Kegiatan gotong royong dipimpin langsung Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar Barus. Sebanyak 25 personel Satgas BPBD diterjunkan sejak pukul 08.00 WIB untuk membersihkan saluran drainase yang tersumbat, mengangkat tumpukan sampah liar, serta memangkas ranting pohon yang dinilai berpotensi membahayakan saat cuaca ekstrem.

Baca Juga:

• SOKSI Binjai Gelar Sunat Massal dan Donor Darah, 50 Anak Ikut Khitan Gratis

"Jalan Kedondong ini merupakan salah satu titik yang sering mengalami genangan saat hujan deras. Karena itu kami menurunkan Satgas untuk melakukan normalisasi saluran air dan mengangkat sedimen sebagai langkah mitigasi. Jangan menunggu banjir baru bergerak," ujarnya di sela kegiatan.

Dalam aksi gotong royong tersebut, petugas berhasil mengangkat sekitar dua ton sampah dan lumpur dari saluran drainase sepanjang kurang lebih 500 meter. Pembersihan dilakukan menggunakan satu unit mobil operasional serta sejumlah peralatan manual seperti cangkul, sekop, dan mesin pemotong rumput.

Kegiatan itu juga melibatkan perangkat kelurahan, kepala lingkungan (Kepling), Babinsa, serta warga sekitar yang ikut bergotong royong membersihkan lingkungan.

Menurut Rudi, penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

"Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan rutin bergotong royong merupakan kunci utama mencegah banjir. BPBD siap mendampingi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana," katanya.

Pihak Kelurahan Limau Mungkur mengapresiasi langkah cepat BPBD Kota Binjai yang turun langsung membersihkan drainase di wilayah tersebut. Menurutnya, pendangkalan saluran air selama ini menjadi salah satu penyebab genangan ketika hujan turun dalam waktu cukup lama.

Selain melakukan pembersihan drainase, BPBD Kota Binjai juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim penghujan. Warga diminta rutin memeriksa saluran air di depan rumah, memangkas pohon yang berpotensi tumbang, serta segera melaporkan apabila terjadi banjir, pohon tumbang, maupun kondisi darurat lainnya melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD.

BPBD Kota Binjai memastikan kegiatan gotong royong serupa akan terus dilakukan secara bertahap di sejumlah titik rawan banjir. Di samping itu, sosialisasi mengenai mitigasi bencana juga akan terus digencarkan kepada masyarakat, sekolah, dan lingkungan kelurahan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.* (dh)

Kegiatan sosial tersebut dibuka langsung oleh Ketua Depicab SOKSI Kota Binjai bersama jajaran pengurus. Turut hadir perwakilan Pemerintah Kota Binjai, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Binjai, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Baca Juga:

• ASDM Tolak Wacana Ojol Masuk Kategori UMKM: Sangat Menyesatkan, Mengaburkan Status serta Hak Pengemudi sebagai Pekerja

Ketua Depicab SOKSI Kota Binjai mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian organisasi terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu keluarga yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kesehatan generasi muda.

"Ini bentuk nyata SOKSI hadir di tengah masyarakat. Sunat massal ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan anak-anak di Kota Binjai," ujarnya.

Selain mendapatkan layanan khitan gratis, setiap peserta juga menerima bingkisan berupa sarung, peci, uang saku, serta obat-obatan untuk perawatan pasca sunat. Tim medis turut memberikan edukasi kepada para orang tua mengenai cara merawat luka agar proses penyembuhan berjalan optimal.

Di lokasi yang sama, Depicab SOKSI Kota Binjai juga menggelar aksi donor darah bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Binjai. Kegiatan tersebut diikuti kader SOKSI serta masyarakat umum yang secara sukarela mendonorkan darahnya.

Panitia menargetkan kegiatan donor darah mampu mengumpulkan 100 kantong darah guna membantu memenuhi kebutuhan stok darah di PMI Kota Binjai.

"Alhamdulillah antusias masyarakat sangat tinggi. Kami berharap darah yang terkumpul dapat membantu pasien yang sedang membutuhkan," ujar panitia kegiatan.

Depicab SOKSI Kota Binjai menegaskan kegiatan bakti sosial tersebut akan terus menjadi agenda rutin organisasi. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang lahir dari semangat pengabdian kepada masyarakat, SOKSI berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program sosial yang bermanfaat.

Ke depan, organisasi itu berencana menggelar berbagai kegiatan lainnya, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pasar murah, hingga program pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kegiatan bakti sosial ditutup dengan penyerahan bingkisan kepada peserta sunat massal, pelayanan donor darah, serta sesi foto bersama seluruh peserta, tim medis, dan pengurus Depicab SOKSI Kota Binjai.* (dh)

Berlokasi di kawasan Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, PRSU ke-50 menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat selama musim liburan. Penataan kawasan yang lebih rapi, area kuliner yang tertata, serta berbagai spot foto menarik menjadi daya tarik baru bagi para pengunjung.

Baca Juga:

• 9 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Pengamat Sebut Jabatan Jadi Ajang 'Aji Mumpung' Kumpulkan Harta

Salah seorang pengunjung, Rani, mengaku terkesan dengan perubahan konsep PRSU tahun ini yang dinilai jauh lebih baik dibanding penyelenggaraan sebelumnya.

"Tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, lebih segar, modern, estetik. Paviliun daerah juga menarik, stan pedagang makanan bagus dan rapi. Puas lah," ujarnya saat berkunjung, Sabtu (4/7/2026).

Hal senada disampaikan Supriadi, warga Binjai, yang datang bersama keluarganya. Menurutnya, suasana PRSU kini lebih nyaman sehingga cocok menjadi pilihan destinasi wisata saat libur sekolah.

"Tahun ini rapi ya, anak-anak senang, banyak sekali yang bisa dilakukan di sini. Sangat direkomendasikan untuk mengisi libur anak-anak," katanya.

Tak hanya menyuguhkan pameran dan wisata kuliner, PRSU ke-50 juga menghadirkan konser musik yang dimeriahkan sejumlah artis nasional dan musisi lokal.

Jadwal Konser PRSU ke-50 Tahun 2026

Pekan Pertama

- 4 Juli : RIF
- 5 Juli : Jun Munthe dan Siantar Rap Foundation

Pekan Kedua

- 10 Juli : Raim Laode
- 11 Juli : Maliq D'Essentials
- 12 Juli : Ghea Indrawari

Pekan Ketiga

- 15 Juli : Parade Band Indie
- 16 Juli : King Nassar
- 17 Juli : Juwita Bahar
- 18 Juli : Happy Asmara
- 19 Juli : Toni Q Rastafara

Pekan Keempat

- 24 Juli : Budi Doremi dan Molucan Soul
- 25 Juli : Mahen
- 26 Juli : Osen Hutasoit

Menjelang Penutupan

- 31 Juli : The Changcuters
- 1 Agustus : Kangen Band

Panitia menyebut PRSU ke-50 akan berlangsung hingga 2 Agustus 2026. Pengunjung dapat menikmati berbagai pameran, hiburan, serta promosi potensi daerah dengan harga tiket masuk reguler sebesar Rp35.000, sementara tiket konser artis nasional dibanderol Rp75.000.

Melalui konsep baru yang lebih modern dan beragam hiburan yang ditawarkan, PRSU ke-50 diharapkan menjadi pusat promosi ekonomi, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif terbesar di Sumatera Utara sekaligus mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan selama penyelenggaraan berlangsung.* (dh)

Menurut Lakso, sebagian kepala daerah diduga menjadikan masa kepemimpinan sebagai momentum "aji mumpung" untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui berbagai praktik korupsi.

Baca Juga:

• Di Balik OTT Bupati Langkat, KPK Temukan 55 Kilogram Logam Platinum

Selain faktor kepentingan pribadi, Lakso menilai tingginya biaya politik juga menjadi salah satu pemicu maraknya praktik korupsi di daerah. Ia menyebut kepala daerah kerap membutuhkan dana besar untuk mempertahankan kekuasaan pada pemilihan berikutnya.

Akibatnya, praktik seperti dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara yang mengincar jabatan hingga permintaan fee proyek masih terus terjadi.

"Baik dengan melakukan pemerasan terhadap bawahannya yang ingin naik serta mempertahankan jabatannya maupun mengumpulkan fee proyek," ujarnya.

Di sisi lain, Lakso juga menyoroti adanya tekanan eksternal yang dihadapi kepala daerah. Menurutnya, dalam beberapa kasus terdapat kebutuhan menyediakan dana nonbujeter kepada pihak tertentu demi memperlancar kepentingan daerah, mulai dari memperoleh alokasi anggaran hingga penyelesaian persoalan administrasi.

Ia mencontohkan dugaan kasus yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, yang disebut berkaitan dengan pemberian uang kepada pejabat pusat terkait persoalan kawasan hutan.

Kondisi tersebut, kata Lakso, membuat kepala daerah berada pada posisi sebagai pihak yang menerima suap di tingkat bawah sekaligus diduga menjadi pemberi suap kepada pihak di atasnya.

"Ini membuat kepala daerah memiliki beban sebagai 'penyuap' ke atas dengan posisi sebagai 'penerima suap' di bawah. Lingkaran setan ini tidak kunjung berakhir," katanya.

Karena itu, Lakso mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum membongkar seluruh rantai korupsi, termasuk pihak-pihak yang diduga menikmati hasil tindak pidana korupsi di level yang lebih tinggi. Ia juga menilai perlu adanya kejelasan mengenai mekanisme dukungan operasional di luar anggaran resmi agar tidak membuka ruang penyalahgunaan wewenang.

9 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026

Sepanjang enam bulan pertama 2026, KPK telah melakukan OTT terhadap sembilan kepala daerah dengan berbagai dugaan tindak pidana korupsi, mulai dari suap proyek, gratifikasi, hingga pemerasan jabatan.

Daftar kepala daerah tersebut meliputi:

- Wali Kota Madiun Maidi
- Bupati Pati Sudewo
- Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
- Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
- Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman
- Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
- Bupati Muara Enim Edison
- Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby
- Bupati Langkat Syah Afandin

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan beragam modus dugaan korupsi, mulai dari suap proyek, pengisian jabatan, gratifikasi, hingga dugaan pemerasan terhadap aparatur pemerintahan.* (k/dh)

Qodari menjelaskan, penempatan komisaris dari berbagai bidang bukanlah hal yang baru. Menurutnya, praktik tersebut juga lazim diterapkan di perusahaan swasta sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pemberian masukan strategis kepada jajaran direksi.

