Di China, jumlah korban tewas bertambah 10 orang menjadi 31 orang. Otoritas China juga mencatat 531 orang masih belum ditemukan akibat bencana yang melanda kawasan perbatasan kedua negara.

Baca Juga:

• Jendela Kritis 72 Jam Kian Menipis, Korban Tewas Gempa Kumamoto Jadi 35 Orang

Tim penyelamat China masih berupaya menjangkau pos perbatasan Gyirong yang diterjang banjir dan tertimbun material longsor. Ratusan alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan menuju pos tersebut yang rusak parah akibat terjangan material berupa batu dan pepohonan.

Sebagian korban yang masih hilang di wilayah China diduga terjebak di bangunan pos perbatasan atau terbawa arus hingga masuk ke wilayah Nepal.

Sementara itu, Nepal menjadi wilayah dengan jumlah korban terbesar dalam bencana tersebut. Korban tewas di Nepal tercatat mencapai 1.259 orang, sedangkan 5.083 lainnya masih hilang.

Banjir bandang dan tanah longsor dilaporkan menghantam sejumlah distrik di Nepal, termasuk Rasuwa, Nuwakot, Dhading, dan Kavre, serta kawasan Lembah Kathmandu.

Di tengah operasi pencarian, tim SAR juga mencatat sejumlah keberhasilan. Dua pekerja berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah sembilan hari terjebak di dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Trishuli 3A.

Tim SAR internasional kemudian memusatkan pencarian di terowongan tersebut setelah terdengar suara pekerja yang meminta pertolongan. Sedikitnya 42 pekerja dilaporkan berhasil diselamatkan.

Bencana banjir dan longsor tersebut menjadi salah satu bencana besar yang berdampak pada wilayah perbatasan Nepal dan China. Operasi pencarian korban, evakuasi, serta pembukaan akses menuju daerah terdampak masih terus dilakukan oleh otoritas dan tim penyelamat.* (in/dh)

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar mengatakan praktik penghapusan sisa kuota berpotensi merugikan konsumen karena masyarakat telah membayar layanan tersebut.

Baca Juga:

• Janda Tiga Anak Ditangkap Polisi karena Live Streaming Pornografi di TikTok, Raup hingga Rp300 Ribu Sekali Siaran

Halim menyampaikan pernyataan tersebut saat berada di Parlementaria Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II, Padang, Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, kuota internet yang sudah dibayar tetapi belum digunakan tetap menjadi hak konsumen. Karena itu, berakhirnya masa aktif suatu paket semestinya tidak otomatis menghilangkan manfaat yang telah dibeli pelanggan.

"Sebagai customer, sebagai konsumen, kemudian ada hal yang masih menjadi haknya. Tapi karena batas waktu yang memang sengaja dibatasi seperti itu, sehingga kehilangan nilai-nilai yang seharusnya masih menjadi haknya konsumen," katanya.

Perlindungan sisa kuota tersebut merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan yang dibacakan pada 23 Juli 2026, MK mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang membuat sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.

Sebagai tindak lanjut putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota pada 28 Agustus 2026.

Aturan tersebut menjadi pedoman bagi operator telekomunikasi dalam memberikan pilihan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan.

Perlindungan sisa kuota tidak hanya dilakukan melalui mekanisme rollover. Operator juga dapat menyediakan pilihan berupa perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, maupun mekanisme lain yang tidak merugikan pelanggan.

Selain itu, operator tidak diperkenankan membebankan biaya tambahan kepada pelanggan hanya untuk mempertahankan sisa kuota yang masih dimiliki.

Halim mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, dia mengingatkan perlindungan konsumen tidak cukup hanya dengan menerbitkan aturan.

Menurutnya, kepatuhan operator terhadap ketentuan tersebut harus terus diawasi agar masyarakat benar-benar memperoleh hak atas kuota yang telah mereka beli.

"Komisi I sangat mengapresiasi itu, dan saya berharap, kita semua berharap agar itu dilaksanakan secara maksimal oleh para pihak penyedia jasa," pungkas Halim.

Dengan demikian, operator telekomunikasi perlu menyediakan mekanisme yang memungkinkan pelanggan tetap memperoleh manfaat dari sisa kuota sesuai ketentuan yang berlaku.* (d/dh)

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan polisi perlu menelusuri pihak yang diduga berada di balik kerusuhan, termasuk dugaan perusakan fasilitas umum dan upaya membenturkan massa dengan aparat.

Baca Juga:

• Debat Panas Rocky Gerung vs AMPB: Tolak Hukuman Mati Koruptor karena Takut Salah Hukum, AMPB Tuntut Efek Jera

Sugeng juga meminta polisi mendalami asal peredaran obat keras jenis Tramadol yang disebut ditemukan berkaitan dengan massa yang diamankan dalam kerusuhan tersebut.

Menurut analisis IPW, terdapat pola yang dinilai mirip dengan peristiwa pada 27 Agustus 2025. IPW menduga terdapat kelompok yang datang ke sekitar Gedung DPR RI bukan untuk menyampaikan aspirasi, melainkan melakukan kerusuhan dan perusakan.

IPW membagi aksi 27 Agustus 2026 dalam dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung sebelum pukul 18.00 WIB dan diikuti antara lain Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) serta kelompok mahasiswa.

Menurut IPW, gelombang pertama berlangsung tertib dengan menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pemberantasan korupsi dan desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Sementara gelombang kedua berlangsung mulai sekitar pukul 19.00 WIB hingga dini hari 28 Agustus 2026. IPW menyebut pada fase tersebut muncul kelompok anak muda serta kelompok yang diduga merupakan ormas dan turun ke jalan.

Berdasarkan analisis tersebut, IPW menduga ada pihak ketiga yang berusaha membenturkan kelompok masyarakat sipil dengan aparat keamanan.

Sugeng bahkan menyebut terdapat dugaan skenario untuk memancing polisi melakukan tindakan kekerasan berlebihan terhadap massa perusuh sehingga kemudian muncul narasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap aparat.

Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian IPW dan belum menjadi kesimpulan resmi hasil penyelidikan kepolisian.

IPW meminta aparat tetap menjamin hak masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara aman. Di sisi lain, kelompok peserta aksi juga diimbau menjaga massa masing-masing agar tidak disusupi pihak yang membawa agenda kerusuhan.

Selain dugaan aktor intelektual, IPW mendorong Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus kematian Bambang Setiawan yang disebut tewas dalam rangkaian kerusuhan tersebut.

Sugeng mengatakan hasil investigasi IPW mencatat 42 polisi terluka dan 12 warga mengalami luka dalam peristiwa tersebut.

"Peristiwa ini, harus diusut, termasuk keberadaan ormas di lokasi pada malam hari juga harus diusut," ujarnya.

