MEDAN — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Medan Kota berlangsung meriah.

Warga mengikuti berbagai perlombaan dalam Gebyar Kemerdekaan RI yang digelar Kecamatan Medan Kota bersama Karang Taruna Kelurahan Teladan Timur.

Baca Juga:

• Pemkab Aceh Barat Siapkan Rp7,3 Miliar untuk Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Di antaranya pertandingan bola, makan kerupuk, estafet sarung, oper tepung, paku dalam botol, terong dalam botol, pipet ke dalam botol, balap kelereng, rebut kursi, joget balon, tarik tambang hingga lomba panjat pinang.

Suasana semakin semarak ketika Wali Kota Medan Rico Waas hadir langsung di tengah masyarakat.

Ia menyaksikan sekaligus ikut memberikan semangat kepada warga yang mengikuti perlombaan.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Anggota DPRD Kota Medan Afif Abdillah, Camat Medan Kota Muhammad Andi Syahputra, Sekretaris Camat Medan Kota, jajaran lurah se-Kecamatan Medan Kota, serta Ketua Karang Taruna Kelurahan Teladan Timur Muhammad Habib Luthfi.

Lomba panjat pinang yang diikuti lima tim menjadi salah satu perhatian utama warga.

Para peserta berusaha menaklukkan batang pinang yang telah dibuat licin untuk mencapai puncak dan mengambil hadiah yang tersedia.

Rico Waas turut memberikan motivasi kepada peserta selama perlombaan berlangsung. Ia juga memberikan hadiah kepada tim yang berhasil mencapai puncak.

Setelah melalui perjuangan, Tim 4 akhirnya berhasil menaklukkan tiang pinang dan mengibarkan Sang Saka Merah Putih di puncak.

Atas keberhasilan tersebut, Tim 4 mendapatkan hadiah bonus dari Wali Kota Medan Rico Waas.

Sementara itu, bagi tim yang belum berhasil mencapai puncak, Rico juga memberikan tambahan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka.

Anggota DPRD Medan Afif Abdillah turut memberikan tambahan hadiah kepada para peserta.

Pemberian hadiah tersebut disambut antusias oleh para peserta panjat pinang dan warga yang menyaksikan perlombaan.

Di sela kegiatan, Rico Waas berbaur dengan masyarakat Kelurahan Teladan Timur.

Ia menyapa warga sekaligus menikmati suasana perayaan kemerdekaan yang berlangsung penuh keakraban.

Rico mengapresiasi antusiasme masyarakat Kecamatan Medan Kota dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

"Semangatnya luar biasa. Kali ini seru sekali karena ada lomba panjat pinang yang menyemarakkan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan kita. Pesan saya, seluruh masyarakat harus tetap semangat dan senantiasa berpikiran positif dalam bersama-sama membangun Kota Medan yang kita sayangi ini," ujar Rico Waas.

Gebyar Kemerdekaan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat.

Kegiatan itu juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, menjaga semangat gotong royong, serta memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, legislator, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kelurahan Teladan Timur pun menjadi gambaran semangat warga dalam menjaga kebersamaan sekaligus merayakan kemerdekaan dengan suasana penuh keceriaan.* (ad)

ACEH SELATAN — Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Trumon di Kabupaten Aceh Selatan dipercepat melalui normalisasi sungai yang disertai pembangunan drainase dan pemulihan tambak masyarakat.

Penanganan secara terpadu tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko banjir sekaligus mengembalikan produktivitas pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Baca Juga:

• Pemkab Aceh Barat Siapkan Rp7,3 Miliar untuk Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Kondisi itu membuat aliran air menuju muara terhambat dan meningkatkan risiko luapan ketika curah hujan serta debit sungai meningkat.

Normalisasi sungai dilakukan untuk memperlancar aliran air, mengurangi sedimentasi, sekaligus meningkatkan kapasitas Krueng Trumon dalam menampung debit air.

Penanganan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi permukiman, fasilitas umum, lahan pertanian, dan aktivitas perikanan masyarakat di sepanjang aliran sungai.

Upaya mengurangi risiko banjir juga dilakukan melalui pembangunan drainase sepanjang 3.800 meter di Desa Padang Harapan, Kecamatan Trumon Tengah.

Drainase tersebut diharapkan mampu mempercepat pembuangan genangan saat hujan deras.

Infrastruktur itu juga ditujukan untuk mencegah air meluap ke jalan dan kawasan permukiman warga.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Pemulihan juga menyasar sektor ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menangani pemulihan tambak warga agar dapat kembali digunakan untuk kegiatan produksi.

Salah satu lokasi yang mendapat penanganan adalah Gampong Indra Damai, Kecamatan Kluet Selatan.

Bagi masyarakat setempat, pemulihan tambak menjadi bagian penting untuk mengembalikan produksi perikanan, pendapatan keluarga, dan aktivitas ekonomi yang sempat terhenti akibat bencana.

Normalisasi sungai, pembangunan drainase, dan pemulihan tambak menjadi bagian yang saling berkaitan dalam proses rehabilitasi wilayah terdampak.

Aliran air yang lebih terkendali diharapkan tidak hanya mengurangi ancaman banjir, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap lahan produksi masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, keberlanjutan mata pencaharian warga yang bergantung pada pertanian dan perikanan diharapkan dapat kembali terjaga.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mendukung upaya percepatan pemulihan dengan mengidentifikasi berbagai hambatan di lapangan.

Kunjungan tersebut dipimpin Koordinator Wilayah Aceh II Posko Nasional Satgas PRR Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase.

"Keterlibatan pemerintah daerah dan perangkat teknis terkait menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," kata Guslin.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Aceh Selatan Gamal Halim mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam mengawal proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana.

Menurut Gamal, keterlibatan pemerintah pusat dan daerah menjadi penting bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana.

"Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat melihat kehadiran pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dalam menangani dampak bencana. Masyarakat sangat mengharapkan pemerintah hadir di tengah kesulitan yang mereka hadapi," kata Gamal.

Pemulihan Krueng Trumon dan infrastruktur pendukungnya diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap kawasan permukiman sekaligus membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas ekonomi.

Penanganan secara terpadu menjadi penting agar upaya mengurangi risiko banjir berjalan seiring dengan pemulihan sumber penghidupan warga.* (ad)

ACEH BARAT — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengoptimalkan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp7,3 miliar untuk mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur mendesak di Kecamatan Pante Ceureumen.

Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan tanggul, perbaikan Jembatan Gantung Sanggai–Jambak, serta pembangunan kembali Kantor Desa Jambak.

