MEDAN — Dinas Kesehatan Sumatera Utara meminta seluruh siswa, khususnya penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG), lebih teliti sebelum mengonsumsi makanan yang diberikan.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy mengatakan siswa perlu memperhatikan kondisi makanan sebelum menyantapnya.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Beri Waktu 2 Hari untuk Turunkan Harga Ayam, Produsen Terancam Ditindak

"Para siswa diminta jangan mengonsumsi MBG apabila sudah berbau, lewat dari batas jam konsumsi maupun berubah warna, jadi harus tetap teliti," ujar Faisal melalui pesan tertulis, Jumat (11/9/2026).

Imbauan tersebut disampaikan di tengah perhatian terhadap keamanan makanan dalam pelaksanaan program MBG di Sumatera Utara.

Selain mengingatkan siswa, Dinkes Sumut akan memperketat pembinaan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG di wilayah Sumatera Utara.

Pembinaan dilakukan melalui edukasi serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Faisal mengatakan seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan MBG wajib mematuhi standar operasional prosedur (SOP).

Menurut dia, kepatuhan terhadap SOP penting untuk memastikan program pemerintah tersebut berjalan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan makanan.

Dinkes Sumut juga menyatakan siap berkolaborasi dalam pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) apabila diperlukan untuk para petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG.

Langkah tersebut termasuk pemeriksaan atau skrining kesehatan bagi petugas yang menangani makanan.

"Jika penjamah makanan butuh CKG, kita siap bekerja sama jika mereka pun membutuhkan penanganan ataupun skrining kesehatan," katanya.

Dinkes Sumut menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga keamanan makanan MBG, mulai dari petugas yang mengolah makanan hingga siswa sebagai penerima manfaat.

Siswa juga diminta tidak mengabaikan kondisi makanan sebelum dikonsumsi.

Jika makanan sudah mengalami perubahan aroma atau warna maupun telah melewati batas waktu konsumsi, makanan tersebut sebaiknya tidak disantap.

Sementara bagi pengelola SPPG, penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang dibagikan kepada siswa tetap layak dikonsumsi.

Pembinaan dan pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya persoalan kesehatan yang berkaitan dengan makanan dalam pelaksanaan program MBG di Sumatera Utara.* (mi/ad)

MEDAN — Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ihwan Ritonga, memberikan tenggat waktu dua hari kepada pelaku usaha perunggasan untuk menurunkan harga ayam broiler yang dinilai terlalu tinggi dan membebani masyarakat.

Ihwan menegaskan kenaikan harga ayam tidak semestinya dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Kondisi Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG Memburuk, Bobby Nasution Minta Krismas Dirujuk ke Medan

Tuntutan tersebut disampaikan Ihwan saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi A dan B DPRD Sumut pada Kamis, 10 September 2026 sore.

Rapat itu dihadiri Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sumut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumut, serta sejumlah perusahaan produksi ayam.

Ihwan mengatakan DPRD Sumut tidak ingin persoalan harga ayam berakhir dengan saling menyalahkan antara peternak, produsen, agen, dan pedagang.

Menurut dia, diperlukan langkah konkret agar harga ayam kembali terjangkau bagi masyarakat.

"Kami akan menunggu selama dua hari ke depan. Jika harga tidak turun, kami akan mengeluarkan rekomendasi resmi dan menindaklanjuti masalah ini hingga ke tingkat Menteri Pertanian," ujarnya.

Ihwan mengatakan DPRD Sumut juga akan mendesak aparat penegak hukum turun tangan jika ditemukan indikasi manipulasi harga oleh produsen maupun agen.

Menurut dia, Kapolda Sumut perlu mengambil tindakan tegas dengan menyelidiki perusahaan produsen dan agen yang diduga melakukan praktik tidak wajar.

Pengawasan tersebut dinilai penting karena kenaikan harga ayam dapat menekan daya beli masyarakat, terutama di tengah pelaksanaan program MBG.

"Jika ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memanipulasi harga, tindaklah dengan tegas. Kita tidak boleh membiarkan siapa pun memanfaatkan situasi ini saat masyarakat sedang menghadapi kesulitan ekonomi," tegasnya.

Politikus Gerindra itu juga menyoroti harga ayam yang dinilai relatif seragam di sejumlah perusahaan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam RDP, harga ayam hidup di tingkat peternak berada di kisaran Rp29.000 per kilogram.

Ihwan menilai harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah wilayah di Pulau Jawa yang berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogram.

Karena itu, dia meminta adanya rincian menyeluruh mengenai struktur biaya dan rantai distribusi, mulai dari harga pakan, harga di tingkat peternak, perusahaan inti, agen, hingga pedagang pasar.

"Mendapatkan keuntungan adalah hal yang wajar karena itu merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Namun, margin keuntungan tidak boleh berlebihan, terutama jika diperoleh dengan memanfaatkan masyarakat yang sedang kesulitan," katanya.

Ihwan menilai pemerintah perlu memperkuat dukungan kepada peternak sekaligus memastikan harga pakan tetap terkendali.

Menurut dia, apabila biaya produksi dapat ditekan, harga daging ayam di tingkat konsumen semestinya ikut turun.

DPRD Sumut, kata Ihwan, akan terus memantau perkembangan harga ayam dalam dua hari ke depan.

Jika harga tidak mengalami penurunan, DPRD akan menyusun rekomendasi lebih tegas, termasuk meminta pemerintah pusat turun tangan.

"Kami tidak berniat mencari siapa yang salah; kami mencari solusi. Namun, jika memang ada praktik kecurangan yang terjadi, hal itu tidak boleh ditoleransi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi menilai kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara perlu dievaluasi.

Sorotan tersebut disampaikan menyusul tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk ayam broiler.

Salman mengatakan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat dan koordinasi.

Menurut dia, harus ada tindakan nyata terhadap persoalan rantai distribusi yang menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Ia mencatat inflasi Sumatera Utara berada di kisaran 4,20 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang disebut berada di sekitar 2 persen.

Menurut Salman, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat persoalan dalam pengendalian harga di Sumatera Utara.

"Jika memang ada pelaku usaha yang melakukan praktik yang memicu kenaikan harga, tindakan tegas harus diambil. Kita tidak boleh hanya sekadar menggelar rapat tanpa mengambil langkah nyata," ujar Salman.

Salman meminta TPID Sumut mampu mengidentifikasi penyebab kenaikan harga secara menyeluruh.

Pemetaan tersebut, kata dia, harus mencakup rantai distribusi mulai dari produsen hingga konsumen.

Menurut Salman, masyarakat tidak seharusnya terus menanggung beban setiap kali harga pangan mengalami kenaikan.

"Jika ada pihak-pihak yang bertindak curang, tindaklah mereka. Kita tidak boleh menunggu sampai harga sudah tinggi dan masyarakat sudah terbebani baru kemudian angkat bicara," tegasnya.

Salman berharap hasil RDP segera ditindaklanjuti pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan pelaku usaha.

Ia menilai penurunan harga ayam menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Sumatera Utara.* (mi/ad)

Setelah kembali menjalani perawatan di RS Efarina Etaham Berastagi, Krismas akhirnya dirujuk ke RS Haji Medan atas permintaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Sempat Dinyatakan Sembuh, 15 Siswa Karo Kembali Dirawat Usai Dugaan Keracunan MBG

Malam itu, Bobby didampingi Bupati Karo Antonius Ginting mendatangi sejumlah siswa yang kembali menjalani perawatan di RS Efarina Etaham dan RS Amanda Raya, Berastagi.

Puluhan siswa dilaporkan kembali mengalami keluhan kesehatan setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan akibat dugaan keracunan MBG.

Di antara para siswa yang kembali menjalani perawatan, kondisi Krismas menjadi perhatian Bobby.

Berdasarkan keterangan keluarga, keluhan kesehatan Krismas kembali kambuh hingga membuat siswi tersebut harus kembali dilarikan ke rumah sakit.

Saat melihat kondisi Krismas yang disebut mengalami kesakitan, Bobby kemudian meminta agar siswi tersebut segera dirujuk ke RS Haji Medan untuk mendapatkan penanganan lebih intensif.

"Langsung disuruh Pak Gubernur Bobby Nasution agar Krismas Br Sihite dirujuk ke RS Haji Medan. Saat ini, Jumat (11/9), Krismas kembali masuk ruang PICU," kata Winda, kakak Krismas.

PICU atau Pediatric Intensive Care Unit merupakan ruang perawatan intensif khusus untuk pasien anak yang membutuhkan pemantauan dan penanganan lebih ketat.

Krismas sebelumnya juga pernah dirujuk ke RS Haji Medan setelah mengalami dugaan keracunan MBG pada 13 Agustus 2026.

Setelah kondisinya dinyatakan membaik, Krismas diperbolehkan pulang dan melanjutkan pemulihan di rumah.

Namun, kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih. Selama berada di rumah, Krismas masih kerap mengeluhkan sakit pada bagian perut.

Keluhan tersebut kemudian kembali memburuk hingga Krismas harus dilarikan ke RS Efarina Etaham Berastagi.

