MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Tabligh Akbar Milad Aisyiyah ke-109 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juni 2026 di Lapangan Jalan Air Bersih, Kecamatan Medan Kota.

Dukungan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Pengurus Aisyiyah Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa, 2 Juni 2026.

Baca Juga:

• SBY: Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Indonesia Tak Bisa Sekadar Meniru Negara Maju

"Pemerintah Kota Medan tentu mendukung kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Aisyiyah selama ini berperan aktif dalam pembinaan umat dan ikut mendukung pembangunan karakter masyarakat. Karena itu, kegiatan Tabligh Akbar ini sangat positif," kata Rico Waas.

Rico menerima audiensi tersebut didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan Andi Mario serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Agus Maryono.

Sementara itu, Ketua Aisyiyah Kota Medan Kholisanni Nasution mengatakan audiensi dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus mengundang Wali Kota Medan menghadiri kegiatan Tabligh Akbar Milad Aisyiyah ke-109.

Menurut Kholisanni, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad Aisyiyah ke-109 sekaligus menyambut agenda Muktamar Aisyiyah.

Acara itu juga akan dirangkaikan dengan rencana pembangunan Gedung Dakwah Aisyiyah sebagai pusat kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

"Kami berencana melaksanakan Tabligh Akbar pada 14 Juni mendatang di Lapangan Jalan Air Bersih. Kegiatan ini menjadi bagian dari semarak menyambut muktamar dan rencana pembangunan Gedung Dakwah Aisyiyah. Kami berharap Bapak Wali Kota dapat hadir dan memberikan dukungan," ujar Kholisanni.

Ia menyebutkan kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh pimpinan cabang dan ranting Aisyiyah se-Kota Medan dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang.

Menanggapi hal itu, Rico menyampaikan apresiasi atas konsistensi Aisyiyah dalam memperkuat syiar Islam dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat.

Ia berharap Tabligh Akbar dapat menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan sosial.

"Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi, meningkatkan semangat dakwah, serta memperkokoh peran perempuan dalam membangun keluarga dan masyarakat yang berkualitas," kata Rico.

Pemerintah Kota Medan berharap pelaksanaan Tabligh Akbar Milad Aisyiyah ke-109 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di Kota Medan.*

(ad)

JAKARTA – Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tedi Sudrajat, mengingatkan rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berpotensi menimbulkan kemacetan jenjang karier atau bottleneck career jika tidak diimbangi dengan sistem regenerasi yang terukur.

Peringatan itu disampaikan Tedi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai Revisi Undang-Undang Polri bersama Komisi III DPR RI, Selasa, 2 Juni 2026.

Baca Juga:

• BGN Wacanakan MBG untuk Anak Indonesia di Jeddah, Komisi IX DPR: Fokus Dulu yang di Dalam Negeri

Pemerintah dan DPR juga perlu memperhatikan aspek kualitatif yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya manusia di lingkungan kepolisian.

"Jangan sampai nanti ada namanya bottleneck karier. Kita harus mempertimbangkan career path," kata Tedi.

Ia menjelaskan, setiap kebijakan yang memperpanjang masa dinas anggota Polri harus tetap menjaga proses regenerasi organisasi agar berjalan sehat.

Sebab, Polri memiliki struktur karier yang panjang dengan tiga jenjang kepangkatan dan 21 tingkatan pangkat yang membutuhkan sistem promosi serta kaderisasi yang berkesinambungan.

Menurut dia, perpanjangan usia pensiun tanpa mekanisme pengaturan yang jelas berpotensi memperlambat promosi anggota di tingkat bawah dan menengah karena jabatan strategis akan lebih lama ditempati personel senior.

"Harus dipertimbangkan sistem perekrutan yang tepat, pengaturan masa dinas dalam pangkat, dan skema regenerasi yang terukur agar tidak terjadi stagnasi kepemimpinan," ujarnya.

Selain persoalan regenerasi, Tedi juga memaparkan sejumlah data yang menurutnya perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan revisi Undang-Undang Polri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, usia harapan hidup masyarakat Indonesia telah mencapai 74,47 tahun.

Angka tersebut dinilai menjadi salah satu dasar munculnya usulan perpanjangan usia pensiun anggota Polri.

Namun, di sisi lain, Tedi menyoroti rasio jumlah personel Polri terhadap jumlah penduduk Indonesia yang masih belum ideal.

Menurut dia, dengan jumlah penduduk sekitar 287 juta jiwa, rasio anggota Polri saat ini berada pada angka sekitar satu polisi untuk 606 penduduk.

Angka tersebut masih berada di bawah standar ideal yang direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni satu polisi untuk 400 hingga 450 penduduk.

"Pada akhir tahun 2025 posisinya 1 banding 606. Rasio ini masih belum ideal sehingga menuntut efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia internal Polri," kata Tedi.

Sebagai informasi, Komisi III DPR RI telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Polri.

Dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026, revisi UU Polri resmi ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu rekomendasi utama komisi tersebut adalah melakukan pembaruan regulasi kepolisian guna memperkuat reformasi kelembagaan, tata kelola sumber daya manusia, serta meningkatkan profesionalisme Polri dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Di tengah proses pembahasan tersebut, sejumlah kalangan akademisi dan pengamat mengingatkan agar revisi UU Polri tidak hanya berfokus pada perluasan kewenangan atau perubahan usia pensiun, tetapi juga memastikan sistem regenerasi, akuntabilitas, dan profesionalisme institusi berjalan secara seimbang.*

(km/ad)

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengkritik wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak Indonesia yang bersekolah di Jeddah, Arab Saudi.

Menurut Irma, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pemerataan pelaksanaan program MBG di dalam negeri sebelum memperluas cakupan program ke luar negeri.

Baca Juga:

• SMAN 7 Banda Aceh Antar 25 Siswa Lolos PTN Jalur Talenta, Dua Diterima di Fakultas Kedokteran USK

Irma menilai pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu efektivitas program MBG terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia.

Ia menekankan bahwa tujuan utama program tersebut adalah meningkatkan status gizi sekaligus menekan angka stunting nasional.

"Fokus dulu agar fungsi MBG di dalam negeri dapat dibuktikan, betul-betul meningkatkan imunitas anak, meningkatkan IQ, dan menurunkan angka stunting melalui kualitas gizi yang diberikan di setiap SPPG," ujarnya.

Selain aspek manfaat program, Irma juga menyoroti kemampuan fiskal negara apabila program MBG diperluas hingga ke luar negeri.

Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan beban anggaran dan mekanisme pengawasan yang akan semakin kompleks.

Ia menilai jika alasan perluasan program didasarkan pada hak anak-anak pekerja migran Indonesia, maka pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan anak-anak buruh migran Indonesia di negara lain yang jumlahnya jauh lebih besar.

