Hal itu disampaikan Roy Suryo usai menghadiri sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2026). Ia menegaskan yayasan yang akan menerima donasi merupakan lembaga resmi, bukan yayasan fiktif.

Baca Juga:

• Roy Suryo Bantah Praperadilan Jilid III untuk Tunda Sidang, Kuasa Hukum Beberkan Alasannya

Roy menjelaskan, identitas yayasan penerima donasi baru akan diumumkan setelah majelis hakim memutus perkara praperadilan yang diajukannya.

"Jadi, kita tunggu putusannya dulu," ujarnya.

Menurut Roy, dana tersebut kemungkinan akan disalurkan kepada satu atau dua yayasan sosial. Penentuan penerima donasi nantinya akan diputuskan melalui pembahasan bersama tim kuasa hukumnya.

"Akan ada rapatnya, karena tidak mungkin terlalu banyak. Mungkin satu atau dua yayasan, nanti kita lihat," katanya.

Sebelumnya, Roy Suryo melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan jilid ketiga terhadap Polda Metro Jaya dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp206 juta.

Dalam permohonan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nilai tersebut terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp106 juta dan kerugian imateriil senilai Rp100 juta.

Kuasa hukum Roy Suryo menjelaskan, kerugian materiil dihitung berdasarkan sejumlah komponen, di antaranya hilangnya pendapatan dari kanal YouTube selama empat hari penahanan dengan estimasi Rp12 juta.

Selain itu, terdapat biaya konsultasi hukum dan litigasi advokat sebesar Rp20 juta, biaya litigasi tim kuasa hukum sebesar Rp30 juta, serta biaya transportasi dan konsumsi tim advokasi selama proses penanganan perkara senilai Rp44 juta.

Sementara itu, tuntutan kerugian imateriil sebesar Rp100 juta diajukan dengan alasan adanya beban psikologis, kerusakan nama baik, rasa cemas, hingga stigma sosial yang muncul akibat pemberitaan luas selama proses hukum berlangsung.

Sidang praperadilan tersebut masih berlanjut dan majelis hakim akan memeriksa seluruh dalil serta bukti yang diajukan para pihak sebelum menjatuhkan putusan.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat membuka entry meeting Ombudsman RI 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Lhokseumawe Mulai Gunakan Dana TKD Rp126,9 Miliar, 42 Program Pemulihan Pascabencana Dijalankan

"Kita harus memaknai ini sebagai salah satu instrumen evaluasi pelayanan publik untuk perbaikan, introspeksi, peningkatan sistem kerja, pengelolaan pengaduan, peningkatan aparatur, dan standar pelayanan yang konsisten," ujar Bobby.

Bobby mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat puas dengan capaian yang telah diraih. Ia menyebut pada tahun sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil memperoleh predikat Opini Kualitas Tinggi (Zona Hijau) dalam penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI.

Meski demikian, menurutnya, penghargaan tersebut justru harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan secara merata kepada masyarakat.

"Saya mengapresiasinya, tetapi tidak boleh berpuas diri. Justru ini harus menjadi motivasi agar bekerja lebih baik lagi sehingga kualitas pelayanan publik kita terus meningkat dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Syafrida R Rasahan menilai tantangan terbesar pelayanan publik tahun ini adalah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga.

Menurut Syafrida, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk mencari solusi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"Tantangan terbesarnya adalah keterbatasan fiskal. Kita harus berpikir ulang bagaimana tetap memberikan pelayanan publik yang prima meski dengan keterbatasan anggaran. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara Herdensi Adnin menjelaskan penilaian kepatuhan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026.

Hasil evaluasi tersebut dijadwalkan diumumkan pada Desember 2026 sebagai bahan tindak lanjut bagi pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Tidak ada pelayanan publik yang sempurna. Yang terpenting adalah komitmen untuk terus memperbaiki pelayanan sehingga hari ini lebih baik dari kemarin, dan tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya," kata Herdensi.

Entry meeting tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Nugraha, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda, perwakilan kementerian dan lembaga, serta jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.* (dh)

Hasan mengatakan, penafsiran yang menyebut seluruh wartawan, pengamat, dan LSM sebagai "londo ireng" merupakan kesimpulan yang keliru dan tidak sesuai dengan maksud pernyataan Presiden.

Baca Juga:

• Prabowo ke Lulusan IPDN: Jangan Rusak Kepercayaan Rakyat, Kalian adalah Wajah Negara

Menurut Hasan, Presiden Prabowo hanya merujuk pada pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan profesi atau posisinya untuk kepentingan asing dan bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Ia juga menyinggung fenomena pihak yang kerap merasa paling benar dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

"Orang yang contraflow malah lebih galak daripada kita yang sedang berada di jalan yang benar," ujarnya.

Hasan menegaskan, dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat berlaku bagi semua pihak, termasuk pemerintah. Karena itu, menurutnya pemerintah juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun kritik terhadap berbagai pandangan yang dinilai tidak tepat.

"Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh mengkritik Anda. Pemerintah juga boleh meluruskan supaya hal-hal yang tidak benar selama ini bisa menjadi benar," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan istilah "londo ireng" saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pemberitaan yang dinilainya lebih banyak mengangkat sisi negatif dibanding capaian pemerintah. Ia kemudian menyebut masih ada pihak-pihak yang disebut sebagai "londo ireng", yakni istilah yang menurutnya merujuk pada orang Indonesia yang berpihak kepada kepentingan asing dan melawan bangsanya sendiri.

Pernyataan tersebut memicu beragam tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi pers dan pegiat masyarakat sipil. Pemerintah melalui Hasan Nasbi kemudian memberikan penjelasan bahwa istilah tersebut tidak ditujukan kepada profesi tertentu secara umum, melainkan kepada individu atau oknum yang dinilai bertindak bertentangan dengan kepentingan nasional.* (in/dh)

Bonatua Silalahi mengatakan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tidak mencapai titik temu selama proses mediasi. Karena itu, majelis mediator memutuskan perkara dilanjutkan ke tahapan persidangan.

