Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas tingginya partisipasi publik dalam menentukan logo resmi HUT Ke-81 RI.

Baca Juga:

• Bupati Fery Sahputra Apresiasi Khitan Massal Baznas, Sinergi Ringankan Beban Masyarakat

Juri menjelaskan, hadiah dibagi dalam tiga kategori. Sebanyak 100 orang akan memperoleh undangan resmi mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

Kemudian, 100 peserta lainnya berhak menerima suvenir eksklusif peringatan HUT Ke-81 RI yang telah disiapkan panitia.

Sementara itu, 100 pemenang lainnya akan mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar Rp8,1 juta. Nominal tersebut dipilih sebagai simbol peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Dana pendidikan sebesar Rp8,1 juta diberikan kepada 100 orang yang beruntung. Angka 8,1 menunjukkan peringatan HUT ke-81 RI," jelasnya.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengecek daftar pemenang melalui laman resmi logohutri.istanapresiden.go.id. Panitia juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan penyelenggara.

Menurut Juri, seluruh proses pemberian hadiah tidak dipungut biaya apa pun. Panitia hanya akan menghubungi para pemenang melalui kontak resmi yang telah diumumkan di situs resmi.

"Kegiatan ini sama sekali tidak dipungut biaya sepeser pun. Panitia hanya menghubungi pemenang melalui nomor resmi yang tercantum dalam website," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga mengumumkan logo resmi HUT Ke-81 RI karya desainer asal Padang, Sumatera Barat, Fajar Novario, sebagai pemenang sayembara nasional.

Logo bertema "Kolektif, Sinergi, Bertumbuh" tersebut berhasil meraih 44,73 persen suara dari total 68.569 pemilih dan mengungguli empat finalis lainnya setelah melalui proses kurasi bersama Kementerian Sekretariat Negara dan Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI).* (mt/dh)

Pelemahan tersebut melanjutkan tren negatif setelah IHSG juga mengalami koreksi pada akhir pekan lalu. Selain IHSG, indeks LQ45 yang berisi saham-saham unggulan ikut turun 10,714 poin atau 1,84 persen ke posisi 573,007.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Rp17.851 per Dolar AS, Optimisme Ekonomi RI Kembali Dongkrak Kepercayaan Pasar

Pada daftar saham yang mengalami penurunan terdalam, PT Pelayaran Nasional Bina Buana Tbk (BBRM) memimpin setelah anjlok 14,84 persen ke level 109. Disusul PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) yang turun 14,71 persen menjadi 145, PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) melemah 11,48 persen ke level 54, serta PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) yang terkoreksi 9,22 persen menjadi 640.

Di kelompok saham LQ45, tekanan terbesar dialami PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) yang merosot 8,06 persen menjadi Rp570 per saham. Selanjutnya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) turun 6,25 persen menjadi Rp1.425, sedangkan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) melemah 4,10 persen ke level Rp1.405.

Meski mayoritas saham terkoreksi, sejumlah emiten masih mampu mencatatkan penguatan. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menjadi top gainer di kelompok LQ45 setelah naik 2,31 persen menjadi Rp1.770 per saham. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat 2,25 persen ke Rp1.135, sementara PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) naik 1,71 persen menjadi Rp1.490 per saham.

Dari sisi sektoral, sektor infrastruktur menjadi penyumbang pelemahan terbesar dengan penurunan 1,58 persen. Disusul sektor barang baku turun 1,42 persen, sektor keuangan 1,14 persen, transportasi 0,90 persen, barang konsumer nonprimer 0,80 persen, barang konsumer primer 0,75 persen, energi 0,48 persen, kesehatan 0,37 persen, teknologi 0,35 persen, dan perindustrian 0,31 persen.

Di tengah tekanan tersebut, sektor properti dan real estat menjadi satu-satunya sektor yang berhasil bertahan di zona hijau dengan kenaikan 0,71 persen.

Sementara itu, pergerakan bursa saham Asia justru cenderung positif. Indeks Hang Seng Hong Kong memimpin penguatan sebesar 1,57 persen, diikuti indeks Shanghai Composite yang naik 1,16 persen, Nikkei Jepang bertambah 0,15 persen, serta Straits Times Singapura menguat 0,21 persen.

Di pasar valuta asing, rupiah justru menunjukkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda naik 71 poin atau 0,40 persen ke level Rp17.851 per dolar AS.

Pelaku pasar kini masih mencermati berbagai sentimen ekonomi, mulai dari perkembangan inflasi domestik hingga dampak kenaikan harga BBM non-subsidi yang diperkirakan memengaruhi arah pergerakan pasar keuangan dalam beberapa waktu ke depan.* (k/dh)

Perkara sengketa itu kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor register 885/Pdt.G/2026/PN Tng. Pihak ahli waris menilai status kepemilikan tanah adat yang tercatat dalam Kohir C.990 masih menjadi objek sengketa sehingga belum memiliki kepastian hukum.

