BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya meningkatkan kreativitas dan semangat warga binaan melalui kegiatan panggung hiburan yang rutin digelar setiap hari Sabtu.

Kegiatan ini menjadi sarana hiburan positif sekaligus wadah bagi warga binaan untuk menyalurkan bakat, minat, dan kreativitas di lingkungan pemasyarakatan.

Baca Juga:

• Memisah Korban dan Pengedar: Arah Baru Kebijakan Pemasyarakatan di Bawah Pemerintahan Prabowo

Para warga binaan diberikan kesempatan untuk menampilkan kemampuan dan kreativitas melalui berbagai pertunjukan seni dan hiburan.

Suasana kebersamaan dan keceriaan terlihat dalam kegiatan tersebut.

Selain memberikan hiburan, panggung kreativitas ini juga diharapkan mampu mengurangi kejenuhan warga binaan selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas.

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Dr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum., mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan positif yang memberikan ruang bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi diri.

Melalui kegiatan panggung hiburan yang dilaksanakan secara rutin, warga binaan diharapkan semakin percaya diri, kreatif, disiplin, serta mampu membangun semangat kebersamaan.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya menciptakan suasana pembinaan yang lebih humanis dan kondusif.

Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen menghadirkan kegiatan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada kedisiplinan, tetapi juga memperhatikan pengembangan bakat dan potensi warga binaan.

Dengan adanya panggung hiburan setiap Sabtu, diharapkan warga binaan dapat menjalani proses pembinaan secara lebih positif dan produktif, sehingga memiliki bekal yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Asal-usul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Baca Juga:

• Siapa Saja Mendukung Pansus Ijazah Gibran? Ini Sikap PDIP, PKB, Golkar, PKS, dan Partai Lain

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengaku sedang menelusuri kembali proses perumusan pasal tersebut.

Doli menjabat Ketua Komisi II DPR ketika pembahasan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 berlangsung.

"Saya juga sedang mencari tahu ya, apakah [pasal] 18 ayat 3 yang katanya kan beredar berita itu diselundupkan, ya, kan? Pasal-pasal selundupan. Nah, saya juga sedang mencari data, mengumpulkan data, karena waktu itu kan saya Ketua Komisi II, kan," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10).

Doli mengatakan Komisi II DPR bersama KPU membahas rancangan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam dua tahap.

Pembahasan pertama berlangsung pada September 2023, sebelum MK membacakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.

"Pertama bulan September itu sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang soal batas usia," kata Doli.

Pembahasan kemudian berlanjut pada Oktober 2023 dengan fokus pada tindak lanjut putusan MK mengenai batas usia pencalonan.

Doli mengaku tidak menemukan ketentuan yang kini dipersoalkan tersebut dalam pembahasan yang diingatnya.

"Sementara kan di PKPU yang dibahas September, [pasal 18] ayat 3 itu kan enggak ada, gitu. [Pasal] 18 yang ayat 3, yang sekarang dipersoalkan kemarin itu kan tidak ada. Nah, dan kemudian di bulan Oktober kita bahas PKPU lagi, khusus bicara tentang soal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tentang perubahan batas usia itu," kata Doli.

"Jadi, sebetulnya setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu enggak ada," imbuh Doli.

Ia mengatakan akan memanggil KPU apabila terdapat dugaan penyelundupan ketentuan tersebut dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Namun, dugaan tersebut masih perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait.

Anggota KPU RI, Idham Holik, memberikan penjelasan berbeda mengenai proses penyusunan ketentuan tersebut.

Ia mengatakan rancangan norma Pasal 18 ayat (3) telah dibahas dalam rapat konsinyering pada 19 September 2023, sehari sebelum rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR.

"Materi rancangan norma tersebut sudah ada pada saat pembahasan Rancangan PKPU tersebut di forum Rapat Konsinyering pada 19 September 2023. Rapat konsinyering tersebut dilakukan sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR pada 20 September 2023," kata Idham, Jumat (9/10).

Menurut Idham, perumusan ketentuan itu juga berkaitan dengan konsultasi bersama pejabat berwenang di kementerian terkait.

"Jadi dengan demikian, secara fakta dokumen, rancangan norma tersebut sudah ada," ujarnya.

Idham menjelaskan, dalam rapat konsinyering, rancangan ketentuan tersebut awalnya tercantum dalam Pasal 19 ayat (2).

Setelah melalui rapat harmonisasi, ketentuan itu berubah menjadi Pasal 18 ayat (3).

"Di Rapat Konsinyering, rancangan norma tersebut sudah ada di Pasal 19 ayat (2), kemudian berdasarkan hasil Rapat Harmonisasi berubah menjadi Pasal 18 ayat (3)," katanya.

Keterangan KPU tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran asal-usul aturan yang kini dipersoalkan.

Untuk memastikan apakah proses pembentukannya telah memenuhi seluruh prosedur, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen rancangan, risalah rapat, hasil konsultasi, dan tahapan harmonisasi.

Dalam persidangan di MK pada 1 Oktober 2026, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Pasal 18 ayat (3) tidak muncul saat uji publik maupun rapat dengar pendapat bersama DPR.

Menurut dia, ketentuan itu baru terlihat pada tahap harmonisasi.

"Pertama soal PKPU Nomor 19 Tahun 2023, kami perlu menguatkan bahwa pertama, pada saat PKPU uji publik tidak ada Pasal 18 Ayat 3. kemudian pada saat RDP dalam pembahasan di DPR tidak ada diungkapkan Pasal 18 Ayat 3. Biasanya Yang Mulia pada RDP itu apa yang akan diubah itu, disampaikan. Nah, ini tidak. Tapi dalam harmonisasi ya, ada. Dalam harmonisasi Pasal 18 Ayat 3 ya, ada," kata Bagja dalam keterangannya di ruang sidang MK.

Bagja juga mengatakan Bawaslu telah menyampaikan keberatan kepada KPU terkait ketentuan tersebut.

Menurut dia, Bawaslu meminta agar persyaratan calon dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.

"Kemudian, apa respons Bawaslu? Karena Pasal 18 Ayat 3 menurut Bawaslu tidak sesuai UU, maka nota dinas Bawaslu mengatakan kepada KPU agar syarat calon dikembalikan pada UU. Ini yang kami sampaikan pada saat nota dinas pada saat harmonisasi UU di akhir menjelang pengundangan," ujarnya.

Keterangan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penjelasan mengenai tahapan pembahasan pasal.

KPU menyatakan rancangan norma telah ada dalam rapat konsinyering pada September, sedangkan Bawaslu menyebut ketentuan itu tidak muncul dalam uji publik dan RDP, tetapi ada pada tahap harmonisasi.

Pasal 18 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur dokumen persyaratan yang harus diserahkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Salah satunya adalah bukti kelulusan berupa ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m.

Adapun ayat (3) memberikan pengecualian bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Berikut bunyi Pasal 18 Ayat 3:

"Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi."

Kuasa hukum Denny Indrayana dan sejumlah pemohon dalam perkara di MK, Bambang Widjojanto, mengkritik keberadaan ketentuan tersebut.

Ia menyebutnya sebagai pasal yang secara khusus mengakomodasi Gibran.

"Ada yang menjadi kritik yang perlu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 18 ayat (3) itu adalah pasal 'Gibran banget' dan pasal 'Gibran banget' itu diloloskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Bambang di MK, Selasa (6/10).

Bambang juga menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi kepatuhan terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu.

Menurut dia, lembaga yang terbukti melanggar ketentuan seharusnya dapat dikenai tindakan sesuai aturan yang berlaku.

"Seharusnya pada lembaga yang melakukan tindakan melanggar asas dan prinsip, dia juga harus dikenakan tindakan," ucapnya.

Pernyataan Bambang merupakan pandangan pihak pemohon.

Dugaan bahwa ketentuan tersebut sengaja dibuat untuk mengakomodasi calon tertentu perlu dibedakan dari fakta yang telah dibuktikan melalui dokumen dan proses hukum.

Pembentukan PKPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu juga diatur dalam Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketentuan itu mewajibkan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

"Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat."

Dalam sidang MK pada 1 Oktober, Ketua KPU periode 2022–2024 Hasyim Asy'ari mengatakan Pasal 18 ayat (3) dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari kementerian yang menangani urusan pendidikan.

Menurut Hasyim, masukan tersebut berkaitan dengan pengalaman dalam pemilihan anggota legislatif, ketika sejumlah calon mengajukan permohonan penyetaraan dokumen pendidikan.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih kemudian mempertanyakan bagian yang disempurnakan dalam PKPU tersebut, terutama karena ketentuan pengecualian bukti kelulusan itu sebelumnya tidak dikenal dalam aturan yang dibahas.

Hasyim menjelaskan proses pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah dimulai sejak perencanaan pada 9 Mei 2023, kemudian masuk tahap penyusunan pada 31 Agustus 2023.

Ia juga menyebut prosesnya melibatkan berbagai tahapan, termasuk RDP, harmonisasi, dan pengundangan.

Namun, dalam keterangan yang disampaikan di persidangan, Hasyim tidak merinci secara khusus kapan perubahan pasal tersebut dilakukan dan bagaimana tahapan konsultasinya berlangsung.

Dalam sidang MK pada 23 September 2026, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengakui ketentuan Pasal 18 ayat (3) belum diberlakukan pada pemilu sebelumnya dan baru diterapkan pada Pemilu 2024.

PKPU Nomor 19 Tahun 2023 ditetapkan pada 9 Oktober 2023 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 13 Oktober 2023.

Sementara itu, MK membacakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kemudian mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 25 Oktober 2023.

Rangkaian waktu tersebut menjadi bagian dari perhatian para pemohon yang mempertanyakan proses pembentukan aturan pencalonan.

