Target tersebut merupakan bagian dari pembangunan 7.952 unit huntap di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat, pada tahun anggaran 2026.

Baca Juga:

• BULOG Pecahkan Rekor! Pengadaan Beras Nasional Tembus 4,1 Juta Ton, Sumut Kejar Target

"Untuk pembangunan di tahun anggaran 2026, Huntap oleh Kementerian PKP jumlahnya ada 7.952 unit yang terbagi di tiga provinsi," ujar Ronny dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (9/10/2026).

Dari total tersebut, sebanyak 6.220 unit dialokasikan untuk Aceh, 919 unit untuk Sumut, dan 813 unit untuk Sumatera Barat.

Ronny menjelaskan, pembangunan 919 unit huntap di Sumut saat ini masih berada pada tahap pembersihan lahan atau land clearing menuju pematangan lahan.

Proses pelelangan telah dilakukan dan kontraktor sudah ditunjuk. Pekerjaan juga mulai berjalan di lapangan.

"Mudah-mudahan on track. Rencananya 31 Desember, 919 unit di Sumatera Utara bisa diselesaikan sesuai rencana," katanya.

Menurut Ronny, pembangunan huntap dilakukan secara bertahap, mulai dari penyediaan lahan, pembersihan dan pematangan lahan, hingga konstruksi bangunan.

Secara keseluruhan, sekitar 2.085 unit huntap telah diselesaikan. Namun, pemerintah masih mengejar target pembangunan 7.952 unit hingga akhir 2026.

"Tugas bersama kita masih besar. Sampai akhir tahun, 31 Desember, kita masih mengejar target 7.952 unit," ucapnya.

Untuk mendukung pembangunan huntap pada 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Sumut mendapat alokasi Rp299 miliar.

Ronny mengatakan proses pembangunan juga membutuhkan pendataan lintas sektor yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pendataan tersebut menjadi bagian dari penyusunan rencana induk yang difinalisasi pada April 2026.

Untuk target pembangunan tahun anggaran 2026 dan 2027, pemerintah merencanakan total 25.606 unit huntap di tiga provinsi.

Jumlah itu terdiri atas 20.647 unit di Aceh, 3.707 unit di Sumut, dan 1.252 unit di Sumatera Barat.

Sesuai arahan Presiden, waktu pelaksanaan pembangunan dipercepat dari tiga tahun menjadi dua tahun. Karena itu, pemerintah mulai menjalankan sejumlah tahapan secara paralel, termasuk penetapan lokasi lahan dan pengurusan perizinan untuk rencana pembangunan pada 2027.

"Apa yang bisa dilakukan secara paralel kami lakukan, sementara pembangunan di lapangan juga dikejar," tuturnya.* (dh)

JAKARTA – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai tekanan dan tantangan politik merupakan bagian penting dalam membentuk karakter seorang pemimpin.

Ia menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai statusnya sebagai wakil presiden.

Baca Juga:

• Wacana Pemakzulan Gibran, Bobby Nasution Ingatkan: Pikirkan Masyarakat yang Masih Kesulitan

Menurut dia, tantangan yang dihadapi anak muda justru dapat menjadi bagian dari proses pendewasaan.

"Saya selalu bilang, wanti-wanti ke temen saya. Lu jangan ngelawan anak muda. Jangan sekali-sekali lu lawan anak muda. Kenapa? Kita makin menua, dia makin bersinar," kata Budi Arie kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Ia berpandangan, seorang pemimpin perlu melewati berbagai tekanan agar memiliki mental yang kuat ketika menghadapi persaingan politik.

Menurut dia, proses yang berat dapat membentuk ketangguhan seseorang dalam memperjuangkan tujuan.

"Kalau pemimpin nggak digodok, bukan pemimpin, biar aja. Semua yang prosesnya keras, pasti jadi petarung sejati," tegasnya.

Untuk memperkuat pandangannya, Budi Arie mencontohkan perjalanan politik Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai kegigihan Prabowo yang berulang kali mengikuti pemilihan presiden sebelum akhirnya terpilih pada 2024 merupakan contoh sikap pantang menyerah.

"Kenapa saya kagum sama Pak Prabowo? Berapa kali dia maju? 5 kali, dan dia nggak mau nyerah," tuturnya.

Budi Arie mengatakan, kegigihan tersebut menjadi salah satu alasan dirinya mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024.

Ia juga menekankan bahwa waktu dan proses dapat mendewasakan seseorang ketika menghadapi kegagalan maupun tekanan.

"Loh bayangin kalah bertanding, kalah, maju terus. Dan saya yakin kok, biar aja semua kan waktu mendewasakan kita. Begitu, proses. Proses tidak pernah mengkhianati hasilnya," pungkasnya yang langsung disambut riuh tepuk tangan peserta diskusi.

Pernyataan Budi Arie disampaikan ketika Gibran menghadapi sorotan setelah putusan MK terkait gugatan mengenai persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.

Polemik tersebut turut memunculkan perdebatan politik mengenai langkah yang dapat ditempuh sejumlah pihak setelah putusan pengadilan.

Dalam pernyataannya, Budi Arie lebih menekankan pentingnya proses, ketahanan mental, dan kegigihan dalam perjalanan seorang pemimpin.

Ia memandang tekanan politik bukan semata-mata hambatan, melainkan juga bagian dari proses pembentukan karakter.

Meski demikian, pandangan Budi Arie mengenai ketangguhan Gibran merupakan penilaian politiknya.

Hal itu perlu dibedakan dari persoalan hukum yang menjadi pokok gugatan di MK.*(kp/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bergulir setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024.

Bobby meminta semua pihak lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada berlarut-larut memperdebatkan pemakzulan Wakil Presiden tersebut.

Baca Juga:

• Jokowi Gabung PSI, Akankah Bobby Nasution Tinggalkan Gerindra?

Menurut Bobby, persoalan kebutuhan dasar masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.

Karena itu, ia menilai persoalan yang langsung menyangkut kehidupan masyarakat seharusnya menjadi prioritas.

"Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Saya rasa yang harus diutamakan itu," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby di tengah berkembangnya perdebatan politik dan hukum mengenai kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden, menyusul putusan MK tentang persyaratan pendidikan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.

Isu pemakzulan Gibran mencuat setelah MK mengeluarkan putusan terkait persoalan ijazah yang digunakan dalam proses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024.

Putusan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai konsekuensi politik dan konstitusional yang mungkin ditempuh sejumlah pihak.

Di tengah polemik itu, beredar surat yang mencantumkan nama anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, sebagai pengusul.

Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR dan memuat sejumlah pertimbangan yuridis serta konstitusional agar usulan itu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, wacana pemakzulan tidak serta-merta berarti Gibran telah diberhentikan atau proses pemberhentian telah diputuskan.

Pemakzulan presiden atau wakil presiden harus melalui tahapan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Di tengah perdebatan tersebut, Bobby menekankan bahwa pemerintah dan para pemangku kepentingan tetap perlu memberi perhatian pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, terutama kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.* (cn/ad)

BINJAI – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Dr. Djoelham Binjai, drg. Doni Asrin, mendatangi rumah duka keluarga pasien yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.

Kedatangan itu menjadi bentuk belasungkawa sekaligus tanggung jawab moral pihak rumah sakit atas peristiwa yang terjadi.

Baca Juga:

• Ketua KAHMI Binjai Agus Purwanto Tegaskan Kaderisasi Adalah Jantung HMI

Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga dan menyebut kejadian itu sebagai bahan pembelajaran bagi rumah sakit.

"Mewakili keluarga besar Rumah Sakit Dr. Djoelham, saya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Ini menjadi pelajaran bagi kami dan kami akan terus berbenah diri agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ujar drg. Doni di rumah duka.

Doni menegaskan, peristiwa tersebut akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kualitas pelayanan di RSUD Dr. Djoelham Binjai.

Menurut dia, pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis, tetapi juga mencakup komunikasi yang baik, kepedulian terhadap pasien dan keluarga, serta kehadiran pihak rumah sakit ketika masyarakat menghadapi situasi sulit.

"Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut tindakan medis, tetapi juga membutuhkan komunikasi, kepedulian dan kehadiran di tengah masyarakat," lanjutnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kedatangan Doni bersama jajaran RSUD Dr. Djoelham Binjai disambut baik oleh keluarga pasien.

Pertemuan berlangsung dalam suasana duka dan kekeluargaan.

Pihak keluarga berharap kehadiran langsung pimpinan rumah sakit dapat menjadi langkah awal untuk saling memahami dan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut.

Pertemuan itu juga diharapkan tidak berhenti pada penyampaian belasungkawa, tetapi menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara rumah sakit dan masyarakat.

Komitmen evaluasi yang disampaikan pihak rumah sakit diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pembenahan pelayanan, sehingga komunikasi dengan pasien dan keluarga semakin baik serta kejadian serupa dapat dicegah pada masa mendatang.* (ad)

JAKARTA – TNI menahan Letkol Inf Arman, Kepala Seksi Intelijen Gartap 1/Jakarta, terkait dugaan penyewaan rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, yang diduga digunakan sebagai markas judi online (judol).

Kapendam Jaya Letkol Arh Noor Ishak mengatakan, berdasarkan informasi sementara, rumah dinas tersebut disewakan kepada masyarakat sipil.

Baca Juga:

• Sambut Ratusan Ulama Dunia: TNI-Polri & Pemda Aceh Siagakan Pengamanan Humanis Muzakarah Sufi

"Info sementara, rumah itu disewakan ke masyarakat sipil," kata Kapendam Jaya Letkol Arh Noor Ishak, Jumat (9/10/2026).

Noor mengatakan, penyewa diduga menggunakan rumah dinas tersebut untuk kegiatan ilegal.

"Disalahgunakan si penyewanya," jelas dia.

Hingga kini, belum terungkap sejak kapan Letkol Inf Arman diduga menyewakan rumah dinas tersebut kepada masyarakat sipil.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas membenarkan bahwa Letkol Inf Arman telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan di lingkungan Polisi Militer.

"Terduga sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya," jelas Nas, Jumat.

Penahanan tersebut dilakukan di tengah penyelidikan dugaan penyalahgunaan rumah dinas TNI sebagai tempat operasional judi online.

Dalam pengungkapan kasus ini, aparat juga mengamankan 11 orang yang diduga menjadi operator judi online.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, seluruh orang yang diamankan merupakan warga sipil.

"Sebanyak 11 orang yang diduga sebagai operator diamankan, berikut sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan KTP," kata Donny dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

"Dari 11 orang yang diamankan, seluruhnya merupakan warga sipil. Mereka terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan," tambah dia.

