Oleh:Dody Wijaya.

REVISI Undang-Undang Pemilu kembali dibahas. Komisi II DPR mulai menghimpun masukan publik. Seperti biasa, isu yang langsung mengemuka adalah soal sistem proporsional terbuka mau dipertahankan atau tidak, daftar calon tetap terbuka atau kembali tertutup, sampai wacana sistem campuran.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 7.346, Pasar Masih Dibayangi Geopolitik Global

Gagasan ini penting karena berangkat dari masalah yang nyata. Selama ini sistem pemilu kita seolah memaksa semua politisi untuk bertarung di daerah. Semua harus punya dapil. Semua harus masuk ke kompetisi lokal. Padahal, dalam kenyataannya, tidak semua kerja-kerja politik berlangsung di level lokal.

Ada kader partai yang memang tumbuh dari bawah, kuat di lapangan, dekat dengan pemilih, dan cocok bertarung di dapil. Tetapi ada juga pengurus pusat yang sehari-hari bekerja di tingkat nasional: menyusun strategi makro partai, menjaga konsolidasi organisasi, merawat koalisi, mengelola arah politik, dan memastikan manajemen partai berjalan.

Masalahnya, ketika pemilu tiba, mereka semua didorong untuk masuk ke jalur yang sama: maju sebagai calon legislatif di satu dapil daerah tertentu.

Secara aturan, itu sah. Tetapi secara politik seringkali problematik. Tokoh pusat tiba-tiba maju di satu dapil di daerah bukan karena punya akar sosial yang kuat di sana, melainkan karena sistem pemilu tidak memberi pilihan lain.

Akibatnya, kerja politik nasional dipaksa masuk ke kompetisi elektoral lokal. Sistem kita seperti tidak mau mengakui bahwa ada fungsi politik yang memang bekerja di tingkat nasional. Di situlah dapil nasional menjadi relevan.

Sistem Terlalu Sibuk Urus Kandidat

Dapil nasional tidak harus dipahami sebagai perubahan total sistem pemilu. Justru kekuatannya ada pada sifatnya yang moderat. Gagasan ini hadir untuk menyempurnakan sistem pemilu kita, bukan menggantinya.

Bayangkan DPR terdiri dari 600 kursi. Dari jumlah itu, 500 kursi tetap dipilih dari dapil regional dengan sistem proporsional, mau terbuka atau tertutup. Pemilih tetap memilih partai atau caleg di wilayah masing-masing. Keterwakilan daerah tetap dijaga.

Lalu 100 kursi sisanya dialokasikan sebagai dapil nasional.

Seratus kursi itu dibagikan kepada partai politik berdasarkan persentase perolehan suara sah nasional. Kalau satu partai mendapatkan 20 persen suara nasional, maka partai itu memperoleh sekitar 20 kursi dari dapil nasional. Kalau memperoleh 10 persen suara nasional, jatahnya sekitar 10 kursi. Sederhana. Mudah dijelaskan. Mudah dipahami publik.

Dengan model seperti itu, sistem pemilu akhirnya mengakui satu hal, yakni ada kerja politik nasional yang memang layak diwakili lewat saluran nasional pula.

Lebih Masuk Akal Ketimbang Sistem Campuran

Mengapa gagasan ini patut dipertimbangkan? Karena gagasan ini lebih realistis dibanding langsung melompat ke sistem campuran.

Sistem campuran sering terdengar menarik. Di atas kertas, sistem ini menjanjikan kombinasi antara keterwakilan wilayah dan proporsionalitas partai. Tetapi di banyak tempat, desain semacam itu justru melahirkan kerumitan baru.

Formula kursi makin sulit dipahami, potensi overhang seats muncul, dan celah sistem bisa dimanfaatkan oleh aktor politik.

Korea Selatan, misalnya, memberi contoh yang jelas. Reformasi elektoral di sana justru diikuti oleh munculnya partai satelit yang dibentuk untuk memaksimalkan keuntungan dari desain baru.

Alih-alih memperbaiki representasi, sistem malah dipermainkan secara strategis oleh partai besar. Indonesia tidak perlu buru-buru masuk ke kerumitan semacam itu.

Dibandingkan dengan sistem campuran penuh, dapil nasional jauh lebih sederhana. Sistem yang ada tidak dibongkar. Dapil regional tetap berjalan. Proporsional terbuka tetap dipakai. Yang ditambahkan hanyalah ruang representasi nasional bagi partai.

Ini penting terutama karena sistem kita saat ini terlalu berat ke arah candidate-centered. Pemilih memang bisa memilih calon secara langsung. Itu kelebihannya. Tetapi kita juga tahu biayanya: kompetisi intrapartai makin keras, biaya kampanye makin tinggi, dan partai lebih sibuk mencari vote getter daripada membangun kelembagaan.

Dalam situasi seperti itu, dapil nasional bisa menjadi penyeimbang. Gagasan ini memberi tempat pada partai sebagai institusi, bukan hanya sebagai kendaraan kandidat.

Tentu, kekhawatiran publik tetap harus dijawab. Dapil nasional jangan sampai berubah menjadi jalur aman bagi elit partai. Karena itu, desain harus ketat. Jumlah kursi harus dibatasi.

Daftar calon nasional harus diumumkan sejak awal. Seseorang tidak boleh maju sekaligus di dapil regional dan dapil nasional. Mekanisme penyusunan daftar nasional juga harus transparan agar tidak berubah menjadi ruang patronase.

Kalau pagar ini tidak ada, kritik publik akan sulit dibantah.

Tetapi kalau desainnya dijaga, dapil nasional justru bisa menjadi langkah perbaikan yang masuk akal. Ide ini tidak menghapus keterwakilan di dapil/daerah, tetapi juga tidak memaksa semua fungsi politik masuk ke kompetisi lokal.

Pada akhirnya, revisi UU Pemilu tidak boleh hanya menjadi arena mengulang perdebatan lama. Yang lebih penting juga adalah keberanian melihat persoalan kita apa adanya.

