Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan pihaknya mengikuti penuh arahan Kejagung sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 10 Juli 2026.

Baca Juga:

• Kejagung Jawab Keraguan Publik soal Kasus Febrie Adriansyah: Proses Hukum yang Akan Membuktikan

Menurutnya, penghentian pengumpulan data bukan berarti hasil yang telah dihimpun sebelumnya akan diabaikan. Seluruh data yang telah terkumpul tetap menjadi bahan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

"Pengumpulan data dihentikan, tetapi tidak berarti hasil yang dikumpulkan akan diabaikan. Data yang telah dihimpun tetap ditindaklanjuti," katanya.

Rizaldi menjelaskan, Kejati Sumut saat ini masih menunggu arahan lanjutan dari Kejagung terkait penanganan informasi maupun laporan yang berkaitan dengan Program MBG.

"Apa yang disampaikan dari Kejagung kami patuhi dan menunggu petunjuk dari pimpinan Kejagung. Awal penanganan soal MBG memang terpusat di Kejagung, jadi kami menunggu perintah dari sana," jelasnya.

Selama proses pengumpulan data berlangsung, Kejati Sumut telah menerima berbagai informasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Sumatera Utara. Seluruh data tersebut, kata Rizaldi, telah disampaikan kepada Kejagung.

"Selama pengumpulan data, Kejati Sumut telah menerima dan mengumpulkan informasi terkait MBG. Data tersebut juga sudah kami laporkan ke Kejagung dan proses pengumpulannya telah selesai," ungkapnya.

Meski belum merinci isi maupun jumlah data yang telah dihimpun, Rizaldi menegaskan seluruh informasi tersebut masih bersifat pengumpulan data.

"Sifatnya pengumpulan data," ucapnya.

Ia menambahkan, Kejati Sumut telah menghentikan proses pengumpulan data sesuai instruksi Kejagung. Namun, apabila masyarakat masih menyampaikan laporan terkait Program MBG, laporan tersebut tetap akan diterima dan diteruskan kepada Kejagung untuk ditindaklanjuti.

"Kalau sudah ada perintah seperti itu, kami stop dulu. Tapi kalau ada laporan tentang MBG tetap kami terima dan nanti informasi laporannya kami kirim ke Kejagung," pungkas Rizaldi.* (ds/dh)

Asri mengatakan pencopotan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai adanya pesan bernada provokatif di grup tersebut. Menurutnya, sebagai pembina sekaligus penasihat FKDM, Kepala Kesbangpol dinilai tidak mengambil langkah untuk menegur atau menghentikan percakapan yang dianggap bermasalah.

Baca Juga:

• Viral Pesan "Turunkan Prabowo" di Grup WhatsApp, Bupati Deli Serdang Copot Kepala Kesbangpol dan Ketua FKDM

Berdasarkan informasi yang dihimpun, percakapan di grup WhatsApp FKDM awalnya membahas kondisi antrean panjang di sejumlah SPBU serta upaya mengantisipasi dampak kelangkaan BBM di masing-masing wilayah.

Di tengah pembahasan tersebut, salah seorang anggota grup mengirim pesan bertuliskan "Satu Komando Turunkan Prabowo". Pesan itu tidak mendapat teguran dari Kepala Kesbangpol selaku penasihat forum, yang kemudian menjadi alasan utama pencopotan.

Menurut Asri, sikap diam terhadap pesan tersebut dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap narasi yang dianggap berpotensi memicu keresahan.

Ia menegaskan FKDM merupakan forum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dengan tugas menghimpun informasi awal mengenai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap daerah.

Karena itu, seluruh unsur yang tergabung di dalamnya, termasuk pembina forum, diharapkan menjaga netralitas serta segera merespons apabila muncul pesan atau informasi yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kurnia Boloni Sinaga terkait pencopotan dirinya dari jabatan Kepala Kesbangpol Deli Serdang.* (ds/dh)

Anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim, mengatakan tantangan utama yang dihadapi penyidik bukan hanya dari aspek teknis penyidikan, tetapi juga menyangkut posisi Febrie sebagai pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Kejagung Jawab Keraguan Publik soal Kasus Febrie Adriansyah: Proses Hukum yang Akan Membuktikan

Menurut Yusuf, selain faktor jabatan, hambatan lain berasal dari aspek yuridis. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan, seorang jaksa memiliki perlindungan hukum tertentu yang mengatur mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, maupun penyitaan.

