Pelaksanaan kegiatan tersebut ditinjau langsung Sekretaris Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Sespusdokkes) Polri Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya bersama Irwasda Polda Aceh Kombes Pol. Iskandar ZA.

Baca Juga:

• Kemnaker Latih 500 Warga Garut, Dorong Ekonomi Desa Berbasis Agroforestry dari Hulu hingga Hilir

Selain pemeriksaan dan pelayanan kesehatan, masyarakat juga menerima sejumlah bantuan. Di antaranya alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa kursi roda serta paket sembako.

Sespusdokkes Polri Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat.

"Semoga apa yang kita laksanakan ini dapat memberikan manfaat sebagai wujud pelayanan Polri kepada masyarakat," kata I Gusti Gede Maha Andika Jaya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan dan bantuan sosial diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga sekaligus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Kegiatan bakti kesehatan Pusdokkes Polri tersebut juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pendekatan pelayanan yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat.

Polri menilai pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Kepedulian terhadap persoalan kesehatan dan kebutuhan sosial masyarakat juga menjadi bagian dari pelayanan institusi.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Pusdokkes Polri dan Polda Aceh memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang datang. Sejumlah penyandang disabilitas juga menerima bantuan alat bantu untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

Bantuan sembako turut disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan warga di wilayah Kabupaten Pidie.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dansat Brimob Polda Aceh Kombes Pol. Zulkifli Ismail, Dirpamobvit Polda Aceh Kombes Pol. Aries Setyo Budi, Kabiddokes Polda Aceh Kombes Pol. dr. Dafianto Arief, serta sejumlah pejabat dari Pusdokkes Polri dan Biddokkes Polda Aceh.

Perwakilan Kodim 0102/Pidie juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Melalui bakti kesehatan dan bantuan sosial ini, Polri berharap pelayanan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara aparat dan warga di Kabupaten Pidie.* (dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga:

• Pamer 'Rapor' Kinerja di Muktamar NU, Prabowo Klaim Swasembada hingga MBG Tembus 62 Juta Jiwa

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi yang sangat besar. Karena itu, korupsi menjadi salah satu persoalan yang harus diberantas agar kekayaan negara dapat sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Yang penting kita harus berani memberantas korupsi," tegasnya.

Prabowo mengajak seluruh pihak memiliki keberanian untuk melawan praktik korupsi. Ia menilai tindakan koruptif telah menyebabkan sebagian kekayaan Indonesia hilang dan bahkan dibawa ke luar negeri.

"Tapi, kita mulai menutup, kita mulai menghentikan itu, Insya Allah negara kita akan tambah kuat," ujar Prabowo.

Presiden juga menyinggung langkah penghematan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, efisiensi anggaran dapat menghasilkan ruang fiskal yang kemudian digunakan untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan.

"Sudah ratusan triliun yang bisa kita hemat, uang itulah yang kita gunakan untuk sebesar-besarnya membantu rakyat yang paling miskin yang paling tidak berdaya saudara-saudara sekalian," kata Prabowo.

Ia menegaskan pemberantasan korupsi dan pengelolaan keuangan negara secara efisien merupakan bagian penting dari upaya memperkuat fondasi perekonomian Indonesia.

Prabowo berharap kebijakan tersebut dapat membuat negara lebih kuat sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pesan mengenai pemberantasan korupsi itu disampaikan Prabowo di hadapan peserta Muktamar ke-35 NU. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan sejumlah agenda pemerintah dan menekankan pentingnya dukungan berbagai elemen bangsa dalam pembangunan nasional.* (k/dh)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan temuan itu diperoleh dari hasil pemantauan ruang digital selama aksi penyampaian aspirasi berlangsung pada Kamis (27/8/2026).

Baca Juga:

• SBY Memulai, Jokowi Kecewa, Prabowo Pertaruhkan Kursi DPR: RUU Perampasan Aset Akhirnya di Ujung Penantian 18 Tahun

Menurut Meutya, tingginya jumlah penonton maupun status viral sebuah konten tidak dapat dijadikan ukuran bahwa informasi yang disampaikan benar atau dapat dipercaya.

Komdigi meminta masyarakat lebih berhati-hati terhadap potongan video, narasi yang tidak disertai konteks, serta informasi yang sumbernya tidak jelas. Masyarakat diminta melakukan verifikasi sebelum ikut menyebarkan suatu konten.

"Dalam situasi seperti ini, satu unggahan dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Karena itu, jangan sampai ruang digital justru menjadi ruang untuk memperkeruh suasana," ujarnya.

Meutya mengingatkan masyarakat untuk menahan diri sebelum membagikan informasi yang ditemukan di media sosial. Sumber informasi dan konteks sebuah konten perlu diperiksa agar masyarakat tidak ikut menyebarkan informasi yang keliru.

"Tahan sebelum membagikan, periksa sumbernya, periksa konteksnya, dan jangan ikut menyebarkan provokasi," tegasnya.

Komdigi juga mengingatkan adanya potensi pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi aksi demonstrasi untuk memecah belah masyarakat melalui ruang digital.

Menurut Meutya, penyebaran informasi yang provokatif dapat memperkeruh situasi dan berpotensi menimbulkan dampak lebih luas ketika dikonsumsi dan dibagikan secara masif.

"Kami ingin masyarakat tetap dapat menyampaikan suara dan aspirasinya dengan aman. Pada saat yang sama, kami memastikan ruang digital tidak digunakan untuk menghasut, menyebarkan kebencian, ataupun menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan masyarakat," katanya.

Meutya menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dalam menjaga ruang publik, termasuk ruang digital.

"Kebebasan berpendapat dan tanggung jawab menjaga ruang publik harus berjalan bersama," ujarnya.

Peringatan Komdigi tersebut disampaikan di tengah aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta, yang turut menjadi perhatian di media sosial. Berbagai siaran langsung dari lokasi aksi beredar luas dan ditonton masyarakat secara real time.

Komdigi menilai masyarakat perlu menjadi pengguna ruang digital yang lebih kritis agar konten yang dibuat demi mengejar jumlah penonton atau keuntungan tidak secara otomatis dianggap sebagai informasi yang valid.* (k/dh)

Sekitar pukul 20.25 WIB, massa yang sebelumnya berada di Jalan Gatot Subroto tiba-tiba bergerak menuju Jalan Pejompongan Raya. Puluhan sepeda motor dan ratusan warga terlihat berlari ke arah Karet.

Di tengah situasi tersebut, terdengar suara tembakan sebanyak tiga hingga empat kali. Tak lama berselang, efek gas air mata mulai dirasakan warga yang berada di sekitar lokasi.

Sejumlah warga mengeluhkan mata terasa perih serta tubuh yang mengalami rasa sakit akibat paparan gas air mata. Beberapa orang bahkan terlihat lemas hingga harus dibantu dan digotong oleh warga lainnya.

Sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas juga terlihat membantu warga terdampak dengan membonceng mereka menjauh dari lokasi.

Warga yang terkena paparan gas air mata kemudian dievakuasi secara spontan oleh masyarakat. Kondisi sejumlah korban tampak lemah saat dibawa menggunakan sepeda motor.

"Minggir, minggir, kasih lewat," ucap salah seorang warga saat meminta massa memberi jalan bagi warga yang terdampak.

Massa yang mundur akibat tembakan gas air mata kemudian berkumpul di sekitar depan Menara BNI. Di lokasi tersebut, sejumlah ambulans dan petugas medis terlihat memberikan pertolongan kepada warga yang mengalami perih dan kesulitan akibat paparan gas.

Petugas medis melakukan penanganan terhadap warga yang membutuhkan bantuan sambil situasi di kawasan tersebut terus dipantau.

Hingga sekitar pukul 20.25 WIB, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Pejompongan Raya masih dipadati massa. Sebagian warga berusaha menjauh dari titik yang terdampak gas air mata untuk menghindari paparan lebih lanjut.