IPW juga menyoroti temuan senjata dan benda yang disebut digunakan atau diduga akan digunakan dalam kerusuhan. Sugeng menyebut aparat menemukan lebih dari 30 senjata tajam dan golok, ketapel, airsoft gun, serta lebih dari 200 botol kaca dan 12 jeriken bensin yang diduga berkaitan dengan pembuatan bom molotov.

Sugeng juga menyebut adanya indikasi sebagian massa mengonsumsi obat keras jenis Tramadol yang menurutnya dapat memicu agresivitas.

Karena itu, IPW mendorong polisi mendalami jaringan kelompok perusuh, termasuk komunikasi para pelaku dan kemungkinan adanya pihak yang mengorganisasi maupun memberikan dukungan dana.

"Harus didalami juga, WA-WA grup kelompok-kelompok perusuh ini, dan juga menyita alat komunikasi mereka," kata Sugeng.

Menurutnya, penyelidikan dapat mencakup penelusuran aliran dana melalui perbankan maupun aplikasi pembayaran untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak yang mendanai aksi tersebut.

IPW juga meminta Polri dan aparat terkait memperketat pengawasan terhadap peredaran obat keras yang melanggar ketentuan. Razia rutin terhadap peredaran Tramadol dinilai perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan obat tersebut.

Sementara itu, dugaan mengenai aktor intelektual, aliran dana, maupun keterlibatan kelompok tertentu masih membutuhkan pembuktian melalui penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.* (d/dh)

Dalam Islam, seorang muslim dilarang mengambil atau menggunakan hak milik orang lain tanpa izin. Larangan tersebut tidak hanya berlaku terhadap barang yang bentuknya nyata, tetapi juga terhadap manfaat yang melekat pada suatu kepemilikan.

Baca Juga:

• SALAM Kembali Geruduk Polda Sumut, Tuntut Usut Dugaan Wifi Ilegal di Padang Lawas

Meski seseorang berniat mengembalikan sesuatu yang digunakan, perbuatan tersebut tetap dapat disebut ghasab apabila dilakukan tanpa izin pemilik.

Ghasab juga tidak selalu berarti mengambil barang secara fisik. Memanfaatkan sesuatu yang menjadi hak orang lain tanpa persetujuan juga dapat termasuk dalam perbuatan tersebut.

Contohnya antara lain menggunakan barang milik tetangga tanpa izin atau memanfaatkan fasilitas milik orang lain yang seharusnya berada dalam kendali pemiliknya.

Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki rumusan pengertian ghasab yang sedikit berbeda, tetapi memiliki pokok pemahaman yang sama, yakni penguasaan atau pemanfaatan hak orang lain secara tidak sah.

Bagaimana Hukum Memakai WiFi Tanpa Izin?

WiFi merupakan fasilitas yang disediakan dan dibayar oleh pemiliknya. Karena itu, akses terhadap jaringan tersebut termasuk manfaat yang menjadi hak pemilik.

Pengasuh Lembaga Pengembangan Da'wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Buya Yahya, menjelaskan bahwa menggunakan atau menguasai sesuatu milik orang lain tanpa izin termasuk ghasab.

"Ghasab itu adalah memakai, menguasai sesuatu yang miliknya orang lain tanpa izin," kata Buya Yahya dalam tayangan di kanal YouTube Al Bahjah TV.

Buya Yahya kemudian menegaskan hukum perbuatan tersebut.

"Kalau mengghasab hukumnya haram," tegasnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menggunakan WiFi milik orang lain tanpa persetujuan pemilik hukumnya haram dalam Islam. Sebab, pengguna telah mengambil manfaat dari fasilitas yang bukan menjadi haknya tanpa izin.

Meskipun WiFi tidak berbentuk barang yang diambil atau berpindah tangan, akses internet tetap merupakan fasilitas yang memiliki nilai dan disediakan oleh pemiliknya.

Karena itu, seseorang yang mengetahui jaringan WiFi milik orang lain sebaiknya tidak langsung menggunakannya apabila belum mendapat izin. Cara yang tepat adalah meminta persetujuan pemilik terlebih dahulu.

Jangan Mengambil Hak Orang Lain

Buya Yahya juga mengingatkan pentingnya menanamkan sikap tidak tamak terhadap sesuatu yang bukan hak sendiri.

"Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, jangan merasa tamak menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, sekecil apa pun," ujar Buya Yahya.

Dengan demikian, penggunaan WiFi orang lain sebaiknya dilakukan setelah mendapatkan izin dari pemilik jaringan. Persetujuan tersebut penting agar penggunaan fasilitas tidak menjadi bentuk pengambilan manfaat dari hak orang lain tanpa izin.

Wallahu a'lam.* (dh/dh)

Kuasa hukum Lodewyk, Otto Cornelis (OC) Kaligis, menilai kliennya seperti diping-pong antar-pengadilan akibat persoalan kewenangan tersebut. Dia menyebut substansi perkara belum pernah diperiksa secara mendalam.

Baca Juga:

• Kejagung Sita Aset Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Senilai Rp8,4 Miliar, Ada Rolex hingga Mobil Mewah!

Menurut Kaligis, PN Jakarta Selatan sebelumnya menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan praperadilan Lodewyk. Gugatan kemudian diajukan ke PN Jakarta Pusat, tetapi pengadilan tersebut juga menyatakan tidak memiliki kewenangan.

"Ini lucu. Pertama, di sini dikatakan bukan wewenang pengadilan. Kemudian, Jakarta Pusat mengatakan ini wewenang pengadilan. Jadi substansinya tidak pernah diperiksa, kan?" ujarnya.

Dua Praperadilan Sebelumnya Ditolak

PN Jakarta Selatan melalui putusan Nomor 105 tanggal 30 Juli 2026 sebelumnya menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan Lodewyk. Pengadilan berpendapat tindakan upaya paksa terhadap Lodewyk tidak dilakukan di wilayah hukum PN Jakarta Selatan.

Lodewyk kemudian mengajukan permohonan ke PN Jakarta Pusat. Namun, hakim tunggal Muhammad Firman Akbar juga menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Putusan itu dibacakan pada Senin (24/8/2026). Hakim mempertimbangkan kedudukan termohon, yakni Jaksa Agung Republik Indonesia c.q. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, berada di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan.

Atas pertimbangan tersebut, PN Jakarta Pusat menyatakan perkara praperadilan menjadi kewenangan PN Jakarta Selatan. Hakim juga menilai lokasi dilakukannya upaya paksa bukan patokan yang tepat untuk menentukan kewenangan relatif dalam perkara praperadilan.

Lodewyk Persoalkan Penangkapan hingga Penahanan

Dalam gugatan ketiganya di PN Jakarta Selatan, Lodewyk meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum Kejagung tidak sah. Tindakan tersebut meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan.

Kuasa hukum meminta seluruh surat perintah penyidikan, penetapan tersangka, dan penahanan yang diterbitkan Jampidsus Kejagung dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pihak Lodewyk juga meminta Kejagung mengeluarkan kliennya dari Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan mengembalikan barang bukti yang telah disita.

