BANDUNG — Aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat, berujung ricuh pada Jumat malam, 1 Mei 2026.

Sekelompok massa berpakaian serba hitam merusak sejumlah fasilitas publik hingga membakar pos polisi di kawasan Simpang Tamansari.

Baca Juga:

• Banyak Perusahaan di Sumut Bayar di Bawah UMR, Bobby Nasution: Tim Pengawas Kurang

Mereka muncul menjelang malam dengan ciri mengenakan pakaian hitam dan menutup wajah.

"Ciri-cirinya berpakaian hitam, menutup muka untuk menghindari identitas, serta membawa bahan bakar," kata Rudi kepada wartawan di Bandung.

Menurut dia, sedikitnya sekitar 150 orang terlibat dalam aksi tersebut.

Massa diduga membawa botol berisi bahan bakar yang menyerupai molotov dan menyiramkannya ke sejumlah titik sebelum melakukan pembakaran.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sekitar pukul 18.45 WIB, sebuah pos polisi di sekitar Simpang Tamansari dibakar.

Api juga terlihat menyala di tengah ruas jalan, menimbulkan asap tebal yang membubung ke udara. Sejumlah petasan turut dinyalakan, memperkeruh situasi.

Selain pembakaran, massa juga merusak berbagai fasilitas umum, termasuk videotron, lampu lalu lintas, dan sarana publik lainnya.

Aksi tersebut sempat diwarnai sweeping terhadap warga di sekitar lokasi.

Akibat kejadian itu, arus lalu lintas di kawasan Tamansari terganggu.

Sejumlah kendaraan terpaksa memperlambat laju, bahkan sebagian pengendara memilih memutar arah untuk menghindari kerumunan.

Rudi menegaskan, tindakan tersebut merupakan aksi kriminal yang membahayakan masyarakat.

Ia memastikan aparat kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah akan terus menjaga situasi keamanan.

"Ini perbuatan kriminal. Kami berkewajiban melindungi masyarakat. Negara hadir untuk memberikan rasa aman," ujarnya.

Hingga sekitar pukul 21.00 WIB, massa berangsur membubar.

Aparat kepolisian tetap disiagakan di lokasi untuk mengamankan situasi dan mengatur lalu lintas yang sempat tersendat.*

(km/ad)

BIREUEN — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE melakukan silaturahmi dengan Muhammad Ali bin Abdul Muthaleb atau Abu Paya Pasi, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, di Masjid Al-Falah, Gampong Namploh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Jumat (1/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Fadhlullah turut melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama masyarakat setempat.

Baca Juga:

• May Day 2026 di Medan, Wali Kota Rico Waas: Buruh adalah Denyut Nadi Ekonomi

Silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan diisi dengan dialog mengenai peran ulama dalam menjaga harmoni sosial serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Fadhlullah menegaskan pentingnya sinergi antara ulama dan umara sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan Aceh yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

"Peran ulama sangat strategis dalam membimbing masyarakat, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga nilai-nilai keislaman serta memperkuat persatuan di tengah kehidupan sosial," ujar Fadhlullah.

Ia menyebut pemerintah Aceh akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan para ulama dalam berbagai aspek pembangunan daerah, termasuk sosial dan keagamaan.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara ulama dan pemerintah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Aceh yang damai, religius, dan berkelanjutan.

Kegiatan silaturahmi ini diharapkan semakin memperkuat hubungan antara ulama dan umara, serta mendorong terciptanya sinergi dalam pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.*

(ad)

JAKARTA — Pakar telematika Roy Suryo meminta aparat penegak hukum menghentikan penanganan kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia menilai proses hukum perkara tersebut telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

Baca Juga:

• Diduga Hendak Rusuh Saat May Day, 101 Orang Diamankan Polda Metro Jaya

Ia mengklaim langkah tersebut merupakan bagian dari upaya hukum yang ditempuh kelompoknya.

"Banyak yang senewen setelah melihat langkah kami mendatangi Kejati DKI Jakarta, kemudian diterima di Kejagung, lalu bersurat ke DPR," kata Roy Suryo, Jumat (1/5/2026).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk putus asa, melainkan upaya yang menurutnya sah dalam koridor hukum.

"Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk melakukan segala upaya, termasuk meminta agar perkara ini dihentikan," ujarnya.

Roy juga menyebut kasus tersebut telah melewati batas waktu penanganan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ia menilai seharusnya perkara itu tidak lagi dapat dilanjutkan.

"Sudah lewat dari 14 hari, bahkan lebih dari 84 hari dari aturan yang ada. Seharusnya sudah dihentikan demi hukum. waktunya sudah lewat sudah kedaluwarsa," kata dia.

Ia juga menyebut salah satu dasar penghentian perkara dapat merujuk pada mekanisme restorative justice (RJ), serta alasan kedaluwarsa penanganan perkara.

