MEDAN - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2026 akan digelar pada 15–25 Juni 2026 di Kawasan Astaka, Jalan Willem Iskandar/Pancing, Kabupaten Deliserdang.

Kegiatan ini menjadi ajang seleksi sekaligus pembinaan untuk menyiapkan kafilah terbaik yang akan mewakili Sumut pada MTQ Nasional 2026 di Semarang, Jawa Tengah.

Baca Juga:

• Pemerintah Kaji Ulang Anggaran Program MBG, Ini Kata Menkeu Purbaya

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Sumut, Burhanuddin Damanik, dalam konferensi pers di Medan, Kamis, 11 Juni 2026.

Burhanuddin mengatakan MTQ tingkat provinsi tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari syiar Islam serta sarana pembinaan berkelanjutan bagi para peserta.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah menargetkan lahirnya kafilah unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Untuk MTQ Nasional 2026 yang akan digelar di Semarang pada September mendatang, Sumatera Utara menargetkan dapat menembus lima besar nasional.

Target tersebut meningkat dari capaian sebelumnya, yakni peringkat kedelapan pada MTQ Nasional XXX di Kalimantan Timur.

"Kita targetkan Sumut bisa masuk lima besar dalam MTQ Nasional nanti," ujar Burhanuddin.

Ia menyebut LPTQ Sumut telah melakukan berbagai persiapan dan pembinaan secara bertahap untuk meningkatkan kemampuan para peserta.

Sejumlah cabang yang dinilai berpotensi meraih prestasi antara lain Syarhil Qur'an, Tilawah, dan Kaligrafi.

Pada pelaksanaan MTQ Sumut 2026, tercatat sebanyak 1.109 peserta dari 28 kabupaten/kota akan berkompetisi dalam delapan cabang lomba dan 28 golongan.

Peserta juga datang dari wilayah terjauh, termasuk Kota Gunungsitoli.

Burhanuddin menegaskan bahwa pembinaan menjadi kunci utama dalam meningkatkan prestasi, bukan hanya sekadar ajang perlombaan tahunan.

Ia berharap proses ini dapat melahirkan generasi Qurani yang berkelanjutan dan mampu mengharumkan nama Sumatera Utara di tingkat nasional.

Ia juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut memeriahkan MTQ Sumut 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.*

(ad)

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus figur publik, Surya Utama atau Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait namanya yang kembali beredar di media sosial.

Ia disebut-sebut termasuk dalam daftar 24 orang yang diisukan terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:

• Pemerintah Kaji Ulang Anggaran Program MBG, Ini Kata Menkeu Purbaya

"Astagfirullah, berita apa lagi ini? Baru dua bulan yang lalu saya kena gosip hoaks punya 750 dapur MBG, padahal satu dapur pun saya enggak punya. Sekarang nama saya dibawa-bawa lagi," kata Uya kepada wartawan, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurut Uya, dirinya kerap menjadi sasaran penyebaran informasi tidak benar di media sosial.

Ia menyinggung dampak serius dari hoaks yang pernah menimpanya pada tahun lalu, ketika rumah pribadinya menjadi sasaran penjarahan akibat informasi yang keliru.

"Tahun lalu saya sudah kena hoaks besar juga, sampai rumah saya dijarah. Video lama saya dijahit dan diberi narasi yang tidak benar," ujarnya.

Ia menyebut dampak dari peristiwa tersebut masih terasa hingga kini, baik secara psikologis maupun materi.

Perbaikan rumah yang rusak akibat penjarahan pun disebut belum sepenuhnya selesai.

Meski demikian, Uya mengaku memilih tetap bersikap tenang dalam menghadapi berbagai tuduhan yang kembali mencuat.

Ia menyebut pengalaman tersebut membuatnya lebih sabar dan menerima keadaan.

"Tapi kejadian-kejadian kemarin membuat saya lebih ikhlas, sabar dan tawakal menghadapi fitnah apa pun," ucapnya.

Terkait isu keterkaitan namanya dalam kasus BGN, Uya menegaskan bahwa aktivitasnya sebagai anggota DPR, khususnya di Komisi IX, hanya sebatas menjalankan tugas legislasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.

"Sebagai anggota DPR, saya hanya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait, termasuk BGN," katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama di tengah ramainya pemberitaan mengenai kasus dugaan korupsi di BGN.

Menurutnya, penyebaran isu yang tidak tepat dapat mengaburkan fokus dari pokok perkara.

"Jangan sampai kasus yang sebenarnya jadi kabur karena menyeret nama-nama yang tidak ada kaitannya," ujarnya.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi tata kelola di BGN menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pejabat sebagai tersangka, termasuk mantan pimpinan lembaga tersebut.

Isu ini kemudian berkembang di media sosial dan menyeret sejumlah nama, termasuk Uya Kuya.*

(tb/ad)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah meninjau langsung pelaksanaan Uji Kesamaptaan Jasmani dalam rangka Penerimaan Terpadu Bintara dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh, Kamis, 11 Juni 2026.

