Kegiatan tersebut menjadi langkah bersama untuk meningkatkan pemahaman insan pers terhadap perkembangan industri pendanaan digital sekaligus memperkuat literasi keuangan masyarakat.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan BPKP Perkuat Sinergi, Dorong Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Melalui kegiatan tersebut, para jurnalis akan mendapatkan pemahaman lebih luas mengenai industri Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Pindar), termasuk perannya dalam mendorong inklusi keuangan nasional serta pentingnya penyampaian informasi yang akurat kepada publik.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Marthen Selamet Susanto mengatakan, perkembangan sektor keuangan digital yang berlangsung cepat membuat wartawan perlu terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap isu-isu finansial berbasis teknologi.

Menurutnya, wartawan tidak hanya memiliki tugas menyampaikan informasi, tetapi juga berperan memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu memahami perkembangan layanan keuangan digital secara tepat.

"Pemahaman yang baik terhadap literasi dan inklusi keuangan akan membantu wartawan menghasilkan pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat di tengah pesatnya transformasi layanan keuangan berbasis teknologi," ujar Marthen.

Ia menilai media memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital.

Karena itu, peningkatan kapasitas jurnalis menjadi salah satu upaya penting untuk mendorong pemberitaan yang akurat sekaligus mencegah penyebaran informasi yang keliru mengenai layanan keuangan digital.

Marthen berharap kolaborasi antara PWI Pusat dan AFPI dapat menciptakan sinergi dalam mendukung perkembangan industri pendanaan digital yang sehat, transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

"Media memiliki peran penting dalam membangun pemahaman publik. Pemberitaan yang berimbang dapat membantu masyarakat mengenali manfaat sekaligus memahami risiko dalam menggunakan layanan keuangan digital," katanya.

Workshop tersebut juga diharapkan menjadi ruang diskusi bagi wartawan untuk memperkuat fungsi jurnalisme sebagai sarana edukasi publik di tengah perkembangan teknologi finansial yang semakin luas.

Dengan meningkatnya pemahaman jurnalis terhadap sektor keuangan digital, pemberitaan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih mendalam, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu melindungi publik dari berbagai bentuk misinformasi maupun praktik layanan keuangan digital yang berpotensi merugikan.

Melalui kegiatan tersebut, PWI Pusat dan AFPI menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas jurnalisme sekaligus memperluas literasi keuangan masyarakat agar semakin cerdas dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi.* (ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh di ruang kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara kepolisian dan lembaga pengawasan pemerintah dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

Baca Juga:

• HMI Binjai Minta Data Pengelolaan Parkir Dibuka, Soroti Realisasi PAD yang Dinilai Belum Maksimal

Sementara rombongan BPKP Perwakilan Aceh dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Aceh bersama jajaran, di antaranya Kepala Bagian Umum BPKP Aceh, Korwas Investigasi Program Prioritas (IPP) BPKP Aceh, Auditor IPP BPKP Aceh, serta Korwas APD I BPKP Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan koordinasi antara Polda Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh.

Menurutnya, pertemuan tersebut juga menjadi tindak lanjut dari agenda tahunan BPKP dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap instansi pemerintah.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan BPKP Perwakilan Aceh, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pendampingan, serta peningkatan tata kelola yang baik di lingkungan Polda Aceh," ujar Joko.

Ia menjelaskan, Polda Aceh menyambut baik kerja sama yang selama ini terjalin dengan BPKP.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan serta mengedepankan prinsip akuntabilitas.

"Dengan sinergi yang terus diperkuat, diharapkan koordinasi antara Polda Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh dapat semakin optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing," katanya.

Joko menambahkan, penguatan koordinasi antara kedua lembaga diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Melalui kerja sama yang berkelanjutan, Polda Aceh berkomitmen mendukung upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara serta penerapan prinsip good governance dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

BINJAI – Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir Kota Binjai kembali menjadi perhatian publik.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai kini mendorong adanya keterbukaan informasi terkait pengelolaan parkir melalui permohonan data kepada Pemerintah Kota Binjai.

Baca Juga:

• BADKO HMI Sumut Gelar Sekolah Politik, Dorong Lahirnya Kader Muda Berintegritas dan Berwawasan Kebangsaan

Langkah tersebut dilakukan setelah HMI mencermati persoalan target dan realisasi PAD dari sektor retribusi parkir dalam kurun waktu 2022 hingga 2026 yang dinilai belum menunjukkan hasil maksimal.

Ketua HMI Cabang Binjai menilai persoalan retribusi parkir tidak hanya berkaitan dengan angka target dan capaian pendapatan, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Menurut HMI, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana potensi retribusi parkir dihitung, mekanisme pemungutan dilakukan, penerimaan dicatat dan disetorkan, hingga bagaimana pengawasan terhadap proses tersebut berjalan.

"Persoalan PAD parkir bukan hanya soal angka target dan realisasi, tetapi juga bagaimana tata kelola dilakukan. Masyarakat perlu mengetahui apakah pengelolaannya sudah berjalan secara transparan, efektif, dan sesuai aturan," ujar perwakilan HMI Cabang Binjai.

HMI berharap melalui keterbukaan informasi tersebut, Pemerintah Kota Binjai dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan sektor parkir, termasuk data potensi titik parkir, sistem pemungutan, jumlah penerimaan, serta bentuk pengawasan yang dilakukan.

Menurut organisasi mahasiswa tersebut, keterbukaan data menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan PAD berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik.

HMI Cabang Binjai juga menilai sektor retribusi parkir memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah apabila dikelola dengan sistem yang lebih tertib, transparan, dan profesional.

"Optimalisasi PAD harus dilakukan dengan memperbaiki tata kelola, bukan hanya mengejar target pendapatan. Dengan data yang terbuka, masyarakat juga dapat ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Melalui permohonan informasi publik ini, HMI Cabang Binjai berharap Pemerintah Kota Binjai dapat memberikan jawaban secara terbuka sekaligus menjadikan evaluasi pengelolaan parkir sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah.* (ad)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BADKO HMI Sumut dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual, integritas moral, serta daya saing untuk menghadapi berbagai tantangan demokrasi dan pembangunan nasional.

Baca Juga:

• BPBD Catat 272 Bencana Terjadi di Sumut Sepanjang Januari-Juli 2026, Cuaca Ekstrem Paling Dominan

"Politik harus dipahami sebagai ruang pengabdian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kontestasi kekuasaan. Karena itu, kader HMI harus memiliki kapasitas intelektual, moral, dan kepemimpinan yang kuat agar mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa," ujar Yusril saat membuka kegiatan.

Menurutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia membutuhkan kehadiran generasi muda yang mampu berpikir kritis, memahami persoalan masyarakat, serta memiliki komitmen untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Ia menjelaskan, Sekolah Politik BADKO HMI Sumut dirancang sebagai ruang pembelajaran yang menghadirkan akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat untuk membahas berbagai isu strategis.

Materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut mencakup sistem politik Indonesia, kebijakan publik, kepemimpinan, komunikasi politik, hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Yusril menilai pendidikan politik menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi karena tantangan bangsa ke depan membutuhkan pemimpin muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan kepedulian sosial.

"Pemimpin masa depan harus memiliki wawasan luas, memahami kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadirkan gagasan dan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa," katanya.

Melalui Sekolah Politik ini, BADKO HMI Sumut berharap dapat melahirkan kader-kader yang memiliki kemampuan kepemimpinan, kepekaan sosial, serta kesiapan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi wadah pembentukan pemimpin muda yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi melalui partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab.

Dengan adanya pendidikan politik yang berkelanjutan, BADKO HMI Sumut menegaskan komitmennya untuk terus membangun kader yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan mampu bersaing di tingkat nasional.* (ad)

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan pentingnya penguatan organisasi TNI Angkatan Darat agar semakin adaptif, profesional, dan memiliki kesiapan tinggi dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah.

Hal tersebut disampaikan Maruli saat memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Danpuspomad, Dansecapaad, serta Alih Komando Pengendalian (Kodal) tiga batalyon infanteri ke jajaran Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Bupati Labusel Buka Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit, Dorong Pekebun Terapkan Pertanian Modern

Sementara itu, jabatan Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Dansecapaad) beralih dari Mayjen TNI Abdul Rahman Said kepada Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan.

Kasad mengatakan pergantian jabatan di lingkungan TNI AD merupakan bagian dari pembinaan personel dan regenerasi kepemimpinan.

Menurutnya, proses tersebut penting untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

Selain sertijab, Jenderal Maruli juga memimpin proses Alih Komando Pengendalian terhadap tiga batalyon infanteri, yakni Yonif 753/Arga Vira Tama dan Yonif 756/Wimane Sili yang sebelumnya berada di bawah Kodam XVII/Cenderawasih, serta Yonif 310/Kidang Kencana dari Kodam III/Siliwangi untuk bergabung ke jajaran Kostrad.

Menurut Maruli, penguatan struktur organisasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapan operasional dan memperkuat kemampuan satuan TNI AD dalam menjalankan tugas di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam arahannya, Kasad menekankan bahwa seluruh satuan TNI AD harus terus melakukan pembenahan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi, perubahan situasi keamanan, serta tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan, modernisasi TNI AD tidak hanya berkaitan dengan penguatan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, serta tata kelola organisasi.

"Modernisasi organisasi tidak hanya dilakukan melalui penguatan alutsista, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, serta tata kelola organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan," kata Maruli.

Kasad juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian selama menjalankan tugas.

Kepada pejabat baru, ia meminta agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memperkuat kepemimpinan, meningkatkan pembinaan satuan, serta mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan prajurit.

Menurutnya, kesiapan organisasi harus berjalan seiring dengan kemampuan prajurit dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis.

Bergabungnya Yonif 753/Arga Vira Tama, Yonif 756/Wimane Sili, dan Yonif 310/Kidang Kencana ke jajaran Kostrad diharapkan dapat meningkatkan kemampuan operasional, profesionalisme, dan kesiapsiagaan satuan TNI AD.

Melalui pembinaan organisasi yang berkelanjutan, TNI Angkatan Darat terus berupaya membangun kekuatan yang modern, profesional, dan adaptif demi menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.* (ad)

MEDAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 272 kejadian bencana alam terjadi di wilayah Sumut selama periode Januari hingga Juli 2026.

Ratusan bencana tersebut tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bulog Sumut Siapkan 17.300 Ton Beras untuk 1,73 Juta Penerima Bantuan Pangan

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan data tersebut dihimpun berdasarkan laporan dari BPBD kabupaten/kota melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS).

"Berdasarkan catatan sebanyak 272 bencana terjadi di Sumut sejak Januari hingga Juli 2026," ujar Sri Wahyuni di Medan, Selasa.

Dari jumlah tersebut, bencana cuaca ekstrem tercatat sebanyak 95 kejadian.

Setelah itu, bencana tanah longsor menjadi kejadian terbanyak kedua dengan 75 kejadian.

Sementara itu, bencana banjir berada di urutan berikutnya dengan 67 kejadian yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

"Kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 32 kejadian, kekeringan dua kejadian dan bencana non alam satu kejadian," kata Sri Wahyuni.

Berdasarkan wilayah terdampak, Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah dengan jumlah kejadian bencana paling tinggi, yakni sebanyak 30 kejadian.

Kemudian disusul Kabupaten Dairi sebanyak 19 kejadian, Tapanuli Tengah 17 kejadian, Mandailing Natal 16 kejadian, serta Kota Gunungsitoli sebanyak 15 kejadian.

Selain itu, Kabupaten Langkat tercatat mengalami 14 kejadian bencana, Tapanuli Utara 12 kejadian, serta Pakpak Bharat dan Kota Sibolga masing-masing 11 kejadian.

Wilayah lain yang juga mengalami bencana yakni Kabupaten Humbang Hasundutan dan Simalungun masing-masing 10 kejadian.

Kota Medan dan Padang Lawas Utara tercatat sembilan kejadian.

Selanjutnya, Kota Binjai dan Kabupaten Nias Selatan masing-masing tujuh kejadian.

Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Kota Pematangsiantar masing-masing enam kejadian.

Sementara Kabupaten Batubara dan Serdang Bedagai masing-masing mencatat lima kejadian bencana.

Kota Tanjungbalai tercatat empat kejadian, sedangkan Kabupaten Asahan dan Tapanuli Selatan masing-masing tiga kejadian.

Adapun Kabupaten Nias Utara mencatat dua kejadian, sementara Kabupaten Nias Barat dan Kota Tebingtinggi masing-masing satu kejadian.

Sri Wahyuni menjelaskan, seluruh data tersebut berasal dari laporan resmi BPBD kabupaten/kota yang kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem pendataan kebencanaan.

"Data tersebut berdasarkan laporan kejadian bencana dari BPBD kabupaten/kota yang disampaikan melalui pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana atau PUSDALOPS yang selanjutnya diinput pada aplikasi yang telah disediakan," ujarnya.

Dengan tingginya angka kejadian bencana selama tujuh bulan terakhir, BPBD Sumut terus mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor yang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah.* (at/ad)

MEDAN – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memastikan kesiapan penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 1,73 juta penerima manfaat di seluruh wilayah Sumut mulai 17 Agustus 2026.