"Sepulang dari RS Haji kemarin, sebenarnya adik saya belum sembuh total. Di rumah pun ia sering mengeluhkan kondisinya. Ini kedua kalinya adik saya dirujuk ke RS Haji Medan," ujar Winda dengan suara lirih.

Atas permintaan Bobby, Krismas kemudian diberangkatkan menggunakan ambulans RS Efarina menuju RS Haji Medan pada Kamis malam.

Setibanya di rumah sakit, Krismas kembali menjalani perawatan di ruang PICU.

Sebelumnya, Bobby Nasution juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, tenaga medis, serta keluarga pasien untuk mengetahui perkembangan kondisi para siswa yang kembali mendapatkan perawatan.

Pemerintah Kabupaten Karo bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan terus memantau kondisi para siswa terdampak.

Penanganan kesehatan para siswa juga menjadi perhatian pemerintah agar kebutuhan medis mereka dapat terpenuhi secara optimal.

Kasus ini menjadi perhatian karena sejumlah siswa yang sebelumnya menjalani perawatan akibat dugaan keracunan MBG kembali mengalami keluhan kesehatan.

Pemerintah diharapkan memastikan proses pemulihan para siswa berlangsung secara menyeluruh sebelum mereka kembali menjalani aktivitas seperti biasa.* (sp/ad)

BANDA ACEH — Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor roda dua yang terjadi di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga pria yang diduga terlibat dalam pencurian dan penadahan sepeda motor hasil kejahatan.

Baca Juga:

• Ustaz Das’ad Latif Usul Koruptor Dihukum Potong Tangan: Saya Yakin Korupsi Hilang!

CH diduga berperan sebagai penadah.Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan, pengungkapan kasus bermula setelah polisi menerima laporan kehilangan sepeda motor.

Polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga mendapatkan informasi mengenai keberadaan terduga pelaku.

"Tim melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan informasi terkait keberadaan terduga pelaku," kata Miftahuda, Jumat (11/9/2026).

Pengungkapan kasus bermula pada Minggu, 6 September 2026.

Saat itu, Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh memperoleh informasi mengenai keberadaan salah seorang terduga pelaku di kawasan Desa Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan pria tersebut.

Dari pemeriksaan awal, polisi memperoleh informasi mengenai keterlibatan pelaku lainnya dalam aksi pencurian dan penjualan sepeda motor hasil kejahatan.

Tim kemudian bergerak ke Desa Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, dan mengamankan DA.

Tim Opsnal selanjutnya melakukan pengembangan ke kawasan Desa Sukadamai, Kecamatan Lueng Bata, dan mengamankan SW.

Berdasarkan keterangan SW, sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada seorang penadah di wilayah Teunom, Aceh Jaya.

Baca Juga:

• Usai Geledah Rumah Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, Begini Perkembangan Kasus Dugaan Lancung Tata Kelola Sawit

"Kami mendapatkan informasi bahwa tiga unit sepeda motor hasil kejahatan dijual dengan harga keseluruhan Rp11 juta. Ketiga sepeda motor tersebut masing-masing jenis Honda Beat, Honda Supra 125, dan Honda Supra X," sebut Kasatreskrim.

Pada Senin, 7 September 2026 sekitar pukul 12.00 WIB, Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama personel Resmob Aceh Jaya melakukan pengembangan terhadap penadah di wilayah Teunom, Aceh Jaya.

Petugas kemudian mengamankan CH yang diduga menerima tiga unit sepeda motor dari para pelaku.

Dalam pemeriksaan, CH mengakui telah menerima tiga unit sepeda motor tersebut dengan nilai transaksi Rp11 juta.

Dizha mengatakan, dua unit sepeda motor telah dibawa ke kawasan pegunungan untuk digunakan bekerja di lokasi tambang.

Sementara satu unit lainnya berada di rumah penadah.

Tim Opsnal kemudian melakukan pencarian terhadap dua sepeda motor yang berada di kawasan Krueng Sabe, Aceh Jaya.

Dari hasil pengembangan, petugas menemukan dan mengamankan kendaraan tersebut di sebuah rumah milik warga.

Seluruh tersangka bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Sepeda motor Honda Beat warna putih-biru dengan nomor polisi BL 4164 AK sebelumnya diparkir di samping rumah korban pada Sabtu, 5 September 2026 sekitar pukul 22.30 WIB.

Namun, pada Minggu sekitar pukul 05.00 WIB, korban mendapati sepeda motornya sudah tidak berada di tempat semula.

Baca Juga:

• Detik-detik Setelah Wili Mbuik Ditembak, Pelaku Gunakan HP Korban untuk Video Call Keluarga: Kita Tidak Ada Masalah

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp8 juta.

Korban kemudian melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

Selain kasus tersebut, pengungkapan ini juga dikaitkan dengan sejumlah laporan polisi mengenai pencurian kendaraan bermotor yang diterima Polresta Banda Aceh dan Polsek Syiah Kuala.

Dalam pengungkapan tersebut, Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan sejumlah barang bukti.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu unit Honda Supra warna merah dengan nomor polisi BK 3848 AMO, satu unit Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi, satu unit Honda Beat warna putih-biru tanpa nomor polisi, serta satu unit Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6117 ABE yang diduga digunakan sebagai kendaraan pendukung.

Petugas juga mengamankan sebuah kunci letter T yang telah dimodifikasi.

Alat tersebut diduga digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor.

Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya barang bukti lain maupun pihak lain yang terlibat.

"Penyidik masih melakukan penyidikan dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya," ujarnya.

Polresta Banda Aceh juga akan menerbitkan daftar pencarian barang bukti terhadap alat bantu yang belum ditemukan serta mengembangkan penyelidikan terhadap jaringan penjualan kendaraan hasil curian.

Ketiga tersangka beserta barang bukti saat ini telah diamankan di Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.* (ad)

JAKARTA — Ustaz Das'ad Latif menyampaikan usulan kontroversial terkait hukuman bagi pelaku korupsi.

Ia mengusulkan agar koruptor yang telah terbukti bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap dikenai hukuman potong tangan.

Baca Juga:

• Tiga Eks Pejabat KSOP Belawan Didakwa Korupsi PNBP, Kerugian Negara Capai Rp648 Juta

Dalam ceramahnya, Das'ad secara khusus membahas pelaku korupsi yang telah menjalani proses hukum dan dinyatakan terbukti bersalah.

"Koruptor yang sudah divonis nyata bersalah, terbukti dan meyakinkan melawan hukum, potong saja tangannya satu," kata Ustaz Das'ad Latif.

Menurut Das'ad, hukuman tersebut dapat memberikan efek jera.

Ia menilai hukuman yang berat dapat membuat orang yang telah melakukan korupsi maupun mereka yang berniat melakukan korupsi berpikir ulang.

Das'ad kemudian kembali menjelaskan pandangannya mengenai hukuman bagi koruptor.

"Koruptor kau potong satu tangannya, hilang nyalinya itu koruptor," imbuh Ustaz Das'ad Latif.

Ia juga mengaitkan usulannya dengan pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset.

Menurut dia, proses pembahasan regulasi tersebut membutuhkan waktu yang panjang.

"Daripada kita habis ratusan miliar merancang undang-undang perampasan aset, bertahun-tahun belum diresmikan dan disahkan, lebih baik itu yang sudah nyata, korupsi Rp1 triliun gak usah tembak mati, potong saja satu tangannya," kata Ustaz Das'ad Latif.

Dalam pandangannya, hukuman tersebut dinilai dapat menimbulkan rasa takut bagi orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Ia kemudian kembali menegaskan bahwa usulan tersebut ditujukan kepada orang yang telah terbukti melakukan korupsi.

"Lebih baik itu yang sudah nyata korupsi satu. Enggak usah tembak m4ti. Potong saja tangannya sampai di siku. Saya yakin korupsi akan hilang," kata dia.

Dalam potongan ceramah yang sama, Das'ad Latif juga membandingkan pendekatan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan negara lain.

Ia menyebut China dan mengaitkannya dengan pemerintahan Xi Jinping sebagai contoh yang menurutnya menerapkan hukuman tegas terhadap korupsi.

"Mana buktinya? Faktanya, belajar dari China Xi Jinping, itu sudah nyata, Saudi koruptor diberikan hukum Qisas, potong kepalanya, di Indonesia malah potong masa tahanan, bagaimana enggak pada korupsi?," ujar Das'ad.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pandangannya mengenai pentingnya hukuman yang dianggap mampu memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Das'ad Latif menilai persoalan korupsi bukan hanya berkaitan dengan besarnya kerugian negara.

Menurut pandangannya, hukuman terhadap pelaku juga perlu memberikan efek pencegahan agar tindakan serupa tidak kembali terjadi.

Usulan tersebut merupakan pandangan yang disampaikan Das'ad Latif dalam ceramahnya.

Penerapan hukuman pidana terhadap pelaku korupsi tetap harus mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.* (di/ad)

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Faisal Hasrimy mengatakan, belasan siswa tersebut masih menjalani rawat inap dengan keluhan yang dominan berupa nyeri pada bagian perut.

