BANDA ACEH – Memaafkan kesalahan orang lain tidak hanya menjadi kunci dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga menjadi indikator utama ketakwaan seorang Muslim kepada Allah SWT.

Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag, Guru Besar Ilmu Hadis UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam khutbah Jumat di Masjid Babuttaqwa Aspol Lamteumen Barat, Banda Aceh, pada Jumat (3/4/2026).

Baca Juga:

• Menaker Yassierli Tegaskan Pentingnya Hubungan Industrial yang Kolaboratif di Era Digital

"Memberi maaf merupakan sifat mulia yang menunjukkan kualitas ketakwaan seseorang di hadapan Allah," ujarnya, mengutip firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 133–135. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ciri-ciri orang bertakwa di antaranya adalah gemar berinfak, mampu menahan amarah, dan memberi maaf kepada orang lain.

Memaafkan Sebagai Karakter Seorang Mukmin

Menurut Prof. Maizuddin, memaafkan bukanlah sekadar tindakan sesaat, tetapi seharusnya menjadi karakter yang melekat pada diri seorang Muslim. "Kata dalam bentuk isim fa'il pada ayat tersebut menunjukkan bahwa sikap memaafkan harus konsisten dilakukan kepada siapa pun, tanpa membeda-bedakan," jelasnya. Ia menambahkan bahwa memaafkan merupakan cara Allah mendekatkan umat-Nya dengan sifat-Nya yang Maha Pengampun.

Lebih lanjut, Prof. Maizuddin menjelaskan bahwa Al-Qur'an mengajarkan beberapa tingkatan dalam memberi maaf. "Tingkat pertama adalah tidak membalas keburukan dengan keburukan," kata dia.

Pada tahap ini, seseorang harus mampu menahan emosi dan tidak memperburuk keadaan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa dakwahnya.

Tingkat kedua, lanjutnya, adalah sikap tidak mempermasalahkan kesalahan yang telah terjadi dan berlapang dada saat berinteraksi kembali.

"Ini adalah sikap yang mencerminkan keluasan hati," ujarnya. Menurutnya, sikap ini membuka ruang untuk memperbaiki hubungan dengan penuh keramahan dan tanpa dendam.

Sementara itu, tingkat tertinggi dalam memaafkan, menurut Prof. Maizuddin, adalah menutupi kesalahan orang lain dan tidak menyebarkannya.

"Ini adalah bentuk pemaafan paling sempurna karena mengandung nilai kasih sayang dan menjaga martabat sesama," kata Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry tersebut.

Meneladani Sifat Allah yang Maha Pengampun

Di akhir khutbahnya, Prof. Maizuddin mengingatkan jemaah untuk meneladani sifat Allah yang Maha Pengampun.

"Allah mengajarkan kita untuk selalu memaafkan, agar kita menjadi pribadi yang senantiasa memaafkan dalam kehidupan sehari-hari," tutupnya.

Pernyataan tersebut mengingatkan umat Muslim bahwa memaafkan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial yang dapat memperkuat ketakwaan seseorang, selain menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan antar sesama umat manusia.*

(dh)

JAKARTA – Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengungkapkan alasan di balik serangkaian pertemuannya dengan sejumlah tokoh Indonesia, termasuk Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pertemuan tersebut, menurut Boroujerdi, merupakan wujud terima kasih atas ungkapan belasungkawa dan solidaritas yang disampaikan oleh berbagai kalangan di Indonesia terkait dengan konflik yang tengah berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Iran Sebut Berhasil Tembak Jatuh Jet F-35 AS, Foto Puing Picu Kontroversi

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Dubes Boroujerdi juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa di negara asalnya dan dampak dari konflik AS-Iran yang semakin meluas.

Selain itu, Boroujerdi menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dari kunjungannya adalah untuk mengajak Indonesia bergabung dalam kampanye anti-perang.

"Perang ini membawa dampak besar, bukan hanya bagi Iran, tetapi bagi dunia. Kampanye anti-perang ini merupakan langkah pertama untuk menentang agresi terhadap negara lain. Indonesia sebagai negara besar dan berpengaruh tentunya memiliki peran penting dalam menyuarakan hal ini," ujar Boroujerdi.

Selain pertemuan dengan para pejabat negara, Dubes Boroujerdi juga bertemu dengan sejumlah ulama dan ormas Islam di Indonesia.

Ia mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh berbagai lembaga, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya telah mendorong doa bersama untuk kedamaian.

"Tanpa kami meminta, lembaga-lembaga dan ormas Islam di Indonesia sudah menunjukkan dukungan luar biasa. Mereka tidak hanya mendoakan, tetapi juga memberikan semangat untuk menghentikan peperangan ini," tambahnya.*

(d/dh)

JAKARTA – Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F-35 milik Amerika Serikat (AS) di wilayah tengah negara tersebut pada Jumat, 3 April 2026.

Jet tempur yang diyakini berasal dari AS ini disebut sebagai pesawat F-35 pertama yang berhasil ditembak oleh Iran sejak pecahnya konflik antara kedua negara pada akhir Februari lalu.

Baca Juga:

• Dubes Iran Pujian Indonesia: Siap Menjadi Fasilitator Perdamaian AS-Iran

Menurut pihak Iran, kecil kemungkinan pilot selamat setelah pesawat tersebut jatuh di wilayah Iran tengah.

Foto-foto yang diyakini sebagai puing-puing dari jet tempur yang ditembak jatuh kemudian beredar luas di media sosial.

Beberapa warganet yang menganalisis foto-foto tersebut mengungkapkan bahwa bagian ekor pesawat tersebut tampaknya bukan berasal dari jet F-35, melainkan dari jet tempur F-15E Strike Eagle.

Dalam foto-foto itu juga tampak emblem yang diduga berasal dari pangkalan udara RAF Lakenheath, Inggris, yang merupakan markas dari Skuadron Tempur ke-48 Angkatan Udara AS.

