Sebanyak 352 siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG di Lombok Tengah pada Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• IDAI Wanti-wanti Orang Tua: Saat Anak Keracunan Makanan, Telat ke Faskes Lebih Bahaya dari Kumannya

Sari meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup kepatuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Dia menilai evaluasi tidak cukup hanya untuk mengetahui penyebab kejadian, tetapi juga memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan telah dijalankan sesuai ketentuan.

"Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain," tegasnya.

Menurut Sari, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG perlu diperkuat tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga melalui fungsi pengawasan DPR.

"DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar," ujarnya.

Sari menekankan keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat. Kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak juga menjadi bagian penting yang harus dijamin.

"Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi," kata Sari.

Kasus dugaan keracunan tersebut menjadi perhatian setelah ratusan siswa di Lombok Tengah mengalami sejumlah keluhan kesehatan usai mengonsumsi menu MBG. Penanganan para siswa dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Pemerintah dan pihak terkait masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab munculnya keluhan kesehatan tersebut serta mengetahui apakah terdapat pelanggaran SOP dalam proses penyediaan dan distribusi makanan.

DPR berharap evaluasi menyeluruh dapat menghasilkan perbaikan sistem sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG di daerah lainnya.* (in/dh)

Dalam peninjauan tersebut, Rico didampingi Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi serta Camat Medan Marelan Zulkifli Syahputra Pulungan.

Baca Juga:

• Sempat Terharu Dengar Curhat Janda Pemulung, Rico Waas Usulkan 35% Anggaran Medan Fokus Bangun Belawan

"Hari ini kita lakukan gotong royong karena sedimentasi lumpur di saluran drainase Pasar 4 Timur ini sangat tebal dan penuh, sehingga harus kita benahi. Pemasangan U-Ditch sepanjang 200 meter kanan dan kiri juga sedang berjalan," kata Rico saat meninjau lokasi.

Untuk memperlancar aliran air, Pemko Medan juga merencanakan pembenahan saluran pembuangan di sejumlah titik, salah satunya di kawasan Gang Jahe.

Rico mengatakan pembenahan tersebut diperlukan agar aliran air dapat dibagi secara lebih optimal sehingga mengurangi risiko air masuk ke permukiman warga.

"Kita rencanakan sosialisasi untuk pembenahan di Gang Jahe, supaya pembuangannya bisa terbagi dua, ke arah barat dan timur. Banyak keluhan warga karena air kerap masuk ke rumah. Meskipun jalanan sudah kering, permukiman warga masih tenggelam. Kondisi ini yang secara bertahap kita benahi di Kecamatan Marelan," ujarnya.

Di sela peninjauan, Rico juga berdialog dengan warga dan meminta dukungan masyarakat agar pengerjaan infrastruktur drainase dapat berjalan lancar.

Selain persoalan banjir, Rico merespons keluhan terkait fasilitas pendidikan saat meninjau SD Negeri 060999. Dia melihat kondisi bangunan sekolah yang mengalami keretakan serta sistem pembelajaran dua shift akibat keterbatasan ruang kelas.

"Di SD Negeri ini ada problem double shift karena hanya ada tujuh kelas. Tahun depan kita rencanakan untuk merenovasi bangunan menjadi dua lantai, ditingkatkan agar anak-anak bisa belajar lebih nyaman," katanya.

Peninjauan tersebut mendapat sambutan dari warga. Suwandi, perwakilan Perkumpulan RKL, mengapresiasi kesediaan Rico turun langsung melihat kondisi lingkungan dan mendengarkan keluhan masyarakat.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Wali Kota Rico Waas yang telah meluangkan waktunya. Keluhan-keluhan masyarakat sudah kami sampaikan langsung, dan mudah-mudahan ke depan penyelesaiannya bisa berjalan dengan baik," ujar Suwandi.

Menurut Suwandi, banjir menjadi persoalan utama yang selama ini dihadapi warga. Saat hujan turun, sejumlah gang disebut kerap tergenang karena sistem drainase tidak mampu menampung debit air.

Dia menyebut Gang Jahe dan Karmila menjadi salah satu titik penting dalam pembenahan karena kawasan tersebut menjadi jalur pembagian aliran air.

"Soal drainase Gang Jahe itu yang paling utama, karena di situlah pusat pengaliran air yang terbagi ke Gang Jahe dan Karmila. Kami sangat senang karena Pak Wali Kota menyambut baik aspirasi ini," katanya.

Pemko Medan berharap pembenahan drainase, pengerukan sedimentasi dan pengaturan kembali saluran pembuangan dapat dilakukan secara bertahap untuk mengurangi genangan serta memperbaiki sistem pengendalian banjir di kawasan Medan Marelan.* (dh)

Rico menyampaikan hal itu saat turun langsung menyapa warga sekaligus memimpin kegiatan gotong royong di Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga:

• Ratusan Aktivis Vokasi Berkumpul di Medan, Rico Waas Siap All Out Support Munas BEM Politeknik Se-Indonesia

Rico mengakui masih banyak persoalan yang perlu dibenahi di Belawan. Mulai dari kondisi jalan, banjir, hingga akses kesehatan dan pendidikan.

"Kita lihat kondisi Belawan saat ini masih butuh banyak perbaikan. Kondisi jalan yang rusak, banjir, hingga masalah kesehatan dan pendidikan. Permasalahan ini akan kita selesaikan secara bertahap melalui program jangka pendek, menengah, dan panjang," kata Rico.

Untuk mempercepat pembenahan tersebut, Rico mengatakan Pemko Medan telah mengusulkan agar 35% dari total anggaran diarahkan khusus untuk pembangunan Medan bagian utara kepada DPRD Kota Medan.

"Kami sudah usulkan ke DPRD agar ada anggaran wajib 35% difokuskan untuk pembangunan Medan bagian utara," tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Rico juga menerima berbagai keluhan masyarakat. Persoalan yang disampaikan antara lain bantuan sosial, kerusakan jalan, lampu penerangan jalan, ketenagakerjaan, kesehatan hingga penanganan banjir rob.

Terkait keluhan bansos, Rico langsung menginstruksikan Kepala Dinas Sosial Kota Medan untuk melakukan pendataan ulang terhadap warga, terutama lansia yang belum mendapatkan bantuan.

Data warga yang memenuhi syarat nantinya diarahkan untuk masuk ke program PKH Medan Makmur.

Suasana haru sempat terjadi ketika seorang warga bernama Yeni menyampaikan keluhannya kepada Rico. Yeni yang merupakan seorang janda dan bekerja sebagai pemulung mengaku belum mendapatkan bantuan sosial.

Rico kemudian meminta Dinas Sosial Kota Medan segera mengecek data Yeni agar bantuan dapat disalurkan sesuai ketentuan.

Selain menyerap aspirasi, Rico memaparkan sejumlah rencana Pemko Medan untuk kawasan Belawan. Salah satunya pembangunan satu unit sekolah menengah pertama (SMP) baru untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Pemko Medan juga menargetkan peninggian dan pengecoran sejumlah jalan rusak dapat diselesaikan pada tahun ini.

