BANDA ACEH – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aceh, Marlina Muzakir, menegaskan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tidak hanya menjadi ajang mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi langkah awal untuk menumbuhkan semangat anak agar senang datang ke sekolah.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Hadiri Panen Raya Nasional di Pidie, Perkuat Sinergi TNI-Polri Dukung Ketahanan Pangan

"MPLS tidak hanya tentang pengenalan lingkungan sekolah, tetapi menjadi sarana penting untuk memantik semangat anak-anak agar gemar ke sekolah, bersosialisasi dan bermain dengan teman-teman baru dan tentu saja hal-hal baru yang tidak ananda kita dapatkan di lingkungan rumah," ujar Kak Na.

Dalam kunjungannya, Kak Na mengingatkan para guru PAUD agar memastikan proses asesmen awal terhadap setiap peserta didik berjalan dengan baik.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengetahui perkembangan anak sehingga metode pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Harus dipastikan anak-anak merasa senang berada di PAUD dengan metode yang tepat baru kita memasukkan program pendidikan karakter yang menyenangkan. Salah satunya tentu dengan mengajarkan anak-anak tentang lagu 7 Kebiasaan Anak Hebat," imbau Kak Na.

Ia menjelaskan, lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat diharapkan mampu membantu anak-anak membangun kebiasaan positif sejak usia dini.

Kebiasaan tersebut meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cukup dan tepat waktu.

Pada hari yang sama, Kak Na mengantar putranya, Sultan, ke SD Teuku Nyak Arief Fatih Bilingual School sekaligus meninjau pelaksanaan MPLS Ramah di sekolah tersebut.

Ia juga melihat langsung proses pengenalan lingkungan sekolah serta asesmen awal bagi siswa kelas I sebagai bagian dari persiapan memasuki tahun ajaran baru.

Selanjutnya, Kak Na bersama Wakil Bunda PAUD Aceh mengunjungi PAUD Al-Azhar Cairo untuk memantau pelaksanaan MPLS Ramah.

"Di PAUD Al-Azhar tadi cukup baik, proses MPLS yang mengimplementasikan kegiatan belajar yang disampaikan dengan permainan edukatif sehingga anak-anak sangat terkesan untuk datang dan bermain di sekolah. Selain menyenangkan, kegiatan juga dilakukan dengan menggali kemampuan anak dalam mengasesmen perkembangan dari segala aspek fondasi anak usia dini," kata Kak Na.

Rangkaian kunjungan dilanjutkan ke TK Negeri 9 Kota Banda Aceh.

Meski sekolah tersebut sedang menjalani proses rehabilitasi, Kak Na tetap ingin memastikan pelaksanaan MPLS Ramah berjalan dengan baik.

Ia juga meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik PAUD.

Kunjungan berikutnya dilakukan ke PAUD Permata Hati binaan TP PKK Aceh.

Selain memantau kegiatan MPLS Ramah, Kak Na memastikan asesmen awal peserta didik berlangsung sesuai ketentuan agar proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan perkembangan setiap anak.

Dalam kesempatan itu, Kak Na juga menghadiri kelas orang tua untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, tenaga pendidik, serta berbagai program pendidikan yang dijalankan di PAUD Permata Hati.

Di setiap sekolah yang dikunjungi, Kak Na dan Wakil Bunda PAUD Aceh tampak berinteraksi langsung dengan para peserta didik.

Mereka ikut bernyanyi, menari, menggambar, dan mengikuti berbagai permainan edukatif yang dirancang untuk melatih kemampuan motorik sekaligus membuat anak merasa nyaman selama mengikuti MPLS.* (ad)

PIDIE – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menghadiri kegiatan Panen Raya Nasional di Gampong Karieng, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Jumat, 17 Juli 2026.

Kegiatan tersebut digelar atas undangan Kodam Iskandar Muda dan menjadi bagian dari Panen Raya Nasional yang dilaksanakan TNI secara serentak di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Sabtu 18 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Sebelum menuju lokasi panen, Kapolda Aceh bersama rombongan bersilaturahmi di Makodim 0102/Pidie dan melaksanakan salat Jumat berjamaah.

Setelah itu, rombongan menuju lahan pertanian di Gampong Karieng untuk mengikuti rangkaian kegiatan bersama jajaran TNI, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan.

Kapolda Aceh hadir didampingi Karo SDM Polda Aceh dan Dirbinmas Polda Aceh.

Turut hadir Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, Bupati Pidie Sarjani Abdullah, Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K., M.I.K., Dandim 0102/Pidie Letkol Inf. Abdul Hadi, S.Sos., unsur Forkopimda, pejabat utama Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Pidie, Perum Bulog, unsur TNI-Polri, pemerintah kecamatan, penyuluh pertanian, tokoh masyarakat, para keuchik, serta perwakilan kelompok tani.

