JAKARTA — Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang dapat dipertimbangkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menambah modal usaha.

Bagi calon debitur yang membutuhkan dana Rp100 juta, simulasi angsuran dapat membantu memperkirakan cicilan berdasarkan jangka waktu pinjaman.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek Barak Narkoba di Medan Maimun, 10 Orang Diamankan

Dengan mengetahui perkiraan cicilan sejak awal, pelaku UMKM dapat menyesuaikan pinjaman dengan kemampuan keuangan dan pendapatan usahanya.

Namun, calon debitur perlu memahami bahwa besaran cicilan bergantung pada ketentuan kredit yang berlaku, suku bunga, tenor, serta hasil penilaian bank.

Pinjaman Rp100 juta juga tidak otomatis bebas jaminan karena persyaratan agunan dapat berbeda sesuai skema KUR dan ketentuan yang berlaku.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Calon debitur perlu menyiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan BRI.

Secara umum, dokumen yang mungkin diperlukan meliputi:

Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Kartu Keluarga (KK).
Akta nikah bagi yang sudah menikah, jika dipersyaratkan.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sesuai ketentuan plafon pinjaman yang berlaku.
Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha sesuai ketentuan bank.
Memiliki usaha produktif yang memenuhi persyaratan KUR.
Memenuhi ketentuan usia dan riwayat kredit yang ditetapkan bank.
Tidak sedang menerima pembiayaan lain yang dilarang oleh ketentuan program KUR.

Persyaratan tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada BRI karena ketentuan dapat berbeda menurut jenis KUR dan kebijakan yang berlaku pada saat pengajuan.

Cara Mengajukan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan melalui kantor cabang BRI atau kanal digital resmi apabila layanan pengajuan daring tersedia.

Bagi calon debitur yang ingin mengajukan pinjaman secara langsung, berikut langkah yang dapat dilakukan:

Datang ke kantor cabang BRI terdekat.
Sampaikan kebutuhan pinjaman dan jenis KUR yang ingin diajukan kepada petugas.
Siapkan dokumen identitas dan dokumen usaha yang dipersyaratkan.
Isi formulir pengajuan sesuai petunjuk petugas.
Tunggu proses pemeriksaan dokumen, penilaian kelayakan usaha, dan survei jika diperlukan.
Jika pengajuan disetujui, ikuti proses akad dan pencairan sesuai ketentuan BRI.

Untuk pengajuan melalui internet, calon nasabah sebaiknya memastikan terlebih dahulu bahwa situs yang digunakan merupakan kanal resmi BRI.

Jangan memberikan kata sandi, PIN, atau kode OTP kepada pihak yang mengaku sebagai petugas bank.

Tabel Simulasi Angsuran KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Berikut simulasi angsuran pinjaman Rp100 juta berdasarkan angka yang tercantum dalam informasi sumber:

12 bulan (1 tahun) Rp8.833.333
18 bulan (1,5 tahun) Rp6.055.556
24 bulan (2 tahun) Rp4.666.667
36 bulan (3 tahun) Rp3.277.778
48 bulan (4 tahun) Rp2.583.333
60 bulan (5 tahun) Rp2.166.667

Angka di atas merupakan simulasi dari informasi yang diberikan dan belum dapat dipastikan sebagai tabel angsuran resmi KUR BRI 2026.

Calon peminjam sebaiknya meminta simulasi terbaru dari BRI sebelum mengajukan kredit.

Tenor yang lebih panjang umumnya membuat angsuran bulanan lebih rendah, tetapi dapat meningkatkan total biaya pembiayaan yang dibayarkan selama masa pinjaman.

Karena itu, calon debitur perlu membandingkan cicilan bulanan dengan kemampuan arus kas usaha, bukan hanya memilih tenor terpanjang.

Sebelum mengajukan pinjaman Rp100 juta, pastikan pula jenis KUR yang tersedia, suku bunga yang berlaku, persyaratan agunan, dan biaya lainnya melalui kantor cabang BRI atau kanal resmi BRI.

Dengan perencanaan yang matang, pembiayaan dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan produktif, seperti menambah persediaan barang, membeli peralatan, atau mengembangkan kapasitas usaha tanpa membebani keuangan secara berlebihan.* (di/ad)

Oleh:Melani Putri Saing

Belakangan ini, publik ramai membahas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia.

Baca Juga:

• Asahan Terima 6 Bus Perintis dari Pemprov Sumut, Bantu Pelajar yang Tinggal Jauh dari Sekolah

Namun, bagi sebagian lainnya, muncul pertanyaan sederhana: apakah sekolah-sekolah di Indonesia sudah siap?

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, kemampuan berbahasa asing jelas jadi nilai tambah.

Selama ini, pelajar Indonesia lebih banyak mengenal bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.

Kehadiran bahasa Prancis bisa jadi pilihan baru yang memperluas wawasan, sekaligus membuka kesempatan di bidang pendidikan, diplomasi, maupun kerja sama internasional.

Tapi masalahnya, kita perlu realistis dulu. Yang perlu jadi perhatian bukan cuma manfaat bahasa Prancis itu sendiri, tapi juga kesiapan untuk menerapkannya.

Hingga saat ini masih banyak sekolah yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan guru, fasilitas belajar yang belum merata, hingga kualitas pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan.

Data Kementerian Pendidikan mencatat sekitar 90.000 sekolah di Indonesia belum memiliki guru bahasa Inggris.

Padahal bahasa Inggris sendiri baru akan jadi mata pelajaran wajib untuk kelas 3 SD di tahun ajaran 2026/2027.

Kalau bahasa Inggris aja masih begitu, gimana mau langsung ngadahkan bahasa Prancis ke semua sekolah?

Wajar sih kalau masyarakat bertanya, apakah penambahan mata pelajaran baru ini sudah jadi kebutuhan yang paling mendesak.

Atau justru kita harus fokus dulu menyelesaikan masalah yang udah ada sebelum ngasih beban baru.

Kritik terhadap kebijakan ini bukan berarti menolak pembelajaran bahasa Prancis.

Justru sebaliknya, kebijakan yang baik perlu dikaji secara matang agar tujuan yang ingin dicapai benar-benar bisa terwujud.

Gagasan besar akan sulit berhasil kalau tidak didukung perencanaan yang jelas dan kesiapan di lapangan.

Sebelum diterapkan secara luas, perlu ada penjelasan yang lebih rinci mengenai bagaimana kebijakan ini akan dijalankan:

Apakah akan jadi mata pelajaran wajib atau pilihan?

Bagaimana kesiapan tenaga pengajarnya?

Bagaimana dampaknya terhadap beban belajar siswa?

Sekolah mana aja yang bakal jadi prioritas dulu?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk dijawab agar kebijakan yang dibuat tidak hanya terlihat bagus di atas kertas, tapi juga efektif dalam pelaksanaannya.

Ini bukan sekadar tentang bahasa Prancis,ini mengingatkan kita bahwa setiap kebijakan pendidikan perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

Keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya visi yang dibawa, tapi juga oleh seberapa siap sistem pendidikan menjalankannya dan
seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan oleh peserta didik.

Kalau visinya memang bagus, ayo kita dukung. Tapi jangan lupa, eksekusi itu sama pentingnya dengan visi.

Indonesia butuh kebijakan yang tidak hanya ambisius, tapi juga realistis dan bisa benar-benar membantu siswa, bukan malah memberatkan mereka.*

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp800 juta yang diserahkan oleh kuasa hukum Hercules Rozario Marshal, Ketua GRIB Jaya.

Penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca Juga:

• Dewan Pers Nyatakan Siniar Madilog Forum Keadilan TV Langgar Kode Etik, Gus Ipul Ajukan Pengaduan

Uang tersebut diserahkan oleh kuasa hukum Hercules di Gedung Merah Putih KPK.

"Hari ini, Kamis, penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp800 jt dari Sdr. NMB (Kuasa hukum dari HRM)" kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/10).

Budi menjelaskan uang itu diduga berkaitan dengan penerimaan Hercules dari PT SMC.

Penerimaan tersebut berhubungan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor serta permintaan pembukaan blokir dan pengurusan HGB perusahaan.

Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat tindak pidana korupsi berupa penyuapan kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Budi mengatakan penyerahan uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dan dukungan terhadap proses penegakan hukum.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," ujarnya.

Dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Penyitaan uang Rp800 juta tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan perkara yang berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak atas tanah.