Baca Juga:

• Roy Suryo Bantah Praperadilan Jilid III untuk Tunda Sidang, Kuasa Hukum Beberkan Alasannya

"Nanti di sini kita akan bukakan semua fakta-fakta. Kami mengumpulkan ada sekitar 26 alat bukti yang akan kami tampilkan di persidangan sehingga nanti di sini kita akan mengajak publik untuk menilai bukti-bukti kami," ujar Bonatua usai menjalani mediasi di PN Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Dalam perkara tersebut, tiga pihak dari Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni mantan Dekan Fakultas Kehutanan Prof. Mohammad Na'iem, mantan Dekan Fakultas Kehutanan Prof. Budiadi, serta Rektor UGM Prof. Ova Emilia turut menjadi tergugat.

Bonatua menilai ketiga pihak tersebut tidak menunjukkan itikad hadir dalam proses mediasi, meskipun hakim mediator telah menawarkan mekanisme kehadiran secara daring melalui konferensi video.

"Seperti dugaan kita, memang dari awal sudah tahu bahwa pihak UGM tidak mau datang. Bahkan walaupun hakim mediator menawarkan cukup melalui Zoom maupun WhatsApp, tetap tidak hadir," katanya.

Ia menjelaskan, salah satu materi yang akan dipersoalkan dalam persidangan berkaitan dengan legalisasi fotokopi ijazah yang pernah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, terdapat dokumen legalisasi yang disebut tidak mencantumkan tanggal penerbitan.

Bonatua juga menyatakan pihaknya akan menghadirkan sejumlah dokumen lain, termasuk yang berkaitan dengan identitas pejabat yang menandatangani legalisasi tersebut. Seluruhnya akan menjadi bagian dari proses pembuktian di hadapan majelis hakim.

Meski mediasi dinyatakan gagal, Bonatua menyebut peluang perdamaian masih terbuka selama persidangan berlangsung apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan.

Sementara itu, Moeryono Aladin mengatakan mediasi yang digelar merupakan mediasi keempat sekaligus terakhir. Menurutnya, pihak penggugat telah berupaya agar para tergugat hadir, baik secara langsung maupun daring, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Perkara selanjutnya akan memasuki agenda pembuktian, di mana masing-masing pihak diberi kesempatan menyampaikan bukti dan argumentasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (in/dh)

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru tidak membatasi pengajuan praperadilan selama objek permohonan berbeda dengan perkara yang telah diajukan sebelumnya.

Baca Juga:

• Polda Metro Proses Hentikan Penyelidikan Laporan PWI terhadap Hotman Paris Usai Damai

Menurutnya, pengajuan praperadilan ketiga dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan sebelumnya, khususnya mengenai permohonan ganti rugi dan rehabilitasi yang belum diputus secara terpisah.

Ia menjelaskan, alasan tersebut menjadi dasar hukum bagi tim kuasa hukum untuk kembali mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam permohonan praperadilan jilid III itu, Roy Suryo juga meminta ganti rugi kepada Polda Metro Jaya dengan total nilai Rp206 juta. Nilai tersebut terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp106 juta dan kerugian immateriil sebesar Rp100 juta.

Kerugian materiil yang diajukan meliputi hilangnya pendapatan dari kanal YouTube Roy Suryo selama menjalani penahanan selama empat hari. Selain itu, turut dimasukkan biaya jasa hukum, biaya litigasi tim advokat, hingga biaya transportasi dan konsumsi selama proses pendampingan hukum.

Sementara itu, kerugian immateriil diajukan atas dasar dampak psikologis, stigma sosial, serta gangguan terhadap kehormatan akibat pemberitaan yang dinilai masif selama proses hukum berlangsung.

Permohonan praperadilan tersebut kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.* (in/dh)

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Rabu (29/7/2026), Gibran mengatakan pemerintah juga menghargai berbagai hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan lembaga-lembaga kredibel.

Baca Juga:

• Rapor Merah Politik

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, hingga mengawasi jalannya pemerintahan sebagai bagian dari prinsip demokrasi.

Gibran menilai kritik yang disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi justru menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun maupun menjalankan kebijakan.

"Tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," katanya.

Ia optimistis keterbukaan terhadap kritik akan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Dengan semangat itu, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia semakin matang, dan kepercayaan publik tetap terjaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas," lanjutnya.

Sebelumnya, sejumlah akademisi, pengamat, dan tokoh masyarakat sipil membentuk Kabinet Bayangan sebagai wadah pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Inisiatif tersebut disebut bertujuan memperkuat fungsi kontrol publik melalui kajian berbasis data, analisis kebijakan, serta diskusi terbuka terhadap kinerja para menteri.

Pembentukan Kabinet Bayangan juga dilatarbelakangi pandangan bahwa fungsi oposisi dan pengawasan di parlemen dinilai belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan ruang alternatif bagi masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan secara independen.* (in/dh)

Pesan itu disampaikan Prabowo saat melantik Pamong Praja Muda di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Pigai Luruskan Polemik 'Londo Ireng', Tegaskan Wartawan Bukan Sasaran: Prabowo Titip Pesan 'I Love You'

"Di mana pun saudara bertugas, ingat saudara adalah wajah dan lambang negara. Dari sikap saudara, rakyat akan menilai apakah negara hadir, tertib, dan membanggakan," ujar Prabowo.

Presiden menekankan, pelayanan yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya, jika aparatur mengecewakan rakyat, dampaknya bukan hanya merusak nama pribadi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap negara.

