ACEH BESAR — Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-6 dengan menggelar kegiatan tahunan di Pantai Riting, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu-Minggu, 3-4 Oktober 2026.

Komunitas yang berawal dari hobi memancing tersebut tidak hanya menjadikan perayaan ulang tahun sebagai momentum berkumpul dan mempererat silaturahmi.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Senin 5 Oktober 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Kegiatan yang digelar menjelang HUT ke-6 MMF pada 10 Oktober 2026 itu dihadiri puluhan anggota komunitas.

Sejumlah kegiatan digelar untuk mempererat kebersamaan sekaligus berbagi dengan masyarakat.

Ketua MMF, Ridho Hamdiki, mengatakan kegiatan tahunan tersebut menjadi momentum bagi anggota untuk berkumpul dan mempererat hubungan antarsesama anggota komunitas.

"Alhamdulillah, sejak komunitas terbentuk sampai saat ini, kita terus melakukan kegiatan berbagi, terutama kepada anak-anak yatim," ucapnya di lokasi acara.

Menurut Ridho, sejak awal terbentuk, MMF memiliki kepedulian terhadap sesama.

Karena itu, setiap agenda komunitas diupayakan tidak hanya menjadi kegiatan berkumpul, tetapi juga diisi dengan kegiatan berbagi.

"Hasil di laut, kita bagikan ke darat. Memang kali ini kita tidak berbagi ikan, namun kita gantikan dengan sembako, makan bersama, uang saku kepada anak yatim. Semua biaya itu dari hasil patungan anggota komunitas dan sponsor," tambahnya.

Selain santunan, panitia juga membagikan doorprize kepada seluruh peserta.

Kegiatan tersebut menambah kemeriahan perayaan HUT ke-6 MMF di Pantai Riting.

Bagi MMF, perayaan ulang tahun bukan sekadar kegiatan komunitas.

Agenda tahunan tersebut menjadi ruang untuk menjaga silaturahmi dan memperkuat rasa kebersamaan di antara para anggota.

Melalui hobi memancing, MMF berupaya mempertahankan kebersamaan sekaligus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi sesama.

Ridho Hamdiki selaku Pimpinan Komunitas menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, khususnya para sponsor yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbagi kepada anak yatim.

Ridho juga menyampaikan terima kasih kepada para sponsor yang telah berpartisipasi, di antaranya PT Gah Lhee Kilo, Bright Gas, PT Myco Group, PT Good Gas Qwan, PT Abbasy Teran Abadi, PT Kana Minyeuk Tanoh, PT Bilgat Jaya Bersama, TubinNews.com, HK Saeda Group, Kana Tex, QiPa, Kreasi Baru, dan Mr. Bejee Konveksi.

"Bantuan dan dukungan Sponsor pelaksanaan acara HUT ini menjadi sukses, ujarnya. Dukungan yang telah diberikan sangat berarti bagi kami dan anak-anak yatim yang menerima santunan," tutup Ridho.* (ad)

BINJAI — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh pada 5 Oktober 2026, Dansatgas DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai, Anton Tri Harsono, SP, menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh prajurit TNI.

Dalam pernyataannya, Anton menyampaikan tema HUT ke-81 TNI tahun ini, yakni "TNI Prima, TNI Rakyat, TNI Indonesia Maju" dan "Bersama Rakyat TNI Kuat".

Baca Juga:

• Rico Waas: Kesehatan Reproduksi Bukan Hanya Urusan Perempuan, Laki-laki Juga Harus Paham

"Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-81. Teruslah menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, modern dan dicintai rakyat," ujar Anton Tri Harsono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/10/2026) di Binjai.

Anton mengatakan, selama 81 tahun pengabdiannya sejak 5 Oktober 1945 hingga 5 Oktober 2026, TNI telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas dalam menjaga stabilitas nasional serta membantu masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk kebencanaan dan pembangunan.

Menurut Anton, sinergi antara TNI dan organisasi kepemudaan seperti AMPI perlu terus diperkuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Kota Binjai.

"Kami dari DPD AMPI Kota Binjai siap bersinergi dan mendukung program-program TNI dalam membina generasi muda yang cinta tanah air dan berwawasan kebangsaan," tambah Anton.

Anton berharap pada usia ke-81 tahun, TNI semakin dekat dan dicintai masyarakat serta semakin solid dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).* (ad)

SUMATERA UTARA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Senin, 5 Oktober 2026.

Sebagian besar wilayah diprediksi mengalami hujan ringan, sementara Nias berpotensi mengalami hujan sedang.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Senin 5 Oktober 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Sementara beberapa wilayah lainnya seperti Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Batu Bara, Padang Lawas, serta sejumlah kota diprakirakan berawan.

Di Tapanuli Tengah, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 72-98 persen.

Sementara Tapanuli Utara berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 18-24 derajat Celsius dan kelembapan 72-99 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Tapanuli Selatan, dengan suhu 19-26 derajat Celsius serta kelembapan 78-99 persen.

Nias menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan mengalami hujan sedang. Suhu udara berada pada kisaran 23-28 derajat Celsius dengan kelembapan 80-98 persen.

Di Langkat, BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 75-99 persen.

Karo juga diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 19-25 derajat Celsius serta kelembapan 76-99 persen.

Deli Serdang berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 73-98 persen.

Di Asahan, cuaca diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 78-99 persen.

Labuhanbatu juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 70-99 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Senin 5 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan

Dairi diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 19-26 derajat Celsius dan kelembapan 75-98 persen.

Sementara Toba diprediksi hujan ringan dengan suhu 18-24 derajat Celsius dan kelembapan 69-98 persen.

Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Mandailing Natal, dengan suhu 19-25 derajat Celsius dan kelembapan 79-99 persen.

Sementara Nias Selatan diprediksi berawan dengan suhu 27-29 derajat Celsius serta kelembapan 70-79 persen.

Di Pakpak Bharat, BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu 19-26 derajat Celsius dan kelembapan 78-98 persen.

Humbang Hasundutan juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 17-24 derajat Celsius serta kelembapan 77-99 persen.

Samosir diprediksi hujan ringan dengan suhu 17-24 derajat Celsius dan kelembapan 71-99 persen.

Sementara Serdang Bedagai diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 81-98 persen.

Untuk Batu Bara, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 82-98 persen.

Sedangkan Padang Lawas diprakirakan berawan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 61-98 persen.

Labuhanbatu Selatan diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-99 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Senin 5 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Labuhanbatu Utara, dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 72-99 persen.

Sementara itu, Nias Utara diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius dan kelembapan 78-99 persen.

Nias Barat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-28 derajat Celsius serta kelembapan 82-99 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 72-99 persen.

Kota Pematangsiantar juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 22-27 derajat Celsius dan kelembapan 78-96 persen.

Sementara itu, Kota Sibolga diprakirakan berawan dengan suhu 23-28 derajat Celsius dan kelembapan 75-98 persen.

Kota Tanjung Balai diprediksi berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius serta kelembapan 78-99 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Kota Binjai, dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 71-99 persen.

