ACEH BESAR - Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) mengibarkan Bendera Merah Putih dari atas tebing Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (13/8/2026). Selain menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi mengenai keselamatan aktivitas rockfishing.

Pengibaran bendera dilakukan di kawasan tebing yang berhadapan langsung dengan laut. Lokasi tersebut dipilih berbeda dari kegiatan pengibaran bendera pada umumnya karena memiliki keterkaitan dengan aktivitas memancing yang menjadi bagian dari komunitas MMF.

Baca Juga:

• Sambut HUT ke-81 RI: Kecamatan Medan Amplas Turun ke Jalan Bagikan 400 Bendera Merah Putih ke Warga dan Pengendara

"Yang kami lakukan kali ini tergolong cukup unik bagi sebagian orang. Mungkin ada yang berpikir apa hubungan panjat tebing dengan komunitas pemancing, padahal dalam proses memancing ada namanya rockfishing, yaitu memancing dari tebing," kata Ridho kepada awak media di lokasi kegiatan.

Ridho menjelaskan aktivitas memancing tidak hanya dilakukan menggunakan perahu atau dari tepian pantai. Teknik rockfishing dilakukan dari kawasan berbatu, karang, maupun tebing yang berbatasan langsung dengan laut.

Karena karakteristik medannya berbeda, para pemancing perlu memahami kondisi lokasi dan memperhatikan aspek keselamatan sebelum melakukan aktivitas tersebut.

Melalui pengibaran Merah Putih, MMF ingin menunjukkan bahwa komunitas pemancing juga dapat ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan cara yang sesuai dengan aktivitas mereka.

Ridho mengatakan pengibaran Bendera Merah Putih merupakan agenda rutin MMF setiap menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Meski demikian, lokasi pelaksanaannya selalu berbeda setiap tahun.

"Tahun 2026, MMF melaksanakan di Pantai Tebing Aceh Besar. Dua tahun sebelumnya di Krueng Raya, lalu di Pulau Tuan. Tahun ini memang berbeda, beginilah cara kami memeriahkan Hari Kemerdekaan," ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni. Menurutnya, kegiatan itu juga dapat memberikan pemahaman kepada para penghobi mancing mengenai karakteristik lokasi dan pentingnya mengutamakan keselamatan saat melakukan aktivitas di kawasan tebing.

Rockfishing merupakan teknik memancing yang dilakukan dari area berbatu, karang, atau tebing yang langsung berbatasan dengan laut. Teknik tersebut diminati karena memungkinkan pemancing menjangkau area perairan yang lebih dalam tanpa menggunakan perahu.

Namun, aktivitas rockfishing memiliki risiko yang cukup tinggi. Pemancing harus menghadapi berbagai faktor seperti ombak, arus, permukaan batu yang licin, hingga perubahan cuaca yang dapat terjadi dengan cepat.

Karena itu, pemancing yang melakukan rockfishing perlu mempersiapkan diri dengan baik, memahami kondisi medan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang laut sebelum turun ke lokasi.

Kegiatan pengibaran Bendera Merah Putih di Tebing Pantai Lampuuk tersebut turut melibatkan UKM Pal Caniva 51 Universitas Syiah Kuala (USK).* (dh)

Kebijakan tersebut nantinya dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Purbaya mengatakan aturan itu diperlukan karena terdapat pihak yang diduga mengubah emas menjadi bentuk perhiasan agar dapat diekspor tanpa dikenakan pungutan bea keluar.

Baca Juga:

• Contoh Beijing, Prabowo Singgung Wacana Carbon Tax bagi Pengguna Motor Bensin

Purbaya menjelaskan, modus tersebut dilakukan dengan mengemas atau mengubah emas dalam bentuk perhiasan sehingga seolah-olah barang yang diekspor bukan emas batangan.

"Mereka merubah sebagian mengakali dengan ekspornya dalam bentuk perhiasan. Tapi nanti juga akan kita perketat. Karena kadang-kadang perhiasannya asal-asalan. Yang penting mereka ekspor emas," jelasnya.

Ia mencontohkan emas dalam jumlah besar dapat diberi bentuk atau label menyerupai perhiasan untuk menghindari kewajiban membayar bea keluar.

"Kenapa tangkapnya di sini? Satu kilo cuma dicap-cap gampang, terus mereka bilang itu kalung," sambung Purbaya.

Selain modus tersebut, Purbaya mengungkapkan adanya peningkatan aktivitas penyelundupan emas. Menurutnya, kondisi itu salah satunya terjadi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan bea keluar emas.

Purbaya menduga sebagian pihak memilih menyelundupkan emas karena enggan membayar pungutan yang telah ditetapkan. Ia juga membuka kemungkinan emas yang diselundupkan berasal dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

"Ini indikasi yang jelas bahwa kebijakan kita rupanya cukup mengganggu PETI itu. Sehingga terjadi peningkatan penyelundupan seperti ini," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan memperketat pengawasan terhadap emas yang keluar dari Indonesia. Pengawasan akan dilakukan di berbagai titik keluar negeri untuk mencegah praktik penyelundupan.

"Tapi yang jelas kami akan ketatkan pengawasan di semua titik keluar Indonesia," tegasnya.

Purbaya juga mengimbau masyarakat yang memiliki kebutuhan membawa emas ke luar negeri agar tidak menyembunyikan barang tersebut dari petugas Bea Cukai. Masyarakat diminta menyampaikan barang yang dibawa secara jujur dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Saya mengimbau kalau memiliki kebutuhan membawa emas ke luar negeri, jangan disembunyikan. Sampaikan kepada petugas Bea Cukai dan penuhi ketentuannya," tutur Purbaya.

Menurutnya, masyarakat sebaiknya bertanya terlebih dahulu kepada petugas mengenai ketentuan membawa emas ke luar negeri. Langkah tersebut dinilai lebih aman dibandingkan mengabaikan kewajiban hingga berujung pada proses hukum.

"Jadi lebih baik bertanya sebelum berangkat daripada harus berhadapan dengan proses hukum karena mengabaikan kewajiban yang berlaku," pungkasnya.* (d/dh)

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan hingga kini belum ada pihak swasta maupun perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kemungkinan tersebut masih terbuka bergantung pada hasil penyidikan.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap 4 Fakta Kasus Transfer Pricing PT Toba Pulp Lestari

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan dua aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berinisial BP dan SR sebagai tersangka. Keduanya telah ditahan sejak 12 Agustus 2026.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi transfer pricing dalam transaksi ekspor bubur kertas TPL kepada perusahaan afiliasi selama periode 2008-2025.

Penyidik menduga produk yang sebenarnya berupa Dissolving Pulp dilaporkan sebagai Paper Grade Pulp atau BHKP. Praktik tersebut diduga membuat nilai transaksi dan kewajiban pajak menjadi lebih rendah.

Selain itu, produk tersebut diduga dijual kepada perusahaan afiliasi dengan harga yang telah direkayasa.

Dalam proses penyidikan, Kejagung telah memeriksa 111 saksi. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik serta mengamankan notulensi ekspose bersama ahli perhitungan kerugian negara.

