Pratikno mengatakan pihaknya menunggu proses yang berlangsung di MK sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Ditanya Soal Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran, Rocky Gerung Tersenyum dan Beri Simbol Hati?

Anggota Wantimpres Anwar Usman juga memberikan respons serupa ketika dimintai tanggapan mengenai gugatan tersebut.

"Ya kita tunggu sajalah," ucap Anwar Usman yang merupakan paman Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jumlah Anggota Wantimpres Digugat ke MK

Gugatan tersebut menyasar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Ketentuan itu mengatur susunan Wantimpres yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan sejumlah anggota lainnya. Jumlah anggota ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden dengan mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemohon menilai tidak adanya batas maksimal jumlah anggota berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran negara. Sebab, gaji, fasilitas, dan kebutuhan operasional lembaga tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ketiadaan batas jumlah anggota Wantimpres berakibat langsung pada potensi beban yang tidak terukur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab, gaji, fasilitas, dan hal lainnya ditanggung oleh APBN," demikian bunyi berkas permohonan yang dikutip dari situs resmi MK.

Gugatan tersebut tercatat dengan Nomor Perkara 389/PUU-XXIV/2026 dan diajukan oleh Muhamad Riziq Maulana pada 16 Oktober 2026.

Pemohon meminta agar ketentuan mengenai jumlah anggota Wantimpres memiliki batas maksimal sembilan orang. Dengan demikian, Presiden tetap memiliki keleluasaan menentukan anggota sesuai kebutuhan, tetapi jumlahnya tidak tanpa batas.

Salah satu hal yang disoroti pemohon adalah pelantikan 26 anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Pemohon juga menyoroti keberadaan 10 Penasihat Khusus Presiden. Jika digabungkan dengan 26 anggota Wantimpres, terdapat 36 orang dalam dua kelompok penasihat Presiden yang menjadi perhatian dalam permohonan tersebut.

Selain jumlah anggota, pemohon mempersoalkan hak keuangan yang disebut mencapai Rp 76,5 juta per bulan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026.

Menurut pemohon, ketiadaan batas jumlah anggota dapat memperbesar beban APBN, terutama ketika pemerintah juga menghadapi kebutuhan belanja negara lainnya.

Pemohon turut mengingatkan risiko pembengkakan lembaga penasihat apabila tidak ada pembatasan yang tegas. Karena itu, mereka meminta MK menilai kembali ketentuan yang menyerahkan jumlah anggota sepenuhnya pada kebutuhan Presiden.

Meski demikian, dalil mengenai pemborosan anggaran dan kebutuhan pembatasan jumlah anggota tersebut merupakan argumentasi pemohon yang masih harus diperiksa dalam proses pengujian undang-undang di MK.

Gugatan itu belum dengan sendirinya mengubah ketentuan yang berlaku. Proses hukum di MK akan menentukan bagaimana permohonan tersebut dipertimbangkan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sidang tersebut digelar bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga:

• Bongkar Ratusan Kasus Kekerasan Aparat di 2 Tahun Prabowo, KontraS Dibalas Menham Pigai: Minta Sabar

"Saya merasa bahwa saudara-saudara sebagai pembantu-pembantu inti saya dalam menjalankan tugas untuk bangsa dan rakyat, saya merasa bahwa saudara-saudara telah bekerja dengan sangat keras," kata Prabowo.

Prabowo juga menilai kinerja jajaran kabinet selama dua tahun terakhir cukup membanggakan. Ia mengapresiasi semangat para menteri dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.

"Saudara telah memberi apa yang saudara bisa, memberi dengan semangat, saudara telah menghasilkan suatu kinerja yang menurut penilaian saya cukup membanggakan," tegasnya.

Prabowo mengatakan, salah satu tujuan utama rapat kabinet tersebut adalah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

Menurutnya, kerja sama dan kekompakan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan selama dua tahun terakhir.

"Inti daripada rapat paripurna ini adalah sesungguhnya saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh jajaran kabinet merah putih," ungkap Prabowo.

Ia kembali menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin di antara anggota kabinet selama menjalankan berbagai agenda pemerintah.

"Saya ingin ucapkan terima kasih atas kekompakan teamwork yang saudara-saudara tunjukkan selama 2 tahun ini," tuturnya.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam momentum evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam sidang itu, Presiden menekankan penghargaan terhadap kerja keras dan kekompakan jajaran kabinet dalam menjalankan amanah pemerintahan.* (k/dh)

Dalam sidang yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut, Prabowo menjelaskan arah kebijakan politik luar negeri yang dijalankannya. Ia menyebut prinsip menjaga hubungan baik dengan negara tetangga telah menjadi bagian dari pendekatan politik yang diikutinya sejak masih menjabat Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi.

Baca Juga:

• Bongkar Ratusan Kasus Kekerasan Aparat di 2 Tahun Prabowo, KontraS Dibalas Menham Pigai: Minta Sabar

"Saya mengikuti juga garis politik Pak Joko Widodo pada saat itu, kita ingin punya hubungan baik dengan semua tetangga kita," sambungnya.

Prabowo mengatakan dirinya kerap mengunjungi negara-negara tetangga untuk membangun hubungan dan menjajaki kerja sama. Menurutnya, Indonesia perlu menjaga komunikasi yang baik dengan negara lain demi kepentingan nasional.

"Saya keliling, saya mau kerja sama dengan mereka. Apa yang mereka minta sebagian besar saya ikuti, dan itu yang berusaha kita pegang teguh," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan politik luar negeri Indonesia harus mengutamakan persahabatan dan kerja sama dengan berbagai negara. Ia menyebut prinsip yang menjadi pegangan pemerintahannya adalah memiliki sebanyak mungkin kawan dan menghindari permusuhan.

"Saya sudah sampaikan, garis politik luar negeri saya adalah: seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Saya ingin menjadi the good neighbor. Yang saya ingin jalankan adalah the good neighbor policy," ucapnya.

Prinsip tersebut menekankan pentingnya membangun hubungan bertetangga yang baik melalui kerja sama dan komunikasi. Bagi Prabowo, hubungan yang terjaga dengan negara-negara lain menjadi salah satu pendekatan dalam menghadapi dinamika global.

Selain politik luar negeri, Prabowo juga menjelaskan pendekatannya dalam menjalankan politik di dalam negeri. Ia menegaskan kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok tertentu.

"Demikian juga dalam garis politik saya dalam negeri. Saya mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok," kata Prabowo.

Ia mengatakan akan terus merangkul berbagai kekuatan demi menjaga persatuan dan mendorong masa depan Indonesia. Menurutnya, kondisi global yang penuh kerawanan membutuhkan pendekatan politik yang mempertimbangkan keterkaitan antara keamanan dan ekonomi.

"Karena itu, saya berusaha untuk merangkul semua kekuatan. Karena kesadaran saya, bahwa kondisi global sekarang penuh kerawanan. Karena kesadaran saya melalui pengalaman saya yang cukup lama di bidang keamanan, di bidang politik, di mana politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang menjadi bagian dari evaluasi perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki tahun ketiga masa kepemimpinan mereka.* (k/dh)

Wakil Koordinator KontraS Jane Rosalina mengatakan, situasi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan HAM dan reformasi sektor keamanan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perlindungan terhadap warga negara, termasuk mereka yang menyampaikan kritik terhadap penguasa.

Baca Juga:

• Perdana Ikut Sidang Kabinet Prabowo, Rocky Gerung Kasih Nilai 2 Tahun Pemerintahan Pakai 'Finger Heart'

KontraS menguraikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatiannya, mulai dari penanganan kasus pelanggaran HAM berat, kebebasan sipil, hingga kekerasan yang melibatkan aparat TNI dan Polri.

KontraS Soroti Kasus Pelanggaran HAM Berat

Jane mengatakan, pemerintah dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti dalam penuntasan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang telah ditetapkan Komnas HAM.

Ia juga menyoroti belum jelasnya perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus serta pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Menurut Jane, sejumlah pernyataan pejabat negara mengenai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu turut menjadi perhatian karena dinilai berisiko mengaburkan fakta sejarah dan menghambat pemenuhan keadilan bagi korban.

KontraS juga mengkritik keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto pada 10 November 2025. Organisasi tersebut menilai keputusan itu kontroversial karena rekam jejak pemerintahan Orde Baru yang diwarnai persoalan pelanggaran HAM serta korupsi, kolusi, dan nepotisme.

KontraS Catat Ratusan Peristiwa Kekerasan Aparat

Selain penuntasan kasus HAM berat, KontraS menyoroti dugaan pelanggaran kebebasan sipil dan kekerasan yang melibatkan aparat.

Berdasarkan pemantauan KontraS pada Januari-Juni 2026, tercatat 111 peristiwa pelanggaran kebebasan sipil yang menyebabkan 51 orang terluka, 199 orang ditangkap, dan satu orang meninggal dunia.

Sementara itu, pada periode Desember 2024-November 2025, KontraS mencatat 205 peristiwa pelanggaran kebebasan sipil dengan total 5.101 korban.

Jane mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya risiko terhadap warga yang menyampaikan pendapat maupun kritik. Ia juga menyinggung serangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 sebagai salah satu peristiwa yang menjadi perhatian organisasi tersebut.

KontraS turut memaparkan data kekerasan yang melibatkan anggota TNI dan Polri berdasarkan pemantauan mereka.

Pada periode Juli 2025-Juni 2026, KontraS mencatat 561 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian, dengan 1.047 korban luka dan 35 korban meninggal dunia.

Adapun dalam periode Oktober 2025-September 2026, KontraS mencatat 130 peristiwa kekerasan yang melibatkan prajurit TNI. Peristiwa tersebut disebut menyebabkan 124 orang terluka, 56 orang meninggal dunia, 15 orang ditangkap secara sewenang-wenang, dan delapan orang mengalami kekerasan seksual.

