Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sumut Gibson Panjaitan mengatakan Pemprov Sumut mengusulkan anggaran Rp489 miliar untuk mendukung program optimalisasi daerah irigasi tersebut.

Baca Juga:

• Belanja Membengkak Jadi Rp13,3 Triliun, Bobby Nasution Prioritaskan APBD Sumut untuk Pemulihan Bencana dan Infrastruktur

Menurut Gibson, program tersebut diharapkan membuat luas lahan pertanian produktif Sumut meningkat dari sekitar 36.000 hektare menjadi 41.000 hektare.

Saat ini, potensi daerah irigasi permukaan dan rawa di Sumut disebut mencapai lebih dari 100.000 hektare. Namun, baru sekitar 30% atau 36.000 hektare yang telah dikelola secara produktif oleh masyarakat.

Karena itu, Pemprov Sumut melakukan penataan dan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah daerah. Program tersebut mencakup operasi dan pemeliharaan jaringan, peningkatan saluran, rehabilitasi bendung hingga pembangunan infrastruktur pendukung irigasi.

Sejumlah pekerjaan dilakukan pada Daerah Irigasi (DI) Secanggang di Batang Serangan, Langkat, DI Batunadua di Kota Padangsidimpuan, DI Sipirok di Tapanuli Selatan serta DI Padang Garugur Kiri dan Kanan di Kabupaten Padanglawas Utara.

Pemprov Sumut juga menangani peningkatan jaringan irigasi permukaan pada DI Parit Lompaten di Kabupaten Karo serta peningkatan saluran DI Aek Sibundong di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Selain itu, terdapat pembangunan Bendung DI Aek Sarula dan rehabilitasi saluran DI Simok-Mok di Kabupaten Tapanuli Utara. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan juga dilakukan di Kabupaten Serdangbedagai.

Program lainnya mencakup peningkatan dan rehabilitasi saluran pada sejumlah daerah irigasi di Kabupaten Simalungun.

Di Kabupaten Batubara, pemerintah melakukan rehabilitasi bendung pada DI Cinta Maju/Cinta Damai, DI Simodong dan DI Tanjung Muda. Sementara di Kabupaten Asahan, dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan pada DI Serbangan.

Pemprov Sumut juga mengerjakan rehabilitasi saluran DI Roburan Maga di Kabupaten Mandailing Natal.

Gibson mengatakan sebagian besar program irigasi tersebut telah memasuki tahap kontrak sehingga pekerjaan dapat segera dilakukan.

"Program-program irigasi tadi rata-rata sudah berkontrak, akan segera dilaksanakan," ujarnya.

Optimalisasi irigasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan luas lahan pertanian yang produktif, tetapi juga mendukung ketahanan pangan Sumatera Utara. Dengan tersedianya jaringan irigasi yang lebih baik, lahan yang sebelumnya belum optimal diharapkan dapat kembali dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian.* (dh)

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang P-APBD Sumut 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Dari Hulu ke Hilir, Sumut Gelontorkan Ratusan Miliar Bendung Sedimen dan Cegah Banjir Susulan

Bobby mengapresiasi DPRD Sumut yang telah bersama-sama menjalankan tahapan penyusunan perubahan APBD secara intensif dan kolaboratif.

"Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan untuk merespons dinamika ekonomi, sosial dan fiskal yang berkembang setelah APBD ditetapkan," ujar Bobby dalam sambutannya.

Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat Rp1,259 triliun atau 10,80%. Pendapatan yang sebelumnya ditetapkan Rp11,664 triliun menjadi Rp12,924 triliun.

Kenaikan tersebut berasal dari penyesuaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta tambahan pendapatan hibah.

PAD Sumut dalam P-APBD 2026 ditargetkan mencapai Rp7,089 triliun. Angka tersebut naik Rp122 miliar atau 1,76% dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,967 triliun.

Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan mencapai Rp5,816 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,134 triliun atau 24,22% dari sebelumnya Rp4,682 triliun.

Dari sisi belanja, Pemprov Sumut merencanakan peningkatan anggaran dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun. Artinya, terdapat tambahan belanja sekitar Rp1,678 triliun.

"Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota," kata Bobby.

Bobby menegaskan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka anggaran. Menurutnya, setiap tambahan belanja harus diarahkan pada kebutuhan prioritas dengan keluaran dan hasil yang terukur.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.

Perubahan APBD tersebut juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 mengenai penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) serta penyaluran kurang bayar DBH.

Tambahan ruang fiskal tersebut akan diarahkan untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pelayanan dasar, pemulihan ekonomi serta penguatan infrastruktur.

Pemprov Sumut juga menyiapkan dukungan fiskal bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta penanganan kebutuhan masyarakat di daerah.

Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti mengatakan pembahasan Ranperda P-APBD 2026 merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Erni, rancangan perubahan APBD tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Pemprov Sumut dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumatera Utara.

Bobby berharap pembahasan Ranperda P-APBD 2026 bersama DPRD Sumut dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumut menargetkan perubahan anggaran tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus memperkuat pemulihan pascabencana dan kualitas pelayanan publik.* (dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah masih dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal. Salah satunya laporan mengenai perkembangan pembicaraan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran.

Baca Juga:

• Rupiah di Level Rp17.700 Dinilai Masih 'Kemurahan', Destry Damayanti: Ada Ruang Menguat Lagi

Laporan tersebut muncul setelah Pakistan menyatakan adanya kemajuan dalam pembicaraan mediasi dengan Iran. Kondisi geopolitik tersebut menjadi salah satu perhatian investor karena berpotensi memengaruhi sentimen terhadap aset-aset di pasar global.

Selain perkembangan geopolitik, pelaku pasar juga mencermati sejumlah data ekonomi Amerika Serikat. Data Personal Consumption Expenditures (PCE) AS menjadi salah satu indikator yang dinantikan karena dapat memberikan gambaran mengenai tekanan inflasi dan arah kebijakan moneter bank sentral AS.

Investor juga menunggu pidato penting Ketua The Fed Kevin Warsh dalam simposium Jackson Hole. Pernyataan tersebut dinilai dapat memberikan petunjuk mengenai kemungkinan arah suku bunga AS ke depan.

Presiden Federal Reserve Bank of Boston Susan Collins sebelumnya menyatakan dukungannya untuk mempertahankan suku bunga pada level saat ini, dengan catatan inflasi terus bergerak menuju target 2%.

Dinamika kebijakan The Fed menjadi perhatian karena perubahan suku bunga AS dapat memengaruhi arus modal global dan pergerakan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Dari dalam negeri, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destry Damayanti menilai masih terdapat ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu langkahnya melalui optimalisasi fungsi intermediasi perbankan.

Destry menyebut terdapat undisbursed loan yang mencapai sekitar Rp2.548 triliun atau sekitar 21% dari plafon. Kondisi tersebut dinilai masih membuka ruang bagi peningkatan penyaluran kredit.

