MEDAN — Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan sertifikasi aset daerah sebagai bagian dari upaya mengamankan dan menertibkan aset milik pemerintah.

Sebanyak 200 berkas aset telah diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan untuk diproses sertifikasinya.

Baca Juga:

• Legislator PDIP: Banyak Koruptor Tidak Takut Dipenjara

Zakiyuddin mengatakan sertifikasi aset merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi persoalan di kemudian hari.

Persoalan tersebut antara lain sengketa maupun penguasaan fisik aset oleh pihak lain.

Karena itu, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap berkomitmen menyelesaikan proses sertifikasi aset secara bertahap.

Targetnya, seluruh aset milik Pemko Medan yang belum memiliki sertifikat dapat segera dituntaskan proses sertifikasinya.

Zakiyuddin juga meminta agar proses sertifikasi terhadap 200 aset yang telah diserahkan kepada BPN dipantau secara berkala.

Pemantauan terutama dilakukan terhadap tahapan pengukuran serta kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan sertifikasi.

Menurut dia, apabila terdapat aset yang sudah diukur tetapi masih memiliki kekurangan administrasi, aset tersebut perlu segera dikelompokkan dan dilengkapi dokumennya agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat.

Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) M. Agha Novrian dan Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Suluh Aulia Harahap.

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Reza Andrian Fachri mengatakan BPN siap mendukung percepatan sertifikasi aset milik Pemko Medan.

Selain sertifikasi, BPN dan Pemko Medan juga akan melakukan sinkronisasi data Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).

Sinkronisasi tersebut diharapkan menghasilkan satu basis data pertanahan yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah bidang tanah di Kota Medan, baik yang sudah maupun belum memiliki sertifikat.

Reza menjelaskan, BPN Kota Medan juga telah melakukan inventarisasi melalui pemotretan udara terhadap wilayah Kota Medan dengan luas kurang lebih 28.000 hektare.

Data hasil inventarisasi dan pengukuran tersebut nantinya akan disampaikan kepada Pemko Medan.

Termasuk jika ditemukan adanya perbedaan antara luas hasil pengukuran dengan luas yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemko Medan untuk melakukan penyesuaian sekaligus penertiban administrasi aset daerah.

Selain mendorong percepatan sertifikasi aset Pemko Medan, BPN juga menyiapkan program Peralihan Terintegrasi atau Perintis yang akan diluncurkan pada 24 September 2026.

Program tersebut ditargetkan dapat mempercepat proses peralihan hak pertanahan.

Prosesnya mencakup pengecekan, pembuatan akta, validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga penyelesaian sertifikat.

Melalui program tersebut, seluruh proses ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 10 hari.

Sinergi antara Pemko Medan dan BPN diharapkan tidak hanya mempercepat sertifikasi aset pemerintah, tetapi juga memperkuat pengamanan aset daerah dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah milik pemerintah.* (ad)

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menyoroti lemahnya pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat sebagian koruptor tidak takut menjalani hukuman penjara.

Baca Juga:

• Diduga Rebutan Proyek, Satu Lagi Pelaku Pengeroyokan di Bappeda Langkat Ditangkap

Ia menyebut ada koruptor yang bahkan tinggal di tempat kos yang berada di dekat penjara.

"Karena sudah terbukti banyak koruptor yang ditangkap, ditahan, dipenjara, dia kos di samping penjara, dia enggak takut dipenjarakan," kata Wayan dalam rapat penyerapan aspirasi lanjutan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR, Senin, 14 September 2026.

Dalam rapat tersebut, Wayan menegaskan dukungan Fraksi PDIP agar Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Namun, ia mengingatkan agar penerapan aturan tersebut dilakukan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Wayan menilai negara tidak boleh kalah menghadapi para koruptor.

Ia juga mendukung wacana pemiskinan koruptor melalui mekanisme perampasan aset yang nantinya dikembalikan kepada negara.

"Dipenjarakan penting, karena dia bersalah, tapi lebih penting mengembalikan kerugian negara," katanya.

Menurut Wayan, hukuman penjara penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi.

Namun, pengembalian kerugian negara juga harus menjadi perhatian utama dalam pemberantasan korupsi.

Meski mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset, Wayan mengingatkan agar aturan tersebut tetap memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negara.

Menurut dia, undang-undang tidak boleh menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap seseorang hanya berdasarkan tuduhan sebagai koruptor.

Karena itu, perlindungan hukum harus tetap dijamin dalam penerapan UU Perampasan Aset.

Wayan mengatakan setiap orang yang menghadapi proses hukum harus diberikan hak untuk melakukan pembelaan secara maksimal.

Selain perlindungan hukum, Wayan juga mengingatkan agar penerapan aturan perampasan aset tidak dipolitisasi.

Legislator asal Bali itu mencontohkan kasus seorang pengusaha di Rusia yang menurutnya dimiskinkan karena menjadi pihak yang berseberangan secara politik.

"Hindari politisasi, karena di Rusia pernah ada seorang pengusaha kuat, karena dia beroposisi, tanpa sebab yang jelas, dia ditangkap, dan ini menjadi berita dunia. Ini juga sudah diantisipasi oleh kami," katanya.

Wayan menilai RUU Perampasan Aset harus mampu memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus menjaga prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak warga negara.* (cn/ad)

MEDAN — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyelimuti 20 kabupaten/kota di Sumatera Utara pada Senin, 14 September 2026.

Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah menurun hingga 1-4 kilometer.

Baca Juga:

• Diduga Tersengat Listrik dari Charger HP, Pria di Labusel Ditemukan Tewas di Kamar Kontrakan

Wilayah yang terpantau terdampak sebaran asap meliputi Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Padanglawas, Padanglawas Utara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Asahan, Tanjungbalai, Batubara, Simalungun, dan Samosir.

"Sebaran asap tersebut bergerak ke arah barat laut, mengikuti pola angin yang bertiup dari arah tenggara," ujarnya.

Selain sebaran asap, hasil pemantauan citra sebaran titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada 13 September 2026 menunjukkan terdapat empat titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah.

Tiga titik panas terdeteksi di Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan satu titik lainnya berada di Kabupaten Tapanuli Utara.

Hendro mengatakan kondisi tersebut turut berdampak terhadap jarak pandang di sejumlah wilayah.

"Hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi Silangit dan Stasiun Meteorologi Aek Godang menunjukkan bahwa pada 14 September 2026 terjadi penurunan jarak pandang menjadi 1 - 4 km," urainya.

Penurunan jarak pandang tersebut terpantau bersamaan dengan kondisi kabut dan asap.

Sementara itu, berdasarkan pemantauan kualitas udara, konsentrasi PM2.5 atau partikel sangat kecil di udara di Sumatera Utara berada dalam kategori sedang.

Hendro mengimbau masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat berkendara.

"Masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap juga diimbau untuk berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak pandang, dan menggunakan perlengkapan yang sesuai," tegas Hendro.

Ia juga meminta para kepala daerah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri di wilayah masing-masing.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk memantau perkembangan karhutla, termasuk pergerakan sebaran asap serta kondisi cuaca dan kualitas udara.

"Koordinasi tersebut diperlukan untuk memantau perkembangan kondisi karhutla dan sebaran asap serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi cuaca dan kualitas udara," kata dia.* (cn/ad)

BENGKULU — Polisi melakukan pencocokan DNA jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, dengan sampel keluarga lima jurnalis dan tiga awak kapal Arupadhatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.

Jasad tersebut telah dievakuasi dari Pulau Enggano menggunakan pesawat dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Puluhan Siswa MTsN 2 Kisaran Diduga Keracunan MBG dari SPPG Polres Asahan, 13 Dirawat di RS

Polisi kini menunggu hasil pemeriksaan DNA untuk memastikan identitasnya.