"Kalau bicara hak, anak-anak buruh migran Indonesia di seluruh dunia juga berhak mendapatkan program yang sama. Namun, kita harus melihat kemampuan fiskal negara. Belum lagi persoalan pengawasan di masing-masing negara," kata Irma.

Ia mencontohkan Malaysia yang memiliki jumlah pekerja migran Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Arab Saudi dan dinilai juga membutuhkan perhatian pemerintah.

Wacana pemberian MBG bagi anak-anak Indonesia di Arab Saudi sebelumnya disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, saat mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah.

Menurut Dadan, terdapat sekitar 1.081 anak pekerja migran Indonesia yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

Dalam kunjungan itu, para siswa disebut menyampaikan keinginan untuk mendapatkan program MBG seperti yang diterapkan di Indonesia.

"Saya kira ini program yang bagus karena bisa membuat anak-anak pekerja migran memiliki harapan masa depan yang lebih baik," kata Dadan.

Ia mengungkapkan antusiasme para siswa dan guru yang menyambut kedatangannya.

Menurut dia, banyak siswa berharap dapat menikmati program makan bergizi yang saat ini telah dijalankan pemerintah di tanah air.

"Mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, Dadan menegaskan usulan tersebut masih berada pada tahap kajian dan akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, apabila disetujui, Sekolah Indonesia Jeddah berpotensi menjadi proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan MBG bagi komunitas pekerja migran Indonesia di luar negeri.

"Nanti akan saya laporkan kepada Presiden apakah dimungkinkan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sekolah Indonesia Jeddah. Jika berhasil, bisa menjadi pilot project untuk komunitas pekerja migran Indonesia di negara lain," kata Dadan.

Wacana tersebut kini memunculkan perdebatan publik.

Sebagian pihak menilai perluasan program menunjukkan perhatian pemerintah terhadap anak-anak warga negara Indonesia di luar negeri.

Namun di sisi lain, muncul pandangan bahwa pemerataan pelaksanaan MBG di dalam negeri seharusnya menjadi prioritas utama sebelum program diperluas ke luar wilayah Indonesia.*

(d/ad)

JAKARTA – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menilai kondisi global saat ini berada dalam situasi yang tidak normal.

Menurut dia, berbagai krisis yang terjadi secara bersamaan menuntut Indonesia memiliki strategi pembangunan sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik nasional.

Baca Juga:

• Bacakan Pleidoi, Nadiem Makarim: Terima Kasih Prabowo, Jokowi, SBY, dan Megawati

"Dunia saat ini tidak berada dalam kondisi normal. Kita semua mengetahuinya. Kita hidup di tengah berbagai krisis yang saling tumpang tindih," kata SBY.

Menurut SBY, dunia saat ini menghadapi tantangan multidimensi yang mencakup perubahan iklim, fragmentasi ekonomi global, persaingan teknologi, hingga tekanan di sektor keuangan.

Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan negara maju, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa ekonomi global kini semakin dipengaruhi faktor geopolitik.

Perdagangan internasional tidak lagi semata-mata didasarkan pada efisiensi ekonomi, melainkan juga kepentingan politik dan strategi antarnegara.

Di sisi lain, perkembangan teknologi yang pesat telah menjadi pendorong produktivitas sekaligus arena persaingan global yang semakin ketat.

SBY juga menyoroti meningkatnya tekanan fiskal yang dihadapi banyak negara berkembang.

Menurut dia, beban pembayaran utang terus meningkat di tengah kebutuhan pembiayaan yang besar untuk sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, transisi energi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dalam menghadapi situasi tersebut, SBY menegaskan Indonesia tidak bisa sekadar meniru model pembangunan negara maju.

Ia menilai strategi pembangunan nasional harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi domestik agar mampu menjawab tantangan yang dihadapi.

"Dalam situasi global seperti ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia harus bersikap bijaksana. Kita tidak bisa begitu saja meniru jalur yang ditempuh negara maju. Kita harus merancang strategi pembangunan kita sendiri," ujarnya.

SBY mengatakan terdapat tiga pilar utama yang harus menjadi fondasi pembangunan Indonesia, yakni kebijakan, implementasi, dan pembiayaan.

Pilar pertama adalah kebijakan yang mampu memberikan arah pembangunan secara jelas, konsisten, dan terintegrasi.

Menurut dia, kebijakan yang kredibel harus didukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, serta supremasi hukum.

Pilar kedua adalah implementasi yang efektif. SBY menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara profesional dan tidak terjebak kepentingan politik jangka pendek.

"Pemerintah juga harus mampu bergerak cepat karena pasar bereaksi secara instan terhadap berbagai perubahan," katanya.

Sementara pilar ketiga adalah pembiayaan yang berkelanjutan.

Menurut SBY, seluruh agenda pembangunan nasional membutuhkan investasi yang sangat besar, mulai dari pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, konektivitas digital, hingga transisi energi.

SBY menekankan bahwa pembangunan Indonesia harus tetap terbuka terhadap dunia internasional, namun tidak boleh mengabaikan kepentingan nasional.

Menurut dia, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, keberlanjutan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi yang berpusat pada manusia.

"Terbuka terhadap dunia, tetapi berakar pada kepentingan nasional. Berorientasi pada pasar, tetapi tetap bertanggung jawab secara sosial. Berorientasi pada pertumbuhan, tetapi berkelanjutan secara lingkungan. Maju secara digital, tetapi tetap berpusat pada manusia. Inilah esensi pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia," ujar SBY.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks, Indonesia dituntut memiliki arah pembangunan yang jelas, adaptif, dan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi serta kepentingan jangka panjang bangsa.*

(km/ad)

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyampaikan apresiasi kepada sejumlah Presiden Republik Indonesia saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juni 2026.

Dalam pembelaannya, Nadiem menyampaikan penghormatan kepada Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, serta Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

• Tak Terima Putus Cinta, Pria di Lueng Bata Nekat Serang Mantan Pacarnya dengan Kerambit

"Berkat warisan demokrasi yang mereka perjuangkan, pada hari ini saya dapat berdiri di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyampaikan pembelaan saya sebagai warga negara. Sebuah hak yang merupakan salah satu pilar paling berharga dari Republik yang kita cintai bersama," ujar Nadiem dalam persidangan.

Selain menyampaikan penghormatan kepada para presiden, Nadiem juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mengikuti jalannya persidangan dan memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung.

Ia menilai perhatian publik terhadap perkara yang menjeratnya turut membantu mengawal proses peradilan dan membuka ruang bagi terungkapnya fakta-fakta di persidangan.

