JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tersangka berinisial AYS itu berasal dari unsur swasta dan diduga berperan dalam pengaturan serta fasilitasi calon mitra program.

Baca Juga:

• Kepala BGN Usul Anak dari Keluarga Kaya Bisa Tak Lagi Terima MBG: Presiden Senang Banget

"Tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta," kata Syarief di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam konstruksi perkara, AYS disebut bekerja atas permintaan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) saat itu, Sony Sonjaya.

Ia diduga diminta membantu mencari dan mengatur mitra pelaksana program MBG.

Menurut Kejagung, AYS kemudian mendapat akses untuk ikut memengaruhi proses verifikasi calon mitra.

Ia diduga dapat mengetahui titik-titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kosong, lalu mengatur ulang daftar pendaftar pada portal mitra program tersebut.

"Sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong dan mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar," ujar Syarief.

Tidak hanya itu, AYS juga diduga terlibat dalam pengaturan status pendaftaran mitra yang sebelumnya sudah disetujui namun kemudian dibatalkan, untuk digantikan dengan pendaftar baru yang masuk setelah penutupan portal.

Dalam proses tersebut, AYS juga disebut memberikan sejumlah uang kepada Sony Sonjaya.

Kejagung menduga pemberian itu berkaitan dengan pengaturan dalam sistem kemitraan program MBG.

Atas perbuatannya, AYS dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam KUHP.

Saat ini, ia ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari pertama.

Dengan penetapan ini, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG bertambah menjadi empat orang.

Sebelumnya, Kejagung telah menahan sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, termasuk eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Kejagung menyatakan penyidikan masih terus berlanjut untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam praktik dugaan korupsi tersebut.

"Apabila ada orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan cukup alat bukti, pasti akan kami proses," kata Syarief.*

(tm/ad)

MEDAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara menegaskan larangan keras terhadap praktik pungutan liar (pungli) di seluruh sekolah yang berada di bawah kewenangannya pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, mengatakan seluruh sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada orang tua maupun siswa.

Baca Juga:

• DPD IPK Binjai Dukung Timnas U-19 Lolos ke Final Piala AFF 2026: Peluang Menang 55 Persen

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat layanan pendidikan, termasuk pemulihan sekolah di wilayah terdampak bencana.

Program tersebut akan menyasar beberapa daerah, termasuk Nias dan sejumlah kabupaten/kota lain yang mengalami dampak bencana.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp49 miliar untuk satu semester.

Alexander menegaskan seluruh bantuan pendidikan akan disalurkan secara transparan dan tidak boleh membebani orang tua siswa.

Ia juga memastikan bantuan perlengkapan sekolah, termasuk seragam, diberikan secara penuh dan tidak setengah-setengah agar benar-benar membantu masyarakat, terutama keluarga kurang mampu.

Dalam pelaksanaannya, sekolah diwajibkan mengajukan kebutuhan riil kepada Dinas Pendidikan. Setelah diverifikasi, dana akan ditransfer langsung ke rekening sekolah.

"Setelah verifikasi, anggaran ditransfer ke sekolah untuk digunakan sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan," ujarnya.

Langkah ini, kata dia, dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih terukur dan mencegah penyimpangan.

Pemprov Sumut juga menjalankan Program Bantuan Operasional Pendidikan (PBOP) sebagai program prioritas untuk meringankan beban orang tua siswa, sekaligus menggantikan skema pembayaran SPP.

Program ini akan dilakukan bertahap, dimulai dari wilayah Pantai Barat Sumatera Utara, kemudian diperluas ke daerah lain hingga seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, Disdik Sumut juga tengah menyiapkan program "Beranda Pelajar" sebagai ruang ekspresi siswa untuk menampilkan bakat dan prestasi, mulai dari seni, karya inovasi, hingga kompetensi siswa SMK.

Program tersebut direncanakan digelar rutin dua kali setiap bulan dan mulai diluncurkan pada Agustus 2026.

Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Disdik Sumut tetap menggunakan sistem domisili sebagai dasar utama pemerataan akses pendidikan.

Namun, jika jumlah pendaftar melebihi kuota, seleksi akan dilakukan berdasarkan nilai rapor dan ketentuan lain yang berlaku.

"Tujuannya agar proses penerimaan tetap objektif, transparan, dan adil bagi seluruh peserta didik," kata Alexander.*

(vv/ad)

BINJAI – Dukungan terhadap Tim Nasional Indonesia U-19 terus mengalir menjelang laga semifinal Piala AFF U-19 2026.

Kali ini, dukungan datang dari organisasi kemasyarakatan di Kota Binjai.

Baca Juga:

• Direktur Bulog Tinjau Penyaluran Banpang di Sumut, Pastikan Distribusi Beras dan Minyak Berjalan Cepat

Supris menilai Timnas Indonesia U-19 memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan dan melaju ke partai final.

Ia bahkan memperkirakan peluang Indonesia sedikit lebih unggul dibanding lawannya.

"Menurut pandangan saya, Indonesia memiliki peluang bagus, sekitar 55 persen untuk menang, sedangkan Australia 45 persen," ujar Supris kepada wartawan, Kamis, 11 Juni 2026.

Ia juga menyebut pertandingan berpotensi berlangsung ketat dan bisa saja berlanjut hingga babak perpanjangan waktu jika kedua tim bermain imbang dalam waktu normal.

Menurut Supris, bermain di kandang sendiri menjadi salah satu keuntungan penting bagi Timnas Indonesia.

Dukungan suporter di stadion dinilai dapat menambah semangat para pemain muda untuk tampil maksimal.