"Hari ini sudah dilaksanakan otopsi. Kami menunggu pencocokan DNA yang sudah diambil dari keluarga teman-teman yang hilang kontak," kata Maruli dalam konferensi pers di Posko SAR Carita Pandeglang, Senin, 14 September 2026.

Maruli meminta waktu hingga hasil pemeriksaan DNA keluar.

Menurut dia, hasil tersebut diperlukan untuk memastikan apakah jasad yang ditemukan di Pulau Enggano berkaitan dengan delapan orang yang masih dalam pencarian.

"Kami mohon waktu untuk bisa menjelaskan setelah keluar hasil cek DNA dari Polda Bengkulu," ujarnya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Polda Bengkulu, jasad yang ditemukan tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki.

Jasad memiliki tinggi sekitar 165 sentimeter. Polisi juga menyebut kondisi wajah jasad sedikit mengalami kerusakan.

"Kemudian mukanya sedikit hancur, kulitnya biasa, dan umur diperkirakan di atas 50 tahun," kata Maruli.

Meski terdapat pencocokan DNA dengan sampel keluarga korban yang hilang, polisi belum memastikan jasad tersebut merupakan salah satu dari delapan orang yang hilang kontak dengan Arupadhatu 1.

Lima jurnalis dan tiga awak kapal Arupadhatu 1 dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda sejak Senin, 7 September 2026.

Hingga memasuki hari ketujuh pencarian, tim SAR gabungan belum menemukan keberadaan mereka.

Tim SAR sebelumnya telah memperluas wilayah pencarian hingga memasuki Samudera Hindia.

Operasi pencarian kemudian diperpanjang selama tiga hari.

Penemuan jasad pria di Pulau Enggano kini menjadi bagian dari proses identifikasi.

Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan DNA sebelum memastikan identitas jasad tersebut.* (cn/ad)

JAKARTA — Purbaya Yudhi Sadewa masih mengikuti rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Senin siang, 14 September 2026, sebelum dicopot dari jabatan Menteri Keuangan.

Dalam rapat tersebut, Purbaya masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan dan memaparkan sejumlah materi, termasuk mengenai surat utang pemerintah.

Baca Juga:

• Suahasil Gantikan Purbaya sebagai Menkeu, Samuel F. Silaen: Jadilah Penjaga Uang Negara, Bukan Pelayan Politik Jangka Pendek

Saat Purbaya sedang menyampaikan paparannya, salah satu pimpinan DPD RI tiba-tiba menyela.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa rapat perlu dihentikan sementara karena terdapat telepon yang ditujukan kepada Purbaya.

"Pak Menteri, saya putus dulu. Karena ini ada telepon dari Men... (suara tidak jelas) Pak Menteri tolong dilihat. Teleponnya... ada... (suara tidak jelas)," kata pimpinan kepada Purbaya.

Purbaya kemudian menghentikan pemaparannya. Ia terlihat menoleh ke jajaran di sekitarnya untuk menindaklanjuti telepon tersebut.

Rapat kemudian terpantau dihentikan selama beberapa menit.

Setelah rapat diskors, siaran YouTube DPD RI menampilkan paparan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard.

Peristiwa tersebut berlangsung beberapa jam sebelum Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Keuangan yang baru.

Pada Senin sore, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

Dalam pelantikan tersebut, Suahasil mengucapkan sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden Prabowo.

"Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Prabowo diikuti Suahasil.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Ia kemudian dipercaya Prabowo untuk menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024-2029.* (d/ad)

BINJAI — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Binjai dan Rumah Sakit (RS) Silvani Binjai resmi menjalin kerja sama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada Senin, 14 September 2026.

Baca Juga:

• Peduli Kesehatan Warga Binaan, Pemko Tanjungbalai dan Lapas Kelas IIB Gelar Deteksi Dini TB serta CKG

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Kota Binjai.

Kepala Kantor Kemenag Binjai mengatakan kerja sama tersebut mencakup sejumlah bidang.

Di antaranya pelayanan kesehatan bagi ASN dan masyarakat binaan Kemenag, pembinaan rohani pasien di rumah sakit, serta berbagai program kemanusiaan dan sosial lainnya.

"MOU ini kita jalin untuk memperkuat pelayanan. Tidak hanya urusan administrasi dan ibadah, tapi juga bagaimana kita hadir untuk masyarakat dari sisi kesehatan. Kami berharap kerja sama dengan RS Silvani bisa berjalan baik dan memberi manfaat luas," ujar Kepala Kemenag Binjai.

Menurut dia, sinergi antara Kemenag dan rumah sakit diharapkan tidak hanya memberikan dukungan dalam aspek kesehatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spiritual pasien selama menjalani perawatan.

Direktur RS Silvani Binjai menyambut baik kerja sama tersebut.

Pihak rumah sakit menyatakan siap mendukung berbagai program yang akan dijalankan bersama Kemenag Binjai.

Kerja sama terutama diarahkan pada pelayanan kesehatan serta pembinaan nilai-nilai keagamaan di lingkungan rumah sakit.

"RS Silvani berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Dengan adanya MOU ini, kami siap bersinergi dengan Kemenag Binjai untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya profesional secara medis, tapi juga menyentuh aspek spiritual pasien dan keluarga," ujar Direktur RS Silvani.

Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, Kemenag Binjai dan RS Silvani berharap kerja sama dapat segera ditindaklanjuti melalui berbagai program konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memberikan pendampingan spiritual bagi pasien dan keluarga di Kota Binjai.* (ad)

JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai bukan sekadar pergantian pejabat dalam Kabinet Merah Putih.

Pergantian tersebut dianggap menjadi momentum bagi pemerintah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• Dua Kepling di Medan Tersandung Kasus Narkoba, Begini Respons Wali Kota Rico Waas

Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Sebelum menduduki posisi tersebut, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan.

Ia juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan terlibat dalam berbagai bidang kebijakan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan.

Namun, menurut Samuel, pengalaman birokrasi dan kepakaran ekonomi saja belum cukup bagi seorang Menteri Keuangan.

"Menteri Keuangan bukan hanya harus mampu menghitung angka, tetapi harus mampu membaca penderitaan di balik angka. APBN tidak boleh sekadar sehat di atas kertas, sementara rakyat semakin berat menjalani kehidupan di bawahnya," tegas Samuel, Senin, 14 September 2026.

Samuel mengatakan posisi Suahasil sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan membuatnya memiliki pemahaman mengenai sistem, birokrasi, risiko, serta berbagai persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah.

Namun, perpindahan posisi dari wakil menjadi menteri membawa tanggung jawab yang lebih besar.

Suahasil kini tidak hanya dituntut memahami mekanisme fiskal, tetapi juga menentukan arah kebijakan keuangan negara.

"Ketika masih menjadi wakil, ruangnya membantu. Ketika menjadi menteri, tanggung jawabnya menentukan. Sekarang Suahasil tidak cukup hanya memahami mesin fiskal. Ia harus memastikan mesin itu bergerak ke arah yang benar," ujarnya.

Samuel menilai kesehatan dan kredibilitas APBN penting untuk menjaga kepercayaan publik, dunia usaha, investor, serta keberlanjutan pembangunan.

Namun, ukuran keberhasilan pengelolaan fiskal, menurut dia, tidak boleh hanya dilihat dari angka defisit, penerimaan, belanja, maupun rasio fiskal.

Anggaran negara harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

"Negara boleh menghitung dengan akal ekonomi, tetapi tidak boleh kehilangan nurani. Kebijakan fiskal yang hebat bukan hanya yang membuat laporan keuangan terlihat baik, melainkan yang membuat kehidupan rakyat menjadi lebih layak."

Samuel menyebut pergantian Menteri Keuangan harus menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar rotasi jabatan.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan arah yang jelas mengenai kesehatan APBN, prioritas belanja, keberlanjutan pembangunan, pengelolaan penerimaan negara, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan keadilan sosial.