Proses hukum terhadap para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih berjalan.* (cn/ad)

JAKARTA — Relawan Projo, Freddy Alex Damanik, mengaku pernah diperlihatkan hasil pindai atau scan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, ia menegaskan belum pernah melihat ijazah asli Jokowi secara langsung.

Baca Juga:

• Relawan Gibran Sebut Desakan Pemakzulan Wapres sebagai Pembodohan Publik

Dalam persidangan, Freddy mengatakan Jokowi pernah menunjukkan hasil pindai ijazah ketika mereka bertemu bersama sejumlah relawan Projo.

Menurut Freddy, Jokowi ingin membuatnya lebih percaya diri saat berbicara kepada publik mengenai polemik ijazah tersebut.

"Mas Freddy, kamu kan sering di media tampil, jadi saya ingin menunjukkan ijazah asli saya kepada kamu biar kamu lebih percaya diri," kata Freddy menirukan ucapan Jokowi.

Meski Jokowi disebut menyampaikan ingin menunjukkan ijazah aslinya, Freddy mengaku dokumen yang dilihatnya saat pertemuan itu hanya berupa hasil pindai.

Freddy menjelaskan, Jokowi saat itu menyebut ijazah asli sedang berada di Polda Metro Jaya.

Karena itu, Jokowi hanya memperlihatkan salinan digital kepada Freddy.

"Kata Pak Jokowi 'Tapi sayang, ijazah itu sedang di Polda Metro. Oleh karena itu sekarang saya tunjukkan yang scan saja, ya'. Jadi saya hanya melihat yang scan," ujar Freddy.

Ketika hakim menanyakan apakah dirinya pernah melihat ijazah asli Jokowi secara langsung, Freddy menjawab tegas.

"Ijazah asli tidak pernah saya melihat," jawab Freddy.

Dalam sidang yang sama, Freddy juga mengungkapkan bahwa dirinya diminta langsung oleh Jokowi untuk menjadi saksi dalam laporan terkait dugaan ijazah palsu tersebut.

Menurut Freddy, permintaan itu disampaikan melalui sambungan telepon.

Ia mengaku tidak menerima surat tugas maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan permintaan tersebut.

"Saya diminta Pak Jokowi sebagai pelapor untuk sebagai saksi di dalam laporannya, ditelepon (secara lisan)," ujar Freddy.

Kuasa hukum dokter Tifa, Andullah Alkatiri, kemudian mempertanyakan apakah Freddy memiliki bukti tertulis mengenai permintaan Jokowi tersebut.

"Saya tidak punya," jawab Freddy.

Alkatiri juga mempertanyakan alasan Freddy tidak meminta surat tugas atau surat kuasa kepada Jokowi sebelum memberikan kesaksian.

Freddy menjelaskan, hubungan baiknya dengan Jokowi membuat komunikasi secara langsung sudah dianggap cukup.

"Karena hubungan saya baik dengan Pak Jokowi, jadi komunikasinya cukup bagi saya," kata Freddy.

Kuasa hukum dokter Tifa juga menanyakan pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia, mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Freddy mengaku tidak melihat ijazah asli diperlihatkan dalam tayangan yang memuat pernyataan Ova tersebut.

"Dalam tayangan itu yang saya lihat tidak ditunjukkan (ijazah aslinya)," kata Freddy.

Keterangan itu menjadi bagian dari pemeriksaan silang terhadap Freddy mengenai dokumen yang pernah dilihatnya dan informasi yang diketahuinya terkait polemik ijazah Jokowi.

Persidangan juga membahas kesesuaian hasil pindai ijazah yang pernah dilihat Freddy dengan ijazah Jokowi yang disebut telah disita dalam proses penyidikan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan barang bukti akan ditunjukkan berdasarkan relevansinya dengan keterangan saksi yang sedang diperiksa.

Namun, tim kuasa hukum dokter Tifa kembali meminta agar ijazah tersebut diperlihatkan di persidangan.

Mereka ingin menguji apakah dokumen yang pernah dilihat Freddy sesuai dengan barang bukti yang berada dalam penguasaan jaksa.

Perdebatan sempat memanas ketika tim advokat mempertanyakan alasan JPU belum menunjukkan ijazah tersebut.

"Sekarang bukti itu (ijazah Jokowi) ada dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum, kami meminta Jaksa untuk menunjukkan bukti tersebut," tutur Alkatiri.

Pemeriksaan Freddy berlangsung dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa dokter Tifa.

Keterangan mengenai ijazah dalam persidangan tersebut merupakan bagian dari proses pembuktian yang masih berlangsung.* (km/ad)

JAKARTA — Dewan Pers menyatakan tayangan siniar Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Tayangan yang membahas dugaan suap dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) itu dinilai memuat tuduhan negatif tanpa didukung bukti yang memadai.

Baca Juga:

• Edarkan 405 Pil Hijau Batman Bersama Prajurit TNI, Andreanta Surbakti Divonis 2,5 Tahun Penjara

Risalah itu diterbitkan setelah Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengadukan tayangan tersebut melalui kuasa hukumnya.

Dalam risalah itu, Dewan Pers menyatakan Forum Keadilan TV tidak menunjukkan bukti memadai untuk mendukung tuduhan bahwa Gus Ipul terlibat dalam praktik suap di Muktamar NU.

Kuasa hukum Gus Ipul, Anom Surya Putra, mengatakan penilaian Dewan Pers menjadi penegasan terhadap tuduhan yang beredar di ruang publik.

"Putusan Dewan Pers ini sangat jelas. Tuduhan yang disampaikan melalui siniar tersebut tidak didukung bukti memadai. Bahkan Dewan Pers secara tegas menilai tayangan itu sebagai fitnah karena menyiarkan tuduhan tanpa dasar," kata Anom dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Menurut Anom, tuduhan serius yang menyangkut nama baik seseorang, terlebih tokoh agama dan pimpinan organisasi, tidak seharusnya disebarluaskan tanpa pembuktian dan klarifikasi yang memadai.

"Jangan menjadikan tuduhan sebagai kebenaran hanya karena disampaikan berulang-ulang. Siapa pun yang membuat tuduhan harus mampu mempertanggungjawabkannya dengan bukti, bukan sekadar membangun opini," kata dia.

Koordinator tim kuasa hukum Gus Ipul, Syamsul Huda Yudha, mengatakan Dewan Pers juga menemukan pelanggaran prinsip keberimbangan.

Menurut dia, Gus Ipul tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk memberikan klarifikasi sebelum tuduhan tersebut disiarkan.

Atas pelanggaran itu, Dewan Pers mewajibkan Forum Keadilan TV menghapus sebagian konten yang dipersoalkan, memberikan hak jawab secara proporsional, serta menyampaikan permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat.

"Ini harus menjadi pelajaran bahwa kebebasan pers tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab. Kritik tentu boleh, tetapi fitnah tidak boleh mendapatkan tempat dalam kerja jurnalistik," ujar Yudha.

Dalam risalah yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Forum Keadilan TV dinyatakan melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pemberitaan yang dinilai tidak akurat dan tidak berimbang.

Dewan Pers menilai media tersebut tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang dituduh untuk menyampaikan klarifikasi.

Selain itu, bukti yang memadai untuk mendukung tuduhan keterlibatan pengadu dalam praktik suap juga tidak ditunjukkan.

Forum Keadilan TV juga dinyatakan melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena dinilai tidak melakukan uji informasi dan mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Pelanggaran lainnya berkaitan dengan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.

Dalam risalah tersebut, Dewan Pers menyatakan tayangan itu mengandung unsur fitnah karena menyiarkan tuduhan negatif terhadap pengadu tanpa dasar.

Sebelumnya, Gus Ipul melalui kuasa hukumnya mengadukan tayangan siniar Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV kepada Dewan Pers.

Tayangan yang diadukan merupakan edisi 12 dan 22 September 2026.

Dalam kedua tayangan tersebut, Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Lilur menyampaikan tuduhan mengenai dugaan rangkaian suap dalam Muktamar NU ke-35 serta dugaan aliran dana korupsi di arena muktamar.

Dewan Pers kemudian memeriksa pengaduan tersebut dan menuangkan penilaiannya dalam risalah penyelesaian tertanggal 15 Oktober 2026.

