JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyasar calon mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kasus ini telah menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara

Total kerugian ditaksir mencapai Rp1,9 miliar dengan rata-rata kerugian per korban sekitar Rp100 juta.

"Yang di Polda Jawa Barat itu Rp1,9 miliar. Rata-rata kerugian per orang Rp100 jutaan," ujar Sony dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Sony menjelaskan, pendaftaran resmi SPPG dilakukan melalui portal mitra.bgn.go.id yang memuat mekanisme verifikasi berlapis, mulai dari identitas yayasan, legalitas, hingga detail lokasi dan kesiapan pembangunan fasilitas dapur gizi.

Menurut dia, setiap calon mitra wajib mengisi data lengkap, termasuk status kepemilikan lahan, desain bangunan, hingga progres pembangunan secara bertahap sebelum dapat dinyatakan layak beroperasi.

Namun, proses resmi tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penipuan.

Sony mengungkapkan terdapat dua modus utama yang digunakan pelaku.

Modus pertama dilakukan dengan cara mendaftarkan diri di sistem resmi hingga memperoleh ID SPPG, namun tidak melanjutkan pembangunan.

ID tersebut kemudian diperjualbelikan dengan mengklaim memiliki akses atau kedekatan dengan pejabat BGN.

"Dia tidak membangun, tetapi menawarkan diri seolah-olah bisa membantu mengurus karena punya relasi dengan BGN," kata Sony.

Modus kedua dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan yayasan atau lembaga tertentu yang mengaku dapat menampung dan memfasilitasi pengajuan titik SPPG.

Korban diminta membayar sejumlah uang, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah, namun tidak pernah memperoleh ID resmi.

Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan pihak mana pun dalam proses pendaftaran SPPG selain melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan.

"BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi, kelompok, atau perusahaan mana pun untuk pendaftaran titik SPPG," ujarnya menegaskan.

BGN bersama Bareskrim Polri kini telah memperkuat koordinasi untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Penanganan juga dilakukan di sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat, Barelang, hingga Lombok Timur.

Kasatgas MBG Polri, Irjen Pol Nurworo Danang, menyatakan pihaknya mendukung penuh penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan program pemerintah tersebut dan mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menjadi korban.

Sementara itu, BGN meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran mencurigakan terkait program MBG dan SPPG, serta hanya menggunakan jalur resmi yang telah disediakan pemerintah.*

(tb/ad)

MEDAN — Unit Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diduga telah beraksi di sedikitnya 20 tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Pelaku berinisial AG (20), warga Tembung, ditangkap setelah aksinya terekam dan viral saat mencuri sepeda motor trail di kawasan Jalan Tembung Pasar 7, Gang Flamboyan, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, pada Jumat, 22 Mei 2026.

Baca Juga:

• Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara

"Kami telah mengamankan pelaku yang bernama Adit, yang mana telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Dari hasil interogasi, dia telah melakukan pencurian sebanyak 20 kali di wilayah hukum Polrestabes Medan," ujar Bimo di Polrestabes Medan, Senin, 25 Mei 2026.

Pelaku disebut beraksi bersama rekannya berinisial ABR yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Keduanya diduga mencuri sepeda motor jenis trail, namun gagal membawa kabur kendaraan secara sempurna karena kunci T yang digunakan patah, sehingga motor sempat didorong dari lokasi kejadian.

Hasil penjualan motor curian tersebut disebut mencapai Rp4 juta dan dijual kepada seorang penadah berinisial Ocol.

Uang hasil kejahatan itu diduga digunakan untuk kebutuhan pribadi, termasuk berjudi di warnet dan membeli narkotika jenis sabu.

Dalam proses pengembangan kasus, pelaku sempat mencoba melarikan diri dan menyerang petugas saat menunjukkan lokasi kejadian perkara.

Polisi kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak bagian kaki pelaku.

"Pelaku sempat mencoba kabur saat pengembangan. Kami lakukan tindakan tegas terukur," kata Bimo.

Dari tangan penadah, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor trail sebagai barang bukti.

Polisi juga masih memburu tiga orang lain yang diduga terlibat dalam jaringan curanmor tersebut.

Pelaku kini dijerat dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.*

(ad)

JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam revisi Undang-Undang Polri didasarkan pada prinsip keadilan.

Ia membandingkan ketentuan tersebut dengan aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini memiliki batas pensiun hingga usia 60 tahun.

Baca Juga:

• Bareskrim Tangkap Oknum Polisi Terkait Jaringan Narkoba di Kelab Malam Jakarta

Dalam Undang-Undang Polri yang berlaku saat ini, usia pensiun maksimal anggota Polri ditetapkan 58 tahun.

Namun, bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan masih dibutuhkan, masa dinas dapat diperpanjang hingga 60 tahun.