"Kalau saudara bekerja dengan baik, rakyat akan semakin percaya dan semakin cinta kepada negaranya. Tapi kalau saudara mengecewakan rakyat, yang rusak bukan hanya nama saudara, melainkan kepercayaan rakyat kepada negara," tegasnya.

Selain mengingatkan pentingnya integritas, Prabowo juga meminta para lulusan IPDN menjaga loyalitas kepada bangsa dan negara, bukan kepada kelompok atau kepentingan tertentu. Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar yang dibangun di atas keberagaman suku, agama, ras, dan budaya.

Ia pun mengajak para Pamong Praja Muda menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan.

"Pegang teguh Pancasila, jangan punya kesetiaan sempit. Semua suku adalah saudaramu, semua agama adalah saudaramu, semua ras adalah saudaramu," katanya.

Di akhir arahannya, Prabowo berpesan agar para aparatur muda selalu bekerja dengan hati, menjauhi sikap arogan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Kalau ragu mengambil keputusan, tanyakan kepada diri sendiri, mana yang paling menguntungkan rakyat. Berpihaklah kepada rakyat," pungkasnya.* (in/dh)

Pigai mengaku membawa pesan langsung dari Presiden Prabowo kepada para wartawan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, Presiden tetap menaruh rasa hormat dan kedekatan dengan insan pers.

Baca Juga:

• Kepuasan Prabowo Merosot di Survei SMRC, Bakom: Nanti Bisa Naik Lagi

Dia menjelaskan, istilah londo ireng yang dimaksud Presiden merujuk kepada individu yang membantu kepentingan asing hingga merugikan bangsa sendiri. Karena itu, istilah tersebut tidak melekat pada profesi tertentu, termasuk wartawan.

Menurut Pigai, seseorang yang masuk dalam kategori tersebut bisa berasal dari berbagai latar belakang, baik pejabat, pegawai negeri, menteri, maupun profesi lainnya. Oleh sebab itu, dia meminta publik tidak menggeneralisasi pernyataan tersebut kepada seluruh jurnalis.

"Londo ireng itu orang yang membantu orang asing untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Tidak disebut wartawan," ujarnya.

Pigai juga menilai polemik berkembang karena adanya penafsiran yang mengaitkan langsung istilah tersebut dengan profesi wartawan melalui pemberitaan. Dia menegaskan hubungan pemerintah dengan media harus tetap terjaga dengan baik.

Sebelumnya, pernyataan Presiden Prabowo terkait londo ireng memicu respons dari sejumlah organisasi pers dan kalangan jurnalis. Beberapa pihak menilai istilah itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman jika dikaitkan dengan profesi wartawan.

Melalui penjelasan Pigai, pemerintah menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak ditujukan kepada seluruh insan pers. Bahkan, Presiden disebut secara khusus menyampaikan salam serta rasa sayang kepada wartawan.* (in/dh)

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto membenarkan bahwa PWI telah mengajukan pencabutan laporan secara resmi kepada penyidik.

Baca Juga:

• PWI Cabut Laporan Polisi terhadap Hotman Paris usai Berdamai, Kasus Ucapan 'Lu Punya Otak Nggak' Selesai

Budi menjelaskan, pencabutan laporan disampaikan melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya pada 28 Juli 2026.

Surat tersebut diajukan oleh Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, selaku pihak pelapor dalam perkara tersebut.

Selanjutnya, penyelidik akan memanggil pihak pelapor guna mengonfirmasi keabsahan surat pencabutan laporan sekaligus mendalami alasan di balik keputusan tersebut.

"Setelah tahapan konfirmasi selesai, pihak kepolisian akan menggelar perkara sebagai dasar hukum resmi untuk menghentikan proses penyelidikan kasus tersebut," ujar Budi.

Sebelumnya, PWI Pusat memutuskan mencabut laporan polisi terhadap Hotman Paris Hutapea setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai melalui proses mediasi.

Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, mengatakan pencabutan laporan dilakukan setelah adanya pertemuan antara Ketua Umum PWI Akhmad Munir dan Hotman Paris yang difasilitasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam pertemuan tersebut, Hotman Paris kembali menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada PWI.

Menurut Anrico, organisasi menerima permintaan maaf tersebut dengan iktikad baik sehingga memilih menyelesaikan perkara melalui mekanisme restorative justice.

"PWI menganggap bisa menerima permintaan maaf itu secara tulus. Dan secara hukum, kami melakukan pencabutan sesuai dengan mekanisme hukum bahwa ada restorative justice," ujar Anrico.

Dengan pencabutan laporan tersebut, proses hukum kini memasuki tahapan administrasi di kepolisian. Keputusan penghentian penyelidikan akan ditetapkan setelah penyidik menyelesaikan proses konfirmasi dan menggelar perkara sesuai ketentuan yang berlaku.* (mt/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan mekanisme penyaluran MBG di daerah rawan konflik masih terus dimatangkan. Sejumlah uji coba atau piloting telah dilakukan di beberapa wilayah sebagai bagian dari penyusunan model pelaksanaan program.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Tegaskan Purna Bakti Bukan Akhir Pengabdian, Purnawirawan Tetap Jadi Kekuatan Polri

Menurutnya, seluruh anak Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah terpencil maupun wilayah rawan konflik, berhak memperoleh akses terhadap makanan bergizi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Anak-anak Indonesia di mana pun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik dan wilayah yang jauh, harus tetap mendapatkan akses perbaikan gizi yang layak," katanya.

Selain menyiapkan skema baru tersebut, pemerintah melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga terus mempercepat pembenahan lebih dari 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, proses pembenahan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki angka stunting tinggi, seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur.

"Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan," ujarnya.

Sementara itu, evaluasi terhadap sebagian besar titik pelayanan MBG di Pulau Jawa dan Sumatera diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua bulan guna memastikan kesiapan operasional di lapangan.