"Pada hari ini saya tidak berdiri sendiri," kata Nadiem.

Dalam pleidoinya, Nadiem juga mengungkapkan rasa syukur karena memperoleh kesempatan menjalani masa pemulihan kesehatan di rumah setelah menjalani operasi yang disebutnya sebagai operasi kelima.

Ia mengaku kebersamaan dengan keluarga, khususnya keempat anaknya, menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung selama berbulan-bulan.

"Setelah hampir sembilan bulan penjara, sulit menemukan kata-kata untuk menjelaskan kebahagiaan saya saat dapat berkumpul kembali dengan keempat anak saya dalam masa pemulihan ini," ujarnya.

Selain keluarga, Nadiem menyampaikan apresiasi kepada dokter dan tenaga kesehatan yang menangani pemulihannya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang disebut terus memberikan dukungan, mulai dari pengemudi ojek online, guru, dosen, mahasiswa, alumni program Kampus Merdeka, tim penasihat hukum, hingga sejumlah guru besar dan tokoh hukum.

Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Nadiem dengan pidana penjara selama 18 tahun.

Jaksa juga menuntut denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider 190 hari kurungan.

Selain pidana pokok, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809,596 miliar dan Rp4,871 triliun yang disebut sebagai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan sah dan diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, jaksa meminta agar terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa penjara selama sembilan tahun.

Sidang akan berlanjut dengan agenda tanggapan jaksa atas nota pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.*

(km/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan membantah tudingan tidak memenuhi komitmen pembiayaan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship (AFF U-19) 2026.

Pemko menegaskan sejak awal tidak pernah berjanji menanggung biaya hotel maupun penginapan tim peserta turnamen sepak bola internasional tersebut.

Baca Juga:

• Meski Direhabilitasi, ASN Sumut Pengguna Vape Narkotika Tetap Tak Lolos dari Hukuman Disiplin

"Sejak awal tidak pernah ada komitmen dari Pemko Medan untuk menanggung biaya akomodasi hotel maupun penginapan peserta AFF. Tidak pernah dibahas. Yang diminta kepada kami hanya pembenahan lapangan dan stadion," kata Wiriya, Selasa, 2 Juni 2026.

Menurut Wiriya, dalam pertemuan yang berlangsung pada Maret 2026, Pemko hanya diminta menyiapkan sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah daerah, yakni Stadion Teladan, Stadion Kebun Bunga, dan Lapangan Taman Cadika.

Namun setelah dilakukan inspeksi oleh PSSI, sejumlah fasilitas tersebut dinilai belum memenuhi standar sehingga diperlukan berbagai perbaikan.

Stadion Kebun Bunga dan Lapangan Taman Cadika dipersiapkan sebagai lokasi latihan peserta, sedangkan Stadion Teladan direncanakan menjadi venue pertandingan.

Wiriya menjelaskan bahwa proyek renovasi Stadion Teladan masih berlangsung dan baru dijadwalkan selesai pada September 2026.

Meski demikian, Pemko tetap melakukan berbagai upaya agar fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan turnamen.

"Dari awal PSSI sudah mengetahui Stadion Teladan masih dalam tahap pengerjaan melalui proyek APBN dan APBD. Namun kami tetap berupaya maksimal melakukan pembenahan fasilitas yang diperlukan seperti kamar mandi, ruang ganti pemain, dan ruang ofisial," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemko Medan juga melakukan gotong royong di area stadion meskipun secara administratif pekerjaan masih menjadi tanggung jawab kontraktor karena proyek belum diserahterimakan.

Terkait persoalan akomodasi peserta, Wiriya mengungkapkan surat permintaan dukungan pembiayaan dari PSSI baru diterima Pemko Medan pada 24 Mei 2026.

Menurutnya, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak memiliki dasar regulasi yang memungkinkan penggunaan anggaran daerah untuk membiayai akomodasi peserta turnamen internasional.

"Tiba-tiba datang surat meminta pembiayaan. Kami melihat tidak ada ketentuan atau aturan yang dapat mengakomodasi permintaan tersebut. Anggaran juga tidak tersedia untuk itu sehingga tidak bisa dipenuhi," katanya.

Wiriya menegaskan penyelenggaraan kejuaraan olahraga internasional merupakan tanggung jawab organisasi olahraga yang menjadi pelaksana kegiatan.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

"Dalam hal ini penyelenggaranya adalah PSSI. Bahkan ada surat dari Sekretaris Jenderal Kemenpora kepada PSSI terkait penyelenggaraan AFF. Jadi penunjukan Sumatera Utara sebagai tuan rumah merupakan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara," ujarnya.

Karena itu, menurut Wiriya, tidak tepat apabila biaya akomodasi peserta dibebankan kepada pemerintah daerah melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Jangan kemudian tiba-tiba meminta menggunakan dana BTT. Tidak bisa seperti itu. Pemda hanya membantu penyediaan fasilitas stadion dan lapangan," katanya.

Untuk memperjelas persoalan tersebut, Pemko Medan telah mengirim surat kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 26 Mei 2026 guna meminta penjelasan terkait permintaan dukungan pembiayaan yang disampaikan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sebelumnya, persoalan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship 2026 mencuat setelah sejumlah tim peserta dikabarkan mengalami kendala pembayaran hotel selama berada di Medan.

Salah seorang panitia pelaksana ASEAN Boys Championship 2026, Muhammad Fauzi, mengaku kecewa karena Pemko Medan dinilai tidak memenuhi komitmen terkait pembiayaan akomodasi peserta.

"Kami kecewa karena Pemko Medan tidak komitmen soal akomodasi negara peserta AFF ini. Kasihan para pemain muda yang datang untuk bertanding justru harus dipusingkan dengan persoalan hotel," kata Fauzi.

Menurut dia, Timor Leste bahkan disebut telah meninggalkan Hotel Grand Mercure Medan akibat persoalan pembayaran.

Sementara tim Filipina dikabarkan berpotensi mengalami kondisi serupa apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan.

Fauzi menilai kondisi itu berpotensi mencoreng citra Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola internasional.

"Event ini membawa nama Indonesia di level internasional. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, tentu akan berdampak pada citra penyelenggaraan turnamen," ujarnya.

Hingga kini, polemik mengenai pembiayaan akomodasi peserta AFF U-19 2026 masih menjadi perhatian publik.

Di satu sisi, Pemko Medan menegaskan tidak pernah memiliki komitmen maupun dasar hukum untuk membiayai hotel peserta.

