NEPAL – Tim penyelamat di Nepal berhasil menyelamatkan dua orang yang bertahan hidup setelah banjir bandang dahsyat menerjang wilayah tersebut sekitar 10 hari lalu.

Kedua korban yang berhasil diselamatkan itu terdiri atas seorang warga negara China yang ditemukan di dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air dan seorang perempuan Nepal yang ditemukan dari rumahnya yang tertimbun lumpur serta puing-puing.

Baca Juga:

• Korban Tewas Banjir Bandang dan Longsor Nepal-China Capai 1.290 Orang, 5.614 Masih Hilang

Penyelamatan dilakukan tim yang terdiri atas personel Angkatan Darat Nepal dan para ahli asing.

Informasi tersebut disampaikan militer Nepal dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu, 5 September 2026.

Sebuah foto yang dipublikasikan militer Nepal melalui halaman Facebook menunjukkan Luhaitao setelah berhasil dievakuasi.

Dalam foto tersebut, pria itu terlihat merangkul bahu dua petugas penyelamat.

"Kesehatannya saat ini sedang dinilai dan operasi pencarian dan penyelamatan lainnya terus berlanjut," kata militer Nepal.

Luhaitao merupakan salah satu dari ratusan pekerja pembangkit listrik tenaga air yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah gelombang air dan lumpur menerjang kawasan perbatasan China-Nepal.

Banjir dahsyat tersebut terjadi setelah runtuhnya gletser dan batuan besar pada 26 Agustus.

Penyelamatan juga dilakukan terhadap Chandrika Shrestha, perempuan Nepal berusia 64 tahun.

Chandrika ditemukan anggota Pasukan Polisi Bersenjata Nepal ketika petugas membersihkan area di distrik Nuwakot.

Saat ditemukan, rumahnya telah tertimbun lumpur dan puing-puing akibat bencana.

"Tim polisi menemukannya saat mereka membersihkan area tersebut. Dia telah diterbangkan ke Kathmandu untuk perawatan," kata wakil kepala polisi Iqbal Hawari kepada AFP.

Video yang dirilis Pasukan Polisi Bersenjata Nepal memperlihatkan sebagian rumah Chandrika yang masih terlihat.

Bagian bawah bangunan tersebut tampak terendam lumpur tebal.

Penyelamatan dua korban tersebut menambah harapan di tengah operasi pencarian yang masih berlangsung di sejumlah lokasi terdampak bencana.

Sehari sebelumnya, Jumat, 4 September 2026, dua pekerja pembangkit listrik tenaga air Nepal juga berhasil diselamatkan dari terowongan Trishuli 3A.

Kedua pekerja tersebut kemudian dilaporkan berada dalam kondisi stabil dan menjalani perawatan di rumah sakit di Kathmandu.

Tim penyelamat masih melakukan pencarian di sejumlah lokasi lain. Sedikitnya 12 proyek pembangkit listrik tenaga air dilaporkan hancur akibat banjir.

Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar di Nepal dan China.

Berdasarkan data badan penanggulangan bencana nasional Nepal, sebanyak 1.344 jenazah telah ditemukan. Sekitar 5.000 orang lainnya masih dilaporkan hilang.

Sementara itu, media pemerintah China melaporkan 31 orang meninggal dunia dan 531 orang masih hilang.

Dengan demikian, jumlah korban meninggal di Nepal dan China mencapai sedikitnya 1.375 orang, sementara lebih dari 5.500 orang masih dinyatakan hilang.

Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan korban yang masih mungkin bertahan hidup maupun mereka yang belum ditemukan setelah banjir bandang menerjang kawasan tersebut.* (d/ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan menanggapi keluhan orang tua pasien anak yang viral setelah disebut tidak mendapatkan kamar di Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pelaksana Tugas Kepala Dinkes Kota Medan dr. Irliyan Saputra melalui Kepala Seksi Rujukan Pelayanan Kesehatan Dinkes Medan, Roida Sitinjak, mengatakan ketersediaan kamar di rumah sakit tersebut sebenarnya ada.

Baca Juga:

• Aktivitas Gunung Sinabung Masih Tinggi, Pengungsi Mulai Keluhkan Gangguan Kesehatan

Menurut Roida, keluhan muncul karena orang tua pasien melihat pasien yang datang belakangan justru mendapatkan kamar lebih dahulu.

Roida menjelaskan pasien tersebut memang datang lebih lama, tetapi sebelumnya juga telah menunggu antrean untuk mendapatkan kamar.

Pada saat kejadian, pasien yang sebelumnya menempati kamar sudah diperbolehkan pulang oleh dokter pada pukul 11.00 WIB.

Namun, pasien belum langsung meninggalkan rumah sakit karena masih berbenah dan menunggu jemputan.

Kamar tersebut baru benar-benar kosong sekitar pukul 14.00 WIB.

Menurut Roida, kamar kemudian diberikan kepada pasien lain yang telah diperbolehkan pulang lebih dahulu.

"Selisih waktunya hanya sekitar setengah jam. Kamar sudah ada, tetapi yang bersangkutan tidak sabar. Kemudian anaknya dibawa ke luar gedung dan memviralkan kejadian ini," jelas Roida.

Dinkes Medan juga memperoleh informasi bahwa pasien anak tersebut mengalami demam.

Namun, menurut Roida, pasien telah mendapatkan penanganan medis ketika berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Pasien juga telah dipasangi infus saat berada di IGD.

Roida mengatakan pihaknya turut melihat rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk mengetahui kronologi penanganan pasien tersebut.

Berdasarkan rekaman CCTV, kata dia, sekitar lima menit setelah pasien tiba, dokter langsung melakukan pemeriksaan.

Hal tersebut disampaikan Dinkes Medan untuk menjelaskan bahwa pasien tidak dibiarkan tanpa mendapatkan penanganan medis ketika berada di rumah sakit.

Sebelumnya, sebuah video mengenai kejadian tersebut viral di media sosial TikTok. Video itu diunggah oleh akun @lily.flower301.

Dalam video tersebut terlihat seorang anak perempuan mengenakan pakaian putih didampingi seorang wanita berbaju merah.

Keduanya tampak berada di depan gedung RSU Muhammadiyah.

Anak perempuan tersebut terlihat menangis dalam video yang kemudian mendapat perhatian warganet.

Dalam keterangan unggahan, pengunggah menyebut anaknya tidak diperbolehkan masuk kamar, sementara pasien lain diperbolehkan mendapatkan kamar.

Keluhan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Dinkes Kota Medan.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan antrean dan waktu kamar kosong, sementara pasien anak disebut telah mendapatkan penanganan medis di IGD.* (mi/ad)

Oleh:Dwi Munthaha

HAMPIR dua tahun setelah meninggalkan kursi kepresidenan, Joko Widodo (Jokowi) ternyata belum benar-benar meninggalkan panggung politik.

Baca Juga:

• Bansos Bakal Cair Tunai, Luhut Ungkap Skema Baru Mulai 2027

Bukan sebagai pejabat negara, tetapi sebagai mantan presiden yang setiap kemunculannya masih mampu menarik perhatian media, elite politik, dan masyarakat.

Jokowi hadir dalam berbagai agenda nasional, termasuk Sidang Tahunan MPR dan peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Di luar agenda kenegaraan, kemunculannya bersama relawan juga kembali beredar melalui video-video pendek di media sosial.

Salah satu video pertemuan dengan relawan menjadi menarik bukan semata karena apa yang disampaikan Jokowi, tetapi karena narasi politik yang mengiringinya.

Dalam video tersebut, Budi Arie Setiadi, relawan die hard Jokowi, berbicara mengenai kemungkinan terjadinya "patahan sejarah", bahkan mengaitkannya dengan spekulasi bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan sampai 2029.

Pernyataan tersebut tentu merupakan opini politik dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta mengenai masa depan pemerintahan.

Namun, kemunculan Jokowi dalam ruang yang sama memberikan konteks politik yang membuat pernyataan tersebut memperoleh perhatian lebih besar.

Fenomena ini memperlihatkan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar popularitas: Jokowi masih mampu memproduksi perhatian.

Dalam politik kontemporer, perhatian merupakan sumber daya. Seorang tokoh tidak harus memegang jabatan formal untuk tetap memiliki pengaruh.

Selama kemunculannya menghasilkan pemberitaan, kontroversi, tafsir, dan respons politik, figur tersebut masih berada dalam arena kekuasaan.

Dari Kekuasaan ke Perhatian

Ben Bland dalam Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia (2020) menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin yang penuh kontradiksi.

Kontradiksi tersebut tidak hanya terlihat dalam kebijakan, tetapi juga dalam jarak antara citra politik yang dibangun dengan praktik kekuasaan yang kemudian berkembang.

Jokowi pernah membangun citra sebagai pemimpin sederhana, dekat dengan rakyat, dan relatif jauh dari politik elite.

Namun, setelah meninggalkan Istana, modal politik personal tersebut tidak ikut hilang.

Gibran Rakabuming Raka kini berada di posisi wakil presiden, sementara Kaesang Pangarep memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dengan demikian, pengaruh politik Jokowi tidak hanya bertumpu pada popularitas personal, tetapi juga memiliki saluran melalui keluarga dan jaringan politik.

Thomas Poguntke dan Paul Webb (2005) menjelaskan kecenderungan personalisasi politik, ketika pengaruh figur pemimpin semakin besar dibandingkan institusi atau organisasi politik.