Baca Juga:

• Filosofi Logo HUT ke-81 RI Terungkap, Representasikan Indonesia yang Adil dan Makmur

Menurut Deddy, tanah yang masih disengketakan tersebut diduga diperjualbelikan menggunakan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 735 atas nama Chaidir Darmawan sebelum akhirnya beralih kepada pihak pengembang.

"Kami mempertanyakan dasar transaksi tersebut. Perkara sebelumnya memang diputus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau tidak dapat diterima karena alasan formal, bukan karena pokok sengketanya telah diputus. Artinya, status kepemilikan tanah masih diperselisihkan," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Ia juga menyebut di lokasi sengketa telah dilakukan kegiatan pembersihan lahan (land clearing) hingga pembongkaran bangunan. Padahal, menurutnya, proses hukum terkait kepemilikan lahan masih berlangsung di pengadilan.

Pihak ahli waris menilai aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian apabila nantinya pengadilan memutuskan adanya hak pihak lain atas objek sengketa tersebut.

Selain itu, Deddy mengklaim penghuni lama di lokasi hanya menerima uang kerohiman atau kompensasi dan bukan bagian dari transaksi pelepasan hak atas tanah oleh ahli waris yang sah.

"Klien kami tidak pernah melakukan transaksi pelepasan hak atas tanah tersebut. Karena itu kami meminta seluruh aktivitas pembangunan dihentikan sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tegasnya.

Tim kuasa hukum juga menilai pembangunan yang tetap berjalan di atas lahan yang masih disengketakan berpotensi memperumit penyelesaian perkara. Mereka memastikan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak ahli waris Dasim bin Sidah.

Hingga berita ini diterbitkan, PT Hocky Anwa Caraka belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan pihak kuasa hukum ahli waris. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.* (dh)

JP mengatakan evaluasi berkala penting dilakukan agar setiap lembaga negara mampu bekerja lebih efisien, adaptif terhadap perubahan, dan memberikan hasil yang sepadan dengan anggaran yang dikelola.

Baca Juga:

• Cek TBC Gratis Digelar Serentak di Lapas Se-Indonesia, Ratusan Ribu Warga Binaan Jadi Target

Menurut JP, pandangan tersebut lahir dari pengalaman panjangnya selama hampir empat dekade berkarier di perusahaan multinasional. Ia mengaku pernah memimpin transformasi organisasi di sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia pada 2003.

Saat itu, perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produktivitas pegawai dan mengambil kebijakan pensiun dini serta pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 150 karyawan yang dinilai tidak memenuhi standar produktivitas, dengan tetap memenuhi seluruh hak normatif mereka.

JP menyebut langkah tersebut justru meningkatkan produktivitas perusahaan secara signifikan dalam waktu singkat.

> "Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, produktivitas perusahaan melonjak hampir dua kali lipat. Biaya operasional menurun secara signifikan, sementara kualitas hasil produksi justru meningkat," katanya.

Keberhasilan itu kemudian mengantarkannya dipercaya memimpin operasional perusahaan yang sama di Filipina hingga China.

Menurut JP, keberhasilan transformasi organisasi bukan semata karena pengurangan jumlah pegawai, melainkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem kerja berbasis *multi skill*.

Ia menilai organisasi modern membutuhkan SDM yang mampu menguasai lebih dari satu bidang pekerjaan sehingga lebih fleksibel menghadapi tantangan.

"Fokusnya bukan mengurangi jumlah pegawai, tetapi meningkatkan kualitas mereka. SDM yang memiliki kemampuan lintas fungsi akan membuat organisasi jauh lebih efisien dan produktif," jelasnya.

JP juga menegaskan bahwa para menteri harus mampu menjadi penggerak perubahan, bukan hanya menjalankan fungsi administratif. Ia menilai setiap pembantu presiden perlu memiliki kemampuan berpikir strategis, kepemimpinan yang kuat, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan nasional.

"Anggaran negara yang dikelola pemerintah sangat besar. Karena itu masyarakat berhak melihat hasil nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Evaluasi kinerja harus menjadi budaya di seluruh institusi pemerintahan," tegasnya.

Selain kabinet, JP berpandangan reformasi juga perlu menyentuh birokrasi dan BUMN yang dinilai masih menghadapi persoalan tumpang tindih fungsi dan inefisiensi.

Ia mengusulkan pembentukan tim independen untuk melakukan *value audit* terhadap efektivitas organisasi, struktur kelembagaan, sistem kerja, hingga manfaat yang dihasilkan setiap institusi pemerintah.

"Tujuan evaluasi bukan sekadar memangkas organisasi, tetapi memastikan seluruh lembaga negara bekerja lebih ramping, cepat, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

JP turut menyoroti implementasi digitalisasi pelayanan publik yang menurutnya belum sepenuhnya mampu memangkas birokrasi. Ia menilai digitalisasi seharusnya menyederhanakan proses pelayanan, bukan sekadar mengubah prosedur manual menjadi sistem elektronik.

"Kalau prosesnya tetap panjang, hanya medianya yang berubah menjadi digital, maka esensi reformasi birokrasi belum tercapai," katanya.

