Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 RI–Belarus Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang digelar di Minsk, Belarus, Jumat (15/5/2026).

Baca Juga:

• Di Tengah Gejolak Global, Indonesia Perluas Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan Rusia

Dalam pertemuan itu, Airlangga menegaskan Indonesia memandang Belarus sebagai mitra strategis dalam penguatan sektor industri, ketahanan pangan, hingga pengembangan manufaktur berbasis teknologi.

"Implementasi Indonesia–EAEU FTA diharapkan membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas dan saling menguntungkan," ujar Airlangga.

Pemerintah Belarus juga menyatakan dukungannya terhadap peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Wakil Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich menyebut forum tersebut menjadi momentum penting memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Belarus.

Belarus bahkan mengundang pelaku usaha Indonesia untuk melihat langsung potensi industri manufaktur, pertanian, hingga fasilitas teknologi yang dimiliki negara tersebut.

Selain itu, kedua negara membahas peluang kerja sama di berbagai sektor seperti alat berat, kendaraan komersial, pupuk, mesin pertanian, hingga transfer teknologi dan joint venture industri.

Di sektor perdagangan, nilai transaksi kedua negara tercatat meningkat signifikan hingga mencapai USD221 juta atau naik sekitar 72,6 persen dibanding tahun sebelumnya.

Indonesia juga mendorong peningkatan ekspor sejumlah produk unggulan seperti karet, kopi, kakao, produk perikanan, hingga produk manufaktur ke Belarus dan kawasan Eurasia.

Tak hanya ekonomi, kedua negara turut membahas kerja sama di bidang investasi, pendidikan, kesehatan, budaya, olahraga, hingga pariwisata.

Pemerintah RI dan Belarus saat ini juga tengah menyusun Roadmap of Developing Key Areas of Cooperation between Belarus and Indonesia for 2026–2030 sebagai panduan pengembangan kerja sama jangka panjang kedua negara.*

(dw/dh)

Korban diketahui bernama Johansjah, warga Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Baca Juga:

• Kerap Jadi Titik Kecelakaan, KAI Sumut Tutup Enam Titik Perlintasan Liar di Tiga Daerah

Diduga korban tidak mengetahui adanya kereta api yang datang dari arah Binjai menuju Medan hingga tabrakan tak dapat dihindari.

Akibat benturan keras, mobil mengalami kerusakan parah dan korban terpental keluar dari kendaraan.

Korban sempat dilarikan ke RSU Latersia Binjai untuk mendapatkan perawatan medis. Namun nyawanya tidak tertolong akibat luka serius di bagian kepala.

Kanit Lantas Polsek Sunggal, Ipda Sejahtera Surbakti, mengatakan lokasi kejadian diketahui tidak memiliki palang perlintasan.

"Diduga korban tidak mengetahui adanya kereta api yang melintas dari arah Binjai menuju Medan," ujar Sejahtera Surbakti, Jumat malam.

Saat ini, kendaraan korban yang ringsek telah diamankan di Pos Lantas Diski sebagai barang bukti.

Polisi juga masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian.*

(mi/dh)

Kunjungan kerja tersebut dilakukan Kapolda Aceh bersama sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Aceh. Rombongan disambut langsung oleh Kapolres Subulussalam AKBP Muhammad Yusuf beserta jajaran dan pengurus Bhayangkari Cabang Subulussalam.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Disambut Forkopimda di Simeulue, Bahas Penguatan Pelayanan Kepolisian di Wilayah Kepulauan

Kedatangan rombongan disambut dengan prosesi adat berupa pengalungan syal, pemberian buket bunga, jajar kehormatan, hingga penampilan tari Dampeng sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan.

Dalam arahannya kepada personel Polres Subulussalam, Kapolda Aceh meminta seluruh anggota kepolisian menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk pelanggaran.