Baca Juga:

• Mau ke Danau Toba dari Medan Naik Transportasi Umum? Ini Rute yang Bisa Dipilih

"Kami mendapatkan informasi, masih ada 15 siswa yang dirawat di rumah sakit. Dominan keluhan nyeri perut. (Mereka) rawat inap," jelasnya saat diwawancarai di kantornya, Kamis (10/9/2026).

Faisal mengatakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah memberikan arahan agar Dinas Perlindungan Anak melakukan asesmen dan pendampingan terhadap para siswa yang terdampak.

Pendampingan tersebut dilakukan untuk membantu kondisi psikologis siswa setelah mengalami dugaan keracunan MBG.

"Artinya psikosomatiknya, ini yang dilakukan pendampingan. Sehingga psikis dari anak pelan-pelan bisa menjadi lebih baik," ucapnya.

Selain pendampingan psikologis, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo juga telah menyiapkan call center sebagai saluran pengaduan bagi siswa yang masih mengalami keluhan setelah insiden tersebut.

"Kita tetap lakukan pendampingan dan layani dengan baik," ucapnya.

Insiden dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo terjadi pada 13 Agustus 2026.

Peristiwa tersebut berkaitan dengan menu MBG yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo Berastagi Sempajaya ke sejumlah sekolah.

Sekolah yang terdampak antara lain SMAN 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama, dan SMK Swasta Bersama.

Hasil investigasi Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Dinas Kesehatan Sumut menemukan adanya pelanggaran dalam pengelolaan SPPG.

Salah satu temuan berkaitan dengan pengawasan penyimpanan bahan baku makanan. Ikan yang akan digunakan sebagai lauk disebut disimpan di luar freezer.

Atas temuan tersebut, SPPG Karo Berastagi Sempajaya kemudian dikenai sanksi penutupan sehingga tidak dapat melakukan pelayanan.

Kepala SPPG juga dicopot dari jabatannya dan dikenai sanksi disiplin.

Kasus ini masih menjadi perhatian karena sejumlah siswa yang sebelumnya mengalami dugaan keracunan kini kembali menjalani perawatan dengan keluhan nyeri perut.* (tm/ad)

MEDAN — Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara.

Keindahan danau vulkanik ini membuat banyak wisatawan dari luar daerah tertarik berkunjung.

Baca Juga:

• Pertama Kali Jadi News Anchor, Wali Kota Tanjungbalai Akui Sempat Deg-degan di Studio RRI

Terlebih bagi mereka yang ingin menggunakan transportasi umum.

Padahal, ada sejumlah pilihan transportasi yang dapat digunakan untuk menuju kawasan Danau Toba.

Salah satu rute yang relatif mudah adalah perjalanan dari Medan menuju Parapat, kemudian dilanjutkan menuju kawasan Pulau Samosir sesuai tujuan.

Berikut beberapa pilihan perjalanan ke Danau Toba dari Medan menggunakan transportasi umum.

1. Bus dari Medan ke Parapat

Bus menjadi salah satu pilihan paling umum dan relatif terjangkau untuk perjalanan dari Medan menuju kawasan Danau Toba.

Wisatawan dapat berangkat dari Terminal Amplas Medan dengan mencari bus yang memiliki tujuan Parapat atau kawasan Ajibata.

Beberapa operator bus yang disebut melayani rute tersebut antara lain Sejahtera, P.O Indtra, P.O Rapi dan Parna Express.

Rute yang dilalui umumnya adalah Medan–Tebing Tinggi–Pematangsiantar–Parapat.

Waktu perjalanan berkisar 4–6 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan perjalanan di jalan.

Tarif bus umumnya berada di kisaran Rp50.000–Rp80.000 per orang.

Namun, tarif dapat berbeda tergantung jenis bus dan titik pemberhentian.

Wisatawan disarankan memastikan tujuan bus sebelum membeli tiket.

Tanyakan kepada loket: "Bus ini sampai Parapat atau hanya sampai Pematangsiantar?"

Jika bus hanya sampai Pematangsiantar, penumpang perlu melanjutkan perjalanan dengan kendaraan lain menuju Parapat.

Setelah tiba di Parapat, perjalanan dapat dilanjutkan menggunakan angkutan lokal atau ojek menuju Pelabuhan Ajibata.

Dari Pelabuhan Ajibata, wisatawan dapat menggunakan kapal feri menuju Tomok atau pelabuhan lain di Pulau Samosir sesuai tujuan.

2. Perjalanan dari Bandara Kualanamu

Wisatawan yang datang melalui Bandara Internasional Kualanamu juga dapat melanjutkan perjalanan ke Danau Toba menggunakan transportasi umum.

Salah satu pilihan adalah menggunakan bus DAMRI dari Bandara Kualanamu menuju Terminal Amplas atau kawasan Kota Medan.

Setelah tiba di Terminal Amplas, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan menggunakan bus dengan tujuan Parapat.

Pilihan lainnya adalah mencari layanan bus yang langsung menuju kawasan Ajibata atau Parapat.

Namun, jadwal dan ketersediaan layanan langsung tersebut dapat berubah sehingga wisatawan sebaiknya memastikan jadwal sebelum berangkat.

Informasi yang tersedia sebelumnya menyebutkan adanya keberangkatan dari Kualanamu menuju Ajibata sekitar pukul 10.00, 14.00 dan 20.00.

Namun, jadwal tersebut perlu dikonfirmasi kembali karena dapat mengalami perubahan.

3. Kombinasi Kereta Api dan Bus

Pilihan lainnya adalah menggabungkan perjalanan menggunakan kereta api dan bus.

Wisatawan dapat terlebih dahulu naik kereta api dari Medan menuju Pematangsiantar.

Setelah tiba di Pematangsiantar, perjalanan dapat dilanjutkan menggunakan bus atau angkutan umum menuju Parapat.

Rute ini membutuhkan perpindahan kendaraan sehingga waktu perjalanan bisa lebih panjang dibandingkan menggunakan bus langsung dari Terminal Amplas.

Meski demikian, pilihan tersebut dapat menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin menggunakan kereta api dalam perjalanan dari Medan.

Layanan kereta dan bus wisata dengan rute Medan–Danau Toba juga pernah tersedia melalui kerja sama KAI dan DAMRI.

Namun, wisatawan perlu memastikan kembali ketersediaan dan jadwal layanan kepada pihak terkait sebelum berangkat.

Tips Sebelum Berangkat ke Danau Toba

Bagi wisatawan yang baru pertama kali menuju Danau Toba menggunakan transportasi umum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, pastikan tujuan akhir perjalanan, terutama jika menggunakan bus yang hanya melayani rute Medan–Pematangsiantar.

Kedua, tanyakan tarif dan lokasi pemberhentian sebelum naik kendaraan.

Ketiga, jika ingin menuju Pulau Samosir, pastikan pelabuhan dan tujuan penyeberangan yang sesuai.

Keempat, periksa kembali jadwal bus, kapal, kereta api maupun layanan transportasi lainnya sebelum berangkat karena jadwal dapat berubah.

Dengan mengetahui pilihan rute tersebut, perjalanan dari Medan menuju Danau Toba menggunakan transportasi umum dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Wisatawan tinggal menyesuaikan rute dengan tujuan akhir, apakah menuju Parapat, Ajibata, atau kawasan Pulau Samosir.* (tm/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 11 September 2026.

Tekanan terjadi seiring koreksi sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps, termasuk DSSA, MORA, BREN, hingga BBCA.

Baca Juga:

• Emas Antam Masih Mahal! 1 Gram Rp2,625 Juta, Buyback Turun Rp25 Ribu

Pada awal perdagangan, indeks bergerak pada level terendah 6.507,60 dan sempat menyentuh posisi 6.552,79.

Sebanyak 106 saham tercatat menguat, sedangkan 385 saham terkoreksi dan 170 saham lainnya stagnan.

Adapun kapitalisasi pasar berada di posisi Rp11.421,32 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar tercatat mengalami penurunan pada awal perdagangan.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) menjadi salah satu saham dengan penurunan terdalam, yakni sebesar 2,70 persen ke level Rp1.080 per saham.

Selanjutnya, PT Ekamas Mora Republik Tbk. (MORA) terkoreksi 2,35 persen menjadi Rp5.200.

Saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) juga melemah 2,12 persen ke level Rp3.230 per saham.

Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turun 1,95 persen menjadi Rp6.300.

Kemudian PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) terkoreksi 1,91 persen menjadi Rp12.850 per saham.

Tekanan terhadap saham-saham berkapitalisasi besar tersebut ikut menyeret pergerakan IHSG pada awal perdagangan.

IHSG diproyeksikan masih menghadapi tekanan pada perdagangan Jumat.

Rentang support IHSG diperkirakan berada di level 6.530–6.570, sedangkan area resistance berada pada kisaran 6.600–6.620.

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman menilai kenaikan harga minyak mentah dunia dan menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga acuan The Fed menjadi sentimen negatif bagi pasar saham.

