ACEH – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh, pada Minggu, 6 September 2026.

Gempa terjadi pada siang hari, sekitar pukul 14.14 WIB.

Baca Juga:

• Gunung Anak Krakatau Erupsi, Seberapa Besar Potensi Tsunami di Selat Sunda?

"Info gempa Mag: 5,0 pada 6 September 2026 pukul 14:14:31 WIB," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Minggu (6/9/2026).

BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 3,24 lintang utara dan 96,17 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 kilometer.

"Gempa tersebut terjadi pada 89 km utara Sinabang, Aceh dengan kedalaman 10 km," ucapnya.

BMKG menjelaskan gempa tersebut terjadi akibat aktivitas subduksi.

Subduksi merupakan proses ketika satu lempeng bumi bergerak masuk ke bawah lempeng lainnya.

Berdasarkan informasi BMKG, hingga saat ini tidak terdapat indikasi potensi tsunami akibat gempa tersebut.

Masyarakat di sekitar wilayah yang merasakan guncangan diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG.

Warga juga disarankan tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Gempa dengan magnitudo 5,0 tersebut menjadi perhatian karena terjadi di wilayah Aceh yang berada di kawasan aktif kegempaan.

Namun, berdasarkan keterangan BMKG, gempa kali ini tidak menunjukkan indikasi yang dapat memicu tsunami.* (d/ad)

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng dalam kasus perambahan kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut, Kabupaten Langkat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Alexander Halim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Baca Juga:

• Delegasi Indonesia-Malaysia-Thailand Tiba di Medan, PTM IMT-GT ke-32 Segera Digelar

"Jika kasasi (putusan MA) menghukum terdakwa, maka jaksa harus mengeksekusi atas putusan Mahkmah Agung tersebut," ujar Rizaldi, Minggu (6/9/2026) siang.

Meski demikian, Rizaldi belum menjelaskan waktu pelaksanaan eksekusi.

Penanganan perkara tersebut dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Langkat.

Kejati Sumut, kata dia, akan lebih dulu berkoordinasi dengan Kejari Langkat mengenai pelaksanaan eksekusi.

"Karena penanganan perkaranya di Kejari Langkat, kami mau konfirmasi dulu kapan akan dilakukan eksekusi," pungkasnya.

Dalam perkara bernomor 2657 K/PIDF.SUS/2026, Mahkamah Agung menolak upaya hukum kasasi yang diajukan Alexander Halim dan jaksa penuntut umum dari Kejari Langkat.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai Jupriyadi dengan anggota Ainal Mardhiah dan Arizon Mega Jaya.

Putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan.

Namun, Pengadilan Tinggi Medan sebelumnya memperberat besaran uang pengganti yang harus dibayarkan Alexander Halim.

Alexander tetap dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan.

Selain hukuman penjara dan denda, Pengadilan Tinggi Medan menetapkan Alexander wajib membayar uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terdakwa untuk menutupi kewajiban tersebut.

Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Besaran uang pengganti itu lebih tinggi dibandingkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

Pada tingkat pertama, Alexander diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp797.686.372.298,42 dengan subsider lima tahun penjara.

Kasus tersebut bermula pada 2013. Saat itu, Alexander Halim yang merupakan pemilik Koperasi Sinar Tani Makmur menghubungi Imran, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa Tapak Kuda.

Keduanya kemudian terlibat dalam jual beli tanah yang berada di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan perbuatan tersebut dilakukan di kawasan yang seharusnya mendapat perlindungan negara.

Tanah yang menjadi objek perkara berada di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

Karena berstatus kawasan konservasi, tanah tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikat hak milik tanpa izin pemerintah.

Jaksa sebelumnya menuntut Alexander Halim dan Imran masing-masing dengan pidana penjara selama 15 tahun serta denda Rp1 miliar dengan subsider enam bulan kurungan.

Khusus Alexander Halim, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp856,8 miliar dengan subsider 7,5 tahun penjara.

Akibat perbuatan kedua terdakwa, negara disebut mengalami kerugian sebesar Rp856.801.945.550.

Alexander Halim diketahui tidak ditahan sejak perkara tersebut mulai disidangkan.

Dengan telah adanya putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi, Kejati Sumut kini menyiapkan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.* (d/ad)

MEDAN – Delegasi Indonesia, Malaysia, dan Thailand mulai tiba di Kota Medan menjelang Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32.

Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7–10 September 2026.

Baca Juga:

• Kecelakaan Bongkar Ladang Ganja di Karo, Polisi Sita 12 Batang Siap Panen

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sumatera Utara Dikky Anugerah, melalui Perencana Ahli Utama Bapperida Sumut Muhammad Armand Effendy Pohan, mengatakan pertemuan tersebut akan dihadiri para menteri perekonomian dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Selain itu, forum juga diikuti pejabat tingkat tinggi atau Senior Officials, pimpinan asosiasi bisnis (Joint Business Council/JBC), serta ratusan pelaku usaha dari kawasan subregional IMT-GT.

Effendy mengatakan berdasarkan rekapitulasi kedatangan delegasi, salah satu peserta yang telah tiba di Medan pada 6 September 2026 adalah Amri Bukhairi Bakhtiar, Director of Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) dari Malaysia.

Sementara itu, lima delegasi dijadwalkan tiba pada Senin, 7 September 2026.

Mereka adalah Hon. Edi Prio Pambudi, Senior Officials dari Indonesia; Hon. Datuk Dr. Zunika binti Mohamed, Senior Officials dari Malaysia; dan Hon. Dr. Thuttai Keeratipongpaiboon, Senior Officials dari Thailand.

Dua delegasi lainnya adalah Abu Bakar Hamzah, Head of Delegation CMGF dari Malaysia, serta Hon. Mr. Songklod Sawangwong, Head of Delegation CMGF dari Thailand.

Enam delegasi lainnya dijadwalkan hadir pada 9 September 2026.

Mereka adalah H.E. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dari Indonesia; YB. Akmal Nasrullah bin Mohd Nasir, Menteri Ekonomi Malaysia; dan H.E. Thanadit Raktabutr, Vice Minister for Office of the Prime Minister dari Thailand.

Selain itu, hadir Nianshan Zhang, Director General and Head of ADB Delegation Southeast Asia Department Asian Development Bank dari ADB; Mr. Nararya S. Soeprapto, Deputy Secretary-General of ASEAN (ASEC) dari ASEAN; serta Mr. Said Zaidansyah, Regional Head Regional Cooperation and Integration Unit Southeast Asia Department dari Indonesia.

Effendy mengatakan pariwisata menjadi salah satu sektor yang dibahas dalam working group IMT-GT.

Pembahasan mencakup promosi bersama, pengembangan wisata tematik lintas negara, serta peningkatan kapasitas layanan industri pariwisata.

"Kerja sama pariwisata sub- regional IMT-GT telah berjalan secara berkala. Salah satu bentuknya adalah penguatan potensi dan sertifikasi jaringan Geopark antara Samosir dan Langkawi, Malaysia," kata Effendy, Minggu (6/9/2026).

Kerja sama tersebut dinilai dapat memperkuat potensi destinasi wisata di kawasan IMT-GT.

Pengembangan jaringan geopark juga menjadi salah satu bentuk kerja sama yang menghubungkan potensi pariwisata Indonesia dan Malaysia.

Selain pariwisata, pembahasan mencakup berbagai sektor strategis.

Di antaranya ketahanan pangan, pertanian, perkebunan dan agribisnis, pengembangan ekosistem industri, produk dan layanan halal, serta konektivitas logistik dan infrastruktur transportasi antardaerah.

"Selain itu, juga tentang fasilitasi integrasi perdagangan dan promosi investasi bersama. Kelestarian lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan ketahanan iklim. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial, serta integrasi transformasi digital dan sistem data terpadu," terangnya.

Dalam rangkaian PTM IMT-GT ke-32, Sumatera Utara tidak hanya menjadi tuan rumah.

Provinsi tersebut juga mengambil peran sebagai koordinator provinsi kerja sama IMT-GT di Indonesia.

Forum yang berlangsung hingga 10 September 2026 itu diharapkan memperkuat kerja sama antardaerah di kawasan subregional Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Sebanyak 10 gubernur se-Sumatera juga dijadwalkan menandatangani kesepahaman bersama.

