Mahasabha XIII menjadi momentum konsolidasi nasional umat Hindu sekaligus forum untuk menentukan arah kebijakan strategis PHDI dalam lima tahun ke depan.

Baca Juga:

• Menag Dukung Mahasabha XIII PHDI: Saya Ingin Semua Agama Bangkit, Bukan Cuma Satu

Panitia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam pembukaan Mahasabha XIII.

"Kehadiran Bapak Ketua MPR RI secara langsung di tengah-tengah umat Hindu Nusantara ini merupakan kehormatan yang amat besar, sekaligus penanda komitmen kuat pemerintah dalam mengayomi kerukunan dan pelayanan kehidupan beragama di Indonesia," ujar perwakilan panitia.

Mahasabha merupakan forum musyawarah tertinggi PHDI yang digelar satu kali dalam setiap periode kepengurusan lima tahunan. Forum tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan umat sekaligus merumuskan arah organisasi ke depan.

Ketua Panitia Mahasabha XIII Letjen TNI (Purn) I Nyoman Cantiasa sebelumnya mengatakan Mahasabha harus menjadi ruang bersama bagi seluruh umat Hindu di Indonesia.

"Kepentingan umat di atas segala-galanya. Mari kita jadikan PHDI sebagai tempat perlindungan, pengayoman, tempat umat menaruh harapan," pesan Cantiasa.

Bahas Moderasi Beragama hingga Indonesia Emas 2045

Berdasarkan agenda panitia, Mahasabha XIII diikuti sekitar 700 peserta. Mereka berasal dari PHDI provinsi se-Indonesia, Sabha Pandita, Sabha Walaka, organisasi kepemudaan Hindu, hingga tokoh lintas agama.

Sejumlah isu strategis akan dibahas dalam forum tersebut. Di antaranya penguatan kelembagaan, moderasi beragama, tata kelola Pura Padma Bhuana Nusantara, serta peran umat Hindu dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sebelum Mahasabha digelar, panitia juga telah melaksanakan rangkaian Forum Group Discussion (FGD) Pra-Mahasabha di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah.

Rangkaian FGD tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi dan persoalan umat dari berbagai daerah sebagai bahan pembahasan dalam Mahasabha XIII.

Dengan semangat Vasudhaiva Kutumbakam atau "Kita Semua Bersaudara", Mahasabha XIII diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat solidaritas umat Hindu sekaligus meningkatkan kontribusi umat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).* (dh)

Dalam pertemuan tersebut, Rico memaparkan sejumlah potensi Kota Medan, mulai dari perekonomian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi massal, pengelolaan sampah hingga pariwisata.

Baca Juga:

• Jelang Rampung, Rico Waas Soroti Tangga dan Akses Tribun Stadion Teladan

Di bidang investasi, Rico mengungkapkan realisasi investasi Kota Medan pada 2025 mencapai sekitar Rp14,5 triliun. Angka tersebut jauh melampaui target sebesar Rp7 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Medan pada tahun yang sama disebut mencapai sekitar 5,10 persen.

"Medan ini tidak hanya memiliki ekonomi makro, tetapi juga ekonomi mikro. Kota ini juga menjadi kotanya UMKM," ujar Rico.

Dalam kesempatan tersebut, Rico turut memaparkan perkembangan transportasi massal. Program Bus Rapid Transit (BRT) ditargetkan berkembang dari lima menjadi 12 koridor pada 2027 dengan cakupan layanan yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Jumlah armada bus listrik juga ditargetkan meningkat dari 60 unit menjadi sekitar 283 unit.

Selain transportasi, Pemko Medan tengah mengembangkan program pengelolaan sampah menjadi energi atau PSEL yang merupakan program pemerintah pusat. Potensi sampah di Medan disebut mencapai lebih dari 1.700 ton per hari.

Pemko Medan juga melakukan penataan lima kawasan strategis pariwisata, termasuk kawasan Kota Tua.

Malaysia Sebut Medan Kota Penting

Dato' Muzafar yang hadir bersama Konjen Malaysia Tuan Sahril Nizam Bin Abdul Malek dan delegasi lainnya menilai Medan memiliki posisi penting bagi Malaysia, terutama dalam hubungan ekonomi dan perdagangan di Sumatera Utara.

"Saya merasakan Medan ini satu bandar yang sangat welcoming kepada para pelawat yang datang ke sini," kata Dato' Muzafar.

Dia mengungkapkan total perdagangan Malaysia dan Indonesia pada 2023 mencapai lebih dari USD26 miliar. Sementara perdagangan dua arah antara Malaysia dan Medan disebut berada di kisaran USD1,5 miliar.

Menurut Dato' Muzafar, angka tersebut menunjukkan masih besarnya potensi kerja sama yang dapat dikembangkan antara kedua pihak.

Malaysia tertarik menjajaki kerja sama di sejumlah sektor, antara lain kesehatan, industri halal, pengolahan makanan, infrastruktur perkotaan, ekonomi digital, pariwisata, dan sektor hospitalitas.

Kerja sama juga diarahkan untuk memperkuat UMKM melalui kegiatan business matching dan business networking antara pelaku usaha Malaysia dan Medan.

"Medan adalah satu kota yang amat penting bagi Malaysia dari segi ekonomi dan juga perdagangan," tegasnya.

Dato' Muzafar berharap kunjungan tersebut menjadi awal bagi terwujudnya kerja sama yang lebih konkret antara Malaysia dan Kota Medan.

Menurutnya, penguatan hubungan ekonomi kedua pihak diharapkan dapat membuka peluang investasi, meningkatkan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Malaysia maupun Medan.* (dh)

Peninjauan dilakukan Rico pada Kamis (8/10/2026). Dia memastikan setiap bagian stadion harus aman, nyaman, dan layak digunakan sebelum nantinya diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan.

Baca Juga:

• Karpet Merah Investor India: Rico Waas Jamin Izin Mulus & Siap Bangun Rumah Sakit di Medan

Saat berada di lokasi, Rico menemukan adanya perbedaan ketinggian pada sejumlah tangga, bagian tangga yang mengalami kerusakan, hingga jalur masuk yang dinilai belum optimal.

"Stadion ini adalah kebanggaan masyarakat Kota Medan. Karena itu, keamanan dan kenyamanannya harus menjadi prioritas," ujar Rico.