Supratman menjelaskan bahwa penyesuaian batas usia pensiun juga mempertimbangkan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat serta perubahan regulasi pada institusi lain di lingkungan aparatur negara.

Ia mencontohkan perubahan serupa yang telah dilakukan pada Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kejaksaan, yang juga menetapkan usia pensiun hingga 60 tahun.

"Undang-Undang TNI juga sudah diubah. Kemudian Undang-Undang Kejaksaan juga 60 tahun. Ini disesuaikan dengan angka harapan hidup," katanya.

Supratman juga membantah anggapan bahwa revisi aturan tersebut berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia menegaskan bahwa keputusan perpanjangan jabatan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Secara umum, kalau saya lihat drafnya, usia pensiun itu sampai 60 tahun. Apakah bisa diperpanjang atau tidak, itu tergantung presiden. Sama sekali tidak ada kaitan dengan Kapolri," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyampaikan sejumlah poin perubahan dalam revisi UU Polri.

Ketua Komisi III DPR, Habiburrokhman, menyebut perubahan tersebut mencakup penguatan transformasi Polri yang lebih profesional dan transparan, penguatan fungsi pengawasan berbasis teknologi, hingga penegasan netralitas institusi.

Revisi juga mengatur secara lebih ketat penempatan anggota Polri di luar institusi, penyesuaian batas usia pensiun, serta penguatan kurikulum pendidikan yang berbasis nilai humanis, demokratis, dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, Kompolnas juga akan diperkuat dalam revisi undang-undang tersebut sebagai bagian dari pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian.*

(cn/ad)

JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada November 2025 baru mencapai sekitar 25 hingga 30 persen hingga saat ini.

Ia menyebut masih banyak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di sejumlah wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Baru Pulih, Aceh Kini Gelap Lagi: Listrik Tiba-Tiba Padam

Ia menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas publik, termasuk jembatan dan bangunan sekolah, masih dalam kondisi rusak atau belum sepenuhnya diperbaiki sejak bencana melanda wilayah tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan seluruh proses pemulihan dapat selesai dalam kurun waktu tiga tahun.

Menurut Tito, pemerintah telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

"Nah, total anggaran yang sudah kami usulkan dan sudah disetujui di tingkat pemerintah nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama 3 tahun," kata Tito di lokasi yang sama.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan dibagi secara bertahap dari tahun 2026 hingga 2028, dengan rincian Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Tito menyebut sektor infrastruktur menjadi komponen terbesar dalam anggaran pemulihan tersebut, yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan total sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.

Pada tahun pertama, anggaran untuk sektor ini mencapai sekitar Rp22 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan hunian tetap (huntap) melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7,4 triliun dalam dua tahun.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut akan didistribusikan ke berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.*

(cn/ad)

JAKARTA — Bareskrim Polri menangkap seorang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di kelab malam B-Fashion, Jakarta Barat.

Penangkapan tersebut dibenarkan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Tersangka Kasus Obstruction of Justice Migor

"Iya (ada) oknum Polri. Kita enggak tutupi oknum (yang terlibat)," ujar Eko, Senin, 25 Mei 2026.

Menurut Eko, terhadap anggota tersebut akan dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui mekanisme kode etik kepolisian maupun proses pidana.

"Proses etik dan pidana," katanya singkat.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi serta cairan etomidate yang disamarkan dalam vape di dua tempat hiburan malam yang berada dalam satu hotel di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Peredaran narkoba tersebut diduga dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan sejumlah karyawan tempat hiburan serta jaringan yang terhubung dengan narapidana di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.

Dalam operasinya, jaringan ini menggunakan istilah "kode merah" sebagai peringatan saat aparat melakukan pengawasan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Bareskrim menetapkan total 14 orang sebagai tersangka, sementara tiga lainnya masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Di antara para tersangka terdapat pihak yang berperan sebagai koordinator, karyawan tempat hiburan, penyedia narkotika, hingga kurir.

Salah satu aktor kunci disebut memfasilitasi distribusi narkoba kepada pengunjung melalui sistem pemesanan khusus.

Penyidik juga mengungkap bahwa transaksi narkoba dilakukan secara tersembunyi melalui jaringan internal, termasuk waitress yang berkoordinasi dengan pihak tertentu untuk menyalurkan pesanan kepada tamu.

Tempat hiburan tersebut diketahui tetap beroperasi 24 jam dan menyasar pengunjung dari berbagai kalangan, termasuk pengusaha hingga pejabat.

Namun, saat operasi kepolisian dilakukan, akses narkotika dibatasi hanya untuk tamu tertentu dengan sistem pemesanan terlebih dahulu.