Baca Juga:

• Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Polres Bener Meriah Salurkan Bantuan Sosial dan Santunan Anak Yatim

Dalam kegiatan itu, sebanyak 170 calon peserta mengikuti tes kesamaptaan jasmani, terdiri dari 155 peserta pria dan 15 peserta wanita.

Uji kesamaptaan jasmani ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses seleksi calon anggota Polri.

Para peserta menjalani sejumlah tes fisik, di antaranya lari, push-up, sit-up, dan pull-up sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kapolda Aceh juga meninjau langsung sistem pengawasan berbasis CCTV yang dipasang di seluruh area tes.

Melalui sistem tersebut, jalannya seleksi dapat dipantau secara real time oleh panitia, pengawas internal, hingga orang tua peserta yang berada di area tribun.

Menurut Kapolda, sistem ini menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota Polri.

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan pentingnya integritas seluruh pihak yang terlibat, baik panitia maupun peserta.

Ia meminta agar seluruh proses seleksi dijalankan berdasarkan kemampuan masing-masing tanpa adanya kecurangan.

"Mulai hari ini saya minta semua niat yang tidak benar ditinggalkan. Proses seleksi ini harus berjalan jujur dan sesuai kemampuan masing-masing peserta," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa hasil setiap item tes saling berkaitan, sehingga dapat menjadi indikator konsistensi kemampuan peserta.

Karena itu, setiap bentuk ketidakwajaran dalam hasil tes dinilai dapat terdeteksi melalui sistem pengawasan yang ada.

Kapolda mengingatkan bahwa proses seleksi ini tidak hanya menentukan kelulusan, tetapi juga berdampak pada perjalanan karier calon anggota Polri di masa depan.

"Sekali ada masalah dalam proses ini, akan tercatat dan berdampak pada masa depan. Karena itu jalani dengan jujur," ujarnya.

Di akhir kegiatan, Kapolda meminta panitia untuk memperketat pengawasan di lapangan serta membatasi akses area tes hanya bagi petugas yang berkepentingan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan unsur pengawasan internal untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan lancar.

Dengan pengawasan ketat dan prinsip transparansi, proses seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan calon anggota Polri yang tidak hanya memenuhi standar fisik, tetapi juga memiliki integritas tinggi.*

(ad)

JAKARTA - Pemerintah tengah melakukan peninjauan ulang terhadap kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah wacana adanya penyesuaian pembiayaan program prioritas tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah berkomunikasi dengan pihak Istana terkait perkembangan pembahasan itu.

Baca Juga:

• Revitalisasi 16.167 Sekolah pada 2025 Tuntas 100 Persen, Pemerintah Targetkan 71.744 Sekolah pada 2026

Namun, Purbaya belum merinci lebih jauh besaran atau tingkat penyesuaian anggaran yang dimaksud. Ia sempat terlihat berhati-hati saat menyebut angka pengurangan tersebut.

"Ke berapa levelnya ya? 90 ya?" ujarnya singkat sambil tampak ragu.

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan anggaran MBG akan tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, keputusan akhir terkait besaran anggaran masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan perhitungan ulang kebutuhan anggaran MBG.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan pemangkasan, melainkan penyesuaian berdasarkan evaluasi pelaksanaan program di lapangan.

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," kata Prasetyo di Jakarta.

Menurut Prasetyo, proses penghitungan ulang dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah ingin memastikan anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil program.

"Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," ujarnya.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang saat ini masih dalam tahap penguatan tata kelola, termasuk evaluasi skema pendanaan dan distribusi di lapangan.*

(cb/ad)

JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut program revitalisasi 16.167 sekolah pada 2025 telah terealisasi 100 persen.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Larang Keras Pungli di Sekolah, Semua Program Digratiskan

"Tadi kami sampaikan kepada beliau bahwa revitalisasi sekolah tahun 2025 telah terlaksana 100 persen untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia," kata Mu'ti kepada wartawan.

Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan perluasan program secara signifikan.

Dengan dukungan anggaran yang telah disetujui DPR sebesar Rp14 triliun, revitalisasi sekolah ditargetkan menyasar puluhan ribu satuan pendidikan.

"Dan tahun ini kami mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan, serta ada tambahan sekitar 60.000 satuan pendidikan. Sehingga total menjadi 71.744 sekolah," ujarnya.

Program tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.

Pemerintah menyebut revitalisasi dilakukan untuk memperbaiki fasilitas belajar sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Mu'ti menambahkan, pelaksanaan program ini juga berdampak pada perekonomian daerah karena menggunakan skema swakelola yang melibatkan masyarakat lokal.

Menurutnya, sekitar 1,1 juta tenaga kerja akan terserap dalam proses revitalisasi tersebut, dengan masa kerja antara tiga hingga delapan bulan.

"Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja sekitar 1,1 juta orang di daerah yang mengerjakan revitalisasi ini," katanya.

Selain itu, Mu'ti menyebut program revitalisasi juga menyasar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pemerintah mengklaim program ini membantu pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Ia mengatakan, meskipun secara regulasi pembangunan sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap melakukan intervensi untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan.