Selain itu, sektor UMKM juga dinilai memiliki ruang untuk mendapatkan tambahan pembiayaan. Penguatan kredit UMKM dipandang penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pasar domestik juga masih menunggu sejumlah data ekonomi yang dijadwalkan rilis pada pekan berikutnya. Data tersebut antara lain inflasi Agustus, kinerja perdagangan Juli, PMI Manufaktur Indonesia, cadangan devisa dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).

Dengan berbagai sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya. Rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp17.720 hingga Rp17.760 per dolar AS.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Destry saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Calon Gubernur BI Destry Damayanti Ungkap Tiga Misi untuk Perkuat Ekonomi Indonesia, Usung “Sinergi Merah Putih”

Destry menjelaskan tekanan terhadap rupiah belakangan ini lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar, baik yang berasal dari kondisi global maupun domestik. Sementara itu, menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup solid.

"Masalahnya ada sentimen, market sentimen itu yang bisa timbulnya macam-macam, termasuk global sentimen, ini ngumpul jadi satu sehingga ini sebabkan pergerakan rupiah menjadi seperti sekarang ini," ujarnya.

Menurut Destry, kondisi tersebut membuat nilai tukar rupiah sangat responsif terhadap perubahan sentimen pasar. Ketika sentimen positif menguat, rupiah dapat bergerak menguat dengan cepat. Sebaliknya, tekanan sentimen negatif juga bisa membuat rupiah melemah.

"Waktu positif itu rupiah bisa cepat turunnya dan kami tetap, kami akan selalu manfaatkan momentum. Pada saat sentimen positif tentu BI akan terus tetap ada di pasar, itu sudah jadi kewajiban kami jaga volatilitas dari rupiah, jadi jangka pendek ada pengaruh dari sentimen," katanya.

Destry menilai Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar, terutama ketika terjadi perubahan sentimen pasar yang mendorong volatilitas rupiah.

Untuk jangka panjang, menurut Destry, penguatan rupiah membutuhkan pembenahan sektor eksternal Indonesia. Salah satu pekerjaan rumah yang perlu diperkuat adalah neraca pembayaran atau balance of payment.

Ia menilai peningkatan ekspor barang dan jasa menjadi salah satu kunci untuk memperkuat sektor eksternal sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar.

"Jadi untuk jangka panjangnya kita punya tantangan sektor eksternal terkait bagaimana dari neraca pembayaran, balance of payment kita menjadi pekerjaan rumah kita semua tentunya, pemerintah, BI, dan semua masyarakat kita, adalah agar ekspor kita bisa kita tingkatkan, kemudian jasa," tutur Destry.

Pernyataan Destry disampaikan di tengah pergerakan rupiah yang masih berada di level tinggi terhadap dolar AS. Sejumlah sentimen global dan domestik masih menjadi perhatian pasar dalam menentukan arah nilai tukar ke depan.

Destry sendiri saat ini menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Hasil proses tersebut akan menjadi bagian dari tahapan penentuan pimpinan bank sentral untuk periode berikutnya.* (oz/dh)

Prabowo mengatakan dirinya sengaja tidak datang pada hari-hari awal tanggap darurat agar aparat dan petugas di lapangan dapat fokus menangani warga terdampak bencana.

Baca Juga:

• 'Sekolah Enggak Boleh Berhenti!' Prabowo Perintahkan Tenda Militer Disulap Jadi Ruang Kelas Darurat di NTT

Menurut Prabowo, kehadiran pejabat pusat dalam jumlah banyak pada fase awal bencana berpotensi mengganggu konsentrasi petugas dan pemerintah daerah. Pejabat daerah bisa saja harus membagi perhatian untuk menyiapkan penyambutan maupun urusan protokol.

"Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi, jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya, itu kadang-kadang ada kecenderungan akhirnya bisa menjadi mengalihkan fokus pertama," ujarnya.

Meski tidak hadir langsung di lokasi pada awal masa tanggap darurat, Prabowo memastikan pemerintah pusat terus memantau perkembangan penanganan gempa NTT.

Ia menegaskan prioritas pemerintah sejak awal adalah mengerahkan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak.

"Tapi kita terus memonitor dan kita yang paling penting dari pusat adalah mengerahkan pelayanan dan bantuan, itu yang paling penting ya," tegasnya.

Prabowo juga mengatakan kunjungan ke lokasi bencana harus disertai langkah konkret. Menurutnya, kehadiran seorang pemimpin tidak akan banyak berarti apabila hanya melihat kondisi tanpa memberikan dukungan yang dibutuhkan masyarakat.

"Kalau kita datang habis itu hanya lihat bencana tapi tidak bisa mengatasi, tidak bisa kirim bantuan, ya itu akhirnya kurang efektif," kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo memilih memantau perkembangan penanganan dari pusat sekaligus memastikan bantuan dan sumber daya pemerintah dikerahkan terlebih dahulu.

"Jadi setelah saya dapat laporan saudara-saudara saya pantau, kita sudah berbuat," pungkasnya.

Gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada 15 Agustus 2026 menimbulkan dampak besar di sejumlah wilayah. Pemerintah hingga kini masih melakukan penanganan darurat, termasuk pemenuhan kebutuhan pengungsi, perbaikan fasilitas publik dan pemulihan aktivitas masyarakat.

Kunjungan Prabowo ke NTT pada Rabu (26/8/2026) menjadi bagian dari pengecekan langsung terhadap penanganan pascabencana sekaligus koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.* (in/dh)

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Batalyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• 81 Ribu Rumah Rusak, 105 Nyawa Melayang, 179 Ribu Warga Masih Bertahan di Pengungsian Akibat Gempa NTT

"Coba diperhitungkan ya dan pikirkan tenda macam apa, ini tenda militer (bisa) untuk ruang kelas mungkin ini," kata Prabowo.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mengirimkan tenda khusus sekolah ke wilayah yang terdampak gempa.

Selain itu, BNPB telah menyiapkan tenda pengungsi berwarna oranye dengan kapasitas lebih luas dan atap lebih tinggi. Tenda tersebut dapat dimanfaatkan sementara sebagai ruang belajar bagi siswa.

Prabowo kemudian meminta jumlah tenda ditambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menurutnya, pemulihan fasilitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan penanganan kebutuhan dasar masyarakat setelah bencana.

"Ya sudah sementara sekolah enggak boleh berhenti ya, mau tambah tenda mau tambah orange mau hijau mau putih," tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, keberlangsungan pendidikan merupakan bagian penting dari proses pemulihan pascagempa. Siswa tidak boleh kehilangan kesempatan belajar hanya karena fasilitas sekolah mengalami kerusakan akibat bencana.

Penyediaan ruang kelas sementara diharapkan menjadi solusi selama pemerintah melakukan pendataan serta perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang terdampak gempa.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah kondisi darurat. Selain pendidikan, pemerintah terus menangani kebutuhan pengungsi, distribusi bantuan dan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.