Namun demikian, Yusuf menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan tanpa izin Jaksa Agung apabila seseorang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menilai analisis yuridis menjadi bagian penting dalam setiap tahapan penyidikan agar proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Sementara itu, kasus Febrie Adriansyah saat ini telah dilimpahkan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri kepada Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan proses penyidikannya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, sebelumnya menegaskan bahwa penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru tidak menghapus status hukum yang sebelumnya telah ditetapkan penyidik Polri.

Meski begitu, Kejagung masih melakukan penelitian terhadap seluruh berkas perkara dan alat bukti yang diterima sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Hingga saat ini, penyidik juga belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Febrie maupun pihak lain karena proses pendalaman dokumen masih berlangsung.

Kejagung memastikan koordinasi dengan penyidik Polri tetap dilakukan agar penanganan perkara berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku serta menjunjung prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.* (k/dh)

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan bahwa setiap desa akan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar guna mempercepat operasional Kopdes Merah Putih.

Baca Juga:

• Bobby Siapkan Pusat Logistik di Nias, Distribusi Barang Tak Lagi Bergantung Cuaca

Menurutnya, anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan gerai koperasi beserta penyediaan berbagai sarana dan prasarana penunjang. Selain pembangunan fisik, dana juga dialokasikan untuk pengadaan kendaraan operasional seperti mobil pikap, truk, hingga kendaraan roda tiga guna mendukung distribusi logistik.

Tak hanya itu, setiap gerai Kopdes Merah Putih nantinya akan dilengkapi dengan sistem rak, perangkat point of sales (POS), sistem digitalisasi operasional, kamera pengawas (CCTV), serta pendingin ruangan (AC). Seluruh fasilitas tersebut disiapkan agar koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih modern dan efisien kepada masyarakat.

Joao menjelaskan, sumber pendanaan program ini berasal dari dana desa yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Sementara itu, Danantara berperan sebagai penyedia pembiayaan awal melalui skema pendanaan yang telah dirancang pemerintah.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah tidak perlu mengeluarkan seluruh anggaran sekaligus dalam satu tahun. Selanjutnya, pembayaran dilakukan secara bertahap melalui Kementerian Keuangan sehingga tetap menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung likuiditas sektor perbankan.

Program Kopdes Merah Putih sendiri merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 21 Juli 2025 untuk memperkuat ekonomi desa. Berbeda dengan koperasi konvensional, Kopdes Merah Putih tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga mengelola distribusi logistik, apotek desa, klinik, gerai sembako, hingga fasilitas penyimpanan hasil pertanian melalui cold storage.

Pemerintah berharap kehadiran Kopdes Merah Putih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat rantai pasok kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja, serta memperluas akses ekonomi bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.* (k/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pihaknya tidak ingin berdebat mengenai berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, proses hukum yang sedang berjalan akan menjadi bukti atas profesionalisme aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Kabar Febrie Adriansyah Hubungi Tokoh Pergerakan, Kejagung Pilih Tak Berkomentar

Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya pertanyaan publik mengenai polemik status hukum Febrie Adriansyah setelah sempat beredar informasi yang menyebut namanya tercantum sebagai saksi dalam surat perintah penyidikan (sprindik) baru sebelum akhirnya kembali ditegaskan berstatus tersangka.

Meski demikian, Anang tidak menjelaskan secara rinci mengenai perubahan penyebutan status tersebut. Ia lebih menekankan bahwa Kejagung telah menyiapkan mekanisme khusus agar penyidikan berjalan independen dan bebas dari konflik kepentingan.

Sebagai langkah menjaga objektivitas, Kejagung membentuk tim penyidik khusus yang terdiri dari sembilan jaksa. Tim tersebut, kata Anang, juga diperkuat sejumlah jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, Kejagung memastikan proses penyidikan tetap berada di bawah pengawasan berbagai pihak, termasuk supervisi KPK, pengawasan DPR, serta koordinasi dengan penyidik Polri yang sebelumnya menangani perkara tersebut.

Anang menegaskan seluruh proses hukum akan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut.

"Kami akan bekerja sesuai ketentuan. Nantinya semua proses dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga publik dapat mengawasi," ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung menerima pelimpahan administrasi penyidikan perkara Febrie Adriansyah dari Polri. Setelah pelimpahan itu, institusi tersebut membentuk tim penyidik khusus guna memastikan proses hukum berjalan independen sekaligus menjawab sorotan publik terhadap penanganan kasus tersebut.* (k/dh)

Komandan Satuan Brimob Polda Sumut, Kombes Pol Rendra Salipu, mengatakan pengamanan merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga kelancaran pelayanan publik, khususnya pada sektor distribusi BBM.