Di sisi lain, panitia pelaksana menyebut terdapat komitmen awal yang tidak terealisasi sehingga memicu persoalan di lapangan.*

(tm/ad)

BANDA ACEH – Personel Polsek Lueng Bata menangkap seorang pria berinisial AF alias Bedu (31) yang diduga melakukan penganiayaan terhadap mantan pacarnya menggunakan pisau kerambit di wilayah Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Kapolresta Banda Aceh melalui Kapolsek Lueng Bata AKP Jufri mengatakan pelaku diamankan di kediamannya pada Selasa dini hari, 2 Juni 2026.

Baca Juga:

• Meski Direhabilitasi, ASN Sumut Pengguna Vape Narkotika Tetap Tak Lolos dari Hukuman Disiplin

Menurut Jufri, dugaan penganiayaan bermula dari perselisihan antara pelaku dan korban yang sebelumnya pernah menjalin hubungan asmara.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku diduga tidak menerima berakhirnya hubungan tersebut sehingga memicu terjadinya tindak kekerasan.

"Awalnya terjadi perselisihan antara pelaku dan korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga tidak menerima putusnya hubungan mereka," kata Jufri, Selasa.

Selain persoalan hubungan pribadi, polisi juga menemukan adanya permasalahan terkait sejumlah dana yang pernah diberikan korban kepada pelaku.

Saat hubungan keduanya masih berlangsung, korban disebut memberikan modal kepada pelaku untuk merenovasi kamar di rumahnya yang kemudian disewakan kepada pihak lain.

Namun setelah hubungan mereka berakhir, korban meminta pengembalian modal beserta keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut.

Jufri menjelaskan, pertengkaran semakin memanas ketika korban meminta data dokumentasi yang tersimpan di telepon genggamnya dipindahkan.

Dalam kondisi tersebut, pelaku diduga membanting telepon genggam milik korban hingga rusak.

Tidak hanya itu, pelaku juga diduga mengancam korban menggunakan sebilah pisau kerambit.

Akibatnya, korban mengalami luka pada bagian tangan dan harus menjalani perawatan medis dengan tujuh jahitan.

"Korban mengalami luka pada tangan akibat serangan menggunakan pisau yang diarahkan pelaku," ujar Jufri.

Setelah menerima laporan, petugas Polsek Lueng Bata melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku dan mengamankannya tanpa perlawanan.

Polisi turut menyita sebilah pisau kerambit yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut.

Saat ini, pelaku telah ditahan di Mapolsek Lueng Bata untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik masih mendalami motif serta kronologi lengkap kejadian guna melengkapi berkas perkara.

Kapolsek Lueng Bata menegaskan pihaknya akan menindak tegas setiap bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi dalam hubungan pribadi maupun rumah tangga.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menyelesaikan setiap persoalan secara baik dan tidak menggunakan kekerasan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain," katanya.

Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penganiayaan.

Sementara itu, korban disebut telah mendapatkan pendampingan serta perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Polisi juga mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila menjadi korban atau mengetahui adanya tindak kekerasan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan sesuai prosedur hukum.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih menunggu kepastian proses hukum terhadap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjaring kasus penggunaan vape yang diduga mengandung narkotika.

Meski informasi sementara menyebutkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi, Pemprov memastikan sanksi disiplin tetap akan dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Auditor Akui Kesulitan Menelusuri Penggunaan Dana Kelurahan Rp8 Miliar di Binjai, APH Diminta Turun Tangan

"Kita masih menunggu prosesnya dulu untuk mendapatkan kepastian hukum dan status yang bersangkutan. Apakah nantinya ada proses lebih lanjut atau seperti apa, itu masih kita tunggu," kata Sulaiman saat ditemui di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa, 2 Juni 2026.

Menurut Sulaiman, laporan terakhir yang diterima Pemprov Sumut menyebutkan ASN tersebut sedang menjalani rehabilitasi.

Kondisi itu dinilai memiliki konsekuensi terhadap penanganan hukum yang akan diterapkan.

"Informasi terakhir yang kita terima, yang bersangkutan sedang direhabilitasi. Kalau rehabilitasi, berarti tidak dikenakan hukuman pidana. Namun demikian, bukan berarti tidak ada konsekuensi sama sekali," ujarnya.

Ia menegaskan, status rehabilitasi tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk menerapkan sanksi disiplin terhadap ASN yang terbukti melanggar aturan dan kode etik aparatur negara.

"Yang pasti tetap ada hukuman disiplin. Tinggal nanti disesuaikan dengan status hukumnya seperti apa," kata Sulaiman.

Sulaiman menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam regulasi tersebut, pelanggaran disiplin ASN diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.

Menurut dia, apabila status hukum ASN tersebut berakhir pada rehabilitasi tanpa adanya putusan pidana, maka sanksi yang dijatuhkan kemungkinan tidak masuk kategori hukuman disiplin berat.

Namun, keputusan akhir tetap menunggu dokumen resmi dan hasil proses hukum yang sedang berjalan.

"Di dalam aturan itu ada hukuman ringan, sedang, dan berat. Karena yang bersangkutan direhabilitasi, kemungkinan tidak sampai pada hukuman disiplin berat. Tetapi kita tetap menunggu kepastian status hukumnya terlebih dahulu," ujarnya.

Pemprov Sumut, kata Sulaiman, ingin memastikan setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Dalam kesempatan itu, Sulaiman juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar menjaga perilaku, etika, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

Menurutnya, status sebagai aparatur negara tidak hanya melekat saat berada di lingkungan kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

"Kami mengimbau seluruh ASN untuk menjaga perilaku dan sikap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun di luar jam kerja, status sebagai aparatur negara tetap melekat sehingga harus menjaga nama baik diri sendiri maupun instansi," katanya.

Kasus ASN yang diduga menggunakan vape mengandung narkotika ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparatur pemerintahan.

Pemprov Sumut menegaskan akan menegakkan aturan disiplin secara objektif dan profesional sembari menunggu kepastian proses hukum yang sedang berjalan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan sekaligus memastikan seluruh aparatur negara mematuhi standar etika dan disiplin yang telah ditetapkan.*

(sp/ad)

BINJAI – Temuan auditor terkait pengelolaan dana kelurahan senilai Rp8 miliar pada Tahun Anggaran 2025 di Kota Binjai memicu sorotan publik.

Sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum (APH) melakukan pendalaman guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah tersebut.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Kembali Raih Opini WTP, Tiga Tahun Berturut-turut Pertahankan Tata Kelola Keuangan

Dalam proses pemeriksaan, auditor bahkan disebut mengalami kesulitan memperoleh rincian penggunaan anggaran secara menyeluruh.

Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi, Otti Batubara, menilai temuan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif biasa.