"Dengan oil naik signifikan dan potensi The Fed menaikkan suku bunga, IHSG masih berpotensi melanjutkan pelemahan hari ini," ujar Fanny.

Sehari sebelumnya, IHSG ditutup melemah 1,33 persen. Penurunan tersebut disertai aksi jual bersih atau net sell investor asing sebesar Rp748 miliar.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar menjadi sasaran pelepasan investor asing, antara lain BBCA, BBRI, ISAT, INDY, dan CPIN.

Pelemahan pasar saham domestik juga terjadi di tengah tekanan pada bursa saham Amerika Serikat.

Indeks S&P 500 turun 0,58 persen, Nasdaq melemah 0,65 persen, sedangkan Dow Jones terkoreksi 0,60 persen.

Koreksi di Wall Street terjadi seiring kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun.

Selain itu, harga minyak Brent melonjak hingga mendekati US$107 per barel.

Kenaikan harga minyak tersebut dipengaruhi gangguan jalur pasokan di kawasan Selat Hormuz dan Laut Merah.

Tekanan serupa juga terjadi di bursa Asia-Pasifik. Mayoritas indeks bergerak di zona merah di tengah kekhawatiran mengenai meluasnya konflik di Timur Tengah.

Kenaikan biaya energi juga menjadi perhatian pasar karena berpotensi kembali mendorong inflasi global.

Pergerakan IHSG selanjutnya akan dipengaruhi oleh perkembangan sentimen global, terutama harga minyak, arah kebijakan suku bunga The Fed, serta kondisi geopolitik di Timur Tengah.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca membeli atau menjual saham.

Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca.* (bi/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada perdagangan Jumat, 11 September 2026, bervariasi berdasarkan ukuran.

Harga emas Antam termurah untuk ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.362.500.

Baca Juga:

• Harga Pangan Nasional Hari Ini: Bawang Merah Turun, Cabai dan Telur Justru Naik

Sementara itu, emas ukuran 2 gram dan 3 gram masing-masing dipatok Rp5.190.000 dan Rp7.760.000.

Untuk ukuran 5 gram, harga emas Antam mencapai Rp12.900.000. Adapun emas ukuran 10 gram dibanderol Rp25.745.000.

Harga emas Antam ukuran 25 gram dipasarkan seharga Rp64.237.000, sedangkan ukuran 50 gram mencapai Rp128.395.000.

Sementara itu, emas ukuran 100 gram dibanderol Rp256.712.000. Untuk ukuran 250 gram, harganya mencapai Rp641.515.000.

Emas Antam ukuran 500 gram dijual seharga Rp1.282.820.000. Adapun ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, dipatok Rp2.565.600.000.

Di sisi lain, harga buyback emas Antam pada Jumat, 11 September 2026, berada di level Rp2.450.000 per gram.

Harga tersebut turun Rp25.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Buyback merupakan transaksi ketika pemilik menjual kembali emas batangan kepada Antam.

Harga buyback berbeda dengan harga jual emas dan dapat bergerak mengikuti perkembangan harga emas.

Pembelian emas batangan juga dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen bagi pemilik NPWP.

Pajak tersebut diperhitungkan dalam transaksi pembelian sehingga harga yang harus dibayarkan menjadi lebih tinggi dibandingkan harga dasarnya.

Dengan pengenaan PPh sebesar 0,25 persen, harga emas Antam ukuran 1 gram menjadi Rp2.631.563.

Untuk ukuran 2 gram dan 3 gram, harga setelah pajak masing-masing menjadi Rp5.202.975 dan Rp7.779.400.

Harga emas Antam ukuran 5 gram setelah pajak tercatat Rp12.932.250, sedangkan ukuran 10 gram menjadi Rp25.809.363.

Adapun harga emas ukuran 25 gram setelah pajak mencapai Rp64.397.593. Sementara ukuran 50 gram menjadi Rp128.715.988.

Untuk emas ukuran 100 gram, harga setelah pajak mencapai Rp257.353.780.

Selanjutnya, emas ukuran 250 gram menjadi Rp643.118.788 setelah pajak.

Harga ukuran 500 gram mencapai Rp1.286.027.050, sedangkan emas ukuran 1.000 gram menjadi Rp2.572.014.000.

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan rincian harga utama yang tercantum dalam data:

0,5 gram: Rp1.362.500
1 gram: Rp2.625.000
2 gram: Rp5.190.000
3 gram: Rp7.760.000
5 gram: Rp12.900.000
10 gram: Rp25.745.000
25 gram: Rp64.237.000
50 gram: Rp128.395.000
100 gram: Rp256.712.000
250 gram: Rp641.515.000
500 gram: Rp1.282.820.000
1.000 gram: Rp2.565.600.000

Dengan demikian, harga emas Antam pada Jumat, 11 September 2026, masih berada di level tinggi.

Untuk investor atau masyarakat yang ingin membeli emas, selain memperhatikan harga jual, selisih antara harga beli dan buyback juga perlu menjadi pertimbangan.* (bi/ad)

JAKARTA — Harga pangan secara rata-rata nasional bergerak bervariasi pada Jumat, 11 September 2026.

Sejumlah komoditas mengalami penurunan, sementara beberapa bahan pangan lainnya justru mengalami kenaikan.

Baca Juga:

• Truk Kontainer Rem Blong Sampai Terbakar, Kecelakaan Beruntun di Sibolangit Untungnya Tak Ada Korban Jiwa

Sementara itu, harga telur, beberapa jenis beras, minyak goreng, serta sejumlah komoditas cabai tercatat naik.

Harga bawang merah ukuran sedang turun Rp450 atau 1,18 persen menjadi Rp37.650 per kilogram.

Penurunan tersebut melanjutkan tren harga bawang merah dalam beberapa hari terakhir.

Pada 8 September 2026, harganya berada di Rp38.100 per kilogram.

Harga kemudian turun menjadi Rp37.950 pada 9 September dan Rp37.850 per kilogram pada 10 September 2026.

Sebaliknya, harga bawang putih ukuran sedang naik Rp100 atau 0,25 persen menjadi Rp39.400 per kilogram.

Harga beras juga mengalami pergerakan berbeda-beda berdasarkan kualitasnya.

Beras kualitas bawah I naik Rp50 atau 0,34 persen menjadi Rp14.900 per kilogram.

Beras kualitas bawah II juga naik Rp50 menjadi Rp14.700 per kilogram.

Sementara itu, harga beras medium I masih bertahan di Rp16.550 per kilogram.

Beras medium II juga tetap berada di Rp16.350 per kilogram.

Untuk beras kualitas super I, harganya masih berada di Rp17.850 per kilogram.

Adapun beras super II turun Rp50 atau 0,29 persen menjadi Rp17.250 per kilogram.

Harga daging sapi terpantau mengalami penurunan.

Daging sapi kualitas 1 turun Rp100 atau 0,07 persen menjadi Rp151.800 per kilogram.

Sementara daging sapi kualitas 2 turun Rp150 atau 0,11 persen menjadi Rp142.600 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar juga turun Rp50 atau 0,12 persen menjadi Rp42.650 per kilogram.

Namun, harga telur ayam ras segar justru naik Rp150 atau 0,51 persen menjadi Rp29.800 per kilogram.

Untuk komoditas gula pasir, harga premium masih bertahan di Rp20.300 per kilogram.

Sementara gula pasir lokal tetap berada di Rp19.100 per kilogram.

Harga minyak goreng curah naik Rp50 atau 0,24 persen menjadi Rp20.500 per kilogram.

Minyak goreng kemasan bermerek 1 masih bertahan di Rp24.350 per kilogram.

Sedangkan minyak goreng kemasan bermerek 2 naik Rp50 atau 0,21 persen menjadi Rp23.500 per kilogram.

Kenaikan cukup besar terjadi pada sejumlah jenis cabai.

Harga cabai merah besar naik Rp1.650 atau 3,13 persen menjadi Rp54.450 per kilogram.

Cabai merah keriting mengalami kenaikan Rp3.800 atau 6,58 persen menjadi Rp61.550 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai rawit hijau naik Rp550 atau 0,88 persen menjadi Rp62.800 per kilogram.

Harga cabai rawit merah juga meningkat Rp4.900 atau 5,83 persen menjadi Rp88.900 per kilogram.

Dengan demikian, harga pangan nasional pada Jumat, 11 September 2026 menunjukkan pergerakan yang beragam.

Bawang merah, daging sapi, dan daging ayam mengalami penurunan, sedangkan telur, minyak goreng, sejumlah jenis beras, dan terutama komoditas cabai mengalami kenaikan.* (bi/ad)

MEDAN — Tiga mantan pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari jasa kepelabuhanan dan kenavigasian.

Akibat dugaan perbuatan tersebut, negara disebut mengalami kerugian sebesar Rp648.935.809.

Baca Juga:

• Ternyata Bisa Capai Rp600 Juta jika Meninggal, Ahli Ungkap Skala Ganti Rugi Salah Tahan yang Bikin Rp206 Juta Roy Suryo Dinilai Wajar

Sementara satu terdakwa lainnya, Rivolino, belum menjalani pembacaan dakwaan karena masih mengikuti proses praperadilan.