Namun, urutan waktu saja tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran prosedur atau kesengajaan mengakomodasi calon tertentu.

Pada 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai keabsahan persyaratan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA yang dibutuhkan untuk membuktikan kelulusan pendidikan menengah di luar negeri.

MK menyerahkan fakta hukum tersebut kepada lembaga lain untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses di MK serta akan tetap fokus bekerja.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran.

Ia juga menanggapi polemik mengenai pendidikan yang ditempuhnya di Singapura.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran.

Kini, penelusuran terhadap asal-usul Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 kembali menjadi perhatian.

Keterangan Doli, KPU, Bawaslu, dan pihak-pihak dalam persidangan menunjukkan adanya perbedaan penjelasan mengenai proses perumusan ketentuan tersebut.

Pemeriksaan dokumen resmi dan risalah rapat diperlukan untuk memastikan bagaimana norma itu disusun serta apakah seluruh prosedur pembentukan peraturan telah dipenuhi.* (cn/ad)

JAKARTA – Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024 mulai bergulir.

Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan berbeda, mulai dari mendukung pembentukan pansus hingga mengusulkan pemanggilan penyelenggara pemilu tanpa membentuk tim penyelidikan khusus.

Baca Juga:

• Golkar Sebut Gibran Sulit Dimakzulkan, Ini Alasannya

Ia menilai pertimbangan MK dalam putusan tersebut perlu diperhatikan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memastikan terpenuhinya persyaratan presiden dan wakil presiden.

Menurut Edo, putusan MK tetap harus dihormati.

Namun, apabila masih terdapat persoalan faktual yang perlu dipastikan, lembaga negara terkait dapat melakukan verifikasi berdasarkan bukti dan kewenangannya.

"Putusan MK harus kita hormati. Tetapi pertimbangan Mahkamah juga harus dibaca secara utuh. Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu dipastikan, maka lembaga negara yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti," kata Edo dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).

Edo menjelaskan, Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kemungkinan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian tersebut, termasuk peran DPR dalam menyatakan pendapat dan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, serta memutus pendapat DPR sebelum proses selanjutnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Edo menilai DPR memiliki instrumen pengawasan yang dapat digunakan apabila ditemukan bukti kuat mengenai persoalan konstitusional yang perlu ditindaklanjuti.

"Salah satunya dapat melalui pembentukan Panitia Khusus apabila dipandang diperlukan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh," kata Edo.

Meski demikian, pembentukan pansus masih berupa usulan.

DPR perlu mempertimbangkan dasar, tujuan, serta mekanisme yang berlaku sebelum memutuskan langkah lanjutan.

Berbeda dengan PKB, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai pembentukan pansus, penggunaan hak angket, atau bentuk penyelidikan lain tidak diperlukan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Menurut Doli, Komisi II DPR dapat memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminta penjelasan mengenai proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

"Komisi II panggil penyelenggara pemilu ya, panggil penyelenggara pemilu, bertanya kenapa bisa terjadi proses pencalonan kemarin yang akhirnya dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi ternyata ijazahnya enggak ada. Nah ya, jelaskan oleh si siapa, KPU, Bawaslu, dan segala macam gitu loh," kata Doli.

Pandangan Golkar tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut persoalan ini tidak harus dilakukan melalui pembentukan pansus.

Pemanggilan penyelenggara pemilu dinilai dapat menjadi langkah untuk meminta penjelasan mengenai proses pencalonan yang dipersoalkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, mengatakan belum menerima arahan dari pimpinan partainya mengenai tindak lanjut putusan MK maupun usulan pembentukan pansus.

Ia juga menyebut persoalan tersebut belum dibahas secara internal di Demokrat.

"Belum ada arahan terkait itu, kita tunggu arahan pimpinan Demokrat," kata Dede, Jumat (9/10).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyatakan partainya masih mendalami amar putusan MK terkait persyaratan pendidikan Gibran.

NasDem di tingkat pusat, kata Hermawi, tengah mengumpulkan masukan dari pengurus di berbagai daerah sebelum membahas persoalan tersebut lebih lanjut.

"Kita sedang mengumpulkan pendapat-pendapat dari DPW, lalu kita akan diskusikan ditingkat pusat," katanya.

Sikap Demokrat dan NasDem menunjukkan bahwa kedua partai tersebut belum menyampaikan keputusan final mengenai dukungan terhadap pembentukan pansus.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai putusan MK merupakan putusan yang jujur dan berani.

Ia memandang pertimbangan MK dapat menjadi fakta hukum yang perlu didalami lebih lanjut.

Mardani juga mendengar bahwa persoalan tersebut masih menjadi pembicaraan lintas fraksi di DPR.

Namun, ia mengaku belum mengikuti perkembangan pembahasannya secara terperinci.

"Kalau mekanisme politik di DPR kan masih banyak, bisa pansus, bisa dengan hak angket, bisa macam-macam. Tapi ini lagi dibahas kayaknya, lagi komunikasi," kata dia.

Pernyataan Mardani memperlihatkan bahwa sejumlah opsi masih terbuka dalam pembahasan di DPR.

Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada keputusan final mengenai mekanisme yang akan dipilih.

Di tengah beragam pandangan fraksi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan terhadap pembentukan pansus.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menilai pansus dapat membantu DPR memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persoalan tersebut.

Menurut Deddy, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan memanggil KPU dan Bawaslu. DPR, kata dia, juga dapat meminta keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Keuangan sesuai kewenangan dan relevansinya.

Ia bahkan mengusulkan agar pihak sekolah Gibran di Australia dan Singapura turut dimintai keterangan mengenai certificate of attendance atau dokumen pendidikan lainnya yang berkaitan dengan polemik tersebut.

"Termasuk pihak sekolah, bahkan kalau perlu institusi yang mengeluarkan sertificate of attendance atau dokumen lain di Singapura dan Australia. Kalau hanya KPU dan Bawaslu maka tidak bisa mendapatkan keterangan menyeluruh dan suatu kepastian," kata Deddy, Jumat (9/10).

Menurut Deddy, pemeriksaan yang lebih luas diperlukan agar DPR dapat memahami persoalan dari berbagai sisi dan memperoleh penjelasan yang lebih lengkap.

Perbedaan pandangan di antara fraksi menunjukkan belum adanya kesepakatan mengenai langkah yang perlu ditempuh DPR untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.

PKB membuka peluang pembentukan pansus, sedangkan PDIP mendukung langkah itu dengan alasan perlunya pemeriksaan menyeluruh.

Golkar memilih mengusulkan pemanggilan KPU dan Bawaslu, sementara Demokrat dan NasDem masih mengkaji persoalan tersebut.

PKS menyebut pansus maupun hak angket sebagai sejumlah mekanisme yang dapat dibahas.

Dengan demikian, wacana pansus ijazah Gibran masih berada pada tahap pembahasan politik.

Pembentukan pansus maupun penggunaan instrumen pengawasan DPR lainnya tetap harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Putusan MK dan persoalan dokumen pendidikan yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut juga perlu dibaca secara cermat berdasarkan amar putusan, pertimbangan hukum, serta kewenangan masing-masing lembaga.* (cn/ad)

JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan presiden tidak dapat dijadikan dasar untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Arse, MK telah menolak permohonan yang salah satunya meminta agar Gibran didiskualifikasi dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Baca Juga:

• Sertifikat O-Level Disorot dalam Polemik Pendidikan Gibran, Benarkah Setara dengan Ijazah SMA?

"MK tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat. Karena itu pemakzulan atau impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, sulit dilakukan," kata Zul, sapaan akrabnya, lewat keterangan tertulis, Jumat (9/10).

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR itu menjelaskan bahwa mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu, menurut dia, pemakzulan harus mengacu pada alasan konstitusional yang tercantum dalam pasal tersebut.

Sebagai alternatif, Arse mengusulkan agar ketentuan mengenai persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden ditinjau kembali.

Ia menilai aturan yang berlaku perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem pendidikan, termasuk pendidikan di luar negeri.

"Pasal soal syarat pendidikan paling rendah SLTA ini kan sudah lebih dari dua puluh tahun lalu kita gunakan bagi para pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum. Kita perlu merevisi ini agar adaptif," katanya.

Menurut Arse, penyesuaian aturan tersebut diperlukan agar persyaratan pendidikan calon pejabat publik dapat mengakomodasi sistem pendidikan yang beragam.

Usulan itu muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah putusan MK.

MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan sejumlah pihak, termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Salah satu tuntutan dalam perkara itu adalah mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Para pemohon perkara tersebut terdiri atas Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.

MK kemudian menyerahkan fakta hukum tersebut kepada lembaga lain untuk ditindaklanjuti.

Putusan MK tersebut belum menghentikan perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.

Di satu sisi, Arse menilai putusan itu tidak dapat dijadikan dasar pemakzulan karena MK tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Di sisi lain, temuan mengenai dokumen pendidikan yang tidak ditemukan dalam persidangan tetap menjadi persoalan yang menurut MK dapat ditindaklanjuti oleh lembaga lain sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, polemik ini mencakup dua persoalan berbeda, yakni dasar konstitusional pemakzulan presiden atau wakil presiden dan kejelasan pemenuhan persyaratan pendidikan calon pejabat publik.

Usulan revisi aturan pendidikan yang disampaikan Arse menjadi salah satu gagasan yang muncul dalam perdebatan tersebut.

Namun, perubahan ketentuan tetap memerlukan proses legislasi sesuai mekanisme yang berlaku.* (cn/ad)

JAKARTA – Persaingan pasar ponsel global berubah drastis dalam 15 tahun terakhir.

Nokia dan BlackBerry, dua merek yang pernah berjaya pada era 2010, kini tidak lagi masuk dalam daftar lima besar vendor smartphone dunia.