Menurut dia, penggunaan anggaran bernilai miliaran rupiah yang sulit ditelusuri harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Ketika auditor menyatakan dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan realisasi anggaran sulit ditelusuri secara rinci, maka ini harus menjadi perhatian serius. APH perlu melakukan pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya potensi penyimpangan," kata Otti, Selasa, 2 Juni 2026.

Dana kelurahan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 yang mengamanatkan penggunaannya untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan auditor, sebagian penggunaan anggaran dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal dan tidak didukung administrasi yang memadai.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan dan tata kelola dana kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Terlebih, dana yang semestinya digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan justru disebut lebih banyak dikendalikan oleh kecamatan.

Otti menegaskan bahwa langkah penegakan hukum diperlukan bukan untuk mencari kesalahan semata, melainkan memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Penegak hukum harus hadir untuk menguji apakah penggunaan anggaran benar-benar sesuai peruntukan atau tidak. Jangan sampai persoalan seperti ini terus berulang karena lemahnya pengawasan," ujarnya.

Ia juga menyoroti mekanisme pengelolaan dana kelurahan yang selama ini berada di bawah kendali kecamatan.

Menurutnya, pola tersebut berpotensi mengurangi peran kelurahan dalam menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

"Kelurahan yang paling memahami kebutuhan warganya. Tetapi dalam praktiknya justru kecamatan yang dominan mengatur anggaran. Ini rawan menimbulkan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran," kata Otti.

Karena itu, ia meminta agar pendalaman tidak berhenti pada aspek administrasi.

Aparat penegak hukum dinilai perlu menelusuri kemungkinan adanya penggunaan anggaran di luar ketentuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, sejumlah camat yang dikonfirmasi terkait temuan tersebut belum memberikan penjelasan.

Plt Camat Binjai Kota Juanda Sukma diketahui telah menerima pesan konfirmasi yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp, namun belum memberikan tanggapan.

Hal serupa juga terjadi pada Camat Binjai Barat Romi Surya Dharma dan Camat Binjai Utara Musya Lubis.

Di sisi lain, Kepala Inspektorat Kota Binjai, Heny Sitepu, membenarkan adanya temuan auditor terkait realisasi dana kelurahan yang dikelola kecamatan.

Menurut Heny, sebagian temuan berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk pembayaran honor kepala lingkungan (kepling) dan sejumlah kegiatan lain yang dinilai tidak sesuai dengan penganggaran awal.

"Itu sekalian sama gaji kepling dibuat di kelurahan, salah penganggaran mereka. Itu yang menjadi temuan BPK, bukan sarana-prasarana, untuk gaji kepling dan pelaksanaan kegiatan lain seperti MTQ," ujarnya.

Heny juga mengakui bahwa penyusunan program dana kelurahan selama ini lebih banyak dilakukan oleh perangkat kecamatan.

Padahal, kebutuhan riil masyarakat dinilai lebih dipahami oleh pihak kelurahan.

"Di laporan hasil review sudah kami sampaikan secara tertulis kepada BPKPD agar berkoordinasi dengan kecamatan dalam penyusunan dana kelurahan," katanya.

Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, auditor merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Binjai untuk segera menyusun pedoman umum pengelolaan dana kelurahan beserta regulasi teknis pelaksanaannya.

Selain itu, auditor juga merekomendasikan agar lurah ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta memastikan penggunaan dana lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan nilai anggaran mencapai Rp8 miliar dan adanya kesulitan auditor menelusuri rincian penggunaan dana, desakan agar dilakukan pendalaman secara menyeluruh kini semakin menguat.

Publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan dan bebas dari potensi penyimpangan.*

(sp/ad)

SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi prestasi tersendiri bagi Pemkab Simalungun karena berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut.

Baca Juga:

• Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Simalungun Berlangsung Khidmat, Bupati Tekankan Nilai Persatuan Bangsa

Dokumen hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih dan Ketua DPRD Simalungun Sugiarto.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, Kepala Inspektorat Roganda Sihombing, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang mengacu pada sejumlah indikator, di antaranya kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Simalungun memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Paula.

Menurut dia, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menanggapi capaian tersebut, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Opini WTP ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah," kata Anton.

Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Menurut Anton, seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta memperbaiki tata kelola aset daerah.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut dinilai menjadi bukti komitmen Pemkab Simalungun dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.*

(ad)

SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Senin, 1 Juni 2026.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Baca Juga:

• Respons Kritik Eks Wamenlu, Seskab Teddy Pamer 7 Capaian Hasil Kunjungan Luar Negeri Prabowo

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Simson Sauttua Tambunan dipercaya sebagai komandan upacara.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia."

Tema tersebut menegaskan peran Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan Indonesia sekaligus menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, pejabat administrator, hingga pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Rangkaian upacara diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih, dilanjutkan mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, serta pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kesempatan itu, Bupati Anton Achmad Saragih membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. K.H. Yudian Wahyudi.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar peringatan seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut BPIP, Pancasila telah terbukti menjadi fondasi kokoh yang menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai tantangan global yang terus berkembang.

"Pancasila adalah bintang penuntun yang mempersatukan bangsa Indonesia serta menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkeadilan," demikian kutipan amanat yang dibacakan Bupati Simalungun.

Amanat tersebut juga mengajak generasi muda untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sekadar dihafalkan atau dijadikan simbol semata.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta diajak memperkuat komitmen kebangsaan dan terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tugas, pengabdian, serta kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan Indonesia yang bersatu, maju, dan berkeadilan.

Upacara yang berlangsung tertib dan penuh semangat itu menjadi simbol tekad bersama Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk terus menjaga persatuan, memperkuat nilai kebangsaan, dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.*

(ad)

BANDA ACEH – SMA Negeri 7 Banda Aceh kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026.

Sebanyak 25 siswa sekolah tersebut berhasil diterima di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui Jalur Talenta, termasuk dua siswa yang lolos ke Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gelontorkan Rp12 Miliar untuk Revitalisasi SMA Negeri 20 Medan

"Total sebanyak 112 siswa SMAN 7 Banda Aceh berhasil diterima di PTN pada tahun 2026 melalui berbagai jalur seleksi," kata Hizqil Afandi kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa, 2 Juni 2026.

Kepala SMAN 7 Banda Aceh, Dr. Erlawana, S.Pd., M.Pd., menyampaikan rasa syukur atas pencapaian para siswanya yang berhasil menembus sejumlah program studi favorit melalui Jalur Talenta.

"Alhamdulillah, tahun ini 25 siswa SMAN 7 Banda Aceh lulus melalui Jalur Talenta di berbagai program studi unggulan. Bahkan dua di antaranya berhasil diterima di Fakultas Kedokteran," ujarnya.

Menurut Erlawana, keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan.

