Momen tersebut terjadi saat Saldi memberikan kesempatan kepada ahli berikutnya untuk menyampaikan keterangan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga:

• Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Komisioner KPU: Dokumen Pendaftaran Tak Bisa Ditolak, Tapi Belum Tentu Benar

"Sekali-kali suruh Pak Refly, Pak Bambang, biar kedengaran suaranya," kata Saldi dalam persidangan.

Saldi lalu bergurau mengenai Refly yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu kuasa hukum pemohon dalam perkara tersebut.

"Kalau tidak kita nanti di-bully terus sama Pak Refly ini," celetuk Saldi.

Refly kemudian menjawab candaan tersebut.

"Saya orang baik, Yang Mulia," ujar Refly.

Sidang tersebut merupakan agenda pembuktian Pemohon dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Berdasarkan jadwal resmi MK, persidangan pada 30 September 2026 memang diagendakan untuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pihak pemohon serta mengesahkan alat bukti tambahan.

Dalam sidang itu, pemohon menghadirkan tiga ahli, yakni ahli hukum tata negara Yance Arizona, ahli hukum pemilu Titi Anggraini, serta ahli hukum tata negara dan hukum publik Bivitri Susanti. Sementara I Gusti Putu Artha dihadirkan sebagai saksi.

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon antara lain meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan dan mendiskualifikasinya. Mereka juga meminta sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan Gibran dinyatakan batal.

Syarat pendidikan yang dipersoalkan berkaitan dengan ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta aturan KPU yang digunakan dalam proses pencalonan Pilpres 2024.

Dalam rangkaian persidangan, MK juga telah mendengarkan keterangan dari KPU, Bawaslu dan pihak terkait. KPU dalam jawabannya mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut dan menyatakan persoalan yang diajukan para pemohon berkaitan dengan sengketa proses, bukan sengketa hasil pemilu.

Sementara itu, proses persidangan masih berlangsung. MK telah menjadwalkan agenda pembuktian untuk pihak Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu pada Kamis (1/10/2026).

Candaan Saldi kepada Refly menjadi salah satu momen dalam persidangan yang berlangsung di sela agenda pemeriksaan ahli dan saksi tersebut.* (in/dh)

Untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung, harga Pertamax tercatat Rp16.300 per liter.

Baca Juga:

• Sentil Kader IMM UMSU di Era AI, Anggota DPRD Medan: Jangan Cuma Jago Organisasi, Bikin Inovasi

Harga tersebut merupakan pantauan pada Kamis (1/10/2026) pukul 08.00 WIB. Nominal dapat berubah apabila Pertamina melakukan penyesuaian harga setelah waktu pengecekan.

Masyarakat juga disarankan mengecek informasi melalui kanal resmi Pertamina sebelum melakukan pengisian BBM untuk memastikan harga terbaru.

Harga BBM Pertamina dapat berbeda antarwilayah. Salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan harga tersebut adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berlaku di masing-masing daerah.

Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar masih mengacu pada harga yang telah ditetapkan.

Berikut daftar harga BBM Pertamina per 1 Oktober 2026 berdasarkan wilayah:

Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung:
Pertamax Rp16.300 per liter, Pertamax Turbo Rp20.000 per liter, Dexlite Rp24.200 per liter dan Pertamina Dex Rp25.750 per liter.

Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau:
Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo Rp20.450 per liter, Dexlite Rp24.750 per liter dan Pertamina Dex Rp26.300 per liter.

FTZ Sabang:
Pertamax Rp14.950 per liter dan Dexlite Rp22.150 per liter.

FTZ Batam:
Pertamax Rp15.150 per liter, Pertamax Turbo Rp18.550 per liter, Dexlite Rp22.500 per liter dan Pertamina Dex Rp23.950 per liter.

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur:
Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo Rp19.600 per liter, Pertamax Green 95 Rp19.150 per liter, Dexlite Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter.

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur:
Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo Rp19.600 per liter, Dexlite Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter.

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara:
Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo Rp20.450 per liter, Dexlite Rp24.750 per liter dan Pertamina Dex Rp26.300 per liter.

Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat:
Pertamax Rp16.300 per liter, Pertamax Turbo Rp20.000 per liter, Dexlite Rp24.200 per liter dan Pertamina Dex Rp25.750 per liter.

Maluku dan Maluku Utara:
Pertamax Rp16.300 per liter dan Dexlite Rp24.200 per liter.

Papua Barat dan Papua Barat Daya:
Pertamax Rp16.300 per liter, Pertamax Turbo Rp20.000 per liter dan Dexlite Rp24.200 per liter.

Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan:
Pertamax Rp16.300 per liter, Pertamax Turbo Rp20.000 per liter, Dexlite Rp24.200 per liter dan Pertamina Dex Rp25.750 per liter.

Dengan demikian, untuk masyarakat Sumatera Utara, harga Pertamax yang terpantau pada 1 Oktober 2026 berada di angka Rp16.300 per liter, sedangkan Pertamax Turbo Rp20.000 per liter.

Perlu dicatat, daftar harga tersebut merupakan harga berdasarkan waktu pengecekan dan dapat berubah mengikuti kebijakan penyesuaian harga BBM Pertamina.* (tm/dh)

JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) merespons permintaan pihak pemohon agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihadirkan dalam persidangan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikannya saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Permintaan tersebut disampaikan kuasa hukum para pemohon, Bambang Widjojanto, dalam sidang pembuktian perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga:

• Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90

"Izin majelis, ada satu hal. Kami sudah mengajukan surat permohonan kepada Ketua MK, Jakarta 28 September. Permohonan pemanggilan pihak untuk didengar keterangannya di tahap pembuktian," kata Bambang dalam persidangan.

"Ada Saudara Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pendidikan dan Menteri Hukum. Sudah ada suratnya, kami mohon dipertimbangkan untuk dipanggil," sambungnya.

Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan surat permohonan tersebut telah diterima oleh majelis hakim. Namun, permintaan tersebut belum diputuskan.

"Ya kami sudah terima surat itu tapi belum dibahas, nanti akan dibahas di RPH yang terpisah," ujar Saldi.

Bambang kemudian menyampaikan kekhawatiran agar permintaan tersebut tidak terlupakan ketika hakim menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Saya takut itu kelupaan dalam RPH," katanya.

Saldi menegaskan permintaan tersebut sudah dibahas oleh majelis, meski pembahasannya belum selesai dan belum menghasilkan keputusan.

"Sudah dibahas tapi belum selesai," tandas Saldi.

