Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Kahiyang memperkenalkan berbagai kekayaan Sumatera Utara, mulai dari wastra khas daerah, produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba dan Nias.

Baca Juga:

• Truk Pengangkut Air Mineral Diduga Rem Blong Picu Kecelakaan Beruntun di Sibolangit, 2 Orang Tewas

Selain memperkenalkan potensi daerah, Kahiyang juga berbagi pengalaman saat Dekranas mengikuti World Expo 2025 Osaka Kansai di Jepang. Menurutnya, ajang internasional tersebut menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan budaya, kriya, dan produk unggulan Indonesia kepada masyarakat Jepang.

Ia berharap promosi yang dilakukan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, terutama dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata.

Sementara itu, Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Toru, mengaku terkesan dengan keberagaman budaya yang dimiliki Sumatera Utara.

Menurutnya, provinsi ini memiliki kekayaan etnis dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis, didukung keindahan alam yang menjadi daya tarik tersendiri.

"Saya sangat bangga dapat bertugas di Sumatera Utara karena daerah ini begitu beragam multietnis, harmonis, dan memikat. Keindahan alam serta keramahan masyarakatnya meninggalkan kesan mendalam bagi saya," kata Furugori.

Pada akhir pertemuan, Furugori mengundang Kahiyang Ayu beserta jajaran Dekranasda Sumut untuk kembali berkunjung ke Jepang. Ia juga membuka peluang kerja sama yang lebih erat di bidang kebudayaan, pariwisata, serta pengembangan UMKM antara Jepang dan Sumatera Utara.* (dh)

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Tengku Eswin didampingi Wakil Ketua I Surya Darma AR dan Wakil Ketua II Safri Syahputra. Turut hadir Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga:

• Presiden Israel Isaac Herzog Ingin Berdamai dengan Arab Saudi: Itu Impian Saya

Menurutnya, pembahasan Ranperda merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Safri Syahputra, menyampaikan hasil pembahasan Ranperda yang telah dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.

Banggar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menurut Banggar, raihan opini WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, transparan, dan bebas dari salah saji material.

Setelah laporan selesai dibacakan, Ketua DPRD meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap Ranperda tersebut.

"Dapatkah Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah?" tanya Tengku Eswin dalam rapat paripurna.

Seluruh anggota DPRD yang hadir secara serentak menyatakan setuju. Ketua DPRD kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan Ranperda menjadi Peraturan Daerah.

Usai pengesahan, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan Pemerintah Kota Tanjungbalai siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Fadly juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda hingga disahkan menjadi Perda.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah menerima seluruh hasil pembahasan Badan Anggaran dan menyetujui Ranperda tersebut sebelum selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Fadly, Pemko Tanjungbalai akan terus mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan agar selaras dengan target RPJMD dan RKPD serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Melalui pengesahan Perda tersebut, DPRD berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat efektivitas pembangunan, serta menjadi dasar penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027 yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Usai agenda pengambilan keputusan, rapat paripurna dilanjutkan dengan pembahasan pendapat akhir fraksi DPRD terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (dh)

Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu-Hilir yang digelar di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Gerak Cepat Pemprov Sumut, Tiga Daerah Jadi Prioritas Penghapusan Pasung ODGJ

Kepala Stasiun BPPMHKP Tanjungbalai Asahan, Aan Fibro Widodo, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk memastikan standar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha sektor kelautan serta perikanan.

"Kami ingin memastikan standar pelayanan yang diberikan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha," ujar Aan.

Menurutnya, Badan Mutu KKP memiliki mandat strategis dalam memberikan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan maupun perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Aan menegaskan seluruh layanan sertifikasi mutu perikanan yang diberikan BPPMHKP tidak dipungut biaya atau gratis. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas produk perikanan nasional sekaligus memperkuat daya saing di pasar domestik maupun ekspor.

"Sertifikasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing, menjamin keamanan pangan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia," katanya.

Ia mengungkapkan, KKP melalui Badan Mutu saat ini memiliki sembilan layanan sertifikasi mutu yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha sesuai kebutuhan tanpa biaya.

Selain layanan sertifikasi, BPPMHKP juga akan terus memberikan pendampingan melalui seminar, pelatihan, hingga berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Aan menambahkan, KKP saat ini tengah menjalankan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Budidaya Darat Tematik. Karena itu, dibutuhkan sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan agar program tersebut berjalan optimal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, yang mewakili Wali Kota, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas layanan sertifikasi sekaligus mendorong kemajuan ekspor hasil perikanan.

"Pemko Tanjungbalai siap mendukung dan berkolaborasi dalam menyukseskan program prioritas nasional yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujar Nurmalini.

Ia menilai pelayanan administrasi, khususnya sertifikasi jaminan mutu, harus semakin mudah, cepat, dan tepat melalui pemanfaatan teknologi digital sehingga tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat maupun eksportir.

"Di era digitalisasi, birokrasi harus terus berinovasi agar masyarakat dan pelaku usaha memperoleh pelayanan yang lebih efektif dan efisien," katanya.

Usai sesi pemaparan materi, forum berlangsung interaktif. Sejumlah pelaku usaha menyampaikan berbagai masukan, termasuk harapan agar BPPMHKP turut membantu membuka akses pemasaran hasil perikanan.

Yos, pelaku usaha budidaya ikan dari CV Maju Bersama, mengaku masih mengalami kendala dalam memasarkan hasil budidayanya. Sementara Indra dari Kisaran Aquaculture menyatakan siap berkolaborasi membantu pelaku usaha memperluas pemasaran produk, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Melalui forum tersebut, BPPMHKP berharap masukan dari para peserta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan di Tanjungbalai.* (dh)

JAKARTA – Tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Don Ritto, resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat, 17 Juli 2026.

Don Ritto tiba di kompleks Kejaksaan Agung sekitar pukul 14.14 WIB dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye milik Polri.

Baca Juga:

• Hotman Paris Benarkan Jadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Dampingi Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU

Pantauan di lokasi, Don Ritto masuk ke Gedung Bundar Kejagung dengan kondisi tangan diborgol.

Ia datang menggunakan mobil tahanan setelah sebelumnya menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.

Pelimpahan tersebut tidak hanya membawa tersangka, tetapi juga sejumlah barang bukti hasil penggeledahan di 12 lokasi di wilayah Jakarta.

Barang bukti yang diserahkan berupa uang tunai dalam berbagai mata uang, emas, serta dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Total nilai uang dan emas yang disita diperkirakan mencapai Rp543 miliar.

