JAKARTA – Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, bertemu dengan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, Firdaus, guna membahas penguatan sinergi pengawasan program pemerintah hingga tingkat desa.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPP ABPEDNAS, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Mei 2026, itu membahas kolaborasi antara SMSI, Kejaksaan RI, dan ABPEDNAS dalam mendukung Program JAGA DESA (Jaksa Garda Desa) serta Program JAGA Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Menkeu hingga Gubernur BI ke Istana, Apa yang Dibahas?

Sementara Reda Manthovani hadir bersama Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama dan Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana.

Pertemuan berlangsung tertutup namun penuh semangat kolaborasi, terutama terkait penguatan pengawasan dan pendampingan program strategis pemerintah di tingkat desa.

Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan organisasi media siber yang dipimpinnya siap mendukung pengawasan dan penyebarluasan informasi terkait Program JAGA DESA maupun JAGA Dapur MBG melalui jaringan media anggotanya di berbagai daerah.

Menurut dia, media memiliki fungsi strategis dalam edukasi publik sekaligus kontrol sosial agar pelaksanaan program pemerintah berjalan transparan dan akuntabel.

"SMSI siap bersinergi dengan Kejaksaan dan ABPEDNAS dalam mendukung program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG. Pers memiliki fungsi edukasi, informasi, sekaligus kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999," ujar Firdaus.

Firdaus menjelaskan Program JAGA DESA merupakan bentuk kerja sama antara Kejaksaan RI dan Kementerian Desa untuk mengawal pengelolaan Dana Desa agar tepat sasaran dan terhindar dari praktik korupsi.

Selain itu, SMSI juga menyatakan dukungan terhadap pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sistem "Jaga Dapur MBG" yang diinisiasi Badan Gizi Nasional bersama Kejaksaan Agung RI.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dengan dukungan anggaran besar, sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan melibatkan banyak pihak.

JAM Intel Reda Manthovani mengatakan pengawasan program MBG tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Untuk mendukung transparansi, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kata dia, diwajibkan memiliki media sosial sebagai sarana pelaporan terbuka terkait menu makanan, harga bahan pokok, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

"Masyarakat bisa langsung melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program. Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas agar program berjalan tepat sasaran," kata Reda.

Ia menambahkan, pengawasan juga melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta aparat penegak hukum guna memastikan penggunaan anggaran negara sesuai aturan.

Menurut Reda, Program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG tidak semata berfokus pada penindakan hukum, tetapi lebih kepada pendampingan preventif agar aparatur desa dan pelaksana program terhindar dari persoalan hukum.

"Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan program strategis nasional membutuhkan sinergi seluruh elemen, termasuk media dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisir," ujarnya.

Program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG diharapkan menjadi model pengawasan terpadu berbasis partisipasi publik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.*

(ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 21 Mei 2026.

Pertemuan tersebut memunculkan spekulasi terkait pembahasan strategi ekonomi nasional hingga pembentukan badan baru yang berkaitan dengan ekspor dan investasi.

Baca Juga:

• Bahlil Semangati Gubernur Kaltim Usai Dihujani Kritik Publik: Nggak Ada Itu Kita Mundur-Mundur

Mereka di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Para pejabat tersebut tampak kompak mengenakan batik dan membawa map dokumen saat memasuki kompleks Istana.

Rosan Roeslani tidak menjelaskan secara rinci agenda pertemuan dengan Presiden. Ia hanya menyebut dirinya memenuhi undangan makan siang dari kepala negara.

"Undangan makan siang," kata Rosan singkat kepada wartawan.

Namun, ketika ditanya kemungkinan pembahasan mengenai BUMN Ekspor yang baru dibentuk pemerintah, Rosan mengakui dirinya membawa laporan terkait mekanisme lembaga tersebut.

"Ini mau lapor mekanismenya. Nanti ya saya laporan dulu," ujar dia.

Sementara itu, Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku belum mengetahui secara pasti pokok pembahasan dalam rapat tersebut.

Ia mengatakan para menteri akan terlebih dahulu mendengarkan arahan Presiden Prabowo.

"Kita lihat Pak Presiden mau berikan arahan apa," kata Agus.

Hal serupa disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyebut membawa sejumlah dokumen sebagai antisipasi jika diminta memberikan laporan oleh Presiden.

"Ini selalu jaga-jaga, kalau ditanya jangan sampai nggak bisa," ujar Purbaya sambil tersenyum.

Pertemuan sejumlah menteri ekonomi dengan Presiden Prabowo terjadi di tengah perhatian pemerintah terhadap penguatan hilirisasi industri, investasi, serta peningkatan ekspor nasional.

Pemerintah sebelumnya juga disebut tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

Meski belum ada penjelasan resmi mengenai hasil pertemuan tersebut, kehadiran sejumlah pejabat ekonomi penting menandakan adanya pembahasan strategis terkait arah kebijakan ekonomi pemerintah dalam waktu dekat.*

(d/ad)

TANGERANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melontarkan candaan kepada Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang belakangan menjadi sorotan publik akibat sejumlah kebijakan kontroversial.

Candaan itu disampaikan Bahlil saat membuka IPA Convention and Exhibition 2026 di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 20 Mei 2026.

Baca Juga:

• ASN Pemprov Sumut Lulusan IPDN Diciduk Polrestabes Medan, terkait Kasus Peredaran Vape Narkotika

"Apresiasi kepada ENI yang baru mengumumkan mendapatkan blok baru di Kalimantan Timur dengan 5 TCF gas," ujar Bahlil dalam acara tersebut.

Di tengah sambutannya, Bahlil kemudian meminta Rudy Mas'ud berdiri dan memperkenalkannya kepada peserta forum. Ia menyebut Rudy sebagai gubernur yang sedang viral.

"Ini gubernurnya nih, ada gubernurnya. Pak Rudy, berdiri Pak Rudy. Ini Gubernur Kalimantan Timur yang lagi viral," kata Bahlil disambut tawa hadirin.

Ketua Umum Partai Golkar itu lalu menyebut sorotan publik terhadap pejabat merupakan hal biasa dalam dinamika pemerintahan.

Menurut dia, setiap kebijakan pasti memiliki sisi positif dan negatif.

"Kalau kita jadi pejabat nggak viral itu nggak top. Karena kita viral, maka kita top. Plus minus itu biasa," ujar dia.

Bahlil juga memberi semangat kepada Rudy Mas'ud agar tidak gentar menghadapi kritik publik maupun dinamika politik.

Ia menegaskan kader Golkar tidak boleh mundur menghadapi tekanan.

"Nggak apa-apalah, kamu Ketua Golkar kok, nggak apa-apa. Jadi nggak ada itu kita mundur-mundur," tuturnya.

Nama Rudy Mas'ud sebelumnya menjadi perhatian publik setelah sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuai kontroversi.

Salah satu yang paling disorot ialah pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar.

Kebijakan tersebut memicu kritik luas dari masyarakat. Rudy berdalih pengadaan dilakukan sesuai aturan dan bertujuan menjaga marwah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Namun, mobil dinas itu akhirnya dikembalikan setelah gelombang kritik terus menguat.

Sorotan terhadap Rudy berlanjut setelah muncul rencana renovasi rumah dinas gubernur dengan anggaran mencapai Rp 25 miliar.

Kebijakan itu kembali memicu protes publik hingga aksi demonstrasi di Kalimantan Timur.

Di sisi lain, Bahlil dalam forum tersebut juga menyoroti potensi energi Kalimantan Timur setelah ditemukannya cadangan gas baru yang diperkirakan mulai berproduksi pada 2028 hingga 2029.*

(d/ad)

MEDAN – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, terkait kasus peredaran vape yang mengandung narkotika jenis etomidate.