Nilai kerugian negara dalam perkara tersebut sementara diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun. Meski begitu, proses penghitungan kerugian negara masih terus dilakukan.

Dua Pejabat Pajak Jadi Tersangka

BP dan SR diduga memiliki peran dalam proses pemeriksaan pajak TPL.

BP diduga memberikan perlindungan khusus dalam pemeriksaan tahun pajak 2020-2023. Sementara SR diduga melakukan hal serupa dalam pemeriksaan tahun pajak 2024.

Keduanya diduga tidak menjalankan pemeriksaan sesuai dengan program audit. BP juga diduga menerima sejumlah uang dari pihak TPL.

Pakar Dorong Pihak Perusahaan Diusut

Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, meminta penyidikan tidak berhenti pada dua pejabat pajak tersebut.

Menurut Hudi, aparat penegak hukum perlu mengungkap hubungan antara petugas pajak dan pihak perusahaan untuk mengetahui bagaimana dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut bermula.

"Menurut saya, tidak boleh mandek hanya di petugas pajak saja. Karena yang membayar pajak, yang menerima pajak, itu semua saling keterkaitan," ujar Hudi.

Ia menilai pihak perusahaan yang mengambil keputusan terkait transaksi maupun strategi perpajakan juga perlu diperiksa. Pemeriksaan terhadap pemilik perusahaan, menurutnya, dapat dilakukan apabila ditemukan relevansi berdasarkan alat bukti.

"Semua seyogianya harus diperiksa oleh Kejagung. Karena uang sebesar itu tidak mungkin pemilik tidak ikut dalam ambil putusan. Apalagi berstrategi dalam meringankan pajak," tegasnya.

Hudi juga mendorong aparat mengurai siapa yang menggagas skema transfer pricing tersebut dan bagaimana hubungan antara pihak perusahaan dengan petugas pajak.

"Siapa yang menawarkan diri, petugas pajak atau pihak perusahaan?" kata Hudi.

Menurut dia, pengusutan secara menyeluruh diperlukan agar pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban serta potensi kerugian negara dapat dipulihkan.

"Semua harus dibuka oleh aparat penegak hukum agar clear, agar hukum dapat dijalankan dengan baik, agar negara tidak mengalami kerugian," ujarnya.

PT Toba Pulp Lestari sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama. Perusahaan tersebut didirikan pada 1983 dan berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari pada 2000.* (oz/dh)

Roy Suryo menyebut pengajuan praperadilan berulang kali diperbolehkan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan hak yang diberikan kepada setiap warga negara.

Baca Juga:

• Kasus Hafalan Ad-Dhuha Berhadiah Miras Naik ke Tersangka, MC dan Penantang Challenge Ditahan

Roy menilai selama aturan masih memberikan ruang untuk mengajukan praperadilan, dirinya berhak menggunakan mekanisme hukum tersebut. Dia juga menanggapi pernyataan Jokowi yang sebelumnya mempertanyakan langkah pengajuan praperadilan secara berulang.

"Aturannya boleh. Jadi ketika aturan boleh, ya itu hak yang diberikan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Roy, gugatan praperadilan tersebut diajukan sebagai bagian dari upaya hukum sebelum perkara masuk ke pemeriksaan pokok perkara.

"Kalau sekarang sepanjang memang masih ada praperadilan, itu diperbolehkan ya. Kita mengajukan praperadilan sebelum masuk ke pokok," katanya.

Gugatan praperadilan keempat Roy Suryo telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada 30 Juli 2026.

Berbeda dengan gugatan sebelumnya, praperadilan kali ini berfokus pada sah atau tidaknya tindakan pencekalan Roy Suryo ke luar negeri serta penarikan sementara paspornya.

Roy Suryo sendiri merupakan salah satu tersangka dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam proses hukum perkara tersebut, dia bersama sejumlah pihak lainnya menempuh sejumlah langkah hukum untuk mempersoalkan tindakan penyidik.

Pengajuan praperadilan menjadi salah satu mekanisme hukum yang digunakan Roy untuk menguji tindakan aparat penegak hukum dalam perkara tersebut.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Surya saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan UHC Kepulauan Nias di Gunungsitoli, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• Cukup Bawa KTP, Warga Sumut Bisa Berobat Gratis: Pemprov Tegaskan Tak Boleh Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien

"Artinya, khusus untuk Gunungsitoli ini salah satu dari lima daerah hanya Gunungsitoli yang memenuhi persyaratan UHC prioritas. Tapi kita jangan puas sampai situ saja, terus kita perkuat tingkat pelayanan kita," kata Surya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumut, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Gunungsitoli telah mencapai 99,54 persen atau sekitar 138.144 jiwa. Sementara tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 92,29 persen atau sebanyak 128.082 jiwa.

Surya juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, warga Sumut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Kita mau Sumut itu, masyarakat hanya dengan KTP saja sudah bisa menerima pelayanan kesehatan," ujarnya.

Program berobat menggunakan KTP tersebut sebelumnya telah diterapkan saat Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan. Kini, program itu diperluas ke seluruh wilayah Sumatera Utara melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Sumut terhadap pembangunan di Kepulauan Nias, termasuk di sektor kesehatan.

Menurut Martinus, dukungan pemerintah provinsi memberikan semangat dan harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.

"Saya dan Pak Wali Kota begitu senang, begitu juga dengan seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli dan mungkin Kepulauan Nias. Kehadiran Bapak Gubernur, masyarakat sangat senang dan menyambut baik," kata Martinus.

Pemprov Sumut berharap capaian UHC di Gunungsitoli dapat diikuti daerah lain di Kepulauan Nias, sehingga seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata.* (dh)

Program Transformasi Puskesmas Rawat Inap Plus Layanan Spesialistik Sumut Berkah 2026 itu dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelayanan, rehabilitasi dan penambahan ruang, penguatan sarana dan prasarana, penyediaan alat kesehatan, pemenuhan sumber daya manusia (SDM), hingga penguatan jejaring pengampuan layanan spesialistik.

Baca Juga:

• Cukup Bawa KTP, Warga Sumut Bisa Berobat Gratis: Pemprov Tegaskan Tak Boleh Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien

Tahapan tersebut meliputi pemetaan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten, penyampaian proposal dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bupati, desk data, verifikasi lapangan, hingga penetapan 21 puskesmas di 17 kabupaten sebagai lokasi program.

"SPKB disusun sebagai komitmen dua arah antara Gubernur Sumatera Utara dan Bupati lokus. SPKB tidak menggantikan SPTJM, tetapi mempertegas tanggung jawab Kabupaten dan dukungan provinsi agar hasil pembangunan dapat dioperasionalkan, dipelihara, dan berkelanjutan," kata Sulaiman saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Bersama (SPKB), Kamis (13/8/2026).

Menurut Sulaiman, terdapat sejumlah hal yang perlu difinalkan sebelum SPKB ditandatangani oleh Gubernur Sumut dan 17 bupati yang menjadi lokasi program.