Angka-angka tersebut merupakan hasil pemantauan yang disampaikan KontraS. Data tersebut perlu dibaca sesuai cakupan periode dan metode pendataan organisasi tersebut.

KontraS Kritik Revisi UU TNI dan UU Polri

KontraS juga menyoroti arah reformasi sektor keamanan, khususnya revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri.

Jane menilai revisi UU TNI yang disahkan DPR bersama pemerintah pada 20 Maret 2025 membuka ruang bagi prajurit TNI menduduki jabatan sipil serta memperluas peran militer di luar urusan pertahanan.

Menurutnya, pemerintah dan DPR seharusnya memberi perhatian pada penguatan mekanisme akuntabilitas dan penyelesaian persoalan dalam sistem peradilan militer.

KontraS juga mengkritik revisi UU Polri yang disebut disahkan pada 9 Juni 2026. Organisasi tersebut menilai perubahan aturan itu belum cukup memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas kepolisian.

Jane turut mempersoalkan proses pembahasan kedua undang-undang tersebut yang menurut KontraS berlangsung cepat dan tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai.

Atas berbagai persoalan tersebut, KontraS mendesak pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat, menjamin kebebasan sipil dan keselamatan pembela HAM, serta memperkuat reformasi sektor keamanan berdasarkan prinsip supremasi sipil, akuntabilitas, dan keadilan.

Menteri HAM Minta KontraS Bersabar

Menanggapi kritik mengenai kekerasan yang melibatkan aparat, Menteri HAM Natalius Pigai meminta KontraS bersabar. Ia mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah regulasi terkait perlindungan dan penegakan HAM.

Pigai menyebut regulasi yang disiapkan meliputi Rancangan Undang-Undang tentang HAM, Peraturan Presiden mengenai bisnis dan HAM, serta sejumlah keputusan presiden.

"Iya, kan gini. Meminta KontraS sabar saja, karena dengan adanya berbagai peraturan yang kami usulkan ini, yaitu rancangan undang-undang HAM, Perpres tentang bisnis dan HAM, dan berbagai keputusan Presiden yang sedang kita susun ini," kata Pigai di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ia mengatakan, pemerintah juga menyiapkan program sertifikasi HAM bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan anggota Polri. Menurut Pigai, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat mengenai HAM dan mencegah terjadinya ketidakadilan.

"Begitu kita lakukan sertifikasi di lingkungan ASN, sertifikasi di lingkungan TNI, di lingkungan Polri. Nah, mungkin kepada kepala daerah, pusat, provinsi, kalau itu kita lakukan sertifikasi di bidang hak asasi manusia, dia akan takut melakukan pelanggaran, takut untuk melakukan tindakan ketidakadilan," ujarnya.

Pigai menjelaskan, sejumlah regulasi yang disiapkan pemerintah telah menyelesaikan proses harmonisasi dan kini berada pada tahap pembahasan lebih lanjut di Istana dan DPR.

"Artinya, pemerintah Indonesia sedang proses. Nyatanya seluruh regulasi sudah selesai. Kementerian HAM sudah sampai, sudah selesai harmonisasi. Sekarang sudah geser di Istana dan di DPR. Artinya, kita sudah selesai, bukan berarti belum selesai," ucapnya.

Perbedaan pandangan antara KontraS dan pemerintah tersebut menempatkan penegakan HAM, perlindungan kebebasan sipil, serta akuntabilitas aparat sebagai sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.* (k/dh)

Berdasarkan daftar TasteAtlas yang diperbarui pada 15 Oktober 2026, Kopi Arabika Gayo menempati posisi kelima dunia. Pemeringkatan tersebut disusun berdasarkan penilaian audiens TasteAtlas melalui sejumlah mekanisme penilaian.

Baca Juga:

• Brigjen Latif Usman Resmi Jabat Wakapolda Aceh, Gantikan Ari Wahyu Widodo

1. Tumbuh di Dataran Tinggi Gayo

Kopi Gayo berasal dari kawasan dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Wilayah penghasil utamanya meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

Kawasan tersebut memiliki kondisi geografis yang mendukung budidaya kopi Arabika, termasuk ketinggian lahan dan iklim yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman kopi.

Karakter lingkungan tumbuh tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas serta profil cita rasa biji kopi yang dihasilkan.

Kopi Gayo juga dikenal sebagai salah satu produk unggulan perkebunan Aceh yang dipasarkan ke berbagai negara.

2. Memiliki Cita Rasa Khas dengan Keasaman Rendah

Keunggulan lain Kopi Gayo terletak pada karakter rasanya. Kopi ini dikenal memiliki tingkat keasaman relatif rendah, tekstur atau body sedang hingga penuh, serta sensasi rasa yang bersih atau clean cup.

Profil rasanya dapat menghadirkan nuansa earthy atau menyerupai aroma tanah, herbal, hingga rempah-rempah. Karakter tersebut membuat Kopi Gayo memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan sejumlah kopi dari daerah lain.

Meski demikian, cita rasa akhir dapat berbeda bergantung pada varietas, kondisi kebun, proses pascapanen, tingkat sangrai, dan metode penyeduhan.

3. Pengolahan Biji dan Mutu Pascapanen Jadi Penentu

Kualitas Kopi Gayo tidak hanya dipengaruhi kondisi alam, tetapi juga proses pengolahan setelah panen.

Salah satu metode yang umum digunakan untuk kopi Arabika di Sumatera adalah giling basah atau wet-hulling. Dalam metode ini, kulit tanduk biji kopi dilepas ketika kadar air biji masih relatif tinggi sebelum proses pengeringan dilanjutkan.

Teknik pengolahan tersebut berkontribusi terhadap karakter tekstur dan cita rasa yang dikenal pada sejumlah kopi Sumatera, termasuk karakter body yang kuat serta nuansa rasa yang kaya.

Selain metode pengolahan, ketelitian dalam pemilihan buah matang, penyortiran, pengeringan, penyimpanan, dan penyangraian turut menentukan mutu produk akhir.

Karena itu, konsistensi kualitas dalam setiap tahapan produksi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya saing Kopi Gayo di pasar kopi spesialti.

Kopi Gayo Perkuat Reputasi Kopi Indonesia

Masuknya Kopi Arabika Gayo ke lima besar daftar biji kopi dunia versi TasteAtlas menjadi salah satu pengakuan terhadap karakter kopi asal Indonesia.

Namun, peringkat tersebut perlu dipahami sesuai konteksnya, yakni hasil pemeringkatan TasteAtlas berdasarkan penilaian audiens dan mekanisme yang digunakan platform tersebut, bukan satu-satunya ukuran kualitas kopi di tingkat global.

Dengan karakter rasa khas, kondisi geografis yang mendukung, serta pengolahan yang memperhatikan mutu, Kopi Gayo memiliki potensi untuk terus memperluas pasar dan memperkuat identitas kopi Indonesia di kancah internasional.* (k/dh)

Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Partisipasi Masyarakat Membangun, Merawat, dan Menjaga Kota Medan" yang digelar Brida Kota Medan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Borong Dua Penghargaan KI Sumut 2026, Wali Kota Medan Rico Waas Sabet 'Achievement Person'

Diskusi turut dimoderatori Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Kemasyarakatan Adlan dan dihadiri sejumlah perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Forum tersebut membahas berbagai persoalan perkotaan, mulai dari perusakan fasilitas umum, pencurian komponen, vandalisme, kebersihan lingkungan, hingga gangguan keamanan yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Dalam sambutannya, Benny mengatakan pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik. Keberhasilannya juga ditentukan oleh kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan tersebut.

Menurutnya, berbagai fasilitas yang dibangun Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas, seperti taman, penerangan jalan, dan sarana publik lainnya, perlu didukung oleh perubahan perilaku serta tumbuhnya rasa memiliki terhadap kota.

"Apakah membangun kota cukup dengan membangun fisiknya?" menjadi pertanyaan yang disampaikan Benny untuk mengajak peserta FGD melihat pembangunan dari perspektif yang lebih luas.

Ia menyoroti masih adanya aksi perusakan fasilitas umum, pencurian komponen, dan vandalisme yang dapat mengurangi fungsi serta kenyamanan ruang publik. Karena itu, pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan pembentukan kesadaran sosial dan budaya menjaga lingkungan.

Benny juga menyinggung keresahan masyarakat terhadap gangguan keamanan, termasuk aksi begal dan persoalan sosial lainnya. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut perlu disertai upaya memahami akar masalah agar solusi yang dirumuskan lebih tepat sasaran.

"Kita sudah mengetahui persoalannya, tetapi perlu merumuskan mengapa persoalan itu bisa tumbuh, bagaimana mengatasinya, dari mana harus memulai, dan kapan target penyelesaiannya dapat dicapai," ujarnya.

Benny menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk menjaga seluruh wilayah kota. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk melengkapi upaya pengawasan dan pemeliharaan yang dilakukan perangkat daerah serta aparat terkait.

Ia menjelaskan, partisipasi warga dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas umum, menjaga kebersihan lingkungan, melaporkan kerusakan melalui saluran yang tepat, serta mengikuti kegiatan gotong royong.

Partisipasi tersebut juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya semangat No One Left Behind, yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pembangunan.

Meski demikian, Benny mengingatkan pelibatan masyarakat bukan berarti mengambil alih tugas pemerintah maupun aparat penegak hukum. Penanganan tindak kriminal tetap menjadi kewenangan aparat terkait, sedangkan pemerintah harus memastikan pelayanan publik, pengawasan, dan pemeliharaan fasilitas berjalan secara berkelanjutan.