Melalui sambungan virtual, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan nasional.

Presiden mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mempercepat terwujudnya swasembada pangan, memperkuat hilirisasi hasil pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Presiden juga menekankan pentingnya menghargai peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan penyedia pangan bangsa.

Menurut Presiden, keberhasilan mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh komponen bangsa.

Di Kabupaten Pidie, panen raya dilaksanakan di lahan pertanian seluas sekitar 15 hektare.

Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, penyuluh pertanian, dan kelompok tani dalam mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan.

Kehadiran Kapolda Aceh dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk terus memperkuat sinergi dengan TNI dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Melalui kerja sama lintas sektor, diharapkan upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dapat berjalan lebih optimal sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.* (ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Bali akan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Meski demikian, Kabupaten Tabanan diperkirakan berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang, sementara Kabupaten Bangli diprediksi berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Sabtu 18 Juli 2026: Seluruh Wilayah Cerah Berawan

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Badung dengan suhu 24–32 derajat Celsius dan kelembapan 66–96 persen.

Kabupaten Gianyar diprediksi cerah dengan suhu 24–31 derajat Celsius serta kelembapan 69–96 persen.

Kabupaten Karangasem dan Buleleng juga diprakirakan menikmati cuaca cerah sepanjang hari.

Di Karangasem, suhu udara berkisar 20–30 derajat Celsius dengan kelembapan 65–96 persen.

Sementara di Buleleng, suhu diperkirakan mencapai 25–31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 62–91 persen.

Adapun Kota Denpasar diprediksi cerah dengan suhu udara 25–32 derajat Celsius dan kelembapan berkisar 71–93 persen.

Sementara itu, Kabupaten Klungkung diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu 26–32 derajat Celsius dan kelembapan 65–88 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Tabanan berpotensi mengalami hujan sedang.

Suhu udara di wilayah ini diperkirakan berkisar 22–28 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 70–97 persen.

Sedangkan Kabupaten Bangli diprediksi berawan dengan suhu udara relatif sejuk, yakni 19–26 derajat Celsius dan kelembapan udara antara 65–99 persen.

BMKG mengimbau masyarakat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah Tabanan, agar mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Sementara masyarakat di wilayah lain tetap disarankan memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer.* (ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu, 18 Juli 2026, didominasi cuaca cerah hingga berawan.

Namun, sejumlah wilayah diperkirakan mengalami kabut maupun udara kabur pada pagi atau malam hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Sabtu 18 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 42–93 persen.

Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul diprakirakan berawan sepanjang hari.

Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 22–30 derajat Celsius dengan kelembapan 50–89 persen.

Di Kabupaten Kulon Progo, BMKG memprakirakan munculnya kabut atau asap.

Suhu udara diperkirakan berada pada rentang 21–29 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 59–95 persen.

Kondisi udara kabur juga diperkirakan terjadi di Kabupaten Bantul dan Sleman.

Di Bantul, suhu udara berkisar 21–31 derajat Celsius dengan kelembapan 52–97 persen.

Sementara di Sleman, suhu diprakirakan 21–31 derajat Celsius dengan kelembapan antara 46–92 persen.

BMKG mengimbau masyarakat, khususnya pengguna jalan, agar meningkatkan kewaspadaan saat berkendara di wilayah yang berpotensi mengalami kabut maupun udara kabur.

Jarak pandang yang menurun dapat memengaruhi keselamatan perjalanan, terutama pada pagi dan malam hari.

Masyarakat juga disarankan untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Barat akan mengalami cuaca berawan pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Sementara itu, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Bogor dan Kota Bogor, sedangkan sejumlah daerah di kawasan Pantai Utara (Pantura) diprediksi cerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 18 Juli 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kota Bogor dengan suhu 23–30 derajat Celsius serta kelembapan 51–88 persen.

Cuaca berawan diprediksi mendominasi wilayah Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung Barat, Pangandaran, serta sejumlah kota seperti Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Suhu udara di wilayah berawan umumnya berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celsius.

Garut menjadi daerah dengan suhu terendah, yakni 15–23 derajat Celsius, sedangkan Subang diperkirakan mencapai suhu maksimum 33 derajat Celsius.

Sementara itu, cuaca cerah diprakirakan terjadi di Kabupaten Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Purwakarta, Karawang, serta Kota Cirebon. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celsius.

Kabupaten Bekasi menjadi salah satu wilayah dengan suhu tertinggi di Jawa Barat, yakni mencapai 34 derajat Celsius.

Adapun tingkat kelembapan udara di seluruh wilayah Jawa Barat diperkirakan berada pada kisaran 39 hingga 99 persen.

