MEDAN - PSMS Medan kembali menelan kekalahan usai takluk 0-1 dari Garudayaksa FC dalam lanjutan Pegadaian Championship 2025/2026. Ironisnya, PSMS gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain sejak akhir babak pertama.

Bermain di Stadion Pakansari, Sabtu (11/4/2026), PSMS harus kebobolan cepat lewat gol Everton pada menit ke-7.

Baca Juga:

• PSMS Medan Imbang 1-1 Lawan PSPS Pekanbaru, Gol Nazar Menjaga Harga Diri Tim

Situasi sempat menguntungkan PSMS setelah pemain Garudayaksa, Aditia Hermawan, diganjar kartu merah jelang turun minum.

Dengan keunggulan jumlah pemain, PSMS tampil dominan dan terus menekan lini pertahanan tuan rumah. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat peluang demi peluang terbuang sia-sia.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk Garudayaksa tetap bertahan.

Kekalahan ini memperpanjang tren negatif PSMS. Dalam lima laga terakhir, mereka belum meraih kemenangan dengan catatan tiga kekalahan dan dua hasil imbang.

Hasil buruk juga terus membayangi PSMS saat bermain di Stadion Pakansari. Dari empat laga musim ini di stadion tersebut, PSMS belum sekalipun meraih kemenangan.

Pelatih PSMS, Eko Purdjianto, mengaku kecewa dengan hasil tersebut.

"Kami kecewa karena banyak peluang yang tidak bisa dimanfaatkan. Kita unggul jumlah pemain, tapi tidak maksimal," ujarnya.

Menurut Eko, secara permainan timnya mampu menguasai laga. Namun efektivitas di lini depan menjadi persoalan utama.

"Harusnya kita bisa menguasai pertandingan, tapi hasil berkata lain. Ini jadi bahan evaluasi kami," tambahnya.

Ia juga menyoroti strategi lawan yang bermain lebih defensif setelah kehilangan pemain, dengan menumpuk pemain di lini belakang dan mengandalkan serangan balik.

Saat ini, PSMS tertahan di peringkat keenam klasemen sementara Grup A dengan 31 poin, hasil dari delapan kemenangan, tujuh imbang, dan sembilan kekalahan.

Posisi tersebut masih rawan tergeser oleh tim di bawahnya seperti Persikad Depok dan PSPS Pekanbaru.*

(tm/dh)

JAKARTA - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memastikan pemutakhiran data penerima hunian sementara (huntara) dan dana tunggu hunian (DTH) terus dilakukan bagi penyintas bencana.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh Safrizal ZA menegaskan pihaknya terbuka terhadap usulan baru, termasuk penambahan huntara maupun penerima DTH di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Kebut Pemulihan Tapteng, Infrastruktur dan Huntap Jadi Prioritas

Hal itu disampaikan merespons usulan penambahan 97 unit huntara dari Bupati Aceh Tamiang untuk warga yang sebelumnya mengungsi dan kini kembali ke daerah asal.

Safrizal menjelaskan, setiap usulan akan diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk validasi data berbasis by name by address, serta pencocokan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Ia juga membuka peluang bagi pemerintah daerah lain untuk mengajukan pembaruan data penerima bantuan guna mengantisipasi adanya penyintas yang belum terdata.

Berdasarkan data Satgas PRR per 9 April 2026, pembangunan huntara di tiga provinsi terdampak telah mencapai 18.678 unit dari total 20.378 unit atau sekitar 91 persen.

Rinciannya:

- Aceh: 16.853 unit dari target 18.524 (90 persen)
- Sumatera Utara: 995 unit dari target 1.024 (97 persen)
- Sumatera Barat: 830 unit (100 persen)

Selain huntara, Satgas PRR juga menyalurkan bantuan DTH bagi penyintas yang tidak tinggal di hunian sementara. Bantuan diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, atau total Rp1,8 juta per kepala keluarga.

Hingga saat ini, penyaluran DTH telah mencapai 100 persen kepada 14.750 penerima di tiga provinsi, dengan rincian:

- Aceh: 8.684 penerima
- Sumatera Utara: 4.162 penerima
- Sumatera Barat: 1.904 penerima

Sementara itu, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi prioritas utama ke depan.

"Masyarakat diharapkan tidak terlalu lama tinggal di huntara dan segera mendapatkan hunian tetap yang layak," ujar Tito.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh penyintas bencana mendapatkan bantuan yang tepat sasaran, baik melalui pembangunan huntara maupun penyaluran dana tunggu hunian.*

(d/dh)

PEKANBARU - Ratusan warga di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, mengamuk dan membakar sebuah rumah serta empat sepeda motor yang diduga milik bandar narkoba.

Aksi tersebut dipicu keresahan warga terhadap maraknya peredaran sabu di wilayah mereka.

Baca Juga:

• Nenek Bandar Narkoba Ditangkap di Bandara Silangit, Sempat Lolos Bawa 1 Kg Sabu

Warga yang terdiri dari laki-laki dan perempuan menggeruduk rumah permanen yang diduga milik bandar sabu. Mereka melempari rumah, merusak gerbang, hingga mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah.

Tak hanya itu, empat unit sepeda motor yang ditemukan di lokasi dirusak dan dibakar. Sejumlah barang lainnya juga ikut dibakar di depan rumah. Bangunan rumah sempat dibakar, namun api tidak langsung membesar karena konstruksi beton.

Kapolres Rokan Hilir, AKBP Isa Imam Syahroni, mengatakan pihaknya memahami keresahan masyarakat terkait peredaran narkoba. Namun, ia menegaskan tindakan anarkis tidak dapat dibenarkan.

