Pada awal pembukaan, IHSG sempat berada di level 5.960,41, dengan pergerakan tertinggi mencapai 5.994,97 dan terendah 5.952,85. Penguatan ini menunjukkan sentimen positif di pasar saham domestik pada awal perdagangan hari ini.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Menguat ke Rp2,709 Juta per Gram, Simak Daftar Lengkapnya

Dari total saham yang diperdagangkan, sebanyak 450 saham menguat, 94 saham melemah, dan 148 saham stagnan.

Penguatan IHSG juga sejalan dengan tren positif di bursa saham kawasan Asia. Indeks Nikkei Jepang naik 3,13 persen, Hang Seng Hong Kong menguat 1,43 persen, dan Shanghai Composite Index turut naik 0,98 persen.

Analis pasar menilai penguatan IHSG didorong oleh sentimen global yang positif, termasuk penguatan bursa Wall Street pada perdagangan sebelumnya serta meredanya ketegangan geopolitik yang mendorong optimisme investor.

Selain itu, penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi faktor pendukung pergerakan IHSG di zona hijau.

Di sisi lain, pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang diproyeksikan akan menjadi faktor penentu pergerakan pasar dalam beberapa waktu ke depan.*

(d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat menjadi pembicara utama dalam Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2026 yang mengangkat tema "Pembangunan HAM di Indonesia dalam Jiwa Pancasila" di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (11/6/2026).

Baca Juga:

• Modal Asing Kembali Masuk, Rupiah Lepas dari Tekanan Rp18.000 per Dolar AS

Ia juga menyebut generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan melalui penguatan tiga aspek utama, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude).

"Untuk menjadi contoh yang berdampak, generasi muda dan seluruh elemen bangsa harus menguasai tiga pilar utama, yaitu knowledge, skill, dan attitude," ujar Pigai dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Pigai menjelaskan perkembangan konsep HAM yang terbagi dalam beberapa generasi, mulai dari hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, hingga hak atas pembangunan dan lingkungan hidup.

Sementara itu, Rektor UKSW, Intiyas Utami, menyampaikan bahwa tema pembangunan HAM sejalan dengan komitmen kampus dalam menjunjung nilai keberagaman, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Menurutnya, festival tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat budaya akademik yang menghargai hak asasi manusia serta nilai-nilai kebangsaan.

Kegiatan Festival HAM 2026 juga diisi dengan diskusi ilmiah, edukasi hukum, serta penguatan komitmen antara Kementerian HAM dan civitas akademika dalam mendorong pembangunan berbasis HAM yang inklusif.*

(d/dh)

Sebelumnya, harga emas Antam berada di level Rp 2.689.000 per gram. Kenaikan ini menjadi perhatian para investor maupun masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang dan aset pelindung nilai.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Kembali Melemah, Buyback Turun Tajam hingga Rp 92 Ribu per Gram

- Emas 0,5 gram: Rp 1.404.500 (sebelumnya Rp 1.394.500)
- Emas 1 gram: Rp 2.709.000 (sebelumnya Rp 2.689.000)
- Emas 2 gram: Rp 5.358.000 (sebelumnya Rp 5.318.000)
- Emas 3 gram: Rp 8.012.000 (sebelumnya Rp 7.952.000)
- Emas 5 gram: Rp 13.320.000 (sebelumnya Rp 13.220.000)
- Emas 10 gram: Rp 26.585.000 (sebelumnya Rp 26.385.000)
- Emas 25 gram: Rp 66.337.000 (sebelumnya Rp 65.837.000)
- Emas 50 gram: Rp 132.595.000 (sebelumnya Rp 131.595.000)
- Emas 100 gram: Rp 265.112.000 (sebelumnya Rp 263.112.000)
- Emas 250 gram: Rp 662.515.000 (sebelumnya Rp 657.515.000)
- Emas 500 gram: Rp 1.324.820.000 (sebelumnya Rp 1.314.820.000)
- Emas 1.000 gram atau 1 kilogram: Rp 2.649.600.000 (sebelumnya Rp 2.629.600.000)

Kenaikan harga emas ini memperkuat tren positif logam mulia yang dalam beberapa waktu terakhir masih menjadi pilihan investasi masyarakat. Emas dinilai sebagai aset yang relatif aman saat terjadi ketidakpastian ekonomi maupun gejolak pasar keuangan.

Selain memperhatikan harga, masyarakat yang ingin membeli emas Antam juga perlu memahami ketentuan pajak yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP.

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong PPh 22 yang dapat digunakan sebagai dokumen pelaporan pajak.

Sementara itu, untuk transaksi buyback atau penjualan kembali emas ke PT Antam dengan nilai di atas Rp10 juta, dikenakan pajak sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP. Potongan pajak tersebut akan langsung dikenakan pada nilai transaksi yang dilakukan.

