Indrayani didampingi kuasa hukumnya, Suhandri Umar Tarigan, membuat pengaduan masyarakat (Dumas) pada Selasa (22/9/2026). Mereka mengadukan penyidik pembantu Bripka M Farij, penyidik Ipda Toni, Kanit Harta Benda (Harda) Iptu M Syahputra Harahap, serta Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Riski Lubis.

Baca Juga:

• Kasat Reskrim Polrestabes Medan Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Kuasa hukum Indrayani, Suhandri Umar Tarigan, mengatakan kliennya kecewa karena penanganan perkara dinilai berjalan lambat. Dia juga menyebut kliennya diduga telah memberikan sejumlah uang kepada penyidik dengan harapan kasus tersebut segera ditangani.

Menurut Suhandri, melalui mantan kuasa hukum Indrayani, penyidik juga diduga sempat meminta uang tambahan sekitar Rp50 juta. Permintaan tersebut disebut tidak dipenuhi oleh kliennya.

"Kata klien kami, alasan permintaan uang ini agar perkara ini cepat naik ke sidik dan terlapor segera ditangkap. Tetapi klien kami sudah tidak sanggup lagi membayar uang tersebut," kata Suhandri, Rabu (23/9/2026).

Suhandri mengatakan pihaknya berharap Bidang Propam Polda Sumut menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Aduan itu juga menyinggung dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara.

Kronologi Dugaan Penipuan Rp500 Juta

Kasus tersebut bermula saat Indrayani melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan di Jalan Perhubungan, Laut Dendang, dengan nilai Rp900 juta.

Menurut keterangan kuasa hukum, terlapor bernama M Juan Cole Hutasuhut telah menerima uang Rp500 juta dari Indrayani sebagai uang muka di hadapan notaris. Sisa pembayaran sebesar Rp400 juta disebut akan dilunasi setelah penandatanganan akta jual beli (AJB).

Namun setelah AJB disiapkan oleh notaris, M Juan Cole Hutasuhut disebut tidak datang untuk menandatangani dokumen tersebut. Terlapor juga diduga tidak mengakui telah menerima uang muka Rp500 juta.

Pihak kuasa hukum kemudian menilai perkara tersebut memenuhi unsur dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta meminta kepolisian menindaklanjutinya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Riski Lubis belum memberikan tanggapan terkait pengaduan tersebut.* (tm/dh)

Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penetapan harga tersebut berlaku untuk periode 23-29 September 2026.

Baca Juga:

• Tembus Rp 8,9 Triliun, Pendapatan Pemprov Sumut Melonjak 69,8% Didorong Dividen BUMD dan Digitalisasi Pajak

Sementara itu, harga CPO lokal dan ekspor pada periode 23-29 September 2026 tercatat sebesar Rp15.812. Pada periode sebelumnya, harga tersebut tercatat Rp16.202.

Adapun harga TBS berdasarkan usia tanaman pada periode 23-29 September 2026 bervariasi. TBS tanaman usia 3 tahun ditetapkan Rp3.341 per kilogram, usia 4 tahun Rp3.562, usia 5 tahun Rp3.686, dan usia 6 tahun Rp3.796.

Untuk tanaman usia 7 tahun, harga TBS ditetapkan Rp3.771 per kilogram. Kemudian usia 8 tahun Rp3.901, usia 9 tahun Rp3.938, dan usia 10-20 tahun Rp3.971.

Selanjutnya, TBS tanaman usia 21 tahun ditetapkan Rp3.974 per kilogram, usia 22 tahun Rp3.936, usia 23 tahun Rp3.882, usia 24 tahun Rp3.761, dan usia 25 tahun Rp3.650.

Harga TBS juga berbeda berdasarkan daerah penghasil sawit di Sumut.

Kabupaten Langkat menetapkan harga TBS sebesar Rp3.270 per kilogram, Deli Serdang Rp3.000, dan Serdang Bedagai Rp3.270.

Kemudian Simalungun berada di angka Rp2.975 per kilogram, Batu Bara Rp2.980, Asahan Rp2.970, Labuhanbatu Utara Rp2.980, Labuhanbatu Rp2.975, serta Labuhanbatu Selatan Rp2.990.

Untuk Padang Lawas Utara, harga TBS ditetapkan Rp3.330 per kilogram, sedangkan Padang Lawas Rp3.150. Tapanuli Selatan berada di angka Rp2.985, Tapanuli Tengah Rp2.960, dan Mandailing Natal menjadi salah satu daerah dengan harga lebih tinggi yakni Rp3.500 per kilogram.

Sementara itu, harga TBS di Pakpak Bharat ditetapkan sebesar Rp2.950 per kilogram.

Dengan penetapan baru tersebut, harga TBS sawit di Sumut kembali berada di bawah Rp4.000 per kilogram setelah pada periode sebelumnya sempat mencapai Rp4.066 per kilogram untuk kelompok usia tanaman 10-20 tahun.* (ds/dh)

Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan penetapan status tanggap darurat dilakukan agar penanganan bencana dapat berjalan secara maksimal dengan melibatkan berbagai pihak.

Baca Juga:

• Sebelum Banjir Bandang Terjang Solok, BMKG Tegaskan Sudah Rilis Peringatan Dini Hujan Ekstrem

Jon mengatakan berdasarkan pendataan sementara, banjir bandang menyebabkan 87 rumah mengalami kerusakan. Rinciannya, 19 rumah rusak berat, 16 rusak sedang dan 52 lainnya rusak ringan.

"Data sementara kita ada 87 rumah yang rusak," jelasnya.

Selama masa tanggap darurat, Pemkab Solok memprioritaskan sejumlah langkah penanganan, termasuk pengkajian cepat terhadap kondisi dan kebutuhan penanganan bencana di lapangan.

Masa tanggap darurat tersebut juga dapat diperpanjang apabila kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan darurat.

Sementara itu, satu warga yang masih hilang hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

"Masih ada satu orang yang hilang dan terus dicari," ujar Jon.