Aset tersebut terlihat disimpan dalam sejumlah boks, koper, hingga satu brankas sebelum diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Victor Dean Mackbon mengatakan pelimpahan Don Ritto dilakukan bersama barang bukti yang telah disita penyidik.

"DR dilimpahkan Jumat, bersama barang bukti uang dan emas yang sudah kami sita," ujar Victor, Kamis, 16 Juli 2026.

Pelimpahan perkara ini menjadi tindak lanjut setelah Polri menetapkan Don Ritto dan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan sejumlah perkara besar, yakni pengadaan batu bara PLTU PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

Setelah perkara dilimpahkan, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru sebagai dasar untuk mengambil alih penanganan perkara.

Ketiga sprindik tersebut masing-masing berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di PT Krakatau Steel, dugaan korupsi pasokan batu bara PLTU PLN yang disebut berkaitan dengan gangguan listrik, serta perkara PT Asabri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan penerbitan sprindik tersebut menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan seluruh tindakan penyidikan yang bersifat pro justicia.

"Saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sebanyak tiga sprindik," ujar Anang di Kejagung, Rabu, 15 Juli 2026.

Untuk menangani perkara yang melibatkan Febrie Adriansyah dan Don Ritto, Kejaksaan Agung juga membentuk tim khusus yang beranggotakan sembilan jaksa senior.

Profil Don Ritto

Don Ritto diketahui merupakan seorang advokat yang kini menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan pencucian uang.

Ia juga dikenal sebagai adik tingkat Febrie Adriansyah saat keduanya menempuh pendidikan di Universitas Jambi.

Keduanya pernah bekerja sama mengelola restoran de'Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Lokasi tersebut menjadi salah satu tempat yang digeledah penyidik dalam penyidikan perkara ini.

Dari restoran tersebut, polisi menemukan sejumlah uang dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura yang disimpan di dalam brankas.

Selain restoran, penyidik juga menggeledah money changer di kawasan Cipete yang disebut berkaitan dengan Don Ritto.

Kuasa hukum Don Ritto, Handika Hanggowongso, sebelumnya menyatakan bahwa uang yang disita penyidik bukan berasal dari tindak pidana, melainkan untuk kebutuhan kerja sama pembangunan kawasan pelabuhan.

"Sejauh yang disampaikan, yang kami tahu dari alat bukti, itu bisa dipertanggungjawabkan, itu adalah untuk kerja sama membangun kawasan pelabuhan dengan seorang pengusaha," kata Handika.

Dalam penggeledahan di Kafe de'Clan Cipete, polisi menyita uang sekitar Rp60 miliar yang terdiri dari dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan rupiah.

Sementara dari lokasi money changer, penyidik menyita uang asing dengan nilai konversi sekitar Rp7,2 miliar.

Saat ini, proses hukum terhadap Don Ritto dan Febrie Adriansyah masih berlanjut di Kejaksaan Agung.

Penyidik akan mendalami dugaan aliran dana serta keterkaitan aset yang telah disita dengan perkara korupsi dan TPPU tersebut.* (bikmd/ad)

JAKARTA – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membenarkan dirinya telah menerima surat kuasa dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Konfirmasi tersebut disampaikan Hotman setelah mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Jumat, 17 Juli 2026.

Baca Juga:

• 10 Personel Polda Sumut Jadi Sopir Truk Tangki Antar BBM ke SPBU

Kedatangan Hotman ke Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung juga disebut berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Febrie Adriansyah.

Hotman membenarkan bahwa dirinya hadir untuk mendampingi pemeriksaan mantan Jampidsus tersebut.

"Iya (mendampingi Febrie)," ungkapnya.

Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan serta perkembangan status hukum Febrie dalam pemeriksaan tersebut, Hotman hanya memberikan jawaban singkat.

"Tersangka," tutur Hotman.

Sebelumnya, Hotman terlihat tiba di Gedung Bundar Jampidsus sekitar pukul 09.48 WIB melalui area basement.

Setibanya di lokasi, ia langsung diarahkan menuju lift oleh seorang pegawai Kejaksaan yang mengenakan tanda pengenal jaksa.

Saat ditemui awak media sebelum memasuki gedung, Hotman belum menjelaskan secara rinci tujuan kedatangannya.

"Jampidsus, nanti ya," kata Hotman.

Ketika kembali ditanya apakah kedatangannya untuk mendampingi Febrie Adriansyah, Hotman mengatakan dirinya masih ingin memastikan agenda pemeriksaan yang berlangsung.

"Belum, baru mau tanya, mau tanya. Baru mau nanya ada enggak panggilannya," ujarnya.

Namun, Hotman sempat memberikan sinyal bahwa dirinya hampir menjadi kuasa hukum Febrie.

"Hampir, hampir," kata Hotman saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya mendampingi mantan Jampidsus tersebut.

Febrie Adriansyah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan sejumlah kasus, termasuk pengadaan batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), PT Asabri, serta PT Krakatau Steel.

Dalam perkara tersebut, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dugaan aliran dana dan berbagai bukti yang telah dikumpulkan.

Dengan penunjukan Hotman Paris sebagai kuasa hukum, proses hukum terhadap Febrie Adriansyah kini memasuki babak baru dengan pendampingan hukum dari salah satu pengacara ternama di Indonesia.* (km/ad)

LOMBOK BARAT – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadiri Rapat Kerja Gubernur selaku anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Aruna Senggigi Resort & Convention, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 16 Juli 2026.

Pertemuan tersebut menjadi forum bagi para gubernur untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membahas strategi dalam mendukung program prioritas nasional serta mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga:

• Jangan Jadi Orang Zalim, Ini Dua Penyesalan Besar yang Diingatkan dalam Surah Al-Furqan

Rapat kerja tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Dalam arahannya, Bima meminta para gubernur terus memperkuat hubungan kerja dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menghadirkan kepemimpinan daerah yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Menurut Bima, pembangunan daerah membutuhkan inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam rapat tersebut, para gubernur juga membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hingga penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembahasan tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) APPSI yang membahas sejumlah agenda kelembagaan organisasi.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan, APPSI memiliki peran penting sebagai wadah komunikasi dan kerja sama antarprovinsi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

"Forum ini menjadi wadah untuk bertukar pengalaman, memperkuat sinergi, dan merumuskan langkah bersama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Muzakir Manaf.

