JAKARTA – Proses eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026, berlangsung tegang.

Aparat gabungan dari Polri, TNI, dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) harus menerobos kerumunan massa yang berupaya menghalangi pelaksanaan penyitaan aset negara tersebut.

Baca Juga:

• Laporan Dugaan Masalah Dapur MBG Bermunculan di Sumut, Ini Respons Kejati

"Sebanyak 69 orang diamankan karena mencoba menghalang-halangi dan melakukan perlawanan terhadap petugas yang melaksanakan tugas. Mereka bukan karyawan eks Hotel Sultan, melainkan massa yang dimobilisasi untuk menghambat proses penyitaan aset," kata Budi Hermanto.

Sejak pagi, ribuan personel gabungan diterjunkan untuk mengawal pelaksanaan eksekusi.

Aparat berhasil memasuki area hotel dan melakukan penyisiran di sejumlah titik, termasuk lobi utama, area restoran, taman, hingga koridor bangunan.

Situasi sempat memanas ketika massa pendukung manajemen hotel berusaha menghalangi pergerakan petugas.

Namun aparat akhirnya berhasil menguasai area utama hotel dan mengevakuasi para tamu yang masih berada di dalam gedung secara tertib.

Di area restoran, sejumlah makanan tampak ditinggalkan begitu saja oleh tamu hotel yang memilih segera meninggalkan lokasi saat proses pengamanan berlangsung.

Eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali lahan serta bangunan kepada Kementerian Sekretariat Negara melalui PPKGBK.

Putusan tersebut bersifat uitvoerbaar bij voorraad, sehingga dapat langsung dieksekusi tanpa harus menunggu proses hukum lainnya selesai.

Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah menjalankan putusan pengadilan untuk mengembalikan penguasaan aset negara yang selama puluhan tahun dikelola oleh PT Indobuildco.

"Indobuildco telah memperoleh hak pengelolaan selama 50 tahun. Saat ini negara mengambil kembali aset strategis tersebut untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat," ujar Bambang.

Meski demikian, pemerintah belum memastikan apakah bangunan Hotel Sultan maupun apartemen Sultan Residence akan dibongkar setelah proses pengosongan selesai.

"Kami fokus terlebih dahulu pada pelaksanaan eksekusi. Untuk langkah berikutnya akan ditentukan kemudian," katanya.

Eksekusi ini menjadi babak terbaru dari sengketa panjang antara pemerintah dan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Pemerintah berpendapat bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan Blok 15 GBK telah berakhir dan tidak diperpanjang, sehingga penguasaan lahan kembali menjadi aset negara.

Sebaliknya, PT Indobuildco mengklaim masih memiliki hak pengelolaan berdasarkan perpanjangan HGB hingga tahun 2053.

Perselisihan tersebut kemudian bergulir ke pengadilan hingga akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan Kementerian Sekretariat Negara dan PPKGBK.

Setelah proses pengosongan selesai, pemerintah berencana mengembangkan kawasan eks Hotel Sultan menjadi ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD).

Konsep tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan GBK sebagai ruang publik modern yang lebih ramah lingkungan dan mudah diakses masyarakat.

Sementara itu, aparat keamanan masih bersiaga di lokasi untuk memastikan proses eksekusi berjalan aman dan mencegah potensi gangguan lanjutan.*

(kmss/ad)

YOGYAKARTA – Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membenarkan seorang anggotanya yang bertugas sebagai personel intelijen sempat diamankan dan diinterogasi oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) usai aksi demonstrasi yang digelar di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah video yang memperlihatkan seorang pria dikelilingi mahasiswa beredar luas di media sosial.

Baca Juga:

• Gibran Bawa Mahasiswa Ikut Kunker ke 5 Wilayah, Pastikan Program MBG hingga Koperasi Desa Berjalan Transparan

Kepala Bidang Humas Polda DIY Komisaris Besar Polisi Ihsan membenarkan bahwa pria yang diamankan mahasiswa tersebut merupakan anggota Polda DIY yang sedang menjalankan tugas pengamanan aksi unjuk rasa.

"Memang benar yang bersangkutan adalah anggota Polda DIY," kata Ihsan dalam keterangannya, Rabu, 17 Juni 2026.

Menurut Ihsan, personel tersebut mendapat surat perintah untuk melakukan pemantauan dan pengamanan kegiatan demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di Yogyakarta.

Kehadirannya bertujuan memastikan jalannya aksi berlangsung aman serta mengawal mahasiswa kembali ke kampus setelah kegiatan selesai.

Polda DIY menilai insiden tersebut terjadi akibat kesalahpahaman antara mahasiswa dan petugas yang bertugas di lapangan.

"Peristiwa itu telah diselesaikan secara humanis melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak kepolisian, rektorat, dan mahasiswa," ujar Ihsan.

Kronologi kejadian juga dijelaskan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Zuly Qodir.

Menurutnya, setelah aksi demonstrasi berakhir, mahasiswa kembali ke kampus sekitar pukul 17.00 WIB.

Saat itu, sejumlah mahasiswa mencurigai seorang pria yang terlihat memotret aktivitas mereka di lingkungan kampus.

Kecurigaan semakin meningkat ketika pria tersebut berusaha menjauh saat didekati mahasiswa.

"Mahasiswa melihat ada seseorang yang memotret kegiatan mereka. Ketika didekati, yang bersangkutan berlari sehingga mahasiswa semakin curiga," kata Zuly.

Pria tersebut kemudian terjatuh dan diamankan ke area rektorat UMY.

Tak lama kemudian, pihak kepolisian menghubungi kampus dan meminta bantuan untuk mengamankan anggotanya.

Zuly mengatakan pihak kampus segera turun tangan untuk mencegah situasi berkembang menjadi tindakan yang tidak diinginkan.

Mahasiswa juga diimbau agar tidak melakukan kekerasan maupun tindakan yang melanggar hukum.

"Saya meminta mahasiswa tetap tenang dan tidak melakukan tindakan fisik ataupun penghinaan terhadap yang bersangkutan," ujarnya.

Setelah dilakukan dialog dan klarifikasi, situasi berangsur kondusif. Anggota kepolisian tersebut kemudian kembali ke Polda DIY.

Aksi demonstrasi yang digelar sejumlah elemen mahasiswa pada Rabu siang di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta diikuti sekitar 470 peserta.

Massa berasal dari berbagai kampus, termasuk Aliansi UMY Bergerak dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, reforma agraria, hingga sejumlah program nasional yang dinilai perlu dievaluasi.

Polda DIY menegaskan kehadiran personel di lokasi aksi merupakan bagian dari tugas pelayanan dan pengamanan agar kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

Hingga saat ini, kondisi di lingkungan kampus maupun di Yogyakarta dilaporkan tetap kondusif setelah insiden tersebut diselesaikan melalui jalur komunikasi antara mahasiswa, pihak kampus, dan kepolisian.*

(tpkm/ad)

MEXICO CITY – Tim nasional Kolombia meraih kemenangan perdana mereka di ajang Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Uzbekistan dengan skor 3-1 dalam laga Grup K yang berlangsung di Mexico City Stadium, Kamis, 18 Juni 2026.

