JAKARTA — Mayor Jenderal TNI Putra Widiastawa resmi menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana setelah mengikuti serah terima jabatan di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.

Upacara serah terima jabatan dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Baca Juga:

• BTN Gandeng RSUP Ngoerah, Bali Disiapkan Jadi Destinasi Wisata Medis Kelas Dunia

Putra Widiastawa menggantikan Mayjen TNI Piek Budyakto, yang selanjutnya mendapat tugas sebagai Pangdam V/Brawijaya.

Penunjukan Putra Widiastawa menjadi perhatian karena ia merupakan putra daerah Bali yang kini dipercaya memimpin komando kewilayahan tersebut.

Lulusan Akmil 1995, Berkarier di Kopassus

Putra Widiastawa lahir di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, pada 3 April 1971.

Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1995 dari kecabangan Infanteri dan pernah bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), satuan elite TNI Angkatan Darat.

Karier militernya berkembang melalui berbagai penugasan, mulai dari jabatan komando di satuan hingga posisi strategis di lingkungan TNI AD.

Ia juga menjalani pendidikan militer berjenjang, termasuk pendidikan Komando, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), serta pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

Pengalaman penugasannya mencakup sejumlah wilayah operasi, antara lain Timor Timur, Ambon, perbatasan RI-Papua, dan Poso.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya di bidang operasi militer dan pembinaan teritorial.

Sebelum menjabat Pangdam IX/Udayana, Putra Widiastawa dipercaya sebagai Inspektur Kopassus sejak Agustus 2025.

Pengalaman di bidang komando, operasi, teritorial, dan staf menjadi bekal dalam menjalankan tugas barunya.

Tantangan Memimpin Kodam IX/Udayana

Kodam IX/Udayana memiliki tanggung jawab pertahanan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Kawasan ini mempunyai posisi strategis karena mencakup daerah pariwisata penting sekaligus wilayah yang berdekatan dengan jalur pelayaran internasional dan negara tetangga.

Dalam menjalankan tugasnya, Pangdam IX/Udayana menghadapi beragam tantangan, mulai dari menjaga stabilitas keamanan, mendukung pengamanan wilayah perbatasan, hingga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Sebagai putra Bali, Putra Widiastawa diharapkan dapat memahami karakter sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pemahaman tersebut berpotensi mendukung komunikasi antara TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, dan berbagai unsur masyarakat.

Meski demikian, keberhasilan kepemimpinan di wilayah tersebut tetap bergantung pada pelaksanaan tugas, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan menjaga profesionalisme dan kedekatan TNI dengan masyarakat.

Harapan bagi Keamanan Bali dan Nusa Tenggara

Pengalaman Putra Widiastawa di Kopassus dan bidang pembinaan teritorial diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program Kodam IX/Udayana.

Sejumlah bidang yang menjadi perhatian meliputi pengamanan wilayah perbatasan, penanggulangan bencana, pembinaan teritorial, serta dukungan terhadap stabilitas keamanan kawasan pariwisata.

Pergantian kepemimpinan ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat Bali.

Perjalanan karier Putra Widiastawa menunjukkan bahwa putra daerah dapat menempuh pengabdian panjang hingga dipercaya menduduki jabatan strategis di institusi pertahanan negara.

Tongkat komando yang kini diembannya bukan sekadar simbol jabatan.

Amanah tersebut membawa tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan, mendukung keamanan wilayah, serta memperkuat hubungan TNI dengan masyarakat di wilayah tugasnya.* (ad)

LANGKAT — Aktivitas yang diduga sebagai praktik perjudian jenis dadu besar-kecil di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dilaporkan semakin meresahkan masyarakat.

Lokasi yang disebut berada di sebuah kebun kelapa sawit milik warga itu diduga mampu menghasilkan omzet hingga ratusan juta rupiah per hari.

Baca Juga:

• Alasan Dinas ke Malaysia Dinilai Tak Wajar, Eks Pimpinan KPK Desak Nusron Wahid Dijemput Paksa: Tak Perlu Tunggu

Warga itu menyebutkan, lokasi tersebut dapat diakses oleh pengunjung, tetapi terdapat sejumlah aturan ketat yang harus dipatuhi, terutama larangan membawa telepon seluler atau perangkat perekam ke area perjudian.

"Siapa saja boleh masuk ke sana, tapi tidak diperbolehkan membawa smartphone atau kamera sejenisnya ke lokasi," ungkap sumber tersebut.

Menurut keterangannya, akses jalan menuju lokasi dijaga oleh sejumlah orang.

Pengunjung yang kedapatan membawa alat komunikasi disebut harus menyerahkan sementara perangkatnya kepada penjaga di pintu masuk.

Setelah dipastikan tidak membawa perangkat yang dapat digunakan untuk merekam aktivitas di dalam lokasi, pengunjung baru diperbolehkan memasuki area tersebut.

Keberadaan lokasi yang diduga menjadi arena perjudian itu turut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sejumlah persoalan keamanan lingkungan, termasuk dugaan pencurian sepeda motor serta kehilangan hewan ternak seperti sapi dan kambing, menjadi keluhan warga setempat.

Meski demikian, hubungan antara dugaan aktivitas perjudian dan berbagai kasus kehilangan tersebut masih memerlukan penyelidikan serta pembuktian lebih lanjut dari pihak berwenang.

Warga berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan langsung di lokasi guna memastikan kebenaran dugaan aktivitas perjudian sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan,salah satu awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolsek Bahorok, IPTU Chris Rimawan, S.H., M.H., melalui pesan singkat WhatsApp pada Jumat sore, 16 Oktober 2026.

Namun, hingga berita ini disusun untuk diterbitkan pada Sabtu, 17 Oktober 2026, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak kepolisian terkait informasi dugaan aktivitas perjudian tersebut.

Konfirmasi lanjutan tetap diperlukan guna memperoleh penjelasan mengenai langkah penanganan yang akan dilakukan aparat kepolisian terhadap laporan atau informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Masyarakat pun berharap aparat terkait dapat segera menelusuri kebenaran informasi tersebut.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, penindakan diharapkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.* (ad)

LABUHANBATU — Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, meninjau langsung lokasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif di Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Labuhanbatu, Sabtu (17/10/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat potensi pemanfaatan sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus mendukung upaya mengurangi persoalan sampah di masyarakat.

Baca Juga:

• Tiga Pejabat Eselon III Dinas P3AP2KB Deli Serdang Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Produk yang dihasilkan disebut memiliki karakteristik setara dengan solar, minyak tanah, dan bensin jenis premium.

Pengolahan ini menjadi salah satu contoh pemanfaatan sampah yang tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah, tetapi juga berpotensi menghasilkan produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Pihak pengelola LPS Labuhanbatu menjelaskan bahwa kegiatan pengolahan sampah plastik tersebut telah berjalan selama kurang lebih dua tahun.

Bahan bakunya berasal dari sampah plastik yang dikumpulkan dari masyarakat. Sampah tersebut kemudian diproses untuk menghasilkan bahan bakar alternatif.

Selama ini, sampah plastik menjadi salah satu persoalan lingkungan karena sulit terurai secara alami dan dapat mencemari tanah maupun perairan jika tidak dikelola dengan baik.

Pemanfaatan kembali sampah melalui teknologi pengolahan menjadi salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi beban lingkungan.

Meski demikian, pengolahan plastik menjadi bahan bakar tetap memerlukan pengawasan terhadap aspek keselamatan, emisi, kualitas produk, dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.

Dengan pengelolaan yang tepat, pemanfaatan sampah diharapkan dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan persoalan baru.

Kunjungan Baharuddin ke LPS Labuhanbatu diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi untuk menilai kemungkinan penerapan inovasi serupa, dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi, kebutuhan biaya, dampak lingkungan, serta manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan sampah yang baik juga berpotensi membuka peluang ekonomi baru.

Sampah yang sebelumnya hanya dibuang dapat memiliki nilai tambah apabila dipilah, dikumpulkan, dan diolah melalui proses yang memenuhi standar.

Namun, penerapan teknologi pengolahan sampah di daerah lain perlu didahului kajian teknis dan lingkungan.

Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan kondisi setempat dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Ketua PKB Kabupaten Batu Bara serta sejumlah pejabat pemerintah daerah.

Mereka antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Inspektur Kabupaten Batu Bara, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan.

Peninjauan ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mempelajari praktik pengelolaan sampah yang telah berjalan di Labuhanbatu.

Hasil pembelajaran tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengurangan sampah, perlindungan lingkungan, dan pengembangan kegiatan ekonomi berbasis pemanfaatan limbah.* (ad)

JAKARTA — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015–2019, Laode M Syarif, menyoroti ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam dua agenda pemeriksaan KPK terkait dugaan suap di lingkungan ATR/BPN.

Laode menilai alasan perjalanan dinas ke Malaysia yang disampaikan Nusron untuk memenuhi agenda pemeriksaan pada Kamis (15/10/2026) tidak wajar.

Baca Juga:

• Rullyandi Sebut Putusan MK Tak Bisa Jadi Dasar Pemakzulan Gibran, Ini Alasannya

"Ya enggak wajar (alasan Nusron mangkir). Biasanya kalau dipanggil aparat penegak hukum itu, kalau betul mau kooperatif dan punya niat baik, itu yang harus didahulukan."

