Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan kebutuhan bahan baku sehingga implementasi program B50 dipastikan tidak mengganggu pasokan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor.

Baca Juga:

• Prabowo Turun Tangan, Harga LNG Industri Resmi Dipangkas Jadi USD13/MMBTU

Menurutnya, produksi CPO nasional terus meningkat seiring naiknya produktivitas sektor kelapa sawit. Peningkatan tersebut tercermin dari volume ekspor yang naik dari sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan CPO untuk mendukung program biodiesel B50 tetap dapat dipenuhi tanpa mengurangi pasokan minyak goreng maupun komitmen ekspor Indonesia ke pasar internasional.

Amran menjelaskan penerapan B50 bukan lagi tahap uji coba. Program tersebut merupakan kelanjutan dari implementasi biodiesel B40 yang selama ini telah berjalan.

"Programnya sudah berjalan. Dari B40 sekarang ditingkatkan menjadi B50," ujarnya.

Ia menilai penerapan mandatori B50 menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Pemerintah mencatat produksi CPO nasional saat ini mencapai sekitar 52 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 5,3 juta ton diproyeksikan dialokasikan untuk mendukung kebutuhan program biodiesel B50.

Selain memenuhi kebutuhan energi, produksi sawit nasional juga dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri serta menjaga kinerja ekspor Indonesia yang menjadi salah satu produsen CPO terbesar di dunia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan B50 diperkirakan mampu menghemat subsidi energi hingga Rp48 triliun serta mengurangi konsumsi bahan bakar fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut implementasi B50 juga berpotensi membuat Indonesia mengalami surplus solar pada 2026 seiring peningkatan kapasitas kilang nasional.* (an/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tindakan medis terhadap mantan Menteri Agama itu dilakukan oleh tim dokter pada Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Ruang Kerjanya Disegel KPK, Dimana Bupati Kuansing?

Menurut Budi, penyidik terus memantau perkembangan kondisi kesehatan Yaqut dan berharap proses pemulihannya berjalan baik sehingga dapat kembali menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap kondisi kesehatannya semakin membaik. Penyidik terus memantau perkembangan kondisinya," katanya.

Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Yaqut bermula dari penyidikan yang dibuka KPK pada Agustus 2025. Yaqut kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, pada Januari 2026.

Dalam proses penyidikan, KPK menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp622 miliar.

Yaqut ditahan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026. Status penahanannya sempat dialihkan menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga sebelum akhirnya kembali menjalani penahanan di Rutan KPK.

Perkembangan perkara juga berlanjut dengan penetapan dua tersangka lainnya, yakni Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.

Sebelumnya, pada 24 Juni 2026, KPK membantarkan masa penahanan Yaqut ke Rumah Sakit Polri setelah yang bersangkutan mengalami gangguan pada saluran pencernaan. Hingga kini, penyidik masih terus memantau perkembangan kesehatannya sembari melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut.* (an/dh)

Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, saat menerima audiensi delegasi BNPT di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Banggakan Sumut! Penampilan Felicia Tuai Standing Ovation dan Lolos ke Top 5, HBB Ajak Masyarakat Batak Dukung Menuju Juara The Icon Indonesia

"Tentu kami dari Pemerintah Provinsi tetap mendukung penuh. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kami akan meneruskan seluruh program tersebut hingga ke seluruh kabupaten dan kota," ujar Surya.

Dalam pertemuan itu, Surya juga menilai penanganan isu radikalisme di Sumatera Utara harus mempertimbangkan kondisi sosial di daerah. Menurutnya, persoalan sengketa lahan menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu konflik apabila tidak ditangani secara tepat.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BNPT semakin memperkuat langkah pencegahan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Sementara itu, Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Dionisius Elvan Swasono menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan mengoordinasikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029.

Menurut Elvan, setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional.

Ia mengatakan, pelaksanaan RAN PE dirancang secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum guna memperkuat daya tahan masyarakat terhadap penyebaran paham ekstremisme.

BNPT juga berharap dukungan pemerintah daerah, termasuk dalam pengalokasian anggaran, agar program pencegahan dapat berjalan optimal di lapangan.

"Dukungan nyata dari pemerintah daerah sangat kami butuhkan agar upaya pencegahan ekstremisme dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan," kata Elvan.* (dh)

Ajakan tersebut disampaikan Zakiyuddin saat membuka Forum Bakti Bappeda yang menjadi rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI ke-XVIII Tahun 2026 di Hotel JW Marriott Medan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas: Jangan Wariskan Cerita Sedih, Kota Harus Tumbuh Tanpa Merusak Lingkungan

"Dalam perspektif yang paling sederhana, kota yang baik adalah kota yang membuat warganya tersenyum dan meningkat kualitas hidupnya. Mari kita buktikan bahwa dari ruang diskusi hari ini, cetak biru kota masa depan akan dilahirkan," ujarnya.

Ia menegaskan, Forum Bakti Bappeda tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan wadah strategis untuk bertukar gagasan dan merumuskan solusi pembangunan antardaerah.

Dalam kesempatan tersebut, Zakiyuddin menyampaikan lima poin penting sebagai arah pembangunan kota ke depan. Pertama, mendorong kolaborasi antarkota karena menurutnya tidak ada daerah yang dapat berkembang sendiri tanpa sinergi dengan daerah lain.

Kedua, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar pembangunan tetap berkelanjutan.

Ketiga, memperkuat peran Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam mendorong digitalisasi dan perluasan pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bersaing di tingkat nasional.

Keempat, pemerintah daerah diminta mencari skema pembiayaan kreatif dengan melibatkan sektor swasta untuk mengatasi keterbatasan fiskal dalam pembangunan infrastruktur.

Sementara poin kelima, Zakiyuddin menilai pemerintah daerah harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah pusat dengan memberikan masukan terhadap implementasi berbagai kebijakan di lapangan.

Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan pembangunan kota di masa mendatang.

"Saya berharap melalui forum ini kita dapat merumuskan rekomendasi kebijakan sebagai solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kota," katanya.

Forum Bakti Bappeda turut dihadiri Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Deddy Winarwan, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Ketua Forum Bakti Dadang Wihana, serta para kepala Bappeda, Bapperida, dan Bappelitbangda dari berbagai daerah di Indonesia.* (dh)

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memaparkan sejumlah pertimbangan yang memberatkan dalam menjatuhkan vonis kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dalam perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah mengatakan, perbuatan Nadiem dinilai bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

• Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara!

Majelis hakim juga menilai, sebagai seorang menteri, Nadiem seharusnya memberikan teladan dalam menjalankan pemerintahan.

Namun, menurut hakim, terdakwa justru menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

"Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya," kata hakim.

Selain itu, hakim menyebut perbuatan yang dilakukan Nadiem dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis sehingga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

"Perbuatan dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar," ucap hakim.

Majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi ekonomi Nadiem sebagai salah satu faktor yang memberatkan putusan.

Menurut hakim, terdakwa memiliki kondisi ekonomi yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

"Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya," ujar hakim.

