Jambi mencatat skor AQI 269 yang masuk kategori parah. Sementara itu, Pekanbaru, Riau, berada di posisi keempat dengan skor AQI 186 atau kategori tidak sehat.

Baca Juga:

• Fenomena Lubang Api Bawah Tanah Saat Karhutla Kalimantan: Penjelasan Lengkap BNPB

10 Kota dengan Kualitas Udara Terburuk di Dunia

Berdasarkan data AQI (US) yang dikutip pada Kamis (15/10/2026) pukul 12.12 WIB, berikut daftar 10 kota dengan tingkat polusi udara tertinggi:

1. Jambi, Indonesia — AQI 269 (parah)

2. Muzaffarnagar, India — AQI 190 (tidak sehat)

3. Sitapur, India — AQI 189 (tidak sehat)

4. Pekanbaru, Indonesia — AQI 186 (tidak sehat)

5. Nagpur, India — AQI 185 (tidak sehat)

6. Thrissur, India — AQI 184 (tidak sehat)

7. Xiaoganzhan, China — AQI 182 (tidak sehat)

8. Bulandshahr, India — AQI 180 (tidak sehat)

9. Gurgaon, India — AQI 176 (tidak sehat)

10. Kota, India — AQI 174 (tidak sehat)

Indeks AQI digunakan untuk menggambarkan tingkat pencemaran udara berdasarkan sejumlah polutan, termasuk partikel halus PM2.5, PM10, nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), dan karbon monoksida (CO).

Semakin tinggi skor AQI, semakin besar tingkat pencemaran udara dan risiko dampaknya terhadap kesehatan.

Sejumlah Wilayah Indonesia Juga Tercatat Tidak Sehat

Selain Jambi dan Pekanbaru, sejumlah daerah lain di Indonesia juga mencatat kualitas udara yang tidak sehat berdasarkan data yang sama.

Berikut beberapa wilayah beserta skor AQI-nya:

- Patam, Kepulauan Riau: 169 (tidak sehat)

- Martapura, Kalimantan Selatan: 161 (tidak sehat)

- Sampit, Kalimantan Tengah: 151 (tidak sehat)

- Pontianak, Kalimantan Barat: 142 (buruk)

- Palangka Raya, Kalimantan Tengah: 141 (buruk)

Kondisi tersebut terjadi di tengah sebaran asap karhutla yang masih berdampak pada sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

PM2.5 Palangka Raya Tembus 1.056,4

Selain pemantauan AQI, data yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan tingginya konsentrasi partikel halus PM2.5 di beberapa wilayah Indonesia.

Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mencatat angka PM2.5 tertinggi sebesar 1.056,4. Posisi berikutnya ditempati Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dengan angka 957,3.

Berikut daftar 10 wilayah dengan angka PM2.5 tertinggi berdasarkan data per 15 Oktober 2026:

1. Palangka Raya: 1.056,4

2. Pangkalan Bun: 957,3

3. Musi 2, Palembang: 188,8

4. Talang Betutu, Palembang: 185

5. Mempawah, Kalimantan Barat: 177,9

6. Sintang, Kalimantan Barat: 170,9

7. Kototabang, Sumatera Barat: 169,1

8. Kubu Raya, Kalimantan Barat: 166,4

9. Medan: 159,4

10. Muaro Jambi: 140,9

Angka PM2.5 tersebut berbeda dari skor AQI karena keduanya merupakan indikator yang tidak sama. Data AQI digunakan untuk mengelompokkan tingkat kualitas udara, sedangkan angka PM2.5 menggambarkan konsentrasi partikel halus di udara.

Bahaya PM2.5 bagi Kesehatan

PM2.5 merupakan partikel polusi berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru. Partikel tersebut juga dapat mencapai aliran darah dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Dalam kondisi karhutla, PM2.5 dapat terbentuk dari pembakaran material organik, termasuk kayu dan lahan gambut.

Paparan polusi udara dapat mengganggu sistem pernapasan serta meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan stroke. Kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain balita, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan riwayat penyakit tertentu.

Tingginya angka PM2.5 yang dilaporkan di Palangka Raya dan Pangkalan Bun menjadi perhatian di tengah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kondisi kualitas udara dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran, cuaca, dan pergerakan angin, sehingga pemantauan berkala tetap diperlukan.* (k/dh)

Kabut asap terlihat menyelimuti kawasan bandara. Namun, aktivitas penerbangan domestik maupun internasional secara umum masih berlangsung sesuai jadwal.

Baca Juga:

• Sumut Masuk Nominasi Jamsostek Award 2026, Bobby Nasution Pasang Target Tinggi untuk Perlindungan Pekerja

Selanjutnya, penerbangan rute Medan-Batam menggunakan maskapai Lion Air yang dijadwalkan pukul 12.10 WIB juga mengalami penundaan.

Penerbangan rute Medan-Padang dengan maskapai Super Air Jet yang semula dijadwalkan berangkat pukul 12.40 WIB turut tercatat mengalami penundaan.

Selain itu, penerbangan rute Medan-Jakarta yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB mengalami penundaan karena faktor teknis.

Penerbangan rute Medan-Surabaya menggunakan maskapai Super Air Jet yang dijadwalkan pukul 14.35 WIB juga tercatat mengalami penundaan.

Meski sejumlah jadwal penerbangan mengalami perubahan, sebagian besar penerbangan di Bandara Kualanamu, baik domestik maupun internasional, masih terjadwal normal.

Jarak Pandang di Sejumlah Wilayah Sumut 1-3 Km

Sebaran asap masih terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pengamatan pada Kamis (15/10/2026) pukul 09.00 WIB, jarak pandang di beberapa wilayah berkisar 1-3 kilometer.

Pengamatan dilakukan melalui Stasiun Meteorologi Kualanamu, Stasiun Meteorologi Aek Godang, dan Stasiun Meteorologi Silangit.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I, Hendro Nugroho, mengatakan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumut berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat.

"Berdasarkan pemantauan kondisi kualitas udara pada tanggal 15 Oktober 2026, kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Utara berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat," kata Hendro.

BBMKG Deteksi Titik Panas di Labuhanbatu dan Tapsel

BBMKG Wilayah I Medan juga mendeteksi tiga titik panas atau hotspot kategori sedang di Sumatera Utara pada Rabu (14/10/2026).

Titik panas tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Labuhanbatu dan Tapanuli Selatan.

Kondisi ini menjadi perhatian di tengah sebaran asap yang masih terpantau di sejumlah daerah Sumut. Sementara itu, berdasarkan pantauan yang dilaporkan, aktivitas operasional Bandara Kualanamu masih berjalan normal meski beberapa penerbangan mengalami penundaan.* (ds/dh)

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) awalnya menanyakan sejak kapan Freddy mengenal Jokowi. Freddy mengatakan dirinya mulai mengenal Jokowi pada 2013.

Baca Juga:

• Buka Suara Soal Tim Sukses 2012, Andi Azwan Bantah Organisasinya Disuntik Dana Jokowi

Jaksa kemudian menanyakan apakah Freddy pernah melihat langsung ijazah asli Jokowi. Freddy mengaku belum pernah melihat dokumen asli tersebut secara langsung.

"Yang asli saya tidak pernah melihat langsung," ujar Freddy.

Meski belum pernah melihat dokumen asli, Freddy mengatakan Jokowi pernah memperlihatkan hasil pemindaian ijazahnya ketika dia bersama sejumlah relawan Projo berkunjung ke rumah Jokowi di Solo.

Menurut Freddy, Jokowi menjelaskan bahwa dokumen asli ijazahnya sedang berada di Polda Metro Jaya. Karena itu, Jokowi hanya memperlihatkan salinan digital kepada Freddy.

