JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkap adanya pemblokiran dana uang muka atau down payment (DP) penyelenggaraan ibadah haji 2027 oleh pemerintah Arab Saudi.

Nilai dana yang diblokir mencapai 14 juta riyal.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Budaya Menabung Sejak Dini untuk Perkuat Ekonomi Generasi Muda

Menurut Dahnil, langkah pemerintah Arab Saudi tersebut perlu diklarifikasi karena dilakukan sebelum proses verifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dimaksud selesai.

"Kami ingin data lengkapnya dulu. Kenapa? Karena kan ini belum verifikasi. Mereka sudah mengirimkan surat, bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian-sekian, kami akan blok dana Anda sekitar 14 juta riyal," kata Dahnil dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dahnil menjelaskan, pemerintah Arab Saudi menyebut terdapat pelanggaran ketentuan asuransi yang berkaitan dengan jemaah haji Indonesia.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan sembilan jenis penyakit yang tidak diperbolehkan bagi jemaah untuk masuk ke Arab Saudi.

Namun, kata Dahnil, masih terdapat jemaah dengan kondisi tersebut yang lolos dalam proses istithaah kesehatan.

Pemeriksaan istithaah merupakan proses untuk memastikan kemampuan fisik jemaah dalam menjalankan ibadah haji.

"Kemudian ketika di sana, ini memang harus koreksi kita. Makanya berulang kali Pak Menteri bilang, ini istithaah tahun ini akan sangat ketat. Di daerah ini tetap ada yang lolos. Nah, itu memang koreksi," ujarnya.

Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Pemerintah Indonesia, kata Dahnil, perlu memastikan proses pemeriksaan kesehatan jemaah berjalan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan haji berikutnya.

Atas pemblokiran dana tersebut, Kemenhaj telah mengirimkan nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi.

Kementerian meminta penjelasan secara rinci mengenai dugaan pelanggaran asuransi yang menjadi dasar pemblokiran dana tersebut.

"Kami meminta rinciannya. Yang Anda maksud asuransi yang kami langgar itu mana-mana saja dan seperti apa? Kita harus melakukan verifikasi. Kemudian kontraktual asuransinya seperti apa," ucapnya.

Dahnil mengatakan proses komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi masih berlangsung melalui jalur diplomatik.

Pemerintah Indonesia ingin memperoleh data lengkap sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Proses itu sedang dalam proses diplomatik. Kami sudah kirimkan nota diplomatik keberatan dari Kementerian Haji dan Umrah," tambahnya.

Pemblokiran dana DP haji 2027 tersebut kini menjadi perhatian pemerintah dan DPR.

Kemenhaj masih menunggu rincian dari pemerintah Arab Saudi untuk mengetahui secara pasti persoalan asuransi yang dipersoalkan serta memastikan dasar pemblokiran dana sebesar 14 juta riyal tersebut.* (d/ad)

JAKARTA – Vivo memperkenalkan smartphone 5G kelas menengah terbarunya, Vivo Y31T 5G, di pasar India.

Ponsel ini membawa sejumlah fitur yang cukup menonjol, salah satunya kemampuan mengambil foto di dalam air.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Puji Piala Dandim 0208, Harap Atlet Muda Mampu Bersinar di Tingkat Nasional

Kemampuan tersebut didukung sertifikasi ketahanan air dan debu IP68/69.

Dengan sertifikasi itu, Vivo Y31T 5G memiliki perlindungan terhadap paparan air dan debu.

Namun, penggunaan di dalam air tetap perlu memperhatikan kondisi dan ketentuan yang ditetapkan produsen.

Selain kemampuan fotografi bawah air, Vivo membekali perangkat ini dengan baterai berkapasitas besar, yakni 7.200 mAh.

Baterai tersebut mendukung pengisian cepat 44 watt FlashCharge.

Berdasarkan pengujian internal Vivo, baterai tersebut diklaim mampu digunakan untuk memutar musik hingga 62 jam, menonton video hingga 32 jam, navigasi selama 10,2 jam, atau bermain game hingga 11,4 jam.

Spesifikasi Vivo Y31T 5G

Vivo Y31T 5G menggunakan layar LCD berukuran 6,75 inci dengan resolusi 1.608 x 720 piksel.

Layar tersebut memiliki refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahan puncak hingga 1.250 nit.

Layar ponsel ini juga telah mengantongi sertifikasi TUV Rheinland Blue Light untuk membantu mengurangi paparan cahaya biru.

Untuk performa, Vivo Y31T 5G ditenagai chipset Snapdragon 4 Gen 2 yang dibuat menggunakan fabrikasi 4 nanometer.

Chipset tersebut memiliki CPU octa-core dengan kecepatan hingga 2,2 GHz.

Chipset dipadukan dengan RAM LPDDR4X dan penyimpanan UFS 3.1.

Vivo menyediakan tiga pilihan konfigurasi, yakni 4 GB/128 GB, 6 GB/128 GB, dan 6 GB/256 GB.

Perangkat ini juga memiliki fitur Extended RAM yang memungkinkan kapasitas RAM ditambah hingga 6 GB melalui optimasi perangkat lunak.

Kamera 50 Megapiksel

Untuk sektor fotografi, Vivo Y31T 5G membawa kamera utama 50 megapiksel yang ditemani sensor bokeh 2 megapiksel.

Sementara pada bagian depan terdapat kamera selfie 8 megapiksel yang dapat digunakan untuk swafoto maupun panggilan video.

Salah satu fitur yang menjadi daya tarik ponsel ini adalah kemampuan fotografi bawah air.

Vivo menyebut perangkat dapat digunakan hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit dalam kondisi tertentu.

Jalankan OriginOS 6 Berbasis Android 16

Vivo Y31T 5G menjalankan sistem operasi OriginOS 6 berbasis Android 16.

Sistem operasi tersebut dilengkapi sejumlah fitur berbasis kecerdasan buatan atau AI, antara lain AI Erase, AI Transcript Assist, AI Creation, dan AI SuperLink.

Fitur lain yang tersedia mencakup speaker ganda, pemindai sidik jari di sisi perangkat, dua slot nano-SIM, jaringan 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, serta port USB Type-C.

Untuk pilihan warna, Vivo Y31T 5G tersedia dalam tiga varian, yakni Festive Red, Seashore Green, dan Noble Gold.

Hingga saat ini, Vivo belum mengumumkan harga resmi Y31T 5G untuk pasar India.

Perusahaan juga belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan peluncuran perangkat tersebut di pasar lain, termasuk Indonesia.

Dengan kombinasi baterai 7.200 mAh, konektivitas 5G, layar 120 Hz, kamera 50 megapiksel, serta ketahanan air dan debu IP68/69, Vivo Y31T 5G menjadi salah satu perangkat kelas menengah yang menarik perhatian di pasar India.* (km/ad)

BANDA ACEH — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial NPA, 34 tahun, yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap Hendri, 46 tahun, warga Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman.

Penganiayaan itu terjadi di kawasan Simpang Dodik, Banda Aceh, pada Ahad, 16 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Roy Suryo Empat Kali Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum: Tidak Ada Aturan yang Melarang

Plt. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan korban mengalami tujuh luka tusuk.

Hal itu disampaikan setelah polisi memeriksa terduga pelaku pada Rabu, 19 Agustus 2026.

"Unit Jatanras saat ini sedang menangani kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami tujuh luka tusuk akibat senjata tajam," kata Kompol Dizha.

Menurut polisi, luka korban terdapat di bagian leher, punggung kanan belakang, empat luka tusuk di dada, serta bagian telinga, siku kanan dan jari-jari.

Luka tersebut menyebabkan korban mengalami pendarahan hebat.

Kompol Dizha menjelaskan, peristiwa tersebut bermula ketika korban mengendarai kendaraan menuju salah satu pesantren di Gampong Ajuen, Aceh Besar.

Saat tiba di perempatan lampu lalu lintas Simpang Dodik, kendaraan korban berhenti mengikuti isyarat lalu lintas.

Ketika itu, seorang pria yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna hitam dengan nomor polisi BL 6104 LY diduga menabrak kendaraan korban dari belakang.

Tabrakan tersebut kemudian memicu perselisihan antara korban dan pengendara sepeda motor.

"Akibat kejadian tersebut terjadi perselisihan antara korban dan pengendara sepeda motor. Terduga pelaku kemudian memprotes tindakan korban yang menghentikan kendaraannya," jelasnya.

Untuk menyelesaikan perselisihan dan tidak mengganggu kendaraan lain yang melintas, korban kemudian mengajak terduga pelaku menepi ke pinggir jalan.

Namun, setelah sampai di tepi jalan, terduga pelaku diduga mengeluarkan badik dan menyerang korban.

"Pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menyerang korban hingga mengalami luka tusuk pada bagian leher, punggung kanan belakang, empat tusukan di dada, serta luka pada telinga, siku kanan dan jari-jari hingga mengalami pendarahan hebat," ujar Kompol Dizha.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh.

Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/615/VIII/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh.

Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas dan keberadaan terduga pelaku.

Dari hasil penyelidikan, Unit Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh mendapat informasi bahwa NPA sedang diantar keluarganya menuju kantor polisi.

