Dalam dialog yang dipandu presenter Kompas TV Glenys Octania, Mahyaruddin menjelaskan bahwa Pemko Tanjungbalai saat ini tengah memfokuskan pembenahan infrastruktur melalui pengerukan dan normalisasi drainase di sejumlah titik rawan banjir.

Baca Juga:

• THM Digerebek Gara-gara Vape Narkoba, Pemkot Medan Kini Evaluasi Izin Operasionalnya

"Pemerintah Kota Tanjungbalai saat ini terus berbenah melalui pengerukan dan normalisasi drainase serta sungai di sejumlah wilayah yang menjadi langganan banjir kiriman," ujar Mahyaruddin Salim.

Ia menegaskan, keberhasilan penataan kota tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Mahyaruddin, kerja sama dengan berbagai stakeholder juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pembangunan Kota Tanjungbalai dapat berlangsung secara berkelanjutan.

"Sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder sangat penting dalam memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang sebagai fondasi pembangunan Kota Tanjungbalai di masa depan," katanya.

Selain normalisasi sungai dan drainase, Pemko Tanjungbalai juga melakukan penataan kawasan perdagangan, termasuk menertibkan pedagang di sekitar Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah dan Pasar Bahagia.

Langkah tersebut, kata Mahyaruddin, telah memberikan perubahan dengan menciptakan kawasan yang lebih bersih, rapi, nyaman, dan tertib bagi masyarakat maupun para pedagang.

Ia menambahkan, pembenahan juga diarahkan pada kawasan strategis dan daerah penyangga guna mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana.

"Kegiatan ini akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung kemajuan Kota Tanjungbalai secara berkelanjutan," ujarnya.

Mahyaruddin berharap berbagai program penataan yang tengah dijalankan dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya Kota Tanjungbalai yang lebih tertata, modern, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.* (dh)

Menurut Nasrul, narasi yang menyebut minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap petani dan masyarakat terdampak bencana di Aceh tidak sepenuhnya tepat. Sebab, anggaran sebesar Rp1,6 triliun disebut telah dialokasikan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya dinilai tersendat pada tahap eksekusi di tingkat daerah.

Baca Juga:

• Pertamina Tambah Pasokan BBM di Aceh, Pemerintah Bentuk Satgas untuk Urai Antrean SPBU

Ia menilai masyarakat memiliki alasan untuk kecewa apabila anggaran yang telah tersedia tidak mampu diwujudkan menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan program menjadi indikasi perlunya pembenahan dalam tata kelola birokrasi, termasuk evaluasi terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

"Publik berhak kecewa ketika anggaran yang tersedia gagal ditransformasikan menjadi bantuan dan pembangunan nyata. Kegagalan TAPA dalam mengawal program ini merupakan indikasi kuat dibutuhkannya penyegaran kepemimpinan birokrasi," ujarnya.

Nasrul menegaskan, Aceh tidak boleh terus terhambat oleh persoalan teknis di internal pemerintahan. Ia berharap pembenahan struktural segera dilakukan agar anggaran negara benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.

"Aceh tidak boleh terus tersandera oleh ketidakmampuan teknis pejabatnya. Pembenahan struktural harus segera dilakukan agar anggaran negara benar-benar bekerja untuk kesejahteraan petani, bukan sekadar menjadi angka di atas kertas," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar persoalan pengelolaan anggaran di tingkat daerah tidak menimbulkan persepsi seolah-olah pemerintah pusat mengabaikan kepentingan masyarakat Aceh.

"Ketidakmampuan pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Aceh jangan sampai menjadi benturan seolah-olah pemerintah pusat yang abai pada rakyat Aceh. Kita tidak mau melihat gubernur bahkan rakyat menjadi korban dari minimnya kapasitas Sekda Aceh," pungkasnya.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan petir diprediksi terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil. Kondisi serupa juga berpotensi melanda Kota Banda Aceh serta Kota Subulussalam. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 58 hingga 99 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Sumatera Utara Hari Ini, Kamis 6 Agustus: Berawan Mendominasi, Hujan Ringan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah

Adapun hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kota Sabang serta Kota Lhokseumawe. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 65 hingga 99 persen.

Cuaca cerah berawan diprakirakan menyelimuti Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar 16 hingga 32 derajat Celsius.

Sementara itu, Kota Langsa diprediksi mengalami cuaca berawan dengan suhu udara 25-32 derajat Celsius dan kelembapan udara 63-99 persen.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan disertai petir, terutama di wilayah barat dan selatan Aceh. Pengendara juga diminta berhati-hati karena hujan dapat menyebabkan jalan licin serta menurunkan jarak pandang saat berkendara.* (dh)

Wilayah yang diprakirakan mengalami cuaca berawan meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Dairi, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 6 Agustus: Sebagian Besar Wilayah Cerah, Jakarta Selatan dan Timur Berawan

Sementara itu, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Langkat, Mandailing Natal, Nias Utara, dan Nias Barat. Kondisi serupa juga berpotensi mengguyur Kota Medan, Kota Sibolga, dan Kota Gunungsitoli.

