JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai penguatan demokrasi internal partai lebih mendesak dibandingkan pembatasan masa jabatan ketua umum.

Pernyataan ini merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Baca Juga:

• Lemhannas RI Bawa 110 Peserta P4N ke KPK, Tekankan Pendidikan Antikorupsi bagi Calon Pemimpin Nasional

Menurut dia, mekanisme internal yang transparan dan akuntabel akan lebih efektif dalam mencegah dominasi kekuasaan di tubuh partai politik.

Dengan sistem yang sehat, regenerasi kepemimpinan dapat berjalan secara alami tanpa harus bergantung pada pembatasan formal semata.

Sebelumnya, KPK melalui Direktorat Monitoring mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum sebagai bagian dari perbaikan tata kelola partai politik.

Usulan itu didasarkan pada hasil kajian yang menemukan belum adanya standar sistem kaderisasi yang terintegrasi di sebagian partai.

KPK menilai pembatasan masa jabatan dapat menjadi instrumen untuk memastikan sirkulasi kepemimpinan sekaligus mendorong kaderisasi yang lebih sistematis.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai maksimal dua kali periode masa kepengurusan," demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK.

Selain itu, KPK juga mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri menyusun standardisasi sistem kaderisasi partai yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai politik.

Skema ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas kader.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah tersebut mendorong implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024, khususnya terkait rekrutmen calon kepala daerah berbasis kaderisasi partai.

Dalam usulan revisi Undang-Undang Partai Politik, KPK juga mengajukan sejumlah perubahan, antara lain pengelompokan anggota partai menjadi anggota muda, madya, dan utama, serta penegasan jenjang kaderisasi bagi bakal calon anggota legislatif.

Lebih jauh, KPK mengusulkan agar pencalonan presiden, wakil presiden, dan kepala daerah benar-benar berasal dari proses kaderisasi internal partai, termasuk adanya syarat masa keanggotaan minimum sebelum seseorang dapat diusung dalam kontestasi politik.*

(km/ad)

JAKARTA — Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, membawa sebanyak 110 peserta program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) mengikuti pendidikan antikorupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 23 April 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, itu diikuti peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari calon perwira tinggi TNI-Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga unsur masyarakat sipil.

Baca Juga:

• Eks Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih Ajak Kader Turun ke Rakyat, Ingatkan Pesan “Jas Merah”

"Kami menargetkan proses pendidikan ini mampu mencetak calon pemimpin nasional yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan wawasan, tetapi juga berintegritas dan berkomitmen terhadap antikorupsi," kata Ace usai pertemuan dengan jajaran KPK.

Dalam kunjungan itu, para peserta diperkenalkan pada berbagai aspek kerja KPK, mulai dari upaya pencegahan hingga proses penindakan dan penyelidikan tindak pidana korupsi.

Menurut Ace, pengalaman langsung tersebut diharapkan dapat memperkuat perspektif peserta dalam memahami praktik pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia menegaskan, penguatan integritas menjadi salah satu fokus utama Lemhannas dalam menyiapkan calon pemimpin nasional di tengah tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, mengapresiasi langkah Lemhannas yang melibatkan KPK dalam proses pendidikan kepemimpinan tersebut.

Menurut Cahya, kolaborasi ini penting untuk menanamkan nilai antikorupsi sejak dini kepada para calon pemimpin lintas sektor.

"Kami berharap kunjungan ini dapat mempertebal komitmen antikorupsi para peserta, sehingga ke depan mereka mampu menjalankan peran kepemimpinan dengan integritas," ujarnya.*

(km/ad)

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu diambil alih oleh pemerintah.

Langkah ini dinilai dapat meminimalkan tarik-menarik kepentingan antarpartai politik sejak tahap awal penyusunan regulasi.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Pembukaan Musrenbang RKPD Sumatera Utara Tahun 2027

Menurut dia, pendekatan itu dapat membuat proses awal lebih netral dan terarah.

"Kalau didasarkan atas inisiatif pemerintah, pergelutan pikiran dan agenda parpol dapat dihindari di awal pembahasan," kata Saleh, Kamis, 23 April 2026.

Ia menambahkan, perbedaan pandangan antarpartai tetap bisa diakomodasi dalam tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dengan demikian, ruang kompromi politik tetap terbuka tanpa menghambat proses sejak awal.

Saleh juga menilai secara historis, RUU Pemilu kerap berasal dari inisiatif pemerintah.

Karena itu, ia mendorong agar mekanisme serupa kembali diterapkan guna mempercepat pembahasan di parlemen, khususnya melalui Badan Legislasi DPR.

Menurut dia, RUU Pemilu merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Kualitas regulasi ini akan sangat menentukan apakah pemilu berjalan adil dan demokratis.

"Adil atau tidaknya pelaksanaan pemilu dimulai dari sejauh mana RUU Pemilu disusun," ujarnya.

Meski demikian, Saleh mengakui bahwa pembahasan regulasi tersebut tidak mudah.