Di bidang ketenagakerjaan, Rico mendorong perusahaan-perusahaan besar yang berada di kawasan Medan bagian utara memberikan prioritas penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal.

Kegiatan gotong royong dan sapa warga tersebut kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada masyarakat Belawan yang membutuhkan.

Sejumlah anggota DPRD Kota Medan turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Bahrumsyah, Saipul Bahri dan Zulham Efendi. Hadir pula unsur Forkopimda Kota Medan, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Usulan alokasi 35% anggaran untuk Medan bagian utara tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan penanganan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat kawasan pesisir.* (dh)

Ketentuan tersebut tercantum dalam Fatwa MUI yang dikeluarkan melalui Musyawarah Nasional MUI ke-X pada 26 November 2020.

Baca Juga:

• Alih-alih Kumpulin Duit Pelaminan, Pemuda di Deli Serdang Ini Malah Diciduk Polisi Gara-gara Jual Sabu dan Ekstasi

Artinya, berutang untuk mendapatkan porsi haji tidak serta-merta dilarang. Namun, kemampuan finansial untuk mengembalikan pinjaman menjadi salah satu pertimbangan penting.

Haji sendiri merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial. Dalam Surah Ali Imran ayat 97 disebutkan kewajiban berhaji bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Dalam praktiknya, seseorang dapat menggunakan pembiayaan atau pinjaman untuk membayar setoran awal haji. Namun, skema pembiayaan yang digunakan tetap harus memenuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur riba.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pembiayaan pengurusan haji melalui lembaga keuangan syariah.

Dalam fatwa tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa pengurusan haji menggunakan prinsip al-ijarah. Lembaga keuangan juga dapat membantu menalangi pembayaran biaya haji menggunakan prinsip al-qardh apabila diperlukan.

Namun, jasa pengurusan haji tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besaran imbalan jasa al-ijarah juga tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qardh yang diberikan kepada nasabah.

Dengan demikian, penggunaan pembiayaan haji melalui lembaga keuangan syariah diperbolehkan sepanjang akad dan mekanismenya sesuai dengan prinsip syariah serta terbebas dari riba.

Sementara itu, haji yang dilakukan menggunakan dana pinjaman tetap dinilai sah apabila seluruh rukun dan syarat hajinya terpenuhi. Namun, orang yang berangkat haji dengan berutang dapat masuk kategori belum mampu sehingga kewajiban hajinya belum melekat.

Dalam kondisi tersebut, keberangkatan haji dapat berstatus sunnah, bukan wajib. Statusnya dapat berubah menjadi makruh apabila seseorang memaksakan diri hingga menimbulkan mudarat bagi dirinya sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggungannya.

Terutama apabila utang tersebut menyebabkan kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi atau kondisi kesehatan dan kehidupan keluarga terganggu.

Karena itu, sebelum memutuskan berutang untuk berangkat haji, calon jemaah perlu mempertimbangkan kemampuan membayar kembali pinjaman, jenis akad pembiayaan serta kewajiban terhadap keluarga yang menjadi tanggungannya.* (d/dh)

KTT BRICS yang diikuti 11 negara itu berlangsung selama dua hari mulai Sabtu (12/9/2026). Sejumlah pemimpin negara telah tiba di New Delhi sejak Jumat (11/9/2026), termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Baca Juga:

• Video Prabowo dan Putin di Rusia Dipelintir, Sahroni Desak Polisi Beri Efek Jera: Jangan Dibiarkan!

Kedatangan Xi disebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki hubungan India dan China yang sempat memanas setelah bentrokan militer di perbatasan Himalaya. Hubungan kedua negara kini mulai menunjukkan perbaikan melalui pemulihan penerbangan, layanan visa dan kontak tingkat tinggi.

"China siap bekerja sama dengan India... Dengan memperkuat komunikasi, meningkatkan kerja sama, dan menangani perbedaan secara tepat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, Jumat (11/9/2026).

Meski demikian, ketegangan lama antara kedua negara belum sepenuhnya hilang. Sengketa wilayah, defisit perdagangan dan persaingan strategis masih menjadi persoalan yang berpotensi menghambat hubungan India-China.

Menjelang KTT, sejumlah warga Tibet juga menggelar demonstrasi di New Delhi. Mereka memprotes kedatangan Xi Jinping dengan membawa poster penolakan terhadap kunjungan Presiden China tersebut.

Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi memberikan sambutan hangat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum pembicaraan resmi dimulai. Hubungan India dan Rusia selama ini dikenal dekat dan strategis.

BRICS sendiri dibentuk pada 2009 sebagai wadah kerja sama negara-negara ekonomi berkembang. Kelompok tersebut kemudian memperluas keanggotaan dengan masuknya sejumlah negara, termasuk Iran, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan BRICS didirikan untuk menghadapi praktik unilateralisme dalam tatanan global.

"BRICS didirikan untuk melawan unilateralisme," kata Pezeshkian saat berbicara dalam forum di New Delhi menjelang KTT.

Pezeshkian juga menyebut tekanan terhadap Iran semakin berat dalam beberapa bulan terakhir akibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Kehadirannya di India sekaligus menempatkan persoalan Timur Tengah sebagai salah satu isu penting dalam KTT BRICS kali ini.

Namun, masuknya negara-negara yang memiliki posisi berbeda terhadap konflik Timur Tengah juga dinilai dapat menjadi tantangan bagi kekompakan BRICS.

Harsh V Pant dari Observer Research Foundation menilai konflik di kawasan Teluk berpotensi menjadi salah satu sumber perpecahan dalam pertemuan tersebut. Shilan Shah dari Capital Economics juga menyebut konflik yang melibatkan Iran akan menjadi ujian bagi soliditas BRICS.

Di tengah dinamika tersebut, India berada dalam posisi yang cukup rumit. New Delhi berusaha mempertahankan hubungan dengan Iran dan Israel sekaligus menjaga hubungan dengan Amerika Serikat.

Persoalan energi juga menjadi perhatian India. Di tengah dampak konflik dan perang Rusia-Ukraina, India disebut meningkatkan pemanfaatan Rusia sebagai salah satu sumber pasokan bahan bakar.

KTT BRICS kali ini turut dihadiri sejumlah pemimpin negara, termasuk Presiden Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Pertemuan tersebut menjadi ajang bagi negara-negara BRICS untuk membahas sejumlah persoalan global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.* (k/dh)

VP Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan Pertamina menjalankan arahan pemerintah dalam penetapan harga BBM subsidi.

Baca Juga:

• Harga Pertamax Berpotensi Tembus Rp20 Ribu per Liter, Ini Pemicunya

Menurut Kitty, harga BBM subsidi ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah. Sementara itu, harga minyak dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi sejumlah parameter yang memengaruhi pembentukan harga BBM.

Berbeda dengan BBM subsidi, harga Jenis BBM Umum (JBU) atau BBM nonsubsidi ditetapkan berdasarkan formula yang telah ditentukan pemerintah.