Berbeda dengan tiga kota tersebut, Kota Tebing Tinggi berpotensi mengalami hujan ringan.

Kota Padang Sidempuan juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 21-26 derajat Celsius dan kelembapan 78-99 persen.

Sementara Kota Gunungsitoli berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius serta kelembapan 76-98 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Senin 5 Oktober 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Dengan dominasi potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan disarankan mengantisipasi perubahan cuaca.

Pengendara juga perlu meningkatkan kewaspadaan ketika hujan turun karena jalan dapat menjadi licin dan jarak pandang berkurang.

Masyarakat dapat memantau informasi dan pembaruan prakiraan cuaca dari BMKG untuk mengetahui perkembangan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (ad)

ACEH — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pada Senin, 5 Oktober 2026.

Sebagian wilayah diprediksi berawan, sementara hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kabupaten dan kota.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Senin 5 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan

Aceh Tenggara diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 16-22 derajat Celsius dan kelembapan 80-98 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Aceh Timur, dengan suhu 24-29 derajat Celsius serta kelembapan 75-97 persen.

Sementara itu, Aceh Tengah diprakirakan berawan. Suhu udara berada pada kisaran 16-23 derajat Celsius dengan kelembapan 69-98 persen.

Di Aceh Barat, BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 71-99 persen.

Adapun Aceh Besar diprediksi berawan dengan suhu 23-29 derajat Celsius serta kelembapan 66-98 persen.

Pidie juga diprakirakan berawan dengan suhu 19-25 derajat Celsius dan kelembapan 73-98 persen.

Sementara Aceh Utara berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius serta kelembapan 75-97 persen.

Di Simeulue, cuaca diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-29 derajat Celsius dan kelembapan 79-95 persen.

Aceh Singkil diprakirakan berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 72-98 persen.

Untuk Bireuen, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 71-99 persen.

Sedangkan Aceh Barat Daya berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-27 derajat Celsius serta kelembapan 71-98 persen.

Gayo Lues diprediksi berawan dengan suhu 16-24 derajat Celsius dan kelembapan 61-92 persen.

Sementara itu, Aceh Jaya diprakirakan hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 70-98 persen.

Hujan ringan juga berpotensi terjadi di Nagan Raya, dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 73-96 persen.

Aceh Tamiang diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 75-98 persen.

Di Bener Meriah, cuaca diprediksi berawan dengan suhu 17-22 derajat Celsius dan kelembapan 84-99 persen.

Pidie Jaya juga diprakirakan berawan dengan suhu 21-26 derajat Celsius serta kelembapan 78-98 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprakirakan berawan dengan suhu 26-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 67-87 persen.

Kota Sabang juga diprediksi berawan dengan suhu 28-30 derajat Celsius dan kelembapan 67-79 persen.

Sementara Kota Lhokseumawe diprakirakan berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius serta kelembapan 76-97 persen.

Berbeda dengan tiga kota tersebut, Kota Langsa berpotensi mengalami hujan ringan. Suhu udara diperkirakan 24-30 derajat Celsius dengan kelembapan 72-99 persen.

Adapun Kota Subulussalam diprakirakan berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 69-97 persen.

Dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah, masyarakat Aceh yang melakukan aktivitas di luar ruangan disarankan tetap mengantisipasi perubahan cuaca.

Pengendara juga perlu memperhatikan kondisi jalan ketika hujan turun.

Masyarakat dapat memantau informasi dan pembaruan prakiraan cuaca dari BMKG untuk mengetahui perkembangan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (ad)

JAWA BARAT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Senin, 5 Oktober 2026.

Sejumlah daerah diprakirakan mengalami hujan ringan, sementara hujan sedang berpotensi terjadi di Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Senin 5 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Di Bogor, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 56-94 persen.

Sukabumi juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 21-30 derajat Celsius serta kelembapan 54-93 persen.

Sementara itu, Cianjur diprediksi hujan ringan dengan suhu 18-26 derajat Celsius dan kelembapan 63-99 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Bandung, dengan suhu 18-26 derajat Celsius dan kelembapan 58-98 persen.

Berbeda dengan wilayah tersebut, Garut diprakirakan berawan dengan suhu 15-24 derajat Celsius.

Kelembapan udara berada pada kisaran 62-99 persen. Tasikmalaya juga diprediksi berawan dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 50-95 persen.

Di Ciamis, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 22-31 derajat Celsius dan kelembapan 47-95 persen.

Kuningan juga diprediksi berawan dengan suhu 22-32 derajat Celsius serta kelembapan 45-86 persen.

Untuk wilayah utara Jawa Barat, Cirebon diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 44-83 persen

. Majalengka juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-33 derajat Celsius dan kelembapan 45-88 persen.

Indramayu diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-35 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 38-96 persen.

Sementara Subang juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 26-36 derajat Celsius dan kelembapan 38-94 persen.

Kondisi hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Purwakarta, dengan suhu 25-34 derajat Celsius dan kelembapan 40-89 persen.

Karawang diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-35 derajat Celsius dan kelembapan 41-94 persen.

Di Bekasi, BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-34 derajat Celsius dan kelembapan 48-95 persen.

Bandung Barat juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 21-29 derajat Celsius dan kelembapan 55-98 persen.

Sementara itu, Pangandaran diprakirakan berawan dengan suhu 23-28 derajat Celsius dan kelembapan 65-96 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 57-95 persen.

Kota Sukabumi juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 20-29 derajat Celsius serta kelembapan 56-96 persen.

Berbeda dengan kedua kota tersebut, Kota Bandung diprakirakan mengalami hujan sedang.

Suhu udara diperkirakan 20-30 derajat Celsius dengan kelembapan 45-92 persen.

Kota Cirebon diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 44-83 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Kota Bekasi, dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 53-94 persen.

Kota Depok juga diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 59-94 persen.

Sementara itu, Kota Cimahi berpotensi mengalami hujan sedang dengan suhu 20-28 derajat Celsius dan kelembapan 54-95 persen.

Untuk Kota Tasikmalaya, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 21-31 derajat Celsius dan kelembapan 48-95 persen.

Adapun Kota Banjar juga diprediksi berawan dengan suhu 24-33 derajat Celsius serta kelembapan 45-91 persen.

Dengan potensi hujan di banyak wilayah, masyarakat Jawa Barat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan mengantisipasi perubahan cuaca.

Pengendara juga perlu berhati-hati ketika hujan turun karena kondisi jalan dapat menjadi licin dan jarak pandang berkurang.

Masyarakat dapat terus memantau informasi dan pembaruan prakiraan cuaca dari BMKG untuk mengetahui perkembangan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (ad)

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta pada Senin, 5 Oktober 2026.

Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah Jakarta diprediksi berawan. Hujan ringan diperkirakan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Senin 5 Oktober 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Jakarta Pusat diprediksi berawan dengan suhu 26-31 derajat Celsius dan kelembapan 64-88 persen.

Sementara itu, Jakarta Utara juga diprakirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar 27-30 derajat Celsius dengan kelembapan 67-85 persen.

Di Jakarta Barat, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu 26-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 62-90 persen.