Program bantuan pangan tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas pangan nasional.

Baca Juga:

• Pemkot Medan Fasilitasi 1.692 Calon Pekerja Migran Bekerja ke Luar Negeri

"Kami siap menyalurkan bantuan pangan pada Agustus ini karena stok beras mencukupi," ujar Budi Cahyanto di Medan, Selasa.

Budi menjelaskan, sebanyak 1,73 juta penerima manfaat akan mendapatkan alokasi sekitar 17.300 ton beras untuk setiap tahap penyaluran.

Jika bantuan tersebut disalurkan dalam tiga tahap, total beras yang akan disalurkan mencapai sekitar 51.900 ton.

Menurut Budi, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi karena stok beras Bulog Sumut saat ini mencapai sekitar 51.000 ton.

Apabila diperlukan tambahan, Bulog akan mengajukan permintaan pasokan kepada pemerintah pusat.

"Saat ini stok beras di gudang Bulog Sumut mencapai 51.000 ton. Jika diperlukan tambahan, kami tinggal mengajukan permintaan ke pusat untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan pangan," ucapnya.

Budi mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan proses pengemasan beras sebagai persiapan sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat.

"Kami tinggal menunggu penugasan dari pemerintah. Apabila penyaluran dimulai pada 17 Agustus, kami sudah siap melaksanakannya," tuturnya.

Selain memastikan bantuan pangan berjalan, Bulog Sumut juga terus memperkuat cadangan beras dengan melakukan penyerapan gabah dari petani lokal.

Hingga 2 Agustus 2026, Bulog Sumut telah menyerap sekitar 18.127 ton gabah atau setara beras dari petani.

"Sudah sekitar 50,98 persen dari total target 35.556 setara beras, dan potensi terus bertambah karena Agustus ini masuk masa panen," ucap Budi.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua secara nasional sebanyak 997,2 ribu ton bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai 17 Agustus 2026.

Bantuan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Selain bantuan beras, Perum Bulog Sumatera Utara juga terus memperkuat distribusi Minyakita untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di pasar.

Budi Cahyanto mengatakan, pihaknya meningkatkan kuota penyaluran Minyakita melalui berbagai mitra agar pasokan lebih mudah dijangkau masyarakat.

"Kami terus meningkatkan kuota penyaluran Minyakita kepada sejumlah mitra, guna menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat," ujar Budi.

Pada Agustus 2026, Bulog Sumut menargetkan penyaluran Minyakita mencapai tiga juta liter.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi Juli yang mencapai 2,3 juta liter.

Penyaluran dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dinas perdagangan, produsen, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), serta Rumah Pangan Kita (RPK).

Distribusi juga diperluas hingga ke warung dan toko grosir agar masyarakat lebih mudah mendapatkan Minyakita.

Budi mengimbau masyarakat membeli Minyakita melalui toko atau gerai yang memasang logo Bulog agar mendapatkan harga sesuai ketentuan pemerintah.

"Jika masyarakat menemukan Minyakita dijual di atas HET, sebaiknya tidak membelinya. Carilah toko yang menjual sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter.

Selain menjaga pasokan, Bulog Sumut juga melakukan pengawasan kualitas Minyakita melalui pengendalian mutu bersama para produsen.

Menurut Budi, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan pangan sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng yang aman dan berkualitas.* (at/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, mencatat sebanyak 1.692 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal Kota Medan telah difasilitasi untuk bekerja ke luar negeri selama periode Januari hingga Juli 2026.

Program penempatan tersebut dilakukan melalui jalur resmi sebagai upaya memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat yang ingin mencari peluang kerja di luar negeri.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Inalum Perkuat Pendidikan dan Pelestarian Lingkungan Danau Toba

"Per Juli 2026, kami mencatat sebanyak 1.692 orang telah difasilitasi bekerja ke luar negeri," ujar Rammdan di Medan, Selasa.

Ia menjelaskan, negara tujuan para pekerja migran asal Kota Medan cukup beragam, mulai dari Malaysia, Jepang, Turki, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei Darussalam, hingga sejumlah negara lainnya.

Dari jumlah tersebut, Malaysia menjadi negara tujuan terbesar dengan jumlah 1.468 pekerja. Kemudian Jepang sebanyak 79 orang, Singapura 24 orang, dan Turki 23 orang.

Menurut Rammdan, sektor pekerjaan yang banyak diminati oleh calon pekerja migran meliputi bidang manufaktur, pengolahan, energi perkebunan, hospitality, serta jasa.

"Seluruh proses penempatan dilakukan melalui perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara resmi dan prosedural," kata dia.

Rammdan menyebutkan, sebelum diberangkatkan, para calon pekerja migran telah mengikuti berbagai tahapan, mulai dari proses seleksi, pelatihan, hingga kelengkapan administrasi sesuai aturan yang berlaku.

Langkah tersebut dilakukan agar hak dan perlindungan tenaga kerja tetap terjamin selama bekerja di luar negeri.

"Program penempatan calon pekerja migran Indonesia yang semakin terstruktur dan aman menjadi salah satu faktor mendorong meningkatkan minat masyarakat bekerja di luar negeri," sebutnya.

Disnaker Kota Medan juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jalur ilegal ketika ingin bekerja ke luar negeri.

Masyarakat diminta memastikan seluruh proses dilakukan melalui mekanisme resmi demi menghindari risiko penipuan maupun permasalahan hukum.

"Kami mengimbau masyarakat yang saat ini ingin bekerja ke luar negeri untuk memastikan keselamatan, menjaga nama daerah, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga," ucap Rammdan.

Pemkot Medan mengapresiasi dukungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) serta berbagai pihak terkait yang telah membantu kelancaran program penempatan pekerja migran asal Kota Medan.

Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan kerja melalui jalur aman, resmi, dan terlindungi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi keluarga.* (at/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk terus memperkuat kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba.

Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung rantai pasok produksi perusahaan.

Baca Juga:

• Fakta Terbaru Mantan Istri Oknum Polisi Ditemukan Meninggal dengan Luka Tembak di Medan Helvetia

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah Pemprov Sumut serta jajaran direksi PT Inalum.

Dalam pertemuan itu, Surya meminta Inalum mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya untuk mendukung peningkatan fasilitas pendidikan di sekitar kawasan Danau Toba.

"Inalum kan bisa ya berkolaborasi dengan daerah memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah di sekitar, berupa penambahan fasilitas yang anggarannya tidak ditampung dalam APBD ataupun APBN," ujar Surya.

Menurut Surya, dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pendidikan seperti laboratorium maupun sarana pendukung pembelajaran lainnya yang belum dapat dibiayai oleh pemerintah melalui anggaran daerah maupun pusat.

