Penanaman pohon diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur. Kegiatan diawali dengan apel gabungan yang dipimpin Kepala Staf Kodim 1611/Badung Letkol Inf Kadek Muliarsa.

Baca Juga:

• INALUM Perkuat Penanganan Karhutla di Mempawah, 60 Relawan Grup MIND ID Diterjunkan

"Setiap pohon yang kita tanam hari ini adalah warisan untuk masa depan, menjaga keseimbangan alam sekaligus menjadi bukti pengabdian TNI kepada bangsa dan negara," ujar Kadek.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pabung dan perwira staf Kodim 1611/Badung, Camat Petang beserta jajaran, Danramil 1611-06/Petang, serta personel Kodim.

Selain itu, hadir perwakilan Polsek Petang, Sekretaris Desa beserta staf, Bendesa Adat Tinggan, serta kepala sekolah dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Petang.

Usai apel, seluruh peserta bergerak menuju lokasi penanaman yang telah disiapkan mulai dari area parkir atas hingga ke arah bawah Puncak Mangu.

Sebanyak 257 bibit pohon ditanam dalam kegiatan tersebut. Rinciannya terdiri dari 100 pohon cempaka, 75 pohon alpukat, 75 tunas kelapa dan 7 pohon durian.

Penanaman tersebut diharapkan dapat menambah ruang terbuka hijau sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.

Kadek juga menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, pelajar dan masyarakat di Kabupaten Badung.

Seluruh rangkaian penanaman berlangsung lancar. Bibit pohon yang telah ditanam diharapkan dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta generasi mendatang.* (dh)

Sejak 24 Agustus 2026, INALUM dan BAI bersama pemerintah daerah, BNPB/BPBD, TNI, Polri, unsur pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat setempat telah melakukan pengendalian dan pemadaman pada sejumlah titik api. Upaya tersebut terus diperkuat mengingat sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut yang memiliki karakteristik khusus, di mana api dapat merambat dan bertahan di bawah permukaan sehingga membutuhkan pemantauan, penyisiran, dan pendinginan secara berkelanjutan.

Baca Juga:

• 458 Hektare Bukit Soeharto Terbakar, Prabowo Minta Kerahkan Armada 'All Out' Bentengi Zona Inti IKN

Maroef Sjamsoeddin menyampaikan bahwa penanganan bencana membutuhkan kepedulian dan kolaborasi dari berbagai pihak. Karena itu, Grup MIND ID hadir untuk membantu masyarakat serta memperkuat upaya pengendalian karhutla yang berdampak pada lingkungan maupun aktivitas sosial masyarakat.

"Langkah ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan dan masyarakat. Kehadiran relawan Grup MIND ID ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pengendalian titik api sekaligus membantu mengurangi risiko kesehatan dan gangguan terhadap aktivitas yang dihadapi masyarakat," ujarnya saat meninjau daerah terdampak di Mempawah, Jumat (4/9/2026).

Selain dukungan personel, penguatan penanganan di lokasi juga dilakukan melalui penyediaan berbagai perlengkapan pemadaman dan peralatan keselamatan serta dukungan medis untuk para relawan maupun para Masyarakat yang terdampak, yang turut mencakup penyediaan fasilitas kesehatan darurat, alat pelindung diri, termasuk 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yang juga ditambahkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (PELINDO), dalam rangka memastikan kebutuhan Kesehatan dan keselamatan seluruh relawan dan Masyarakat di lokasi dapat terpenuhi.

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam penanganan karhutla merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta bentuk kepedulian terhadap masyarakat setempat. Kehadiran tim di lapangan tidak hanya diarahkan pada proses pemadaman, tetapi juga membantu mencegah penyebaran api dan mengurangi potensi dampak karhutla yang lebih luas.

"Bagi INALUM, keberadaan perusahaan harus memberikan manfaat dan rasa aman bagi masyarakat di sekitarnya. Karena itu, ketika terdapat situasi darurat seperti karhutla, kami berupaya bergerak bersama seluruh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk membantu penanganannya. Kolaborasi menjadi kunci agar respons di lapangan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif," ujar Melati.

Sementara itu, Direktur Utama BAI, Darwin Saleh Siregar, menyampaikan bahwa penanganan karhutla di Mempawah membutuhkan upaya yang tidak sederhana karena sebagian titik kebakaran berada di lahan gambut, di mana api dapat merambat dan bertahan di bawah permukaan meskipun kobaran di atas tanah telah padam.

"Api pada lahan gambut dapat merambat dan bertahan di bawah permukaan meskipun kobaran di atas tanah telah padam. Kondisi ini membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lebih panjang, ketersediaan sumber air yang memadai, serta penyisiran dan pendinginan berulang untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali muncul," ujar Darwin.
Melalui sinergi bersama Grup MIND ID, pemerintah, aparat, dan Masyarakat setempat, INALUM berkomitmen untuk terus mengambil peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, sekaligus membangun kesadaran dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla di masa mendatang.