Baca Juga:

• Mengenal Makna Ulos Batak, Bukan Sekadar Kain tetapi Simbol Doa dan Kekerabatan

Perubahan tersebut terlihat dari data pengiriman smartphone dunia pada 2010 dan 2025 yang dihimpun firma riset pasar International Data Corporation (IDC).

Data itu menunjukkan bukan hanya pergantian merek yang mendominasi pasar, melainkan juga pertumbuhan industri smartphone dan semakin ketatnya persaingan antarprodusen.

Pada 2010, Nokia masih menjadi penguasa pasar smartphone dunia.

Namun, 15 tahun kemudian, posisi teratas ditempati Apple, disusul Samsung.

Sementara itu, tiga produsen asal China, yakni Xiaomi, Vivo, dan Oppo, turut masuk dalam jajaran lima besar dunia.

Nokia dan BlackBerry Pernah Menguasai Pasar

Pada 2010, Nokia menempati posisi pertama sebagai vendor smartphone terbesar dunia dengan pengiriman 100,2 juta unit.

Perusahaan asal Finlandia itu menguasai 33,1 persen pangsa pasar global.

Di posisi kedua terdapat Research In Motion (RIM), perusahaan di balik merek BlackBerry.

RIM mengirimkan 48,7 juta unit perangkat dengan pangsa pasar 16,1 persen.

Apple berada di posisi ketiga dengan pengiriman 47,5 juta unit dan pangsa pasar 15,7 persen.

Samsung menempati urutan keempat dengan 23 juta unit dan pangsa pasar 7,6 persen.

Adapun posisi kelima ditempati HTC, produsen smartphone asal Taiwan, dengan pengiriman 21,5 juta unit dan pangsa pasar 7,1 persen.

Secara keseluruhan, pengiriman smartphone global pada 2010 mencapai 302,6 juta unit.

Nokia masih unggul jauh dibandingkan para pesaingnya, sementara BlackBerry menjadi salah satu pemain utama yang populer pada masa itu.

Namun, posisi tersebut tidak bertahan selamanya.

Perubahan teknologi, perilaku konsumen, dan persaingan perangkat berbasis layar sentuh menjadi bagian dari perubahan besar dalam industri ponsel.

Apple dan Samsung Jadi Pemimpin Pasar Smartphone

Lima belas tahun kemudian, susunan lima besar vendor smartphone dunia berubah hampir sepenuhnya.

Apple menempati posisi pertama pada 2025 dengan pengiriman 247,8 juta unit iPhone, setara dengan pangsa pasar 19,7 persen.

Samsung berada di posisi kedua dengan pengiriman 241,2 juta unit dan pangsa pasar 19,1 persen.

Dibandingkan 2010, pengiriman iPhone meningkat lebih dari lima kali lipat, dari 47,5 juta menjadi 247,8 juta unit.

Sementara itu, pengiriman smartphone Samsung meningkat lebih dari sepuluh kali lipat, dari 23 juta menjadi 241,2 juta unit.

Meski demikian, pangsa pasar Apple pada 2025 masih lebih rendah dibandingkan dominasi Nokia pada 2010.

Nokia ketika itu menguasai 33,1 persen pasar, sedangkan Apple mencatat 19,7 persen pada 2025.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa persaingan smartphone saat ini lebih tersebar di antara berbagai produsen.

Tidak ada satu merek yang menguasai pangsa pasar sebesar Nokia pada masa kejayaannya dalam data yang dibandingkan tersebut.

Xiaomi, Vivo, dan Oppo Tembus Lima Besar

Perubahan besar lainnya adalah meningkatnya posisi produsen smartphone asal China.

Pada 2010, tidak ada merek China yang masuk dalam daftar lima besar vendor smartphone global tersebut.

Pada 2025, tiga merek asal negara itu justru berhasil menembus jajaran teratas.

Xiaomi menempati posisi ketiga dengan pengiriman 165,3 juta unit dan pangsa pasar 13,1 persen.

Perusahaan yang menaungi merek Xiaomi dan Redmi itu menjadi salah satu pesaing utama Apple dan Samsung.

Di posisi keempat, Vivo mencatat pengiriman 103,9 juta unit dengan pangsa pasar 8,2 persen.

Sementara itu, Oppo berada di urutan kelima dengan pengiriman 102 juta unit dan pangsa pasar 8,1 persen.

Jika digabungkan, ketiga merek tersebut mengirimkan sekitar 371,2 juta smartphone sepanjang 2025, setara dengan 29,4 persen pasar global.

Capaian itu menunjukkan besarnya peran produsen China dalam persaingan smartphone dunia.

Mereka kini tidak hanya bersaing di pasar domestik, tetapi juga menjadi pemain penting dalam industri ponsel pintar internasional.

Pasar Smartphone Tumbuh Empat Kali Lipat

Selain bergantinya merek yang mendominasi pasar, ukuran industri smartphone dunia juga meningkat tajam.

Pada 2010, pengiriman smartphone global mencapai 302,6 juta unit.

Pada 2025, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 1,26 miliar unit, atau kira-kira empat kali lipat dalam 15 tahun.

Namun, pertumbuhan tersebut tidak membuat lima vendor terbesar semakin menguasai pasar secara keseluruhan.

Pada 2010, Nokia, BlackBerry, Apple, Samsung, dan HTC secara gabungan menguasai sekitar 79,6 persen pasar smartphone global.

Sementara pada 2025, lima vendor teratas, yakni Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, dan Oppo, menguasai sekitar 68,2 persen pasar.

Sebaliknya, kategori produsen lain di luar lima besar mengalami peningkatan.

Pengiriman kelompok vendor tersebut bertambah dari 61,7 juta unit pada 2010 menjadi sekitar 400 juta unit pada 2025.

Pangsa pasarnya juga meningkat dari 20,4 persen menjadi sekitar 31,7 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun pasar smartphone tumbuh semakin besar, persaingan kini melibatkan lebih banyak produsen.

Apple dan Samsung memang berada di posisi teratas, tetapi sejumlah merek lain juga berhasil mengambil bagian penting dari pasar global.

Pergeseran Peta Persaingan Ponsel Dunia

Perbandingan data 2010 dan 2025 memperlihatkan bagaimana industri smartphone dapat berubah dalam waktu relatif singkat.

Nokia dan BlackBerry yang pernah menjadi simbol kejayaan ponsel kini tidak lagi berada di jajaran lima besar vendor smartphone dunia berdasarkan data yang dibandingkan.

Sebaliknya, Apple dan Samsung berhasil memperbesar pengiriman perangkat mereka, sementara Xiaomi, Vivo, dan Oppo tumbuh menjadi pesaing utama.

Perubahan ini juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan pasar tidak otomatis menjamin dominasi sebuah merek bertahan selamanya.

Inovasi produk, kemampuan mengikuti kebutuhan konsumen, dan persaingan antarprodusen menjadi bagian penting dalam perkembangan industri smartphone.

Data pengiriman tersebut dihimpun dari Visual Capitalist berdasarkan data IDC.

Angka yang digunakan merujuk pada jumlah perangkat yang dikirimkan ke pasar (shipment), bukan jumlah seluruh perangkat yang telah digunakan konsumen.* (km/ad)

MEDAN – Ulos dikenal sebagai kain tradisional masyarakat Batak yang kerap digunakan dalam berbagai upacara adat.

Namun, kain ini tidak sekadar berfungsi sebagai pakaian atau pelengkap busana.

Baca Juga:

• Rico Waas Ingatkan Budaya Melayu Terancam Punah, Generasi Muda Diminta Tak Melupakan Warisan Daerah

Budayawan Batak Thompson Hs menjelaskan, ulos pada awalnya memiliki fungsi praktis sebagai penghangat tubuh.

Fungsi tersebut berkaitan dengan kondisi cuaca dingin di wilayah tempat leluhur masyarakat Batak tinggal.

Seiring perkembangan zaman, ulos kemudian memiliki makna yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan adat.

"Ulos pada awalnya dimaknai sebagai penghangat, baik karena cuaca dingin maupun untuk hubungan kekerabatan," jelas Thompson.

Menurut Thompson, ulos juga berkembang menjadi karya seni yang memiliki nilai estetika.

Motif dan bentuknya kini diadaptasi oleh para desainer untuk memenuhi kebutuhan industri kreatif dan komersial.

Meski demikian, makna ulos dalam tradisi Batak tidak dapat dilepaskan dari konteks adat dan hubungan antara orang yang memberikan dengan pihak yang menerimanya.

Dalam tradisi Batak Toba, pemberian ulos dapat dimulai bahkan sebelum seorang anak dilahirkan.

Salah satu contohnya adalah tradisi mangirdak atau mambosuri, yakni kebiasaan adat yang dilakukan ketika usia kehamilan ibu memasuki sekitar tujuh bulan.

Dalam tradisi tersebut, ibu yang mengandung menerima ulos tertentu dan makanan sebagai bentuk perhatian keluarga.

Pemberian itu juga mengandung doa dan harapan agar ibu serta anak yang dikandungnya mendapat keselamatan hingga persalinan.

Setelah anak lahir, pemberian ulos kembali dilakukan sesuai dengan makna dan tujuan adatnya.

Dua jenis ulos yang dikenal dalam konteks tersebut adalah Ulos Bintang Maratur dan Ulos Mangiring.

Ulos Bintang Maratur berkaitan dengan harapan agar kehidupan anak berjalan teratur.

Sementara itu, Ulos Mangiring mengandung harapan agar keluarga kembali dikaruniai keturunan, termasuk hadirnya adik yang menyusul.

Dengan demikian, pemberian ulos bukan sekadar menyerahkan kain.

Di dalamnya terdapat doa, harapan, serta perhatian keluarga terhadap perjalanan hidup penerimanya.