Selain pendidikan, Surya juga berharap Inalum tetap memberikan perhatian terhadap masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

Ia mengingat kembali pengalamannya saat menjadi guru di STM Budi Darma pada 1975.

Saat itu, sejumlah anak didiknya berhasil bekerja di perusahaan yang bergerak dalam bidang peleburan, pengolahan, dan hilirisasi aluminium tersebut.

"Banyak anak didik saya yang berhasil diterima bekerja di Inalum. Karena itu, saya berharap masyarakat sekitar tetap menjadi bagian penting dalam perkembangan perusahaan," ujar Surya.

Surya juga meminta Inalum terus memperkuat program pelestarian lingkungan, terutama menjaga Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba.

Menurutnya, upaya seperti penanaman pohon, perlindungan kawasan resapan air, serta efisiensi penggunaan air menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem Danau Toba.

Sementara itu, Direktur Utama PT Inalum Melati Sarnita menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus menjaga kawasan DTA Danau Toba sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat lintas generasi.

Melati mengatakan, Inalum telah menjalankan berbagai program lingkungan, mulai dari penanaman pohon, pembibitan tanaman, pembangunan biopori dan sumur resapan, sekolah peduli lingkungan, pencegahan kebakaran hutan, hingga program Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati).

"Program penanaman dilakukan secara bertahap di setiap daerah yang berada di kawasan Danau Toba. Tahun ini targetnya 500 hektare di kawasan daerah tangkap air. Jenis tanaman yang ditanam dipilih berdasarkan kesesuaian lahan dan nilai ekologis, di antaranya berfungsi untuk menahan erosi, meningkatkan infiltrasi air, serta menambah tutupan lahan hijau," pungkasnya.

Kolaborasi antara Pemprov Sumut dan Inalum diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar Danau Toba, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kelestarian lingkungan.* (ad)

MEDAN – Seorang perempuan berinisial L (35), yang diketahui merupakan mantan istri seorang oknum anggota polisi berinisial I, diduga meninggal dunia setelah mengalami luka tembak dari senjata api milik mantan suaminya di sebuah rumah kawasan Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 2 Agustus 2026 sekitar pukul 16.00 WIB.

Baca Juga:

• Simpan Puluhan Paket Ganja di Pohon Bambu, Pria di Deli Serdang Ditangkap

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Ferry Walintukan menjelaskan, korban dan oknum polisi tersebut diketahui sudah tidak berstatus sebagai pasangan suami istri sejak 2022.

Keduanya telah berpisah secara agama maupun negara.

"Itu mantan istri," ujar Ferry, Senin (3/8/2026).

Menurut kepolisian, sebelum kejadian korban dan mantan suaminya berada di rumah yang sama. Keduanya sempat berbincang dan diduga terjadi perselisihan.

Ferry mengatakan, senjata api milik oknum polisi tersebut sebelumnya disimpan di dalam tas yang berada di kamar.

Korban diduga mengambil senjata api itu tanpa sepengetahuan mantan suaminya.

"Senjata ditaruh di kamar di dalam tas," ucapnya.

Setelah mengambil senjata tersebut, korban diduga masuk ke kamar mandi.

Tidak lama kemudian, mantan suaminya mendengar suara tembakan dari dalam ruangan tersebut.

Ferry menjelaskan, mantan suami korban kemudian berusaha membuka pintu kamar mandi yang terkunci dari dalam dengan cara mendobraknya.

"Saat suami melihat tasnya terbuka, dia melihat senjata apinya sudah tidak ada," ujarnya.

Setelah pintu kamar mandi berhasil dibuka, korban ditemukan sudah tergeletak dalam kondisi bersimbah darah.

Senjata api yang diduga digunakan juga ditemukan di lokasi kejadian.

Berdasarkan informasi dari kepala lingkungan setempat, Sulaiman, korban ditemukan berada di lantai dua rumah tersebut.

Namun, dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti kondisi korban saat pertama kali ditemukan.

"Sudah di-police line, posisinya sudah mau dibawa masuk ke ambulans," sebut Sulaiman.

Saat kejadian berlangsung, mantan suami korban dan anak korban disebut berada di lokasi.

Namun, jumlah orang yang berada di dalam rumah saat kejadian masih belum diketahui secara pasti.

"Informasi yang kita dapat, ada anaknya sama suaminya di situ (rumah)," kata Sulaiman.

Pihak kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mantan suami korban.

"Iya, (oknum polisi) termasuk saksi (yang dimintai keterangan)," kata Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak.

Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif di balik peristiwa tersebut.

"Saat ini, masih ditangani Propam untuk mendalami motifnya," kata Ferry Walintukan.

Kasus ini masih dalam proses penyelidikan.

Kepolisian memastikan seluruh fakta dan keterangan yang berkaitan dengan kejadian tersebut akan didalami lebih lanjut.* (d/ad)

DELI SERDANG – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Seorang pria berinisial MAS (23) diamankan setelah kedapatan menyimpan puluhan paket ganja yang diduga siap diedarkan di sebuah pohon bambu.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Bantah Proyek Gedung Baru Rp95 Miliar Mangkrak

"Kami menyita puluhan paket ganja yang disimpan di pohon bambu tempat pelaku ditangkap," kata Rafli, Selasa (4/8/2026).

Menurut Rafli, petugas kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut.

Setelah dilakukan pengembangan di lokasi, polisi berhasil menangkap MAS pada Senin (27/7/2026).

Saat melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi penangkapan, petugas menemukan puluhan paket ganja yang disembunyikan di antara pohon bambu.

"Ada 64 paket ganja yang beratnya mencapai 121,40 gram yang kami sita dari pelaku," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, MAS mengaku baru menjalankan aktivitas peredaran narkoba tersebut selama sekitar satu bulan.

Ia juga mengaku mendapatkan barang terlarang itu dari seorang pria berinisial M.

Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan pemasok narkoba tersebut.

Aparat juga tengah memburu M yang diduga menjadi pemasok ganja kepada tersangka.

"Pengejaran terhadap M dipastikan akan diprioritaskan untuk mengungkap jaringan pelaku yang lain, yang diduga merupakan sindikat narkoba jaringan lintas provinsi," pungkas Rafli.

Kepolisian menegaskan akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut guna memutus mata rantai peredaran narkoba, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya.* (d/ad)

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) membantah kabar yang menyebut pembangunan gedung baru Kejati Sumut senilai sekitar Rp95 miliar mangkrak. Kejatisu memastikan pembangunan gedung yang bersumber dari hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut telah selesai untuk tahap pertama.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut Rizaldi menjelaskan, pembangunan gedung baru tersebut memang dilakukan secara bertahap.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gelontorkan Rp2,7 Miliar untuk Rehabilitasi Gedung A Kantor Disdik

"Bangunan gedung yang baru itu tidak mangkrak. Pembangunan tahap satu sudah selesai 100 persen karena hibah dari Pemprov memang hanya untuk tahap pertama sesuai kontrak," ucap Rizaldi, Selasa (4/8/2026).