Kesepakatan tersebut mencakup sinergi pembangunan, kerja sama antardaerah, hingga penguatan konektivitas regional.

Penandatanganan kesepahaman itu menjadi bagian dari Rapat Kerja 10 Gubernur se-Sumatera yang akan digelar di Medan pada 9 September 2026.* (ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut potensi tsunami di sekitar Selat Sunda masih rendah setelah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Hingga Minggu, 6 September 2026 pagi, pemantauan BMKG belum menemukan adanya anomali muka air laut.

Baca Juga:

• Empat Gunung Api Erupsi Bersamaan pada 6 September 2026!

"Berdasarkan pemantauan 20 sensor tsunami gauge di sekitar Selat Sunda hingga pukul 07:00 WIB tidak menunjukkan adanya anomali muka air laut. Analisis teknologi High-Frequency (HF) Radar Array di Carita dan Tanjung Lesung mencatat probabilitas tsunami pada saat tersebut berada di tingkat rendah (di bawah 40 persen), dengan tinggi gelombang laut yang terjaga di kisaran satu meter," ujar Andri dalam keterangannya, Minggu (6/9)

Selain sensor tsunami gauge, BMKG menggunakan teknologi High-Frequency (HF) Radar Array di Carita dan Tanjung Lesung untuk memantau kondisi laut.

Hasil analisis menunjukkan probabilitas tsunami berada di bawah 40 persen, sedangkan tinggi gelombang laut sekitar satu meter.

BMKG juga mencatat adanya fenomena sekunder yang berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Fenomena tersebut berupa gangguan geomagnetik dan peningkatan sambaran petir vulkanik.

"BMKG merekam adanya fenomena sekunder berupa gangguan geomagnetik dan petir vulkanik. Sensor di Lampung Selatan dan Serang mencatat adanya gangguan geomagnetik yang selaras dengan kenaikan sambaran petir vulkanik pada rentang waktu 12 jam terakhir. Namun, intesitas gangguan tersebut tidak sebesar letusan awal," ujarnya.

BMKG terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau selama 24 jam menggunakan sejumlah instrumen.

Pemantauan dilakukan bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)-Badan Geologi untuk mengetahui perkembangan erupsi serta kemungkinan dampaknya terhadap wilayah pesisir Selat Sunda.

Masyarakat, khususnya yang berada di sepanjang pesisir Selat Sunda, diimbau tetap waspada dan tidak panik.

BMKG juga meminta masyarakat tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Selain memantau potensi tsunami, BMKG mendeteksi dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berdasarkan citra satelit pada Minggu, 6 September 2026, sekitar pukul 08.00 WIB.

Sebaran abu vulkanik tersebut terpantau meliputi sejumlah wilayah, antara lain Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Bengkulu.

Dampak sebaran abu vulkanik tersebut juga memengaruhi aktivitas penerbangan. Empat bandara ditutup sementara sebagai langkah keselamatan penerbangan.

Keempat bandara tersebut yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Radin Inten II Lampung, dan Bandara Budiarto.

Penutupan sementara dilakukan untuk mengantisipasi risiko abu vulkanik terhadap keselamatan penerbangan.

Kondisi operasional bandara dapat berubah mengikuti perkembangan sebaran abu vulkanik dan hasil pemantauan terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau.* (kp/ad)

KARO – Kecelakaan lalu lintas ringan di Jalan Kabanjahe-Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengungkap keberadaan tanaman yang diduga ganja di sebuah perladangan.

Polisi menemukan 12 batang tanaman yang diduga ganja dan disebut dalam kondisi siap panen.

Baca Juga:

• Nyamar Jadi Pembeli, Polda Sumut Tangkap Penjual Sabu di Pematangsiantar dan 14 Paket Disita

Kasat Lantas Polres Karo AKP Andita Sitepu, S.H., M.H. mengatakan kecelakaan itu melibatkan sepeda motor tanpa nomor polisi yang dikendarai pria berinisial UK, 70 tahun, warga Desa Suka Rumah Lige, Kecamatan Tigapanah.

UK mengalami luka ringan di bagian kepala. Petugas kemudian membawanya ke Puskesmas Tigapanah untuk mendapatkan penanganan medis.

Saat petugas memeriksa barang bawaan UK di puskesmas, ditemukan satu tas berisi daun yang diduga ganja.

"Dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan mengaku daun yang diduga ganja tersebut merupakan hasil tanamannya sendiri," kata Andita.

Informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Kapolres Karo dan Kasatresnarkoba Polres Karo.

Personel Satlantas bersama Satresnarkoba selanjutnya mendatangi lokasi perladangan yang berada di Juma Lige, Desa Suka, Kecamatan Tigapanah.

Di lokasi itu, polisi menemukan 12 batang tanaman yang diduga ganja.

Tanaman tersebut memiliki ketinggian sekitar 1,5 meter dan disebut dalam kondisi siap panen.

Petugas kemudian berkoordinasi dengan perangkat desa dan personel Satresnarkoba untuk membersihkan lokasi serta mengamankan tanaman yang diduga ganja tersebut sebagai barang bukti.

"Seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut," ujar Andita.

Penanganan terhadap temuan tanaman yang diduga ganja selanjutnya dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Karo.

Polisi akan memproses kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan ini bermula dari penanganan kecelakaan lalu lintas ringan, yang kemudian berkembang setelah petugas menemukan barang yang diduga ganja dari salah satu korban.* (at/ad)

JAKARTA – Sejumlah gunung api di Indonesia mengalami erupsi pada hari yang sama.

Hingga Minggu, 6 September 2026 pukul 09.00 WIB, setidaknya empat gunung api dilaporkan mengalami erupsi.

Baca Juga:

• Ini 5 Bandara yang Ditutup Sementara Imbas Abu Vulkanik Erupsi Gunung Anak Krakatau

Lokasi keempat gunung api itu tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Selat Sunda, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, hingga Maluku Utara.

Aktivitas erupsi masing-masing gunung memiliki karakteristik berbeda, baik dari waktu kejadian, ketinggian kolom abu, maupun arah sebarannya.

1. Gunung Anak Krakatau

Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mengalami erupsi sejak Jumat malam, 4 September 2026, hingga Minggu, 6 September 2026.

Abu vulkanik dari aktivitas erupsi tersebut dilaporkan menyebar ke sejumlah wilayah.

Berdasarkan pemantauan, sebaran abu bahkan mencapai wilayah Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.

Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi.

"Terjadi erupsi G. Anak Krakatau pada hari Minggu, 06 September 2026, pukul 07:10 WIB. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 50 mm dan durasi 16 detik," tulis Badan Geologi Kementerian ESDM pada Minggu (6/9).

BMKG berdasarkan informasi PVMBG, VAAC Darwin, dan analisis RGB Citra Himawari-9 mencatat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terbagi menjadi dua arah.

Sebaran pertama bergerak ke arah timur laut hingga selatan dan mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta perairan di sekitarnya.

Sebaran kedua bergerak ke arah barat daya hingga barat laut.

Area yang terdampak mencakup sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, bagian selatan Selat Sunda, serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan Banten.

2. Gunung Ibu

Gunung Ibu di Maluku Utara juga mengalami erupsi pada Minggu, 6 September 2026.

Badan Geologi mencatat kolom letusan Gunung Ibu mencapai sekitar 400 meter di atas puncak atau sekitar 1.725 meter di atas permukaan laut.

Kolom abu terlihat berwarna kelabu dengan intensitas sedang dan bergerak ke arah timur laut.

"Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Minggu, 06 September 2026, pukul 04:55 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 400 m di atas puncak (± 1725 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 15 mm dan durasi 35 detik," demikian Badan Geologi dalam rilisnya, Minggu (6/9).

3. Gunung Ili Lewotolok

Gunung Api Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, juga kembali mengalami erupsi dalam 48 jam terakhir.

Erupsi terkuat pada Minggu, 6 September 2026, terjadi sekitar pukul 06.41 WITA.

Kolom abu teramati mencapai sekitar 600 meter di atas puncak atau sekitar 2.023 meter di atas permukaan laut.

Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah tenggara.

Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 40 milimeter dan durasi 82 detik.

Aktivitas Gunung Ili Lewotolok sebelumnya juga beberapa kali mengalami erupsi dalam periode yang berdekatan.