Peristiwa tersebut terjadi di tengah rangkaian aksi demonstrasi pada Kamis (27/8/2026) yang berlangsung di sejumlah kawasan Jakarta.* (k/dh)

Turnamen futsal putri tingkat pelajar tersebut diikuti sejumlah tim dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Kompetisi berlangsung dengan menjunjung tinggi semangat sportivitas antarpeserta.

Baca Juga:

• 'Ini Bukan Prestasi, Tapi Konsekuensi', Danyon Brimob Sumut Ungkap Alasan Pecat 10 Anggotanya

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain yang telah berjuang dengan penuh semangat dan disiplin. Terima kasih juga kepada Bapak Aldi selaku manager yang telah membimbing anak-anak kita hingga bisa meraih Juara 2," kata Rully.

Menurut Rully, prestasi tersebut menunjukkan bahwa siswa SMK Negeri 2 Binjai tidak hanya memiliki kemampuan di bidang akademik, tetapi juga mampu berprestasi melalui kegiatan olahraga.

"Ini adalah bukti bahwa SMK Negeri 2 Binjai tidak hanya unggul di bidang akademik, tapi juga di bidang olahraga," ujarnya.

Keberhasilan tim futsal putri tersebut tidak lepas dari kerja keras para pemain selama mengikuti pertandingan. Mereka juga mendapat arahan dan pendampingan dari Aldi selaku manager tim yang sekaligus merupakan guru olahraga di SMK Negeri 2 Binjai.

Pihak sekolah berharap pencapaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing.

Rully juga berharap prestasi tim futsal putri SMKN 2 Binjai dapat menjadi pijakan untuk meraih hasil lebih tinggi pada berbagai turnamen berikutnya, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Selain memberikan apresiasi kepada tim dan manager, pihak sekolah turut mengapresiasi panitia Piala RA CUP yang telah menyelenggarakan kompetisi sebagai wadah positif bagi pelajar untuk mengembangkan bakat olahraga.

Piala RA CUP dinilai memberikan ruang bagi atlet-atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus membangun karakter melalui kompetisi yang sehat dan sportif.

Prestasi juara 2 ini diharapkan menjadi awal bagi tim futsal putri SMK Negeri 2 Binjai untuk terus berkembang dan mengharumkan nama sekolah dalam berbagai ajang olahraga pelajar.* (dh)

Pendapat tersebut disampaikan Anas melalui siaran pers yang diterima awak media pada Rabu (26/8/2026) sore.

Baca Juga:

• 'Insting Saya' Bikin Geger, Budi Arie Klarifikasi Video Viral Percepatan Pemilu Bukan Sikap Jokowi maupun Projo

"Pertengkaran terkait omongan Budi Arie (eks Menteri Komdigi RI) di depan Jokowi soal perubahan sebelum 2029 ini bukanlah hal yang penting. Karena hanya akan menjadi perdebatan klise dan baku pertuduhan," kata Anas.

Menurut mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut, persoalan yang lebih mendesak adalah bagaimana melakukan "modifikasi cuaca politik" melalui perbaikan kinerja pemerintah.

Anas mengatakan pemerintah perlu serius meningkatkan prestasi dan hasil kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang sudah baik harus dijalankan dengan implementasi yang tepat, sementara kebijakan yang mendapat kritik perlu dievaluasi dan dikoreksi.

"Dongkrak hasilnya sampai titik paling optimal. Terhadap kebijakan yang dikritik dilakukan evaluasi dan koreksi. Berani koreksi adalah baik dan benar. Termasuk jika konteksnya adalah koreksi pada level implementasi," ujarnya.

Selain memperbaiki kinerja, Anas menilai komunikasi pemerintah juga perlu dibenahi. Kebijakan yang dinilai baik harus mampu disampaikan kepada publik dengan cara yang tepat, sedangkan kritik terhadap kebijakan perlu dijawab melalui penjelasan yang terbuka dan elegan.

"Selanjutnya, perbaikan komunikasi pemerintah. Kebijakan yang baik harus dikomunikasikan dengan indah. Kebijakan yang dikritik musti ditanggapi dan dijelaskan secara elegan," tutur Anas.

Ia juga menilai pemerintah perlu menekan berbagai persoalan komunikasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menurut Anas, Presiden juga perlu memperkuat fungsi pemeriksaan terhadap laporan dan informasi yang datang dari seluruh jajaran pemerintahan. Hal tersebut dinilai penting untuk menghindari laporan yang hanya menyampaikan kondisi positif tanpa menggambarkan situasi sebenarnya.

"Para pembantu Presiden di bidang periksa dan telaah musti bekerja lebih keras dan berani menyampaikan secara obyektif, berbasis data otentik. Presiden perlu informasi yang obyektif untuk ambil langkah dan kebijakan yang tepat, bukan yang kosmetik," katanya.

Anas mengatakan laporan kepada Presiden seharusnya tidak sekadar berisi informasi yang menyenangkan, tetapi harus menggambarkan kondisi secara faktual sekaligus memberikan optimisme yang berbasis data.

"Presiden perlu laporan yang obyektif-optimis, bukan polesan pemanis," imbuhnya.

Ia meyakini perbaikan kinerja dan komunikasi pemerintah akan berdampak terhadap tingkat kepuasan publik. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membantu menciptakan situasi politik yang lebih teduh dan stabil.

Menurut Anas, stabilitas politik harus berjalan beriringan dengan demokrasi yang produktif. Ia mengatakan demokrasi tidak cukup hanya berada dalam kondisi aman dan damai, tetapi juga harus mampu menghasilkan kemajuan.

"Demokrasi kita harus dijaga untuk terus bergerak maju, sehat dan produktif. Bukan yang maju-mundur, penuh retakan dan sering disertai patahan," ujarnya.

Anas kemudian mengingatkan agar energi bangsa tidak habis untuk konflik dan perdebatan yang tidak menghasilkan solusi.

"Berkah demokrasi kita, jangan jadi retakan dan patahan. Energi bangsa ini lebih baik difokuskan dan dicurahkan membangun Demokrasi Produktif," tutupnya.

Pernyataan Anas tersebut muncul setelah video Budi Arie yang membahas kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 menjadi perhatian publik. Anas memilih menekankan pentingnya evaluasi kebijakan, perbaikan komunikasi pemerintah dan penguatan kualitas informasi yang diterima Presiden sebagai langkah menjaga stabilitas politik.* (dh)

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan Hendra tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum. Putusan dibacakan dalam sidang di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (27/8/2026) petang.

Baca Juga:

• Kejutan di PN Medan! 2 Terdakwa Korupsi MFF 2024 Lolos dari Hukuman, Eks Kadis Justru Diganjar 4 Tahun Penjara

"Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan," kata hakim.

Hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Hendra.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reza Rezaldy Kartiwa dari Kejaksaan Negeri Madina menuntut Hendra dengan pidana 2 tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hendra juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp253 juta lebih subsider 1 tahun penjara.

JPU menilai perbuatan Hendra memenuhi unsur pidana sebagaimana Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Usai persidangan, tim penasihat hukum Hendra mengapresiasi putusan majelis hakim. Tim tersebut terdiri dari Siti Junaida Hasibuan, Edwin Syahrizal Pohan dan M Dwi Iqbal.

"Puji syukur kepada Allah SWT kerja keras kami sebagai penasihat hukum akhirnya dikabulkan. Terima kasih kepada majelis hakim bahwa hukum itu nyata tidak semata-mata hakim memutus dari tuntutan jaksa," kata Siti.

Edwin Syahrizal Pohan mengatakan perkara tersebut dapat menjadi pembelajaran dalam proses penegakan hukum.