Meski demikian, majelis hakim menyatakan terdapat satu keadaan yang meringankan, yakni Nadiem belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada Nadiem Makarim. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar.

Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan sesuai ketentuan dalam putusan.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Perkara pengadaan Chromebook menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian publik karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara di sektor pendidikan.

Putusan tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah* (km/ad)

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Putusan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo: Permohonan Cacat Formil dan Yuridis

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar," ujar Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar kepada Nadiem.

Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut terdapat sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa dinilai bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi serta dilakukan secara sistematis.

Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah Nadiem belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

Putusan tersebut tidak diambil secara bulat. Salah seorang anggota majelis hakim, Andi Saputra, menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda.

Dalam pandangannya, dakwaan jaksa terhadap Nadiem tidak terbukti.

Ia berpendapat terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan dalam perkara pengadaan Chromebook.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, jaksa menuntut Nadiem dengan pidana penjara selama 18 tahun serta denda Rp1 miliar.

Jika denda tidak dibayarkan, jaksa meminta agar diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Jaksa juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp809.597.125.000 serta Rp4.871.469.603.758 yang disebut sebagai harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Perkara pengadaan Chromebook menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian luas karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara di sektor pendidikan.

Putusan tingkat pertama ini belum menutup kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.* (cn/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia agar tidak hanya fokus membangun gedung tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang.

Baca Juga:

• Negara Punya Rp30 Juta untuk Melatih Manajer Kopdes, Mengapa Gaji Guru PPPK Masih Tertunda?

Di hadapan para kepala daerah, kepala dinas lingkungan hidup, dan pegiat lingkungan dari berbagai kota, Rico menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan lagi sekadar pilihan.

Baginya, pelestarian lingkungan merupakan syarat utama agar pembangunan kota dapat berlangsung secara berkelanjutan.

"Jangan wariskan cerita sedih untuk anak cucu kita," kata Rico Waas, mengutip pesan peraih Kalpataru 2024, Wibi Nugraha, yang menurutnya layak menjadi pedoman setiap pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Menurut Rico, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan promosi daerah memang penting.

Namun, seluruh upaya tersebut tidak akan memberikan manfaat jangka panjang apabila lingkungan hidup diabaikan.

"Tidak akan ada kota yang bisa sustainable apabila lingkungan hidupnya tidak terjaga," tegasnya.

Rico Waas mengatakan setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab meninggalkan warisan yang baik bagi masyarakat.

Kepemimpinan, menurutnya, bukan hanya soal pencapaian selama masa jabatan, tetapi juga memastikan generasi berikutnya dapat menikmati kota yang sehat, nyaman, dan layak huni.

Karena itu, Forum Lingkungan Hidup diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman dan inovasi antarkota dalam mengelola lingkungan.

"Medan butuh belajar dengan kota lain, kota lain mungkin perlu belajar dengan Kota Medan. Kita sama-sama berbagi success story agar kota-kota kita semakin hijau dan berkelanjutan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rico juga memaparkan tantangan pengelolaan sampah di Kota Medan.

Setiap hari, Medan menghasilkan sekitar 1.500 hingga 1.700 ton sampah.

Jumlah tersebut dipengaruhi oleh populasi sekitar 2,5 juta jiwa yang pada siang hari dapat meningkat menjadi sekitar 4 juta orang karena Medan menjadi pusat aktivitas ekonomi di kawasan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Medan terus menyiapkan berbagai langkah, salah satunya melalui pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Medan menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai pionir pelaksanaan proyek tersebut, dengan pembangunan yang ditargetkan dimulai pada akhir tahun ini.

Menurut Rico, pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya agar volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan dapat terus berkurang dan memberikan dampak nyata bagi kualitas lingkungan.

Mengangkat tema "Dari Komitmen ke Aksi: Tangguh untuk Mempercepat Penurunan Emisi di Indonesia", Rico mengajak seluruh peserta forum untuk tidak berhenti pada diskusi semata.

"Kita pulang ke kota masing-masing harus membawa aksi nyata. Jangan hanya berbicara di ruang ini, tetapi wujudkan komitmen itu menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat," pesannya.

Forum Lingkungan Hidup kemudian dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim APEKSI, Illiza Sa'aduddin Djamal.

Dalam sambutannya, Illiza mengapresiasi Pemerintah Kota Medan sebagai tuan rumah Rakernas APEKSI 2026 sekaligus penyelenggara Forum Lingkungan Hidup.

Ia juga menilai kepemimpinan Rico Waas mulai menghadirkan perubahan bagi Kota Medan.

"Saya masuk ke Kota Medan sudah terasa perubahan tangan anak muda memimpin Kota Medan saat ini. Insya Allah ke depan Kota Medan akan menjadi kota yang tangguh, kota yang hijau, dan masyarakatnya semakin sejahtera," ujarnya.

Illiza mengatakan tema forum sangat relevan dengan kondisi saat ini.

Menurutnya, dampak perubahan iklim sudah dirasakan di berbagai daerah melalui cuaca yang semakin tidak menentu, banjir, kekeringan, gelombang panas, hingga abrasi pantai.

Karena itu, ia menegaskan kota-kota di Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam menghadapi krisis iklim, tetapi harus menjadi pelaku utama melalui kebijakan yang nyata.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan besar.

Menurutnya, kota yang bersih bukanlah kota yang hanya rajin dibersihkan, melainkan kota yang mampu mengurangi sampah dari sumbernya melalui perubahan perilaku masyarakat, pemilahan sampah, dan penguatan bank sampah.

Forum Lingkungan Hidup ini turut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ari Sudijanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Elfi Marfianti, serta kepala dinas lingkungan hidup dan perwakilan pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia.* (ad)

BATU BARA – Rentetan dugaan kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram semakin memicu keresahan masyarakat.

Aksi yang diduga berlangsung pada pagi hingga siang hari itu memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas langkah pencegahan aparat kepolisian, khususnya fungsi intelijen dan pengamanan di wilayah hukum Polres Batu Bara.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo: Permohonan Cacat Formil dan Yuridis

Sebuah laptop milik warga dilaporkan hilang di Gang Pesantren, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi.

Tak lama berselang, dugaan pencurian kembali terjadi di Dusun I, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram sekitar pukul 06.30 WIB.

Bagi masyarakat, peristiwa yang berulang dalam wilayah hukum yang sama bukan sekadar angka kriminalitas, melainkan alarm yang perlu mendapat perhatian serius.

Publik mulai mempertanyakan apakah sistem deteksi dini, pemetaan daerah rawan, penggalangan informasi, serta patroli preventif telah berjalan secara maksimal.

Dalam struktur kepolisian, fungsi intelijen memiliki peran penting sebagai "mata dan telinga" institusi untuk membaca potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi tindak pidana.

Karena itu, ketika aksi kriminal terus berulang, wajar apabila masyarakat mempertanyakan sejauh mana fungsi tersebut telah dioptimalkan dalam mendukung pencegahan kejahatan.