"Untuk JBU, harga mengikuti formula yang telah ditetapkan Pemerintah," ujarnya.

Pertamina Patra Niaga menegaskan tetap menjalankan kebijakan pemerintah terkait harga maupun penyaluran BBM. Perusahaan juga memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Dengan kepastian tersebut, harga BBM subsidi seperti Pertalite dipastikan tidak naik hingga akhir 2026, sesuai kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini.* (in/dh)

PANDEGLANG - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendeteksi titik kontak terakhir delapan orang yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau berada di sekitar Pulau Sebesi, Selat Sunda. Data tersebut diperoleh dari pemantauan jaringan telekomunikasi dan telah disampaikan kepada Tim SAR Gabungan sebagai salah satu petunjuk pencarian.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan tiga operator seluler untuk mendeteksi keberadaan sinyal di sekitar wilayah operasi pencarian, termasuk wilayah Banten dan Lampung.

Baca Juga:

• Penampakan Objek Mengapung di Selat Sunda Buka Titik Terang? Diduga Kuat Milik Speedboat Jurnalis yang Hilang

Pemantauan juga dilakukan melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio untuk mengetahui apabila terdapat sinyal yang tertangkap di wilayah yang menjadi fokus pencarian.

Nezar mengatakan berdasarkan data telekomunikasi yang diterima Komdigi, Pulau Sebesi menjadi titik kontak terakhir yang terdeteksi.

"Kontak terakhir di Pulau Sebesi, sinyal dipancarkan terdeteksi di pulau itu dan sudah disampaikan Tim SAR. Data itu menjadi data penting," ujarnya.

Memasuki hari kelima operasi SAR, Tim SAR Gabungan terus memperluas pencarian terhadap delapan orang yang berada di dalam speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.

Sebanyak 14 kapal dan satu helikopter dikerahkan untuk melakukan penyisiran di sejumlah wilayah yang diduga berkaitan dengan jalur perjalanan speedboat tersebut.

"Kita terus memantau, mencari, berdoa agar proses pencarian diberikan kekuatan dan segera ditemukan delapan orang," kata Nezar.

Pencarian melalui udara juga dilakukan meski menghadapi kendala cuaca. Nezar mengatakan helikopter sempat menghadapi kabut sehingga jarak pandang hanya sekitar 1,5 kilometer.

"Heli sudah terbang, tapi ada kabut sehingga jarak pandang rendah. Namun demikian tetap terus dilakukan pencarian di titik-titik yang diduga disinggahi atau dilintasi kapal yang sedang dicari," tuturnya.

Nezar meminta masyarakat mengacu pada informasi resmi dari Tim SAR untuk mengetahui perkembangan operasi pencarian dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Sebaiknya informasi yang diterima adalah informasi resmi dari tim SAR," ujarnya.

Hilangnya rombongan bermula saat delapan orang berangkat menggunakan speedboat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk meliput aktivitas vulkanik.

Delapan orang tersebut terdiri atas lima jurnalis, yakni Muhammad Bagus Khoirunas dari ANTARA, Arie Basuki dari Merdeka.com, Donal Husni yang merupakan fotografer lepas, Yudhistira dari iNews, serta Daus dari Anadolu.

Selain lima jurnalis, terdapat tiga orang lainnya di dalam speedboat, yakni nakhoda, anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu.

Hingga Sabtu (12/9/2026), Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian terhadap seluruh rombongan. Data mengenai titik kontak terakhir di Pulau Sebesi menjadi salah satu informasi yang digunakan dalam menentukan wilayah penyisiran.* (lp/dh)

Prediksi itu disampaikan Dokter Tifa melalui akun X miliknya pada Sabtu (12/9/2026). Dia mengklaim prediksi mengenai AHY sebagai presiden telah disampaikannya sejak 2022.

Baca Juga:

• "Jokowi Tidak Edan, tapi Nekat dan Belum Jenuh", Amien Rais Desak Prabowo Copot Kapolri dan Panglima TNI

Dalam skenario yang disampaikannya, Dokter Tifa memperkirakan pasangan Prabowo-AHY akan memenangkan Pilpres mendatang. Namun, dia menyebut akan terjadi perubahan kepemimpinan di tengah perjalanan pemerintahan.

"Pada Pilpres yang akan datang, terpilih adalah Prabowo-AHY. Lalu Prabowo mundur karena kesehatan… Dan AHY menggantikan," lanjutnya.

Dokter Tifa kemudian mengaitkan prediksinya dengan situasi geopolitik global. Dia menyebut pergantian kepemimpinan tersebut akan berlangsung ketika terjadi konflik militer berskala besar yang dia sebut sebagai Perang Dunia III.

"Sementara Perang Dunia III berlangsung. AHY yang bukan Jenderal, akan didampingi Dewan Jenderal, menghadapi PD III di kawasan Indo-Pasifik," tulisnya.

Pernyataan tersebut kembali memicu perbincangan di media sosial. Prediksi mengenai peta kepemimpinan nasional maupun kemungkinan terjadinya Perang Dunia III tersebut belum merupakan hasil keputusan atau proyeksi resmi pemerintah maupun penyelenggara pemilu.

Dokter Tifa sebelumnya juga pernah menyampaikan prediksi serupa mengenai AHY. Pada 5 Juli 2025, dia mengunggah pernyataan mengenai proyeksi AHY sebagai pemimpin nasional dan mengklaim menggunakan sejumlah pendekatan dalam menyusun prediksinya.

Dalam pernyataan sebelumnya, Dokter Tifa menyebut pendekatannya antara lain formulasi matematika, analisis probabilitas Bayesian hingga apa yang dia sebut sebagai metafisika profetik.

Di luar prediksi tersebut, AHY saat ini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

AHY bersama Partai Demokrat juga menyatakan komitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto hingga masa jabatan berjalan. Dalam sebuah kesempatan, AHY menegaskan Demokrat menginginkan pemerintahan Prabowo berhasil menjalankan program-program pembangunan.

"Posisi Demokrat jelas, kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain, selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini," kata AHY.

Sementara itu, kontestasi Pilpres 2029 masih jauh dan konstelasi politik nasional dapat berubah seiring perkembangan koalisi, dukungan partai politik serta munculnya kandidat lainnya.

Karena itu, prediksi mengenai AHY sebagai Presiden RI 2029-2034 yang disampaikan Dokter Tifa sejauh ini masih sebatas pandangan dan skenario politik yang dia ungkapkan di media sosial.* (fj/dh)

Gibran sebelumnya mendatangi SPBU Pertamina di Jalan Tjilik Riwut Km 12, Palangka Raya, pada Kamis (10/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Gibran melihat langsung antrean kendaraan yang terjadi di lokasi.

Baca Juga:

• Atas Perintah Wapres Gibran, Dua Korban Keracunan MBG Karo Diterbangkan ke Jakarta untuk Pemulihan Intensif

"Kalau ada kelangkaan, lapor kami ya Pak," kata Gibran dalam video yang beredar, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari Chusnul. Dia mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani persoalan antrean BBM yang menurutnya telah berulang kali terjadi dan menjadi perhatian di media sosial.