Makna ulos juga terlihat dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat Batak, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga upacara kematian.

Dalam upacara adat, jenis dan jumlah ulos yang diberikan mengikuti ketentuan adat serta kesepakatan keluarga.

Pada tradisi Batak Toba, pihak parboru, hula-hula, atau tulang memiliki peran penting dalam pemberian ulos pada upacara tertentu.

Ulos yang digunakan dalam ritual adat juga dapat berfungsi sebagai pakaian formal tradisional.

Pemberiannya berkaitan dengan hubungan kekerabatan, kedudukan pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk penghormatan dalam pelaksanaan adat.

Karena itu, pemahaman terhadap ulos tidak cukup hanya dengan mengenali warna atau motifnya.

Cara penggunaan, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, serta upacara yang menyertainya turut menentukan makna ulos dalam kehidupan masyarakat Batak.

Keragaman jenis dan motif menjadi salah satu ciri khas ulos.

Penelitian berjudul Ciri Khas Suku Batak: Ulos Batak yang diterbitkan dalam Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar pada 2026 menjelaskan bahwa ulos memiliki nilai simbolik yang berkaitan dengan kehormatan, status sosial, kehangatan keluarga, dan identitas masyarakat Batak.

Proses pembuatan ulos juga membutuhkan keterampilan menenun yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Selain digunakan dalam upacara adat, ulos dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai selendang, sarung, selimut, hingga hiasan rumah.

Keragaman fungsi tersebut memperlihatkan bahwa ulos bukan hanya bagian dari tradisi seremonial.

Kain ini juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan cara mereka mempertahankan identitas budayanya.

Perkembangan industri turut mengubah cara ulos diproduksi dan digunakan.

Thompson menjelaskan, ulos buatan mesin memiliki keunggulan dari sisi harga dan kecepatan produksi.

Produk tersebut juga banyak digunakan untuk pertunjukan seni dan cendera mata.

Sementara itu, ulos yang ditenun langsung oleh tangan partonun atau penenun memiliki nilai tersendiri.

Proses pembuatannya berkaitan dengan keterampilan, ketekunan, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Perubahan nilai ulos di tengah kehidupan modern juga dibahas dalam penelitian berjudul Identifikasi Faktor Pergeseran Nilai Ulos sebagai Warisan Budaya Batak Modern yang diterbitkan dalam Engineering and Technology International Journal pada November 2025.

Penelitian tersebut mencatat teknologi sebagai faktor dengan persentase pengaruh terbesar terhadap pergeseran nilai ulos, yakni 41 persen.

Faktor nilai ekonomis tercatat 23,3 persen, edukasi 22,9 persen, dan budaya 12,7 persen.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan pertimbangan ekonomi ikut memengaruhi cara ulos diproduksi serta dipahami oleh masyarakat modern.

Thompson menilai perkembangan fungsi ulos sebagai ornamen, produk mode, dan bagian dari industri kreatif tidak dapat dilepaskan dari perubahan zaman.

Namun, pemahaman terhadap makna tradisionalnya tetap penting agar ulos tidak hanya dipandang berdasarkan penampilan atau nilai jual.

Ulos memiliki perjalanan panjang dalam kehidupan masyarakat Batak.

Berawal dari kebutuhan untuk menghangatkan tubuh, kain ini kemudian berkembang menjadi simbol doa, kasih sayang, kekerabatan, penghormatan, dan identitas budaya.

Di tengah perkembangan industri dan perubahan gaya hidup, pelestarian ulos tidak hanya berarti mempertahankan bentuk kain dan motifnya.

Pengetahuan mengenai makna, proses pembuatan, serta tata cara penggunaannya dalam adat juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga warisan budaya Batak.* (d/ad)

JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit hijau.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pengukuhan Kepala BI Sumut, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia pada Sabtu (10/10/2026) pukul 08.20 WIB, harga cabai rawit merah mencapai Rp103.450 per kilogram.

Harga tersebut naik 2,88 persen atau Rp2.900 dibandingkan hari sebelumnya, sekaligus menjadi yang tertinggi di antara jenis cabai yang tercantum dalam data.

Harga cabai merah keriting mengalami kenaikan lebih besar secara persentase, yakni 12,85 persen atau Rp9.600 menjadi Rp84.300 per kilogram.

Adapun cabai merah besar naik 12,35 persen atau Rp7.800 menjadi Rp70.950 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit hijau. Harganya meningkat 9,32 persen atau Rp6.550 menjadi Rp76.850 per kilogram.

Selain cabai, sejumlah kategori beras juga mengalami kenaikan harga. Beras kualitas bawah II naik 0,34 persen atau Rp50 menjadi Rp14.750 per kilogram.

Beras kualitas medium I naik 0,3 persen atau Rp50 menjadi Rp16.650 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas super II meningkat 0,29 persen atau Rp50 menjadi Rp17.400 per kilogram.

Namun, tidak semua kategori beras mengalami perubahan harga. Beras kualitas bawah I masih bertahan di Rp14.900 per kilogram.

Harga beras kualitas medium II juga tetap Rp16.400 per kilogram, sedangkan beras kualitas super I bertahan di Rp17.950 per kilogram.

Di tengah kenaikan sejumlah komoditas, harga daging ayam ras segar justru turun 1,31 persen atau Rp550 menjadi Rp41.350 per kilogram.

Harga telur ayam ras segar juga mengalami penurunan 0,5 persen atau Rp150 menjadi Rp29.700 per kilogram.

Penurunan harga turut terjadi pada bawang merah ukuran sedang, yang turun 0,67 persen atau Rp250 menjadi Rp37.050 per kilogram.

Sementara itu, bawang putih ukuran sedang turun 0,39 persen atau Rp150 menjadi Rp38.500 per kilogram.

Harga minyak goreng juga menunjukkan pergerakan berbeda menurut jenisnya. Minyak goreng turun 0,49 persen atau Rp100 menjadi Rp20.300 per kilogram.

Sebaliknya, minyak goreng kemasan bermerek 1 naik 0,21 persen atau Rp50 menjadi Rp24.400 per kilogram.

Minyak goreng kemasan bermerek 2 juga naik 0,21 persen atau Rp50 menjadi Rp23.600 per kilogram.

Harga daging sapi masih mengalami kenaikan. Daging sapi kualitas I naik 0,07 persen atau Rp100 menjadi Rp152.650 per kilogram.

Adapun daging sapi kualitas II meningkat 0,42 persen atau Rp600 menjadi Rp144.000 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada gula pasir. Gula pasir kualitas premium naik 0,74 persen atau Rp150 menjadi Rp20.500 per kilogram.

Sementara itu, gula pasir lokal meningkat 0,52 persen atau Rp100 menjadi Rp19.250 per kilogram.

Pergerakan harga tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga pangan tidak terjadi secara seragam.

Sejumlah komoditas, terutama berbagai jenis cabai, mengalami kenaikan cukup tinggi, sedangkan ayam, telur, bawang, dan minyak goreng curah justru turun.

Data PIHPS Bank Indonesia tersebut merupakan gambaran harga berdasarkan pemantauan yang dicantumkan pada waktu pengambilan data.

Harga yang ditemui masyarakat di pasar dapat berbeda menurut daerah, pasar, dan kondisi pasokan.* (bb/ad)

MEDAN – Tim Khusus (Timsus) JCS bersama Unit Opsnal Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap tiga pria yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi pencurian dengan kekerasan atau begal di wilayah Medan Tembung dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ketiga terduga pelaku masing-masing berinisial Iqdamiqni Rizal, 19 tahun; Akbar Ramadhan, 18 tahun; dan Muhammad Anwar, 19 tahun.

Baca Juga:

• 17 Siswa SD di Medan Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Santap MBG, SPPG Resmi Ditutup

Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan yang juga menjabat sebagai Kanit Timsus JCS, IPTU Ramadhani Bimo Setiadi, mengatakan penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan korban di wilayah hukum Polsek Medan Tembung.

"Benar, kami telah mengamankan tiga orang terduga pelaku begal yang beraksi di beberapa lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Medan Tembung," ujar IPTU Ramadhani Bimo Setiadi, Sabtu (10/10/2026).

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Dachyar Siregar terkait dugaan pembegalan yang terjadi pada 1 Oktober 2026 sekitar pukul 17.13 WIB di Jalan Rahayu Pasar XII, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Saat itu, korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario. Tiga orang yang berboncengan diduga memepet dan menabrak korban hingga terjatuh.

Setelah korban terjatuh, para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut.

Berbekal laporan itu, tim gabungan yang dipimpin IPTU Ramadhani Bimo Setiadi, didampingi Panit 2 Timsus JCS IPDA Richard Derio Siahaan, melakukan penyelidikan.

Pada 9 Oktober 2026 sekitar pukul 19.10 WIB, polisi menangkap dua terduga pelaku, yakni Iqdamiqni Rizal dan Akbar Ramadhan, di kawasan Sumber Rejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan.

"Tim berhasil mengamankan dua pelaku awal atas nama Iqdamiqni Rizal dan Akbar Ramadhan di kawasan Sumber Rejo Timur, Percut Sei Tuan," jelas IPTU Ramadhani.

Polisi kemudian melakukan pengembangan. Pada Jumat dini hari, 10 Oktober 2026, sekitar pukul 03.34 WIB, petugas menangkap terduga pelaku ketiga, Muhammad Anwar Arfansyah, di kawasan Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil interogasi awal yang disampaikan polisi, ketiga terduga pelaku mengakui keterlibatan mereka dalam aksi pencurian dengan kekerasan di tiga tempat kejadian perkara (TKP) berbeda.

Aksi pertama disebut terjadi sekitar tiga minggu sebelum penangkapan di kawasan Sampali, dekat gudang-gudang yang berada di sekitar SPBU.