"Kami berharap seluruh personel terus semangat dalam melaksanakan tugas, menjauhi segala bentuk pelanggaran, bijak menggunakan media sosial, serta mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat," ujar Marzuki Ali Basyah.

Kapolda juga menyoroti pentingnya pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Subulussalam. Menurutnya, pemberantasan narkoba harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran kepolisian.

Selain memberikan arahan, Kapolda Aceh juga melakukan penandatanganan prasasti rencana pembangunan lapangan tembak Polres Subulussalam sebagai dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana kepolisian.

Dalam kesempatan itu, Kapolda turut mengapresiasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Subulussalam yang dinilai tetap aman dan kondusif.*

(dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, hingga Aceh Besar diprediksi mengalami cuaca berawan dengan suhu berkisar 17–32 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini: Medan Diguyur Hujan Ringan, Simalungun Berpotensi Hujan Sedang

Kondisi udara kabur diprediksi terjadi di Aceh Barat, Bireuen, dan Kota Sabang dengan suhu berkisar 24–32 derajat Celsius.

Wilayah Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, hingga Bener Meriah diperkirakan berawan sepanjang hari.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe diprediksi berawan, sedangkan Kota Langsa berpotensi diguyur hujan ringan. Sementara Kota Subulussalam diprakirakan berawan dengan suhu mencapai 32 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama di daerah yang berpotensi hujan ringan dan udara kabur yang dapat mengganggu jarak pandang.*

(dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Medan diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 25–31 derajat Celsius dan kelembapan udara mencapai 65–98 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini: Seluruh Wilayah Diprakirakan Diguyur Hujan Ringan

Sementara itu, hujan sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar dengan suhu berkisar 22–28 derajat Celsius serta kelembapan tinggi hingga 97 persen.

Di kawasan dataran tinggi seperti Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, Toba, dan Samosir, cuaca diprediksi hujan ringan dengan suhu relatif sejuk antara 18–27 derajat Celsius.

Untuk wilayah kepulauan, Nias dan Gunungsitoli diprakirakan mengalami hujan ringan. Sedangkan Nias Selatan diprediksi cerah dan Nias Barat berawan.

Cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, serta Kota Padang Sidempuan. Sementara Kota Sibolga dan Kabupaten Asahan diprediksi cerah sepanjang hari.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi jalan licin dan genangan air saat hujan turun, terutama di wilayah dengan intensitas hujan sedang.*(dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 26–29 derajat Celsius dan kelembapan 73–86 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jabar Hari Ini: Hujan Ringan hingga Sedang Guyur Sejumlah Wilayah

Kondisi serupa terjadi di Jakarta Utara dengan suhu 25–29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 74–93 persen.

Sementara itu, Jakarta Barat diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 25–30 derajat Celsius dan kelembapan 68–96 persen.

Untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu berkisar 24–30 derajat Celsius serta kelembapan udara mencapai 97–98 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi jalan licin dan genangan di sejumlah titik saat hujan turun, terutama pada jam-jam sibuk aktivitas.*

(dh)

Di wilayah Bogor, cuaca diprediksi hujan sedang dengan suhu 24–32 derajat Celsius dan kelembapan 73–97 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Bogor dengan suhu 23–30 derajat Celsius serta kelembapan 75–98 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini: Hujan Ringan hingga Udara Kabur di Sejumlah Wilayah

Wilayah Cianjur juga diprediksi diguyur hujan sedang dengan suhu lebih sejuk, yakni 19–27 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 80–99 persen.

Di kawasan Bandung Raya, termasuk Bandung, Bandung Barat, dan Kota Bandung, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 19–28 derajat Celsius serta kelembapan tinggi di atas 70 persen.

Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Kota Tasikmalaya juga diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 17–31 derajat Celsius.

Sementara itu, wilayah Pantura seperti Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, dan Bekasi diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24–32 derajat Celsius serta kelembapan hingga 98 persen.

Kondisi berawan diperkirakan terjadi di Pangandaran dengan suhu 24–30 derajat Celsius.