"Tim Opsnal Unit Jatanras kemudian langsung mengawal terduga pelaku bersama keluarganya menuju Polresta Banda Aceh," kata Kompol Dizha.

Setibanya di Polresta Banda Aceh, polisi mengamankan NPA bersama sebilah badik yang diduga digunakan dalam penganiayaan tersebut.

Setelah menjalani pemeriksaan, NPA disebut mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Hendri.

"Setelah dilakukan interogasi oleh penyidik, terduga pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam hingga melukai korban Hendri sebanyak tujuh tusukan," tambahnya.

Saat ini, NPA masih menjalani proses hukum di Polresta Banda Aceh.

Polisi menyatakan proses tersebut akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Terduga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," pungkas Kompol Dizha.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong budaya menabung dan literasi keuangan ditanamkan sejak usia dini.

Kebiasaan mengelola uang secara bijak dinilai penting untuk membentuk karakter sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi generasi muda.

Baca Juga:

• Masyarakat Desil 9 dan 10 Dilarang Beli BBM Subsidi, Bahlil: Jangan Ambil Hak Rakyat!

Surya mengatakan Hari Indonesia Menabung tidak semestinya hanya menjadi kegiatan seremonial.

Menurut dia, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan anak-anak dalam mengelola keuangan sejak dini.

"Menabung mungkin terlihat sederhana, tetapi dari kebiasaan itulah tumbuh sikap disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan kemampuan merencanakan masa depan. Menabung tidak perlu menunggu uang banyak, bisa dimulai dari jumlah kecil secara rutin," ujar Surya.

Surya menyebut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen.

Sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 80,51 persen.

Menurut Surya, tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan harus disertai pemahaman yang cukup.

Literasi keuangan penting agar masyarakat, termasuk generasi muda, tidak mudah terjebak penipuan, investasi bodong, maupun pinjaman ilegal.

Pemprov Sumut juga mengapresiasi capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumut.

Sepanjang 2025, program tersebut berhasil merealisasikan 3.516 rekening pelajar melalui Program Siswa Teladan di 10 sekolah sasaran.

TPAKD juga menggelar sosialisasi literasi keuangan di 23 kabupaten dan kota yang menjangkau 23.414 pelajar.

Direktur Utama Bank Sumut Heru Merdiansyah mengatakan pihaknya terus mendukung penguatan literasi keuangan melalui produk Simpanan Pelajar atau SimPel.

Hingga Agustus 2026, Bank Sumut telah menggelar 155 kegiatan literasi keuangan di 143 sekolah, mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Kegiatan tersebut didukung 68 kantor cabang.

"Bagi Bank Sumut, Simpel bukan hanya produk tabungan, tetapi sarana mengenalkan anak-anak pada layanan perbankan formal sekaligus membangun kebiasaan bertanggung jawab terhadap keuangan. Ke depan, materi edukasi akan dikembangkan mencakup pengenalan layanan digital, QRIS, hingga keamanan bertransaksi," jelas Heru.

Menurut Heru, pengenalan layanan keuangan sejak sekolah diharapkan membuat pelajar tidak hanya memiliki kebiasaan menabung, tetapi juga memahami cara menggunakan layanan keuangan secara aman.

Kepala OJK Provinsi Sumut Triyoga Laksito mengatakan tingkat inklusi keuangan nasional saat ini telah mencapai 88,7 persen.

Adapun tingkat literasi keuangan berada pada angka 65,43 persen.

OJK menargetkan inklusi keuangan nasional meningkat menjadi 90 persen dalam waktu dekat dan mencapai 98 persen pada 2045, bertepatan dengan target Indonesia Emas.

"Melalui gerakan nasional KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar), OJK secara nasional telah memfasilitasi pembukaan puluhan juta rekening edukasi pelajar. Menabung di bank bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi uang tersebut disalurkan menjadi modal usaha bagi pengusaha lokal yang menggerakkan roda ekonomi," terang Triyoga.

Gerakan menabung bagi pelajar diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan.

Kepala Sekolah SMP Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Maragoti, mengatakan sekolah tersebut saat ini melayani 434 murid jenjang SD dan SMP dengan total 569 warga sekolah.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kami tidak membuka pendaftaran umum, tetapi menjangkau langsung anak-anak yang terancam putus sekolah, anak rentan secara psikososial, hingga anak-anak yang butuh pembinaan khusus. Ini adalah bentuk kolaborasi bersama untuk menyelamatkan masa depan mereka," ungkap Maragoti.

Maragoti juga menceritakan kisah salah seorang siswanya, Muhammad Rizky Pratama, anak asal Belawan yang disebut gigih berjualan ikan untuk membiayai hidupnya.

Kegigihan Rizky mendapat apresiasi. Ia memperoleh undangan khusus dari Presiden RI untuk menghadiri peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.

Bagi Pemprov Sumut, penguatan budaya menabung menjadi salah satu bagian dari pendidikan karakter.

Kebiasaan tersebut diharapkan tidak hanya membantu anak memahami cara mengelola uang, tetapi juga membangun sikap disiplin dan kemampuan merencanakan masa depan.* (ad)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi tidak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Imbauan itu ditujukan terutama kepada masyarakat dalam kelompok desil 9 dan 10.

Baca Juga:

• BRT Mebidang Resmi Beroperasi, Bobby Nasution Dorong Warga Beralih dari Kendaraan Pribadi

Menurut dia, BBM subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

"Ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima," jelas Bahlil, Rabu (19/8/2026).

Pembagian kelompok ekonomi tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam data tersebut, desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Sementara itu, masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 5 masuk kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah dan menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Pemerintah saat ini masih mengkaji kemungkinan penggunaan data desil dalam penyaluran BBM subsidi, termasuk Pertalite.

Bahlil mengatakan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelompok ekonomi belum diputuskan.

"Pembatasan Pertalite, sekarang kita masih dalam kajian, lagi dikaji," ujar Bahlil.

Saat ini, pembelian sejumlah jenis BBM subsidi juga telah memiliki batas volume harian.

Untuk bus dan truk, misalnya, pembelian dibatasi maksimal 200 liter per hari. Sementara kendaraan biasa dibatasi maksimal 50 liter per hari.

Wacana agar BBM subsidi lebih tepat sasaran juga disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menilai mekanisme subsidi perlu diatur agar manfaatnya diterima kelompok masyarakat yang memang berhak.

Ia menegaskan masyarakat dengan tingkat ekonomi paling tinggi tidak seharusnya mendapatkan BBM subsidi.

"Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya," jelas Purbaya, Selasa.

Pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan tersebut dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Salah satu pertimbangan pemerintah adalah kondisi harga minyak dunia yang masih dapat berubah akibat situasi geopolitik, termasuk ketegangan di Timur Tengah.

Kebijakan penyaluran BBM subsidi menjadi perhatian pemerintah karena konsumsi BBM bersubsidi meningkat.

Pada semester I 2026, volume penyaluran BBM subsidi tercatat naik 7,8 persen menjadi 7.989,5 ribu kiloliter.

Di sisi lain, konsumsi BBM nonsubsidi justru mengalami penurunan.

Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Indra Abra Tallatov mengatakan perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.

"Di sisi lain, migrasi konsumen ke BBM bersubsidi, dengan pangsa Pertalite meningkat dari 75,4 persen menjadi 80,3 persen, sementara konsumen Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen yang mengindikasikan bahwa perbedaan harga semakin memengaruhi perilaku konsumsi," jelas Indra, Selasa.

Menurut Indra, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah.

Kenaikan biaya energi dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian, termasuk daya saing industri dalam negeri.

Jika konsumsi BBM subsidi terus meningkat tanpa pengaturan yang tepat, beban fiskal pemerintah berpotensi ikut bertambah.

Karena itu, pemerintah kini mendorong agar subsidi BBM benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.* (km/ad)

JAKARTA — Tim kuasa hukum politikus Roy Suryo menilai pengajuan praperadilan secara berulang tidak melanggar hukum.

Pernyataan itu disampaikan dalam sidang praperadilan keempat yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Polisi Bongkar Dugaan Galian C Ilegal di Batu Bara, Empat Orang dan Alat Berat Diamankan

Menurut Refly, praperadilan merupakan mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menguji tindakan aparat penegak hukum apabila dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

"Termohon dan Turut Termohon tidak pernah bisa menunjukkan pasal mana atau ketentuan hukum mana yang bisa membuktikan bahwa praperadilan yang berulang-ulang ini adalah sebuah bentuk pelanggaran hukum," kata Refly di PN Jakarta Selatan.

Refly menegaskan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan maupun menetapkan seseorang sebagai tersangka tetap harus dijalankan sesuai koridor hukum.

"Yang jelas secara hukum, korban atau pelapor itu sudah diwakili oleh institusi negara. Dalam hal ini penyidik ya, Polda Metro Jaya, itu harus bertindak dan bersikap profesional, dalam melakukan proses baik penyelidikan di awal maupun penyidikan," ujar Refly.

Menurut dia, apabila terdapat tindakan penyidik yang dianggap melanggar ketentuan formil maupun materiil, pihaknya memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui jalur praperadilan.

Tim hukum Roy Suryo sebelumnya telah memenangkan praperadilan.

Atas dasar itu, mereka berharap permohonan praperadilan keempat kembali dikabulkan hakim.