Dalam kerangka ini, berakhirnya jabatan tidak otomatis berarti berakhirnya pengaruh. Jokowi memperlihatkan gejala tersebut.

Tidak lagi memimpin pemerintahan dan tidak secara formal memimpin partai politik, tetapi tetap menjadi figur yang diperhitungkan oleh elite dan partai.

Karena itu, pertanyaan yang lebih relevan bukan apakah Jokowi masih mempunyai pengaruh, melainkan bagaimana pengaruh itu dipertahankan setelah kekuasaan formal berakhir.

Salah satu jawabannya adalah melalui perhatian.

Kontroversi dan Ekonomi Perhatian

Kasus dugaan ijazah palsu merupakan contoh paling jelas. Perkara tersebut telah berkembang menjadi proses hukum dan berlangsung cukup panjang.

Perkembangan kasus, pernyataan para pihak, serta rencana kehadiran Jokowi di persidangan untuk menunjukkan dokumen asli kembali membuat namanya berada dalam pusat pemberitaan.

Secara hukum, dugaan tetap harus dibedakan dari fakta. Keaslian ijazah merupakan persoalan pembuktian yang harus diselesaikan melalui proses hukum.

Namun, secara politik komunikasi, terdapat fenomena yang berbeda: kontroversi membuat Jokowi terus hadir dalam ingatan publik.

Setiap perkembangan perkara menghasilkan berita baru. Bantahan menghasilkan berita. Pernyataan kuasa hukum menghasilkan berita.

Persidangan menghasilkan berita. Bahkan polemik di media sosial kembali menghidupkan nama Jokowi.

Kontroversi dengan demikian tidak harus membuat seseorang semakin disukai untuk mempertahankan relevansi politik.

Cukup dengan membuat figur tersebut terus diperbincangkan.

Dalam ekonomi perhatian, popularitas positif dan popularitas negatif sama-sama dapat menghasilkan visibilitas.

Yang membedakan adalah dampak akhirnya terhadap persepsi dan pilihan politik.

Karena itu, mengatakan bahwa kasus dugaan ijazah palsu "meningkatkan popularitas" Jokowi membutuhkan data survei.

Namun, mengatakan bahwa kontroversi tersebut mempertahankan perhatian publik terhadap Jokowi jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Dari Revolusi Mental ke Politik Perhatian

Pada 2014, Revolusi Mental menjadi salah satu fondasi penting branding politik Jokowi.

Gagasan tersebut menawarkan perubahan karakter bangsa melalui integritas, etika pelayanan publik, disiplin, kerja keras, dan budaya antikorupsi.

Nawacita kemudian menjadi kerangka politik bagi agenda perubahan tersebut.

Namun, setelah satu dekade kekuasaan, menarik melihat Revolusi Mental dari perspektif yang berbeda.

Dulu, Jokowi memperoleh perhatian melalui politik kedekatan: blusukan, komunikasi langsung, dan citra sebagai pemimpin yang berbeda dari elite politik lama.

Setelah tidak lagi menjadi presiden, mekanismenya berubah.

Perhatian diproduksi melalui kehadiran publik, jaringan politik, keluarga, media, kontroversi, dan simbol-simbol politik.

Kurt Weyland (2013) menunjukkan bahwa populisme bertumpu pada hubungan langsung antara pemimpin dan masyarakat.

Kekuatan politik figur tidak selalu bergantung pada institusi formal. Popularitas personal dapat menjadi modal yang bertahan melampaui jabatan.

Jokowi memperlihatkan bentuk baru dari proses tersebut. Kekuasaan formal telah berakhir, tetapi personalisasi politik tetap berjalan.

Karena itu, "revolusi mental" hari ini dapat dibaca melalui pertanyaan yang lebih mendasar: apakah politik Indonesia telah bergerak dari politik institusional menuju politik figur, ketika perhatian terhadap seseorang menjadi bagian dari sumber kekuasaannya?

Jokowi tentu berhak hadir dalam ruang publik. Sebagai mantan presiden, kemunculan dalam berbagai kegiatan merupakan hal yang wajar.

Persoalannya bukan pada hak untuk tampil, melainkan pada konsekuensi politik dari setiap kemunculan.

Ketika seorang mantan presiden masih mempunyai basis popularitas, jaringan relawan, hubungan dengan elite, anggota keluarga dalam posisi politik strategis, dan kemampuan menarik perhatian media, kehadirannya tidak lagi bersifat netral secara politik.

Video singkat bersama relawan mungkin hanya berlangsung beberapa menit.

Namun, ketika diikuti narasi mengenai kemungkinan "patahan sejarah" dan masa depan pemerintahan Prabowo-Gibran, sebuah pertemuan biasa segera memperoleh makna politik yang jauh lebih besar. Itulah kekuatan politik perhatian.

Jokowi telah meninggalkan Istana, tetapi belum meninggalkan pusat perhatian.

Selama kemunculannya masih menghasilkan berita, kontroversinya masih memicu perdebatan, dan setiap gesturnya masih ditafsirkan sebagai sinyal politik, pengaruh personalnya belum berakhir.

Dalam politik yang semakin ditentukan oleh media dan persepsi, perhatian bukan sekadar akibat dari kekuasaan.

Perhatian dapat menjadi sumber kekuasaan itu sendiri.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Peneliti, Konsultan

JAKARTA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 kembali menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan modal usaha.

Melalui dukungan pemerintah dan perbankan, program KUR ditujukan untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan produktif.

Baca Juga:

• Surat Pencopotan Terbit di Hari yang Sama dengan Video Viral Sudaryono, Koordinator BGN Sumut Diganti

Dana pinjaman dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur perlu memperhitungkan besaran bunga serta kemampuan membayar cicilan setiap bulan.

KUR BCA 2026 disebut menawarkan suku bunga mulai 6 persen dengan pilihan tenor hingga 5 tahun.

Untuk plafon Rp100 juta, berikut simulasi cicilan berdasarkan tenor 1 sampai 5 tahun.

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Sebelum mengajukan KUR BCA 2026, calon debitur perlu memperhatikan sejumlah persyaratan.

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah untuk nasabah perorangan
- Memiliki E-KTP
- Nasabah perorangan atau badan usaha
- Memiliki usaha berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang memiliki KUR berjalan di bank lain
- Tidak pernah menerima fasilitas kredit di bank lain

Persyaratan tersebut perlu dipenuhi agar proses pengajuan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Persyaratan KUR BCA 2026

Selain memenuhi persyaratan umum, calon debitur juga perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung.

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

- E-KTP calon debitur dan pasangan
- NPWP, khusus pengajuan di atas Rp50 juta
- Kartu Keluarga (KK)
- Surat Keterangan Usaha/NIB
- BPJS Ketenagakerjaan, khusus pengajuan KUR Kecil

Kelengkapan dokumen menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan sebelum pengajuan dilakukan.

Cara Pengajuan KUR BCA 2026

Pengajuan KUR BCA 2026 dapat dilakukan secara online maupun offline.

Pengajuan Online

Buka website resmi BCA
Klik "Ajukan Sekarang" dan isi nomor telepon
Siapkan dokumen persyaratan pengajuan KUR BCA
Isi formulir hingga selesai

Pengajuan Offline

Calon debitur juga dapat mengajukan KUR dengan mendatangi kantor cabang Bank BCA.

Setelah sampai di kantor cabang, calon debitur dapat menemui petugas dan menyampaikan tujuan untuk mengajukan KUR.

Dokumen persyaratan kemudian disiapkan dan calon debitur akan diarahkan untuk mengisi formulir melalui webform BCA.

Petugas akan membantu dalam proses pengisian formulir. Selanjutnya, BCA akan melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha dan dokumen yang diajukan.

Jika pengajuan disetujui, dana KUR akan dicairkan ke rekening debitur.

Tabel Angsuran KUR BCA Rp100 Juta

Berikut simulasi angsuran KUR BCA dengan plafon Rp100 juta berdasarkan tenor 1 hingga 5 tahun:

12 bulan: Rp8.606.400/per Bulan
24 bulan: Rp4.431.700/per Bulan
36 bulan: Rp3.041.800/per Bulan
48 bulan: Rp2.347.400/per Bulan
60 bulan: Rp1.930.700/per Bulan

Dengan tenor yang lebih panjang, jumlah angsuran per bulan menjadi lebih rendah.

Namun, calon debitur tetap perlu mempertimbangkan total kewajiban pembayaran dan kemampuan keuangan usaha sebelum mengambil pinjaman.

Simulasi angsuran tersebut merupakan gambaran berdasarkan data yang tersedia.

Besaran cicilan dan persyaratan aktual dapat mengikuti ketentuan BCA serta hasil evaluasi pengajuan masing-masing calon debitur.* (di/ad)

ACEH UTARA – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Aceh Utara memulai pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah di Krueng Mane, Aceh Utara, Sabtu, 5 September 2026.

Peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut menjadi langkah Muhammadiyah Aceh Utara dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dakwah sekaligus tempat berkumpul untuk membahas berbagai program persyarikatan.

Baca Juga:

• Tokoh Spiritual Bali Gagas Pembangunan Fasilitas Panca Yadnya Terpadu dan Krematorium Nusantara

Hal itu pula yang selama ini dirasakan warga persyarikatan Muhammadiyah Aceh Utara.

