MEDAN - Perum Bulog mencatat cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5 juta ton secara nasional.

Angka ini disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia sejak kemerdekaan, sekaligus menjadi indikator penguatan program swasembada pangan.

Baca Juga:

• Wabup Labusel Resmikan Desa Cantik, Dorong Desa Kelola Data Mandiri untuk Perkuat Pembangunan

"Stok beras di gudang Bulog di seluruh Indonesia saat ini mencapai 5 juta ton, dan di Sumatera Utara sebesar 63.000 ton. Ini merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah sejak Indonesia merdeka," kata Budi, Jumat, 24 April 2026.

Menurut dia, tingginya cadangan beras tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam mendukung pencapaian swasembada pangan.

Selain berfungsi sebagai penyangga stabilitas harga, stok CBP juga menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat dan penyaluran bantuan sosial.

Budi menyebut distribusi beras di Sumatera Utara saat ini relatif merata karena dukungan jaringan gudang yang tersebar di berbagai daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Bulog berperan sebagai operator pemerintah untuk menyerap gabah dari petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram.

Gabah tersebut kemudian diolah menjadi beras untuk mendukung sejumlah program pemerintah, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, hingga penanganan bencana alam.

"Kami juga terus optimis capaian serapan di Sumut akan meningkat dibanding tahun lalu. Saat ini gudang Bulog bahkan sudah penuh, sehingga kami menyewa gudang tambahan di Medan, Pematangsiantar, Asahan, dan beberapa kabupaten lainnya," ujarnya.

Hingga saat ini, Bulog Sumatera Utara telah menyerap 20.820 ton gabah dari petani, atau meningkat sekitar 15 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 18.120 ton.

Budi menegaskan capaian tersebut menjadi dorongan bagi Bulog untuk terus memperkuat peran dalam ekosistem pangan nasional, termasuk melalui kolaborasi dengan petani dan pemerintah daerah.

Ia juga menyoroti kondisi pangan global yang tidak stabil, namun memastikan ketersediaan beras di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, dalam kondisi aman.

"Kami mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir. Beras Bulog siap digunakan untuk program SPHP dan bantuan pangan sesuai ketentuan pemerintah," kata Budi.*

(ad)

LABUSEL - Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro meresmikan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Desa Teluk Panji IV, Kecamatan Kampung Rakyat, Kamis, 23 April 2026.

Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola data secara mandiri dan menjadikannya basis utama perencanaan pembangunan.

Baca Juga:

• Tanjungbalai Dapat Apresiasi Mendagri atas Tata Kelola Keuangan di Musrenbang RKPD Sumut 2027

Menurut dia, data yang akurat merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Di era pembangunan saat ini, data adalah fondasi utama dalam pengambilan kebijakan yang tepat, akurat, dan berkelanjutan," kata Syahdian.

Melalui program ini, desa didorong untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menghasilkan, mengelola, dan memanfaatkan data.

Transformasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan desa yang lebih terukur.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kata dia, mendukung penuh implementasi program Desa Cantik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Syahdian berharap Desa Teluk Panji IV dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain dalam pengelolaan data statistik.

Dengan data yang baik, pemerintah desa dinilai akan lebih mudah mengidentifikasi potensi wilayah, menentukan prioritas pembangunan, serta meningkatkan efektivitas kebijakan.

"Dengan data yang akurat, kita dapat mengidentifikasi potensi desa, menentukan prioritas pembangunan, mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengajak perangkat desa untuk mengoptimalkan program tersebut melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi, dan komitmen bersama dalam membangun desa berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Syahdian turut menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik atas pendampingan dalam pelaksanaan program Desa Cantik.

Peluncuran Desa Cantik di Teluk Panji IV diharapkan menjadi langkah awal transformasi desa-desa di Labuhanbatu Selatan menuju pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.*

(ad)

MEDAN - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Utara 2027 menekankan arah pembangunan berbasis produktivitas, investasi, dan industrialisasi daerah.