Salah satu persoalan itu adalah terlalu dominannya kompetisi personal (candidate-centered), sementara kerja pekerja/petugas organisasi partai di tingkat nasional justru kurang mendapat ruang yang layak.

Kalau itu yang ingin dibenahi, maka dapil nasional patut dipertimbangkan secara serius. Sudah waktunya sistem pemilu kita berhenti berpura-pura bahwa semua politisi harus lahir, hidup, dan menang dengan cara yang sama.

Demokrasi modern membutuhkan keterwakilan daerah, benar. Tetapi demokrasi juga membutuhkan partai yang kuat sebagai institusi nasional.

Dan untuk itu, gagasan dapil nasional layak masuk ke meja perdebatan dalam ruang legislasi revisi undang-undang Pemilu.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Petugas Pemilu atau Komisioner KPU Provinsi Jakarta

JAKARTA - Sholat istikharah merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam ketika dihadapkan pada pilihan atau kebimbangan dalam mengambil keputusan hidup.

Ibadah ini dilakukan sebagai bentuk permohonan petunjuk kepada Allah SWT agar diberikan jalan terbaik.

Baca Juga:

• MTQ ke-58 Tanjungbalai Segera Digelar, Wali Kota Minta Semua Pihak Siap

"Jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah sholat sunnah dua rakaat," demikian sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut.

Secara bahasa, istikharah berarti meminta kebaikan atas suatu pilihan.

Amalan ini dilakukan untuk memantapkan hati dalam menentukan keputusan, baik dalam urusan pekerjaan, jodoh, maupun persoalan kehidupan lainnya.

Tanda Jawaban Sholat Istikharah

Menurut berbagai literatur keislaman, termasuk Manfaat Sholat Perspektif Kesehatan Mental dan Spiritual, jawaban dari sholat istikharah umumnya tidak datang dalam bentuk langsung seperti mimpi, melainkan berupa kemantapan hati terhadap salah satu pilihan.

Pilihan yang dianggap baik biasanya akan terasa lebih mudah dijalani, sementara pilihan lain justru terasa terhambat atau tidak dimudahkan.

Pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya, menegaskan bahwa setelah beristikharah seseorang dianjurkan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT tanpa terus-menerus menunggu tanda tertentu.

"Kalau sudah istikharah, lepas saja. Kalau itu memang milik Anda, maka akan sampai," ujarnya dalam sebuah ceramah yang dikutip dari kanal Al Bahjah TV.

Menurutnya, bentuk kemudahan dalam proses pengambilan keputusan sering kali menjadi tanda petunjuk, bukan semata-mata mimpi atau isyarat tertentu.

Sholat istikharah dilakukan dua rakaat sebagaimana sholat sunnah pada umumnya, dengan dengan niat sholat istikharah dan bacaan tertentu yang dianjurkan, seperti Surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua.

Ini bacaan niat sholat istikharah:

أصلى سنة الإستخارة ركعتين لله تعالى
Usholli sunnatal istikharati rak'ataini lillaahi ta'ala.
Artinya: "Aku niat sholat istikharah dua rakaat karena Allah ta'ala."

Setelah sholat, umat Islam dianjurkan membaca doa istikharah yang berisi permohonan agar Allah SWT memberikan pilihan terbaik dan menjauhkan dari pilihan yang buruk.

Berikut bacaannya yang dinukil dari buku Sukseskan Bisnismu dengan 21 Amalan Sunnah yang Terbukti Dahsyat karya Ahmad Jarifin.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِيْ وَدُنْيَايَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَعَـاجِلِهِ وَآجِـلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَبَارِكْ لِي فِيهِ ثُمَّ يَسِّرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِيْ وَدُنْيَايَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ عَاجِلِهِ وَآجِـلِهِ فَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ أَيْنَـــمَا كَانَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Allâhumma shalli wa sallim 'alâ sayyidina muḫamamdin, Alḫamdulillâhi rabbil 'âlamîn. Allâhumma innî astakhîruka bi 'ilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa as-aluka min fadhlika, fa innaka taqdiru wa lâ aqdiru, wa ta'lamu wa lâ a'lamu, wa anta 'allâmul ghuyûb. Allahumma fa-in kunta ta'lamu hâdzal amra khairun lî fî dînî wa dun-yâya wa 'âqibati amrî 'âjilihi wa âjilihi faqdurhu lî wa bârik lî fîhi tsumma yassirhu lî. Wa in kunta ta'lamu anna hâdzal amra syarrun lî fî dînî wa dun-yâya wa 'âqibati amrî 'âjilihi wa âjilihi fashrifnî 'anhu washrfhu 'annî waqdur liyal khaira ainamâ kânû innaka 'alâ kulli syai-in qadîr. Wa shallallâhu 'alâ sayyidina muḫamamdin, walḫamdulillâhi rabbil 'âlamîn.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah dengan pengetahuan-Mu, aku memohon kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Sesungguhnya Engkau yang menakdirkan sementara aku tidak mampu melakukannya. Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam bagi agamaku, kehidupanku, akhir urusanku, duniaku, dan akhiratku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, akhir urusanku, duniaku, dan akhiratku, maka palingkanlah aku darinya dan palingkanlah dia dariku. Takdirkanlah yang terbaik untukku apa pun keadaannya. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Bisa atas segala sesuatu."

Doa istikharah menegaskan sikap tawakal seorang hamba kepada Tuhannya, dengan keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang mengetahui mana yang terbaik bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Dengan demikian, sholat istikharah bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga bentuk spiritual untuk menenangkan hati dalam mengambil keputusan penting.*

(d/ad)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008–2015 yang diduga berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pihaknya terus berupaya menghadirkan salah satu tersangka, Muhammad Riza Chalid, ke Indonesia dengan melibatkan kerja sama internasional melalui Interpol.

Baca Juga:

• Banjir Rob Belawan Tak Kunjung Tuntas, Wali Kota Medan Dorong Penanganan Serius Bersama Komisi V DPR RI

Menurut Kejagung, Riza Chalid atau MRC diduga berperan dalam pengondisian proses tender pengadaan minyak mentah bersama tersangka lain, IRW, dengan memanfaatkan informasi internal dari lingkungan Petral dan Pertamina.