Di wilayah administratif lainnya seperti Majalengka, Sumedang, Purwakarta, Kota Cimahi, Kota Depok, dan Kota Banjar, cuaca umumnya diprakirakan hujan ringan dengan variasi suhu 21–32 derajat Celsius.*

(dh)

Di Kabupaten Kulon Progo, cuaca diprediksi hujan ringan dengan suhu berkisar 24–28 derajat Celsius serta kelembapan 80–98 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan Ringan, Denpasar Berawan

Di Kabupaten Sleman, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24–29 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 74–95 persen.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Yogyakarta yang diprakirakan diguyur hujan ringan dengan suhu 24–30 derajat Celsius serta kelembapan 73–96 persen.*

(dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hampir seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami kondisi hujan ringan dengan variasi suhu dan kelembapan yang berbeda.

Baca Juga:

• BMKG Prediksi Cuaca Aceh Didominasi Berawan dan Hujan Ringan, Sejumlah Wilayah Diminta Waspada

Tabanan juga mengalami hujan ringan dengan suhu 23–29 derajat Celsius serta kelembapan tinggi mencapai 84–98 persen.

Wilayah Badung, Gianyar, dan Klungkung turut diprediksi diguyur hujan ringan dengan suhu berkisar antara 25–31 derajat Celsius serta tingkat kelembapan yang cukup tinggi hingga di atas 90 persen.

Sementara itu, Bangli dan Karangasem diprakirakan menjadi wilayah dengan suhu lebih sejuk, yakni 21–28 derajat Celsius, tetap dengan potensi hujan ringan dan kelembapan tinggi.

Di Buleleng, cuaca juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25–30 derajat Celsius dan kelembapan 80–97 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kota Denpasar diprakirakan berawan dengan suhu cukup panas mencapai 26–33 derajat Celsius serta kelembapan 77–97 persen.*

(dh)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menggunakan telur produksi lokal sebagai bahan utama menu.

Dadan mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden agar program MBG turut memperkuat ekonomi daerah melalui penyerapan produk dalam negeri.

Baca Juga:

• Ketua MPR Ingatkan Dampak Perang: Hidup Masyarakat Kian Berat, Harga BBM dan Pangan Ikut Naik

Ia menegaskan, tidak hanya telur, seluruh SPPG juga diminta memprioritaskan bahan pangan dari peternak dan pelaku usaha lokal di masing-masing wilayah.

"SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal," ujarnya.

Menurut Dadan, apabila mitra pelaksana memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, maka tetap diharapkan menyerap hasil produksi peternak setempat agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kebijakan tersebut, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penggunaan bahan pangan dalam negeri, khususnya sumber protein seperti telur dalam program MBG.

Lebih lanjut, BGN tidak menetapkan menu nasional yang seragam dalam pelaksanaan program.

Lembaga tersebut hanya menentukan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi setiap menu.

"BGN tidak menetapkan menu nasional, tapi membuat standar komposisi gizi," kata Dadan.

Untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga, BGN juga menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG.

Mereka bertugas menyusun menu berbasis potensi pangan lokal sekaligus menyesuaikan dengan selera masyarakat setempat.

"Menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal," ujarnya.*

(km/ad)

BULELENG – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

Konflik bersenjata di sejumlah kawasan dinilai berdampak langsung terhadap kenaikan harga energi dan kebutuhan pokok.

Baca Juga:

• Zulhas: Sawit Tak Boleh Dikuasai Konglomerasi, Rakyat Harus Jadi Pemilik

Muzani menyoroti konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah dan Eropa sebagai salah satu faktor utama yang mendorong ketidakpastian ekonomi global.

Menurut dia, situasi perang telah memicu efek berantai terhadap stabilitas harga di berbagai negara.

"Perang di Timur Tengah, perang di Eropa, dan suasana ketegangan-ketegangan lain menyebabkan kehidupan kita makin sulit," ujarnya.