Menurut Rico, pembangunan Stadion Teladan terus menunjukkan progres. Namun, waktu penyelesaian semakin terbatas sehingga seluruh pihak diminta mempercepat pekerjaan tanpa mengabaikan kualitas.

Pekerjaan yang bersumber dari APBD, termasuk pembangunan fasad stadion, ditargetkan selesai sesuai kontrak pada 12 November 2026.

Sementara pekerjaan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, seperti tribun, tangga, dan sejumlah akses lainnya, juga diminta segera dituntaskan agar tidak menghambat keseluruhan proses penyelesaian stadion.

Rico menegaskan percepatan pekerjaan tidak boleh mengorbankan faktor keamanan maupun kualitas hasil pembangunan.

"Saya mendorong seluruh pekerjaan selesai tepat waktu, tanpa mengabaikan keamanan, detail, dan kualitas finishing. Saat akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan, stadion harus dalam kondisi baik, aman, dan layak digunakan," tegasnya.

Dia juga meminta seluruh pihak yang terlibat terus mengawal proses pembangunan hingga seluruh pekerjaan benar-benar selesai.

Menurut Rico, Stadion Teladan tidak hanya harus terlihat megah, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang nantinya menggunakan fasilitas tersebut untuk berbagai kegiatan.

Selain pembangunan stadion, Rico turut memperhatikan kondisi kawasan di sekitarnya. Dia menginstruksikan dinas terkait bersama jajaran kewilayahan menertibkan parkir liar dan menjaga kebersihan serta penataan kawasan Stadion Teladan.

"Ini menjadi perhatian kita bersama. Mari kawal hingga stadion kebanggaan Medan benar-benar selesai dengan baik," ungkap Rico.* (dh)

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan isu tersebut tidak benar. Dia menegaskan tidak ada kebijakan untuk "mempreteli" orang-orang Jokowi dari pemerintahan Prabowo.

Baca Juga:

• Golkar Resmi Usung Prabowo Capres 2029! Sinyal Duet Jilid Dua Bareng Gibran Terbuka Lebar?

Isu tersebut mencuat setelah sejumlah posisi strategis mengalami pergantian. Salah satunya pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto.

Selain itu, Pratikno disebut digantikan Sugiono sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Bambang menegaskan pergantian tersebut tidak dilakukan untuk menjauhkan Jokowi dari pemerintahan Prabowo.

Dia juga memastikan kabinet pemerintahan Prabowo tetap solid dan fokus menjalankan tugas pemerintahan.

"Kita tetap solid kok. Tidak ada kaitannya dengan hal mempreteli. Itu hanya pergantian biasa saja," ujarnya.

Dengan demikian, Istana menilai reshuffle yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari dinamika pemerintahan dan tidak berkaitan dengan isu pembersihan figur-figur yang sebelumnya dekat dengan Jokowi.* (in/dh)

Hal itu terungkap dalam sidang perkara dugaan suap dengan terdakwa Yaqub Abdhal Muarif di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (8/10/2026). Sopir pribadi Ondim, Zulkifli Jambak, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

Baca Juga:

• Kembangkan Kasus Korupsi Jalan di Sumut, KPK Periksa 5 Saksi di Padang Sidempuan

Menurut Zulkifli, saat itu Yaqub sempat menelepon dirinya. Namun, panggilan tersebut tidak diangkat karena Zulkifli sedang mengemudikan kendaraan.

"Pertama, saudara Yaqub nelpon saya pak, tapi saya tidak angkat, karena saya bawa kendaraan. Terus, habis itu saya juga tahu bahwa pak Ondim memberitahukan pada saya ada KPK turun," tutur Zulkifli dalam persidangan.

Setelah selesai mengemudi, Zulkifli kemudian menghubungi Yaqub sesuai perintah Ondim. Dalam percakapan itu, Zulkifli menyampaikan agar Yaqub berhati-hati karena ada KPK.

"Lalu saya telepon Yaqub, saya bilang, tadi ketua nelpon, maaf saya baru pulang. Saya bilanglah, ketua hati-hati ada barang tu tanda kutip KPK. Gitu pak," kata Zulkifli.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK kemudian menanyakan dari mana Ondim mengetahui keberadaan KPK di Langkat. Zulkifli mengaku tidak mengetahui sumber informasi tersebut.

"Bupati Ondim tahu dari mana?" tanya jaksa.

"Saya tidak tahu pak dari mana," jawab Zulkifli.

JPU kembali memastikan bahwa istilah "ada barang tu" yang disampaikan Zulkifli kepada Yaqub merujuk pada keberadaan KPK. Zulkifli membenarkannya.

Uang Rp100 Juta Disebut Batal Diserahkan

JPU kemudian menggali respons Yaqub setelah mendapat informasi tersebut. Zulkifli menyebut tidak ada lagi reaksi dari Yaqub setelah dirinya menyampaikan pesan tersebut.

"Reaksi saudara Yaqub sudah tidak ada lagi," ujar Zulkifli.

Jaksa kemudian menyimpulkan pesan tersebut sebagai perintah agar Yaqub "tiarap" atau menahan diri terlebih dahulu.

"Iya, pak," jawab Zulkifli.

Dalam persidangan, JPU menyebut pada awal Juli 2026 direncanakan adanya transaksi pemberian uang sebesar Rp100 juta kepada Ondim. Namun, rencana tersebut disebut batal setelah keberadaan KPK diketahui lebih dahulu.

Menurut jaksa, penyerahan uang tersebut kemudian baru terjadi pada hari berikutnya. Saat OTT pada 2 Juli 2026, penyidik KPK menemukan uang Rp100 juta di dalam mobil Syahrial yang disebut akan diserahkan kepada Ondim.

"Jadi ditemukan oleh penyidik KPK barang bukti Rp 100 juta di mobil si Syahrial," kata jaksa seusai persidangan.

JPU juga mengatakan pihaknya akan menanyakan langsung kepada Ondim mengenai sumber informasi terkait keberadaan KPK ketika dirinya nanti dihadirkan sebagai saksi.

"Nanti pas Ondim jadi saksi akan kita tanyakan itu dari mana dia tahu KPK ada di Medan," tegas jaksa.

Perkara Berawal dari OTT KPK

Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 2 Juli 2026 di sejumlah wilayah Sumatera Utara, yakni Langkat, Binjai, dan Medan. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tujuh orang yang terdiri dari Ondim, seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Langkat, serta lima pihak swasta.