Berdasarkan pantauan di lokasi, proses pencarian dilakukan dengan menyusuri aliran sungai hingga radius sekitar 4-5 kilometer dari lokasi kejadian.

Selain pencarian korban, petugas gabungan masih melakukan evakuasi kendaraan yang terjebak di dalam kubangan lumpur dan material yang terbawa banjir bandang.

Pemkab Solok bersama tim gabungan masih melakukan penanganan dan pendataan di lokasi terdampak selama masa tanggap darurat berlangsung.* (ds/dh)

Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan pihaknya melihat kesesuaian antara proses administrasi penyidikan dan konstruksi peristiwa yang dibangun penyidik.

Baca Juga:

• Audit Investigasi Kematian Mantan Istri Polisi di Medan Rampung, Polda Sumut Serahkan Hasilnya ke Kompolnas

Menurut Anam, dari sisi substansi terdapat sejumlah komunikasi antara IH dengan Winda, IH dengan keluarga Winda, maupun komunikasi Winda dengan keluarga IH yang dinilai memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa.

Ia juga menyebut rekaman jejak digital menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses pendalaman perkara.

"Secara substansi, dengan melihat bagaimana persesuaian antara komunikasi IH dengan almarhum, IH dengan keluarga almarhum, atau almarhum berkomunikasi dengan keluarganya IH. Sepanjang itu, terus komunikasi yang terekam dalam rekaman jejak digital, ya, itu menjadi sesuatu yang terang benderang," ungkap Anam.

Anam mengatakan kondisi fisik, kondisi mental serta percakapan mengenai kebutuhan uang juga menjadi bagian dari informasi yang diperiksa dalam perkara tersebut.

Selain bukti komunikasi, Kompolnas menilai keterangan para saksi memiliki kesesuaian dengan alur percakapan menjelang peristiwa kematian Winda.

"Saya kira konstruksi peristiwa dan logika peristiwanya memiliki konstruksi peristiwa yang logis. Kecuali memang ada alat bukti yang lain," katanya.

Kompolnas juga memeriksa aspek autopsi dalam pendalaman perkara. Anam mengatakan pihaknya membandingkan kondisi Winda sebelum dan sesudah autopsi dan menilai hasil pemeriksaan tersebut konsisten dengan kondisi tubuh korban.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut turut menjadi bagian dari penilaian terhadap konstruksi perkara.

"Nah, konstruksi peristiwa itu juga faktualnya sangat logis dan kuat. Saya kira sepanjang saat ini kecuali ada alat bukti yang lain dan sepanjang saat ini apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian baik administratif maupun secara substansi logika peristiwanya solid," tegasnya.

Ketika ditanya apakah Kompolnas sepakat sepenuhnya dengan hasil penanganan Polrestabes Medan, Anam tidak memberikan jawaban secara langsung. Ia kembali menekankan bahwa sejauh pemeriksaan Kompolnas, logika peristiwa dalam perkara tersebut dinilai solid.

"Logika peristiwanya solid. Ini penting untuk dikatakan, menggunakan kata solid karena berbagai kepentingan kita harus jaga, khususnya kepentingan anak-anak, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Winda Lorenza ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumah mantan suaminya di Kota Medan pada 2 Agustus 2026. Berdasarkan penyelidikan polisi yang telah disampaikan sebelumnya, Winda disebut meninggal akibat luka tembak yang diduga berasal dari senjata api milik mantan suaminya.

Meski demikian, keluarga Winda sebelumnya mempertanyakan sejumlah hal terkait kematian tersebut dan meminta proses pendalaman lebih lanjut. Kompolnas menyatakan masih melakukan klarifikasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan informasi dan konteks perkara secara menyeluruh.* (mi/dh)

IH ditangkap pada Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Dataran Tinggi, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar.

Baca Juga:

• Polres Aceh Tengah Bongkar Peredaran 22,8 Kg Ganja, Dua Orang Diduga Kurir dan Pengedar Ditangkap

Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap IH. Sejumlah paket diduga sabu ditemukan dari pakaian yang dikenakannya.

Penggeledahan kemudian dilanjutkan terhadap sepeda motor Vario hitam tanpa pelat nomor yang digunakan IH. Di dalam jok, petugas menemukan sebuah kantongan kain.

Di dalam kantongan tersebut terdapat paket diduga sabu, timbangan digital, sendok yang dibuat dari pipet serta plastik klip kosong.

Polisi kemudian melakukan pengembangan ke rumah IH yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun. Penggeledahan dilakukan dengan didampingi ketua RT setempat.

Di kamar rumah tersebut, petugas kembali menemukan tiga paket diduga sabu. Paket itu diselipkan di bagian tiang besi tempat tidur dan dibungkus menggunakan tiga lembar tisu.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, polisi turut menyita dua telepon seluler, uang tunai Rp700 ribu, satu unit sepeda motor, timbangan digital, plastik klip kosong dan sejumlah barang lainnya.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan melalui Kasatresnarkoba AKP Irwanta Sembiring mengatakan IH mengaku memperoleh sabu tersebut dari pria berinisial S.

Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan S yang disebut sebagai pemasok barang haram tersebut.

"Pengungkapan dan pengembangan jaringan terus dilakukan," kata Irwanta, dikutip Rabu (23/9/2026).

IH bersama seluruh barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi menyebut perkara tersebut diproses berdasarkan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.* (tm/dh)

Asdar (17), siswa asal Desa Fondrako Raya, Kecamatan Ulususua, Nias Selatan, mengatakan akses menuju sekolah menjadi salah satu persoalan yang lebih mendesak bagi mereka. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah diterima di sekolah, tetapi akses menuju sekolah masih sulit.

Baca Juga:

• Sapu Bersih Dapur Kotor dan Tak Layak, BGN Suspend Rata-Rata 30 Pengelola MBG Setiap Hari

Asdar mengatakan siswa di sekolahnya tetap menerima MBG setiap Senin hingga Jumat. Dia menyebut tidak ada persoalan dengan menu yang diberikan, tetapi sebagian makanan disebut masih terbuang.