Sebelumnya, Roy Suryo bersama sejumlah pihak tergabung dalam aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada April 2026.

Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait dugaan berbagai persoalan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Beberapa di antaranya telah mengajukan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice, termasuk setelah adanya permintaan maaf kepada pihak terkait.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana maupun Joko Widodo terkait pernyataan terbaru Roy Suryo tersebut.*

Baca Juga:

• Kasus Ijazah Jokowi Memanas, Kubu Roy Suryo Adukan Dugaan Pelanggaran HAM ke Komnas HAM

(tb/ad)

TAPTENG — Sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mengadu kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait bantuan bencana yang hingga kini belum mereka terima.

Warga mengaku telah berulang kali menyerahkan data untuk mendapatkan bantuan, namun proses pencairan tak kunjung terealisasi.

Baca Juga:

• Banyak Perusahaan di Sumut Bayar di Bawah UMR, Bobby Nasution: Tim Pengawas Kurang

Momen itu kemudian diunggah Bobby melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (1/5/2026).

"Ada udah empat kali kami ngasih data Pak, udah ada empat lebih bahkan," kata salah seorang warga dalam video tersebut.

Menanggapi keluhan itu, Bobby Nasution menyatakan persoalan tersebut akan menjadi catatan pemerintah provinsi.

Ia mengakui masih adanya kendala dalam proses pendataan yang berdampak pada lambatnya penyaluran bantuan.

"Ya sudah ini jadi catatan kami Bu, makanya kenapa saya sering ke Tapteng, karena itu datanya lambat," ujar Bobby.

Dalam kesempatan yang sama, Bobby juga menanyakan langsung kepada warga lain terkait bantuan jaminan hidup (jadup) pascabencana yang terjadi pada November 2025.

Sejumlah warga mengaku masih belum menerima bantuan tersebut.

Bobby mengatakan pihaknya akan mempercepat proses pendataan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih merata dan tidak lagi terhambat administrasi.

"Percepatan pendataan juga akan terus diperkuat agar bantuan dapat tersalurkan tanpa terkecuali ke seluruh warga terdampak bencana," kata dia.

Dalam unggahannya, Bobby juga meninjau rehabilitasi Sungai Sibuluan 2 di Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Tapteng.

Proyek tersebut disebut sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi risiko banjir di kawasan permukiman warga.

"Rehabilitasi konstruksi Sungai Sibuluan 2 saat ini tengah diupayakan untuk mengurangi risiko banjir di permukiman masyarakat," tulis Bobby.*

(d/ad)

DELI SERDANG — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengakui masih banyak perusahaan di wilayahnya yang membayar pekerja di bawah upah minimum regional (UMR).

Hal itu ia sampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (1/5/2026).

Baca Juga:

• Diduga Hendak Rusuh Saat May Day, 101 Orang Diamankan Polda Metro Jaya

Ia menyebut salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di daerah.

"Itu yang juga disampaikan dan beberapa kali kemarin diskusi, kita ini, tim pengawasnya kurang," ujar Bobby kepada wartawan usai acara peringatan May Day.

Menurut Bobby, keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara membuat pengawasan terhadap perusahaan tidak berjalan optimal.

Kondisi ini, kata dia, berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan yang terus bertambah di wilayah tersebut.

"Karena jumlah perusahaan sama jumlah pengawas kami di Provinsi Sumatera Utara itu sangat kurang. Ini yang menjadi fokus dan diskusi kami dari kemarin dengan para serikat buruh," kata dia.

Untuk memperkuat fungsi pengawasan, Bobby menyebut Pemprov Sumut tahun ini mendapatkan tambahan sumber daya manusia melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Para pegawai tersebut akan ditempatkan di Dinas Ketenagakerjaan setelah mengikuti pelatihan khusus.

"Dari Dinas Tenaga Kerja, kemarin kami sampaikan ini sudah banyak masuk PPPK. Nanti akan kami kumpulkan di Disnaker, kami bikin pelatihan hingga akhirnya mereka bisa jadi pengawas," ujarnya.

Bobby berharap penambahan tenaga pengawas tersebut dapat memperketat pengawasan perusahaan, khususnya terkait kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi buruh yang disampaikan dalam peringatan May Day tahun ini.*

(km/ad)

JAKARTA — Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) mengamankan 101 orang yang diduga akan melakukan tindakan anarkistis dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Dari tangan mereka, polisi turut menyita sejumlah barang yang diduga akan digunakan untuk memicu kerusuhan.

Baca Juga:

• May Day 2026 di Medan, Wali Kota Rico Waas: Buruh adalah Denyut Nadi Ekonomi

"Sejumlah 101 orang sedang memberikan informasi kepada kami, dan setelah selesai mereka akan segera kembali ke rumahnya masing-masing," ujar Iman dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya botol kosong, kain yang diduga digunakan sebagai sumbu bom molotov, senjata tajam, ketapel beserta peluru, hingga paku beton yang diduga akan dipakai untuk merusak fasilitas umum.