Sidang pada Rabu (30/9/2026) merupakan agenda pembuktian dari pihak pemohon. MK mencatat agenda tersebut meliputi pemeriksaan keterangan ahli dan/atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Dalam agenda tersebut, pemohon menghadirkan sejumlah ahli dan saksi. I Gusti Putu Artha menjadi saksi, sementara ahli yang dihadirkan antara lain Yance Arizona, Titi Anggraini dan Bivitri Susanti.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana, yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Para pemohon meminta MK memeriksa persoalan tersebut dalam proses PHPU.

Dalam petitumnya, para pemohon antara lain meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai cawapres, mendiskualifikasi Gibran, serta membatalkan keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Sementara itu, KPU dalam persidangan sebelumnya mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut. KPU berpendapat permohonan para pemohon berkaitan dengan sengketa proses, bukan sengketa hasil Pemilu yang menjadi kewenangan MK dalam perkara PHPU.

Untuk tahapan selanjutnya, MK menjadwalkan sidang pembuktian dari pihak Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu pada Kamis (1/10/2026). Dalam sidang tersebut akan didengarkan keterangan ahli dan/atau saksi dari pihak-pihak tersebut serta dilakukan pengesahan alat bukti tambahan.

Permintaan pemanggilan Gibran masih menunggu pembahasan dan keputusan majelis hakim dalam RPH. Hingga tahap ini, MK belum menyatakan apakah Gibran akan dihadirkan dalam persidangan.* (k/dh)

Kesimpulan tersebut disampaikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya bersama Tim Kedokteran Forensik dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga:

• Polisi Belum Temukan Tindak Pidana dalam Kematian Sutrimo, Penyidikan Bisa Dibuka Kembali Jika Ada Bukti Baru

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya mengatakan hasil pemeriksaan tidak menemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana.

"Pemeriksaan TKP oleh tim Identifikasi Polda dan sampel dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Polri dengan pemeriksaan sampel dan DNA terhadap barang-barang yang ditemukan di TKP tidak ditemukan benda atau zat yang berbahaya," kata Anom.

Menurutnya, rangkaian fakta yang dikumpulkan penyidik juga tidak menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain dalam kematian Sutrimo.

"Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan dianalisa, penyidik berkesimpulan: sampai saat ini belum ditemukan adanya bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana dalam peristiwa meninggalnya Saudara Sutrimo," tegasnya.

Ketua Tim Ekshumasi, dr. Ahmad Yudianto, mengatakan pemeriksaan jenazah tidak menemukan tanda-tanda kekerasan.

"Pada pemeriksaan, tidak ditemukan luka ataupun jejas akibat kekerasan tajam maupun tumpul, serta tidak ditemukan adanya patah tulang yang berkaitan dengan kekerasan," jelas Yudianto.

Hasil pemeriksaan lanjutan justru menemukan sejumlah kondisi yang mengarah pada gangguan jantung. Tim forensik menemukan dinding arteri koroner yang keras dan menebal serta penyempitan lumen arteri sekitar 75 persen berdasarkan pemeriksaan histopatologi.

"Kelainan itu berupa lekukan pada cuping telinga kanan dan kiri, lemak abdomen yang tebal, dinding arteri koroner yang keras dan menebal, serta ditunjang dengan pemeriksaan dari histopatologi di mana menunjukkan adanya penyempitan lumen arteri pembuluh arteri sekitar 75 persen," paparnya.

Berdasarkan keseluruhan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang, tim forensik menyimpulkan penyakit jantung iskemik tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian.

"Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut secara keseluruhan, baik pemeriksaan luar, dalam, serta pemeriksaan penunjang, maka kami disimpulkan bahwa penyakit jantung iskemik tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian," ujar Yudianto.

Selain kondisi jantung, pemeriksaan juga menemukan adanya kafein dalam sejumlah organ dan jaringan tubuh korban.

Dari penelusuran CCTV, Sutrimo diketahui masih beraktivitas pada malam hingga menjelang pagi sebelum akhirnya tiba di depan Klinik Mordent sekitar pukul 05.30 WIB. Sepeda motor korban sempat mengalami mogok, namun setelah itu ia kembali beraktivitas dan berkeliling.

Pemeriksaan toksikologi terhadap organ dan tanah di sekitar lokasi pemakaman tidak menemukan pestisida, alkohol, arsen maupun sianida.

"Di sisi lain, pemeriksaan menemukan adanya kafein pada berbagai organ dan jaringan tubuh," kata Yudianto.

Menurut Yudianto, kafein yang ditemukan dalam tubuh korban dapat berperan sebagai faktor yang memperberat kondisi penyakit jantung, terlebih ketika disertai aktivitas hingga dini hari.

"Kafein yang ditemukan dalam tubuh dinilai dapat berperan sebagai faktor pencetus yang memperberat kondisi penyakit tersebut," ujarnya.

Polisi juga menjelaskan soal busa putih yang sempat keluar dari mulut Sutrimo saat pertama kali ditemukan. Kondisi tersebut sebelumnya sempat memunculkan dugaan adanya keracunan.

Yudianto menjelaskan busa putih tersebut berkaitan dengan edema paru akut, yakni kondisi ketika terjadi penumpukan cairan di paru-paru akibat gangguan fungsi jantung.

"Busa yang keluar dari korban ini diakibatkan karena edema paru akut," ungkapnya.

Menurutnya, penumpukan cairan tersebut dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga muncul busa berwarna putih dari mulut korban.

Dengan hasil penyelidikan dan pemeriksaan forensik tersebut, polisi menyatakan hingga saat ini belum menemukan bukti adanya tindak pidana dalam kematian Sutrimo.* (k/dh)

Sidang tersebut merupakan bagian dari perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Agenda persidangan pada 30 September 2026 adalah pembuktian pemohon, termasuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta pengesahan alat bukti tambahan.

Baca Juga:

• Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90

"Saya harus mengatakan dengan segala hormat pada teman-teman Sekjen, karena KPU itu ada dua kamar Pak. Ada majelis kesekjenan, ada teman-teman komisioner. Kadang-kadang ada satu-dua orang teman-teman kesekjenan yang nakal, yang memang dititipi," ujar Putu dalam persidangan.

Ia kemudian menceritakan pengalamannya ketika masih menjadi anggota KPU. Putu mengaku beberapa kali mencegah Ketua KPU periode 2007-2012 Hafiz Anshari menandatangani surat edaran yang disebutnya dibuat tanpa sepengetahuan komisioner.

Menurut Putu, proses sinkronisasi menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan regulasi KPU. Karena itu, ia menilai draf pembahasan PKPU 19/2023 perlu dihadirkan untuk melihat proses masuknya Pasal 18 ayat (3) tersebut.

