Amran mengungkapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog saat ini telah mencapai 4,7 juta ton dan ditargetkan segera menembus angka 5 juta ton. Capaian tersebut disebut sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Baca Juga:

• UKW dan Seminar AMSI Digelar di Banda Aceh, Sekda Tekankan Profesionalisme Wartawan

Selain cadangan pemerintah, ketersediaan beras di pasar domestik dan sektor hotel, restoran, dan katering (HoReCa) juga tercatat mencapai sekitar 12 juta ton. Sementara itu, potensi produksi dari standing crop diproyeksikan terus menambah pasokan hingga akhir tahun.

Menurut Amran, kondisi ini menjadi gambaran kuatnya ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global. Ia menilai, dinamika geopolitik dunia, termasuk konflik dan kebijakan pembatasan ekspor oleh sejumlah negara, dapat berdampak pada rantai pasok pangan.

"Dunia saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Karena itu, kita harus memastikan produksi dalam negeri kuat dan cadangan kita cukup," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok global yang dinilai rentan terganggu. Penguatan produksi domestik dan cadangan nasional disebut menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pangan.

Di sisi lain, meningkatnya tensi geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, dinilai berpotensi mengganggu jalur logistik serta memicu kenaikan harga pangan dunia.

Dalam konteks tersebut, Amran turut menyoroti inisiatif sejumlah negara, termasuk Rusia, yang mendorong pembentukan cadangan pangan bersama negara-negara BRICS sebagai langkah antisipasi krisis global.*

(oz/dh)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah, serta unsur Forkopimda, pimpinan media, akademisi, dan peserta UKW dari berbagai daerah.

Baca Juga:

• Halal Bihalal di Banda Aceh, Kapolda Soroti Solidaritas Polri dan Program Kesejahteraan Purnawirawan

"Pelaksanaan UKW yang dirangkaikan dengan seminar nasional merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik," ujarnya.

Ia menegaskan, di tengah derasnya arus informasi, wartawan dituntut tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga cermat dalam verifikasi, menjunjung tinggi etika, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sekda juga menyoroti kondisi Aceh yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi bencana hidrometeorologi yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk dunia media.

Menurutnya, dalam situasi pemulihan pascabencana, peran media sangat penting sebagai penyampai informasi, penghubung antara pemerintah dan masyarakat, serta penjaga kepercayaan publik.

"Keberlanjutan ekosistem media harus menjadi perhatian bersama, karena media merupakan bagian penting dari infrastruktur sosial yang menopang kualitas demokrasi dan ketahanan informasi," katanya.

Tema seminar yang mengangkat upaya membangkitkan ekosistem bisnis perusahaan media pascabencana dinilai relevan dengan kondisi saat ini.

Sekda berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga mampu melahirkan gagasan strategis serta rekomendasi aplikatif untuk memperkuat industri media di Aceh.

Terkait UKW, ia menekankan pentingnya kompetensi wartawan dalam menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

"Wartawan yang kompeten akan lebih cermat, tangguh, dan mampu menjaga integritas di tengah tantangan yang semakin kompleks," ujarnya.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, akan terus mendukung terciptanya ekosistem media yang sehat dan profesional melalui kolaborasi antara pemerintah, media, dunia usaha, dan akademisi.

Kegiatan UKW dan Seminar Nasional AMSI Aceh 2026 tersebut resmi dibuka dan diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia pers di daerah.*

(dh)

BATU BARA - Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menghadiri kegiatan Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan rembug pembangunan daerah bersama tokoh ASLAB (Asahan–Labuhanbatu), di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (13/4/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur itu turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat, di antaranya Ketua Komite Pemekaran Sumatera Pantai Timur, Muslim Simbolon, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, serta Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Siapkan Penertiban PKL Pasar Bahagia, Ini Tenggat Waktunya

"Pertemuan ini bukan untuk menciptakan pertentangan, melainkan sebagai wadah untuk menyampaikan potensi daerah serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa gagasan pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur telah dirintis sejak sekitar 12 tahun lalu. Wilayah ASLAB atau Sumatera Pantai Timur mencakup enam daerah, yakni Kabupaten Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, serta Kota Tanjungbalai.