"Begitupun juga kami menemukan atau mengamankan senjata tajam dari tangan mereka," kata Iman.

Selain itu, aparat juga menemukan dokumen dan indikasi rencana yang diduga berkaitan dengan upaya pengrusakan bangunan serta pembatas jalan saat aksi berlangsung.

Menurut kepolisian, para terduga juga disebut merencanakan penyusupan ke dalam massa aksi buruh untuk memicu konflik antarkelompok.

"Dalam pembicaraan sesama mereka, terungkap rencana untuk mengadu domba antar elemen serikat buruh dengan melakukan penyusupan pada saat kegiatan sedang berlangsung," ujarnya.

Iman menyebut, para orang yang diamankan berusia sekitar 25 hingga 30 tahun dan sebagian besar berasal dari luar Jakarta.

Polisi juga menemukan sejumlah uang tunai yang kini masih didalami untuk menelusuri kemungkinan sumber pendanaan serta jaringan yang terlibat.

"Tim penegakan hukum kami saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap sumber informasi provokatif maupun sumber pendanaan," kata dia.

Polda Metro Jaya memastikan seluruh pihak yang diamankan akan dipulangkan setelah proses pemeriksaan selesai.

Polisi juga berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum guna memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Iman mengimbau keluarga para pihak yang diamankan untuk segera berkoordinasi dengan kepolisian guna menghindari disinformasi terkait peristiwa tersebut.*

(d/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan di Gedung Pardede Hall, Medan Baru, Jumat (1/5/2026).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas hadir langsung dan berbaur dengan ribuan buruh dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Haru dan Penuh Doa! Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Diupah-Upah KNPI Jelang Berangkat Haji 2026

Ia juga mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari pemotongan tumpeng hingga pembagian hadiah lucky draw berupa sepeda, telepon genggam, dan televisi pintar.

Di hadapan peserta, Rico menegaskan bahwa buruh merupakan elemen penting dalam pembangunan kota.

"Buruh adalah denyut nadi ekonomi, kekuatan pembangunan, dan tonggak masa depan," kata dia.

Rico menyebut pemerintah kota akan terus mendorong kepastian kerja, perlindungan tenaga kerja, serta sistem pengupahan yang dinilai lebih berkeadilan.

Ia juga menegaskan komitmen untuk meneruskan aspirasi buruh yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi.

Menurut dia, dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi kunci untuk menjaga stabilitas hubungan industrial.

"Kami memahami aspirasi buruh dan akan terus mengawal agar kesejahteraan, kepastian kerja, serta perlindungan hak dapat terwujud," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pemkot Medan juga menyampaikan 10 poin komitmen strategis, termasuk penguatan pengawasan hak normatif pekerja dan pembahasan upah minimum kota.

Rico turut mengingatkan pentingnya menjaga suasana kondusif di Kota Medan. Ia menyebut kota ini milik seluruh warga, termasuk para pekerja.

"Kota ini bukan hanya milik pemerintah atau pengusaha, tapi milik para buruh dan seluruh masyarakat Medan," kata dia yang disambut seruan "Hidup buruh" dari peserta.

Peringatan May Day ini diikuti sekitar seribu peserta dari unsur pekerja, perusahaan, dan pemerintah dengan tema "Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama". Acara juga diisi penyerahan 1.100 paket sembako kepada buruh.

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramaddan mengatakan peringatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Acara ditutup dengan penyerahan pernyataan sikap buruh kepada Wali Kota Medan serta pesan kolaborasi untuk mewujudkan visi "Medan untuk Semua, Semua untuk Medan".*

(ad)

TANJUNGBALAI — Suasana haru dan penuh kekhidmatan menyelimuti Aula Gedung Organisasi Wanita (GOW) Kota Tanjungbalai saat Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, bersama keluarga menjalani prosesi upah-upah menjelang keberangkatan menunaikan ibadah haji tahun 2026.

Kegiatan yang digelar oleh KNPI Energy of Harmony ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus doa dari para pemuda kepada pemimpin daerah mereka.

Baca Juga:

• Peringatan Hari Buruh, Pemkot Tanjungbalai Janjikan Pengawasan Upah dan Perluasan Lapangan Kerja

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi mendalam kepada seluruh pengurus dan anggota KNPI yang telah menyelenggarakan kegiatan penuh makna tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan doa yang diberikan. Semoga kebersamaan ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci," ujar Mahyaruddin.

Ia juga mengungkapkan rasa syukur karena niatnya untuk menunaikan rukun Islam kelima akhirnya dapat terwujud tahun ini.

"Alhamdulillah, Allah SWT memberikan jalan bagi kami untuk berangkat haji tahun 2026. Mohon doa agar kami diberikan kesehatan, kelancaran, serta kembali ke tanah air dengan selamat," tambahnya.

