan Iran yang dinilai belum menunjukkan arah yang konsisten.

Di satu sisi, pembicaraan disebut masih berlangsung, namun di sisi lain muncul pernyataan yang mengindikasikan kemungkinan kebuntuan.

"Ketidakjelasan ini membuat pasar global berada dalam kondisi wait and see," kata Ibrahim, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, pasar juga mencermati dinamika konflik di Timur Tengah, termasuk kesepakatan gencatan senjata parsial antara Lebanon dan Israel yang dinilai masih bersifat terbatas dan belum meredakan ketegangan kawasan secara menyeluruh.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi rilis sejumlah data ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen secara tahunan (YoY), masih berada dalam target Bank Indonesia di kisaran 1,5–3,5 persen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) juga naik dari 111,09 menjadi 111,40.

Sementara itu, aktivitas manufaktur menunjukkan perbaikan dengan PMI Indonesia naik ke level 50,0 pada Mei 2026, setelah sebelumnya berada di zona kontraksi 49,1 pada April.

Meski demikian, Ibrahim menilai sektor industri masih menghadapi tekanan biaya bahan baku dan gangguan rantai pasok yang dapat menahan laju pemulihan.

Untuk perdagangan hari ini, Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah dalam rentang Rp17.840 hingga Rp17.900 per dolar AS.*

(bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka nyaris stagnan dengan kecenderungan melemah tipis pada perdagangan Rabu, 3 Juni 2026.

Tekanan awal terutama datang dari sejumlah saham berkapitalisasi besar (big caps) yang bergerak di zona merah.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam 3 Juni 2026 Tak Bergerak, 1 Gram Dibanderol Rp2,77 Juta

Pada awal sesi perdagangan, tercatat volume transaksi mencapai 1,08 miliar saham dengan nilai Rp921,2 miliar. Kapitalisasi pasar berada di level Rp10.903 triliun.

Pada pembukaan pasar, 254 saham tercatat menguat, 204 saham melemah, dan 501 saham stagnan.

Sejumlah saham unggulan menjadi penekan indeks, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang turun 0,43 persen ke Rp5.800, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) melemah 1,49 persen ke Rp4.040, serta PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang turun 0,51 persen ke Rp9.800.

Saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) terkoreksi 2,19 persen ke Rp6.700, sementara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) melemah 0,68 persen ke Rp2.930.

Di sisi lain, beberapa saham berkapitalisasi besar justru mencatat penguatan.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 0,66 persen ke Rp3.060, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menguat 0,72 persen ke Rp4.200, serta PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) naik 0,53 persen ke Rp3.780.

Saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) turut menguat 0,68 persen ke Rp7.350.

Sejumlah saham lain mencatat lonjakan signifikan, di antaranya PT Surya Citra Media Tbk (SRAJ) yang melesat 10,69 persen ke Rp14.425 dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang menguat 17,89 persen ke Rp725.

Tim riset Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG masih berpotensi melanjutkan penguatan dengan rentang pergerakan resistance di level 6.300 dan support di 6.100.

Secara teknikal, indeks disebut masih berada di atas moving average 5 hari (MA5), dengan indikator momentum yang menunjukkan potensi penguatan lanjutan.

"Sehingga diperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan dengan menguji level 6.220–6.280," tulis analis dalam risetnya, Rabu (3/6/2026).

Sementara itu, pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup menguat 1,11 persen ke level 6.195.

Penguatan ini ditopang oleh sejumlah saham perbankan besar serta emiten energi.

Dari sisi fundamental, pasar turut mencermati sejumlah data ekonomi domestik.

Inflasi Mei 2026 tercatat 3,08 persen, masih berada dalam target Bank Indonesia di kisaran 1,5–3,5 persen.

Namun, pelaku pasar tetap mewaspadai potensi tekanan suku bunga apabila inflasi dan depresiasi rupiah berlanjut.

Indeks PMI manufaktur juga naik ke level 50 pada Mei 2026 dari 49,1 pada bulan sebelumnya, menandakan stabilisasi aktivitas industri.