PDM Aceh Utara terus berupaya menghadirkan Gedung Dakwah yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Pimpinan PDM Aceh Utara Ustazd Anwar mengatakan pembangunan Gedung Dakwah tersebut dimulai setelah mendapat izin Allah.

"Alhamdulillah, pada dengan Izin Allah pada hari ini Sabtu, 5 September 2026 telah diadakan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Da'wah PDM Aceh Utara, di Krueng Mane, Aceh Utara," ujar Ustazd Anwar di Krueng Mane.

Menurut dia, pembangunan gedung tersebut mendapat dukungan pendanaan dari LAZISMU Jawa Barat.

"Sumber dana Pembangunan Gedung Dakwah PDM Aceh Utara ini bersumber dari Bantuan LAZISMU Jawa Barat," kata Ustazd Anwar.

Gedung tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan dakwah.

PDM Aceh Utara juga akan memanfaatkannya sebagai gedung pertemuan serta sekretariat PDM Aceh Utara bersama organisasi otonom atau Ortom Muhammadiyah.

Gedung Dakwah PDM Aceh Utara dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi.

Proses pengerjaannya ditaksir berlangsung selama 90 hari kerja.

Ketua LAZISMU Jawa Barat Ustadz Chafidz Sefriyadi M.Pd. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan Muhammadiyah Aceh Utara setelah bencana banjir.

"Kami merasa bangga dan terharu melihat perkembangan Muhammadiyah Aceh Utara Pascabencana Banjir, terus Bangkit dan bergerak di segala lini, mulai dari Lini Pendidikan hingga ke Lini Sosial," ujarnya.

LAZISMU Jawa Barat berharap pembangunan Gedung Dakwah tersebut dapat selesai tepat waktu sehingga segera dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dakwah Muhammadiyah Aceh Utara.

"LAZISMU Jawa Barat berharap Gedung Da'wah ini selesai tepat waktu dan segera dapat di gunakan untuk kepentingan Dakwah oleh Muhammadiyah Aceh Utara dan menjadi Sarana yang berkemajuan," kata Chafidz.

Ia juga berharap gedung yang telah dibangun nantinya tidak hanya berdiri sebagai fasilitas organisasi, tetapi benar-benar digunakan untuk berbagai kegiatan PDM maupun Ortom.

"Ketua LAZISMU Jawa Barat juga Berharap setelah selesai gedung ini, seluruh kegiatan PDM, maupun Ortom senantiasa dapat digunakan gedung ini, Jangan biarkan Gedung ini menjadi sepi, hiasilah dengan kegiatan kegiatan supaya gedung ini menjadi Ramai, dan jangkauan Dakwah semakin luas," ujarnya.

Peletakan batu pertama tersebut turut dihadiri Ade Irvan dari MDMC Jawa Barat, Yosis dari Tim Media LAZISMU Jawa Barat, tokoh-tokoh Muhammadiyah Aceh Utara, organisasi otonom Muhammadiyah, serta seluruh jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Utara.* (ad)

BADUNG – Sejumlah tokoh spiritual, Sulinggih, tokoh adat, dan berbagai elemen masyarakat di Bali berkumpul untuk menggagas pembangunan fasilitas terpadu tempat pelaksanaan Panca Yadnya yang dilengkapi dengan Krematorium Nusantara.

Gagasan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas tokoh agama, adat, dan organisasi kemasyarakatan yang berlangsung di kediaman/Jeroan Jro Gede Widhi, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Baca Juga:

• 10 Gubernur se-Sumatera Bakal Teken Kesepakatan Bersama, Sumut Jadi Penggerak Sinergi Pembangunan

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mempermudah sekaligus meringankan beban umat Hindu dalam melaksanakan berbagai upacara keagamaan.

Pertemuan dihadiri jajaran Sulinggih dari berbagai trah (sarwa sadaka), yang terdiri atas Peranda, Begawan, Empu, dan Dukuh.

Hadir pula para Pemangku/Pandita, Welaka, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Rapat dipandu oleh Jro Mangku Mas (I Wayan Suadnyana), pengenter kegiatan di Kremasi Sunia Loka Tabanan.

Pertemuan juga dihadiri Ketua Pratisentana Bandesa Manik Mas (PBMM) Nusantara I Wayan Sunarya dan Petajuh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali I Made Wena.

Fasilitas yang direncanakan tersebut akan dirancang untuk memfasilitasi berbagai pelaksanaan upacara, mulai dari Genah Yajna, Manusa Yadnya hingga Pitra Yadnya.

Kehadiran fasilitas terpadu itu diharapkan menjadi salah satu solusi alternatif yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat.

Namun, pelaksanaannya tetap diarahkan agar tidak mengurangi peran Desa Adat maupun mengesampingkan tradisi leluhur.

Dalam pertemuan tersebut, I Dewa Nyoman Anom, salah satu pendiri sekaligus pengurus tempat kremasi di Tabanan, membagikan pemahaman mengenai aspek teknis pembangunan dan pengelolaan krematorium.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk mendampingi proses operasional pembangunan fasilitas tersebut.

Dari sisi regulasi, Anggota DPRD Provinsi Bali Ibu Jro Made Sumiati menyambut baik inisiatif tersebut.

Ia berkomitmen mengawal payung hukum yang diperlukan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Sejumlah poin utama kemudian disepakati dalam rapat tersebut.

Pertama, pembangunan fasilitas mendapat restu dan dukungan penuh dari jajaran Sulinggih (sarwa sadaka) yang hadir.

Kedua, dilakukan pengawalan terhadap aspek regulasi dan teknis melalui sinergi DPRD Provinsi Bali, pengelola berpengalaman dari Tabanan, serta Majelis Desa Adat (MDA) Bali.

Ketiga, fasilitas tersebut diharapkan dapat menyediakan sarana upakara yang ekonomis dan efisien, termasuk melalui pelaksanaan secara massal atau bersama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Keempat, akan segera dibentuk panitia kecil sebagai tim kerja untuk mengeksekusi tahapan awal pembangunan sekaligus melaporkan perkembangan secara berkala.

Anggota DPRD Provinsi Bali, Ibu Jro Made Sumiati, menegaskan bahwa seluruh elemen wajib mendukung gagasan mulia ini.

Pembentukan panitia kecil menjadi langkah konkret awal untuk memulai pengerjaan operasional di lapangan.

Berbagai kendala teknis yang muncul nantinya akan diselesaikan secara bersama-sama demi kemaslahatan umat Hindu di Bali dan Nusantara.* (ad)

JAKARTA – Pemerintah berencana melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai langsung pada kuartal I-II 2027.

Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga:

• Mau Ubah Desil DTSEN agar Sesuai Kondisi Ekonomi? Bisa Lewat HP, Begini Caranya

"Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba," kata Luhut saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 5 September 2026.

Luhut menjelaskan bahwa pemerintah nantinya mengarahkan mekanisme penyaluran bansos menggunakan transfer tunai.

Namun, pemerintah masih menyusun mekanisme agar dana bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.

"Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya," ujarnya.

Luhut mengatakan pemerintah tengah menghitung besaran bantuan yang akan diberikan kepada setiap keluarga.

Berdasarkan perhitungan sementara, nilainya disebut mencapai sekitar Rp5,4 juta per keluarga.

Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan final karena masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp1.200 triliun," ujarnya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem yang diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos.

Sistem tersebut akan memanfaatkan teknologi digital dan mengintegrasikan data penerima dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sistem yang sedang dikembangkan, proses verifikasi penerima bansos juga direncanakan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition.

Masyarakat yang dinyatakan memenuhi kriteria penerima bantuan akan mendapatkan transfer tunai.

Sementara itu, warga yang merasa memenuhi syarat tetapi belum mendapatkan bantuan akan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan, baik kepada masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria maupun kepada warga yang berhak tetapi belum menerima bansos.

"Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima," kata Luhut.

Pengembangan sistem penyaluran bansos dilakukan secara bertahap.

Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap hasil uji coba sebelum mekanisme tersebut diterapkan secara lebih luas.

Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan dan memastikan anggaran perlindungan sosial dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Jika uji coba berjalan sesuai rencana, mekanisme transfer tunai tersebut akan mulai diuji pada kuartal I-II 2027.* (lp/ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan sanksi tegas kepada pengelola maupun pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan tersebut disampaikan menyusul dugaan insiden keamanan pangan di SPPG Kalitengah, Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca Juga:

• Aktivitas Gunung Sinabung Masih Tinggi, Pengungsi Mulai Keluhkan Gangguan Kesehatan

"Kita tidak boleh mempertaruhkan anak kita, walaupun satu orang keracunan. Kalau yang nggak disiplin, yang lalai, ganti," ujar Zulhas saat ditemui usai LPS Lampung Financial Festival, Sabtu (5/9/2026).

Zulhas mengatakan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat MBG menjadi prioritas yang tidak dapat dikompromikan.

Karena itu, ia meminta BGN mengganti atau memecat petugas yang terbukti tidak disiplin maupun lalai dalam menjalankan standar penyelenggaraan dan penyajian makanan.

Menurut Zulhas, jenis sanksi akan disesuaikan dengan bentuk dan tingkat kesalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan.

"Lihat nanti kesalahannya. Kalau sengaja, ya. Kalau lalai, ya dipecat. Kalau salah, ya," tegasnya.