Penilaian Dewan Pers tersebut menyoroti pentingnya akurasi, keberimbangan, pengujian informasi, serta pemberian kesempatan kepada pihak yang dituduh untuk memberikan klarifikasi dalam produk jurnalistik.* (d/ad)

MEDAN — Andreanta Surbakti alias Brema, 26 tahun, divonis 2 tahun 6 bulan penjara dalam perkara peredaran obat keras jenis pil hijau berlogo Batman tanpa izin.

Dalam perkara ini, Andreanta disebut bekerja sama dengan seorang prajurit TNI, Kopda Defanda Yunista Ginting alias Fanda.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek Barak Narkoba di Medan Maimun, 10 Orang Diamankan

"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andreanta Surbakti alias Brema dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan (2,5 tahun)," ucap Sarma.

Majelis hakim menyatakan Andreanta terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta memproduksi atau mengedarkan obat keras sebagaimana dakwaan primer.

Andreanta diketahui berdomisili di Dusun Kuta Pinang B, Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.

Dakwaan tersebut mengacu pada Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut perbuatan Andreanta bertentangan dengan program pemerintah sebagai hal yang memberatkan.

Adapun hal yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, belum menikmati hasil tindak pidana, dan belum pernah dihukum.

"Meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan, serta belum pernah dihukum," ujar Sarma.

Hukuman tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang sebelumnya meminta Andreanta dijatuhi pidana penjara selama empat tahun.

Setelah putusan dibacakan, Andreanta dan JPU sama-sama menyatakan masih pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding.

Dengan demikian, putusan tersebut belum dapat dinyatakan berkekuatan hukum tetap selama masih terbuka upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkara ini bermula pada Selasa, 17 Februari 2026, sekitar pukul 18.45 WIB.

Berdasarkan dakwaan, Andreanta ditangkap anggota Polda Sumatera Utara di Warkop Mie Aceh Broken Jaya, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Jalan Saudara, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota.

Dari tangan Andreanta, polisi menyita lima bungkus plastik berisi 405 butir pil hijau berlogo Batman dengan berat bersih 179,3 gram.

Pil tersebut diketahui mengandung trihexyphenidyl, yakni obat keras yang digolongkan sebagai obat tertentu berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2025.

Dalam dakwaan disebutkan, Andreanta berangkat ke Kota Medan bersama Fanda pada hari penangkapan dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla bernomor polisi BK 1933 IV.

Keduanya disebut mendapat perintah dari seorang bernama Sopian alias Aseng, yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO), untuk mengedarkan pil tersebut.

Transaksi itu direncanakan melalui metode undercover buy atau penyamaran petugas sebagai pembeli.

Dalam skenario tersebut, Andreanta diminta Fanda mengambil lima bungkus pil dari laci dasbor mobil untuk diserahkan kepada calon pembeli.

Saat penyerahan pil berlangsung di depan warung kopi, anggota Polda Sumut langsung menangkap Andreanta.

Selain Andreanta, polisi juga menangkap Fanda.

Karena berstatus sebagai anggota TNI, Fanda kemudian diserahkan kepada Detasemen Polisi Militer I/BB untuk menjalani proses hukum secara terpisah.

Berdasarkan dakwaan, pil tersebut rencananya dijual dengan harga Rp70 ribu per butir.

Andreanta dan Fanda dijanjikan upah Rp10 ribu untuk setiap butir pil yang berhasil dijual.

Kasus ini menjadi bagian dari penindakan terhadap peredaran obat keras tanpa izin.

Sementara itu, proses hukum terhadap pihak lain yang disebut dalam dakwaan, termasuk Sopian alias Aseng yang masih berstatus DPO, perlu dilihat berdasarkan perkembangan penyidikan dan penanganan perkara selanjutnya.* (mi/ad)

MEDAN — Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan TNI menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika di Gang Nasional, Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Kamis, 15 Oktober 2026.

Dalam penggerebekan yang dipimpin Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Henri Ritson Sibarani, petugas mengamankan 10 laki-laki yang diduga menggunakan sabu-sabu.

Baca Juga:

• Asahan Terima 6 Bus Perintis dari Pemprov Sumut, Bantu Pelajar yang Tinggal Jauh dari Sekolah

"Kami mengamankan 10 orang laki diduga pemakai narkotika jenis sabu-sabu," kata AKBP Henri Ritson Sibarani, Kamis (15/10/2026).

Dari lokasi tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa lima alat hisap sabu-sabu, 10 korek api, plastik klip, telepon seluler, dan sepeda motor.

Petugas juga menemukan tiga gubuk atau barak yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkotika.

Ketiga bangunan tersebut kemudian dihancurkan dan dibakar agar tidak kembali digunakan.

Henri mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai maraknya penyalahgunaan narkotika di Gang Nasional.

Penindakan tersebut bukan kali pertama dilakukan karena sebelumnya Polsek Medan Kota juga pernah menggelar penggerebekan di lokasi serupa.

Setelah penindakan, petugas membawa 10 orang yang diamankan beserta barang bukti ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polda Sumut juga berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara untuk melakukan asesmen terpadu terhadap orang-orang yang diduga sebagai pengguna narkotika.

Hasil asesmen akan menjadi bagian dari penentuan langkah penanganan selanjutnya, termasuk kemungkinan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, berkoordinasi dengan BNNP Sumut guna pelaksanaan asesmen terpadu, serta berkoordinasi dengan Polrestabes Medan dalam rangka pemulihan kawasan Narkoba."

Selain itu, Polda Sumut berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan untuk mencegah lokasi tersebut kembali digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan kawasan Gang Nasional sekaligus mencegah aktivitas serupa kembali terjadi.

Meski demikian, status hukum orang-orang yang diamankan tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan proses penanganan lebih lanjut.* (tm/ad)

ASAHAN — Pemerintah Kabupaten Asahan menerima enam unit Bus Perintis untuk membantu transportasi pelajar, terutama bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah.

Bantuan tersebut diluncurkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam kegiatan yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis, 15 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Perkuat Pembangunan Daerah, Unmuha dan Pemko Banda Aceh Sepakati Kerja Sama Pendidikan hingga Riset

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengikuti kegiatan tersebut bersama unsur pemerintah daerah dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Taufik menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur Sumatera Utara di Kabupaten Asahan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Ia juga menilai keberadaan SMA negeri yang tersebar di wilayah Asahan merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Taufik mengapresiasi bantuan enam unit Bus Perintis untuk pelajar di Kabupaten Asahan.

Sebanyak tiga unit dialokasikan untuk Kecamatan Pulau Rakyat, sedangkan tiga unit lainnya untuk Kecamatan Silau Laut.

Menurut Taufik, layanan transportasi tersebut dapat membantu pelajar yang menempuh perjalanan jauh dari rumah ke sekolah.

Selain meringankan biaya transportasi orang tua, keberadaan bus diharapkan meningkatkan keselamatan siswa dengan mengurangi ketergantungan pada sepeda motor.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara atas bantuan Bus Perintis ini. Kami berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung keselamatan anak-anak saat berangkat dan pulang sekolah, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Asahan," ujar Bupati.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan, menjelaskan bahwa bantuan Bus Perintis merupakan bagian dari upaya mendukung visi pembangunan Sumatera Utara, yakni Kolaborasi Sumut Berkah menuju provinsi yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sebanyak 33 unit Bus Perintis disalurkan kepada lima kabupaten.

Rinciannya, Kabupaten Asahan menerima enam unit, Batu Bara enam unit, Nias Utara sembilan unit, Samosir enam unit, dan Padang Lawas Utara enam unit.

Yuda berharap program tersebut dapat mengurangi beban biaya transportasi keluarga, memberikan kenyamanan bagi pelajar, serta meningkatkan keselamatan anak-anak dalam perjalanan menuju dan dari sekolah.

Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah provinsi.

Ia meminta seluruh pihak terkait memastikan kebutuhan transportasi pelajar terpenuhi, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang tinggal jauh dari sekolah.

"Anak-anak yang memiliki jangkauan cukup jauh dari sekolah harus mendapatkan pelayanan transportasi yang memadai. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menghadirkan Bus Perintis ini agar dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas pendidikan mereka," ungkapnya.

Bobby berharap seluruh bus yang telah disalurkan dapat digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi para pelajar.

Dalam kesempatan yang sama, Bobby Nasution juga menyoroti kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Ia mengimbau pemerintah kabupaten dan kota mengajak masyarakat menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap.

