Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa GHS disebut mendapat akses langsung dari mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk mengelola dan mencari mitra pelaksana program MBG.

Baca Juga:

• Kejagung Kembali Tahan Tersangka Baru Kasus MBG, Total Sudah Enam Orang Dijerat

Setelah memperoleh titik SPPG, GHS melalui yayasannya diduga melakukan pengelolaan hingga menjual kembali titik tersebut kepada pihak lain yang ingin menjadi mitra program MBG.

"Yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang ingin menjadi mitra pelaksana," jelasnya.

Tak hanya itu, GHS juga disebut memiliki akses komunikasi dengan tim verifikator yang ditunjuk dalam proses seleksi mitra MBG. Kondisi tersebut diduga mempermudah pengaturan dalam distribusi titik SPPG.

Dalam pengembangan penyidikan, Kejagung juga mengungkap adanya aliran dana dari mitra MBG yang dikelola GHS kepada pihak eks pejabat BGN, termasuk Dadan Hindayana.

"Uang tersebut berasal dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan agar dapat menjadi bagian dari program," kata Syarief.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG, termasuk pejabat aktif dan mantan pejabat di lingkungan BGN serta pihak swasta.

Penyidik menegaskan masih terus mendalami aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam skema pengaturan program tersebut.*

(d/dh)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026.

Tersangka baru tersebut berinisial Glory Harimas Sihombing (GHS) yang berasal dari pihak swasta.

Baca Juga:

• Pemeriksaan Eks Waka BGN Ungkap Daftar 41 Nama di Dugaan Pengaturan Titik SPPG MBG

"Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, ditetapkan satu tersangka baru berinisial GHS," ujar Anang, Kamis (18/6/2026).

Usai ditetapkan sebagai tersangka, GHS langsung digiring petugas keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung dan dibawa menggunakan mobil tahanan menuju Rutan Salemba cabang Kejagung untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, GHS terlihat mengenakan pakaian gelap dan rompi tahanan khas Kejagung saat dibawa petugas.

Selain penetapan tersangka baru, penyidik juga menyita satu unit mobil Toyota Alphard berwarna hitam dari tersangka lain berinisial AYS yang telah lebih dahulu ditetapkan dalam kasus tersebut.

Dengan penambahan GHS, total tersangka dalam perkara dugaan korupsi MBG kini menjadi enam orang. Sebelumnya, Kejagung telah menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.

Para tersangka diduga terlibat dalam praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penggelembungan anggaran pengadaan di lingkungan BGN.

Kejagung menegaskan penyidikan masih terus berlanjut untuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam kasus tersebut.*

(in/dh)

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden menekankan pentingnya peran strategis bank-bank BUMN yang tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga menjadi penggerak kebijakan ekonomi nasional.

Baca Juga:

• Prabowo Cek Ketahanan Pangan, Mentan Klaim Stok Aman hingga 10 Bulan dan Siap Hadapi El Nino

Menurut Rosan, Presiden Prabowo juga menyoroti besarnya kontribusi Himbara terhadap perekonomian nasional. Kapitalisasi pasar bank-bank tersebut disebut mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau setara 10 persen dari total nilai perusahaan di Indonesia.

"Kalau dijumlahkan, nilainya kurang lebih Rp1.100 triliun, yang mencerminkan sekitar 10 persen dari total kapitalisasi pasar di Indonesia," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menekankan perlunya kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bahkan, suku bunga kredit untuk UMKM diharapkan dapat lebih rendah dibandingkan korporasi besar.

"UMKM ini kadang mendapatkan bunga lebih tinggi dari korporasi, seharusnya justru bisa sama atau bahkan lebih rendah karena dampaknya langsung ke masyarakat," kata Rosan.

Ia menambahkan, sektor perbankan memiliki peran vital sebagai "darah" perekonomian yang menopang seluruh sektor usaha di Indonesia. Karena itu, Himbara diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.*

(oz/dh)

SINGKIL – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para purnawirawan purnawirawanPolri dan warakawuri di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono, S.I.K., M.H., didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Aceh Singkil Ny. Heni Joko Triyono serta sejumlah pejabat utama Polres dan pengurus Bhayangkari.