Donny menjelaskan, pengungkapan dugaan markas judi online itu bermula dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas tidak wajar di lokasi pada Minggu (4/10/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi lokasi.

Petugas kemudian mengamankan tempat kejadian perkara beserta sejumlah barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelas orang yang diamankan selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait dugaan aktivitas judi online tersebut.

"Lokasi kemudian dipasang garis polisi dan aliran listrik dipadamkan untuk kepentingan pengamanan serta pemeriksaan lebih lanjut," tegas dia.

Donny menyatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya TNI AD membantu mengungkap dan memberantas praktik perjudian daring.

"TNI AD tidak akan membiarkan fasilitas yang berada dalam lingkungannya digunakan untuk kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat," jelas Donny.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebelumnya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI aktif yang terbukti memfasilitasi rumah dinas untuk kegiatan judi online.

"Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas," kata Maruli, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Maruli juga menyatakan TNI AD akan merespons cepat jika ditemukan keterlibatan anggotanya dalam aktivitas ilegal tersebut.

"Kalau kita pasti respons cepat. Sudah, pasti cepat. Kalau kita cepat, lah," tegas Maruli.

Kasus ini menjadi sorotan karena rumah yang diduga digunakan sebagai markas judi online berada di kompleks perumahan milik TNI AD.

Proses pemeriksaan terhadap Letkol Inf Arman dan 11 warga sipil yang diamankan diharapkan dapat mengungkap peran masing-masing pihak serta bagaimana fasilitas dinas tersebut bisa digunakan untuk aktivitas ilegal.* (km/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan dirinya tetap menjadi kader Partai Gerindra meskipun mertuanya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, telah bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Bobby bahkan mengulangi pernyataan bahwa dirinya merupakan kader Gerindra saat ditanya mengenai perbedaan pilihan partai politik di lingkungan keluarganya.

Baca Juga:

• BULOG Pecahkan Rekor! Pengadaan Beras Nasional Tembus 4,1 Juta Ton, Sumut Kejar Target

Bobby juga menyatakan tetap terbuka untuk memberikan dukungan apabila Jokowi meminta bantuannya untuk memenangkan PSI.

Namun, menurut dia, dukungan politik tidak harus selalu diarahkan kepada satu partai tertentu.

"Ya tidak harus PSI (dukungan kemenangan), ya hari ini yang minta dukungan support dan partai pendukung baik pendukung Prabowo-Gibran, dan pendukung Bobby-Surya. Ya wajar dong, walaupun saya partai gerindra bukan berarti partai pendukung dan pengusung kemarin putus hubungan itu," terangnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bobby membedakan keanggotaannya di Gerindra dengan hubungan politik bersama partai-partai yang sebelumnya mendukung pasangan Prabowo-Gibran maupun Bobby-Surya.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan dirinya telah menjadi bagian dari PSI.

Pengumuman itu disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi DPD PSI Kota Bandung di Grand Pasundan, Jalan Peta, Sabtu (26/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI sebagai penegasan status keanggotaannya.

Ia menyebut telah bergabung dengan partai tersebut sejak Oktober 2025.

"Bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Sudah setahun yang lalu. Banyak yang enggak percaya, saya sekarang buka saja kartu anggota saya ini," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian membacakan nama dan nomor keanggotaan yang tertera pada kartu tersebut.

"Sekarang saya bacakan di sini. Tertulis nama, Jokowi Widodo. Nomor keanggotaan, saya bacakan ya. Nomor keanggotaan saya S 337220257777777," jelasnya.

Keputusan Jokowi bergabung dengan PSI menjadi perhatian karena Bobby Nasution tetap menegaskan posisinya sebagai kader Gerindra.

Meski berada di partai berbeda, Bobby menyatakan hubungan dengan partai-partai yang pernah menjadi pendukung politiknya tidak serta-merta terputus.

Pernyataan Bobby ini sekaligus menegaskan bahwa dirinya tetap memilih Gerindra, sembari membuka ruang dukungan politik kepada pihak lain sesuai konteks dan kebutuhan.* (tb/ad)

MEDAN – Perum BULOG mencatatkan realisasi pengadaan beras nasional sebesar 4.115.014 ton setara beras hingga 8 Oktober 2026.

Angka tersebut mencapai 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton dan menjadi capaian pengadaan tertinggi sepanjang sejarah BULOG.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ikut Bersuara soal Polemik Ijazah Gibran: Setahu Saya Sarjana

Sejalan dengan capaian nasional tersebut, Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara terus meningkatkan penyerapan hasil panen petani, terutama Gabah Kering Panen (GKP).

Pada 2026, pemerintah menetapkan target penyerapan GKP di Sumatera Utara sebesar 69.514 ton.

Hingga Oktober 2026, realisasinya mencapai 58.558 ton atau 84,24 persen dari target tahunan.

Dengan capaian tersebut, BULOG Sumut optimistis dapat memenuhi target penyerapan 100 persen pada November 2026.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Sumatera Utara, R. Darma Wijaya, mengatakan capaian pengadaan beras secara nasional menjadi dorongan bagi jajarannya untuk meningkatkan kinerja penyerapan hasil panen petani di Sumatera Utara.

"Capaian pengadaan beras nasional yang telah melampaui 4 juta ton merupakan bukti nyata kerja keras dan kolaborasi seluruh insan BULOG bersama para petani serta mitra kerja di berbagai daerah. Capaian ini juga menjadi dorongan bagi kami di Sumatera Utara untuk terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani dan memastikan target yang telah ditetapkan Pemerintah dapat tercapai," ujar R. Darma Wijaya.

Ia menjelaskan, realisasi penyerapan GKP yang telah mencapai 84,24 persen menunjukkan perkembangan positif.

Peningkatan realisasi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya juga menjadi salah satu dasar optimisme BULOG Sumut dalam mengejar target pengadaan hingga akhir 2026.

"Kami optimistis target penyerapan GKP tahun 2026 di Sumatera Utara dapat tercapai dengan menjaga tren peningkatan yang ada serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Kami akan terus hadir di tengah petani, mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan, dan memastikan hasil panen dapat terserap dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Menurut Darma Wijaya, penyerapan hasil panen petani tidak hanya ditujukan untuk memenuhi target pengadaan pemerintah.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga gabah di tingkat produsen, serta memperkuat ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah.

Untuk mencapai target tersebut, BULOG Sumut akan meningkatkan kesiapan operasional pengadaan dan memperkuat koordinasi dengan petani, kelompok tani, mitra penggilingan, serta pemerintah daerah.

BULOG juga akan memaksimalkan peluang penyerapan pada masa panen di berbagai wilayah Sumatera Utara agar hasil produksi petani dapat terserap secara optimal.

Melalui kerja sama pemerintah, BULOG, petani, dan seluruh pemangku kepentingan, upaya penyerapan gabah diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi petani sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan pangan bagi masyarakat.

BULOG Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mendukung ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.* (ad)

ACEH BESAR – Ketua Majelis Syura Dewan Dakwah Aceh, Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, mengajak umat Islam menjadikan ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, nilai kasih sayang, kejujuran, keramahan, dan kelembutan perlu diterapkan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga:

• Jangan Asal Cerita ke Teman! Ini Hukum Membongkar Rahasia Ranjang Menurut Islam

Dalam khutbahnya, Hasanuddin mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Ia merujuk pada firman Allah dalam Surah Al-Anbiya ayat 107 yang menjelaskan bahwa pengutusan Rasulullah merupakan rahmat bagi sekalian alam.

Menurut Hasanuddin, umat Islam perlu memahami pesan tersebut dengan mengikuti keteladanan Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan.

Sifat kasih sayang, kejujuran, kearifan, keramahan, dan kemurahan hati, kata dia, merupakan nilai yang dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan dengan sesama.

Hasanuddin juga mengutip Surah Al-Hasyr ayat 7 yang memerintahkan umat untuk menerima apa yang dibawa Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarangnya.

Ia menjelaskan, kedua ayat tersebut saling berkaitan.

Jika Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, umat manusia juga diperintahkan untuk mengikuti ajaran dan tuntunan yang beliau sampaikan.

"Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi umat manusia tidak mengikuti titah perintah Rasulullah saw, kecuali bagi orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepadanya," tegasnya.

Dalam khutbah tersebut, Hasanuddin turut menjelaskan kisah Ibnu Mas'ud dengan seorang perempuan dari Bani Asad yang dikenal sebagai Ummu Ya'qub.

Kisah itu berkaitan dengan pemahaman terhadap ajaran Rasulullah dan perintah Allah dalam Al-Qur'an.

Hasanuddin menceritakan, perempuan tersebut mempertanyakan penjelasan mengenai larangan menato, meminta tato, mencukur bulu alis, serta mengubah ciptaan Allah untuk kecantikan.

Ia mengaku telah membaca Al-Qur'an, tetapi tidak menemukan penjelasan yang dimaksud.

Ibnu Mas'ud kemudian merujuk pada Surah Al-Hasyr ayat 7 dan menjelaskan bahwa ia mendengar langsung tuntunan Rasulullah SAW.

Setelah mendapat penjelasan tersebut, perempuan itu memahami maksud yang disampaikan Ibnu Mas'ud.

Menurut Hasanuddin, kisah tersebut mengandung pelajaran tentang pentingnya memahami dan menaati tuntunan Rasulullah, termasuk ketika suatu ajaran dijelaskan melalui hadis dan sunnah.

Ia juga mengingatkan bahwa keteladanan Rasulullah perlu tercermin dalam perilaku sehari-hari, terutama ketika berinteraksi dengan orang lain.

Hasanuddin mengatakan, umat Islam perlu meneladani sikap lemah lembut Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia mengingatkan agar umat tidak bersikap kasar atau kejam dalam menghadapi perbedaan maupun persoalan sehari-hari.

Menurut dia, nilai rahmat yang dibawa Rasulullah tidak hanya berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Allah, tetapi juga menyangkut cara memperlakukan keluarga, tetangga, dan masyarakat luas.

"Rahmat yang ada pada diri Rasulullah saw itu dialamatkan Allah untuk umat manusia termasuklah kita di dalamnya, maka ambillah rahmat itu menjadi panduan dalam kehidupan baik berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara sebagaimana yang telah diprakarsai Rasulullah sendiri dalam kehidupan mereka," pungkas Dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry ini.

Melalui pesan tersebut, Hasanuddin berharap umat Islam dapat menjadikan ajaran Rasulullah sebagai pedoman untuk membangun kehidupan yang lebih tenteram, mengedepankan kasih sayang, serta menjaga hubungan baik dengan sesama.