"Keunggulan bermain di kandang sendiri bisa menjadi modal penting. Namun kami dari DPD IPK Kota Binjai tetap memberikan dukungan penuh kepada Timnas, apa pun hasil akhirnya," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran pengurus DPD IPK Binjai di stadion merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mendukung perkembangan sepak bola nasional, khususnya pembinaan pemain muda.

Supris berharap Timnas U-19 dapat memanfaatkan momentum ini untuk melangkah ke final dan menjaga peluang meraih gelar juara pada turnamen tahun ini.*

(ad)

MEDAN – Direktur Keuangan Perum Bulog, Hendra Susanto, meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) di Sumatera Utara untuk memastikan distribusi berjalan sesuai jadwal dan tepat sasaran.

Peninjauan dilakukan di sejumlah gudang Bulog, termasuk proses pengemasan beras hingga distribusi ke titik serah terima di tingkat kelurahan.

Baca Juga:

• Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Polres Bener Meriah Salurkan Bantuan Sosial dan Santunan Anak Yatim

"Saya memonitor langsung kesiapan Bulog Sumut terkait Banpang dengan target penyelesaian akhir bulan Juni ini," kata Hendra, Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam program ini, setiap penerima bantuan mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

Total penerima bantuan di Sumatera Utara mencapai 1.756.846 kepala keluarga (KK).

Hendra mengatakan seluruh stok pangan sudah tersedia di gudang Bulog dan tinggal didistribusikan ke masyarakat sesuai jadwal yang telah disusun bersama pemerintah daerah.

"Beras dan minyak goreng sudah siap di masing-masing gudang, tinggal disalurkan ke masyarakat sesuai jadwal bersama Pemda," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa program bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi pangan di daerah.

Menurutnya, distribusi bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Hendra juga mengingatkan agar bantuan yang diterima tidak diperjualbelikan, melainkan digunakan untuk kebutuhan keluarga penerima manfaat.

"Saya mengimbau masyarakat agar bantuan ini dikonsumsi, bukan diperjualbelikan. Gunakan untuk kebutuhan sehari-hari," katanya.

Bulog memastikan penyaluran Banpang akan terus dipercepat agar seluruh penerima di Sumatera Utara dapat segera menerima bantuan sesuai target waktu yang telah ditetapkan pemerintah.*

(ad)

BENER MERIAH – Polres Bener Meriah menyalurkan bantuan sosial berupa 50 paket sembako serta santunan kepada anak yatim dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Kamis, 11 Juni 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Redelong dengan suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bergerak Cepat Atasi Krisis Air di Medan Amplas, Tiga Truk Tangki Air Dikerahkan

Kapolres menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian.

"Momentum Hari Bhayangkara bukan hanya perayaan institusi, tetapi juga kesempatan untuk berbagi dan mempererat hubungan dengan masyarakat," kata AKBP Aris Cai Dwi Susanto, Kamis, 11 Juni 2026.

Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat langsung bagi para penerima serta membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim dan keluarga mereka.

Menurutnya, tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir melalui kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung.

Dalam kegiatan tersebut, suasana haru terlihat ketika bantuan diserahkan kepada para penerima.

Sejumlah anak yatim dan masyarakat turut mendoakan agar Polri terus diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara.

Polres Bener Meriah berharap kegiatan ini dapat memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat semangat berbagi dalam pelayanan yang humanis dan presisi.*

(ad)

JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea membantah keras isu yang menyebut Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, terlibat dalam dugaan kasus suap penyelundupan barang elektronik ilegal yang dikaitkan dengan perusahaan Blueray.

Hotman menegaskan bahwa tuduhan yang beredar di media sosial tersebut tidak disertai bukti yang jelas.

Baca Juga:

• Persoalan Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah, Hotman Paris: Jika Putusan Dilanggar, Bisa Ajukan Gugatan

"Kalau memang ada bukti, ayo keluar dong. Tunjukkan buktinya. Jangan hanya menyebarkan tuduhan di media sosial tanpa dasar yang jelas," kata Hotman Paris kepada wartawan, Kamis, 11 Juni 2026.

Hotman juga menyebut Raffi Ahmad telah memberikan klarifikasi langsung kepadanya begitu isu tersebut mencuat di ruang publik.

Dalam penjelasannya, Raffi membantah memiliki keterkaitan bisnis maupun hubungan dengan pihak yang disebut dalam kasus tersebut.

Menurut Hotman, Raffi tidak pernah melakukan pemesanan barang, tidak menerima pengiriman barang apa pun, dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan pihak Blueray seperti yang dituduhkan.

"Dia tidak pernah memesan, tidak pernah menerima kiriman, dan tidak ada hubungan bisnis dengan pihak yang dikaitkan," ujar Hotman.

Hotman Paris juga menyoroti maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial.

Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab agar tidak merugikan pihak lain.

Menurutnya, opini yang belum terbukti kebenarannya dapat dengan cepat membentuk persepsi publik yang keliru, sementara proses pembuktian hukum membutuhkan waktu dan prosedur yang jelas.

"Jangan sampai seseorang dihakimi hanya berdasarkan narasi di media sosial. Dalam hukum, yang berbicara adalah fakta dan bukti," katanya.

Hotman menegaskan pihaknya siap menghadapi siapa pun yang mengklaim memiliki bukti terkait tuduhan tersebut.

Namun, ia meminta agar bukti itu disampaikan secara terbuka dan dapat diuji secara hukum.

Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan fitnah atau merusak reputasi seseorang.

"Kalau ada bukti, silakan tunjukkan. Tapi kalau tidak ada, jangan menggiring opini yang bisa merugikan orang lain," ujar Hotman.