"Karena kalau kunjungan ke Malaysia, itu bisa ditunda sebetulnya. Kalau betul-betul niat mengatakan bahwa mengikuti semua proses hukum seperti itu. Jadi menurut saya itu enggak wajar," kata Laode M Syarif, pada Sabtu (17/10/2026).

Menurut Laode, KPK tidak perlu terus menunggu kedatangan Nusron tanpa kepastian.

Ia menilai lembaga antirasuah tersebut dapat mempertimbangkan langkah penjemputan paksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Laode berpendapat, dua kali ketidakhadiran dalam agenda pemeriksaan seharusnya menjadi alasan bagi penyidik untuk mengambil langkah lanjutan.

Namun, ia juga mengakui bahwa penjemputan paksa terhadap seorang menteri yang masih aktif menjabat dapat menimbulkan persoalan etis.

"Ya, kalau dia punya niat baik, dia harus datang. Tetapi KPK juga gak perlu juga menunggu-nunggu niat baik itu. Jadi dijemput saja secara paksa. Kan sudah cukup diberikan itu diberikan waktu dua kali seperti itu. Kalau dia tidak datang, ya saya pikir aparat penegak hukum bisa menjemput."

Meski demikian, Laode menilai Nusron sebaiknya datang sendiri ke KPK untuk memberikan penjelasan mengenai perkara yang sedang diselidiki.

Pemeriksaan tersebut penting agar penyidik dapat memperoleh keterangan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut.

"Tapi kan ini kurang kurang cantik ya kalau sudah apalagi seorang menteri harus pakai dijemput paksa seperti itu. Apalagi dia masih menjabat sebagai menteri seperti itu. Jadi mungkin ya sebaiknya segera dia datang ke KPK gitu untuk memperjelas status dua belum tentu juga kan dia tersangka."

"Jadi karena itu perlu dia menjelaskan versi dia dari sebuah itu apa namanya? dari semua kasus yang diduga menjerat dirinya tersebut," pungkasnya.

Laode juga mengingatkan bahwa pemeriksaan seseorang dalam suatu perkara tidak otomatis berarti orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Karena itu, Nusron perlu diberi kesempatan menyampaikan keterangan sesuai proses hukum yang berlaku.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi bahwa Nusron tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Kamis (15/10/2026) karena sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, yakni Malaysia.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan penyidik menerima surat dari pihak Nusron yang menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

"Ya kita hanya berdasarkan surat dari yang bersangkutan, jadi yang pertama itu ada surat agenda yang berbarengan, kemudian yang saat kemarin tanggal 15 kegiatan pergi ke luar negeri," ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Taufik juga meluruskan informasi mengenai negara tujuan perjalanan dinas tersebut.

Ia menyebut Nusron pergi ke Malaysia, bukan Singapura seperti kabar yang sempat beredar.

"Kalau enggak salah ke Malaysia," kata Taufik memastikan.

Ketidakhadiran Nusron menjadi sorotan karena pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan suap di lingkungan ATR/BPN.

Sejumlah pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Meski demikian, status dan keterlibatan setiap orang harus didasarkan pada bukti serta proses hukum.

Hingga informasi ini disusun, keterangan KPK yang dikutip dalam bahan berita menjelaskan alasan ketidakhadiran Nusron, sedangkan penilaian mengenai perlunya penjemputan paksa merupakan pandangan Laode M Syarif.* (tb/ad)

JAKARTA — Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal dapat mempertimbangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pembiayaan ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan modal kerja maupun mengembangkan bisnis.

Baca Juga:

• Polres Aceh Selatan Ungkap Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi, 640 Liter Disita dan Satu Pria Diamankan

Besaran angsuran dan ketentuan pembiayaan perlu dipahami sejak awal agar pelaku usaha dapat menyesuaikannya dengan pendapatan serta arus kas bisnis.

Salah satu plafon pembiayaan yang menjadi perhatian pelaku UMKM adalah Rp200 juta.

Dengan pilihan tenor hingga lima tahun, jangka waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial dan hasil penilaian pihak bank.

Tabel Angsuran KUR BSI Plafon Rp200 Juta

Berdasarkan simulasi angsuran yang tercantum dalam bahan informasi, berikut perkiraan cicilan pembiayaan sebesar Rp200 juta dengan tenor satu hingga lima tahun.

12 bulan (1 tahun) Rp17.000.000 per bulan
24 bulan (2 tahun) Rp8.666.667 per bulan
36 bulan (3 tahun) Rp5.888.889 per bulan
48 bulan (4 tahun) Rp4.500.000 per bulan
60 bulan (5 tahun) Rp3.666.667 per bulan

Angka tersebut merupakan simulasi dan bukan penawaran resmi yang menjamin besaran angsuran bagi setiap pemohon.

Calon nasabah perlu mengonfirmasi tabel angsuran terbaru kepada BSI karena nilai pembayaran dapat bergantung pada skema pembiayaan, ketentuan program, dan hasil persetujuan bank.

Tenor yang lebih panjang membuat angsuran bulanan dalam simulasi terlihat lebih rendah.

Namun, calon nasabah tetap perlu memahami keseluruhan kewajiban pembayaran dan ketentuan akad sebelum mengajukan pembiayaan.

Syarat Pengajuan KUR BSI 2026

Pelaku UMKM perlu memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mengajukan pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam bahan informasi, persyaratan yang perlu diperhatikan antara lain:

Pemohon merupakan individu atau perorangan yang menjalankan usaha produktif dan layak.

Usaha telah berjalan secara aktif sekurang-kurangnya enam bulan.

Pemohon tidak sedang menerima pembiayaan modal kerja atau investasi komersial yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan program.

Pembiayaan tertentu masih dapat dimiliki secara bersamaan sepanjang memenuhi ketentuan, seperti KPR, kartu kredit, dan pembiayaan konsumsi rumah tangga.

Memiliki kualitas pembayaran atau kolektibilitas yang lancar sesuai persyaratan.

Menyiapkan dokumen administrasi, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin atau dokumen legalitas usaha.

NPWP diperlukan untuk pengajuan dengan plafon di atas Rp50 juta, sesuai ketentuan yang berlaku.

Persyaratan dapat berbeda menurut jenis pembiayaan dan kebijakan yang berlaku saat pengajuan.

Karena itu, calon nasabah sebaiknya meminta daftar dokumen resmi dari BSI sebelum melengkapi permohonan.

Cara Mengajukan KUR BSI 2026 secara Online

Calon nasabah dapat memeriksa layanan pengajuan melalui Salam Digital BSI.

Berikut langkah umum yang dapat dilakukan:

Buka situs resmi Salam Digital BSI melalui https://salamdigital.bankbsi.co.id/.

Periksa pilihan layanan pembiayaan yang tersedia dan pilih produk yang sesuai.

Isi formulir pengajuan dengan data yang benar, termasuk nama, NIK, dan alamat email jika diminta.

Siapkan dan unggah dokumen persyaratan sesuai instruksi pada situs.

Kirim permohonan, kemudian ikuti informasi atau konfirmasi dari pihak BSI.

Tunggu proses verifikasi data dan penilaian kelayakan usaha. Bank dapat meminta pemeriksaan atau survei usaha sesuai prosedur.

Pengajuan secara online tidak otomatis membuat pembiayaan disetujui. BSI tetap melakukan pemeriksaan dokumen dan penilaian kelayakan calon nasabah.

Jika permohonan disetujui, calon nasabah akan mengikuti proses akad pembiayaan syariah sesuai ketentuan produk yang diberikan.

Pencairan dana dilakukan setelah persyaratan dan tahapan administrasi dipenuhi.

Selain melalui layanan digital, calon nasabah dapat mendatangi kantor cabang BSI terdekat untuk memperoleh informasi mengenai produk, persyaratan, simulasi angsuran, dan proses pengajuan.

Perhatikan Kemampuan Membayar Sebelum Mengajukan

Sebelum mengambil pembiayaan Rp200 juta, pelaku usaha sebaiknya menghitung kebutuhan modal secara realistis.

Dana yang diajukan idealnya digunakan untuk kebutuhan produktif, seperti menambah persediaan barang, membeli peralatan, atau memperluas kapasitas usaha.

Calon nasabah juga perlu memastikan angsuran tidak mengganggu biaya operasional sehari-hari.

Perhitungan pendapatan, pengeluaran, dan kemungkinan penurunan penjualan dapat membantu menentukan tenor yang sesuai.

Informasi mengenai plafon, ketersediaan program KUR BSI 2026, persyaratan, dan angsuran resmi sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada BSI.

Langkah ini penting agar calon nasabah memperoleh informasi terbaru sebelum menandatangani akad pembiayaan.* (di/ad)

JAKARTA — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengaku tidak terkejut dengan pernyataan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menduga adanya operasi politik di balik isu ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ray menilai, pernyataan Jokowi mengenai dugaan operasi politik bukan hal baru.

Baca Juga:

• PDIP Tantang Balik Jokowi soal Ijazah Gibran: Operasi Politik Hanya Bisa Dilakukan Penguasa, Siapa yang Dituduh?