Sehari setelah OTT, pada 3 Juli 2026, KPK menetapkan Ondim dan Yaqub sebagai tersangka.

Dalam perkara tersebut, Yaqub didakwa memberikan atau menjanjikan uang sebesar Rp1 miliar kepada Ondim selama periode Maret 2025 hingga Juli 2026. Uang tersebut disebut diberikan melalui Zulkifli Jambak sebesar Rp750 juta, Mohamad Zulfikar Rp150 juta, dan Syahrial Harahap Rp100 juta.

Pemberian tersebut diduga berkaitan dengan upaya memperoleh paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

Dalam dakwaan, Yaqub disebut memperoleh sejumlah paket pekerjaan setelah berhubungan dengan Ondim. Sementara Ondim didakwa meminta commitment fee dari pekerjaan yang diberikan kepada Yaqub.

Kasus tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan, dengan sejumlah saksi dari pihak terkait terus diperiksa untuk mengungkap rangkaian perkara.* (km/dh)

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan sikap politik Golkar terkait Pilpres 2029 sudah jelas sejak akhir 2024. Golkar memutuskan Prabowo sebagai calon presiden yang akan didukung.

Baca Juga:

• Tepis Tudingan Intervensi MK Soal Gibran: Jokowi Buka-bukaan Isi Pertemuan Kertanegara Bareng Prabowo

Menurut Doli, Golkar belum membicarakan nama cawapres karena penetapannya biasanya dilakukan mendekati masa pendaftaran capres-cawapres. Partai-partai pengusung nantinya akan berdiskusi untuk menentukan sosok yang akan didukung bersama.

Dia menilai keputusan mengenai pasangan calon pada akhirnya juga tidak bisa dilepaskan dari Prabowo sebagai capres.

"Kan enggak mungkin kalau kami sekarang mencalonkan Pak Prabowo, di mana dalam situasi sekarang kita semua fokus untuk menjalankan pemerintahan ini, Pak Prabowo kita tanya, 'Pak, kira-kira nanti wakil presidennya siapa?' Pasti di ujung, gitu. Makanya sampai sekarang kalau Golkar belum mau bicara tentang wakil presiden," kata Doli.

Meski belum menentukan cawapres, Golkar membuka peluang kembali mendukung paket Prabowo-Gibran pada Pilpres 2029.

Doli mengatakan peluang tersebut akan bergantung pada keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran selama periode 2024-2029.

"Artinya kan pemerintahan ini sukses itu pimpinannya Pak Prabowo-Gibran, patut dipertimbangkan untuk kemudian direkomendasikan bersama-sama lagi," ucap Doli.

Namun, Doli menegaskan pembahasan mengenai cawapres masih terlalu dini. Menurutnya, Golkar saat ini memilih fokus mengawal pemerintahan hingga periode berjalan selesai.

"Tapi, itu kan nanti. Kita kerja dulu, sukseskan dulu pemerintahan ini. Kami sudah putuskan Pak Prabowo calon presidennya, wakil presidennya nanti," sambungnya.

Dengan demikian, Prabowo sudah menjadi nama yang dipastikan Golkar untuk Pilpres 2029, sedangkan sosok pendampingnya masih akan dibahas lebih lanjut bersama partai-partai pengusung.* (k/dh)

RS ditangkap pada Senin (21/9/2026) setelah polisi mendapat informasi adanya sebuah mobil yang diduga membawa narkotika dalam jumlah besar di kawasan Ngumban Surbakti, Medan.

Baca Juga:

• Kelakar Arsul Sani Sentil Sarjana 'STIA': Hakim MK Pertanyakan Kerugian Hukum Syarat Capres

"Setelah pengembangan, kita lakukan pengejaran mobil yang diduga membawa narkoba dalam jumlah besar. Tim mulai melakukan pengintaian dan berhasil mendeteksi keberadaan mobil tersebut. Namun, karena pelaku merasa curiga ia sempat kabur dan terlibat kejar-kejaran dengan petugas kita sejauh 5 KM," ujar Rafli, Kamis (8/10/2026).

Polisi akhirnya berhasil memepet kendaraan tersebut dan mengamankan RS di kawasan Jalan Setiabudi, Medan. Pria berusia 31 tahun itu diketahui merupakan warga Kabupaten Aceh Selatan, Aceh.

Setelah penangkapan, polisi menggeledah mobil yang dikendarai RS. Dari dalam kendaraan ditemukan 450 pod getar yang diduga berisi narkotika.

"Narkoba kami temukan di kursi tengah mobil yang dikemudikan pelaku, totalnya 450 pcs. Di antaranya 320 pod getar merk King, dan 130 pod getar merk Wukong," kata Rafli.

Polisi Telusuri Jaringan Malaysia

Selain pod getar, polisi juga menyita sejumlah lembar mata uang asing, termasuk ringgit Malaysia, dolar Singapura, mata uang China, dan Mesir.

Dalam pemeriksaan awal, RS mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba. Namun, polisi menduga dia berkaitan dengan jaringan utama Malaysia-Indonesia.

Dugaan tersebut salah satunya didasarkan pada data perjalanan RS yang menunjukkan aktivitas bolak-balik antara Medan dan Malaysia dalam satu bulan terakhir dengan intensitas cukup tinggi.

"Pelaku ini bolak-balik Indonesia-Malaysia, kita dugaan yang bersangkutan masuk dalam jaringan utama. Pelaku juga berupaya menghilangkan jejak komunikasi, karena saat diringkus hal yang pertama kali dilakukan pelaku adalah merusak handphonenya sendiri," ungkap Rafli.

Polisi kini masih mengejar pemasok dan pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan tersebut. Penyidik menduga pemasok berada di Malaysia.

Rafli menegaskan Polrestabes Medan akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang memasok narkotika ke Kota Medan.* (tm/dh)

Tiga saksi yang akan dipanggil yakni Ade Darmawan Dipa Kusuma, Freddy Alex Damanik, dan Andi Azwan.

Baca Juga:

• Siap Tatap Muka di PN Jaktim: Jokowi Dipastikan Hadir di Sidang Dokter Tifa & Minta Dipercepat

Namun, tim hukum Dokter Tifa sempat mempertanyakan penyebutan nama Andi Azwan. Mereka mengatakan nama tersebut tidak tercantum dalam berkas yang diterima.