"Tapi pada saat saya datang ke Solo ketemu Pak Jokowi bersama teman-teman Projo, Pak Jokowi mengatakan begini, 'Mas Freddy, kamu kan sering di media tampil, jadi saya ingin menunjukkan ijazah asli saya kepada kamu biar kamu lebih percaya diri. Tapi sayang, ijazah itu sedang di Polda Metro. Oleh karena itu sekarang saya tunjukkan yang scan saja, ya'. Jadi saya hanya melihat yang scan," kata Freddy dalam persidangan.

Freddy menyampaikan bahwa Jokowi menunjukkan dokumen digital tersebut agar dirinya lebih percaya diri ketika berbicara kepada publik mengenai polemik ijazah Jokowi.

Keterangan Freddy tersebut merupakan kesaksiannya di persidangan. Dia menegaskan tidak melihat dokumen ijazah asli secara langsung.

Persidangan tersebut merupakan bagian dari proses hukum terhadap Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Perkara ini berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi dan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam proses persidangan, jaksa menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara yang didakwakan kepada Dokter Tifa.

Keterangan Freddy mengenai scan ijazah Jokowi menjadi salah satu hal yang disampaikan dalam agenda pemeriksaan saksi pada Kamis (15/10/2026).

Kesaksian tersebut tidak dengan sendirinya menjadi putusan mengenai keaslian maupun keabsahan ijazah. Penilaian terhadap alat bukti dan fakta persidangan tetap menjadi kewenangan majelis hakim.* (oz/dh)

Komitmen itu disampaikan Bobby saat mengikuti Wawancara Nasional Jamsostek Award 2026 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga:

• Kocar-kacir Disergap Polisi, 40 Orang di Medan Positif Narkoba Diangkut Truk ke Polda Sumut

"Kami menyiapkan dukungan perlindungan sosial bagi pekerja rentan, sementara Dinas Ketenagakerjaan turut mendorong perlindungan bagi pekerja formal. Dalam RKPD Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 53,26%," kata Bobby.

Bobby mengatakan Pemprov Sumut berkomitmen memenuhi target cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah direncanakan. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pemprov Sumut juga membuka peluang dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu memperluas perlindungan bagi pekerja.

"Kami optimistis target yang telah direncanakan untuk periode 2026–2030 dapat direalisasikan. Dukungan anggaran akan terus kami upayakan agar kebutuhan program perlindungan pekerja dapat terpenuhi, sehingga capaian ke depan tidak hanya sesuai target, tetapi juga berpeluang melampauinya," ujarnya.

Menurut Bobby, dukungan anggaran dan kerja sama lintas sektor menjadi bagian penting untuk meningkatkan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain dukungan dari pemerintah provinsi, Bobby mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumut ikut memperluas cakupan perlindungan pekerja.

Pemprov Sumut telah menerbitkan Peraturan Gubernur dan Instruksi Gubernur sebagai landasan penguatan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di 33 kabupaten/kota.

Bobby mencontohkan pola kolaborasi pembiayaan yang telah diterapkan dalam program Universal Health Coverage (UHC). Dalam program tersebut, pembiayaan dilakukan dengan komposisi 80% dari Pemprov Sumut dan 20% dari pemerintah kabupaten/kota.

Sementara untuk memperluas cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), pemerintah kabupaten/kota dapat mengajukan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) guna mendukung kebutuhan pembiayaan di daerah.

Pola kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di wilayah masing-masing.

Bobby mengapresiasi terpilihnya Sumut sebagai salah satu nominasi Jamsostek Award 2026. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pelaksanaan program perlindungan pekerja.

Pemprov Sumut berupaya agar semakin banyak pekerja, terutama kelompok rentan, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Nominasi tersebut juga menjadi dorongan bagi Pemprov Sumut untuk melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan berbagai pihak agar target cakupan perlindungan pekerja dapat tercapai, bahkan berpeluang melampaui target yang telah ditetapkan.* (dh)

Abdullah mengatakan, pendalaman diperlukan untuk mengetahui apakah dugaan tindak pidana tersebut dilakukan dalam kondisi yang memungkinkan penerapan ketentuan pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga:

• OTT Beruntun KPK: Sejumlah Pejabat Pemkab Klaten Dikabarkan Diamankan

Dia merujuk Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

Abdullah mengakui penerapan hukuman mati dalam perkara korupsi memiliki persyaratan hukum yang ketat. Menurutnya, aspek hak asasi manusia (HAM) juga menjadi bagian dari tantangan penerapan hukuman tersebut.

"Memang penerapannya memiliki syarat dan tantangan hukum yang ketat, termasuk isu soal Hak Asasi Manusia (HAM), namun yang perlu digarisbawahi adalah, Indonesia punya aturan mengenai ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, termasuk saat bencana nasional," tuturnya.

DPR Soroti Dugaan Korupsi Dana Bencana

Abdullah menilai dugaan penyalahgunaan dana kebencanaan merupakan persoalan serius karena anggaran tersebut semestinya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Dia mengaku kecewa atas operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB. Menurutnya, penyalahgunaan dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana dapat berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

"Saya sangat kecewa dengan peristiwa OTT KPK di lingkungan BNPB. Jika terbukti korupsi, iblis pun minder melihat perbuatan seperti itu," ucap Abdullah.

Dia juga menyinggung kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang tengah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, dugaan penyalahgunaan anggaran kebencanaan di tengah situasi tersebut menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius.

"Di saat masyarakat di sejumlah daerah sedang berjuang menghadapi Karhutla berkepanjangan dengan dampak yang sangat parah, kita justru mendapati dana kebencanaan disalahgunakan," sambungnya.

Abdullah berharap penanganan perkara tersebut dilakukan secara tuntas dan memberikan efek jera. Dia menegaskan dana kebencanaan seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghadapi situasi darurat.

"Kalau anggaran yang seharusnya digunakan untuk menolong korban justru diselewengkan, kita harus bertanya, berapa banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan pertolongan sebagaimana mestinya?" pungkas Abdullah.

KPK Tetapkan Lima Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai kebencanaan di BNPB pada Rabu (14/10/2026).

Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan informasi mengenai penetapan Bima sebagai tersangka.

"Ya, terinformasi seperti itu," kata Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Setyo menegaskan penetapan tersangka didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum, bukan karena hubungan keluarga atau jabatan seseorang.

Selain Bima, KPK menetapkan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen, Gabriel Purwaka Sigit; tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga; serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa NG sebagai tersangka.

Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari OTT KPK pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi itu, KPK mengamankan Sekretaris Utama BNPB Rustian dan 13 orang lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan.

Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp 1,4 miliar dan logam mulia.

KPK masih mendalami konstruksi perkara serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Sementara itu, usulan mengenai kemungkinan penerapan hukuman mati merupakan desakan Abdullah yang perlu dikaji berdasarkan fakta perkara dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan keputusan KPK maupun putusan pengadilan.* (k/dh)

Hal tersebut ditegaskan Kepala KPPG Wilayah Medan Donal Simanjuntak, ketika dikonfirmasi bitvonline.com melalui pesan WhatsApps (WA), Kamis (15/10/2026).

Baca Juga:

• TERBONGKAR! Alamat 2 UD Pemasok SPPG Tembung 3 FIKTIF, Warga & Kepling Kompak: Tidak Ada UD Itu di Sini!

Guna kepentingan pendalaman tersebut, Donal Simanjuntak mengatakan pihaknya akan segera memanggil pihak-pihak yang terkait dengan dugaan mark up tersebut.