Penyerang andalan Kolombia, Luis Diaz, menjadi bintang kemenangan timnya setelah mencetak satu gol dan satu assist yang membantu Los Cafeteros mengamankan tiga poin penting.

Baca Juga:

• Kabar Gembira Pecinta Bola! TVRI Siarkan Seluruh Laga Piala Dunia 2026 Secara Gratis, Begini Caranya

Namun Uzbekistan memberikan perlawanan sengit dan membuat laga berlangsung dengan tempo tinggi.

Ketatnya pertandingan membuat sejumlah pelanggaran tak terhindarkan.

Bek Kolombia Johan Mojica bahkan harus menerima kartu kuning saat pertandingan baru berjalan tujuh menit.

Kolombia beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, tetapi lini pertahanan Uzbekistan masih mampu meredam tekanan.

Pada menit ke-32, Luis Diaz hampir membawa timnya unggul melalui tendangan keras dari sisi kiri. Namun bola hanya membentur mistar gawang.

Gol yang ditunggu akhirnya lahir pada menit ke-41.

Berawal dari umpan panjang Luis Diaz, Daniel Munoz berhasil lolos dari pengawalan dan melepaskan tembakan yang mengubah skor menjadi 1-0 untuk Kolombia.

Memasuki babak kedua, Uzbekistan mencoba bangkit dengan melakukan sejumlah pergantian pemain.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-60 ketika Abbosbek Fayzullaev berhasil memanfaatkan bola muntah hasil tepisan kiper Camilo Vargas untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Namun keunggulan Uzbekistan hanya bertahan beberapa menit.

Pada menit ke-66, Kolombia kembali memimpin melalui aksi Luis Diaz yang menyelesaikan serangan balik cepat setelah menerima umpan Gustavo Puerta.

Saat pertandingan memasuki masa tambahan waktu, Kolombia memastikan kemenangan lewat gol ketiga yang dicetak pemain pengganti Jaminton Campaz pada menit ke-90+9.

Campaz sukses menanduk umpan silang Cucho Hernandez dan membawa Kolombia unggul 3-1.

Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan ini mengantarkan Kolombia ke puncak klasemen sementara Grup K dengan raihan tiga poin.

Sementara Uzbekistan harus puas berada di posisi terbawah klasemen.

Pada pertandingan lain di grup yang sama, RD Kongo bermain imbang 1-1 melawan Portugal.

Hasil itu membuat kedua tim berbagi satu poin dan menempati posisi kedua serta ketiga klasemen sementara.

Pelatih Kolombia Nestor Lorenzo memuji penampilan anak asuhnya yang mampu menjaga fokus hingga akhir pertandingan.

Sementara Uzbekistan dinilai tampil cukup baik meski gagal mempertahankan momentum setelah menyamakan kedudukan.

Dengan hasil ini, persaingan di Grup K diprediksi semakin ketat menjelang laga kedua yang akan menjadi penentu langkah masing-masing tim menuju babak berikutnya.*

(mk/ad)

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengaku menerima sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Meski demikian, Kejati Sumut belum melakukan penyelidikan lebih lanjut karena masih menunggu arahan resmi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang saat ini menangani perkara dugaan korupsi program MBG di tingkat pusat.

Baca Juga:

• TP PKK Sumut Tinjau Program Aku Hatinya PKK di Desa Temburun Karo, Pekarangan Warga Disulap Jadi Sumber Pangan

"Semua masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait titik dapur SPPG yang diduga bermasalah atau tidak sesuai prosedur tetap kami terima," kata Rizaldi, Rabu, 17 Juni 2026.

Menurut Rizaldi, hingga saat ini belum ada instruksi dari penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan dapur SPPG di daerah.

Karena itu, Kejati Sumut masih sebatas mengumpulkan data dan informasi yang disampaikan masyarakat.

Seluruh laporan tersebut nantinya akan diteruskan sebagai bahan masukan kepada Kejagung.

"Belum ada arahan untuk melakukan penyelidikan. Namun seluruh laporan tetap kami kumpulkan dan akan disampaikan kepada bidang Pidana Khusus Kejagung sebagai bahan pendalaman," ujarnya.

Rizaldi menegaskan, jika nantinya Kejagung memberikan instruksi lanjutan, Kejati Sumut siap menindaklanjuti sesuai kewenangan yang diberikan.

Sementara itu, Kejagung saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam program MBG yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak swasta.

Dalam perkara tersebut, Kejagung telah menetapkan lima tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua mantan Wakil Kepala BGN Sonny Sonjaya dan Loedwijk Pusung, serta dua pihak swasta, Asep Yusuf Somantri dan Andri Mulyono.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk mendukung program MBG.

Penyidik menemukan sejumlah indikasi penyimpangan, mulai dari intervensi dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), hingga dugaan mark up harga pada beberapa proyek pengadaan.

Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain pengadaan lebih dari 21 ribu unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, pengadaan puluhan ribu tablet, ribuan televisi ukuran 75 inci, serta puluhan ribu pasang sepatu yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan spesifikasi.

Selain menelusuri dugaan korupsi, Kejagung juga membuka kemungkinan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana dan aset para tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara yang timbul akibat dugaan korupsi dalam program MBG.

"Kami tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga akan menelusuri aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana guna mengembalikan kerugian negara," kata Anang.

Di Sumatera Utara sendiri, laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan SPPG terus berdatangan.

Kejati Sumut memastikan seluruh laporan akan menjadi bahan evaluasi dan pendalaman apabila nantinya terdapat instruksi resmi dari Kejagung.*

(tm/ad)

KARO – Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, meninjau pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Temburun, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Rabu, 17 Juni 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program pemberdayaan keluarga berjalan optimal sekaligus memantau pelaksanaan Program Aku Hatinya PKK.

Baca Juga:

• Api Melahap Puluhan Kios Pajak Parluasan Pematangsiantar Dini Hari, Pedagang Menangis: Udah Rata Kiosku, Di Mana Lagi Aku Berjualan?

Titiek mengatakan kegiatan monitoring ini merupakan tindak lanjut dari supervisi yang telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya.

Menurut dia, monitoring tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi sarana untuk melihat langsung pelaksanaan program di tengah masyarakat.

"Monitoring ini bukan sekadar seremonial, melainkan momen untuk melihat secara langsung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di masyarakat," ujar Titiek.

Ia menjelaskan, kegiatan monitoring bertujuan memastikan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menertibkan administrasi, meningkatkan kualitas pelaporan, serta mengukur capaian kinerja kader PKK di daerah.

