MEDAN – Ketua TP PKK Kota Medan, Airin Rico Waas, mengajak puluhan siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fitri dan TK Fitria Al-Islam berkunjung ke KRI Bima Suci yang sandar di Pelabuhan Belawan, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari Pelayaran Persahabatan International ASEAN Plus Cadet Sail 2026 yang diikuti kadet dari berbagai negara.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Tegaskan ISARAH Harus Hasilkan Program Nyata bagi Warga Medan

Dari dek hingga ruang rawat inap, mereka belajar sambil bermain, memperkenalkan dunia kemaritiman sejak dini.

Airin menekankan kegiatan ini tidak hanya sebagai rekreasi, tetapi juga sebagai media edukasi dan pengenalan profesi.

"Hari ini kita bisa jalan-jalan sambil belajar, melihat seperti apa kapal KRI Bima Suci. Semoga ada yang nanti bermimpi menjadi Angkatan Laut," ujar Airin sambil berinteraksi langsung dengan anak-anak.

Suasana semakin hangat ketika anak-anak diajak bertanya dan mengekspresikan cita-cita mereka.

Beberapa menyatakan ingin menjadi dokter, sementara lainnya bersemangat ingin menjadi anggota TNI AL.

Airin memperkenalkan fasilitas di kapal, termasuk ruang kesehatan dan ruang rawat inap, sehingga anak-anak mendapat gambaran nyata tentang kehidupan di kapal.

Kunjungan ditutup dengan sesi foto bersama di berbagai spot menarik di kapal.

Airin berharap pengalaman ini menumbuhkan rasa ingin tahu, mengasah kreativitas, dan memberi inspirasi bagi generasi muda untuk mengenal dunia kemaritiman sejak usia dini.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan kota.

Pernyataan itu disampaikannya saat menerima audiensi jajaran pengurus Ikatan Sarjana Alwashliyah (ISARAH) Kota Medan di Balai Kota, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Medan Bersih Kabel Semrawut, Wali Kota Rico Waas Genjot Kabel Tanam Jelang Rakernas APEKSI 2026

Ia menekankan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki kewajiban moral untuk memberikan kontribusi positif bagi Kota Medan.

"Saya minta Rakernas jangan hanya dijadikan agenda tahunan atau sekadar seremoni. Rakernas harus melahirkan roadmap nyata yang berhubungan langsung dengan kebutuhan warga Kota Medan," tegas Rico Waas.

Rico Waas menambahkan, banyak program pemerintah pusat yang bisa diintegrasikan ke dalam roadmap ISARAH.

Salah satunya adalah kegiatan gotong royong dalam mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

"Roadmap ISARAH harus mampu menyerap pemikiran masyarakat luas dan program pemerintah, agar menghasilkan dampak nyata bagi warga," tambahnya.

Sementara itu, Ketua ISARAH Medan, Azrul Hasibuan, menyampaikan undangan resmi kepada Wali Kota untuk hadir pada Rakernas ISARAH yang akan digelar pada Senin, 13 April mendatang di Universitas Al Washliyah. Kegiatan ini juga akan dirangkaikan dengan tradisi halal bihalal.

"Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Wali Kota. ISARAH Medan berkomitmen penuh mendukung program pembangunan Pemko Medan demi kesejahteraan masyarakat," ujar Azrul.

Acara audiensi ini turut dihadiri Kaban Kesbangpol Andy Mario Siregar dan Sekdis Dispora Kota Medan Harry Indrawan Tarigan, menegaskan sinergi antara pemerintah kota dan organisasi masyarakat intelektual untuk memperkuat kualitas program pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmennya menata kabel udara yang semrawut di ibu kota Provinsi Sumatera Utara menjadi kabel tanam, guna memperindah wajah kota.

Hal itu disampaikan Wali Kota saat menerima audiensi Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Sumut di Balai Kota Medan, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Halal Bihalal IKAPTK Medan 2026: Wali Kota Rico Waas Tekankan Silaturahmi dan Pengabdian

"Kita tahu bagaimana kondisi kabel di Kota Medan. Kalau bisa ke depan harus dihilangkan kabel udara. Kota Medan akan lebih cantik dan estetik jika tidak ada lagi kabel yang semrawut," kata Rico Waas.

Momentum ini dianggap penting karena Kota Medan akan menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI 2026 pada 29 Juni hingga 4 Juli mendatang.

Wali Kota berharap transformasi kota, termasuk penataan infrastruktur kabel, menjadi contoh bagi kota lain.

Rico menekankan, pengerjaan kabel tanam harus terkoordinasi dengan pembangunan trotoar oleh Dinas SDABMBK agar tidak terjadi pembongkaran ulang.