Harga emas Antam dapat berubah setiap hari mengikuti perkembangan pasar global, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta permintaan investor terhadap aset safe haven. Informasi harga terbaru biasanya diperbarui melalui laman resmi Logam Mulia setiap pukul 08.30 WIB.*

(k/dh)

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menjaga sekaligus meningkatkan layanan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Pemulihan UMKM Sumatera Jadi Prioritas, Maman Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,5 T

"Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau, sanitasi yang baik, dan sarana publik yang layak," kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Dody menjelaskan produktivitas ekonomi sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai. Petani membutuhkan jaringan irigasi yang baik untuk meningkatkan hasil panen, sementara pelaku usaha memerlukan akses jalan yang lancar untuk mempercepat distribusi barang dan jasa.

Selain itu, investasi dan pengembangan industri juga membutuhkan dukungan infrastruktur seperti konektivitas jalan, ketersediaan air baku, kawasan yang tertata, hingga sistem pengendalian risiko bencana.

Dari pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun yang telah disiapkan pemerintah, alokasi terbesar direncanakan untuk sektor Prasarana Strategis dengan nilai Rp31,53 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi sekolah keagamaan, serta penanganan infrastruktur di kawasan terdampak bencana.

Sementara itu, sektor Sumber Daya Air memperoleh alokasi Rp25,44 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), hingga perbaikan infrastruktur pascabencana.

Pada sektor Bina Marga, pemerintah mengalokasikan Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan nasional, pembangunan jembatan, flyover, underpass, jembatan gantung, serta pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah beroperasi.

Sedangkan bidang Cipta Karya memperoleh alokasi Rp11,07 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, pengembangan kawasan strategis nasional, dan pembangunan infrastruktur dasar di daerah terdampak bencana.

Selain itu, sekitar Rp1 triliun dialokasikan untuk mendukung fungsi perencanaan, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembinaan jasa konstruksi, serta pembiayaan infrastruktur.

Dody menegaskan usulan kebutuhan anggaran Rp219,81 triliun tersebut disusun berdasarkan kebutuhan nyata layanan infrastruktur yang harus terus dijaga dan ditingkatkan demi mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027.

"Kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, dan berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik yang dibutuhkan masyarakat," ujar Dody.*

(k/dh)

Penilaian tersebut disampaikan setelah majelis hakim menjatuhkan vonis kepada empat prajurit TNI yang dinyatakan terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia tersebut.

Baca Juga:

• Jakarta Bersiap Hadapi Aksi Mahasiswa, Ribuan Personel Gabungan Disiagakan

Adapun Kapten Nandala Dwi Prasetya dijatuhi hukuman dua tahun penjara, sedangkan Letnan Satu Sami Lakka dihukum satu tahun enam bulan penjara.

Direktur Kebijakan Publik Raksha Initiative, Wahyudi Djafar, mengatakan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim dinilai tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban akibat peristiwa tersebut.

"Vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak setimpal dengan akibat yang harus ditanggung korban. Putusan ini menunjukkan bagaimana peradilan militer lebih mengedepankan kepentingan institusi dibandingkan pemenuhan hak korban untuk memperoleh keadilan," kata Wahyudi dalam keterangannya, Jumat, 12 Juni 2026.

Koalisi juga menyoroti pertimbangan hakim yang menyebut ketidakhadiran Andrie Yunus sebagai saksi korban dianggap merendahkan wibawa pengadilan dan menyebarkan stigma negatif terhadap peradilan militer.

Menurut Wahyudi, sikap Andrie yang mempertanyakan independensi peradilan militer merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai pertimbangan tersebut justru semakin memperkuat kekhawatiran publik terkait independensi dan imparsialitas peradilan militer dalam menangani perkara yang melibatkan aparat TNI.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil turut mengkritik keputusan majelis hakim yang memerintahkan pemusnahan barang bukti dalam perkara tersebut. Mereka menilai langkah itu berpotensi menghambat proses pengungkapan fakta hukum yang masih berlangsung dalam jalur peradilan umum.

Meski vonis telah dijatuhkan oleh pengadilan militer, koalisi menegaskan proses hukum belum berakhir. Mereka mengingatkan bahwa aparat penegak hukum sipil masih memiliki kewenangan untuk melanjutkan penyidikan kasus tersebut.

Koalisi merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 52/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL tertanggal 2 Juni 2026 yang memerintahkan penyidik Polda Metro Jaya melanjutkan penyidikan karena perkara tersebut tidak pernah dihentikan secara resmi sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kepolisian segera melanjutkan proses penyidikan dan bekerja sama dengan Tim Advokasi untuk Demokrasi selaku kuasa hukum Andrie Yunus guna mengungkap fakta secara menyeluruh.

Selain kepada kepolisian, koalisi juga meminta Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kasus Andrie Yunus dalam pembahasan uji materi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Peradilan Militer yang saat ini masih berlangsung.