Di antaranya penyamaan pemahaman mengenai kedudukan SPKB dan hubungannya dengan SPTJM bupati. Pemerintah kabupaten juga diminta memastikan tanggung jawab terkait aset, pelayanan, SDM, pengampuan spesialistik, pembiayaan, pemeliharaan, hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Selain itu, mekanisme pengelolaan aset dan keberlangsungan pelayanan kesehatan selama proses pembangunan juga harus dipastikan.

"Rapat ini dimaksudkan untuk memfinalkan substansi SPKB serta memastikan kesiapan administratif, teknis, dan tindak lanjut sebelum penandatanganan oleh Gubernur Sumatera Utara dan 17 Bupati lokus," ujarnya.

Adapun 17 kabupaten yang menjadi lokus program tersebut yakni Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimi mengatakan persiapan penandatanganan SPKB saat ini hampir rampung. Penandatanganan antara Gubernur Sumut dan 17 bupati lokus ditargetkan dapat dilakukan pada akhir Agustus 2026.

Faisal menegaskan program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan atau perbaikan fisik puskesmas. Transformasi juga mencakup penguatan alat kesehatan, SDM, tata kelola pelayanan, sistem rujukan, telemedisin, serta jejaring pengampuan layanan spesialistik.

"Penguatan layanan kesehatan dasar merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas puskesmas rawat inap terpilih agar tidak hanya melayani kesehatan dasar, tetapi juga mampu menghadirkan layanan spesialistik yang lebih terintegrasi dengan rumah sakit rujukan," jelas Faisal.

Dengan transformasi tersebut, Pemprov Sumut berharap puskesmas rawat inap yang menjadi lokus program dapat menjadi fasilitas kesehatan yang lebih kuat dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah sebelum pasien harus dirujuk ke rumah sakit.

Program ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan dasar dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan medis yang lebih lengkap di berbagai daerah Sumatera Utara.* (dh)

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy mengatakan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Sumut saat ini telah mencapai 98,6 persen. Sementara tingkat keaktifan kepesertaan disebut sudah berada di atas 80 persen.

Baca Juga:

• Raih Terbaik I Program 3 Juta Rumah, Sumut Dapat Bonus 300 Unit Bedah Rumah dari Kemendagri

"Kami informasikan bahwa Sumut untuk cakupan (kepesertaan) sudah mencapai 98,6 persen. Artinya sudah memenuhi persyaratan, dengan keaktifan sudah di atas 80 persen. Makanya seluruh masyarakat yang ber-KTP Sumatera Utara ini dijamin oleh negara," kata Faisal, Kamis (13/8/2026).

Faisal menjelaskan Probis-UHC ditujukan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun warga yang belum masuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI).

Program tersebut juga mencakup pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek online (ojol), pelaku UMKM, serta kelompok pekerja lainnya.

Dalam pelaksanaannya, warga yang mengalami kendala administrasi kepesertaan tidak langsung kehilangan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tetap diwajibkan memberikan pelayanan sembari proses administrasi diselesaikan.

"Apabila mendapatkan informasi dari petugas di RS, misalnya kartu belum aktif dan sebagainya, ada petugas dari Pemkab/Pemko dan dari BPJS Kesehatan. Kemudian diberi kesempatan kepada pihak pasien untuk melengkapi administrasinya selama 3x24 jam, pelayanan kesehatan tetap diberikan," jelasnya.

Faisal menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir ditolak ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Selama proses pelengkapan administrasi berlangsung, pelayanan medis tetap harus diberikan oleh rumah sakit maupun fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dengan kebijakan tersebut, dia menegaskan tidak boleh ada rumah sakit maupun puskesmas di wilayah Sumut yang menolak pasien hanya karena persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Hari ini juga, Pak Gubernur menyampaikan bahwa layanan Probis-UHC ini juga berlaku kepada warga binaan (Lapas) yang berhak mendapatkan pelayanan berobat gratis," ujarnya.

Program Probis-UHC merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dalam memperluas akses perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Faisal mengatakan program berobat gratis berbasis UHC tersebut berlaku di seluruh wilayah Sumut. Karena itu, masyarakat yang memenuhi ketentuan diminta memanfaatkan layanan kesehatan tanpa khawatir terkendala persoalan administrasi.

Dia kembali menegaskan fasilitas kesehatan tidak diperbolehkan menolak pasien yang mendapatkan perlindungan melalui program tersebut. Pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan akan membantu proses administrasi apabila terdapat kendala kepesertaan.* (dh)

Permintaan tersebut disampaikan setelah Tim Satgas PRR meninjau kebutuhan perbaikan drainase dan saluran air pertanian di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung kembali aktivitas pertanian sekaligus mengurangi risiko terganggunya layanan dasar masyarakat.

Baca Juga:

• Anggaran Rp84 Miliar Masih Nol Persen: Satgas PRR Sentil Pemkot Subulussalam dan Desak Eksekusi Nyata di Lapangan

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta Pemprov Aceh mengambil peran aktif dalam mendampingi pemerintah daerah. Asistensi diperlukan untuk membantu menyelesaikan hambatan administrasi, mempercepat proses perencanaan, hingga memastikan pelaksanaan program berjalan di lapangan.

"Saya minta agar Pemprov, di sisa waktu empat bulan ini, melakukan asistensi dan monitoring terhadap Pemko Subulussalam. Karena kalau tidak dilakukan, anggaran bisa tidak terserap maksimal dan terjadi SiLPA," kata Imran.

Menurut Imran, pendampingan tidak hanya diperlukan untuk Kota Subulussalam. Daerah lain yang realisasi tambahan TKD-nya masih rendah, seperti Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Nagan Raya, juga perlu mendapatkan perhatian.

Ia menegaskan percepatan pemulihan tidak boleh berhenti pada rapat maupun penyusunan perencanaan. Seluruh perangkat daerah diminta segera menyelesaikan tahapan administrasi dan pengadaan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dikerjakan.

"Sebenarnya kita enggak ada lagi debat, yang penting eksekusi di lapangan. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Serapan kalian masih sangat rendah," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Subulussalam Asrul Assani mengatakan pihaknya tengah menyiapkan perencanaan secara menyeluruh untuk mengejar ketertinggalan realisasi anggaran.

Asrul menjelaskan, salah satu kendala yang menyebabkan pencairan anggaran belum berjalan adalah persoalan administrasi dalam penerbitan Peraturan Kepala Daerah.

"Kami akan lakukan perencanaan secara menyeluruh secepatnya. Sesuai monitoring di Satgas PRR pusat, fokus serapan anggaran dan kegiatan ini akan dimaksimalkan sampai Desember selesai. Itu yang akan kami lakukan secepatnya," ujar Asrul.

Pemkot Subulussalam juga berencana membentuk Posko Satgas PRR tingkat kota. Posko tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, memantau perkembangan kegiatan, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama proses pemulihan.

Satgas PRR menekankan tambahan TKD harus segera diwujudkan dalam kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak bencana. Percepatan pelaksanaan tetap harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan administrasi dan regulasi yang berlaku.* (dh)

Hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR pada Rabu (12/8/2026) menunjukkan realisasi belanja tambahan TKD di Kota Subulussalam masih berada di kisaran nol persen dari total pagu anggaran. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tertunda hingga penghujung tahun anggaran.