Barang bukti yang dimaksud antara lain dokumen memo Sekretariat Kabinet, berkas kerja sama lembaga, hingga sejumlah telepon seluler.

Kaligis juga mengklaim Lodewyk tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dia menilai kondisi tersebut menjadi dasar pihaknya menyebut perkara tersebut sebagai kriminalisasi.

"Dia enggak pernah diperiksa (sebelumnya). Dituduh mencuri masa enggak bisa klarifikasi? Makanya saya katakan ini perkara penuh dengan kriminalisasi," kata Kaligis.

Kuasa hukum turut mempersoalkan penangkapan Lodewyk pada 3 Juni 2026. Menurut mereka, Lodewyk saat itu hendak memenuhi panggilan pemeriksaan BPKP pada 7 Juni 2026 untuk memberikan klarifikasi.

Kaligis juga menyebut jaksa tidak menghadirkan saksi fakta dalam dua sidang praperadilan sebelumnya untuk membuktikan keterlibatan Lodewyk dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Kita memang mengatakan ini enggak ada saksi-saksinya. Karena Pusung tidak pernah terlibat dalam pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Pihak Lodewyk berencana menghadirkan kliennya secara daring dalam persidangan. Mereka juga membuka kemungkinan konfrontasi dengan sejumlah pihak terkait perkara.

Sidang Dilanjutkan Senin

Hakim tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro menunda persidangan praperadilan hingga Senin (7/9/2026). Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan jawaban dari pihak Kejaksaan Agung.

Lodewyk akan dihadirkan secara daring melalui platform Zoom dalam persidangan tersebut. Hakim mengatakan pengajuan persidangan melalui Zoom baru diterima pada Jumat dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan tim teknologi informasi.

Sebelum sidang ditutup, hakim mengingatkan pihak pemohon dan termohon menjaga integritas proses peradilan. Kedua pihak juga diminta tidak melakukan tindakan transaksional selama proses hukum berlangsung.

"Apabila ada orang atau pihak mengatasnamakan hakim bisa memenangkan perkara ini, saya pastikan itu penipuan, silakan laporkan orang itu ke Mahkamah Agung," tegas Sulistyo.

Adapun seluruh dalil dan permintaan yang diajukan Lodewyk dalam praperadilan ketiga ini masih akan diperiksa dalam persidangan. Kejagung akan menyampaikan jawaban pada sidang lanjutan.* (k/dh)

Arifah mengatakan proses pemulihan anak tidak cukup hanya berfokus pada kondisi fisik. Dukungan psikologis dan sosial juga diperlukan agar anak dapat kembali beraktivitas tanpa rasa takut atau trauma.

Baca Juga:

• Berhenti Meracuni Rakyat!

Menurut Arifah, pendampingan psikologis perlu terus diberikan meski anak sudah keluar dari fasilitas kesehatan dan kembali ke lingkungan pesantren maupun sekolah.

Dia mengingatkan agar anak tidak sampai mengalami trauma terhadap makanan, enggan kembali ke sekolah, maupun mendapatkan stigma akibat kejadian tersebut.

"Jangan sampai anak trauma untuk makan, atau kembali ke sekolah, atau justru mendapatkan stigma, disalahkan, atau merasa takut untuk kembali beraktivitas," katanya.

Terkait penyebab dugaan keracunan, Arifah meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi dari pihak berwenang. Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan terhadap seluruh proses penyediaan makanan.

Rangkaian tersebut mencakup bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi sebelum makanan diterima dan dikonsumsi anak.

"Kita perlu melihat kejadian ini secara menyeluruh. Jangan sampai kita hanya sibuk mencari siapa yang salah, sementara celah dalam sistemnya tidak diperbaiki," ujar Arifah.

Dia menilai hal terpenting dari evaluasi kasus tersebut adalah menemukan titik lemah dalam pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Karena itu, Arifah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) program MBG, termasuk pada rantai pasok, pengolahan makanan, penyimpanan, pengemasan, hingga proses distribusi.

Selain evaluasi, pengawasan dinilai perlu dilakukan secara berlapis sebelum makanan sampai kepada anak-anak. Mekanisme tersebut mencakup quality control dan quality assurance untuk memastikan makanan aman dikonsumsi.

"Pengawasan juga perlu dilakukan secara berlapis melalui quality control dan quality assurance sebelum makanan sampai ke tangan anak," katanya.

Arifah menegaskan pemulihan anak korban dugaan keracunan MBG harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya memastikan kondisi kesehatan mereka pulih, tetapi juga memastikan rasa aman dan kepercayaan diri anak dapat kembali.

Oleh:WT. Daniealdi

LAGI dan lagi. Kalimat itu sudah hampir menjadi mantra pahit di negeri ini. Berulang kali berita tentang siswa, santri, dan guru yang keracunan massal setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi layar. Awal September 2026 saja, dalam rentang tiga hari, hampir dua ribu orang terdampak di Sidoarjo, Rembang, Agam, Tana Toraja, Jombang, dan daerah lain.

Baca Juga:

• Awas Erupsi Susulan, BNPB Desak Warga Karo di Zona Merah Segera Dievakuasi ke Tempat Aman

Data Kementerian Kesehatan bahkan menyebutkan angka lebih tinggi, menembus 50.000 orang dalam ratusan kejadian. Korbannya mayoritas adalah anak-anak sekolah. Angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka ada anak yang menangis kesakitan, orang tua yang panik, dan sekolah yang berubah menjadi tempat perawatan darurat.

Program yang digadang-gadang sebagai flagship pemerintahan untuk memerangi stunting dan meningkatkan gizi generasi muda justru menjadi sumber ancaman kesehatan yang sistemik. Ironinya, anggaran yang digelontorkan sangat besar. Untuk 2027 saja, Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat pagu sekitar Rp 240 triliun, di mana lebih dari Rp 232 triliun dialokasikan untuk MBG.

Dengan target puluhan juta penerima manfaat, program ini adalah salah satu intervensi sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Namun, ukuran anggaran dan skala ambisi ternyata tidak diimbangi dengan kedisiplinan tata kelola dan jaminan keamanan pangan.

Pimpinan BGN mengakui bahwa lebih dari 80 persen kasus keracunan disebabkan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). Makanan dimasak terlalu dini karena kapasitas dapur tidak memadai, disimpan terlalu lama, didistribusikan melewati batas waktu aman, atau bahan baku tidak ditangani dengan higienis.

Ada kasus di mana label waktu konsumsi tidak lengkap atau bahkan menyesatkan. Ada temuan bakteri E. coli, Salmonella, dan berbagai patogen lain. Ada pula dugaan kontaminasi dari ikan yang sudah tidak layak atau udang yang bermasalah. Singkatnya, rantai pasok dari dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) hingga meja makan siswa penuh celah yang mematikan.