Lokasi tersebut tercatat dalam laporan polisi.

Aksi kedua diduga berlangsung sekitar satu bulan sebelumnya di lokasi yang sama, dengan sasaran sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam.

Sementara itu, aksi ketiga disebut terjadi sekitar dua minggu sebelumnya di kawasan Pasar XII, Medan Tembung, dengan sasaran Honda Vario 125.

Dalam menjalankan aksinya, para terduga pelaku diduga memiliki peran berbeda.

Ada yang bertugas sebagai pengendara sepeda motor, membawa kabur kendaraan korban, hingga mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis samurai dan belati.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi kejahatan tersebut.

Barang bukti itu meliputi satu unit Honda Scoopy berwarna putih, satu unit Honda Beat berwarna biru doff, sejumlah pakaian berupa hoodie dan jaket yang diduga digunakan saat beraksi, senjata tajam jenis pisau belati, gunting, tang, satu unit ponsel Huawei berwarna krem, serta sebuah dompet.

"Saat ini ketiga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diboyong ke Mako Satreskrim Polrestabes Medan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan terhadap pelaku lain yang masih buron," pungkas IPTU Ramadhani.

Polisi masih melakukan penyidikan dan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Status ketiganya dalam perkara ini masih sebagai terduga pelaku, sementara proses hukum berjalan lebih lanjut.* (ad)

MEDAN – Sebanyak 17 siswa UPT SD Negeri 060870 Center 1 Medan dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gejala pusing, mual, dan muntah-muntah usai menyantap makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Jumat, 9 Oktober 2026.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumatera Utara menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah tersebut.

Baca Juga:

• TERBONGKAR! Setelah Viral Opao & Pecat 4 Pencuci Ompreng Jam 4 Subuh, SPPG Tembung 3 Akhirnya di-Sidak KPPG Medan

Penghentian operasional dilakukan setelah laporan dugaan keracunan siswa mencuat.

BGN juga melakukan observasi dan pengujian laboratorium terhadap sampel makanan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut.

Peristiwa itu terjadi di UPT SD Negeri 060870 Center 1 yang berlokasi di Jalan Gunung Krakatau, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, sekitar pukul 09.30 WIB.

Salah seorang wali murid, Siti Nurjanah, mengaku panik ketika tiba di sekolah sekitar pukul 10.00 WIB.

Ia mendapati guru dan orang tua murid sedang menghadapi situasi yang menegangkan setelah sejumlah siswa mengeluhkan gangguan kesehatan

Menurut keterangan yang dihimpun, para siswa mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah setelah menyantap makanan MBG.

Mereka kemudian dikumpulkan di satu ruangan sebelum mendapatkan penanganan medis.Salah satu komponen makanan yang menjadi perhatian adalah susu kotak kemasan.

Berdasarkan pengakuan sejumlah siswa, tekstur susu tersebut dilaporkan sudah berubah dan menggumpal, tidak lagi cair seperti biasanya.

Hasil pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk mengetahui apakah susu atau komponen makanan lainnya berkaitan dengan kejadian tersebut.

Menu MBG yang dibagikan kepada para siswa saat itu terdiri atas nasi putih, semur telur bebek, susu kemasan, tumis tauco kacang panjang, terong hijau, tahu kering, dan buah salak.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pengukuhan Kepala BI Sumut, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Sebanyak 17 siswa yang mengalami gejala tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Imelda Pekerja Indonesia Medan untuk mendapatkan perawatan medis.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, membenarkan kejadian tersebut.

Ia menyampaikan bahwa tenaga medis rumah sakit segera menangani para siswa setelah mereka tiba di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Berdasarkan keterangan Erfin pada Jumat (9/10/2026), sebanyak 11 siswa telah membaik dan diperbolehkan pulang.

Sementara itu, enam siswa lainnya masih menjalani perawatan dan observasi karena masih mengeluhkan gejala.

"Enam orang ini masih menunggu observasi, karena masih ada keluhan. Bisa saja rawat inap, bisa saja tidak. Tapi kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja," ucap Erfin Fahrurrazi, Jum'at (9/10/2026).

Pemerintah Kota Medan menginstruksikan tim medis untuk memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh siswa yang terdampak.

Biaya pengobatan para siswa disebut ditanggung oleh pihak SPPG penyalur makanan.

Erfin menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak menjadi prioritas dalam penanganan kejadian tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa kejadian tersebut menuntut pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Proses investigasi diperlukan untuk mengetahui penyebab kejadian dan memastikan pelaksanaan program MBG mengikuti standar operasional prosedur (SOP).

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Buka Sosialisasi Bank Sumut, ASN Diingatkan Siapkan Keuangan untuk Pensiun

"Tentu mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan, investigasi. Tapi dari internal, seperti apa saya kira itu kewenangan dari instansi yang terkait," tutupnya.

Penghentian operasional SPPG dan pengujian sampel makanan menjadi bagian dari tindak lanjut atas dugaan keracunan yang dialami para siswa.

Hingga penyebabnya dipastikan melalui pemeriksaan, dugaan bahwa susu kemasan menjadi pemicu kejadian belum dapat dinyatakan sebagai kesimpulan.

Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan kualitas bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan dalam program MBG.

Pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar makanan yang diberikan kepada siswa aman dikonsumsi dan kejadian serupa dapat dicegah.* (tm/ad)

Ini dibenarkan Kepala KPPG Wilayah Medan Donal Simanjuntak menjawab konfirmasi bitvonline.com melalui pesan WhatApps, Jumat (10/10/2026).

Baca Juga:

• Sudah Borong Senilai Rp 3 Miliar dari Thailand, SPPG Medan Tembung 3 Sulit Hentikan Penggunaan Opao

Penjelasan Donal Simanjuntak tersebut, sejalan dengan informasi yang diperoleh bitvonline.com yang menyebutkan bahwa, petugas dari KPPG Wilayah Medan telah datang ke SPPG Medan Tembung 3, di Jalan Letda Sujono No 74 Medan, pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Kedatangan Tim KPPG Wilayah Medan ke SPPG Medan Tembung 3 tersebut, dibenarkan sumber bitvonline.com. Sumber yang merupakan mantan relawan di SPPG Medan Tembung 3 itu menjelaskan, Tim KPPG Medan datang ke SPPG Medan Tembung 3 pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Tim KPPG Wilayah Medan yang datang ke SPPG Medan Tembung 3 itu, mengaku bernama Jo. "Saya ditelpon seseorang bernama Jo sekitar pukul 11.28 Wib. Dia mengaku dari KPPG Wilayah Medan. Saya diminta datang ke SPPG Medan Tembung 3," jelas sumber tersebut.

Menurut sumber, Jo datang ke SPPG Medan Tembung 3 sekitar pukul 11.10 Wib. "Mungkin, setelah dia sampai di lokasi SPPG Medan Tembung 3, lalu menelpon saya," jelas sumber.

Menurut sumber, Jo memintanya datang ke SPPG Medan Tembung 3 untuk membicarakan soal nasib empat relawan pencuci omprengan yang dipecat secara sepihak oleh Kepala SPPG Medan Tembung 3 Faisal Lubis.

Namun sumber menolak untuk datang. Sumber hanya menyarankan agar Jo membicarakannya langsung dengan Faisal Lubis selaku Kepala SPPG Medan Tembung 3. "Ngapain saya disuruh datang? Kan ada Kepala SPPG Medan Tembung 3 di situ," tegas sumber.

BEBERAPA KASUS SPPG MEDAN TEMBUNG 3
Seperti berita viral di pekan terakhir, SPPG Medan Tembung 3 yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri, memiliki beberapa catatan kasus. Di antaranya, dipecatnya empat relawan pencuci omprengan.

Pemecatan itu dilakukan secara sepihak oleh Kepala SPPG Medan Tembung 3 Faisal Lubis. Mereka dipecat setelah selesai mencuci omprengan sekitar pukul 04.00 pagi subuh melalui surat yang ditandatangani Faisal Lubis selaku Kepala SPPG Medan Tembung 3.

Tidak hanya itu. SPPG Medan Tembung 3 yang berlokasi di Jalan Letda Sujono No 74 Medan itu, ternyata juga beberapa kali menggunakan minuman rasa susu (bukan susu), yakni Opao dalam menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Padahal Badan Gizi Nasional (BGN) telah melarang penggunaan minuman tersebut dalam menu MBG.

Belakangan terungkap, bahwa pihak yayasan pengelola SPPG Medan Tembung 3, ternyata sudah membeli minuman rasa susu (bukan susu) Opao ke Thailand dalam jumlah besar dengan total nilai Rp 3 miliar.

Penggunaan Opao dalam menu MBG itu, diduga hanya perilaku licik ingin meraih untung besar. Karena menurut informasi, harga Opao jauh lebih murah dibanding susu standar yang ditetapkan BGN. Apalagi Opao dibeli langsung dari Thailand dalam jumlah besar, pasti harganya jauh lebih murah.

Hal inilah yang membuat masyarakat mendesak BGN Sumut dan KPPG Wilayah Medan melakukan investigasi ke SPPG Medan Tembung 3. Ini mengingat kasus keracunan anak akibat makan MBG sangat tinggi di Sumut. Kasus terbaru adalah keraunan anak SD di kawasan Krakatau Medan.

DUGAAN KORUPSI
Karena itu, masyarakat mendesak agar BGN Sumut dan KPPG Wilayah Medan jangan mendiamkan kasus yang terjadi di SPPG Medan Tembung 3 tersebut. Harus diinvestigasi. Dan kalau terbukti, harus disuspend atau dihentikan operasionalnya.