Hingga kini, belum ada pihak yang secara resmi menyampaikan bukti terkait tuduhan yang beredar di media sosial tersebut.

Kasus ini masih berkembang di ruang publik dan menjadi perhatian warganet.*

(tm/ad)

JAKARTA – Perseteruan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, kembali menjadi sorotan publik.

Konflik yang awalnya berkaitan dengan akses pertemuan anak setelah perceraian kini berkembang menjadi perdebatan soal pola pengasuhan dan hak asuh anak.

Baca Juga:

• Vonis Kasus Penyiraman Air Keras Disorot, TAUD dan Amnesty Nilai Tidak Berpihak pada Korban

Namun, ia mengklaim akses tersebut belakangan ini menjadi terbatas.

Ruben juga disebut menghentikan pemberian nafkah sebesar Rp225 juta selama enam bulan terakhir dengan alasan adanya pembatasan pertemuan dengan anak-anaknya.

Selain itu, ia menyoroti sejumlah hal yang dianggapnya berdampak pada kondisi anak, termasuk aktivitas siaran langsung hingga malam hari serta perubahan perilaku anak.

Di tengah memanasnya situasi, pengacara Hotman Paris Hutapea turut memberikan pandangan hukum.

Ia menyebut bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap putusan pengadilan terkait pengasuhan anak, maka pihak yang dirugikan berhak menempuh jalur hukum.

"Kalau putusan pengadilan sebelumnya dilanggar, gugat saja minta diubah," kata Hotman Paris, Kamis, 11 Juni 2026.

Hotman juga menyarankan agar Ruben dapat mengajukan gugatan hak asuh secara penuh apabila memiliki dasar hukum yang kuat.

Namun, ia menegaskan bahwa seluruh tuduhan harus dibuktikan di pengadilan, bukan hanya berdasarkan opini.

"Harus buktikan apakah benar kondisi pengasuhan tidak memberikan kesejahteraan kepada anak," ujarnya.

Selain Hotman Paris, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Agustinus Sirait, juga menyoroti konflik tersebut.

Ia menegaskan bahwa hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua tidak boleh dihalangi, meski orang tua telah bercerai.

"Itu tidak boleh dipersulit. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya," kata Agustinus.

Ia mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan hubungan yang utuh dengan kedua orang tua tanpa syarat yang membatasi secara sepihak.

Menurutnya, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan pascaperceraian.

Di sisi lain, Agustinus juga menyatakan bahwa pengajuan perubahan hak asuh oleh salah satu pihak tetap dimungkinkan secara hukum, termasuk oleh Ruben Onsu jika merasa memiliki alasan yang kuat.

Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kondisi yang ada.

"Pengadilan yang akan menilai apakah hak asuh perlu dipindahkan atau tidak," ujarnya.

Hingga kini, baik Ruben Onsu maupun Sarwendah belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perkembangan terbaru konflik pengasuhan anak tersebut.

Persoalan ini masih menjadi perhatian publik karena melibatkan aspek hukum, keluarga, dan kepentingan anak di tengah perceraian.*

(tb/ad)

JAKARTA – Pemerintah kembali membahas arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi MBG!

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian kriteria penerima bantuan.

Salah satu opsi yang muncul adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu.

"Misalnya anak-anak dari keluarga yang mampu atau kaya nanti tidak dapat lagi," kata Nanik usai pertemuan dengan Presiden.

Menurut Nanik, Presiden Prabowo memberikan respons positif terhadap usulan evaluasi tersebut.

Ia menyebut Presiden menyambut baik upaya memperbaiki efektivitas penyaluran program.

"Senang, senaang banget," ujar Nanik menggambarkan respons Presiden.

Meski demikian, Nanik menegaskan bahwa pembahasan teknis terkait perubahan kriteria penerima MBG belum diputuskan.

Pemerintah masih akan melanjutkan pembahasan dan analisis data dalam pertemuan lanjutan bersama Presiden.

Ia menyebut Presiden Prabowo dijadwalkan kembali menerima laporan detail terkait simulasi dan dampak perubahan sasaran program tersebut.

"Belum final, masih akan dibahas lagi. Besok sore rencananya," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, terutama dari keluarga kurang mampu.

Program ini dirancang untuk menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.

Sejak diluncurkan, MBG dijalankan melalui distribusi makanan bergizi di sekolah dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta penyedia makanan lokal di berbagai daerah.

Pemerintah kini melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran dalam skala program yang besar.*

(tb/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Tersangka baru tersebut berinisial AYS, yang merupakan pihak swasta.

Baca Juga:

• Terungkap! Dugaan Suap untuk Ubah Temuan Audit BPK di Muara Enim

"Tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta," kata Syarief kepada wartawan, Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam konstruksi perkara, Kejagung menyebut AYS berperan sebagai pihak swasta yang diminta oleh Wakil Kepala BGN saat itu, Sony Sonjaya, untuk mencari mitra pelaksana program MBG.

Dalam prosesnya, AYS diduga mendapatkan akses untuk ikut mengatur proses verifikasi mitra melalui sistem portal program MBG.

Ia disebut melakukan intervensi terhadap tim verifikator sehingga sejumlah calon mitra yang awalnya disetujui kemudian dibatalkan.

"Sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong dan mengatur calon SPPG yang mendaftar di portal mitra MBG. Yang sudah disetujui kemudian dibatalkan," ujar Syarief.

Kejagung juga menduga AYS mengatur agar sejumlah Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang baru mendaftar tetap bisa masuk ke dalam sistem, meski pendaftaran sudah ditutup.