Mereka menilai perkara tersebut menjadi contoh penting dalam menilai efektivitas sistem peradilan militer terhadap penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kualitas demokrasi di Indonesia.*

(dw/dh)

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan kebijakan kenaikan suku bunga acuan mendapat respons positif dari investor global. Respons tersebut terlihat dari meningkatnya minat investor asing terhadap berbagai instrumen keuangan yang diterbitkan pemerintah dan Bank Indonesia.

Baca Juga:

• Tampil di EnviroTech 2026, INALUM Dorong Masa Depan Green Aluminium Indonesia

Menurut Denny, peningkatan minat investor terlihat dari masuknya dana asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) setelah pelaksanaan lelang pada 10 Juni 2026. Selain itu, aliran modal asing juga mulai kembali mengalir ke pasar Surat Berharga Negara, khususnya pada tenor pendek dan menengah.

Masuknya dana investasi asing tersebut memberikan sentimen positif bagi pergerakan rupiah yang sebelumnya sempat tertekan akibat ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya permintaan dolar Amerika Serikat.

Bank Indonesia menilai penguatan aliran modal asing menjadi salah satu faktor yang membantu rupiah keluar dari tekanan level psikologis Rp18.000 per dolar AS. Kondisi ini sekaligus memberikan sinyal meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Meski demikian, Bank Indonesia menegaskan akan tetap mewaspadai perkembangan pasar keuangan global yang masih berpotensi memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah.

Denny mengatakan bank sentral akan terus menjaga stabilitas pasar keuangan melalui berbagai instrumen kebijakan yang telah disiapkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi gejolak nilai tukar dan menjaga kepercayaan pelaku pasar.

Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan intervensi di pasar valuta asing, baik melalui transaksi Non Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

"Kami akan terus menjaga daya tarik instrumen keuangan domestik sekaligus memastikan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga," ujarnya.

Sebelumnya, rupiah sempat mengalami tekanan hingga mendekati level Rp18.000 per dolar AS akibat kombinasi faktor eksternal, termasuk ketidakpastian geopolitik global dan pergerakan arus modal internasional. Namun dengan mulai masuknya kembali modal asing ke Indonesia, tekanan terhadap mata uang Garuda berangsur mereda.

Pada perdagangan Kamis, 11 Juni 2026, rupiah tercatat ditutup di level Rp17.988 per dolar AS. Meski masih mengalami pelemahan tipis dibandingkan perdagangan sebelumnya, posisi tersebut menunjukkan rupiah berhasil bertahan di bawah level psikologis Rp18.000 per dolar AS.

Pelaku pasar kini menantikan langkah lanjutan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung.*

(oz/dh)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan mengenai pengurangan anggaran MBG akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan dan penghitungan terkait kebutuhan riil anggaran program tersebut.

Baca Juga:

• LIRA Soroti Pengelolaan Dapur MBG di Aceh Singkil, Standar Sanitasi dan Limbah Jadi Perhatian

Meski mengakui telah menerima informasi mengenai rencana penyesuaian anggaran MBG, Purbaya belum bersedia mengungkapkan besaran pengurangan yang sedang dibahas pemerintah.

Ia meminta masyarakat menunggu penjelasan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang saat ini ikut melakukan evaluasi terhadap program prioritas nasional tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah telah menyepakati langkah penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Dari hasil evaluasi awal, pemerintah meyakini kebutuhan anggaran program tersebut berpotensi lebih rendah dibandingkan perhitungan sebelumnya.

Menurut Prasetyo, langkah yang dilakukan bukanlah pemangkasan anggaran secara langsung, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

"Melalui proses penataan ini, nanti akan diketahui secara lebih cermat berapa sebenarnya kebutuhan anggaran Program MBG secara keseluruhan," ujarnya.

Saat ini anggaran Program Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Pemerintah menargetkan proses evaluasi dan pembenahan tata kelola dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.

Selain mengevaluasi kebutuhan anggaran, pemerintah juga melakukan penataan ulang terhadap kelompok penerima manfaat. Fokus program akan lebih diarahkan kepada kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi tambahan.

Dalam waktu yang sama, pemerintah berupaya meningkatkan cakupan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita agar tujuan peningkatan kualitas gizi nasional dapat tercapai secara optimal.

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang sebelumnya juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil efisiensi anggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG. Menurut Nanik, hasil evaluasi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran tanpa mengurangi tujuan utama program.

Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara resmi jumlah anggaran yang berpotensi dihemat maupun bentuk penyesuaian yang akan diterapkan setelah proses evaluasi selesai dilakukan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menekan angka stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.*

(oz/dh)

Pertemuan tersebut fokus membahas potensi PAD dari lahan PT Socfindo di Simpang Gambus seluas 660,59 Ha, yang diduga belum membayar pajak selama dikuasai sejak 1903 hingga saat ini kurang lebih 115 tahun dan HGU-nya sudah berakhir sejak 31 Desember 2023.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Ketua DPRD Sumut, Bobby Nasution Dorong Penyelesaian Damai

Turut hadir Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., dan seluruh anggota Pansus PAD DPRD Batu Bara M. Safii dari Fraksi Gerindra, Ismar Komri dan Sudarman, S.E., dari Fraksi Golkar, Agung Setiawan, S.E., dan Suminah dari Fraksi PKS, Sahril Siahaan, S.H., dari Fraksi Demokrat, Muklis BN, S.E., dari Fraksi PKB dan H. Ramli dari Fraksi NasDem.