Polisi menyebut FIS merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Baca Juga:

• Fakta Baru Terungkap di Sidang Kasus Pembakaran Rumah Hakim PN Medan

"Kami mengamankan seorang oknum ASN Pemprov Sumut terkait dengan peredaran vape dengan kandungan narkoba," kata Rafli, Kamis, 21 Mei 2026.

Menurut Rafli, tersangka merupakan warga Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita satu bungkus vape yang diketahui mengandung etomidate.

"Dalam kasus ini, kami menyita satu bungkus vape narkoba yang kandungannya etomidate," ujar dia.

Setelah diamankan, FIS langsung dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi masih mendalami keterlibatan pelaku, termasuk kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba di balik kasus tersebut.

"Tim kami masih bekerja. Kami masih mendalami keterangan pelaku, termasuk perannya dalam kasus ini apakah sebatas pengguna atau justru masuk dalam jaringan," kata Rafli.

Kasus ini menambah daftar pengungkapan peredaran vape narkoba di Kota Medan dalam beberapa waktu terakhir.

Sebelumnya, aparat kepolisian juga membongkar home industry vape narkoba yang melibatkan warga negara asing.

Polisi belum merinci asal-usul barang bukti maupun jalur distribusi vape mengandung etomidate tersebut.

Etomidate sendiri merupakan obat anestesi yang penggunaannya harus berada di bawah pengawasan medis.

Dalam beberapa kasus, zat tersebut disalahgunakan dan dicampurkan ke cairan vape untuk menghasilkan efek tertentu.

Baca Juga:

• Kasus Akta Palsu di Medan, Kuasa Hukum Anna Sitepu Nilai Pasal 394 Tidak Tepat Jerat Kliennya

Polrestabes Medan memastikan proses hukum terhadap pelaku akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.*

(d/ad)

JAKARTA – Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, menyoroti meningkatnya ancaman ruang digital terhadap anak dan remaja di tengah perkembangan teknologi yang semakin masif.

Ia menilai penguatan literasi digital dan ketahanan psikologis menjadi langkah utama untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif di dunia maya.

Baca Juga:

• Jokowi Tak Ingin Tergesa-gesa, Harap Kasus Dugaan Ijazah Palsu Dibuka di Pengadilan

Forum tersebut membahas strategi pencegahan yang dinilai harus lebih adaptif, humanis, dan berbasis perlindungan masyarakat.

"Anak dan remaja berada pada fase pencarian identitas. Karena itu, penguatan literasi digital, ketahanan psikologis, dan lingkungan sosial yang sehat menjadi bagian penting agar mereka mampu menghadapi berbagai pengaruh di ruang digital secara lebih kritis dan sehat," kata Sentot.

Menurut dia, anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh konten digital karena berada dalam fase pembentukan jati diri.

Kerentanan tersebut, kata dia, diperparah oleh berbagai faktor sosial dan psikologis.

Berdasarkan hasil asesmen Densus 88, sejumlah faktor yang memengaruhi kerentanan anak di ruang digital antara lain krisis identitas, keterasingan sosial, perundungan, hingga kebutuhan untuk diterima dalam lingkungan sosial tertentu.

Meski demikian, Sentot menegaskan bahwa temuan tersebut tidak boleh menjadi dasar pemberian stigma terhadap anak.

Data yang diperoleh justru harus digunakan untuk memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan sejak dini.

"Anak perlu dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi dan diperkuat ketahanannya," ujarnya.

Ia menjelaskan, pendekatan terhadap anak yang terpapar persoalan di ruang digital tidak cukup hanya melalui penindakan hukum.

Menurut dia, rehabilitasi, pendampingan, dan edukasi harus menjadi prioritas utama.

Untuk itu, Densus 88 mendorong pendekatan kolaboratif dengan melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah, akademisi, komunitas, platform digital, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan bersama.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan literasi digital, deteksi dini berbasis multi-stakeholder, hingga pendekatan ecological prevention yang melibatkan lingkungan keluarga dan sekolah secara menyeluruh.

Selain itu, Densus 88 juga memperkuat program pendidikan kritis dan ketahanan digital melalui edukasi di sekolah serta peningkatan kapasitas guru dan orang tua agar mampu mengenali perubahan perilaku anak sejak dini.

Pandangan Sentot mendapat dukungan dari sejumlah akademisi dan pakar lintas disiplin yang hadir dalam forum tersebut.

Psikolog forensik Dr. Zora Arfina Sukabdi menilai perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian utama, terutama bagi mereka yang mengalami alienasi sosial atau merasa tidak memiliki tempat dalam lingkungan sosialnya.

"Pendekatan perlindungan dan deteksi dini terhadap anak menjadi sangat penting, terutama di tengah perubahan pola interaksi sosial di era digital," kata Zora.

Sementara itu, Prof. Harkristuti Harkrisnowo mengingatkan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dan bukti ilmiah dalam upaya pencegahan agar tidak menimbulkan stigma terhadap generasi muda.

Psikolog forensik Adityana Kasandra Putranto juga menekankan pentingnya penguatan kesehatan mental sebagai bagian dari pembangunan ketahanan generasi muda di era digital.

Adapun Dr. Ismail Fahmi menyoroti perlunya edukasi publik dan sistem deteksi dini berbasis data agar masyarakat lebih memahami dinamika ancaman di ruang digital.

Menutup paparannya, Sentot menegaskan bahwa tujuan utama seluruh upaya tersebut ialah menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak Indonesia.

"Tujuan akhirnya bukan menciptakan rasa takut, tetapi membangun kesadaran bersama agar anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki ketahanan menghadapi tantangan era digital," ujar dia.*

(ad)

BATU BARA — Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh SMA Negeri 1 Tanjung Tiram melalui kegiatan donor darah yang dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan sosial yang berlangsung di Laboratorium Fisika sekolah tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi dunia pendidikan dalam mendukung aksi kemanusiaan dan menjaga kesehatan masyarakat.

Baca Juga:

• Bisakah Kita Hidup Tanpa AI?

Sejak pagi hari, peserta mulai berdatangan untuk mengikuti proses registrasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darah mereka.

Suasana penuh semangat dan rasa kebersamaan terlihat sepanjang kegiatan berlangsung.

Para peserta dengan sukarela mengikuti seluruh tahapan donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.

Selain menjadi aksi kemanusiaan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi para siswa mengenai pentingnya berbagi dan menjaga kesehatan tubuh.

Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, Maulina Siregar mengatakan bahwa kegiatan donor darah tersebut merupakan bagian dari upaya sekolah untuk menanamkan nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama kepada seluruh warga sekolah.

Menurutnya, donor darah bukan hanya sekadar kegiatan rutin sosial, tetapi juga memiliki manfaat besar bagi kesehatan tubuh dan keselamatan orang lain.

"Tujuan utama dari kegiatan donor darah ini adalah sebagai bukti nyata kepedulian terhadap sesama. Kami ingin menanamkan semangat berbagi dan rasa kemanusiaan kepada siswa maupun masyarakat sekitar. Selain itu, donor darah juga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh, seperti membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kadar kolesterol, dan menurunkan risiko stroke," ujar Maulina Siregar.

Ia menambahkan, kegiatan donor darah ini juga menjadi langkah sekolah dalam mendukung ketersediaan stok darah di Kabupaten Batu Bara yang sewaktu-waktu sangat dibutuhkan oleh pasien di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya.

"Melalui kerja sama dengan PMI Kabupaten Batu Bara, kami berharap darah yang terkumpul nantinya benar-benar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Setetes darah yang disumbangkan sangat berarti bagi keselamatan nyawa orang lain," tambahnya.

