Arahan itu disampaikan Rico Waas saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi PUD RPH Triwulan III di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (28/7/2026). Dalam rapat tersebut, Rico meminta jajaran direksi tidak hanya mengandalkan pendapatan dari jasa pemotongan ternak, tetapi mulai mengembangkan berbagai peluang usaha yang lebih produktif.

Baca Juga:

• Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Akses Tiga Kecamatan di Medan Kembali Terhubung Setelah Sempat Terputus

Rico Waas mengatakan PUD RPH harus lebih aktif mencari peluang bisnis dengan melakukan pendekatan langsung kepada calon mitra usaha.

"Kalau memang perlu, jemput bola. Datangi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang daging, tawarkan proposal kerja sama. Kita tidak bisa lagi hanya menunggu peluang datang," ujar Rico.

Menurutnya, upaya menarik investor harus dibarengi dengan pembenahan internal perusahaan. Mulai dari tata kelola organisasi, sistem kerja, hingga standar operasional perlu diperkuat agar PUD RPH memiliki daya tarik dan kepercayaan dari calon mitra.

Rico menilai kondisi pendapatan PUD RPH saat ini belum sebanding dengan aset yang dimiliki. Dengan luas lahan sekitar lima hektare, perusahaan daerah tersebut dinilai masih memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan data dalam rapat evaluasi, jumlah pemotongan sapi tertinggi PUD RPH masih berada di kisaran 892 ekor per bulan. Angka tersebut dinilai belum cukup untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

"Kalau ingin perusahaan ini benar-benar sehat, jumlah pemotongan harus meningkat beberapa kali lipat. Dengan kondisi sekarang, perusahaan akan stagnan. Kita tentu tidak ingin RPH berjalan tetapi perlahan-lahan mati," kata Rico.

Selain meningkatkan aktivitas utama pemotongan hewan, Rico meminta PUD RPH mulai memanfaatkan aset yang belum produktif. Aset tersebut dapat dikembangkan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai aturan yang berlaku.

Salah satu rencana yang didorong yakni pengembangan kawasan peternakan unggas. Rico meminta lahan yang tersedia segera dilakukan pengukuran dan penilaian melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebelum ditawarkan kepada calon investor.

Tak hanya itu, Rico juga meminta PUD RPH mengembangkan konsep hilirisasi produk daging. Menurutnya, produk turunan seperti bakso, kornet, dan berbagai olahan daging lainnya dapat menjadi peluang bisnis baru yang meningkatkan pendapatan perusahaan.

"Hilirisasi harus mulai dipikirkan. Produk turunannya bisa berupa bakso, kornet, maupun olahan daging lainnya. Jadi sumber pendapatan perusahaan semakin beragam," jelasnya.

Rico meminta proposal pengembangan bisnis tersebut segera disusun secara profesional. Proposal itu nantinya harus mencakup rencana usaha, analisis bisnis, hingga daftar perusahaan potensial yang dapat menjadi mitra kerja sama.

Ia menegaskan evaluasi terhadap PUD RPH bukan bertujuan mencari kesalahan direksi maupun jajaran perusahaan. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian dari upaya menemukan solusi agar perusahaan daerah tersebut mampu berkembang dan memiliki masa depan yang lebih baik.

"Kami tidak ingin menyalahkan RPH. Kami ingin RPH menjadi lebih baik. Setiap evaluasi harus menghasilkan solusi, bukan sekadar menyampaikan data mentah," pungkas Rico Waas.* (dh)

Peresmian jembatan dilakukan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Selasa (28/7/2026). Acara ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan akses jembatan untuk masyarakat.

Baca Juga:

• Jembatan Gang Damai Rampung, Warga Medan Kini Hemat Ongkos dan Anak Sekolah Tak Lagi Memutar

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan hasil kolaborasi antara TNI Angkatan Darat, Pemerintah Kota Medan, dan masyarakat.

"Ini adalah bentuk sinergi antara TNI AD, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Kami membantu masyarakat keluar dari kesulitan, terutama untuk mendapatkan akses transportasi yang layak," ujar Hendy saat peresmian.

Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut menjadi bagian dari program percepatan pembangunan 6.000 jembatan yang dicanangkan pemerintah. Hingga kini, Kodam I/Bukit Barisan telah membangun sebanyak 323 jembatan di berbagai wilayah Sumatera Utara dengan berbagai jenis, mulai dari jembatan bailey, aramco, hingga jembatan perintis.

Hendy menjelaskan pembangunan Jembatan Perintis Garuda dilakukan karena kondisi warga yang sebelumnya harus mempertaruhkan keselamatan saat melewati jalur pipa air.

"Kodam I/Bukit Barisan siap membantu pembangunan jembatan serupa apabila ada akses masyarakat yang terputus akibat bencana maupun kondisi mendesak lainnya," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut keberadaan Jembatan Perintis Garuda menjadi bukti bahwa koordinasi cepat antarinstansi dapat menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

Rico mengatakan jembatan lama yang digunakan warga sebenarnya merupakan bekas jalur rel kereta api yang telah menjadi penghubung antarwilayah selama puluhan tahun. Namun, akses tersebut terputus setelah mengalami kerusakan akibat banjir pada 2024.