4. Gunung Semeru

Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Minggu, 6 September 2026 pukul 07.51 WIB.

Berdasarkan laporan Badan Geologi, kolom abu teramati mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak.

Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 milimeter dan durasi 102 detik.

Badan Geologi meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara Gunung Semeru, khususnya di sepanjang Besuk Kobokan, hingga sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," tulis Badan Geologi.

Masyarakat yang berada di sekitar gunung api diminta mengikuti perkembangan informasi resmi dari Badan Geologi, PVMBG, dan BMKG.

Informasi mengenai aktivitas gunung api penting diperhatikan, terutama ketika terjadi peningkatan aktivitas erupsi dan perubahan arah sebaran abu vulkanik.

Empat gunung api tersebut berada di wilayah yang berbeda.

Namun, aktivitas erupsi pada hari yang sama membuat pemantauan dan kewaspadaan terhadap potensi dampaknya menjadi penting, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan gunung api maupun wilayah yang berada di jalur sebaran abu vulkanik.* (cn/ad)

JAKARTA – Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap operasional penerbangan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat lima bandara ditutup sementara pada Minggu, 6 September 2026.

Baca Juga:

• Waspada! Gunung Anak Krakatau Berstatus Siaga, KSOP Banten Larang Kapal Mendekat dalam Radius 3 Kilometer

Berdasarkan informasi yang diterima BMKG hingga pukul 10.25 WIB, lima bandara tersebut masih mengalami penutupan sementara.

"Bahwa sampai dengan hari ini pukul 10.25 WIB, ada lima bandara yang saat ini ditutup," kata Faisal.

Lima Bandara Ditutup Sementara

Lima bandara yang ditutup sementara akibat dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau adalah:

1. Bandara Soekarno-Hatta
Ditutup pukul 08.36 WIB hingga 13.30 WIB.

2. Bandara Halim Perdanakusuma
Ditutup pukul 09.49 WIB hingga 14.00 WIB.

3. Bandara Radin Inten II, Lampung
Ditutup hingga pukul 14.00 WIB.

4. Bandara Budiarto, Curug
Ditutup hingga pukul 13.30 WIB.

5. Bandara Pondok Cabe
Ditutup hingga pukul 14.00 WIB.

Faisal mengatakan penyesuaian hingga penutupan sementara operasional bandara dilakukan berdasarkan hasil koordinasi antara otoritas penerbangan, AirNav Indonesia, BMKG, dan pengelola bandar udara.

"Penyesuaian maupun penutupan sementara operasional bandar udara itu dilakukan berdasarkan koordinasi bersama antara otoritas penerbangan, AirNav Indonesia, BMKG dan pengelola bandar udara," ujarnya.

Sejak erupsi awal Gunung Anak Krakatau pada 4 September 2026, BMKG terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan.

BMKG telah menerbitkan sekitar 50 SIGMET atau Significant Meteorological Information secara berkala.

Informasi tersebut digunakan untuk mendukung keselamatan penerbangan dan memberikan peringatan mengenai kondisi cuaca maupun fenomena yang berpotensi membahayakan penerbangan.

Selain itu, BMKG terus memperbarui informasi Volcanic Ash Advisory dan SIGMET berdasarkan perkembangan sebaran abu vulkanik yang terpantau.

Pemantauan tersebut menjadi penting karena abu vulkanik dapat mengganggu penerbangan dan membuat maskapai maupun otoritas penerbangan perlu menyesuaikan operasional.

Selain dampak terhadap penerbangan, BMKG juga menyiapkan langkah agar operasi modifikasi cuaca (OMC) tetap dapat dilakukan.

Faisal mengatakan BMKG telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai pelaksanaan OMC.

Menurut Faisal, lokasi pelaksanaan OMC dapat dipindahkan apabila bandara yang menjadi lokasi operasi terdampak penutupan akibat sebaran abu vulkanik.

"Nanti mungkin kita geser pelaksanaannya apakah dari Halim atau dari Husein Sastranegara. Jadi tetap dari bandara yang tidak terpengaruh penutupan akibat abu vulkanik," jelasnya.

BMKG bersama otoritas penerbangan dan instansi terkait akan terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Penyesuaian operasional penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi terbaru di lapangan dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas.* (bb/ad)

JAKARTA – Evaluasi terhadap kinerja kabinet menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai hal yang wajar.

Evaluasi tersebut bahkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja melalui perombakan atau reshuffle kabinet.

Baca Juga:

• BULOG Turun Serentak ke Pasar, Stok Beras Pemerintah Capai 4,9 Juta Ton

Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana para menteri mampu menjalankan program pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat.

"Evaluasi bukan tanda pemerintahan gagal, tetapi bagian dari upaya memastikan pemerintahan semakin efektif. Dua tahun sudah cukup untuk melihat siapa yang bekerja, siapa yang berlari, dan siapa yang masih sibuk beradaptasi," tegasnya, Minggu 6 September.

Arifki mengatakan hasil berbagai survei dapat menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo dalam mengevaluasi kinerja para menteri dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Meski survei bukan satu-satunya ukuran, persepsi masyarakat tetap penting.

Sebab, pada akhirnya masyarakat yang akan merasakan langsung dampak dari kebijakan pemerintah.

"Rapor menteri bukan hanya angka survei. Tetapi survei memberi gambaran bagaimana masyarakat melihat kerja pemerintah," sambung Arifki.

Menurut Arifki, dinamika politik dan tuntutan masyarakat bergerak dengan cepat.

Karena itu, Presiden Prabowo membutuhkan menteri yang tidak hanya menjadi representasi partai koalisi, tetapi juga memiliki kompetensi dan kemampuan menjalankan program pemerintah.

Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat juga dinilai penting.

Menteri, kata Arifki, tidak cukup hanya memahami persoalan di balik meja, tetapi harus mampu menjelaskan kebijakan pemerintah kepada publik.

"Menteri hari ini tidak cukup hanya pintar di belakang meja. Menteri harus mampu menjelaskan kepada rakyat apa yang dikerjakan pemerintah dan apa manfaatnya," ungkapnya.

Arifki menilai keberhasilan maupun kegagalan seorang menteri pada akhirnya dapat berdampak langsung terhadap citra pemerintahan Prabowo.

Jika seorang menteri berhasil menjalankan program, keberhasilan tersebut akan memperkuat citra pemerintah.

Sebaliknya, kegagalan seorang menteri dapat menjadi beban politik bagi presiden.

"Poin menteri masuk ke Prabowo, tetapi beban menteri juga kembali ke Prabowo. Karena itu, presiden membutuhkan figur yang memahami visi, prioritas, dan ritme pemerintahannya," tukasnya.

Dia mengatakan arah program pemerintahan Prabowo sudah cukup jelas.

Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh jajaran kabinet mampu menerjemahkan arah tersebut menjadi kebijakan dan program yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, reshuffle dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat kabinet.

Perombakan juga dinilai dapat memastikan seluruh menteri memiliki kecepatan dan pemahaman yang sama terhadap agenda pemerintahan.

"Kalau setelah dua tahun masih ada yang belum memahami arah Presiden, pertanyaannya sederhana: kita terus memberi waktu untuk belajar atau mencari pemain yang sejak awal sudah siap bermain," ungkapnya.

Arifki mengingatkan agar reshuffle tidak hanya dipandang sebagai pergantian posisi menteri atau manuver politik.

Menurut dia, Presiden perlu mempertimbangkan sejumlah aspek ketika memilih atau mengganti menteri.

Faktor tersebut antara lain kinerja, kompetensi, integritas, kemampuan komunikasi, dan penerimaan publik.

"Reshuffle jangan hanya bongkar-pasang kursi. Reshuffle harus menjadi peningkatan mutu kabinet," tegasnya.

Arifki menggambarkan tahun pertama pemerintahan sebagai masa membangun tim.

Memasuki tahun kedua, pemerintah seharusnya sudah dapat melihat siapa saja yang benar-benar mampu bekerja.

"Tahun pertama membangun tim, tahun kedua melihat siapa yang benar-benar bekerja, dan tahun ketiga harus menghasilkan. Presiden tidak sekadar membutuhkan orang untuk mengisi kursi, tetapi pemain yang mampu membantu memenangkan pertandingan," tutup Arifki.* (vo/ad)

PEMATANGSIANTAR – Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap Frandika Adi Wijaya Ginting, 32 tahun, karena diduga menjual narkotika jenis sabu di Kota Pematangsiantar.