Baca Juga:

• DPR Usul Gaji Kepala Daerah Naik, KPK: Integritas Bukan Soal Besaran Gaji

Ia mencontohkan pengalamannya saat pernah menjabat sebagai komisaris di Pertamina Hulu Energi. Meski tidak berasal dari sektor inti perusahaan, ia mengaku tetap dapat berkontribusi melalui pengawasan dan penyampaian gagasan dari perspektif yang berbeda.

Menurut Qodari, tugas utama komisaris bukan menjalankan operasional perusahaan, melainkan mengawasi jalannya perusahaan sekaligus memberikan masukan strategis kepada direksi agar tata kelola berjalan lebih baik.

Ia menilai, seseorang yang dipercaya menjadi komisaris umumnya telah memiliki pengalaman di berbagai organisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Qodari juga menegaskan bahwa terdapat dua modal utama yang harus dimiliki seorang komisaris, yakni akal sehat dan niat baik dalam menjalankan amanah.

"Kalau hemat saya, modal dasar seorang komisaris itu ada dua, yaitu akal sehat dan niat baik," katanya.

Belakangan ini, penunjukan sejumlah komisaris di perusahaan pelat merah menjadi perhatian publik karena beberapa nama dinilai berasal dari latar belakang yang tidak berkaitan langsung dengan bidang usaha perusahaan yang dipimpinnya.

Meski demikian, pemerintah menilai keberagaman pengalaman para komisaris dapat menjadi kekuatan untuk menghadirkan inovasi, memperkuat fungsi pengawasan, serta mendukung pelaksanaan agenda strategis di lingkungan BUMN.* (d/dh)

Salah seorang pengendara, Vania, mengaku menghabiskan waktu sekitar 10 jam di jalan saat perjalanan pulang dari Berastagi menuju Medan.

Baca Juga:

• Kasus BBM Subsidi di Medan Berlanjut, Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan Pemilik SPBU

"Kami terjebak macet sekitar 10 jam. Awalnya pulang lewat Berastagi karena tidak berani melewati jalur alternatif yang curam, ternyata jalan utama justru macet total," ujar Vania, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, antrean kendaraan mulai terjadi dari kawasan rest area di sekitar Harvest Moon hingga menuju Sembahe. Ia baru tiba di rumah sekitar pukul 10.00 WIB setelah semalaman berada di perjalanan.

Vania menyebut banyaknya truk yang melintas pada akhir pekan, ditambah adanya truk yang mogok di kawasan tikungan Tirtanadi, diduga menjadi penyebab utama kemacetan panjang tersebut.

Meski harus menunggu berjam-jam, ia mengaku para pengendara tetap tertib. Kendaraan disusun rapi mengikuti arahan petugas agar proses evakuasi truk mogok dapat berjalan lancar.

Pengalaman serupa dialami Shella Pertiwi. Ia mengaku mulai terjebak macet sejak pukul 19.00 WIB di kawasan Tugu Perjuangan Berastagi. Setelah bergerak perlahan hingga Sibolangit sekitar pukul 22.00 WIB, kendaraan kembali berhenti total.

Shella bahkan mengaku sempat tidur di dalam mobil maupun di pinggir jalan sambil menunggu arus lalu lintas kembali bergerak. Hujan deras dan angin kencang yang turun pada malam hari membuat kondisi semakin tidak nyaman.

"Menjelang subuh kami masih berada di Sibolangit. Sampai sekitar pukul 07.00 WIB baru tiba di Sembahe dan sekitar pukul 09.00 WIB akhirnya sampai Pancur Batu," katanya.

Ia mengatakan banyak pengendara mulai khawatir karena bahan bakar kendaraan hampir habis akibat terlalu lama terjebak kemacetan.

"Asli 12 jam kami di jalan Medan-Berastagi, bahkan lebih lama dibanding perjalanan mudik," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Surbaki, membenarkan kemacetan terjadi akibat sebuah truk yang mengalami kerusakan di kawasan Sembahe.

Menurutnya, petugas telah diterjunkan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas sekaligus membantu proses evakuasi kendaraan yang mogok.

"Arus lalu lintas di jalur wisata Medan-Berastagi tepatnya di kawasan Sembahe mengalami kepadatan karena adanya truk yang mogok. Saat ini kendaraan masih dalam proses perbaikan," ujar Surbaki.

Polisi juga mengimbau masyarakat yang melintasi jalur Medan-Berastagi agar tetap berhati-hati, mematuhi arahan petugas, dan mengutamakan keselamatan selama perjalanan.* (ds/dh)

Perpres tersebut ditandatangani Presiden Prabowo pada 24 Oktober 2025 dan mengatur arah kebijakan pertahanan negara selama periode 2025 hingga 2029.

Baca Juga:

• Klaim Kerugian Ekspor Sawit Rp600 Triliun Dipertanyakan, Akademisi Desak Audit dan Validasi Independen

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa ancaman nonmiliter merupakan berbagai bentuk aktivitas tanpa menggunakan senjata yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.

"Ancaman nonmiliter berupa usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang membahayakan dan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa," demikian bunyi Perpres Nomor 111 Tahun 2025,dilihat, Minggu (5/7/2026).

Pemerintah menyebut ancaman nonmiliter mencakup berbagai dimensi, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, keselamatan umum, hingga legislasi.