"Walaupun Anda punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, kemudian mentersangkakan orang, tetapi tetap harus dalam koridor hukum," ucap Refly.

Dalam sidang tersebut, Roy Suryo turut mempertahankan alasan pengajuan praperadilan keempat.

Sejumlah hal yang dipersoalkan antara lain surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), pencegahan bepergian ke luar negeri, dan keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Roy mengaku tidak menerima tembusan atau salinan SPDP.

Menurut dia, dokumen tersebut penting karena terdapat perubahan pasal dalam proses perkara yang sedang dihadapinya.

"Saya merasa betul tidak mendapatkan tembusan atau tidak mendapatkan salinan dari surat (SPDP) yang ada," ujar Roy.

Selain SPDP, Roy mempersoalkan status pencegahan bepergian ke luar negeri.

Ia mengatakan tidak pernah menerima pemberitahuan tersebut melalui surat tertulis.

Roy juga menilai dirinya masih memiliki hak untuk mengajukan praperadilan karena statusnya masih sebagai tersangka sebelum surat dakwaan dibacakan dalam persidangan perkara pokok.

"(Surat) Dikirimkan kalau belum dibacakan dakwaannya oleh hakim yang akan memutus perkara itu, statusnya belum berubah," kata Roy.

Roy berpandangan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru masih membuka ruang pengajuan praperadilan berulang selama belum terdapat aturan yang secara tegas melarangnya.

"Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru Nomor 20 Tahun 2025, itu masih bisa dilakukan berkali-kali ya, sampai tidak boleh lagi," ujar Roy.

Dengan dalil tersebut, tim hukum Roy Suryo tetap mempertahankan permohonan praperadilan keempat.

Mereka menilai terdapat persoalan formil dan materiil dalam proses hukum yang dijalankan terhadap Roy.

Permohonan tersebut selanjutnya akan diuji dalam persidangan.

Hakim akan mempertimbangkan argumentasi pemohon maupun jawaban dari pihak termohon sebelum mengambil keputusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (km/ad)

ASAHAN — Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Tahun 2026 memperebutkan Piala Dandim 0208/Asahan memasuki babak final di Stadion Mutiara Kisaran, Selasa, 18 Agustus 2026.

FC Polres Asahan keluar sebagai juara setelah mengalahkan FC KONI Asahan dengan skor 2-1.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Serahkan Penghargaan Bidang Ketahanan Pangan Kepada Kapolres Tanjungbalai

Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra mengingatkan para pemain agar tetap menjunjung sportivitas selama pertandingan.

Ia meminta seluruh peserta tidak menjadikan pertandingan sebagai ajang untuk mencederai lawan.

"Jangan terlalu ekstrem. Kita bermain happy fun, jangan ada keinginan untuk mencelakai orang lain. Menang atau kalah itu biasa, yang penting bermain fair play," ujar Dandim.

Menurut Edy, rangkaian pertandingan berlangsung dengan baik, aman, dan lancar.

Ia berharap turnamen tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda Asahan untuk mengembangkan kemampuan di bidang sepak bola.

"Kita berharap generasi-generasi muda bisa bermain secara fair play dan ke depan lahir pemain-pemain sepak bola dari Kabupaten Asahan yang mampu menjadi pemain nasional," ungkapnya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi penyelenggaraan Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Piala Dandim 0208/Asahan.

Menurut Taufik, kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, khususnya di bidang olahraga sepak bola.

"Apresiasi atas penyelenggaraan Piala Dandim 0208/Asahan. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan motivasi kepada adik-adik kita dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola," ujar Bupati.

Hal senada disampaikan Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita.

Ia menilai turnamen tersebut merupakan kegiatan positif sekaligus wadah untuk mengembangkan bakat pemain sepak bola di Kabupaten Asahan.

"Kita berharap banyak pemain bola dari Kabupaten Asahan yang bersinar di ajang nasional maupun internasional," katanya.

Pada pertandingan final, FC Polres Asahan berhadapan dengan FC KONI Asahan.

Pertandingan berlangsung sengit hingga akhirnya FC Polres Asahan memastikan kemenangan dengan skor 2-1.

Dengan hasil tersebut, FC Polres Asahan berhak menjadi juara pertama Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Piala Dandim 0208/Asahan.

Sebelum penyerahan hadiah, kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan eksibisi antara FC Forkopimda Kabupaten Asahan melawan FC Anak Harimau.

Pertandingan eksibisi tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusias dari para penonton. FC Forkopimda Kabupaten Asahan menang telak 4-0.

Yang menarik, seluruh gol kemenangan FC Forkopimda dicetak oleh Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra.

Pertandingan eksibisi itu sekaligus menjadi bagian dari kemeriahan penutupan turnamen.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antara unsur Forkopimda, masyarakat, dan pecinta sepak bola di Kabupaten Asahan.

Daftar Juara dan Penghargaan

Berikut hasil Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Piala Dandim 0208/Asahan:

Juara I: FC Polres Asahan
Juara II: FC KONI Asahan
Juara III: FC Pemkab Asahan
Juara IV: FC Iluni Universitas Asahan
Tim Fair Play: FC Peradi Asahan
Tim Favorit: FC Camat
Top Score: UHE dari FC Kemenag
Pemain Terbaik: Adha dari FC Polres Asahan
Kiper Terbaik: Hilal dari FC KONI Asahan

Turnamen tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan para juara.

Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan sportivitas, persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Asahan.* (ad)

JAKARTA — Gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah tersebut beberapa hari lalu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 3.002 aktivitas gempa susulan hingga Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB.

Baca Juga:

• Aceh Tengah Percepat Pemulihan Pascabencana, Akses Warga Jadi Prioritas Utama

"(Update) Tanggal 19 Agustus 2026 pukul 14.00 hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 3.002 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 1,1 sampai 6,2," ujar Nelly dalam konferensi pers, Rabu (19/8/2026).

Dari ribuan gempa susulan tersebut, sebanyak 86 gempa dilaporkan dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, 25 gempa susulan tercatat memiliki magnitudo lebih dari 5.

Nelly menjelaskan banyaknya gempa susulan merupakan bagian dari proses penyesuaian kerak bumi setelah terjadi gempa utama berkekuatan besar.

Menurut dia, proses tersebut merupakan mekanisme bumi untuk melepaskan energi dan mencapai keseimbangan baru.

Karena itu, masyarakat di wilayah terdampak masih perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan dalam beberapa hari ke depan.

"Perlu diketahui masyarakat gempa susulan ini cukup banyak kenapa karena itu adalah bagian dari proses penyesuaian kerak bumi atau pelepasan energi sehingga mendapatkan keseimbangan yang baru setelah terjadinya gempa utama yang besar," sambungnya.

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gempa.

Warga juga diminta memperhatikan kondisi bangunan di sekitar tempat tinggal maupun lokasi pengungsian.

Di tengah aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung, jumlah korban meninggal akibat gempa NTT juga bertambah.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan mengatakan satu korban kembali dilaporkan meninggal dunia. Korban tersebut berada di Kabupaten Nagekeo.

"Jumlah korban ada bertambah satu orang menjadi 71 (meninggal dunia) yaitu di Kabupaten Nagekeo," ujar Berton dalam konferensi pers, Rabu (19/8/2026).

Dengan tambahan tersebut, total korban meninggal dunia akibat gempa NTT menjadi 71 orang.

Sebelumnya, Basarnas melaporkan total 202 korban hingga Selasa (18/8) pukul 23.30 WIB.

Jumlah tersebut terdiri atas 70 orang meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka-luka.

Dari 132 korban luka, sebanyak 40 orang mengalami luka berat dan 92 lainnya mengalami luka ringan.

Petugas gabungan masih melakukan penyisiran di sejumlah wilayah terdampak untuk memastikan kondisi warga dan mencari kemungkinan adanya korban lain.

BNPB menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta masyarakat yang terdampak bencana gempa di NTT.

"Kami segenap pemerintah maupun kementerian/lembaga yang ada mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya keluarga kita yang saat ini ada di tempat tempat pengungsian dan daerah terdampak di NTT," kata Berton.

Dengan ribuan gempa susulan yang masih terjadi, masyarakat di wilayah terdampak diharapkan tetap waspada terhadap perkembangan situasi.

Informasi mengenai aktivitas gempa dan penanganan bencana sebaiknya merujuk pada keterangan resmi BMKG, BNPB, dan Basarnas.* (d/ad)

BATU BARA — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batu Bara membongkar aktivitas galian C berupa tanah pasir yang diduga tidak mengantongi perizinan.

Polisi mengamankan empat orang, satu unit excavator, dan dua unit dump truck dari kawasan Sungai Dalu-dalu, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Minta Seluruh Barang Sitaan Milik Keluarga Dikembalikan

Polisi bergerak setelah menerima informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Lokasi yang menjadi sasaran berada di kawasan Sungai Dalu-dalu, Desa Pematang Panjang.

Di tempat itu, petugas menemukan aktivitas penggalian tanah pasir yang diduga diperjualbelikan kepada masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Tim Opsnal Unit IV Tipidter Satreskrim Polres Batu Bara.