Baca Juga:

• 325 SPBU di Sumut Alami Kelangkaan BBM, Polda Kerahkan 786 Personel Kawal Distribusi

Pengamanan dilakukan secara preventif untuk mencegah berbagai potensi gangguan, mulai dari antrean panjang, kemacetan, hingga potensi konflik yang dapat menghambat distribusi BBM.

Sejumlah wilayah yang menjadi fokus pengamanan meliputi Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Ketiga daerah tersebut dipilih karena memiliki tingkat konsumsi BBM yang tinggi serta menjadi jalur penting distribusi energi di Sumatera Utara.

Personel yang diterjunkan berasal dari Batalyon A Pelopor, Batalyon B Pelopor, dan Batalyon C Pelopor. Selain menjaga keamanan di area SPBU, mereka juga melakukan pengaturan arus lalu lintas, memantau situasi keamanan, serta berkoordinasi dengan petugas SPBU untuk memastikan operasional berjalan tanpa hambatan.

Rendra menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan di sejumlah titik strategis selama proses distribusi BBM berlangsung.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga terus memperkuat pasokan BBM di Sumatera Utara. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pemantauan stok secara intensif di Fuel Terminal dan SPBU, pengoperasian terminal BBM selama 24 jam, hingga penambahan armada mobil tangki melalui skema spot charter.

Pertamina juga mendapat dukungan tambahan personel pengemudi mobil tangki dari Bekang TNI dan Kodam I/Bukit Barisan guna mempercepat distribusi BBM ke berbagai daerah.

Kolaborasi antara aparat kepolisian dan Pertamina diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan BBM di wilayah Sumatera Utara.* (k/dh)

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan seluruh indeks sektoral berhasil mengakhiri perdagangan di zona hijau. Sektor teknologi menjadi penyumbang penguatan terbesar dengan kenaikan 1,94 persen, disusul sektor barang baku yang naik 1,57 persen dan sektor properti sebesar 1,31 persen.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 6.058, Saham Big Caps Kompak Naik

Secara keseluruhan, sebanyak 372 saham ditutup menguat, 238 saham melemah, sementara 185 saham lainnya bergerak stagnan.

Di jajaran saham LQ45, PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) menjadi emiten dengan kenaikan tertinggi setelah melonjak 10,27 persen. Posisi berikutnya ditempati PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) yang menguat 6,81 persen, serta PT Astra International Tbk (ASII) dengan kenaikan 5,15 persen.

Di sisi lain, sejumlah saham masih mengalami tekanan. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) menjadi saham dengan pelemahan terdalam di kelompok LQ45 setelah turun 3,61 persen. Disusul PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) yang terkoreksi 2,46 persen dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) yang melemah 2,21 persen.

Penguatan IHSG pada perdagangan hari ini mencerminkan optimisme pelaku pasar terhadap pergerakan saham domestik, terutama ditopang sektor teknologi dan saham-saham berkapitalisasi besar yang kembali menarik minat investor.* (k/dh)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia membutuhkan pendapatan negara yang kuat untuk membiayai berbagai program strategis, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Hal itu disampaikannya saat meresmikan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).

Menurut Prabowo, pembangunan sektor energi menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Pendapatan yang dihasilkan dari proyek-proyek besar seperti LNG Abadi Masela diharapkan mampu mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Legislator PDIP Dorong MBG Gunakan Dapur Sekolah, Dinilai Lebih Efektif dan Minim Risiko Keracunan

Selain itu, Presiden menegaskan pemerintah juga memerlukan pendapatan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai negeri serta membangun infrastruktur yang menunjang kehidupan masyarakat modern.

Prabowo menilai proyek LNG Abadi Masela memiliki peran strategis karena membawa investasi sekitar 20,9 miliar dolar AS atau hampir 21 miliar dolar AS. Proyek tersebut diproyeksikan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas alam cair (LNG) per tahun beserta kondensat yang dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia optimistis proyek tersebut akan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Presiden juga kembali menekankan pentingnya program hilirisasi industri, khususnya di sektor energi. Menurutnya, hilirisasi menjadi kunci agar sumber daya alam Indonesia memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Prabowo mengapresiasi komitmen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlil Lahadalia beserta seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek LNG Abadi Masela. Ia berharap pembangunan proyek dapat berjalan sesuai target dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Prabowo meyakini Indonesia memiliki modal kuat untuk menjaga ketahanan energi nasional. Dengan pengelolaan sumber daya yang tepat, pemerintah optimistis mampu membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.* (k/dh)

Charles mengatakan usulan tersebut sebenarnya telah disampaikan sejak awal pembahasan program MBG. Ia menilai konsep dapur sekolah mampu memangkas rantai distribusi makanan sehingga kualitas sajian lebih terjaga dan risiko keracunan dapat diminimalkan.

