JAKARTA — Dua anggota TNI yang menjadi eksekutor penyiraman air keras terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, batal dipecat dari dinas militer setelah mengajukan banding.

Keduanya adalah Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Wiidhi Cahyono.

Baca Juga:

• Anggota TNI Jadi Saksi Kasus Obat Keras di Medan, Akui Ajak Terdakwa Antar Pil

"Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 tanggal 10 Juni 2026, terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sekedar pemidanaannya," ujar majelis hakim dalam amar putusan, Jumat, 4 September 2026.

Dalam putusan banding tersebut, hukuman penjara Edi dan Budhi juga dikurangi.

Edi Sudarko sebelumnya divonis tiga tahun penjara. Dalam putusan banding, hukumannya dikurangi menjadi dua tahun enam bulan.

"Terdakwa 1, pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa 1 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," ujar hakim.

Sementara itu, hukuman Budhi Hariyanto yang sebelumnya dijatuhi pidana penjara selama dua tahun enam bulan dikurangi menjadi dua tahun.

Dengan putusan banding tersebut, hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Edi dan Budhi tidak lagi berlaku.

Adapun dua terdakwa lainnya dalam perkara tersebut, yakni Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka, tidak mengalami perubahan hukuman.

Nandala tetap divonis dua tahun penjara. Sedangkan Sami tetap dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis antara 1,5 hingga 3 tahun penjara terhadap empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdia menyatakan keempat terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap Andrie Yunus yang didahului dengan perencanaan.

Putusan itu dibacakan pada Rabu, 10 Juni 2026.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidier, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu," putus Fredy di muka persidangan, Rabu.

Dalam putusan tingkat pertama tersebut, Edi dan Budhi juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Terdakwa Budhi Hariyanto pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan, dipecat dari dinas militer," jelas Fredy.

Dalam persidangan sebelumnya, terungkap bahwa para terdakwa menganggap tindakan Andrie Yunus yang mengganggu jalannya rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont pada 16 Maret 2026 sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi TNI.

Rencana penyiraman kemudian mulai dibahas ketika Edi Sudarko bertemu Budhi Hariyanto di Masjid Al Ikhlas BAIS TNI pada Senin, 9 Maret 2026, sekitar pukul 13.00 WIB.

Edi awalnya berniat memukul Andrie Yunus sebagai bentuk pelajaran karena menganggap korban telah menghina institusi TNI.

Namun, Budhi mengusulkan cara lain.

"jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat".

Usulan tersebut kemudian disepakati. Edi bersedia menjadi eksekutor penyiraman, sementara Budhi dan Nandala Dwi turut terlibat dalam perencanaan aksi.

"Saat itu Edi mencari informasi melalui google terkait kegiatan Andrie Yunus, dengan hasil Andrie Yunus memiliki kegiatan acara rutin yaitu acara Kamisan di Monas," lanjut Iswadi.

Nandala Dwi kemudian membagi tugas. Edi dan Budhi bertugas mencari Andrie Yunus di Kantor KontraS.

Sementara Nandala dan Sami menuju kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Putusan banding tersebut kini mengubah hukuman terhadap Edi dan Budhi, khususnya terkait pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer.* (km/ad)

MEDAN — Sebanyak 6.000 warga Sumatera Utara mengajukan permohonan penurunan desil melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

Data warga tersebut telah dimasukkan dan didaftarkan ulang, tetapi hasil pemutakhiran masih menunggu proses dari BPS pusat.

Baca Juga:

• Kurir Online Tunadaksa di Medan Kaget Masuk Desil 6-10: Motor Pinjaman, Tinggal Menumpang

Dalam ketentuan yang berlaku, warga dengan status desil di atas 4 tidak dapat mengikuti program KIP Kuliah yang mensyaratkan batas desil tertentu.

Ketua BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan pihaknya terbuka melayani masyarakat yang ingin melakukan pemutakhiran data.

"Kami terus-menerus intens sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Sifat kami di daerah sangat terbuka. Kami memfasilitasi, memberikan penjelasan, mengedukasi, bahkan membimbing. Kadang-kadang ada warga yang belum paham mekanisme pemutakhirannya, itu kami pandu," kata Asim, Jumat (4/9/2026).

Asim mengatakan pelayanan pemutakhiran data juga dilakukan melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS.

Menurut dia, masyarakat perlu memahami bahwa perubahan data DTSEN tidak berlangsung secara langsung.

Setelah warga mengajukan pemutakhiran, proses verifikasi membutuhkan waktu sebelum hasilnya dapat dilihat.

"Yang melakukan pemutakhiran DTSEN terutama untuk KIP Kuliah, sebenarnya di media sosial BPS sudah sering kami sampaikan persyaratannya apa saja, begitu pula verifikasinya butuh waktu berapa lama. Dari submit, butuh waktu sekitar dua minggu sampai hasilnya keluar," lanjutnya.

BPS Sumut juga memberikan informasi kepada masyarakat apabila terjadi perubahan pada data keluarga setelah proses pemutakhiran dilakukan.

Selain permohonan penurunan desil, BPS Sumut masih menemukan warga yang data desilnya belum muncul dalam portal DTSEN.

Ketika portal DTSEN dibuka, sebagian warga hanya mendapati keterangan "Belum Ada Desil".

Asim mengatakan kondisi tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, termasuk kesalahan saat memasukkan data, proses pemutakhiran yang masih berjalan, atau data yang belum disubmit.

"Kadang-kadang mungkin salah penginputan dari warga, atau namanya orang dalam posisi ingin segera berubah pemeringkatan desilnya, bisa jadi masih dalam proses pemutakhiran atau belum submit. Cenderung lebih banyak yang berkonsultasi ke kami itu terburu-buru. Setelah dipandu dan dijelaskan, mereka biasanya sudah tenang," rincinya.

Asim juga mengatakan proses pemutakhiran data belum berjalan maksimal karena masih ada masyarakat yang takut ketika didatangi petugas BPS.

Menurut dia, bahkan terdapat kasus petugas menghadapi penolakan hingga kekerasan fisik ketika melakukan pendataan.

"Justru karena isu-isu di media sosial, pemutakhiran tidak berjalan sempurna. Saat ini baru sekitar 33,32 persen yang dimutakhirkan secara nasional oleh warga yang sadar dan aktif. Sebagian lainnya ketika hendak dimutakhirkan malah menghindar atau menolak," jelas Asim.

Karena itu, BPS mendorong masyarakat untuk tidak menghindari proses pendataan dan pemutakhiran.

Data yang diperbarui diperlukan agar kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat tercatat sesuai keadaan terbaru.

Bagi warga Sumatera Utara yang mengalami persoalan terkait data desil, BPS Sumut membuka layanan konsultasi.

Masyarakat dapat mendatangi Kantor BPS untuk mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pemutakhiran data DTSEN.

Asim mengatakan pihaknya akan tetap melayani masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan kepastian terkait data untuk kepentingan pendidikan.

"Kami melayani dengan sepenuh hati. Di sini terbuka, tidak pernah kami abaikan. Kami juga paham betul perjuangan seorang calon mahasiswa untuk bisa berkuliah, lulus, dan memperbaiki kehidupan keluarga," ujarnya.

BPS Sumut berharap masyarakat aktif memeriksa dan memperbarui data apabila terdapat informasi yang tidak sesuai.

Pemutakhiran data menjadi salah satu tahapan penting agar masyarakat memperoleh akses terhadap program bantuan pemerintah sesuai dengan kondisi dan kriteria yang ditetapkan.* (km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang ditaksir bernilai Rp8,4 miliar.

Penyitaan tersebut dilakukan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Baca Juga:

• Korupsi Smartboard Langkat, Dirut PT Bismacindo Perkasa Dituntut 13 Tahun dan Uang Pengganti Rp26 Miliar

"Nilai estimasi atau total aset yang disita dari Sdr. DH diperkirakan sebesar Rp8.436.069.815," ucap Anang Supriatna melalui keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).

Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-33/F.2/Fd.2/05/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Anang mengatakan penyidik menyita sejumlah barang mewah dan kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Barang mewah dan kendaraan satu buah kotak warna hijau berisi jam tangan Rolexestimasi nilai Rp300.000.000, satu unit Mobil Toyota Innova Zenix berwarna hitam dengan nomor polisi B 1652 EII," jelasnya.

Selain barang tersebut, penyidik menyita uang tunai yang ditemukan di dalam kotak penyimpanan atau cash box.

Uang yang disita terdiri atas:

- 75.000 dolar Singapura atau 75 lembar pecahan 1.000 dolar Singapura.
- 30.000 dolar Singapura atau 300 lembar pecahan 100 dolar Singapura.
- 20.000 dolar Amerika Serikat atau 200 lembar pecahan 100 dolar AS.
- 1.600 dolar AS atau 16 lembar pecahan 100 dolar AS.
- 900 dolar Singapura atau 9 lembar pecahan 100 dolar Singapura.
- 900 dolar Singapura atau 18 lembar pecahan 50 dolar Singapura.
- 44.000 dolar Singapura atau 44 lembar pecahan 1.000 dolar Singapura.
- Rp20 juta atau 200 lembar pecahan Rp100 ribu.

Penyidik juga menyita sejumlah kendaraan dan uang tunai yang ditemukan di sebuah apartemen di kawasan Sentul, Jawa Barat.

Aset dan uang yang disita dari lokasi tersebut antara lain:

- Mobil Suzuki Carry Pickup warna putih dengan nomor polisi D 8649 UK, serta uang USD240.000 atau 2.400 lembar pecahan USD100 yang disimpan dalam box besi warna biru.
- Mobil Honda WRV warna merah dengan nomor polisi F 1527 ABX, uang USD20.000 atau 200 lembar pecahan USD100, Rp4.950.000 dalam pecahan Rp50.000, dan Rp4 juta dalam pecahan Rp20.000.
- Uang Rp990.000 dalam pecahan Rp10.000.
- Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi B 1547 SZP serta uang tunai Rp24,5 juta dalam pecahan Rp100.000.

Selain itu, penyidik menyita uang tunai lainnya senilai Rp540.293.375 yang diduga milik Dadan.

Anang mengatakan seluruh barang bukti dan aset yang disita telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

"Terhadap seluruh barang bukti/aset tersebut, Penyidik telah mengantongi dan menetapkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Seluruh aset yang disita nantinya akan difungsikan sebagai pembayaran Uang Pengganti dalam penanganan perkara a quo," tuturnya.

Penyitaan aset tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025 hingga 2026.

Kejagung masih melakukan penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana dalam pengelolaan program tersebut serta menelusuri aset-aset yang berkaitan dengan perkara.* (km/ad)

MEDAN — Seorang kurir online penyandang tunadaksa, Iqbal Marqori (32), mengaku terkejut setelah mengecek status kesejahteraannya melalui portal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Iqbal tercatat masuk dalam kategori desil 6-10. Kondisi tersebut membuatnya bingung karena ia merasa tidak memiliki aset dan penghasilan yang besar.

Baca Juga:

• Wapres Gibran: Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap agar Warga Dapat Tempat Tinggal Layak dan Aman

Sepeda motor yang digunakannya untuk bekerja sebagai kurir online juga bukan miliknya, melainkan milik adiknya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan banding sekaligus melakukan pemutakhiran data.

"Kalau yang bersangkutan merasa butuh bantuan, dia harus melakukan pemutakhiran data. Klaster bantuan pemerintah itu kan beragam, misalnya bantuan pangan untuk desil 1–4 dan yang lainnya," ujar Asim, Jumat (4/9/2026).

Asim mengatakan BPS terus mendorong masyarakat di Sumatera Utara agar aktif memperbarui data dalam DTSEN.

Menurut dia, data akan sulit berubah apabila masyarakat tidak bersedia mengikuti proses pendataan dan pemutakhiran yang dilakukan petugas.

"Terimalah petugas BPS yang datang melakukan pemutakhiran data. Semakin menghindar, datanya tidak akan pernah masuk ke dalam peta perlindungan sosial," lanjutnya.

Untuk mengajukan banding, warga perlu menyertakan bukti pendukung.

Salah satunya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani lurah atau kepala desa.

Asim menjelaskan, peringkat desil tidak semata-mata menentukan seseorang kaya atau miskin berdasarkan jumlah pendapatan.

"Pemeringkatan desil ini sebenarnya pemeringkatan kesejahteraan secara relatif, jadi tidak bisa membandingkan antarwilayah. Desil bukan ukuran absolut kaya atau miskin, melainkan diperingkatkan secara relatif dengan sekitar 41 variabel menggunakan metode statistik yang sangat rigid," jelas Asim.

Asim menjelaskan, desil merupakan pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dari kelompok paling bawah hingga paling atas.

Pengelompokan tersebut dibagi dalam 10 persen.

"Desil 1 10 persen terbawah, desil 2 itu 10 persen di atasnya, dan seterusnya. Ukurannya bukan semata-mata pendapatan atau pengeluaran, melainkan rangkuman data dari sekitar 18 kementerian atau lembaga yang terlibat sesuai regulasi. Desil akan selalu bergerak dinamis sesuai perkembangan pemutakhiran data," ucapnya.

Karena itu, menurut Asim, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data DTSEN perlu mengikuti proses pemutakhiran agar data yang tercatat dapat diperbarui.

Iqbal sebelumnya mengaku kaget setelah mengetahui dirinya masuk kategori desil 6-10.

Ia mempertanyakan hasil pemeringkatan tersebut karena merasa tidak memiliki kondisi ekonomi seperti masyarakat yang tergolong sejahtera.

"Pas cek, saya kaget masuk desil tinggi. Saya desil 6-10. Wih, ini desilnya desil orang kaya. Pantas saya tidak pernah dapat (sembako) gitu kan. Tidak pernah dapat apa pun saya. Beras saja tidak," ujar Iqbal.

Iqbal mengatakan dirinya pernah beberapa kali menerima bantuan sembako ketika masih tinggal di Padang, Sumatera Barat.

Bantuan tersebut diberikan Dinas Sosial karena ia merupakan penyandang disabilitas.

Namun, bantuan itu sudah lama tidak diterimanya. Setelah tinggal di Medan, Iqbal mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Di Medan belum ada sama sekali bantuan dari pemerintah. Saya dapat bantuan malah beberapa kali dari warga yang baik. Saat saya lagi kerja narik, dikasih kadang beras. Dikasih pula saya kadang tip dari customer. Itu sajalah yang bisa saya bawa pulang. Selain itu tidak ada bantuan apa pun," bebernya.

Iqbal mengaku tidak memiliki aset yang menurutnya dapat membuat dirinya masuk dalam kategori desil tinggi.

Sepeda motor yang digunakan untuk bekerja sebagai kurir online merupakan milik adiknya.

Sementara di portal DTSEN, ia tidak tercatat sebagai penerima bantuan pangan.

Penghasilannya sebagai kurir juga tidak menentu.

Dalam sehari, Iqbal mengaku bisa hanya mendapatkan sekitar Rp50 ribu, bahkan terkadang tidak memperoleh laba bersih.

"Bingung saya makanya, di kampung saja saya tidak ada apa-apa. Tinggal saja saya menumpang. Kalau di Padang dulu saya juga tinggal di rumah nenek. Kalau di Medan ini, saya mengontrak sama adik," perinci pria 32 tahun itu.

Meski kondisi ekonominya terbatas, Iqbal tetap memilih bekerja sebagai kurir online.

Ia mengatakan tidak pernah berpikir untuk mengemis demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kini, Iqbal tengah berusaha mengumpulkan modal untuk membuka usaha kecil berupa kedai kelontong.

Ia berharap penghasilannya sebagai kurir dapat membantu mewujudkan rencana tersebut.