Sebagai satu keluarga besar Grup MIND ID, semangat kebersamaan tidak hanya diwujudkan dalam pencapaian dan pertumbuhan bersama, tetapi juga dengan hadir dan saling mendukung ketika menghadapi tantangan dan kondisi darurat.* (dh)

Laporan tersebut disampaikan Sigit kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) secara daring, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Ini Takdir Kita, Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Selalu Siap Hidup di Ring of Fire

Sigit menjelaskan 12 kapal yang dikerahkan terdiri dari satu kapal kelas A3, satu kapal kelas B1, tiga kapal jenis C1, dan tujuh kapal kelas C2.

"Kami tempatkan ada di Labuan Bajo, di Larantuka, Kupang, ada yang di Sikka," ujarnya.

Menurut Sigit, kapal-kapal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung distribusi bantuan logistik ke wilayah terdampak. Selain itu, kapal juga dapat digunakan untuk mengangkut masyarakat apabila diperlukan.

"Ini mungkin sementara bisa dimanfaatkan untuk mengangkut distribusi logistik, ataupun mungkin masyarakat apabila memang dibutuhkan. Saat ini semuanya masih beroperasi di sana. Terima kasih, Pak," kata Sigit.

Pengerahan armada laut tersebut dilakukan untuk membantu memperlancar penyaluran bantuan ke masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah NTT.

Mendengar laporan tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi langkah Polri dalam mendukung penanganan bencana. Prabowo juga meminta Kapolri berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat memastikan pemanfaatan armada berjalan efektif serta kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat segera ditangani.* (oz/dh)

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat pembahasan penanganan karhutla, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Lebih Baik Lebih daripada Kurang, Prabowo Minta Helikopter hingga Ekskavator Mini Disiapkan di Desa Rawan Karhutla

Menurut Suharyanto, penanganan kebakaran masih berlangsung. BNPB mengerahkan Satgas Darat dan helikopter water bombing untuk membantu memadamkan api di kawasan tersebut.

Mendengar laporan itu, Prabowo meminta BNPB memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran yang berada dekat kawasan IKN.

"Yang harus diperhatikan juga kebakaran yang dekat IKN itu. Harus diperhatikan," ujar Prabowo.

Presiden juga meminta agar kebakaran di Bukit Soeharto tidak sampai merembet ke area inti IKN. Prabowo bahkan membuka kemungkinan pengerahan aset tambahan untuk memperkuat penanganan di lokasi.

"Mungkin kita harus kerahkan aset-aset lebih untuk jangan sampai kebakaran itu sampai ke zona inti," tegasnya.

Prabowo sebelumnya juga meminta pemerintah memperkuat armada penanganan karhutla, mulai dari helikopter, pompa air hingga kendaraan pemadam kebakaran. Menurutnya, kesiapan peralatan harus dilakukan sebelum kebakaran terjadi.

Penanganan kebakaran di sekitar IKN menjadi perhatian pemerintah karena lokasi tersebut berada dekat kawasan ibu kota baru. BNPB bersama unsur terkait terus melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas.* (oz/dh)

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai langkah Kejagung menangani perkara Febrie secara komprehensif dapat menjadi indikator keseriusan dalam mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan internal kejaksaan.

Baca Juga:

• Cegah Barang Bukti Raib, Kejagung Ungkap Alasan Geledah 3 Lokasi Sekaligus Dini Hari Kasus Eks Waka BGN

Menurut Fickar, penerapan sejumlah pasal dalam perkara tersebut menunjukkan dugaan penyalahgunaan jabatan perlu diusut secara menyeluruh. Ia menilai proses hukum tidak hanya penting untuk menyelesaikan perkara, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi pejabat dan jaksa agar kewenangan tidak disalahgunakan.

"Indikasinya akan terlihat dari dakwaan yang berlapis terhadap terdakwa FA (Febrie Adriansyah). Ini membuktikan betapa pemanfaatan jabatan di jajaran kejaksaan sudah begitu parah dan mengkhawatirkan," ujarnya.

Fickar juga menyoroti besarnya kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Menurutnya, kewenangan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.

Fickar berpandangan perkara Febrie memiliki arti lebih luas bagi praktik penegakan hukum di Indonesia. Menurut dia, proses hukum terhadap pejabat yang diduga menyalahgunakan kewenangan dapat menjadi tolok ukur dalam penanganan perkara yang melibatkan pejabat publik.

"Penanganan kasus ini menjadi penting karena akan menjadi preseden bagi penuntutan terhadap para pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim-hakim di jajaran peradilan," kata Fickar.

Ia menilai penanganan perkara secara tegas dan transparan dapat berkontribusi terhadap upaya memperbaiki citra institusi penegak hukum di mata masyarakat.