Meskipun demikian, Komando Sentral AS (CENTCOM) membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa semua pesawat tempur AS terdata dengan jelas dan tidak ada yang ditembak jatuh di wilayah Pulau Qeshm, Selat Hormuz.

CENTCOM bahkan menyebut klaim tersebut sebagai "palsu", menekankan bahwa IRGC Iran telah membuat klaim serupa setidaknya enam kali sebelumnya tanpa bukti yang sah.

Sebagai catatan, sebelumnya pada bulan lalu, militer AS melaporkan bahwa jet tempur F-35 miliknya melakukan pendaratan darurat setelah menyelesaikan misi tempur di atas Iran.

Angkatan Bersenjata AS menyatakan bahwa pilot yang terlibat dalam insiden tersebut dalam keadaan stabil.*

(in/dh)

JAKARTA – Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam diplomasi energi global melalui kerja sama strategis dengan Korea Selatan, khususnya di sektor energi terbarukan dan hilirisasi mineral kritis.

Penandatanganan tiga nota kesepahaman antara kedua negara pada 3 April 2026 bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mempercepat transisi energi yang berkelanjutan.

Baca Juga:

• Menaker Yassierli Tegaskan Pentingnya Hubungan Industrial yang Kolaboratif di Era Digital

Kerja sama ini mencakup pengembangan teknologi energi bersih seperti energi terbarukan, hidrogen, dan smart grid, serta penguatan teknologi carbon capture and storage (CCS).

Selain itu, Indonesia juga akan memperkuat pengembangan mineral kritis yang menjadi bahan baku utama untuk industri energi masa depan, terutama baterai kendaraan listrik.

"Kerja sama ini sangat penting dalam memperkuat hilirisasi mineral kritis, terutama nikel. Mengingat Indonesia menguasai sekitar 40 persen cadangan nikel dunia, ini adalah momentum strategis agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga pemain utama di rantai nilai industri baterai global," ujar Alfons dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2026).

Indonesia, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, berpotensi menjadi pusat produksi baterai kendaraan listrik (EV), seiring dengan semakin meningkatnya permintaan global terhadap kendaraan listrik.

Alfons menekankan bahwa kerja sama ini harus disertai dengan transfer teknologi yang konkret dan terukur untuk memperkuat kapasitas industri nasional dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Ketahanan Energi di Tengah Geopolitik Global

Selain potensi hilirisasi, kerja sama ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia, terutama dalam menghadapi ketegangan geopolitik global. Salah satunya adalah potensi gangguan rantai pasokan energi akibat ketidakpastian di Timur Tengah.

"Kerja sama ini akan memperkuat kedaulatan energi Indonesia dari sisi pasokan, teknologi, dan nilai tambah ekonomi, sehingga Indonesia tidak rentan terhadap gejolak energi global," tambah Alfons.

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman ini yang diharapkan dapat membawa manfaat jangka panjang bagi kedua negara, serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik di sektor energi.

Alfons berharap implementasi kerja sama ini dapat berjalan optimal, dengan mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.

Selain penguatan industri dalam negeri dan peningkatan nilai tambah, kerjasama ini juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara agenda transisi energi dan ketahanan energi nasional.*

(mt/dh)

BATAM – Kepala Imigrasi Kota Batam, Hajar Aswad, dicopot dari jabatannya setelah terjerat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) di Pelabuhan Internasional Batam Center, Kepulauan Riau (Kepri).

Tidak hanya Hajar Aswad, sejumlah pejabat lainnya di Kantor Imigrasi Batam, termasuk Kepala Bidang, Kepala Seksi, supervisor, dan satu petugas berinisial JS, juga ditarik ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Kejati Kepri Ajukan Banding Atas Vonis Fandi Ramadhan, Lalu Bagaimana Permintaan Maaf JPU di Hadapan DPR?

"Betul, (Kepala Kantor Imigrasi Batam) ditarik ke pusat untuk penugasan sementara dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut. Ini bagian dari tanggung jawab organisasi dan pendalaman oleh Direktorat Patnal," kata Ujo saat dikonfirmasi, Jumat (3/4/2026).

Ujo menegaskan bahwa langkah penarikan tersebut bukan merupakan pemberhentian permanen, melainkan penugasan sementara.

"Bukan diberhentikan, ini penugasan sementara. Nanti lihat hasil pemeriksaan dari direktorat karena pemeriksaan dilakukan di Jakarta," ujarnya.

Seluruh pejabat yang terlibat, termasuk Hajar Aswad, kini berstatus sebagai terperiksa dan tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Adapun JS, petugas Imigrasi yang terlibat, telah dinonaktifkan dari jabatannya dan tidak lagi bertugas di Pelabuhan Batam Center.

Proses Pembenahan di Tubuh Imigrasi

Ujo juga menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pembenahan yang sedang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi.

Pihaknya mengapresiasi dukungan dari pimpinan pusat yang mendorong transparansi dan perbaikan dalam sistem di tubuh Imigrasi.

"Saya apresiasi kepemimpinan pusat. Pak Menteri dan Pak Dirjen mendukung penuh pembenahan. Harus ada transparansi dan kesungguhan dalam memperbaiki organisasi," kata Ujo.

Sementara itu, terkait pengganti sementara Kepala Imigrasi Batam, Ujo menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada penunjukan resmi.

Untuk sementara, Ujo yang akan memimpin langsung koordinasi internal dan pengendalian agar pengawasan dan pelayanan publik tetap berjalan lancar di Batam.

Kasus pungli ini mencuat setelah laporan dari masyarakat dan WNA yang merasa dipungut biaya ilegal di Pelabuhan Batam Center, yang merupakan salah satu pintu gerbang utama bagi lalu lintas orang dan barang antara Indonesia dan negara-negara tetangga.