Berbeda dengan wilayah tersebut, Jakarta Selatan diprakirakan mengalami hujan ringan. Suhu udara berkisar 26-32 derajat Celsius dengan kelembapan 60-92 persen.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Jakarta Timur. BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu 26-32 derajat Celsius dan kelembapan 58-91 persen.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan, khususnya di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, disarankan mengantisipasi kemungkinan hujan.

Warga juga dapat memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG karena kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu.* (ad)

YOGYAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin, 5 Oktober 2026.

Berdasarkan prakiraan BMKG, seluruh wilayah DIY diprediksi mengalami cuaca berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Senin 5 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Di Kulon Progo, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 22-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 54-94 persen.

Sementara itu, Bantul diprediksi berawan dengan suhu 23-33 derajat Celsius dan kelembapan 45-92 persen.

Untuk Gunungkidul, BMKG memprakirakan cuaca berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar 23-32 derajat Celsius dengan kelembapan 47-87 persen.

Di Sleman, kondisi cuaca juga diprakirakan berawan. Suhu udara berada pada kisaran 22-33 derajat Celsius dengan kelembapan 45-88 persen.

Adapun Kota Yogyakarta diprakirakan berawan dengan suhu 24-34 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 41-88 persen.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan memantau perkembangan prakiraan cuaca terbaru.

Informasi cuaca dapat berubah mengikuti kondisi atmosfer di masing-masing wilayah.* (ad)

BALI — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Provinsi Bali pada Senin, 5 Oktober 2026.

Berdasarkan prakiraan tersebut, sebagian besar wilayah Bali diprediksi mengalami cuaca berawan. Sementara itu, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kabupaten Bangli.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Minggu 4 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Tabanan juga diprakirakan berawan dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 69-97 persen.

Di Badung, BMKG memprakirakan kondisi berawan. Suhu udara diperkirakan berada di kisaran 24-33 derajat Celsius, dengan kelembapan 56-91 persen.

Sementara itu, Gianyar diprakirakan berawan dengan suhu 22-31 derajat Celsius dan kelembapan 61-93 persen.

Untuk Klungkung, cuaca diprediksi berawan. Suhu udara berkisar 25-33 derajat Celsius dengan kelembapan 58-84 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Bangli diprakirakan mengalami hujan ringan. Suhu udara diperkirakan mencapai 18-26 derajat Celsius dengan kelembapan 63-98 persen.

Di Karangasem, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu 20-30 derajat Celsius dan kelembapan 60-95 persen.

Sedangkan Buleleng diprediksi berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius. Kelembapan udara diprakirakan berada pada kisaran 58-84 persen.

Masyarakat Bali, terutama yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan, disarankan tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG.

Kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu sehingga informasi terbaru perlu menjadi perhatian.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., melakukan panen perdana pisang Kepok Abu yang dikembangkan PT Hijau Surya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Minggu, 4 Oktober 2026.

Panen perdana tersebut turut disaksikan Plt. Kepala Dinas Pertanian, Lurah Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, serta jajaran PT Hijau Surya.

Baca Juga:

• Tabrak Lari di Tol Tebing Tinggi-Medan, PNS Asal Madina Tewas

Pemerintah Kabupaten Asahan bersama perusahaan tersebut berencana mendaftarkan dan mengusulkan pelepasan varietas itu kepada Kementerian Pertanian melalui bidang Perlindungan Varietas Tanaman.

Varietas tersebut rencananya akan diberi nama Pisang Kepok Abu Asahan Hijau Surya.

Direktur PT Hijau Surya Biotechindo Kabupaten Asahan, Budi Chandra, mengatakan pisang tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari pisang kepok pada umumnya.

Perbedaannya terlihat dari warna kulit buah yang cenderung abu-abu, sedangkan daging buahnya berwarna kuning.

"Pisang ini Kepok Abu, warna luarnya abu-abu, sedangkan warna daging buahnya kuning. Teksturnya kenyal dan cocok untuk dibuat kukus, goreng maupun keripik," ujar Budi.

Menurut Budi, pisang Kepok Abu telah melalui proses seleksi.

Varietas tersebut diharapkan dapat didaftarkan dan dilepas bersama Pemerintah Kabupaten Asahan sebagai salah satu varietas tanaman yang berasal dari daerah tersebut.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan hasil panen perdana menunjukkan kualitas pisang Kepok Abu cukup baik.

Selain memiliki warna kulit yang unik, pisang tersebut memiliki daging buah berwarna kuning.

Karakteristik itu dinilai menjadi salah satu keunggulan dari varietas yang dikembangkan PT Hijau Surya.

"Kita lihat secara utuh kualitasnya baik. Dari luar terlihat abu-abu dan dalamnya berwarna kuning sehingga pada saat dimasak, dikukus dan digoreng kandungannya lebih baik," ujar Bupati.

Taufik berharap pisang Kepok Abu dapat terus dikembangkan dan dibudidayakan.

Menurut dia, pengembangan varietas tersebut berpotensi menjadi salah satu kekuatan sektor pertanian sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

Panen perdana ini menjadi bagian dari upaya pengembangan potensi pertanian lokal di Kabupaten Asahan, khususnya komoditas pisang yang memiliki karakteristik dan nilai ekonomi tersendiri. (ad)

Oleh:Herman Dirgantara

"Constitutional fundamentalists read the Constitution in selective and self-interested ways." - Mary Anne Franks (2019; 2021).

Baca Juga:

• Jelang Putusan PHPU, THMP Yakin MK Tak Kabulkan Permohonan Diskualifikasi Gibran: Sudah Wakil Presiden, Bukan Lagi Calon

Tiap pihak yang berkedudukan sebagai Pemohon, baik dalam kasus Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) atau bahkan pengujian undang-undang, segeralah akan tampak bagaimana mereka begitu menggebu merujuk pasal-pasal di dalam UUD 1945, termasuk Pasal 22E ayat (1) tentang prinsip "luber dan jurdil".

Di titik ini, kita perlu bertanya: apakah konstitusi sedang sungguh-sungguh diperjuangkan, atau hanya dijadikan pembenaran bagi kesimpulan yang telah lebih dahulu dikehendaki?

Dalam perkara PHPU Presiden-Wapres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming yang justru diajukan dua tahun lebih setelah dilakukan pemungutan suara dan pelantikan pasangan terpilih.

Mereka mengakui ihwal itu, tapi meminta agar keadilan substantif membuka kesempatan bagi pemeriksaan yang mereka anggap penting.

Di sinilah persoalan hukumnya bermula.

Pasal 475 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa permohonan PHPU presiden diajukan paling lama tiga hari setelah penetapan hasil oleh KPU.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 74 ayat (3) UU MK, sebagaimana turut dimaknai melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XXI/2023.

Batas waktu tersebut bukan angka yang lahir tanpa alasan.

Pemilu merupakan proses konstitusional yang harus berujung pada kepastian mengenai siapa yang memperoleh mandat rakyat.

Sengketa memang harus tersedia sebagai instrumen koreksi, tetapi penyelesaiannya juga harus memiliki batas agar pergantian kekuasaan tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.