Zulhas mengaku telah menghubungi Kepala BGN setelah menerima laporan mengenai insiden di SPPG Kalitengah.

Ia meminta penjelasan secara mendetail mengenai kejadian tersebut.

Selain itu, Zulhas meminta penanganan medis terhadap para penerima manfaat yang terdampak menjadi prioritas utama.

Berdasarkan laporan pemeriksaan sementara yang diterima Zulhas dari Kepala BGN, terdapat indikasi ketidakpatuhan terhadap standar kedisiplinan dalam proses penyelenggaraan dan penyajian makanan MBG di SPPG tersebut.

Meski demikian, pemeriksaan lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian serta pihak yang bertanggung jawab.

Zulhas menegaskan setiap dugaan kelalaian dalam pelaksanaan MBG harus diperiksa secara menyeluruh.

Jika terbukti terjadi pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak sesuai ketentuan.

Menurut dia, penegakan disiplin diperlukan untuk menjaga kualitas program sekaligus melindungi jutaan anak yang menjadi penerima manfaat MBG.

Mengenai kemungkinan adanya sanksi pidana, Zulhas mengatakan hal tersebut akan bergantung pada hasil pemeriksaan serta bentuk kesalahan yang ditemukan.

Pemerintah, kata dia, tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang mengabaikan keselamatan penerima manfaat program MBG.

Langkah tersebut dinilai penting karena program MBG menyasar masyarakat dalam jumlah besar.

Pengawasan terhadap proses pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diterima penerima manfaat tetap aman dan memenuhi standar.* (in/ad)

BANDUNG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Geofisika Bandung memastikan suara dentuman yang terdengar di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya pada Sabtu (5/9/2026) dini hari bukan disebabkan oleh aktivitas gempa bumi.

BMKG juga menyatakan fenomena tersebut tidak berkaitan dengan fenomena cuaca lokal.

Baca Juga:

• Mengapa Dentuman Erupsi Anak Krakatau Terdengar hingga Bandung? Ini Penjelasan Ahli

Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Suaidi Ahadi, mengatakan BMKG merespons laporan masyarakat mengenai suara dentuman yang terdengar berulang sejak pukul 00.30 hingga 05.00 WIB.

Hasil analisis data kegempaan menunjukkan tidak terdapat aktivitas seismik di wilayah Bandung dan sekitarnya pada periode tersebut.

Dengan demikian, gempa bumi dinilai tidak menjadi pemicu suara dentuman.

"Selain parameter kegempaan, BMKG juga memeriksa kondisi atmosfer serta aktivitas kelistrikan udara di wilayah Jawa Barat. Pemantauan Lightning Detector mencatat aktivitas petir di Bandung Raya berada pada intensitas relatif rendah dan tidak signifikan," kata Suaidi dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).

Selain aktivitas kegempaan dan petir, BMKG turut memeriksa kondisi cuaca saat dentuman terdengar.

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi cuaca secara umum cerah. Angin juga tercatat bertiup konsisten dari arah timur ke barat.

Kondisi tersebut mengindikasikan tidak terdapat fenomena cuaca ekstrem lokal yang dapat menjadi pemicu suara dentuman.

Pada saat yang sama, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) terdeteksi melalui citra satelit. Peningkatan aktivitas petir juga tercatat di sekitar gunung tersebut.

Namun, BMKG menilai kemungkinan suara erupsi Gunung Anak Krakatau merambat hingga Bandung relatif kecil.

Arah angin dari timur ke barat saat kejadian dinilai memperkecil peluang gelombang suara erupsi bergerak menuju Bandung Raya.

Karena itu, BMKG menduga sumber suara dentuman berasal dari sumber lain yang hingga kini masih memerlukan kajian lebih mendalam.

Di sisi lain, sejumlah instrumen BMKG mencatat anomali yang kini menjadi bahan analisis lanjutan.

Pemantauan di Pulau Sebesi merekam anomali pada seismogram pada pukul 23.08 WIB dan 23.32 WIB atau 16.08 UTC dan 16.32 UTC.

Selain itu, stasiun magnet bumi di Sukabumi (SKB) dan Serang (SRG) mencatat gangguan magnetik internal bumi pada periode 4 September pukul 23.00 WIB hingga 5 September pukul 02.00 WIB.

Meski demikian, BMKG tidak menemukan aktivitas badai matahari pada periode tersebut.

"Namun, BMKG menekankan bahwa seluruh temuan anomali ini belum dapat secara langsung dikaitkan sebagai penyebab pasti suara dentuman tersebut," ujarnya.

Stasiun Geofisika Bandung masih melakukan pemantauan intensif untuk mengetahui sumber suara dentuman yang terdengar di Bandung Raya.

Pemantauan dilakukan terhadap aktivitas kegempaan, petir, magnet bumi, dan kondisi atmosfer.

BMKG juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.

"BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Bandung Raya untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu spekulatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta selalu memperbarui informasi resmi melalui kanal komunikasi BMKG," imbaunya.

Dengan hasil pemantauan sementara tersebut, BMKG memastikan suara dentuman yang terdengar pada Sabtu dini hari tidak berasal dari aktivitas gempa bumi.

Adapun sumber pasti dentuman masih dalam proses kajian.* (sn/ad)

JAKARTA – Masyarakat kini dapat mengajukan pemutakhiran data desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui telepon seluler atau HP.

Pemutakhiran ini penting karena desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat dan sasaran penerima bantuan sosial (bansos).

Baca Juga:

• BUMN Dibabat, Prabowo Targetkan 700 Perusahaan Lagi Ditutup hingga Akhir 2026

Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Kelompok desil 1 sampai 5 menjadi prioritas penerima bansos. Namun, data desil masih dapat berubah karena proses pemutakhiran dan verifikasi data.

Lantas, bagaimana cara mengubah atau memperbarui data desil melalui HP?

Cara mengubah data desil

Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengajukan pemutakhiran data DTSEN, yakni secara offline melalui kantor desa atau kelurahan dan secara online menggunakan aplikasi Cek Bansos.

Cara mengubah desil secara offline

Masyarakat yang ingin memperbarui data dapat melakukan langkah berikut:

- Datang ke kantor desa atau kelurahan sesuai domisili.
- Sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin mengajukan pemutakhiran data DTSEN.
- Ikuti prosedur yang ditetapkan dan lengkapi dokumen atau persyaratan yang diminta.
- Data yang diajukan akan diproses untuk dilakukan verifikasi.
- Tunggu apabila diperlukan survei oleh pendamping sosial.

Selain datang langsung ke kantor desa atau kelurahan, masyarakat juga dapat mengajukan pemutakhiran secara online melalui HP.

Cara menurunkan desil DTSEN lewat HP

Pemutakhiran data secara online dapat dilakukan menggunakan aplikasi Cek Bansos. Berikut langkah-langkahnya:

- Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store.
- Daftarkan akun apabila belum memiliki akun.
- Masuk atau login menggunakan akun yang sudah didaftarkan.
- Pilih menu "Usulkan Pembaruan".
- Isi seluruh data dan pertanyaan yang tersedia.
- Pastikan informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Kirim pengajuan pembaruan data.
- Tunggu proses verifikasi oleh petugas.

Pemutakhiran data tidak serta-merta membuat kelompok desil langsung berubah.

Data yang diajukan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu.

Pemutakhiran ini penting bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat.

Jika data tidak diperbarui, masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima bansos berpotensi tidak masuk dalam sasaran bantuan.

Cara cek desil dan status bansos lewat HP

Setelah melakukan pemutakhiran, masyarakat dapat mengecek kelompok desil sekaligus status penerima bansos melalui HP.

Salah satu caranya melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos.

Langkahnya sebagai berikut:

- Buka browser di HP.
- Akses laman resmi Cek Bansos Kemensos.
- Masukkan NIK sesuai KTP pada kolom yang tersedia.
- Isi kode verifikasi atau captcha.
- Klik "Cari Data".
- Sistem akan menampilkan informasi mengenai nama penerima, kelompok desil, periode penyaluran, hingga jenis bantuan yang diterima apabila terdaftar.

Masyarakat juga dapat mengecek informasi tersebut melalui aplikasi Cek Bansos.

Cara cek desil melalui aplikasi Cek Bansos

Unduh dan buka aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store.
Pilih menu Cek Bansos.
Masukkan NIK KTP.
Klik "Cari Data".
Sistem akan menampilkan kelompok desil serta jenis bantuan apabila pengguna tercatat sebagai penerima.

Kemensos benahi data desil DTSEN

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap data desil agar hasilnya lebih stabil dan akurat.

Menurut Gus Ipul, perubahan desil terjadi antara lain karena terdapat tambahan 12 juta data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang belum selesai diverifikasi dan divalidasi.

"Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat," kata Gus Ipul dalam siaran pers, Jumat (4/9/2026).

Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan proses stabilisasi, perapian, serta verifikasi dan validasi terhadap data tersebut.

" Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat," kata Gus Ipul.

Perubahan desil juga tidak otomatis membuat seseorang langsung dicoret dari daftar penerima bansos.

" Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran. Sekarang ini kan ada lonjakan-lonjakan, itu tidak otomatis (bansos) hilang. Sementara untuk PBI itu setiap bulan sekali," kata Gus Ipul.

Kementerian Sosial juga menegaskan bahwa desil bukan ukuran mutlak untuk menentukan seseorang kaya atau miskin.