"Kenapa saya nggak terkejut dan tidak heran? Karena ini sudah biasa dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan sampai sejauh ini kita belum pernah mendapatkan kejelasan siapa aktor dan siapa penunggang gelap yang dimaksud oleh Pak Jokowi sejak 3 tahun yang lalu sudah sering diungkapkan Pak Jokowi kondisi seperti ini," katanya, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Ray, istilah operasi politik dan penunggang gelap yang disampaikan Jokowi seharusnya disertai penjelasan mengenai siapa pihak yang dimaksud.

Tanpa penjelasan tersebut, publik dinilai belum mendapatkan kejelasan mengenai dasar tudingan itu.

Ray juga menilai pernyataan Jokowi tersebut menunjukkan adanya kepanikan di lingkungan mantan presiden itu, terutama di tengah menguatnya dorongan penggunaan hak angket untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait persoalan ijazah Gibran.

Ia mengatakan, dorongan agar DPR menggunakan hak angket disebut terus berkembang.

Dalam pandangannya, pernyataan Jokowi mengenai operasi politik muncul ketika polemik ijazah kembali menjadi perhatian publik.

"Ini saya kira menunjukkan bahwa ada kepanikan di lingkungan Pak Jokowi terkait dengan perkembangan ijazah ini, khususnya dorongan supaya dilakukan hak angket yang hari demi hari makin membesar, dan seperti biasa kala Pak Jokowi kehabisan argumen, nah beliau akan sampaikan pernyataan seperti ini," ucap Ray.

Ray kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan pola respons Jokowi ketika menghadapi kritik dan persoalan politik.

Ia menyinggung pelaporan ke kepolisian yang menurutnya pernah menjadi bagian dari pola tersebut saat Jokowi berkuasa.

"Kalau dulu, biasanya ada pelaporan-pelaporan ke kepolisian. Itu sebuah pola yang terlihat sejak Pak Jokowi berkuasa," ucapnya.

Penilaian mengenai kepanikan dan pola politik tersebut merupakan pandangan Ray Rangkuti.

Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Jokowi benar-benar mengalami kepanikan atau bahwa dugaan operasi politik yang disebutnya telah terbukti.

Sebelumnya, Jokowi menanggapi kembali isu ijazah yang menyeret namanya dan Gibran.

Ia mengaku santai menghadapi polemik tersebut, tetapi menduga ada operasi politik yang bertujuan menurunkan reputasi dirinya dan putra sulungnya.

Jokowi juga menilai isu ijazah tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain.

Ia menduga polemik itu berkaitan dengan upaya politik yang menyasar reputasi keduanya.

Pernyataan tersebut kemudian menuai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk politikus PDIP dan pengamat politik.

Sebagian mempertanyakan siapa pihak yang dimaksud Jokowi, sementara pihak lain mengaitkan pernyataan itu dengan proses pencalonan Gibran dan dorongan agar DPR menggunakan hak angket.

Hingga kini, pernyataan mengenai dugaan operasi politik tersebut perlu ditempatkan sebagai klaim yang disampaikan masing-masing pihak.

Adapun dorongan hak angket merupakan wacana politik yang proses dan tindak lanjutnya bergantung pada mekanisme di DPR.* (sn/ad)

JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira merespons pernyataan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menduga adanya operasi politik di balik isu ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi sebelumnya menyebut isu ijazah tersebut diduga menjadi bagian dari upaya untuk menurunkan reputasi dirinya dan Gibran.

Baca Juga:

• Rullyandi Sebut Putusan MK Tak Bisa Jadi Dasar Pemakzulan Gibran, Ini Alasannya

Menurut Andreas, operasi politik hanya mungkin dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Ia pun memperkirakan, pihak yang diduga menjalankan operasi tersebut bisa saja belajar dari cara Jokowi berpolitik.

"Kalau operasi seperti ini hanya mungkin oleh orang yang berkuasa. Terus mau tuduh siapa? Mungkin yang melakukan operasi ini belajar dari yang sekarang omong," ujar Andreas, Jumat (16/10/2026).

Pernyataan Andreas tersebut menjadi respons atas tudingan Jokowi mengenai dugaan operasi politik yang menyasar keluarganya.

Ia mempertanyakan tuduhan tersebut dengan menyoroti posisi pihak yang memiliki kekuasaan.

Sementara itu, politikus PDIP Guntur Romli justru menilai dugaan operasi politik yang disinggung Jokowi perlu dilihat dari proses yang mengantarkan Gibran menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Guntur berpendapat, operasi politik justru dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan.

Ia menyinggung sejumlah hal, mulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 hingga penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

"Justru sebaliknya lolosnya Gibran itu karena operasi politik, operasi politik melalui putusan MK 90/2023, operasi politik Suket yg tidak ada dasar ijazahnya bisa keluar sehari, operasi politik PKPU No 19/2023 Pasal 18 ayat 3," kata Guntur saat dihubungi, Jumat (16/10/2026).

Guntur juga menyoroti hubungan keluarga antara Jokowi, Gibran, dan mantan Ketua MK Anwar Usman.

Ia menilai hubungan tersebut relevan dalam melihat dugaan penggunaan kekuasaan dalam proses politik yang dipersoalkan.

"Operasi politik memanipulasi kekuasaan terutama oleh presiden yang berkuasa saat itu, Jokowi bapaknya Gibran dan Anwar Usman adik Ipar Jokowi dan paman Gibran," pungkas Guntur.

Pernyataan Guntur tersebut merupakan pandangan politiknya terhadap proses pencalonan Gibran.

Dugaan manipulasi kekuasaan yang disampaikannya perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah diputuskan melalui proses peradilan.

Sebelumnya, Jokowi buka suara mengenai isu ijazah yang kembali menjadi sorotan publik.

Ia mengaku santai menghadapi polemik tersebut, tetapi menduga ada operasi politik yang bertujuan menurunkan reputasi dirinya dan Gibran.

Jokowi juga tidak memungkiri bahwa isu ijazah tersebut berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan lain.

Ia menduga polemik yang terus berkembang itu berkaitan dengan upaya politik yang menyasar dirinya dan putra sulungnya.

Pernyataan Jokowi kemudian mendapat tanggapan dari dua politikus PDIP dengan sudut pandang berbeda dari tuduhan tersebut.

Andreas mempertanyakan siapa pihak yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan operasi politik, sedangkan Guntur justru mengarahkan kritik pada proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden.

Hingga informasi ini disusun, pernyataan mengenai dugaan operasi politik dari masing-masing pihak tersebut masih berupa klaim dan penilaian politik.

Penilaian terhadap dugaan pelanggaran hukum harus merujuk pada bukti serta proses hukum yang berwenang.* (sn/ad)

JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menanggapi desakan praktisi hukum Ahmad Khozinudin agar partai politik di DPR RI mengaktifkan mekanisme pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rullyandi menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara pencalonan Gibran tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pilpres 2024 ataupun langsung memakzulkan wakil presiden.

Baca Juga:

• Kapolri Minta Vape Diharamkan, MUI Pusat Buka Suara

Menurut dia, putusan MK harus dibaca berdasarkan amar putusannya, bukan hanya pertimbangan hukum yang disampaikan dalam persidangan.

"Nah, pertimbangan-pertimbangan ini yang kemudian disalahartikan oleh pihak-pihak yang mempolitisasi putusan MK. Karena amar putusannya tidak dapat diterima, otomatis MK sudah membenarkan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi pencalonan Gibran ya," ujar Muhammad Rullyandi.

Ia menjelaskan, amar putusan merupakan bagian yang menentukan hasil akhir perkara.

Sementara itu, pertimbangan hukum perlu dibaca sesuai konteks dan tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai perintah atau ketentuan yang mengikat di luar amar putusan.

"Jadi kalau pertimbangan hukum itu tidak sejalan dengan amar putusan, maka itu adalah obiter dictum. Obiter dictum itulah artinya, pendapat itu tidak menjadi referensi yang mengikat kepada publik," jelasnya.

Rullyandi juga menyebut putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tidak sama dengan putusan yang membatalkan pencalonan seseorang.

Karena itu, menurut dia, putusan tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 harus dibatalkan.

"Putusan MK tentang pilpres ini adalah putusan yang tidak memberikan permohonan ini disidangkan, diadili ya oleh mahkamah sehingga mahkamah mengambil amar putusannya adalah tidak dapat diterima atau no. Itu adalah kasta yang paling rendah dalam putusan pengadilan," tambahnya.

Rullyandi mengatakan persoalan tersebut perlu dilihat dalam kerangka hukum tata negara, termasuk kedudukan lembaga negara, batas kewenangan masing-masing lembaga, serta hubungan antara lembaga negara berdasarkan konstitusi.

Menurut dia, perbedaan penafsiran terhadap pertimbangan hukum MK tidak dengan sendirinya memberikan dasar bagi DPR untuk menggunakan hak angket atau memulai proses pemakzulan terhadap wakil presiden.

"Jadi, tidak ada alasan hukum yang dibenarkan secara konstitusional bahwa DPR melakukan hak angket kemudian berkaitan dengan pencalonan, apalagi berujung pada suatu pemakzulan. Itu adalah tidak nyambung ini," pungkasnya.