Penyidik menemukan adanya kebocoran informasi terkait kebutuhan minyak mentah dan produk kilang yang kemudian diduga digunakan untuk mengatur proses tender.

Informasi tersebut mencakup data harga perkiraan sendiri (HPS) yang memungkinkan terjadinya pengaturan harga tidak kompetitif.

"Komunikasi tersebut berupa pengondisian tender dan informasi nilai HPS, sehingga terjadi mark up harga karena pengadaan tidak kompetitif," kata Syarief.

Kejagung menyebut praktik tersebut membuat rantai pasok minyak menjadi lebih panjang dan tidak efisien.

Kondisi itu berdampak pada kenaikan harga pengadaan BBM, khususnya Premium (Gasoline 88) dan Pertalite (Gasoline 92), yang diduga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk pejabat di lingkungan Pertamina dan Petral.

Mereka diduga terlibat dalam pengaturan tender, penerbitan pedoman internal yang bertentangan dengan keputusan direksi, hingga kerja sama dengan perusahaan terafiliasi.

Selain itu, Kejagung juga menyoroti adanya nota kesepahaman (MoU) pemasokan produk kilang periode 2012–2014 yang disebut memperpanjang rantai distribusi dan membuka ruang pengondisian harga.

Saat ini, lima tersangka telah ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari. Sementara satu tersangka lainnya dikenakan penahanan kota karena alasan kesehatan.

Kejagung menegaskan proses pengejaran terhadap tersangka yang berada di luar negeri masih terus dilakukan, meski menghadapi kendala yurisdiksi antarnegara.

"Karena ini menyangkut yurisdiksi negara lain di luar Indonesia, memang membutuhkan waktu. Tapi semua upaya terbaik sudah kami lakukan," ujar Syarief.

Kejaksaan memastikan koordinasi dengan Interpol dan otoritas terkait terus dilakukan untuk mempercepat proses penanganan perkara tersebut.*

(vod/ad)

JAKARTA – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung bersama LSM Perisai menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Aksi tersebut menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Janji Dukung Kegiatan Sosial IPA Sumut: Jika Dana Pemprov Sulit, Saya Akan Biayai Sendiri

Mereka menilai realisasi program di lapangan masih jauh dari harapan dan kerap menimbulkan persoalan baru.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti dugaan adanya praktik "bagi-bagi kue" dalam pelaksanaan proyek MBG.

Mereka meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar program tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam orasinya, perwakilan massa menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan skema alternatif dalam penyaluran anggaran program MBG.

Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan tunai sebesar Rp15.000 per siswa.

"Lebih baik anggaran itu diberikan langsung kepada siswa. Manfaatnya akan lebih terasa dibandingkan penyediaan makanan yang terus menimbulkan masalah," ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Para demonstran juga menyinggung adanya kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Hal ini dinilai menjadi bukti bahwa pelaksanaan program tersebut masih memiliki banyak kelemahan.

Menurut mereka, jika anggaran MBG dialihkan menjadi bantuan tunai, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas manfaat bagi siswa, tetapi juga berpotensi menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun.

Dana yang dihemat tersebut, lanjut mereka, dapat dialokasikan untuk mendukung program pendidikan gratis yang dinilai lebih berdampak luas bagi masyarakat.

Hingga aksi berakhir, massa meminta pemerintah segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program MBG agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya para pelajar.*

(ad)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Jumat, 10 April 2026.

Pada pukul 09.01 WIB, indeks tercatat naik 38,9 poin atau 0,53 persen ke level 7.346.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik, Kini Sentuh Rp2,857 Juta per Gram

Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 87.887 kali. Adapun 316 saham menguat, 119 saham melemah, dan 214 saham stagnan.

Penguatan IHSG terjadi di tengah masih kuatnya sentimen global yang dipengaruhi ketidakpastian geopolitik serta arah kebijakan ekonomi dunia.

Pelaku pasar disebut masih mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah serta dinamika hubungan Amerika Serikat dengan sejumlah negara di kawasan tersebut.

BRI Danareksa Sekuritas menilai kekhawatiran pasar terhadap eskalasi konflik geopolitik masih menjadi faktor yang membayangi pergerakan indeks.

Di sisi lain, sentimen domestik juga tertekan setelah Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen.

Penurunan proyeksi tersebut mencerminkan dampak dari tingginya harga energi global akibat ketegangan di Timur Tengah, yang turut menekan outlook ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik di luar Tiongkok.

Secara teknikal, IHSG masih berpotensi bergerak dalam rentang terbatas.

BRI Danareksa memperkirakan indeks bergerak di kisaran 7.200–7.350 dengan pelaku pasar tetap mencermati arah harga komoditas global, khususnya minyak, serta rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan memengaruhi kebijakan suku bunga global.

Sentimen positif juga datang dari perkembangan geopolitik, setelah Israel menyatakan akan melakukan negosiasi dengan Lebanon dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyebut pasukan AS akan tetap berada di kawasan Teluk hingga tercapai kesepakatan yang stabil.

Phintraco Sekuritas mencatat IHSG masih berada dalam tren teknikal positif, dengan indikator MACD yang tetap menunjukkan momentum penguatan.

Secara teknikal, indeks diperkirakan berpotensi menguji level 7.350, dengan beberapa saham unggulan seperti EMTK, CUAN, CTRA, ISAT, dan BRPT.

Sementara itu, CGS International Sekuritas Indonesia melihat penguatan bursa Wall Street dan stabilisasi harga komoditas global menjadi penopang sentimen positif.

Namun, arus keluar dana asing (net sell) masih menjadi tekanan bagi pasar domestik.

CGS memperkirakan IHSG bergerak dalam rentang support 7.084–7.191 dan resistance 7.423–7.528, dengan sejumlah saham pilihan seperti TAPG, DSNG, EMTK, ITMG, HRTA, dan BRPT.

