JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip Pink yang diduga disalahgunakan sejumlah figur publik.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harahap, mengatakan salah satu saksi berinisial CD asal Jakarta telah diperiksa dan mengakui penggunaan gas tersebut selama sekitar satu tahun terakhir.

Baca Juga:

• Bareskrim Geledah Kantor Eksportir Sawit PT MMS, Diduga Terlibat Manipulasi Data Ekspor CPO

Menurut dia, CD memperoleh produk tersebut dengan cara mencarinya melalui mesin pencari Google dengan kata kunci "Whip Cream", sebelum diarahkan ke layanan pemesanan melalui WhatsApp dan pembayaran daring.

Barang kemudian dikirim kurir dalam waktu singkat.

Kasus ini menyeret perhatian publik setelah Whip Pink dikaitkan dengan sejumlah figur publik, termasuk influencer dan kreator konten.

Polisi juga memanggil beberapa orang lain berinisial ZNM, RV, dan APG yang diduga terlibat dalam penggunaan maupun distribusi.

Namun, ZNM dan dua lainnya diketahui tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Penyidik kemudian menerbitkan surat perintah membawa saksi terhadap pihak yang mangkir, termasuk melakukan penjemputan paksa terhadap ZNM dan RV.

"Ini menunjukkan keseriusan penegakan hukum. Tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun," kata pihak kepolisian.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah dugaan penyalahgunaan gas N2O atau "gas tertawa" tersebut viral di media sosial.

Gas yang awalnya digunakan untuk kebutuhan industri makanan itu diketahui dapat menimbulkan efek euforia hingga hilang kesadaran bila disalahgunakan.

Bareskrim bersama BPOM juga sebelumnya telah menggerebek lokasi penyimpanan dan distribusi Whip Pink pada April 2026, dengan menyita puluhan tabung berbagai ukuran serta perlengkapan pengemasan.

Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah sejumlah laporan mengaitkan penyalahgunaan Whip Pink dengan peristiwa kesehatan serius hingga kematian seorang selebgram pada awal 2026, meski polisi menyatakan tidak ditemukan unsur kekerasan dalam kasus tersebut.

Penyidikan hingga kini masih berlanjut untuk menelusuri jaringan distribusi dan dugaan penyalahgunaan yang melibatkan figur publik.*

(bbvo/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Kebijakan ini diteken pada 25 Mei 2026 untuk memastikan proses penerimaan siswa berlangsung objektif, transparan, dan bebas praktik korupsi.

Baca Juga:

• KPK Ungkap “Politik Outsourcing” Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq

"Seluruh penyelenggara pendidikan agar tidak melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru," ujar Abdul dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Mei 2026.

KPK juga menekankan bahwa segala bentuk permintaan hadiah maupun pungutan dalam proses SPMB merupakan tindakan terlarang dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

Proses penerimaan peserta didik, kata dia, harus berjalan efisien, adil, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon siswa.

Selain itu, KPK meminta seluruh unit pelaksana teknis pendidikan, termasuk madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan, menjadi teladan dalam menolak dan tidak menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan.

"Permintaan dana atau hadiah oleh ASN maupun non-ASN, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi pendidikan, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pidana," kata Abdul.

KPK turut menyoroti masih ditemukannya praktik pungutan liar dalam penerimaan siswa baru, mulai dari biaya daftar ulang, uang bangku, hingga kewajiban membeli atribut sekolah tanpa dasar hukum.

Praktik lain yang juga disorot adalah "titipan" siswa, manipulasi data domisili, penyalahgunaan jalur afirmasi, hingga perubahan daftar siswa yang diterima.

Di sisi lain, KPK mencatat masih adanya persoalan maladministrasi dalam pelaksanaan SPMB, seperti ketidakjelasan daya tampung sekolah, lambatnya penanganan pengaduan, hingga proses keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024, indeks integritas pendidikan masih berada pada angka 69,50 atau pada level korektif.

Angka ini menunjukkan budaya integritas mulai diterapkan, namun belum berjalan konsisten.

Melalui surat edaran ini, KPK berharap seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan dapat memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi agar layanan pendidikan berlangsung bersih, transparan, dan berkeadilan.*

(tt/ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Asahan masa bhakti 2026–2029 yang digelar di Aula Hotel Antariksa Kisaran, Sabtu, 30 Mei 2026.

Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), antara lain Ketua DPRD Asahan, Kapolres Asahan, perwakilan Kejaksaan Negeri Asahan, serta perwakilan Kodim 0208/Asahan.

Baca Juga:

• Pelatih: Skuad U-19 Sudah Siap Hadapi Myanmar

Prosesi pelantikan dilakukan oleh Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumbanbatu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 12025/DPD-GAMKI/SU/INT/SK/V/2026.