Sementara itu, Plt Ketua KNPI Energy of Harmony, M. Azri, yang memimpin langsung prosesi upah-upah, menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa terbaik bagi Wali Kota dan keluarga.

"Kami mendoakan agar Bapak Wali Kota dan keluarga menjadi haji yang mabrur serta kembali membawa keberkahan bagi Kota Tanjungbalai," ucapnya.

Tak hanya itu, KNPI juga menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam menjaga kondusivitas serta mendukung pembangunan daerah.

"Kami siap menjadi bagian dari energi positif bagi kemajuan Tanjungbalai," tegas M. Azri.

Hal senada disampaikan Ketua MPI DPD KNPI Energy of Harmony, H. Fitri Adi, SE, MAP, yang menilai kegiatan ini sebagai bukti nyata dukungan pemuda terhadap pemerintahan daerah.

"Pemuda Tanjungbalai siap bersinergi dalam pembangunan demi mewujudkan kota yang lebih maju dan sejahtera," ungkapnya.

Kegiatan upah-upah ini tidak hanya menjadi tradisi budaya yang sarat makna, tetapi juga simbol kuat kebersamaan antara pemerintah dan generasi muda.

Semangat kolaborasi yang terbangun diharapkan terus terjaga demi mendorong pembangunan Kota Tanjungbalai yang berkelanjutan.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha.

Kegiatan yang digelar di pendopo rumah dinas Wali Kota, Jumat (1/5/2026), berlangsung tertib dan penuh suasana kekeluargaan.

Baca Juga:

• Di Hadapan Ribuan Buruh, Prabowo Curhat 4 Kali Kalah Pilpres: Tapi Buruh, Petani, dan Nelayan Selalu Bersama Saya!

"Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja di Kota Tanjungbalai," ujar Mahyaruddin dalam sambutannya.

Ia menyebut pemerintah akan memperluas lapangan kerja, menjamin pemenuhan hak pekerja sesuai regulasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Mahyaruddin juga menyoroti masih adanya perusahaan swasta yang belum memenuhi kewajiban upah sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Tanjungbalai sebesar Rp3,49 juta per bulan.

Pemerintah, kata dia, akan memperkuat pengawasan melalui inspeksi rutin ke perusahaan.

Selain soal upah, ia menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan, standar lingkungan, hingga keterlibatan tenaga kerja lokal.

"Pengawasan terhadap administrasi perusahaan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terus kami tingkatkan," katanya.

Pemerintah Kota Tanjungbalai juga mendorong investasi yang dinilai mampu membuka lapangan kerja baru.

Salah satunya melalui program makan bergizi gratis yang disebut telah melibatkan 35 dapur SPPG dengan potensi serapan 1.750 tenaga kerja.

Selain itu, pembangunan koperasi Merah Putih dan kerja sama penyaluran tenaga kerja ke luar negeri turut menjadi bagian dari strategi penyerapan tenaga kerja.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Tanjungbalai turun dari 4,08 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.

"Ini bukan semata keberhasilan pemerintah, tetapi hasil kerja bersama buruh, dunia usaha, dan masyarakat," kata Mahyaruddin.

Perwakilan serikat buruh, Haposan Manurung, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi pemerintah dalam pelaksanaan May Day.

Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja, terutama terkait upah yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan hidup.

Acara ditutup dengan penyerahan piagam dan tali asih kepada sejumlah serikat pekerja, di antaranya SPTI, SBSI, RTMM, dan KSPSI, sebagai simbol kemitraan antara pemerintah dan buruh.*

(ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap perjalanan politiknya yang disebut penuh tantangan, termasuk empat kali kegagalan dalam kontestasi pemilihan presiden.

Namun, ia menyatakan dukungan dari buruh, petani, dan nelayan tidak pernah surut hingga akhirnya mengantarkannya ke kursi presiden.

Baca Juga:

• Prabowo Naikkan Anggaran Perlinsos 2026 Jadi Rp 508,2 Triliun untuk Buruh dan Rakyat Kecil

"Saudara-saudara sekalian, saya lima kali ingin jadi presiden, empat kali saya kalah, tetapi saya merasa buruh, petani, dan nelayan selalu bersama saya," kata Prabowo di hadapan ribuan peserta May Day.

Ia menilai dukungan tersebut menjadi mandat moral yang harus dijalankan dengan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.

Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk mengalokasikan kebijakan yang berpihak pada kelompok pekerja, petani, dan nelayan selama masa pemerintahannya.

"Saudara memberi mandat kepada saya dan percayalah saya akan memberi segalanya untuk membela rakyat saya. Sisa hidup saya adalah untuk rakyat saya," ujarnya.

Prabowo menyebut pekerja yang mengandalkan tenaga fisik sebagai kelompok yang mulia. Menurutnya, buruh, petani, dan nelayan adalah fondasi penting dalam kehidupan berbangsa.