Gubernur juga meminta pihak sekolah menyediakan masker bagi peserta didik sebagai langkah perlindungan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Pada akhir kegiatan, Bobby Nasution bersama Taufik Zainal Abidin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan, dan tamu undangan melepas keberangkatan Bus Perintis. Pelepasan tersebut menandai dimulainya operasional layanan transportasi bagi pelajar.

Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Danyon 126/KC, Danyon TP 954/Naga Berkisar, perwakilan Kejaksaan Negeri Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Melalui program ini, pemerintah berharap akses transportasi yang lebih aman dapat membantu pelajar menjangkau sekolah dan mendukung pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Sumatera Utara.* (ad)

BANDA ACEH — Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor Wali Kota Banda Aceh, Kamis, 15 Oktober 2025.

Baca Juga:

• Rico Waas Temukan 116 Kantor Lurah di Medan Rusak, Minta Camat dan Lurah Segera Bertindak

Penandatanganan tersebut disaksikan Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Jalaluddin serta jajaran asisten Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Rektor Unmuha Aslam Nur menyambut baik kemitraan tersebut.

Ia berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua pihak, terutama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Penandatanganan kerja sama hari ini bukan sekadar prosesi di atas kertas, melainkan awal dari komitmen bersama antara Unmuha dan Pemko Banda Aceh. Kita siap berkolaborasi dalam ranah Tri Dharma Perguruan Tinggi, dari penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia," tegas Aslam Nur.

Aslam juga menegaskan kesiapan Unmuha untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian, mengembangkan pengetahuan, serta menghadirkan program yang dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal mengapresiasi terjalinnya kerja sama antara pemerintah kota dan Unmuha.

Ia menilai kontribusi kalangan akademisi dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah melalui riset, inovasi, dan pemikiran yang konstruktif.

"Kami sangat mengapresiasi Unmuha yang hari ini resmi bermitra dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kami menyadari bahwa dalam membangun kota ini, pemerintah membutuhkan dukungan perguruan tinggi, terutama di bidang riset, inovasi, serta pemikiran kritis yang konstruktif," ujar Illiza.

Ia berharap kemitraan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berlanjut dalam berbagai program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Kolaborasi itu diharapkan dapat mendorong lahirnya terobosan di bidang pendidikan, penelitian, serta pengembangan masyarakat.

Dengan dukungan perguruan tinggi, pemerintah daerah juga diharapkan dapat memanfaatkan hasil kajian akademis sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan pembangunan.

Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama Unmuha, Dr. Nuzulman, serta Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerja Sama Unmuha, Dr. Febyolla Presilawati.

Kerja sama Unmuha dan Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi langkah untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dan pemerintah daerah, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan kota.* (ad)

MEDAN — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan memastikan tiga stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) beroperasi selama 24 jam untuk memantau kualitas udara.

Masyarakat dapat mengakses data kualitas udara melalui situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup di https://ispu.kemenlh.go.id/.

Baca Juga:

• Rico Waas Temukan 116 Kantor Lurah di Medan Rusak, Minta Camat dan Lurah Segera Bertindak

AQMS digunakan untuk mengukur dan mencatat parameter kualitas udara, sedangkan videotron hanya berfungsi menampilkan informasi kepada masyarakat.

Penjelasan tersebut disampaikan Melvi melalui sambungan telepon pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Tiga stasiun AQMS yang beroperasi di Kota Medan berada di Kecamatan Medan Deli, Medan Johor, dan Medan Sunggal.

Sementara itu, videotron yang menampilkan informasi kualitas udara berada di kawasan Medan Johor, tepatnya di Simpang Jalan Karya Wisata, serta di Medan Maimun, yakni di Jalan Imam Bonjol, Simpang Jalan Sudirman.

Melvi menjelaskan bahwa layar videotron yang berada di tepi jalan dapat mengalami gangguan karena berbagai faktor, mulai dari cuaca hingga masalah teknis pada kabel.

Kondisi layar yang tidak menyala, menurut penjelasannya, tidak serta-merta berarti stasiun pemantau kualitas udara berhenti beroperasi.

Perbedaan fungsi kedua perangkat tersebut penting dipahami masyarakat.

AQMS bertugas melakukan pemantauan kualitas udara, sedangkan videotron menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan informasi hasil pemantauan kepada publik.

Di tengah kondisi kualitas udara yang perlu diwaspadai, masyarakat dapat memantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) melalui situs resmi https://ispu.kemenlh.go.id/.

Informasi ISPU dapat menjadi acuan bagi warga untuk mengetahui kondisi kualitas udara sebelum beraktivitas di luar rumah.

Dengan memeriksa informasi tersebut, masyarakat dapat mempertimbangkan langkah pencegahan yang sesuai dengan kondisi udara.

Pemantauan kualitas udara juga penting bagi kelompok yang lebih rentan terhadap polusi, seperti anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan.

DLH Medan memastikan ketiga stasiun AQMS tetap beroperasi selama 24 jam.

Karena itu, masyarakat dapat menggunakan data yang tersedia melalui situs Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperoleh informasi kualitas udara tanpa hanya bergantung pada tampilan layar videotron di jalan.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memerintahkan seluruh camat dan lurah di Kota Medan merawat fasilitas kantor pelayanan publik.

Ia meminta kerusakan bangunan segera ditangani agar kondisi kantor tidak semakin parah dan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Kabut Asap Medan Memburuk, Rico Waas Siapkan 1.800 Kotak Masker untuk Warga

Rico mengatakan, perintah itu berawal dari inspeksi mendadak dan kunjungan langsung yang dilakukannya ke sejumlah kantor kelurahan.

Dari peninjauan tersebut, ia menemukan beberapa kantor pelayanan publik mengalami kerusakan dan kurang mendapat perawatan.

"Ada aset yang bagus dan besar tetapi tidak dirawat. Di sisi lain, ada kantor lurah yang lokasinya di ujung, bukan di pusat kota, tetapi tetap layak dan bersih," ujar Rico Waas membeberkan temuannya.

Menurut Rico, kantor pemerintah merupakan aset yang dibangun menggunakan dana masyarakat.

Karena itu, setiap pimpinan wilayah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar tetap layak digunakan.

"Kita harus bersama-sama memiliki semangat merawat. Pembangunan aset ini tidak murah, jadi harus dijaga sebagai bentuk tanggung jawab kita agar kantor bisa menjadi rumah kedua yang nyaman untuk melayani warga," tambahnya.

Selain menyoroti kondisi bangunan, Rico mengingatkan camat dan lurah agar memperhatikan kedisiplinan pegawai serta kebersihan lingkungan kantor.

Ia menegaskan seluruh kantor pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Medan merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Koordinasi harus sinkron dalam saling menjaga dan membenahi, bukan dibiarkan rusak tanpa ada usaha perawatan. Saya ingatkan juga, jika ada pegawai atau warga yang merokok di dalam kantor, harus berani ditegur," tegas Rico Waas.

Dalam rapat tersebut, para camat menyampaikan laporan mengenai kondisi kantor kelurahan di wilayah masing-masing.

Kerusakan yang dilaporkan beragam, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

Menanggapi laporan itu, Rico meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan segera menindaklanjuti kebutuhan perbaikan kantor kelurahan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Rudy Asriandy, memaparkan hasil pendataan kondisi kantor kelurahan berdasarkan laporan para camat.

Data tersebut mencatat sebanyak 116 kantor lurah membutuhkan perbaikan.

Dari jumlah itu, 76 kantor mengalami kerusakan sedang, sedangkan 40 kantor lainnya masuk kategori rusak berat.

Dari 40 kantor yang mengalami kerusakan berat, sebanyak 23 kantor ditetapkan sebagai prioritas untuk segera diperbaiki.

Temuan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan agar perawatan dan perbaikan fasilitas pelayanan publik dapat dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan di lapangan.

Perbaikan kantor kelurahan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih layak sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintahan.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kota Medan telah menurunkan kualitas udara hingga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Meski titik api tidak berada di wilayah Medan, asap kiriman membuat kondisi tersebut perlu ditangani secara serius.

Baca Juga:

• Udara Medan Memburuk, Amankah Berolahraga di Luar Ruangan?

"Kondisi ini tidak baik-baik saja. Titik apinya bukan di kota kita, tetapi asapnya sampai ke kita. Artinya, ini situasi extraordinary yang harus kita tanggulangi bersama secara serius melalui langkah-langkah preventif," tegas Rico Waas.

Untuk melindungi masyarakat dari paparan asap, Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah langkah penanganan.