Persoalan utama yang dihadapi para siswa adalah perjalanan menuju sekolah. Asdar mengatakan dia dan siswa lainnya dari Dusun 3 harus pergi ke desa lain karena di wilayah tempat tinggal mereka tidak terdapat sekolah.

Untuk mencapai sekolah, para siswa harus melewati sungai dan berangkat sejak pagi. Mereka biasanya berangkat sekitar pukul 06.00 WIB meski jam masuk sekolah baru pukul 08.00 WIB.

Jalur sungai yang mereka lewati memiliki panjang sekitar 1 kilometer. Para siswa harus mencari bagian sungai yang dinilai aman untuk dilalui dengan berjalan naik turun mengikuti aliran air. Saat sungai banjir, mereka bahkan harus menunggu hingga sekitar dua jam sampai kondisi memungkinkan untuk diseberangi.

Kondisi tersebut tidak hanya dialami saat berangkat. Para siswa juga harus kembali melewati sungai ketika pulang sekolah. Mereka bahkan disebut berangkat dari rumah dengan pakaian biasa dan baru mengenakan seragam ketika tiba di sekolah.

Sebenarnya sudah terdapat jalan alternatif darat. Namun, menurut Asdar, jalan tersebut kini terbengkalai dan dipenuhi semak belukar sehingga para siswa lebih memilih melewati sungai meski jaraknya lebih jauh.

Asdar mengatakan hingga video perjuangan siswa menyeberangi sungai menjadi perhatian publik, belum ada peninjauan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ke lokasi tersebut.

Kondisi itu mendapat perhatian dari anggota DPRD Sumatera Utara daerah pemilihan Kepulauan Nias, Megawati Zebua. Ia mengaku prihatin dengan akses yang harus dilalui anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.

Megawati mengatakan masih terdapat banyak kasus siswa di Kepulauan Nias yang harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah. Ketika sungai banjir, perjalanan menuju sekolah dapat terganggu dan siswa berisiko basah saat melintasi arus.

Menurutnya, pembangunan jembatan penyeberangan siswa dan pembenahan fasilitas pendidikan di Kepulauan Nias perlu menjadi perhatian. Dia juga menyebut pemerintah provinsi sedang mengupayakan perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut.

Megawati menambahkan, sambil menunggu pembangunan jembatan dari pemerintah provinsi atau pusat, pemerintah setempat dapat mempertimbangkan pembangunan jembatan gantung sebagai solusi sementara. Namun, keterbatasan anggaran daerah juga menjadi salah satu kendala.

Keluhan siswa tersebut menunjukkan persoalan akses pendidikan di wilayah Nias Selatan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas di sekolah, tetapi juga dengan kondisi infrastruktur yang harus dilalui siswa setiap hari.* (tm/dh)

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Timur Tumanggor mengatakan capaian pendapatan tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang berada di angka 59,06 persen.

Baca Juga:

• DBH Pemko Medan Rp 220 M Masih Nunggak, DPRD Sumut Buka Suara Soal Kebijakan Bobby Nasution

Dari total pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut mencapai sekitar Rp4,1 triliun atau 59,15 persen dari target Rp6,9 triliun. Sementara pendapatan transfer telah mencapai Rp4,8 triliun atau 82,66 persen dari target Rp5,8 triliun.

Untuk belanja daerah, realisasinya hingga 22 September tercatat sebesar 51,8 persen dari total pagu Rp12,8 triliun.

Pada sektor PAD, penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber utama. Dari target Rp6,2 triliun, realisasi pajak daerah telah mencapai Rp3,5 triliun atau 56,59 persen.

Rinciannya, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 51,23 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 65 persen, sedangkan Pajak Air Permukaan telah mencapai Rp141 miliar dari target Rp147 miliar.

Sementara realisasi pajak rokok tercatat sebesar 50 persen.

Untuk retribusi daerah, Pemprov Sumut menargetkan penerimaan sebesar Rp243 miliar. Hingga saat ini, realisasinya mencapai Rp165 miliar atau 67,96 persen.

Pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga mencatat capaian cukup besar. Dari target Rp407 miliar, realisasinya telah mencapai Rp325 miliar atau 79,7 persen.

Kontribusi terbesar dari sektor tersebut berasal dari PT Bank Sumut yang telah menyetorkan dividen sebesar Rp265 miliar dari target Rp350 miliar.

Selain itu, pos BUMD Bank Sumut tercatat telah mencapai realisasi 100 persen dengan nilai Rp45,5 miliar.

PT PPSU bahkan mencatat realisasi sebesar 103,23 persen atau Rp6,9 miliar sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Timur mengatakan Pemprov Sumut akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penerimaan daerah melalui Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah.

"Dengan koordinasi seluruh OPD dan BUMD, target pendapatan daerah pada akhir tahun anggaran 2026 diharapkan tercapai secara maksimal," ujar Timur.

Sejumlah strategi juga disiapkan untuk mengoptimalkan PAD. Langkah tersebut mencakup digitalisasi pembayaran pajak, audit investigatif, pendataan ulang wajib pajak, pengawasan berbasis risiko serta penguatan sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD.

Digitalisasi pajak diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan menutup potensi kebocoran. Sementara pendataan ulang dilakukan untuk memastikan basis data wajib pajak sesuai kondisi riil, terutama pada sektor parkir, hiburan dan pajak air tanah.

Pemprov Sumut juga mendorong BUMD melakukan diversifikasi usaha agar sumber pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada sektor perbankan.