Saat ini, penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam peredaran narkoba di tempat hiburan malam tersebut.*

(cn/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung menetapkan mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice perkara korupsi minyak goreng.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa Yeka selama hampir 10 jam, sejak pukul 11.00 WIB, pada Senin, 25 Mei 2026.

Baca Juga:

• Meski Sudah Diturunkan Aparat, Aktivitas Tambang Timah Ilegal di Belo Laut Diduga Masih Beroperasi

"Setelah melalui serangkaian penyidikan dan beberapa alat bukti, maka tim penyidik menetapkan saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI tahun 2021–2026 sebagai tersangka," ujar Syarief dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, penyidik Kejagung juga melakukan penggeledahan di kantor Ombudsman RI serta kediaman Yeka Hendra Fatika.

Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita untuk kepentingan penyidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang perintangan penyidikan dan penuntutan perkara minyak goreng.

Dalam perkara korupsi minyak goreng ini, sejumlah korporasi telah lebih dulu diputus bersalah, antara lain Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Anang juga menyebut penyidikan ini berkaitan dengan gugatan perdata yang diajukan oleh pihak terpidana korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang diduga turut melibatkan rekomendasi dari Ombudsman.

"Dia kena Pasal 21 kan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara minyak goreng yang dulu itu," kata Anang.

Hingga kini, Kejagung masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam upaya menghambat proses hukum perkara korupsi minyak goreng tersebut.*

(cn/ad)

BANDA ACEH — Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kembali mengalami pemadaman listrik pada Senin malam, 25 Mei 2026.

Warga melaporkan listrik sempat berkedip sebelum akhirnya padam total sekitar pukul 19.24 WIB.

Baca Juga:

• PLN Sumbar Akui Kaget Listrik Tiba-Tiba Padam Total: “Lah Kok Mati?”

"Lampu sempat kedip-kedip dulu, habis itu mati lagi. Kami di Aceh Utara juga mati lampu lagi," ujar Rizki, warga Aceh Utara.

Hingga pukul 19.54 WIB, sebagian wilayah masih belum kembali mendapatkan pasokan listrik.

Penyebab pemadaman belum diketahui secara pasti, dan pihak PLN belum memberikan keterangan resmi terkait gangguan terbaru tersebut.

Kondisi ini kembali memicu kekhawatiran warga setelah sebelumnya pasokan listrik di Aceh sempat dinyatakan pulih total usai gangguan besar pada jaringan transmisi yang terjadi beberapa waktu lalu.

General Manager PLN UID Aceh, Eddi Saputra, sebelumnya menyatakan bahwa sistem kelistrikan telah kembali normal setelah gangguan besar yang berdampak pada jutaan pelanggan di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya.

Menurut Eddi, pemulihan sistem kelistrikan sempat memakan waktu lebih dari dua hari sejak blackout terjadi pada Jumat, 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.44 WIB.

Sebanyak 172 penyulang dilaporkan telah kembali beroperasi, dengan 1.872.882 pelanggan kembali menikmati listrik.

"Berdasarkan data pemulihan sistem kelistrikan, seluruh pelanggan yang terdampak telah kembali menikmati pasokan listrik," ujarnya dalam keterangan sebelumnya.

Namun demikian, dengan kembali terjadinya pemadaman di sejumlah titik, stabilitas sistem kelistrikan di Aceh kembali menjadi sorotan, terutama terkait keandalan pasokan pascagangguan besar yang baru saja dipulihkan.*

(d/ad)

PADANG — General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengaku tidak menduga terjadinya pemadaman listrik massal yang melanda wilayah Sumatera Barat pada Jumat malam, 22 Mei 2026.

Ia menyebut secara teknis sistem kelistrikan di Sumbar dalam kondisi normal sebelum gangguan terjadi.

Baca Juga:

• Sumut Terima Pengembalian TKD Terbesar Usai Pemotongan Rp6 Triliun, Ini Penjelasan Tito Karnavian

Pemadaman listrik yang terjadi sejak pukul 18.44 WIB itu tidak hanya berdampak di Sumatera Barat, tetapi juga merembet ke sejumlah provinsi lain seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.

PLN menyebut gangguan berasal dari sistem interkoneksi Sumatera yang terhubung dari Lampung hingga Aceh.

Menurut Ajrun, gangguan terjadi secara tiba-tiba pada jaringan transmisi utama Sumatera sehingga sistem kelistrikan harus dipisahkan sementara untuk mencegah kerusakan yang lebih luas.

"Sumbar aman, kok tiba-tiba jadi ketarik semua," katanya.

Meski jaringan transmisi di Sumatera Barat disebut tidak mengalami kerusakan langsung, Ajrun mengungkapkan seluruh pembangkit dalam sistem interkoneksi sempat mengalami collapse atau berhenti beroperasi secara bersamaan.