"Kami melihat langsung kondisi masyarakat yang harus menyeberang melalui pipa. Itu sangat membahayakan, apalagi banyak anak sekolah yang melintas. Karena itu kami bergerak cepat bersama Kodim dan seluruh perangkat terkait untuk mencari solusi," kata Rico.

Ia menjelaskan proses peninjauan lokasi telah dilakukan sejak April 2026 untuk melihat kondisi konstruksi, status lahan, hingga menentukan desain jembatan yang sesuai. Setelah seluruh koordinasi selesai, pembangunan langsung dikerjakan dan rampung dalam waktu sekitar lima pekan.

"Ini membuktikan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Medan dan TNI dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Jembatan ini dibangun untuk warga yang sudah lama menantikannya," ujarnya.

Dengan beroperasinya Jembatan Perintis Garuda, masyarakat berharap akses transportasi antarwilayah kembali lancar. Selain memudahkan aktivitas warga, jembatan tersebut juga diharapkan mendukung kegiatan ekonomi dan mempercepat akses pendidikan bagi masyarakat sekitar.* (dh)

Perlombaan tersebut mengusung tema "Dengan Semangat Kemerdekaan, Kita Wujudkan Desa/Gampong yang Bersih, Indah, Kreatif, dan Berjiwa Nasionalisme." Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan yang melibatkan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Baca Juga:

• Prabowo Gerak Cepat Antisipasi El Nino, Menteri hingga BMKG Dikumpulkan Bahas Pencegahan Karhutla

"Lomba menghias gampong ini merupakan bagian dari rangkaian besar peringatan HUT ke-81 RI di wilayah kerja kami. Kami ingin momentum kemerdekaan tahun ini dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat melalui lingkungan yang lebih tertata dan asri," ujar Faisal, Selasa (28/7/2026).

Dalam pelaksanaannya, panitia menetapkan sejumlah indikator penilaian untuk menentukan gampong terbaik. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi kebersihan lingkungan, kerapian pemasangan bendera Merah Putih, kreativitas gapura kemerdekaan, keberagaman kegiatan warga, hingga publikasi kegiatan melalui media sosial.

Menurut Dandim, penggunaan aspek digital dalam penilaian diharapkan mampu memperluas semangat nasionalisme masyarakat hingga ke berbagai daerah.

"Melalui lomba ini, kami ingin mendorong masyarakat kembali menghidupkan budaya gotong royong sekaligus menunjukkan kreativitas desa di era digital," katanya.

Letkol Inf Faisal menjelaskan, rangkaian lomba akan berlangsung sepanjang bulan Agustus 2026. Tahapan persiapan dan pelaksanaan di tingkat gampong dimulai pada 1 hingga 23 Agustus.

Selanjutnya, proses penilaian dilakukan secara bertahap. Penilaian tingkat kecamatan berlangsung pada 24–26 Agustus, kemudian dilanjutkan tingkat kabupaten pada 27–29 Agustus 2026.

Rekapitulasi nilai oleh panitia utama dilakukan pada 30 Agustus, sedangkan pengumuman pemenang sekaligus penyerahan hadiah dijadwalkan pada 31 Agustus 2026.

Kodim 0103/Aceh Utara juga memastikan kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta berbagai instansi terkait di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Untuk meningkatkan antusiasme masyarakat, Kodim 0103/Aceh Utara menyiapkan hadiah total sebesar Rp100 juta bagi para pemenang.

Juara pertama akan mendapatkan hadiah Rp50 juta, juara kedua Rp30 juta, dan juara ketiga memperoleh Rp20 juta.

Selain itu, Kodim 0103/Aceh Utara telah menggelar rapat koordinasi teknis bersama berbagai pihak guna memastikan pelaksanaan lomba berjalan tertib dan transparan.

Technical meeting tersebut dipimpin Kasdim 0103/Aceh Utara Mayor Arh Nasrip dan dihadiri unsur kepolisian, para camat, Forum Keuchik, serta perwakilan instansi terkait.

Melalui kegiatan tersebut, Kodim 0103/Aceh Utara berharap peringatan HUT ke-81 RI tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mampu memperkuat rasa persatuan, kepedulian lingkungan, serta semangat kebersamaan masyarakat.* (dh)

Dalam arahannya, Danrem menegaskan bahwa kemampuan personel tidak hanya diukur dari kinerja administrasi, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan kemampuan taktis dalam mendukung tugas pertahanan negara.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Dorong ASN Perkuat Budaya Kerja, Targetkan Birokrasi Modern dan Pelayanan Publik Berkualitas

Salah satu perhatian utama dalam pengarahan tersebut adalah peningkatan kemampuan menembak bagi ASN militer. Danrem meminta Staf Operasi (Staf Ops) Korem 011/Lilawangsa segera menyusun program latihan menembak rutin bagi para ASN TNI.