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Bogor agar mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat menyebabkan jalan licin dan mengurangi jarak pandang.

Sementara masyarakat di daerah lain tetap disarankan memantau informasi cuaca terkini, terutama bagi yang akan melakukan aktivitas luar ruangan maupun perjalanan antardaerah.

Perubahan kondisi atmosfer dapat terjadi sewaktu-waktu.

Karena itu, masyarakat diimbau mengikuti pembaruan informasi cuaca yang disampaikan BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap potensi perubahan cuaca.* (ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Daerah Khusus Jakarta akan mengalami cuaca berawan pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Kondisi tersebut diperkirakan merata di lima kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Sabtu 18 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 68–78 persen.

Di wilayah daratan, cuaca berawan juga diperkirakan terjadi di Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan suhu udara 27–32 derajat Celsius dan kelembapan 51–81 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 27–31 derajat Celsius dengan kelembapan 56–76 persen.

Sementara itu, Jakarta Barat diprediksi mengalami cuaca berawan dengan suhu 27–32 derajat Celsius dan kelembapan udara 51–83 persen.

Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan menjadi wilayah dengan suhu tertinggi di ibu kota, masing-masing mencapai 33 derajat Celsius.

Kedua wilayah tersebut diprediksi mengalami cuaca berawan dengan suhu berkisar 26–33 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara di Jakarta Selatan berada pada kisaran 47–84 persen, sedangkan Jakarta Timur berkisar 45–84 persen.

Secara umum, suhu udara di wilayah DKI Jakarta diperkirakan berada pada rentang 26–33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 45–84 persen.

BMKG mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar tetap menjaga kecukupan cairan tubuh mengingat suhu udara pada siang hari diperkirakan cukup panas.

Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk terus memantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer.* (ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Aceh pada Sabtu, 18 Juli 2026, didominasi hujan ringan di sejumlah kabupaten dan kota.

Sementara itu, beberapa wilayah diprediksi mengalami cuaca berawan hingga cerah berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Sabtu 18 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Suhu udara di wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan relatif tinggi, yakni mencapai 68–99 persen.

Sementara itu, cuaca cerah berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, Pidie, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, serta Kota Lhokseumawe.

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar 17–29 derajat Celsius.

Adapun cuaca berawan diprediksi terjadi di Kabupaten Aceh Jaya, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang.

Di Banda Aceh, suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 26–31 derajat Celsius dengan kelembapan 63–85 persen.

Sedangkan Kota Sabang diprakirakan memiliki suhu 27–30 derajat Celsius dengan kelembapan 65–82 persen.

Wilayah dataran tinggi seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah diperkirakan menjadi daerah dengan suhu terendah, masing-masing berkisar 16–22 derajat Celsius dan 17–21 derajat Celsius.

Sebaliknya, Aceh Besar dan Bireuen diprediksi mencatat suhu maksimum hingga 31 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan ringan yang dapat menyebabkan jalan licin dan menurunkan jarak pandang, terutama bagi pengguna jalan.

Warga yang beraktivitas di wilayah pesisir maupun pegunungan juga disarankan untuk terus memantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer.

Informasi prakiraan cuaca ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan dinamika atmosfer.

Karena itu, masyarakat diimbau memperbarui informasi melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas di luar ruangan.* (ad)

SUMUT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu, 18 Juli 2026, didominasi hujan ringan di sebagian besar kabupaten dan kota.

Sementara itu, Kota Medan diprediksi berawan dan Kota Tanjung Balai berpotensi mengalami udara kabur.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Apresiasi Pemprov Raih WTP ke-12 Berturut-turut, Soroti Transparansi dan Kinerja Anggaran

Suhu udara di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi, yakni 70–99 persen.

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Medan.

Di Kota Medan, suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 25–28 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 83–99 persen.

Adapun Kota Tanjung Balai diprediksi mengalami udara kabur dengan suhu udara berkisar 24–29 derajat Celsius dan kelembapan 80–99 persen.

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi jarak pandang, terutama pada pagi atau malam hari.

Wilayah dataran tinggi seperti Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasundutan, dan Samosir diperkirakan mencatat suhu terendah, yakni antara 17 hingga 23 derajat Celsius.

Sementara suhu tertinggi mencapai 30 derajat Celsius diprakirakan terjadi di Padang Lawas dan Labuhanbatu Selatan.

BMKG mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat menyebabkan jalan licin, genangan di sejumlah titik, serta berkurangnya jarak pandang.

engendara diimbau mengutamakan keselamatan selama perjalanan, terutama di wilayah pegunungan dan kawasan yang rawan hujan.