Salah satunya dengan mendistribusikan 1.800 kotak masker melalui jajaran camat dan lurah, bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"Kita sudah siapkan 1.800 kotak masker yang langsung didistribusikan melalui jajaran Camat dan Lurah, berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan," ujar Rico Waas.

Rico juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan memantau kondisi siswa di sekolah.

Seluruh siswa diminta mengenakan masker sejak berangkat dari rumah, selama beraktivitas di sekolah, hingga kembali ke rumah.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi paparan asap terhadap anak-anak yang termasuk kelompok rentan terhadap gangguan kesehatan akibat polusi udara.

Selain membagikan masker, Rico meminta Dinas Kesehatan Kota Medan menyiagakan seluruh puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD).

Koordinasi dengan rumah sakit swasta juga diminta dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya jumlah pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), batuk, dan iritasi mata.

Pemerintah kota juga berupaya mencegah kenaikan harga masker yang tidak wajar di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"Saya juga minta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan sidak dan pengawasan harga masker di pasaran untuk mengantisipasi spekulasi harga atau lonjakan harga masker yang tidak wajar," lanjutnya.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan turut diminta menyurati perusahaan-perusahaan swasta agar mewajibkan pekerja mengenakan masker ketika menjalankan aktivitas di luar ruangan.

Rico juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan secara mandiri.

Warga diminta mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, memperbanyak konsumsi air putih, serta menutup pintu dan jendela rumah sambil tetap memperhatikan sirkulasi udara di dalam ruangan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Yunita Sari, mengatakan hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan adanya sejumlah titik panas.

Salah satu titik panas terdeteksi di wilayah Labuhan Batu.

Menurut Yunita, sebaran asap mengarah ke Kota Medan dan menyebabkan jarak pandang pada Kamis, 15 Oktober 2026, berkisar 1 hingga 2 kilometer.

"​Kualitas udara saat ini terpantau mengalami penurunan dari kategori sedang menuju tidak sehat (dari warna biru menuju kuning) akibat sebaran asap lokal serta asap dari Kalimantan yang terbawa angin. Hujan gerimis yang sempat turun di pagi hari diharapkan mampu mengurai kepekatan asap, namun karena gerimis hanya terjadi sebentar, asap kembali turun," jelas Yunita Sari.

Ia mengatakan kondisi kualitas udara tersebut diperkirakan masih akan bertahan selama beberapa hari ke depan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya Syahputra, menjelaskan bahwa kabut asap dapat memicu gangguan kesehatan, terutama ISPA akibat paparan asap dan polutan yang terkandung di dalamnya.

Keluhan lain yang dapat muncul antara lain batuk dan gejala menyerupai flu, terutama jika telah terjadi infeksi saluran pernapasan.

Rapat penanggulangan kabut asap tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, pimpinan perangkat daerah, para camat se-Kota Medan, Penjabat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Medan Fahriatun Nisa Erfin Fachrurrazi, serta para ketua TP PKK kecamatan.

Pemerintah Kota Medan mengimbau masyarakat tetap waspada selama kualitas udara memburuk.

Warga yang mengalami sesak napas atau gangguan kesehatan setelah terpapar asap sebaiknya segera mencari pertolongan medis.* (ad)

MEDAN - Olahraga seperti berlari, bersepeda, dan bermain bola menjadi pilihan banyak orang untuk menjaga kebugaran tubuh.

Namun, ketika kualitas udara memburuk akibat polusi atau kabut asap, masyarakat perlu mempertimbangkan kembali keamanan berolahraga di luar ruangan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Keluarkan Imbauan PJJ Mulai 16 Oktober 2026, Siswa Sumut Tetap Belajar dari Rumah

Meski begitu, kondisi udara yang tercemar dapat meningkatkan risiko paparan polutan, terutama ketika seseorang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi.

Saat berolahraga, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen sehingga frekuensi dan kedalaman napas meningkat.

Jika udara mengandung polutan, kondisi tersebut dapat membuat seseorang menghirup lebih banyak partikel berbahaya dibandingkan ketika beristirahat.

Dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), masyarakat perlu memantau kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

Ketika tingkat polusi meningkat, jenis dan durasi aktivitas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi udara.

Salah satu polutan yang perlu diwaspadai adalah PM2.5, yakni partikel halus berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil.

Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini dapat masuk jauh ke dalam paru-paru saat terhirup.

Kapan Sebaiknya Mengurangi Olahraga di Luar Rumah?

Langkah pertama yang dapat dilakukan masyarakat adalah memeriksa kualitas udara sebelum berolahraga.

Informasi mengenai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan konsentrasi PM2.5 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan apakah aktivitas di luar ruangan masih layak dilakukan.

Ketika kualitas udara masuk kategori tidak sehat, olahraga berat di luar ruangan sebaiknya dihindari.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI juga menyarankan masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan saat polusi udara tinggi, termasuk menghindari olahraga di lingkungan yang tercemar.

Jenis olahraga juga perlu diperhatikan.

Aktivitas dengan intensitas tinggi, seperti berlari jarak jauh atau bersepeda dalam waktu lama, sebaiknya ditunda atau dialihkan ke dalam ruangan ketika kualitas udara memburuk.

Masyarakat juga perlu mempertimbangkan durasi olahraga dan kondisi kesehatan masing-masing.

Anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan atau gangguan jantung perlu lebih berhati-hati terhadap paparan polusi udara.

Alternatif Olahraga Saat Udara Buruk

Ketika kualitas udara di luar ruangan tidak mendukung, masyarakat tetap dapat menjaga kebugaran dengan berolahraga di dalam rumah atau ruangan yang memiliki udara lebih bersih.

Beberapa pilihan aktivitas yang dapat dilakukan antara lain peregangan, senam, dan latihan kekuatan menggunakan berat badan sendiri.

Aktivitas tersebut dapat membantu menjaga kebugaran tanpa harus terpapar langsung oleh polusi udara di luar rumah.

Namun, berolahraga di dalam ruangan bukan berarti sepenuhnya bebas dari risiko.

Jika asap atau polusi masuk melalui jendela dan ventilasi, masyarakat sebaiknya memilih ruangan yang lebih terlindung dari udara luar. Sumber polusi di dalam rumah juga perlu dikurangi.

Ketika kualitas udara kembali membaik, aktivitas olahraga di luar ruangan dapat dilakukan lagi dengan tetap memantau kondisi udara.

Pemilihan waktu, lokasi, dan intensitas olahraga menjadi langkah penting untuk menjaga kebugaran sekaligus membatasi paparan polutan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan.

Namun, waktu dan lokasi olahraga perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan.

Bagi kelompok rentan, aktivitas fisik di luar ruangan dengan intensitas sedang hingga berat perlu dikurangi ketika tingkat polusi tinggi.

Dengan demikian, masyarakat tidak harus berhenti berolahraga saat kualitas udara memburuk.

Hal yang lebih penting adalah menyesuaikan jenis aktivitas, intensitas, dan lokasi olahraga dengan kondisi udara agar manfaat olahraga tetap diperoleh tanpa meningkatkan paparan polusi secara berlebihan.* (d/ad)

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Militan Gibran 08 Nusantara, Abdul Aziz, menanggapi desakan sejumlah pihak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Gibran menjadi sorotan.

Abdul Aziz menilai langkah yang dilakukan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, bersama kuasa hukum Ahmad Khozinudin dan sejumlah aktivis, tidak memiliki dasar yang kuat untuk berujung pada pemakzulan.

Baca Juga:

• SMRC Rilis Skor Kepemimpinan Tokoh Nasional: Mahfud MD Tertinggi, Prabowo dan Gibran Berada di Bawahnya

"Saya kira itu hak konstitusional mereka sebagai masyarakat untuk mengadukan itu ke DPR. Tapi apakah apa yang mereka lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai prosedur," ujarnya, Kamis (15/10/2026).

Abdul Aziz kemudian menegaskan bahwa menurut pandangannya, putusan MK telah menyelesaikan permohonan yang diajukan dalam perkara tersebut.

"Kenapa? Karena sudah jelas putusan MK itu tidak menerima pemohon. Itu sudah clear. Permohonan pemohon tidak diterima oleh MK. Artinya itu sudah selesai urusannya itu."

Ia menilai langkah lanjutan yang dilakukan sejumlah pihak justru berpotensi membuat polemik ijazah Gibran kembali menjadi perdebatan publik.

