Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri Wakapolres beserta jajaran, Asisten I Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur, sejumlah kepala OPD, serta perwakilan perusahaan seperti PetroChina Jabung Ltd dan WKS, bersama instansi terkait lainnya.

Baca Juga:

• Menhut Sebut Risiko Karhutla 2026 Lebih Besar, Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan Sejak Dini

"Apel ini bertujuan untuk mengecek langsung kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi karhutla," ujar Ade Candra, Senin (27/4/2026).

Ia menegaskan bahwa kesiapan sejak dini sangat penting untuk meminimalisir risiko dan dampak kebakaran hutan dan lahan, terutama menjelang musim kemarau.

Selain itu, Kapolres juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanjab Timur dalam upaya pencegahan karhutla.

Menurutnya, sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak swasta menjadi kunci dalam menekan potensi kebakaran hutan dan lahan.

Kapolres juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

"Jika ditemukan unsur kesengajaan, kami akan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Apel kesiapsiagaan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla di wilayah Tanjung Jabung Timur.*

(dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangannya, ia mengaku memahami kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Narasi Kasus Chromebook di Medsos Disorot, Pengamat: Opini Tak Bisa Kalahkan Fakta Sidang

Rudy juga menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan refleksi dalam beberapa hari terakhir terkait polemik yang terjadi.

"Beberapa hari ini saya banyak merenung. Saya menyadari ada hal-hal yang perlu diperbaiki, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi," katanya.

Ia kemudian secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," lanjutnya.

Salah satu isu yang menjadi sorotan publik adalah rencana renovasi rumah jabatan gubernur dengan nilai anggaran sekitar Rp25 miliar. Rudy menjelaskan bahwa perencanaan proyek tersebut telah ada sebelum dirinya menjabat.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah saat ini, tanggung jawab penuh tetap berada di pundaknya.

"Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan renovasi rumah dinas tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun sebagai gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya," ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran daerah dan transparansi kebijakan pemerintah provinsi.*

(d/dh)

Hal itu disampaikan Rifqinizamy sebagai refleksi atas peringatan 30 tahun pelaksanaan kebijakan otonomi daerah (otda) di Indonesia.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah, Tegaskan Komitmen Pelayanan dan Kemandirian

Ia menilai, tingginya ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar tata kelola keuangan daerah dapat lebih mandiri dan berkelanjutan.

Rifqinizamy menekankan bahwa pemerintah pusat perlu terus melakukan pembinaan dan koordinasi, sementara pemerintah daerah didorong untuk mencari sumber pendanaan alternatif di luar transfer APBN.

"Inilah yang harus kita tata. Pusat melakukan pembinaan, daerah harus menghadirkan kemandirian dan alternatif keuangan lainnya," kata dia.

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah tetap penting dalam sistem otonomi daerah.

Menurutnya, sentralisasi yang terlalu kuat tidak baik bagi perkembangan daerah, namun kemandirian tanpa kontrol juga berpotensi menimbulkan masalah tata kelola.

"Sentralisme yang terlalu kuat juga tidak baik, titik keseimbangan itu menjadi penting," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan proses yang terus berkembang dan menekankan pentingnya kewenangan yang diiringi integritas dalam pemerintahan daerah.*

(k/dh)

(dh)

Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/4/2026). Mahfud menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses peradilan agar publik dapat menilai secara objektif jalannya persidangan.

Baca Juga:

• Pria Disiram Air Keras di Bekasi Meninggal Usai Operasi, Tiga Pelaku Ditangkap

Ia menilai keterlibatan publik dalam mengawasi proses hukum sangat penting, terutama untuk memastikan transparansi dakwaan serta konstruksi perkara yang dibacakan oleh oditur militer.

Mahfud juga menegaskan bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta harus menjamin prinsip peradilan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya persidangan secara langsung.