Ketua Pansus PAD H. Rohadi, S.P., M.H., menegaskan, berdasarkan kajian lapangan dan data awal, Pansus melihat ada peluang PAD yang sangat besar dan belum tergarap di PT Socfindo Simpang Gambus.

"Pansus memandang ada potensi pendapatan daerah yang sampai hari ini peluangnya sangat besar. Itu berasal dari pajak atas kelebihan ukur lahan seluas 660,59 Ha yang belum dibayarkan selama diusahai 115 tahun. Pada 31 Desember 2023, HGU Socfindo telah berakhir," tegas H. Rohadi.

Atas dasar tersebut dalam pertemuan dengan Ditjen Sengketa dan Konflik Pertanahan II, Pansus mendesak Kementerian ATR/BPN agar menunda pembaharuan HGU Socfindo yang masa berlakunya sudah habis 2 tahun lalu.

"Kami berharap lahan 660,59 Ha tersebut dikembalikan ke negara. Serahkan ke Bank Tanah atau dikelola pemerintah daerah agar menjadi PAD. Dengan begitu Batu Bara bisa mandiri tanpa terus bergantung pada transfer pusat," lanjut H. Rohadi.

Sementara itu Pansus menyampaikan ada 5 catatan kritis terkait keberadaan PT Socfindo di Batu Bara yaitu sengketa lahan yang masih terjadi konflik dengan Kelompok Tani Perjuangan, pelanggaran tata ruang sebab tidak patuh terhadap Perda RTRW Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020-2040, selanjutnya kewajiban plasma yang belum melaksanakan kewajiban pembangunan kebun plasma 20% untuk masyarakat sesuai UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Keempat CSR tidak jelas, Program CSR dinilai sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat Batu Bara terakhir HGU Kadaluarsa yang sudah berakhir 31 Desember 2023, namun aktivitas usaha masih berjalan.

"Berhubung sedang banyak permasalahan, sengketa, dan tidak patuh terhadap Perda serta UU, Pansus mohon kepastian hukum dari Ditjen ATR/BPN atas kelebihan ukur lahan 660,59 Ha tersebut dan berakhirnya HGU selama 2 tahun lalu," ujar H. Rohadi.

Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan II Ijas Tejo Priyono, S.H., menerima langsung aspirasi Pansus dan Pemkab Batu Bara. Beliau menyatakan berkas pembaharuan PT Socfindo telah di kembalikan dan akan menindaklanjuti permintaan penundaan perpanjangan HGU serta melakukan verifikasi data atas luas dan status 660,59 Ha lahan tersebut sesuai prosedur.

Sementara itu Bupati Batu Bara Baharudin Siagian, mendukung penuh langkah Pansus dan Pemkab siap bersinergi untuk menertibkan aset serta mengoptimalkan PAD demi kemandirian fiskal daerah.

Pansus PAD DPRD Batu Bara akan terus mengawal proses ini hingga ada kepastian hukum dan lahan 660,59 Ha benar-benar dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Batu Bara.*

(dh)

Mengusung tema "Green Solution Technology for Climate Action", pameran dan konferensi lingkungan berskala internasional tersebut menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong aksi nyata menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Baca Juga:

• Jakarta Didominasi Cuaca Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Guyur Wilayah Barat dan Selatan

Dalam kesempatan tersebut, INALUM menampilkan berbagai inisiatif perusahaan dalam membangun ekosistem industri hijau melalui pengembangan green aluminium, produk aluminium yang diproses dengan memperhatikan aspek efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta keberlanjutan lingkungan.

Partisipasi INALUM dalam EnviroTech 2026 menjadi bukti nyata komitmen perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah industri nasional, tetapi juga pada upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Sebagai perusahaan strategis nasional di sektor aluminium, INALUM terus mengembangkan berbagai program dan inovasi yang mendukung agenda dekarbonisasi industri, sejalan dengan target pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau dan mencapai komitmen penurunan emisi karbon.

Melalui keikutsertaan dalam EnviroTech 2026, INALUM berharap dapat memperkuat sinergi dengan berbagai pihak sekaligus memperkenalkan langkah-langkah transformasi berkelanjutan yang tengah dijalankan perusahaan untuk mendukung masa depan industri Indonesia yang lebih hijau, kompetitif, dan berkelanjutan.*

(dh)

Ketua DPD LIRA Aceh Singkil, Kasprijani, mengatakan program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun, menurutnya, aspek pengelolaan lingkungan dan sanitasi dapur perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Baca Juga:

• Namanya Kembali Disebut, Uya Kuya Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi MBG: Astagfirullah, Berita Apa Lagi Ini?