Ia menjelaskan, dampak paling nyata dari konflik global adalah kenaikan harga bahan bakar minyak yang kemudian berimbas pada naiknya harga kebutuhan masyarakat secara luas.

"Perang telah melahirkan berbagai macam persoalan. Harga bensin naik yang menyebabkan harga-harga jadi naik," kata dia.

Selain itu, Muzani menilai ketidakstabilan global juga membuat akses terhadap kebutuhan dasar menjadi semakin sulit.

Kondisi tersebut, menurut dia, merupakan tantangan yang harus dihadapi seluruh negara, termasuk Indonesia.

"Perang telah menyebabkan kebutuhan-kebutuhan kita menjadi sulit, dan itu semua harus kita hadapi karena seluruh dunia menghadapi situasi itu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Muzani juga meminta mahasiswa untuk meningkatkan ketahanan diri dan kemampuan adaptif menghadapi situasi global yang tidak menentu.

Ia menekankan pentingnya kemandirian generasi muda dalam menghadapi perubahan dunia.

"Caranya adalah kita harus memiliki kemampuan dan ketahanan diri yang baik. Mahasiswa di sini harus memiliki kemandirian dengan baik," kata Muzani.*

(km/ad)

JAKARTA – Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" karya Dandhy Laksono dan kawan-kawan yang memotret isu konflik lahan di Papua Selatan.

Film tersebut menyoroti dampak proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang disebut berdampak pada masyarakat adat suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu.

Baca Juga:

• Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account Pajak Daerah, Dorong Digitalisasi dan Tingkatkan PAD

Menanggapi hal tersebut, Tri Purwanto meminta publik tidak terjebak pada narasi sepihak yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat dan mengganggu program pemerintah.

"Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua," kata Tri, Jumat (15/5/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilah informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif di Papua.

Menurut Tri, setiap karya film yang dipublikasikan kepada publik wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memperoleh Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

"Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat," ujarnya.

Tri menambahkan, stabilitas keamanan di Papua harus tetap dijaga di tengah berlangsungnya berbagai program pembangunan.

Karena itu, ia meminta agar ruang diskusi terkait isu Papua dilakukan melalui forum yang edukatif dan legal.

"Kami mengimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif," katanya.

Ia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta seluruh elemen di Papua untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu keamanan.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menegaskan pemerintah tidak pernah melarang pemutaran film tersebut

Menurut dia, sejumlah pembubaran kegiatan nobar lebih disebabkan persoalan administratif, bukan instruksi terpusat dari pemerintah.*

(tb/ad)

JAKARTA – Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

Hak tersebut berlaku bagi seluruh warga binaan, termasuk mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang menjalani hukuman kasus pembunuhan berencana.

Baca Juga:

• Gugatan MBG di UU APBN 2026 Dicabut, MK Pastikan Perkara Tak Bisa Diajukan Ulang

Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti prosedur dan tidak mengganggu keamanan di lapas.

"Regulasi tersebut mengatur bahwa semua warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga, narapidana tetap berhak menempuh pendidikan termasuk pendidikan tinggi selama menjalani hukumannya sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan tidak mengganggu keamanan," kata Andina, Jumat (15/5/2026).

Ia menegaskan status narapidana tidak menghapus hak seseorang untuk memperoleh pendidikan.

Dengan demikian, seluruh warga binaan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi, selama berada dalam sistem pemasyarakatan.

"Semua narapidana memiliki hak yang sama termasuk di bidang pendidikan. Secara normatif, status narapidana tidak menghilangkan hak pendidikan, dalam hal ini dilakukan secara full daring," ujarnya.

Andina menjelaskan, pemberian akses pendidikan bagi warga binaan merupakan bagian dari tujuan pemasyarakatan, yakni pembinaan dan reintegrasi sosial.

Negara, kata dia, tidak semata menjalankan fungsi penghukuman, tetapi juga pemulihan sosial bagi narapidana.