"Namun mereka mencari-cari, terus menggulirkan itu sebagai isu publik. Saya kira ini pembodohan publik. Sudahlah, publik jangan lagi dibodohi dengan isu (ijazah Gibran) itu," paparnya.

Menurut Abdul Aziz, polemik mengenai ijazah telah berlangsung sejak Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi sasaran tudingan serupa.

Ia pun menyebut langkah Denny Indrayana dan Ahmad Khozinudin sebagai upaya yang hanya menimbulkan kegaduhan.

"Karena ini sudah dari dulu digulirkan isu-isu ijazah mulai dari Pak Jokowi sampai ke Mas Gibran."

"Jadi kalau saya tidak heran dengan mereka-mereka ini karena memang mereka ini memang cari rusuh, cari gaduh, dan mungkin kurang kerjaanlah menurut saya," imbuh dia.

Di sisi lain, Denny Indrayana menyiapkan langkah lanjutan untuk mempersoalkan ketentuan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Ia berencana melaporkan dugaan pelanggaran etik dalam penyusunan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Denny menyebut ketentuan tersebut sebagai "pasal selundupan".

Menurut dia, proses perumusan aturan mengenai pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas (SMA) bagi calon dari luar negeri perlu diperiksa secara terbuka.

Rencana pelaporan itu disampaikan Denny setelah bertemu Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung di rumah dinas Tamsil, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).

"Insya Allah salah satu pilihan follow-up yang akan kami lakukan, mudah-mudahan tidak ada aral melintang, tunggu saja, kemungkinan besok kita akan masuk ke DKPP untuk melaporkan soal pasal selundupan ini," kata Denny, Selasa.

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur ketentuan mengenai bukti pendidikan bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Ketentuan ini menjadi salah satu pokok perdebatan dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.

Denny ingin mengetahui siapa yang menyusun ketentuan tersebut, kapan perumusannya dilakukan, dan bagaimana proses pembahasannya.

Ia menilai proses tersebut perlu ditelusuri, termasuk menyangkut transparansi dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Pemilihan Umum.

"Kalau kata Bawaslu, Pak Rahmat Bagja itu pada saat harmonisasi. Tapi kalau betul harmonisasi, yang terjadi kan sebenarnya sebaliknya, inisarmonisasi," ujarnya.

Denny juga menilai perubahan aturan yang diduga disesuaikan dengan kepentingan kandidat tertentu dapat merusak prinsip negara hukum.

"Yang lebih merusak itu adalah ketika negara hukum kita, rule of law, itu diobrak-abrik dengan merubah aturan dicocoklogikan dengan kandidat," kata Denny.

Selain Denny, Ahmad Khozinudin juga menempuh jalur ketatanegaraan dengan menyampaikan aduan ke DPR RI.

Ia meminta persoalan persyaratan pendidikan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.

Khozinudin mengatakan pihaknya telah diterima bagian Hubungan Masyarakat DPR RI untuk menyampaikan aduan.

Menurut dia, persoalan yang dipermasalahkan tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran pidana, tetapi juga persyaratan untuk menduduki jabatan wakil presiden.

"Dalam rangka untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memang sudah tegas menyatakan bahwa Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, tidak memiliki ijazah SMA atau tidak ada bukti kepemilikan ijazah SMA atau yang sederajat, baik itu berbentuk diploma, sertifikat, termasuk ijazah yang dijadikan objek penyetaraan," kata Khozinudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dari sisi pidana, Khozinudin menyoroti Surat Keterangan Nomor 9149 yang menurutnya berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran.

Ia mempertanyakan dasar penyetaraan tersebut dan menyatakan persoalan itu telah dilaporkan kepada Bareskrim Polri.

Dari sisi ketatanegaraan, ia merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden, yakni paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Khozinudin berpendapat, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan pemenuhan persyaratan jabatan wakil presiden.

Namun, pandangan tersebut merupakan posisi pihak pengadu dan tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan hukum.

Dalam sidang pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan dalam perkara terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima.

Mahkamah beralasan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena bukan peserta Pemilihan Presiden 2024.

Meski permohonan tidak dapat diterima secara formil, pertimbangan putusan juga memuat pembahasan mengenai dokumen pendidikan yang diajukan dalam persidangan.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, berdasarkan keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dokumen yang diperlukan untuk mengajukan penyetaraan pendidikan adalah pindaian ijazah, diploma, atau sertifikat kelulusan yang menunjukkan seseorang telah menamatkan pendidikan.

Dalam pertimbangan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

"Setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu," kata Arsul Sani dalam persidangan, Selasa.

Arsul juga menyampaikan bahwa dokumen yang diajukan Gibran berupa certificate of attendance atau sertifikat kehadiran dan academic records atau catatan akademik.

Menurut pertimbangan yang dikutip dalam naskah sumber, sertifikat kehadiran tidak sama dengan bukti kelulusan.

Meski demikian, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Mahkamah menilai persoalan yang diajukan pemohon tidak tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres 2024.

Dengan demikian, putusan tersebut perlu dibaca secara utuh: permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, sementara pertimbangan mengenai dokumen pendidikan menjadi bagian dari uraian hukum dalam putusan.

Desakan pemakzulan yang disampaikan sejumlah pihak merupakan langkah politik dan ketatanegaraan tersendiri yang masih harus mengikuti prosedur konstitusional.* (tb/ad)

JAKARTA — Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil studi mengenai kualitas kepemimpinan 31 tokoh nasional.

Dalam studi yang melibatkan 200 pemimpin opini atau opinion leaders tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memperoleh skor rata-rata tertinggi, yakni 7,6 dari skala 0–10.

Baca Juga:

• Pertama di Era Prabowo, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Resmi Dimakzulkan

Hasil studi tersebut dipaparkan pendiri SMRC, Saiful Mujani, dalam acara bertajuk "Kepemimpinan Nasional Demokratik Transformatif 2029: Studi Evaluasi Opinion Leaders" di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

Berdasarkan pemaparan yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV, Mahfud memperoleh nilai tinggi dalam sejumlah indikator, mulai dari kompetensi, integritas, empati, hingga komitmen terhadap demokrasi.

Dalam indikator kapabilitas atau kompetensi, Mahfud memperoleh skor 7,6.

Nilai tersebut berada di atas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meraih 7,1, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan 7,0, serta mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memperoleh 6,9.

Mahfud juga memperoleh skor 7,3 untuk indikator empati.

Ia berada di atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meraih 7,1. Sementara itu, Anies Baswedan memperoleh skor 6,9 dan Pramono Anung 6,8.

Pada indikator integritas, Mahfud mendapat skor 7,6. Ia juga meraih nilai 7,5 dalam indikator akseptabilitas atau tingkat penerimaan masyarakat.

Untuk indikator pluralis dan inklusif, Mahfud memperoleh skor 7,7. Adapun dalam penilaian kemampuan memimpin, ia mendapat nilai 7,6.

Skor tertinggi Mahfud dalam daftar indikator tersebut terdapat pada komitmen terhadap demokrasi, yakni 7,9.

Ia juga memperoleh skor 7,8 untuk komitmen terhadap profesionalisme angkatan bersenjata dan kepolisian serta 7,5 untuk komitmen terhadap kesejahteraan umum.

Pada indikator komitmen terhadap politik luar negeri bebas aktif, Mahfud memperoleh skor 7,7.

Namun, ia berada di bawah mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang meraih 7,8.

"Ini make sense (Retno peringkat pertama) karena memang itu wilayahnya kerjanya. Tapi Pak Mahfud juga masuk di situ," kata Saiful Mujani.

Dalam hasil studi yang sama, Prabowo Subianto memperoleh skor rata-rata 5,1.

Nilai tersebut menempatkannya di posisi ke-17 dalam daftar skor rata-rata tokoh yang dipaparkan SMRC.

Prabowo memperoleh skor 5,1 untuk kapabilitas atau kompetensi, 4,9 untuk empati, dan 4,8 untuk integritas.

Dalam indikator akseptabilitas, ia meraih 5,2, sedangkan pada indikator pluralis dan inklusif memperoleh 5,8.

Untuk kemampuan memimpin, Prabowo mendapatkan skor 5,5. Nilai yang sama diperolehnya dalam indikator komitmen terhadap kesejahteraan umum.

Sementara itu, skor Prabowo untuk komitmen terhadap demokrasi adalah 5,0.

Pada indikator profesionalisme angkatan bersenjata dan kepolisian, ia memperoleh nilai 4,2.