Dalam keputusan tersebut, Daniel Banjarnahor ditetapkan sebagai Ketua DPC GAMKI Asahan, didampingi Brian Kenny Simatupang sebagai sekretaris dan Ilusi Pebsed Hutapea sebagai bendahara.

Dalam sambutannya, Daniel menegaskan komitmen GAMKI Asahan untuk memperluas jangkauan organisasi hingga ke wilayah pelosok serta memperkuat peran sosial di tengah masyarakat.

Ia juga menyatakan kesiapan GAMKI menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan.

"Saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan mengajak seluruh kader untuk membesarkan GAMKI agar hadir memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Daniel.

Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumbanbatu dalam kesempatan itu menekankan pentingnya sinergi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah.

Ia meminta pengurus baru mampu merangkul seluruh elemen masyarakat serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik.

Ia berharap GAMKI dapat berperan aktif mendukung visi pembangunan daerah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan selamat. Mari bersama-sama membangun Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan," kata Taufik.

Ia juga menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dari organisasi kemasyarakatan, termasuk GAMKI, dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

(ad)

Kebijakan ini tetap dipertahankan di tengah kecenderungan sejumlah negara yang mulai melonggarkan batas defisit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga:

• Ekonomi Bangkit Pascabencana, Transaksi UMKM di Sumatera Capai 14,7 Juta di E-Commerce

"Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3 persen, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia," ujar Suahasil dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta, Sabtu, 30 Mei 2026.

Ia menegaskan Indonesia memilih menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian global.

Menurut dia, pemerintah menerapkan kebijakan anggaran yang adaptif atau adaptive budget policy untuk memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Salah satu implementasinya terlihat pada APBN 2025 ketika pemerintah melakukan efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga.

Pemangkasan anggaran tersebut mencapai hampir 9 persen dan menghasilkan penghematan sekitar Rp170 triliun.

Meski dilakukan efisiensi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tercatat sebesar 5,11 persen pada 2025.

Suahasil menyebut capaian itu menunjukkan bahwa penataan belanja negara dapat dilakukan tanpa mengganggu momentum ekonomi nasional.

Ke depan, pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2 persen terhadap PDB.

Sementara dalam desain awal APBN 2027 yang telah disepakati bersama DPR, defisit ditargetkan pada rentang 1,8 hingga 2,4 persen.

Dalam upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah akan mengarahkan belanja negara untuk memperkuat produktivitas nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan perlindungan sosial.

Selain itu, pemerintah juga mulai mengalihkan peran pembiayaan investasi strategis ke lembaga pengelola investasi, sementara APBN difokuskan pada fungsi pelayanan publik dan stabilitas kesejahteraan masyarakat.

"Kapasitas fiskal harus digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Suahasil.*

(km/ad)

JAKARTA – Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Riau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Riau, Sabtu, 30 Mei 2026.

Laporan tersebut terkait dugaan ujaran yang menyebut masyarakat Sumatera Barat dengan istilah "barbar".

Baca Juga:

• Ekonomi Bangkit Pascabencana, Transaksi UMKM di Sumatera Capai 14,7 Juta di E-Commerce

Perwakilan DPW IKM Riau menilai pernyataan tersebut telah melukai perasaan masyarakat Minangkabau.

Mereka menyebut istilah "barbar" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna negatif, yakni tidak beradab.

"Pernyataan itu sangat kami sesalkan dan kami anggap merendahkan masyarakat Minangkabau," ujar perwakilan IKM Riau dalam keterangan tertulis.

Selain di Riau, DPW Ikatan Keluarga Minang Aceh juga melaporkan kasus serupa ke Polda Aceh pada 28 Mei 2026. Laporan tersebut telah diterima penyidik dan tengah diproses.

Sebelumnya, DPP Ikatan Keluarga Minang juga telah melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian terhadap masyarakat Sumatera Barat.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim.

Sekretaris Jenderal DPP IKM, Braditi Moulevey, mengatakan laporan tersebut dibuat karena pernyataan Abu Janda dinilai berpotensi memicu perpecahan di masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, Abu Janda telah memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya.

Ia menyebut pernyataannya berdasarkan fakta dan menegaskan tidak pernah bermaksud menghina masyarakat Sumatera Barat.*

(kp/ad)

Di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berlangsung, transaksi UMKM melalui platform e-commerce tercatat terus meningkat.

Baca Juga:

• Stadion Teladan Berpotensi Gelar AFF U-19 2026 Tanpa Penonton, Ini Alasannya

Angka ini naik dari posisi awal Mei yang berada di 13.209.182 transaksi.

Kenaikan tersebut menjadi salah satu indikator mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana.

Selain menunjukkan daya adaptasi pelaku usaha kecil terhadap kondisi krisis, pertumbuhan transaksi juga mencerminkan pergerakan ekonomi rumah tangga penyintas di wilayah terdampak.

