Dalam tayangan yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya pada Senin (13/7/2026), Mahfud menilai proses pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri ke Kejaksaan Agung memunculkan persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Alasan Kasus Dugaan Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Belum Diambil Alih

Menurut Mahfud, apabila terdapat kendala sehingga KPK belum mengambil alih perkara tersebut, Presiden dapat meminta lembaga antirasuah menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini," katanya.

Mahfud menjelaskan, keterlibatan Presiden dalam konteks tersebut tidak akan mengganggu independensi lembaga peradilan karena perkara masih berada pada tahap penyidikan yang merupakan bagian dari ranah eksekutif.

"Prosesnya sekarang masih ada di lingkungan eksekutif sehingga Presiden bisa melakukan campur tangan untuk menyelamatkan sistem hukum kita, yakni dengan membuatkan jalan kepada KPK untuk mengambil alih kasus ini," ujarnya.

Sebelumnya, Kortastipidkor Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, ahli, serta melakukan gelar perkara.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara yang mencakup dugaan korupsi batu bara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

Setelah penetapan tersangka, Polri menyerahkan penanganan perkara kepada Kejaksaan Agung dengan alasan untuk mempercepat proses hukum.

Usulan Mahfud MD tersebut merupakan pandangan pribadi sebagai mantan pejabat negara dan pakar hukum. Hingga kini belum ada keputusan resmi dari KPK mengenai pengambilalihan penanganan perkara tersebut.* (k/dh)

Eka menilai kasus yang menimpa sejumlah kepala daerah harus menjadi bahan evaluasi serius, khususnya bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sejak awal masa jabatan kepala daerah.

Baca Juga:

• Benny K Harman Desak DPR Gunakan Hak Angket, Soroti Ketegangan Polri dan Kejagung

Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga harus diimbangi dengan langkah-langkah pencegahan yang lebih sistematis.

Eka mendorong agar sosialisasi antikorupsi kepada kepala daerah dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta pemangku kepentingan lainnya.

"Sosialisasi pencegahan korupsi harus terus dilakukan. Jangan hanya saat pelantikan kepala daerah, tetapi menjadi agenda rutin yang melibatkan KPK, BPKP, aparat pengawas internal pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi turut menghambat pembangunan serta pelayanan publik kepada masyarakat.

"Setiap rupiah yang dikorupsi sesungguhnya adalah hak masyarakat yang hilang. Karena itu, integritas kepala daerah merupakan syarat utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Dalam sebulan terakhir, KPK telah melakukan OTT terhadap tiga kepala daerah, yakni Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Suhardiman Amby ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnaen dan Direktur Utama PT MIC Ardiles dalam perkara dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, Bupati Langkat Syah Afandin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Terbaru, Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Rentetan kasus tersebut dinilai menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan terhadap kepala daerah agar praktik korupsi dapat dicegah sejak dini.* (k/dh)

Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pelemahan rupiah masih didorong meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah kedua negara dilaporkan saling melancarkan serangan rudal dan drone.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah ke Rp18.124 per Dolar AS, Konflik Timur Tengah Tekan Pasar Keuangan

"Eskalasi konflik tersebut memunculkan kembali keraguan terhadap keberlangsungan perjanjian sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani bulan lalu," ujar Ibrahim, Senin (13/7/2026).

Ketidakpastian geopolitik membuat pelaku pasar kembali mencari aset yang dianggap lebih aman, sehingga memperkuat posisi dolar AS terhadap sejumlah mata uang, termasuk rupiah.

Selain konflik di Timur Tengah, pasar juga mencermati sikap bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) yang diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama.

Risalah rapat Federal Reserve pada Juni menunjukkan sebagian pejabat masih membuka peluang kenaikan suku bunga karena risiko inflasi dinilai belum sepenuhnya mereda. Pertemuan The Fed berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 28–29 Juli 2026.

Di sisi lain, Ibrahim menilai sentimen domestik turut memberikan tekanan terhadap pergerakan rupiah. Menurutnya, dinamika penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ikut memengaruhi persepsi pelaku pasar.

Ia berpendapat kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi iklim investasi dan aktivitas ekonomi.

"Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam lingkungan bisnis yang berpengaruh terhadap investasi, efisiensi ekonomi, hingga inovasi," katanya.

Menurut Ibrahim, apabila kepastian hukum melemah, kepercayaan investor juga berpotensi menurun sehingga berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi.

Meski demikian, pandangan tersebut merupakan analisis pasar dan bukan pernyataan resmi pemerintah maupun otoritas moneter.

Pelaku pasar saat ini masih akan mencermati perkembangan konflik geopolitik global, arah kebijakan suku bunga Federal Reserve, serta kondisi ekonomi domestik yang diperkirakan masih menjadi faktor utama pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu ke depan.* (k/dh)

Bobby mengatakan koordinasi akan dilakukan guna memastikan apakah antrean dipicu oleh keterbatasan stok bahan bakar minyak (BBM) atau kendala dalam proses distribusi.