Apalagi, menurut data keuangan SPPG Medan Tembung 3 yang diperoleh bitvonline.com, patut diduga telah terjadi dugaan korupsi dalam bentuk mark-up harga. Kuta dugaan, ini terjadi atas kerjasama pihak yayasan, Kepala SPPG, akuntan dan ahli gizi.

Seperti diketahui, Kepala SPPG Medan Tembung 3 Faisal Lubis ketika dkonfirmasi, justru merespon dengan arogan. "Jangan pernah urusi dapur orang pak……," jawabnya saat dikonfirmasi.

Bahkan, dalam chat WhatApps berikutnya, Faisal menjawab seolah menantang BGN. "Terserah bapak saja. Saya tidak takut," katanya menjawab bitvonline.com.*

MEDAN - Jalan kaki setelah makan kerap dianggap sebagai kebiasaan sederhana yang bermanfaat bagi kesehatan.

Selain membantu tubuh tetap aktif, aktivitas ini juga disebut dapat membantu mengendalikan kadar gula darah dan mendukung kesehatan jantung dalam jangka panjang.

Baca Juga:

• Belum Kantongi Izin Operasional, RS Abdul Jalil Meliala Tanjungbalai Diminta Lengkapi Persyaratan

Kedua faktor tersebut berkaitan dengan risiko penyakit kardiovaskular atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah.

Dilansir dari Hindustan Times, setelah makan, karbohidrat yang dikonsumsi tubuh akan dipecah menjadi glukosa.

Proses ini menyebabkan kadar gula darah meningkat. Berjalan kaki setelah makan dapat membantu tubuh mengelola peningkatan tersebut.

Bagaimana Jalan Kaki Membantu Mengendalikan Gula Darah?

Saat berjalan, otot-otot tubuh berkontraksi dan menggunakan glukosa sebagai sumber energi.

Aktivitas ini membantu tubuh menyerap glukosa sehingga peningkatan gula darah setelah makan dapat dikendalikan.

Selain itu, aktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan sensitivitas insulin.

Artinya, tubuh menjadi lebih efektif dalam menggunakan insulin untuk membantu glukosa masuk ke sel dan digunakan sebagai energi.

Manfaat tersebut tidak selalu membutuhkan olahraga berat.

Jalan kaki dengan intensitas ringan hingga sedang setelah makan dapat menjadi pilihan aktivitas fisik yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Meski demikian, hasilnya dapat berbeda pada setiap orang, bergantung pada kondisi kesehatan, pola makan, dan kebiasaan aktivitas fisik.

Apakah Jalan Kaki Setelah Makan Bisa Menurunkan Tekanan Darah?

Menurut dr. Deepak Agarwal, berjalan kaki tidak selalu menyebabkan tekanan darah langsung turun setelah setiap kali makan.

Namun, kebiasaan berjalan kaki secara teratur dapat membantu memperbaiki pengendalian tekanan darah dari waktu ke waktu.

Kadar gula darah dan tekanan darah merupakan dua faktor yang berkaitan dengan kesehatan jantung.

Jika tidak terkontrol dalam jangka panjang, keduanya dapat meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular.

Karena itu, berjalan kaki secara konsisten dapat menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga kesehatan jantung, terutama jika disertai kebiasaan hidup sehat lainnya.

Berapa Lama Sebaiknya Berjalan Kaki?

dr. Agarwal menekankan bahwa manfaat kesehatan lebih mungkin diperoleh jika berjalan kaki menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bukan hanya dilakukan sesekali.

Ia juga mengingatkan pentingnya aktivitas fisik secara rutin untuk membantu menjaga tekanan darah, kadar gula darah, berat badan, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap risiko penyakit jantung.

"Dengan berjalan kaki secara teratur, Anda dapat memperbaiki tekanan darah, kadar gula darah, berat badan, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap risiko kardiovaskular, yang semuanya berpengaruh pada kesehatan jantung jangka panjang. American Heart Association menyarankan sebagian besar orang dewasa untuk melakukan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang setiap minggu," ujar dr Agarwal.

Rekomendasi 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu tersebut dapat dijadikan panduan umum bagi kebanyakan orang dewasa.

Aktivitasnya bisa dibagi ke dalam beberapa sesi sesuai kemampuan dan kondisi tubuh.

Bagi orang yang baru mulai berolahraga, berjalan kaki dengan durasi singkat dan intensitas ringan dapat menjadi langkah awal.

Durasi dan intensitasnya kemudian bisa ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan.

Pola Hidup Sehat Tetap Penting

Berjalan kaki setelah makan bukan satu-satunya cara menjaga kesehatan jantung.

Kebiasaan ini perlu didukung pola makan seimbang, tidur yang cukup, pengelolaan berat badan, dan aktivitas fisik teratur.

Orang yang memiliki penyakit tertentu atau sedang menjalani pengobatan juga perlu menyesuaikan aktivitas fisik dengan kondisi kesehatannya.

Dengan menjadikan jalan kaki sebagai kebiasaan rutin, masyarakat dapat menambah aktivitas fisik harian dengan cara yang relatif sederhana.

Manfaat jangka panjangnya akan lebih optimal jika dilakukan secara konsisten dan disertai pola hidup sehat.* (d/ad)

JAKARTA – Sertifikat O-Level menjadi sorotan publik setelah disebut dalam pembahasan mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dokumen tersebut berkaitan dengan pendidikan menengah yang ditempuh Gibran di Singapura sebelum melanjutkan pendidikan ke Australia.

Baca Juga:

• Pelaku UMKM Wajib Tahu! Ini Syarat KUR BCA 2026 untuk Pinjaman hingga Rp500 Juta

Untuk memahami persoalan tersebut, masyarakat perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian O-Level dan perbedaannya dengan sistem pendidikan nasional.

Apa Itu Sertifikat O-Level?

O-Level merupakan singkatan dari General Certificate of Education Ordinary Level (GCE O-Level), yaitu kualifikasi pendidikan yang diperoleh melalui ujian pada jenjang menengah dalam sistem pendidikan tertentu.

Di Singapura, ujian GCE O-Level menjadi salah satu tahapan pendidikan menengah yang dapat digunakan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Ujian ini mencakup sejumlah mata pelajaran, seperti bahasa, matematika, sains, dan humaniora.

Siswa mengikuti ujian sesuai mata pelajaran yang tersedia dan ketentuan yang berlaku.

Hasil setiap mata pelajaran kemudian dinilai berdasarkan sistem penilaian penyelenggara ujian.

Secara historis, kualifikasi O-Level diperkenalkan di Inggris pada 1951 untuk menggantikan School Certificate.

Dalam perkembangannya, kualifikasi ini digunakan di sejumlah negara dengan ketentuan yang dapat berbeda sesuai sistem pendidikan masing-masing.

Di Singapura, penyelenggaraan GCE O-Level melibatkan Singapore Examinations and Assessment Board (SEAB), Kementerian Pendidikan Singapura, dan Cambridge International Education.

Apakah O-Level Setara dengan Ijazah SMA?

Sertifikat O-Level tidak dapat secara otomatis dianggap setara dengan ijazah SMA di Indonesia.

Kedua dokumen tersebut berasal dari sistem pendidikan yang berbeda, dengan struktur pembelajaran, persyaratan kelulusan, dan mekanisme penilaian masing-masing.

O-Level merupakan kualifikasi yang diperoleh berdasarkan hasil ujian mata pelajaran.

Sementara itu, ijazah SMA di Indonesia diberikan berdasarkan pemenuhan ketentuan penyelesaian pendidikan menengah sesuai sistem pendidikan nasional.

Karena perbedaan tersebut, pengakuan terhadap kualifikasi pendidikan dari luar negeri perlu mengikuti mekanisme yang berlaku di Indonesia.

Penilaian dapat mempertimbangkan dokumen pendidikan, jenjang yang telah ditempuh, serta riwayat pendidikan secara keseluruhan.

Dengan demikian, penentuan kesetaraan tidak cukup hanya berdasarkan nama sertifikat atau penyebutan jenjang pendidikannya.

Dokumen dan riwayat pendidikan yang bersangkutan perlu diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Kaitannya dengan Riwayat Pendidikan Gibran

Dalam pembahasan mengenai riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, sertifikat O-Level menjadi salah satu hal yang menarik perhatian karena berkaitan dengan pendidikan yang ditempuhnya di Singapura sebelum melanjutkan pendidikan di Australia.

Namun, untuk menilai kedudukan dokumen tersebut, perlu dibedakan antara kualifikasi yang diperoleh di luar negeri dan pengakuan atau penyetaraannya dalam sistem pendidikan Indonesia.

Riwayat pendidikan lanjutan juga menjadi bagian penting dalam memahami keseluruhan jalur pendidikan seseorang.

Karena itu, kesimpulan mengenai kesetaraan pendidikan harus merujuk pada dokumen resmi dan keputusan atau ketentuan dari lembaga yang berwenang.

Pada akhirnya, sertifikat O-Level tidak otomatis sama dengan ijazah SMA Indonesia.

Pengakuan kesetaraannya perlu ditentukan melalui mekanisme yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan istilah atau jenjang yang tercantum pada dokumen.

Pemahaman ini penting agar masyarakat dapat mengikuti perdebatan mengenai riwayat pendidikan secara lebih cermat dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh dokumen serta ketentuan yang relevan diperiksa.* (vo/ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang kembali turun langsung menemui masyarakat melalui program Jelajah Desa.

Kali ini, kegiatan bertema "Menyapa Desa, Mendengar Aspirasi, Membangun Labuhanbatu Selatan" digelar di Desa Air Merah, Kecamatan Kampung Rakyat, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Belum Kantongi Izin Operasional, RS Abdul Jalil Meliala Tanjungbalai Diminta Lengkapi Persyaratan

Kehadiran Fery Sahputra bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disambut antusias warga.

Dalam kunjungan itu, Bupati menyapa masyarakat dan mendengarkan berbagai kebutuhan mereka.

Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.

Melalui program Jelajah Desa, Pemkab Labusel berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

Program ini juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan layanan dan program pemerintah dapat diakses secara lebih mudah.

Salah satu kegiatan utama dalam Jelajah Desa kali ini adalah penyediaan berbagai layanan publik di Kantor Desa Air Merah.

Warga dapat mengurus dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Di bidang kesehatan dan keluarga berencana, masyarakat mendapat akses pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan elektrokardiogram (EKG), pemasangan implan gratis, serta layanan bantuan alat kontrasepsi dan reaktivasi.

Pemerintah daerah juga menghadirkan perpustakaan keliling dan konsultasi perizinan gratis.

Berbagai layanan tersebut memungkinkan warga mengurus sejumlah keperluan di satu lokasi tanpa harus berulang kali mendatangi kantor pelayanan di pusat pemerintahan.

Kehadiran layanan terpadu di tingkat desa diharapkan dapat menghemat waktu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses kebutuhan administrasi, kesehatan, serta informasi perizinan.

Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, Pemkab Labusel juga menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Dalam kegiatan tersebut, satu paket kebutuhan pokok dijual seharga Rp90.000. Paket itu berisi lima kilogram beras dan dua liter minyak goreng.

Pasar murah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat.

Melalui program Jelajah Desa, Pemkab Labusel berupaya menggabungkan pelayanan langsung, penyerapan aspirasi warga, dan penyediaan kebutuhan pokok dalam satu kegiatan.

Pemerintah berharap kehadiran program tersebut dapat mempermudah akses pelayanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu Selatan.* (ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima kunjungan anak-anak Gaza dan anak-anak penghafal Al-Qur'an dalam kegiatan Safari Anak Gaza Special Menyapa Sumut.

Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Kabar Baik bagi Pedagang Tanjungbalai! 40 Gerobak dan Tenda Disiapkan untuk Food Court, Ini Rencana Penyalurannya

Kegiatan tersebut dihadiri Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, M.T., selaku Ketua The World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) sekaligus Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara III. Hadir pula pengurus Dompet Al-Qur'an, Ketua MUI Kabupaten Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Asahan, Ketua DPRD Asahan, pengurus Tahfiz Masjid Agung Ahmad Bakri Kisaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Taufik Zainal Abidin menyampaikan kepedulian dan dukungannya kepada anak-anak Gaza.

Ia memberikan semangat agar mereka tetap kuat dan tabah dalam menghadapi berbagai tantangan.

Sebagai bentuk kepedulian, Bupati Asahan juga menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada anak-anak Gaza.

Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan perhatian terhadap anak-anak Gaza dan masyarakat Palestina.

Ia mengajak berbagai pihak untuk terus menunjukkan solidaritas kemanusiaan melalui doa dan bantuan bagi masyarakat Palestina.

Ia juga berharap perdamaian dapat terwujud sehingga masyarakat, termasuk anak-anak, dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman.

Dalam kesempatan itu, Abdurahman Al-Masry, anak yang lahir di Beit Hanoun, Gaza Utara, menyampaikan gambaran kondisi masyarakat Gaza yang masih memprihatinkan.

Ia menceritakan berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan pasokan listrik hingga serangan bom yang menimbulkan korban jiwa.

Menurut Abdurahman, masyarakat Gaza membutuhkan bantuan pengobatan dan dukungan kemanusiaan dari berbagai pihak di seluruh dunia.

Abdurahman juga mengingatkan pentingnya Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam.

Ia menyampaikan pesan agar masyarakat terus memberikan dukungan kepada rakyat Palestina melalui doa.

"Bantulah kami, bangsa Palestina, dengan doa."

Ia turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anak Gaza.

Melalui kegiatan Safari Anak Gaza Special Menyapa Sumut, diharapkan kepedulian terhadap anak-anak Palestina terus tumbuh.

Dukungan kemanusiaan, doa, dan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak konflik.* (ad)

TANJUNGBALAI – Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, belum dapat beroperasi karena belum mengantongi izin operasional.

Untuk memastikan kesiapan rumah sakit tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan peninjauan langsung pada Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pengukuhan Kepala BI Sumut, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Kedatangan Wali Kota disambut perwakilan pemilik sekaligus manajemen RS Abdul Jalil Meliala, dr. M Andyputra Meliala, SpOG.

Mahyaruddin kemudian mengecek sejumlah ruangan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan di lantai satu hingga ruang rawat inap di lantai dua dan tiga.

Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian meliputi ruang farmasi, ruang VK atau bersalin, ruang bayi, poliklinik, ruang operasi, serta peralatan medis.

Wali Kota juga meninjau fasilitas pengelolaan limbah dan sarana pendukung lainnya di bagian belakang rumah sakit.

Di lantai dua dan tiga, Mahyaruddin memeriksa ruang rawat inap, termasuk lima kamar khusus VIP dan ruang rawat inap umum.

Berdasarkan data dari pihak pemilik, RS Abdul Jalil Meliala memiliki kapasitas 103 tempat tidur untuk pasien.

Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup, izin lingkungan RS Abdul Jalil Meliala telah terbit dan diperoleh pihak pemilik.

Namun, rumah sakit tersebut masih harus menyelesaikan persyaratan izin operasional sebelum dapat mulai memberikan pelayanan kepada pasien.

Setelah izin operasional dipenuhi, pengawasan lanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam peninjauan tersebut, Mahyaruddin juga memeriksa kondisi bangunan, ruangan, dan bagian luar rumah sakit.

Ia meminta manajemen memperbaiki sejumlah bagian yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP).

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah posisi pintu kamar mandi yang dinilai belum sesuai.

Wali Kota meminta pihak rumah sakit memperbaiki fasilitas tersebut sebagai bagian dari pemenuhan standar bangunan dan pelayanan.

Mahyaruddin menegaskan, kunjungan tersebut bertujuan membantu pihak rumah sakit menyelesaikan pembangunan dan memenuhi persyaratan perizinan agar proses menuju operasional berjalan sesuai aturan.

"Kedatangan kami (Pemko) hari ini dalam rangka membantu agar pembangunan Rumah Sakit sesuai perencanaannya, begitu juga penyelesaian izin operasionalnya mulai dari izin SLF (Sertifikat Laik Fungsi), izin KKPR atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjadi kesatuan dalam OSS (Online Single Submission)."

Selain persyaratan teknis bangunan, Wali Kota turut menyoroti dukungan masyarakat sekitar serta administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut dia, berbagai hal tersebut perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia meminta manajemen RS Abdul Jalil Meliala segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan.

OPD yang dimaksud antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Perhubungan, pihak kecamatan, kelurahan, serta instansi terkait lainnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Mahyaruddin meminta pihak rumah sakit menata area parkir serta jalur masuk dan keluar kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta manajemen berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai untuk memastikan pengaturan lalu lintas di sekitar rumah sakit dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap seluruh persyaratan teknis dan administrasi dapat segera dilengkapi.

Dengan demikian, proses perizinan dapat dituntaskan sesuai aturan sebelum RS Abdul Jalil Meliala mulai beroperasi dan melayani masyarakat.* (ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri pengukuhan Ameriza Ma'ruf Moesa sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara, Jumat (9/10/2026).

Acara berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Ajak KAMMI Bersinergi Bangun Daerah Lewat Program Tanjungbalai EMAS

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia untuk mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas ekonomi.

Melalui semangat Kolaborasi Sumut Berkah, Bobby mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Ia juga menyoroti perlunya kerja sama untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, memperkuat pemulihan daerah terdampak bencana, dan mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh kabupaten dan kota.

Selain itu, kerja sama ekonomi lintas provinsi di Pulau Sumatera dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi perdagangan dan investasi.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, didukung sumber daya dan jumlah penduduk yang signifikan.

Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara yang baru dikukuhkan, Ameriza Ma'ruf Moesa, menyatakan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.

Ia juga berharap dukungan kepala daerah dan para pemangku kepentingan dapat memperkuat program ekonomi yang telah berjalan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan ucapan selamat kepada Ameriza Ma'ruf Moesa atas pengukuhannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Sumatera Utara.

Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, Fadly menyambut baik pengukuhan tersebut.

Pemerintah kota memandang Bank Indonesia sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pengembangan potensi unggulan daerah.

Bagi Tanjungbalai, sinergi dengan BI diharapkan dapat mendukung pengembangan pariwisata, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan daya saing produk lokal, serta kelancaran distribusi barang dan pengendalian harga.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar potensi ekonomi Tanjungbalai dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui pengukuhan kepala perwakilan BI yang baru, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara semakin kuat.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan berlangsung secara inklusif, merata, dan berkelanjutan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Tanjungbalai di ruang kerjanya, Kamis (8/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan mahasiswa dalam mendukung pembangunan kota.

Baca Juga:

• RS Abdul Jalil Meliala Tanjungbalai Segera Beroperasi, Wali Kota Turun Tinjau Persyaratan Izin

Ahmad Fauji juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-44 kepada Mahyaruddin Salim.

Ia berharap Wali Kota senantiasa mendapat perlindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan umur panjang, serta sukses memimpin Kota Tanjungbalai.

"Kami juga dari PD KAMMI mengucapkan selamat ulang tahun ke-44 kepada Bapak Wali Kota Tanjungbalai, semoga tetap dalam lindungan Allah SWT diberi kesehatan dan umur yang panjang, sukses memimpin dan tetap amanah membawa Kota Tanjungbalai lebih baik lagi kedepannya," ucap Ahmad Fauji.

Ia mengatakan, PD KAMMI Tanjungbalai mengapresiasi program-program yang dijalankan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui visi Tanjungbalai EMAS.