Wilayah yang diprakirakan mengalami hujan ringan memiliki suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara 61 hingga 99 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang dapat menyebabkan jalan licin, terutama di kawasan pesisir barat dan Kepulauan Nias. Sementara itu, warga di wilayah yang didominasi cuaca berawan juga disarankan memantau informasi cuaca terkini untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer selama beraktivitas.* (dh)

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 27-28 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara 76-79 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Kamis 6 Agustus: Bandung dan Cimahi Berpotensi Hujan Ringan, Mayoritas Wilayah Cerah

Sementara itu, Kota Jakarta Barat juga diprakirakan menikmati cuaca cerah dengan suhu udara 27-34 derajat Celsius serta tingkat kelembapan 50-78 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Timur diprediksi mengalami cuaca berawan. Jakarta Selatan memiliki suhu udara berkisar 27-34 derajat Celsius dengan kelembapan 42-74 persen, sedangkan Jakarta Timur diprakirakan bersuhu 27-34 derajat Celsius dengan kelembapan udara 46-79 persen.

Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan karena suhu udara pada siang hari diperkirakan mencapai 34 derajat Celsius di beberapa wilayah ibu kota. Warga juga disarankan memantau informasi cuaca terkini sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca.* (dh)

Wilayah yang diprakirakan mengalami cuaca cerah meliputi Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Bandung Barat. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kota Sukabumi dan Kota Cirebon.

Baca Juga:

• Cuaca Yogyakarta Hari Ini, Kamis 6 Agustus: Gunungkidul hingga Kota Yogyakarta Cerah, Kulon Progo Diselimuti Udara Kabur

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Bogor, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Kondisi serupa juga diprediksi menyelimuti Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Banjar dengan suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celsius.

Adapun hujan ringan berpotensi mengguyur Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Ketiga wilayah tersebut diprakirakan memiliki suhu udara berkisar 18 hingga 29 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 44 hingga 94 persen.

Di wilayah selatan Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran dan Kota Tasikmalaya diprediksi mengalami cuaca cerah berawan. Suhu udara di kedua wilayah berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celsius dengan kelembapan udara 54 hingga 97 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan ringan di kawasan Bandung Raya yang dapat menyebabkan jalan licin dan mengurangi jarak pandang. Sementara itu, warga di wilayah yang diprakirakan cerah disarankan menjaga kondisi tubuh dan memenuhi kebutuhan cairan karena suhu udara siang hari di beberapa daerah diperkirakan mencapai 34 derajat Celsius.* (dh)

Kabupaten Bantul diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 21-31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara 52-97 persen. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kabupaten Gunungkidul dengan suhu 21-31 derajat Celsius dan kelembapan 48-89 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini, Kamis 6 Agustus: Mayoritas Wilayah Berawan, Bangli Diselimuti Udara Kabur

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Kulon Progo diprakirakan mengalami udara kabur dengan suhu udara 21-31 derajat Celsius dan kelembapan 80-94 persen. Masyarakat, khususnya pengendara, diimbau meningkatkan kewaspadaan karena kondisi tersebut berpotensi mengurangi jarak pandang pada waktu-waktu tertentu.

Secara umum, suhu udara di wilayah DIY hari ini diprakirakan berada pada kisaran 21 hingga 32 derajat Celsius. Warga disarankan tetap menjaga kondisi tubuh, mencukupi kebutuhan cairan saat beraktivitas di luar ruangan, serta memantau informasi cuaca terkini untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer.* (dh)

Wilayah yang diprakirakan mengalami cuaca berawan meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Buleleng, serta Kota Denpasar. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 54 hingga 96 persen.

Baca Juga:

• Angin Kencang Rusak Lima Rumah Dinas Aspol Lamteumen I, Kapolda Aceh Tinjau Lokasi Terdampak

Kabupaten Karangasem diprakirakan menjadi satu-satunya wilayah yang menikmati cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 18 hingga 27 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara 57 hingga 95 persen.

Di sisi lain, Kabupaten Bangli diprediksi mengalami kondisi udara kabur dengan suhu udara 16 hingga 25 derajat Celsius serta kelembapan udara mencapai 61 hingga 98 persen. Masyarakat yang melintas di kawasan pegunungan diimbau meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang berpotensi berkurang.

Secara umum, suhu udara di Bali pada hari ini diprakirakan berada pada kisaran 16 hingga 31 derajat Celsius. Masyarakat diimbau tetap memantau perkembangan cuaca sebelum beraktivitas, terutama bagi pengendara yang melintasi wilayah dengan potensi udara kabur maupun cuaca berawan.* (dh)

LABUSEL – Status tersangka Bripka Yasir Mukhtadi Lubis alias YML (31), anggota Polri aktif yang sebelumnya ditetapkan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan (Labusel) dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial senilai Rp1,9 miliar, dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Putusan tersebut keluar setelah Yasir mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Labusel.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bantu Biaya Transportasi Dua Pasien Nias Dirujuk ke Medan, Pastikan Layanan Kesehatan Diperkuat

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat, perkara praperadilan tersebut terdaftar dengan nomor 8/Pid.Pra/2026/PN Rap.