Warga Jalan Gunung Sinabung, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan itu ditangkap pada Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:

• Dua Pria di Asahan Curi Beras 10 Kg karena Tak Punya Uang, Sempat Diamuk Warga

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi mengatakan penangkapan dilakukan di Jalan Gunung Sinabung, Siantar Selatan.

Polisi sebelumnya menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan.

Polisi selanjutnya melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk memastikan aktivitas jual beli narkotika tersebut.

Dari transaksi tersebut, polisi berhasil mengamankan Ginting.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penjualan narkotika.

"Darinya kita amankan 14 paket sabu dengan berat 2,76 gram dan uang tunai Rp150 ribu yang diduga hasil penjualan narkoba," ucapnya, Minggu (6/9/2026).

Andy menjelaskan, 14 paket sabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok yang disembunyikan di saku celana Ginting.

Saat diperiksa, Ginting mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial K.

Polisi kemudian berupaya melakukan pengembangan untuk menangkap K. Namun, pria tersebut diduga mengetahui Ginting telah ditangkap sehingga melarikan diri.

"Kita mencoba melakukan pengembangan untuk memburu K. Namun, K diduga sudah mengetahui jika Ginting telah kita amankan dan dia kabur. Meski begitu, K tetap dalam perburuan kita," tuturnya.

Kepada penyidik, Ginting mengaku baru menjalankan bisnis narkotika tersebut selama sekitar satu bulan.

Dalam setiap transaksi dengan K, Ginting disebut memesan sebanyak 20 paket sabu.

Dari jumlah tersebut, enam paket di antaranya telah terjual kepada pelanggan sebelum dirinya ditangkap polisi.

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui lebih jauh jaringan peredaran narkotika yang diduga melibatkan K.

"Ini masih terus kita kembangkan untuk memburu K dan membongkar jaringannya," ujarnya.

Polisi juga terus menelusuri asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Pematangsiantar dan sekitarnya.* (mi/ad)

ASAHAN – Dua pria di Desa Sukadamai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, diamankan polisi setelah diduga mencuri sekarung beras dari sebuah toko grosir.

Keduanya sempat menjadi sasaran amukan warga setelah aksinya diketahui.

Baca Juga:

• BULOG Turun Serentak ke Pasar, Stok Beras Pemerintah Capai 4,9 Juta Ton

Video yang memperlihatkan dua pria tersebut saat diamankan warga beredar di media sosial.

Dalam video yang dilihat pada Minggu (6/9/2026), keduanya tampak terduduk dan beberapa kali mendapat pukulan dari warga.

Dalam potongan video lainnya, kedua pria tersebut kemudian digiring menuju mobil patroli polisi.

Meski sudah diamankan, sejumlah warga masih terlihat memukul keduanya sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam mobil polisi.

Kapolsek Kota Kisaran Timur IPTU Riki Hamdani membenarkan adanya kejadian tersebut.

Polisi mengamankan dua pria yang masing-masing berinisial JS, 42 tahun, dan MR, 27 tahun.

"Benar, ada kami amankan dua orang pria masing-masing berinisial JS, 42 tahun, dan MR, 27 tahun," kata Kapolsek Kota Kisaran Timur IPTU Riki Hamdani kepada wartawan, membenarkan kejadian tersebut.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (3/9/2026).

Berdasarkan pemeriksaan awal, kedua pria tersebut mengaku mengambil beras seberat 10 kilogram dari toko grosir milik warga.

Keduanya disebut mengaku melakukan pencurian karena tidak memiliki uang untuk membeli beras.

"Pengakuannya tak punya uang untuk membeli beras. Kami sudah memanggil saksi-saksi dan korban dan sudah ada penyelesaian kesepakatan," kata Kapolsek.

Polisi kemudian mempertemukan pihak korban dan kedua pria tersebut untuk menyelesaikan perkara.

Dari proses tersebut, korban menyatakan telah memaafkan keduanya.

Riki mengatakan perkara tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum lebih jauh. Kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

"Korban memaafkan kedua pelaku sehingga perkara diselesaikan dengan kekeluargaan. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri jika mendapati tindakan kriminal dilakukan pelaku," ujarnya.

Penyelesaian melalui restorative justice tersebut menjadi akhir dari perkara setelah adanya kesepakatan antara korban dan kedua pria yang diamankan polisi.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Jika menemukan dugaan pencurian atau tindak kriminal lainnya, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat agar dapat ditangani sesuai prosedur hukum.* (mi/ad)

BANTEN – Aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali menjadi perhatian setelah status gunung api tersebut meningkat menjadi Level III atau Siaga.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten melarang seluruh kapal mendekati kawasan gunung dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.

Baca Juga:

• Imbas Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau, Sejumlah Penerbangan Medan-Jakarta via Kualanamu Dibatalkan

Kebijakan itu diberlakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi erupsi yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran di perairan Selat Sunda.

Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha meminta seluruh pihak yang beraktivitas di perairan Selat Sunda meningkatkan kewaspadaan.

Menurut Yogie, potensi bahaya tidak hanya berasal dari letusan Gunung Anak Krakatau.

Lontaran material vulkanik dan abu vulkanik juga dapat mengganggu keselamatan serta navigasi kapal.

"Nakhoda agar aktif memantau pembaruan informasi resmi yang dirilis PVMBG, BMKG, BPBD setempat, serta instansi terkait lainnya," ujar Raden Yogie Nugraha, Minggu (6/9).

Selain mematuhi larangan memasuki radius 3 kilometer dari kawah aktif, nakhoda kapal diminta merencanakan rute pelayaran dengan matang sebelum berangkat.

Arah sebaran abu vulkanik dan kondisi cuaca menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan.

Hal ini penting untuk memastikan perjalanan kapal tetap berada di jalur yang aman.

Jika terdapat tanda-tanda bahaya yang dapat mengganggu pelayaran, nakhoda diminta segera melakukan tindakan penghindaran.

"Apabila ditemukan indikasi bahaya yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran, Nakhoda agar segera mengambil tindakan penghindaran yang diperlukan serta melaporkannya kepada Vessel Traffic Service (VTS), Stasiun Radio Pantai, Syahbandar terdekat, atau instansi terkait," tegasnya.

Meski status Gunung Anak Krakatau telah meningkat menjadi Siaga III, aktivitas penyeberangan pada lintasan Merak-Bakauheni dan sebaliknya masih berjalan normal.

Kapal yang melayani penyeberangan antara Pulau Jawa dan Sumatera tetap beroperasi dengan mengutamakan keselamatan serta pemantauan kondisi perairan Selat Sunda.

Untuk menjaga kelancaran arus penumpang dan distribusi logistik, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui KSOP Kelas I Banten bersama KSOP Kelas IV Bakauheni terus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pergerakan kapal di kawasan tersebut.

Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau membuat kewaspadaan menjadi hal penting bagi seluruh pengguna perairan Selat Sunda.

Kapal tetap dapat beroperasi di jalur pelayaran yang dinyatakan aman.

Namun, seluruh awak kapal diminta terus mengikuti perkembangan informasi resmi mengenai aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dan tidak mengambil risiko dengan mendekati kawasan yang telah dilarang.* (sp/ad)

JAKARTA – Perum BULOG mengerahkan jajarannya di seluruh Indonesia untuk turun langsung ke pasar secara serentak.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras sekaligus menjaga harga pangan tetap terkendali.

Baca Juga:

• Harga Sembako Naik, Pemkot Medan Gelar Pasar Murah di 13 Kelurahan

Pemantauan langsung dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar, termasuk harga, ketersediaan beras, dan kelancaran distribusi.

Kegiatan diawali dengan koordinasi nasional melalui konferensi video yang dipimpin Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani bersama Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono serta seluruh Pemimpin Wilayah dan Pemimpin Cabang BULOG.

Dari wilayah masing-masing, jajaran BULOG mengikuti koordinasi sekaligus melakukan monitoring dan operasi pasar secara bersamaan.

Mereka mengecek harga dan ketersediaan komoditas serta memastikan intervensi pangan berjalan efektif.