Setiap partai politik memiliki kepentingan masing-masing, mulai dari sistem pemilu, pembentukan penyelenggara, hingga mekanisme penghitungan suara.

Di sisi lain, komunikasi informal lintas partai, kata dia, sudah mulai dilakukan. Namun pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal untuk memetakan isu-isu krusial.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan publik secara luas dalam penyusunan RUU Pemilu.

Keterlibatan akademisi, tokoh agama, hingga organisasi masyarakat dinilai penting untuk memastikan proses berjalan transparan dan partisipatif.

"Semua harus dilibatkan. Ini yang disebut meaningful participation," kata Saleh.

Sementara itu, pembahasan awal RUU Pemilu di DPR masih menghadapi kendala teknis.

Rapat internal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dijadwalkan membahas draf awal sempat dibatalkan karena dokumen belum siap.*

(km/ad)

MEDAN - Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 3, Medan, Rabu (22/4/2026).

Kehadiran Bupati Batu Bara dalam forum strategis tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Eks Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih Ajak Kader Turun ke Rakyat, Ingatkan Pesan “Jas Merah”

Musrenbang ini menjadi forum penting dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menyinergikan program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyampaikan bahwa fokus pembangunan daerah tahun 2027 diarahkan pada enam prioritas utama, yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai tahapan awal dalam perencanaan pembangunan.

"Musyawarah perencanaan pembangunan itu menjadi 'the first stone', yaitu untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan terarah," ujar Mendagri.

Ia juga menyampaikan bahwa indikator pembangunan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren positif, meskipun pemerataan masih perlu ditingkatkan.

Hal tersebut tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara yang berada di atas rata-rata nasional.

"IPM menunjukkan kualitas masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya. IPM Sumatera Utara saat ini mencapai 76,47, lebih tinggi dibandingkan IPM nasional sebesar 75,90. Artinya, kualitas sumber daya manusia Sumatera Utara relatif lebih baik dibandingkan nasional," tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negeri, anggota DPR RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, para kepala daerah kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sumatera Utara.

Bupati Batu Bara hadir didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, di antaranya Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda, Kepala BKAD, Kepala Kesbangpol, serta para kepala OPD terkait lainnya.*

(ad)

MEDAN — Mantan Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Japorman Saragih, mengajak seluruh kader dan fungsionaris partai untuk memperkuat soliditas serta aktif turun ke tengah masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan publik.

Menurut Japorman, kondisi perekonomian yang belum stabil akibat dampak krisis global dan konflik geopolitik membuat masyarakat semakin membutuhkan kehadiran partai politik, khususnya PDIP sebagai partai yang mengusung basis wong cilik.

Baca Juga:

• Bobby Nasution "Sentil" Rencana Pemekaran Sumatera Timur: Batu Bara Diingatkan, Jangan Sampai "Mekar Jadi Menciut"

Ia menegaskan, sebagai partai ideologis, PDIP harus berada di garis depan dalam mendengar keluhan rakyat, merasakan penderitaan mereka, serta menghadirkan solusi nyata.

Japorman juga menyatakan optimisme bahwa instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dijalankan secara solid oleh seluruh jajaran, mulai dari DPD hingga DPC di kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Menurut dia, dinamika dalam pergantian kepengurusan merupakan hal wajar dalam organisasi. Namun, hal itu tidak boleh berlarut hingga memicu perpecahan di internal partai.

"Tidak saatnya lagi mempersoalkan siapa yang menjadi pengurus. Yang utama dalam berpartai adalah soliditas dan kekuatan akar rumput sebagai fondasi," ujarnya.

Ia menilai, kepengurusan baru yang telah menerima surat keputusan (SK) merupakan figur-figur yang telah melalui proses seleksi dan memiliki rekam jejak yang mumpuni.

Di sisi lain, Japorman mengingatkan pentingnya menghargai kontribusi para kader senior yang telah berjuang sejak awal berdirinya partai.

Mengutip ajaran Soekarno tentang "Jas Merah" atau jangan sekali-kali melupakan sejarah, ia menekankan agar para elite partai tidak melupakan jasa para pendahulu.

"Jangan lupakan para pejuang partai yang telah berkontribusi. Mereka tidak menuntut jabatan, tetapi cukup didengar suara dan sarannya," kata dia.

Japorman mengaku, meski saat ini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, dirinya tetap mengikuti dinamika partai dan berupaya memberikan masukan melalui forum informal bersama senior lainnya.

Ia juga menyadari kemungkinan adanya kekurangan atau kesalahan selama masa pengabdiannya yang dapat memengaruhi penilaian elite partai saat ini.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kritik dan saran yang disampaikan semata-mata ditujukan untuk memperkuat partai dan menjaga keberpihakan kepada rakyat.*

(ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa perubahan lanskap dunia kerja menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, tidak sekadar mengandalkan ijazah formal.