Pemohon dalam perkara ini adalah Bripka Yasir, sedangkan pihak termohon adalah Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.

Dalam amar putusannya, hakim menolak eksepsi yang diajukan pihak Kejaksaan Negeri Labusel.

Majelis hakim kemudian menyatakan penetapan tersangka terhadap Yasir tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan surat penetapan tersangka Nomor: B-09/L.2.37/Fd.2/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 beserta dengan seluruh surat dan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," demikian isi putusan hakim.

Selain membatalkan status tersangka, hakim juga menyatakan penahanan terhadap Bripka Yasir yang dilakukan pada 16 Juli 2026 tidak sah.

Kejaksaan diperintahkan untuk segera membebaskan Yasir setelah putusan dibacakan.

"Memerintahkan kepada termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari tahanan sesaat setelah putusan ini selesai diucapkan. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala," ujar hakim dalam putusannya.

Sebelum memenangkan gugatan praperadilan kali ini, Yasir juga pernah mengajukan permohonan serupa pada Desember 2025 dengan nomor perkara 7/Pid.Pra/2025/PN Rap.

Namun, dalam perkara tersebut, hakim menolak permohonan praperadilan Yasir. Putusan itu dibacakan pada 19 Januari 2026.

Bripka Yasir sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Labusel dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial di Dinas Sosial Labusel Tahun Anggaran 2024.

Yasir diketahui merupakan anggota Polri yang bertugas di Sikum Polres Labusel.

Ia juga disebut sebagai menantu mantan Bupati Labuhanbatu Selatan, Edimin.

Dalam perkara dugaan korupsi tersebut, Kejaksaan Negeri Labusel menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Selain Yasir, terdapat enam tersangka lainnya, yakni Plt Kepala Dinas Sosial Labusel Tahun Anggaran 2024 berinisial N, seorang wiraswasta berinisial AB, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial RN, Direktur CV Sri Rezeki berinisial HN, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial PPS, serta staf honorer berinisial G.

Namun, tersangka berinisial G meninggal dunia pada 21 Mei 2026 sebelum menjalani penahanan.

Kejaksaan sebelumnya menyebut dugaan korupsi tersebut terjadi dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial, serta kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang dikelola Dinas Sosial Labusel Tahun Anggaran 2024.

Total anggaran dalam kegiatan tersebut mencapai Rp3,9 miliar. Berdasarkan hasil audit, ditemukan dugaan kerugian negara sekitar Rp1,9 miliar.

Kasi Intel Kejari Labusel Oloan Sinaga sebelumnya menyebut Yasir diduga memiliki peran sejak tahap awal perencanaan hingga proses pembayaran kegiatan.

"AB yang wiraswasta itu yang berhubungan dengan YML untuk mencarikan perusahaan. Jadi, wiraswasta inilah yang mencarikan nama CV Sri Rezeki ini. Namun, proses perencanaan dari awal, proses perencanaan pengadaan ini sudah berperan YML. Uang yang sudah masuk ke rekening CV Sri Rezeki, ini diambil oleh si CV Sri Rezeki diserahkan ke YML," jelas Oloan.

Dengan adanya putusan praperadilan tersebut, Kejaksaan Negeri Labusel harus menghormati keputusan pengadilan yang menyatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Bripka Yasir tidak sah.* (d/ad)

GUNUNGSITOLI – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD M Thomsen Gunungsitoli, Bobby tidak hanya meninjau fasilitas rumah sakit, tetapi juga membantu biaya transportasi dua pasien yang harus dirujuk ke Medan untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Kembali Berkantor di Kepulauan Nias, Percepat Pembangunan dan Serap Aspirasi Warga

Dalam kunjungannya, Gubernur melihat langsung sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari ruang hemodialisa, ruang anak, hingga ruang radiologi.

Selain mengecek kesiapan fasilitas, Bobby juga berdialog dengan sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan.

Dari pertemuan tersebut, ia mengetahui adanya dua pasien yang membutuhkan bantuan transportasi untuk menjalani pengobatan lanjutan di Medan.

Kedua pasien tersebut yakni Fatiadi Zebua (65), pasien dengan diagnosis kanker tiroid, serta Brilly Prathiwi Gulo (11 bulan), pasien yang didiagnosis menderita leukemia.

Keduanya telah mendapatkan jaminan biaya pengobatan melalui BPJS Kesehatan, namun masih terkendala biaya perjalanan menuju Medan.

Bobby Nasution kemudian memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membantu kebutuhan transportasi kedua pasien tersebut agar proses rujukan dapat segera dilakukan.

"Yang belum itu memang transportasinya, Pak, ya. Transportasi kita harap ya sama-samalah baik dari kabupaten ataupun provinsi, tapi yang kali ini kami tanggung semua," kata Bobby usai melakukan peninjauan.

Selain memberikan bantuan kepada pasien, Bobby juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas RSUD M Thomsen Gunungsitoli.

Menurutnya, rumah sakit tersebut telah memiliki dukungan tenaga medis yang hampir lengkap.