Kekerasan Struktural

Di sinilah kita bertemu dengan kerangka konseptual yang lebih dalam. Apa yang terjadi bukan sekadar "kesalahan teknis" atau "ketidakdisiplinan petugas". Ini adalah bentuk structural violence, kekerasan struktural dalam pengertian Johan Galtung. Negara, melalui lembaga dan program yang dikelolanya, menciptakan kondisi di mana warga, khususnya anak-anak, secara sistematis terpapar risiko.

Bukan karena niat jahat individu, melainkan karena desain sistem yang longgar, pengawasan yang lemah, dan prioritas politik yang lebih mengutamakan kecepatan serta cakupan daripada mutu dan keamanan. Teori good governance menekankan tiga pilar: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam kasus MBG, ketiganya goyah. Transparansi soal pemilihan mitra SPPG, sertifikasi higiene, dan hasil investigasi kasus keracunan masih minim. Akuntabilitas hampir tidak terlihat.

Hingga kini, tak muncul penetapan tersangka atau sanksi pidana yang tegas, padahal puluhan ribu anak telah menjadi korban. Partisipasi publik dan pengawasan independen juga terasa formalitas belaka. Evaluasi yang digembar-gemborkan pemerintah kerap berhenti di level administratif: menutup sementara dapur bermasalah, meminta maaf, lalu melanjutkan bisnis seperti biasa.

Hasilnya? Kasus terus berulang. Dari perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi hak atas kesehatan dan hak atas pangan yang aman. Ketika negara menyediakan makanan secara langsung kepada warga, terutama anak-anak yang berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan, standar kehati-hatian seharusnya jauh lebih tinggi. Kegagalan berulang dalam memenuhi standar tersebut dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Anak-anak, sebagai kelompok yang paling rentan, seharusnya mendapat perlindungan maksimal, bukan dijadikan "laboratorium" bagi program yang belum matang. Ada juga dimensi politik-ekonomi yang menarik. Program sebesar ini menciptakan ekosistem ekonomi baru, seperti dapur-dapur SPPG, pemasok bahan baku, insentif operasional, dan jaringan distribusi.

Dengan insentif harian yang cukup signifikan bagi pengelola dapur, tekanan untuk memproduksi dalam skala besar menjadi tinggi. Dapur kecil dipaksa melayani ribuan porsi. Akibatnya, standar keamanan dikorbankan demi volume. Ini mengingatkan kita pada kritik klasik terhadap implementasi kebijakan publik yang terlalu ambisius tanpa kapasitas institusional yang memadai, apa yang disebut sebagai "policy overstretch".

Kerapuhan Tata Kelola

Lebih dalam lagi, tragedi ini mengungkap kerapuhan tata kelola pangan publik di Indonesia. Kita punya BPOM, dinas kesehatan, dan berbagai regulasi higiene sanitasi. Namun, ketika program nasional diluncurkan secara masif dan cepat, mekanisme pengawasan lokal dan nasional seolah kewalahan. Sertifikasi laik higiene sanitasi baru diperketat belakangan, setelah ribuan korban berjatuhan. Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang direkomendasikan hanya diterapkan di segelintir dapur.

Ini menunjukkan bahwa regulasi lebih sering menjadi formalitas daripada budaya kerja. Argumentasi yang sering dilontarkan untuk membela program ini adalah bahwa jumlah korban "hanya" sebagian kecil dari porsi yang sudah disajikan. Secara statistik, persentasenya memang kecil. Namun, logika ini berbahaya. Kita tidak mengukur keberhasilan program kesehatan publik dengan membandingkan jumlah yang sakit dengan total yang dilayani, melainkan dengan standar "zero harm" yang sepatutnya diupayakan, terutama untuk anak-anak.

Satu anak yang keracunan karena kelalaian negara sudah terlalu banyak. Empat puluh tiga ribu lebih adalah indikasi sistemik, bukan anomali. Lebih jauh, program yang seharusnya memperkuat kepercayaan publik justru mengikisnya. Setiap kali berita keracunan muncul, orang tua - khususnya kaum ibu - di berbagai daerah menjadi was-was. Ada yang melarang anaknya makan MBG. Ada yang mempertanyakan apakah "gratis" sepadan dengan risiko. Ironi terbesar adalah ketika program yang bertujuan memperbaiki gizi justru menciptakan trauma dan gangguan kesehatan akut.

Bagaimana mungkin kita membangun generasi yang sehat jika fondasinya sendiri retak oleh kelalaian berulang? Solusi tidak cukup dengan "evaluasi mendalam" yang sudah berkali-kali dijanjikan. Diperlukan perubahan radikal. Pertama, moratorium sementara di wilayah-wilayah rawan sampai seluruh SPPG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat dan dapat diverifikasi secara independen.

Kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian massal—bukan sekadar penutupan sementara. Ketiga, desentralisasi pengawasan dengan melibatkan dinas kesehatan daerah, laboratorium independen, dan organisasi masyarakat sipil secara nyata. Keempat, transparansi penuh atas data kasus, hasil investigasi, dan daftar dapur yang bermasalah.

Kelima, peninjauan ulang model pembiayaan dan kapasitas dapur agar tidak memaksa produksi di luar kemampuan aman. Negara tidak boleh terus meracuni rakyatnya dengan dalih niat baik. Niat baik tanpa kapasitas dan akuntabilitas adalah bentuk kecerobohan yang berujung pada penderitaan.

Anak-anak Indonesia berhak atas makanan yang bergizi dan aman, bukan makanan yang datang dengan risiko diare massal. Jika program sebesar ini tidak mampu menjamin hal mendasar tersebut, maka pertanyaan yang harus diajukan bukan lagi "bagaimana memperbaikinya", melainkan "apakah negara serius melindungi warga yang paling rentan".* (www.kompas.com)

*)Penulis adalahDosen UNIKOM Bandung Pemerhati masalah politik, pertahanan-keamanan, dan hubungan internasional. Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia Antam, harga emas ukuran terkecil 0,5 gram kini dibanderol Rp1.370.000. Sementara emas ukuran 10 gram dijual Rp25.895.000 dan pecahan terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.580.600.000.

Baca Juga:

• Semalaman Muntahkan Lava Air Mancur, Anak Krakatau Kini Siaga Level III

Harga Buyback Emas Antam

Harga buyback atau harga yang dibayarkan Antam ketika masyarakat menjual kembali emasnya juga turun Rp30.000. Harga buyback hari ini berada di level Rp2.493.000 per gram.

Ketentuan pajak dalam transaksi emas batangan juga tetap berlaku. Berdasarkan PMK Nomor 34 Tahun 2017, pembelian emas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,9%.

Tarif tersebut dapat menjadi 0,45% apabila pembeli mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam transaksi.