Baca Juga:

• Usai Kericuhan Hari Damai Aceh, KSP Dudung: Hanya Oknum, Rakyat Aceh Tetap NKRI

Pemerintah daerah juga perlu memastikan perlindungan kawasan bantaran sungai agar tidak kembali terdampak luapan air.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp6 miliar dialokasikan untuk membangun tanggul bronjong di lima titik. Pekerjaan itu kini telah memasuki tahap tender.

Pembangunan lima titik tanggul tersebut melanjutkan penanganan empat dari total 15 titik kritis bantaran sungai yang sebelumnya telah dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh dengan nilai pekerjaan sekitar Rp12 miliar.

Dengan empat titik yang telah ditangani BWS Aceh dan lima titik yang disiapkan melalui TKD, masih terdapat enam titik kritis yang belum memiliki kepastian pembiayaan.

Titik-titik tersebut perlu segera dipetakan berdasarkan tingkat kerawanannya agar perlindungan bantaran sungai dapat tersambung secara menyeluruh.

Penanganan bantaran sungai dinilai mendesak karena SD Negeri Alue Lhok dan SMP Negeri 3 Pante Ceureumen berada di kawasan yang terancam pengikisan tebing.

Bencana sebelumnya menyebabkan tiga ruang kelas mengalami kerusakan berat.

Selain itu, dua rumah dinas guru, ruang guru, perpustakaan, serta fasilitas mandi, cuci, kakus hanyut.

Lahan untuk relokasi sekolah telah tersedia melalui hibah masyarakat. Kondisi tersebut memungkinkan pembangunan sekolah baru segera ditindaklanjuti.

Pembangunan sekolah relokasi berpotensi mendapatkan dukungan sekitar Rp1,5 miliar dari Ekspedisi Kita Bisa.

Pemerintah daerah perlu menyinkronkan rencana anggaran biaya dengan dukungan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

Dengan sinkronisasi tersebut, dana TKD dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang belum memperoleh pembiayaan.

Selain tanggul dan sekolah, Pemkab Aceh Barat mengalokasikan sekitar Rp1 miliar untuk memperbaiki Jembatan Gantung Sanggai–Jambak.

Jembatan dengan panjang kurang lebih 100 meter tersebut mengalami kerusakan pada bentang dan lantainya. Namun, struktur portal utama jembatan masih berdiri.

Sebelum pembangunan dilakukan, desain jembatan perlu diverifikasi kembali agar mampu menghadapi debit banjir maksimum dan tetap aman digunakan masyarakat.

Jembatan tersebut memiliki fungsi penting sebagai akses penghubung masyarakat di wilayah Sanggai dan Jambak.

Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan sekitar Rp300 juta untuk pembangunan kembali Kantor Desa Jambak di lokasi baru.

Lahan pembangunan telah dibersihkan. Kantor desa sebelumnya roboh dan sebagian strukturnya hanyut akibat bencana.

Kondisi tersebut membuat pelayanan administrasi kepada masyarakat terganggu.

Percepatan pembangunan kantor desa diperlukan agar pelayanan pemerintahan dan administrasi masyarakat dapat kembali berjalan secara layak.

Persoalan lain yang masih harus ditangani adalah kerusakan sekitar 46 hektare lahan sawah yang tertimbun endapan pasir.

Pemulihan lahan pertanian tersebut tidak cukup hanya dengan membersihkan sedimen. Permukaan sawah kini berada lebih tinggi daripada sumber air dan saluran irigasi.

Kondisi itu membuat air tidak dapat mengalir secara gravitasi. Jika tidak segera ditangani, kerusakan tersebut dapat mengancam keberlanjutan penghidupan para petani.

"Tantangan terberat saat ini berada pada pemulihan sektor ketahanan pangan. Lahan sawah seluas 46 hektare membutuhkan solusi mekanis atau sistem irigasi baru akibat perubahan kontur pascabencana," tulis Laksma TNI Nouldy Tangka, Koordinator Wilayah Aceh I Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera dalam laporan kegiatannya.

Satgas PRR merekomendasikan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengkaji penyediaan sumur bor, pompa air, atau alat berat.

Sementara itu, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Aceh diperlukan untuk menangani enam titik tanggul yang masih belum memperoleh kepastian pembiayaan.

Penanganan sejumlah infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemulihan Aceh Barat pascabencana.

Selain memperbaiki fasilitas umum, pemerintah perlu memastikan infrastruktur yang dibangun mampu menghadapi risiko bencana dan mendukung kembali aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat.* (ad)

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan akan menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar.

Penutupan tersebut berlaku tanpa melihat siapa pemilik atau pengelola dapur.

Baca Juga:

• Susanah Disebut Prabowo Berpenghasilan Rp700 Ribu per Kg, Benarkah? Keluarga Ungkap Faktanya

"Ya, saya enggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa, punya siapa, saya enggak lihat. Saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen," kata Sudaryono di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 17 Agustus 2026.

Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh SPPG yang tidak mampu memenuhi standar operasional yang ditetapkan BGN.

Dapur yang dinilai tidak dapat diperbaiki akan ditutup secara permanen.

Ia mengungkapkan BGN telah menutup sekitar 1.300 SPPG dalam tiga pekan sejak dirinya menjabat sebagai Kepala BGN.

Dari jumlah tersebut, sekitar 800 SPPG telah ditutup dan 500 lainnya menyusul.

Menurut Sudaryono, evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG mampu menjalankan standar keamanan dan kualitas makanan yang telah ditetapkan.

Selain mengevaluasi kelayakan dapur, BGN juga mengkaji prosedur pemeriksaan makanan setelah insiden dugaan keracunan di Berastagi.

Sudaryono mengatakan pemeriksaan secara organoleptik, seperti melihat kondisi, mencium bau, dan mencicipi makanan, belum tentu dapat mendeteksi seluruh potensi masalah pada makanan.

"Jadi, bahwa keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi dibau, dirasa, dicicipi, ya. Sudah dibau enggak ada masalah, dicicipi juga enggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi," ujarnya.

Karena itu, BGN mempertimbangkan penggunaan test kit di setiap dapur SPPG.

Alat tersebut nantinya dapat digunakan untuk membantu pemeriksaan makanan dengan bahan kimia tertentu.

"Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur itu nanti kita lakukan test kit. Jadi dites, diberi dikasih chemical untuk ngecek apakah ada arsen, ada basi, ada apa," ucapnya.

BGN, kata Sudaryono, sedang mempelajari penerapan test kit di sejumlah SPPG yang selama ini telah menggunakannya.

Salah satunya adalah SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri.

Sebelumnya, BGN telah mencopot kepala SPPG yang berkaitan dengan insiden dugaan keracunan makanan siswa SMAN 1 Berastagi.

Dapur SPPG tersebut juga disegel sebagai bagian dari langkah administratif.

"BGN juga memastikan kondisi mereka (siswa) dan kemudian mencari akar persoalannya," kata Sudaryono dalam unggahan Instagram resminya.