"Yang ingin kita bangun adalah kemitraan. Pemerintah menjalankan kewenangannya, sementara masyarakat berperan aktif menjaga dan mengawasi lingkungan serta fasilitas milik bersama," jelasnya.

Melalui FGD tersebut, Brida Kota Medan berupaya menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk mengidentifikasi akar persoalan dan menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan pemerintah.

Benny mengatakan forum itu diharapkan tidak hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan, tetapi juga menghasilkan gagasan berdasarkan kajian, data, dan bukti atau evidence-based policy sebagai landasan perumusan kebijakan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain penyebab belum optimalnya partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong, upaya menumbuhkan kesadaran bahwa fasilitas umum merupakan aset bersama, serta langkah mencegah vandalisme, menjaga kebersihan, dan meningkatkan kepedulian sosial.

Selain itu, diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan aparat terkait agar upaya menjaga kota tidak berhenti pada kegiatan sesaat.

Hasil diskusi akan menjadi bahan kajian Brida untuk disusun dalam bentuk policy brief atau rekomendasi kebijakan. Dokumen tersebut nantinya disampaikan kepada perangkat daerah terkait serta pimpinan Pemko Medan, yakni Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.

Benny berharap forum tersebut dapat memperkuat semangat bersama dalam menjadikan Medan sebagai rumah bersama yang nyaman dan layak bagi masyarakat, termasuk generasi mendatang.

Menurutnya, pembangunan kota harus mencakup dua aspek sekaligus, yakni pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Infrastruktur yang memadai perlu didukung budaya tertib, kepedulian, gotong royong, serta tanggung jawab bersama.

"Kita bukan hanya membutuhkan physical engineering, tetapi juga social engineering," tegasnya.

Melalui pendekatan tersebut, Pemko Medan berharap pembangunan kota tidak hanya membawa perubahan pada infrastruktur, tetapi juga mendorong terbentuknya masyarakat yang peduli dan aktif menjaga lingkungan serta fasilitas publik.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Timur saat menghadiri peluncuran program Kampus Mandiri Pangan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Jalan Binjai KM 10, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Polbangtan Medan Luncurkan Kampus Mandiri Pangan, Pemprov Sumut Dorong Gerakan Tanam Cabai untuk Kendalikan Inflasi

"Kita berharap lingkungan perguruan tinggi menjadi contoh pemanfaatan lahan, pengembangan budidaya tanaman pangan, penerapan teknologi pertanian serta pembentukan jiwa kewirausahaan mahasiswa, sehingga ilmu-ilmu yang didapat dari kampus bisa berdampak pada masyarakat," kata Timur Tumanggor.

Menurutnya, pemanfaatan lahan secara optimal dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong kemandirian pangan. Perguruan tinggi juga diharapkan mampu mengembangkan metode budidaya yang dapat diterapkan masyarakat, termasuk dalam skala rumah tangga.

Dalam rangkaian peluncuran Kampus Mandiri Pangan, Polbangtan Medan juga menggelar gerakan menanam cabai serentak di berbagai daerah di Sumatera Utara.

Gerakan tersebut bertujuan mendorong masyarakat dan lingkungan kampus memanfaatkan lahan yang tersedia untuk budidaya tanaman pangan, termasuk lahan di sekitar rumah.

Timur mengatakan cabai menjadi salah satu komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi di Sumatera Utara. Fluktuasi harga komoditas tersebut dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat sehingga ketersediaan pasokan perlu dijaga.

"Cabai komoditi yang memiliki pengaruh besar pada inflasi, fluktuasi harga cabai dapat berdampak langsung ke daya beli masyarakat, peningkatan produksi dan ketersediaannya perlu menjadi perhatian kita," ujarnya.

Karena itu, peningkatan produksi cabai melalui pemanfaatan lahan dinilai dapat mendukung ketersediaan pasokan. Upaya tersebut diharapkan turut membantu menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.

Direktur Polbangtan Medan Nurliana Harahap mengatakan mahasiswa pertanian perlu memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama menjalani pendidikan. Mereka juga diharapkan mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di masyarakat, termasuk tantangan ketersediaan pangan.

"Kita berharap, kegiatan ini mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keilmuan yang dia dapatkan di kampus. Selain itu, kami juga berharap gerakan pemanfaatan lahan bisa semakin masif sehingga kita bisa mencapai kemandirian pangan," kata Nurliana.

Menurutnya, gerakan pemanfaatan lahan perlu diperluas agar penerapan ilmu pertanian tidak berhenti di lingkungan kampus, tetapi juga dapat diterapkan oleh masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Abdul Khalim, Ketua TP PKK Tanjungbalai Mashandayani, serta pimpinan instansi vertikal dan BUMD di Sumatera Utara.

Sejumlah kepala daerah juga mengikuti kegiatan secara daring, yakni Bupati Humbang Hasundutan Oloan P Nababan, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, dan Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli.* (dh)

Kelima orang tersebut ditangkap saat diduga mengoperasikan layanan transaksi judi online dari kamar nomor 2220 apartemen tersebut. Mereka bertugas memproses deposit taruhan dan permintaan pencairan uang kemenangan atau withdraw.

Baca Juga:

• Kasus Kematian Mahasiswi Unimed Anak Anggota DPRD Tebing Tinggi, Pacar Korban Dituntut 15 Tahun Penjara

"Benar, kami melakukan penangkapan terhadap lima orang pelaku. Mereka bertugas memproses deposit uang taruhan dan penukaran kemenangan atau withdraw," ujar Bayu dalam konferensi pers di Polda Sumut, Rabu (21/10/2026).

Bayu menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas judi online di apartemen itu. Polisi kemudian melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum melakukan penangkapan.

Penangkapan dilakukan pada Senin (12/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB. Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/16/X/2026/SPKT.DITRESSIBER/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 13 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aktivitas perjudian online tersebut diduga baru berjalan selama beberapa hari sebelum pengungkapan. Para operator disebut mulai menjalankan aktivitasnya pada 8 Oktober 2026.

Menurut Bayu, kelima orang itu sebelumnya pernah bekerja sebagai operator judi online di Kamboja. Setelah kembali ke Indonesia, mereka diduga melanjutkan pekerjaan serupa di Kota Medan.

"Kelima orang ini merupakan alumni dari Kamboja. Mereka datang ke Indonesia, tepatnya ke Kota Medan, kemudian kembali beraktivitas di sini," ungkapnya.

Dalam menjalankan aktivitasnya, setiap operator disebut menerima gaji sebesar Rp 10 juta per bulan. Mereka juga berpeluang memperoleh bonus apabila mampu mencapai target yang telah ditentukan.

Bayu menjelaskan, para operator bertugas memantau antrean transaksi deposit taruhan dan permintaan pencairan kemenangan melalui panel pada situs judi online.

Setelah permintaan masuk, operator meneruskannya kepada admin dengan memilih menu accept pada sistem yang digunakan.

"Dari perannya sebagai kasir, mereka memantau antrean deposit dan permintaan withdraw pada panel situs. Setelah itu, permintaan diteruskan kepada admin dengan mengklik menu accept," jelas Bayu.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi online. Barang bukti itu terdiri atas lima unit telepon seluler berbagai merek, tiga unit laptop, serta tiga kartu ATM BNI.

Saat ini, kelima orang tersebut telah ditahan di Polda Sumut. Penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mendalami jaringan yang terlibat dan mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain.

"Terhadap lima pelaku ini sudah dilakukan penahanan dan saat ini masih dalam tahap pengembangan. Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta-fakta serta pelaku lainnya," ujar Bayu.

Atas dugaan perbuatannya, kelima orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* (ds/dh)

Rocky hadir bersama sejumlah anggota kabinet dan pejabat lembaga negara dalam sidang kabinet yang dijadwalkan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Ditanya Soal Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran, Rocky Gerung Tersenyum dan Beri Simbol Hati?

"Ini juga perdana urgensinya karena 2 tahun jadi harus dievaluasi," kata Rocky.

Ketika ditanya mengenai penilaiannya terhadap pemerintahan tersebut, Rocky mengatakan, "Dan saya kasih nilai..."

Rocky kemudian memperagakan gestur finger heart di hadapan wartawan. Gestur tersebut menjadi responsnya saat diminta memberikan penilaian terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sidang kabinet tersebut turut dihadiri Ketua Wantimpres Pratikno dan sejumlah pejabat negara lainnya, termasuk Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi membenarkan adanya rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

Menurut Viva, rapat tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program lintas kementerian dan lembaga berjalan sesuai rencana.

"Rapat rutin kabinet: koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program antarkementerian dan lembaga. Juga untuk monitoring dan pengendalian program pemerintah antarkementerian dan lembaga," ujar Viva.

Melalui rapat tersebut, pemerintah melakukan koordinasi sekaligus pemantauan terhadap pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga.

Kehadiran Rocky Gerung dalam sidang kabinet kali ini juga menjadi perhatian karena ia sebelumnya dikenal sebagai pengamat politik yang kerap menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kini, sebagai anggota Wantimpres, ia memiliki peran memberikan pertimbangan kepada Presiden.* (d/dh)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti sistem sertifikasi kelaikan kapal di Indonesia menyusul sejumlah insiden kecelakaan pelayaran, termasuk kebakaran KMP Batumandi di perairan Pelabuhan Merak, Banten.

Huda mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap kondisi teknis kapal, mulai dari struktur badan kapal, permesinan, kelistrikan, hingga perlengkapan keselamatan. Menurutnya, aspek kelaikan kapal perlu mendapat perhatian serius agar kecelakaan serupa tidak terus berulang.

Baca Juga:

• Kasus KM Virgo Transport 8 Masuk Babak Baru: Polisi Tetapkan 4 Tersangka, Penyelaman Dihentikan Sementara

Menurut Huda, sistem sertifikasi yang bertumpu pada satu badan klasifikasi perlu dievaluasi agar diimbangi pengawasan yang ketat. Ia menilai pemerintah harus memastikan setiap kapal yang memperoleh izin berlayar benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan.

