Pesan tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi para pemenang Putra-Putri Kebudayaan Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 2 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Medan Hujan Sedang

"Pelajari tentang kebudayaan itu, mulai dari sejarah, kuliner, hingga seni. Kalian harus bisa mempelajari budaya secara mendalam," ujar Rico Waas.

Menurutnya, Duta Budaya memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan generasi muda terhadap keberagaman etnis dan budaya yang hidup di Kota Medan.

Rico juga mengapresiasi rencana pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah Kota Medan yang dinilai dapat menjadi ruang edukasi sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar unsur tradisional dalam setiap kegiatan tetap dijaga keasliannya.

Budayawan Kota Medan Muhar Omtatok yang turut hadir mendampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution mengatakan terdapat enam pasang Putra-Putri Kebudayaan yang akan mewakili Kota Medan pada tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Para peserta tersebut dijadwalkan mengikuti ajang tingkat provinsi pada November 2026.Selain membahas peran duta budaya, audiensi tersebut juga membicarakan persiapan Pekan Kebudayaan Daerah Kota Medan. Kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 8-10 Oktober 2026 di Lapangan Benteng Medan.

Pekan Kebudayaan Daerah akan menghadirkan Kampung Budaya serta berbagai kegiatan seni dan permainan tradisional. Sejumlah lomba yang disiapkan antara lain zapin kreasi, egrang, berbalas pantun hingga menegakkan keris.

Berbagai kegiatan tersebut akan melibatkan pelajar tingkat SD dan SMP di Kota Medan.

"Harapan kita, Putra-Putri Budaya ini dapat membawa kebudayaan Medan ke tingkat provinsi maupun nasional. Biar budaya kita lebih dikenal luas, tidak hanya di Medan saja," kata Muhar.

Baca Juga:

• Polda Sumut Bongkar Judol di Medan-Tebing Tinggi, 2 Tersangka Pernah Bekerja di Kamboja

Rico Waas mengapresiasi Erjege Pictures yang mengangkat perjalanan Djamin Ginting ke layar lebar. Film tersebut juga terasa personal bagi Rico karena menampilkan sosok Jakob Waas, kakeknya, yang disebut sebagai salah satu kawan seperjuangan Djamin Ginting.

Baca Juga:

• Galeri Mustika Deli Tampung 150 UMKM, Airin Rico Waas Buka Peluang Kolaborasi dengan PIA Ardhya Garini

Menurut Rico, sosok Djamin Ginting memiliki keterikatan kuat dengan Medan dan Sumatera Utara. Namanya bahkan diabadikan sebagai nama jalan yang menghubungkan kawasan Medan hingga wilayah Karo.

Karena itu, Rico menilai pengangkatan kisah Djamin Ginting ke layar lebar dapat menjadi salah satu cara untuk mengenalkan sejarah perjuangan kepada masyarakat, terutama generasi muda.

Film berdurasi sekitar 103 menit tersebut mengambil latar perjuangan pada 1945 hingga 1948. Cerita menggambarkan tekad para pemuda di Tanah Karo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, termasuk perjalanan Djamin Ginting hingga ke Pulau Jawa.

Selain menampilkan adegan pertempuran, film tersebut juga memadukan unsur drama, humor dan sisi emosional kehidupan keluarga.

Dalam salah satu bagian cerita, sosok Jakob Waas digambarkan bersama Djamin Ginting mempertaruhkan nyawa dalam Pertempuran Bukit Mardinding atau Bukit Kadir. Rico mengaku tersentuh ketika melihat penggambaran sosok kakeknya dalam film tersebut.

Ia juga mengapresiasi penggarapan film yang menurutnya tetap mempertahankan sejumlah fakta sejarah, termasuk kisah dalam buku *Bukit Kadir* dan perjuangan Kadir Saragih yang gugur di kawasan tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Riahna Djamin Ginting dan Erjege Pictures yang sudah menggarap film ini dengan baik. Mudah-mudahan film ini memberikan semangat kepada anak-anak muda tentang perjuangan dalam memerdekakan Republik Indonesia dan menjadi karya yang baik untuk Indonesia," kata Rico Waas.

Dalam film tersebut, tokoh Djamin Ginting diperankan Rafi Sudirman, sementara Likas Tarigan diperankan Claresta Taufan. Adapun sosok Jakob Waas diperankan Marcell Darwin.

Film *Jamin Setia Selamanya* disutradarai Rako Prijanto dengan skenario yang ditulis Titien Wattimena dan Lynda Ulviana.

Penayangan perdana film turut dihadiri Letjen TNI (Purn.) Edy Rahmayadi, Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn.) Antonius Ginting, Sekda Kabupaten Karo Gelora Ginting, unsur Forkopimda Kota Medan, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan, pelaku industri perfilman serta tokoh adat, budaya dan kepemudaan.

Melalui film tersebut, kisah perjuangan Djamin Ginting diharapkan semakin dikenal masyarakat sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah perjuangan dari Sumatera Utara kepada generasi muda.* (dh)

ACEH BESAR- Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Darul Amien, Seulimuem, Aceh Besar, menggelar kegiatan Fathu Kutubi Turats untuk melatih santri kelas 5 Kulliyyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah (KMI) membaca, memahami, dan mengkaji kitab-kitab turats atau kitab kuning.

Kegiatan tersebut berlangsung selama lima hari, mulai 26 September hingga 1 Oktober 2026, dan diikuti sembilan santri kelas 5 KMI. Dalam sistem pendidikan KMI, kelas 5 setara dengan kelas II SMA.

Baca Juga:

• Dorong Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Ketua TP-Posyandu Labusel Turun Gunung Bina Kader di Torgamba

Ketua panitia, Al-Ustaz Abiyyu Tsaqib Noeradjie Hadisutjipto, mengatakan para santri kelas 5 terlebih dahulu dibentuk menjadi satu kelompok besar. Selanjutnya, mereka dibagi menjadi tiga kelompok kecil yang masing-masing beranggotakan tiga santri.

Ada empat bidang utama yang menjadi materi kajian, yakni hadis, tafsir, fikih, dan tauhid. Setiap kelompok mendapatkan judul kajian yang telah ditentukan oleh guru pembimbing untuk diteliti dan dipresentasikan secara bergilir.

Dalam proses tersebut, santri didorong untuk membuka, membaca, dan memahami kitab-kitab turats secara mandiri. Guru pembimbing kemudian memberikan arahan dan koreksi agar santri tidak hanya mampu membaca teks Arab dalam kitab kuning, tetapi juga memahami metode pengkajian serta kandungan materinya.

Pelaksanaan Fathu Kutubi Turats dibagi menjadi dua sesi utama, yakni sesi kajian atau penelitian serta sesi pembahasan dan diskusi.

Pada sesi kajian, setiap kelompok menelusuri materi yang telah ditentukan dengan merujuk pada kitab-kitab turats. Para santri dituntut memahami teks, menelusuri pembahasan, dan menyusun hasil kajian untuk dipresentasikan.

Hasil kajian kemudian dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Presentasi dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi, sehingga kelompok lain dapat mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, maupun mendiskusikan materi yang disampaikan.