Masyarakat juga berharap Kapolres Batu Bara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan di wilayah Talawi dan Tanjung Tiram, termasuk efektivitas patroli, koordinasi antarunit, serta langkah-langkah preventif yang selama ini diterapkan.

"Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam rasa waswas. Kami ingin melihat tindakan nyata, bukan hanya penanganan setelah ada korban. Pencegahan harus menjadi prioritas," ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Berulangnya kasus pencurian menjadi ujian bagi Polres Batu Bara dalam menjaga kepercayaan publik.

Masyarakat menantikan langkah konkret, mulai dari pengungkapan pelaku, peningkatan patroli, hingga evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengamanan agar kasus serupa tidak terus berulang.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polsek Talawi maupun Polres Batu Bara mengenai perkembangan penyelidikan atas dua dugaan kasus tersebut maupun evaluasi sistem pengamanan di wilayah Talawi dan Tanjung Tiram.

Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.* (ad)

Oleh: Raman Krisna

ANGGARAN negara pada hakikatnya adalah uang rakyat.

Baca Juga:

• Zakiyuddin Ajak Pakar Perencana Susun Cetak Biru Kota Masa Depan di Forum Bakti Bappeda

Di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan, muncul pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka.Apakah negara lebih membutuhkan latihan dasar militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, atau memastikan guru PPPK di seluruh Indonesia menerima gaji tepat waktu dan pelayanan publik tetap berjalan?

Pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Justru sebaliknya, ini merupakan bagian dari fungsi kontrol publik dalam negara demokrasi.

APBN Besar, Tetapi Daerah Masih Mengeluh

Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp724,3 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan atau sekitar 20 persen APBN, sesuai amanat UUD 1945.Pemerintah juga mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pembiayaan ASN, termasuk PPPK.

Kementerian Keuangan menyatakan hingga Semester I 2025 realisasi TKD telah mencapai sekitar Rp400,6 triliun, termasuk untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah.
Secara angka, komitmen pemerintah terlihat besar.

Pengakuan Gubernur Maluku Utara

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan kondisi yang mengundang perhatian nasional.

Baca Juga:

• Rico Waas: Jangan Wariskan Cerita Sedih, Kota Harus Tumbuh Tanpa Merusak Lingkungan

"Kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun."Sherly menjelaskan bahwa persoalan utama bukan semata aturan belanja pegawai, melainkan keterbatasan kemampuan kas daerah.

Menurut paparannya, Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Maluku Utara sekitar Rp960 miliar, sedangkan belanja pegawai mencapai sekitar Rp1,1 triliun.Artinya, terdapat selisih yang membuat pemerintah provinsi mengalami tekanan fiskal dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai, termasuk PPPK.

Pernyataan tersebut bukan sekadar keluhan sebuah daerah. Pernyataan itu menjadi alarm bahwa masih terdapat daerah yang menghadapi persoalan serius dalam menjaga pelayanan publik.

Guru Masih Menunggu Kepastian

Fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Maluku Utara.

Dalam berbagai forum bersama Komisi II DPR RI, sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatan maupun pembayaran PPPK.

Sebagian lainnya harus melakukan penyesuaian karena keterbatasan anggaran.Artinya, persoalan PPPK bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut kapasitas fiskal daerah.

Di Tengah Kondisi Itu, Latsarmil Menjadi Sorotan

Baca Juga:

• 23 Titik Longsor dan Jalan Amblas Ancam Jalinsum Sipirok–Tarutung, Ijeck Desak Pemerintah Segera Bangun Jalur Alternatif Permanen

Di saat sebagian daerah masih berjuang menjaga pelayanan dasar, pemerintah juga menjalankan program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang mencakup latihan dasar militer.

Program ini menuai kritik dari Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.Menurut TB Hasanuddin, berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari, peserta mengikuti 30 hari latihan dasar militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi.

Ia memperkirakan total biaya pelatihan mencapai sekitar Rp45 juta per peserta.Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk latihan dasar militer, sedangkan sekitar Rp15 juta digunakan untuk pembelajaran manajemen koperasi.

TB Hasanuddin menilai apabila komponen latihan militer dihapus, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta per peserta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan.Dengan jumlah peserta gelombang pertama mencapai 35.476 orang, ia memperkirakan potensi efisiensi anggaran dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun.

TB Hasanuddin juga mempertanyakan relevansi latihan militer bagi calon manajer koperasi.

Perlu dicatat, angka-angka tersebut merupakan estimasi dan pernyataan TB Hasanuddin yang disampaikan sebagai kritik terhadap desain program. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan secara resmi bahwa biaya pelatihan Latsarmil per peserta adalah sebesar angka tersebut.

Skala Prioritas Menjadi Persoalan

Baca Juga:

• Jelang HUT Kota Medan ke-436, Rico Waas Pimpin Ziarah Makam Pahlawan dan Tegaskan Komitmen Benahi Infrastruktur

Tidak ada yang mempersoalkan niat pemerintah membangun koperasi desa.

Koperasi merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.Namun, publik berhak bertanya apakah latihan dasar militer merupakan kompetensi yang paling dibutuhkan seorang manajer koperasi.

Bukankah koperasi akan lebih berkembang apabila pengelolanya menguasai akuntansi, pemasaran digital, manajemen bisnis, pengembangan usaha, dan tata kelola organisasi?Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika di sisi lain masih terdapat guru PPPK yang menunggu kepastian haknya dan pemerintah daerah yang mengaku kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji.

Keberanian Menentukan Prioritas

Konstitusi telah memberikan arah yang jelas.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guru adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.Dari ruang kelas lahir dokter, hakim, tentara, polisi, insinyur, pengusaha, dan pemimpin bangsa.

Karena itu, ketika masih terdapat daerah yang kesulitan membayar gaji guru PPPK, sementara negara menjalankan program-program baru yang menyerap anggaran besar, publik memiliki hak untuk mempertanyakan skala prioritas belanja negara.

Baca Juga:

• BPK Beberkan Hasil Audit LKPP 2025: 97 Kementerian/Lembaga Raih WTP, Hanya Bapanas yang Belum

Evaluasi Bukan Berarti Menolak

Opini ini bukan ajakan menolak program pemerintah.Sebaliknya, evaluasi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang sehat.

Apabila sebuah program memang efektif dan manfaatnya dapat dibuktikan, maka evaluasi justru akan memperkuat legitimasi kebijakan tersebut.Namun apabila manfaatnya belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, pemerintah seharusnya terbuka untuk melakukan penyempurnaan.

Keberhasilan APBN tidak diukur dari seberapa besar anggaran dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.Selama masih ada guru PPPK yang menunggu kepastian gaji, selama masih ada kepala daerah yang mengaku tidak memiliki cash flow untuk membayar pegawai, dan selama pelayanan publik masih menghadapi tekanan fiskal, maka pemerintah patut membuka ruang evaluasi terhadap seluruh program yang menyerap anggaran besar.