"Prinsipnya peradilan seperti ini adalah terbuka untuk umum, dan orang harus boleh melihat siapa pun," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyebutkan bahwa proses hukum dalam perkara tersebut masih dapat berkembang apabila ditemukan fakta baru di persidangan. Jika terdapat keterlibatan pihak lain, termasuk sipil, maka perkara dapat diperluas melalui mekanisme peradilan koneksitas.

Ia juga menyinggung adanya laporan yang masuk ke Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan pihak sipil, yang menurutnya dapat menjadi dasar pengembangan perkara.

"Nah kita tunggu saja perkembangannya, yang penting ini momentum untuk berhukum dengan baik," kata Mahfud.

Sidang kasus Andrie Yunus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan isu kekerasan terhadap aktivis serta mekanisme penegakan hukum di lingkungan peradilan militer.*

(in/dh)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (27/04/2026) pagi.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., memimpin jalannya acara yang berlangsung khidmat dan tertib mulai pukul 08.00 WIB.

Upacara ini diikuti oleh jajaran Forkopimda, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Wakapolres Asahan Selamat Riayadi, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan Dandim 0208/Asahan, perwakilan Kajari Asahan, perwakilan Danlanal Asahan, serta Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane, M.Kn.

Dalam amanat yang dibacakan, Wakil Bupati menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Ditekankan bahwa momen ini bukan sekadar seremonial, melainkan ajang evaluasi dan penguatan komitmen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita", pemerintah daerah didorong untuk semakin mandiri dalam mengelola potensi lokal serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.

Beberapa poin strategis yang menjadi fokus utama meliputi:
- Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
- Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan
- Penguatan kemandirian fiskal daerah
- Peningkatan ketahanan pangan dan energi
- Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Selain itu, juga ditekankan pentingnya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden. Setiap program diharapkan berjalan sederhana, tepat sasaran, dan menghindari pemborosan demi kesejahteraan rakyat.

Upacara berakhir lancar dan aman pada pukul 08.45 WIB, menjadi awal semangat baru bagi Pemkab Asahan untuk terus berkarya mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera.*

Baca Juga:

• Batu Bara Bersinar di Tingkat Nasional! Juara III Creative Financing, Raih Insentif Rp1 Miliar

Kasus tersebut melibatkan kekerasan terhadap 53 anak yang terjadi di daycare yang berada di wilayah Umbulharjo. KPAI menilai peristiwa ini menjadi alarm serius bagi sistem pengasuhan anak di Indonesia.

Baca Juga:

• Kasus Little Aresha, Komisi VIII DPR Minta Seluruh Daycare di Indonesia Diaudit Total

KPAI mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus tersebut. Namun, pihaknya menegaskan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup tanpa pembenahan sistem pengasuhan secara menyeluruh.

Jasra menjelaskan, banyak orang tua terpaksa menitipkan anak ke daycare karena tekanan ekonomi dan keterbatasan waktu kerja. Kondisi ini membuat kebutuhan akan layanan pengasuhan meningkat, namun tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai.

Ia juga menyoroti masih maraknya daycare tidak berizin yang menawarkan layanan murah, namun minim standar keamanan dan pengawasan terhadap anak.

Selain itu, rendahnya kesejahteraan dan minimnya pelatihan bagi pengasuh disebut turut menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak di fasilitas tersebut.

"Kita butuh langkah besar. Negara tidak boleh absen ketika anak kehilangan hak pengasuhan yang layak," tegasnya.

KPAI juga meminta pemerintah daerah melakukan audit dan penertiban menyeluruh terhadap seluruh daycare di Indonesia, serta mengimbau orang tua lebih selektif dalam memilih tempat pengasuhan anak.*

(in/dh)

Berdasarkan informasi yang beredar, pelantikan disebut akan digelar pada pukul 15.00 WIB di Istana Negara, Jakarta. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Istana terkait agenda tersebut.