Secara rinci, Aceh mencatat 94.300 transaksi dengan 1.396 produk UMKM yang dipasarkan secara digital.

Sumatera Utara membukukan 11.093.689 transaksi dengan 631 produk, sementara Sumatera Barat mencatat 3.524.704 transaksi dari 101 produk UMKM.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Hingga akhir Mei, realisasi bantuan di Aceh mencapai Rp250,745 miliar dari total alokasi Rp254,440 miliar.

Di Sumatera Utara, penyaluran mencapai Rp56,615 miliar dari Rp62,900 miliar, sedangkan Sumatera Barat telah menerima Rp16,835 miliar dari total Rp17,740 miliar.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penguatan sektor UMKM menjadi bagian penting dari strategi pemulihan permanen yang tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera.

Ia menyebut pemerintah menyiapkan dukungan pengembangan usaha mikro senilai sekitar Rp900 miliar hingga Rp1 triliun bagi pelaku usaha terdampak, khususnya yang belum terjangkau layanan perbankan.

"Kurang lebih pengembangan usaha mikro sekitar Rp900 miliar sampai Rp1 triliun masuk dalam Renduk. Bantuan ini untuk pengembangan usaha mikro bagi mereka yang belum terakses perbankan. Targetnya sekitar 200 ribu pengusaha mikro selama dua tahun," kata Maman di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengatakan penanganan bencana kini memasuki fase pemulihan permanen yang akan berlangsung hingga 2028.

Pada tahap ini, pemulihan ekonomi masyarakat menjadi salah satu prioritas utama selain pembangunan infrastruktur dan hunian.

"Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk," ujar Tito.*

(ad)

MEDAN – Keluarga korban kasus pembunuhan anak di Medan, MHS (15), menyatakan kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan yang menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepada Sertu Riza Pahlivi, pelaku dalam perkara tersebut.

Putusan banding itu juga tidak disertai pemecatan terdakwa dari kesatuan TNI.

Baca Juga:

• Stadion Teladan Berpotensi Gelar AFF U-19 2026 Tanpa Penonton, Ini Alasannya

Ia menilai hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dibandingkan dengan kehilangan yang dialaminya.

"Saya merasa kecewa dan marah setelah melihat putusan banding tersebut. Tidak dipecat dari kesatuan dan hanya dihukum 10 bulan penjara," kata Lenny, Sabtu, 30 Mei 2026.

Putusan banding tersebut dibacakan pada 22 Januari 2026 sebagai hasil upaya hukum yang diajukan Oditur Militer.

Namun keluarga korban menilai proses hukum tidak berjalan maksimal karena tidak ada upaya kasasi yang diajukan setelah putusan tersebut.

Kuasa hukum keluarga korban dari LBH Medan, Richard Hutapea, mengatakan pihaknya baru memperoleh salinan putusan beberapa bulan setelahnya.

Ia menilai keluarga korban seharusnya mendapatkan informasi perkembangan perkara secara utuh.

"Seharusnya korban mendapat informasi dan kejelasan proses hukum, termasuk soal kasasi. Tapi itu tidak terjadi," ujar Richard.

Ia juga menegaskan bahwa tidak diajukannya kasasi membuat putusan banding tersebut berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, LBH Medan telah mengecam putusan tersebut karena dinilai tidak memberikan keadilan bagi korban.

Mereka menilai hukuman 10 bulan penjara tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang menyebabkan kematian anak di bawah umur.

Dalam putusan banding, Pengadilan Militer Tinggi I Medan hanya mengubah sebagian kecil terkait barang bukti, sementara putusan utama berupa hukuman 10 bulan penjara tetap dikuatkan.*

(km/ad)

Keyakinkan Nova itu disampaikannya kepada wartawan beberapa saat sebelum sesi latihan di Stadion Madya Atletik Sumut, Desa Sena, Batangkuis, Deliserdang, Sabtu, 30 Mei 2026.

Baca Juga:

• Terungkap! Kantor Judi Online di Hayam Wuruk Sudah Beroperasi 2 Bulan, 321 WNA Diamankan Polisi

Dengan pertandingan pertama, tentu beda dengan pertandingan lainnya. "Jadi saya siapkan secara mental dan psikologi pemain. Termasuk tenikal dalam menghadapi Myanmar. Semoga bisa berjalan dengan baik," harapnya.

Meski begitu, Nova mengaku tetap melihat Myanmar sebagai tim yang sangat baik. Karena Myanmar juga mengadakan TC di Thailand. "Dan saya yakin, mereka juga telah mempersiapkan dengan baik," katanya.

Terkait kondisi lapangan, menurutnya sangat baik. "Dan saya sangat senang bisa kembali ke Medan," katanya.

Ia berharap, secara mentalitity pemain bisa berubah. "Karena secara teknikal saya kira, hampir sama dengan Myanmar. Saling mempersiapkan," katanya.