Namun, tekanan eksternal masih terlihat dari penurunan pesanan ekspor akibat ketidakpastian global.

Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus yang menyempit menjadi US$0,09 miliar pada April 2026, dari US$3,32 miliar pada Maret.

Pelemahan ini terutama dipicu lonjakan impor migas dan nonmigas.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca.*

(bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu, 3 Juni 2026, terpantau tidak mengalami perubahan atau stagnan dibandingkan hari sebelumnya.

Kondisi ini juga terjadi pada harga pembelian kembali (buyback) yang tetap berada di level Rp2.584.000 per gram.

Baca Juga:

• IHSG Hari Ini Menguat ke 6.201, Ini Daftar Saham yang Tertekan FTSE Russel

Sementara itu, emas ukuran 1 gram dijual Rp2.774.000.

Untuk ukuran lain, emas 5 gram dipasarkan seharga Rp13.645.000, sedangkan 10 gram mencapai Rp27.235.000.

Adapun ukuran 25 gram tercatat Rp67.962.000, dan 50 gram dijual Rp135.845.000.

Pada ukuran yang lebih besar, emas 100 gram dibanderol Rp271.612.000.

Sementara itu, emas 500 gram dipatok Rp1.357.320.000, dan ukuran terbesar 1.000 gram mencapai Rp2.714.600.000.

Stabilnya harga emas hari ini mencerminkan minimnya tekanan volatilitas di pasar logam mulia domestik, seiring dengan pergerakan harga global yang relatif tenang dalam beberapa hari terakhir.

Dari sisi transaksi, Antam juga menetapkan ketentuan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk penjualan kembali emas di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh 22) sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP, yang langsung dipotong dari nilai buyback.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemilik NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP, dengan setiap transaksi disertai bukti potong pajak.

Daftar Harga Emas Antam 3 Juni 2026:

0,5 gram: Rp1.437.000
1 gram: Rp2.774.000
5 gram: Rp13.645.000
10 gram: Rp27.235.000
25 gram: Rp67.962.000
50 gram: Rp135.845.000
100 gram: Rp271.612.000
500 gram: Rp1.357.320.000
1.000 gram: Rp2.714.600.000*

(bi/ad)

JAKARTA – Tersangka kasus dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, merespons santai penetapan berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan.

Ia menyebut akan menunggu penjelasan resmi dari tim kuasa hukum sebelum memberikan tanggapan lebih jauh.

Baca Juga:

• Jelang Piala Dunia 2026, Kapolda Aceh Ingatkan Warga Jaga Kamtibmas dan Hindari Judi

Roy juga menyinggung istilah P-21 yang disampaikan aparat penegak hukum terkait status kelengkapan berkas perkara.

Ia menilai penyampaian informasi tersebut tidak dijelaskan secara tegas dan rinci dalam konferensi pers.

"Tidak secara tegas disebut sebagai P-21 dan sangat singkat menjelaskannya," ujarnya.

P-21 sendiri merupakan istilah dalam proses hukum yang menandakan berkas perkara telah dinyatakan lengkap secara formil dan materiil oleh kejaksaan, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Roy Suryo dan pihak lain telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dengan status tersebut, penyidik disebut tengah mempersiapkan pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk proses persidangan.

"Berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI sudah lengkap, tidak memerlukan lagi pemenuhan kekurangan," kata Kombes Pol Iman Imannuddin, Selasa, 2 Juni 2026.

Di sisi lain, kubu Roy Suryo sebelumnya mempertanyakan proses hukum yang berjalan.

Kuasa hukum Roy, Refly Harun, menilai terdapat dugaan pelanggaran batas waktu dalam proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya surat perintah penyidikan (sprindik) baru yang disebut dapat memengaruhi status perkara yang sedang berjalan.

Namun hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait dugaan tersebut.

Kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo dan sejumlah pihak ini menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian publik, terutama setelah status berkas dinyatakan lengkap dan siap disidangkan.*

(tm/ad)

JAKARTA – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons santai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberhentikannya dari jabatan tersebut.

