"DPR RI benar-benar blunder," tegas salah seorang tim penyusun UU Ombudsman RI, Winarso kepada bitvonline.com melalui pesan singkat WhatApps, Selasa (18/08/2026).

Baca Juga:

• Dari Pesan Makan Siang Online sampai Belanja Digital, BPS Sumut Kejar Data Akurat di Sensus Ekonomi 2026

Ini sangat jelas diatur dalam pasal 22 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, "apabila Ketua Ombudsman berhenti atau diberhentikan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua
Ombudsman sampai masa jabatan berakhir".

Berdasarkan itu, tegas Winarso, keputusan DPR RI yang menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI menggantikan Hery Susanto, jelas-jelas merupakan pelanggaran undang-undang. Bila merujuk pada pasal 22 ayat (2) itu, maka DPR RI seharusnya memberi persetujuan kepada Wakil Ketua Rahmadi Indra Tektona untuk menjadi ketua. "Bukan kepada Nuzran Joher yang sebelumnya hanya sebagai anggota," tegas Winarso.

Menurut pengamatan Winarso, blunder yang dilakukan DPR RI ternyata tidak hanya dalam kasus persetujuan kepada Nuzran Joher sebagai ketua. Sebelumnya, kata Winarso, DPR RI telah melakukan kesalahan besar dengan memilih figur yang tidak beritegritas menjadi Ketua Ombudsman RI, sehingga pada akhirnya ditangkap Kejaksaan Agung dalam perkara korupsi.

Blunder yang dilakukan DPR RI berikutnya adalah, menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan Ombudsman RI yang tidak sesuai urutan daftar nama cadangan. Berdasarkan urutan hasil fit and proper test DPR, Wahidah Suaib berada di peringkat pertama sebagai cadangan. Disusul Radian Syam di urusan berikutnya.

Akan tetapi, DPR RI justru tidak mengikuti urutan daftar cadangan. DPR RI justru menyetujui Radian Syam sebagai PAW angota Ombudsman RI meski Wahidah Suaib sebagai urusan pertama urutan cadangan, yang kemudian menimbulkan perdebatan publik karena tidak mengikuti nomor urut.

Mengapa tidak ada PAW dan mengapa wakil ketua menjalankan tugas dan kewenangan ketua sampai akhir masa jabatannya? "Itu semua ada alasan dan dasar argumentasi ketika penyusunan UU Ombudsman," tegas Winarso.

Menurut Winarso, paripurna penetapan pimpinan Ombudsman itu seharusnya hanya sekali. "DPR melanggar prosedur. Pasal 16 ayat (2) pada intinya menyatakan DPR harus memilih 9 calon yang terdiri dari ketua, wakil ketua paling lambat 30 hari sejak diterimanya usul dari presiden. Ini jelas sudah lebih dari 30 hari," tegas Winarso.*

JAKARTA — Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai perlu bekerja lebih terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejahatan.

Salah satu pendekatan yang dinilai strategis adalah Integrated Criminal Justice System (ICJS) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Baca Juga:

• TNI Bantah Isu Aceh Berlakukan Darurat Operasi Militer Mulai 1 September 2026

Sistem tersebut, menurut dia, juga perlu diarahkan untuk memperkuat pencegahan melalui integrasi informasi dan data antarlembaga.

Pandangan itu disampaikan Indira dalam wawancara dengan awak media pada Selasa, 18 Agustus 2026.

"ICJS tidak hanya berbicara mengenai bagaimana perkara diproses setelah kejahatan terjadi. Sistem ini juga harus mampu memperkuat aspek pencegahan melalui integrasi informasi dan data antarlembaga," ujar Indira.

Indira mengatakan sistem peradilan pidana terpadu idealnya tidak berhenti pada penyatuan tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan.

Menurut dia, fungsi pencegahan yang selama ini tersebar di berbagai lembaga negara juga perlu dihubungkan secara terukur.

Data transaksi keuangan, pergerakan orang, dan lalu lintas barang, kata Indira, dapat menjadi sumber informasi penting untuk mengenali indikasi maupun pola tindak pidana.

"PPATK memiliki informasi dan analisis mengenai transaksi keuangan yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana. Sistem keimigrasian memiliki data pergerakan orang, sementara kepabeanan memiliki informasi mengenai lalu lintas barang. Jika seluruh informasi tersebut dapat dihubungkan secara sah, terukur dan sesuai kewenangan, kemampuan negara dalam mendeteksi pola kejahatan akan jauh lebih kuat," jelasnya.

Meski demikian, Indira mengingatkan integrasi data tidak berarti menghapus kewenangan setiap lembaga.

Masing-masing institusi tetap harus memiliki tugas dan kewenangan yang jelas dalam sebuah ekosistem penegakan hukum yang saling terhubung.

Menurut Indira, salah satu tantangan dalam penerapan ICJS adalah masih adanya fragmentasi kelembagaan.

Setiap institusi memiliki sistem, prosedur, basis data, infrastruktur teknologi, dan mekanisme kerja yang berbeda.

Perbedaan tersebut dapat menjadi persoalan ketika suatu informasi dibutuhkan dengan cepat oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara.

"Masalahnya bukan sekadar apakah teknologi tersedia atau tidak. Persoalannya adalah apakah sistem yang dimiliki setiap lembaga dapat saling berkomunikasi dan apakah ada kerangka hukum yang memungkinkan pertukaran informasi dilakukan secara aman dan bertanggung jawab," kata Indira.

Karena itu, pembangunan ICJS tidak cukup hanya dengan membuat satu aplikasi atau pusat data.

Menurut Indira, hal yang lebih penting adalah membangun interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai sistem informasi untuk saling berkomunikasi, bertukar, dan memanfaatkan data berdasarkan standar serta mekanisme yang disepakati.

"Kalau sistemnya berbeda-beda tetapi tidak dapat berkomunikasi, maka kita hanya memiliki banyak sistem digital yang berdiri sendiri. Itu belum bisa disebut sebagai integrasi," ujarnya.

Indira juga menilai aspek regulasi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem peradilan pidana terpadu.

Pertukaran data antarinstansi harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Aturan tersebut diperlukan untuk menentukan batas kewenangan, keamanan informasi, perlindungan data, tujuan penggunaan data, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

"Integrasi sistem tanpa kepastian mengenai siapa yang boleh mengakses data, untuk kepentingan apa, dalam kondisi apa dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya justru dapat menimbulkan risiko," tegasnya.

Karena itu, reformasi sistem peradilan pidana berbasis teknologi, kata Indira, harus berjalan beriringan dengan pembaruan regulasi.

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Setiap akses terhadap informasi sensitif harus dapat ditelusuri dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah.

Indira menegaskan ICJS tidak boleh dipahami hanya sebagai proyek digitalisasi.

Teknologi, kata dia, memang penting, tetapi hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Esensi ICJS terletak pada integrasi proses, pertukaran informasi, koordinasi antarlembaga, serta akuntabilitas dalam penegakan hukum.

"Kalau masing-masing lembaga hanya memindahkan sistem manual menjadi digital tetapi tetap bekerja sendiri-sendiri, maka kita belum benar-benar membangun Integrated Criminal Justice System," katanya.

Menurut Indira, sistem yang dibangun harus mampu mengurangi duplikasi pekerjaan, mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan akurasi data, dan membantu aparat penegak hukum mendapatkan informasi yang relevan ketika dibutuhkan.

Dengan begitu, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur.

Di tengah perkembangan teknologi pemerintahan digital, Indira melihat Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan ICJS menjadi sistem pencegahan kejahatan berbasis data.

Data kriminalitas, pola transaksi keuangan mencurigakan, pergerakan orang, lalu lintas barang, serta indikator lainnya dapat dianalisis untuk mengenali kecenderungan dan risiko terjadinya kejahatan.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi dan data harus tetap berada dalam koridor hukum.

"Tujuan akhirnya bukan menciptakan negara yang mengawasi setiap warga negara, tetapi negara yang mampu mencegah kejahatan dengan tetap menghormati hukum dan hak masyarakat," kata Indira.

Karena itu, penggunaan teknologi perlu dibangun dengan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan pengawasan.

Indira juga menilai konsep zero-crime community harus dipahami sebagai tujuan ideal dalam kebijakan pencegahan kejahatan, bukan sebagai klaim bahwa kejahatan dapat dihapuskan sepenuhnya.

"Masyarakat tanpa kejahatan harus dipahami sebagai arah kebijakan. Semakin baik kemampuan negara mencegah, mendeteksi, menindak dan memulihkan akibat kejahatan, semakin dekat kita pada masyarakat yang aman dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap hukum," jelasnya.

Menurut Indira, keberhasilan ICJS tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang berhasil ditangani.

Kemampuan sistem mencegah kejahatan, mempercepat proses keadilan, mengurangi tumpang tindih kewenangan, meningkatkan transparansi, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum juga menjadi ukuran penting.

Karena itu, penerapan ICJS harus menjadi bagian dari reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

Integrasi data dan proses, harmonisasi regulasi, interoperabilitas teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan harus dibangun secara bersamaan.

"ICJS harus dibangun sebagai ekosistem. Tidak ada satu lembaga yang dapat bekerja sendiri untuk menghadapi kompleksitas kejahatan modern. Ketika data, teknologi, regulasi, sumber daya manusia dan kewenangan dapat bekerja dalam satu sistem yang terukur, maka penegakan hukum akan menjadi lebih responsif, akuntabel dan adaptif," pungkas Indira.

Dengan pendekatan tersebut, ICJS tidak sekadar menjadi upaya membangun teknologi baru.

Sistem ini juga menuntut perubahan paradigma dalam penegakan hukum, yakni membuat negara tidak hanya hadir setelah kejahatan terjadi, tetapi mampu membaca risiko, memperkuat pencegahan, mempercepat penanganan perkara, dan memastikan setiap proses hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.* (ad)

MEDAN — Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBKI) Medan menghadirkan dua pakar dari Malaysia dalam kuliah umum yang digelar di Aula Kampus Institut Bisnis dan Komputer Indonesia, Selasa, 11 Agustus 2026.

Kuliah umum tersebut menghadirkan dua narasumber dari bidang pendidikan, bisnis, politik, dan pemberdayaan ekonomi, yakni Dato' Dr. Hj. Zainal Abidin Sakom dan Datin Dr. Hjh. Hartini Osman.