Dakwaan terhadap ketiga terdakwa dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Belawan, yakni Frisillia Bella, Nita Ivana Nimsi dan Isti Risa Sunia Yazir, dalam persidangan di ruang Cakra 1 Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 10 September 2026.

Dalam dakwaannya, jaksa mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pelayanan kapal di Pelabuhan Belawan selama periode Januari hingga April 2023.

Salah satu persoalan yang disorot adalah kapal berukuran 500 GT atau lebih yang masuk ke wilayah perairan wajib pandu.

Kapal-kapal tersebut disebut tidak menggunakan jasa pemanduan dan penundaan sebagaimana ketentuan.

"Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kapal berukuran 500 GT atau lebih wajib menggunakan jasa pemanduan ketika berlayar di perairan wajib pandu," ujar tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Belawan, Frisillia Bella, Nita Ivana Nimsi dan Isti Risa Sunia Yazir di ruang Cakra 1 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (10/9/2026).

Jaksa menjelaskan, dalam mekanisme pelayanan kapal, agen terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui sistem Inaportnet.

Agen juga harus melengkapi dokumen dan memenuhi kewajiban pembayaran.

Setelah itu, proses verifikasi serta penerbitan dokumen persetujuan menjadi kewenangan pejabat di Kantor Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran.

Namun, menurut jaksa, kewenangan tersebut diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Para terdakwa disebut tidak melakukan pengawasan terhadap kapal berukuran 500 GT ke atas yang masuk ke perairan wajib pandu.

Verifikasi pembayaran PNBP untuk jasa pandu dan tunda juga disebut tidak dilakukan secara optimal sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG).

Jaksa juga menyebut proses rekonsiliasi data kapal tidak dilakukan secara cermat.

Kondisi itu kemudian menyebabkan adanya perbedaan antara data SPB dan data dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

"Tidak memberikan teguran atau peringatan kepada agen kapal maupun pemilik kapal yang tidak membayar kewajiban jasa pandu tunda," ungkap jaksa.

Jaksa melanjutkan, SPB dan SPOG tetap diterbitkan meskipun kewajiban pembayaran PNBP belum diselesaikan.

Menurut jaksa, data kapal yang dimasukkan agen melalui sistem Inaportnet dapat diketahui oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan sebagai regulator.

Sementara itu, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berposisi sebagai operator dan disebut tidak memiliki akses untuk masuk ke sistem Inaportnet.

"Kondisi itu semestinya memungkinkan pejabat terkait melakukan verifikasi, terhadap kapal yang masuk ke wilayah perairan wajib pandu sekaligus memastikan kewajiban pembayaran jasa pemanduan telah dipenuhi," tambahnya.

Namun, menurut jaksa, verifikasi tersebut diduga tidak dilakukan. Akibatnya, sejumlah kapal disebut dapat beroperasi tanpa menggunakan jasa pandu dan tunda.

Kondisi itu berdampak pada penerimaan negara. Biaya jasa pemanduan dan penundaan yang seharusnya masuk sebagai PNBP tidak diterima negara.

Jaksa juga menyebut agen kapal memperoleh keuntungan karena tidak menyetorkan biaya jasa pemanduan dan penundaan yang menjadi kewajibannya.

Dalam dakwaan, jaksa mencantumkan sejumlah agen kapal yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Di antaranya PT Sinar Maritim Anugerah, PT Adhigana Pratama Mulya, PT Equinox Sentra Bahari, PT Belawan Buana Indonesia, PT Bahari Eka Nusantara, PT Naval Global Trans, PT Pelayaran Laksita Aditya Parama, PT Pelayaran Pandupasifik Karismaraya dan PT Pelayaran Samudera Layar Sentosa.

Kemudian PT Pelayaran Sea Asih Lines, PT Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari, PT Pelayaran Spectra Tirtasegara Line, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Perusahaan Pelayaran Melda Jaya, PT Tirta Permai Bahari, PT Belawan Jaya Lestari, PT Tirtha Dasa Lintas Nusa dan PT Tanimar Maritim Indonesia.

Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan Nomor 00012/2.1349/AL/0287/1/V/2026 tanggal 12 Mei 2026, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp648.935.809.

Atas dugaan perbuatan tersebut, ketiga terdakwa didakwa dengan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c jo Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jaksa juga mengajukan dakwaan subsider dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c jo Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Perkara tersebut kini berlanjut ke tahap persidangan untuk menguji dakwaan jaksa serta pembuktian mengenai dugaan penyimpangan dan kerugian negara dalam pengelolaan PNBP jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan.* (d/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung memastikan penyidikan dugaan praktik lancung dalam tata kelola kebun dan industri sawit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2015-2024 masih berjalan.

Perkara tersebut sempat menjadi perhatian setelah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah rumah Menteri LHK periode 2014-2019, Siti Nurbaya Bakar, pada awal 2026.

Baca Juga:

• Detik-detik Setelah Wili Mbuik Ditembak, Pelaku Gunakan HP Korban untuk Video Call Keluarga: Kita Tidak Ada Masalah

Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci langkah yang telah dilakukan penyidik setelah rangkaian penggeledahan.

"Iya, perkara masih berlanjut dalam proses penyidikan. Bagaimana nanti tindak lanjutnya akan perlu dimintai keterangan, nanti itu bagian dari strategi penyidik untuk melakukan apakah diperlukan dalam secepatnya atau bagaimana, nanti penyidik yang mempunyai kewenangannya," ujar Anang kepada awak media, Kamis (10/09/2026).

Menurut Anang, langkah selanjutnya dalam penanganan perkara merupakan bagian dari strategi penyidik.

Karena itu, Kejagung belum membeberkan secara terbuka seluruh proses yang sedang dilakukan dalam penyidikan tersebut.

Selain rumah Siti Nurbaya Bakar, penyidik Jampidsus Kejagung sebelumnya menggeledah lima lokasi lainnya.

Penggeledahan dilakukan pada Rabu, 28 Januari 2026, dan Kamis, 29 Januari 2026.

Enam lokasi tersebut tersebar di wilayah DKI Jakarta dan sejumlah lokasi di luar Jakarta.

Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti dalam perkara dugaan praktik lancung tata kelola kebun dan industri sawit di KLHK periode 2015-2024.

Namun, hingga kini Kejagung belum mengonfirmasi apakah salah satu lokasi penggeledahan merupakan rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Yang telah disampaikan Kejagung, penggeledahan dilakukan di sejumlah tempat yang berkaitan dengan pihak pemerintah maupun swasta.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Barang-barang tersebut dikumpulkan untuk mendukung proses penyidikan dan membantu jaksa mengungkap dugaan praktik lancung dalam tata kelola kebun serta industri sawit yang menjadi pokok perkara.

Meski begitu, Anang belum mengonfirmasi apakah penyidik juga menemukan atau menyita aset maupun uang tunai dalam penggeledahan tersebut.

Kejagung juga belum membeberkan secara rinci isi dokumen maupun barang bukti elektronik yang telah disita.

Dengan penyidikan yang masih berjalan, publik masih menunggu perkembangan berikutnya, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui atau berkaitan dengan perkara tersebut.

Kejagung menyatakan proses hukum masih berada pada tahap penyidikan.

Adapun langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan strategi dan kebutuhan penyidik dalam mengungkap perkara.* (bb/ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan mayoritas sekolah yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang secara finansial telah mandiri tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah (BOS).

Baca Juga:

• Pendidikan Karakter Jadi Bekal Hadapi Tantangan Zaman, Ini Pesan DWP Sumut untuk Pelajar

Menurut Sudaryono, BGN telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk mendata seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Dari total lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang terdiri dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya, lebih dari 340.000 sekolah saat ini telah mendapatkan layanan program MBG.

"Artinya, masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG," ujarnya.

BGN masih menerima permohonan dari sekolah yang belum memperoleh program MBG. Namun, permohonan tersebut tidak langsung disetujui.

Sudaryono mengatakan setiap permohonan akan terlebih dahulu diinvestigasi.

Setelah itu, pemberian layanan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan BGN.

Dalam memperluas cakupan program MBG, BGN menyatakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi salah satu prioritas.

Selain wilayah 3T, pemerintah juga akan memprioritaskan daerah yang memiliki angka stunting tinggi hingga sangat tinggi.

"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali," kata Sudaryono.

Menurut dia, Maluku dan Papua menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam perluasan program tersebut.

Sudaryono mengatakan terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di Maluku dan Papua yang hingga kini belum terlayani program MBG.

Karena itu, kedua wilayah tersebut menjadi salah satu prioritas BGN bersama daerah 3T lainnya serta wilayah dengan angka stunting tinggi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk memperluas cakupan layanan MBG, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas.

"Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap, terukur," ujarnya.

Sudaryono memastikan pembukaan dapur SPPG akan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program MBG tanpa mengabaikan standar pelayanan dan sasaran penerima manfaat.