"Saya tidak mau kerja dua kali. Ketika kita bangun trotoar, jangan dibongkar lagi hanya untuk menanam kabel. Harus ada komitmen bersama agar kota ini tidak semrawut," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Apjatel Sumut Jimmy Aswin Siregar menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemko Medan dalam penataan kabel menjadi sistem bawah tanah.

Beberapa ruas jalan telah steril dari kabel udara, antara lain Kesawan, Dr. Mansyur, Juanda, dan Zainul Arifin.

"Target hingga April 2026, penataan mencakup hampir 20 ruas jalan, dan sepanjang tahun ini sekitar 25 ruas jalan akan dikerjakan, termasuk Jalan Imam Bonjol, Patimura, dan S. Parman," ungkap Jimmy.

Langkah ini tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital yang mendukung kelancaran jaringan telekomunikasi di Medan.*

(ad)

MEDAN — Suasana hangat dan kekeluargaan mengisi Halal Bihalal Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Medan 2026, Selasa (7/4).

Mengusung tema "Memupuk Silaturahmi dan Memperkuat Sinergitas demi Mewujudkan Medan untuk Semua", acara ini menjadi momentum penguatan korps alumni pamong praja.

Baca Juga:

• BREAKING NEWS! Hujan Deras Sebabkan Longsor di Sibolangit, 5 Warga Tewas dan 1 Selamat

Dalam sambutannya, Rico menegaskan bahwa IKAPTK bukan sekadar organisasi profesi, tetapi juga keluarga besar yang menjaga warisan pengabdian antar generasi.

"Berbahagialah kita punya komunitas, punya kelompok organisasi, karena di situlah terjalin ikatan batiniah tersebut," ujar Rico Waas.

Rico juga menyoroti kedalaman ilmu para alumni, yang dapat menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai urusan pemerintahan, mulai dari capil, perizinan, pariwisata, sosial, hingga kesehatan.

Ia menekankan agar alumni tetap menjaga fungsi sosialnya, tidak hanya hadir dalam momen bahagia, tetapi juga ketika rekan mengalami kesulitan atau sakit.

Kebanggaan Rico semakin terlihat saat berbicara tentang Pin Kepamongprajaan.

Meski bukan lulusan formal kepamongprajaan, ia merasa terhormat menjadi bagian dari keluarga IKAPTK.

"Dari seluruh pin yang saya kenakan, ini yang paling saya banggakan. Ini penghargaan sangat berarti bagi saya," ujar Rico dengan penuh rasa bangga.

Penasehat IKAPTK Medan, Muslim, menambahkan bahwa organisasi sebaiknya menggelar kegiatan setiap bulan yang menyentuh masyarakat, sekaligus mengingatkan seluruh alumni untuk memanfaatkan kepercayaan yang diberikan Wali Kota dengan penuh tanggung jawab.

Acara yang berlangsung di Gedung PKK Kota Medan ini juga diisi dengan ramah tamah dan tausiyah, dihadiri Sekda Wiriya Alrahman, Ketua IKAPTK Rakhmat Adisyah Putra Harahap, pimpinan OPD, serta para camat.*

(ad)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan pemerintah menyiapkan langkah cepat agar kesempatan kerja di Indonesia tetap terbuka di tengah ketidakpastian geopolitik global yang mulai menekan industri nasional.

Hal ini disampaikan saat membuka Forum Jejaring Kemitraan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri bersama Kamar Dagang Amerika di Indonesia (AmCham) dan firma hukum SSEK di Jakarta, Selasa (7/4).

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik ke Rp2,9 Juta per Gram, Ikuti Penguatan Global

"Indonesia tak bisa hanya menunggu masalah terjadi. Kita harus bergerak cepat agar pasar kerja tetap stabil. Kemnaker menyiapkan sistem peringatan dini PHK, dialog bersama perusahaan dan pekerja, serta akselerasi program pelatihan dan peningkatan keterampilan," ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan juga menyoroti kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.

Banyak lowongan tersedia, namun informasi dan kualifikasi yang dibutuhkan belum tersambung dengan pencari kerja.

Untuk itu, perusahaan diminta melaporkan kebutuhan tenaga kerja melalui platform KarirHub SIAPKerja, agar rekrutmen lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.

Selain itu, Yassierli menekankan pentingnya pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri.

Ia mengajak AmCham terlibat langsung dalam pengembangan keterampilan bagi pekerja low-medium skill, sehingga lulusan pelatihan siap memasuki dunia kerja.

"Selain menyiapkan peluang kerja, kita juga mendorong akses setara bagi penyandang disabilitas. Dunia kerja yang sehat bukan hanya soal pertumbuhan, tapi juga soal kesempatan yang adil untuk semua," tambahnya.

Menaker menyoroti pula perubahan cepat dunia kerja akibat teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).

Kemnaker berkomitmen memfasilitasi kebutuhan perusahaan agar pasar kerja lebih adaptif, inklusif, dan mampu menjawab perubahan global.