Ia menilai sejumlah dapur MBG yang telah beroperasi di Aceh Singkil perlu dipastikan telah memenuhi ketentuan teknis terkait pengolahan limbah cair maupun standar kebersihan fasilitas produksi makanan.

Menurutnya, keberadaan IPAL menjadi komponen penting karena limbah dapur mengandung sisa makanan, minyak, dan lemak yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak diolah dengan baik. Selain itu, standar higiene dan sanitasi juga diperlukan untuk menjaga kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.

Kasprijani mengingatkan bahwa dapur MBG yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah sesuai standar berpotensi menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pencemaran lingkungan hingga gangguan kesehatan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa sistem IPAL pada dapur MBG umumnya mencakup proses penyaringan awal limbah, pemisahan minyak dan lemak, pengendapan partikel padat, penguraian biologis menggunakan bakteri pengurai, hingga proses disinfeksi sebelum air limbah dibuang ke lingkungan.

Selain IPAL, pengelola dapur juga diwajibkan memenuhi standar kebersihan fasilitas untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Persyaratan tersebut meliputi pengelolaan sampah yang baik, tersedianya fasilitas pencucian dengan air mengalir, penggunaan peralatan yang higienis, serta kondisi bangunan yang mudah dibersihkan.

Kasprijani mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan program MBG di Aceh Singkil. Namun, pengawasan terhadap aspek lingkungan dan kesehatan harus dilakukan secara konsisten agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan dampak lain.

Karena itu, LIRA meminta dinas terkait dan instansi pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dapur MBG yang telah beroperasi di Aceh Singkil.

"Kami berharap seluruh dapur MBG dapat beroperasi sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Keselamatan, kesehatan, dan kualitas makanan bagi anak-anak serta masyarakat penerima manfaat harus menjadi prioritas utama," ujarnya.

Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, aspek keamanan pangan, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian penting untuk menjamin keberlanjutan program tersebut.*

(dh)

Acara yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Mohammad Bobby Afif Nasution ini dihadiri Forkopimda Provsu, Bupati/Wali Kota Se- Sumut, para Pengusaha, pelaku usaha/UMKM Se Sumut OPD

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Bupati dan Wali Kota Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Sumut

Menurut Bobby, studi kelayakan akan membantu pemerintah daerah menilai potensi usaha secara objektif, menentukan arah pengembangan UMKM, serta mempermudah akses pembiayaan dari perbankan maupun program bantuan pemerintah.

"Jadi jika bapak ibu ingin menawarkan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tinggal membawa data UMKM yang sudah memiliki studi kelayakan. UMKM tidak hanya dibina secara umum, tetapi harus dianalisis kelayakannya secara terstruktur agar bisa naik kelas dan memiliki daya saing," tegasnya.

Bobby menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui percepatan digitalisasi, perluasan akses pembiayaan, kemudahan perizinan berusaha, serta fasilitasi sertifikasi halal. Selain itu, UMKM juga didorong meningkatkan kualitas dan kuantitas produk agar mampu menjalin kemitraan dengan pelaku usaha besar serta memperluas akses pasar.

Pada kesempatan tersebut, Bobby menegaskan bahwa inovasi dan investasi merupakan dua pilar utama dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing Sumut, di tingkat nasional maupun internasional.

"Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Inovasi harus terus didorong, sementara investasi perlu difasilitasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Bobby.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan PIISU 2026, mulai dari pameran inovasi daerah, promosi peluang investasi, forum bisnis, temu investor, business matching, hingga pertunjukan seni dan budaya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha dan masyarakat.

"Melalui PIISU 2026, kita berharap lahir peluang investasi baru, semakin kuatnya UMKM, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Pembukaan PIISU 2026 juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM. Di antaranya, Hotel Niagara Parapat menjalin kerja sama dengan Cleopatra Entertainment dalam bidang seni pertunjukan.

Selain itu, Atsari Hotel bersama Bunga Low dan Makmur Jaya menyepakati kerja sama penyediaan kudapan hotel. PT Aqua PAM juga menjalin kemitraan dengan Koperasi Nelayan Jaya terkait pemanfaatan limbah dan hasil olahan ikan tilapia (nila) untuk pemberdayaan koperasi nelayan

Sementara itu, Plh Wali Kota Muhammad Fadly Abdina usai menghadiri acara pembukaan dan menerima Penghargaan mengatakan pihaknya, Pemerintah Kota Tanjungbalai terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan inovasi dan peningkatan investasi.

Bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai sendiri, sebagaimana yang menjadi perhatian dan keinginan Bapak Wali Kota Tanjungbalai dalam menciptakan peluang usaha dan investasi di Kota Tanjungbalai. Kami berharap momentum PIISU 2026 kali ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat jejaring kerja sama serta mempromosikan berbagai potensi unggulan daerah kepada para pelaku usaha dan investor di Sumut

Ia menilai bahwa investasi memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah yang akan membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan kemudahan pelayanan kepada para investor dengan melibatkan Kolaborasi dan sinergitas dari berbagai pihak baik itu dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kota Tanjungbalai sehingga nantinya akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dalam mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS, pungkasnya

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai berhasil meraih Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam kategori Persentase Capaian Realisasi Investasi Terbesar Tahun 2025.