Dengan realisasi pendapatan mencapai Rp8,9 triliun, Pemprov Sumut masih memiliki sisa target sekitar Rp3,9 triliun untuk mencapai target pendapatan daerah Rp12,8 triliun pada tahun anggaran 2026.* (tm/dh)

Penangkapan dilakukan pada Rabu (23/9/2026) setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• Panik Saat Digerebek di Medan Deli, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti Usai Diciduk Bareng 3 Pemakai

Setelah H berhasil diamankan, petugas kemudian menyisir lokasi di sekitar tempat penangkapan. Polisi menemukan satu paket sabu yang dibuang tersangka dengan berat bersih 50,68 gram.

Kasi Humas Polres Asahan AKP Herli Damanik membenarkan penangkapan tersebut beserta barang bukti sabu.

"Kami berhasil mengamankan H dan mendapati 50 gram sabu dari lokasi yang tak jauh dari tersangka diamankan," kata Herli, Rabu (23/9/2026).

Dari hasil pemeriksaan awal, H mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seorang pria berinisial E yang disebut tinggal di wilayah Tanjungbalai.

Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan E yang diduga menjadi pemasok sabu kepada tersangka.

"Kami masih melakukan penyelidikan terhadap E, dan akan mengejarnya," tegas Herli.

H kini diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu E guna mengungkap lebih jauh jaringan peredaran narkotika tersebut.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas peredaran narkoba di lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun melalui layanan panggilan darurat 110.* (tm/dh)

Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, pada Minggu (20/9/2026) malam.

Baca Juga:

• Warga Medan Tuntungan Full Senyum! Jembatan Perintis Resmi Diresmikan, Akses Mobilitas Langsung Ngebut

Saat itu, seorang pengunjung berinisial JT hendak mengambil remot untuk mengganti siaran televisi. Namun, remot masih dipegang HS dan dia disebut tidak terima hingga terjadi cekcok.

"Saat itu Hendri Sembiring memegang remot TV, kemudian datang saudara JT meminta remot untuk mengganti siaran. Namun tersangka tidak terima dan memaki JT," kata Aidil, Rabu (23/9/2026).

Merasa tersinggung, JT kemudian pulang dan memanggil anaknya berinisial NT bersama rekannya, LT. Ketiganya lalu mencari keberadaan HS.

Sekitar pukul 23.45 WIB, mereka menemukan HS sedang berada di Kedai Kopi Surya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan.

Pertemuan tersebut kembali memicu keributan. JT, NT dan LT kemudian memukuli HS.

Merasa terdesak karena kalah jumlah, HS mengeluarkan pisau yang telah dibawanya. LT kemudian ditusuk hingga terjatuh.

Korban sempat berusaha melarikan diri. Namun HS kembali mengejar dan menikam LT hingga total enam kali.

"Selanjutnya pelaku mencabut pisau dari pinggang, lalu mengejar korban hingga terjatuh di jalan," sambung Aidil.

NT yang berada di lokasi kemudian berupaya menolong LT dengan membawanya ke RSUP Dr Adam Malik. Namun korban dinyatakan meninggal dunia.

Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan HS. Dua hari setelah kejadian, tepatnya Selasa (22/9/2026) sekitar pukul 10.30 WIB, tersangka ditangkap di Jalan Letjen Jamin Ginting.

Polisi kemudian membawa HS ke Polsek Medan Tuntungan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Dalam interogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan kepada korban menggunakan sebilah pisau. Selanjutnya pelaku diamankan ke Polsek Medan Tuntungan untuk dilakukan proses lebih lanjut," ujar Aidil.

Polisi masih menangani perkara tersebut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.* (tm/dh)

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara Anwar Yuli Prastyo mengatakan pelestarian bangunan bersejarah menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk menjaga sejarah perkembangan perkeretaapian di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Tekan Kecelakaan Kereta, KAI Sumut Bangun 12 Pos Jaga Rawan dan Siagakan Petugas 24 Jam

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI, terdapat enam bangunan di wilayah kerja KAI Divre I Sumut yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Enam bangunan tersebut terdiri atas satu gedung kantor dan lima stasiun. Salah satunya adalah Stasiun Binjai yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.01/PW.007/MKP/2010.

Stasiun Binjai dinilai memiliki sejumlah nilai penting, antara lain sejarah, sosial, edukasi, ilmiah, kelangkaan dan keaslian. Hingga kini, bangunan tersebut masih digunakan sebagai bagian dari layanan perjalanan kereta api rute Medan-Binjai.

Sementara lima bangunan lainnya berada di Kota Medan. Bangunan tersebut yakni Kantor Divre I Sumatera Utara, Stasiun Medan, Stasiun Pulubrayan, Stasiun Labuhan dan Stasiun Belawan.

Anwar mengatakan perawatan secara berkelanjutan membuat bangunan-bangunan tersebut tetap dapat digunakan meski telah berusia lebih dari satu abad.

Dalam pengelolaannya, KAI Divre I Sumut berkoordinasi dengan dinas kebudayaan pemerintah daerah, tim ahli cagar budaya hingga Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK). Koordinasi dilakukan untuk menyusun kajian teknis pemugaran, kajian cagar budaya serta rekomendasi dan izin renovasi.

"Prinsipnya, pengelolaan bangunan cagar budaya harus tetap menjaga nilai penting dan karakter sejarahnya. Ketika diperlukan adaptasi untuk kebutuhan pelayanan, kami berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dan kompeten," tuturnya.

Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota Medan. KAI Divre I Sumut menerima penghargaan dalam ajang Award Cagar Budaya dan Tokoh Kebudayaan Kota Medan Tahun 2026 yang digelar pada 22 September 2026.

Anwar mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi KAI untuk terus menjaga keseimbangan antara pelestarian bangunan bersejarah dan kebutuhan transportasi modern.

"Kami ingin bangunan-bangunan ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga tetap hidup dan memberikan manfaat. Pelanggan dapat merasakan langsung pengalaman berada di ruang pelayanan yang bernilai sejarah sekaligus memenuhi kebutuhan perjalanan masa kini," katanya.