Baca Juga:

• Prabowo Bantah Cap Indonesia Bangsa Malas, Rakyat Kerja Keras Tiap Hari

Menurut Charles, sistem distribusi yang lebih pendek membuat makanan dapat diterima siswa dalam kondisi hangat dan layak konsumsi. Selain itu, keterlibatan kantin sekolah dinilai mampu meningkatkan pengawasan terhadap kualitas makanan.

Tak hanya itu, ia menilai penerapan dapur sekolah juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Sebab, kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari pedagang pasar, peternak, maupun pelaku usaha di sekitar lingkungan sekolah.

Charles juga menyoroti pelaksanaan MBG melalui Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilainya terlalu terpusat. Ia menyebut konsep tersebut berpotensi menimbulkan persoalan distribusi, termasuk kasus keracunan massal yang sempat terjadi di sejumlah daerah.

Meski menyambut baik adanya wacana pelibatan kantin sekolah dalam program MBG, Charles mengingatkan pemerintah agar menyiapkan mekanisme pelaksanaan yang matang. Menurutnya, keberadaan dapur-dapur SPPG yang telah dibangun juga harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan ruang untuk mengkaji berbagai alternatif pelaksanaan MBG, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai bagian dari sistem penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik.

BGN menyebut kajian tersebut dilakukan untuk mencari skema terbaik dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh para siswa di seluruh Indonesia.* (k/dh)

Penegasan itu disampaikan Purbaya usai rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang sempat diwarnai perdebatan mengenai dasar hukum pemindahan dana SAL dari rekening Bank Indonesia ke Himbara.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong PD Aneka Industri dan Jasa Berubah Jadi Perseroda, Targetkan Tata Kelola Lebih Profesional

"Ternyata saya cek aturannya tidak berubah. Jadi masih bisa dilakukan ke Himbara karena ini hanya bagian dari cash management tanpa harus mendapat izin DPR,"kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan, dana SAL yang ditempatkan di Himbara bukan digunakan untuk membiayai belanja negara, melainkan hanya dipindahkan sementara dari rekening Bank Indonesia guna mendukung likuiditas sistem keuangan nasional.

Menurutnya, dana tersebut tetap memperoleh tingkat imbal hasil yang sama seperti ketika ditempatkan di Bank Indonesia sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara.

"Saya tidak menggunakan dananya, hanya memindahkan dengan return yang sama. Tidak ada kerugian, tetapi pada saat bersamaan dapat membantu perekonomian," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan dasar hukum penempatan dana SAL tersebut. Ia menilai Undang-Undang APBN 2026 mengatur bahwa penempatan SAL di luar rekening yang telah ditetapkan harus mendapat persetujuan DPR.

Menanggapi hal itu, Purbaya menyatakan akan mempelajari kembali ketentuan tersebut sebelum akhirnya memastikan bahwa aturan mengenai pengelolaan kas pemerintah masih tetap berlaku dan dapat menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.

Polemik penempatan dana SAL ke Himbara pun menjadi perhatian karena menyangkut pengelolaan dana negara dalam jumlah besar, sekaligus upaya pemerintah menjaga stabilitas likuiditas sektor keuangan.* (k/dh)

Berlokasi di Jalan Jamin Ginting, Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, destinasi ini berada di kawasan Greenhill, tepat di samping SPBU Rest Area Sibolangit dan berseberangan dengan Hill Park. Lokasinya yang hanya sekitar satu jam perjalanan dari Kota Medan menjadikannya alternatif wisata favorit di jalur Medan-Berastagi.

Baca Juga:

• Viral Pesan "Turunkan Prabowo" di Grup WhatsApp, Bupati Deli Serdang Copot Kepala Kesbangpol dan Ketua FKDM

Tak hanya itu, Harvest Moon juga menghadirkan area mini farm yang memungkinkan wisatawan berinteraksi dengan domba. Pengunjung cukup membeli pakan seharga Rp5.000 untuk memberi makan hewan tersebut, sehingga menjadi aktivitas edukatif yang diminati anak-anak maupun keluarga.