Sebab pada akhirnya, kesejahteraan guru, keberlangsungan pendidikan, dan pelayanan publik bukan sekadar angka dalam APBN.

Di tengah keterbatasan fiskal, keberanian menentukan prioritas adalah ukuran sesungguhnya dari keberpihakan pemerintah kepada rakyat.*

*) Penulis adalahanak desa pingiran Batu Bara

Baca Juga:

• Wapres Gibran Keliling Indonesia Timur, Istana: Presiden Prabowo Mengetahui Seluruh Agenda

TAPANULI SELATAN – Sedikitnya 23 titik longsor dan badan jalan amblas ditemukan di ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Sipirok–Tarutung yang melintasi Kabupaten Tapanuli Selatan hingga Tapanuli Utara.

Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan sekaligus mengganggu arus transportasi dan distribusi barang di kawasan itu.

Baca Juga:

• Banggakan Sumut! Penampilan Felicia Tuai Standing Ovation dan Lolos ke Top 5, HBB Ajak Masyarakat Batak Dukung Menuju Juara The Icon Indonesia

Kerusakan tersebut dinilai membutuhkan penanganan secara menyeluruh agar tidak terus mengancam pengendara yang melintas setiap hari.

Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan karena kerusakan jalan sudah berlangsung cukup lama.

"Yang masyarakat tahu, jalan ini sudah bertahun-tahun rusak tanpa ada perbaikan yang memadai," ujar seorang warga yang melintas di jalur tersebut, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa ruas Sipirok–Tarutung merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ia mengatakan, kerusakan jalan tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Apalagi, jalur tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan Medan, Tarutung, Sipirok, hingga Kota Padangsidimpuan.

Jalur ini menjadi urat nadi distribusi barang, hasil pertanian, dan mobilitas masyarakat di wilayah Tapanuli.

"Kalau terjadi longsor, kemacetan bisa berlangsung berhari-hari. Distribusi barang terganggu dan hasil pertanian masyarakat juga sulit dipasarkan," pungkasnya.

Sorotan terhadap kondisi ruas Jalinsum Batu Jomba sebelumnya juga disampaikan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah.

Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018–2023 yang akrab disapa Ijeck itu bahkan sempat meninjau langsung lokasi kerusakan.

Menurut Ijeck, kondisi tanah di kawasan Batu Jomba tergolong labil sehingga badan jalan kerap kembali amblas meski telah diperbaiki.

Karena itu, ia menilai perbaikan sementara tidak lagi menjadi solusi jangka panjang.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN), Ijeck mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera membangun jalur alternatif permanen agar mobilitas masyarakat tidak terus bergantung pada ruas yang rawan longsor tersebut.

Ia menilai keberadaan jalur alternatif penting untuk menjamin keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga kelancaran arus logistik di wilayah Tapanuli dan sekitarnya.

Hingga kini, masyarakat berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar kerusakan di ruas Jalinsum Sipirok–Tarutung tidak semakin meluas dan membahayakan pengguna jalan, terutama saat curah hujan tinggi yang berpotensi memicu longsor baru.* (ad)

MEDAN – Penyanyi muda asal Sumatera Utara, Felicia, berhasil melangkah ke babak Top 5 ajang pencarian bakat The Icon Indonesia yang ditayangkan SCTV.

Kepastian itu diperoleh setelah penampilannya pada babak Top 6, Senin, 29 Juni 2026, mendapat apresiasi tinggi dari seluruh dewan juri.

Baca Juga:

• Anak Berkebutuhan Khusus Diduga Diperalat Tetangga Curi Emas Orang Tuanya di Deli Serdang, Kerugian Capai Rp140 Juta

Penampilannya sukses memukau para juri hingga seluruhnya memberikan standing ovation sebagai bentuk penghargaan atas kualitas vokal dan penghayatan yang ditampilkan.

Salah satu juri, Ahmad Dhani, bahkan terlihat meneteskan air mata saat menyaksikan penampilan Felicia.

Momen tersebut menjadi perhatian penonton karena dinilai menunjukkan betapa kuatnya emosi yang dibangun melalui lagu yang dibawakan.

Apresiasi tidak hanya datang dari dewan juri.

Penonton di studio maupun masyarakat yang menyaksikan siaran langsung dari rumah juga memberikan dukungan kepada Felicia hingga akhirnya ia berhasil mengamankan satu tempat di babak lima besar.

Keberhasilan Felicia mendapat sambutan hangat dari Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul.

(Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul.)

Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak.

"Terus berjuang, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Semoga masuk Top 4 hingga bisa juara satu untuk mengharumkan nama suku Batak di Indonesia," kata Lamsiang Sitompul kepada wartawan, Selasa, 30 Juni 2026.

Sebelum penampilan babak Top 6 berlangsung, Lamsiang Sitompul bersama jajaran pengurus DPP HBB, termasuk Sekretaris Umum Luhut Situmorang dan Ketua DPD HBB Sumatera Utara Thomson Marisi Parapat, telah mengajak seluruh pengurus, anggota, serta masyarakat Batak di berbagai daerah untuk memberikan dukungan kepada Felicia melalui video yang disebarluaskan di media sosial.

Sementara itu, Jamal Sinaga yang merupakan opung Felicia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang telah memberikan doa dan dukungan selama kompetisi berlangsung.

(Jamal Sinaga, opung Felicia.)

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum DPP HBB beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan moral kepada Felicia.

"Saya atas nama keluarga mengucapkan penghargaan dan rasa bangga kepada HBB. Seraya memohon doa kepada kita semua masyarakat Sumut mengingat perjuangan di Top 5 akan jauh lebih berat. Kami mohon doanya," kata Jamal Sinaga.

Babak Top 5 The Icon Indonesia dijadwalkan tayang pada Senin, 6 Juli 2026.

Dukungan masyarakat diharapkan kembali mengalir agar Felicia dapat melanjutkan langkahnya menuju babak berikutnya dan bersaing menjadi juara.* (ad)

MEDAN – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke-436 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Pemerintah Kota (Pemko) Medan menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan pada Selasa, 30 Juni 2026.

Kegiatan ini dipimpin langsung Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan mantan Wali Kota Medan yang telah berjasa membangun kota.

Baca Juga:

• Jejak Raja Sisingamangaraja XII di Sionom Hudon, Basis Perjuangan yang Masih Menyimpan Misteri Makam Sang Pahlawan

Seluruh peserta kemudian mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pejuang bangsa.

Setelah itu, Rico Waas meletakkan karangan bunga di pusaran makam sebagai simbol penghormatan.

Prosesi dilanjutkan dengan penghormatan kembali kepada arwah para pahlawan, sebelum rombongan melakukan penaburan bunga di makam para pahlawan dan tokoh yang telah berjasa bagi Kota Medan.

Dalam ziarah tersebut, rombongan juga mengunjungi makam HM Saleh Arifin Harahap dan H. A.S. Rangkuti yang merupakan mantan Wali Kota Medan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan buku tamu oleh Rico Waas sebagai pemimpin rombongan ziarah.