"Jangan sampai pergantian menteri hanya mengganti nama di pintu kantor, tetapi persoalan yang menyebabkan kegelisahan publik tetap dibiarkan," katanya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan fiskal tidak terlalu jauh dari realitas kehidupan masyarakat.

Di balik istilah defisit, surplus, tax ratio, pembiayaan, dan pertumbuhan ekonomi, terdapat kehidupan warga yang menjadi tujuan akhir kebijakan negara.

Menurut Samuel, keberhasilan kebijakan ekonomi harus terlihat dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan, memperoleh pekerjaan layak, mengembangkan usaha, serta merasakan manfaat pembangunan.

Tantangan terbesar Suahasil, lanjut Samuel, adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan, disiplin APBN, dan keadilan sosial.

Menteri Keuangan, kata dia, harus berani mengambil keputusan, termasuk mengatakan ya terhadap program yang benar-benar dibutuhkan rakyat dan mengatakan tidak terhadap kebijakan yang berpotensi membebani negara atau mengorbankan masa depan fiskal.

"Menteri Keuangan harus menjadi penjaga uang negara, bukan sekadar pelayan keinginan politik jangka pendek. Ia harus loyal kepada Presiden dalam kerangka konstitusi, tetapi lebih tinggi dari itu, ia harus setia kepada amanat rakyat dan kepentingan bangsa."

Samuel menilai Suahasil memiliki modal pengalaman yang cukup kuat.

Kini, modal tersebut harus dibuktikan melalui kepemimpinan yang kredibel, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak jargon.

Yang dibutuhkan adalah bukti bahwa pajak dikelola secara benar, utang digunakan secara bertanggung jawab, pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan APBN hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

Pada akhirnya, kata Samuel, pergantian Menteri Keuangan bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi bendahara negara, tetapi untuk siapa kebijakan keuangan negara tersebut dijalankan.

"Uang negara bukan milik kekuasaan. Uang negara adalah amanah rakyat untuk masa depan Indonesia," pungkas Samuel.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Seorang pria berinisial RSS (30) ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara.

RSS diduga meninggal dunia akibat tersengat arus listrik dari kabel charger handphone.

Baca Juga:

• Atap Stadion Utama Sumut Disebut Rusak dan Dibiarkan, Dispora Sumut Buka Suara

Saat ditemukan, RSS sudah dalam kondisi tidak bernyawa.

"Korban ditemukan di dalam kamar rumah kontrakan dalam keadaan tengkurap dan sudah tidak bernyawa," kata Sunipan, Senin, 14 September 2026.

Sunipan mengatakan, dari pemeriksaan awal secara kasat mata, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik maupun tindak pidana lainnya pada tubuh korban.

Namun, petugas menemukan luka bakar pada bagian dada RSS.

"Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik di tubuh korban. Ditemukan luka bakar di bagian dada korban," ujarnya.

Peristiwa tersebut diketahui setelah pemilik rumah kontrakan berusaha menghubungi korban.

Pada Sabtu, 12 September 2026 sekitar pukul 13.00 WIB, pemilik kontrakan menelepon RSS untuk menanyakan alasan korban tidak mengambil makan siang yang telah disediakan.

Namun, panggilan tersebut tidak mendapat respons.

Keesokan harinya, Minggu, 13 September 2026 sekitar pukul 08.00 WIB, pemilik kontrakan kembali menghubungi korban.

Karena tetap tidak mendapat jawaban, pemilik kontrakan kemudian menghubungi saudara korban, Windo Franata Sembiring.

"Kemudian pemilik kontrakan bersama saudara korban mengecek ke rumah tersebut. Saat itu pintu dalam keadaan terkunci," ujarnya.

Pemilik kontrakan dan saudara korban kemudian memanggil RSS dari luar rumah. Namun, tidak ada jawaban dari dalam.

Karena khawatir terjadi sesuatu, pemilik kontrakan kemudian membobol pintu menggunakan linggis dan masuk ke dalam rumah.

Saat memeriksa kamar, keduanya menemukan RSS dalam posisi tengkurap dan sudah tidak bernyawa.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada kepala dusun dan Bhabinkamtibmas Desa Aek Batu.

Petugas Polsek Torgamba selanjutnya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

Dari pemeriksaan luar terhadap tubuh korban, petugas menemukan luka bakar pada bagian dada.

Tenaga medis dari Klinik Ikhsan Cikampak menyebut luka tersebut merupakan luka bakar akibat sengatan listrik.

Polisi kemudian menyarankan keluarga agar dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian RSS.

Namun, pihak keluarga menolak autopsi dan membuat surat pernyataan penolakan pemeriksaan tersebut.

"Untuk pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Ada luka bakar di bagian dada yang diduga akibat sengatan listrik," pungkasnya.

Polisi masih mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi terkait temuan pria tewas tersebut.

Penyebab pasti kematian korban secara medis tidak dipastikan melalui autopsi karena keluarga menolak pemeriksaan tersebut.* (d/ad)

DELI SERDANG — Sebuah video yang menarasikan atap Stadion Utama Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang rusak dan dibiarkan beredar di media sosial.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara memberikan penjelasan terkait kondisi atap stadion tersebut.

Baca Juga:

• Diduga Rebutan Proyek, Satu Lagi Pelaku Pengeroyokan di Bappeda Langkat Ditangkap

Video tersebut menyebut kerusakan terjadi setelah atap dibawa angin dan belum kunjung diperbaiki.

Namun, Dispora Sumut membantah anggapan bahwa atap stadion dibiarkan rusak.

Pihak pengelola menyebut bagian atap tersebut sedang dalam proses pemeliharaan.

Kasubag Umum UPT Kawasan Dispora Sumut, Dina Meifitri Ritonga, mengatakan pihaknya sudah mengetahui kondisi tersebut.

"Kami sudah tahu itu, orang ngambil foto dari jauh, seolah-olah rusak, padahal sedang maintenance," kata Dina Meifitri Ritonga, Senin, 14 September 2026.

Dina menjelaskan beberapa bagian atap memang sengaja dibuka karena akan diganti.

Menurut dia, terdapat bagian atap yang mengalami kebocoran sehingga perlu dilakukan perbaikan.

"Beberapa seng sedang kami buka karena mau diganti, karena ada yang bocor, sekarang juga sedang bekerja," jelasnya.

Ia memastikan proses pemeliharaan masih berlangsung.

Karena itu, kondisi beberapa bagian atap yang terbuka bukan berarti stadion dibiarkan tanpa perbaikan.

Dina juga menyayangkan adanya unggahan di media sosial yang menurutnya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Ia mengatakan seharusnya kondisi tersebut dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan stadion.

"Yang ambil gambar nggak konfirmasi, harus cek dan konfirmasi, maunya. Judul nggak sesuai kenyataan, saran saya lihat aja sendiri dilokasi orang yang sedang kerja," tuturnya.

Stadion Utama Sumatera Utara berada di kawasan Sport Centre Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang.

Stadion tersebut sebelumnya diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo dan menjadi salah satu fasilitas olahraga utama di Sumatera Utara.* (d/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengungkapkan Pemerintah Kota Medan telah menjalankan tes urine secara rutin terhadap kepala lingkungan (kepling) dan aparat kewilayahan.

Tes urine tersebut dilakukan secara mendadak dan tidak diumumkan sebelumnya.

Baca Juga:

• Tinjau Penyaluran Bantuan Pangan, Wali Kota Tanjungbalai: Beras Wajib Dibawa Pulang, Jangan Dijual

"Tanpa kita beritakan, itu (tes urin) sebenarnya sudah berjalan. Karena kalau kita umumkan, jadi kan semuanya jadi tidak mendadak kan. Jadi sebenarnya secara perlahan sudah kita laksanakan," ujar Rico saat diwawancarai di gedung DPRD Medan, Senin, 14 September 2026.