Rizaldi mengatakan, pekerjaan konstruksi gedung baru Kejati Sumut dimulai pada Mei 2025.

Proses pembangunan kemudian selesai pada akhir Desember 2025 setelah masa pengerjaan diperpanjang sesuai ketentuan kontrak.

"Tahun ini memang tidak ada lagi pekerjaan karena yang dikerjakan hanya tahap satu. Kejati Sumut hanya sebagai penerima manfaat, kami tidak ada berkaitan dengan proyeknya," tambah Rizaldi.

Menurutnya, pembangunan lanjutan atau tahap kedua masih menunggu persetujuan anggaran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Tahap kedua tersebut nantinya mencakup pekerjaan penyelesaian akhir atau finishing gedung.

"Usulan pembangunan tahap dua sudah kami sampaikan ke Kejaksaan Agung. Namun, sampai sekarang kami belum memperoleh informasi apakah usulan tersebut disetujui atau belum," terang Rizaldi.

Pembangunan gedung baru Kejati Sumut sebelumnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.

Proyek tersebut berada di bawah pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut.

Proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp95,7 miliar itu sempat melalui proses tender ulang sebelum akhirnya dimenangkan PT Permata Anugerah Yalapersada.

Berdasarkan kontrak bernomor 600/06/SP/CKTR/V/2025, pekerjaan pembangunan memiliki masa pelaksanaan selama 210 hari kalender, terhitung sejak 22 Mei 2025 hingga 17 Desember 2025.

Masa pengerjaan kemudian diperpanjang sampai 31 Desember 2025.

Sebelumnya, kondisi fisik gedung tersebut sempat menjadi perhatian publik karena pada Januari 2026 pembangunan dinilai belum sepenuhnya selesai.

Namun, Kejati Sumut menegaskan kondisi tersebut bukan akibat proyek mangkrak, melainkan karena pembangunan memang dilakukan dalam beberapa tahap.

Kejati Sumut menyebut, penyelesaian tahap berikutnya masih menunggu keputusan terkait anggaran agar gedung dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung pelayanan dan tugas kelembagaan.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana melakukan rehabilitasi Gedung A Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut pada tahun 2026.

Proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp2,7 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2026.

Baca Juga:

• Sidang Smartboard Langkat Memanas! Eks Kadisdik Sebut Ada Aliran Uang Rp1 Miliar ke Eks Pj Bupati

"Rehab Gedung A Kantor Dinas PendidikanProvsu," demikian tertulis di laman LPSE Sumut yang dilihat, Selasa (4/8/2026).

Proyek tersebut berada di bawah satuan kerja Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Dalam dokumen pengadaan disebutkan nilai pagu paket mencapai Rp2.730.195.000.

Sementara itu, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket tercatat sebesar Rp2.730.163.380,12.

"Nilai Pagu Paket Rp 2.730.195.000, Nilai HPS Paket Rp 2.730.163.380,12," sambung keterangan dalam laman LPSE Sumut.

Saat ini, proses tender proyek rehabilitasi Gedung A Kantor Disdik Sumut masih berlangsung.

Sebanyak enam peserta tercatat telah mendaftar untuk mengikuti proses pengadaan tersebut.

Melalui rehabilitasi ini, Pemprov Sumut diharapkan dapat meningkatkan kondisi fasilitas gedung pemerintahan sehingga mendukung pelayanan dan aktivitas kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Utara.* (d/ad)

MEDAN – Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat Saipul Abdi mengungkap sejumlah fakta dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat.

Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Senin, 3 Agustus 2026, Saipul mengaku melihat adanya pemberian uang sebesar Rp1 miliar kepada mantan Pejabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy terkait proyek pengadaan smartboard.

Baca Juga:

• Jangan Terjebak Persepsi, Pahami Akar Persoalan Penumpukan Bijih Timah di Belitung dan Belitung Timur

Ia mengaku sejak awal sempat menolak proyek tersebut karena menilai pengadaan itu tidak sesuai dengan pandangannya.

"(Faisal Hasrimy) lah yang memaksa pengadaan smartboard harus berjalan di Kabupaten Langkat, sejak awal tetap saya tolak tapi sebagai bawahan saya tidak bisa menolak," ucap Saipul usai memberikan keterangan di persidangan ruang Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Senin (3/8/2026).

Saipul kemudian menyampaikan adanya aliran dana yang disebutnya diberikan kepada Faisal Hasrimy.

Ia mengatakan pemberian uang tersebut berlangsung melalui beberapa perantara dan terjadi di hadapannya.

"Aliran dana ke Faisal sebanyak Rp 1 miliar di depan mata saya, Bahrun yang mengantar ke Supriadi. Lalu dari Supriadi dijemput lagi Pak Pj melalui ajudanya," ujar Saipul.

Selain mengungkap dugaan aliran dana, Saipul juga menyatakan bahwa tanda tangannya sebagai pengguna anggaran (PA) dalam proyek pengadaan smartboard Langkat diduga dipalsukan.

"Tanda tangan saya juga dipalsukan, terkait kontrak dan perencanaan untuk pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat," imbuhnya.

Dalam persidangan tersebut, Saipul juga mengaku dirinya berada dalam posisi tertekan saat proses pengadaan berlangsung.

Ia menyebut kewenangan Faisal sebagai pimpinan membuat dirinya tidak dapat mengambil banyak keputusan.

"Atas kekuasaan mereka (Faisal) semena-mena kepada kami. Dalam fakta persidangan semua Pj bupati (Faisal) yang mengatur," tambah Saipul.

Terkait pengadaan smartboard di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Saipul mengatakan proyek tersebut juga berlangsung saat Faisal menjabat.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana dalam proyek tersebut.

"Smartboard Sergai itu juga di masa jabatan Faisal. Soal aliran dana saya tidak tau di Sergai," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Saipul meminta agar proses hukum dapat berjalan secara adil.

Ia menyampaikan bahwa dirinya berharap fakta persidangan dapat menunjukkan pihak yang sebenarnya bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

"Saya berharap dan berdoa kepada Allah agar yang benar ditunjukkan. Serta meminta keadilan terhadap kami yang terpaksa jadi korban," pungkasnya.

Keterangan Saipul tersebut menjadi bagian dari proses persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard Kabupaten Langkat.