Beberapa bentuk ancaman yang dicantumkan dalam peraturan tersebut antara lain penyebaran ideologi terlarang, lunturnya nilai nasionalisme, penyebaran paham ateisme, separatisme, terorisme, radikalisme, perang informasi, krisis ekonomi, judi daring, pinjaman daring ilegal, perdagangan ilegal, perompakan, pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta penyebaran budaya LGBTQ.

Selain itu, Perpres juga memasukkan sejumlah ancaman nonmiliter lainnya seperti bencana alam, potensi kebocoran instalasi nuklir, biologi, kimia dan radioaktif, serangan siber, ancaman terhadap objek vital nasional, dampak pemanasan global, hingga wabah penyakit.

Sementara itu, ancaman hibrida dalam peraturan tersebut dijelaskan sebagai perpaduan antara ancaman militer dan nonmiliter yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara dan keselamatan bangsa.

Contoh ancaman hibrida yang disebutkan meliputi serangan siber terintegrasi, penggunaan drone untuk kepentingan yang mengancam keamanan negara, penyalahgunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta gangguan terhadap sistem komando, komunikasi, pertahanan siber, intelijen, pengawasan, dan pengintaian nasional.

Perpres Nomor 111 Tahun 2025 menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun kebijakan umum pertahanan negara selama lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya menghadapi berbagai dinamika ancaman strategis, baik dari dalam maupun luar negeri.* (oz/dh)

Dengan ditemukannya Aiptu Sumaryanto, jumlah anggota kepolisian yang gugur dalam operasi tersebut menjadi tiga orang.

Baca Juga:

• Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 920 Orang, PBB Sebut Lebih dari 50 Ribu Masih Hilang

"Telah ditemukan satu jenazah atas nama Aiptu Sumaryanto," kata Brigjen Eko Hadi Santoso di Jakarta, Minggu (5/7/2026).

Usai ditemukan, jenazah langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut.

Peristiwa bermula saat Satresnarkoba Polres Katingan menggelar operasi penindakan terhadap dugaan peredaran narkotika di Desa Tumbang Kalemei pada Rabu (1/7/2026) malam.

Operasi tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas peredaran sabu di wilayah tersebut.

Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target berinisial BIO yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Sebanyak 12 personel kemudian diterjunkan untuk melakukan penangkapan.

Saat tiba di lokasi, personel dibagi menjadi dua tim. Tim pertama bertugas melakukan penangkapan terhadap target, sementara tim kedua disiagakan sebagai unsur pendukung.

Menurut Brigjen Eko, target berhasil diamankan. Namun situasi berubah ketika sejumlah orang yang berada di lokasi bersama warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang.

Tak lama kemudian, massa semakin banyak dan disebut turut melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam serta senjata api rakitan sehingga situasi menjadi tidak terkendali.

Dalam kondisi tersebut, personel kepolisian berupaya menyelamatkan diri sambil menunggu bantuan tambahan. Beberapa anggota terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari serangan massa.

Akibat insiden tersebut, tiga anggota kepolisian dinyatakan gugur dalam menjalankan tugas, yakni Aipda Yudhie Perdana Putra, Bripda Nopandri Ramadhana, dan Aiptu Sumaryanto.

Bareskrim Polri menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasi pemberantasan narkotika guna meningkatkan kesiapan personel menghadapi potensi ancaman di lapangan.

"Seluruh operasi pemberantasan narkotika akan dievaluasi agar seluruh personel memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan," ujar Brigjen Eko.* (oz/dh)

Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dengan menggunakan format kandang dan tandang. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Baca Juga:

• Misi Juara AFF Dimulai! Timnas Indonesia Gelar TC Sebulan di Bali, Herdman Seleksi 55 Pemain

"Timnas kita sekarang sudah berbeda. Kalau dibilang hanya jago kandang, saya tidak sependapat karena kami terus menunjukkan progres yang baik," ujar Sumardji, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas permainan serta kematangan mental menjadi modal penting bagi Skuad Garuda untuk bersaing di setiap pertandingan, termasuk saat bermain di markas lawan.

Ia juga mengungkapkan koordinasi antara Badan Tim Nasional dengan jajaran pelatih yang dipimpin John Herdman berjalan sangat intens. Bahkan, komunikasi dilakukan hampir setiap hari guna memastikan seluruh program persiapan berjalan sesuai rencana.

"Kami terus berkoordinasi mengenai seluruh kebutuhan tim. Perencanaan hingga pelaksanaan program selalu kami bahas bersama agar persiapan Timnas berjalan maksimal," katanya.

Sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen, Timnas Indonesia mulai menjalani pemusatan latihan (training center/TC) di Bali. Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan kekompakan tim, menyempurnakan strategi permainan, serta memperkuat kondisi fisik dan mental pemain.

Format kandang dan tandang pada Piala AFF 2026 dinilai akan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap peserta. Karena itu, kesiapan mental, konsistensi permainan, serta kemampuan beradaptasi di berbagai atmosfer pertandingan menjadi aspek yang mendapat perhatian serius dari tim pelatih.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Timnas Indonesia optimistis mampu tampil kompetitif sepanjang turnamen dan mewujudkan target meraih gelar juara Piala AFF 2026.* (in/dh)

Selain logam platinum, KPK juga mengamankan sejumlah aset dan uang dalam berbagai mata uang yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.

Baca Juga:

• PDIP Soroti OTT Beruntun Dua Bupati, Desak KPK Perkuat Pencegahan Korupsi

"(Sebanyak) 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kilogram ditemukan di mobil SAF," ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (5/7/2026).