"Dalam perspektif pemasyarakatan, pendidikan adalah bagian penting dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Negara tidak hanya berkewajiban menghukum, tetapi juga mempersiapkan narapidana agar mampu kembali ke masyarakat dengan kapasitas yang lebih baik," kata dia.

Meski demikian, ia mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar akses pendidikan tidak menimbulkan persepsi perlakuan istimewa di mata publik.

Prinsip utama dalam pemenuhan hak narapidana, lanjutnya, adalah non-diskriminasi dengan tetap tunduk pada aturan hukum.

"Prinsip pemberian hak narapidana yakni non diskriminasi dan taat pada hukum. Meskipun narapidana diberikan akses pendidikan namun tetap harus dilakukan dengan pengawasan," ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan tersebut termasuk pendampingan petugas lapas saat narapidana mengikuti perkuliahan daring untuk memastikan fasilitas tidak disalahgunakan.

"Salah satu pengawasan yang dilakukan yakni petugas lapas harus mendampingi narapidana pada saat melakukan perkuliahan daring," katanya.*

(km/ad)

JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berbagai daerah dapat dipersepsikan sebagai bagian dari dinamika politik menjelang kontestasi elektoral.

Ia menyebut langkah tersebut tak lepas dari tafsir publik yang beragam.

Baca Juga:

• Gerindra Hanya Beri Sanksi Teguran untuk Anggota DPRD Jember yang Merokok dan Main Gim saat Rapat, Pengamat: Terlalu Ringan

Rencana Jokowi berkeliling Indonesia sebelumnya disampaikan sejumlah pihak, termasuk relawan Pro Jokowi (Projo), yang menyebut agenda tersebut akan dilakukan pada Juni 2026.

Selain Projo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga dikabarkan menyiapkan agenda serupa.

Hendrawan menilai, dalam politik, upaya mengasosiasikan diri dengan tokoh besar merupakan hal yang lazim.

Ia menyebut fenomena tersebut sebagai bagian dari strategi psikologis untuk membangun kepercayaan publik.

"Sejauh yang saya tahu, klaim mengklaim dalam politik itu hal yang biasa saja. Secara psikologis itu bisa menumbuhkan rasa percaya dan kesanggupan diri," ujarnya.

Menurut dia, Jokowi masih memiliki pengaruh politik di tengah masyarakat meski tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Namun, ia menilai konteks kunjungan kali ini akan berbeda apabila dikaitkan dengan agenda organisasi relawan atau partai politik tertentu.

"Keliling kali ini akan dipahami sebagai bagian konsolidasi partai, sebagai upaya persiapan berebut suara untuk partai," kata Hendrawan.

Ia menambahkan, aktivitas politik figur publik pasca-berakhirnya masa jabatan akan lebih mudah dipersepsikan sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan politik.

Hal ini, menurutnya, menjadi sinyal bahwa persaingan politik mulai menguat.

Lebih jauh, Hendrawan menilai pengaruh politik tokoh akan mengalami penyesuaian seiring waktu.

Selain faktor posisi, meningkatnya literasi politik masyarakat juga membuat publik lebih kritis dalam menyerap informasi.

"Selain faktor posisi dan jarak waktu yang menurunkan efek pengaruh, literasi politik masyarakat juga meningkat. Masyarakat biasanya dapat informasi lebih objektif saat seorang tokoh tidak lagi menjabat," ujarnya.

Sebelumnya, Projo menyatakan Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah pada Juni 2026.

PSI juga disebut tengah menyiapkan agenda serupa dalam rangka konsolidasi politik.*

(km/ad)

KUPANG – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasional, termasuk dalam pengelolaan sektor perkebunan seperti sawit yang dinilai harus menerapkan pola inti-plasma dengan keterlibatan masyarakat secara dominan.