"Kita akan panggil yayasannya dan Kepala SPPG-nya. Kita akan tanya perihal UD (Usaha Dagang) pemasok," tegas Donal memastikan.

SPPG Tembung 3 merupakan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri milik seorang pengusaha di Medan berinisial Rb. SPPG Tembung 3 beralamat di Jalan Letda Sujono No. 74 Medan Tembung.

DUGAAN MARK UP SISTEMATIS
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, SPPG Medan Tembung 3 diduga melakukan mark-up harga bahan baku harian kebutuhan dapur dengan jurang selisih yang fantastis dan sistematis.

Dugaan ini didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat akuntan SPPG Medan Tembung 3 dan daftar realisasi pembelian bahan baku yang tertuang dalam Lembar Tagihan dari dua UD tempat belanja, yakni UD Sinar Berkat Abadi dan UD Sukses Bersama.

Paling tidak, dugaan mark up secara sistematis ini terlihat pada RAB dan Lembar Tagihan untuk tanggal 3 Oktober s/d 20 Oktber 2026. Total dugaan mark-up dari 21 item mencapai Rp 19.361.000.

BERAT TURUN, HARGA NAIK
Salah satu contoh pada Senin, 3 Agustus 2026. Di RAB, akuntan menetapkan ayam potong 176 Kg dengan harga Rp 5.280.000. Namun realisasi pembelian hanya 160 Kg, tapi dibayar Rp 7.360.000.

Di sini terlihat jelas, jumlah/kuantitas barang berkurang 16 Kg, tapi harga justru membengkak Rp 2.080.000.

Di hari yang sama, jeruk 175 Kg RAB Rp 3.150.000, direalisasikan 216 Kg seharga Rp 4.968.000. Diduga mark-up Rp 1.818.000.

Sedang pada Selasa, 4 Agustus. Ikan nila 223 Kg dengan RAB Rp 7.136.000. Tapi realisasi hanya 220 Kg dengan pembayaran membengkak jadi Rp 9.460.000. Di hari ini saja, satu item saja yakni ikan, diduga di-mark-up Rp 2.324.000. Ini tertinggi dari semua item.

BERAS LADANG CUAN HARIAN
Yang paling nyata adalah permainan beras. Hampir setiap hari, pola mark-up Rp 200.000 diduga terjadi konsisten.

Senin 3 Agustus: RAB 100 Kg Rp 1,7 juta -> realisasi 100 Kg Rp 1,9 juta (diduga mark-up Rp 200 ribu)
Selasa 4 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Rabu 5 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Kamis 6 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Jumat 7 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Rabu 19 Agustus: 103 Kg RAB Rp 1.751.000 -> realisasi Rp 1.957.000 (diduga mark-up Rp 206.000)
Kamis 20 Agustus: 107 Kg RAB Rp 1.751.000 -> realisasi Rp 2.033.000 (diduga mark-up Rp 282.000)

Jika dalam 7 hari kerja saja ada 7 kali mark-up beras, berapa miliar setahun jika 1 SPPG melayani 3.500 porsi per hari?

Berbeda lagi pada Kamis, 6 Agustus. Susu anak sekolah full cream 1.742 kotak RAB Rp 6.079.000, direalisasikan Rp 7.839.000. Diduga mark-up Rp 1.760.000.

Kejanggalan lain, Rabu 5 Agustus. Di RAB tertulis ikan gembung kuring 1.760 ekor Rp 5.280.000, tapi realisasi menjadi ikan dencis 175 Kg Rp 7.000.000. Ganti jenis, ganti satuan, dugaan mark-up Rp 1.720.000.

Buah semangka lebih gila. Dari 40 buah Rp 2.200.000 menjadi 200 Kg Rp 3.700.000, mark-up diduga sebesar Rp 1.500.000.

ALAMAT UD PEMASOK BAHAN BAKU FIKTIF
Yang mengejutkan adalah, alamat UD Sukses Bersama dan UD Sinar Berkat Abadi, pemasok kebutuhan dapur SPPG Medan Tembung 3, ternyata diduga fiktif.

Hasil investigasi tim bitvonline.com, Rabu (14/10/2026), tidak menemukan kedua UD tersebut.

Padahal, di Lembar Tagihan Pembayaran dari UD Sukses Bersama dan UD Sinar Berkat Abadi kepada SPPG Tembung 3, tertulis alamat kedua UD tersebut dengan jelas. Hanya saja, tidak tercantum nomor kontak tempat usaha atau pemilik usahanya.

UD Sinar Berkat Abadi sendiri disebut beralamat di Jalan Teratai Pasiran Nomor 39 RT 001/RW 009, Desa/Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Sedang UD Sukses Bersama berada di Gang Madrasah Lingkungan III, Kelurahan Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang.

Sejumlah warga yang diwawancarai bitvonline.com di sekitar Jalan Teratai Pasiran, Kelurahan Hamdan, ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan UD Sinar Berkat Abadi. Bahkan warga menegaskan, tidak ada rumah nomor 39.

Sejumlah warga di Gang Madrasah Lingkungan III, Kelurahan Delitua juga mengaku tidak mengetahui keberadaan UD Sukses Bersama. Bahkan, Kepala Lingkungan (Kepling) III, Kelurahan Delitua menegaskan tidak mengetahui keberadaan UD Sukses Bersama.

KONFIRMASI TIDAK DIJAWAB
Person in Charge (PIC) Yayasan Atifa Maju Mandiri Rony Nababan dan Kepala SPPG Tembung 3 Faisal Lubis SH, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApps (WA), Kamis (15/10/2026), tidak memberi jawaban.

Meski isi pesan dibaca, tapi sama sekali tidak memberi respon. Pesan yang dikirim ke Rony Nababan sekitar pukul 08.29 Wib. Sementara kepada Faisal Lubis sekitar pukul 08.30 Wib.

Tidak adanya respon semakin menguatkan dugaan terjadinya mark up harga bahan baku harian untuk kebutuhan dapur MBG secara massif dan sistematis di SPPG Tembung 3 yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri.*

Operasi berlangsung pada Rabu (14/10/2026) di dua lokasi, yakni Jalan Young Panah Hijau, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, serta Jalan Germenia, Dusun 19, Pasar IV, Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak.

Baca Juga:

• Buntut Dugaan Pungli Rekanan Proyek, Pejabat BKAD Deli Serdang Mundur dan Diperiksa Inspektorat

Menindaklanjuti laporan itu, personel gabungan yang dipimpin Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan Kompol Janpiter Napitupulu bersama Kasat Narkoba AKP A.R. Riza melakukan penyelidikan dan penggerebekan.

Enam orang yang diamankan masing-masing berinisial H (37), RD (44), PMP (49), SG (45), GNS (47), dan MN (47). Mereka selanjutnya dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam operasi tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika.

Barang bukti tersebut meliputi enam paket kecil sabu, ganja kering, sejumlah alat isap sabu, plastik klip kosong, alat yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika, dua telepon genggam, serta uang tunai yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika.

Seluruh barang bukti kini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan aktivitas yang dilakukan para pihak yang diamankan.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP A.R. Riza mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi yang disampaikan masyarakat.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Kami akan terus menindaklanjuti informasi yang diberikan warga melalui penyelidikan dan penindakan sesuai prosedur. Dukungan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba," ujar Riza, Kamis (15/10/2026).

Polres Pelabuhan Belawan mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan tempat tinggalnya.

Menurut kepolisian, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk membantu mengungkap aktivitas peredaran narkotika serta mencegah dampaknya meluas.