Meski demikian, secara konstitusional, pemakzulan presiden atau wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian presiden atau wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik.

DPR, MK, dan MPR memiliki peran yang berbeda dalam mekanisme konstitusional tersebut, dengan persyaratan dan tahapan yang telah ditentukan.

Sebelumnya, praktisi hukum Ahmad Khozinudin mendesak partai-partai politik di DPR RI untuk mengaktifkan mekanisme pemakzulan terhadap Gibran.

Ia menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Khozinudin menyinggung polemik dokumen pendidikan Gibran, persoalan dokumen penyetaraan pendidikan, serta Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang ia duga sebagai ketentuan yang diselundupkan untuk memuluskan pencalonan Gibran.

"Yang menjadi dasar penentuan penyetaraan ternyata adalah Permendikbud bukan dari PKPU. Karena apa? Karena rezim penyetaraan pendidikan itu harus tunduk pada Permendikbud, bukan PKPU yang belakangan PKPU nomor 19 tahun 2023 ini diduga ya, ini penyelundupan karena ada Pasal 18 ayat 3 yang sebelumnya tidak dikenal dan ini seperti jalan tol untuk meluluskan Gibran bisa nyalon sebagai wakil presiden," katanya.

Pernyataan Khozinudin tersebut merupakan pandangannya mengenai persoalan persyaratan pencalonan Gibran.

Adapun penilaian Rullyandi menitikberatkan pada kekuatan hukum amar putusan MK dan batas penggunaan kewenangan DPR dalam sistem ketatanegaraan.

Perbedaan pandangan antara Rullyandi dan Khozinudin memperlihatkan bahwa polemik pencalonan Gibran masih menjadi perdebatan hukum dan politik.

Satu pihak mendorong DPR menindaklanjuti persoalan yang dipersoalkan dalam dokumen pendidikan dan aturan pencalonan, sedangkan pihak lain menilai putusan MK tidak dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi Gibran atau langsung memulai pemakzulan.

Untuk menilai persoalan tersebut, penting membedakan antara dugaan mengenai dokumen persyaratan pencalonan, pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, dan amar putusan yang menentukan hasil perkara.

Ketiganya memiliki kedudukan hukum yang berbeda.

Sementara itu, pemakzulan wakil presiden harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.

Perdebatan mengenai putusan MK maupun persyaratan pencalonan tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban untuk memenuhi prosedur konstitusional tersebut.* (sn/ad)

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik usulan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar rokok elektrik atau vape dilarang melalui fatwa keagamaan.

MUI menyatakan usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut oleh Bidang Fatwa sebelum ada keputusan resmi.

Baca Juga:

• MFCF 2026 Pamerkan Ulos Berusia hingga 80 Tahun, Rico Waas Dorong Warisan Budaya Medan Mendunia

Menurut dia, usulan mengenai fatwa haram vape perlu dibahas dengan mempertimbangkan informasi dan persoalan yang berkembang di masyarakat.

"Nah, itu nanti ada bidang fatwa, itu insyaallah akan dibahas, ya. Yang jelas MUI menyambut baik upaya Pak Kapolri untuk mengurangi penggunaan narkoba, ya," ujar Zaitun saat ditemui di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta Timur, Sabtu (17/10/2026).

Zaitun menjelaskan, MUI berpeluang mengeluarkan fatwa terkait vape apabila informasi mengenai penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana penggunaan narkotika terbukti benar.

Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan kewenangan Bidang Fatwa MUI.

"Dan kalau memang benar infonya bahwa banyak sekarang yang menyalahgunakan rokok elektrik itu untuk menjadi sarang narkoba, tentu MUI akan, MUI Pusat ya, akan mengambil, akan mengeluarkan fatwa," ucapnya.

Ia meyakini MUI Pusat akan mengkaji usulan tersebut sebelum mengambil keputusan.

"Saya yakin ya, tapi ini bukan bidang saya, tapi saya yakin MUI Pusat akan melakukan itu, ya akan dalam kajian," tutur Zaitun.

Zaitun juga menyebut dirinya menerima informasi bahwa MUI Jawa Timur telah lebih dahulu mengambil sikap terkait penggunaan vape.

Meski demikian, ia mengatakan informasi tersebut masih perlu diperiksa kembali.

"Apalagi MUI Jawa Timur sudah melakukannya, ya. Itu yang kami dapat informasi, nanti kami cek lagi, insyaallah," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta MUI Pusat mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan vape.

Permintaan itu didasarkan pada kekhawatiran terhadap dugaan penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran narkotika dalam bentuk cair.

Suyudi menilai vape tidak hanya berkaitan dengan penggunaan produk nikotin, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk mengonsumsi zat terlarang.

Menurut dia, narkotika cair yang dimasukkan ke dalam perangkat vape dapat sulit dikenali secara kasatmata karena bentuk dan aromanya menyerupai cairan vape pada umumnya.

"BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasatmata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair," kata Suyudi, dikutip dari situs resmi MUI, Jumat (16/10/2026).

Kapolri juga menyoroti dugaan penyelundupan sabu cair dan ekstrak ganja cair ke Indonesia.

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan ancaman terhadap generasi muda dan menyebutnya sebagai bentuk perang terselubung atau proxy war yang diduga melibatkan jaringan internasional.

Atas dasar itu, Suyudi berharap fatwa atau rekomendasi keagamaan dari MUI dapat mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

"Saya terima kasih MUI Jawa Timur sudah melarang vape. Mudah-mudahan nanti MUI Pusat juga melarang total vape. Mohon dukungannya Pak Kiai, Pak Ketua," ujarnya.

Usulan Kapolri tersebut kini mendapat sambutan dari MUI, tetapi pernyataan Zaitun belum berarti fatwa haram vape telah resmi diterbitkan oleh MUI Pusat.

Keputusan mengenai fatwa masih menunggu pembahasan dan kajian dari bidang yang berwenang.

Dengan demikian, persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya status hukum penggunaan vape, tetapi juga dugaan pemanfaatan perangkat tersebut untuk penyalahgunaan narkotika.

Jika kajian dilakukan, informasi mengenai bentuk penyalahgunaan, risiko yang ditimbulkan, serta pertimbangan keagamaan dapat menjadi bagian dari pembahasan sebelum keputusan resmi dikeluarkan.

Perkembangan ini membuat usulan fatwa haram vape menjadi perhatian publik, terutama terkait upaya melindungi masyarakat dari peredaran narkotika dan mencegah penyalahgunaan rokok elektrik.* (oz/ad)

JAKARTA — Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas sejumlah tokoh yang berpotensi maju dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.

Dalam survei yang dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempati posisi teratas, sedangkan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto tercatat menurun dibandingkan survei Februari–Maret 2026.

Baca Juga:

• Denny Indrayana Balas Jokowi: Tanpa Di-Downgrade, Gibran Memang Belum Layak Jadi Wapres Bahkan Wali Kota

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi kedua dengan 10,3 persen, disusul Prabowo Subianto dengan 9,8 persen.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di posisi berikutnya dengan elektabilitas 8,4 persen.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh 5 persen.

Daftar 10 besar dalam survei tersebut juga mencakup Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono, Sherly Tjoanda Laos, Mahfud MD, dan Kaesang Pangarep.

Hasil ini menggambarkan pilihan responden dalam simulasi survei, bukan hasil pemilihan presiden yang akan berlangsung pada 2029.

Pencalonan setiap tokoh nantinya juga bergantung pada dinamika politik dan keputusan partai politik.

SMRC mencatat perubahan elektabilitas yang cukup besar antara Prabowo Subianto dan Dedi Mulyadi dalam rentang survei Februari–Maret hingga Oktober 2026.

Pada survei Februari–Maret 2026, elektabilitas Prabowo tercatat sebesar 33,3 persen.

Angka itu turun menjadi 9,8 persen dalam survei Oktober 2026, atau berkurang 23,5 poin persentase.

Sebaliknya, elektabilitas Dedi Mulyadi meningkat dari 23,3 persen menjadi 35,5 persen dalam periode yang sama.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan 12,2 poin persentase.

Perubahan itu menempatkan Dedi di atas Prabowo dalam simulasi pilihan calon presiden yang dilakukan SMRC.

Namun, angka survei tersebut tidak secara otomatis menentukan siapa yang akan maju sebagai calon presiden pada 2029.

Status politik Dedi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Ia merupakan kader Partai Gerindra, partai yang juga menjadi kendaraan politik Prabowo.

Karena itu, peluang Dedi untuk maju sebagai calon presiden akan bergantung pada keputusan pencalonan dan dinamika internal partai.

Dalam simulasi dua nama yang mempertemukan Dedi Mulyadi dan Prabowo Subianto, SMRC mencatat Dedi memperoleh dukungan 69,3 persen.

Prabowo memperoleh dukungan 18,8 persen, sedangkan 12 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Hasil tersebut memperlihatkan keunggulan Dedi dalam simulasi berpasangan yang dilakukan pada survei tersebut.

Meski demikian, simulasi ini tidak dapat diperlakukan sebagai prediksi hasil Pilpres 2029 karena komposisi kandidat dan situasi politik masih dapat berubah.