Menurut Titiek, pelaksanaan program yang baik harus didukung dengan penginputan data dan laporan yang tertib melalui Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA).

Sistem tersebut nantinya menjadi salah satu indikator penilaian bagi daerah yang akan mengikuti tahap evaluasi lanjutan.

"Yang terpenting bukan mencari kemenangan semata, tetapi bagaimana desa dan kelurahan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi contoh bagi wilayah lain," katanya.

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting menyambut baik kehadiran tim monitoring dari TP PKK Sumut.

Ia menilai kegiatan tersebut penting untuk memastikan berbagai program pemberdayaan keluarga dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Antonius, peran PKK sangat strategis karena menyentuh langsung berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, hingga pemberdayaan masyarakat.

"Kegiatan ini diharapkan menjadi cerminan keberhasilan PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga," ujarnya.

Ia juga berharap Desa Temburun dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Karo dalam mengembangkan program PKK dan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga.

Usai kegiatan monitoring, Titiek Sugiharti bersama Bupati Karo Antonius Ginting, Ketua TP PKK Kabupaten Karo Roswitha Antonius Ginting, tim monitoring, dan kader PKK meninjau sejumlah lokasi pemanfaatan pekarangan rumah warga.

Rombongan juga melakukan panen berbagai jenis tanaman, seperti cabai caplak, gambas, labu siam, dan sejumlah komoditas hortikultura lainnya yang ditanam masyarakat.

Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif.*

(ad)

TAPTENG - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menemui langsung warga yang menggelar aksi di depan Kantor Bupati, Rabu, 17 Juni 2026.

Warga menyampaikan aspirasi terkait tuntutan kepastian pencairan jaminan hidup (jadup) bagi korban bencana alam yang hingga kini belum diterima secara penuh.

Baca Juga:

• Gibran Bawa Mahasiswa Ikut Kunker ke 5 Wilayah, Pastikan Program MBG hingga Koperasi Desa Berjalan Transparan

Tak lama kemudian, Masinton datang ke lokasi dan berdialog dengan warga.

Dalam pertemuan itu, Masinton menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran bantuan jadup.

Ia menegaskan keterlambatan tersebut bukan karena kesengajaan, melainkan kendala teknis dalam proses administrasi dan sinkronisasi data.

"Kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini, dan perlu diketahui bahwa keterlambatan ini bukan karena kesengajaan. Sejak awal bencana, pendataan telah dilakukan secara transparan dengan memprioritaskan korban yang paling terdampak," kata Masinton di hadapan warga.

Ia menjelaskan, salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian data penerima bantuan, seperti NIK, KK, dan alamat yang tidak sinkron dengan sistem pusat.

Kondisi itu menyebabkan sebagian data yang diajukan pemerintah daerah ditolak oleh pemerintah pusat.

Menurut Masinton, dari sejumlah besar data yang diusulkan, terdapat ratusan yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi ketentuan administrasi.

"Karena NIK, KK hingga lokasi tidak sesuai, maka otomatis tertolak oleh pusat," ujarnya.

Meski demikian, ia tidak merinci jumlah keseluruhan calon penerima jadup yang terdampak kendala tersebut.

Masinton juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Pemerintah daerah, kata dia, hanya berperan dalam pendataan dan pengusulan penerima manfaat.

Sementara itu, di hadapan massa aksi, pemerintah daerah menyatakan terus melakukan penyisiran data agar tidak ada warga korban bencana yang terlewat dari bantuan.

"Kita terus melakukan penyisiran bagi masyarakat yang belum terdata. Kami ingin proses ini cepat terlaksana agar masyarakat segera terbantu," kata Masinton.

Aksi demonstrasi sendiri digelar oleh warga yang menuntut percepatan pencairan jadup tahap lanjutan, kejelasan bantuan rumah rusak, serta transparansi data penerima bantuan.

Massa juga sempat melontarkan kritik terhadap lambatnya penanganan pemerintah daerah.

Namun setelah dialog terbuka berlangsung, suasana berangsur kondusif. Warga akhirnya menerima penjelasan pemerintah daerah meski tetap mendesak percepatan realisasi bantuan di lapangan.*

(tm/ad)

PEMATANGSIANTAR - Kebakaran hebat melanda kawasan Pajak Parluasan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Kamis dini hari, 18 Juni 2026.

Peristiwa ini menyebabkan puluhan kios pedagang hangus terbakar.

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Apresiasi Program AKU HATINYA PKK Tebing Tinggi, Pekarangan Rumah Jadi Sumber Pangan Keluarga

Dalam waktu singkat, api membesar dan merembet ke kios-kios lain yang berada di sekitarnya.

Humas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pematangsiantar, Parulian Simalango, mengatakan pihaknya langsung mengerahkan delapan unit mobil pemadam ke lokasi kejadian untuk memadamkan api.

"Kami telah mengerahkan 8 unit mobil demi upaya pemadaman," kata Parulian.

Namun, proses pemadaman tidak berjalan mudah. Kondisi kios yang berdempetan serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar dan sulit dikendalikan.

Sejumlah pedagang hanya bisa menyaksikan kios mereka dilalap api tanpa bisa menyelamatkan barang dagangan.

Seorang pedagang pakaian bekas, bermarga Nadeak, tampak menangis setelah kiosnya hangus terbakar.

"Habislah sudah jualanku, baru tahu aku ini kebakaran," ujarnya sambil menangis.

Pedagang lain, penjual ayam potong bermarga Siregar, juga histeris melihat tempat usahanya ikut terbakar.

"Udah rata kiosku, di mana lagi aku berjualan, gimana nanti aku cari makan," katanya.

Setelah beberapa jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Saat ini, proses pendinginan dan pengecekan masih dilakukan di lokasi kejadian.

Beruntung, tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Namun, kerugian material diperkirakan cukup besar karena banyak kios dan barang dagangan tidak dapat diselamatkan.*

(d/ad)

JAKARTA - Pasar ponsel pintar kelas harga Rp2 jutaan semakin kompetitif pada pertengahan 2026.

Dengan dana terbatas, konsumen kini sudah bisa mendapatkan ponsel dengan spesifikasi yang dulu hanya tersedia di kelas menengah, seperti layar 144Hz, baterai jumbo hingga 7.000 mAh, serta kamera 50MP.

Baca Juga:

• 10 HP Redmi dan Poco Terbaik 2026 Harga Rp4-6 Jutaan, Performa Kencang dengan Fitur Kelas Premium

Berikut sejumlah rekomendasi HP Rp2 jutaan terbaik Juni 2026 yang bisa menjadi pertimbangan.

1. Nubia Neo 3 5G

Ponsel ini hadir dengan desain bergaya gaming lengkap dengan pencahayaan RGB di bagian belakang.

Layarnya menggunakan AMOLED 6,8 inci Full HD+ dengan refresh rate 120Hz.