BGN juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karo.

Pemeriksaan terhadap sampel sisa lauk-pauk dilakukan bersama Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui penyebab kejadian.

Sejumlah siswa SMAN 1 Berastagi sebelumnya diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Insiden tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi BGN terhadap sistem keamanan pangan di seluruh SPPG.

Sudaryono mengatakan evaluasi juga dilakukan terhadap SPPG yang dinilai belum menjalankan standar dengan baik.

Namun, ia mengingatkan bahwa satu kasus tidak dapat dijadikan gambaran bahwa seluruh dapur SPPG bermasalah.

"Dari 27 ribu dapur, Alhamdulillah sebagian besar itu bekerja dengan baik dan kita harus upayakan yang baik itu terus tambah baik gitu, dan kita mengevaluasi bagi yang belum baik. Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup," ia menegaskan.

Selain menutup dapur yang tidak memenuhi standar, Sudaryono mengatakan BGN juga akan memberikan tindakan terhadap personel yang tidak mampu mengikuti standar yang ditetapkan.

"Dan bagi personel-personel yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya," ujar Sudaryono.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari evaluasi BGN untuk memperketat pengawasan program MBG, terutama dalam memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kualitas.* (cn/ad)

JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurachman buka suara mengenai kericuhan yang terjadi saat peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Dudung mengatakan insiden tersebut dilakukan oleh segelintir oknum.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Tiga Komandan Menghadap Usai Upacara Penurunan Bendera, Ada Apa?

"Kalau menurut saya itu hanya oknum-oknum aja. Rakyat Aceh itu NKRI. Dan itu memanfaatkan situasi, emang tanggal 15 Agustus itu kan hari perdamaian ya, cuman ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan. Itu hanya segelintir aja," ujar Dudung saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 17 Agustus 2026.

Menurut Dudung, situasi di Aceh saat ini sudah kembali kondusif. Ia juga memastikan Bendera Merah Putih telah kembali berkibar.

"Kondusif udah, kan tidak lama terus kemudian merah putih berkibar lagi," tegasnya.

Kericuhan sebelumnya terjadi di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, saat kegiatan zikir dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Massa mengibarkan bendera bulan bintang di tiang utama masjid meski aparat sebelumnya telah meminta agar bendera tersebut tidak dikibarkan.

Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling lempar antara massa dan aparat. Polisi membubarkan massa menggunakan gas air mata.

Polda Aceh menyatakan situasi telah kembali terkendali dan kondusif.

Personel gabungan masih disiagakan di sekitar lokasi dan patroli ditingkatkan di sejumlah wilayah Aceh.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah juga tengah membahas sejumlah persoalan terkait Aceh.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkannya berkoordinasi dengan DPR terkait revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh yang akan berakhir pada 2027.

Supratman mengatakan pemerintah berharap pembahasan revisi aturan tersebut dapat diselesaikan tahun ini.

Sementara itu, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sepakat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kepastian hukum penggunaan Bendera Bulan Bintang.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh setelah kericuhan yang terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026.* (cn/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta tiga komandan yang bertugas dalam Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menghadap dirinya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo setelah menerima laporan dari Komandan Upacara, Kombes Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, bahwa seluruh rangkaian upacara penurunan bendera telah selesai dilaksanakan.

Baca Juga:

• Kericuhan Hari Damai Aceh, Kapolri Buka Suara

Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dimulai sekitar pukul 16.40 WIB.

Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin langsung prosesi penurunan bendera di halaman Istana Merdeka.

Upacara diikuti pasukan pengibar bendera, sejumlah pejabat negara, serta para tamu undangan.

Rangkaian upacara berakhir setelah Tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur berhasil menurunkan Bendera Merah Putih dengan tertib.

Kombes Jerrold Hendra Yosef Kumontoy bertugas sebagai Komandan Upacara.

Sementara itu, Neeltje Deliana Insjowi Werimon dari Papua dipercaya sebagai pembawa baki dalam prosesi penurunan bendera.

Setelah diturunkan, Bendera Merah Putih diserahkan Neeltje kepada Prabowo selaku inspektur upacara.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan kirab Bendera Merah Putih dan teks Proklamasi menuju Monumen Nasional (Monas).

Upacara penurunan bendera menjadi salah satu rangkaian utama peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Prosesi berlangsung dalam suasana tertib dan khidmat hingga seluruh rangkaian upacara selesai.* (cn/ad)

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan situasi keamanan di Aceh telah terkendali setelah kericuhan yang terjadi saat peringatan Hari Damai Aceh 2026 di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Kericuhan tersebut berkaitan dengan dugaan pelepasan bendera Merah Putih serta pelepasan dan tindakan perusakan lambang negara Garuda Pancasila di Aceh.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Gagalkan Peredaran 622 Pod Getar, Kurir Asal Aceh Ditangkap

"Saat ini, situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Sigit singkat.

Menurut Sigit, kondisi tersebut dapat dikendalikan setelah jajaran aparat melakukan sejumlah langkah.

Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci tindakan yang dilakukan untuk menangani situasi tersebut.

"Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah," ujar Kapolri.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak juga menyatakan kondisi Aceh masih kondusif setelah insiden yang terjadi pada peringatan Hari Damai Aceh.

Maruli mengatakan tidak ada penambahan pengamanan khusus dari TNI. Menurut dia, situasi yang terjadi masih dapat ditangani oleh aparat yang bertugas.

"Oh, enggak, biasa itu. Kita sudah siapkan untuk mengatasi itu semua, sudah berjalan. Semua bertanggung jawab secara hukum," kata Maruli saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.

Maruli menegaskan TNI tetap memberikan dukungan kepada polri/" target="_blank">Polri dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di Aceh.

"Kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum," ujar dia.

Pernyataan Kapolri dan KSAD tersebut disampaikan setelah kericuhan yang terjadi di Banda Aceh menjadi perhatian publik.

Aparat memastikan kondisi Aceh saat ini tetap terkendali dan penanganan terhadap dugaan pelanggaran hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.* (km/ad)

SUKOHARJO — Ratusan mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di kompleks bekas pabrik Sritex, Jalan KH Samanhudi, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 17 Agustus 2026.

Upacara tersebut tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap Hari Kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo Diapit Jokowi dan Gibran Saat Upacara HUT ke-81 RI, Istana: Bestie

Para mantan karyawan menilai hak-hak mereka setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) belum sepenuhnya diselesaikan.

Karena itu, mereka menganggap makna kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan selama hak pekerja masih belum dibayarkan.

Ketua Solidaritas sekaligus koordinator aksi, Agus Wicaksono, mengatakan upacara sengaja digelar sebagai sarana menyampaikan keresahan para mantan pekerja Sritex.