Kejadian ini menjadi sorotan karena Batam adalah kawasan bebas, yang seharusnya menjadi contoh dalam pelayanan publik yang transparan dan bebas dari praktik pungli.*

(d/dh)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa hubungan industrial di Indonesia harus "naik kelas" agar pekerja tidak tertinggal dalam perkembangan pesat teknologi, otomasi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Menurutnya, hubungan industrial yang hanya sekadar harmonis tidak cukup lagi di tengah perubahan struktur pekerjaan yang terus bergeser akibat digitalisasi.

Baca Juga:

• Dubes Iran Pujian Indonesia: Siap Menjadi Fasilitator Perdamaian AS-Iran

Ia menjelaskan bahwa di era yang penuh tantangan teknologi ini, hubungan industrial harus berkembang menjadi lebih transformatif.

Artinya, bukan hanya menjaga stabilitas atau meredam konflik, tetapi harus menjadi fondasi untuk menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan antara pekerja dan perusahaan.

"Hubungan industrial harus naik kelas. Tidak hanya harmonis, tetapi juga transformatif, di mana pekerja dan perusahaan menjadi mitra strategis yang tumbuh bersama," ujar Yassierli.

Menteri Ketenagakerjaan ini menambahkan bahwa perubahan tersebut sangat mendesak, mengingat dampak digitalisasi yang sudah mempengaruhi hampir seluruh sektor, termasuk sektor kesehatan dan farmasi.

Meskipun teknologi dan AI mempermudah banyak aspek pekerjaan, Yassierli menekankan bahwa inovasi tidak boleh berjalan tanpa mempertimbangkan perlindungan bagi pekerja.

"Ketika dunia berbicara tentang IT, otomasi, dan AI, kita harus memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal. No one left behind. Inovasi dan produktivitas harus berjalan seiring dengan perlindungan pekerja," tambahnya.

Menurut Yassierli, hubungan industrial yang matang tidak tercipta dalam waktu singkat. Awalnya, dimulai dari kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, kemudian berkembang menjadi komunikasi terbuka, konsultasi dalam pengambilan kebijakan, kerja sama dalam penyelesaian masalah, hingga akhirnya menjadi kolaborasi strategis antara pekerja dan perusahaan.

Pada puncaknya, hubungan industrial yang sukses akan menjadikan pekerja sebagai aset strategis perusahaan, bukan hanya sebagai faktor produksi semata.

Dengan cara pandang ini, hubungan industrial tidak hanya berfungsi untuk mencegah perselisihan, tetapi juga untuk memperkuat daya saing perusahaan dan memastikan kesejahteraan pekerja.

"Mimpi saya, semua perusahaan maturitas hubungan industrialnya naik kelas. Yang dulunya tidak ada SP/SB jadi ada SP/SB. Yang tidak ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) jadi punya PKB. Yang sudah punya PKB tapi pasalnya masih kering, sudah ada win-win solution. Naik kelas lagi, mulai berkolaborasi, perusahaan dan pekerja menjadi mitra bersama," jelas Yassierli.

Menaker juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja harus selaras dengan peningkatan produktivitas.

Oleh karena itu, hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan semangat saling percaya dan mendengarkan, bukan semata mempertentangkan kepentingan pekerja dan perusahaan.

"Melalui dialog sosial yang mengedepankan gotong royong dan musyawarah mufakat, kita bisa menyelesaikan persoalan hubungan industrial secara adil dan berkelanjutan," ujar Yassierli.

Dalam kesempatan itu, Yassierli berharap serikat pekerja terus memperjuangkan pekerjaan yang adil dan layak sambil mendorong inovasi dan produktivitas dalam cara kerja yang lebih adaptif dan efisien.

Menurutnya, hubungan industrial yang transformatif merupakan kunci utama dalam membawa dunia kerja Indonesia lebih siap menghadapi perubahan menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas.*

(dh)

JAKARTA – Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia atas kesediaannya untuk menjadi fasilitator perdamaian dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Hal ini disampaikan Boroujerdi dalam pertemuan dengan wartawan di Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2026).

Baca Juga:

• Doakan Kemenangan Iran, Din Syamsuddin: Kita Harus Bersatu Bangun Peradaban Islam Baru

Boroujerdi juga menyoroti dampak luas dari konflik tersebut, yang tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat, tetapi juga oleh negara lain, termasuk Indonesia.

Menurutnya, Amerika Serikat dan Israel harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang timbul akibat perang ini. "Kita harus memahami siapa sebenarnya yang memulai peperangan dan menimbulkan dampak tersebut. Amerika dan Israel adalah pihak yang bertanggung jawab," jelas Boroujerdi.

Lebih lanjut, Boroujerdi mengingatkan agar dunia tidak sampai terjebak dalam kebingungan antara pelaku dan korban perang.

"Kita harus bijak memisahkan antara korban dan penyebab peperangan. Jangan sampai pelaku menjadi korban dan sebaliknya," tambahnya.

Dubes Iran itu juga menyerukan agar umat Islam bersatu menghadapi dampak dari peperangan yang dipicu oleh kepentingan luar, terutama oleh negara-negara besar seperti AS dan Israel.

"Wajib bagi umat Islam untuk bersatu menghadapi serangan dan peperangan yang dilancarkan oleh zionis serta Amerika," tegasnya.

Dengan kesediaan Indonesia untuk menjadi fasilitator perdamaian, diharapkan dapat tercipta solusi yang konstruktif dan mengurangi ketegangan yang semakin meningkat di kawasan tersebut.*

(d/dh)

BANTUL – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Wates, Bantul, tepatnya di Argorejo, Sedayu, pada Jumat (3/4/2026).

Sebuah mobil Toyota Avanza menabrak dua sepeda motor yang sedang melaju dari arah timur ke barat, mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka-luka.

Baca Juga:

• Pengungkapan Narkoba di Bireuen: 50 Kg Ganja dan Satu Pelaku Diamankan

R meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Gamping.