Baca Juga:

• Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polda Aceh Berhasil Kumpulkan 92 Kantong Darah untuk Masyarakat

Dalam kesempatan itu, Kapolres Aceh Singkil menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas pengabdian para purnawirawan Polri serta dukungan para warakawuri yang telah mendampingi selama masa tugas.

"Melalui kegiatan anjangsana ini kami ingin mempererat silaturahmi sekaligus memberikan penghargaan kepada para senior, purnawirawan Polri, dan warakawuri yang telah banyak berkontribusi bagi institusi Polri. Semangat pengabdian mereka menjadi inspirasi bagi kami yang masih aktif bertugas," ujar AKBP Joko Triyono.

Selain bersilaturahmi, rombongan juga menyerahkan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian keluarga besar Polres Aceh Singkil kepada para purnawirawan dan warakawuri beserta keluarganya.

Ketua Bhayangkari Cabang Aceh Singkil, Ny. Heni Joko Triyono, mengatakan kegiatan tersebut mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan antara Polri, Bhayangkari, purnawirawan, dan warakawuri.

Para purnawirawan dan warakawuri yang dikunjungi menyambut hangat rombongan dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mereka berharap hubungan silaturahmi ini terus terjaga dengan baik.

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian agenda sosial Polres Aceh Singkil dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu Polri.*

(dh)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjakan kendaraan saat digelarnya event berskala besar, termasuk pertandingan sepak bola.

Langkah ini diambil karena Stadion Teladan berada di kawasan padat penduduk di pusat Kota Medan, sehingga ketersediaan lahan parkir di sekitar area stadion dinilai terbatas.

Baca Juga:

• Kursi Sekda Medan Segera Kosong, Rico Waas Tancap Gas Cari Pengganti

"Kalau soal parkir nanti kita siapkan. Waktu kemarin sudah kita siapkan juga. Memang dibutuhkan kantong parkir karena area sekitar stadion terbatas," ujar Rico, dikutip Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan, Pemko Medan telah memetakan sejumlah titik yang bisa dijadikan lokasi parkir pendukung. Koordinasi juga sudah dilakukan dengan pihak kecamatan untuk memastikan kesiapan lapangan saat ada event besar.

"Dari data kami, kecamatan juga sudah menyiapkan titik-titik strategis kalau ada kegiatan besar di Stadion Teladan," tambahnya.

Dengan sistem ini, Pemko Medan berharap arus kendaraan tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan saat stadion kembali dipadati penonton.

Revitalisasi Stadion Teladan sendiri membuat stadion ikonik tersebut kembali aktif digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga dan hiburan berskala besar.*

(tm/dh)

Program pelatihan tersebut melibatkan puluhan ribu peserta dari seluruh Indonesia yang ditempatkan di berbagai satuan TNI. Selama pelatihan, peserta juga tampak mengenakan seragam loreng serta mengikuti kegiatan kedisiplinan dan pembentukan karakter.

Baca Juga:

• Prabowo Tegaskan Siap Tanggung Jawab Penuh Jika Rakyat Indonesia Alami Kelaparan

"Melalui latsarmil Komcad, peserta dibekali nilai disiplin, kepemimpinan, kerja sama tim, integritas, dan semangat pengabdian," ujar Rico, Kamis (18/6/2026).

Pelatihan berlangsung selama 45 hari, dengan 30 hari fokus pada kedisiplinan dan 15 hari berikutnya pada penguatan kemampuan manajerial. Materi juga disusun bersama kementerian teknis terkait agar sesuai kebutuhan pengelolaan koperasi di tingkat desa dan nelayan.

Pemerintah menilai pembekalan ini penting untuk memastikan koperasi dapat dikelola secara profesional dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.

Hingga kini, ribuan koperasi telah terbentuk di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara, dengan ratusan unit gerai sudah mulai beroperasi sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa.*

(tm/dh)

Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Tiyo yang dinilai oleh pelapor sebagai bentuk penghinaan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Mandat Palsu, Data Curian: Bedah Kebohongan BEM Bersatu

"Banyak masyarakat yang mencintai Pak Prabowo mempertanyakan kenapa dibiarkan ada orang yang menghina beliau," ujar Lukman di Bareskrim Polri.