Baca Juga:

• BBM Kosong di Sejumlah SPBU Medan, Ini Penjelasan Pertamina Patra Niaga

Selain memastikan kelancaran distribusi, Bobby juga mengaku akan meminta penjelasan mengenai kondisi ketersediaan stok BBM di wilayah Sumatera Utara.

"Kalau stoknya, nanti kita upayakan kita tanyakan ke Pertamina. Nanti akan coba kita koordinasikan lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, antrean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat terlihat di sejumlah SPBU di berbagai wilayah Sumatera Utara. Antrean bahkan mengular hingga ke badan jalan dan menyebabkan perlambatan arus lalu lintas di beberapa titik.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi tersebut telah berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Pertamina terkait penyebab pasti antrean panjang di sejumlah SPBU tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap koordinasi dengan Pertamina dapat segera memberikan solusi agar distribusi BBM kembali normal dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.* (tm/dh)

Usulan itu disampaikan Benny menyusul penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• Kapolri Listyo Sigit Sambangi Kejagung, Bertemu Jaksa Agung dalam Pertemuan Tertutup

Menurut Benny, ketegangan antara Polri dan Kejaksaan Agung tidak boleh terus berlarut karena berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

"Konflik kelembagaan ini tidak boleh terus dibiarkan menjadi tontonan politik yang melemahkan negara," katanya.

Politikus Partai Demokrat itu menilai DPR perlu mempertimbangkan penggunaan hak angket sebagai instrumen konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan tersebut.

"DPR RI perlu segera mempertimbangkan penggunaan hak angket sebagai instrumen konstitusional tertinggi dalam fungsi pengawasan," ujarnya.

Benny berpandangan konflik yang terus terjadi mengindikasikan adanya persoalan koordinasi antarlembaga penegak hukum, bahkan dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan di tingkat eksekutif.

Ia menegaskan penggunaan hak angket bukan ditujukan untuk memperkeruh keadaan, melainkan sebagai langkah politik yang dinilai dapat mendukung efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Hak angket adalah instrumen korektif untuk mendukung Presiden Prabowo. Penggunaan hak angket justru merupakan langkah politik strategis DPR untuk mendukung efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo," katanya.

Menurut Benny, mekanisme pengawasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Panitia Kerja (Panja) dinilai sudah tidak lagi memadai untuk menyelesaikan persoalan yang berkembang.

Ia merujuk pada Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang MD3 yang mengatur fungsi pengawasan DPR.

"Hak angket adalah hak menyelidiki kebijakan strategis pemerintah yang berdampak luas dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Masalah bangsa sebesar ini harus diangkat ke level konstitusional tertinggi di parlemen," tegasnya.

Isu ketegangan antara Polri dan Kejaksaan Agung mencuat setelah penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Belakangan, proses hukum terhadap Febrie dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung setelah sebelumnya ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.* (in/dh)

Iring-iringan kendaraan Kapolri tiba di kompleks Kejaksaan Agung sekitar pukul 15.25 WIB. Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama rombongan menggunakan kendaraan Mercedes-Benz Sprinter berwarna hitam.

Baca Juga:

• Yusril Tegaskan Kasus Eks Jampidsus Harus Diproses Transparan, Hukum Tak Boleh Tebang Pilih

Turut hadir pula Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, As SDM Kapolri Irjen Anwar, Aslog Kapolri Irjen Suwondo Nainggolan, Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, hingga Kadiv Kum Polri Irjen Agus Nugroho.

Selain itu, rombongan juga diikuti Kadiv Hubinter Polri Irjen Amur Chandra Juli Buana, Kakorlantas Polri Irjen Wibowo, Kadensus 88 AT Polri Irjen Sentot Prasetyo, Kakortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, Waastamaops Kapolri Irjen Laksana, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen M. Nazly Harahap, Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen R. Firdaus Kurniawan, Kapusjarah Polri Brigjen Abas Basuni, serta sejumlah pejabat lainnya.

Setibanya di lokasi, Kapolri langsung memasuki gedung utama Kejaksaan Agung untuk bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pertemuan berlangsung secara tertutup dan hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi mengenai agenda pembahasan.

Belum diketahui apakah pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antarlembaga, isu penegakan hukum, maupun perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian publik. Pihak Polri maupun Kejaksaan Agung juga belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil pertemuan tersebut.* (in/dh)

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya memang telah menerima undangan dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk melakukan koordinasi dan supervisi penanganan perkara.

Baca Juga:

• Mensesneg Tegaskan Pengunduran Diri Febrie Adriansyah Tak Butuh Keppres, Penunjukan Jampidsus Baru Masih Ditunggu

Menurut Asep, pimpinan KPK menugaskan dirinya bersama Deputi Koordinasi dan Supervisi, Ely Kusumastuti, untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Dalam forum itu, KPK mendapat penjelasan bahwa perkara dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah masih berada pada tahap awal penyidikan. Karena itu, langkah pengambilalihan belum diperlukan.