Pengelola juga tengah mengembangkan rumah kaca (green house) yang nantinya akan menghadirkan pengalaman memetik melon, semangka, dan stroberi langsung dari kebun.

Di sektor kuliner, aneka olahan stroberi menjadi daya tarik utama. Mulai dari cone strawberry choco, waffle strawberry choco, pancake strawberry choco, hingga tusukan stroberi berlapis cokelat dijual dengan kisaran harga Rp25 ribu hingga Rp35 ribu.

Selain itu tersedia pula smoothies stroberi, pancake dengan es krim, waffle, hingga produk olahan seperti selai dan cup stroberi dengan harga mulai Rp20 ribu. Seluruh menu disiapkan setelah dipesan sehingga buah yang disajikan tetap segar.

Suasana bangunan yang didominasi material kayu dengan latar pegunungan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang gemar berburu spot foto.

Menariknya, Harvest Moon tidak menerapkan tiket masuk. Pengunjung hanya dikenakan biaya parkir kendaraan, sedangkan biaya tambahan baru dikenakan apabila mengikuti aktivitas petik buah, membeli makanan, maupun memberi makan hewan.

Kebutuhan stroberi dan sayuran di lokasi wisata tersebut dipasok langsung dari para petani di kawasan Sibolangit dan Berastagi. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian sekaligus meningkatkan potensi pariwisata daerah.

Salah seorang pengunjung, Lala (29), mengaku sengaja datang karena penasaran dengan menu stroberi cokelat yang sedang ramai diperbincangkan.

"Sebagai pecinta cokelat, aku senang ada tempat seperti ini. Stroberi dan cokelat jadi perpaduan yang enak, apalagi dimakan di cuaca sejuk seperti di Sibolangit. Rasanya lebih nikmat," ujarnya.

Menurut Lala, konsep wisata yang ditawarkan juga cocok menjadi pilihan untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga maupun teman.

"Tempatnya juga luas, bisa sambil bawa keluarga juga. Makanannya juga lengkap, kalau dessert-nya di sini, makan berat bisa di depannya," katanya.

Dengan konsep agrowisata yang memadukan kuliner, edukasi, rekreasi, hingga aktivitas petik buah, Harvest Moon Strawberry Market kini menjadi salah satu destinasi wisata baru yang layak dikunjungi di jalur wisata Medan-Berastagi.* (tm/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengaku tidak dapat memberikan komentar terkait informasi tersebut karena bukan menjadi kewenangan institusinya.

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tak Lagi Tersangka? Kejagung Angkat Bicara

Anang mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan media. Menurutnya, Kejagung tidak memiliki kompetensi untuk memberikan tanggapan mengenai isu yang berkembang tersebut.

"Saya mendapat berita seperti itu baru memang ada yang menanyakan. Bukan kompetensi kami untuk mengomentari itu," ujarnya.

Meski demikian, Anang menegaskan setiap orang, termasuk yang telah berstatus tersangka, memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri melalui jalur hukum yang tersedia.

"Bagi tersangka atau siapa pun punya hak membela dirinya," tegasnya.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa Febrie Adriansyah melakukan komunikasi dengan seorang tokoh pergerakan yang belakangan disebut-sebut sebagai Said Didu. Dalam percakapan itu, Febrie dikabarkan menyampaikan rencana untuk menempuh upaya hukum melalui mekanisme praperadilan.

Namun, saat dimintai konfirmasi, Said Didu memilih tidak mengizinkan isi komunikasinya dikutip. Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi juga belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis.

Diketahui, Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan sektor batu bara, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel.

Kasus tersebut semula ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri sebelum resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada Sabtu (11/7/2026). Pada hari yang sama, Febrie juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampidsus.

Jaksa Agung ST Burhanuddin kemudian menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus hingga ditetapkannya pejabat definitif.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Istana belum menerima usulan nama calon Jampidsus definitif dari Jaksa Agung. Menurutnya, pengangkatan Jampidsus dilakukan melalui Keputusan Presiden berdasarkan usulan Jaksa Agung.