Petugas melakukan penyelidikan terhadap aktivitas pengangkutan tanah pasir yang melintas di Jalan Sungai Dalu-dalu.

Saat pemeriksaan, polisi meminta operator alat berat dan pengawas lapangan menunjukkan dokumen perizinan kegiatan galian tersebut.

Namun, berdasarkan laporan kepolisian, dokumen perizinan yang dimaksud tidak dapat ditunjukkan kepada petugas.

Polisi juga memperoleh keterangan dari salah seorang sopir dump truck.

Sopir tersebut mengaku membeli tanah pasir dari sebuah tangkahan yang diduga milik seseorang berinisial atau bernama Ramlan Lubis dengan harga Rp150 ribu per motor.

Atas temuan tersebut, petugas membawa pengawas lapangan, operator alat berat, dan sopir truk ke Unit IV Tipidter Satreskrim Polres Batu Bara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam penindakan tersebut, polisi turut mengamankan satu unit excavator merek Hitachi dan dua unit dump truck.

Salah satu dump truck menggunakan nomor polisi BK 8246 SG. Sementara satu kendaraan lainnya dilaporkan tidak menggunakan nomor polisi.

Polres Batu Bara menyatakan penanganan perkara tersebut masih berjalan.

Penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa personel yang terlibat di lapangan, serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.

Pengembangan juga dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Polisi selanjutnya akan melakukan penyitaan barang bukti dan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Aktivitas pertambangan tanpa izin dapat berhadapan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 dan/atau Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Meski demikian, Polres Batu Bara menegaskan proses hukum masih berada pada tahap pemeriksaan dan pengembangan.

Status serta pertanggungjawaban masing-masing pihak akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara.* (at/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan operasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang melayani rute Medan-Binjai dan Medan-Lubukpakam di Kabupaten Deli Serdang, Rabu, 19 Agustus 2026.

BRT Mebidang menggunakan bus listrik sebagai bagian dari upaya membangun transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan di kawasan metropolitan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Baca Juga:

• Tiga Hari Dicari, Bocah 8 Tahun yang Hanyut di Sungai Bah Sosopan Ditemukan Meninggal

Menurut dia, konsistensi pelayanan, ketepatan waktu, keselamatan, serta kemudahan akses bagi masyarakat menjadi faktor penting.

Pemerintah, kata Bobby, memiliki tanggung jawab menyediakan pilihan mobilitas yang layak bagi masyarakat.

Pertumbuhan kendaraan pribadi harus diimbangi dengan tersedianya angkutan umum yang nyaman dan terjangkau.

"Semakin banyak kendaraan pribadi, semakin sulit pemerintah memberikan pelayanan. Karena itu pemerintah harus menyiapkan transportasi umum," kata Bobby Nasution.

Bobby meminta seluruh kepala daerah di kawasan Mebidang mengesampingkan ego sektoral untuk mendukung integrasi sistem transportasi.

Menurut dia, BRT Mebidang tidak boleh berhenti pada peluncuran armada bus.

Sistem tersebut harus berkembang menjadi transportasi yang saling terkoneksi dan terintegrasi.

"Ini bukan launching bus, tapi transportasi yang terkoneksi dan terintegrasi, sekaligus mendorong perubahan budaya mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum," ujarnya.

Setelah peresmian, Bobby bersama rombongan menjajal operasional BRT Mebidang.

Mereka menaiki bus listrik dari Terminal Lubukpakam menuju Pos Blok Lapangan Merdeka Medan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Muiz Thohir mengatakan kehadiran BRT Mebidang merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih modern dan terintegrasi.

Ia menjelaskan pembangunan kawasan perkotaan menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Terdapat sekitar 20 kota atau kawasan perkotaan yang menjadi prioritas, termasuk kawasan Medan dan sekitarnya.

Berdasarkan data TomTom Traffic Index, tingkat kemacetan di Kota Medan mencapai sekitar 54,2 persen.

Kondisi tersebut membuat perjalanan yang secara normal dapat ditempuh dalam waktu 10 menit membutuhkan waktu lebih lama akibat kepadatan lalu lintas.

Karena itu, transportasi publik dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Selain mengurangi kemacetan, penggunaan transportasi umum diharapkan dapat menekan konsumsi energi dan emisi karbon.

Kementerian Perhubungan kemudian meluncurkan program BRT Transit di kawasan Medan dan Bandung Raya sebagai proyek percontohan yang didukung Bank Dunia.

"Pembangunan bukan semata proses fisik. Ada investasi bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi serta masa depan yang lebih hijau," kata Muiz.

Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan peluncuran BRT listrik di kawasan Mebidang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan konektivitas masyarakat.

BRT ditujukan untuk menyediakan transportasi publik yang modern, aman, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Program tersebut juga diarahkan untuk mengatasi kemacetan, meningkatkan efisiensi waktu tempuh, serta mengurangi emisi karbon.

Pada tahap uji coba, dua unit bus listrik mulai dioperasikan.

Tahap ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi teknis dan waktu tempuh sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan transportasi publik tersebut.

"Operasi penuh ditargetkan mulai 8 Desember 2026 dengan total 30 bus listrik, terdiri atas 14 unit untuk Koridor 11 (Teladan–Terminal Lubukpakam), 13 unit untuk Koridor 12 (Simpang Barat–Binjai), dan tiga unit sebagai armada cadangan," ujar Yuda.

Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan layanan BRT Mebidang secara gratis.

Setelah beroperasi penuh, tarif yang direncanakan sebesar Rp4.300 untuk penumpang umum dan Rp3.000 bagi kategori khusus, seperti pelajar, penyandang disabilitas, serta lanjut usia.

Kehadiran BRT Mebidang diharapkan tidak hanya menjadi tambahan pilihan transportasi bagi warga Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Pemerintah juga mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi umum.

Dengan sistem yang terintegrasi, layanan BRT diharapkan dapat memperbaiki konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian kawasan Mebidang.

Peluncuran BRT Mebidang turut dihadiri Staf Khusus Presiden sekaligus Komisaris Utama PT Blue Bird Bayu Priawan Djokosoetono, Direktur PT Big Bird Pusaka Kresna Priawan Djokosoetono, Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutiara, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan, serta jajaran Forkopimda Sumut dan Deli Serdang.* (vv/ad)

PEMATANGSIANTAR — Tiga hari pencarian berakhir dengan kabar duka.

Hidayah Sitanggang, bocah berusia 8 tahun yang dilaporkan hanyut di Sungai Bah Sosopan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bocah 8 Tahun Hanyut di Sungai Tanjung Pinggir, BPBD dan Tim Gabungan Masih Melakukan Pencarian

Lokasi tersebut berada di wilayah perbatasan Kota Pematangsiantar dengan Kabupaten Simalungun.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pematangsiantar, Dedi Idris Harahap, STP, MSi, membenarkan penemuan korban.

"Korban telah ditemukan di Jembatan Sigagak, Jalan Medan dalam keadaan meninggal dunia," ujar Dedi.

Penemuan Hidayah mengakhiri operasi pencarian yang berlangsung selama tiga hari. Bocah tersebut dilaporkan hanyut pada Senin, 17 Agustus 2026 sore.

Sejak laporan diterima, petugas bersama masyarakat menyisir aliran sungai dan sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat korban berada.

Setelah jasad ditemukan, petugas langsung melakukan evakuasi.

Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Djasamen Saragih untuk penanganan lebih lanjut.

Dedi mengatakan jasad korban selanjutnya telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Peristiwa tersebut meninggalkan duka bagi keluarga Hidayah. Sebelumnya, korban diketahui berada bersama ayahnya untuk mencari daun pisang yang akan dijual.

Saat berada di sekitar Sungai Bah Sosopan, Kecamatan Siantar Martoba, Hidayah dilaporkan hanyut.

Dedi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut membantu proses pencarian selama korban belum ditemukan.

Menurut dia, dukungan warga, informasi dari masyarakat, serta keterlibatan berbagai unsur sangat membantu proses pencarian hingga korban akhirnya ditemukan.

"Terima kasih kepada masyarakat atas dukungan, bantuan dan informasi dalam melakukan pencarian, serta kepada seluruh pihak yang membantu dalam pencarian korban," katanya.

Dengan ditemukannya Hidayah, operasi pencarian resmi berakhir.

Peristiwa ini menjadi pengingat mengenai risiko beraktivitas di sekitar aliran sungai, terutama ketika kondisi arus berubah dan sulit diprediksi.

Bagi keluarga Hidayah, pencarian selama tiga hari akhirnya memberikan kepastian. Namun, kepastian tersebut datang bersama kehilangan yang begitu berat.* (sp/ad)

JAKARTA — Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Febrie Adriansyah menempuh jalur praperadilan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dirinya.

Melalui tim kuasa hukum yang dipimpin Mgs. Muhammad Farizi, Febrie mengajukan dua gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Wawali Pekalongan Balgis Diab Diperiksa Kejati Jateng Terkait Dugaan Korupsi Kredit BPR BKK

Sidang perdana gugatan pertama dengan nomor perkara 134/Pid.Pra/2026/PN JKT SEL digelar pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Dalam permohonannya, pihak Febrie meminta hakim menyatakan sejumlah rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya atau Kortas Tipidkor Polri tidak sah dan batal demi hukum.