"Ini sebenarnya bentuk kekesalan kami yang kami bungkus dalam upacara. Tuntutan kami agar proses pemberesan dan pembayaran pesangon segera dipercepat. Hak-hak kami masih tersandera, sehingga kami belum merdeka, tanda kutip," kata Agus, Senin, 17 Agustus 2026.

Agus mengatakan para mantan karyawan Sritex masih menunggu kepastian pembayaran hak mereka setelah terkena PHK.

Momentum HUT ke-81 RI digunakan para eks pekerja untuk kembali mengingatkan bahwa perjuangan mendapatkan pesangon belum berakhir.

"Kami dari eks karyawan Sritex menggelar upacara 17 Agustus sebagai bentuk kecintaan kepada negeri. Kedua, kami ingin menginformasikan kepada dunia bahwa kami masih ada dan tetap menunggu pesangon yang belum dibayarkan," ujarnya.

Menurut Agus, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebasnya Indonesia dari penjajahan.

Bagi para mantan pekerja, pemenuhan hak setelah bertahun-tahun bekerja juga menjadi bagian dari makna kemerdekaan.

Karena itu, upacara bendera di kompleks bekas pabrik Sritex memiliki pesan tersendiri.

Selain mengibarkan Merah Putih, para eks pekerja membawa tuntutan agar penyelesaian aset perusahaan dan pembayaran pesangon segera dipercepat.

Agus juga mendesak kurator mempercepat proses pemberesan aset Sritex agar hak para mantan karyawan dapat segera dibayarkan.

Menurut dia, ketidakpastian pembayaran pesangon telah berlangsung cukup lama dan berdampak terhadap kehidupan para eks pekerja.

"Sudah banyak teman-teman kami yang meninggal dalam penantian pesangon yang belum cair," katanya.

Ia berharap proses pemberesan aset Sritex segera dituntaskan sehingga pembayaran pesangon kepada mantan pekerja tidak kembali tertunda.

Upacara tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para mantan pekerja untuk menunjukkan bahwa mereka masih memperjuangkan haknya.

Agus mengatakan keberadaan eks karyawan Sritex selama ini seolah tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

"Eks buruh Sritex masih ada. Selama ini kami seperti tidak dianggap dan diabaikan, baik oleh negara maupun kurator. Karena itu kami tetap meneriakkan bahwa kami masih ada," tegasnya.

Para eks pekerja berharap tuntutan mereka tidak berhenti sebagai aspirasi.

Mereka meminta adanya langkah konkret untuk menyelesaikan hak-hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir.

Agus berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi seremoni tahunan.

Menurut dia, momentum tersebut juga dapat menjadi pengingat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, termasuk hak para pekerja.

Bagi eks karyawan Sritex, kemerdekaan memiliki arti yang berkaitan langsung dengan kepastian pemenuhan hak setelah PHK.

"Bagi kami, kemerdekaan itu ketika hak-hak kami sudah diselesaikan. Selama hak kami masih tersandera, kami merasa belum merdeka," pungkas Agus.

Upacara HUT ke-81 RI di kompleks bekas pabrik Sritex itu akhirnya menjadi ruang bagi ratusan mantan pekerja untuk menyampaikan tuntutan secara terbuka.

Mereka masih menunggu kepastian pembayaran pesangon dan mendesak proses pemberesan aset perusahaan segera diselesaikan agar hak para eks karyawan dapat dibayarkan.* (km/ad)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan momen Presiden Prabowo Subianto duduk di antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.

Prasetyo mengatakan posisi tersebut bukan sesuatu yang direncanakan secara khusus.

Baca Juga:

• Susanah Disebut Prabowo Berpenghasilan Rp700 Ribu per Kg, Benarkah? Keluarga Ungkap Faktanya

"Ya seharusnya begitu memang. Selama ini beliau dengan Presiden Jokowi akrab, dan kadang di media sosial menyebutnya bestie juga," kata Pras di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Pras menjelaskan posisi duduk Prabowo, Jokowi, dan Gibran terjadi karena kondisi di lokasi.

Sejumlah Presiden RI terdahulu yang diundang tidak dapat menghadiri rangkaian upacara HUT ke-81 RI di Istana.

Menurut dia, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhalangan hadir.

Jokowi menjadi salah satu mantan Presiden yang hadir dalam kegiatan tersebut.

"Kan memang kebetulan beberapa Presiden terdahulu yang berkesempatan hadir memang Pak Joko Widodo, Ibu Megawati dan Pak SBY berhalangan hadir, Bapak Presiden sebagaimana biasa memberikan penghormatan, sehingga tadi tempat duduk juga terutama pada saat menyaksikan demo udara maupun pertunjukan kesenian kan minta juga diubah sehingga ada beberapa yang maju ke depan," ujar Pras.

Ia mengatakan pengaturan posisi tersebut dilakukan menyesuaikan situasi di lapangan.

"Situasional itu kita sesuaikan, cuma juga tadi karena keterbatasan juga tidak bisa semuanya berada di depan gitu tapi tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai panitia," imbuhnya.

Momen Prabowo diapit Jokowi dan Gibran terjadi setelah Presiden memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

Setelah upacara selesai, Prabowo kemudian duduk di kursi yang berada di antara Jokowi dan Gibran.

Jokowi terlihat mengenakan pakaian adat Bali, sementara Gibran menggunakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketiganya tampak berbincang dan beberapa kali tertawa bersama.

Prabowo, Jokowi, dan Gibran kemudian menyaksikan demonstrasi pesawat tempur yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Sesekali, ketiganya terlihat bertepuk tangan saat menyaksikan atraksi udara tersebut.

Momen tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, terutama karena memperlihatkan kebersamaan Prabowo bersama Jokowi dan Gibran dalam satu kesempatan.* (d/ad)

BOGOR – Nama Susanah, 38 tahun, warga Kampung Ciuncal, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian setelah disebut Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD, Jumat, 14 Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan Susanah sebagai buruh harian yang bekerja mengupas bawang dengan upah sekitar Rp700.000 per kilogram.

Baca Juga:

• Usai 353 Siswa Diduga Keracunan MBG di Berastagi, BGN Pertimbangkan Test Kit di Setiap Dapur

Namun, keluarga Susanah memberikan klarifikasi. Mereka menyebut pekerjaan dan besaran upah Susanah tidak seperti yang disampaikan dalam pidato tersebut.

Menurut keluarga, Susanah bekerja sebagai penjahit kain lap majun dengan upah Rp700 per kilogram.

Selain itu, ia bekerja sebagai petugas ompreng atau perlengkapan makan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tinggal di Rumah Sederhana

Susanah tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana di kawasan permukiman padat di Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Penelusuran di kediamannya menunjukkan sejumlah kain majun berada di sekitar rumah.