Setelah sesi diskusi selesai, guru pembimbing memberikan koreksi, penjelasan, dan pelurusan terhadap hasil kajian para santri. Tahap tersebut dilakukan untuk memastikan pemahaman terhadap materi tetap sesuai dengan kandungan dan kaidah dalam kitab yang dipelajari.

Panitia lainnya, Al-Ustaz Afton Alfan Bawaqy, Lc., mengatakan Fathu Kutubi Turats bertujuan melatih dan membiasakan santri membaca, memahami, serta mengkaji kitab-kitab turats secara mandiri dan kritis.

Menurutnya, kemampuan membaca kitab turats tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengenali teks. Santri juga perlu memahami struktur bahasa, konteks pembahasan, serta kandungan hukum dan keilmuan yang terdapat dalam kitab.

Pada acara penutupan, para santri kelas 5 menyampaikan kesan dan pesan setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Panitia juga mengumumkan peserta terbaik, yakni Afifi Abdurrazaq, santri kelas 5 KMI.

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama yang diikuti santri, guru pembimbing, dan panitia.

Pimpinan PMDG Kampus 8 Darul Amien, Al-Ustaz Fauzul Halim, M.Pd., turut hadir dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Fathu Kutubi Turats.* (dh)

Suhu udara di Aceh hari ini berada pada kisaran 17-30 derajat Celsius. Suhu terendah mencapai 17 derajat Celsius di Aceh Tenggara dan Aceh Tengah, sedangkan suhu tertinggi mencapai 30 derajat Celsius di Aceh Barat, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 2 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Medan Hujan Sedang

Sementara itu, Aceh Tenggara dan Aceh Tengah diprakirakan mengalami hujan petir, masing-masing dengan suhu 17-23 derajat Celsius. Hujan petir juga diprakirakan terjadi di Nagan Raya dengan suhu 23-28 derajat Celsius.

Aceh Barat menjadi wilayah yang diprakirakan mengalami hujan sedang, dengan suhu udara 24-30 derajat Celsius. Hujan ringan diprakirakan terjadi di Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Di wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-28 derajat Celsius. Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam juga diprediksi mengalami hujan ringan, dengan suhu masing-masing 24-28 derajat Celsius, 24-28 derajat Celsius, dan 24-30 derajat Celsius.

Sementara itu, Kota Sabang menjadi satu-satunya wilayah yang diprakirakan mengalami cuaca berawan, dengan suhu 26-29 derajat Celsius.

Secara umum, hujan ringan masih menjadi kondisi cuaca yang paling banyak diprakirakan terjadi di Aceh pada Jumat, 2 Oktober 2026. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (dh)

Suhu udara di Sumatera Utara hari ini berada pada kisaran 17-32 derajat Celsius. Suhu terendah diprakirakan terjadi di Tapanuli Utara, sedangkan suhu tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Labuhanbatu, Padang Lawas Utara, dan Labuhanbatu Selatan.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 2 Oktober: Jaksel-Jaktim Hujan Ringan

Humbang Hasundutan menjadi salah satu wilayah dengan intensitas hujan lebih tinggi, yakni hujan sedang. Suhu udara di wilayah tersebut berada pada kisaran 18-23 derajat Celsius.

Kondisi hujan sedang juga diprakirakan terjadi di Kota Medan dengan suhu 24-30 derajat Celsius. Cuaca hujan ringan diprediksi terjadi di Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli.

Untuk wilayah dengan suhu maksimum tertinggi, Labuhanbatu berada pada kisaran 24-32 derajat Celsius. Suhu hingga 32 derajat Celsius juga diprakirakan terjadi di Padang Lawas Utara dan Labuhanbatu Selatan.

Sementara itu, suhu minimum terendah tercatat di Tapanuli Utara, yakni 17 derajat Celsius. Beberapa wilayah dataran tinggi lainnya seperti Karo, Dairi, Toba, Samosir, dan Humbang Hasundutan juga diprakirakan memiliki suhu relatif rendah.

Secara umum, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling banyak diprakirakan terjadi di Sumatera Utara pada Jumat, 2 Oktober 2026. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah.* (dh)

Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan berawan dengan suhu 27-29 derajat Celsius. Kondisi berawan juga terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, yang masing-masing memiliki suhu 25-30 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 2 Oktober: Hujan di Sejumlah Daerah, Suhu Capai 35°C

Hujan ringan diprakirakan terjadi di Jakarta Selatan dengan suhu 25-30 derajat Celsius. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta Timur dengan suhu 25-31 derajat Celsius.

Dari seluruh wilayah DKI Jakarta, Jakarta Timur mencatat suhu maksimum tertinggi, yakni mencapai 31 derajat Celsius. Sementara suhu minimum 25 derajat Celsius tercatat di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Secara umum, cuaca Jakarta pada Jumat, 2 Oktober 2026, diprakirakan berawan dengan hujan ringan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (dh)

Suhu udara di Jawa Barat hari ini berada pada kisaran 17-35 derajat Celsius. Suhu terendah diprakirakan terjadi di Garut dengan 17 derajat Celsius, sedangkan suhu tertinggi mencapai 35 derajat Celsius di Indramayu dan Subang.

Baca Juga:

• Cuaca Jogja Hari Ini 2 Oktober: Cerah-Berawan, Suhu Yogyakarta Capai 34°C

Sementara itu, Kota Bogor menjadi wilayah yang diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang. Suhu udara di Kota Bogor berada pada kisaran 24-30 derajat Celsius.

Kondisi berawan diprakirakan terjadi di Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Suhu di wilayah tersebut berada pada kisaran 20-34 derajat Celsius.

Cuaca cerah diprakirakan terjadi di Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kota Cirebon. Indramayu menjadi salah satu wilayah dengan suhu tertinggi, yakni mencapai 35 derajat Celsius, sementara Cirebon dan Majalengka berada pada kisaran hingga 32 derajat Celsius.

Secara umum, cuaca Jawa Barat pada Jumat, 2 Oktober 2026, diprakirakan didominasi hujan ringan dan berawan, dengan sebagian wilayah mengalami cuaca cerah. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di daerah masing-masing.* (dh)

Cuaca cerah diprakirakan terjadi di Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Kulon Progo memiliki suhu 23-30 derajat Celsius, sedangkan Sleman berada pada kisaran 23-33 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini 2 Oktober: Cerah hingga Berawan, Denpasar Capai 32°C

Kondisi berawan diprakirakan terjadi di Bantul dan Gunungkidul. Bantul memiliki suhu 24-32 derajat Celsius, sedangkan Gunungkidul berada pada kisaran 24-31 derajat Celsius.

Dari seluruh wilayah DIY, Kulon Progo dan Sleman mencatat suhu minimum 23 derajat Celsius. Sementara itu, suhu maksimum tertinggi mencapai 34 derajat Celsius di Kota Yogyakarta.

Secara umum, cuaca DIY pada Jumat, 2 Oktober 2026, diprakirakan cerah hingga berawan. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (dh)

Cuaca cerah diprakirakan terjadi di Jembrana dengan suhu 25-30 derajat Celsius serta Kota Denpasar dengan suhu 26-32 derajat Celsius. Denpasar menjadi wilayah dengan suhu maksimum tertinggi, yakni mencapai 32 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 1 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Langsa Capai 32°C

Kondisi berawan diprakirakan terjadi di Badung, Gianyar, dan Klungkung. Ketiga wilayah tersebut memiliki suhu yang relatif hangat, dengan kisaran 25-30 derajat Celsius.