Baca Juga:

• Kemlu Intensif Lakukan Koordinasi, Upayakan Pembebasan 4 ABK WNI yang Disandera Perompak Somalia

Sejumlah nama mulai disebut masuk dalam bursa reshuffle kabinet. Di antaranya Jumhur Hidayat yang dikabarkan akan menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan posisi Hanif Faisol.

Nama lain yang mencuat adalah Hasan Nasbi, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), yang disebut akan menjadi Utusan Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Sebelumnya, Hasan diketahui beberapa kali dipanggil Presiden Prabowo pada awal Maret 2026, meski belum ada penjelasan resmi terkait kapasitas pertemuan tersebut.

Selain itu, nama Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman juga dikabarkan akan masuk kabinet sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Muhammad Qodari. Sementara Qodari disebut akan menempati posisi baru sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Seskab Teddy Indra Wijaya sebelumnya menanggapi isu reshuffle tersebut dengan meminta publik menunggu keputusan resmi dari Presiden.

"Tunggu saja," kata Teddy di Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa keputusan terkait perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti Bapak Presiden yang akan menyampaikan," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai nama-nama yang akan dilantik maupun posisi yang akan diisi dalam reshuffle kabinet tersebut.*

(in/dh)

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan upaya penanganan dilakukan melalui KBRI Nairobi yang terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di Somalia.

Baca Juga:

• Apa Isi Kajian KPK yang Diserahkan ke Prabowo dan DPR Terkait Reformasi Partai Politik?

Berdasarkan informasi sementara, kapal tersebut diawaki oleh 16 orang, terdiri dari 4 WNI, 10 warga Pakistan, 1 warga India, dan 1 warga Myanmar. Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan para ABK.

Upaya pembebasan dilakukan dengan melibatkan otoritas setempat, tokoh masyarakat, hingga pihak terkait lainnya di wilayah Somalia.

"KBRI Nairobi terus memantau perkembangan situasi secara seksama guna memastikan proses penanganan berjalan optimal dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI," jelasnya.

Sebelumnya, keluarga korban meminta pemerintah Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk segera turun tangan membantu proses pembebasan.

Istri salah satu korban, Santi Sanjaya, menceritakan bahwa komunikasi terakhir dengan suaminya sempat terjadi sebelum kapal dibajak. Dalam percakapan tersebut, korban menyebut adanya ancaman dari perompak.

"Masih aktif hapenya, cuma tidak direspons. Selang beberapa jam sudah tidak aktif lagi," ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah nyata agar para ABK bisa kembali dengan selamat ke tanah air.*

(mt/dh)

Hidayat menilai, serangan yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Keselamatan Personel PBB 1994.

Baca Juga:

• UNIFIL Gelar Upacara Kenang Kopda Rico, Prajurit TNI Gugur di Lebanon

Ia menegaskan, tindakan tersebut bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang karena menyasar personel misi perdamaian yang berada di bawah mandat PBB.

Hidayat juga menyoroti bahwa insiden serupa bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut pada 2024 prajurit TNI di Lebanon juga pernah menjadi korban serangan dalam situasi yang sama.

"Ketika itu tidak ada sanksi apa pun dari PBB. Akibatnya, serangan kembali terulang dan kini kembali menimbulkan korban jiwa," ujarnya.

Menurutnya, PBB tidak cukup hanya melakukan investigasi atau mengeluarkan kecaman, tetapi juga harus mengambil langkah tegas berupa sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, ia mendorong pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kembali penugasan prajurit TNI dalam misi perdamaian jika tidak terdapat jaminan keamanan yang memadai.

"Konstitusi tidak hanya soal kontribusi dalam perdamaian dunia, tetapi juga perlindungan terhadap seluruh warga negara, termasuk prajurit TNI," tegasnya.