Rincian Harga Emas Antam 5 September 2026
0,5 gram: Rp1.370.000
1 gram: Rp2.640.000
2 gram: Rp5.220.000
3 gram: Rp7.805.000
5 gram: Rp12.975.000
10 gram: Rp25.895.000
25 gram: Rp64.612.000
50 gram: Rp129.145.000
100 gram: Rp258.212.000
250 gram: Rp645.265.000
500 gram: Rp1.290.320.000
1.000 gram: Rp2.580.600.000

Dengan penurunan Rp30.000 pada hari ini, harga emas Antam 1 gram kembali ke level Rp2,64 juta. Pergerakan harga selanjutnya akan menjadi perhatian masyarakat dan investor yang menjadikan emas sebagai salah satu instrumen investasi.* (d/dh)

Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan suara dentuman dan getaran yang dirasakan masyarakat diduga berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Baca Juga:

• Awas Erupsi Susulan, BNPB Desak Warga Karo di Zona Merah Segera Dievakuasi ke Tempat Aman

Menurut Lana, kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini tidak menunjukkan potensi keruntuhan tubuh gunung dalam skala besar yang dapat memicu tsunami.

Dia menjelaskan pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali setelah erupsi pada 22 Desember 2018 masih relatif kecil.

"Hasil evaluasi hingga saat ini, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pascaerupsi 22 Desember 2018 masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami," ujarnya.

Meski demikian, aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada Level III atau Siaga. Potensi bahaya yang perlu diwaspadai berasal dari aktivitas erupsi, termasuk aliran lava yang dapat disertai lontaran batu pijar.

Masyarakat diminta tidak memasuki ataupun melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Lana juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat.

"Tingkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya awan panas, lava, dan lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat," tegasnya.

Gunung Anak Krakatau sebelumnya dilaporkan mengalami erupsi pada Jumat (4/9/2026) malam. Aktivitas erupsi tersebut berupa lava fountain atau lava air mancur.

Erupsi masih berlangsung hingga Sabtu pagi berdasarkan laporan pemantauan. Aktivitas vulkanik tersebut juga disertai suara dentuman dan gemuruh yang terdengar dari Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Pasauran.

Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau diimbau mengikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang dan mematuhi batas aman yang telah ditetapkan.* (oz/dh)

Xanana bersama rombongan tiba di rumah Jokowi sekitar pukul 12.27 WIB. Kedatangannya langsung disambut Jokowi di depan kediaman.

Baca Juga:

• PM Timor Leste Puji Kepemimpinan Jokowi, Sebut Tak Ada Wilayah yang Ditinggalkan

Xanana juga sempat menyapa wartawan yang menunggu kedatangannya.

"Hello, how are you?" ujar Xanana kepada awak media.

Sesampainya di dalam rumah, Xanana disambut grup musik keroncong yang tengah memainkan lagu "Bengawan Solo".

Momen tersebut berlangsung spontan. Xanana terlihat ikut bernyanyi mengikuti alunan lagu yang dimainkan para musisi.

Tak hanya bernyanyi, Xanana juga tampak memberikan aba-aba kepada para pemain musik layaknya seorang dirigen. Setelah lagu selesai dimainkan, dia kemudian melakukan tos dengan para pemusik satu per satu.

Suasana pertemuan berlangsung santai dan penuh keakraban. Setelah menikmati momen bersama grup keroncong, Xanana dan Jokowi kemudian melakukan pembicaraan empat mata sembari makan siang.

Kunjungan Xanana ke kediaman Jokowi menjadi salah satu agenda kunjungannya di Solo. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana informal dan memperlihatkan hubungan baik antara Xanana dan Jokowi.* (in/dh)

Penyelidikan kemudian mengarah ke kawasan Jermal XV, Medan, Sumatera Utara. Polisi menangkap seorang pria berinisial FIH (48) yang diduga menjadi pemasok barang tersebut.

Baca Juga:

• Kisah Cinta Medsos Berujung Bisnis Vape Narkoba, Sejoli WNI-Malaysia Diringkus di Medan

Paket tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi dan diterima petugas di salah satu kampung di Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah, pada 28 Agustus 2026.

Saat paket diperiksa, polisi menemukan 28 butir pil yang diduga ekstasi. Barang bukti tersebut terdiri dari 13 butir bermerek Marvel warna hijau-kuning dan 15 butir bermerek Transformer warna biru.

Total berat bruto barang bukti tersebut mencapai 14,66 gram.

Dari pemeriksaan terhadap ADPS, penyidik memperoleh informasi bahwa pil tersebut dibeli dari FIH di kawasan Jermal XV, Medan.

Polisi kemudian berkoordinasi dengan Polsek Medan Tembung untuk menelusuri keberadaan FIH. Setelah dilakukan pemantauan, FIH ditangkap pada 1 September 2026 sekitar pukul 17.00 WIB.

FIH ditangkap saat keluar dari rumah menggunakan sepeda motor di kawasan Jermal XV. Petugas langsung mengejar dan mengamankan pria tersebut.

Dalam pemeriksaan awal, FIH mengaku mendapatkan pil yang diduga ekstasi dari seorang pria berinisial R. Polisi kemudian menetapkan R dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhamad Taufiq melalui Kasat Resnarkoba IPTU Bambang Pelis mengatakan penyidik masih melakukan pengembangan dan memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

"Polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain guna memutus mata rantai peredaran narkotika yang masuk ke Aceh Tengah," ujar Bambang.

Saat ini, kedua tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Sementara barang bukti akan diperiksa lebih lanjut di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk memastikan kandungan dan jenis narkotika tersebut.

Polisi masih mendalami jaringan di atas R serta kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam peredaran narkotika lintas provinsi tersebut.* (dh)

Aslinar akan bergabung dengan EMT Muhammadiyah yang telah terverifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tim tersebut saat ini menjalankan pelayanan medis bagi warga terdampak gempa di Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Baca Juga:

• Wujud Kepedulian Nyata, INALUM Kirim Bantuan Rp 252 Juta dan Tim Relawan Khusus ke Lokasi Gempa NTT

EMT Muhammadiyah kemudian dikerahkan ke wilayah terdampak untuk memperkuat layanan kesehatan esensial masyarakat. Dalam rangkaian Program Indonesia Siaga, EMT Muhammadiyah yang didukung Lazismu mendirikan Rumah Sakit (RS) Lapangan di Dampek, Desa Lamba Leda Utara, Manggarai Timur.

RS Lapangan tersebut mulai beroperasi sejak Rabu (26/8/2026) dan disiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan selama masa tanggap darurat.

Aslinar mengatakan penugasan EMT Muhammadiyah direncanakan berlangsung minimal selama 30 hari. Dalam menjalankan misi tersebut, personel dibagi berdasarkan roster atau daftar penugasan sesuai dengan peran dan kebutuhan pelayanan.

"EMT Muhammadiyah direncanakan menjalankan misi kemanusiaan selama minimal 30 hari pada masa tanggap darurat," kata Aslinar.

Menurut dia, EMT Muhammadiyah memiliki dua roster list. Masing-masing roster terdiri dari 25 personel yang berasal dari berbagai bidang.

Personel tersebut meliputi dokter, perawat, bidan, apoteker, psikolog, safety and security officer (SSO), hingga tenaga logistik.