Menurutnya, ASN di lingkungan TNI merupakan bagian penting dalam sistem pertahanan dan harus memiliki kesiapan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan negara.

"Jangan hanya prajurit TNI saja yang jago tembak, ASN militer juga harus bisa menembak. Bagaimana jika suatu saat diperlukan oleh negara. Staf Operasi, latihkan mereka," ujar Brigjen TNI Ali Imran.

Selain meningkatkan kemampuan teknis, Danrem juga mengingatkan seluruh personel agar tidak bertindak gegabah saat menjalankan tugas.

Ia menegaskan kemampuan menggunakan senjata harus diimbangi dengan pemahaman, ketelitian, serta pengendalian diri agar tidak terjadi kesalahan yang dapat membahayakan personel maupun masyarakat.

"Jangan salah tembak nanti, ada musuh malah teman sendiri yang menjadi korban. Itu jangan sampai terjadi, maka perlunya latihan," tegasnya.

Menurutnya, latihan yang dilakukan secara rutin bertujuan membangun profesionalisme sekaligus meningkatkan kepercayaan diri personel dalam menghadapi situasi tugas.

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Ali Imran juga mengingatkan seluruh anggota agar menjaga kondisi kesehatan, disiplin, serta mematuhi aturan yang berlaku.

Ia meminta setiap personel selalu mengedepankan koordinasi dengan pimpinan satuan apabila mendapatkan tugas tambahan dan tidak mengambil keputusan secara pribadi di luar kewenangan.

"Ikuti aturan, berpikir dengan prinsip dan bekerja dengan hati. Saat ini kita berfokus membantu masyarakat melalui pembangunan jembatan maupun kegiatan sosial lainnya," katanya.

Danrem menilai kesiapan personel menjadi faktor penting dalam mendukung tugas TNI, baik dalam menjaga keamanan wilayah maupun membantu program pembangunan masyarakat.

Dengan wilayah kerja yang mencakup sejumlah daerah strategis di Aceh, Korem 011/Lilawangsa terus mendorong peningkatan kemampuan dan kedisiplinan seluruh personel.

Melalui pembinaan kemampuan militer dan penguatan profesionalisme, Korem 011/Lilawangsa berkomitmen menjaga stabilitas keamanan serta memastikan kesiapan personel dalam menjalankan tugas negara kapan pun dibutuhkan.* (dh)

Melalui Sosialisasi Tahap I yang digelar secara daring, panitia memastikan seluruh tahapan Konferprov berjalan sesuai Peraturan Organisasi (PO), AD/ART PWI, serta mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan demokrasi.

Baca Juga:

• Prabowo Dijadwalkan Hadiri Wisuda IPDN di Jatinangor, Kemendagri Kebut Persiapan

Steering Committee dipimpin oleh Plt Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri, sementara Organizing Committee diketuai Roberto Purba dengan Zaenal Ihsan sebagai sekretaris.

Ahmad Syukri menjelaskan, penetapan jadwal konferensi dilakukan dengan mempertimbangkan masa berlaku Surat Keputusan Pelaksana Tugas (SK Plt) yang berakhir pada 19 Agustus 2026.

"Kami merancang pelaksanaan Konferprov pada 12–13 Agustus sehingga masih tersedia waktu sebelum berakhirnya masa tugas Plt. Seluruh tahapan tetap berjalan meskipun waktu yang tersedia cukup terbatas," ujar Ahmad Syukri.

Menurutnya, sosialisasi tahap awal ini menjadi bagian penting untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pengurus daerah mengenai mekanisme dan tahapan pelaksanaan konferensi.

Efisiensi Anggaran Tetap Jadi Perhatian

Dalam persiapan Konferprov tahun ini, panitia juga menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai sekitar 816 anggota, kebutuhan awal penyelenggaraan diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Namun, melalui berbagai strategi efisiensi dan dukungan sejumlah pihak, anggaran penyelenggaraan berhasil ditekan menjadi sekitar Rp450 juta.

"Kami berupaya agar Konferprov tetap terlaksana tanpa mengurangi kualitas maupun tahapan organisasi yang harus dijalankan," kata Ahmad Syukri.

Selain efisiensi anggaran, panitia juga menerapkan mekanisme mandat sesuai ketentuan AD/ART PWI. Untuk organisasi dengan jumlah anggota antara 500 hingga 1.000 orang, satu peserta dapat membawa maksimal tiga mandat.

Kebijakan tersebut ditegaskan bukan aturan baru dari panitia, melainkan mengacu pada regulasi organisasi yang berlaku.

Tahapan Pencalonan Mulai Dibuka

Panitia juga telah menetapkan sejumlah tahapan menuju pelaksanaan konferensi. Pendaftaran bakal calon Ketua PWI Jawa Barat dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jawa Barat dibuka mulai 27 Juli hingga 31 Juli 2026 di Sekretariat PWI Jawa Barat.

Selanjutnya, panitia memberikan waktu perbaikan administrasi pada 1–2 Agustus 2026 sebelum dokumen bakal calon dikirimkan ke PWI Pusat untuk proses verifikasi.