Dengan masih adanya sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan, perluasan SPPG menjadi salah satu langkah BGN untuk mengejar pemerataan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.* (bb/ad)

JAKARTA — Kasus penembakan yang menewaskan Wili Mbuik, aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Jayawijaya, Papua Pegunungan, kembali menjadi perhatian.

Hal itu setelah beredar rekaman video call yang diduga memperlihatkan sosok yang terlibat dalam penembakan tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Tekankan Kekompakan dan Komunikasi, ASN Diminta Perkuat Kerja Tim

Percakapan melalui video call tersebut kemudian beredar dan menjadi salah satu informasi yang muncul setelah insiden penembakan terhadap rombongan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya.

Dalam rekaman tersebut, salah seorang pihak keluarga Wili Mbuik terdengar menyampaikan pesan kepada pria yang diduga sebagai pelaku.

"Nanti ada orang cari kau, silakan, perbuatanmu akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan di surga," ujar salah seorang pihak keluarga Wili Mbuik.

"Anak saya ada masaah apa? Kok kau bunuh, kau tembak," tambahnya.

Pria yang diduga sebagai pelaku kemudian memberikan jawaban ketika ditanya mengenai persoalan tersebut.

"Kita ini tidak ada masalah," jawabnya.

Tante kandung Wili Mbuik, Selfi Mbuik, mengatakan telepon genggam milik Wili diambil setelah korban ditembak.

Menurut Selfi, para pelaku kemudian membuka aplikasi WhatsApp yang terdapat di dalam ponsel tersebut.

Mereka disebut mencari nomor anggota keluarga Wili yang berada di Rote Ndao.

Dari ponsel korban, para pelaku kemudian diduga melakukan panggilan video kepada Minto Mbuik, kakak kandung Wili.

"Setelah mereka tembak anak kami sampai meninggal, mereka lalu ambil HP. Mereka buka WhatsApp dan nomor telepon keluarga di Rote," kata Selfi seperti dilansir Kamis, 10 September 2026.

Rekaman video call tersebut kemudian beredar di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari informasi yang berkaitan dengan kasus penembakan tersebut.

Meski demikian, kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian.

Identitas serta keterlibatan sosok dalam rekaman tersebut masih perlu menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari aparat penegak hukum.

Wili Mbuik merupakan ASN yang baru lulus dan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ia meninggal dalam insiden penembakan di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu, 9 September 2026.

Saat kejadian, Wili bersama sejumlah pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya sedang menjalankan tugas.

Rombongan tersebut diketahui tengah menyalurkan bantuan pangan dan ternak kepada masyarakat.

Dalam perjalanan kembali menuju Wamena, rombongan menjadi sasaran penembakan sekitar pukul 15.53 WIT.

Serangan tersebut mengakibatkan Wili Mbuik meninggal dunia.

Kepergian Wili meninggalkan duka mendalam bagi keluarga.

Ia baru memulai pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara setelah dinyatakan lulus dan diterima sebagai PNS.

Video Call dengan Ayah Menjadi Kenangan Terakhir

Sekitar satu setengah bulan sebelum insiden penembakan, Wili sempat melakukan video call dengan ayahnya.

Dalam percakapan tersebut, Wili menyampaikan kabar bahagia bahwa dirinya telah lulus CPNS.

Kabar itu membuat sang ayah terharu sekaligus bangga.

Ia kemudian berpesan kepada Wili agar tetap rendah hati selama menjalankan tugas dan mengabdi di tanah Papua.

Momen komunikasi antara Wili dan ayahnya kini menjadi kenangan yang sangat berarti bagi keluarga.

Harapan Wili untuk mengabdi sebagai seorang PNS harus berakhir setelah dirinya menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas bersama rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya.* (di/ad)

JAKARTA — Pernah mendengar pernyataan bahwa salat tidak diterima selama 40 hari karena melakukan dosa tertentu?

Ungkapan tersebut memang bersumber dari hadis yang membahas ancaman bagi seorang muslim yang melakukan perbuatan tertentu.

Baca Juga:

• Peringati Maulid Nabi, Pemkab Labusel Ajak ASN Teladani Akhlak Rasulullah SAW

Jika salat disebut tidak diterima selama 40 hari, apakah seorang muslim boleh meninggalkan salat selama periode tersebut?

Lalu, setelah 40 hari berlalu, apakah salat yang dilakukan selama masa tersebut harus diqadha?

Pertanyaan ini penting karena istilah "tidak diterima" dalam hadis tidak selalu berarti ibadah tersebut tidak sah atau kewajiban salat menjadi gugur.

Dosa yang Membuat Salat Tidak Diterima Selama 40 Hari

Ancaman tidak diterimanya salat selama 40 hari disebut dalam hadis berkaitan dengan beberapa perbuatan dosa.

Di antaranya adalah meminum khamar dan mendatangi dukun atau peramal.

Menukil dari buku Seakan Allah Berikan Kunci Surga kepada Anda karya Brilly El-Rasheed, ancaman karena meminum khamar bersandar pada sabda Rasulullah SAW:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْرَبُهَا فَتَقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَلَا يَمُوْتُ وَفِي مُثَانَتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: "Tidak ada seorang pun yang meminumnya (khamar) yang akan diterima salatnya (oleh Allah) selama 40 hari. Dan tidaklah dia mati, sedangkan pada jasadnya masih ada bekasnya, kecuali surga haram atasnya. Dan jika dia mati dalam kurun waktu 40 hari (sejak dia minum khamar), maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliah." (HR Ath-Thabrani)

Ancaman serupa juga disebutkan bagi orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan kemudian membenarkan perkataannya.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang datang ke tukang ramal/dukun lalu menanyakan hal yang ghaib kemudian ia percaya padanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari." (HR Muslim)

Hadis tersebut terdapat dalam buku Syariat Islam Menjawab Persoalan Ummat oleh Thohir Luth.

Dalam kitab Al-Wafi karya Musthafa Dib Al-Bugha juga terdapat riwayat serupa dengan redaksi berikut:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَلَا مَنْ أَتَى كَاهِنًا وَلَا مَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا

Artinya: "Allah tidak menerima salat perempuan yang suaminya marah kepadanya, orang yang mendatangi dukun, dan orang yang minum khamar selama 40 hari."

Apakah Salat Selama 40 Hari Harus Diqadha?

Lantas, bagaimana jika seseorang melakukan salah satu perbuatan tersebut?

Apakah ia boleh berhenti salat selama 40 hari karena salatnya disebut tidak diterima?

Jawabannya, tidak.

Seorang muslim tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat fardu.

Ancaman tidak diterimanya salat selama 40 hari tidak dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban salat.

Dijelaskan dalam buku Beriman kepada Allah karya Abdul Hadi Awang, Imam Nawawi dan ulama lain menjelaskan ancaman tidak diterimanya salat selama 40 hari dalam hadis tersebut maksudnya salat yang dilakukan oleh orang tersebut tidak akan mendapat pahala selama 40 hari, meskipun salatnya dianggap sah dalam menunaikan kewajibannya.

Mengenai hal ini, para ulama tidak mewajibkan untuk mengqadha atau mengganti salat yang tidak diterima selama 40 hari tersebut.

Dengan demikian, seseorang yang telah melakukan dosa tersebut tetap harus menjalankan salat lima waktu seperti biasa.

Ia tidak perlu menunggu sampai masa 40 hari berakhir untuk kembali menunaikan salat.

Perbedaan Salat Sah dan Salat Diterima

Persoalan ini berkaitan dengan perbedaan antara gugurnya kewajiban dan diterimanya pahala ibadah.

Para ulama mazhab Syafi'i memahami hukum tidak diterimanya salat dengan membedakan dua capaian dari sebuah ibadah.

Mereka berpendapat pelaksanaan salat fardu yang telah memenuhi rukun dan syarat secara sempurna pada dasarnya menghasilkan dua konsekuensi.

Pertama, gugurnya status kewajiban.

Hal ini berarti tanggungan beban syariat telah terlepas dari pundak seseorang, sehingga ia tidak dianggap berutang atau harus mengganti salat kepada Allah SWT.

Kedua, perolehan pahala. Artinya ibadah yang dilakukan mendatangkan rida Allah SWT, yakni bernilai pahala di akhirat.

Kedua hal tersebut umumnya diperoleh secara bersamaan.

Namun, dalam kaidah hukum Islam, keduanya bisa terpisah lantaran disebabkan suatu kondisi.

Seperti yang terjadi pada seorang muslim yang meminum khamar atau mendatangi dukun, ketika kewajibannya gugur, tetapi tidak mendapat pahala atas ibadahnya.

Tetap Salat dan Segera Bertobat

Dari penjelasan tersebut, hadis mengenai salat yang tidak diterima selama 40 hari bukan berarti seorang muslim diperbolehkan meninggalkan salat.

Justru, kewajiban salat tetap harus dilaksanakan selama memenuhi syarat dan rukunnya.

Adapun persoalan diterima atau tidaknya pahala ibadah merupakan perkara yang berada dalam penilaian Allah SWT.