Rico mengatakan Pemkot Medan akan memberikan tindakan tegas terhadap oknum kepling maupun perangkat daerah yang terbukti mengkonsumsi narkoba.

"Nanti kita akan laporkan apabila ada yang memang ditemukan lagi. Tentu ini akan menjadi warning juga bagi yang lainnya. Saya sudah sampaikan, yang ditemukan terbukti pemakai harus dipecat," imbuhnya.

Menurut Rico, langkah tersebut menjadi peringatan bagi seluruh aparat kewilayahan agar tidak terlibat penyalahgunaan narkotika.

Rico juga menanggapi usulan anggota DPRD Medan agar Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penunjukan kepala lingkungan direvisi.

Usulan tersebut salah satunya berkaitan dengan penambahan persyaratan bebas narkoba bagi calon kepling.

Rico menilai usulan itu layak dibahas lebih lanjut.

Menurut dia, aparat kewilayahan merupakan perangkat pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga integritas dan kebersihan dari narkoba menjadi hal penting.

"Menarik ya, saya rasa baik (usulannya). Nanti akan kita diskusikan. Saya rasa itu saran yang produktif, secara aturan cukup baik, karena saat itu menjadi syarat mutlak bagi perangkat-perangkat yang membantu ke pemerintahan. Jadi kita mengharapkan supaya perangkat-perangkat kita yang bertemu langsung dengan masyarakat secara mutlak memang bersih dari narkoba," pungkasnya.

Sebelumnya, dua kepala lingkungan di Kota Medan terseret kasus narkotika.

Kasus pertama melibatkan seorang perempuan berinisial FAP (41).

Kepala Lingkungan tersebut diduga terlibat dalam peredaran narkotika berupa vape narkoba atau pod getar serta pil ekstasi.

FAP ditangkap personel Satresnarkoba Polrestabes Medan di sebuah minimarket yang tidak jauh dari rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Gang Pantai Burung, Kecamatan Medan Maimun, pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Kasus kedua terjadi di Kecamatan Medan Polonia. Kepala Lingkungan berinisial AR (37) ditangkap Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut pada 15 Agustus 2026.

AR diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis ekstasi.

Ia ditangkap ketika diduga hendak melakukan transaksi narkotika di Jalan Starban, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia.

AR diketahui menjabat sebagai Kepala Lingkungan di Jalan Cik Ditiro Blok 11 D, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia.

Dalam penangkapan tersebut, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 600 butir pil ekstasi.

Kasus dua kepling yang tersandung narkoba itu kemudian menjadi perhatian Pemkot Medan.

Pemerintah kota kini memperkuat pengawasan melalui tes urine rutin dan mendadak terhadap aparat kewilayahan.* (d/ad)

LANGKAT — Polisi menangkap satu lagi pelaku pengeroyokan sejumlah warga di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Pengeroyokan tersebut diduga dipicu perebutan proyek.

Baca Juga:

• Tak Sampai 24 Jam, Dua Terduga Pelaku Curanmor di Banda Aceh Ditangkap! Motor Korban Disembunyikan di Belakang Taman Budaya

Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Ghulam Yanuar Lutfi membenarkan penangkapan Rafi tersebut.

"Iya, benar (satu pelaku lagi ditangkap). Beberapa hari lalu kami tangkap," kata Ghulam, Senin, 14 September 2026.

Ghulam mengatakan Rafi ditangkap di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, pada Senin, 7 September 2026.

Saat hendak diamankan, Rafi sempat melakukan perlawanan. Keluarga Rafi juga disebut berupaya menghalangi petugas saat melakukan penangkapan.

Namun, polisi akhirnya berhasil mengamankan Rafi dan membawanya untuk menjalani proses hukum.

Dalam kasus tersebut, Rafi diduga berperan memukul salah satu korban.

"Perannya memukul bagian belakang kepala korban," pungkasnya.

Sebelumnya, pengeroyokan terjadi di kantor Bappeda Langkat, Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, pada Rabu, 8 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIB.

Polisi menduga pengeroyokan tersebut dipicu perebutan proyek.

"(Motifnya) diduga rebutan proyek," kata Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Ghulam Yanuar Lutfi, Selasa, 25 Agustus 2026.

Peristiwa itu bermula ketika korban M Fatih (21) bersama sejumlah rekannya, di antaranya Ananda (22) dan M Sultan (22), berada di kantor Bappeda Langkat.

Mereka datang untuk melakukan verifikasi berkas proyek tender Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PUPR Langkat.

Menurut polisi, kelompok korban merupakan pihak yang memenangkan tender proyek tersebut.

Tidak lama kemudian, Fajar bersama sejumlah rekannya datang dan mengadang para korban agar tidak dapat melakukan verifikasi berkas proyek.

Cekcok antara kedua kelompok kemudian terjadi.

Para pelaku selanjutnya diduga mengeroyok Fatih dan dua rekannya dengan cara memukuli serta menginjak tubuh korban.

Rekan-rekan korban yang berada di lokasi berupaya menghentikan pengeroyokan tersebut.

Setelah pengeroyokan terjadi, para korban tetap berupaya melakukan verifikasi berkas tender.

Namun, proses verifikasi telah ditutup karena waktu menunjukkan sekitar pukul 16.00 WIB.

Korban kemudian memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat pada hari yang sama.

"(Tujuan pelaku mengadang korban) untuk menggagalkan pemenang proyek hadir pada tahap verifikasi berkas," jelasnya.

Dengan ditangkapnya Rafi Iskandar, polisi kini masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pengeroyokan di kantor Bappeda Langkat tersebut.* (d/ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau langsung penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada warga penerima manfaat di Kantor Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Rabu, 14 September 2026.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan pangan yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

• Peduli Kesehatan Warga Binaan, Pemko Tanjungbalai dan Lapas Kelas IIB Gelar Deteksi Dini TB serta CKG

Pemerintah juga berupaya memastikan pasokan pangan tetap tersedia sehingga tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat.

Wali Kota memastikan beras yang disalurkan memiliki kualitas dan jumlah sesuai dengan ketentuan.

Ia juga mengingatkan penerima manfaat agar bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak diperjualbelikan.

"Beras yang disalurkan ini merupakan beras dengan kualitas yang baik dan dengan jumlah yang sesuai. Yang paling penting, tidak boleh Bapak Ibu perjualbelikan. Wajib dibawa pulang, dimanfaatkan buat keluarganya. Semoga bantuan ini membawa keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekalian," ujar Wali Kota.

Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tanjungbalai drh Muslim menjelaskan bantuan yang disalurkan kali ini merupakan alokasi untuk tiga bulan sekaligus, yakni Juli hingga September 2026.

Setiap Kepala Keluarga (KK) menerima 10 kilogram beras per bulan.

Dengan demikian, masing-masing penerima memperoleh total 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan tersebut.

Khusus di Kelurahan Beting Kuala Kapias, tercatat 1.753 KK menerima bantuan. Total beras yang disalurkan mencapai 52,590 ton.

"Khusus di Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung hari ini, tercatat ada 1.753 KK penerima manfaat dengan total beras yang disalurkan mencapai 52,590 ton. Perlu diketahui juga bahwa sesuai kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, bantuan berupa minyak goreng sudah tidak dialokasikan lagi. Mohon dimaklumi, ini kebijakan pemerintah pusat," jelas Muslim.

Data penerima bantuan tersebut bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penerima berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4.

Penyaluran bantuan ditutup dengan penyerahan beras secara simbolis oleh Mahyaruddin kepada sejumlah warga penerima manfaat.

Setelah penyerahan bantuan, Wali Kota juga berdialog secara singkat dengan masyarakat penerima manfaat untuk mendengar kondisi dan kebutuhan mereka.