Tentu, kepastian tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menghindari pertanyaan tentang integritas proses.

Jika terdapat dugaan pelanggaran yang memiliki dasar, negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum harus menyediakan jalan untuk memeriksanya.

Persoalannya bukan apakah dugaan itu patut didengar, tetapi melalui mekanisme apa, oleh lembaga mana, dan dalam batas waktu seperti apa pemeriksaan dapat dilakukan.

Mary Anne Franks dalam karyanya The Cult of the Constitution (2019), mengkritik apa yang disebutnya constitutional fundamentalism.

Yakni kecenderungan memperlakukan konstitusi secara dogmatis dan selektif, dengan menonjolkan bagian yang mendukung kepentingan sendiri (atau kelompoknya) sembari mengabaikan bagian yang menyulitkannya.

Kesetiaan terhadap konstitusi, dalam lensa demikian, dapat berubah menjadi pembenaran bagi kepentingan yang justru ingin dilindungi dari kritik. Ini tidak sederhana.

Gagasan Franks lahir dari pengalaman konstitusional Amerika Serikat, terutama persoalan ras, gender, dan ketimpangan hak.

Konteks itu tentu berbeda dari sengketa pemilu di Indonesia.

Namun, kritiknya tersebut menyisakan pertanyaan yang relevan: apakah suatu prinsip konstitusional digunakan secara konsisten?

Atau jangan-jangan hanya dihadirkan manakala menguntungkan posisi yang sedang diperjuangkan?

Pertanyaan itu tak ayal seolah menembak persis di jantung argumentasi Pemohon ihwal keadilan substantif.

Sebabnya, keadilan substantif sepatutnya tidak menjadi kata sandi untuk meniadakan tenggang waktu setiap kali suatu perkara dinilai penting.

Secara bersamaan, pun kepastian hukum juga tidak patut dijadikan mantra yang membuat dugaan pelanggaran kehilangan ruang pemeriksaan yang tersedia menurut hukum.

Dengan perkataan lain, dua prinsip itu tidak dapat dipilih secara sepihak tanpa menjelaskan hubungan dan batas masing-masing.

Menantikan Putusan MK

Perkara ini sekaligus memperlihatkan pentingnya membedakan sengketa proses pemilu dari perselisihan hasil.

Persyaratan pencalonan pada dasarnya berkaitan dengan tahapan proses, sedangkan PHPU berpusat pada perselisihan penetapan hasil pemilu.

Memang, pelanggaran pada tahapan tertentu dapat relevan dalam pemeriksaan sengketa hasil apabila memiliki hubungan hukum yang memadai.

Hanya saja, relasi yang demikian tidak dengan sendirinya mengubah PHPU menjadi jalur untuk menguji ulang seluruh keputusan pencalonan tanpa 'dibingkai' oleh waktu.

Dalam persidangan, KPU menyatakan bahwa persoalan yang diajukan para pemohon merupakan sengketa proses yang berada di luar kewenangan MK dalam perkara PHPU.

Bahkan sempat kita dengar mereka melekatkan permohonan Pemohon dengan frasa "pemakzulan."

Adapun Bawaslu, mereka menyampaikan bahwa selama tahapan Pemilu 2024 tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran administratif terkait syarat pendidikan tersebut.

Terlepas dari adanya semacam keluhan mereka yang mengaku 'tak leluasa' melakukan verifikasi persyaratan pencalonan, di sini kita melihat perlunya refleksi mendalam agar kualitas penyelenggara di dua lembaga dievaluasi secara serius.

Kita khawatir, hal demikian sebatas dimaknai "menggugurkan kewajiban" atau bahkan "mencari selamat".

Seperti diketahui, para pemohon mendalilkan adanya persoalan dalam pemenuhan syarat dan proses pembuktian pendidikan.

Perbedaan posisi ini harus dibaca sebagai bagian dari perkara yang masih diperiksa, bukan sebagai fakta hukum yang telah diputus.

Konsekuensinya, penerimaan permohonan untuk diperiksa MK tidak dapat langsung dimaknai sebagai pengakuan bahwa seluruh syarat formal dan batas kewenangan telah terpenuhi.

MK tetap perlu menjelaskan dasar kewenangannya, kedudukan hukum para pemohon, serta arti tenggang waktu dalam perkara yang diajukan setelah proses pemilu selesai.

Kualitas putusan konstitusional tidak hanya terlihat dari kesimpulan.

Sebabnya jelas, pula didapat dari keterbukaan penalaran yang menghubungkan norma, fakta, dan kewenangan. Sampai di sini kritik Franks relevan.

Konstitusi tidak cukup diperlakukan sebagai kumpulan pasal yang dapat dipetik untuk membela satu kepentingan.

Ia menuntut konsistensi dalam penggunaan prinsip.

Apabila keadilan substantif dijadikan alasan untuk membuka pemeriksaan, MK perlu menerangkan batas penerapannya agar tidak menciptakan ketidakpastian bagi perkara lain.

Apabila tenggang waktu menjadi dasar untuk mengakhiri perkara, MK juga perlu membedakan putusan prosedural dari penilaian atas kebenaran dalil substantif.

Demokrasi konstitusional memang membutuhkan mekanisme untuk mengoreksi penyimpangan.

Hanya saja, ia juga membutuhkan titik akhir ketika hasil suatu proses dapat diterima sebagai dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Keduanya tidak selalu mudah dipertemukan.

Dalam konteks itulah pengadilan konstitusi justru dituntut memberi alasan yang dapat diuji publik, alih-alih sekadar memilih satu prinsip lalu membiarkan prinsip lainnya tanpa jawaban.

Tanggal 5 Oktober 2026, MK diperkirakan akan memutus perkara ini.

Di samping menguji batas waktu mengajukan perkara, ini juga jadi momen menguji cara kita memahami konstitusi.

Sebab, konstitusi kehilangan daya ikatnya ketika setiap pihak bebas memilih prinsip yang menguntungkan dirinya.

Yang membuat konstitusi tetap hidup ialah kesediaan untuk terikat padanya—terutama ketika prinsip yang sama membatasi kepentingan kita sendiri.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Peneliti Hukum dan Direktur PT. Gajah Mada Analitika, Analis Hukum dan Politik dari Gajah Mada Analitika.

JAKARTA — Koordinator Tim Hukum Merah Putih (THMP) C. Suhadi mempertanyakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memeriksa persoalan ijazah dan dokumen persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1 Tahun 2026.

Suhadi menilai persoalan dokumen persyaratan pencalonan tidak termasuk objek PHPU yang menjadi kewenangan MK.

Baca Juga:

• PSI Pasang Badan Bela Gibran: Urusan Ijazah Ini Kapan Selesainya Ya?

Pernyataan tersebut disampaikan Suhadi menjelang MK membacakan putusan perkara PHPU Nomor 1 Tahun 2026 pada 6 Oktober 2026.

"Jadi jelas, wilayah kerja MK terkait perselisihan suara, bukan perselisihan pendapat seperti dokumen administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden," kata C. Suhadi, Minggu (4/10/2026).