Bagi seorang muslim yang terlanjur melakukan dosa tersebut, kewajiban untuk menjalankan salat tetap ada.

Selain itu, ia dianjurkan untuk segera bertobat dan meninggalkan perbuatan dosa.

Dengan demikian, tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat selama 40 hari hanya karena adanya ancaman "tidak diterima" dalam hadis tersebut, sepanjang salat tetap dilaksanakan dan memenuhi syarat serta rukunnya.

Wallahu a'lam.* (d/ad)

MEDAN — Setiap kali menghadiri pesta pernikahan adat Batak, ada satu hidangan yang hampir selalu mencuri perhatian: ikan mas arsik.

Hidangan khas Batak Toba ini dikenal dengan aroma yang kuat dan bumbu yang kaya rempah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Pamerkan 4 Proyek Strategis Sumut di Forum IMT-GT, Nilainya Capai Triliunan Rupiah

Arsik bukan sekadar lauk yang disantap dalam pesta pernikahan, melainkan bagian dari tradisi yang membawa doa, restu, dan harapan bagi pasangan pengantin.

Dilansir dari penelitian Sinulingga, dkk (2024), ikan mas arsik menjadi makanan yang paling sering muncul dalam acara adat pernikahan Batak Toba dan memiliki makna yang mendalam.

Tak heran jika arsik kerap hadir dalam berbagai acara adat, termasuk pesta pernikahan Batak Toba.

Sementara itu di Jurnal Gastronomi Indonesia dijelaskan penggunaan arsik dalam berbagai kegiatan adat Batak Toba, termasuk pernikahan berkaitan dengan sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu.

Selain itu juga filosofi kehidupan Batak Toba, seperti hamoraon (kekayaan atau kesejahteraan), hagabeon (keturunan), dan hasangapon (kehormatan).

Harapan di Balik Arsik untuk Pengantin Pesta Adat Batak

Ketika arsik diberikan kepada pengantin, yang disampaikan bukan hanya makanan.

Tetapi ada harapan agar pasangan yang bharu menikah dapat menjalani kehidupan dengan baik dan memperoleh berkat dalam perjanjian rumah tangganya.

Dalam tradisi Batak Toba, arsik juga dikenal dengan istilah dengke simudurudur. Istilah tersebut menggambarkan ikan yang bergerak maju dan mundur.

Simbol itu dikaitkan dengan harapan agar kedua mempelai dapat berjalan bersama dalam menjalani pekerjaan, kehidupan, dan usaha menuju kebahagiaan serta kemakmuran.

Dengan kata lain, ikan mas arsik menjadi gambaran tentang perjalanan rumah tangga yang diharapkan dapat dijalani bersama.

Bukan hanya ketika kehidupan berjalan mudah, tetapi juga ketika pasangan menghadapi berbagai tantangan.

Mengapa Ikan Mas Arsik Disajikan Utuh?

Cara penyajian ikan mas dalam upacara adat Batak Toba juga memiliki makna tersendiri.

Berbeda dengan ikan yang biasa disajikan dalam kehidupan sehari-hari, ikan mas arsik untuk keperluan adat umumnya disajikan secara utuh.

Kepala, badan, hingga ekornya tetap tersusun dalam satu hidangan.

Penyajian secara utuh tersebut menggambarkan harapan agar kehidupan pasangan tetap lengkap dan berjalan bersama.

Dalam sejumlah praktik adat, posisi ikan ketika diberikan juga memiliki makna.

Ikan dapat diarahkan dengan kepala menghadap kepada pengantin sebagai simbol bahwa orang tua telah memberikan restu dan melepas anaknya untuk membangun kehidupan bersama pasangan.

Simbol dalam arsik juga berkaitan dengan harapan keluarga terhadap keturunan.

Dalam beberapa pelaksanaan adat pernikahan Batak Toba, ikan mas betina yang sedang bertelur dapat digunakan sebagai bagian dari simbol harapan agar pasangan memperoleh keturunan.

Karena itu, arsik tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara suami dan istri, tetapi juga harapan keluarga terhadap kehidupan baru yang mereka bangun.

Arsik Diberikan oleh Hula-Hula

Ada hal lain yang membuat pemberian arsik dalam pesta pernikahan adat Batak Toba berbeda dari penyajian makanan biasa, yakni siapa yang memberikan hidangan tersebut.

Dalam tradisi pernikahan adat Batak Toba, ikan mas arsik diberikan oleh pihak hula-hula, yaitu keluarga dari pihak perempuan yang memiliki kedudukan penting dalam sistem Dalihan Na Tolu.

Pemberian tersebut menjadi bagian dari hubungan kekerabatan sekaligus bentuk penyampaian restu kepada pasangan yang baru menikah.

Dalihan Na Tolu sendiri merupakan sistem kekerabatan yang menjadi salah satu dasar penting dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba.

Karena itu, kehadiran arsik dalam pesta pernikahan tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kedua keluarga.

Arsik, Doa yang Bisa Dimakan

Pada akhirnya, ikan mas arsik bukan hanya tentang ikan yang dimasak dengan bumbu khas Batak.

Di dalamnya terdapat doa untuk rumah tangga, harapan akan keturunan, kesejahteraan, kehormatan, serta restu yang menyatukan dua keluarga.

Mungkin setelah pesta usai, ikan itu akan habis disantap.

Namun, makna yang dibawanya tidak ikut hilang.

Sebab di meja pernikahan Batak, arsik bukan sekadar hidangan ia adalah doa yang sengaja dibuat untuk bisa dimakan.* (d/ad)

JAKARTA — Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menambah modal usaha.

Salah satu plafon yang banyak menjadi perhatian adalah pinjaman Rp100 juta dengan pilihan tenor hingga lima tahun.

Baca Juga:

• Pertama Kali Jadi News Anchor, Wali Kota Tanjungbalai Akui Sempat Deg-degan di Studio RRI

Informasi mengenai simulasi cicilan penting bagi pelaku UMKM agar dapat menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan keuangan.

Dengan begitu, pembayaran angsuran dapat direncanakan sejak awal.

Pada 2026, bunga KUR BRI disebut sekitar 6 persen per tahun sesuai ketentuan pemerintah.

Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur tetap perlu memastikan ketentuan terbaru kepada BRI karena persyaratan, suku bunga, dan skema kredit dapat berubah sesuai kebijakan yang berlaku.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Sejumlah dokumen dan ketentuan yang tercantum dalam informasi pengajuan KUR BRI 2026 antara lain Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta akta nikah bagi calon debitur yang sudah menikah.

Calon debitur juga perlu memenuhi ketentuan usia sesuai jenis KUR yang diajukan.

Untuk pinjaman di atas Rp50 juta, diperlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain itu, pelaku usaha perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan atau RT/RW.

Usaha yang dijalankan juga disebut harus sudah berjalan minimal enam bulan.

Calon debitur pada umumnya tidak sedang menerima kredit dari bank lain, dengan pengecualian untuk kredit konsumtif tertentu seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

Cara Mengajukan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan melalui kantor cabang BRI maupun secara online.

Untuk pengajuan secara langsung, calon debitur dapat membawa dokumen persyaratan dan menyampaikannya kepada petugas bank.

Sementara untuk pengajuan secara online, calon debitur dapat mengakses laman resmi KUR BRI, kemudian masuk menggunakan alamat email dan kata sandi akun yang telah terdaftar.

Selanjutnya, pilih menu pengajuan pinjaman KUR dan baca syarat serta ketentuan yang tersedia.

Calon debitur kemudian mengisi data diri dan data usaha secara lengkap serta mengunggah dokumen yang diminta.

Setelah data dilengkapi, calon debitur dapat menghitung estimasi angsuran sebelum mengajukan pinjaman.

Pengajuan kemudian diproses dan calon debitur dapat mengetahui informasi mengenai status pengajuan.

Calon debitur yang pengajuannya diterima tetap perlu mengikuti proses lanjutan, termasuk survei oleh petugas.

Untuk pencairan, nasabah perlu datang ke kantor BRI sesuai ketentuan yang ditetapkan bank.

Tabel Angsuran KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Untuk plafon pinjaman Rp100 juta, berikut simulasi angsuran berdasarkan tenor yang tercantum dalam informasi tersebut:

Tenor 12 bulan: Rp8.833.333 per bulan.
Tenor 18 bulan: Rp6.055.556 per bulan.
Tenor 24 bulan: Rp4.666.667 per bulan.
Tenor 36 bulan: Rp3.277.778 per bulan.
Tenor 48 bulan: Rp2.583.333 per bulan.
Tenor 60 bulan: Rp2.166.667 per bulan.

Simulasi tersebut dapat menjadi gambaran awal bagi pelaku UMKM sebelum menentukan plafon dan tenor pinjaman.

Namun, besaran angsuran yang berlaku tetap perlu dikonfirmasi kepada BRI karena perhitungan akhir dapat mengikuti ketentuan dan hasil proses pengajuan masing-masing nasabah.