Proses hukum terhadap Febrie Adriansyah kini menjadi sorotan karena tidak hanya menyangkut dugaan tindak pidana yang ditangani, tetapi juga menyentuh isu integritas dan penggunaan kewenangan di lingkungan aparat penegak hukum.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Ini Takdir Kita, Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Selalu Siap Hidup di Ring of Fire

"Tapi itu kita catat untuk selanjutnya kita mengambil langkah-langkah yang antisipatif. Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip ya, lebih baik lebih daripada kurang," kata Prabowo.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berkoordinasi dalam menyiapkan peralatan utama penanganan karhutla.

Sejumlah peralatan yang menjadi perhatian antara lain helikopter, pompa air hingga kendaraan pemadam kebakaran. Prabowo ingin seluruh armada tersebut sudah tersedia sebelum kebakaran terjadi.

"Lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik. Jadi kita siap sebelum kejadian," ujarnya.

Selain memperkuat armada dalam skala besar, Prabowo meminta kemampuan penanganan karhutla di tingkat desa ikut ditingkatkan.

Dia menyoroti kebutuhan alat berat berupa ekskavator berukuran kecil untuk ditempatkan di desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan tinggi.

Menurut Prabowo, seluruh kebutuhan tersebut perlu dimasukkan dalam perencanaan terpadu agar kesiapan penanganan karhutla dapat dilakukan secara menyeluruh.

"Jadi kita bikin nanti suatu persiapan master plan yang menyeluruh dan yang masif," kata Prabowo.

Pemerintah selanjutnya diminta menyusun perencanaan yang mencakup kebutuhan armada, peralatan serta kesiapan di daerah rawan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat respons ketika karhutla terjadi.* (in/dh)

Ratas digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Prabowo mengikuti rapat bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kabaloghan Kementerian Pertahanan Marsdya Yusuf Jauhari. Sejumlah kepala daerah turut mengikuti rapat secara daring.

Baca Juga:

• Peradi Ingatkan RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Alat Tekan Lawan Politik, DPR: Era Prabowo Lebih Demokratis

Dalam rapat itu, Prabowo menyinggung sejumlah bencana yang melanda Indonesia belakangan ini. Di antaranya gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the Ring of Fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat," ujar Prabowo.

Meski menghadapi berbagai ancaman bencana, Prabowo mengatakan dirinya optimistis dengan kemampuan pemerintah dalam merespons kondisi darurat. Menurutnya, penanganan bencana saat ini telah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Prabowo mencontohkan penanganan bencana di wilayah Sumatera pada 2025. Dia mengapresiasi berbagai unsur yang terlibat dalam proses pemulihan di Aceh dan Sumatera Barat.

"Untuk itu saya ucapkan terima kasih semua unsur yang bekerja keras. Kita pulihkan keadaan di Aceh, di Sumbar dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil," katanya.

Prabowo juga menyinggung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilainya telah dilakukan secara masif. Namun, dia mengakui masih terdapat sejumlah keterlambatan di beberapa wilayah.

"Kemudian juga saya lihat reaksi terhadap kebakaran hutan kita juga cukup masif, walaupun di sana-sini mungkin ada keterlambatan, tapi itu kita catat untuk selanjutnya kita mengambil langkah-langkah yang antisipatif," ujarnya.

Karena itu, pemerintah diminta terus memperkuat kesiapsiagaan dan mengambil pelajaran dari setiap penanganan bencana. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan respons pemerintah terhadap berbagai potensi bencana berikutnya.* (in/dh)

Penegasan itu disampaikan Djamari dalam konferensi pers di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026). Dia menyebut pemerintah telah menemukan sejumlah pelanggaran karhutla di lapangan dan proses hukum terhadap pelanggar mulai berjalan.

Baca Juga:

• Tindak Tegas Kasus Karhutla, Kapolri Ancam Jerat Pelaku Perorangan dan Korporasi Pasal Berlapis

Djamari menjelaskan terdapat sejumlah kebakaran yang terjadi akibat kesengajaan ataupun kelalaian. Menurutnya, pelanggaran yang ditemukan tetap menjadi perhatian aparat penegak hukum.

"Ada tindakan-tindakan yang menyebabkan kebakaran ini diakibatkan karena kesengajaan maupun kelalaian. Bahkan, beberapa dari yang kita lihat itu dari pelanggar-pelanggar ini pun sudah mulai proses di proses hukum berjalan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Djamari juga menyinggung praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar yang selama ini dilakukan sebagian masyarakat dan disebut sebagai kearifan lokal.

Dia mengatakan sebelumnya terdapat ketentuan yang memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan lokal dengan luasan tertentu.

"Kita kenal bahwa ada yang diistilahkan sebagai kearifan lokal, bahwa ada boleh melakukan pembakaran itu untuk warga-warga setempat, untuk kepentingan-kepentingan lokal dengan keluasan daerah 2 hektare," kata Djamari.

Namun, pemerintah kini menghentikan sementara ketentuan tersebut untuk mencegah kebakaran meluas. Kebijakan itu telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

"Sudah kita koordinasikan dan kita hentikan. Hentikan ketentuan itu di seluruh pemda. Kita hentikan, semua berhenti, dan kami akan coba perbaiki semuanya itu. Kelak mungkin kita atur kembali masalah-masalah itu, tapi hari ini berhenti," tegasnya.