Sekolah telah melakukan pembinaan secara berkelanjutan sejak siswa berada di kelas X melalui berbagai program pengembangan prestasi akademik maupun nonakademik.

"Khusus Jalur Talenta, siswa telah kami bina melalui kegiatan Karya Tulis Ilmiah (KTI), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N), serta berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional. Semua itu menjadi bagian penting dalam membangun portofolio prestasi mereka," katanya.

Ia menjelaskan, sertifikat penghargaan dan rekam jejak prestasi yang diperoleh siswa menjadi salah satu faktor penting dalam proses seleksi Jalur Talenta.

Erlawana menambahkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara sekolah, siswa, guru, dan orang tua dalam mendukung pengembangan potensi peserta didik.

"Salah satu kunci keberhasilan Jalur Talenta adalah kepedulian sekolah dalam menyiapkan program unggulan yang terstruktur, serta dukungan penuh dari orang tua. Dengan sinergi yang baik, berbagai target pendidikan dapat dicapai secara maksimal," ujarnya.

Prestasi ini sekaligus memperkuat posisi SMAN 7 Banda Aceh sebagai salah satu sekolah yang konsisten mencetak lulusan berprestasi dan mampu bersaing di perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia.*

(ad)

DELI SERDANG — Ratusan warga Desa Parguroan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menggeruduk Kantor Camat Bangun Purba dan rumah dinas camat pada Senin (1/6/2026) malam.

Massa menuntut Camat Bangun Purba Bobby Arianto dicopot dari jabatannya karena diduga tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gelontorkan Rp12 Miliar untuk Revitalisasi SMA Negeri 20 Medan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kemarahan warga muncul setelah sejumlah warga mengaku melihat langsung Bobby Arianto bersama calon kepala desa petahana berada di salah satu warung di Dusun IV pada Senin siang.

Dalam pertemuan itu, keduanya diduga mengajak warga memilih calon kepala desa nomor urut 1.

Tak hanya itu, beredar pula informasi mengenai pembagian mesin pompa air kepada warga yang semakin memicu kecurigaan dan protes dari pendukung calon kepala desa nomor urut 2.

Situasi memanas menjelang malam hari. Massa yang terus bertambah kemudian mendatangi kantor camat dan rumah dinas untuk mencari keberadaan Bobby Arianto.

Warga menilai seorang aparatur sipil negara harus bersikap netral dalam seluruh tahapan pemilihan kepala desa.

Untuk mengantisipasi kericuhan, aparat gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP diterjunkan ke lokasi.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana bersama unsur Forkopimda, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) turun langsung untuk meredam ketegangan.

Di tengah polemik tersebut, Bupati Deli Serdang dr. Asri Ludin Tambunan mengambil langkah cepat dengan menonaktifkan sementara Bobby Arianto dari jabatannya sebagai Camat Bangun Purba.

Inspektur Kabupaten Deli Serdang Edwin Nasution membenarkan keputusan tersebut.

Menurut dia, Bobby Arianto akan menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran netralitas yang dituduhkan kepadanya.

"Iya benar, dinonaktifkan sementara sambil menunggu pemeriksaan. Untuk pelaksana harian camat ditunjuk Asisten I," kata Edwin.

Sementara itu, Pilkades Tahap II Kabupaten Deli Serdang tetap berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

Di Desa Parguroan, pemilihan kepala desa diikuti dua kandidat, yakni calon petahana Anton Sembiring nomor urut 1 dan Maruli Barus nomor urut 2.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan akan menindaklanjuti seluruh laporan yang berkaitan dengan netralitas aparatur negara guna menjaga integritas pelaksanaan Pilkades.*

(tm/ad)

JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan tujuh capaian yang disebut sebagai hasil diplomasi luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam satu setengah tahun terakhir.

Paparan itu disampaikan sebagai respons atas kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden.

Baca Juga:

• Influencer Sebut Rupiah Melemah Untungkan RI, Ferry Latuhihin: Ini Belajarnya Gimana?

"Jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai. Dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan," ujar Teddy dalam rekaman video yang dirilis Senin (1/6/2026).

Ia menambahkan, yang menjadi fokus pemerintah adalah capaian konkret dari aktivitas diplomasi tersebut.

Menurut Teddy, hasil diplomasi itu mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi, perdagangan, pertahanan, kemanusiaan, hingga perlindungan warga negara Indonesia (WNI).

Tujuh capaian diplomasi

Pertama, Teddy menyebut keberhasilan Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS sebagai langkah strategis memperkuat posisi di tengah ketidakpastian global.

Kedua, pemerintah mengklaim adanya kesepakatan tarif 0 persen untuk sejumlah komoditas Indonesia ke Uni Eropa, yang disebut sebagai hasil perundingan panjang hingga tercapai pada 2025.

Ketiga, diplomasi ekonomi disebut menghasilkan investasi sebesar Rp2.430 triliun berdasarkan data BKPM, termasuk komitmen baru dari Jepang dan Korea Selatan senilai Rp575 triliun.

Keempat, di sektor pertahanan, kerja sama pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan sejumlah negara mitra disebut semakin terbuka melalui jalur diplomasi.

Kelima, Teddy menyinggung kerja sama Indonesia–Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji, termasuk peluang pengembangan fasilitas layanan jemaah Indonesia di Tanah Suci.

Keenam, di bidang kemanusiaan, Indonesia disebut menyalurkan bantuan ke Palestina, termasuk pengoperasian kapal rumah sakit dan pemberian beasiswa bagi sekitar 100 pelajar Palestina di Indonesia.

Ketujuh, pemerintah mengklaim keberhasilan pembebasan seorang WNI yang sempat ditahan otoritas Israel di wilayah laut bebas melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri.

Teddy menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik, namun meminta agar capaian tersebut juga menjadi bagian dari penilaian publik terhadap diplomasi luar negeri Presiden.

Respons atas kritik Dino Patti Djalal

Sebelumnya, Dino Patti Djalal mengkritik tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dan menilai hal tersebut perlu dievaluasi dari sisi efisiensi anggaran dan efektivitas diplomasi.

Ia menyarankan agar sebagian komunikasi diplomatik dilakukan secara virtual, memperbanyak pertemuan dalam satu kunjungan, serta mendelegasikan sebagian tugas kepada Menteri Luar Negeri.

Dino juga menyoroti besarnya biaya perjalanan kepala negara ke luar negeri dan meminta pemerintah lebih transparan dalam pelaksanaannya.*

(cn/ad)

JAKARTA – Sejumlah ekonom mengkritik narasi di media sosial yang menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) justru menguntungkan perekonomian Indonesia.

Mereka menilai pandangan tersebut terlalu menyederhanakan kondisi ekonomi dan berpotensi menyesatkan publik.