Dengan adanya ruang belajar sementara, kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat kembali berjalan sembari proses rehabilitasi sekolah dilakukan secara bertahap.* (in/dh)

Data terbaru tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat penanganan bencana bersama Presiden Prabowo Subianto di Batalyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Cek Langsung ke Posko Pengungsian, Prabowo Pastikan Bantuan Rp20 Miliar per Kabupaten Gempa NTT Tak Disalahgunakan

Selain korban jiwa, BNPB mencatat sebanyak 81.436 rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur di wilayah terdampak.

Fasilitas yang mengalami kerusakan antara lain sekolah, masjid dan kantor pemerintahan. Sementara itu, sejumlah titik jalan juga terdampak longsor.

"Dan fasilitas umum yang lain sekolah, masjid, kemudian juga ada kantor pemerintah, alhamdulillah untuk jembatan-jembatan tidak ada yang rusak parah, hanya ada beberapa yang longsor ini jumlahnya 1.951 unit," ujar Suharyanto.

Besarnya jumlah warga yang masih mengungsi membuat kebutuhan dasar dan penanganan pascabencana menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus melakukan evakuasi, distribusi bantuan serta pelayanan bagi masyarakat terdampak.

Presiden Prabowo sebelumnya juga telah mengunjungi NTT untuk memastikan langsung penanganan bencana berjalan di lapangan. Pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan warga dan mempercepat proses pemulihan.

Data korban dan kerusakan tersebut masih dapat berubah seiring proses pendataan di lapangan. BNPB terus melakukan pemutakhiran informasi mengenai korban, pengungsi serta dampak kerusakan akibat gempa M7,7.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan pascagempa di posko pengungsian Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Dunia Ini Milik Orang yang Berani, Jangan Pernah Menyerah!

"Itu bantuan yang Rp20 miliar tiap kabupaten yang terdampak sudah sampai?" tanya Prabowo seperti dipantau melalui siaran Sekretariat Presiden.

Suharyanto memastikan bantuan tersebut telah diterima dan disampaikan kepada masing-masing bupati.

"Sudah sampai. Kami juga sudah sampaikan ke Pak Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana," jawab Suharyanto.

Gubernur NTT Melki Laka Lena kemudian menjelaskan bantuan Rp20 miliar tersebut diberikan kepada seluruh kabupaten di Pulau Flores. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga menerima bantuan sebesar Rp40 miliar.

"Pak Presiden kami sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan Provinsi Rp40 miliar," kata Melki.

Menurut Melki, bantuan pemerintah pusat tersebut sangat membantu daerah dalam memperkuat penanganan bencana sekaligus memenuhi kebutuhan warga yang masih berada di pengungsian.

Melki juga mengapresiasi keputusan pemerintah memberikan bantuan kepada Kabupaten Flores Timur meski wilayah tersebut tidak termasuk daerah terdampak gempa yang menjadi fokus penanganan kali ini.

Dia mengatakan Flores Timur masih menghadapi dampak erupsi Gunung Lewotobi yang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun.

"Karena dia juga dapat karena dia kena yang Lewotobi itu Pak Presiden. Erupsi Gunung Lewotobi sudah dua tahun dan ucapkan terima kasih khusus karena tidak termasuk tapi juga mendapatkan," ujarnya.

Selain mengandalkan bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTT juga mengerahkan dukungan masyarakat dan pelaku usaha untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.

Pemerintah daerah meminta toko dan kios di wilayah terdampak ikut membantu menyediakan kebutuhan warga, seperti makanan, minuman, selimut hingga matras. Biaya bantuan tersebut nantinya akan ditanggung pemerintah daerah.

"Pokoknya jangan sampai ada yang tidak bisa makan atau minum atau tidak punya selimut ataupun matras," tegas Melki.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan pascagempa di NTT, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dan mendukung pemerintah daerah dalam proses pemulihan.* (an/dh)

Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumut Gibson Panjaitan mengatakan Pemprov Sumut berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Baca Juga:

• Mendagri Larang Buka Lahan dengan Cara Dibakar, Bobby Nasution: Satgas Libatkan Masyarakat Sudah Dibentuk Sejak 2025

Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan adalah Sungai Aek Sigala-gala, Tapanuli Tengah (Tapteng). Perbaikan dilakukan dari bagian hulu hingga hilir untuk mengurangi potensi banjir sekaligus menangani material sedimen yang terbawa aliran sungai.

Di bagian hulu, BBWS Sumatera membangun sabo dam di Sungai Aek Sigala-gala. Infrastruktur tersebut berfungsi menahan material sedimen agar tidak terbawa ke wilayah hilir.

Sementara di bagian hilir, Dinas SDA Sumut melakukan penguatan tebing di sejumlah titik yang terdampak banjir.

"Untuk kawasan hilir Dinas SDA Sumut melakukan penguatan tebing di beberapa titik banjir. Progresnya sudah teken kontrak dan alat berat juga sudah di lapangan. Minggu ini sudah beroperasi agar perbaikan infrastruktur banjir yang rusak bisa cepat selesai," kata Gibson.

Sepanjang 2026, Dinas SDA Sumut mencatat ada 16 kegiatan pascabencana yang dikerjakan. Sebanyak sembilan kegiatan di antaranya telah menandatangani kontrak, sedangkan tujuh kegiatan lainnya masih dalam proses tender.

Kegiatan tersebut tersebar di sejumlah wilayah terdampak bencana, yakni Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Batubara dan Mandailing Natal.

Selain menggunakan anggaran pembangunan pascabencana, sejumlah perbaikan infrastruktur juga dibiayai melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD). Pekerjaan tersebut di antaranya dilakukan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Beberapa proyek yang masuk dalam penanganan antara lain perkuatan tebing Sungai Aek Panjaitan dengan anggaran Rp25 miliar, rehabilitasi saluran Daerah Irigasi Badiri Lopian Rp1,5 miliar, rehabilitasi saluran Daerah Irigasi Mombang Boru Rp18 miliar serta perkuatan tebing Sungai Aek Badiri Rp30 miliar.

Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi tanggul Sungai Aek Sibundong senilai Rp30 miliar, perbaikan tanggul Sungai Aek Pintu Bosi Rp23 miliar, rehabilitasi tanggul Sungai Aek Siaili Tukka Rp20 miliar serta perkuatan tebing Sungai Aek Sibuluan Rp50 miliar.

Tak hanya fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak, Dinas SDA Sumut juga menyiapkan penambahan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Gibson mengatakan luas lahan irigasi permukaan maupun rawa yang saat ini produktif di Sumut sekitar 36.000 hektare dari total potensi sekitar 113.000 hektare.

"Tahun ini kami akan menangani 20 daerah irigasi untuk menambah lahan pertanian produktif di Sumut seluas 5.050 hektare. Pengerjaan ini kita harapkan dapat selesai hingga Desember 2026, sehingga tahun depan lahan pertanian produktif bisa bertambah dari 36 ribu hektare menjadi 41 ribu hektare," jelasnya.