Soal pemain diaspora, menurut Nova Arianto, tinggal Baker yang belum bergabung. Begitupun, Timnas U-19 Indonesia tetap menargetkan menang dalam setiap pertandingan.*

BADUNG - Kementerian Pariwisata menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru dapat membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.

Dengan melemahnya rupiah, biaya perjalanan dan berwisata di Indonesia dinilai menjadi lebih kompetitif di mata wisatawan asing.

Baca Juga:

• Kawasan Monumen SMSI di Alun-Alun Cilegon Ditata Ulang, Disebut Simbol “Titik Nol” Pers Digital

"Ini peluang, selalu tidak pernah kita tolak. Selalu ada tantangan pasti ada peluangnya, peluang pelemahan rupiah ini kita garap," kata Ayu dalam pameran perjalanan di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu, 30 Mei 2026.

Menurut dia, dari perspektif wisatawan mancanegara, pelemahan rupiah justru meningkatkan daya beli mereka saat berlibur di Indonesia.

Dengan nilai tukar yang lebih menguntungkan, pengeluaran wisatawan menjadi relatif lebih murah dibanding sebelumnya.

"Kalau kami melihat dari kacamata konsumen, tentu dengan pelemahan rupiah ini nilai terbaik untuk uang. Dulu Rp1 juta bisa beli apa, sekarang bertambah," ujarnya.

Kemenpar juga mencatat adanya peningkatan kunjungan wisatawan dari sejumlah negara tetangga, salah satunya Malaysia, yang diuntungkan oleh selisih nilai tukar mata uang.

Namun demikian, pemerintah mengingatkan bahwa sektor pariwisata tetap menghadapi tantangan global, terutama akibat dinamika geopolitik yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar dan biaya penerbangan internasional.

Kondisi ini dinilai dapat menekan minat wisatawan dari pasar jarak jauh seperti Eropa dan Amerika.

"Dulu kita fokus ke Eropa dan Amerika, sekarang lebih realistis ke Asia, ASEAN, dan Australia. Ini harus dikombinasikan," kata Ayu.

Selain itu, pelaku industri pariwisata juga dihadapkan pada tantangan biaya operasional, terutama karena ketergantungan terhadap sejumlah produk impor.

Pelemahan rupiah membuat biaya impor meningkat, sehingga diperlukan strategi efisiensi.

Kemenpar mendorong pelaku usaha untuk memperkuat penggunaan produk lokal dalam industri pariwisata, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada wisatawan.

"Wisatawan mancanegara menghargai yang lokal. Tapi di sisi lain ada juga yang ingin produk yang sudah biasa mereka pakai, jadi harus diseimbangkan," ujar dia.*

(km/ad)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik yang disebut sebagai "politik outsourcing" dalam kasus yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

Dalam penyidikan, Fadia diduga memanfaatkan ketergantungan kerja pegawai outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk kepentingan politik elektoral.

Baca Juga:

• BGN Tegaskan Tak Pernah Tunjuk Calo SPPG: Tidak Ada Pungutan Biaya dalam Program MBG

"Dari penyidikan perkara dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan di lingkungan Kabupaten Pekalongan, KPK mendapati adanya dugaan penyalahgunaan pengaruh, relasi kuasa, maupun ketergantungan pekerjaan yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis tertentu," kata Budi, Jumat, 29 Juni 2026.

Menurut KPK, pengangkatan pegawai outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan disebut berada dalam kendali langsung Fadia.

Kondisi itu diduga membuat penguasa daerah memiliki ruang untuk mengarahkan pilihan politik para pegawai tersebut.

"Sehingga pemilihan pegawai outsourcing itu juga dalam kendali Saudari FAR," ujar Budi.

KPK juga menduga adanya tekanan terhadap pegawai outsourcing agar memberikan dukungan dalam kontestasi politik.

Mereka yang tidak mengikuti arahan diduga terancam diberhentikan atau diganti.

"Para staf outsourcing ini, jika tidak mendukung FAR dalam kontestasi pilkada, akan diberhentikan atau diganti oleh personel lainnya," kata Budi.

Selain itu, penyidik menemukan dugaan pengondisian dalam proses pengadaan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan.

Perusahaan yang terkait dengan pihak tertentu diduga dimenangkan dalam tender, sekaligus mengatur penempatan personel di sejumlah dinas.

KPK menduga nilai aliran dana dalam kasus ini mencapai sekitar Rp 46 miliar sepanjang 2023–2026, yang kemudian didistribusikan kepada sejumlah pihak, termasuk keluarga Fadia.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah menyita sejumlah aset, termasuk kendaraan mewah dari berbagai lokasi, serta menjerat Fadia dengan pasal korupsi dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dan KUHP baru.

Fadia Arafiq kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK.*

(d/ad)

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan telah menerima konfirmasi kehadiran dari para wakil presiden terdahulu dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juni 2026.