BULOG menyebut kondisi stok beras pemerintah saat ini masih kuat. Per 5 September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG mencapai sekitar 4,9 juta ton.

Stok tersebut tersebar di jaringan pergudangan BULOG di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang 2026 hingga 5 September telah mencapai sekitar 756 ribu ton.

Kondisi stok yang besar tersebut memberikan ruang bagi BULOG untuk terus melakukan intervensi pasar jika terjadi tekanan terhadap harga dan pasokan beras.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal mengatakan pemantauan langsung ke pasar penting dilakukan sebagai langkah antisipasi, terutama terhadap potensi kenaikan inflasi.

"Kami mengantisipasi bukan hanya pengaduan, tetapi kami mengantisipasi akan kenaikan inflasi. Itu yang paling utama. Karena penugasan BULOG yang paling utama adalah menjaga stabilisasi harga," tegas Ahmad Rizal saat melakukan monitoring pasar di Jakarta, Sabtu (5/9).

Ahmad Rizal bersama Direktur Operasi Perum BULOG Andi Afdal dan Direktur Pemasaran Perum BULOG Rahmanto Amin Jatmiko turun langsung melakukan monitoring di Pasar Jatinegara dan Pasar Rawamangun, Jakarta.

Mereka berdialog dengan pedagang serta mengecek harga dan ketersediaan beras di pasar.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan dengan baik.

Selain beras SPHP, BULOG juga mendorong penguatan pasokan beras premium dan sejumlah komoditas pangan lainnya.

Langkah tersebut ditujukan agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Monitoring dilakukan secara serentak sebagai langkah preventif. BULOG ingin dapat merespons perubahan harga pangan dengan lebih cepat apabila terjadi tekanan di pasar.

Dalam pelaksanaannya, BULOG bekerja sama dengan Satgas Pangan, TNI, Polri, pemerintah daerah, pengelola pasar, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut dilakukan mulai dari pengawasan stok dan distribusi hingga harga di tingkat konsumen.

Jika ditemukan kenaikan harga yang dinilai tidak wajar, langkah korektif dapat segera dilakukan.

Untuk memperkuat pasokan di tingkat konsumen, BULOG juga telah berkoordinasi dengan jaringan ritel modern di seluruh Indonesia.

BULOG menyiapkan penggelontoran 110 ribu ton beras dalam satu bulan. Jumlah tersebut terdiri atas 75 ribu ton beras premium dan 35 ribu ton beras medium.

Pasokan akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan ritel modern dan pasar yang menjadi titik pemantauan harga pangan.

Dengan begitu, masyarakat diharapkan memiliki akses lebih luas terhadap beras dengan harga yang kompetitif.

Penguatan distribusi tersebut menjadi salah satu instrumen BULOG untuk menambah pasokan ketika terjadi tekanan harga di tingkat konsumen.

Dengan turun langsung ke lapangan, BULOG dapat memperoleh gambaran kondisi pasar secara nyata.

Data tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi untuk menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.

Langkah serupa dilakukan BULOG di Sumatera Utara.

Pemimpin Wilayah BULOG Sumut Budi Cahyanto bersama jajaran Cabang BULOG se-Sumut turun langsung melakukan pemantauan ke sejumlah pasar.

BULOG Sumut memastikan beras SPHP terus tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hingga 5 September 2026, BULOG Sumut telah menyalurkan sebanyak 38.895 ton beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi, termasuk pasar tradisional.

Budi mengatakan pasokan beras SPHP akan terus dipantau dan dipasok setiap hari. Pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga di pasar.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi BULOG untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan di daerah.

Secara nasional, BULOG bersama Badan Pangan Nasional terus mengoptimalkan stok pemerintah, penyaluran SPHP, operasi pasar, tambahan pasokan beras premium, serta pemantauan langsung di lapangan.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku pasar, dan jaringan ritel modern juga terus diperkuat agar distribusi pangan berjalan lancar dan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang wajar dan terjangkau.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan menggelar pasar murah di 13 kelurahan sebagai langkah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Kegiatan tersebut mulai digelar sejak 28 Agustus 2026 dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga harga bahan pokok berangsur stabil.

Baca Juga:

• Imbas Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau, Sejumlah Penerbangan Medan-Jakarta via Kualanamu Dibatalkan

"Sejak 28 Agustus 2026 kemarin kita sudah memulai pasar murah dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga. Sejauh ini sudah di 13 titik," ujar Hendra, Minggu (6/9/2026).

Adapun 13 kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan pasar murah tersebut adalah Pulo Brayan Bengkel, Kampung Baru, Aur, Sei Mati, Hamdan, Jati, Sukaraja, Sei Putih Timur I, Sei Putih Tengah, Helvetia Tengah, Tanjung Gusta, Sei Agul dan Karang Berombak.

Hendra mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali.

Pemkot Medan akan terus menggelarnya dengan melihat perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar.

"Akan terus kita buat sampai harga stabil. Kita berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengetahui komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga," ungkapnya.

Dalam kegiatan pasar murah tersebut, Pemkot Medan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, terutama beras dan minyak goreng.

Untuk setiap kelurahan, disediakan sekitar 1,5 ton beras dan 600 liter minyak goreng.

Secara keseluruhan, beras yang disediakan mencapai 16 ton. Beras tersebut dijual dengan harga Rp13.500 per kilogram, sedangkan minyak goreng dijual Rp15.500.

"Total 16 ton beras secara keseluruhan. Per kilo dijual dengan harga Rp 13.500 dan minyak goreng Rp 15.500," katanya.

Langkah tersebut dilakukan Pemkot Medan di tengah keluhan masyarakat mengenai kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan sehari-hari.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan, Citra Effendi Capah, mengatakan pemerintah kota mengambil sejumlah langkah untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menemui para pemasok secara langsung.

Pemkot ingin mengetahui kondisi pasokan serta penyebab berkurangnya sejumlah komoditas di pasar.

"Langkah-langkahnya akan kami jumpai pemasoknya," ujar Citra melalui keterangan tertulis, Jumat (28/8/2026).

Berdasarkan pengecekan di lapangan, Pemkot Medan menemukan adanya kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok, antara lain daging ayam, cabai dan bawang.

Untuk komoditas ayam, pemerintah kota akan berkoordinasi dengan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan mencari solusi atas kenaikan harga.

"Untuk komoditas ayam, Pemkot Medan akan melakukan koordinasi dengan Rumah Potong Hewan (RPH) guna memastikan ketersediaan pasokan dan mencari solusi atas kenaikan harga yang terjadi di pasar," ungkapnya.

Selain pasar murah, Pemkot Medan juga menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga ketersediaan barang di pasar.

"Kami akan menggelar GPM dan Pasar Murah. Kita pastikan barang komoditas tersebut ada di pasar," katanya.

Pemkot Medan menyatakan pasar murah dan langkah pengendalian pasokan akan terus dilakukan dengan memantau perkembangan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di Kota Medan.* (d/ad)

DELI SERDANG – Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I menggagalkan dugaan aksi pencurian bahan bakar pesawat atau avtur yang diperuntukkan bagi pasokan Bandara Internasional Kualanamu.

Aksi tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan jalur pipa di Dusun I, Desa Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Imbas Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau, Sejumlah Penerbangan Medan-Jakarta via Kualanamu Dibatalkan

Kepala Dinas Penerangan Kodaeral I, Kolonel Laut Wahyu Kurniawan, mengatakan aksi tersebut berhasil digagalkan pada Sabtu, 5 September 2026.

Menurut Wahyu, pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sekitar jalur pipa.

Warga melihat adanya penggalian tanah dan pemasangan selang di lokasi tersebut.

"Berawal informasi dari masyarakat tentang aktivitas mencurigakan berupa penggalian tanah dan pemasangan selang di sekitar jalur pipa. Setelah itu, tim segera melakukan pengecekan ke lokasi," ujar Wahyu dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 September 2026.

Saat melakukan pengecekan, tim menemukan selang plastik berukuran 1 inci yang tertanam di dalam tanah.

Ujung selang tersebut diketahui tergulung dan disembunyikan di balik semak-semak yang berada di sekitar aliran sungai kecil.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan untuk memastikan penanganan dilakukan secara tertutup dan terukur.