Dengan percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur SDA tersebut, Pemprov Sumut menargetkan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat sekaligus memperkuat perlindungan wilayah dari ancaman banjir dan mendukung peningkatan produksi pertanian.* (dh)

JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia mengungkap lima jenis maladministrasi yang paling banyak ditemukan sepanjang Januari hingga 21 Agustus 2026.

Data tersebut menunjukkan persoalan pelayanan publik masih banyak berkaitan dengan layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

Baca Juga:

• Rekening Bank Dijadikan Mainan, Kepercayaan Akan Hancur

Jumlahnya mencapai 1.458 kasus.

Setelah itu, terdapat penundaan berlarut sebanyak 521 kasus, penyimpangan prosedur 341 kasus, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum 305 kasus, dan tidak patut sebanyak 27 kasus.

"Jenis maladministrasi yang paling banyak ditemukan tetap berkaitan langsung dengan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan," ujar Rahmadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Rabu (26/8/2026).

Ombudsman mencatat telah menyelesaikan 6.074 laporan masyarakat selama periode Januari hingga 21 Agustus 2026.

Rahmadi kemudian memaparkan sepuluh sektor pelayanan publik yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.

Sektor agraria menempati posisi pertama dengan 798 laporan.

Berikutnya sektor pendidikan sebanyak 660 laporan, kepegawaian 564 laporan, administrasi kependudukan 511 laporan, serta hak sipil dan politik sebanyak 421 laporan.

Sementara itu, sektor perhubungan dan infrastruktur tercatat menerima 324 laporan.

Kemudian kesejahteraan sosial 316 laporan, perbankan 307 laporan, energi dan kelistrikan 276 laporan, serta kepolisian 261 laporan.

Menurut Rahmadi, data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pelayanan publik masih terjadi pada aspek yang mendasar dan seharusnya dapat menjadi perhatian penyelenggara negara.

"Data ini menunjukkan bahwa persoalan pelayanan publik masih banyak berada pada hal-hal yang mendasar, yakni kepastian prosedur, kecepatan layanan, kejelasan informasi, dan tanggung jawab pejabat atau penyelenggara layanan," ujar Rahmadi.

Rahmadi menjelaskan, penilaian Ombudsman terhadap pelayanan publik memiliki dasar hukum dalam Pasal 6 Peraturan Ombudsman RI Nomor 61 Tahun 2025.

Penilaian tersebut mencakup penyelenggaraan pelayanan publik berupa pelayanan barang, jasa dan/atau administratif.

Adapun cakupan penilaian opini Ombudsman meliputi 40 kementerian, 45 lembaga, 21 BUMN/BHMN/PTN-BH, 38 pemerintah provinsi, 356 pemerintah kabupaten, dan 81 pemerintah kota.

Rahmadi menegaskan penilaian Ombudsman tidak hanya ditujukan untuk memberikan kategori atau sanksi terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Menurut dia, hasil penilaian tersebut seharusnya menjadi dasar untuk melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

"Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan standar pelayanan tersedia, mudahnya akses dijalankan secara konsisten, serta benar-benar memberikan kepastian bagi masyarakat di Indonesia," ujar Rahmadi.

Data Ombudsman tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa kualitas pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah.

Kepastian prosedur, kecepatan pelayanan, informasi yang jelas, serta tanggung jawab penyelenggara menjadi sejumlah aspek yang perlu terus diperbaiki agar masyarakat memperoleh pelayanan sesuai haknya.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan dampak gempa Flores di Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 26 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima berbagai masukan dari pejabat daerah, TNI, dan Polri terkait kebutuhan di lokasi bencana.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Tangani Karhutla Kalimantan: Asal Jangan Di-mark Up!

Berbagai permintaan tersebut kemudian dicatat langsung oleh Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya keberanian seorang pemimpin untuk melihat dan mendengar langsung kondisi masyarakat, terutama warga yang berada dalam situasi paling sulit.

"Siapa berani menang? Berani itu harus berani berpikir, berani bertanya, berani mendengar. Saya mencari tahu yang benar-benar dirasakan. Orang yang paling jauh, paling susah, paling miskin, paling tidak berdaya," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemimpin tidak boleh menyerah dalam menghadapi persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia juga meminta agar kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas.

Prabowo mengatakan bencana seharusnya tidak hanya dipandang sebagai musibah, tetapi juga menjadi momentum untuk mencari solusi yang lebih kreatif dan inovatif.

"Dunia ini milik orang yang berani. Berani. Berani bermimpi. Bermimpi pun berani. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah," pungkasnya.

Setelah memimpin rapat, Prabowo mengunjungi lokasi pengungsian warga terdampak gempa di Nagekeo.

Berdasarkan pantauan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di kawasan pengungsian menggunakan mobil Maung berwarna putih.

Ia kemudian berkomunikasi dengan sejumlah aparat dan kepala daerah yang berada di lokasi.

Saat meninjau pengungsian, Prabowo menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan anak-anak korban gempa.

Kehadiran Presiden disambut antusias. Sejumlah anak terlihat tertawa dan berusaha menyalami Prabowo.

"Kok kenal saya sih?" tanya Prabowo ke anak-anak.

Anak-anak tersebut kemudian tertawa. Beberapa di antaranya bahkan mengajak Prabowo bergoyang.

"Oke gas, oke gas," ucap seorang anak sambil menyalami Prabowo.

"Pak Prabowo goyang-goyang, goyang-goyang," ucap seorang anak lain di hadapan Prabowo.

Prabowo merespons ajakan tersebut dengan bercanda. Ia tampak tertawa melihat antusiasme anak-anak di lokasi pengungsian.

"Yang dia ingat oke gas," ucap Prabowo ke para kepala daerah yang mendampinginya.

Setelah berbincang dengan anak-anak, Prabowo berkeliling melihat kondisi pengungsian, termasuk dapur umum.

Ia juga menyapa petugas TNI dan Polri yang tengah menjalankan tugas di lokasi.

Kedatangan Prabowo mendapat sambutan dari masyarakat NTT. Warga mengerumuni Presiden untuk bersalaman dan berfoto bersama.

Sejumlah warga terlihat mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon seluler.

Prabowo mengatakan kedatangannya ke NTT bertujuan melihat secara langsung penanganan bencana sekaligus menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga akibat gempa.

"Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Flores, daerah-daerah yang kena bencana, ucapan belasungkawa saya, mereka yang kehilangan keluarganya," ujar Prabowo.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT, pada 15 Agustus 2026.

Bencana tersebut menyebabkan kerusakan dan memaksa sebagian masyarakat mengungsi.