"Secara faktual transmisi di Sumbar aman. Tapi pembangkit collapse semua, tumbang semua," ujarnya.

PLN menjelaskan bahwa sistem kelistrikan di Sumatera Barat ditopang oleh berbagai sumber pembangkit, mulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), hingga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Namun, proses pemulihan setiap jenis pembangkit membutuhkan waktu berbeda, terutama pada PLTU yang memerlukan tahapan teknis lebih panjang sebelum kembali beroperasi.

"Kalau PLTU prosesnya mulai mengolah air, memasak air jadi uap, uap memutar turbin, turbin memutar generator. Prosesnya lebih panjang," kata Ajrun.

Sebelumnya, gangguan pada jaringan transmisi Rumai–Muaro Bungo 275 kV disebut menjadi pemicu terputusnya sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah, yang kemudian menyebabkan pemadaman luas di beberapa provinsi.

Hingga kini, PLN masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab utama gangguan yang memicu blackout tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA – Pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai provinsi penerima pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan Aceh dan Sumatera Barat dalam kebijakan penyesuaian anggaran 2026 bagi daerah terdampak bencana banjir dan longsor tahun 2025.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian, mengatakan besaran pengembalian TKD disesuaikan dengan nilai pemotongan anggaran yang sebelumnya diberlakukan pada masing-masing daerah.

Baca Juga:

• PRSU ke-50 Siap Digelar, Pemprov Sumut Minta OPD dan BUMD All Out Sukseskan Acara

Dalam kebijakan sebelumnya, Sumatera Utara mengalami pemotongan TKD sebesar Rp6 triliun. Sementara Aceh dipotong Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat Rp2,6 triliun.

Meski menerima pengembalian terbesar, Sumut juga tercatat sebagai provinsi dengan kontribusi hibah tertinggi untuk penanganan bencana di daerah lain.

Total hibah yang disalurkan mencapai Rp260 miliar.

"Saya sangat mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak," ujar Tito.

Selain pembahasan anggaran, Tito menyampaikan progres rehabilitasi sektor pendidikan.

Sebanyak 3.084 sekolah dari total 4.992 sekolah terdampak bencana telah masuk tahap perbaikan melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Sebagian sudah ada perjanjian kerja sama, sisanya akan menyusul," katanya.

Tito juga menjelaskan perkembangan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.

Huntap yang dibangun di atas lahan milik warga telah mulai dikerjakan, sementara pembangunan huntap komunal masih terkendala proses penyediaan lahan.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta sejumlah kementerian terkait lainnya.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 yang akan digelar pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Ajang tahunan ini diproyeksikan menjadi momentum "emas" perjalanan PRSU dalam mendukung promosi pembangunan dan budaya daerah.

Baca Juga:

• Renduk Pascabencana Sumatera Himpun 11.512 Kegiatan Pemulihan, Infrastruktur Jadi Prioritas Utama

"Tahun ini PRSU memasuki usia ke-50 atau usia emas. Karena itu, pelaksanaannya harus lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya," kata Sulaiman dalam rapat persiapan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 25 Mei 2026.

PRSU 2026 mengusung tema Harmoni Emas yang menggambarkan keberagaman masyarakat Sumatera Utara dalam harmoni budaya, adat, dan kehidupan sosial.

Kegiatan ini juga menjadi etalase pembangunan daerah melalui pameran kabupaten/kota dan sektor usaha.

Sulaiman menekankan bahwa tingginya jumlah pengunjung setiap tahun menuntut kesiapan menyeluruh, mulai dari pelayanan, pengamanan, hingga partisipasi aktif seluruh perangkat daerah.

"Semua pihak harus benar-benar terlibat untuk menyukseskan agenda besar ini," ujarnya.

Sementara itu, Project Director PT Royalindo Expoduta, Amelia Darmadi, mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan, termasuk promosi melalui media sosial, media massa, influencer, dan kolaborasi dengan pelaku kreatif.

Pembukaan PRSU akan digelar pada 3 Juli 2026 pukul 19.00 WIB di panggung utama.

Kegiatan akan diisi pameran paviliun kabupaten/kota, bazar UMKM, festival kuliner, wahana edukasi, hingga berbagai kompetisi masyarakat.

"Pengunjung juga akan mendapatkan tanda kunjungan yang bisa ditukar dengan cenderamata," kata Amelia.

PRSU ke-50 diharapkan menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pelibatan UMKM dan sektor kreatif.*

(ad)

JAKARTA – Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera mencatat sebanyak 11.512 kegiatan pemulihan yang akan dilaksanakan dalam periode 2026–2028.

Program tersebut menjadi pedoman utama pemerintah dalam pemulihan permanen wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.