Sebelumnya, UNIFIL mengonfirmasi bahwa Praka Rico Pramudia meninggal dunia setelah mengalami luka serius akibat ledakan di Lebanon selatan pada 29 Maret 2026. Dengan kejadian ini, total empat prajurit TNI dilaporkan gugur dalam insiden serupa dalam sebulan terakhir.*

(an/dh)

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia mencatat, harga telur ayam ras juga berada di level Rp35.150 per kilogram pada pukul 10.00 WIB.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam 27 April 2026 Kompak Turun, Buyback Juga Ikut Melemah

Untuk komoditas beras, harga bervariasi berdasarkan kualitas. Beras kualitas bawah I berada di harga Rp15.450 per kilogram, sementara bawah II Rp15.600 per kilogram. Beras medium I tercatat Rp17.000 per kilogram dan medium II Rp16.750 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas super I dijual Rp18.250 per kilogram dan super II Rp17.850 per kilogram.

Komoditas cabai lainnya juga mengalami fluktuasi harga. Cabai merah besar berada di Rp53.950 per kilogram, cabai merah keriting Rp48.050 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp35.350 per kilogram.

Untuk protein hewani, daging ayam ras segar dibanderol Rp40.050 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas I mencapai Rp148.950 per kilogram dan kualitas II Rp145.400 per kilogram.

Adapun harga gula pasir premium tercatat Rp22.200 per kilogram dan gula pasir lokal Rp20.200 per kilogram.

Sementara itu, minyak goreng curah dijual Rp20.450 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp25.750 per liter, dan kemasan bermerek II Rp23.750 per liter.*

(an/dh)

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 240 Tahun 2016 mengenai Pengurusan Piutang Negara, yang mulai berlaku sejak 24 April 2026.

Baca Juga:

• Balita di Cianjur Meninggal, BGN Tegaskan Bukan Dampak Program MBG

"Untuk meningkatkan optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai dengan perkembangan pengurusan piutang negara, perlu dilakukan perubahan aturan," demikian bunyi pertimbangan dalam PMK tersebut,dikutip Senin (27/4/2026).

Dalam aturan baru itu, aset milik penanggung utang yang telah disita negara dapat langsung dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemerintah melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tanpa persetujuan debitur. Aset tersebut tidak selalu harus melalui mekanisme lelang seperti sebelumnya.

Penggunaan aset dilakukan untuk mendukung kebutuhan kementerian/lembaga (K/L) dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kepentingan pembangunan. Namun, aset tersebut tetap dihitung sebagai pengurang utang debitur.

Sebelum penguasaan dilakukan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain penerbitan Surat Perintah Penyitaan (SPP), permohonan resmi dari K/L, serta keputusan Ketua PUPN cabang.

Selain itu, K/L juga wajib menyertakan analisis penggunaan aset untuk kepentingan umum serta menyatakan kesediaan menerima aset dalam kondisi apa adanya (as is).

Penguasaan aset oleh negara ditetapkan maksimal selama dua tahun dan tidak menghapus seluruh kewajiban utang debitur, melainkan hanya mengurangi nilai pokok utang.

Aturan ini juga memperluas jenis aset yang dapat dikuasai, termasuk aset bergerak, aset keuangan, hingga aset digital seperti kripto, serta tanah dan bangunan dengan syarat tertentu.

Meski demikian, pengambilalihan aset tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar biaya administrasi pengurusan piutang negara.*

(d/dh)

Prabowo tampak mengenakan setelan jas abu-abu lengkap dengan peci hitam saat menghadiri acara tersebut. Ia mengaku datang karena kedekatan personal dengan Ahmad Dhani yang juga merupakan kader Partai Gerindra.

Baca Juga:

• El Rumi Resmi Menikahi Syifa Hadju di Jakarta, Maskawin GBP 2.600 Jadi Sorotan Publik

Suasana resepsi berlangsung meriah dengan dihadiri keluarga besar, kerabat dekat, serta sejumlah tokoh nasional. Momen tersebut juga diwarnai doa dan ucapan selamat untuk kedua mempelai.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan doa dan harapan agar El Rumi dan Syifa Hadju dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng.