"Saya menghormati perjuangan saudara-saudara. Orang yang bekerja dengan badannya, dengan keringatnya, adalah orang yang mulia," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan, di antaranya pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), pembentukan Satgas Mitigasi PHK melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026, serta ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang sektor perikanan.

Selain itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan bagi pekerja transportasi daring sebagai bagian dari penguatan jaminan sosial tenaga kerja.*

(bs/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui alokasi anggaran sebesar Rp 508,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional, Jumat, 1 Mei 2026, Prabowo menyebut anggaran tersebut naik 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 468,1 triliun.

Baca Juga:

• Prabowo Subianto Teken Perpres Ojol, Ini Respons GoTo dan Grab

Ia menjelaskan, dana perlindungan sosial tersebut digunakan untuk berbagai program, mulai dari bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi energi, hingga layanan pendidikan dan kesehatan.

Program ini juga berfungsi sebagai penyangga (shock absorber) untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah turut memperluas sejumlah kebijakan lain yang dinilai berpihak kepada kelompok pekerja, seperti kenaikan upah minimum, program rumah subsidi, bonus hari raya untuk pengemudi ojek daring dan kurir, serta perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah juga memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah.

Prabowo menekankan pentingnya program makan bergizi gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, terutama sektor pangan.

"Uang ini semua beredar, Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera," ujarnya.

Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah terjangkau bagi pekerja pada 2026.

Program tersebut disebut akan membuka lapangan kerja baru karena melibatkan banyak tenaga kerja di sektor konstruksi.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan arah kebijakan ekonomi yang inklusif dengan fokus pada penguatan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.*

(bs/ad)

GROBOGAN — Kereta Api Argo Bromo Anggrek terlibat kecelakaan dengan mobil minibus Toyota Avanza di perlintasan sebidang swadaya di Jalan Tuko–Sidorejo, Dusun Sugihan, Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jumat dini hari, 1 Mei 2026.

Peristiwa itu menewaskan empat orang penumpang mobil.

Baca Juga:

• Bus Rombongan Anak Sekolah Minggu dari Kabupaten Batu Bara Masuk Jurang di Toba, Seluruh Penumpang Selamat

Mobil Toyota Avanza bernomor polisi H-1060-ZP yang membawa sembilan penumpang melaju dari arah Sidorejo menuju Purwodadi.

"Sesampainya di perlintasan, kendaraan berhenti karena mesin mati di atas rel," kata Eko saat dikonfirmasi, Jumat, 1 Mei 2026.

Pada saat bersamaan, KA Argo Bromo Anggrek melaju dari arah barat menuju timur. Karena jarak yang sudah sangat dekat, tabrakan tidak dapat dihindari.

"Kereta menabrak bagian depan kiri mobil hingga terpental sekitar 20 meter dan masuk ke area sawah," ujar Eko.

Empat orang dinyatakan meninggal dunia dalam kejadian tersebut, sementara lima lainnya selamat dan masih menjalani penanganan medis.

Korban tewas di antaranya seorang anak berusia delapan tahun.

PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang menyatakan KA sempat berhenti luar biasa di Stasiun Kradenan pada pukul 02.54 WIB untuk pemeriksaan sarana, sebelum dinyatakan aman dan melanjutkan perjalanan dua menit kemudian.

Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut dan kembali mengingatkan pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang.

"Setiap orang dilarang berada atau melintas di jalur rel kereta api sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian," ujarnya.

Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan tersebut, termasuk kondisi perlintasan yang dikelola secara swadaya oleh warga setempat.*

(dicn/ad)

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menetapkan pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan (outsourcing) melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026.

Regulasi ini hanya mengizinkan enam bidang pekerjaan untuk sistem alih daya, sebagai upaya memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja.

Baca Juga:

• Prabowo Subianto Teken Perpres Ojol, Ini Respons GoTo dan Grab

Enam jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk outsourcing meliputi layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, jasa pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Menurut Yassierli, pembatasan ini bertujuan menciptakan hubungan industrial yang lebih adil, sekaligus memastikan pekerja mendapatkan perlindungan yang memadai tanpa mengganggu keberlangsungan usaha.

Dalam beleid tersebut, perusahaan pemberi kerja diwajibkan memiliki perjanjian tertulis dengan perusahaan alih daya.

Perjanjian itu sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah tenaga kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, perusahaan alih daya diwajibkan memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk upah, lembur, jam kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial, hingga tunjangan hari raya dan hak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah juga menegaskan adanya sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut.

"Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan," kata Yassierli.