Setelah mendapatkan hasil verifikasi dari PWI Pusat, daftar bakal calon yang memenuhi syarat akan diumumkan menjelang pelaksanaan konferensi.

Panitia juga membuka masa kampanye bagi para bakal calon hingga 11 Agustus 2026 agar setiap kandidat dapat menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada anggota PWI di berbagai daerah.

Data Anggota dan Hak Pilih Jadi Perhatian

Ahmad Syukri meminta seluruh PWI kabupaten/kota segera melakukan verifikasi data anggota untuk memastikan seluruh hak pilih dapat terakomodasi dalam Konferprov.

Bagi anggota yang masih dalam proses perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA), panitia memastikan akan membantu percepatan administrasi agar anggota yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

"Kami ingin memastikan tidak ada anggota yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam konferensi hanya karena persoalan administrasi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Organizing Committee Roberto Purba mengatakan persiapan teknis pelaksanaan terus dilakukan, mulai dari kesiapan lokasi, akomodasi peserta, ruang sidang, hingga sistem pelayanan selama konferensi berlangsung.

"Kami memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan Konferprov tersedia dengan baik agar kegiatan berjalan lancar dan sesuai harapan," ujar Roberto.

Dengan adanya Sosialisasi Tahap I tersebut, panitia berharap seluruh PWI kabupaten/kota dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan hingga pelaksanaan konferensi.

Konferprov PWI Jawa Barat 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat organisasi, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta melahirkan kepemimpinan baru yang mampu menghadapi tantangan dunia jurnalistik ke depan.* (dh)

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Ketua DPRA, Banda Aceh, Selasa (28/7/2026). Agenda silaturahmi ini menjadi langkah mempererat koordinasi antara kepolisian dan lembaga legislatif dalam menjaga stabilitas Provinsi Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan Pangdam IM Beri Penghormatan Terakhir untuk Pratu Galuh Nugraha yang Gugur Saat Tugas Berantas Narkoba

Kedatangan Kapolda Aceh disambut langsung Ketua DPRA Zulfadhli bersama jajaran pimpinan DPRA. Pertemuan tersebut juga dihadiri unsur pimpinan fraksi, sekretariat DPR Aceh, serta sejumlah perwakilan komisi di lingkungan DPRA.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan seluruh pihak terkait di Aceh.

"Pertemuan ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat kolaborasi antara Polda Aceh dan DPRA dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Joko.

Menurutnya, keamanan dan stabilitas daerah menjadi faktor penting dalam mendukung jalannya pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebut kerja sama antara kepolisian dan lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan daerah, termasuk menjaga suasana yang aman bagi masyarakat dan dunia usaha.

"Dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, diharapkan Polda Aceh dan DPRA dapat terus bersinergi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan," katanya.

Polda Aceh berharap hubungan koordinasi dengan DPRA dapat terus terjalin secara positif demi menciptakan Aceh yang aman, damai, dan kondusif.* (dh)

Penjelasan itu disampaikan Kejagung saat memberikan jawaban atas gugatan praperadilan yang diajukan Lodewyk Pusung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• Tim 9 Kejagung Kebut Penyidikan Dugaan TPPU Febrie Adriansyah, 7 Saksi Sudah Diperiksa

"Penggeledahan dilakukan berdasarkan keadaan yang mendesak guna mengamankan barang bukti dan mencegah hilang, dipindahkan, atau dirusaknya barang bukti," ujar jaksa saat membacakan jawaban di persidangan.

Kejagung menjelaskan penggeledahan tidak hanya dilakukan di kediaman Lodewyk, tetapi juga berlangsung secara serentak di sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga efektivitas penyidikan serta mencegah adanya komunikasi atau koordinasi antar pihak yang sedang diperiksa dalam perkara dugaan korupsi MBG.

Kejagung Klaim Miliki Empat Alat Bukti

Dalam sidang yang sama, Kejagung juga menyampaikan dasar penetapan Lodewyk Pusung sebagai tersangka. Penyidik disebut telah memiliki empat alat bukti yang dinilai cukup untuk memperkuat proses hukum.

Empat alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti elektronik, serta dokumen.

Jaksa menyebut bukti elektronik yang diperoleh penyidik mencakup percakapan Lodewyk dengan sejumlah pihak, termasuk anggota keluarganya. Bukti tersebut disebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan dalam perkara tata kelola program MBG.

"Berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan keterkaitan pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," kata jaksa.

Dugaan Pemborosan Anggaran MBG

Selain mengungkap alat bukti, Kejagung juga menyampaikan adanya dugaan pemborosan anggaran dalam tata kelola program MBG.

Berdasarkan hasil audit tujuan tertentu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jaksa menyebut terdapat dugaan pemborosan anggaran yang mencapai Rp10,5 triliun per tahun.

Meski demikian, proses pembuktian terkait dugaan tindak pidana maupun kerugian negara masih akan diuji dalam proses hukum lanjutan.