"Saya sedang mengumpuli modal karena saya ingin jualan saja, buka kedai kelontong. Karena kalau terus jadi kurir seperti ini, berbahaya juga di jalan, sering jatuh. Siapa tahu dengan jadi kurir online saat ini saya bisa kumpulkan rezeki untuk bisa buka usaha," harapnya.* (km/ad)

BANDA ACEH — Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Banda Aceh meningkat sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh, sebanyak 31 orang meninggal dunia dan 429 orang mengalami luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas selama periode tersebut.

Baca Juga:

• Mantan Karyawan Laporkan Dugaan Pelecehan Seksual di Bugar Refleksi, Polresta Banda Aceh Turun Tangan

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatlantas Polresta Banda Aceh Kompol Mawardi mengatakan, angka kecelakaan pada 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, Satlantas Polresta Banda Aceh mencatat 226 kasus kecelakaan lalu lintas hingga Desember.

Sementara pada Januari hingga Agustus 2026, jumlah korban kecelakaan telah mencapai ratusan orang.

Menurut Mawardi, peningkatan kecelakaan tidak terlepas dari sejumlah faktor.

Di antaranya pertumbuhan jumlah penduduk serta tingkat kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda empat.

"Peningkatan jumlah kecelakaan ini menjadi perhatian kami. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kesadaran dan kepatuhan setiap pengendara sangat diperlukan," ujar Mawardi, Jumat (4/9/2026).

Satlantas Polresta Banda Aceh terus mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan ketika berkendara.

Pengendara diminta mematuhi aturan lalu lintas dan menggunakan perlengkapan keselamatan.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda empat diminta memperhatikan kondisi jalan, menjaga kecepatan, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

Masyarakat juga diharapkan ikut berperan menekan angka kecelakaan dengan meningkatkan disiplin berkendara dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.

Tingginya jumlah korban hingga Agustus 2026 menjadi perhatian kepolisian agar keselamatan pengguna jalan semakin menjadi prioritas dalam aktivitas sehari-hari di Banda Aceh.* (ad)

TAPSEL — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan segera dimulai.

Kepastian itu disampaikan saat Gibran dan Bobby mengunjungi hunian sementara (Huntara) di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan, Jumat, 4 September 2026.

Baca Juga:

• Bayi Dijual Rp15 Juta, Mantan Perawat Diduga Jadi Otak Penculikan di RS Sundari

Warga tersebut berasal dari Desa Garoga dan Hutagodang, Kecamatan Batangtoru.

Gibran menyampaikan permohonan maaf karena hingga kini sebagian warga masih harus tinggal di Huntara.

Ia memastikan pemerintah akan mempercepat pembangunan Huntap agar warga memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan aman.

"Saya pastikan, pemerintah terus melaksanakan tanggung jawabnya mempercepat pembangunan (Huntap), sehingga semua bisa dapat kepastian tempat tinggal yang lebih layak dan aman," ujarnya.

Pemerintah akan membangun 699 unit rumah untuk warga terdampak bencana.

Huntap tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 18 hektare yang berada tepat di sebelah lokasi Huntara Desa Napa.

Selama pembangunan Huntap berlangsung, pemerintah memastikan warga yang masih tinggal di Huntara tetap mendapatkan kebutuhan dasar dan kehidupan yang layak.

Gubernur Sumut Bobby Nasution turut memberikan semangat kepada warga yang telah tinggal selama beberapa bulan di Huntara setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

Menurut Bobby, pemerintah terus berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan Huntap bagi warga yang belum memperoleh hunian tetap.

Pemprov Sumut juga memberikan dukungan terhadap proses pemulihan masyarakat terdampak bencana.

"Beberapa tempat sudah ada Huntap yang selesai dibangun. Bagi yang belum, pemerintah telah berupaya secepatnya mendapatkan lahan untuk membangun. Salah satunya di sini, sehingga masyarakat mendapat kepastian untuk bisa tinggal di hunian tetap nantinya," ujar Gubernur Bobby Nasution.

Selain meninjau Huntara dan lokasi pembangunan Huntap, Gibran dan Bobby mengunjungi sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemerintah berupaya mempercepat proses pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan beraktivitas seperti biasa.

Bobby mengatakan pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan menyediakan rumah.

Faktor pendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat juga perlu diperhatikan.

"Yang terpenting itu masyarakat yang terdampak bencana bisa segera hidup lebih baik. Dan bisa memperbaiki kehidupan ekonominya. Karenanya yang dipikirkan bukan hanya hunian saja, tetapi faktor pendukung lainnya," sebut Gubernur Bobby Nasution.

Salah seorang penghuni Huntara, Eti, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tempat tinggal yang diberikan setelah rumahnya terdampak bencana.

Sebelumnya, Eti harus mengontrak rumah untuk tempat tinggal. Biaya sewa rumah tersebut ditanggung pemerintah sebelum warga menempati Huntara.

"Kami bersyukur juga, sebab pemerintah udah bangun rumah. Kami ucapkan terima kasih untuk pemerintah, udah (dibangunkan) huntara kami. Jadi harapanku, huntap cepat dibangun," ujar Eti.

Pembangunan Huntap di Desa Napa diharapkan menjadi bagian dari percepatan pemulihan warga terdampak bencana di wilayah Batangtoru, Tapanuli Selatan.* (ad)

MEDAN — Pengusaha Budi Pranoto Seputra, Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, dituntut 13 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2024.

Dalam perkara yang sama, mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriyadi masing-masing dituntut 11 tahun penjara.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Smartboard, Eks Kadisdik Langkat Dituntut 11 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp2 Miliar

Perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp29,5 miliar.

Tuntutan dibacakan Tim JPU Kejari Langkat, Bosna Trimanta Perangin-angin, David Simamora dan Esra Meilany Sinaga, dalam persidangan di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Jumat, 4 September 2026.

Jaksa menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan primer, yakni Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara kepada Saiful Abdi dan Supriyadi.

Keduanya juga dituntut membayar denda Rp500 juta dengan ketentuan subsider 140 hari kurungan.

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saiful Abdi dan Supriyadi oleh karenanya dengan pidana penjara selama 11 tahun denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan," ujar JPU dalam persidangan.

Selain hukuman penjara dan denda, Saiful Abdi dibebankan uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar.

Jaksa memberikan waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap bagi Saiful untuk membayar uang pengganti tersebut.

Jika tidak dibayarkan, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kewajibannya.

"Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun," tegas jaksa.

Sementara Supriyadi dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan, jaksa meminta agar diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan kedua terdakwa.

Perbuatan mereka dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp29,5 miliar.

Saiful disebut menikmati hasil korupsi sebesar Rp2,5 miliar. Jaksa juga menyebut Saiful pernah dihukum sebelumnya dan tidak mengakui perbuatannya.

Adapun Supriyadi dinilai berbelit-belit selama persidangan, meresahkan masyarakat, serta tidak mengakui perbuatannya.

"Keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan," kata JPU.

Sementara itu, Budi Pranoto Seputra dituntut hukuman lebih berat, yakni 13 tahun penjara.

Selain itu, Budi dituntut membayar denda Rp500 juta dengan subsider 140 hari kurungan serta uang pengganti sebesar Rp26 miliar.

Jika uang pengganti tidak dibayarkan, jaksa meminta agar diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Jaksa menilai Budi menikmati hasil korupsi sebesar Rp26 miliar.

Perbuatannya disebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp29,5 miliar dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa juga menyebut perbuatan Budi telah meresahkan masyarakat.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa dinilai bersikap sopan selama mengikuti persidangan.

Perkara ini berkaitan dengan proyek pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat pada 2024.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap dugaan adanya pengondisian proyek yang disertai mark-up atau penggelembungan harga.

Nilai proyek tersebut mencapai sekitar Rp49,9 miliar. Dari anggaran itu, jaksa menyebut kerugian negara mencapai sekitar Rp29,58 miliar.