Dalam operasi tersebut, KPK turut menyita uang tunai sebesar Rp100 juta. Selain itu, penyidik juga mengamankan uang dalam valuta asing senilai sekitar Rp1,22 miliar yang terdiri dari dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan rupiah.

Tak hanya itu, dua rekening bank atas nama Syah Afandin dengan total saldo sekitar Rp2,27 miliar juga turut disita. Penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik untuk kepentingan penyidikan.

KPK menyatakan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keaslian logam platinum tersebut dengan melibatkan ahli.

Dalam perkara ini, Syah Afandin diduga menerima suap terkait pengadaan langsung sejumlah proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Penyidik mencatat terdapat 80 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan dengan nilai sekitar Rp9,5 miliar, serta lima paket proyek di Dinas Perkim senilai sekitar Rp748 juta.

Dari proyek tersebut, diduga disepakati pemberian fee sebesar Rp990 juta untuk proyek Dinas Pendidikan dan Rp126,8 juta untuk proyek Dinas Perkim. Hingga 5 April 2026, tersangka Yaqub Abdhal Al Mu'arif diduga telah menyerahkan uang sekitar Rp800 juta kepada Syah Afandin.

Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya Rp3,5 miliar.

Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan, pengangkatan camat, kepala sekolah SD dan SMP, hingga pengadaan seragam sekolah.

Atas perbuatannya, Syah Afandin dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, Yaqub Abdhal Al Mu'arif yang diduga berperan sebagai pemberi suap juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan ketentuan pidana sesuai aturan yang berlaku.* (mi/dh)

Deddy menilai KPK perlu memperkuat langkah pencegahan dengan membenahi sistem dari hulu, bukan hanya mengandalkan penindakan melalui operasi tangkap tangan.

Baca Juga:

• Raja Juli Ungkap Kronologi Pengembalian Amplop Bupati Kuansing, Tegaskan Tolak Gratifikasi

Menurutnya, jika pola penanganan korupsi tidak berubah, maka kasus serupa akan terus berulang tanpa adanya perbaikan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.

Deddy menjelaskan, praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah umumnya berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, mutasi jabatan, pungutan dari organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pengelolaan dana operasional maupun bantuan sosial.

Selain pembenahan sistem, ia juga menilai mentalitas aparatur sipil negara harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, sistem meritokrasi harus diterapkan secara konsisten dalam proses pengangkatan maupun promosi jabatan.

Ia mengusulkan agar setiap proses pengadaan dilakukan melalui sistem digital yang transparan, menggunakan mekanisme e-procurement dan vendor yang kredibel serta diawasi secara berkala oleh auditor independen dengan supervisi KPK.

Deddy juga mendorong agar proses penerbitan izin dilakukan secara terbuka dengan melibatkan DPRD sehingga seluruh tahapan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tak hanya itu, ia mengusulkan mekanisme mutasi jabatan di daerah dilakukan secara terpusat di tingkat provinsi melalui tim independen, sehingga proses seleksi lebih objektif dan bebas dari intervensi kepentingan politik.

Untuk mencegah praktik pungutan kepada bawahan, Deddy meminta pemerintah memperkuat sistem pengaduan tertutup, memberikan perlindungan kepada pelapor (whistleblower), serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

"KPK tidak bisa hanya mengandalkan seminar atau bimbingan teknis sebagai upaya pencegahan. Pemberantasan korupsi harus menyentuh akar persoalan secara menyeluruh agar memberikan efek jangka panjang," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, dalam operasi tangkap tangan. Suhardiman diketahui menggantikan Andi Putra yang juga terjerat OTT KPK pada 2021.

Tak lama berselang, KPK kembali melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin. Ia sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat setelah pendahulunya, Terbit Rencana Perangin-angin, ditangkap KPK dalam kasus korupsi pada 2022.

Kasus tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap efektivitas sistem pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah.* (d/dh)

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memproyeksikan harga emas berpotensi bergerak di kisaran Rp2.690.000 hingga Rp2.780.000 per gram apabila tren penguatan di pasar global terus berlanjut.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Masih Stabil, Cek Daftar Lengkap per Gram

Pada penutupan perdagangan pekan ini, harga emas tercatat berada di level Rp2.670.000 per gram.

Meski demikian, Ibrahim menilai potensi pelemahan harga emas relatif terbatas. Jika muncul sentimen negatif, harga diperkirakan bergerak di kisaran Rp2.550.000 hingga Rp2.650.000 per gram.

Menurutnya, salah satu faktor utama yang menopang kenaikan harga emas adalah kemungkinan The Federal Reserve mempertahankan bahkan menurunkan suku bunga acuannya.

Prospek tersebut didukung oleh perkiraan inflasi Amerika Serikat yang mulai melandai seiring turunnya harga minyak dunia setelah meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Selain itu, data ekonomi Negeri Paman Sam, termasuk sektor ketenagakerjaan, juga menunjukkan perbaikan.

"Ada kemungkinan inflasi turun sehingga bank sentral tidak akan menaikkan suku bunga. Bahkan jika harga minyak terus turun, suku bunga berpotensi ikut diturunkan. Kondisi ini akan mendorong harga emas kembali menguat," ujar Ibrahim.