Forum strategis yang digelar di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu, 22 April 2026, dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Bapenda Batu Bara "Berlayar" ke Desa Padang Genting, Bupati Baharuddin Tinjau Langsung Layanan Pajak dan Administrasi Warga

Musrenbang RKPD Sumut 2027 mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah".

Tema tersebut menjadi pijakan dalam menyelaraskan arah pembangunan provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota serta kebijakan nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menegaskan enam fokus utama pembangunan Sumatera Utara, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing, serta pemulihan pascabencana.

Menurut Bobby, enam agenda tersebut menjadi fondasi transformasi ekonomi Sumut agar tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara yang mencapai 76,47, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 75,90.

Meski demikian, ia menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih terjadi.

"Jangan hanya melihat angka rata-rata. Lihat sampai ke kecamatan dan desa agar pembangunan lebih merata," kata Tito.

Ia menegaskan bahwa kualitas perencanaan menjadi faktor penentu utama keberhasilan program pembangunan daerah.

Menurutnya, perencanaan yang detail dan berbasis data dapat menentukan hingga 60 persen keberhasilan implementasi program.

Tito juga mengingatkan bahwa Musrenbang tidak boleh menjadi kegiatan rutin tanpa dampak, melainkan harus menjadi ruang penyusunan prioritas pembangunan yang konkret dan terukur.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, Tito menyoroti tiga sumber utama pendapatan, yakni transfer pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sumber lain termasuk BUMD.

Ia menyebut tata kelola keuangan ideal adalah ketika pendapatan tinggi diiringi belanja yang efektif dan berputar di masyarakat.

Secara khusus, ia mengapresiasi kinerja fiskal Kota Tanjungbalai yang dinilai memiliki tata kelola keuangan yang baik di Sumatera Utara.

"Saya nanti akan memberi penghargaan bagi daerah berprestasi, termasuk dalam tata kelola keuangan," ujarnya.

Musrenbang RKPD ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk anggota DPR RI, Forkopimda Sumut, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.*

(ad)

BATU BARA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali menghadirkan kemudahan layanan melalui program unggulan Sinergi Melayani Masyarakat atau yang akrab disebut Berlayar.

Pada edisi kali ini, kegiatan digelar dan dipusatkan di Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Program Berlayar merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang bertujuan utama mendekatkan akses layanan pemerintah hingga ke tingkat desa dan pelosok wilayah.

Baca Juga:

• Literasi Sumut Meningkat, Masuk 10 Besar Nasional!

Ia didampingi oleh jajaran pimpinan Bapenda, termasuk Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan.

Kehadiran orang nomor satu di Batu Bara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh layanan berjalan optimal, cepat, dan tepat sasaran.

Sebagai tuan rumah, Camat Talawi beserta seluruh kepala desa dan lurah se-Kecamatan Talawi juga hadir memberikan dukungan penuh.

Sinergi yang terjalin antara pemerintah kecamatan dan desa dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan program ini.

Melalui kegiatan ini, masyarakat dimudahkan untuk mengurus berbagai kebutuhan, mulai dari pembayaran kewajiban pajak daerah hingga dokumen administrasi kependudukan.

Layanan yang tersedia antara lain:

- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pembuatan dan pengurusan dokumen KTP serta Kartu Keluarga (KK)
- Pelayanan perizinan usaha

Untuk semakin mempermudah proses transaksi, Bapenda juga menyediakan beragam metode pembayaran modern, seperti QRIS, Sumut Link, dan kanal pembayaran digital lainnya.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Program Berlayar akan terus dilaksanakan secara bergiliran di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah mengimbau seluruh warga untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin guna mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tanpa biaya tambahan.

Dengan hadirnya program ini, diharapkan kualitas pelayanan publik semakin meningkat serta terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Kepatuhan dalam membayar pajak juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata, menuju Batu Bara yang maju, sejahtera, dan bahagia.

Mari sukseskan Program Berlayar dan jadilah warga yang taat pajak demi kemajuan daerah tercinta.*

(ad)

MEDAN - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sumatera Utara (Sumut) pada 2025 menempati peringkat ke-10 secara nasional.