Sementara itu, gugatan kedua dengan nomor perkara 135/Pid.Pra/2026/PN JKT SEL dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menjadi pihak termohon. Gugatan tersebut kembali mempersoalkan sah atau tidaknya penetapan Febrie sebagai tersangka.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Febrie meminta hakim menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan bernomor SP.Sidik/2932/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026.

Kuasa hukum juga mempersoalkan penggeledahan yang dilakukan pada 8 Juli 2026 malam hingga 9 Juli 2026 dini hari di kediaman keluarga Febrie di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor.

Penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan bernomor SP.Dah/3006/VII/RES.3.3./2026/Polda Metro Jaya.

Pihak Febrie meminta surat penggeledahan tersebut beserta seluruh tindakan penyitaan yang dilakukan dalam proses tersebut dinyatakan tidak sah.

"Kami meminta kedua surat dan tindakan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," kata Farizi dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Tak hanya mempersoalkan surat penyidikan dan penggeledahan, tim hukum juga meminta hakim membatalkan penetapan Febrie sebagai tersangka.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka bernomor S.Tap/02/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 10 Juli 2026.

Menurut pihak pemohon, apabila tindakan awal dalam proses penyidikan dinyatakan tidak sah, tindakan hukum yang muncul sebagai konsekuensinya juga patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Tim kuasa hukum Febrie turut mempersoalkan sejumlah surat panggilan dan perintah penyidikan yang diterbitkan Kejaksaan Agung pada 11 Juli 2026.

Mereka menilai surat-surat tersebut merupakan tindakan lanjutan yang bersumber dari proses penyidikan dan penetapan tersangka yang sejak awal dipersoalkan keabsahannya.

Atas dasar itu, seluruh barang milik Febrie dan keluarganya yang telah disita juga diminta dikembalikan dalam kondisi utuh seperti semula.

Permohonan tersebut membuat hakim praperadilan memiliki peran penting dalam menilai apakah prosedur hukum yang ditempuh aparat telah sesuai dengan ketentuan atau terdapat persoalan hukum yang dapat memengaruhi keabsahan tindakan penyidikan.

Di tengah sengketa hukum tersebut, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjaga independensi pengadilan.

Hakim meminta tidak ada pihak yang berupaya memengaruhi proses persidangan, baik secara materiil maupun immateriil.

"Baik sesuatu yang materiil maupun immateriil, tolong kita sama-sama jaga," ujar Richard dalam persidangan.

Peringatan tersebut disampaikan agar proses praperadilan berjalan secara objektif dan bebas dari intervensi.

Setiap dalil yang disampaikan pemohon maupun jawaban termohon nantinya akan diuji berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan dua gugatan tersebut, Febrie menggunakan mekanisme praperadilan untuk menguji legalitas tindakan penyidik dan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Persidangan berikutnya akan menjadi ruang bagi masing-masing pihak untuk mempertahankan argumentasi.

Adapun keputusan akhir mengenai sah atau tidaknya tindakan hukum yang dipersoalkan berada di tangan hakim.* (sp/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan meresmikan Gallery Mustika Deli Dekranasda Medan sebagai ruang promosi sekaligus inkubasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Galeri ini diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong PWPM Medan Perkuat Profesionalisme dan Kualitas Pemberitaan

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Rico Waas.

Kegiatan tersebut dihadiri antara lain Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XI Dim 0201/Medan Dita Delli Yudha, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Besar (Polrestabes) Medan Nelly Calvijn, Ketua Dekranasda Kota Medan Airin Rico Waas, Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, Wakil Ketua Dekranasda Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap, para Asisten Setdako Medan, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho Gunawan Siregar, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Rico Waas mengatakan kehadiran Mustika Deli menjadi momentum untuk membangun ekosistem ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, dan industri yang mendukung pariwisata Kota Medan.

"Ini adalah momentum awal. Ini adalah kick-off kita, start bersama kita. Semuanya harus bergerak maju. Kami membutuhkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder untuk memajukan kekuatan UMKM kita," kata Rico Waas.

Menurut Rico, potensi UMKM Kota Medan sangat besar.

Karena itu, pengembangan usaha tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat untuk mempromosikan produk.

Pelaku usaha, kata dia, membutuhkan pendampingan sesuai kebutuhan.

Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kualitas produk, branding, kemasan, akses pasar, hingga permodalan.

Rico mencontohkan produk stik dari Kecamatan Medan Perjuangan. Produk tersebut dinilai telah memiliki kualitas rasa, tetapi masih perlu mendapatkan pengembangan dari sisi kemasan.

"Bagaimana branding-nya, bagaimana packaging-nya, kita naikkan pelan-pelan, kita bisa masukkan kemari. Sehingga nanti kita bisa bawa ke tempat-tempat luar, untuk di galeri lain, untuk di pameran-pameran lain," ujarnya.

Rico juga ingin produk lokal Kota Medan tidak berhenti di pasar nasional. Produk wastra dan fesyen, misalnya, didorong agar dapat menembus pasar internasional.

Ia mencontohkan tema empat musim yang dibawa Dekranasda Kota Medan dalam Indonesia Fashion Week.

Menurut Rico, pendekatan tersebut dapat mendorong desainer lokal melihat peluang pasar global.

"Bisa saja ulos dipakai sewaktu winter. Bisa saja uis gara dipakai waktu lagi spring. Jadi kita berharap produk-produk kita ini bisa dipakai di dunia internasional di berbagai musimnya," katanya.

Rico berharap Mustika Deli berkembang menjadi one stop shopping bagi masyarakat dan wisatawan yang ingin mengenal produk Kota Medan.

Produk yang ditampilkan tidak hanya makanan, pakaian, dan kriya, tetapi juga parfum, skincare, sepatu, tas, serta berbagai produk kreatif lainnya.

"Ini harusnya menjadi sebuah etalase. Etalase kebanggaan kita dan tempat ini juga difungsikan menjadi tempat inkubasi UMKM yang ada di Kota Medan," katanya.

Untuk mendukung fungsi tersebut, Mustika Deli juga menyediakan mini stage yang dapat digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan, seperti fashion show, talkshow, maupun pertemuan.

Dalam kesempatan tersebut, Rico menegaskan Mustika Deli juga diperuntukkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki tempat untuk memamerkan produknya.

"Kami menginginkan Mustika Deli itu tempat seperti itu, menjadi tempat inkubasi tersebut," ujarnya.

Produk yang masuk ke galeri tetap melalui proses kurasi.

Namun sebelum mencapai tahap tersebut, Pemerintah Kota Medan bersama Dekranasda dan perangkat daerah terkait akan memberikan pendampingan agar produk UMKM semakin siap.

Rico mengatakan kebutuhan setiap pelaku usaha berbeda. Ada yang membutuhkan pelatihan, akses permodalan, pengembangan produk, penciptaan pasar, hingga akses pasar yang lebih luas.

Ia mencontohkan pelaku usaha kerupuk dan basreng dari Medan Denai yang telah mengirim produknya ke sejumlah kota dan ingin menembus pasar luar negeri.

Menurut Rico, keinginan tersebut harus diikuti kesiapan dari sisi kualitas, konsistensi produksi, perizinan, kemasan, hingga kemampuan memenuhi permintaan pasar.

"Memang butuh tahapan. Bagaimana konsistensinya, produknya, kualitas seperti apa, BPOM-nya bagaimana, halal-nya seperti apa, bagaimana packaging-nya, bagaimana konsistensinya, bagaimana tonase yang bisa disediakan. Nah, ini kan butuh kita dampingi terus," katanya.

Ketua Dekranasda Kota Medan Airin Rico Waas mengatakan Gallery Mustika Deli bukan sekadar peresmian sebuah galeri, melainkan ruang bagi karya dan usaha masyarakat Kota Medan untuk berkembang.

"Kita sedang membuka ruang bagi karya dan usaha masyarakat Kota Medan," ujarnya.

Airin mengatakan Kota Medan memiliki banyak perajin dan pelaku usaha dengan beragam produk yang lahir dari keterampilan, kreativitas, dan kerja keras.

Karena itu, menurut dia, karya tersebut membutuhkan ruang agar semakin dikenal dan dapat dipasarkan secara lebih luas.

Sejak soft launching pada Juni 2025, Gallery Mustika Deli telah diisi sekitar 150 pelaku usaha dari bidang kuliner, wastra, dan kriya.

Airin berharap keberadaan galeri memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha.

Produk UMKM diharapkan semakin dikenal, pasar semakin luas, dan usaha masyarakat terus berkembang.

Ia juga mengajak para perajin dan pelaku usaha menjaga kualitas, memperhatikan desain, meningkatkan mutu, serta mempertahankan ciri khas produk Kota Medan.

"Semoga galeri ini menjadi tempat bertemunya karya, masyarakat, dan pasar. Semoga semakin banyak produk Kota Medan dikenal dan semakin banyak usaha masyarakat yang berkembang," katanya.

Rico Waas kemudian mengajak para pemangku kepentingan di sektor pariwisata, termasuk hotel dan biro perjalanan, ikut menggunakan produk UMKM Kota Medan.

"Kalau mau beli produk sabun, lotion, beli aja sama Mustika Deli. Karena itu mendukung UMKM yang ada di Kota Medan," katanya.