Baca Juga:

• Penjualan Motor Listrik Masih Seret, Danantara Siapkan Skema DP 0 Persen

Satgas PRR mendorong anggaran tersebut segera diterjemahkan menjadi kegiatan konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Mulai dari pemulihan sektor pertanian, perbaikan infrastruktur terdampak bencana, hingga pemulihan layanan publik.

Sebelumnya, tambahan TKD tersebut telah terealisasi sebagai pendapatan transfer ke rekening kas umum daerah. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan dana tersebut segera direalisasikan dalam bentuk belanja dan kegiatan pemulihan.

Pemanfaatan tambahan TKD Kota Subulussalam mengacu pada Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2026 sebagai dasar penyesuaian penjabaran APBK. Pelaksanaannya juga berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sekretaris Daerah Kota Subulussalam Asrul Assani mengatakan Pemkot akan segera menyusun perencanaan secara menyeluruh untuk mengejar ketertinggalan realisasi. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kegiatan yang dibiayai tambahan TKD dapat diselesaikan pada Desember 2026.

"Kami akan lakukan perencanaan secara menyeluruh secepatnya. Sesuai monitoring di Satgas PRR pusat, fokus serapan anggaran dan kegiatan ini akan dimaksimalkan sampai Desember selesai," kata Asrul seusai rapat evaluasi Satgas PRR di Kantor Wali Kota Subulussalam.

Meski mengejar waktu, Asrul memastikan percepatan pelaksanaan tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Pemkot Subulussalam juga berencana membentuk Posko Satgas PRR tingkat kota untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengendalikan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta rendahnya serapan anggaran segera direspons dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Menurutnya, penggunaan tambahan TKD nantinya menjadi bagian dari laporan realisasi anggaran dan akan menjadi objek pemeriksaan.

"Akhir tahun di Laporan Realisasi Anggaran. Pada saatnya pemda akan diaudit untuk penggunaan TKD tambahan," ujar Imran.

Imran juga menyebut pihaknya akan meminta Pemerintah Provinsi Aceh memberikan asistensi kepada Pemkot Subulussalam dalam mempercepat proses pemulihan permanen.

Memasuki triwulan ketiga 2026, Satgas PRR meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola anggaran segera mempercepat tahapan mulai dari perencanaan, pengadaan, kontrak hingga pelaksanaan pekerjaan fisik.

Tambahan TKD tersebut ditegaskan harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Anggaran tidak diperbolehkan digunakan untuk membayar utang, menutup defisit, maupun kepentingan lain di luar program pemulihan.

"Sebenarnya kita enggak ada lagi debat, yang penting eksekusi di lapangan. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Serapan kalian masih sangat rendah," tegas Imran.

Dengan percepatan tersebut, Satgas PRR berharap tambahan anggaran Rp84,93 miliar tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen APBK, tetapi segera diwujudkan menjadi pembangunan dan pemulihan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Subulussalam.* (dh)

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Camat Medan Amplas Zulfahmi Tarigan, S.IP., M.SP., didampingi Sekretaris Camat Medan Amplas Dedy Wahyu Utama, S.H., M.H., serta jajaran Kecamatan Medan Amplas.

Baca Juga:

• Seru! Hakim hingga Ibu-ibu Dharmayukti Karini Adu Ulek Rujak Sambut HUT RI di PT Banda Aceh

Zulfahmi mengatakan pembagian bendera tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan agar masyarakat di wilayah Kecamatan Medan Amplas turut menyemarakkan peringatan kemerdekaan.

"Untuk kegiatan hari ini, kita melaksanakan instruksi pimpinan untuk membagikan bendera Merah Putih kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Medan Amplas," ujar Zulfahmi.

Menurut Zulfahmi, pembagian bendera tidak hanya dilakukan di tingkat kecamatan, tetapi juga melalui masing-masing kelurahan. Secara keseluruhan, setiap kelurahan dan kecamatan membagikan sekitar 400 bendera Merah Putih dengan berbagai ukuran.

Bendera berukuran kecil dibagikan kepada pengendara sepeda motor yang melintas. Sementara itu, bendera dengan ukuran lebih besar diberikan kepada masyarakat untuk dikibarkan di rumah maupun lingkungan tempat tinggal.

"Bendera yang berukuran kecil langsung kita bagikan kepada pengendara sepeda motor, sedangkan bendera yang berukuran lebih besar diberikan kepada masyarakat untuk dipasang di rumah maupun lingkungan masing-masing," jelasnya.

Zulfahmi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Masyarakat juga diharapkan semakin antusias mengibarkan bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Sekretaris Camat Medan Amplas Dedy Wahyu Utama mengatakan kegiatan pembagian bendera bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menanamkan rasa nasionalisme dan meningkatkan kesadaran kebangsaan masyarakat.

"Pembagian bendera Merah Putih ini bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan sebagai upaya bersama membangun kesadaran kebangsaan di tengah masyarakat," kata Dedy.

Dengan kegiatan tersebut, Pemerintah Kecamatan Medan Amplas mengajak seluruh masyarakat ikut menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan Merah Putih secara serentak di rumah dan lingkungan masing-masing.* (dh)

Dorongan itu disampaikan Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO XXXV 2026 di Makassar, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga:

• Sampah Jadi Energi! TNI AD dan Pemda Kompak Terapkan Teknologi Pirolisis

Shinta menilai persoalan tersebut harus diselesaikan dari akar masalah. Jika tidak, tekanan terhadap sektor riil berpotensi berlanjut hingga mengganggu investasi dan lapangan kerja.

"Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya," kata Shinta.

Menurutnya, pembenahan sektor riil semakin mendesak di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. Fragmentasi ekonomi, perubahan kebijakan perdagangan, gangguan rantai pasok, serta volatilitas harga energi dan komoditas menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi.

Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap penguatan sektor riil dan iklim investasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, antara lain ditopang stabilitas inflasi, optimisme sektor manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi, dan perkembangan ekonomi digital.

Pemerintah disebut terus berupaya memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai salah satu fondasi kedaulatan ekonomi nasional.

Pemerintah terus mendorong reformasi regulasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian, penguatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta pembangunan ekosistem desa yang terintegrasi dengan pembiayaan, hilirisasi, dan infrastruktur.

Untuk membantu mengatasi berbagai hambatan usaha, APINDO telah menginisiasi Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha. Tim tersebut bertugas mengidentifikasi, memetakan, mengawal, hingga memastikan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha.

Saat ini, APINDO mengawal lebih dari 14 isu prioritas. Beberapa di antaranya mencakup pasokan bahan baku, harga gas, logistik, tata ruang, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah dan Extended Producer Responsibility (EPR), ekspor komoditas, sektor pariwisata, hingga penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

APINDO menilai penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Pembenahan di sektor hulu diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, menjaga kesinambungan investasi, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.* (dh)

ACEH UTARA – Ketulusan Katratunida (28), guru ngaji di pedalaman Aceh Utara, dalam mengajar anak-anak membaca Al-Qur'an tanpa memungut biaya akhirnya mendapat perhatian. Rumahnya yang selama bertahun-tahun nyaris lapuk kini dibedah dan akan dibangun menjadi rumah permanen oleh Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran.