Adapun dalam komitmen terhadap politik luar negeri bebas aktif, skornya mencapai 5,3.

Gibran Rakabuming Raka memperoleh skor rata-rata 4,4 dan menempati posisi ke-20 dalam daftar yang dipaparkan.

Nilai tersebut berada di bawah sejumlah tokoh lain yang masuk dalam studi.

Gibran meraih skor 3,7 untuk kapabilitas atau kompetensi, 4,2 untuk empati, dan 4,0 untuk integritas.

Dalam indikator akseptabilitas, ia memperoleh nilai 4,4.

Pada indikator pluralis dan inklusif, Gibran mendapat skor 5,1.

Sementara itu, kemampuan memimpin memperoleh nilai 4,3, komitmen terhadap demokrasi 4,5, dan komitmen terhadap kesejahteraan umum 4,6.

Untuk indikator komitmen terhadap profesionalisme angkatan bersenjata dan kepolisian, Gibran meraih skor 4,5.

Adapun komitmen terhadap politik luar negeri bebas aktif memperoleh nilai 4,7.

SMRC melakukan studi tersebut pada September 2026 dengan melibatkan 200 opinion leaders. Responden terdiri atas 166 akademisi atau ilmuwan dan 34 jurnalis.

Penilaian dilakukan terhadap 31 tokoh nasional menggunakan sejumlah indikator yang berkaitan dengan kualitas kepemimpinan.

Hasilnya menggambarkan penilaian kelompok responden yang terlibat dalam studi tersebut.

Dalam daftar skor rata-rata yang dipaparkan, Mahfud MD berada di posisi teratas dengan nilai 7,6.

Posisi berikutnya ditempati Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, Dedi Mulyadi, Zainal Arifin Mochtar, dan Pramono Anung, yang masing-masing tercatat memperoleh skor sekitar 7,0.

Sri Mulyani berada di posisi berikutnya dengan skor 6,9, disusul Ganjar Pranowo dan Retno Marsudi yang masing-masing memperoleh 6,8.

Aktivis sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, meraih skor 6,7.

Mantan Panglima TNI Andika Perkasa memperoleh skor 5,9, sedangkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meraih 5,7.

Gatot Nurmantyo dan Muhaimin Iskandar masing-masing memperoleh 5,4, sementara Ketua DPR RI Puan Maharani meraih 5,3.

Di bawahnya terdapat Presiden PKS Almuzzammil Yusuf dengan skor 5,3.

Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia masing-masing memperoleh 4,9, sedangkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendapat skor 4,0.

Hasil studi ini merupakan penilaian dari kelompok akademisi, ilmuwan, dan jurnalis yang menjadi responden.

Karena itu, skor tersebut perlu dipahami sebagai gambaran persepsi responden terhadap kualitas kepemimpinan para tokoh, bukan sebagai hasil pemungutan suara seluruh masyarakat Indonesia.* (tb/ad)

GOWA — Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Sitti Husniah Talenrang, diberhentikan dari jabatannya setelah proses pemakzulan yang diajukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa mendapat persetujuan Mahkamah Agung (MA).

Peristiwa ini menjadikan Sitti Husniah sebagai kepala daerah pertama yang dimakzulkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak Oktober 2024.

Baca Juga:

• KPK Amankan Bupati Klaten dan 19 Orang Lainnya, Sita Rp1 Miliar, Usut Dugaan Suap Proyek hingga Audit BPK

Surat tersebut menindaklanjuti putusan MA pada 1 Oktober 2026 yang mengabulkan permohonan pendapat DPRD Kabupaten Gowa terkait pemakzulan sang bupati.

Dalam laman resmi Info Perkara MA RI, amar putusan tersebut menyatakan:

"Amar Putusan: Kabul permohonan, menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum," demikian bunyi amar putusan sebagaimana tertuang dalam laman resmi Info Perkara MA RI.

Setelah pemberhentian tersebut, Kemendagri menunjuk Wakil Bupati Gowa Darmawangsa Muin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa.

Penunjukan ini dilakukan agar pemerintahan daerah tetap berjalan selama proses penetapan kepala daerah definitif berlangsung.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan, Darmawangsa akan menjalankan tugas sebagai Plt hingga ada penetapan definitif sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kemendagri sudah menunjuk wakil bupati sebagai PLT, status PLT berlaku sampai ada penetalan dari kemendagri untuk status definitif bupati sesuai usulan DPRD," ujar Bima,, Kamis (15/10).

Bima mengatakan, penetapan bupati definitif akan dilakukan setelah usulan DPRD diproses.

Adapun untuk mengisi jabatan wakil bupati yang nantinya kosong, Kemendagri menunggu usulan nama dari DPRD setelah diajukan oleh partai politik pengusung.

Pemakzulan Sitti Husniah berawal dari proses yang dilakukan DPRD Kabupaten Gowa melalui panitia khusus (pansus) dan penggunaan hak angket.

Proses tersebut didasarkan pada tiga dugaan pelanggaran, mulai dari persoalan etik hingga dugaan korupsi.

Selain menghadapi proses pemakzulan, Sitti Husniah juga disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Bareskrim Polri.

Meski demikian, status tersangka dalam perkara pidana merupakan proses hukum yang berbeda dari pemberhentian melalui mekanisme pemerintahan.

Dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

Upaya pemakzulan kepala daerah juga pernah berlangsung di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Pada pertengahan 2025, DPRD Pati membentuk pansus dan menggunakan hak angket terhadap Bupati Sudewo.

Langkah tersebut dipicu oleh aksi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMBP).

Mereka menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut mencapai 250 persen.

Dalam proses di DPRD, Sudewo diduga melakukan 12 pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang.

Dugaan itu mencakup kebijakan kenaikan PBB, mutasi aparatur sipil negara (ASN), hingga pemutusan hubungan kerja terhadap 220 tenaga honorer di RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon.

Namun, dalam rapat paripurna pada 31 Oktober 2025, usulan pemakzulan Sudewo ditolak melalui pemungutan suara.

Sebanyak 36 anggota DPRD dari enam fraksi menolak pemakzulan, sedangkan 13 anggota DPRD dari PDI Perjuangan menyetujuinya.

"Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan," ujar Ketua DPRD Pati Ali Badrudin.

Dua bulan setelah upaya pemakzulan tersebut gagal, Sudewo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Januari 2026, sebagaimana disebutkan dalam naskah sumber.

Dalam persidangan, politikus Partai Gerindra itu didakwa menerima gratifikasi yang dianggap sebagai suap berupa uang Rp 2,34 miliar, sebilah keris Nogososro senilai Rp 15 juta, serta perbaikan jalan di depan rumahnya senilai Rp 150 juta.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Sudewo didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus Sitti Husniah dan Sudewo menunjukkan bahwa proses pemberhentian kepala daerah melalui DPRD memiliki mekanisme tersendiri, sedangkan penanganan dugaan tindak pidana berjalan melalui jalur hukum yang berbeda.* (cn/ad)

KLATEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan 19 orang lainnya dan menyita uang tunai yang jumlah sementaranya diperkirakan mencapai Rp 1 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, total ada 20 orang yang diamankan dalam operasi tersebut.
Mereka ditangkap di dua lokasi, yakni Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Dirut PT CNI Tersangka Korupsi Nikel, Kerugian Negara Capai Rp401 Miliar

Budi menjelaskan, Hamenang diamankan di Klaten dan saat ini menjalani pemeriksaan di Polres Klaten bersama sejumlah pihak lainnya.
Sementara itu, pihak-pihak yang diamankan di Jakarta diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

"Para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten," ujar Budi.

"Sedangkan untuk pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK," imbuhnya.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK juga menyita uang tunai yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Hingga Kamis, nilai uang yang dihitung sementara mencapai sekitar Rp 1 miliar.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar," tuturnya.

KPK mengungkapkan, perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam sejumlah urusan pemerintahan daerah.
Dugaan itu mencakup pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, KPK juga mendalami dugaan pemberian uang oleh bupati kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proses audit.

"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

"Selain itu, ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit," sambungnya.

Dugaan tersebut masih dalam proses penanganan KPK.

Rincian proyek, pihak yang diduga terlibat, serta bentuk pemberian yang sedang diselidiki belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga membenarkan adanya OTT di Kabupaten Klaten.
Ia menyebut pihak yang diamankan meliputi aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Klaten dan pihak swasta.

"Benar KPK mengamankan PN, ASN Pemkab Klaten dan pihak-pihak swasta," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (15/10).