Sebuah mesin jahit juga terlihat di bagian depan rumah, yang menjadi salah satu penanda aktivitas pekerjaan Susanah sehari-hari.

Susanah merupakan ibu dari tiga anak. Anak pertamanya baru menyelesaikan pendidikan, sedangkan dua anak lainnya masih bersekolah.

Saat didatangi, Susanah tidak berada di rumah. Kakak iparnya, Wina, mengatakan Susanah bersama suaminya masih berada di Jakarta sejak Rabu, 12 Agustus 2026.

"Sekarang masih di Jakarta dari hari Rabu lalu. Baru pulang informasi yang saya dengar sih hari Selasa nanti," kata Wina.

Susanah berada di Jakarta karena dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Prabowo Sebut Susanah dalam Pidato Kenegaraan

Nama Susanah mencuat setelah Presiden Prabowo menyebutnya dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Saat itu, Prabowo memperkenalkan Susanah sebagai warga Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian pengupas bawang.

Presiden juga menyebut Susanah menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

"Hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah sekitar Rp 700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan Program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," ujar Prabowo.

Pernyataan mengenai upah Rp700.000 per kilogram kemudian menjadi perbincangan di media sosial.

Keluarga Sebut Susanah Bukan Pengupas Bawang

Keluarga Susanah kemudian meluruskan informasi mengenai pekerjaan perempuan tersebut.

Sebuah akun Instagram yang mengaku sebagai anak Susanah mengatakan ibunya bukan pekerja pengupas bawang.

"Sorry kak itu ibu saya, beliau juga kaget pas dibilang pengupas bawang, beliau juga sudah klarif pekerjaan sebenarnya," kata akun yang diduga milik anak Susanah.

"Mamah saya kerjanya jahit kak bukan kupas bawang," sambungnya.

Akun tersebut juga mengatakan Susanah sempat terkejut ketika menerima undangan untuk menghadiri kegiatan di Jakarta.

"Pikiran mamah saya memang rezeki kebetulan diundang ke sana, makanya mamah saya menerima undangan itu," ungkap akun diduga anak Susanah.

Upah Menjahit Rp700 per Kilogram

Wina menjelaskan pekerjaan utama Susanah adalah menjahit kain lap majun.

Upah yang diterima sebesar Rp700 per kilogram, bukan Rp700.000 per kilogram seperti yang disebut dalam pidato Presiden.

Susanah disebut mampu menjahit sekitar 20 kilogram kain lap dalam sehari.

Dengan upah Rp700 per kilogram, penghasilannya dari pekerjaan tersebut sekitar Rp14.000 per hari.

"Itu tidak benar (gajinya Rp 700 ribu perkilogram bawang). Ibu Susanah itu bekerja di MBG dan juga penjahit lap majun dengan harga Rp 700 perkilo. Itu tidak benar kalau dia bekerja mengupas bawang dengan harga Rp 700 ribu perkilo," ujar Wina.

Selain menjahit, Susanah telah bekerja sebagai petugas ompreng di SPPG program MBG selama sekitar tujuh bulan.

"(Kerja) di SPPG sudah 7 bulanan, karena memang belum lama di SPPG daerah Bojong. (Pekerjaan utama) ini (penjahit lap). Suami kuli bangunan. Anaknya ada tiga, yang satu baru lulus anak pertama, dua masih sekolah," pungkas Wina.

Klarifikasi keluarga tersebut membuat informasi mengenai pekerjaan dan penghasilan Susanah kembali menjadi perhatian.

Keluarga menegaskan bahwa pekerjaan utama Susanah adalah menjahit kain lap majun, sementara pekerjaan lainnya dilakukan sebagai petugas ompreng MBG.* (km/ad)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan penggunaan test kit di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) aman sebelum dikonsumsi.

Rencana itu muncul setelah kasus dugaan keracunan MBG di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Gagalkan Peredaran 622 Pod Getar, Kurir Asal Aceh Ditangkap

"Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur itu nanti kita lakukan test kit. Jadi dites, diberi dikasih chemical untuk ngecek apakah ada arsen, ada basi, ada apa," ucap Sudaryono di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Menurut Sudaryono, kasus di Berastagi menjadi bahan evaluasi karena makanan yang dibagikan sebelumnya telah melalui pemeriksaan secara sederhana.

Makanan tersebut dicium dan dicicipi, tetapi tidak ditemukan masalah.

"Jadi bahwa keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi di bau, di rasa, dicicipi, ya. Sudah di bau nggak ada masalah, dicicipi juga nggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi," ungkap dia.

Sudaryono mengatakan pertimbangan penggunaan test kit juga didasarkan pada pengalaman sejumlah SPPG yang telah menerapkan metode tersebut.

Salah satunya adalah SPPG yang dikelola Bhayangkari dan Polri.

"Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari ya dari Polri itu menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan. Jadi kita tidak ingin ada yang keracunan," tegasnya.

Ia menegaskan kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Menurut dia, evaluasi harus dilakukan terhadap dapur yang belum memenuhi standar.

"Dari 27 ribu dapur, alhamdulillah sebagian besar itu bekerja dengan baik dan kita harus upayakan yang baik itu terus tambah baik gitu, dan kita mengevaluasi bagi yang belum baik," ujar dia.

Sudaryono mengatakan BGN akan mengambil tindakan terhadap SPPG yang dinilai tidak mampu memenuhi standar keamanan dan kualitas makanan.

"Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup. Dan bagi personil-personil yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya," ucap dia.

Sebelumnya, siswa SMA Negeri 1 Berastagi, SMA Bersama, dan SMK Negeri 1 Berastagi diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan program MBG pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Hingga Jumat, 14 Agustus 2026, jumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan dilaporkan mencapai 353 orang.

Sejumlah siswa mengalami keluhan seperti mual, muntah, pusing, hingga tubuh melemah.

Kasus tersebut kini menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap proses penyediaan dan distribusi makanan dalam program MBG.* (km/ad)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban gempa bumi bermagnitudo 7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Hingga Senin, 17 Agustus 2026, tercatat 68 orang meninggal dunia dan 213 orang mengalami luka-luka.

Baca Juga:

• Pimpin Upacara HUT RI Berbusana Adat Jawa, Rico Waas Ingatkan Anggaran Medan Harus Berdampak Nyata

"68 jiwa yang meninggal," kata Berton.

BNPB masih memantau perkembangan data korban di sejumlah wilayah terdampak.

Berton mengatakan jumlah tersebut masih dapat berubah seiring proses pencarian dan pendataan di lapangan.

"Kami tetap memantau jumlah korban ini dan terus akan kami laporkan ketika nanti ada jumlah korban yang ditemukan," tambahnya.

Berdasarkan data sementara BNPB, korban meninggal akibat gempa tersebut tersebar di wilayah mulai dari Kabupaten Manggarai Timur hingga Kabupaten Ngada.