"Ini bagian dari komitmen Presiden untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta di seluruh Indonesia," ujarnya.*

(d/ad)

MEDAN — Enam awak kapal pencari ikan diamankan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) setelah diduga mengonsumsi sabu saat melaut di perairan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Penangkapan dilakukan dalam operasi patroli dan penegakan hukum di wilayah perairan utara Pulau Pusung, Kamis, 11 Juni 2026.

Baca Juga:

• Hotman Paris Tantang Bukti Isu Suap yang Seret Nama Raffi Ahmad: Ayo Keluar Dong!

Pemeriksaan dilakukan oleh KRI Imam Bonjol-383 yang sedang berpatroli di kawasan tersebut.

"Posisinya di 04°10'000" U – 098°31'000" T wilayah perairan utara Pulau Pusung," kata Wahyu dalam keterangan tertulis.

Saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga terkait penyalahgunaan narkotika.

Barang bukti tersebut antara lain puluhan plastik kecil bekas pakai yang diduga digunakan untuk sabu, satu bungkus sabu, serta sejumlah alat isap.

"Ditemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika," ujar Wahyu.

Selain itu, petugas juga mengamankan tiga alat isap, empat korek api, dan empat botol bong plastik yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu di atas kapal.

Dari hasil pemeriksaan awal, enam awak kapal mengakui telah menggunakan sabu selama menjalankan aktivitas penangkapan ikan di laut.

"Dari hasil pendalaman awal, enam orang awak kapal mengakui telah menggunakan sabu," kata Wahyu.

Pengakuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi aparat untuk melanjutkan penyelidikan lebih jauh terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja kapal penangkap ikan.

Usai pemeriksaan di laut, KM Aries Indo XVIII kemudian dikawal menuju Markas Komando Koarmada I di Belawan.

Kapal itu bersandar sekitar pukul 03.15 WIB di Dermaga Selatan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

TNI AL menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari patroli rutin dan komitmen dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia sekaligus mencegah peredaran narkotika di laut.*

(km/ad)

JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut harga Pertamax (RON 92) yang kini mencapai Rp16.250 per liter masih berada di bawah harga keekonomian atau harga pasar riil.

Kenaikan harga tersebut berlaku sejak 10 Juni 2026, dari sebelumnya Rp12.300 per liter.

Baca Juga:

• Wamensesneg: Masyarakat Bisa Ajukan Diri untuk Terima Bantuan Presiden

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan harga Pertamax di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara tetangga yang menggunakan BBM setara RON 92.

"Kalau kita melihat negara tetangga, itu di angka sekitar Rp20.000 sampai Rp21.000 per liter. Jadi penyesuaian harga ini masih di bawah harga keekonomian," kata Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Ia menambahkan, di beberapa negara bahkan harga BBM dengan kualitas setara jauh lebih tinggi.

Di Singapura, misalnya, harga RON 92 dapat mencapai sekitar Rp47.000 per liter.

Sementara di Thailand dan Filipina masing-masing berada di kisaran Rp23.000 hingga Rp25.000 per liter.

Menurut ESDM, kenaikan harga Pertamax tidak terlepas dari kondisi pasar minyak global yang mengalami tekanan akibat dinamika geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang mendorong naiknya harga minyak dunia.

"Kondisi geopolitik ini sangat berdampak terhadap harga minyak global, sehingga ikut mempengaruhi harga BBM di dalam negeri," ujar Anggia.

ESDM menegaskan Pertamax merupakan bahan bakar non-subsidi, sehingga harganya mengikuti mekanisme pasar.

Berbeda dengan BBM bersubsidi yang harganya ditetapkan dan ditanggung pemerintah.

Pemerintah menyebut penyesuaian harga ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan usaha badan usaha energi, termasuk Pertamina, agar tidak menanggung selisih harga terlalu besar antara harga jual dan harga keekonomian.

"Ini pilihan jalan tengah agar semua bisa tetap berjalan," kata Anggia.

Sebelumnya, harga Pertamax tidak mengalami perubahan sejak awal Maret 2026.

Pemerintah menyebut penahanan harga tersebut sudah berlangsung cukup lama di tengah fluktuasi harga minyak dunia.*

(km/ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan masyarakat yang membutuhkan dapat mengajukan diri untuk menerima bantuan presiden (banpres).

Program tersebut disebut ditujukan bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi maupun membutuhkan dukungan dalam bentuk lain.

Baca Juga:

• Direktur Bulog Tinjau Penyaluran Banpang di Sumut, Pastikan Distribusi Beras dan Minyak Berjalan Cepat

Selain melalui pengajuan langsung, Juri menjelaskan bantuan presiden juga dapat diberikan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bantuan tersebut, kata dia, mencakup berbagai bentuk kebutuhan masyarakat.

Ia menyebut banpres tidak hanya berupa bantuan uang tunai, tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk barang maupun pembangunan fasilitas publik.

"Bisa bantuan keuangan, bantuan natura, atau pembangunan-pembangunan yang memang diperlukan di masyarakat," ujarnya.

Juri menegaskan bahwa penggunaan dana bantuan presiden dilakukan sesuai arahan kepala negara dan difokuskan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Penggunaannya tentu berdasarkan arahan dan kepentingan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," kata dia.