Menutup pernyataannya, JP menegaskan bahwa efisiensi harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang rakyat secara optimal.

"Efisiensi bukan berarti negara kekurangan dana. Efisiensi adalah upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, profesional, produktif, dan akuntabel sehingga setiap anggaran yang berasal dari rakyat benar-benar kembali menjadi kesejahteraan bagi rakyat," pungkasnya.* (dh)

Acara yang berlangsung di Kampus I Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026), dihadiri akademisi, praktisi media, mahasiswa, hingga peserta dari berbagai daerah.

Baca Juga:

• Gebyar Pendidikan Medan 2026, Rico Waas Yakin Anak Medan Lahir sebagai Generasi Juara

Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki generasi muda, khususnya mahasiswa yang akan memasuki dunia profesional.

"Perubahan teknologi telah menggeser cara manusia berkomunikasi. Karena itu, kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman menjadi kompetensi yang harus dimiliki generasi muda," ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Rialdo Rezeky Manogari L. Toruan, Wakil Dekan Dr. Eni Kardi Wiyati, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Dr. Natalia Nilamsari, serta Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fizzy Andriani.

Dalam sesi diskusi, Kepala Biro Humas dan Publik Kementerian Kebudayaan RI, Prof. Dr. Ibnu Hamad, mengajak kalangan akademisi untuk lebih aktif membangun identitas budaya digital Indonesia melalui karya, inovasi, serta pemikiran ilmiah.

Ia menilai Indonesia tidak hanya harus menjadi pengguna budaya digital global, tetapi juga mampu melahirkan teori dan perspektif komunikasi yang berakar pada nilai-nilai bangsa.

"Kita perlu membangun budaya komunikasi yang lahir dari pemikiran anak bangsa. Tidak hanya mengikuti perkembangan dunia, tetapi juga memberikan kontribusi melalui gagasan dan teori yang berasal dari Indonesia," katanya.

Sementara itu, Head of Protocol and Corporate/Public Affairs SCM-Emtek Media, Irnawati Widji Kahardja, menegaskan bahwa viralitas bukan satu-satunya indikator keberhasilan komunikasi digital.

Menurutnya, reputasi yang kuat dibangun melalui komunikasi yang konsisten, inovasi konten, pemahaman terhadap karakter audiens, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

"Brand yang kuat dibangun melalui komunikasi yang konsisten, kemampuan membaca kebutuhan audiens, inovasi konten, serta evaluasi yang terus dilakukan. Media sosial saat ini menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun reputasi," jelasnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan tingginya antusiasme peserta, baik yang hadir langsung maupun secara daring. Berbagai isu turut dibahas, mulai dari perkembangan budaya digital, perubahan algoritma media sosial, hingga strategi membangun pengaruh positif di ruang digital.

Melalui penyelenggaraan The Colors of Communication 2026, FIKOM Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berharap forum tersebut menjadi ruang kolaborasi antara akademisi dan praktisi dalam melahirkan inovasi serta memperkaya perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia.* (dh)

Peresmian berlangsung di Mapolda Aceh dan dihadiri Wakapolda Aceh, para Pejabat Utama (PJU) Polda Aceh, Ketua Bhayangkari Daerah Aceh, serta jajaran pengurus Bhayangkari.

Baca Juga:

• Karorena Polda Aceh Resmi Lepas Jabatan, Kapolda Sampaikan Pesan Menyentuh Jelang Purna Tugas

Usai meresmikan klinik, Kapolda melanjutkan agenda dengan meresmikan Gedung Bidang Propam Polda Aceh. Gedung baru tersebut diproyeksikan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan internal, pembinaan disiplin, serta penegakan kode etik profesi Polri secara lebih efektif, profesional, dan akuntabel.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan peresmian Gedung SPKT Polda Aceh. Dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif, SPKT diharapkan mampu memberikan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, mudah, nyaman, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan, pembangunan ketiga fasilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Aceh dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sarana pendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

"Peresmian Klinik Pratama Bhayangkari, Gedung Propam, dan Gedung SPKT merupakan langkah nyata Polda Aceh untuk terus menghadirkan pelayanan yang semakin baik, baik kepada masyarakat maupun kepada personel Polri. Dengan fasilitas yang lebih memadai, kami berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat, transparan, profesional, serta mampu menjawab harapan masyarakat terhadap institusi Polri," ujarnya.

Menurut Joko, pembangunan fasilitas tersebut juga sejalan dengan program transformasi Polri yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan infrastruktur dan sumber daya pendukung.

Dengan beroperasinya Klinik Pratama Bhayangkari, Gedung Propam, dan Gedung SPKT, Polda Aceh berharap pelayanan kesehatan, pelayanan kepolisian, serta fungsi pengawasan internal dapat berjalan lebih optimal sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan institusi Polri.* (dh)

Penandatanganan MoA berlangsung di Aula Rektorat Unmuha, Banda Aceh, Senin (29/6/2026), dan menjadi langkah lanjutan setelah kedua institusi sebelumnya melakukan penjajakan kerja sama.