Masyarakat juga disarankan untuk terus memantau pembaruan prakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG mengingat kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu.* (ad)

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (17/7/2026), dan menurut Hotman seluruh pertanyaan pada tahap tersebut masih berfokus pada dugaan korupsi di PT Asabri.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Don Ritto Klaim Emas 74 Kg dan Uang di Rumah Febrie Milik Kliennya

Hotman menjelaskan pemeriksaan terhadap Febrie dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Ia menyebut kliennya telah memberikan jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan penyidik.

"Semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik," ujarnya.

Selain menyampaikan hasil pemeriksaan, Hotman memastikan penyidik Kejaksaan Agung tidak melakukan penahanan terhadap Febrie Adriansyah setelah proses pemeriksaan selesai.

"Kesimpulannya, tidak ada penahanan," kata Hotman.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerima pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya. Dalam perkara tersebut, Febrie Adriansyah dan pengusaha Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kejaksaan Agung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang masih berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam proses penyidikan, aparat sebelumnya menggeledah rumah Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi itu, penyidik menyita uang dalam berbagai mata uang serta emas seberat 74 kilogram dengan total nilai barang bukti mencapai sekitar Rp476 miliar.

Hingga kini, penyidik masih terus mendalami perkara tersebut untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, usai menjalani proses pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Don Ritto Resmi Ditahan Kejagung, Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU Masuk Babak Baru

"Itu penguasaannya ada di klien kami. Jadi itu bukan milik Pak Febrie," ujar Handika.

Handika menjelaskan rumah yang berada di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, itu telah digunakan Don Ritto sejak awal 2023 sebagai kantor yayasan. Ia mengklaim seluruh biaya operasional, mulai dari listrik, air, perawatan bangunan hingga gaji pegawai, ditanggung oleh kliennya.

Ia juga menyebut rumah tersebut sudah lama tidak ditempati oleh Febrie Adriansyah dan dipinjamkan kepada Don Ritto untuk aktivitas yayasan.

Menurut Handika, keterangan tersebut telah diperkuat oleh hasil pemeriksaan sejumlah saksi serta dokumen pembayaran operasional yang kini telah menjadi bagian dari barang bukti penyidik.

Selain itu, Handika mengklaim uang yang berada di dalam brankas merupakan dana yang diterima yayasan dari sejumlah pihak. Namun, identitas para pemberi dana belum diungkapkan karena alasan keamanan.

"Kami belum berani menyebut siapa mereka karena khawatir keselamatan mereka terancam," katanya.

Ia memastikan identitas para pihak tersebut akan disampaikan setelah seluruh proses pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung selesai dilakukan.

Diketahui, Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya. Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah dan Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, penyidik melakukan penggeledahan di rumah Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita uang dalam berbagai mata uang serta emas seberat 74 kilogram dengan total nilai barang bukti mencapai sekitar Rp476 miliar.

Hingga kini, proses penyidikan masih terus berlangsung untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara tersebut.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya bersama TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Indonesia Tak Mau Lagi Jadi Bangsa yang Santai, Saatnya Bangkit

"Kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan, apalagi kemiskinan ekstrem. Insyaallah kita akan hemat anggaran. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta tanggapan langsung kepada jajaran TNI dan Polri mengenai kemungkinan pengurangan anggaran institusi mereka demi kepentingan rakyat.

"Rela TNI? Rela polisi? Rela ya? Ikhlas?" tanya Prabowo kepada peserta acara yang kemudian dijawab serempak, "Siap."

Presiden menegaskan kekuatan suatu negara tidak hanya diukur dari besarnya anggaran pertahanan atau kecanggihan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Menurutnya, kesejahteraan rakyat menjadi fondasi utama dalam membangun pertahanan nasional yang kuat.

"Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Seluruh rakyat akan membela bangsa ini," tegasnya.

Prabowo juga mengapresiasi kontribusi TNI dan Polri yang dinilai semakin aktif membantu masyarakat di luar tugas pokok menjaga keamanan.

Ia menyoroti berbagai program pembangunan yang melibatkan aparat, mulai dari pembangunan jembatan, penyediaan air bersih hingga pendampingan di sektor pertanian sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional.

Menurut Prabowo, sinergi seluruh elemen bangsa diperlukan agar pembangunan berjalan merata dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.* (dw/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Optimistis Ekonomi RI Lampaui Jepang, Inggris, hingga Prancis pada 2050

"Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri," ujar Prabowo.

Menurut Kepala Negara, sejarah menunjukkan kekayaan alam Indonesia telah lama menjadi incaran bangsa lain. Karena itu, Indonesia harus mampu menjaga dan mengelola sumber daya nasional demi kesejahteraan rakyat.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kekayaan bangsa dimanfaatkan pihak-pihak yang hanya ingin mengambil keuntungan tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan. Ia menilai kekompakan menjadi modal utama dalam menjaga kedaulatan sekaligus menguasai kembali potensi kekayaan nasional.