Regulasi ini diharapkan mampu mengakhiri praktik outsourcing yang selama ini dinilai tidak terkendali, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha dan perlindungan lebih kuat bagi pekerja.*

(cn/ad)

JAKARTA — Koordinator Tim Hukum Tifa and Roy's Advocate (Troya), Refly Harun, menyatakan akan melayangkan surat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Surat tersebut dijadwalkan dikirim pada Senin, 4 Mei 2026, setelah sebelumnya rampung disusun pada 30 April 2026. Penundaan pengiriman dilakukan karena bertepatan dengan hari libur.

Baca Juga:

• Habiburokhman: DPR Siap Jadi Penjamin Aktivis Buruh dan Pejuang Reforma Agraria yang Ditahan, Akan Dibebaskan Langsung

Refly menjelaskan, laporan tersebut memuat sejumlah poin yang dinilai sebagai potensi pelanggaran HAM terhadap kliennya, yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, yang berstatus tersangka dalam perkara tersebut.

Salah satu yang disoroti adalah lamanya proses pengembalian berkas perkara (P19) yang disebut telah melampaui 70 hari.

Menurut Refly, kondisi itu berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum.

Selain itu, ia juga mengkritik kebijakan pencekalan dan kewajiban lapor yang dinilai tidak transparan.

Ia menyebut status pencekalan telah berlangsung hampir enam bulan sejak November 2025 tanpa kejelasan administratif.

"Wajib lapor itu tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi pembatas gerak. Ini seperti belenggu bagi tersangka," kata Refly.

Menurut dia, tidak adanya batasan waktu yang jelas terkait kewajiban lapor, terutama ketika berkas perkara telah dilimpahkan ke kejaksaan, menunjukkan adanya potensi kesewenang-wenangan dalam prosedur hukum.

Melalui laporan tersebut, tim hukum berharap Komnas HAM dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penanganan perkara agar hak-hak warga negara tetap terlindungi.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu tersebut.

Para tersangka terbagi dalam dua klaster, termasuk Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifa.

Dalam perkembangan terbaru, status tersangka beberapa pihak, seperti Eggi Sudjana, Rismon Hasiholan Sianipar dan Damai Hari Lubis, telah dicabut setelah menempuh mekanisme restorative justice.*

(in/ad)

JAKARTA — Dua perusahaan transportasi daring, GoTo dan Grab Indonesia, merespons penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja ojek online (ojol).

Keduanya menyatakan akan mematuhi kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional, Jumat, 1 Mei 2026.

Baca Juga:

• May Day 2026: Prabowo Subianto Janji Hunian Terjangkau dan Kredit Murah 5 Persen untuk Buruh

"GoTo selalu mematuhi peraturan pemerintah, termasuk pengumuman yang disampaikan Presiden hari ini. Kami akan meninjau rincian dan implikasi dari Perpres Nomor 27 Tahun 2026," ujar Hans dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, GoTo berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan guna menjaga keberlanjutan ekosistem digital, khususnya bagi mitra pengemudi dan pelanggan.

Pernyataan serupa disampaikan CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi.

Ia menyebut perusahaannya menghormati arahan pemerintah dan siap mendukung upaya peningkatan kesejahteraan pekerja.

"Grab Indonesia menghormati arahan Presiden. Kami tetap berkomitmen pada visi pemerintah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat," kata Neneng.

Namun, Neneng menilai perubahan struktur komisi yang diatur dalam Perpres tersebut merupakan langkah fundamental yang akan memengaruhi model bisnis platform digital.

Karena itu, Grab akan mengkaji secara mendalam dampak kebijakan tersebut.

"Kami menunggu penerbitan resmi untuk menilai rinciannya. Perubahan struktur komisi adalah perubahan mendasar, sehingga perlu implementasi yang seimbang agar tetap menjaga keberlanjutan industri dan keterjangkauan bagi konsumen," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi daring.

Dalam regulasi tersebut, aplikator diwajibkan memberikan jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja, serta menetapkan pembagian pendapatan minimal 92 persen bagi pengemudi.

Presiden juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut, termasuk kemungkinan penghentian operasional.

Kebijakan ini menjadi bagian dari paket regulasi ketenagakerjaan yang diumumkan pemerintah pada momentum May Day 2026, dengan fokus pada peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di sektor ekonomi digital.*

(tt/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan satu juta rumah per tahun bagi pekerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan buruh.

Komitmen tersebut disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monumen Nasional, Jumat, 1 Mei 2026.

Baca Juga:

• Di Depan Buruh, Prabowo Subianto Semprot Elite Korup: Saya Tidak Rela Negara Dirampok

Pemerintah akan membangun hunian dalam bentuk klaster di sekitar kawasan industri agar mendekatkan tempat tinggal dengan lokasi kerja.

"Kita akan membangun satu juta rumah. Jadi biaya kontrak yang selama ini mencapai sekitar 30 persen dari pendapatan bisa dialihkan untuk cicilan rumah," ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.

Menurut dia, skema pembiayaan rumah akan dibuat fleksibel dan berjangka panjang agar terjangkau oleh pekerja.