Ia juga menjelaskan bahwa dana bantuan presiden dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Menurutnya, seluruh alokasi diarahkan untuk program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

"Dana ini diperuntukkan untuk program-program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat langsung," ujarnya.*

(km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta dan Bandung terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penggeledahan tersebut disebut masih berlangsung dan menyasar beberapa titik yang berkaitan dengan para tersangka.

Baca Juga:

• Tersangka Baru MBG Diduga Terlibat Pengaturan Mitra dan Dapur SPPG

"Beberapa tempat itu ada di Jakarta, ada di Bandung, dan di beberapa lokasi lain. Saat ini masih berlangsung," kata Syarief di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Syarief menjelaskan, penggeledahan difokuskan untuk mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana para tersangka.

Barang bukti tersebut akan digunakan untuk memperkuat proses penyidikan.

"Apa yang kami dapatkan di situ masih fokus pada dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah kepada perbuatan para tersangka," ujarnya.

Meski demikian, Kejagung belum merinci secara terbuka lokasi spesifik maupun identitas pihak yang menjadi sasaran penggeledahan.

Syarief hanya menyebut sebagian penggeledahan dilakukan di kediaman para tersangka di Bandung.

"Ada kantor, ada kediaman. Kalau kediaman tiga-tiganya sudah dilakukan penggeledahan," kata dia.

Dalam perkara ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka, yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.

Belakangan, Kejagung kembali menetapkan satu tersangka baru dari unsur swasta, yaitu Asep Yusuf Somantri, yang disebut merupakan orang dekat Sony Sonjaya.

Asep diduga terlibat dalam pengaturan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG bersama Sony.

Keduanya juga diduga melakukan pengaturan dalam proses penunjukan mitra serta aliran dana dalam proyek tersebut.

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan lain dalam tata kelola program MBG, termasuk indikasi afiliasi dengan yayasan pengelola, serta dugaan markup pengadaan sejumlah barang seperti motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi.

Kejagung menyatakan penyidikan masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan cukup bukti.*

(d/ad)

MEDAN — Di tengah kuatnya modernisasi, masyarakat Suku Pakpak di Sumatera Utara masih mempertahankan sebuah tradisi yang sarat nilai kekeluargaan dan penghormatan kepada orang tua.

Tradisi itu dikenal dengan nama Menerbeb, sebuah ritual kebahagiaan yang dilakukan anak kepada orang tua sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan hidup.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Larang Keras Pungli di Sekolah, Semua Program Digratiskan

Secara sederhana, Menerbeb merupakan tradisi ketika seorang anak memberikan jamuan makanan kepada orang tuanya, disertai doa dan ungkapan terima kasih.

Namun di balik itu, terdapat makna yang lebih dalam: penghormatan dan balas budi atas keberhasilan hidup yang diraih anak.

Dalam pelaksanaannya, anak yang disebut penerbeb biasanya juga memberikan hadiah kepada orang tua.

Hadiah itu bisa berupa barang berharga seperti perhiasan, pakaian, atau perlengkapan lain yang dianggap layak sebagai simbol kasih sayang.

Menariknya, tradisi ini umumnya dilakukan sebagai kejutan. Orang tua tidak diberitahu sebelumnya, sehingga momen pertemuan menjadi lebih emosional dan penuh haru.

Menerbeb biasanya digelar pada pagi hari, yang oleh masyarakat Pakpak disebut perkeke mataniari.

Waktu ini dipercaya membawa makna keberkahan, seperti matahari terbit yang melambangkan awal rezeki dan kehidupan baru.

Tradisi ini umumnya dilakukan ketika anak berada dalam fase kehidupan yang baik, seperti setelah mendapatkan pekerjaan, naik jabatan, memperoleh rezeki besar, atau menjelang pernikahan.

Momen kepulangan dari perantauan dengan selamat juga menjadi waktu yang dianggap tepat.

Dalam tradisi ini, makanan yang disajikan tidak dipilih secara sembarangan. Dua hidangan utama yang kerap hadir adalah ikan binenem dan ikan batang lae (ikan jurung).

Ikan binenem diolah dengan resep khas Pakpak yang diwariskan turun-temurun. Hidangan ini melambangkan nilai kebersamaan dan keberkahan.

Sementara itu, ikan batang lae atau jurung memiliki makna filosofis tersendiri, yakni melambangkan keberanian, keteguhan hati, dan semangat menghadapi tantangan hidup.

Menerbeb menjadi salah satu contoh bagaimana budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai tradisi seremonial, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan keluarga.

Di dalamnya terkandung pesan tentang rasa hormat, cinta, dan tanggung jawab seorang anak kepada orang tua.

Di tengah perubahan zaman, tradisi ini tetap bertahan sebagai pengingat bahwa keberhasilan seseorang tidak lepas dari peran keluarga, terutama orang tua yang membesarkan mereka.*

(d/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tersangka berinisial AYS itu berasal dari unsur swasta dan diduga berperan dalam pengaturan serta fasilitasi calon mitra program.