Suhadi merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 74 dan Pasal 75.

Menurut dia, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkara PHPU berkaitan dengan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU.

Ia menjelaskan, objek perselisihan hasil pemilu dapat mencakup persoalan penghitungan suara maupun permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara.

"Pasal 75, kesalahan penghitungan suara dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara," ujarnya.

Suhadi kemudian membedakan persoalan hasil pemilu dengan persoalan dokumen persyaratan pencalonan Gibran.

Menurut dia, ijazah merupakan bagian dari persyaratan administratif calon dan tidak berkaitan langsung dengan penghitungan atau perolehan suara dalam Pemilu 2024.

Ia juga menyoroti status Gibran yang saat ini telah menjadi Wakil Presiden RI setelah dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Gibran Rakabuming Raka bukan CALON sebagaimana amanat undang-undang, tapi Gibran Rakabuming Raka sudah Wakil Presiden RI yang sah," kata Suhadi.

Menurut Suhadi, kondisi tersebut perlu diperhatikan ketika melihat persoalan dokumen pencalonan Gibran yang kini kembali diperiksa melalui perkara PHPU.

Ia berpandangan persoalan yang berkaitan dengan proses pencalonan semestinya ditangani melalui mekanisme dan lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Wilayah kerja itu ada di Bawaslu dan DKPP," ujarnya.

Suhadi juga mengingatkan batas kewenangan MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Menurut dia, MK memiliki sejumlah kewenangan, termasuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Ia menilai kewenangan judicial review berbeda dengan kewenangan MK dalam menangani PHPU.

Judicial review berkaitan dengan pengujian norma hukum, sedangkan PHPU berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil pemilu.

"Perselisihan sebagaimana dimaknai dalam UUD dan UU MK tidak ada dikotomi lain kecuali perolehan suara pemilu antara pasangan calon yang satu dengan yang lainnya dengan hasil hitung KPU," kata Suhadi.

Karena itu, Suhadi menilai persoalan ijazah Gibran yang ditempatkan sebagai persoalan persyaratan pencalonan berbeda dengan sengketa mengenai hasil penghitungan suara.

Ia juga menyebut lembaga lain memiliki kewenangan dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan tahapan dan pelanggaran pemilu.

Suhadi turut menyoroti Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menjadi bagian dari perdebatan mengenai syarat pencalonan Gibran.

Menurut dia, apabila yang dipersoalkan adalah keberlakuan PKPU sebagai peraturan di bawah undang-undang, pengujiannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA), bukan MK.

"Persoalan yang terkait dengan peraturan, in casu Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sepenuhnya bukan kewenangan MK, akan tetapi wilayah kerja Mahkamah Agung yang sama-sama sebagai lembaga judicial review," kata Suhadi.

Secara konstitusional, kewenangan pengujian peraturan memang dibagi antara MK dan MA.

MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, Suhadi berpandangan persoalan mengenai PKPU dan persoalan mengenai hasil pemilu merupakan dua hal yang berbeda.

Perkara PHPU Nomor 1 Tahun 2026 diajukan oleh Denny Indrayana dan sejumlah pihak yang mempersoalkan persyaratan Gibran sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Salah satu persoalan yang diperdebatkan adalah syarat pendidikan Gibran dan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonannya.

MK dijadwalkan membacakan putusan perkara tersebut pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Suhadi menilai MK perlu menjalankan kewenangannya sesuai batas yang telah ditentukan dalam UUD 1945 dan undang-undang.

Ia juga menyinggung mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden yang telah diatur dalam konstitusi. Menurut dia, mekanisme tersebut melibatkan MPR.

"Dalam sistem ketatanegaraan, Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh MPR," kata C. Suhadi, Minggu (4/10/2026).

Suhadi merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

"Jadi dari paparan tulisan ini MK sebagai lembaga penjaga konstitusi tidak akan mengabulkan permohonan Deni terkait mendiskualifikasi Wapres Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.

Ia kemudian menegaskan kembali pandangannya mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

"Selain itu dari amanat UUD 1945, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas dasar UUD," ujar Suhadi.

Putusan MK pada 6 Oktober 2026 nantinya akan menentukan bagaimana lembaga tersebut menilai perkara PHPU Nomor 1 Tahun 2026, termasuk persoalan yang diajukan para pemohon terkait persyaratan pencalonan Gibran.* (tb/ad)

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik syarat pendidikan dalam pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Persoalan tersebut kini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Baca Juga:

• Belum Menyerah, Pelapor Gibran Kembali Datangi Bareskrim Rabu 7 Oktober 2026

"Urusan ijazah ini kapan selesainya ya?Tadinya Pak Jokowi yang ijazahnya dikatakan palsu, sekarang Mas Gibran. Orang yang mempermasalahkan ya dia-dia juga. Apakah isu ini memang sengaja dipelihara?" kata Grace dalam unggahannya di Instagramnya @gracenat, Minggu (4/10).

Menurut Grace, sistem pendidikan setiap negara memiliki jalur dan aturan yang berbeda.

Karena itu, ia menilai sistem pendidikan luar negeri tidak bisa dibaca menggunakan ukuran yang sepenuhnya sama dengan sistem pendidikan Indonesia.

"Argumentasi ini punya masalah yang sangat mendasar yaitu kita sedang memaksakan sistem pendidikan Indonesia untuk membaca sistem pendidikan di negara lain. Setiap negara itu punya jalur pendidikan yang berbeda-beda," ucapnya.

Grace mengatakan sistem pendidikan Indonesia secara umum mengenal jenjang SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi.

Namun, menurut dia, sistem pendidikan di negara lain memiliki jalur yang lebih beragam.

"Misalnya ada O level, ada A level, ada Foundation, Pathway, diploma, Advance diploma. Gibran menempuh pendidikan di tiga negara: Indonesia, Singapura, dan Australia. Ketiganya punya sistem yang berbeda," ucapnya.

Ia menilai perbedaan tersebut tidak bisa diterjemahkan begitu saja menggunakan nomenklatur atau istilah jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Grace, pemerintah memiliki mekanisme penyetaraan pendidikan melalui kementerian terkait untuk mengakui jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang di luar negeri.

Grace juga menyinggung perjalanan pendidikan Gibran di Australia dan Singapura.

Ia mengatakan riwayat pendidikan Gibran tidak seharusnya dilihat hanya dari satu institusi pendidikan.

"Jangan lupa satu fakta penting, bahwa setelah UTS Insearch di Australia, Mas Gibran lanjut ke MDIS dan mendapatkan certificate advance diploma, lalu lanjut Bachelor," ujar dia. Jadi jangan dipotong perjalanan pendidikannya hanya di UTS Insearch," ujar dia.

Grace juga menanggapi pernyataan KBRI Singapura dan KBRI Australia yang disebut tidak menyimpan dokumen akademik Gibran.

Menurut dia, tidak ada kewajiban bagi pelajar Indonesia yang bersekolah di luar negeri untuk menyerahkan dokumen akademiknya kepada kedutaan.