Seorang korban lainnya, AGS (17), warga Godean, Sleman, yang juga menjadi pembonceng sepeda motor, masih dirawat intensif di RS PKU Muhammadiyah Gamping.

Sementara itu, pengendara mobil Toyota Avanza, S (62) warga Klaten, beserta penumpangnya AR (28) tidak mengalami luka-luka.

Menurut keterangan Kasi Humas Polres Bantul, Iptu Rita, kecelakaan terjadi saat kedua sepeda motor hendak berbelok ke kanan, namun diduga pengendara tidak memperhatikan situasi di depan.

Tanpa disadari, mobil Avanza melaju dari arah berlawanan dengan jarak yang sudah terlalu dekat, sehingga tabrakan pun tak terhindarkan.

Dua korban yang terluka dilarikan ke RS PKU Muhammadiyah Bantul, sementara korban meninggal dunia dibawa ke RSUD Panembahan Senopati.

Polres Bantul mengimbau kepada seluruh pengendara agar lebih berhati-hati di jalan, memastikan kendaraan dalam kondisi baik, dan selalu mematuhi rambu lalu lintas guna menghindari kejadian serupa.*

(in/dh)

TANJUNG JABUNG TIMUR – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kini telah mencapai progres 16 persen hingga 3 April 2026.

Proyek yang diharapkan dapat mengubah wajah pendidikan di daerah tersebut ini diprioritaskan untuk pembangunan gedung sekolah dengan fasilitas lengkap, mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, serta fasilitas pendukung seperti asrama.

Baca Juga:

• PIHPS Catat Kenaikan Harga Pangan, Cabai Rawit Merah Tertinggi di Rp119.400/kg

"Hujan deras seringkali memperlambat proses pembangunan, namun kami terus berusaha untuk mengatasi hambatan ini," ujarnya.

Meski demikian, proyek ini telah memberikan dampak positif dengan menyerap tenaga kerja lokal sekitar 20 persen. Hal ini diharapkan tidak hanya mendukung perkembangan pendidikan, tetapi juga meningkatkan perekonomian lokal.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini ditargetkan rampung pada bulan Juni mendatang.

Pemerintah setempat dan tim pelaksana berkomitmen untuk terus mempercepat proses konstruksi, dengan harapan dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dengan adanya sekolah yang lebih lengkap dan fasilitas yang memadai, diharapkan kualitas pendidikan di Tanjung Jabung Timur dapat meningkat, memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak di daerah tersebut untuk meraih pendidikan yang lebih baik.*

(dh)

JAKARTA — Pemerintah terus menggenjot percepatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia, dengan fokus khusus pada pesantren yang hingga kini baru menerima 10 persen dari total target penerima.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan, meskipun sekolah umum hampir mencapai 80 persen distribusi MBG, pondok pesantren masih tertinggal jauh dalam hal penerimaan program ini.

Baca Juga:

• Ketegangan Meningkat, Iran Klaim Temukan Sukses Tembak Jatuh Pesawat Militer AS di Teluk Persia

Target 82,9 Juta Penerima MBG

Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dari program MBG pada akhir tahun 2026. Hingga saat ini, penyaluran MBG sudah menjangkau 38 provinsi di Indonesia, dengan total penerima mencapai 61.680.043 orang.

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga Indonesia, khususnya yang berada di lembaga pendidikan dan pesantren, mendapatkan makanan yang bergizi guna mendukung kesehatan dan pendidikan mereka.

Jalur Khusus untuk Pesantren dan Madrasah

Zulhas menambahkan, untuk mempercepat penerimaan MBG di pesantren, pemerintah telah membuka jalur khusus bagi pesantren dan sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Hal ini dimaksudkan agar proses distribusi MBG di pesantren dan madrasah berjalan lebih cepat dan efisien.

"Pondok pesantren sekarang sudah memiliki jalur khusus untuk menerima bantuan, dan kami akan terus mempercepat distribusinya. Kami akan pastikan bahwa semua pesantren, mulai dari tsanawiyah hingga aliyah, bisa mendapat akses langsung ke Badan Gizi Nasional (BGN)," ungkapnya.

Tantangan dan Perbaikan Program MBG

Selain itu, Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa meskipun distribusi MBG telah berjalan lancar, masih terdapat beberapa kendala yang harus segera diperbaiki, termasuk terkait pendataan dan koordinasi antara pihak-pihak terkait.

Salah satu langkah yang diambil adalah penutupan sementara 2.162 dapur yang menjadi bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program MBG.

"Sebanyak 2.162 dapur telah ditutup sementara untuk memastikan semua proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari jumlah tersebut, 1.789 dapur diberi sanksi dengan SP1, sementara lima dapur diberi SP2," tambahnya.

Percepatan yang Terus Dijalankan

Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat distribusi MBG agar target 82,9 juta penerima dapat tercapai.

Pemantauan dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada santri atau masyarakat yang tertinggal dalam penerimaan manfaat dari program ini.*

(mt/dh)

JAKARTA — Kasus penyerangan terhadap aktivis lingkungan kembali terjadi.

Kali ini, Muhammad Rosidi, seorang aktivis asal Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, menjadi korban penyiraman air keras yang diduga terkait dengan sikap kritisnya terhadap praktik penambangan ilegal dan penyelundupan di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• 12 Orang Lapor ke Komnas HAM Terkait Ancaman, Kasus Andrie Yunus Semakin Memanas

Akibat penyerangan tersebut, Rosidi mengalami luka bakar serius di sejumlah bagian tubuh, termasuk kaki, tangan, dan selangkangan.

Menurut Rosidi, dirinya menilai bahwa penyerangan ini berkaitan erat dengan upayanya yang terus menyuarakan kritik terhadap kegiatan penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan berpotensi membahayakan warga sekitar.

"Saya menduga ini adalah bentuk pembalasan atas sikap kritis saya terhadap penambangan ilegal di wilayah ini," kata Rosidi.