Usai kegiatan, Rico Waas mengatakan ziarah makam merupakan agenda rutin tahunan Pemko Medan sebagai bentuk penghormatan yang tidak pernah terputus kepada mereka yang telah berjuang membangun bangsa, negara, dan Kota Medan.

"Kota ini tidak dibangun secara instan, melainkan dari tetesan keringat, air mata, darah, serta perjuangan selama puluhan hingga ratusan tahun. Apa yang kita nikmati saat ini, mulai dari fasilitas jalan hingga bangunan, adalah hasil perjuangan banyak orang," ujar Rico Waas.

Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak melupakan sejarah perjuangan para pendahulu.

Menurutnya, semangat para pahlawan harus diteruskan melalui kontribusi nyata dalam membangun kota, dimulai dari lingkungan sekitar dengan dilandasi rasa cinta terhadap daerah dan bangsa.

Selain membangun karakter generasi muda, Rico Waas menegaskan komitmen Pemko Medan untuk terus mempercepat berbagai program strategis.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan persoalan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, pembenahan drainase, hingga penanggulangan banjir.

"Pemko Medan juga menargetkan peningkatan sektor pelayanan publik serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi memposisikan Medan sebagai salah satu kota terbaik di wilayah barat Indonesia," katanya.

Kegiatan ziarah turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Pada kesempatan yang sama, Zakiyuddin Harahap berharap HUT ke-436 menjadi momentum bagi Kota Medan untuk terus berkembang menjadi kota yang lebih makmur, tertata, dan asri.

Ia juga memberikan pesan kepada generasi muda agar menjauhi penyalahgunaan narkoba dan mengambil peran dalam membangun masa depan Kota Medan.

"Kita berharap generasi penerus, terkhusus di Kota Medan, terus berusaha untuk memajukan Kota Medan dan yang paling penting adalah terus berusaha menjauhi narkoba," pungkas Zakiyuddin Harahap.* (ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya.

Kepolisian menilai permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan mengandung cacat formil maupun yuridis.

Baca Juga:

• Anak Berkebutuhan Khusus Diduga Diperalat Tetangga Curi Emas Orang Tuanya di Deli Serdang, Kerugian Capai Rp140 Juta

Menurut Abrianto, pihak pemohon tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyidik selama proses penanganan perkara.

"Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh termohon. Bahkan permohonan pemohon mengandung cacat formil maupun cacat yuridis yang mendasar, oleh karena petitum (gugatan) tersebut patut untuk ditolak," kata Abrianto di hadapan majelis hakim.

Dalam jawabannya, Polda Metro Jaya juga menegaskan bahwa proses penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Penggeledahan disebut telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sebelum dilaksanakan.

"Termohon telah memperoleh Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, menerbitkan surat perintah penggeledahan, memperkenalkan diri kepada penghuni rumah, selanjutnya dipersilakan masuk ke dalam rumah," tutur Abrianto.

Menurutnya, seluruh tahapan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain penggeledahan, Polda Metro Jaya juga menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan Roy Suryo merupakan bagian dari rangkaian proses hukum yang dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan hingga penyidikan.

Karena itu, kepolisian meminta hakim menolak permohonan pembatalan surat perintah penangkapan maupun penahanan yang diajukan Roy Suryo.

"Hal tersebut karena kedua surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan kewenangan yang diberikan KUHAP, memenuhi persyaratan administrasi penyidikan, serta menjadi dasar sah dilaksanakannya tindakan penyidikan terhadap pemohon. Oleh karenanya, tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkannya," ujar Abrianto.

Roy Suryo mengajukan gugatan praperadilan karena menilai proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap dirinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Permohonan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL sejak 22 Juni 2026.

Roy mengaku diperlakukan layaknya pelaku tindak pidana berat ketika dijemput aparat kepolisian.

"Penangkapan yang luar biasa jahat ya, penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada," kata Roy seusai sidang di PN Jakarta Selatan, Senin, 29 Juni 2026.

Sebelumnya, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa ditangkap di rumah masing-masing pada Jumat, 19 Juni 2026.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan penangkapan dilakukan sebagai bagian dari proses Tahap II, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

"Tindakan ini merupakan bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21," kata Iman.

Keduanya kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juni 2026.

Setelah kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan keluarga dan sekitar 50 tokoh publik, Roy Suryo dan Dokter Tifa tidak ditahan oleh pihak kejaksaan.

Dalam perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri, menyatakan para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma masuk dalam klaster yang diduga terkait manipulasi dokumen elektronik.

Sementara itu, seiring perkembangan perkara, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar tidak lagi berstatus tersangka setelah penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penyelesaian perkara mereka ditempuh melalui mekanisme restorative justice, sedangkan Rismon mengaku telah keliru dalam penelitiannya terkait ijazah Joko Widodo.* (km/ad)

MEDAN – Peristiwa yang menyita perhatian terjadi di Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Seorang anak berkebutuhan khusus diduga dipengaruhi oleh dua tetangganya untuk mengambil perhiasan emas milik orang tuanya.

Baca Juga:

• Jejak Raja Sisingamangaraja XII di Sionom Hudon, Basis Perjuangan yang Masih Menyimpan Misteri Makam Sang Pahlawan

Kuasa hukum korban, Michael A. Sihombing, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 5 Juni 2026.

Saat itu, kedua terduga pelaku berinisial MT (24) dan FK (17) sedang bermain di rumah korban.

"Pelaku dan korban itu tetangga. Malam kejadian, pelaku bermain di rumah korban," kata Michael saat ditemui di sekitar Polsek Sunggal, Selasa, 30 Juni 2026.

Menurut Michael, anak berkebutuhan khusus tersebut kemudian dipengaruhi untuk mengambil emas yang disimpan di dalam lemari kamar ibunya.

Korban dijanjikan akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan perhiasan tersebut.

Tak hanya itu, Michael mengungkapkan korban juga diduga mengalami intimidasi dan kekerasan.

"Mirisnya, korban mendapatkan intimidasi serta penganiayaan berupa sulutan rokok dan sayatan silet di tubuhnya," ungkap Michael.

"Jadi ini anak berkebutuhan khusus yang diintervensi para pelaku untuk mencuri perhiasan orangtuanya," sambungnya.

Akibat kejadian tersebut, sejumlah emas dan perhiasan milik keluarga korban dilaporkan hilang. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp 140 juta.

Setelah kejadian itu, korban akhirnya menceritakan apa yang dialaminya kepada kedua orang tuanya.

Mendapat pengakuan tersebut, keluarga langsung mendatangi rumah para terduga pelaku sebelum akhirnya membawa keduanya ke Polsek Sunggal.

"Selanjutnya, orangtua korban mendatangi kediaman terduga pelaku. Sampai akhirnya dua pelaku dibawa ke Polsek Sunggal," ujar Michael.