Ia juga menyebut pengumpulan dokumen akademik pelajar bukan merupakan tugas kedutaan.

"Jadi, jangan dibuat narasi seolah-olah kalau KBRI tidak memiliki dokumen akademik Mas Gibran, maka itu artinya Mas Gibran tidak lulus atau tidak bersekolah di sana. Ini logika yang sangat-sangat ngawur," ucap dia.

Syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 saat ini dipersoalkan sejumlah pihak di Mahkamah Konstitusi.

Perkara tersebut teregister dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Para pemohon terdiri atas Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Dalam petitumnya, para pemohon antara lain meminta MK menyatakan syarat pendidikan yang tercantum dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Para pemohon juga meminta MK menyatakan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Perkara tersebut kini menjadi bagian dari proses hukum yang harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.* (cn/ad)

JAKARTA — Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 11 tersangka terkait tindak pidana terorisme di enam provinsi.

Penangkapan dilakukan secara serentak sejak Jumat, 2 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Belum Menyerah, Pelapor Gibran Kembali Datangi Bareskrim Rabu 7 Oktober 2026

"Penegakan hukum dilakukan serentak di enam Provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara," kata Juru bicara Densus 88 AT Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana, Minggu (4/10/2026).

Menurut Mayndra, para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah jaringan yang terafiliasi dengan kelompok terorisme.

Salah satunya adalah jaringan yang terafiliasi dengan paham Daulah Islamiyah.

"Para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi paham Daulah Islamiyah, juga jaringan terorisme lainnya," tuturnya.

Sebelas tersangka yang ditangkap yakni HN (43), SM alias NM (52), HA (45), YDKAP (22), Y (36), S (49), A (32), CG (29), MF (37), AF (26), dan MW (42).

Densus 88 menemukan adanya keterhubungan antara para tersangka meski berada di sejumlah wilayah berbeda.

Keterhubungan tersebut diduga terjadi melalui berbagai aktivitas secara daring.

"Khususnya melalui kegiatan pertemuan secara daring, dari indoktrinasi, konsolidasi jaringan dan aktivitas pembinaan. Salah satu pola yang ditemukan adalah penyelenggaraan pertemuan secara daring yang menghubungkan sejumlah pendukung Daulah Islamiyah dari beberapa daerah secara virtual," bebernya.

Polisi masih mendalami aktivitas para tersangka serta hubungan mereka dengan jaringan terorisme lainnya.

Penyelidikan juga dilakukan terhadap barang bukti yang diamankan dalam rangkaian penangkapan tersebut.

"Densus 88 AT Polri menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berlangsung. Penyidik akan mendalami barang bukti yang ditemukan serta keterhubungan masing-masing tersangka dengan individu maupun jaringan lain," pungkasnya.

Densus 88 masih melakukan proses penyidikan untuk mengungkap lebih jauh peran masing-masing tersangka serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan terorisme lain.* (km/ad)

SERDANG BEDAGAI — Seorang pegawai negeri sipil (PNS) asal Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Muhammad Nuh, 51 tahun, tewas dalam kecelakaan tabrak lari di Jalan Tol Tebing Tinggi-Medan.

Kecelakaan terjadi di Km 66/800 Jalur B, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), pada Minggu, 4 Oktober 2026, sekitar pukul 04.15 WIB.

Baca Juga:

• PSMS Menang Telak 4-0, Kadispora Sumut Ajak Masyarakat Terus Dukung Ayam Kinantan

Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya mengatakan mobil tersebut dikemudikan Husni Kali, 39 tahun.

Di dalam kendaraan juga terdapat H Arifin Nasution, 71 tahun.

"Korban tewas yakni Muhammad Nuh (51), yang merupakan penumpang Toyota Avanza Veloz bernopol BB 1846 XR," kata Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya, pada Minggu (4/10/2026).

Menurut Bringin, Toyota Avanza Veloz tersebut melaju dari arah Tebing Tinggi menuju Medan.

Saat tiba di Km 66/800, mobil diduga menabrak bagian belakang kendaraan yang berada di depannya.

Kendaraan yang ditabrak diduga merupakan truk tronton. Setelah kecelakaan terjadi, pengemudi truk tersebut langsung meninggalkan lokasi.

"Setelah terjadi benturan, pengemudi truk tronton tersebut langsung melarikan diri. Identitas dan nomor registrasi kendaraannya masih dalam penyelidikan," ujarnya.

Akibat kecelakaan tersebut, Muhammad Nuh meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSU Medistra Lubuk Pakam.

Sementara itu, pengemudi Toyota Avanza, Husni Kali, mengalami luka robek pada bagian dagu.

Penumpang lainnya, H Arifin Nasution, mengalami sakit dan sesak pada bagian dada.

Keduanya kemudian mendapatkan perawatan di RSU Medistra Lubuk Pakam.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan Toyota Avanza Veloz sebagai barang bukti.

Sejumlah saksi juga diperiksa untuk membantu mengungkap kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut.

"Tim juga sempat berkoordinasi dengan Senkom JMKT untuk mengecek CCTV di sekitar TKP. Namun, CCTV di lokasi sedang mengalami gangguan atau kerusakan," jelasnya.

Meski rekaman CCTV belum dapat diperoleh, polisi masih melanjutkan penyelidikan dengan mencari keterangan saksi lain serta petunjuk di lapangan.

"Kami tetap melakukan upaya penyelidikan untuk mengidentifikasi kendaraan truk tronton yang melarikan diri tersebut," katanya.

Bringin Jaya mengimbau pengguna jalan agar meningkatkan kewaspadaan ketika melintas di jalan tol, terutama pada dini hari.

Pengendara juga diminta menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya.

"Kami mengimbau pengguna jalan untuk selalu menjaga jarak aman dan meningkatkan kewaspadaan. Kepada pengemudi yang terlibat kecelakaan agar tidak melarikan diri," pungkasnya.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi truk tronton yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut dan melarikan diri dari lokasi kejadian.* (d/ad)

MEDAN — PSMS Medan tampil meyakinkan setelah menghancurkan Persikad Depok dengan skor 4-0 dalam lanjutan Liga 2.

Kemenangan telak tersebut sekaligus membawa Ayam Kinantan ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari empat pertandingan.

Baca Juga:

• Rico Waas: Kesehatan Reproduksi Bukan Hanya Urusan Perempuan, Laki-laki Juga Harus Paham

Persikad sebelumnya menjadi pemimpin klasemen dan belum terkalahkan dalam tiga pertandingan awal.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi PSMS dalam persaingan papan atas Liga 2.

Kemenangan dengan selisih empat gol juga membuat PSMS unggul satu poin atas Persikad Depok di klasemen sementara.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Kadispora) Sumut Mahfullah Daulay mengapresiasi penampilan PSMS serta antusiasme masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan.

"Penampilan PSMS luar biasa, bisa menang 4-0 melawan pimpinan klasemen, dukungan masyarakat juga luar biasa, ada sekitar 5000 lebih yang menonton, ini bagus, penggemar sepakbola kita bisa semakin tumbuh, karena itu ayo terus dukungan PSMS," kata Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Kadispora) Sumut, Mahfullah Daulay.