Di sisi lain, Panin Sekuritas justru memperkirakan IHSG berpotensi melemah akibat aksi wait and see investor terhadap negosiasi geopolitik, pelemahan harga komoditas logam, tekanan nilai tukar rupiah, serta arus keluar dana asing yang masih berlanjut.*

(bb/ad)

JAKARTA - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menguat pada perdagangan Jumat, 10 April 2026.

Kenaikan ini mengikuti tren positif harga emas global yang terus menanjak dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga:

• Rupiah di Pasar NDF Melemah ke Rp17.086 per Dolar AS, Tertekan Harga Minyak dan Sentimen Fiskal

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) juga mengalami kenaikan sebesar Rp14.000 menjadi Rp2.619.000 per gram.

Kenaikan harga ini mencerminkan sentimen positif pasar global terhadap logam mulia, yang kembali menjadi instrumen lindung nilai di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik.

Secara rinci, harga emas Antam untuk berbagai ukuran tercatat sebagai berikut:

0,5 gram: Rp1.478.500
1 gram: Rp2.857.000
2 gram: Rp5.654.000
3 gram: Rp8.456.000
5 gram: Rp14.060.000
10 gram: Rp28.065.000
25 gram: Rp70.037.000
50 gram: Rp139.995.000
100 gram: Rp279.912.000
250 gram: Rp699.515.000
500 gram: Rp1.398.820.000
1.000 gram: Rp2.797.600.000

Penguatan harga emas domestik ini sejalan dengan lonjakan harga emas dunia di pasar spot yang ditutup naik 0,91 persen ke level US$4.763,7 per troy ons, level tertinggi sejak awal April.

Selama tiga hari terakhir, harga emas global telah menguat sekitar 2,42 persen.

Tren ini dipicu oleh meningkatnya optimisme pasar terhadap potensi meredanya konflik geopolitik di Timur Tengah.

Negosiasi yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad pada akhir pekan ini menjadi perhatian utama pelaku pasar.

Delegasi Amerika Serikat akan dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance, sementara Presiden Donald Trump menyatakan optimisme terhadap tercapainya kesepakatan damai.

Harapan meredanya konflik berdampak langsung pada penurunan harga energi global.

Dalam sepekan terakhir, harga minyak mentah jenis brent dan light sweet tercatat turun lebih dari 12 persen.

Penurunan harga energi dinilai dapat menekan risiko inflasi global.

Kondisi ini membuka ruang bagi bank sentral di berbagai negara untuk melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga acuan.

Dalam situasi suku bunga rendah, emas menjadi semakin menarik karena sifatnya sebagai aset tanpa imbal hasil (non-yielding asset).

Investor cenderung beralih ke emas untuk menjaga nilai aset di tengah ketidakpastian ekonomi.*

(bb/ad)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah di pasar non-deliverable forward (NDF) masih menunjukkan tekanan pada perdagangan awal, Jumat, 10 April 2026.

Rupiah offshore tercatat stagnan di level Rp17.086 per dolar Amerika Serikat (AS), setelah sehari sebelumnya ditutup melemah 0,33 persen di posisi yang sama.

Baca Juga:

• KUR BNI 2026 Resmi Hadir! UMKM Bisa Pinjam Hingga Rp500 Juta, Bunga Rendah 6 Persen

Minyak mentah Brent tercatat naik 0,88 persen ke level US$96,76 per barel pada awal perdagangan, setelah sebelumnya sempat turun tajam 13,29 persen ke US$94,75 per barel pada perdagangan Rabu, 8 April 2026.

Kenaikan harga minyak ini dipengaruhi gangguan pasokan global, termasuk penurunan kapasitas produksi Arab Saudi lebih dari 500 ribu barel per hari serta terganggunya jalur pipa alternatif di kawasan strategis yang selama ini menjadi penyangga distribusi minyak global.

Di sisi lain, Bank Dunia juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen, dengan salah satu faktor utama berasal dari tekanan harga energi global yang masih tinggi.

Sentimen eksternal tersebut diperburuk oleh meningkatnya ketidakpastian fiskal di dalam negeri.

Investor disebut mencermati sejumlah kebijakan belanja pemerintah, termasuk pengadaan kendaraan listrik untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Berdasarkan temuan Center for Budget Analysis (CBA), pengadaan lebih dari 20 ribu unit sepeda motor listrik tersebut ditaksir mencapai nilai triliunan rupiah.

Perbedaan data harga per unit yang muncul di ruang publik turut menambah sorotan terhadap transparansi kebijakan fiskal.

Meski pemerintah menyampaikan adanya upaya efisiensi anggaran, pasar menangkap sinyal yang dinilai belum sepenuhnya konsisten.

Kondisi ini memicu kekhawatiran investor terhadap kredibilitas arah kebijakan fiskal Indonesia.

Dalam situasi tersebut, investor cenderung menuntut premi risiko lebih tinggi terhadap aset negara berkembang, termasuk Indonesia.

Hal ini tercermin dari tekanan berkelanjutan pada nilai tukar rupiah di pasar offshore.

Secara teknikal, rupiah diperkirakan masih berada dalam tren pelemahan.

Level support terdekat berada di Rp17.100 per dolar AS, dengan potensi pelemahan lanjutan menuju Rp17.150 jika level tersebut ditembus.

Pada skenario lebih negatif, rupiah berpotensi menguji level Rp17.200 per dolar AS.

Sementara itu, resistance terdekat berada di Rp17.000 per dolar AS, dengan resistance lanjutan di Rp16.900 apabila terjadi penguatan.*

(bb/ad)

JAKARTA - Bank Negara Indonesia (BNI) kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 yang menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program ini menawarkan pembiayaan modal usaha dengan plafon pinjaman mulai Rp10 juta hingga Rp500 juta.

Baca Juga:

• Fokus Penguatan Ekonomi Keluarga, Kahiyang Ayu Ajak Kader PKK Kembangkan Produk Olahan Berbasis Potensi Lokal

Skema ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha menjaga arus kas tetap sehat melalui cicilan yang lebih ringan dan terjangkau.

Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM yang masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Untuk pinjaman dengan plafon Rp500 juta, simulasi angsuran KUR BNI 2026 adalah sebagai berikut:

Tenor 12 bulan: Rp43.033.215 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp22.160.305 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp15.210.969 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp11.742.515 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp9.666.401 per bulan

Syarat pengajuan KUR BNI 2026 mengacu pada ketentuan resmi BNI, di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan, serta melengkapi dokumen seperti e-KTP, Kartu Keluarga, dan surat izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Untuk pengajuan dengan nominal di atas Rp100 juta, pemohon juga wajib menyertakan agunan, sementara pinjaman di atas Rp50 juta mensyaratkan NPWP.

BNI juga menetapkan bahwa calon debitur tidak sedang menerima kredit produktif lain di luar KUR dari lembaga keuangan.

Pengajuan KUR BNI 2026 dapat dilakukan melalui dua cara, yakni secara daring melalui laman eform.bni.co.id atau langsung ke kantor cabang BNI terdekat.

Proses pengajuan akan dilanjutkan dengan survei usaha dan wawancara sebelum keputusan kredit diberikan, dengan estimasi waktu persetujuan sekitar 3–7 hari kerja.

Melalui program ini, BNI berharap dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing di tengah ketatnya persaingan ekonomi.*

(di/ad)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution berhasil memperjuangkan alokasi dana dari pemerintah pusat sebesar Rp23,32 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumut periode 2026–2028.

Anggaran tersebut tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dan akan digunakan secara bertahap untuk pemulihan berbagai sektor terdampak bencana, termasuk infrastruktur, permukiman, fasilitas umum, hingga lahan pertanian.

Baca Juga:

• Fokus Penguatan Ekonomi Keluarga, Kahiyang Ayu Ajak Kader PKK Kembangkan Produk Olahan Berbasis Potensi Lokal

Rata-rata alokasi dana per tahun dalam skema tiga tahun tersebut mencapai sekitar Rp7,78 triliun.

"Kalau kita hitung, rata-rata per tahun dana TKD itu mencapai Rp7,78 triliun. Ini berlangsung selama tiga tahun. Intinya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumut akan berjalan bertahap," kata Bobby dalam keterangan pers, Kamis, 9 April 2026.

Untuk tahun 2027, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp7,97 triliun, terdiri dari Rp4,62 triliun untuk pusat dan Rp3,35 triliun untuk daerah.

Sementara pada 2028, anggaran sebesar Rp6,40 triliun dialokasikan dengan Rp2,07 triliun untuk pusat dan Rp4,32 triliun untuk provinsi.

Secara total, skema pendanaan tersebut mencapai Rp23,32 triliun hingga 2028.

Bobby menilai rencana pemulihan ini merupakan langkah strategis yang realistis, mengingat dampak bencana di sejumlah wilayah Sumut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia menyebut proses pemulihan membutuhkan waktu panjang, mulai dari pemetaan lahan, relokasi warga terdampak, pembangunan kembali infrastruktur, hingga pemulihan mata pencaharian masyarakat.

"Pemulihan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan anggaran tersebut, serta menilai program ini sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta dalam penanganan pascabencana.*

(ad)

MEDAN - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara Kahiyang Ayu mendorong kader PKK di Kabupaten Deli Serdang untuk mengembangkan produk turunan berbasis potensi lokal.

Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus pendapatan keluarga.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Janji Dukung Kegiatan Sosial IPA Sumut: Jika Dana Pemprov Sulit, Saya Akan Biayai Sendiri

Menurut dia, setiap daerah memiliki potensi yang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

"Kita ada Program UP2K. Ibu-ibu pasti tahu potensi di desa masing-masing. Misalnya lele tidak hanya dijual segar, tetapi bisa jadi abon, sosis, ikan asap, atau empek-empek. Pisang juga bisa diolah menjadi keripik atau bolu pisang. Ini bisa menambah pendapatan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa penguatan ekonomi keluarga dapat dimulai dari pengolahan hasil pangan lokal yang selama ini hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.

Kegiatan supervisi tersebut juga mencakup monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKK, sekaligus persiapan menghadapi perlombaan tingkat Provinsi Sumatera Utara 2026.

Dalam kesempatan itu, sejumlah desa mencatat capaian, di antaranya Desa Sumberejo Kecamatan Pagar Merbau sebagai terbaik dalam tertib administrasi PKK, serta Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Seituan dalam kategori Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR).

Ketua PKK Deli Serdang menyebut kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat memperkuat peran kader PKK dalam pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.*

(ad)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan dukungan terhadap kegiatan yang dijalankan Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Sumut, terutama program-program sosial yang dinilai memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Bobby usai menghadiri Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja IPA Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Kamis, 9 April 2026.

Baca Juga:

• Banjir Rob Belawan Tak Kunjung Tuntas, Wali Kota Medan Dorong Penanganan Serius Bersama Komisi V DPR RI

"Mulai hari ini kegiatannya dibiayai Gubernur. Kalau dari Pemprov sulit, saya biayai sendiri. Kegiatan yang bagus, bukan demo. Kegiatan seperti sosialisasi, kaderisasi, membantu masyarakat, akan kita dukung," kata Bobby.

Menurutnya, meski skala kegiatan IPA Sumut masih terbatas, perannya tetap signifikan dalam membantu pemerintah, khususnya dalam memperluas jangkauan program sosial di masyarakat.

Ia menambahkan, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan sosial secara langsung, sehingga peran organisasi kepemudaan menjadi pelengkap yang penting.

"Walau skala program kecil harus terus dilakukan. Itu sebenarnya tugas pemerintah, tapi keterbatasan itu bisa ditambal," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PW Al Washliyah Sumut, Dedi Iskandar Batubara, mengingatkan agar pelajar yang tergabung dalam IPA tetap memprioritaskan pendidikan di tengah aktivitas organisasi.

Ia menegaskan bahwa kegiatan organisasi dan pendidikan harus berjalan seimbang agar mampu melahirkan generasi yang berdaya saing.