Menurut Rico, sinergi tersebut penting agar produk lokal tidak hanya dikenal di dalam galeri, tetapi juga hadir dalam aktivitas ekonomi dan pariwisata Kota Medan.

Mustika Deli telah melalui proses kurasi terhadap produk UMKM dari berbagai wilayah di Kota Medan.

Proses kurasi akan terus dilakukan seiring dengan berkembangnya produk usaha masyarakat.

"Semoga memberikan dampak dan manfaat untuk UMKM kita. Jaya UMKM, semangat terus," ujar Rico Waas.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) memperkuat profesionalisme organisasi dan meningkatkan kualitas pemberitaan di tengah perkembangan media yang semakin dinamis.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Pertama PWPM Tahun 2026 di Hotel Madani, Medan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Aceh Tengah Percepat Pemulihan Pascabencana, Akses Warga Jadi Prioritas Utama

Rico mengatakan Raker pertama menjadi momentum bagi PWPM untuk membangun organisasi yang lebih profesional, bukan sekadar menjadi paguyuban wartawan.

Menurut dia, legalitas dan aturan organisasi juga penting sebagai dasar dalam menjalankan organisasi.

"Kami menganggap PWPM ini sebuah organisasi yang tidak hanya sekadar dibuat sebagai paguyuban saja, tetapi harus bisa menjadi pemikir dan bagaimana arah kebijakan setidaknya bisa dijaga," ujar Rico Waas di hadapan Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting, Ketua Panitia Prans Hasibuan, beserta jajaran pengurus.

Rico menilai wartawan memiliki peran penting dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah sekaligus menyampaikan saran dan masukan.

Karena itu, ia meminta organisasi memiliki struktur yang baik dan profesional agar insan pers di dalamnya dapat menjunjung tinggi profesionalisme.

"Sebuah organisasi yang berkembang menjadi profesional tentunya insan-insan pers yang di dalamnya akan menjunjung tinggi profesionalisme tersebut, sehingga pemberitaan-pemberitaan kita semakin berkualitas, semakin baik," kata Rico Waas.

Dalam kegiatan itu, Rico hadir didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahman Pane, Camat Medan Kota M. Andi Syahputra, Kabag Prokopim Arafat Syam, serta jajaran Pemerintah Kota Medan.

Rico juga mengingatkan wartawan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berbagai platform media, mulai dari media daring, YouTube, TikTok, Reels, Instagram, hingga Facebook.

"Kami mengharapkan di Raker ini juga bisa dirumuskan bagaimana cara ke depannya rekan-rekan wartawan bisa mengkanalisasi pola pemberitaan, supaya pemberitaan semakin banyak platform yang bisa dipakai," ungkapnya.

Selain kemampuan beradaptasi, Rico menekankan pentingnya kapasitas dan integritas wartawan.

Menurut dia, pemberitaan positif maupun negatif tetap dapat disampaikan selama berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemberitaan yang baik, buruk, ataupun netral, selama berdasarkan sebuah realitas dan memang bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa ini sah-sah saja. Tapi kalau misalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini yang harus kita hindari," tegasnya.

Rico juga mendorong PWPM tidak hanya menghasilkan berita mengenai pemerintahan.

Ia ingin wartawan turut mengangkat berbagai potensi Kota Medan, seperti sejarah, kebudayaan, kuliner, dan pariwisata.

Menurut Rico, karya jurnalistik tersebut juga dapat dikembangkan melalui podcast dengan menghadirkan Wali Kota, camat, maupun pimpinan perangkat daerah sebagai narasumber.

"Kita punya kuliner, punya kebudayaan. Rekan-rekan juga memiliki kapasitas untuk menulis hal tersebut. Kami mendorong ini bisa menjadi karya tulis-karya tulis yang bisa kita sebarkan," katanya.

Rico berharap Raker Pertama PWPM menjadi titik awal organisasi untuk semakin maju, profesional, dan mampu memberikan kontribusi melalui pemberitaan serta karya jurnalistik berkualitas bagi masyarakat.

"Kami menyampaikan selamat atas pelaksanaan Rapat Kerja Pertama PWPM Medan ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Pak Ketua bersama seluruh panitia. Pak Ketua, kami harapkan bisa menjadi pemimpin yang baik dan adil bagi para anggotanya, memberikan pencerahan, masukan, serta mengayomi," pungkasnya.

Ketua PWPM M. Edison Ginting mengatakan Raker pertama bukan sekadar agenda rutin.

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi forum untuk menentukan arah kebijakan, menyusun program kerja, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kualitas pengabdian organisasi kepada anggota, Pemko Medan, dan masyarakat.

Edison menekankan pentingnya wartawan menjaga objektivitas, profesionalisme, dan kode etik jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurut dia, setiap berita harus disajikan secara akurat, berimbang, dan melalui proses konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

"Wartawan itu tidak hanya menerima informasi dari sebelah pihak, tapi juga harus ada konfirmasi dari yang bersangkutan yang kita beritakan," ujar Edison yang akrab dijuluki Cobra.

Edison juga mengajak seluruh pengurus dan anggota meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi informasi.

Ia berharap kekompakan dan persaudaraan antaranggota terus dijaga dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Panitia pelaksana Raker PWPM, Prans Hasibuan, mengatakan sebanyak 21 anak wartawan tingkat SD, SMP, dan SMA menerima apresiasi atas prestasi yang diraih, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Menurut Prans, pemberian apresiasi tersebut menjadi nilai lebih dalam pelaksanaan Raker PWPM yang tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi.

"Rapat kerja ini sebenarnya hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Namun, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting memiliki niat agar rangkaian kegiatan ini memiliki nilai lebih. Karena itu, ada apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi, baik akademik maupun nonakademik," ujar Prans.

Ia menambahkan, Raker PWPM juga akan membahas dan memfinalisasi berbagai program kerja yang telah disusun masing-masing bidang.

Sejumlah program baru juga akan dirumuskan untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan organisasi ke depan.

Edison mengatakan pemberian apresiasi tersebut merupakan bentuk perhatian PWPM sekaligus tindak lanjut dari dorongan Rico Waas agar kegiatan Raker memiliki nilai lebih.

"Anak wartawan juga bisa berprestasi. Untuk kali ini sebenarnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota Medan yang juga tetap memikirkan hal-hal yang bisa sifatnya berkontribusi kepada kawan-kawan wartawan, khususnya yang di Pemko Medan," katanya.

Rangkaian Raker PWPM turut diwarnai yel-yel yang dipimpin panitia untuk membangkitkan semangat peserta.

Edison juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut.* (ad)

ACEH TENGAH — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana dengan memprioritaskan pemulihan akses masyarakat.

Penanganan jalan, jembatan, aliran sungai, dan infrastruktur dasar dilakukan melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten.

Baca Juga:

• Rico Waas: PWPM Jangan Sekadar Paguyuban, Harus Mampu Beri Arah Pembangunan

Pemerintah juga memastikan akses warga menuju permukiman, sekolah, lahan pertanian, layanan publik, dan pusat kegiatan ekonomi dapat kembali terhubung.

"Program rehabilitasi dan rekonstruksi sedang berjalan. Pekerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan BPJN Aceh berjalan dengan baik. Begitu juga pekerjaan dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten melalui berbagai sumber pendanaan yang saat ini masih berproses," kata Muchsin.

Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian pemerintah meliputi normalisasi sungai, pemulihan ruas jalan menuju permukiman, penanganan jembatan terdampak, serta penyediaan infrastruktur dasar.

Penanganan tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko akses kembali terganggu akibat banjir dan longsor.

Infrastruktur yang kembali berfungsi juga diharapkan membantu masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman.

Pemkab Aceh Tengah memperkuat pendataan kerusakan sebagai dasar untuk menentukan skala prioritas.

Lokasi yang berkaitan langsung dengan keselamatan warga, mobilitas, pendidikan, pertanian, dan kegiatan ekonomi didorong untuk mendapatkan penanganan lebih dahulu.

Sementara itu, kebutuhan yang bersifat jangka panjang akan diselaraskan dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 20 Juli 2026, Kabupaten Aceh Tengah tidak memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026.

Meski demikian, ketiadaan tambahan TKD tidak berarti dukungan pemulihan pascabencana di Aceh Tengah berhenti.

Pekerjaan yang bersumber dari anggaran kementerian dan lembaga, Pemerintah Aceh, APBD kabupaten, serta sumber pendanaan sah lainnya tetap berjalan sesuai kewenangan dan tahapan masing-masing.

Aceh Tengah juga menerima bantuan keuangan antardaerah sebesar Rp27 miliar.

Bantuan tersebut terdiri atas Rp25 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Rp2 miliar dari Pemerintah Kabupaten Solok.

Bantuan itu telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Aceh Tengah pada Juni 2026.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari gotong royong antardaerah untuk membantu proses pemulihan pascabencana.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera turut melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebutuhan Aceh Tengah tersampaikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.

Tim meninjau perkembangan penanganan hunian sementara, jembatan terdampak, serta sejumlah ruas jalan yang terganggu akibat banjir dan longsor di Takengon dan sekitarnya.

Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar untuk memperjelas pembagian penanganan antarlembaga.