Baca Juga:

• Renduk Pascabencana Sumatera Siapkan Dukungan untuk 200 Ribu UMKM Terdampak Bencana

"Ini kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak dan kementerian/lembaga. Kemudian disandingkan oleh Bappenas dan Satgas PRR juga ikut," kata Tito usai rapat bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Tito menjelaskan, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan berlangsung selama tiga tahun, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun.

Pada 2026 dialokasikan Rp38,9 triliun, 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan 2028 sebesar Rp28,2 triliun.

Dari total anggaran tersebut, sektor infrastruktur menjadi porsi terbesar dengan alokasi sekitar Rp69 triliun selama masa pelaksanaan program.

"Yang terbesar infrastruktur, total sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun," ujarnya.

Selain infrastruktur, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak dengan anggaran sekitar Rp7,4 triliun.

Program ini ditargetkan rampung paling lambat pada 2027.

"Hunian tetap menjadi prioritas supaya masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara," kata Tito.

Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan Renduk Pascabencana Sumatera telah disetujui sebagai dasar pelaksanaan pemulihan lintas sektor.

Menurut Dasco, keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan agar program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.*

(ad)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan program penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program ini menjadi bagian dari Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera dengan target dukungan hingga 200 ribu UMKM.

Baca Juga:

• Pemko Medan Tanggung Biaya Perawatan Korban Begal, Keluarga Apresiasi Respons Cepat

Total anggaran yang disiapkan dalam program tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.

"Kurang lebih pengembangan usaha mikro sekitar Rp900 miliar sampai Rp1 triliun masuk dalam renduk," kata Maman dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera bersama Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Menurut Maman, bantuan akan difokuskan pada penguatan modal usaha bagi pelaku UMKM yang belum terjangkau akses perbankan.

Banyak pelaku usaha mikro, kata dia, mengalami kesulitan untuk kembali beroperasi setelah bencana merusak aset dan menghentikan aktivitas ekonomi.

"Bantuan ini untuk pengembangan usaha mikro bagi mereka yang belum terakses perbankan. Targetnya sekitar 200 ribu pengusaha mikro selama dua tahun," ujarnya.

Dari tiga wilayah terdampak, Aceh disebut menjadi daerah dengan jumlah penerima terbesar karena dampak bencana yang relatif lebih luas dibanding provinsi lainnya pada akhir 2025.

Pemerintah menargetkan program ini tidak hanya memulihkan kondisi fisik pascabencana, tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Program Renduk ini menjadi bagian dari strategi pemulihan yang menitikberatkan pada ketahanan ekonomi masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.*

(ad)

BOVEN DIGOEL – Aparat gabungan yang dipimpin Komando Operasi TNI Habema mengevakuasi 44 pendulang emas dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, setelah situasi keamanan di wilayah tersebut dilaporkan memburuk akibat gangguan kelompok bersenjata yang dikaitkan dengan TPNPB-OPM.

Puluhan warga itu tiba di Pelabuhan Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, pada Minggu, 24 Mei 2026, menggunakan tiga unit long boat.

Baca Juga:

• Keluarga Korban Kecewa, Vonis 10 Bulan Penjara Prajurit TNI Penganiaya Pelajar hingga Meninggal Tak Berubah di Tingkat Banding

Komando Operasi TNI Habema menyebut evakuasi dilakukan sebagai langkah penyelamatan terhadap warga sipil yang berada di kawasan rawan konflik bersenjata.

"Langkah ini merupakan bentuk perlindungan negara kepada masyarakat sipil yang terdampak situasi keamanan," demikian keterangan aparat di lokasi evakuasi.

Distrik Awimbon dalam beberapa waktu terakhir disebut mengalami peningkatan gangguan keamanan yang menghambat aktivitas masyarakat, termasuk para pendulang emas yang bekerja di wilayah pedalaman tersebut.

Selain mengevakuasi warga, aparat gabungan juga meningkatkan patroli dan pemantauan di sejumlah titik yang dianggap rawan untuk mencegah potensi serangan lanjutan.

Informasi sementara yang diterima aparat menyebut sedikitnya 10 pendulang emas dilaporkan meninggal dunia akibat serangan kelompok bersenjata.

Namun hingga kini proses evakuasi korban masih terkendala akses menuju lokasi kejadian.

Aparat gabungan menyatakan operasi pengamanan dan penyisiran di wilayah Pegunungan Bintang akan terus dilakukan guna memastikan situasi keamanan tetap terkendali dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.

Konflik bersenjata di sejumlah wilayah Papua Pegunungan belakangan kembali meningkat dan berdampak terhadap aktivitas warga sipil di daerah pedalaman, termasuk pekerja tambang tradisional.*

(ad)

BANGKA BARAT — Aktivitas tambang timah ilegal di kawasan Air Kadur, tepat di sekitar Jembatan Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, diduga masih terus berlangsung meski sebelumnya telah menjadi perhatian aparat penegak hukum dan satuan tugas terkait.