Ia menekankan bahwa keteladanan Rasulullah perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, baik di lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan sosial dan bernegara.* (ad)

BINJAI – Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Binjai, Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos., menegaskan pentingnya kaderisasi untuk menjaga keberlangsungan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Menurut dia, proses perkaderan di lingkungan perguruan tinggi harus terus berjalan untuk menyiapkan generasi yang berintegritas dan memiliki kapasitas intelektual.

Baca Juga:

• Teka-teki Rumah Politik Gibran

Kegiatan bertajuk Training Akbar itu resmi dibuka pada Kamis, 8 Oktober 2026, di Aula MTQ Kota Binjai, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur.

Ketua panitia menyebutkan, kegiatan tersebut diikuti 35 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Kota Binjai.

LK 1 merupakan tahap awal dalam proses kaderisasi HMI.

Melalui kegiatan ini, peserta diperkenalkan dengan nilai-nilai organisasi, sejarah, tujuan, serta dinamika kehidupan HMI.

Dalam sambutannya, Agus menekankan bahwa kaderisasi merupakan unsur penting yang menentukan keberlanjutan organisasi.

Ia mengingatkan agar proses pembinaan kader di tingkat komisariat tidak terhenti.

"Jantungnya HMI adalah perkaderan. Maka kaderisasi di level perguruan tinggi tidak boleh berhenti. Di sinilah gerbang masuk HMI," ujar Dr. Agus yang juga menjabat Ketua KAHMI Binjai periode 2026-2031.

Menurut Agus, kaderisasi di tingkat komisariat berperan penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya memahami organisasi, tetapi juga memiliki kemampuan intelektual, integritas, dan komitmen terhadap perjuangan HMI.

Ia juga meminta para peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius serta menjaga kondisi fisik agar dapat menjalani setiap tahapan forum dengan baik.

Pembukaan LK 1 HMI Komisariat Al-Ishlahiyah Binjai diharapkan menjadi langkah awal bagi para peserta untuk aktif dalam proses kaderisasi, memperkuat solidaritas antarmahasiswa, dan memperluas pemahaman mengenai ke-HMI-an.

Selanjutnya, peserta akan mengikuti berbagai materi dan forum yang dirancang untuk memperkuat pengetahuan organisasi serta membangun karakter kader.

Baca Juga:

• KNPI Binjai Apresiasi Langkah Pemko Percepat Perbaikan Infrastruktur Jalan, Masyarakat Diminta Bersabar

Melalui proses tersebut, HMI diharapkan dapat menyiapkan kader muda yang mampu berkontribusi bagi organisasi, lingkungan kampus, dan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan ijazah atau dokumen lain yang menunjukkan kelulusan Gibran dari pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat di luar negeri.

Bobby mengatakan, sepengetahuannya, Gibran telah menyandang gelar sarjana.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Desak Percepatan Huntap Korban Bencana, Jalan hingga Air Bersih Harus Tersedia

"Mas Gibran setahu saya sarjana ya," kata Bobby Nasution saat keluar dari Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat, 9 Oktober 2026.

Bobby kemudian membandingkan polemik tersebut dengan persoalan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang selama ini menjadi sorotan publik.

"Kalau Pak Jokowi yang dipermasalahkan sarjananya, ini Mas Gibran yang dipermasalahkan sarjana saja saran saya, yang dipermasalahkan sarjananya," tuturnya.

Pernyataan Bobby muncul setelah MK membacakan putusan atas gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Meski demikian, dalam pertimbangannya, mahkamah menyebut tidak menemukan ijazah atau dokumen yang membuktikan kelulusan Gibran dari pendidikan setingkat SMA atau sederajat di luar negeri.

Namun, temuan tersebut tidak menjadi dasar bagi MK untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Mahkamah juga tidak memerintahkan Gibran mengundurkan diri dari jabatannya.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, dokumen berupa certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA di luar negeri.

"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.

Certificate of attendance merupakan surat keterangan kehadiran.

Menurut pertimbangan yang disampaikan Arsul, dokumen tersebut menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran diajukan untuk mempersoalkan kelayakannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Namun, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Karena Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden, persoalan itu tidak dapat digunakan untuk membatalkan jabatannya melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres 2024.

Dengan demikian, putusan MK tersebut tidak sama dengan keputusan yang memerintahkan pemberhentian Gibran.

Persoalan mengenai dokumen pendidikan dan pemenuhan persyaratan pencalonannya masih menjadi bahan perdebatan di ruang publik.

Pernyataan Bobby Nasution menambah respons dari kalangan pejabat terhadap polemik tersebut.

Ia menyoroti gelar sarjana Gibran dan mempertanyakan fokus persoalan yang berkembang, sedangkan MK dalam pertimbangannya menyoroti dokumen yang digunakan untuk menunjukkan penyelesaian pendidikan setingkat SMA atau sederajat.* (d/ad)

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana diikuti penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum.

Menurut dia, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun rumah, tetapi juga harus memastikan tersedianya jalan, jembatan, dan fasilitas dasar yang menunjang kehidupan warga.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajukan 5 Prioritas Pembangunan Sumut ke Bappenas, RSU Haji Medan hingga Kepulauan Nias

Rapat berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat, 9 Oktober 2026, bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perwakilan Aceh dan Sumatera Barat.

"Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan. Karena itu, kita membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga, hingga lembaga kemanusiaan," ujar Wagub Surya.

Surya mengatakan percepatan pembangunan huntap membutuhkan koordinasi antarlembaga, terutama dalam memastikan kesiapan lahan, status hukum, dan keamanan lokasi.

Pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan lahan yang digunakan sesuai dengan tata ruang serta terhindar dari risiko bencana berulang.

"Hunian harus memenuhi standar keselamatan serta dilengkapi akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan fasilitas pelayanan dasar. Data penerima manfaat wajib diverifikasi dan divalidasi agar bantuan tepat sasaran dan terpantau secara berkala," katanya.

Dalam rapat tersebut, Surya memaparkan pembangunan huntap di Sumatera Utara yang melibatkan pemerintah dan sejumlah lembaga.

Yayasan Buddha Tzu Chi telah membangun 1.103 unit huntap.

Rinciannya, sebanyak 441 unit berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, 241 unit di Kota Padangsidimpuan, 200 unit di Kota Sibolga, 182 unit di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan 103 unit di Kabupaten Tapanuli Utara.

Selain itu, Posko Bencana Provinsi Sumatera Utara telah membangun 100 unit huntap.

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani pembangunan 792 unit.

Surya mengakui kepastian status dan kesiapan lahan masih menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana.

Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan persoalan pertanahan dan kesiapan lokasi segera dituntaskan agar pembangunan tidak terhambat.

Pembangunan huntap juga perlu disertai penyediaan fasilitas dasar sehingga warga dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan layak setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana, dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahaean, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan pemulihan pascabencana.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026 lalu, target pembangunan huntap dipercepat menjadi 2 tahun dari rencana awal 3 tahun. Arahan ini menuntut percepatan penyelarasan alokasi anggaran, material, hingga kapasitas pelaksana di lapangan," ungkap Ronny.

Berdasarkan data Posko Nasional Satgas PRRP, lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari target pembangunan 57.027 unit huntap, sebanyak 2.085 unit telah rampung hingga awal Oktober 2026.

Adapun 1.882 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengawal penanganan 27.809 unit huntap melalui skema in situ, yakni pembangunan rumah di lokasi semula.

Besarnya jumlah rumah yang rusak membuat percepatan pembangunan menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah.

Kepastian lahan, ketersediaan bahan bangunan, anggaran, dan tenaga pelaksana menjadi sejumlah faktor yang menentukan pencapaian target tersebut.

Untuk meningkatkan efisiensi pembangunan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan pentingnya mempercepat kepastian lahan dan memvalidasi data penerima bantuan.

Perencanaan pasokan material juga perlu dilakukan agar proses pembangunan tidak terhambat.

Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yang dirancang untuk mendukung pembangunan rumah secara lebih efisien.

Pemerintah juga mendorong pelibatan tenaga kerja lokal serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan hunian, tetapi juga membantu menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah terdampak.

Pembangunan rumah perlu berjalan beriringan dengan penyediaan layanan dasar, mulai dari air bersih, sanitasi, listrik, drainase, hingga akses jalan dan fasilitas umum.

Dengan demikian, warga tidak sekadar memperoleh tempat tinggal, tetapi juga lingkungan yang mendukung pemulihan kehidupan mereka.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri pejabat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perwakilan Kantor Staf Presiden, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para bupati dan wali kota, serta kepala perangkat daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sejumlah peserta mengikuti rapat secara langsung maupun virtual.* (ad)

JAKARTA – Media Australia, ABC News, menyoroti peluang pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan putra sulung mantan Presiden Joko Widodo tersebut.

Dikutip dari ABC News Australia, Rabu, 7 Oktober 2026, sejumlah pakar hukum tata negara menilai persoalan pendidikan Gibran masih berpotensi berlanjut melalui mekanisme konstitusional lain.

Baca Juga:

• Media Asing Soroti Polemik Ijazah Gibran, Denny Indrayana: Jika Tak Mundur, Pilihannya Dimundurkan

Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan tingkat sekolah menengah atas (SMA).

Meski demikian, permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

MK juga menilai sengketa mengenai hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak lagi menjadi jalur yang tepat untuk mempersoalkan status Gibran karena ia telah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

Putusan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai kemungkinan tindak lanjut melalui jalur politik dan mekanisme konstitusional lainnya.

Dalam laporannya, ABC News mengutip pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, yang menilai persidangan MK telah memunculkan persoalan substantif mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Zainal berpendapat, persoalan tersebut berpotensi dibahas melalui mekanisme konstitusional lain, termasuk pemakzulan.

Namun, pandangan itu merupakan interpretasinya terhadap putusan MK, bukan keputusan pengadilan yang menyatakan Gibran harus diberhentikan.

"MK pada dasarnya mengatakan bahwa pelanggaran itu ada, nyata, dan terlihat, tetapi para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mempersoalkannya dan ada mekanisme konstitusional terpisah untuk menyelesaikannya," kata Zainal kepada ABC.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan masa depan jabatan Gibran tidak dapat ditentukan hanya melalui putusan MK dalam perkara tersebut.

Menurut Feri, proses pemberhentian presiden atau wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MK, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Persoalan tindak lanjut setelah putusan MK juga dibahas mantan Ketua MK, Mahfud MD, dalam program ROSI pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Mahfud menjelaskan bahwa jalur sengketa hasil pilpres di MK telah berakhir. Ia juga menyinggung perkara yang sebelumnya dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang menurutnya telah dinyatakan berada di luar kewenangan pengadilan tersebut.