Katratunida merupakan warga Desa Saweuk, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Selama sekitar lima tahun, dia mengajarkan Al-Qur'an kepada puluhan anak di wilayah tersebut secara sukarela.

Baca Juga:

• Anas Urbaningrum Soroti Tren Survei Kepuasan Pemerintah, Ini 5 Masukannya untuk Prabowo

Di tengah aktivitas mengajar, Katratunida bersama suaminya, Khodirun, dan dua anak mereka tinggal di rumah sederhana yang kondisinya memprihatinkan. Rumah tersebut berdinding rapuh dengan atap daun rumbia yang bocor ketika hujan turun.

"Kalau hujan, air langsung masuk. Anak-anak saya sampai bilang, 'Ibu, rumah kita kebanjiran.' Demi menenangkan mereka, saya terpaksa menghibur dan bilang, 'Enggak apa-apa, ayo kita nonton air terjun di dalam rumah.' Padahal, di dalam hati saya menangis," kata Katratunida.

Rumah tersebut juga menjadi tempat Katratunida mengajar sekitar 35 santri. Selain itu, dia membina sekitar 20 remaja untuk mengikuti berbagai perlombaan keagamaan, termasuk Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).

Karena keterbatasan tempat, kegiatan belajar terkadang harus dilakukan secara bergelombang. Bahkan, sebagian kegiatan terpaksa menumpang di balai desa.

Meski begitu, Katratunida tetap menjalankan aktivitas mengajarnya tanpa memasang tarif. Dia hanya menerima infak sukarela dari orang tua santri apabila ada yang memberikan.

Kesempatan memiliki rumah layak datang ketika sejumlah prajurit TNI melakukan survei jembatan yang rusak akibat banjir di wilayah tersebut. Jembatan itu kini tengah dibangun kembali dalam bentuk jembatan gantung Garuda melalui gotong royong prajurit TNI bersama masyarakat.

Saat melakukan survei, seorang perwira TNI meminta izin melihat kondisi rumah Katratunida hingga ke bagian dapur. Melihat kondisi rumah yang memprihatinkan, perwira tersebut kemudian menyampaikan rencana untuk membangun kembali rumah tersebut.

"Ya sudah, rumah ini kita buat permanen ya, Bu," ucapnya.

Katratunida kemudian mengetahui bahwa sosok tersebut merupakan Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, yang merupakan putra asli Aceh.

Pembangunan rumah tersebut menjadi bagian dari program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Brigjen TNI Ali Imran. Proses pembongkaran rumah lama kini telah dimulai secara gotong royong oleh prajurit Koramil 02 Kuta Makmur jajaran Kodim 0103/Aceh Utara bersama warga.

Danramil 02 Kuta Makmur Letda Inf Andriyanto mengatakan pembangunan rumah permanen tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 20 hari.

"Kami berharap rumah baru ini tidak hanya memberikan tempat tinggal yang aman bagi Ibu Katratunida sekeluarga, tetapi juga menjadi tempat yang representatif bagi beliau untuk terus mengajar ilmu agama kepada santri-santrinya," ujar Andriyanto, Kamis (13/8/2026).

Bagi Katratunida, bantuan tersebut menjadi kebahagiaan sekaligus jawaban atas doa yang selama ini dipanjatkannya. Dia mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan kepada keluarganya.

"Kami sangat bersyukur atas kepedulian Bapak Jenderal Ali Imran kepada warga pedalaman seperti kami. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan untuk memimpin Aceh menjadi lebih baik," tuturnya.

Kisah Katratunida menjadi gambaran bahwa pengabdian di tengah keterbatasan tetap dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Rumah baru yang dibangun tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga ruang bagi Katratunida untuk melanjutkan pengabdiannya mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak di pedalaman Aceh Utara.* (dh)

Macan kumbang itu ditemukan warga pada Rabu (12/8/2026). Penanganan dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Bawang.

Baca Juga:

• Tiga Helikopter Terbang Berdekatan, Mensesneg Akui Sempat Berdebar Saksikan Gladi Kotor HUT RI

Fasilitas tersebut dipilih karena memiliki sumber daya teknis yang mendukung serta lokasinya relatif dekat dengan titik ditemukannya macan kumbang. Beach Safari Batang merupakan salah satu unit TSI yang berada di kawasan Pantai Sigandu, Kabupaten Batang.

Setelah berhasil diamankan, macan kumbang langsung menjalani pemeriksaan awal oleh tim medis. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan luka terbuka pada bagian kaki depan kanan.

VP Life Science Taman Safari Indonesia, Dr. Bongot Huaso Mulia, M.Si., mengatakan luka tersebut disertai indikasi nekrosis atau kematian jaringan. Luka diperkirakan sudah terjadi beberapa hari sebelum satwa dievakuasi.

"Berdasarkan pemeriksaan awal, satwa teridentifikasi mengalami luka terbuka disertai indikasi necrosis pada bagian kaki depan kanan," kata Bongot dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Meski demikian, tim medis belum dapat memastikan penyebab luka tersebut. Pemeriksaan lanjutan masih dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan macan kumbang secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya gangguan kesehatan lain.

Untuk sementara, satwa tersebut berada dalam kondisi aman di fasilitas Beach Safari Batang dan menjalani observasi secara berkala.

Kemunculan macan kumbang di permukiman warga menjadi perhatian karena keberadaan satwa liar di dekat aktivitas manusia berpotensi menimbulkan konflik. Karena itu, masyarakat diminta tidak mengambil tindakan sendiri apabila kembali menemukan satwa liar.

TSI mengimbau warga untuk tidak mengejar, menangkap, atau melakukan tindakan lain secara mandiri. Warga diminta segera melaporkan keberadaan satwa kepada pihak berwenang agar proses evakuasi dapat dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi dan mengikuti prosedur keselamatan.

Keterlibatan TSI dalam penanganan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap upaya konservasi dan perlindungan satwa liar Indonesia. TSI menyatakan siap memberikan dukungan teknis apabila diminta oleh otoritas berwenang.

Kondisi macan kumbang selanjutnya akan terus dipantau dan dikoordinasikan antara TSI, BKSDA Jawa Tengah, serta pihak terkait. Fokus penanganan saat ini adalah memastikan kondisi satwa tetap stabil, mengetahui penyebab luka, dan menentukan langkah berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan medis serta pertimbangan konservasi.

Kemunculan satwa liar di kawasan permukiman ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya penanganan yang cepat dan terukur. Keselamatan warga perlu dijaga tanpa mengabaikan kesejahteraan serta upaya perlindungan satwa liar.* (dh)

Kepala Dinsos Medan Khoiruddin Rangkuti mengatakan hingga Kamis (13/8/2026), jumlah masyarakat yang telah mendaftar baru sekitar 265.000 kepala keluarga (KK). Angka tersebut baru mencapai 35 persen dari total target sebanyak 760.000 KK.