Desakan untuk Penyelesaian Cepat

Kasus ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang meminta Polda Bangka Belitung segera menangani kasus ini dengan tegas.

"Ini adalah teror terstruktur yang tidak hanya mengancam aktivis, tetapi juga masyarakat luas. Jika ini dibiarkan, bisa saja besok kejadian serupa menimpa siapa pun," ujar Sahroni dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).

Sahroni mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya intimidasi terhadap mereka yang berani mengkritik kebijakan atau praktik yang merugikan masyarakat.

"Kami harus memastikan agar kejadian seperti ini tidak terus berulang. Polisi harus segera mengungkap pelaku dan memberi efek jera," tegasnya.

Sahroni juga menambahkan bahwa serangan terhadap aktivis yang menyuarakan keadilan dan hak-hak lingkungan ini menunjukkan bahwa ada ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan demokrasi di Indonesia.

Ia meminta kepolisian untuk bergerak cepat agar tidak ada lagi intimidasi terhadap mereka yang berjuang untuk lingkungan dan keadilan sosial.

Pentingnya Perlindungan terhadap Aktivis

Penyiraman air keras terhadap Rosidi menambah daftar panjang kekerasan terhadap aktivis yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Sebelumnya, Andrie Yunus dari KontraS juga menjadi korban intimidasi serupa, menunjukkan pola ancaman yang semakin marak.

Sahroni mengimbau agar pemerintah dan aparat keamanan memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan terhadap aktivis lingkungan dan pejuang keadilan.

Menurutnya, tanpa adanya tindakan yang tegas, serangan terhadap aktivis ini bisa terus berkembang dan merusak iklim kebebasan berpendapat di Indonesia.*

(tm/dh)

JAKARTA — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menggelar pertemuan dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di kediamannya yang terletak di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Jumat (3/4/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam ini, Din bersama Boroujerdi membahas perkembangan terkini di Iran, serta situasi geopolitik yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Rosan Roeslani Klaim, Indonesia Jadi Destinasi Utama Investasi Jepang dan Korea Selatan

Dalam kesempatan tersebut, Din Syamsuddin mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi yang tengah dihadapi oleh rakyat Iran dan mengharapkan musibah yang menimpa negeri tersebut segera berakhir.

"Kami berharap musibah yang terjadi di Iran, sebagai negeri sesama Muslim, segera berlalu. Ini juga adalah musibah bagi kita semua," ujar Din Syamsuddin.

Din menekankan bahwa Iran, sebagai negara yang memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban Islam, harus diberikan dukungan untuk mengatasi tantangan ini.

Din juga mendoakan agar konflik yang sedang berlangsung dapat segera berakhir dengan kemenangan bagi Iran, yang akan membuka jalan bagi kebangkitan peradaban Islam.

"Pasca-perang yang kita doakan akan dimenangkan oleh Iran, kita harus bekerja sama untuk membangun peradaban Islam yang baru dan lebih maju," tambah Din.

Selain itu, Din Syamsuddin menyerukan agar umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tidak terjebak dalam perpecahan internal yang disebabkan oleh perbedaan mazhab atau etnis. Menurutnya, persatuan umat Islam harus dijaga, dan perbedaan antara Sunni dan Syiah, serta antara Arab dan Persia, tidak boleh menjadi sumber perpecahan.

"Ini bukan saatnya untuk mempertentangkan perbedaan di antara kita. Kita adalah umat yang diajarkan untuk menumbuhkan persaudaraan keimanan dan keislaman," tegas Din.

Mantan Ketua MUI ini juga mengingatkan umat Islam untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha mengadu domba, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

"Kita harus waspada terhadap politik adu domba yang diciptakan oleh pihak-pihak yang berkolaborasi dengan Israel dan buzzer-buzzer yang berusaha menambah perpecahan di antara kita," imbuhnya.

Dubes Iran, Mohammad Boroujerdi, juga turut mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Din Syamsuddin dan tokoh-tokoh Indonesia lainnya.

Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari safari diplomatik yang lebih luas untuk mendapatkan dukungan dan mempererat hubungan antara Iran dan Indonesia di tengah ketegangan kawasan Timur Tengah.

Sejak bulan Maret 2026, Boroujerdi sudah beberapa kali menemui tokoh nasional Indonesia, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Megawati Soekarnoputri, serta Presiden Joko Widodo.

Pertemuan ini dianggap sebagai upaya untuk menjalin komunikasi dan memperkuat solidaritas dengan Indonesia di tengah situasi global yang terus berkembang.*

(dh)

JAKARTA — Kementerian Keuangan telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (31/3/2026).

Penyerahan ini sekaligus menandai dimulainya tahap awal pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Baca Juga:

• Rosan Roeslani Klaim, Indonesia Jadi Destinasi Utama Investasi Jepang dan Korea Selatan

"Penyerahan LKPP 2025 ini merupakan pertanggungjawaban penuh pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ungkap Purbaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2026).

APBN 2025, yang mencatat defisit sebesar 2,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), telah berperan penting sebagai penyangga ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan global.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.765,2 triliun, sementara belanja negara tercatat Rp 3.434,7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.

Entry Meeting Awali Pemeriksaan Keuangan Negara

Selain penyerahan laporan, acara tersebut juga menyertakan entry meeting yang merupakan tahap awal dalam komunikasi antara pemerintah dan BPK, yang bertujuan untuk memastikan kelancaran proses audit.

Entry meeting ini sangat penting, karena menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pemeriksaan keuangan negara.

Ketua BPK, Isma Yatun, memberikan apresiasi atas ketepatan waktu pemerintah dalam menyerahkan LKPP 2025. Hal ini, menurutnya, mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

"Pemeriksaan LKPP bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan fokus pada empat aspek utama: kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," jelas Isma.