Dalam kuliah umum di STIKOM Uyelindo Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 15 Mei 2026, Zulkifli Hasan atau Zulhas menekankan bahwa kepemilikan dan pengelolaan ekonomi tidak boleh hanya terkonsentrasi pada kelompok besar atau konglomerasi.

Baca Juga:

• Cuma Rp10 Juta, MacBook Neo Disebut Bisa Bikin MacBook Pro Terancam

Ia menyebut, perubahan sistem ekonomi sejak era reformasi yang cenderung berbasis pasar bebas telah membuat pelaku bermodal besar lebih mudah menguasai sektor strategis.

Kondisi tersebut, menurut dia, harus dikoreksi agar keberpihakan terhadap rakyat kembali diperkuat.

"Inilah yang dikembalikan, diluruskan oleh Pak Prabowo," ujarnya.

Zulhas menegaskan penguatan ekonomi rakyat menjadi fokus pemerintah, terutama melalui sektor pangan, peternakan, dan perkebunan, agar masyarakat kecil mendapatkan manfaat yang lebih besar dari aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja petani.

Penggunaan teknologi dinilai mampu memangkas biaya produksi secara signifikan.

"Kalau panen padi itu memerlukan tenaga manusia 24 orang satu hari, kalau teknologi satu hari 24 hektare," kata dia.

Teknologi tersebut, lanjut Zulhas, tidak hanya digunakan dalam proses panen, tetapi juga dalam pemupukan hingga penyiraman dengan bantuan drone dan sistem pertanian modern lainnya.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan kampus berbasis teknologi informasi.

Di sisi lain, Zulhas menyinggung kebijakan pemerintah terkait pembiayaan usaha rakyat.

Ia menyebut pemerintah tengah mendorong penurunan bunga kredit usaha rakyat agar lebih terjangkau bagi pelaku usaha kecil.

"Pengajuan kredit oleh rakyat maksimal 8 persen bunga," ujarnya.

Sementara itu, Ketua STIKOM Uyelindo Kupang Reimerta Natonis menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Pangan tersebut.

Ia menilai kehadiran Zulhas memberi dorongan moral bagi pengembangan pendidikan teknologi di NTT.

Reimerta juga menyebut STIKOM Uyelindo sebagai perguruan tinggi IT pertama di NTT yang tengah berproses menjadi universitas.

Namun, keterbatasan ekonomi masih menjadi tantangan bagi banyak calon mahasiswa.*

(km/ad)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang sebelumnya mempersoalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan keputusan tersebut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan yang sama ke MK.

Baca Juga:

• Respons Polemik Sepatu Rp700 Ribu per Pasang, Gus Ipul Tegaskan Program Sekolah Rakyat Tak Boleh Tercoreng Korupsi

"Menetapkan, mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon," ujar Suhartoyo saat membacakan ketetapan di ruang sidang MK, Selasa, 12 Mei 2026.

Permohonan uji materi tersebut sebelumnya diajukan oleh Marina Ria Aritonang, ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, dan Edy Rudyanto.

Para pemohon telah menyampaikan surat pencabutan permohonan yang kemudian dikonfirmasi dalam persidangan.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 29 April 2026 juga telah menetapkan bahwa pencabutan permohonan tersebut beralasan menurut hukum, sehingga perkara dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.

MK juga memerintahkan kepaniteraan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam sistem elektronik serta mengembalikan berkas perkara kepada para pemohon.

Dalam permohonan sebelumnya, para pemohon mempersoalkan dasar hukum program MBG dalam APBN 2026 yang dinilai tidak melalui proses legislasi yang terbuka serta dianggap berpotensi menghamburkan keuangan negara.

Mereka juga mengklaim program tersebut berdampak langsung karena memiliki anak usia sekolah.

Meski satu perkara telah dicabut, sejumlah permohonan serupa terkait UU APBN 2026 masih tercatat dan sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.*

(km/ad)

BATU BARA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Pada Rabu, 13 Mei 2026, Bapenda Kabupaten Batu Bara melaksanakan kegiatan Test Operasional (TO) Virtual Account (VA) terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah yang berlangsung di ruang rapat PT. Bank Sumut Medan.