Seluruh fakta yang muncul dalam persidangan masih akan diuji melalui proses hukum yang berjalan.* (d/ad)

MEDAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang membuka Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pekebun di Hotel Le Polonia & Convention Medan, Selasa, 4 Agustus 2026.

Pelatihan yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) itu diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pekebun kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Baca Juga:

• Hadiri Penutupan PRSU 2026, Bupati Labusel Dorong Promosi UMKM dan Investasi Daerah

Dalam sambutannya, Bupati Fery mengatakan sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Labuhanbatu Selatan

Karena itu, menurutnya, para pekebun perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu mengelola kebun secara lebih profesional.

Ia menilai pengalaman bertani yang diwariskan secara turun-temurun perlu dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar produktivitas kebun semakin meningkat.

"Saya ingin melihat pekebun Labuhanbatu Selatan menjadi pekebun yang modern. Pekebun yang mampu menghitung biaya produksi, memahami pentingnya bibit unggul, melakukan pemupukan secara tepat, memanfaatkan teknologi, menjaga lingkungan, dan menghasilkan kebun yang produktif hingga puluhan tahun," ujar Bupati.

Fery juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, kelembagaan pekebun, dan berbagai pihak dalam mendorong kemajuan sektor perkebunan.

Kepada LPP Agro Nusantara, ia berharap pelatihan tersebut tidak hanya menghasilkan sertifikat, tetapi mampu mencetak pekebun yang benar-benar menerapkan ilmu yang diperoleh saat kembali ke lapangan.

Selain itu, ia mengajak para peserta memperkuat kelembagaan pekebun agar lebih mudah memperoleh akses terhadap pelatihan, pembiayaan, teknologi, hingga pemasaran hasil perkebunan.

"Kalau hari ini Bapak dan Ibu datang membawa semangat, pulanglah nanti membawa ilmu. Kalau hari ini datang sendiri-sendiri, pulanglah dengan semangat untuk mengajak pekebun lainnya maju bersama," pesan Fery.

Menurutnya, keberhasilan seorang pekebun tidak hanya diukur dari besarnya hasil panen, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui ilmu, kerja keras, dan pengelolaan kebun yang baik.

Pelatihan tersebut secara resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Bupati Fery Sahputra Simatupang.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus mendorong semangat "Kita Bangun, Kita Jaga, Kita Rawat" dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pekebun, menjaga produktivitas dan kelestarian lingkungan, serta mewujudkan pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri penutupan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026 di Tapian Daya PRSU, Jalan Gatot Subroto, Medan, Minggu, 2 Agustus 2026.

Bupati hadir didampingi Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Baca Juga:

• BPS dan Komisi X DPR Sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026, Mahasiswa Diajak Pahami Pentingnya Data

Dalam sambutannya, Surya mengatakan PRSU tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi wadah untuk mempertemukan potensi daerah, kreativitas, inovasi, serta memperkuat kolaborasi antar kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Menurutnya, berbagai potensi daerah yang ditampilkan selama penyelenggaraan PRSU merupakan kekuatan ekonomi yang perlu terus dikembangkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia berharap PRSU mampu menjadi pintu masuk bagi peningkatan investasi, perluasan jaringan bisnis, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan sektor pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Surya juga memberikan apresiasi kepada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam PRSU 2026.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata dia, akan terus memberikan dukungan melalui pembinaan, akses pembiayaan, perluasan pasar, dan peningkatan kapasitas usaha.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menilai keikutsertaan Labusel dalam PRSU menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

Menurutnya, berbagai sektor unggulan seperti UMKM, pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga potensi ekonomi lainnya perlu terus dipromosikan agar mampu menarik minat investor sekaligus membuka peluang pasar baru bagi masyarakat.

"PRSU menjadi ruang yang baik untuk memperkenalkan potensi Labuhanbatu Selatan, mulai dari produk UMKM, sektor pertanian, perkebunan, pariwisata hingga berbagai potensi unggulan lainnya. Kita berharap promosi ini dapat membuka peluang kerja sama dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Bupati.

Fery juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keikutsertaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam PRSU ke-50.

Ia berharap hasil promosi yang dilakukan selama penyelenggaraan PRSU dapat terus berlanjut meski kegiatan telah berakhir.

"Semoga apa yang kita tampilkan selama PRSU ini dapat terus dikembangkan setelah kegiatan berakhir. Yang paling penting adalah bagaimana potensi daerah dan produk masyarakat kita semakin dikenal, memiliki pasar yang lebih luas, dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," harapnya.

Penutupan PRSU ke-50 sekaligus menjadi momentum memperkuat kerja sama antardaerah di Sumatera Utara dalam mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan investasi, memperkuat UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.* (ad)

MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Komisi X DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Medan, Selasa, 4 Agustus 2026.

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan pentingnya sensus ekonomi kepada kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman tentang data statistik.

Baca Juga:

• Cetak Sejarah! Anggota DPRD Batu Bara Muhammad Ridwan Lantik Langsung Pengurus MPK SMA Negeri 1 Tanjung Tiram

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Utara Dadan Supriadi, Statistisi Ahli Utama BPS Misfaruddin, serta ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Pada sesi pemaparan, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI M. Habibullah menjelaskan bahwa BPS memiliki peran penting sebagai penyedia data resmi pemerintah yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan nasional.

"Forum FGD ini diselenggarakan agar kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, dapat memahami secara langsung cakupan tugas dan fungsi BPS," ujarnya.

Habibullah menjelaskan BPS secara rutin melaksanakan tiga sensus nasional, yaitu Sensus Penduduk yang digelar setiap tahun berakhiran angka nol, Sensus Pertanian pada tahun berakhiran angka tiga, dan Sensus Ekonomi pada tahun berakhiran angka enam.

Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh unit usaha di Indonesia, mulai dari usaha rumah tangga, pelaku UMKM, hingga perusahaan berskala besar.

Jika pada Sensus Pertanian 2023 tercatat sekitar 29 juta unit usaha, maka pada Sensus Ekonomi 2026 diperkirakan terdapat sekitar 55 juta unit usaha yang akan didata.

Habibullah mengatakan hasil sensus memiliki manfaat besar untuk memetakan kondisi perekonomian nasional maupun daerah.

Data tersebut juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan berbagai jenis usaha, potensi investasi, peluang bisnis, hingga menjadi bahan penelitian bagi kalangan akademisi.

Ia menegaskan data yang dikumpulkan BPS tetap menjaga kerahasiaan responden karena disajikan dalam bentuk data agregat, bukan data individu.

"Sebagai contoh, jika terdapat 10 perusahaan sejenis di suatu wilayah, nama masing-masing perusahaan tidak dimunculkan secara individu, melainkan digabungkan untuk menggambarkan struktur sektor ekonomi wilayah tersebut," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, pendataan dilakukan secara door-to-door oleh petugas BPS yang menggunakan rompi resmi dan telah mendapatkan pelatihan khusus.