Baca Juga:

• Guru yang Tidak Pernah Selesai Belajar, Kunci Masa Depan Pendidikan Indonesia

Materi yang disampaikan mendorong mahasiswa untuk membangun semangat berwirausaha, berorganisasi, sekaligus memahami pentingnya peran generasi muda dalam kehidupan sosial dan politik.

Dato' Dr. Hj. Zainal Abidin Bin Sakom merupakan Ketua Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor Malaysia sekaligus Ketua Umum Veteran Partai UMNO Malaysia.

Ia juga dikenal sebagai pengusaha dan penceramah di Malaysia.

Dalam kuliah umum tersebut, Zainal Abidin membagikan kiat sukses kepada mahasiswa melalui konsep "Ibumu", yang merupakan singkatan dari Ilmu, Budaya, dan Mutu.

Menurutnya, ketiga unsur tersebut menjadi bagian penting yang perlu dimiliki seseorang untuk membangun keberhasilan dalam kehidupan maupun dunia profesional.

Sementara itu, Datin Dr. Hj. Hartini Osman menyampaikan materi bertajuk "From Zero to Hero".

Materi tersebut diarahkan untuk membangkitkan semangat mahasiswa agar mandiri, memiliki daya juang, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.

Hartini juga membagikan pengalaman sebagai pembicara mancanegara serta sosok perempuan inspirator yang kerap diundang dalam berbagai kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Antusiasme mahasiswa terlihat selama kegiatan berlangsung.

Kedua narasumber memberikan berbagai contoh pengalaman keberhasilan yang dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri.

Rektor Institut Bisnis dan Komputer Indonesia, Prof. Dr. Togu Harlen Lumban Raja, SE, M.Si, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dengan para pakar dari Malaysia.

"Semoga kegiatan ini menambah wawasan keilmuan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman insan pendidikan khususnya di lingkungan Institut Bisnis dan Komputer Indonesia. Ini bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi," tegasnya.

Togu mengatakan kegiatan seperti kuliah umum dengan menghadirkan narasumber dari luar negeri dapat memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan meraih keberhasilan.

Ia berharap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa melalui kegiatan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan akademik maupun setelah menyelesaikan pendidikan.

Kehadiran dua narasumber dari Malaysia juga mendapat respons positif dari mahasiswa.

Pada akhir kegiatan, sejumlah mahasiswa berharap kuliah umum serupa dapat kembali digelar di lingkungan Institut Bisnis dan Komputer Indonesia.

Selain kuliah umum, Institut Bisnis dan Komputer Indonesia juga menyiapkan program internasional bagi mahasiswa melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) luar negeri.

Mahasiswa Institut Bisnis dan Komputer Indonesia dijadwalkan melaksanakan KKN selama satu bulan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada September 2026.

Program KKN luar negeri tersebut merupakan agenda tahunan Institut Bisnis dan Komputer Indonesia.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan internasional.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, kampus berupaya memperluas wawasan mahasiswa sekaligus membuka pengalaman akademik dan sosial di tingkat internasional.* (ad)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh di ruang kerjanya, Selasa, 18 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara Kepolisian Daerah Aceh dan Bank Indonesia, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan serta perekonomian di Provinsi Aceh.

Baca Juga:

• Guru yang Tidak Pernah Selesai Belajar, Kunci Masa Depan Pendidikan Indonesia

Menurut dia, koordinasi antarlembaga diperlukan karena kondisi keamanan dan perekonomian memiliki keterkaitan erat.

"Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus upaya memperkuat sinergi antara Polda Aceh dengan Bank Indonesia. Stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan," kata Joko dalam rilisnya, usai pertemuan.

Menurut Joko, situasi keamanan yang kondusif dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kondisi tersebut juga dinilai penting untuk menciptakan iklim yang positif bagi kegiatan ekonomi, investasi, perdagangan, hingga pembangunan di Aceh.

Karena itu, Polda Aceh menyatakan akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menjaga situasi daerah tetap aman, tertib, dan kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian dapat berjalan dengan baik.

"Polda Aceh tentu mendukung berbagai upaya yang bertujuan memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Sinergi dengan Bank Indonesia dan seluruh stakeholder akan terus kita tingkatkan," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Kapolda Aceh dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh juga membahas pentingnya menjaga stabilitas daerah sebagai salah satu fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi antara aparat keamanan dan otoritas moneter tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi stabilitas Aceh, baik dari sisi keamanan maupun perekonomian.

Bagi masyarakat, stabilitas keamanan dan ekonomi menjadi dua faktor penting yang saling mendukung.

Keamanan yang terjaga dapat menciptakan ruang bagi aktivitas perdagangan dan investasi, sementara kondisi ekonomi yang stabil turut mendukung kesejahteraan masyarakat.* (ad)

BANDA ACEH — Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Aceh Dr. H. Iskandar Muda Hasibuan menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pelatihan guru.

Menurut dia, sistem pendidikan perlu mendorong guru agar memiliki kebiasaan belajar secara mandiri dan terus memperbaiki praktik mengajarnya.

Baca Juga:

• TNI Bantah Isu Aceh Berlakukan Darurat Operasi Militer Mulai 1 September 2026

Ia mengawali pandangannya dengan sebuah pertanyaan tentang arah pengembangan profesi guru di Indonesia.

"Ada satu pertanyaan yang barangkali perlu kita ajukan kembali ketika membicarakan masa depan pendidikan Indonesia: untuk apa kita terus-menerus melatih guru, jika sistem pendidikan kita belum sepenuhnya mampu membuat guru belajar dengan sendirinya?"

Menurut Iskandar, pertanyaan tersebut menyentuh persoalan mendasar dalam upaya memperbaiki pendidikan.

Selama bertahun-tahun, peningkatan mutu guru banyak dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, lokakarya, seminar, komunitas belajar, hingga platform pembelajaran.

Namun, kata dia, keberadaan berbagai program tersebut belum tentu otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas.

"Selama bertahun-tahun, Kita berbicara tentang peningkatan mutu guru, perhatian kita banyak tertuju pada program: pelatihan, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, lokakarya, seminar, komunitas belajar, platform pembelajaran, dan berbagai bentuk pengembangan kompetensi lainnya. Semua itu penting. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah semakin banyak program pengembangan guru selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pembelajaran di ruang kelas?"

"Jawabannya tentu tidak sesederhana itu," katanya.

Iskandar mengatakan perubahan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kebijakan yang dibuat pemerintah.

Perubahan akan terlihat ketika praktik pembelajaran di ruang kelas ikut berubah.

Menurut dia, guru tidak otomatis berubah hanya karena mengikuti pelatihan.

Guru akan berkembang ketika memiliki dorongan, kesempatan, kepercayaan, dukungan, dan lingkungan profesional yang memungkinkan mereka terus belajar dari persoalan nyata di kelas.

Karena itu, ia mendorong perubahan cara pandang dalam pengembangan profesi guru.

"Kita tidak membutuhkan sekadar lebih banyak program untuk membuat guru menjadi lebih baik. Kita membutuhkan sistem yang membuat setiap guru terus menjadi lebih baik dari dirinya sendiri."

Iskandar menegaskan gagasan tersebut bukan berarti pemerintah harus menghentikan pelatihan guru.

Sebaliknya, pemerintah perlu mengubah cara melihat pelatihan dan pengembangan profesi.

Selama ini, keberhasilan pengembangan guru sering diukur dari jumlah peserta pelatihan, sertifikat yang diterbitkan, kegiatan yang diselenggarakan, atau platform yang digunakan.

Padahal, menurut Iskandar, ukuran yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi di ruang kelas.

Ia mempertanyakan apakah guru semakin mampu memahami kebutuhan murid, menggunakan data untuk memperbaiki pembelajaran, berdiskusi dengan rekan sejawat, mengubah metode yang tidak efektif, serta melakukan refleksi terhadap proses belajar mengajar.

"Dan yang paling penting, apakah hari ini ia menjadi guru yang lebih baik daripada dirinya kemarin?"

Menurut dia, jika jawabannya iya, maka proses pengembangan profesional guru benar-benar terjadi.

Iskandar mengatakan sudah saatnya pemerintah mengubah pertanyaan dalam kebijakan pengembangan guru.

Pertanyaannya bukan hanya pelatihan apa yang harus diberikan kepada guru, tetapi bagaimana membangun lingkungan yang membuat guru terus belajar.

"Mungkin sudah waktunya kita mengubah pertanyaan kebijakan. Bukan lagi semata-mata, 'Pelatihan apa yang harus diberikan kepada guru?' Melainkan, 'Ekosistem seperti apa yang membuat guru terus belajar?'"

Menurut dia, perbedaan kedua pertanyaan tersebut sangat mendasar.

Pertanyaan pertama cenderung menghasilkan program, sedangkan pertanyaan kedua membangun sistem.

Ia membayangkan sekolah tidak hanya menjadi tempat murid belajar, tetapi juga menjadi tempat guru mengembangkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya.

Misalnya, ketika seorang guru menemukan sebagian murid kesulitan memahami bacaan, guru tidak hanya menunggu pelatihan dari pemerintah.

Guru dapat mencari penyebabnya, berdiskusi dengan rekan sejawat, mencoba metode baru, melihat hasil belajar, melakukan evaluasi, kemudian memperbaiki pendekatan pembelajaran.

Menurut Iskandar, proses semacam itu mungkin tidak menghasilkan sertifikat dan tidak selalu menjadi program nasional. Namun, justru dari proses tersebut kualitas pendidikan dapat dibangun secara bertahap.

"Proses seperti itu mungkin tidak menghasilkan sertifikat. Tidak selalu masuk berita. Tidak selalu menjadi program nasional. Tetapi justru di situlah mutu pendidikan dibangun: sedikit demi sedikit, kelas demi kelas, guru demi guru."

Meski mendorong kemandirian guru, Iskandar mengatakan pemerintah tetap memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung.

Menurut dia, negara perlu memastikan guru memiliki waktu untuk belajar, akses terhadap pengetahuan, dukungan kepala sekolah, komunitas profesional, sistem karier yang sehat, serta data pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar.

Guru juga perlu dibebaskan dari beban administrasi yang berlebihan agar memiliki cukup waktu untuk menjalankan tugas utamanya.

"Negara juga harus memastikan guru tidak tenggelam dalam administrasi sehingga kehilangan waktu untuk melakukan pekerjaan terpentingnya: mengajar dan belajar tentang mengajar."

Dengan sistem tersebut, pemerintah tidak harus selalu menentukan apa yang harus dipelajari guru.