Baca Juga:

• Kepala BGN Usul Anak dari Keluarga Kaya Bisa Tak Lagi Terima MBG: Presiden Senang Banget

"Tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta," kata Syarief di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam konstruksi perkara, AYS disebut bekerja atas permintaan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) saat itu, Sony Sonjaya.

Ia diduga diminta membantu mencari dan mengatur mitra pelaksana program MBG.

Menurut Kejagung, AYS kemudian mendapat akses untuk ikut memengaruhi proses verifikasi calon mitra.

Ia diduga dapat mengetahui titik-titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kosong, lalu mengatur ulang daftar pendaftar pada portal mitra program tersebut.

"Sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong dan mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar," ujar Syarief.

Tidak hanya itu, AYS juga diduga terlibat dalam pengaturan status pendaftaran mitra yang sebelumnya sudah disetujui namun kemudian dibatalkan, untuk digantikan dengan pendaftar baru yang masuk setelah penutupan portal.

Dalam proses tersebut, AYS juga disebut memberikan sejumlah uang kepada Sony Sonjaya.

Kejagung menduga pemberian itu berkaitan dengan pengaturan dalam sistem kemitraan program MBG.

Atas perbuatannya, AYS dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam KUHP.

Saat ini, ia ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari pertama.

Dengan penetapan ini, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG bertambah menjadi empat orang.

Sebelumnya, Kejagung telah menahan sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, termasuk eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Kejagung menyatakan penyidikan masih terus berlanjut untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam praktik dugaan korupsi tersebut.

"Apabila ada orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan cukup alat bukti, pasti akan kami proses," kata Syarief.*

(tm/ad)

MEDAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara menegaskan larangan keras terhadap praktik pungutan liar (pungli) di seluruh sekolah yang berada di bawah kewenangannya pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, mengatakan seluruh sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada orang tua maupun siswa.

Baca Juga:

• DPD IPK Binjai Dukung Timnas U-19 Lolos ke Final Piala AFF 2026: Peluang Menang 55 Persen

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat layanan pendidikan, termasuk pemulihan sekolah di wilayah terdampak bencana.

Program tersebut akan menyasar beberapa daerah, termasuk Nias dan sejumlah kabupaten/kota lain yang mengalami dampak bencana.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp49 miliar untuk satu semester.

Alexander menegaskan seluruh bantuan pendidikan akan disalurkan secara transparan dan tidak boleh membebani orang tua siswa.

Ia juga memastikan bantuan perlengkapan sekolah, termasuk seragam, diberikan secara penuh dan tidak setengah-setengah agar benar-benar membantu masyarakat, terutama keluarga kurang mampu.

Dalam pelaksanaannya, sekolah diwajibkan mengajukan kebutuhan riil kepada Dinas Pendidikan. Setelah diverifikasi, dana akan ditransfer langsung ke rekening sekolah.

"Setelah verifikasi, anggaran ditransfer ke sekolah untuk digunakan sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan," ujarnya.

Langkah ini, kata dia, dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih terukur dan mencegah penyimpangan.

Pemprov Sumut juga menjalankan Program Bantuan Operasional Pendidikan (PBOP) sebagai program prioritas untuk meringankan beban orang tua siswa, sekaligus menggantikan skema pembayaran SPP.

Program ini akan dilakukan bertahap, dimulai dari wilayah Pantai Barat Sumatera Utara, kemudian diperluas ke daerah lain hingga seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, Disdik Sumut juga tengah menyiapkan program "Beranda Pelajar" sebagai ruang ekspresi siswa untuk menampilkan bakat dan prestasi, mulai dari seni, karya inovasi, hingga kompetensi siswa SMK.

Program tersebut direncanakan digelar rutin dua kali setiap bulan dan mulai diluncurkan pada Agustus 2026.

Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Disdik Sumut tetap menggunakan sistem domisili sebagai dasar utama pemerataan akses pendidikan.

Namun, jika jumlah pendaftar melebihi kuota, seleksi akan dilakukan berdasarkan nilai rapor dan ketentuan lain yang berlaku.

"Tujuannya agar proses penerimaan tetap objektif, transparan, dan adil bagi seluruh peserta didik," kata Alexander.*

(vv/ad)

BINJAI – Dukungan terhadap Tim Nasional Indonesia U-19 terus mengalir menjelang laga semifinal Piala AFF U-19 2026.

Kali ini, dukungan datang dari organisasi kemasyarakatan di Kota Binjai.

Baca Juga:

• Direktur Bulog Tinjau Penyaluran Banpang di Sumut, Pastikan Distribusi Beras dan Minyak Berjalan Cepat

Supris menilai Timnas Indonesia U-19 memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan dan melaju ke partai final.

Ia bahkan memperkirakan peluang Indonesia sedikit lebih unggul dibanding lawannya.

"Menurut pandangan saya, Indonesia memiliki peluang bagus, sekitar 55 persen untuk menang, sedangkan Australia 45 persen," ujar Supris kepada wartawan, Kamis, 11 Juni 2026.

Ia juga menyebut pertandingan berpotensi berlangsung ketat dan bisa saja berlanjut hingga babak perpanjangan waktu jika kedua tim bermain imbang dalam waktu normal.