Dari proses tersebut, polisi mengamankan sebagian barang bukti berupa dua perhiasan emas.

"Untuk barang bukti, hanya ada dua emas dalam bentuk gelang dan cincin. Selain itu katanya masih disimpan tapi gak tahu dimana," katanya.

Namun, Michael menyayangkan keputusan penyidik yang menangguhkan penahanan kedua terduga pelaku.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, penangguhan dilakukan karena masa penahanan telah berakhir sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap.

"Penangguhan ini terjadi karena kelalaian. Masa dalam waktu 20 hari berkas tidak duduk untuk diterima kejaksaan. Sekarang justru salah satu pelaku sedang mengajukan pra pidana," ucap Michael.

Ia meminta kepolisian menangani perkara tersebut secara serius, profesional, dan memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Iptu Herman, membenarkan bahwa laporan dari keluarga korban telah diterima penyidik.

"Benar sudah ada dua ditangkap kemarin. Pastinya berkas perkara masih berlangsung dan kami akan menyelesaikan kasus ini secara profesional," kata Herman.

Hingga kini, penyidik masih melanjutkan proses pemberkasan perkara dan mendalami keberadaan sisa barang bukti yang belum ditemukan.* (km/ad)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang diajukan sejumlah mahasiswa.

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa hingga saat ini kepala daerah di Indonesia tetap dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca Juga:

• Wapres Gibran Keliling Indonesia Timur, Istana: Presiden Prabowo Mengetahui Seluruh Agenda

"Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," demikian bunyi amar putusan MK.

Permohonan diajukan oleh Vendy Setiawan bersama sejumlah mahasiswa lainnya.

Mereka menggugat frasa "secara langsung" dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada karena menilai norma tersebut belum memberikan penegasan bahwa kepala daerah wajib dipilih melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat.

Para pemohon khawatir tidak adanya penegasan tersebut dapat membuka peluang mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK memberikan tafsir bahwa frasa "secara langsung" harus dimaknai sebagai pemilihan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat, kecuali bagi daerah yang memiliki status kekhususan atau keistimewaan yang mekanisme pemilihannya diatur tersendiri oleh undang-undang.

Namun, Mahkamah menilai kekhawatiran tersebut tidak memiliki dasar karena secara faktual hingga saat ini pemilihan kepala daerah masih dilaksanakan langsung oleh rakyat.

Dalam pertimbangannya, MK mengacu pada sejumlah putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024, dan Putusan Nomor 110/PUU-XXIII/2025.

Mahkamah menyatakan seluruh putusan tersebut telah menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung berdasarkan asas-asas pemilu yang berlaku, dengan tetap menghormati daerah yang memiliki status khusus atau istimewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut MK, para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat nyata maupun potensial akibat berlakunya frasa "secara langsung" dalam UU Pilkada.

"Sebab, hingga saat ini secara faktual pemilihan kepala daerah masih dilakukan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, fakta hukum ini membuktikan bahwa hal yang dialami oleh para Pemohon yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan yang bersifat spesifik, baik yang aktual dan/ataupun potensial sejatinya belum atau tidak terjadi," demikian pertimbangan Mahkamah.

Atas dasar itu, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut sehingga pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah juga menegaskan bahwa pengaturan mekanisme pemilihan kepala daerah di wilayah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan telah menjadi bagian dari pendirian hukum MK dalam putusan-putusan sebelumnya dan bukan merupakan objek pengujian baru dalam perkara ini.

Dengan putusan tersebut, ketentuan dalam UU Pilkada tetap berlaku dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tidak mengalami perubahan.* (d/ad)

MEDAN – Nama Raja Sisingamangaraja XII telah lama dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Ia tidak hanya dihormati sebagai pemimpin spiritual masyarakat Batak, tetapi juga dikenal sebagai tokoh yang memimpin perlawanan panjang melawan kolonial Belanda hingga gugur pada 17 Juni 1907 di kawasan Aek Sibulbulon, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Dispora Sumut Segera Jadi BLUD, Bobby Nasution Dorong Olahraga Mandiri Tanpa Bergantung APBD

Di balik kisah perjuangannya, terdapat sebuah wilayah yang diyakini memiliki hubungan erat dengan perjalanan hidup sang raja, yakni Sionom Hudon di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Hingga kini, kawasan tersebut masih menyimpan berbagai cerita turun-temurun mengenai perjuangan terakhir Sisingamangaraja XII, termasuk kisah mengenai lokasi makamnya.

Berdasarkan buku Kisah Perjuangan Sisingamangaraja XII di Sionom Hudon karya Fernando Nahampun, wilayah Sionom Hudon menjadi salah satu basis penting perjuangan Sisingamangaraja XII ketika menghadapi tekanan pasukan kolonial Belanda.

Masyarakat setempat meyakini bahwa selama kurang lebih dua dekade, Sisingamangaraja XII mendapat perlindungan dari para pemimpin adat di kawasan tersebut.

Dari tempat inilah berbagai strategi perlawanan disebut disusun bersama para panglima dan tokoh masyarakat yang setia mendampinginya.

Asal-usul Sionom Hudon

Sejarah lokal menyebutkan kawasan Sionom Hudon berasal dari Kerajaan Kelasen yang didirikan oleh Tuan Nahodaraja, seorang tokoh yang berasal dari Pulau Samosir dan membuka perkampungan baru di wilayah yang kini menjadi Kecamatan Parlilitan.

Dalam tradisi masyarakat Batak, Tuan Nahodaraja memiliki delapan anak dari dua istri. Namun hanya enam garis keturunan laki-laki yang kemudian menerima pembagian wilayah adat.

Dari sinilah muncul nama Sionom Hudon, yang dalam bahasa Batak Toba berarti "enam periuk".

Nama tersebut melambangkan enam keturunan utama yang menerima tanah ulayat sekaligus membentuk enam wilayah adat.

Enam marga utama yang menjadi pewaris wilayah tersebut adalah Tinambunan, Tumanggor, Maharaja, Turutan, Pinayungan, dan Nahampun.

Basis Perlawanan Melawan Belanda

Tradisi masyarakat setempat menyebutkan sekitar tahun 1883 Sisingamangaraja XII mulai menetap di kawasan Sindias, Sionom Hudon.

Di sana ia disebut memperoleh perlindungan dari keluarga Jangkar Tumanggor.

Selama berada di kawasan tersebut, Sisingamangaraja XII tidak hanya memimpin strategi perang, tetapi juga memberikan pengajaran mengenai kepemimpinan, persatuan, nilai keagamaan, dan semangat mempertahankan tanah air kepada masyarakat.

Perlawanan terus berlangsung hingga pasukan kolonial Belanda yang dipimpin Kapten Christoffel menemukan lokasi persembunyiannya di Aek Sibulbulon.

Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur bersama sejumlah anggota keluarga dan para pengikutnya setelah terjadi baku tembak dengan pasukan Belanda.

Peristiwa tersebut tercatat dalam berbagai arsip sejarah Indonesia.