Pemeriksaan terhadap enam orang yang diamankan masih menjadi bagian dari proses penanganan perkara. Status hukum masing-masing orang dan keterlibatan mereka dalam dugaan peredaran narkotika perlu dipastikan melalui proses penyidikan lebih lanjut.* (tm/dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah tindakan personel tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Baca Juga:

• Penjelasan Polda Sumut Soal Anggota BKO Tembak Peluru Karet ke Terduga Pencuri Sawit

Ferry belum memerinci jumlah maupun identitas personel yang diperiksa. Dia menegaskan, anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan.

"Kita masih mengecek apakah tindakan mereka sesuai prosedur yang berlaku atau tidak," ujarnya.

Ferry menjelaskan, personel yang terlibat merupakan anggota Samapta Polda Sumut yang ditugaskan untuk membantu pengamanan di PT Milano melalui mekanisme bantuan kendali operasi (BKO).

Saat menjalankan tugas, personel tersebut berusaha mengamankan seorang pria yang diduga mencuri brondolan kelapa sawit milik perusahaan. Menurut Ferry, pria tersebut disebut melakukan perlawanan saat hendak diamankan.

"Jadi pas mereka mengamankan, ada menangkap pelaku pencurian, yang mereka ada yang melawan (jadi) mereka (personel polisi) melakukan tindakan tegas terukur. Itu pakai peluru karet (menembaknya)," jelas Ferry.

Polda Sumut kini mendalami dugaan pelanggaran prosedur dalam penggunaan kekuatan tersebut. Sementara itu, penanganan perkara dugaan pencurian brondolan sawit dilakukan oleh Polres Labuhanbatu.

Kasus tersebut sempat ramai di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah warga mendatangi kantor PT Milano. Dalam video itu, warga terlihat mencari personel polisi yang disebut melakukan penembakan terhadap seorang warga.

Berdasarkan narasi video yang beredar, pria berinisial RA diduga mengambil brondolan kelapa sawit pada Jumat (9/10/2026) sekitar pukul 15.05 WIB. Dia kemudian diamankan oleh personel yang bertugas menjaga area perkebunan.

Sekitar pukul 15.15 WIB, RA disebut keluar dari area perusahaan dalam kondisi terluka dan berdarah. Dalam narasi tersebut, RA mengaku mengalami pemukulan di bagian kepala dan ditembak dua kali oleh petugas.

Dugaan tindakan kekerasan itu kemudian memicu kemarahan warga hingga mereka mendatangi kantor PT Milano untuk mencari polisi yang dimaksud.

Namun, narasi dalam video tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai kronologi maupun penyebab luka yang dialami RA. Polda Sumut masih memeriksa personel yang terlibat untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai prosedur.

Hasil pemeriksaan Propam diharapkan dapat mengungkap duduk perkara kejadian tersebut sekaligus menentukan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh personel kepolisian.* (km/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menunggu kehadiran Nusron. KPK juga belum menerima konfirmasi apakah Nusron akan memenuhi panggilan atau tidak.

Baca Juga:

• KPK Panggil Ulang Nusron Wahid Hari Ini soal Kasus Suap HGB Summarecon

Meski demikian, KPK berharap Nusron memenuhi panggilan pemeriksaan yang telah dijadwalkan ulang tersebut.

"Kami meyakini saksi akan hadir dalam penjadwalan ulang pemeriksaan hari ini," ujarnya.

Pemanggilan pada Kamis ini merupakan pemanggilan kedua terhadap Nusron untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Sebelumnya, Nusron dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (7/10/2026). Namun, dia tidak hadir karena memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya berharap Nusron memenuhi panggilan penyidik. Menurutnya, pihak yang dipanggil memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memberikan keterangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau saya tentu harapan yang pertama yang bersangkutan hadir, gitu, kan ini tanggung jawab juga, ya, dan itu adalah ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang dipanggil, karena pemanggilan itu kan ada aturannya," kata Setyo, Rabu (14/10/2026).

KPK membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

KPK sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon dan dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 15 September 2026.

Empat tersangka disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.

Sementara itu, empat tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlefi yang disebut sebagai perantara.

Dalam perkara ini, Adrianto melalui Rizal diduga memberikan suap senilai Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik Summarecon di Kabupaten Bogor.

Selain itu, KPK mendeteksi dugaan penerimaan lain bernilai miliaran rupiah yang mengalir kepada Lampri dan sejumlah orang kepercayaan Nusron.

Fahd diduga berperan menampung aliran uang kepada orang-orang kepercayaan tersebut.

Hingga Kamis siang, penyidik masih menunggu kehadiran Nusron untuk diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.* (K/dh)

Informasi mengenai penangkapan tersebut beredar di tengah kegiatan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari KPK yang mengonfirmasi pelaksanaan OTT maupun identitas pihak-pihak yang diamankan.

Baca Juga:

• Mengintip Besaran Dana Siap Pakai BNPB Tahun 2021-2025 yang Kini Diusut KPK

Publik masih menunggu penjelasan resmi KPK untuk memastikan detail penindakan terhadap sejumlah pejabat Pemkab Klaten tersebut.

Dua Hari Usai OTT di Lingkungan BNPB

Kabar OTT di Klaten muncul berselang dua hari setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026).

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) untuk penanganan kebencanaan.

Kasus itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana kebencanaan. KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Sementara itu, dugaan OTT di Klaten masih menunggu konfirmasi resmi dari lembaga antirasuah. Rincian kasus, jumlah pihak yang diamankan, serta kemungkinan penetapan tersangka belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.* (tm/dh)

Kanit Gakkum Satlantas Polres Langkat, Ipda Budi Sihotang, mengatakan truk kontainer bernomor polisi BK 8372 GN itu mengangkut besi dengan berat sekitar 20 ton.

Baca Juga:

• Hindari Tabrakan Saat Salip Kendaraan, Ambulans Pembawa Jenazah Terbalik di Langkat

Budi menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.15 WIB. Saat kejadian, truk melaju dari arah Kota Medan menuju Tanjung Pura.

Setibanya di tanjakan menuju Jembatan Wampu, truk tersebut tidak mampu melanjutkan perjalanan. Kendaraan kemudian bergerak mundur dan menabrak pembatas jalan hingga peti kemas yang dibawanya terbalik di badan jalan.

Diduga Sopir Salah Oper Persneling

Budi mengatakan kecelakaan itu diduga terjadi karena sopir salah mengoperasikan persneling saat melintasi tanjakan. Sopir truk tersebut diketahui berinisial I (58).

"Jalan tanjakan menuju Jembatan Wampu. Pada saat berada di tanjakan, diduga salah oper persneling, sehingga tidak bisa menanjak dengan maksimal. Jadinya, mobil yang sudah berada di ujung jembatan, mundur ke belakang dan menabrak pulau jalan mengakibatkan kontainer terbalik di badan jalan," jelasnya.

Meski peti kemas terbalik di badan jalan, Budi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Tidak ada korban jiwa," pungkasnya.* (ds/dh)

Dalam video yang diunggah akun Instagram @asrulputrananda, terlihat lubang di lahan terbakar dengan bara api berwarna merah menyala di tengah suasana malam. Sementara itu, petugas terlihat berjibaku melakukan pemadaman kebakaran.

Baca Juga:

• Anggota Parlemen Malaysia Usul ASEAN Layangkan Protes Diplomatik ke Indonesia Soal Kabut Asap

"Fenomena lubang api bawah tanah pada kebakaran lahan gambut di Kalimantan merupakan bentuk ground fire atau api bawah permukaan," kata Berton, Kamis (15/10/2026).