Dalam rapat lintas kementerian dan lembaga, pemerintah juga menargetkan pemutakhiran data sekitar 63 juta penerima manfaat serta penyesuaian sasaran Program Makan Bergizi Gratis dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Pemerintah berharap penyempurnaan tata kelola dan perluasan cakupan program tersebut mampu memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses makanan bergizi secara merata, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan tantangan keamanan dan keterbatasan akses.* (an/dh)

Penindakan dilakukan di kawasan Pelabuhan Pangkal Balam pada Selasa (28/7/2026), setelah aparat menerima informasi intelijen mengenai rencana pengiriman timah tanpa dokumen dan prosedur yang sah. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap muatan yang akan diberangkatkan melalui jalur laut.

Baca Juga:

• Kemenag Siapkan Materi Pencegahan LGBT untuk Pelajaran Agama, Ditarget Rampung Agustus

Secara keseluruhan, total barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai 14.950 kilogram atau sekitar 14,95 ton.

Petugas mengungkap, seluruh komoditas tersebut diangkut menggunakan dua unit truk dan disamarkan di antara muatan rongsokan plastik serta kardus. Modus itu diduga digunakan untuk mengelabui pemeriksaan sebelum barang diberangkatkan menuju Jakarta.

Berdasarkan perhitungan awal, nilai ekonomi barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai sekitar Rp9,765 miliar. Rinciannya, bijih timah diperkirakan bernilai sekitar Rp5,565 miliar, sedangkan balok timah mencapai sekitar Rp4,2 miliar. Nilai tersebut juga mencerminkan potensi kerugian negara apabila komoditas tersebut berhasil diperdagangkan secara ilegal.

Seluruh barang bukti kini telah diamankan di Gudang Barang Titipan (GBT) Cambai PT Timah untuk kepentingan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Satlap Tri Cakti menegaskan, keberhasilan pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen aparat dalam memutus rantai perdagangan timah ilegal, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan hingga distribusi kepada pihak penerima.

Aparat juga memastikan penyelidikan tidak berhenti pada penyitaan barang bukti. Pendalaman terus dilakukan guna mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk pihak yang diduga berperan sebagai pengumpul, pemodal, pengendali, hingga pembeli komoditas ilegal tersebut, baik di wilayah Kepulauan Bangka Belitung maupun Jakarta.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan sekaligus menekan kebocoran penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya alam strategis.

Satlap Tri Cakti menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memberantas praktik perdagangan timah ilegal secara konsisten. Masyarakat juga diimbau tidak terlibat dalam aktivitas perdagangan maupun distribusi timah ilegal karena setiap pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat membuka Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) Kota Magelang Tahun 2026 di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• PHI Perkuat Program Kesehatan Ibu dan Anak di Kalimantan, Dorong Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045

"Job Fair menjadi ruang strategis yang mempertemukan pencari kerja secara langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Momentum ini sekaligus membuka akses informasi mengenai kompetensi yang saat ini dibutuhkan dunia industri," ujar Afriansyah.

Menurutnya, fungsi Job Fair saat ini berkembang menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Selain mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, para pencari kerja juga dapat memahami tren kebutuhan industri sekaligus membangun komunikasi langsung dengan perusahaan melalui proses rekrutmen yang berlangsung di lokasi kegiatan.

Afriansyah menegaskan, dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya menguasai keterampilan teknis (hard skills), tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi, berpikir kritis, beradaptasi terhadap perubahan, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan (problem solving).

"Tenaga kerja yang memiliki kompetensi, mampu beradaptasi, dan terus meningkatkan kapasitas diri akan memiliki daya saing yang jauh lebih kuat di tengah dinamika dunia kerja," tegasnya.

Selain mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja, Wamenaker juga mengajak masyarakat untuk melihat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar penting dalam penciptaan lapangan kerja nasional.

Menurutnya, UMKM tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, serta membangun kemandirian ekonomi.

"UMKM bukan lagi sekadar pilihan alternatif. Sektor ini telah menjadi salah satu motor penggerak ekonomi sekaligus pencipta lapangan kerja yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang," katanya.

Dalam kesempatan itu, Afriansyah turut mengapresiasi Pemerintah Kota Magelang beserta seluruh pemangku kepentingan yang berkolaborasi menyelenggarakan Job Fair 2026. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat konektivitas antara dunia pendidikan, pencari kerja, dan dunia industri.

Pemerintah berharap penyelenggaraan Job Fair dapat memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja, meningkatkan kualitas penempatan tenaga kerja, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui terserapnya tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri.* (dh)

Agus menjelaskan, masyarakat sering menganggap Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan selalu berada dalam kepentingan yang sama. Padahal, kedua lembaga memiliki mandat berbeda, meski tetap saling melengkapi dalam menjaga perekonomian nasional.

Baca Juga:

• Pemko Medan Lantik 22 Pejabat Manajerial, Wali Kota Tekankan Pelayanan Publik Cepat dan Transparan

Ia mengibaratkan hubungan kedua institusi tersebut seperti penabuh kendang dan penari dalam budaya Jawa. Menurutnya, irama keduanya harus tetap selaras, meski ritmenya tidak selalu sama.

"Iramanya harus selaras agar pertunjukan berjalan baik. Namun ritmenya tidak selalu sama karena masing-masing mengejar tujuan berbeda. Justru di situlah keseimbangan ekonomi dijaga," katanya.

Agus menilai independensi Bank Indonesia merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sebagai bank sentral, BI memiliki kewenangan strategis dalam menjaga nilai rupiah dan mengendalikan inflasi sehingga harus terbebas dari tekanan politik jangka pendek.

"Bank Indonesia memiliki kewenangan mencetak dan mengedarkan rupiah. Kekuasaan sebesar itu harus dijalankan secara independen agar mampu menjaga inflasi tetap terkendali. Saya sering menyebut tugas BI sebagai menjaga keringat rakyat," ujarnya.