Lebih lanjut, Maulina Siregar menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini juga bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat sekitar Kecamatan Tanjung Tiram yang ingin mendonorkan darahnya tanpa harus pergi ke kota lain atau fasilitas kesehatan yang jauh.

"Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat sekitar bisa lebih mudah mendonorkan darahnya. Ini menjadi bentuk pelayanan sosial sederhana yang kami lakukan bersama PMI untuk mendekatkan aksi kemanusiaan kepada masyarakat," katanya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan dimulai dari pengisian formulir pendaftaran peserta donor darah. Tercatat sekitar 40 orang mendaftarkan diri untuk mengikuti donor darah.

Setelah registrasi, peserta menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis dari PMI Kabupaten Batu Bara, mulai dari pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, hingga kondisi kesehatan umum.

Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat kesehatan kemudian melanjutkan ke proses pengambilan darah yang dilakukan langsung oleh petugas medis profesional.

Dari keseluruhan peserta yang mendaftar, berhasil terkumpul sebanyak 29 kantong darah yang nantinya akan disalurkan kepada pasien dan masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.

Tim PMI Kabupaten Batu Bara mengapresiasi semangat para peserta donor darah yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama.

Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena sangat membantu dalam menjaga ketersediaan stok darah di daerah.

Tidak hanya itu, kegiatan donor darah ini juga menjadi momentum penting bagi para siswa untuk belajar tentang nilai empati, solidaritas, dan pentingnya hidup sehat.

Banyak siswa terlihat ikut membantu jalannya kegiatan dengan penuh semangat, mulai dari membantu registrasi hingga mengarahkan peserta donor darah.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh suasana kekeluargaan.

Para peserta yang telah mendonorkan darah juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat agar tetap dapat menjadi pendonor aktif di masa mendatang.

Melalui kegiatan sosial ini, SMA Negeri 1 Tanjung Tiram berharap budaya peduli sesama dan semangat berbagi dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas.

Sekolah juga berharap kegiatan donor darah ini mampu menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan lainnya untuk turut aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial kemanusiaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa donor darah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan diri sendiri," tutup Maulina Siregar.*

(ad)

JAKARTA – Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI memusnahkan 14 jam tangan mewah palsu yang disita dari terpidana kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT Asabri, Jimmy Sutopo.

Pemusnahan dilakukan setelah hasil verifikasi ahli menyatakan seluruh barang tersebut tidak autentik.

Baca Juga:

• Fakta Baru Terungkap di Sidang Kasus Pembakaran Rumah Hakim PN Medan

"Dari hasil penyitaan dan penelitian oleh ahli, 14 jam tangan tersebut dinyatakan tidak identik atau palsu," ujar Anang kepada wartawan, Kamis, 21 Mei 2026.

Menurut Anang, meski tergolong barang palsu, jam tangan itu tetap memiliki nilai jual cukup tinggi di pasaran.

Namun, nilainya jauh di bawah produk asli dari merek-merek premium dunia.

"Kalau yang asli bisa mencapai miliaran rupiah per unit. Yang palsu ini rata-rata sekitar Rp15 juta," katanya.

Jam tangan yang dimusnahkan berasal dari sejumlah merek ternama, antara lain Patek Philippe, Cartier, Audemars Piguet, Hublot, hingga Vacheron Constantin.

Anang menegaskan, langkah pemusnahan juga menjadi bentuk transparansi Kejaksaan dalam pengelolaan barang sitaan perkara korupsi.

Ia menepis isu yang beredar di media sosial mengenai dugaan penggelapan aset sitaan.

"Barang-barang ini sejak awal dititipkan di Pegadaian. Setelah dilakukan penelitian oleh pihak yang kompeten, dipastikan sebagai barang palsu dan kemudian dimusnahkan," tuturnya.

Sementara itu, BPA Kejaksaan RI juga mengungkap capaian lelang sejumlah aset mewah hasil sitaan perkara pidana. Beberapa kendaraan premium berhasil terjual dengan nilai miliaran rupiah.

Salah satu aset yang mencuri perhatian ialah sepeda motor Harley-Davidson Road Glide warna Blue Shark milik tersangka kasus perlindungan situs judi online yang menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Kendaraan tersebut terjual seharga Rp901,4 juta.

Selain itu, mobil Mercedes-Benz S400 laku Rp601,1 juta, BMW milik tersangka lain terjual Rp1,15 miliar, sedangkan mobil listrik Hyundai Ioniq mencapai Rp422,2 juta.

Kepala BPA Kejaksaan RI, Kuntadi, menyebut total nilai lelang jauh melampaui harga limit yang ditetapkan.

"Dari total harga limit Rp3,19 miliar, BPA berhasil mengumpulkan nilai penawaran mencapai Rp4,84 miliar," ujar Kuntadi.

Keberhasilan lelang tersebut disebut menjadi bagian dari optimalisasi pemulihan kerugian negara melalui pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang.*

(lp/ad)

JAKARTA — Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir menuai kecaman internasional setelah mengunggah video penahanan para aktivis armada kemanusiaan Gaza Global Sumud Flotilla di media sosialnya pada Rabu, 20 Mei 2026.

Video tersebut memperlihatkan puluhan aktivis ditahan di fasilitas pelabuhan Ashdod, Israel, dalam kondisi berlutut dengan tangan terikat ke belakang.

Baca Juga:

• Rupiah Tiba-Tiba Menguat ke Rp17.653! Ada Apa dengan Pasar Hari Ini?

Dalam video tersebut, seorang aktivis perempuan terdengar meneriakkan slogan "Free Palestine" sebelum aparat keamanan segera menangkap kepalanya dan mendorongnya ke tanah.

Aktivis itu kemudian diseret menjauh dari jalur kunjungan Ben Gvir.

Adegan lain memperlihatkan Ben Gvir berjalan di depan para tahanan sambil mengibarkan bendera besar Israel dan meneriakkan kalimat dalam bahasa Ibrani, "Selamat datang di Israel! Kami yang berkuasa di sini!"

Kamera juga menyorot para aktivis yang masih berlutut dan terikat saat lagu kebangsaan Israel diputar keras melalui pengeras suara.

Dalam salah satu momen, Ben Gvir terdengar meneriakkan slogan nasionalis "Am Yisrael Chai" atau "Bangsa Israel hidup" kepada seorang tahanan yang mencoba berdebat dengannya.

Laporan The Times of Israel menyebut video itu segera memicu reaksi keras dari berbagai negara, terutama negara-negara Eropa yang warganya ikut berada dalam armada kemanusiaan tersebut.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menjadi salah satu pemimpin pertama yang mengecam tindakan tersebut.

Meloni menyebut perlakuan terhadap para aktivis, termasuk warga negara Italia, tidak dapat diterima dan melanggar martabat manusia.

Ia mengatakan pemerintah Italia akan mengambil langkah diplomatik untuk memastikan pembebasan warga negaranya dan meminta klarifikasi resmi dari pemerintah Israel.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot juga mengumumkan pemanggilan duta besar Israel di Paris untuk meminta penjelasan terkait perlakuan terhadap warga Prancis yang ikut dalam flotilla tersebut.

"Keselamatan warga negara kami adalah prioritas utama," ujar Barrot melalui akun media sosial X.

Mengutip laporan Al Jazeera, kecaman serupa datang dari sejumlah negara lain.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyebut tindakan Israel keterlaluan setelah diketahui ada warga Korea Selatan yang ikut ditahan.

Pemerintah Spanyol dan Irlandia bahkan menyebut tindakan Ben Gvir sebagai perilaku yang mengerikan dan memalukan.

Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menggambarkan perlakuan terhadap para aktivis sebagai tindakan "monster", sedangkan Menteri Irlandia Helen McEntee meminta pembebasan segera para tahanan.

Uni Eropa turut memberikan respons resmi.

Juru bicara Uni Eropa Anouar El Anouni menegaskan bahwa perlakuan terhadap para aktivis dalam video tersebut sepenuhnya tidak dapat diterima dan harus sesuai hukum internasional.

"Kami mendesak pemerintah Israel memastikan perlindungan dan perlakuan yang bermartabat terhadap para aktivis ini," ujarnya.

Pemerintah Inggris juga menyampaikan keprihatinan mendalam.

Menteri Dalam Negeri Inggris Yvette Cooper mengatakan pihaknya telah meminta penjelasan kepada otoritas Israel terkait perlakuan terhadap warga negara Inggris yang ikut dalam armada tersebut.

Selain itu, sejumlah negara seperti Belanda, Kanada, Portugal, Swedia, Swiss, Jerman, Austria, Belgia, Yunani, Polandia, Slovenia, Kolombia, Turki, dan Qatar dilaporkan turut menyampaikan protes diplomatik kepada Israel.

Menariknya, kritik juga datang dari Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama Israel.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee menyebut tindakan Ben Gvir sebagai tindakan bodoh yang mencoreng martabat Israel di mata dunia.

"Flotilla itu adalah aksi bodoh, tetapi Ben Gvir telah mengkhianati martabat bangsanya," tulis Huckabee melalui akun X miliknya.*

(tt/ad)

JAKARTA — Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rivai Kusumanegara, menyatakan kliennya tidak ingin terburu-buru dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya.

Menurut dia, proses hukum harus berjalan secara objektif dan hati-hati agar pihak yang benar-benar bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.

Baca Juga:

• Kasus Akta Palsu di Medan, Kuasa Hukum Anna Sitepu Nilai Pasal 394 Tidak Tepat Jerat Kliennya

Rivai mengatakan, kehati-hatian diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses penyidikan.

Ia menilai aparat penegak hukum perlu memastikan pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak lolos, namun di sisi lain orang yang tidak terkait juga tidak ikut terseret dalam perkara.

"Jangan sampai orang yang seharusnya bertanggung jawab tidak dimintai pertanggungjawaban tapi sebaliknya juga orang yang seharusnya bertanggung jawab malah dilepas. Jadi biarkan bekerja secara objektif, tidak perlu didesak-desak," ujarnya.

Meski demikian, kubu Jokowi berharap perkara tersebut dapat dibawa hingga persidangan.

Rivai menilai proses di pengadilan diperlukan untuk menjawab polemik yang selama ini berkembang di ruang publik terkait keaslian ijazah Jokowi.

Menurut dia, sejumlah institusi ikut terseret dalam polemik tersebut, mulai dari Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum, hingga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Kalau ini bisa dibawa ke sidang semuanya terang benderang. Pertanyaan intinya adalah apakah ijazah ini asli atau palsu. Dan ini semua memiliki konsekuensi," kata Rivai.

Ia menambahkan, proses persidangan juga penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkan nama baik Jokowi.

Menurut dia, penyelesaian di pengadilan diharapkan dapat menghentikan polemik yang terus berulang.

"Buat Pak Jokowi ada kepastian juga apakah beliau ini dipulihkan atau tidak nama baiknya. Termasuk ada yang menjamin lima tahun lagi isu ini enggak ada yang angkat oleh kelompok mana pun itu kalau tidak terjawab," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan proses penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi tetap berlanjut terhadap lima tersangka.

Mereka adalah Roy Suryo, Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah, dan dr Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan penyidikan terhadap para tersangka akan diteruskan hingga tahap persidangan.

"Proses penyidikan terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan hingga tahap persidangan di pengadilan," kata Iman dalam konferensi pers, Jumat, 17 April 2026.

Sementara itu, penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap tiga nama lain, yakni Rismon Hasiholan Sianipar, Eggi Sudjana, serta Damai Hari Lubis.*

(cn/ad)

Oleh:Prof. Dr. Ahmad M Ramli

DULU, pertanyaan yang sering terucap adalah, masih adakah sisi kehidupan manusia yang tak tersentuh teknologi digital?

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Revitalisasi SMA Unggulan Sukma Nias, Anggarkan Rp 88 Miliar

Pertanyaan menjadi relevan, karena AI kini telah menjadi teknologi paling revolusioner dari ekosistem digital, yang bersentuhan langsung dengan manusia tanpa banyak kita sadari.

Lalu apa yang terjadi jika berhenti berinteraksi dengan AI? Konsekuensi paling nyata yang bisa diprediksi adalah hilangnya efisiensi dan efektivitas waktu, biaya, dan optimalisasi kinerja manusia.

Kita mulai dari perguruan tinggi. Stop interaksi dengan AI akan membuat mahasiswa dan dosen kehilangan search engine seperti Google. Proses pencarian referensi ilmiah secara daring pun tak mudah lagi.

Berbagai aplikasi administrasi dan keungan kampus, dan chatbot AI Generatif yang biasa membantu riset dan proses pembelajaran pun akan terhenti jika kita konsisten menolak berinteraksi dengan AI.

Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa AI, taksi online akan lumpuh total. Karena algoritma AI yang biasanya menentukan lokasi penjemputan terdekat, menghitung tarif dinamis, dan mencari rute tercepat akan tak berfungsi.

Pelanggan harus kembali ke metode konvensional. Melakukan pemesanan lewat telepon manual dengan operator dan saluran telekomunikasi terbatas dan penuh nada sibuk.

Harga pun menjadi tidak menentu, dan waktu perjalanan tak terprediksi, karena tanpa rekomendasi rute.

Layanan pesan-antar makanan online juga terhambat, karena AI yang mencocokkan lokasi restoran dengan driver terdekat, mengoptimalkan rute pengiriman, dan memprediksi waktu pengiriman.

Dalam hal medis, AI juga berperan begitu banyak, termasuk layanan medis. Membuat efisensi waktu dan akurasi diagnosis serta tindakan medis signifikan.

Tanpa AI, CCTV pintar di Gedung perkantoran, bisa berubah menjadi kamera perekam biasa, seperti halnya CCTV non-AI yang sudah ada sejak dulu kita gunakan.

Di sektor perbankan, verifikasi data dan deteksi transaksi curang dan anomali kejahatan siber, harus dikerjakan staf secara manual. Proses menjadi panjang, dan biaya operasional pun meningkat.

Tanpa kita sadari, sebagian besar aktivitas harian manusia, telah terkoneksi dengan AI dan algoritma yang bekerja otomatis di balik layar tanpa banyak kita sadari dan pahami. Kita relatif lebih banyak menikmatinya.

Eksperimen

The New York Times melaporkan hasil eksperimen dengan tajuk "48 Hours Without A.I" yang ditulis AJ Jacobs.

Disimpulkan bahwa upaya menghindari AI dan mesin pembelajaran, telah mempengaruhi hampir setiap bagian hidup. Hidup tanpa AI, jauh lebih sulit dibandingkan hidup tanpa teknologi digital di masa lalu.

Jika dulu, kita masih bisa memisahkan diri dari internet atau gawai, kini AI telah menyatu dengan ekosistem kehidupan.

Eksperimen itu menyatakan, menghentikan AI membuat Face ID tak berfungsi, karena kamera dan algoritma pengenal wajah adalah produk AI.

Saat akan memeriksa rekening bank melalui mobile banking, aplikasi juga menolak login.