Dari seluruh wilayah Bali, Karangasem menjadi daerah dengan suhu minimum paling rendah, yakni 21 derajat Celsius. Sementara suhu maksimum tertinggi tercatat di Kota Denpasar yang mencapai 32 derajat Celsius.

Secara umum, cuaca Bali pada Jumat, 2 Oktober 2026, diprakirakan berada dalam kondisi cerah, cerah berawan, hingga berawan. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah.* (dh)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam keterangannya, Fahmi menilai persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan sebagai wakil presiden Pemilu 2024 tidak tepat jika kembali diperiksa melalui mekanisme PHPU setelah seluruh tahapan pemilu selesai dan pasangan terpilih telah dilantik.

Baca Juga:

• Sidang MK, Eks Ketua KPU Jelaskan Mengapa Tak Ragukan Ijazah Gibran

Sidang tersebut merupakan agenda pembuktian dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Fahmi mengatakan perkara tersebut menyangkut dua rezim hukum yang menurutnya harus dibedakan, yakni hukum pemilu dan hukum mengenai jabatan presiden serta wakil presiden.

"Perbedaan dua rezim hukum tersebut bukanlah sekadar perbedaan prosedur, tetapi juga mencakup konsekuensi dari perubahan status hukum seseorang," jelas Fahmi.

Fahmi menjelaskan seseorang sebelum dilantik masih berstatus sebagai calon, bakal calon, pasangan calon, atau pasangan calon terpilih.

Namun, setelah dilantik, status tersebut berubah menjadi presiden atau wakil presiden sebagai pemegang jabatan konstitusional.

"Sehubungan dengan itu, pertanyaan pertama yang mesti dijawab bukanlah tentang apakah terdapat masalah atau persoalan terkait persyaratan pencalonan seorang presiden atau wakil presiden, melainkan setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan presiden-wakil presiden terpilih telah dilantik, apakah persoalan terkait persyaratan pencalonan masih dapat ditarik kembali ke dalam rezim perselisihan hasil pemilu presiden-wakil Presiden?" ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, setelah seluruh tahapan pemilu selesai, perselisihan hasil pemilu telah memperoleh penetapan final.

Calon yang terpilih juga telah ditetapkan dan dilantik sebagai presiden atau wakil presiden.

Karena itu, menurut dia, persoalan mengenai syarat pencalonan tidak lagi berada dalam rezim hukum pemilu.

"Hal ini bukan disebabkan karena dugaan pelanggaran yang ditemukan di kemudian hari kehilangan relevansi hukumnya, melainkan karena telah terjadi perubahan status hukum dan perubahan rezim hukum yang mengaturnya," kata Fahmi.

Fahmi mengatakan PHPU merupakan mekanisme untuk menguji legalitas hasil suatu kontestasi elektoral dengan batasan mengenai subjek, objek, dan waktu sebagaimana ditentukan konstitusi serta Undang-Undang Pemilu.

Sementara setelah pelantikan, seseorang yang sebelumnya merupakan calon telah berubah status menjadi pemegang jabatan konstitusional.

"Dalam konteks ini, permohonan PHPU setelah tahapan pemilu berakhir, tidak dapat mengembalikan secara retroaktif seorang presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat menjadi calon semata-mata untuk menerapkan pranata diskualifikasi pencalonan terhadapnya. Sebab, diskualifikasi bekerja dan diterapkan terhadap status calon, sedangkan pranata pemberhentian bekerja dan diterapkan terhadap status pejabat," ungkapnya.

Dengan demikian, Fahmi membedakan antara mekanisme diskualifikasi calon dan mekanisme pemberhentian pejabat yang telah menjabat.

Menurut dia, apabila persoalan yang ditemukan setelah pelantikan dinilai serius dan berpengaruh terhadap keberlanjutan jabatan, persoalan tersebut telah bergeser dari masalah kelayakan pencalonan menjadi persoalan jabatan konstitusional.

"Apabila fakta yang ditemukan setelah pelantikan dinilai sangat serius sehingga berimplikasi terhadap keberlanjutan jabatan presiden atau wakil presiden, persoalannya sudah bergeser dari kelayakan pencalonan menjadi persoalan jabatan konstitusional. Terkait hal ini, UUD 1945 telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk menyelesaikannya, yaitu Klausul 7A dan 7B UUD 1945," imbuh dia.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana.

Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK mencatat perkara tersebut diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi pada 17 September 2026.

Pemeriksaan pendahuluan berlangsung pada 21 September, dilanjutkan pemeriksaan persidangan pada 23 September, pembuktian pemohon pada 30 September, dan pembuktian Termohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu pada 1 Oktober 2026.

Dalam persidangan sebelumnya, para pemohon menghadirkan sejumlah ahli yang memberikan pandangan mengenai persoalan syarat pendidikan Gibran dan dampak hukum apabila syarat pencalonan dinilai bermasalah.

MK mencatat para pemohon antara lain meminta pembatalan pencalonan Gibran serta mempersoalkan keabsahan penetapan hasil Pemilu 2024 yang berkaitan dengan pencalonannya.

Sementara itu, keterangan Khairul Fahmi menjadi bagian dari pembuktian yang diajukan KPU sebagai Termohon.

Perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di MK.

Karena itu, pandangan Fahmi sebagai ahli maupun dalil para pemohon merupakan bagian dari proses persidangan dan belum menjadi putusan akhir Mahkamah Konstitusi.* (d/ad)

JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat proses pencalonan sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Hasyim dihadirkan KPU sebagai saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/10/2026) malam.

Baca Juga:

• Memanas! Rullyandi Sebut Sidang Sengketa Gibran Ilegal, Hakim MK: Cabut Pernyataan atau Tak Bisa Hadir

Dalam persidangan, Hasyim menjelaskan bahwa hubungan hukum KPU dalam proses pendaftaran pasangan calon adalah dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon.

"Hubungan hukum KPU itu adalah dengan partai politik atau gabungan partai politik, bukan dengan calon. Nah, dokumen-dokumen persyaratan calon itu yang menyampaikan adalah partai politik," jelas Hasyim.

Menurut Hasyim, setelah menerima dokumen dari partai pengusung, KPU melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen.

Jika dinyatakan lengkap, KPU kemudian menerbitkan berita acara penerimaan dokumen pendaftaran.

Selanjutnya, KPU melakukan penelitian administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan itu mencakup kebenaran dan keabsahan dokumen yang diserahkan.

Hasyim mengatakan, pada saat itu KPU berpedoman pada dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Dokumen tersebut dianggap benar dan sah sepanjang belum ada pihak yang membuktikan sebaliknya.

"Dalam pandangan KPU, yang namanya benar dan sah itu apabila dokumen itu diterbitkan oleh lembaga yang punya kewenangan menerbitkan itu, termasuk soal fotokopi ijazah atau surat keterangan atau surat keputusan tentang penyetaraan yang dilegalisir. Nah, itu situasi yang kami hadapi pada waktu itu," ujar Hasyim.

Dalam pencalonan Gibran, kata Hasyim, KPU menerima dua dokumen terkait pendidikan.

Dokumen pertama berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.

Hasyim mengatakan dokumen tersebut memuat keterangan mengenai pendidikan Gibran di Sydney, Australia pada 2006.