KPK masih meminta keterangan dari 20 orang yang diamankan dalam operasi tersebut.
Status hukum mereka belum diumumkan secara resmi dalam keterangan yang tersedia.

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan penetapan status hukum oleh KPK.
Dugaan suap terkait proyek, perizinan, penerimaan dari OPD, serta pemberian kepada oknum BPK masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Dengan demikian, informasi mengenai keterlibatan masing-masing pihak perlu merujuk pada keterangan resmi KPK dan perkembangan proses penyidikan.* (km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT CNI berinisial DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2017–2020.

Berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 401 miliar.

Baca Juga:

• Breaking News! KPK OTT di Klaten, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo Diamankan

"Tim penyidik telah menetapkan dari pihak swasta yaitu tersangka DS, selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CNI sebagai tersangka," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/10).

Anang menjelaskan, penyidik menduga DS melakukan ekspor nikel secara melawan hukum tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), yakni kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri.

Selain itu, DS diduga tidak memenuhi rekomendasi ekspor dan menerbitkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) melalui proses yang menyimpang dari ketentuan.

Penyidik juga menduga terdapat pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara dan pihak terkait untuk melancarkan pengurusan dokumen perizinan.

Kejagung menyebut perbuatan yang diduga dilakukan dalam perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

"Bahwa berdasarkan hasil penghitungan BPKP, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 401 miliar," imbuhnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, DS ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.

Ia ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kejagung menyatakan DS disangka melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang disebutkan penyidik.

"Tersangka disangka melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal ke-1 primer pasal 603 juncto pasal 20 huruf A atau C KUHP, subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," pungkasnya.

Sebelum penetapan DS, Kejagung telah menetapkan empat orang dan satu korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017–2020 di Sulawesi Tenggara yang melibatkan PT CNI.

Anang Supriatna sebelumnya menyebut sejumlah tersangka berasal dari kalangan pejabat dan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan serta pemeriksaan komoditas mineral.

Mereka antara lain mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berinisial BS.

Selain itu, terdapat Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017–2019 berinisial MHI serta Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012–2019 berinisial NRH.

Penanganan perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola nikel, mulai dari kewajiban ekspor hingga proses perizinan dan persetujuan RKAB.

Proses penyidikan masih berjalan. Dugaan tindak pidana dan peran masing-masing tersangka akan diuji lebih lanjut melalui proses hukum.* (cn/ad)

JAKARTA — Freddy Alex Damanik, saksi dari relawan Projo, mengaku diminta langsung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan kesaksian dalam laporan terkait polemik dugaan ijazah palsu.

Permintaan itu, menurut Freddy, disampaikan melalui sambungan telepon tanpa disertai surat tugas atau dokumen tertulis.

Baca Juga:

• Sidang Dokter Tifa Memanas! Andi Azwan Akui Tak Pernah Lihat Ijazah Jokowi Secara Langsung

Dalam persidangan, kuasa hukum dokter Tifa, Andullah Alkatiri, mempertanyakan dasar Freddy bersedia menjadi saksi atas laporan yang berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi.

Alkatiri juga menanyakan apakah Freddy memiliki bukti tertulis mengenai permintaan tersebut.

Freddy mengaku tidak memiliki dokumen tertulis yang menunjukkan permintaan Jokowi agar dirinya memberikan kesaksian.

"Saya diminta Pak Jokowi sebagai pelapor untuk sebagai saksi di dalam laporannya, ditelepon (secara lisan)," ujar Freddy.

Ketika ditanya mengenai bukti tertulis, Freddy menjawab singkat.

"Saya tidak punya," jawab Freddy.

Alkatiri kemudian mempertanyakan mengapa Freddy tidak meminta surat tugas atau surat kuasa sebelum memberikan kesaksian.

Freddy mengatakan kedekatannya dengan Jokowi membuat komunikasi melalui telepon sudah cukup baginya.

"Karena hubungan saya baik dengan Pak Jokowi, jadi komunikasinya cukup bagi saya," kata saksi.

Dalam persidangan yang sama, Freddy juga mengakui belum pernah melihat ijazah asli Jokowi secara langsung.

Pengakuan itu muncul ketika hakim menanyakan apakah saksi pernah melihat dokumen asli yang menjadi pokok polemik tersebut.

"Ijazah asli tidak pernah saya melihat," jawab Freddy.

Kuasa hukum dokter Tifa kemudian menanyakan pernyataan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jokowi mengenai keaslian ijazah.

Freddy mengaku tidak melihat ijazah asli ditampilkan dalam tayangan yang memuat pernyataan Rektor UGM Ova Emilia.

"Dalam tayangan itu yang saya lihat tidak ditiunjukkan (ijazah aslinya)," kata Freddy.

Meski belum pernah melihat dokumen asli secara langsung, Freddy mengatakan pernah melihat hasil pemindaian atau scan ijazah Jokowi.

Dokumen digital itu, menurut keterangannya, diperlihatkan Jokowi ketika mereka bertemu bersama sejumlah relawan Projo.

Freddy menjelaskan, Jokowi menunjukkan dokumen tersebut agar dirinya lebih percaya diri ketika berbicara kepada publik mengenai polemik ijazah mantan presiden itu.

"Mas Freddy, kamu kan sering di media tampil, jadi saya ingin menunjukkan ijazah asli saya kepada kamu biar kamu lebih percaya diri," kata Freddy menirukan ucapan Jokowi.

Freddy juga menuturkan bahwa Jokowi saat itu mengatakan ijazah aslinya sedang berada di Polda Metro Jaya.

Karena itu, dokumen yang diperlihatkan kepadanya hanya berupa hasil pemindaian.

"Kata Pak Jokowi 'Tapi sayang, ijazah itu sedang di Polda Metro. Oleh karena itu sekarang saya tunjukkan yang scan saja, ya' Jadi saya hanya melihat yang scan," ujar Freddy.

Keterangan Freddy mengenai dokumen hasil pemindaian tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan di persidangan.

Kuasa hukum dokter Tifa ingin memastikan apakah dokumen digital yang pernah dilihat Freddy sesuai dengan ijazah yang disita dalam proses penyidikan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan barang bukti akan ditunjukkan dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap keterangan saksi.

Namun, tim kuasa hukum dokter Tifa kembali mendesak agar ijazah tersebut diperlihatkan di ruang sidang.

Pihak kuasa hukum mempertanyakan alasan jaksa belum menunjukkan dokumen yang mereka nilai penting untuk menguji kesesuaian antara hasil pemindaian dan ijazah yang disita.

"Sekarang bukti itu (Ijazah Jokowi) ada dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum, kami meminta Jaksa untuk menunjukkan bukti tersebut," tutur Alkatiri.

Persidangan ini menyoroti keterangan Freddy mengenai proses dirinya diminta menjadi saksi serta pengakuannya bahwa ia belum pernah melihat ijazah asli Jokowi secara langsung.

Freddy menyatakan hanya pernah melihat dokumen hasil pemindaian yang, menurut keterangannya, diperlihatkan Jokowi saat pertemuan dengan relawan Projo.

Keterangan saksi tersebut merupakan bagian dari proses pembuktian di persidangan.

Penilaian terhadap bukti dan perkara tetap menjadi kewenangan majelis hakim.* (km/ad)

KLATEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut adalah Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.

Baca Juga:

• KUHAP 2026 Beri Kewenangan Hakim Tinggi Periksa Ulang Saksi hingga Jaksa di Tingkat Banding

Selain pejabat pemerintah daerah, KPK juga mengamankan aparatur sipil negara (ASN) dan sejumlah pihak swasta.

"Benar KPK mengamankan PN, ASN Pemkab Klaten dan pihak-pihak swasta," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (15/10/2026).

Hingga saat ini, KPK belum mengungkapkan secara terperinci identitas pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga belum menjelaskan perkara yang sedang diselidiki dalam operasi di Kabupaten Klaten.

Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan dan mengumumkan status hukum pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut.

Pengumuman resmi dari KPK nantinya akan menjelaskan perkembangan penanganan perkara, termasuk status hukum pihak-pihak yang diamankan dan dugaan tindak pidana yang sedang diusut.

Sampai ada keterangan lebih lanjut dari KPK, informasi mengenai perkara yang melatarbelakangi OTT di Klaten masih menunggu penjelasan resmi dari lembaga antirasuah tersebut.* (d/ad)