Ia menyebut pergantian pimpinan lembaga merupakan kewenangan penuh Presiden dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Baca Juga:

• DPR Buka Suara soal Pergantian Kepala BGN, Sebut Prabowo Dengarkan Rakyat

"Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan," kata Dadan, Selasa, 2 Juni 2026.

Ia menilai keputusan pergantian pimpinan lembaga negara merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang wajar.

Menurut dia, Presiden memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan lembaga.

Dadan juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo selama sekitar 1,5 tahun ia memimpin BGN.

Ia mengaku tidak pernah membayangkan dapat menduduki jabatan tersebut dalam perjalanan kariernya.

"Insyaa Allah beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan pada seluruh masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Dadan memberikan ucapan selamat kepada jajaran pimpinan baru BGN, yakni Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Eddy Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Ia berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan sekaligus meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.

"Selamat bekerja kepada pimpinan BGN yang baru. Insyaa Allah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermanfaat untuk seluruh penerima manfaat," kata Dadan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional setelah melakukan evaluasi kinerja lembaga tersebut selama hampir 1,5 tahun terakhir.

Keputusan itu diumumkan di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Dalam keputusan tersebut, Prabowo memberhentikan Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala BGN, yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Eddy Trenggono sebagai wakil kepala.

Pergantian ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program gizi nasional dan penguatan tata kelola lembaga.*

(tmkm/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan evaluasi dan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut dia, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah merespons berbagai masukan dari masyarakat, penerima manfaat, kementerian terkait, hingga DPR.

Baca Juga:

• BGN Setelah Dadan Dicopot: Dari Ekspansi Cepat ke Disiplin Publik

Dasco menilai evaluasi tersebut merupakan langkah untuk memperkuat pelaksanaan program-program gizi nasional yang dijalankan BGN.

Ia berharap proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar lembaga tersebut dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan.

"Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, BGN diharapkan berbenah diri dan terus melayani masyarakat penerima manfaat," ujarnya.

Meski terjadi pergantian pimpinan, Dasco menegaskan pelayanan BGN tidak boleh terganggu.

Ia meminta agar program-program yang sudah berjalan tetap dilanjutkan tanpa hambatan.

"Pergantian ini tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut dia, penguatan layanan di wilayah tersebut harus menjadi prioritas kepemimpinan baru BGN.

"Harapan kami, pelayanan terutama di daerah 3T dapat segera direalisasikan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala lembaga tersebut setelah melakukan evaluasi kinerja selama sekitar satu setengah tahun terakhir.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat tata kelola dan efektivitas program gizi nasional.*

(di/ad)

Oleh:Mohammad Aliman Shahmi

PENCOPOTAN Dadan Hindayana dari pucuk Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya tidak dibaca sebagai sekadar pergantian pejabat.

Baca Juga:

• Timnas U-19 Menang Telak 3-0 atas Myanmar, Plh Wali Kota Tanjungbalai Harap Garuda Muda Juara AFF U-19 2026

Di bawah tekanan ekspektasi politik yang tinggi, BGN bergerak dengan kecepatan yang mengesankan: memperluas jangkauan, membangun jejaring dapur, mengonsolidasikan mitra, dan menempatkan program Makan Bergizi Gratis sebagai simbol kehadiran negara.

Tetapi, seperti lazimnya program yang didorong terlalu cepat, ekspansi sering kali lebih mudah dipamerkan daripada ditata.

Di titik inilah negara tampak mulai menyadari bahwa kecepatan tanpa disiplin justru melahirkan biaya yang jauh lebih mahal.

Sebab itu, sesudah Dadan, pertanyaan yang relevan bukanlah siapa yang datang menggantikan, melainkan model tata kelola seperti apa yang kini hendak ditegakkan.

Publik tidak sedang membutuhkan pergantian nama untuk menenangkan keadaan.

Publik membutuhkan jaminan bahwa BGN tidak lagi bekerja dengan logika mengejar angka semata—berapa dapur berdiri, berapa porsi tersalurkan, berapa penerima tercatat.

Melainkan dengan ukuran yang lebih substantif: apakah makanannya aman, apakah mutunya terjaga, apakah anggarannya akuntabel, apakah sasaran benar-benar tepat, dan apakah program ini sungguh memperbaiki kualitas hidup penerimanya.