Karena itu, peningkatan sarana dan prasarana menjadi langkah berikutnya agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik.

"Ini salah satu rumah sakit yang dokternya hampir lengkap, hampir, ya. Belum kita belum bilang belum lengkap, hampir lengkap nah, ini mau tempat akan kita coba perbaiki. Kita coba perbaiki," kata Bobby.

Bobby berharap peningkatan fasilitas rumah sakit dapat memperkuat pelayanan kesehatan di Kepulauan Nias, sehingga masyarakat tidak selalu harus bergantung pada fasilitas kesehatan di luar daerah.

Sementara itu, salah seorang pasien, Fatiadi Zebua, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan Gubernur Sumatera Utara.

Ia mengaku sebelumnya mengalami kendala biaya transportasi untuk menjalani pengobatan di Medan.

"Senang, sudah dibantu biaya transportasi untuk dirujuk ke Medan," katanya.

Dengan adanya bantuan tersebut, proses rujukan pasien diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat mendapatkan penanganan medis sesuai kebutuhan.* (ad)

GUNUNGSITOLI – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution kembali berkantor di Kepulauan Nias sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan tersebut.

Kunjungan kerja yang merupakan kali kedua ini diisi dengan sejumlah agenda yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Panglima TNI Dampingi Menko Polkam, Pemerintah Pastikan Indonesia Aman Jelang HUT ke-81 RI

Selama berada di wilayah tersebut, ia dijadwalkan meninjau layanan kesehatan, menyerap aspirasi masyarakat, hingga memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai rencana.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Erwin Hotmansah Harahap, mengatakan kehadiran Gubernur untuk kedua kalinya menunjukkan bahwa pembangunan di Kepulauan Nias menjadi perhatian yang dilakukan secara berkelanjutan.

"Ini adalah kali kedua Pak Gubernur berkantor secara langsung di Kepulauan Nias. Kehadiran beliau untuk kesekian kalinya di sini menegaskan bahwa komitmen kita terhadap percepatan pembangunan di Nias bukanlah agenda sesaat, melainkan sebuah program berkelanjutan yang terus dikawal progresnya dari tahun ke tahun," ujar Erwin kepada wartawan di Kota Gunungsitoli, Rabu (5/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bobby Nasution meninjau fasilitas kesehatan di RSUD Thomsen untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Di rumah sakit itu, ia juga menyempatkan diri menemui pasien yang sedang menjalani perawatan.

Setelah itu, Gubernur bertemu dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai aspirasi.

Agenda kerja juga mencakup peninjauan upaya mitigasi abrasi pantai, bertemu dengan nelayan, melihat budidaya rumput laut di Kabupaten Nias Utara, serta meninjau kondisi sejumlah ruas jalan.

Erwin mengatakan seluruh program strategis yang telah dirancang Pemprov Sumut akan terus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Berkantor di Nias ini tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh program strategis yang telah dirintis sebelumnya benar-benar berlanjut dan dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat luas," kata Erwin.

Pada kunjungan kerja tahap kedua ini, Bobby Nasution juga membawa sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.

Langkah tersebut dilakukan agar berbagai program dapat segera direalisasikan sekaligus memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi sesuai bidang masing-masing OPD.

Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara juga turut mendampingi kunjungan tersebut.

Salah seorang warga Kota Gunungsitoli, Yohanes, mengaku senang atas kehadiran kembali Gubernur Sumatera Utara di Kepulauan Nias.

Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan daerah kepulauan.

"Sangat senang, dengan kedatangan Pak Gubernur, semoga program-program yang dibawa Pak Gubernur dapat memajukan Kepulauan Nias," kata Yohanes.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai program pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik di Kepulauan Nias, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.* (ad)

TANJAB TIMUR – Warga RW 04, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggelar turnamen batu lacak untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat dan menjadi salah satu agenda perayaan kemerdekaan di lingkungan setempat.

Baca Juga:

• Panglima TNI Dampingi Menko Polkam, Pemerintah Pastikan Indonesia Aman Jelang HUT ke-81 RI

Selain menjadi hiburan bagi warga, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan antarwarga.

"Turnamen batu lacak ini merupakan salah satu kegiatan untuk memeriahkan HUT RI ke-81. Selain itu, panitia juga telah menyiapkan berbagai perlombaan dan kegiatan lainnya yang akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat," ujar Irul.

Menurutnya, peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Irul berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi warga.

Ia juga berharap semangat persatuan serta rasa cinta terhadap tanah air semakin tumbuh melalui berbagai kegiatan yang digelar selama peringatan HUT RI.

"Turnamen batu lacak ini merupakan salah satu kegiatan untuk memeriahkan HUT RI ke-81. Selain itu, panitia juga telah menyiapkan berbagai perlombaan dan kegiatan lainnya yang akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Berbagai perlombaan yang disiapkan panitia diharapkan mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sehingga perayaan Hari Kemerdekaan dapat dirasakan bersama dalam suasana yang penuh kebersamaan.* (ad)

KEPRI – Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menggelar Latihan Terintegrasi TNI 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan pertahanan negara.