Baca Juga:

• SPPG Dipelesetkan Jadi “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”, Hasan Nasbi: Ini Kan Sok Paten, Nalarnya Didiskon Juga Ini

Menurut Ferry, kebijakan Tiongkok tidak dapat disamakan dengan kondisi Indonesia karena struktur ekonominya berbeda.

Ia mencontohkan Tiongkok yang memang menjaga nilai tukar renminbi terhadap dolar AS agar tetap kompetitif dalam mendukung ekonomi berbasis ekspor.

"Contohnya China, mereka menjaga supaya currency-nya tidak terlalu menguat terhadap dolar AS karena memang export-led economy," kata Ferry dalam siniar di kanal YouTube pribadinya, Senin, 1 Juni 2026.

Ferry menegaskan, kondisi Indonesia berbeda karena masih bergantung pada impor berbagai kebutuhan dasar, mulai dari bahan pangan hingga bahan baku industri.

"Kalau Indonesia, tahu dan tempe saja kedelainya impor. Belum lagi gula dan beras," ujarnya.

Ia menilai narasi yang menyebut pelemahan rupiah sebagai hal positif tidak mencerminkan realitas ekonomi Indonesia. Bahkan, ia menyebut pandangan tersebut berpotensi menyesatkan publik.

"Nah, makanya saya bingung juga ini belajarnya gimana," kata Ferry.

Ferry juga menyinggung peran Bank Indonesia yang menurutnya tetap harus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar, yang menurutnya justru menunjukkan pelemahan rupiah bukan kondisi ideal.

Ia turut mengkritik pihak-pihak yang menyebut fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tekanan nilai tukar, sembari memperkirakan rupiah masih berpotensi melemah hingga Rp25.000 per dolar AS pada semester kedua tahun ini.

Sementara itu, ekonom Rhenald Kasali juga menyampaikan pandangan serupa.

Ia menilai anggapan bahwa pelemahan rupiah merupakan strategi ekonomi tidak dapat disamakan dengan negara-negara industri maju.

"Banyak orang mulai mengatakan pelemahan rupiah adalah 'strategi'. Padahal ekonomi tidak bekerja sesederhana itu," ujar Rhenald melalui akun Instagram pribadinya, 21 Mei 2026.

Menurut dia, negara yang berhasil memanfaatkan pelemahan mata uang sebagai strategi ekspor memiliki fondasi ekonomi yang kuat, termasuk cadangan devisa besar, industri yang matang, serta ketergantungan impor yang rendah.

Rhenald menilai kondisi Indonesia masih belum memenuhi prasyarat tersebut, sehingga pelemahan rupiah justru berdampak langsung pada kenaikan biaya hidup dan biaya produksi.

Ia juga menyebut Bank Indonesia telah melakukan intervensi besar untuk menjaga stabilitas rupiah. Sejak Desember 2025, intervensi disebut mencapai sekitar 10 miliar dolar AS atau setara Rp170 triliun.

"Ekonomi harus dilihat sebagai satu kesatuan, bukan dipotong-potong demi narasi yang terdengar menenangkan," kata Rhenald.

Berdasarkan data Bank Indonesia per 2 Juni 2026, nilai tukar rupiah tercatat di level Rp17.972 per dolar AS untuk kurs jual dan Rp17.793 per dolar AS untuk kurs beli.*

(tb/ad)

JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Hakim Ketua Suparna dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026).

Baca Juga:

• Nadiem Makarim: Ini Bukan Sekadar Kasus Saya, tetapi Menyangkut Masa Depan Keadilan Indonesia

Pengadilan juga mengabulkan permintaan agar penyidikan perkara dilanjutkan.

Hakim memerintahkan termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya, untuk melanjutkan proses hukum atas laporan polisi Nomor LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026.

"Membebankan biaya perkara kepada termohon sejumlah nihil," ujar hakim dalam amar putusannya.

Sebelumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan setelah menilai penyidikan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam perkara tersebut, terdapat dua laporan yang ditangani Polda Metro Jaya, yakni Laporan Polisi Model A yang dibuat oleh kepolisian dan Laporan Polisi Model B yang sebelumnya dilimpahkan dari Bareskrim Polri.

TAUD menilai proses penyidikan pada laporan Model A mengalami stagnasi dan tidak menunjukkan perkembangan berarti, sehingga dinilai mandek.

Dengan putusan ini, kuasa hukum berharap penyidik kembali melanjutkan proses hukum dan menuntaskan penyelidikan kasus yang telah lama bergulir tersebut.*

(at/ad)

JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengkritik keras pihak-pihak yang memelesetkan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi "Satuan Penjilat Prabowo-Gibran".

Ia menilai sebutan tersebut tidak berbasis fakta dan mencerminkan rendahnya nalar publik di ruang digital.

Baca Juga:

• Prabowo Gandeng Megawati di Hari Pancasila, PDI-P Jadi Sorotan Publik

Akibatnya, menurut dia, publik mudah terjebak pada narasi yang tidak akurat.

"Ada orang yang bilang SPPG itu adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran. Nah, ini kan sok paten juga, nalarnya di-diskon juga ini," kata Hasan dalam unggahan video di akun Instagramnya, Senin (1/6/2026).

Ia menegaskan SPPG merupakan bagian dari ekosistem program pemenuhan gizi nasional yang menyasar sekitar 62 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui di berbagai daerah.

Selain aspek sosial, Hasan menyebut program tersebut juga berdampak pada sektor ekonomi karena menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang terlibat dalam operasional dapur pelayanan gizi.

Karena itu, ia menilai tuduhan yang menyebut SPPG sebagai alat politik bukan hanya keliru, tetapi juga merendahkan jutaan pekerja serta penerima manfaat program tersebut.

"Kalau dia bilang SPPG itu satuan penjilat Prabowo-Gibran, berarti dia sedang mengata-ngatai 1,5 juta warga Indonesia yang bekerja di dapur SPPG," ujarnya.

Hasan mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang publik.

Ia menilai, tanpa verifikasi, opini bisa dengan mudah bergeser menjadi disinformasi.

Ia mengibaratkan informasi seperti makanan yang harus diproses dengan benar sebelum diterima.

"Cari dulu faktanya, ini benar atau tidak. Jangan sampai nalar kita dipotong-potong," katanya.

Hasan juga menegaskan bahwa perdebatan publik sebaiknya tidak dibangun di atas kemarahan atau kebencian.

Menurut dia, stabilitas sosial hanya bisa dijaga melalui persatuan dan sikap kritis yang berbasis data.