Kunjungan Prabowo menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan pascagempa berjalan dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi.* (km/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan masyarakat untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Langkah tersebut disebut telah dilakukan sejak 2025.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM Sumut Naik Jadi 5.000 per Tahun

"Ini kita terus sosialisasikan, bukan hanya sekarang sebenarnya, dari tahun lalu bahkan kita sudah ada bentuk apa namanya ya kayak organisasi-organisasi langsung ke masyarakat dan itu tujuannya untuk mensosialisasikan, jadi bukan hanya baru sekarang, tapi sudah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dari tahun 2025 kemarin sudah ada kita buat kayak satgas-satgasnya ya, satgas-satgas tapi yang melibatkan masyarakat sekitar langsung untuk mengedukasi agar tidak ada pembukaan lahan melalui pembakaran, itu sudah kita lakukan," kata Bobby Nasution di Gedung DPRD Sumut, Rabu (26/8/2026).

Menurut Bobby, pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Edukasi dilakukan agar masyarakat mengetahui risiko pembukaan lahan dengan cara membakar.

Bobby mengatakan pemerintah juga terus memantau sejumlah titik yang mengalami kebakaran lahan di Sumatera Utara.

Ia menyebut terdapat beberapa titik kebakaran, tetapi luas lahan yang terbakar relatif kecil dan api dapat segera dipadamkan.

"Dari kemarin kita juga sudah cek di lapangan, ada beberapa titik, tapi cakupannya tidak terlalu besar memang, ada yang 2 hektar, ada yang 5 hektar yang kemarin sempat terjadi pembakaran, tapi langsung selesai, langsung padam dalam hitungan hari memang. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari," ucapnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026.

Instruksi tersebut meminta gubernur, bupati, dan wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.

Tito menegaskan larangan tersebut berlaku tanpa pengecualian, termasuk untuk pembukaan lahan yang sebelumnya menggunakan alasan adat.

"Saya mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026, yang intinya melarang kepala daerah-bupati, gubernur, wali kota-pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada pengecualian masalah adat, sekarang tanpa kecuali," kata Tito di JCC, Jakarta, Minggu (23/8).

Menurut Tito, instruksi tersebut dikeluarkan untuk mencegah munculnya titik api baru di tengah kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Ia meminta seluruh unsur pemerintah dan lembaga terkait bergerak untuk memadamkan api yang sudah terlanjur muncul sekaligus mencegah kebakaran baru.

"Jadi strategi utamanya, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan dan dilokalisasi dengan semua mobilisasi kekuatan, termasuk dari (Kementerian) PU, Kementerian Pertanian, dan lain-lain," sebutnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah mencapai 72.798 hektare.

Berdasarkan data yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari pada 22 Agustus 2026, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, yakni mencapai 38.310 hektare.

Sebanyak 10.010 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

Kebijakan larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar kini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menekan munculnya titik api baru.

Di Sumatera Utara, pemerintah daerah mengandalkan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat melalui Satgas yang telah dibentuk sejak tahun sebelumnya.* (d/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong peningkatan program insentif sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bobby Nasution mengusulkan jumlah penerima insentif dinaikkan dari 1.000 menjadi 5.000 UMKM setiap tahun.

Baca Juga:

• Pendaftaran Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Minta Kepling hingga Camat Jemput Bola

Usulan itu disampaikan Bobby saat menghadiri Sumut Halal Fest 2026 di Halaman Parkir Belakang Kantor Gubernur Sumut, Rabu, 26 Agustus 2026.

Bobby Nasution mengatakan jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal masih jauh dibandingkan total pelaku UMKM di Sumatera Utara.

Dari sekitar 1,4 juta pelaku UMKM, baru sekitar 100 ribu yang telah memiliki sertifikasi halal.

"Ada 1.000 sertifikasi halal yang diberikan kepada pelaku UMKM tahun ini. Ini sebenarnya dibilang besar, ya lumayan. Kalau dibilang kecil sudah pasti kecil. Dari 1,4 juta pelaku UMKM di Sumut, sekitar 100.000-an yang punya sertifikasi halal. Masih ada PR 1,3 jutaan lagi yang harus disertifikasi halal. Karena itu, saya minta ditambah minimal setahun 5.000 UMKM diberi insentif halal gratis mulai tahun depan," usul Bobby Nasution.

Bobby menilai permintaan terhadap produk dan industri halal terus berkembang.

Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang bagi UMKM Sumatera Utara untuk memperluas pasar.

"Industri halal dan produk halal semakin diminati masyarakat, baik nasional maupun global. Karena itu, kita perlu terus meningkatkan sertifikasi halal bagi UMKM di Sumatera Utara agar semakin banyak produk unggulan daerah yang memenuhi standar halal, memiliki daya saing, dan dapat menjadi penggerak perekonomian Sumatera Utara," ujarnya.

Menurut Bobby Nasution, sertifikasi halal bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Ameriza M Moessa mengatakan pengembangan ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Ia mengatakan ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan sektor keuangan.

Ekosistem tersebut mencakup rantai nilai halal atau Halal Value Chain, seperti makanan dan minuman halal, modest fashion, kosmetik, pariwisata ramah muslim, pertanian, industri kreatif, UMKM, hingga ekonomi pesantren.

"Ekonomi syariah bukan lagi sekadar sektor yang terbatas, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi riil dan memiliki potensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang semakin penting, termasuk bagi Sumatera Utara," ujarnya.

Sumut Halal Fest 2026 diisi dengan sejumlah kegiatan.

Di antaranya Workshop 1.000 Sertifikasi Halal UMKM Sumatera Utara, Seminar Nasional bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Utara dan Himpunan Doktor Ekonomi Syariah (HADESYA).

Kegiatan lainnya adalah rapat penyusunan program kerja ekonomi syariah bersama KDEKS Sumatera Utara serta tabligh akbar bersama Ustaz Nasional Hilman Fauzi.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Utara secara lebih terintegrasi.

Pemerintah, Bank Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, ulama, komunitas, dan UMKM didorong memperkuat kolaborasi.

Dengan sinergi tersebut, Sumatera Utara diharapkan tidak hanya menjadi pasar produk halal, tetapi juga mampu menjadi produsen sekaligus bagian dari rantai pasok halal nasional dan global.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan produk halal karena didukung banyak pengusaha dan UMKM.

Menurut dia, semakin banyak produk UMKM Sumut yang memiliki sertifikasi halal, semakin besar pula peluang produk tersebut menembus pasar yang lebih luas.

"Sumatera Utara memiliki banyak pengusaha dan UMKM. Dengan semakin meningkatnya produk halal dari Sumatera Utara, akan semakin terbuka peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan UMKM. Halal lifestyle saat ini juga semakin luas, sehingga sertifikasi halal menjadi salah satu peluang bagi produk UMKM Sumatera Utara untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar," ujar Ahmad Haikal Hasan.

Dorongan peningkatan sertifikasi halal gratis tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat UMKM sekaligus menjadikan ekonomi halal sebagai salah satu penggerak perekonomian Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh perangkat kewilayahan mempercepat pendataan dan pendaftaran warga ke Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Kota Medan.