"Memang benar-benar menegakkan kebenaran, hingga tidak terjadi persoalan apapun dalam penegakan hukum jangan coba-coba di kriminalisasi siapapun orangnya. Karena kita sama di mata hukum," ujarnya.

Hendra juga menyampaikan rasa syukur atas putusan bebas tersebut. Ia mengaku belum memiliki banyak rencana setelah perkara yang dijalaninya selesai di tingkat tersebut.

"Banyak berterima kasih kepada majelis hakim dimana inilah keadilan yang saya tunggu-tunggu selama 10 tahun. Saat ini saya belum banyak berencana, tapi yang pasti saya ingin melanjutkan karir saya di pemerintahan," kata Hendra.

Dalam perkara ini, Hendra sebelumnya menjabat Kabag Tapem sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ia bersama Bendahara Pengeluaran Pembantu Zaini Miftah merealisasikan anggaran untuk empat kegiatan dengan total sekitar Rp740,5 juta.

Keempat kegiatan tersebut yakni penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2015, LPPD Tahun Anggaran 2015, LKPJ Akhir Masa Jabatan dan LPPD Akhir Masa Jabatan.

Dalam dakwaan, Hendra disebut menandatangani dokumen pertanggungjawaban keuangan serta sejumlah kuitansi pencairan anggaran tanpa terlebih dahulu menguji kebenaran dokumen tersebut.

Jaksa sebelumnya menyebut dua kegiatan, yakni penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan dan LPPD Akhir Masa Jabatan, tetap dicairkan meski disebut tidak terlaksana hingga akhir 2016. Hasil akhir kegiatan berupa buku laporan juga disebut tidak pernah dicetak.

Selain itu, anggaran belanja cetak dan penggandaan disebut telah dicairkan. Namun, penyedia jasa yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban disebut tidak menerima pembayaran sebagaimana tercatat.

Honorarium panitia pelaksana empat kegiatan dengan total Rp72 juta juga disebut telah dicairkan, tetapi para penerimanya disebut tidak menerima uang tersebut.

Dalam penyidikan, sejumlah saksi yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban mengaku tidak menerima pembayaran, tidak mengikuti kegiatan, bahkan tidak pernah menandatangani kuitansi yang digunakan sebagai bukti pencairan.

Jaksa juga sebelumnya menyatakan dokumen pertanggungjawaban yang dibuat Zaini Miftah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan dan disebut diketahui Hendra selaku KPA.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara pada 2016 mencatat belanja yang tidak didukung pertanggungjawaban sebesar Rp385,9 juta serta kekurangan kas sebesar Rp144,7 juta.

Sementara itu, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara pada 2021 menyimpulkan dugaan perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp639.012.067.

Meski dakwaan dan tuntutan jaksa memuat sejumlah temuan tersebut, majelis hakim pada akhirnya menyatakan Hendra tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan menjatuhkan vonis bebas.

Komitmen tersebut disampaikan Bobby saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga:

• 'Jangan Sampai Qari Kalah dari Satpam!' Bobby Nasution Desak ASN Sumut Teladani Rasulullah lewat Aksi Nyata, Bukan Sekadar Seremoni

Bobby mengatakan status hukum tanah wakaf perlu segera diperjelas. Menurutnya, tanah yang sudah diwakafkan dapat berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak memiliki dokumen legal yang kuat, terutama ketika pewakif telah meninggal dunia dan terjadi pergantian generasi.

"Mungkin saja tidak semua orang yang mewakafkan hartanya berkesempatan menyampaikan hal seperti ini, atau penerusnya punya pemahaman yang sama. Hal itu kemudian bisa menjadi masalah atau sengketa, setelah pewakif sudah tidak ada lagi. Karena itulah kita berkumpul di sini sebagai alat negara, bertugas memastikan seluruh tanah wakaf itu berkekuatan hukum," ujar Bobby.

Berdasarkan data yang disampaikan Kajati Sumut Muhibuddin, terdapat sekitar 14.683 bidang tanah yang telah diwakafkan di Sumatera Utara. Namun, baru 6.030 bidang yang tercatat telah memiliki sertifikat.

Bobby menilai percepatan sertifikasi menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan lembaga terkait. Ia juga menyebut setiap tanah wakaf membutuhkan nazir yang bertugas menjaga dan memastikan aset tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, Bobby menyatakan kesediaannya menjadi Orang Tua Asuh bagi para nazir wakaf di Sumut. Ia juga mengajak seluruh kepala daerah di Sumut untuk mengambil peran serupa.

"Jadi, saya siap menjadi orang tua asuh bagi para nazir wakaf di Sumatera Utara. Dan saya berharap para kepala daerah/wakil kepala daerah se Sumut juga bersedia menjadi Orang Tua Asuh," kata Bobby.

Bobby juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut ikut memperkuat gerakan wakaf melalui wakaf uang. Ia mengusulkan ASN dapat menyisihkan Rp10 ribu hingga Rp20 ribu setiap bulan untuk kemudian disalurkan melalui Badan Wakaf Indonesia.

Menurut Bobby, penguatan pengelolaan wakaf bukan hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menjaga amanah dari masyarakat yang telah mewakafkan hartanya.

"Kalau kita sebagai alat negara tidak mau menjalankan ini, maka jika niat pewakif tadi tidak tersampaikan sebagai amal jariyahnya, maka dampaknya kita bisa saja dapat hukuman dunia dan yang pasti dosa yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat," ujarnya.

Sementara itu, Muhibuddin mengatakan penandatanganan kerja sama tersebut menjadi landasan bagi seluruh pihak untuk mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf di berbagai daerah di Sumut.

Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah, Kejaksaan, BPN, Kemenag dan BWI mampu memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

"Ada 14.683 lebih kurang tanah yang sudah diwakafkan. Tetapi yang sampai hari ini baru memiliki sertifikat hanya 6.030 bidang. Artinya belum sampai setengah dari seluruh," kata Muhibuddin.

Muhibuddin menargetkan sedikitnya 6.000 bidang tanah wakaf tambahan dapat disertifikasi tahun ini. Dengan demikian, jumlah tanah wakaf yang memiliki sertifikat diharapkan dapat mencapai sekitar 12.000 bidang.

"Dengan MoU ini kita harapkan dalam tahun ini setidaknya kita bisa menambah 6 ribu lagi, sehingga bisa menjadi 12 ribu. Insyaallah dengan kerja bersama, akan bisa kita wujudkan," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi komitmen Bobby Nasution dalam mendorong penguatan pengelolaan wakaf. Kejaksaan Tinggi Sumut menyatakan siap membantu proses pendaftaran dan penyelesaian sertifikat tanah wakaf bersama BPN, Kemenag dan BWI.

Muhibuddin mengatakan langkah lanjutan juga diperlukan untuk memastikan tanah wakaf tidak terbengkalai. Setelah memiliki legalitas, aset tersebut diharapkan dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Pemprov Sumut bersama Kejaksaan Tinggi Sumut, BPN Sumut, Kanwil Kemenag Sumut dan BWI Perwakilan Sumut. Kesepakatan serupa juga dilakukan pemerintah kabupaten/kota bersama lembaga terkait di tingkat daerah.

Sejumlah daerah yang mengikuti penandatanganan antara lain Medan, Binjai, Pematangsiantar, Tebingtinggi, Langkat, Deliserdang, Serdangbedagai, Karo dan Simalungun. Sementara sejumlah daerah lainnya mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.

Percepatan sertifikasi tanah wakaf diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap aset umat sekaligus memastikan tanah yang telah diwakafkan tetap dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.* (dh)

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Richard Edwin Basoeki dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga:

• "Jangan Ganggu Independensi Kami!" Hakim Tegas Jelang Putusan Praperadilan Febrie

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan proses hukum terhadap Febrie tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum penggeledahan dilakukan, telah terdapat rangkaian penyelidikan dan gelar perkara.