Chusnul menilai antrean panjang tidak hanya terjadi di Palangka Raya, tetapi juga dilaporkan muncul di sejumlah wilayah Indonesia.

"Wapres @gibran_tweet, antrian panjang itu hampir tiap hari viral, dari Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi, wapres ke mana aja?" tulis Chusnul.

Menurut Chusnul, kondisi tersebut menunjukkan persoalan distribusi maupun ketersediaan BBM telah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Dia menilai pemerintah semestinya dapat lebih proaktif menangani persoalan tersebut tanpa menunggu laporan dari masyarakat.

"Rakyat sudah sengsara baru disuruh lapor, dasar kosong," lanjutnya.

Dalam bahan yang disampaikan, kelangkaan BBM disebut terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi, antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Kepulauan Sitaro.

Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah Jawa Timur, seperti Jember, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang.

Di Pulau Sumatera, kelangkaan BBM disebut terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau dan Kepulauan Riau.

Sementara itu, beberapa wilayah di Kalimantan yang disebut mengalami kondisi serupa antara lain Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan.

Sorotan terhadap persoalan BBM tersebut muncul di tengah kunjungan Gibran ke Palangka Raya. Pemerintah sebelumnya meminta masyarakat menyampaikan laporan apabila menemukan kelangkaan di lapangan.

Kritik Chusnul tersebut menjadi salah satu respons publik terhadap persoalan antrean dan ketersediaan BBM yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Sementara langkah penanganan dan penyebab kondisi tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.* (fj/dh)

Aksi tersebut disebut sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya dugaan peredaran narkotika, dugaan peredaran minuman beralkohol tanpa pita cukai resmi, serta dugaan persoalan perpajakan.

Baca Juga:

• 440 Orang Tewas dalam 2.271 Kecelakaan, Kapolda Aceh Dorong Digitalisasi dan Konsep "Polantas Karib" untuk Cegah Angka Terus Naik

Kabid Hukum dan HAM Satgas GM FKPPI Sumut Sutoyo meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyerangan tersebut secara menyeluruh.

"Kalau benar ada pihak yang mengerahkan OTK, jangan hanya menangkap pelaksana. Kami meminta aparat juga mengusut siapa yang berada di baliknya," kata Sutoyo.

Menurut Sutoyo, dugaan penyerangan perlu ditangani serius karena berkaitan dengan keamanan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Dia juga mempertanyakan pengamanan kepolisian saat insiden terjadi. Sutoyo mengklaim terdapat sejumlah personel polisi di sekitar area parkir Capital Building ketika dugaan penyerangan berlangsung.

"Kami melihat ada personel kepolisian di lokasi. Karena itu, kami mempertanyakan langkah pengamanan ketika massa aksi diduga diserang. Kami berharap hal ini dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak kepolisian," ujarnya.

Sutoyo mengatakan GM FKPPI menghormati tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi. Namun, dia meminta pengamanan diberikan secara adil kepada seluruh pihak yang berada di lokasi.

Menurut dia, setiap kegiatan aksi yang dilakukan pihaknya telah dikomunikasikan kepada kepolisian, termasuk lokasi dan agenda kegiatan.

"Setiap aksi selalu kami komunikasikan dengan pihak kepolisian agar kegiatan dapat berlangsung aman dan tertib. Karena itu, ketika terjadi dugaan penyerangan, kami meminta agar peristiwa tersebut diusut secara objektif," katanya.

GM FKPPI Sumut juga meminta penyelidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan apabila nantinya ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain.

"Jangan sampai hukum hanya tegas kepada masyarakat yang menyampaikan kritik, tetapi tidak memberikan perlindungan yang sama ketika masyarakat menjadi korban kekerasan. Kami meminta Kapolda Sumut memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan transparan," ujar Sutoyo.

Atas kejadian tersebut, PD II GM FKPPI dan Satgas PD II GM FKPPI Sumut meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan sejumlah langkah, yakni mengusut dugaan penyerangan secara menyeluruh, mengidentifikasi pihak yang terlibat, serta menelusuri kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan atau mengoordinasikan aksi.

Mereka juga meminta polisi memeriksa keterangan personel yang berada di lokasi, mengamankan serta memeriksa rekaman CCTV dan alat bukti lain yang relevan, hingga menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak yang diduga melakukan penyerangan dengan pihak lain yang berkepentingan di kawasan Capital Building.

Selain itu, GM FKPPI meminta perkembangan penanganan perkara disampaikan secara transparan kepada publik sesuai ketentuan hukum.

GM FKPPI Sumut menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum maupun aksi lanjutan apabila dugaan penyerangan tersebut tidak ditangani secara serius.

Sutoyo menegaskan pihaknya tidak bermaksud mencari konflik dan meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui proses hukum yang objektif.* (dh)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengungkap sejumlah langkah strategis Polri dalam menangani bencana hidrometeorologi di Aceh, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Hal itu disampaikan Ruddi saat menghadiri Forum Ngopi Kebangsaan bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D'Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga:

• 440 Orang Tewas dalam 2.271 Kecelakaan, Kapolda Aceh Dorong Digitalisasi dan Konsep "Polantas Karib" untuk Cegah Angka Terus Naik

Menurutnya, tahapan rekonstruksi pascabencana dimulai dengan asesmen dan pemetaan. Proses tersebut meliputi identifikasi kerusakan, pemetaan kebutuhan serta analisis potensi risiko di wilayah terdampak.

Tahapan selanjutnya dilakukan melalui intervensi kemanusiaan dan psikososial. Bentuknya antara lain bantuan kemanusiaan, layanan serta bakti kesehatan, dukungan psikososial dan trauma healing, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.

"Tentunya berbagai upaya telah kita lakukan dalam penanganan bencana, termasuk restorasi infrastruktur fisik melalui pembangunan rumah atau huntap, perbaikan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemulihan sarana vital. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan ketahanan nasional," kata Ruddi.

Salah satu program pemulihan kebutuhan dasar yang dilakukan Polri adalah pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana.

Ruddi menyebut telah dibangun 265 titik sumur bor di Aceh. Rinciannya, 10 titik melalui program Kapolri, 46 titik melalui program Kapolda Aceh dan 209 titik melalui program Aslog Kapolri.

Menurut Ruddi, berbagai langkah tersebut juga memiliki dampak terhadap ketahanan masyarakat. Dari sisi keamanan, intervensi tersebut dinilai dapat memperkuat human security sekaligus meningkatkan kepercayaan publik kepada aparat.

Sementara dari aspek sosial budaya, pemulihan psikososial dan penyediaan hunian tetap atau huntap dinilai membantu memulihkan kohesi sosial masyarakat Aceh.

Paparan Kapolda Aceh tersebut sejalan dengan tema Forum Ngopi Kebangsaan IKAL Aceh, yakni "Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional".