Sementara itu, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) provinsi ini berada di posisi ke-9 nasional, menunjukkan tren peningkatan literasi yang relatif kompetitif dibanding daerah lain di Indonesia.

Baca Juga:

• 3.800 Personel Disiagakan Hadapi Gangguan Keamanan Lewat Simulasi TFG Sispamkota, Wakil Wali Kota Medan: Jangan Setelah Terjadi Baru Kita Bertindak

"Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan literasi masyarakat dan tingkat gemar membaca di Sumut relatif makin kompetitif dibanding provinsi lainnya," kata Desni.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong peningkatan literasi melalui berbagai program strategis.

Salah satunya mendukung Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), termasuk perluasan titik layanan bahan bacaan digital Sumut (BACA DISUMUT), khususnya di wilayah Kepulauan Nias.

Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut juga melakukan pembinaan perpustakaan di tingkat SMA/SMK, termasuk peningkatan kualitas fasilitas di sejumlah sekolah di Kepulauan Nias.

"Kami juga melakukan pembinaan perpustakaan SMA/SMK berupa peningkatan kualitas perpustakaan beberapa sekolah di Kepulauan Nias," ujarnya.

Sejumlah program lain turut dijalankan, seperti operasional perpustakaan keliling, layanan terpadu perpustakaan sekolah hingga ke daerah terpencil, pengembangan pojok baca, serta penyediaan bahan bacaan digital.

Program peningkatan literasi juga mencakup kegiatan Read Aloud untuk TK/PAUD, pelatihan storytelling, membaca kritis, workshop literasi media, gerakan sepekan satu buku, lomba bertutur, hingga penguatan pengawasan kearsipan.

Desni menegaskan bahwa pembangunan literasi dan budaya membaca tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

"Pembangunan literasi, tingkat kegemaran membaca, dan penguatan kearsipan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Sumut," katanya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat.*

(ad)

MEDAN - Kecamatan Medan Deli mengintensifkan patroli malam melalui Posko Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) serta mengaktifkan pos keamanan lingkungan (poskamling) untuk mengantisipasi aksi kriminal seperti begal dan gangguan keamanan lainnya.

Camat Medan Deli, M. Aidiel Putra Pratama, mengatakan kegiatan Trantibum dilakukan setiap malam bersama unsur tiga pilar, yakni kecamatan, TNI, dan Polri, mulai pukul 22.00 hingga 05.00 WIB.

Baca Juga:

• 3.800 Personel Disiagakan Hadapi Gangguan Keamanan Lewat Simulasi TFG Sispamkota, Wakil Wali Kota Medan: Jangan Setelah Terjadi Baru Kita Bertindak

Dalam pelaksanaannya, petugas berkeliling wilayah untuk memantau situasi keamanan serta membubarkan kelompok pemuda yang berkumpul di pinggir jalan.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi tawuran maupun tindak kriminal lainnya.

Selain patroli rutin, pihak kecamatan juga telah memetakan titik-titik rawan kejahatan serta lokasi poskamling di setiap lingkungan.

Ke depan, pengawasan akan diperkuat dengan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis.

"Wilayah sudah kita petakan, termasuk titik rawan dan pos kamling. Nanti di situ akan dipasang CCTV dan diberi pemberitahuan bahwa area diawasi, agar pelaku kejahatan mengurungkan niatnya," kata Aidiel.

Terkait kasus begal, ia menyebut kondisi di wilayahnya relatif terkendali. Dalam dua bulan terakhir, hanya tercatat satu kejadian di kawasan Titi Papan.

"Selama kurang lebih dua bulan saya di sini, baru satu kasus," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai potensi gangguan keamanan lain seperti tawuran antar kelompok, termasuk geng motor dan antarwarga, tetap perlu diwaspadai.

Aidiel juga mengakui luas wilayah menjadi tantangan dalam pengawasan menyeluruh. Karena itu, pemetaan wilayah rawan dijadikan dasar untuk menentukan prioritas patroli.

Sebagai bagian dari pencegahan, masyarakat didorong untuk mengaktifkan kembali poskamling.

Selain berfungsi menjaga keamanan lingkungan, poskamling juga menjadi ruang interaksi sosial dan pertukaran informasi antarwarga.