Tantangan dalam Tata Kelola Keuangan

Pemeriksaan ini menggunakan pendekatan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi, seperti big data analytics, untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Dengan adanya 98 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu LKBUN, tantangan dalam tata kelola dan pelaporan keuangan semakin besar.

Meskipun demikian, BPK menegaskan komitmennya untuk menjaga sinergi antara pemerintah dan lembaga tersebut dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan kredibel.

Isma juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan BPK sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.*

(d/dh)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi mengenai penyerahan uang yang diduga digunakan untuk mempermudah proses pendaftaran perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Dalam perkembangan terbaru, KPK memeriksa enam saksi yang terkait dengan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

Baca Juga:

• Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjerat Kasus Suap, Sidang Akan Segera Digelar

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa materi yang didalami oleh penyidik berkaitan dengan proses penyerahan uang dari para calon perangkat desa (Caperdes) yang akan mendaftar.

"Saksi-saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa yang diduga melibatkan para tersangka," ujar Budi dalam pernyataannya, Jumat (3/4/2026).

Keenam saksi yang diperiksa antara lain, Suyono (calon perangkat Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken), Joko Lastari (calon perangkat Desa Sidoluhur), Parmin (calon perangkat Desa Trikoyo, Kecamatan Jaken), Agus Susanto (Kepala Desa Slungkep, Kecamatan Kayen), Mujibur Rokman (pihak swasta), serta Ari Sih Hartono (Kabag Hukum Setda Kabupaten Pati).

Sebagai bagian dari penyidikan lebih lanjut, KPK telah menetapkan Sudewo sebagai tersangka pada 20 Januari 2026, setelah melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 19 Januari 2026.

Selain Sudewo, tiga kepala desa juga turut dijadikan tersangka, yakni Abdul Suyono (Kepala Desa Karangrowo), Sumarjiono (Kepala Desa Arumanis), dan Karjan (Kepala Desa Sukorukun).

Kasus ini bermula pada akhir 2025, ketika Pemerintah Kabupaten Pati membuka formasi untuk pengisian 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Diduga, Sudewo bersama tim suksesnya memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta sejumlah uang dari para calon perangkat desa.

Para kepala desa yang menjadi bagian dari tim sukses Sudewo bertugas mengumpulkan dana yang kemudian diserahkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada Sudewo sendiri.

KPK menyebutkan bahwa tarif yang ditetapkan untuk setiap calon perangkat desa berkisar antara Rp 165 juta hingga Rp 225 juta, yang sebelumnya telah di-mark-up dari tarif awal sebesar Rp 125 juta hingga Rp 150 juta.

Salah satu kepala desa, Sumarjiono, dilaporkan telah mengumpulkan dana hingga Rp 2,6 miliar dari 8 kepala desa di Kecamatan Jaken.

Uang tersebut kemudian diduga diserahkan kepada Suyono, yang diperkirakan melanjutkan transaksi tersebut hingga sampai ke Sudewo.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 20 huruf c KUHP.*

(k/dh)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan bahwa insentif senilai Rp 6 juta per hari yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya akan diterima jika fasilitas tersebut menjalankan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringatan ini disampaikan oleh Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, yang menegaskan bahwa insentif tersebut bisa dihentikan kapan saja jika fasilitas SPPG gagal memenuhi standar operasional.

Baca Juga:

• Peringatan untuk 2.100 Dapur MBG: BGN Minta Pelayanan Lebih Baik, 1.789 Ditangguhkan

Namun, ia menegaskan bahwa prinsip "no service, no pay" atau tidak ada layanan, tidak ada pembayaran, diterapkan dalam mekanisme pengendalian ketat terhadap kualitas layanan.

"Insentif Rp 6 juta akan langsung disetop jika fasilitas SPPG tidak memenuhi kriteria operasional yang telah ditetapkan, seperti kegagalan dalam pengolahan air yang terkontaminasi bakteri atau kerusakan pada peralatan dapur yang menyebabkan kerugian kualitas pangan," ujar Rufriyanto, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (3/4/2026).

Lebih lanjut, Rufriyanto menjelaskan bahwa jika fasilitas SPPG terklasifikasi sebagai gagal beroperasi atau tidak tersedia, insentif tersebut langsung dihentikan tanpa pengecualian.

Beberapa masalah yang dapat menyebabkan penghentian insentif, antara lain filter air yang tidak steril, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mengalami kerusakan, hingga kegagalan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan.

BGN juga memberikan peringatan terkait pentingnya kualitas layanan yang harus dijaga oleh setiap mitra dapur MBG.

Setiap masalah teknis yang mengancam kebersihan dan keamanan pangan, seperti mesin pendingin yang rusak hingga tercemarnya pasokan air, akan mempengaruhi kelayakan fasilitas dan berisiko menghilangkan hak atas insentif tersebut.

"BGN berupaya untuk terus meningkatkan kualitas program ini. Meski ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan, kemitraan dalam program Makan Bergizi Gratis tetap memiliki nilai strategis bagi upaya peningkatan gizi masyarakat," kata Rufriyanto.

Dengan adanya kebijakan ini, BGN berharap para mitra dapur MBG dapat lebih disiplin dan berkomitmen menjaga standar kebersihan serta keamanan pangan untuk memastikan tidak ada layanan yang terganggu, sekaligus memastikan keberlanjutan program dengan kualitas yang optimal.*

(k/dh)

JAKARTA — Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan pada awal April 2026 memberikan angin segar bagi Indonesia, di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa perjalanan tersebut berhasil meningkatkan kepercayaan investor internasional, terutama dari Jepang dan Korea Selatan, terhadap prospek investasi di Indonesia.

Baca Juga:

• PIHPS Catat Kenaikan Harga Pangan, Cabai Rawit Merah Tertinggi di Rp119.400/kg

"Pertemuan ini memungkinkan para investor untuk berdialog langsung dengan Presiden Prabowo, menyampaikan masukan, kendala, serta rencana ekspansi mereka," ujar Rosan dalam keterangannya dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (3/4/2026).