Dalam forum yang sama, Ketua DPD IKAL Aceh Prof Dr Syahrizal Abbas mengapresiasi kehadiran para peserta. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah untuk bertukar gagasan terkait berbagai persoalan strategis.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Pimpin Sertijab 2 PJU dan 5 Kapolres, Ini Daftar Pejabat Barunya

Syahrizal mengatakan jumlah alumni Lemhannas di Aceh yang aktif dalam berbagai kegiatan cukup dinamis. Saat ini, belasan alumni relatif aktif dalam kegiatan IKAL Aceh, sementara secara keseluruhan alumni yang pernah mengikuti program PPRA maupun PPSA dan kemudian bekerja di berbagai bidang disebut mencapai lebih dari 200 orang.

"DPD IKAL Aceh terus berupaya menjadi wadah bagi para alumni untuk memberikan pemikiran serta kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Karena itu, Ngopi Kebangsaan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang untuk membahas isu-isu strategis," ujar Syahrizal.* (dh)

Berdasarkan data BEI, IHSG ditutup di level 6.541,377 pada perdagangan Jumat (11/9/2026). Posisi itu turun dibandingkan penutupan pekan sebelumnya yang berada di level 6.636,475.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 1,43 Persen, 10 Saham Ini Justru Cetak Kenaikan hingga 85 Persen!

Aktivitas transaksi bursa turut mengalami penurunan sepanjang pekan tersebut. Rata-rata nilai transaksi harian turun 14,88% menjadi Rp16,36 triliun dari sebelumnya Rp19,22 triliun.

Rata-rata volume transaksi harian juga turun 26,34% menjadi 36,09 miliar lembar saham. Pada pekan sebelumnya, rata-rata volume transaksi harian tercatat 48,99 miliar lembar saham.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian BEI turun 7,07% menjadi 2,22 juta kali transaksi dari sebelumnya 2,39 juta kali transaksi.

Pada penutupan perdagangan Jumat (11/9/2026), investor asing juga mencatatkan aksi jual bersih atau net sell di pasar saham Indonesia.

"Adapun investor asing hari ini (Jumat) mencatatkan nilai jual bersih Rp690,19 miliar dan sepanjang tahun 2026 investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp71,415 triliun," ungkap Sekretaris Perusahaan BEI Elsierra Putri Yosita dalam keterangannya, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Dengan demikian, perdagangan saham BEI sepanjang 7-11 September 2026 mencatatkan penurunan pada sejumlah indikator utama, mulai dari IHSG, kapitalisasi pasar hingga aktivitas transaksi harian.* (d/dh)

Ketua UKK Emergensi dan Terapi Intensif Anak IDAI Dr dr Yogi Prawira, SpA, Subsp. ETIA(K), mengatakan orangtua tidak sebaiknya menunggu kondisi anak membaik dengan pengobatan rumahan sebelum mencari pertolongan medis.

Baca Juga:

• IDAI Sumut Kritik Gibran Bawa Dokter Pribadi ke Karo: Dokter Anak Kita Ada 300 Lebih, Ngapain Repot-repot?

Yogi menjelaskan, gejala yang umum muncul pada anak yang mengalami keracunan makanan antara lain mual dan muntah, nyeri perut, buang air besar (BAB) cair hingga BAB berdarah.

Selain gejala tersebut, ada sejumlah tanda yang tidak khas tetapi perlu diwaspadai, seperti demam, sakit kepala atau pusing, pandangan kabur, kelemahan pada anggota gerak serta kesemutan. Menurut Yogi, kondisi tersebut membutuhkan penanganan tenaga medis.

Pada sebagian besar kasus, anak yang mengalami keracunan juga dapat menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Gejalanya antara lain mulut kering, terus merasa haus, pusing, lebih jarang buang air kecil, warna urine lebih pekat dan tubuh lemas.

Yogi juga menjelaskan sejumlah indikator yang dapat digunakan orangtua untuk mencurigai terjadinya keracunan makanan pada anak.

Salah satunya adalah gejala yang muncul secara berkelompok. Misalnya, beberapa anak yang mengonsumsi makanan atau minuman yang sama mengalami keluhan dalam waktu berdekatan. Menurut Yogi, pola tersebut menjadi salah satu petunjuk paling kuat.

"Jadi kalau ada puluhan anak muntah waktu bersamaan, sumber yang sama, pola berkelompok ini, pola KLB ini, menjadi salah satu yang paling kuat," ujarnya.

Indikator berikutnya adalah adanya paparan berisiko tinggi, seperti mengonsumsi daging atau unggas yang kurang matang, susu tanpa pasteurisasi, makanan laut mentah, air sumur atau air banjir, susu formula bubuk, maupun pemberian madu kepada bayi berusia di bawah 12 bulan.

Riwayat perjalanan dan pola musiman juga dapat menjadi petunjuk. Orangtua perlu memperhatikan apakah anak baru bepergian ke wilayah dengan keamanan pangan atau air yang kurang terjamin. Beberapa jenis patogen juga memiliki pola kemunculan tertentu berdasarkan musim.

Indikator lainnya adalah kesesuaian jarak waktu antara konsumsi makanan dengan munculnya gejala. Selang waktu tersebut perlu dilihat dengan masa inkubasi patogen tertentu untuk membantu menelusuri kemungkinan sumber makanan.

Dengan mengenali gejala dan sejumlah indikator tersebut, orangtua diharapkan dapat lebih cepat mengambil keputusan ketika anak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Terutama ketika keluhan muncul secara berkelompok setelah mengonsumsi makanan atau minuman dari sumber yang sama.

IDAI juga mengingatkan agar orangtua tidak menunda pemeriksaan ketika kondisi anak menunjukkan tanda bahaya. Penanganan medis lebih cepat diperlukan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat.* (d/dh)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution meminta masyarakat dan media tidak berlebihan mengekspos dua korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo. Bobby menyebut kondisi mental dan psikologis para korban juga perlu mendapat perhatian dalam proses pemulihan.

Permintaan tersebut disampaikan Bobby setelah mengantar dua korban, Agnesia Paruliana br Silitonga dan Febiona Purba, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (12/9/2026). Keduanya dibawa atas permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mendapatkan penanganan sekaligus pemantauan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Atas Perintah Wapres Gibran, Dua Korban Keracunan MBG Karo Diterbangkan ke Jakarta untuk Pemulihan Intensif

Bobby mengatakan salah satu hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi mental korban terganggu akibat perundungan siber atau cyberbullying. Karena itu, dia meminta masyarakat tidak membuat pemberitaan maupun unggahan yang dapat semakin membebani kondisi psikologis anak.

"Anak kita ini mentalnya terganggu karena siber bullying, seolah-olah mencari perhatian, ini mengganggu mental anak-anak kami," ujarnya.

Bobby menyebut para korban juga telah diminta untuk sementara mengurangi aktivitas di media sosial. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi mental mereka.

"Jadi tadi kami minta jangan main media sosial dulu, intervensi internal. Intervensi eksternal jangan terlalu diblowup demi penyembuhan, bukan demi menutupi berita," tuturnya.