Baca Juga:

• Dari 5 Ribu ke 116 Ribu Followers, Begini Cara Pemko Medan Ubah Citra 'Kota Sejuta Lubang

"Jumlah pendaftar di Kota Medan baru mencapai sekitar 265.000 KK atau 35 persen dari total target sebanyak 760.000 KK. Karena itu, kami mengimbau masyarakat yang belum terdaftar agar segera memanfaatkan sisa waktu yang ada," ujar Khoiruddin saat ditemui di Gedung Legiun Veteran Medan, Kamis (13/8/2026).

Khoiruddin menjelaskan Medan merupakan satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi percontohan atau piloting digitalisasi bansos. Portal Perlinsos dihadirkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sekaligus mempermudah masyarakat mengajukan diri sebagai calon penerima bansos.

Menurutnya, sistem tersebut juga memangkas sejumlah tahapan birokrasi dalam proses pengajuan bantuan sosial.

Sebelumnya, pengajuan bansos mengacu pada Permensos Nomor 33 Tahun 2023. Warga yang ingin diusulkan harus melalui musyawarah kelurahan, penandatanganan berita acara, penginputan data oleh operator SIKS-NG di kelurahan hingga pengesahan kepala daerah sebelum data dikirim ke Kementerian Sosial.

"Lewat portal Perlinsos ini, prosesnya dipangkas sehingga sangat cepat dan tanggap. Begitu warga mendaftar, sistem akan langsung memberikan respons awal apakah yang bersangkutan layak menerima bantuan atau tidak, untuk kemudian data tersebut diolah lebih lanjut," jelasnya.

Dinsos Medan menyediakan dua jalur pendaftaran Perlinsos, yakni melalui agen Perlinsos dan secara mandiri menggunakan aplikasi.

Untuk pendaftaran melalui agen, Dinsos Medan telah menyiagakan sekitar 5.080 agen yang tersebar di berbagai wilayah. Agen tersebut terdiri dari pegawai Dinsos, camat, lurah, kepala lingkungan (kepling), Ketua Tim Penggerak PKK Lingkungan hingga kelompok Dasawisma.

"Masyarakat bisa mendatangi agen-agen tersebut untuk mendapatkan bantuan dalam proses pendaftaran," katanya.

Sementara itu, warga yang ingin mendaftar secara mandiri dapat mengunduh aplikasi portal Perlinsos dan melakukan pendaftaran menggunakan telepon seluler masing-masing.

Namun, pendaftaran mandiri mensyaratkan warga terlebih dahulu mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aktivasi IKD dapat dilakukan melalui kantor kelurahan, kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Medan.

Khoiruddin menegaskan pendataan melalui Perlinsos penting bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah pada 2027. Data tersebut nantinya menjadi basis data calon penerima sejumlah program bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI APBN).

"Informasi resmi dari pusat, batas akhir pendaftaran adalah 31 Agustus 2026. Kami berharap masyarakat bergerak cepat, baik dengan mendatangi agen di kelurahan atau kecamatan maupun mendaftar secara mandiri, agar tidak terlewat dari basis data bansos 2027," pungkasnya.* (dh)

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap saat mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam acara Temu Ramah dan Silaturahmi bersama LVRI Medan di Gedung LVRI Medan, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• Bukan Cuma Isi Perut, Wali Kota Medan Ingin Program MBG Gerakkan UMKM dan Buka Lapangan Kerja

Ia menilai perhatian kepada veteran tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial dan silaturahmi. Pemerintah, kata dia, harus memikirkan dukungan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan para veteran.

"Pertemuan-pertemuan seperti ini harusnya ada hibah untuk mereka, bukan sekadar silaturahmi, foto-foto, pulang. Kita harus pikirkan mereka ini supaya orang-orang yang berjuang untuk Indonesia ini bisa bermanfaat," ujar Zakiyuddin.

Zakiyuddin mengatakan persoalan dana hibah tersebut akan dibahas bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan. Ia meminta dukungan untuk LVRI dikaji kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

"Nanti akan saya panggil Pak Kaban Kesbangpol. Ini veteran-veteran adalah pejuang yang memperjuangkan Indonesia hingga kita bisa merdeka. Jangan sampai hal hibah ini dilupakan," katanya.

Selain dana hibah, Zakiyuddin meminta Dinas Sosial Kota Medan mencari bentuk dukungan lain bagi para veteran. Hal itu dinilai penting karena sebagian besar veteran telah lanjut usia dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membuka usaha.

"Nanti akan saya tanya Dinas Sosial bagaimana caranya. Apakah kita buat usaha supaya bisa mensubsidi ke sini, apakah ada bantuan-bantuan selanjutnya. Dinas Sosial yang memikirkan," jelasnya.

Menurut Zakiyuddin, para veteran berhak mendapatkan perhatian yang layak atas perjuangan yang telah diberikan. Ia juga mengingatkan agar kegiatan bersama veteran tidak berhenti pada acara seremonial.

"Orang yang berjuang untuk Indonesia ini harus kita pikirkan. Jangan pula orang yang berjuang, tetapi orang yang tidak berjuang yang menikmati hasilnya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua LVRI Kota Medan Gusmiyadi mengajak seluruh anggota veteran untuk menjaga nama baik organisasi sekaligus mendukung program Pemko Medan yang dipimpin Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.

Gusmiyadi menilai dukungan tersebut layak diberikan sebagai bentuk timbal balik atas perhatian serta dukungan Pemko Medan terhadap kesejahteraan para veteran.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Veteran Nasional yang jatuh pada 10 Agustus 2026 sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Khoiruddin, kegiatan tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mempererat silaturahmi sekaligus mewariskan nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan veteran kepada generasi penerus.

Kedua, kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghormatan Pemko Medan kepada para veteran serta keluarga besar pahlawan. Ketiga, kegiatan itu menjadi ungkapan terima kasih atas pengorbanan para veteran yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan.

Khoiruddin menambahkan, keberlanjutan kegiatan bersama veteran diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi bentuk nyata penghormatan dan kepedulian pemerintah terhadap para pejuang kemerdekaan.

Kegiatan silaturahmi tersebut mengusung tema Hari Veteran Nasional 2026, "Veteran Menjadikan Jiwa Obor Inspirasi Indonesia Maju", serta tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."* (dh)

Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Optimalisasi Peran Pemda sesuai Perpres Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Rakor tersebut digelar secara daring dari ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• Stunting di Medan Tinggal 0,11 Persen, Wali Kota Minta PKK Terus Perkuat Program Kesehatan

"Keberadaan SPPG harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari penjual UMKM, pedagang lokal, hingga penyerapan tenaga kerja di sana," ujar Rico Waas.

Selain memastikan program berjalan optimal, Rico meminta ketersediaan bahan pangan untuk kebutuhan MBG terus dipantau. Dia menginstruksikan dinas terkait untuk mengecek stok pangan setiap hari.