Menurut Agus, inflasi bukan hanya persoalan angka statistik, tetapi berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.

"Jika akibat inflasi uang yang dimiliki masyarakat terus kehilangan nilainya, maka yang hilang bukan sekadar nilai rupiah, tetapi juga kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Ia juga menyoroti masih banyak masyarakat yang memahami tugas BI hanya sebatas menetapkan suku bunga acuan. Padahal, tanggung jawab bank sentral jauh lebih luas, mulai dari menjaga stabilitas harga, mengawasi sistem pembayaran, menjaga kepercayaan terhadap rupiah, hingga mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Di sisi lain, Agus menjelaskan Kementerian Keuangan memiliki fungsi sebagai otoritas fiskal yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengelolaan perpajakan, pembiayaan negara, hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Karena memiliki mandat berbeda, Agus menilai tidak tepat jika publik berharap BI dan pemerintah selalu mengambil keputusan yang sama.

"Kalau selalu sepakat, justru saya khawatir. Perbedaan pandangan merupakan mekanisme pengimbang dalam menjaga perekonomian," tegasnya.

Ia mencontohkan, pemerintah dapat mendorong peningkatan likuiditas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sementara Bank Indonesia justru dapat memilih menyerap kelebihan uang beredar demi menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah.

Agus juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan moneter memiliki dampak berantai terhadap sektor ekonomi lainnya. Kenaikan suku bunga, misalnya, memang dapat menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan bunga kredit, biaya produksi, hingga memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurutnya, dinamika antara BI dan Kementerian Keuangan merupakan bagian dari sistem checks and balances dalam pengelolaan ekonomi nasional.

"Kementerian Keuangan bekerja dalam siklus pemerintahan, sedangkan Bank Indonesia berpikir untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Yang satu mendorong pertumbuhan, yang lain menjaga keberlanjutan. Dua perspektif ini harus tetap ada agar pembangunan tidak mengorbankan stabilitas," katanya.

Menutup keterangannya, Agus menegaskan independensi Bank Indonesia harus tetap dijaga demi mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai mata uang nasional.

"Yang dijaga bukan hanya kepentingan pemerintah, melainkan kepercayaan rakyat terhadap rupiah. Selama masyarakat masih menggantungkan kehidupannya pada rupiah, selama itu pula independensi Bank Indonesia harus dipertahankan," pungkasnya.* (dh)

Menurut Rico Waas, masa purna tugas merupakan fase yang akan dilalui setiap ASN setelah menuntaskan pengabdiannya kepada negara. Ia menilai pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal babak baru untuk tetap berkarya di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Pemko Medan Lantik 22 Pejabat Manajerial, Wali Kota Tekankan Pelayanan Publik Cepat dan Transparan

Rico menilai, warisan terbesar seorang pemimpin tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga keberhasilan melahirkan generasi penerus yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan.

"Beliau tidak hanya meninggalkan karya, tetapi juga mencetak banyak pemimpin melalui arahan dan nasihat yang membentuk karakter para pejabat hari ini," katanya.

Ia berharap pengalaman dan wawasan yang dimiliki Wiriya Alrahman tetap dapat dibagikan kepada masyarakat, termasuk melalui dunia pendidikan maupun berbagai kegiatan sosial setelah memasuki masa pensiun.

Mewakili seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan, Rico Waas juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi, arahan, serta pengabdian Wiriya selama menjalankan amanah sebagai Sekda Kota Medan.

"Sekarang waktunya Pak Sekda menikmati waktu luang. Kalau kemarin belum sempat jalan-jalan, sekarang bisa keliling Indonesia. Kami mendoakan semoga Pak Sekda selalu sehat, bahagia, sukses, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT," ucap Rico.

Sementara itu, Wiriya Alrahman mengenang perjalanan pengabdiannya selama 34 tahun di lingkungan Pemerintah Kota Medan sejak tahun 1992. Ia mengatakan seluruh pengalaman, baik suka maupun duka, menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, berbagai capaian yang diraih Pemko Medan selama ini tidak terlepas dari kekompakan seluruh jajaran, mulai dari pimpinan daerah, kepala perangkat daerah, camat, hingga ASN.

"Tanpa kekompakan, kita tidak akan mampu menjalankan amanah dengan maksimal," ujar Wiriya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap atas kepercayaan yang diberikan selama dirinya menjabat sebagai Sekda.

"Kepercayaan adalah hal yang paling mendasar. Tanpa kepercayaan, kita tidak mungkin bisa melangkah lebih jauh dan melaksanakan tugas dengan baik. Selama satu setengah tahun ini, kami berusaha mendukung visi pimpinan demi kemajuan Kota Medan," katanya.

Di penghujung sambutannya, Wiriya bersama keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran Pemko Medan apabila selama menjalankan tugas terdapat kekhilafan maupun kekurangan.

"Sebagai manusia biasa tentu saya tidak luput dari kekurangan. Atas segala hal yang kurang berkenan, saya beserta keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya," ucapnya.

Acara pelepasan purna tugas tersebut turut dihadiri para Staf Ahli, Asisten, pimpinan perangkat daerah, kepala bagian, direktur utama PUD, serta camat se-Kota Medan. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Wali Kota Medan kepada Wiriya Alrahman, dilanjutkan foto bersama dan salam perpisahan.* (dh)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan melakukan penguatan struktur organisasi dengan melantik sebanyak 22 pejabat manajerial di lingkungan Pemko Medan.

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman di Balai Kota Medan, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro: Terkait Suap Proyek dan Jual Beli Jabatan, Amankan Rp2 Miliar dan 21 Orang

Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 2 orang merupakan Pejabat Administrator dan 20 orang Pejabat Pengawas.