"Semua tantangan ini harus kita hadapi bersama demi stabilitas pasar kerja nasional," tegas Yassierli.*

(ad)

JAKARTA — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menguat pada perdagangan Rabu, 8 April 2026.

Kenaikan ini sejalan dengan lonjakan harga emas dunia di pasar global.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Rp16.999 Hari Ini, Sentimen Meredanya Ketegangan Global Dorong Pemulihan Pasar

Sementara harga pembelian kembali (buyback) juga meningkat menjadi Rp2.664.000 per gram, atau naik Rp95.000.

Kenaikan ini terjadi di tengah penguatan harga emas dunia. Di pasar spot, harga emas tercatat naik 1,23 persen menjadi US$ 4.708,1 per troy ons.

Daftar Harga Emas Antam 8 April 2026

0,5 gram: Rp1.500.000
1 gram: Rp2.900.000
2 gram: Rp5.740.000
3 gram: Rp8.585.000
5 gram: Rp14.275.000
10 gram: Rp28.495.000
25 gram: Rp71.112.000
50 gram: Rp142.145.000
100 gram: Rp284.212.000
250 gram: Rp710.265.000
500 gram: Rp1.420.320.000
1.000 gram: Rp2.840.600.000

Penguatan harga emas dipicu sentimen global, termasuk meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesepakatan gencatan senjata sementara dengan Iran selama dua pekan.

Langkah tersebut mendorong penurunan tajam harga minyak dunia. Harga minyak jenis Brent bahkan turun hampir 14 persen ke level sekitar US$ 94 per barel.

Kondisi ini berpotensi meredakan tekanan inflasi global. Jika inflasi menurun, bank sentral memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga.

Dalam situasi tersebut, emas cenderung menjadi instrumen investasi yang menarik.

Sebagai aset non-yielding, emas biasanya diuntungkan saat suku bunga rendah dan ketidakpastian global meningkat.

Pelaku pasar kini mencermati arah kebijakan moneter global dan perkembangan geopolitik sebagai faktor utama yang akan memengaruhi pergerakan harga emas dalam jangka pendek.*

(bb/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dibuka menguat ke level Rp16.999 pada perdagangan Rabu (8/4), di tengah pelemahan indeks dolar AS dan meredanya ketegangan geopolitik global.

Data Doo Financial Futures mencatat, rupiah naik 106 poin atau 0,62% ke level Rp16.999 saat indeks dolar AS melemah 0,96% ke posisi 98,99.

Baca Juga:

• IHSG Melonjak ke 7.127,97, FTSE Russell Pertahankan Status Secondary Emerging Market Indonesia

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai, keputusan Presiden Donald Trump menunda rencana serangan terhadap Iran selama dua pekan memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan global.

Penundaan ini juga menekan harga minyak dunia, yang selama ini menjadi faktor tekanan terhadap rupiah.

"Rupiah diperkirakan akan menguat terhadap dolar AS menyusul langkah Trump menunda serangan terhadap Iran, yang menyebabkan penurunan tajam harga minyak dan membaiknya sentimen pasar," ujar Lukman, Selasa (8/4).

Dari sisi domestik, penurunan harga minyak diharapkan menekan defisit neraca perdagangan dan inflasi, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap aset domestik.

Selain itu, pelaku pasar menantikan rilis data cadangan devisa (cadev) Indonesia yang dijadwalkan siang ini.

Setelah turun selama tiga bulan berturut-turut, cadev diperkirakan meningkat, menjadi penopang tambahan bagi stabilitas rupiah.

Rupiah diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp16.900–Rp17.050 per dolar AS sepanjang hari ini, seiring kombinasi faktor eksternal dan sentimen domestik yang positif.*

(bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melonjak pada level 7.127,97 pada perdagangan Rabu (8/4/2026), terdorong oleh keputusan FTSE Russell yang tetap mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga pukul 09.01 WIB, IHSG naik 2,25% atau 156,94 poin.

Baca Juga:

• Perkuat Hubungan Kerja Sama, Bupati Batu Bara Terima Kunjungan Konsulat Jenderal RRT Medan

Dari total saham yang tercatat, 387 saham menguat, 89 saham melemah, dan 175 saham stagnan.

Kenaikan indeks pagi ini dipimpin oleh saham dengan kapitalisasi jumbo, di antaranya PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang naik 7,53% menjadi Rp5.000 per saham, diikuti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 3,70% menjadi Rp3.640, dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) bertumbuh 3,35% ke level Rp4.320 per saham.

Sementara itu, saham top gainers dipimpin oleh PT Putra Mandiri Jembar Tbk. (PMJS) melonjak 24,50% menjadi Rp188, dan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI) naik 7,62% menjadi Rp226.