Kegiatan penambangan tersebut disebut berlangsung di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk, dan diduga telah menghentikan Surat Perintah Kerja (SPK) yang sebelumnya berlaku.

Baca Juga:

• Keluarga Korban Kecewa, Vonis 10 Bulan Penjara Prajurit TNI Penganiaya Pelajar hingga Meninggal Tak Berubah di Tingkat Banding

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin (25/5/2026), sejumlah alat berat diduga tetap beroperasi di area tersebut.

Aktivitas penggalian tanah berlangsung tanpa pengamanan memadai di kawasan yang dikenal memiliki risiko tinggi longsor.

Sejumlah sumber di lapangan menyebut sedikitnya lima unit ekskavator terlihat aktif bekerja di lokasi.

Aktivitas tersebut berlangsung di tengah kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan dan keselamatan kerja.

Informasi yang dihimpun juga menyebutkan bahwa aparat kepolisian sempat turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan.

Namun, aktivitas tambang disebut kembali berjalan tidak lama setelahnya.

Selain itu, satuan tugas terkait juga dikabarkan telah memberikan imbauan agar kegiatan penambangan dihentikan. Namun, di lapangan, aktivitas pengerukan masih terus berlangsung.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.

Warga sekitar menilai aktivitas itu sudah berlangsung cukup lama dan kerap kembali berjalan meski telah mendapat perhatian aparat.

Sejumlah nama yang diduga terkait dengan operasional di lokasi turut beredar di masyarakat.

Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan tersebut.

Masyarakat dan pemerhati lingkungan mendesak aparat penegak hukum di tingkat daerah maupun provinsi untuk melakukan penindakan lebih tegas, termasuk pengusutan pihak yang diduga menjadi pengendali aktivitas tambang ilegal tersebut.

Selain itu, warga juga meminta agar alat berat yang digunakan di lokasi dapat diamankan sebagai barang bukti guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas di kawasan Air Kadur, Belo Laut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun pengelola IUP terkait aktivitas tambang di lokasi tersebut.*

(ad)

Kebijakan ini merupakan implementasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 26 Tahun 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Serahkan Hadiah Pemenang Logo HUT Medan ke-436, Tekankan Transparansi dan Orisinalitas: Bukan Ordal, Ya?

Suami korban, Risman Simangunsong, mengatakan proses pengurusan bantuan berlangsung cepat tanpa hambatan berarti.

Ia menyebut pihak pemerintah kota langsung turun ke lapangan setelah menerima laporan kejadian.

"Sampai sekarang enggak ada (kendala), lancar semuanya. Enggak ada yang dipersulit," ujar Risman, Senin (25/5/2026).

Ia menambahkan, kondisi istrinya kini mulai menunjukkan perkembangan positif setelah mendapatkan perawatan intensif yang ditanggung melalui skema bantuan pemerintah daerah.

"Bisa dibilang berangsur membaik," katanya.

Risman juga menyampaikan apresiasi kepada Pemko Medan atas respons cepat yang diberikan dalam penanganan kasus tersebut.

Menurutnya, kehadiran pemerintah sangat membantu keluarga korban di tengah situasi darurat.

"Kami dari pihak keluarga korban sangat berterima kasih kepada Pemko Medan, khususnya kepada Pak Wali Kota," ujarnya.

Melalui kebijakan Perwal Nomor 26 Tahun 2026, Pemko Medan menegaskan komitmen untuk memberikan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi warga yang menjadi korban tindak kriminalitas jalanan, termasuk pembegalan.

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah kota untuk memastikan negara hadir dalam kondisi darurat yang dialami masyarakat, terutama pada kasus-kasus yang membutuhkan penanganan medis segera.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyerahkan langsung hadiah kepada pemenang kompetisi desain logo Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke-436 di Atrium Plaza Medan Fair, Senin (25/5/2026).

Pemenang utama diraih desainer lokal bernama Rizki.

Baca Juga:

• Sumut Bentuk 6.100 Koperasi Merah Putih, 98 Persen Sudah Terintegrasi Sistem Digital

"Selamat sekali lagi untuk siapa namanya? Rizki? Nah, ini menunjukkan kita tidak saling mengenal ya. Bukan 'ordal' juga ya?" kata Rico yang disambut tawa peserta dan undangan.

Rico menegaskan kompetisi desain logo tahun ini memang dibuka untuk publik sebagai ruang ekspresi kreatif warga, bukan hasil penunjukan atau pesanan pihak tertentu.

"Logo ini tidak dibuat atau dipesan kepada satu company tertentu. Tapi dibangun oleh masyarakatnya. Ini wujud nyata semangat 'Semua untuk Medan'," ujarnya.