Sebaliknya, guru dapat memahami kebutuhan pembelajarannya berdasarkan persoalan yang dihadapi murid.

"Pemerintah harus membangun sistem yang memungkinkan seorang guru mengatakan kepada dirinya sendiri, 'Saya perlu belajar sesuatu karena murid saya membutuhkan saya menjadi lebih baik.'"

Iskandar juga mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan akan terus berubah. Menteri dapat berganti, program dan kurikulum berkembang, sementara teknologi terus mengalami perubahan.

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), kata dia, juga berpotensi mengubah berbagai keterampilan yang saat ini dianggap penting.

Karena itu, guru harus memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, melakukan refleksi, berkolaborasi, dan memperbaiki praktik berdasarkan kebutuhan murid.

"Karena itu, kita tidak seharusnya membangun guru yang hanya pandai mengikuti kebijakan. Kita harus membangun guru yang memahami mengapa sebuah kebijakan diperlukan dan mampu menerjemahkannya secara cerdas ke dalam pembelajaran."

Ia juga menekankan pentingnya menggeser orientasi guru dari sekadar mengejar sertifikat menjadi mengejar perubahan pada murid.

"Kita tidak seharusnya membangun guru yang mengejar sertifikat. Kita harus membangun guru yang mengejar perubahan pada muridnya."

Pada akhirnya, Iskandar mengatakan kualitas sistem pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah kebijakan atau program yang dibuat pemerintah.

Ukuran paling penting justru berada di ruang kelas.

Di tempat itulah kurikulum bertemu dengan kenyataan, kebijakan bertemu dengan murid, dan visi pendidikan diuji dalam situasi yang berbeda-beda.

Ia mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan mengubah ukuran keberhasilan reformasi pendidikan.

"Jangan hanya bertanya, berapa banyak guru yang sudah dilatih? Tanyakan, berapa banyak guru yang sekarang mampu belajar tanpa harus selalu dilatih?"

Ia juga mengajak agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kebijakan yang diluncurkan.

"Tanyakan, berapa banyak praktik pembelajaran yang benar-benar berubah?"

Menurut Iskandar, pendidikan yang kuat bukan pendidikan yang memiliki paling banyak program.

Pendidikan yang kuat adalah pendidikan yang memiliki manusia yang mampu terus belajar setelah sebuah program berakhir.

"Sebab pendidikan yang kuat bukanlah pendidikan yang paling banyak memiliki program. Pendidikan yang kuat adalah pendidikan yang memiliki manusia-manusia yang mampu terus belajar ketika program telah selesai."

Iskandar mengatakan investasi pendidikan Indonesia untuk masa depan seharusnya tidak berhenti pada peningkatan jumlah guru yang mengikuti pembelajaran profesional.

Yang lebih penting adalah membangun sistem yang membuat guru tidak berhenti menjadi pembelajar profesional.

Ia menyebut perubahan paradigma tersebut dapat dimulai dari guru yang dilatih menuju guru yang belajar, dari guru sebagai penerima kebijakan menjadi pelaku perubahan, serta dari budaya menunggu program menuju budaya memperbaiki praktik.

"Sebab guru yang terus bertumbuh akan melahirkan murid yang terus bertumbuh. Murid yang terus bertumbuh akan melahirkan masyarakat yang terus bertumbuh."

Karena itu, Iskandar mengajak semua pihak membangun guru yang tidak berhenti belajar.

"Maka jangan lagi kita hanya membangun guru yang menunggu dilatih. Bangunlah guru yang terus belajar."

Menurut dia, kemampuan guru untuk terus belajar akan menjadi semakin penting ketika kebijakan berubah, teknologi berkembang, dan kebutuhan masyarakat bergerak semakin cepat.

"Dan mungkin, di situlah sesungguhnya masa depan pendidikan Indonesia ditentukan: bukan pada seberapa banyak kebijakan yang mampu kita lahirkan hari ini, tetapi pada seberapa kuat kita membangun guru-guru yang mampu terus belajar ketika kebijakan itu kelak berubah," ujar Iskandar.* (ad)

JAKARTA — Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai klaim pemerintah akan menerapkan Darurat Operasi Militer (DOM) di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026.

Informasi tersebut ramai beredar setelah terjadi kericuhan dalam peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Aksi BEM UI di Sudirman Memanas, Massa Bawa 8 Tuntutan untuk Pemerintah

Ia juga menegaskan tidak ada rencana operasi militer di Aceh pada 1 September 2026.

"Situasi dan kondisi normal, kondusif, tidak ada yg perlu dikhawatirkan. Saya tekankan tidak ada operasi militer," ujar Nas, Selasa (18/8/2026).

Nas meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.

Ia mengimbau warga tidak terprovokasi oleh kabar yang beredar melalui media sosial.

"Kepada masyarakat agar bijak dan jeli, jangan mau dihasut, jangan mudah percaya berita hoaks yang sengaja dibuat oleh pihak dengan maksud tertentu," ujar Nas.

Informasi mengenai penerapan DOM di Aceh tersebut juga mencatut nama Kompas.com.

Sejumlah akun di Instagram, Facebook, dan TikTok menyebarkan tangkapan layar yang seolah-olah merupakan artikel Kompas.com mengenai penerapan DOM di Aceh.

Dalam unggahan tersebut tercantum judul "1 September 2026 Aceh Resmi Menjadi Wilayah Darurat Operasi Militer (DOM)".

Pemimpin Redaksi Kompas.com Amir Sodikin menegaskan media tersebut tidak pernah menerbitkan artikel dengan judul maupun isi seperti yang beredar di media sosial.

"Kompas.com menegaskan, tangkapan layar berisi artikel mengenai 'DOM Aceh' yang beredar dan mengatasnamakan Kompas.com tidak pernah kami terbitkan. Konten tersebut bukan produk jurnalistik Kompas.com dan tidak memiliki kaitan apa pun dengan redaksi kami," ujar Amir, Selasa (18/8/2026).

Amir mengatakan masyarakat dapat melakukan sejumlah langkah sederhana untuk memeriksa keaslian informasi yang mengatasnamakan media.

Menurut dia, tampilan visual dan karakter editorial dalam unggahan tersebut berbeda dengan pemberitaan Kompas.com.

"Salah satu cara paling mudah untuk memverifikasi keaslian sebuah artikel Kompas.com adalah dengan mengenali karakter visualnya. Mulai dari gaya bahasa, penulisan judul, pilihan diksi, hingga jenis font yang digunakan," ujar Amir.

Ia pun meminta masyarakat lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi yang beredar di media sosial.

Penegasan TNI tersebut sekaligus membantah klaim bahwa Aceh akan memasuki status Darurat Operasi Militer mulai September 2026.

TNI menyatakan kondisi di Aceh saat ini tetap normal dan kondusif. Masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Informasi mengenai DOM Aceh yang beredar di media sosial tersebut, berdasarkan keterangan TNI dan Kompas.com, merupakan informasi palsu yang mencatut nama media.

Masyarakat disarankan memeriksa sumber asli pemberitaan dan membandingkan informasi dengan keterangan resmi pemerintah atau lembaga terkait sebelum mempercayai dan menyebarkannya.* (km/ad)

JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online akan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online atau ojol.

Maman mengatakan salah satu ketentuan dalam perpres tersebut adalah status pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM.

Baca Juga:

• 11 Terdakwa Kasus Ekspor Limbah Minyak Kelapa Sawit Didakwa Rugikan Negara Rp7,3 Triliun

"Bagaimana saudara-saudara kita ojol betul-betul bisa tumbuh, bisa sejahtera dan mereka tidak hanya sekedar mendapatkan pendapatan dari tarif dari penarikan ojol saja, tapi dari usaha-usaha yang lainnya," kata Maman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Menurut Maman, Perpres Ojol juga mengatur batas potongan yang dapat dikenakan aplikator kepada pengemudi. Potongan tersebut maksimal 8 persen.

Dengan demikian, porsi pendapatan yang diterima pengemudi setidaknya mencapai 92 persen.

Maman mengatakan pemerintah akan kembali meminta masukan dari komunitas dan asosiasi pengemudi ojol serta perusahaan aplikator sebelum aturan tersebut diterapkan lebih lanjut.

"Kami akan mengajak ketemu dan menyerap aspirasi final kepada teman-teman komunitas, asosiasi ojol dan juga aplikator, yang di mana tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa pembagian wewenang terkait tarif pengantaran barang," ujar Maman.

Pertemuan dengan asosiasi dan aplikator ojol tersebut, kata Maman, akan dilakukan dalam waktu dekat.

Ia mengatakan Perpres Ojol difinalisasi dengan mempertimbangkan kesejahteraan pengemudi yang melayani berbagai jenis jasa, mulai dari mengangkut penumpang hingga mengirim barang dan makanan.

"Saya pikir itu dan juga ekosistem yang terlibat seperti UMKM, merchant yang berjualan di dalam ekosistem transportasi online ini juga bisa tumbuh, dan juga terjaga pendapatan ekonominya," imbuh Maman.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online disebut menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi persoalan yang selama ini dihadapi pengemudi transportasi online.

Aturan tersebut juga disebut sebagai salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada pengemudi ojol yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026.

"Saudara-saudara sekalian, kita juga mengatur, saya juga telah tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online," kata Prabowo di mimbar pidato perayaan Hari Buruh Internasional 2026, lapangan Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya pemenuhan hak pengemudi ojol oleh perusahaan yang mempekerjakannya.

Salah satu poin yang disoroti adalah pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikator.

"Juga, tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi," kata Prabowo.

Dengan ketentuan tersebut, pemerintah berharap pengemudi transportasi online memiliki pendapatan yang lebih baik.

Selain pengemudi, pemerintah juga menargetkan pelaku UMKM dan merchant yang berada dalam ekosistem transportasi online dapat ikut memperoleh manfaat ekonomi.* (km/ad)

JAKARTA — Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fathimah Azzahra, terlibat perdebatan dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung saat massa aksi berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.

Perdebatan tersebut bermula ketika polisi memblokir pergerakan massa dan meminta mobil komando yang digunakan mahasiswa untuk berbalik arah.

Baca Juga:

• Anggaran BGN Rp240 Triliun, Tapi Realisasi Belanja Kerap di Bawah Pagu: Ada Apa?

"Ketika sedang berbicara dengan Pak Kapolres, tiba-tiba ada salah satu polisi, tiba-tiba ngomong ke sopir mokom kita untuk disuruh putar balik dengan dibentak-bentak sampai driver kita shock," kata Fathimah di lokasi aksi, Selasa (18/8/2026).