"Majelis, ini tidak ada nama Andi," ujar tim hukum Dokter Tifa.

JPU kemudian mengoreksi penyebutan nama saksi tersebut.

"Mohon izin, Azwan Majelis, Azwan," kata JPU.

Dalam sidang tersebut, tim hukum Dokter Tifa juga meminta agar Joko Widodo (Jokowi) sebagai pelapor dalam perkara tersebut dihadirkan terlebih dahulu ke persidangan.

"Maaf Majelis, ini kan persidangan ijazah Joko Widodo dan sebagai pelapor. Kami mohon dihadirkan, Majelis," ujar tim hukum Dokter Tifa.

JPU kemudian menanggapi permintaan tersebut dengan mengacu pada urutan pemeriksaan saksi dalam persidangan.

"Muḥon izin Majelis, kami tidak akan lelah untuk mengulang, berdasarkan Pasal 210 ayat 3 yang menentukan urutan adalah Penuntut Umum. Seperti itu," kata JPU.

Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati kemudian memutuskan sidang dilanjutkan pada Kamis (15/10/2026) pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan tiga saksi dari pihak penuntut umum.

"Jadi untuk minggu depan akan dihadirkan tiga orang saksi yang sudah disebut tadi. Jadi sidang akan ditunda hari Kamis, 15 Oktober 2026 pukul 09.00 untuk masih mendengar keterangan saksi dari penuntut umum," jelas Christina.* (oz/dh)

Dalam pleidoinya, Hery mengatakan tudingan mengenai adanya penyerahan uang kepadanya juga telah dibantah Agung Winarno dalam persidangan.

Baca Juga:

• Fantastis Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Didakwa TPPU Rp 346 Miliar: Sikat Saham, Tanah, Hingga Dolar

Hery juga menyinggung persoalan PT Gold Talen River (GTR). Dia mengatakan Syam Ani Rahman telah memberikan klarifikasi di persidangan dan menyebut tidak pernah ada penyerahan uang kepada dirinya terkait informasi mengenai PT GTR.

Atas hal tersebut, Hery mempertanyakan dasar Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyimpulkan dirinya menerima pemberian atau aliran dana hingga didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Dasar JPU menilai ada pemberian atau aliran dana ke Hery Susanto sehingga dianggap melanggar Pasal 12 a UU Tipikor. Apa bukti dan saksinya?" ujarnya.

Dalam pleidoinya, Hery juga mempersoalkan keterangan saksi Lukman Malanuang dan Edi Sugandi. Menurut dia, keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bersesuaian, termasuk mengenai tempat kejadian yang dikaitkan dengan perkara.

"Jika Lukman Malanuang dan Edi Sugandi di antara mereka saja tidak sinkron dan berbeda tempat kejadian, di mana satu saksi adalah bukan saksi," tutur Hery.

Hery menilai perbedaan keterangan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menilai pembuktian perkara. Dia juga kembali menyebut Agung Winarno telah membantah dakwaan yang diarahkan kepadanya.

Hery turut mempertanyakan status hukum sejumlah pihak yang terseret dalam perkara tersebut. Dia menyebut dirinya, La Ode Sinarwan, dan Agung Winarno telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian terdakwa. Sementara Edi Sugandi disebut berstatus tersangka dan tahanan kota.

Hery kemudian mempertanyakan alasan Lukman Malanuang tidak menjadi tersangka dan terdakwa. Menurutnya, Lukman berkaitan dengan persoalan PT Toshida dan disebut memperoleh fee konsultan dari PT Toshida Indonesia.

Penasihat Hukum Minta Hery Dibebaskan

Tim penasihat hukum Hery juga menilai tidak terdapat fakta persidangan yang membuktikan kliennya melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu hingga keempat.

Mereka menyatakan tidak ada keterangan saksi, petunjuk, alat bukti, maupun barang bukti yang menunjukkan Hery menerima hadiah atau janji sebagaimana didakwakan JPU.

"Tidak terdapat satu keterangan pun dari saksi dan atau petunjuk dan atau alat bukti serta tidak ada barang bukti yang dihadirkan atau ditunjukkan yang menyatakan dan atau setidak-tidaknya mengindikasikan adanya perbuatan Terdakwa Hery Susanto," kata penasihat hukum Hery dalam pleidoi.

Atas dasar tersebut, penasihat hukum meminta majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran materiil dan alat bukti yang sah.

Mereka juga meminta majelis hakim menerapkan asas in dubio pro reo, yakni prinsip bahwa keraguan mengenai kesalahan terdakwa harus dipertimbangkan untuk kepentingan terdakwa.

"Jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan," ujarnya.

Kini, permintaan pembebasan tersebut menjadi bagian dari pleidoi yang akan dipertimbangkan majelis hakim bersama fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.* (oz/dh)

Kegiatan berskala internasional tersebut dijadwalkan dihadiri ulama, peserta dari berbagai daerah dan negara, serta masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas instansi dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Baca Juga:

• Tak Ada Ampun! Polda Aceh Sikat Kejahatan Jasa Keuangan: Usut Pelimpahan OJK Hingga Judi Online

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Panitia Muzakarah, Ketua Khadam Umat MPTTI, serta sejumlah unsur terkait.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan pengamanan kegiatan internasional membutuhkan kesiapan personel dan koordinasi yang solid antarinstansi.

"Pengamanan bukan hanya memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, tetapi juga memberikan rasa nyaman kepada para ulama, peserta dan masyarakat. Karena itu, seluruh unsur yang terlibat terus memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah di lapangan," ujar Joko seusai rapat.

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah aspek pengamanan, mulai dari kesiapan personel, pengaturan lalu lintas, pengamanan lokasi kegiatan hingga langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan selama acara berlangsung.

Joko menegaskan sinergi antarinstansi menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Setiap unsur akan menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.

"Sinergi menjadi kunci. Setiap unsur memiliki tugas dan peran masing-masing, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kami juga mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan pengamanan," jelasnya.

Polda Aceh bersama TNI dan Pemerintah Aceh memastikan akan memberikan pelayanan serta pengamanan selama pelaksanaan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi Ke-II Tahun 2026.

