JAKARTA – POCO dikabarkan tengah menyiapkan ponsel pintar baru dari seri X8, yakni POCO X8s.

Perangkat ini kembali menjadi sorotan setelah muncul dalam daftar sertifikasi otoritas Singapura, IMDA, dengan nomor model 2609CPC5FG.

Baca Juga:

• HP Tetap Gak Bisa Dicas Padahal Sudah Ganti Charger? Jangan Panik, Coba 10 Cara Ampuh Ini

Meski begitu, POCO belum mengumumkan secara resmi spesifikasi maupun jadwal peluncuran ponsel tersebut.

Mengutip Gizmochina, Selasa waktu setempat, POCO X8s telah memperoleh persetujuan dari IMDA Singapura.

Sebelumnya, perangkat dengan nomor model yang sama juga muncul di platform sertifikasi EEC dan IECEE di Eropa.

Namun, daftar sertifikasi tersebut belum mengungkapkan secara terperinci spesifikasi perangkat kerasnya.

Salah satu informasi yang menarik perhatian adalah penggunaan chipset Snapdragon 7 Gen 4.

Perangkat dengan nomor model 2609CPC5FG itu sebelumnya dilaporkan muncul di platform pengujian Geekbench pada Agustus 2026.

Dalam daftar tersebut, POCO X8s dikabarkan dibekali RAM 12 GB dan menjalankan sistem operasi Android 16.

Jika informasi tersebut akurat, kombinasi chipset dan kapasitas memori itu berpotensi menjadikan perangkat ini sebagai salah satu pilihan POCO di segmen ponsel kelas menengah.

Meski demikian, spesifikasi tersebut masih mengacu pada informasi yang beredar dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh POCO.

Laporan XimiTime juga menyebut perangkat Xiaomi dengan nomor model 2609CPC5FG akan dipasarkan dengan nama POCO X8s.

Penamaan ini memunculkan dugaan bahwa ponsel tersebut akan mengisi posisi di antara POCO X8 versi standar dan POCO X8 Pro.

Namun, posisi produk tersebut dalam jajaran seri X8 masih belum dapat dipastikan.

Selain sertifikasi di Singapura, kemunculan POCO X8s di sejumlah platform sertifikasi memperkuat indikasi bahwa perangkat tersebut tengah dipersiapkan untuk dipasarkan di beberapa negara.

Menurut laporan yang beredar, ponsel ini ditujukan untuk pasar tertentu, termasuk Wilayah Ekonomi Eropa, Turki, Rusia, dan China.

Peluncuran di India disebut tidak masuk dalam rencana pemasaran perangkat ini.

Sementara itu, varian yang ditujukan untuk pasar China dikabarkan menggunakan nomor model M583CF dan kemungkinan dipasarkan dengan merek Redmi.

Perbedaan nomor model dan merek tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya varian regional, tetapi belum ada konfirmasi resmi mengenai hubungan antara POCO X8s dan perangkat Redmi yang dimaksud.

Hingga saat ini, POCO belum mengumumkan tanggal peluncuran, harga, maupun spesifikasi lengkap POCO X8s.

Informasi lebih lanjut masih perlu menunggu pengumuman resmi dari perusahaan.* (at/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dimakzulkan hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan sebagai syarat pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.

Syahganda mengatakan pemerintah sebagai bagian dari rumpun eksekutif menghormati putusan MK sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Baca Juga:

• Hak Angket Ijazah Gibran Diusulkan ke DPR, Ini Respons PKB

"Yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach, ya kan. Dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden," kata Syahganda.

Ia mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan dan dinamika yang muncul setelah putusan MK tersebut.

Menurut dia, persoalan itu berpotensi berlanjut melalui jalur politik maupun hukum, meski ia tidak merinci proses apa yang dimaksud.

"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujarnya.

Selain membahas kemungkinan perkembangan kasus melalui jalur politik dan hukum, Syahganda menyayangkan tindakan seorang anggota DPRD di suatu daerah yang menurunkan foto Gibran setelah putusan MK dibacakan.

Menurut dia, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden sehingga tindakan tersebut dinilai tidak tepat dilakukan oleh pejabat yang menjadi bagian dari lembaga negara.

"Kalau yang turunin foto misalkan tukang becak di pinggir jalan sih enggak ada masalah ya kan, tapi kalau anggota DPRD dia kan makan dari gaji negara," ucap dia.

Pernyataan Syahganda muncul setelah MK memutus perkara yang mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam persidangan, salah satu pemohon, Denny Indrayana, menjelaskan bahwa dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran berupa surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, bukan bukti kelulusan yang dipersoalkan para pemohon.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara.

Namun, perhatian publik juga tertuju pada pertimbangan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Hakim konstitusi Adies Kadir, saat membacakan pertimbangan putusan, menyatakan bahwa meskipun tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah tersebut, secara faktual Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden.

MK juga menyebut persoalan mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah pendidikan setara SMA tersebut menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan UUD 1945.

Dengan demikian, putusan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut bukanlah putusan yang menyatakan Gibran bersalah ataupun secara langsung memutus keabsahan seluruh dokumen pendidikannya.

Terpisah, Gibran telah menanggapi putusan MK tersebut. Ia menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Polemik dokumen pendidikan Gibran masih menjadi perbincangan politik setelah putusan MK.

Sementara itu, pernyataan Syahganda menyoroti pentingnya menghormati lembaga negara sekaligus membuka ruang bagi perkembangan persoalan tersebut melalui jalur politik atau hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.* (cn/ad)

JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI akan mengkaji usulan pembentukan hak angket terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut disampaikan Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) agar DPR menindaklanjuti persoalan yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Buntut Putusan MK, Koalisi Sipil 'Gedor' PKB Pakai Hak Angket DPR Soal Ijazah Gibran: Tunjukkan di Forum Resmi

Khozin menegaskan, PKB akan mempelajari isi surat tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Fraksi PKB belum mengambil keputusan mengenai dukungan terhadap usulan hak angket itu.

"Jadi, setelah pertemuan ini, kami menerima suratnya secara resmi, nantinya akan kita tindak lanjuti, akan kita bahas, lakukan pendalaman, kajian, kalkulasi, dan seterusnya," kata Khozin.

Ia menjelaskan, pembahasan lebih lanjut belum dapat dilakukan karena DPR sedang memasuki masa reses.

Dalam periode tersebut, anggota dewan menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing, antara lain menyerap aspirasi masyarakat, menyosialisasikan program, dan mendampingi konstituen.

Masa reses DPR dijadwalkan berlangsung hingga 9 November 2026.

Karena itu, PKB masih membutuhkan waktu untuk membaca dan mengkaji materi yang disampaikan AKSI sebelum menentukan sikap.

"Belum tahu kita kan. Belum diserahkan. Jadi suratnya kita terima dulu, baru kita baca, kita kaji, ya nanti akan ada tindak lanjut pastinya," ujarnya.

Perwakilan AKSI, Ray Rangkuti, menjelaskan bahwa surat tersebut berisi permintaan agar Fraksi PKB mengambil inisiatif mengajukan hak angket DPR terkait polemik ijazah Gibran.

"Pada intinya sebetulnya kami menyerahkan surat mendorong dan sekaligus meminta kepada PKB untuk menginisiasi langkah untuk mengajukan hak angket," ujar Ray.

Menurut Ray, hak angket diharapkan dapat menjadi instrumen bagi DPR untuk memfasilitasi penjelasan terbuka mengenai ijazah Gibran yang terus menjadi perdebatan publik.

Ray menyoroti perbedaan antara hal yang menurutnya tercantum dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pernyataan pihak Gibran mengenai keberadaan ijazah tersebut.

"Kan ini artinya kan menimbulkan persoalan baru. Di MK sudah diuji tidak ditemukan, di luar MK mereka gembar-gembor ada ijazahnya," tuturnya.

Atas dasar itu, Ray menilai DPR dapat menyediakan forum resmi bagi keluarga Gibran untuk memberikan penjelasan mengenai dokumen pendidikan yang dipersoalkan.