"Pasti yang terbaik untuk mereka," ujarnya singkat.

Selain itu, Prabowo juga sempat menikmati hidangan yang disajikan dalam acara tersebut, salah satunya kari laksa. "Makan kari laksa," kata Presiden sambil tersenyum.

Sejumlah pejabat negara juga turut hadir mendampingi Prabowo, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.*

(dw/dh)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, sebanyak 49 pendamping PKH diberhentikan secara tidak hormat pada 2025 karena terbukti menyalahgunakan wewenang. Selain itu, sekitar 500 pendamping lainnya mendapat peringatan keras atas dugaan pelanggaran prosedur.

Baca Juga:

• Mensos Gus Ipul Ingatkan Waspada Hoaks Bansos di Medsos, Tegaskan Bantuan Tidak Dikurangi dan Tetap Disalurkan Sesuai Ketentuan

Ia menegaskan, Kemensos tidak akan memberi toleransi terhadap praktik penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan dana bantuan masyarakat. Bahkan, pihaknya tidak menunggu putusan hukum tetap jika sudah memiliki bukti awal yang kuat.

"Kalau indikasinya sudah sampai di situ, ya langsung kita berhentikan. Tidak perlu menunggu putusan pengadilan," tegasnya.

Gus Ipul juga menyebut pihaknya kini memperkuat pengawasan dengan sistem berbasis teknologi dan aplikasi untuk memantau kinerja pendamping PKH secara real-time. Langkah ini dilakukan untuk menutup celah penyimpangan di lapangan.

Ia mengingatkan seluruh pendamping PKH yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar bekerja profesional dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.

"Saya tidak segan-segan memberhentikan. Mereka sudah bersumpah saat diangkat, jadi harus bertanggung jawab," ujarnya.

Di sisi lain, Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang bekerja dengan baik dan profesional.*

(oz/dh)

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea membenarkan kabar duka tersebut. Ia menyebut Tri Wibowo meninggal dunia akibat pendarahan pascaoperasi.

Baca Juga:

• Pengedar Narkoba di Aceh Timur Tewas Saat Kabur dari Polisi, Terjatuh ke Lereng Kebun Sawit

Peristiwa penyiraman air keras itu terjadi saat korban hendak menunaikan salat Subuh di kawasan Perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setiamekar, Tambun Selatan, pada Senin (30/3/2026) dini hari.

Polres Metro Bekasi telah menangkap tiga orang pelaku berinisial PBU (29), MS (28), dan SR (23). Polisi menyebut aksi tersebut dipicu dendam pribadi pelaku utama, PBU, yang telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

Kapolres Metro Bekasi menyampaikan, PBU menyimpan sakit hati terhadap korban sejak 2018, saat keduanya tinggal berdekatan. Konflik berlanjut pada 2019 terkait persoalan lingkungan, hingga kembali memanas pada 2025 yang membuat pelaku merasa tersinggung.

Hingga kini, ketiga pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.*

(in/dh)

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG dibuka naik 0,41 persen ke level 7.158,51. Tak lama setelah pembukaan, indeks kembali melanjutkan penguatan hingga 0,84 persen ke posisi 7.189.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 6,61 Persen Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut Hampir Rp900 Triliun

Sejumlah indeks sektoral juga turut menguat, di antaranya sektor energi, konsumer siklikal, industri, infrastruktur, properti, transportasi, keuangan, bahan baku, dan teknologi. Sementara itu, sektor konsumer non-siklikal dan kesehatan tercatat melemah pada awal perdagangan.

Adapun indeks unggulan turut bergerak positif. LQ45 naik 0,60 persen ke level 694, indeks JII menguat 1,03 persen ke 487, MNC36 naik 0,37 persen ke 301, serta IDX30 menguat 0,29 persen ke 383.

Di jajaran saham top gainers, tercatat PT Insight Investment Management Tbk (XILV), PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP), dan PT Berlina Tbk (BRNA) mencatat penguatan signifikan di awal perdagangan.