Setelah jalur PTUN dinilai tidak dapat digunakan dan perkara sengketa Pilpres 2024 di MK selesai, Mahfud menilai persoalan itu perlu dilihat melalui jalur lain.

"Lalu apa? Rezim politik dong," ujar Mahfud dalam wawancara tersebut.

Menurut Mahfud, DPR menjadi lembaga yang paling nyata tersedia apabila persoalan pemenuhan syarat jabatan Gibran hendak ditindaklanjuti melalui mekanisme politik.

Ia merujuk pada keterangan dalam putusan MK mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan berupa ijazah SMA atau dokumen setara yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

"MK kan sudah mengatakan bahwa tidak ditemukan ijazah SMA atau yang setara sehingga dengan sendirinya tidak memenuhi syarat secara formal," kata Mahfud.

Ia kemudian menegaskan bahwa tindak lanjut atas persoalan tersebut bukan lagi kewenangan MK dalam konteks sengketa hasil Pilpres 2024 yang telah selesai.

"Itu ranah lembaga lain dan lembaga lain itu adalah DPR yang sekarang paling nyata tersedia," ujarnya.

Mahfud juga membedakan legitimasi moral dan legitimasi politik Gibran setelah putusan tersebut.

Menurut dia, penilaian mengenai legitimasi moral tidak serta-merta menghapus legitimasi politik yang masih melekat pada jabatan wakil presiden.

"Legitimasi moralnya tidak ada lagi. Legitimasi politik mungkin masih ada," kata Mahfud.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Mahfud dalam menafsirkan implikasi putusan MK.

Mahkamah sendiri tidak menyatakan Gibran otomatis kehilangan jabatan wakil presiden.

Mahfud mengingatkan bahwa pemakzulan memiliki persyaratan konstitusional dan sangat bergantung pada dinamika politik.

Ia menilai perubahan situasi politik dapat memengaruhi terpenuhi atau tidaknya dukungan yang diperlukan untuk memulai proses pemberhentian.

"Bola itu tergantung politiknya aja," ujar Mahfud.

Secara konstitusional, Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Adapun Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian tersebut.

DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, pemakzulan tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena muncul polemik atau pernyataan dari pakar hukum.

Prosesnya harus melalui tahapan konstitusional dan membutuhkan keputusan lembaga-lembaga yang berwenang.

Hingga putusan MK tersebut dibacakan, jabatan Gibran sebagai wakil presiden tidak dibatalkan.

Peluang tindak lanjut melalui jalur politik, termasuk pembahasan di DPR, masih bergantung pada langkah yang diambil para pihak serta terpenuhinya ketentuan konstitusi.* (tb/ad)

JAKARTA – Gugatan mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan media asing setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang meminta putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu didiskualifikasi dari jabatannya.

Channel News Asia (CNA) dan The Straits Times memberitakan putusan MK pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Gibran Masuk DPR: PKB Usul Pansus, Golkar Pilih Panggil KPU-Bawaslu

Dikutip dari CNA, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah dari luar negeri yang setara dengan ijazah sekolah menengah atas (SMA).

Meski demikian, hakim menyatakan pengadilan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden seperti yang diminta para pemohon.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, perkara tersebut tidak dapat digunakan untuk membatalkan statusnya melalui sengketa pemilu di MK.

Adies juga menyebut persoalan kelayakan Gibran terkait dokumen kelulusan berada dalam kewenangan lembaga lain.

Putusan MK tersebut tidak berarti pengadilan memerintahkan Gibran mundur dari jabatannya.

Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Gugatan tersebut diajukan oleh 12 pemohon, termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.

Para pemohon menilai dokumen yang diserahkan Gibran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum cukup membuktikan bahwa ia telah menyelesaikan pendidikan setara SMA.

Dokumen yang menjadi sorotan berupa transkrip nilai dan surat keterangan kehadiran, bukan ijazah kelulusan SMA.

Sementara itu, Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden memiliki pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

Gibran diketahui pernah bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, pada 2002–2004.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan di UTS Insearch, Australia, pada 2004–2007.

Setelah itu, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan meraih gelar sarjana pemasaran pada 2010 melalui kerja sama dengan University of Bradford, Inggris.

Sehari setelah putusan MK dibacakan, Gibran menyatakan menghormati keputusan tersebut dan akan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden.

"Yang terpenting, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan berhasil mengimplementasikan visi, misi, dan program Presiden," kata Gibran pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Ketika ditanya mengenai keterangan MK soal bukti ijazah setara SMA, Gibran menjawab bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi jika tidak lulus SMA.

"Jika saya tidak lulus SMA, maka saya tidak akan bisa kuliah. Lagipula, saya menyelesaikan gelar sarjana saya di Singapura," ujarnya.

Dua hari setelah putusan MK, Denny Indrayana kembali mendesak Gibran untuk mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.

Dalam wawancara pada Jumat, 9 Oktober 2026, Denny mengatakan dirinya masih berusaha mengingatkan Gibran agar mempertimbangkan langkah tersebut.

Menurut Denny, Gibran masih dapat menempuh program Paket C atau jalur penyetaraan pendidikan lainnya.

Namun, ia menilai langkah itu perlu diawali dengan keputusan untuk meninggalkan jabatan yang saat ini diemban.

"Ini adalah waktu terbaik untuk memilih mundur. Ini adalah saat terbaik untuk memutuskan berhenti. Ini adalah kesempatan untuk melakukan pertobatan," kata Denny.

Ia juga menilai persoalan persyaratan pendidikan Gibran semakin menjadi perhatian setelah putusan MK.

Denny merujuk Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu yang mengatur persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden.

"Jadi ada dua sebenarnya modal Mas Gibran, tahu diri dan tahu malu," ujar Denny.

Ia kemudian menegaskan bahwa Gibran seharusnya mundur dari jabatan wakil presiden.

"Kalau tidak mundur maka pilihannya adalah dimundurkan," kata Denny.

Desakan tersebut merupakan pandangan Denny sebagai salah satu pemohon gugatan.

Sementara itu, MK tidak memerintahkan Gibran mengundurkan diri dan tidak membatalkan jabatannya sebagai wakil presiden.

Dengan demikian, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran masih menjadi perdebatan di ruang publik.

Namun, putusan MK dalam perkara tersebut tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden maupun memerintahkannya untuk mundur.* (tb/ad)

JAKARTA – Polemik mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Pilpres 2024 berlanjut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejumlah anggota Komisi II DPR berbeda pendapat mengenai langkah yang perlu ditempuh untuk menindaklanjuti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran.

Baca Juga:

• Seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP soal PKPU Pencalonan Gibran

Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai DPR cukup memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminta penjelasan.

Perbedaan pandangan itu muncul setelah MK memutus perkara yang mempersoalkan keabsahan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK tidak menerima gugatan tersebut karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Mahkamah juga menyatakan persoalan mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah pendidikan setara SMA itu menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945.

PKB Usul Pembentukan Pansus

Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, mengatakan pertimbangan hukum MK perlu menjadi perhatian lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memastikan persyaratan presiden dan wakil presiden terpenuhi.

Menurut dia, tindak lanjut atas persoalan tersebut tidak berarti mengabaikan atau menggugat kembali putusan MK.

DPR, kata dia, tetap harus menghormati putusan pengadilan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.

"Putusan MK harus kita hormati. Tetapi pertimbangan Mahkamah juga harus dibaca secara utuh. Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu dipastikan, maka lembaga negara yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti," kata Edo dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).

Edo mengingatkan bahwa UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden apabila memenuhi kondisi tertentu yang ditetapkan konstitusi.

Ia merujuk Pasal 7A UUD 1945, yang mengatur alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, termasuk apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Adapun Pasal 7B mengatur mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.

Menurut Edo, apabila ditemukan bukti kuat mengenai persoalan konstitusional, DPR dapat menggunakan instrumen pengawasan yang tersedia.

Salah satunya adalah pembentukan pansus jika dinilai diperlukan.

"Salah satunya dapat melalui pembentukan Panitia Khusus apabila dipandang diperlukan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh," kata Edo.

Ia menegaskan, pansus tidak boleh mengambil alih kewenangan lembaga lain ataupun langsung menghakimi pihak tertentu.

Tugasnya, menurut dia, adalah mengklarifikasi dan memastikan fakta berdasarkan bukti.

"Pansus, kalau memang dibentuk, harus bekerja untuk memastikan fakta. Apakah dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan syarat tersebut benar-benar ada, bagaimana proses penyetaraannya, siapa yang melakukan verifikasi, dan apakah seluruh prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan hukum. Semua harus dibuktikan, bukan berdasarkan asumsi," kata dia.

Berbeda dengan PKB, Ahmad Doli Kurnia menilai pembentukan pansus, penggunaan hak angket, maupun bentuk penyelidikan lainnya tidak diperlukan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Doli berpendapat Komisi II DPR dapat memanggil penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, untuk meminta penjelasan mengenai proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

"Komisi II panggil penyelenggara pemilu ya, panggil penyelenggara pemilu, bertanya kenapa bisa terjadi proses pencalonan kemarin yang akhirnya dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi ternyata ijazahnya enggak ada. Nah ya, jelaskan oleh si siapa, KPU, Bawaslu, dan segala macam gitu loh," kata Doli.

Menurut Doli, pemanggilan tersebut dapat menjadi langkah untuk mengetahui bagaimana persyaratan pendidikan Gibran diverifikasi ketika proses pencalonan berlangsung.

Ia juga menilai wacana pemakzulan Gibran tidak bisa dipisahkan dari keputusan politik partai-partai di DPR.

Karena itu, pembahasan mengenai langkah tersebut akan bergantung pada kesepakatan dan konsensus antarpartai.

"Kalau soal pemakzulan, ya itu tergantung dari kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai politik, terutama yang di DPR, ya kan? Ini sudah betul-betul murni wilayah politik," ucapnya.

Perbedaan sikap PKB dan Golkar menunjukkan belum adanya kesepakatan mengenai bentuk tindak lanjut yang akan ditempuh DPR.

PKB membuka kemungkinan pembentukan pansus, sedangkan Golkar memilih meminta penjelasan langsung dari penyelenggara pemilu.

Sebelumnya, MK telah memutus perkara yang mempersoalkan keabsahan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam persidangan, salah satu pemohon, Denny Indrayana, menjelaskan bahwa dokumen yang menjadi dasar persyaratan pencalonan Gibran berupa surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, bukan ijazah atau bukti kelulusan sekolah menengah atas.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Namun, pertimbangan hukum Mahkamah mengenai dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian.

MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Mahkamah juga menyatakan bahwa secara faktual Gibran bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden.

Karena itu, persoalan mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah tersebut dinilai menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai UUD 1945.

Pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar bagi munculnya usulan agar DPR meminta penjelasan kepada penyelenggara pemilu atau melakukan penelusuran lebih lanjut.

Hingga kini, perbedaan pandangan di DPR masih berkisar pada mekanisme yang dianggap tepat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Usulan pembentukan pansus dari PKB dan opsi pemanggilan KPU serta Bawaslu dari Golkar menjadi dua pendekatan yang mengemuka dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran.* (cn/ad)

JAKARTA – Lembaga Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan Indonesia melaporkan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat, 9 Oktober 2026.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses penerbitan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga:

• Pernyataan Jokowi Berubah soal Prabowo-Gibran Dua Periode, Ini Respons Golkar

Ketentuan ini sebelumnya menjadi sorotan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Advokat Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, mengatakan pihaknya menilai terdapat perbedaan antara materi yang dibahas dalam uji publik dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan ketentuan yang akhirnya dimuat dalam PKPU setelah proses harmonisasi.

"Yang pertama, terkait dengan proses penerbitan PKPU 19/2023, yang di mana dalam proses uji publik, kemudian RDP, dan kemudian apa yang telah diharmonisasi itu hal yang sangat berbeda. Bahkan pasal yang diselundupkan, pasal yang terkait dengan proses pencalonan itu juga tidak ada dalam proses uji publik, dan kemudian juga tidak ada dalam proses RDP, tetapi dalam proses harmonisasi itu juga tiba-tiba ada," ujar Ibnu Syamsu Hidayat kepada wartawan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

Menurut Themis, perbedaan tersebut perlu diperiksa untuk memastikan proses penyusunan peraturan berjalan sesuai prosedur dan prinsip transparansi.

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan tersebut sebelumnya menjadi perhatian hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 23 September 2026.

Saldi mempertanyakan proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran kepada KPU.

Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin saat itu mengatakan pihaknya tidak mendatangi dinas pendidikan karena telah menerima surat keterangan.

Dalam laporan ke DKPP, Themis juga mempersoalkan dugaan kelalaian Bawaslu dalam mengawasi penerapan ketentuan tersebut.

Advokat Themis Indonesia, Laily, menilai Bawaslu seharusnya menelusuri dugaan persoalan terkait persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

"Adanya kelalaian Bawaslu terhadap tidak adanya tindakan pengawasan untuk mencegah penerapannya Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Nah, dalam persidangan juga Bawaslu menyatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya pelanggaran terhadap pencalonan atau adanya laporan dari temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan calon wakil presiden," kata Laily menambahkan.

Ibnu juga mempersoalkan keterangan penyelenggara pemilu yang menyebut Pasal 18 ayat (3) tersebut berasal dari rekomendasi Kementerian Pendidikan.

Menurut dia, keterangan dalam persidangan di MK menunjukkan bahwa kementerian tersebut tidak pernah merekomendasikan ketentuan itu.

"Dan kemudian ada pernyataan dari penyelenggara pemilu Bawaslu atau KPU yang menyatakan bahwa pasal tersebut adalah rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, tetapi nyatanya dalam proses persidangan kemarin di MK menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan tidak pernah merekomendasikan adanya pasal tersebut. Artinya, hal-hal yang demikian perlu kejelasan dan kami meminta kejujuran dari penyelenggara pemilu terkait dengan hal ini," ujarnya.

Themis menilai persoalan tersebut perlu diperjelas untuk mengetahui dasar penyusunan ketentuan yang dipersoalkan serta tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam proses penerbitannya.

Laporan tersebut mencakup seluruh komisioner KPU dan Bawaslu yang menjabat saat proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam laporan yang diajukan ke DKPP, Themis Indonesia dan Yayasan Dewi Keadilan Indonesia meminta agar para komisioner yang dilaporkan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap.

"Terkait dengan tuntutan kami atau petitum kami di dalam laporan tadi adalah untuk pemberhentian tetap untuk seluruh komisioner yang ada di KPU yang itu para teradu, dan Bawaslu juga," kata Ibnu.

Laporan tersebut kini menjadi pengaduan dugaan pelanggaran etik yang diajukan kepada DKPP.

Dugaan yang disampaikan pelapor perlu diperiksa melalui mekanisme yang berlaku sebelum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran etik.

Perkara ini kembali menyoroti proses penyusunan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden menjelang Pemilu 2024, khususnya ketentuan mengenai persyaratan pendidikan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.* (d/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Namun, Golkar belum membahas sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo.

Baca Juga:

• Teka-teki Rumah Politik Gibran

"Ya sejak tahun akhir 2024, standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, ya," kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Menurut Doli, keputusan Golkar mendukung Prabowo telah ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Sementara itu, keputusan mengenai calon wakil presiden masih menunggu perkembangan politik dan pembicaraan dengan partai-partai pengusung.

"Nah, sekarang kan kita belum tahu pengusungnya siapa. Yang menyatakan bahwa baru, resmi melalui Rapimnas, ya kan, mungkin ada partai lainnya, tapi kami memutuskan itu melalui Rapimnas," ucapnya.

Doli menjelaskan, penentuan calon wakil presiden biasanya dilakukan menjelang pendaftaran pasangan calon.

Proses tersebut juga perlu mempertimbangkan kesepakatan dengan partai-partai yang nantinya bergabung dalam koalisi.

Selain itu, menurut Doli, keputusan akhir mengenai sosok pendamping presiden akan berada di tangan calon presiden yang diusung.

"Kan nggak mungkin kalau kami sekarang mencalonkan Pak Prabowo, di mana dalam situasi sekarang kita semua fokus untuk melaksanakan, menjalankan pemerintahan ini, Pak Prabowo kita tanya 'Pak, kira-kira nanti wakil presidennya siapa?," tuturnya.

"Pasti di ujung, gitu. Makanya sampai sekarang kalau Golkar selalu, belum mau bicara tentang wakil presiden," tambahnya.

Dengan sikap tersebut, Golkar saat ini belum menyampaikan nama yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029.

Di tengah pembicaraan mengenai Pilpres 2029, Doli mengatakan Golkar masih memprioritaskan upaya menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Partai berlambang pohon beringin itu meminta seluruh jajaran membantu pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Tapi kami sudah menyampaikan seluruh jajaran untuk membantu mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo-Gibran ini agar semua program itu deliver dan masyarakat merasakan manfaatnya kehadiran pemerintahan ini," ucapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Golkar membedakan dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan dengan pembahasan mengenai pasangan calon pada pemilu mendatang.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa Pemilu 2029 masih jauh ketika ditanya mengenai dukungannya terhadap Prabowo-Gibran untuk kembali menjabat selama dua periode.

"Pemilu masih jauh," kata Jokowi, Jumat (9/10/2026).

Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan dukungan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa saat ini semua pihak sebaiknya berfokus bekerja untuk masyarakat.

"Masih jauh 2029, semuanya kerja dulu, entah kerja politik, entah kerja di pemerintahan, kerja untuk rakyatlah semuanya," ucap dia.

Pernyataan itu berbeda dengan sikap yang disampaikan Jokowi pada September 2025.

Saat itu, ia mengatakan telah meminta para relawan mendukung Prabowo-Gibran untuk dua periode.

"Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo-Gibran dua periode)," kata Jokowi saat ditanya mengenai pernyataan relawan Bara JP mendapat arahan mendukung Prabowo-Gibran dua periode, seperti dilansir detikJateng, Jumat (19/9/2025).

Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya telah mengarahkan relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua periode.

"Ya memang sejak, apa, saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode," ungkapnya.

Perbedaan pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah dukungan politik Jokowi menjelang Pilpres 2029.

Sementara itu, Golkar telah menegaskan dukungan kepada Prabowo sebagai calon presiden, tetapi belum menentukan siapa yang akan mendampinginya.

Keputusan mengenai calon wakil presiden masih terbuka dan, menurut Doli, baru akan dibicarakan ketika situasi politik serta komposisi partai pengusung semakin jelas.* (d/ad)

MEDAN – Setelah viral, penggunaan Opao, yakni minuman rasa susu (bukan susu) sebagai menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, Jalan Letda Sujono No 74 Medan, diduga kini dilakukan hanya dalam waktu tertentu.

Menurut sumber bitvonline.com, hal ini dimaksudkan untuk menghindari sorotan publik. Apalagi, kasus keracunan siswa akibat MBG sering terjadi di Sumut.

Baca Juga:

• Susu Opao Diduga Masih Jadi Menu MBG di SPPG Medan Tembung 3, Pengamat Minta APH Turun Tangan: Penuhi Unsur Formil dan Materil Pidana

"Pembelian minuman Opao senilai Rp 3 miliar dari Thailand oleh pihak yayasan itu, merupakan informasi A-1, Bang. Itu sudah jelas," kata sumber bitvonline.com.

Sumber lain juga meyakinkan bahwa pihak yayasan pemilik SPPG Medan Tembung 3, memang telah membeli Opao dari Thailand senilai Rp 3 miliar. Minuman Opao itu direncanakan akan didistribusikan ke 40-an lebih SPPG di Sumut.

Menurut sumber, ke 40-an SPPG itu berada di bawah yayasan yang dikendalikan oleh seorang pengusaha berinitial Rb. Sumber menjelaskan, Rb mengendalikan lima yayasan yang mengelola puluhan SPPG. Salah satu di antaranya SPPG Medan Tembung 3.

"Tadinya, ada sekitar 80-an lebih SPPG yang dikendalikan Rb melalui yayasan dan jaringannya. Namun sebagian di antaranya terkena suspend atau dihentikan operasionalnya," jelas sumber.

Dengan "modal" 80-an SPP itulah, lanjut sumber menjelaskan, sehingga Rb sempat membeli minuman rasa Opao senilai Rp 3 miliar dari Thailand.

"Ini dilakukan karena harga minuman susu Opao jauh lebih murah dibanding susu yang sesuai standar BGN. Apalagi dibeli langsung dari Thailand dalam jumlah besar," jelas sumber.

Semula, seluruh Opao yang didatangkan dari Thailand itu, akan disuplay ke seluruh SPPG di bawah jaringan yayasan yang dikenalikan Rb. Namun, sekitar awal September 2026, BGN bersama Kemenko Pangan, Kementan, Kemenkes, Kemenperin dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), menerbitkan larangan penggunaan jenis minuman jenis Opao dalam menu MB.