Pernyataan itu disampaikan Afriansyah saat membuka Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja PT Sucofindo di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution "Sentil" Rencana Pemekaran Sumatera Timur: Batu Bara Diingatkan, Jangan Sampai "Mekar Jadi Menciut"

Menurut dia, peningkatan kompetensi dapat ditempuh melalui berbagai program pelatihan vokasi dan sertifikasi.

Pemerintah, kata Afriansyah, telah menyediakan sejumlah fasilitas, mulai dari balai pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan hingga kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Selain itu, lembaga pendidikan seperti Politeknik Ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari upaya penguatan keterampilan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan industri.

Afriansyah juga menyoroti pentingnya hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja.

Ia mengajak serikat pekerja untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.

"Jika komunikasi berjalan baik dan semua pihak saling mendukung, maka perusahaan akan maju dan pekerja semakin sejahtera," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sucofindo, Sandry Pasambuna, menilai kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci keberlanjutan perusahaan.

Menurut dia, kinerja bisnis tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan pegawai dan keluarganya.

"Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita dapat menjaga harmoni serta mengawal masa depan perusahaan," ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan pergeseran paradigma di dunia kerja, di mana kompetensi, sertifikasi, dan kemampuan adaptasi menjadi faktor utama dalam menghadapi dinamika industri yang terus berubah.*

(ad)

ASAHAN – Suasana haru, khidmat, dan penuh kebanggaan menyelimuti prosesi Wisuda Sarjana Angkatan ke-XXXV Institut Agama Islam Daar Al-Uluum (IAIDU) Asahan.

Acara bergengsi ini digelar di Aula Hotel Marina Kisaran, Kamis (23/04/2026) mulai pukul 09.00 WIB.

Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si, beserta jajaran Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, serta ratusan wisudawan-wisudawati dan keluarga besar.

Dalam wisuda kali ini, IAIDU Asahan berhasil mewisuda sebanyak 110 sarjana baru dari berbagai program studi unggulan. Rinciannya meliputi:

Baca Juga:

• Santai Usai Demo Ricuh, Respons Rudy Mas'ud dan Istrinya Bikin Publik Geram!

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara, Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag, yang berharap lulusan mampu menjaga nama baik almamater.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran IAIDU dalam mencetak generasi muslim yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Secara khusus, Bupati menyinggung harapan besar pemerintah daerah agar IAIDU dapat terus berkembang dan bertransformasi.

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung penuh pengembangan IAIDU ke depannya, termasuk upaya untuk menaikkan status menjadi sebuah Universitas. Kami berharap dapat terus menjalin sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini," ungkapnya.

Kepada para wisudawan, Bupati berpesan agar menjadi agen perubahan yang positif dan bijak dalam memanfaatkan kemajuan zaman.

"Gunakan teknologi sebagai sarana memperkuat persatuan dan membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menjauhkan kita dari jati diri, agama, dan budaya bangsa," tegasnya.

Prosesi wisuda berlangsung sangat tertib dan khidmat, dimulai dengan pawai peserta, tarian persembahan, pembukaan sidang terbuka, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, hingga penyampaian sambutan dan orasi ilmiah.

Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata dari Rektor kepada Bupati Asahan sebagai tanda terima kasih.

Seluruh rangkaian acara berjalan aman, lancar, dan sukses, serta berakhir pada pukul 11.00 WIB.*

(ad)

BATU BARA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari penyimpangan melalui pelaksanaan Ikrar Zero Halinar, Kamis (23/4).

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memberantas peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta praktik pungutan liar di lingkungan pemasyarakatan.

Baca Juga:

• Penyegaran Organisasi, Kalapas Labuhan Ruku Ikuti Pelantikan Pejabat di Kanwil Ditjenpas Sumut

Bertempat di halaman kantor, kegiatan berlangsung dengan penuh khidmat dan tertib, mencerminkan keseriusan seluruh jajaran dalam menjaga integritas dan profesionalisme.

Kepala Lapas Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, memimpin langsung jalannya kegiatan.

Dalam suasana yang penuh semangat, seluruh pegawai secara bersama-sama mengucapkan ikrar sebagai bentuk komitmen kolektif untuk menolak segala bentuk penyimpangan.

Dalam arahannya, Hamdi Hasibuan menegaskan bahwa ikrar yang diucapkan bukan sekadar seremonial belaka, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di setiap pelaksanaan tugas sehari-hari.

Ia menekankan pentingnya integritas sebagai pondasi utama dalam bekerja.

"Komitmen yang telah dibangun bersama bukan hanya wacana semata, melainkan sikap tanggung jawab untuk memberantas narkoba, peredaran handphone ilegal, maupun pungli. Mari kita bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan dalam menjaga Lapas tetap bersih dari Halinar memerlukan keseriusan dan konsistensi seluruh pegawai.

Oleh karena itu, setiap individu dituntut untuk memiliki kesadaran dan keberanian dalam menolak serta melaporkan segala bentuk pelanggaran.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk penguatan komitmen berkelanjutan dalam menciptakan tata kelola pemasyarakatan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya ikrar ini, diharapkan seluruh pegawai semakin memahami peran dan tanggung jawabnya.