"Harapan kita, seluruh rangkaian Muzakarah Internasional ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mendukung terciptanya suasana yang kondusif bagi seluruh peserta dan masyarakat," pungkas Joko.* (dh)

Field Manager Pertamina EP Rantau, Tomi Wahyu Alimsyah, mengatakan perusahaan melakukan pemulihan secara bertahap setelah banjir menerjang wilayah kerja mereka. Dalam waktu sekitar empat bulan, produksi minyak disebut kembali stabil di angka 1.700 barel per hari.

Baca Juga:

• Akhiri Perjuangan Warga Melintasi Bukit, Ketum Bhayangkari Resmikan 82 Sumur Bor di Aceh

Dari lima sumur yang ditajak, dua di antaranya yakni RNT DZ-51 dan RNT DZ-52 berada di Kampung Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Kedua sumur tersebut dibor menggunakan Rig APS-752 berkapasitas 550 HP. Sumur RNT DZ-51 memiliki kedalaman akhir 1.145 meter measured depth (MMD), sedangkan RNT DZ-52 mencapai 1.037 MMD.

Tiga sumur lainnya, yakni RNT DZ-11, RNT DZ-23A dan RNT DZ-33, berada di Kampung Paya Meta, Kecamatan Karang Baru.

Sumur RNT DZ-11 dibor menggunakan Rig TMMJ-12 berkapasitas 550 HP dengan kedalaman akhir 1.132 MMD. Sementara dua sumur lainnya masih dalam proses pengeboran.

Menurut Tomi, keberhasilan pengeboran lima sumur baru tersebut turut membantu mempertahankan produksi Pertamina EP Rantau Field. Langkah itu juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan energi dan menggali potensi cadangan migas di Aceh Tamiang.

Pertamina EP Rantau Field merupakan bagian dari Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 1 dan menyatakan tetap menerapkan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam kegiatan operasi.

Tomi memastikan para pekerja di atas rig telah menjalani pelatihan wajib Health, Safety, Security and Environment (HSSE), termasuk Basic HSSE Training, Corporate Life Saving Rules (CLSR), Pertamina Well Control (PETROL), serta sertifikasi keahlian di bidang pengeboran.

"Kolaborasi bersama pihak kontraktor penyedia jasa rig serta dukungan penuh yang diberikan oleh SKK Migas menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan energi nasional," katanya.

Sebelum melakukan tajak lima sumur baru, Pertamina EP Rantau Field menjalankan pemulihan pascabanjir dalam empat fase, yakni emergency, reactivation, recovery dan sustainability.

Tahapan tersebut mencakup penanganan keselamatan, perbaikan fasilitas hingga penguatan sistem operasional untuk jangka panjang.

"Tahap awal fokus pada kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, kesehatan dan listrik. Setelah kondisi sudah membaik, tim kemudian bergerak mengaktifkan fasilitas dan sumur-sumur produksi," ujar Tomi.

Salah satu tantangan utama dalam pemulihan adalah rusaknya fasilitas pembangkit dan High Pressure Compressor Station (HPCS) akibat banjir. Padahal, listrik menjadi bagian penting untuk menjalankan berbagai fasilitas, termasuk instalasi pengolahan air dan peralatan produksi.

Tim kemudian melakukan inovasi dengan mengaktifkan SP-5 setelah melakukan modifikasi sehingga mampu mengambil alih fungsi HPCS sebagai sumber pasokan gas untuk pembangkit listrik.

Saat ini, HPCS belum kembali aktif. Pasokan gas untuk pembangkit berasal dari SP-5 dan SP-1.

"Setiap ujian tentunya ada hikmah. Salah satu hikmahnya adalah kami melakukan simplifikasi di beberapa fasilitas. Ketika listrik sudah teratasi perlahan produksi yang sebelumnya nol barel mulai bergerak naik," katanya.

Dalam proses pemulihan, produksi minyak PEP Rantau Field bahkan sempat mencapai 2.000 barel per hari pada Mei dan Agustus 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum banjir.

Saat ini, produksi minyak kembali stabil di sekitar 1.700 barel per hari.

Tomi mengatakan pemulihan tersebut tergolong cepat. Sebelumnya, tim memperkirakan proses pemulihan membutuhkan waktu antara satu hingga tiga tahun.

Menurutnya, percepatan pemulihan tidak lepas dari bantuan personel dari berbagai wilayah operasi Pertamina, seperti Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Ramba, dan sejumlah lapangan lainnya.

"Pulih lebih cepat ini bisa terwujud karena ada bantuan personel dari berbagai wilayah operasi Pertamina. Seperti Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Ramba dan sejumlah lapangan lainnya ikut terlibat aktif dalam pemulihan fasilitas Rantau Field. Pertamina ini satu keluarga, jika satu tertimpa musibah yang lain datang membantu," katanya.

Atas percepatan pemulihan produksi tersebut, SKK Migas memberikan penghargaan kepada Pertamina EP Rantau Field pada 8 April 2026.

Banjir besar yang menerjang wilayah kerja pada akhir November 2025 disebut memiliki ketinggian sekitar 4-4,5 meter dengan endapan lumpur mencapai 30-80 sentimeter. Bencana tersebut berdampak pada fasilitas produksi, perkantoran, dan permukiman pekerja.* (dh)

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria mengatakan perubahan tersebut akan dibarengi dengan penyesuaian model bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang diarahkan lebih fokus pada sektor midstream dan downstream.

Baca Juga:

• Benarkah Reshuffle untuk 'Mempreteli' Orang Jokowi dari Pemerintahan Prabowo? Ini Jawaban Istana

"Kita akan mengubah juga model bisnis daripada PGN, itu akan fokus di midstream dan downstream. Nanti gas akan salurkan ke rumah-rumah tidak ada lagi gas-gas melon," ujar Dony dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dony mengatakan salah satu tujuan pengembangan jargas adalah menekan impor LPG yang masih menyumbang porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga.

Dia menyebut sekitar 80-85 persen kebutuhan LPG 3 kg setiap tahun masih dipenuhi dari impor.

"Tujuannya untuk menekan impor LPG kita dengan adanya jargas ke rumah-rumah kita tidak memerlukan lagi LPG, jadi transformasi negara kita masih panjang, yang harus kita lakukan," katanya.

Selain jaringan gas, pemerintah juga menyiapkan alternatif lain melalui penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) atau gas alam terkompresi.