Sementara itu, Muslim Simbolon menegaskan bahwa wacana pemekaran daerah merupakan hal yang sah dan memiliki dasar hukum.

"Pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru bukan suatu gerakan makar, melainkan hak masyarakat sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Dalam forum tersebut, akademisi M. Yusuf Harahap memaparkan hasil kajian terkait kelayakan pemekaran wilayah. Ia menyebut kawasan Sumatera Pantai Timur dinilai memiliki potensi dari sisi fiskal, administratif, dan sumber daya untuk berkembang lebih cepat sebagai provinsi baru.

Senada dengan itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa pemekaran wilayah diperbolehkan selama memenuhi syarat objektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di wilayah Sumatera Pantai Timur.*

(dh)

(dh)

(dh)

Para peserta berasal dari tujuh jemaat dan mengikuti rangkaian seleksi sejak pukul 13.00 hingga 22.00 WITA. Dari hasil penilaian, sebanyak 10 peserta putri dan 6 peserta putra berhasil melaju ke babak final.

Dalam seleksi tersebut, Bianca Anabel Rahel Tenda mencatatkan nilai tertinggi dengan skor 83,29. Ia merupakan utusan dari GMIM Yesus Memberkati Citraland.

Bianca diketahui merupakan siswi SMA Negeri 9 Manado kelas Binsus X.2. Dalam proses seleksi, ia didampingi Ketua Komisi Pelayanan Remaja Jemaat (KPRJ), Pnt Okstesi Runtu.

Adapun tahapan seleksi yang diikuti para peserta meliputi tes tertulis dan wawancara. Materi yang diujikan mencakup pengetahuan Alkitab, pemahaman tentang gereja, serta pergaulan remaja.

Sekretaris KPRJ GMIM Yesus Memberkati Citraland, Anita Adrian, menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih Bianca.

"Puji Tuhan, kami sangat senang dan akan terus mendukung Bianca," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Jemaat, Altje Kalalo, yang menilai hasil tersebut menjadi langkah awal yang baik bagi Bianca untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

"Ini langkah awal yang baik. Kami berharap Bianca tetap mengandalkan Tuhan dan terus semangat menjalani proses selanjutnya," katanya.

Sementara itu, panitia pelaksana, Tania Rondonuwu, menyebut para finalis selanjutnya akan mengikuti tahapan karantina. Jadwal pelaksanaan akan diumumkan dalam waktu dekat.*

(dh)

Kedua pelaku masing-masing berinisial AH (25), seorang petani, dan MSL (22), yang tidak memiliki pekerjaan. Keduanya merupakan warga Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

Baca Juga:

• Pelaku Jambret HP Anak di Pekanbaru Berhasil Dibekuk, Rekannya Masih Buron

Kapolres Padang Lawas, Dodik Yuliyanto, melalui Ps Kasubsi Penmas Polres Palas, Ginda K Pohan, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya transaksi narkotika di lokasi tersebut.

"Personel mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Desa Sirao-rao. Setelah itu tim langsung bergerak ke lokasi," ujar Ginda, Senin (13/4/2026).

Saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan sejumlah barang bukti dari kedua pelaku yang diduga terkait peredaran sabu.

Barang bukti yang diamankan di antaranya dua unit telepon genggam, alat hisap sabu, kaca pirex, korek api, plastik klip berisi sabu, plastik klip kosong, timbangan elektrik, serta uang tunai sebesar Rp94 ribu.

Dari hasil interogasi awal, pelaku mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang berinisial R. Polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

"Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor dan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Palas untuk penyelidikan lebih lanjut," jelasnya.

Pihak kepolisian menegaskan akan terus melakukan penindakan tegas terhadap peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami berkomitmen memberantas peredaran narkoba demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda," tegasnya.

Saat ini kedua tersangka telah diamankan dan tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Satresnarkoba Polres Padang Lawas.*

(dh)

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan proses rekrutmen dilakukan secara aktif dengan mendatangi langsung calon siswa dan keluarganya, tanpa membuka pendaftaran secara umum.

Baca Juga:

• Bupati Labuhanbatu Selatan Tinjau SDN 26 Nagodang, Janjikan Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Sekolah

Ia menjelaskan, pendekatan jemput bola ini menjadi perubahan dalam pola rekrutmen siswa. Melalui metode tersebut, negara hadir langsung menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan.