"Penegakan hukum adalah kewenangan aparat. Segala bentuk tindakan main hakim sendiri dan perusakan tidak dibenarkan secara hukum," ujar Isa dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Isa memastikan, pihak kepolisian akan menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut secara profesional, termasuk menyelidiki jaringan yang diduga beroperasi di wilayah Panipahan.

Di sisi lain, polisi juga akan memproses hukum warga yang terlibat dalam aksi perusakan dan pembakaran.

"Kami imbau pihak-pihak yang terlibat untuk segera menyerahkan diri. Masyarakat yang mengetahui pelaku juga diminta melapor," katanya.

Aksi warga ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, massa tampak meluapkan kemarahan karena menilai penegakan hukum terhadap kasus narkoba berjalan lambat.

Massa bahkan mendesak polisi untuk segera menangkap terduga bandar berinisial MA dan menutup lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba.

Polisi menyebut, situasi di lokasi saat ini sudah kembali kondusif dan aktivitas masyarakat mulai berjalan normal.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban. Upaya pemberantasan narkoba diminta dilakukan melalui jalur hukum, bukan dengan aksi anarkis.*

(k/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang Januari hingga 11 April 2026.

Penindakan ini menyasar berbagai sektor, mulai dari perpajakan, peradilan, hingga pemerintah daerah.

Baca Juga:

• 7 Fakta OTT KPK di Tulungagung yang Menjerat Bupati Gatut Sunu Wibowo

Berikut rangkuman 10 OTT KPK sepanjang awal 2026:

1. OTT Pajak KPP Madya Jakarta Utara (11 Januari 2026)
KPK menetapkan lima tersangka, termasuk pejabat pajak dan pihak swasta. Kasus ini terkait suap pemeriksaan pajak dengan nilai potensi Rp75 miliar. Barang bukti yang disita mencapai Rp6,38 miliar.

2. OTT Wali Kota Madiun (19 Januari 2026)
Wali Kota Madiun Maidi ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Kasus meliputi dugaan pemerasan, gratifikasi, hingga fee perizinan. Barang bukti Rp550 juta diamankan.

3. OTT Bupati Pati (19 Januari 2026)
Bupati Pati Sudewo terjaring dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Tarif yang diminta mencapai Rp165 juta hingga Rp225 juta per orang. Total uang terkumpul Rp2,6 miliar.

4. OTT KPP Madya Banjarmasin (4 Februari 2026)
Tiga tersangka ditetapkan dalam kasus suap restitusi pajak. Nilai suap mencapai Rp1,5 miliar agar pengajuan pajak dikabulkan.

5. OTT Ditjen Bea Cukai (4 Februari 2026)
Enam tersangka diamankan terkait pengondisian jalur impor barang ilegal. KPK menyita barang bukti senilai Rp40,5 miliar.

6. OTT PN Depok (6 Februari 2026)
Lima orang, termasuk pimpinan pengadilan, terjerat kasus suap pengurusan sengketa lahan. Nilai suap mencapai Rp850 juta.

7. OTT Bupati Pekalongan (4 Maret 2026)
Bupati Fadia Arafiq menjadi tersangka dalam kasus dugaan konflik kepentingan proyek. Nilai proyek terkait mencapai Rp46 miliar.

8. OTT Bupati Rejang Lebong (11 Maret 2026)
Lima tersangka ditetapkan dalam kasus ijon proyek dengan fee 10-15 persen. Barang bukti Rp756,8 juta disita.

9. OTT Bupati Cilacap (14 Maret 2026)
Bupati Cilacap dan Sekda diduga mengumpulkan dana Rp750 juta untuk kebutuhan THR pihak tertentu. Uang Rp610 juta diamankan.

10. OTT Bupati Tulungagung (10 April 2026)
Kasus terbaru masih dalam tahap penyelidikan. KPK mengamankan 18 orang, termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo, serta uang ratusan juta rupiah.

Rangkaian OTT ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di berbagai sektor. KPK juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan kasus, khususnya OTT Tulungagung yang masih dalam proses pendalaman.*

(mt/dh)

JAKARTA – Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan dimulai pada Sabtu (11/4/2026) malam di Islamabad, Pakistan.

Pertemuan ini diperkirakan berlangsung selama satu hari dengan agenda utama membahas peluang perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga:

• Iran Pilih Pakistan Jadi Juru Damai Lawan AS, Dubes Sebut Upaya Gencatan Senjata Jadi Kunci

Perundingan disebut akan berlangsung secara langsung maupun tidak langsung, dengan Pakistan berperan sebagai mediator dalam upaya mendorong terciptanya stabilitas kawasan.

Delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf, didampingi Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ali Akbar Ahmadian, serta Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati.

Sementara itu, delegasi Amerika Serikat dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance, bersama utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan adanya kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Iran pada awal pekan ini.

Langkah tersebut diikuti pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur strategis yang menyumbang sekitar 20 persen pasokan energi global.

Perundingan ini dinilai menjadi momentum penting untuk meredakan ketegangan sekaligus membuka peluang stabilitas baru di kawasan Timur Tengah.*

(an/dh)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan sekitar 400 unit pompa air untuk mendukung sektor pertanian menghadapi potensi musim kemarau akibat fenomena El Nino.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan jumlah pompa yang disiapkan saat ini masih bersifat sementara dan akan terus ditambah sesuai kebutuhan di lapangan.

Baca Juga:

• Kejati Sita Dokumen Usai Penggeledahan di Kementerian PU, Istana Buka Suara

Menurutnya, penyediaan pompa air ini dilakukan guna memastikan distribusi air ke lahan pertanian, khususnya sawah, tetap berjalan optimal selama musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia.