Karena sistem deteksi anomali, dan pengenalan wajah, atau finger print sekali pun justru menggunakan AI.

Demikian juga saat ingin memesan makanan melalui layanan Ojol, rutenya pun menggunakan apalikasi machine learning.

Menyetop interaksi dengan AI menyebabkan tak bisa berselancar di media sosial, tak bisa mengakses email yang difiltrasi algoritma spam, tak bisa menggunakan aplikasi cuaca yang prediksinya juga dilakukan AI.

Menghubungi layanan pelanggan marketplace untuk bertanya langsung ke manusia asli pun, justru terjebak dalam sistem otomatis AI berbasis voice recognition.

Eksperimen Jacobs mengungkap bahwa jurnalistik modern, juga memiliki ketergantungan pada AI. AI menjadi alat bantu intelektual yang efektif, untuk meningkatkan produktivitas media.

Ketika AI dimatikan, yang terganggu bukan hanya kenyamanan, tetapi ritme kehidupan manusia itu sendiri. Saat ini AI telah menjadi infrastruktur sosial digital tersembunyi, determinan, dan selalu terhubung dengan begitu banyak manusia.

Konsep Smart City dan Smart Governance saat ini, juga bergantung pada data dan algoritma. AI mengubah rantai produksi industri, mulai dari pakaian, makanan, hingga logistik.

Hampir mustahil menemukan barang dan jasa yang benar-benar bebas dari campur tangan AI, karena algoritma prediksi dan optimasi, telah menjadi bagian standar produksi.

Di dunia Pendidikan, komunikasi antarmanusia tanpa intervensi algoritma dan pengambilan keputusan intuitif di bidang akademis dan konseling yang mengandalkan empati, pengalaman, dan pertimbangan moral, juga menjadi wilayah yang akan kehilangan jiwa jika digantikan oleh AI.

Seni dan Musik

AI memang memberi kenyamanan, tetapi sekaligus berpotensi mengurangi spontanitas, keragaman perspektif, dan kebebasan intelektual.

Namun jujur saja, tetap ada sektor tertentu yang justru masih bisa lebih bermakna tanpa peran AI. Misalnya, seni lukis manual dengan spontanitas dan ketidaksempurnaan ekspresi manusianya yang justru memberi makna lebih.

Komposer atau musisi manusia tetap memiliki keunggulan saat menulis lagu berdasarkan pengalaman emosional dan bisikan hati nuraninya.

Hasilnya akan jauh lebih indah dibanding buatan chatbot dengan prediksi nada dan lirik berdasarkan data pelatihan AI.

Musisi besar sahabat saya Yovie Widianto, menyatakan kesalahan kecil ketukan piano, aransemen, atau vokal saat rekaman atau konser justru menjadi nilai keiandahan tersendiri sebuah karya asli manusia.

Aransemen musik mengandalkan intuisi musisi manusia yang tidak bisa dihitung oleh algoritma.

Di sinilah kelebihan interpretasi artistik dan kontekstual subjektif berdasarkan cita rasa seni tinggi manusia yang tak terbaca mesin.

AI telah berevolusi dengan kecepatan melampaui hukum dan etika. Jika dibiarkan terus tanpa regulasi, AI akan membawa risiko jangka panjang, termasuk pelanggaran privasi.

Di sektor Ketenagakerjaan, otomasi AI bisa menggantikan sumber daya manusia tanpa mekanisme transisi yang adil.

Terkait dengan ketenagakerjaan, saat ini terdapat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 103 Tahun 2026 terkait pengaturan standar kompetensi nasional di bidang AI khususnya subbidang Knowledge Based System.

Kepmen ini menggantikan Kepmenaker Nomor 123 Tahun 2021 dengan memperluas cakupan kompetensi dari 17 menjadi 27 unit kompetensi, termasuk pengaturan khusus mengenai Generative AI, prompt engineering, fine tuning, Retrieval Augmented Generation (RAG), hingga evaluasi bias dan validasi luaran AI.

Standar baru ini tidak hanya menekankan kemampuan teknis pengembangan sistem AI, juga aspek etika, fairness, explainability, reliability, pelindungan data pribadi, dan akuntabilitas sistem AI.

Kepmenaker 103/2026 menjadi dasar hukum dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja AI, agar selaras dengan kebutuhan industri digital dan transformasi digital.

Kebijakan ini mengatur siklus pengembangan AI mulai dari perencanaan arsitektur, pengelolaan data, machine learning, pembangunan knowledge based system, implementasi model generatif, hingga deployment dan pemeliharaan sistem.

Kepmen menekankan pentingnya standardisasi pengolahan data, pengurangan bias, penerapan Explainable AI (XAI), kewajiban audit dan evaluasi berkala untuk menjamin akuntabilitas sistem AI.

Seluruh lembaga pelatihan, perusahaan teknologi, dan penyelenggara sertifikasi diwajibkan menyesuaikan standar kompetensinya paling lambat enam bulan sejak 6 April 2026.

Kebijakan ini memiliki implikasi terhadap dunia ketenagakerjaan digital Indonesia. Karena mendorong peningkatan kualitas SDM AI nasional, sekaligus memperkuat tata kelola AI yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.

Kepmenaker 103/2026 menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggeser pendekatan AI dari sekadar isu inovasi teknologi, menjadi isu tata kelola sumber daya manusia dan manajemen risiko.

Pengaturan mengenai explainability, fairness, privasi, dan akuntabilitas menunjukan pengaruh prinsip global AI governance seperti yang diatur dalam EU AI Act dan OECD AI Principles ke dalam standar kompetensi nasional.

Tantangan terbesar bukan hanya pada penyusunan standar, tetapi juga implementasinya yang terkait kesiapan ekosistem pendidikan, lembaga sertifikasi, dan industri dalam memenuhi kebutuhan kompetensi tersebut.

Kepmen ini dapat menjadi awal fondasi penting bagi pembentukan regulasi AI nasional yang lebih komprehensif, dan menjadikan kompetensi AI generatif dan tata kelola etis AI, sebagai bagian dari standar kerja nasional.

Jika diimplementasikan secara konsisten, kebijakan ini berpotensi meningkatkan daya saing tenaga kerja digital Indonesia, sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan AI, diskriminasi algoritmik, dan kebocoran data dalam ekosistem digital nasional.

Penggunaan AI tanpa standar etika, berpotensi menghasilkan keputusan yang bias dan tidak transparan.

Ke depan diperlukan regulasi AI berbasis risiko yang bukan sekadar Keputusan Menteri yang daya ikatnya terbatas.

Regulasi harus diarahkan untuk menciptakan tata kelola AI yang berpusat pada manusia (human-centered), dan membangun keseimbangan antara inovasi teknologi, dengan masa depan umat manusia.

Kita memang membutuhkan UU tentang AI. Karena sebagai negara dengan pengaruh kuat sistem Eropa Kontinental, kepastian hukum justru bersandar pada hukum tertulis yang bersifat mengatur (regeling) dan bukan hanya keputusan (beschikking).* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Guru Besar Cyber Law, Digital Policy-Regulation & Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

MEDAN – Sidang perkara pembakaran rumah dan pencurian emas milik Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, kembali mengungkap rangkaian fakta baru di persidangan.

Salah satu saksi mengaku pernah mendengar terdakwa utama, eks sopir hakim tersebut, menyampaikan niat membakar rumah korban, meski saat itu dianggap sebagai candaan.