Saat ini, pemerintah disebut sedang melakukan uji coba pengemasan CNG dalam ukuran 3 kg untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga.

"Kita juga lakukan dengan CNG. Kalau ini selesai (tidak mengandalkan impor energi) negara kita memiliki kekuatan yang luar biasa," ujar Dony.

Pengembangan jargas tersebut sebelumnya juga telah dibahas melalui permintaan kepada PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menyusun master plan atau peta jalan jaringan gas nasional.

Menurut Dony, pengembangan jargas perlu dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan potensi pasar di setiap wilayah.

Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya disebut dapat menjadi titik awal pengembangan jaringan gas rumah tangga.

"Kalau ini bisa kita lakukan ke depan, menurut saya Pertamina Gas ini akan menjadi justru enabler untuk kita menurunkan subsidi di sisi energi kita, yang kedua juga mencegah terjadinya defisit outflow kita," kata Dony dalam keterangan resmi pada 30 September.

Peta jalan tersebut nantinya mencakup pembangunan infrastruktur, kesiapan jaringan, model bisnis, hingga strategi pengembangan pasar jargas secara terintegrasi.* (oz/dh)

Koordinator THMP Suhadi mengatakan seluruh hakim MK dilaporkan karena tidak ada hakim yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Kelakar Arsul Sani Sentil Sarjana 'STIA': Hakim MK Pertanyakan Kerugian Hukum Syarat Capres

Menurut Suhadi, salah satu hal yang menjadi dasar laporan adalah langkah MK menerbitkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026 yang menurutnya menjadi dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

"Ini yang menjadi konsentrasi laporan kami, karena kami merasa MK sengaja melakukan seperti ini yang mengarah kepada sikap blunder yang mengarah ke pemeriksaan pokok perkara," ujarnya.

Suhadi mempersoalkan keputusan MK yang tetap membahas substansi perkara meski para pemohon disebut tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

"Kalau legal standing-nya nggak ada kenapa dilanjutin? Kenapa masuk ke pokok perkara. Ini tentu mengganggu persoalan peradilan," kata Suhadi.

Dia juga menilai MK telah menabrak ketentuan formil terkait batas pengajuan permohonan PHPU yang menurutnya hanya diberikan waktu tiga hari.

Suhadi menilai rangkaian proses tersebut justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dia bahkan menuding MK telah membentuk citra buruk terhadap Gibran melalui proses persidangan tersebut.

"Kita katakan MK berhasil membuat kegaduhan, itu poin utama dalam persoalan ini," ucapnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian THMP terhadap proses persidangan dan putusan MK.

Sebelumnya, sembilan hakim konstitusi juga telah diadukan ke MKMK terkait perkara PHPU mengenai syarat pendidikan Gibran. Laporan sebelumnya diajukan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) Pian Andreo Halomoan Manurung dengan Nomor 05/MKMK/L/10/2026.

Dalam aduan tersebut, Pian menilai sembilan hakim konstitusi diduga melanggar prinsip independensi ketika memeriksa perkara. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah kewenangan MK yang disebut digunakan untuk mempertunjukkan ijazah Gibran kepada Denny Indrayana selaku salah satu pemohon.

Laporan terbaru dari THMP kini menambah daftar pengaduan terhadap sembilan hakim konstitusi terkait penanganan perkara PHPU yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.* (in/dh)

Kajati Sultra Sugeng Riyanta mengatakan Fachrizal diamankan pada Senin (5/10/2026). Setelah itu, Fachrizal diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Sapu Bersih Jaksa Nakal! 3 Kajari di Sumut Dicopot Kejagung Buntut Skandal Pungli dan Pemerasan

Sugeng mengatakan proses terhadap Fachrizal selanjutnya ditangani oleh Kejagung.

"Saat ini yang bersangkutan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Sugeng belum menjelaskan secara rinci bentuk penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Fachrizal.

Menurut dia, dugaan pelanggaran tersebut masih dalam pendalaman oleh Kejagung selaku pihak yang menangani proses pemeriksaan internal.

"Terkait ini, sedang didalami oleh Kejaksaan Agung, nanti di sana yang memutuskan," ucap Sugeng.

Dengan demikian, rincian dugaan pelanggaran yang dilakukan Fachrizal serta sanksi yang mungkin dijatuhkan masih menunggu hasil pemeriksaan Kejagung.* (in/dh)

League Cup 2026/2027 menjadi kompetisi pendamping yang mempertemukan klub peserta Super League dan Pegadaian Championship. Sebanyak 38 klub ambil bagian, terdiri dari 18 tim Super League dan 20 klub Pegadaian Championship.

Baca Juga:

• Javi Siverio Hat-trick! Antar PSMS Medan Menang Telak 4-0 atas Persikad Depok

Pada fase grup, PSMS harus bersaing untuk menjadi juara grup agar dapat melanjutkan perjalanan ke babak 12 besar. Dari babak tersebut, tim yang berhasil menang akan melaju ke perempat final.

Sementara Persib Bandung dan Borneo FC mendapat tiket langsung ke babak delapan besar setelah masing-masing berstatus juara dan runner-up Super League 2025/2026.

PSMS Pernah Hadapi Persija dan Sumsel United

Pertemuan dengan Persija dan Sumsel United bukan hal baru bagi PSMS. Ayam Kinantan sebelumnya sudah menghadapi kedua tim tersebut pada musim 2026/2027.

PSMS bertemu Persija pada babak penyisihan Piala Presiden Elite 2026. Dalam laga tersebut, PSMS kalah 1-4 dari Persija Jakarta.

Sementara saat menghadapi Sumsel United pada pekan pertama Pegadaian Championship 2026/2027, PSMS sempat unggul dua gol sebelum pertandingan berakhir imbang 2-2 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

PSMS Target Lolos Grup

Presiden PSMS Medan Fendi Jonathan menyambut positif bergulirnya League Cup. Menurut dia, kompetisi tersebut memberi tambahan pertandingan sekaligus kesempatan bagi pemain lokal mendapatkan jam terbang.

"Ya, harusnya ini bagus. Jadi ada pertandingan banyak dan jam bermainnya banyak," ujar Fendi.

Fendi juga menilai aturan League Cup yang membatasi setiap tim maksimal menurunkan tiga pemain asing dalam pertandingan dapat membuat persaingan antara klub Super League dan Pegadaian Championship lebih seimbang.