Mahyaruddin mengatakan peninjauan langsung dilakukan untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir unsur Forkopimda atau perwakilan, Kepala BPS Tanjungbalai Nizaruddin, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten Ekbang Tajul Abrar, Camat Teluk Nibung Darmansyah Merta Wijaya, lurah dan kepala lingkungan se-Kecamatan Teluk Nibung, serta masyarakat setempat.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.* (ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan menggelar Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan skrining Tuberkulosis (TB) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin, 14 September 2026.

Skrining TB dilakukan menggunakan pemeriksaan Rontgen Dada.

Baca Juga:

• Menkop Ferry Juliantono Dorong KDKMP Banjarnegara Segera Beroperasi, Siapkan 3 Langkah Percepatan

Turut hadir Kepala Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan Refin Tua Simanullang, Kepala Dinas Kesehatan Tanjungbalai Safrina Yanti Harahap, jajaran Lapas, serta warga binaan.

Fadly mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah daerah dan Lapas untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi warga binaan.

Menurut dia, pemeriksaan TB yang diintegrasikan dengan program CKG diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan sejak dini.

"Semakin dini kita mengetahui maka semakin cepat kita untuk penanganannya. Pada intinya kita hindari risiko," tambah Fadly.

Ia juga meminta warga binaan mengikuti pemeriksaan dengan baik dan tidak merasa takut menjalani skrining kesehatan.

"Jangan nanti sudah terjadi baru kita sibuk, sudah parah baru sibuk. Kalau ada dari bapak/ibu yang teridentifikasi agar segera membawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan," ucap Fadly.

Fadly mengatakan pelaksanaan CKG tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, Puskesmas Semula Jadi, dan Puskesmas Datuk Bandar.

Kegiatan itu juga didukung oleh tenaga kesehatan Lapas.

Pada hari pertama, sebanyak 78 WBP mengikuti pemeriksaan kesehatan.

Pemeriksaan meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, kadar gula darah, asam urat, serta skrining TB menggunakan Rontgen Dada.

Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) juga dilakukan sesuai indikasi medis.

Dari hasil skrining awal, terdapat 24 WBP yang teridentifikasi suspect dan akan menjalani tindak lanjut sesuai prosedur medis.

Hasil skrining tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan pemeriksaan lanjutan dan penanganan yang diperlukan oleh tenaga kesehatan.

Kegiatan CKG dan skrining TB di Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan berlangsung selama lima hari, yakni 14-18 September 2026.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap penyakit menular maupun penyakit tidak menular di lingkungan Lapas.

Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga diharapkan memastikan warga binaan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan.

Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan menyatakan akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan sebagai bagian dari proses pembinaan.

Sinergi antara Pemko Tanjungbalai, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Lapas diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan pembinaan yang sehat, aman, dan berkualitas.* (ad)

BANDA ACEH — Tim Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh mengamankan dua laki-laki yang diduga terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, Senin, 14 September 2026.

Kedua terduga pelaku berinisial RMZ, 34 tahun, dan BA, 32 tahun.

Baca Juga:

• Ingin Tambah Modal Nikah, Pemuda di Percut Sei Tuan Nekat Jual Sabu dan Ekstasi

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan kedua terduga pelaku diamankan sekitar pukul 13.20 WIB.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan seorang mahasiswa bernama Muhammad Fadhla, 18 tahun, asal Kabupaten Aceh Selatan.

Laporan tersebut tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/709/IX/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh, tertanggal 13 September 2026.

Dizha mengatakan pencurian terjadi pada Minggu sore, 13 September 2026.

Saat itu, korban memarkirkan sepeda motor Honda Beat miliknya di depan rumah setelah pulang membeli es teh sekitar pukul 17.30 WIB.

Sekitar pukul 19.30 WIB, ibu korban, Lismawati, keluar rumah dan mendapati sepeda motor anaknya sudah tidak berada di tempat.

Setelah menanyakan kepada tetangga, korban mengetahui kendaraan tersebut diduga telah dicuri.

Sepeda motor yang hilang merupakan Honda Beat tahun 2017 warna putih dengan nomor polisi BL 5123 EAF.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp11,3 juta.

Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Banda Aceh.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa kedua terduga pelaku berada di kawasan Desa Lamteh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.

Petugas kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi. RMZ dan BA ditemukan sedang duduk di sebuah balai di pinggir jalan raya desa tersebut.

Saat diamankan dan dimintai keterangan awal, keduanya diduga mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban.

Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari kendaraan yang hilang tersebut.

"Sepeda motor tersebut disimpan di belakang Taman Budaya Kota Banda Aceh," demikian kata Kasatreskrim berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

Petugas kemudian bergerak ke lokasi dan menemukan satu unit Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi yang diduga merupakan sepeda motor milik korban.

Selain motor hasil curian, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha R15 warna ungu yang diduga digunakan sebagai alat bantu dalam aksi pencurian.

Berdasarkan pemeriksaan awal, sepeda motor korban diduga dicuri ketika stang kendaraan tidak dalam keadaan terkunci.

Kendaraan tersebut kemudian didorong menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh terduga pelaku.

Polisi juga masih mendalami dugaan rencana penjualan sepeda motor hasil curian tersebut ke wilayah Pulau Aceh.

Kedua terduga pelaku bersama barang bukti telah dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Dizha mengimbau masyarakat, khususnya pemilik sepeda motor, meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan kunci kontak bawaan pabrik ketika memarkirkan sepeda motor.

Penggunaan kunci pengaman tambahan atau kunci ganda dinilai penting untuk mencegah pencurian.

"Pemilik sepeda motor kami imbau untuk selalu menggunakan kunci ganda ketika memarkir kendaraan, terutama di lokasi yang minim pengawasan. Jangan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak kejahatan," ujar Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh.

Masyarakat juga diminta memarkirkan kendaraan di lokasi yang aman dan mudah dipantau.

Jika tersedia, kendaraan sebaiknya ditempatkan di area yang memiliki petugas keamanan atau kamera pengawas (CCTV).

Polisi juga mengingatkan pemilik kendaraan agar tidak meninggalkan kunci pada sepeda motor, meski hanya untuk waktu singkat.

"Keamanan kendaraan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.

Pemilik kendaraan juga harus berperan aktif dengan meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah pencegahan," katanya.

Polresta Banda Aceh mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Warga yang menemukan aktivitas mencurigakan atau mengetahui adanya tindak pidana diminta segera melaporkannya kepada kepolisian.

Dengan pengamanan berlapis dan kewaspadaan masyarakat, potensi pencurian sepeda motor diharapkan dapat ditekan sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Banda Aceh tetap aman dan kondusif.* (ad)

BANJARNEGARA — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Ia meminta koperasi tidak hanya terbentuk secara kelembagaan, tetapi segera menjalankan kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Baca Juga:

• Jembatan Pongpet Pangandaran Rusak, Kasad Maruli Simanjuntak Janji Bangun Ulang dalam Dua Bulan

Dalam kunjungan itu, Ferry memberikan arahan kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Panerusan Wetan serta jajaran koperasi se-Kabupaten Banjarnegara.

Kunjungan tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk memastikan kesiapan koperasi memasuki tahap operasional.

"Kita harus makin gerak cepat di lapangan untuk tahap operasionalisasi," ujar Menkop di Susukan, Minggu sore (13/9).

Dalam agenda tersebut, Ferry didampingi Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Kementerian Koperasi Destry Anna Sari, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Banjarnegara Adi Cahyono, Ketua KDKMP Panerus Wetan Adi Wibowo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ferry mengatakan pemerintah berkomitmen mengembalikan koperasi sebagai salah satu kekuatan utama atau arus utama perekonomian nasional.

Menurut dia, koperasi diharapkan dapat berjalan berdampingan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta dalam memperkuat perekonomian Indonesia.