Selain korban meninggal, BNPB mencatat sebanyak 213 orang mengalami luka-luka.

"Jumlah luka-luka saat ini ditemukan 213 jiwa," ucap Berton.

Gempa bermagnitudo 7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Guncangan tersebut menyebabkan korban jiwa dan kerusakan sejumlah bangunan.

Bencana tersebut juga membuat ribuan warga harus mengungsi untuk menghindari risiko akibat kerusakan bangunan dan gempa susulan.

BNPB menyatakan pemantauan serta pendataan korban masih dilakukan.

Informasi mengenai jumlah korban dan dampak kerusakan akan diperbarui sesuai temuan petugas di lapangan.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara penurunan bendera Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.

Upacara penurunan bendera dimulai sekitar pukul 16.00 WIB.

Baca Juga:

• Panjat Pinang di Sungai Deli Meriahkan HUT RI, Rico Waas: Semangat Juang Luar Biasa

Sejumlah pejabat negara turut menghadiri prosesi tersebut.

Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Jajaran Kabinet Merah Putih juga terlihat hadir. Mereka antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kepala BIN Herindra, Kepala BGN Sudaryono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam upacara penurunan bendera tersebut, Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas adalah Tim Indonesia Adil Makmur.

Neeltje Deliana Insjowi Werimon, perwakilan Provinsi Papua, dipercaya sebagai pembawa bendera Merah Putih.

Pelajar SMA Negeri 8 Jayapura itu mengemban salah satu tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka.

Sementara posisi cadangan pembawa baki dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan siswi Sekolah Rakyat.

Untuk unsur formasi lainnya, Atanasius Meyllano Frans Yogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, dipercaya sebagai Komandan Kelompok 8.

Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bersekolah di SMAN 1 Taliwang.

Sedangkan Mirza Rafi Navazani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.

Upacara penurunan bendera menjadi salah satu rangkaian utama peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

Prosesi tersebut menandai berakhirnya rangkaian upacara kenegaraan peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus 2026.* (ad)

MEDAN — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Medan berlangsung meriah.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turun langsung menyapa warga yang menggelar berbagai perlombaan khas perayaan 17 Agustus, Senin, 17 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Gagalkan Peredaran 622 Pod Getar, Kurir Asal Aceh Ditangkap

Kemeriahan terlihat dari antusiasme warga mengikuti berbagai perlombaan.

Uniknya, sejumlah perlombaan tidak hanya digelar di darat, tetapi juga memanfaatkan aliran Sungai Deli yang melintasi permukiman warga.

Anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua tampak ikut berbaur dalam berbagai perlombaan.

Mereka menguji ketangkasan dan kekompakan melalui lomba terompa, junjung botol, pacu ban, tarik tambang hingga panjat pinang.

Panjat pinang menjadi salah satu perlombaan yang menarik perhatian karena pohonnya didirikan di tengah aliran Sungai Deli.

Kehadiran Wali Kota Medan di tengah masyarakat turut menambah semarak perayaan kemerdekaan.

Rico menyaksikan langsung kegembiraan warga sekaligus mengapresiasi semangat kebersamaan yang ditunjukkan masyarakat Medan Maimun.

Menurut Rico, berbagai perlombaan tersebut tidak hanya menjadi hiburan dalam perayaan HUT Kemerdekaan.

Kegiatan itu juga memperlihatkan semangat juang, persatuan dan kekompakan masyarakat.

"Semangat juang, keceriaan, dan pantang menyerah yang diperlihatkan masyarakat dalam lomba-lomba ini sangat luar biasa. Nilai-nilai kebersamaan dan persatuan inilah yang harus terus kita jaga dan tularkan bersama dalam membangun Kota Medan ke depan," ujar Rico di sela-sela kunjungannya.

Rico berharap kegiatan kemasyarakatan seperti perlombaan 17 Agustus tidak hanya berlangsung sebagai hiburan tahunan.

Menurut dia, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi dan menjaga kekompakan masyarakat.

Ia juga berharap semangat kebersamaan yang terlihat dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat terus dipelihara di seluruh wilayah Kota Medan.

Perayaan kemerdekaan di Medan Maimun pun menjadi gambaran bagaimana tradisi lomba 17-an masih menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersuka cita, sekaligus memperkuat hubungan antarwarga.* (ad)

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk membuat proses rekrutmen kerja di Indonesia lebih inklusif.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan sejumlah persyaratan dalam lowongan pekerjaan yang dinilai berpotensi diskriminatif akan dihapus.

Baca Juga:

• Gubernur Aceh Mualem Absen di Upacara HUT RI, Ada Apa?

Informasi mengenai kebijakan tersebut disampaikan melalui unggahan Instagram @cretivox yang dilansir pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Kebijakan ini diarahkan agar pencari kerja memiliki kesempatan yang lebih setara.

Penilaian dalam proses rekrutmen diharapkan lebih berfokus pada kemampuan, kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi yang memang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan.

Yassierli menjelaskan, ketentuan tersebut akan dimasukkan ke dalam regulasi mengenai penyusunan informasi lowongan kerja di Indonesia.

Dengan aturan itu, perusahaan diharapkan menyusun persyaratan secara objektif dan transparan.

Selama ini, sejumlah perusahaan masih mencantumkan persyaratan seperti batas usia maksimal, belum menikah, berpenampilan menarik, atau memiliki tinggi badan tertentu dalam informasi lowongan kerja.

Pemerintah menilai persyaratan semacam itu berpotensi membatasi kesempatan pencari kerja yang sebenarnya memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Melalui perubahan kebijakan tersebut, proses perekrutan akan diarahkan untuk lebih mengutamakan kemampuan profesional calon pekerja.

Perusahaan tetap dapat menetapkan kualifikasi tertentu selama berkaitan dengan posisi yang ditawarkan.

Misalnya, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, serta kemampuan teknis yang memang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan.

Adapun persyaratan khusus masih dimungkinkan dalam kondisi tertentu.

Namun, persyaratan tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan karakteristik pekerjaan dan tidak menghilangkan kesempatan kerja secara tidak adil.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan pasar kerja yang lebih terbuka bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang.

Dengan perubahan aturan tersebut, pemerintah berharap perusahaan membangun proses rekrutmen yang lebih profesional dan transparan.

Kesempatan kerja diharapkan diberikan berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan berdasarkan faktor fisik atau kondisi pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

Langkah tersebut sekaligus mendorong dunia usaha untuk memberikan peluang yang lebih setara kepada para pencari kerja di Indonesia.* (sp/ad)

MEDAN — Polrestabes Medan menggagalkan dugaan peredaran 622 rokok elektrik atau pod yang diduga mengandung narkotika dan dikenal dengan istilah Pod Getar.