KAI Divre I Sumut menilai pelestarian bangunan cagar budaya dapat berjalan beriringan dengan fungsi pelayanan publik. Dengan perawatan dan pengelolaan yang sesuai ketentuan, bangunan bersejarah tersebut tetap dapat menjadi bagian dari aktivitas perkeretaapian di Sumatera Utara.* (tm/dh)

Irwasda Polda Sumut Kombes Nanang Masbudi mengatakan audit investigasi dilakukan berdasarkan surat perintah Kapolda Sumut yang diterbitkan pada 7 Agustus 2026. Tim audit kemudian dibagi menjadi tim internal dan eksternal.

Baca Juga:

• Sebut Hasil Autopsi Cukup, Polda Sumut Tolak Ekshumasi Mantan Istri Polisi yang Tewas Tertembak

"Untuk objek audit investigasi ini meliputi penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, penyidik Ditreskrimum Polda Sumut, kedokteran forensik, laboratorium forensik, bukti digital dan dokumen scientific crime investigation," kata Nanang saat konferensi pers di Polrestabes Medan, Rabu (23/9/2026).

Selain itu, tim audit juga memeriksa unsur Propam Polda Sumut, keluarga korban, keluarga Brigadir I, Direktorat Siber Polda Sumut serta psikolog pendamping anak.

Nanang menjelaskan audit dilakukan melalui wawancara serta penelitian terhadap dokumen hasil scientific crime investigation dan bukti digital yang telah dikumpulkan penyidik.

Dalam proses tersebut, tim menggunakan sejumlah kriteria untuk menilai bukti. Pertama, aspek relevan, yakni bukti memiliki hubungan langsung dengan perkara dan dapat membantu membuat terang peristiwa.

Kedua, aspek kompeten atau sah, yaitu bukti diperoleh melalui cara yang sesuai hukum dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Ketiga, bukti harus cukup dari sisi kuantitas untuk mendukung kesimpulan auditor.

Keempat, bukti yang diperiksa harus material atau memiliki bobot dan pengaruh yang berarti terhadap kesimpulan perkara.

"Nah hasil dari tim audit telah dikumpulkan, disimpulkan, dan kami sampaikan kepada pihak Kompolnas itu sebagai bahan dari beliau untuk memperdalam klarifikasi terhadap peristiwa tersebut," ungkap Nanang.

Menurut Nanang, hasil audit tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Kompolnas untuk melakukan pendalaman. Ia juga meminta agar perhatian diarahkan pada poin-poin utama dan faktual tanpa membebani pembahasan dengan rincian teknis yang terlalu rumit.

Langkah tersebut, kata Nanang, juga dipertimbangkan untuk menjaga kondisi psikologis serta perkembangan dua anak W.

W ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumah mantan suaminya, Brigadir I, di Kota Medan pada Minggu (2/8/2026). Berdasarkan penyelidikan sementara yang disampaikan Polrestabes Medan, W diduga meninggal akibat luka tembak di bagian kepala menggunakan senjata api milik mantan suaminya.

Kapolrestabes Medan Kombes Calvijn Simanjuntak sebelumnya menjelaskan pada hari kejadian W, anaknya berinisial M (9), dan Brigadir I berada di dalam satu kamar.

Brigadir I sempat keluar kamar sebelum kembali dan menanyakan keberadaan W kepada M. Saat itu, dia disebut melihat tasnya telah terbuka dan senjata api yang sebelumnya berada di dalam tas sudah tidak ada.

"Setelah itu, saksi I melihat tasnya sudah terbuka. Di dalamnya ada senjata api," ucap Calvijn pada 4 Agustus 2026.

Brigadir I kemudian mengetahui W berada di kamar mandi. Menurut keterangan polisi, sempat dilakukan upaya pencegahan agar W tidak melakukan tindakan yang membahayakan.

M kemudian beberapa kali mengetuk pintu kamar mandi, tetapi tidak mendapat respons. Sebelum terdengar suara letusan, W disebut sempat mengucapkan permintaan maaf.

"Terakhir ada ucapan dari korban, maafkan saya. Setelah ucapan itu, dari dalam kamar mandi terdengar suara letusan satu kali," kata Calvijn.

Tim Inafis kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan senjata api jenis revolver di dalam kamar mandi.

Sementara itu, pemeriksaan laboratorium forensik dan dokter yang melakukan autopsi menemukan adanya residu pada jari tangan, badan dan pakaian korban.

Meski audit investigasi telah selesai dan hasilnya telah diserahkan kepada Kompolnas, keluarga W sebelumnya masih mempertanyakan sejumlah hal mengenai kematian tersebut dan meminta dilakukan ekshumasi. Polda Sumut menyatakan hasil autopsi telah cukup untuk menyimpulkan peristiwa kematian, sedangkan Kompolnas menyebut keluarga memiliki hak untuk mengajukan ekshumasi.

Dengan penyerahan hasil audit tersebut, Kompolnas selanjutnya memiliki bahan untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap proses penanganan perkara kematian W.* (km/dh)

Irwasda Polda Sumut Kombes Nanang Masbudi mengatakan pihaknya telah menerima hasil autopsi dari dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

Baca Juga:

• Viral Isu 'Dijual' ke Ex-Pejabat Polisi, Keluarga Winda Belum Diperiksa Usai Uji Labfor Sebut Tembak Diri

Atas dasar hasil autopsi tersebut, Nanang menyebut pihaknya tidak melihat kebutuhan untuk melakukan ekshumasi terhadap jenazah W.

"Tidak perlu," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan autopsi yang disampaikan polisi, W disebut meninggal dunia akibat luka tembak yang dinyatakan sebagai bunuh diri menggunakan pistol milik suaminya.

Namun, keluarga W masih mempertanyakan sejumlah hal terkait kematian tersebut. Kuasa hukum keluarga, Utreck Ricardo, mengatakan permintaan ekshumasi yang diajukan pihak keluarga hingga kini belum diakomodasi.