Menurut Rico, karya Rizki terpilih karena dinilai memiliki konsep filosofis yang kuat sekaligus siap diaplikasikan dalam berbagai kebutuhan visual pemerintah kota, termasuk supergraphic untuk media publikasi.

Logo tersebut, kata dia, akan segera digunakan dalam sejumlah agenda besar Pemerintah Kota Medan, termasuk Road to Piala AFF dan Rakernas APEKSI ke-18 tahun 2026, ketika Medan menjadi tuan rumah pertemuan wali kota se-Indonesia.

Rico juga menyinggung penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam desain lomba. Ia mengingatkan peserta untuk tetap menjaga orisinalitas karya.

"Dari sekitar 180 karya, ada beberapa yang terindikasi menggunakan AI. Saya titip, kalau buat logo jangan pakai AI," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan M. Odi Anggia Batubara menyebut kompetisi tahun ini diikuti sekitar 180 peserta dan melalui proses seleksi ketat hingga tersisa 10 besar sebelum akhirnya ditentukan pemenang oleh wali kota.

Menurut Odi, logo terpilih mengusung konsep angka yang saling terhubung sebagai simbol kesinambungan, dengan elemen visual yang menggambarkan Kota Medan sebagai kota yang tangguh dan terus berkembang.

"Logo ini merepresentasikan Kota Medan Tangguh dan Kota Medan Maju untuk Semua," ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Sumut, PHRI Sumut, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.*

(ad)

MEDAN — pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terus mempercepat realisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu agenda penguatan ekonomi berbasis desa.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara, Ady Putra Parlaungan, menyebut hingga saat ini telah terbentuk 6.100 badan hukum KDKMP yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Digitalisasi Bansos di Medan, Target Validasi 792 Ribu KK dalam Sebulan

Ia menjelaskan, dari sisi tata kelola dan akuntabilitas, sekitar 98 persen koperasi tersebut telah terintegrasi dalam sistem digital SIMKOPDES (Sistem Informasi Koperasi Desa).

Integrasi ini disebut menjadi fondasi utama dalam memperkuat transparansi dan pengawasan koperasi di tingkat desa.

Selain penguatan sistem digital, pemerintah provinsi juga tengah mempercepat pembangunan infrastruktur fisik koperasi.

Saat ini, tercatat 1.685 titik lahan masih dalam tahap pembangunan, sementara 353 gerai koperasi telah rampung dan siap beroperasi.

Menurut Ady, koperasi yang dibangun tidak hanya difokuskan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa.

Sejumlah gerai yang telah berjalan mencakup sembako, apotek, hingga layanan kesehatan dasar seperti klinik desa.

"Sebanyak 337 gerai sembako, apotek, hingga klinik desa sudah mulai beroperasi di beberapa wilayah," katanya.

Ia menambahkan, salah satu daerah yang menunjukkan progres signifikan adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan capaian pembangunan lebih dari 64 persen dari target.

Meski demikian, Ady menegaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya pembangunan fisik, melainkan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi.

Banyak pengurus koperasi, menurutnya, masih membutuhkan pelatihan teknis dan pendampingan kelembagaan.

"Pembinaan intensif akan terus dilakukan agar koperasi yang sudah dibentuk dapat dikelola secara profesional dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Pemprov Sumut menargetkan KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui penguatan ekosistem usaha, simpan pinjam, serta layanan ekonomi lainnya berbasis komunitas.*

(ad)

MEDAN — Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dalam perkara dugaan korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pengangkut sampah di Kota Medan yang merugikan negara sebesar Rp332,2 juta.

Tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Medan, Julita Rismayadi Purba, dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, Senin (25/5/2026).

Baca Juga:

• Keluarga Korban Kecewa, Vonis 10 Bulan Penjara Prajurit TNI Penganiaya Pelajar hingga Meninggal Tak Berubah di Tingkat Banding

"Menuntut, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Irfan Asardi Siregar selama 2 tahun penjara," ujar jaksa di ruang Cakra 9 PN Medan.

Selain pidana penjara, Irfan juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Ia juga dibebankan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp161 juta lebih, setelah dikurangi uang titipan sebesar Rp50 juta sehingga tersisa Rp111 juta lebih.

Jaksa menegaskan, apabila uang pengganti tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.

Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dalam perkara ini, Irfan didakwa bersama dua terdakwa lainnya, yakni Khairul Aminsyah Lubis dan Ita Ratna Dewi, yang masing-masing juga dituntut 2 tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Untuk terdakwa Ita Ratna Dewi, jaksa menyebut tidak ada sisa uang pengganti karena telah mengembalikan seluruh kerugian negara sebesar Rp10 juta yang dibebankan kepadanya.