Baca Juga:

• Gas Blok Andaman Disebut Milik Aceh, Akademisi Minta Pengelolaan Dievaluasi

Menurutnya, perguruan tinggi tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, sinergi dengan Basarnas Aceh menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Kerja sama ini menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kemampuan serta keahlian mahasiswa dan dosen, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Hanna.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Basarnas Aceh yang telah membuka ruang kolaborasi antara dunia akademik dan praktisi kebencanaan.

Sementara itu, Kepala Basarnas Aceh, Ibnu Harris Al Hussain, menegaskan bahwa kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat diwujudkan melalui berbagai program nyata di lapangan.

"Kolaborasi ini menjadi jembatan yang menghubungkan teori akademik dengan praktik kemanusiaan di lapangan. Harapannya, kerja sama ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Rektor Unmuha, Dr. Aslam Nur, M.A., turut mengapresiasi inisiatif Fakultas Psikologi yang dinilai responsif dalam membangun jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga.

Menurutnya, kolaborasi antara Unmuha dan Basarnas Aceh bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan langkah strategis dalam memadukan keilmuan psikologi dengan aksi kemanusiaan.

"Semoga kolaborasi ini membawa berkah dan manfaat yang luas bagi masyarakat Aceh," ujar Aslam.

Penandatanganan MoA dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas Psikologi Unmuha bersama Kepala Basarnas Aceh, disaksikan jajaran pimpinan universitas, perwakilan Basarnas Aceh, serta dipandu Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) dan Kerja Sama Unmuha, Dr. Febyolla Presilawati, S.E., M.M.

Acara kemudian ditutup dengan pertukaran plakat sebagai simbol kerja sama kedua institusi dan dilanjutkan sesi foto bersama.* (dh)

Pelaksanaan khitan massal yang dipilih bertepatan dengan masa libur sekolah menjadi langkah yang tepat agar anak-anak dapat mengikuti kegiatan tanpa mengganggu proses belajar. Lebih dari sekadar layanan kesehatan, kegiatan ini juga membantu meringankan beban ekonomi para orang tua sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam melayani masyarakat.

Baca Juga:

• Prabowo Turun Tangan, Harga LNG Industri Resmi Dipangkas Jadi USD13/MMBTU

Menurut Bupati, Baznas telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan terus memberikan dukungan terhadap setiap program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan terus mendukung berbagai program Baznas. Kami memahami betul bahwa Baznas memiliki peran yang besar dalam membantu masyarakat melalui program-program sosial yang nyata seperti khitan massal ini."

Ia menilai program tersebut tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga membantu meringankan beban keluarga yang memiliki anak usia khitan. Bupati berharap sinergi antara Pemkab dan Baznas terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Muhammad Yusuf Hasibuan, mengatakan pelaksanaan khitan massal sengaja dijadwalkan pada masa libur sekolah agar para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman tanpa mengganggu aktivitas belajar.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari komitmen Baznas dalam memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah untuk menghadirkan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat, tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga melalui program kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Muhammad Yusuf Hasibuan turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas dukungan dan sinergi yang selama ini terjalin sehingga berbagai program kemanusiaan Baznas dapat berjalan dengan baik.

"Baznas ingin terus memberikan manfaat bagi masyarakat Labuhanbatu Selatan, khususnya kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap anak-anak yang mengikuti khitan massal ini segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa," ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, Baznas sebagai pelaksana program bersama dukungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga mampu menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan terus berlanjut dalam berbagai program sosial, kesehatan, dan pemberdayaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu Selatan.* (dh)

Dalam sambutannya, Pj. Kepala Desa Tanjung Muda Muhammad Nur Saragih menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Tim Monitoring Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Sambut Tim Monitoring TP PKK Sumut di Desa Percontohan Aku Hatinya PKK

Pj. Kepala Desa mengatakan bahwa kehadiran tim monitoring yang terdiri dari Ruhyat, Cut Rizky Amaliyah, Silvi, Yudha dan perwakilan dari Dinas PMD dan Dukcapil Sumatera Utara, merupakan suatu kehormatan sekaligus motivasi bagi seluruh masyarakat Desa Tanjung Muda untuk terus meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, tertib administrasi bukan sekadar memenuhi kebutuhan penilaian, melainkan merupakan wujud komitmen pemerintah desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Seluruh program PKK diharapkan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh kader PKK Desa Tanjung Muda yang telah bekerja keras mempersiapkan administrasi dan berbagai dokumen pendukung menjelang pelaksanaan monitoring. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan Air Putih dan Kabupaten Batu Bara atas dukungan dan pembinaan yang diberikan selama proses persiapan.

Selain itu, Pemerintah Desa Tanjung Muda berharap kegiatan monitoring ini tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan. Berbagai masukan dari tim monitoring diharapkan mampu menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, administrasi, serta pelaksanaan program PKK di masa mendatang.