Kejagung memastikan penyidikan akan terus berjalan dengan mengedepankan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.* (d/dh)

Bahlil menjelaskan, pemerintah menugaskan Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian ESDM untuk menjalankan proses impor tersebut.

Baca Juga:

• Perang Timur Tengah Bikin Harga Minyak Fluktuatif, Bahlil Jamin BBM Subsidi Tak Naik

Menurut Bahlil, langkah impor minyak dari Rusia dilakukan untuk menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah kondisi pasar minyak dunia yang masih mengalami ketidakpastian.

Ia mengatakan pemerintah tidak ingin cadangan energi nasional mengalami kekurangan apabila terjadi perubahan besar pada harga maupun pasokan minyak global.

"Tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kita jangan sampai terjadi kekurangan dan sekaligus memastikan bahwa energi dalam negeri kita bisa tersedia," kata Bahlil.

Sebelumnya, Indonesia disebut akan mengimpor minyak dari Rusia dengan jumlah mencapai 150 juta barel. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat cadangan energi nasional setelah adanya pembahasan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya menjelaskan minyak dari Rusia tersebut tidak langsung digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM), melainkan akan menjadi cadangan penyangga energi nasional.

Menurut pemerintah, langkah tersebut merupakan strategi menjaga ketersediaan energi apabila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga minyak dunia.

Pemerintah memastikan pengelolaan impor minyak dilakukan dengan pengawasan dan mekanisme yang telah ditentukan guna menjaga kepentingan energi nasional.* (dh)

Kepastian tersebut disampaikan Bahlil usai melaporkan kondisi sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Dijadwalkan Hadiri Wisuda IPDN di Jatinangor, Kemendagri Kebut Persiapan

"Tapi kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk di dalamnya adalah elpiji subsidi," ujar Bahlil.

Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah yang turut memengaruhi pergerakan harga minyak dunia. Meski harga minyak global mengalami perubahan, stok BBM dan cadangan minyak mentah nasional masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan.

"Tentang geopolitik, peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai, tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insyaallah di atas standar minimum nasional," katanya.

Bahlil juga menyampaikan kondisi stok elpiji nasional masih terjaga. Pemerintah, lanjut dia, terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi.

Selain menjaga pasokan dalam negeri, pemerintah juga melakukan penguatan cadangan minyak melalui kerja sama impor. Salah satunya dengan merealisasikan tahap awal impor minyak dari Rusia.

Menurut Bahlil, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi nasional sekaligus mencegah terjadinya kekurangan pasokan.

"Tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kita jangan sampai terjadi kekurangan dan sekaligus memastikan bahwa energi dalam negeri kita bisa tersedia," jelasnya.

Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan pasar energi global agar dampak gejolak internasional tidak langsung membebani masyarakat, khususnya pengguna BBM dan elpiji bersubsidi.* (k/dh)

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (27/7/2026) sekitar pukul 13.04 WIB. Tayangan yang muncul di layar videotron sempat menjadi perhatian masyarakat sebelum akhirnya dihentikan oleh pihak terkait.

Baca Juga:

• DWP Unit Diskominfo Sumut Resmi Dibentuk Kembali, Siap Aktif Dukung Program Kerja dan Kesejahteraan Anggota

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Joko Wahyono, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Ia memastikan tayangan yang muncul bukan merupakan konten resmi pemerintah daerah.

"Tayangan tersebut sama sekali bukan merupakan materi publikasi yang direncanakan, diproduksi maupun disetujui oleh pemerintah daerah," ujar Joko, dikutip Selasa (28/7/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Pemkab Melawi menemukan indikasi adanya akses tidak sah terhadap akun atau sistem pengelola videotron. Akses tersebut diduga digunakan oleh pihak tertentu untuk menampilkan konten yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Usai kejadian, Diskominfo Melawi langsung mengamankan akses pengelolaan videotron serta melakukan pengecekan terhadap sistem keamanan yang digunakan. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap penyebab insiden tersebut.

Pemkab Melawi menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem keamanan digital agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Pemerintah daerah berkomitmen memberikan layanan informasi publik yang aman, berkualitas, dan bertanggung jawab," kata Joko.

Selain itu, masyarakat juga diminta tidak menyebarluaskan rekaman maupun tangkapan layar dari tayangan tersebut. Pemkab mengimbau warga menunggu informasi resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Pemerintah Kabupaten Melawi memastikan setiap bentuk penyalahgunaan sistem informasi publik akan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat berada di Hotel Papandayan, Bandung, Selasa (28/7/2026). Ia mengutuk maraknya aksi pembegalan yang meresahkan masyarakat, namun meminta seluruh pihak tetap mengedepankan proses hukum.

Baca Juga:

• Bima Arya Sentil Dedi Mulyadi soal Sayembara Begal, Minta Utamakan Patroli dan Penegakan Hukum

"Tindakan kriminal harus ditangani oleh aparat yang diberi kewenangan oleh undang-undang, seperti kepolisian. Di luar itu, tidak boleh ada aksi main hakim sendiri," ujarnya.