Dimana, Untuk kategori Persentase Capaian Realisasi Investasi Terbesar Tahun 2025 berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai peringkat pertama, diikuti Pemerintah Kota Binjai di posisi kedua, dan Pemerintah Kota Tanjungbalai di peringkat ketiga.

Pada kategori Realisasi Investasi Terbesar Tahun 2025, penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai peraih terbaik pertama, disusul Pemerintah Kota Medan di posisi kedua, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di posisi ketiga.

Sementara pada kategori perusahaan dengan realisasi investasi terbesar tahun 2025, penghargaan diberikan kepada PT Hutama Karya sebagai peraih terbesar pertama, PT Basic International Sumatera di posisi kedua, serta PT Unilever Oleochemical Indonesia sebagai peraih terbesar ketiga.*

(dh)

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Forkopimda Kabupaten Simalungun, Kepala BPS Sumatera Utara, para kepala daerah se-Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Di Hadapan 22 Ribu Suporter, Garuda Muda Gagal Wujudkan Tiket Final AFF U-19

Menurutnya, pelaksanaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumut yang berbarengan dengan pencanangan Sensus Ekonomi menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah.

"Hasil sensus nantinya akan menghasilkan data yang mutakhir dan terbarukan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Bobby.

Ia juga mengajak seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk bersinergi dan mendukung penuh pelaksanaan pendataan agar berjalan sukses dan menghasilkan data yang akurat.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan pendataan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan metode kunjungan langsung dari rumah ke rumah oleh petugas sensus.

"Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pelaku usaha terbanyak di Indonesia. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan demi menghasilkan data ekonomi yang berkualitas," katanya.

Sonny juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip TIR (Tolong, Isi, Rahasia), yakni menerima kedatangan petugas sensus, mengisi data dengan benar, serta meyakini bahwa seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, data yang terkumpul nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi acuan dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Usai mengikuti rangkaian kegiatan, Wakil Bupati Asahan, Rianto, menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Asahan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

"Data yang akurat akan membantu kami memetakan kondisi perekonomian di Kabupaten Asahan. Dengan demikian, kebijakan dan program yang disusun dapat lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Rianto juga mengajak seluruh masyarakat Asahan untuk menyambut petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar demi mendukung tersedianya data ekonomi yang berkualitas.

Kegiatan diawali dengan Tari Penyambutan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan Gubernur Sumatera Utara, sambutan Wakil Kepala BPS RI, serta diakhiri dengan sesi penyampaian komitmen dari para kepala daerah yang hadir.

Acara berakhir pada pukul 17.00 WIB dalam suasana aman, tertib, dan lancar, menandai dimulainya rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Utara.*

(dh)

Garuda Muda tampil cukup solid dan mampu memberikan perlawanan sepanjang pertandingan. Namun, satu gol yang dicetak Australia pada akhir babak kedua membuat Indonesia gagal mengamankan tiket menuju partai final.

Baca Juga:

• Garuda Muda Tumbang 0-1 dari Australia, Gagal ke Final AFF U-19 2026

Meski bermain di depan pendukung sendiri, skuad asuhan Nova Arianto belum mampu memanfaatkan peluang yang dimiliki untuk menyamakan kedudukan hingga peluit panjang dibunyikan.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai para pemain Indonesia sebenarnya memiliki kualitas yang tidak kalah dari Australia. Namun, menurutnya pengalaman bertanding di level internasional masih menjadi faktor yang perlu ditingkatkan.

"Kalau kualitas sebenarnya saya yakin pemain kita tidak kalah. Mungkin yang perlu ditambah adalah jam terbang mereka. Tapi ini menjadi bekal yang baik untuk persiapan menghadapi kompetisi AFC," kata Erick usai pertandingan.

Sementara itu, Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto mengaku tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya sepanjang turnamen. Ia menilai perkembangan pemain menunjukkan tren positif dan pertandingan melawan Australia menjadi pengalaman penting untuk proses pembelajaran.

"Ini pertandingan yang luar biasa. Progres pemain terus meningkat. Saya selalu mengingatkan bahwa di level seperti ini, kehilangan fokus sedikit saja bisa menjadi penentu hasil pertandingan. Ini menjadi pelajaran yang sangat baik bagi pemain," ujar Nova.

Kekalahan tersebut membuat Indonesia harus mengubur harapan tampil di final. Meski demikian, Garuda Muda masih memiliki kesempatan menutup turnamen dengan hasil positif saat menghadapi Kamboja dalam laga perebutan peringkat ketiga.