Latihan ini difokuskan untuk memperkuat interoperabilitas antarmatra, profesionalisme prajurit, serta efektivitas operasi gabungan dalam menghadapi berbagai spektrum ancaman.

Baca Juga:

• Panglima TNI Dampingi Menko Polkam, Pemerintah Pastikan Indonesia Aman Jelang HUT ke-81 RI

Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., serta para Kepala Staf Angkatan.

Dalam latihan tersebut, TNI mensimulasikan skenario pengamanan wilayah dan objek vital nasional sebagai bagian dari pengujian kemampuan operasi gabungan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebanyak 12.987 personel dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara diterjunkan dalam latihan yang mengintegrasikan kekuatan darat, laut, dan udara secara terpadu.

Latihan juga melibatkan berbagai Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dari ketiga matra.

TNI AD mengerahkan sistem roket, satuan artileri, kendaraan tempur, serta rudal pertahanan udara untuk mendukung operasi darat.

Sementara itu, TNI AL melibatkan kapal perang, helikopter, pesawat patroli maritim, pesawat angkut, pesawat tanpa awak (UAV), hingga kendaraan tempur amfibi guna mendukung operasi laut dan pendaratan.

Di sektor udara, TNI AU mengoperasikan pesawat tempur, pesawat angkut taktis dan strategis, pesawat intai, helikopter, serta pesawat tanpa awak untuk memperkuat kemampuan dukungan udara dalam operasi gabungan.

Melalui Latihan Terintegrasi TNI 2026, TNI menguji kemampuan interoperabilitas antarmatra, kesiapan personel, kesiapan alutsista, serta efektivitas sistem komando dan pengendalian dalam operasi gabungan.

Latihan tersebut juga menjadi bagian dari strategi peningkatan profesionalisme prajurit sekaligus memperkuat kesiapsiagaan operasional dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

Menurut TNI, latihan gabungan yang dilaksanakan secara berkala menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan seluruh unsur pertahanan mampu bekerja secara terintegrasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman, baik yang bersifat konvensional maupun multidimensi.*(ad)

JAKARTA – Pemerintah memastikan kondisi keamanan nasional tetap aman dan terkendali menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi, seperti hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial.

Baca Juga:

• Kejati Lampung Selamatkan Rp1,145 Triliun untuk Kas Negara pada Semester I 2026, Fokus Pulihkan Aset Korupsi

Kegiatan itu turut didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Dalam keterangannya, Djamari menegaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar dapat mengganggu stabilitas nasional apabila tidak disikapi secara bijaksana oleh masyarakat.

"Masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial," tegas Djamari.

Ia mengatakan, hingga saat ini kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia masih berada dalam kendali pemerintah berkat sinergi antara TNI, Polri, kementerian dan lembaga, serta dukungan masyarakat.

"Kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali," ujarnya.

Menurut Djamari, stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelangsungan pembangunan nasional sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, ketenangan, dan suasana yang kondusif.

Ia menilai semangat kebersamaan merupakan modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dinamika global.

"Mari kita bersama-sama menjaga ketenangan dan kondusivitas bangsa, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menegaskan komitmen TNI dalam memperkuat sistem pertahanan negara.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan profesionalisme prajurit, interoperabilitas antarmatra, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta penguatan sinergi dengan Polri dan seluruh komponen bangsa.

Selain menghadapi ancaman militer, TNI juga terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman nonmiliter, seperti perang siber, penyebaran disinformasi, hingga berbagai potensi gangguan terhadap stabilitas nasional.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi membangun sistem pertahanan yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif terhadap perkembangan situasi strategis yang terus berubah.

Pemerintah berharap seluruh masyarakat dapat ikut menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan damai menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.* (ad)

BANDAR LAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mencatat keberhasilan dalam upaya penyelamatan keuangan negara sepanjang Semester I Tahun 2026.

Hingga Juli 2026, nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan mencapai Rp1.145.448.982.370 atau sekitar Rp1,145 triliun.

Baca Juga:

• Pemko Medan Nonaktifkan Lurah Aur, Rico Waas Tegaskan Tak Ada Ruang bagi ASN yang Menyalahgunakan Wewenang

Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, menyampaikan capaian itu dalam kegiatan Coffee Morning bersama Komunitas Media Lampung di Aula Lantai III Kejati Lampung, Rabu (5/8/2026).

Menurut Danang, penegakan hukum saat ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku korupsi, tetapi juga memastikan kerugian negara dapat dipulihkan melalui strategi follow the money.

"Transparansi kepada publik merupakan bagian dari pertanggungjawaban institusi. Penegakan hukum harus memberikan manfaat nyata melalui penyelamatan keuangan negara," ujarnya.

Dari total penyelamatan keuangan negara tersebut, kontribusi terbesar berasal dari penanganan perkara dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan oleh PT P di Kabupaten Way Kanan.

Dalam perkara tersebut, nilai aset yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp1,003 triliun.