Keputusan FTSE Russell mempertahankan status pasar Indonesia didasarkan pada apresiasi terhadap reformasi pasar modal yang tengah dijalankan.

Beberapa langkah yang menjadi sorotan antara lain:

- Peningkatan pengungkapan pemegang saham (shareholder disclosure)
- Perluasan kategori klasifikasi investor
- Pengetatan aturan minimum free float

"Pada tahap ini, status pasar Secondary Emerging Indonesia tetap tidak berubah. FTSE Russell tidak mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Watch List dan akan terus memantau kemajuan reformasi serta menjalin komunikasi dengan pelaku pasar," tulis FTSE Russell dalam laporan terbarunya.

Keputusan ini sekaligus menjadi sinyal positif bagi investor global bahwa transparansi dan keandalan pasar modal Indonesia semakin membaik, di tengah tantangan ekonomi global dan volatilitas pasar regional.

Catatan: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca.*

(bi/ad)

BANDA ACEH – Aceh, wilayah di ujung barat Indonesia yang dikenal dengan ketangguhannya menghadapi bencana, kini menatap masa depan dengan visi pendidikan yang revolusioner.

Hal ini diungkapkan DR. H. Iskandar Hasibuan, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Wilayah Aceh, dalam wawancara eksklusif dengan Bitvonline di Banda Aceh, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• 12 Pejabat Tinggi Pratama Kemenaker Dilantik, Yassierli Tekankan Pelayanan Publik Berkualitas

Paradoks Aceh: Tantangan Relevansi Pendidikan

Aceh mencatat angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 17,94 tahun di Banda Aceh, yang secara teoretis menempatkan anak-anak Aceh hingga jenjang pascasarjana.

Namun, Iskandar menekankan adanya Paradoks Aceh: tingginya partisipasi sekolah dasar hampir 100% belum menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri digital dan ekonomi hijau.

"Pendidikan tidak boleh sekadar mencetak ijazah. Harus ada pergeseran paradigma dari schooling menjadi learning dan akhirnya menjadi empowerment bagi anak-anak Aceh," tegasnya.

Strategi Transformasi: Tiga Pilar

Untuk menjawab tantangan ini, Muhammadiyah Aceh merancang tiga pilar strategis yang akan diimplementasikan dalam enam bulan ke depan:

1 Integrasi Dayah-Digital (Kearifan Hibrida)
Ribuan dayah atau pesantren Aceh akan diubah menjadi pusat inovasi teknologi, di mana santri belajar coding, sains data, sekaligus mempelajari khazanah keilmuan klasik.

2. Revitalisasi Vokasi Berbasis Potensi Wilayah
Kurikulum seragam diganti dengan pendidikan adaptif geografis: sekolah pegunungan fokus pada agroteknologi, sekolah pesisir mengembangkan inovasi maritim.

3. Kolaborasi Radikal Antarsektoral
Muhammadiyah menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas pasar kerja, mendorong sertifikasi kompetensi internasional agar pemuda Aceh siap bersaing secara global.

Harapan untuk Sekolah Muhammadiyah

Iskandar menekankan pentingnya pendidikan karakter, inovatif, dan mandiri di sekolah Muhammadiyah. Ia mendorong kebijakan pemerintah terkait keamanan, fleksibilitas pembelajaran, digitalisasi, dan peningkatan kesejahteraan guru.

Sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan kurikulum bila terdampak bencana, sesuai Permendikdasmen 6/2026 dan program wajib belajar 13 tahun.

"Dalam 180 hari ke depan, generasi muda Aceh tidak hanya memegang ijazah, tetapi juga keterampilan global dengan akar budaya yang kuat. Aceh telah bersiap. Masa depan menanti kita," tutup Iskandar Hasibuan.*

(ad)

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi melantik dan mengambil sumpah 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa (7/4/2026).

Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kualitas layanan ketenagakerjaan nasional.

Baca Juga:

• Didi Mahardhika Sukarno: Demokrasi Indonesia Harus Menguatkan, Bukan Melemahkan Negara

Menaker Yassierli menegaskan bahwa proses pelantikan ini menegaskan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).

"Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa. Jabatan juga merupakan bentuk pengorbanan," ujar Yassierli dalam sambutannya.

Menaker Yassierli juga mengingatkan tantangan besar di sektor ketenagakerjaan, seiring jumlah angkatan kerja nasional yang mencapai 155,27 juta orang, serta perkembangan teknologi informasi yang mendorong ekspektasi tinggi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.

Para pejabat yang baru dilantik diminta menghadirkan pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan berdampak nyata.

Fokus utama mencakup pasar kerja, pelatihan vokasi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hingga pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja.