Data tersebut merupakan bagian dari proses penentuan sasaran program bantuan dan perlu terus diperbarui agar kondisi masyarakat yang tercatat semakin sesuai dengan keadaan sebenarnya.* (km/ad)

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong pengajuan kasasi setelah Pengadilan Tinggi Militer menghapus sanksi pidana tambahan berupa pemecatan terhadap dua anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Putusan tersebut diberikan setelah majelis hakim menerima permohonan banding yang diajukan para terdakwa.

Baca Juga:

• Wujudkan Generasi Emas 2045, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ingatkan Pelajar: Kenali Narkoba untuk Menjauhinya, Bukan Mencoba!

Pigai menyampaikan dorongan pengajuan kasasi melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada Sabtu (5/9/2026).

"Saya minta pengacara ajukan kasasi bahkan kalau bisa sampai di PK [Peninjauan Kembali]," tulis Pigai di akun X tersebut.

Namun, setelah diklarifikasi mengenai pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan banding tersebut, Pigai mengonfirmasi bahwa yang dimaksud adalah oditur militer, bukan pengacara.

"Iya, benar [oditur]," ujarnya merespons pertanyaan melalui aplikasi pesan.

Pigai mengatakan semua pihak harus menghormati hukum dan keputusan hakim.

Namun, menurut dia, putusan pengadilan juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kepekaan sosial, terutama dari sudut pandang korban.

"Kita hormati keputusan yang mulia HAKIM tetapi perlu kepekaan sosial dan keadilan. Rasa adil harus diukur menurut korban bukan menurut orang lain apalagi pelaku," tulis Pigai.

Menurut Pigai, apabila para prajurit tersebut terbukti melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, pemecatan dari dinas militer dinilai layak diberikan.

"Kalau mereka terbukti pelaku, maka sudah sangat wajar dipecat dari statusnya sebagai Anggota Aktif TNI karena: 1.melakukan tindak pidana penyerangan, 2. Mengcederai kehormatan negara termasuk harga diri negara,3. Mencederai institusi BAIS, 4. Mencederai Institusi militer,' kata Pigai."

Ia juga menyoroti waktu terjadinya perkara tersebut yang bertepatan dengan upaya pemerintah memperkuat perlindungan HAM dan demokrasi.

"Semua tindakan yang dilakukan pada saat di mana kami pemerintah sedang berjibaku mempertahankan Iklim HAM, Demokrasi dan Kedigdayaan sipil," sambungnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Militer mengubah hukuman terhadap empat terdakwa dalam perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Dalam putusan perkara Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026, majelis hakim menerima secara formal permohonan banding yang diajukan para terdakwa.

"Mengadili: Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa- I EDI SUDARKO, Serda Mar NRP 102064. Terdakwa II BUDHI HARIYANTO WIIDHI CAHYONO, Lettu Mar NRP 23990/P, Terdakwa III NANDALA DWI PRASETYA, Kapten Mar NRP 240121/P dan Terdakwa IV SAMI LAKKA, Lettu Pas NRP 533904," demikian bunyi putusan yang dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jumat (4/9).

Dalam putusan tingkat banding, terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko dijatuhi pidana 2 tahun 6 bulan penjara.

Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dijatuhi pidana 2 tahun penjara.

Sementara itu, terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo dihukum 2 tahun penjara. Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan penjara.

"Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan," ucap hakim pengadilan tinggi militer dalam putusan tersebut.

Laman SIPP tidak menampilkan susunan majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebelumnya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Edi Sudarko dan 2 tahun 6 bulan penjara kepada Budhi Hariyanto Widhi.

Keduanya disebut berperan sebagai eksekutor penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Selain hukuman penjara, hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Edi dan Budhi.

Sementara Nandala Dwi Prasetyo dihukum 2 tahun penjara dan Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Hakim tingkat pertama mempertimbangkan kadar kesalahan dan kualitas perbuatan terdakwa III dan IV sehingga menjatuhkan hukuman lebih ringan, meskipun pangkat keduanya lebih tinggi dibandingkan dua terdakwa lainnya.

Dalam putusan banding, sanksi pemecatan terhadap dua terdakwa tersebut tidak lagi diberlakukan.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), yang selama ini mendampingi Andrie Yunus, mengkritik putusan banding tersebut.

TAUD menilai penghapusan pemecatan terhadap dua terdakwa dan pengurangan pidana penjara menunjukkan persoalan serius dalam proses peradilan militer.

Jane Rosalina Rumpia dari KontraS yang menjadi bagian dari TAUD mengatakan amar putusan banding menimbulkan pertanyaan mengenai status pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Amar putusan banding menimbulkan ketidakjelasan dan pertanyaan serius mengenai status pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer," kata Jane melalui keterangan pers, Jumat.

Menurut Jane, amar putusan tersebut dinilai janggal karena mengubah pidana pokok, tetapi tidak memberikan kejelasan mengenai status pidana tambahan berupa pemecatan yang sebelumnya dijatuhkan pada tingkat pertama.

Ketidakjelasan tersebut, menurut dia, menimbulkan kesan bahwa pemecatan terhadap terdakwa I dan II telah dianulir.

"Ketidakjelasan dalam amar putusan tersebut tentu menegaskan kekhawatiran dan kecurigaan publik bahwa peradilan militer merupakan infrastruktur impunitas dan wadah untuk melindungi sesama prajurit," ucap Jane.

TNI menyatakan tidak mencampuri putusan Pengadilan Tinggi Militer tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan institusinya menghormati independensi dan kewenangan hakim dalam memutus perkara.

"Terkait putusan Pengadilan Tinggi Militer yang dimaksud merupakan ranah peradilan militer yang secara kelembagaan berada di bawah Mahkamah Agung," ujar Nas melalui pesan tertulis, Jumat malam.

"TNI menghormati dan menghargai independensi serta kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara," sambungnya.

Putusan banding tersebut kini menjadi sorotan karena selain mengurangi hukuman penjara terhadap sejumlah terdakwa, Pengadilan Tinggi Militer juga menghapus sanksi tambahan berupa pemecatan terhadap dua prajurit yang sebelumnya dijatuhi hukuman tersebut di tingkat pertama.* (cn/ad)

JAKARTA – Forum Bahtsul Masail Waqiyyah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang di Indonesia hukumnya haram.

Perwakilan Bahtsul Masail Waqiiyah Muktamar ke-35 NU, KH Mahbub Maafi, mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga:

• Mengapa Dentuman Erupsi Anak Krakatau Terdengar hingga Bandung? Ini Penjelasan Ahli

Karena itu, Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai mata uang pengganti rupiah.

"Kalau kita ingin menjadikan Bitcoin sebagai mata uang, boleh, tetapi itu hukumnya tetap haram karena ada larangan dari pemerintah bahwa mata uang kita adalah bukan Bitcoin, tetapi mata uang kita adalah rupiah," kata Mahbub dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (3/9).

Meski penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dinyatakan haram karena bertentangan dengan aturan yang berlaku, forum Bahtsul Masail memberikan penilaian berbeda dari sisi fikih Islam.

Mahbub mengatakan Bitcoin memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai mal atau harta dan saman atau alat tukar.

"Secara fikih Bitcoin memenuhi syarat sebagai mal atau harta dan saman atau alat tukar," katanya.

Mahbub menjelaskan forum tersebut membedakan pengertian saman dengan mata uang atau naqd.

Menurut dia, sesuatu yang berstatus sebagai saman belum tentu berstatus sebagai mata uang. Sebaliknya, mata uang pasti memiliki fungsi sebagai saman.

Dalam menetapkan Bitcoin sebagai mal dan saman, forum Bahtsul Masail mempertimbangkan sejumlah aspek.

Salah satunya adalah manfaat Bitcoin yang dinilai nyata.

Manfaat tersebut juga dianggap diperbolehkan dalam syariat serta memiliki nilai berdasarkan kebiasaan masyarakat atau 'urf an-nas.

"Kemudian fluktuasi nilai Bitcoin secara faktual tidak pernah mencapai titik nol. Ini merupakan salah satu poin penting," terang Mahbub.

Selain itu, Bitcoin dinilai dapat ditukar dengan barang lain dan dipindahtangankan dari satu pemilik kepada pemilik lainnya.

Bitcoin juga memiliki private key yang dinilai memberikan perlindungan terhadap aset sehingga dapat menghindarkan dari dharar atau kerugian.

Forum Bahtsul Masail Waqiyyah Muktamar ke-35 NU juga membahas hukum transaksi menggunakan Bitcoin.

Mahbub mengatakan Bitcoin dapat diposisikan sebagai aset digital yang boleh diperjualbelikan atau ditransaksikan.

Bahkan, menurut hasil pembahasan forum tersebut, menjadikan Bitcoin sebagai mata uang dinilai sah dari perspektif fikih.

Namun, penggunaannya sebagai mata uang di Indonesia tetap dinilai haram karena bertentangan dengan ketentuan pemerintah mengenai alat pembayaran yang sah.

"Mentransaksikan Bitcoin sebagai aset digital adalah sah dan diperbolehkan. Sedangkan yang menarik, menjadikan Bitcoin sebagai mata uang juga sah," kata dia.

Dengan demikian, keputusan Bahtsul Masail membedakan antara Bitcoin sebagai aset digital atau alat tukar dan Bitcoin sebagai mata uang resmi di Indonesia.