Pendataan dilakukan melalui aplikasi berbasis telepon pintar (Computer Assisted Personal Interviewing/CAPI) maupun pengisian mandiri berbasis web (Computer Assisted Web Interviewing/CAWI) untuk perusahaan besar.

BPS juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pengumpulan data.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI dr. Sofyan Tan mengajak mahasiswa memahami pentingnya penguasaan data dan statistik dalam menghadapi perkembangan zaman.

Ia menyampaikan ada tiga kemampuan yang perlu dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan, yaitu menguasai bahasa asing, memiliki keahlian di bidang tertentu secara konsisten, dan mampu membaca data statistik.

"Dalam dunia bisnis, contohnya data kelahiran dapat dijadikan acuan dalam membuka layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD jika rasionya masih mencukupi," tuturnya.

Sofyan Tan juga menjelaskan perbedaan antara sensus dan survei.

Menurutnya, sensus mendata seluruh populasi sehingga memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, sedangkan survei hanya menggunakan sampel responden sehingga tetap memiliki margin kesalahan.

Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan BPS menjadi dasar utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan.

"Kebijakan anggaran dan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan logistik dan konektivitas moda transportasi harus berbasis data riil hasil sensus agar tepat sasaran dan efisien," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Komisi X DPR RI bersama Badan Anggaran DPR RI memperjuangkan penambahan anggaran dari semula Rp300 miliar menjadi Rp1,3 triliun.

Di akhir pemaparannya, Sofyan Tan mengatakan hasil sensus akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat.

"Bagi masyarakat, sensus menghasilkan efisiensi ekonomi yang berdampak pada penyediaan produk barang dan jasa yang berkualitas, terjangkau, dan sehat," pungkasnya.* (ad)

BATU BARA – SMA Negeri 1 Tanjung Tiram kembali menorehkan sejarah baru.

Untuk pertama kalinya, pelantikan Pengurus Majelis Perwakilan Kelas (MPK) Masa Bakti 2026–2027 dipimpin langsung oleh Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Muhammad Ridwan, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Batu Bara serta merupakan alumni SMA Negeri 1 Tanjung Tiram angkatan 2012.

Baca Juga:

• Jangan Terjebak Persepsi, Pahami Akar Persoalan Penumpukan Bijih Timah di Belitung dan Belitung Timur

Prosesi pelantikan diawali dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan ketua panitia, sambutan Kepala Sekolah, pelepasan atribut Pengurus MPK masa bakti sebelumnya, pembacaan Surat Keputusan Kepala Sekolah, prosesi pelantikan, pengucapan janji, penandatanganan berita acara, penyematan atribut, penyerahan Pataka MPK, hingga pemberian ucapan selamat dan penyerahan cenderamata.

Dalam prosesi tersebut, Muhammad Ridwan secara resmi melantik Pengurus MPK SMA Negeri 1 Tanjung Tiram Masa Bakti 2026–2027.

Ia mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh integritas, disiplin, tanggung jawab, serta menjadi teladan bagi seluruh peserta didik.

Dalam arahannya, Muhammad Ridwan menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan semangat melayani.

Menurutnya, MPK bukan hanya organisasi sekolah, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, pengembangan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta melatih pengambilan keputusan yang bijaksana.

"Jadikan organisasi ini sebagai tempat belajar memimpin, menyampaikan aspirasi, dan melahirkan program-program yang bermanfaat bagi sekolah. Berorganisasi sejak dini akan menjadi bekal berharga ketika kalian terjun ke tengah masyarakat," pesannya.

Ia juga mendorong seluruh pengurus MPK agar menjadi pelopor kedisiplinan, menjaga etika dalam pergaulan, memperkuat semangat gotong royong, serta menjadi jembatan aspirasi antara peserta didik dengan pihak sekolah.

Selain itu, para pengurus diharapkan berani berinovasi dan mampu menghadirkan berbagai program kreatif demi kemajuan sekolah.

Sebagai alumni SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, Muhammad Ridwan turut memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya agar tidak pernah berhenti belajar dan terus berani bermimpi besar.

"Persiapkan diri menjadi generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Kesuksesan dimulai dari disiplin, kerja keras, dan kemauan untuk terus belajar," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, Maulina Siregar, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kesediaan Muhammad Ridwan hadir serta melantik langsung Pengurus MPK.

Menurutnya, kehadiran seorang alumni yang kini menjadi anggota legislatif merupakan motivasi besar bagi para siswa untuk terus berprestasi dan memiliki jiwa kepemimpinan.

"Semoga momentum ini menjadi inspirasi bagi seluruh peserta didik agar terus mengembangkan potensi diri, mencintai almamater, dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas," ungkapnya.

Pelantikan ini menjadi momentum bersejarah bagi SMA Negeri 1 Tanjung Tiram karena merupakan kali pertama Pengurus MPK dilantik langsung oleh seorang Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.

Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara sekolah, alumni, dan pemerintah daerah dalam membangun generasi muda yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki daya saing.

Dengan resmi dilantiknya Pengurus MPK Masa Bakti 2026–2027, diharapkan organisasi ini mampu menjalankan fungsi representasi peserta didik secara optimal, menjadi wadah penyaluran aspirasi, serta menghadirkan berbagai program inovatif yang mendukung kemajuan SMA Negeri 1 Tanjung Tiram dan melahirkan calon-calon pemimpin masa depan.* (ad)

Oleh: Sri Rezeki, S.Kom

POLEMIK mengenai penumpukan bijih timah di Belitung dan Belitung Timur belakangan ini berkembang begitu cepat.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung Open Turnamen Karate Piala Wali Kota Medan 2026, FORKI Targetkan 800 Peserta dan Cetak Atlet Baru

Di ruang publik, muncul narasi yang seolah-olah mengarahkan kesimpulan bahwa setiap tumpukan bijih timah yang berada di gudang mitra, gudang kolektor, maupun Stasiun Pengumpul identik dengan praktik penimbunan ilegal.

Padahal, persoalan yang sedang terjadi jauh lebih kompleks daripada sekadar melihat banyaknya stok mineral yang belum berpindah tangan.

Pertanyaan mendasar yang seharusnya diajukan bukanlah "mengapa stok bijih timah menumpuk?", melainkan "mengapa proses penyerapan hasil produksi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya?"

Jawabannya mengarah pada satu persoalan yang tidak dapat diabaikan, yakni belum terbitnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)

Selama persetujuan tersebut belum diberikan, ruang gerak tata niaga bijih timah menjadi tersendat.