Misteri Makam Sisingamangaraja XII

Hingga kini, lokasi makam Raja Sisingamangaraja XII masih menjadi bagian dari pembahasan sejarah.

Catatan sejarah yang umum diterima menyebutkan jenazah Sisingamangaraja XII sempat dimakamkan di Tarutung sebelum dipindahkan ke kompleks makam keluarga di Soposurung, Balige, Kabupaten Toba.

Namun di sisi lain, berkembang tradisi lisan masyarakat Sionom Hudon yang meyakini makam asli sang raja berada di wilayah mereka.

Keyakinan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat setempat.

Meski demikian, berbagai cerita mengenai proses pemakaman maupun kisah lain yang berkembang masih termasuk tradisi lisan dan belum dapat dibuktikan secara akademis.

Karena itu, kisah tersebut dipandang sebagai bagian dari warisan budaya lokal, bukan fakta sejarah yang telah terverifikasi.

Warisan Budaya yang Tetap Hidup

Selain dikenal sebagai salah satu basis perjuangan Raja Sisingamangaraja XII, Sionom Hudon juga masih mempertahankan adat Kelasen, silsilah keluarga, bahasa Dairi Kelasen, hingga tradisi lisan yang telah diwariskan selama ratusan tahun.

Melalui berbagai cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, masyarakat berupaya menjaga nilai perjuangan, keberanian, serta semangat mempertahankan tanah air yang diwariskan oleh Raja Sisingamangaraja XII.* (tm/ad)

MEDAN – Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, terus bergulir.

Setelah sebelumnya dilaporkan ke Polrestabes Medan oleh tetangganya, pihak Antonius kini menyampaikan klarifikasi sekaligus versi kronologi peristiwa yang terjadi.

Baca Juga:

• Vonis Nadiem Makarim Mulai Dibacakan, Dokumen Putusan Setebal 1.146 Halaman

Mereka menegaskan Antonius tidak melakukan kontak fisik dan menyebut keributan dipicu oleh dugaan tindakan provokatif dari pihak pelapor.

Fernando menjelaskan, peristiwa bermula pada Jumat (5/6/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat itu Antonius sedang berjalan menuju simpang Gang Tapanuli untuk menemui sejumlah pengurus Marga Manurung yang akan melakukan perjalanan ke luar kota.

Di tengah perjalanan, sebuah mobil Avanza atau kendaraan sejenis melintas dari arah Jalan Karya menuju Gang Tapanuli.

Menurut kuasa hukum, kendaraan tersebut nyaris menyerempet dinding dan menggeber mesin hingga beberapa kali, sehingga membuat Antonius terkejut.

Merasa tindakan itu sebagai bentuk intimidasi, Antonius kemudian mengikuti kendaraan tersebut hingga berhenti di depan rumah pengemudi yang belakangan diketahui merupakan tetangganya sendiri.

"Klien kami merasa terintimidasi dan diprovokasi oleh tindakan tersebut," ujar Fernando dalam konferensi pers di Medan, Senin (29/6/2026).

Setelah kendaraan berhenti, terjadi adu mulut yang disaksikan warga sekitar. Istri dan anak Antonius juga keluar rumah setelah mendengar keributan.

Menurut kuasa hukum, situasi sempat mereda. Namun pelapor disebut kembali keluar rumah sambil berteriak sehingga pertengkaran kembali terjadi.

Fernando mengatakan pelapor diduga mengucapkan kata-kata kepada istri Antonius yang kemudian memancing emosi anak Antonius.

Ia menyebut respons anak Antonius hanya berupa dorongan spontan kepada pelapor.

"Pak Antonius tetap berada di depan rumahnya dan tidak ikut mendatangi rumah pelapor. Klien kami juga tidak melakukan kontak fisik dengan pelapor," tegas Fernando.

Pihak Antonius mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan melalui kepala lingkungan.

Mediasi dijadwalkan berlangsung pada Minggu (7/6/2026).

Namun, menurut kuasa hukum, upaya damai batal dilakukan karena pada hari yang sama pelapor telah membuat laporan ke Polrestabes Medan.

Selain itu, pihak Antonius juga menyayangkan beredarnya dokumen laporan polisi di sejumlah media.

Mereka menilai penyebaran dokumen tersebut berpotensi membentuk opini publik sebelum proses hukum selesai.

Kuasa hukum juga menyoroti aksi demonstrasi yang digelar di DPRD Kota Medan maupun kantor partai politik.

Mereka menilai terdapat upaya menggiring opini publik serta melakukan pembunuhan karakter terhadap kliennya.

Meski belum memenuhi panggilan klarifikasi dari penyidik karena sedang menjalankan tugas kedewanan di Bandung dan Bogor bersama DPRD Kota Medan, pihak Antonius memastikan telah menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik dan meminta penjadwalan ulang.

"Klien kami siap memberikan klarifikasi dan mengikuti seluruh proses hukum sesuai jadwal yang ditentukan," katanya.

Kepala Lingkungan IX Kelurahan Sei Agul, Junus Banjarnahor, membenarkan bahwa dirinya bersama tokoh masyarakat sempat berusaha mempertemukan kedua belah pihak.

Menurut Junus, pelapor Marojahan Silalahi awalnya menyetujui rencana mediasi yang dijadwalkan pada Minggu (7/6/2026).

Namun pada hari yang sama, ia mengetahui pelapor telah membuat laporan ke Polrestabes Medan sehingga proses perdamaian tidak berlanjut.

"Saya juga tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Sebagai kepala lingkungan saya hanya berupaya memediasi, tetapi proses perdamaian tidak berlanjut," ujar Junus.

Ia menambahkan, pelapor dan Antonius merupakan sahabat lama yang belakangan diketahui sudah tidak lagi memiliki hubungan baik.

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan di Polrestabes Medan.

Semua pihak yang disebut dalam perkara ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.* (tm/ad)

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mulai membacakan putusan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2020-2022.

Sebelum membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah mengungkapkan bahwa dokumen putusan perkara tersebut memiliki ketebalan mencapai 1.146 halaman.

Baca Juga:

• Ruang Kerjanya Disegel KPK, Dimana Bupati Kuansing?

"Untuk putusan ini, ini lebih dari 1.146 halaman. Itu lengkapnya, ya. Nah, makanya kami mohon persetujuan dari para pihak jika tidak keberatan terhadap mekanisme pembacaan ini," kata Purwanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut hakim, dokumen putusan tersebut memuat seluruh rangkaian proses persidangan, mulai dari surat dakwaan, eksepsi, putusan sela, keterangan para saksi, ahli, terdakwa, hingga berbagai fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

Majelis kemudian memutuskan hanya membacakan bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

"Fakta-fakta persidangan mungkin kami tidak bacakan, kalau disetujui. Kami akan bacakan lengkap terhadap pertimbangan hukumnya kalau tidak keberatan. Nah, untuk pertimbangan hukum sendiri, ini ada 122 halaman," ujar Purwanto.