Ia mencontohkan KM Virgo Transport 8 yang disebutnya telah berusia 39 tahun, tetapi masih mengantongi sertifikat dan diizinkan berlayar untuk perjalanan jarak jauh.

"Kapal berusia 39 tahun seperti Virgo Transport 8 misalnya, tetap bisa mengantongi sertifikat dan diizinkan berlayar jauh. Ini membuktikan bahwa persoalannya bukan semata faktor cuaca, melainkan bagaimana negara menilai kelaikan sebuah kapal," tuturnya.

Huda mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 61 Tahun 2014 tentang perubahan aturan kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi.

Ia menilai pembukaan ruang bagi lebih banyak lembaga klasifikasi, dengan tetap menerapkan standar dan pengawasan yang ketat, dapat menjadi salah satu opsi untuk memperbaiki sistem penilaian kelaikan kapal di Indonesia.

Menurutnya, sertifikasi merupakan salah satu aspek penting dalam mencegah kecelakaan pelayaran. Namun, upaya peningkatan keselamatan juga harus mencakup faktor lain, seperti pengawasan operasional, kondisi kapal, serta pemenuhan perlengkapan keselamatan.

"Kami memahami bahwa sertifikasi kelaikan kapal hanya salah satu masalah dari banyak pemicu kecelakaan kapal di Indonesia. Namun, ini merupakan hulu masalah yang memang harus diperbaiki di samping masalah lain agar darurat pelayaran nasional tidak terus berlarut," ujarnya.

Sorotan tersebut muncul setelah KMP Batumandi terbakar di alur masuk penyeberangan Merak, Cilegon, Banten, pada Selasa (20/10/2026) sore. Kapal tersebut sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak.

Kementerian Perhubungan memastikan seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Berdasarkan keterangan Polda Banten, sebanyak 240 penumpang berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut.

Hingga Rabu (21/10/2026), penyebab kebakaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Kemenhub menyatakan akan mendukung proses pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kejadian serta menindaklanjuti hasilnya sesuai kewenangan.

Insiden ini kembali menjadi perhatian terhadap keselamatan transportasi laut, termasuk pentingnya pemeriksaan kondisi teknis kapal, pengawasan operasional, dan kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan sebelum kapal diizinkan berlayar.* (d/dh)

Acara tersebut dihadiri unsur TNI-Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali, tokoh adat, serta keluarga besar Kodam IX/Udayana.

Baca Juga:

• Gerebek Tiga Lokasi, BNN Denpasar Sita Sabu dan Ekstasi! Dua Terduga Pelaku Diburu

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pemasangan udeng khas Bali oleh Danrem 163/Wira Satya. Tradisi tersebut mengandung filosofi ngiket manah, yang bermakna mengikat pikiran agar tetap jernih dan bijaksana dalam menjalankan kepemimpinan.

Dalam acara pisah sambut, Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan pesan kepada jajaran Kodam IX/Udayana agar mempertahankan hal-hal baik yang telah berjalan serta memperbaiki kekurangan yang ada.

"Apa yang baik agar dilanjutkan, dan yang kurang baik agar dibuang sejauh-jauhnya," ujar Piek Budyakto.

Piek selanjutnya mengemban tugas baru sebagai Pangdam V/Brawijaya. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Sebelumnya, Piek juga menjalin silaturahmi dengan Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga sinergi TNI-Polri dalam mendukung keamanan dan kondusivitas wilayah Bali.

Mayjen TNI Putra Widiastawa merupakan putra daerah Bali yang berasal dari Buleleng. Kehadirannya sebagai Pangdam IX/Udayana yang baru diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat.

Gubernur Bali Wayan Koster turut berharap kepemimpinan Putra dapat mempererat sinergi antara Kodam IX/Udayana dan Pemerintah Provinsi Bali.

Keduanya diketahui memiliki latar belakang pendidikan di Singaraja. Kedekatan tersebut diharapkan turut mendukung komunikasi dan kerja sama dalam menjaga keamanan serta stabilitas wilayah Pulau Dewata.

Pergantian kepemimpinan ini juga berlangsung di tengah penataan organisasi TNI Angkatan Darat. Setelah peresmian satuan-satuan baru dalam rangka HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026, wilayah kerja Kodam IX/Udayana mengalami perubahan.

Kodam IX/Udayana kini berfokus pada wilayah Provinsi Bali. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di bawah Kodam XXX/Rinambora dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di bawah Kodam XXVII/Sobe Sonbai.

Penataan tersebut merupakan bagian dari pengembangan organisasi TNI AD untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan dan pembinaan kewilayahan.

Dengan kepemimpinan baru, Kodam IX/Udayana diharapkan dapat melanjutkan program yang telah berjalan, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan Bali.* (dh)

JAKARTA — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menyinggung evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saat ditanya wartawan mengenai penilaiannya, Rocky merespons dengan membuat gestur finger heart atau simbol hati menggunakan jari.

Baca Juga:

• Inspektorat Medan Perkuat Pengawasan Digital, 84 Peserta Ikuti Bimtek E-Audit Pengadaan

Rocky mengatakan kehadirannya dalam sidang kabinet kali ini menjadi pengalaman perdana.

Ia kemudian mengaitkan momentum tersebut dengan perlunya evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah memasuki tahun kedua.

"Ini juga perdana urgensinya karena 2 tahun jadi harus dievaluasi," kata Rocky.

Ketika wartawan meminta penilaiannya terhadap pemerintahan tersebut, Rocky menjawab sambil memperagakan gestur finger heart.

"Dan saya kasih nilai... (finger heart)," kata Rocky Gerung sembari membuat gerakan finger heart.

Rocky tidak menyampaikan secara verbal nilai atau skor tertentu dalam pernyataan tersebut.

Gestur yang ia tunjukkan menjadi bagian dari responsnya ketika ditanya mengenai evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain Rocky Gerung, sejumlah pejabat negara turut terlihat menghadiri agenda di kompleks Istana Kepresidenan.

Di antaranya Ketua Wantimpres Pratikno, Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Sejumlah pejabat lain yang hadir antara lain Wamenko Perekonomian Drajad Hari Wibowo, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandi Susanto, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wamentrans Viva Yoga Mauladi, serta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan.

Sidang Kabinet Paripurna tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB di halaman tengah kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin rapat.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi membenarkan agenda tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan.

"Iya. Ada rapat Kabinet MP yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Viva Yoga Mauladi kepada wartawan.

Menurut Viva, sidang kabinet merupakan forum untuk mengoordinasikan pelaksanaan program pemerintah lintas kementerian dan lembaga.

Pertemuan itu juga digunakan untuk memantau perkembangan program serta mengendalikan pelaksanaannya.

"Rapat rutin kabinet: koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program antar-kementerian dan lembaga. Juga untuk monitoring dan pengendalian program pemerintah antar-kementerian dan lembaga," ujar Viva.

Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi salah satu titik untuk melihat pelaksanaan program pemerintah dan koordinasi antarlembaga.

Namun, dalam pernyataannya kepada wartawan di Istana, Rocky Gerung tidak menguraikan penilaian substantif mengenai capaian maupun kekurangan pemerintahan tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan melalui Inspektorat menggelar bimbingan teknis (bimtek) optimalisasi fitur e-audit pada e-Katalog dan e-Purchasing untuk memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa.

Langkah ini ditujukan untuk mendeteksi potensi kecurangan atau fraud sejak dini.

Baca Juga:

• Ketua MD KAHMI Binjai Agus Purwanto Audiensi dengan Wali Kota, Bahas Kolaborasi Pembangunan

Dalam arahannya, Erfin menyoroti besarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Medan pada 2026 yang mencapai Rp7,7 triliun.

Sebagian anggaran tersebut digunakan untuk membiayai ribuan paket pengadaan barang dan jasa yang memerlukan pengawasan secara cermat.

Menurut Erfin, penggunaan teknologi digital menjadi salah satu cara untuk memperkuat pengawasan, terutama di tengah keterbatasan jumlah auditor yang dimiliki pemerintah kota.

Ia berharap pemanfaatan fitur e-audit dapat meningkatkan kemampuan personel dalam memeriksa transaksi pengadaan secara lebih cepat dan terukur.

"Pemanfaatan e-audit ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga meningkatkan pemahaman dan kompetensi kita dalam pembinaan serta pengawasan pengadaan barang dan jasa. Langkah ini sekaligus menjawab tantangan keterbatasan jumlah auditor di Kota Medan," ujar Erfin Fachrurrazi.

Erfin mengatakan, Kota Medan saat ini memiliki kurang dari 60 pejabat fungsional APIP yang berkualifikasi di bidang pengawasan.

Jumlah tersebut harus menangani beban pengawasan yang tinggi, termasuk berbagai transaksi pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.

Karena itu, menurut dia, pengawasan konvensional perlu diperkuat dengan pemanfaatan teknologi.

Fitur e-audit memungkinkan pemeriksaan data transaksi secara lebih cepat serta membantu menemukan pola atau kejanggalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Sistem tersebut diharapkan dapat membantu auditor mengidentifikasi indikasi risiko sebelum berkembang menjadi pelanggaran.

Meski demikian, hasil analisis digital tetap perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai prosedur pengawasan.

"Kami berpesan kepada seluruh personel APIP untuk mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh. Inspektorat harus menjadi promotor utama dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kota Medan, Desy Chalizah Permataningtyas, menjelaskan bahwa bimtek tersebut dirancang untuk memberikan keterampilan teknis kepada peserta dalam menelusuri, menganalisis, dan memverifikasi transaksi digital secara langsung.

"Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas APIP dalam mengidentifikasi indikator risiko dan pola kecurangan pada transaksi pengadaan. Selain itu, kami ingin menyamakan persepsi mengenai alur pengawasan, pelaporan, dan tindak lanjut berbasis data guna memperkuat pengendalian internal di seluruh perangkat daerah," jelas Desy.

Melalui pelatihan tersebut, Inspektorat Kota Medan berharap kemampuan personel pengawasan semakin meningkat, terutama dalam membaca data transaksi elektronik dan mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.

Optimalisasi e-audit juga diharapkan mendukung pengawasan yang lebih terarah di seluruh perangkat daerah.

Dengan pemanfaatan data digital, proses pemeriksaan dapat difokuskan pada transaksi yang menunjukkan indikator risiko sehingga penggunaan sumber daya pengawasan menjadi lebih efektif.

Upaya ini menjadi bagian dari penguatan pengendalian internal pemerintah daerah.

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan auditor, kualitas data, konsistensi tindak lanjut, serta keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.* (ad)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin serah terima jabatan (sertijab) Wakapolda Aceh dari Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo kepada Brigjen Pol. Latif Usman di lobi Gedung Satya Haprabu, Markas Polda Aceh, Rabu, 21 Oktober 2026.

Upacara tersebut dihadiri Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda), para pejabat utama Polda Aceh, kapolres dan kapolresta jajaran, serta Bhayangkari.

Baca Juga:

• Kapolres Binjai Terima Audiensi Al Washliyah, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Brigjen Pol. Latif Usman kini mengemban tugas sebagai Wakapolda Aceh setelah sebelumnya menjabat Wakapolda Jawa Tengah.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, pengangkatan Latif Usman dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui Surat Telegram Nomor ST/2251/X/KEP./2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

Latif Usman merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) 1995.

Pengalaman tugasnya di kepolisian menjadi bekal untuk menjalankan tanggung jawab baru di wilayah Aceh.

Sementara itu, Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo mendapat penugasan baru sebagai Auditor Kepolisian Utama Tingkat II Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, dengan penugasan pada Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Joko berharap, kehadiran Wakapolda yang baru dapat memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme personel, serta mendukung pelaksanaan program prioritas Polri.

Menurut dia, penguatan organisasi tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, pergantian pejabat tidak hanya menjadi bagian dari dinamika organisasi, tetapi juga diharapkan mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara lebih optimal.

Polda Aceh juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Ari Wahyu Widodo selama menjabat Wakapolda Aceh.

"Terima kasih kepada Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo atas dedikasi dan inovasi selama menjabat Wakapolda Aceh. Selamat bertugas di tempat yang baru dan sukses selalu," ujar Joko.

Dengan pergantian ini, Brigjen Pol. Latif Usman diharapkan dapat melanjutkan koordinasi dan pembinaan internal Polda Aceh, sekaligus memperkuat profesionalisme personel dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

BINJAI — Kapolres Binjai menerima audiensi Pengurus Daerah (PD) Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Binjai, Rabu (21/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antara kepolisian dan organisasi keagamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Baca Juga:

• Ketua MD KAHMI Binjai Agus Purwanto Audiensi dengan Wali Kota, Bahas Kolaborasi Pembangunan

Pertemuan itu berfokus pada penguatan silaturahmi dan sinergi antara Polri dengan organisasi keagamaan.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjaga kerukunan masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan di Kota Binjai.

Kapolres Binjai menyambut baik kedatangan pengurus PD Al Washliyah.

Ia berharap hubungan yang telah terjalin dapat terus diperkuat, terutama dalam pembinaan umat dan upaya pencegahan gangguan kamtibmas.

"Kami mengapresiasi audiensi dari PD Al Washliyah Kota Binjai. Polri membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, untuk bersama-sama menjaga situasi Kota Binjai tetap aman dan kondusif," ujar Kapolres Binjai.

Dukungan organisasi keagamaan dinilai memiliki peran dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan menghormati perbedaan.

Melalui komunikasi yang baik, kepolisian dan tokoh masyarakat dapat bekerja sama dalam mencegah persoalan sosial yang berpotensi mengganggu keamanan.

Sementara itu, perwakilan PD Al Washliyah Kota Binjai menyampaikan terima kasih atas sambutan jajaran Polres Binjai.

Mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga kerukunan umat dan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Sinergi antara kepolisian dan organisasi kemasyarakatan diharapkan tidak berhenti pada pertemuan seremonial.

Kerja sama yang berkelanjutan diperlukan agar upaya menjaga keamanan, memperkuat kerukunan, dan menciptakan suasana kondusif di Kota Binjai dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.* (ad)

Baca Juga:

• Pos Siskamling di Medan Diduga Jadi Lapak Narkoba, Polisi Gerebek hingga Terduga Pelaku Kabur ke Sungai

BINJAI — Ketua Umum Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Binjai periode 2026–2031, Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos., bersama jajaran pengurus terpilih, menemui Wali Kota Binjai, Drs. Amir Hamzah, M.AP., di ruang kerja wali kota pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal kepengurusan baru MD KAHMI Binjai untuk membangun komunikasi dan memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kota Binjai.

Baca Juga:

• Polbangtan Medan Luncurkan Kampus Mandiri Pangan, Pemprov Sumut Dorong Gerakan Tanam Cabai untuk Kendalikan Inflasi

Agus Purwanto hadir bersama jajaran pengurus MD KAHMI Binjai periode 2026–2031, presidium dan jajaran Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Binjai, serta Dewan Pakar dan Dewan Penasihat MD KAHMI Binjai.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Agus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Wali Kota Binjai atas sambutan yang diberikan kepada rombongan pengurus.

Ia menegaskan bahwa MD KAHMI Binjai siap berperan aktif dalam mendukung kemajuan kota melalui sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Kontribusi tersebut, menurutnya, dapat diwujudkan melalui gagasan dan pemikiran para alumni HMI yang memiliki latar belakang keilmuan, profesi, serta pengalaman yang beragam.

KAHMI, sebagai wadah para alumni HMI, dinilai memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

Peran itu dapat dijalankan melalui sumbangan pemikiran, pengembangan sumber daya manusia, hingga dukungan terhadap program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Agus juga menyampaikan agenda pelantikan pengurus MD KAHMI Binjai periode 2026–2031 yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, di Pendopo Umar Baki, Kota Binjai.

Pelantikan tersebut diharapkan menjadi titik awal bagi pengurus baru untuk memperkuat soliditas organisasi, menyatukan visi, dan menyusun langkah strategis selama masa kepengurusan.

Bagi MD KAHMI Binjai, penguatan organisasi tidak hanya berkaitan dengan konsolidasi internal.

Kepengurusan baru juga diharapkan mampu memperluas pengabdian kepada masyarakat serta mengambil bagian dalam upaya memajukan daerah, bangsa, dan negara.

Sementara itu, Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyambut baik kedatangan jajaran pengurus MD KAHMI Binjai bersama unsur Forhati, Dewan Pakar, dan Dewan Penasihat.

Ia berharap KAHMI dapat menjaga komunikasi dan membangun kerja sama yang konstruktif dengan Pemerintah Kota Binjai.

Organisasi tersebut juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah.

Menurut wali kota, keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi alumni dan kalangan intelektual, menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Audiensi ini menandai upaya kepengurusan MD KAHMI Binjai di bawah kepemimpinan Agus Purwanto untuk memperkuat peran organisasi di tingkat daerah.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan komunikasi dan komitmen kerja sama tersebut menjadi program yang konkret dan dapat dirasakan masyarakat.

Dengan dukungan pengalaman serta latar belakang keilmuan para alumninya, MD KAHMI Binjai periode 2026–2031 diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan Kota Binjai.

Pelantikan pada November mendatang akan menjadi salah satu tahapan penting bagi pengurus baru untuk memulai agenda organisasi dan memperjelas bentuk kontribusinya bagi masyarakat.* (ad)

LHOKSEUMAWE — Keluarga besar Korem 011/Lilawangsa menggelar tradisi penerimaan Komandan Korem (Danrem) yang baru, Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal, sekaligus melepas pejabat lama, Brigjen TNI Ali Imran.

Kegiatan berlangsung di Markas Korem 011/Lilawangsa, Lhokseumawe, Aceh, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Ada Dugaan Keterlibatan Prajurit Aktif dalam Korupsi BNPB, KPK Surati Panglima TNI Agus Subiyanto

Prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI berbaris di sisi kiri dan kanan jalan untuk menyambut kedatangan Teuku Mustafa Kamal bersama istrinya, Ny. Cut Veniaty Kamal.

Suasana penyambutan semakin semarak ketika anak-anak TK Kartika IV-3 Korem Lhokseumawe menampilkan tari Ranup Lampuan.

Tarian tradisional Aceh tersebut menjadi simbol keramahan dan penghormatan kepada tamu.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penghormatan jajar dan tradisi pedang pora.

Prosesi ini merupakan bentuk penghormatan militer kepada pejabat baru sekaligus bagian dari tradisi yang dijaga di lingkungan TNI.

Setelah melewati rangkaian penyambutan, Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal menjalani tradisi penciuman Dhuaja satuan.

Prosesi tersebut menandai penerimaannya sebagai bagian dari keluarga besar Korem 011/Lilawangsa.

Danrem bersama istrinya, yang juga menjabat Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 011 PD Iskandar Muda, Ny. Cut Veniaty Kamal, kemudian mengikuti tradisi penerimaan yang dipimpin Wakil Kepala Staf Korem (Kasrem) 011/Lilawangsa, Letkol Inf Novi Widiyanto.

Kegiatan itu turut dihadiri para komandan kodim (Dandim) dan Komandan Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan) jajaran Korem 011/Lilawangsa.