Karena memiliki kompleksitas tinggi yang berkaitan dengan aspek perizinan dan penguasaan kawasan hutan, penanganan perkara tersebut kini berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Selain uang titipan dan uang pengganti yang telah disetorkan ke kas negara, penyelamatan aset juga berasal dari pembayaran denda serta konversi barang bukti berupa 738 gram logam mulia dan sejumlah mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, euro, dolar Australia, serta ringgit Malaysia.

Menurut Kejati Lampung, pendekatan tersebut menjadi bukti bahwa pemulihan aset hasil tindak pidana kini menjadi salah satu fokus utama dalam pemberantasan korupsi.

Di bidang Tindak Pidana Umum, Kejati Lampung juga mengedepankan pendekatan restorative justice.

Pendekatan tersebut tidak hanya menghentikan proses pidana terhadap perkara yang memenuhi syarat, tetapi juga disertai pembinaan keterampilan kepada pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Selain penegakan hukum, Kejati Lampung juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Satgas PRR Percepat Pembangunan 44.121 Hunian Tetap bagi Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Tim Intelijen bersama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melakukan pemantauan di sejumlah daerah, di antaranya Bandar Lampung, Tanggamus, dan Lampung Selatan.

Dalam pengawasan tersebut ditemukan beberapa kendala teknis, seperti gangguan generator di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Natar serta laporan dugaan kontaminasi makanan.

Temuan itu dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Kinerja Bidang Pemulihan Aset Kejati Lampung juga melampaui target yang ditetapkan pemerintah.

Dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,3 miliar, realisasi yang berhasil dicapai mencapai Rp16,2 miliar, atau sekitar 256,7 persen dari target.

Sebagai tindak lanjut, Kejati Lampung menjadwalkan lelang serentak barang rampasan negara pada 10–14 Agustus 2026.

Sebanyak 149 barang rampasan, baik bergerak maupun tidak bergerak, akan dilelang dengan nilai limit sekitar Rp2,47 miliar.

Menutup paparannya, Danang mengajak masyarakat dan media untuk terus berpartisipasi mengawasi jalannya penegakan hukum.

Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti menyalahgunakan wewenang.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan pembebasan sementara atau penonaktifan Lurah Aur, Kecamatan Medan Maimun, setelah adanya rekomendasi hasil audit khusus Inspektorat Kota Medan terkait dugaan pungutan di luar ketentuan.

Baca Juga:

• Satgas PRR Percepat Pembangunan 44.121 Hunian Tetap bagi Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Dari hasil pemeriksaan, Inspektorat merekomendasikan agar yang bersangkutan diproses melalui mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dengan mempertimbangkan sanksi disiplin berat.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Camat Medan Maimun, Rizki Hari Adam Lubis, menerbitkan keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan terhadap Lurah Aur.

Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan disiplin berjalan secara objektif, independen, dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Camat Medan Maimun, Rizki Hari Adam Lubis, penonaktifan sementara tersebut bertujuan agar pemeriksaan dapat berlangsung tanpa mengganggu jalannya pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan.

"Pembebasan sementara ini merujuk pada Pasal 31 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Hal ini dilakukan agar pemeriksaannya fokus. Meski begitu, selama masa penonaktifan, hak-hak kepegawaian yang bersangkutan tetap diberikan sesuai prosedur hukum," jelas Camat Medan Maimun.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Medan yang juga Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, menegaskan bahwa penegakan disiplin ASN bukan hanya menyelesaikan satu kasus, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Ia mengatakan setiap laporan masyarakat yang didukung bukti dan hasil pemeriksaan akan diproses secara profesional tanpa pandang bulu.

"Pemko Medan juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui penyampaian pengaduan. Di saat yang sama, seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan diingatkan untuk menjaga integritas, mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan publik, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan jabatan maupun pungutan yang bertentangan dengan aturan," jelas Erfin.

Meski demikian, Erfin menegaskan proses pemeriksaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Selama proses berlangsung, hak-hak kepegawaian yang bersangkutan tetap dihormati hingga keputusan akhir ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemko Medan. Setiap pelanggaran akan diproses secara tegas, objektif, dan sesuai aturan sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," jelasnya.

Pemko Medan berharap langkah ini menjadi bentuk nyata penegakan disiplin ASN sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang bersih, transparan, dan profesional.* (ad)

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan 44.121 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program ini bertujuan agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Baca Juga:

• 20 Tahun Tinggal di Rumah Bocor, Jaipah Kini Nikmati Hunian Layak Berkat Program RTLH Pemko Medan

Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya pulih dari dampak bencana, tetapi juga dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Menurut Tito, pembangunan tersebut mengusung prinsip build back better, yaitu membangun kembali dengan kualitas yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan.

"Pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema, yaitu insitu, eksitu mandiri, dan eksitu terpusat atau komunal. Ada dua instansi utama yang mengerjakan. Untuk pembangunan dalam kawasan atau relokasi komunal dilaksanakan Kementerian PKP dengan dukungan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat yang memilih membangun kembali di lahannya sendiri yang dinyatakan aman akan difasilitasi oleh BNPB," kata Tito saat Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Gedung Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Hingga saat ini, pemerintah mencatat 1.012 unit hunian tetap telah selesai dibangun dan sudah dapat ditempati masyarakat.