Dody menegaskan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar tidak terjadi tumpang tindih program dalam penyediaan sarana pompanisasi.

"Karena Kementerian Pertanian juga menyiapkan hal yang sama, jadi kita atur agar tidak overlapping," ujarnya.

Ia menjelaskan pembagian peran antar kementerian menjadi penting agar intervensi yang dilakukan pemerintah dapat tepat sasaran dan efektif di setiap daerah, khususnya sentra produksi pangan.

Selain penyediaan pompa air, Kementerian PU juga menekankan pembangunan jaringan irigasi tersier agar air yang dialirkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh lahan pertanian.

"Kami minta tidak hanya pompa air, tapi juga jaringan irigasi tersiernya dibangun supaya distribusi air lebih efektif dan efisien," jelasnya.

Dengan dukungan infrastruktur tersebut, pemerintah berharap lahan pertanian, terutama sawah tadah hujan, dapat meningkatkan frekuensi panen.

"Harapannya sawah tadah hujan bisa panen minimal dua kali setahun, kalau bisa tiga kali," tambah Dody.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pihaknya menggandeng Kementerian PU untuk memperbaiki jaringan irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino ekstrem.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian sekaligus meminimalkan dampak musim kemarau terhadap produksi pangan nasional.*

(an/dh)

SIMALUNGUN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak signifikan di Sumatera Utara.

Hingga April 2026, program ini telah menjangkau sekitar 2,9 juta peserta didik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga:

• Ratusan Dapur MBG Disetop Sementara, BGN Ungkap Temuan dari Menu Tak Layak hingga Gangguan Pencernaan

"Program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat," ujar Sony usai rapat konsolidasi program MBG di Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, pelaksanaan MBG turut menyerap lebih dari 58 ribu tenaga kerja serta melibatkan 2.386 pemasok bahan pangan, mulai dari beras, telur, ikan, sayur, hingga buah-buahan.

Sony menekankan pentingnya transparansi dan kolaborasi lintas sektor agar program berjalan optimal. Ia juga mendorong pemerintah daerah aktif terlibat dalam pengawasan dan pelaksanaan program.

"Transparansi dan komunikasi dengan mitra harus terus dibangun agar program ini tepat sasaran," katanya.

Meski telah menjangkau jutaan siswa, Sony menyebut capaian tersebut belum final. Pemerintah masih akan menambah jumlah SPPG untuk memperluas jangkauan penerima manfaat.

"Ke depan masih akan ada penambahan SPPG untuk memenuhi kebutuhan layanan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyambut positif perkembangan program MBG. Ia menilai dampaknya mulai dirasakan, terutama oleh petani yang kini memiliki pasar untuk hasil panennya.

"Alhamdulillah, perekonomian mulai terasa. Hasil pertanian petani kita terserap," ujarnya.

Pemprov Sumut, lanjutnya, berkomitmen mempercepat pelaksanaan program MBG melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

"Dengan visi Sumut Berkah, kami dorong kepala daerah untuk memperkuat konsolidasi dan pendataan," tambahnya.

Di Kabupaten Simalungun sendiri, saat ini telah beroperasi 50 dapur SPPG. Sepanjang 2026, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 95 dapur untuk mendukung perluasan program MBG.*

(mi/dh)

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, merespons wacana penerapan sistem 'war tiket' dalam pemberangkatan haji yang belakangan ramai diperbincangkan.

Menurut Cak Imin, skema tersebut belum tentu efektif diterapkan, mengingat sistem antrean haji yang sudah berjalan selama ini telah mengakomodasi jutaan calon jemaah.

Baca Juga:

• Heboh Wacana War Ticket Haji, Pemerintah Klaim Bisa Pangkas Antrean Tanpa Merugikan Jemaah

Ia juga menyoroti potensi ketidakadilan bagi calon jemaah yang telah lama menunggu giliran berangkat. Menurutnya, penerapan sistem baru seperti 'war tiket' justru bisa merugikan mereka yang masa tunggunya tinggal beberapa tahun lagi.

"Yang sudah terlanjut ngantre 5 tahun, kasihan. Yang sudah ngantre tinggal 2 tahun gimana?" ujarnya.

Cak Imin menegaskan, hingga saat ini wacana tersebut masih dalam tahap awal dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

"Itu masih wacana, masih panjang. Bisa saja, tapi itu sekadar wacana," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah tengah mengkaji berbagai opsi untuk mengatasi panjangnya antrean haji di Indonesia, salah satunya melalui skema pendaftaran langsung tanpa antrean atau 'war tiket'.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyebut ide tersebut muncul sebagai upaya mencari solusi agar calon jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk berangkat ke Tanah Suci.*

(ds/dh)

JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengungkap alasan negaranya memilih Pakistan sebagai mediator dalam konflik dengan Amerika Serikat.

Menurut Boroujerdi, langkah tersebut didasari upaya aktif yang dilakukan pemerintah Pakistan dalam mendorong terciptanya gencatan senjata di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga:

• Dubes Iran: Negosiasi Masih Dibutuhkan agar Kapal RI Bisa Lolos dari Selat Hormuz

Ia menyebut, Iran menerima tawaran mediasi karena Pakistan dinilai mampu membangun komunikasi dengan kedua pihak yang berkonflik, termasuk Amerika Serikat.

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, disebut telah berperan aktif dalam mendorong proses damai serta meyakinkan kedua negara untuk duduk di meja perundingan.