Aslinar sendiri bergabung dalam roster list 2 EMT Muhammadiyah. Dia dijadwalkan menjalankan tugas mulai 5 September hingga 25 September 2026.

Kehadiran tenaga medis dari berbagai daerah diharapkan dapat membantu memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Flores yang masih berada dalam masa pemulihan pascagempa.

Misi kemanusiaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Muhammadiyah dalam memberikan layanan kesehatan dan pendampingan kepada masyarakat terdampak bencana melalui tim medis yang terorganisasi.* (dh)

Sampurna sebelumnya ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di area perkebunan warga Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Ketapang. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YIARI) kemudian melakukan evakuasi.

Baca Juga:

• Kian Meluas, ASEAN Resmi Berlakukan Status Siaga Level 3, Indonesia Gercep Perkuat Kerja Sama Hadapi Kabut Asap Lintas Batas

Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Barat V, drh Mirjawal, mengatakan paparan asap dapat berdampak pada sistem pernapasan satwa maupun manusia.

"Paru-paru orangutan dan paru-paru manusia menghadapi asap yang sama," kata Mirjawal, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Mirjawal, gangguan kesehatan berat yang dialami satwa di wilayah terdampak karhutla perlu menjadi peringatan terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

"Ketika satwa liar mulai mengalami gangguan pernapasan berat, kita harus membacanya sebagai peringatan bahwa kondisi lingkungan juga dapat mengancam kesehatan masyarakat," ujarnya.

Hasil nekropsi terhadap Sampurna menemukan perubahan pada sejumlah organ, terutama paru-paru, jantung, dan ginjal. Gangguan pada paru-paru diduga berkaitan dengan paparan asap yang kemudian menyebabkan kekurangan oksigen akut.

Sampurna diketahui merupakan orangutan ketujuh yang dievakuasi dalam gelombang karhutla tersebut. Kematian Sampurna menjadi kematian pertama yang tercatat dalam rangkaian kebakaran tersebut.

Mirjawal mengapresiasi masyarakat, BKSDA Kalimantan Barat, YIARI, dokter hewan, serta petugas yang telah melakukan upaya penyelamatan Sampurna.

Menurutnya, penanganan terhadap satwa terdampak bencana juga menghasilkan informasi penting untuk memahami kondisi kesehatan satwa dan tekanan lingkungan di wilayah tersebut.

Mirjawal menilai kematian Sampurna tidak seharusnya dilihat sebagai kasus tunggal. Pada saat yang sama, asap karhutla juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Ketika satwa dan manusia menunjukkan gangguan kesehatan dalam wilayah dan waktu yang sama, datanya harus dibaca secara bersama. Inilah makna nyata pendekatan One Health," jelasnya.

Pendekatan One Health menempatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sebagai bagian yang saling berkaitan. Karena itu, informasi mengenai kualitas udara, kesehatan satwa, kondisi habitat, dan kesehatan masyarakat dinilai perlu dianalisis secara terpadu.

Dokter hewan, kata Mirjawal, juga memiliki peran untuk membaca perubahan kondisi kesehatan satwa sebagai salah satu tanda adanya tekanan lingkungan.

"Satwa liar tidak dapat menyampaikan bahwa udara yang mereka hirup sudah berbahaya. Kondisi tubuh dan perubahan perilaku merekalah yang berbicara," katanya.

Dia mendorong penguatan sistem surveilans bersama yang melibatkan sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, lingkungan, konservasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Mirjawal berharap kematian Sampurna menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan satwa liar sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak karhutla bagi manusia dan ekosistem.

"Kematian Sampurna harus menjadi peringatan bersama. Melindungi kesehatan satwa liar juga berarti menjaga kesehatan ekosistem dan melindungi manusia," pungkasnya.* (oz/dh)

Juru Bicara II Kemlu RI Vahd Nabyl mengatakan Indonesia terus meningkatkan penanganan karhutla di dalam negeri sekaligus menjaga komunikasi dengan negara-negara tetangga untuk mengantisipasi dampak kabut asap lintas batas.

Baca Juga:

• Api Sering Muncul Lagi Meski Sudah Padam, BNPB Bongkar Alasan Karhutla Sulit Ditaklukkan di Lapangan

Menurut Vahd, Indonesia bersama negara-negara di kawasan juga meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca kering yang dipengaruhi faktor iklim.

Dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas, Indonesia menggunakan kerangka kerja sama ASEAN melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).

Vahd mengatakan mekanisme kerja sama tersebut telah berjalan. Pertemuan secara berkala juga dilakukan untuk membahas perkembangan karhutla dan kabut asap serta menentukan langkah tindak lanjut bersama.

ASEAN Berlakukan Alert Level 3

Sekretariat ASEAN yang saat ini menjalankan fungsi sementara sebagai Interim ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC) telah menerapkan status siaga kawasan atau Alert Level 3 sejak 26 Agustus 2026.

Dalam status tersebut, negara-negara anggota ASEAN diminta menyampaikan Situation Report (SITREP) setiap hari, termasuk informasi mengenai peta trajektori asap. Laporan kemudian didistribusikan kepada seluruh National Focal Point negara anggota ASEAN.

Indonesia disebut terus memenuhi kewajiban pelaporan harian dan menjalankan tindakan yang dipersyaratkan dalam Alert Level 3 melalui prosedur Monitoring, Assessment, and Joint Emergency Response (MAJER).

Melalui mekanisme itu, Indonesia menyampaikan data titik panas atau hotspot, kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, hingga langkah penanggulangan karhutla kepada Sekretariat ASEAN yang menjalankan fungsi interim ACC THPC.

Informasi tersebut juga meliputi respons darurat nasional, operasi pemadaman berskala luas, serta penguatan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.

Pemerintah Indonesia juga terus mendorong percepatan pengoperasian penuh ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC).

Menurut pemerintah, penguatan mekanisme regional tersebut penting untuk memastikan persoalan kabut asap yang berpotensi melintasi batas negara dapat ditangani secara terkoordinasi dan efektif oleh negara-negara ASEAN.* (mt/dh)

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan status Siaga diberlakukan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) setelah erupsi besar Gunung Sinabung pada Senin (31/8/2026). Saat itu, kolom abu vulkanik dilaporkan mencapai 3.500 meter di atas puncak.

Baca Juga:

• Api Sering Muncul Lagi Meski Sudah Padam, BNPB Bongkar Alasan Karhutla Sulit Ditaklukkan di Lapangan

"Pemerintah daerah bersama unsur terkait mengarahkan warga yang berada di kawasan terdampak abu vulkanik untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman serta mendistribusikan masker untuk meminimalkan risiko kesehatan," kata Berton di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Sebaran abu vulkanik dilaporkan berdampak pada permukiman dan lahan pertanian di Desa Ndokum Siroga dan Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang Empat, serta Desa Payung, Kecamatan Payung.