Ia berharap mekanisme kelembagaan tersebut dapat membantu memperjelas persoalan yang selama ini menjadi polemik.

"Nah, oleh karena itu kita dorong DPR memfasilitasi keluarga Gibran untuk menjelaskan bahwa ijazah itu ada," jelasnya.

Ray berharap usulan hak angket dapat menjadi jalan untuk mengakhiri polemik ijazah Gibran yang telah berlangsung lama.

Ia menyatakan, apabila Gibran memang memiliki ijazah yang dipersoalkan, dokumen tersebut diharapkan dapat diperlihatkan melalui forum yang dibentuk DPR.

"Nah, terakhir tentu saja kalau betul saudara Gibran itu memiliki ijazah, diperlihatkan nanti di angket. Itu artinya kita menyelesaikan, bangsa sudah tiga tahun kita kesedot hanya untuk persoalan keluarga ini. Untuk mengetahui keabsahan mereka," kata Ray.

Meski demikian, usulan pembentukan hak angket tersebut masih berada pada tahap penyampaian dan pengkajian.

Fraksi PKB belum memastikan apakah akan menginisiasi atau mendukung usulan tersebut.

Dengan demikian, tindak lanjut polemik ijazah Gibran melalui hak angket DPR masih bergantung pada hasil kajian dan keputusan politik fraksi-fraksi di parlemen.* (js/ad)

PALANGKA RAYA – Sejumlah pemuda di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya karena menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum memberikan hasil nyata.

Menanggapi desakan tersebut, Raja Juli menegaskan pemerintah tetap bekerja menangani kebakaran dan kabut asap yang telah berdampak pada masyarakat selama sekitar tiga bulan terakhir.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah

Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah memiliki kepedulian terhadap warga yang terdampak kabut asap.

Kondisi tersebut, menurut dia, justru menjadi dorongan untuk meningkatkan upaya penanganan kebakaran.

"Kami dari pemerintah pusat maupun daerah mempunyai empati yang sangat dalam terhadap masyarakat yang tiga bulan terakhir terpapar asap. Ini memotivasi kami untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Sama sekali kita tidak lepas tangan atau cuci tangan," ujar Raja Juli, Selasa (13/10/2026).

Raja Juli menyatakan kondisi yang dialami masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Penanganan karhutla, kata dia, perlu terus diperkuat, terutama di wilayah yang masih memiliki potensi kebakaran dan menghasilkan asap.

Menteri Kehutanan itu juga menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat mengenai penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.

Ia menilai kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendorong pemerintah bekerja lebih keras.

"Kritik, saran, bahkan kritik pedas sekalipun kami terima sebagai vitamin untuk bekerja lebih keras lagi. Kami butuh dukungan seluruh masyarakat agar kita bisa bersama-sama menghadapi bencana ini," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah sejumlah pemuda menggelar aksi protes di depan hotel tempat Raja Juli menginap pada Senin malam, 12 Oktober 2026.

Dalam aksi itu, para pemuda menyoroti penanganan karhutla di Kalteng yang mereka nilai belum menunjukkan hasil nyata.

Mereka juga mendesak pemerintah pusat mengambil langkah yang lebih tegas untuk mengatasi kebakaran dan dampak kabut asap.

Salah seorang perwakilan pemuda yang mengikuti aksi, Aris, bahkan meminta Raja Juli mengundurkan diri apabila tidak mampu memberikan solusi konkret terhadap persoalan tersebut.

"Kalau tidak bisa menjadi Menteri, mending mengundurkan diri saja dari Menteri Kehutanan," seru Aris dalam aksi tersebut.

Desakan mundur itu mencerminkan kekecewaan para peserta aksi terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Raja Juli menegaskan pemerintah tidak lepas tangan dan menyatakan siap menerima kritik sebagai dorongan untuk meningkatkan upaya penanganan kebakaran.

Penanganan karhutla di wilayah tersebut masih menjadi perhatian karena kebakaran dan kabut asap berdampak pada kehidupan masyarakat.

Pemerintah dituntut terus memperkuat langkah penanggulangan agar risiko kebakaran dapat ditekan dan paparan asap terhadap warga berkurang.* (d/ad)

LABUHANBATU – Video yang memperlihatkan dugaan penembakan dan penganiayaan terhadap seorang pria berinisial RA di perkebunan kelapa sawit PT Milano, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, viral di media sosial.

Peristiwa tersebut memicu kemarahan warga Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, yang mendatangi kawasan perumahan perkebunan untuk mencari pihak yang diduga terlibat.

Baca Juga:

• Enam Bulan Disidik, Kejati Sumut Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Lahan Tol Medan-Binjai

Namun, setelah keluar dari area perkebunan, pria tersebut ditemukan warga dalam kondisi terluka.

Berdasarkan informasi yang beredar, RA kemudian dibawa ke Puskesmas Labuhanbilik untuk mendapatkan pertolongan medis.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka robek di bagian kepala yang diduga akibat benda tumpul. Ia juga dilaporkan mengalami luka tembak di bagian pinggang dan paha kanan.

Karena mengalami sejumlah luka, RA selanjutnya dirujuk ke rumah sakit di Rantauprapat untuk memperoleh penanganan medis lebih lanjut.

Dugaan penembakan dan penganiayaan tersebut memicu reaksi warga.

Puluhan orang mendatangi salah satu perumahan di kawasan perkebunan PT Milano untuk mempertanyakan keberadaan pihak yang diduga terlibat dalam insiden itu.

Menanggapi kejadian tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara memeriksa seorang oknum polisi yang diduga terlibat dalam penanganan kasus tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap anggota kepolisian itu sedang berlangsung.

"Iya benar lagi diperiksa di Propam (Polda Sumut)," katanya, Selasa (13/10/2026).

Ferry menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami penggunaan senjata api dalam peristiwa tersebut.

Propam akan menelusuri apakah tindakan penembakan yang diduga terjadi telah sesuai dengan prosedur kepolisian.

"Propam mendalami apakah proses penembakannya sesuai prosedur atau tidak," ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan perkara tersebut masih berlangsung di Polda Sumut.

Ferry juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk mengusut kasus itu secara profesional dan transparan.

Hingga kini, pemeriksaan Propam masih berjalan.

Dugaan penembakan dan penganiayaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kronologi kejadian, pihak yang bertanggung jawab, serta kesesuaian penggunaan senjata api dengan aturan yang berlaku.* (ss/ad)

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah melakukan penyidikan selama enam bulan terhadap dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai.

Namun, hingga Selasa, 13 Oktober 2026, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• 27 Tim Ramaikan Football Cup Pemuda Pancasila Medan, Rico Waas Ajak Kader Junjung Sportivitas dan Kekeluargaan

Pembangunan ruas tol tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan total anggaran sebesar Rp1.170.440.000.000 atau sekitar Rp1,17 triliun.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan perkara dugaan korupsi tersebut masih dalam tahap penyidikan.

"Masih kayak kemaren (dalam penyidikan)," ujar Rizaldi, Selasa (13/10/2026).

Rizaldi juga membenarkan bahwa hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Kejati Sumut.

"Iya (belum ada tersangka yang ditetapkan penyidik dari Kejati Sumut)," imbuh Rizaldi.

Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa 30 orang saksi untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan lahan pembangunan Tol Medan-Binjai.

Sebelumnya, penyidik bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut juga menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan dan BPN Sumatera Utara.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan lahan proyek jalan tol tersebut.

Rizaldi menjelaskan, penggeledahan dilakukan berdasarkan surat izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

"Telah dilakukan penggeledahan dengan melakukan pemeriksaan di beberapa tempat, seperti ruang kerja kepala bidang pengadaan tanah dan pengembangan. Lalu ruang kerja staff, hingga gudang arsip yang berhubungan dengan dokumentasi atau arsip dokumen bidang pengadaan tanah," ujar Rizaldi dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan lahan.

Dokumen-dokumen itu kemudian dikumpulkan untuk dianalisis guna mengetahui keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.