Proses penjangkauan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pendamping Kemensos, Dinas Sosial, unsur pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Petugas akan turun ke lapangan untuk memverifikasi kondisi keluarga, memastikan persetujuan orang tua, serta menilai kesesuaian calon siswa dengan kriteria yang ditetapkan.

Menurut Gus Ipul, pendekatan ini diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga minimnya akses informasi pendidikan.

Ia menambahkan, penentuan sasaran tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya bagi keluarga pada kelompok desil 1 dan 2 atau kategori paling tidak mampu.

"Mereka yang menjadi sasaran adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, baik yang belum sekolah, putus sekolah, maupun yang berpotensi putus sekolah," jelasnya.

Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjalankan proses penjangkauan sesuai aturan serta menjaga integritas.

"Sesuai arahan Presiden, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada suap menyuap, dan tidak boleh ada praktik KKN," tegasnya.

Kemensos turut mengajak masyarakat untuk mengawal proses rekrutmen agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan.*

(d/dh)

Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan, Bontor Desmonth Sitorus, mengatakan pihaknya telah menemukan telepon genggam milik korban dan terduga pelaku di lokasi kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

• Kronologi Kematian Bripda Natanael Simanungkalit di Asrama Polda Kepri, Satu Senior Jadi Tersangka

Saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut dengan menggunakan metode Scientific Crime Investigation (SCI) atau penyidikan berbasis ilmiah untuk mengungkap pelaku.

"Sedang dilakukan identifikasi forensik di Polda Sumut, tinggal menunggu hasil," jelasnya.

Polisi juga terus melakukan berbagai upaya penyelidikan guna mengungkap secara terang kasus dugaan pembunuhan tersebut.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi terkait kasus ini dan meminta publik bersabar menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian.

Sebelumnya, seorang pedagang berinisial AMS (42) ditemukan meninggal dunia di TPU Desa Sialogo. Korban ditemukan dalam posisi telungkup dengan sejumlah luka yang diduga akibat tindak kekerasan.

Kapolsek Batang Toru, P. M. Siboro, mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga yang menemukan jasad korban saat hendak mengambil buah kelapa di sekitar lokasi pada Senin (6/4).

"Setibanya di TKP, korban ditemukan dalam kondisi mulai membusuk dengan beberapa luka di wajah, leher, dan tangan. Terdapat bekas lebam dan sayatan yang mengindikasikan adanya kekerasan fisik," ujarnya.

Kasus ini sempat menggegerkan warga sekitar dan hingga kini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.*

(ds/dh)

Bobby menegaskan pembebasan lahan tersebut harus segera dirampungkan agar proyek penanganan sungai dapat segera berjalan. Ia meminta mekanisme normal maupun mekanisme bencana digunakan untuk mempercepat proses tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Marah ke Camat di Tapteng, Ini Penyebabnya: Bantuan Belum Cair hingga Proyek Tanggul Mandek

Bobby mengungkapkan, keluhan masyarakat terkait belum diterimanya bantuan masih kerap ditemui setiap kali dirinya berkunjung ke Tapteng. Ia menilai jumlah keluhan tersebut lebih banyak dibandingkan daerah lain seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, hingga Sibolga.

"Setiap datang ke Tapteng pasti masyarakat mengeluhkan belum dapat bantuan. Di daerah lain ada, tapi tidak sebanyak di sini," katanya.

Menurut Bobby, persoalan utama bukan pada ketersediaan bantuan, melainkan lambatnya pendataan penerima bantuan. Ia menyebut pihaknya telah berulang kali mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat proses pendataan tersebut.

"Sudah sering kita sampaikan agar datanya dipercepat. Bantuan itu ada, tapi datanya yang belum selesai dari tingkat bawah sampai bupati," jelasnya.

Ia juga menyoroti lambannya pengerjaan proyek penanganan sungai oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Padahal, proyek tersebut disebut telah berkontrak sejak satu bulan lalu.

"Sudah sebulan berkontrak tapi belum bisa dikerjakan. Jangan sampai pihak kementerian kena teguran karena di lapangan tidak siap," ujarnya.