Sayangnya, ketika dikonfirmasi, Kepala SPPG Medan Tembung 3 Faisal Lubis justru menjawab arogan saat dikonfirmasi. "Saya tidak takut," katanya seolah menantang BGN yang melarang penggunaan minuman rasa susu tersebut.

JADI CATATAN KPPG MEDAN
Sehubungan dengan itu, untuk menghindari dampak buruk terhadap masyarakat penerima manfaat seperti anak-anak, Kepala BGN Sumut Yoga Arizanto dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Medan Donal Simanjuntak diharap segera melakukan investigasi memeriksa SPPG Tembung 3.

ALASAN MELARANG OPAO
Larangan penggunaan minuman Opao disebabkan beberapa alasan. Pertama, karena Opao ternyata bukan susu, tapi minuman rasa susu.

Berdasarkan data BPOM ML 466609024979, Opao terdaftar sebagai minuman rasa susu multivitamin, bukan susu segar atau susu sapi murni. Komposisi utamanya air + susu skim bubuk + gula.

Kedua, aturan baru BGN tanggal 8 September 2026 telah melarang keras penggunaan produk minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, maupun susu kental manis dalam menu MBG. Opao masuk dalam katagori yang dilarang tersebut. Karena hanya minuman rasa susu.*

Oleh:Firdaus Arifin

DI BANDUNG, pada 26 September 2026, Joko Widodo menunjukkan kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia. Mantan Presiden itu menyatakan telah bergabung sejak 14 Oktober 2025.

Baca Juga:

• Bikin Geleng Kepala, Ini Rangkaian Dakwaan terhadap Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Namun, satu pertanyaan lain masih terbuka: di mana rumah politik putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?

Pemecatan Gibran dari PDI-P diumumkan pada Desember 2024.

Laporan CNA yang membahas keanggotaan Jokowi di PSI menyebut Gibran belum diketahui publik menjadi anggota PSI ataupun partai lain.

Sampai penelusuran pada 9 Oktober 2026, keanggotaan barunya belum terkonfirmasi secara terbuka.

Kedekatan dengan partai tertentu belum cukup untuk memastikan status tersebut. Tentu, kartu anggota bukan ukuran tunggal kekuatan politik.

Orang bisa mempunyai jaringan luas tanpa menjadi pengurus partai.

Sebaliknya, seseorang bisa tercatat sebagai kader tanpa banyak memengaruhi keputusan organisasi.

Persoalan Gibran terletak di antara keduanya: seberapa jauh kedekatan dengan sejumlah partai dapat berubah menjadi dukungan organisasi yang berkelanjutan?

Jawabannya akan menentukan daya tawar yang ia bangun di luar jabatan wakil presiden.

Panggung Kekuasaan

Jabatan wakil presiden menambah panggung dan akses yang telah dimiliki Gibran. Ia bertemu masyarakat, berkomunikasi dengan pejabat, dan memperoleh perhatian media.

Kesempatan itu menyediakan ruang untuk membangun kepercayaan melalui pekerjaan yang dapat dinilai.

Namun, panggung tidak dengan sendirinya menghasilkan pijakan. Masyarakat dapat mengenali seorang tokoh tanpa menyukai pilihan politiknya.

Mereka dapat menghargai aktivitasnya tanpa menganggapnya sebagai calon terbaik untuk jabatan berikutnya.

Popularitas, kepuasan terhadap kinerja, dan niat memilih perlu dibedakan.

Tanpa data yang memadai, keterkenalan Gibran belum dapat diterjemahkan menjadi ukuran kekuatan elektoral pribadi.

Tantangannya semakin rumit karena ia bekerja dalam pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto.

Apabila pembagian peran tidak terang, masyarakat akan kesulitan membedakan kontribusi wakil presiden dari kerja pemerintah secara keseluruhan.

Banyaknya kunjungan bukan jawaban yang cukup. Publik membutuhkan penjelasan mengenai persoalan yang ditangani dan hasil yang dicapai.

Dari sana reputasi pribadi dapat tumbuh. Gibran tidak harus mengambil jarak dari presiden untuk menunjukkan kemampuannya.

Ia justru perlu memperlihatkan bagaimana perannya membantu pekerjaan pemerintah. Kontribusi yang dikenali memberi dasar bagi reputasi pribadi.

Untuk menjadi daya tawar politik, reputasi itu masih perlu diterjemahkan menjadi dukungan pemilih dan hubungan organisasi.

Partai-partai pendukung pemerintah mempunyai alasan untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan.

Akan tetapi, dukungan kepada pemerintahan Prabowo–Gibran tidak otomatis mencakup seluruh kemungkinan masa depan politik Gibran.

Partai dapat mendukung pekerjaannya sebagai wakil presiden sambil mempersiapkan kader sendiri untuk pemilu berikutnya. Di sinilah pernyataan elit perlu dibaca dengan cermat.

Pembelaan terhadap Gibran dalam suatu polemik bisa berkaitan dengan soliditas pemerintah atau keputusan politik sebelumnya.

Untuk menilai komitmen yang lebih panjang, perlu dilihat keputusan organisasi dan kerja sama.

Pernyataan dukungan belum membuktikan kesediaan partai mengerahkan kader, menyediakan sumber daya kampanye, atau memperjuangkan pencalonan.

Menjelang 2029, perhitungannya akan bergantung pada posisi yang diperebutkan.

Jika Gibran dipertimbangkan kembali sebagai pendamping Prabowo, pembicaraan akan menyangkut manfaat elektoral dan keseimbangan koalisi.

Jika arah politiknya berbeda, susunan kepentingan ikut berubah. Kesediaan bekerja bersama hari ini belum menyelesaikan perundingan mengenai pencalonan esok.

Apabila partai-partai koalisi mengajukan figur sendiri, Gibran harus menawarkan alasan yang membuat mereka bersedia berkompromi.

Alasan itu dapat berupa dukungan pemilih, kemampuan memperluas penerimaan, atau kepercayaan yang dibangun melalui kerja.

Hubungan personal memudahkan pembicaraan, tetapi pihak yang melepaskan kesempatan bagi kadernya juga membutuhkan penjelasan kepada organisasinya.

Koalisi juga harus mengelola perbedaan antara kepentingan nasional dan persaingan daerah.

Dua partai dapat bekerja bersama di pemerintahan sambil berebut pemilih atau jabatan di tempat lain.

Dukungan pimpinan pusat perlu diterjemahkan melalui hubungan dengan kader setempat.

Bagi Gibran, jaringan yang luas akan lebih berarti jika tidak hanya bertumpu pada kesepakatan di Jakarta.

Reputasi pribadi akan bernilai dalam perundingan partai apabila ada bukti bahwa kehadiran Gibran memperluas dukungan atau membantu kerja organisasi.

Pembuktiannya memerlukan lebih dari pertemuan antarpemimpin.

Partai perlu melihat penerimaan pemilih, sedangkan Gibran membutuhkan pengalaman bekerja dengan kader yang kelak menerjemahkan kesepakatan menjadi kegiatan di lapangan.

Warisan Jokowi

Pengaruh Jokowi merupakan bagian dari lingkungan politik Gibran.

Mengabaikannya akan membuat analisis kehilangan konteks.

Namun, menganggap seluruh dukungan kepada Jokowi dapat berpindah kepada putranya juga menyederhanakan perilaku pemilih.

Hubungan keluarga membuka akses; pilihan masyarakat tetap memerlukan alasan.

Pemilih yang menghargai Jokowi bisa mempunyai penilaian berbeda terhadap Gibran.

Sebagian mungkin melihat kesinambungan, sebagian lain ingin membandingkan kemampuan keduanya.

Besarnya dukungan yang berpindah belum dapat dipastikan hanya dari hubungan keluarga. Warisan politik perlu diuji, bukan sekadar diasumsikan.

Bagi Gibran, pertanyaannya ialah apakah ia mampu menambah alasan baru untuk dipercaya.

Nama keluarga memberi pengenalan awal, sedangkan pengalaman memerintah seharusnya menyediakan kesempatan untuk membangun penilaian tersendiri.

Jika alasan mendukung Gibran terutama bertumpu pada penilaian terhadap Jokowi, dukungan personalnya belum dapat dipisahkan dari pengaruh keluarga.

Untuk mengetahui apakah pengaruh keluarga berkembang menjadi dukungan pribadi, diperlukan ukuran yang terpisah.

Survei perlu menanyakan alasan memilih Gibran, bukan hanya tingkat pengenalan terhadapnya.

Perubahan penerimaan di luar kelompok pendukung lama juga relevan.

Dengan cara itu, pembicaraan tentang warisan Jokowi dapat bergerak dari kesan menuju bukti.

Pilihan PSI

PSI menjadi kemungkinan rumah politik yang mudah dibayangkan. Kaesang Pangarep memimpin partai itu, sementara Jokowi telah mengumumkan keanggotaannya.

Kedekatan keluarga mungkin memudahkan komunikasi Gibran dengan pimpinan partai.

Akan tetapi, akses kepada pemimpin, pengaruh dalam organisasi, dan kemampuan memenangkan pemilu merupakan tiga hal berbeda.

Akses membuka percakapan. Pengaruh terlihat dari kemampuan untuk ikut membentuk keputusan organisasi.

Kekuatan elektoral memperlihatkan apakah pilihan organisasi memperoleh dukungan masyarakat.

Kedekatan keluarga mungkin membantu yang pertama, tetapi belum membuktikan dua hal berikutnya.

Karena itu, kemungkinan bergabung dengan PSI perlu dibahas sebagai pilihan, bukan kepastian tentang masa depan Gibran.

PSI memperoleh sekitar 2,8 persen suara dan tidak mendapatkan kursi DPR.

Hasil tersebut memperlihatkan tantangan elektoral yang harus diatasi partai.

Kemampuan tokoh nasional untuk memperbesar dukungannya pada pemilu berikutnya masih perlu diuji.

Organisasi, kandidat, dan penerimaan pemilih dapat berubah. Jika Gibran bergabung, kontribusinya terhadap penguatan partai akan menjadi ukuran hubungan timbal balik.

PSI menyediakan wadah, sementara Gibran perlu ikut membangun kemampuan menjangkau masyarakat.

Partai membutuhkan lebih dari kehadiran tokoh dalam acara: kader yang bekerja, calon yang dipercaya, dan hubungan daerah yang tidak berhenti setelah panggung dibongkar.

Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh sekitar 2,8 persen suara dan tidak mendapatkan kursi DPR.