"Jangan karena menjadi aktivis malah mengesampingkan pendidikan," kata Dedi.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilantik pengurus IPA Sumut dengan Ketua Ahmad Irham Tadji, Sekretaris Ikhwanda B. Simangunsong, dan Bendahara Aina Riski Simanjuntak.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja hingga 11 April 2026.*

(ad)

MEDAN - Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menegaskan perlunya langkah konkret dan terkoordinasi untuk menangani persoalan banjir rob di kawasan Belawan.

Ia menyebut penyelesaian masalah tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pemerintah kota saja, melainkan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Baca Juga:

• Disnaker Medan Dorong Link and Match Kampus–Industri, Fasilitasi PT Tradepro Latih Mahasiswa FISIP USU untuk Siap Hadapi Dunia Kerja

Kunjungan tersebut dipimpin Anggota DPR RI Fraksi Golkar dari Dapil Sumatera Utara I, Musa Rajekshah, bersama sejumlah anggota Komisi V lainnya.

Zakiyuddin menilai kompleksitas persoalan banjir rob di Belawan berkaitan erat dengan tata ruang, status lahan, hingga keberadaan infrastruktur strategis milik sejumlah pihak.

Ia menyebut perlu adanya forum koordinasi lintas instansi, mulai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina.

"Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan lintas sektor karena di kawasan tersebut terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas milik BUMN," ujarnya.

Ia juga menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah kota, mengingat sebagian wilayah berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo.

Kondisi ini, kata dia, turut menyulitkan upaya penataan kawasan maupun normalisasi sungai.

"Bahkan kantor kecamatan pun berada di atas lahan PT KAI. Ini menjadi kendala dalam penataan wilayah," kata Zakiyuddin.

Selain persoalan lahan, ia juga menyoroti banyaknya permukiman yang berdiri di bantaran sungai serta penyempitan aliran sungai yang melintasi Medan hingga Deli Serdang.

Menurutnya, tanpa penanganan terpadu lintas wilayah, upaya normalisasi tidak akan memberikan hasil optimal.

"Kalau hanya Medan yang bergerak, maka sedimentasi dan sampah akan kembali lagi. Harus ada penanganan terpadu," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyatakan secara teknis penanganan banjir rob memungkinkan dilakukan.

Namun, tantangan utama terletak pada koordinasi antar pemangku kepentingan serta keberadaan permukiman yang sudah lama terbentuk.

"Secara teknis tidak sulit, tetapi kompleksitas sosial dan kelembagaan menjadi tantangan utama," ujarnya.

Dukungan juga datang dari Komisi V DPR RI. Musa Rajekshah menegaskan perlunya penyelesaian menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah.

Ia juga menyoroti alih fungsi lahan di kawasan pesisir serta kerusakan mangrove yang dinilai memperparah kondisi banjir rob.

Menurutnya, normalisasi sungai dan perencanaan terpadu menjadi kunci agar anggaran penanganan tidak sia-sia.

"Kami akan mendorong rapat koordinasi lintas sektor agar solusi bisa benar-benar tuntas," ujarnya.*

(ad)

MEDAN - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan memperkuat upaya menjembatani dunia pendidikan dan industri melalui program Roadshow Go to Campus.

Program ini mempertemukan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) dengan pelaku industri PT Tradepro Penasihat Berjangka untuk meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa sejak dini.

Baca Juga:

• Barisan Oposisi Indonesia (BOI) Soroti Delapan Masalah dalam Pemerintahan Prabowo Subianto

Ruangan terlihat penuh, sementara peserta aktif mengikuti materi dan sesi diskusi yang diberikan narasumber dari dunia usaha dan pemerintah.

Pelaksana tugas Kepala Disnaker Medan Ramaddan yang diwakili Kabid Pelatihan dan Produktivitas Mohammad Hadeli Sundhana mengatakan program tersebut merupakan langkah konkret untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif.

"Mahasiswa perlu disiapkan sejak dini dengan kompetensi yang relevan. Tidak cukup hanya mengandalkan ijazah," ujarnya.

Ia menekankan bahwa kebutuhan industri terus berkembang, sehingga mahasiswa harus memiliki keterampilan terukur yang diakui dunia kerja, termasuk sertifikasi kompetensi dan pengalaman praktis.

Menurut dia, Disnaker Medan akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi dan dunia usaha guna memperkuat kesiapan tenaga kerja muda di Kota Medan.

Dekan FISIP USU, Hatta Ridho, menyebut kerja sama ini sebagai implementasi konsep triple helix antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha.

Program tersebut mencakup sosialisasi, pelatihan, hingga sertifikasi kompetensi berbasis standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Mahasiswa tidak cukup hanya memiliki ijazah, tetapi juga keahlian yang sesuai kebutuhan industri," ujarnya.

Ia menambahkan, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja.

Dalam program ini, PT Tradepro memberikan pelatihan teknis di bidang perdagangan berjangka yang dipadukan dengan penguatan soft skill.

Model ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan industri.

Program Go to Campus ini juga menjadi bagian dari strategi link and match antara perguruan tinggi dan dunia kerja.

Sebelumnya, Disnaker Medan telah melaksanakan program serupa di Institut Sains dan Teknologi TD Pardede (ISTP), sebagai bagian dari perluasan akses pelatihan dan sertifikasi bagi mahasiswa.

Dengan program ini, Disnaker Medan menegaskan perannya bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga penggerak ekosistem ketenagakerjaan yang lebih kompetitif di daerah.*

(ad)

TANJUNGBALAI - Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar utama perencanaan pembangunan daerah.

Hal itu disampaikannya saat melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Rabu, 8 April 2026.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Perkuat Standar Layanan Publik dan Keamanan Pangan 2026, Fokus Menuju Generasi Sehat

Dalam kesempatan itu, Nurmalini menyoroti masih adanya perbedaan data antarinstansi yang dinilai dapat menghambat sinkronisasi kebijakan pembangunan.