Menurut Muzakir, Pemerintah Aceh akan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah lain agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Ia menilai sinergi antarpemerintah menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam Rapat Kerja APPSI menjadi bagian dari komitmen daerah untuk mendukung agenda strategis nasional dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, kolaboratif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.* (ad)

BANDA ACEH – Islam melarang setiap bentuk perbuatan zalim karena tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga membawa dampak buruk bagi pelakunya.

Zalim dalam ajaran Islam diartikan sebagai tindakan tidak adil, sewenang-wenang, kejam, atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.

Baca Juga:

• Benarkah Kiamat Terjadi pada Hari Jumat? Ini Penjelasan Hadits Rasulullah dan Al-Qur’an

Dalam khutbahnya, H. Mubashshirullah mengutip firman Allah Swt dalam Surah Al-Furqan ayat 27–29 yang menggambarkan penyesalan orang-orang zalim di akhirat.

"Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang zhalim menggigit dua tangannya (menyesali perbuatannya), seraya berkata: 'Wahai, sekiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama rasul. Wahai, celaka aku! Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman setia(ku). Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan (Al-Qur'an) setelah (peringatan itu) datang kepadaku. Dan setan itu bagi manusia adalah pengkhianat.'" (QS. Al-Furqan: 27–29)

Menurut H. Mubashshirullah, secara umum perbuatan zalim terbagi menjadi dua bentuk.

Pertama, zalim terhadap diri sendiri, yaitu ketika seseorang mengabaikan perintah Allah, terus melakukan dosa dan kemaksiatan, mengabaikan kesehatan fisik maupun mental, hingga lebih mengutamakan manusia daripada ketentuan Allah.

Sementara itu, bentuk kedua adalah zalim terhadap orang lain, seperti menindas, menyakiti secara fisik maupun psikis, melanggar hak orang lain, hingga mengambil harta yang bukan menjadi haknya.

Merujuk pada Surah Al-Furqan ayat 27–29, H. Mubashshirullah menjelaskan bahwa ada dua penyesalan besar yang akan dialami pelaku kezaliman pada hari kiamat.

Penyesalan pertama adalah karena tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW selama hidup di dunia.

"Para pelaku kezaliman akan sangat menyesal karena selama hidup di dunia mereka mengabaikan tuntunan dan sunah yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Mereka memilih jalan hidupnya sendiri yang dipenuhi hawa nafsu," ungkapnya.

Penyesalan kedua adalah karena salah memilih teman dekat atau sahabat.

Menurut dia, lingkungan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang.

Teman yang tidak membawa kepada kebaikan dapat menjadi penyebab seseorang jauh dari nilai-nilai agama dan terjerumus dalam kemaksiatan.

H. Mubashshirullah menilai pesan Al-Qur'an tersebut sangat relevan dengan kondisi kehidupan saat ini.

Di tengah berbagai tantangan zaman, memiliki lingkungan pertemanan yang saling mengingatkan dalam kebaikan menjadi kebutuhan yang sangat penting.

"Oleh karenanya, berupaya lah terus konsisten dalam kebaikan dan berusahalah menemukan circle-circle yang baik, yang dengannya akan menguatkan kita menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan zaman," pesan anggota IKAT Aceh ini.

Ia berharap umat Islam terus menjaga diri dari perbuatan zalim, memperkuat hubungan dengan Allah SWT, serta memilih lingkungan yang dapat mendorong untuk tetap istiqamah dalam menjalankan ajaran agama.* (ad)

DELI SERDANG – Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Peristiwa tersebut diduga bermula dari sebuah truk pengangkut air mineral yang mengalami rem blong saat melaju dari arah Karo menuju Medan.

Baca Juga:

• 10 Personel Polda Sumut Jadi Sopir Truk Tangki Antar BBM ke SPBU

"Dugaan awal bahwa sopir yang mengendarai truk berisi galon air mineral dari Karo menuju Medan mengalami rem blong," kata Jean Calvijn, Jumat, 17 Juli 2026.

Menurut Calvijn, sopir truk yang diduga menjadi penyebab kecelakaan telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sopir tersebut dibawa ke Polsek Pancurbatu untuk dimintai keterangan terkait kronologi kejadian.

"Sopir yang mengendarai mobil galon minuman mineral itu sudah diamankan satu orang sedang kita introgasi," ucap Calvijn.

Ia menjelaskan, sedikitnya terdapat delapan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut.

Akibat kejadian itu, sebanyak sembilan orang menjadi korban dan dua di antaranya meninggal dunia.

Pasca kecelakaan, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan.

Petugas kepolisian langsung melakukan proses evakuasi terhadap kendaraan yang terlibat agar jalur kembali dapat dilalui masyarakat.

Sebelumnya, kecelakaan beruntun dilaporkan terjadi di sekitar kawasan Green Hill, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan berat akibat benturan.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat beberapa kendaraan berada di tengah jalan dengan kondisi rusak parah.

Salah satu truk bahkan tampak terguling setelah mengalami kecelakaan.

Kondisi kendaraan yang terlibat tabrakan terlihat hancur dan berserakan di lokasi kejadian.

Sejumlah warga juga terlihat berada di sekitar area kecelakaan untuk membantu proses evakuasi.

Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kondisi kendaraan dan keterangan dari sopir truk.* (d/ad)

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengerahkan personel terlatih untuk membantu mengemudikan truk tangki bahan bakar minyak (BBM).

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat distribusi BBM ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Don Ritto Dilimpahkan ke Kejagung, Bagaimana Nasib Eks Jampidsus Febrie Adriansyah?

"Kami menyiapkan tambahan 10 personel Polri untuk membantu sebagai pengemudi kendaraan tangki BBM," ujar Dwi di Medan, Kamis.

Menurut Dwi, pengerahan personel tersebut merupakan langkah sementara untuk menjaga kelancaran distribusi energi, terutama agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.

Ia memastikan anggota yang ditugaskan bukan personel biasa, melainkan mereka yang telah memiliki kualifikasi dan mengikuti pelatihan khusus terkait pengoperasian kendaraan tangki BBM.

"Anggota yang kami siapkan sudah memiliki kualifikasi dan pernah mengikuti pelatihan. Jadi bukan karena bisa mengemudikan truk kemudian langsung ditugaskan, tapi memang sudah dibekali kemampuan untuk mengoperasikan kendaraan tangki BBM," ucapnya.

Pelatihan tersebut, kata Dwi, telah dilakukan sejak penanganan gangguan distribusi BBM akibat bencana alam di wilayah Sibolga, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan pada 2025.

Pengalaman tersebut membuat personel Polda Sumut memiliki kesiapan untuk membantu distribusi BBM apabila terjadi kendala di lapangan.