Hakim menyebut surat perintah penyidikan diterbitkan pada 6 Juli 2026, sedangkan penggeledahan dilakukan dua hari kemudian. Menurut hakim, selisih waktu tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan proses penyidikan dilakukan secara prematur.

"Menimbang oleh karena itu, jarak waktu dua hari antara surat perintah penyidikan tanggal 6 Juli 2026 dengan penggeledahan tanggal 8 Juli 2026 tidak dapat digunakan secara berdiri sendiri untuk membuktikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara prematur," ujar hakim.

Hakim juga menilai perbedaan nomor administrasi surat perintah penggeledahan tidak serta-merta membuat tindakan tersebut cacat hukum. Menurutnya, objek dan lokasi penggeledahan tetap sama dengan yang tercantum dalam izin dari pengadilan.

Terkait barang-barang pribadi yang ikut diambil saat penggeledahan, hakim menyatakan benda seperti foto keluarga dan surat pribadi tidak dapat dipertahankan sebagai barang sitaan apabila tidak memiliki kaitan dengan perkara.

Namun, kondisi tersebut tidak membuat seluruh tindakan penyitaan menjadi tidak sah, khususnya terhadap uang, emas, maupun dokumen transaksi yang dinilai berkaitan dengan perkara.

Hakim juga menilai keberadaan perangkat lingkungan bukan merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan penggeledahan. Karena itu, dalil Febrie mengenai cacat prosedur penggeledahan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam perkara penetapan tersangka, hakim menyatakan Febrie telah ditetapkan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil gelar perkara pada 10 Juli 2026.

Hakim menilai pendeknya rentang waktu antara gelar perkara dan penetapan tersangka tidak cukup untuk membuktikan bahwa status tersangka telah direncanakan sebelumnya.

Mengenai tudingan penerimaan uang Rp40 miliar dari pengusaha Tan Kiang, hakim menyatakan persoalan benar atau tidaknya penerimaan tersebut bukan merupakan objek pemeriksaan praperadilan.

Hakim juga menyebut UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tidak mensyaratkan calon tersangka harus terlebih dahulu dipanggil dan diperiksa sebelum penetapan tersangka dilakukan, sepanjang syarat minimal dua alat bukti yang sah telah terpenuhi.

"Menimbang dengan demikian, sepanjang sebelum penetapan tersangka telah terdapat dasar objektif berupa paling sedikit dua alat bukti yang sah, ketiadaan pemanggilan dan pemeriksaan Pemohon sebelum tanggal 10 Juli tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk membatalkan penetapan tersangka," ujar Richard.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menyatakan tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dalam konstruksi tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sementara terkait pencegahan Febrie ke luar negeri, hakim menyatakan tindakan tersebut diajukan pada 11 Juli 2026, sehari setelah Febrie ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juli 2026.

Menurut hakim, surat permohonan pencegahan telah mencantumkan alasan kepentingan penyidikan, termasuk untuk menjamin keberadaan Febrie dan mengantisipasi kemungkinan dirinya keluar dari wilayah Indonesia.

Hakim menilai apabila terdapat persoalan keterlambatan pemberitahuan, hal tersebut merupakan persoalan administratif dan tidak otomatis membuat keputusan pencegahan batal demi hukum.

Hakim juga menyatakan pelimpahan penanganan perkara Febrie kepada Kejaksaan Agung bukan bentuk pengalihan atau delegasi kewenangan dari kepolisian. Karena itu, alat bukti yang diperoleh polisi tidak kehilangan keabsahannya hanya karena perkara kemudian ditangani Kejagung.

Menurut hakim, karena penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka telah dinyatakan sah, tidak terdapat tindakan pokok yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan proses hukum berikutnya.

Perkara praperadilan tersebut terdaftar dengan Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dan berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan.

Dalam perkara tersebut, Febrie menjadi pemohon. Sementara termohon terdiri dari Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor Polri), serta Kejaksaan Agung.

Febrie juga mengajukan permohonan praperadilan kedua dengan Nomor 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Untuk perkara kedua tersebut, sidang pembacaan putusan dijadwalkan berlangsung pada Jumat (28/8/2026).

Dengan ditolaknya praperadilan pertama, status tersangka Febrie serta tindakan penggeledahan dan penyitaan yang menjadi objek perkara dinyatakan tetap sah menurut putusan hakim PN Jakarta Selatan.* (d/dh)

Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Rendra Salipu membenarkan adanya pemberhentian terhadap 10 personel tersebut.

Baca Juga:

• Dari Narkoba hingga Pelecehan, Ini Alasan Polda Sumut Tak Pecat AKP Fadlun

Rendra menegaskan PTDH bukan keputusan yang membanggakan. Menurutnya, pemberhentian tersebut merupakan konsekuensi atas pelanggaran berat yang dilakukan para personel.

"Setiap keputusan yang diambil merupakan konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan semoga PTDH seperti ini menjadi yang terakhir di lingkungan Satuan Brimob Polda Sumut," ujarnya.

Rendra juga mengingatkan agar kasus tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan individu. Menurutnya, setiap personel yang diberhentikan tetap merupakan bagian dari keluarga besar Polri.

"Jangan pernah menganggap ini hanya persoalan individu. Sesungguhnya kita kehilangan salah satu bagian dari keluarga besar Polri, khususnya Brimob Polda Sumut," tegasnya.

Ia kemudian meminta seluruh jajaran Brimob Polda Sumut menjadikan pemberhentian tersebut sebagai bahan introspeksi dan evaluasi internal.

Para komandan dan pimpinan di setiap jajaran diminta meningkatkan pengawasan terhadap personel, termasuk mengecek keberadaan dan kondisi anggota yang bertugas.

"Kepada para komandan dan pimpinan di setiap jajaran, saya perintahkan agar kembali melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan kondisi personel, termasuk memastikan kejelasan keberadaan anggota yang diketahui TK (tanpa keterangan)," kata Rendra.

Selain pengawasan, Rendra meminta seluruh personel memahami serta menaati aturan dan norma yang berlaku bagi anggota Polri.

Ia menekankan pentingnya menjaga sikap dan perilaku, baik ketika berada di lingkungan kesatuan maupun saat berada di luar tugas.

Menurut Rendra, tindakan seorang anggota Polri tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga dapat membawa nama baik institusi dan satuannya.

Karena itu, ia meminta seluruh personel Brimob Polda Sumut meningkatkan disiplin, kepedulian terhadap sesama anggota serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pemberhentian 10 personel tersebut diharapkan menjadi evaluasi bagi jajaran Brimob Polda Sumut agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.* (ds/dh)

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan pemerintah telah mencatat sejumlah kemajuan meski masa pemerintahannya belum genap dua tahun.

Baca Juga:

• 'Tanpa NU dan Muhammadiyah, Saya Tak Mungkin Jadi Presiden,' Prabowo Janji Perkuat Dua Ormas Islam Ini

Salah satu capaian yang disampaikan Prabowo yakni Indonesia disebut telah mencapai swasembada pangan. Pemerintah juga tengah mengejar target swasembada energi.

Prabowo mengatakan Indonesia dalam waktu dekat diharapkan tidak lagi terlalu bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).

"Insya Allah kita tidak dalam waktu yang tidak lama kita tidak perlu impor terlalu banyak BBM dari mana pun," ujarnya.

Selain pangan dan energi, Prabowo menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pemerintah telah membangun puluhan ribu dapur MBG di berbagai wilayah.

Jumlah penerima manfaat MBG yang disebut Prabowo telah mencapai lebih dari 62 juta orang. Program tersebut ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.

Meski demikian, Prabowo mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Ia memastikan pemerintah akan terus melakukan pembenahan melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kepala BGN yang baru sudah ada di sini, ini anak muda yang jantungnya kuat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut," tegas Prabowo.