Hasil tersebut memperlihatkan tantangan elektoral yang harus diatasi partai.

Kemampuan tokoh nasional untuk memperbesar dukungannya pada pemilu berikutnya masih perlu diuji.

Organisasi, kandidat, dan penerimaan pemilih dapat berubah.

Jika Gibran bergabung, kontribusinya terhadap penguatan partai akan menjadi ukuran hubungan timbal balik.

PSI menyediakan wadah, sementara Gibran perlu ikut membangun kemampuan menjangkau masyarakat.

Partai membutuhkan lebih dari kehadiran tokoh dalam acara: kader yang bekerja, calon yang dipercaya, dan hubungan daerah yang tidak berhenti setelah panggung dibongkar.

Kehadiran Gibran, jika terjadi, juga akan menuntut kejelasan hubungan dengan Kaesang sebagai ketua umum.

Pembagian peran yang jelas membantu pengurus memahami siapa yang menentukan kebijakan dan bagaimana keputusan diambil.

PSI perlu menjaga ruang bagi kader di luar keluarga.

Tanpa mekanisme demikian, tambahan figur dapat memperbesar perhatian sekaligus menambah ketidakpastian di dalam organisasi.

Pintu Partai

Partai yang telah mempunyai kursi parlemen menawarkan sumber daya berbeda.

Ada jaringan legislator, pengalaman kampanye, dan hubungan dengan daerah.

Namun, di dalamnya juga terdapat kader senior, calon penerus, serta kepentingan yang dibentuk melalui perjalanan panjang.

Tokoh baru perlu menyesuaikan diri dengan susunan kepentingan tersebut.

Pada 24 April 2024, Airlangga Hartarto, ketika memimpin Golkar, menyebut Jokowi dan Gibran bagian dari keluarga besar partai.

Laporan ANTARA saat itu juga menyatakan, pengesahan resmi sebagai kader masih ditunggu.

Pernyataan historis ini menunjukkan penerimaan politik, tetapi tidak mengonfirmasi keanggotaan Gibran sekarang. Pembedaan itu penting.

Kedekatan sebagai mitra belum memberikan kedudukan formal dalam pengambilan keputusan partai, meskipun tokoh dari luar dapat mempunyai pengaruh.

Bergabung akan membawa saluran organisasi sekaligus kewajiban.

Pertanyaannya bukan hanya apakah pintu dibuka, melainkan peran apa yang tersedia setelah seseorang masuk.

Bagi partai, penerimaan terhadap Gibran membutuhkan perhitungan tentang kontribusinya.

Apakah ia memperluas dukungan, membantu kader, atau memberi manfaat yang bertahan melampaui jabatan?

Bagi Gibran, pertimbangannya ialah ruang untuk bekerja dan memengaruhi keputusan.

Partai besar belum tentu menyediakan keleluasaan besar; lingkungan yang ramah belum tentu mempunyai jaringan yang memadai.

Gibran juga perlu menjelaskan kesesuaian antara pilihannya dan agenda partai.

Pemilih berhak mengetahui kebijakan apa yang hendak diperjuangkan melalui organisasi tersebut.

Jawaban yang konkret memberi dasar untuk menilai konsistensi sikapnya kelak.

Tanpa penjelasan itu, perpindahan partai mudah dipahami hanya sebagai pencarian jalan pencalonan, meskipun motif sebenarnya belum diketahui.

Waktu Memilih

Secara publik, Gibran masih dapat menjaga komunikasi dengan berbagai partai tanpa menunjukkan keberpihakan organisasi yang tegas.

Namun, manfaat keluwesan dapat berkurang ketika organisasi mulai menetapkan calon dan prioritas koalisi.

Pada tahap itu, hubungan yang longgar mungkin perlu diganti dengan komitmen yang lebih jelas. Kepercayaan organisasi memerlukan waktu.

Ia dibangun ketika seseorang membantu pekerjaan daerah, mendampingi kader menghadapi kesulitan, dan menerima keputusan yang tidak selalu sesuai dengan keinginannya.

Hubungan yang baru menguat menjelang pencalonan lebih mudah dipertanyakan.

Organisasi ingin mengetahui apakah kebersamaan akan berlanjut setelah kepentingan sesaat terpenuhi.

Meski demikian, informasi publik belum memungkinkan kesimpulan bahwa Gibran sengaja menunda pilihan sebagai strategi.

Yang dapat dibahas adalah konsekuensi keadaan tersebut. Ia menjaga keleluasaan, sementara kepastian dukungan organisasi masih perlu dibangun.

Pilihan waktunya perlu mempertemukan dua kebutuhan.

Jika keputusan afiliasi masih terbuka, mengikatkan diri lebih awal dapat mempersempit ruang komunikasi; memilih lebih belakangan dapat mengurangi kesempatan untuk membangun pengalaman organisasi.

Tidak ada jadwal yang otomatis tepat.

Gibran perlu menimbang apakah hubungan yang tersedia sudah cukup matang untuk membawa kewajiban bersama, bukan hanya manfaat sesaat.

Kejelasan itu juga berguna bagi masyarakat. Publik dapat menilai siapa yang mendukungnya, agenda apa yang diperjuangkan, dan bagaimana tanggung jawab dibagi.

Tanpa hubungan yang dapat dibaca, politik mudah menjadi urusan pertemuan antartokoh.

Kehadiran organisasi semestinya membuka ruang bagi penilaian yang lebih luas daripada sekadar kabar kedekatan elite.

Menjelang 2029, kartu anggota dapat memperjelas afiliasi Gibran.

Daya tawarnya akan ditentukan oleh komitmen organisasi dan kepercayaan pemilih: apakah ia mampu ikut membentuk keputusan serta mempertahankan dukungan ketika kepentingan elit berubah.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

TANGERANG SELATAN – Penguatan kepemimpinan berbasis kinerja, pengembangan inovasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus pembelajaran peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 2 Kelompok Genap Tahun 2026 saat melaksanakan Studi Lapangan (STULA) di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangerang Selatan.

Kegiatan yang berlangsung pada 7–9 Oktober 2026 tersebut didampingi Widyaiswara Pendamping, Drs. Agust Nadeak, M.Si. Studi lapangan ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk mempelajari secara langsung praktik kepemimpinan, tata kelola organisasi, pengelolaan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, serta inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca Juga:

• HP Android Bisa Tak Aman Lagi! Ini 4 Cara Cek Sisa Umur dan Masa Update Keamanan

Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan dipilih karena memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selain menyusun dokumen perencanaan, instansi ini juga mengintegrasikan data, aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah, hasil penelitian, inovasi, dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Kepemimpinan Berbasis Kinerja Jadi Sorotan

Salah satu praktik yang menjadi perhatian peserta adalah penerapan kepemimpinan berbasis kinerja dengan indikator yang terukur.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Bappelitbangda menetapkan empat sasaran dengan delapan indikator kinerja.

Sasaran tersebut kemudian diterjemahkan melalui pohon kinerja dan mekanisme cascading agar target organisasi dapat diturunkan ke dalam pelaksanaan tugas yang lebih operasional.

Komitmen terhadap evaluasi juga ditunjukkan melalui tindak lanjut atas tujuh rekomendasi Inspektorat dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024.

Langkah tersebut mencakup penyusunan standar operasional prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja individu, serta pemanfaatan aplikasi e-SAKIP untuk pengumpulan, pengukuran, dan evaluasi data kinerja.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam materi studi lapangan, Bappelitbangda meraih predikat A dengan nilai 87,15 pada evaluasi SAKIP tahun 2024.

Praktik ini memberikan pelajaran bahwa kepemimpinan tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian target.

Pemimpin juga perlu membangun sistem pengukuran yang jelas, melakukan evaluasi secara berkala, menindaklanjuti rekomendasi, dan memastikan setiap proses perbaikan berdampak pada kinerja organisasi.

SISTARI Dorong Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi

Selain tata kelola kinerja, peserta PKP mendalami pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui SISTARI atau Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah.

SISTARI merupakan basis data digital yang menghimpun informasi mengenai riset, inovasi, produk hukum, dan panduan.

Sistem ini menjadi bagian dari ekosistem inovasi yang turut melibatkan KREASI-IN, Teknologi Tepat Guna (TTG), Pemeringkatan Inovasi Perangkat Daerah (PIPD), Innovative Government Award (IGA), serta I2 Expo.

Melalui ekosistem tersebut, proses inovasi diarahkan agar berjalan secara berkelanjutan, mulai dari pendataan, penciptaan dan penilaian inovasi, diseminasi, penerapan, replikasi, hingga pemutakhiran data.

Peserta memperoleh pemahaman bahwa inovasi pemerintahan tidak seharusnya berhenti pada pembuatan aplikasi, kegiatan seremonial, atau perlombaan.

Inovasi perlu didokumentasikan, dievaluasi, disebarluaskan, diterapkan, dan diperbarui agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Pelayanan Publik Mengedepankan Standar dan Partisipasi Masyarakat

Dari aspek pelayanan publik, Bappelitbangda telah menetapkan Standar Pelayanan melalui Keputusan Kepala Bappelitbangda Nomor 100.3.3/Kep-037/Bappelitbangda/I/2024 tertanggal 8 Januari 2024.

Standar tersebut mencakup empat jenis layanan, yakni Jaring Asmara Perencanaan Pembangunan, Penyelarasan Dokumen Perencanaan Daerah, Fasilitasi Rekomendasi Riset bagi warga negara asing (WNA), serta Fasilitasi Pengembangan Inovasi di Daerah.

Salah satu praktik yang menjadi perhatian peserta adalah Jaring Asmara atau Penjaringan Aspirasi Masyarakat.

Selain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara tatap muka, masyarakat dapat menyampaikan usulan secara daring melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Dalam materi yang dipaparkan, target usulan yang terverifikasi di tingkat kecamatan pada 2026 mencapai 1.000 usulan, meningkat dibandingkan target 400 usulan pada 2024.

Bappelitbangda juga mengembangkan Musrenbang tematik untuk sejumlah isu pembangunan, antara lain inklusi, penanganan stunting, kemiskinan, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan pembiayaan non-APBD.

Praktik tersebut menunjukkan pentingnya membuka ruang partisipasi masyarakat sekaligus mengelola aspirasi secara terstruktur dalam proses perencanaan pembangunan.

Kolaborasi Jadi Kekuatan Pengembangan Inovasi

Studi lapangan turut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan inovasi daerah.

Bappelitbangda melibatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, akademisi, masyarakat, inovator, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Pendekatan kolaboratif ini menjadi pembelajaran bagi peserta PKP bahwa keterbatasan sumber daya dapat dihadapi melalui penguatan jejaring, pembagian peran, serta kerja sama yang terarah.