Meski demikian, Lukman menegaskan pihaknya tidak membuat laporan polisi karena kasus dugaan penghinaan terhadap presiden termasuk delik aduan absolut yang hanya bisa diajukan oleh pihak terkait.

"Kami hanya menyampaikan keresahan masyarakat melalui Dumas," katanya.

Dalam pengaduan itu, Garda Prabowo juga menyoroti beberapa pernyataan Tiyo yang dinilai kontroversial, termasuk dugaan perbandingan dengan seekor hewan serta isu alat pelacak di kendaraan miliknya.

Pihak pelapor menegaskan langkah tersebut bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan menjaga batas antara kritik dan penghinaan dalam ruang demokrasi.*

(k/dh)

Airlangga menjelaskan, penyesuaian harga BBM tidak bisa langsung dilakukan hanya karena adanya kabar perdamaian kedua negara tersebut. Pemerintah, kata dia, masih menunggu implementasi kesepakatan serta dampaknya terhadap jalur distribusi energi global, termasuk Selat Hormuz.

Baca Juga:

• Rupiah Berbalik Menguat, BI Beberkan Strategi Redam Tekanan Dolar AS

Menurut Airlangga, faktor lain yang turut menentukan harga BBM adalah kondisi pasar minyak dunia dan kelancaran distribusi energi internasional. Ia menegaskan penurunan harga tidak bersifat otomatis.

"Ini kan tidak otomatis, kita lihat juga implementasi daripada perjanjian perdamaian," ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan waktu penurunan harga Pertamax, Airlangga hanya memberikan jawaban singkat bahwa pemerintah masih akan melihat perkembangan pasokan global.

"Ya barangnya sampai di mana kan kita lihat," ucapnya.

Diketahui, harga minyak dunia sempat melemah setelah adanya kabar kesepakatan damai AS–Iran yang juga membuka kembali Selat Hormuz, jalur vital pengiriman sekitar seperlima pasokan minyak global.

Namun, pelaku pasar masih mencermati perkembangan lanjutan, termasuk kebijakan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) yang turut mempengaruhi harga energi dunia.*

(k/dh)

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan penyidik menemukan data tambahan saat melakukan pemeriksaan terhadap isi telepon genggam kliennya, termasuk percakapan WhatsApp yang berkaitan dengan permintaan titik SPPG.

Baca Juga:

• BGN Siapkan Dewan Pengarah Baru, Ahli Gizi dan Tenaga Kesehatan Siap Kawal Program MBG

Sebelumnya, pihak kuasa hukum menyebut terdapat 26 nama yang diduga mengajukan permintaan titik SPPG. Namun, setelah dilakukan pendalaman dan pemeriksaan digital forensik, jumlah tersebut bertambah.

"Dari 26 nama yang kami sebut sebelumnya, setelah dibuka percakapan dan tabel datanya, totalnya menjadi 41 nama," ujarnya.

Krisna menjelaskan, nama-nama tersebut berkaitan dengan permintaan atau pengajuan titik SPPG di sejumlah daerah. Namun ia menegaskan bahwa keberadaan nama tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

Menurutnya, dalam pemeriksaan tersebut penyidik juga menanyakan kemungkinan adanya transaksi jual beli titik SPPG. Namun Sony mengaku tidak mengetahui lebih lanjut apakah titik tersebut diperjualbelikan setelah diberikan.

"Setelah diberikan titik, klien kami tidak mengetahui apakah kemudian ada transaksi lanjutan atau tidak," kata Krisna.

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan keuntungan yang diterima Sony dalam proses penentuan titik SPPG. Namun pihaknya menegaskan tidak ada keuntungan finansial yang diterima kliennya.

"Beliau menyampaikan tidak ada keuntungan pribadi dari proses tersebut," ujarnya.

Dalam pemeriksaan itu, turut dibahas pula proyek pengadaan sistem CCTV dan perangkat sidik jari dalam program MBG yang bernilai lebih dari Rp300 miliar. Proyek tersebut disebut mencakup pemasangan perangkat di ribuan titik SPPG.