"Jauh ini permintaan kami belum diakomodir. Mereka hanya mengulur waktu dan tanggung jawab. Katanya ke Kabid Dokkes," ujar Ricardo saat ditemui di kediaman keluarga W.

Ricardo juga mempertanyakan alasan permintaan ekshumasi harus melalui Kepala Bidang Dokter dan Kesehatan (Kabid Dokkes) Polda Sumut.

"Padahal, secara aturan Kabid Dokkes kan orang yang disarankan untuk melakukan itu. Kalau tidak ada yang menyarankan, bagaimana mereka mau melakukan ekshumasi?" katanya.

Menurut Ricardo, ekshumasi dibutuhkan karena keluarga masih belum mengetahui secara pasti waktu kematian W. Pemeriksaan ulang terhadap jenazah dinilai penting untuk membantu keluarga memperoleh kejelasan mengenai perkara tersebut.

Permintaan keluarga itu sebelumnya juga mendapat perhatian dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan keluarga memiliki hak untuk memperoleh keadilan, termasuk mengajukan ekshumasi.

"Keluarga punya hak untuk mendapatkan keadilan. Termasuk juga hak untuk mengajukan ekshumasi. Itu harus kita hormati," kata Anam saat ditemui di kediaman keluarga W di Medan, Selasa (22/9/2026).

Anam mengatakan Kompolnas akan mendalami kasus tersebut dengan menemui sejumlah pihak, termasuk Polrestabes Medan, Polda Sumut dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

"Kesempatan ini ingin kami manfaatkan untuk mengklarifikasi betul atau tidaknya informasi awal. Terus bagaimana konteksnya dan sebenarnya apa background-nya. Sehingga pertama yang paling penting bagi kami adalah membuat ini menjadi terang," tandasnya.

Dengan demikian, saat ini terdapat perbedaan pandangan mengenai kebutuhan ekshumasi. Polda Sumut menyatakan hasil autopsi telah cukup, sementara keluarga W tetap meminta pemeriksaan melalui ekshumasi untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut.* (km/dh)

Kepala DLH Medan Melvi Marlabayana mengatakan tiga stasiun AQMS tersebut beroperasi selama 24 jam untuk memantau kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Kota Medan.

Baca Juga:

• Kualitas Udara Medan Terpantau Baik hingga Sedang, Warga Bisa Cek Secara Real-Time

Tiga stasiun pemantauan tersebut berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Deli dan Medan Sunggal. Data dari seluruh stasiun terhubung dengan situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup sehingga dapat dipantau masyarakat secara real-time.

"Data dari seluruh stasiun terhubung dengan situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup sehingga dapat diakses masyarakat secara real-time melalui [www.ispu.kemenlh.go.id](http://www.ispu.kemenlh.go.id)," katanya.

Berdasarkan hasil pemantauan, stasiun AQMS di Medan Johor mencatat indeks kualitas udara dalam kategori Baik. Sementara itu, stasiun di Medan Deli dan Medan Sunggal berada pada rentang Baik hingga Sedang.

"Data kualitas udara ini bisa diakses masyarakat secara terbuka dan diperbarui secara langsung," ujar Melvi.

DLH Medan melakukan pemantauan terhadap sejumlah parameter pencemar udara, termasuk partikulat. Partikulat merupakan partikel berukuran sangat kecil yang terdapat di udara.

PM2,5 merupakan partikel dengan diameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk hingga ke paru-paru. Sedangkan PM10 memiliki diameter 10 mikrometer atau lebih kecil dan umumnya masuk ke saluran pernapasan.

Melvi berharap informasi mengenai kondisi kualitas udara tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

"Kami berharap informasi ini bisa menjadi panduan bagi masyarakat sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan," ucapnya.

Dalam sistem Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kualitas udara dibagi menjadi lima kategori. Nilai 1-50 masuk kategori Baik, 51-100 kategori Sedang, 101-200 Tidak Sehat, 201-300 Sangat Tidak Sehat, sedangkan nilai di atas 301 masuk kategori Berbahaya.

Kategori Baik menunjukkan kualitas udara tidak memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Sementara kategori Sedang masih dapat diterima bagi kesehatan masyarakat.

DLH Medan mengimbau masyarakat memanfaatkan data pemantauan kualitas udara yang tersedia secara terbuka untuk mengetahui kondisi udara sebelum beraktivitas di luar ruangan.* (ds/dh)

Rakor tersebut digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026). Pertemuan menjadi forum untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus memperkuat kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga:

• Ngaku Tanahnya Dirampas PT Musim Mas dan Jadi Korban Mafia: Keluarga Herlambang Panggabean Geruduk BPN Pusat

Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang jelas dan sistematis. Hal tersebut mencakup struktur organisasi, pembagian kewenangan, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi.

Meski memiliki karakteristik yang berbeda, Dekranasda, TP PKK dan Tim Pembina Posyandu dinilai memiliki irisan peran dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Kahiyang Ayu mengatakan rakor tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sumut untuk menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan nasional.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, kader dan masyarakat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan di daerah serta memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumut.

Penguatan tata kelola kelembagaan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program Dekranasda, TP PKK dan Posyandu agar berjalan lebih terarah, terkoordinasi dan akuntabel.* (dh)

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan suspend dapat diberikan dalam kategori ringan, sedang hingga berat. Keputusan tersebut dilakukan secara dinamis berdasarkan kondisi dan temuan di lapangan.

Baca Juga:

• Alami Nyeri Perut Parah Buntut Keracunan MBG, Siswi SMK Karo Dilarikan ke RSU Haji Medan

Menurut Ketut, penghentian operasional sementara dapat dilakukan karena berbagai persoalan di SPPG. Temuan tersebut dapat berkaitan dengan kejadian fatal maupun nonfatal yang berdampak terhadap penerima manfaat MBG.

Salah satu persoalan yang menjadi dasar penghentian adalah makanan yang dinilai tidak layak sebelum dikonsumsi penerima manfaat. Selain itu, SPPG juga dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi aspek higiene dan sanitasi.