Menurut Fathimah, perlakuan tersebut tidak semestinya terjadi.

Ia mengatakan mobil komando yang digunakan dalam aksi disewa menggunakan uang hasil donasi masyarakat dan menjadi salah satu sarana mahasiswa menyampaikan aspirasi.

Fathimah juga mempertanyakan alasan polisi melarang penggunaan mobil komando di kawasan Sudirman.

Menurut dia, petugas menyebut pengeras suara dari kendaraan tersebut dapat mengganggu aktivitas di gedung-gedung perkantoran.

"Bukan disuruh dipinggirkan, tapi benar-benar disuruh putar balik enggak boleh pakai mokom, alasannya karena semua orang di gedung-gedung ini akan terganggu kalau kita pakai pengeras suara," jelasnya.

Fathimah menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan komunikasi awal antara mahasiswa dan kepolisian yang berkomitmen menjaga aksi tetap aman dan kondusif.

Ketegangan kemudian meningkat hingga terjadi aksi saling dorong antara Fathimah dan salah seorang petugas.

"Di situ perdebatannya terjadi. Pak Reynold sebagai Kapolres bilang bahwa dia akan menjaga anak-anaknya, tapi kenyataannya bawahannya malah menyuruh mobil kita putar balik. Bahkan sampai harus saya dengan polisi ini dorong-dorongan," ungkapnya.

Sementara itu, massa aksi tetap bertahan di depan Plaza UOB, Jalan Jenderal Sudirman. Polisi memasang barrier untuk membatasi pergerakan massa.

Negosiasi antara massa dan aparat masih berlangsung.

Mahasiswa meminta akses dibuka agar mereka dapat melanjutkan aksi menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, mengatakan massa akan tetap bertahan sampai mendapatkan akses untuk melanjutkan aksi.

"Kami akan terus (bertahan). Kami pusatkan di sini," kata Hafidz di sela-sela orasi, Selasa sore.

Hafidz mengatakan massa tidak menginginkan adanya bentrokan yang menyebabkan korban.

"Apapun resikonya. Ya kalau semisalnya sampai ada tumpah darah pasti enggak," kata dia.

Massa BEM UI Bawa Delapan Tuntutan

Massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 500 hingga 700 orang tersebut sebelumnya bergerak dari Kampus Universitas Indonesia menggunakan puluhan angkot.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sedikitnya delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.

Delapan tuntutan tersebut meliputi:

- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP.
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Menghentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.

Hafidz mengatakan salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai bentuk penjajahan negara terhadap rakyat.

"Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini, sayangnya, setelah kami dahulu dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, kok kita sekarang merasa masih dijajah oleh pemerintah," kata Hafidz.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Selain persoalan ekonomi, mereka mempersoalkan pemusatan kekuasaan dan kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Massa meminta otonomi daerah diberikan seluas-luasnya.

Hafidz mengklaim terdapat pandangan dari BEM UI bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi mengarah pada pemusatan kekuasaan.

"Kami merasa, terutama dari BEM UI punya tesis, bahwa saat ini Prabowo itu ingin menjadi Soeharto, tapi dalam arti yang lebih luas lagi," ujarnya.

Tuntutan mahasiswa juga menyasar revisi Undang-Undang TNI dan Polri serta evaluasi terhadap seluruh aparatur sipil negara (ASN).

Mereka meminta pemerintah menghentikan intervensi TNI dan Polri di ruang sipil.

Mahasiswa juga menolak keberadaan batalyon-batalyon yang disebut akan dibangun di sejumlah daerah.

Menurut Hafidz, penguatan militer di daerah bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat.

"Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan," katanya.

Ia menyebut sejumlah kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak, seperti pemenuhan gizi anak, pendidikan, alat tulis, hingga kesehatan mental.

Hafidz juga menyinggung persoalan kesehatan mental anak-anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Karena itu, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah NTT dan Flores.

"Tuntutan terakhir kami adalah meminta pemerintah menetapkan status Bencana Nasional di NTT dan Flores," tegasnya.

Menurut Hafidz, kondisi di NTT dan Flores menjadi keprihatinan mahasiswa.

Ia juga mengkritik pidato Presiden dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan yang menurutnya tidak menyinggung kondisi di wilayah tersebut.

"Ini sangat menyedihkan. Bayangkan, seorang pemimpin negara berpidato di hari kemerdekaan, tidak memperdulikan rakyatnya sama sekali," ucap dia.* (km/ad)

JAKARTA — Penyanyi Pradikta Wicaksono atau Dikta resmi menikah dengan kekasihnya, Rachel Florencia atau Rachel Cia.

Pernikahan keduanya berlangsung pada Ahad, 16 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas dan Ketua Pengadilan Agama Medan Perkuat Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian ASN

Kepala KUA Pesanggrahan, Basirun, mengatakan pernikahan Dikta dan Rachel telah tercatat dan dilaksanakan beberapa hari sebelum kabar tersebut disampaikan kepada publik.

"Kebetulan yang memang sudah terdaftar dan sudah dilaksanakan di tanggal 16 Agustus 2026," kata Basirun kepada awak media, Selasa (18/8/2026).

Menurut Basirun, Dikta dan Rachel melangsungkan pernikahan di sebuah restoran.

Sebelum pernikahan digelar, pasangan tersebut telah mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA.

Dikta tercatat mendaftarkan pernikahannya pada awal Juli 2026.

"Hari Kamis, (berkas didaftarkan) tanggal 9 Juli 2026," kata Basirun.

Kedekatan Dikta dan Rachel Florencia mulai menjadi perhatian publik sejak Februari 2025.

Keduanya beberapa kali terlihat membagikan momen kebersamaan melalui akun media sosial masing-masing.

Hubungan keduanya semakin menarik perhatian setelah Dikta dan Rachel kerap menunjukkan kebersamaan dalam berbagai kesempatan.

Salah satu unggahan yang sempat mencuri perhatian adalah ketika Rachel membagikan foto dirinya bersama Dikta saat berboncengan menggunakan sepeda motor.

"Ayo. Mau ke mana?" tulis Rachel dalam unggahan tersebut.

Dikta kemudian membalas unggahan itu dengan komentar bernada bercanda. Ia mengatakan ingin membawa Rachel ke pom bensin.

Kabar pernikahan ini sekaligus menjawab spekulasi mengenai hubungan keduanya yang selama beberapa waktu menjadi perhatian penggemar.

Dengan telah dilaksanakannya pernikahan pada 16 Agustus 2026, Dikta dan Rachel kini resmi menjadi pasangan suami istri.* (km/ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan anggaran/" target="_blank">Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027.

Pemerintah mengalokasikan Rp240,2 triliun untuk lembaga yang menangani sejumlah program gizi nasional tersebut.

Baca Juga:

• 13 Kepala Dinas di Sumut Terseret Perkara Korupsi, Mengapa Terus Berulang?

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti realisasi belanja BGN dalam dua tahun terakhir yang masih berada di bawah alokasi anggaran yang ditetapkan pemerintah.

"Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai yang terbesar, mencapai Rp 240 triliun. Meski nilainya turun dari Rp 268 triliun pada APBN 2026, namun masih mempertahankan posisi pertama," ujar Awalil dalam keterangan tertulis pada Selasa (18/8/2026).

Menurut Awalil, besarnya alokasi anggaran dalam RAPBN tidak otomatis menunjukkan besarnya belanja yang benar-benar terealisasi.

Ia mencontohkan anggaran BGN pada 2025.

Saat itu, BGN memperoleh alokasi sebesar Rp71 triliun. Namun, realisasi belanjanya hanya mencapai Rp51,59 triliun, atau sekitar 72,66 persen dari pagu anggaran.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi pada 2026. Pemerintah mengalokasikan Rp268 triliun untuk BGN.

Namun, outlook realisasi belanja diproyeksikan hanya mencapai Rp214 triliun, atau sekitar 74,83 persen dari alokasi.

Dengan angka tersebut, terdapat selisih sekitar Rp54 triliun antara alokasi anggaran dan proyeksi realisasi belanja BGN pada 2026.

Dalam RAPBN 2027, alokasi anggaran BGN sebesar Rp240,2 triliun tetap menempatkannya di posisi pertama sebagai kementerian atau lembaga dengan anggaran terbesar.

Angka tersebut memang turun dibandingkan alokasi BGN dalam APBN 2026 yang mencapai Rp268 triliun.

Namun, BGN masih berada di atas sejumlah kementerian dan lembaga lain.

Kementerian Pertahanan berada di posisi kedua dengan alokasi Rp189 triliun.

Kemudian Kepolisian RI memperoleh Rp139,2 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp114,59 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp102,12 triliun.

Awalil mengingatkan bahwa urutan kementerian dan lembaga berdasarkan alokasi anggaran belum tentu sama dengan urutan berdasarkan realisasi belanja.

Menurut dia, perbedaan tersebut terlihat dari belanja Kementerian Pertahanan.

Meskipun berada di posisi kedua dalam RAPBN 2027, realisasi belanjanya pada 2025 dan 2026 justru jauh melampaui alokasi awal.

Pada 2025, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi Rp166,26 triliun.

Namun, realisasi belanjanya mencapai Rp348,94 triliun, atau sekitar 209,87 persen dari pagu.

"Demikianlah, Kementerian Pertahanan merupakan institusi yang belanjanya paling besar pada 2025 dan 2026. Meski sementara dialokasikan RAPBN 2027 sebagai urutan kedua, kemungkinan besar pada realisasinya nanti akan kembali menjadi urutan pertama lagi," kata Awalil.

Sorotan terhadap anggaran BGN menunjukkan bahwa besarnya pagu anggaran perlu dilihat bersamaan dengan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan belanja.

Dengan alokasi Rp240,2 triliun pada RAPBN 2027, BGN akan menjadi salah satu lembaga dengan porsi anggaran terbesar.

Karena itu, tingkat penyerapan dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran juga menjadi indikator untuk melihat sejauh mana anggaran negara benar-benar digunakan untuk menjalankan program pemerintah.* (km/ad)

MEDAN — Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepanjang Juni 2025 hingga Juni 2026.

Belasan pejabat tersebut berasal dari tujuh kabupaten, empat kota, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Ingatkan Kejagung: Penegakan Hukum Harus Hati-hati dan Tak Terburu-buru

Berdasarkan pemantauan di persidangan dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, 13 kepala dinas itu terlibat dalam perkara dengan pola dan sektor yang beragam.