"Telah menyelesaikan pendidikan 'grade 12' di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki penghargaan setara tamat. Jadi ada frasa atau ada kata 'tamat', sekolah menengah kejuruan (SMK) program keahlian akuntansi dan keuangan di Indonesia," ungkap Hasyim.

Menurut Hasyim, surat tersebut merupakan Surat Keterangan Penyetaraan untuk Pendidikan Menengah yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019.

Fotokopinya kemudian dilegalisasi pada 24 Oktober 2023.

Dokumen kedua, kata Hasyim, berkaitan dengan penyetaraan pendidikan tinggi.

Dokumen itu berupa keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengenai hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka.

"Dokumen yang kedua adalah untuk penyetaraan pendidikan tingkat tinggi, itu berupa Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 229/.../2019 tentang Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka," tutur Hasyim.

Hasyim kemudian membacakan isi keputusan tersebut.

Dalam dokumen itu disebutkan ijazah yang diperoleh Gibran dari University of Bradford dinilai setara dengan sarjana.

Keputusan tersebut mencantumkan nama Gibran Rakabuming Raka, jenis ijazah Bachelor of Science, bidang studi Marketing, tanggal ijazah 13 November 2010, serta asal negara Singapura.

Dokumen itu ditetapkan pada 8 Agustus 2019.

Hasyim kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan dua dokumen tersebut, KPU melakukan penelitian terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen.

Menurut dia, secara hukum administrasi, dokumen yang diterbitkan lembaga berwenang dianggap benar sampai ada pihak yang membuktikan sebaliknya.

"Jadi berdasarkan hal itu, kami membuat penilaian dan keputusan bahwa untuk syarat dokumen syarat pemenuhan syarat batas minimal pendidikan, kami nilai terpenuhi. Dan berdasarkan itu, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Administrasi," jelas Hasyim.

Hasyim mengatakan KPU saat itu juga tidak melakukan klarifikasi tambahan kepada pihak lain.

Menurut dia, klarifikasi dilakukan apabila terdapat keraguan atau laporan dari masyarakat.

"Nah, dalam situasi ini kami tidak ada keraguan pada waktu itu dan juga tidak ada laporan masyarakat, sehingga kami memandang tidak perlu dilakukan klarifikasi. Apalagi dokumen serupa juga sudah pernah digunakan dalam pilkada di Kota Surakarta tahun 2020," imbuhnya.

Keterangan Hasyim tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Berdasarkan data perkara MK, permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi pada 17 September 2026.

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK mencatat terdapat 12 pemohon dalam perkara tersebut, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Para pemohon meminta MK menilai kembali pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Dalam petitum yang tercatat di MK, mereka antara lain meminta agar Gibran didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden dan meminta pembatalan keputusan KPU sepanjang berkaitan dengan pencalonan Gibran.

Mereka juga meminta MPR menyelenggarakan pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Para pemohon berpendapat persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran baru terungkap belakangan.

Mereka meminta kesempatan untuk menguji persoalan tersebut melalui proses pembuktian di persidangan.

"Para Pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparsial, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.

Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di MK.

Dengan demikian, keterangan Hasyim maupun dalil para pemohon merupakan bagian dari proses pembuktian dan belum menjadi putusan akhir Mahkamah Konstitusi.* (d/ad)

JAKARTA – Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.

Teguran itu muncul setelah Arsul meminta klarifikasi mengenai pernyataan Rullyandi yang menyebut persidangan perkara tersebut ilegal.

Baca Juga:

• Pakar Hukum Sebut Capres-Cawapres Sepaket: Jika Salah Satunya Tak Memenuhi Syarat, Hasil Pemilu Bisa Dinyatakan Batal

Berdasarkan jadwal resmi Mahkamah Konstitusi (MK), sidang pada Kamis, 1 Oktober 2026, mengagendakan pembuktian dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, termasuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi.

Dalam persidangan, Arsul mengatakan dirinya melihat pernyataan Rullyandi dalam sebuah acara televisi yang menyebut sidang perkara tersebut ilegal, termasuk menyebut Ketua MK ilegal.

"Saya lihat di sebuah televisi, yang mengatakan bahwa persidangan perkara ini ilegal, Ketua Mahkamah Konstitusi ilegal," kata Arsul dalam sidang yang digelar di MK, Kamis (1/10/2026).

Arsul kemudian mempertanyakan alasan Rullyandi tetap hadir sebagai ahli dalam persidangan apabila menganggap persidangan tersebut ilegal.

Selain itu, Arsul menyebut keterangan tertulis Rullyandi tidak membahas persoalan legalitas persidangan.

Menurut dia, hal tersebut menjadi persoalan yang perlu diklarifikasi dalam persidangan.

"Saya sudah membaca keterangan ahli Anda, dan tidak, Anda tidak baca tentang ilegality dari persidangan ini," kata Arsul.

Permintaan klarifikasi kemudian dilanjutkan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memimpin jalannya persidangan.

Saldi meminta Rullyandi mencabut pernyataannya mengenai legalitas persidangan.

Ia mempertanyakan bagaimana Rullyandi dapat menggunakan keahliannya dalam persidangan yang sebelumnya disebut ilegal.

"Kalau tidak, Anda tidak bisa menggunakan keahlian saudara di sini, karena Anda tidak bisa hadir di sidang yang Anda tuduh ilegal ini," kata Saldi.

Rullyandi kemudian memberikan penjelasan.

Ia mengatakan pernyataannya merupakan pandangan hukum yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai akademisi sekaligus bentuk kritik terhadap MK.

Menurut Rullyandi, kritik terhadap lembaga negara merupakan hal yang dapat disampaikan selama didasarkan pada argumentasi hukum.

"Oleh karena itu, saya menggunakan jalan pemikiran saya secara hukum dan akan saya sampaikan alasan-alasan hukum saya dalam mengkritik bukan menghina, mengkritik kepada MK supaya meluruskan MK sesuai dengan makna Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sidang ilegal," kata Rullyandi.

Rullyandi kemudian menuruti permintaan majelis hakim untuk mencabut pernyataannya mengenai legalitas sidang.

Namun, ia mengatakan pencabutan tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan.

"hanya di ruang persidangan ini keterangan saya mengenai sidang ilegal karena saya dalam kondisi tertekan," katanya.

Setelah itu, Saldi Isra menanyakan kepada pihak terkait apakah mereka tidak merasa dirugikan dengan sikap ahli yang mereka hadirkan dalam persidangan.

Pihak terkait menjelaskan bahwa ahli yang mereka ajukan terlambat sehingga tidak diperbolehkan masuk.

Dengan demikian, Rullyandi menjadi satu-satunya ahli yang tersisa.

Mendengar penjelasan tersebut, Saldi Isra kemudian menskors persidangan untuk mempertimbangkan kelanjutan pemeriksaan.

Setelah skors dicabut, Saldi Isra memutuskan keterangan Rullyandi tetap diterima, tetapi hanya dalam bentuk tertulis.

Rullyandi kemudian diminta meninggalkan ruang sidang.

"Anda tidak boleh lagi, sudah cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang," kata Saldi dalam persidangan.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan ahli dari pihak terkait lainnya, Ina Setiawati.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana.