Menurutnya, peningkatan kebutuhan bahan pangan untuk program MBG harus diikuti dengan peningkatan produksi dari produsen lokal. Pemko Medan tidak ingin hanya mengandalkan pasokan yang tersedia saat ini.

"Saya sudah sampaikan ke Dinas Ketahanan Pangan setiap harinya untuk melihat bagaimana kondisi dari stok bahan pangan kita. Untuk sampai saat ini masih terus terjaga dengan baik. Dan apabila memang demand-nya semakin lama semakin tinggi, otomatis produksinya itu kita dorong bisa lebih tinggi lagi," katanya.

Rico menambahkan pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan juga terus dilakukan. Pemko Medan melibatkan Dinas Pendidikan serta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Sumatera Utara dan Koordinator Wilayah Medan.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas berbagai kendala teknis yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program MBG.

"Dinas Pendidikan juga melakukan pengawasan. Itulah kenapa tadi Pak Kepala BGN menyampaikan bagaimana pemerintah daerah bersama BGN bisa duduk bersama untuk mengatasi permasalahan yang selama ini masih menjadi kendala," jelas Rico.

Dalam rapat tersebut, Kepala BGN Sudaryono mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Dia menekankan MBG bukan sekadar program pembagian makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang terhadap sumber daya manusia Indonesia.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus kecerdasan anak-anak Indonesia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan MBG.

Tito juga menyampaikan wacana penambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk membantu daerah dengan kemampuan fiskal rendah dalam mengelola belanja pegawai PPPK.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemko Medan berharap pelaksanaan MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi anak, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja lokal.* (dh)

Peringatan HKG PKK tersebut digelar di Gedung PKK Medan Petisah, Kamis (13/8/2026). Kegiatan turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Medan Ny Airin Rico Waas, Staf Ahli PKK Ny Martinijal Zakiyuddin Harahap, jajaran pimpinan perangkat daerah, camat, serta pengurus TP PKK Kota Medan.

Baca Juga:

• Eks Persib Bandung Akram Albar Gabung PSMS Medan, Skuad Kini Genap 25 Pemain

Karena itu, dia meminta TP PKK Kota Medan menyusun program kerja yang lebih terarah, terukur dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Program tersebut juga diminta dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Bappeda agar dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan.

"Kami ingin menguatkan fungsi PKK ke depannya. Siapkan sistem kerja dan program kerja yang makin mantap. Mari bawa rencana program ke Bappeda agar kita siapkan program PKK yang lebih luar biasa di tahun mendatang. Kami akan full support," kata Rico.

Rico juga menyoroti pentingnya penguatan program kesehatan, khususnya pemberian ASI eksklusif dan pencegahan stunting.

Berdasarkan data yang diterima Pemko Medan, cakupan ASI eksklusif hingga triwulan II 2026 mencapai 80,54 persen. Sementara itu, dari 107.143 balita yang ditimbang pada Juni 2026, tercatat 104 balita mengalami stunting dengan prevalensi 0,11 persen.

Menurut Rico, upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan gizi ibu serta edukasi mengenai pola makan sehat.

Dia juga meminta setiap kelompok kerja (pokja) PKK mengoptimalkan perannya. Program tersebut mencakup penguatan nilai Pancasila dan gotong royong, pendidikan, pemberdayaan UMKM keluarga, hingga kampanye pangan sehat dan penggunaan produk lokal.

"Harapan saya bagaimana di dalamnya ada sentuhan yang lebih mendalam kepada ibu-ibu. Sentuhan humanisme kita diperkuat, lebih dekat lagi dengan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Medan Ny Airin Rico Waas mengatakan peringatan HKG PKK ke-54 menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan gerakan PKK sekaligus memperkuat komitmen agar organisasi tersebut semakin aktif, inovatif dan adaptif.

"Selama 54 tahun, PKK telah menjadi bagian penting dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Karena itu, mari kita jadikan keluarga sebagai pusat perubahan dan kader PKK sebagai penggeraknya," kata Airin.

Airin menilai keberhasilan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK membutuhkan kolaborasi antara Pemko Medan, OPD, kecamatan, kelurahan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.

Dia juga mendorong para kader untuk terbuka terhadap perkembangan teknologi, kreatif dalam berkomunikasi, membangun jejaring serta melibatkan generasi muda.

Peringatan HKG PKK ke-54 berlangsung meriah. Suasana semakin semarak saat Airin melakukan pemotongan tumpeng dan kue. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan momen Rico Waas dan Airin bernyanyi bersama di hadapan para kader.

Airin mengajak seluruh kader menjaga kekompakan dan semangat gotong royong agar PKK dapat terus memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

"Selamat HKG PKK ke-54. Kuatkan 10 Program Pokok PKK, laksanakan Asta Cita, wujudkan Indonesia Emas 2045," ucap Airin.

Dalam kegiatan tersebut juga diumumkan para pemenang berbagai lomba dalam rangka HKG PKK ke-54.

Untuk Lomba Tertib Administrasi PKK, Juara 1 diraih Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Juara 2 Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, dan Juara 3 Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.

Kemudian pada Lomba PAAR, Juara 1 diraih Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Juara 2 Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, dan Juara 3 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan.

Untuk Lomba UP2K PKK, Juara 1 diraih Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas. Juara 2 Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, dan Juara 3 Kelurahan PB Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur.

Sementara itu, Lomba HATINYA PKK dimenangkan Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur. Juara 2 diraih Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, dan Juara 3 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.

Sedangkan untuk Lomba IVA Test, Juara 1 diraih Kecamatan Medan Deli, Juara 2 Kecamatan Medan Polonia, dan Juara 3 Kecamatan Medan Selayang.* (dh)

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan kedua tersangka berinisial RES dan AK ditangkap pada Rabu (12/8/2026). Keduanya kini ditahan selama 20 hari di Rutan Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• BNN Tangkap Buronan Kasus Sabu 92 Kg Bos Gendut, Sita Uang Rp1,2 Miliar dan Aset Rp39,9 Miliar

Iman menjelaskan tersangka RES berperan sebagai pembawa acara atau MC yang diduga berinteraksi dengan pengunjung di depan booth. Dalam kejadian tersebut, tersangka M kemudian melafalkan surah Ad-Dhuha melalui pengeras suara.

Sementara itu, tersangka I dan AK diduga memberikan tantangan kepada pengunjung untuk melafalkan surah Al-Ikhlas dan Ad-Dhuha dengan imbalan berupa sebotol minuman beralkohol.

"Sementara itu, proses hukum terhadap dua tersangka lainnya terus dilakukan sesuai prosedur," ujar Iman.

Dalam penyidikan kasus tersebut, polisi telah memeriksa lima orang saksi. Mereka berasal dari pihak pengelola kawasan, penyelenggara acara, serta pihak-pihak yang berada di lokasi kejadian.

Polisi juga telah menyita lima flash disk yang berisi rekaman digital terkait peristiwa tersebut sebagai barang bukti.