Menurut Supris, bermain di kandang sendiri menjadi salah satu keuntungan penting bagi Timnas Indonesia.

Dukungan suporter di stadion dinilai dapat menambah semangat para pemain muda untuk tampil maksimal.

"Keunggulan bermain di kandang sendiri bisa menjadi modal penting. Namun kami dari DPD IPK Kota Binjai tetap memberikan dukungan penuh kepada Timnas, apa pun hasil akhirnya," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran pengurus DPD IPK Binjai di stadion merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mendukung perkembangan sepak bola nasional, khususnya pembinaan pemain muda.

Supris berharap Timnas U-19 dapat memanfaatkan momentum ini untuk melangkah ke final dan menjaga peluang meraih gelar juara pada turnamen tahun ini.*

(ad)

MEDAN – Direktur Keuangan Perum Bulog, Hendra Susanto, meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) di Sumatera Utara untuk memastikan distribusi berjalan sesuai jadwal dan tepat sasaran.

Peninjauan dilakukan di sejumlah gudang Bulog, termasuk proses pengemasan beras hingga distribusi ke titik serah terima di tingkat kelurahan.

Baca Juga:

• Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Polres Bener Meriah Salurkan Bantuan Sosial dan Santunan Anak Yatim

"Saya memonitor langsung kesiapan Bulog Sumut terkait Banpang dengan target penyelesaian akhir bulan Juni ini," kata Hendra, Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam program ini, setiap penerima bantuan mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

Total penerima bantuan di Sumatera Utara mencapai 1.756.846 kepala keluarga (KK).

Hendra mengatakan seluruh stok pangan sudah tersedia di gudang Bulog dan tinggal didistribusikan ke masyarakat sesuai jadwal yang telah disusun bersama pemerintah daerah.

"Beras dan minyak goreng sudah siap di masing-masing gudang, tinggal disalurkan ke masyarakat sesuai jadwal bersama Pemda," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa program bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi pangan di daerah.

Menurutnya, distribusi bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Hendra juga mengingatkan agar bantuan yang diterima tidak diperjualbelikan, melainkan digunakan untuk kebutuhan keluarga penerima manfaat.

"Saya mengimbau masyarakat agar bantuan ini dikonsumsi, bukan diperjualbelikan. Gunakan untuk kebutuhan sehari-hari," katanya.

Bulog memastikan penyaluran Banpang akan terus dipercepat agar seluruh penerima di Sumatera Utara dapat segera menerima bantuan sesuai target waktu yang telah ditetapkan pemerintah.*

(ad)

BENER MERIAH – Polres Bener Meriah menyalurkan bantuan sosial berupa 50 paket sembako serta santunan kepada anak yatim dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Kamis, 11 Juni 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Redelong dengan suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bergerak Cepat Atasi Krisis Air di Medan Amplas, Tiga Truk Tangki Air Dikerahkan

Kapolres menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian.

"Momentum Hari Bhayangkara bukan hanya perayaan institusi, tetapi juga kesempatan untuk berbagi dan mempererat hubungan dengan masyarakat," kata AKBP Aris Cai Dwi Susanto, Kamis, 11 Juni 2026.

Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat langsung bagi para penerima serta membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim dan keluarga mereka.

Menurutnya, tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir melalui kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung.

Dalam kegiatan tersebut, suasana haru terlihat ketika bantuan diserahkan kepada para penerima.

Sejumlah anak yatim dan masyarakat turut mendoakan agar Polri terus diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara.

Polres Bener Meriah berharap kegiatan ini dapat memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat semangat berbagi dalam pelayanan yang humanis dan presisi.*

(ad)

JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea membantah keras isu yang menyebut Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, terlibat dalam dugaan kasus suap penyelundupan barang elektronik ilegal yang dikaitkan dengan perusahaan Blueray.

Hotman menegaskan bahwa tuduhan yang beredar di media sosial tersebut tidak disertai bukti yang jelas.

Baca Juga:

• Persoalan Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Hotman Paris: Jika Putusan Dilanggar, Bisa Ajukan Gugatan

"Kalau memang ada bukti, ayo keluar dong. Tunjukkan buktinya. Jangan hanya menyebarkan tuduhan di media sosial tanpa dasar yang jelas," kata Hotman Paris kepada wartawan, Kamis, 11 Juni 2026.

Hotman juga menyebut Raffi Ahmad telah memberikan klarifikasi langsung kepadanya begitu isu tersebut mencuat di ruang publik.

Dalam penjelasannya, Raffi membantah memiliki keterkaitan bisnis maupun hubungan dengan pihak yang disebut dalam kasus tersebut.

Menurut Hotman, Raffi tidak pernah melakukan pemesanan barang, tidak menerima pengiriman barang apa pun, dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan pihak Blueray seperti yang dituduhkan.

"Dia tidak pernah memesan, tidak pernah menerima kiriman, dan tidak ada hubungan bisnis dengan pihak yang dikaitkan," ujar Hotman.

Hotman Paris juga menyoroti maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial.

Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab agar tidak merugikan pihak lain.