Dari sisi performa, Nubia Neo 3 5G ditenagai chipset Unisoc T8300, RAM 8GB, dan penyimpanan 256GB.

Kamera utama 50MP serta baterai 6.000 mAh dengan fast charging 33W menjadi andalan.

2. Redmi 15

Redmi 15 mengandalkan layar besar 6,9 inci dengan refresh rate hingga 144Hz. Perangkat ini menggunakan Snapdragon 685 dengan RAM hingga 8GB.

Keunggulan utama ponsel ini adalah baterai 7.000 mAh dengan pengisian cepat 33W, cocok untuk penggunaan berat seharian.

3. Infinix Hot 70G

Ponsel ini memakai layar 6,78 inci 120Hz dan chipset Helio G100. RAM tersedia hingga 8GB dengan penyimpanan 256GB.

Baterai 6.000 mAh didukung fast charging 45W menjadi salah satu nilai jual utama.

4. Itel S26 Ultra

Itel membawa kejutan dengan layar AMOLED lengkung 3D 6,78 inci resolusi 1,5K dan refresh rate 144Hz.

Ponsel ini menggunakan chipset Unisoc T7300, RAM hingga 16GB (virtual), serta kamera depan 32MP.

5. Vivo Y21D

Vivo menawarkan keseimbangan antara performa dan daya tahan. Layarnya 6,68 inci dengan refresh rate 90Hz.

Baterai 6.500 mAh didukung fast charging 44W, serta kamera utama 50MP untuk kebutuhan harian.

6. Tecno Spark 50 4G

Ponsel ini hadir dengan layar 6,78 inci 120Hz dan baterai besar 7.000 mAh.

Chipset Helio G81 membuatnya cukup stabil untuk penggunaan sehari-hari.

7. Samsung Galaxy A07

Samsung mengandalkan Helio G99 dengan dukungan pembaruan software hingga enam tahun.

Layarnya 6,7 inci 90Hz dengan baterai 5.000 mAh dan kamera 50MP.

8. Infinix Hot 60 Pro

Mengusung layar AMOLED 1,5K 144Hz, ponsel ini ditenagai Helio G200.

Baterai 5.160 mAh dengan fast charging 45W menjadi pelengkap.

9. Realme C85 4G

Realme menghadirkan layar 144Hz, baterai 7.000 mAh, serta fitur tambahan seperti NFC dan sertifikasi IP68/IP69.

Chipset Snapdragon 685 digunakan untuk performa harian yang stabil.

Persaingan di kelas harga ini menunjukkan bahwa produsen semakin agresif meningkatkan spesifikasi, terutama pada sektor layar cepat, baterai besar, dan kamera 50MP.

Dengan fitur yang semakin lengkap, ponsel Rp2 jutaan kini tidak lagi sekadar perangkat komunikasi, tetapi juga sudah mampu menunjang gaming dan produktivitas ringan.*

(di/ad)

TEBING TINGGI - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, mengapresiasi pelaksanaan Program AKU HATINYA PKK di Kota Tebing Tinggi.

Program tersebut dinilai berhasil mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

Baca Juga:

• Gibran Bawa Mahasiswa Ikut Kunker ke 5 Wilayah, Pastikan Program MBG hingga Koperasi Desa Berjalan Transparan

"Saya mengapresiasi TP PKK Kota Tebingtinggi yang telah melaksanakan Program AKU HATINYA PKK dengan baik. Program ini sangat penting untuk mendorong ketahanan pangan keluarga, pemanfaatan pekarangan rumah, serta menciptakan lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman," kata Kahiyang Ayu.

Program AKU HATINYA PKK (Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman) merupakan salah satu upaya PKK dalam menggerakkan masyarakat agar memanfaatkan lahan sekitar rumah untuk berbagai kebutuhan, seperti tanaman pangan, obat keluarga, hingga penghijauan lingkungan.

Menurut Kahiyang, kegiatan monitoring tidak hanya berfungsi sebagai penilaian, tetapi juga untuk melihat langsung implementasi 10 Program Pokok PKK di tengah masyarakat serta memastikan pembinaan berjalan berkelanjutan.

Ia menambahkan, pemanfaatan pekarangan rumah dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mendorong kreativitas warga, termasuk melalui penanaman tanaman seperti serai dan kunyit serta pengolahan barang bekas menjadi produk bernilai guna.

Kegiatan monitoring kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung pekarangan rumah warga oleh Kahiyang Ayu bersama Ketua TP PKK Kota Tebing Tinggi, Susmita Wanti Irdian Saragih.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, jajaran TP PKK Sumut, perangkat kecamatan dan kelurahan, serta mitra PKK dari sejumlah perusahaan seperti PT Inalum, PT Mahakam, dan PTPN.*

(ad)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah mengantongi sejumlah informasi terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang terjadi di berbagai kantor imigrasi daerah.

Informasi tersebut kini sedang didalami untuk memperluas pengusutan kasus yang sebelumnya terbongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Juga:

• Gibran Bawa Mahasiswa Ikut Kunker ke 5 Wilayah, Pastikan Program MBG hingga Koperasi Desa Berjalan Transparan

Data tersebut dinilai penting untuk menelusuri kemungkinan praktik serupa di wilayah lain.

"Kami juga mendapatkan sejumlah informasi dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, yang kemudian melaporkan adanya dugaan praktik korupsi yang terjadi di daerah lain," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu malam, 17 Juni 2026.

Menurut Budi, laporan masyarakat menjadi bahan penting bagi penyidik untuk memperluas lingkup penyelidikan.

OTT yang dilakukan sebelumnya disebut menjadi pintu masuk utama dalam mengembangkan kasus tersebut.

"Peristiwa tertangkap tangan ini kan selalu jadi entry point KPK untuk bisa menyasar lebih luas lagi," ujarnya.

KPK juga mengimbau masyarakat, termasuk WNA yang merasa menjadi korban pemerasan oleh oknum imigrasi, untuk segera melapor agar penyidik dapat memetakan pola dan lokasi praktik dugaan korupsi tersebut.

"Informasi dari masyarakat, terlebih para pihak yang menjadi korban, sangat dibutuhkan untuk melihat di mana saja praktik ini terjadi dan seperti apa modusnya," kata Budi.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT pada 2–3 Juni 2026 yang menangkap 17 orang, terdiri dari delapan aparatur sipil negara (ASN) dan sembilan pihak swasta yang berperan sebagai perantara atau calo.

Dari hasil penyidikan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA periode 2022–2026.

Praktik tersebut diduga berlangsung sejak masih berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian berlanjut di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KPK menyebut para tersangka diduga memperoleh keuntungan hingga Rp145,5 miliar dari praktik pemerasan tersebut.

Sejumlah pejabat imigrasi turut terseret dalam kasus ini, termasuk mantan Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024 Silmy Karim, serta sejumlah pejabat lain seperti Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, dan Ronald Arman Abdullah.