Direktorat Pengendalian Operasi BNPB mencatat hingga Jumat (4/9/2026) sebanyak 208 kepala keluarga atau 650 jiwa telah terdata sebagai pengungsi. Dari jumlah tersebut, 405 jiwa berada di Posko Pengungsian Jambur Arih Ersada, Desa Sukatepu, Kecamatan Naman Teran.

Untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas Gunung Sinabung, Pemerintah Kabupaten Karo bersama BPBD, Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan sejumlah langkah pengamanan.

Kawasan yang masuk zona bahaya, termasuk Danau Lau Kawar, disterilkan dari aktivitas masyarakat. Petugas juga melakukan penyiraman abu vulkanik di pusat Kota Berastagi untuk mengurangi dampak debu.

Selain itu, Desa Payung disiagakan sebagai lokasi evakuasi susulan apabila aktivitas Gunung Sinabung kembali meningkat.

"Dari hasil patroli, kawasan tersebut dipastikan tidak terdapat pengunjung," ujar Berton.

Penanganan darurat juga dilakukan dengan mengaktifkan dapur umum yang beroperasi tiga kali sehari serta memastikan ketersediaan pasokan air bersih bagi pengungsi.

Kegiatan belajar mengajar siswa SD Negeri 040475 Tiga Serangkai juga disesuaikan dengan kondisi di lokasi pengungsian yang telah disiapkan pemerintah.

Desa Payung, Kecamatan Payung, untuk sementara ditetapkan dalam kondisi siaga. Sementara pelajar tingkat SMP yang bersekolah di luar desa mendapat layanan antar-jemput oleh Satpol PP Kabupaten Karo.

BNPB mengimbau masyarakat untuk mematuhi arahan petugas dan tidak memasuki kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona berbahaya guna menghindari risiko akibat aktivitas erupsi Gunung Sinabung yang masih berlangsung.* (an/dh)

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan kondisi setiap lokasi karhutla berbeda sehingga penanganannya tidak dapat disamakan.

Baca Juga:

• Karhutla Kian Mengkhawatirkan, Ketua DPR Puan Maharani Desak Penanganan Satu Kendali dan Utamakan Keselamatan Warga

Menurut Suharyanto, salah satu tantangan terbesar muncul pada lahan gambut. Api dapat bertahan di bawah permukaan sehingga meskipun api di permukaan telah padam, petugas masih harus melakukan pendinginan dan pemantauan untuk memastikan tidak muncul kembali titik api.

Di sejumlah lokasi, akses menuju titik kebakaran juga sulit. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan dukungan operasi udara seperti water bombing.

"Di beberapa lokasi akses darat juga sulit, sehingga membutuhkan dukungan water bombing. Ditambah kondisi panas, kering dan angin yang dapat memunculkan kembali fire spot," ujarnya.

Suharyanto menjelaskan proses pemadaman karhutla tidak selalu selesai dalam satu kali operasi. Petugas harus terus melakukan pemantauan karena kondisi panas, kering, dan angin dapat menyebabkan api kembali muncul.

Karena itu, BNPB memperkuat operasi darat dan udara dengan memprioritaskan kebakaran yang berpotensi meluas serta mengancam keselamatan masyarakat.

Selain pemadaman, BNPB juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Menurut Suharyanto, OMC bergantung pada kondisi atmosfer dan keberadaan awan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyemaian.

"Terutama ketersediaan awan yang dapat disemai, arah dan perkembangan awan perlu sesuai, serta kondisi angin dan faktor meteorologis lainnya harus mendukung. Jadi kalau tidak ada awan yang memenuhi persyaratan, penyemaian tidak akan efektif," jelasnya.

Hingga kini, hotspot masih terpantau di sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

BNPB terus melakukan verifikasi untuk memastikan apakah titik panas tersebut benar-benar menunjukkan kebakaran atau hanya merupakan anomali panas yang belum menjadi fire spot.

Suharyanto mengatakan penentuan langkah penanganan tidak hanya berdasarkan jumlah hotspot. Petugas juga mempertimbangkan luas area terbakar, kondisi lahan gambut, akses menuju lokasi, cuaca, serta potensi ancaman terhadap masyarakat.

"Kita kemudian melihat luas terbakar, kondisi gambut, akses, cuaca dan ancamannya. Dari situ kita menentukan apakah cukup dengan operasi darat atau perlu dukungan udara, termasuk water bombing dan OMC," katanya.

Menurutnya, fokus utama pemerintah bukan sekadar mengejar angka hotspot, melainkan memastikan setiap fire spot dapat segera dikendalikan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

"Kita kejar bukan hanya angka hotspot, tetapi bagaimana setiap fire spot segera dikendalikan sebelum meluas," pungkasnya.* (d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Fadia dalam pembelaannya di persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (3/9/2026).

Baca Juga:

• Bima Arya Sebut Kepala Daerah sebagai “Petarung”, Hadapi 5 Tantangan Berat Ini

"Saya jadi bupati ini ada pengabdian, cinta saya kepada Pekalongan, bukan karena mencari uang," kata Fadia dalam persidangan, dikutip Sabtu (5/9/2026).

Selain terjun ke dunia politik, Fadia mengatakan dirinya telah memiliki usaha dan berprofesi sebagai penyanyi sebelum menjabat sebagai bupati. Dia menyebut sejumlah bisnis tersebut tetap berjalan ketika dirinya memimpin Kabupaten Pekalongan.

"Saya ingin menjelaskan bahwa uang saya itu sudah banyak sebelum saya jadi bupati," ujarnya.

Salah satu aset usaha yang disebut Fadia adalah kolam renang di Pekalongan yang menurut pengakuannya telah dibeli sekitar 2013.

Dalam persidangan, sejumlah saksi meringankan juga memberikan keterangan mengenai sumber penghasilan dan aset keluarga Fadia.

Salah satunya Tri Awal, konsultan keuangan, yang menyebut total uang dalam sejumlah rekening Fadia dan suaminya mencapai sekitar Rp54,58 miliar pada 26 Juni 2020. Nilai tersebut disebut belum termasuk surat berharga.

Keterangan mengenai bisnis keluarga Fadia juga disampaikan Ismawan, karyawan toko yang menjadi saksi meringankan. Dia mengaku telah membantu mengurus bisnis keluarga Fadia di pusat grosir Tanah Abang, Jakarta, sejak 2015.

Menurut Ismawan, keluarga Fadia saat itu memiliki sekitar 15 toko di pusat perdagangan tekstil tersebut. Pengelolaan keuangan dan penarikan uang dilakukan melalui pihak internal keluarga.

"Kita masih punya 15 toko waktu itu," kata Ismawan.

Bisnis keluarga Fadia disebut tidak hanya bergerak di pasar grosir. Produk tekstil mereka juga dipasarkan melalui ritel modern, termasuk memasok produk ke Sarinah, Jakarta.