Selain pengaturan tersebut, penyidik juga menduga AYS memberikan sejumlah uang kepada salah satu tersangka lain, Sony Sonjaya, dalam rangka memperlancar proses kerja sama dan pengaturan mitra program.

Atas perbuatannya, AYS dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi, di antaranya Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Tipikor, serta Pasal dalam KUHP terkait.

Hingga saat ini, Kejagung belum merinci lebih jauh nilai dugaan aliran dana maupun peran detail pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang sama, yaitu mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Para tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan pengadaan barang dan jasa dalam program MBG, termasuk dugaan markup berbagai pengadaan seperti motor listrik, tablet, televisi, hingga perlengkapan lainnya.

Kejagung menyebut sebagian pengadaan tersebut tidak sesuai ketentuan dan diduga terjadi penggelembungan nilai anggaran.

Seluruh tersangka yang telah ditetapkan kini ditahan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.*

(kp/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pengumuman tersebut disampaikan KPK dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Baca Juga:

• Raffi Ahmad Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap Impor yang Disidangkan KPK, Ini Penjelasannya

Tiga tersangka yang diduga sebagai pemberi suap adalah Bupati Muara Enim periode 2025–2030, Edison, serta dua pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA), yakni Cory Erin Hardi dan Fika.

Sementara itu, dua tersangka yang diduga menerima suap adalah Titin Rita Lestari, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPK yang bertugas sebagai pengendali teknis pemeriksaan, serta Augusz Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang disebut memiliki kedekatan dengan salah satu anggota BPK berinisial BAR.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan seluruh tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

"KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka sejak 10 Juni hingga 29 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Taufik.

Menurut KPK, kasus ini bermula saat BPK Perwakilan Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Dalam proses audit tersebut ditemukan sejumlah temuan yang nilainya dinilai melebihi batas materialitas dan berpotensi memengaruhi hasil laporan pemeriksaan.

Pada Mei 2026, Edison diduga memerintahkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Muara Enim, Rusdi Hairullah, untuk mengupayakan perubahan hasil audit tersebut melalui Augusz Dewanggara.

Rusdi kemudian meminta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani, untuk berkomunikasi dengan Angga melalui perantara bernama Mulyono.

Dalam pertemuan itu, diduga terjadi pembahasan mengenai sejumlah uang yang harus disiapkan agar temuan audit dapat diubah.

KPK mengungkapkan Angga meminta dana sekitar Rp1,6 miliar yang dihitung berdasarkan persentase dari nilai proyek infrastruktur dan pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Setelah tercapai kesepakatan, Angga disebut mulai mengoordinasikan sejumlah pihak, termasuk Titin Rita Lestari, guna menindaklanjuti permintaan perubahan hasil audit.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Abi Nurwardani diduga mengumpulkan dana dari sejumlah pihak, termasuk dari Fika selaku Direktur PT MSA melalui Cory Erin Hardi yang merupakan penyedia proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim.

KPK menyebut dana sebesar Rp500 juta berhasil dikumpulkan dan kemudian dibagi ke beberapa pihak.

Sebanyak Rp100 juta diberikan kepada Angga, Rp100 juta kepada Mulyono sebagai perantara, sedangkan sekitar Rp300 juta lainnya diduga disalurkan di wilayah Sumatera Selatan, termasuk kepada pihak yang terkait dengan Edison.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan pemberian uang lainnya sebesar Rp50 juta yang sebelumnya diterima Angga.

"Kami masih terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga menerima maupun menikmati uang tersebut," ujar Taufik.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, KPK turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dokumen, perangkat elektronik, dan kendaraan.

Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai Rp100 juta dari Angga, uang tunai Rp100 juta dari Mulyono, serta satu unit kendaraan jenis SUV.

Kasus ini masih terus dikembangkan. KPK membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat seiring pendalaman terhadap aliran dana dan hasil pemeriksaan para tersangka.*

(cn/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas upaya memperkuat swasembada energi nasional guna mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca Juga:

• Pemko Medan Perluas Program Tebus Ijazah, Kini Jangkau Siswa Madrasah Swasta

"Kami berbicara cukup panjang dengan Bapak Presiden mengenai bagaimana meningkatkan kemampuan energi Indonesia menuju swasembada energi," kata JK kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menurut JK, pihaknya telah memiliki pengalaman dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan siap mendukung pengembangan proyek energi baru dalam skala yang lebih besar.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya telah terlibat dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas sekitar 1.500 megawatt.

Saat ini, kata dia, terdapat kesiapan untuk mengembangkan tambahan proyek PLTA hingga 2.000 megawatt, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

"Kami siap membangun lagi sekitar 2.000 megawatt, termasuk pembangkit tenaga gas," ujarnya.

JK menilai ketersediaan energi yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen sebagaimana dicanangkan pemerintah.

Karena itu, menurut dia, pembangunan sektor energi harus terus dipercepat agar mampu memenuhi kebutuhan industri, investasi, dan masyarakat dalam jangka panjang.

Ia mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengembangan energi nasional, terutama energi ramah lingkungan atau green energy yang dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"Presiden mendukung percepatan pembangunan energi nasional, khususnya energi hijau, sebagai bagian dari upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi," kata JK.

Selain membahas energi, pertemuan tersebut juga menyinggung perkembangan geopolitik internasional.

JK mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo bertukar pandangan mengenai sejumlah isu perdamaian di kawasan.

Beberapa isu yang dibahas antara lain perkembangan situasi di Thailand Selatan serta dinamika hubungan antara Pakistan dan Afghanistan.

"Kami juga berbicara mengenai perdamaian dan beberapa perkembangan geopolitik di kawasan," ujarnya.