"Upaya tersebut juga meyakinkan kami dan pihak lawan untuk bernegosiasi di Pakistan," katanya.

Sebelumnya, Pakistan muncul sebagai mediator penting dalam konflik Iran dan Amerika Serikat pada April 2026. Negara tersebut memfasilitasi gencatan senjata sementara selama dua pekan dan merencanakan perundingan lanjutan di Islamabad.

Selain faktor diplomasi aktif, Pakistan juga dipilih karena dianggap memiliki posisi netral, kedekatan geografis, serta jalur komunikasi yang efektif dengan kedua belah pihak.*

(oz/dh)

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menghentikan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan keamanan pangan tetap terjaga.

Baca Juga:

• Pihak SPPG Bantah Isu Balita Terlindas Mobil MBG di Indramayu, Ini Penjelasannya

"Sampai hari ini, SPPG di Wilayah II yang di-suspend berjumlah 362 SPPG. Dalam periode 6-10 April terdapat tambahan 41 SPPG," ujar Doni, Sabtu (11/4/2026).

Ia menjelaskan, langkah penindakan ini merupakan bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional di lapangan.

Berdasarkan laporan harian, pada Senin (6/4) terdapat 9 SPPG yang di-suspend dengan berbagai temuan, seperti tidak adanya pengawas gizi dan keuangan, menu yang tidak layak, hingga dapur yang masih dalam tahap renovasi.

Jumlah tersebut meningkat pada Rabu menjadi 15 SPPG, dengan temuan tambahan berupa dugaan gangguan pencernaan, persoalan manajemen organisasi, serta ketiadaan pengawas gizi.

Kemudian pada Kamis (9/4), sebanyak 14 SPPG kembali dihentikan sementara. Permasalahan yang ditemukan mencakup aspek sumber daya manusia (SDM), dugaan gangguan pencernaan di sejumlah daerah, hingga renovasi yang belum selesai.

Sementara pada Jumat, terdapat 3 SPPG yang disanksi dengan temuan serupa, termasuk menu yang tidak layak dan dugaan gangguan kesehatan.

Selain di Pulau Jawa, BGN juga melakukan langkah serupa di wilayah timur Indonesia. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menyebut sebanyak 165 SPPG dari total sekitar 4.300 unit turut di-suspend.

Penindakan dilakukan karena sejumlah dapur belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

BGN menegaskan, kebijakan penghentian sementara ini bersifat korektif. Setiap SPPG yang di-suspend wajib melakukan pembenahan sebelum kembali beroperasi guna menjamin kualitas dan keamanan layanan Program MBG.*

(in/dh)

JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyebut kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz masih harus melalui proses negosiasi dengan otoritas Iran.

Hal ini disampaikan Boroujerdi merespons kondisi kapal tanker Indonesia, termasuk milik Pertamina, yang belum dapat melintas akibat situasi kawasan yang masih memanas.

Baca Juga:

• Dubes Iran Boroujerdi Apresiasi Dukungan Tokoh RI di Tengah Konflik dengan AS dan Israel

Ia menegaskan, seluruh negara yang kapalnya terdampak wajib mengikuti prosedur tersebut tanpa pengecualian. Pasalnya, kondisi di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini belum sepenuhnya normal.

"Mengingat Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini tidak dalam kondisi yang biasa-biasa saja," tambahnya.

Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps menetapkan rute maritim alternatif di Selat Hormuz menjelang negosiasi Iran dengan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan. Kebijakan itu diambil karena adanya risiko ranjau laut di jalur pelayaran.

Namun hingga kini, Selat Hormuz belum bisa dibuka sepenuhnya. Ranjau laut yang dipasang saat konflik belum seluruhnya berhasil ditemukan dan dibersihkan.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan Pemerintah Iran telah merespons positif permintaan Indonesia agar kapal tanker nasional dapat melintas dengan aman.

Meski begitu, proses teknis dan operasional masih berlangsung dan belum dapat dipastikan kapan kapal-kapal tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz.

Berdasarkan data pelacakan kapal, dua kapal tanker Pertamina masih berada di wilayah Teluk Persia. Kapal Pertamina Pride terpantau di lepas pantai Arab Saudi, sementara kapal Gamsunoro berada di perairan Uni Emirat Arab.*

(an/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Dalam operasi tersebut, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo turut diamankan bersama sejumlah pihak lainnya.

Baca Juga:

• Sahroni Akui Serahkan Rp300 Juta ke KPK Gadungan, Ternyata untuk Jebak Pelaku

1. 16 Orang Diamankan

OTT dilakukan pada Jumat (10/4/2026) malam. Sebanyak 16 orang diamankan, termasuk Bupati Tulungagung.

2. Dibawa ke Jakarta untuk Diperiksa

Gatut Sunu langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Sabtu (11/4) pagi sekitar pukul 06.50 WIB untuk menjalani pemeriksaan intensif.

3. Total 13 Orang Dibawa ke KPK

Dari 16 orang yang diamankan, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta. Mereka terdiri dari kepala daerah, pejabat Pemkab Tulungagung, dan satu pihak swasta.

4. KPK Sita Uang Tunai

Dalam OTT tersebut, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai. Namun jumlahnya belum diungkap secara rinci.

5. Terkait Dugaan Pemerasan

KPK menyebut perkara yang sedang diselidiki berkaitan dengan dugaan pemerasan. Penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak.

6. Adik Bupati Ikut Diamankan

Selain Gatut Sunu, adiknya juga turut diamankan dalam operasi tersebut karena berada di lokasi saat OTT berlangsung.