"Kalau diambil alih itu ada tahapannya, mulai dari komunikasi, koordinasi, kemudian supervisi terlebih dahulu. Baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," ujarnya.

Asep menegaskan pengambilalihan perkara tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan asumsi bahwa penanganan kasus akan berjalan lambat atau berpotensi macet.

"Jadi tidak bisa kita dengan asumsi sendiri mengatakan perkaranya pasti macet atau tidak akan berjalan. Itu kan baru asumsi," tegasnya.

KPK saat ini memilih menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dan Kejaksaan Agung.

Asep menyatakan pihaknya meyakini kepolisian dan kejaksaan akan menjalankan tugas secara profesional sesuai kewenangan masing-masing.

"Kami memandang baik kepolisian maupun kejaksaan akan melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar," pungkasnya.* (in/dh)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan saat ini seluruh fokus komisi diarahkan untuk mempercepat penyelesaian RUU Perampasan Aset melalui serangkaian rapat dan penyerapan aspirasi publik.

Baca Juga:

• Peradi SAI: Istilah Perampasan Aset Tak Dikenal dalam Hukum, DPR Diminta Pertimbangkan Nama RUU

Menurutnya, masih terdapat sejumlah rancangan undang-undang lain yang seharusnya mulai dibahas, seperti revisi Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Narkotika, hingga Undang-Undang Psikotropika.

Namun, pembahasan berbagai regulasi tersebut akan dilakukan setelah proses penyusunan RUU Perampasan Aset rampung.

"UU Advokat, meski ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembentukannya dalam dua tahun, belum bisa kita undangkan. Ada juga UU Narkoba dan UU Psikotropika. Saat ini kita fokus penuh pada RUU Perampasan Aset," katanya.

Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR juga terus menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menyerap masukan dari berbagai kalangan.

Salah satunya dilakukan bersama Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) yang memberikan sejumlah pandangan terkait substansi maupun penamaan RUU tersebut.

Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan meliputi penggunaan istilah Perampasan Aset atau Pemulihan Aset, mekanisme pengelolaan aset hasil tindak pidana, hingga penguatan aspek hukum agar regulasi yang disusun sejalan dengan ketentuan hukum nasional maupun standar internasional.

Komisi III DPR menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat berjalan secara komprehensif dengan tetap mengakomodasi berbagai masukan dari akademisi, praktisi hukum, organisasi profesi, serta elemen masyarakat.* (mt/dh)

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Peradi SAI, Alfin Sulaeman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dicoret dari Prolegnas Prioritas DPR? Wakil Ketua Baleg Angkat Bicara

"Dalam perundang-undangan istilah yang ditemukan adalah pemulihan aset. Hal ini didasarkan pada terminologi yang diambil dari United Nations Convention against Corruption, khususnya Pasal 54 dengan istilah asset recovery," ujar Alfin.

Ia menjelaskan bahwa konsep tersebut menggunakan pendekatan non conviction based forfeiture, yakni mekanisme hukum yang menjadikan harta benda atau aset sebagai objek perkara, bukan semata-mata orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Meski demikian, Alfin mengakui penggunaan istilah perampasan aset masih dapat diterima dari sisi sosiologis karena dianggap lebih mudah dipahami masyarakat dan mencerminkan tuntutan publik terhadap pemberantasan korupsi.

"Secara sosiologis, kata perampasan aset ini dapat memenuhi rasa tuntutan masyarakat," katanya.

Namun, ia mengingatkan penggunaan istilah yang tidak dikenal dalam sistem hukum nasional maupun internasional berpotensi menimbulkan hambatan, terutama dalam kerja sama lintas negara terkait pengembalian aset hasil tindak pidana.

Menurutnya, penggunaan istilah pemulihan aset dinilai lebih selaras dengan standar internasional sehingga dapat mempermudah koordinasi dalam proses pengembalian aset di luar negeri.

Meski begitu, Peradi SAI menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai penamaan RUU tersebut kepada DPR RI dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum maupun aspirasi masyarakat.

"Sehingga mengenai penggunaan istilah terminologi ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memilih dengan melihat hal-hal yang sudah kami sampaikan dalam pro dan kontra," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga meminta masukan terkait penamaan RUU tersebut. Menurutnya, sejumlah akademisi berpandangan istilah pemulihan aset lebih tepat apabila aturan itu mengatur keseluruhan proses, mulai dari investigasi, penyelidikan hingga tahapan hukum.

Sementara itu, istilah perampasan aset dinilai lebih menggambarkan tindakan akhir setelah seluruh proses hukum selesai dilaksanakan.* (mt/dh)

"Jadi tidak menggunakan Keppres," kata Prasetyo Hadi saat dikonfirmasi, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Yusril Tegaskan Kasus Eks Jampidsus Harus Diproses Transparan, Hukum Tak Boleh Tebang Pilih

"Keppres itu nanti akan berlaku dalam konteks apabila ada pengangkatan pejabat Jampidsus baru," ujarnya.