Selain prosesi militer, kegiatan tersebut mencakup rapat pimpinan, ramah tamah, perkenalan pejabat baru, serta pamitan pejabat lama.

Acara berlangsung di Gedung Ahmad Yani Korem 011/Lilawangsa bersama prajurit, PNS TNI, dan keluarga besar satuan.

Pergantian kepemimpinan ini juga menjadi kesempatan bagi jajaran Korem untuk mempererat silaturahmi dan menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas.

Di sisi lain, pelepasan Brigjen TNI Ali Imran menjadi bentuk penghormatan atas pengabdiannya selama bertugas di satuan tersebut.

Prajurit dan PNS TNI bersama keluarga besar Korem 011/Lilawangsa mengantar keberangkatan Ali Imran bersama istrinya, Ny. Dini Ali Imran.

Suasana perpisahan berlangsung dalam nuansa keakraban dan haru.

Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 011/Lilawangsa, Mayor Cpm Koko Haryono, mengatakan momen perpisahan tersebut mencerminkan ikatan kekeluargaan yang terbangun selama kebersamaan dalam menjalankan tugas.

"Pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI AD. Khusunya Korem 011/Lilawangsa jajaran Kodam Iskandar Muda, untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, pembinaan satuan, dan pelaksanaan tanggung jawab," ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa tradisi lepas sambut bukan sekadar seremoni pergantian pejabat.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghargaan kepada pemimpin yang telah menuntaskan masa tugas sekaligus penerimaan terhadap pemimpin baru yang akan melanjutkan pengabdian.

"Dengan semangat kebersamaan, seluruh jajaran Korem 011/Lilawangsa diharapkan terus menjaga disiplin, soliditas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat pengabdian kepada TNI Angkatan Darat, masyarakat, bangsa, dan negara," tutupnya.

Pergantian kepemimpinan di Korem 011/Lilawangsa diharapkan dapat menjaga kesinambungan program satuan serta memperkuat pelaksanaan tugas di wilayah Aceh.

Tradisi penerimaan dan pelepasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kepemimpinan dalam organisasi militer berjalan seiring dengan tanggung jawab, disiplin, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong perguruan tinggi berperan aktif dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan, pengembangan teknologi pertanian, dan peningkatan keterampilan mahasiswa.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, saat menghadiri peluncuran program Kampus Mandiri Pangan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Jalan Binjai Kilometer 10, Rabu, 21 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Terbukti Jual Ulang Internet Starlink Rp10 Ribu Tanpa Izin, Pria di Mentawai Justru Dimaafkan Hakim: Beri Manfaat bagi Warga

Timur menilai perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi tempat mahasiswa memperoleh pengetahuan secara teori.

Kampus juga harus mampu menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan langsung untuk membantu mengatasi persoalan masyarakat.

Menurut dia, pengembangan pertanian berbasis kampus dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan yang tersedia secara produktif.

Dalam sambutannya, Timur Tumanggor mengapresiasi inisiatif Polbangtan Medan dalam mengembangkan program Kampus Mandiri Pangan.

Menurut Timur, perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia, pengetahuan, dan kemampuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Karena itu, lingkungan kampus diharapkan dapat menjadi tempat pengembangan berbagai metode budidaya tanaman pangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain menghasilkan produk pertanian, program tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola usaha pertanian secara mandiri.

"Kita berharap lingkungan perguruan tinggi menjadi contoh pemanfaatan lahan, pengembangan budidaya tanaman pangan, penerapan teknologi pertanian serta pembentukan jiwa kewirausahaan mahasiswa, sehingga ilmu-ilmu yang didapat dari kampus bisa berdampak pada masyarakat," kata Timur Tumanggor.

Timur mengatakan mahasiswa perlu memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola lahan, menerapkan teknologi, dan memahami proses produksi pertanian.

Ia berharap program Kampus Mandiri Pangan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan Polbangtan Medan, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lainnya di Sumatera Utara.

Selain peluncuran Kampus Mandiri Pangan, Polbangtan Medan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Gerakan Tanam Cabai Serentak.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ingatkan ASN Sumut: Gaji dari Masyarakat, Harus Amanah dan Mampu Menguasai Teknologi AI

Kegiatan tersebut bertujuan mendorong masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian.

Pemanfaatan lahan tidak harus dilakukan dalam skala besar.

Pekarangan rumah, lingkungan sekolah, hingga lahan kosong di sekitar perkantoran juga dapat digunakan untuk menanam tanaman pangan.

Cabai menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Selain digunakan sebagai bahan makanan, perubahan harga cabai juga dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga.

Melalui kegiatan penanaman serentak, pemerintah berharap masyarakat dan lingkungan pendidikan dapat ikut meningkatkan ketersediaan cabai.

Gerakan tersebut juga diharapkan menumbuhkan kebiasaan memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Timur Tumanggor menjelaskan bahwa cabai merupakan salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Sumatera Utara.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu.

Ketika harga sejumlah kebutuhan pokok meningkat, pengeluaran masyarakat juga dapat bertambah.

Karena itu, peningkatan produksi cabai menjadi salah satu langkah yang perlu diperhatikan untuk membantu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.

"Cabai komoditi yang memiliki pengaruh besar pada inflasi, fluktuasi harga cabai dapat berdampak langsung ke daya beli masyarakat, peningkatan produksi dan ketersediaannya perlu menjadi perhatian kita," kata Timur Tumanggor.

Baca Juga:

• KPK Sita Rp250 Juta dari PCNU Nias, Dalami Dugaan Politik Uang Muktamar NU dan Kaitan Kasus Korupsi ATR/BPN

Menurut Timur, upaya memperkuat produksi pangan perlu dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah, perguruan tinggi, petani, maupun masyarakat.

Meskipun kegiatan penanaman tidak langsung menurunkan harga cabai, peningkatan produksi yang berkelanjutan berpotensi membantu menjaga pasokan pada masa mendatang.

Ketersediaan pangan yang memadai diharapkan dapat mengurangi tekanan harga, terutama ketika permintaan masyarakat meningkat.

Direktur Polbangtan Medan, Nurliana Harahap, mengatakan program Kampus Mandiri Pangan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pertanian.

Menurut Nurliana, mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori mengenai tanaman pangan, teknologi budidaya, maupun pengelolaan hasil pertanian.

Mereka juga harus mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk ketersediaan pangan.

Melalui kegiatan praktik langsung, mahasiswa dapat mempelajari proses pertanian mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan tanaman, hingga pengelolaan hasil produksi.

Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengembangkan usaha pertanian setelah menyelesaikan pendidikan.

"Kita berharap, kegiatan ini mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplmentasikan keilmuan yang dia dapatkan di kampus, selain itu kami juga berharap gerakan pemanfaatan pemanfaatan lahan bisa semakin masif sehingga kita bisa mencapai kemandirian pangan," kata Nurliana Harahap.

Menurut dia, keberhasilan program perlu dilihat dari kemampuan mahasiswa menerapkan keterampilan pertanian sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Program Kampus Mandiri Pangan dikembangkan dengan mengoptimalkan lahan dan fasilitas yang tersedia di lingkungan Polbangtan Medan.

Baca Juga:

• Jalan Barusjahe–Serdang Tertimbun Longsor, Pemkab Karo Turunkan Alat Berat untuk Buka Akses

Dalam pelaksanaannya, kampus memanfaatkan konsep Teaching Factory atau pembelajaran berbasis praktik yang menghubungkan kegiatan pendidikan dengan proses produksi.

Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari cara membudidayakan tanaman di dalam kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan pertanian.

Polbangtan Medan sebelumnya telah mengembangkan berbagai komoditas di lahan praktik, termasuk padi sawah, padi gogo, padi apung, tanaman hortikultura, dan ikan.

Hasil produksi dari kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan lingkungan kampus maupun kegiatan pengembangan usaha pertanian.

Program tersebut diharapkan membentuk ekosistem pendidikan yang menggabungkan penelitian, praktik lapangan, teknologi, dan kewirausahaan.

Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami bahwa kegiatan pertanian tidak hanya berhubungan dengan proses menanam dan memanen.

Pertanian juga mencakup perencanaan produksi, penggunaan teknologi, pengelolaan biaya, pemasaran, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar.

Pengetahuan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan sektor pertanian modern.

Gerakan menanam cabai yang dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran Kampus Mandiri Pangan juga diarahkan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan lahan di lingkungan masing-masing.

Bagi masyarakat yang memiliki lahan terbatas, kegiatan bercocok tanam juga dapat dilakukan menggunakan pot atau wadah tanaman sesuai kondisi lingkungan.

Pemanfaatan pekarangan memiliki manfaat untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga.

Baca Juga:

• Kabut Asap Picu Kekhawatiran Warga, Pemkab Simalungun Turun Tangan Periksa Kualitas Udara

Selain itu, kegiatan menanam dapat memberikan pengetahuan mengenai cara merawat tanaman dan pentingnya menjaga ketersediaan bahan makanan.

Namun, keberhasilan kegiatan tersebut tetap bergantung pada ketersediaan bibit, air, pemeliharaan tanaman, serta kesesuaian kondisi lingkungan.

Karena itu, dukungan pengetahuan dan pendampingan pertanian menjadi penting agar program pemanfaatan lahan dapat memberikan hasil yang berkelanjutan.

Kegiatan peluncuran Kampus Mandiri Pangan dan gerakan tanam cabai serentak turut dihadiri sejumlah pejabat serta perwakilan lembaga di Sumatera Utara.

Hadir secara langsung Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Abdul Khalim, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tanjungbalai, Mashandayani.

Selain itu, kegiatan dihadiri pimpinan instansi vertikal dan badan usaha milik daerah (BUMD) di Sumatera Utara.