Bobby menilai terhambatnya pembebasan lahan menjadi salah satu penyebab utama proyek belum berjalan. Ia menyebut masyarakat masih enggan melepas lahan karena belum menerima bantuan.

"Karena belum dapat bantuan, masyarakat merasa keberatan. Ini yang harus segera diselesaikan di lapangan," ucapnya.

Selain itu, Bobby juga menerima keluhan warga terkait banjir yang kerap terjadi dalam waktu singkat saat hujan deras. Ia mengaku telah melihat langsung kondisi tersebut saat meninjau lokasi.

"Belum setengah jam hujan, jalan yang tadi kering sudah tergenang lagi. Itu yang dirasakan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Bobby sempat marah kepada Camat Tukka, Yan Munzir Hutagalung, saat meninjau lokasi proyek. Momen tersebut terekam dalam video yang beredar di media sosial.

Dalam video itu, Bobby menegur keras lambannya penanganan pascabencana di Tapteng yang disebutnya sebagai daerah paling lambat dalam proses pemulihan.*

(ds/dh)

Bobby mengaku emosinya memuncak karena banyak warga di Tapteng mengeluhkan belum menerima bantuan pascabencana. Keluhan tersebut disebutnya berbeda dengan daerah lain seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, hingga Sibolga yang dinilai lebih minim komplain.

Baca Juga:

• Bupati Tapteng Akui Penanganan Pascabanjir Belum Optimal, Bobby Nasution Tekankan Pentingnya Validitas Data Bantuan

Menurut Bobby, persoalan utama bukan pada ketersediaan bantuan, melainkan lambatnya pendataan penerima. Ia menegaskan pihaknya sudah berulang kali mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat proses tersebut.

"Sudah sering kita sampaikan agar data dipercepat. Bantuan itu ada, tapi datanya belum rampung dari tingkat bawah sampai ke bupati," jelasnya.

Puncak kemarahan Bobby terjadi saat meninjau penanganan sungai yang akan dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum. Ia kesal karena proyek tersebut belum berjalan meski kontrak sudah diteken sejak satu bulan lalu.

"Sudah sebulan berkontrak tapi belum bisa dikerjakan. Jangan sampai pihak kementerian kena teguran karena di lapangan tidak siap," tegasnya.

Ia menilai lambannya pembebasan lahan menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya proyek. Bobby menyebut, jika camat hingga kepala lingkungan aktif turun langsung, persoalan tersebut seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat.

Bobby juga mengungkapkan warga enggan melepas lahan karena belum menerima bantuan. Kondisi itu membuat proses pembangunan tanggul menjadi terhambat.

"Kalau masyarakat belum dapat bantuan, wajar mereka merasa keberatan. Tapi ini harus segera diselesaikan," ujarnya.

Selain itu, Bobby mengaku menyaksikan langsung kondisi banjir di lokasi. Ia menyebut genangan air dapat kembali terjadi hanya dalam waktu kurang dari satu jam saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

"Belum setengah jam hujan, jalan yang tadi kering sudah tergenang lagi. Ini yang dirasakan masyarakat," katanya.

Untuk mempercepat penanganan, Bobby memberikan tenggat waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Ia meminta agar mekanisme bencana dapat digunakan guna mempercepat proses tersebut.

"Saya minta seminggu ini harus selesai, baik dengan mekanisme normal maupun bencana," tegasnya.

Sebelumnya, video yang memperlihatkan Bobby marah kepada Camat Tukka sempat beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Bobby terlihat menegur keras terkait lambannya penanganan pascabencana di Tapteng yang disebutnya sebagai daerah paling lambat dalam proses pemulihan.*

(ds/dh)

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 dan mulai diterapkan pada pelaku usaha skala besar, khususnya penyedia minuman berpemanis siap saji.

Baca Juga:

• Kemendagri Minta Daerah Percepat Inovasi, Tekankan Kebijakan Berbasis Data demi Tingkatkan Pelayanan Publik

"Ini bagian dari upaya edukasi agar masyarakat tidak mengonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan yang bisa memicu obesitas, hipertensi, penyakit jantung, hingga diabetes tipe 2," ujar Budi, Rabu (15/4/2026).