Saat ini, jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk sementara dijabat oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Sebelumnya, Febrie Adriansyah dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Sabtu (11/7/2026).

Pengunduran diri tersebut muncul di tengah proses hukum yang menyeret nama Febrie dalam sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat tiga perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara, kasus PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020–2025, serta dugaan tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Febrie juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Saat ini, proses penanganan kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk proses hukum lebih lanjut.

Pemerintah menegaskan mekanisme pengisian jabatan Jampidsus definitif akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah proses administrasi dan penunjukan pejabat baru selesai.* (mt/dh)

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan penggunaan BioSolar B50 diterapkan secara menyeluruh pada seluruh sarana operasional perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara, mulai dari lokomotif, kereta pembangkit hingga kendaraan operasional lainnya.

Baca Juga:

• Libur Sekolah Dimulai, Tiket Kereta di Sumut Mulai Diserbu, 130 Ribu Kursi Disiapkan

"Hasil evaluasi menunjukkan proses transisi dari B40 ke B50 berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat," ujar Anwar, Senin (13/7/2026).

Ia memastikan operasional perjalanan kereta api tetap berlangsung normal selama penerapan bahan bakar baru tersebut. KAI juga terus melakukan pemantauan terhadap performa sarana guna memastikan pelayanan kepada penumpang maupun pengguna jasa angkutan barang tetap aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu.

"Selama masa awal implementasi B50, operasional kereta api di Divre I Sumatera Utara berjalan normal. KAI terus melakukan pemantauan terhadap performa sarana sebagai bagian dari evaluasi," katanya.

Peralihan penggunaan BioSolar B50 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 yang bertujuan mempercepat kemandirian energi nasional sekaligus menghentikan impor solar.

BioSolar B50 sendiri merupakan campuran 50 persen biodiesel berbahan baku minyak sawit dengan 50 persen solar.

Selain mendukung program energi nasional, penggunaan B50 juga dinilai memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil kajian, bahan bakar tersebut mampu menurunkan tingkat kepekatan asap sisa pembakaran hingga 10,5 persen dibandingkan penggunaan biodiesel sebelumnya.

Secara nasional, optimalisasi penggunaan BioSolar B50 juga diproyeksikan mampu menekan emisi karbon dioksida (CO2) sekitar 4,8 juta ton lebih besar dibandingkan penggunaan B40.

Sebelum menerapkan B50, KAI Divre I Sumatera Utara tercatat mengonsumsi sebanyak 3.079.580 liter Biodiesel B40 selama periode 1 Januari hingga 4 Juli 2026 untuk mendukung operasional seluruh perjalanan kereta api di wilayah kerjanya.

Anwar menegaskan KAI akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan penggunaan BioSolar B50 tidak hanya mendukung program energi hijau, tetapi juga menjaga keandalan sarana perkeretaapian.

"Dengan penggunaan BioSolar B50 ini, KAI Divre I Sumatera Utara tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, tetapi juga berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan," tutupnya.* (an/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Satgas PKH: Tak Nodai Kinerja Kami

"Memang diperlukan sikap ekstra hati-hati. Ketika para jaksa menerima penyerahan perkara ini untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait penegakan hukum di bidang korupsi," ujar Yusril.

Ia mengatakan setiap lembaga penegak hukum memiliki kewenangan yang harus dijalankan secara profesional. Dengan demikian, proses hukum yang berlangsung dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Ini merupakan ujian yang berat bagi kita. Tetapi sebagai kenyataan yang tidak dapat kita tolak, harus dihadapi dengan keteguhan, keberanian, dan keyakinan bahwa hukum harus ditegakkan untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Yusril juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh memandang latar belakang seseorang, termasuk apabila yang diperiksa merupakan pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan aparat penegak hukum.

"Sekarang polisi sudah menyerahkannya kepada jaksa. Jaksa harus mematuhi semua aturan dalam menegakkan hukum ini, walaupun yang disidik adalah mantan pejabat kejaksaan sendiri," tegasnya.

Menurutnya, penanganan perkara yang melibatkan pejabat negara bukanlah hal baru. Ia menyebut proses hukum serupa juga pernah dilakukan terhadap sejumlah tokoh dari berbagai institusi penegak hukum.

Karena itu, Yusril mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum tersebut agar tetap berjalan objektif, profesional, sesuai kewenangan masing-masing lembaga, serta berlandaskan aturan hukum yang berlaku.* (an/dh)

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen Kota Medan yang digelar di Balai Kota Medan, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, M. Sofyan, mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Baca Juga:

• Hari Pertama MPLS di Medan, Rico Waas Tegaskan Sekolah Wajib Aman, Nyaman dan Bebas Bullying

"Kami meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti uraian tugas yang telah diberikan kepada masing-masing instansi. Penajaman peran ini penting untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Medan," ujar M. Sofyan.