Kuasa hukum menyebut, berdasarkan penjelasan Sony, terdapat ketidaksesuaian antara laporan pemasangan dengan kondisi di lapangan, sehingga proyek tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kejaksaan Agung sendiri masih terus mendalami aliran permintaan titik SPPG serta potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus yang menyeret program MBG tersebut.*

(k/dh)

Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Bupati Karo Antonius Ginting di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga:

• Bobby Siap Bawa Aspirasi Ojol ke DPR RI, Dorong Lahirnya UU Transportasi Online

"Kami memberikan waktu kepada Pemkab Karo untuk menentukan pilihan tersebut hingga Senin mendatang. Namun dari Pemprov Sumut, opsi penghapusan retribusi menjadi rekomendasi utama," ujar Bobby.

Menurut Bobby, masyarakat sekitar tidak sepenuhnya dapat disalahkan terkait praktik pungutan yang selama ini terjadi karena sistem tersebut sebelumnya juga difasilitasi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, diperlukan pembenahan tata kelola agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Yang terpenting sekarang adalah memperbaiki sistem dan memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang datang ke Kabupaten Karo," katanya.

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Bahkan, ia berencana berkantor langsung di kawasan Sidebuk-debuk guna memastikan tidak ada lagi pungutan yang membebani wisatawan.

"Kami siap berkantor di sana untuk memastikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang datang menikmati pemandian air panas. Kami juga ingin memastikan tidak ada lagi pengutipan di lokasi tersebut," kata Antonius.

Ia menambahkan, Pemkab Karo akan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami kebijakan baru yang akan diterapkan. Menurutnya, penghapusan retribusi diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata unggulan daerah.

"Kami akan menggalang dukungan masyarakat agar memahami konsep ini. Tujuannya agar pengelolaan wisata di Kabupaten Karo menjadi lebih baik dan mampu menarik lebih banyak wisatawan," ujarnya.

Kawasan pemandian air panas Sidebuk-debuk selama ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karo. Dengan rencana penghapusan retribusi tersebut, pemerintah berharap sektor pariwisata daerah dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.*

(ds/dh)

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, keberadaan Dewan Pengarah sebenarnya telah diatur dalam regulasi pembentukan BGN. Namun hingga saat ini, posisi tersebut belum terisi.

Baca Juga:

• Ajukan Justice Collaborator, Sony Sonjaya Diperiksa 10 Jam dalam Kasus MBG

Menurutnya, Dewan Pengarah memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi strategis kepada BGN terkait berbagai kebijakan pemenuhan gizi nasional. Masukan dari para ahli tersebut akan menjadi landasan dalam menentukan langkah intervensi gizi yang tepat sasaran.

"Nanti dari mereka akan lahir rekomendasi-rekomendasi bagi kami mengenai langkah yang harus dilakukan dalam mengintervensi persoalan gizi di masyarakat," katanya.

Agustina menjelaskan, struktur Dewan Pengarah sebenarnya telah tersedia dalam Peraturan Presiden tentang pembentukan BGN. Namun hingga kini belum ada figur yang ditunjuk untuk menduduki jabatan tersebut.

"Sementara ini memang belum pernah ada, tetapi strukturnya sebenarnya sudah ada menurut Perpres tentang BGN," ujarnya.

Ia menyebutkan terdapat tujuh posisi Dewan Pengarah yang nantinya akan diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang gizi, kesehatan masyarakat, maupun kesehatan anak.

"Ada tujuh posisi yang akan diisi," katanya.

BGN memastikan proses pengisian Dewan Pengarah akan segera dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Dengan hadirnya Dewan Pengarah, BGN berharap setiap kebijakan yang diambil dapat didukung kajian ilmiah dan rekomendasi para pakar sehingga program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.*

(d/dh)

Sony keluar dari Gedung Jampidsus sekitar pukul 19.10 WIB setelah menjalani pemeriksaan sejak pagi hari. Ia tampak langsung digiring penyidik menuju mobil tahanan tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Baca Juga:

• Anggaran BGN Susut Rp39,62 Triliun, Nasib Program MBG Kini Dievaluasi

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, sebelumnya menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Sony dijadwalkan untuk mendalami permohonan JC yang telah diajukannya kepada penyidik.

Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mengonfirmasi berbagai informasi dan bukti yang diklaim dimiliki Sony terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Menurut Syarief, penyidik saat ini masih mempelajari permohonan JC yang diajukan Sony serta mencocokkannya dengan alat bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan.

"Kami akan mengonfirmasi berbagai informasi yang disampaikan tersangka terkait permohonan justice collaborator yang diajukan," ujar Syarief.

Penyidik juga tengah mendalami informasi mengenai sejumlah nama yang disebut-sebut masuk dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan diduga berkaitan dengan pengembangan perkara.

Meski demikian, Kejaksaan Agung belum memberikan rincian lebih lanjut terkait materi pemeriksaan maupun pihak-pihak yang berpotensi dipanggil dalam pengembangan kasus tersebut.

Hingga kini, penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis masih terus berlangsung. Kejagung menegaskan akan menelusuri seluruh informasi dan alat bukti yang relevan guna mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.*

(d/dh)

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, pagu awal anggaran lembaganya pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Namun, dalam proses penajaman program dan efisiensi belanja, pemerintah melakukan pengurangan anggaran secara bertahap.

Baca Juga:

• BGN Hentikan MBG Saat Libur Sekolah, Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari Ikut Disetop

Dengan adanya dua kali pemangkasan tersebut, total anggaran yang tersisa untuk mendukung berbagai program BGN, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi Rp228,38 triliun.

Meski demikian, Agustina mengungkapkan angka tersebut masih berpotensi berubah. Saat ini BGN masih melakukan evaluasi dan efisiensi anggaran, termasuk penyesuaian terhadap jumlah penerima manfaat program MBG.

Menurutnya, langkah refocusing dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan.

"Nanti masih kami evaluasi lagi. Dengan adanya refocusing penerima manfaat, tidak menutup kemungkinan anggaran akan kembali mengalami penyesuaian," katanya.

BGN saat ini terus melakukan berbagai langkah optimalisasi guna menjaga keberlanjutan program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Salah satunya melalui penataan operasional dan efisiensi anggaran agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Pemerintah berharap kebijakan penyesuaian anggaran tersebut tidak mengurangi kualitas layanan dan manfaat yang diterima masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional.*

(d/dh)

Sidang perdana digelar di Ruang Cakra 6 PN Medan, Kamis (18/6/2026), dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan, Yudika Ferinando Sormin.

Baca Juga:

• Kursi Sekda Medan Segera Kosong, Rico Waas Tancap Gas Cari Pengganti

Erna kemudian menghubungi pemilik kendaraan, Nelson Jerpis Jimmy Sagala. Setelah terjadi kesepakatan, Titik menyewa satu unit Toyota Avanza BK 1589 UB dengan biaya rental sebesar Rp1,6 juta.

Jaksa mengungkapkan, terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang muka sebesar Rp250 ribu. Selanjutnya, sisa pembayaran sebesar Rp1,35 juta dilunasi sebelum kendaraan diserahkan kepada terdakwa.

"Setelah pembayaran lunas dan mendapat izin dari pemilik kendaraan melalui sambungan video call, mobil kemudian diserahkan kepada terdakwa," ujar jaksa dalam persidangan.

Namun, kendaraan tersebut ternyata tidak digunakan untuk berlibur sebagaimana alasan yang disampaikan sebelumnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, mobil itu justru dibawa ke wilayah Lubuk Pakam dan diduga digadaikan kepada seseorang bernama Sugito alias Yudi yang saat ini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menurut jaksa, mobil tersebut digadaikan dengan nilai Rp5 juta.

Saat masa rental berakhir, pemilik kendaraan berupaya menghubungi terdakwa untuk meminta pengembalian mobil. Awalnya, terdakwa meminta perpanjangan masa sewa. Namun setelah itu, nomor teleponnya tidak lagi aktif dan kendaraan tidak kunjung dikembalikan.