Akibatnya, produksi yang telah dihasilkan oleh mitra resmi PT Timah tidak dapat diserap sesuai mekanisme yang berlaku.

Inilah yang kemudian menciptakan efek domino.

Bijih timah tetap berada di gudang, modal pelaku usaha tertahan, arus kas melemah, aktivitas ekonomi melambat, dan ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan harus menghadapi ketidakpastian.

Ironisnya, di tengah situasi tersebut justru berkembang tudingan yang berpotensi menggeser fokus persoalan dari akar masalah menuju penghakiman di ruang publik.

Di sinilah letak persoalan yang perlu dikritisi secara serius.

Dalam negara hukum, keterlambatan administrasi tidak boleh berubah menjadi beban hukum bagi masyarakat sebelum ada pembuktian yang sah.

Keberadaan stok bijih timah di gudang bukanlah alat bukti tunggal untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana.

Menyamakan stok yang belum terserap akibat hambatan administratif dengan barang hasil kejahatan merupakan penyederhanaan persoalan yang berbahaya.

Asas praduga tak bersalah bukan sekadar jargon dalam kitab undang-undang.

Prinsip tersebut merupakan fondasi negara hukum yang mengharuskan setiap dugaan diuji melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di hadapan hukum.

Tanpa proses tersebut, setiap tuduhan hanya bersifat asumtif, bukan kebenaran hukum.

Lebih jauh lagi, narasi yang terburu-buru menggeneralisasi seluruh stok sebagai barang ilegal justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.

Padahal, kepastian hukum merupakan syarat utama bagi keberlangsungan investasi, dunia usaha, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Tidak dapat dipungkiri, negara memiliki kewajiban menindak setiap praktik pertambangan ilegal.

Tidak ada ruang kompromi terhadap pelanggaran hukum. Namun, penegakan hukum yang efektif tidak boleh kehilangan akurasi.

Aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara aktivitas yang memang melanggar hukum dengan dampak yang muncul akibat tersendatnya proses administrasi pemerintahan.

Jika semua dipukul rata, maka hukum berisiko kehilangan rasa keadilan.

Persoalan *RKAB* sendiri semestinya menjadi bahan evaluasi yang lebih luas.

Sebab, setiap keterlambatan dalam penerbitan kebijakan tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga merambat ke seluruh rantai ekonomi.

Penambang kehilangan kepastian penjualan, mitra kesulitan mengelola arus kas, jasa transportasi berkurang pekerjaannya, aktivitas gudang melambat, hingga pelaku usaha kecil di sekitar kawasan pertambangan ikut merasakan penurunan pendapatan.

Artinya, persoalan ini bukan hanya isu pertambangan, melainkan juga isu kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pemerintah perlu hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai problem solver.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian ESDM, PT Timah, dan seluruh instansi terkait harus menghasilkan solusi yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian.

Jangan sampai masyarakat yang telah mematuhi mekanisme resmi justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat lambannya proses administrasi.

Media massa juga memikul tanggung jawab besar.

Pers memang memiliki fungsi kontrol sosial, tetapi kontrol sosial yang baik harus dibangun di atas fakta yang lengkap, bukan potongan informasi yang memancing kesimpulan prematur.

Pemberitaan yang mengabaikan konteks berpotensi membentuk opini publik yang tidak proporsional, menciptakan stigma terhadap pelaku usaha yang belum tentu melakukan pelanggaran, bahkan dapat memicu keresahan sosial di daerah.

Kritik kepada pemerintah, perusahaan, maupun aparat penegak hukum tentu penting dalam negara demokrasi.

Namun kritik yang berkualitas adalah kritik yang mampu mengurai akar persoalan, bukan sekadar memperkeras kebisingan di ruang publik.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan Belitung dan Belitung Timur hari ini bukanlah perlombaan membangun opini, melainkan keberanian semua pihak untuk menyelesaikan persoalan dari hulunya.

Kepastian RKAB harus segera diwujudkan sesuai ketentuan hukum.

Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis bukti.

Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diterbitkan tidak meninggalkan ruang ketidakpastian.

Sementara media harus tetap menjaga independensi dengan menyampaikan informasi yang utuh, berimbang, dan bertanggung jawab.

Sebab, jika keterlambatan administrasi dibiarkan berlarut-larut, kemudian diikuti dengan penghakiman di ruang publik tanpa proses hukum yang jelas, maka yang sesungguhnya menjadi korban bukan hanya pelaku usaha atau PT Timah.

Korban terbesar adalah masyarakat Belitung dan Belitung Timur yang menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertambangan timah.

Negara hukum tidak boleh membiarkan persepsi mengalahkan fakta.

Dan tata kelola pertambangan yang baik tidak akan pernah lahir dari stigma, melainkan dari kepastian regulasi, profesionalisme penegakan hukum, serta keberanian semua pihak untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan membangun opini.*

*) Penulis adalahEditor KBO Babel

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung rencana Federasi olahraga/" target="_blank">Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kota Medan menggelar Open Turnamen Karate Piala Wali Kota Medan 2026.

Kejuaraan tersebut diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus mencari bibit-bibit karate berbakat dari Kota Medan dan daerah lainnya.

Baca Juga:

• Rico Waas dan Ketua Pengadilan Agama Medan Perkuat Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian ASN

Ketua Umum FORKI Kota Medan, Yudi Atmaja, mengatakan turnamen akan berlangsung pada 4–6 September 2026 di Gedung Kebun Bunga, Medan.

Menurutnya, kejuaraan terbuka tersebut akan diikuti pelajar, instansi, dan peserta dari kelas umum.

Para atlet akan bertanding pada nomor kata (seni jurus) dan kumite (pertarungan).

FORKI Kota Medan menargetkan sekitar 800 peserta dari 23 perguruan karate yang berada di bawah naungannya.

Melalui turnamen tersebut, organisasi berharap pembinaan atlet muda dapat berjalan lebih optimal sekaligus menjadi ajang menjaring calon atlet berprestasi.

Dalam pertemuan itu, Rico Waas didampingi Asisten Pemerintahan HM Sofyan, Kepala Dinas Pemuda dan olahraga/" target="_blank">Olahraga Tengku Chairuniza, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Barli Mulia Nasution.

Rico menilai penyelenggaraan turnamen karate merupakan langkah positif dalam meningkatkan pembinaan olahraga prestasi di Kota Medan, khususnya bagi atlet usia muda.

"Ini kegiatan yang menarik sekali. Kita harapkan terutama untuk pembinaan atlet-atlet muda karate. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan baik, supaya kelihatan atlet-atlet baru dan bisa mencetak atlet baru, sehingga karate di Kota Medan semakin baik," ujar Rico Waas.

Pemerintah Kota Medan berharap kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama Kota Medan di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.* (ad)