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Laksamana Putra Siregar, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, Kepala Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Eva, serta perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Laksamana Putra Siregar menegaskan pentingnya sinkronisasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, Wali Kota Medan telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemko untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat karena merupakan salah satu program strategis nasional pemerintah.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti melaporkan bahwa Sekolah Rakyat Permanen saat ini telah memasuki tahapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).Sebanyak 270 peserta didik telah terdaftar dan siap mengikuti proses belajar mengajar pada tahun ajaran perdana.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 siswa berasal dari jenjang SMA, 90 siswa tingkat SMP, dan 60 siswa jenjang SD.

"Anak-anak kita sudah memasuki tahapan MPLS. Besok mereka akan langsung memulai proses pengenalan lingkungan sekolah," kata Khoiruddin.

Pemko Medan berharap seluruh proses transisi hingga operasional Sekolah Rakyat Permanen dapat berjalan lancar sehingga program tersebut mampu memperluas akses pendidikan yang layak bagi masyarakat dan menjadi salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di daerah.* (dh)

Pembukaan MPLS Ramah digelar di UPT SMP Negeri 3 Medan dan dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial (Aspemsos) Setda Kota Medan, Muhammad Sofyan, yang mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Kegiatan diawali dengan upacara bendera yang turut dihadiri sejumlah pejabat pendidikan, kepala sekolah, guru, serta ratusan siswa baru.

Baca Juga:

• SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh Gelar Fortasi di Hari Pertama Sekolah, Kenalkan Nilai Kepemimpinan dan Hizbul Wathan

Menurutnya, sekolah bukan hanya menjadi tempat mengejar prestasi akademik, tetapi juga harus menjadi ruang yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

"Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada perundungan (bullying), tidak boleh ada perpeloncoan, dan tidak boleh ada tindakan yang membuat teman merasa takut atau dikucilkan," tegas Muhammad Sofyan saat membacakan pesan Menteri.

Ia juga mengajak seluruh siswa baru membangun budaya saling menghormati melalui tindakan sederhana, seperti menyapa teman baru, mengajak bermain teman yang masih sendiri, membiasakan mengucapkan kata "tolong", "maaf", dan "terima kasih", serta berani melapor kepada guru apabila menemukan tindakan yang tidak baik di lingkungan sekolah.

Tak hanya kepada siswa, Muhammad Sofyan juga berpesan kepada para guru dan tenaga kependidikan agar menjadikan hari pertama sekolah sebagai pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik.

"Berikan senyuman, sapaan, dan pendampingan terbaik agar anak-anak merasa percaya diri sejak hari pertama masuk sekolah," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh pelajar di Kota Medan menjalankan lima komitmen utama, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati orang tua dan guru, belajar dengan sungguh-sungguh, hidup rukun dengan teman, serta mencintai Tanah Air Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Barli Mulia Nasution, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa melalui berbagai media agar memahami konsep MPLS Ramah.

"Kami ingin orang tua memahami bahwa MPLS tahun ini benar-benar menghadirkan sekolah yang ramah sehingga anak-anak merasa nyaman mengikuti proses belajar," katanya.

Barli menegaskan seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan wajib menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari bullying maupun kekerasan.

"Kita ingin budaya saling menghormati tumbuh di sekolah. Siswa baru menghormati kakak kelas, kakak kelas menyayangi adik kelas, dan seluruh warga sekolah saling menghargai," jelasnya.

Di sisi lain, Kepala UPT SMP Negeri 3 Medan, Bisri Batubara, menjelaskan MPLS Ramah tahun ini dirancang sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, akhlak, integritas, dan tanggung jawab siswa.

Sebanyak 288 siswa baru akan mendapatkan materi mengenai program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, penerapan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun), hingga pembiasaan menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah.

Melalui program tersebut, pihak sekolah berharap mampu membentuk peserta didik yang mandiri, berkarakter, dan siap menjadi bagian dari Generasi Emas Indonesia 2045.* (dh)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan dan sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta mengawal berbagai program pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Satgas PKH: Tak Nodai Kinerja Kami

Ia mengatakan soliditas kedua institusi harus terus dipelihara demi kepentingan bangsa.

"Tentunya menyambung apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, bahwa TNI-Polri sebagai pilar utama penjaga kedaulatan bangsa. Yang tentunya, kita memiliki kewajiban untuk terus menjaga agar TNI-Polri tetap solid," ujar Jenderal Sigit di Mabes TNI, Senin (13/7/2026).

Menurut Kapolri, kekuatan negara dalam menjalankan agenda pembangunan tidak terlepas dari kerja sama dan kekompakan antara TNI dan Polri.