Sementara itu, saham yang masuk top losers antara lain PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE), PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), serta PT Ciptadana Asset Management Tbk (XPLQ).

Penguatan IHSG di awal pekan ini mencerminkan optimisme pelaku pasar terhadap pergerakan saham di bursa domestik, meski sejumlah sektor masih mengalami tekanan.*

(in/dh)

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah segera melakukan sweeping dan audit untuk memastikan seluruh daycare memenuhi standar perizinan dan perlindungan anak.

Baca Juga:

• Fakta di Sidang dr Ratna: AV Blok Butuh Pacemaker, RS Tipe C Tak Punya

Singgih menilai kasus Little Aresha bukan sekadar pelanggaran hukum individu, melainkan mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan lembaga pengasuhan anak. Ia menyebut banyak daycare beroperasi tanpa pengawasan ketat dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.

Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) sebenarnya sudah tersedia, namun lemahnya pengawasan membuat aturan tersebut tidak berjalan efektif di lapangan.

"Daycare seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak. Namun dalam kasus ini justru terjadi dugaan kekerasan dan penelantaran yang menimbulkan trauma mendalam," tegasnya.

Selain itu, Singgih juga menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian antara fasilitas yang dijanjikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini dinilai sebagai bentuk potensi penipuan terhadap orang tua sebagai pengguna layanan.

Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas hingga ke akar permasalahan, termasuk kemungkinan adanya kelalaian sistematis dari pengelola.

"Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian dan pembiaran. Kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan konstitusi," ujarnya.

Singgih juga mendorong penguatan regulasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), termasuk mekanisme pelaporan cepat bagi orang tua.

Diberitakan sebelumnya, polisi menggerebek daycare Little Aresha pada Jumat (24/4/2026) dan menemukan puluhan anak dalam kondisi memprihatinkan. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pengelola yayasan dan pengasuh.

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam pendalaman pihak kepolisian dengan jumlah korban terdata mencapai 53 anak.*

(d/dh)

Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp 2.809.000 per gram, turun Rp 16.000 dibandingkan posisi sebelumnya yang berada di Rp 2.825.000 per gram.

Baca Juga:

• Tak Bergerak, Harga Emas Antam Hari Ini Masih di Level Rp 2,8 Juta per Gram

Buyback sendiri merupakan harga yang diterima pemilik emas ketika menjual kembali emas batangan ke PT Antam Tbk.

Emas Antam tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, yang memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam berinvestasi sesuai kemampuan finansial.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp 1.454.500
1 gram: Rp 2.809.000
2 gram: Rp 5.558.000
3 gram: Rp 8.312.000
5 gram: Rp 13.820.000
10 gram: Rp 27.585.000
25 gram: Rp 68.837.000
50 gram: Rp 137.595.000
100 gram: Rp 275.112.000
250 gram: Rp 687.515.000
500 gram: Rp 1.374.820.000
1.000 gram: Rp 2.749.600.000

Penurunan harga emas ini dipengaruhi oleh pergerakan harga emas dunia yang cenderung berfluktuasi, serta sentimen pasar global terhadap kebijakan ekonomi dan suku bunga.

Dalam ketentuan perpajakan, pembelian emas Antam dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Sementara untuk transaksi buyback di atas Rp 10 juta, dikenakan pajak 1,5 persen untuk NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

Harga emas Antam biasanya diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB mengikuti pergerakan harga emas dunia.*

(k/dh)

Pengamat hukum Fajar Trio menyoroti pernyataan konten kreator Ferry Irwandi yang dianggap membangun opini sepihak. Ia menegaskan, dalam perkara pidana, kebenaran hukum hanya dapat ditentukan melalui fakta yang terungkap di persidangan, bukan dari opini di media sosial.