Instruksi tersebut ditujukan kepada Kepala Lingkungan (Kepling), lurah, hingga camat.

Baca Juga:

• Kantor Kesbangpol Tanjung Jabung Timur Memprihatinkan, Teras Roboh Timpa Motor Warga

"Sudah saya perintahkan untuk dipercepat dari semua tingkatan," tegas Rico Waas.

Menurut Rico, capaian pendaftaran Perlinsos di Kota Medan belum optimal karena masih banyak masyarakat yang belum memahami cara mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan prosedur pendaftaran akun Perlinsos.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rico meminta perangkat kewilayahan turun langsung membantu masyarakat.

Pemerintah kota juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

"Kemarin kita panggil semua kewilayahan untuk jemput bola, karena masih banyak masyarakat belum mengerti. Bahkan kita juga melibatkan OPD seperti Dinsos dan Disdukcapil agar proses pendaftaran bisa cepat dilakukan," lanjutnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Medan, pendaftaran Kartu Keluarga (KK) melalui Portal Perlindungan Sosial di 21 kecamatan baru mencapai 288.140 KK atau sekitar 37 persen dari total target 789.026 KK.

Capaian tertinggi sementara berada di Kecamatan Medan Belawan.

Pendaftaran di wilayah tersebut mencapai 51 persen atau 16.290 KK dari total 32.106 KK.

Selanjutnya, Kecamatan Medan Marelan dan Medan Maimun masing-masing mencapai 47 persen.

Sementara itu, Kecamatan Medan Timur menjadi wilayah dengan capaian terendah.

Pendaftaran baru mencapai 28 persen atau 10.796 KK dari total 38.939 KK.

Rico berharap kolaborasi antara camat, lurah, kepling, Dinas Sosial, dan Disdukcapil dapat meningkatkan jumlah warga yang terdaftar sebelum batas waktu berakhir.

Ia menilai edukasi secara langsung diperlukan agar masyarakat yang belum memahami prosedur dapat segera mendapatkan pendampingan.

Kepala Disdukcapil Kota Medan Baginda P Siregar mengatakan masyarakat sebenarnya dapat melakukan pengisian data secara mandiri melalui Portal Perlinsos.

Warga juga dapat mengajukan sanggahan jika menemukan data yang tidak sesuai.

Namun, masyarakat terlebih dahulu harus mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Masyarakat dapat secara mandiri mengisi data diri di portal Perlinsos sekaligus juga mengajukan sanggahan. Namun syaratnya harus mengaktifkan IKD terlebih dahulu," ujarnya.

Pemerintah Kota Medan kini mendorong perangkat kewilayahan untuk aktif membantu masyarakat menyelesaikan proses tersebut.

Percepatan pendaftaran diharapkan dapat membuat data perlindungan sosial lebih lengkap dan akurat sebelum tenggat akhir Agustus 2026.* (ad)

TANJUNG JABUNG TIMUR — Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, memprihatinkan.

Sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan, mulai dari dek bagian depan hingga teras belakang kantor yang telah roboh.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Tangani Karhutla Kalimantan: Asal Jangan Di-mark Up!

Kepala Kesbangpol Tanjung Jabung Timur, Zeki Zulkarnain, mengatakan pihaknya telah mengajukan perbaikan atau rehabilitasi gedung.

Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai pelaksanaan renovasi tersebut.

Menurut Zeki, kondisi bangunan yang rusak membutuhkan perhatian agar tidak menimbulkan kejadian yang membahayakan.

Salah satu kerusakan yang cukup mengkhawatirkan terjadi pada bagian teras belakang kantor.

Teras tersebut sebelumnya roboh dan bahkan menimpa satu unit sepeda motor milik masyarakat hingga mengalami kerusakan.

Zeki berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan perbaikan gedung tersebut.

Menurut dia, rehabilitasi diperlukan agar kegiatan pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan aman dan nyaman.

Ia juga berharap kejadian teras roboh yang sempat menimpa kendaraan masyarakat tidak kembali terjadi.

Perbaikan kantor, kata Zeki, menjadi penting mengingat gedung tersebut digunakan untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kondisi sejumlah bagian bangunan yang mengalami kerusakan, perhatian dan penanganan lebih lanjut dinilai diperlukan agar keselamatan pegawai serta masyarakat yang berada di lingkungan kantor tetap terjaga.* (ad)

Oleh: Agus Santoso

PEMBUKA: 80 JUTA ALASAN UNTUK HATI-HATI

Baca Juga:

• Roy Suryo Ajukan Praperadilan Kelima! Minta Ganti Rugi dalam Kasus Dugaan Ijazah Jokowi

Seorang nasabah, koordinator aksi, tiba-tiba tidak bisa mengakses dananya. Bank pun memohon maaf.

Alasannya, tindak lanjut permintaan aparat penegak hukum, sesuai prosedur dan GCG.

Dengan dalih "penundaan transaksi 5 hari kerja" berdasarkan Pasal 26 UU TPPU, uang simpanan nasabah tidak disita dan dijanjikan akan dikembalikan.

Namun, persoalannya bukan di uangnya.

Persoalannya adalah pesan yang dikirim kepada masyarakat luas, yang dapat ditangkap sebagai: "Awas, rekeningmu bisa dibekukan bank kapan saja."

3 BAHAYA BESAR DARI KASUS INI

1. Membunuh Kepercayaan kepada BankBank adalah tempat penitipan uang nasabah atas dasar kepercayaan.

Ketika bank dianggap bisa menahan dana di rekening tabungan tanpa penjelasan terbuka, maka publik menerima pesan: "Hati-hati menaruh uang di bank."

2. Mendegradasi DemokrasiDonasi untuk unjuk rasa bukan tindak pidana. Itu merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945.

Dengan memblokir rekening donasi, maka hal ini berpotensi mendegradasi demokrasi.

Baca Juga:

• APINDO Dorong RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Perluas Lapangan Kerja dan Daya Saing

3. Membunuh Prinsip Kehati-hatian dan GCG

Bank berdalih sudah mengikuti prosedur.

Pertanyaannya: prosedur mana yang membolehkan bank menahan dana nasabahnya tanpa transparansi mengenai siapa yang meminta, dengan dasar hukum apa, dan batas waktu berapa lama?

Jika jawaban itu tidak bisa diberikan, maka GCG bank hanya akan menjadi slogan saja.

JANGAN BIARKAN INI JADI NORMAL BARU

1. Bank Harus Transparan

Setiap ada permintaan penundaan transaksi, bank wajib menjelaskan: siapa pemintanya, apa dasar hukumnya, dan berapa lama penundaan tersebut dilakukan.

Nasabah berhak tahu atas uang yang dititipkan di bank.

2. Pisahkan Dana Donasi

Jangan gunakan rekening perorangan.Tujuannya adalah melindungi koordinator yang mengumpulkan dana.