"Fakta hukum ini sebetulnya akan menarik dihadirkan di ruang sidang ini, draf itu seperti apa. Siapa yang tandatangan di situ? Apakah ada Pasal 18 ayat 3 ini," katanya.

Putu juga mengatakan dirinya pernah mengalami intervensi dari pihak luar ketika masih menjadi anggota KPU.

Ia menceritakan pada 2009 pernah didatangi dua orang yang mengaku membawa nama Presiden saat itu. Menurut Putu, keduanya meminta perubahan aturan KPU mengenai batas waktu bagi mantan narapidana untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan.

"Saya pribadi pada 2009 sempat didatangi dua orang utusan dari Sumatera membawa nama-nama Presiden waktu itu untuk mengubah regulasi KPU soal batas yang disebut dengan limitasi 5 tahun untuk bisa mencalonkan diri bagi narapidana," ungkapnya.

Putu menyebut permintaan tersebut berkaitan dengan salah satu pemilihan gubernur di Riau. Ia juga mengatakan terdapat janji-janji tertentu dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan pengalaman itu, Putu menilai anggota KPU harus memiliki sikap tegas dalam menjalankan tugas agar tidak mudah dipengaruhi pihak luar.

"Dengan contoh semacam itu dan ada beberapa contoh-contoh yang lain, saya ingin mengatakan bahwa pengalaman itu memang menjadi anggota KPU itu kalau kemudian tidak firm, maka intervensi itu sangat mungkin bisa terjadi dari luar untuk mengubah regulasi," ujarnya.

Dalam persidangan yang sama, Putu juga menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, ketentuan pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah tersebut baru muncul dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan ketentuan serupa tidak ditemuinya dalam pemilu presiden sebelumnya maupun sejumlah pemilu legislatif dan pilkada yang pernah ia ikuti.

Keterangan Putu tersebut menjadi bagian dari materi pembuktian pihak pemohon dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Perkara tersebut diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana, yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Para pemohon meminta MK menguji persoalan tersebut dalam proses persidangan.

Namun, keterangan mengenai dugaan penyisipan atau "pasal titipan" yang disampaikan Putu Artha merupakan keterangan saksi dalam persidangan. Persoalan mengenai proses penyusunan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih menjadi bagian dari perkara yang diperiksa MK dan belum merupakan kesimpulan atau putusan pengadilan.* (k/dh)

Penggerebekan dilakukan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya setelah polisi menerima informasi mengenai seorang karyawan swasta berinisial N yang diduga sedang menggunakan narkotika di salah satu kamar hotel.

Baca Juga:

• Misi Dagang Jatim-Sumut di Medan Tembus Rp2,5 Triliun, Bobby Nasution Dorong UMKM Naik Kelas

"Penangkapan dilakukan di salah satu kamar hotel di Surabaya. Delapan orang itu berinisial F, R, K, N, Ro, U, Ar, dan A," kata Hadi, Rabu (30/9/2026).

Polisi kemudian mengamankan seluruh orang yang berada di dalam kamar dan membawa mereka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan, polisi mengetahui tiga orang yang diamankan berstatus sebagai anggota DPRD dari tiga kabupaten di Jawa Timur. Ketiganya berasal dari DPRD Kabupaten Situbondo, Kabupaten Malang dan Kabupaten Banyuwangi.

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dari lokasi. Barang tersebut berupa satu plastik klip sabu bekas pakai, dua butir pil ekstasi berwarna kuning, alat hisap atau bong, korek api serta satu bungkus rokok yang digunakan sebagai wadah penyimpanan sabu.

Dari hasil pemeriksaan dan tes urine, tujuh orang diketahui positif mengonsumsi ekstasi. Sementara N diketahui mengonsumsi dua jenis narkotika, yakni sabu dan ekstasi.

"Dalam pemeriksaan, belakangan diketahui bahwa 3 orang di antaranya berstatus sebagai wakil rakyat dari kabupaten di wilayah Jawa Timur," ujar Hadi.

Dalam pengembangan perkara, N disebut mengaku mendapatkan sabu dan ekstasi dari seseorang berinisial C. Polisi kemudian memasukkan C ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Polisi menyebut barang bukti narkotika yang ditemukan berada di bawah batas yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Atas dasar itu, kedelapan orang tersebut diproses melalui mekanisme restorative justice.

"Kami proses restorative justice untuk delapan pelaku ini. Kami pastikan semua kami proses sesuai prosedur," kata Hadi.

Kabar mengenai tiga anggota DPRD yang diamankan tersebut kemudian mendapat perhatian dari internal Partai Gerindra. Pengurus partai di daerah masing-masing menyatakan masih menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum dan meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi Suwito menyebut pihaknya belum memperoleh konfirmasi resmi dari aparat terkait keterlibatan anggota DPRD Banyuwangi berinisial ADR. Ia mengatakan partai akan menunggu perkembangan proses hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Sementara Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq juga mengaku belum dapat memastikan keterlibatan anggota DPRD berinisial UAM sebelum mendapat informasi resmi dari aparat.

Di sisi lain, Zia mengatakan apabila keterlibatan kader terbukti melalui proses hukum, mekanisme internal partai dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemberian sanksi.

Badan Kehormatan DPRD Banyuwangi juga akan membahas status anggota DPRD yang terseret perkara tersebut. Salah satu opsi yang disebut masih akan dibicarakan adalah penonaktifan sementara selama proses hukum berlangsung. Namun, keputusan tersebut belum ditetapkan.

Perkembangan terbaru, kedelapan orang yang diamankan dalam penggerebekan tersebut masih menjalani pemeriksaan di BNN Kota Surabaya. Polisi menyebut penanganannya dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu atau TAT.

Perkara tersebut masih dalam proses penanganan aparat. Status dan langkah hukum terhadap masing-masing orang akan mengikuti hasil pemeriksaan serta mekanisme hukum yang berlaku.* (tm/dh)

Anggota Ombudsman RI Manager Nasution mengatakan penertiban terhadap bangunan dan fasilitas mewah tersebut harus tetap mengikuti aturan hukum serta tata kelola yang berlaku.

Baca Juga:

• Kemenimipas Akui Ada Warga Binaan yang Tempati Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Siapa Mereka?

Sementara itu, anggota Ombudsman lainnya, Partono, mengatakan pembongkaran bangunan tersebut merupakan salah satu saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Menurut Partono, masih terdapat sejumlah rekomendasi lain yang perlu ditindaklanjuti kementerian terkait.

"Pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah hanya salah satu saran perbaikan yang kami berikan kepada Kementerian Imipas. Masih ada beberapa saran perbaikan lainnya yang kami berikan," ujar Partono.

Partono mengatakan Ombudsman akan memantau pelaksanaan seluruh saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Kemenimipas.

Salah satu rekomendasi tersebut adalah melakukan investigasi terhadap proses berdirinya bangunan dan fasilitas yang disebut sebagai klaster mewah di Lapas Cibinong.

Ombudsman juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemasyarakatan, baik di Lapas Cibinong maupun lembaga pemasyarakatan lainnya.

"Beberapa di antaranya adalah melakukan investigasi terhadap berdirinya bangunan dan fasilitas mewah tersebut. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan di Lapas Cibinong dan lapas lainnya di Indonesia," katanya.

Selain itu, Ombudsman meminta adanya sanksi tegas terhadap petugas yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran. Sistem pengawasan internal juga diminta diperkuat dan dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal maupun kantor wilayah pemasyarakatan.

Ombudsman turut menyoroti perlunya pemahaman petugas lapas mengenai mekanisme pengawasan eksternal agar kejadian penolakan terhadap inspeksi Ombudsman tidak kembali terjadi.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Rudi Setiawan menyebut bangunan klaster mewah di Lapas Cibinong tidak dibangun menggunakan anggaran APBN dan tidak tercatat sebagai barang milik negara (BMN).

"Terhadap bangunan, bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya, swadaya sendiri," kata Rudi saat berada di lokasi pada Rabu (30/9/2026).

Rudi juga menyebut bangunan tersebut tidak memiliki izin pendirian dan berada di area sempadan sungai.

"Ini tidak terdaftar di BMN. Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan, karena kalau kita lihat bersama, di sempadan sungai itu tuh aliran sungai, dan ini dilarang, dan tidak boleh didirikan bangunan," ujarnya.

Klaster tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.

Dalam pemeriksaan itu, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di area sekitar lapas yang memiliki fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas dan meja makan. Ombudsman juga melaporkan adanya fasilitas lain dan menemukan dugaan warga binaan yang menempati bangunan tersebut.

Temuan tersebut kemudian mendorong Kemenimipas melakukan pemeriksaan serta mengambil sejumlah langkah penertiban.

Pembongkaran bangunan menjadi salah satu tindak lanjut, sementara rekomendasi Ombudsman lainnya masih dalam tahap pemantauan dan tindak lanjut oleh Kemenimipas.

Ombudsman menyatakan akan terus memonitor pelaksanaan saran perbaikan untuk memastikan penanganan persoalan di Lapas Cibinong berjalan sesuai aturan serta mendorong perbaikan tata kelola pemasyarakatan.* (d/dh)

MEDAN- Masa Ta'aruf (MASTA) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) digelar di Aula Fakultas Teknik UMSU, Rabu (30/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses kaderisasi sekaligus pembentukan karakter mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

MASTA diikuti ratusan mastawan dan mastawati dari tiga program studi, yakni Teknik Mesin, Teknik Sipil dan Teknik Elektro.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Ingatkan Mahasiswa Baru UMSU: Jangan Cuma Kejar Gelar

Dalam agenda orasi ilmiah, alumni Fakultas Teknik UMSU Edi Saputra, ST menekankan pentingnya transformasi kader IMM melalui penguatan keilmuan, kepemimpinan dan kepedulian sosial.

Edi yang saat ini menjadi anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PAN mengatakan mahasiswa tidak cukup hanya aktif dalam organisasi. Menurutnya, kader juga perlu memiliki kemampuan akademik dan kepemimpinan yang dapat diterapkan di tengah masyarakat.

"Kader IMM harus mampu bertransformasi. Tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga memiliki kapasitas keilmuan, karakter kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, dan kepedulian terhadap masyarakat," ujar Edi.

Ia menilai perkembangan teknologi, termasuk digitalisasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), membuat mahasiswa Fakultas Teknik perlu terus meningkatkan kompetensi.

Edi mendorong kader IMM tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi dan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Jangan hanya menjadi pengguna teknologi. Kader IMM harus mampu menjadi inovator dan problem solver. Ilmu yang diperoleh di kampus harus melahirkan karya dan memberikan manfaat," katanya.

Menurut Edi, perkembangan teknologi harus diikuti dengan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan memanfaatkannya secara produktif. Karena itu, penguatan kapasitas akademik dan organisasi dinilai perlu berjalan beriringan.

MASTA Jadi Awal Proses Kaderisasi

Edi juga mengingatkan MASTA bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan awal dari proses kaderisasi yang perlu dilanjutkan melalui berbagai kegiatan pengembangan diri.

"MASTA bukan akhir, tetapi awal perjalanan kader untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan kontribusi," tegasnya.

Melalui proses kaderisasi tersebut, IMM Fakultas Teknik UMSU diharapkan dapat menyiapkan mahasiswa yang memiliki kompetensi akademik, kemampuan kepemimpinan dan daya adaptasi terhadap perubahan.

Kader juga diharapkan tetap memegang nilai-nilai keislaman, kemuhammadiyahan serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Dengan mengusung semangat transformasi, kegiatan MASTA IMM Fakultas Teknik UMSU menjadi ruang awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal organisasi sekaligus membangun kapasitas yang dapat dikembangkan selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi.* (dh)

Bantuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bakti TNI AD untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah binaan.

Baca Juga:

• Wali Kota Binjai Amir Hamzah Lantik Sofyan Syahputra Jadi Kadisdik, 76 Kepala Sekolah Dapat SK

Danramil 0201-09/MB Kapten Inf Sofyan bersama para Babinsa turun langsung dalam proses penyaluran air bersih. Kegiatan tersebut turut didampingi perangkat lingkungan dan tokoh masyarakat setempat.

Sebanyak dua tangki air dikerahkan dalam kegiatan tersebut. Masing-masing tangki memiliki kapasitas 7.000 liter sehingga total air bersih yang dibagikan mencapai 14.000 liter.

Air kemudian disalurkan di sejumlah titik yang telah ditentukan. Warga menerima bantuan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Lingkungan 29 Kelurahan Belawan Satu, Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Belawan Bahagia serta tokoh agama Kelurahan Belawan Satu Ustaz Mansyur.

Koramil 0201-09/Medan Belawan menyebut kegiatan bakti TNI AD tersebut menjadi bagian dari kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Selain membantu ketersediaan air bersih, kegiatan itu juga menjadi sarana memperkuat hubungan antara personel TNI dengan masyarakat di wilayah binaannya.* (dh)

BANDA ACEH- Warga menemukan benda yang diduga mortir peninggalan masa konflik di pinggir Sungai Krueng Aceh, tepat di depan Warkop Chek Yukee, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Rabu (30/9/2026) sore.