Sementara itu, Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto mengungkapkan penyidik telah memeriksa 15 saksi dan dua orang ahli dalam perkara tersebut. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk money changer, Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta rumah Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor.* (dw/dh)

Pernyataan itu disampaikan Dokter Tifa usai mengikuti sidang di PN Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:

• Nasib Praperadilan Roy Suryo Ditentukan 20 Juli

"Anda semua bisa melihat betapa enggannya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berita acara pemeriksaan dari 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya," kata Dokter Tifa kepada wartawan.

Ia menjelaskan, tim kuasa hukum telah tiga kali meminta kelengkapan BAP, baik melalui surat maupun dalam persidangan. Namun hingga sidang ketiga, dokumen yang diterima disebut masih belum lengkap.

Menurutnya, selain BAP para ahli, dokumen pemeriksaan dari ahli digital forensik dan laboratorium forensik juga belum diserahkan kepada pihaknya.

"Yang paling penting yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan empat orang ahli digital forensik, BAP-nya tidak kami terima sampai hari ini. Itu yang paling penting di dalam sidang ini," ujarnya.

Dokter Tifa berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh proses persidangan secara objektif saat membacakan putusan sela pada agenda sidang berikutnya.

"Nah mudah-mudahan kita semua berdoa agar minggu depan jawaban atas eksepsi kami diberikan dengan penuh hikmah, sehingga hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya," ucapnya.

Sidang selanjutnya dijadwalkan dengan agenda pembacaan putusan sela atas eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dokter Tifa.* (oz/dh)

Penguatan rupiah dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik. Dari eksternal, meredanya tekanan inflasi di Amerika Serikat mendorong ekspektasi pasar bahwa ruang kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Federal Reserve) menjadi semakin terbatas.

Baca Juga:

• Rupiah Ditutup Menguat, Konflik AS-Iran Masih Jadi Ancaman Pasar

"Laporan tersebut memperkuat sinyal bahwa tekanan harga mulai mereda dan mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat," kata Ibrahim dalam risetnya.

Meski demikian, pelaku pasar tetap mencermati perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang kembali memicu kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan tekanan inflasi global dan memengaruhi arah kebijakan moneter The Fed.

Di sisi lain, sejumlah pejabat bank sentral AS masih menegaskan komitmennya untuk menjaga inflasi menuju target 2 persen. Sikap hati-hati The Fed dinilai masih akan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan pasar keuangan global.

Dari dalam negeri, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas inflasi, terutama pada komponen volatile food atau harga pangan bergejolak, serta mengantisipasi kenaikan biaya produksi yang berpotensi mendorong harga barang.

Selain itu, pengakuan terhadap independensi Bank Indonesia (BI) oleh lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings turut memberikan sentimen positif bagi pasar. Penilaian tersebut memperkuat kepercayaan terhadap kebijakan moneter Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Ke depan, Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah masih akan dibayangi dinamika pasar global. Pada perdagangan berikutnya, rupiah diproyeksikan bergerak fluktuatif di kisaran Rp17.980 hingga Rp18.030 per dolar AS.* (oz/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: LNG Abadi Masela Harus Bawa Kemakmuran bagi Rakyat

"Memang ada pihak-pihak yang selalu memandang rendah bangsa Indonesia, yang selalu menganggap remeh bangsa Indonesia, yang selalu mengejek bangsa Indonesia di belakang punggung kita. Mungkin karena bangsa Indonesia dikenal ramah sehingga dinilai lemah," kata Prabowo.

Ia juga menyinggung anggapan bahwa masyarakat Indonesia disebut santai, malas, bahkan hobi tidur. Menurutnya, justru rakyat Indonesia bekerja keras dari pagi hingga malam untuk mencari kehidupan yang layak.

"Kita dibilang bangsa yang santai, kita dibilang bangsa yang malas, bahwa rakyat Indonesia hobinya tidur. Padahal rakyat kita berjuang keras dari hari ke hari untuk mencari kehidupan yang layak," ujarnya.

Prabowo mencontohkan para nelayan yang harus mempertaruhkan nyawa saat melaut demi mencari nafkah. Selain itu, petani, pekebun, hingga masyarakat di berbagai sektor juga bekerja sejak dini hari hingga malam hari.

"Mereka yang berlayar di laut mencari makan, mencari ikan itu mempertaruhkan nyawa. Di mana-mana rakyat kita kerja keras. Kalau iklim begitu panas, kearifan nenek moyang mengajarkan kita menghindari terik matahari," ucapnya.

Presiden juga menegaskan banyak masyarakat Indonesia telah memulai aktivitas sejak sebelum matahari terbit. Menurutnya, kondisi tersebut sering kali tidak diketahui oleh pihak-pihak yang memberikan stereotip negatif terhadap Indonesia.