Melalui kegiatan tersebut, Desa Tanjung Muda menargetkan hasil terbaik sehingga mampu mengharumkan nama Kabupaten Batu Bara pada tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Acara kemudian dilanjutkan dengan proses monitoring, pemeriksaan dokumen administrasi, serta pembinaan lapangan oleh Tim Monitoring Desa Percontohan Tertib Administrasi PKK Provinsi Sumatera Utara.* (dh)

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring Desa Percontohan Program Aku Hatinya PKK.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Perkuat Sinergi TNI-Polri dan Forkopimda pada Olahraga Bersama Sambut Hari Bhayangkara ke-80

Menurutnya, yang lebih penting adalah membangun kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

"Jangan bercita-cita hanya menjadi juara. Karena jika tidak menjadi juara, kita akan kecewa dan akhirnya program ini tidak dilanjutkan. Yang harus ditanamkan adalah semangat memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar Bupati Baharuddin.

Bupati Batu Bara juga mengajak seluruh masyarakat untuk merawat dan melanjutkan program tersebut secara berkesinambungan. Dengan demikian, Desa Tanjung Mulya dapat menjadi desa yang hijau, asri, dan produktif sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga.

Selain itu, Bupati Baharuddin berharap seluruh jajaran TP PKK di tingkat desa dapat mengimplementasikan program-program PKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, Program Aku Hatinya PKK merupakan upaya nyata dalam mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan maupun lahan yang belum digunakan agar memberikan nilai ekonomi dan membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

Sementara itu, Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri atas Arviani Safitri, Yosie, serta satu orang perwakilan dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.

Turut hadir Ketua Bidang III TP PKK, Pokja III TP PKK, Plt. Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perpustakaan, serta Camat Air Putih.* (dh)

Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menerima kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Transformasi Digital, Bobby Nasution Dorong Layanan Publik Lebih Cepat dan Terintegrasi

Surya mengatakan, pemerintah daerah memahami berbagai tahapan penyelesaian yang telah dilakukan, mulai dari penetapan peserta plasma, pembentukan koperasi, penandatanganan kerja sama hingga rencana pembangunan kebun plasma.

Meski demikian, menurutnya masih terdapat sejumlah perbedaan pandangan yang harus diselesaikan melalui dialog terbuka dan musyawarah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Masih terdapat sejumlah perbedaan pandangan yang perlu diselesaikan melalui dialog terbuka dan musyawarah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Surya.

Karena itu, Pemprov Sumut akan terus memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, kementerian dan lembaga terkait, ATR/BPN, koperasi, perusahaan, hingga masyarakat agar proses penyelesaian berjalan terbuka dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Surya berharap kunjungan kerja BAM DPR RI dapat menghasilkan gambaran utuh mengenai akar persoalan sekaligus mempercepat langkah penyelesaian konflik yang telah berlangsung cukup lama.

Sementara itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap persoalan kemitraan plasma perkebunan sawit di Mandailing Natal.

Menurutnya, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI pada September 2025, PT Rendi Permata Raya memiliki kewajiban membangun kebun plasma bagi masyarakat sekitar sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lokasi (ILOK), hingga Hak Guna Usaha (HGU).

Ia menjelaskan, perusahaan diwajibkan menyediakan kebun plasma sebesar 20 persen dari total luas areal perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Berdasarkan dokumen yang kami terima, perusahaan berkewajiban membangun kebun masyarakat atau plasma sebesar 20 persen dari total luas areal perkebunan. Karena itu kami merekomendasikan agar kewajiban tersebut segera dilaksanakan," kata Ahmad Heryawan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT Rendi Permata Raya, Andi, menjelaskan sejak manajemen baru mengambil alih perusahaan pada akhir 2016, pihaknya hanya dapat menguasai sekitar 3.000 hektare lahan karena sebagian area berada di kawasan daerah aliran sungai (DAS).

Ia menyebut sejak 2023 perusahaan mulai membangun kebun plasma baik di dalam maupun di luar kawasan HGU.

Hingga kini, sekitar 200 hektare kebun plasma di dalam HGU telah menghasilkan dan manfaatnya telah dibagikan kepada masyarakat. Selain itu, sekitar 100 hektare plasma di luar HGU telah ditanami, serta tambahan sekitar 69 hektare lahan telah disiapkan untuk pengembangan berikutnya.

Namun demikian, perusahaan mengaku masih menghadapi kendala berupa dualisme koperasi yang menjadi calon mitra pengelola plasma. Karena itu, perusahaan berharap pemerintah daerah terus memediasi komunikasi antara koperasi, masyarakat, dan perusahaan agar penyelesaian kemitraan plasma dapat segera tercapai.* (dh)

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah telah menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait insiden tersebut. Seluruh aspirasi itu, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi guna memperbaiki sistem pelatihan ke depan.