Menurutnya, opini yang belum terbukti kebenarannya dapat dengan cepat membentuk persepsi publik yang keliru, sementara proses pembuktian hukum membutuhkan waktu dan prosedur yang jelas.

"Jangan sampai seseorang dihakimi hanya berdasarkan narasi di media sosial. Dalam hukum, yang berbicara adalah fakta dan bukti," katanya.

Hotman menegaskan pihaknya siap menghadapi siapa pun yang mengklaim memiliki bukti terkait tuduhan tersebut.

Namun, ia meminta agar bukti itu disampaikan secara terbuka dan dapat diuji secara hukum.

Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan fitnah atau merusak reputasi seseorang.

"Kalau ada bukti, silakan tunjukkan. Tapi kalau tidak ada, jangan menggiring opini yang bisa merugikan orang lain," ujar Hotman.

Hingga kini, belum ada pihak yang secara resmi menyampaikan bukti terkait tuduhan yang beredar di media sosial tersebut.

Kasus ini masih berkembang di ruang publik dan menjadi perhatian warganet.*

(tm/ad)

JAKARTA – Perseteruan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, kembali menjadi sorotan publik.

Konflik yang awalnya berkaitan dengan akses pertemuan anak setelah perceraian kini berkembang menjadi perdebatan soal pola pengasuhan dan hak asuh anak.

Baca Juga:

• Vonis Kasus Penyiraman Air Keras Disorot, TAUD dan Amnesty Nilai Tidak Berpihak pada Korban

Namun, ia mengklaim akses tersebut belakangan ini menjadi terbatas.

Ruben juga disebut menghentikan pemberian nafkah sebesar Rp225 juta selama enam bulan terakhir dengan alasan adanya pembatasan pertemuan dengan anak-anaknya.

Selain itu, ia menyoroti sejumlah hal yang dianggapnya berdampak pada kondisi anak, termasuk aktivitas siaran langsung hingga malam hari serta perubahan perilaku anak.

Di tengah memanasnya situasi, pengacara Hotman Paris Hutapea turut memberikan pandangan hukum.

Ia menyebut bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap putusan pengadilan terkait pengasuhan anak, maka pihak yang dirugikan berhak menempuh jalur hukum.

"Kalau putusan pengadilan sebelumnya dilanggar, gugat saja minta diubah," kata Hotman Paris, Kamis, 11 Juni 2026.

Hotman juga menyarankan agar Ruben dapat mengajukan gugatan hak asuh secara penuh apabila memiliki dasar hukum yang kuat.

Namun, ia menegaskan bahwa seluruh tuduhan harus dibuktikan di pengadilan, bukan hanya berdasarkan opini.

"Harus buktikan apakah benar kondisi pengasuhan tidak memberikan kesejahteraan kepada anak," ujarnya.

Selain Hotman Paris, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Agustinus Sirait, juga menyoroti konflik tersebut.

Ia menegaskan bahwa hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua tidak boleh dihalangi, meski orang tua telah bercerai.

"Itu tidak boleh dipersulit. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya," kata Agustinus.

Ia mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan hubungan yang utuh dengan kedua orang tua tanpa syarat yang membatasi secara sepihak.

Menurutnya, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan pascaperceraian.

Di sisi lain, Agustinus juga menyatakan bahwa pengajuan perubahan hak asuh oleh salah satu pihak tetap dimungkinkan secara hukum, termasuk oleh Ruben Onsu jika merasa memiliki alasan yang kuat.

Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kondisi yang ada.

"Pengadilan yang akan menilai apakah hak asuh perlu dipindahkan atau tidak," ujarnya.

Hingga kini, baik Ruben Onsu maupun Sarwendah belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perkembangan terbaru konflik pengasuhan anak tersebut.

Persoalan ini masih menjadi perhatian publik karena melibatkan aspek hukum, keluarga, dan kepentingan anak di tengah perceraian.*

(tb/ad)

JAKARTA – Pemerintah kembali membahas arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi MBG!

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian kriteria penerima bantuan.

Salah satu opsi yang muncul adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu.

"Misalnya anak-anak dari keluarga yang mampu atau kaya nanti tidak dapat lagi," kata Nanik usai pertemuan dengan Presiden.

Menurut Nanik, Presiden Prabowo memberikan respons positif terhadap usulan evaluasi tersebut.

Ia menyebut Presiden menyambut baik upaya memperbaiki efektivitas penyaluran program.

"Senang, senaang banget," ujar Nanik menggambarkan respons Presiden.

Meski demikian, Nanik menegaskan bahwa pembahasan teknis terkait perubahan kriteria penerima MBG belum diputuskan.

Pemerintah masih akan melanjutkan pembahasan dan analisis data dalam pertemuan lanjutan bersama Presiden.

Ia menyebut Presiden Prabowo dijadwalkan kembali menerima laporan detail terkait simulasi dan dampak perubahan sasaran program tersebut.

"Belum final, masih akan dibahas lagi. Besok sore rencananya," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, terutama dari keluarga kurang mampu.

Program ini dirancang untuk menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.

Sejak diluncurkan, MBG dijalankan melalui distribusi makanan bergizi di sekolah dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta penyedia makanan lokal di berbagai daerah.