Mengapa Api Bisa Membara di Bawah Tanah?

Berton menjelaskan, lahan gambut tersusun atas lapisan material organik yang tebal. Saat terjadi kebakaran, api dapat merambat dan membakar material organik di bawah permukaan tanah.

Kondisi tersebut membuat kebakaran tidak selalu terlihat dari permukaan. Meski api di bagian atas tampak padam, bara di lapisan gambut masih dapat bertahan dan terus membakar material di sekitarnya.

"Saat lapisan organik di dalam tanah habis terbakar, struktur tanah di atasnya melesak dan membentuk rongga atau lubang yang mengeluarkan asap serta pijar api," jelasnya.

Menurut Berton, sifat api bawah tanah yang tersembunyi membuatnya sulit dideteksi hanya dengan mengandalkan citra satelit pemantau titik panas atau hotspot.

Karena itu, penanganan kebakaran gambut membutuhkan pemeriksaan langsung dan metode pemadaman yang menjangkau lapisan bawah tanah.

BNPB Gunakan Teknik Penyuntikan Air

Berton mengatakan, salah satu cara menangani kebakaran bawah tanah adalah melakukan pembasahan secara menyeluruh atau ground soaking. Teknik tersebut dilakukan dengan menyuntikkan air hingga menembus lapisan gambut menggunakan pipa bertekanan tinggi.

"Untuk menangani fenomena tersebut, pemadaman dilakukan melalui pembasahan total (ground soaking) dengan teknik penyuntikan air (water injection) menembus kedalaman gambut menggunakan pipa bertekanan tinggi," ujarnya.

Selain itu, petugas mengoptimalkan penggunaan sumur bor dan penutupan sekat kanal untuk menjaga tinggi muka air tanah agar tetap basah.

Upaya tersebut bertujuan mengurangi kondisi kering pada lahan gambut yang dapat memperbesar risiko kebakaran maupun memungkinkan bara api bertahan di bawah permukaan.

Warga Diminta Hindari Lokasi Lubang Api

BNPB juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati area terdampak kebakaran yang memiliki rongga atau lubang api bawah tanah.

Berton menjelaskan, struktur tanah yang tersisa setelah lapisan organiknya terbakar dapat menjadi rapuh dan berisiko ambles. Kondisi itu berpotensi membuat warga terperosok ke dalam rongga yang masih menyimpan bara panas.

Pembatasan akses masyarakat ke lokasi terdampak menjadi bagian penting dari upaya keselamatan selama proses pemadaman berlangsung.

BNPB berharap penanganan kebakaran dilakukan hingga lapisan gambut yang terbakar benar-benar basah dan aman. Warga juga diminta mengikuti arahan petugas serta tidak memasuki area yang belum dinyatakan aman.* (d/dh)

Perwakilan tim advokasi, Ahmad Khozinudin, mengatakan pihaknya telah menyerahkan surat berisi permintaan agar Gerindra menggunakan pengaruh politiknya untuk mendorong Fraksi Gerindra di DPR mengaktifkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Baca Juga:

• Nasib MK Setelah Putusan Terkait Ijazah Gibran

"Hari ini kami datang ke partai politik, karena meskipun secara formil kedaulatan rakyat yang ada di DPR itu milik rakyat, tapi anggota DPR itu secara materiil justru milik partai politik. Kami yakin kalau pimpinan partai politik memberikan perintah ke fraksinya yang ada di DPR RI, maka proses pemakzulan Gibran ini bisa bergulir," tutur Khozinudin.

Khozinudin secara khusus meminta Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Fraksi Gerindra di DPR untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.

"Dan kami tegaskan melalui surat kami, kami sudah minta juga ke pimpinan Partai Gerindra, Ketua Umumnya Bapak Prabowo Subianto, agar apa? Agar memerintahkan fraksi di DPR RI, Fraksi Gerindra tentunya, untuk mengaktivasi HMP (Hak Menyatakan Pendapat)," ungkapnya.

Ia menyebut tuntutan tersebut berkaitan dengan persoalan etika, moral, dan integritas dalam penyelenggaraan negara. Menurutnya, putusan MK mengenai perkara persyaratan pendidikan Gibran perlu menjadi perhatian lembaga politik dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Khozinudin berpendapat terdapat persoalan dalam pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyebut persoalan itu sebagai cacat konstitusional dan mendesak agar DPR menggunakan kewenangannya untuk membahas tuntutan tersebut.

Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan tim advokasi. Desakan mereka tidak berarti DPR telah memutuskan untuk memulai proses pemakzulan ataupun menyatakan Gibran melanggar konstitusi.

Khozinudin mengatakan pihaknya tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi komoditas politik. Ia juga meminta masyarakat memperhatikan sikap partai-partai politik terhadap tuntutan yang mereka sampaikan.

Menurutnya, partai yang menindaklanjuti aspirasi tersebut dapat dinilai memperjuangkan tuntutan mereka, sedangkan sikap partai lain akan menjadi bagian dari penilaian publik.

"Namun bagi partai-partai yang mengakomodir, menindaklanjuti, tentu saja ini bisa dipertimbangkan sebagai partai yang memang pro terhadap rakyat, yang memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat," pungkasnya.

Tim advokasi berharap surat yang disampaikan kepada Gerindra mendapat tindak lanjut, terutama terkait permintaan agar Fraksi Gerindra di DPR membahas persoalan persyaratan pendidikan Gibran melalui mekanisme konstitusional.

Hingga berita ini disusun, materi sumber belum memuat tanggapan resmi dari Gerindra maupun Prabowo mengenai permintaan tersebut. Desakan pemakzulan yang disampaikan tim advokasi juga masih merupakan aspirasi pihak pengadu, bukan keputusan resmi parlemen.* (in/dh)

Informasi mengenai kasus itu disampaikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfostan) Deli Serdang pada Kamis (15/10/2026). Pejabat yang sebelumnya menjabat Kepala Subbidang (Kasubbid) Kas Daerah itu disebut telah mengundurkan diri, sementara proses pergantian jabatan sedang berjalan.

Baca Juga:

• Polisi Gerebek 3 Lokasi Diduga Sarang Narkoba di Tanjung Morawa, 7 Orang Positif Sabu

"Ada dugaan menerima suap dari pihak ketiga," ujar Eddy.

Menurut Eddy, proses administrasi pergantian jabatan masih berlangsung. Penataan tersebut diharapkan dapat menjaga kredibilitas dan akuntabilitas BKAD dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah.

Inspektorat Masih Kumpulkan Keterangan

Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Deli Serdang, Gita Priscilia, mengatakan pemeriksaan atas kasus tersebut masih berjalan. Inspektorat telah meminta keterangan dari Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah dan salah satu kepala subbidang hingga Selasa malam (13/10/2026).

Gita mengatakan pihaknya masih akan memanggil sejumlah pihak lain untuk melengkapi keterangan dan mengumpulkan bukti terkait dugaan tersebut.

"Selanjutnya, kami masih akan memanggil pihak-pihak lain untuk mendukung pengumpulan bukti terkait dugaan tersebut," jelas Gita.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pengutipan terhadap pihak ketiga yang melibatkan pegawai di bidang perbendaharaan. Hingga informasi ini disampaikan, belum ada keterangan mengenai hasil akhir pemeriksaan maupun sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat yang bersangkutan.

Pemkab Deli Serdang Tegaskan Komitmen Jaga Integritas

Kepala Dinas Kominfostan Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, menjelaskan pihaknya sengaja menyampaikan informasi mengenai kasus tersebut lebih awal untuk mencegah munculnya simpang siur informasi di kemudian hari.