Permintaan tersebut disetujui oleh jaksa maupun tim kuasa hukum Nadiem sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan pertimbangan hukum majelis hakim.

Sebelum sidang dimulai, hakim juga mengingatkan seluruh pengunjung agar menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung.

"Apabila mengeluarkan suara atau tepuk tangan, memerintahkan petugas untuk keluar sidang," tegasnya.

Dalam perkara ini, jaksa sebelumnya menuntut Nadiem Makarim dengan pidana penjara selama 18 tahun serta denda Rp1 miliar.

Selain pidana pokok, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp809,596 miliar serta Rp4,871 triliun yang dinilai merupakan harta kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah dan diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Jaksa menilai proyek pengadaan laptop Chromebook dilakukan demi keuntungan pribadi dan berdampak terhadap kualitas pemerataan pendidikan di Indonesia.

"Perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia," ujar jaksa saat membacakan tuntutan pada 13 Mei 2026.

Selain itu, jaksa juga menyebut kekayaan Nadiem mengalami peningkatan yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan yang sah.

"Sehingga harta kekayaan terdakwa mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi sebesar Rp4.871.469.603.758," kata jaksa.

Dalam dakwaan, negara disebut mengalami kerugian sebesar Rp1,567 triliun akibat proyek pengadaan laptop Chromebook tersebut.

Jaksa menyatakan dugaan tindak pidana korupsi dilakukan bersama sejumlah pihak, yakni konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief, mantan Direktur SD Sri Wahyuningsih, mantan Direktur SMP Mulyatsyah, serta mantan staf khusus Nadiem, Jurist Tan.

Hingga berita ini ditulis, majelis hakim masih membacakan pertimbangan hukum dan belum menyampaikan amar putusan terhadap Nadiem Makarim.* (km/ad)

KUANTAN SINGINGI – Sejumlah ruangan penting di Kantor Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah beredarnya kabar dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di wilayah tersebut.

Hingga Selasa (30/6/2026) pagi, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai perkara yang sedang ditangani.

Baca Juga:

• Ketum PP Japto Soerjosoemarno Kembali Diperiksa KPK, Telusuri Aset dan Dugaan Aliran Gratifikasi Batu Bara Kukar

Pantauan di Kantor Bupati Kuansing sekitar pukul 09.00 WIB menunjukkan garis segel KPK terpasang di sejumlah ruangan strategis.

Salah satunya adalah ruang kerja Bupati Kuansing.

Selain ruang kerja bupati, penyidik juga menyegel ruang rapat bupati, ruang kerja Wakil Bupati Kuansing Muhklisin, ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain, serta ruang kerja Asisten I Setda Kuansing Fahdiansyah.

Di setiap garis segel terlihat tulisan tangan penyidik yang mencantumkan waktu pemasangan pada Selasa, 30 Juni 2026.

Penyegelan tersebut terjadi sehari setelah beredar kabar dugaan OTT KPK di Kabupaten Kuantan Singingi pada Senin (29/6/2026).

Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai perkara yang sedang ditangani maupun pihak-pihak yang diamankan.

Asisten III Setda Kuansing, Azhar, membenarkan adanya penyegelan di lingkungan Kantor Bupati Kuansing.

"Ya, saat hujan deras tadi malam disegel," kata Azhar.

Menurut Azhar, penyegelan dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Ia mengaku belum mengetahui lebih jauh mengenai proses penyegelan maupun barang bukti yang mungkin diamankan penyidik.

Suasana Kantor Bupati Kuansing pada Selasa pagi tampak berbeda dari biasanya.

Aktivitas perkantoran belum berjalan normal ketika aparatur sipil negara (ASN) mulai berdatangan.

Sejumlah pegawai terlihat berhenti di depan ruangan yang telah disegel. Beberapa di antaranya mengabadikan garis segel KPK menggunakan telepon genggam.

Seorang anggota Satpol PP yang berjaga mengaku tidak mengetahui kapan penyidik datang ke kantor tersebut.

"Kemarin belum terlihat ada penyegelan. Saya baru datang pagi ini, sejumlah ruangan telah disegel," ujarnya.

Di tengah penyegelan sejumlah ruangan penting tersebut, keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby masih belum diketahui.

Upaya menghubungi kerabat maupun sejumlah orang dekat Suhardiman hingga Selasa pagi belum membuahkan hasil.

Belum ada informasi resmi apakah yang bersangkutan berada di Kuansing atau di lokasi lain.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuansing Muhklisin yang pada Senin malam sempat terlihat keluar dari rumah dinas Sekda juga belum terlihat beraktivitas pada Selasa pagi.

Pemerintah Kabupaten Kuansing juga belum memberikan penjelasan mengenai keberadaan para pejabat yang ruang kerjanya disegel.

Pantauan di rumah dinas Bupati Kuansing menunjukkan suasana lengang. Hanya beberapa pekerja taman yang terlihat membersihkan halaman.

Lampu garasi masih menyala, namun pintu utama rumah dinas tertutup rapat.

Kondisi serupa juga terlihat di rumah dinas Wakil Bupati maupun Sekda Kuansing yang tampak minim aktivitas.

Situasi tersebut semakin memunculkan tanda tanya di tengah berkembangnya informasi mengenai aktivitas KPK di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum menyampaikan keterangan resmi mengenai penyegelan sejumlah ruangan di Kantor Bupati Kuansing.

Belum diketahui perkara yang sedang ditangani, pihak-pihak yang berkaitan dengan penyegelan, maupun apakah kegiatan tersebut merupakan bagian dari dugaan operasi tangkap tangan yang ramai diperbincangkan sejak Senin.

Informasi resmi dari KPK masih dinantikan untuk memastikan seluruh perkembangan perkara tersebut.

Dalam pemberitaan ini, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan terhadap seluruh pihak yang disebutkan sampai ada penetapan hukum yang berkekuatan sesuai ketentuan perundang-undangan.* (km/ad)

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meski demikian, terdapat satu lembaga yang belum memperoleh opini serupa, yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Baca Juga:

• Dispora Sumut Segera Jadi BLUD, Bobby Nasution Dorong Olahraga Mandiri Tanpa Bergantung APBD

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 laporan keuangan kementerian atau lembaga dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara," ujar Isma.

Namun, Isma mengungkapkan masih terdapat satu lembaga yang belum berhasil memperoleh opini WTP.

"Di sisi lain, Badan Pangan Nasional memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Namun hal ini tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP tahun 2025 secara keseluruhan," sambungnya.

Menurut Isma, capaian opini WTP atas laporan keuangan pemerintah merupakan hasil dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.

Ia menilai, hasil pemeriksaan tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan negara agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

"Laporan Keuangan Pemerintah Pusat bukan sekadar dokumen pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang setiap tahun diperiksa oleh BPK," kata Isma.

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah.

Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dinilai telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta didukung sistem pengendalian internal yang memadai.

Meski Bapanas memperoleh opini WDP, BPK memastikan kondisi tersebut tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan.* (km/ad)