Djamari menegaskan langkah penghentian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan karhutla. Penindakan hukum tetap akan dilakukan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.* (in/dh)

Penegasan itu disampaikan Sigit usai Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Kejagung Siapkan 3 Jurus Hukum Hadapi Karhutla 2026, Apa Saja?

Sigit mengungkapkan Polri telah menetapkan 138 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Selain itu, ada delapan korporasi yang masih dalam proses penyelidikan.

"Ini akan kami dalami apakah di dalamnya juga terdapat unsur pidana, dan kalau itu ada maka kami akan proses," ujarnya.

Menurut Sigit, polisi akan mengusut setiap dugaan tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah undang-undang sekaligus.

"Karena untuk proses pidana, ini kita bisa terapkan undang-undang terkait dengan kawasan hutan, undang-undang terkait dengan masalah perkebunan, dan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pasalnya bisa kita terapkan secara berlapis," ucapnya.

Selain penindakan hukum, Polri juga akan memperkuat sosialisasi dan upaya mitigasi untuk mencegah karhutla.

Sigit menyebut Indonesia masih menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung panjang. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan serta langkah pencegahan perlu terus diperkuat.

"Yang saat ini kita ketahui bahwa musim El Nino masih panjang, dan kita semua berharap bahwa aturan-aturan yang ada ini bisa ditepati, bisa dilaksanakan dan sosialisasi akan betul-betul terus kita maksimalkan, sehingga kita bisa mencegah dan memitigasi selain upaya-upaya pemadaman yang dilakukan," katanya.

Polri memastikan upaya pencegahan, penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus karhutla akan terus dilakukan untuk menekan risiko kebakaran yang dapat berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat.* (in/dh)

Ketua Umum Peradi Profesional Harris Arthur Hedar mengatakan pihaknya mendukung upaya negara memberantas tindak pidana sekaligus mengembalikan aset hasil kejahatan. Namun, menurutnya, mekanisme perampasan aset harus tetap berpegang pada prinsip negara hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia dan due process of law.

Baca Juga:

• Kepala BNPB Siapkan Tiga Skenario Modifikasi Cuaca Atasi Dampak Erupsi Anak Krakatau

Harris menilai persoalan utama RUU Perampasan Aset bukan hanya menyangkut luasnya kewenangan negara untuk menyita atau merampas aset. Menurut dia, perlu ada batas yang tegas agar kewenangan tersebut tidak berubah menjadi kekuasaan berlebihan.

Ia juga meminta mekanisme perampasan aset, terutama yang tidak bergantung pada putusan pidana terhadap seseorang, memiliki aturan dan pengawasan yang jelas. Pengawasan pengadilan dinilai perlu diperkuat untuk memastikan proses tetap sesuai hukum.

Selain itu, Harris menekankan pentingnya menjamin praduga tidak bersalah, hak milik yang sah, hak untuk membela diri, hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme keberatan dan pemulihan.

Persoalan beban pembuktian juga menjadi perhatian. Menurut Harris, seseorang tidak boleh langsung dianggap bersalah hanya karena tidak mampu menjelaskan asal-usul hartanya.

Negara dan aparat penegak hukum, kata dia, tetap harus memiliki dasar, bukti awal, serta hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum antara aset yang dirampas dengan tindak pidana.

Harris menolak pendekatan yang menempatkan pemilik aset untuk terlebih dahulu membuktikan hartanya sah setelah aset dirampas.

"Jangan sampai suatu hari RUU Perampasan Aset menjadi instrumen untuk menekan lawan politik, kelompok tertentu, pelaku usaha, ataupun masyarakat yang sesungguhnya memperoleh hartanya secara sah. Karena itu, pagar hukumnya harus dibuat sejak sekarang," ujarnya.

Karena itu, Peradi Profesional mendorong DPR memperkuat mekanisme check and balances, pengawasan yudisial, standar pembuktian, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, mekanisme keberatan serta pertanggungjawaban aparat apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan RUU Perampasan Aset digunakan untuk menekan atau menghabisi lawan politik.

Menurut Habiburokhman, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini memiliki corak yang lebih demokratis dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Ia juga menilai gejala penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan lebih ringan pada pemerintahan saat ini.

"Ada juga yang curiga draf yang lebih ekstrem itu yang beredar di zaman pemerintahan sebelum Pak Prabowo, justru itu draf yang akan digunakan untuk menghabisi lawan-lawan politik pemerintahan saat itu," kata Habiburokhman saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Kalau kita lihat corak ya kan ya, pemerintahan Pak Prabowo saat ini dengan sebelumnya, mohon maaf, sekarang jauh lebih demokratis. Gejala menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan menurut saya sekarang jauh lebih ringan daripada pemerintahan sebelumnya," sambungnya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset pun masih menjadi perhatian karena menyangkut upaya pemberantasan kejahatan sekaligus perlindungan hak masyarakat dalam proses hukum.* (in/dh)

Pembukaan turnamen dihadiri jajaran Forkopimda, pengurus Brahrang Club, serta perwakilan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi).