Sementara itu, 2.187 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.

Satgas PRR menyebut percepatan pembangunan terus dilakukan seiring penyelesaian berbagai tahapan di lapangan, mulai dari verifikasi penerima manfaat, kesiapan lahan, hingga pembangunan infrastruktur dasar di kawasan permukiman.

Provinsi Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan hunian tetap terbesar, yakni 34.777 unit.

Program tersebut terdiri atas 7.502 unit melalui skema insitu, 8.091 unit eksitu mandiri, dan 10.313 unit eksitu terpusat.

Untuk pembangunan kawasan hunian komunal, Aceh memiliki 45 lokasi dengan luas lahan mencapai 156,13 hektare yang dirancang mampu menampung sekitar 6.220 kepala keluarga.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara pemerintah menargetkan pembangunan 6.779 unit hunian tetap, yang terdiri dari 990 unit insitu, 829 unit eksitu mandiri, dan 4.182 unit eksitu komunal.

Adapun di Provinsi Sumatera Barat, pemerintah menyiapkan pembangunan 2.565 unit hunian tetap, meliputi 631 unit insitu, 1.740 unit eksitu mandiri, dan 2.411 unit eksitu komunal.

Secara keseluruhan, pembangunan hunian tetap komunal tersebar di 54 lokasi di tiga provinsi dengan luas lahan mencapai 198,21 hektare dan kapasitas menampung sekitar 7.973 kepala keluarga.

Total kebutuhan pembangunan hunian tetap melalui tiga skema tersebut meliputi 9.123 unit insitu, 10.660 unit eksitu mandiri, dan 16.906 unit eksitu komunal.

Tito mengatakan keberhasilan pembangunan hunian tetap merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, Polri, pemerintah daerah, Baznas, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut membantu percepatan pembangunan rumah bagi korban bencana.

"Terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah membangun 2.603 unit huntap, terdiri atas 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat," ujar Tito.

Menurut Tito, percepatan pembangunan hunian tetap bukan hanya membangun rumah baru, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh tempat tinggal yang aman sesuai kondisi wilayahnya.

Karena itu, pemerintah melakukan verifikasi penerima bantuan, kajian keamanan lokasi, serta dialog dengan masyarakat sebelum pembangunan dilaksanakan agar program benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.* (ad)

MEDAN – Lebih dari dua dekade, Jaipah harus menjalani kehidupan di rumah yang atap dan dindingnya kerap bocor.

Setiap hujan turun, ia dan keluarganya menyiapkan baskom untuk menampung air yang menetes dari atap rumah.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Tinjau Program Bedah Rumah, 213 RTLH Ditargetkan Direhabilitasi Tahun 2026

Jika memiliki uang, Jaipah membeli satu lembar seng untuk mengganti bagian atap yang rusak, sementara dinding yang bocor ditutup menggunakan seng seadanya.

Kini, kondisi rumah tersebut telah berubah setelah mendapat bantuan melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemerintah Kota Medan.

"Kami mengucapkan terima kasih ya, Pak Wali. Selama ada rumah kami ini enak, tenang, nggak hujan, kita nggak takut lagi. Dulu kalau angin kita takut. Hujan kita nyari baskom," ujar Jaipah saat rumahnya ditinjau Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, Rabu (5/8/2026).

Jaipah mengaku sudah tidak ingat lagi sejak kapan rumahnya mulai mengalami kerusakan.

Namun, ia memastikan kondisi tersebut telah berlangsung sangat lama.

"Atapnya pun bocor-bocor, nyambung-nyambung ke situ," katanya.

Selama bertahun-tahun, setiap perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan keluarga.

"Ada uang satu keping dibeli. Dindingnya pun bocor, pakai seng nutupinya," tuturnya.

Ia memperkirakan kondisi rumah tersebut telah berlangsung lebih dari 20 tahun.

Setelah mendapatkan bantuan rehabilitasi, Jaipah mengaku kini bisa tinggal dengan lebih nyaman.

"Udah enak sekarang," ungkapnya.

Rumah Jaipah menjadi salah satu dari tiga rumah penerima manfaat Program RTLH yang ditinjau langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Kecamatan Medan Tuntungan.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan sesuai standar sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam kunjungannya, Rico Waas masih menemukan beberapa bagian pekerjaan yang perlu disempurnakan, terutama pada proses pengecatan.

Ia meminta seluruh pekerjaan diselesaikan secara maksimal agar masyarakat menerima rumah yang benar-benar layak huni.

"Kalau misalnya diberikan kepada masyarakat, berikan yang terbaik. Bikin yang terbaik. Begitu diserahkan jangan setengah-setengah pekerjaannya, jadi yang terbaik," ujarnya.

Menurut Rico Waas, kualitas bangunan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Program RTLH.

Pemerintah Kota Medan ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ia menjelaskan, calon penerima bantuan diusulkan melalui kelurahan dan kecamatan.

Selanjutnya usulan tersebut dibahas melalui musyawarah dan diverifikasi berdasarkan kondisi rumah serta data calon penerima manfaat.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Medan menargetkan rehabilitasi sebanyak 213 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan.