Dalam perkara ini, para pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK mencatat para pemohon terdiri atas Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Para pemohon mendalilkan adanya persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran serta aturan penyetaraan pendidikan yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Mereka antara lain mempersoalkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU tersebut.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

Mereka juga meminta pembatalan keputusan KPU terkait Pemilu Presiden 2024 sepanjang berkaitan dengan pencalonan dan penetapan Gibran.

Selain itu, para pemohon meminta MK memerintahkan MPR menggelar pemilihan wakil presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Perkara ini masih berada dalam tahap pemeriksaan dan pembuktian di MK.

Karena itu, seluruh dalil para pemohon, keterangan ahli, serta tanggapan pihak terkait masih menjadi bagian dari proses persidangan dan belum merupakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi.*(km/ad)

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.

Menurut dia, apabila pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, konsekuensi hukumnya dapat berdampak terhadap pasangan secara keseluruhan.

Baca Juga:

• Soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Ketua KPU Ungkap Kronologi Lahirnya Pasal 18 Ayat 3 PKPU

"Pendaftaran itu kan satu paket, ya presiden, calon presiden dan wakil presiden. Jadi kalau dua-duanya tidak memenuhi syarat, mestinya berdampak kepada Prabowo. Itu itu begitu secara hukum," ujar Rully.

Menurut Rullyandi, status presiden dan wakil presiden sebagai satu pasangan juga berkaitan dengan konsekuensi apabila hasil pemilu pada akhirnya dinyatakan batal.

"Dan harusnya lagi, pemilunya batal demi hukum, pemilu ulang lagi," katanya.

Rullyandi juga berpendapat Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan presiden dan wakil presiden dalam konteks perkara yang sedang berjalan.

Sementara apabila terdapat persoalan mengenai syarat sebagai presiden atau wakil presiden setelah seseorang menjabat, menurut Rullyandi, mekanisme yang berlaku masuk ke ranah pemakzulan.

"Kalau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana Pasal 7, ya, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu konteksnya pemakzulan, kalau terbukti. Sekarang, bukti apa yang mengatakan dia tidak memenuhi syarat?" tanyanya.

Perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024 saat ini bergulir di MK.

Para pemohon mempersoalkan ketentuan persyaratan pendidikan dalam pencalonan tersebut dan meminta MK menilai kembali persoalan yang mereka ajukan.

Sekjen Projo Freddy Damanik mengatakan gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak tidak hanya berkaitan dengan posisi Gibran, tetapi menurut dia juga dapat berdampak terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini pemerintahan yang sudah sah ya kemudian diganggu ya. Jadi otomatis pemerintahan terganggu dengan gugatan ini. Presiden Prabowo yang hari ini adalah sah diputuskan dua tahun yang lalu juga terganggu dengan manuver-manuver politik ini," ungkap Freddy.

Freddy sependapat dengan Rullyandi bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden dan wakil presiden merupakan satu pasangan.

Ia menduga gugatan tersebut memiliki kepentingan politik tertentu, termasuk mendorong pasangan calon presiden dan wakil presiden lain.

"Jadi jelas ini sasarannya ke presiden dan wakil presiden yang pada dua tahun yang lalu mereka tentu berbeda kubu dengan Deddy Indrayana dan kawan-kawan," sebutnya.

Sementara itu, mantan Komisioner KPU periode 2008-2012 I Gustu Putu Artha melihat keterlibatan sejumlah pihak dalam gugatan tersebut dari sisi yang berbeda.

Menurut Putu, proses hukum yang berjalan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya memperbaiki persoalan dalam kehidupan berbangsa, terlepas dari hasil akhirnya.

"Saya mencoba membaca bahwa mereka punya itikad baik pada bangsa ini, Bivitri dan kawan-kawan, karena sangat mencintai bangsa ini untuk kemudian bagaimana potensi-potensi kejahatan politik itu tidak berkembang biak sedemikian rupa," ujar Putu.

Ia mengatakan, apabila dokumen ijazah yang dipersoalkan memang ada, persoalan tersebut dapat dijelaskan.

Namun, apabila tidak ada, menurut Putu, majelis hakim MK yang akan menentukan sikap berdasarkan proses persidangan dan alat bukti yang tersedia.

Putu juga melihat perkara tersebut sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

Menurut dia, persoalan persyaratan calon pejabat negara perlu menjadi perhatian sejak awal proses pencalonan.

"Saya lebih melihat kecenderungan yang ada sekarang ini adalah sebagai bagian dari proses edukasi politik gitu. Jadi proses untuk mencerdaskan bangsa," ujarnya.

Perkara tersebut kini menjadi perhatian karena MK akan menilai berbagai dalil dan bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan.

Posisi akhir mengenai persoalan yang disengketakan tetap bergantung pada proses pembuktian serta pertimbangan hukum majelis hakim MK.* (cn/ad)

JAKARTA – Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat (3) yang mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi calon presiden atau calon wakil presiden dalam kondisi tertentu.

Keterangan tersebut disampaikan Hasyim sebagai saksi fakta dari pihak termohon dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Sidang MK, Eks Ketua KPU: Tak Ada Motif untuk Mempermudah Gibran

Menurut Hasyim, penyusunan PKPU tersebut dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan KPU mengenai tata cara pembentukan peraturan KPU pada 2022.

"Yang pertama tentu dimulai dari perencanaan, lalu siapa yang menyiapkan draft-nya, dan kemudian setelah dibahas di internal KPU dilakukan serangkaian kegiatan berupa uji publik," sebutnya.

Setelah proses internal dan uji publik, pembahasan dilanjutkan dengan melibatkan DPR RI dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

"Dilakukan konsinyering dengan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah, dan dilanjutkan dengan RDP atau rapat dengar pendapat dengan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah," jelasnya.

Hasyim mengatakan setelah memperoleh persetujuan, rancangan peraturan tersebut kemudian diundangkan ke kementerian terkait untuk menjalani proses harmonisasi. Setelah dinilai sesuai, barulah proses pengundangan dilakukan.

Dalam persidangan, Hasyim kemudian menjelaskan ketentuan yang menjadi sorotan dalam perkara tersebut.

Ia terlebih dahulu merujuk pada Pasal 13 ayat (1) huruf r PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Ketentuan itu mengatur syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni paling rendah tamat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau pendidikan yang sederajat.

Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) huruf m mengatur dokumen yang menjadi bukti pemenuhan syarat pendidikan.

Bukti tersebut dapat berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Namun, Pasal 18 ayat (3) memberikan pengecualian bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas atau dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Hasyim mengatakan gagasan mengenai ketentuan tersebut muncul dalam rapat koordinasi dengan berbagai pihak, terutama Kementerian Pendidikan.

Menurut dia, Kementerian Pendidikan sebelumnya menghadapi pengalaman ketika sejumlah orang yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mengajukan permohonan surat penyetaraan pendidikan perguruan tinggi, tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen pendidikan pada jenjang sebelumnya.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan aturan.

"Kalau kemudian pihak kementerian sudah menerbitkan, kalau untuk pendidikan menengah atas atau yang setara itu bentuk hukumnya, dokumennya adalah surat keterangan. Tapi kalau yang lulusan perguruan tinggi di luar negeri, bentuknya adalah SK atau keputusan," ujar Hasyim.