Namun, kepastian kehadiran para presiden purna tugas masih menunggu konfirmasi hingga H-1 pelaksanaan upacara.

Baca Juga:

• Prabowo Tunjuk AHY Jadi Ketua Komite Kereta Cepat Whoosh, Ini Daftar Anggotanya

"Untuk para wapres terdahulu sudah ada empat yang konfirmasi hadir," kata Mahnan, Sabtu, 30 Mei 2026.

Saat ini, tercatat hanya tersisa tiga tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai wakil presiden setelah wafatnya Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno pada 2 Maret 2026, yakni Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma'ruf Amin.

BPIP menyebut undangan juga tetap diberikan kepada keluarga presiden dan wakil presiden purna tugas, meski belum merinci siapa saja yang akan hadir dalam upacara tersebut.

"Saya update besok," ujar Mahnan.

Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dipastikan akan menghadiri upacara tersebut.

Kehadiran JK menjadi yang pertama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, mengatakan bahwa JK telah dijadwalkan hadir dalam upacara kenegaraan tersebut.

"Rencananya hadir," ujar Husain, Sabtu, 30 Mei 2026.

Upacara Hari Lahir Pancasila ke-81 itu akan digelar di Gedung Pancasila dan menjadi salah satu agenda kenegaraan yang melibatkan para tokoh nasional lintas generasi.*

(bb/ad)

MEDAN — Stadion Teladan Medan berpotensi menggelar pertandingan ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 (Piala AFF U-19) tanpa kehadiran penonton.

Opsi tersebut muncul setelah penilaian kesiapan fasilitas stadion yang dinilai belum sepenuhnya rampung, terutama pada bagian penunjang di luar lapangan utama.

Baca Juga:

• Stadion Teladan Belum Siap, Piala AFF U-19 di Sumut Gunakan Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Madya Atletik

Namun, keputusan akhir terkait kelayakan stadion berada di tangan PSSI dan FIFA.

"Kami dari pemerintah daerah ditugaskan menyiapkan lapangan dan fasilitas pertandingan. Poin utamanya adalah lapangannya. Tapi yang menilai bukan kami sendiri, melainkan PSSI dan FIFA," kata Bobby usai meninjau Stadion Teladan Medan bersama Wali Kota Medan Rico Waas, Sabtu, 30 Mei 2026.

Menurut Bobby, aspek yang menjadi perhatian tidak hanya kondisi lapangan, tetapi juga fasilitas pendukung seperti akses tribun, toilet, serta kesiapan area latihan.

Ia menyebut dua lokasi latihan telah disiapkan, yakni Lapangan Cadika dan Stadion Teladan, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ia menilai kondisi tersebut berkaitan dengan kebutuhan sterilisasi area latihan bagi tim peserta, yang tidak boleh terganggu atau terekspos pihak luar saat menjalani persiapan teknis.

"Ini krusial karena negara peserta butuh privasi saat latihan. Kalau belum siap, itu bisa mengganggu," ujarnya.

Meski demikian, Bobby memastikan kondisi lapangan utama Stadion Teladan sudah berada dalam keadaan layak pakai.

Ia menyebut sistem pencahayaan, suara, hingga layar stadion telah berfungsi dengan baik.

"Kalau pertandingan bisa saja dilakukan, karena lapangan oke, lighting oke, sound system oke. Tapi kemungkinan tanpa penonton," kata dia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjut Bobby, akan mengikuti keputusan PSSI terkait teknis pelaksanaan turnamen demi menjaga kenyamanan tim tamu dan citra penyelenggaraan.

Di lokasi yang sama, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan pemerintah kota telah berupaya maksimal untuk mempersiapkan Stadion Teladan sebagai venue turnamen internasional tersebut.

Namun, sejumlah kendala teknis membuat pertandingan belum dapat dihadiri penonton.

"Kalau penyelenggaraan AFF tetap akan berlangsung sesuai agenda, tetapi ada kendala sehingga kemungkinan tanpa penonton," ujar Rico.

Ia menambahkan, dukungan pendanaan pembangunan stadion telah berjalan melalui APBD, sementara dukungan APBN masih dalam proses.

Kondisi itu disebut turut memengaruhi penyelesaian sejumlah fasilitas penunjang.

Meski demikian, Pemko Medan menyatakan tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan Stadion Teladan agar memenuhi standar penyelenggaraan event olahraga berskala internasional.*

(ad)

MEDAN — Pelaksanaan Piala ASEAN Football Federation (AFF) U-19 2026 di Sumatera Utara dipastikan hanya menggunakan dua stadion, yakni Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Madya Atletik.

Keputusan ini diambil setelah Stadion Teladan Medan dinilai belum siap dari sisi fasilitas pendukung untuk menggelar pertandingan dengan penonton.