Ia mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi serta memperkuat ikatan kedua institusi di tengah berbagai tantangan.

"Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga soliditas. Karena banyak pihak yang memiliki kepentingan untuk memecah belah TNI dan Polri," kata Jenderal Sigit.

Kapolri menyampaikan Polri akan terus membangun komunikasi dengan jajaran TNI di berbagai tingkatan.

Ia menegaskan, koordinasi yang terbuka antara kedua institusi diperlukan untuk mencegah adanya kesalahpahaman maupun upaya yang dapat mengganggu hubungan TNI-Polri.

"Tentunya terkait dengan hal-hal yang mungkin harus dibicarakan, harus dikomunikasikan karena ada hal-hal yang mungkin berusaha untuk memecah belah TNI-Polri, silakan untuk bisa langsung berkomunikasi dengan seluruh pejabat utama yang ada. Kami terbuka untuk itu," sambungnya.

Selain di tingkat pusat, Kapolri juga telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di daerah, mulai dari Kapolda hingga Kapolres, agar memperkuat sinergitas dengan satuan TNI di wilayah masing-masing.

Menurut Sigit, kerja sama tersebut penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus memastikan program pemerintah berjalan dengan baik.

"Sehingga NKRI ini bisa kita jaga bersama, dan seluruh program Bapak Presiden bisa kita kawal untuk menuju Indonesia Maju," pungkas Jenderal Sigit.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto didampingi sejumlah pejabat utama Mabes TNI.

Di antaranya Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono, serta Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.

Sementara itu, Kapolri hadir bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan sejumlah pejabat utama Polri, termasuk jajaran bidang intelijen, reserse, sumber daya manusia, hingga satuan khusus.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat koordinasi TNI-Polri dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan nasional serta mendukung pelaksanaan program pemerintah.* (d/ad)

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menegaskan lembaganya tetap bekerja berdasarkan sistem dan aturan hukum yang berlaku, bukan bergantung pada individu tertentu.

Baca Juga:

• JPU Ajukan Banding atas Vonis Bebas Anak Eks Dandim Pematangsiantar dalam Kasus Korupsi Lahan PTPN IV

"Oh tidak (ternodai Satgas PKH), karena kan kita tidak bekerja dengan pendekatan asumsi, ya. Pendekatannya kan hukum," ujar Barita saat ditemui di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Senin (13/7/2026).

Menurut Barita, penetapan tersangka terhadap Febrie merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satgas PKH.

Ia menegaskan organisasi tidak dibangun berdasarkan peran satu orang, melainkan melalui sistem tata kelola yang telah ditetapkan.

"Makanya tadi di awal kami memberikan penjelasan prinsip organisasi. Prinsip organisasi tidak ditentukan orang-perorang, tetapi sistem tata kelola yang baik," ujar Barita.

Barita mengatakan Satgas PKH tetap menjalankan tiga fungsi utama yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketiga tugas tersebut meliputi penguasaan kembali kawasan hutan, penagihan denda administratif, serta pemulihan aset di kawasan hutan.

Menurut dia, proses penegakan hukum memiliki jalur tersendiri dan tidak akan menghambat pelaksanaan tugas Satgas PKH.

"Masalah penegakan hukum itu adalah ranah dari aparat penegak hukum dan dikoordinasikan dengan baik. Jadi itu tidak terpengaruh sama sekali dalam berbagai dinamika yang ada," ucap dia.

Barita menambahkan, seluruh pekerjaan Satgas PKH berjalan berdasarkan mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

"Karena prinsip hukum kita tidak tergantung pada orang-perorangan, tidak tergantung pada pribadi per-orang tetapi sistem pengelolaan yang diatur oleh mekanisme ketentuan peraturan. Itu yang kita kerjakan sebagai satu bentuk akuntabilitas organisasi yang dapat kita lihat," tambah dia.

Ia menegaskan Satgas PKH bekerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan tidak bergantung pada figur tertentu dalam struktur organisasi.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka pada Sabtu (11/7/2026).

Febrie dijerat dalam tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU pengelolaan batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) periode 2018-2026, dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), serta dugaan korupsi penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel periode 2018-2026.

Setelah penetapan tersangka tersebut, perkara Febrie kemudian dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung.

Pelimpahan dilakukan dengan alasan untuk mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memperkuat koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung.

Sementara itu, posisi Jampidsus Kejaksaan Agung saat ini dijalankan oleh Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus.* (km/ad)

MEDAN – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengungkap penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Medan dan wilayah sekitarnya.

Pertamina menyebut peningkatan permintaan BBM dalam beberapa hari terakhir menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sejumlah SPBU mengalami kekosongan stok, mulai dari Pertamax, Pertalite hingga Solar.