Dalam sambutan tertulis Wali Kota Medan yang dibacakan Sekda Wiriya Alrahman, disampaikan bahwa jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan integritas.

"Setiap pelayanan harus semakin cepat, sederhana, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Bangun kebiasaan bekerja yang proaktif, responsif, serta mampu memberikan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi warga," kata Wiriya Alrahman.

Dalam arahannya, para pejabat manajerial yang baru dilantik diminta memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari mesin birokrasi Pemko Medan.

Ada empat tanggung jawab utama yang ditekankan, yaitu mengelola sumber daya secara optimal, membangun kerja sama dan sinergi antarunit kerja, mengambil keputusan secara tepat dan terukur, serta memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai target.

Pemko Medan berharap para pejabat yang dipercaya mampu membawa perubahan positif dalam sistem pelayanan pemerintahan.

Selain itu, para pejabat juga diminta untuk mengedepankan sikap profesional dalam menjalankan tugas serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Medan juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar menjaga amanah jabatan dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.

"Kami minta bapak dan ibu menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan menguatkan etos kerja demi mewujudkan visi pembangunan daerah. Masyarakat menaruh harapan besar kepada kita," ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan Kota Medan tidak hanya bergantung pada program yang dibuat pemerintah, tetapi juga pada kualitas aparatur yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, seluruh jajaran Pemko Medan diminta terus memperkuat disiplin, meningkatkan kinerja, dan menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik.

"Mari kita jawab kepercayaan tersebut dengan disiplin yang kuat dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi mewujudkan Kota Medan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan," tutupnya.

Dengan pelantikan 22 pejabat manajerial tersebut, Pemko Medan berharap roda pemerintahan semakin efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.* (ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa masa purna bakti bukan berarti berakhirnya pengabdian seorang anggota Polri.

Menurutnya, nilai-nilai pengabdian yang tertanam melalui Tribrata dan Catur Prasetya akan tetap melekat dalam diri setiap purnawirawan.

Baca Juga:

• Kemarau Melanda Aceh Besar, Sumur Warga Mulai Kering dan Pasokan Air PDAM Tirta Montala Tersendat

Kapolda Aceh menilai para purnawirawan memiliki peran penting sebagai sumber pengalaman, keteladanan, dan kekuatan moral yang dapat terus memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kabidhumas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan kehadiran Kapolda dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi kepada keluarga besar PP Polri yang telah memberikan pengabdian selama bertugas di institusi kepolisian.

"Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara Polda Aceh dengan keluarga besar Persatuan Purnawirawan Polri. Kapolda menegaskan bahwa purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian. Pengalaman, keteladanan, dan kebijaksanaan para purnawirawan merupakan kekuatan moral yang sangat berharga bagi institusi Polri," ujar Joko.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh juga menyampaikan ucapan selamat HUT ke-27 kepada seluruh keluarga besar PP Polri.

Ia mengajak seluruh personel aktif Polri untuk terus menjaga hubungan baik dan menghormati para purnawirawan sebagai bagian dari keluarga besar Bhayangkara.

Menurut Joko, Kapolda memandang para purnawirawan sebagai sosok yang memiliki pengalaman berharga dan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus Polri dalam meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kapolda juga memohon doa dan dukungan dari para senior Polri agar seluruh jajaran Polda Aceh senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," katanya.

Kapolda Aceh juga menegaskan bahwa nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya tidak akan hilang meskipun seorang anggota telah memasuki masa pensiun.

Nilai tersebut, kata dia, tetap menjadi pedoman dalam menjalankan bentuk pengabdian di tengah masyarakat.

Kegiatan HUT ke-27 PP Polri tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Aceh, Ketua PP Polri Daerah Aceh Ridwan Usman beserta jajaran, pengurus Kemala Bhayangkari Daerah Aceh, Kapolresta Banda Aceh, Kapolres Aceh Besar, unsur Forkopimcam Baiturrahman, perwakilan sejumlah lembaga dan perusahaan, para purnawirawan Polri, serta tamu undangan lainnya.

Sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga besar PP Polri, Kapolda Aceh menyerahkan plakat penghargaan kepada Ketua PP Polri Daerah Aceh.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim dari keluarga besar Polri.

Joko mengatakan, peringatan HUT ke-27 PP Polri tahun ini mengusung tema "Purna Bakti Bukan Akhir Pengabdian, Tegakkan Komitmen dan Terapkan Sikap Konsistensi."

Melalui tema tersebut, Kapolda Aceh berharap hubungan antara personel aktif dan para purnawirawan terus terjaga dengan baik.

Sinergi tersebut diharapkan mampu meneruskan nilai-nilai pengabdian para senior Bhayangkara dalam mewujudkan Polri yang semakin profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.* (ad)

ACEH BESAR – Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Besar mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah.

Sumur warga dan sumur bor dilaporkan mulai mengering, sementara distribusi air dari PDAM Tirta Montala juga mengalami gangguan.

Baca Juga:

• Aceh Bangkit Usai Bencana, Rp231 Miliar Digelontorkan untuk Pulihkan Sawah dan Irigasi Petani

Berdasarkan pantauan di lapangan, dampak kekeringan dirasakan warga di Kecamatan Darul Imarah, Lhoknga, Montasik, dan Peukan Bada.

Selain berkurangnya pasokan air bersih, lahan persawahan dan pertanian palawija juga mulai ditinggalkan karena tidak lagi memperoleh pasokan air yang cukup.

Di sejumlah lokasi, sawah terlihat mengering, tanah mulai retak-retak, dan rumput berubah kecokelatan akibat minimnya curah hujan.

(Kegiatan warga mencari air bersih dari Sumur Warga.)

Musim kemarau di Aceh Besar disebut telah berlangsung hampir satu bulan.