"Ada yang ke sawah, ke ladang, mencari air, mencari kayu, berburu, hingga melaut saat masih gelap dan kembali ketika hari sudah gelap," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo kembali mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menjalankan proyek-proyek strategis nasional secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.

"Kita punya tanggung jawab kepada rakyat kita yang masih banyak hidupnya susah. Jalankanlah proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan," tegas Prabowo.* (dh)

Hakim menyampaikan pembacaan putusan akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pengadilan.

Baca Juga:

• Praperadilan Roy Suryo Masuk Babak Akhir, Putusan Segera Dibacakan

Perkara praperadilan tersebut terdaftar dengan nomor 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Melalui permohonannya, Roy Suryo menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam salah satu petitumnya, Roy meminta hakim menyatakan tidak sah penetapan tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/S-4/1899/XI/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tertanggal 7 November 2025.

Pihak pemohon berpendapat penetapan tersangka tersebut dilakukan secara melawan hukum karena dinilai tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Sidang praperadilan sebelumnya telah memasuki tahap penyerahan kesimpulan dari pemohon dan termohon. Dengan berakhirnya tahapan tersebut, proses persidangan tinggal menunggu pembacaan putusan yang akan menentukan diterima atau ditolaknya permohonan praperadilan.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan groundbreaking proyek LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:

• Bahlil Pastikan Mayoritas Gas LNG Abadi Masela untuk Dalam Negeri, Investasi Tembus Rp342 Triliun

"Proyek semacam ini sangat penting. Saya sangat menghargai dimulainya proyek ini. Tadi sudah disinggung proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan," kata Prabowo.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berpihak kepada masyarakat.

"Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat kita, tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa rakyat merasakan," tegasnya.

Prabowo juga meminta pelaksanaan proyek mengutamakan tenaga kerja lokal dan memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha daerah agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Menurutnya, jika pengusaha lokal masih membutuhkan peningkatan kapasitas, pemerintah bersama BUMN siap memberikan pendampingan teknis.

"Sehingga komitmen tadi, mengutamakan putra daerah, membantu pengusaha-pengusaha lokal. Kalau ada pengusaha lokal yang mungkin kurang kompetensinya, ya dibantu, ya ada keberpihakan, ada affirmative action. Nanti dari perusahaan-perusahaan BUMN, dari Danantara, dari Pertamina, mengerahkan bantuan-bantuan teknis. Kita ingin semua merasakan dampak dari proyek ini," ujarnya.

Sebagai informasi, proyek LNG Abadi Masela berlokasi sekitar 170–180 kilometer di barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Proyek ini dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh INPEX Masela Ltd sebagai operator dengan kepemilikan saham 65 persen, bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) sebesar 20 persen dan Petronas sebesar 15 persen.

Dengan nilai investasi mencapai US$20,9 miliar, proyek tersebut diproyeksikan menjadi salah satu proyek migas terbesar di Indonesia sekaligus mendukung penguatan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.* (in/dh)

Sidang praperadilan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Setelah tahapan kesimpulan selesai, perkara selanjutnya akan memasuki agenda pembacaan putusan.

Baca Juga:

• Sidang Ijazah Jokowi Masuk Babak Akhir, Bonjowi Hadirkan Eks Hakim MK

Setibanya di pengadilan, Roy langsung menuju ruang sidang utama didampingi salah satu kuasa hukumnya, Refly Harun, untuk mengikuti jalannya persidangan.

Kehadiran Roy Suryo juga disambut sejumlah simpatisan yang telah berada di lingkungan pengadilan sebelum sidang dimulai.

Tak lama kemudian, Hakim Tunggal Praperadilan I Ketut Darpawan memasuki ruang sidang dan membuka persidangan. Dalam agenda tersebut, pihak pemohon dan termohon masing-masing menyerahkan dokumen kesimpulan kepada majelis hakim.

Usai menerima kesimpulan dari kedua belah pihak, hakim menutup persidangan. Selanjutnya, PN Jakarta Selatan akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Roy Suryo mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.* (in/dh)

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut menjadi tahapan terakhir sebelum majelis hakim PTUN menjatuhkan putusan atas gugatan keberatan yang diajukan UGM.

Baca Juga:

• Siap Tempuh Praperadilan Ketiga, Refly Harun: Coba Lihat Muka Mas Roy Suryo, Pantas Enggak 12 Tahun Penjara?