Ia menjelaskan dokumen dari kementerian tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk memenuhi persyaratan pendidikan dalam kondisi yang diatur.

"Jadi kalau ada SK dari kementerian yang statusnya menyetarakan seseorang telah tamat pendidikan tinggi, maka kemudian cukup itu saja yang digunakan sebagai syarat," lanjutnya.

Hasyim menegaskan munculnya Pasal 18 ayat (3) bukan ditujukan untuk meloloskan calon tertentu.

Ia mengatakan penyusunan PKPU telah melewati tahapan yang berlaku, termasuk pembahasan dan harmonisasi.

"Jadi tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada apa-apa, motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini," jelas Hasyim.

Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan PHPU yang antara lain mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon mendalilkan adanya persoalan dalam penerapan ketentuan syarat pendidikan, termasuk keberadaan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam persidangan, keterangan Hasyim menjadi bagian dari pembuktian pihak termohon mengenai proses pembentukan PKPU tersebut.

Adapun penilaian terhadap dalil dan bukti para pihak selanjutnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara tersebut.* (cn/ad)

JAKARTA – Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam WIB.

Kemenangan besar ini ditandai penampilan gemilang Mitchell Baker.

Baca Juga:

• Update Harga Pangan 1 Oktober 2026: Cabai Keriting Rp 81.150 per Kg, Beras dan Telur Turun

Hasil ini juga menjadi bagian penting dari perjuangan Indonesia di Grup A.

Indonesia langsung tampil menekan sejak pertandingan dimulai. Mitchell Baker membuka keunggulan pada menit ke-11 setelah menerima umpan Ole Romeny.

Gol tersebut membuat Skuad Garuda semakin percaya diri.

Baker kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-20 untuk membawa Indonesia unggul 2-0.

Indonesia terus menguasai pertandingan. Rizky Ridho memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-32.

Bangladesh sempat memberikan respons. Mohammed Shariar Emon mencetak gol pada menit ke-36 sehingga skor berubah menjadi 3-1.

Namun, Bangladesh tidak mampu membendung serangan Indonesia.

Mitchell Baker kembali mencetak gol satu menit setelah Bangladesh memperkecil ketertinggalan.

Gol tersebut menjadi hat-trick Baker sekaligus membuat Indonesia kembali unggul 4-1.

Baker kemudian mencetak gol keempatnya pada menit ke-42 setelah memanfaatkan umpan Justin Hubner.

Indonesia pun menutup babak pertama dengan keunggulan 6-1 setelah Justin Hubner mencetak gol pada menit ke-45+1.

Catatan pertandingan menunjukkan Indonesia memang tampil dominan dan sudah unggul 6-1 pada akhir babak pertama.

Memasuki babak kedua, Indonesia tetap mempertahankan tekanan. Skuad Garuda kembali mencetak gol untuk memperlebar jarak dengan Bangladesh.

Luke Vickery ikut mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan Ole Romeny.

Bangladesh sempat mencetak gol tambahan melalui Farhaan Ali Wahid.

Namun, gol tersebut tidak mengubah jalannya pertandingan secara keseluruhan.

Indonesia kemudian kembali menambah gol melalui Kevin Diks pada penghujung pertandingan.

Kemenangan ditutup dengan gol Mitchell Baker yang membuat Indonesia mengakhiri pertandingan dengan skor 9-2.

Laporan pertandingan menyebut Baker mencetak empat gol dalam kemenangan tersebut.

Timnas Indonesia tampil dengan formasi 3-4-3 di bawah asuhan John Herdman.

Indonesia (3-4-3): Emil Audero; Rizky Ridho, Elkan Baggott, Justin Hubner; Kevin Diks, Joey Pelupessy, Ivar Jenner, Calvin Verdonk; Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker.

Pelatih: John Herdman.

Sementara Bangladesh menggunakan formasi 4-3-3 dengan Mehedi Hasan Srabon sebagai penjaga gawang.

Bangladesh (4-3-3): Mehedi Hasan Srabon; Saad Uddin, Tariq Kazi, Zidane Yousuf, Zayyan Ahmed; Jamal Bhuyan, Hamza Choudhury, Shamit Shome; Rakib Hossain, Sahariar Emon, Itofusa Shuki.

Pelatih: Thomas Dooley.

Kemenangan atas Bangladesh menjadi hasil penting bagi Indonesia pada laga terakhir Grup A.

Sebelum pertandingan ini, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi empat poin, sementara Singapura berada satu poin di belakang.* (km/ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi.

Polisi menangkap dua pelaku berinisial DH dan MA yang diduga mengelola situs judi online Nexplay88.

Baca Juga:

• Galeri Mustika Deli Tampung 150 UMKM, Airin Rico Waas Buka Peluang Kolaborasi dengan PIA Ardhya Garini

Dari patroli tersebut, polisi menemukan situs judi online Nexplay88.

Penyelidikan kemudian dilakukan hingga petugas menemukan aktivitas pengelolaan situs tersebut di Medan dan Tebing Tinggi.

Bayu mengatakan kedua tersangka disebut memiliki pengalaman bekerja di bidang judi online di Kamboja.

Pengalaman tersebut diduga menjadi salah satu bekal mereka dalam mengelola situs judi online setelah kembali ke Indonesia.

Polisi kemudian menggerebek rumah MA di Kelurahan Rengas, Kecamatan Medan Marelan. Namun, MA telah melarikan diri ketika petugas melakukan penggerebekan.

Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengelolaan situs judi online.

"Mulai dari 1 unit handphone Samsung Galaxy A55, 1 HP Samsung A57, 1 laptop Asus TUF Gaming, 1 monitor MSI PRO dan uang tunai sebesar Rp 105.970.000 yang disita dari istri MA," ujar Bayu dalam keterangan persnya, Kamis (1/10/2026).

Penyidik kemudian mengembangkan kasus tersebut dan menangkap DH pada 15 September 2026 di Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.

Dari rumah DH, polisi menyita satu laptop Asus Vivobook, satu handphone iPhone 11, dan satu handphone Samsung Galaxy A1.

Dalam pemeriksaan, DH mengaku diajak MA untuk menjadi SEO atau search engine optimization situs judi online Nexplay88 pada Agustus 2026.

Saat itu, DH disebut baru pulang dari Kamboja setelah bekerja sebagai pegawai judi online di negara tersebut.

Menurut polisi, tugas DH adalah mencari dan membeli domain website melalui aplikasi Instagram.

Setelah mendapatkan domain, DH mengedit landing page atau halaman awal situs.

DH kemudian memasukkan alamat yang terhubung dengan situs judi online Nexplay88.

Menurut polisi, langkah tersebut dilakukan agar situs lebih mudah ditemukan melalui mesin pencari dan diakses pengguna.

"(Dari aksinya) tersangka DH mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000 dari setiap orang yang menjadi user atau member pada website situs judi online NEXPLAY88. Dari praktik itu, DH memperoleh keuntungan Rp 7.060.000," kata Bayu.

Sementara itu, polisi menangkap MA setelah melacak keberadaannya di Jakarta.

MA ditangkap di Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (24/9/2026).

Dari tangan MA, polisi menyita satu iPhone 17 Pro warna biru, uang tunai Rp12.121.000, dua batangan emas Finegold dengan total berat 4 gram, dan satu paspor.