"Kita akan menghadapi berbagai tantangan, tetapi itu adalah risiko perjuangan. Kemerdekaan bangsa ini diraih melalui pengorbanan besar, sehingga harus dijaga bersama," katanya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tetap mengedepankan hubungan baik dengan seluruh negara. Pemerintah, kata dia, tidak memiliki keinginan untuk memusuhi negara mana pun, tetapi tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Selain menyoroti semangat persatuan, Prabowo kembali mengingatkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pejabat maupun aparatur yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat.

Menurutnya, setiap penyelenggara negara yang digaji dari uang rakyat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan justru merugikan negara.

Prabowo juga memastikan pemerintah akan memperketat penindakan terhadap berbagai aktivitas ilegal, mulai dari penyelundupan, pertambangan tanpa izin, perkebunan ilegal, perikanan ilegal, hingga praktik perdagangan yang melanggar hukum.

Ia optimistis berbagai tantangan tersebut dapat diatasi apabila seluruh elemen bangsa memiliki tekad, semangat, dan tujuan yang sama dalam membangun Indonesia.* (k/dh)

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Widodo mengatakan, penyidik kini mengumpulkan rekaman kamera pengawas (CCTV) dari sejumlah titik sebelum lokasi kejadian. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi truk sebelum tabrakan terjadi.

Baca Juga:

• Polisi Analisis CCTV Kecelakaan Sibolangit, Truk Tronton Diduga Rem Blong hingga Pecah Ban

"Rekaman yang kami miliki baru menunjukkan kondisi sesaat sebelum kecelakaan. Kami masih mencari CCTV dari lokasi sebelumnya untuk mengetahui apakah kendaraan sudah mengalami kendala atau tidak," ujar Widodo.

Ia menjelaskan, jika benar terjadi kerusakan pada sistem pengereman, seharusnya terdapat tanda-tanda pengemudi berusaha mengendalikan laju kendaraan saat melintasi jalan menurun. Hal tersebut masih menjadi bagian dari penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian.

Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan, termasuk truk pengangkut air mineral, telah dievakuasi ke Polsek Pancur Batu. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena petugas harus menerapkan sistem buka tutup jalan agar arus lalu lintas di kawasan Sibolangit tetap dapat dilalui kendaraan dari dua arah.

Selain proses evakuasi, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selanjutnya, penyelidikan akan diperkuat melalui Traffic Accident Analysis (TAA) yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara.

Melalui metode TAA, penyidik akan menganalisis berbagai bukti di lokasi, termasuk kondisi kendaraan, jejak pengereman, posisi tabrakan, hingga rekaman CCTV yang berhasil dikumpulkan. Hasil analisis tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam mengungkap penyebab pasti kecelakaan dan menentukan proses hukum lebih lanjut.

Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab kecelakaan sebelum hasil penyelidikan selesai. Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi guna memastikan kronologi peristiwa secara utuh.* (ds/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Arumsari dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, kebijakan tersebut kini menjadi salah satu fokus evaluasi BGN dalam memperbaiki tata kelola program MBG.

Baca Juga:

• Prabowo Optimistis Ekonomi RI Lampaui Jepang, Inggris, hingga Prancis pada 2050

Selain itu, ia mengungkap terdapat dua Keputusan Kepala Badan yang mengatur jumlah hari pelaksanaan Program MBG dengan ketentuan yang berbeda.

Dalam Keputusan Kepala Badan Nomor 244 revisi ketiga tertanggal 27 Oktober 2025, jumlah hari pelaksanaan MBG ditetapkan sebanyak 264 hari dengan memperhitungkan hari libur. Namun, melalui revisi berikutnya pada 29 Desember 2025, jumlah hari tersebut berubah menjadi 313 hari.

Menurut Arumsari, perubahan tersebut membuat program MBG tetap dijalankan hampir sepanjang tahun, termasuk saat libur sekolah dan hari-hari besar keagamaan.

Ia menilai kebijakan tersebut berdampak pada munculnya berbagai persoalan di lapangan, termasuk distribusi makanan yang sempat menjadi sorotan publik karena menggunakan sistem bundling makanan kering maupun menu yang dinilai kurang sesuai.

Untuk menghindari persoalan serupa, BGN di bawah kepemimpinan saat ini menerbitkan Surat Edaran (SE) yang menghentikan sementara pelaksanaan Program MBG selama masa libur sekolah.

Arumsari menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program agar lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip good governance.

Menurutnya, meskipun keputusan yang dibuat pada masa kepemimpinan sebelumnya tetap dihormati sebagai produk kelembagaan, BGN tetap berkewajiban melakukan evaluasi terhadap substansi kebijakan apabila dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan.