Tuntutan terhadap ketiga terdakwa selanjutnya akan menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard tersebut.* (ad)

MEDAN — Mantan perawat berinisial A (23) diduga menculik seorang bayi laki-laki di Rumah Sakit Umum Sundari, Kota Medan, Sumatera Utara.

Dalam menjalankan aksinya, A menyamar menggunakan pakaian perawat.

Baca Juga:

• Detik-detik Dokter di Dairi Dirampok, Pelaku Diduga Mantan Pasien

P yang sedang mengandung menunggu di lantai satu, sedangkan A masuk ke ruang nifas dengan mengenakan pakaian perawat.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Lubis mengatakan A sebelumnya pernah bekerja di rumah sakit tersebut.

"A ini pernah bekerja sebagai perawat di rumah sakit itu tahun 2010-2012," kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Lubis saat diwawancarai di kantornya, Jumat (4/9/2026).

Saat berada di ruang nifas, A melihat bayi laki-laki yang menjadi target sedang digendong oleh neneknya. Sementara itu, ibu bayi masih terbaring.

Bayi tersebut seharusnya diberikan kepada dokter sekitar pukul 12.00 WIB. Namun, A datang lebih awal sekitar pukul 11.30 WIB.

"Jadi seharusnya anak itu dikasih ke dokter sekitar pukul 12.00 WIB. Tapi A lebih dulu datang, sekitar pukul 11.30 WIB," ucapnya.

A kemudian meminta bayi tersebut kepada keluarga dengan alasan akan menyerahkannya kepada dokter di lantai satu.

Keluarga bayi sempat merasa curiga karena waktu penyerahan bayi tidak sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya.

Namun, karena A mengenakan pakaian perawat, keluarga akhirnya menyerahkan bayi tersebut.

Kecurigaan keluarga baru terbukti setelah perawat yang sebenarnya datang. Saat itu, keluarga menyadari bayi tersebut telah dibawa pergi.

Setelah menerima laporan, petugas Polrestabes Medan bersama Polsek Sunggal langsung melakukan penyelidikan.

Polisi memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV, keluarga bayi, serta pihak rumah sakit untuk mengetahui kronologi dan keberadaan bayi.

Pada hari yang sama, polisi menangkap A dan P di wilayah Kecamatan Pancur Batu.

Sementara itu, bayi ditemukan di rumah pasangan suami istri di Kecamatan Patumbak.

A dan P kemudian dibawa ke Satreskrim Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut penculikan bayi tersebut telah direncanakan A.

Rencana itu bermula setelah A bertemu dengan pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak pada April 2026.

A sebelumnya menjanjikan bayi perempuan kepada pasangan tersebut. Bayi itu disebut akan dilahirkan oleh P.

Namun, perkiraan waktu kelahiran P berubah. Semula P diperkirakan melahirkan pada Agustus, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan USG, persalinan diprediksi baru terjadi pada November.

"Dia pikir P ini melahirkan Agustus, ternyata setelah dicek USG, prediksinya November," kata Adrian.

A telah menerima uang dari pasangan tersebut secara bertahap. Pada April, A menerima Rp1 juta, kemudian Rp4 juta pada Juli.

Karena bayi yang dijanjikan belum lahir, A kemudian merencanakan penculikan bayi dari RS Sundari.

"Diserahkan A ini lah ke pasutri itu tapi bayinya laki-laki. Sempat lah komplain pasutri ini karena dimintanya perempuan. Tapi A bilang nanti diganti," ucap Adrian.

Setelah bayi diserahkan, A kembali menerima uang sebesar Rp10 juta.

"Nah, di situ saat nyerahkan bayi, A diberi uang Rp 10 juta. Makanya total diterima Rp 15 juta," sambungnya.

Pasangan suami istri yang menerima bayi tersebut kini berstatus sebagai saksi.

Polisi menyebut keduanya tidak mengetahui bahwa bayi yang diberikan A merupakan hasil penculikan.

Sementara itu, A dan P telah ditahan di Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum.

Keduanya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Polisi menerapkan Pasal 455 KUHPidana dan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).* (km/ad)

DAIRI — Seorang dokter umum di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Nico Tjowandi (61), menjadi korban perampokan di rumahnya setelah selesai membuka praktik, Rabu, 2 September 2026 malam.

Peristiwa tersebut terjadi di rumah Nico di Jalan Tembakau, Kecamatan Sidikalang, sekitar pukul 20.15 WIB.

Baca Juga:

• Tak Mau Cuma Jadi Tuan Rumah, Sumut Manfaatkan Forum IMT-GT ke-32 untuk Genjot Promosi Pariwisata

Nico mengatakan pintu rumah saat itu sudah ditutup, tetapi belum sempat dikunci. Pelaku kemudian masuk dan mengancam korban menggunakan pisau.

"Saat itu saya sudah menutup pintu namun belum terkunci. Saat itu pelaku langsung masuk dan mengancam saya menggunakan pisau," ujar Nico di sela-sela wawancara awal bersama petugas kepolisian.

Pelaku diketahui mengenakan penutup wajah saat beraksi.

Setelah mengancam korban, pelaku mengikat tangan dan kaki Nico menggunakan lakban. Mulut korban juga ditutup dengan lakban.

Dalam kondisi tidak berdaya, Nico tidak dapat melakukan banyak perlawanan.

Pelaku kemudian mengambil sejumlah barang berharga yang berada di dalam rumah.

Pelaku mengambil uang tunai yang disimpan Nico di dalam laci.

Uang tersebut merupakan hasil praktik dan terdiri dari pecahan Rp20 ribu dengan total sekitar Rp2 juta.

Selain uang tunai, pelaku membawa kabur cincin emas pernikahan milik Nico dengan berat sekitar 4 gram.

Sebuah telepon seluler Nokia versi lama milik korban juga ikut dibawa.

Setelah mengambil barang-barang tersebut, pelaku meninggalkan rumah korban.

Meski wajah pelaku tertutup, Nico mengaku masih mengenali suara dan ciri fisik orang tersebut. Ia menduga pelaku merupakan mantan pasiennya.

"Saya tidak asing dengan perawakan suara serta bentuk tubuhnya yang tinggi dan kurus. Seperti mantan pasien saya," kata Nico.

Namun, dugaan Nico tersebut belum dapat dipastikan.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan memastikan hubungan antara pelaku dengan korban.

Kasi Humas Polres Dairi AKP Syahril Ramadhan mengatakan polisi masih mengembangkan penyelidikan terkait perampokan tersebut.

"Lagi pengembangan penyelidikan," kata Syahril.

Penyidik masih mendalami keterangan korban dan mengumpulkan sejumlah petunjuk untuk mengidentifikasi pelaku.

Polisi juga menyelidiki apakah pelaku beraksi seorang diri atau melibatkan pihak lain.

Hingga kini, polisi belum mengungkap identitas pelaku secara resmi.

Barang-barang milik korban yang dibawa kabur juga belum diketahui apakah telah berhasil ditemukan.

Kasus perampokan terhadap dokter tersebut masih dalam proses penyelidikan Polres Dairi.* (km/ad)

MEDAN — Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, dituntut 11 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif.

Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara disebut mencapai Rp29,5 miliar.

Baca Juga:

• Menko Yusril Bantah Narasi “Jangan Salahkan Ormas” dalam Kasus Kematian Bambang Setiawan

Menurut jaksa, Saiful Abdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang diajukan dalam perkara tersebut.

"Menuntut, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Saiful Abdi selama 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dengan subsider 140 hari kurungan," ucap jaksa saat membacakan tuntutan di persidangan.

Selain pidana penjara dan denda, jaksa juga menuntut Saiful membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp2 miliar.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut.

"Apabila harta tersebut tidak mencukupi untuk menutupi UP, maka diganti dengan pidana pengganti selama 7 tahun penjara," ungkap jaksa Zakiri.

Dalam tuntutannya, jaksa menyampaikan sejumlah hal yang menjadi pertimbangan memberatkan bagi Saiful.