"Sesuai arahan Wali Kota, kita aktifkan poskamling di setiap lingkungan. Selain menjaga keamanan, ini juga jadi tempat berkumpul dan bertukar informasi," ujarnya.*

(ad)

MEDAN - Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi gangguan keamanan di Kota Medan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Tactical Floor Game (TFG) Sispamkota yang digelar Polrestabes Medan, Kamis, 23 April 2026.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Jumat 24 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Didampingi Kasatpol PP Kota Medan M. Yunus dan Kepala Dinas Perhubungan Irsan Idris Nasution, Zakiyuddin mengatakan pengamanan kota tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

Menurut dia, diperlukan keterlibatan berbagai elemen, mulai dari institusi pendidikan, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas kesehatan.

"Kalau terjadi situasi tidak terkendali, biasanya objek seperti mal menjadi sasaran. Karena itu, semua pihak harus siap, termasuk rumah sakit untuk penanganan korban," kata Zakiyuddin.

Ia juga menyoroti pentingnya latihan bersama dan simulasi berkelanjutan guna memperkuat koordinasi lintas instansi.

Selain itu, perhatian terhadap jalur akses menuju titik aksi dinilai krusial, mengingat potensi pergerakan massa yang mencari celah masuk meski telah dilakukan pembatasan.

"Simulasi ini penting agar kita siap sebelum kejadian. Jangan setelah terjadi baru kita bertindak," ujarnya.

Zakiyuddin turut mengingatkan peran media sosial dalam memobilisasi massa secara cepat.

Karena itu, strategi komunikasi dan pengendalian informasi dinilai perlu diperkuat untuk mencegah eskalasi situasi.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan pengamanan difokuskan pada sejumlah objek vital, antara lain Kantor DPRD Sumatera Utara, DPRD Kota Medan, Kantor Gubernur Sumatera Utara, dan Kantor Wali Kota Medan.

Sebanyak 3.800 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Kota Medan disiagakan di berbagai titik strategis.

Kepolisian juga menyiapkan tim penyekat di pintu masuk kota, seperti Terminal Amplas dan Pinang Baris, untuk mengantisipasi pergerakan massa dari luar daerah.

"Langkah ini penting karena Medan berbatasan langsung dengan Deli Serdang, Binjai, dan Tanah Karo. Pergerakan massa dari luar kota harus bisa dikendalikan," kata Jean.

Selain itu, aparat membentuk tim penegakan hukum dan memantau potensi penggerak aksi, termasuk melalui media sosial.

Meski demikian, kepolisian memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap dijamin selama berlangsung tertib.

"Kami tetap melayani penyampaian aspirasi, tetapi harus sesuai aturan," ujarnya.

Melalui simulasi Sispamkota ini, pemerintah dan aparat keamanan berharap kesiapan dalam menjaga kondusivitas Kota Medan semakin meningkat, sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung aman dan tertib.*

(ad)

JAKARTA - Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Langkah ini ditempuh untuk mengatasi ketidaksesuaian antara pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

Baca Juga:

• Menaker Dorong Perluasan Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal, Termasuk Ojek Online hingga Pekerja Rumah Tangga

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan forum ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan.

"Pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk program magang, harus semakin dekat dengan kebutuhan KEK maupun PSN," ujar Yassierli.

Dalam forum tersebut terungkap bahwa sejumlah kawasan industri di KEK masih menghadapi keterbatasan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik.

Di sisi lain, pemerintah telah memiliki infrastruktur pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah, namun belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri.

Salah satu hasil utama diskusi adalah pemetaan kebutuhan pelatihan di masing-masing KEK.

Pemerintah mencatat adanya kesenjangan baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai pelatihan dengan kawasan industri.

Menanggapi hal itu, Kemnaker berencana menyesuaikan program pelatihan agar lebih tepat sasaran.

Penyesuaian ini mencakup pengembangan jenis pelatihan hingga kemungkinan pelaksanaan pelatihan langsung di fasilitas industri.

Forum juga menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebanyak 60 ribu peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.