Baca Juga:

• Jelang Piala AFF U-19, Timnas Indonesia dan Vietnam Gelar Latihan di Stadion Madya Atletik Sumut

Namun, sejumlah infrastruktur penunjang masih belum rampung.

"Kalau lapangan sudah oke, tetapi infrastruktur pendukung seperti toilet, akses, dan pendukung lainnya belum. Ini terkait masalah keamanan untuk penonton, bukan masalah lapangan," kata Bobby saat meninjau Stadion Teladan Medan, Sabtu, 30 Mei 2026.

Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penuh keputusan PSSI terkait penentuan venue pertandingan, terutama yang menyangkut aspek keselamatan dan kenyamanan penonton.

"Kami tentu mendukung penuh keputusan PSSI, apalagi ini terkait safety penonton," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Asprov PSSI Sumatera Utara Arya Sinulingga menyebut masih terdapat dua opsi terkait penggunaan Stadion Teladan selama turnamen berlangsung.

Opsi pertama, stadion hanya digunakan sebagai tempat latihan tim peserta. Opsi kedua, stadion tetap digunakan untuk pertandingan, namun tanpa penonton.

"Sampai hari ini keputusannya belum ada. Ada dua opsi, menjadi tempat latihan atau pertandingan tanpa penonton. Mungkin ada empat pertandingan," kata Arya.

Turnamen Piala AFF U-19 2026 akan resmi dibuka pada Senin, 1 Juni 2026, di Stadion Utama Sumatera Utara.

Laga pembuka dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB, disusul pertandingan Timnas Indonesia U-19 melawan Timor Leste U-19 pada malam harinya.*

(ad)

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menunjuk perantara, calo, maupun pihak mana pun dalam proses penentuan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia memastikan seluruh mekanisme pengajuan dan verifikasi dilakukan secara resmi, transparan, dan sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Kawasan Monumen SMSI di Alun-Alun Cilegon Ditata Ulang, Disebut Simbol “Titik Nol” Pers Digital

Sony juga menegaskan bahwa proses pengajuan pendirian SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipungut biaya apa pun.

Menurut dia, seluruh tahapan administrasi hingga verifikasi dilakukan tanpa adanya pungutan.

"Seluruh proses pengajuan dan verifikasi SPPG yang sah tidak pernah dipungut biaya oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

BGN, kata Sony, sejak awal pelaksanaan program MBG telah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku bisa mempercepat proses persetujuan atau menjamin operasional SPPG dengan imbalan uang.

Ia menambahkan, seluruh informasi resmi terkait pembangunan SPPG dapat diakses secara terbuka melalui kanal pemerintah, termasuk persyaratan teknis, standar bangunan, kapasitas dapur, hingga tata letak fasilitas.

"Seluruh informasi resmi terkait pembangunan SPPG dapat diakses secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah," kata dia.

Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang mengatasnamakan pembangunan SPPG di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Dalam kasus tersebut, pelaku diduga menawarkan titik lokasi dan pembangunan dapur SPPG dengan imbalan sejumlah uang.

Korban disebut telah menyerahkan uang setelah dijanjikan pembangunan fasilitas tersebut.

Namun, janji itu tidak pernah direalisasikan, dan dana yang disetorkan tidak kembali.

BGN menyatakan telah meminta bantuan aparat penegak hukum untuk menindak praktik yang mencatut program SPPG dan Makan Bergizi Gratis.*

(km/ad)

LAOS - Sebanyak lima pria berhasil dievakuasi dari dalam gua yang terendam banjir di Provinsi Xaisomboun, Laos, pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Proses penyelamatan berlangsung setelah para korban terjebak selama sekitar 10 hari di dalam lorong gua yang sempit dan tergenang air.

Baca Juga:

• Kebakaran Kayu Sisa Banjir di Aceh Utara Ancam 5 Desa, Camat Sawang Kebingungan

Dengan penambahan evakuasi terbaru, total lima orang telah berhasil dikeluarkan, sementara dua orang lainnya masih dinyatakan hilang.

"Total sekarang lima orang telah keluar, dua orang masih hilang," demikian unggahan di halaman Facebook Penyelam Penyelamat Thailand.

Ketujuh warga negara Laos itu diketahui memasuki gua untuk mencari emas.

Namun, hujan deras menyebabkan banjir di dalam gua hingga menutup jalur keluar dan membuat mereka terjebak.

Rekaman proses evakuasi pada Jumat (29/5/2026) memperlihatkan tim penyelamat membimbing seorang korban yang berlumur lumpur dan menggunakan lampu kepala melewati lorong sempit menuju pintu keluar gua.

Tim penyelamat menyebut proses evakuasi setiap korban membutuhkan waktu sekitar 37 menit untuk melewati jalur panjang, sempit, dan sebagian terendam air.

Seorang penyelam gua asal Thailand, Kengkard Bongkawong, mengatakan kondisi para korban sempat memburuk selama masa penantian evakuasi.