Prabowo mengatakan manfaat program MBG harus dapat dirasakan secara luas oleh kelompok sasaran. Pemerintah disebut akan terus memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan program tersebut.

Selain MBG, Prabowo juga memaparkan perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih. Ia menyebut puluhan ribu koperasi desa akan segera beroperasi.

Program tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa.

Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan barang-barang yang mendapatkan subsidi benar-benar diterima masyarakat dengan harga sesuai ketentuan.

"Kita akan menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya harga subsidi, barang subsidi tidak boleh diperdagangkan dan tidak akan diperdagangkan," kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa berbagai program pemerintah masih akan terus dikembangkan dan diperbaiki. Pemerintah menilai tantangan dalam menjalankan program berskala nasional merupakan bagian dari proses menuju target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pemaparan tersebut disampaikan di hadapan peserta Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang pada 27-30 Agustus 2026. Forum tersebut dihadiri sejumlah tokoh NU, pejabat pemerintah, serta tamu undangan.* (k/dh)

Prabowo menyebut NU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa. Menurutnya, pemerintah atau umaro perlu menjaga hubungan yang dekat dengan keduanya.

Baca Juga:

• Dari 'Jas Merah' Bung Karno ke 'Jas Hijau' Prabowo: Pesan Haru untuk Kiai Kampung yang Tak Pernah Masuk TV

Prabowo mengatakan NU selama ini selalu hadir dalam berbagai momentum penting, termasuk ketika bangsa Indonesia menghadapi krisis.

"Nahdlatul Ulama selalu hadir dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas keamanan perdamaian dan masa depan bangsa Indonesia," ujarnya.

Menurut Prabowo, keberadaan NU dan Muhammadiyah tidak hanya penting dari sisi keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menopang kehidupan bangsa.

Ia menyebut kedua organisasi tersebut sebagai aset bangsa yang sangat besar. Prabowo bahkan mengakui dukungan NU dan Muhammadiyah menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan politiknya hingga menjadi Presiden RI.

"Jadi, kalau saya sebagai presiden mandataris dari rakyat ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris dari rakyat," tegasnya.

Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran kedua organisasi tersebut. Ia mengatakan pemerintah akan terus berupaya memberdayakan NU, pesantren-pesantren di bawah naungan NU, serta Muhammadiyah.

"Dan saya tidak ragu-ragu saya berpikir terus bagaimana saya membesarkan memperkuat memberdayakan Nahdlatul Ulama pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan peserta Muktamar ke-35 NU yang berlangsung pada 27-30 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi agenda penting NU untuk membahas berbagai persoalan organisasi dan kepemimpinan lima tahun ke depan.

Kehadiran Presiden dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU juga menjadi momentum penegasan hubungan pemerintah dengan organisasi keagamaan yang memiliki jaringan luas di tengah masyarakat.

Prabowo berharap sinergi antara pemerintah, NU dan Muhammadiyah dapat terus diperkuat untuk menjaga stabilitas, membangun kehidupan sosial yang harmonis serta mendukung agenda pembangunan nasional.* (k/dh)

Dalam sambutannya, Prabowo memperkenalkan istilah "Jas Hijau" sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para ulama. Istilah tersebut ia kaitkan dengan ungkapan "Jas Merah" yang dikenal sebagai pesan untuk tidak melupakan sejarah.

Baca Juga:

• SBY Memulai, Jokowi Kecewa, Prabowo Pertaruhkan Kursi DPR: RUU Perampasan Aset Akhirnya di Ujung Penantian 18 Tahun

Menurut Prabowo, kontribusi ulama dalam perjalanan bangsa tidak boleh dilupakan. Ia menyinggung perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Prabowo mengatakan kemerdekaan memang diproklamasikan di Jakarta. Namun, ujian terhadap kemerdekaan tersebut kemudian terjadi dalam pertempuran di Surabaya pada Oktober hingga November 1945.

Ia menilai para ulama, kiai dan santri memiliki peran besar dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia pada masa tersebut.

Selain mengapresiasi para ulama yang dikenal luas, Prabowo secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para kiai kampung. Menurutnya, banyak dari mereka bekerja menjaga masyarakat tanpa mendapatkan sorotan luas.

"Terima kasih kepada semua ulama yang terkenal maupun kiai-kiai kampung yang mungkin namanya tidak pernah masuk televisi tapi setiap hari menjaga akhlak anak-anak kita menjaga kerukunan umat dan kerukunan antar umat menjaga kedamaian di desa dan mendoakan bangsa tanpa meminta apa pun kepada negara," ujar Prabowo.

Prabowo menilai peran para kiai kampung sangat penting dalam menjaga kerukunan, kedamaian dan akhlak masyarakat di tingkat akar rumput.

Ia kemudian kembali menyampaikan penghormatannya kepada seluruh ulama yang selama ini berkontribusi bagi bangsa dan negara.

"Terima kasih hormat saya kepada para ulama semuanya," tuturnya.

Muktamar ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, mulai 27 hingga 30 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi momentum bagi NU untuk membahas berbagai agenda organisasi dan menentukan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode mendatang.

Kehadiran Prabowo dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU juga menjadi bentuk penghormatan pemerintah terhadap peran Nahdlatul Ulama dalam perjalanan sejarah, kehidupan keagamaan dan pembangunan masyarakat Indonesia.* (in/dh)

Selain Destry, Komisi XI juga menyetujui Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Juhro sebagai calon Deputi Gubernur BI periode 2026-2031.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Naikkan Suku Bunga, Destry Damayanti Ungkap Strategi Bauran Kebijakan Jinakkan Inflasi Tanpa Korbankan Ekonomi

"Komisi XI DPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan menetapkan Saudari Destry Damayanti sebagai Calon Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031, Saudari Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2026–2031, dan Saudara Solikin M. Juhro sebagai Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).

Hasil keputusan Komisi XI tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan pengesahan. Rapat Paripurna dijadwalkan berlangsung pada Selasa (1/9/2026).

Proses pemilihan pimpinan baru BI berlangsung selama dua hari. Pada Rabu (26/8), Komisi XI menggelar uji kelayakan terhadap Destry Damayanti dan Aida S. Budiman.

Destry dalam uji kelayakan tersebut membawa visi "Sinergi Merah Putih". Ia juga menekankan pentingnya penguatan bauran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara Aida memaparkan strategi penguatan stabilitas moneter dan pengembangan sistem pembayaran digital.

Pada Kamis (27/8), proses uji kelayakan dilanjutkan untuk posisi Deputi Gubernur BI. Solikin M. Juhro menjadi kandidat yang dipilih Komisi XI setelah bersaing dengan M Anwar Bashori untuk satu posisi tersebut.

Solikin dinilai mampu menawarkan gagasan mengenai penguatan efektivitas transmisi kebijakan makroprudensial dan pendalaman pasar keuangan nasional.

Destry sendiri memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi dan kebijakan keuangan. Sebelum dipilih sebagai calon Gubernur BI, Destry menjabat sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI sekaligus Deputi Gubernur Senior BI.

Ia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kepala Ekonom Bank Mandiri serta Ketua Satgas Bersama Pendalaman Pasar Keuangan.

Aida S. Budiman merupakan pejabat karier senior Bank Indonesia yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur BI sejak 2022. Ia memiliki latar belakang akademik di bidang ekonomi dan pengalaman dalam perumusan kebijakan moneter, kebijakan internasional serta riset makroekonomi.

Sementara Solikin M. Juhro saat ini menjabat Kepala Institut Bank Indonesia. Ia juga pernah memimpin Departemen Kebijakan Makroprudensial BI dan dikenal sebagai salah satu peneliti di bidang ekonomi moneter.

Dengan persetujuan Komisi XI, ketiga nama tersebut kini tinggal menunggu pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR. Apabila disahkan, Destry akan memimpin Bank Indonesia untuk periode 2026-2031 bersama jajaran Dewan Gubernur yang baru.