Tim selanjutnya berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga.

Setelah koordinasi dilakukan, tim gabungan Kodaeral I bersama pihak PT Pertamina MOR I Sumbagut dan tiga personel pengamanan bergerak menuju lokasi.

Setibanya di lokasi, tim berkoordinasi dengan Manager Area AFT Kualanamu.

Mereka kemudian melakukan pembongkaran terhadap perangkat yang tertanam di sekitar sungai.

"Selama lebih dari satu jam, tim bekerja dengan cermat hingga berhasil mengangkat seluruh barang yang diduga dipersiapkan untuk mendukung aksi pencurian BBM tersebut," ungkapnya.

Dari lokasi, tim mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan rencana pencurian avtur.

Barang tersebut terdiri atas satu buah keran air berukuran 1 inci dan satu rol selang plastik berwarna merah berukuran 1 inci dengan panjang sekitar 300-400 meter.

Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk kepentingan proses penanganan lebih lanjut.

"Seluruh barang bukti kemudian dibawa dan diamankan di Posal Pantai Labu untuk proses lebih lanjut," pungkasnya.

Pengungkapan ini berawal dari kepedulian masyarakat yang melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar jalur pipa.

Polisi maupun pihak terkait selanjutnya masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pihak yang diduga berada di balik rencana pencurian avtur tersebut.* (d/ad)

MEDAN – Sejumlah penerbangan rute Medan-Jakarta melalui Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dibatalkan pada Minggu, 6 September 2026.

Pembatalan tersebut merupakan dampak dari penghentian sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

Baca Juga:

• Abu Vulkanik Anak Krakatau Menyebar hingga Jawa dan Sumatera, Penerbangan di 3 Bandara Ditutup

Maskapai Batik Air yang semula dijadwalkan berangkat pada pukul 05.30 WIB tercatat dibatalkan.

Begitu pula penerbangan Lion Air yang dijadwalkan berangkat pada pukul 06.00 WIB dan 08.00 WIB.

Sementara itu, maskapai Super AirJet juga membatalkan penerbangan dari Jakarta menuju Bandara Kualanamu yang sebelumnya dijadwalkan berangkat pada pukul 05.25 WIB.

Penghentian sementara operasional Bandara Soekarno-Hatta dilakukan sehubungan dengan meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram Soekarno-Hatta Airport dan kemudian diunggah ulang oleh Bandara Kualanamu.

Dalam informasi tersebut disebutkan bahwa operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dihentikan sementara hingga pukul 13.30 WIB.

"Kami mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan & untuk informasi kebandarudaraan silakan menghubungi Contact Center InJourney Airports 172," dikutip melalui Instagram Soekarno Hatta Airport.

Penghentian operasional tersebut berdampak pada penerbangan dari dan menuju Jakarta, termasuk penerbangan yang menghubungkan Bandara Kualanamu dengan Bandara Soekarno-Hatta.

Calon penumpang yang terdampak diimbau memeriksa informasi terbaru dari maskapai masing-masing sebelum menuju bandara.

Gangguan penerbangan juga sebelumnya terjadi di Bandara Kualanamu pada Selasa, 1 September 2026.

Saat itu, aktivitas erupsi Gunung Sinabung berdampak terhadap operasional penerbangan.

Puluhan penerbangan melalui Kualanamu dilaporkan batal maupun mengalami penundaan.

Kondisi tersebut sempat menyebabkan ratusan calon penumpang menumpuk di Bandara Kualanamu selama berjam-jam.

Dengan adanya gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini, calon penumpang rute Medan-Jakarta maupun Jakarta-Medan perlu memastikan kembali status penerbangannya melalui kanal resmi maskapai.

Perubahan jadwal penerbangan dapat terjadi mengikuti perkembangan kondisi keselamatan penerbangan dan aktivitas vulkanik.* (d/ad)

BATU BARA – Penggunaan badan jalan untuk kegiatan pesta di Jalan Rakyat dan Jalan Merdeka, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dikeluhkan pengguna jalan, Sabtu (5/9/2026).

Sejumlah pengendara mengaku kecewa lantaran akses jalan yang biasa digunakan masyarakat terganggu akibat adanya kegiatan pesta.

Baca Juga:

• Batu Bara Science Olympiad 2026, Bupati Baharuddin Ingin Olimpiade Sains Digelar 4 Kali Setahun

Mereka mempertanyakan mengapa fasilitas umum dapat digunakan untuk kepentingan pesta keluarga hingga mengganggu aktivitas masyarakat.

Salah seorang pengguna jalan bahkan melontarkan kritik keras.

"Kalau mau pesta, sewa gedung. Jangan ganggu jalan dan menyusahkan orang lain. Kalau memang tidak ada biaya, jangan memaksakan pesta sampai jalan umum ikut terganggu," ujar seorang pengguna jalan kepada BITV.

Pengguna jalan lainnya mempertanyakan apakah penyelenggara telah memperoleh izin resmi untuk menggunakan atau menutup badan jalan tersebut.

"Kalau memang ada izin, siapa yang memberikan izin? Kenapa bisa diberikan kalau akhirnya pengguna jalan yang kesulitan?" katanya.

Tak hanya pengendara, penggunaan badan jalan tersebut dinilai dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat lainnya, termasuk pedagang, pelaku UMKM dan pengusaha yang membutuhkan akses jalan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Sorotan pun mengarah kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara dan kepolisian setempat.

Masyarakat meminta instansi terkait menjelaskan apakah penggunaan badan Jalan Rakyat dan Jalan Merdeka untuk pesta pada 5 September 2026 tersebut telah melalui prosedur perizinan.

Jika memang izin telah diterbitkan, masyarakat mempertanyakan pertimbangan pihak berwenang dalam memberikan izin serta bagaimana rekayasa atau pengaturan lalu lintas dilakukan agar kepentingan masyarakat tidak terganggu.

Bagi warga, pesta merupakan kepentingan pribadi, sedangkan jalan adalah fasilitas publik yang digunakan banyak orang.

Karena itu, masyarakat berharap penggunaan badan jalan untuk kegiatan pribadi tidak dilakukan sembarangan, terlebih jika sampai menghambat aktivitas pengguna jalan.

Hingga berita ini diterbitkan, BITV masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak penyelenggara, Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara, dan kepolisian setempat terkait status perizinan penggunaan badan jalan tersebut.

BITV akan memuat penjelasan pihak terkait setelah konfirmasi diperoleh sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan.* (ad)

BANDA ACEH – Seorang pria berinisial AR, 29 tahun, warga Desa Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, diamankan polisi karena diduga melakukan penggelapan sepeda motor milik temannya.

AR diamankan Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh pada Jumat, 4 September 2026, sekitar pukul 20.30 WIB.

Baca Juga:

• Roy Suryo 5 Kali Ajukan Praperadilan, Peradi Bersatu Gugat Aturan ke MK: Ada Celah yang Bisa Bikin Penahanan Batal

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui KasatreskrimPolresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan, korban dalam kasus tersebut adalah Rizki Putri Fransisca, 36 tahun, warga Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Kasus tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/649/VIII/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tertanggal 25 Juli 2026.

Menurut Dizha, kasus tersebut bermula ketika korban bersama AR yang merupakan teman dekatnya sedang minum kopi di sebuah warung kawasan Beurawe, Banda Aceh, sekitar pukul 14.30 WIB.

Saat berada di warung kopi, AR kemudian meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna merah dove milik korban dengan nomor polisi BL 6323 AAS.

Motor tersebut dipinjam dengan alasan untuk mengambil paket.

" Saat berada di warung kopi, terduga pelaku kemudian meminjam sepeda motor korban, Honda Scoopy warna merah dove dengan nomor polisi BL 6323 AAS. Alasannya, kendaraan tersebut akan digunakan untuk mengambil paket. Namun, setelah beberapa waktu, terduga pelaku tidak kunjung kembali. Korban kemudian menghubungi terduga pelaku untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya," ujarnya.

Sekitar pukul 17.00 WIB, AR kembali ke lokasi. Namun, ia tidak membawa sepeda motor milik korban.AR kemudian mengatakan bahwa sepeda motor tersebut mengalami kerusakan dan berada di sebuah bengkel.

Korban yang ingin memastikan kondisi kendaraannya kemudian meminta AR mengantarkannya ke bengkel tersebut.