Beberapa pejabat teknis dan staf di lingkungan Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian juga ikut ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menegaskan masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta memperluas penyidikan ke sejumlah daerah.*

(vo/ad)

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi untuk mengikuti kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia pada 18–21 Juni 2026.

Langkah ini disebut sebagai upaya membuka ruang partisipasi publik, khususnya generasi muda, dalam mengawasi program pemerintah.

Baca Juga:

• Mandat Palsu, Data Curian: Bedah Kebohongan BEM Bersatu

Sebelum keberangkatan dari Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Gibran menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang selama ini aktif memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

"Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia. Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi," kata Gibran.

Gibran mengatakan, keikutsertaan mahasiswa dalam kunjungan kerja tersebut bertujuan agar mereka dapat melihat langsung pelaksanaan program prioritas pemerintah di lapangan.

Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut dia, keterlibatan mahasiswa penting sebagai bentuk pengawasan sosial sekaligus ruang dialog antara pemerintah dan kalangan akademisi.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiah termanfaatkan dengan baik dan terbebas dari praktik korupsi. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik," ujarnya.

Dalam agenda kunjungan tersebut, rombongan Wapres dijadwalkan mengunjungi sejumlah wilayah, antara lain Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Kabupaten Ende, NTT, menjadi lokasi pertama yang akan ditinjau, termasuk pelaksanaan program MBG dan pengembangan koperasi desa.

Berdasarkan informasi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden, rombongan lepas landas dari Halim Perdanakusuma pada pukul 06.00 WIB.

Kunjungan kerja ini juga disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menjalankan program prioritas nasional.*

(vo/ad)

MEDAN - Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 10 kilogram di perairan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Barang haram tersebut diduga berasal dari jaringan narkoba lintas negara Malaysia–Indonesia.

Baca Juga:

• Medan Jadi Tuan Rumah IMT-GT ke-32, Sumut Usulkan Ekonomi Halal Masuk Blueprint Kawasan

Ia diduga berperan sebagai kurir yang mengangkut sabu dari wilayah perairan perbatasan Indonesia–Malaysia menuju Sumatera Utara.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi adanya rencana penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan Polda Sumut dan Patroli Laut Bea Cukai Teluk Nibung melakukan patroli di wilayah perairan Asahan yang diduga menjadi jalur masuk barang ilegal tersebut.

"Informasinya yang bersangkutan baru saja mengambil barang dari warga Malaysia. Kemudian tim gabungan menuju lokasi dan melakukan penindakan. Saat penggeledahan di sampan, ditemukan 10 kilogram sabu," kata Andy, Rabu (17/6/2026).

Saat pemeriksaan di lapangan, petugas sempat mendapat pengakuan awal bahwa pelaku tidak membawa narkotika.

Namun, setelah dilakukan penggeledahan lebih teliti, petugas menemukan satu bungkusan besar yang disembunyikan di dalam jaring ikan.

Bungkusan tersebut berisi 10 kilogram sabu yang diduga baru diambil dari wilayah perairan perbatasan Indonesia–Malaysia.

Andy mengungkapkan, pelaku merupakan nelayan asal Kota Tanjung Balai yang diduga sudah beberapa kali terlibat dalam aktivitas penyelundupan narkotika dari Malaysia ke Indonesia.

"Yang bersangkutan diduga menjadi kurir jaringan internasional yang memanfaatkan jalur laut untuk memasukkan narkotika ke Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, modus penyelundupan dilakukan dengan menyamarkan aktivitas kurir sebagai nelayan.

Barang bukti disembunyikan di antara perlengkapan melaut agar tidak mencurigakan saat melintas di perairan.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti 10 kilogram sabu telah diamankan di Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi juga masih menelusuri jaringan di balik kasus ini, termasuk pemasok dari Malaysia dan pihak penerima di Indonesia.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara.

Polda Sumut menegaskan akan terus memperketat pengawasan di wilayah perairan perbatasan yang kerap dimanfaatkan jaringan narkotika internasional sebagai jalur penyelundupan.*

(vo/ad)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Kamis, 18 Juni 2026.

Rupiah tercatat berada di level Rp17.860 per dolar AS, seiring penguatan mata uang dolar di pasar global.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah 1 Persen ke Level 6.157

Pada saat yang sama, indeks dolar AS (DXY) tercatat menguat 0,17 persen ke level 100,26.

Pergerakan mata uang di kawasan Asia terpantau bervariasi.

Yen Jepang dan rupee India masing-masing mencatat penguatan tipis, sementara sejumlah mata uang lain justru melemah terhadap dolar AS, termasuk ringgit Malaysia dan won Korea.

Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada kisaran Rp17.760 hingga Rp17.800 per dolar AS sepanjang perdagangan hari ini.

Dari sisi domestik, pelaku pasar menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 17–18 Juni 2026.

Keputusan suku bunga dan arah kebijakan moneter BI menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi sentimen pasar.

Di sisi lain, kekhawatiran terhadap ketahanan energi nasional disebut mulai mereda setelah Indonesia dilaporkan tidak lagi bergantung pada impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz.

Sementara itu, dari faktor eksternal, penguatan dolar AS turut ditopang oleh perkembangan kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran.

Kesepakatan tersebut mencakup perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari serta pelonggaran blokade pelabuhan yang memungkinkan ekspor minyak Iran kembali berjalan.

Fokus investor global juga tertuju pada kebijakan moneter The Federal Reserve (The Fed), yang dipimpin Ketua Kevin Warsh.

Bank sentral AS diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan, namun pasar menunggu sinyal arah kebijakan melalui proyeksi ekonomi terbaru dan dot plot.*

(bi/ad)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis, 18 Juni 2026.

Pada awal sesi, IHSG tercatat turun 1,01 persen atau 62,99 poin ke level 6.157,74 pada pukul 09.22 WIB.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp30 Ribu per Gram, Apakah Saat yang Tepat untuk Beli?

Pada perdagangan pagi itu, sebanyak 210 saham menguat, 335 saham melemah, dan 164 saham stagnan.

Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat mencapai Rp10.743,85 triliun.

Meski dibuka di zona merah, pergerakan IHSG pada hari ini diperkirakan masih berpotensi menguat terbatas.

Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, M. Nafan Aji Gusta, memproyeksikan IHSG bergerak dengan level support di 6.178 dan 6.058, sementara resistance berada di 6.287 dan 6.516.

Dari sisi global, pasar masih dipengaruhi arah kebijakan moneter Amerika Serikat.

Fokus investor tertuju pada hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang mempertahankan Fed Funds Rate di level 3,75 persen.

Meski suku bunga tidak berubah, proyeksi terbaru The Federal Reserve di bawah kepemimpinan Ketua Kevin Warsh menunjukkan median Fed Funds Rate 2026 naik menjadi 3,8 persen dari sebelumnya 3,4 persen.