Tekan Beban Penyakit dan Biaya Kesehatan

Budi mengungkapkan, konsumsi GGL berlebih telah berkontribusi besar terhadap meningkatnya beban pembiayaan kesehatan nasional. Salah satunya terlihat dari lonjakan biaya pengobatan gagal ginjal yang naik signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, keberadaan label Nutri Level diharapkan dapat membantu masyarakat memilih produk yang lebih sehat secara cepat dan mudah.

"Dengan informasi yang jelas, masyarakat bisa menentukan pilihan pangan sesuai kebutuhan kesehatannya," jelasnya.

Skema Label Nutri Level

Label Nutri Level akan dibagi dalam empat kategori berdasarkan kandungan GGL:

- Level A (Hijau tua): Kandungan GGL paling rendah
- Level B (Hijau muda): Kandungan rendah
- Level C (Kuning): Kandungan sedang
- Level D (Merah): Kandungan tinggi

Semakin tinggi levelnya, maka semakin besar kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk tersebut.

Penetapan label ini wajib berdasarkan hasil uji laboratorium pemerintah atau lembaga yang telah terakreditasi.

Fokus Awal pada Usaha Skala Besar

Pada tahap awal, kebijakan ini hanya berlaku untuk usaha makanan dan minuman siap saji skala besar, seperti gerai minuman modern yang menjual produk seperti boba, kopi susu, teh tarik, hingga jus.

Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti warteg, gerobak, dan restoran kecil belum diwajibkan mengikuti aturan ini.

Kemenkes menegaskan kebijakan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Kesehatan yang mendorong sinergi lintas sektor dalam pencegahan penyakit.

Di sisi lain, untuk produk pangan olahan kemasan, pengaturannya tetap berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dengan hadirnya label Nutri Level, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya pola makan sehat serta mampu menekan angka penyakit tidak menular di Indonesia.*

(k/dh)

Permohonan maaf tersebut disampaikan Masinton dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 di Pandan, Selasa (14/4/2026). Ia mengakui kinerja pemerintah daerah belum maksimal dalam merespons kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tinjau Lokasi Banjir di Tapteng, Pemerintah Ambil Langkah Besar Ini

Menurutnya, penanganan pascabencana masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk penyaluran bantuan yang belum optimal. Salah satu yang menjadi sorotan adalah distribusi jaminan hidup (jadup) bagi warga terdampak.

Masinton menegaskan Musrenbang kali ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam menghadapi situasi bencana ke depan.

Ia juga mengungkap adanya kelemahan mendasar dalam perencanaan kinerja pemerintah daerah, seperti indikator yang tidak spesifik dan target yang dinilai tidak realistis.

"Pemerintah tidak boleh berjalan tanpa sistem dan evaluasi. Kita harus berbenah dari dasar," tegasnya.

Sorotan Bobby: Data Jadi Kunci Bantuan

Di sisi lain, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengungkap bahwa lambannya penyaluran bantuan bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan persoalan data yang belum valid dari pemerintah daerah.

Bobby menyampaikan hal tersebut setelah menerima langsung keluhan warga saat kunjungan kerja di Tapanuli Tengah. Sejumlah warga mengaku belum menerima bantuan, baik jadup maupun hunian sementara.

"Anggaran bantuan sudah ada. Kami dari provinsi tinggal menunggu data yang valid dari daerah," kata Bobby.

Ia menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan sangat bergantung pada data yang disusun oleh pemerintah desa hingga kabupaten, termasuk klasifikasi kerusakan rumah dan kebutuhan warga.

Menurut Bobby, perbedaan kecepatan penyaluran bantuan antar daerah juga dipengaruhi oleh kesiapan dan akurasi data yang diajukan.

Evaluasi dan Risiko ke Depan

Masinton mengingatkan, jika pembenahan tidak segera dilakukan, dampaknya tidak hanya pada pelayanan publik yang buruk, tetapi juga berpotensi memicu pemborosan anggaran hingga risiko korupsi.

Ia juga menyinggung pentingnya perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Sementara itu, Bobby meminta seluruh jajaran pemerintah daerah lebih serius dalam memperbarui dan memvalidasi data masyarakat terdampak bencana secara berkala.