Keempat tersangka dijerat Pasal 300 dan/atau Pasal 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penyelenggara Kecam Kejadian

Pihak penyelenggara The Sounds Project turut angkat bicara mengenai kejadian tersebut. Mereka mengecam tindakan yang menjadikan agama sebagai bagian dari tantangan atau promosi produk.

"Kami sebagai penyelenggara acara turut merasa marah, kecewa, dan mengecam perilaku tersebut. Kami tidak pernah dan tidak akan pernah, membenarkan perilaku yang menjadikan agama sebagai bahan challenge atau promosi produk dalam bentuk apa pun," kata The Sounds Project melalui akun Instagram resminya.

Penyelenggara menegaskan aktivitas tersebut tidak sesuai dengan arahan maupun persetujuan The Sounds Project. Mereka juga telah menegur pihak sponsor dan meminta kasus tersebut diselesaikan hingga tuntas.

The Sounds Project menyatakan akan mengawal proses hukum serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kejadian tersebut. Evaluasi juga akan dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Newport Minta Maaf

Direktur Newport, Handoko Sasongko, sebelumnya juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang berlangsung di booth Newport dalam festival musik The Sounds Project pada Minggu (9/8/2026).

Handoko menegaskan aktivitas tersebut bukan merupakan program, konsep promosi, maupun challenge yang dibuat atau direncanakan oleh pihak Newport.

"Sehubungan dengan beredarnya video di booth Newport pada gelaran festival musik The Sounds Project, Minggu (9/8), Newport menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat muslim, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Indonesia atas kejadian yang menimbulkan ketidaknyamanan, rasa terluka, dan kegaduhan yang terjadi," ujar Handoko.

Menurutnya, aktivitas tersebut muncul secara spontan dari pengunjung yang berada di lokasi. Newport juga mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan sehingga kejadian tersebut tidak segera ditangani.

"Newport sangat menyesalkan bahwa situasi tersebut tidak ditangani sebagaimana mestinya pada saat kejadian. Kami menyesal adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap pengunjung yang bisa mengambil alih mik dari MC di lapangan," tuturnya.

Newport menyatakan menghormati nilai-nilai agama serta sensitivitas yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Perusahaan menegaskan penghormatan terhadap nilai tersebut menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan dan interaksinya dengan masyarakat.* (d/dh)

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV Zulkarnain Barus mengatakan sedikitnya 265 murid dari tiga sekolah SMA/SMK mengalami gejala keracunan. Ketiga sekolah tersebut yakni SMAN 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama, dan SMK Swasta Bersama.

Baca Juga:

• Siswa SMAN 1 Berastagi Diduga Keracunan usai Santap MBG, Proses Evakuasi Masih Berlangsung

Dengan demikian, total sementara terdapat 265 murid SMA dan SMK yang mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.

Menurut Zulkarnain, menu yang dibagikan kepada para murid terdiri atas sayur kol, wortel, dan gulai ikan dencis. Dugaan sementara, ikan dencis menjadi salah satu makanan yang memicu munculnya gejala pada para siswa.

"Kalau menunya tadi saya lihat itu, sayurnya sayur kol ya, wortel sama kol, kemudian ikannya dencis, gulai, diperkirakan itu dari ikan dencis itu perkiraan sementara itu dari siswa," ujarnya.

Gejala yang dialami para murid awalnya berupa rasa gatal pada bagian mulut setelah makanan disantap. Sejumlah siswa kemudian mengalami gatal pada kulit hingga sesak napas.

"Makanya gejala awal itu langsung mulutnya gatal-gatal, getir gitu, baru ada yang ke kulitnya gatal dan apa namanya, sesak," jelas Zulkarnain.

Tak hanya siswa SMA dan SMK, dugaan keracunan juga dialami murid dari dua sekolah SMP, yakni SMP Negeri 3 Kabanjahe dan SMP Swasta Bersama.

Zulkarnain mengatakan kedua sekolah tersebut juga mendapatkan makanan dari dapur SPPG yang sama.

"SMP pun ada (keracunan) karena dapurnya sama, punya Kodim, tapi data siswanya belum bisa dapat kalau yang SMP," katanya.

Para murid yang mengalami gejala kemudian dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan. Ratusan siswa tersebut tersebar di empat rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

"Sebenarnya kalau kondisinya stabil semua di rumah sakit, cuma karena panik aja tadi di awal," tutur Zulkarnain.

Sebelumnya, informasi mengenai dugaan keracunan mencuat setelah sejumlah murid SMAN 1 Berastagi mengalami gejala seusai menyantap MBG. Proses evakuasi para siswa saat itu masih berlangsung.

Zulkarnain membenarkan adanya kejadian tersebut, namun belum dapat memberikan informasi secara lengkap karena proses evakuasi masih dilakukan.

"Ini sedang evakuasi, nanti saya share informasi, sedangkan kita evakuasi di sini," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumut Agung Kurniawan juga mengaku telah menerima informasi mengenai kejadian tersebut. Dia dalam perjalanan dari Medan menuju Karo untuk mengecek kondisi di lapangan.

"Informasinya seperti itu, tapi ini kita sedang menuju ke sana untuk cek keadaan sebetulnya," kata Agung.

Agung belum dapat memastikan jumlah keseluruhan murid yang mengalami dugaan keracunan. Pendataan masih dilakukan dengan melihat jumlah korban yang mendapatkan perawatan di rumah sakit maupun puskesmas.

"Nanti kalau udah ada data ril, data ril harus kita lihat jumlah di rumah sakit atau Puskesmas," pungkasnya.* (ds/dh)

Sultan menyampaikan hal tersebut setelah meninjau gladi bersih rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di ruang sidang paripurna Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• "Insya Allah Hadir," Jokowi Pastikan Datang ke Sidang Tahunan MPR dan Upacara HUT RI

"Memang sidang bersama ini juga kita sudah batasi, tidak akan ada lagi nanti hal-hal seperti lagu-lagu yang akan memancing suasana menjadi seperti ada hiburan seperti itu," kata Sultan.

Sultan berharap Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. Terlebih, agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dia mengakui akan ada lagu yang ditampilkan dalam rangkaian acara. Namun, lagu yang dipilih nantinya akan lebih menonjolkan unsur nasionalisme dan perjuangan.

"Jadi sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh panitia, lagu juga yang akan ditampilkan adalah lagu-lagu yang nasionalisme, perjuangan, sehingga menghindari gerakan-gerakan yang akan nanti memancing," ujarnya.

Menurut Sultan, pemilihan lagu tersebut merupakan salah satu bentuk antisipasi agar suasana sidang tetap sesuai dengan karakter acara kenegaraan dan tidak menimbulkan persepsi berlebihan di tengah masyarakat.

"Dalam tanda kutip, seakan-akan bernuansa seperti yang tadi teman-teman sampaikan. Itu juga bagian dari antisipasi agar publik juga tidak melihat itu berlebihan," pungkasnya.

Sebelumnya, aksi sejumlah anggota dewan yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR 2025 sempat menjadi sorotan publik. Tahun ini, pihak penyelenggara memastikan rangkaian acara dikemas lebih khidmat dengan mengedepankan nuansa nasionalisme.* (oz/dh)