"Pengalaman tersebut membuat personel siap diterjunkan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan untuk membantu kelancaran distribusi energi," katanya.

Dwi menjelaskan, keputusan untuk menurunkan personel Polri diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Polda Sumut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara.

Dari hasil evaluasi, salah satu kendala yang menyebabkan distribusi BBM terganggu adalah berkurangnya jumlah awak mobil tangki (AMT) yang bertugas mengantarkan BBM ke SPBU.

Polda Sumut bersama berbagai pihak kini terus melakukan koordinasi untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM di sejumlah wilayah.

"Kami akan terus mendukung setiap langkah percepatan distribusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujar Kombes Dwi.

Dengan adanya dukungan personel tambahan, pemerintah berharap pasokan BBM di Sumatera Utara dapat kembali berjalan normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.* (at/ad)

JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) kini diperbolehkan memperoleh kenaikan pangkat meski pangkatnya melampaui atasan langsung.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil.

Baca Juga:

• Pemko Medan Perkuat Statistik Sektoral, Zakiyuddin: Data Berkualitas Jadi Dasar Kebijakan Publik

"Setiap ASN yang memenuhi syarat boleh naik pangkat melebihi atasannya," kata Zudan dalam rapat kerja Komisi II DPR, dikutip dari siaran YouTube TVR Parlemen, Rabu, 15 Juli 2026.

Kebijakan baru tersebut dinilai menjadi langkah untuk memperkuat sistem merit dalam manajemen ASN.

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, mengatakan kenaikan pangkat seharusnya didasarkan pada kompetensi, pendidikan, dan masa kerja, bukan hanya senioritas atau posisi struktural.

"Jelas sebenarnya ini memperkuat sistem merit. Jadi karena kan kualifikasinya itu dasarnya adalah pendidikan dan masa kerja, bukan sekadar urutan struktural," kata Lina, Jumat, 17 Juli 2026.

Menurut Lina, aturan tersebut membuka peluang bagi ASN yang memiliki kemampuan dan kinerja baik untuk memperoleh kenaikan pangkat sesuai haknya tanpa harus menunggu perubahan pangkat atasan.

"Selama ini kan tergantung senioritas dan segala macam. Jadi artinya, kembali lagi, meritnya justru kelihatan dengan adanya orang yang berkualitas bisa naik lebih tinggi daripada orang yang biasa-biasa saja," ucap Lina.

Selain memperkuat sistem merit, kebijakan ini juga dinilai dapat meningkatkan motivasi ASN untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi.

Lina menilai selama ini sebagian pegawai merasa jenjang karier mereka terhambat karena kenaikan pangkat bergantung pada posisi atasan.

"Kalau dia justru orang-orang yang berpendidikan tinggi misalnya itu akan merasa, 'kalau saya nggak naik-naik pangkat, males banget. Pangkatnya gini-gini aja'. Nah, itu bahasanya dia akan merasa mentok," beber Lina.

Ia menambahkan, kesempatan naik pangkat berdasarkan kompetensi dapat mendorong ASN meningkatkan kualitas diri.

"Dengan adanya peraturan ini, itu memberikan dorongan orang, motivasi orang untuk belajar, untuk bekerja dengan lebih baik dan segala macamnya," jelas Lina.

Meski demikian, Lina mengingatkan bahwa aturan baru tersebut juga berpotensi memunculkan persoalan baru apabila tidak disertai pengaturan yang jelas mengenai hubungan kerja antara atasan dan bawahan.

Salah satu potensi masalah adalah munculnya konflik hierarki ketika seorang bawahan memiliki pangkat lebih tinggi dibanding atasannya.

"Sehingga nanti ngomong, 'kan saya pangkatnya lebih tinggi'. Nah itu menjadi gambaran. Contoh (bawahan) golongan 4B, atasannya cuma golongan 3," ucap Lina.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat mengganggu koordinasi, pengambilan keputusan, hingga kerja sama dalam organisasi apabila tidak dipahami dengan baik.

"Itu akhirnya kalau mencapai tujuan agak susah kerja samanya," tutur Lina.

Untuk menghindari persoalan tersebut, Lina meminta pemerintah memperjelas perbedaan antara pangkat dan jabatan dalam birokrasi.

Ia menegaskan bahwa kewenangan memimpin, memberikan perintah, dan mengambil keputusan tetap melekat pada jabatan, bukan pada pangkat atau golongan.

"Kenaikan pangkat dan golongan itu adalah pengembangan karier individu, sedangkan jabatan itu adalah kewenangan yang diberikan organisasi untuk memimpin," tegas Lina.

Menurut Lina, seorang pejabat yang memiliki jabatan lebih tinggi tetap berwenang memberikan arahan kepada bawahannya, meskipun bawahan tersebut memiliki pangkat yang lebih tinggi.

"Karena, sekali lagi wewenang komando segala macamnya, itu (datang dari jabatan yang) lebih tinggi. Bukan pada pangkat golongannya," ucapnya.

Selain itu, Lina juga mendorong pemerintah menyesuaikan berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan manajemen ASN, seperti mutasi, rotasi, penempatan pegawai, hingga pembagian tugas agar kebijakan baru dapat diterapkan tanpa mengganggu tata kelola birokrasi.

Dalam Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2025, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa kenaikan pangkat reguler dapat diberikan melampaui pangkat atasan langsung.

Sementara Pasal 2 ayat (3) mengatur bahwa kenaikan pangkat tersebut dapat diberikan hingga pangkat tertinggi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki ASN.* (km/ad)

JAKARTA – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby, mengaku tidak mengetahui isi amplop yang diduga diberikan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Pernyataan itu disampaikan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.

Baca Juga:

• Don Ritto Dilimpahkan ke Kejagung, Bagaimana Nasib Eks Jampidsus Febrie Adriansyah?

"Saya enggak tahu isinya, saya enggak tahu isinya apa ya," kata Suhardiman.

Ia juga membantah bahwa dirinya yang menyerahkan amplop tersebut secara langsung kepada Menteri Kehutanan.

"Bukan. Enggak tahu isinya apa ya enggak tahu isinya apa," ujar dia.

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan KPK terkait dugaan suap dan pengurusan alih fungsi kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Sebelumnya, penyidik KPK menyita uang sebesar 12.000 dolar Singapura (SGD) dari Ketua DPRD Kuantan Singingi, Juprizal, pada 8 Juli 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan uang tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang sebelumnya telah dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.

"Penyidik melakukan penyitaan uang dari saksi JUP senilai SGD12.000," kata Budi.