Ia bahkan memperkirakan harga emas dunia berpeluang menuju level US$5.000 per troy ons apabila tren positif tersebut terus berlanjut.

Selain faktor kebijakan moneter, meningkatnya pembelian emas oleh bank sentral di berbagai negara juga diperkirakan menjadi penopang harga logam mulia.

Ibrahim menjelaskan, sejak Mei 2026 bank sentral global telah membeli sekitar 41 ton emas batangan. China menambah sekitar 10 ton sehingga total cadangannya mencapai 2.331 ton. Sementara Uzbekistan menambah sekitar 9 ton, Kazakhstan 7 ton, dan Singapura sekitar 4 ton.

Menurutnya, saat harga emas terkoreksi, banyak bank sentral memanfaatkan momentum tersebut untuk menambah cadangan emas sebagai aset lindung nilai.

"Ketika perang AS-Iran mereda, Selat Hormuz kembali dibuka, harga minyak turun, dan suku bunga global berpotensi menurun, kondisi tersebut menjadi katalis positif yang dapat mendorong harga emas melonjak lebih tinggi," pungkasnya.* (d/dh)

Stan UPTD Taman Budaya Sumatera Utara menjadi salah satu titik perhatian dalam kunjungan tersebut, terutama saat Surya menyaksikan demonstrasi membatik yang digelar di lokasi pameran.

Baca Juga:

• PRSU 2026 Jadi Ajang Tanjungbalai Promosikan UMKM, Budaya, dan Investasi

Adapun motif yang dikerjakan mengangkat logo 50 Tahun PRSU sebagai elemen utama, yang dipadukan dengan ornamen khas Sumatera Utara sebagai representasi kekayaan seni dan budaya daerah.

Keterlibatan orang nomor dua di Sumut itu dalam proses membatik disebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap pelestarian warisan budaya sekaligus dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

"Momen ini menegaskan bahwa PRSU bukan hanya ajang hiburan, tetapi juga ruang promosi budaya, pemberdayaan pelaku kreatif, dan penguatan identitas budaya Sumatera Utara," demikian keterangan pihak UPTD Taman Budaya Sumut.

Di antara 22 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, stan UPTD Taman Budaya juga menampilkan beragam karya seni rupa, hasil workshop batik, hingga produk ekonomi kreatif yang melibatkan generasi muda.

Kepala UPT Taman Budaya Sumatera Utara, Tommy Clinton Marpaung, mengaku terharu atas perhatian Wakil Gubernur terhadap pelestarian budaya. Menurutnya, hal itu menjadi dorongan moral bagi pelaku seni untuk terus berkarya.

"PRSU tidak hanya ruang rekreasi masyarakat, tetapi juga wadah strategis promosi produk unggulan UMKM dan destinasi wisata Sumatera Utara," ujarnya.

Sementara itu, Pamong Budaya Ahli Pertama Disbudparekraf Sumut, Nadila, menjelaskan bahwa stan Taman Budaya tidak hanya menampilkan batik, tetapi juga produk ekonomi kreatif berbasis budaya yang memiliki nilai ekonomi.

Menurutnya, karya-karya tersebut merupakan pengembangan nilai budaya menjadi produk bernilai tambah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Perajin batik, Mai Harahap, alumni Institut Seni Indonesia Padang Panjang, juga turut membagikan pengalamannya menekuni seni batik sejak bangku SMK hingga kuliah.

"Batik bukan sekadar keterampilan, tapi cara menjaga warisan budaya bangsa. Ia mengajarkan ketelitian, kesabaran, dan kecintaan terhadap budaya," katanya.

Selain itu, stan UPT Taman Budaya juga menampilkan koleksi artefak dari UPT Museum Gedung Arca Sumatera Utara, seperti Pustaha Laklak, Tunggal Panaluan, Bulu Parhalaan (Kalender Batak), hingga Gendang Melayu.

Koleksi tersebut dihadirkan untuk memperkenalkan kekayaan sejarah dan kearifan lokal Sumatera Utara sekaligus meningkatkan kesadaran pelestarian warisan budaya.

Sebelumnya, Surya mewakili Gubernur Sumatera Utara secara resmi membuka PRSU ke-50 Tahun 2026 di Open Stage Tapian Daya, Kota Medan.

Ia menegaskan PRSU diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah melalui promosi UMKM, investasi, pariwisata, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya dengan target 300 ribu pengunjung.* (dh)

Penangkapan terjadi pada Kamis (2/7/2026) sekitar pukul 08.30 WIB saat pelaku berinisial M (29) hendak melakukan check-in penerbangan tujuan Jakarta. Dari hasil pemeriksaan menggunakan mesin X-ray, petugas bandara mencurigai isi koper yang dibawa pelaku.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini: Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Nagan Raya Berpotensi Hujan Petir

"Iya benar, dari hasil interogasi narkoba tersebut rencananya akan dikirim ke NTB melalui jalur penerbangan. Ini bukan pertama kali modus seperti ini terjadi di Bandara Silangit," ujarnya, Minggu (5/7/2026).

Setelah diamankan, M langsung dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku hanya bertugas sebagai kurir yang diperintah oleh seseorang dari jaringan di Aceh.

Pelaku juga mengungkapkan bahwa ia menerima koper berisi sabu dari seseorang di Kota Medan sebelum diberangkatkan menuju Bandara Silangit. Rencananya, barang haram tersebut akan dikirim ke Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui rute penerbangan transit di Jakarta.