Program ini akan terus dilanjutkan secara bertahap karena masih banyak rumah warga yang membutuhkan perbaikan.

Setiap rumah memperoleh anggaran rehabilitasi sebesar Rp120 juta yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Medan.

Dengan program tersebut, Pemko Medan berharap semakin banyak warga yang dapat menikmati rumah yang aman, sehat, dan nyaman untuk ditempati, sehingga kualitas hidup keluarga, termasuk anak-anak, dapat terus meningkat.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Medan Tuntungan, Rabu (5/8/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan sekaligus melihat langsung kondisi rumah warga yang menerima bantuan.

Baca Juga:

• Kematian Eks Istri Polisi di Medan Masih Misterius: Polisi Sebut Tak Ada Tanda Kekerasan, Keluarga Korban Justru Temukan Luka Lebam

Mereka mengunjungi tiga rumah penerima bantuan, yakni milik Ibu Jaipah dan Ibu Asnah di Jalan Bunga Sakura, Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Selamat, serta rumah Rasil Pratama Tarigan di Jalan Petunia Raya, Lingkungan II, Kelurahan Namo Gajah.

Saat melihat hasil rehabilitasi, Rico Waas masih menemukan beberapa bagian bangunan yang perlu disempurnakan.

Di antaranya, ada rumah yang belum selesai dicat dan hasil pengecatan yang dinilai belum maksimal.

"Yang menjadi catatan mungkin masih belum dicat, yang tadi sudah dicat tapi masih belum sempurna, ini harus dibenahi. Yang ini masih dalam proses karena besok mau dicat. Yang penting rapi pekerjaannya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat," kata Rico Waas.

Menurut Rico Waas, program rehabilitasi rumah ini diprioritaskan bagi warga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Sebelum program dijalankan, Pemerintah Kota Medan telah melakukan pendataan dan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi.

Hasilnya, masih ditemukan rumah-rumah yang menggunakan material kayu serta bangunan yang sudah tidak layak ditempati sehingga membutuhkan perbaikan.

Pada tahap pelaksanaan tahun 2026, Pemko Medan menargetkan 213 unit rumah direhabilitasi.

Rumah-rumah tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kota Medan.

Tiga unit rumah yang dikunjungi Rico Waas menjadi bagian dari program tersebut.

Rico Waas menegaskan bahwa seluruh anggaran rehabilitasi rumah pada program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.

"Kalau yang ini murni APBD," tegasnya.

Setiap rumah memperoleh anggaran rehabilitasi sebesar Rp120 juta.

Menurut Rico, besaran anggaran tersebut masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan perkembangan harga material bangunan.

"Yang penting bisa dimanfaatkan, masyarakatnya layak, hidupnya semakin berkualitas, jadi sehat di dalam rumahnya, anak-anak bisa belajar, bisa tidur dengan tenang," ujarnya.

Rico Waas juga menceritakan salah satu rumah yang dikunjunginya telah dihuni secara turun-temurun selama sekitar 60 tahun dan belum pernah berubah menjadi bangunan permanen.

Melihat kondisi tersebut, rumah itu kemudian dimasukkan ke dalam program rehabilitasi RTLH.

"Alhamdulillah bisa dibenahi, akhirnya bisa dipergunakan," katanya.

Ia menambahkan, penetapan penerima bantuan dilakukan melalui usulan dari pihak kelurahan.

Usulan tersebut dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah tingkat kelurahan sebelum diajukan menjadi penerima Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Medan berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah yang lebih baik secara fisik, tetapi juga memiliki tempat tinggal yang sehat, aman, dan nyaman untuk menunjang kualitas hidup seluruh anggota keluarga.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memperluas pelaksanaan pasar murah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• BPS: Pengangguran di Sumut Naik Jadi 411 Ribu Orang pada Mei 2026

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan pihaknya segera melakukan koordinasi untuk memperluas pelaksanaan pasar murah di berbagai daerah.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Bulog. Sebenarnya di luar perayaan HUT RI pun kami secara rutin menggelar pasar murah di beberapa kabupaten dan kota. Namun, khusus arahan Kemendagri ini akan segera kami rapatkan dan laksanakan," ujarnya, Rabu (5/8/2026).

Dedi menjelaskan, selama ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perum Bulog telah rutin mengadakan Gerakan Pangan Murah sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya, jumlah lokasi pasar murah akan ditambah setiap menjelang hari besar nasional maupun hari besar keagamaan.

"Seperti menjelang Natal dan Tahun Baru nanti juga akan ada penambahan titik pasar murah. Jadi setiap hari besar kami menambah lokasi pelaksanaannya," tuturnya.

Pemprov Sumatera Utara menilai pelaksanaan pasar murah menjadi salah satu langkah efektif untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

Selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, program ini juga diharapkan mampu menjaga pasokan pangan tetap tersedia di pasaran.

"Kami akan memberikan perhatian penuh terhadap arahan ini. Harapannya, dengan adanya pasar murah masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung," kata Dedi.

Pemerintah berharap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah menjelang HUT ke-81 RI dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga pangan.* (mi/ad)