Merasa dirugikan, pemilik mobil kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal. Akibat peristiwa itu, korban ditaksir mengalami kerugian material mencapai Rp145 juta.

Titik Wulandari akhirnya berhasil diamankan aparat kepolisian pada 3 April 2026 dan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 486 KUHP atau Pasal 492 KUHP terkait tindak pidana penggelapan.

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Kamis (25/6/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.*

(dh)

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam memperkuat struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi.

Baca Juga:

• IHSG Diterpa Sentimen Global, OJK Sebut Ketahanan Pasar Modal Masih Terjaga

Beliau menegaskan tugas yang diemban bukanlah ringan. Masyarakat melihat bapak/ibu sebagai tiang penyangga utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berintegritas. Oleh karena itu, saya mengajak saudara untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan pelayanan publik terbaik dalam setiap keputusan.

"Khusus bagi pejabat yang dilantik di bidang kesehatan, tanggung jawab saudara sangatlah besar, kesehatan masyarakat adalah fondasi pembangunan. Saya berharap saudara selalu mengedepankan pelayanan yang cepat, tepat, dan manusiawi. Tingkatkan kualitas fasilitas kesehatan, perkuat program pencegahan penyakit, dan dorong inovasi layanan agar masyarakat Kota Tanjungbalai merasakan manfaat nyata," Katanya.

Berikutnya, Wakil Wali Kota menyampaikan khusus kepada pejabat yang dilantik pada dinas pendidikan, peran saudara sangat menentukan masa depan generasi muda. Saya berharap saudara berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses belajar, serta membangun lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan berkarakter. Dengan demikian, anak-anak Kota Tanjungbalai akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Terakhir, Fadly menyampaikan agar para pejabat yang dilantik untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, agar siap menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks. Berinovasilah, berpikirlah kreatif, dan temukan solusi terbaik bagi kota tanjungbalai. Bangunlah sinergi dengan masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya kota yang lebih maju, tutup Wakil Wali Kota mengakhiri arahannya.

Adapun para pejabat Administrator dan pengawas yang dilantik, diantaranya :

1. Dahnial, S.Pd, M.AP menjadi Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai
2. Alfi Fadhli, SH,MM menjadi Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
3. Yadi Arianto, SKM, M.Kes menjadi Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai
4. Jeni, S.Kep.Ners, M.M. menjadi Kepala Bidang Keperawatan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai
5. Rinaldi, SE, M.M. menjadi Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
6. Rita Ahda, S.K.M, M.K.M menjadi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai
7. Aidizzikri, S.AP. menjadi Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
8. Rudy Syahputra, S.E menjadi Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian pada Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai
9. Riska Tampubolon, SE,M.M. menjadi Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.*

(dh)

Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi pengemudi ojol yang tergabung dalam Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Minta Daerah Percepat Tender BKP 2026, Peluang Dapat Dana Tahap II Lebih Besar

Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah pembatasan potongan biaya aplikasi maksimal 8 persen. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan para pengemudi yang selama ini mengeluhkan besarnya potongan dari aplikator.

"Pastinya tim Pak Presiden telah melihat banyak pertimbangan menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya keluhan Ojol. Jadi pertama sekali, mari kita apresiasi dulu kebijakan ini," ujar Bobby.

Meski demikian, Bobby memahami keinginan para pengemudi yang mendorong lahirnya Undang-Undang Transportasi Online sebagai payung hukum yang lebih kuat dan mengikat.

Menurutnya, proses pembentukan undang-undang membutuhkan tahapan yang panjang. Namun demikian, Pemprov Sumut siap memfasilitasi pertemuan antara pengemudi ojol dengan anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

"Tuntutan ini akan kita tindaklanjuti. Termasuk kami akan sampaikan ke DPR RI dapil Sumut. Kita siap mempertemukan abang-abang Ojol untuk menyampaikannya langsung," kata Bobby.

Selain membahas regulasi, Bobby juga mengingatkan bahwa para pengemudi ojol dapat memanfaatkan Program Universal Health Coverage (UHC) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Sumut. Program tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan hanya dengan menggunakan KTP.