Total terdakwa dalam perkara-perkara tersebut mencapai 38 orang.

Adapun nilai kerugian keuangan negara yang disebut dalam dakwaan maupun putusan mencapai sekitar Rp53,6 miliar.

Pakar hukum tata negara Universitas Sumatera Utara (USU), Mirza Nasution, menilai banyaknya pejabat daerah yang terseret perkara korupsi merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian serius.

Menurut dia, pemerintah seharusnya menjadi institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membangun daerah.

Namun, praktik korupsi masih ditemukan di lingkungan birokrasi.

"Kalau saya melihat ini fenomena krusial saat ini. Hukuman atau pidana diharapkan memberikan efek jera, tapi catatan kita tindak pidana korupsi kerap terjadi. Di mana sebenarnya problemnya?," ucap Mirza.

Mirza mengatakan perangkat hukum untuk pemberantasan korupsi sebenarnya sudah cukup tersedia.

Namun, persoalan moral dan budaya hukum juga tidak dapat diabaikan.

Menurutnya, hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis.

Ada substansi hukum yang mencakup norma dan budaya hukum. Budaya tersebut terus berubah dan sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang menjalankan hukum.

"Saya gak muluk-muluk, yang namanya tindak pidana korupsi itu terjadi, kalau dari aspek pidananya, ada kesengajaan, kesempatan," jelas Mirza.

Ia mengatakan praktik korupsi juga tidak selalu dilakukan oleh satu atau dua orang.

Dalam sejumlah kasus, korupsi dapat melibatkan banyak pihak dan lintas sektor, mulai dari birokrasi, penegak hukum, pemodal, partai politik hingga masyarakat.

Karena itu, upaya mencegah korupsi menurut Mirza tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum.

Pencegahan juga perlu dimulai dari lingkungan sosial dan keluarga.

"Gak cukup. Hukum itu terakhir, apa kepentingan yang mau dijahit mulai sosial, budaya, kultur, ekonomi, supaya bisa tertib, teratur," tambah Mirza.

Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP USU, Tunggul Sihombing, menilai korupsi yang dilakukan pejabat dapat berkaitan dengan keserakahan dan lemahnya pengawasan.

Padahal, anggaran pemerintah telah ditentukan peruntukannya setiap tahun dan seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Tidak jera-jera dengan tindakan korupsi. Akibatnya terjadi kerugian negara, kerugian kepentingan umum. Jadi saya berpikir, apakah mereka sudah tidak memikirkan lagi kepentingan publik. Itu kan uang rakyat," ujar Tunggul.

Tunggul mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.

Menurut dia, keterbatasan anggaran dapat membuat pemeriksaan tidak dilakukan secara rutin sehingga sejumlah persoalan berpotensi luput dari pengawasan.

"Nah seperti yang saya ketahui, pengawas ini gak mau bergerak karena anggaran yang tersedia tidak sesuai. Anggaran terbatas maka luput lah semua pengawasan, tidak rutin diawasi. Ini salah satu persoalannya, di samping memang perilakunya, serakah," tegas Tunggul.

Selain persoalan pengawasan, Tunggul menyoroti praktik pemberian uang dari bawahan kepada atasan atau yang biasa disebut setoran.

Menurut dia, praktik tersebut masih dapat ditemukan di lingkungan birokrasi maupun dunia hukum.

"Tindakan korupsi itu seharusnya tidak terjadi, apalagi Kepala Dinas sudah memiliki tunjangan, fasilitas yang cukup untuk pekerjaannya. Sudah lumayan kalau PNS (pegawai negeri sipil) sekarang ini," ucap Tunggul.

Ia mendorong hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi sekaligus memperkuat sistem pencegahan, salah satunya melalui digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah.

"Menurut saya membantu, sehingga tidak bisa lagi anggaran itu dimainkan-mainkan. Itu salah satu mengantisipasi tindak pidana korupsi," tambah Tunggul.

Daftar 13 Kepala Dinas yang Terseret Perkara Korupsi

Berikut 13 kepala dinas atau pejabat yang terseret perkara korupsi berdasarkan data perkara yang dipaparkan:

1. Saiful Abdi — Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
Terseret dugaan korupsi pengadaan smartboard untuk SD dan SMP tahun anggaran 2024 dengan kerugian negara Rp29,58 miliar. Saiful sebelumnya juga divonis tiga tahun penjara dalam perkara suap seleksi PPPK 2023.
2. Tamrin — Kepala Dinas PUTR Kabupaten Batubara
Telah divonis dalam perkara korupsi sejumlah proyek peningkatan jalan dengan kerugian negara sekitar Rp6 miliar.
3. Budiman Gultom — Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tapanuli Utara
Didakwa korupsi pembangunan lampu penerangan jalan yang bersumber dari dana pinjaman daerah PEN 2020. Kerugian negara mencapai Rp4,85 miliar.
4. Fitri Agus Karo-karo — Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Samosir
Didakwa korupsi bantuan penguatan ekonomi bagi korban bencana alam banjir bandang. Kerugian negara disebut mencapai Rp516,29 juta.
5. Falah Alfitri — Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas
Didakwa korupsi dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun anggaran 2023 dengan kerugian negara Rp1,27 miliar.
6. Wahid Khusyairi — Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Batubara
Telah divonis dalam perkara korupsi dana Belanja Tak Terduga (BTT) tahun anggaran 2022 yang merugikan negara Rp1,1 miliar.
7. Deni Syahputra — Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Batubara
Didakwa dalam perkara korupsi dana BTT dengan kerugian negara Rp1,1 miliar. Perkara tersebut terjadi saat Deni masih menjabat sebagai PPTK di bawah Wahid Khusyairi.
8. Idam Khalid — Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi
Didakwa korupsi pengadaan smartboard SD dan SMP tahun anggaran 2024 yang menimbulkan kerugian negara Rp6,2 miliar.
9. Muhammad Hasbie Ashshiddiqi — Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebingtinggi
Didakwa dalam perkara pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk truk sampah dengan kerugian negara Rp863 juta.
10. Benny Iskandar Nasution — Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
Didakwa korupsi kegiatan Medan Fashion Festival 2024 dengan kerugian negara Rp1,04 miliar.
11. Erwin Saleh — Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
Terseret perkara yang terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai sekretaris koperasi di bawah Benny Iskandar Nasution.
12. Ridho Indah Purnama — Plt Kepala Dinas PUTR Kota Binjai
Telah divonis dalam perkara korupsi 12 paket pekerjaan jalan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit (DBH) tahun anggaran 2024. Kerugian negara mencapai Rp2,65 miliar.
13. Topan Obaja Putra Ginting — Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara
Telah divonis dalam perkara suap proyek peningkatan struktur jalan Provinsi ruas Sipiongot-Batas Labuhanbatu tahun anggaran 2025.
Batubara Terbanyak

Dari 13 pejabat tersebut, Kabupaten Batubara menjadi daerah dengan jumlah kepala dinas terbanyak yang terseret perkara korupsi, yakni tiga orang.

Selanjutnya, Kota Tebingtinggi dan Kota Medan masing-masing mencatat dua pejabat.

Daerah lainnya masing-masing memiliki satu pejabat yang terseret perkara.

Tiga pejabat telah mendapatkan putusan pengadilan, yakni Topan Ginting, Ridho Indah Purnama, dan Wahid Khusyairi.

Sementara perkara lainnya masih menjalani proses persidangan.

Fenomena tersebut kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Selain penindakan setelah perkara terjadi, penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi pengelolaan keuangan dinilai menjadi bagian penting untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah.* (km/ad)

JAKARTA — Kuasa hukum eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, meminta Kejaksaan Agung menjalankan proses hukum terhadap kliennya secara hati-hati dan sesuai tahapan hukum yang berlaku.

Febri menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 18 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Tim 9 Kejagung Kebut Penyidikan TPPU Febrie Adriansyah, 8 Saksi dan 1 Ahli Diperiksa

"Kalau penegakan hukum itu betul-betul dilakukan untuk penegakan hukum, maka seharusnya dilakukan dengan hati-hati, tahapan yang jelas, tahapan yang benar, tidak terburu-buru," kata Febri di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Menurut Febri, proses hukum yang dilakukan secara terburu-buru dapat menimbulkan anggapan bahwa penegakan hukum terhadap Febrie dipaksakan.

Karena itu, ia berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

"Agar penegakan hukum itu kemudian tidak dipersepsikan seperti dipaksakan. Nah itu yang kita harapkan tidak terjadi dan itu yang sedang diuji dalam proses praperadilan ini," ujarnya.

Dalam proses praperadilan tersebut, tim hukum Febrie mengidentifikasi sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural.

Dugaan tersebut, kata Febri, berkaitan dengan lima aspek dalam penanganan perkara.

"Kalau hari ini kami identifikasi ada indikasi 30 pelanggaran terhadap lima aspek dalam penanganan perkara, besok akan kami uraikan lebih lanjut," kata dia.

Lima aspek yang dipersoalkan tim hukum Febrie antara lain penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU, penerbitan surat perintah penyidikan, proses penggeledahan dan penyitaan, penetapan tersangka, serta pencegahan Febrie ke luar negeri.

Pertama, tim hukum mempersoalkan penetapan Febrie sebagai tersangka TPPU karena tindak pidana asal atau predicate crime dinilai belum jelas.

Kedua, mereka mempersoalkan penggabungan tindak pidana asal dengan perkara TPPU dalam satu surat perintah penyidikan atau sprindik.

Tim hukum juga mempertanyakan proses penggeledahan dan penyitaan, penetapan Febrie sebagai tersangka tanpa pemeriksaan sebagai calon tersangka, serta tindakan pencegahan Febrie bepergian ke luar negeri.

Aspek lain yang dipersoalkan berkaitan dengan penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan Agung sebagai proses lanjutan.

"Dari lima aspek tersebut, kami mengidentifikasi ada indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip-prinsip due process of law. Nah, 30 inilah tentu yang akan diuji lebih lanjut," ujar dia.

Febri mengatakan seluruh dugaan tersebut akan diuji melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tim hukum akan mendasarkan permohonan tersebut pada ketentuan hukum acara pidana serta prinsip due process of law atau proses hukum yang adil.

Praperadilan menjadi forum bagi tim hukum Febrie untuk menguji sejumlah tindakan dalam proses penyidikan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU.

Setelah menjalani pemeriksaan, Febrie ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan KPK Cabang Jakarta Timur.