Selain itu, dukungan terhadap seorang tokoh dalam survei tidak selalu berarti tokoh tersebut akan memperoleh tiket pencalonan dari partai politik.

Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden tetap melalui proses politik sesuai ketentuan yang berlaku.

SMRC merilis hasil survei tersebut pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Pengumpulan data dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.213 responden.

Survei menggunakan dua metode pengumpulan data.

Sebanyak 1.013 responden diwawancarai melalui telepon, sedangkan responden lainnya diwawancarai secara tatap muka.

Untuk wawancara melalui telepon, SMRC menggunakan pemilihan responden secara acak dengan metode double sampling.

Adapun wawancara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling, yakni pemilihan sampel secara bertahap dengan mempertimbangkan pengelompokan tertentu.

SMRC mencatat margin of error survei sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Margin of error merupakan perkiraan rentang ketidakpastian statistik yang dapat muncul akibat penggunaan sampel.

Karena itu, hasil survei perlu dibaca dengan mempertimbangkan metode penelitian dan kondisi saat data dikumpulkan.

Peta elektabilitas yang disajikan SMRC berbeda dari hasil survei Media Survei Nasional (Median) yang dipublikasikan pada Januari 2026.

Namun, kedua survei tersebut menggunakan pendekatan dan kelompok responden yang berbeda sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Dalam survei Median pada 9–13 Januari 2026, Prabowo menempati posisi pertama dengan elektabilitas 27,8 persen.

Anies Baswedan berada di posisi kedua dengan 19,9 persen, sedangkan Dedi Mulyadi memperoleh 17,4 persen.

Survei Median melibatkan 1.000 pengguna aktif media sosial berusia 17–60 tahun ke atas yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner di media sosial.

Perbedaan metode dan karakteristik responden penting diperhatikan saat membaca hasil kedua survei.

Survei yang melibatkan pengguna media sosial tidak serta-merta mewakili seluruh pemilih dengan cara yang sama seperti survei nasional yang menggunakan metode pengambilan sampel berbeda.

Dengan masih tersisanya waktu menuju Pilpres 2029, angka elektabilitas para tokoh berpotensi berubah mengikuti perkembangan politik, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan keputusan partai dalam menentukan calon yang akan diusung.* (tb/ad)

KLATEN — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyiapkan pemecatan terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, mengatakan partainya akan menerbitkan surat rekomendasi pemberhentian tidak hormat terhadap Hamenang pada Senin, 19 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Kasus HGB ATR/BPN Memanas, MAKI Minta KPK Jemput Nusron Wahid

Komarudin mengatakan keputusan tersebut diambil setelah partai berulang kali mengingatkan para kader, khususnya kepala daerah, agar tidak terlibat dalam praktik korupsi.

"Karena kami sudah peringatkan tetapi tetap melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang merugikan rakyat," tambah Komarudin.

Komarudin menyebut dirinya telah memanggil sejumlah kepala daerah, termasuk Hamenang, ke kantor DPP PDIP pada 14 September 2026.

Pemanggilan itu dilakukan untuk mengingatkan para kader mengenai pentingnya menjaga integritas dan menjauhi korupsi.

"Tetapi, baru 23 hari yang lalu, baru tanggal 14 September yang lalu, saya panggil beberapa kepala daerah termasuk ada yang bersangkutan, ke DPP, mengingatkan lagi mengenai hal tersebut. Ibu ketua umum juga selalu mengingatkan kader-kader, baik di eksekutif maupun legislatif untuk menjauhkan diri dari korupsi," kata Komarudin.

Menurut dia, kepala daerah seharusnya menjalankan tugas untuk melayani masyarakat, bukan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri melalui praktik korupsi.

"Berkeringat untuk mendirikan usaha boleh, tetapi jangan dari hasil korupsi," ucapnya.

Komarudin juga menyampaikan penyesalannya atas kasus yang menjerat Bupati Klaten tersebut.

Ia mengatakan PDIP telah rutin mengingatkan kader agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

"Kami menyesalkan atas tindakan Bupati Klaten yang sebenarnya beberapa waktu lalu kami rutin mengingatkan para kader partai," ucap Komarudin.

Ia sekaligus memberikan peringatan kepada kader PDIP lainnya yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Menurut dia, partai tidak akan menoleransi kader yang terbukti terlibat korupsi.

"Ketika mereka melakukan tindakan yang sama atau ketangkap korupsi, kita pastikan akan melakukan pemecatan tanpa proses. Kami tidak akan tolerir untuk tindakan-tindakan begitu," katanya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, serta seorang pihak swasta.

KPK mengungkapkan adanya lima klaster dugaan korupsi dalam perkara tersebut.

Klaster itu meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pemberian kepada pihak BPK yang diduga berkaitan dengan pengondisian audit.

Salah satu barang bukti yang disita penyidik KPK adalah uang senilai Rp934 juta yang ditemukan tersimpan di dalam sebuah tong berwarna biru.

Tong tersebut ditemukan di kediaman Hanaku Agni Sadewo, yang disebut sebagai adik Hamenang.

Temuan uang tersebut menjadi salah satu bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pihak.

Namun, status tersangka tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah.

Pembuktian tindak pidana tetap dilakukan melalui proses hukum.

Rencana pemecatan Hamenang oleh PDIP menjadi langkah internal partai setelah penetapan tersangka oleh KPK.

Sementara itu, proses hukum terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.* (cn/ad)

JAKARTA — Denny Indrayana menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, yang menyebut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai operasi politik untuk merusak reputasi.

Pemohon gugatan terkait keabsahan ijazah Gibran itu justru menilai reputasi politik Jokowi terdampak oleh persoalan tersebut.

Baca Juga:

• DKPP Terima 5 Aduan soal Putusan MK terkait Ijazah Gibran, Ini Perkembangannya

Ia menilai reputasi Gibran tidak perlu diturunkan karena, menurut pandangannya, putra sulung Jokowi tersebut memang belum layak menduduki jabatan wakil presiden.

Denny bahkan mempertanyakan kelayakan Gibran ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Untuk saudara Gibran, tanpa di-downgrade sekalipun memang reputasinya masih belum layak. Beliau seharusnya tidak dipasangkan menjadi wakil presiden. Bahkan untuk menjadi wali kota Solo pun, sama-sama kita tahu, masih perlu dipertanyakan kelayakannya," kata Denny.

Ia juga menilai reputasi kepresidenan Jokowi justru terdampak oleh pilihan politik yang diambil selama menjabat.

Menurut Denny, politik kebangsaan yang semestinya mengutamakan kepentingan negara telah bergeser menjadi politik partisan dan kekeluargaan.

"Seiring perjalanan waktu, reputasi kepresidenan Bapak [Jokowi] dirusak sendiri oleh Presiden Jokowi, di mana politik kebangsaan dan kenegaraannya menjadi politik partisan, politik kekeluargaan," lanjut Denny.

Denny membantah anggapan bahwa polemik ijazah Gibran merupakan operasi politik yang sengaja dirancang untuk menjatuhkan reputasi Jokowi dan keluarganya.

Ia justru menuding keterlibatan Jokowi dalam proses pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 sebagai bentuk operasi politik.

"Yang menurut kami operasi politik justru adalah cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024," kata Denny.

Menurut Denny, persoalan tersebut berkaitan dengan perubahan sejumlah ketentuan yang dinilainya membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Yang paling sekarang mengemuka adalah diubahnya pasal-pasal syarat menjadi meng-gibran disesuaikan dengan kondisi gibran," kata Denny.

Salah satu ketentuan yang disorotnya ialah perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada 2023, MK mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelum putusan tersebut, ketentuan usia minimum calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun.

Putusan MK kemudian memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Perubahan itu menjadi sorotan karena Gibran belum berusia 40 tahun ketika maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Denny juga menyoroti posisi Anwar Usman yang saat itu menjabat Ketua MK dan diketahui merupakan adik ipar Jokowi.

Ia mengkritik putusan tersebut dengan mengaitkannya dengan pencalonan Gibran.

"Syarat umur yang harusnya minimal 40 tahun di-gibran-kan melalui putusan paman Usman untuk ponakan Gibran di Mahkamah Konstitusi," jelas Denny.

Selain syarat usia, Denny menyoroti Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Ia menyebut ketentuan tersebut sebagai pasal selundupan yang, menurut penilaiannya, turut membuka jalan bagi Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Pasal itu mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan tersebut menjadi sorotan dalam polemik dokumen pendidikan Gibran pada pencalonan Pilpres 2024.

Persoalan yang diperdebatkan berkaitan dengan bukti kelulusan setingkat SMA dan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan.

Denny menilai ketentuan tersebut perlu dikritisi karena berkaitan langsung dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

"Syarat pendidikan yang seharusnya berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat di-gibran-kan melalui Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 yang semakin terindikasi adalah pasal selundupan demi meloloskan saudara Gibran menjadi wakil presiden Itulah sebenarnya operasi politik yang merusak kejujuran dan keadilan Pilpres 2024," jelas Denny.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Denny terhadap proses pencalonan Gibran.