"Adapun uang yang disita tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang dikembalikan oleh pihak Kemenhut. Penyidik masih akan mendalami keterangan ini," sambungnya.

Menurut KPK, Juprizal diduga mengetahui proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh bupati dari para petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD).

"JUP diduga berperan dalam proses pengumpulan uang oleh bupati," ujar Budi.

Selain itu, penyidik juga menyita uang sebesar Rp15 juta dari Fahdiansyah, Asisten I Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

KPK menduga uang tersebut berkaitan dengan proses pengajuan permohonan alih fungsi kawasan hutan.

"Dan saksi FHD sejumlah Rp15.000.000. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud," tutur Budi.

Dalam penyidikan yang masih berlangsung, KPK juga mendalami dugaan suap dalam proses lelang jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta mekanisme pengajuan alih fungsi hutan lindung kepada Kementerian Kehutanan.

"Kemudian penyidik juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuantan Singingi yang diajukan kepada Kementerian Kehutanan," ucap Budi.

Hingga kini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah hingga kini belum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang dikaitkan dengan PT Asabri.

Karena itu, penyidik Polda Metro Jaya belum dapat melimpahkan Febrie kepada Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Eks Menteri ESDM Sudirman Said Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Kasus Petral

"Hari ini masih belum (dilimpahkan), proses pemeriksaan kan belum dilakukan terhadap saudara tersangka FA," ujar Budi saat ditemui di kawasan Silang Monas, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.

Sementara itu, tersangka lainnya, Don Ritto, dijadwalkan diserahkan ke Kejaksaan Agung bersama berkas perkara, barang bukti, dan administrasi penyidikan.

Penanganan perkara selanjutnya akan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam skema joint investigation bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

"Setelah salat Jumat, akan dilaksanakan penyerahan berkas perkara, administrasi penyidikan, barang bukti, dan tersangka untuk penyerahan penanganan perkara lanjutan dari joint investigation Kortastipikor dan Polda Metro Jaya, penanganan lanjutan oleh penyidik Kejaksaan Agung," kata Budi.

Dalam perkara ini, polisi menyita barang bukti berupa uang senilai Rp543 miliar dalam berbagai mata uang, termasuk dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan rupiah.

Selain itu, penyidik juga mengamankan 74 kilogram emas serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Menurut Budi, uang dan emas yang disita telah menjalani pemeriksaan keaslian dengan melibatkan Federal Bureau of Investigation (FBI) dan United States Secret Service.

Namun hasil pemeriksaan tersebut belum dipublikasikan dan akan disampaikan bersamaan dengan pelimpahan perkara di Kejaksaan Agung.

Don Ritto diketahui merupakan adik tingkat Febrie Adriansyah saat menempuh pendidikan di Universitas Jambi.

Keduanya juga pernah bekerja sama mengelola restoran de Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Restoran tersebut menjadi salah satu dari 12 lokasi yang digeledah penyidik dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan batu bara PLN.

Dari lokasi restoran dan sebuah money changer di sebelahnya, polisi menyita uang sekitar Rp67,2 miliar dalam mata uang asing maupun rupiah.

Penggeledahan juga dilakukan di rumah Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor, serta rumah Don Ritto di Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.

Dari rumah Febrie, penyidik menyita uang sekitar Rp476 miliar dan 74 kilogram emas.

Sementara dari rumah Don Ritto, polisi mengamankan uang tunai sekitar Rp520 juta dan 133 ribu dolar Amerika Serikat.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sedikitnya 15 saksi, termasuk karyawan restoran de Clan, pegawai money changer, petugas keamanan, serta sejumlah saksi lain yang berada di lokasi penggeledahan.

Usai penggeledahan, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampidsus pada 11 Juli 2026.

Sementara itu, Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto menyatakan Don Ritto telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli 2026 atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi.

"Berdasarkan gelar perkara, kami telah menetapkan dua tersangka saat ini, yaitu saudara DR," kata Totok.

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i, Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sementara Don Ritto dijerat dengan Pasal 4 atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang TPPU atau Pasal 607 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Israel Isaac Herzog kembali menyampaikan harapannya agar Israel dapat menjalin hubungan diplomatik dengan lebih banyak negara Arab, termasuk Arab Saudi.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam wawancara dengan saluran televisi Al Arabiya yang berbasis di Riyadh.

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap Hadiri Perayaan Bastille Day, Medan dan Prancis Perkuat Peluang Kerja Sama

"It is my dream to see peace between Israel and Saudi Arabia (Impian saya adalah melihat perdamaian antara Israel dan Arab Saudi). Saya sangat menghormati Putra Mahkota Mohammed Bin Salman," kata Herzog kepada Al Arabiya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat Israel berharap hubungan kedua negara dapat membaik melalui proses rekonsiliasi.

"Hal yang paling kami inginkan di Israel adalah melihat rekonsiliasi antara kedua negara," tambah Herzog.

Herzog juga memuji keberhasilan Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) yang telah membuka hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

Menurut dia, kerja sama tersebut menjadi contoh bahwa hubungan antarnegara di kawasan Timur Tengah dapat dibangun melalui dialog.

Meski demikian, Herzog menilai Arab Saudi memiliki posisi yang jauh lebih strategis dibanding negara-negara lain di kawasan.

Ia menyebut Arab Saudi sebagai "negara yang sangat penting" dan "pemimpin utama di dunia Muslim."

Menurut Herzog, apabila normalisasi hubungan benar-benar terwujud, proses tersebut harus dilakukan melalui pembicaraan langsung antara Israel dan Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat.

Sebelumnya, pada 2023, Arab Saudi sempat terlibat dalam pembicaraan awal mengenai kemungkinan normalisasi hubungan dengan Israel.

Namun proses tersebut terhenti setelah perang di Gaza pecah.

Konflik yang berlangsung di Jalur Gaza telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang berada di bawah otoritas Hamas, lebih dari 70.000 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut data korban tersebut secara umum dapat diandalkan.

Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakui Israel selama belum ada jalan yang jelas menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Sikap tersebut masih menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya normalisasi hubungan kedua negara.* (d/ad)

JAKARTA – Kekalahan Inggris dari Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 tak hanya memicu kekecewaan para pendukung The Three Lions.

Seusai pertandingan, suasana di studio televisi Italia juga memanas.

Baca Juga:

• Viral! Messi Pernah Memandikan Lamine Yamal Saat Bayi, Kini Jadi Lawan di Final Piala Dunia

Pertandingan yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB itu berakhir dengan kemenangan Argentina 2-1.