Dalam pemeriksaan, MA mengaku memperoleh kemampuan mengelola website judi online setelah bekerja sebagai karyawan judi online sejak 2023 hingga Agustus 2026.

"Sejak bulan Agustus tahun 2026 pada saat tersangka pulang ke Indonesia tersangka kembali mengoperasikan situs judi online website dengan mengajak DH," kata Bayu.

Menurut Bayu, MA dapat mengendalikan permainan di situs tersebut sekaligus menarik uang dari member yang kalah berjudi.

Selama menjalankan aktivitas tersebut, polisi mencatat sekitar 400 member rutin bermain di situs judi online Nexplay88.

"Selama bekerja (MA) telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000.000," ujar Bayu.

Kini, DH dan MA ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Keduanya dijerat Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 426 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Keduanya terancam hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Polisi masih melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara tersebut untuk mendalami aktivitas pengelolaan situs judi online Nexplay88 serta aliran keuntungan yang diperoleh para tersangka.* (km/ad)

JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024 melalui Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Keterangan itu disampaikan Hasyim saat menjadi saksi pihak KPU dalam sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Galeri Mustika Deli Tampung 150 UMKM, Airin Rico Waas Buka Peluang Kolaborasi dengan PIA Ardhya Garini

MK menjadwalkan sidang 1 Oktober 2026 dengan agenda pembuktian termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

"Jadi, tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini," kata Hasyim.

Dalam persidangan, Hasyim menjelaskan kronologi munculnya ketentuan tersebut.

Ia mengatakan aturan mengenai dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden berawal dari ketentuan mengenai syarat pendidikan.

Pasal 13 ayat 1 huruf R PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah lain yang sederajat.

Sementara itu, Pasal 18 ayat 1 huruf M mengatur dokumen berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, serta surat keterangan lainnya yang telah dilegalisasi oleh satuan pendidikan.

Kemudian, Pasal 18 ayat 3 mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah di luar negeri tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

"Jadi, munculnya gagasan ini pada saat rapat koordinasi dengan para pihak terutama dari Kementerian Pendidikan," ujar dia.

Menurut Hasyim, ketentuan tersebut muncul setelah Kementerian Pendidikan mengingatkan KPU mengenai persoalan dokumen penyetaraan pendidikan yang pernah terjadi dalam proses pencalonan anggota legislatif.

Ia mengatakan terdapat pihak yang mengajukan penyetaraan pendidikan ketika mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen pendidikan yang dipersyaratkan.

Karena itu, Kementerian Pendidikan menerbitkan aturan mengenai penyetaraan pendidikan menengah atau sederajat bagi lulusan luar negeri melalui surat keterangan.

"Jadi, kalau ada SK dari Kementerian yang statusnya menyetarakan seseorang telah tamat pendidikan tinggi maka kemudian cukup itu saja yang digunakan sebagai syarat," tutur dia.

Hasyim menegaskan aturan tersebut dibuat untuk mengakomodasi warga yang menempuh pendidikan di luar negeri dan kemudian melanjutkan pendidikan di Indonesia.

"Jadi, tidak ada kaitannya dengan syarat pencalonan pada awalnya karena kemudian diatur di undang-undang dan demikian maka dokumen itulah yang digunakan sebagai syarat sehingga munculnya gagasan dan dituangkan dalam norma, demikian kronologinya," ucap dia.

Sementara itu, pihak pemohon dalam perkara tersebut mempersoalkan keberadaan Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam persidangan sebelumnya, pemohon mendalilkan ketentuan tersebut merupakan persoalan dalam syarat pencalonan Gibran.

MK mencatat pemohon mendalilkan adanya ketidakabsahan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden.

Pemohon juga mempersoalkan proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Mereka menilai terdapat sejumlah persoalan dalam penerapan ketentuan tersebut.

Dengan demikian, persidangan kini mempertemukan dua posisi yang berbeda: KPU melalui Hasyim menjelaskan bahwa Pasal 18 ayat 3 dibuat berdasarkan kebutuhan administratif penyetaraan pendidikan luar negeri, sementara pemohon mempersoalkan penerapan norma tersebut dalam pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.* (km/ad)

MEDAN – Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpadu bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Hal itu terlihat saat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Persatuan Istri Angkatan TNI AU (PIA Ardhya Garini) Daerah Koopsau Gabungan Koopudnas, Ny. Nila Hadi Djoko Hadipurwanto, beserta rombongan, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas: Keberagaman Bukan Sekadar Identitas, tapi Kekuatan Kota Medan

Dalam sambutannya, Airin Rico Waas menjelaskan Mustika Deli yang baru beroperasi sekitar dua bulan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan bersama Dekranasda untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM, desainer busana, dan pengrajin lokal.

"Saat ini ada sekitar 150 UMKM terpilih yang produknya saya kurasi langsung, mulai dari kriya, kain, hingga kuliner penganan terbaik. Dulu tamu luar kota kalau mau cari Ulos, Tenun Melayu, atau Wiskaros harus keliling dan macet-macetan. Sekarang semuanya sudah terpusat di satu tempat. Banyak tamu yang bilang ke sini bikin 'kalap' belanja," tutur Airin Rico Waas

Menurut Airin, keberadaan galeri terpadu tersebut diharapkan memudahkan masyarakat maupun tamu dari luar daerah untuk menemukan berbagai produk khas Medan dan Sumatera Utara dalam satu lokasi.

Konsep Galeri Mustika Deli mendapat apresiasi dari Ny. Nila Hadi Djoko Hadipurwanto.

Ia menilai produk lokal Medan memiliki potensi yang besar, termasuk kain tradisional yang dikembangkan menjadi produk fashion modern.

Selain kualitas produk, Ny. Nila juga mengapresiasi konsep galeri yang memungkinkan pengunjung berbelanja dengan nyaman tanpa harus berpindah-pindah lokasi.

"Tempat ini sangat indah dan luar biasa. Kami tidak perlu berpanas-panasan atau terjebak macet untuk melihat produk unggulan Medan. Di sini kami bisa langsung melihat beragam karya seni dan kreasi UMKM," puji Ny. Nila.

Melihat potensi tersebut, Ny. Nila mengusulkan adanya kolaborasi untuk menampung karya anggota PIA Ardhya Garini Komando Sektor (Kosek) Medan di Galeri Mustika Deli.

"Kami ingin menitipkan karya-karya UMKM yang dirintis oleh adik-adik di Kosek agar bisa ikut mengisi galeri ini. Selain memperkaya variasi produk di Mustika Deli, langkah ini tentu memotivasi istri prajurit TNI AU untuk terus berinovasi dan memperluas wawasan wirausaha mereka," tambahnya.

Kerja sama tersebut dinilai dapat membuka ruang pemasaran baru bagi produk UMKM yang dikembangkan keluarga prajurit TNI AU sekaligus memperkaya pilihan produk yang tersedia di Mustika Deli.

Kesan positif selama kunjungan juga mendorong Ny. Nila untuk merekomendasikan Galeri Mustika Deli sebagai salah satu agenda kunjungan kerja resmi pimpinan pusat PIA Ardhya Garini.

Di akhir pertemuan, Ketua Dekranasda Kota Medan dan Ketua PIA Ardhya Garini Daerah Koopsau Gabungan Koopudnas saling bertukar cenderamata.