Baca Juga:

• Prabowo Ajak Seluruh Rakyat Meriahkan HUT ke-81 RI, Perayaan Kemerdekaan Diminta Jadi Milik Bersama

Menurutnya, pelatihan tetap dilaksanakan karena kebutuhan tenaga manajer Koperasi Merah Putih dinilai mendesak. Namun demikian, pemerintah berkomitmen melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme pelatihan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Juri menjelaskan, pembekalan yang diberikan kepada peserta tidak hanya berfokus pada kemampuan manajerial dalam mengelola koperasi, tetapi juga mencakup pembinaan mental, disiplin, serta penguatan ideologi kebangsaan.

"Seluruh proses tetap berjalan, namun dilakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan pelatihan menjadi semakin baik," katanya.

Ia juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan kasus meninggalnya lima peserta SPPI. Presiden disebut meminta agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperkuat langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan seluruh peserta pelatihan.

"Pemerintah ingin memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Langkah antisipasi dan mitigasi akan terus diperkuat," jelas Juri.

Diketahui, lima peserta SPPI yang meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil masing-masing bernama Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.

Pemerintah sebelumnya juga telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pelatihan tersebut guna meningkatkan standar keselamatan peserta.* (d/dh)

Pesan tersebut disampaikan saat peluncuran Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi Angkatan II Tahun 2026 di Pusat Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• 30 Persen Alumni Magang Nasional Langsung Diterima Kerja, Pemerintah Tambah Kuota Jadi 150 Ribu Peserta

Ia menegaskan, setiap lulusan baru perlu memiliki perencanaan karier yang jelas dan mulai membangun rekam jejak melalui pengalaman yang dicantumkan dalam CV.

"CV harus terus diperbarui. Tentukan ingin menjadi apa dan ke mana arah karier yang akan ditempuh. Semua pengalaman kerja nantinya akan menjadi nilai tambah dalam perjalanan profesional," ujar Teddy.

Senada dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai CV yang baik tidak selalu harus berisi pengalaman bekerja. Bagi lulusan baru, pengalaman organisasi, kepanitiaan, proyek akademik hingga kegiatan sosial juga dapat menjadi nilai lebih di mata perusahaan.

"Lengkapi CV dengan pengalaman organisasi, proyek, maupun aktivitas lain yang relevan. Itu akan menunjukkan kemampuan dan potensi yang dimiliki," kata Yassierli.

Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen peserta Program Magang Nasional angkatan pertama telah berhasil memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan masa magang.

Bagi peserta yang belum direkrut perusahaan, Teddy meminta agar tidak berkecil hati karena peluang kerja masih terbuka. Menurutnya, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai perusahaan agar lulusan program magang tetap mendapatkan kesempatan bekerja sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, para alumni Magang Nasional diimbau untuk mengambil sertifikat magang dari perusahaan tempat mereka menjalani program. Sertifikat tersebut dinilai penting sebagai bukti pengalaman kerja yang dapat mendukung proses rekrutmen di masa mendatang.

Teddy juga mendorong para alumni untuk tetap menjaga jaringan profesional dengan sesama peserta magang, salah satunya melalui grup komunikasi alumni. Ia menilai relasi yang terbangun sejak awal karier dapat menjadi modal penting dalam pengembangan profesi di masa depan.* (d/dh)

Kick off program digelar di Lapas Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (29/6/2026). Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan penanggulangan TBC sekaligus mendukung target eliminasi penyakit tersebut pada 2030.

Baca Juga:

• Resmi! Ini Jadwal Lengkap Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Big Match Langsung Memanas

Menurutnya, program ini merupakan hasil kolaborasi Kemenimipas dan Kemenkes untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit menular, khususnya tuberkulosis.

Selain pemeriksaan TBC, kegiatan juga mencakup skrining HIV serta pemeriksaan kesehatan komprehensif bagi warga binaan. Program tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis serta RPJMN 2025–2029.

Agus juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atas dukungan berbagai fasilitas kesehatan yang diberikan kepada jajaran pemasyarakatan, mulai dari alat monitor pasien, mesin rekam jantung (EKG), infus pompa elektronik hingga berbagai peralatan medis lainnya.

Menurut Agus, bantuan tersebut akan memperkuat kapasitas layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan medis bagi warga binaan.

Secara nasional, program ini menargetkan pemeriksaan terhadap sekitar 272.573 warga binaan pemasyarakatan dan 48.876 petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Khusus di Lapas Nusakambangan, skrining kesehatan akan menjangkau 4.842 warga binaan serta 926 petugas, dengan pelaksanaan dimulai pada akhir Juni hingga Desember 2026.

"Melalui langkah ini, negara hadir memastikan hak memperoleh layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga binaan yang sedang menjalani masa pembinaan," kata Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut hadir dan bersama Menteri Agus meninjau langsung proses pemeriksaan kesehatan terhadap warga binaan di Lapas Nusakambangan.* (d/dh)

Pertandingan pertama babak 32 besar akan dibuka pada Senin (29/6/2026) dini hari WIB dengan laga Afrika Selatan menghadapi Kanada. Sementara itu, sejumlah duel bergengsi juga akan tersaji sepanjang pekan ini, termasuk Brasil melawan Jepang, Jerman menghadapi Paraguay, hingga Inggris yang akan berhadapan dengan DR Kongo.