Polisi menangkap seorang pria berinisial DF, 35 tahun, warga Kabupaten Aceh Utara.

Baca Juga:

• Massa Kibarkan Bendera Bulan Bintang, Polisi Selidiki Kericuhan di Banda Aceh

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan mengenai dugaan peredaran Pod Getar yang dipasok dari luar daerah.

Petugas kemudian memperoleh informasi mengenai keberadaan DF yang saat itu berada di kawasan Jalan Iskandar Muda.

"Ini merupakan kado kemerdekaan Republik Indonesia, karena dengan diamankannya 622 pcs Pod Getar ini, lebih dari 2.000 jiwa terselamatkan," ujar Rafli, Senin (17/8/2026).

Saat diperiksa, polisi menemukan 622 Pod Getar.

Barang tersebut disebut dikemas menggunakan kemasan permen beraksara Cina.

Paket kemudian dimasukkan ke dalam tas belanja atau tote bag salah satu restoran ayam goreng untuk menyamarkan isinya.

Rafli mengatakan Pod Getar tersebut diduga berasal dari Malaysia dan masuk ke Sumatera Utara melalui Aceh.

Namun, berdasarkan pemeriksaan sementara, DF disebut tidak mengambil langsung barang tersebut dari Aceh.

Polisi menduga barang itu diperoleh DF di wilayah Kota Medan sebelum diserahkan kepada pihak lain untuk diedarkan.

"Pod Getar ini, kami duga dipasok dari Malaysia lewat Aceh. Namun, pelaku tidak mengambil ataupun membawa sendiri narkoba dari Aceh, karena narkoba didapat pelaku di Kota Medan, untuk kemudian diserahkan ke seseorang guna diedarkan," jelasnya.

Polisi menduga jaringan tersebut menggunakan metode pengiriman dengan menempatkan barang di lokasi tertentu sebelum diambil oleh pihak berikutnya.

Cara itu dilakukan untuk menghindari pertemuan langsung antara orang yang menyerahkan dan penerima barang.

Dalam kasus ini, DF diduga berperan sebagai kurir.

Berdasarkan pemeriksaan awal, dia mengaku baru pertama kali menjalankan aktivitas tersebut setelah tergiur dengan iming-iming upah hingga jutaan rupiah.

"Pelaku yang kami amankan ini merupakan kurir, dan mengaku baru kali pertama menjalankan bisnis haram ini karena tergiur dengan janji upah jutaan rupiah," urainya.

Polrestabes Medan masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat.

Polisi juga mendalami sosok yang diduga berperan sebagai pengendali jaringan.

"Kami pastikan untuk pelaku-pelaku lain akan terus kami kejar, tidak akan ada tempat bagi pengedar terlebih bandar di wilayah hukum Polrestabes Medan," pungkasnya.

Polisi masih mendalami asal-usul 622 Pod Getar, jalur distribusinya, serta pihak yang menjadi tujuan pengiriman barang tersebut.

Pengungkapan ini dilakukan di tengah upaya kepolisian memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan, termasuk jaringan yang diduga memanfaatkan jalur distribusi dari luar negeri melalui wilayah Aceh.* (sp/ad)

BANDA ACEH — Kepolisian Daerah Aceh menyelidiki kerusuhan yang terjadi saat kegiatan zikir akbar dan doa tolak bala di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Kericuhan tersebut terjadi setelah massa mengibarkan bendera bulan bintang.

Baca Juga:

• Gubernur Aceh Mualem Absen di Upacara HUT RI, Ada Apa?

"Terkait kejadian kemarin, Polda Aceh sedang melakukan penyelidikan," kata Ruddi kepada wartawan, Senin (17/8/2026).

Menurut Ruddi, situasi Aceh saat ini telah kembali kondusif setelah kericuhan yang terjadi pada Sabtu.

Dia mengapresiasi masyarakat, tokoh agama, TNI, dan seluruh pihak yang turut menjaga keamanan.

"Pada saat Hari Damai, Alhamdulillah walau ada hal yang tidak kita inginkan, namun terima kasih, itu tidak lama, langsung kondusif," jelas Ruddi.

Kapolda juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Aceh yang ikut menjaga perdamaian dan keamanan daerah.

"Saya sebagai Kapolda Aceh mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat dan tokoh agama dan seluruh stakeholder dan TNI, kita bisa mengamankan wilayah Aceh. Semoga Aceh selalu damai dan maju," lanjutnya.

Kerusuhan sebelumnya terjadi di depan kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Peristiwa itu dipicu penurunan bendera merah putih yang terpasang di salah satu tiang di area pekarangan masjid.

Massa kemudian memanjat tiang tersebut dan mengibarkan bendera berlatar merah dengan garis hitam yang dikenal sebagai bendera bulan bintang.

Situasi kemudian memanas. Aparat TNI dan polisi menggunakan tembakan serta gas air mata untuk membubarkan massa.

Lima orang sempat diamankan aparat, tetapi kemudian dilepaskan kembali.

Kericuhan juga terjadi di kawasan Pendopo Gubernur Aceh.

Massa yang mayoritas berusia di bawah 30 tahun disebut mencopot lambang burung Garuda dan menginjak-injaknya.

Massa juga menurunkan bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera bulan bintang.

Polda Aceh kini masih melakukan penyelidikan atas rangkaian kejadian tersebut. Polisi juga memastikan kondisi keamanan Aceh telah kembali kondusif.

Penyelidikan diharapkan dapat mengungkap secara jelas kronologi kerusuhan dan pihak yang bertanggung jawab, sekaligus menjaga situasi Aceh tetap aman setelah peringatan Hari Damai Aceh.* (d/ad)

BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem tidak mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Senin, 17 Agustus 2026.

Mualem disebut tidak hadir karena sedang menjalani pengobatan.

Baca Juga:

• Bobby Hubungi Wali Kota Pematangsiantar Usai Temukan Mobil Dinas Dipakai Pejabat untuk Antar Anak

"Pak gub berhalangan karena beliau izin untuk berobat," kata Fadhlullah kepada wartawan di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Senin (17/8/2026).

Fadhlullah belum menjelaskan lokasi Mualem menjalani pengobatan.

Dia mengatakan gubernur saat ini berada di salah satu tempat untuk menjalani perawatan.

"Ada saat ini di salah satu tempat beliau sedang berobat," jelas Ketua Partai Gerindra Aceh itu.

Fadhlullah juga menyampaikan pesan Mualem kepada masyarakat Aceh.

Gubernur Aceh tersebut menitipkan salam kepada masyarakat Tanah Rencong.

"Sampaikan salam beliau kepada masyarakat Aceh semuanya," ungkapnya.