Sementara itu, polemik mengenai dokumen pendidikan dan persyaratan pencalonan Gibran telah menjadi bagian dari perdebatan hukum dan politik yang melibatkan sejumlah pihak.

Sebelumnya, Jokowi kembali menanggapi polemik ijazah Gibran ketika ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Jokowi menyebut persoalan tersebut kembali mencuat karena adanya operasi politik dan pihak yang menunggangi isu tersebut.

"Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi," kata Jokowi.

Ia menilai polemik ijazah tersebut sengaja dimunculkan untuk merusak reputasi politik dirinya dan Gibran.

"Sekali lagi, ini operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang," kata Jokowi.

Ketika ditanya apakah pihak yang menjadi sasaran operasi politik itu dirinya atau Gibran, Jokowi menjawab bahwa keduanya bisa menjadi sasaran.

"Ya dua-duanya bisa," kata dia.

Meski demikian, Jokowi mengaku tidak terlalu mempersoalkan berbagai tudingan yang dialamatkan kepada keluarganya.

"Buat saya ya biasa saja," kata dia.

Pernyataan Jokowi dan tanggapan Denny memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai polemik ijazah Gibran.

Jokowi menilai isu tersebut ditunggangi untuk merusak reputasi politik, sedangkan Denny mengaitkannya dengan proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 serta perubahan sejumlah aturan yang menjadi dasar pencalonan tersebut.* (cn/ad)

DELI SERDANG — Tiga pejabat eselon III di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3AP2KB) Kabupaten Deli Serdang mengundurkan diri dari jabatan mereka.

Pengunduran diri tersebut dibenarkan Kepala Dinas P3AP2KB Deli Serdang, dr. Alfian Zunaidi Siregar, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Abdul Khair Percayakan ABPEDNAS Medan kepada Ricky Sembiring, Fokus Perkuat Organisasi

Menurut Alfian, ketiganya mengundurkan diri atas permintaan sendiri, meski baru beberapa bulan menduduki jabatan di Dinas P3AP2KB Deli Serdang.

Alfian mengungkapkan, alasan pengunduran diri tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan dan kemampuan menjalankan pekerjaan, termasuk penggunaan komputer yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program dinas.

"Mundur karena sakit dan ada dua lagi yang tidak bisa komputer dan kurang bisa bekerja. Hal ini sulit mengejar target program," ujar dr. Alfian, Sabtu (17/10/2026).

Sebelum bertugas di Dinas P3AP2KB, ketiga pejabat tersebut memiliki pengalaman bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Sri Lisna Murni Piliang sebelumnya lebih lama bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Dwi Indrawati dan Saur MT Situmeang lebih lama bertugas di Dinas Pendidikan.

Pengunduran diri mereka menjadi perhatian karena ketiganya baru beberapa bulan menjalankan tugas di dinas yang menangani urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak tersebut.

Setelah ketiga pejabat mengundurkan diri, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Deli Serdang telah menunjuk pelaksana tugas (Plt.) untuk mengisi kekosongan jabatan masing-masing.

Penunjukan pelaksana tugas tersebut dilakukan agar fungsi bidang tetap berjalan dan pelaksanaan program dinas tidak terganggu akibat perubahan kepemimpinan.

Pergantian pejabat ini juga menjadi tantangan bagi Dinas P3AP2KB Deli Serdang untuk memastikan target program tetap tercapai, terutama pada bidang keluarga berencana, perlindungan perempuan, serta pendataan dan informasi gender dan anak.

Hingga informasi ini disusun, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai nama-nama pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas maupun proses penetapan pejabat definitif untuk mengisi ketiga jabatan tersebut.* (mi/ad)

BEKASI — PSMS Medan harus puas berbagi poin dengan Semen Padang FC setelah kedua tim bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027.

Gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu membuat kemenangan yang sudah di depan mata lepas dari genggaman tim berjuluk Ayam Kinantan.

Baca Juga:

• Abdul Khair Percayakan ABPEDNAS Medan kepada Ricky Sembiring, Fokus Perkuat Organisasi

Kedua tim tampil relatif berimbang sepanjang babak pertama.

PSMS Medan dan Semen Padang FC sama-sama berusaha membangun serangan, tetapi belum mampu mencetak gol hingga turun minum. Skor tetap 0-0.

Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung lebih terbuka.

Kedua tim saling melancarkan serangan untuk memecah kebuntuan dan mengamankan poin penuh.

PSMS akhirnya memimpin pada menit ke-90+3 melalui striker asal Spanyol, Javier Siverio.

Ia memanfaatkan bola muntah hasil sepakan M. Zaki Alim yang membentur mistar gawang Semen Padang.

Gol tersebut sempat membuka peluang bagi PSMS untuk mengamankan kemenangan di kandang.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan hingga peluit akhir.

Semen Padang FC menyamakan kedudukan pada menit ke-90+14 melalui Ari Maring.

Ia melepaskan tandukan dari luar kotak penalti, dan bola meluncur masuk ke gawang PSMS setelah gagal dihalau kiper M. Natshir.

Gol pada penghujung pertandingan tersebut membuat PSMS harus rela kehilangan dua poin yang hampir mereka amankan. Laga pun berakhir dengan skor 1-1.

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, mengaku bersyukur timnya dapat menjalani pertandingan tersebut.

Meski begitu, ia menyayangkan kegagalan para pemain mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

"Kita sempat unggul, di menit akhir kita kebobolan. Sangat disayangkan, tapi inilah sepak bola," sebut Eko Purdjianto seusai pertandingan.

Eko menegaskan, konsentrasi pemain menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki.

Menurut dia, fokus harus dijaga sejak awal pertandingan hingga peluit akhir, termasuk ketika tim sedang unggul.

"Kita tanamkan ke pemain harus fokus sepanjang pertandingan sampai menit terakhir. Ke depannya akan kita perbaiki untuk menghadapi PSIS Semarang," ujarnya.

Eko juga menyoroti situasi menjelang terciptanya gol penyama kedudukan.

Ia mengatakan pertandingan sempat terhenti cukup lama akibat insiden yang melibatkan kiper Semen Padang.

"Gol terjadi saat insiden kiper cedera. Tadi pemain saat insiden pertandingan sempat berhenti lama. Makanya, di awal pertandingan itu saya selalu beritahu ke pemain bahwa harus fokus dari menit awal sampai akhir," jelasnya.

Evaluasi tersebut menjadi perhatian PSMS menjelang pertandingan berikutnya melawan PSIS Semarang.

Tim pelatih perlu memperbaiki konsentrasi dan koordinasi pemain agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Bek PSMS Medan, Azis Hutagalung, juga menyampaikan kekecewaan atas hasil pertandingan.

Ia mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya, meskipun kemenangan yang hampir diraih akhirnya lepas pada menit-menit akhir.

"Kami mengapresiasi semua teman-teman yang berjuang dari awal hingga akhir pertandingan. Tadi kita hampir menang, tapi inilah sepak bola, menit terakhir yang menentukan," ujar Azis.

Azis berharap hasil imbang tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemain.

Menurut dia, menjaga fokus sepanjang pertandingan merupakan hal penting agar tim tidak kembali kehilangan poin akibat kelengahan pada penghujung laga.

"Pertandingan ini tentunya jadi pembelajaran bagi kami agar lebih fokus lagi dari awal sampai akhir pertandingan," tambahnya.

Tambahan satu poin dari pertandingan melawan Semen Padang FC belum mengubah posisi PSMS Medan di peringkat ketiga klasemen sementara Pegadaian Championship 2026/2027.

Ayam Kinantan kini mengoleksi 11 poin.

Posisi tersebut masih berpotensi berubah bergantung pada hasil pertandingan tim-tim lain pada pekan keenam kompetisi.

Bagi PSMS, hasil imbang ini menjadi pengingat bahwa keunggulan hingga menit-menit akhir belum menjamin kemenangan.

Eko Purdjianto dan anak asuhnya kini harus segera melakukan evaluasi sebelum menghadapi PSIS Semarang, dengan target memperbaiki performa dan kembali meraih hasil maksimal.* (vi/ad)

MEDAN — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD ABPEDNAS) Sumatera Utara, Abdul Khair, menunjuk Ricky Sembiring sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS Kota Medan.

Penunjukan tersebut dituangkan dalam surat keputusan organisasi sebagai bagian dari penyegaran kepengurusan sekaligus upaya memperkuat struktur ABPEDNAS di wilayah Kota Medan.

Baca Juga:

• MFCF 2026 Pamerkan Ulos Berusia hingga 80 Tahun, Rico Waas Dorong Warisan Budaya Medan Mendunia

"Kami menunjuk Saudara Ricky Sembiring sebagai Ketua DPC ABPEDNAS Kota Medan. Kami percaya dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, beliau mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik dan membawa ABPEDNAS Medan lebih maju," ujar Abdul Khair.

Menurut Abdul Khair, penguatan organisasi diperlukan agar ABPEDNAS dapat menjalankan perannya secara lebih optimal dalam mendukung peningkatan kapasitas BPD serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Sementara itu, Ricky Sembiring menyatakan kesiapannya menjalankan amanah sebagai Ketua DPC ABPEDNAS Kota Medan.