Baca Juga:

• Kasus Akta Palsu di Medan, Kuasa Hukum Anna Sitepu Nilai Pasal 394 Tidak Tepat Jerat Kliennya

Azis didakwa membakar rumah milik Khamozaro Waruwu yang berada di Kompleks Taman Harapan Indah, Medan Sunggal, pada 4 November 2025, serta mencuri emas milik korban.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan dua saksi yang disebut sebagai penadah emas curian, yakni Oloan Hamonangan Simamora dan Hariman Sitanggang.

Keduanya diperiksa di Ruang Sidang Cakra 7 PN Medan.

Oloan dalam keterangannya mengungkapkan bahwa Azis kerap datang ke kedainya dan beberapa kali mencurahkan kekesalan terhadap istri korban, Wina Falinda.

Ia menegaskan bahwa hubungan Azis dengan hakim Khamozaro selama ini terlihat baik, sementara persoalan lebih banyak berkaitan dengan istri korban.

"Azis sering datang ke rumah saya, kebetulan di rumah saya ada kedai kopi. Dia cerita soal kekesalannya. Pak Khamo orang baik, Azis cuma kesalnya sama ibu," ujar Oloan di persidangan.

Oloan juga mengaku pernah mendengar Azis menyampaikan rencana untuk membakar rumah korban. Namun, ia mengaku tidak menganggap serius ucapan tersebut.

"Sampai Azis pernah ngomong mau aku bakar saja rumah itu. Tapi saya anggap bercanda," katanya.

Selain itu, Oloan menyebut dirinya sudah lama mengenal Khamozaro Waruwu, bahkan pernah menjual tanah kepada hakim tersebut yang kemudian dibangun menjadi gereja.

Ia juga mengaku Azis sempat terlibat dalam pembangunan rumah ibadah itu.

Terkait peristiwa kebakaran, Oloan menyatakan tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut.

Ia baru mengetahui rumah Khamozaro telah terbakar dan kemudian ikut membantu membersihkan puing-puing di lokasi kejadian.

Dalam kesaksiannya, Oloan juga mengungkap bahwa Azis sempat mengakui perbuatannya setelah ditanya langsung, serta memberikan uang sebesar Rp5 juta kepadanya.

Uang tersebut disebut sebagai pembayaran utang, bukan imbalan untuk menutup informasi.

Namun, dalam surat dakwaan jaksa, uang tersebut disebut sebagai bentuk "uang tutup mulut" agar saksi tidak mengungkap keterlibatan Azis kepada pihak lain.

Sementara itu, di hadapan majelis hakim, Fahrul Azis Siregar membenarkan sebagian besar keterangan saksi yang disampaikan di persidangan.

Usai mendengarkan keterangan para saksi, majelis hakim yang diketuai Sulhanuddin menunda persidangan dan menjadwalkan pemeriksaan saksi korban pada 3 Juni 2026.

Dalam perkembangan terpisah, majelis hakim PN Medan menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada Oloan Hamonangan Simamora.

Ia dinyatakan terbukti sebagai penadah emas curian milik Khamozaro Waruwu.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," ujar majelis hakim dalam amar putusan di Cakra 7 PN Medan, Rabu (20/5/2026) malam.

Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Atas vonis itu, baik jaksa maupun terdakwa menyatakan masih pikir-pikir.

Dalam perkara ini, jaksa mengungkap bahwa emas hasil curian dijual dan uangnya dibagi kepada sejumlah pihak, termasuk terdakwa.

Uang tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi, mulai dari pembelian barang elektronik hingga perbaikan kendaraan.

Sebelumnya, dua penadah lain dalam kasus ini telah lebih dulu dijatuhi hukuman, masing-masing 4 bulan 29 hari dan 7 bulan penjara.*

(dmi/ad)

MEDAN – Vonis lima hingga enam bulan penjara terhadap tiga terdakwa perkara dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik di Pengadilan Negeri Medan menuai sorotan dari pihak kuasa hukum.

Meski menghormati putusan pengadilan, kuasa hukum menilai penerapan pasal dalam perkara tersebut tidak tepat secara hukum.

Baca Juga:

• Kasus Pemalsuan Akta PT Madina Gas Lestari, PN Medan Vonis Anna Sitepu dan Dua Anaknya

Terdakwa dalam perkara ini, yakni Anna Br Sitepu bersama dua anaknya, Ninta Sri Ulina Brahmana dan Armuz Minanda Brahmana, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara lima bulan kepada Anna Br Sitepu, namun menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan ketentuan masa pengawasan selama 10 bulan serta tidak melakukan tindak pidana selama periode tersebut.

Sementara dua terdakwa lainnya masing-masing dijatuhi hukuman enam bulan penjara.

Kuasa hukum para terdakwa, Hartanta Sembiring bersama Viski Umar Hajir Nasution, menyampaikan apresiasi terhadap proses persidangan yang dinilai telah berjalan sesuai koridor hukum.

Namun, mereka menyoroti penerapan Pasal 394 KUHP yang digunakan dalam dakwaan.

"Kami mengapresiasi kinerja Jaksa dan Hakim dalam memutus perkara ini. Tetapi kami merasa penerapan Pasal 394 dalam perkara ini tidak tepat," ujar Hartanta, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, unsur akta autentik sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi secara sempurna.

Ia menegaskan terdapat perbedaan penafsiran terhadap kedudukan akta yang menjadi objek perkara.

"Bagaimana bisa disebut akta autentik, sementara syarat autentik terhadap akta itu sendiri tidak terpenuhi," katanya.

Hartanta juga menyinggung keterangan sejumlah pihak dalam persidangan, termasuk notaris dan pihak vendor bernama Hapi, yang menurutnya menunjukkan para terdakwa tidak terlibat langsung dalam proses teknis penerbitan dokumen yang dipersoalkan.

Ia menyebut, proses administrasi dan penyusunan dokumen hingga penerbitan akta lebih banyak dilakukan oleh pihak vendor yang bertindak sebagai penyedia jasa.

"Dari pengakuan notaris dan Hapi, klien kami tidak mengetahui adanya proses seperti itu. Yang mereka ketahui hanya legalitas akta karena telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, ia membantah adanya instruksi dari para terdakwa terkait dokumen maupun foto yang digunakan dalam proses penerbitan akta.

Menurutnya, kliennya hanya berperan sebagai pengguna jasa yang mempercayakan proses kepada pihak profesional.

"Seluruh dokumen dan persyaratan justru disiapkan oleh vendor. Klien kami sebagai pengguna tentu beranggapan pihak profesional memahami dan menjaga keabsahan produk hukum tersebut," kata Hartanta.

Hingga putusan dijatuhkan, pihak kuasa hukum menyatakan masih akan mempelajari langkah hukum selanjutnya terhadap vonis tersebut.*

(ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan kebocoran penerimaan negara akibat praktik kecurangan ekspor yang berlangsung dalam kurun waktu panjang sejak 1991 hingga 2024.

Nilai kerugian tersebut diperkirakan mencapai 908 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 15.400 triliun.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Revitalisasi SMA Unggulan Sukma Nias, Anggarkan Rp 88 Miliar

"Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan," ujar Prabowo.

Under-invoicing merupakan praktik ketika eksportir atau importir melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya.

Selain itu, ia juga menyinggung praktik under-counting yang berkaitan dengan pencatatan jumlah barang yang tidak sesuai, serta transfer pricing yang melibatkan penetapan harga tidak wajar dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Prabowo menegaskan, praktik tersebut diduga telah berlangsung lama dan menyasar sejumlah komoditas strategis bernilai tinggi seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.

"Itu adalah penipuan di atas kertas," kata Prabowo.

Ia juga menyebut adanya selisih signifikan antara data ekspor yang tercatat di Indonesia dan catatan di negara tujuan ekspor, termasuk data lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam sejumlah kasus, selisih tersebut disebut dapat mencapai 50 persen.

"Kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia. Kita kirim 10.000 ton batu bara, yang dilaporkan hanya 5.000 ton. Bisa di Indonesia, tetapi di sana tidak bisa, karena dicatat," ujarnya.

Menanggapi temuan tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan baru terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam.

Kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan, menekan kebocoran, serta meningkatkan penerimaan negara.

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga menetapkan satu BUMN sebagai eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi.*

(km/ad)

JAKARTA – Instagram resmi menghadirkan fitur baru bernama Instants bagi pengguna di Indonesia.

Fitur ini memungkinkan pengguna mengirim foto secara spontan langsung dari kamera ponsel, tanpa filter maupun proses penyuntingan, dengan konsep yang disebut-sebut menyerupai aplikasi BeReal.

Baca Juga:

• KPK Soroti Putusan MK Soal Kerugian Negara, Sebut BPK Bisa Kewalahan Tangani Semua Perkara

Setelah dibuka, gambar akan otomatis menghilang. Apabila tidak sempat dibuka, foto akan terhapus secara otomatis dalam waktu 24 jam.

Kehadiran fitur ini memunculkan beragam respons di kalangan pengguna.

Sebagian menilai Instants menghadirkan pengalaman berbagi yang lebih autentik dan apa adanya, karena mendorong pengguna membagikan momen secara real time tanpa rekayasa visual.

Namun, sebagian lainnya menyoroti potensi ketidaksengajaan, terutama saat pengguna membuka DM dan tanpa sengaja menekan tombol fitur tersebut.

Instagram menyediakan opsi untuk menonaktifkan tampilan fitur ini.

Pengguna dapat masuk ke profil, memilih menu tiga garis, membuka Content Preferences, lalu mengaktifkan opsi "Hide Instants in Inbox".

Setelah diaktifkan, ikon Instants akan hilang dari tampilan DM.

Selain itu, pengguna juga dapat menyembunyikan ikon secara sementara dengan menggesernya ke kanan.

Namun, cara ini hanya bersifat sementara dan akan kembali muncul saat pengguna berpindah tab atau membuka ulang aplikasi.

Untuk menggunakan fitur ini, pengguna cukup membuka menu DM, mengetuk ikon Instants, lalu memilih kamera depan atau belakang.

Pengguna juga dapat menambahkan keterangan singkat sebelum menentukan siapa yang dapat melihat foto, baik seluruh teman mutual maupun daftar Close Friends.

Setelah tombol rana ditekan, foto akan langsung terkirim.

Instagram tidak menyediakan opsi unggah dari galeri, sehingga seluruh konten harus diambil secara langsung melalui kamera bawaan fitur tersebut.

Jika pengguna tidak puas dengan hasil foto, gambar dapat dihapus melalui galeri Instants dengan memilih foto terkait, kemudian menekan opsi "Delete Instants".

Fitur ini dilaporkan mulai tersedia di Indonesia melalui Instagram versi 431.0.0.0.43 untuk Android, dan akan diperluas secara bertahap ke lebih banyak pengguna dalam beberapa waktu ke depan.*

(mi/ad)

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana melakukan revitalisasi terhadap SMA Negeri Unggulan Sukma Nias yang berlokasi di Kota Gunungsitoli.

Proyek tersebut tercatat memiliki nilai anggaran mencapai Rp 88 miliar yang bersumber dari APBD Sumut 2026.

Baca Juga:

• KPK Temukan Celah Korupsi dalam Tata Kelola Program MBG, Dorong Penerbitan Perpres

Dalam dokumen pengadaan, proyek tersebut tercantum dengan nama "Revitalisasi SMAN Unggulan Sukma Nias" di bawah naungan Dinas Pendidikan Sumut.

"Nilai Pagu Paket: Rp 88.448.819.000, Nilai HPS Paket: Rp 88.448.818.937,56," demikian tertulis dalam sistem SPSE yang dikutip, Kamis (21/5/2026).

Dalam proses tender, proyek tersebut dimenangkan oleh PT Razasa Karya yang berbasis di Kota Medan.

Perusahaan itu mengajukan penawaran senilai Rp 87.340.621.789,12 atau sekitar Rp 87 miliar.

Revitalisasi ini merupakan bagian dari pengembangan fasilitas pendidikan di wilayah kepulauan Nias.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah melakukan serah terima aset SMA Unggulan Sukma Nias dari Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Pemprov Sumut pada tahun lalu.

Aset yang dialihkan mencakup lahan seluas 9.509 meter persegi serta satu ruas jalan yang berada di sekitar area sekolah.

Dalam keterangannya, Bobby menyebut Pemprov Sumut akan mengembangkan sekolah tersebut menjadi SMA Plus unggulan yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan.

"Kita akan berupaya membuatnya menjadi SMA Plus seperti SMA Plus unggulan lain yang ada di Sumut, kita akan bangun laboratorium, fasilitas olahraga, ruang kelas, rusun untuk guru, dan fasilitas lainnya, termasuk tenaga pendidik," kata Bobby Nasution, Sabtu (14/6/2026).

Proyek revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Nias, sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan unggulan di Sumatera Utara.*

(d/ad)

BANDUNG BARAT - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Indonesia masih tergolong sebagai negara yang aman bagi masyarakat.

Ia bahkan menilai tingkat keamanan di Tanah Air memungkinkan warga beraktivitas tanpa rasa takut, termasuk pejabat negara sekalipun.

Baca Juga:

• Optimisme Menatap Masa Depan Indonesia

Ia menyebut pernah mengendarai sepeda motor seorang diri dan berjalan kaki menggunakan sandal tanpa mengalami gangguan keamanan.

"Ya kita lihatlah ya, maaf ya lima tahun terakhir ini kita boleh kritik, tapi Indonesia kan aman. Saya saja biasa jalan pakai sandal enggak ada yang ganggu, naik motor sendiri juga tidak pernah ada yang ganggu," kata Pigai dalam keynote speech Kelas Jurnalisme HAM di Green Forest Resort, Cihideung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).

Menurut Pigai, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa tingkat keamanan di Indonesia relatif baik jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

Ia juga menyinggung Presiden RI Prabowo Subianto yang disebutnya dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa hambatan berarti.

"Pak Prabowo keluar dari mobil sapa semua orang, enggak ada yang mengganggu. Indonesia ini termasuk negara yang paling aman dibanding negara lain," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pigai turut memaparkan Indeks HAM Indonesia tahun 2024.

Ia menyebut salah satu indikator, yakni jaminan terhadap hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, berada pada angka 83,62.

Angka tersebut menempati posisi ketiga tertinggi dalam indeks, setelah jaminan hak untuk berserikat sebesar 93,33 dan jaminan atas kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan sebesar 88,51.

"Kalau dilihat dari indikator itu, memang cukup tinggi dan itu make sense," kata Pigai menambahkan.

Pernyataan Pigai ini muncul di tengah berbagai dinamika penilaian terhadap situasi HAM dan keamanan di Indonesia, yang kerap menjadi sorotan sejumlah lembaga dan pemerhati kebijakan publik.*

(tm/ad)

BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyimpan sejumlah celah yang berpotensi membuka ruang penyimpangan hingga tindak pidana korupsi.

Lembaga antirasuah itu menyebut desain kebijakan aliran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya memiliki sistem pengendalian yang kuat, terutama di tengah percepatan ekspansi program di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Optimisme Menatap Masa Depan Indonesia

Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko penyalahgunaan anggaran, terutama ketika skala program terus membesar.