"Dari hasil penggeledahan ini, tim penyidik telah mengumpulkan sejumlah dokumen serta melakukan analisa dokumen tersebut. Jika diyakini terkait dengan dugaan tindak pidana maka akan dilakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya," tambahnya.

Hingga kini, Kejati Sumut masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami perkara tersebut.

Penetapan tersangka belum dilakukan, sementara keterangan saksi dan dokumen yang telah dikumpulkan menjadi bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Medan-Binjai.* (d/ad)

DELI SERDANG — Kekecewaan masyarakat Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kian memuncak.

Kondisi Jalan Haji Anif, tepatnya melewati Hotel Miyana menuju kantor media BITV dan sekitarnya, dikeluhkan warga karena debu tebal beterbangan serta kerikil tajam berserakan di badan jalan.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah

Keluhan ini disebut telah dirasakan masyarakat selama kurang lebih dua minggu lamanya, tanpa adanya penanganan yang dirasakan memadai.

Warga berharap pihak terkait segera turun tangan sebelum kondisi tersebut menimbulkan kecelakaan maupun dampak kesehatan yang lebih serius.

Pada Selasa (13/10/2026), debu yang beterbangan saat kendaraan melintas terlihat mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Sementara itu, kerikil tajam yang berserakan meningkatkan risiko pengendara sepeda motor tergelincir, mengalami pecah ban, hingga terjatuh.

Pemandangan di kawasan tersebut bahkan menyerupai suasana wilayah terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, kondisi berdebu tersebut perlu dibedakan dari kabut asap akibat kebakaran karena debu di lokasi ini dikeluhkan berasal dari jalan yang berdebu.

Persoalan ini bukan sekadar mengganggu kenyamanan.

Debu yang terus beterbangan dapat mengiritasi mata dan saluran pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang setiap hari beraktivitas di sekitar jalan tersebut.

DUA MINGGU DIBIARKAN, WARGA PERTANYAKAN TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT

Masyarakat mempertanyakan perhatian dan langkah konkret pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan tersebut.

Selama kurang lebih dua minggu, warga harus menghadapi debu yang beterbangan dan kerikil yang berserakan setiap kali melintasi kawasan itu.

Warga berharap penanganan segera dilakukan, mulai dari pengendalian debu, pembersihan kerikil tajam, hingga perbaikan kondisi jalan sesuai standar keselamatan.

Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung risiko akibat kondisi jalan yang belum tertangani.

ADA DASAR HUKUM, KESELAMATAN PENGGUNA JALAN HARUS DIPERHATIKAN

Persoalan ini berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai penyelenggaraan jalan dan keselamatan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, melalui Pasal 24 ayat (1), mengatur kewajiban penyelenggara jalan untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 24 ayat (2), mengatur kewajiban penyelenggara jalan untuk memasang tanda atau rambu pada jalan yang rusak apabila perbaikan belum dapat dilakukan.

Adapun Pasal 273 undang-undang tersebut mengatur konsekuensi hukum dalam kondisi tertentu apabila penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki jalan rusak hingga mengakibatkan kecelakaan, sesuai unsur dan ketentuan yang berlaku.

Penerapan ketentuan tersebut tetap harus mempertimbangkan status jalan, pihak yang berwenang, serta kondisi faktual di lapangan.

Masyarakat Desa Sampali berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi serta mengambil langkah nyata.

Jangan menunggu sampai ada korban kecelakaan atau masyarakat mengalami gangguan kesehatan yang lebih serius.

Dua minggu bukan waktu yang singkat bagi warga yang setiap hari harus menghadapi debu dan kerikil tajam.

Keselamatan masyarakat semestinya menjadi perhatian utama, bukan menunggu sampai persoalan berubah menjadi musibah.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi penyelenggaraan Turnamen Football Cup yang digelar Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Medan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pemuda Pancasila.

Turnamen tersebut berlangsung di Stadion Kebun Bunga, Medan, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga:

• 6 Lokasi di Medan Kena Pemadaman Listrik Hari Ini 13 Oktober, Cek Daftarnya

"Atas nama Pemko Medan dan saya pribadi, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemuda Pancasila Kota Medan. Kegiatan positif seperti ini tidak hanya membangun sportivitas dan semangat perjuangan, tetapi juga mempererat kekeluargaan," ujar Rico Waas.

Ia juga mengingatkan para peserta agar menjaga nama baik organisasi selama pertandingan berlangsung.

Menurut Rico, setiap tim perlu menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas, terlepas dari hasil pertandingan.

"Tunjukkan bahwasanya Pemuda Pancasila bisa bermain dengan sportif. Kekeluargaan itu penting, agar ke depan kader Pemuda Pancasila semakin solid untuk bersama-sama membangun kota Medan yang lebih baik," tambahnya.

Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Medan Muhammad Rahmaddian Shah mengatakan turnamen tersebut diikuti 27 tim.

Peserta berasal dari berbagai unsur organisasi, mulai dari perwakilan MPC, Koti, BPH, Sapma, hingga pimpinan anak cabang (PAC) Pemuda Pancasila se-Kota Medan.

Rahmaddian menegaskan, turnamen ini tidak semata-mata mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan solidaritas antarkader.

Ia meminta seluruh ketua PAC yang hadir ikut bertanggung jawab menjaga sikap dan perilaku tim masing-masing selama kompetisi berlangsung.

"Ini pertandingan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat solidaritas sesama kader, bukan ajang keributan. Tolong junjung tinggi sportivitas," pungkasnya.

Pembukaan turnamen tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara Ikbal Hanafi Hasibuan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tengku Chairuniza, serta sejumlah pengurus Pemuda Pancasila Kota Medan.

Melalui turnamen ini, Pemuda Pancasila Kota Medan diharapkan dapat memperkuat kebersamaan antarkader sekaligus mendorong kegiatan olahraga yang positif di tengah masyarakat.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memperkuat kerja sama dalam memberantas peredaran narkoba.

Ia mendorong langkah konkret, termasuk penyusunan regulasi khusus untuk memperkuat upaya pemberantasan narkotika di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah

Bobby menilai, pemberantasan narkoba harus dilakukan secara serius dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Menurut dia, program pemerintah daerah dan kepolisian perlu berjalan beriringan agar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan program yang ada di Polda dapat dijalankan bersama dengan Pemprov Sumut, dan diharapkan program pengentasan narkoba ini tidak hanya seremonial saja, namun dapat memberikan hasil nyata," ujar Bobby Nasution yang didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya dan Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor.

Bobby mengatakan, upaya pemberantasan narkoba perlu dimulai dengan memperketat pengawasan di jalur masuk ke Sumatera Utara.

Pengawasan juga perlu diperkuat di kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi yang berpotensi dimanfaatkan oleh bandar untuk mengedarkan narkotika.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Bobby mengajak Polda Sumut menyusun usulan regulasi khusus.

Usulan itu nantinya dapat dibahas bersama DPRD Sumut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat sekaligus meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba di Sumatera Utara.

Selain membahas pemberantasan narkoba, pertemuan tersebut juga menyoroti pengembangan sektor pariwisata.

Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengapresiasi potensi wisata alam Sumatera Utara, terutama kawasan Berastagi dan Kabupaten Karo.

Sonny menilai, daya tarik wisata di wilayah tersebut tidak kalah dibandingkan dengan sejumlah destinasi populer di Jawa Barat.

Namun, menurut dia, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam.

Kesiapan infrastruktur, kemudahan akses, serta jaminan keamanan dan kenyamanan menjadi faktor penting agar wisatawan tertarik berkunjung dan kembali ke Sumatera Utara.

Ia juga menilai tingginya perputaran ekonomi dan tingkat keterisian hotel di Sumut merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan.

Dalam hal ini, kepolisian berperan menjaga keamanan agar masyarakat dan wisatawan merasa nyaman.

"Kalau akses dan pelayanan keamanannya nyaman, pasti orang akan balik lagi ke sini. Kami siap mensupport dan mengawal program Pak Gubernur dalam meningkatkan daya tarik pariwisata Sumatera Utara," ungkap Irjen Pol Sonny Irawan.