Karena itu, pengurus KDKMP Panerusan Wetan dan koperasi di seluruh Banjarnegara diminta segera mempersiapkan berbagai tahapan yang diperlukan untuk memasuki fase operasional.

Ferry menjelaskan Kementerian Koperasi telah menyiapkan tiga langkah konkret untuk mempercepat operasional KDKMP di lapangan.

Langkah pertama berupa sosialisasi teknis mengenai mekanisme operasionalisasi unit-unit usaha KDKMP.

Sosialisasi tersebut diperlukan agar para pengurus memahami mekanisme serta tahapan usaha yang akan dijalankan.

Langkah kedua adalah mempercepat proses verifikasi dan validasi fisik bangunan gudang serta gerai.

Proses tersebut kemudian dilanjutkan hingga penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Adapun langkah ketiga adalah menempatkan manajer profesional yang telah direkrut pemerintah.

Para manajer tersebut nantinya bertugas mengawal kegiatan operasional harian koperasi di masing-masing wilayah.

Dengan langkah tersebut, KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembentukan organisasi, tetapi segera bergerak menjalankan kegiatan usaha.

Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyambut baik arahan Menteri Koperasi mengenai percepatan operasional KDKMP.

Amalia mengatakan pemerintah daerah hingga pemerintah desa siap mendukung pelaksanaan program koperasi tersebut di seluruh wilayah Banjarnegara.

Menurut Amalia, koperasi desa dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah.

"Saya berharap KDMP ini bisa menjadi rumah bagi seluruh masyarakat desa untuk bisa mengoptimalkan hasil-hasil bumi, hasil-hasil lokal di wilayahnya masing-masing untuk bisa ditingkatkan nilai jualnya," ungkap Bupati Banjarnegara.

Penguatan koperasi di tingkat desa diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan produk lokal sekaligus meningkatkan nilai tambahnya.

Sebelum memberikan arahan kepada jajaran koperasi, Ferry juga meninjau kegiatan usaha Koperasi Produsen Nira Kamukten di Desa Susukan, Banjarnegara.

Dalam kunjungan tersebut, Ferry melihat langsung proses usaha dan berdialog dengan pengurus koperasi.

Koperasi Nira Kamukten menjadi salah satu contoh pengembangan potensi lokal yang mampu menembus pasar internasional.

Koperasi tersebut telah mengekspor produk olahan nira kelapa berupa gula semut ke Jerman.

Ferry mengapresiasi capaian tersebut.

Menurut dia, keberhasilan itu menunjukkan produk koperasi di daerah memiliki peluang untuk masuk ke pasar global apabila memenuhi standar yang dibutuhkan.

"Koperasi ini sudah berhasil ekspor ke Jerman beberapa waktu yang lalu dan telah divalidasi oleh lembaga Fairtrade dari Inggris. Standar yang memadai ini sangat memungkinkan Koperasi Nira Kamukten untuk terus memperluas akses pasarnya ke berbagai negara lain dengan meningkatkan kapasitas produksi," ujar Menkop.

Keberhasilan Koperasi Nira Kamukten menembus pasar Jerman menunjukkan potensi produk berbasis sumber daya lokal untuk bersaing di pasar internasional.

Namun, perluasan pasar membutuhkan konsistensi kualitas, pemenuhan standar produk, serta peningkatan kapasitas produksi.

Kementerian Koperasi mendorong koperasi agar tidak hanya berorientasi pada penguatan usaha di tingkat lokal, tetapi juga meningkatkan daya saing sehingga produk yang dihasilkan mampu menjangkau pasar internasional.

Percepatan operasional KDKMP di Banjarnegara diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem koperasi sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi desa.

Dengan dukungan pemerintah daerah, pengurus koperasi, dan manajer profesional, KDKMP diharapkan segera memasuki tahap operasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.* (ad)

PANGANDARAN — Jembatan Gantung Pongpet di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, akan dibangun kembali setelah mengalami kerusakan.

Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pembangunan ulang akan mengutamakan kekuatan, keamanan, dan keberlanjutan penggunaan oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Rico Waas Ajukan APBD Medan 2027 Rp7,16 Triliun, Fokus pada 17 Program Prioritas

Dalam kunjungan itu, ia bersama pihak terkait mengevaluasi kondisi jembatan sekaligus membahas aspek teknis pembangunan kembali.

Menurut Maruli, perbaikan sebagian bagian jembatan dinilai belum menjadi pilihan terbaik.

Pembangunan ulang secara menyeluruh dipertimbangkan agar konstruksi jembatan lebih kuat dan aman.

"Salah satu yang menjadi evaluasi yaitu teknis-teknis yang harus kita evaluasi. Memang yang agak rumit adalah jembatan-jembatan perbaikan," ujar Maruli.

Maruli memperkirakan pembangunan kembali Jembatan Pongpet membutuhkan waktu sekitar dua bulan.

Pengerjaan secara intensif, termasuk kemungkinan dilakukan pagi, siang, dan malam, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian.

Menurut dia, membongkar jembatan dan membangunnya kembali dari awal justru dapat menjadi pilihan untuk menyempurnakan konstruksi.

"Ini sudah diperkirakan dua bulan, kalau bekerjanya pagi, siang dan malam, mudah-mudah bisa lebih cepat, dua bulanan lah, karena memang lebih baik kita bongkar awal saja, konstruksinya jadi lebih baik," katanya.

Jembatan Pongpet memiliki fungsi penting bagi masyarakat Kecamatan Cijulang dan wilayah sekitarnya.

Selain pembangunan jembatan, kebutuhan air bersih masyarakat di sekitar lokasi juga menjadi perhatian TNI AD.

Maruli mengatakan pihaknya membuka kemungkinan membangun sumur bor di empat titik apabila kebutuhan air bersih warga masih belum mencukupi.

Baca Juga:

• Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Aceh: Pendidikan Aceh Tak Kekurangan Sekolah, tapi Butuh Lompatan Mutu

Dalam kunjungan tersebut, Maruli juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas musibah yang terjadi saat peresmian Jembatan Pongpet.

Ia mengatakan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi TNI AD agar pembangunan infrastruktur berikutnya dapat dilakukan dengan standar keamanan dan konstruksi yang lebih baik.

"Saya sudah sampaikan, secara pertanggungjawaban, saya mohon maaf atas kejadian ini, dan kita akan segera perbaiki. Saya kira akan jadi evaluasi kita supaya kita bisa buat yang lebih baik dan lebih aman," imbuhnya.

Maruli memastikan pembangunan kembali akan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas infrastruktur agar dapat digunakan masyarakat dengan lebih aman.

Dalam keterangannya kepada awak media, Maruli juga menjelaskan perkembangan program pembangunan jembatan TNI AD di berbagai wilayah Indonesia.

Dari 3.417 jembatan yang telah dikerjakan, lebih dari 2.700 jembatan disebut telah selesai.

TNI AD menargetkan jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai sekitar 5.000 jembatan sampai akhir 2026.

Jembatan yang dibangun mencakup sejumlah jenis, antara lain jembatan perintis, Bailey, beton, dan Armco.

Selain jembatan, program penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor juga terus dilakukan.

Dengan tambahan tersebut, jumlah sumur bor yang dibangun ditargetkan mencapai sekitar 6.000 titik.

"Sumur Bor kita sudah jadi program Presiden dan juga program TNI Angkatan Darat, mudah-mudahan tahun ini kita bisa selesaikan 5.000 hingga 6.000 lah," pungkas Maruli.

Baca Juga:

• Ini Pesan Pertama Prabowo kepada Suahasil Usai Jadi Menkeu Gantikan Purbaya

Pembangunan kembali Jembatan Pongpet diharapkan dapat memulihkan akses masyarakat Cijulang sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi TNI AD dalam membangun infrastruktur yang lebih kuat, aman, dan sesuai kebutuhan warga.* (ad)

KARO — Krismas Dayanti Br Sihite, siswi SMK Negeri 1 Berastagi yang sebelumnya menjadi korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG), kembali menjalani perawatan di rumah sakit.