Menurut Bobby, proses pemulihan para siswa tidak cukup hanya dengan penanganan medis. Pemerintah juga perlu memastikan kondisi mental dan psikologis mereka membaik setelah mengalami kejadian yang diduga berkaitan dengan makanan MBG.

"Proses pemulihan para siswa tidak berhenti setelah mereka mendapatkan perawatan medis. Pemerintah tetap melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologis mereka terus membaik," katanya.

Bobby menjelaskan Agnesia dan Febiona dibawa ke Jakarta karena adanya permintaan langsung dari Wapres Gibran. Meski dokter yang menangani menilai tenaga medis di Medan memiliki kemampuan yang memadai, Gibran menginginkan kedua korban mendapat penanganan dan pemantauan langsung.

"Sebenarnya kalau secara penanganan medis dari tim dokter yang membawa ke Jakarta juga menyampaikan tim medis kita yang di Medan itu mumpuni, namun kemarin Bapak Wakil Presiden menyampaikan agar ada penanganan langsung, dimonitor langsung sama Bapak Wapres," jelas Bobby.

Dia mengatakan kedua korban dipilih untuk dirujuk karena dinilai membutuhkan perhatian lebih, terutama dari sisi kondisi medis dan trauma yang dialami.

Sebelumnya, Gibran bersama Bobby mengunjungi korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo pada Jumat (11/9/2026). Gibran memastikan pemerintah menanggung biaya pengobatan para korban hingga mereka pulih.

"Kedatangan saya kemari untuk memastikan anak bapak ibu bisa sembuh dan bersekolah kembali. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan terbaik. Tadi saya datangi satu-satu, apa saja yang diperlukan. Apakah butuh rujukan ke Jakarta atau Medan, semua pasti kami penuhi," kata Gibran.

Gibran juga meminta seluruh biaya pengobatan korban ditanggung pemerintah dan memberikan pilihan kepada keluarga untuk menjalani perawatan di Medan maupun Jakarta sesuai kebutuhan.

"Kita tadi sudah memastikan ini dengan Pak Gubernur untuk semua biaya akan ditangani oleh pemerintah. Kita juga memberikan opsi kepada keluarga apakah anak tersebut mau dirujuk, apakah dirawat di RS di Medan atau bisa juga di RS di Jakarta," ujarnya.

Bobby berharap penanganan terhadap korban tidak hanya berorientasi pada kesembuhan fisik, tetapi juga memastikan mereka dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari tanpa tekanan psikologis.* (ds/dh)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengatakan secara medis tenaga kesehatan di Medan dinilai mampu menangani kondisi kedua korban. Namun, Gibran meminta agar dua siswa tersebut mendapat penanganan sekaligus pemantauan langsung di Jakarta.

Baca Juga:

• 333 Siswa Keracunan Kebab MBG, Pihak SPPG Defensif: Sebut Mayones Basi Gara-gara Telat Dimakan

Menurut Bobby, penanganan korban tidak hanya menyangkut kondisi medis. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kondisi mental dan psikologis anak setelah mengalami kejadian tersebut.

Bobby meminta masyarakat, termasuk media dan pengguna media sosial, tidak berlebihan mengekspos kondisi para korban karena dikhawatirkan dapat memengaruhi proses pemulihan mereka.

"Cuman saya minta tolong kepada kita semua, yang perlu dipulihkan bukan hanya kesehatan medis tapi juga mentalnya dan juga psikis. Jadi saya minta tolong sekali ke media, permintaan anaknya juga kepada kami, jangan terlalu diblowup," ujarnya.

Bobby menyebut hasil pemeriksaan menemukan adanya kondisi mental yang terganggu akibat perundungan siber atau cyberbullying. Karena itu, para korban sebelumnya telah diminta untuk mengurangi aktivitas di media sosial.

"Jadi tadi kami minta jangan main media sosial dulu intervensi internal, intervensi eksternal jangan terlalu diblowup demi penyembuhan, bukan demi menutupi berita," tuturnya.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama Bobby Nasution mengunjungi sejumlah korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo pada Jumat (11/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Gibran memastikan pemerintah akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban hingga mereka dinyatakan pulih.

"Kedatangan saya kemari untuk memastikan anak bapak ibu bisa sembuh dan bersekolah kembali. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan terbaik. Tadi saya datangi satu-satu, apa saja yang diperlukan. Apakah butuh rujukan ke Jakarta atau Medan, semua pasti kami penuhi," kata Gibran.

Gibran juga meminta agar biaya pengobatan seluruh korban ditanggung pemerintah. Keluarga diberikan pilihan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit di Medan maupun dirujuk ke Jakarta sesuai kebutuhan medis.

"Kita tadi sudah memastikan ini dengan Pak Gubernur untuk semua biaya akan ditangani oleh pemerintah. Kita juga memberikan opsi kepada keluarga apakah anak tersebut mau dirujuk, apakah dirawat di RS di Medan atau bisa juga di RS di Jakarta," ujar Gibran.

Bobby mengatakan Pemprov Sumut juga memberikan perhatian terhadap pemulihan psikologis para siswa. Menurutnya, proses pemulihan tidak berhenti setelah korban mendapatkan perawatan medis.

"Proses pemulihan para siswa tidak berhenti setelah mereka mendapatkan perawatan medis. Pemerintah tetap melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologis mereka terus membaik," katanya.

Dengan diberangkatkannya Agnesia dan Febiona ke Jakarta, pemerintah berharap keduanya mendapat penanganan secara menyeluruh, termasuk dari sisi kesehatan mental dan psikologis. Sementara itu, biaya pengobatan kedua korban maupun korban lainnya tetap ditanggung pemerintah.* (ds/dh)

Kepala Yayasan Budi Sain Mangkling Haerudin mengatakan proses pengemasan makanan dimulai sekitar pukul 05.30 WITA. Makanan kemudian diberangkatkan menuju sekolah-sekolah penerima sekitar pukul 08.00 WITA.

Baca Juga:

• IDAI Sumut Kritik Gibran Bawa Dokter Pribadi ke Karo: Dokter Anak Kita Ada 300 Lebih, Ngapain Repot-repot?

Menurut Haerudin, jarak sekolah penerima relatif dekat sehingga waktu distribusi telah diperhitungkan. Dia juga menyebut pihak dapur melakukan uji sampel internal sebelum makanan dikirimkan ke sekolah.

"Bahkan ini kita juga buat sampel yang mencicipi pertamanya itu bukan saja dari anak-anak, dari teman kita, anggota juga ada yang menyicipi pagi," ujarnya.

Haerudin kemudian menyoroti menu kebab ayam yang dibagikan kepada siswa. Menurut dia, kebab tersebut menggunakan mayones dan memiliki batas waktu konsumsi tertentu.

"Karena di situ ayamnya kalau dibilang basi wajar karena sudah melampaui mayonesnya. Kebab itu kan campurannya itu, sehingga di bawah jam 09.00 harus dimakan," katanya.

Dia menduga persoalan muncul karena makanan di sejumlah sekolah tidak langsung dikonsumsi setelah tiba. Haerudin mencontohkan adanya kegiatan sekolah yang membuat makanan baru dibagikan kepada siswa setelah acara selesai.