Dalam pertemuan tersebut, Sonny memaparkan tiga program unggulan Polda Sumut yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Program pertama adalah Gerakan Masyarakat (Germas) Tolak Narkoba.

Program ini dirancang untuk menangani persoalan narkoba secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penindakan.

Pelaksanaannya mencakup pendekatan preemtif, preventif, dan represif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Kegiatan tersebut direncanakan menjangkau tingkat desa hingga rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Program kedua adalah Kompak atau Kolaborasi Pemberantasan Kejahatan Jalanan.

Program ini berfokus pada penindakan terhadap berbagai kejahatan jalanan, seperti pembegalan, tawuran, dan aksi premanisme.

Melalui program tersebut, Polda Sumut berharap lingkungan masyarakat menjadi lebih aman, termasuk bagi wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi di Sumatera Utara.

Adapun program ketiga adalah Sahata atau Satu Hati Satu Kekuatan dalam Tertib Lalu Lintas.

Program ini menitikberatkan pada pembinaan dan penegakan aturan lalu lintas secara humanis untuk membangun budaya berkendara yang tertib.

Program Sahata juga diharapkan mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya melalui sektor pajak kendaraan bermotor.

Bobby dan Sonny berharap sinergi antara Pemprov Sumut dan Polda Sumut dapat membuat berbagai program tersebut berjalan secara terpadu.

Selain menekan peredaran narkoba dan angka kriminalitas, kerja sama itu diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan daya saing pariwisata Sumatera Utara.

Keamanan dan kenyamanan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Sumatera Utara sebagai destinasi wisata yang semakin diminati.* (ad)

ASAHAN – Kejaksaan Negeri Asahan meluncurkan program Jaksa Sahabat Pendidik bertema "Sebuah Kolaborasi Mengawal Pendidikan, Mencegah Penyimpangan" di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Selasa (13/10/2026).

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum bagi tenaga pendidik sekaligus mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Baca Juga:

• Menyambut Era Baru Polri yang Lebih Humanis-Adaptif

Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Mochamad Judhy Ismono, S.H., M.H., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia menjelaskan, Jaksa Sahabat Pendidik merupakan bentuk komitmen Kejaksaan yang dicetuskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Gubernur Sumatera Utara, kemudian ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

Menurut Judhy, pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa.

Karena itu, penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat perhatian bersama, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, hingga pengelolaan aset.

Seluruh proses tersebut, kata dia, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penindakan ketika terjadi persoalan hukum, tetapi juga mengutamakan pencegahan melalui edukasi hukum, penguatan integritas, dan koordinasi dengan pihak terkait.

Program ini diharapkan membantu kepala sekolah, guru, dan pengelola pendidikan memahami aspek hukum dalam menjalankan tugas, sehingga pengelolaan pendidikan dapat berlangsung secara profesional dan bertanggung jawab.

Judhy menegaskan bahwa program tersebut bukan untuk memberikan kekebalan hukum kepada tenaga pendidik, melainkan membangun budaya taat hukum dan mencegah penyimpangan sejak dini.

Pendampingan maupun layanan hukum, menurut dia, tetap dilaksanakan sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengajak seluruh insan pendidikan agar tidak ragu berkomunikasi dengan Kejaksaan apabila menghadapi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas.

Ia berharap Jaksa Sahabat Pendidik dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Asahan dan Kejaksaan Negeri Asahan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, transparan, berintegritas, dan berkualitas.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa pendidikan merupakan investasi penting untuk mempersiapkan generasi muda yang lebih baik.

Upaya tersebut membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru dan orang tua.

Taufik menyambut baik kehadiran Kejaksaan Negeri Asahan melalui program Jaksa Sahabat Pendidik.

Menurut dia, program tersebut bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik, melainkan memberikan pendampingan dan pemahaman hukum, terutama dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Ia juga mengutip pesan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bahwa pencegahan korupsi di dunia pendidikan bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga merupakan upaya melindungi dan menjaga generasi muda demi masa depan bangsa.

Taufik menegaskan bahwa setiap anggaran pendidikan, berapa pun nilainya, harus dikelola dengan baik dan digunakan sesuai peruntukannya.

Pengurangan atau penyalahgunaan anggaran dapat berdampak terhadap kualitas pendidikan yang diterima peserta didik.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Asahan demi mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Pada akhir sambutannya, Taufik mengimbau para guru dan kepala sekolah agar tidak ragu berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan jika menemukan hal yang belum dipahami dalam pengelolaan anggaran.

Dengan komunikasi dan konsultasi sejak dini, berbagai kekurangan diharapkan dapat diperbaiki sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencegah penyimpangan dan memperkuat tata kelola pendidikan di Kabupaten Asahan.

Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Asahan diharapkan dapat membangun kerja sama berkelanjutan untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara bertanggung jawab demi kepentingan siswa dan kemajuan pendidikan daerah.* (ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

SETIAP kepemimpinan baru selalu membawa harapan dan optimistisme yang kuat.

Baca Juga:

• Karo SDM Polda Aceh Tinjau Tes Psikologi CAT PAG 2026 di Aceh Besar, Pastikan Seleksi Transparan dan Akuntabel

Meski begitu, seperti dua sisi mata uang, setiap ekspektasi selalu ada rintangan yang hadir berdampingan.

Tantangan besar itu, utamanya berupa komitmen mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk menjawab kepercayaan masyarakat.

Bagi institusi Polri, tantangan paling besar bukan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban yang seringkali menjadi pemicu keretakan dan disintegrasi sosial.

Lebih dari itu, upaya merawat kepercayaan, menghadirkan keadilan, sekaligus memastikan hukum berjalan seimbang bagi setiap warga negara melalui pelayanan kepolisian yang profesional dan manusiawi menjadi taruhan yang tidak mudah dimenangkan.

Tagline "Polisi Bersama Masyarakat" dengan sub-slogan "Melindungi, Mengayomi dan Melayani" yang digaungkan Kapolri Suyudi layak diapresiasi.

Pasalnya, narasi penyemangat itu setidaknya menawarkan pesan yang melampaui sekat identitas komunikasi.

Bila dicerna lebih dalam, tagline tersebut terselip arah perubahan tentang bagaimana Polri membangun relasi dengan masyarakat, merespons kritik dan aspirasi, dan memperkuat legitimasi institusional di tengah perubahan zaman serta gerusan kepercayaan publik.

Bagi kepemimpinan Kapolri Suyudi, gagasan tersebut bisa menjadi fondasi penting untuk memijaki babak baru transformasi Polri.

Sebuah fase ketika kekuatan institusi tidak lagi diukur semata karena kewenangan, melainkan lewat kepercayaan, keteladanan, pengetahuan, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Tafsir Makna "Bersama Masyarakat"

Setiap kata atau kalimat memiliki makna yang lekat pada konteks tertentu. Begitupun dengan slogan: "Bersama Masyarakat" yang sedang digaungkan Kapolri Suyudi.

Slogan tersebut tentu bukan hadir tiba-tiba ataupun dibuat tanpa dasar. Ia muncul berdasarkan perenungan dan pembacaan terhadap dinamika yang sedang muncul dan berkembang.

Singkatnya, ia hadir berdasarkan konteks tertentu.

Karena itu, frasa 'bersama masyarkat' harus dimaknai dalam konteks pentingnya menjadikan masyarakat sebagai kawan atau rekan dalam membangun ketertiban, keamanan, kedamaian, dan kebersamaan.

Masyarakat adalah sumber utama kekuatan negara. Tanpa dukungan masyarakat, negara bahkan tidak bisa berdiri bahkan hanya hitungan detik.

Sebaliknya, dengan dukungan penuh masyarakat, negara akan tetap berdiri kokoh, bahkan sampai langit runtuh.

Bertolak dari premis sederhana di atas, dapat dikatakan bahwa tidak ada institusi kepolisian yang dapat melaksanakan mandatnya dengan baik dan optimal tanpa adanya dukungan publik.