Pertemuan antara Prabowo dan Jusuf Kalla ini menunjukkan pentingnya kolaborasi berbagai tokoh nasional dalam mendukung agenda strategis pemerintah, terutama di bidang ketahanan energi dan stabilitas kawasan yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.*

(km/ad)

JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, membantah terlibat dalam kasus dugaan suap impor yang tengah disidangkan terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Raffi menegaskan dirinya tidak memiliki hubungan bisnis maupun keterlibatan dalam praktik impor yang menjadi objek perkara tersebut.

Baca Juga:

• Namanya Dikaitkan dalam Dugaan Korupsi BGN, Dek Gam: Untuk Apa Saya Urus Dapur MBG?

Dalam konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juni 2026, Raffi menjelaskan bahwa pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja setelah dirinya mengunjungi Awang Kitchen, salah satu tempat yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia di Amerika Serikat.

Menurut Raffi, setelah keluar dari lokasi tersebut, ia diajak berfoto oleh sejumlah warga Indonesia, termasuk seseorang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai pihak dari perusahaan Blueray.

"Beliau memperkenalkan diri, tetapi saya tidak kenal sebelumnya. Saat itu hanya sebatas foto bersama dan perbincangan singkat," kata Raffi.

Ia mengatakan dalam percakapan tersebut sempat ditawari jasa pengiriman berbagai barang elektronik dari Amerika Serikat ke Indonesia.

Namun, Raffi mengaku tidak pernah menggunakan ataupun menyetujui tawaran tersebut.

Menurut dia, pembicaraan yang terjadi hanya sebatas percakapan santai dan tidak pernah berlanjut menjadi transaksi.

"Ketika ditawari pengiriman gratis, saya langsung menolak. Saya tidak mau menerima layanan gratis seperti itu," ujarnya.

Raffi menambahkan bahwa komunikasi yang terjadi setelah pertemuan tersebut juga tidak pernah berkembang menjadi kerja sama atau aktivitas pengiriman barang.

Nama Raffi Ahmad sebelumnya mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap impor yang melibatkan pimpinan Blueray Cargo Group, John Field, dan sejumlah pihak lainnya.

Dalam sidang yang berlangsung pada 5 Juni 2026, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyinggung adanya permintaan pengiriman laptop dan telepon seluler dari Amerika Serikat ke Indonesia.

Informasi tersebut muncul dalam keterangan salah satu saksi yang dihadirkan di persidangan.

Menanggapi munculnya nama Raffi dalam persidangan, KPK menyatakan akan mempelajari seluruh fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Juru Bicara KPK, Taufik, mengatakan setiap informasi yang muncul di persidangan dapat menjadi bahan pendalaman bagi penyidik apabila dianggap relevan dengan perkara yang sedang ditangani.

"Apakah fakta-fakta persidangan itu nantinya menjadi fakta baru yang perlu didalami, tentu akan dilakukan pemeriksaan dan pendalaman sesuai kebutuhan penyidikan," ujarnya.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari KPK yang menetapkan Raffi Ahmad sebagai pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Proses hukum masih berlangsung dan seluruh informasi yang muncul dalam persidangan tetap harus diuji melalui pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, asas praduga tidak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.*

(d/ad)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, membantah keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah namanya disebut dalam daftar yang beredar di media sosial.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam pengelolaan program MBG yang berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:

• Kepala BGN Bawa ‘Kabar Gembira’ ke Istana, Bahas Efisiensi Anggaran dengan Presiden

Ketua PAN Aceh tersebut mengaku terkejut ketika mengetahui namanya dikaitkan dengan kasus yang saat ini menjadi perhatian publik tersebut.

Menurut dia, informasi yang beredar tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

"Saya juga kaget kok bisa tiba-tiba muncul nama saya," ujarnya.

Dek Gam menjelaskan bahwa pada awalnya ia tidak berniat menanggapi isu yang berkembang di media sosial.

Namun, karena informasi tersebut semakin luas beredar dan dinilai dapat merugikan nama baiknya, ia memutuskan memberikan klarifikasi kepada publik.

"Saya awalnya tidak mau menanggapi persoalan ini. Tetapi karena saya lihat informasinya sudah menyebar luas dan tidak terkontrol, maka saya perlu memberikan penjelasan," katanya.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial.

Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak didukung fakta dan bukti yang jelas dapat menimbulkan persepsi keliru serta merugikan pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan suatu perkara.

Ia meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kepada aparat penegak hukum yang saat ini tengah melakukan penyelidikan dan pendalaman.

"Serahkan kepada Kejaksaan Agung. Biarkan penyidik bekerja sesuai tugasnya dan mari kita kawal bersama proses hukum yang berjalan," ujar Dek Gam.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang saat ini menjadi perhatian publik.

Sejumlah informasi dan spekulasi terkait pelaksanaan program tersebut beredar di media sosial, termasuk daftar nama yang disebut-sebut terkait dengan dugaan penyimpangan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menyebut keterlibatan Nazaruddin Dek Gam dalam perkara tersebut.

Karena itu, seluruh informasi yang beredar tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tidak bersalah hingga ada proses hukum dan bukti yang sah.*

(ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam kunjungannya, Nanik mengaku membawa "kabar gembira" yang akan disampaikan langsung kepada Presiden.

Baca Juga:

• Kasus Tata Kelola MBG Memanas, Pengamat Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

Mengenakan pakaian safari berwarna krem, ia menyebut agenda pertemuannya berkaitan dengan efisiensi anggaran di lingkungan Badan Gizi Nasional.

"Efisiensi, efisiensi anggaran. Kabar gembira," kata Nanik kepada wartawan sebelum memasuki Istana.