Selain itu, Kemnaker tengah menjalankan enam agenda transformasi, antara lain memperkuat kepercayaan publik, mentransformasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling, serta mendorong hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Irma Puspita sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, serta R. Nurhidajat sebagai Kepala Pusat Pasar Kerja, bersama sejumlah pejabat strategis lainnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat reformasi birokrasi di Kemnaker dan meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap dinamika pasar kerja nasional maupun global.*

(ad)

BATU BARA - Dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama serta membuka peluang investasi di Kabupaten Batu Bara, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.AP., menerima kunjungan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Medan, Huang He, di Ruang Kerja Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (7/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi oleh Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., Asisten III, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kepala Bappelitbangda, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Baca Juga:

• Geopolitik dan Dampak pada Dunia Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Baharuddin menegaskan bahwa Kabupaten Batu Bara memiliki berbagai peluang investasi, khususnya di sektor industri dan pertanian.

"Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus berkomitmen memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin berinvestasi guna mendorong percepatan pembangunan daerah," ujar Bupati Baharuddin.

Bupati Baharuddin juga memaparkan bahwa Kabupaten Batu Bara memiliki Kawasan Industri Kuala Tanjung yang dikelola oleh anak perusahaan PT Pelindo, yakni PT Prima Pengembangan Kawasan, yang dinilai sangat strategis untuk pengembangan investasi.

Sebagai bentuk penghormatan dan mempererat hubungan bilateral, Bupati Batu Bara menyerahkan cendera mata berupa kain songket dan plakat kepada Konsul Jenderal Huang He.

Sebaliknya, pihak Konsulat Jenderal RRT juga menyerahkan cendera mata kepada Bupati Batu Bara.

Melalui kunjungan ini, Bupati Batu Bara berharap ke depan terjalin kerja sama dan kolaborasi yang konkret antara Kabupaten Batu Bara dengan pihak RRT, khususnya dalam pengembangan sektor industri dan pertanian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

(ad)

JAKARTA – Di tengah tekanan global dan dinamika politik dalam negeri, suara nasionalisme kembali menemukan relevansinya.

Didi Mahardhika Sukarno, cucu Proklamator Soekarno, menekankan bahwa tantangan utama bangsa saat ini bukan sekadar ekonomi atau politik/" target="_blank">geopolitik, melainkan praktik demokrasi yang mulai mengalami penyimpangan di tangan sebagian pihak.

Baca Juga:

• Akar Panjang Konflik Agraria Sumatera Timur, dari Kolonialisme hingga Tanjung Morawa 1953

"Kritik terhadap pemerintah adalah bagian penting dari sistem demokrasi. Namun ketika kritik tidak lagi bertujuan memperbaiki, melainkan melemahkan kepercayaan publik secara sistematis, terjadi distorsi demokrasi," ujar Didi Mahardhika Sukarno, Selasa (7/4/2026).

Didi menyoroti potensi polarisasi yang bisa muncul akibat delegitimasi politik, yang berisiko menggerus persatuan nasional sekaligus melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional.

Ia menekankan, demokrasi Indonesia harus berpijak pada nilai gotong royong, musyawarah, dan kepentingan bangsa, di mana kebebasan berpendapat tidak boleh berubah menjadi alat menciptakan ketidakstabilan.

"Indonesia membutuhkan stabilitas politik yang ditopang kritik konstruktif, bukan serangan yang melemahkan legitimasi negara. Nasionalisme sejatinya bukan hanya melawan pengaruh luar, tetapi juga menjaga kohesi di dalam negeri," tambah Didi.

Di tengah derasnya arus informasi dan persaingan politik, pemikiran Didi menjadi pengingat bahwa nasionalisme dan demokrasi harus berjalan seiring, saling menguatkan, demi keutuhan dan masa depan bangsa.*

(ad)

PALEMBANG – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menahan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari salah satu bank pemerintah kepada PT BSS dan PT SAL pada periode 2010–2014.

Penahanan dilakukan setelah Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) memanggil delapan tersangka pada Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Puspom TNI Limpahkan Empat Tersangka Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus ke Oditurat Militer

Kelima tersangka yang ditahan, yakni KW, SL, WH, IJ, dan LS, merupakan pejabat divisi agribisnis dan analisis risiko kredit pada bank pemerintah di kantor pusat.

"Kelima tersangka ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, mulai 7 April hingga 26 April 2026," ujar Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H.

Dua tersangka lain, KA dan TP, tidak ditahan karena alasan kesehatan. KA menderita penyakit jantung, sedangkan TP memiliki penyakit autoimun yang telah diperkuat rekam medis.

Sementara satu tersangka lain, AC, tidak memenuhi panggilan karena tengah menjalani perawatan akibat sakit ginjal di Jakarta.

Kasus ini merupakan kelanjutan dari penetapan delapan tersangka yang diumumkan Kejati Sumsel pada 27 Maret 2025.

Selain kasus kredit bank, Kejati Sumsel meningkatkan status perkara dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, dari penyelidikan ke penyidikan.