Jaksa menyebut perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, perbuatan Saiful bersama Supriadi dan Budi Pranoto Seputra disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 miliar.

Jaksa juga menyebut Saiful menikmati uang sebesar Rp2 miliar.

Selain itu, terdakwa disebut pernah dihukum, meresahkan masyarakat, serta tidak mengakui perbuatannya.

"Sementara hal meringankan, terdakwa sopan di persidangan," ungkap jaksa.

Jaksa menilai perbuatan Saiful melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Perkara ini bermula dari dakwaan jaksa yang menyebut Saiful Abdi melakukan korupsi dalam pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif.

Saiful didakwa bersama Supriadi dan Budi Pranoto Seputra dalam perkara tersebut.

Berdasarkan dakwaan, perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29.588.291.000.

Setelah tuntutan dibacakan, Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang memberikan kesempatan kepada Saiful dan penasihat hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan atau pleidoi.

Sidang dengan agenda pembacaan pleidoi dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.* (d/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memanfaatkan Forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 untuk memperkuat promosi pariwisata daerah.

Forum tersebut menjadi kesempatan bagi Sumut untuk memperkenalkan berbagai potensi destinasi wisata kepada delegasi dari Malaysia, Thailand, dan negara lainnya.

Baca Juga:

• Erupsi Gunung Sinabung Berdampak ke 1.832 Hektare Lahan Pertanian Karo, Ini Komoditas yang Terdampak

Selain membahas kerja sama ekonomi, pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama pariwisata lintas negara.

Kerja sama itu mencakup pengembangan wisata tematik hingga penguatan jaringan Geopark yang menghubungkan destinasi di negara-negara anggota IMT-GT.

Mewakili Panitia Forum IMT-GT, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sonny A. Soekoer mengatakan pariwisata menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam working group IMT-GT.

Menurut dia, sejumlah program kerja sama terus didorong, termasuk promosi bersama destinasi wisata tematik lintas negara dan peningkatan kapasitas pelayanan industri pariwisata.

"Kami memfasilitasi para delegasi, khususnya dari Malaysia dan Thailand, untuk mengeksplorasi kawasan pariwisata dan pameran industri kreatif pada hari terakhir rangkaian acara. Kami berharap para delegasi dapat memperpanjang masa tinggalnya untuk menikmati destinasi wisata di Sumut," ungkap Sonny saat temu pers yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (4/9/2026).

Selain promosi destinasi wisata, kerja sama pariwisata dalam IMT-GT juga diarahkan untuk memperkuat jaringan Geopark di kawasan Asia Tenggara.

Perencana Ahli Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Muhammad Armand Effendy Pohan mengatakan kerja sama pariwisata sub-regional IMT-GT telah dilakukan secara berkala.

Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah penguatan potensi dan sertifikasi jaringan Geopark antara Samosir yang berada di kawasan Danau Toba dan Langkawi, Malaysia.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas destinasi wisata sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata di kawasan IMT-GT.

Forum IMT-GT ke-32 dijadwalkan dihadiri para menteri perekonomian dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Selain itu, forum tersebut juga akan diikuti pejabat tingkat tinggi atau Senior Officials, pimpinan asosiasi bisnis atau Joint Business Council (JBC), serta ratusan pelaku usaha dari kawasan sub-regional.

Dengan keterlibatan pemerintah dan pelaku usaha dari tiga negara, forum tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kerja sama ekonomi, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi pengembangan sektor pariwisata Sumatera Utara.* (ad)

TAPANULI SELATAN — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga korban banjir bandang Garoga dan Huta Godang, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan, dimulai pada September 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Gibran saat mengunjungi hunian sementara (huntara) warga Garoga di Desa Napa, Batangtoru, Tapanuli Selatan, Jumat, 4 September 2026.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Letakkan Batu Pertama Rehabilitasi RSUD dr Tengku Mansyur Senilai Rp4,77 Miliar

Dalam kunjungan itu, Gibran hanya mengunjungi satu rumah warga di huntara Garoga.

Rumah tersebut dihuni Marwan Efendi, salah satu korban banjir bandang yang melanda wilayah Garoga pada 25 November 2025.

Rumah Marwan di Garoga hancur akibat banjir bandang.

Sejak kejadian tersebut, ia bersama keluarganya telah tinggal selama sekitar lima bulan di huntara Desa Napa.

"Tadi Pak Gibran datang ke rumah menyapa saya sekaligus memberikan perlengkapan balita," ujar Marwan.

Kunjungan tersebut juga memberikan kepastian bagi Marwan mengenai pembangunan huntap yang selama ini ditunggu para korban bencana.

"Tadi Pak Gibran juga bilang, huntapnya akan dibangun bulan depan. Syukurlah ada kepastian soalnya selama ini kami menunggu-nunggu kapan huntap akan dibangun," kata Marwan.

Sebanyak 699 unit huntap direncanakan dibangun untuk korban banjir bandang dari Garoga dan Huta Godang.

Pembangunan dilakukan di atas lahan seluas 18 hektare milik PTPN III.

Lokasi huntap tersebut berada persis di samping huntara warga Garoga di Desa Napa.

Pembangunan hunian tetap ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan tempat tinggal permanen bagi warga yang kehilangan rumah akibat banjir bandang dan longsor.

Dalam kunjungan ke Tapanuli Selatan, Gibran juga menemui warga korban banjir bandang dan longsor di sejumlah lokasi.

Gibran terlebih dahulu mengunjungi warga di huntap Desa Hapesong Baru.

Hunian tersebut ditempati korban banjir bandang yang berada di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Batangtoru.

Kedatangan Gibran disambut antusias warga. Sejumlah warga mengerumuninya untuk bersalaman.

Gibran kemudian menyapa warga serta membagikan buku dan mainan kepada anak-anak.

Hal serupa dilakukan Gibran ketika mengunjungi huntara warga Garoga.

Ia mengambil sejumlah mainan dari dalam kardus dan membagikannya kepada anak-anak korban banjir.

Setelah menemui warga di huntara, Gibran melanjutkan perjalanan ke Garoga, desa yang mengalami kerusakan parah dan sebagian wilayahnya tersapu banjir bandang.

Gibran kemudian meninggalkan lokasi menggunakan helikopter dari Lapangan PTPN III.* (tm/ad)

KARO — Erupsi Gunung Sinabung pada 31 Agustus 2026 berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Abu vulkanik yang menyelimuti sejumlah wilayah membuat ribuan hektare lahan pertanian terdampak.

Baca Juga:

• Akun Penyebar Video Tuduhan terhadap Brigadir Iman Harefa Dilaporkan, Polda Sumut: Jika Ada Informasi, Tolong Diklarifikasi Dulu

Lahan tersebut tersebar di enam kecamatan, yakni Naman Teran, Merdeka, Dolat Rayat, Berastagi, Simpang Empat, dan Barus Jahe.

Namun, sebagian besar tanaman yang sebelumnya terpapar abu vulkanik kini telah kembali pulih.

Dari total lahan terdampak, sekitar 1.677 hektare tanaman telah pulih setelah abu vulkanik tercuci oleh guyuran hujan.

Sementara itu, sebanyak 155 hektare tanaman masih tertutup abu vulkanik. Seluruh lahan yang masih terdampak tersebut berada di Kecamatan Naman Teran.

Dolat Rayat menjadi kecamatan dengan luas tanaman terdampak paling besar, yakni 725 hektare.

Berikutnya Kecamatan Merdeka dengan 375 hektare dan Berastagi 291 hektare.

Adapun Kecamatan Naman Teran memiliki lahan terdampak seluas 225 hektare, Barus Jahe 158 hektare, dan Simpang Empat 17 hektare.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo Michael Purba mengatakan sejumlah komoditas hortikultura paling rentan terhadap paparan abu vulkanik.

Komoditas tersebut antara lain kentang, kubis, cabai keriting, dan kembang kol.

Selain itu, tanaman wortel, bawang daun, dan tomat juga ikut terdampak.