Benda tersebut ditemukan Muhammad Saini (40), warga Dusun Makmur, Desa Sungai Pauh Tunjong, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, saat mencari tiram di sungai sekitar pukul 17.00 WIB.

Baca Juga:

• Modus Rental Motor Scoopy Anggota TNI, 2 Pelaku Diciduk Polresta Banda Aceh & 1 Masih Buron

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kapolsek Baiturrahman AKP Samandari mengatakan, saat pertama kali menemukan benda itu, Muhammad Saini mengira benda tersebut hanya besi berkarat.

"Benda tersebut kemudian diangkat ke pinggir sungai dan dibersihkan. Setelah melihat bentuknya yang menyerupai mortir, yang bersangkutan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian," kata Samandari.

Muhammad Saini kemudian mendatangi Polresta Banda Aceh dan tiba di SPKT sekitar pukul 18.40 WIB. Laporan tersebut diterima Aipda Riza dan diteruskan kepada Unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh serta personel piket Polsek Baiturrahman.

Sekitar pukul 18.48 WIB, personel Unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama personel piket Polsek Baiturrahman tiba di lokasi penemuan.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan awal di lokasi dan memasang garis polisi untuk mengamankan area sekitar benda tersebut.

"Personel Polsek Baiturrahman masih bersiaga di lokasi untuk mengamankan TKP," ujarnya.

Polisi selanjutnya berkoordinasi dengan Unit Jibom Satbrimob Polda Aceh untuk penanganan lebih lanjut.

Samandari mengatakan benda tersebut diduga merupakan mortir peninggalan masa konflik. Namun, polisi belum dapat memastikan apakah benda tersebut masih aktif atau tidak.

Karena itu, benda tersebut diperlakukan sebagai benda berbahaya dan lokasi penemuannya diamankan sampai petugas Jibom melakukan pemeriksaan serta evakuasi.

Hingga Rabu malam, benda yang diduga mortir tersebut masih berada di lokasi dan telah diamankan dengan garis polisi.

Polisi mengimbau masyarakat tidak mendekati, menyentuh, memindahkan, atau mencoba memeriksa sendiri benda yang diduga merupakan bahan peledak.

Warga yang menemukan benda mencurigakan diminta segera melapor kepada kepolisian agar penanganannya dilakukan oleh personel yang memiliki keahlian dan peralatan khusus.* (dh)

Suhu udara di Aceh hari ini berada pada kisaran 16-32 derajat Celsius. Suhu terendah diprakirakan terjadi di Aceh Tenggara dan Aceh Tengah, sedangkan suhu tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Kota Langsa.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 1 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Gunungsitoli Hujan Sedang

Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Tamiang juga diprakirakan mengalami hujan ringan. Suhu di wilayah tersebut berada pada kisaran 17-31 derajat Celsius.

Hujan ringan turut diprakirakan terjadi di Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam. Untuk Kota Langsa, suhu udara diprakirakan menjadi yang tertinggi di Aceh, yakni mencapai 32 derajat Celsius.

Sementara itu, Aceh Utara, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe diprakirakan mengalami cuaca berawan. Suhu di ketiga wilayah tersebut masing-masing berada pada kisaran 24-30 derajat Celsius, 26-30 derajat Celsius, dan 25-30 derajat Celsius.

Wilayah lain seperti Bireuen diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius. Secara umum, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling banyak terjadi di Aceh pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing dan tetap memantau perkembangan prakiraan cuaca terbaru.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Tapanuli Tengah diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 70-97%.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 1 Oktober: Hujan Mendominasi, Jaksel Hujan Sedang Cuaca Jakarta Hari Ini 1 Oktober 2026

Nias mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius serta kelembapan 73-98%.

Langkat diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 67-99%. Karo juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celsius serta kelembapan 74-99%.

Deli Serdang diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 70-98%. Simalungun juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta kelembapan 72-97%.

Asahan berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 71-99%. Labuhanbatu juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 66-98%.

Dairi diprakirakan hujan ringan dengan suhu 19-25 derajat Celsius dan kelembapan 76-98%. Toba juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celsius serta kelembapan 65-99%.

Mandailing Natal mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 20-26 derajat Celsius dan kelembapan 72-99%.

Nias Selatan diprediksi hujan ringan dengan suhu 26-28 derajat Celsius serta kelembapan 76-85%.

Pakpak Bharat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 19-26 derajat Celsius dan kelembapan 74-99%. Humbang Hasundutan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 18-24 derajat Celsius serta kelembapan 74-95%.

Samosir juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 18-24 derajat Celsius dan kelembapan 72-97%.

Serdang Bedagai diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 70-98%. Batu Bara juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 71-99%.

Padang Lawas Utara diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-99%. Padang Lawas juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 67-99%.

Labuhanbatu Selatan diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 67-99%. Labuhanbatu Utara juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 70-99%.

Nias Utara diprakirakan hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 72-99%. Nias Barat juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius serta kelembapan 78-98%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 68-96%.

Kota Pematangsiantar juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 71-96%. Kota Sibolga diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 77-94%.

Kota Tanjung Balai berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 69-99%. Kota Binjai juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-99%.

Kota Tebing Tinggi mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 71-99%.

Kota Padang Sidempuan juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-27 derajat Celsius dan kelembapan 74-99%.

Sementara Kota Gunungsitoli diprakirakan mengalami hujan sedang dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 72-96%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang sangat dominan di Sumatera Utara pada Kamis, 1 Oktober 2026. Hampir seluruh kabupaten/kota yang tercantum dalam data diprediksi mengalami hujan ringan.

Kota Gunungsitoli menjadi wilayah yang diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang. Untuk wilayah perkotaan lainnya, seluruhnya berpotensi hujan ringan, termasuk Kota Medan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 31 derajat Celsius di Langkat, Deli Serdang, Labuhanbatu, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi.

Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 17 derajat Celsius di Tapanuli Utara. Suhu terendah juga berada pada kisaran 18 derajat Celsius di Karo, Toba, Humbang Hasundutan, dan Samosir.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan, terutama hujan sedang, juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya wilayah yang diprediksi cerah. Suhu udara berada pada kisaran 28-29 derajat Celsius dengan kelembapan 73-78%.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 1 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Suhu Tembus 36 Derajat

Jakarta Utara juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-30 derajat Celsius serta kelembapan 68-89%.

Sementara Jakarta Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 57-92%.

Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan intensitas hujan yang lebih tinggi. Cuaca diprakirakan hujan sedang dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 54-93%.

Jakarta Timur juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 25-33 derajat Celsius serta kelembapan 55-96%.

Dari data tersebut, hujan ringan diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Jakarta Selatan berpotensi hujan sedang, sedangkan Kepulauan Seribu diprediksi cerah.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 33 derajat Celsius di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara suhu minimum terendah berada pada angka 25 derajat Celsius di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah pada Kamis dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga di Jakarta Selatan yang berpotensi mengalami hujan sedang juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Bogor diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 54-97%.

Baca Juga:

• Cuaca Jogja Hari Ini 1 Oktober: Kulon Progo-Sleman Udara Kabur, Suhu Capai 33 Derajat

Bandung juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 17-26 derajat Celsius serta kelembapan 55-97%. Garut berpotensi hujan ringan dengan suhu 17-24 derajat Celsius dan kelembapan 58-99%.

Tasikmalaya diprakirakan berawan dengan suhu 21-30 derajat Celsius serta kelembapan 59-96%. Sementara Ciamis diprediksi cerah berawan dengan suhu 22-31 derajat Celsius dan kelembapan 50-97%.

Kuningan diprakirakan cerah dengan suhu 23-32 derajat Celsius serta kelembapan 48-88%. Cirebon juga diprediksi cerah dengan suhu 25-34 derajat Celsius dan kelembapan 47-86%.

Majalengka mengalami prakiraan cuaca cerah dengan suhu 22-31 derajat Celsius serta kelembapan 51-92%.

Sumedang diprediksi hujan ringan dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 52-97%.

Indramayu menjadi salah satu wilayah dengan suhu maksimum tertinggi. Cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 25-36 derajat Celsius serta kelembapan 39-51%.

Subang juga diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 25-36 derajat Celsius dan kelembapan 44-90%.

Purwakarta berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-32 derajat Celsius serta kelembapan 49-96%. Karawang juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-36 derajat Celsius dan kelembapan 50-96%.

Bekasi berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 25-35 derajat Celsius serta kelembapan 54-96%.

Bandung Barat juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 21-29 derajat Celsius dan kelembapan 57-95%.

Pangandaran diprakirakan cerah dengan suhu 23-28 derajat Celsius serta kelembapan 69-97%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-31 derajat Celsius dan kelembapan 55-98%.

Kota Sukabumi juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 20-29 derajat Celsius serta kelembapan 56-97%. Kota Bandung diprakirakan hujan ringan dengan suhu 21-29 derajat Celsius dan kelembapan 48-92%.

Kota Cirebon diprediksi cerah dengan suhu 25-34 derajat Celsius serta kelembapan 47-86%.

Kota Bekasi berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-35 derajat Celsius dan kelembapan 53-97%.

Kota Depok juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-33 derajat Celsius serta kelembapan 52-96%.

Kota Cimahi berpotensi hujan ringan dengan suhu 20-28 derajat Celsius dan kelembapan 56-93%.

Kota Tasikmalaya diprediksi berawan dengan suhu 21-30 derajat Celsius serta kelembapan 56-97%.

Sementara Kota Banjar diprakirakan cerah berawan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 51-97%.

Dari data tersebut, hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti Bogor, Cianjur, Bandung, Garut, Sumedang, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, serta beberapa wilayah perkotaan.

Kondisi berawan diprediksi terjadi di Sukabumi, Tasikmalaya, dan Indramayu. Sementara Ciamis dan Kota Banjar mengalami prakiraan cerah berawan.

Di sisi lain, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Pangandaran, dan Kota Cirebon diprakirakan cerah.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 36 derajat Celsius di Indramayu, Subang, dan Karawang. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 17 derajat Celsius di Bandung dan Garut.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kulon Progo diprediksi mengalami udara kabur dengan suhu 23-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 59-96%.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini 1 Oktober: Mayoritas Cerah, Suhu Capai 32 Derajat

Gunungkidul juga diprediksi cerah dengan suhu 24-31 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 52-86%.

Sementara Sleman diprakirakan mengalami udara kabur dengan suhu 23-32 derajat Celsius dan kelembapan 49-92%.

Kota Yogyakarta diprediksi cerah berawan dengan suhu 24-33 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 47-99%.

Dari data tersebut, Gunungkidul menjadi satu-satunya wilayah yang diprakirakan cerah. Bantul dan Kota Yogyakarta diprediksi cerah berawan, sedangkan Kulon Progo dan Sleman mengalami udara kabur.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 33 derajat Celsius di Kota Yogyakarta. Sementara suhu minimum terendah berada pada angka 23 derajat Celsius di Kulon Progo dan Sleman.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah pada Kamis dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah. Warga di Kulon Progo dan Sleman juga perlu memperhatikan kondisi udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Jembrana diprediksi cerah dengan suhu 23-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 75-96%.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 30 September: 7 Wilayah Berpotensi Hujan Petir

Badung berpotensi mengalami cuaca cerah dengan suhu 24-32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 62-92%.

Gianyar diprediksi berawan dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 63-92%.

Sementara Klungkung diprakirakan cerah dengan suhu 26-32 derajat Celsius serta kelembapan 57-82%.

Bangli juga diprediksi berawan dengan suhu 20-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 54-99%.

Karangasem diprakirakan cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 56-96%.

Buleleng juga mengalami prakiraan cuaca cerah dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 54-87%.

Sementara Kota Denpasar diprediksi cerah dengan suhu 25-32 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 69-88%.

Dari data tersebut, Jembrana, Badung, Klungkung, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar diprakirakan mengalami cuaca cerah. Sementara Tabanan, Gianyar, dan Bangli diprediksi berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Badung, Klungkung, dan Kota Denpasar. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 20 derajat Celsius di Bangli.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah pada Kamis dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah. Warga juga perlu memperhatikan perubahan suhu dan kondisi langit sepanjang hari.* (dh)

JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi momentum bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan persoalan konstitusional yang muncul setelah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Menurut Zainal, keputusan MK melanjutkan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 hingga tahap pembuktian menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya melihat persoalan formal, tetapi juga mempertimbangkan apa yang disebutnya sebagai constitutional importance atau kepentingan konstitusional.

Baca Juga:

• Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Komisioner KPU Singgung Putusan Era Mahfud MD yang Buka Jalan Pemilih Gunakan KTP

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 merupakan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

MK mencatat permohonan tersebut telah diregistrasi pada 17 September 2026.

Sidang pada 30 September 2026 memasuki agenda pembuktian pemohon dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi.