Kondisi Krismas kembali menjadi perhatian setelah sebuah video yang memperlihatkan dirinya terbaring lemas di ranjang pasien viral di media sosial.

Baca Juga:

• Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Dirujuk ke RSCM, Kondisi Febi Mulai Lebih Segar

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Hamid Rijal Lubis, membenarkan Krismas kembali dilarikan ke rumah sakit.

Hamid belum merinci kapan Krismas kembali masuk rumah sakit.

Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, hingga Senin pagi, 14 September 2026, siswi tersebut masih menjalani perawatan.

Menurut laporan yang diterima Dinkes Sumut, Krismas mengalami keluhan pada bagian perut.

"Yang kita terima kan begini ya, bahwa beliau ada mengalami keluhan ya. Keluhan itu, informasi yang kami dapatkan untuk Krismas ini, kram dan nyeri perut, ya," jelasnya saat dikonfirmasi, Senin (14/9/2026).

Hamid mengatakan penyebab keluhan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak rumah sakit.

"Yang penting, yang utama sekarang ditangani dulu. Kan gitu, " jelasnya.

Hamid memastikan seluruh siswa yang masih mengalami gangguan kesehatan setelah dugaan keracunan MBG akan mendapatkan penanganan medis.

"Kita pastikan beliau mendapatkan pelayanan yang baik begitu, ya. Mengenai apa penyebab, apa tindak lanjut, apa yang harus dilakukan, kembali lagi, kita serahkan kepada tenaga medis, ya, yang punya keahlian, keilmuan untuk itu," ucapnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada para siswa yang masih menjalani pemulihan.

"Kita doakan, kita dorong doa supaya beliau segera sehat, segera pulih. Nah, saat ini mungkin itu yang perlu kita lakukan, memberikan support, dukungan kepada beliau agar segera pulih," ucapnya.

Namun, Hamid belum dapat memastikan rumah sakit tempat Krismas menjalani perawatan saat ini.

Ia juga belum mengetahui apakah siswi tersebut masih dirawat di rumah sakit di Kabupaten Karo atau telah kembali dirujuk ke Medan.

"Update terakhir yang sudah saya dapat benar, ya (dirawat di rumah sakit)tapi saya belum update. Sampai tadi pagi, ya, saya dapat informasi itu, ya (masih dirawat) Cuma kan sore ini saya belum dapat update terakhir ya. Saya belum berani sampaikan, karena belum update sore. Mungkin bisa dipastikan ke Dinkes Karo, ya. Saya enggak enggak dapat final informasinya di rumah sakit mana begitu,"ucapnya.

Sebelumnya, Krismas Dayanti, 18 tahun, sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan setelah dirujuk dari rumah sakit di Kabupaten Karo.

Krismas dirawat di ruang PICU karena kondisinya cukup mengkhawatirkan setelah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG dari sekolahnya.

Setelah beberapa hari menjalani perawatan, kondisi Krismas sempat menunjukkan perkembangan positif.

Ia mulai bisa duduk, berbicara, banyak bergerak, bahkan sesekali tersenyum dan tertawa.

Saat itu, kondisi wajahnya juga terlihat lebih segar dibandingkan ketika pertama kali dirujuk ke RS Haji Medan.

Krismas sebelumnya mengatakan kondisinya mulai membaik. Keluhan pada bagian perut dan leher juga disebut sudah tidak terasa sakit.

Namun, pengalaman tersebut membuat Krismas mengaku trauma mengonsumsi MBG dari sekolah. Ia memilih membawa bekal makanan sendiri dari rumah.

"Enggak, takut trauma, takut keracunan lagi. Trauma. Enggak mau lagi (makan MBG). Bawa bontot aja dari rumah kalau lapar (di sekolah)," jelasnya, Rabu (19/8/2026).

Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Haji Medan, Anda Siregar, sebelumnya mengatakan Krismas masih menjalani perawatan di ruang PICU.

Dari hasil pemeriksaan medis ketika itu, Krismas disebut mengalami keracunan makanan.

"Kalau dari sisi medis, bisa dikatakan keracunan (makanan) dan pasien masih berada di ruang PICU," jelasnya, Selasa (18/8/2026).

Anda mengatakan kondisi Krismas ketika itu mulai membaik. Siswi tersebut sudah dapat duduk dan berbicara.

"Kondisinya sebenarnya sudah mulai membaik, pasien sudah bisa duduk dan bicara. Mudah-mudahan lusa, pasien sudah bisa ke ruang ranap umum," ucapnya beberapa waktu lalu.

Kini, setelah kembali menjalani perawatan, kondisi terbaru Krismas masih menunggu hasil pemeriksaan dan informasi resmi dari pihak rumah sakit maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

Pihak Dinkes Sumut memastikan penanganan medis tetap menjadi prioritas hingga kondisi Krismas dan siswa lain yang terdampak benar-benar pulih.* (tm/ad)

KARO — Febiona br Purba, salah satu siswi korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Siswi SMK Bersama Berastagi itu dibawa ke Jakarta pada Sabtu (12/9/2026), sehari setelah dijenguk langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Puluhan Siswa MTsN 2 Kisaran Diduga Keracunan MBG dari SPPG Polres Asahan, 13 Dirawat di RS

Setelah melihat kondisi Febi, Gibran menginstruksikan agar siswi tersebut dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Setelah menjalani perawatan di RSCM, kondisi Febi disebut mulai menunjukkan perubahan.

Ibunya, Elvinus Lusiana br Sitanggang, mengatakan putrinya tampak lebih segar dibandingkan saat masih menjalani perawatan di Sumatera Utara.

"Kalau kondisinya dibilang masih hampir sama. Tapi pas saya telfon bapaknya, katanya dia (Febi) sudah lebih cerah. Ibaratnya dia sudah tambah segar gitu. Waktu dari sini kan dia lemas sekali," ujar Elvinus, Senin (14/9/2026).

Elvinus mengatakan setelah berangkat dari Medan melalui Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Febi bersama keluarga langsung menuju Jakarta.

Setibanya di RSCM, Febi langsung mendapat penanganan dari tim dokter.

Pada Senin pagi, Febi kembali menjalani pemeriksaan oleh tim medis.

Salah satunya pemeriksaan Electroencephalography (EEG) untuk melihat aktivitas listrik otak.

Selain pemeriksaan tersebut, Febi juga dijadwalkan menjalani terapi untuk membantu pemulihan fungsi saraf dan kemampuan berbicara.

"Tadi pagi jam 07.00 sudah di cek EEG. Terus siang ini mau diterapi dia, terapi caranya ngomong."

Meski kondisinya mulai terlihat lebih segar, Febi masih beberapa kali mengeluhkan sakit kepala.

Namun, menurut Elvinus, putrinya kini tidak lagi mengalami kejang seperti ketika menjalani perawatan di Sumatera Utara.

"Semalam katanya dia lagi pusing pas aku telepon. Kalau kejangnya enggak ada lagi. Memang pas dirawat di Berastagi mau kejang lagi, tapi langsung disuntik obat," ungkapnya.

Selama menjalani perawatan di Jakarta, Febi didampingi ayah dan sejumlah kerabat.

Elvinus mengatakan keluarga juga mendapatkan dukungan dari pihak Gibran, termasuk terkait tempat tinggal selama mendampingi Febi.

"Iya, ada katanya apanya mess-nya, di luar rumah sakit," katanya.

Menurut Elvinus, ayah Febi dan kerabat secara bergantian mendampingi siswi tersebut selama menjalani perawatan di RSCM.