Untuk lahan yang masih tertutup abu hingga 2 September 2026, luasnya mencapai 155 hektare di Kecamatan Naman Teran, tepatnya di Desa Kuta Tonggal dan Sukandebi.

Rinciannya terdiri atas 45 hektare tanaman kentang, 27 hektare kubis, 24 hektare kembang kol, 16 hektare cabai keriting, 25 hektare cabai rawit, 14 hektare tomat, dan 4 hektare brokoli.

Michael mengatakan paparan abu vulkanik yang berlangsung terus-menerus berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman.

Lapisan abu yang menempel pada permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis.

Selain itu, proses pembungaan dan penyerbukan tanaman juga dapat terganggu.

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan produksi dan produktivitas tanaman apabila paparan abu berlangsung dalam waktu lama.

Meski demikian, Dinas Pertanian Kabupaten Karo belum dapat memastikan luas tanaman yang berpotensi gagal panen.

"Hasil pemantauan kita, air hujan membuat tanaman pulih dan tidak berbahaya lagi. Meski demikian, tapi nanti kita monitor lagi perubahan dan perkembangannya," kata Michael.

Hingga saat ini, Dinas Pertanian Kabupaten Karo juga belum menemukan adanya tanaman yang gagal panen akibat erupsi Gunung Sinabung.

"Sampai hari ini dan hasil pemantauan kita, belum ada kita temukan tanaman yang gagal panen," katanya.

Karena belum ada laporan tanaman yang gagal panen, Michael juga belum dapat memperkirakan total kerugian yang dialami petani.

Untuk sektor peternakan, Michael mengatakan belum menerima laporan mengenai ternak yang terdampak erupsi Gunung Sinabung.

Di tengah dampak erupsi terhadap sektor pertanian, aktivitas Gunung Sinabung masih berada pada Level III atau Siaga.

Berdasarkan laporan pengamatan pada Jumat, 4 September 2026, pukul 06.00–12.00 WIB, asap kawah Gunung Sinabung terpantau berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal.

Asap kawah teramati mencapai ketinggian sekitar 200–300 meter di atas puncak kawah.

Secara visual, Gunung Sinabung sempat terpantau jelas hingga kemudian tertutup kabut 0-I.

Dari sisi kegempaan, tidak tercatat adanya aktivitas gempa selama periode pengamatan tersebut.

Kondisi meteorologi di sekitar gunung api dilaporkan cerah dan berawan.

Angin bertiup sedang ke arah selatan dan barat, sedangkan suhu udara berada pada kisaran 17–27 derajat Celsius.

Meski aktivitas kegempaan nihil pada periode pengamatan tersebut, status Gunung Sinabung masih Level III atau Siaga.

Masyarakat dan wisatawan diminta mematuhi rekomendasi keselamatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Masyarakat dan pengunjung dilarang melakukan aktivitas di desa-desa yang telah direlokasi, kawasan dalam radius 3 kilometer dari puncak Gunung Sinabung, serta radius 6 kilometer pada sektor selatan-tenggara.

Warga yang tinggal di sekitar sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta mewaspadai potensi bahaya lahar.

Pemerintah Kabupaten Karo juga diminta terus berkoordinasi dengan PVMBG dan Pos Pengamatan Gunungapi Sinabung untuk memantau perkembangan aktivitas gunung api.* (sp/ad)

SOLO — Perdana Menteri (PM) Timor Leste Xanana Gusmao mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 4 September 2026.

Xanana tiba di rumah Jokowi sekitar pukul 12.26 WIB. Ia mengenakan batik lengan panjang dan langsung disambut Jokowi di depan pintu masuk kediamannya.

Baca Juga:

• Sidang Perdana Kasus Ijazah Digelar 17 September, Roy Suryo Tantang dan Desak Jokowi Hadir Langsung di Pengadilan!

Jokowi juga mengenakan batik lengan panjang. Keduanya sempat berbincang sebelum Xanana dipersilakan masuk ke dalam rumah.

Di kediaman Jokowi, Xanana mendapat jamuan makan. Sejumlah hidangan disajikan, antara lain kwetiau, bebek peking, fuyunghai, dan sapi lada hitam.

Di sela-sela menikmati jamuan tersebut, Xanana menyampaikan kesannya terhadap Jokowi saat memimpin Indonesia.

Menurut Xanana, Jokowi memiliki visi pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini bukti hubungan baik antara Indonesia dengan Timor Leste. Dulu Timor Leste sangat terkesan pada Bapak Jokowi memimpin Indonesia," kata Xanana di Solo, Jumat.

Xanana mengatakan pembangunan Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi tidak hanya berpusat di Pulau Jawa.

"Beliau memiliki visi merata di seluruh Indonesia, tidak hanya di pulau Jawa. Tidak ada satu pun yang ditinggal saat Pak Jokowi memimpin," imbuh dia.

Pernyataan tersebut disampaikan Xanana saat melakukan kunjungan ke kediaman Jokowi di Solo.

Selain jamuan makan, kunjungan Xanana ke rumah Jokowi juga berlangsung dengan suasana budaya Jawa.

Xanana disambut dengan lagu "Bengawan Solo" karya maestro Gesang Martohartono.

Lagu tersebut menarik perhatian Xanana. Ia bahkan ikut mengikuti alunan musik dan menyanyikan lagu "Bengawan Solo" hingga lagu tersebut selesai.

Kunjungan Xanana ke kediaman Jokowi menjadi bagian dari hubungan baik antara Indonesia dan Timor Leste.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai dengan jamuan makan dan hiburan musik khas Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA — Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) merilis citra satelit yang memperlihatkan kepulan asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan.

Citra tersebut dipotret satelit Aqua pada Selasa, 1 September 2026, kemudian dirilis NASA melalui akun X pada Jumat, 4 September 2026.

Baca Juga:

• Gunung Sinabung Siaga Level 3, BPBD Sumut Pastikan Pengungsi dan Warga di Zona Merah Ditangani

Ratusan titik merah juga terlihat tersebar di sejumlah wilayah.

Titik merah tersebut menunjukkan anomali panas yang terdeteksi instrumen Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer atau MODIS yang berada di satelit Aqua.

Peneliti Columbia University sekaligus pengembang Global Fire Weather Database NASA, Robert Field, mengatakan tren peningkatan kebakaran saat ini mengkhawatirkan.

"Indonesia baru sekitar tiga minggu memasuki musim kebakarannya, tetapi kami melihat aktivitas kebakaran melonjak tajam, mirip seperti tahun 2015," kata Field, sebagaimana dilansir situs web NASA.

Menurut Field, kondisi tersebut tidak terlepas dari fenomena iklim El Nino yang kuat pada tahun ini.

"El Nino yang kuat membuat musim kemarau menjadi lebih kering di wilayah-wilayah yang rawan kebakaran dan memperparah pembakaran—persis seperti yang kami perkirakan," papar Field.

NASA menyebut kebakaran di lahan gambut, termasuk di Kalimantan, menjadi salah satu jenis karhutla yang sulit ditangani.

Lahan gambut yang mengering dapat terbakar secara perlahan di bawah permukaan tanah dengan suhu rendah.

Dalam kondisi normal, gambut di Kalimantan, Sumatra, dan Papua terlalu basah untuk memungkinkan api menyebar di bawah tanah.

Namun, kekeringan parah dapat mengubah kondisi tersebut dan membuat lahan gambut lebih mudah terbakar.

"Kebakaran di permukaan tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi ketika api mencapai bawah tanah, kebakaran itu tidak akan berhenti," ujar Field.

"Api akan terus membakar sampai hujan turun pada Oktober atau November," paparnya.

Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya terjadi di Kalimantan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat karhutla terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, hingga Maluku Utara.

Enam provinsi menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Di Kalimantan Barat, tercatat 46 titik api dengan luas lahan terbakar lebih dari 528 hektare.