Menurutnya, aturan tersebut bisa memberi ruang lebih besar kepada pemain lokal untuk berkembang ketika menghadapi klub dari kasta tertinggi.

"Bagus, harusnya jadi adil. Artinya kita ada kesempatan bersaing dan tidak timpang," katanya.

Dia mengatakan klub Super League selama ini memiliki lebih banyak pemain asing, sedangkan tim Pegadaian Championship lebih banyak mengandalkan pemain lokal.

"Kalau Liga 1 itu banyak pemain asingnya, dalam pertandingan saja minimal lima pemain. Jadi mereka fokus pemain asing. Sementara di Liga 2 fokusnya adalah pemain lokal. Dengan adanya League Cup, artinya pemain lokal kita akan lebih bagus. Jadi kita yang lebih bagus," jelas Fendi.

Fendi bahkan melihat laga melawan Persija sebagai kesempatan bagi PSMS membalas kekalahan sebelumnya.

"Kita balas dendam," tegasnya.

Meski demikian, Fendi memastikan target utama PSMS pada musim 2026/2027 tidak berubah. Ayam Kinantan tetap memprioritaskan Pegadaian Championship dengan target menjadi juara dan meraih tiket promosi ke Super League.

"Visi misi kita tetap juara Liga 2 dulu. Di League Cup lolos grup, jangan sampai jadi juru kunci. Fokus tetap juara Liga 2 dan promosi," pungkasnya.* (tm/dh)

Arsul awalnya mempertanyakan apakah para pemohon yang menggugat aturan syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki ijazah SMA.

Baca Juga:

• Singgung Polemik Ijazah Gibran: Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Digugat ke MK Wajib Tamat SMA

"Ini namanya SH STIA," ujar Arsul dalam persidangan.

Kelakar tersebut disampaikan saat Arsul membahas persoalan kerugian konstitusional yang menjadi salah satu hal penting dalam pengujian undang-undang di MK.

Arsul Pertanyakan Kerugian Konstitusional Pemohon

Arsul mengatakan para pemohon perlu menjelaskan secara logis letak kerugian konstitusional yang mereka alami akibat berlakunya Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Menurutnya, bila para pemohon memiliki ijazah SMA, perlu dijelaskan hubungan aturan tersebut dengan kerugian konstitusional yang mereka klaim.

"Karena Anda semua punya ijazah SMA, yang harus Anda pikirkan itu di mana letak kerugian konstitusionalnya Anda," kata Arsul.

Dia juga menyinggung alasan kegaduhan di media sosial. Menurut Arsul, keributan yang muncul di media sosial belum otomatis menunjukkan adanya kerugian konstitusional.

"Kalau orang terganggu karena gaduh di media sosial dan segala macam apa itu kerugian konstitusional?" ujarnya.

Arsul menekankan bahwa kerugian konstitusional harus memiliki dasar yang logis, meski tidak selalu harus berbentuk kerugian yang konkret.

Pemohon Minta Syarat Pendidikan Diperjelas

Perkara tersebut diajukan Alfian Maulani, Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, Dimas Yoga Pratama, dan Kharisma Joemanta Soerbakti.

Mereka menggugat Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Para pemohon menilai frasa "atau sekolah lain yang sederajat" membuka ruang penafsiran berbeda dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Karena itu, mereka meminta MK memberikan tafsir yang lebih tegas dan mengubah frasa tersebut menjadi "atau sekolah menengah atas yang sederajat".

Mereka juga meminta penjelasan pasal mengatur bahwa kesederajatan pendidikan dengan sekolah menengah atas ditetapkan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gugatan tersebut menjadi bagian dari polemik mengenai standar pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden yang kembali mencuat dalam pembahasan syarat pencalonan.* (k/dh)

Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 370/PUU-XXIV/2026 dan mulai disidangkan di MK pada Kamis (8/10/2026).

Baca Juga:

• Profil Rojab Asy'ari, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi yang Menurunkan Foto Wapres Gibran

Pasal tersebut saat ini mengatur syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Dalam permohonannya, para pemohon menyoroti adanya ketentuan dalam Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang memberikan pengecualian bagi kandidat lulusan luar negeri untuk tidak melampirkan ijazah SMA sederajat asli dan dapat menggunakan surat penyetaraan.

Mereka menilai ketentuan tersebut menimbulkan penafsiran berbeda terhadap norma pendidikan dalam UU Pemilu.

"Hal ini jelas bertentangan dalam negara hukum. Secara doktrin, norma pokok ini sudah multitafsir karena dengan hal tersebut memunculkan kegaduhan publik dan kekacauan hukum yang tidak berkesudahan," tulis para pemohon dalam permohonannya.

Para pemohon yang terdiri dari Alfian Maulani, Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, Dimas Yoga Pratama, dan Kharisma Joemanta Soerbakti meminta MK memberikan tafsir tunggal terhadap norma tersebut.

Mereka meminta frasa "atau sekolah lain yang sederajat" dalam Pasal 169 huruf r diubah menjadi "atau sekolah menengah atas yang sederajat".

Selain itu, para pemohon meminta penjelasan Pasal 169 huruf r diubah menjadi:

"Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menurut para pemohon, perubahan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai standar pendidikan bagi peserta Pilpres.

Dalam permohonannya, para pemohon juga menjadikan polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 sebagai salah satu contoh persoalan yang muncul akibat ketidakjelasan aturan.

Mereka menilai ketentuan tersebut berkaitan dengan jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Para pemohon kemudian meminta MK memperjelas ketentuan pendidikan capres-cawapres agar tidak kembali memunculkan perbedaan penafsiran dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.* (k/dh)

Kasi Humas Polres Asahan AKP Herli Damanik mengatakan penyidik telah menetapkan K sebagai tersangka. Saat ini, tersangka telah ditahan di Polres Asahan untuk menjalani proses penyidikan.

Baca Juga:

• Resmi Tuntas! Ini Daftar Lengkap 43 Calon Kades Peraih Suara Terbanyak Pilkades Asahan 2026

Perkara tersebut dilaporkan ke SPKT Polres Asahan pada Selasa (6/10/2026). Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah bukti sebelum mengamankan K di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.

Dari hasil pemeriksaan awal, K disebut mengakui perbuatannya terhadap korban.

"Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah melakukan perbuatan (persetubuhan) tersebut," ujar Herli.