"Negara kita tidak dibangun dengan kemarahan, tidak dengan kebencian. Tapi dengan persatuan dan kesatuan," ujarnya.*

(cn/ad)

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat dirinya bukan sekadar perkara pribadi, melainkan menyangkut masa depan keadilan di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Nadiem sebelum membacakan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026), di tengah tuntutan 18 tahun penjara dari jaksa penuntut umum.

Baca Juga:

• KPK Perluas Penyidikan Dugaan Suap Bea Cukai, Lebih dari 20 Perusahaan Forwarder Diperiksa

Ia menambahkan, putusan majelis hakim dalam perkara tersebut akan berdampak terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

"Apakah masih berdasarkan asas keadilan, apakah masih berdasarkan kebenaran," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Nadiem juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan dukungan selama proses persidangan, termasuk pengemudi ojek online dan para guru yang menyuarakan dukungan di media sosial.

Ia mengaku tersentuh dengan solidaritas publik yang mengikuti jalannya perkara tersebut.

"Saya sangat terharu dengan dukungan para ojol terhadap kasus ini," ucapnya.

Nadiem juga menegaskan bahwa pembelaan yang ia sampaikan disusun berdasarkan fakta dan kejujuran tanpa menutupi informasi apa pun.

Sementara itu, jaksa penuntut umum menuntut Nadiem dengan pidana penjara selama 18 tahun, dikurangi masa tahanan sementara, serta denda Rp1 miliar subsider kurungan 190 hari.

Selain itu, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti senilai Rp809,596 miliar dan Rp4,871 triliun, yang disebut berasal dari dugaan tindak pidana korupsi.

Jika tidak dibayarkan, Nadiem terancam tambahan pidana penjara selama 9 tahun.

Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta agar seluruh barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara serta membebankan biaya perkara sebesar Rp10 ribu kepada terdakwa.*

(km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri kembali menunjukkan keakraban saat menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026).

Usai upacara, Prabowo tampak menggandeng tangan Megawati sambil tersenyum.

Baca Juga:

• Habiburokhman Respons Kritik Eks Wamenlu soal Prabowo Sering ke Luar Negeri: Ada Tendensi Serangan Politik

Sejumlah foto dan tayangan resmi Sekretariat Presiden memperlihatkan keduanya tidak hanya berinteraksi setelah upacara, tetapi juga menemui siswa sekolah dasar yang membawa bendera Merah Putih.

Dalam momen lain, Prabowo dan Megawati tampak duduk berdampingan di ruang pertemuan Gedung Kementerian Luar Negeri.

Kedekatan tersebut kembali menegaskan hubungan panjang kedua tokoh yang pernah berpasangan dalam Pilpres 2009, serta tetap menjaga komunikasi dalam berbagai momentum kenegaraan hingga saat ini.

Momen keakraban Prabowo dan Megawati dinilai sebagai simbol persatuan elite politik nasional.

Namun, di sisi lain, situasi tersebut juga memunculkan perhatian publik terhadap posisi politik PDI-P yang hingga kini berada di luar pemerintahan.

Sejumlah pihak menilai, hubungan personal yang hangat antara dua tokoh tersebut perlu tetap diimbangi dengan fungsi kontrol politik terhadap pemerintah.

Peneliti Senior Bidang Politik BRIN, Lili Romli, menilai keakraban keduanya merupakan bentuk kedewasaan politik yang patut diapresiasi.

Meski demikian, ia mengingatkan agar hubungan baik tersebut tidak menghilangkan fungsi pengawasan.

"Hubungan yang hangat itu baik, tetapi publik juga berharap sikap kritis tetap dijaga terhadap kebijakan pemerintah," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Prabowo kepada Megawati dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila.

Menurut dia, momen tersebut mencerminkan semangat gotong royong dan persaudaraan kebangsaan.

Hasto juga menegaskan bahwa hubungan kedua tokoh mencerminkan komitmen menjaga persatuan nasional dan memperkuat nilai-nilai Pancasila.

Meski demikian, PDI-P turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah, mulai dari isu ekonomi, fiskal, hingga tata kelola pemerintahan.

Menurut Hasto, tantangan tersebut merupakan akumulasi persoalan yang tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintahan saat ini.

Di tengah apresiasi atas keakraban Prabowo–Megawati, publik tetap menyoroti pentingnya keseimbangan peran politik, terutama terkait fungsi check and balances dari partai di luar pemerintahan.

Situasi ini menjadikan hubungan antara kedekatan personal dan dinamika politik sebagai perhatian utama dalam lanskap politik nasional pasca peringatan Hari Lahir Pancasila.*

(km/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai kritik tersebut tidak berbasis data yang akurat dan tidak konstruktif.

Baca Juga:

• BGN Bakal Terapkan MBG untuk Siswa Indonesia di Jeddah, Dadan Hindayana: Jika Disetujui Presiden

Namun, ia menyebut kritik yang disampaikan Dino justru berpotensi bersifat politis dan tidak mencerminkan informasi yang utuh.

"Di era demokrasi dan keterbukaan, tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patti Djalal," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

"Namun demikian, sebagai sesama anak bangsa, saya harus mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat, bahkan ada tendensi sebagai serangan politik," ujarnya.

Menurut Habiburokhman, usulan Dino agar Presiden Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin negara lain ke Indonesia ketimbang melakukan kunjungan luar negeri tidak sepenuhnya tepat.

Ia menilai, kondisi global saat ini justru menuntut kepala negara untuk aktif melakukan diplomasi langsung.

Ia juga mencontohkan praktik diplomasi sejumlah pemimpin dunia yang tetap melakukan kunjungan ke negara lain untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing.

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kepala negara perlu sangat proaktif, baik menerima kunjungan maupun mengunjungi pemimpin negara lain," katanya.

Habiburokhman turut menilai kritik dari mantan pejabat terhadap penerusnya dapat berdampak negatif apabila tidak disampaikan secara proporsional.

Menurut dia, hal itu berpotensi menjadi bahan perbandingan publik yang merugikan salah satu pihak.

"Di negara-negara maju, mantan pejabat biasanya membatasi diri untuk mengkritik penerusnya. Itu bentuk penghormatan kepada yang sedang bekerja," ujarnya.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal dalam sebuah video di media sosial menyebut Presiden Prabowo Subianto cukup sering melakukan perjalanan luar negeri sejak menjabat.

Ia bahkan menyebut sekitar satu dari enam hari masa kepresidenan dihabiskan di luar negeri.

Dino juga menilai kunjungan kepala negara ke luar negeri memerlukan biaya besar, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga kebutuhan protokoler dan pengamanan.

Karena itu, ia menyarankan agar komunikasi diplomatik juga dapat diperkuat melalui jalur daring seperti telepon atau video call.*

(d/ad)