Kualitas udara di wilayah tersebut dilaporkan berada dalam kategori berbahaya dengan jarak pandang kurang dari satu kilometer.

Sementara di Sumatera Selatan, terdapat 20 titik api dengan luas kebakaran mencapai 98,5 hektare.

Kualitas udara berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat dengan jarak pandang sekitar 5 hingga 7 kilometer.

Di Pulau Sumatera, Riau menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah.

BPBD dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau mencatat luas karhutla sepanjang 2026 mencapai 18.582,90 hektare.

Jumlah titik panas yang tercatat mencapai 12.677 titik. Dari jumlah tersebut, 618 titik teridentifikasi sebagai titik api aktif.

Dampak karhutla juga mulai dirasakan masyarakat, terutama dari sisi kesehatan.

Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 50.891 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah terdampak kebakaran hutan sepanjang Juli hingga Agustus 2026.

Sebanyak 12.600 kasus di antaranya terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun.

Sementara 38.291 kasus lainnya terjadi pada kelompok usia di atas lima tahun.

Asap karhutla dapat terbawa angin sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran.

Wilayah yang tidak memiliki titik api juga dapat terdampak apabila asap terbawa angin ke daerah tersebut.

Kondisi itu berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk ISPA.

Rilis citra satelit NASA tersebut kembali menunjukkan luasnya dampak karhutla di Kalimantan di tengah musim kemarau dan meningkatnya aktivitas kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA — Pernyataan yang diklaim berasal dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra beredar di media sosial.

Pernyataan itu menyebut Yusril meminta masyarakat tidak menyalahkan organisasi kemasyarakatan atau ormas dalam kasus kematian Bambang Setiawan.

Baca Juga:

• Dokter di Dairi Jadi Korban Perampokan, Pelaku Bawa Kabur Uang dan Cincin

Yusril tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang beredar di media sosial.

Narasi tersebut muncul setelah unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 27 Agustus 2026 berujung kericuhan pada malam hari.

Dalam peristiwa tersebut, seorang pedagang kaca bernama Bambang Setiawan (59) meninggal dunia setelah diduga dikeroyok orang tak dikenal di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Narasi yang beredar di media sosial menyebut:

"Pedagang Kaca Dikroyok Saat Kericuhan, Yusril: Jangan Salahkan Ormas"

Dalam narasi tersebut, Yusril disebut meminta masyarakat tidak terburu-buru menuding individu, kelompok, maupun organisasi tertentu, termasuk ormas.

Namun, klaim tersebut dibantah langsung oleh Yusril melalui akun Threads miliknya yang telah terverifikasi.

Yusril menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan agar ormas tidak disalahkan dalam kasus kematian Bambang Setiawan.

"Menko Yusril Ihza Mahendra tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut dalam kesempatan apa pun," demikian unggahan Threads, Kamis (3/9/2026).

Dalam perkembangan kasus kematian Bambang Setiawan, Yusril justru menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Menurut dia, proses hukum tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan latar belakang, kelompok, maupun organisasi yang diikutinya.

"Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum," kata Yusril, Kamis (3/9/2026).

Yusril juga mendorong aparat penegak hukum mengungkap secara terang kasus kematian Bambang Setiawan, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat.

Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial.

Narasi yang mengatasnamakan Yusril tersebut beredar melalui sejumlah unggahan di Facebook.

Unggahan itu mengaitkan kematian Bambang Setiawan dengan kericuhan setelah demonstrasi pada 27 Agustus 2026.

Dalam narasi tersebut juga disebutkan bahwa aparat masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas rangkaian kekerasan yang terjadi.

Namun, klaim bahwa Yusril meminta masyarakat tidak menyalahkan ormas telah dinyatakan tidak benar.

Narasi Yusril meminta ormas tidak disalahkan dalam kasus kematian Bambang Setiawan perlu diluruskan.

Melalui media sosial resminya, Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

Sebaliknya, Yusril menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan meminta aparat mengungkap kasus kematian Bambang Setiawan secara terang.

Masyarakat juga diimbau untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkan kembali konten yang beredar di media sosial.* (km/ad)

MEDAN — Akun media sosial yang menyebarkan video viral berisi tuduhan terhadap Brigadir Iman Harefa dan istrinya dilaporkan ke Polda Sumatera Utara.

Laporan tersebut dibuat langsung oleh Iman Harefa.

Baca Juga:

• Dokter di Dairi Jadi Korban Perampokan, Pelaku Bawa Kabur Uang dan Cincin

"Iya, dilaporkan di Polda Sumut kemarin," kata Ferry, Jumat (4/9/2026).

Ferry menjelaskan, laporan tersebut ditujukan terhadap akun media sosial yang menyebarkan video viral.

Saat ini, laporan itu masih dipelajari oleh Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumut.

"Yang dilaporkan akunnya," ucapnya.

Menurut Ferry, masyarakat perlu berhati-hati sebelum menyebarkan informasi yang beredar di media sosial.

Ia meminta setiap informasi terlebih dahulu diklarifikasi dan dipastikan kebenarannya.

"Jadi, diharapkan jika ada informasi atau apa, tolong diklarifikasi dulu, dipikirkan dulu. Dicek dulu benar atau tidak. Nanti ada orang tersinggung atau ada orang yang terdampak, akhirnya terjadi masalah," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan media sosial dan tidak sembarangan mengunggah informasi yang belum terverifikasi.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang menampilkan pengakuan keluarga Winda Lorenza, mantan istri seorang anggota polisi yang disebut meninggal dunia karena bunuh diri.

Dalam video tersebut, keluarga Winda Lorenza menyampaikan sejumlah tuduhan dan menyebut korban pernah mengaku dirinya 'dijual' oleh mantan suaminya kepada oknum pejabat.

Keluarga juga meminta masyarakat tidak memberikan framing negatif terhadap Winda Lorenza.

"Dia mulai hancur itu, sejak Imam (mantan suami/anggota polisi) menjualnya," ujar pihak keluarga dalam video tersebut.

Keluarga menyebut Loren pernah mengaku bahwa dirinya telah 'dijual' oleh Imam kepada oknum pejabat.

"Saya sudah dijual sama Imam," ucap orang yang ada di dalam video menirukan ucapan korban kepada keluarganya saat masih hidup.

Selain itu, keluarga juga menyebut Loren pernah mengaku 'dijual' ke luar negeri oleh mantan suaminya.

"Loren ini juga pernah dijual ke luar negeri oleh Imam (mantan suaminya). Biar orang-orang jangan melakukan framing korban sebagai pelacur," ujarnya.

Polda Sumut menyatakan akan memeriksa pihak yang menyampaikan informasi dalam video tersebut.

Sementara itu, laporan terhadap akun media sosial yang menyebarkan video masih dalam proses penanganan Ditressiber Polda Sumut.

Polisi masih mempelajari laporan tersebut untuk menentukan langkah penyelidikan selanjutnya.* (d/ad)

SIKKA — Longsor kembali terjadi di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah gempa susulan mengguncang wilayah tersebut pada Jumat, 4 September 2026.

Material longsor berupa tumpukan batu dan tanah menutupi badan jalan. Kondisi tersebut membuat kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dapat melintas.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Jumat 4 September 2026: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Petir

"Longsor lagi, kendaraan tidak bisa lewat," ujar Nestor dalam keterangannya, Jumat.

Menurut Nestor, ruas jalan tersebut merupakan jalur vital bagi masyarakat Palue.

Jalan itu digunakan untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, hingga menunjang aktivitas ekonomi warga.

Jalur tersebut juga menjadi akses utama penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak gempa.

"Perlu ekskavator untuk membersihkan timbunan," katanya.

Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tyastama, mengatakan gempa susulan terjadi pada Jumat sekitar pukul 06.36 Wita.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo 4,3 dengan kedalaman 12 kilometer.

Episenter gempa berada pada koordinat 8,20 derajat Lintang Selatan dan 120,55 derajat Bujur Timur.