Kasus mencakup periode 2019–2025 dan bermula dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2017, yang mewajibkan penggunaan kapal penarik (tugboat) untuk memandu tongkang melintasi jembatan.

Kerja sama Dinas Perhubungan Musi Banyuasin dengan CV R (2019) dan PT A (2024) sebagai operator jasa pemanduan diduga menimbulkan pungutan ilegal Rp9 juta–Rp13 juta per lintas kapal.

Dugaan keuntungan ilegal dari praktik ini diperkirakan mencapai Rp160 miliar.

Kejati Sumsel menegaskan akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.*

(ad)

JAKARTA – Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) menuntaskan tahap penyidikan kasus teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Pada Selasa (7/4/2026), berkas perkara, para tersangka, dan barang bukti dilimpahkan ke Oditurat Militer (Otmil) II-07 Jakarta.

Baca Juga:

• Perkara Delpedro Cs Berlanjut ke MA, Yusril Singgung Perdebatan KUHAP Lama vs Baru

Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan, pelimpahan ini menjadi bagian mekanisme hukum militer.

"Berkas perkara, para tersangka, dan barang bukti telah dilimpahkan kepada Otmil II-07 Jakarta. Selanjutnya akan diperiksa kelengkapan berkas secara formil maupun materil," ujar Aulia.

Empat tersangka yang dilimpahkan berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Jika berkas dinyatakan lengkap, kasus ini akan dilanjutkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Kasus ini sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya, namun dilimpahkan ke Puspom TNI.

Langkah ini menuai kritik dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), yang menilai penanganan seharusnya tetap di peradilan sipil sesuai KUHAP baru.

"Secara prosedur legal formal, KUHAP tidak memperbolehkan pelimpahan ke penyidik yang bukan dari PPNS. Nanti kita bisa dialog soal itu," ujar Dimas, juru bicara TAUD.

Puspom TNI menegaskan pelimpahan ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta menegaskan sikap tegas terhadap pelanggaran hukum oknum prajurit tanpa pandang bulu.

Kasus kini menunggu hasil penelitian Oditurat Militer sebelum memasuki tahap persidangan terbuka.*

(ad)

MEDAN — Konflik agraria di Sumatera Timur tidak muncul secara tiba-tiba.

Persoalan ini merupakan akumulasi panjang sejak masa kolonial, pendudukan Jepang, hingga awal kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.100 per Dolar AS! Ini Kata Menko Airlangga

"Setelah kemerdekaan, Indonesia menata ulang politik, ekonomi, dan persoalan pertanahan dalam situasi yang belum stabil," ujarnya.

Menurut Budi, periode 1945 hingga awal 1950-an ditandai ketidakstabilan politik yang turut memengaruhi pengelolaan agraria, termasuk di wilayah Sumatera Timur yang sejak lama menjadi pusat perkebunan komersial.

Warisan Kolonial dan Ketimpangan Tanah

Sejak akhir abad ke-19, wilayah ini dikuasai perusahaan perkebunan besar milik asing yang mengelola komoditas ekspor seperti tembakau.

Struktur agraria yang timpang membuat masyarakat lokal tersisih dari akses lahan.

Sejarawan Karl J. Pelzer dalam karyanya Planter and Peasant mencatat ketimpangan penguasaan tanah menjadi sumber laten konflik sosial di kawasan tersebut.

Warisan ini tidak hilang setelah Indonesia merdeka, melainkan menjadi fondasi konflik yang terus berulang.

Masa Jepang dan Awal Pendudukan Tanah

Perubahan mulai terjadi pada masa pendudukan Jepang (1942–1945). Banyak lahan perkebunan tidak terkelola optimal, sehingga masyarakat mulai menggarapnya.

"Sejak masa Jepang, pendudukan tanah oleh petani sudah tinggi dan berlanjut hingga 1950-an," kata Budi.

Fenomena ini memperkuat legitimasi sosial masyarakat untuk menguasai lahan yang sebelumnya berada di bawah kontrol perusahaan.

Negara Lemah dan Munculnya Organisasi Petani

Memasuki masa kemerdekaan, negara menghadapi tantangan besar dalam menata ulang sistem agraria.

Dalam kondisi politik yang rapuh, berbagai organisasi petani bermunculan dan memperjuangkan hak atas tanah.

Sebagian organisasi tersebut memiliki keterkaitan dengan kekuatan politik nasional, sehingga memperumit dinamika konflik.

Di sisi lain, arus migrasi ke wilayah perkebunan sekitar Medan meningkat. Para pendatang menduduki lahan kosong atau yang dianggap tidak lagi dikelola secara efektif.

Situasi ini memicu konflik antara masyarakat, negara, dan kelompok-kelompok yang memiliki klaim berbeda, termasuk organisasi seperti BPRPI yang memperjuangkan hak tanah masyarakat Melayu.