Pigai menilai pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus memastikan tidak ada ruang bagi praktik vigilante atau tindakan main hakim sendiri. Ia menegaskan Indonesia merupakan negara hukum yang seluruh proses penegakan hukumnya harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan bahwa tindakan kekerasan terhadap seseorang yang belum melalui proses hukum dapat menimbulkan korban baru dan mencederai prinsip keadilan.

Karena itu, masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan atau berhasil mengamankan pelaku kejahatan. Selanjutnya, proses penyelidikan hingga penindakan menjadi tanggung jawab kepolisian.

"Kalau menangkap pelaku begal atau pelaku kejahatan lainnya, segera serahkan kepada aparat kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Pigai menambahkan, perlindungan hak asasi manusia harus tetap dijaga, termasuk dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Menurutnya, setiap orang tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Ia berharap masyarakat dapat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan tanpa mengesampingkan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya rasa aman dan keadilan bagi semua pihak.* (k/dh)

Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (28/7/2026) di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau. Dalam agenda tersebut, Juprizal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati.

Baca Juga:

• KPK Buka Peluang Periksa Perry Warjiyo dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa suap jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi," ujar Budi dalam keterangannya.

Selain Juprizal, penyidik turut memanggil 10 saksi lainnya dari berbagai unsur, mulai dari pejabat pemerintah daerah, aparatur desa, anggota koperasi hingga pihak swasta. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi alat bukti dan mengungkap lebih jauh konstruksi perkara yang sedang ditangani.

Namun demikian, KPK belum mengungkap materi pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, Juprizal juga pernah diperiksa sebagai saksi pada 8 Juli 2026. Dalam pemeriksaan itu, penyidik menyita uang sebesar 12.000 dolar Singapura yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Kuansing Suhardiman Amby sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles.

Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkap KPK, Suhardiman diduga meminta sebuah mobil mewah Toyota Land Cruiser sebagai syarat bagi pihak yang ingin menduduki jabatan Sekretaris Daerah. Kendaraan tersebut disebut dibeli melalui skema kredit menggunakan identitas Ardiles dengan nilai sekitar Rp2,05 miliar.

Tak hanya dugaan suap jabatan, penyidik juga mengembangkan perkara terkait dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

KPK menduga terdapat permintaan sebagian dana yang berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi yang merupakan para petani di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penyidik menilai dugaan tersebut masih terus didalami untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta aliran dana dalam perkara tersebut.* (oz/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan seluruh saksi memenuhi panggilan penyidik. Mereka terdiri dari tiga saksi dari unsur swasta serta empat penyidik kepolisian.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Empat Alat Bukti yang Menjerat Lodewyk Pusung di Kasus MBG

Menurutnya, proses penyidikan masih terus berlangsung. Tim penyidik saat ini fokus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi guna melengkapi alat bukti sebelum mengambil langkah hukum berikutnya.

Anang menegaskan, hingga saat ini belum ada tindakan hukum lain selain pendalaman melalui pemeriksaan saksi.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum ada proses atau tindakan hukum lainnya," katanya.

Sebelumnya, Kejagung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026 yang menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU.

Sprindik tersebut diterbitkan setelah penanganan perkara beserta barang bukti berupa emas seberat 74 kilogram dan valuta asing senilai ratusan miliar rupiah diserahkan dari Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri kepada Kejagung.

Koordinator Tim 9 Kejagung, Rudi Margono, menjelaskan penerbitan sprindik baru dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan barang bukti yang telah diamankan.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan pentingnya pemeriksaan saksi sebelum penetapan status tersangka.

Kejagung memastikan proses penyidikan akan terus dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan asas profesionalitas, kecermatan, dan kepastian hukum hingga seluruh fakta perkara terungkap.* (oz/dh)

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan hasil pemodelan yang dilakukan menunjukkan tidak ada ancaman tsunami bagi Indonesia meski otoritas Jepang sempat mengeluarkan peringatan tsunami di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• KPK Buka Peluang Periksa Perry Warjiyo dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo M6,8 dengan kedalaman 22 kilometer. Episenter gempa berada pada koordinat 32,59 Lintang Utara dan 130,68 Bujur Timur atau sekitar 6 kilometer barat daya Uki, Kumamoto, Jepang.

BMKG menjelaskan, gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Sementara hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki karakteristik pergerakan geser atau *strike-slip*.

Hingga pukul 15.15 WIB, BMKG juga mencatat telah terjadi satu gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo M6,3 di kawasan yang sama.

Meski tidak berdampak terhadap Indonesia, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat juga diminta selalu mengikuti perkembangan informasi resmi melalui kanal komunikasi BMKG agar tidak terpengaruh kabar bohong maupun isu yang menyesatkan terkait potensi tsunami.

Sebelumnya, gempa kuat mengguncang wilayah Kyushu, Jepang, pada Selasa sore waktu setempat dan memicu peringatan tsunami dari otoritas setempat. Namun berdasarkan hasil analisis BMKG, kondisi tersebut tidak menimbulkan ancaman tsunami bagi wilayah Indonesia.* (oz/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan setiap saksi yang dipanggil bertujuan untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan agar perkara dapat diungkap secara menyeluruh.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Empat Alat Bukti yang Menjerat Lodewyk Pusung di Kasus MBG

Menurut Budi, status seseorang yang sudah tidak lagi menjabat atau telah memasuki masa purnatugas bukan menjadi dasar otomatis bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan.