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu masih kabur, maka pergantian pimpinan hanya akan menjadi kosmetik birokrasi.

Ekspansi yang Mendahului Sistem

Masalah terbesar BGN sejak awal adalah godaan untuk memperlakukan skala sebagai ukuran keberhasilan. Dalam politik kebijakan, skala memang menggoda.

Ia mudah diberitakan, mudah dijual kepada publik, dan mudah dipakai untuk menunjukkan bahwa negara sedang bekerja. Namun, program gizi nasional bukan sekadar operasi distribusi.

Ia adalah pertemuan yang rumit antara kesehatan publik, manajemen logistik, pengadaan, pengawasan mutu, tata kelola data, dan akuntabilitas fiskal.

Ketika ekspansi didorong lebih cepat daripada kesiapan sistem, yang lahir bukan hanya ketidakteraturan administratif, melainkan juga risiko nyata di lapangan.

Di sinilah akar kritik terhadap fase awal BGN. Negara tampak ingin bergerak seperti operator logistik raksasa, tetapi belum sepenuhnya menata dirinya sebagai lembaga publik yang taat prosedur.

Kelemahan standar dapur, persoalan mutu makanan, mekanisme mitra yang belum sepenuhnya bersih dari celah kepentingan, hingga persoalan pengawasan menunjukkan bahwa BGN dibebani mandat yang terlalu besar tanpa infrastruktur pengendalian yang setara.

Akibatnya, yang terjadi adalah paradoks klasik birokrasi: semakin besar program diperluas, semakin besar pula biaya pengawasan yang tertinggal di belakangnya.

Karena itu, pencopotan Dadan harus dibaca sebagai pengakuan tidak langsung bahwa ekspansi cepat telah mendahului sistem.

Ini bukan semata kegagalan individu, melainkan kegagalan desain kelembagaan yang terlalu percaya bahwa ambisi dapat menutup kekurangan tata kelola.

Padahal, dalam urusan pangan publik, kegagalan kecil di atas kertas dapat berubah menjadi masalah besar di lapangan.

Dari Mobilisasi Program ke Disiplin Negara

Fase berikutnya menuntut perubahan watak kelembagaan. BGN tidak bisa terus dijalankan dengan semangat mobilisasi semata, seolah yang dibutuhkan hanya energi, komando, dan target.

Mobilisasi memang efektif untuk meluncurkan program. Tetapi mempertahankan program menuntut hal yang berbeda: disiplin prosedur, ketepatan pengawasan, konsistensi standar, dan keberanian mengoreksi diri.

Negara harus berhenti merasa cukup dengan narasi bahwa program ini besar dan mulia. Program yang besar justru wajib diperiksa dengan standar yang lebih keras.

Disiplin publik berarti setiap porsi makanan harus berdiri di atas rantai akuntabilitas yang jelas

. Dari dapur, pemasok, kualitas bahan baku, kebersihan tempat pengolahan, ketepatan distribusi, hingga evaluasi dampak, semua harus dapat ditelusuri.

Tidak boleh ada ruang abu-abu yang ditutupi oleh jargon pengabdian atau semangat nasional. Sebab dalam kebijakan publik, niat baik tidak pernah cukup.

Yang menentukan adalah apakah sebuah sistem mampu meminimalkan penyimpangan, mengoreksi kegagalan, dan membuka dirinya pada audit yang ketat.

Itulah sebabnya arah baru BGN semestinya ditandai oleh satu perubahan mendasar: pergeseran dari budaya pembenaran ke budaya pemeriksaan.

Lembaga ini tidak boleh lagi sibuk menjelaskan mengapa masalah terjadi, melainkan membangun mekanisme agar masalah itu tidak berulang.

Jika sebelumnya fokus utama ada pada ekspansi, maka kini fokusnya harus beralih pada integritas operasional.

BGN Baru Harus Lebih Terbuka, Lebih Terukur, Lebih Rendah Hati

Ada tiga prasyarat agar BGN tidak mengulang siklus yang sama. Pertama, keterbukaan data.