Selain itu, ikrar Zero Halinar juga menjadi momentum penting untuk mempererat kerja sama dan solidaritas antarpegawai.

Kolaborasi yang baik diyakini mampu memperkuat pengawasan serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan institusi.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan, yang menuntut adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju arah yang lebih profesional dan berintegritas.

Dengan dilaksanakannya ikrar ini, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berharap dapat terus menjaga marwah pemasyarakatan serta memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem pembinaan yang bersih, aman, dan terpercaya di masa yang akan datang.*

(ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyoroti secara tegas wacana pemekaran wilayah yang mencuat, khususnya yang menyangkut Kabupaten Batu Bara.

Hal ini disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Utara Tahun 2027, Rabu (22/4/2026).

Bobby Nasution menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak pemekaran yang dinilai berpotensi mengganggu rencana besar pembangunan kawasan industri terpadu yang sedang digodok oleh Pemprov Sumut.

Di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan langsung di depan Bupati Batu Bara, H. Baharuddin, Bobby mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi saat ini tengah merancang pengembangan ekonomi skala besar, termasuk menggandeng skema pembiayaan melalui kerja sama investasi.

"Kami sedang mencoba membangun kawasan industri terpadu bersama, termasuk di wilayah Kabupaten Batu Bara. Tapi kalau rencana pemekaran itu berjalan, bisa jadi pengembangan tersebut tidak dilanjutkan di sana, Pak," ujar Bobby Nasution dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa jika Batu Bara nantinya masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Timur yang baru, maka statusnya sebagai bagian dari kawasan strategis pembangunan Sumatera Utara akan otomatis berubah.

"Kalau nanti menjadi provinsi baru, maka bukan lagi bagian dari kawasan industri Sumatera Utara. Padahal, banyak fokus pembangunan kita ada di Batu Bara, termasuk sektor pertanian unggulan seperti cabai. Kalau jadi mekar, bisa batal semua rencana investasi dan pembangunan itu," tegasnya.

Tak hanya soal pembangunan, Bobby Nasution juga mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah jaminan kemajuan.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang Tetapkan 20 Ranperda 2026, Pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal Masuk Prioritas

Dalam nada yang tegas namun diselingi candaan, ia mengingatkan risiko jika pemekaran dipaksakan padahal belum siap.

"Nanti bersatu lagi dengan Asahan kan tidak enak juga. Bukannya mekar, malah menciut. Apalagi kondisi keuangan daerah saat ini, jangan sampai nanti justru kesulitan. Kalau mau jadi provinsi, harus sudah siap dan mandiri menjalankan kewenangan provinsi," katanya.

Pernyataan Gubernur Bobby Nasution ini menjadi sorotan dalam forum tersebut, mengingat isu pemekaran Provinsi Sumatera Timur belakangan mulai mencuat kembali di tengah dinamika politik dan pembangunan daerah.

Pemprov Sumut menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pembangunan berbasis kawasan strategis dan investasi, dengan mempertimbangkan kesiapan daerah secara menyeluruh sebelum mengambil langkah besar.*

(ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di Kabupaten Karo yang menjerat Toni Aji Anggoro telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

"Sudah inkracht itu (kasus Toni)," kata Anang kepada wartawan, Kamis, 23 April 2026.

Baca Juga:

• Santai Usai Demo Ricuh, Respons Rudy Mas'ud dan Istrinya Bikin Publik Geram!

Ia menegaskan bahwa perkara Toni berbeda dengan kasus videografer Amsal Sitepu yang sebelumnya sempat menyita perhatian publik.

Meski keduanya ditangani institusi yang sama, kata Anang, masing-masing perkara memiliki karakteristik berbeda.

"Kasus per kasus itu tidak sama. Ada karakteristik masing-masing. Mungkin jenisnya sama, tapi karakteristik berbeda pasti ada," ujarnya.

Pernyataan Kejagung tersebut muncul di tengah aksi unjuk rasa ratusan massa yang tergabung dalam Pujakesuma di depan Pengadilan Negeri Medan.

Massa menuntut pembebasan Toni Aji Anggoro yang dinilai bukan pelaku utama dalam perkara tersebut.

Perwakilan massa, Eko Sopianto, menyebut Toni hanya berperan sebagai pekerja kreatif dalam proyek pembuatan website desa dengan nilai pekerjaan sekitar Rp5,7 juta.

Ia menilai vonis terhadap Toni tidak adil dan membandingkannya dengan putusan bebas dalam perkara lain yang dinilai serupa.

"Kalau tidak dibebaskan, kami akan menginap di sini dan kembali menggelar aksi," kata Eko.

Massa juga menilai Toni tidak memiliki peran dalam pengelolaan anggaran desa, melainkan hanya menjalankan pekerjaan teknis atas permintaan pengguna anggaran.

Mereka mendesak pengadilan untuk merehabilitasi nama baik Toni.