Baca Juga:

• Tak Perlu ke Kantor Polisi, Warga Medan Bisa Perpanjang SIM di 5 Lokasi Ini

Akibatnya, antrean kendaraan terlihat di sejumlah SPBU akibat masyarakat mencari pasokan BBM.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan peningkatan kebutuhan terjadi di wilayah distribusi Fuel Terminal (FT) Medan Group.

Wilayah distribusi tersebut mencakup Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, serta sejumlah daerah di Aceh seperti Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Tamiang.

"Optimalisasi distribusi tersebut juga merupakan bagian dari upaya percepatan penyaluran menyusul tingginya kebutuhan BBM masyarakat yang terjadi selama periode libur sekolah dalam beberapa waktu terakhir," kata Fahrougi dalam keterangan resminya, Senin (13/7/2026).

Selain faktor meningkatnya permintaan, Pertamina menyebut distribusi BBM di sejumlah wilayah Sumatera Utara juga sempat mengalami penyesuaian operasional armada pengiriman.

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat, Pertamina menambah 15 unit mobil tangki (MT) bantuan guna meningkatkan kapasitas distribusi BBM.

Selain itu, sebanyak 30 Awak Mobil Tangki (AMT) bantuan juga dikerahkan untuk mendukung kelancaran pengiriman BBM dari Fuel Terminal Medan menuju SPBU di berbagai wilayah.

Pertamina memastikan langkah tersebut dilakukan agar distribusi BBM dapat kembali berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat segera terpenuhi.

Di lapangan, sejumlah SPBU di Kota Medan sempat mengalami kekosongan beberapa jenis BBM.

Di SPBU COCO Jalan Gatot Subroto, hingga pukul 11.30 WIB, Senin (13/7/2026), stok yang tersedia hanya Pertalite.

Sementara Pertamax masih belum tersedia. Sebuah mobil tangki terlihat masuk ke area SPBU untuk melakukan pengisian ulang stok.

Kondisi serupa terjadi di SPBU Jalan Kelambir V.

Antrean kendaraan roda dua hingga kendaraan besar terlihat mengular hingga badan jalan karena masyarakat mengantre untuk mendapatkan Pertalite dan Solar.

Antrean panjang tersebut bahkan menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi.

Seorang warga Medan bernama Yola (25) mengaku telah mencari Pertamax sejak Minggu (12/7/2026), namun belum berhasil mendapatkannya.

"Bahkan kemarin liburan ke Berastagi, rupanya sepanjang sampai Tanah Karo pun tidak ada Pertamax. Jadinya terpaksa isi Turbo sajalah. Hari ini juga nyari nggak ada di mana-mana," ujarnya.

Sementara itu, Gilang (26), warga Tanjung Morawa, mengatakan dirinya harus mengantre hampir satu jam untuk mendapatkan BBM.

"Kalau nggak ngantre bagaimana bisa kerja. Tiap hari pulang balik Tanjung Morawa-Medan," katanya.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.

Fahrougi memastikan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat distribusi BBM di Sumatera Utara.

Pertamina juga menyatakan akan terus mengoptimalkan penyaluran agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.* (tm/ad)

PEMATANGSIANTAR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan bebas terhadap terdakwa M. Eslo Simanjuntak dalam perkara dugaan korupsi penguasaan dan penyewaan lahan milik PTPN IV Regional II di Jalan Simbolon No. 2, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat.

Perkara tersebut berkaitan dengan penguasaan dan penyewaan lahan yang berlangsung sejak 1996 hingga 2024.

Baca Juga:

• Kejari Jaksel Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo, Sebut Gugatan Salah Alamat

Majelis hakim yang diketuai Mohammad Yusafrihardi Girsang sebelumnya menyatakan anak dari mantan Dandim Pematangsiantar, Letkol Infanteri (Purn) S.M.T Simanjuntak, itu tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.

"Terkait perkara Eslo, kita akan mengajukan upaya hukum," ujar JPU Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Ferdinan Tamba Anugrah Tampubolon, Senin (13/7/2026).

Ferdinan mengatakan langkah banding dilakukan karena pihaknya memiliki pandangan berbeda dengan majelis hakim terkait perkara tersebut.

Sebelumnya, JPU menuntut Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp1 miliar subsider dua tahun penjara.

Menurut Ferdinan, perbedaan pandangan antara jaksa dan hakim merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses persidangan.

Namun, pihaknya tetap menghormati putusan yang telah dijatuhkan.

"Pada intinya kami menghargai dan menghormati putusan dari majelis hakim. Tentu dalam putusan terdapat perbedaan pendapat antara kami JPU dengan majelis hakim. Atas perbedaan tersebut, kami berharap dapat diuji kembali dalam upaya hukum yang kami lakukan," ucap Ferdinan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap M. Eslo Simanjuntak.

Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar sebagaimana didakwakan oleh JPU.

Dalam perkara tersebut, Eslo didakwa melalui dua lapis dakwaan.