Hasil tersebut membawa Tim Tango melaju ke final Piala Dunia 2026.

Mengutip Corriere dello Sport, perdebatan di studio Rai 1 sudah terjadi sejak babak pertama.

Salah satu momen yang menjadi perhatian adalah insiden saat gelandang Argentina, Leandro Paredes, menyikut kepala pemain Inggris, Elliot Anderson.

Meski insiden itu dinilai cukup keras, wasit Ismail Elfath hanya memberikan pelanggaran untuk Inggris tanpa mengeluarkan kartu kepada Paredes.

Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari Marco Tardelli.

"Pertandingan yang baru dimulai dan Paredes sudah melakukan pelanggaran berat tanpa alasan. Memalukan. Lalu Inggris juga, ya... Bukan sepakbola. Hanya pelanggaran!" kata Tardelli.

Mantan gelandang Juventus dan Inter Milan itu juga mempertanyakan penunjukan Ismail Elfath sebagai pengadil pertandingan.

"Wasit itu tidak melakukan apa pun. Sungguh luar biasa, saya ingin tahu siapa yang menempatkannya di sana. Apa hubungannya wasit Amerika dengan pertandingan ini? Dia tidak becus," sambungnya.

Kritik serupa datang dari legenda AS Roma, Paulo Roberto Falcao.

Menurut dia, tindakan Paredes terhadap Anderson sudah masuk kategori kekerasan dan seharusnya berujung kartu merah.

"Pada satu titik seseorang melayangkan pukulan dan wasit bahkan tidak memberikan kartu merah. Sungguh mengejutkan!" kata Falcao.

Ia menilai insiden tersebut tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa.

"Ini adalah penyerangan, bukan pelanggaran biasa. Pukulan itu pantas mendapatkan kartu merah, pukulan yang sangat keras. Saya belum pernah melihat hal seperti ini di sepakbola. Jika terus seperti ini, pasti tidak akan berakhir sebelas lawan sebelas," tegasnya.

Keputusan wasit dalam laga semifinal itu pun menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan setelah Argentina memastikan langkah ke partai final Piala Dunia 2026.* (d/ad)

DELI SERDANG – Kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan sekitar enam kendaraan terjadi di kawasan Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 09.45 WIB.

Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah, sementara polisi masih melakukan pendataan korban dan menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Tertibkan Kendaraan Dinas, Tegaskan Larangan Gunakan BBM Subsidi

Sebuah truk terlihat terguling, sementara kendaraan lain mengalami kerusakan berat akibat benturan keras.

Warga yang berada di sekitar lokasi terlihat berdatangan untuk menyaksikan kejadian dan membantu proses evakuasi.

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Widodo membenarkan adanya kecelakaan beruntun tersebut.

Berdasarkan informasi awal yang diterimanya, sedikitnya lima hingga enam kendaraan terlibat dalam insiden itu.

"Betul, tabrakan beruntun. Ada sekitar 5 sampai 6 mobil," kata Widodo.

Saat memberikan keterangan, Widodo mengaku masih dalam perjalanan menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan langsung bersama petugas.

Menurut informasi sementara yang diterimanya, kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan cukup parah.

Polisi menduga kecelakaan dipicu oleh sebuah truk yang mengalami rem blong saat melintas di jalur tersebut.

Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan.

Petugas kepolisian masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di lokasi serta melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan kronologi kecelakaan.

Hingga berita ini ditulis, pihak kepolisian belum dapat memastikan jumlah korban akibat tabrakan beruntun tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih Dorong Pertanian Modern, Serahkan Alsintan dan Panen Raya Bawang Merah di Bah Bolon

Proses pendataan masih dilakukan bersamaan dengan evakuasi kendaraan yang menutup sebagian badan jalan.

"Masih didata ya," pungkas Widodo.

Polisi mengimbau para pengendara yang melintasi kawasan Sibolangit agar berhati-hati dan mengikuti arahan petugas di lapangan karena proses evakuasi masih berlangsung.

Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan akibat kendaraan yang terlibat kecelakaan memenuhi badan jalan.

Pihak kepolisian memastikan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses penyelidikan dan pendataan korban selesai dilakukan.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral sebagai fondasi pembangunan yang berbasis data.

Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Tertibkan Kendaraan Dinas, Tegaskan Larangan Gunakan BBM Subsidi

Kegiatan tersebut turut diikuti Kepala Bappeda Kota Medan Ferry Ichsan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra Pulungan, Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia, jajaran perangkat daerah, Tim Penilai Badan BPS Kabupaten Karo, serta tim pembina statistik sektoral BPS Medan.

Dalam sambutannya, Zakiyuddin mengapresiasi BPS, khususnya Tim Penilai Badan BPS Kabupaten Karo, yang telah melaksanakan proses evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Medan.

Menurutnya, EPSS bukan sekadar proses penilaian, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola data pemerintah sekaligus membangun ekosistem statistik nasional yang semakin berkualitas.

"EPSS bukan hanya mengukur kepatuhan terhadap regulasi statistik, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan aksesibilitas data statistik yang menjadi dasar penyusunan kebijakan publik," kata Zakiyuddin.

Zakiyuddin menjelaskan, penyelenggaraan statistik sektoral merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Medan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Kota Medan, yang mengintegrasikan data dari seluruh perangkat daerah agar lebih akurat, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.

Ia mengatakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai wali data terus melakukan pembinaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mampu menghasilkan data yang berkualitas, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

Selain itu, seluruh kepala OPD juga telah menandatangani Pakta Integritas Data Driven Leadership pada November tahun lalu sebagai bentuk komitmen menjadikan data sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif.

Zakiyuddin mengungkapkan, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Medan meningkat dari 2,20 dengan kategori "cukup" pada 2023 menjadi 2,94 dengan kategori "baik" pada 2024.

Capaian tersebut menjadikan Kota Medan sebagai daerah dengan nilai IPS tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Diskominfo Medan sebagai wali data, Bappeda sebagai Ketua Forum Satu Data Kota Medan, serta perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian EPSS tahun ini.

Dalam proses evaluasi, Dinas Kesehatan Kota Medan mempresentasikan Profil Kesehatan Tahun 2024, sedangkan DP3APMP2KB Kota Medan menampilkan Profil Gender Tahun 2025 sebagai produk kompilasi statistik sektoral.

Menutup sambutannya, Zakiyuddin mengajak seluruh perangkat daerah terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem statistik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur data yang modern akan menjadi salah satu kunci mewujudkan Kota Medan sebagai smart city berbasis data.