Puncak Konflik dan Peristiwa Tanjung Morawa 1953

Konflik agraria mencapai puncaknya pada awal 1950-an, ditandai dengan pendudukan lahan secara masif di wilayah perkebunan seperti Medan, Helvetia, hingga Tanjung Morawa.

Peristiwa paling menonjol terjadi pada Peristiwa Tanjung Morawa 1953, ketika bentrokan antara petani dan aparat keamanan menyebabkan korban jiwa.

Saat itu, pemerintah di bawah Perdana Menteri Wilopo dinilai kesulitan mengendalikan situasi. Konflik tersebut bahkan turut melemahkan kabinet hingga akhirnya jatuh.

Konflik Berkepanjangan hingga 1965

Konflik agraria tidak berhenti di Tanjung Morawa.

Sepanjang 1950-an hingga pertengahan 1960-an, tanah menjadi arena perebutan berbagai kekuatan ideologi—nasionalis, Islam, hingga kelompok kiri.

Ketegangan memuncak pada 1965, ketika konflik politik nasional memperburuk situasi agraria di daerah perkebunan.

Warisan Konflik yang Masih Tersisa

Menurut Budi, persoalan agraria di Sumatera Timur belum sepenuhnya selesai hingga kini. Sejumlah lahan bekas perkebunan telah berpindah tangan dan berpotensi memicu konflik baru.

"Jika persoalan tanah ini kembali dipersoalkan, ia bisa menjadi bom waktu konflik agraria," ujarnya.

Sejarah panjang tersebut menunjukkan bahwa konflik tanah bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan dinamika politik, sosial, dan warisan kolonial.*

(d/ad)

DELISERDANG – Hujan deras yang melanda Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Selasa malam (7/4/2026) memicu longsor di jalan lintas Medan-Berastagi, tepatnya sebelum jembatan Sembahe.

Peristiwa ini menelan korban jiwa dan menimbulkan kerusakan di sejumlah rumah warga.

Baca Juga:

• PLN Medan Lakukan Pemeliharaan Jaringan, Ini Daftar Wilayah yang Terkena Pemadaman Listrik Selama 4,5 Jam

"Benar tadi malam sekitar jam 21.00 WIB terjadi longsornya, untuk titiknya sebelum jembatan Sembahe," ujar Arif, Rabu (8/4/2026).

Hingga kini, tercatat enam warga terdampak.

Lima di antaranya meninggal dunia akibat tertimbun material tanah, sementara satu orang selamat dan tengah mendapatkan perawatan di RS Pancurbatu.

Korban merupakan warga sekitar Desa Sembahe.

Evakuasi terus dilakukan oleh tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Deliserdang, Badan Pencarian dan Pertolongan (SAR) Medan, Brimob Polda Sumut, TNI, serta warga setempat.

Selain mengevakuasi korban, tim juga membantu membersihkan rumah warga yang terdampak.

Komandan Satuan Brimob Polda Sumut, Kombes Rantau Isnur Eka, menegaskan bahwa operasi evakuasi dilakukan sejak malam kejadian dan masih berlangsung.

"Brimob, Basarnas, Polsek, TNI, dan masyarakat dari tadi malam melakukan pencarian korban tertimbun dan evakuasi. Juga membantu membersihkan rumah warga," ujarnya.

Bencana ini terjadi akibat hujan deras yang berlangsung sejak Selasa malam, menambah risiko longsor di kawasan berbukit seperti Sibolangit.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, terutama saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.*

(dtm/ad)

MEDAN — Tradisi mangalahat horbo masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Batak Toba.

Ritual ini berupa penyembelihan kerbau jantan sebagai bentuk persembahan tertinggi kepada Mulajadi Na Bolon, yang dimaknai sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, hingga penguatan identitas sosial dan budaya.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Hadiri Mubes Majelis Adat, Dorong Peran Adat di Tengah Dinamika Sosial

Dalam tradisi ini, kerbau dipandang sebagai simbol kemakmuran, kekuatan, dan penghormatan tertinggi.

Akademisi Universitas Sumatera Utara, Robert Sibarani, mengatakan bahwa mangalahat horbo memiliki makna spiritual sekaligus sosial dalam masyarakat Batak Toba.

"Ini adalah kurban persembahan kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan kepada leluhur. Kerbau yang disembelih melambangkan pengorbanan dan kebersamaan," kata Robert, Selasa, 7 April 2026.

Ia menjelaskan, rangkaian prosesi diawali dengan musyawarah adat yang melibatkan raja parhata, tokoh adat, serta keluarga besar.

Kerbau yang akan dikurbankan dipilih secara khusus, kemudian didoakan sebelum disembelih.

Setelah prosesi penyembelihan, daging kerbau dibagikan kepada seluruh hadirin sesuai aturan adat.