Baca Juga:

• Kapolres Binjai Pimpin Sertijab Sejumlah PJU, Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Humanis

"Kami mengapresiasi Brahrang Club yang konsisten menggelar turnamen. Ini wadah positif bagi generasi muda untuk berprestasi dan menjauhi hal-hal negatif," ujar salah satu pejabat yang hadir dalam pembukaan.

Kompetisi tersebut mendapat dukungan dari Perbasi, TNI, Polri, serta sejumlah sponsor, di antaranya LaTea, Palmanco dan The Cafe House. Pertandingan dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan menggunakan sistem gugur.

Ketua Perbasi Jordan berharap turnamen tersebut dapat melahirkan atlet-atlet basket baru yang mampu mengharumkan nama Binjai dan Sumatera Utara di tingkat nasional hingga internasional.

Panitia juga berharap pelaksanaan Turnamen Bola Basket Brahrang Club 2026 berlangsung sportif dan dapat menjadi agenda tahunan. Ajang ini diharapkan menjadi salah satu wadah pembinaan atlet basket berprestasi dari Sumatera Utara.* (dh)

Penjelasan itu disampaikan Kejagung dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (7/9/2026). Dalam jawaban sebagai pihak termohon, Kejagung menilai keberatan Lodewyk terkait waktu penggeledahan tidak memiliki dasar hukum.

Baca Juga:

• Refleksi 81 Tahun Kejaksaan: Badai Pasti Berlalu

Menurut Kejagung, penggeledahan dilakukan berdasarkan kondisi mendesak sebagaimana disebut dalam Pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kondisi tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk segera melakukan penggeledahan guna mengamankan barang yang berkaitan dengan perkara.

Kejagung menyebut barang yang diamankan dapat berupa dokumen, barang bukti elektronik maupun benda lain yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana.

Penyidik dinilai tidak dapat menunda penggeledahan karena adanya risiko barang bukti dipindahkan, dihilangkan, disembunyikan atau dirusak.

"Dalam keadaan demikian, penyidik diberikan kewenangan untuk segera melakukan penggeledahan terlebih dahulu guna mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, maupun benda-benda lain yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana," ujar Kejagung.

Penggeledahan pada 3 Juni 2026 disebut tidak hanya dilakukan di kediaman Lodewyk. Penyidik juga bergerak secara serentak di tiga lokasi berbeda sebagai bagian dari strategi penyidikan.

Kejagung mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga efektivitas penyidikan sekaligus mencegah kebocoran informasi antarpihak yang berpotensi menyebabkan barang bukti hilang.

"Hal ini merupakan bagian dari strategi penyidik yang terukur bertujuan untuk menjaga efektivitas dan keberhasilan penyidikan guna mencegah adanya komunikasi atau koordinasi antarpihak yang dapat mengakibatkan penghilangan barang bukti," kata Kejagung.

Selain melakukan penggeledahan, Kejagung menyatakan telah memperoleh persetujuan dan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Juni 2026.

Sementara itu, Lodewyk Pusung telah mengajukan praperadilan untuk ketiga kalinya. Dalam persidangan tersebut, Kejagung meminta hakim menolak seluruh permohonan Lodewyk serta menyatakan gugatan yang diajukan tidak benar dan tidak berdasar hukum.* (in/dh)

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan strategi pertama dilakukan dengan menyiagakan satu tim OMC di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Tim tersebut akan diterbangkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca ketika kondisi cuaca memungkinkan.

Baca Juga:

• Prabowo Nilai Respons Penanganan Bencana Makin Cepat, Anggaran Mitigasi Akan Ditambah

Strategi kedua disiapkan melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Menurut Suharyanto, kondisi bandara tersebut telah kembali terbuka sehingga pesawat OMC dapat diberangkatkan untuk melakukan penyemaian awan.

"Jadi hari ini juga kami akan berusaha melaksanakan operasi modifikasi cuaca pesawatnya terbang dari Bandara Kertajati Majalengka," kata Suharyanto.

Untuk strategi ketiga, BNPB menyiapkan alternatif melalui Semarang apabila operasional bandara di wilayah Jawa masih mengalami kendala.

BNPB telah menggeser pesawat OMC dari Kalimantan menuju Semarang. Pesawat tersebut kini berada di Semarang dan disiapkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca.

Suharyanto mengatakan operasi dapat dilakukan dari Bandara Ahmad Yani Semarang yang tidak terdampak penutupan. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu meluruhkan abu vulkanik Anak Krakatau yang menutupi wilayah udara dan berdampak terhadap penerbangan di empat provinsi.

"Yang ketiga apabila memang di Jawa ini juga masih tertutup kami sudah menggeser pesawat operasi modifikasi cuaca dari Kalimantan kemudian masuk dan sekarang sedang di Semarang," ujarnya.