"PD KAMMI tentunya sangat mengapresiasi program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai melalui Visinya Tanjungbalai EMAS," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Fauji juga menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Muktamar Pengurus Pusat (PP) KAMMI XIII Tahun 2026 di Ambon, Provinsi Maluku.

Menanggapi hal itu, Mahyaruddin Salim mengapresiasi peran PD KAMMI Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Ahmad Fauji Margolang.

Menurut dia, organisasi mahasiswa tersebut turut berkontribusi dalam mendukung program Pemerintah Kota Tanjungbalai, khususnya untuk mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS.

Wali Kota berharap KAMMI dapat terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui gagasan dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Harapannya kedepan keberadaan KAMMI dengan program dan kegiatannya dapat bersinergi bersama Pemko Tanjungbalai melaui gagasan dan sharing program yang manfaatnya dirasakan masyarakat," ucap Wali Kota.

Mahyaruddin juga mendorong PD KAMMI agar terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Ia menilai generasi muda, termasuk mahasiswa muslim, memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan Kota Tanjungbalai.

Ia berharap kolaborasi antarpemuda dapat menjadi kekuatan untuk mendorong perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas generasi muda di daerah tersebut.

"Kiranya melalui kesatuan pemuda-pemuda yang saling bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan, nantinya dapat menjadi penggerak bagi roda perkembangan kemajuan teknologi dan pengembangan bagi generasi muda di Kota Tanjungbalai sehingga akan lahir para generasi muda Tanjungbalai yang berprestasi nantinya," tutup Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota turut didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sofian Pohan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi manajemen sekaligus pemilik Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala untuk membahas rencana operasional rumah sakit tersebut.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Baca Juga:

• HNSI Temui Wali Kota Tanjungbalai, Nelayan Usulkan BPJS Ketenagakerjaan dan Pelatihan Keselamatan

Rumah sakit tersebut direncanakan memiliki kapasitas 103 tempat tidur atau bed untuk melayani kebutuhan perawatan masyarakat.

Perwakilan manajemen sekaligus pemilik RS Abdul Jalil Meliala, dr. M. Andyputra Meliala, SpOG, mengatakan pihaknya ingin segera mengaktifkan layanan rumah sakit tersebut.

Menurut Andy, keberadaan rumah sakit itu diharapkan dapat menambah fasilitas kesehatan di Kota Tanjungbalai, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien yang belum tertampung di RSUD dr. Tengku Mansyur.

Namun, hingga saat ini, proses pengajuan izin operasional masih menjadi kendala. Andy menjelaskan bahwa sejumlah persyaratan pengajuan izin belum terpenuhi.

Karena itu, pihak pengelola berharap pemerintah kota dapat memberikan perhatian dan membantu mengarahkan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Menanggapi permintaan tersebut, Mahyaruddin Salim menyambut baik rencana beroperasinya RS Abdul Jalil Meliala.

Menurut dia, penambahan fasilitas kesehatan berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh layanan pengobatan dan perawatan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak dapat langsung beroperasi tanpa memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pemko Tanjungbalai menyambut baik hadirnya RS Abdul Jalil Meliala, namun kemauan ini tidak boleh bersebrangan secara hukum dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, beliau menyampaikan akan turun bersama tim dari Pemko Tanjungbalai melakukan peninjauan langsung ke lapangan, ke lokasi gedung RS Abdul Jalil Meliala tersebut dan memberikan solusi tahapan selanjutnya untuk bisa terbit izin operasional," jelas Wali Kota.

Mahyaruddin mengatakan, pemerintah kota akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi gedung rumah sakit bersama tim terkait.

Peninjauan tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persyaratan yang masih perlu dipenuhi sekaligus menentukan langkah lanjutan dalam proses perizinan.

Dengan demikian, percepatan operasional rumah sakit tetap harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku.

Rencana beroperasinya RS Abdul Jalil Meliala menjadi salah satu upaya menambah pilihan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tanjungbalai.

Dengan kapasitas yang direncanakan mencapai 103 tempat tidur, rumah sakit tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan perawatan pasien di daerah itu.

Namun, manfaat tersebut baru dapat dirasakan setelah rumah sakit memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan dan memperoleh izin operasional sesuai ketentuan.

Pertemuan antara pemerintah kota dan pihak manajemen rumah sakit juga melibatkan sejumlah pejabat terkait.

Mereka antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tety Juliani Siregar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Usni Syahzuddin Sinaga, Direktur RSUD dr. Tengku Mansyur Dian Ramadha Sari, perwakilan Dinas Kesehatan, Camat Datuk Bandar Syamsul Efendi, serta Lurah Pantai Johor Andika Nasa Ramadona.

Selanjutnya, hasil peninjauan dan pemenuhan persyaratan perizinan akan menjadi bagian penting dalam menentukan tahapan yang perlu dilakukan agar RS Abdul Jalil Meliala dapat beroperasi sesuai ketentuan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Tanjungbalai di ruang kerjanya, Kamis, 8 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Baca Juga:

• Kabar Baik bagi Pedagang Tanjungbalai! 40 Gerobak dan Tenda Disiapkan untuk Food Court, Ini Rencana Penyalurannya

Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut, Wakil Ketua DPC HNSI Kota Tanjungbalai Ridho Damanik hadir didampingi Sekretaris Iskandar Lobo.

Mereka memperkenalkan jajaran pengurus HNSI yang kini dipimpin Selamat Chaniago sebagai ketua.

Ridho mengatakan, HNSI berharap hubungan baik dengan pemerintah kota dapat ditingkatkan melalui kerja sama yang lebih konkret, terutama dalam memperjuangkan hak-hak nelayan.

Menurut dia, dukungan pemerintah diperlukan agar berbagai kebutuhan nelayan di Kota Tanjungbalai dapat memperoleh perhatian dan penanganan yang sesuai.

Dalam audiensi tersebut, HNSI menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain meminta pemerintah memfasilitasi nelayan agar dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

HNSI juga mengusulkan pelatihan penyelamatan bagi nelayan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan mereka menghadapi keadaan darurat saat melaut.

Selain itu, organisasi tersebut berharap pemerintah kota dapat mendukung program-program lain yang berpihak pada kepentingan nelayan.

" Kita berharap Pemko Tanjungbalai bisa bekerjasama dalam program Tanjungbalai Emas, dalam membela kepentingan Nelayan ", ucapnya.

Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan bagi nelayan, yang menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan pekerjaan di laut.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim mengatakan pemerintah kota akan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan HNSI.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu hadir untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk para nelayan.

"Pemko Tanjungbalai tentunya akan mendukung program HNSI, termasuk sejumlah hal yang disampaikan tadi dalam membantu memberikan dukungan dan manfaat yang akan dirasakan untuk kesejahteraan para nelayan yang ada di Kota Tanjungbalai," tegasnya.

Mahyaruddin juga menyampaikan terima kasih atas kesiapan HNSI untuk bersinergi dengan pemerintah kota dalam mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi langkah untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan organisasi nelayan, sehingga kebutuhan masyarakat pesisir dapat dibahas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tanjungbalai, Muslim, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang berkaitan dengan pelatihan nelayan.

Ia mengatakan dinas terkait akan berkoordinasi dengan pihak Kesyahbandaran Tanjungbalai untuk membahas usulan tersebut.

Koordinasi ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, termasuk materi keselamatan dan penyelamatan yang sesuai dengan aktivitas nelayan.

Pertemuan antara Pemko Tanjungbalai dan DPC HNSI tersebut menjadi langkah awal untuk membahas sejumlah kebutuhan nelayan.

Tindak lanjut atas usulan BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan keselamatan, dan program pendukung lainnya diharapkan dapat memperkuat perlindungan serta kesejahteraan nelayan di Kota Tanjungbalai.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai berencana menyalurkan bantuan 40 unit gerobak dan tenda kepada pedagang kuliner di kawasan food court Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung penataan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Ikuti Sosialisasi BIN, Pejabat BUMD Akan Jalani Proses Clearance

Dalam pertemuan tersebut, Pemko Tanjungbalai menyampaikan apresiasi atas dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar dalam upaya penataan kota, khususnya bagi pedagang yang berjualan di kawasan food court Jalan Bachtiar Chusa.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Abrar, yang mewakili Tim Penataan Kota Tanjungbalai, menyampaikan rencana penyaluran bantuan berupa steling atau gerobak untuk mendukung aktivitas perdagangan kuliner.

Bantuan itu ditujukan kepada anggota Komunitas Asosiasi Pedagang Food Court di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Sebanyak 40 unit gerobak dan tenda disebut merupakan bantuan dari PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai.

Menanggapi rencana tersebut, Mahyaruddin Salim mengusulkan agar penyerahan bantuan dilakukan saat kegiatan Car Free Day (CFD).

Ia juga berencana mengundang perwakilan asosiasi pedagang pada pekan berikutnya untuk membahas persiapan penyaluran bantuan.

Menurut Mahyaruddin, bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan menghadirkan pelayanan pemerintah yang bermanfaat bagi warga.

Ia menilai penataan kawasan perdagangan perlu dilakukan dengan melibatkan para pedagang agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Mahyaruddin menegaskan, Pemko Tanjungbalai ingin memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pertemuan dengan asosiasi pedagang yang direncanakan berlangsung pekan berikutnya, pemerintah kota akan membahas persiapan pelaksanaan sekaligus memastikan bantuan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wali kota juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pedagang yang menjadi penerima bantuan.

Program bantuan gerobak dan tenda ini diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha pedagang kuliner sekaligus mendukung penataan kawasan food court di Kota Tanjungbalai.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dagper) Wiwi Fitria, Camat Tanjungbalai Selatan Yudhi Irfan Lesmana, serta Kepala Bidang Pendapatan Ade Faradila.* (ad)