Keamanan, biar bagaimana pun, bukan semata-mata hasil patroli, penegakan hukum, atau kecanggihan teknologi. Ia tumbuh dari hubungan yang sehat antara polisi dan warga.

Ia hadir dari keberanian masyarakat menyampaikan informasi, hingga kesediaan publik bekerja bersama aparat dalam mencegah kejahatan dan menyelesaikan persoalan sosial.

Dalam konteks "Polisi Bersama Masyarakat", maka di sana terdapat pesan strategis bagi masa depan Polri.

Slogan tersebut menempatkan masyarakat bukan sekadar objek pengamanan, melainkan mitra penting dalam membangun ketertiban dan keadilan.

Dalam poin ini, paradigma humanis menjadi relevan kala kepolisian menghadapi persoalan yang semakin kompleks, mulai dari kejahatan siber, penipuan digital, penyalahgunaan narkotika, konflik sosial, kekerasan, hingga penyebaran disinformasi yang dapat memicu keresahan publik.

Melalui paradigma baru ini, Polri dituntut untuk memastikan semangat kebersamaan itu hadir dalam pengalaman nyata masyarakat.

Publik membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, penanganan perkara yang transparan, respons yang lebih cepat, adil, serta mekanisme pengaduan yang dapat dipercaya.

Karena itu, kepemimpinan Kapolri Suyudi memiliki peluang untuk memperkuat pendekatan kepolisian yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Bagi INISIATOR, agenda ini juga membuka ruang penting bagi pengembangan pengetahuan institusional.

Praktik baik di lapangan, inovasi pelayanan, pengalaman anggota, dan keberhasilan membangun kemitraan dengan masyarakat adalah aset intelektual yang layak dan pantas didokumentasikan, dikaji, dan disebarluaskan.

Sebab, biar bagaimanapun, institusi yang kuat bukan hanya yang mampu bertindak, melainkan yang sanggup belajar dari pengalaman, memperbaiki kekurangan, dan membagikan pengetahuan untuk kemajuan bersama.

Membangun Warisan Transformasi

Kembali pada makna slogan tersebut, maka, bila "Polisi Bersama Masyarakat" merupakan arah hubungan yang ingin diciptakan, "Melindungi, Mengayomi dan Melayani" adalah mandat yang mesti diterjemahkan sebagai pengalaman nyata bagi setiap warga.

Ini berarti bahwa ketiganya bukan semata-mata sebuah rangkaian kata, tetapi ukuran mendasar untuk menilai kualitas kehadiran kepolisian di tengah masyarakat.

Melindungi di sini bermakna menghadirkan rasa aman serta menjamin hak setiap warga tanpa ada diskriminasi maupun kriminalisasi.

Mengayomi, sebaliknya, mengandung arti membangun pendekatan yang manusiawi, menghormati martabat setiap orang, dan memahami bahwa ketegasan penegakan hukum tidak harus meniadakan empati.

Sementara itu, kata melayani bermakna memastikan bahwa kewenangan kepolisian dijalankan dengan profesionalisme, kepastian prosedur, integritas, dan orientasi pada kepentingan publik.

Demikian, menafsirkan makna ketiga prinsip tersebut memerlukan transformasi yang menyentuh banyak dimensi.

Pembenahan sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan kepolisian, sekaligus konsistensi penegakan kode etik mesti berjalan bersamaan.

Teknologi dapat mempercepat tugas pelayanan, namun integritas manusialah yang menentukan apakah teknologi itu digunakan secara bertanggung jawab.

Di lain sisi, transformasi Polri juga mensyaratkan fondasi pengetahuan yang kokoh. Hal ini berarti bahwa kebijakan yang efektif tidak cukup dibangun berdasarkan intuisi dan pengalaman semata.

Diperlukan riset, pengkajian, evaluasi, dokumentasi praktik baik, serta publikasi yang mampu menjembatani pengalaman operasional dengan kebutuhan pengembangan kebijakan.

Kepemimpinan yang meninggalkan jejak bukan hanya dikenang melalui program yang dijalankan, melainkan melalui gagasan, pembelajaran, dan sistem pengetahuan yang terus hidup setelah periode kepemimpinannya berakhir.

Kepemimpinan baru Polri merupakan momentum untuk mempertemukan reformasi kelembagaan dengan penguatan tradisi intelektual.

Semangat "Polisi Bersama Masyarakat" serta komitmen "Melindungi, Mengayomi dan Melayani" akan semakin bermakna takala ia diterjemahkan bukan hanya ke dalam tindakan, melainkan juga ke dalam gagasan, dokumentasi, evaluasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, membangun Polri yang semakin dipercaya adalah tugas kolektif yang membutuhkan kepemimpinan, profesionalisme, keterbukaan, dan pengetahuan yang mencerdaskan.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

ACEH BESAR – Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Aceh, Kombes Pol. Ricky Purnama Kertapati, meninjau pelaksanaan tes psikologi berbasis Computer Assisted Test (CAT) bagi peserta Pendidikan Alih Golongan (PAG) Tahun Anggaran 2026.

Peninjauan berlangsung di SMA Negeri 1 Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Selasa, 13 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Serangan Balik! Relawan Gibran Bakal Laporkan Denny Indrayana ke Bareskrim Soal Payment Gateway

Ricky juga memantau secara langsung pelaksanaan tes yang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses seleksi peserta PAG.

Tes psikologi CAT merupakan bagian dari seleksi untuk menilai aspek psikologis peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahapan ini diharapkan mendukung proses seleksi yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Dalam kegiatan tersebut, Karo SDM Polda Aceh memantau jalannya ujian sebagai bentuk perhatian terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Polri.

Pelaksanaan seleksi diharapkan berlangsung secara objektif dan akuntabel, sehingga setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, mengatakan seleksi PAG merupakan bagian dari upaya Polri meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui proses yang profesional dan berintegritas.

Ia berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi kejujuran, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Polda Aceh berkomitmen mendukung pelaksanaan seleksi yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas personel Polri. Melalui proses yang berintegritas, diharapkan lahir personel yang kompeten, berkarakter, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutup Joko.

Melalui seleksi PAG Tahun Anggaran 2026, Polda Aceh berharap proses pengembangan karier personel Polri dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendukung peningkatan kompetensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

DELI SERDANG – Polisi menangkap dua pria yang diduga mencuri tujuh kursi besi milik Gereja HKBP Pertekstilan TD Pardede di Jalan Binjai KM 10,8, Kompleks Pardede, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Polisi masih memburu seorang terduga pelaku lainnya dan orang yang diduga membeli barang curian tersebut.

Baca Juga:

• Sarang Narkoba Kualanamu Digerebek, 4 Pria Positif Sabu Diangkut Polisi, Pemasok 'Amok' Buron

Keduanya diamankan oleh personel Polsek Sunggal pada 12 Oktober 2026 sekitar pukul 22.00 WIB.

Kapolsek Sunggal, AKP Muhammad Ainul Yaqin, S.I.K., M.H., membenarkan penangkapan tersebut.

Menurut dia, kedua pria itu diamankan dari rumah masing-masing dan mengakui perbuatannya saat diperiksa polisi.

"Kedua pelaku diamankan dari rumahnya dan mengakui perbuatannya mencuri kursi gereja dan telah menjual barang tersebut. Saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Mapolsek Sunggal," ujar AKP Ainul Yaqin, Minggu (12/10/2026).

Kasus ini terungkap setelah pendeta Gereja HKBP Pertekstilan TD Pardede, Reynold R. Hutabarat, menerima kiriman video melalui WhatsApp pada 11 Oktober 2026 sekitar pukul 15.20 WIB.

Video tersebut memperlihatkan dua pria sedang mengangkat kursi keluar dari area gereja.

Reynold kemudian meneruskan video itu ke grup WhatsApp lingkungan gereja sebelum memeriksa langsung lokasi kejadian.

Dari hasil pengecekan, tujuh kursi besi berwarna hijau milik gereja diketahui hilang.