Ia berharap peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik dapat terus dipertahankan sehingga seluruh kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia menjelaskan bahwa EPSS merupakan instrumen yang digunakan BPS untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun evaluasi pembangunan.

Menurut Hafsyah, hasil utama EPSS berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) memiliki arti strategis karena tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembinaan statistik oleh BPS, tetapi juga menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kota Medan.

Ia berharap seluruh perangkat daerah memberikan informasi secara objektif selama proses penilaian berlangsung.

"Keberhasilan EPSS bukan hanya menjadi keberhasilan BPS atau Dinas Kominfo sebagai wali data, tetapi merupakan keberhasilan seluruh Pemko Medan dalam membangun ekosistem data yang kuat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya.

Dengan penguatan statistik sektoral dan implementasi Satu Data Kota Medan, Pemerintah Kota Medan berharap setiap kebijakan pembangunan ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai memperketat pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas milik pemerintah daerah.

Penertiban dilakukan melalui kegiatan Apel Kendaraan Dinas yang digelar di halaman Kompleks Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Perkuat Perlindungan Perempuan, Targetkan Nol Kasus Kekerasan hingga Tingkat Nagori

Apel ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan aset negara berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh kendaraan dinas mulai dari roda dua, roda empat, hingga roda enam diperiksa untuk memastikan keberadaan, kondisi fisik, serta kelengkapan administrasinya.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan tercatat dengan benar dalam Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B), sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh kendaraan dinas yang ada.

"Kami meminta kepada Kepala BPKPD untuk benar-benar memeriksa secara teliti kondisi fisik dan kelengkapan administrasinya. Bagi kendaraan yang tidak hadir hari ini, agar segera dikirimkan surat panggilan dan harus diperiksa dalam minggu ini, termasuk kepatuhan terhadap pembayaran pajak," tegas Mixnon.

Ia juga menyoroti masih pentingnya kesadaran aparatur pemerintah dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, kendaraan dinas merupakan aset pemerintah yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan, termasuk memastikan seluruh kewajiban administrasi telah dipenuhi.

Mixnon memberikan waktu selama dua minggu bagi kendaraan dinas yang masih memiliki tunggakan pajak agar segera melakukan pelunasan.

"Segeralah melunasi kewajiban tersebut, paling lambat dua minggu ke depan harus sudah terbayar seluruhnya," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mixnon juga mengingatkan aturan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan dinas.

Ia menegaskan kendaraan operasional pemerintah tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi karena kendaraan tersebut dibiayai oleh negara dan memiliki anggaran operasional tersendiri.

"Hal yang paling penting, kendaraan dinas wajib menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, dan dilarang keras mengisi bahan bakar bersubsidi untuk keperluan kendaraan kedinasan," pungkasnya.

Selain itu, seluruh kendaraan dinas juga diwajibkan menggunakan pelat nomor khusus kendaraan pemerintah berwarna merah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala BPKPD Kabupaten Simalungun, Simson Sauttua Pardomuan Tambunan, mengatakan kegiatan apel kendaraan dinas tidak hanya bertujuan melakukan pemeriksaan administrasi, tetapi juga untuk mengetahui kondisi fisik kendaraan secara langsung.

Menurutnya, data mengenai kondisi kendaraan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan kebutuhan perawatan maupun pengelolaan aset daerah ke depan.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, fasilitas yang diberikan negara ini wajib kita jaga dan kelola dengan baik. Oleh karena itu, bagi rekan kerja yang kendaraannya belum hadir, harap segera dihubungi agar dapat bergabung saat ini juga," ujar Simson.

Dalam kegiatan tersebut, petugas dari Kantor Pelayanan SAMSAT juga turut hadir untuk melakukan verifikasi pembayaran pajak kendaraan dinas.

Kehadiran pihak SAMSAT bertujuan memastikan seluruh kendaraan pemerintah telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai aturan.

"Kita sebagai penyelenggara pemerintahan harus menjadi contoh teladan dalam hal kepatuhan membayar pajak," ujar Simson.

Apel kendaraan dinas kali ini diikuti oleh kendaraan milik sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Simalungun, Sekretariat Daerah, serta Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun.

Sementara itu, kendaraan dinas yang berada di lingkungan kecamatan akan menjalani pemeriksaan pada 21 hingga 22 Juli 2026 mendatang.

Pemeriksaan lanjutan tersebut akan dilaksanakan di Kompleks Kantor Bupati Simalungun dan Kantor Samsat Simalungun, Jalan Asahan Km 6, Kecamatan Siantar.

Melalui penertiban kendaraan dinas ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola aset daerah, meningkatkan kepatuhan pajak, serta memastikan penggunaan fasilitas negara dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun memperkuat langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih Dorong Pertanian Modern, Serahkan Alsintan dan Panen Raya Bawang Merah di Bah Bolon

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, yang mewakili Bupati Simalungun.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan perempuan yang lebih kuat hingga ke tingkat nagori.

Kepala DPPPA Kabupaten Simalungun, Sri Wahyuni, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan serta langkah pencegahannya.

Menurut dia, peserta juga diberikan pemahaman untuk mengenali tanda-tanda awal terjadinya kekerasan, termasuk bagaimana melakukan penanganan ketika menemukan adanya korban maupun indikasi pelaku.

"Kekerasan terhadap perempuan dapat muncul dalam berbagai wujud, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, perampasan hak ekonomi, hingga penelantaran. Oleh karena itu, kepedulian dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat dicegah sejak dini," ungkap Sri Wahyuni.

Ia menegaskan, persoalan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan agar perlindungan terhadap perempuan dapat dirasakan hingga wilayah paling bawah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, dalam sambutannya menegaskan pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Simalungun yang aman bagi perempuan dan anak.

Ia menyebut pemerintah menargetkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan secara maksimal hingga tingkat nagori.

Mixnon juga mengajak masyarakat, khususnya korban kekerasan, agar tidak takut maupun malu untuk melaporkan kejadian yang dialami.

"Langkah ini penting agar para korban segera mendapatkan perlindungan serta penanganan yang layak dan sesuai kebutuhan," tandasnya.

Menurutnya, keberanian korban untuk melapor menjadi salah satu kunci agar kasus kekerasan dapat ditangani dengan tepat dan tidak terus berulang.

Dalam kegiatan tersebut, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Simalungun turut memberikan edukasi mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Aiptu Khairul Nizar menjelaskan, hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kasus TPPO di wilayah Kabupaten Simalungun.

Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai modus perdagangan orang yang dapat terjadi di lingkungan sekitar.

Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan adanya dugaan perekrutan tenaga kerja ilegal, eksploitasi manusia, maupun bentuk lain yang mengarah pada TPPO.

Sementara itu, narasumber dari Biro Psikologi Epic Consulting Yayasan Generasi Epic, Ruth Maya Tamba, memaparkan pentingnya pendampingan psikologis bagi korban kekerasan.

Ia menjelaskan, korban yang mengalami trauma sering kali mengalami kesulitan untuk mencari bantuan atau menceritakan kejadian yang dialami.

Menurut Ruth, kondisi psikologis korban yang belum pulih menjadi salah satu hambatan dalam proses pelaporan dan pemulihan.

Karena itu, pendampingan psikologis menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan dan membantu korban kembali menjalani kehidupan secara normal.

Melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi tersebut, Pemkab Simalungun memastikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO akan terus diperkuat.

Pemerintah daerah akan memperluas edukasi masyarakat, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar lingkungan yang aman dan nyaman dapat terwujud.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Simalungun dalam menciptakan daerah yang lebih ramah perempuan dan anak, sekaligus memastikan setiap warga mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong penggunaan teknologi pertanian modern melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih Kucurkan Anggaran Infrastruktur di Dolok Masagal, Warga Dapat Layanan Publik Terpadu

Dalam kegiatan itu, Bupati menyerahkan bantuan berupa traktor roda empat dan kultivator kepada kelompok tani.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam mengolah lahan secara lebih efektif dan meningkatkan hasil produksi pertanian.

Menurut Bupati Anton Achmad Saragih, penggunaan alsintan menjadi bagian penting dalam mempercepat transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern.

"Bantuan alsintan ini harus dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan penggunaan teknologi yang lebih modern, saya yakin kesejahteraan petani di Kabupaten Simalungun akan semakin meningkat," ujar Bupati.

Ia berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu mengurangi beban biaya produksi petani, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi kerja di sektor pertanian.

Panen raya bawang merah varietas Batu Ijo dilakukan di lahan milik petani muda Jhon Ramadi Purba.

Keberhasilan budidaya bawang merah tersebut menjadi bukti bahwa Kabupaten Simalungun memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor hortikultura.

Bupati menilai keberhasilan tersebut juga menjadi contoh positif bagi generasi muda agar tidak ragu terjun ke dunia pertanian.

Menurutnya, regenerasi petani menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan.

"Pemerintah akan terus mendorong lahirnya generasi petani yang inovatif, produktif, dan mampu memanfaatkan teknologi sehingga sektor pertanian semakin maju dan berdaya saing," kata Anton.

Ia menegaskan, petani muda memiliki peran strategis dalam membawa perubahan terhadap pola pertanian tradisional menuju pertanian yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Sementara itu, Jhon Ramadi Purba mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap para petani.

Menurutnya, dukungan pemerintah sangat membantu dalam meningkatkan semangat petani untuk mengembangkan usaha pertanian.

Ia berharap perhatian pemerintah dapat terus berlanjut, terutama dalam memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios resmi.

Hal tersebut dinilai penting agar petani tidak mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan selama musim tanam.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, Jenri Saragih, S.P., M.Si, mengatakan penyaluran bantuan alsintan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi pertanian modern.

Selain menyediakan sarana dan prasarana pertanian, Dinas Pertanian juga terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani.

Pendampingan tersebut mencakup penerapan teknologi budidaya, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai aturan.

Melalui bantuan alsintan dan panen raya bawang merah ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun sektor pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap pertanian yang semakin maju dapat menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Simalungun yang lebih maju.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun terus mendorong percepatan pembangunan hingga ke wilayah kecamatan dan nagori.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, ke Kecamatan Dolok Masagal, Sumatera Utara, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Siapkan Upacara HUT ke-81 RI, Serbelawan Dolok Batu Nanggar Dipilih Jadi Lokasi Peringatan

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Sejumlah anggaran pembangunan dikucurkan untuk memperkuat infrastruktur wilayah.

Salah satunya rekonstruksi Jalan Sinam Labah–Bahbolon dengan nilai anggaran mencapai Rp3 miliar.

Selain itu, Pemkab Simalungun juga mengalokasikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sumur bor di Nagori Raya Usang senilai Rp100 juta.

Dukungan untuk sektor pertanian turut diberikan melalui bantuan sarana produksi berupa lima unit kultivator, satu unit traktor roda empat, 81 unit penyemprot elektrik, serta satu unit mesin pengupas jagung bergerak.

Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian juga mendapat perhatian melalui pengalokasian dana jalan usaha tani di sejumlah nagori.

Rinciannya, Nagori Bangun Pane mendapat anggaran sebesar Rp190.675.000, Nagori Bintang Mariah Rp190.675.000, Nagori Bahbolon Rp282.725.000, Nagori Dolok Huluan Rp572.025.000, Nagori Raya Huluan Rp261.535.118, serta tahap lanjutan Nagori Bahbolon sebesar Rp190.675.000.

Selain itu, pembangunan sumur bor di Nagori Dolok Huluan juga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp130 juta.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Simalungun bersama jajaran perangkat daerah juga membawa pelayanan terpadu langsung kepada masyarakat.

Warga dapat mengakses berbagai layanan mulai dari administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan bantuan sosial, hingga berbagai layanan publik lainnya.

Dengan adanya pelayanan terpadu ini, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh menuju pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menggelar pasar murah dengan menyediakan satu ton beras, 180 liter minyak goreng, serta 100 papan telur.

Sementara itu, Dinas Sosial turut memberikan bantuan paket kebutuhan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih juga menyerahkan langsung bantuan berupa paket sembako dan kursi roda kepada seorang warga lanjut usia serta seorang anak penyandang disabilitas.

Penyerahan bantuan tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Nagori Bahbolon yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam arahannya, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih mengatakan kunjungan kerja tersebut bukan hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program yang disusun benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat," tegas Anton.

Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir secara langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan.

Sementara itu, Camat Dolok Masagal, Jon Dey Rasman Saragih, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah kabupaten terhadap wilayahnya.

Ia menilai kehadiran Bupati menjadi momentum penting bagi masyarakat karena menunjukkan bahwa pemerintah hadir hingga ke wilayah pelosok.

"Kehadiran Bupati menjadi bukti nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat. Ini menjadi penyemangat bagi warga untuk terus mendukung pembangunan daerah," ujar Jon Dey.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan Simalungun yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.* (ad)