Menurut Sandra, kasus itu melibatkan pihak ketiga sehingga pemerintah daerah menilai perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat sejak awal.

"Kami memberikan informasi lebih awal agar kita jangan blunder karena ini menyangkut orang lain. Ada pihak ke-3 yang terlibat. Kami nggak mau sebelum itu terjadi (ramai) kami antisipasi dengan berikan informasi duluan," kata Sandra.

Sementara itu, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan disebut tidak akan menoleransi pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan maupun pengutipan yang tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah daerah menyatakan setiap dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku. Proses tersebut diharapkan dapat menjaga integritas aparatur serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung transparan dan akuntabel.

Hingga saat ini, Inspektorat masih mendalami dugaan pungli atau penerimaan suap tersebut. Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan.* (tm/dh)

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Dokter Tifa menanyakan hubungan Andi dengan Jokowi. Andi mengaku telah bertemu Jokowi pada 2012 dan saat itu menjadi bagian dari tim suksesnya.

Baca Juga:

• Hujan Interupsi! Pengacara Dokter Tifa Cecar Jaksa Soal Saksi & Bukti Foto Jokowi

Kuasa hukum kemudian menanyakan sumber pendanaan organisasi yang dijalankan Andi. Pertanyaan tersebut diajukan untuk mengklarifikasi dugaan adanya hubungan pendanaan antara organisasi tersebut dan Jokowi.

"Organisasi Anda itu dibiayai oleh siapa? Pertanyaan penting ini," tanya tim hukum Dokter Tifa.

Andi menjawab bahwa organisasinya tidak dibiayai oleh pihak lain dan pendanaannya berasal dari anggota mereka sendiri.

"Organisasi kami tidak ada yang membiayai, organisasi kami betul-betul adalah dari kami semua," ujarnya.

Andi Tegaskan Tidak Ada Dana dari Jokowi

Tim kuasa hukum Dokter Tifa kemudian memperjelas pertanyaan dengan menanyakan apakah organisasi Andi menerima pendanaan dari Jokowi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Andi dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan tidak ada dana dari Jokowi yang digunakan untuk membiayai organisasi yang dijalankannya.

"Tidak ada! 100% pun 1000% pun tidak ada. Itu adalah dari kami semua," tegas Andi.

Keterangan itu disampaikan Andi saat diperiksa sebagai saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam perkara yang menjerat Dokter Tifa.

Sidang Berkaitan dengan Perkara Dugaan Pencemaran Nama Baik

Sidang tersebut merupakan bagian dari proses hukum perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi. Dalam persidangan, tim kuasa hukum terdakwa menggali sejumlah keterangan saksi, termasuk mengenai hubungan saksi dengan Jokowi dan sumber pendanaan organisasi.

Keterangan Andi mengenai pendanaan organisasi merupakan jawaban atas pertanyaan kuasa hukum di persidangan. Bantahan tersebut perlu dibedakan dari klaim atau tudingan yang mungkin disampaikan pihak lain.

Persidangan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi oleh jaksa penuntut umum untuk mendalami perkara yang sedang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Timur.* (oz/dh)

Persidangan tersebut mengagendakan pemeriksaan saksi dari pihak jaksa. JPU menyampaikan bahwa dua saksi yang hadir adalah Andi Azwan dan Freddy Alex Damanik, sedangkan satu saksi lainnya, Ade Dermawan, berhalangan hadir.

Baca Juga:

• Sidang Dokter Tifa soal Ijazah Jokowi Digelar Hari Ini, Jaksa Hadirkan 3 Saksi

"Kami keberatan majelis. Kami punya bukti bahwa saksi yang didatangkan ini pernah menghadiri dan menyaksikan sidang pada tanggal 17 September. Kami punya buktinya majelis," kata Alkatiri.

Ia meminta keberatan tersebut dicatat dan menyoroti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait pemeriksaan saksi.

"Kalau pernyataan kami tidak diterima, saya minta dicatat sebagai keberatan majelis," ujarnya.

Menanggapi keberatan tersebut, hakim ketua meminta anggota majelis memeriksa berita acara persidangan pada 17 September 2026. Namun, majelis hakim kemudian mempersilakan pemeriksaan saksi tetap dilanjutkan.

Perdebatan kembali terjadi ketika JPU hendak menampilkan gambar tangkapan layar untuk mengonfirmasi keterangan saksi mengenai konten yang pernah dilihatnya di media sosial.

Alkatiri meminta jaksa menjelaskan secara rinci materi yang ditampilkan, termasuk identitas dan nomor barang bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.

"Yang harus ditanyakan di sini adalah barang bukti. Barang bukti apa ini? Nomor berapa? Ini yang ditayangkan kurang jelas majelis," ujar Alkatiri.

Ia juga mempertanyakan asal gambar yang ditampilkan serta kaitannya dengan barang bukti yang telah disita, termasuk apakah materi tersebut berasal dari laptop yang digunakan dalam perkara itu.

"Apakah bukti dari laptopnya? Tentu laptopnya harus disita," katanya.

Sementara itu, Andi Azwan menjelaskan bahwa konten yang pernah dilihatnya berkaitan dengan penelitian morfologi foto Jokowi yang dilakukan Dokter Tifa.

"Yang saya lihat itu adalah penelitiannya dokter Tifa itu mengenai morfologi foto dari Pak Jokowi yang kumis dan kacamata dan sebagainya," kata Andi.

Alkatiri kemudian kembali menekankan pentingnya memastikan bahwa materi yang ditampilkan JPU sesuai dengan konten yang benar-benar diingat dan disaksikan oleh saksi.

Perdebatan antara kuasa hukum, jaksa, dan majelis hakim berlangsung beberapa kali hingga hakim memukul palu untuk menghentikan silang pendapat dan mengarahkan persidangan kembali ke agenda pemeriksaan.

Hakim menyatakan keberatan kuasa hukum dapat dicatat, tetapi meminta pemeriksaan tetap dilanjutkan.

"Kalau tidak bisa saudara tanggapi. Kami akan mencatat keberatan saudara," tutur hakim.

Kuasa hukum Dokter Tifa kembali menyampaikan bahwa pihaknya memiliki hak untuk mengajukan keberatan selama proses pemeriksaan. Namun, hakim kemudian memotong pernyataan tersebut dan meminta sidang dilanjutkan.

"Iya, silakan keberatan, kita lanjutkan, sidang dibuka kembali," kata majelis hakim.

Setelah itu, persidangan kembali berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak JPU.

Dokter Tifa kembali menjalani persidangan dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi di PN Jakarta Timur pada Kamis (15/10/2026).

Dalam sidang tersebut, jaksa menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi. Namun, hanya Andi Azwan dan Freddy Alex Damanik yang disebut hadir, sedangkan Ade Dermawan berhalangan hadir.

Perdebatan pada awal persidangan berpusat pada keberatan kuasa hukum mengenai kehadiran saksi yang disebut pernah mengikuti sidang sebelumnya serta kejelasan bukti yang ditampilkan jaksa.

Keberatan tersebut menjadi bagian dari dinamika pemeriksaan di persidangan. Penilaian mengenai relevansi bukti dan keterangan saksi selanjutnya menjadi kewenangan majelis hakim dalam proses persidangan.* (k/dh)

Kasus-kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai integritas aparat serta efektivitas pengawasan internal di institusi penegak hukum. Padahal, aparat memiliki kewenangan untuk memastikan hukum berjalan dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Nasib MK Setelah Putusan Terkait Ijazah Gibran

Sejumlah Kasus Libatkan Aparat Penegak Hukum

Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Dalam perkara tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa Febrie melakukan pemerasan terhadap Tan Kian sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 55 miliar. Menurut dakwaan, uang itu diduga diminta agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi Jiwasraya.