Lokasinya berada di laut, sekitar 47 kilometer sebelah utara Manggarai.

"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar Arief.

Arief menjelaskan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas Flores back arc thrust.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust.

Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, gempa tersebut dirasakan dengan skala intensitas II Modified Mercalli Intensity (MMI).

"Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang di Manggarai," katanya.

Menurut Arief, gempa susulan M 4,3 tersebut merupakan bagian dari rangkaian gempa setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026.

Hingga Jumat, 4 September 2026 pukul 06.00 WIB, hasil monitoring BMKG mencatat sebanyak 12.076 aktivitas gempa bumi susulan.

Dari jumlah tersebut, gempa susulan terbesar tercatat mencapai magnitudo 6,2.

Longsor yang kembali menutup ruas jalan Desa Rokirole-Desa Nitung Lea menjadi perhatian karena jalur tersebut memiliki peran penting bagi warga Palue.

Selain untuk mobilitas sehari-hari, akses tersebut dibutuhkan untuk distribusi bantuan kepada masyarakat yang masih terdampak rangkaian gempa Flores.

Warga berharap material longsor segera dibersihkan menggunakan alat berat sehingga kendaraan dapat kembali melintas dan penyaluran bantuan tidak terhambat.* (km/ad)

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 2 September 2026, sekitar pukul 20.15 WIB, setelah Nico selesai membuka praktik.

Baca Juga:

• Bayi Baru Lahir Dicuri dari RSU Sundari, Pelaku Menyamar Jadi Perawat

Tak lama kemudian, seorang pelaku yang mengenakan penutup wajah atau sebo masuk ke rumah Nico. Pelaku kemudian menodong korban menggunakan pisau.

"Saat itu saya sudah menutup pintu namun belum terkunci. Saat itu pelaku langsung masuk dan mengancam saya menggunakan pisau," ujar Nico di sela-sela wawancara awal bersama petugas kepolisian.

Setelah menodong korban, pelaku mengikat tangan dan kaki Nico menggunakan lakban. Mulut korban juga ditutup dengan lakban.

Pelaku kemudian mengambil sejumlah barang milik korban dari dalam rumah.

Dari rumah Nico, pelaku mengambil uang tunai yang disimpan di dalam laci. Uang tersebut berupa pecahan Rp20.000 dengan total sekitar Rp2 juta.

Selain uang tunai, pelaku juga membawa kabur cincin emas pernikahan milik Nico seberat 4 gram.

Sebuah telepon seluler Nokia versi lama juga ikut dibawa pelaku.

Polisi kini melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan mengetahui motif aksi tersebut.

Nico mengatakan dirinya merasa tidak asing dengan ciri-ciri pelaku. Meskipun wajah pelaku tertutup, Nico mengaku mengenali suara dan postur tubuhnya.

Menurut Nico, pelaku memiliki tubuh tinggi dan kurus. Ia bahkan menduga sosok tersebut menyerupai salah satu mantan pasiennya.

"Saya tidak asing dengan perawakan suara serta bentuk tubuhnya yang tinggi dan kurus. Seperti mantan pasien saya," kata Nico.

Pengakuan tersebut menjadi salah satu informasi yang dapat membantu polisi dalam proses penyelidikan.

Kasi Humas Polres Dairi AKP Syahril Ramadhan mengatakan polisi masih melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengungkap pelaku kekerasan dan pencurian tersebut.

"Lagi pengembangan penyelidikan," kata Syahril.

Polisi masih mendalami keterangan korban serta informasi lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku.* (km/ad)

SIDOARJO — Badan Gizi Nasional (BGN) mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, Rafli Ridho.

Pencopotan dilakukan setelah BGN menemukan unsur kelalaian yang disengaja dalam insiden keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Gunung Sinabung Siaga Level 3, BPBD Sumut Pastikan Pengungsi dan Warga di Zona Merah Ditangani

Selain mencopot kepala dapur, BGN menjatuhkan sanksi suspend berat dengan menghentikan operasional SPPG Kalitengah selama 30 hari.

Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pencopotan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dugaan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan BGN.

"Jadi dia sudah tidak bisa lagi menangani dapur karena kelalaian ataupun ketidakpatuhan terhadap SOP. Itu kan tanggung jawab Kepala Dapur," kata Trenggono saat ditemui di Sidoarjo, Jumat (4/9/2026).

Trenggono mengatakan sanksi yang diberikan BGN saat ini ditujukan kepada institusi SPPG dan pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional dapur sehari-hari.

Adapun pemilik dapur belum dikenai sanksi oleh BGN.

"Bukan pemilik SP, tetapi kepala dapur yang dicopot. Begitu kejadian, dapurnya tidak dioperasionalkan dan kepala dapurnya (dicopot)," ujar Trenggono.

BGN masih melakukan penelusuran terhadap pelanggaran prosedur yang terjadi dalam pengolahan hingga distribusi makanan MBG dari SPPG Kalitengah.

Jika nantinya ditemukan pelanggaran SOP yang dilakukan secara sengaja dan berulang, BGN membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi yang lebih berat.

Trenggono mengatakan BGN tidak menutup kemungkinan menghentikan operasional SPPG Kalitengah secara permanen jika terbukti tidak menjalankan SOP dengan baik.

"Makanya kami lihat. Apabila dapur nanti tidak melaksanakan SOP dengan baik, kesengajaan, dan ini tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan dari BGN, ya bisa kita suspend permanen," tegasnya.

Sementara itu, Rafli Ridho telah menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang menimpa ratusan penerima manfaat program MBG di Sidoarjo.

"Mohon maaf ya, saya menyesal," tutur Rafli singkat kepada wartawan, Rabu (3/9/2026).

Kepala BGN Sudaryono sebelumnya mengungkap temuan awal terkait penyebab terjadinya insiden tersebut.

Menurut Sudaryono, makanan MBG dari SPPG Kalitengah telah selesai dimasak sekitar pukul 05.00 WIB.

Berdasarkan prosedur keamanan pangan BGN, makanan tersebut idealnya dikonsumsi paling lambat sebelum pukul 09.00 WIB atau maksimal pukul 10.00 WIB.

Namun, makanan tersebut justru dikirim ke sejumlah sekolah setelah pukul 11.00 WIB dan baru dikonsumsi setelah pukul 12.00 WIB.

"Yang menjadi kenyataannya ya, di lapangan, itu ompreng yang harusnya dimakan sebelum jam 10.00, dikirim ke sekolah di atas jam 11.00, kalau tidak salah 11.30 apa 11.40, baru dimakan di atas jam 12.00 oleh para siswa itu," papar Sudaryono.

Sudaryono menilai keterlambatan tersebut bukan sekadar kecelakaan atau kejadian yang tidak disengaja.

Ia menyebut terdapat unsur kelalaian yang disengaja dalam pelanggaran prosedur tersebut.

"Nah, jadi Anda ini berarti ini adalah kelalaian yang disengaja. Saya ulangi, ini kelalaian yang disengaja," kata Sudaryono dengan nada tegas.

Insiden keracunan massal tersebut terjadi pada Selasa, 1 September 2026.

Ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, mengalami sejumlah keluhan kesehatan setelah menyantap makanan MBG dari SPPG Kalitengah.

Keluhan yang dialami korban antara lain pusing, lemas, dan mual-mual.

Tidak hanya santri di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, sejumlah siswa dari sekolah lain yang menerima makanan dari SPPG yang sama juga mengalami gejala serupa.

Para korban kemudian dibawa ke sejumlah rumah sakit di Sidoarjo untuk mendapatkan penanganan medis.

Berdasarkan data BGN hingga Jumat, 4 September 2026 pukul 08.00 WIB, jumlah korban terdampak insiden tersebut mencapai 748 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 728 pasien telah dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Sementara 20 pasien lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit.

BGN masih melakukan penelusuran terhadap insiden tersebut, termasuk mengevaluasi kepatuhan SPPG Kalitengah terhadap prosedur keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.* (km/ad)