"Perencanaan tanpa data yang akurat ibarat berjalan tanpa arah. Ini yang harus kita benahi bersama," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ketidaksinkronan data menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan agar kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Sekda juga menyambut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis dalam menyediakan data ekonomi yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia turut mengapresiasi upaya Badan Pusat Statistik Tanjungbalai dalam mempersiapkan pelaksanaan sensus tersebut, yang juga telah disosialisasikan melalui imbauan Wali Kota kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Tanjungbalai Nizaruddin menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Agustus 2026.

Kegiatan ini akan mencakup seluruh pelaku usaha, mulai dari skala kecil hingga besar.

"Pelaksanaan sensus diawali dengan pengisian kuesioner secara daring oleh pelaku usaha, kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan berbasis digital," katanya.

Melalui sensus tersebut, pemerintah berharap terbentuk basis data ekonomi yang lebih akurat dan terintegrasi, sehingga dapat memperkuat perencanaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.*

(ad)

TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sistem keamanan pangan daerah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung saat mewakili Wali Kota dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Bapperida, Rabu, 8 April 2026.

Baca Juga:

• MTQ ke-58 Tanjungbalai Segera Digelar, Wali Kota Minta Semua Pihak Siap

Forum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjamin keamanan pangan dari hulu hingga hilir.

Dalam kesempatan itu, Pemkot Tanjungbalai menyatakan siap menjadi salah satu daerah perwakilan dalam penilaian kabupaten/kota pangan aman 2026.

Pemerintah daerah juga melibatkan tiga organisasi perangkat daerah sebagai sektor utama, yakni Bapperida, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan.

Sekda Tanjungbalai Nurmalini Marpaung menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengoptimalkan berbagai inovasi untuk memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan sehat.

"Kita ingin memastikan masyarakat, khususnya anak-anak di Kota Tanjungbalai, dapat mengonsumsi makanan yang aman dan sehat," ujarnya.

Ia menambahkan, program keamanan pangan ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menciptakan generasi berkualitas di masa depan.

Karena itu, perencanaan pembangunan daerah melalui Bapperida akan diarahkan secara terintegrasi untuk mendukung program tersebut.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Program kabupaten/kota pangan aman sendiri merupakan inisiatif untuk memastikan keamanan pangan dari proses produksi hingga konsumsi (farm to table) yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan.*

(ad)

TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-58 tingkat kota tahun 2026.

Rapat koordinasi dipimpin langsung Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina di ruang kerja wali kota, Rabu, 8 April 2026.

Baca Juga:

• Wali Kota Mahyaruddin Salim Ajak Pers dan LSM Dukung Visi “Tanjungbalai EMAS”, Ini Pesannya

Dalam pembahasan itu, MTQ ke-58 Kota Tanjungbalai dijadwalkan berlangsung pada 21–25 April 2026 dan akan dipusatkan di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Pemerintah daerah menekankan bahwa persiapan teknis perlu dimatangkan mengingat waktu pelaksanaan yang semakin dekat.

Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menyukseskan kegiatan tersebut, mulai dari forum koordinasi pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah, hingga panitia pelaksana.

"Keberhasilan kegiatan ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang erat dari semua pihak," ujarnya.

Ia menyebut MTQ bukan hanya agenda seremonial keagamaan, tetapi juga bagian dari syiar Islam yang diharapkan dapat memperkuat ukhuwah islamiyah melalui seni tilawah, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.

Selain MTQ, pemerintah juga menjadwalkan pelaksanaan isbat nikah pada minggu keempat April 2026, upah-upah pada 27 April 2026, serta pemberangkatan calon jamaah haji pada 3 Mei 2026.

Sementara itu, pelaksanaan kurban masih menunggu ketetapan resmi pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Tanjungbalai menargetkan seluruh rangkaian kegiatan keagamaan tersebut dapat berlangsung tertib, lancar, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.*

(ad)

TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, lembaga swadaya masyarakat, aktivis, dan pemuda untuk bersinergi mendukung program pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dalam kegiatan silaturahmi dan halal bi halal di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa, 7 Juli 2026.

Baca Juga:

• Dukung Visi “Tanjungbalai EMAS”, Wali Kota Mahyaruddin Salim Gandeng Influencer dan Konten Kreator untuk Dukung Pembangunan Daerah

Dalam sambutannya, Mahyaruddin menegaskan pentingnya menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung visi pembangunan "Tanjungbalai EMAS" (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).

"Mari kita semua yang hadir di sini menyatukan persepsi untuk mendukung visi tersebut," ujarnya.

Ia memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan selama sekitar satu tahun dua bulan masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota.

Program tersebut meliputi penataan pedagang kaki lima (PKL), normalisasi drainase untuk mengurangi potensi banjir, serta peningkatan layanan publik di berbagai sektor.

Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut tidak lepas dari respons beragam masyarakat. Ia menyebut ada dukungan, namun juga kritik terhadap langkah pemerintah daerah.

"Kami menyadari ada berbagai tanggapan. Namun kami memulai pada masa yang cukup sulit," kata Mahyaruddin.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Dalam kesempatan itu, Mahyaruddin meminta dukungan media, aktivis, dan organisasi masyarakat untuk membangun narasi positif terkait pembangunan daerah.

Ia menilai, opini publik memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan program pemerintah.

"Sinergi dan kolaborasi diperlukan agar Tanjungbalai EMAS bisa terwujud," ujarnya.

Wali Kota juga mengungkapkan bahwa pada 2026, Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp82 miliar.

Dana tersebut mencakup dana bagi hasil sekitar Rp27 miliar serta dividen Bank Sumut lebih dari Rp5 miliar.

Anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

"Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Istilah kami, tetap gas poll," kata Mahyaruddin.*

(ad)

TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai menggandeng sejumlah influencer dan konten kreator lokal untuk memperkuat penyebaran informasi program pembangunan daerah.

Pertemuan tersebut digelar di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Selasa, 7 Juli 2026.

Baca Juga:

• Barisan Oposisi Indonesia (BOI) Soroti Delapan Masalah dalam Pemerintahan Prabowo Subianto

Dalam pertemuan itu, Mahyaruddin memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan pemerintah daerah selama sekitar satu tahun dua bulan masa kepemimpinannya.