Menurut pria yang akrab disapa Ipung tersebut, PSMS merupakan salah satu klub yang dapat ikut mendorong pertumbuhan industri olahraga di Sumatera Utara.

Penampilan yang konsisten dinilai dapat semakin memperbesar basis pendukung Ayam Kinantan.

"Kalau terus konsisten, apalagi masuk ke Liga 1 fan base PSMS pasti tumbuh pesat, dan ini bagus untuk industri olahraga kita, sekarang saja setiap PSMS bermain di Stadion Utama Sumut, pedagang UMKM di sekitar juga keciptratan, memang seperti ini yang kita harapkan," kata Ipung.

Ia menilai keberadaan pertandingan PSMS tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar stadion, khususnya pelaku UMKM.

Pelatih PSMS Eko Purdjianto meminta para pemain tidak cepat puas setelah meraih kemenangan besar atas Persikad Depok.

Menurut Eko, kompetisi Liga 2 masih panjang sehingga PSMS harus mampu menjaga konsistensi dan mengumpulkan poin pada setiap pertandingan.

"Kita butuh konsistensi, kompetisi masih panjang dan kita butuh point setiap pertandingan, ke depannya kita perhatikan pemain, mentalitasnya dievaluasi," kata Eko.

Kemenangan atas Persikad sekaligus memperpanjang rekor PSMS Medan yang belum terkalahkan saat bermain di Stadion Utama Sumatera Utara.

Setelah kemenangan tersebut, PSMS akan menghadapi ujian berikutnya dengan bertandang ke markas PSPS Pekanbaru.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 11 Oktober 2026, di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru.

PSMS kini berada di puncak klasemen sementara dengan 10 poin dari empat pertandingan.

Ayam Kinantan akan berupaya mempertahankan posisi tersebut sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas Liga 2.* (ad)

JAKARTA – Pelaporan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pilpres 2024 kembali dijadwalkan pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Rencana tersebut disampaikan kuasa hukum D. Samsudin dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Ahmad Khozinudin, bersama Riyadi alias Regas dari organisasi masyarakat Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat).

Baca Juga:

• Ahli yang Diusir dari Sidang Gibran Laporkan Saldi Isra dan Arsul Sani, MKMK Segera Periksa Laporan

"Kemungkinan Rabu kami kembali ke Bareskrim," ujar Khozinudin, Minggu (4/10/2026).

Sebelumnya, pihak pelapor telah mendatangi Bareskrim Polri pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Namun, proses pelaporan belum dapat dilanjutkan karena saat itu hanya terdapat petugas piket.

Pelapor kemudian diminta kembali untuk melanjutkan proses administrasi.

Khozinudin mengatakan pihaknya tidak memilih melanjutkan proses pada Senin, 5 Oktober 2026 karena akan terlebih dahulu mengikuti agenda putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

"Benar, karena Senin fokus ke putusan MK," ujarnya.

Menurut Khozinudin, laporan tersebut tidak semata-mata mempersoalkan bentuk atau fisik dokumen.

Pelapor menyoroti isi surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang dinilai perlu diperiksa kebenarannya oleh penyidik.

Dia mengatakan pihak yang menerbitkan dokumen tersebut juga diadukan untuk ditelusuri apakah terdapat unsur pidana dalam proses penerbitan maupun isi dokumen.

"Di sinilah nanti kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah benar ditemukan tindak pidana dalam penerbitan surat, termasuk isinya, benar atau tidaknya. Jadi fokusnya kita adalah pada ada tidaknya pemalsuan isinya. Bukan surat palsunya ya, tapi isinya palsu," kata dia di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026).

Khozinudin kemudian mempersoalkan salah satu keterangan dalam dokumen tersebut yang menyebut pendidikan Gibran di UTS.

"Nah, redaksi 'telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS', ini harus diselidiki, apakah benar," ujarnya.

Menurut dia, penyidik nantinya yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam dokumen tersebut.

Dokumen yang dipersoalkan merupakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang disebut digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Laporan tersebut juga menyasar pihak yang menerbitkan dokumen untuk diperiksa sesuai hasil penyelidikan.

Pelaporan ke Bareskrim ini berlangsung ketika persoalan dokumen pendidikan Gibran juga menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi.

Namun, dugaan mengenai adanya keterangan yang tidak benar dalam dokumen tersebut masih merupakan klaim dari pihak pelapor.

Benar atau tidaknya dugaan tersebut akan ditentukan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum.* (in/ad)

MANDAILING NATAL – Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Binsar Nasution, diduga menjadi korban penikaman setelah mengikuti kegiatan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Sabtu sore, 3 Oktober 2026.

Peristiwa tersebut terjadi di samping rumah warga bernama Husnah Lubis.

Baca Juga:

• Usai Reses, Anggota DPRD Madina Ditikam dari Belakang

Tak lama kemudian, seorang pria datang menghampiri Binsar dan merangkulnya dari arah belakang.

Binsar dan rekannya diduga tidak mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam.

Pria itu kemudian diduga melakukan penusukan terhadap Binsar.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada bagian leher dan punggung sebelah kanan.

"Akibatnya, korban mengalami luka pada bagian leher sebelah kanan dan punggung sebelah kanan," kata Kapolsek Siabu Iptu Ahmad Juli Nasution, Minggu, 4 Oktober 2026.

Setelah ditusuk, Binsar yang merasa kesakitan berusaha menyelamatkan diri dengan berlari. Namun, terduga pelaku disebut masih mengejar korban.

Binsar kemudian terjatuh di halaman rumah Husnah Lubis.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dan melaporkannya kepada polisi.

Mendapat informasi itu, personel Polsek Siabu bergerak menuju lokasi.

Binsar kemudian dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Siabu untuk mendapatkan penanganan medis.

"Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Siabu untuk mendapatkan penanganan medis," kata Iptu Ahmad Juli.

Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan seorang pria yang diduga berkaitan dengan kejadian penikaman.

Pria tersebut bernama Muhammad Yusuf Pulungan, 60 tahun.

Ia diketahui bekerja sebagai petani dan berdomisili di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap pria tersebut untuk mengetahui keterkaitannya dengan penikaman Binsar.

Dari pemeriksaan awal, polisi menduga peristiwa tersebut berkaitan dengan persoalan lama mengenai harta warisan.

Persoalan itu disebut berkaitan dengan harta warisan yang sebelumnya telah dijual kepada korban.

Meski demikian, polisi belum memastikan motif tersebut karena proses penyelidikan masih berlangsung.

"Dugaan motif tersebut masih terus didalami," ungkapnya.

Polisi masih mendalami rangkaian kejadian, termasuk kronologi penikaman dan hubungan antara korban dengan pria yang telah diamankan.

Penyelidikan dilakukan untuk memastikan fakta dalam perkara tersebut serta mengungkap secara utuh latar belakang penikaman anggota DPRD Madina setelah kegiatan reses.* (ss/ad)

MANDAILING NATAL – Suasana setelah kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, berubah panik pada Sabtu sore, 3 Oktober 2026.