Bitcoin dinilai memenuhi ketentuan tertentu sebagai harta dan alat tukar dalam perspektif fikih.

Namun, ketika digunakan sebagai mata uang di Indonesia, penggunaannya dinyatakan haram karena Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang yang sah.* (cn/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:

• Zulhas Tegaskan Tak Ada Toleransi SPPG Lalai, Pengiriman MBG Terlambat Bisa Picu Keracunan

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, hingga saat ini sebanyak 290 BUMN telah ditutup.

Langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.

"Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional," kata Teddy dalam keterangan resmi, Sabtu (5/9/2026).

Proses konsolidasi dan penataan BUMN tersebut akan terus dilanjutkan.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara.

Melalui restrukturisasi tersebut, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran dapat mencapai Rp100 triliun.

Penataan BUMN diarahkan untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih sederhana dan efisien.

Pemerintah juga menargetkan perusahaan negara memiliki kondisi yang lebih sehat dan dikelola secara profesional.

Presiden Prabowo meminta proses tersebut dilakukan secara terukur dan menyeluruh agar keberadaan BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

Selain penataan BUMN, pertemuan tersebut juga membahas rencana percepatan hilirisasi.

Pertemuan itu turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Menurut Teddy, percepatan hilirisasi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

"Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia," ujarnya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Pertemuan Prabowo dengan jajaran Danantara dan sejumlah menteri itu menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan penataan perusahaan negara sekaligus mempercepat agenda hilirisasi.* (ad)

BANDUNG – Suara dentuman yang diduga berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan terdengar hingga wilayah Bandung, Jawa Barat.

Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi menerus sejak Jumat (4/9/2026) pukul 23.07 WIB dan masih berlangsung hingga Sabtu (5/9/2026) pukul 04.40 WIB.

Baca Juga:

• Aktivitas Gunung Sinabung Masih Tinggi, Pengungsi Mulai Keluhkan Gangguan Kesehatan

"Erupsi menerus dalam durasi beberapa jam yang berasosiasi dengan erupsi lava air mancur merupakan fenomena yang umum terjadi," kata dia, Sabtu (5/9/2026).

"Suara dentuman dan getaran yang dirasakan masyarakat diduga kuat berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada waktu yang sama," sambungnya.

Menurut Lana, suara dentuman dari Gunung Anak Krakatau dapat terdengar hingga Bandung karena adanya pelepasan gas secara cepat saat erupsi.

Fenomena itu juga dapat terjadi akibat gesekan dan turbulensi aliran lava berkecepatan tinggi di dalam konduit atau lubang kepundan.

"Gelombang suara dari Anak Krakatau dapat merambat jauh melalui atmosfer dan akhirnya terdengar di Bandung, meskipun beberapa wilayah pesisir yang lebih dekat belum tentu mendengarnya dengan jelas," papar Lana.

Gelombang suara atau tekanan udara berfrekuensi rendah dapat merambat hingga ratusan kilometer melalui atmosfer.

Kondisi atmosfer, termasuk suhu, tekanan, dan angin di ketinggian tertentu, dapat membelokkan jalur rambatan suara.

Akibat proses tersebut, gelombang suara yang berasal dari kawasan Gunung Anak Krakatau dapat kembali turun ke permukaan bumi di wilayah yang jauh dari sumber suara.

"Hingga suara bisa turun kembali jauh dari sumber. Yang terasa di Bandung yang berjarak 700 km (garis lurus) adalah dentuman, kaca dan pintu bergetar," beber Lana.

Lana mengimbau masyarakat tetap tenang dalam menyikapi aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama informasi mengenai potensi tsunami.

Saat ini tingkat aktivitas Gunung Api Anak Krakatau berada pada Level III atau Siaga. Status tersebut telah ditetapkan sejak 2 Juli 2026.

Dengan status tersebut, masyarakat perlu mewaspadai sejumlah potensi bahaya akibat aktivitas gunung api, antara lain aliran lava, lontaran batu pijar, awan panas, dan hujan abu vulkanik.

Sebaran abu vulkanik juga dapat mengganggu jarak pandang dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, memberikan penjelasan serupa mengenai suara dentuman yang terdengar di Bandung.

"Dentuman bandung dapat dijelaskan bersumber dari erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK)," jelas dia melalui keterangan, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Daryono, dentuman tersebut terjadi akibat perubahan mendadak energi panas dan energi mekanis dari proses erupsi menjadi gelombang tekanan suara berfrekuensi sangat rendah atau infrasound.

Gelombang infrasound tersebut kemudian dapat merambat melalui lapisan troposfer dan stratosfer, yakni bagian atmosfer yang berada di atas permukaan bumi.

"Gelombang tekanan ini terperangkap di dalam saluran gelombang atmosferik (atmospheric waveguide) akibat refraksi gradient temperatur serta geser angin (wind shear)," ujar dia.

Kondisi tersebut membuat gelombang mengalami redaman yang relatif kecil sehingga dapat menjangkau wilayah yang sangat jauh dari sumber erupsi.

Daryono menjelaskan gelombang tekanan atmosferik tersebut juga dapat memicu resonansi mekanis pada benda atau struktur ringan, seperti kaca jendela.

Fenomena tersebut berbeda dengan getaran akibat gelombang seismik yang merambat melalui tanah.

Dalam kasus ini, getaran yang dirasakan masyarakat dapat berkaitan dengan tekanan gelombang suara yang merambat melalui atmosfer.

"Membiaskan energi suara melompati daerah terdekat (acoustic shadow zone) untuk jatuh tepat pada jarak fokal Cekungan Bandung," ucap Daryono.

Menurut dia, bentuk topografi Cekungan Bandung dapat berperan seperti ruang yang memantulkan dan memperkuat gelombang tekanan atmosferik secara lokal.

Fenomena tersebut menjelaskan mengapa suara dentuman erupsi Gunung Anak Krakatau dapat terdengar hingga wilayah Bandung, meskipun jaraknya mencapai sekitar 700 kilometer dalam garis lurus.

Masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau maupun wilayah yang terdampak suara dentuman diimbau mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.* (km/ad)

JAKARTA – Ada anggapan yang masih cukup sering terdengar tentang cara memperlakukan HP Android yang baru dibeli.

Salah satunya adalah anjuran agar ponsel baru dicas terlebih dahulu sebelum digunakan.

Baca Juga:

• Eks Kadisdik Langkat Dituntut 11 Tahun, Pengacara Kritik Keras Tuntutan Jaksa: Lari dari Fakta Persidangan!

Cara tersebut dipercaya dapat membuat kapasitas baterai lebih maksimal dan menjaga daya tahan baterai pada siklus pengisian berikutnya.

Anjuran mengecas HP Android baru selama 3 hingga 8 jam ini sebenarnya merupakan kebiasaan lama.

Lantas, apakah HP Android yang baru dibeli memang harus dicas terlebih dahulu sebelum digunakan?

HP Android yang baru dibuka dari kemasan pada dasarnya bisa langsung digunakan.

Pengguna tidak perlu menunggu baterainya habis terlebih dahulu atau mengecasnya selama berjam-jam sebelum menyalakan perangkat.

Teknologi baterai pada smartphone saat ini telah berkembang dibandingkan dengan ponsel generasi lama.

Ponsel zaman dulu banyak menggunakan baterai berbahan Nickel Cadmium (Ni-Cd).

Jenis baterai tersebut memiliki karakteristik yang sering dikaitkan dengan memory effect, yakni baterai dapat "mengingat" pola pengisian tertentu.

Karena itu, muncul kebiasaan untuk mengosongkan baterai terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian penuh pada perangkat baru.

Namun, kondisi tersebut berbeda dengan smartphone modern.

HP Android saat ini umumnya menggunakan baterai Lithium-ion (Li-ion).

Jenis baterai ini tidak memerlukan prosedur khusus seperti baterai Nickel Cadmium pada saat pertama kali digunakan.

Dengan demikian, HP Android baru dapat langsung digunakan setelah dikeluarkan dari kotak. Pengguna cukup mengisi daya ketika baterai mulai rendah.

Meskipun bisa langsung digunakan, pengguna sebaiknya tidak membiasakan baterai sampai benar-benar kosong sebelum dicas.

Pengisian daya dapat dilakukan ketika kapasitas baterai mulai rendah, misalnya sebelum berada di bawah 20 persen atau ketika muncul peringatan "baterai lemah".

Pengguna juga tidak perlu mengecas HP Android baru selama 3, 5, 8 jam atau lebih hanya karena perangkat tersebut baru pertama kali digunakan.

Cukup isi daya hingga kapasitas yang diinginkan, termasuk hingga 100 persen apabila memang diperlukan.

Bagaimana siklus baterai Li-ion dihitung?

Baterai Lithium-ion memiliki cara penghitungan siklus pengisian yang berbeda dari anggapan bahwa satu kali mencolokkan charger berarti satu siklus.

Satu siklus pada dasarnya dihitung berdasarkan total penggunaan energi yang setara dengan 100 persen kapasitas baterai.

Sebagai contoh, ketika baterai berada pada 100 persen, pengguna menggunakan 75 persen daya sehingga tersisa 25 persen.

Setelah itu, baterai diisi kembali hingga 100 persen.