Pergantian kepemimpinan BI menjadi perhatian karena bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, inflasi, sistem keuangan dan sistem pembayaran nasional.* (in/dh)

Pemutaran CCTV dilakukan dalam sidang pemeriksaan tingkat banding di PT Medan, Kamis (27/8/2026). Pemeriksaan kembali dilakukan setelah penasihat hukum David mengajukan banding atas vonis 12 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan PN Medan.

Baca Juga:

• Delapan Ketua PN di Aceh Resmi Dilantik, Ini Pesan Tegas KPT Banda Aceh

Rekaman berasal dari kamera pengawas yang disita dari rumah orang tua David, lokasi terjadinya peristiwa. Tim Labfor membawa perangkat DVR untuk menampilkan rekaman CCTV di ruang sidang.

Majelis hakim, jaksa, penasihat hukum dan David terlihat menyaksikan rekaman tersebut secara serius. Setelah pemutaran selesai, sidang ditutup dan dijadwalkan kembali pekan depan dengan agenda pembacaan putusan.

Penasihat hukum David, Willyam Raja D. Halawa, mengatakan rekaman CCTV memberikan gambaran yang menurutnya berbeda terkait rangkaian peristiwa sebelum Lina meninggal dunia.

Willyam menyebut dalam rekaman terlihat Lina masih dapat berjalan saat masuk ke kamar mandi. Namun, setelah keluar dari kamar mandi, kondisi korban disebut sudah lemas.

"Korban itu digotong ke kamar mandi masih hidup, masih bisa berjalan. Begitu keluar dari kamar mandi, ternyata sudah lemas," kata Willyam seusai persidangan.

Menurut dia, David kemudian membawa Lina ke rumah sakit. Willyam menilai tindakan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyelamatkan korban.

"Dia yang menggotong, terdakwa ini juga yang membopong. Saya lihat tadi ada gestur kepanikan, seperti mengusahakan supaya bagaimana korban ini selamat," ujarnya.

Atas dasar rekaman tersebut, Willyam mempertanyakan penerapan pasal pembunuhan terhadap kliennya. Ia menilai tindakan membawa korban ke rumah sakit perlu menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim.

"Namanya membawa ke rumah sakit pasti orang mengusahakan sehat. Tidak ada orang yang berencana membunuh, kemudian membawa korbannya ke rumah sakit untuk diselamatkan," katanya.

Penasihat hukum David juga menyoroti hasil visum korban. Menurut Willyam, dalam hasil tersebut ditemukan narkoba di dalam lambung Lina.

"Kalau hasil visum, penyebab meninggalnya itu adalah ditemukan narkoba di dalam lambung. Ini bukan kata saya, ini kata visum," ujar Willyam.

Ia mengatakan pihaknya sebelumnya juga telah mempertanyakan kepada ahli mengenai kemungkinan pengaruh narkoba terhadap kondisi korban.

Selain soal penyebab kematian, Willyam membantah adanya penyekapan terhadap Lina. Ia merujuk pada kondisi rumah yang terekam dalam CCTV.

Menurutnya, rekaman memperlihatkan terdapat meja makan, kamar mandi hingga anak-anak David di dalam rumah.

"Kalau saya lihat situasi rumah, bagaimana ada penyekapan? Di sana ada meja makan, ada kamar mandi, bahkan ada anak-anak terdakwa. Penyekapan seperti apa itu?" katanya.

Willyam bahkan menyebut pihaknya melihat adanya kemungkinan kliennya mengalami kriminalisasi setelah rekaman CCTV tersebut diputar secara utuh.

"Kemungkinan besar bisa saya bilang seperti itu, karena sangat menyimpang dari fakta-fakta. Ternyata setelah kita temui faktanya ternyata tidak seperti itu," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan alasan CCTV yang telah disita sejak pemeriksaan perkara di tingkat pertama tidak diputar saat persidangan PN Medan.

"Ini CCTV adalah salah satu bentuk alat bukti yang sangat krusial dan sudah disita sejak di tingkat pertama. Tapi kenapa tidak diputar?" kata Willyam.

Penasihat hukum David mengapresiasi majelis hakim PT Medan yang membuka kembali pemeriksaan terhadap bukti tersebut.

"Kami juga berterima kasih kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, Ketua Pengadilan khususnya, sudah membuka peluang keadilan bagi terdakwa David Chandra," ujarnya.

Terkait pertengkaran antara David dan Lina, Willyam membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi. Namun, berdasarkan keterangan David kepada kuasa hukum, pertengkaran dipicu persoalan penggunaan narkoba oleh korban di rumah orang tua David.

Sementara mengenai hasil tes urine David, Willyam mengatakan sejauh yang diketahuinya tidak ada keterangan yang menunjukkan kliennya positif menggunakan narkoba.

"Untuk hasil urine dari terdakwa sampai saat ini tidak ada yang menyatakan terdakwa ini positif narkoba. Kalau ada, tentunya pasti akan dibuka di persidangan," katanya.

Selain CCTV, penasihat hukum juga menyerahkan surat kematian resmi dari Rumah Sakit Columbia Asia. Dokumen tersebut disebut memuat keterangan mengenai waktu korban dinyatakan meninggal dunia.

Perkara David Chandra kini memasuki tahap akhir pemeriksaan banding. Majelis hakim PT Medan dijadwalkan membacakan putusan pada pekan depan.

Seluruh dalil pihak terdakwa maupun jaksa nantinya akan menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam menentukan putusan perkara tersebut.* (dh)

Operasi dilakukan pada awal Agustus 2026 terhadap pasien yang mengalami stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Tim medis RS Adam Malik mendampingi dokter RSUD Drs. H. Amri Tambunan dalam pelaksanaan tindakan tersebut.

Baca Juga:

• Bayang-Bayang Program Makan Bergizi: Saat Ratusan Pelajar Karo Tumbang dan Perawatan Intensif Dikebut di Medan

"Kita menghadapi satu kasus stroke yang paling mematikan, namanya stroke aneurisma. Kita dari tim RS Adam Malik membantu dokter dari RSUD Drs. H. Amri Tambunan untuk melakukan tindakan perdana pada kasus stroke aneurisma, yaitu tindakan coiling aneurisma. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, kita bisa lakukan tindakan menutup aneurisma dengan tindakan coiling," kata Ari.

Menurut Ari, pendampingan tersebut bertujuan memperkuat kemampuan rumah sakit daerah dalam menangani kasus stroke secara lebih komprehensif. Dengan penguatan fasilitas dan kompetensi tenaga medis, pasien di Deli Serdang diharapkan tidak harus selalu dirujuk ke rumah sakit di Kota Medan.

"Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas baik laboratorium kateterisasi (cathlab) maupun alat operasi mikro bedah saraf ini nantinya akan mendukung layanan stroke menjadi lebih baik lagi," ujarnya.

Dokter spesialis bedah saraf RSUD Drs. H. Amri Tambunan yang melakukan tindakan tersebut, dr. Ahmad Brata Rosa, Sp.BS, mengatakan keberhasilan operasi perdana ini menjadi langkah awal agar rumah sakit dapat menangani pasien aneurisma secara mandiri.

"Kita telah berhasil menyelesaikan satu kasus coiling aneurisma yang pertama kali dilakukan di RSUD Drs. H. Amri Tambunan. Semoga ke depannya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap pasien-pasien stroke," kata Brata.

Setelah proses pendampingan atau proctorship tersebut, RSUD Drs. H. Amri Tambunan diharapkan mampu melakukan tindakan coiling aneurisma secara mandiri. Dengan demikian, pasien stroke aneurisma dari Deli Serdang dan daerah sekitar dapat memperoleh penanganan lebih dekat tanpa harus dirujuk ke pusat layanan kesehatan di Kota Medan.