Namun Kejagung menegaskan bahwa putusan pengadilan telah melalui proses hukum dan kini telah berkekuatan tetap.

Dengan demikian, proses hukum terhadap Toni tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.*

(cn/ad)

SAMARINDA — Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di gedung DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Aksi tersebut menuntut audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan diwarnai sejumlah insiden hingga berujung ricuh.

Baca Juga:

• Camat Kuala Jambi Hadiri Musdes Ketahanan Pangan di Manunggal Makmur, Tekankan Sinergi Pemerintah dan Warga

Alih-alih memberikan keterangan langsung kepada media, Rudy memilih menyampaikan pernyataan melalui akun Instagram resminya.

Dalam unggahannya, ia mengapresiasi mahasiswa dan masyarakat yang dinilai telah menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah daerah.

"Masukan hari ini sangat berarti dan berkelas. Kami berharap masyarakat bisa menjadi mata dan telinga dalam melakukan perbaikan dan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," tulisnya.

Aksi tersebut dipicu oleh polemik anggaran fasilitas pejabat yang menuai kritik publik.

Di antaranya rencana pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar serta anggaran rumah jabatan gubernur yang disebut mencapai Rp 25 miliar, termasuk fasilitas tambahan seperti akuarium dan sarana kebugaran.

Sejumlah tuntutan massa menekankan perlunya transparansi serta evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik.

Sehari pasca-aksi, suasana di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur masih dalam penjagaan ketat aparat keamanan.

Area tersebut ditetapkan sebagai zona steril, dengan pembatasan akses bagi awak media serta larangan pengambilan gambar di dalam kompleks perkantoran.

Upaya konfirmasi langsung kepada Rudy Mas'ud belum membuahkan hasil.

Meski sempat berada di lingkungan kantor, ia dilaporkan langsung menuju rumah jabatan tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.

Kondisi di sekitar kantor gubernur juga masih menyisakan dampak aksi. Pagar kawat berduri tampak mengelilingi area, sementara sejumlah fasilitas mengalami kerusakan.

Videotron di bagian depan kantor ditutup papan pelindung, dan beberapa titik taman serta trotoar terlihat rusak.

Selain itu, sisa-sisa dinamika aksi seperti oli di badan jalan dan gulungan kawat berduri yang berserakan masih mengganggu akses pejalan kaki.

Publik hingga kini menunggu langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merespons tuntutan audit dan evaluasi anggaran tersebut.

Di tengah sorotan itu, istri gubernur, Sarifah Suraidah Harum, turut menarik perhatian setelah mengunggah sejumlah kutipan di Instagram Story.

Salah satu unggahan menyinggung pentingnya tidak mencampuri urusan orang lain serta membatasi penilaian terhadap kehidupan pihak lain.

"Tolong normalisasikan tidak mengomentari kehidupan orang lain, tidak ikut campur dengan urusan orang lain merupakan bagian dari etika, semua orang memiliki cara hidupnya masing-masing. Berhenti menyimpulkan sesuatu lewat apa yang hanya kami liat sesaat. Belajarlah untuk membatasi hal-hal yang memang bukan urusanmu," tulis dalam postingan.

Unggahan tersebut memantik beragam reaksi dari warganet, seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pemerintah daerah.*

(tm/ad)

TANJAB TIMUR – Camat Kuala Jambi, Wahyu Setiawan, menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) Khusus Ketahanan Pangan yang digelar di Aula Kantor Desa Manunggal Makmur.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah desa dalam memperkuat program ketahanan pangan di tingkat lokal.

Baca Juga:

• Santai Usai Demo Ricuh, Respons Rudy Mas'ud dan Istrinya Bikin Publik Geram!

Dalam sambutannya, Wahyu Setiawan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.

"Dalam mendukung program pemerintah, kita harus kompak. Jaga semangat kebersamaan bersama masyarakat. Untuk bibit, pemerintah desa Manunggal Makmur sudah menyiapkannya," ujar Wahyu Setiawan.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah desa telah menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk penguatan program tersebut.

Selanjutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada peran aktif kelompok tani dan masyarakat dalam mengelola lahan secara optimal.

"Intinya, lahan dan bibit sudah disiapkan oleh pemerintah desa. Tinggal bagaimana masyarakat dan kelompok tani dapat mengelolanya dengan baik," katanya.

Wahyu berharap Musdes Khusus Ketahanan Pangan ini tidak hanya menjadi forum formal, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan produksi pangan desa.

Menurut dia, penguatan ketahanan pangan di tingkat desa menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

(ad)

PANGKALPINANG – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menegaskan perannya sebagai penjaga keterbukaan informasi publik melalui pelaksanaan sidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).

Lembaga ini menyebut transparansi tidak hanya menjadi kewajiban badan publik, tetapi juga hak dasar masyarakat yang dijamin undang-undang.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang Tetapkan 20 Ranperda 2026, Pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal Masuk Prioritas

Perkara yang disidangkan melibatkan Sulistiyo sebagai pemohon dan Pemerintah Desa Pergam sebagai termohon, dengan agenda pemeriksaan awal.