Kondisi ini memunculkan ekspektasi kebijakan yang masih cenderung hawkish hingga akhir tahun.

Di sisi geopolitik, sentimen pasar juga dipengaruhi ketegangan di Timur Tengah.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut memperingatkan kemungkinan lanjutan aksi militer terhadap Iran jika kesepakatan yang sedang disusun tidak dipatuhi.

Namun, kedua negara dijadwalkan melanjutkan pembahasan dalam jalur diplomasi baru di Swiss pada 19 Juni 2026.

Selain itu, investor juga menanti pengumuman MSCI terkait status pasar modal Indonesia.

Potensi penurunan status dari emerging market menjadi frontier market dinilai masih kecil, namun tetap menjadi perhatian pelaku pasar.

Jika pembatasan terhadap sejumlah saham dicabut, aliran dana asing diperkirakan dapat kembali masuk ke pasar domestik.

Dari dalam negeri, pasar menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia.

Konsensus pasar memperkirakan BI akan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global.

Sementara itu, rupiah tercatat melemah sekitar 0,21 persen ke level Rp17.762 per dolar AS, seiring kuatnya dolar di pasar global.*

(bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan Kamis, 18 Juni 2026.

Harga emas Antam hari ini berada di level Rp2.703.000 per gram, turun sebesar Rp30.000 dibandingkan harga perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Medan Jadi Tuan Rumah IMT-GT ke-32, Sumut Usulkan Ekonomi Halal Masuk Blueprint Kawasan

Harga buyback tercatat sebesar Rp2.475.000 per gram, melemah Rp39.000 dari posisi sebelumnya.

Perubahan harga emas Antam mengikuti pergerakan harga emas dunia yang juga mengalami tekanan.

Harga emas global di pasar spot tercatat ditutup pada level US$4.278,2 per troy ons, turun sekitar 1,23 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Sebelumnya, harga emas dunia sempat mengalami kenaikan selama empat hari berturut-turut dengan total penguatan mencapai 6,37 persen.

Namun, kenaikan tersebut kemudian diikuti aksi ambil untung oleh sebagian investor yang memilih menjual emas untuk merealisasikan keuntungan.

Selain faktor aksi jual investor, kebijakan bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) turut memengaruhi pergerakan harga emas.

The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5 persen hingga 3,75 persen.

Namun, sejumlah pejabat bank sentral AS masih membuka kemungkinan adanya kenaikan suku bunga pada tahun ini.

Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap harga emas karena logam mulia merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset.

Ketika suku bunga meningkat, daya tarik emas bagi investor dapat berkurang.

Daftar Harga Emas Antam 18 Juni 2026

Berikut harga emas batangan Logam Mulia Antam hari ini:

0,5 gram: Rp1.401.500
1 gram: Rp2.703.000
2 gram: Rp5.346.000
3 gram: Rp7.994.000
5 gram: Rp13.290.000
10 gram: Rp26.525.000
25 gram: Rp66.187.000
50 gram: Rp132.295.000
100 gram: Rp264.512.000
250 gram: Rp661.015.000
500 gram: Rp1.321.820.000
1.000 gram: Rp2.643.600.000

Meski mengalami penurunan dalam perdagangan hari ini, emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat karena dianggap mampu menjaga nilai aset dalam jangka panjang.

Bagi masyarakat yang ingin membeli emas, perubahan harga harian perlu menjadi perhatian agar dapat menentukan waktu transaksi yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi investasi masing-masing.*

(bi/ad)

PRANCIS - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani memorandum kesepakatan damai dengan Iran dalam sebuah agenda resmi yang digelar di Istana Versailles, Prancis.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Baca Juga:

• Rotasi Enam Pejabat Utama Polresta Banda Aceh, Kapolresta Dorong Pelayanan Presisi untuk Masyarakat

Dalam unggahan itu, Macron tampak duduk di sebelah Trump saat dokumen perjanjian ditandatangani. Di belakang keduanya, terlihat Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Sebelum menandatangani dokumen, Trump sempat memberikan pernyataan singkat di hadapan Macron. Ia mengakui proses menuju kesepakatan tersebut tidak mudah.

"This was not easy," ujar Trump usai menandatangani memorandum damai tersebut, dikutip dari unggahan akun X Macron, Kamis, 18 Juni 2026.

Setelah penandatanganan, Macron, Rubio, serta sejumlah pejabat yang hadir memberikan tepuk tangan.

Trump juga sempat menunjukkan dokumen yang telah ia tandatangani kepada para hadirin.

Dalam unggahan terpisah, Macron menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah penting bagi hubungan Amerika Serikat dan Iran

Ia juga menyebut perjanjian itu berpotensi membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz untuk kapal dari berbagai negara.

"Ini adalah langkah penting ke arah yang benar bagi rekan-rekan sesama warga kita yang akan memungkinkan penurunan harga energi dalam waktu dekat," tulis Macron di akun X miliknya.

Penandatanganan memorandum damai tersebut dilakukan sehari setelah KTT G7 di Prancis pada Rabu, 17 Juni 2026.

Di hari yang sama, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga disebut menandatangani dokumen kesepakatan serupa.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei mengatakan dokumen tersebut ditulis dalam bahasa Inggris dan Persia atas permintaan pihak Iran.

Ia menyebut penggunaan dua bahasa itu sebagai bentuk transparansi dalam komunikasi publik.

"Ini mewakili tingkat transparansi tertinggi dalam komunikasi publik kami," kata Baghaei.*

(d/ad)

Oleh:Yogen Sogen

PADA Selasa, 16 Juni 2026, di Utan Kayu, Jakarta Timur, empat belas orang berdiri di depan kamera mengatasnamakan "BEM Bersatu".

Baca Juga:

• Medan Jadi Tuan Rumah IMT-GT ke-32, Sumut Usulkan Ekonomi Halal Masuk Blueprint Kawasan

Satu hari berselang, sebelum narasi itu sempat mengakar luas di publik, klaim tersebut runtuh dengan sendirinya.

Tiga organisasi mahasiswa yang namanya dicatut dalam daftar peserta konferensi pers, BEM Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika, BEM Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta, dan BEM KM Institut STIAMI, membantah secara terbuka pernah hadir, mengirim delegasi, atau bahkan memberikan mandat kepada siapa pun.

Lebih jauh, BEM KM STIAMI memastikan tidak ada lembaga bernama BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi seperti yang tercantum dalam daftar hadir.

Sementara BEM FTI UBSI menyatakan tidak memiliki pengurus bernama "Ahmad" yang disebut mewakili mereka.

Ironi ini terlalu telanjang untuk diabaikan. Sebuah kelompok yang menuduh pihak lain minim kajian justru gagal memverifikasi keanggotaannya sendiri.