Setelah kejadian tersebut, korban berulang kali menanyakan keberadaan sepeda motornya.

Namun, AR disebut terus menghindar.Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Baca Juga:

• Pemecatan 2 Prajurit TNI dalam Kasus Air Keras Andrie Yunus Dibatalkan, Guru Besar Unsoed: Polisi Lebih Keren

Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai sekitar Rp18 juta.

Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi mengenai keberadaan AR.

" Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berada di Desa Beuraden, Kabupaten Aceh Besar. Tim kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan AR," sambung Dizha.

Saat diperiksa polisi, AR mengakui telah menggelapkan sepeda motor tersebut.

Kepada penyidik, AR mengaku sepeda motor Honda Scoopy milik korban telah digadaikan di wilayah Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

Nilai gadai kendaraan tersebut disebut mencapai Rp6 juta.Tim Opsnal Ranmor kemudian menelusuri keberadaan pihak yang menerima gadai sepeda motor tersebut.

Dari hasil penelusuran, penerima gadai diketahui tinggal di Desa Empe Bata, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

Polisi kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan penerima gadai beserta barang bukti satu unit Honda Scoopy warna merah dove dengan nomor polisi BL 6323 AAS.

AR, penerima gadai, dan sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait penanganan perkara tersebut.

Dalam kasus ini, polisi telah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan, mengamankan pihak yang diduga terlibat, serta mengamankan barang bukti dan petunjuk untuk mendukung proses penyidikan.

Baca Juga:

• Komisi IX Dukung BGN Serahkan Kasus Dugaan Keracunan MBG ke Aparat Penegak Hukum

Perkara tersebut selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* (ad)

JAKARTA – Timnas U-20 Indonesia akan menjalani pertandingan penentuan menghadapi Australia dalam laga terakhir Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Pertandingan Timnas U-20 Indonesia vs Australia dijadwalkan berlangsung di Lao National Stadium KM16, Vientiane, Laos, Minggu, 6 September 2026, pukul 16.00 WIB.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Lepas Tim U-13 dan U-15 Berlaga di Piala Soeratin Sumut, Bidik Tiket Nasional

Poin tersebut diperoleh setelah Garuda Muda bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga pertama, kemudian menang 3-0 atas Laos.

Hasil itu menempatkan Indonesia di posisi teratas Grup H.

Namun, posisi tersebut belum aman karena Australia juga mengoleksi empat poin dan berada di peringkat kedua.

Malaysia berada di posisi ketiga dengan dua poin, sedangkan Laos menjadi juru kunci setelah mengalami dua kekalahan.

Pertandingan melawan Australia menjadi laga penting bagi Indonesia.

Hasil pertandingan akan menentukan siapa yang keluar sebagai juara Grup H sekaligus mendapatkan tiket otomatis ke putaran final Piala Asia U-20 2027.

I Putu Panji dan rekan-rekannya wajib mengincar kemenangan jika ingin memastikan posisi puncak klasemen.

Meski demikian, peluang Indonesia untuk lolos belum tertutup apabila gagal menjadi juara grup.

Sebab, tujuh tim peringkat kedua terbaik dari 12 grup pada babak kualifikasi juga berhak melaju ke putaran final.

Karena itu, hasil pertandingan melawan Australia akan menjadi penentu penting bagi perjalanan Garuda Muda menuju Piala Asia U-20 2027.

Pelatih Timnas U-20 Indonesia, Nova Arianto, menyadari masih ada sejumlah kekurangan yang harus segera diperbaiki sebelum menghadapi Australia.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Nova adalah penyelesaian akhir atau finishing.

Menurut dia, para pemain sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang, tetapi belum semuanya dapat dikonversi menjadi gol.

"Iya, yang pastinya pertandingan hari ini anak-anak tampil lebih baik daripada pertandingan pertama. Tetapi, memang tetap masalah kami ada di finishing touch. Karena tadi ada beberapa peluang kembali yang seharusnya bisa menjadi gol," ujar Nova.

Nova mengatakan persoalan tersebut harus segera dibenahi sebelum menghadapi Australia yang memiliki kualitas pemain dan permainan berbeda.

"Menjadi PR kami yang harus kami perbaiki sebelum kami akan melawan Australia nanti," lanjutnya.

Laga melawan Australia juga memiliki arti tersendiri bagi Nova Arianto.

Pelatih berusia 46 tahun itu mengaku belum pernah meraih kemenangan atas Australia saat menangani Timnas Indonesia di kelompok usia U-17 maupun U-20.

"Iya, kalau dari saya, saya cukup penasaran dengan Australia. Dari U-17, U-20, saya belum pernah menang dengan Australia," ungkap Nova.

Meski memiliki catatan tersebut, Nova memastikan anak asuhnya akan berusaha memberikan penampilan terbaik.

Ia meminta para pemain tidak hanya mewaspadai permainan Australia secara tim, tetapi juga kualitas individu para pemain lawan.

"Kita akan mencoba yang terbaik melawan Australia, termasuk bagaimana kita mewaspadai secara individu pemain Australia, yang secara individu sangat baik dan secara kolektif timnya juga sangat baik," jelasnya.

Nova berharap para pemain mampu tampil maksimal dalam pertandingan terakhir Grup H tersebut.

Kemenangan atas Australia akan membuat Indonesia memastikan posisi juara grup dan mengamankan tiket otomatis ke putaran final Piala Asia U-20 2027.

Namun, jika hasil pertandingan tidak sesuai harapan, Indonesia masih memiliki peluang melalui jalur tujuh runner-up terbaik dari 12 grup.

"Dan itu yang kita antisipasi. Semoga pemain bisa tampil baik untuk pertandingan kita melawan Australia," pungkas Nova.* (tm/ad)

JAKARTA – Persoalan batas waktu penahanan menjadi salah satu perhatian Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, dalam permohonan uji materi terhadap ketentuan praperadilan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ade bersama pihaknya mengajukan uji materi terhadap Pasal 160 dan 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga:

• Pemecatan 2 Prajurit TNI dalam Kasus Air Keras Andrie Yunus Dibatalkan, Guru Besar Unsoed: Polisi Lebih Keren

Uji materi merupakan proses untuk meminta MK menilai apakah suatu ketentuan dalam undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Ade, permohonan tersebut tidak secara khusus dibuat untuk merespons perkara Roy Suryo yang beberapa kali mengajukan praperadilan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

"Enggak dong. Jangan terlalu percaya diri Mas Roy Suryo ini. Jangan terlalu PD. Sebenarnya pada konsep kita adalah bagaimana extraordinary crime," kata Ade Darmawan, Sabtu (5/9/2026).

Ade mengatakan fokus utama permohonan uji materi di MK adalah persoalan masa penahanan yang dalam KUHAP memiliki batas waktu.

Menurut dia, persoalan muncul ketika proses praperadilan tidak memiliki batas waktu yang selaras dengan ketentuan masa penahanan.

"Karena yang kami konsen di MK itu adalah masa penahanan yang memiliki batas. Nah, ketika praperadilan ini tidak memiliki batas, maka dia enggak sinkron itu nanti," jelasnya.

Ade mengatakan KUHAP telah mengatur mengenai batas waktu penahanan.

Jika masa penahanan telah melewati batas yang ditentukan, penahanan tersebut dapat batal demi hukum.

"Artinya ada batal demi hukum juga, ada aturan juga di KUHAP yang menyatakan bahwa kemudian ini melewati batas waktu maka batal demi hukum juga penahanan itu," kata Ade.

Menurut Ade, ketentuan tersebut perlu diperhatikan agar celah hukum tidak digunakan untuk mempermainkan proses hukum.

"Nah, sehingga itu yang kita jaga jangan sampai ini KUHAP ini dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam artian mempermainkan hukum," tuturnya.

Ade yang juga berprofesi sebagai advokat menilai celah tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan klien.

Ia menggambarkan kemungkinan seorang advokat mengajukan praperadilan dengan tujuan agar masa penahanan klien habis sebelum proses hukum berlanjut.

"Tentunya seorang advokat, saya advokat, saya pun bisa saja melakukan hal seperti itu. Bahwa kemudian untuk menyelamatkan klien saya, 'Ah saya prapid aja supaya penahanannya habis batal demi hukum.' Jadi kita cuma konsen pada batas waktu," ujar Ade.