BGN memastikan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilakukan agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi para penerima program.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya TNI dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan yang berlangsung di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Bocorkan Motor Listrik Nasional Segera Meluncur, Dorong Indonesia Mandiri Otomotif

Ia menyebut urutan tersebut diperkirakan akan dipimpin oleh China di posisi pertama, disusul Amerika Serikat di posisi kedua, India di posisi ketiga, dan Indonesia di posisi keempat.

Prabowo mengatakan, proyeksi tersebut harus menjadi motivasi bagi Indonesia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak sekarang agar mampu menghadapi tantangan global di masa mendatang.

Menurutnya, generasi muda yang saat ini masih duduk di bangku sekolah akan menjadi tulang punggung pembangunan nasional dalam 25 tahun ke depan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan mereka tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi sekaligus mendukung pembentukan sumber daya manusia yang unggul.

Selain itu, Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen menghapus kelaparan dan menekan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Menurutnya, upaya tersebut menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu mewujudkan cita-cita sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Ia optimistis dengan kerja sama seluruh elemen bangsa, target pembangunan nasional tersebut dapat tercapai sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju pada 2050.* (d/dh)

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 14–15 Juli 2026 di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Bireuen, Aceh. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta sejumlah instansi teknis lainnya.

Baca Juga:

• BNPB Pastikan Pembangunan Huntap Aceh Timur Siap Masuk Tahap Pelaksanaan

Hasil pemantauan menunjukkan masih diperlukan percepatan pembangunan penguatan tebing sungai, normalisasi aliran sungai, perlindungan badan jalan, serta penyelesaian pembangunan jembatan permanen agar konektivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Tim Satgas PRR meminta pemerintah daerah bersama Pemerintah Aceh, BWS Aceh, BPJN, dan instansi terkait memperkuat koordinasi guna mempercepat penanganan infrastruktur permanen. Langkah tersebut dinilai penting agar akses transportasi, aktivitas ekonomi, serta pelayanan publik dapat kembali pulih.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap Jembatan Gunongkong yang hingga kini belum dapat difungsikan setelah terdampak banjir bandang. Satgas PRR meminta pembangunan jembatan tersebut tetap menjadi bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Selain itu, Satgas PRR juga mendorong percepatan pembangunan jembatan darurat melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Satgas Jembatan TNI agar mobilitas masyarakat tetap terlayani sambil menunggu pembangunan jembatan permanen selesai.

Sementara itu di Kabupaten Bireuen, pendampingan difokuskan pada rehabilitasi Bendung Pante Lhong, Saluran Primer Aramco, pembangunan Jembatan Pante Lhong, serta pekerjaan revetment dan jetty sebagai bagian dari sistem pengendalian sungai dan irigasi.

Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menjaga pasokan air untuk sekitar 6.562 hektare lahan persawahan sekaligus melindungi kawasan dari ancaman abrasi dan perubahan alur sungai.

Satgas PRR menilai seluruh pekerjaan tersebut perlu diselesaikan secara terpadu agar fungsi irigasi, perlindungan infrastruktur, serta konektivitas masyarakat dapat kembali berjalan optimal.

Selain pengawasan di lapangan, Satgas PRR juga menekankan pentingnya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antara BWS Aceh, BPJN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan pembangunan yang terintegrasi, infrastruktur yang dibangun tidak hanya memulihkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa depan.

Satgas PRR memastikan berbagai masukan dari pemerintah daerah akan ditindaklanjuti kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk percepatan penyelesaian sejumlah jembatan strategis yang hingga kini masih menjadi kendala mobilitas masyarakat di wilayah terdampak.* (dh)

Pendampingan dilakukan oleh Tim BNPB bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera pada 15 Juli 2026. Fokus pendampingan meliputi kesiapan lahan, tata kelola pembangunan, validasi data calon penerima bantuan, hingga mekanisme penetapan inventor dan aplikator rumah tahan bencana.

Baca Juga:

• Satgas PRR Kawal Dana TKD Rp144,67 Miliar, Pemulihan Pascabencana Kabupaten Solok Dipercepat

Selain mempersiapkan pembangunan huntap, tim juga meninjau sejumlah hunian sementara (huntara) yang berada di Gampong Lubuk Pengpeng, Gampong Kabi, dan Kecamatan Banda Alam. Hasil pemantauan menunjukkan huntara yang telah dibangun berfungsi dengan baik dan telah dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, serta akses lingkungan.

Meski demikian, masih terdapat beberapa penyempurnaan teknis yang terus dikoordinasikan agar seluruh fasilitas pendukung dapat berfungsi secara optimal selama masyarakat masih menempati hunian sementara sebelum berpindah ke hunian tetap.