Sebuah aliansi yang mengklaim hendak menjaga kemurnian gerakan mahasiswa justru dibangun di atas nama-nama lembaga yang tidak pernah memberi izin, bahkan yang tidak pernah ada.

Konsekuensinya, perdebatan tentang substansi tuntutan mengalami pendangkalan, pertanyaan paling dasar pun nampak ke permukaan, bahwa siapa sebenarnya yang berbicara, dan atas nama siapa.

Pola ini bukan barang baru dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia.

Jurgen Habermas, dalam teorinya tentang ruang publik, menempatkan keabsahan wacana politik pada kemampuan argumen untuk diuji secara terbuka tanpa distorsi kekuasaan maupun manipulasi identitas pembicara.

Begitu sebuah pernyataan publik dibangun di atas representasi palsu, ruang publik itu sendiri tercemar sejak dari akarnya, terlepas dari benar atau salahnya isi pernyataan tersebut.

BEM Bersatu, dengan mengklaim mandat dari organisasi yang ternyata menyangkalnya, justru melakukan persis apa yang mereka tuduhkan kepada pihak lain, yaitu merusak syarat dasar deliberasi yang sehat.

Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah fungsi taktis dari gerakan semacam ini.

Vedi Hadiz, dalam analisisnya tentang predatory politics di Indonesia pasca-Reformasi, menunjukkan bagaimana ruang masyarakat sipil yang seharusnya independen kerap disusupi oleh proksi kepentingan elite, yang tampil dengan kostum gerakan rakyat namun berfungsi menjaga status quo.

Daftar kampus yang muncul dalam konferensi pers BEM Bersatu, sebagian besar institusi kecil dan menengah yang tidak memiliki tradisi gerakan mahasiswa yang kuat, memperkuat dugaan bahwa ini bukan representasi organik, melainkan instrumen framing yang sengaja dimunculkan pada momentum politik tertentu.

Tudingan mereka terhadap eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, soal kedekatannya dengan purnawirawan TNI dan jaringan politik tertentu, kian menihilkan basis substansi kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis, dan berpotensi mengalihkan perdebatan ke ranah personal dan motif tersembunyi.

Klaim itu cukup spesifik, mobil Fortuner yang dipakai Tiyo disebut terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang menurut BEM Bersatu adalah adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, sosok yang disebut sebagai besan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, mantan tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Entah benar atau tidaknya silsilah tersebut, yang perlu dicatat adalah data kepemilikan kendaraan hingga pertalian keluarga semacam itu bisa diperoleh oleh sekelompok mahasiswa.

Data registrasi kendaraan di Indonesia, termasuk nama pemilik dalam STNK dan BPKB, bukan informasi yang terbuka untuk diakses publik secara bebas, apalagi untuk ditelusuri sampai ke jejaring keluarga seorang purnawirawan jenderal.

Akses semacam itu biasanya hanya dimiliki aparat penegak hukum atau pihak yang memiliki jalur ke basis data Korlantas dan Samsat.

Kejanggalan ini semakin mencurigakan jika dikaitkan dengan temuan dua hari sebelumnya.

Pada Sabtu, 13 Juni 2026, usai aksi Gejayan Memanggil di Sleman, Tiyo mendapati alat pelacak GPS bermerek PBX Finder terpasang diam-diam di kolong mobil yang ia kendarai, sebagaimana ia ungkapkan sendiri melalui akun sosmed pribadinya.

Ia mengaku tidak tahu siapa yang memasangnya. Dua hari berselang, kendaraan yang sama muncul dalam pernyataan BEM Bersatu lengkap dengan data kepemilikan dan jejaring keluarganya.

Suatu kebetulan semacam ini sulit dijelaskan tanpa mempertanyakan apakah pihak yang memasang alat pelacak dan pihak yang menyuplai data silsilah keluarga kepada BEM Bersatu berasal dari sumber yang sama.

Jika benar, yang sedang terjadi bukan hanya perdebatan opini publik, tetapi penyalahgunaan akses data pribadi yang semestinya dilindungi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sekaligus bentuk pengawasan informal terhadap aktivis kritis yang jauh lebih berbahaya ketimbang substansi tuntutan yang sedang mereka kritik.

Pola ini juga bukan kejadian pertama dalam siklus gerakan mahasiswa pasca-Reformasi.

Pada era pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja dan revisi KUHP beberapa tahun lalu, taktik serupa pernah muncul.

Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan mahasiswa moderat tiba-tiba hadir untuk membela kebijakan pemerintah, sebelum akhirnya terungkap minim basis keanggotaan yang jelas.

Pembeda dari kasus BEM Bersatu kali ini hanyalah kecepatan terbongkarnya, berkat respons cepat organisasi kampus yang merasa dicatut namanya.

Namun kecepatan terbongkar bukan berarti taktik ini akan berhenti.

Sebab selama ruang publik digital memungkinkan klaim representasi viral lebih dahulu sebelum diverifikasi, insentif untuk memproduksi gerakan tandingan serupa tetap besar.

Steven Levitsky dan Lucan Way menyebut taktik semacam ini sebagai bagian dari competitive authoritarianism, yaitu cara kekuasaan mengelola oposisi tanpa represi terbuka, melalui penciptaan pluralisme palsu yang membingungkan publik tentang siapa yang sah berbicara atas nama rakyat.

Dalam konteks Indonesia hari ini, taktik itu tidak lagi memerlukan kekerasan jalanan seperti era 1998.

Cukup dengan mengatasnamakan sepuluh BEM, mengangkat isu populer seperti dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis, dan menyusupkan narasi disusupi elite terhadap gerakan yang sah, perhatian publik sudah berhasil dipecah.

Media pun, tanpa verifikasi memadai, ikut menyebarkan klaim itu sebagai representasi sah gerakan mahasiswa, sebelum akhirnya tiga organisasi yang dicatut harus repot-repot mengeluarkan klarifikasi.

Lebih jauh, Franz Magnis-Suseno pernah mengingatkan bahwa etika politik yang sehat menuntut kejujuran tentang siapa yang berbicara dan atas dasar legitimasi apa.

Sebab tanpa itu demokrasi kehilangan fondasi moralnya yang paling dasar, yakni kejujuran intersubjektif antarwarga.

BEM Bersatu, dengan mengklaim mandat yang ternyata fiktif, telah melanggar prinsip paling mendasar itu, terlepas dari ada atau tidaknya kebenaran dalam sebagian kritik yang mereka sampaikan tentang kualitas argumentasi gerakan mahasiswa lain.

Perlu ditegaskan, yang dijaga bukan hanya kemurnian gerakan mahasiswa dari kepentingan politik praktis, sebagaimana yang diserukan BEM Bersatu.

Namun, kejernihan publik dalam membedakan suara otentik dari gerakan tandingan yang direkayasa.

Setiap kali sebuah kelompok mengklaim representasi luas tanpa kesediaan diverifikasi, kewaspadaan harus meningkat, bukan menurun.