Program tersebut meliputi penataan kota, normalisasi drainase, penataan pedagang kaki lima, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk influencer dan konten kreator, menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah.

Menurut dia, kemampuan komunikasi digital yang dimiliki para kreator dapat membantu memperluas jangkauan informasi publik.

"Peran teman-teman sangat dibutuhkan dalam pembangunan Kota Tanjungbalai. Kreativitas dan penguasaan media sosial dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat," ujar Mahyaruddin.

Ia juga menekankan pentingnya penyebaran informasi mengenai program-program pemerintah agar masyarakat lebih memahami arah pembangunan daerah dan dapat berpartisipasi dalam berbagai program yang dijalankan.

Sementara itu, salah satu konten kreator dari Dubbing Tanjungbalai, Isfan, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam melibatkan pelaku konten digital.

Ia menyatakan kesiapan untuk mendukung penyebaran informasi pembangunan melalui media sosial.

"Kami siap membantu, bersinergi, dan berkolaborasi dengan Pemko Tanjungbalai," ujarnya.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah komunitas kreator digital, di antaranya Tanjungbalai Info, Cek Kreatif, Kreator Tanjungbalai, serta Dubbing Tanjungbalai.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat komunikasi publik pemerintah daerah di era digital.*

(ad)

JAKARTA – Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian menguat.

Barisan Oposisi Indonesia (BOI) memaparkan delapan persoalan utama yang dinilai bukan sekadar kelemahan kebijakan, melainkan indikasi problem struktural dalam tata kelola kekuasaan.

Baca Juga:

• Persiapan Lomba Tingkat Sumut, Tim Posyandu Kabupaten Asahan Lakukan Monitoring dan Serahkan Bantuan Sarpras

Oposisi menilai proses pencalonan presiden dan wakil presiden telah membuka preseden berbahaya bagi sistem ketatanegaraan.

Pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet turut dipertanyakan dalam konteks tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Di sektor sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai program unggulan justru dinilai bermasalah dalam implementasi.

Temuan di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan jejaring politik serta aparat keamanan dalam distribusi program.

Lebih jauh, kasus keracunan yang terjadi berulang menimbulkan pertanyaan serius soal standar keamanan dan pengawasan.

Penggunaan anggaran pendidikan untuk menopang program ini juga memicu polemik baru.

Tekanan fiskal menjadi isu berikutnya.

Oposisi menilai arah kebijakan ekonomi pemerintah berpotensi memicu krisis, terutama dengan munculnya skema seperti Danantara serta kebijakan pemotongan transfer ke daerah (TKD).

Dampaknya mulai terasa di sejumlah wilayah, ditandai dengan pemberhentian pegawai PPPK dan melemahnya kapasitas fiskal daerah.

Program Koperasi Merah Putih (KMP) juga tak luput dari kritik.

Sentralisasi kebijakan yang memanfaatkan dana desa serta dugaan minimnya transparansi dalam pengadaan barang dinilai membuka ruang penyimpangan.

Di sisi lain, oposisi mengangkat isu yang lebih sensitif: menguatnya gejala remiliterisasi.

Keterlibatan TNI dalam ranah sipil dianggap semakin meluas, sementara reformasi kepolisian berjalan di tempat tanpa capaian berarti.

Situasi ini diperparah dengan meningkatnya tekanan terhadap masyarakat sipil.

Data yang dihimpun oposisi menyebutkan lebih dari 1.000 aktivis dan demonstran menghadapi proses hukum.

Sejumlah akademisi dan pengamat kritis juga dilaporkan ke aparat dengan tuduhan serius, termasuk makar—sebuah langkah yang dinilai berpotensi membungkam kritik.

Di tengah kondisi tersebut, isu korupsi kembali mencuat. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi menjadi indikator memburuknya tata kelola antikorupsi.

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun disebut mengalami kemunduran signifikan.

Puncaknya, oposisi menilai ruang kebebasan berpendapat semakin menyempit.

Tekanan terhadap media, aktivis, hingga kalangan akademisi menjadi sinyal peringatan bagi kualitas demokrasi.

"Ini bukan sekadar kritik kebijakan, tetapi alarm bagi arah demokrasi kita," demikian salah satu pernyataan yang disampaikan dalam forum publik oposisi.

Delapan catatan ini memperlihatkan bahwa tantangan pemerintahan Prabowo tidak hanya berada pada aspek teknis kebijakan, tetapi juga menyentuh fondasi tata kelola negara, supremasi hukum, dan keberlanjutan demokrasi Indonesia.*

(ad)

ASAHAN – Tim Posyandu Kabupaten Asahan melaksanakan kunjungan kerja dan penilaian dalam rangka persiapan Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (08/04/2026) dengan membagi rombongan menuju tiga lokasi desa binaan.

Kunjungan dimulai pukul 09.00 WIB di Desa Perkebunan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, dilanjutkan pukul 10.00 WIB di Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, dan ditutup pukul 11.00 WIB di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Posyandu Kabupaten Asahan beserta jajaran pengurus, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PMD, perwakilan Diskominfo, serta pengurus TP PKK Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Perkuat Budaya Baca, Bunda Literasi Asahan Hadiri Pelantikan di Kecamatan Meranti

Bantuan yang diserahkan meliputi kursi lipat, meja lipat, tenda kegiatan, alat edukasi anak, seragam kader, hingga perangkat loudspeaker untuk menunjang kegiatan penyuluhan.

Dalam arahannya, tim menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, khususnya bagi kesehatan ibu dan anak.

Posyandu dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

"Kami berharap para kader terus bersemangat dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik. Kunci keberhasilan terletak pada sinergi yang kuat antara kader, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan," ujar salah satu perwakilan tim.

Dengan adanya pembinaan dan dukungan sarana ini, diharapkan kualitas layanan Posyandu di seluruh desa di Kabupaten Asahan semakin meningkat dan siap bersaing di tingkat provinsi.

Kegiatan berjalan aman, tertib, dan sukses hingga selesai.*

(ad)