Namun, Nanik belum menjelaskan secara rinci bentuk efisiensi yang dimaksud maupun dampaknya terhadap pelaksanaan program-program BGN.

Saat ditanya lebih lanjut, ia hanya menjawab singkat bahwa langkah tersebut dilakukan agar biaya dapat ditekan.

"Biar turun, biar turun," ujarnya.

Nanik mengatakan dirinya akan terlebih dahulu melaporkan hasil efisiensi tersebut kepada Presiden sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik.

"Mau lapor Presiden dulu. Masa saya lapor ke kalian dulu," katanya sambil tersenyum kepada awak media.

Kedatangan Kepala BGN ke Istana terjadi di tengah sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait pembayaran operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha yang mengaku sebagai investor pembangunan dapur MBG mendatangi kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Mereka meminta kejelasan terkait pembayaran yang disebut berkaitan dengan pembangunan dan operasional dapur program MBG.

Menanggapi persoalan tersebut, Nanik sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pencairan dana operasional untuk sebagian SPPG.

Menurut dia, dana operasional telah mulai dicairkan pada Jumat, 5 Juni 2026, dan kembali dilakukan pencairan pada Senin, 8 Juni 2026.

"Tadi kalau tidak salah kami mendapat laporan sekitar Rp5 triliun dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini hanya persoalan teknis," kata Nanik saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta beberapa waktu lalu.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan.

Karena itu, keberlangsungan pendanaan dan operasional program tersebut menjadi perhatian publik.

Hingga kini, Badan Gizi Nasional belum menjelaskan secara rinci bentuk efisiensi anggaran yang akan dilaporkan kepada Presiden maupun dampaknya terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.*

(tm/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan menerima kunjungan kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka mempelajari penerapan inovasi teknologi perpajakan daerah bernama Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization (QRESTO), Kamis, 11 Juni 2026.

Kunjungan yang dipimpin Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, disambut langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Balai Kota Medan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Perluas Program Tebus Ijazah, Kini Jangkau Siswa Madrasah Swasta

Dalam kesempatan itu, Rico Waas menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Medan terus melakukan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak restoran, hotel, hiburan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Rico, sistem pelaporan pajak restoran yang selama ini menggunakan metode self-assessment atau pelaporan mandiri masih memiliki sejumlah kelemahan.

Selain itu, penggunaan alat perekam transaksi atau tapping box juga dinilai belum sepenuhnya mampu mencegah potensi manipulasi data.

"Selama ini masih ada kemungkinan laporan transaksi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Karena itu kami mencari solusi agar pajak yang menjadi hak daerah dapat masuk secara maksimal ke kas pemerintah," kata Rico.

Sebagai solusi, Pemko Medan bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dan Bank Sumut mengembangkan sistem QRESTO yang resmi diluncurkan pada April 2026.

Melalui sistem tersebut, pembayaran menggunakan QRIS akan secara otomatis memisahkan nilai transaksi dan pajak saat konsumen melakukan pembayaran.

Pajak restoran sebesar 10 persen langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sementara sisanya diterima oleh pelaku usaha.

Menurut Rico, mekanisme tersebut dapat meminimalkan risiko manipulasi data transaksi karena proses pemungutan pajak dilakukan secara otomatis dan real time.

"Begitu pelanggan melakukan pembayaran, sistem langsung membagi dana sesuai porsi masing-masing. Pajak masuk ke kas daerah dan hak pelaku usaha masuk ke rekening mereka. Dengan cara ini potensi kebocoran dapat ditekan," ujarnya.

Rico menambahkan, inovasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Ia berharap inovasi QRESTO dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin memperkuat pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengaku tertarik dengan berbagai inovasi yang telah diterapkan Pemerintah Kota Medan, khususnya dalam pengelolaan pajak daerah.

Menurut Lis, Kota Medan menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil meningkatkan PAD melalui pemanfaatan teknologi dan sistem pengawasan yang lebih efektif.

"Kami datang untuk mempelajari inovasi yang diterapkan Kota Medan. Apa yang disampaikan Pak Wali Kota sangat menarik dan akan kami kaji untuk kemungkinan diterapkan di Kota Tanjungpinang," katanya.

Setelah pertemuan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari Bank Indonesia mengenai mekanisme integrasi sistem QRESTO dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar dapat diterapkan di daerah lain.

Turut hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Ketua TP PKK Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dari kedua pemerintah daerah.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan melanjutkan sekaligus memperluas Program Tebus Ijazah pada tahun anggaran 2026.

Program yang menjadi salah satu prioritas Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ini kini tidak hanya menyasar sekolah swasta di bawah Dinas Pendidikan, tetapi juga madrasah swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bergerak Cepat Atasi Krisis Air di Medan Amplas, Tiga Truk Tangki Air Dikerahkan

"Mulai tahun ini, Program Tebus Ijazah juga mencakup Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta yang setara dengan jenjang SD dan SMP," kata Prayogi di SMP Negeri 1 Medan, Kamis, 11 Juni 2026.

Program Tebus Ijazah ditujukan bagi peserta didik maupun alumni SD dan SMP yang telah menyelesaikan pendidikan, namun belum dapat mengambil ijazah karena keterbatasan ekonomi keluarga dalam melunasi biaya sekolah.

Menurut Prayogi, jumlah penerima manfaat tahun ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada pelaksanaan tahun 2025, program tersebut berhasil membantu sekitar 360 siswa. Sementara pada tahun ini, kuota penerima manfaat ditingkatkan menjadi 500 orang.

Meski diperluas, penerima bantuan tetap harus memenuhi persyaratan utama, yakni berstatus sebagai warga Kota Medan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).