Jepang, yang sudah lama menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, tercatat telah menanamkan investasi sebesar 23,6 miliar dolar AS (sekitar Rp 401 triliun), sementara Korea Selatan menanamkan sekitar 10,3 miliar dolar AS (sekitar Rp 173 triliun).

Kedua negara ini masih menunjukkan konsistensi dalam meningkatkan volume investasi, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata investasi Korea mencapai 14%, sementara Jepang sekitar 8-9%.

Di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi di beberapa wilayah dunia, Rosan menilai bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan utama bagi investor dari Jepang dan Korea Selatan. Salah satu faktor yang semakin menarik investor adalah kehadiran Danantara, sovereign wealth fund Indonesia yang dipimpin Rosan.

Menurutnya, Danantara memberikan kepercayaan lebih bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam skema investasi bersama (co-investment), termasuk dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Lotte Chemical dan POSCO.

"Danantara sebagai instrumen investasi negara ini memberikan rasa aman dan transparansi bagi investor. Dengan model co-investment, kami berharap semakin banyak investor yang bergabung dalam proyek besar," tambahnya.

Beberapa proyek besar, termasuk kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut, sudah memasuki tahap penjajakan lebih lanjut dengan potensi nilai investasi sekitar 6 miliar dolar AS.

Rosan juga menegaskan bahwa stabilitas politik dan keamanan di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang membuat negara ini semakin menarik bagi investasi jangka panjang. Hal ini diakui oleh para investor dalam berbagai pertemuan yang diadakan selama kunjungan kerja ke Jepang dan Korea.

Ke depan, pemerintah Indonesia, bersama dengan Danantara, berencana untuk terus menindaklanjuti berbagai nota kesepahaman (MoU) yang sudah disepakati dengan pihak Jepang dan Korea Selatan.

Harapannya, investasi yang terus berkembang ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam penciptaan lapangan kerja.

"Ini adalah sinyal yang sangat positif. Kami yakin investasi ini akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia," tutup Rosan.*

(k/dh)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan peringatan kepada 2.100 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka.

Sementara itu, 1.789 unit lainnya terpaksa ditangguhkan operasionalnya oleh pemerintah akibat sejumlah kelalaian dalam memenuhi standar operasional.

Baca Juga:

• Susu MBG Beredar dengan Harga Rp4.000, Ini Penjelasan dari BGN

Salah satu alasan utama penangguhan adalah kurangnya pendaftaran Sertifikat Kelayakan Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada sejumlah unit, meskipun mereka sudah terdaftar sebelumnya.

"Sebanyak 2.100 unit SPPG telah mendapat peringatan agar segera memperbaiki pelayanan mereka. Sementara itu, 1.789 unit lainnya kami hentikan operasionalnya sementara karena belum memenuhi syarat administrasi dan kelayakan teknis yang dibutuhkan," ujar Dadan dalam konferensi pers, Jumat (3/4/2026).

Selain masalah administratif, BGN juga menemukan sejumlah unit yang tidak memiliki fasilitas pengolahan air limbah yang memadai.

Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat standar higiene dan sanitasi sangat penting dalam penyelenggaraan layanan gizi bagi masyarakat.

"Bagi unit-unit yang terkena penangguhan, kami memberi waktu untuk melakukan perbaikan. Durasi penangguhan bervariasi, tergantung seberapa cepat mereka dapat memenuhi persyaratan, yang diperkirakan akan memakan waktu antara satu hingga dua minggu," tambah Dadan.

Selain itu, BGN juga mencatat adanya temuan bahwa 62 unit SPPG di beberapa daerah telah menyiapkan menu yang tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan, khususnya selama Ramadan.

Hal ini juga berujung pada penangguhan sementara bagi unit-unit yang terlibat.

Dadan menegaskan bahwa penghentian sementara ini bukanlah sanksi permanen, melainkan sebagai kesempatan bagi setiap unit untuk melakukan perbaikan sebelum kembali beroperasi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada awal 2023 bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak di bawah lima tahun, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas.

Sejak tahun ini, program ini juga diperluas untuk mencakup lansia dan penyandang disabilitas, dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang di seluruh Indonesia.*

(mt/dh)

TEHERAN – Pada Kamis (2/4/2026), Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil menembak jatuh jet tempur canggih milik Amerika Serikat (AS) di Pulau Qeshm, yang terletak di Selat Hormuz, wilayah strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah Iran, IRGC menyebutkan bahwa pesawat tempur AS, serta pesawat-pesawat Israel yang terdeteksi di wilayah udara selatan Pulau Qeshm, telah berhasil dicegat dan dijatuhkan.

Baca Juga:

• 40 Negara Bentuk Koalisi Tanpa AS untuk Membuka Selat Hormuz

Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh Komando Pusat AS (Centcom).

Melalui sebuah pernyataan di media sosial X (sebelumnya Twitter), Centcom menegaskan bahwa semua pesawat tempur AS yang beroperasi di kawasan tersebut tercatat dengan jelas dan bahwa klaim Iran tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

"Seluruh pesawat tempur AS telah terdata dengan baik. Iran membuat klaim palsu yang sama seperti sebelumnya," kata pernyataan Centcom.

Sementara itu, ketegangan di kawasan Selat Hormuz semakin meningkat setelah beberapa insiden sebelumnya, termasuk kegagalan jet tempur F-15 AS dalam mencegat drone Shahed milik Iran yang melintasi wilayah udara Irak.

Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital bagi pengiriman minyak global, telah lama menjadi kawasan yang rentan terhadap ketegangan antara AS dan Iran, dua negara yang memiliki hubungan tegang.