Baca Juga:

• Kanada Lolos ke 16 Besar! Berikut Jadwal Lengkap Sisa Laga Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Brasil hingga Argentina Siap Beraksi

Sejumlah negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Spanyol, Jerman, Belanda, Inggris, dan Portugal masih menjadi favorit untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju perebutan gelar juara dunia.

Berikut jadwal lengkap babak 32 besar Piala Dunia 2026 (WIB):

Senin, 29 Juni 2026

- 02.00 WIB: Afrika Selatan vs Kanada

Selasa, 30 Juni 2026

- 00.00 WIB: Brasil vs Jepang
- 03.30 WIB: Jerman vs Paraguay
- 08.00 WIB: Belanda vs Maroko

Rabu, 1 Juli 2026

- 00.00 WIB: Pantai Gading vs Norwegia
- 04.00 WIB: Prancis vs Swedia
- 08.00 WIB: Meksiko vs Ekuador
- 23.00 WIB: Inggris vs DR Kongo

Kamis, 2 Juli 2026

- 03.00 WIB: Belgia vs Senegal
- 07.00 WIB: Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina

Jumat, 3 Juli 2026

- 02.00 WIB: Spanyol vs Austria
- 06.00 WIB: Portugal vs Kroasia
- 10.00 WIB: Swiss vs Aljazair

Sabtu, 4 Juli 2026

- 01.00 WIB: Australia vs Mesir
- 05.00 WIB: Argentina vs Cape Verde
- 08.30 WIB: Kolombia vs Ghana

Babak 32 besar diprediksi menyajikan banyak kejutan. Selain mempertemukan tim-tim unggulan dengan kuda hitam, fase ini juga menjadi penentu langkah setiap negara menuju babak perempat final dalam ajang sepak bola terbesar di dunia.* (db/dh)

Analis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelaku pasar saat ini tengah mencermati sejumlah indikator ekonomi yang akan dirilis pada awal Juli, seperti data neraca perdagangan dan tingkat inflasi Indonesia. Kedua indikator tersebut dinilai akan menjadi acuan penting dalam menentukan arah pergerakan rupiah ke depan.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Menguat ke Rp17.868 per Dolar AS, Pasar Masih Waspadai Ketegangan Iran-AS

Sentimen positif lainnya datang dari keputusan pemerintah yang tidak mengambil tawaran pendanaan sebesar 30 miliar dolar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF). Langkah tersebut dinilai mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap fundamental ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan global.

"Keputusan ini memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar bahwa pemerintah optimistis terhadap kekuatan ekonomi domestik," ujar Ibrahim.

Di sisi lain, pemerintah juga akan menempatkan kembali dana sebesar Rp281 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui Bank Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat likuiditas perbankan agar penyaluran kredit kepada dunia usaha dan masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siaga hingga Rp100 triliun yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan apabila diperlukan.

Meski demikian, pergerakan rupiah masih dibayangi sentimen eksternal. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan pada akhir pekan lalu. Kondisi tersebut sempat memicu kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas ekonomi global.

Dari sisi kebijakan moneter global, sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) kembali menyampaikan pernyataan bernada hawkish terkait suku bunga. Sikap tersebut membuat pelaku pasar tetap mewaspadai arah kebijakan moneter Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi pergerakan nilai tukar di pasar global.

Meski masih menghadapi tantangan eksternal, penguatan rupiah pada penutupan perdagangan hari ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.* (k/dh)

Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro saat mengumumkan logo resmi HUT ke-81 RI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Filosofi Logo HUT ke-81 RI Terungkap, Representasikan Indonesia yang Adil dan Makmur

"Presiden berharap kemeriahan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi milik masyarakat. Karena itu, seluruh rakyat diajak berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian peringatan," ujar Juri.

Pemerintah juga mengajak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, hingga partai politik untuk menggunakan tema dan logo resmi HUT ke-81 RI dalam berbagai kegiatan dan media publikasi sesuai pedoman yang telah disediakan.

Selain itu, masyarakat diimbau mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah, sekolah, kantor, maupun ruang publik serta menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti perlombaan, pentas seni, kerja bakti, hingga kegiatan sosial untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan.

"Momentum ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Juri juga mengumumkan sebanyak 300 peserta polling logo HUT ke-81 RI akan memperoleh hadiah sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka.

Sebanyak 100 orang akan mendapatkan undangan mengikuti upacara detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka. Kemudian, 100 orang lainnya memperoleh suvenir eksklusif HUT ke-81 RI, sementara 100 peserta lainnya menerima bantuan dana pendidikan masing-masing sebesar Rp8,1 juta.

Juri mengingatkan para pemenang agar berhati-hati terhadap berbagai informasi yang mengatasnamakan panitia. Seluruh proses penyerahan hadiah dilakukan tanpa dipungut biaya apa pun dan pemenang akan dihubungi langsung oleh panitia resmi.