Dalam laporan kepada Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian, Tim BNPB menyebut progres rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan di Kabupaten Aceh Timur menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Penyelesaian pembangunan huntara disebut telah mendekati target, sementara seluruh unit yang selesai dibangun telah dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana. Saat ini fokus pemerintah diarahkan pada percepatan kesiapan pembangunan hunian tetap sebagai bagian dari proses pemulihan jangka panjang.

Sebagai bagian dari persiapan tersebut, BNPB bersama pemerintah daerah juga menyepakati penyelesaian rekomendasi inventor dan aplikator rumah tahan bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan teknologi konstruksi yang digunakan sesuai standar keamanan serta dikerjakan oleh pelaksana yang memiliki kompetensi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga telah menetapkan sebanyak 2.630 calon penerima hunian tetap melalui keputusan bupati. Jumlah tersebut terdiri atas 2.033 unit pembangunan di lokasi semula (insitu), 318 unit relokasi komunal, dan 279 unit relokasi mandiri.

Di sisi lain, proses rekonsolidasi data penerima Dana Tunggu Hunian (DTH) Tahap II juga terus dilakukan. BNPB bersama pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan, validasi administrasi, hingga pemadanan data kependudukan guna memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

Berdasarkan evaluasi hingga 13 Juli 2026, dari target pembangunan 3.676 unit huntara, sebanyak 3.596 unit atau sekitar 97,8 persen telah selesai dibangun dan seluruhnya telah dihuni masyarakat.

Sementara itu, penyaluran Dana Tunggu Hunian Tahap I telah mencapai 420 kepala keluarga atau sekitar 97,2 persen dari total penerima. Adapun proses verifikasi DTH Tahap II masih terus berlangsung sebelum memasuki tahap penyaluran berikutnya.

Pada program bantuan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan, BNPB telah mengalokasikan bantuan untuk 5.318 unit rumah. Hingga pertengahan Juli 2026, bantuan telah disalurkan kepada 4.139 penerima, sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian administrasi dan pencairan.

BNPB berharap seluruh tahapan validasi dan persyaratan dapat segera dituntaskan sehingga pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana di Aceh Timur dapat segera dimulai dan proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat.* (dh)

MEDAN – Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumaterafraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang membahas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jumat (17/7/2026). Rapat dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya bersama Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap.

Baca Juga:

• DPR Soroti WTP BGN Era Dadan, Pertanyakan Serapan Anggaran dan Catatan Keuangan

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Palacheta Subies Subianto mengatakan opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan yang baik. Meski begitu, menurutnya capaian tersebut bukan tujuan akhir, melainkan harus menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Fraksi Golkar juga mendorong Pemprov Sumut agar terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta memastikan setiap anggaran yang digunakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp12 triliun atau 95,87 persen dari target yang telah ditetapkan. DPRD menilai capaian tersebut cukup baik, namun masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan guna memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Hal senada juga disampaikan Fraksi PAN. Juru Bicara Fraksi PAN Rizki Rifai Harahap berharap opini WTP dapat terus dipertahankan sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP harus diiringi dengan peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara.

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya Timbul Sinaga turut memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Sumut mempertahankan opini WTP ke-12 secara berturut-turut. Ia menyebut capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari penyampaian Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution pada 1 Juli 2026.

Selain membahas pertanggungjawaban APBD, rapat juga mengagendakan penyampaian Ranperda usul inisiatif DPRD Sumut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dalam kesempatan tersebut, fraksi-fraksi DPRD turut menyampaikan berbagai masukan terkait peningkatan serapan anggaran, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengentasan kemiskinan, pengelolaan BUMD, hingga penanganan bahaya narkoba di Sumatera Utara.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Medan, Budi Hariono, mewakili Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane saat membuka Seminar Riset Literasi Artificial Intelligence (AI) yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Medan di Aula Dinas Kominfo Kota Medan, Jalan Sidorukun, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Demo Mahasiswa di Patung Kuda, Tiga Tuntutan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Disuarakan

"Dulu waktu saya kuliah tahun '95 atau '96, kami belajar mengetik sepuluh jari menggunakan mesin tik. Setelah itu masuk era komputer dengan DOS, kemudian berkembang ke disket, CD, hingga sekarang sudah memasuki era AI," ujarnya.

Budi mengaku saat ini dirinya juga memanfaatkan teknologi AI dalam mendukung pekerjaan sehari-hari, mulai dari penyusunan dokumen hingga kebutuhan administrasi. Namun menurutnya, kemudahan yang ditawarkan AI harus disikapi secara bijak agar tidak membuat pengguna menjadi malas berpikir.