Sejumlah kepala daerah juga mengikuti kegiatan secara daring, antara lain Bupati Humbang Hasundutan Oloan P. Nababan, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, dan Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli.

Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menunjukkan adanya upaya kerja sama dalam mendukung kegiatan pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Pada kesempatan yang sama, kegiatan penanaman padi serentak juga berlangsung di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara melalui sambungan daring.

Peluncuran Kampus Mandiri Pangan Polbangtan Medan menjadi salah satu upaya menghubungkan pendidikan pertanian dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap mahasiswa dapat menggunakan pengetahuan yang diperoleh di kampus untuk membantu meningkatkan produksi pangan, mengembangkan teknologi pertanian, serta menciptakan peluang usaha.

Baca Juga:

• DWP Simalungun Perkuat Program Kerja 2026, Siapkan Lomba Hari Ibu dan HUT DWP hingga Evaluasi Kantor Kecamatan

Di sisi lain, gerakan penanaman cabai serentak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan lahan yang tersedia.

Timur Tumanggor menekankan bahwa peningkatan produksi dan ketersediaan pangan merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.

Sementara itu, Polbangtan Medan berharap program tersebut dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa sekaligus mendorong kemandirian pangan.

Melalui penerapan pertanian berbasis praktik dan pengembangan kewirausahaan, lingkungan kampus diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan lahan yang produktif.

Program ini juga diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang memahami ilmu pertanian, tetapi mampu menerapkan pengetahuan tersebut untuk membantu menyelesaikan persoalan pangan di tengah masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan korupsi/" target="_blank">Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Surat tersebut dikirim menyusul adanya dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran penanganan bencana.

Baca Juga:

• Jaksa Ungkap Dugaan Perintah Febrie Adriansyah Terkait Uang Rp55 Miliar dari Tan Kian: 'Dinginkan Saja Dulu'

"Benar, KPK sudah mengirimkan surat ke Panglima TNI, kemarin," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, Rabu (21/10/2026).

Pengiriman surat tersebut menjadi tindak lanjut koordinasi antara KPK dan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) dalam penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Salah satunya adalah Bima Setiawan, yang merupakan adik mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

KPK juga telah menyampaikan penjelasan kepada Puspom TNI mengenai posisi dan kemungkinan peran Suharyanto dalam perkara yang sedang disidik.

Namun, hingga Rabu, 21 Oktober 2026, Suharyanto belum termasuk dalam lima orang yang diumumkan KPK sebagai tersangka.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Puspom TNI sejak tahap awal penanganan perkara.

Koordinasi dilakukan karena penyidikan turut menyinggung kemungkinan keterlibatan anggota TNI yang masih berstatus aktif.

Menurut Taufik, unsur Puspom TNI telah mengikuti pemaparan atau gelar perkara yang dilakukan KPK pada 13 dan 14 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, penyidik KPK menyampaikan perkembangan penanganan perkara, termasuk informasi mengenai posisi mantan Kepala BNPB Suharyanto.

"Tadi untuk (eks) Kepala BNPB saat ekspos sudah dijelaskan juga posisinya kepada rekan-rekan TNI yang sudah hadir, baik di hari tanggal 13 dan tanggal 14 (Oktober) yang lebih lengkap begitu," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Taufik mengatakan koordinasi tersebut diperlukan agar proses penyidikan dapat dilakukan melalui kerja sama antarlembaga.

KPK tidak ingin penanganan perkara yang berkaitan dengan prajurit aktif berjalan tanpa koordinasi dengan institusi TNI.

"Nah ini tentunya akan kita secara formal ya, akan bersurat kepada Panglima TNI karena ini menyangkut TNI aktif. Sehingga nanti akan dilakukan penyidikan tadi kita pendekatannya kolaboratif, sehingga ada sinergi dalam proses penanganannya," ujarnya.

Rencana pengiriman surat yang disampaikan pada 16 Oktober tersebut kini telah direalisasikan.

Meski demikian, KPK belum merinci isi surat maupun tindak lanjut yang akan dilakukan pihak TNI setelah menerima pemberitahuan tersebut.

Nama mantan Kepala BNPB Suharyanto menjadi perhatian dalam pengembangan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai.

Suharyanto merupakan perwira tinggi TNI yang sebelumnya memimpin BNPB. Salah satu tersangka, Bima Setiawan, diketahui memiliki hubungan keluarga dengannya.

Bima juga pernah menjalankan tugas sebagai tenaga ahli Kepala BNPB.

Dalam penyidikan, KPK menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran kebencanaan.

Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya peran pejabat maupun pihak lain dalam pelaksanaan pengadaan tersebut.

Namun, hubungan keluarga maupun jabatan seseorang tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

Karena itu, KPK masih harus memastikan peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh selama penyidikan.

Taufik menjelaskan bahwa pengembangan perkara akan terus dilakukan, termasuk untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan prajurit TNI aktif.

"Kemudian terkait dengan peran-peran dari beberapa pihak TNI aktif seperti apa, ya nanti kita akan kembangkan lebih jauh dalam proses penyidikan yang sudah ditetapkan ke depan," ucap dia.

Hingga kini, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka baru dari unsur prajurit TNI aktif dalam perkara tersebut.

Koordinasi antara KPK dan Puspom TNI tidak hanya berlangsung melalui pertemuan penyidik.

Taufik mengungkapkan bahwa anggota Puspom TNI juga mendampingi tim KPK saat melakukan penyegelan sejumlah ruangan di Kantor BNPB.

Pendampingan tersebut dilakukan sebagai bagian dari koordinasi penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan lingkungan BNPB.

"Baik dengan pemasangan segel, itu juga sudah dilakukan bersama-sama dengan puspom TNI. Artinya mendampingi, karena memang ini penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK," tuturnya.

Selain penyegelan, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan Kantor BNPB pada 14–15 Oktober 2026.

Ruangan yang diperiksa antara lain ruang Kepala BNPB, sejumlah ruang pejabat, dan ruang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen maupun barang bukti yang dapat mendukung proses penyidikan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri dugaan penyimpangan penggunaan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi penanganan bencana.

Kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat dan pihak swasta diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

Sehari setelahnya, pada Rabu, 14 Oktober 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Kelima tersangka tersebut adalah Bima Setiawan, yang merupakan tenaga ahli Kepala BNPB dan adik Suharyanto, serta Richard Erlangga yang juga menjabat sebagai tenaga ahli Kepala BNPB.

Tersangka lainnya ialah Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB yang juga bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Dua tersangka dari pihak swasta adalah Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarin.

Gery diketahui merupakan Direktur PT Trans Lintas Selaras, salah satu perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di BNPB.

Dalam penyidikan, KPK menduga terdapat praktik suap dan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang serta layanan kebencanaan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya membenarkan informasi bahwa Bima merupakan adik Suharyanto.

"Ya, terinformasi seperti itu," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Namun, Setyo menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan dugaan perbuatan seseorang, bukan karena hubungan keluarga atau kedudukannya.

"Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," sambungnya.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK mengungkap adanya dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa BNPB sepanjang 2024 hingga 2026.

Penyidik menemukan sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang diduga memiliki hubungan dengan salah satu tersangka.

KPK menyebut nilai pengadaan yang melibatkan penyedia yang diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan mencapai sekitar Rp148 miliar.

Angka tersebut merupakan nilai pengadaan yang sedang ditelusuri, bukan jumlah kerugian negara yang telah dipastikan.

Selain dugaan benturan kepentingan, penyidik juga mengusut penerimaan uang oleh sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan.

Richard Erlangga, misalnya, diduga menerima uang Rp2,38 miliar dari Gery Prasetiawan melalui perantara selama Januari hingga September 2026.

KPK juga menduga terdapat pemberian uang sebesar Rp140 juta dari Gery kepada Gabriel Purwaka Sigit.

Dugaan transaksi tersebut masih terus diperiksa untuk mengetahui hubungan antara pemberian uang dan proses pengadaan di BNPB.

Selain menetapkan lima tersangka, KPK juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dalam perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB.

Pada 16 Oktober 2026, KPK mengungkap penyitaan barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar.

Barang bukti tersebut meliputi uang tunai Rp3,35 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat, dan 9.000 dolar Singapura.

Penyidik juga mengamankan 56 keping emas dengan berat total 133 gram yang ditaksir bernilai sekitar Rp315,8 juta.

Selain itu, ditemukan tabungan emas seberat 192 gram dengan nilai sekitar Rp452 juta serta aset kripto senilai kurang lebih Rp1,10 miliar.

Seluruh barang bukti tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan.

KPK akan menelusuri asal-usul serta keterkaitan aset yang diamankan dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

Penyidik juga masih membuka kemungkinan pengembangan perkara apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

Dana Siap Pakai atau DSP merupakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana.

Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak dalam penanggulangan bencana, sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggunaannya berkaitan dengan kebutuhan seperti logistik, peralatan darurat, layanan bagi masyarakat terdampak, dan berbagai kegiatan penanganan bencana lainnya.

Karena digunakan dalam situasi darurat, pengelolaan DSP memerlukan kecepatan sekaligus pengawasan yang memadai.

Pengadaan barang dan jasa dalam kondisi tertentu dapat dilakukan melalui mekanisme yang berbeda dari pengadaan reguler, termasuk penunjukan langsung sesuai persyaratan hukum.

Namun, keadaan darurat tidak menghapus kewajiban pejabat dan penyedia barang untuk menggunakan anggaran secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan penyimpangan DSP menjadi perhatian karena dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan ketika menghadapi bencana.

Apabila dana disalahgunakan, penanganan kebencanaan berisiko terganggu karena anggaran dan barang yang seharusnya tersedia tidak digunakan sesuai kebutuhan.