7. Adik Bupati Anggota DPRD

Adik Bupati yang ikut diamankan diketahui bernama Jatmiko Dwijo Saputro yang merupakan anggota DPRD Tulungagung.

Saat ini, seluruh pihak masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.*

(d/dh)

JAKARTA - Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengapresiasi dukungan dari sejumlah tokoh nasional Indonesia terhadap Iran di tengah situasi konflik.

Hal itu disampaikan Boroujerdi usai menghadiri peluncuran buku peringatan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Dilaporkan JK, Rismon Sianipar Klaim Video Tudingan Dirinya Dimanipulasi AI

Ia menjelaskan, dalam rangkaian pertemuan dengan para tokoh nasional, dirinya juga menyampaikan perkembangan terkini kondisi Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.

"Saya juga memberikan laporan terkait kondisi terkini di Republik Islam Iran," katanya.

Boroujerdi menyebut, pertemuan tersebut tidak hanya dilakukan dengan mantan presiden, tetapi juga tokoh agama, budayawan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Ia pun mengapresiasi dukungan luas dari masyarakat Indonesia terhadap Iran, baik dalam situasi konflik maupun upaya menuju perdamaian.

Dalam safari diplomatiknya, Boroujerdi diketahui telah bertemu dengan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Selain itu, ia juga bertemu Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, cendekiawan Muslim Din Syamsuddin, serta tokoh lainnya.

Terkait kemungkinan bertemu Presiden RI Prabowo Subianto, Boroujerdi mengaku akan merasa terhormat jika mendapat kesempatan tersebut.

"Jika beliau memberikan kehormatan itu, saya akan sangat berterima kasih," ujarnya.*

(an/dh)

MEDAN - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melepas ribuan kafilah dalam Pawai Ta'aruf yang menandai dimulainya Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-59 tingkat Kota Medan, Sabtu (11/4/2026).

Pawai yang berlangsung di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, itu diikuti kafilah dari 21 kecamatan se-Kota Medan. Suasana pun tampak meriah dengan nuansa religius yang berpadu dengan keberagaman budaya.

Baca Juga:

• Airin Rico Waas Ajak Anak-anak PAUD dan TK Fitria Kenal Dunia Maritim di KRI Bima Suci

Ragam etnis seperti Melayu, Batak, Minang, Karo, Jawa, Mandailing hingga Tionghoa, India, dan Arab turut ambil bagian, mencerminkan harmonisasi keberagaman di Medan.

Rico Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan, Airin Rico Waas, tampak menyambut langsung para peserta dari panggung kehormatan. Ia juga melambaikan tangan sebagai bentuk apresiasi kepada kafilah yang melintas.

Dalam kesempatan tersebut, Rico menegaskan bahwa Pawai Ta'aruf bukan sekadar seremoni pembuka, tetapi juga simbol persatuan dan syiar Islam di tengah masyarakat yang majemuk.

"Alhamdulillah Pawai Ta'aruf berjalan lancar. Saya apresiasi seluruh kafilah yang telah tampil dengan penuh semangat," ujarnya.

Kafilah Kecamatan Medan Selayang menjadi peserta pertama yang tampil sebagai juara umum tahun sebelumnya. Disusul kecamatan lainnya hingga ditutup oleh Kecamatan Medan Sunggal selaku tuan rumah.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Warga memadati sepanjang jalan sejak pagi hari untuk menyaksikan pawai, mengabadikan momen, serta memberikan dukungan kepada para peserta.

Selain pawai, Rico Waas juga meresmikan stand pameran MTQ ke-59 dengan pengguntingan pita, didampingi sejumlah pejabat daerah.

MTQ ke-59 Kota Medan akan berlangsung hingga 18 April 2026 dengan mengusung tema "Membangun Ketaatan yang Hakiki kepada Allah SWT dan Rasul-Nya Menuju Medan Bertuah". Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan qori dan qoriah terbaik serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an.*

(dh)

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi.

AGAMA dan Budaya selalu aktual sepanjang jaman, karena citra agama untuk menyelamatkan umat manusia, selalu tidak pernah luput dari pranata budaya.

Baca Juga:

• Di Munas IPSI, Prabowo Serukan Cinta Budaya Lokal dan Ingatkan Bahaya Minder pada Budaya Asing

Dalam kehidupan nyata, kita menyaksikan berbagai peristiwa yang seakan menyandera perhatian manusia, sepertinya kita telah diborgol dan tengah berada didalam penjara ketidak berdayaan yang diatas-namakan keyakinan dalam beragama.

Hal tersebut terjadi karena kita tidak mampu memahami "teks dalam konteks"yang benar dan tepat terhadap isi Firman (agama apapun) yang umumnya dikemas dengan bahasa perumpamaan dan atau simbol. Akhirnya Firman diposisikan hanyalah sebagai syair (dongeng) belaka, bukan sebagai petunjuk Tuhan.

Dengan kata lain, persoalan yang kita hadapi selama ini bukan pada bunyi text Firman yang tertuang dalam Kitab Suci yang manapun, tapi bagaimana kita bisa memahami makna Firman dengan benar, sehingga agama-agama terus mampu menjawab tuntutan jaman.

Disinilah pentingnya refleksi antropologi sistem, yakni usaha untuk senantiasa menukik ke dalam "tulang sum-sum" persoalan manusia dan masyarakat.

Dan refleksi yang benar haruslah masuk ke dalam inti pemahaman yang tepat mengenai agama di satu pihak, dan pada pihak lain upaya mengkaji dengan cermat "das Sein" dan "das Sollen"dari kebudayaan para bangsa dan peradaban manusia pada umumnya.