Menurut Bobby, program tersebut juga dapat dirasakan manfaatnya oleh ribuan pengemudi ojol yang selama ini bekerja di sektor rentan dengan risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan yang cukup tinggi.

Sementara itu, Ketua Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat), Timbul Siahaan, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Gubernur Sumut kepada para pengemudi ojol.

Ia mengungkapkan sejumlah tuntutan yang diperjuangkan para pengemudi, mulai dari kenaikan tarif layanan penumpang, tarif pengantaran makanan dan barang, hingga pembentukan Undang-Undang Transportasi Online.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan pembebasan biaya parkir bagi pengemudi ojol saat melakukan layanan pengantaran makanan dan paket, serta perluasan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah poin tindak lanjut, termasuk kajian terkait kemungkinan pembebasan biaya parkir bagi pengemudi ojol dan optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja transportasi online di Sumatera Utara.*

(dh)

Penghentian sementara program MBG tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG yang diterbitkan pada 17 Juni 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Cek Ketahanan Pangan, Mentan Klaim Stok Aman hingga 10 Bulan dan Siap Hadapi El Nino

"Surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG," ujar Agustina di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, kebijakan kali ini berbeda dengan periode libur sebelumnya, termasuk saat Ramadan, ketika distribusi MBG masih dilakukan melalui sistem bundling. Pada masa libur sekolah tahun ini, seluruh distribusi MBG dihentikan sementara.

BGN menegaskan bahwa SPPG yang tidak beroperasi selama masa penghentian program juga tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG mendapatkan insentif sebesar Rp6 juta per hari, termasuk bagi unit yang belum mencapai target penerima manfaat sebanyak 3.000 orang.

Agustina menyebutkan saat ini terdapat 27.820 SPPG yang telah beroperasi di berbagai daerah. Dengan penghentian insentif selama 18 hari masa libur sekolah, pemerintah memperkirakan terjadi efisiensi anggaran yang mencapai sekitar Rp3 triliun.

"Nah, kalau kita melihat jumlah SPPG yang beroperasi saat ini dan dikalikan insentif per hari selama 18 hari, maka efisiensi yang bisa dilakukan mencapai sekitar Rp3 triliun," katanya.

BGN berharap masa penghentian sementara ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi dan penataan sistem pelayanan sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan tepat sasaran.*

(in/dh)

Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery) dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Fadia Arafiq.

Baca Juga:

• Tertawa Saat Ditanya Dugaan Untung Rp27,8 Miliar, Bos Maktour Jadi Sorotan KPK

"Penyidik telah menyita salah satu rumah saudari FAR yang berlokasi di wilayah Semarang," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan data yang dirilis KPK, aset tersebut berupa sebidang tanah beserta bangunan dengan luas sekitar 214 meter persegi yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi.

Tak hanya rumah mewah, penyidik KPK juga menyita tiga unit minimarket waralaba yang berada di Kabupaten Pekalongan. Penyitaan dilakukan pada 15 hingga 16 Juni 2026 dengan pemasangan plang resmi di lokasi usaha tersebut.

Selain minimarket, penyidik turut menyasar aset usaha lain berupa salon kecantikan yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

KPK menegaskan seluruh aset yang telah disita kini berstatus sebagai barang sitaan negara untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

Lembaga antirasuah itu juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak memindahkan, merusak, maupun menghilangkan tanda penyitaan yang telah dipasang penyidik.

"KPK mengimbau pihak terkait agar tidak mencoba menutup, memindahkan, atau merusak plang penyitaan yang telah dipasang," tegas Budi.

Saat ini KPK masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain milik Fadia Arafiq yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Penelusuran dilakukan bersama Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) guna mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.

Penyitaan aset tersebut menjadi bagian dari langkah KPK dalam memaksimalkan pemulihan aset hasil korupsi sekaligus mendukung proses penegakan hukum yang sedang berjalan.*

(in/dh)

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, seluruh aspek pendukung pembangunan huntap telah disiapkan, mulai dari kebijakan, desain bangunan, anggaran hingga sumber daya manusia di daerah terdampak.