Zainal mengatakan perkara PHPU memiliki batas waktu pemeriksaan yang singkat.

Karena itu, menurut dia, keputusan MK untuk membawa perkara tersebut ke tahap pembuktian mempunyai arti tersendiri.

"Ketika MK menerima PHPU ini dan lanjut ke pembuktian persidangan, artinya MK mau bicara constitutional importance. Nah, kita menilainya begitu," ucap dia.

Ia juga menyinggung persoalan legal standing atau kedudukan hukum para pemohon.

Menurut Zainal, MK tidak berhenti pada persoalan formal tersebut dan memilih melanjutkan pemeriksaan ke substansi perkara.

"Ketika MK melangkah keluar dari itu, masuk ke proses pembuktian, menurut saya, acungan jempol ketika MK berpikir constitutional importance sudah terjadi," ujarnya.

Zainal kemudian menghubungkan perkara tersebut dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan itu, MK memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga syarat calon presiden dan wakil presiden menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan tersebut dikeluarkan pada 16 Oktober 2023 dan menjadi dasar perubahan norma mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Zainal menilai perkara yang kini diperiksa MK dapat menjadi kesempatan bagi lembaga tersebut untuk menyelesaikan persoalan yang ia sebut sebagai "utang" akibat putusan tersebut.

"Saya kira ini juga sekaligus adalah utang, dalam tanda kutip, yang harus dibayar oleh MK sendiri dalam kasus Putusan 90," ucap Zainal.

"Utang harus dibayar tuntas. Dan saya punya harapan besar supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu melalui bayaran utang yang dilunaskan oleh Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Zainal mengenai perkara yang sedang berjalan dan bukan merupakan kesimpulan atau putusan MK terhadap perkara tersebut.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh sejumlah pemohon, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, sejumlah anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan sebagaimana Pasal 169 huruf r UU Pemilu merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pada saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan dan mendiskualifikasinya sebagai calon wakil presiden.

Selain itu, para pemohon meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden mengandung cacat hukum serta membatalkan keputusan KPU sepanjang berkaitan dengan penetapan Gibran.

Dalam petitumnya, para pemohon juga meminta pembatalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden yang dilakukan oleh MPR.

Mereka kemudian meminta MK memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan.

Seluruh permintaan tersebut masih merupakan petitum para pemohon.

MK masih menjalankan proses pemeriksaan dan pembuktian terhadap perkara tersebut.

Dengan demikian, keterangan Zainal mengenai constitutional importance maupun permintaan para pemohon belum merupakan putusan akhir MK mengenai sah atau tidaknya pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.* (cn/ad)

JAKARTA – Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026.

Bantuan tersebut diberikan untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

Baca Juga:

• PMS Langkat Lantik Pengurus Kabupaten dan Kecamatan, Perkuat Peran dalam Pembangunan Daerah

"Pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah," kata Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

Airlangga menjelaskan, setiap penerima BSU akan memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan.

Namun, bantuan untuk tiga bulan tersebut tidak disalurkan secara terpisah setiap bulan.

Pemerintah akan memberikan sekaligus untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.

"Di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar Rp 300.000," ujar Airlangga.

Dengan skema tersebut, setiap pekerja yang masuk dalam daftar penerima akan mendapatkan total Rp900 ribu untuk tiga bulan.

Pemerintah memperkirakan program tersebut akan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja.

Airlangga mengatakan kebutuhan anggaran untuk program BSU tersebut diperkirakan hampir Rp12 triliun.

"Ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp 12 triliun," ungkap dia.

Namun, Airlangga belum menjelaskan secara rinci kriteria pekerja yang akan menerima BSU untuk periode Oktober-Desember 2026.

Karena itu, informasi mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan dan mekanisme penyalurannya masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.

Selain BSU, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta.

Kebijakan tersebut akan dilanjutkan pada 2027 dan diperkirakan menyasar sekitar 7,5 juta pekerja.

Airlangga mengatakan terdapat perubahan cakupan penerima pada tahun depan.

Jika pada 2026 kebijakan PPh 21 tersebut menyasar pekerja di sektor padat karya dan pariwisata, pada 2027 cakupannya akan diperluas ke seluruh sektor.

"Kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah Rp 10 juta," ungkap dia.

Pemerintah sebelumnya juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan bantuan dan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat pemerintah melanjutkan sejumlah program perlindungan sosial pada Oktober-Desember 2026.

Dengan tambahan BSU, pekerja yang memenuhi kriteria nantinya akan memperoleh bantuan sekaligus untuk tiga bulan.

Namun, pemerintah masih perlu memberikan rincian mengenai persyaratan penerima, mekanisme pencairan, serta jadwal penyaluran.

Program tersebut menjadi salah satu kebijakan pemerintah pada akhir 2026 untuk memberikan dukungan kepada pekerja sekaligus menjaga konsumsi masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA – Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu Artha, menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat lembaga tersebut dipimpin Mahfud MD.

Putu Artha yang merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2007-2012 mengatakan pernah ada putusan MK yang menurut pengalamannya menjadi terobosan dalam mengatasi persoalan daftar pemilih tetap pada Pemilu 2009.

Baca Juga:

• Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Komisioner KPU: Dokumen Pendaftaran Tak Bisa Ditolak, Tapi Belum Tentu Benar

"Mungkin Majelis masih ingat ketika kasus Pak Mahfud sebagai Ketua MK kemudian mempersilakan bikin putusan KTP masuk ya," kata Gusti dalam persidangan.

Dalam kesaksiannya, Putu menceritakan pengalamannya ketika proses pemilu menghadapi persoalan pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap.

Menurut dia, ketika itu belum tersedia dasar hukum yang cukup untuk memungkinkan seseorang menggunakan KTP sebagai dasar untuk memberikan suara.

Ia bahkan menceritakan pernah menghadapi situasi yang menurutnya berisiko ketika menjalankan tugas di Karangasem.

"Sem­pat hampir terbunuh di Karangasem karena sebelum putusan MK yang dibuat Mahfud MD, belum ada dasar hukum untuk memberikan izin memilih hanya dengan modal KTP saja," ucapnya.

Putu mengatakan persoalan tersebut sempat dibahas di internal KPU.

Salah satu opsi yang muncul adalah mengubah Peraturan KPU agar pemilih dapat menggunakan KTP.

Namun, menurut dia, aturan tersebut tidak dapat dibuat karena terbentur ketentuan hukum yang lebih tinggi.

"Maka ketika itu pernah ada perdebatan di teman-teman KPU untuk mengubah regulasi Peraturan KPU bisa masuk, tetapi payung hukum di atasnya tidak memungkinkan, sehingga kemudian tidak terjadi," ucapnya.