Baca Juga:

• Gus Ipul Temui Korban Pelecehan di Pati, Janjikan Pemulihan Menyeluruh

Uji coba tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi digital pelayanan pajak daerah yang lebih modern dan transparan.

Dalam pelaksanaannya, Bapenda Kabupaten Batu Bara turut menghadirkan sejumlah wajib pajak secara langsung untuk mengikuti simulasi pembayaran.

Para peserta diberikan pemahaman mengenai alur pembayaran digital, mulai dari penerbitan kode bayar hingga proses transaksi pembayaran secara elektronik.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Bapenda Kabupaten Batu Bara, mulai dari Kepala Bidang, Kasubid, hingga Tim IT Programmer.

Hadir pula perwakilan dari PT. Bank Sumut Pusat serta PT. Bank Sumut Cabang Lima Puluh yang turut mendukung pengembangan sistem pembayaran digital daerah tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kepatuhan dalam membayar pajak daerah, kegiatan ditutup dengan pemberian cendera mata kepada para wajib pajak yang hadir dalam simulasi tersebut.

Penerapan sistem Virtual Account (VA) ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara cepat, aman, praktis, dan efisien.

Selain mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, inovasi ini juga diyakini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara guna menunjang pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.

Dengan adanya sistem pembayaran berbasis digital ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.*

(ad)

LAMPUNG – Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaskan 19 orang kini resmi naik ke tahap penyidikan.

Kepolisian masih menelusuri sejumlah kemungkinan penyebab kecelakaan, termasuk dugaan faktor jalan berlubang hingga kecepatan kendaraan.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Disambut Forkopimda di Simeulue, Bahas Penguatan Pelayanan Kepolisian di Wilayah Kepulauan

"Besok tim kami datang lagi ke sana untuk gelar perkara. Penanganan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan," kata Maesa, Jumat, 15 Mei 2026.

Menurut dia, penyidik masih membuka berbagai kemungkinan penyebab kecelakaan.

Salah satunya dugaan bahwa sopir bus berupaya menghindari lubang di jalan sebelum akhirnya kehilangan kendali.

Namun, hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya sejumlah lubang di ruas jalan dengan ukuran relatif kecil.

"Saya ke sana langsung. Lubangnya cuma sekitar dua sentimeter kedalaman, lebarnya bervariasi empat sampai lima sentimeter. Kurang lebih lima meter ada lubang lagi," ujarnya.

Maesa menilai kondisi tersebut masih perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan apakah benar menjadi pemicu utama kecelakaan atau terdapat faktor lain seperti kecepatan kendaraan di jalur lurus tersebut.

"Kalau lubangnya besar mungkin bisa jadi faktor utama. Tapi ini kecil, motor pun bisa lewat. Bisa juga karena kecepatan," katanya.

Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk kernet bus yang menyebut kendaraan sempat berusaha menghindari lubang sebelum kecelakaan terjadi.

Keterangan tersebut masih akan didalami dengan bantuan saksi lain dan ahli teknis.

Selain itu, polisi juga menelusuri kondisi teknis kendaraan.

Dari hasil sementara, bus diketahui melaju dengan posisi gigi lima saat kejadian, yang mengindikasikan kecepatan tinggi.

"Semua harus dibuktikan melalui pemeriksaan ahli," ujar Maesa.

Ia menegaskan bahwa soopir bus berpotensi menjadi tersangka dalam kasus ini, meski penyidik masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab, termasuk perusahaan otobus.

Sebelumnya, bus ALS mengalami kecelakaan setelah menabrak truk tangki bermuatan minyak di Jalur Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, Muratara.

Peristiwa itu menewaskan 19 orang, terdiri dari penumpang bus dan pengemudi truk.*

(km/ad)

JAKARTA - Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi belum cukup memberikan efek jera.