Apabila kondisi ini terus berlanjut, masyarakat khawatir risiko kebakaran lahan akan semakin meningkat akibat cuaca panas dan kering.

Salah seorang petani, Sabirin (52), mengatakan kemarau tahun ini terasa lebih berat dibandingkan sebelumnya.

Menurutnya, sumber air yang biasa digunakan masyarakat mulai berkurang sehingga aktivitas pertanian ikut terdampak.

"Kemarau tahun ini sangat terasa Air Sumut warga mulai kering ketersediaan air mulai berkurang. Lahan pertanian gak bisa di olah karena kering," ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Sabri, warga Kecamatan Lhoknga.

Ia mengaku khawatir kondisi lahan ilalang yang mengering dapat memicu kebakaran, terutama di kawasan menuju objek wisata Pantai Lampuuk.

"Kekeringan tahun ini yang kita khawatirkan kebakanar lahan Ilalang yang kering, karena sepanjang jalan ke tempat wisata Lam Puuk hampir semua di kelilingi lahan Ilalang kering," ujarnya.

Sementara itu, warga Kecamatan Peukan Bada juga menghadapi persoalan yang sama.

Selain sumur dan sumur bor yang mulai mengering, pasokan air dari PDAM Tirta Montala disebut tersendat sehingga kebutuhan air bersih sehari-hari sulit terpenuhi.

Akibat kondisi tersebut, sebagian warga terpaksa mencari sumber air ke daerah lain.

Salah seorang warga Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada, Edi Rahmadi, mengaku harus mengambil air dari sumur milik keluarganya di Lam Lhom untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kondisi ini dinilai semakin menyulitkan masyarakat, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki sumber air cadangan di sekitar tempat tinggalnya.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Besar segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi krisis air bersih yang mulai dirasakan di sejumlah kecamatan.

Selain memastikan distribusi air bersih tetap berjalan, masyarakat juga berharap ada upaya antisipasi terhadap potensi kebakaran lahan apabila musim kemarau berlangsung lebih lama.* (ad)

TABANAN – Kepala Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, I Made Riasa, mengungkap kronologi versi warga terkait kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang terduga pencuri ayam berinisial KD yang berujung meninggal dunia.

Menurut Riasa, peristiwa tersebut bermula ketika KD diduga dipergoki mencuri ayam aduan milik warga di Banjar Juwuk Legi.

Baca Juga:

• Mangihut Sinaga Soroti Dugaan Main Hakim Sendiri di Bali, Tegaskan Indonesia Negara Hukum

"Karena merasa takut, pemilik ayam kemudian menghubungi adiknya yang saat itu sedang menghadiri resepsi yang lokasinya lumayan jauh dari desa," ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Ketua Pecalang Banjar Juwuk Legi.

Tak lama berselang, warga mulai berdatangan ke lokasi setelah mendengar bunyi kentongan sebagai tanda adanya keadaan darurat.

"Jadi saat itu ada warga menyuarakan kukul bulus (kentongan), sehingga warga keluar hingga terjadi peristiwa tersebut," imbuhnya.

Riasa menjelaskan, masyarakat di Banjar Juwuk Legi telah lama merasa resah akibat maraknya kasus pencurian ayam aduan.

Menurutnya, ayam aduan menjadi sasaran pencurian karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

"Kalau tidak ada sebab, tentu akibat seperti ini tidak akan terjadi. Masyarakat kami memang sudah sangat resah karena sering kehilangan ayam. Tapi kami juga tidak pernah menuduh korban (KD) sebagai pelaku pencurian sebelumnya," terangnya.

Ia mengatakan banyak warga di Banjar Dinas Juwuk Legi menggantungkan penghasilan dari usaha beternak ayam aduan.

Bahkan, sebagian warga memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membeli bibit ayam, memelihara, hingga menjualnya kembali.

Akibat sering kehilangan ayam karena pencurian, sejumlah peternak disebut mengalami kesulitan membayar cicilan pinjaman.

"Kasihan warga yang meminjam KUR untuk memelihara ayam. Ketika ayamnya hilang dicuri, mereka kesulitan membayar pinjaman," bebernya.

Riasa juga mengungkapkan bahwa sekitar dua bulan sebelum kejadian, salah seorang warga dilaporkan kehilangan 16 ekor ayam aduan.

Kasus tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwenang. Namun, hingga kini pelakunya belum berhasil ditemukan.

Menurutnya, kerugian yang dialami warga tidak sedikit.

Harga seekor ayam aduan berkualitas biasa berkisar sekitar Rp1 juta, sedangkan ayam dengan kualitas unggul dapat mencapai Rp5 juta hingga Rp10 juta per ekor.

Meski memahami keresahan masyarakat, Riasa menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan.

Ia berharap seluruh proses penyelesaian perkara dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Kasus dugaan pengeroyokan yang menyebabkan KD meninggal dunia kini masih dalam penanganan aparat kepolisian.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian serta dugaan keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.* (km/ad)

Permohonan tersebut diajukan terhadap Kapolda Metro Jaya beserta jajaran penyidik sebagai Termohon I, serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta beserta jajaran jaksa penuntut umum sebagai Termohon II.

Baca Juga:

• KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro: Terkait Suap Proyek dan Jual Beli Jabatan, Amankan Rp2 Miliar dan 21 Orang

"Menghukum termohon untuk membayar ganti kerugian kepada pemohon: Kerugian materiil sebanyak Rp106 juta, kerugian imateriil sebanyak Rp100 juta. Total kerugian Rp206 juta," ujar salah satu kuasa hukum Roy Suryo saat membacakan permohonan di PN Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Tim kuasa hukum menyatakan Roy Suryo mengalami kerugian materiil akibat penahanan selama empat hari.