Persoalan itu kemudian dibawa ke MK.

Menurut Putu, MK akhirnya mengambil langkah yang memungkinkan pemilih menggunakan KTP untuk memberikan suara pada Pemilu 2009.

"Syukurlah kemudian MK mengambil jalan strategis pada pemilu 2009, akhirnya KTP bisa masuk. Ini pengalaman empirik yang saya alami," katanya.

Dalam persidangan yang sama, Putu kemudian mengaitkan pengalaman tersebut dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan.

Pasal tersebut menjadi salah satu ketentuan yang dipersoalkan oleh para pemohon dalam perkara syarat pendidikan Gibran.

Para pemohon mendalilkan ketentuan mengenai penyetaraan ijazah tersebut muncul tanpa payung hukum dan kronologi yang jelas.

Mereka juga mempersoalkan keberadaan aturan tersebut dalam konteks Pemilu 2024.

Keterangan Putu digunakan dalam persidangan untuk menjelaskan pandangannya mengenai hubungan antara aturan teknis pemilu dengan dasar hukum yang lebih tinggi.

Namun, pernyataan tersebut merupakan bagian dari kesaksian Putu dalam perkara yang masih diperiksa MK dan bukan putusan MK mengenai sah atau tidaknya syarat pendidikan Gibran.

Sidang pada Rabu, 30 September 2026 merupakan agenda pembuktian dengan menghadirkan ahli dan saksi dari pihak pemohon.

Para pemohon mengajukan tiga ahli dan satu saksi.

I Gusti Putu Artha menjadi saksi yang sebelumnya juga diusulkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli, tetapi majelis hakim tidak mengabulkan pengajuan tersebut sebagai ahli.

Tiga ahli yang dihadirkan adalah Yance Arizona, ahli hukum tata negara dan hukum adat; Titi Anggraini, ahli kepemiluan dan hukum pemilu; serta Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara dan hukum publik.

Keterangan mereka diberikan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Dalam permohonannya, para pemohon mengajukan delapan tuntutan kepada MK.

Salah satu tuntutan tersebut adalah meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Para pemohon juga meminta MK membatalkan keputusan KPU yang berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, khususnya keputusan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran hingga penetapan hasil perolehan suara.

Selain itu, mereka meminta MK memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar pemilihan Wakil Presiden berdasarkan dua nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Seluruh tuntutan tersebut masih menjadi bagian dari proses persidangan.

MK belum menjatuhkan putusan terhadap pokok perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Persidangan selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembuktian sebelum majelis hakim mempertimbangkan seluruh dalil, keterangan saksi dan ahli, serta alat bukti yang diajukan para pihak.* (km/ad)

JAKARTA – Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2007-2012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen yang diserahkan peserta dalam proses pendaftaran, termasuk surat keterangan penyetaraan ijazah SMA.

Namun, menurut Putu, diterimanya dokumen pada tahap pendaftaran tidak otomatis berarti dokumen tersebut benar atau memenuhi persyaratan.

Baca Juga:

• Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Ahli Ungkap Eks PM Pakistan Didiskualifikasi 4 Tahun Setelah Pemilu

Hal itu disampaikan Putu ketika dihadirkan Pemohon sebagai saksi dalam persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah MahkamahKonstitusi (MK), Rabu, 30 September 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Perkara itu telah diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Keterangan Putu disampaikan setelah Ketua Umum Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, selaku Pihak Terkait, menanyakan apakah KPU dapat menolak surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan lembaga berwenang.

"Apakah KPU RI dapat menolak surat keterangan penyetaraan yang dibuat lembaga yang berwenang?" tanya Andi Azwan.

Putu menjelaskan bahwa pada tahap pendaftaran, KPU harus menerima dokumen yang diserahkan.

Bahkan, kondisi dokumen yang rusak sekalipun tidak menjadi alasan bagi KPU untuk menolaknya pada tahap tersebut.

"Ketika proses pendaftaran, KPU tidak bisa menolak. Mau dokumen apa pun, mau rusak, enggak boleh menolak itu. Karena nanti KPU punya kemampuan untuk melakukan verifikasi, dokumen ini lengkap atau tidak, benar atau tidak, nanti dia berkomunikasi. Tidak bisa menolak, masuk," kata Putu.

Menurut Putu, penerimaan dokumen dan penilaian terhadap kebenaran atau pemenuhan syarat merupakan dua tahapan yang berbeda.

Karena itu, dokumen yang sudah diterima KPU belum dapat langsung dianggap memenuhi persyaratan pencalonan.

Putu kembali menegaskan bahwa proses pendaftaran hanya merupakan tahap awal.

Setelah dokumen diterima, KPU memiliki tahapan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen.

"Nah, maksud saya ketika bicara tidak bisa menolak, apakah kemudian tidak bisa menolak ini berarti benar atau memenuhi syarat? Belum tentu, karena ada fase berikutnya nanti, verifikasi," ujar Putu.

Dengan demikian, menurut keterangan Putu di persidangan, surat keterangan penyetaraan yang diserahkan dalam proses pendaftaran tetap perlu diperiksa dalam tahapan verifikasi.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam perkara yang saat ini masih diperiksa MK.

Dalam jadwal resmi MK, sidang 30 September 2026 diagendakan untuk mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi Pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh 12 pemohon, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Permohonan tersebut diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi MK pada 17 September 2026.

Data resmi MK mencatat perkara ini sebagai PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon meminta agar persoalan tersebut diuji melalui persidangan pembuktian.

Mereka juga menyatakan bahwa apabila pembuktian menunjukkan syarat pendidikan telah terpenuhi, MK dapat menegaskan keabsahan pencalonan.

Sebaliknya, jika syarat tersebut dinilai tidak terpenuhi, para pemohon meminta MK menjatuhkan konsekuensi hukum sebagaimana yang mereka petitumkan.

"Para Pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparsial, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.

Sebelumnya, MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026.

Pada 23 September, agenda persidangan berlanjut dengan penyampaian jawaban KPU sebagai Termohon, keterangan Pihak Terkait, serta keterangan Bawaslu.

Dalam sidang tersebut, KPU juga mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara yang diajukan para pemohon.

KPU berpendapat dalil yang diajukan berkaitan dengan sengketa proses yang menurut KPU menjadi ranah Bawaslu, bukan sengketa hasil pemilihan.

Sementara itu, proses persidangan masih berlangsung.

Setelah pembuktian dari Pemohon pada 30 September, MK menjadwalkan pembuktian dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu pada 1 Oktober 2026.* (km/ad)