Seorang anggota DPRD Madina, Binsar Nasution, diduga menjadi korban penikaman setelah menyelesaikan kegiatan reses di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Digerebek Saat Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, 3 Anggota DPRD Jatim Malah Lolos Pidana Lewat RJ

Saat itu, Binsar bersama rekannya, Afner, disebut sempat berhenti untuk berbincang setelah kegiatan reses selesai.

Tak lama kemudian, seorang pria datang menghampiri Binsar dan merangkulnya dari arah belakang.

Korban dan rekannya diduga tidak mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam.

Pria tersebut kemudian diduga menusuk Binsar. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka di bagian leher dan punggung sebelah kanan.

"Akibatnya, korban mengalami luka pada bagian leher sebelah kanan dan punggung sebelah kanan," kata Kapolsek Siabu Iptu Ahmad Juli Nasution, Minggu, 4 Oktober 2026.

Setelah mengalami penusukan, Binsar yang merasa kesakitan berusaha menyelamatkan diri dengan berlari. Namun, terduga pelaku disebut masih mengejar korban.

Korban akhirnya terjatuh di halaman rumah Husnah Lubis. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Personel Polsek Siabu yang menerima informasi langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Binsar kemudian dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis.

"Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Siabu untuk mendapatkan penanganan medis," kata Iptu Ahmad Juli.

Polisi juga mengamankan seorang pria yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.

Pria itu diketahui bernama Muhammad Yusuf Pulungan, 60 tahun.

Ia merupakan petani yang berdomisili di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menduga penikaman tersebut berkaitan dengan persoalan lama mengenai harta warisan.

Persoalan itu disebut berkaitan dengan harta warisan yang sebelumnya telah dijual kepada korban.

Namun, polisi belum menyimpulkan motif tersebut karena penyelidikan masih berlangsung.

"Dugaan motif tersebut masih terus didalami," ungkapnya.

Polisi masih memeriksa rangkaian kejadian untuk memastikan kronologi serta latar belakang dugaan penikaman terhadap anggota DPRD Madina tersebut.

Penyelidikan juga dilakukan untuk memastikan peran pria yang telah diamankan serta mengungkap secara utuh peristiwa yang terjadi setelah kegiatan reses itu.* (ss/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) setelah insiden pengusiran ahli dalam sidang perkara yang mempersoalkan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

MKMK akan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dan persyaratan laporan tersebut sebelum menentukan tindak lanjut.

Baca Juga:

• Kasasi Jaksa Ditolak MA, 8 Mantan Bankir Kasus Kredit Sritex Tetap Bebas

"Akan kami periksa dengan terlebih dahulu memastikan pemenuhan kelengkapan persyaratannya," kata Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Gede Dewa Palguna, Minggu (4/10/2026).

Palguna mengatakan pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan laporan memenuhi persyaratan yang ditetapkan MKMK.

Setelah proses administrasi selesai, MKMK akan menentukan langkah berikutnya terhadap laporan tersebut.

"Hari Selasa kami (MKMK) akan periksa pemenuhan syarat dan kelengkapan itu," sebutnya.

Laporan tersebut berawal dari insiden dalam persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Kamis malam, 1 Oktober 2026.

Dalam persidangan itu, Muhammad Rullyandi, ahli hukum tata negara dari Universitas Jayabaya yang diajukan oleh Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara, diminta meninggalkan ruang sidang setelah terjadi perdebatan mengenai pernyataannya di luar persidangan.

Dalam laman resmi MK, Arsul Sani sebelumnya meminta Rullyandi menjelaskan pernyataannya yang menyebut persidangan perkara tersebut ilegal.

Rullyandi tetap mempertahankan pernyataannya dan menyebutnya sebagai pendapat hukum sekaligus kritik terhadap MK.

Saldi Isra kemudian menskors persidangan untuk membahas apakah Rullyandi masih dapat melanjutkan keterangannya sebagai ahli.

Rullyandi selanjutnya melaporkan Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Ia menilai terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam peristiwa tersebut.

"Saya menilai bahwa tindakan dari hakim terlapor yang saya sudah laporkan hari ini adalah Profesor Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK, ini sudah diterima oleh sekretariat MKMK pada pukul 14.50 WIB. Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra ya, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan," kata Rullyandi.

Selain Saldi Isra, Rullyandi juga melaporkan Arsul Sani.

Ia menilai pernyataan dan tindakan dalam persidangan tersebut berkaitan dengan kebebasan dirinya untuk menyampaikan kritik di ruang publik.

"Jadi pernyataan saya di luar persidangan yaitu di ruang publik harus dipaksa di dalam persidangan, diintervensi kebebasan kemerdekaan saya untuk mengkritik," ujarnya.

Rullyandi juga menyatakan dirinya merupakan ahli yang secara resmi diajukan dalam perkara tersebut.

Ia mempersoalkan karena tidak diperbolehkan memberikan keterangan secara lisan dan hanya menyampaikan keterangan secara tertulis.

Laporan tersebut kini berada di tahap pemeriksaan administrasi. MKMK belum menentukan apakah laporan itu akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lebih lanjut.

Keputusan mengenai tindak lanjut laporan akan ditentukan setelah MKMK memeriksa kelengkapan persyaratan pada Selasa, 6 Oktober 2026.* (d/ad)

SUMBAWA BARAT – Pulau Kenawa di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB), terbakar pada Ahad, 4 Oktober 2026.

Kebakaran menghanguskan area savana di salah satu destinasi wisata unggulan daerah tersebut.

Baca Juga:

• Kawasan SEJALAN Diusulkan Jadi Kampung Kreatif Sumut Berkah, Ini Potensinya

Dalam video yang diunggah akun Facebook @Rheno Psm, terlihat sebagian lahan savana berubah menjadi hitam akibat terbakar.

Kepulan asap putih tebal juga tampak membubung di sekitar area bangunan di pulau tersebut.

Sejumlah warga terlihat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Mereka berjibaku agar kobaran api tidak meluas ke area lainnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat, Abdullah, membenarkan terjadinya kebakaran tersebut.

Namun, Abdullah mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti kronologi maupun penyebab kebakaran di Pulau Kenawa.

Pulau Kenawa merupakan salah satu destinasi wisata di kawasan Poto Tano yang banyak dikunjungi wisatawan. Pulau tersebut tidak memiliki permukiman penduduk.

Meski demikian, terdapat sejumlah fasilitas dan aktivitas wisata, seperti lapak pedagang, penginapan, serta boatman atau pemilik perahu yang mengantar wisatawan ke Pulau Kenawa.

Setelah menerima informasi kebakaran, BPBD Kabupaten Sumbawa Barat berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Kecamatan Poto Tano untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi terkini di lokasi.

Berdasarkan informasi sementara yang diterima BPBD, api telah berhasil dipadamkan dan kebakaran tidak meluas.

"Setelah kami berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Kecamatan Poto Tano, api sudah padam," jelasnya.

BPBD masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai kondisi area yang terdampak serta penyebab kebakaran di Pulau Kenawa.* (d/ad)