Langkah ini juga ditujukan untuk menghindari tumpang tindih program dan mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang membutuhkan koordinasi lintas kewenangan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menempatkan pemulihan akses warga sebagai salah satu fokus utama.

Infrastruktur yang kembali terhubung diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan, pertanian, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi setelah bencana.* (ad)

PEKALONGAN — Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab dipanggil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan Perseroda Cabang Wonopringgo tahun anggaran 2021-2025.

Pemeriksaan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Sehari, Tiga Ruang Sidang: Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Febrie Kompak Uji Proses Hukum di PN Jaksel

Saat ditanya wartawan mengenai agenda pemeriksaan, Balgis hanya memberikan jawaban singkat.

"Ra usah," ujar Balgis saat ditemui di halaman Kejari Kabupaten Pekalongan, Rabu siang.

Setelah itu, Balgis langsung masuk ke dalam kendaraan. Perkataan selanjutnya tidak terdengar jelas

. Kendaraan yang ditumpanginya kemudian meninggalkan Kantor Kejari Kabupaten Pekalongan.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Arfan Triono, masih diupayakan untuk dikonfirmasi mengenai pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan terhadap Balgis merupakan bagian dari rangkaian pendalaman dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan Perseroda Cabang Wonopringgo.

Kejati Jawa Tengah tidak hanya memanggil Balgis. Lebih dari 50 orang dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Pemeriksaan tersebut telah berlangsung di Kantor Kejari Kabupaten Pekalongan sejak Selasa, 18 Agustus 2026.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Pekalongan, Triyo Jatmiko, membenarkan adanya rangkaian pemeriksaan tersebut.

Namun, ia menegaskan pemeriksaan sepenuhnya dilakukan oleh penyidik Kejati Jawa Tengah.

"Benar, Kejari Kabupaten Pekalongan hanya memfasilitasi tempatnya saja. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi," kata Triyo, Rabu, 19 Agustus 2026.

Triyo mengatakan pemeriksaan tidak dilakukan hanya dalam satu atau dua hari.

Berdasarkan informasi yang diterima Kejari Kabupaten Pekalongan, rangkaian pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 27 Agustus 2026.

"Jumlah saksi yang dipanggil hingga minggu depan lebih dari 50 orang," katanya.

Menurut Triyo, banyaknya pihak yang dipanggil menunjukkan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap persoalan pemberian kredit tersebut.

Namun, Triyo belum dapat menjelaskan identitas pihak-pihak yang dipanggil, termasuk posisi mereka dalam perkara yang sedang didalami.

"Untuk siapa-siapa yang bisa menjawab dari Kejaksaan Tinggi. Namun, yang jelas penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi," katanya.

Kejari Kabupaten Pekalongan juga belum mengetahui secara pasti nilai kredit yang menjadi pokok pemeriksaan.

Menurut Triyo, pihaknya tidak terlibat langsung dalam proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejati Jawa Tengah.

"Masalah nilai kita tidak tahu pasti, karena kami juga tidak dilibatkan dalam proses pemeriksaan," ujarnya.

Pemeriksaan terhadap Balgis dan puluhan saksi lainnya menjadi bagian dari proses pendalaman Kejati Jawa Tengah terhadap dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan Perseroda Cabang Wonopringgo periode 2021-2025.* (km/ad)

AMBON — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menanggapi polemik pernyataan pengawal pribadinya, Serka La Rahimu, terhadap seorang mahasiswa yang dinilai berbau rasial.

Pernyataan tersebut memicu kegaduhan setelah videonya beredar di media sosial.

Baca Juga:

• ICJS Harus Jadi “Tameng” Pencegahan, Bukan Sekadar Sistem Administrasi

"Terkait aturan, sudah minta maaf. Ya, biarkan, manusia bisa khilaf. Dia sudah minta maaf," kata Hendrik kepada wartawan saat dimintai tanggapannya di Kantor DPRD Maluku, Rabu, 19 Agustus 2026.

Saat ditanya mengenai desakan publik agar dugaan kasus tersebut diproses secara hukum, Hendrik mempersilakan pihak yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Terkait yang lain-lain, teman-teman media tahulah. Saya juga sudah mengambil tindakan yang saya rasa perlu untuk saya lakukan. Jadi silakan saja," tandasnya.

Kasus dugaan pernyataan rasial yang melibatkan pengawal pribadi Gubernur Maluku tersebut terjadi di Tribun Lapangan Merdeka, Kota Ambon, setelah upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Senin, 17 Agustus 2026.

Dalam video yang beredar, Serka La Rahimu terlihat berusaha mencegat seorang mahasiswa yang hendak menemui Gubernur Maluku.

Mahasiswa tersebut disebut ingin menyampaikan surat dari masyarakat adat Desa Manusela di Pulau Seram.

Dalam video yang kemudian viral, pengawal gubernur itu terdengar melontarkan kata-kata yang dinilai berbau rasial terhadap mahasiswa tersebut.

Video tersebut kemudian menyebar di media sosial dan memicu reaksi dari masyarakat.

Pengawal Gubernur Maluku sebelumnya mengakui telah melakukan kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf.

Ia juga menyatakan tidak bermaksud melakukan tindakan rasial.

Polemik tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah organisasi pemuda, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan.

Mereka mengecam pernyataan pengawal pribadi gubernur yang dinilai tidak pantas.

Kasus ini masih menjadi sorotan publik.

Sejumlah pihak mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* (km/ad)

MEDAN — Siswi SMK Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Krimas Dayanti, 18 tahun, yang sebelumnya mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), kini mulai pulih.

Krimas sudah tidak lagi merasakan sakit pada tubuhnya dan berharap segera diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

Baca Juga:

• Bayang-Bayang Program Makan Bergizi: Saat Ratusan Pelajar Karo Tumbang dan Perawatan Intensif Dikebut di Medan

"Perutku udah nggak sakit, leherku udah nggak sakit, kepalaku juga udah nggak sakit lagi. Pengin cepat pulang," ujarnya saat ditemui di PICU RS Haji Medan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Meski kondisi fisiknya membaik, Krimas masih mengalami trauma akibat peristiwa tersebut.

Ia mengatakan tidak ingin kembali mengonsumsi MBG setelah nantinya kembali bersekolah.

"Nggak mau (MBG lagi, trauma. Bawa bontot (bekal) aja dari rumah kalau lapar," kata Kris.

Selama menjalani perawatan di RS Haji Medan, Krimas dijaga ayah dan kakaknya secara bergantian.

Kakak Krimas, Winda Apriati, 22 tahun, mengatakan keluarga terkejut ketika mengetahui adiknya mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG di sekolah.

Winda mengatakan saat kejadian, ia sedang membersihkan rumah ketika Krimas mengabarkan bahwa dirinya dan sejumlah siswa mengalami keracunan.

"Aku lagi bersih-bersih rumah terus Krismas bilang 'kak, kami keracunan MBG'. Berpencarlah sama bapak dan adik nyari si Krismas ke rumah sakit, kan ada 4 rumah sakit ya, ketemunya di RS Efarina," ujarnya.

Menurut Winda, saat pertama kali ditemukan, kondisi Krimas masih terlihat cukup baik dan masih dapat berbicara.

Namun, kondisinya berubah ketika ia mencoba makan.

"Awalnya kami lihat dia segar masih bisa ngomong. Tapi setiap makan dia muntah, nggak nerima dia," lanjutnya.

Kondisi Krimas kemudian tidak kunjung membaik.

Ia bahkan sempat mengalami penurunan kesadaran sebelum akhirnya dirujuk ke RS Haji Medan pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Setelah beberapa hari menjalani perawatan intensif, kondisi Krimas perlahan membaik.

Winda mengatakan pengalaman keracunan tersebut juga membuat adiknya sempat mengalami trauma terhadap makanan tertentu.

Krimas bahkan sempat takut ketika rumah sakit menyediakan menu tahu.

Menurut Winda, tahu merupakan salah satu menu dalam makanan MBG yang dikonsumsi Krimas saat kejadian.

"Dia sempat juga trauma, kan pas kejadian itu ada menu tahu di MBG-nya, jadi sempat makan siang di sini ada menu tahu juga. Jadi sempat takut dia bilang 'nggak mau aku tahu, waktu itu nggak enak'," ucap Winda.

Winda berharap kejadian yang dialami adiknya tidak kembali terjadi.

Ia meminta pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih memperhatikan kebersihan dalam proses penyediaan makanan.

"Program ini sebenarnya bagus cuma cara pengerjaannya aja yang harus diperhatikan kebersihannya," ucapnya.* (d/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) memperkuat profesionalisme organisasi dan meningkatkan kualitas pemberitaan di tengah perkembangan media yang semakin dinamis.

Hal itu disampaikan Rico saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Pertama PWPM Tahun 2026 di Hotel Madani, Medan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• PT Inalum Perkuat Kompetensi dan Perlindungan Pekerja Batu Bara, 25 Peserta Ikuti Pelatihan K3 Scaffolding

Rico mengatakan Raker pertama harus menjadi momentum bagi PWPM untuk membangun organisasi yang profesional, bukan sekadar paguyuban wartawan.