Jaksa menduga permintaan tersebut dilakukan ketika Febrie masih menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung melalui perantara Ferry Yanto Hongkiriwang. Dakwaan tersebut tetap harus dibuktikan dalam proses persidangan, dan pihak yang didakwa berhak membela diri sesuai ketentuan hukum.

Perkara lain berkaitan dengan Setya Budi Dias Oktavianto di lingkungan KPK. KPK mengungkapkan dugaan pemberian informasi mengenai penanganan perkara kepada ayahnya, Lilik Budi Suprianto.

Informasi tersebut diduga digunakan untuk mendekati Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan meminta uang terkait pengurusan perkara. KPK menyebut terdapat permintaan uang sebesar Rp 2 miliar, sementara uang yang disebut telah diserahkan dalam pertemuan lanjutan mencapai Rp 1,2 miliar.

KPK juga mendalami dugaan aliran uang dari Lilik kepada Setya dalam sejumlah peristiwa lain.

Dari lingkungan kepolisian, nama Ipda Yayat Sudrajat turut muncul dalam pengembangan kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi. Anggota Intelkam Polsek Cimanggis itu diduga berperan sebagai perantara proyek dan menerima imbalan hingga sekitar Rp 16 miliar.

KPK juga menelusuri dugaan kepemilikan sejumlah rumah mewah yang tersebar di berbagai wilayah. Pada September 2026, penyidik menggeledah rumah yang diduga milik Yayat di kawasan Cibubur dan Depok untuk mencari dokumen serta barang bukti elektronik.

Dalam perkembangan yang disebutkan dalam sumber, penyidikan lanjutan masih berjalan dan KPK belum menetapkan tersangka baru terkait pengembangan perkara tersebut.

Sementara itu, pada April 2025, Kejaksaan Agung menetapkan empat hakim sebagai tersangka dalam perkara suap penanganan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Keempatnya diduga menerima suap miliaran rupiah terkait penanganan perkara tersebut.

Pakar Soroti Integritas dan Lemahnya Pengawasan

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai berulangnya kasus yang melibatkan aparat penegak hukum berkaitan dengan dua persoalan utama, yaitu integritas individu dan sistem pengawasan yang belum efektif.

"Ada dua faktor penyebab yang dominan, yaitu personel pejabat aparat penegak hukum yang tidak berintegritas dan sistem pengawasan yang buruk, bahkan dalam beberapa kasus pengawas pun terlibat dalam kasus," kata Fickar, Rabu (14/10/2026).

Menurut Fickar, integritas menentukan bagaimana aparat menggunakan kewenangan yang dimiliki. Sementara itu, pengawasan berfungsi mendeteksi dan mencegah penyimpangan agar tidak berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar.

Ia menilai persoalan semakin rumit ketika pihak yang seharusnya mengawasi justru ikut terlibat dalam pelanggaran.

Fickar juga menyoroti budaya korupsi yang dinilainya telah mengakar di lingkungan tertentu. Menurutnya, pemberian sanksi berat belum tentu menimbulkan efek jera apabila tidak dibarengi perbaikan sistem dan pengawasan.

"Sudah terlanjur korupsi menjadi budaya. Meski sudah banyak yang dikenai sanksi berat, tetapi tidak punya efek jera pada pejabat lainnya, sehingga pengulangan bahkan dengan modus yang sama tetap terjadi," ujarnya.

Rekrutmen hingga Keteladanan Pimpinan Perlu Diperbaiki

Pemerhati kepolisian sekaligus mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, menilai pembenahan aparat harus dimulai sejak proses rekrutmen.

Menurutnya, seleksi anggota kepolisian perlu diawasi secara ketat agar berlangsung bersih dan tidak diwarnai transaksi. Setelah itu, pendidikan serta pembinaan harus menanamkan nilai integritas, profesionalisme, dan sikap humanis.

Poengky juga menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dalam mengawasi perilaku anggota. Apabila terjadi penyimpangan, pimpinan perlu ikut dievaluasi sesuai tanggung jawab pengawasannya.

Ia menyoroti praktik silent blue code, yakni sikap saling melindungi atau menutupi pelanggaran di antara anggota kepolisian.

"Seharusnya pimpinan berani memproses hukum anggota dengan hukum pidana, termasuk menjerat dengan pasal berlapis jika memang anggotanya melanggar," ujarnya.

Poengky turut mendorong penguatan pengawasan eksternal terhadap Polri melalui Kompolnas dan DPR agar melengkapi mekanisme pengawasan internal.

Menurutnya, masyarakat juga dapat berperan dengan melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk melalui media dan media sosial. Namun, penanganan laporan tidak seharusnya baru dilakukan secara serius setelah suatu kasus menjadi viral.

DPR Minta Pelanggaran Ditindak Tanpa Tebang Pilih

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai pencegahan perlu menjadi prioritas untuk menutup celah penyalahgunaan jabatan. Ia meminta pengawasan internal di setiap lembaga penegak hukum diperkuat agar potensi pelanggaran dapat terdeteksi sejak awal.

"Pencegahan harus selalu diprioritaskan, tutup segala celah penyelewengan jabatan. Makanya pengawasan internal juga harus diperkuat agar pelanggaran bisa dicegah sedini mungkin, bukan baru heboh bergerak setelah kasusnya viral," kata Sahroni , Rabu (14/10/2026).

Sahroni menegaskan bahwa aparat yang terbukti melanggar harus diproses secara transparan dan diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

"Prinsipnya sederhana, tidak boleh ada yang kebal hukum. Kalau terbukti melanggar, berikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya dan proses pidana jika ada unsur pidana," ujarnya.

Menurut Sahroni, penindakan terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran diperlukan untuk menjaga kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat.

Ia juga menilai fungsi pengawasan DPR perlu diikuti langkah perbaikan yang terukur, termasuk memastikan pengaduan masyarakat ditangani serta pelanggaran diproses sesuai ketentuan.

Berbagai kasus tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan yang berjalan efektif, penegakan aturan tanpa tebang pilih, dan transparansi dalam menangani dugaan pelanggaran. Pembenahan tidak hanya diperlukan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk menutup celah yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan berulang.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum bergantung pada konsistensi proses hukum, keterbukaan penanganan perkara, dan pertanggungjawaban setiap aparat yang terbukti melanggar hukum.* (k/dh)

Berdasarkan data perdagangan RTI yang dikutip pada Kamis (15/10/2026), IHSG langsung dibuka di level 5.917,13. Indeks kemudian bergerak turun hingga menyentuh titik terendah di level 5.881,03.

Baca Juga:

• Nilai Tukar Rupiah Hari Ini 15 Oktober 2026: Dolar AS Melonjak Jadi Rp 17.959

Pelemahan IHSG pada perdagangan pagi ini diikuti oleh dominasi saham yang bergerak di zona merah.

Tercatat sebanyak 453 saham melemah. Sementara itu, sebanyak 129 saham menguat dan 155 saham lainnya bergerak stagnan.

Aktivitas perdagangan pada periode tersebut mencatat volume transaksi sebanyak 5,011 miliar saham. Nilai transaksi dilaporkan mencapai Rp 1.495 triliun dengan frekuensi perdagangan sebanyak 207.731 kali.

Tekanan terhadap IHSG juga terlihat dalam pergerakan indeks selama beberapa periode terakhir.

Dalam sebulan terakhir, IHSG tercatat melemah 8,89%. Sementara itu, sejak awal 2026, indeks saham tersebut telah terkoreksi sebesar 31,91%.