Pemerintah membuka opsi tenor cicilan hingga 20 tahun, bahkan diperpanjang hingga 40 tahun jika diperlukan.

Selain hunian, pemerintah juga akan melengkapi kawasan tersebut dengan fasilitas penunjang seperti sekolah, rumah sakit, pusat olahraga, hingga layanan penitipan anak (daycare).

Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti tingginya bunga pinjaman yang selama ini membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengaku telah menginstruksikan perbankan milik negara untuk menurunkan suku bunga kredit rakyat.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik negara, kita akan kucurkan kredit untuk rakyat dengan bunga maksimal 5 persen per tahun," katanya.

Kebijakan tersebut, menurut Prabowo, merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok ekonomi kecil yang selama ini kerap menghadapi akses pembiayaan dengan bunga tinggi.

Ia menilai negara harus hadir untuk memberikan solusi konkret, tidak hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga dengan menjamin akses terhadap kebutuhan dasar seperti perumahan dan pembiayaan yang terjangkau.

Program pembangunan rumah dan penurunan bunga kredit ini menjadi bagian dari paket kebijakan pro-buruh yang diumumkan pemerintah dalam momentum May Day 2026, di tengah tuntutan peningkatan kesejahteraan dan kepastian hidup pekerja.*

(tt/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh.

Kebijakan ini diumumkan saat peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monumen Nasional, Jumat, 1 Mei 2026.

Baca Juga:

• CTO Danantara Ungkap Diskusi Intens dengan Prabowo: Bahas Ekonomi hingga Inovasi Teknologi

"Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh," ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.

Menurut dia, negara akan hadir langsung untuk melindungi pekerja yang terdampak.

Pemerintah, kata Prabowo, tidak akan tinggal diam apabila terjadi pemutusan kerja secara masif akibat kondisi perusahaan yang memburuk.

"Jangan khawatir, kami akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK. Negara akan melindungi," katanya.

Selain pembentukan Satgas, Prabowo juga memaparkan sejumlah program pro-buruh lainnya.

Di antaranya pembangunan perumahan pekerja di sekitar kawasan industri, penyediaan fasilitas pendukung seperti pusat penitipan anak (daycare), hingga penguatan perlindungan bagi pekerja transportasi berbasis aplikasi.

Ia juga menegaskan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama DPR.

Prabowo menginstruksikan kementerian terkait untuk segera merampungkan regulasi tersebut dengan menitikberatkan pada perlindungan buruh.

"Saya minta Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum segera menyelesaikan RUU Ketenagakerjaan bersama DPR. Kalau bisa tahun ini selesai dan harus berpihak kepada buruh," ujarnya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung persoalan integritas di kalangan elite. Ia mengkritik praktik korupsi yang masih terjadi dan dinilai merugikan rakyat.

"Saya heran, semakin pinter, banyak yang pinter, pinter maling. Enggak habis pikir aku, enggak habis pikir,"ucapnya.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga kepentingan publik dan memastikan negara tidak dikuasai oleh kepentingan sempit.

"Saya telah mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk bangsa ini. Tapi saya melihat banyak elite-elite yang curi uang rakyat. Bukan ini yang saya perjuangkan, bukan negara yang dirampok oleh maling-maling, saya tidak rela," kata dia.

Peringatan May Day tahun ini menjadi momentum pemerintah untuk menegaskan arah kebijakan ketenagakerjaan yang lebih protektif, sekaligus merespons tuntutan buruh terkait kepastian kerja, upah layak, dan perlindungan sosial.*

(tt/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bersama Chief Technology Officer (CTO) Danantara, Sigit Puji Santosa, membahas sejumlah program penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) pemerintah dalam sebuah rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat siang, 1 Mei 2026.

Usai pertemuan, Sigit menyebut diskusi berlangsung dalam format brainstorming untuk mencari berbagai solusi atas sejumlah program strategis pemerintah, termasuk di bidang ekonomi, pendidikan, dan pengembangan teknologi.

Baca Juga:

• May Day 2026, Gubernur Sumut Serahkan 1.700 Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Asahan

Sigit yang juga menjabat Direktur Utama PT Pindad itu mengatakan, pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tim pakar.

Namun ia tidak merinci identitas para pakar yang terlibat dalam diskusi bersama Presiden.

"Diskusi biasa saja, ada beberapa tim pakar," ujarnya singkat.

Dalam pertemuan itu, sejumlah isu turut dibahas, termasuk penguatan sektor ekonomi nasional serta pengembangan program Danantara.

Namun Sigit tidak memberikan penjelasan lebih detail mengenai hasil pembahasan tersebut.

"Banyak hal dibahas, mulai dari ekonomi, Danantara, dan lainnya," katanya.

Sigit dikenal sebagai perancang kendaraan taktis Maung MV Garuda yang kini digunakan sebagai kendaraan kepresidenan.