Akibat kejadian tersebut, pihak gereja mengalami kerugian sekitar Rp 1.050.000. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polsek Sunggal untuk diproses secara hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pencurian diduga terjadi pada 11 Oktober 2026 sekitar pukul 15.00 WIB di Wisma Gereja HKBP Pertekstilan TD Pardede.

Polisi menyebut kedua pria yang ditangkap melakukan aksi tersebut bersama seorang rekan berinisial Iqbal.

Rekan mereka itu kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menurut keterangan polisi, ketiganya diduga memanjat tembok pembatas wisma untuk masuk ke area tersebut.

Mereka kemudian mengambil tujuh kursi besi dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor Honda Supra berwarna hitam.

Kursi-kursi itu kemudian dijual kepada seseorang yang diduga sebagai penadah barang rongsokan atau botot di Jalan Mesjid, Desa Purwodadi. Pembeli tersebut disebut berinisial Hutagaol, dengan nilai transaksi Rp 200.000.

Hingga kini, polisi masih melakukan pencarian terhadap Iqbal dan orang yang diduga membeli barang hasil pencurian tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, kedua pria yang ditangkap dijerat Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian.

Polisi masih menangani perkara tersebut untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pencurian tujuh kursi besi milik gereja itu.* (ad)

TANJUNG JABUNG TIMUR – Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar kegiatan ngaji bareng bersama Gus Muwafiq dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional (HSN) 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Tunas Kubung, Masjid Nurul Ikhsan, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat.

Baca Juga:

• Bikin Terharu Bupati Batu Bara Ajak Santri Syukuri Negeri Damai Usai Dengar Anak Pejuang Gaza

Selain mempererat silaturahmi, acara tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan semangat santri dalam menuntut ilmu agama dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia.

Perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ahmad Hizbullah Maksum, menyampaikan terima kasih kepada para tamu undangan dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Ia berharap kehadiran dan partisipasi seluruh peserta mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT serta membawa keberkahan, kemudahan rezeki, dan manfaat bagi semua pihak.

Menurut Ahmad Hizbullah, kegiatan menyambut Hari Santri Nasional bukan sekadar ajang berkumpul, melainkan juga sarana memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kecintaan terhadap pendidikan pesantren.

Ia berpesan agar para santri terus bersemangat menuntut ilmu, memperdalam pemahaman agama, serta mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Ahmad Hizbullah juga berharap para santri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh menjadi generasi yang saleh dan salehah, memiliki akhlak yang baik, serta memperoleh ilmu yang bermanfaat dan penuh keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat.

Selain memiliki pemahaman agama yang kuat, para santri diharapkan mampu mengambil peran dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Bekal ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak mulia dinilai penting untuk menjaga persatuan, memperkuat kehidupan bermasyarakat, serta mendukung kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Hizbullah menyampaikan bahwa peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur direncanakan berlangsung melalui upacara pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur.

Upacara itu diharapkan berjalan lancar dan menjadi momentum untuk memperkuat semangat perjuangan serta pengabdian santri kepada agama, masyarakat, daerah, dan negara.

Hari Santri Nasional menjadi kesempatan bagi kalangan pesantren untuk menegaskan kembali peran santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Santri diharapkan tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan zaman, memperluas wawasan, dan berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan.

Di sisi lain, panitia menyampaikan adanya kendala terkait kehadiran narasumber yang telah diundang.

Menurut keterangan perwakilan forum, panitia sebenarnya telah melakukan berbagai persiapan sejak jauh-jauh hari agar narasumber dapat hadir secara langsung di tengah peserta.

Namun, pada hari pelaksanaan, panitia menerima informasi bahwa narasumber mengalami kendala penerbangan dari Jakarta sehingga tidak dapat melakukan perjalanan sesuai rencana.

Meski demikian, panitia berupaya agar kegiatan tetap berjalan.

Sebagai alternatif, ceramah narasumber direncanakan disampaikan melalui siaran langsung atau live streaming dari Jakarta sehingga peserta tetap dapat mengikuti materi yang telah dipersiapkan.

Perwakilan forum berharap para peserta dapat memahami situasi tersebut dan tetap mengikuti kegiatan dengan semangat.

Ia juga berharap narasumber dapat diundang kembali pada kesempatan mendatang agar bisa hadir secara langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menurutnya, persiapan yang dilakukan panitia merupakan bentuk ikhtiar untuk menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi santri dan masyarakat.

Namun, setiap usaha juga perlu disertai doa dan diserahkan kepada kehendak Allah SWT.

Panitia pun mengajak seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib, menjaga kebersamaan, dan mengambil manfaat dari setiap agenda yang telah disiapkan dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2026.* (ad)

BATU BARA — Komitmen Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dalam mendukung upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba terus diwujudkan melalui langkah nyata.

Tidak hanya sebatas sosialisasi dan kegiatan seremonial, Pemdes Bogak turut melakukan pendampingan terhadap warga yang membutuhkan penanganan dan rehabilitasi.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Buka TMMD ke-130, Percepat Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Warga

Setelah sebelumnya warga yang bersangkutan dibawa ke RSUD H. OK Arya untuk mendapatkan penanganan medis, proses selanjutnya dilanjutkan dengan pendampingan rehabilitasi ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batu Bara.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memberikan akses penanganan yang lebih terarah kepada warga, sekaligus menunjukkan pentingnya kepedulian pemerintah desa terhadap persoalan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.

Penanganan masalah narkoba tidak cukup hanya melalui imbauan maupun sosialisasi.

Diperlukan kepedulian, pendampingan, serta koordinasi berbagai pihak agar warga yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, upaya pendampingan warga Desa Bogak ini melibatkan kerja sama lintas sektor antara BNN Kabupaten Batu Bara, RSUD H. OK Arya, Puskesmas Tanjung Tiram, dan Pemerintah Desa Bogak.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antara layanan kesehatan, lembaga yang menangani permasalahan narkoba, serta pemerintah desa sebagai unsur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Melalui kerja sama ini, diharapkan warga yang menjalani proses penanganan memperoleh dukungan yang diperlukan, baik dari sisi medis maupun pendampingan rehabilitasi.

Proses pemulihan tentu membutuhkan keseriusan, dukungan lingkungan, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah Desa Bogak juga diharapkan terus memperkuat pendekatan yang mengedepankan kepedulian dan kemanusiaan.

Warga yang membutuhkan penanganan tidak semestinya dibiarkan menghadapi persoalannya sendiri, melainkan perlu diarahkan kepada pihak yang berkompeten agar memperoleh bantuan secara tepat.

Upaya ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perang melawan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN atau aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, tenaga kesehatan, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penanganan warga Desa Bogak tersebut.

Sinergi antara BNN Kabupaten Batu Bara, RSUD H. OK Arya, Puskesmas Tanjung Tiram, dan Pemdes Bogak diharapkan dapat terus terjalin demi mendukung upaya pemulihan warga serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan semakin tumbuh kesadaran bahwa penanggulangan narkoba harus dilakukan melalui tindakan nyata, kepedulian bersama, dan pendampingan yang berkesinambungan.

Bogak Bergerak, Masyarakat Peduli, Bersama Wujudkan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR).* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, membuka program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 0209/Labuhanbatu di Lapangan Mutiara, Desa Aek Batu, Cikampak, Kecamatan Torgamba, Selasa (13/10/2026).

Dalam upacara tersebut, Fery bertindak sebagai inspektur upacara.

Baca Juga:

• Wabup Rianto Ajak Generasi Muda Asahan Jadi Garda Terdepan Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Program tersebut melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sejumlah kegiatan fisik dan nonfisik disiapkan untuk meningkatkan aksesibilitas, memperbaiki kualitas lingkungan, serta mendukung kehidupan masyarakat desa.

Pembukaan TMMD ke-130 dihadiri Danrem 022/Pantai Timur Kolonel Inf. Sandi Kamidianto, S.I.P., M.I.P., beserta rombongan dan para pejabat utama Korem 022/PT.

Hadir pula Dandim 0209/LB Letkol Kav. Hanung Kaptiaji beserta jajaran, anggota DPRD Labusel, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labusel.