Selain itu, program pemagangan nasional melalui MagangHub ditargetkan menjangkau seluruh 25 KEK di Indonesia.

Menurut Yassierli, pelatihan vokasi memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni dua hingga tiga bulan.

Dengan skema tersebut, penyiapan tenaga kerja diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan industri yang dinamis.

Ia menegaskan, forum ini menjadi titik awal kolaborasi berkelanjutan antara Kemnaker, Kemenko Perekonomian, serta pengelola KEK.

Pemerintah, kata dia, akan memfasilitasi sistem, anggaran, dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan program berjalan efektif.

"Kami ingin ini menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional," kata Yassierli.*

(ad)

BALI - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Bali pada Jumat, 24 April 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di Pulau Dewata didominasi cerah hingga hujan ringan, dengan suhu berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Jumat 24 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Sementara itu, Tabanan dan Badung berpotensi diguyur hujan ringan, masing-masing dengan suhu berkisar 24–29°C dan 26–33°C.

Di bagian tengah, Gianyar diprediksi cerah dengan suhu 26–31°C. Berbeda dengan Klungkung yang cenderung berawan dengan suhu relatif lebih panas, yakni 29–33°C.

Bangli menjadi wilayah dengan suhu terendah hari ini, berkisar 21–27°C, namun tetap dalam kondisi cerah.

Untuk wilayah timur, Karangasem diprakirakan berawan dengan suhu antara 22–30°C. Sedangkan di utara, Buleleng mengalami cuaca cerah dengan suhu 26–31°C.

Ibu kota Provinsi Bali, Denpasar, diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu cukup tinggi, mencapai 33°C. Tingkat kelembapan di kota ini berada pada kisaran 71–89 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca, terutama di wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan, serta menjaga kondisi kesehatan di tengah kelembapan udara yang cukup tinggi.*

(ad)

YOGYAKARTA - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 24 April 2026.

Cuaca di sebagian besar wilayah diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan, dengan suhu udara relatif hangat.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Jumat 24 April 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Gunungkidul, dengan suhu 23–32°C dan kelembapan yang dapat mencapai 99 persen.

Sementara itu, wilayah Bantul diprediksi berawan sepanjang hari dengan suhu antara 24–33°C.

Sleman juga menunjukkan pola cuaca serupa, yakni berawan dengan suhu 24–32°C dan kelembapan hingga 95 persen.

Adapun Kota Yogyakarta diperkirakan berada dalam kondisi berawan dengan suhu berkisar 24–33°C.

Tingkat kelembapan di ibu kota provinsi ini tercatat antara 62 hingga 96 persen.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di wilayah Kulon Progo dan Gunungkidul.

Selain itu, warga diimbau menjaga kesehatan mengingat tingginya kelembapan udara yang dapat memengaruhi kondisi tubuh.*

(ad)

JAWA BARAT - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Jumat, 24 April 2026.

Secara umum, hampir seluruh daerah di provinsi ini diperkirakan mengalami hujan ringan hingga hujan sedang, dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Jumat 24 April 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Kondisi serupa juga terjadi di Sukabumi dan Tasikmalaya, dengan suhu berkisar 22–29°C dan 23–30°C.

Di wilayah tengah hingga timur, seperti Ciamis, Kuningan, Majalengka, dan Sumedang, hujan ringan diprakirakan turun dengan suhu antara 21–30°C.

Adapun Cirebon dan Indramayu yang berada di kawasan pesisir utara juga berpotensi mengalami hujan ringan, dengan suhu cenderung lebih hangat mencapai 32°C.

Subang menjadi satu-satunya wilayah yang diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang, dengan suhu berkisar 24–31°C.

Sementara itu, daerah lain seperti Purwakarta, Karawang, dan Bekasi tetap didominasi hujan ringan.

Untuk wilayah perkotaan, hujan ringan juga diprediksi terjadi di sejumlah kota, antara lain Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok, dengan suhu rata-rata berkisar 20–32°C.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, hingga Kota Banjar.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat terjadi sepanjang hari.