"Seperti terhentinya distribusi makanan karena makanan yang tidak layak sebelum dikonsumsi serta tidak terpenuhinya aspek higiene dan sanitasi," tuturnya.

Ketut menjelaskan keputusan pemberian sanksi tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi. BGN melakukan pengawasan melalui tim Pemantauan dan Pengawasan serta Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).

Pemeriksaan dapat dilakukan secara rutin maupun insidental. Selain itu, temuan dari hasil investigasi Inspektorat Utama (Irtama) juga menjadi bahan pertimbangan sebelum rekomendasi diberikan.

Hasil pengawasan tersebut kemudian menghasilkan rekomendasi perbaikan kepada SPPG yang bersangkutan. Apabila rekomendasi tidak dijalankan dengan baik, BGN dapat menerapkan sanksi penghentian operasional secara berjenjang.

"Apabila tidak dilaksanakan, ini juga akan menimbulkan suspend secara berjenjang. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman SPPG di lapangan," tegas Ketut.

Selain hasil pengawasan internal, laporan masyarakat juga dapat menjadi dasar BGN melakukan pemeriksaan terhadap SPPG. Setiap aduan yang masuk melalui kanal pengaduan BGN akan diverifikasi terlebih dahulu.

Apabila hasil verifikasi menemukan persoalan yang perlu ditindaklanjuti, BGN akan mengambil langkah sesuai tingkat permasalahannya, termasuk menghentikan sementara operasional SPPG.

"Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan adanya persoalan yang harus ditindaklanjuti, kami akan mengambil langkah sesuai dengan tingkat permasalahannya, termasuk melakukan penghentian sementara operasional SPPG," tandas Ketut.

BGN menyatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG memenuhi standar keamanan pangan, kualitas pelayanan dan ketentuan tata kelola.* (k/dh)

Airlangga mengatakan pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dunia di tengah konflik di Selat Hormuz dan perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung.

Baca Juga:

• Pembatasan Pertalite Desil 9-10 Masih Mengambang, Bahlil: Nanti Kami Rapat Dulu

Menurutnya, perubahan harga minyak dunia tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun, dampaknya terhadap harga BBM di dalam negeri dinilai masih dapat diredam melalui buffer APBN.

"Ya tentu gonjang-ganjing perubahan harga minyak yang terus selalu dimonitor. Dan alhamdulillah untuk Indonesia transmisi ini masih bisa diredam oleh buffer APBN kita," sambungnya.

Airlangga menjelaskan ruang fiskal tersebut masih dinilai cukup selama harga minyak dunia berada di bawah US$100 per barel. Sementara harga pembelian pemerintah untuk BBM nonsubsidi saat ini berada di kisaran US$90 per barel.

"Sehingga kalau harga minyak di bawah US$100, sekarang harga pembelian pemerintah khusus yang non-subsidi itu di bawah US$100, sekitar US$90-an. Ini sampai akhir tahun kita masih bisa pertahankan, tidak ada perubahan kenaikan harga, terutama BBM bersubsidi," katanya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026.

Meski demikian, pemerintah tetap mencermati perkembangan geopolitik global yang dapat memengaruhi harga minyak. Konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya situasi di sekitar Selat Hormuz, menjadi salah satu faktor yang terus dipantau.

Pada perdagangan Rabu (23/9/2026), harga minyak mentah berjangka Brent untuk kontrak pengiriman November 2026 tercatat berada di sekitar US$98 per barel pada tengah hari, berdasarkan data yang dikutip dalam laporan tersebut.

Airlangga menegaskan pemerintah masih memiliki ruang untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi selama kondisi harga minyak tetap berada dalam batas yang dapat diredam oleh APBN.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia serta kondisi ekonomi global untuk menentukan kebijakan energi berikutnya.* (k/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal dan domestik. Dari sisi global, pasar mencermati perkembangan diplomasi terkait konflik Iran dan Amerika Serikat yang bertepatan dengan agenda Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga:

• IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 1,56 Persen ke Level 6.374, Merekam Sentimen BI Rate

Iran sebelumnya disebut telah menyampaikan sejumlah syarat kepada pihak penengah untuk kembali ke meja perundingan guna mencari penyelesaian konflik dengan AS. Di sisi lain, ketegangan di kawasan Timur Tengah masih tinggi.

Kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran juga menyatakan telah menyerang sejumlah lokasi di Riyadh, Arab Saudi, menggunakan rudal dan drone. Mereka juga mengklaim menyerang fasilitas Aramco di Yanbu, yang menjadi salah satu pusat ekspor minyak di kawasan tersebut.

Situasi tersebut turut berdampak pada jalur distribusi energi. Serangan terhadap jalur pipa Timur-Barat milik Saudi Aramco disebut mendorong perusahaan energi negara tersebut meningkatkan ekspor melalui Selat Hormuz pada bulan ini dan bulan depan setelah sebagian pengiriman melalui Yanbu dihentikan.

Dari Amerika Serikat, pasar juga mencermati pernyataan sejumlah pejabat The Fed yang dijadwalkan berbicara pekan ini. Pernyataan tersebut dinilai dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga pada pertemuan berikutnya.

Sementara dari dalam negeri, pasar memperhatikan kebijakan pemerintah terkait pembentukan bursa komoditas untuk mengendalikan harga. Pengaturan teknis kebijakan tersebut nantinya akan berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK disebut akan menentukan produk yang diperdagangkan serta tahapan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, stabilitas keuangan dan integritas pasar. Pengaturan bursa komoditas tersebut dijadwalkan beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK mulai 1 Januari 2027.

Pasar juga mencermati kebijakan Bank Indonesia di tengah dinamika nilai tukar, inflasi dan arah kebijakan bank sentral global.

Selain itu, perhatian tertuju pada postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dalam rancangan tersebut, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran diproyeksikan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ibrahim menilai besaran defisit perlu dilihat bersama sejumlah faktor lain, seperti kualitas belanja, beban pembayaran bunga utang, tingkat kekakuan pengeluaran serta kemampuan anggaran menghadapi guncangan ekonomi.