Peristiwa ini menambah deretan ketegangan di wilayah tersebut, yang semakin menarik perhatian dunia internasional, mengingat pentingnya Selat Hormuz bagi lalu lintas perdagangan internasional.*

(in/dh)

JAKARTA – Dokter Tifauzia Tyassuma, yang akrab disapa dr. Tifa, akhirnya angkat bicara mengenai bujukan yang diterimanya terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam wawancara dengan awak media, Tifa mengungkapkan bahwa dua orang dengan inisial AA dan FA, yang disebut berasal dari kubu Jokowi, telah mendekatinya dengan tawaran untuk mengajukan restorative justice (RJ).

Baca Juga:

• Aiman Witjaksono Diperiksa Polisi Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Ia juga menambahkan bahwa ia tetap meyakini bahwa ijazah yang dimiliki Presiden Jokowi adalah palsu dan akan terus memperjuangkan hasil penelitiannya.

"Memang ada permintaan atau bujukan untuk melakukan restorative justice, tapi saya tetap berfokus pada pokok perkara. Kami akan terus memperjuangkan agar kebenaran terungkap," ucap Tifa saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya, Kamis (2/4/2026).

Tifa menegaskan bahwa meskipun ada upaya untuk menggiring kasus ini ke jalur RJ, ia menuntut agar proses hukum berjalan dengan transparansi dan keadilan.

"Kami meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi semua tersangka dalam kasus ini," tambahnya.

Pernyataan ini semakin menghangatkan situasi hukum yang melibatkan Tifa, di mana ia menuding adanya maladministrasi dalam proses hukum yang berjalan.

Menurut Tifa, SP3 yang hanya diterbitkan untuk sebagian tersangka, sementara lainnya tetap dalam status penyidikan, menunjukkan adanya ketidakberesan dalam penanganan kasus.

Lebih jauh, pengacara Tifa, Abdullah Alkatiri, menyoroti aspek teknis dalam proses hukum ini, terutama terkait dengan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dinilai ganda, serta mekanisme penghentian penyidikan yang tidak tepat.

Abdullah berpendapat bahwa proses hukum seharusnya berjalan sesuai dengan due process of law dan tidak menyisakan keraguan bagi publik.

"Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, sprindik baru harus menggantikan sprindik lama, tidak boleh ada yang tumpang tindih. Semua langkah yang diambil harus sesuai prosedur dan tidak melanggar hak asasi tersangka," ujar Abdullah.

Menurutnya, jika laporan yang diajukan tidak dibatalkan secara keseluruhan, maka seluruh narasi dalam laporan tersebut seharusnya juga dicabut, bukan hanya sebagian.

Kesalahan prosedur sejak awal pelaporan ini, lanjut Abdullah, bisa menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan dan merugikan semua pihak.

Kasus ini semakin memanas dengan munculnya ketidakpastian terkait status hukum beberapa tersangka. Abdullah Alkatiri menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak memunculkan lebih banyak kontroversi di masa depan.*

(tm/dh)

JAKARTA – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara Harli Siregar mengungkapkan langkah lanjut terkait kasus Amsal Christy Sitepu, yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan pada 1 April 2026.

Harli menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan pengadilan dan akan mengevaluasi kasus ini dengan seksama.

Baca Juga:

• Setelah Divonis Bebas, Amsal Sitepu Pimpin Gekrafs Karo, Ini Alasan Kawendra

Majelis hakim memutuskan untuk membebaskan Amsal, setelah menilai bahwa dakwaan yang disampaikan oleh jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

"Kami menghormati putusan pengadilan, meski kami tetap akan melakukan evaluasi atas perkembangan perkara ini, terutama menyangkut tindak lanjut mengenai dugaan intimidasi oleh oknum jaksa," ujar Harli Siregar usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis malam (2/4/2026).

Putusan bebas tersebut datang setelah Amsal dituding melakukan mark-up anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa.

Namun, kasus ini menuai berbagai kontroversi, di mana sejumlah pihak menilai bahwa pengadilan tidak menghadirkan bukti-bukti yang sah di persidangan, termasuk saksi ahli dari auditor yang kompeten.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor PN Medan, Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan bahwa Amsal tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Keputusan ini mengarah pada pemulihan hak-hak Amsal, termasuk kedudukan dan martabatnya yang sempat tercemar selama proses hukum berjalan.

Harli Siregar mengapresiasi kinerja Komisi III DPR RI yang telah memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini.

Dalam RDP, Komisi III mendorong Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kejaksaan Negeri Karo, yang dianggap tidak melaksanakan beberapa perintah pengadilan dengan baik.

Selain itu, Komisi III juga menginstruksikan agar pengusutan intimidasi yang dialami Amsal oleh sejumlah oknum jaksa dilakukan dengan tuntas.

Intimidasi dan Penyalahgunaan Wewenang

Salah satu poin penting dalam kesimpulan rapat tersebut adalah dugaan intimidasi yang dilakukan oleh beberapa jaksa terhadap Amsal. Kasus ini melibatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wira Arizona, serta dua oknum jaksa lainnya yang dituduh melakukan pelanggaran.

Komisi III meminta agar evaluasi terhadap oknum-oknum tersebut segera dilakukan.

Komisi III juga menekankan bahwa berdasarkan KUHAP baru, keputusan bebas terhadap Amsal tidak dapat diganggu gugat, dan oleh karena itu, tidak ada upaya hukum seperti banding atau kasasi yang dapat dilakukan.

Sebagai tambahan, Harli Siregar juga menyatakan pentingnya perubahan paradigma dalam penegakan hukum, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mengedepankan keadilan restoratif dan rehabilitatif.

"Kedepan, kami ingin mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum," ujar Harli.

Kasus Amsal Sitepu menjadi salah satu contoh penting bagi Kejaksaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem penanganan perkara korupsi agar lebih adil dan transparan.

Dengan adanya rekomendasi dari Komisi III, diharapkan dapat terjadi perbaikan dalam proses hukum yang lebih mengedepankan hak-hak tersangka dan kebenaran yang sesungguhnya.*

(tm/dh)