"Data itu harus jadi perhatian utama. Dicek terus, siapa yang belum dapat bantuan," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, pembenahan tata kelola dan validitas data menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah.*

(k/dh)

Terbaru, KPK mendalami aset milik mantan Sekretaris Jenderal Kemenaker, Hery Sudarmanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• KPK Periksa Pejabat MA, Dalami Mutasi Tersangka Kasus Korupsi PN Depok

"Saksi dimintai keterangan dalam rangka penelusuran aset milik tersangka yang diduga terkait dengan perkara ini," ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

KPK sebelumnya telah menetapkan Hery Sudarmanto sebagai tersangka pada 29 Oktober 2025 dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tenaga kerja asing.

Dalam proses penyidikan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kediaman Hery pada Oktober 2025. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita satu unit mobil serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

Budi menjelaskan, penyitaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga sebagai langkah awal dalam upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery).

Kasus ini merupakan bagian dari upaya KPK membongkar praktik korupsi dalam pengurusan izin tenaga kerja asing yang diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk pejabat di lingkungan Kemenaker.*

(k/dh)

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa inovasi daerah tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas, tetapi harus didukung kolaborasi lintas sektor serta kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Baca Juga:

• Medan Masuk Nominasi Penghargaan Kemendagri 2026, Strategi Creative Finance Rico Waas dan Investasi Rp14,5 Triliun Jadi Sorotan

Ia menjelaskan, dalam pengembangan inovasi, pemerintah daerah perlu melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat hingga media. Hal ini dinilai penting agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya solutif, tetapi juga berdampak luas bagi masyarakat.

Menurutnya, pendekatan kebijakan berbasis bukti menjadi kunci dalam memastikan setiap program yang dijalankan telah melalui analisis data dan pembuktian empiris. Dengan demikian, risiko kegagalan dapat diminimalisir serta akuntabilitas kebijakan publik meningkat.

"Dengan pendekatan ini, inovasi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terarah dan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah," jelasnya.

Yusharto juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan inovasi melalui dukungan regulasi, termasuk pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang inovasi. Regulasi dinilai menjadi fondasi agar inovasi berjalan sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memperkuat basis data inovasi sebagai dasar perencanaan kebijakan.

"Tanpa monitoring dan evaluasi yang kuat, inovasi berpotensi tidak berkelanjutan. Karena itu, penguatan basis data menjadi krusial sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan," pungkasnya.*

(oz/dh)

Masuknya Kota Medan dalam daftar nominasi tersebut terungkap saat Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memaparkan strategi dan inovasi yang telah dijalankan dalam rapat penilaian penghargaan yang digelar secara virtual dari Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (14/4/2026).

Baca Juga:

• Gugatan Menguat! 4 Pengurus DPC PDIP Medan Disoal, Diduga Rangkap Kepentingan dan Loyalitas Ganda

Salah satu langkah yang disorot adalah digitalisasi pajak daerah melalui aplikasi Smart Tax Mobile dan Smart Tax Office. Sistem ini memungkinkan proses pendaftaran, pelaporan hingga pembayaran pajak dilakukan secara real time.

"Selain digitalisasi, kami juga tetap melakukan pendekatan offline seperti pojok PBB, Samsat Keliling, Sipaling, dan layanan drive thru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah," ujar Rico.

Di sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemko Medan saat ini memiliki tiga entitas utama, yakni PUD Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD Rumah Potong Hewan. Ketiganya berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal, termasuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terobosan lain juga dilakukan di sektor kesehatan. Pemko Medan menerapkan kebijakan menjadikan seluruh puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), guna memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan pelayanan.

"Kebijakan ini membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih prima dan inovatif," jelasnya.

Dari sisi investasi, capaian Kota Medan menunjukkan lonjakan signifikan. Dari target Rp7,6 triliun pada 2025, realisasi investasi justru menembus Rp14,5 triliun. Angka ini diyakini akan menjadi penggerak utama ekonomi daerah pada 2026 hingga 2027.

Selain itu, optimalisasi aset daerah dan pemanfaatan CSR juga terus diperkuat melalui sistem digital agar lebih transparan dan tepat sasaran. Pemko Medan juga mengembangkan berbagai aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi, termasuk rencana pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).