Selain itu, warga juga diminta mengantisipasi dampak turunan seperti genangan air dan gangguan aktivitas harian, terutama di wilayah dengan curah hujan lebih tinggi.*

(ad)

JAKARTA - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Jumat, 24 April 2026.

Seluruh kawasan ibu kota diperkirakan didominasi hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Jumat 24 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Sementara itu, di daratan utama, hujan ringan juga berpotensi terjadi di seluruh kota administratif.

Jakarta Pusat diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan mencapai 91 persen.

Kondisi serupa terjadi di Jakarta Utara dengan suhu 26–30°C, serta Jakarta Barat dengan suhu 25–31°C.

Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur juga diprediksi diguyur hujan ringan dengan suhu masing-masing berkisar 25–31°C.

Tingkat kelembapan di kedua wilayah ini relatif tinggi, yakni antara 66 hingga 93 persen.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi sepanjang hari, terutama yang berpotensi menimbulkan genangan di sejumlah titik.

Warga juga diimbau mempersiapkan perlengkapan pelindung hujan saat beraktivitas di luar ruangan.*

(ad)

ACEH - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Jumat, 24 April 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di provinsi paling barat Indonesia ini didominasi hujan ringan dan berawan, dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Jumat 24 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Aceh Singkil, Nagan Raya, dan Aceh Tamiang.

Di kawasan dataran tinggi seperti Aceh Tengah dan Gayo Lues, hujan ringan diprediksi turun dengan suhu lebih sejuk, yakni antara 17–25°C.

Sementara itu, Aceh Tenggara menjadi satu-satunya wilayah yang diperkirakan mengalami udara kabur, dengan suhu berkisar 17–24°C dan tingkat kelembapan tinggi.

Wilayah lain seperti Aceh Selatan, Simeulue, dan Bireuen diprakirakan berada dalam kondisi berawan dengan suhu rata-rata 23–30°C.

Kondisi berawan juga terjadi di sejumlah kota besar, seperti Banda Aceh, Sabang, dan Lhokseumawe.

Adapun hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah perkotaan lain, seperti Kota Langsa dan Kota Subulussalam, dengan suhu berkisar 24–31°C.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama di daerah yang berpotensi mengalami hujan ringan sepanjang hari.

Selain itu, warga juga diminta memperhatikan kondisi jarak pandang di wilayah dengan udara kabur serta menjaga kesehatan di tengah tingginya kelembapan udara.*

(ad)

SUMUT - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Jumat, 24 April 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di provinsi ini didominasi hujan ringan, dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan yang relatif tinggi.

Baca Juga:

• 54 Cek Palsu Lolos di Bank Mandiri, Kasir PT TSI Didakwa Bobol Dana Perusahaan Rp123,2 Miliar

Sementara itu, daerah lain di kawasan Tapanuli—meliputi Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan—diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu lebih sejuk, berkisar 18–26°C.

Di kawasan kepulauan Nias, hujan ringan diprakirakan terjadi di Nias, Nias Utara, dan Nias Selatan, meski beberapa wilayah seperti Nias Barat berpotensi berawan.

Suhu di wilayah ini berkisar antara 24–31°C.

Untuk wilayah dataran tinggi seperti Karo, Dairi, Toba, dan Humbang Hasundutan, hujan ringan mendominasi dengan suhu relatif rendah, antara 18–26°C.

Kondisi serupa juga terjadi di Samosir dan Pakpak Bharat.

Di kawasan timur dan pesisir, seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, hingga Labuhanbatu Raya, hujan ringan diperkirakan turun dengan suhu lebih hangat, mencapai 32°C.

Kelembapan udara di wilayah ini umumnya berada di atas 65 persen.

Ibu kota provinsi, Kota Medan, diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 25–32°C.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah kota lainnya seperti Pematangsiantar, Sibolga, Tanjung Balai, Binjai, Tebing Tinggi, hingga Padang Sidempuan dan Gunungsitoli.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi sepanjang hari di sebagian besar wilayah.