Ia berkomitmen melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat organisasi dan membangun sinergi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait.

Konsolidasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menyatukan visi dan memperkuat koordinasi antaranggota, sehingga program organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penunjukan Ricky Sembiring juga menjadi bagian dari langkah ABPEDNAS Sumatera Utara dalam memperkuat keberadaan organisasi di tingkat kabupaten dan kota.

Organisasi ini diharapkan dapat ikut mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Dengan kepemimpinan baru di tingkat Kota Medan, peran BPD diharapkan semakin optimal sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik.* (ad)

MEDAN — Medan Fashion and Culture Festival (MFCF) 2026 memamerkan beragam busana berbahan kain ulos yang telah berusia puluhan tahun hingga mendekati satu abad.

Pameran yang digelar untuk memperingati Hari Ulos 2026 ini menampilkan karya desainer lokal yang mengolah kain tradisional Sumatera Utara menjadi busana bernilai seni dan ekonomi.

Baca Juga:

• HiLo Gelar Lari Bersama Lima Komunitas di Medan, Luncurkan HiLo AM dan PM Protein

Sejumlah desainer, di antaranya Torang Sitorus dan Edward Hutabarat, turut menampilkan karya berbahan ulos yang diwariskan secara turun-temurun.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, karya para seniman dan desainer yang menggunakan kain ulos memiliki nilai budaya tinggi.

Sebagian kain yang dipamerkan bahkan telah berusia puluhan tahun, dengan teknik pengolahan yang mempertahankan karakter tradisionalnya.

"Tadi disampaikan oleh Pak Edward Hutabarat tentang bagaimana seniman-seniman kita itu memiliki karya yang sangat luar biasa, bertahun-tahun, bahkan ada yang ratusan tahun, yang tentunya memiliki nilai yang baik sekali," ujar Rico Waas saat diwawancarai di lokasi MFCF di Atrium Sun Plaza Medan, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Rico, ulos sebagai kain tradisional khas Sumatera Utara perlu semakin dikenal masyarakat, termasuk generasi muda.

Selain menjadi identitas budaya, ulos juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk industri kreatif yang mampu memberikan nilai tambah bagi para pengrajin.

"Ini (kain ulos) perlu diketahui oleh masyarakat kita sendiri betapa berharganya, betapa sangat luar biasanya karya yang ada di negara kita, yang ada di daerah kita, dan tentunya perlu sekali dikembangluaskan, ya, dimulai dari kota ini," kata Rico.

Dalam MFCF 2026, sejumlah karya busana menggunakan kain ulos yang bahan asalnya telah berusia hingga 80 tahun.

Beberapa kain diolah menggunakan pewarna alami dan dijahit secara manual dengan tangan.

Pameran tersebut memperlihatkan bagaimana kain tradisional dapat diolah menjadi busana yang mengikuti perkembangan dunia mode tanpa meninggalkan nilai sejarah dan budaya yang melekat pada materialnya.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan, Airin Rico Waas, mengatakan MFCF tahun ini juga menghadirkan kegiatan talkshow yang melibatkan desainer dari Medan dan Jakarta.

Menurut Airin, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para pelaku industri mode untuk berbagi pengalaman, memperluas wawasan, serta mencari inspirasi dalam mengembangkan dunia fashion di Kota Medan.

"Dengan adanya talkshow yang narasumbernya dari Medan, dari Jakarta, kita bisa saling bertukar pengalaman dan tentunya pengalaman yang ada dari fashion desainer, fashion stylist dari Jakarta bisa menjadi inspirasi bagi dunia fashion di Kota Medan. Dan harapan saya dunia fashion di Kota Medan semakin berkembang di mana kita bisa maju ke tingkat nasional, bahkan kalau bisa ke tingkat internasional," ujar Airin.

Airin menekankan bahwa pelestarian wastra atau kain tradisional tidak hanya berkaitan dengan menjaga warisan budaya.

Meningkatnya minat masyarakat terhadap kain tradisional juga dapat membuka peluang ekonomi bagi para pengrajin.

Ia menilai kegiatan peragaan busana dan pameran seperti MFCF dapat mendorong masyarakat untuk lebih mengenal dan menggunakan kain tradisional dalam kehidupan sehari-hari.

"Dengan naiknya fashion di Kota Medan, para pengrajin pun naik. Pengrajin-pengrajin ulos, tenun Melayu, Uis Karo, di mana dengan naiknya keinginan masyarakat memakai wastra, di situ juga naik tingkat perekonomian para pengrajin ulos, pengrajin tenun Melayu, dan kain-kain tenun lainnya," kata Airin.

Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap produk berbahan wastra lokal berpotensi memberikan dampak positif bagi pengrajin ulos, tenun Melayu, Uis Karo, dan berbagai kain tradisional lainnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Odi Anggia Batubara, berharap Medan Fashion and Culture Festival dapat menjadi agenda tahunan dengan tema yang berbeda pada setiap penyelenggaraan.

Jika pada 2026 ulos menjadi tema utama, Odi menyebut Uis Melayu berpeluang diangkat sebagai tema pada tahun berikutnya.

"Yang mana ini menjadi salah satu agenda yang nanti karakternya akan berbeda setiap tahun. Tahun ini adalah ulos, mungkin tahun depan adalah uis Melayu," ujar Odi.

Odi juga berharap MFCF dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Medan dengan mempertemukan para desainer lokal dan membuka ruang bagi mereka untuk mengembangkan usaha.

Ia mengatakan, pengembangan desainer lokal diharapkan berjalan beriringan dengan pembinaan pelaku usaha kecil yang bergerak di bidang kerajinan dan fesyen.

"Jika para desainer lokal naik kelas otomatis yang dari bawah akan kita kumpulkan kembali dan ini juga mereka juga sudah punya wadah di Mal Pelayanan Publik yang sekarang ini berada di bawah Dekranasda, ini mereka bisa dibantu untuk menjual dan memasarkan karya-karyanya," tutupnya.

Melalui MFCF 2026, Pemerintah Kota Medan berharap kain ulos dan wastra khas Sumatera Utara semakin dikenal luas.

Selain menjaga warisan leluhur, pengembangan kain tradisional melalui industri mode diharapkan dapat memperkuat daya saing desainer lokal sekaligus meningkatkan peluang usaha bagi para pengrajin.* (d/ad)

JAKARTA — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saat ini, seluruh aduan tersebut masih menjalani verifikasi administrasi dan materi.

Baca Juga:

• Jokowi Sebut Isu Ijazah Gibran Operasi Politik, Denny Indrayana Beri Jawaban Menohok: Justru Cawe-cawenya di Pilpres 2024

"Semuanya masih dalam verifikasi administrasi dan verifikasi materi," kata Ketua DKPP Heddy Lugito, Jumat (16/10/2026).

Heddy memastikan, aduan yang memenuhi persyaratan akan dijadwalkan untuk disidangkan setelah proses verifikasi selesai.

"Kalau semuanya lengkap akan kita jadwalkan sidang," ujarnya.

Dalam proses penanganan pengaduan, DKPP melakukan dua tahapan verifikasi, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi materi.

Verifikasi administrasi merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan laporan yang diterima.

Sementara itu, verifikasi materi dilakukan untuk menilai alat bukti dan relevansinya dengan pokok pengaduan, termasuk apakah terdapat dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang layak diperiksa dalam persidangan.

Apabila suatu aduan dinyatakan memenuhi syarat administrasi, laporan tersebut akan memperoleh nomor registrasi dan dilanjutkan ke tahap verifikasi materi.

Sebaliknya, jika dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, DKPP akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengadu paling lambat lima hari kerja setelah verifikasi.

Khusus laporan yang berstatus belum memenuhi syarat, pengadu diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen paling lama tujuh hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

Apabila dokumen tidak dilengkapi dalam batas waktu tersebut, aduan dinyatakan gugur.

Prosedur itu mengacu pada Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

Heddy mengatakan, lima aduan yang diterima DKPP berkaitan dengan putusan MK Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.

Salah satu pengaduan terakhir disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, bersama pihak lainnya.

"Ada 5 pengaduan. Terakhir dari Denny Indrayana dan temannya," kata Heddy.

Aduan pertama diterima DKPP pada 8 Oktober 2026.

Laporan tersebut diajukan Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), dengan tanda terima Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026.

Aduan kedua disampaikan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan. Laporan itu tercatat dengan tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026.

Selanjutnya, pada 13 Oktober 2026, DKPP menerima tiga aduan lainnya.

Dua di antaranya diajukan oleh pengacara Novi Manaban dan Paman Nurlette, dengan tanda terima Nomor 041/02-12/SET-02/X/2026.

Sementara satu aduan lainnya diajukan Ibnu Jandi dengan tanda terima Nomor 044/02-13/SET-02/X/2026.

"Dalam 2 aduan ini, para Pengadu mengadukan Ketua dan lima Anggota KPU RI dalam masing-masing aduannya," kata Heddy.

DKPP juga menerima pengaduan pada 14 Oktober 2026 yang diajukan sejumlah pihak dari berbagai organisasi.

Di antara nama yang tercantum ialah Brahma Aryana selaku Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Ansufri Sambo selaku Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Ummat, Muhammad Sadiq selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Ummat, Denny Indrayana sebagai pengacara, Moeryono Aladin dari FPP TNI, serta Soenarko dari FPP TNI.