Ia menegaskan, seluruh proses pemanggilan saksi dilakukan berdasarkan perkembangan penyidikan dan kebutuhan pembuktian perkara.

"Tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan," ujarnya.

KPK memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK masih terus berjalan. Penyidik disebut masih mendalami berbagai fakta, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Budi juga menegaskan komitmen lembaganya untuk mengusut tuntas perkara tersebut, sekaligus mengungkap akar persoalan guna memperbaiki tata kelola dan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Sebelumnya, nama Perry Warjiyo sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Gedung Bank Indonesia pada 16 Desember 2024, termasuk ruang kerja Gubernur BI saat itu. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik sebagai bagian dari proses penyidikan.

Meski demikian, hingga saat ini Perry Warjiyo belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang telah menjerat dua anggota DPR, yakni Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Satori dari Fraksi NasDem sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga kedua tersangka menerima dana miliaran rupiah yang bersumber dari program CSR BI, kegiatan penyuluhan OJK, serta sejumlah mitra kerja Komisi XI DPR. Selain dugaan korupsi, keduanya juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menggunakan dana tersebut untuk berbagai kepentingan pribadi.

Penyidikan kasus ini masih terus bergulir. KPK menegaskan akan mendalami seluruh aliran dana serta peran setiap pihak yang diduga terlibat sebelum menyampaikan kesimpulan resmi kepada publik.* (in/dh)

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi, di antaranya Papua Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPR dalam menghimpun aspirasi publik terkait pembahasan RUU Perampasan Aset.

Baca Juga:

• Kemenag Siapkan Materi Pencegahan LGBT untuk Pelajaran Agama, Ditarget Rampung Agustus

"Dari seluruh aspirasi yang kami terima, terdapat benang merah yang sama, yaitu masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, menginginkan agar negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengejar hasil kejahatan, bukan hanya menghukum pelakunya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).

Ia menegaskan, penyusunan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya berangkat dari sudut pandang nasional. Menurutnya, regulasi tersebut juga harus mampu mengakomodasi karakteristik persoalan hukum yang berbeda di setiap daerah.

Meski demikian, Habiburokhman menekankan bahwa penguatan kewenangan negara harus tetap diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap prinsip *due process of law*, kepastian hukum, mekanisme pengawasan yang efektif, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Komisi III DPR, kata dia, ingin memastikan RUU Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk memberantas kejahatan, namun tetap adil, proporsional, dan tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga kini masih terus berlangsung dan menjadi salah satu regulasi yang mendapat perhatian luas dari masyarakat karena dinilai berpotensi memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan aset hasil kejahatan.* (in/dh)

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup turun 55,19 poin atau 0,89 persen ke level 6.130. Sepanjang sesi perdagangan, sebanyak 281 saham berhasil menguat, 380 saham melemah, dan 304 saham lainnya bergerak stagnan.

Baca Juga:

• Rupiah Turun ke Rp18.083 per Dolar AS, Pasar Menanti Keputusan Penting The Fed

Pelemahan juga terjadi pada sejumlah indeks unggulan. Indeks LQ45 turun 0,74 persen ke level 608, disusul IDX30 yang melemah 0,80 persen menjadi 342. Indeks Jakarta Islamic Index (JII) terkoreksi lebih dalam sebesar 1,44 persen ke level 364, sedangkan indeks MNC36 turun 1,07 persen ke posisi 264.

Mayoritas sektor perdagangan turut berada di zona negatif. Sektor energi, bahan baku, infrastruktur, properti, transportasi, keuangan, industri, teknologi, konsumer siklikal, hingga kesehatan mengalami tekanan. Hanya sektor konsumer non-siklikal yang mampu bertahan di zona hijau hingga penutupan perdagangan.

Di jajaran saham dengan penguatan tertinggi (top gainers), PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) memimpin dengan kenaikan 33,78 persen ke level Rp198. Posisi berikutnya ditempati PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) yang melonjak 24,73 persen ke Rp1.715, serta PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) yang menguat 24,35 persen ke level Rp285.

Sementara itu, saham yang mengalami penurunan terdalam (top losers) dipimpin PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO) yang terkoreksi 14,90 persen ke Rp12.275. Disusul PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) yang turun 14,89 persen ke Rp320, serta Ciptadana Asset Management yang melemah 13,85 persen menjadi Rp56.

Pelemahan IHSG pada perdagangan hari ini memperpanjang tekanan yang masih membayangi pasar saham domestik, seiring investor yang terus mencermati berbagai sentimen global maupun kondisi ekonomi dalam negeri.* (in/dh)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya saat ini fokus memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar apabila Presiden menghadiri kegiatan wisuda para praja IPDN.