Ia menyebut operasi penyelamatan berlangsung sangat sulit karena medan gua yang kompleks.

"Operasi penyelamatan ini sangat menantang karena harus memindahkan mereka melalui lorong-lorong sempit yang membentang ratusan meter dan membutuhkan penyelaman bawah air," ujarnya.

Proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan dengan melibatkan tim sukarelawan dari berbagai negara, termasuk Thailand, Prancis, Indonesia, Jepang, dan Australia. Tim gabungan masih berupaya menemukan dua orang yang hingga kini belum berhasil dievakuasi.*

(cb/ad)

BANTEN - Kawasan Monumen Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Alun-Alun Kota Cilegon, Banten, dilakukan penataan ulang oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon.

Area tersebut kini dipercantik dengan penanaman sejumlah vegetasi baru seperti bugenvil tiga warna, tabebuya, dan asoka.

Baca Juga:

• Prabowo Pulang dari Prancis Bawa Kesepakatan Rp61 Triliun, Ini Rinciannya

Ketua SMSI Kota Cilegon, Wawan Kurniadi, mengatakan peremajaan tanaman di sekitar monumen merupakan bentuk sinergi antara organisasi pers dan pemerintah daerah dalam menjaga estetika kota.

"Ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam merawat fasilitas publik dan ruang terbuka hijau di Kota Cilegon," ujar Wawan dalam keterangannya.

Ia menilai, kawasan Monumen SMSI kini memiliki potensi sebagai salah satu titik ruang publik yang dapat dikembangkan menjadi ruang edukasi dan destinasi wisata perkotaan.

Penataan ulang kawasan monumen ini juga disebut sebagai upaya memperkuat identitas Kota Cilegon di tingkat nasional, terutama dalam ekosistem media siber.

Monumen SMSI yang berada di kawasan alun-alun tersebut sebelumnya diresmikan pada momentum Hari Pers Nasional.

Bangunan itu dibangun sebagai penanda perjalanan organisasi media siber di Indonesia serta simbol perkembangan industri pers digital.

Secara desain, monumen tersebut mengusung sejumlah elemen filosofis yang merepresentasikan tahun kelahiran organisasi SMSI, termasuk jumlah anak tangga dan pilar yang melambangkan tanggal berdirinya organisasi.

Selain itu, tinggi monumen juga dimaknai sebagai simbol tahun pendirian SMSI pada 2017.

SMSI menyebut keberadaan monumen tersebut diharapkan dapat menjadi ruang pengingat sejarah perkembangan media siber di Indonesia sekaligus memperkuat posisi Cilegon sebagai salah satu pusat aktivitas pers digital nasional.*

(ad)

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menilai pemadaman listrik massal (blackout) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera disebabkan persoalan teknis pada jaringan transmisi, bukan akibat sabotase.

Ia merujuk pada keterangan kepolisian yang sebelumnya menyatakan tidak ditemukan unsur sabotase dalam insiden tersebut.

Baca Juga:

• Jelang Piala AFF U-19, Timnas Indonesia dan Vietnam Gelar Latihan di Stadion Madya Atletik Sumut

Herman menjelaskan, gangguan pada kabel transmisi utama dapat berdampak luas karena sistem kelistrikan di Sumatera terhubung dalam jaringan interkoneksi.

Putusnya satu jalur utama dapat memicu gangguan berantai pada sistem distribusi listrik di berbagai daerah.

"Karena dengan kabel transmisi utama putus berarti akan terjadi putus sepanjang jalur transmisi utama itu," kata politikus Partai Demokrat tersebut.

Ia menambahkan, sistem transmisi merupakan komponen krusial dalam ketenagalistrikan nasional karena menjadi penghubung utama distribusi daya antardaerah.

Meski demikian, Herman menilai PT PLN (Persero) telah menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengelola sistem kelistrikan nasional, termasuk dalam mitigasi gangguan.

"Kami meyakini bahwa PLN sekarang semakin profesional, semakin memiliki kemampuan yang baik, dan bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya gangguan," ujarnya.

Herman juga mendorong agar PLN memperkuat teknologi deteksi dini untuk mempercepat identifikasi titik gangguan pada jaringan transmisi.

Menurut dia, kecepatan identifikasi sangat penting agar penanganan blackout tidak meluas.

"Ke depan bagaimana ada teknologi yang bisa cepat mengidentifikasi di mana terjadinya putusnya kabel transmisi itu," katanya.

Ia meminta PLN memperkuat sistem pemantauan dan respons cepat agar gangguan serupa tidak kembali menyebabkan pemadaman listrik berskala luas.*

(sn/ad)

SOLO - Lagu berjudul My Little Bolu Ketan dengan potongan lirik "Mas Bahlil Ganteng" viral di berbagai platform media sosial.