"Program ini diprioritaskan bagi warga Kota Medan. Untuk masyarakat di luar Kota Medan saat ini belum dapat diakomodasi," ujarnya.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan menerapkan proses pendataan dan verifikasi secara berlapis.

Tahapan dimulai dengan pemetaan sekolah-sekolah swasta yang masih menahan ijazah siswa akibat tunggakan biaya pendidikan.

Selanjutnya, pihak sekolah mengusulkan nama calon penerima bantuan yang dinilai memenuhi kriteria.

Data tersebut kemudian dicocokkan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Dinas Sosial.

Siswa yang masuk dalam kategori prioritas berdasarkan data tersebut akan diproses lebih lanjut sebagai calon penerima manfaat.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang verifikasi bagi keluarga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi secara mendadak namun belum tercatat dalam DTSEN.

Dalam kondisi seperti itu, Dinas Pendidikan akan melakukan klarifikasi lapangan bersama pihak sekolah, kelurahan, dan kecamatan setempat.

Prayogi menjelaskan, setelah dinyatakan lolos verifikasi, seluruh tunggakan biaya pendidikan siswa akan dibayarkan langsung oleh Pemerintah Kota Medan kepada pihak yayasan atau sekolah yang bersangkutan.

Dengan demikian, ijazah yang selama ini tertahan dapat segera diserahkan kepada siswa sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan.

Program Tebus Ijazah menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Medan untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan maupun memperoleh pekerjaan hanya karena terkendala biaya sekolah yang belum mampu dilunasi keluarganya.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan melalui Kecamatan Medan Amplas bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak gangguan layanan air sejak Selasa malam, 9 Juni 2026.

Sebagai langkah darurat, sejumlah truk tangki air bersih dikerahkan ke beberapa titik pemukiman yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Terima Penghargaan dari Menteri Hukum atas Dukungan Program Bantuan Hukum Masyarakat

Berdasarkan pantauan di lapangan, penyaluran air bersih berlangsung tertib.

Warga terlihat mengantre secara teratur dengan membawa jeriken, ember, dan berbagai wadah penampungan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Meski saat ini pasokan air dilaporkan telah kembali normal, bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Medan dinilai sangat membantu masyarakat saat kondisi darurat.

Salah seorang warga Medan Amplas, Rahma, mengaku bersyukur atas respons cepat pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.

"Kemarin air benar-benar tidak mengalir sejak pagi. Bantuan air bersih dari kecamatan dan Pemko Medan sangat membantu kebutuhan memasak, mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya," ujar Rahma, Kamis, 11 Juni 2026.

Apresiasi serupa juga disampaikan warga lainnya yang menilai proses distribusi berjalan lancar dan merata.

Menurut mereka, petugas di lapangan mampu mengatur pembagian air sehingga tidak terjadi kerumunan maupun rebutan saat pengisian.

Camat Medan Amplas, Zulfahmi Tarigan, mengatakan langkah cepat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski terjadi kendala teknis pada fasilitas umum.

Menurut Zulfahmi, koordinasi antara kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi bantuan berjalan efektif.

"Kami mendistribusikan tiga mobil tangki air ke tiga lokasi, yaitu Kantor Camat Medan Amplas, Jalan Bajak V di Kelurahan Harjosari II, dan Jalan Selamat Ujung di Kelurahan Sitirejo III. Selain itu, kami juga menyalurkan air ke sejumlah masjid untuk membantu kebutuhan warga saat beribadah," kata Zulfahmi.

Saat ini kondisi layanan air bersih di wilayah Medan Amplas telah kembali normal.

Namun respons cepat pemerintah daerah dalam menyediakan pasokan air darurat mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai mampu meringankan beban warga saat terjadi gangguan distribusi.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi ketika terjadi situasi darurat pelayanan publik.*

(ad)

MEDAN – pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, atas dukungannya dalam pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, dalam kegiatan Penguatan Bantuan Hukum dan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu, 10 Juni 2026.

Baca Juga:

• LPKKI Soroti Kasus PT PMM: Jika Dokumen Lengkap, Mengapa Terlihat Seperti Target Operasi?

Selain itu, program tersebut juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai pihak terkait dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan penyelesaian persoalan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada proses peradilan, tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.

Menurut dia, pendekatan restorative justice perlu diperkuat dengan melibatkan Posbankum, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta program Jaga Desa yang dijalankan Kejaksaan.

"Tujuan utama penyelesaian hukum adalah memulihkan kondisi sosial masyarakat dan menciptakan kembali harmoni di lingkungan mereka," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum atas pelaksanaan program penguatan bantuan hukum di wilayah Sumatera Utara.

Menurut Bobby, kehadiran Posbankum menjadi langkah nyata dalam memberikan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan merata bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan pendampingan hukum.

"Tidak semua persoalan hukum harus berakhir di pengadilan. Melalui Posbankum, banyak persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan restorative justice sehingga tercipta keadilan dan menghindari konflik berkepanjangan," kata Bobby.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, melaporkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 6.110 Posbankum di desa dan kelurahan di seluruh Sumatera Utara.

Menurut Ignatius, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.

"Selain pembentukan Posbankum, berbagai kegiatan penyuluhan hukum juga telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," ujarnya.

Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara ditandai dengan pemukulan gondang oleh Menteri Hukum RI bersama Gubernur Sumatera Utara sebagai simbol dimulainya pelayanan bantuan hukum yang lebih luas di daerah.

Usai kegiatan, Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Kota Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Wali Kota Mahyaruddin Salim berkomitmen mendukung penuh program bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan akses keadilan.