Dengan memahami tabel angsuran KUR BRI 2026, pelaku UMKM dapat memperhitungkan kemampuan membayar cicilan sekaligus menyesuaikan kebutuhan modal dengan kondisi keuangan usaha.* (di/ad)

MEDAN — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara untuk pertama kalinya tampil sebagai news anchor atau pembawa berita utama dalam program Buletin Sore di Studio Pro 1 RRI Medan, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, Kamis, 10 September 2026.

Kehadiran Mahyaruddin sebagai pembaca berita tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Radio Republik Indonesia (RRI) yang diperingati setiap 11 September.

Baca Juga:

• Pengurus LASQI Tanjungbalai 2026-2030 Dilantik, Wali Kota: Jadi Wadah Positif Generasi Muda

Meski terbiasa berbicara di hadapan publik, pengalaman menjadi pembawa berita menurut dia memiliki tantangan tersendiri.

Mahyaruddin sebelumnya pernah duduk sebagai anggota DPRD Sumatera Utara.

Ia mengatakan pengalaman membacakan berita berbeda dengan menyampaikan pidato di hadapan masyarakat.

"Ini merupakan pengalaman pertama hadir sebagai News Anchor (Pembawa Berita Utama), apalagi momen ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Radio Republik Indonesia (RRI) yang diperingati setiap 11 September," ujarnya.

Ia juga mengajak para pejabat dan kepala daerah lainnya tidak ragu mencoba pengalaman serupa.

Menurut Mahyaruddin, tantangan baru dapat menjadi pembelajaran bagi pejabat publik.

"Saya berharap kepada para pejabat lainnya atau kepala daerah jangan takut, klopun ini adalah sebuah Challenge ya jangan takut, mudah mudahan kita bisa melewati dengan baik dan menjadikan ini pengalaman baru buat kita," ungkap Mahyaruddin.

Mahyaruddin mengaku sempat merasa gugup ketika harus membacakan berita secara langsung.

Namun, ia menilai pengalaman tersebut memberikan pembelajaran baru selama menjalankan tugas sebagai pejabat publik.

"Saya sempat deg-degan, karena pengalaman pertama saya selama menjadi pejabat publik membacakan berita di Studio Pro 1 RRI Medan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyaruddin didampingi Kepala Stasiun RRI Medan Besty Charmin Simatupang.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 RRI dan berharap lembaga penyiaran publik tersebut semakin sukses serta konsisten memberikan informasi yang nyata, berimbang, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Tidak mudah bagi RRI dalam menjaga eksistensinya di tengah tantangan dunia digitalisasi. RRI terus mengudara hingga kini dengan siaran sesuai kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Mahyaruddin berharap RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai program dan capaian pembangunan, khususnya Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pembangunan secara luas dan nyata.

Sementara itu, Kepala RRI Medan Besty Charmin Simatupang mengucapkan terima kasih kepada Mahyaruddin yang telah berkenan hadir sekaligus ikut menyukseskan program Buletin Sore RRI Medan.

"Sejujurnya, di usia ke-81 RRI menjadi suatu kebanggaan Wali Kota Tanjungbalai dapat hadir sebagai pembaca berita Buletin Sore," ucap Besty.

Besty juga mengapresiasi Mahyaruddin yang di tengah padatnya agenda sebagai kepala daerah masih menyempatkan waktu untuk hadir ke RRI Medan dan mengikuti rangkaian kegiatan di Studio Pro 1.

Ia berharap kemitraan antara RRI Medan dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat terus terjalin dengan baik, terutama dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap, kemitraan antara RRI Medan dan Pemko Tanjungbalai dapat terus terjalin dengan baik." ucapnya.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPD LASQI) Kota Tanjungbalai masa bakti 2026-2030.

Pelantikan berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu, 9 September 2026.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Tekankan Kekompakan dan Komunikasi, ASN Diminta Perkuat Kerja Tim

Evi Julita Sambas dipercaya sebagai Sekretaris, sedangkan Imran Simangunsong menjabat Bendahara.

Usai pelantikan, Rizlan Nasution menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya.

Ia juga meminta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk menjalankan tugas tersebut.

"Ini baru bagi saya, mohon bimbingan untuk memimpin LASQI Kota Tanjungbalai. Kita pengurus tidak dapat bekerja sendiri, maka saya sangat mengharapkan partisipasi dan dukungan penuh dari semua pihak, baik dari Pemerintah Kota Tanjungbalai maupun elemen masyarakat lainnya," ucapnya.

Rizlan juga berharap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LASQI dapat segera terbentuk di seluruh kecamatan di Kota Tanjungbalai.

Menurut dia, keberadaan kepengurusan di tingkat kecamatan akan mendukung pelaksanaan program kerja secara kolektif dan optimal.

"Saya berharap pengurus dapat membangun komunikasi yang intensif dengan saya agar roda organisasi berjalan selaras dan penuh tanggung jawab," lanjut ketua.

Sementara itu, Wakil Ketua Harian II yang mewakili Ketua DPW LASQI Provinsi Sumut Zainal Arifin mengatakan LASQI merupakan organisasi dakwah yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui seni.

"LASQI memiliki tiga dimensi: sebagai tatanan dalam kehidupan masyarakat, sebagai tontonan yang mendidik, dan sebagai tuntunan bagi umat," jelasnya.

Ia berharap kepengurusan baru DPD LASQI Kota Tanjungbalai dapat menjadi pionir dalam mengembangkan dakwah berbasis seni.

Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event LASQI yang melibatkan masyarakat.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dalam arahannya menekankan pentingnya komunikasi dan kerja kolektif dalam menjalankan organisasi.

Ia mengapresiasi semangat kepengurusan baru DPD LASQI dan meyakini organisasi tersebut dapat berkembang dengan baik.

"LASQI memiliki peran penting dalam mengembangkan qasidah sebagai seni budaya bernuansa islami. Melalui seni qasidah, kita dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan, akhlak, persaudaraan dan nilai-nilai kebaikan. Terlebih di tengah perkembangan zaman, lasqi diharapkan dapat menjadi wadah yang positif bagi pembinaan karakter dan pengembangan bakat generasi muda," jelas Wali Kota

Mahyaruddin berharap LASQI Kota Tanjungbalai melakukan pembinaan secara berkesinambungan dan memberikan ruang bagi anak-anak serta generasi muda untuk berkarya.

Organisasi tersebut juga diharapkan ikut melestarikan seni dan budaya Islami di Kota Tanjungbalai.

Untuk memperluas pembinaan, Mahyaruddin mengajak LASQI membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai, lembaga keagamaan, sekolah, pesantren, organisasi masyarakat, serta berbagai pihak lainnya.

"Untuk itu, saya mengajak LASQI untuk terus membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai, lembaga keagamaan, sekolah, pesantren, organisasi masyarakat dan berbagai pihak lainnya, sehingga kegiatan pembinaan dan pengembangan seni qasidah dapat semakin luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ucap Mahyaruddin

Mahyaruddin juga berharap LASQI mampu memberikan kontribusi nyata dalam membentuk masyarakat yang religius, berbudaya, dan berkarakter.

Hal tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Tanjungbalai Emas, yakni Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera.

Dengan pelantikan tersebut, DPD LASQI Kota Tanjungbalai diharapkan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan berkontribusi dalam membina generasi muda melalui seni Islami yang edukatif serta sarat nilai dakwah.

"LASQI mampu memberikan kontribusi nyata dalam membentuk masyarakat yang religius, berbudaya dan berkarakter, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi tanjungbalai emas elok, maju, agamais dan sejahtera," pungkas Wali Kota Mahyaruddin Salim.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menekankan pentingnya kekompakan, kerja tim, dan komunikasi yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut dia, pemerintahan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi seluruh jajaran.

Baca Juga:

• Peringati Maulid Nabi, Pemkab Labusel Ajak ASN Teladani Akhlak Rasulullah SAW

Dalam kunjungan tersebut, Fery didampingi Sekretaris Daerah Labusel, M. Reza Pahlevi Nasution.

Dalam kesempatan itu, Fery mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia juga meminta seluruh jajaran menjaga sinergi dan kekompakan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Kerja pemerintahan ini adalah kerja tim. Komunikasi harus baik, antara pimpinan dan seluruh jajaran harus saling mendukung agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik," tegas Bupati Fery.

Selain kekompakan, Fery mendorong para kepala OPD bersama seluruh jajarannya untuk terus menghadirkan inovasi dan terobosan baru.

Inovasi tersebut, kata dia, terutama diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Fery, setiap OPD harus mampu memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat.

Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan keberadaannya benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik.

Khusus kepada Dinas Lingkungan Hidup, Fery meminta pelayanan di bidang pengelolaan persampahan terus ditingkatkan.

Persoalan sampah, menurut dia, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.

Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang kita berikan. Karena itu, mari kita bekerja bersama, berinovasi dan terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat," ujarnya.

Fery berharap kekompakan antarjajaran pemerintah daerah dapat terus terjaga sehingga berbagai program dan pelayanan kepada masyarakat di Labusel dapat berjalan secara optimal.* (ad)