Salah satu komponen kerugian yang diajukan adalah hilangnya pendapatan dari kanal YouTube miliknya.

"Hilangnya pendapatan per hari, bahwa apabila diperhitungkan berdasarkan perkiraan penghasilan rata-rata per hari dari Pemohon dari tayangan akun YouTube Roy Suryo Official Channel adalah minimal atau setidaknya Rp3 juta per hari, dikalikan jumlah hari penahanan yaitu 4 hari, sehingga total adalah 4 dikali Rp3 juta menjadi Rp12 juta," tuturnya.

Selain kehilangan pendapatan, kuasa hukum juga memasukkan biaya konsultasi hukum dan litigasi advokat sebesar Rp5 juta per hari selama empat hari atau Rp20 juta.

Selanjutnya, biaya litigasi tim advokasi yang terdiri dari 11 orang untuk satu paket praperadilan sebesar Rp30 juta, serta biaya transportasi dan konsumsi tim selama delapan hari sebesar Rp44 juta.

Selain kerugian materiil, Roy Suryo juga meminta kompensasi atas kerugian imateriil sebesar Rp100 juta.

Kuasa hukum menilai kerugian tersebut muncul akibat dampak psikologis dan sosial yang dialami kliennya selama proses hukum berlangsung.

"Maka, kerugian imateriil berupa serangan terhadap kehormatan, beban psikologis, rasa cemas, dan stigma sosial akibat pemberitaan media yang masif menjadi faktor pemberat yang melandasi kompensasi sepantasnya dan seyogianya menyentuh angka setidaknya Rp100 juta," ucapnya.

Praperadilan ketiga ini didaftarkan Roy Suryo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 Juli 2026 dan tercatat dengan Nomor Perkara 118/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara mengenai ganti kerugian.

Sebelumnya, dalam praperadilan kedua yang menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, hakim tunggal I Ketut Darpawan menolak permohonan Roy Suryo.

Sementara itu, pada praperadilan pertama yang berkaitan dengan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, hakim mengabulkan permohonan Roy Suryo.

Sidang praperadilan ketiga ini masih akan berlanjut untuk mendengarkan jawaban dari pihak termohon sebelum majelis hakim memutus permohonan yang diajukan pemohon.* (cn/ad)

PESAWARAN – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran, Lampung, Lenida Putri, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Trimulyo, Kecamatan Tegineneng.

Permintaan itu disampaikan menyusul dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa setelah mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Enam Fraksi DPRD Batu Bara Setujui Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya

"Kami meminta pihak BGN melakukan tindakan tegas terhadap SPPG Trimulyo Tegineneng, mengingat SPPG ini sudah tiga kali melakukan pelanggaran yang berakibat buruk terhadap penerima manfaat," ujar Lenida, Rabu (29/7/2026).

Hingga kini, penyebab pasti dugaan keracunan tersebut belum dapat dipastikan.

Pemerintah daerah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Lampung beserta pemeriksaan pendukung lainnya.

Lenida mengatakan Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran juga belum menerima hasil evaluasi maupun investigasi resmi terkait insiden tersebut.

"Kami belum menerima hasil evaluasi dan investigasi sampai dengan saat ini," kata Lenida Putri.

Menurutnya, hasil investigasi diperlukan untuk mengetahui secara utuh rangkaian peristiwa, mulai dari proses pengolahan makanan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada para siswa.

Ia menambahkan, hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Lenida menegaskan proses investigasi dan pemeriksaan laboratorium harus dihormati.

Namun, riwayat pelanggaran yang disebut telah terjadi beberapa kali membuat operasional SPPG Trimulyo perlu mendapat pengawasan lebih ketat dari Badan Gizi Nasional.

Menurutnya, setiap pelanggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan siswa sebagai penerima manfaat.

Ia menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap seluruh tahapan operasional SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku, kebersihan dapur, proses memasak, pengemasan, hingga distribusi makanan.

Langkah tersebut dinilai penting agar makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar memenuhi standar keamanan pangan dan layak dikonsumsi.

DPRD Pesawaran juga meminta BGN tidak mengabaikan setiap laporan maupun temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Jika hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran prosedur, Lenida menilai tindakan tegas perlu segera diberikan.

Selain berdampak pada kesehatan siswa, Lenida menilai dugaan keracunan tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional.

"Ini juga menjadi perhatian luas di masyarakat dan memberi citra buruk terhadap Program MBG yang merupakan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto," ucap Lenida.

Menurutnya, Program MBG memiliki tujuan penting untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

Karena itu, pelaksanaannya harus dijaga melalui pengawasan yang ketat, evaluasi rutin, dan tindakan korektif terhadap penyelenggara yang tidak menjalankan standar operasional.

Lenida berharap Badan Gizi Nasional segera mengambil langkah setelah hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium selesai.

Sebelumnya, puluhan siswa di Kecamatan Tegineneng dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari Program MBG.

Namun, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran belum menyimpulkan penyebab pasti kejadian tersebut.

Pemerintah daerah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari BBPOM Provinsi Lampung untuk mengetahui apakah terdapat kandungan tertentu yang memicu gangguan kesehatan pada para siswa.

Selain hasil uji laboratorium, pemerintah juga melakukan pemeriksaan pendukung guna memastikan hubungan antara makanan yang dikonsumsi dengan gejala yang dialami para siswa.

Selama hasil pemeriksaan belum keluar, dugaan keracunan masih dalam tahap penyelidikan.

DPRD Pesawaran berharap proses investigasi dilakukan secara terbuka agar masyarakat, khususnya orang tua siswa, memperoleh informasi yang jelas.

Hasil pemeriksaan tersebut juga diharapkan menjadi dasar bagi Badan Gizi Nasional dalam menentukan langkah terhadap operasional SPPG Trimulyo, termasuk pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran.* (km/ad)