"Jadi kita kan di situ ke pendistribusian, kadangkala namanya guru juga seperti tadi kan ada acara maulidan, pulang maulid setelah itu baru dibagikan anak-anak kita. Ya itu juga kan boleh dikatakan sudah melanggar SOP," ungkapnya.

Haerudin menegaskan jenis menu dan batas waktu konsumsi sebelumnya telah disampaikan kepada pihak penerima.

"Intinya sekarang anak-anak kita ini makan makanan yang tadi itu tidak tepat sesuai SOP dari menu yang sudah diumumkan jauh-jauh hari," ujarnya.

Namun, dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan resmi mengenai penyebab para siswa mengalami gangguan kesehatan. Pemeriksaan laboratorium masih dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut.

Berdasarkan rekapitulasi terbaru, jumlah siswa yang menjalani perawatan dan pengobatan tercatat 333 orang. Angka itu merupakan pembaruan dari data awal yang menyebut 352 korban.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Lombok Tengah Muhammad Ikhsan mengatakan perbedaan angka tersebut terjadi karena adanya pencatatan nama ganda ketika para korban datang secara bersamaan ke fasilitas kesehatan.

"Banyak yang datang bersamaan sehingga terjadi penumpukan pendaftaran nama ganda, dobel nama saat penanganan darurat di puskesmas kemarin," kata Ikhsan, Sabtu (12/9/2026).

Dari rekapitulasi hingga Jumat (11/9/2026) pukul 18.00 WITA, sebanyak 180 siswa ditangani di Puskesmas Pringgarata, 86 orang di Puskesmas Aik Darek, 51 orang di Puskesmas Mantang dan 16 orang di Puskesmas Bagu.

Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan, antara lain mual, pusing, muntah, nyeri pada mulut atau perut, lemas, sesak napas hingga diare.

Sebagai tindak lanjut, BGN menghentikan sementara operasional SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu yang menyalurkan makanan tersebut. Kasatgas MBG NTB Fathul Gani mengatakan penghentian dilakukan karena kejadian tersebut masuk kategori kejadian menonjol.

"Ini berdasarkan fakta lapangan karena selama ini kalau ada kejadian seperti ini langsung di-suspend," kata Fathul.

Sebagian korban telah diperbolehkan pulang, sementara sebagian lainnya masih menjalani observasi di fasilitas kesehatan.

"Observasi itu sekitar tiga jam, baru dipastikan boleh pulang atau tetap dirawat. Kita masih menunggu update-nya," ujarnya.

Sementara itu, sampel makanan berupa kebab ayam telah diambil untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sampel tersebut dibawa ke BPOM Mataram, sedangkan kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di SPPG terkait.

Kapolresta Lombok Tengah Kombes Pol Heriyanto mengatakan pihaknya masih mengawal proses penyelidikan kasus tersebut.

"Nanti kita lihat, pasti kita akan kawal," katanya.

Hingga kini, penyebab pasti dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan serta BPOM NTB.* (k/dh)

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan pihaknya telah memeriksa temuan life jacket dan mengonfirmasinya kepada pemilik speedboat Arupadhatu 1, Sandi Wiyasa.

Baca Juga:

• "Keselamatan Jiwa Lebih Penting dari Tugas", Insan Pers Aceh Gelar Doa Bersama untuk 5 Jurnalis yang Hilang di Krakatau

Life jacket terbaru berwarna oranye ditemukan pada Jumat (11/9/2026) sekitar pukul 14.45 WIB. Barang tersebut ditemukan oleh KAL Anyer dan kemudian diserahkan kepada Basarnas di Posko Aju Pelabuhan Ciwandan untuk proses lebih lanjut.

Danlanal Banten Letkol Laut (P) Wawan Subagyo Mardani mengatakan life jacket tersebut ditemukan di sebelah timur Gunung Anak Krakatau.

Titik penemuan terbaru berjarak sekitar 16,2 mil laut dari lokasi temuan sebelumnya dan berada di arah barat daya jika dibandingkan dengan titik penemuan pertama.

"Karena tentu barang ditemukan kapal langsung dilaksanakan proses serah terima kepada tim Basarnas yang berada di Posko Aju di Pelabuhan Ciwandan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti identifikasi oleh rekan-rekan dari Polair maupun dari Polri," ujar Wawan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, life jacket tersebut dipastikan bukan bagian dari perlengkapan keselamatan Arupadhatu 1.

Sebelumnya, tim SAR juga menemukan satu life jacket dan pelampung berwarna putih dalam operasi pencarian. Setelah dikonfirmasi kepada pemilik kapal, kedua benda tersebut juga dinyatakan bukan milik Arupadhatu 1.

Meski sejumlah temuan tidak berkaitan dengan speedboat yang dicari, operasi SAR terhadap delapan orang tetap berlanjut hingga hari kelima pada Sabtu (12/9/2026).

Lima orang di antaranya merupakan jurnalis, yakni M Bagus Khoirunnas dari Kantor Berita ANTARA, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudistiro Pranoto dari iNews.id, Firman Daus dari Anadolu Agency, serta Donal Husni yang merupakan jurnalis lepas.

Tiga lainnya adalah kru dan pemandu speedboat, yakni Warta (55) selaku kapten kapal, Surakman (60) sebagai anak buah kapal, dan Heriyanto (49) sebagai pemandu.

Rombongan tersebut hilang kontak bersama speedboat Arupadhatu 1 sejak Senin (7/9/2026).

Pada hari kelima pencarian, area operasi SAR diperluas menjadi sekitar 4.512 nautical mile atau mil laut. Jumlah kapal yang dikerahkan juga bertambah dari 13 menjadi 14 kapal.

Seluruh kapal dibagi ke dalam enam sektor pencarian dengan penyisiran mencakup sejumlah wilayah, termasuk perairan Lampung, Bengkulu dan Ujung Kulon.

KP Sanjaya turut diberangkatkan dari Pelabuhan Ciwandan sekitar pukul 07.30 WIB untuk membantu pencarian. Kapal tersebut dijadwalkan menempuh perjalanan pulang-pergi sekitar 80 mil dengan kecepatan sekitar 10 knot dan estimasi waktu perjalanan delapan jam.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan strategi pencarian terus dievaluasi setiap hari untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan memperluas area operasi.

"Untuk pencarian ke depannya, hasil evaluasi semua alut-alut yang telah melaksanakan operasi SAR pada hari ini, kita akan evaluasi kembali termasuk dengan memperluas area pencarian seperti apa, termasuk dengan pembagian sektor di esok hari," kata Amrad.

Hingga Sabtu (12/9/2026), tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga kru Arupadhatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda.* (k/dh)

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf M Wirya Arthadiguna mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengungkap kronologi kejadian dan mengejar pelaku.

Baca Juga:

• 3 Korban Penembakan KKB Disebut Intel TNI, KSAD: Semua Dianggap Intel

Wirya menyampaikan keprihatinan atas tewasnya tiga petugas pemerintah tersebut. Menurutnya, para korban tengah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat ketika menjadi sasaran penembakan.