Pada penggunaan berikutnya, pengguna kembali memakai 25 persen daya sehingga tersisa 75 persen.

Jika digabungkan, penggunaan 75 persen pada tahap pertama dan 25 persen pada tahap berikutnya berarti total penggunaan telah mencapai 100 persen. Akumulasi tersebut dihitung sebagai satu siklus.

Artinya, satu siklus tidak harus terjadi dalam satu kali penggunaan dan satu kali pengisian daya.

Jadi, apakah HP Android baru harus dicas dulu?

Jawabannya, tidak harus.

HP Android baru yang masih memiliki daya baterai dapat langsung digunakan setelah keluar dari kemasan.

Tidak ada keharusan untuk mengosongkan baterai hingga 0 persen kemudian mengecasnya selama 3 hingga 8 jam pada penggunaan pertama.

Kebiasaan tersebut lebih berkaitan dengan teknologi baterai generasi lama.

Untuk smartphone modern dengan baterai Lithium-ion, pengguna cukup menggunakan perangkat secara normal dan melakukan pengisian daya ketika baterai mulai rendah.

Yang terpenting, pengguna mengikuti panduan pengisian daya dari produsen dan menjaga kebiasaan penggunaan baterai agar perangkat tetap bekerja secara optimal.* (km/ad)

KARO – Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, masih tinggi.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut aktivitas gunung api tersebut masih didominasi gempa tremor dan hembusan yang berlangsung terus-menerus di puncak gunung.

Baca Juga:

• Tak Sempat Menghindar! Truk Bermuatan Ikan Tabrak Pick Up hingga Hantam Bangunan Warga, Kernet Tewas Terjepit

Secara visual, Gunung Sinabung masih terlihat mengeluarkan hembusan dari kawasan puncak.

Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas gunung api masih perlu diwaspadai karena potensi erupsi dinilai masih tinggi.

"Potensinya masih tinggi," ujarnya.

Di tengah tingginya aktivitas Gunung Sinabung, warga yang mengungsi juga mulai mengalami berbagai keluhan kesehatan.

Pengungsi yang berasal dari Desa Kutatengah saat ini tinggal di lokasi pengungsian.

Petugas kesehatan menyebut keluhan warga mulai muncul sejak hari pertama mereka berada di pengungsian.

Kepala Puskesmas Naman sekaligus Kepala Posko Kesehatan Pengungsi, Abdul Rahman Surbakti, mengatakan pasien yang datang didominasi warga lanjut usia.

"Kami dari pos kesehatan dari hari pertama sudah menerima pasien. Hingga saat ini, pasien didominasi oleh lansia dan rata-rata mengalami hipertensi dan demam," ujar Abdul Rahman Surbakti.

Menurut dia, keluhan kesehatan tersebut mulai ditangani melalui posko kesehatan yang disediakan bagi para pengungsi.

Saat ini sebanyak 208 kepala keluarga atau 650 jiwa warga Desa Kutatengah mengungsi. Mereka menempati lokasi pengungsian di jambur dan KDKMP Sukatepu.

Pengungsian dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya aktivitas Gunung Sinabung yang masih tinggi.

Kondisi pengungsi, terutama kelompok lansia, menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.

Selain kebutuhan dasar selama berada di pengungsian, pelayanan kesehatan juga diperlukan untuk menangani keluhan yang muncul.

Aktivitas Gunung Sinabung yang masih didominasi tremor dan hembusan menerus membuat masyarakat di sekitar kawasan gunung api tetap perlu mengikuti informasi resmi dari petugas dan tidak melakukan aktivitas di wilayah yang berpotensi terdampak.* (km/ad)

MEDAN – Tim penasihat hukum terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi menilai konstruksi hukum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat tidak sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard.

Hal itu disampaikan penasihat hukum Saiful Abdi, Jonson David Sibarani, didampingi Togar Lubis, seusai pembacaan surat tuntutan terhadap kliennya dan dua terdakwa lainnya di ruang sidang Cakra IX, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:

• Polres Binjai Ungkap 3 Kasus Narkoba dalam Dua Hari, 56,25 Gram Sabu dan 14 Ekstasi Diamankan

Jonson juga mempertanyakan uraian JPU mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Menurut dia, berdasarkan peraturan dan keterangan ahli yang terungkap dalam persidangan, HPS tidak dikenal dalam mekanisme e-purchasing.

Pihak penasihat hukum juga mempertanyakan dasar JPU menyimpulkan Saiful Abdi menerima Rp2,5 miliar dari Bahrun Walidin alias Baron.

Jonson mengatakan tidak terdapat bukti percakapan ataupun keterangan lain yang menunjukkan kliennya pernah meminta uang kepada Baron.

"Kok bisa-bisanya penuntut umum menyimpulkan Saiful Abdi menerima Rp2,5 miliar dari Bahrun Walidin alias Baron? Kapan klien kami minta uang ke Baron? Tidak ada chat atau transkrip percakapan telepon soal itu," ujarnya.

Ia juga menyinggung keterangan terdakwa Budi Pranoto yang disebut membantah keterangan Baron ketika dikonfrontasi oleh majelis hakim.

"Bagaimana mungkin Budi Pranoto memberikan uang sebesar itu kepada Saiful Abdi? Sedangkan kenalnya saja setelah sama-sama di rutan. Artinya keterangan Baron adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa ada saksi dan tanpa ada alat bukti lain yang mendukungnya," kata Jonson.

Penasihat hukum Saiful Abdi juga membantah adanya persekongkolan antara Saiful Abdi dan Supriadi dalam pengadaan smartboard.

Menurut Jonson, fakta persidangan justru menunjukkan Saiful Abdi dan Budi Pranoto baru saling mengenal setelah keduanya berada di rumah tahanan.

"Mana ada di persidangan yang membuktikan bahwa Saiful Abdi dan Supriadi sama-sama mengklik e-katalog. Ngaco itu, berasumsi. Bahkan jaksa terkesan mengarang cerita," ujarnya.

Penasihat hukum kemudian menyoroti uraian JPU mengenai aliran dana Rp19 miliar yang disebut diterima Bahrun Walidin alias Baron.

Jonson mempertanyakan alasan kerugian negara dibebankan kepada ketiga terdakwa, sementara dalam uraian tuntutan disebut Baron menerima uang tersebut.

"Hebatnya lagi, berulang kali penuntut umum menerangkan bahwa Baronlah yang menerima uang Rp19 miliar. Sumbernya sama. Tetapi kenapa kerugian negara dibebankan kepada ketiga terdakwa ini?" katanya.

Menurut Jonson, uraian tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang sebenarnya menerima dan menguasai uang hasil pengadaan smartboard.

"Patut diduga, jaksa menutupi dan melindungi pelaku penilep uang negara yang sesungguhnya. Ini zalim namanya. Awas karma dari Tuhan," ujarnya.

Jonson juga menyoroti tuntutan uang pengganti terhadap Budi Pranoto Seputra sebesar Rp26,5 miliar.

"Yang paling sadis kepada terdakwa Budi Pranoto. Dibebankan uang pengganti sebesar Rp26,5 miliar. Artinya jaksa sekali lagi terkesan melindungi Baron. Padahal Baronlah 'otak' dari semuanya permainan ini berdasarkan fakta-fakta persidangan," katanya.

Sementara itu, Saiful Abdi melalui tim penasihat hukumnya mempertanyakan uraian dalam surat tuntutan yang menyebut dirinya menerima Rp1 miliar dari Baron untuk kemudian dibagi dua dengan terdakwa Supriadi, masing-masing Rp500 juta.

"Padahal itu tidak ada dalam kesaksian maupun dalam fakta persidangan," kata Saiful.

Dalam perkara tersebut, JPU menuntut terdakwa rekanan Budi Pranoto Seputra dengan pidana penjara selama 13 tahun dan denda Rp500 juta subsider satu bulan kurungan.

Budi juga dituntut membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp26,5 miliar.

Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap, harta benda Budi dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Jika harta benda terpidana tidak mencukupi, Budi dituntut menjalani pidana tambahan selama tujuh tahun penjara.

Sementara itu, Saiful Abdi selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Supriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan smartboard masing-masing dituntut 11 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider satu bulan kurungan.

Saiful Abdi dibebankan uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar, sedangkan Supriadi sebesar Rp500 juta dengan ketentuan pembayaran dan penyitaan harta benda yang sama.

Jika uang pengganti tidak dibayar dan harta benda tidak mencukupi, keduanya juga dituntut menjalani pidana tambahan selama tujuh tahun penjara.

Menurut JPU Kejari Langkat, pengadaan 312 unit smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun anggaran 2024 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diduga mengandung markup yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 miliar.

Perkara tersebut kini masih berproses di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Para terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.* (at/ad)

DELI SERDANG – Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk colt diesel dan mobil pick up terjadi di Jalan Jamin Ginting, Dusun II, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026) subuh.

Kecelakaan tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia setelah terjepit di dalam kabin truk.

Baca Juga:

• 10 Gubernur se-Sumatera Bakal Teken Kesepakatan Bersama, Sumut Jadi Penggerak Sinergi Pembangunan

Kanit Lantas Polsek Pancur Batu Ipda F. Bu'ulolo membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut saat ditemui di Mapolsek Pancur Batu, Jumat sore (5/9/2026).