Jaksa menyampaikan hal yang memberatkan para terdakwa adalah perbuatan mereka yang merugikan keuangan negara dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara hal yang meringankan antara lain sikap sopan di persidangan, penyesalan, serta adanya pengembalian sebagian kerugian negara.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut para terdakwa melakukan rekayasa dan pemalsuan struk pembayaran BBM yang digunakan untuk operasional kendaraan pengangkut sampah, sehingga menimbulkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

Para terdakwa dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

(d/ad)

MEDAN — Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap anggota TNI, Sertu Riza Pahlivi, dalam kasus penganiayaan seorang pelajar SMP berinisial MHS (15) yang berujung kematian.

Dalam putusan banding, majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Digitalisasi Bansos di Medan, Target Validasi 792 Ribu KK dalam Sebulan

Majelis hakim diketuai Marsekal Pertama TNI Immanuel P. Simanjuntak dengan anggota Kolonel Wahyupi dan Kolonel Farma Nihayatul A.

"Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025 tanggal 20 Oktober 2025 untuk selebihnya," demikian kutipan putusan tersebut.

Dengan putusan itu, vonis terhadap Sertu Riza tetap pada 10 bulan penjara sebagaimana putusan tingkat pertama.

Hakim sebelumnya menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain.

Putusan ini menuai kritik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang bertindak sebagai kuasa hukum keluarga korban.

LBH Medan menilai proses banding tersebut tidak memberikan akses informasi yang memadai kepada pihak korban.

Kuasa hukum LBH Medan, Irvan Saputra, menyebut pihaknya baru menerima informasi putusan sekitar tiga bulan setelah putusan dibacakan, sehingga dianggap menghilangkan hak untuk mengajukan kasasi.

"Mengecam putusan tersebut dan menyatakan Peradilan Militer tidak memberikan keadilan bagi korban," kata Irvan.

LBH Medan juga menduga adanya kelalaian prosedural dalam pemberitahuan putusan yang berdampak pada hilangnya hak hukum keluarga korban untuk menempuh upaya kasasi.

Mereka menilai hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip fair trial.

Menurut LBH Medan, dalam kasus ini korban dan keluarga seharusnya mendapatkan informasi perkembangan perkara secara transparan, termasuk hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan.

Sebelumnya, Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Sertu Riza Pahlivi atas dakwaan penganiayaan yang menyebabkan kematian korban

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan restitusi sebesar Rp12,7 juta kepada keluarga korban.

Dalam putusan tingkat pertama, terdakwa juga sempat diberi waktu untuk mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk banding, dalam waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan.*

(d/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai upaya mengatasi persoalan klasik ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Ia menyebut sistem berbasis data menjadi kunci untuk menghadirkan penyaluran bansos yang lebih akurat dan transparan.

Baca Juga:

• Sumut Siap Gelar AFF U-19 2026! Tim Peserta Mulai Berdatangan

Rico menyoroti masih seringnya keluhan masyarakat terkait penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran.

Menurutnya, hal itu terjadi akibat data yang belum sepenuhnya valid dan masih dipengaruhi subjektivitas di lapangan.

"Sering kita dengar, masyarakat bertanya kenapa dia tidak dapat bantuan, sementara tetangganya yang dinilai mampu justru menerima. Ini terjadi karena data kita belum sepenuhnya valid dan transparan," ujar Rico.

Ia menegaskan digitalisasi menjadi satu-satunya solusi untuk memperbaiki sistem pendataan bansos.

Dengan data terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kota Medan diketahui menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi digitalisasi bansos, setelah sebelumnya diuji coba di Banyuwangi.

Dalam kesempatan itu, Rico meminta seluruh jajaran pemerintahan memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat sistem pendataan sosial.

"Ke depan tidak boleh lagi ada data like or dislike. Semua harus berbasis data yang riil dan terverifikasi," kata dia.

Rico juga menekankan pentingnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai dasar utama integrasi data sosial.

Ia bahkan mengecek langsung kesiapan sejumlah lurah terkait penggunaan IKD dalam kegiatan tersebut.

Untuk mendukung implementasi program, Pemerintah Kota Medan menyiapkan 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari unsur PKK dan perangkat kelurahan.

Para agen ini ditugaskan melakukan pendataan terhadap sekitar 792 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Medan.

Rico menetapkan target agar setiap agen dapat mendata sedikitnya lima KK per hari, sehingga proses validasi data ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

Sementara itu, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, menyebut digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.

Ia menjelaskan, sistem tersebut akan mencakup proses registrasi hingga verifikasi biometrik secara real-time untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.

Senada dengan itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Didit Widiana, menilai digitalisasi bansos dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memperluas akses layanan publik.

"Kami berharap digitalisasi ini membuat penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran, akuntabel, dan inklusif," ujarnya.*

(ad)