Kolaborasi juga diperlukan untuk memastikan inovasi tidak berjalan sendiri, melainkan terhubung dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Peserta Rumuskan Rekomendasi Pengukuran Dampak SISTARI

Berdasarkan hasil pengamatan, diskusi, wawancara, dokumentasi, dan analisis kelompok, peserta PKP merumuskan sejumlah pembelajaran penting.

Pertama, target kinerja harus terukur dan diterjemahkan ke dalam sistem kerja organisasi.

Kedua, evaluasi perlu dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan, bukan semata-mata sebagai pemenuhan administrasi.

Ketiga, inovasi membutuhkan pemeliharaan dan keberlanjutan.

Keempat, kolaborasi menjadi unsur penting dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan kompleksitas persoalan pembangunan.

Sebagai salah satu hasil analisis, PKP Angkatan 2 Kelompok Genap merekomendasikan pembuatan alat ukur untuk menilai pencapaian dan dampak penggunaan aplikasi SISTARI terhadap peningkatan pelayanan publik.

Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah Survei Kepuasan Pengguna Layanan berbasis digital.

Rekomendasi ini bertujuan agar keberhasilan SISTARI tidak hanya dinilai dari keberadaan atau tingkat penggunaan sistem, tetapi juga dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi pengguna dan kualitas pelayanan publik.

STULA Jadi Bekal Aksi Perubahan Peserta PKP

Melalui kegiatan STULA, peserta memperoleh gambaran bahwa keberhasilan organisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, anggaran, dan teknologi.

Kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan, target yang terukur, evaluasi yang terbuka, kolaborasi, serta pengelolaan inovasi secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting.

Praktik Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan memberikan bahan pembelajaran mengenai keterkaitan antara kepemimpinan, kinerja, perencanaan pembangunan, riset, inovasi, dan pelayanan publik.

Di sisi lain, hasil studi juga menjadi ruang refleksi terhadap sejumlah tantangan organisasi, termasuk keterbatasan jabatan fungsional, integrasi data, serta keselarasan dokumen.

Bagi peserta PKP, pengalaman tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan selama studi lapangan.

Berbagai praktik yang dipelajari dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik organisasi masing-masing, khususnya dalam mendukung penyusunan dan pelaksanaan proyek perubahan atau aksi perubahan di unit kerja.

Dengan demikian, STULA menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas kepemimpinan pengawas yang berorientasi pada hasil, adaptif terhadap perubahan, dan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajukan lima prioritas pembangunan daerah kepada pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Usulan tersebut mencakup pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, penguatan keterpaduan pembangunan, percepatan pembangunan Kepulauan Nias, pengembangan koridor industri dan logistik Belawan-Kualatanjung-Seimangkei, serta pemulihan pascabencana.

Baca Juga:

• Ini 8 Nama Tersangka Baru Korupsi Jalan Sumut, Presidium Kornas: Hanya Kelas Teri, KPK Tak Berani Sentuh Aktor Intelektual

Dalam pertemuan tersebut, Bobby memaparkan potensi ekonomi Sumatera Utara sekaligus meminta dukungan pemerintah pusat agar sejumlah proyek strategis daerah dapat berjalan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

"Posisi strategis Sumatera Utara adalah sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur Internasional, dengan jumlah penduduk sekitar 15,8 Juta jiwa. Dan pada triwulan II 2026, PDRB kira mencapai Rp341,05 Triliun, tumbuh 5,06 persen dan berkontribusi sekitar 23 persen terhadap PDB Regional Sumatera, dan 5,21 persen terhadap PDB Nasional," ungkap Gubernur.

Menurut Bobby, Sumatera Utara memiliki posisi penting dalam pengembangan ekonomi kawasan barat Indonesia.

Namun, potensi tersebut perlu didukung konektivitas yang memadai, pengolahan hasil sumber daya alam, dan pengembangan kawasan ekonomi yang terintegrasi.

"Namun tantangannya adalah menghubungkan pusat pertumbuhan ini dengan potensi seperti sawit, karet, kelapa, produksi pangan dan energi ke dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Sebagaimana upaya kami dapat diperkuat sebagai pusat pertumbuhan Indonesia bagian barat," jelas Bobby Nasution didampingi sejumlah pimpinan OPD terkait.

1. RSU Haji Medan Diusulkan Berstandar Internasional

Salah satu prioritas yang diajukan Bobby adalah pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional.

Proyek ini direncanakan mendapat dukungan pembiayaan dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF), skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola oleh Korea Eximbank.

Menurut Bobby, proyek tersebut telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan pada Februari 2024.

Skema yang disampaikan mencakup bunga 0,05 persen, tenor 40 tahun, dan masa tenggang 10 tahun.

Namun, proyek itu belum tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2025–2029 setelah adanya penyesuaian RPJMN.

"Mengingat perjanjian kerja Indonesia-Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026, percepatan proses menjadi sangat penting agar peluang pembiayaan ini tetap dapat dimanfaatkan. Dan usulan Re-Entry telah kami sampaikan kepada Bappenas pada 22 September 2026. Karenanya kami memohon dukungan terhadap upaya ini, hingga masuk dalam DRPLN-JM 2025-2029," urai Gubernur Bobby Nasution.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap proyek tersebut dapat kembali masuk dalam daftar rencana pinjaman luar negeri sehingga proses pembiayaan dan pelaksanaannya bisa berlanjut.

2. Sinkronisasi Pembangunan dan Program Strategis Nasional

Prioritas kedua adalah memperkuat keterpaduan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional.

Bobby menyebut sejumlah kawasan strategis Sumatera Utara telah masuk dalam kerangka RPJMN 2025–2029, antara lain Metropolitan Medan, Kawasan Industri Medan-Binjai-Deliserdang, Kualatanjung-Seimangkei, Danau Toba, serta pusat pertumbuhan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli.

Pemprov Sumut berharap Bappenas memberikan arahan mengenai keberlanjutan proyek prioritas dan perkembangan program strategis nasional (PSN) di wilayah tersebut.

Fokusnya adalah menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan produksi sawit, karet, kelapa, pangan, dan energi.

Dengan begitu, kegiatan ekonomi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung melalui jaringan transportasi, industri pengolahan, dan distribusi barang.

Bobby mengatakan Pemprov Sumut ingin memperkuat konektivitas, hilirisasi, serta kawasan ekonomi terpadu untuk meningkatkan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.

Upaya itu juga diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

3. Kepulauan Nias Diusulkan Mendapat Program Afirmasi

Prioritas ketiga adalah percepatan pembangunan Kepulauan Nias melalui program afirmasi pada 2027–2029.

Program tersebut diusulkan berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan selama beberapa tahun.

Bobby menilai Kepulauan Nias memiliki potensi di sektor pariwisata, budaya, kelautan, perikanan, perkebunan, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Namun, pengembangannya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan konektivitas, tingginya biaya logistik, akses pasar, dan kesenjangan infrastruktur.

"Kemudian untuk kawasan Kepulauan Nias, potensinya ada pada pariwisata-budaya, kelautan-perikanan, perkebunan, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pengembangannya masih terkendala konektivitas, biaya logistik, akses pasar serta kesenjangan infrastruktur," sebut Bobby.

Pemprov Sumut mengusulkan agar dukungan pemerintah pusat mencakup pembangunan konektivitas, peningkatan layanan dasar dan sumber daya manusia, pengolahan hasil ekonomi lokal, pengembangan pariwisata Nias Selatan, serta penguatan Gunungsitoli sebagai pusat ekonomi dan logistik.

"Kami berharap orkestrasi lintas kementerian/lembaga dapat memberikan target, pendanaan dan tahapan pelaksanaan yang jelas dan terukur. Sekaligus mengusulkan pemberian insentif khusus bagi kawasan afirmasi untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi," tambahnya.

Melalui usulan tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan di Kepulauan Nias mendapat dukungan anggaran yang lebih pasti dan tidak berjalan secara terpisah antarinstansi.

4. Belawan-Kualatanjung-Seimangkei Jadi Koridor Industri dan Logistik

Prioritas keempat adalah mengembangkan Belawan-Kualatanjung-Seimangkei sebagai satu koridor industri dan logistik nasional.

Dalam rencana yang disampaikan Bobby, Belawan diarahkan sebagai pintu gerbang perdagangan, Kualatanjung sebagai pusat penghubung internasional, dan Seimangkei sebagai kawasan hilirisasi industri.

Pengembangan koridor tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan pelabuhan, kawasan industri, dan pusat pengolahan hasil sumber daya alam.

Integrasi ini juga ditujukan untuk mendukung distribusi barang, meningkatkan daya saing industri, dan menarik investasi.

Pemprov Sumut mengusulkan penyusunan peta jalan atau roadmap beserta target pengembangan pada periode 2027–2029.

Pemerintah pusat juga diharapkan mengintegrasikan program dan pembiayaan dari berbagai kementerian serta lembaga agar pelaksanaannya lebih terarah.

5. Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumut

Prioritas terakhir adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara untuk periode 2026–2028.

Program tersebut direncanakan mencakup pemulihan hunian warga, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak.

"Poin terakhir adalah implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumut 2026-2028 yang fokus pada hunian, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta sosial ekonomi masyarakat. Kami memohon Bappenas mengorkestrasi penyelesaian hambatan lintas kementerian/lembaga dengan target yang jelas," pungkasnya.

Bobby berharap Bappenas membantu menyelaraskan pekerjaan lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam mengatasi hambatan pendanaan dan pelaksanaan.

Dengan koordinasi tersebut, proses pemulihan diharapkan dapat berlangsung lebih terukur dan menjangkau kebutuhan masyarakat.

Melalui lima prioritas tersebut, Pemprov Sumut meminta kejelasan dukungan dari pemerintah pusat, mulai dari kepastian pendanaan, penanggung jawab program, hingga target dan tahapan pelaksanaan.

Bobby berharap berbagai proyek yang diusulkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong investasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Ia juga mendorong kerja sama pengembangan regional yang melibatkan 10 provinsi di Sumatera agar pembangunan antarprovinsi dapat berjalan lebih terintegrasi.

Realisasi usulan tersebut akan bergantung pada pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat, termasuk kesesuaian dengan perencanaan nasional, ketersediaan pembiayaan, dan kesiapan setiap proyek.

Jika dukungan tersebut terealisasi, Pemprov Sumut berharap pembangunan tidak hanya memperkuat pusat-pusat ekonomi utama, tetapi juga memperluas manfaatnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.* (ad)