"Kurir mengaku disuruh oleh rekannya dari Aceh untuk mengambil dan membawa koper tersebut hingga ke tujuan akhir," kata Baringbing.

Polisi masih melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan pengiriman narkoba tersebut, termasuk pelaku utama di balik distribusi sabu lintas provinsi ini.* (ds/dh)

Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat berbicara bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Istanbul, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (4/7/2026). Ia menegaskan bahwa perdamaian jangka panjang di kawasan tidak dapat tercapai tanpa keterlibatan dan dukungan negara-negara regional.

Baca Juga:

• Maroko Lolos ke Perempat Final Piala Dunia 2026, Kanada Dibungkam 3-0

Erdogan juga menilai Israel berulang kali mencoba merusak nota kesepahaman yang dimediasi sejumlah pihak, termasuk Qatar dan Pakistan, yang mencakup rencana gencatan senjata, pembukaan Selat Hormuz, hingga pembahasan program nuklir Iran.

Di sisi lain, delegasi AS dan Iran diketahui masih melakukan pembicaraan tidak langsung untuk meredakan ketegangan setelah sejumlah insiden militer terjadi belakangan ini. Namun, proses tersebut disebut masih rapuh akibat adanya aksi saling serang dan perbedaan tafsir kesepakatan.

Sementara itu, laporan media internasional menyebutkan adanya kekhawatiran dari pejabat Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel menargetkan sejumlah tokoh penting Iran yang terlibat dalam proses negosiasi damai. Meski demikian, klaim tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak Israel.

Ketegangan di kawasan juga meningkat setelah Iran dan AS kembali melancarkan serangan balasan di tengah proses diplomasi yang masih berlangsung.* (k/dh)

Klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan bahwa Strava termasuk dalam kategori Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang wajib memungut PPN atas transaksi pengguna di Indonesia. Dengan demikian, hanya pengguna yang berlangganan Strava Premium yang terdampak, sementara fitur gratis tetap tidak dikenai pajak.

Baca Juga:

• Pemerintah Kembali Beri Diskon Transportasi Libur Sekolah 2026, Tiket Kereta hingga Pesawat Lebih Murah

"Awalnya saya kira lari ikut kena pajak, ternyata cuma langganan premium saja yang kena PPN. Setelah dicek lagi, ternyata memang sudah umum," ujarnya, minggu (5/7/2026).

Hal serupa juga disampaikan sejumlah pengguna lain yang menilai kebijakan tersebut bukan hal baru dalam ekosistem digital. Meski demikian, sebagian mengaku biaya langganan menjadi sedikit lebih mahal akibat tambahan pajak tersebut.

DJP menjelaskan, tambahan PPN 11 persen langsung dikenakan pada harga layanan. Sebagai contoh, biaya langganan Rp50.000 per bulan akan menjadi Rp55.500 setelah pajak.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menyamakan perlakuan pajak antara layanan digital dan jasa konvensional yang sudah lebih dulu dikenai PPN. Pajak tersebut juga hanya berlaku bagi transaksi berbayar, bukan pada penggunaan aplikasi gratis.

Sejumlah pengguna berharap pemerintah dapat memberikan sosialisasi yang lebih jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat terkait pajak digital yang semakin luas diterapkan.

Meski ada kenaikan harga, sebagian pengguna tetap melanjutkan langganan karena merasa fitur Strava Premium masih sepadan untuk mendukung aktivitas olahraga mereka.* (k/dh)

Guru Besar Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof Sudarsono Soedomo, meminta pemerintah melakukan kajian ulang terhadap metodologi perhitungan angka tersebut. Ia menilai, besaran kerugian yang diklaim tidak bisa langsung dijadikan dasar kebijakan tanpa verifikasi ilmiah yang independen.

Baca Juga:

• DPR: Komunikasi Solid Kabinet Jadi Kunci Menjaga Kepercayaan Publik kepada Prabowo

Sebelumnya, pemerintah menyebut potensi kehilangan penerimaan negara dari praktik under invoicing ekspor sawit bisa mencapai Rp600 triliun per tahun. Presiden Prabowo Subianto kemudian mendorong pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui sistem satu pintu dengan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Namun, Sudarsono menegaskan metode perhitungan yang digunakan tidak boleh dilakukan secara sepihak. Ia menyarankan penggunaan pendekatan mirror statistics sesuai standar World Customs Organization (WCO) sebagai metode pembanding data ekspor dan impor antar negara.

Menurutnya, selisih data ekspor dan impor tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, melainkan hanya indikasi awal yang masih harus diuji lebih lanjut.

"Selisih nilai tersebut belum bisa langsung dianggap sebagai kerugian negara. Harus dihitung berdasarkan pajak atau bea keluar yang berlaku, bukan total nilai barang," jelasnya.

Ia juga menyoroti besarnya angka klaim yang dinilai tidak sejalan dengan total nilai ekspor sawit Indonesia yang berada di kisaran Rp590 triliun. Jika klaim kerugian mencapai Rp500–600 triliun, menurutnya secara statistik hampir seluruh transaksi ekspor dianggap bermasalah.

Selain aspek metodologi, Sudarsono juga mengingatkan dampak kebijakan terhadap petani sawit rakyat yang mencapai jutaan jiwa. Ia menilai perubahan sistem ekspor harus mempertimbangkan stabilitas harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

"Penurunan harga CPO akan langsung berdampak pada petani. Ini bisa memicu dampak sosial-ekonomi yang besar," ujarnya.