"Mereka hadir untuk melayani masyarakat dan seharusnya dapat menjalankan tugas dengan aman," ujarnya.

Koops TNI Habema saat ini berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan wilayah sekaligus mendalami rangkaian kejadian penembakan tersebut.

Wirya juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Dia meminta masyarakat bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

"Keamanan bukan tujuan akhir. Keamanan adalah ruang agar petugas dapat melayani, guru dapat mengajar, tenaga kesehatan dapat bekerja, masyarakat dapat beraktivitas, dan anak-anak Papua tetap dapat mengejar masa depannya," tuturnya.

Sebelumnya, tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Muliama pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 15.45 WIT.

Ketiga korban masing-masing berinisial WB (24), AR (49), dan AAM (35). AR diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara WB dan AAM merupakan ASN pada instansi yang sama.

Dalam perjalanan kembali menuju Wamena, rombongan ketiga korban diduga diadang dan ditembaki oleh KKB.

"Dalam perjalanan kembali menuju Wamena, rombongan tersebut diduga diadang dan ditembaki oleh KKB," kata Wirya pada Rabu (9/9/2026) malam.

Pasca kejadian tersebut, aparat keamanan melakukan pengamanan wilayah dan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif penembakan.

Koops TNI Habema menegaskan proses pengejaran dan pendalaman kasus masih berlangsung.* (k/dh)

DELI SERDANG - Seorang pemuda berinisial MF (24) ditangkap personel Sat Narkoba Polrestabes Medan karena diduga mengedarkan sabu dan ekstasi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan pemeriksaan awal, MF mengaku menjual narkoba untuk menambah tabungan biayaa pernikahan.

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan MF mengaku terpaksa mengambil jalan pintas karena uang yang disiapkan untuk menikah belum mencukupi.

Baca Juga:

• Sudah Siapkan Jalur Kabur Lewat Atap Sejauh 10 Rumah, Aksi Spiderman 2 Bandar Sabu di Medan Ini Tetap Berujung Borgol

MF merupakan warga Dusun III, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Dia ditangkap polisi pada Kamis (3/9/2026) setelah petugas menerima informasi mengenai dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga menangkap MF. Dari penangkapan itu, petugas menyita dua paket sabu-sabu dan 53 butir ekstasi.

Dalam pemeriksaan, MF mengaku baru sekitar satu bulan menjalankan aktivitas sebagai pengedar narkoba. Namun, polisi masih mendalami pengakuan tersebut untuk mengetahui jaringan peredaran narkoba yang melibatkan tersangka.

Rafli mengatakan polisi juga telah mengantongi identitas pihak yang diduga menjadi pemasok narkoba kepada MF. Tim masih melakukan pengejaran terhadap pemasok tersebut.

"Untuk pemasok narkoba, sudah kami kantongi identitasnya dan tim sedang melakukan pengejaran. Kami pastikan, pelaku narkoba tidak akan lolos," ujarnya.

MF kini harus berhadapan dengan proses hukum akibat dugaan peredaran narkoba tersebut. Rencana pernikahan yang sebelumnya menjadi alasan MF mencari tambahan uang pun terancam tertunda akibat penangkapan tersebut.* (tm/dh)

Objek tersebut terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok Irgy Firgyawan pada Sabtu (12/9/2026). Irgy mengaku melihat dua benda mengapung saat berada di atas kapal yang melintasi Selat Sunda.

Baca Juga:

• 3 Gunung Api Indonesia Erupsi Sabtu Pagi, Bagaimana Kondisi Sinabung Hari Ini?

Irgy mengatakan video tersebut direkam pada pukul 09.55 WIB. Lokasi penemuan berada di koordinat 05-59.79 S/104-53.78 E.

Dia kemudian menduga salah satu objek tersebut merupakan perlengkapan yang dibawa speedboat rombongan jurnalis. Dugaan itu muncul setelah dia mendapat informasi dari warganet bahwa kapal yang hilang biasa membawa kotak penyimpanan minuman agar tetap dingin.

"Yang saya takutkan benda tersebut merupakan benda yang ada di boat, karena saya dapat info dari komenan VT saya, kalau biasanya boat yang hilang tersebut membawa kotak seperti itu untuk menyimpan minuman agar tetap dingin," ujarnya.

Meski telah membagikan titik koordinat, Irgy mengatakan dirinya belum melaporkan langsung temuan tersebut kepada Basarnas. Dia berharap tim SAR dapat mengecek lokasi dan memastikan apakah benda yang terlihat memang berkaitan dengan speedboat yang hilang.

"Saya share titik koordinat penemuan barang tersebut, dan titik koordinat tersebut sedang dicek oleh pihak terkait. Tapi saya belum dapat informasinya," katanya.

Irgy juga berharap informasi mengenai objek tersebut dapat diketahui pemilik speedboat sehingga bisa dilakukan pencocokan dengan perlengkapan yang ada di kapal.

"Saya berharap VT saya bisa sampai ke owner (pemilik) boat yang hilang, agar bisa di-cross check apakah barang tersebut ada di boatnya atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan pencarian delapan orang yang hilang kontak di perairan Selat Sunda pada Sabtu (12/9/2026). Operasi SAR telah memasuki hari kelima.

Pencarian dilakukan melalui jalur laut dan udara dengan memperluas area penyisiran. Berdasarkan rencana operasi SAR, pencarian laut dibagi dalam enam sektor, yakni Sektor T, U, Z, W, X dan Y dengan total area sekitar 2.537 nautical mile persegi.

Sejumlah kapal dikerahkan dalam pencarian, di antaranya KRI Kerambit, KP Sanjaya, KAL Pahawang, KRI Leuser, KAL Anyer, KN SAR Antasena, KN SAR Basudewa, TB Gunung Santri, KP Hayabusa, RIB 02 Banten, KN SAR Tetuka 247, RBB Pulau Peucang dan RIB 02 Lampung.Untuk memperluas pemantauan dari udara, Tim SAR juga menggunakan Helikopter HR-3604 dan dua drone thermal Basarnas.

Delapan orang yang masih dalam pencarian terdiri atas Warta (55), kapten kapal; Surakman (60), ABK; Heriyanto (49), pemandu wisata; M Bagus Khoirunnas (28), jurnalis ANTARA; Ari Basuki (52), jurnalis Merdeka; Yudhis, jurnalis iNews; Daus (42), jurnalis Anadolu; serta Donal, jurnalis lepas.

Baca Juga:

• "Baju Kita Lepas, Kita Sama-sama Jurnalis", Tiga Organisasi Pers Bogor Doakan 5 Rekan yang Hilang di Anak Krakatau

Hingga Sabtu (12/9/2026), belum ada kepastian bahwa objek yang terlihat tersebut merupakan bagian dari speedboat yang digunakan rombongan. Tim SAR masih melakukan pengecekan dan pencarian terhadap seluruh korban yang hilang kontak.* (oz/dh)