Ia mengatakan korban meninggal dunia dan korban luka-luka telah dievakuasi ke RSUP Adam Malik Medan untuk mendapatkan penanganan medis.

"Benar, kejadiannya tadi subuh. Korban yang meninggal dunia dan mengalami luka-luka sudah kita evakuasi ke RSUP Adam Malik. Korban meninggal dunia merupakan penumpang atau kernet dari truk colt diesel bermuatan ikan yang sempat terjepit di dalam kabin," ujar Ipda F. Bu'ulolo.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sejumlah saksi, kecelakaan bermula ketika mobil pick up Mitsubishi Colt L300 bernomor polisi BL 8334 HC melaju dari arah Berastagi menuju Kota Medan.

Mobil tersebut berjalan beriringan dengan truk colt diesel bermuatan ikan bernomor polisi BK 8254 GL yang berada tepat di belakangnya.

Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi pick up diduga melakukan pengereman secara mendadak.

Jarak kendaraan yang terlalu dekat membuat pengemudi truk colt diesel, Sabri (32), tidak sempat mengendalikan laju kendaraannya.

Truk tersebut kemudian menabrak bagian belakang mobil pick up.

Benturan keras membuat mobil pick up L300 terbanting ke sisi kiri badan jalan.

Kendaraan itu kemudian menimpa bangunan rumah warga dan menghantam satu unit minibus Kijang Innova bernomor polisi BK 1336 IB yang sedang terparkir di garasi.

Bagian belakang Kijang Innova tersebut mengalami kerusakan berat.

Sementara itu, truk colt diesel yang dikemudikan Sabri membanting setir ke arah kanan jalan.

Truk tersebut kemudian menghantam sejumlah bangunan rumah dan tempat usaha milik warga.

Bangunan yang terdampak antara lain warung kopi milik Bahri dan bengkel milik Iron Brema Sembiring.

Korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut diketahui bernama Andi Suryadi (42), warga Lingkungan II Lubuk Tukko Baru, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Andi merupakan penumpang atau sopir kedua (kernet) truk colt diesel bermuatan ikan. Ia sempat terjepit di dalam kabin setelah kecelakaan terjadi.

Petugas kepolisian bersama warga kemudian melakukan proses evakuasi terhadap korban sebelum dibawa ke RSUP Adam Malik Medan.

Adapun pengemudi truk, Sabri (32), warga Aceh Singkil, mengalami luka pada bagian kepala dan siku tangan kiri.

Pengemudi dan penumpang mobil pick up yang terlibat kecelakaan juga mengalami dampak dari insiden tersebut dan mendapatkan perawatan medis.

Polisi telah mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk kepentingan penyelidikan. Petugas masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tersebut.

"Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah kita amankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan," pungkas Ipda F. Bu'ulolo.

Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi dan kondisi kendaraan untuk memastikan rangkaian kejadian kecelakaan di Jalan Jamin Ginting tersebut.* (ad)

BANDAR LAMPUNG – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan akan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlambat mengirimkan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas mengatakan keterlambatan pengiriman makanan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu kasus keracunan dalam program MBG.

Baca Juga:

• Harga Avtur Naik, Kemenhub Naikkan Batas Fuel Surcharge Tiket Pesawat Jadi 40 Persen

"Dapur bagus, semua bagus. Tapi budaya. Misalnya, masak harusnya dikirim jam 6, mungkin bangunnya kesiangan, dikirimnya jam 11. Itu menimbulkan keracunan," kata Zulhas.

Menurut Zulhas, kasus keracunan dalam program MBG merupakan kesalahan manusia, baik yang terjadi akibat kelalaian maupun tindakan yang disengaja.

Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi sistem distribusi makanan dari SPPG. Evaluasi tersebut ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan.

Zulhas mengatakan tidak boleh ada toleransi terhadap SPPG yang terbukti lalai dalam menjalankan prosedur.

Sanksi juga dapat diberikan kepada karyawan yang dianggap bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

"Ini kan menyangkut banyak kebiasaan kita, karena ini menyangkut 60 juta orang. Ini yang kami lagi tertibkan. Kasih waktu dua bulan, kami akan menyelesaikan ini. Dan saya sudah minta tidak boleh ada toleransi. Yang lalai, ganti. SPPG siapa saja yang terlibat, ganti. Kita tidak boleh mempertaruhkan anak kita walaupun satu orang keracunan," tuturnya.

Pemerintah menilai ketepatan waktu distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat MBG.

Selain kualitas makanan di dapur, proses pengiriman juga perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Evaluasi tersebut dilakukan di tengah munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG di beberapa daerah.

Berdasarkan data terakhir Badan Gizi Nasional (BGN), seluruh korban dugaan keracunan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, telah membaik. Namun, sebanyak 22 orang masih menjalani perawatan di sembilan rumah sakit setempat.

Wakil Kepala BGN Mayor Jenderal TNI Trenggono mengatakan dari 748 santri yang terdampak, sebagian besar telah kembali ke pondok setelah mendapatkan perawatan medis.

BGN sebelumnya telah menangguhkan operasional SPPG Kali Tengah di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, pada Rabu (2/9/2026) menyusul kejadian tersebut.

Penangguhan dilakukan untuk memberikan ruang bagi proses investigasi dan evaluasi terhadap dugaan kelalaian serta ketidakpatuhan petugas dapur dalam menjalankan prosedur operasional standar.

Selain menangguhkan operasional SPPG Kali Tengah, BGN juga mencopot kepala dapur SPPG tersebut.

Pemeriksaan terhadap penerapan prosedur operasional standar akan dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian.

Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program MBG, terutama dalam memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Pemerintah kini menaruh perhatian pada seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari proses memasak di dapur SPPG hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Evaluasi dalam dua bulan ke depan diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi sekaligus mencegah kasus serupa kembali terjadi.

Pemerintah juga menegaskan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG.* (km/ad)

MEDAN – Provinsi Sumatera Utara akan mengambil peran strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan antardaerah di Pulau Sumatera.

Langkah itu akan dilakukan melalui Rapat Kerja 10 gubernur se-Sumatera yang menjadi bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32.

Baca Juga:

• Harga Avtur Naik, Kemenhub Naikkan Batas Fuel Surcharge Tiket Pesawat Jadi 40 Persen

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Forum IMT-GT ke-32 yang berlangsung di Kota Medan pada 7–10 September 2026.

Selain memperkuat kerja sama sub-regional antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand, forum tersebut menjadi momentum bagi pemerintah provinsi di Sumatera untuk meningkatkan koordinasi pembangunan antardaerah.

Perencana Ahli Utama atau Fungsional Perencana Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Muhammad Armand Effendy Pohan mengatakan, 10 gubernur se-Sumatera akan menandatangani kesepahaman bersama mengenai rencana pembangunan, sinergitas, dan kerja sama antardaerah.

"Sebanyak 10 Gubernur se-Sumatera akan menandatangani kesepahaman bersama terkait rencana pembangunan, sinergitas, dan kerja sama antardaerah. Ini merupakan langkah strategis yang telah diawali melalui pra-pertemuan di Kemenko Perekonomian sebelumnya," jelas Effendy saat temu pers yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (4/9/2026).

Kesepahaman tersebut akan melibatkan gubernur dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, yakni Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.

Tujuan kesepakatan bersama tersebut, menurut Effendy, adalah memperkuat sinergi dan koordinasi pembangunan antar-pemerintah provinsi se-Sumatera.

Selain itu, kesepakatan diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan regional dengan arah pembangunan nasional.

Kerja sama lintas daerah juga akan didorong pada sejumlah bidang yang menjadi kepentingan bersama.

Pemerintah daerah di Sumatera diharapkan dapat memperkuat pertukaran data, informasi, inovasi, serta praktik baik dalam pembangunan.

"Juga untuk memperkuat pertukaran data, informasi, inovasi, dan praktik baik antardaerah. Dan mendukung terwujudnya pembangunan se-Sumatera yang terpadu, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," jelasnya.

Ruang lingkup kesepakatan bersama mencakup sejumlah sektor strategis. Di antaranya ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, dan agribisnis.

Kerja sama juga mencakup pengembangan sektor pariwisata regional dan ekonomi kreatif, ekosistem industri, produk dan layanan halal, serta konektivitas logistik dan infrastruktur transportasi antardaerah.

"Selain itu, juga tentang fasilitasi integrasi perdagangan dan promosi investasi bersama. Kelestarian lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan ketahanan iklim. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial, serta integrasi transformasi digital dan sistem data terpadu," terangnya.

Dengan kerja sama tersebut, pemerintah provinsi di Sumatera diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam menangani berbagai persoalan pembangunan.

Keselarasan program antardaerah dinilai dapat memperkuat daya saing Pulau Sumatera secara keseluruhan.

Mewakili Panitia Forum IMT-GT, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sonny A. Soekoer mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah sekaligus mengambil peran sebagai koordinator provinsi kerja sama IMT-GT di Indonesia.

"Sumut memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga infrastruktur konektivitas. Peran Sumut sebagai koordinator sangat krusial untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan seluruh provinsi di Sumatera agar dapat diakomodasi dalam forum sub-regional bersama Malaysia dan Thailand," paparnya.

Peran tersebut membuat Sumatera Utara berada pada posisi penting dalam mendorong keterhubungan pembangunan antardaerah di Sumatera sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi dengan Malaysia dan Thailand melalui forum IMT-GT ke-32.* (ad)