"Dalam keberatan UGM ini, salah satunya adalah bahwa permohonan kami ke KIP waktu itu adalah expired atau kadaluarsa. Tapi hakim KIP menolak alasan itu dengan mengatakan bahwa demi kepentingan umum, prosedural mengenai expired gugatan kami yang selang satu hari itu diabaikan oleh majelis hakim karena itu kepentingan publik," kata Edi kepada wartawan.

Edi juga menilai keberatan yang diajukan UGM ke PTUN tidak berkaitan dengan kepentingan publik, melainkan lebih mengarah pada kepentingan institusi.

"Lalu yang kedua, dalam keberatan kami juga atas keberatannya dia pada hari ini adalah, dia sendiri juga expired mengajukan permohonan ke sini. Kalau expired-nya dia itu bisa ditolak karena bukan untuk kepentingan publik menurut kami, tapi itu adalah kepentingan pribadinya UGM atau Jokowi," ujarnya.

Sementara itu, Maruarar Siahaan menyampaikan pendapatnya sebagai ahli mengenai hubungan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam perkara keterbukaan informasi.

Menurutnya, persoalan tersebut harus dinilai melalui prinsip uji proporsionalitas sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Saya hanya menyampaikan pergulatan atau apa yang dikatakan relasi antara kepentingan perseorangan dan kepentingan publik yang sama-sama bisa dikatakan itu hak asasi. Dalam konstitusi dikatakan harus mempertimbangkan hak-hak yang lebih besar," ujar Maruarar.

Ia menjelaskan bahwa dalam perkara ini perlu dipertimbangkan apakah perlindungan terhadap hak pribadi lebih diutamakan dibandingkan kepentingan publik untuk memperoleh informasi mengenai dokumen yang berkaitan dengan pejabat publik.

"Dalam menguji persaingan di antara hak asasi yang dilindungi konstitusi, kita menggunakan mekanisme yang dikatakan uji proporsional. Apakah proporsional kita mengaminkan pendapat dari Pak Jokowi bahwa rahasia pribadinya akan dilindungi ketimbang kepentingan bangsa Indonesia yang harus membuka ini untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukannya sebagai kontrol apakah benar atau tidak atau menyimpang," katanya.

Perkara ini merupakan kelanjutan dari putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada April 2026 yang mengabulkan sebagian permohonan Bonjowi dan menyatakan ijazah Presiden Joko Widodo sebagai informasi publik yang dapat diakses masyarakat.

Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang digunakan Roy Suryo dan pihak terkait dalam menyampaikan kajian mengenai ijazah Jokowi. Sementara itu, UGM mengajukan gugatan keberatan ke PTUN Jakarta dengan alasan menolak putusan KIP dan berpendapat bahwa ijazah merupakan dokumen pribadi yang dilindungi undang-undang.* (in/dh)

Bahlil mengatakan proyek LNG Abadi Masela menjadi salah satu investasi energi terbesar di Indonesia yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Proyek LNG Abadi Masela Dikebut, Jangan Sampai Terhambat

Ia menjelaskan proyek tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menghasilkan sekitar 35 ribu barel kondensat per hari, serta memproduksi 150 juta kaki kubik gas alam per hari.

Menurut Bahlil, pemerintah telah menetapkan sebagian besar produksi gas dari proyek tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

"Nanti gasnya 60 persen minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40 persen maksimal untuk kami melakukan ekspor," ujarnya.

Selain meningkatkan pasokan energi nasional, proyek LNG Abadi Masela juga akan menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari upaya mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Bahlil mengatakan penerapan teknologi tersebut menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor energi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Tak hanya berdampak pada sektor energi, proyek ini juga diproyeksikan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional, terutama di kawasan Indonesia Timur, melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta pembukaan lapangan kerja.

"Proyek ini menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi. Ini masa konstruksi, ya," kata Bahlil.

Sebagai informasi, Proyek LNG Abadi Wilayah Kerja (WK) Masela merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor energi yang dioperasikan oleh INPEX Masela Ltd bersama para mitra.

Lapangan Abadi berada di Blok Masela, Laut Arafura, Provinsi Maluku, sekitar 12 mil dari pulau terdekat dan sekitar 750 kilometer di selatan Ambon. Wilayah kerja tersebut berada pada kedalaman laut sekitar 400 hingga 800 meter dan seluruh areanya berada dalam yurisdiksi Indonesia.* (mt/dh)