Mengenai teks, Plato mengatakan, manusia ibarat sebuah teks yang sulit dipahami, selain harus dipelajari dari jendela filsafat kritis, sebagai teks hendaknya didekati secara lebih spesifik.

Kritis dan spesifik disini tidak saja berkaitan dengan teori (Keilmuan) semata, melainkan "sebuah manajemen" dalam memahami manusia dalam konteks budaya tertentu.

Karena itu, dalam pengalaman hidup keseharian, kata Plato, sebagai teks yang ditulis dengan huruf yang terlampau kecil, sehingga tidak dapat dibaca dengan semestinya. Maka tugas pertama filsafat adalah memperbesar tulisan-tulisan itu agar mudah dibaca dengan lebih cermat dan seterusnya dapat dipahami dengan lebih terang (Ernst Cassirer, An Essay on Man, 1944; Neonbasu Gregor, Sketsa Dasar Mengenal Manusia dan Masyarakat, 2020).

Disanalah, pentingnya manusia dalam memahami ajaran agama (apapun) untuk menggunakan tekhnologi penglihatan seperti "kaca pembesar", agar kesulitan dalam menghadapi teks yang hurufnya terlampau kecil, tidak keluar dari persoalan eksistensial, dalam arti berkat alat bantu kaca pembesar tadi, dia akan mampu membaca huruf yang terlampau kecil dengan benar.

Dan dalam perspektif lain, dengan ilmu, mata manusia bisa dimampukan untuk dapat membaca huruf baik kecil maupun besar. Tindakan intelektual disini adalah memaksimalkan kemampuan alat penglihatan dari akar eksistensinya, sehingga kemungkinan memahami tidak tergantung pada obyek yang dipandang, melainkan dia harus berfungsi sesuai hakekatnya untuk melihat dan merasakan.

Dengan demikian, Firman dalam kitab suci agama apapun otomatis akan mewujud menjadi petunjuk nyata untuk membangun ahklaq mulia.

Dalam prakteknya di kita sendiri sentimen SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) tak kunjung padam, sementara ditingkat global masalah Palestina dan Israel terus berlarut, dan ketika persoalan "terrorism" mulai mengecil, kini dunia dikagetkan dengan perang antara USA/Israel vs Iran. Dan menjadi lebih konyol, ketika kesemuanya itu justru dipahami dan diyakini sebagai ajaran agama masing-masing.

Manusia Tidak Pernah Terlepas Dari Budaya.

Kebudayaan selalu sebagai seperangkat peraturan dan standardisasi yang apabila dibenahi oleh para anggota masyarakat akan menghasilkan perilaku yang dapat diterima oleh para anggotanya.

Hal kunci yang perlu diperhatikan adalah proses pemahaman yang benar terhadap butir-butir budaya didalamnya termasuk sejarah, bahasa, kosmologi, mitos, religi, kesenian, tekhnologi, keramahan alam dalam patahan-patahan waktu tertentu.

Sementara missi agama-agama sendiri, bukan untuk menihilkan kebudayaan yang telah ada, dan apalagi hendak menggantikan budaya setempat dengan budaya masyarakat dimana para Nabi mengembangkan agama-agama yang kemudian diposisikan sebagai ajaran agama.

Oleh karenanya, tantangan yang semestinya ditawarkan para agamawan pada masa sekarang adalah bagaimana memadukan tema sentral agama dan budaya. Sudah barang tentu perjumpaan atau tepatnya "titik temu" antara agama dan budaya tidak saja berdampak pada pemikiran dan refleksi, melainkan terpantul secara nyata dalam perilaku individu dan kaum dalam keseharian.

Artinya, menyatunya kata dan perbuatan baik individu maupun sosial kemasyarakatan. Dan untuk mewujudkan missi suci agama (apapun) dalam kaitan berbangsa dan bernegara hanya ada satu pendekatan yaitu melalui Aturan Main Kenegaraan mulai dari UUD, UU dan turunannya.

Melalui pendekatan antropologi sistem juga akan terjadi sebuah "switching of mindset", atau dalam bahasa sederhana "corak berpikir"yang mengalir dari refleksi kritis sistem terhadap paradigma perubahan yang sangat mendasar dan amat mendalam.

Dan karena manusia memiliki panggilan luhur untuk mensucikan dunia dan membaharui kehidupan masyarakat, maka manusia harus diberi "mindset" baru dalam menghadapi realitas masyarakat dan budaya, terlebih dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tidak terikat pada struktur formal yang ada di sela-sela agama.

Sebagai contoh, dalam Al Kitab maupun Al Qur'an sejumlah Firman menjelaskan tentang kata Yahudi, Israel dan juga Palestina. Bahkan secara khusus di Islam mengajarkan tentang Khilafah serta penyikapan manusia terhadap kaum Nasrani.

Dengan berangkat dari fakta tak terbantahkan dari perjalanan peradaban manusia, niscaya kesemuanya itu akan ada "titik temu", tanpa ada salah paham atau salah pengertian dalam bentuk apapun dan apalagi sampai terjadi konflik phisik antar kaum yang dibarengi dengan jatuh korban.

Fakta sejarah membuktikan bahwa disaat awal berkembangnya agama Islam dan apalagi Kristen (5 Abad sebelumnya) peradaban manusia belum mengenal lembaga Bangsa dan apalagi Negara, sebagaimana yang tergelar kekinian.

John Locke dan Thomas Hobbes lah yang mengenalkan teori kontrak social, dimana Negara adalah wadah dan alat bersama bagi segenap anak bangsa sebagaimana yang saat ini tergelar dimuka bumi, yaitu pada abad 17.