RS Adam Malik menjadi rumah sakit pengampu regional dalam program pengampuan layanan rujukan prioritas. Rumah sakit tersebut memiliki tanggung jawab mendampingi rumah sakit daerah di wilayah Sumatera Utara dan Aceh, serta sebagian wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Pendampingan tidak hanya dilakukan pada layanan stroke, tetapi juga mencakup layanan kanker, jantung, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak.

Program pengampuan layanan rujukan merupakan bagian dari Transformasi Kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan rumah sakit daerah agar mampu memberikan pelayanan sesuai standar.

Penguatan tersebut diharapkan membuat pelayanan kesehatan di daerah semakin lengkap sehingga kebutuhan rujukan ke kota-kota besar dapat ditekan. Keberhasilan operasi coiling aneurisma perdana di RSUD Drs. H. Amri Tambunan menjadi salah satu langkah dalam memperluas akses layanan stroke di Sumatera Utara.* (dh)

Penandatanganan dilakukan Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Ruang Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Dorong Bank Sumut dan Tirtanadi Melantai di Bursa Efek

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin. Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumut juga ikut menandatangani nota kesepahaman serupa.

Sebelum penandatanganan bersama pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Sumut terlebih dahulu meneken nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kanwil BPN Sumut, Kanwil Kementerian Agama Sumut, dan BWI Sumatera Utara.

Bobby Nasution menekankan pentingnya kepastian legalitas tanah wakaf agar aset yang telah diwakafkan dapat terus digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Bobby, pemerintah daerah, kejaksaan, BPN, Kementerian Agama, dan BWI memiliki tanggung jawab untuk memastikan aset wakaf terlindungi dan memiliki kepastian hukum.

Bobby menilai negara harus hadir membantu masyarakat menyelesaikan persoalan legalitas dan administrasi tanah wakaf. Kepastian hukum diperlukan untuk mencegah tanah yang telah diwakafkan hilang atau dikuasai pihak lain.

Dengan sertifikat dan legalitas yang jelas, kata Bobby, manfaat tanah wakaf dapat terus dirasakan masyarakat sekaligus menjaga amanah para pewakif.

Ia berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi segera diwujudkan melalui langkah konkret untuk mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf.

Sementara itu, Kajati Sumut Muhibuddin mengatakan nota kesepahaman tersebut menjadi landasan bagi seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mempercepat pendaftaran tanah wakaf di Sumatera Utara.

Menurut Muhibuddin, sertifikasi tanah wakaf diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mengurangi potensi sengketa pertanahan.

"Perlu saya sampaikan juga kepada Bapak/Ibu sekalian, ada 14.683 bidang lebih kurang tanah yang sudah diwakafkan. Tetapi yang sampai hari ini baru memiliki sertifikat 6.030 bidang tanah wakaf," kata Muhibuddin.

Berdasarkan data tersebut, sebanyak sekitar 8.653 bidang tanah wakaf masih belum memiliki sertifikat.

Muhibuddin mendorong adanya kerja bersama agar jumlah tanah wakaf yang telah bersertifikat dapat terus bertambah.

"Setidak-tidaknya kita bisa menambah 6.000 lagi sehingga bisa menjadi 12.000. Insyaallah dengan kerja bersama kita, ini akan bisa kita capai," ujarnya.

Percepatan sertifikasi dinilai penting karena status legal yang jelas dapat memberikan perlindungan terhadap aset wakaf dari potensi sengketa maupun penguasaan oleh pihak lain.

Melalui kerja sama lintas lembaga tersebut, Pemko Medan dan pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara diharapkan dapat ikut mempercepat legalisasi tanah wakaf. Dengan begitu, aset umat dapat terlindungi dan terus dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, serta kesejahteraan masyarakat.* (dh)

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap mengatakan harga daging ayam ras saat ini berada di kisaran Rp43.000-Rp50.000 per kilogram.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat Penanganan Stunting, Intervensi Sasar Remaja hingga Keluarga

Menindaklanjuti arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution, TPID menurunkan tim gabungan untuk mengecek langsung kondisi pasar pada Kamis (27/8/2026). Pemantauan dilakukan terhadap harga, ketersediaan stok, pasokan hingga rantai distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting).

"Arahan Bapak Gubernur jelas, pemerintah harus hadir dan mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan. Jangan hanya melihat angka dari laporan. Kita cek langsung harga, stok, pasokan dan rantai distribusinya," kata Dedi.

Ia mengatakan komoditas yang mengalami kenaikan tidak wajar akan segera ditelusuri penyebabnya. Pemerintah juga menyiapkan langkah intervensi berdasarkan hasil pemantauan di lapangan.

"Apabila ada komoditas yang mengalami kenaikan tidak wajar, harus segera diketahui penyebabnya dan dilakukan intervensi secara terukur," ujarnya.

Selain ayam ras, TPID Sumut memonitor sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Komoditas tersebut meliputi daging sapi, beras, minyak goreng, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, ikan dencis atau tongkol, bawang merah dan tomat.

Namun, harga ayam ras menjadi perhatian khusus lantaran kenaikannya dalam beberapa hari terakhir dinilai berada jauh di atas HAP.

Pemprov Sumut juga menelusuri pergerakan harga sejak dari tingkat peternak, rumah potong, distributor hingga konsumen di pasar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan pada rantai pasok yang menyebabkan harga melonjak.

Pemantauan turut mengantisipasi kemungkinan penahanan stok, penimbunan, gangguan distribusi hingga praktik pengambilan keuntungan yang tidak wajar. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, Pemprov Sumut akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan aparat berwenang.

"Prinsipnya adalah 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif," kata Dedi.

Menurutnya, pemerintah ingin masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga wajar, sementara petani dan produsen tetap memperoleh harga yang layak. Jalur distribusi juga diharapkan berjalan sehat dan transparan.

Pengawasan akan terus diperkuat di Kota Medan dan wilayah sekitarnya. Kawasan tersebut menjadi salah satu pusat konsumsi dan distribusi pangan terbesar di Sumatera Utara sehingga perubahan pasokan dapat berpengaruh terhadap harga di tingkat konsumen.

Pemprov Sumut juga meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan pemantauan secara kontinu. Setiap kenaikan harga maupun gangguan pasokan diminta segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

Data hasil monitoring nantinya dikonsolidasikan bersama TPID, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog dan instansi terkait. Data tersebut menjadi dasar menentukan langkah pengendalian yang diperlukan.

Intervensi dapat dilakukan melalui penguatan pasokan dari daerah produsen, fasilitasi distribusi, optimalisasi penyaluran beras SPHP bersama Bulog hingga pelaksanaan Gerakan Pangan Murah apabila diperlukan.

Dengan pengawasan tersebut, Pemprov Sumut menargetkan stabilitas harga pangan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi tanpa membebani daya beli.* (dh)

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut Hatunggal Siregar mengatakan jumlah peserta masih berpotensi bertambah karena pendaftaran tahap kedua masih dibuka.

Baca Juga:

• Turnamen Silapong 5 di Aceh Resmi Berakhir, Bakal Jadi Agenda Tahunan HUT RI

Berbagai persiapan terus dilakukan KONI Sumut menjelang pelaksanaan Porprovsu XII. Persiapan tersebut meliputi jadwal kedatangan atlet, kesiapan venue pertandingan hingga berbagai kebutuhan teknis selama ajang berlangsung.

Hatunggal mengatakan pihaknya berupaya meminimalkan perubahan selama pelaksanaan meski kondisi di lapangan tetap memungkinkan adanya hal-hal insidental.

"Kami sudah mempersiapkan perencanaannya meskipun mungkin saja ada hal insidentil yang berubah karena kondisi lapangan tapi semaksimal mungkin kami minimalisir perubahan," ujarnya.