Wakil Ketua KI Babel, Rikky Fermana, yang juga memimpin majelis komisioner, mengatakan sengketa informasi kerap berawal dari hal sederhana, yakni permohonan informasi yang tidak ditanggapi atau ditolak tanpa alasan yang jelas.

"Banyak kasus bermula dari permohonan informasi yang tidak diberikan secara tepat. Dari situ sengketa muncul," ujar Rikky, Kamis, 23 April 2026.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan implementasi keterbukaan informasi di tingkat badan publik masih belum optimal.

Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah mengatur kewajiban pemerintah untuk membuka akses informasi kepada masyarakat.

Rikky juga menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas informasi.

Ia menyebut masih banyak warga yang belum mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan permohonan informasi hingga membawa sengketa ke Komisi Informasi.

"Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa mereka punya hak untuk meminta informasi dan mengajukan sengketa," katanya.

KI Babel, kata Rikky, terus berupaya meningkatkan literasi keterbukaan informasi melalui sidang terbuka yang dapat disaksikan masyarakat.

Sidang PSI, menurut dia, bukan hanya ruang penyelesaian sengketa, tetapi juga sarana edukasi publik.

"Sidang ini terbuka untuk umum. Masyarakat bisa datang melihat langsung prosesnya," ujarnya.

Ia menilai partisipasi publik penting dalam memperkuat kontrol sosial terhadap badan publik.

Dengan keterlibatan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

"Kehadiran masyarakat memperkuat kontrol sosial. Ini bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel," kata Rikky.

KI Babel berharap, keterbukaan informasi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi publik.*

(ad)

DELI SERDANG – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama DPRD menetapkan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu, 22 April 2026.

Baca Juga:

• 2.341 Guru PPPK Deliserdang Tiga Bulan Belum Digaji, Mahasiswa Desak Gubernur Bobby Nasution Panggil Bupati Asri Ludin

Berdasarkan pemaparan dalam rapat, 12 Ranperda berasal dari usulan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, lima Ranperda merupakan inisiatif DPRD, sementara tiga lainnya masuk kategori kumulatif terbuka.

Bupati Deli Serdang melalui sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo menyatakan bahwa pemekaran wilayah merupakan kebutuhan administratif di tengah meningkatnya kepadatan penduduk dan tingginya aktivitas pembangunan di dua kecamatan tersebut.

"Pemekaran bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendekatkan pelayanan, mempercepat respons pemerintahan, dan memperkuat tata kelola di tingkat kecamatan," ujar Lom Lom.

Ia menjelaskan, pemekaran diharapkan dapat membuat perencanaan pembangunan lebih terarah sesuai karakteristik wilayah masing-masing, sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi anggaran dan sumber daya aparatur.

Menurut dia, sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga administrasi kependudukan menjadi area yang ditargetkan mengalami peningkatan setelah pemekaran dilakukan.

Selain itu, pemerintah daerah menilai pemekaran juga dapat memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat lokal.

"Pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal merupakan pijakan penting untuk mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan," kata Lom Lom.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berharap seluruh agenda legislasi daerah dalam Propemperda 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan bersama DPRD.*

(mi/ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) tengah mendalami dugaan malapraktik di Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Medan yang menyeret kasus pengangkatan rahim pasien tanpa persetujuan jelas.

Kasus ini mencuat setelah pasien, Mimi Maisyarah (48), melaporkan tindakan medis yang diduga tidak sesuai prosedur.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Website Desa Karo, Kejati Sumut Kejar Bos CV ATS Jesaya Ginting yang Buron

"Kami sudah mengumpulkan sejumlah informasi awal dari rumah sakit. Hari ini juga akan dilakukan klarifikasi kepada pasien dan keluarga untuk memastikan seluruh keterangan yang beredar," kata Hamid, Kamis, 23 April 2026.

Menurut Hamid, pemeriksaan tidak hanya dilakukan di RS Muhammadiyah, tetapi juga akan melibatkan RS Haji Medan yang disebut sebagai fasilitas rujukan pasien.

"Rumah Sakit Haji juga akan kami mintai keterangan karena disebut sebagai tempat rujukan akhir pasien," ujarnya.

Kasus ini sebelumnya mencuat ke publik setelah kuasa hukum pasien, Ojahan Sinurat, menyebut adanya dugaan pengangkatan rahim tanpa persetujuan keluarga.

Ia mengatakan pasien awalnya hanya menjalani tindakan pengangkatan miom berdasarkan hasil USG.

Namun, dua hari pascaoperasi, pasien mengalami infeksi dan nyeri hebat hingga harus dirawat kembali. Kondisi memburuk membuat keluarga meminta rujukan ke RS Haji Medan.

"Dari hasil dokumen patologi anatomi yang baru diketahui keluarga, rahim dan ovarium ternyata telah diangkat," kata Ojahan.