Warga juga diminta mengantisipasi dampak seperti genangan air serta menjaga kesehatan di tengah tingginya kelembapan udara.*

(ad)

Dorongan tersebut disampaikan dalam forum penyerahan pokok-pokok pikiran Dewan Pers kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga:

• Cadangan Beras Nasional Tembus 5,2 Juta Ton, Ketahanan Pangan Indonesia Makin Kuat dan Stabil

PWI menilai, perkembangan ekosistem media digital saat ini membuat karya jurnalistik semakin rentan disalahgunakan tanpa izin, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan tegas.

Menurut PWI, perlindungan hak cipta bukan hanya menyangkut aspek ekonomi wartawan dan perusahaan pers, tetapi juga berkaitan dengan moral, kualitas, dan integritas informasi yang dikonsumsi publik.

Forum tersebut diawali dengan penyerahan dokumen pemikiran dari Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat yang menegaskan bahwa karya jurnalistik memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan Menteri Hukum bersama Dewan Pers, dengan moderator anggota Dewan Pers Dahlan Dahi.

Selain PWI, sejumlah organisasi pers turut hadir dalam forum tersebut, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), hingga Serikat Perusahaan Pers (SPS).

PWI menegaskan bahwa revisi UU Hak Cipta harus mampu menjawab persoalan maraknya penggunaan karya jurnalistik di ruang digital tanpa izin yang dinilai merugikan insan pers.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan dukungannya terhadap penguatan perlindungan karya jurnalistik dalam regulasi baru tersebut. Ia menilai hal itu penting untuk menjaga keberlanjutan industri media sekaligus kualitas informasi publik.*

(dh)

Ketua Pansus PAD 2 DPRD Deli Serdang, Misnan Al Jawi, menyebut kebocoran tersebut terjadi akibat ketidaksesuaian data pajak dan perizinan bangunan di lapangan.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang Tetapkan 20 Ranperda 2026, Pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal Masuk Prioritas

Pansus juga menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa wilayah. Salah satunya di Tanjung Morawa yang dinilai tidak sesuai standar harga pasar.

"Seharusnya di atas Rp 3 juta per meter, tapi ini di bawah Rp 1 juta. Ini tidak sesuai kondisi sebenarnya," ujarnya.

Selain itu, Pansus juga menyoroti persoalan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diduga belum dibayarkan secara optimal karena proses balik nama yang belum tuntas pada ribuan unit rumah yang sudah dihuni.

"Harusnya setelah akad langsung dibaliknamakan, tapi ini masih banyak yang belum. Padahal nilainya bisa mencapai Rp 70 juta per rumah," tambahnya.

Temuan lain juga mencakup pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) yang diduga tidak seluruhnya memiliki izin resmi, namun tetap dilakukan pengutipan kepada warga.

Pansus menilai terdapat indikasi kelalaian hingga dugaan kesengajaan dari oknum tertentu dalam pengelolaan pajak daerah tersebut. Temuan ini akan ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum.

"Kami akan laporkan ke Kejati Sumut. Data sudah lengkap dan valid," tegas Misnan.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menyatakan pemerintah daerah siap menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran oleh oknum di lapangan.

"Kalau ada yang nakal akan kita berantas. Kita bersama DPRD sepakat meningkatkan PAD," ujarnya.*

(tm/dh)

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif, terutama dari sektor produksi pangan di daerah yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:

• Jepang Longgarkan Ekspor Pertahanan, Indonesia Masuk Daftar Prioritas Penerima Senjata

Ia menilai peningkatan stok tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penguatan distribusi pupuk, perbaikan irigasi, serta penguatan tata kelola produksi pangan nasional.

Menurutnya, keberhasilan menjaga stok pangan harus dibarengi dengan distribusi yang merata agar tidak menimbulkan ketimpangan harga antarwilayah.

"Ketika produksi naik, maka distribusi dan stabilitas harga juga harus dijaga. Jangan sampai ada disparitas yang merugikan masyarakat maupun petani," tegasnya.

Dari sisi akademisi, Dosen IPB University Prima Gandhi menilai capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam ekosistem pertanian nasional. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada angka stok semata.