Dakwaan primer menggunakan Pasal 603 Undang-Undang jo. Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara dakwaan subsider menggunakan Pasal 604 UU jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui upaya banding tersebut, JPU berharap perbedaan pandangan dalam perkara ini dapat kembali diuji melalui proses hukum di tingkat selanjutnya.* (mi/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pada hari pertama masuk sekolah, Senin (13/7/2026).

Kebijakan tersebut diberlakukan agar ASN dapat mendampingi dan mengantar anak mereka ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru.

Baca Juga:

• SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh Gelar Fortasi di Hari Pertama Sekolah, Kenalkan Nilai Kepemimpinan dan Hizbul Wathan

Menurutnya, momen hari pertama sekolah memiliki nilai penting bagi anak maupun orang tua.

"Sudah, sudah ada (diterapkan). Hari ini juga kami WFH, ya," ujar Bobby kepada wartawan, Senin (13/7/2026) pagi.

Menurut Bobby, kesempatan tersebut diberikan khususnya bagi ASN yang memiliki anak yang baru pertama kali memasuki jenjang pendidikan baru.

"Jadi hari ini diberikan kesempatan kepada ASN yang anaknya baru pertama masuk sekolah untuk mengantar dan mendampingi anak-anaknya," tuturnya.

Bobby juga mengatakan dirinya turut merasakan pentingnya momen tersebut dengan mengantar anaknya ke sekolah pada pagi hari.

"Saya tadi pagi juga mengantar anak saya," kata Bobby.

Kebijakan yang diterapkan Pemprov Sumut tersebut sejalan dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Sebelumnya, Menteri PANRB meminta seluruh instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi ASN yang ingin mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/257/M.KT.02/2026 yang diterbitkan pada Jumat (10/7/2026).

Surat tersebut diterbitkan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan ketahanan keluarga serta peran keluarga bagi pegawai ASN.

Melalui kebijakan tersebut, ASN diharapkan tetap dapat menjalankan tugas kedinasan sekaligus memenuhi peran sebagai orang tua dalam mendampingi perkembangan anak, terutama pada momen penting seperti hari pertama sekolah.* (mi/ad)

BANDA ACEH – SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh mengawali tahun ajaran baru 2026/2027 dengan menggelar Forum Ta'aruf dan Orientasi (Fortasi) bagi siswa baru pada hari pertama masuk sekolah, Senin (13/7/2026).

Kegiatan diawali dengan upacara yang berlangsung di lingkungan SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh dan diikuti seluruh siswa serta tenaga pendidik.

Baca Juga:

• Ancaman Bom Gegerkan SDN Srengseng Sawah 15 Pagi saat Hari Pertama MPLS, Gegana dan Densus 88 Lakukan Penyisiran

"Di lingkungan Perguruan Muhammadiyah lebih memperkenalkan Fortasi dalam menyambut siswa baru di tahun ajaran baru. Fortasi itu sebagai pengganti istilah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)," kata Wildan.

Pada pelaksanaan Fortasi tahun ini, seluruh siswa diwajibkan mengenakan seragam Hizbul Wathan.

Organisasi kepanduan tersebut merupakan salah satu Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah yang telah berdiri sejak tahun 1918 dan memiliki semangat gerakan kepanduan yang sejalan dengan kepramukaan.

Menurut Wildan, keberadaan Hizbul Wathan bertujuan membentuk karakter, memperkuat semangat perjuangan, serta menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan peserta didik.

Selain menjadi ajang penyambutan siswa baru, Fortasi juga diharapkan mampu membangun semangat baru bagi seluruh warga sekolah, baik siswa baru maupun siswa lama, dalam menghadapi tahun ajaran baru.

Melalui berbagai kegiatan kepanduan, para siswa didorong untuk meningkatkan kepedulian sosial dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pendidikan Muhammadiyah.

Dalam kegiatan tersebut, siswa baru juga diperkenalkan dengan berbagai Organisasi Otonom Muhammadiyah, seperti Hizbul Wathan dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan kepemimpinan.

"Kepada siswa baru kita perkenalkan Ortom dan harus akrab dengan semua Ortom di bawah naungan Muhammadiyah seperti Hizbul Wathan dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)," ujar Wildan.

Ia berharap seluruh siswa yang menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh mampu tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap menjadi kader Muhammadiyah yang mampu melanjutkan perjuangan organisasi di masa mendatang.

"Siswa siswi yang bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh harus tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter dan calon kader yang militan sebagai pelangsung dan penyempurna amanah Muhammadiyah di masa depan."

Menurutnya, semangat Fortasi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial di awal tahun ajaran, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun semangat belajar, semangat berorganisasi, dan semangat perjuangan yang baru.

"Dengan adanya Fortasi siswa akan melahirkan semangat baru dari siswa baru pada hari yang baru. Siswa harus memiliki semangat perjuangan yang baru, sebagaimana semangat yang dicontohkan oleh Jenderal Besar TNI Soedirman sebagai kader Hizbul Wathan untuk Indonesia."* (ad)