Menurut dia, legalitas, aturan, dan struktur organisasi yang jelas menjadi landasan penting bagi PWPM dalam menjalankan peran dan menentukan arah kebijakan.

"Kami menganggap PWPM ini menjadi organisasi yang tidak hanya sekadar dibuat sebagai paguyuban saja, tetapi harus bisa menjadi pemikir dan bagaimana memberi arah kebijakan pemerintah, arah pembangunan bisa dijaga," ujar Rico di hadapan Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting, Ketua Panitia Pran Hasibuan, serta jajaran pengurus.

Rico menilai wartawan memiliki peran penting dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah sekaligus menyampaikan saran dan masukan kepada masyarakat.

Karena itu, ia berharap profesionalisme organisasi berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas insan pers dan produk jurnalistik.

"Sebuah organisasi yang berkembang menjadi profesional tentunya insan-insan pers yang di dalamnya akan menjunjung tinggi profesionalisme tersebut, sehingga pemberitaan-pemberitaan kita semakin berkualitas, semakin baik," katanya.

Ia juga mengingatkan wartawan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berbagai platform digital, mulai dari media daring, YouTube, TikTok, Reels, Instagram, hingga Facebook.

Menurut Rico, perkembangan platform digital harus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemberitaan.

"Kami mengharapkan di Raker ini juga bisa dirumuskan bagaimana cara ke depannya rekan-rekan wartawan bisa mengkanalisasi pola pemberitaan, supaya pemberitaan semakin banyak platform yang bisa dipakai," ungkapnya.

Selain kemampuan beradaptasi, Rico menekankan pentingnya kapasitas dan integritas wartawan.

Ia mengatakan pemberitaan positif maupun negatif tetap dapat disampaikan selama berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemberitaan yang baik, buruk, ataupun netral, selama berdasarkan sebuah realitas dan memang bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa ini sah-sah saja. Tapi kalau misalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini yang harus kita hindari," tegasnya.

Rico juga mendorong PWPM menghasilkan karya jurnalistik yang tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan.

Menurut dia, potensi Kota Medan seperti sejarah, kebudayaan, kuliner, dan pariwisata juga perlu lebih banyak diangkat.

Ia bahkan membuka peluang pengembangan karya jurnalistik melalui podcast dengan menghadirkan Wali Kota, camat, maupun pimpinan perangkat daerah sebagai narasumber.

"Kita punya kuliner, punya kebudayaan. Rekan-rekan juga memiliki kapasitas untuk menulis hal tersebut. Kami mendorong ini bisa menjadi karya tulis-karya tulis yang bisa kita sebarkan," katanya.

Rico berharap Raker Pertama PWPM menjadi titik awal bagi organisasi untuk semakin maju dan profesional serta mampu memberikan kontribusi melalui pemberitaan dan karya jurnalistik yang berkualitas.

"Kami menyampaikan selamat atas pelaksanaan Rapat Kerja Pertama PWPM Medan ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Pak Ketua bersama seluruh panitia. Pak Ketua, kami harapkan bisa menjadi pemimpin yang baik dan adil bagi para anggotanya, memberikan pencerahan, masukan, serta mengayomi," pungkasnya.

Ketua PWPM M. Edison Ginting mengatakan Raker pertama bukan sekadar agenda rutin organisasi.

Kegiatan tersebut menjadi forum untuk menentukan arah kebijakan, menyusun program kerja, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kualitas pengabdian kepada anggota, Pemko Medan, dan masyarakat.

Edison menekankan pentingnya wartawan menjaga objektivitas, profesionalisme, dan kode etik jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurut dia, setiap berita harus disajikan secara akurat dan berimbang serta melalui proses konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

"Wartawan itu tidak hanya menerima informasi dari sebelah pihak, tapi juga harus ada konfirmasi dari yang bersangkutan yang kita beritakan," ujar Edison yang akrab disapa Cobra.

Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi informasi.

Selain itu, Edison berharap kekompakan dan persaudaraan antaranggota terus dijaga dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ketua Panitia Raker PWPM, Prans Hasibuan, mengatakan sebanyak 21 anak wartawan tingkat SD, SMP, dan SMA menerima apresiasi atas prestasi yang diraih, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Menurut Pran, pemberian apresiasi tersebut menjadi nilai lebih dalam pelaksanaan Raker PWPM yang tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi.

"Rapat kerja ini sebenarnya hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Namun, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting memiliki niat agar rangkaian kegiatan ini memiliki nilai lebih. Karena itu, ada apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi, baik akademik maupun nonakademik," ujar Pran.

Ia menambahkan, Raker PWPM juga membahas dan memfinalisasi berbagai program kerja yang telah disusun masing-masing bidang.

Sejumlah program baru turut dirumuskan untuk memperkuat kegiatan organisasi ke depan.

Edison mengatakan pemberian apresiasi tersebut merupakan bentuk perhatian PWPM sekaligus tindak lanjut dari dorongan Rico Waas agar pelaksanaan Raker memiliki nilai lebih.

"Anak wartawan juga bisa berprestasi. Untuk kali ini sebenarnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota Medan yang juga tetap memikirkan hal-hal yang bisa sifatnya berkontribusi kepada kawan-kawan wartawan, khususnya yang di Pemko Medan," katanya.

Rangkaian Raker PWPM turut diwarnai yel-yel yang dipimpin panitia untuk membangkitkan semangat peserta.

Edison juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut.

Kegiatan itu turut dihadiri Kadis Kominfo Kota Medan Arrahman Pane, Camat Medan Kota M. Andi Syahputra, Kabag Prokopim Arafat Syam, jajaran Pemerintah Kota Medan, pengurus dan anggota PWPM, serta anak-anak wartawan penerima apresiasi bersama keluarga.* (tm/ad)

ACEH TENGAH — Kegiatan belajar-mengajar di SD Negeri 10 Linge, Desa Jamat, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, mulai berlangsung lebih baik setelah sebagian siswa berpindah dari tenda darurat ke ruang kelas darurat (RKD).

Ruang kelas darurat tersebut memberikan tempat belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa setelah bangunan sekolah mereka rusak akibat banjir.

Baca Juga:

• Anggaran Rp50 Miliar Belum Bergerak, Tito Turunkan Tim Kemendagri ke Nias

Siswa kelas I hingga kelas VI sempat belajar bersama di dalam satu tenda karena bangunan sekolah tidak dapat digunakan.

"Semua kelas, dari kelas I sampai kelas VI, terpaksa digabung dalam satu tenda," ujarnya.

Banjir juga merendam buku paket dan berbagai fasilitas pendidikan di sekolah tersebut.

Sejumlah bantuan buku kemudian datang dari Dinas Pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat.

Namun, jumlahnya belum mencukupi kebutuhan seluruh siswa.

Dalam kondisi tersebut, para guru mengandalkan pengalaman dan penguasaan materi agar kegiatan belajar tetap berjalan.

Belajar di bawah tenda menimbulkan berbagai kendala. Suhu panas dan perubahan cuaca membuat konsentrasi siswa terganggu.

Jam pelajaran pun harus dipersingkat. Para siswa kerap dipulangkan lebih awal karena kondisi tenda tidak memungkinkan kegiatan belajar berlangsung hingga siang.

Keadaan mulai berubah setelah ruang kelas darurat dibangun di kawasan Tenda 01. Pihak sekolah kini memanfaatkan tiga ruangan untuk menampung enam jenjang kelas.

"Setelah ada RKD, pembelajaran jauh lebih efektif. Anak-anak lebih nyaman dan proses belajar mulai mendekati kondisi normal," kata Aji.

Keterbatasan ruangan disiasati dengan menggabungkan kelas secara berpasangan. Kelas I belajar bersama kelas II, kelas III dengan kelas IV, serta kelas V dengan kelas VI.

Meski berada dalam ruangan yang sama, guru tetap memberikan materi yang berbeda sesuai dengan jenjang masing-masing.

Perubahan paling terasa terlihat dari waktu belajar siswa. Ketika masih belajar di tenda, kegiatan sekolah harus dihentikan lebih awal karena panas dan cuaca ekstrem.

Setelah menempati RKD, siswa dapat mengikuti pelajaran hingga pukul 12.00, 12.30, bahkan 13.00, bergantung pada jenjang kelas.

Pihak sekolah mengapresiasi dukungan pemerintah dan berbagai lembaga yang membantu pembangunan RKD serta memenuhi kebutuhan pendidikan siswa.

Bagi guru dan siswa, bantuan tersebut memberi kesempatan untuk menjalankan pembelajaran secara lebih teratur di tengah proses pemulihan pascabencana.

Namun, pemulihan layanan pendidikan di SD Negeri 10 Linge belum sepenuhnya selesai.

Sebagian siswa yang berada di kawasan Tenda 02 masih harus mengikuti kegiatan belajar di bawah tenda.

Bagi keluarga besar SD Negeri 10 Linge, RKD bukan sekadar bangunan sementara.

Ruangan tersebut menjadi jembatan agar pendidikan anak-anak tidak terputus sekaligus mengembalikan rasa aman dan semangat belajar mereka.

Penyediaan ruang belajar bagi siswa di Tenda 02 menjadi langkah berikutnya agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama selama menunggu pemulihan sekolah secara permanen.* (ad)