Ia mencontohkan saat ini berbagai kebutuhan seperti penyusunan pidato maupun pembuatan dokumen dapat dilakukan hanya dengan beberapa perintah melalui aplikasi AI. Meski demikian, kemampuan berpikir dan kreativitas tetap harus menjadi kemampuan utama yang dimiliki setiap individu.

"Kemudahan yang diberikan AI jangan sampai membuat kita berhenti berkembang. Jadikan AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan kemampuan, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir," katanya.

Sementara itu, Sekretaris PC IMM Kota Medan, Achmad Navish Isnaini, mengatakan seminar tersebut bertujuan meningkatkan literasi digital mahasiswa agar mampu memanfaatkan AI secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, perkembangan kecerdasan buatan kini sudah menjadi bagian dari dunia akademik, terutama dalam mendukung proses belajar, penelitian, hingga penyusunan berbagai tugas perkuliahan.

Meski demikian, Navish menegaskan AI tidak boleh mengurangi kualitas intelektual mahasiswa. Teknologi tersebut harus dimanfaatkan sebagai alat pendukung produktivitas, bukan dijadikan pengganti proses berpikir dan analisis.

"AI harus dijadikan alat pendukung untuk membantu kebutuhan riset dan aktivitas sehari-hari, bukan menggantikan kemampuan berpikir manusia," ujarnya didampingi Ketua Panitia Seminar, Sutan Raja Hendi Firmansyah.

Seminar Literasi AI tersebut menghadirkan narasumber Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Mahardika Abdi Prawira Tanjung, serta Muhammad Fattah dari Dinas Kominfo Kota Medan.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan secara etis dan produktif di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.* (dh)

PLTN mulai dipandang sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat, terutama seiring berkembangnya sektor industri, kawasan manufaktur, hingga pusat data. Selain itu, energi nuklir juga dinilai mampu mendukung target pemerintah dalam menekan emisi karbon menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

Baca Juga:

• APDESU INDONESIA Kecewa Dengan Komisi IV DPRD Batu Bara Soal Sampah!!

Keunggulan lain dari PLTN adalah kemampuannya beroperasi secara stabil selama 24 jam tanpa bergantung pada kondisi cuaca seperti pembangkit listrik tenaga surya maupun tenaga angin. Karakter tersebut membuat PLTN dinilai cocok sebagai pembangkit beban dasar (base load) dalam sistem kelistrikan nasional.

Selain menghasilkan emisi karbon yang rendah saat beroperasi, penggunaan PLTN juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil sehingga dapat memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai lokasi potensial pengembangan PLTN. Bangka Belitung menjadi salah satu daerah yang dinilai paling siap karena didukung infrastruktur dan dukungan pemerintah daerah. Selain itu, Kalimantan Barat juga masuk dalam kajian untuk mendukung kebutuhan energi sektor industri.

Jepara, Jawa Tengah, yang sejak lama telah menjadi lokasi kajian nuklir, masih masuk dalam daftar wilayah potensial. Sementara itu, Sulawesi dipertimbangkan sebagai lokasi pengembangan guna menopang kebutuhan listrik kawasan industri yang terus berkembang.

Meski demikian, pemerintah menegaskan seluruh proyek masih berada pada tahap studi kelayakan dan sosialisasi kepada masyarakat. Belum ada keputusan mengenai pembangunan fisik maupun peletakan batu pertama (groundbreaking).

Aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam pengembangan PLTN di Indonesia. Pemerintah melalui Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menyatakan bahwa teknologi reaktor generasi terbaru telah dilengkapi sistem keamanan pasif yang tetap mampu bekerja meski terjadi gangguan tertentu.

Namun demikian, keberhasilan PLTN tidak hanya bergantung pada teknologi. Pengawasan yang ketat, regulasi yang kuat, pengelolaan limbah radioaktif, hingga kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan operasional pembangkit nuklir.

Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan teknologi Small Modular Reactor (SMR) sebagai tahap awal pengembangan PLTN. Reaktor berkapasitas sekitar 100 hingga 300 MW tersebut dinilai lebih fleksibel, lebih mudah dibangun, dan sesuai dengan karakter sistem kelistrikan Indonesia yang tersebar di berbagai pulau.

Saat ini pemerintah menargetkan PLTN pertama dapat beroperasi pada rentang tahun 2032 hingga 2034. Namun target tersebut masih bergantung pada hasil studi kelayakan, proses perizinan, konsultasi publik, hingga kesiapan investasi dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Dengan berbagai tahapan yang masih berlangsung, pemerintah menegaskan pengembangan PLTN bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah menjadi salah satu pilihan strategis dalam peta energi nasional untuk mendukung kebutuhan listrik jangka panjang Indonesia.* (dh)