Disamping itu, dalam memahami makna kata atau terminologi yang tertuang dalam Firman haruslah sesuai dengan makna aslinya sebagaimana "asbabun nuzul" yaitu kondisi yang melingkupi turunnya Firman dan atau kontekstual sebuah Firman.

Kata Nasrani dalam Al Qur'an umpamanya, makna saat awal berkembangnya Islam adalah Orang Ingkar Janji, sama sekali tidak ada hubungan dengan makna kata Nasrani sebagai sebutan bagi kaum yang sembahyangnya di Gereja, yang baru muncul belakangan.

Begitu pula dalam memahami sejumlah Firman tentang kisah para Nabi dan kaumnya, semestinya diposisikan sebagai Petunjuk Tuhan dalam mengatur kehidupan bangsa dan negaranya.

Yang terjadi di kita, sejak awal berdirinya NKRI elit bangsa ini secara nyata melanggar petunjuk sekaligus larangan Tuhan sebagaimana tertuang dalam kisah "Sodom dan Gomora".

Hal tersebut dibuktikan dalam pengaturan sistem kenegaraan yang tanpa kejelasan "jenis kelamin" nya. Ketika hendak membentuk Pemerintahan Negara yang berazaskan "Dari, Oleh dan Untuk Rakyat" atau demokrasi, tapi UUD nya tidak memuat amanat tentang Partai dan Pemilu.

Padahal bukanlah demokrasi, kalau tanpa Partai dan Pemilu. Hal yang serupa juga dalam pengaturan demokrasi versi UUD -1945 Hasil 4 Kali Amandemen, dimana pilihan sistem demokrasinya juga kembali lagi tanpa kejelasan "jenis kelamin".

Bagaimana tidak, kalau melalui Pemilu, Presiden dipilih langsung (Presidensial), tapi pengaturan DPR nya model Parlementer.

Akhirnya Kabinet yang dibentuk mau tidak mau haruslah model Koalisi ala sistem Parlementer yaitu ketika dalam Pemilu tidak ada Partai pemenang mayoritas tunggal.

Dan masih banyak lagi masalah dan persoalan yang harus dikaji tak terkecuali dalam pengaturan ekonomi, agar kehadiran agama-agama (modern) otomatis menjadi berkah bagi ummat manusia, bukan sebaliknya, dalam banyak kasus ternyata agama-agama justru menjadi sumber mala petaka kemanusiaan dan pendholiman terhadap alam.*

*)Penulis adalahKetua Dewan Penasehat Ksatria Merah Jambu Foundation

YOGYAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menekankan pentingnya kewirausahaan dan integritas bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan global.

Hal itu disampaikan Nasir saat menghadiri Wisuda Sarjana ke-68 dan Pascasarjana ke-5 Tahun Akademik Ganjil 2025/2026 di Universitas Widya Mataram, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Unmuha Gelar Wisuda ke-50, 10 Lulusan Terbaik dan 98 Cumlaude! Rektor: Jangan Cepat Puas

"Wisuda bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar," ujarnya di hadapan para wisudawan.

Ia menegaskan, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan ijazah. Menurutnya, dibutuhkan keterampilan, kreativitas, serta kemampuan membaca peluang di tengah dinamika global.

Nasir juga menyoroti pentingnya kewirausahaan dalam menghadapi bonus demografi Indonesia yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2030.

Ia menyebut, rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih berada di kisaran 3,29 persen, tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain.

Di sisi lain, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

"Ke depan, tantangan kita bukan hanya menambah jumlah pelaku usaha, tetapi mendorong lahirnya wirausaha yang mampu naik kelas, inovatif, dan berdaya saing tinggi," katanya.

Menurut Nasir, bonus demografi dapat menjadi peluang sekaligus risiko jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, generasi muda diharapkan mampu berperan sebagai pencipta lapangan kerja.

Selain kewirausahaan, Nasir juga menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam meraih kesuksesan.

"Kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan harus dijaga dalam setiap langkah," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Nasir menyampaikan selamat kepada para wisudawan serta mengapresiasi Universitas Widya Mataram atas kontribusinya dalam mencetak generasi unggul yang berdaya saing.*

(dh)

JAKARTA- Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merespons usulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terkait pelibatan hakim ad hoc dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Yusril mengatakan, pemerintah akan mengkaji usulan tersebut bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mencari mekanisme yang tepat.

Baca Juga:

• KontraS Soroti Minim Transparansi, Ragu Peradilan Militer Ungkap Motif Penyiraman Air Keras

Ia menjelaskan, pelibatan hakim ad hoc sebelumnya pernah diterapkan dalam sejumlah perkara tertentu, seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindak pidana korupsi.

Menurut Yusril, pemerintah akan memfasilitasi usulan yang disampaikan oleh Gibran agar dapat dibahas lebih lanjut bersama Mahkamah Agung.

"Kami pemerintah tentu akan membahas bersama dengan Mahkamah Agung untuk memfasilitasi usul dan saran yang dikemukakan oleh Pak Wakil Presiden," katanya.

Sebelumnya, Gibran mendorong agar hakim ad hoc dilibatkan dalam proses persidangan kasus tersebut. Ia menilai kehadiran hakim dari kalangan profesional dengan integritas tinggi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.

"Pelibatan kalangan profesional sebagai hakim ad hoc menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum," ujar Gibran.

Diketahui, berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Oditur Militer II-07 Jakarta dan akan disidangkan di pengadilan militer.