Baca Juga:

• Pelaku Penembakan di Acara Gedung Putih Ditangkap, Trump Sempat Dievakuasi oleh Secret Service

Menurutnya, narasi yang tidak komprehensif berpotensi menyesatkan publik, terlebih jika hanya bersumber dari pihak terdakwa atau penasihat hukum. Ia menilai, untuk membangun analisis yang objektif, seharusnya mengikuti proses persidangan secara utuh, mulai dari keterangan saksi hingga pembuktian dokumen.

Fajar juga menjelaskan, dalam fakta persidangan terungkap alasan mengapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu karena tidak ditemukan unsur mens rea atau niat jahat.

"PPK justru menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan dana saat masih berstatus saksi. Dalam hukum pidana, aspek niat batin sangat menentukan," jelasnya.

Ia menambahkan, penerapan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak bisa dilepaskan dari pembuktian unsur perbuatan melawan hukum secara materil. Tanpa adanya niat jahat, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kesalahan administratif.

Sementara itu, pengamat media sosial Tuhu Nugraha mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi di ruang digital. Ia menekankan pentingnya membedakan antara opini, kritik, dan fakta hukum.

"Masyarakat perlu cek berbagai sumber dan memahami konteks hukum. Jangan sampai opini di media sosial menggantikan proses pembuktian di pengadilan," ujarnya.

Tuhu juga menyoroti belum adanya kerangka etik yang jelas dalam membahas perkara hukum di media sosial. Menurutnya, figur publik dengan jangkauan luas memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat, sehingga harus lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (Peratin) Kamilov Sagala. Ia menilai narasi yang berkembang di media sosial kerap dimanfaatkan untuk kepentingan popularitas, terutama dalam kasus yang tengah menjadi sorotan publik.

"Pandangan yang disampaikan di media sosial merupakan sudut pandang personal. Publik harus tetap menjadikan proses hukum sebagai rujukan utama," tegasnya.

Para pengamat sepakat, kritik terhadap proses hukum sah dilakukan. Namun, kritik tersebut harus berbasis data dan fakta persidangan yang utuh, bukan sekadar opini yang berpotensi menggiring persepsi publik.*

(dw/dh)

"Saya pikir putusan itu sesuai dengan apa yang saya harapkan," kata Fadli Zon kepada wartawan di Beijing, Minggu (26/4/2026).

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Didominasi Berawan, Jakarta Selatan Berpotensi Hujan Ringan

Majelis hakim menilai objek sengketa berupa pernyataan Fadli Zon tidak memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara karena tidak menimbulkan akibat hukum yang konkret, individual, dan final.

Fadli Zon menegaskan pandangannya bahwa tidak terdapat bukti hukum yang mendukung adanya pemerkosaan massal yang terstruktur pada kerusuhan Tragedi Mei 1998.

"Kalau ada perkosaan mungkin saja terjadi, tapi bukan state actor, bukan sistematis," ujarnya.

Ia juga menyebut pandangannya didasarkan pada kajian, termasuk laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), yang menurutnya tidak memiliki bukti kuat terkait peristiwa tersebut.

Fadli menegaskan pernyataannya tidak berkaitan dengan penyusunan ulang buku sejarah oleh Kementerian Kebudayaan. Ia menyebut pernyataan tersebut disampaikan dalam forum publik dan telah dijelaskan di DPR.

"Tidak ada kaitannya dengan buku sejarah. Itu sudah saya jelaskan secara gamblang," katanya.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas sebelumnya menggugat Fadli Zon ke PTUN Jakarta pada 11 September 2025. Gugatan diajukan karena menilai pernyataan tersebut menyangkal fakta pemerkosaan massal serta mendelegitimasi kerja TGPF.

Koalisi juga menilai pernyataan itu melampaui kewenangan Menteri Kebudayaan dan bertentangan dengan sejumlah peraturan, termasuk undang-undang terkait hak asasi manusia.

Pengacara publik dari LBH Jakarta, Daniel Winarta, menyatakan pihaknya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.*

(an/dh)