Ayah Febi biasanya mulai mendampingi sejak pukul 05.00 WIB sebelum kemudian bergantian dengan anggota keluarga lainnya.

Elvinus berharap penanganan medis di RSCM dapat membuat kondisi putrinya pulih sepenuhnya.

Ia juga berharap penyakit yang dialami Febi tidak kembali setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dan perawatan selesai.

"Ya, harapannya ya sepulang dari sana jangan lagi lah terulang lagi penyakitnya," ucapnya.

Di tengah proses pemulihan, Febi disebut sudah beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk kembali bersekolah.

Namun, keluarga masih meminta Febi beristirahat karena kondisinya belum memungkinkan untuk mengikuti kegiatan belajar seperti biasa.

"Karena dia pun sebenarnya sudah ibaratnya mau masuk sekolah terus dia, dimintanya. "Aku mau masuk aku ke sekolah," katanya. Jadi kami bilang, "Kam belum sehat kali loh nakku. Kami pun enggak mungkin kami tahan-tahan kami di rumah," kami bilang," ungkapnya.

Febi merupakan siswi kelas XI SMK Bersama Berastagi jurusan Multimedia.

Ia dikenal sebagai salah satu siswa berprestasi di sekolahnya dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS.

Keluarga kini masih menunggu perkembangan kondisi Febi selama menjalani pemeriksaan dan perawatan di RSCM Jakarta.* (tm/ad)

ASAHAN — Puluhan siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin, 14 September 2026.

Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan, di antaranya mual, pusing, dan muntah-muntah setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan di sekolah.

Baca Juga:

• Ingin Tambah Modal Nikah, Pemuda di Percut Sei Tuan Nekat Jual Sabu dan Ekstasi

Makanan tersebut disebut dikirim oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Asahan.

Operator sekolah, Rahman, mengatakan pihak sekolah menerima laporan adanya sejumlah ompreng MBG yang mengeluarkan bau tidak sedap.

"Ada bau, lauknya itu ayam rendang, tempe disambal, dan acar sayur. Buahnya kalau tidak salah semangka," kata Rahman, Senin (14/9/2026).

Menurut Rahman, tidak semua ompreng mengeluarkan bau tidak sedap.

Namun, setelah menerima laporan dari guru, pihak sekolah langsung menyampaikan pengumuman melalui pengeras suara agar siswa berhati-hati.

"Ga semua memang, tapi banyak juga tadi. Karena ada guru yang langsung melaporkan kalau mbgnya bau, langsung diumumkan di pengeras suara sekolah," katanya.

Meski pengumuman telah disampaikan, sebagian siswa diduga sudah lebih dahulu mengonsumsi makanan tersebut.

"Setelah itu mengalami keluhan mual, pusing, dan ada juga sebagian yang muntah-muntah," katanya.

Rahman mengatakan terdapat sekitar 30 siswa yang diduga terdampak setelah mengonsumsi MBG tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 13 siswa masih menjalani perawatan di RSUD Kisaran.

"Tidak semua sempat mengkonsumsi, kerena diumumkan di pengeras suara sekolah, sehingga yang sudah deluan mengkonsumsi yang kami rasa kena," katanya.

Rahman mengatakan dugaan bau tidak sedap berasal dari menu ayam rendang yang berada di dalam ompreng.

Namun, ia menegaskan kepastian penyebabnya masih menunggu hasil pemeriksaan.

"Ada yang bagus ada yang sudah berair gitu. Jadi sebagian itu ayamnya bau. Tapi kekmanapun, itu nanti dari hasil laboratorium," ungkapnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak sekolah masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak berwenang untuk mengetahui penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa.

Rahman juga mengatakan dirinya belum memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kondisi seluruh siswa yang terdampak.

"Karena keponakan saya juga ada kena satu orang. Tapi informasinya saat ini dirawat di RSUD dan Wira Husada," katanya.

Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramuditha turut mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi para siswa yang menjalani perawatan.

Saat hendak diwawancarai di depan ruang IGD yang merawat para siswa, Kapolres Asahan tidak memberikan keterangan kepada wartawan.

Kepala Seksi Pengawasan, AKP Arbin Rambe, mengatakan Kapolres kemudian melanjutkan perjalanan ke Rumah Sakit Wira Husada untuk melihat siswa lainnya.

"Ke Wira Husada, mau melihat korban lainnya," kata AKP Arbin Rambe.

Peristiwa dugaan keracunan tersebut masih dalam penanganan dan pemeriksaan pihak terkait.

Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya diharapkan dapat memastikan penyebab keluhan yang dialami para siswa setelah mengonsumsi makanan MBG.

Pihak terkait juga masih melakukan pendataan terhadap siswa yang mengalami keluhan serta memantau kondisi mereka yang menjalani perawatan di rumah sakit.* (tm/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026) sore.

Baca Juga:

• Ini Pesan Pertama Prabowo kepada Suahasil Usai Jadi Menkeu Gantikan Purbaya

"Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya."

Dengan pelantikan tersebut, Suahasil Nazara resmi memimpin Kementerian Keuangan dan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Berasal dari Keluarga Nias

Suahasil Nazara merupakan tokoh ekonomi yang memiliki latar belakang akademisi dan birokrat. Ia berasal dari keluarga berdarah Nias, Sumatera Utara.

Hal itu terlihat dari nama belakang Nazara, yang dikenal sebagai salah satu marga dalam masyarakat Nias.

Suahasil memiliki nama lengkap Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D. Ia lahir di Jakarta pada 23 November 1970.

Ayahnya, Hanati Nazara, berasal dari Nias.

Hanati pernah menjabat sebagai Bupati Nias pada 1981–1986 dan menjadi anggota DPR pada 1997–1999.

Sementara ibunya bernama Upik.

Suahasil menikah dengan Christina Pusporini Messakh, yang juga disebut dalam sejumlah sumber sebagai Nina Suahasil Nazara.

Pendidikan Suahasil Nazara

Latar belakang pendidikan Suahasil cukup panjang di bidang ekonomi.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Master of Science (M.Sc.) di Cornell University, Amerika Serikat, dan lulus pada 1997.

Suahasil kemudian meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) dari University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat, pada 2003.

Karier akademiknya dimulai sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999.

Ia kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar Ekonomi pada 2009.

Di lingkungan UI, Suahasil juga pernah menduduki sejumlah posisi, di antaranya Kepala Program Studi Pascasarjana, Kepala Lembaga Demografi, serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi.

Pernah Menjadi Wakil Menteri Keuangan

Sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Suahasil Nazara telah lama berkecimpung dalam kebijakan ekonomi dan pemerintahan.

Ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011.

Suahasil juga pernah menjadi Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah pada 2009–2015 serta Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2010–2015.

Pada 2016, Suahasil dipercaya menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Kariernya di Kementerian Keuangan berlanjut ketika ia dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan pada era Presiden Joko Widodo sejak 2019.

Ia kemudian kembali dipercaya menduduki posisi tersebut pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kini, sejak 14 September 2026, Suahasil resmi menjabat Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Harta Kekayaan Suahasil Nazara

Selain perjalanan pendidikan dan kariernya, harta kekayaan Suahasil Nazara juga menjadi perhatian publik setelah ia dipercaya menjadi Menteri Keuangan.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disebut dilaporkan pada Januari 2025, total kekayaan Suahasil mencapai sekitar Rp129,78 miliar.

Aset terbesar yang tercatat berupa surat berharga dengan nilai sekitar Rp61 miliar. Sementara tanah dan bangunan yang dimilikinya mencapai sekitar Rp41,8 miliar.

Suahasil juga tercatat memiliki kendaraan dengan nilai sekitar Rp870 juta dan tidak tercatat memiliki utang.

Dengan latar belakang akademisi, pengalaman panjang di bidang kebijakan fiskal, serta pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Suahasil kini menghadapi tanggung jawab baru sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.* (tm/ad)