"Kami siap mendukung program bantuan hukum agar masyarakat Kota Tanjungbalai mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan merata," kata Fadly.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.*

(ad)

BATAM – Kasus dugaan ekspor ilegal mineral bernilai tinggi yang menyeret PT PMM terus menjadi perhatian publik.

Polemik tidak lagi hanya berkisar pada dugaan pelanggaran ekspor, tetapi juga menyangkut transparansi penegakan hukum dan besarnya perhatian aparat terhadap perkara tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Penghargaan Menteri Hukum RI, Komitmen Perluas Akses Keadilan bagi Masyarakat

Menurut dia, komoditas yang diekspor telah melalui pengujian laboratorium, verifikasi lembaga independen, serta pemeriksaan instansi terkait, termasuk PT Sucofindo dan Bea Cukai.

Namun perhatian publik justru tertuju pada skala pengungkapan kasus yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.

Keterlibatan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dalam rangkaian pengungkapan perkara tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

Poltak menilai, jika seluruh dokumen dan legalitas perusahaan telah dipenuhi, maka perlu ada penjelasan yang lebih terbuka mengenai dasar hukum yang digunakan dalam proses penanganan kasus tersebut.

Kontroversi semakin berkembang setelah Poltak mengungkap informasi yang disebut diperoleh pihaknya terkait dugaan adanya jaringan penyelundupan lain yang belum tersentuh proses hukum.

Pernyataan itu kemudian memicu perdebatan publik dan mendorong tuntutan agar seluruh informasi yang muncul dapat ditelusuri secara profesional oleh aparat penegak hukum.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), Feri Sibarani, mengatakan ada sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut Feri, apabila PT PMM dapat menunjukkan seluruh legalitas usaha, dokumen ekspor, hasil pengujian laboratorium, serta persyaratan administratif yang diwajibkan negara, maka publik berhak mengetahui alasan yang mendasari penanganan perkara tersebut.

"Jika seluruh dokumen yang dipersyaratkan negara dapat ditunjukkan, mengapa PT PMM terkesan diburu dan seperti telah dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan? Ini yang menjadi pertanyaan di tengah masyarakat," kata Feri, Rabu, 11 Juni 2026.

Feri menilai semakin besar perhatian aparat terhadap suatu perkara, semakin besar pula tuntutan transparansi yang harus diberikan kepada publik.

Menurut dia, negara perlu memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan bebas dari kepentingan di luar penegakan hukum.

Ia juga mengingatkan agar berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat dapat dijawab melalui proses hukum yang terbuka dan akuntabel.

"Kalau memang ada informasi mengenai jaringan lain sebagaimana yang disampaikan, maka semua pihak yang disebut perlu diperiksa dan diverifikasi berdasarkan alat bukti yang sah. Dengan begitu, publik dapat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil," ujarnya.

LPKKI menegaskan tidak berada pada posisi membela pihak tertentu maupun menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Menurut Feri, penentuan bersalah atau tidaknya seseorang hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ia mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung.

Penghakiman di ruang publik, kata dia, sebaiknya dihindari hingga seluruh fakta diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Kasus PT PMM kini menjadi perhatian karena dinilai tidak hanya berkaitan dengan dugaan ekspor ilegal mineral, tetapi juga menyentuh isu transparansi pengawasan komoditas strategis, integritas penegakan hukum, serta kepercayaan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Hingga saat ini, proses hukum masih berlangsung dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pihak mana pun bersalah.

Karena itu, seluruh dugaan dan informasi yang berkembang tetap harus diuji melalui pembuktian yang objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

(ad)

MEDAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Penguatan Akses Bantuan Hukum sekaligus menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Hukum Republik Indonesia tersebut bertujuan memperkuat akses keadilan bagi masyarakat melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Gubernur Mualem dan SKK Migas Sepakat Revisi PoD Blok Andaman, Aceh Dorong Pengolahan Gas di Darat

Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di seluruh Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Selain itu, berbagai program penyuluhan hukum juga terus digencarkan guna meningkatkan pemahaman hukum masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., mengapresiasi Kementerian Hukum Republik Indonesia yang telah menginisiasi program penguatan bantuan hukum tersebut.

Gubernur menegaskan bahwa keberadaan Posbankum merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan hukum yang merata kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan hukum melalui pendekatan musyawarah dan restorative justice agar konflik sosial tidak berkembang menjadi persoalan yang berkepanjangan.

"Tidak semua persoalan hukum harus berakhir di pengadilan. Melalui Posbankum, masyarakat dapat memperoleh pendampingan dan solusi yang lebih mengedepankan perdamaian serta keadilan bagi semua pihak," ujarnya.

Sebagai simbol peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara bersama Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, melakukan pemukulan gondang yang disambut antusias para peserta kegiatan.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum Republik Indonesia menegaskan bahwa pemulihan kondisi sosial masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum.

Oleh karena itu, pendekatan restorative justice dinilai sebagai langkah strategis yang perlu dikedepankan dengan melibatkan berbagai unsur, seperti Posbankum, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta program Jaga Desa dari Kejaksaan.

"Tujuan utama penegakan hukum bukan hanya memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan menciptakan harmoni di tengah masyarakat," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Asahan menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat.

Usai menerima penghargaan, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas perhatian yang diberikan terhadap penguatan akses bantuan hukum di daerah.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung penuh keberadaan Pos Bantuan Hukum agar masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat memperoleh akses keadilan secara merata dan berkelanjutan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam bidang bantuan hukum. Kami berkomitmen menghadirkan akses keadilan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Taufik Zainal Abidin.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Sumatera Utara, para kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pelayanan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah semakin kuat dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.*

(ad)