Menurut Ade, persoalan batas waktu menjadi semakin penting ketika perkara yang ditangani berkaitan dengan kejahatan serius atau extraordinary crime.

Ia mencontohkan kasus narkotika, korupsi, dan pembunuhan. Menurut dia, persoalan prosedural jangan sampai membuat hak korban terabaikan.

"Jadi kalau extraordinary crime seperti narkoba, kemudian corruption, terus pembunuhan, ini kan berbahaya. Artinya akan terlupakan yang namanya hak daripada korban," ucapnya.

Ade menegaskan permohonan uji materi tersebut bukan bertujuan melarang seseorang mengajukan praperadilan.

Menurut dia, hak prosedural tetap harus dijamin. Namun, waktu pengajuan dan prosesnya perlu diselaraskan dengan ketentuan mengenai masa penahanan.

"Ini yang kita jaga sehingga ini perlu ada batasan. Tidak melarang ataupun membatasi hak prosedural, tidak. Tetapi yang perlu dibatasi di situ waktu yang kemudian harus disinkronkan dengan aturan yang ada bahwa tidak ada batasan," jelas Ade.

Di sisi lain, Roy Suryo sebelumnya kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait perkara tudingan ijazah palsu Jokowi.

Gugatan tersebut menjadi permohonan praperadilan kelima yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 149/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Dalam gugatan tersebut, Roy Suryo juga mengajukan permohonan ganti rugi.

Perkara praperadilan Roy Suryo itu menjadi salah satu konteks yang muncul di tengah pembahasan mengenai batas waktu praperadilan.

Namun, Ade menegaskan bahwa uji materi yang diajukannya ke MK memiliki fokus yang lebih luas, yakni menyelaraskan mekanisme praperadilan dengan ketentuan batas waktu penahanan dalam KUHAP.* (tm/ad)

JAKARTA – Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam dua bulan ke depan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai standar dan prosedur, terutama setelah terjadi kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan santri di Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Lepas Tim U-13 dan U-15 Berlaga di Piala Soeratin Sumut, Bidik Tiket Nasional

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kedisiplinan pihak yang terlibat dalam proses memasak hingga mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat.

"MBG, kita kasih waktulah dua bulan ya (evaluasi), kita akan selesaikan. Karena gini, dapur bagus, semua bagus, tapi budaya. Budaya ya," kata Zulhas di Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Zulhas, kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh kondisi dapur.

Kelalaian dalam proses memasak dan distribusi juga dapat meningkatkan risiko makanan mengalami penurunan kualitas hingga menyebabkan keracunan.

Ia mencontohkan makanan yang seharusnya segera dikirim setelah dimasak justru terlambat didistribusikan.

"Misalnya masak, harusnya dikirim jam 6. Mungkin bangunnya kesiangan, dikirimnya jam 11. Itu menimbulkan keracunan. Kalau masak jam 6, makannya jam 11," tuturnya.

Zulhas mengatakan jarak waktu antara makanan selesai dimasak, dikirim, hingga dikonsumsi harus menjadi perhatian.

Menurut dia, pengaturan waktu tersebut penting untuk menjaga keamanan makanan.

"Harus ada berapa jam, kan? Kalau dikirimnya jam 11, makannya jam 3," kata Zulhas.

"Itu kan murni kesalahan manusia. Bisa juga kelalaian atau sengaja," lanjutnya.

Zulhas menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi pihak yang terbukti lalai dalam menjalankan program MBG.

"Saya minta dikenai tindak tegas, enggak boleh ada toleransi," ujarnya.

Zulhas mengatakan dalam sejumlah kasus, dapur penyedia makanan sebenarnya telah memenuhi standar.

Namun, masalah dapat muncul ketika makanan yang sudah selesai dimasak tidak segera dikirim kepada penerima manfaat.

"Sudah dicek, dapurnya bagus. Tapi tadi sudah selesai masak, harus dikirim, enggak dikirim," tuturnya.

Selain keterlambatan, Zulhas menyoroti penempatan makanan saat proses distribusi yang tidak sesuai prosedur.

Ia mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan kedisiplinan dan kebiasaan dalam menjalankan program yang melibatkan penerima manfaat dalam jumlah besar.

"Ada juga misalnya distribusi narohnya sembarangan. Ini kan menyangkut banyak kebiasaan kita, karena ini kan menyangkut 60 juta orang. Ini yang kita lagi tertibkan," katanya.

Zulhas meminta waktu dua bulan untuk melakukan pembenahan. Ia juga menegaskan pihak yang terbukti lalai dapat diganti.

"Kasihlah waktu dua bulan, akan menyelesaikan ini, dan saya sudah minta tidak boleh ada toleransi yang lalai. Ganti. SPPG-nya, siapa saja yang terlibat, ganti," tegas Zulhas.

Menurut dia, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.

"Kita tidak boleh mempertaruhkan anak kita, walaupun satu orang keracunan. Kalau yang enggak disiplin, yang lalai, ganti. Lihat kesalahannya," ujarnya.

"Kalau sengaja, ya. Kalau lalai, ya dipecat. Kalau salah, ya," sambungnya.

Selain mengevaluasi pelaksanaan program, Komisi IX DPR RI juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema kompensasi bagi siswa yang menjadi korban keracunan dalam program MBG.

Desakan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN Sudaryono.

Anggota Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan penanganan korban seharusnya tidak hanya berfokus pada pemulihan kesehatan dan biaya pengobatan.

Menurut dia, keluarga korban juga dapat mengalami kerugian emosional dan trauma.

"Kalau saya, Pak, saya gugat SPPG, saya gugat BGN, saya minta ganti kerugian. Bukan hanya karena masalah kesehatan yang sudah ditimbulkan, masalah emosional, masalah trauma, dan lain sebagainya," ujar Charles, Sabtu (5/9/2026).

Charles mempertanyakan mekanisme kompensasi bagi keluarga korban apabila keracunan terbukti berkaitan dengan kelalaian dalam penyediaan makanan.

Ia juga meminta pemerintah memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab apabila insiden serupa terjadi dan menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan penanganan korban selama ini difokuskan pada pemulihan kondisi kesehatan.

Siswa yang mengalami keluhan seperti sakit, pusing, atau mual akan terlebih dahulu diobservasi.

"Sebetulnya begini, asalkan dia terasa sakit, pusing atau mual itu kemudian kami observasi. Kami observasi, Pak. Kemudian nanti diperiksa, diobservasi di UKS atau mungkin dibawa ke puskesmas," kata Sudaryono.

Jika kondisi siswa membaik, korban dapat diperbolehkan pulang.

Namun, apabila membutuhkan perawatan lebih lanjut, BGN akan melakukan penanganan sesuai kondisi di lapangan.

Sudaryono juga menyampaikan penyesalan atas kasus siswa yang harus menjalani perawatan, termasuk insiden keracunan yang terjadi di Sidoarjo.

"Nah, seperti yang di Sidoarjo kan banyak yang dirawat. Nah, itu kami sangat menyesal dan kami perbaiki," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, DPR juga meminta BGN memastikan biaya pengobatan korban dapat ditanggung, termasuk apabila korban harus menjalani perawatan di rumah sakit swasta.

DPR mengusulkan agar BGN memiliki anggaran khusus untuk menangani situasi darurat apabila terjadi insiden dalam pelaksanaan MBG.

"Harus ada anggaran seperti apa yang perlu kita lakukan. Jadi, jaminanlah semacam jaminan, begitu, dana atau apa yang harus kita pikirkan bersama," kata anggota DPR dalam rapat.

Menurut anggota DPR tersebut, meskipun pemerintah menargetkan tidak ada insiden dalam pelaksanaan MBG, kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan tetap harus diantisipasi.

"Jadi untuk perawatan karena kemarin juga sempat kan saya WA, mendapat pertanyaan dari pengasuh di Sidoarjo, bagaimana perawatan di rumah sakit swasta," ujarnya.

Evaluasi selama dua bulan ke depan diharapkan dapat memperbaiki berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari proses memasak, ketepatan waktu distribusi, penempatan makanan, hingga penanganan apabila terjadi gangguan kesehatan pada penerima manfaat.* (tm/ad)