Pengaduan tersebut tercatat dengan tanda terima Nomor 045/01-14/SET-02/X/2026.

Dalam laporan itu, para pengadu mengadukan Ketua dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Meski lima aduan telah diterima, DKPP belum menyatakan bahwa seluruh laporan tersebut memenuhi syarat untuk disidangkan.

Keputusan mengenai kelanjutan setiap aduan masih bergantung pada hasil verifikasi administrasi dan materi.

Dengan demikian, proses yang sedang berlangsung di DKPP masih berada pada tahap pemeriksaan awal.

Belum ada putusan mengenai terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari operasi politik untuk merusak reputasi.

Denny justru menilai tindakan yang layak disebut operasi politik adalah campur tangan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024.

Baca Juga:

• Polemik Gibran Memanas, Ray Rangkuti: Hak Angket DPR Bisa Bantu Jokowi Ungkap Kebenaran soal Ijazah

"Yang menurut kami operasi politik justru adalah cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024," kata Denny dalam unggahannya di YouTube pada Sabtu (17/10).

Menurut Denny, perubahan sejumlah aturan menjelang Pilpres 2024 menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian publik.

Ia menilai ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi Gibran sehingga memungkinkan putra sulung Jokowi itu maju sebagai calon wakil presiden.

"Yang paling sekarang mengemuka adalah diubahnya pasal-pasal syarat menjadi menggibran disesuaikan dengan kondisi Gibran," kata Denny.

Salah satu aturan yang disoroti Denny adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan yang dibacakan pada 2023 itu mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya, aturan tersebut mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun.

Setelah putusan MK, ketentuan itu menjadi usia paling rendah 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Perubahan tersebut memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden apabila memenuhi ketentuan pengalaman jabatan yang dipilih melalui pemilu.

Denny menilai putusan itu menjadi salah satu faktor yang memungkinkan Gibran, yang ketika itu menjabat Wali Kota Solo, maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Ia juga menyoroti keterlibatan Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK sekaligus adik ipar Jokowi.

Anwar Usman kemudian dinyatakan melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait penanganan perkara tersebut dan dicopot dari jabatan Ketua MK.

"Syarat umur yang harusnya minimal 40 tahun digibrankan melalui putusan Paman Usman untuk Ponakan Gibran di Mahkamah Konstitusi," kata Denny.

Selain batas usia, Denny menyoroti Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan itu menjadi sorotan dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.

Perdebatan muncul terkait bukti pendidikan setara SMA yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pemilu 2024.

Denny menilai ketentuan tersebut perlu dikritisi karena dianggap memberikan kelonggaran yang menguntungkan Gibran.

Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan Denny dalam menanggapi polemik yang berkembang.

"Syarat pendidikan yang seharusnya berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat digibrankan melalui pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 yang semakin terindikasi adalah pasal selundupan demi meloloskan Saudara Gibran menjadi wakil presiden Itulah sebenarnya operasi politik yang merusak kejujuran dan keadilan Pilpres 2024," jelas Denny.

Denny juga menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut polemik ijazah Gibran sebagai upaya menurunkan reputasi politik dirinya dan sang anak.

Ia mempertanyakan kelayakan Gibran untuk menduduki jabatan publik dan menyampaikan kritik secara terbuka terhadap rekam jejak politiknya.

"Untuk Saudara Gibran, tanpa didowngrade sekalipun memang reputasinya masih belum layak. Beliau seharusnya tidak dipasangkan menjadi wakil presiden. Bahkan untuk menjadi Wali Kota Solo pun, sama-sama kita tahu, masih perlu dipertanyakan kelayakannya," ujar Denny.

Ia kemudian menyarankan agar Jokowi mengambil sikap dengan menasihati Gibran untuk mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.

"Yang paling tepat adalah memberikan usulan kepada anak Gibran untuk sudahlah mundur dari posisi wakil presiden. Itu adalah tindakan negarawan, itu adalah langkah yang bijak dan itu adalah cara pertobatan bagi keluarga Solo agar tidak semakin merusak politik Republik, politik Indonesia," ucap Denny.

Pernyataan tersebut merupakan usulan politik dari Denny.

Hingga berita ini disusun, tidak ada keterangan dalam materi yang disampaikan bahwa Gibran menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Sebelumnya, Jokowi menyebut polemik ijazah Gibran kembali mencuat karena adanya operasi politik dan pihak-pihak yang menunggangi persoalan tersebut.

"Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10).

Jokowi menilai polemik itu sengaja dimunculkan untuk merusak reputasi politik dirinya dan Gibran.

"Sekali lagi, ini operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik seseorang," kata Jokowi.

Saat ditanya apakah serangan tersebut ditujukan kepada dirinya atau Gibran, Jokowi menjawab, "Ya dua-duanya bisa," kata dia.

Meski demikian, Jokowi mengaku tidak terlalu mempersoalkan tudingan yang dialamatkan kepada keluarganya.

"Buat saya ya biasa saja," kata dia.

Jokowi juga menanggapi sikap sejumlah partai politik, yakni PAN, PKB, dan Golkar, yang belum menyatakan dukungan secara tegas kepada Gibran untuk Pilpres 2029, meski telah menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dua periode.

Menurut Jokowi, keputusan mengenai dukungan politik merupakan hak masing-masing partai dan harus dihormati.

"Harus kita hormati karena itu adalah hak konstitusional setiap partai dan kita enggak mau mencampuri urusan internal partai," kata dia.

Pernyataan Denny dan Jokowi memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai polemik ijazah Gibran.

Jokowi melihat persoalan itu sebagai operasi politik untuk merusak reputasi, sedangkan Denny menilai perubahan aturan menjelang Pilpres 2024 justru perlu dipertanyakan dari sisi proses dan keadilan politik.* (cn/ad)

MEDAN — HiLo menggelar kegiatan lari bersama sejumlah komunitas di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Nutrihub Medan, Jalan Sei Besitang, Kecamatan Medan Petisah, ini sekaligus menjadi ajang peluncuran produk HiLo AM dan PM Protein.

Baca Juga:

• Diduga Jadi Arena Judi Dadu, Lokasi di Kebun Sawit Bahorok Langkat Disorot

Acara diawali dengan aktivitas lari bersama. Setelah itu, para peserta mendapat kesempatan untuk mengenal produk terbaru HiLo, yaitu HiLo AM dan PM Protein.

Peluncuran yang dikemas melalui kegiatan olahraga ini juga berlangsung secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, HiLo berupaya menjangkau komunitas yang memiliki ketertarikan terhadap gaya hidup sehat dan aktif.

Salah seorang peserta HiLo Runners, Frans Jacob, mengatakan kegiatan yang melibatkan komunitas lari memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman menarik melalui berbagai tema kegiatan.

"Kesempatan ini jadi cara mempererat hubungan para peserta satu sama lain, kegiatan launching HiLo dengan melibatkan peserta lari dapat menyatukan para komunitas lari," ujar Frans.

Menurut Frans, kegiatan semacam ini dapat menjadi ruang bagi anggota komunitas untuk saling mengenal sekaligus memperkuat hubungan di antara mereka.

Kolaborasi HiLo dengan komunitas lokal diharapkan tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terus menjalani gaya hidup aktif dan sehat.

Melalui kegiatan lari bersama tersebut, HiLo turut memanfaatkan aktivitas komunitas sebagai sarana memperkenalkan produk sekaligus membangun interaksi dengan masyarakat yang memiliki minat terhadap olahraga.* (ad)

BINJAI — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dugaan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap salah seorang peserta unjuk rasa yang beredar di media sosial.

Melalui akun resmi Instagram @satpolpp_kotabinjai, Satpol PP Kota Binjai menegaskan bahwa personel yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa mengedepankan sikap simpatik, humanis, dan komunikasi persuasif.

Baca Juga:

• Asap Karhutla Selimuti Binjai, PDIP dan BMI Turun Bagikan 500 Masker kepada Warga

"Dalam pelaksanaan tugas pengamanan aksi unjuk rasa, personil senantiasa mengedepankan sikap simpatik, humanis serta komunikasi persuasif guna menjaga situasi tetap aman, tertib dan kondusif," tulis pernyataan tersebut.

Satpol PP Kota Binjai juga menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional dan menghindari sikap arogan.

Institusi tersebut menegaskan tidak akan melakukan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas, setiap personel disebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Satpol PP Kota Binjai turut menegaskan penghormatannya terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurut pernyataan tersebut, pendekatan yang mengutamakan dialog, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara tetap menjadi perhatian dalam pengamanan aksi.

Di akhir pernyataannya, Satpol PP Kota Binjai mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas kota dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Klarifikasi ini disampaikan di tengah beredarnya pemberitaan dugaan pemukulan terhadap peserta unjuk rasa.

Namun, pernyataan tersebut belum memuat penjelasan terperinci mengenai kronologi kejadian maupun hasil pemeriksaan khusus terkait dugaan kekerasan yang beredar di media sosial.

Karena itu, informasi mengenai peristiwa tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.* (ad)