Turut hadir Ketua TP PKK Labusel Ny. Indah Fery Simatupang, Ketua Persit KCK Ny. Indah Hanung Kaptiaji, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.

Dalam arahannya, Fery menyampaikan apresiasi kepada TNI, khususnya Kodim 0209/Labuhanbatu, atas komitmen dan pengabdiannya dalam mendukung pembangunan daerah melalui program TMMD.

Menurut Fery, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat semangat gotong royong, mempererat hubungan TNI dengan masyarakat, serta menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI, khususnya Kodim 0209/LB, atas komitmen dan pengabdiannya dalam membantu percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD," ujar Fery.

Melalui pelaksanaan TMMD ke-130, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap pembangunan di wilayah perdesaan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga juga diharapkan mampu memperkuat budaya gotong royong serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.* (ad)

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., membuka Talk Show Edukatif Jilid II bertema "Pemuda Bersatu Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak" di Aula Kantor Camat Sei Dadap, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah edukasi sekaligus ajakan kepada generasi muda untuk terlibat aktif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Binjai Diterjang Banjir, Wawalkot Turun Langsung Salurkan Bantuan Makanan ke Warga

Ketua Umum BAPAM, Bagus Fadillah Putra, S.H., mengatakan pemuda dan mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam pembangunan bangsa dan daerah.

Menurut dia, generasi muda tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademis, tetapi juga perlu menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan gagasan kritis dan konstruktif, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

"Sebagai pemuda dan mahasiswa, kita harus mampu memberikan ide dan pemikiran kritis untuk membangun Kabupaten Asahan. Kita juga harus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Bagus menegaskan, BAPAM berkomitmen membantu mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Organisasi tersebut juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

Dukungan terhadap kegiatan itu juga disampaikan Camat Sei Dadap, Syamsul, S.E. Ia berharap talk show tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak.

"Kami mendukung kegiatan ini dan siap berpartisipasi dalam program-program BAPAM, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak," ungkapnya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Asahan Rianto mengapresiasi inisiatif mahasiswa yang menunjukkan kepedulian melalui gerakan positif untuk melindungi perempuan dan anak.

Menurut Rianto, keterlibatan generasi muda penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat upaya pencegahan kekerasan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

"Saya bangga melihat gerakan adik-adik mahasiswa yang ikut mengambil bagian dalam melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang patut kita apresiasi dan dukung bersama," ujar Rianto.

Ia berharap Kabupaten Asahan semakin berkembang menjadi Kabupaten Layak Anak serta daerah yang aman dan ramah bagi perempuan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen dan kerja sama antara pemerintah, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat.

Rianto juga memberikan apresiasi kepada BAPAM atas kontribusi yang dilakukan melalui kegiatan edukatif dan gerakan sosial.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Asahan mendukung keterlibatan pemuda dalam berbagai upaya perlindungan terhadap kelompok rentan.

"Mari kita berkolaborasi dan memperkuat sinergi dalam melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan terima kasih atas kontribusi BAPAM. Kami mendukung langkah positif ini karena tujuannya jelas, yaitu melindungi perempuan dan anak di Kabupaten Asahan," tegasnya.

Melalui kegiatan tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat diharapkan semakin kuat.

Upaya bersama ini diperlukan agar pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Asahan.* (ad)

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai karhutla yang digelar secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• Asap Makin Parah! Ketua DPD Minta Pemerintah Buka Diri Terima Bantuan Malaysia Padamkan Karhutla

Prabowo mengatakan telah mengundang sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi dan daerah untuk membahas penanganan karhutla. Menurutnya, hujan dan air tetap menjadi unsur utama dalam memadamkan kebakaran, tetapi pemerintah perlu memperkuat strategi pencegahan agar kejadian serupa dapat diminimalkan.

"Tapi saya kira memang benar, ujungnya ya hanya hujan, air, ya. Tapi kita dengan strategi yang kita telah bahas, waktu saya kumpulkan para pakar dari semua kampus, ya, para profesor-profesor itu dan mereka ahli-ahli dari daerah-daerah sendiri, bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa," ujarnya.

Prabowo Minta TNI-Polri Bantu Latih Polisi Hutan

Selain melibatkan para ahli, Prabowo meminta TNI dan Polri membantu melatih polisi hutan. Ia menilai jumlah personel yang tersedia saat ini belum sebanding dengan luas kawasan hutan yang harus diawasi.

Prabowo menyebut jumlah polisi hutan di bawah Kementerian Kehutanan saat ini sekitar 20.000 orang. Karena itu, ia mengusulkan peningkatan jumlah personel hingga 70.000 orang.

"(Polisi hutan) dari Kemenhut yang hanya 20.000, ya. Ya, kalau nggak, ya, minta dilatihlah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Ya kan? Kapolri nanti bisa bantu, ya, didik polisi hutan, ya. Iya. Alam kita berat," kata Prabowo.

Ia kemudian meminta dukungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) untuk mendukung rencana penambahan personel tersebut.

"Karena itu, tolong sampaikan ke MenPAN RB, ya, kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita," ungkapnya.

Pencegahan Karhutla Jadi Prioritas

Pemerintah mendorong penanganan karhutla melalui pencegahan yang lebih terarah, peningkatan kemampuan petugas, serta mitigasi hingga tingkat desa. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan di wilayah rawan kebakaran.

Karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menghasilkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan menyebar hingga ke wilayah negara tetangga.

Melalui pelibatan profesor, pakar daerah, serta penguatan polisi hutan, Prabowo berharap strategi penanganan karhutla dapat semakin efektif. Namun, usulan peningkatan jumlah polisi hutan menjadi 70.000 personel tersebut masih berupa target yang disampaikan Presiden dalam rapat, bukan laporan bahwa penambahan personel telah terealisasi.* (in/dh)

Namun, sebelum membeli, konsumen perlu memperhatikan beberapa aspek sekaligus, mulai dari chipset, kapasitas RAM, penyimpanan internal, kualitas layar, kamera, hingga dukungan pembaruan perangkat lunak.

Baca Juga:

• Rincian Harga Sembako Terbaru Hari Ini: Cabai Rawit Merah, Daging Sapi, Hingga Beras Medium

1. Motorola Moto G06 Power

Motorola Moto G06 Power cocok dipertimbangkan oleh pengguna yang mengutamakan daya tahan baterai. Ponsel ini memiliki baterai 7.000 mAh, layar HD+ berukuran 6,88 inci, serta prosesor MediaTek Helio G81 Extreme. Kamera utamanya beresolusi 50 MP.

Kapasitas baterai tersebut berpotensi mendukung aktivitas dalam waktu lama, seperti menonton video, menjelajahi media sosial, dan menggunakan navigasi saat bepergian.

Meski demikian, daya tahan aktual tetap dipengaruhi pola penggunaan, kekuatan sinyal, tingkat kecerahan layar, serta aplikasi yang berjalan di latar belakang.

2. OPPO A6t

OPPO A6t menawarkan baterai 6.500 mAh, chipset Qualcomm Snapdragon 685, serta layar LCD berukuran 6,75 inci dengan refresh rate 120 Hz.

Untuk fotografi, perangkat ini memiliki kamera belakang 13 MP dan kamera depan 5 MP. Kombinasi spesifikasi tersebut dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang mengutamakan baterai besar dan kenyamanan untuk aktivitas harian.

OPPO A6t dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan seperti berkirim pesan, mengakses media sosial, menonton video, dan menjalankan aplikasi sehari-hari. Namun, pengguna yang sering bermain game berat sebaiknya tetap membandingkan performanya dengan perangkat lain di kelas harga yang sama.

3. Advan X1

Advan X1 dapat menjadi alternatif bagi pengguna yang mencari HP untuk aktivitas harian sekaligus gaming ringan hingga menengah.

Berdasarkan spesifikasi resmi, perangkat ini membawa layar IPS 6,78 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 120 Hz. Dapur pacunya menggunakan MediaTek Helio G100, didukung RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB.