Taktik memecah konsentrasi semacam ini bukan hanya merugikan mahasiswa yang sedang berjuang menyuarakan kritik, namun juga publik yang kehilangan kemampuan membedakan mana perdebatan substantif dan mana kebisingan yang sengaja diciptakan untuk menenggelamkannya.

Ketika itu terjadi, demokrasi tidak mati karena dibungkam, melainkan karena dibuat bingung tentang siapa sebenarnya yang layak didengar.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STIPAN

MEDAN - Sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, mengalami pemadaman listrik bergilir pada Kamis, 18 Juni 2026.

Pemadaman dilakukan selama kurang lebih tiga jam sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan jaringan oleh PT PLN (Persero).

Baca Juga:

• Medan Jadi Tuan Rumah IMT-GT ke-32, Sumut Usulkan Ekonomi Halal Masuk Blueprint Kawasan

Pemeliharaan jaringan difokuskan di wilayah Unit Layanan Pelanggan (ULP) Medan Baru dengan estimasi waktu pemadaman mulai pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB.

PLN menyebut pemadaman dilakukan untuk mendukung peningkatan keandalan pasokan listrik, termasuk kegiatan pemotongan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik di sejumlah titik.

"Selama proses peningkatan keandalan listrik ini, pelanggan yang menggunakan genset diimbau untuk memisahkan instalasi dari jaringan PLN demi keselamatan," demikian keterangan PLN UP3 Medan.

Selama proses pemeliharaan berlangsung, sebanyak 16 ruas jalan di Medan terdampak pemadaman listrik, di antaranya Jalan Adam Malik, Jalan Kenari, Jalan Waringin, Jalan Ketapang, Jalan Bungur, Jalan Sentang, Jalan Nenas, Jalan Rambutan, Jalan Rambung, Jalan Mayang, Jalan Sikambing, Jalan Tualang, Jalan Patimura, serta kawasan Tanjung.

PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan mengimbau masyarakat untuk melakukan antisipasi, terutama bagi aktivitas yang bergantung pada pasokan listrik.

Pemadaman ini bersifat sementara dan akan kembali normal setelah proses pemeliharaan jaringan selesai dilakukan.*

(d/ad)

MEDAN - Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 yang dijadwalkan berlangsung di Medan pada September 2026.

Forum kerja sama sub-regional ini disebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi ekonomi lintas negara di kawasan Asia Tenggara bagian utara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Jajaki Kerja Sama dengan Finlandia Ubah Sampah Jadi Energi Listrik di Sumut

"Gagasan ini sejalan dengan komitmen Sumatera Utara untuk memperluas manfaat kerja sama IMT-GT melalui pembangunan ekosistem ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada nilai tambah," kata Kabag Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumut, Ahmad Yamin, dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu, 17 Juni 2026.

Yamin menjelaskan, pembahasan awal antara 10 provinsi di Sumatera telah mengerucut pada sejumlah sektor yang akan diusulkan dalam kerja sama IMT-GT.

Dari delapan sektor yang disiapkan, Sumut akan memprioritaskan tiga bidang utama, yakni pertanian, pariwisata, serta produk dan layanan halal.

Menurut dia, sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan Sumut, terutama komoditas kopi.

Namun ia menyoroti bahwa selama ini produk daerah kerap kurang mendapat pengakuan sebagai milik asalnya.

"Komoditi kita kopi asal Sumut, tapi selama ini ibarat lembu punya susu, sapi dapat nama. Kopinya punya Sumut tapi negara lain membrandingnya menjadi produk mereka," ujarnya.

Selain itu, Sumut juga mendorong penguatan pariwisata halal agar lebih kompetitif di tingkat regional dan global.

Salah satu usulan yang disiapkan adalah menjadikan kawasan Danau Toba sebagai lokasi pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia terkait standar produk dan layanan halal.

"Kalau pelatihan standarisasi produk dan layanan halal dapat dilakukan di Danau Toba tentu akan sangat bermanfaat bagi pariwisata kita dan generasi Sumut ke depan," kata Yamin.

Ia menambahkan, penguatan ekosistem halal diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas produk dan layanan, tetapi juga membuka peluang investasi, memperluas pasar, serta memperkuat jejaring ekonomi antarwilayah dalam kawasan IMT-GT.

Melalui forum tersebut, Pemprov Sumut berharap kerja sama kawasan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menghasilkan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.

"Harapannya konsep produk dan layanan halal bisa menjadi bagian dari arah kebijakan IMT-GT ke depan yang lebih terukur dan memberi manfaat besar bagi kawasan," ujar Yamin.*

(ad)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution menjajaki kerja sama dengan Finlandia dalam pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (PSEL).

Kerja sama ini diharapkan dapat membantu penanganan sampah sekaligus memperkuat pasokan listrik di berbagai wilayah Sumatera Utara, termasuk daerah terpencil.

Baca Juga:

• 207 Jemaah Haji Kloter 14 Asal Medan Tiba, Rico Waas Sambut Kepulangan di Asrama Haji: Semoga Mabrur dan Mabruroh

Menurut Bobby, keberadaan fasilitas PSEL menjadi kebutuhan penting untuk menjawab persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah di Sumut.

Saat ini, proyek PSEL berkapasitas 15 megawatt (MW) yang melayani Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang juga tengah berjalan.

Ia berharap kerja sama dengan Finlandia tidak hanya berhenti pada satu proyek, tetapi dapat diperluas ke wilayah lain dengan skala yang lebih kecil maupun lebih besar.

"Oleh karena itu, kami berharap mungkin Finlandia bisa mensupport program untuk membangun PSEL ini, kami harap kita bisa kerja sama dengan skala yang sama atau yang lebih kecil di beberapa wilayah," kata Bobby Nasution.

Bobby menilai PSEL tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi listrik, tetapi juga sebagai solusi jangka panjang dalam pengelolaan limbah perkotaan secara berkelanjutan.

Selain itu, ia juga membuka peluang kerja sama di sektor hilirisasi industri, terutama yang berbasis sumber daya alam Sumatera Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby turut memaparkan potensi komoditas unggulan daerah, salah satunya kelapa sawit yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam industri turunan.

"Kami sangat terbuka tentang pengolahan kelapa sawit, ini salah satu hal paling berpotensi di Sumut," ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, menyatakan kesiapan negaranya untuk mendukung pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi di Sumatera Utara.

Finlandia juga siap memberikan pendampingan teknis, mulai dari teknologi, sistem pemilahan sampah, hingga edukasi kepada masyarakat.

Pekka menjelaskan, Finlandia memiliki pengalaman dalam mengelola sampah menjadi energi hingga mampu menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) hingga hanya sekitar satu persen.

Ia juga menyebut teknologi pengolahan sampah berbasis sistem modular yang dikembangkan Finlandia dapat diterapkan dalam berbagai skala, termasuk untuk wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.*

(ad)