Pergerakan IHSG dan mayoritas saham yang melemah menjadi perhatian pelaku pasar dalam memantau perkembangan pasar modal Indonesia.

Investor perlu mencermati pergerakan indeks dan kondisi perdagangan berikutnya karena perubahan harga saham dapat berlangsung sepanjang sesi perdagangan.* (d/dh)

Pada pembukaan perdagangan, dolar AS tercatat berada di level Rp 17.951. Pergerakan mata uang tersebut diperkirakan berada dalam rentang Rp 17.944 hingga Rp 17.965 sepanjang perdagangan hari ini.

Baca Juga:

• Medan Dikepung Kabut Asap Pekat: Kualitas Udara Sangat Tidak Sehat, Jarak Pandang Anjlok Jadi 1 Km

Secara tahunan, dolar AS tercatat menguat 7,67% terhadap rupiah sepanjang 2026 berdasarkan data yang disampaikan dalam sumber.

Pergerakan dolar AS terhadap mata uang negara lain pada perdagangan pagi ini terpantau bervariasi. Terhadap euro (EUR), dolar AS menguat 0,63%, sedangkan terhadap pound sterling (GBP) menguat 0,42%.

Sebaliknya, dolar AS melemah 0,42% terhadap yen Jepang (JPY). Mata uang tersebut juga melemah 0,22% terhadap dolar Australia (AUD), 0,20% terhadap dolar Kanada (CAD), serta 0,77% terhadap franc Swiss (CHF).

Perbedaan pergerakan tersebut menunjukkan bahwa dolar AS tidak bergerak searah terhadap seluruh mata uang utama dunia pada perdagangan pagi ini.

Masyarakat dan pelaku usaha dapat memantau perkembangan nilai tukar rupiah untuk memperhitungkan kebutuhan transaksi, terutama yang berkaitan dengan pembayaran impor, perjalanan ke luar negeri, maupun transaksi menggunakan mata uang asing.

Data kurs dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar keuangan.* (d/dh)

DSP merupakan dana yang disediakan pemerintah untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana, kondisi tertentu, serta risiko bencana yang berpotensi berdampak luas. Penggunaannya harus mengikuti ketentuan dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.

Baca Juga:

• Adik Kepala Lembaga Ditahan KPK, BNPB Buka Suara: Kami Hormati Proses Hukum

"Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri," kata Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Dalam OTT pada Selasa (13/10/2026), KPK menjaring 14 orang. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Bima Setyawan, Gabriel Purwaka Sigit, Richard Erlangga, serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa NG.

Bima disebut sebagai adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Sementara itu, Gabriel menjabat Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK), sedangkan Richard disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB.

Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan DSP. Meski demikian, dugaan tindak pidana dan peran masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Apa Itu Dana Siap Pakai BNPB?

Mengacu pada ketentuan yang dikutip dari laman resmi BNPB, DSP merupakan dana yang selalu tersedia dan dicadangkan pemerintah untuk digunakan dalam penanganan keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, serta risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan Kepala BNPB.

Penggunaan DSP antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

Pasal 62 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa DSP disediakan pemerintah dalam anggaran BNPB.

Karena dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan bencana, pengelolaan dan penggunaannya memerlukan pengawasan serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Anggaran DSP BNPB Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Kinerja BNPB Tahun 2021 yang dirujuk dalam sumber, pagu anggaran BNPB pada tahun tersebut mencapai Rp 7,22 triliun.

Dari jumlah tersebut, alokasi Dana Siap Pakai untuk bencana alam tercatat sebesar Rp 3,86 triliun. Realisasinya mencapai sekitar Rp 3,86 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

- Pagu anggaran BNPB: Rp 7.224.673.394.000.
- Alokasi DSP bencana alam: Rp 3.863.210.912.000.
- Realisasi DSP: Rp 3.859.872.724.511.

Angka tersebut menunjukkan sebagian besar alokasi DSP yang dicantumkan dalam laporan telah direalisasikan pada 2021.

Anggaran DSP BNPB Tahun 2022

Pada 2022, pagu anggaran BNPB tercatat sebesar Rp 5,47 triliun, dengan realisasi anggaran sekitar Rp 5,05 triliun.

Sementara itu, alokasi DSP mencapai Rp 2,27 triliun. Realisasi penggunaan dana tersebut tercatat hampir seluruhnya terserap.

Berikut rinciannya berdasarkan data dalam sumber:

- Pagu anggaran BNPB: Rp 5.469.334.084.000.
- Realisasi anggaran BNPB: Rp 5.045.680.482.443.
- Alokasi DSP: Rp 2.271.615.437.000.
- Realisasi DSP: Rp 2.270.980.254.930 atau sekitar 99,97 persen.

Tahun 2022 menjadi periode yang turut disorot dalam pengusutan KPK saat ini karena perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan DSP kebencanaan pada tahun tersebut.

Namun, angka alokasi dan realisasi anggaran itu sendiri tidak membuktikan adanya penyimpangan. Penentuan penggunaan dana yang bermasalah harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian dalam proses hukum.

Data Anggaran DSP Tahun 2023-2025

Untuk 2023, sumber menyebut Laporan Kinerja BNPB tidak tersedia pada laman resmi yang diperiksa oleh media asal. Karena itu, angka alokasi dan realisasi DSP tahun tersebut belum dapat disajikan berdasarkan data yang dicantumkan.

Sumber juga memuat data pagu anggaran BNPB sebesar Rp 4,87 triliun dengan alokasi DSP sekitar Rp 4,39 triliun. Namun, bagian berikutnya kembali menyebut Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan angka pagu berbeda, yaitu Rp 4,91 triliun, serta alokasi DSP Rp 3,73 triliun.

Karena kedua rangkaian angka tersebut sama-sama disebut sebagai data 2024 dalam sumber, tahun anggaran untuk rangkaian kedua perlu dipastikan kembali sebelum dipublikasikan sebagai data 2025.

Dengan demikian, perbandingan anggaran DSP untuk keseluruhan periode 2021-2025 membutuhkan verifikasi dokumen anggaran dan laporan kinerja BNPB untuk setiap tahun.

BNPB Usulkan Tambahan DSP Rp 5,67 Triliun untuk 2026

Selain anggaran tahun-tahun sebelumnya, BNPB pada September 2026 mengusulkan tambahan DSP sebesar Rp 5,67 triliun kepada Kementerian Keuangan. Tambahan tersebut ditujukan untuk mendukung percepatan penanganan bencana serta rehabilitasi fisik di berbagai daerah.

Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan penambahan anggaran diperlukan karena bencana memiliki karakteristik yang sulit diprediksi secara pasti melalui perencanaan anggaran reguler.

"Di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan, dalam waktu dekat kami mengusulkan sekitar Rp 5,67 triliun," kata Rustian, sebagaimana dikutip dari ANTARA.

Pada tahun anggaran 2026, BNPB disebut mengelola pagu reguler sebesar Rp 1,05 triliun. Anggaran tersebut memperoleh tambahan dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian rusak berat sebesar Rp 26,88 miliar, sehingga total alokasi rutin menjadi sekitar Rp 1,08 triliun.

Selain anggaran rutin tersebut, BNPB telah menerima DSP tahap awal 2026 sebesar Rp 4,62 triliun untuk penanganan tanggap darurat di lapangan.

Besarnya alokasi DSP membuat transparansi penyaluran, ketepatan penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana kebencanaan. Sementara itu, perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK masih harus melalui proses hukum untuk menentukan peran dan pertanggungjawaban setiap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.* (k/dh)