"Capaian ini bagus, tapi jangan sampai lupa aspek struktural seperti biaya produksi dan keseimbangan harga di tingkat petani," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah menilai capaian stok beras ini menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang periode konsumsi tinggi.*

(mt/dh)

Putusan perkara tersebut dibacakan melalui sistem e-court pada Selasa (14/4/2026), yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Baca Juga:

• 54 Cek Palsu Lolos di Bank Mandiri, Kasir PT TSI Didakwa Bobol Dana Perusahaan Rp123,2 Miliar

"Putusan kemarin itu tidak menyatakan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Jadi ini bukan menang atau kalah," ujar Andhika di Solo, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, majelis hakim sebelumnya menilai mekanisme citizen lawsuit lebih banyak digunakan dalam perkara lingkungan hidup, sementara pihak penggugat menilai gugatan tersebut berkaitan dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Menurutnya, perkara ini memiliki urgensi karena menyangkut perhatian publik, sehingga masih perlu diuji lebih lanjut dalam proses hukum banding.

"Kami yakin hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukum dan menghadirkan keadilan, tidak hanya terpaku pada aturan tekstual," tambahnya.

Penggugat lainnya, Top Taufan Hakim, menegaskan bahwa langkah banding merupakan upaya lanjutan untuk mencari keadilan melalui jalur konstitusional.

"Kami tidak akan menyerah. Ini tentang keadilan dan kejujuran bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.*

(mt/dh)

Amran mengungkapkan, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara label kualitas dan kondisi fisik beras di lapangan. Ia menyebut, sejumlah sampel beras memiliki tingkat pecahan jauh melebihi standar beras premium.

Baca Juga:

• Hadapi El Nino Ekstrem, Stok Beras Nasional Dipastikan Aman hingga 15 Bulan

Menurut Amran, kondisi tersebut membuat harga wajar beras sebenarnya hanya berkisar antara Rp 8.000 hingga Rp 12.000 per kilogram. Namun di lapangan, beras tersebut justru dijual hingga Rp 17.000 per kilogram.

Ia menyebut praktik tersebut bukan sekadar pengoplosan biasa, melainkan bentuk manipulasi yang merugikan masyarakat luas.

"Ini bukan sekadar oplos, ini nyolong. Saya sudah periksa di laboratorium. Ada yang kualitasnya jauh di bawah standar tapi dijual seperti premium," tegasnya.

Amran juga memperkirakan potensi kerugian akibat praktik tersebut dapat mencapai triliunan rupiah apabila dihitung dari volume konsumsi nasional.

"Kalau selisih Rp 5.000 saja dan dikalikan 2 juta ton, bisa mencapai Rp 10 triliun," jelasnya.

Pemerintah, kata Amran, akan terus memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku, termasuk bekerja sama dengan Satgas Pangan. Sejumlah pelaku yang diduga terlibat juga telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini dilakukan demi melindungi masyarakat luas dari praktik yang merugikan.

"Yang kita lindungi ini 256 juta rakyat Indonesia. Kalau dibiarkan, ini yang paling dirugikan adalah masyarakat," ujarnya.*

(d/dh)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan hak seluruh pekerja tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau sistem jaminan sosial.

Baca Juga:

• Mensos Gus Ipul Ajukan Tambahan 5.000 Guru Sekolah Rakyat ke KemenPAN-RB, Target Siswa Tembus 100 Ribu

Yassierli menyebut tantangan utama saat ini adalah memastikan pekerja sektor informal dapat masuk ke dalam skema jaminan sosial yang selama ini lebih banyak dinikmati pekerja formal.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan tengah mendorong penguatan regulasi, khususnya bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan, agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang layak sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.

Selain itu, pekerja rumah tangga juga menjadi perhatian utama untuk dimasukkan ke dalam sistem jaminan sosial nasional melalui penguatan aturan, sehingga diakui sebagai pekerja dan memiliki hak perlindungan yang sama.

"BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga asuransi. Fokus utamanya adalah memperluas kepesertaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja," kata Yassierli.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi data antarinstansi untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data yang terintegrasi dinilai penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial di masa depan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menegaskan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan sosial.

"Mari kita bangun bersama agar perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata," ujarnya.*

(dh)