Pembagian tersebut tidak dilakukan sembarangan karena setiap bagian memiliki makna tersendiri dalam struktur sosial masyarakat Batak Toba.

"Di situ terlihat nilai keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap tatanan sosial," ujar Robert.

Tradisi mangalahat horbo biasanya dilaksanakan dalam berbagai momen penting, seperti pesta adat besar, peresmian rumah adat, hingga acara syukuran yang melibatkan banyak masyarakat.

Meski arus modernisasi terus berkembang, tradisi ini masih dipertahankan hingga kini.

Pelestarian ritual tersebut dinilai penting agar generasi muda tetap mengenal nilai-nilai leluhur seperti gotong royong, kebersamaan, dan rasa syukur.*

(d/ad)

MEDAN – Sejumlah wilayah di Medan akan mengalami pemadaman listrik hari ini, Rabu (8/4/2026), seiring dengan pelaksanaan pemeliharaan jaringan oleh PLN.

Pemadaman diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 4,5 jam.

Baca Juga:

• Di Tengah Efisiensi, BGN Siapkan Motor Listrik untuk Kepala SPPG: Masuk Anggaran 2025

Adapun lokasi yang terdampak antara lain:

- Jalan Panglima Denai
- Jalan Jermal 1–8
- Jalan Jermal 10
- Jalan Jermal 11 ujung
- Jalan Jermal 12 ujung
- Jalan Jermal 16 dekat Jermal 7
- Jalan Jermal 17
- Jalan Manunggal

PLN menyatakan, pemadaman ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan layanan listrik melalui beberapa kegiatan teknis, termasuk perbaikan komponen JTM dan perampalan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan.

PLN juga mengimbau masyarakat yang menggunakan genset agar memastikan instalansi listrik terpisah dari genset demi keamanan.

Dengan pemeliharaan ini, PLN berharap gangguan listrik di Medan Selatan dapat diminimalkan di masa mendatang, dan pasokan listrik menjadi lebih stabil.*

(d/ad)

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, memberikan penjelasan terkait anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai Rp25 miliar.

Menurut Rudy, anggaran tersebut tidak semata-mata untuk kediaman pribadinya, melainkan mencakup seluruh kompleks fasilitas pemerintahan, termasuk rumah dinas Wakil Gubernur dan pendopo.

Baca Juga:

• Di Tengah Efisiensi, BGN Siapkan Motor Listrik untuk Kepala SPPG: Masuk Anggaran 2025

Rudy menegaskan renovasi dilakukan agar rumah dinas bisa digunakan secara optimal sebagai tempat tinggal kepala daerah sekaligus menunjang kegiatan pemerintahan.

Fasilitas yang direnovasi meliputi guest house, ruang pertemuan dengan kapasitas hingga 500 orang, serta sarana prasarana dasar yang sebelumnya banyak tidak tersedia.

"Kalau sebelumnya tidak pernah ditempati, artinya bisa menginap di hotel. Saya memilih di rumah dinas supaya lebih efektif, efisien, dan produktivitas lebih baik," ujarnya.

Proses renovasi kini telah rampung, dan rumah dinas sudah mulai ditempati.

Rudy menjelaskan, perbaikan mencakup penggantian elektronik, toilet, lampu, sofa, serta televisi yang sebelumnya tidak tersedia atau rusak.Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki fasilitas pemerintahan dan memastikan kenyamanan operasional kepala daerah dalam melayani masyarakat.*

(d/ad)

MINAHASA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Tombulu, Kabupaten Minahasa, Selasa (7/4/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi para siswa.

Baca Juga:

• Di Tengah Efisiensi, BGN Siapkan Motor Listrik untuk Kepala SPPG: Masuk Anggaran 2025

Menu hari ini berupa nasi, sayur labu, ayam suwir, tahu goreng, dan semangka.

Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, menjelaskan bahwa Wapres Gibran juga memberikan arahan terkait perbaikan fasilitas sekolah yang masih perlu diperbaiki.

"Ada beberapa hal, terutama terkait MBG, dapur, dan kondisi sekolah. Pak Wapres memberikan saran agar fasilitas yang rusak segera diperbaiki," kata Robby dalam keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden.

Selain meninjau, Wapres Gibran membagikan alat tulis kepada siswa sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan belajar.

Chrisanti, pendamping Wali Kelas 9A, menuturkan bahwa program MBG membawa dampak positif terhadap kebiasaan konsumsi siswa.

"Kami bersyukur dengan adanya MBG, anak-anak bisa terbantu mengurangi jajan sembarangan," ujarnya.

Program MBG menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memastikan nutrisi anak sekolah terjaga, terutama di daerah-daerah yang memerlukan dukungan gizi tambahan.

Peninjauan ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kualitas program, baik dari sisi gizi, distribusi, maupun sarana pendukung.*

(vo/ad)