Ketidakhadiran Mualem dalam upacara HUT ke-81 RI menambah perhatian publik setelah sebelumnya dia juga tidak terlihat dalam peringatan Hari Damai Aceh yang digelar di Balee Meuseraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Mualem merupakan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dalam beberapa waktu terakhir, ia disebut jarang terlihat dalam sejumlah kegiatan di Aceh.

Namun, Fadhlullah memastikan alasan ketidakhadiran Mualem dalam upacara HUT Kemerdekaan RI kali ini karena gubernur sedang menjalani pengobatan.

Pemerintah Aceh tetap mengikuti rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Blang Padang.

Upacara tersebut menjadi salah satu agenda utama peringatan Hari Kemerdekaan di Aceh.* (d/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Subrata Nata Lumbantobing, karena menggunakan mobil dinas pada hari libur untuk keperluan pribadi.

Teguran itu disampaikan Bobby setelah melihat Subrata menggunakan mobil sedan berpelat merah BK 1143 W pada Sabtu.

Baca Juga:

• Surat Terbuka untuk Presiden: Enam Bulan Usai Kebakaran, Pedagang Pasar Kaloko Buton Masih Menanti Bantuan Modal

Dalam video tersebut, Bobby terlihat menghampiri Subrata di dekat mobil dinas. Bobby mempertanyakan penggunaan kendaraan pemerintah pada hari libur.

"Jangan pakai mobil dinas, ini hari Sabtu bukan hari kerja, kau gimana?," kata Bobby Nasution dalam video.

Bobby kemudian menanyakan jabatan Subrata. Ia menjawab bahwa dirinya merupakan Asisten II di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

"Asisten II Kota Siantar Pak," ucap Subrata.

Bobby lalu menanyakan tujuan penggunaan mobil dinas tersebut. Subrata mengaku tidak sedang melakukan kunjungan kerja.

"Ngantar anak Pak," sebut Subrata.

Bobby kemudian meminta Subrata mengganti kendaraan tersebut. Ia juga mengingatkan agar pergantian tidak hanya dilakukan pada pelat nomor kendaraan.

"Terus harus pakai mobil dinas? Jangan begitu, kau tukar mobil ini ya, jangan pelatnya yang diganti," tutur Bobby.

Setelah kejadian tersebut, Bobby menghubungi Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi untuk menyampaikan penggunaan mobil dinas oleh jajaran pemerintah kota tersebut.

Bobby mengatakan dirinya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan Subrata.

Ia meminta agar penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi tidak kembali terjadi.

"Jelas sudah kami kasih tahu sama pimpinannya, Pak Wali-nya," ungkap Bobby, Senin (17/8/2026).

Kepada Wesly, Bobby juga berpesan agar penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar diperuntukkan bagi kepentingan pekerjaan.

"Sering-sering menyampaikan agar kendaraan dinas dipakai untuk dinas," ucapnya.

Bobby menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan fasilitas pemerintah yang seharusnya digunakan untuk menunjang pekerjaan kedinasan.

Karena itu, ia meminta para pejabat dan aparatur pemerintah menggunakan fasilitas tersebut sesuai peruntukannya.

Peristiwa ini menjadi perhatian setelah video teguran Bobby terhadap Subrata beredar melalui media sosial.

Dalam video tersebut, Subrata mengakui menggunakan mobil dinas untuk mengantar anaknya dan bukan untuk perjalanan dinas.* (d/ad)

BUTON — Himpunan Pedagang Pasar Kaloko (HIPPKAL) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Mereka meminta percepatan penanganan dan bantuan modal bagi pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Kaloko, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo.

Baca Juga:

• Alumni SMANSA 1990 Binjai Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Timbang Langkat

Musibah tersebut membuat ratusan pedagang kehilangan tempat usaha, barang dagangan, serta modal kerja.

Dalam surat terbuka tersebut, HIPPKAL mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Buton yang telah mengalokasikan dana Rp300 juta untuk pembangunan pasar sementara.

Namun, menurut mereka, fasilitas tersebut dinilai belum layak dan belum dapat difungsikan secara optimal.

Para pedagang mengatakan persoalan utama yang mereka hadapi bukan hanya kehilangan tempat usaha.

Barang dagangan dan modal kerja yang ikut terbakar membuat mereka kesulitan untuk kembali menjalankan usaha.

"Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dari Pemerintah Kabupaten Buton yang mengalokasikan dana 300 juta untuk pembangunan pasar sementara namun itu jauh dari kata layak dan adil,sehingga dalam realitasnya di lapangan, tempat tersebut tidak dapat di fungsikan dan kami menghadapi tembok besar yang sulit kami lalui sendiri," demikian isi surat tersebut.

HIPPKAL menyebut terdapat sejumlah persoalan yang membuat pemulihan pedagang berjalan lambat.

Pertama, mayoritas pedagang kehilangan seluruh modal dan barang dagangan dalam kebakaran.

Kedua, keterbatasan APBD Kabupaten Buton dinilai menjadi kendala untuk membangun kembali pasar yang layak dan aman sekaligus memberikan bantuan modal kepada seluruh korban.

Ketiga, para pedagang khawatir terjebak utang kepada pemberi pinjaman informal atau rentenir untuk mendapatkan modal usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Atas kondisi tersebut, HIPPKAL meminta Presiden menginstruksikan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantu Pemerintah Kabupaten Buton melakukan rekonstruksi total Pasar Kaloko.

Para pedagang berharap pasar tersebut dibangun menjadi pasar rakyat yang bersih, aman, dan representatif dengan dukungan anggaran pemerintah pusat.

HIPPKAL juga meminta pemerintah menginstruksikan Kementerian Koperasi dan UKM serta bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyalurkan bantuan sosial produktif atau skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 0 persen atau tanpa jaminan yang memberatkan bagi pedagang terdampak.

Selain bantuan usaha, para pedagang meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar, seperti pangan dan pemulihan psikologis, bagi keluarga yang kehilangan sumber pendapatan selama masa transisi.

Dalam surat tersebut, HIPPKAL menegaskan bahwa para pedagang tidak meminta kemewahan.

Mereka hanya ingin kembali memiliki kesempatan untuk bekerja dan menjalankan usaha demi memenuhi kebutuhan keluarga.

"Kami tidak meminta kemewahan, kami hanya merindukan kesempatan untuk kembali bekerja keras, berdagang dengan tenang, dan menafkahi keluarga kami secara halal."

HIPPKAL berharap permohonan tersebut mendapat perhatian dan tindak lanjut pemerintah pusat.

Mereka juga berharap pemulihan Pasar Kaloko dapat segera dilakukan sehingga aktivitas ekonomi ratusan pedagang kembali berjalan.

Surat terbuka tersebut ditandatangani di Buton pada 17 Agustus 2026 atas nama Himpunan Pedagang Pasar Kaloko (HIPPKAL), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.* (ad)