Korban berinisial NK merupakan anak kandung tersangka dan masih di bawah umur. Polisi menyebut perbuatan tersebut dilakukan berulang kali hingga korban mengalami kehamilan.

"Saat ini, K ditahan di Polres Asahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," kata Herli.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan di ruang tahanan Polres Asahan sejak 7 Oktober hingga 26 Oktober 2026.

"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka telah dilakukan penahanan di RTP Polres Asahan sejak 7 Oktober hingga 26 Oktober 2026," ungkapnya.

Atas kasus tersebut, K dipersangkakan melanggar Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, polisi telah mengamankan K setelah laporan diterima. Kanit PPA Polres Asahan Ipda Arianto Suhardhiman Hutasoit mengatakan korban, terduga pelaku, dan sejumlah saksi masih menjalani pemeriksaan.

"Saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, dan terduga pelaku," ujarnya.* (ds/dh)

Karena itu, orang tua perlu mengatur durasi penggunaan perangkat berdasarkan usia anak. Kebutuhan screen time berbeda pada setiap tahap perkembangan.

Baca Juga:

• Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran: Sistem Pendidikan Tiap Negara Berbeda

Berikut batas penggunaan HP berdasarkan usia:

- Anak usia 0-2 tahun tidak disarankan menggunakan layar.
- Anak usia 2-3 tahun maksimal 1 jam per hari.
- Anak usia 3-6 tahun maksimal 1 jam per hari.
- Anak usia 6-12 tahun maksimal 1,5 jam per hari.
- Anak usia 12-18 tahun maksimal 2 jam per hari.

WHO juga menekankan bahwa semakin sedikit waktu sedentari yang dihabiskan di depan layar, semakin baik.

Screen Time Berlebihan Bisa Ganggu Aktivitas Anak

Penggunaan HP secara berlebihan dapat membuat anak lebih banyak duduk dan mengurangi kesempatan untuk bergerak, bermain maupun berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Waktu yang terlalu lama di depan layar juga dapat mengurangi waktu tidur. Kondisi ini terutama dapat terjadi ketika penggunaan perangkat membuat anak tidur lebih larut.

Karena itu, mengatur screen time bukan hanya soal membatasi durasi bermain HP. Orang tua juga perlu memastikan penggunaan perangkat tidak mengganggu waktu tidur, aktivitas fisik dan interaksi anak.

Cara Mengurangi Waktu Main HP

Orang tua dapat memantau penggunaan HP melalui fitur Screen Time atau Digital Wellbeing. Fitur tersebut bisa digunakan untuk melihat aplikasi yang paling banyak digunakan dalam sehari.

Batas waktu juga dapat dibuat untuk aplikasi hiburan dan media sosial yang paling sering diakses. Notifikasi yang tidak diperlukan dapat dimatikan agar anak tidak terus terdorong membuka perangkat.

Selain itu, waktu bermain HP bisa dialihkan ke aktivitas lain seperti berjalan kaki, berolahraga, membaca buku, membantu pekerjaan rumah atau berinteraksi langsung bersama keluarga.* (ds/dh)

Pernyataan itu disampaikan Ghazali saat menjadi saksi pelapor dalam sidang praperadilan yang diajukan Doddy Thahir terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sumatera Utara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga:

• Melawan Lewat Hukum! Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Gugat Status Tersangka Pemalsuan Surat ke PN Medan

Dalam persidangan yang dipimpin hakim tunggal Khamozaro Waruwu, Ghazali justru menegaskan laporan yang disampaikannya berkaitan dengan surat advokat yang menurutnya menjadi objek dalam perkara pidana.

"Saya nggak pernah menarasikan itu semua kepada media. Saya hanya mempersoalkan objek pidana adalah surat advokat," tegas Ghazali saat menjawab pertanyaan tim kuasa hukum pemohon.

Keterangan tersebut muncul setelah kuasa hukum Doddy mempertanyakan narasi yang mengaitkan kliennya dengan istilah "mafia tanah" dan dugaan pemalsuan surat tanah.

Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon juga meminta Ghazali menunjukkan empat surat yang disebut berkaitan dengan laporan terhadap Doddy Thahir.

"Tolong tunjukkan isi surat Doddy Thahir kepada BPN Deli Serdang dan tiga bank yang dianggap palsu," tanya kuasa hukum pemohon.

Ghazali menjawab keempat surat tersebut telah diserahkan kepada penyidik.

"Keempat surat Doddy sudah saya lampirkan ke penyidik," jawabnya.

Untuk memperjelas persoalan, hakim Khamozaro kemudian meminta Ghazali menjelaskan substansi surat-surat tersebut.

Salah satu hal yang didalami dalam persidangan berkaitan dengan isi surat yang menyebut Doddy sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas objek tanah yang disengketakan.

Kuasa hukum pemohon selanjutnya mempertanyakan pihak yang menerbitkan surat, kapasitas Danialsyah ketika membuat surat, serta dasar hukum yang digunakan dalam surat tersebut.

Pemohon juga mempertanyakan apakah Danialsyah membuat surat dalam kapasitasnya sebagai advokat atau untuk mewakili kepentingan pihak tertentu.

Hakim Khamozaro turut mendalami empat surat yang menjadi bagian dari persoalan tersebut. Hakim meminta penjelasan mengenai dasar hak yang digunakan dalam surat, termasuk kemungkinan adanya putusan pengadilan, kesepakatan para pihak, maupun dasar hukum lain yang berkaitan dengan klaim atas objek tanah.

Hakim juga menggali kapasitas Danialsyah ketika membuat surat serta hubungan surat tersebut dengan objek tanah yang menjadi bagian dari perkara.

Persidangan kemudian berkembang pada rangkaian persoalan keperdataan yang menjadi latar belakang sengketa. Dalam persidangan sebelumnya, hakim menilai persoalan yang dibahas dalam praperadilan tersebut cenderung berkaitan dengan ranah perdata.

Hakim juga sempat mendudukkan para pihak bersama dan membuka ruang penyelesaian secara damai dengan mempertimbangkan persoalan yang telah berlangsung cukup panjang serta berkaitan dengan kepemilikan dan transaksi atas objek tanah.

Selain Ghazali, persidangan turut mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon, Dr Adardam Syah, ahli dari termohon Dr Alfi, seorang penyidik, serta perwakilan PT Rapi Ray.* (dh)