Keluarga Fadia disebut menggunakan merek dagang "Arafiq" untuk produk pakaian dan mukena. Ismawan menilai aktivitas perdagangan yang telah berlangsung lama menjadi salah satu penopang bisnis keluarga tersebut.

"Di perdagangan alhamdulillah sudah lama, jadi sudah stabil," ujarnya.

Namun, pengakuan Fadia mengenai kondisi keuangan yang minus setelah menjadi bupati menjadi perhatian karena terdapat perbedaan dengan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dalam LHKPN yang disampaikan pada 30 Maret 2025 untuk periode 2024, total harta Fadia tercatat Rp85,623 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp74,29 miliar berupa 26 aset tanah dan bangunan. Fadia juga tercatat memiliki dua kendaraan, yakni Hyundai Minibus tahun 2013 senilai Rp200 juta dan Alphard X A/T 2.4 tahun 2018 senilai Rp980 juta.

Selain tanah, bangunan, dan kendaraan, LHKPN tersebut mencatat harta bergerak lainnya sebesar Rp3,02 miliar. Kas dan setara kas tercatat Rp10,3335 miliar.

Sementara itu, dalam laporan yang sama terdapat utang sebesar Rp3,2 miliar.

Fadia kini masih menjalani proses persidangan terkait perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Keterangan mengenai kondisi keuangan dan sumber kekayaannya masih menjadi bagian dari pembuktian di persidangan.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak masih diarahkan untuk memperkuat alat bukti dalam pokok perkara.

Baca Juga:

• Beri Efek Jera Pelaku Karhutla, Menhut Usul Lahan Terbakar Jangan Ditanami Lagi Selama 5 Tahun

Budi menjelaskan perkara tersebut bermula dari dugaan suap jabatan yang dilakukan ZKN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing kepada Suhardiman Amby.

Suap tersebut diduga berkaitan dengan keinginan ZKN untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK kemudian menemukan adanya penerimaan lain yang diduga dilakukan Suhardiman. Penerimaan tersebut kini turut didalami sebagai dugaan gratifikasi.

Menurut Budi, uang tersebut diduga dikumpulkan melalui sejumlah perantara dari anggota koperasi. Dana itu diduga berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan.

"Artinya dalam proses penyidikan tentu juga dilakukan pendalaman berkaitan dengan penerimaan lainnya tersebut atau gratifikasi," ujar Budi.

KPK menduga uang yang telah dikumpulkan tersebut kemudian digunakan untuk pemberian kepada sejumlah pihak di Kementerian Kehutanan. Rangkaian dugaan tersebut masih didalami oleh penyidik.

"Tentu ini juga menjadi sebuah rangkaian yang akan masih terus didalami oleh penyidik yang tentunya kita masih akan fokuskan dulu untuk alat bukti di pokok perkaranya yaitu dugaan suap jabatan dan juga gratifikasinya," katanya.

Terkait dugaan amplop yang diterima Raja Juli, KPK sebelumnya menyebut uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian dari Bupati Kuansing. Nilai amplop itu sempat disebut diduga berisi SGD 14.000.

Raja Juli sendiri mengakui Suhardiman Amby pernah memberikan amplop kepadanya saat audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Menurut Raja Juli, pertemuan tersebut berlangsung secara resmi setelah Pemkab Kuansing mengajukan permohonan audiensi. Dia mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut.

Raja Juli juga menyatakan telah meminta ajudannya mengembalikan amplop itu karena merasa tidak berhak menerimanya.

KPK hingga kini belum memanggil Raja Juli dalam perkara tersebut. Penyidik masih memprioritaskan pengumpulan alat bukti terkait dugaan suap jabatan dan gratifikasi yang menjerat Bupati Kuansing.

Seluruh dugaan dalam perkara tersebut masih dalam proses penyidikan dan akan diuji berdasarkan alat bukti yang diperoleh KPK.* (oz/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan hilirisasi dan penataan badan usaha milik negara (BUMN).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Teddy IndraWijaya mengatakan percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut. Kebijakan itu diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri dan memperkuat investasi.

Baca Juga:

• Dipanggil Langsung ke Hambalang, Satgas PKH Laporkan Penertiban Hutan Ilegal, Prabowo Beri Perintah Tegas Ini

Selain hilirisasi, Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan instruksinya terkait penataan dan perampingan perusahaan negara.

Pemerintah mencatat sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Langkah tersebut disebut menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Proses konsolidasi BUMN masih akan dilanjutkan. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara.

Restrukturisasi tersebut diproyeksikan menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.

Prabowo menegaskan penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Struktur perusahaan negara diharapkan menjadi lebih efisien, sehat, dan profesional sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

"Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional," ujar Teddy.

Pertemuan dengan Rosan, Bahlil, dan jajaran Danantara tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan industri dalam negeri sekaligus melakukan pembenahan terhadap perusahaan-perusahaan milik negara.

Melalui percepatan hilirisasi, pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Sementara penataan BUMN diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja perusahaan negara.* (in/dh)

Puan mengatakan penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak kabut asap terhadap kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, hingga transportasi masyarakat.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo di Rute Konstitusi "Welfare State"

Menurut Puan, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat dan bahkan berdampak lintas wilayah.

"Asap yang muncul dari karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah," ujarnya.

Karena itu, Puan mendorong koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, masyarakat, serta pengelola kawasan. Menurutnya, kecepatan dalam merespons titik api menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran semakin meluas.

"Lintas koordinasi untuk memastikan setiap aspek yang terdampak dapat tertangani dengan lebih terarah dan terpadu. Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan Karhutla," kata Puan.

Dia menilai keterlambatan penanganan titik api dapat membuat kebutuhan sumber daya dan biaya pengendalian semakin besar.

"Kecepatan respons sangat menentukan. Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya," ujarnya.

Puan juga mendukung langkah pemerintah menyegel 21 badan usaha yang lahannya terindikasi berkaitan dengan karhutla di tujuh provinsi. Dia meminta proses penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab dilakukan secara transparan.

"Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Karhutla perlu terus disampaikan ke publik," kata Puan.

DPR, lanjut Puan, akan terus mengawal penanganan karhutla melalui lintas komisi karena dampaknya menyentuh banyak sektor. Pengawasan mencakup bidang kehutanan dan lingkungan, kebencanaan, kesehatan, pendidikan, hingga penegakan hukum.

"Kami di DPR juga akan mengawal penanganan Karhutla dari lintas komisi mengingat dampaknya berpengaruh pada banyak sektor," ujarnya.

Selain penanganan saat terjadi kebakaran, Puan meminta pemerintah menyiapkan peta jalan atau roadmap pencegahan karhutla. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang terus berulang sehingga membutuhkan strategi pencegahan jangka panjang.

"Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada anak-anak kita. Negara harus memutus siklus tahunan ini," pungkasnya.

Karhutla dan kabut asap dalam beberapa waktu terakhir dilaporkan mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Pemerintah pun terus meningkatkan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas.* (in/dh)