Sektor kamera terdiri dari kamera belakang 64 MP yang didampingi sensor VGA serta kamera depan 8 MP. Advan X1 juga dibekali baterai 5.000 mAh.

Kombinasi chipset dan RAM tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi pengguna yang ingin menjalankan sejumlah aplikasi sekaligus atau bermain game dengan pengaturan grafis yang sesuai.

Namun, kemampuan gaming tidak hanya ditentukan oleh chipset dan RAM. Optimasi perangkat lunak, pengelolaan suhu, serta kebutuhan setiap game juga berpengaruh terhadap kelancaran permainan.

4. Infinix Hot 70

Infinix Hot 70 menawarkan baterai 6.000 mAh, chipset MediaTek Helio G100 Ultimate, dan layar IPS LCD berukuran 6,78 inci dengan refresh rate hingga 120 Hz.

Perangkat ini tersedia dalam sejumlah konfigurasi memori, termasuk RAM 4 GB, 6 GB, atau 8 GB dengan penyimpanan internal 128 GB maupun 256 GB, tergantung varian. Kamera utamanya beresolusi 50 MP dan kamera depannya 8 MP.

Kapasitas baterai yang besar dapat membantu pengguna menjalankan aktivitas harian lebih lama. Sementara itu, chipset dan pilihan memori dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan hiburan maupun gaming.

Konsumen sebaiknya memilih varian berdasarkan kebutuhan. Pengguna yang sering memasang game berukuran besar atau menyimpan banyak video perlu memperhatikan kapasitas penyimpanan, sedangkan pengguna multitasking sebaiknya membandingkan kapasitas RAM yang tersedia.

5. itel S26 Ultra

itel S26 Ultra menjadi pilihan bagi pengguna yang mengutamakan kualitas layar. Ponsel ini memiliki layar AMOLED lengkung 3D dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 144 Hz.

Untuk performa, perangkat tersebut menggunakan chipset Unisoc T7300. Kapasitas baterainya mencapai 6.000 mAh, sementara kamera belakang beresolusi 50 MP dan kamera depan 32 MP.

Pilihan penyimpanannya mencakup 128 GB dan 256 GB, dengan RAM 8 GB serta dukungan ekspansi RAM virtual sesuai konfigurasi.

Layar AMOLED beresolusi tinggi dapat menjadi daya tarik untuk menonton video dan menikmati konten visual. Refresh rate 144 Hz juga memungkinkan gerakan pada layar terlihat lebih mulus ketika fitur tersebut didukung aplikasi.

Meski demikian, konsumen tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan utama, termasuk performa aplikasi, kapasitas penyimpanan, dan dukungan perangkat lunak.

6. realme P4x

realme P4x bisa menjadi pilihan bagi pengguna yang memprioritaskan kapasitas baterai besar. Perangkat ini dibekali baterai 8.000 mAh dan layar LCD berukuran 6,8 inci dengan refresh rate 120 Hz.

Halaman resmi realme juga mencantumkan dukungan pengisian cepat 45 W, penyimpanan internal hingga 256 GB, serta RAM dinamis sesuai varian. Perangkat ini menggunakan realme UI berbasis Android 16.

Kapasitas baterai tersebut menarik bagi pengguna yang sering beraktivitas di luar rumah atau membutuhkan ponsel dengan waktu pemakaian panjang.

Namun, baterai besar bukan satu-satunya faktor yang menentukan kenyamanan. Bobot perangkat, kecepatan pengisian, kinerja chipset, serta efisiensi penggunaan energi juga perlu dipertimbangkan sebelum membeli.

7. Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07 dapat dipertimbangkan oleh pengguna yang mencari HP untuk aktivitas harian dan mengutamakan dukungan perangkat lunak.

Perangkat ini memiliki layar PLS LCD berukuran 6,7 inci dengan resolusi HD+, kamera belakang 50 MP yang didampingi sensor 2 MP, serta kamera depan 8 MP. Kapasitas baterainya mencapai 5.000 mAh.

Salah satu pertimbangan saat memilih ponsel Samsung adalah kebijakan pembaruan sistem operasi dan keamanan. Samsung mencantumkan dukungan enam kali pembaruan sistem operasi dan pembaruan keamanan selama enam tahun untuk Galaxy A07, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dukungan tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi pengguna yang ingin memakai ponsel dalam jangka panjang. Namun, kapasitas memori, harga varian, dan kebutuhan performa tetap perlu dibandingkan sebelum menentukan pilihan.

Tips Memilih HP Rp2 Jutaan

Sebelum membeli HP di kelas harga ini, konsumen sebaiknya menentukan prioritas penggunaan. Jika lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, baterai berkapasitas besar bisa menjadi pertimbangan utama.

Bagi pengguna yang gemar bermain game, chipset, kapasitas RAM, dan pengelolaan suhu perlu diperhatikan. Sementara itu, pengguna yang sering menonton video dapat mempertimbangkan resolusi panel, jenis layar, serta refresh rate.

Jangan lupa memeriksa kapasitas penyimpanan internal, masa dukungan pembaruan perangkat lunak, garansi resmi, dan harga dari penjual tepercaya.

Harga HP dapat berbeda berdasarkan varian, toko, promosi, dan wilayah penjualan. Karena itu, pastikan harga serta spesifikasi model yang dipilih sesuai dengan informasi resmi sebelum melakukan transaksi.* (dw/dh)

Bobby mengatakan, lobster dari Kepulauan Nias memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Menurutnya, sektor hasil laut dan perikanan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pengukuhan Kepala BI Sumut, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Ia berharap potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan Jepang sehingga sektor kelautan dan perikanan di Sumut mampu tumbuh lebih besar.

Selain menawarkan peluang budidaya lobster, Bobby juga mendorong kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Sumut agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang.

"Kami berharap kerja sama untuk pengembangan SDM bisa terus meningkat seiring dengan kebutuhan dari Negara Jepang, di mana Sumatera Utara terus mengembangkan potensi atau meningkatkan kemampuan pekerja kita. Dan bagaimana langkah ini juga menjadi prioritas bagi Jepang," ujarnya.

Bobby berharap kerja sama kedua pihak dapat memperluas kesempatan bagi tenaga kerja asal Sumut untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan yang nantinya dapat dimanfaatkan setelah kembali ke Indonesia.

Jepang Tertarik pada SDM, Lingkungan, dan Teknologi Pertanian

Secara terpisah, Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Toru, menyampaikan apresiasi terhadap upaya pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Furugori menyebut sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama antara Jepang dan Sumut, antara lain pengembangan SDM, lingkungan, sumber daya energi, serta teknologi pertanian.

Menurutnya, pengalaman warga Indonesia yang bekerja di Jepang dapat menjadi bekal untuk meningkatkan keterampilan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh setelah kembali ke Tanah Air.

Selain pengembangan tenaga kerja, Jepang juga memiliki teknologi pengolahan limbah industri dan teknologi pertanian yang berpotensi mendukung peningkatan produktivitas di Sumatera Utara.

"Untuk pengembangan SDM, warga Indonesia yang bekerja di Jepang bisa membawa pengalamannya bekerja untuk bisa diterapkan di Indonesia. Juga ada teknologi pengolahan limbah industri. Termasuk teknologi pertanian sehingga bisa meningkatkan produksi," kata Furugori.

Furugori juga menyampaikan bahwa dirinya akan segera mengakhiri masa tugas di Sumatera Utara dan kembali ke Jepang. Meski demikian, ia berkomitmen menyampaikan berbagai peluang kerja sama yang telah dibahas kepada pejabat yang akan menggantikannya.

Sejumlah potensi investasi di Sumatera Utara juga akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan di Kedutaan Jepang di Jakarta.

"Saya akan sampaikan ini kepada penerus nantinya yang akan menggantikan saya. Agar kerja sama yang telah terjalin selama ini, bisa ditingkatkan lagi," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap penjajakan kerja sama tersebut dapat membuka peluang pengembangan budidaya lobster Nias, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memperluas pemanfaatan teknologi Jepang di berbagai sektor produktif.* (tm/dh)