BNPB menyiapkan sejumlah alternatif tersebut agar operasi modifikasi cuaca tetap dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan akses penerbangan.* (mt/dh)

"Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu. Sekarang pun dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu respons kita sangat cepat," kata Prabowo saat membuka rapat dari Istana Merdeka, Jakarta.

Baca Juga:

• Waspada Banjir, Bupati Batu Bara Kerahkan ASN hingga TNI-Polri Bersihkan Saluran Air dan Pantau Tanggul

"Kita pulihkan keadaan di Aceh, di Sumbar dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengakui masih terdapat sejumlah keterlambatan dalam penanganan bencana di beberapa daerah, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Presiden meminta setiap kendala yang ditemukan di lapangan dicatat dan menjadi bahan evaluasi. Langkah itu diperlukan agar pemerintah dapat mengambil tindakan yang lebih antisipatif ketika bencana serupa kembali terjadi.

"Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana alam.

Ancaman tersebut antara lain gempa bumi, aktivitas gunung api hingga kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat langkah mitigasi agar dampak bencana dapat ditekan.

"Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta karhutla dari sejumlah kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Pemerintah selanjutnya akan menggunakan hasil evaluasi penanganan bencana sebagai bahan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi di masa mendatang.* (an/dh)

Apel gabungan berlangsung di halaman Kantor Bupati Asahan dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, staf ahli bupati, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), ASN serta Direktur Perumda Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Sekda Labusel Dorong Lahirnya Smart ASN, Wajib Kuasai Teknologi hingga Bahasa Asing

Dia juga mengapresiasi sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya, termasuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, gotong royong, kegiatan kebersihan lingkungan hingga pengibaran dan penurunan bendera Merah Putih.

Namun, Rianto mengingatkan berbagai capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah lengah. Masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus segera diselesaikan karena pemerintah memiliki tugas utama sebagai pelayan masyarakat.

"Kita ini pelayan masyarakat. Untuk itu, mari kita bekerja sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Rianto.

Rianto juga meminta seluruh aparatur meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Ia menekankan pentingnya kerja sama antarpersonel agar berbagai pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

"Kita ini satu kesatuan, team work. Kalau kita mengetahui apa yang menjadi tupoksi masing-masing, Insyaallah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik," katanya.

Kebersihan Kota Kisaran Jadi Perhatian

Dalam kesempatan itu, Rianto turut menyoroti pelayanan kebersihan di wilayah Kota Kisaran Barat dan Kisaran Timur. Ia meminta seluruh pihak lebih peka terhadap kondisi lingkungan dan segera menindaklanjuti persoalan kebersihan yang ditemukan.

"Kita sama-sama menjaga lingkungan dan terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kisaran merupakan wajah kita, sehingga kebersihan harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.

Selain kebersihan, Rianto meminta kualitas pelayanan publik yang selama ini dinilai cukup baik terus ditingkatkan. Hal itu terutama pada pelayanan administrasi kependudukan, rumah sakit, puskesmas dan layanan masyarakat lainnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan penting agar masyarakat merasa nyaman dan mendapatkan layanan yang cepat serta optimal.

Menutup amanatnya, Rianto mengajak seluruh jajaran Pemkab Asahan tetap semangat dan menjalankan tugas dengan hati gembira. Ia menilai kekuatan pemerintah daerah terletak pada kebersamaan seluruh aparatur.

"Bekerjalah dengan senang hati. Tidak ada yang hebat, kebersamaanlah yang membuat kita hebat. Kita adalah satu korps pegawai negeri," pungkasnya.* (dh)

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

• Bupati Fery Sahputra Blusukan ke Pasir Tuntung, Warga Sampaikan Aspirasi dan Keluhan

"Penandatanganan MoU ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau administratif. Lebih dari itu, ini merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, mudah, cepat, akurat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," ujar Fery.

Dia menilai persoalan perkawinan, perceraian, status kependudukan serta hak perempuan dan anak merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Menurut Fery, perceraian kerap menimbulkan persoalan lanjutan, seperti perubahan data kependudukan, status perkawinan, hak anak, nafkah hingga hak perempuan dan dokumen administrasi kependudukan.

Melalui sinergi Pemkab Labusel dan Pengadilan Agama, setiap putusan maupun penetapan pengadilan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dalam administrasi kependudukan secara cepat dan tepat.

Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh dokumen administrasi yang sesuai dengan kondisi serta status hukum masing-masing.

Kerja sama serupa juga diharapkan memudahkan masyarakat dalam memperoleh kepastian administrasi setelah mendapatkan penetapan atau pengesahan perkawinan dari lembaga yang berwenang.

"Dengan adanya kepastian administrasi, maka hak-hak pasangan maupun anak-anak mereka dapat terlindungi," kata Fery.