Baca Juga:

• 34 Sekolah di Sumatera Masih Menumpang, Tito: Sebagian Harus Direlokasi

Menurutnya, pembangunan hunian tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain anggaran, pemerintah daerah juga telah membantu penyediaan lahan agar pembangunan dapat segera dimulai. Kementerian PKP turut menyiapkan puluhan personel pendamping di masing-masing wilayah, yakni 57 orang di Aceh, 35 orang di Sumatera Utara, dan 30 orang di Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan huntap akan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan Sumatera Barat akan menggunakan teknologi bata interlock presisi yang dinilai lebih cepat dan efisien.

Pemerintah juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai tata kelola yang berlaku.

Secara keseluruhan, sebanyak 2.603 unit hunian tetap akan dibangun melalui program ini. Rinciannya, 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat.

Pembangunan huntap tersebut ditargetkan rampung pada Oktober 2026 sehingga masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati rumah yang layak dan aman.

Program pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang melibatkan puluhan kementerian dan lembaga. Pemerintah berharap dukungan anggaran yang tengah diproses dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di daerah terdampak.

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menyebut pembangunan hunian tetap menjadi kebutuhan mendesak yang sangat dinantikan masyarakat.

"Hunian tetap yang dibangun secara komunal menjadi tanggung jawab Kementerian PKP, sementara pembangunan hunian di atas lahan milik masyarakat atau skema in-situ dilaksanakan oleh BNPB," kata Tito.

Saat ini, pembangunan hunian sementara di wilayah terdampak juga hampir selesai dengan progres pekerjaan mencapai lebih dari 96 persen.*

(in/dh)

Hal tersebut disampaikan Amran usai memenuhi panggilan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta laporan perkembangan sektor pertanian secara menyeluruh, mulai dari pangan, hortikultura, peternakan hingga perkebunan.

Baca Juga:

• GAPEMBI Tolak Penghentian MBG, Sebut Kebijakan BGN Berpotensi Digugat ke PTUN

Menurutnya, cadangan beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Selain itu, terdapat potensi produksi dari tanaman yang masih berada di lahan atau standing crop sebesar 10 hingga 11 juta ton. Di sisi lain, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton.

Dengan total cadangan tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan pangan nasional masih dapat terpenuhi dalam jangka waktu yang cukup panjang.

"Artinya dengan cadangan yang ada saat ini, ketahanan pangan kita bisa bertahan hingga 10 sampai 11 bulan ke depan," kata Amran.

Ia menjelaskan, dengan asumsi konservatif sekalipun, stok pangan nasional masih aman hingga April 2027. Sementara pada Maret 2027 Indonesia diperkirakan sudah kembali memasuki musim panen raya.

Karena itu, pemerintah optimistis ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa waktu ke depan dapat diantisipasi dengan baik.

"Insya Allah dampak El Nino yang diperkirakan terjadi bisa kita mitigasi risikonya," ujarnya.

Selain membahas ketahanan pangan, Amran juga melaporkan perkembangan sektor peternakan kepada Presiden. Pemerintah saat ini tengah berupaya membantu peternak ayam dan telur yang terdampak penurunan harga di pasaran.

Salah satu langkah yang ditempuh yakni berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar konsumsi telur dan ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat ditingkatkan.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Kepala BGN agar konsumsi telur dan ayam dalam program MBG bisa ditambah. Harapannya harga di tingkat peternak kembali membaik," jelasnya.

Di sektor hortikultura, pemerintah terus mempercepat program penanaman bawang putih. Sementara di sektor perkebunan, fokus diarahkan pada pengembangan hilirisasi serta peningkatan produksi komoditas strategis seperti kakao, kopi, kelapa, mente, dan tebu.

Amran menambahkan, pemerintah juga tengah menjalankan program pengembangan perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada petani senilai lebih dari Rp5,5 triliun dalam dua tahun terakhir. Bantuan tersebut mencakup alat dan mesin pertanian, pembangunan sawah baru, hingga program cetak sawah untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional.*

(oz/dh)