Baca Juga:

• Kursi Wamentan Masih Kosong, Amran Serahkan Penentuan Pengganti kepada Prabowo

Bima menjelaskan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ini berada di Kampus IPDN Jatinangor untuk memantau langsung kesiapan pelaksanaan wisuda dan memastikan seluruh aspek teknis telah dipersiapkan secara maksimal.

Meski demikian, Bima menegaskan pihaknya masih menunggu kepastian akhir mengenai kehadiran Presiden Prabowo dalam agenda tersebut. Ia berharap tidak ada perubahan terhadap jadwal yang telah disusun.

"Kita masih menunggu kepastian," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pembekalan kepada Praja Utama Angkatan XXXIII Tahun 2026 menjelang wisuda. Dalam kesempatan itu, Tito menekankan pentingnya peran lulusan IPDN sebagai agen perubahan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Tito, Indonesia memiliki sekitar 6,5 juta ASN yang membutuhkan sosok-sosok pembaru untuk mendorong terciptanya birokrasi yang lebih efektif, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia juga menilai lulusan IPDN memiliki keunggulan karena tidak hanya dibekali kemampuan akademik di bidang pemerintahan, tetapi juga pendidikan karakter, kedisiplinan, integritas, serta pembinaan fisik dan mental selama masa pendidikan.

Dengan bekal tersebut, para lulusan diharapkan mampu menjadi aparatur negara yang profesional, adaptif, serta mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai daerah.* (in/dh)

Penyusunan materi dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh direktorat pendidikan lintas agama dengan mengacu pada ajaran masing-masing agama dalam satu kerangka kebijakan Kementerian Agama.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Narkoba dan LGBTQ demi Selamatkan Generasi Muda

Menurutnya, sebelum ditetapkan secara resmi, draf materi akan dibahas melalui rapat pleno agar memperoleh kesepahaman lintas direktorat dan menjadi pedoman bersama.

"Itu memang harus atas sepengetahuan dan hasil kesepakatan bersama," ujar Muhammad Syafi'i dalam rapat koordinasi pimpinan Kementerian Agama,dikutip Selasa (28/7/2026).

Ketua Tim Penyusun yang juga Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Ahmad Zainul Hamdi atau Prof. Inung, menjelaskan setiap direktorat pendidikan agama saat ini sedang menyusun materi sesuai dengan karakteristik dan ajaran agama masing-masing.

Ia mengatakan nantinya akan ada satu kerangka kebijakan umum sebagai payung utama. Dari kebijakan tersebut, materi akan diturunkan menjadi bahan ajar sesuai kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan agama.

Selain memuat edukasi mengenai pencegahan budaya LGBT berdasarkan perspektif ajaran agama, materi yang disusun juga dirancang agar tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia.

Kemenag menegaskan penyusunan materi tersebut tidak dimaksudkan menjadi dasar pembenaran terhadap tindakan diskriminatif maupun perundungan (bullying). Sebaliknya, materi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan sekaligus mendorong sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

Saat ini proses penyusunan masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada pertengahan Agustus 2026 sebelum memasuki tahap pembahasan dan penetapan sebagai kebijakan resmi Kementerian Agama.* (in/dh)

Berdasarkan data penutupan perdagangan, rupiah melemah 74 poin atau sekitar 0,41 persen ke level Rp18.083 per dolar AS. Posisi tersebut lebih rendah dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di level Rp18.009 per dolar AS.

Baca Juga:

• Gempa M 7,1 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan untuk Wilayah Kyushu

Menurutnya, data CME FedWatch menunjukkan probabilitas sekitar 62 persen bahwa bank sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunga pada level saat ini. Kondisi tersebut membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati terhadap aset berisiko, termasuk mata uang negara berkembang.

Selain itu, pasar juga menanti pernyataan Ketua The Fed, Kevin Warsh, yang sebelumnya menyampaikan sikap cenderung hawkish terkait upaya menjaga stabilitas inflasi. Pernyataannya diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penentu arah pergerakan pasar keuangan global dalam beberapa waktu ke depan.

Dari dalam negeri, sentimen pasar juga dipengaruhi dinamika di Bank Indonesia setelah pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Meski sempat memicu ketidakpastian di pasar keuangan, penunjukan Destry Damayanti dinilai mampu memberikan optimisme terhadap keberlanjutan kebijakan moneter nasional.

Ibrahim menilai pasar berharap kepemimpinan baru Bank Indonesia tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan nasional.

Ke depan, perhatian investor juga akan tertuju pada proses penetapan Gubernur Bank Indonesia secara definitif. Pasar berharap proses tersebut berjalan lancar sehingga mampu menjaga kredibilitas dan independensi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter.

Sementara itu, lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings menilai pengunduran diri Perry Warjiyo belum memberikan dampak langsung terhadap peringkat utang (sovereign rating) Indonesia. Namun, perkembangan tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap prospek kebijakan ekonomi apabila transisi kepemimpinan tidak berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa juga menunjukkan pelemahan rupiah ke level Rp18.088 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya yang berada di level Rp17.995 per dolar AS.* (an/dh)