Syahri sebelumnya menjadi sorotan setelah tertangkap bermain gim dan merokok saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Jember bersama mitra kerja yang membahas isu stunting hingga layanan kesehatan.

Baca Juga:

• MK Tolak Gugatan Syarat S2 untuk Caleg, Ini Alasannya

Menurut dia, DPRD merupakan lembaga representasi rakyat sehingga perilaku anggotanya di ruang rapat akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi politik.

"DPRD adalah representasi rakyat, sehingga perilaku di ruang rapat mencerminkan kualitas demokrasi," ujar Airlangga, Jumat, 15 Mei 2026.

Ia menilai langkah Gerindra yang menjatuhkan teguran keras dan terakhir sudah tepat sebagai awal penanganan.

Namun, menurut dia, perlu ada konsekuensi tambahan agar memberikan efek edukatif.

Airlangga menyebut opsi seperti evaluasi internal hingga pembatasan penugasan sementara dapat dipertimbangkan untuk memperkuat sanksi etik.

"Jika pelanggaran seperti ini dianggap ringan, publik bisa melihat ada toleransi terhadap perilaku tidak profesional," katanya.

Senada, pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menilai sanksi yang dijatuhkan partai masih belum proporsional dengan fungsi dan tanggung jawab anggota dewan sebagai wakil rakyat.

Ia menegaskan, meski mekanisme sanksi berada di masing-masing partai, tindakan tersebut tetap harus mencerminkan kepentingan publik.

"Kalau melihat peran anggota DPR sebagai wakil rakyat, sanksi tersebut masih kurang mewakili kepentingan publik," ujarnya.

Wawan menambahkan, selain sanksi teguran, partai dapat memberikan langkah pembinaan yang lebih mendidik.

Misalnya, penugasan untuk membuat kajian terkait isu-isu yang dibahas dalam rapat sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Menurut dia, pendekatan pembinaan akan lebih efektif dibanding hanya sanksi administratif semata.

"Perlu ada sanksi tambahan yang mendidik agar ada efek pembelajaran bagi wakil rakyat," katanya.

Sebelumnya, Partai Gerindra memberikan teguran keras kepada Achmad Syahri Assidiqi setelah aksinya bermain gim dan merokok dalam rapat DPRD Jember viral di publik.*

(km/ad)

PATI - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh praktik korupsi.

Pernyataan itu disampaikan merespons polemik anggaran pengadaan sepatu siswa yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang dan menuai sorotan publik.

Baca Juga:

• Gus Ipul Temui Korban Pelecehan di Pati, Janjikan Pemulihan Menyeluruh

Isu besaran anggaran sepatu tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan di ruang publik dan media sosial.

Sejumlah pihak mempertanyakan kewajaran harga satuan dalam pengadaan perlengkapan siswa program Sekolah Rakyat.

Menanggapi hal itu, Gus Ipul menegaskan seluruh proses pengadaan di Kementerian Sosial tetap berjalan sesuai mekanisme dan aturan tata kelola keuangan negara.

Ia menyebut setiap pengeluaran wajib melalui verifikasi dan pengawasan berlapis.

"Setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Gus Ipul juga memastikan kementeriannya terbuka terhadap kritik publik.

Ia menyebut seluruh laporan keuangan rutin diaudit oleh lembaga pengawas eksternal, sementara masyarakat juga memiliki ruang untuk mengawasi.

Menurut dia, jika ditemukan indikasi kemahalan atau penyimpangan anggaran, maka akan dilakukan pemeriksaan.

Bahkan, ia menyatakan siap menindaklanjuti secara hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

"Kalau ada belanja dirasa kemahalan, itu juga akan diperiksa. Kalau memang ada indikasi korupsi, ya akan berlanjut pada proses hukum," kata dia.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang menjadi sorotan utama dalam pelaksanaannya.*

(km/ad)