Berdasarkan berbagai sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya. Untuk perdagangan selanjutnya, rupiah diproyeksikan berada dalam rentang Rp17.750-Rp17.800 per dolar AS.

Sementara untuk perdagangan pekan depan, rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp17.810-Rp17.860 per dolar AS.* (oz/dh)

Berdasarkan data perdagangan, sebanyak 464 saham ditutup menguat, 200 saham melemah, sementara 299 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai sekitar Rp12,8 triliun dengan volume transaksi 34,52 miliar saham.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 107 Poin Terperosok ke Level 6.277, 556 Saham Kebakaran di Zona Merah

Penguatan juga terjadi di seluruh sektor yang diperdagangkan. Sejumlah sektor yang mencatat kenaikan antara lain energi, barang konsumen primer, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, industri, teknologi, barang konsumen nonprimer, infrastruktur dan kesehatan.

Di jajaran saham dengan kenaikan tertinggi, PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) menjadi salah satu saham dengan penguatan terbesar, yakni 34,15 persen. Saham PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) juga menguat 34,09 persen.

Selain kedua saham tersebut, Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF (XBID) mencatat kenaikan 25 persen dan turut masuk dalam jajaran top gainers perdagangan hari ini.

Sementara itu, sejumlah saham mencatat pelemahan cukup dalam. PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) turun 15 persen, PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) melemah 14,55 persen, sedangkan PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (BPTR) turun 14,14 persen.

Penguatan IHSG terjadi pada hari yang sama ketika Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur periode 22-23 September 2026. Keputusan tersebut menjadi salah satu sentimen yang diperhatikan pelaku pasar.

Dengan kenaikan 1,56 persen, IHSG kembali ditutup di atas level 6.300 setelah pada perdagangan Selasa (22/9/2026) sebelumnya berakhir di level 6.277,04.* (in/dh)

"Jadi teman-teman yang mengatakan ini terlambat dan lain-lain, tidak ada terlambat untuk melakukan koreksi apalagi menyangkut daulat rakyat," kata Denny dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Gibran dan Syarat Konstitusional Wakil Presiden

Denny mengatakan persoalan waktu pengajuan berkaitan dengan akses informasi mengenai dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, batas waktu pengajuan PHPU yang hanya tiga hari menjadi persoalan apabila informasi yang dibutuhkan tidak tersedia secara terbuka.

"Ketika informasi ditutupin dan waktu untuk mengajukan sengketa cuman tiga hari, setelah kita lama mencari tahu dan enggak dapat, dikatakan terlambat. Itu kan enggak fair," sambungnya.

Denny kemudian menggunakan analogi perlombaan lari 100 meter untuk menjelaskan pandangannya. Menurut dia, status seseorang sebagai pemenang tidak semestinya menghapus persoalan apabila kemudian ditemukan adanya masalah pada syarat untuk mengikuti perlombaan.

"Sama dengan Gibran ini. Mau dua tahun, mau tiga tahun, setelah ketahuan ternyata lombanya 100 meter wanita, yang juara satu ditetapkan laki-laki ketahuan setelah tiga tahun, setelah empat tahun pun, ya tetap dicabut medali emasnya, kan?" tutur Denny.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan bagi calon wakil presiden sebagaimana Pasal 169 huruf r UU Pemilu wajib dipenuhi secara sah sejak proses pendaftaran. Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.

Para pemohon juga meminta MK memerintahkan MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua nama yang diusulkan Presiden apabila permohonan mereka dikabulkan. Permintaan tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut pada Senin (21/9/2026). Berdasarkan jadwal resmi MK, pemeriksaan persidangan dilanjutkan pada Rabu (23/9/2026) pukul 19.00 WIB dengan agenda penyampaian jawaban KPU, keterangan Bawaslu, serta keterangan pihak terkait.

Hingga Rabu (23/9/2026), perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan belum ada putusan MK mengenai pokok permohonan. Dengan demikian, seluruh dalil yang diajukan Denny dan para pemohon masih menjadi materi yang diperiksa oleh majelis hakim.* (in/dh)

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam, Selasa (22/9/2026) sore. Sidang dipimpin Hakim Ketua Elviyanti Putri bersama Hakim Anggota Sulaiman M.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Bertemu MAPEL Sumut, Bahas Rencana Penertiban Kawasan Hutan

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Safruddin Habyby alias Kakek terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Jaksa mendakwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Syahfruddin Habyby alias Kakek dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya," kata JPU Marisa saat membacakan tuntutan.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan uang milik rekanan sebesar Rp350 juta. Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim menutup persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi tertulis pada 29 September 2026.

Terpisah, korban Purwadi Gunawan mengaku kecewa dengan tuntutan jaksa yang menurutnya masih terlalu ringan. Dia berharap terdakwa mendapat hukuman lebih berat karena disebut tidak memiliki itikad untuk mengembalikan uang yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.

"Ya kecewa saya, seharusnya 4 tahun tuntutannya, soalnya dia tidak ada niat baik mau mengembalikan uang saya. Gitupun pula saya berterima kasih juga kepada JPU dan hakim," kata Purwadi.

Purwadi mengatakan dirinya tetap menghargai proses hukum yang berjalan. Namun, dia juga menyebut adanya pihak lain yang mengaku mengalami kerugian akibat terdakwa dan berencana membuat laporan ke Polresta Deli Serdang.

Selain proses pidana, Purwadi menyatakan akan menempuh jalur perdata untuk menuntut pengembalian kerugian setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

"Ya benar, usai sidang ini sudah inkrah, kami akan melakukan gugatan perdata," tegasnya.

Hingga tahap ini, Safruddin Habyby masih berstatus terdakwa dan perkara tersebut belum diputus oleh majelis hakim PN Lubukpakam.* (sp/dh)