Kejaksaan Agung menyebut dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan posisi Febrie sebagai jaksa dan pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebelumnya mengatakan dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan tindakan yang dilakukan seorang penyelenggara negara ketika menjalankan jabatannya sebagai jaksa maupun pejabat struktural.

"Modus secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat, mengabdikan diri di kejaksaan," ujar Rudi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 24 Juli 2026.

Namun, Rudi belum membeberkan secara rinci konstruksi maupun dugaan modus dalam perkara tersebut.

Menurut dia, informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

"Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau kita sampaikan akan menyulitkan kita ke depannya," kata dia.

Kini, proses praperadilan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi ruang bagi tim hukumnya untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah tindakan penyidik dalam perkara tersebut.* (km/ad)

MEDAN — Tim 9 Kejaksaan Agung terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah.

Pada Selasa, 18 Agustus 2026, penyidik memeriksa delapan saksi dan seorang ahli untuk memperkuat konstruksi perkara.

Baca Juga:

• 11 Terdakwa Kasus Ekspor Limbah Minyak Kelapa Sawit Didakwa Rugikan Negara Rp7,3 Triliun

Pemeriksaan juga dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana asal berupa korupsi yang melibatkan Febrie.

"Selasa 18 Agustus 2026, Tim Penyidik pada Kejaksaan Agung (Tim Sembilan) telah melaksanakan tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi dan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Tersangka FA," kata Anang dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Dari delapan saksi yang diperiksa, tujuh di antaranya berasal dari pihak swasta.

Satu saksi lainnya berasal dari sektor perbankan. Penyidik juga memeriksa seorang ahli berinisial YH.

Berikut daftar saksi dan ahli yang diperiksa:

- SP, pihak swasta.
- RC, pihak swasta.
- RR, pihak swasta.
- A, pihak swasta.
- PS, pihak swasta.
- HY, pihak swasta.
- AA, pihak swasta.
- Saksi dari pihak perbankan.
- YH, ahli.

Anang mengatakan pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik memperjelas rangkaian perkara.

Penyidik juga masih menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

"Tim penyidik akan terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas Anang.

Selain memeriksa saksi dan ahli, Tim 9 Kejaksaan Agung disebut tengah melakukan pelacakan terhadap aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap aliran dana sekaligus memperkuat bukti dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie.

Kejaksaan Agung memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan.

Febrie sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara.

Penanganan perkara tersebut pada awalnya dilakukan oleh Polri sebelum kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Salah satu perkara yang menjerat Febrie berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU dalam kasus ASABRI.

Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Don Ritto.

Febrie juga menjadi tersangka dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara ini, Kejagung turut menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Selain dua perkara tersebut, penyidikan lain yang berkaitan dengan Febrie masih berjalan.

Perkara itu mencakup dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta pengadaan batu bara untuk PLTU yang disebut berkaitan dengan peristiwa blackout.

Pemeriksaan delapan saksi dan satu ahli menjadi bagian terbaru dari penyidikan Tim 9 Kejaksaan Agung.

Penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana asal, aliran dana, serta aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Kejaksaan Agung menyatakan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA – Sebanyak 11 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit periode 2022-2024 didakwa merugikan keuangan dan perekonomian negara hingga Rp7,3 triliun.

Jaksa menyebut kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp7.368.108.196.035,3.

Baca Juga:

• Hakim Tolak Pengalihan Tahanan Rumah Eks Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Dakwaan tersebut dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2026.

"Yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp 7.368.108.196.035,3 sen berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," kata jaksa.

Menurut jaksa, dugaan penyimpangan dilakukan melalui rekayasa klasifikasi komoditas ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Rekayasa tersebut membuat produk CPO dengan kadar asam lemak bebas atau Free Fatty Acid (FFA) di atas 20 persen dikategorikan sebagai POME, Palm Acid Oil (PAO), High Acid Palm Oil Residue (HAPOR), dan Mixed Oil.

Akibat perubahan klasifikasi tersebut, komoditas yang diekspor dapat menggunakan pos tarif berbeda sehingga pungutan ekspor dan Bea Keluar (BK) menjadi lebih kecil.

11 Terdakwa dalam Perkara Ekspor POME

Sebelas terdakwa yang didakwa dalam perkara ini berasal dari unsur pejabat pemerintah dan pengusaha. Mereka adalah:

- R. Fadjar Donny Tjahjadi, Direktur Teknis Kepabeanan periode 2017-2024.
- Lila Harsyah Bakhtiar, Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan periode 2021-2024.
- Muhammad Zulfikar, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai pada 2021.
- Edy Susanto, Direktur Utama PT Sinar Mutiaranusa Palmindo sejak 2022.
- Tony, Direktur PT Tanimas Edible Oil sekaligus salah satu pemegang saham.
- Yusrin Husin, Direktur sekaligus pemilik PT Kencana Permata Nusantara.
- Randy Tjahyadi Maliwarna, Direktur PT Trimitra Agro Jaya.
- Van Ricardo, Direktur PT Surya Inti Primakarya.
- Felix, Direktur sekaligus pemilik PT Agrojaya Perdana.
- Erwin, Direktur PT Bumi Mulia Makmur.
- Robin, Direktur PT Cakra Kaya Kreasi.

CPO Dikategorikan sebagai POME dan PAO

Jaksa mengatakan Lila, atas permintaan Fadjar, membuat dan menyusun draf peta hilirisasi industri kelapa sawit.

Dalam draf tersebut, CPO dengan kadar FFA di atas 20 persen dikategorikan sebagai PAO.

Menurut jaksa, penyusunan klasifikasi tersebut dilakukan untuk mengakomodasi permintaan sejumlah pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam berbagai asosiasi industri.

Rekayasa juga disebut dilakukan dengan memasukkan produk tersebut ke kelompok residu padat lainnya menggunakan pos tarif Harmonized System Code (HS Code) 2306.60.90.

Jaksa menyebut proses itu dilakukan tanpa pengujian laboratorium dan tanpa dasar literasi ilmiah yang memadai.

Tujuannya, menurut jaksa, agar CPO dengan kadar FFA di atas 20 persen yang seharusnya menggunakan HS Code 1511.10.00 dapat ditetapkan sebagai POME, PAO, HAPOR, dan Mixed Oil dengan menggunakan sejumlah kode tarif lainnya.

"Sehingga tarif Bea Keluar (BK) dengan pungutan ekspor menjadi lebih kecil," ujar jaksa.

Jaksa juga menyebut Lila dan Fadjar menggunakan lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 yang telah dicabut dalam penyusunan draf peta hilirisasi industri kelapa sawit.

Menurut jaksa, mereka hanya menggunakan parameter kadar FFA untuk mengategorikan CPO dengan kadar asam lemak bebas di atas 20 persen sebagai POME, PAO, HAPOR, dan Mixed Oil.

"Dan tidak menggunakan kriteria pengujian CPO sebagaimana disyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 2901:2021 minyak kelapa sawit mentah," ucap jaksa.

Fadjar kemudian disebut menyetujui draf tersebut meski masih dalam tahap pembahasan dan belum diundangkan.

Draf itu kemudian digunakan sebagai referensi dalam pengujian laboratorium dan kegiatan ekspor.

Jaksa mendakwa proses rekayasa berlanjut dengan mengarahkan pemeriksa atau analis di Balai Laboratorium Bea Cukai Medan untuk mengondisikan hasil pengujian CPO yang akan diekspor sejumlah perusahaan.

CPO milik Edy Susanto, Yusrin Husin, Tony, Randy, Van Ricardo, Felix, Erwin, dan Robin disebut diarahkan agar dikategorikan sebagai POME, PAO, HAPOR, dan Mixed Oil.

Produk tersebut kemudian menggunakan HS Code 2306.60.90, 2306.90.90, dan 1517.90.69 dengan merujuk pada draf peta hilirisasi yang belum diundangkan.

"Edy Susanto, Yusrin Husin, Tony, Randy Tjahjadi Maliwarna, Van Ricardo, Felix, Erwin, dan Robin selaku eksportir merekayasa pembelian Crude Palm Oil dari supplier pabrik kelapa sawit dan trader, dan dalam dokumen ekspor untuk dicatat sebagai Palm Acid Oil (PAO) dan POME dengan kadar asam lemak bebas FFA di atas 20 persen," ujar jaksa.

Dalam dakwaan, jaksa juga menyebut Lila menerima uang sebesar Rp25 juta dari pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Uang tersebut disebut diberikan melalui perantara Manumpak Manurung maupun dari perusahaan lainnya.

Jaksa menduga uang itu berkaitan dengan pembuatan draf peta hilirisasi industri kelapa sawit yang mengategorikan CPO dengan kadar FFA di atas 20 persen sebagai PAO dan POME.

"Sehingga pengusaha ekspor dapat melakukan ekspor CPO yang seharusnya menggunakan HS Code 1511.10.00 dapat ditetapkan sebagai produk POME, PAO, HAPOR, atau Mixed Oil dengan kadar asam lemak bebas di atas 20% dengan menggunakan HS Code 2306.60 dan seterusnya, sehingga tarif Bea Keluar dan pungutan ekspor menjadi lebih kecil," kata jaksa.

Dalam dakwaan, jaksa juga merinci pihak-pihak yang disebut memperoleh keuntungan dari perkara tersebut.

Lila Harsyah Bakhtiar disebut menerima Rp25 juta. Muhammad Zulfikar disebut memperoleh fee Rp225 per kilogram dari ekspor yang dilakukan Tony melalui PT GPI dan PT TO selama periode 2022-2024.

Jika dihitung, total fee disebut mencapai sekitar Rp97 miliar, dengan sebagian dana telah diterima Muhammad Zulfikar melalui Benny sebesar Rp3,31 miliar.

Sementara itu, jaksa menyebut sejumlah terdakwa dari kalangan pengusaha memperoleh keuntungan melalui perusahaan masing-masing:

- Edy Susanto: sekitar Rp417 miliar melalui tiga perusahaan.
- Yusrin Husin: sekitar Rp445 miliar melalui empat perusahaan.
- Tony: sekitar Rp763 miliar melalui dua perusahaan.
- Randy Tjahjadi Maliwarna: sekitar Rp1,022 triliun melalui tiga perusahaan.
- Van Ricardo: sekitar Rp563 miliar melalui PT Surya Inti Primakarya.
- Felix: sekitar Rp100 miliar melalui PT Agro Jaya Perdana.
- Erwin: sekitar Rp493 miliar melalui PT Bumi Mulia Makmur.
- Robin: sekitar Rp7 miliar melalui PT Cakra Kreasi.