Dari 28 cabor yang dipertandingkan, terdapat 386 nomor pertandingan. Sebanyak 2.683 medali akan diperebutkan para atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Untuk anggaran pelaksanaan, KONI Sumut masih menunggu perubahan APBD atau P-APBD. Skema pendanaan untuk atlet dirancang melalui kerja sama KONI Sumut dengan KONI kabupaten/kota.

"Untuk anggaran pelaksanaannya masih menunggu PAPBD, tapi polanya kerjasama 50 persen anggaran dari KONI Kabupaten/Kota dan 50 persen anggaran dari KONI Sumut ini untuk atlet, sedangkan untuk kepanitiaannya nanti 100 persen anggaran dari KONI Sumut," kata Hatunggal.

KONI Sumut juga terus melakukan sosialisasi Porprovsu XII ke sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi sekaligus menjaring potensi atlet dari berbagai wilayah.

Hatunggal menyebut sosialisasi dilakukan sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution agar atlet potensial dari seluruh daerah mendapat kesempatan tampil di Porprovsu XII.

"Sesuai arahan Gubernur kami terus melakukan sosialisasi termasuk melantik 16 Ketua KONI di kabupaten/kota agar mereka bisa hadir di Porprovsu, termasuk kami juga sudah sosialisasi ke seluruh KONI di Kepulauan Nias sudah kami kumpulkan di Gunungsitoli," ujarnya.

Sosialisasi tersebut berdampak pada peningkatan jumlah atlet asal Kepulauan Nias yang mendaftar.

Di Gunungsitoli, misalnya, jumlah atlet yang mengikuti Porprovsu 2022 hanya 33 orang. Untuk Porprovsu XII 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 50 atlet dan masih berpotensi bertambah karena pendaftaran tahap kedua belum ditutup.

"Setelah kami datang langsung ke sana ada penambahan atlet yang ikut bertanding sebanyak 17 atlet dan ini masih pendaftaran tahap dua kemungkinan akan bertambah lagi," kata Hatunggal.

Peningkatan juga terlihat di Kabupaten Nias. Jumlah atlet yang sebelumnya hanya sembilan orang pada Porprovsu 2022 kini menjadi 43 atlet.

Nias Utara naik dari 21 menjadi 24 atlet. Sementara Nias Barat meningkat dari enam menjadi 50 atlet. Adapun Nias Selatan yang sebelumnya tidak mengikuti Porprovsu kini telah mendaftarkan 31 atlet.

Secara keseluruhan, jumlah atlet dari Kepulauan Nias meningkat signifikan. Pada Porprovsu 2022 tercatat 69 atlet, sedangkan untuk Porprovsu XII 2026 sudah terdapat 198 atlet yang mendaftar.

"Dari kepulauan Nias dulu total hanya ada 69 atlet yang ikut sekarang kalau ditotal yang sudah mendaftar sudah ada 198 atlet, sosialisasi ini terus gencar kami lakukan karena Porprovsu merupakan ajang strategis untuk menjaring dan memetakan atlet-atlet potensial Sumut," ujar Hatunggal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumut M Mahfullah Pratama Daulay mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai kejuaraan olahraga yang digelar KONI Sumut.

Menurut Mahfullah, dukungan terhadap kegiatan olahraga dapat semakin optimal apabila Dispora Sumut bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan skema tersebut, pengelolaan keuangan diharapkan lebih fleksibel untuk mendukung berbagai kegiatan olahraga.

"Kami terus mendukung ajang kejuaraan yang digelar KONI Sumut, apalagi jika Dispora sudah bertransformasi menjadi BLUD, maka kita bisa mandiri terutama soal keuangan, kita bisa menggelar berbagai event tanpa bergantung lagi dengan APBD," kata Mahfullah.

Porprovsu XII diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi antardaerah, tetapi juga menjadi momentum bagi Sumatera Utara untuk menemukan dan memetakan atlet-atlet potensial yang dapat dipersiapkan menuju kompetisi olahraga pada tingkat yang lebih tinggi.* (dh)

Melalui skema tersebut, Dispora Sumut akan mengoptimalkan sekitar 146 aset olahraga yang dinilai memiliki potensi ekonomi. Aset itu meliputi venue pertandingan, stadion, gelanggang olahraga, lapangan futsal, kolam renang hingga fasilitas penginapan.

Baca Juga:

• Dari Cabai hingga Daging Sapi Diobral Murah, Sumut Kebut Gerakan Pangan Murah Serentak Tekan Inflasi sampai Desember

"Pendapatan yang kita peroleh nantinya akan digunakan untuk pemeliharaan aset-aset kita, jadi venue-venue yang kita miliki lebih mandiri, tidak bergantung pada APBD lagi, kalau surplus, kita salurkan untuk jadi PAD," kata Mahfullah dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (27/8/2026).

Menurut Mahfullah, potensi bisnis dari aset olahraga Sumut cukup besar. Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian antara lain Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Madya Atletik, Sport Centre Sumut, GOR, lapangan futsal dan kolam renang.

Namun, Dispora Sumut selama ini belum memiliki payung hukum yang memadai untuk mengelola berbagai potensi tersebut secara komersial. Kondisi itu juga membuat venue olahraga masih bergantung pada anggaran pemerintah untuk operasional dan pemeliharaan.

Mahfullah mengatakan Dispora Sumut kini tengah menyiapkan tujuh Peraturan Gubernur (Pergub) yang berkaitan dengan pembentukan dan pengelolaan BLUD.

"Sekarang sedang berproses, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai dan tahun depan kita sudah bisa luncurkan, setelah itu barulah kita bisa eksekusi berbagai model bisnis yang sudah kita rencanakan seperti hak siar, parkir, penginapan dan lainnya," ujarnya.

Dispora Sumut saat ini mencatat ada lima objek aset yang secara legal telah menghasilkan pendapatan melalui retribusi. Sementara melalui skema BLUD, sekitar 146 objek akan dimasukkan dalam pengelolaan yang lebih fleksibel.

Mahfullah menjelaskan pendapatan dari satu aset nantinya dapat digunakan untuk membantu kebutuhan aset olahraga lainnya. Skema tersebut diharapkan membuat pengelolaan fasilitas menjadi lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

"Seluruh objek ini akan saling bantu untuk memenuhi kebutuhan maintenance, event atau program di seluruh aset kita, misal stadion butuh perbaikan lampu, tetapi pendapatannya kurang, boleh kita bantu dari pendapatan kolam renang misalnya, fleksibilitas ini kami harap mempermudah ini semua," katanya.

Selain pemeliharaan aset, skema BLUD juga dinilai membuka ruang bagi Dispora Sumut untuk mengembangkan berbagai model bisnis dari fasilitas olahraga yang dimiliki pemerintah daerah.

Kerja sama dengan penyelenggara kegiatan olahraga, pengelolaan hak siar, parkir hingga fasilitas penginapan menjadi sejumlah peluang yang tengah disiapkan.

Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar. Menurutnya, keberadaan BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam mendukung pembinaan atlet maupun penyelenggaraan event olahraga.

"Kalau sekarang, kita perlu memperhitungkan APBD, misalnya Porprov Sumut tahun ini harus kita selenggarakan di bulan November karena menunggu P-APBD, begitu juga dalam pembinaan atlet, kalau ada BLUD bisa segera anggaran disalurkan," kata Hatunggal.

Ia menilai fleksibilitas anggaran dapat membantu penyelenggaraan kegiatan olahraga sekaligus mempercepat kebutuhan pembinaan atlet yang selama ini harus menyesuaikan mekanisme anggaran pemerintah daerah.

Dengan rencana pembentukan BLUD, Pemprov Sumut berharap aset olahraga tidak hanya menjadi fasilitas pelayanan publik, tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk mendukung keberlanjutan pembinaan olahraga dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).* (dh)