Menurut KPK, salah satu titik rawan terdapat pada penggunaan skema Bantuan Pemerintah (Banper) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Skema ini dinilai membuat rantai pertanggungjawaban keuangan terputus terlalu dini setelah dana ditransfer ke rekening yayasan mitra.

"Begitu dana keluar dari BGN ke yayasan, maka dari sisi pertanggungjawaban keuangan sudah dianggap selesai, padahal masih ada proses lanjutan hingga ke dapur dan distribusi," ujar Aminudin dalam media gathering di Anyer, Serang, Banten, Rabu (20/5/2026).

KPK menilai rantai distribusi dana yang panjang—mulai dari yayasan, dapur pengolahan, hingga pihak penyedia bahan baku—berpotensi menurunkan transparansi dan membuka ruang praktik rente atau pengambilan keuntungan tidak sah.

Selain itu, lembaga tersebut juga menyoroti meningkatnya anggaran MBG yang melonjak signifikan dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun dalam waktu relatif singkat.

Lonjakan tersebut dinilai menuntut sistem pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur.

Di sisi lain, KPK juga mengingatkan adanya risiko operasional di lapangan, termasuk temuan sejumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan yang dialami anak penerima manfaat program.

Hal itu diduga berkaitan dengan belum optimalnya standar pengawasan keamanan pangan serta minimnya keterlibatan dinas kesehatan dan BPOM di sejumlah daerah.

KPK menilai indikator keberhasilan program saat ini masih terlalu berfokus pada jumlah penerima dan pembangunan fasilitas dapur, tanpa mengukur dampak langsung terhadap perbaikan status gizi anak.

"Yang utama bukan sekadar berapa banyak dapur dibangun, tetapi bagaimana dampaknya terhadap perbaikan gizi generasi mendatang," kata Aminudin.

Sebagai langkah perbaikan, KPK merekomendasikan pemerintah segera menerbitkan regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperjelas tata kelola, pembagian kewenangan lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta mekanisme pengawasan.

KPK juga meminta dilakukan evaluasi terhadap skema Banper, struktur biaya, serta keterlibatan pemerintah daerah secara lebih aktif.

Penguatan peran dinas kesehatan dan BPOM di tingkat daerah dinilai penting untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi.

Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa perbaikan sistem ini penting untuk mencegah potensi fraud sekaligus memastikan program strategis nasional tersebut benar-benar memberikan dampak pada peningkatan kualitas gizi anak Indonesia menuju generasi emas 2045.*

(tm/ad)

MEDAN — Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bersalah kepada Anna Sitepu bersama dua anaknya, Ninta Sri Ulina Brahmana dan Armuz Minanda Brahmana, dalam perkara pemalsuan akta autentik.

Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Baca Juga:

• Polres Tanjung Jabung Timur Ungkap Kasus Narkoba, Tiga Pelaku Ditangkap dan Ratusan Pil Ekstasi Disita

"Menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan kepada terdakwa 1 Anna Br Sitepu, dan masing-masing 6 bulan penjara kepada terdakwa 2 Ninta Sri Ulina Sembiring Brahmana serta terdakwa 3 Armuz Minanda Brahmana," ujar hakim dalam amar putusannya.

Majelis hakim menyatakan pidana terhadap Anna Sitepu tidak perlu dijalani dengan ketentuan percobaan.

Ia dikenakan masa pengawasan selama 10 bulan dengan syarat tidak melakukan tindak pidana selama periode tersebut.

Sementara itu, Ninta dan Armuz tetap diwajibkan menjalani pidana penjara, dengan masa hukuman dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan hal yang memberatkan adalah sikap para terdakwa yang tidak berterus terang dan berbelit-belit selama persidangan.

Adapun hal yang meringankan, Anna Sitepu diketahui telah berusia lanjut dan seluruh terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Majelis hakim juga menyatakan ketiganya terbukti melanggar Pasal 394 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkait turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum.

Perkara ini berawal dari laporan Ayu Brahmana Sembiring, anak dari Anna Sitepu, yang melaporkan dugaan pemalsuan akta perusahaan di PT Madina Gas Lestari, perusahaan keluarga tersebut.

Dalam laporan itu, Ayu mengaku namanya dihapus dari jabatan Direktur setelah terjadi perubahan akta susunan kepengurusan serta pembukaan rekening baru atas nama perusahaan.

Tidak terima dengan perubahan tersebut, Ayu kemudian melaporkan kasus itu kepada pihak kepolisian hingga berujung pada proses hukum di pengadilan.*

(ad)

TANJAB TIMUR — Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur mengungkap kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukumnya.

Dalam penggerebekan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba, polisi mengamankan tiga orang tersangka beserta barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dalam jumlah besar.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Film “Samudera”, Dorong Perfilman Lokal Jadi Media Edukasi

Ketiga tersangka berinisial W, R, dan S diamankan di sebuah rumah di RT 04 Desa Labuan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Selasa dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.

Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita 178 butir pil ekstasi merek Marvel berwarna hijau kombinasi kuning dengan berat total 89 gram.

Selain itu, ditemukan pula dua paket sabu dengan berat keseluruhan 3,76 gram.

Selain narkotika, polisi turut mengamankan tiga unit telepon genggam, satu timbangan digital, dua alat hisap sabu (bong), uang tunai sebesar Rp7,3 juta, serta puluhan plastik klip bening yang diduga digunakan untuk mengemas barang haram tersebut.

Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra menyebutkan, dari jumlah barang bukti yang diamankan, sabu tersebut diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 15 hingga 19 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.

Sementara ratusan butir ekstasi diperkirakan berpotensi menyelamatkan lebih dari 350 orang.

Saat ini, ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Tanjung Jabung Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas di wilayah tersebut.*

(ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis, 21 Mei 2026.

Penguatan terjadi di tengah pergerakan indeks dolar yang masih bertahan di zona tinggi serta meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar terhadap risiko geopolitik global.

Baca Juga:

• Optimisme Menatap Masa Depan Indonesia

Di kawasan Asia, pergerakan mata uang regional terpantau bervariasi. Yen Jepang menguat 0,03 persen dan yuan China naik 0,05 persen.

Sebaliknya, baht Thailand dan rupee India masing-masing melemah 0,06 persen dan 0,31 persen terhadap dolar AS.

Pelaku pasar masih mencermati penguatan dolar AS yang ditopang oleh sentimen geopolitik di Timur Tengah.

Ketidakpastian terkait potensi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran kembali menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan aset global, termasuk mata uang.

Analis menilai kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi di Selat Hormuz berpotensi menjaga tekanan inflasi global tetap tinggi.

Kondisi ini mendorong ekspektasi bahwa bank sentral AS, Federal Reserve, masih memiliki ruang untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat.

Sejumlah pelaku pasar bahkan memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada akhir tahun mencapai hampir 50 persen, seiring meningkatnya risiko inflasi dari harga energi.

Dari dalam negeri, sentimen terhadap rupiah ditopang oleh respons pasar atas pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di DPR.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8–6,5 persen dengan asumsi nilai tukar rupiah berada pada rentang Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.

Target tersebut dinilai mencerminkan optimisme pemerintah terhadap stabilitas ekonomi jangka menengah.

Selain itu, kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen juga menjadi faktor pendukung stabilitas rupiah.

Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga nilai tukar di tengah tekanan global dan mengendalikan inflasi.

Ke depan, pergerakan rupiah diperkirakan masih fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas, seiring dominasi faktor eksternal yang belum mereda.

Pasar diperkirakan tetap berhati-hati menunggu arah kebijakan Federal Reserve serta perkembangan terbaru situasi geopolitik di Timur Tengah yang masih berpotensi mempengaruhi aliran modal global.*

(bi/ad)