Ia menegaskan, praktik dugaan under invoicing baru bisa dibuktikan secara hukum jika terdapat data lintas negara, bukti aliran dana, serta dokumen transaksi ganda yang valid.* (k/dh)

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut fasilitas tersebut sebagai bagian dari "infrastruktur kunci" yang menopang pendapatan perang Rusia. Serangan ini disebut sebagai bagian dari eskalasi serangan jarak jauh yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Baca Juga:

• Krisis BBM Makin Parah, Rusia Mulai Impor Bensin dari India

"Wilayah kota berada di bawah serangan drone besar-besaran," ujar Beglov, seraya memastikan tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut.

Media internasional melaporkan bahwa Ukraina belakangan ini intensif menargetkan infrastruktur energi Rusia. Kyiv mengklaim bahwa hampir 43 persen kapasitas penyulingan minyak Rusia telah dinonaktifkan akibat serangan-serangan tersebut, meski klaim itu belum dapat diverifikasi secara independen.

Ukraina menyatakan fasilitas energi Rusia merupakan target sah karena Moskow masih bergantung pada ekspor bahan bakar fosil untuk mendukung operasi militernya.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mulai mengakui adanya gangguan pasokan bahan bakar di dalam negeri akibat serangan yang terus berlangsung. Pada Sabtu (4/7), Putin bahkan menandatangani regulasi baru untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik.

Eskalasi serangan ini menandai semakin intensnya konflik yang telah berlangsung dan memperlihatkan tekanan yang kian besar pada sektor energi Rusia.* (d/dh)

Namun, dalam pandangan Islam, keyakinan bahwa peristiwa tersebut dapat mendatangkan sial tidak memiliki dasar dalam ajaran syariat maupun sumber utama seperti Al-Qur'an dan hadis.

Baca Juga:

• Kepercayaan Publik ke Polri Capai 82,4 Persen, Sahroni: Buah Kerja Keras Jenderal Sigit

Dalam ajaran Islam, perbuatan yang terjadi tanpa unsur kesengajaan tidak dibebani dosa. Termasuk jika seseorang tanpa sengaja menabrak hewan seperti kucing di jalan.

Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa manusia tidak dihukum atas kesalahan yang tidak disengaja, melainkan atas niat dan perbuatan yang dilakukan secara sadar.

Meski demikian, Islam tetap menekankan pentingnya menjaga dan memperlakukan hewan dengan baik. Kucing termasuk hewan yang memiliki kedudukan khusus dalam sejumlah riwayat, sehingga menyakitinya secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan termasuk perbuatan yang dilarang.

Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan kisah seorang wanita yang mendapat hukuman karena menyiksa seekor kucing hingga mati dengan cara tidak memberinya makan maupun membiarkannya mencari makan sendiri. Hadis ini menjadi pengingat penting tentang larangan menyiksa hewan dalam bentuk apa pun.

Sementara itu, apabila kucing yang tertabrak merupakan milik seseorang, maka persoalan tersebut masuk dalam ranah tanggung jawab antar sesama manusia. Pelaku dapat diminta untuk memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang ditimbulkan.

Dengan demikian, dalam Islam tidak dikenal konsep "kesialan" akibat menabrak kucing secara tidak sengaja. Keyakinan tersebut dikategorikan sebagai mitos yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Umat Islam dianjurkan untuk tidak mempercayai hal-hal yang bersifat takhayul, dan tetap meyakini bahwa segala kejadian berada dalam ketentuan Allah SWT.* (dw/dh)

Audiensi antara Raja Juli Antoni dan Bupati Kuansing berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 setelah adanya surat permohonan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Baca Juga:

• PDIP Serang Balik PSI, Deddy Sitorus: Rakyat Sudah Bosan Gimmick Politik

Pengembalian amplop dilakukan sekitar 17 hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi. Proses pengembalian disebut telah didokumentasikan dan disertai tanda terima bermaterai.

Di sisi lain, Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mengapresiasi langkah KPK dalam mengungkap dugaan kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan di Kuantan Singingi.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution juga memberikan apresiasi terhadap sikap Raja Juli Antoni yang memilih mengembalikan amplop tersebut sebagai bentuk komitmen menjaga integritas.

"Kami sangat mengapresiasi sikap ksatria Menteri Raja Juli Antoni yang tetap konsisten menolak segala bentuk suap," ujar Abdul Razak dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/7/2026).

Ia juga meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap berbagai narasi yang mengaitkan Menteri Kehutanan dengan perkara yang tengah ditangani KPK. Menurutnya, Raja Juli telah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi pengembalian amplop tersebut.

Abdul Razak menilai tindakan Raja Juli menunjukkan sikap tegas dalam menjaga etika sebagai pejabat negara. Ia menegaskan bahwa Menhut bukan pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, melainkan pihak yang sejak awal menolak pemberian tersebut.

Menurutnya, kejujuran dan ketegasan pejabat negara seharusnya mendapat dukungan agar menjadi contoh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Sebelumnya, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri kepada KPK setelah dilakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah tersebut.

Kasus tersebut hingga kini masih dalam proses penyidikan oleh KPK, sementara berbagai pihak mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional.* (oz/dh)