Paparan Rico Waas mendapat respons positif dari tim penilai yang kemudian menggali lebih dalam terkait inovasi yang telah dijalankan Pemko Medan.

Sementara itu, Agus Fatoni menjelaskan bahwa penilaian penghargaan ini bertujuan mendorong pemerintah daerah lebih inovatif di tengah tantangan ekonomi global.

"Kota Medan menjadi salah satu nominasi untuk wilayah Sumatera. Penilaian dilakukan berdasarkan tujuh indikator, mulai dari pajak daerah, BUMD, CSR, pengelolaan aset, BLUD, SPBE hingga laporan keuangan daerah," jelasnya.*

(dh)

Musawab menilai, keempat nama tersebut diduga tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang demi menjaga marwah partai.

Baca Juga:

• Dino Patti Djalal Ungkap SBY Tak Pernah Tergoda Perpanjang Kekuasaan Selama Dua Periode Jabatannya

Sementara itu, satu nama lainnya yang menjabat sebagai wakil ketua disebut belum genap satu tahun menjadi kader PDIP dan diduga masih berstatus sebagai tenaga ahli anggota DPR RI dari partai lain.

"Setelah SK DPC keluar, banyak publik yang mempertanyakan. Ada yang menilai ini mencederai loyalitas kader karena diduga ada yang bermain dua kaki," kata Musawab kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, langkah gugatan ke Mahkamah Partai dilakukan bukan untuk mempermalukan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kecintaan terhadap partai yang telah dibangun dengan disiplin sejak lama.

Musawab juga menyinggung sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang selama ini dikenal tegas terhadap kader yang tidak loyal.

"Bu Mega tidak pernah mentolerir kader yang tidak tegak lurus. Karena itu, kami ingin menjaga marwah partai tetap bersih dan solid," ujarnya.

Ia mengaku, wacana gugatan tersebut telah mendapat dukungan dari sejumlah kader akar rumput lainnya. Bahkan, dalam waktu dekat, gugatan resmi akan diajukan ke Mahkamah Partai PDIP.

"Sudah banyak kader yang siap ikut menggugat. Ini murni gerakan dari bawah, tanpa ada rekayasa atau kepentingan tertentu," tegasnya.

Musawab berharap, Mahkamah Partai dapat meninjau kembali Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC PDIP Medan yang telah ditetapkan, termasuk mengevaluasi keempat nama yang dipersoalkan.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPC PDIP Medan terkait rencana gugatan tersebut.*

(dh)

Hasil audit Inspektorat Kabupaten Batubara bersama tim ahli dari Politeknik Medan yang telah diserahkan ke Unit Tipikor Satreskrim Polres Batubara disebut-sebut menjadi salah satu dasar dalam proses penanganan kasus tersebut. Namun, audit itu dinilai hanya mengarah pada temuan kelebihan bayar, bukan dugaan korupsi secara menyeluruh.

Baca Juga:

• KPK Sebut Ada “Label Harga” Jabatan, Kepala Sekolah hingga Camat Diduga Jadi Sasaran Pemerasan Bupati Tulungagung

Proyek pembangunan pojok baca digital desa tersebut diketahui menelan anggaran Rp 15 juta per desa dan dikerjakan oleh CV Asia Global Mandiri. Namun, di lapangan, pembangunan disebut hanya menggunakan material kaca dengan bingkai VVC berukuran sekitar 5 meter panjang dan 1,5 meter tinggi.

Kasatreskrim Polres Batubara melalui Kanit Tipikor, Ipda Dodi Manalu, mengatakan pihaknya masih berkoordinasi terkait jadwal gelar perkara. "Izin belum bang, kita koordinasi dengan Krimsus dulu untuk jadwal gelar," ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Terkait besaran temuan, Dodi menyebut angka kelebihan bayar sebelumnya diperkirakan lebih dari Rp 100 juta. Namun, ia mengindikasikan jumlah tersebut bisa lebih besar. "Sepertinya seluruh bang," katanya.

Meski demikian, klaim pengembalian kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga masih menjadi polemik. Salah seorang kepala desa di Kecamatan Datuk Lima Puluh yang enggan disebutkan namanya menyebut hingga kini belum ada kejelasan terkait pengembalian tersebut.