3. OJK dan PPATK Harus Tegas

Baca Juga:

• Gara-gara Rebutan Proyek SPAM, Sekelompok Pria Keroyok Warga di Kantor Bappeda Langkat

OJK sebagai regulator dan PPATK sebagai intelijen transaksi keuangan perlu melakukan pembinaan dan edukasi kepada perbankan.

Jangan sampai ada pasal dalam UU TPPU atau Peraturan OJK yang dijadikan "pasal karet" multiinterpretasi untuk kepentingan tertentu yang non-yudisial.

PENUTUP

Jadikan kasus ini yang pertama dan yang terakhir.

Negeri ini membutuhkan sistem perbankan yang kuat, aman, dan dipercaya untuk bisa mendukung pembangunan nasional.

Kode Etik Perbankan dan international best practice sektor usaha perbankan harus ditegakkan.

Jangan sampai kita kembali lagi ke zaman baheula.

Lebih aman menyimpan uang di bawah bantal daripada di bank.* (ad)

*) Penulis adalah Mantan Wakil Kepala PPATK

Baca Juga:

• Calon Gubernur BI Destry Damayanti Ungkap Tiga Misi untuk Perkuat Ekonomi Indonesia, Usung “Sinergi Merah Putih”

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap menyediakan anggaran untuk menangani bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan.

Purbaya mengatakan kebutuhan anggaran penanganan karhutla saat ini masih menunggu pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca Juga:

• Prabowo: Indonesia Paling Ahli Hadapi Gempa dan Letusan Gunung Berapi

"Belum, belum minta. Tapi kami sediain (anggaran) kan mereka (BNPB) punya Rp 5 triliun. Kalau kurang, ya, kami tambah nanti," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Menurut Purbaya, BNPB belum menyampaikan total kebutuhan anggaran karena proses penanganan karhutla masih berlangsung.

BNPB masih perlu melakukan asesmen untuk menghitung kebutuhan secara keseluruhan.

Purbaya memastikan Kementerian Keuangan siap mencairkan anggaran yang diperlukan apabila BNPB telah mengajukan kebutuhan penanganan karhutla.

Langkah tersebut dilakukan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan lebih cepat, terutama di wilayah yang terdampak.

"Kami sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa," kata dia.

Meski pemerintah memastikan ketersediaan anggaran, Purbaya mengingatkan agar dana penanganan bencana digunakan sesuai kebutuhan dan tidak disalahgunakan.

"Iya, asal jangan di-mark up aja," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di tengah berlangsungnya penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.

Purbaya mengatakan mekanisme penganggaran untuk penanganan bencana berbeda dengan belanja pemerintah untuk program reguler.

Pemerintah dapat menyesuaikan anggaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi bencana yang terjadi di lapangan.

Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menangani karhutla di Kalimantan tidak akan sebesar anggaran yang diperlukan untuk penanganan bencana di Aceh.

"Hitungan saya sih enggak akan sebesar di Aceh, karena Aceh kan masif sekali," pungkasnya.

Dengan demikian, pemerintah masih menunggu hasil asesmen dan pengajuan resmi BNPB untuk menentukan besaran tambahan anggaran yang diperlukan.

Kementerian Keuangan menyatakan siap menyediakan dana apabila anggaran yang tersedia di BNPB tidak mencukupi.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia memiliki kemampuan kuat dalam menghadapi bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi.

Pernyataan itu disampaikan setelah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menjelaskan adanya sejumlah negara yang meminta kerja sama Indonesia dalam mitigasi bencana.

Baca Juga:

• Ancaman Cuaca Ekstrem, BPBD Simalungun Minta Kecamatan hingga Nagori Waspadai Banjir dan Longsor

Pernyataan tersebut dikutip dari Sekretariat Presiden.

"Jadi saya kira bagus dibantu saja negara-negara yang perlu, saya kira di bidang gempa sama gunung berapi saya kira Indonesia yang paling ahli ya," kata Prabowo kepada Kepala BMKG.

Prabowo kemudian mempersilakan BMKG memperluas kerja sama dengan negara-negara sahabat, terutama dalam memperkuat sistem meteorologi, klimatologi, dan pemantauan bencana.

"Terima kasih, you, anda bantu terus. Jadi Fiji minta dari kita juga, Fiji, Timor Leste, silakan didukung dibantu," ujar Prabowo.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan permintaan kerja sama tidak hanya datang dari negara-negara di kawasan Pasifik.

Sejumlah negara di Afrika juga disebut meminta dukungan penguatan kapasitas dari BMKG.

Faisal mengatakan World Meteorological Organization (WMO) telah menetapkan BMKG sebagai salah satu pusat pelatihan regional.

"Afrika dari tunisia maroko, dari beberapa negara Afrika, kita ditetapkan oleh WMO sebagai regional training centre, hanya Indonesia dan Australia yang punya predikat itu di kawasan ini bapak presiden," ucap Faisal.

Menurut Faisal, BMKG juga telah mengirimkan personel ke sejumlah negara untuk membantu penguatan sistem pemantauan dan mitigasi bencana.

"Jadi di Tonga kita sudah mengirimkan orang stay selama 2 bulan di sana, di Fiji selama 1 bulan, dan di Timor Leste 1 tahun penuh," ucapnya.

Faisal berharap kerja sama tersebut dapat memperluas sistem pemantauan bencana Indonesia hingga mencakup Timor Leste.

"Jadi kita harapkan nanti sistem pemantauan kita bisa meluas dengan menambahkan Timor Leste di dalam bagian tersebut," sambungnya.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di NTT, Prabowo juga memimpin langsung rapat penanganan gempa di Nagekeo pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di Nagekeo sekitar pukul 12.00 WIB.

Ia kemudian menuju sebuah tenda yang didirikan di tanah lapang untuk memimpin rapat penanganan bencana.

Sejumlah menteri dan kepala lembaga mengikuti rapat tersebut.

Mereka antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membuka rapat tersebut dan mempersilakan Suharyanto memberikan paparan mengenai kondisi terkini di NTT.

"Hari ini Rabu 26 Agustus 2026 di posko penanganan bencana gempa bumi NTT bertempat di Batalion Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo," ujar Teddy.

Dalam rapat itu, Prabowo menyimak pemaparan mengenai perkembangan penanganan bencana dan kondisi masyarakat terdampak gempa.

Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Pemerintah mencatat hingga Senin, 25 Agustus 2026, sebanyak 103 orang meninggal dunia, sementara 1.666 orang mengalami luka-luka.

Penanganan pascagempa menjadi salah satu agenda utama kunjungan Prabowo ke NTT.

Selain memastikan penanganan korban dan pengungsi, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap kebutuhan bantuan serta sistem mitigasi bencana di wilayah terdampak.