Ia menegaskan pihaknya memberi waktu 1x24 jam kepada rumah sakit untuk memberikan klarifikasi sebelum menempuh jalur hukum.

Sementara itu, RS Muhammadiyah Medan membantah adanya tindakan tanpa persetujuan pasien.

Kepala Bagian Umum RS Muhammadiyah Medan, Ibrahim Nainggolan, menyebut keluarga pasien telah menandatangani persetujuan tindakan operasi.

"Sejak awal pasien dan keluarga sudah menyetujui tindakan operasi pengangkatan rahim," kata Ibrahim.

Ia juga menjelaskan bahwa hasil patologi anatomi menunjukkan adanya indikasi kanker sehingga pasien dirujuk ke RS Haji Medan untuk penanganan lanjutan.

Saat ini, Dinkes Sumut bersama Ombudsman masih mengumpulkan seluruh data dan keterangan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur medis dalam kasus tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA – Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027.

Keduanya akan digelar secara bersamaan pada pekan kedua April 2027.

Baca Juga:

• KPPU Temui Jokowi di Solo, Bahas Apa?

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan penyelenggaraan HPN tahun 2027 tidak lagi digelar pada 9 Februari seperti biasanya.

Hal itu diputuskan karena bertepatan dengan bulan Ramadan 1448 Hijriah.

"HPN dan Porwanas tahun depan di Lampung akan dilaksanakan pada waktu yang sama, yakni pekan kedua April 2027," kata Akhmad Munir.

Menurut dia, peringatan HPN pada 9 Februari tetap akan dilakukan, namun hanya bersifat seremonial terbatas bersama seluruh PWI daerah.

"Peringatannya tetap ada, tetapi hanya potong tumpeng setelah salat tarawih," ujarnya.

Akhmad Munir menambahkan, keputusan penetapan Lampung sebagai tuan rumah akan dituangkan dalam surat keputusan resmi yang diserahkan kepada PWI Lampung.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah membenarkan penetapan tersebut.

Ia menyebut pihaknya telah menerima SK PWI Pusat Nomor 077-PLP/PP-PWI/IV/2026 tentang penunjukan Lampung sebagai tuan rumah HPN dan Porwanas 2027.

"Alhamdulillah sudah resmi. SK sudah kami terima," kata dia.

Ia menambahkan, SK tersebut akan segera disampaikan kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebagai bentuk koordinasi penyelenggaraan.

"Selanjutnya akan kami laporkan kepada Bapak Gubernur Lampung," ujarnya.*

(ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Pemeriksaan tersebut disebut masih berada dalam ranah evaluasi internal institusi.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Website Desa Karo, Kejati Sumut Kejar Bos CV ATS Jesaya Ginting yang Buron

"Prosesnya sedang di internal kita, dan ini nanti dilimpahkan. Ini bukan tindak pidana ya, bukan," kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

Anang menegaskan bahwa evaluasi tersebut tidak mengarah pada dugaan pelanggaran pidana, melainkan bagian dari penilaian kinerja dan penempatan jabatan di lingkungan kejaksaan.

"Itu hanya ibaratnya manajerial dan profesional," ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa Danke Rajagukguk saat ini tidak lagi menjabat sebagai Kajari Karo. Yang bersangkutan telah dimutasi ke jabatan fungsional di Kejaksaan Agung.

"Sudah bukan jabatan struktural, sudah jabatan fungsional di Kejaksaan Agung," kata Anang.

Posisi Kajari Karo kini diisi oleh Edmond Novvery Purba yang sebelumnya menjabat Kajari Nias Selatan.

Pergantian tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026.

Pergantian ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap penanganan perkara videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo.

Dalam perkara itu, terdakwa sempat didakwa kasus korupsi sebelum akhirnya divonis bebas oleh pengadilan.

Selain Danke, Kejaksaan Agung juga memeriksa sejumlah pejabat Kejari Karo, termasuk Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut.

Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh penanganan perkara.*

(km/ad)

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memburu Jesaya Ginting, pemilik CV Simalem Agro Technofarm (CV ATS), yang telah ditetapkan sebagai buronan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan website dan video profil desa di Kabupaten Karo.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan Jesaya kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Baca Juga:

• 2.341 Guru PPPK Deliserdang Tiga Bulan Belum Digaji, Mahasiswa Desak Gubernur Bobby Nasution Panggil Bupati Asri Ludin

"DPO Jesaya Ginting belum dapat, masih dalam upaya pengejaran," kata Rizaldi, Rabu, 22 April 2026.

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan video profil desa senilai Rp30 juta dan pembuatan website desa seharga Rp10 juta yang ditawarkan Jesaya kepada sejumlah perangkat desa di Kabupaten Karo.

Dana proyek bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD).

Dalam pelaksanaannya, Jesaya disebut mempekerjakan tenaga kreatif, Toni Aji Anggoro, dengan upah sekitar Rp5,7 juta per website.