Perlindungan Perempuan dan Anak

Fery juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama setelah terjadi perceraian. Dia menegaskan anak tidak boleh menjadi korban dari persoalan yang terjadi antara kedua orang tuanya.

"Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh identitas, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan serta masa depan yang baik. Demikian pula perempuan yang berada dalam kondisi rentan pasca perceraian harus mendapatkan akses pelayanan dan perlindungan yang memadai," tegasnya.

Bupati berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen. Menurutnya, diperlukan program kerja yang konkret, mekanisme koordinasi yang jelas serta pertukaran dan integrasi data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai komitmen bersama: satu data, satu pelayanan, satu komitmen untuk melindungi masyarakat," pungkas Fery.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution, Asisten I, Asisten II, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Labuhanbatu Selatan serta jajaran terkait.

Melalui MoU tersebut, Pemkab Labusel dan Pengadilan Agama diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan terintegrasi, sekaligus memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat.* (dh)

Dalam arahannya, Reza menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh. Langkah tersebut sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Baca Juga:

• Waspada Banjir, Bupati Batu Bara Kerahkan ASN hingga TNI-Polri Bersihkan Saluran Air dan Pantau Tanggul

"Setiap ASN harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar kinerja pelayanan dapat berjalan lebih cepat, akurat dan efisien," demikian salah satu penekanan dalam arahannya.

Reza juga mendorong setiap perangkat daerah membangun profil Smart ASN yang memiliki integritas dan profesionalisme, sekaligus menguasai teknologi informasi serta bahasa asing.

Selain itu, ASN diharapkan memiliki wawasan global, jiwa pelayanan, kemampuan berwirausaha dan jejaring yang luas untuk mendukung kinerja pemerintahan.

Digitalisasi, lanjutnya, telah diterapkan dalam berbagai aspek manajemen pemerintahan dan kepegawaian. Sejumlah sistem yang digunakan di antaranya e-Formasi, SSCASN, metode Computer Assisted Test (CAT), Sistem Informasi ASN (SI-ASN), serta aplikasi Integrated Mutasi (I-MUT).

Pemanfaatan berbagai sistem tersebut diharapkan dapat membuat proses administrasi pemerintahan lebih tertib, cepat, akuntabel dan transparan. Digitalisasi juga dinilai dapat mendukung pengelolaan kepegawaian yang semakin terintegrasi.

Ke depan, Pemkab Labuhanbatu Selatan akan terus mendorong terwujudnya birokrasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dukungan ASN yang kompeten, inovatif dan melek teknologi dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Transformasi digital juga diharapkan membuat pelayanan publik semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Apel gabungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen ASN dalam meningkatkan kinerja melalui pemanfaatan teknologi.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Batu Bara Rusian Heri saat memimpin Apel Gabungan ASN Pemkab Batu Bara di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Sungai Deli Meluap, Permukiman Warga Medan Terendam hingga 1 Meter

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan koordinasi dan kesiapan personel. Sarana serta prasarana penanggulangan bencana juga diminta dipastikan dalam kondisi siap digunakan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Baharuddin turut mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pihak swasta dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana di Batu Bara.

Langkah pencegahan, kata dia, dapat dilakukan mulai dari hal-hal sederhana seperti membersihkan saluran air dan drainase, memangkas ranting pohon yang berpotensi membahayakan, hingga membersihkan aliran sungai.

Selain itu, kondisi tanggul di sejumlah wilayah yang rawan banjir juga perlu dipantau secara berkala untuk mengantisipasi potensi luapan air saat curah hujan meningkat.

Baharuddin berharap seluruh ASN dan masyarakat memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan. Semangat gotong royong juga dinilai penting untuk memperkuat kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dengan koordinasi lintas pihak dan langkah mitigasi sejak dini, Pemkab Batu Bara berharap risiko serta dampak bencana, terutama banjir pada musim hujan, dapat diminimalkan.* (dh)

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghadapi tantangan besar dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana di Indonesia.

Di tengah tingginya potensi bencana alam, anggaran yang dialokasikan untuk BNPB justru mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga:

• Kejagung Siapkan 3 Jurus Hukum Hadapi Karhutla 2026, Apa Saja?

Kondisi tersebut membuat Indonesia berada di kawasan yang dikenal sebagai ring of fire atau Cincin Api Pasifik.

Selain itu, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia, yakni Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Posisi geografis tersebut membuat Indonesia memiliki potensi tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam.

"Cincin Api Pasifik dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya," bunyi dari laman resmi BNPB, Senin (7/9/2026).

BNPB menyebut pemerintah memiliki peran penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana.

Pembentukan lembaga tersebut menjadi salah satu bagian dari sistem penanggulangan bencana yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

"Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu," bunyi dalam laman resmi BNPB.

Di tengah kebutuhan penanggulangan bencana yang besar, anggaran BNPB justru menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan data yang dikutip dari LKPP dan Nota Keuangan APBN, anggaran BNPB mengalami perubahan signifikan sejak 2020 hingga 2026.