Pemerintah kini melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran dalam skala program yang besar.*

(tb/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Tersangka baru tersebut berinisial AYS, yang merupakan pihak swasta.

Baca Juga:

• Terungkap! Dugaan Suap untuk Ubah Temuan Audit BPK di Muara Enim

"Tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta," kata Syarief kepada wartawan, Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam konstruksi perkara, Kejagung menyebut AYS berperan sebagai pihak swasta yang diminta oleh Wakil Kepala BGN saat itu, Sony Sonjaya, untuk mencari mitra pelaksana program MBG.

Dalam prosesnya, AYS diduga mendapatkan akses untuk ikut mengatur proses verifikasi mitra melalui sistem portal program MBG.

Ia disebut melakukan intervensi terhadap tim verifikator sehingga sejumlah calon mitra yang awalnya disetujui kemudian dibatalkan.

"Sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong dan mengatur calon SPPG yang mendaftar di portal mitra MBG. Yang sudah disetujui kemudian dibatalkan," ujar Syarief.

Kejagung juga menduga AYS mengatur agar sejumlah Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang baru mendaftar tetap bisa masuk ke dalam sistem, meski pendaftaran sudah ditutup.

Selain pengaturan tersebut, penyidik juga menduga AYS memberikan sejumlah uang kepada salah satu tersangka lain, Sony Sonjaya, dalam rangka memperlancar proses kerja sama dan pengaturan mitra program.

Atas perbuatannya, AYS dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi, di antaranya Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Tipikor, serta Pasal dalam KUHP terkait.

Hingga saat ini, Kejagung belum merinci lebih jauh nilai dugaan aliran dana maupun peran detail pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang sama, yaitu mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Para tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan pengadaan barang dan jasa dalam program MBG, termasuk dugaan markup berbagai pengadaan seperti motor listrik, tablet, televisi, hingga perlengkapan lainnya.

Kejagung menyebut sebagian pengadaan tersebut tidak sesuai ketentuan dan diduga terjadi penggelembungan nilai anggaran.

Seluruh tersangka yang telah ditetapkan kini ditahan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.*

(kp/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pengumuman tersebut disampaikan KPK dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Baca Juga:

• Raffi Ahmad Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap Impor yang Disidangkan KPK, Ini Penjelasannya

Tiga tersangka yang diduga sebagai pemberi suap adalah Bupati Muara Enim periode 2025–2030, Edison, serta dua pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA), yakni Cory Erin Hardi dan Fika.

Sementara itu, dua tersangka yang diduga menerima suap adalah Titin Rita Lestari, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPK yang bertugas sebagai pengendali teknis pemeriksaan, serta Augusz Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang disebut memiliki kedekatan dengan salah satu anggota BPK berinisial BAR.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan seluruh tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

"KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka sejak 10 Juni hingga 29 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Taufik.

Menurut KPK, kasus ini bermula saat BPK Perwakilan Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Dalam proses audit tersebut ditemukan sejumlah temuan yang nilainya dinilai melebihi batas materialitas dan berpotensi memengaruhi hasil laporan pemeriksaan.

Pada Mei 2026, Edison diduga memerintahkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Muara Enim, Rusdi Hairullah, untuk mengupayakan perubahan hasil audit tersebut melalui Augusz Dewanggara.

Rusdi kemudian meminta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani, untuk berkomunikasi dengan Angga melalui perantara bernama Mulyono.

Dalam pertemuan itu, diduga terjadi pembahasan mengenai sejumlah uang yang harus disiapkan agar temuan audit dapat diubah.

KPK mengungkapkan Angga meminta dana sekitar Rp1,6 miliar yang dihitung berdasarkan persentase dari nilai proyek infrastruktur dan pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Setelah tercapai kesepakatan, Angga disebut mulai mengoordinasikan sejumlah pihak, termasuk Titin Rita Lestari, guna menindaklanjuti permintaan perubahan hasil audit.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Abi Nurwardani diduga mengumpulkan dana dari sejumlah pihak, termasuk dari Fika selaku Direktur PT MSA melalui Cory Erin Hardi yang merupakan penyedia proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim.

KPK menyebut dana sebesar Rp500 juta berhasil dikumpulkan dan kemudian dibagi ke beberapa pihak.

Sebanyak Rp100 juta diberikan kepada Angga, Rp100 juta kepada Mulyono sebagai perantara, sedangkan sekitar Rp300 juta lainnya diduga disalurkan di wilayah Sumatera Selatan, termasuk kepada pihak yang terkait dengan Edison.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan pemberian uang lainnya sebesar Rp50 juta yang sebelumnya diterima Angga.

"Kami masih terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga menerima maupun menikmati uang tersebut," ujar Taufik.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, KPK turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dokumen, perangkat elektronik, dan kendaraan.

Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai Rp100 juta dari Angga, uang tunai Rp100 juta dari Mulyono, serta satu unit kendaraan jenis SUV.

Kasus ini masih terus dikembangkan. KPK membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat seiring pendalaman terhadap aliran dana dan hasil pemeriksaan para tersangka.*

(cn/ad)