Jaksa juga menyebut ada 15 subjek hukum lainnya yang diperkaya dengan nilai total sekitar Rp3,377 triliun.

Atas perkara tersebut, jaksa mendakwa para terdakwa melanggar ketentuan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor dalam dakwaan primer.

Sementara dalam dakwaan subsider, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c juncto Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Seluruh uraian mengenai perbuatan dan keuntungan para terdakwa tersebut merupakan dakwaan jaksa dan masih harus dibuktikan dalam persidangan.

Para terdakwa memiliki hak untuk memberikan bantahan dan pembelaan hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.* (d/ad)

MEDAN – Dua pemuda asal Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, M Ichsan (29) dan M Danil (30), ditangkap personel Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara karena diduga menjadi kurir 27 kilogram sabu.

Keduanya ditangkap di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Baca Juga:

• HUT ke-81 RI, Titiek Sugiharti Ajak DWP Sumut Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan, kedua tersangka mengaku hendak membawa sabu tersebut ke Kota Tangerang, Banten.

Mereka disebut dijanjikan bayaran Rp100 juta apabila berhasil mengantarkan narkoba itu sampai tujuan.

"Petugas melakukan introgasi terhadap pelaku dan pelaku, mengaku sabu akan dibawa ke pulau Jawa, tepatnya ke Kota Tanggerang. Apabila kerjaan berhasil sampai tujuan, maka kedua pelaku akan mendapatkan upah sebesar Rp 100 juta," kata Dirresnarkoba Polda Sumut, Kombes Andy Arisandi, Selasa (18/8/2026).

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi mengenai rencana pengiriman sabu dari Lhokseumawe, Aceh Utara, menuju Pulau Jawa.

Narkoba itu disebut akan dibawa menggunakan mobil pribadi.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mendeteksi sebuah mobil Mitsubishi Xpander putih dengan nomor polisi BK 1205 AAB yang diduga digunakan untuk membawa sabu.

Setelah mengetahui keberadaan kendaraan tersebut, petugas membuntuti hingga menemukan mobil dengan ciri-ciri sesuai di jalan lintas Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Polisi kemudian menghentikan kendaraan dengan cara menghimpitnya dari bagian depan dan belakang.

Pengemudi dan penumpang diminta turun untuk menjalani pemeriksaan.

Namun, petugas tidak langsung menemukan narkoba di dalam kendaraan. Sabu tidak terlihat di bagian kursi maupun bagasi mobil.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan lebih teliti.

Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan puluhan paket sabu yang disembunyikan di dalam bodi mobil bagian bagasi.

Sabu dikemas menggunakan bungkusan berwarna biru dan direkatkan pada bodi mobil bagian kanan.

Dalam pemeriksaan, Ichsan dan Danil mengaku diperintah oleh seseorang berinisial P.

Keduanya disebut akan memperoleh upah Rp100 juta jika berhasil membawa sabu tersebut sampai ke Kota Tangerang.

Polisi masih memburu P yang diduga sebagai pihak yang memerintahkan pengiriman narkoba tersebut.

Andy mengatakan penyidik masih mendalami jaringan yang terlibat dalam pengiriman sabu tersebut, termasuk asal dan tujuan akhir barang haram itu.

"Personel menanyakan kepada pelaku tempat tinggalnya P, namun pelaku mengatakan bahwasanya berada di Aceh Timur,"tutupnya.

Kedua tersangka kini menjalani proses hukum di Polda Sumut.

Polisi juga masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.* (tm/ad)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi online.

Aturan tersebut nantinya tidak hanya mencakup layanan angkutan penumpang, tetapi juga pengiriman barang dan makanan.

Baca Juga:

• MoU Helsinki Genap 20 Tahun, Ini Sejumlah Janji Perdamaian Aceh yang Belum Terealisasi

Rapat itu dipimpin Dasco bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.

"Alhamdulillah pada hari ini kami telah melakukan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusanojol angkutan orang saja, tetapi ini sudah masuk angkutan barang dan makanan," kata Dasco.

Menurut Dasco, pembagian kewenangan pengaturan tarif akan disesuaikan dengan jenis layanan transportasi online.

Tarif pengiriman barang dan makanan akan berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sedangkan tarif angkutan orang akan diatur oleh Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, pelaku transportasi online akan berada di bawah pembinaan atau naungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Di mana nanti tarif barang dan makanan itu diatur oleh Kominfo dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan dan pelaku transportasi online ini akan diampu atau dinaungi oleh Kementerian UMKM," sambungnya.

Setelah proses finalisasi, pemerintah akan melanjutkan pembahasan melalui tahapan harmonisasi sebelum Perpres diterbitkan.

Dasco mengatakan proses tersebut akan melibatkan organisasi atau perwakilan pengemudi transportasi online.

Pemerintah juga akan mengundang perusahaan aplikator untuk memberikan masukan sebelum aturan ditetapkan.

"Setelah finalisasi hari ini, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi dan kemudian juga aplikator-aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan Perpresnya," ujarnya.

Dengan cakupan yang lebih luas, Perpres tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi dasar pengaturan berbagai layanan yang dijalankan melalui platform transportasi online.

Tidak hanya menyangkut pengemudi ojek online yang mengangkut penumpang, tetapi juga layanan pengantaran barang dan makanan.

Rapat finalisasi Perpres transportasi online tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah.

Mereka antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.

Pembahasan aturan ini menjadi salah satu perhatian pemerintah karena transportasi online telah berkembang tidak hanya sebagai layanan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas pengiriman barang dan makanan.

Tahapan berikutnya adalah harmonisasi antarkementerian dengan melibatkan pengemudi, organisasi transportasi online, dan aplikator.

Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan menerbitkan Perpres sebagai landasan pengaturan transportasi online.* (d/ad)

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Yaqut merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Baca Juga:

• Ngaku Kurang Sehat tapi Sudah Minum Obat, Yaqut Tetap Hadapi Sidang Dugaan Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar

Hakim menyatakan permohonan tersebut belum dapat dikabulkan.

Majelis menilai kebutuhan kesehatan Yaqut setelah menjalani operasi masih dapat ditangani melalui fasilitas kesehatan yang tersedia di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Ada dua hal sebenarnya kebutuhan dari terdakwa pasca operasi, itu yang pertama untuk keteraturan minum obat, dan yang kedua berkaitan dengan pembersihan luka. Jadi yang dikeluhkan berkaitan dengan caregiver yang tidak tersedia di Rutan KPK, seperti itu," kata hakim.

Menurut hakim, persoalan fasilitas kesehatan di Rutan KPK menjadi tanggung jawab pihak rutan dan penuntut umum.

Karena itu, majelis meminta agar kebutuhan kesehatan Yaqut terlebih dahulu ditangani melalui fasilitas yang tersedia di tempat penahanan.

"Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ini tentunya adalah catatan bagi Rutan, seperti itu, Penuntut Umum, berkaitan dengan sarana kesehatan yang ada di sana, bagaimana kemudian setiap tahanan yang ada di sana bisa memperoleh fasilitas kesehatan. Saya rasa berkenaan dengan hal tersebut kami belum bisa mengabulkan permohonan tersebut karena berkaitan dengan kebutuhannya hanya dua hal tersebut," lanjut hakim.

Majelis hakim meminta Yaqut dan tim kuasa hukumnya berkonsultasi dengan dokter yang tersedia di Rutan KPK apabila kondisi kesehatannya membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Jika terjadi keadaan darurat dan Yaqut harus dibawa ke rumah sakit, dokter KPK dapat memberikan rekomendasi kepada majelis hakim mengenai kondisi kesehatan terdakwa.

"Tapi sekiranya saudara mengalami darurat medis yang harus segera dilarikan ke rumah sakit, silakan untuk berkonsultasi dengan dokter yang ada di KPK. Nanti dokter KPK akan menyampaikan kepada kami apakah memang perlu dirawat inap ataukah hanya untuk sekadar berobat luar," ujarnya.

Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, sebelumnya menyampaikan bahwa klinik Rutan KPK telah mengeluarkan rujukan agar kliennya segera diperiksa di poli bedah.

Menurut Mellisa, kondisi Yaqut rentan mengalami infeksi.

Hakim menyatakan tim kuasa hukum tetap dapat mengajukan permohonan izin berobat ke luar apabila dokter Rutan KPK tidak mampu menangani kondisi kesehatan Yaqut.

"Kalau seandainya seperti itu silakan saja. Nanti kalau seandainya mau ajukan, kita kan harus periksa dulu. Kita kan tidak tahu bagaimana kemudian hasil diagnosa dokter berkaitan dengan kondisi terdakwa untuk hari ini. Kalau seandainya memang dari dokter di rutan memang tidak bisa mengatasi, silakan nanti diajukan untuk izin berobat terlebih dahulu sehingga kami bisa mengetahui bagaimana kemudian kondisi terdakwa," ujar hakim.

Dalam persidangan yang sama, majelis hakim juga menolak permohonan penangguhan penahanan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba.

Sidang perkara Yaqut akan kembali digelar pada Jumat, 21 Agustus 2026, dengan agenda jawaban atas perlawanan yang diajukan Yaqut.

Sebelumnya, Yaqut didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Jaksa mendakwa perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut Yaqut didakwa bersama Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham.

Jaksa menyatakan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023-2024 dilakukan tidak sesuai ketentuan.

Menurut jaksa, kebijakan tersebut mengakomodasi permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Jaksa juga meyakini perkara tersebut memperkaya Yaqut sebesar US$271.500 atau sekitar Rp4,8 miliar berdasarkan nilai kurs yang disebut dalam dakwaan.

Selain itu, jaksa menyebut sejumlah pihak lain turut memperoleh keuntungan, termasuk 313 korporasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Dalam perkara tersebut, jaksa menduga terjadi praktik jual beli kuota haji khusus, jual beli kuota petugas haji, serta pemberian fee percepatan.

Praktik tersebut disebut berdampak pada keberangkatan jemaah, termasuk adanya jemaah yang seharusnya berangkat tetapi gagal diberangkatkan dan jemaah yang dinilai tidak berhak namun justru diberangkatkan.* (d/ad)

MEDAN — Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan di Sumatera Utara.

Menurut Titiek, semangat perjuangan dalam mengisi kemerdekaan dapat diwujudkan melalui berbagai peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi maupun masyarakat.