Dalam beberapa kesempatan, ia kerap diundang Presiden Prabowo dalam rapat terbatas, baik di Istana Kepresidenan maupun di Hambalang.

Selama April 2026, sejumlah rapat terbatas yang dihadiri Sigit diketahui membahas berbagai isu strategis, mulai dari ketahanan energi, hilirisasi industri, pengelolaan sampah menjadi energi, hingga program ketahanan pangan dan pendidikan.*

(at/ad)

PEKANBARU – Rekaman kamera pengawas mengungkap kronologi pembunuhan disertai perampokan terhadap seorang perempuan lanjut usia, Dimaris Isni Sitio (60), di rumahnya di kawasan Rumbai, Pekanbaru, Rabu, 29 April 2026.

Korban ditemukan tewas dengan luka serius di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul.

Baca Juga:

• Kekerasan Anak di Daycare Berulang, DPR Soroti Lemahnya Pengawasan Negara

Kepolisian mengungkap sedikitnya empat orang terlibat dalam peristiwa tersebut. Salah satu pelaku perempuan berinisial AF diketahui merupakan mantan menantu korban.

Kanit Reskrim Polsek Rumbai Pesisir, Iptu Dodi Vivino, mengatakan rekaman CCTV menjadi petunjuk utama dalam mengungkap kejadian.

Dalam rekaman tersebut, pelaku perempuan terlihat datang dan berbincang dengan korban sebelum pelaku lain masuk dan melakukan kekerasan.

"Terlihat pelaku perempuan sempat berbicara dengan korban, kemudian pelaku lain masuk dan melakukan kekerasan," kata Dodi, Jumat, 1 Mei 2026.

Dalam rekaman yang beredar, dua pelaku perempuan tampak disambut korban dan sempat mencium tangan saat memasuki rumah.

Tidak lama kemudian, seorang pelaku pria masuk sambil membawa balok kayu dan memukul korban secara berulang hingga tidak berdaya.

Selain menghilangkan nyawa korban, para pelaku juga membawa kabur sejumlah barang berharga, di antaranya perhiasan emas, uang tunai dalam mata uang asing, serta perangkat elektronik.

Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sebelumnya memasang kamera pengawas di dalam rumah karena curiga terhadap hilangnya sejumlah barang.

Dugaan mengarah pada mantan menantunya yang disebut pernah beberapa kali datang ke rumah saat kondisi sepi.

"Jadi suka hilang barang-barang, makanya dipasang CCTV di rumah itu," ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh suami korban yang menemukan rumah dalam kondisi terbuka dan berantakan saat kembali sekitar pukul 11.00 WIB.

Korban kemudian ditemukan dalam keadaan tertelungkup di dapur dengan luka di wajah dan bercak darah.

Dalam penyelidikan lanjutan, polisi turut memeriksa anak kandung korban berinisial A yang diketahui sempat datang ke rumah saat kejadian.

A datang menggunakan sepeda motor, sempat masuk ke dalam rumah, namun kemudian keluar tidak lama setelahnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, A mengaku tidak mengetahui kondisi ibunya saat itu. Polisi masih mendalami keterangan tersebut.

Kepolisian juga mengungkap bahwa para pelaku diduga telah mengamati rumah korban sebelumnya dengan cara mondar-mandir di sekitar lokasi untuk memastikan situasi aman sebelum beraksi.

Hingga kini, aparat kepolisian masih memburu para pelaku yang telah teridentifikasi.

Penelusuran terhadap keberadaan pelaku AF juga telah dilakukan dengan mendatangi keluarga dan kerabatnya, namun belum membuahkan hasil.

Polisi menyatakan penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap motif serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.*

(tm/ad)

DELI SERDANG — Pemerintah Kabupaten Asahan menerima 1.700 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dalam momentum Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Penyerahan dilakukan di Gedung Serba Guna Pemprov Sumut, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Jumat, 1 Mei 2026.

Baca Juga:

• May Day 2026 di Banda Aceh Berlangsung Aman dan Tertib, Polda Aceh Salurkan Bantuan 2,5 Ton Beras

Penyerahan turut disaksikan Wakil Gubernur Sumut, unsur Forkopimda, para kepala daerah se-Sumatera Utara, serta perwakilan serikat buruh dan serikat pekerja.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, mengatakan perlindungan sosial bagi pekerja rentan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebut momentum May Day tidak hanya menjadi peringatan tahunan, tetapi juga ruang penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.

"Perlindungan pekerja adalah bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata," ujar Taufik.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperkuat perlindungan tenaga kerja, termasuk mendorong perusahaan di wilayah Asahan untuk mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pemerintah juga akan meningkatkan komunikasi dengan pelaku usaha guna memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi peran serikat buruh dan pekerja dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia menilai sinergi antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha menjadi kunci terciptanya iklim kerja yang kondusif dan berkelanjutan di Sumatera Utara.*

(ad)