Pemerintah berharap semangat gotong royong, persatuan, dan nasionalisme semakin kuat melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."* (k/dh)

Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Logo Resmi HUT ke-81 RI Diluncurkan, Karya Desainer Padang Terpilih Lewat Voting Nasional

"Selamat kepada Fajar Novario. Karya Anda resmi ditetapkan sebagai logo HUT ke-81 Republik Indonesia," ujar Juri.

Selain mengumumkan pemenang, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada empat finalis lainnya yang telah berpartisipasi dalam proses sayembara.

Logo HUT ke-81 RI tahun ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", yang menjadi semangat utama dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan resmi, logo karya Fajar mengangkat konsep kolektif, sinergi, dan bertumbuh. Filosofi tersebut lahir dari semangat persatuan bangsa yang dibangun di atas keberagaman budaya, bahasa, serta latar belakang masyarakat Indonesia.

Desain logo juga terinspirasi dari berbagai motif budaya Nusantara yang memiliki kesamaan pola visual. Unsur tersebut kemudian diterjemahkan menjadi simbol pemersatu yang merepresentasikan kuatnya ikatan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Konsep tersebut menegaskan bahwa keberagaman bukan menjadi pemisah, melainkan fondasi utama dalam membangun Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur.

Logo resmi HUT ke-81 RI selanjutnya akan digunakan sebagai identitas visual pada seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai daerah serta instansi pemerintah maupun swasta.* (k/dh)

Instruksi tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Jejak Bersejarah Timnas Indonesia di Piala Dunia 1938, Jadi Wakil Asia Pertama di Panggung Dunia

Menurutnya, terdapat dua ancaman utama yang harus segera diantisipasi pemerintah daerah, yakni meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca panas dan kering, serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

"Mulai Juli hingga Oktober merupakan periode yang perlu diwaspadai karena dampak El Nino diperkirakan paling terasa," ujar Tito.

Ia menegaskan pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian, misalnya, tengah memperkuat sistem irigasi dan pompanisasi, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disiapkan untuk melakukan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan.

Mendagri juga meminta seluruh pemerintah daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, serta instansi terkait guna menyusun langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.

Selain itu, para gubernur diminta memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota agar penanganan dampak El Nino berjalan secara terpadu dan efektif.

Tito turut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, Balai Wilayah Sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran hingga pemerintah desa.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk mempercepat langkah antisipasi terhadap ancaman karhutla, kekeringan, gangguan produksi pertanian, hingga krisis ketersediaan air bersih di berbagai daerah.

Pemerintah berharap seluruh daerah dapat mengambil langkah cepat dan terukur agar dampak El Nino terhadap masyarakat, sektor pangan, lingkungan, dan perekonomian dapat diminimalkan.* (k/dh)

Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, mengatakan sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman akan mencermati seluruh proses penyelenggaraan pelatihan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga mekanisme penanganan keadaan darurat.

Baca Juga:

• Pigai Desak Usut Tuntas Kematian 5 Calon Manajer Kopdes, Tegaskan Tak Boleh Ada Pembiaran

Menurutnya, investigasi akan dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam tata kelola pelatihan yang berpotensi merugikan peserta maupun melanggar standar pelayanan publik.

Maneger menegaskan, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan mendasar dan rekomendasi perbaikan tidak segera dijalankan penyelenggara, maka pelaksanaan Latsarmil sebaiknya dihentikan sementara hingga seluruh aspek keselamatan dan perlindungan peserta terpenuhi.

"Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Jika rekomendasi evaluasi tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, pelatihan sebaiknya dihentikan sementara," tegasnya.

Ombudsman menilai meninggalnya lima calon Manajer Kopdes Merah Putih saat mengikuti Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan, standar keselamatan, serta tata kelola penyelenggaraan program.

"Setiap nyawa manusia sangat berharga. Tragedi ini harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan peserta," katanya.

Dalam evaluasinya, Ombudsman memberikan empat rekomendasi utama. Pertama, menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi. Kedua, memastikan aktivitas fisik dilakukan secara proporsional berdasarkan prinsip keselamatan dan manajemen risiko.

Ketiga, memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), termasuk kesiapan tenaga medis serta sistem penanganan keadaan darurat. Keempat, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan melalui evaluasi internal yang transparan dan pemenuhan hak-hak peserta selama pelatihan berlangsung.

Maneger menegaskan bahwa seorang manajer koperasi lebih membutuhkan kemampuan mengelola organisasi, menyusun strategi bisnis, memahami laporan keuangan, hingga membangun jejaring ekonomi desa dibandingkan latihan fisik yang berlebihan.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Latsarmil setelah lima peserta SPPI dilaporkan meninggal dunia. Evaluasi tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, penyesuaian intensitas latihan sesuai kondisi peserta, penguatan pengawasan medis, hingga koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem deteksi dini dan penanganan medis selama pelatihan berlangsung.* (k/dh)