Baca Juga:

• Relokasi 65 Sekolah Terdampak Bencana Dikebut, Administrasi Lahan Tak Boleh Hambat Pembangunan

Titiek mengatakan keluarga besar DWP perlu terus menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan.

Menurut dia, semangat tersebut dapat dibangun melalui berbagai kegiatan yang mempererat hubungan antaranggota.

Salah satunya melalui perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar DWP Sumut.

Kegiatan tersebut, kata Titiek, bukan hanya menjadi hiburan dalam rangka perayaan kemerdekaan.

Perlombaan juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi, membangun kekompakan, dan meningkatkan kepedulian antaranggota.

Ia berharap semangat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota DWP untuk terus berkembang.

Peran tersebut diharapkan ikut mendukung peningkatan kualitas keluarga sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan Sumatera Utara yang semakin maju, sejahtera dan berdaya saing.

"DWP yang berdaya adalah DWP yang mampu memberikan manfaat. Saya apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Perlombaan ini merupakan sarana untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperkuat rasa cinta tanah air," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DWP Sumut Boya Yanti Gultom menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan solidaritas di antara anggota organisasi.

Menurut Boya, kegiatan bersama seperti perlombaan peringatan kemerdekaan dapat menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme.

Ia juga mendorong seluruh anggota DWP Sumut untuk terus memperkuat kekompakan dan mengambil peran dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Mari kita dukung terhadap program pemberdayaan perempuan serta masyarakat dengan kolaborasi nyata," pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, DWP Sumut berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Nilai gotong royong, kemandirian, kepedulian sosial dan pemberdayaan perempuan diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.* (ad)

BANDA ACEH — Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Perjanjian ini ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 setelah konflik bersenjata di Aceh berlangsung hampir tiga dekade.

Baca Juga:

• Ditangkap Bersama Pasangan Sejenis di Ruang Kerja, Kepala Inspektorat Banda Aceh Dinonaktifkan dan Jadi Tersangka

Finlandia dipilih sebagai lokasi perundingan karena dianggap netral dan tidak memiliki kepentingan politik maupun sejarah kolonial di Indonesia.

Sejak ditandatangani, MoU Helsinki menjadi salah satu tonggak penting dalam proses perdamaian Aceh.

Setiap 15 Agustus, masyarakat Aceh memperingati kesepakatan tersebut sekaligus menyoroti sejumlah poin yang dinilai belum sepenuhnya terealisasi.

Penyelesaian Pelanggaran HAM

Salah satu bagian penting dalam kesepakatan damai tersebut berkaitan dengan penyelesaian persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama konflik Aceh.

MoU Helsinki mengatur sejumlah mekanisme, antara lain pembentukan Pengadilan HAM di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), demobilisasi militer Indonesia, rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang rusak akibat konflik, serta kompensasi bagi tahanan politik dan masyarakat sipil yang terdampak.

Dalam penyelesaian pelanggaran HAM, terdapat empat kewajiban negara yang menjadi perhatian, yakni pengungkapan kebenaran, penuntutan pidana, reparasi korban, dan jaminan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga mengatur pembentukan Pengadilan HAM di Aceh paling lambat satu tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan.

Namun, hingga kini Pengadilan HAM di Aceh belum terbentuk.

Komnas HAM sebelumnya telah menyerahkan berkas penyelidikan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh kepada Kejaksaan Agung.

Kasus tersebut antara lain Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Simpang KKA, Bener Meriah, serta Jambo Keupok.

Sementara itu, KKR Aceh akhirnya terbentuk pada 2016 setelah didorong masyarakat sipil.

Pembentukannya didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Dua Poin yang Disebut Masih Tertunda

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla pernah menyebut masih ada dua poin dalam MoU Helsinki yang belum tuntas.

Dua persoalan tersebut berkaitan dengan lahan pertanian bagi mantan kombatan GAM dan penggunaan bendera Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 11 September 2025.

"Kemudian ada dua hal yang selalu pending dalam pembicaraan, pertama tentang lahan. Di sini di pasal 325 ditentukan bahwa pemerintah RI akan mewariskan tanah-tanah pertanian dalam jangka panjang," ujar JK.

Menurut JK, pemerintah sebelumnya telah menawarkan pemberian lahan kepada mantan kombatan.

Namun, tawaran tersebut tidak sepenuhnya diterima karena sebagian eks kombatan tidak bekerja sebagai petani dan tinggal di wilayah perkotaan.

Kompensasi kemudian diberikan dalam bentuk dana melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

"Tapi ini sudah ditawarkan pada awalnya, namun mengatakan kami bukan petani, tinggal di kota dan sebagainya. Akhirnya diganti dengan uang. Karena itulah ada Badan Reintegrasi Aceh (BRA), maka diberikan kepada seluruh kombatan yang jumlahnya 3.000, dana khusus dari pada dana itu, itu triliunan juga," kata dia.

Persoalan lainnya adalah penggunaan bendera Aceh.

MoU Helsinki mengatur bahwa lambang, bendera, dan simbol yang digunakan GAM tidak dapat digunakan sebagai simbol resmi Aceh.

Pembahasan mengenai desain bendera Aceh kemudian menjadi persoalan yang belum menemukan titik temu.

Salah satu opsi yang pernah dibicarakan adalah perubahan desain agar tidak identik dengan simbol GAM.

"Karena di sini tidak boleh ada, dan juga ada PP yang mengatakan bendera daripada pemberontak itu tidak boleh dipakai. Jadi ada dua aturan, peraturan pusat dan di sini. Tidak boleh pakai emblem. Emblem itu sama dengan bendera. Itu yang pending, tinggal dua yang bermasalah," kata JK.

Reintegrasi Mantan Kombatan GAM

MoU Helsinki juga mengatur proses reintegrasi mantan anggota GAM, tahanan politik yang memperoleh amnesti, serta masyarakat yang terdampak konflik ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Kesepakatan tersebut menjamin orang-orang yang memperoleh amnesti mendapatkan kembali hak politik, ekonomi dan sosial sebagai warga negara Indonesia.

Mereka juga berhak berpartisipasi dalam proses politik di Aceh maupun tingkat nasional.

Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh juga diwajibkan membantu proses reintegrasi melalui berbagai kemudahan ekonomi.

Salah satunya melalui pembentukan Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh.

Selain itu, pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana untuk rehabilitasi harta benda publik dan pribadi yang rusak akibat konflik.

Dalam MoU Helsinki, Pemerintah RI juga berkomitmen mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh untuk mendukung reintegrasi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang memperoleh amnesti, serta masyarakat sipil yang mengalami kerugian akibat konflik.

Bantuan tersebut dapat berupa tanah pertanian, pekerjaan, atau jaminan sosial bagi mereka yang tidak mampu bekerja.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI juga disepakati membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim yang belum terselesaikan.

Di bidang keamanan, mantan anggota GAM juga mendapatkan hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi serta sesuai standar nasional.

MoU Helsinki pada akhirnya tidak hanya menjadi dokumen yang mengakhiri konflik bersenjata, tetapi juga menjadi dasar bagi proses reintegrasi, pemulihan korban, serta penyelenggaraan pemerintahan Aceh pascakonflik.

Karena itu, pelaksanaan setiap poin kesepakatan masih menjadi perhatian dalam perjalanan perdamaian Aceh hingga kini.* (it/ad)

MEDAN — Polisi menangkap pria berinisial EFS, 21 tahun, yang diduga menganiaya seorang perempuan berinisial EW, 23 tahun, di Jalan KL Yos Sudarso, Belawan, Medan.

Kasus tersebut mencuat setelah video dugaan penganiayaan terhadap korban beredar di media sosial.

Baca Juga:

• Ditangkap Bersama Pasangan Sejenis di Ruang Kerja, Kepala Inspektorat Banda Aceh Dinonaktifkan dan Jadi Tersangka

Saat ini, dia masih menjalani pemeriksaan dan penyidikan di Polres Pelabuhan Belawan.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring mengatakan polisi mengetahui dugaan penganiayaan tersebut setelah Tim Humas Polres Pelabuhan Belawan menemukan video yang memperlihatkan seorang perempuan diduga menjadi korban kekerasan.

"Begitu informasi tersebut diketahui, kami langsung melakukan pengecekan dan penyelidikan untuk memastikan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan," kata Aditya.

Peristiwa dugaan penganiayaan itu disebut terjadi pada Minggu, 16 Agustus 2026, sekitar pukul 20.00 WIB. EW disebut sebagai kekasih EFS.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan yang dipimpin Ipda Anci Sinaga.

Dari penyelidikan tersebut, polisi berhasil mengetahui keberadaan EFS. Petugas kemudian menangkap pria tersebut untuk menjalani pemeriksaan.

Berdasarkan pemeriksaan awal, EFS mengakui melakukan kekerasan terhadap EW.

Polisi menyebut tindakan tersebut antara lain menjambak rambut, memukul, dan menyeret korban ketika keduanya terlibat pertengkaran.

Dalam informasi yang beredar di media sosial, korban juga disebut diseret dan diduga mengalami pemerasan untuk mendapatkan uang yang disebut akan digunakan membeli narkoba.

Polisi masih mendalami informasi tersebut.

Kapolres mengatakan, motif sementara dugaan penganiayaan berkaitan dengan rasa cemburu dan kecurigaan pelaku terhadap korban.

"Motif sementara karena tersangka emosi dan mencurigai korban berselingkuh. Keterangan tersebut juga diperkuat oleh korban dan kepala lingkungan yang membenarkan bahwa keduanya memiliki hubungan asmara," ujar AKBP Aditya.

Selain menyelidiki dugaan penganiayaan, polisi melakukan tes urine terhadap EFS.

Hasil pemeriksaan menunjukkan EFS positif mengonsumsi narkotika.

Temuan tersebut menjadi bagian dari penyidikan untuk mengetahui secara lebih lengkap rangkaian peristiwa yang terjadi.

Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap EFS dan mengumpulkan keterangan serta bukti terkait perkara tersebut.

"Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Kami akan menangani perkara ini secara profesional sesuai aturan hukum yang berlaku," tegas Kapolres.

Aditya juga mengatakan kepolisian akan menindaklanjuti informasi mengenai dugaan tindak pidana maupun gangguan keamanan yang beredar di media sosial.

Kasus dugaan penganiayaan tersebut kini masih dalam proses penyidikan.

Polisi akan menentukan langkah hukum selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh.* (ss/ad)