2020: Rp11,78 triliun
2021: Rp7,14 triliun
2022: Rp5,05 triliun
2023: Rp5,43 triliun
2024: Rp4,92 triliun
2025: Rp2,01 triliun
2026: Rp491 miliar

Anggaran terbesar BNPB dalam periode tersebut terjadi pada 2020, yakni mencapai Rp11,78 triliun.

Baca Juga:

• Rentetan Bencana Hantam Indonesia, Bagaimana Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional?

Besarnya anggaran ketika itu berkaitan dengan status kedaruratan pandemi Covid-19.

Pada masa tersebut, BNPB juga berperan sebagai basis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.

Setelah 2020, anggaran BNPB terus mengalami penurunan. Pada 2021, anggaran menjadi Rp7,14 triliun.

Kemudian pada 2022 sebesar Rp5,05 triliun, 2023 Rp5,43 triliun, dan 2024 Rp4,92 triliun.

Penurunan kembali terjadi pada 2025 ketika anggaran BNPB menjadi Rp2,01 triliun.

Pada 2026, alokasi tersebut kembali merosot menjadi Rp491 miliar.

Alokasi anggaran BNPB sebesar Rp491 miliar untuk 2026 disepakati Komisi VIII DPR pada 16 September 2025.

Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp241 miliar dan program ketahanan bencana sebesar Rp250 miliar yang dialokasikan untuk dana siap pakai.

Besarnya kebutuhan penanggulangan bencana kembali menjadi perhatian setelah berbagai bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk erupsi Gunung Anak Krakatau pada September 2026.

Kondisi ini juga menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid. Ia menilai fungsi BNPB sangat penting sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

Abdul mengatakan Komisi VIII DPR RI telah berkoordinasi untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Revisi tersebut diharapkan dapat mendukung fungsi dan kinerja BNPB dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Anggaran Mitigasi Bencana Ditambah, Kapal Induk hingga Drone Disiapkan

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana.

Dengan kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik dan pertemuan tiga lempeng tektonik, kebutuhan terhadap sistem mitigasi dan penanganan bencana menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah.

Penurunan anggaran BNPB dari Rp11,78 triliun pada 2020 menjadi Rp491 miliar pada 2026 pun menjadi perhatian karena lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.*(km/ad)

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan tiga instrumen tersebut meliputi pidana umum, pidana khusus, dan gugatan keperdataan.

Baca Juga:

• Rentetan Bencana Hantam Indonesia, Bagaimana Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional?

"Khusus untuk kejaksaan, kami ada menggunakan tiga instrumen di dalam penanganan ini. Yang pertama adalah instrumen pidana umum, pidana khusus, dan gugatan keperdataan," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terkait penanganan karhutla 2026 di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Burhanuddin mengatakan dirinya telah memerintahkan jajaran Kejaksaan untuk berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menangani dugaan tindak pidana melalui instrumen pidana umum.

Sementara untuk instrumen pidana khusus, hingga saat ini belum ada perkara karhutla yang ditangani melalui jalur tersebut.

Namun, Kejagung telah meminta jajarannya segera bertindak apabila ditemukan unsur pidana khusus.

"Untuk pidana khusus belum, sampai saat ini belum ada. Tetapi saya juga sudah perintahkan, apabila ada unsur-unsur pidana khususnya di situ, segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Untuk jalur perdata, Kejaksaan Agung masih menunggu perhitungan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat karhutla.

Kejagung juga menunggu penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari kementerian terkait sebelum mengajukan gugatan.

Rapat koordinasi penanganan karhutla 2026 tersebut dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga.

Mereka antara lain Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid.

Hadir pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani.

Di sisi lain, Polri telah menetapkan 113 orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla yang ditangani di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang 2026.

Jumlah tersebut merupakan hasil penanganan perkara hingga 4 September 2026.

Para tersangka ditetapkan dari 169 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan.

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Pipit Subiyanto mengatakan total area yang terbakar dalam seluruh kasus tersebut mencapai 4.741,8915 hektare.

Menurut Pipit, sebagian besar tersangka merupakan pelaku perorangan yang diduga sengaja membakar lahan.

Pembakaran tersebut antara lain dilakukan untuk membuka area baru.

Lahan yang dibakar umumnya berada di sekitar tempat tinggal pelaku atau merupakan lahan milik mereka sendiri.

"Dari hasil penanganan perkara yang kami lakukan, tersangka sejauh ini didominasi perorangan. Mereka melakukan pembakaran di lahan yang berada di sekitar atau merupakan miliknya sendiri, salah satunya dengan motif untuk membuka lahan," kata Pipit, Sabtu (5/9/2026).

Penanganan karhutla kini dilakukan melalui berbagai jalur hukum.

Selain proses pidana yang ditangani aparat penegak hukum, pemerintah juga menyiapkan langkah perdata apabila ditemukan kerugian yang dapat dihitung dan terdapat dasar hukum untuk mengajukan gugatan.*(d/ad)