Publik berhak tahu dapur mana yang aktif, mana yang bermasalah, siapa mitranya, bagaimana status kelayakannya, dan bagaimana mekanisme evaluasinya.

Program publik sebesar ini tidak boleh bergantung pada kepercayaan buta. Transparansi adalah pagar pertama terhadap pemborosan dan penyimpangan.

Apakah ada perbaikan status gizi? Apakah kehadiran anak di sekolah meningkat? Apakah rantai pasok lokal ikut bergerak?

Apakah setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang dapat dibuktikan?

Tanpa indikator semacam itu, BGN akan terus terlihat besar, tetapi belum tentu efektif.

Ketiga, kerendahan hati kelembagaan. BGN harus mau menerima bahwa program sebesar ini tidak bisa dijalankan dengan mentalitas lembaga yang merasa selalu benar.

Ia memerlukan kerja bersama dengan pemerintah daerah, puskesmas, sekolah, auditor, otoritas keamanan pangan, dan pengawasan publik yang hidup.

Semakin besar program, semakin kecil alasan untuk bekerja secara tertutup.

Pada akhirnya, sesudah Dadan, masa depan BGN tidak akan ditentukan oleh kerasnya pidato atau cepatnya ekspansi, tetapi oleh kesediaan negara menukar euforia dengan disiplin.

Sebab program gizi nasional hanya akan dihormati publik jika ia terbukti rapi, bersih, aman, dan berdampak.

Jika tidak, maka BGN akan terus besar di atas kertas, tetapi rapuh di dalam praktik.

Dan negara, sekali lagi, akan belajar dengan cara yang mahal bahwa kebijakan publik tidak pernah cukup ditopang oleh ambisi; ia harus ditopang oleh tata kelola.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar

JAKARTA – Tabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 dengan plafon pinjaman Rp100 juta menjadi salah satu informasi yang banyak dicari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Skema ini dinilai membantu pelaku usaha dalam merencanakan kebutuhan modal dengan cicilan yang lebih terukur.

Baca Juga:

• Pemerintah Dorong Pemulihan UMKM Terdampak Bencana di Sumatera, Akses KUR dan Relaksasi Kredit Diperluas

Dengan simulasi angsuran, calon debitur dapat memperkirakan kemampuan pembayaran sebelum mengajukan pinjaman.

Berdasarkan simulasi tabel KUR BRI 2026, estimasi angsuran untuk pinjaman Rp100 juta adalah sebagai berikut:

Tenor 12 bulan: Rp8.833.333 per bulan
Tenor 18 bulan: Rp6.055.556 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp4.666.667 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp3.277.778 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp2.583.333 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp2.166.667 per bulan

Melalui simulasi tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat menyesuaikan besaran cicilan dengan arus kas usaha sehingga risiko kredit macet dapat diminimalkan.

Program KUR BRI 2026 disebut masih mengacu pada kebijakan pemerintah dengan suku bunga sekitar 6 persen efektif per tahun.

Oleh karena itu, perencanaan keuangan menjadi aspek penting sebelum mengajukan pembiayaan.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi calon debitur antara lain:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Usia minimal 17 tahun atau 21 tahun untuk KUR Mikro
- Akta nikah (bagi yang sudah menikah)
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha
- Usaha aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain

Cara Pengajuan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan melalui kantor cabang BRI terdekat atau secara daring.

Untuk pengajuan online, calon debitur dapat mengakses laman resmi https://kur.bri.co.id, kemudian melakukan registrasi, mengisi data diri dan usaha, serta mengunggah dokumen yang diperlukan.

Setelah itu, pemohon dapat mengecek simulasi angsuran dan mengajukan pinjaman secara langsung melalui sistem.

Pihak BRI akan melakukan verifikasi dan survei lapangan sebelum keputusan persetujuan diberikan.

Meski pengajuan dapat dilakukan secara online, pencairan dana tetap dilakukan di kantor cabang BRI.

Program KUR BRI 2026 diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak pembiayaan UMKM di tengah kebutuhan modal usaha yang terus meningkat.*

(di/ad)