Pengiriman surat KPK kepada Panglima TNI Agus Subiyanto pada 20 Oktober 2026 menandai tindak lanjut resmi koordinasi penanganan dugaan korupsi BNPB.

Sebelumnya, penyidik KPK telah memberikan penjelasan kepada Puspom TNI mengenai konstruksi perkara dan posisi sejumlah pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut.

KPK juga telah melibatkan Puspom TNI dalam pendampingan kegiatan penyegelan di lingkungan BNPB.

Langkah selanjutnya akan bergantung pada hasil koordinasi dan perkembangan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Hingga Rabu, 21 Oktober 2026, KPK belum mengumumkan keputusan mengenai status hukum Suharyanto maupun penetapan tersangka baru dari kalangan prajurit TNI aktif.

Penyidikan masih berfokus pada dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai BNPB.

KPK menegaskan pengembangan perkara akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan, termasuk apabila terdapat keterlibatan pihak lain.

Sementara itu, kelima tersangka yang telah ditetapkan tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (km/ad)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, merespons rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas tindak lanjut polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Komarudin menilai dugaan pelanggaran konstitusi oleh pejabat negara tidak semestinya diabaikan.

Baca Juga:

• Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Febrie Adriansyah, Kasus Dugaan TPPU Rp346 Miliar Jadi Sorotan

Pernyataan tersebut disampaikan Komarudin saat ditemui di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Anggota Komisi II DPR RI itu mengingatkan bahwa setiap anggota parlemen memiliki kewajiban menjaga konstitusi dan menjalankan amanah yang telah diucapkan saat mengemban jabatan.

"Seluruh anggota DPR itu bersumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menegakkan konstitusi, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar '45. Itu kan bersumpah itu kepada Tuhan," ujar Komarudin saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

"Lalu sekarang pertanyaannya ketika konstitusi dilanggar, masa semua diam saja? Itu hal mendasar," sambungnya.

Pernyataan Komarudin muncul setelah PKS menyatakan akan menjajaki pandangan fraksi lain mengenai polemik ijazah Gibran yang kembali menjadi perdebatan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026.

Meski demikian, dugaan pelanggaran konstitusi tersebut belum dinyatakan terbukti melalui putusan yang menetapkan Gibran melanggar persyaratan pencalonan.

Komarudin menjelaskan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan undang-undang, sedangkan fungsi anggaran berhubungan dengan pembahasan dan persetujuan anggaran negara.

Sementara itu, fungsi pengawasan memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Menurut Komarudin, fungsi pengawasan tersebut menjadi penting ketika muncul persoalan mengenai dugaan pelanggaran aturan oleh pejabat tinggi negara.

Ia mempertanyakan bagaimana tanggung jawab etik dan moral pejabat negara apabila suatu pelanggaran telah terbukti.

"Dalam konteks pengawasan, saya waktu itu ngomong masa pejabat tinggi negara melanggar aturan tidak ada sanksi etik dan moral? Kalau tidak ya mengundurkan diri toh. Dan kalau tidak (mundur), proses di fraksi DPR. Nah, sekarang mungkin teman-teman mulai tergerak sekarang untuk bicara," ungkap Komarudin.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Komarudin memandang persoalan syarat pendidikan calon pejabat negara sebagai isu yang berkaitan dengan tanggung jawab penyelenggara negara.

Namun, setiap tindak lanjut yang dilakukan DPR tetap harus didasarkan pada kewenangan konstitusional, prosedur hukum, dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Komarudin meminta agar pembahasan mengenai syarat pendidikan Gibran tidak dipandang sebagai konflik pribadi atau permusuhan terhadap Wakil Presiden.

Menurut dia, persoalan tersebut seharusnya ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum dan tata kelola negara.

"Kita jangan masalah ini bawa seolah-olah ini kita bermusuhan orang per orang. Lihat dalam perspektif bernegara, negara hukum," kata dia.

Komarudin juga menilai proses pencalonan dan pelantikan yang telah dilaksanakan tidak berarti seluruh persoalan administratif atau dugaan pelanggaran aturan tidak dapat lagi dievaluasi.

Ia berpendapat bahwa persoalan yang muncul tetap perlu diperiksa apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum.

"Orang bilang pasti bilang , 'Oh ini kan sudah jadi kok.' Iya, biar proses sudah dilaksanakan sudah berjalan, tapi pelanggaran ya tetap pelanggaran, makanya harus dibenahi. Gitu," ucap Komarudin.

Meski demikian, pembenahan yang dimaksud tetap memerlukan dasar hukum dan proses pemeriksaan untuk menentukan apakah benar terjadi pelanggaran.

Polemik mengenai syarat pendidikan Gibran sebelumnya menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Pilpres 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Komarudin menegaskan bahwa pandangannya mengenai polemik ijazah Gibran merupakan sikap pribadi sebagai anggota DPR.

Ia tidak menyampaikan pernyataan tersebut atas nama Fraksi PDI Perjuangan maupun sebagai keputusan resmi partai.

"Saya tidak bicara mewakili fraksi. Saya bicara sebagai anggota DPR yang punya hak konstitusi dalam undang-undang konstitusi," pungkas Komarudin.

Penegasan tersebut penting karena tindak lanjut suatu persoalan melalui mekanisme DPR memerlukan proses politik dan kelembagaan.

Pandangan seorang anggota DPR tidak otomatis menjadi keputusan resmi fraksi atau sikap seluruh anggota partai.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada informasi mengenai keputusan resmi Fraksi PDIP untuk mengajukan hak angket atau hak menyatakan pendapat terkait polemik syarat pendidikan Gibran.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan akan membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR untuk membahas polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari penugasan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf kepada Fraksi PKS di DPR.

Menurut Kholid, komunikasi antarfraksi diperlukan untuk mengetahui pandangan masing-masing partai sebelum menentukan kemungkinan langkah melalui parlemen.

"Presiden PKS menugaskan Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi dengan fraksi fraksi lainnya. Kita tentu perlu menjajaki pandangan dan sikap fraksi lainnya," ujar Kholid, Selasa (20/10/2026).

Kholid menjelaskan bahwa PKS belum mengambil keputusan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket ataupun hak menyatakan pendapat.

Partainya masih ingin mengetahui bagaimana pandangan fraksi lain terhadap persoalan tersebut.

Selain itu, DPR sedang memasuki masa reses sehingga pembahasan lebih lanjut diperkirakan dilakukan setelah masa sidang kembali berlangsung.

Dengan demikian, langkah PKS saat ini masih berada pada tahap penjajakan komunikasi politik dan belum menjadi pengajuan resmi penggunaan hak konstitusional DPR.

Polemik syarat pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap keterpenuhan syarat pendidikan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Namun, MK tidak menyatakan Gibran terbukti melakukan pelanggaran konstitusi ataupun membatalkan kedudukannya sebagai Wakil Presiden.

Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

Para pemohon dinilai bukan pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai peserta Pilpres sebagaimana dipersyaratkan untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan presiden.

Karena itu, MK tidak mengabulkan permintaan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Perbedaan antara pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut menjadi hal penting dalam memahami polemik yang berkembang.

Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan MK tidak sama dengan putusan yang menyatakan seseorang secara hukum telah terbukti memalsukan ijazah atau melanggar konstitusi.

Penentuan apakah terdapat pelanggaran dalam proses administrasi pencalonan memerlukan penilaian lembaga yang berwenang melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Salah satu persoalan yang muncul dalam pembahasan antarfraksi adalah kemungkinan penggunaan hak DPR untuk menindaklanjuti polemik syarat pendidikan Gibran.

DPR memiliki sejumlah hak konstitusional, antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan tertentu yang penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Sementara itu, hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang memenuhi persyaratan hukum.

Adapun hak menyatakan pendapat digunakan untuk menyampaikan sikap DPR terhadap kebijakan atau kejadian tertentu, termasuk dugaan pelanggaran oleh Presiden maupun Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.

Namun, penggunaan hak-hak tersebut memerlukan prosedur dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Karena itu, komunikasi yang direncanakan PKS belum dapat disimpulkan sebagai keputusan DPR untuk menggunakan hak angket ataupun memulai proses pemberhentian Wakil Presiden.

Kholid menegaskan bahwa partainya masih akan memperhatikan dinamika dan pandangan fraksi lain pada masa sidang berikutnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran ketika meninjau pameran Inacraft di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober 2026.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," kata Gibran saat meninjau pameran Inacraft di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Gibran juga menegaskan akan tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dan mendukung pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyampaikan bahwa setelah putusan MK, perhatian utamanya tetap tertuju pada pekerjaan pemerintahan dan program yang dijalankan untuk masyarakat.

Pernyataan tersebut menjadi tanggapan Gibran terhadap perkembangan perkara yang telah diputus MK.

Rencana PKS untuk membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain menunjukkan bahwa polemik syarat pendidikan Gibran masih menjadi perhatian di lingkungan parlemen.

Respons Komarudin Watubun juga memperlihatkan adanya pandangan di kalangan anggota DPR bahwa persoalan tersebut perlu dilihat melalui fungsi pengawasan dan prinsip negara hukum.

Namun, Komarudin telah menegaskan bahwa pandangannya merupakan pernyataan pribadi, bukan keputusan resmi Fraksi PDI Perjuangan.

Di sisi lain, PKS belum menentukan sikap mengenai penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat.

Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum pemohon, bukan menjatuhkan putusan yang menyatakan Gibran terbukti melanggar konstitusi.

Dengan kondisi tersebut, tindak lanjut persoalan masih bergantung pada keputusan lembaga yang berwenang dan mekanisme hukum yang dapat digunakan.

Hingga Rabu, 21 Oktober 2026, belum terdapat keputusan resmi DPR untuk mengambil langkah konstitusional terkait polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.* (d/ad)