Tidak hanya di dunia maya, lagu tersebut juga disebut ikut dinyanyikan sejumlah kelompok anak muda di ruang publik.

Baca Juga:

• PDIP Tak Gentar Jokowi Keliling Indonesia: Bebas Saja, Tapi Tunjukkan Ijazahnya

"Rupanya lagu Pak Bahlil sudah sampai ke halaman rumah. Awalnya saya kira ada apa di depan rumah saya Gang Kutai Utara, Solo. Ternyata anak-anak muda lagi semangat joget, 'Mas Bahlil ganteng!'," tulis Jokowi.

Jokowi menilai fenomena tersebut sebagai bentuk ekspresi kreativitas generasi muda.

Menurut dia, cara anak muda mengekspresikan kegembiraan melalui media sosial merupakan hal yang patut diapresiasi.

"Saya melihat sendiri generasi muda mengekspresikan kegembiraan mereka dengan cara yang unik. Yang jelas, semangat dan kreativitasnya patut diapresiasi," tulisnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengaku terhibur dengan viralnya lagu tersebut.

Ia bahkan menyatakan keinginan untuk bertemu dengan pencipta lagu itu.

"Dinda, saya akan mengundang yang bersangkutan untuk berbincang-bincang sekaligus makan karena penasaran juga saya," kata Bahlil dalam sebuah wawancara.

Bahlil menilai kreativitas di ruang digital perlu dihargai, namun tetap harus berada dalam koridor yang sehat.

Ia mengingatkan agar kebebasan berekspresi tidak mengarah pada hal yang berpotensi memicu perpecahan.

"Di era demokrasi, media sosial itu penting, namun kalau boleh dipergunakan dengan terukur," ujarnya.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, turut mengapresiasi kreativitas para pembuat konten.

Ia mendorong anak muda untuk terus berkarya dengan tetap menjaga etika dan kesantunan.*

(bs/ad)

DELI SERDANG - Dua tim peserta Piala AFF U-19, yakni Indonesia dan Vietnam, menjalani sesi latihan di Stadion Madya Atletik Sumatera Utara, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu, 30 Mei 2026.

Tim nasional Vietnam lebih dahulu menjalani latihan pada pukul 16.00 hingga 17.00 WIB. Sementara itu, skuad Indonesia mendapat giliran latihan pada pukul 18.00 hingga 19.00 WIB.

Baca Juga:

• 135 Motor Curian Diamankan Polrestabes Medan, Pemilik Bisa Ambil Tanpa Dipungut Biaya

Latihan dipimpin langsung oleh masing-masing pelatih kepala di bawah pengawasan staf teknis.

Pelatih Timnas U-19 Indonesia, Nova Arianto, menyatakan timnya menargetkan hasil maksimal dalam setiap pertandingan yang akan dijalani di turnamen tersebut.

"Kalau saya ditanya, menang setiap pertandingan," kata Nova kepada wartawan sebelum memulai sesi latihan.

Latihan kedua tim berlangsung terbuka dengan pengawasan terbatas, sebagai bagian dari persiapan akhir sebelum kompetisi resmi dimulai.*

(ad)

BINJAI - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Binjai dan Kabupaten Langkat memperingati Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan menyembelih dua ekor sapi kurban.

Daging kurban kemudian dibagikan kepada kader, simpatisan, masyarakat sekitar, dan kaum dhuafa.

Baca Juga:

• Pemkab Labusel Sembelih 56 Hewan Kurban Iduladha 1447 H, Daging Dibagikan ke ASN dan Warga

Ketua DPD Hanura Sumatera Utara El Adrian Shah, Ketua DPC Hanura Kota Binjai Abdul Khadafi Pane, serta Ketua DPC Hanura Kabupaten Langkat DTQ Abdul Rasyidin Pane turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain sebagai agenda keagamaan, kegiatan ini juga menjadi momentum politik bagi Hanura di wilayah Binjai–Langkat.

Dalam acara tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Adil Sejahtera (GMAS) resmi menyatakan bergabung dengan barisan Hanura.

Deklarasi tersebut dilakukan langsung oleh jajaran pimpinan GMAS yang menyatakan kesiapan untuk berjuang bersama partai.

GMAS dikenal sebagai organisasi yang aktif mengawal isu-isu sosial dan kebijakan publik di daerah.

Pimpinan GMAS, Donny, mengatakan keputusan bergabung diambil setelah menilai kesesuaian visi organisasi dengan arah perjuangan Hanura di daerah.

"Kami mencari wadah yang berani menampung aspirasi dan mengawal uang rakyat. Kami melihat ada kesamaan visi," kata Donny dalam keterangannya, didampingi Sekretaris GMAS Hasan Lubis.

Ia menambahkan, pihaknya siap memperkuat kerja-kerja sosial dan pengawasan kebijakan di masyarakat melalui wadah politik tersebut.*

(ad)