"Katanya sudah ada pengembalian, tapi sampai saat ini belum ada. Kalau memang ada, seharusnya dikembalikan ke rekening desa karena itu dana BKK," tegasnya.

Di sisi lain, publik mendesak Polres Batubara untuk mendalami dugaan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati Batubara Nomor 721/DPMD/2025 tentang pembangunan desa.

Pasalnya, muncul dugaan bahwa seluruh kepala desa di Kabupaten Batubara tidak menjalankan ketentuan dalam peraturan tersebut. Selain itu, besaran temuan audit juga dinilai tidak sebanding dengan kondisi fisik proyek di lapangan yang dinilai minim material.

Hingga kini, proses penyelidikan masih berjalan dan masyarakat menunggu transparansi serta ketegasan aparat dalam mengungkap dugaan korupsi tersebut.*

(dh)

Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini dibanderol Rp2.893.000 per gram. Angka tersebut naik Rp30.000 dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Tersangka Korupsi Emas Antam Meninggal di China, KPK Siapkan SP3 dan Lanjut Usut Korporasi

Kenaikan harga emas ini sejalan dengan tren penguatan harga logam mulia di pasar global, yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi serta fluktuasi nilai tukar mata uang.

Dalam transaksi emas batangan, pemerintah juga menetapkan ketentuan pajak sesuai regulasi yang berlaku. Untuk penjualan kembali (buyback) emas dengan nominal di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

Sementara itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Pajak tersebut akan langsung dipotong dan disertai bukti potong resmi.

Adapun rincian harga emas Antam berdasarkan pecahan hari ini adalah sebagai berikut:

0,5 gram: Rp1.496.500
1 gram: Rp2.893.000
2 gram: Rp5.726.000
3 gram: Rp8.564.000
5 gram: Rp14.240.000
10 gram: Rp28.425.000
25 gram: Rp70.937.000
50 gram: Rp141.795.000
100 gram: Rp283.512.000
250 gram: Rp708.515.000
500 gram: Rp1.416.000.000
1.000 gram: Rp2.833.000.000

Kenaikan harga emas ini membuat logam mulia kembali dilirik sebagai instrumen investasi aman (safe haven), terutama di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.*

(mt/dh)

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul inisiatif BEM dan IKM FH UI yang menggelar forum terbuka untuk menghadirkan 16 mahasiswa terduga pelaku dalam satu ruang dialog bersama korban dan mahasiswa lainnya.

Baca Juga:

• Fakta Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI: Terjadi Sejak 2025, 27 Korban Termasuk 7 Dosen Perempuan

Menurut dia, forum tersebut menjadi langkah positif karena membuka ruang komunikasi langsung antara korban dan terduga pelaku. Mahasiswa, lanjutnya, dapat menyampaikan pertanyaan sekaligus menuntut pertanggungjawaban secara terbuka.

Habiburokhman menilai pendekatan yang mengedepankan transparansi dan ketegasan seperti ini penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ia optimistis, kasus tersebut dapat diselesaikan secara adil dengan tetap mengedepankan prinsip hukum yang berlaku.

"Fenomena pelanggaran bisa terjadi di mana saja, tapi respons BEM dan IKM FH UI ini patut diapresiasi karena cepat, terbuka, dan tegas," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 16 mahasiswa yang diduga terlibat dalam percakapan tidak pantas di grup chat dikumpulkan dalam forum yang digelar di Auditorium FH UI. Dalam forum tersebut, para terduga pelaku menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban.

Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menjelaskan forum itu digelar sebagai wadah bagi korban untuk memperoleh kejelasan sekaligus respons langsung dari para pelaku.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. Diperlukan sanksi tegas yang berpihak pada korban agar memberikan efek jera serta menjaga integritas lingkungan kampus.

Sementara itu, pihak Universitas Indonesia menyatakan tengah melakukan investigasi melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Proses tersebut meliputi verifikasi laporan, pemanggilan pihak terkait, hingga pengumpulan bukti.

UI menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual, termasuk yang bersifat verbal di ruang digital, merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dan aturan kampus.

Kasus ini pun menjadi sorotan publik, sekaligus pengingat pentingnya penegakan aturan serta perlindungan terhadap korban di lingkungan pendidikan tinggi.*

(d/dh)