Rombongan kemudian berkeliling melihat sekaligus membeli berbagai produk yang tersedia di Mustika Deli.

Airin memperkenalkan satu per satu produk kepada rombongan, mulai dari kain tradisional, busana, kerajinan, hingga makanan dan camilan hasil produksi UMKM.

Turut hadir Pj Ketua DWP Kota Medan Ny. Fahriatun Nisa Erfin Fachrurrazi, Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 2 Kosek I Eno Imam Subekti, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta pengurus Dekranasda Kota Medan.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota Medan.

Menurut dia, keberagaman bukan sekadar identitas, tetapi harus dijaga bersama agar kehidupan masyarakat tetap harmonis.

Baca Juga:

• Kasus Influenza A di Medan Meningkat, Dinkes Perkuat Kesiapsiagaan Puskesmas dan Rumah Sakit

Dalam audiensi tersebut, Rico menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kehidupan beragama yang harmonis.

Menurut dia, sebagai kota yang heterogen, Medan membutuhkan komitmen nyata agar setiap umat dapat menjalankan ibadah dengan aman.

"Yang terpenting adalah bagaimana keagamaan masyarakat bisa terlindungi sehingga selalu aman dalam beribadah. Pemahaman kita, setiap manusia berhak memiliki agama apapun," ujar Rico Waas.

Rico mengatakan keterbukaan Pemerintah Kota Medan terhadap berbagai kegiatan keagamaan dan budaya merupakan bagian dari upaya menjadikan Medan sebagai kota yang ramah bagi seluruh masyarakat.

Ia juga menyebut komunitas Buddhis Tamil sebagai salah satu bagian dari perjalanan sejarah dan keberagaman Kota Medan.

"Pemko Medan selalu mendukung dan sangat terbuka terhadap agama apapun yang ingin merayakan hari besar agama maupun budaya,"bilang Rico Waas.

Menyongsong peringatan 100 tahun Buddhis Tamil, Rico berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi acara seremonial.

Ia mendorong panitia menghadirkan nilai spiritual dan sejarah yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

"Dalam acara nantinya saya berharap bukan sekadar perayaan, namun benar-benar menampilkan kesakralan agama," pesan Rico Waas.

Menurut dia, momentum satu abad tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memperkenalkan perjalanan komunitas Buddhis Tamil sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Medan.

Pada kesempatan yang sama, Pembina Masyarakat (Pembimas) Buddha Sumatera Utara, Sukasdi, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Kota Medan terhadap kegiatan keagamaan dan budaya.

Sukasdi juga mengundang Wali Kota Medan untuk menghadiri puncak peringatan 100 tahun Buddhis Tamil Nusantara yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di Hotel Selecta.

Menurut Sukasdi, peringatan satu abad tersebut membawa sejumlah misi, termasuk menelusuri kembali perjalanan etnis Tamil di Sumatera Utara.

"peringatan 100 tahun ini akan membawa misi besar menelusuri kembali rekam jejak etnis Tamil di Sumatera Utara, merunut sejarah berdirinya vihara pertama, hingga aksi nyata menjaga alam melalui gerakan penghijauan," jelasnya.

Peringatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan sejarah komunitas Buddhis Tamil, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kerukunan, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan di Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan Kota Medan memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran Influenza A menyusul peningkatan kasus pada September 2026.

Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat 15 kasus Influenza A dan 3 kasus Influenza B di Kota Medan.

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap 2 Tersangka Judol, Pemilik Situs Raup Keuntungan Rp300 Juta

Virus Influenza A memiliki karakteristik mudah menular dari satu orang ke orang lain dan menyerang sistem pernapasan.

"Faktor penyebab Influenza A ini adalah virus Influenza A yang sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lain," kata Surya saat dikonfirmasi usai Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Walikota Medan, Kamis (1/10/26).

Menindaklanjuti arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Dinas Kesehatan terus memperkuat langkah antisipasi untuk menekan penyebaran virus.

Salah satunya dengan meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dinkes Medan telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan terkait Influenza A untuk disosialisasikan kepada seluruh fasilitas kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit.

Surat tersebut menjadi bagian dari langkah kewaspadaan agar fasilitas kesehatan siap menghadapi dan menangani masyarakat yang mengalami gejala influenza.

Surya mengatakan kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih adalah masyarakat berisiko tinggi, terutama lansia, warga dengan penyakit penyerta atau komorbid, serta pelaku perjalanan luar negeri.

"Karena sangat gampang menyebar, jadi memang terkait virus ini harus benar-benar diantisipasi supaya penyebarannya dapat diantisipasi dengan berbagai cara," katanya.

Di tingkat masyarakat, Surya mengingatkan pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai langkah sederhana untuk mencegah penularan.

Masyarakat diminta rajin mencuci tangan menggunakan sabun maupun hand sanitizer.

Etika batuk dan bersin juga perlu diterapkan untuk mencegah droplet menyebar kepada orang lain.

Penggunaan masker juga dianjurkan, khususnya bagi masyarakat yang sedang mengalami gejala seperti batuk atau pilek.

"Dengan menggunakan masker juga sebagai salah satu pilihan bila mengalami gejala pilek ataupun batuk," jelasnya.

Surya mengimbau masyarakat tidak mengabaikan gejala yang muncul.

Jika mengalami demam, batuk, nyeri tenggorokan, pilek, perasaan lemah atau malaise, maupun nyeri otot atau myalgia, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti Puskesmas.

Menurutnya, gejala Influenza A pada awalnya dapat menyerupai flu biasa.

Karena itu, pemeriksaan dini penting dilakukan agar kondisi masyarakat dapat segera ditangani sesuai kebutuhan.

"Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, pilek, ataupun perasaan lemah atau malaise, maupun nyeri-nyeri otot atau myalgia," ujarnya.

Dinkes Medan mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan tanpa panik.

Penerapan PHBS, etika batuk dan bersin, penggunaan masker ketika mengalami gejala, serta pemeriksaan lebih awal di fasilitas kesehatan menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Influenza A di Kota Medan.

Selain meningkatkan edukasi kepada masyarakat, Dinkes Medan menerbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh Puskesmas dan rumah sakit se-Kota Medan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap Influenza A.

Surat tersebut memuat sejumlah langkah kewaspadaan, di antaranya mengadakan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat, termasuk organisasi masyarakat potensial, serta memanfaatkan kearifan lokal untuk mencegah penyebaran Influenza A.

Dinkes juga meminta Puskesmas melakukan skrining terhadap pasien yang mengalami gejala berupa demam lebih dari 38 derajat Celsius dan batuk, dengan durasi gejala tidak lebih dari 10 hari.

Skrining juga dilakukan terhadap pasien yang masuk ke rumah sakit dengan gejala demam lebih dari 38 derajat Celsius atau batuk, dengan durasi gejala tidak lebih dari 10 hari dan membutuhkan perawatan inap.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendeteksi dan menangani kasus Influenza A lebih dini.

Dengan peningkatan kasus yang tercatat hingga September 2026, Dinkes Medan meminta masyarakat tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan.

Kebiasaan hidup bersih, etika batuk dan bersin, penggunaan masker saat mengalami gejala, serta pemeriksaan ke fasilitas kesehatan menjadi langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah penularan.* (ad)