Kamboja sebelumnya harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-3 pada semifinal lainnya. Pertandingan perebutan posisi ketiga antara Indonesia dan Kamboja dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Garuda Muda untuk mengakhiri perjalanan di Piala AFF U-19 2026 dengan meraih podium dan memberikan kebanggaan bagi para pendukung yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.*

(dh)

Pengamanan dilakukan guna memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas publik di sekitar lokasi aksi.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Terima Rekomendasi Strategis Sesko TNI untuk Mitigasi Ancaman Megathrust

Menurut dia, sebanyak 3.651 personel Polri dan 500 personel TNI telah disiapkan untuk mengawal jalannya demonstrasi yang diperkirakan melibatkan berbagai kelompok mahasiswa.

"Polda Metro Jaya tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Pengamanan dilakukan agar kegiatan berlangsung aman dan tertib," kata Budi dalam keterangannya, Jumat.

Selain menjaga jalannya aksi, aparat juga mengantisipasi sejumlah potensi gangguan yang mungkin terjadi selama demonstrasi berlangsung. Beberapa di antaranya adalah kemacetan lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, gangguan terhadap fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas.

Polda Metro Jaya mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan mematuhi aturan yang berlaku. Massa aksi juga diminta tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan tindakan perusakan, serta menghormati pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

"Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif," ujar Budi.

Sejumlah pengaturan lalu lintas juga telah disiapkan di sekitar kawasan Monas. Rekayasa arus kendaraan akan diberlakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan guna mengurangi kepadatan kendaraan.

Pihak kepolisian berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar sehingga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terjaga tanpa mengganggu ketertiban umum dan aktivitas warga lainnya.*

(in/dh)

JAKARTA– Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kebutuhan anggaran yang akan digunakan pada tahap berikutnya. Hasil evaluasi sementara menunjukkan kebutuhan dana program tersebut berpotensi lebih kecil dibandingkan perhitungan sebelumnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyyo Hadi mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan penataan dan inventarisasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga:

• Tito Karnavian Minta Pemda Percepat Data Huntap: Tanpa Data Lengkap, Pembangunan Tidak Bisa Dijalankan

"Bukan pemangkasan. Namun dari hasil perhitungan sementara, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.

Ia menjelaskan proses evaluasi dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Kedua lembaga tersebut saat ini sedang menyusun perhitungan yang lebih rinci terkait jumlah penerima manfaat dan kebutuhan pembiayaan program.

Pemerintah berharap hasil evaluasi tersebut dapat menghasilkan tata kelola anggaran yang lebih efisien sekaligus memastikan program tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, sebelumnya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana penyesuaian penerima manfaat program MBG.

Salah satu perubahan yang sedang dikaji adalah penghentian pemberian manfaat kepada kelompok masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi. Kebijakan tersebut dilakukan agar anggaran lebih terfokus kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Menurut Nanik, langkah refocusing tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan manfaat anggaran negara dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat rentan.

Pemerintah menilai evaluasi dan penyesuaian kebijakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

Hingga kini, proses perhitungan ulang kebutuhan anggaran masih berlangsung. Pemerintah berjanji akan menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka setelah seluruh proses penataan dan verifikasi data selesai dilakukan.*

(in/dh)

Api dilaporkan dengan cepat membesar dan menghanguskan sebagian besar isi bangunan. Banyaknya material yang mudah terbakar, seperti bensin eceran dan tabung gas elpiji, membuat proses pemadaman berlangsung cukup sulit.

Baca Juga:

• Bahlil Ungkap Alasan BBM Nonsubsidi Naik, Pemerintah Pastikan Subsidi Tetap Aman

Komandan Regu Damkar Medan, M Bayu, mengatakan saat kebakaran terjadi terdapat dua penghuni yang berada di dalam ruko. Keduanya sempat terjebak akibat kobaran api yang dengan cepat membesar.

Namun, kedua penghuni tersebut berhasil menyelamatkan diri sebelum api melalap seluruh bangunan.

"Saat kejadian ada dua orang yang sempat terjebak di dalam bangunan. Namun keduanya berhasil keluar dan selamat," kata Bayu.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski demikian, kebakaran menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu cukup lama untuk mengendalikan api karena di dalam bangunan terdapat bahan mudah terbakar yang berisiko memperbesar kobaran.

Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dugaan awal mengarah pada hubungan arus pendek listrik yang memicu munculnya api di dalam ruko.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya penerapan standar keselamatan pada tempat usaha yang menyimpan bahan mudah terbakar, seperti BBM dan gas elpiji, guna mencegah risiko kebakaran yang lebih besar.*

(in/dh)

Bahlil menegaskan bahwa penyesuaian harga hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi, sementara harga BBM subsidi dan LPG subsidi dipastikan tidak mengalami perubahan.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Terima Audiensi Pertamina, Bahas Pengamanan Distribusi BBM dan LPG

Menurut Bahlil, penetapan harga BBM nonsubsidi telah melalui perhitungan yang matang. Pemerintah bersama Pertamina mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi pasar energi dan perkembangan harga minyak dunia sebelum mengambil keputusan penyesuaian tarif.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat.

Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi, Bahlil memastikan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dan tidak memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat.

"Pemerintah sedang menggodok berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.

Bahlil menambahkan, salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga akses energi bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika harga energi global yang terus berubah. Karena itu, berbagai kebijakan yang diambil akan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat serta keberlanjutan sektor energi nasional.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi belakangan menjadi perhatian publik setelah sejumlah jenis bahan bakar mengalami penyesuaian tarif. Pemerintah berharap masyarakat dapat memahami bahwa perubahan harga tersebut merupakan bagian dari mekanisme pasar yang berlaku pada produk energi nonsubsidi.*

(mt/dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Pidie Jaya, serta Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam.

Baca Juga:

• Sebagian Wilayah Sumut Berpotensi Diguyur Petir, Medan hingga Labuhanbatu Diminta Waspada

Di kawasan pesisir barat dan selatan Aceh, seperti Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, mencapai lebih dari 95 persen. Kondisi tersebut berpotensi memicu hujan lokal terutama pada siang hingga malam hari.

Wilayah dataran tinggi seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues diperkirakan memiliki suhu udara yang lebih sejuk, berkisar antara 17 hingga 26 derajat Celsius. Cuaca cerah yang mendominasi kawasan ini dinilai cukup kondusif untuk aktivitas pertanian maupun kegiatan masyarakat sehari-hari.

Sementara itu, Kabupaten Aceh Timur, Bireuen, Simeulue, Kota Sabang, dan Kota Langsa diprediksi mengalami cuaca berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan. Pengguna jalan dan nelayan juga disarankan untuk selalu memperhatikan informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas.

Meski tidak terdapat indikasi cuaca ekstrem, tingginya tingkat kelembapan udara di sejumlah daerah dapat meningkatkan potensi hujan lokal dalam durasi singkat. Karena itu, warga dianjurkan menyiapkan perlengkapan pelindung hujan saat beraktivitas di luar ruangan.

Secara umum, kondisi cuaca di Aceh masih relatif aman dan mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik di sektor pertanian, perdagangan, maupun pariwisata.*

(dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah yang berpotensi mengalami hujan disertai petir antara lain Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Serdang Bedagai, Batu Bara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, serta beberapa kota seperti Medan, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Binjai, dan Tebing Tinggi.

Baca Juga:

• Jakarta Didominasi Cuaca Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Guyur Wilayah Barat dan Selatan

Sementara itu, sejumlah wilayah lainnya seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Langkat, Karo, Dairi, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, serta kawasan Kepulauan Nias diprediksi mengalami cuaca berawan sepanjang hari.

Kabupaten Toba dan Pakpak Bharat menjadi dua daerah yang diprakirakan mengalami hujan ringan. Suhu udara di kedua wilayah tersebut berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi.

Wilayah dataran tinggi seperti Humbang Hasundutan, Samosir, Karo, dan Tapanuli Utara diperkirakan memiliki suhu yang lebih sejuk dibandingkan kawasan pesisir timur Sumatera Utara. Suhu terendah tercatat berada pada kisaran 18 derajat Celsius.

Sementara itu, wilayah pesisir seperti Kota Sibolga, Tanjungbalai, dan kawasan Kepulauan Nias diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu yang lebih hangat, mencapai 30 hingga 32 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi nelayan, pengendara, dan warga yang beraktivitas di luar ruangan. Potensi petir dan hujan lokal dapat terjadi sewaktu-waktu dan berisiko mengganggu mobilitas maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan tingginya tingkat kelembapan udara di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, warga juga disarankan menjaga kondisi kesehatan serta mempersiapkan perlengkapan pelindung hujan saat bepergian.*

(dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi berawan dengan suhu berkisar antara 28 hingga 30 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara mencapai 70 hingga 75 persen.

Baca Juga:

• Jawa Barat Didominasi Cuaca Berawan, Sejumlah Wilayah Diprakirakan Cerah dan Hujan Ringan

Sementara itu, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan ringan. Di Jakarta Barat, suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 28 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan 51 hingga 79 persen. Adapun Jakarta Selatan diprakirakan memiliki suhu antara 28 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan berkisar 43 hingga 73 persen.

Meski hujan yang diprediksi turun tergolong ringan, masyarakat tetap diimbau untuk mengantisipasi perubahan cuaca, terutama bagi pengguna kendaraan roda dua dan warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Suhu udara yang relatif tinggi pada siang hari juga berpotensi menimbulkan kondisi panas dan gerah di sejumlah wilayah perkotaan. Karena itu, masyarakat disarankan menjaga kecukupan cairan tubuh dan mengurangi aktivitas di bawah paparan sinar matahari langsung dalam waktu yang lama.

Secara umum, kondisi cuaca di Jakarta masih tergolong kondusif untuk aktivitas harian. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada sore hingga malam hari.*

(dh)