Selisih dari nilai kontrak Rp10 juta diduga tidak digunakan sesuai peruntukan dan dinikmati oleh Jesaya, yang kemudian memicu dugaan kerugian negara.

Toni Aji Anggoro telah lebih dahulu divonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Karo pada Januari 2026.

Meski berstatus pelaksana teknis, hasil audit inspektorat menemukan indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut.

Kasus ini juga memicu aksi protes di depan Pengadilan Negeri Karo pada 20 April 2026.

Sejumlah massa menilai Toni hanya pekerja teknis dan menjadi korban dalam perkara tersebut, sementara aktor utama belum ditangkap.

Kejati Sumut menyatakan penyidikan masih terus berjalan, termasuk penelusuran aset serta dugaan aliran dana yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pola perkara ini disebut memiliki kemiripan dengan kasus korupsi proyek desa sebelumnya di wilayah yang sama.*

(bjf/ad)

MEDAN – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Deliserdang mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turun tangan menyelesaikan polemik belum dibayarkannya gaji 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Deliserdang.

Para mahasiswa menilai, selama tiga bulan sejak dilantik, para guru tersebut belum menerima gaji sama sekali atau bernilai nol rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deliserdang.

Baca Juga:

• Buka Musrenbang Sumut 2027, Mendagri Tito Karnavian: Kualitas Perencanaan Tentukan 60 Persen Keberhasilan Program Daerah

Menurut dia, Bobby memiliki kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah kabupaten.

"Gubernur adalah Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur punya hak dan kewajiban mengevaluasi APBD Deliserdang," kata Fredy, Rabu, 22 April 2026.

Ia meminta Bobby segera memanggil Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan untuk meminta penjelasan terkait belum dibayarkannya gaji guru PPPK paruh waktu tersebut.

Menurut Fredy, apabila APBD Deliserdang lebih banyak terserap untuk belanja birokrasi yang tidak mendesak, maka pemerintah provinsi seharusnya dapat mendorong refocusing anggaran.

"Jangan biarkan guru-guru menjadi korban salah prioritas anggaran," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Deliserdang Arief Perdiansyah dan Ketua HIMMAH Deliserdang Hafizh Tampubolon.

Mereka menilai alasan pemerintah daerah yang menyebut tidak adanya regulasi penggajian PPPK paruh waktu tidak dapat dibenarkan.

Mereka merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 yang mengatur penganggaran belanja PPPK paruh waktu dalam APBD.

Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah disebut wajib mengalokasikan anggaran belanja jasa PPPK paruh waktu pada jabatan guru.

Cipayung Plus Deliserdang juga mendesak Pemkab segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai dasar teknis penggajian, serta melakukan pergeseran anggaran agar pembayaran hak guru tidak tertunda lebih lama.

"Kami tidak akan membiarkan martabat guru diinjak-injak oleh alasan administratif," kata Fredy.

Jika tuntutan tidak dipenuhi, para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk tekanan politik terhadap pemerintah daerah.*

(pm/ad)

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pengusaha Hary Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe bersama PT MNC Asia Holding Tbk harus membayar ganti rugi senilai sekitar Rp531 miliar kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), perusahaan jalan tol milik pengusaha Jusuf Hamka.

Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang dibacakan pada Rabu, 22 April 2026, dan dikutip dari keterangan resmi Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, pada Kamis, 23 April 2026.

Baca Juga:

• RUU PPRT: Jawaban atas Penantian atau Awal Tantangan Baru

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar US$28.000.000 ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas," demikian amar putusan tersebut.

Jika dikonversi, nilai ganti rugi materiil tersebut setara sekitar Rp481 miliar. Ditambah ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar, total kewajiban pembayaran mencapai sekitar Rp531 miliar.

Perkara ini bermula dari transaksi pertukaran Medium Term Note (MTN) dan obligasi CMNP dengan 28 Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk pada 1999. NCD tersebut kemudian tidak dapat dicairkan.

Majelis hakim juga menolak eksepsi para tergugat serta mengabulkan gugatan CMNP untuk sebagian.

Selain ganti rugi, pengadilan turut menghukum para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai transaksi tersebut secara substansi merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga, bukan jual beli.

Hakim juga menyebut adanya unsur itikad tidak baik dalam penerbitan instrumen keuangan tersebut.

Pengadilan menerapkan doktrin piercing the corporate veil, yang memungkinkan tanggung jawab korporasi menembus hingga ke pemegang saham atau pengendali perusahaan, karena dinilai terdapat penyalahgunaan nama badan hukum.

Meski demikian, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Kuasa hukum MNC Group, Chris Taufik, menyatakan pihaknya akan mengajukan banding.

"Ini belum final, kita akan banding karena banyak hal yang harus dipertanyakan," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan pertimbangan hakim yang menurutnya tidak mengakomodasi seluruh keterangan ahli yang dihadirkan selama persidangan.

MNC Group bahkan mempertimbangkan langkah lanjutan untuk melapor ke Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung.*

(cn/ad)