Pernyataan Prabowo mengenai kemampuan Indonesia dalam penanganan gempa dan gunung berapi sekaligus menunjukkan upaya pemerintah memperkuat kerja sama kebencanaan dengan negara lain.* (km/ad)

JAKARTA — Roy Suryo kembali menempuh jalur praperadilan dalam perkara tudingan ijazah Joko Widodo atau Jokowi palsu.

Kali ini, Roy mengajukan gugatan praperadilan kelima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan kembali mempersoalkan permohonan ganti rugi atas upaya paksa yang dilakukan penyidik.

Baca Juga:

• Gara-gara Rebutan Proyek SPAM, Sekelompok Pria Keroyok Warga di Kantor Bappeda Langkat

Roy mengatakan pengajuan praperadilan kelima merupakan bagian dari upaya memenuhi hak yang menurutnya telah diberikan melalui putusan hakim dalam gugatan sebelumnya.

"Jangan lupa ya, kami tetap mengajukan praperadilan yang kelima dan itu nanti akan mulai disidangkan pada tanggal 31 Agustus tahun 2026 nanti depan," kata Roy saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Roy, gugatan tersebut diajukan karena dalam putusan praperadilan pertama dirinya dinyatakan memiliki hak untuk mengajukan permohonan ganti rugi atas upaya paksa yang dilakukan terhadapnya.

"Ini sebetulnya sekarang tidak bisa disalahkan, karena itu akibat dari putusan hakim yang mengatakan waktu itu ada hak ganti rugi yang bisa kami mohonkan," ujar Roy.

Sebelumnya, Roy juga pernah mengajukan praperadilan terkait permohonan ganti rugi.

Namun, gugatan tersebut ditolak hakim karena dinilai kurang pihak yang harus menjadi termohon.

Dalam gugatan terbaru, Roy menyatakan tidak mempermasalahkan apabila kembali menghadapi proses hukum di pengadilan.

Ia mengatakan tujuan pengajuan praperadilan tersebut juga untuk menguji proses penegakan hukum dan menjadi contoh bagi masyarakat.

"Enggak apa-apa, kami tetap akan berjuang, kami tetap ingin ini supaya itu menang. Karena kalau kami menang, masyarakat biasa juga berani mengajukan," kata dia.

Kuasa hukum Roy, Refly Harun, mengatakan pihak yang dimasukkan sebagai termohon dalam gugatan terbaru antara lain penyidik Subdit Kamneg Polda Metro Jaya dan Kementerian Keuangan.

"Termohonnya ada penyidik, Menteri Keuangan. Kalau Kejaksaan masih dipertimbangkan relevansinya," kata Refly.

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, sebelumnya menolak gugatan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo pada 6 Agustus 2026.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan permohonan tersebut mengalami cacat formil karena Kementerian Keuangan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara.

"Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya menteri keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak," tutur hakim dalam persidangan, Kamis.

Kementerian Keuangan menjadi sorotan dalam perkara tersebut karena berkaitan dengan lembaga yang menyediakan keuangan negara untuk pembayaran ganti rugi.

Dengan memasukkan Kementerian Keuangan dalam permohonan terbaru, Roy dan tim hukumnya kembali menguji persoalan tersebut melalui jalur praperadilan.

Perkara yang melibatkan Roy Suryo bermula dari laporan terkait tudingan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Perkara tersebut kemudian masuk ke proses hukum setelah kepolisian melakukan penyelidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo.

Roy bersama sejumlah pihak lainnya kemudian beberapa kali mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan untuk menguji proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Permohonan yang diajukan sebelumnya mencakup persoalan penetapan tersangka hingga tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik.

Sebagian permohonan telah diputus oleh hakim, sedangkan permohonan lainnya ditolak.

Kini, Roy kembali mengajukan praperadilan kelima yang akan mulai disidangkan pada 31 Agustus 2026.* (km/ad)

BATU BARA — Harga ayam di sejumlah wilayah Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengalami kenaikan yang cukup drastis.

Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga, pelaku UMKM kuliner, hingga pedagang kecil yang menjadikan ayam sebagai salah satu bahan baku utama dagangan mereka.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Perkuat Sinergi dengan TNI AL, Sambut Kunjungan Dankodaeral

Salah satunya mengenai apakah lonjakan harga tersebut berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan ayam untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi lain, muncul pula dugaan dan kekhawatiran dari masyarakat bahwa kenaikan harga dapat terjadi akibat permainan atau spekulasi di tingkat pedagang besar.

Namun, dugaan tersebut tentunya perlu dibuktikan melalui pengawasan dan pemeriksaan dari instansi terkait agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Pertanyaan lainnya, apakah produksi peternakan ayam saat ini memang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat?

Jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa solusi, masyarakat kecil tentu menjadi pihak yang paling terdampak.

Program MBG yang digagas pemerintah pada dasarnya diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis bagi anak-anak.

Dengan adanya program tersebut, beban orang tua diharapkan menjadi lebih ringan karena kebutuhan makan anak di sekolah dapat terbantu.

Namun, jika pada saat yang sama harga bahan pangan seperti ayam justru melonjak tajam, masyarakat pun mulai mempertanyakan dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga.

"Kalau seperti ini, ringan di anak, berat di orang tua dong," keluh masyarakat yang merasakan dampak kenaikan harga tersebut.

Bukan hanya rumah tangga, pelaku UMKM juga berpotensi terkena dampak serius.

Banyak usaha kuliner kecil seperti penjual nasi ayam, ayam penyet, ayam geprek, warung makan dan pedagang makanan lainnya sangat bergantung pada ketersediaan serta kestabilan harga ayam sebagai bahan baku.

Apabila harga ayam terus meningkat, para pelaku UMKM terpaksa harus memilih antara menaikkan harga jual atau mengurangi keuntungan.

Jika harga jual dinaikkan, daya beli masyarakat dikhawatirkan semakin melemah.

Sementara jika harga tidak dinaikkan, keuntungan pedagang akan semakin tergerus.

Kondisi ini tentu dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian masyarakat kelas bawah.

Karena itu, masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan penyebab kenaikan harga ayam dan melakukan pengawasan terhadap rantai distribusinya, mulai dari peternak, distributor hingga pedagang di tingkat pasar.

Pemerintah juga diharapkan memastikan kebutuhan ayam untuk program MBG tidak menimbulkan gejolak harga yang pada akhirnya justru membebani masyarakat umum.

Masyarakat pun mempertanyakan langkah pemerintah dalam mengendalikan harga pangan.

"Ke mana nih Menteri Perdagangan? Pemerintah harus hadir dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat," menjadi suara yang kini ramai diperbincangkan.

Kenaikan harga ayam bukan sekadar persoalan harga komoditas.

Jika berlangsung dalam waktu panjang, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor, mulai dari pengeluaran rumah tangga, keberlangsungan UMKM, hingga daya beli masyarakat.

Karena itu, pemerintah diharapkan segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kenaikan harga ayam sekaligus mengambil langkah konkret agar kondisi tersebut tidak semakin membebani masyarakat.* (ad)