Gibran menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.*

(in/dh)

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meragukan proses peradilan militer mampu mengungkap motif di balik kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai pelimpahan berkas perkara empat prajurit TNI ke Oditurat Militer belum tentu bisa mengungkap dalang maupun motif utama kasus tersebut.

Baca Juga:

• Yusril Tegaskan Kasus Air Keras Andrie Yunus Masuk Pengadilan Militer, Ini Alasannya

Dimas menilai, pengusutan kasus seharusnya tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya struktur komando atau relasi institusional, termasuk di lingkungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Selain itu, KontraS juga menyoroti minimnya transparansi dalam proses penanganan kasus. Hingga pelimpahan berkas ke Oditurat Militer, identitas lengkap para tersangka belum diungkap ke publik.

"Cuma inisial saja, satuannya dari mana, matra-nya apa juga tidak pernah dirilis oleh Puspom TNI," katanya.

KontraS juga mengkritik belum adanya pemeriksaan terhadap korban dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak militer.

"Ini bukan hanya tidak transparan, tapi juga tidak akuntabel," tegas Dimas.

Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah menyerahkan berkas perkara empat tersangka kepada Oditurat Militer II-07 Jakarta pada Selasa (7/4/2026). Keempat tersangka merupakan prajurit BAIS TNI berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.

Selanjutnya, jaksa militer akan meneliti kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk proses persidangan.

Kasus ini bermula dari insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada Kamis (12/3/2026) malam di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu, Andrie baru saja selesai melakukan aktivitas di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Korban diserang oleh pelaku hingga mengalami luka serius, termasuk kerusakan pada mata kanan serta luka bakar sekitar 20 persen pada tubuh. Ia sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Empat tersangka kemudian ditetapkan pada 18 Maret 2026 dengan jeratan Pasal 467 KUHP tentang penganiayaan berencana.*

(k/dh)

JAKARTA - Pakar digital forensik Rismon Sianipar angkat bicara terkait laporan yang dilayangkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla ke Bareskrim Polri.

Rismon menyebut laporan tersebut dipicu oleh video yang bukan dibuat olehnya, melainkan hasil rekayasa menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Baca Juga:

• Respons Pernyataan Jusuf Kalla, Jokowi: Saya Ingin Secepatnya, Tapi yang Menuduh Harus Membuktikan

Ia menjelaskan, video asli yang menjadi sumber berasal dari unggahan di kanal Balige Academy pada 11 Maret 2026. Dalam video tersebut, Rismon menyampaikan klarifikasi terkait kajian ilmiah soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Namun, menurutnya, video itu kemudian dimodifikasi pihak lain menggunakan teknologi AI sehingga memuat pernyataan berbeda, termasuk menyebut nama tokoh tertentu dan nominal dana.

"Yang selanjutnya mereka rekayasa menjadi video yang menyebutkan seorang elite di republik ini dengan nama spesifik dan jumlah dana spesifik," ujarnya.

Rismon menegaskan, rekaman asli yang dimilikinya menjadi bukti autentik bahwa dirinya tidak pernah membuat atau menyebarkan video yang dipersoalkan.

"Ini merupakan bukti autentik bahwa bukan saya yang memproduksi video tersebut, karena autentiknya ada sebagai jejak digital yang tidak terbantahkan," tegasnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026) terkait dugaan fitnah. JK menilai pernyataan dalam video tersebut merugikan dirinya karena menuding dirinya mendanai pihak tertentu dalam isu ijazah Jokowi.

"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap merugikan saya," ujar JK.

JK juga mengaku tidak terima dengan tudingan tersebut. Ia menilai tuduhan itu tidak etis, mengingat dirinya pernah mendampingi Jokowi dalam pemerintahan selama lima tahun.*

(in/dh)

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) di kapal MV Gold Autumn dalam kondisi selamat usai insiden ledakan di perairan Laut Arab.

Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan ketiga WNI tersebut telah mendapatkan tiket untuk kembali ke Indonesia dan dijadwalkan tiba pada Minggu (12/4/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Harap Sprint Rally Sumut 2026 Bangun Ekosistem Balap dan Regenerasi Atlet

Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama perwakilan RI di Pakistan langsung menindaklanjuti laporan terkait insiden ledakan yang terjadi pada Selasa (7/4/2026).

Namun, Kemlu menyebut hingga kini penyebab ledakan maupun pihak yang bertanggung jawab masih belum diketahui karena proses investigasi oleh otoritas setempat masih berlangsung.

Kapal MV Gold Autumn diketahui membawa 22 kru dari berbagai negara, termasuk China, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, dan Indonesia.

Saat insiden terjadi, nakhoda kapal memerintahkan seluruh kru untuk meninggalkan kapal. Para awak sempat terombang-ambing di laut sebelum akhirnya diselamatkan oleh kapal MV Yunis yang melintas di lokasi kejadian.

Sehari setelahnya, kapal MV Yunis berkoordinasi dengan patroli Angkatan Laut Pakistan yang kemudian mengevakuasi seluruh korban, termasuk tiga WNI, ke Karachi.

Saat ini, ketiga WNI tersebut berada di Karachi, Pakistan, dalam kondisi selamat dan mendapatkan penanganan.

Konsulat Jenderal RI (KJRI) Karachi menyebut MV Gold Autumn merupakan kapal berbendera Panama yang dioperasikan perusahaan China. Kapal tersebut tengah berlayar dari Shanghai menuju Oman saat insiden terjadi, sekitar 200 mil laut dari lepas pantai Pakistan.

Kemlu memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan pelindungan maksimal kepada para WNI terdampak.

Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi otoritas Pakistan atas bantuan penyelamatan yang diberikan dalam insiden tersebut.*

(an/dh)