JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Menurutnya, praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat investasi, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Ingin Modal Usaha? Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Pinjaman Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp1,9 Juta per Bulan

Ia memaparkan besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta pentingnya memperkuat instrumen hukum untuk memulihkan aset negara.

Gibran mengungkapkan, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2013–2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp238 triliun.

Sementara itu, data yang disampaikan Kejaksaan pada 2024 menunjukkan potensi kerugian negara meningkat hingga Rp310 triliun.

Menurut Gibran, nilai aset yang berhasil dipulihkan masih sangat kecil dibandingkan dengan total kerugian negara.

"Nilai aset yang berhasil dikembalikan ke kas negara hanya berkisar Rp1,6 hingga Rp1,7 triliun. Artinya, lebih dari 90 persen aset hasil korupsi gagal dipulihkan dan masih dinikmati oleh pelaku maupun kerabatnya."

Gibran menilai pola tindak pidana korupsi kini semakin berkembang dan sulit ditangani.

Selain melibatkan jaringan yang lebih terorganisasi, praktik korupsi juga memanfaatkan teknologi serta melintasi batas negara.

Menurutnya, hasil kejahatan kerap disamarkan melalui praktik pencucian uang sehingga menyulitkan proses pelacakan dan pengembalian aset oleh aparat penegak hukum.

"Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi," tegas Gibran.

Sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi, Gibran menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurutnya, koruptor tidak cukup hanya dijatuhi hukuman penjara, tetapi juga harus kehilangan seluruh harta yang diperoleh dari tindak pidana.

Gibran menegaskan bahwa aset hasil kejahatan harus dikembalikan kepada negara agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Selain menyasar tindak pidana korupsi, RUU Perampasan Aset juga diharapkan menjadi dasar hukum untuk merampas aset yang berasal dari berbagai kejahatan serius lainnya.

Beberapa di antaranya meliputi:

- Tindak pidana narkotika.
- Pertambangan ilegal (illegal mining).
- Penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).
- Pembalakan liar (illegal logging).
- Judi online.
- Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Seluruh aset yang berasal dari tindak pidana tersebut diharapkan dapat dikembalikan kepada negara untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"RUU Perampasan Aset menjadi sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan sebagai instrumen hukum dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia," pungkasnya.* (di/ad)

JAKARTA – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali dibuka untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh akses pembiayaan dengan bunga rendah.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha produktif di Indonesia.

Baca Juga:

• Ahmad Doli Kurnia dan Wali Kota Tanjungbalai Kunjungi Anak Korban Dugaan Kekerasan Seksual, Minta Kasus Diusut Tuntas

BNI menawarkan suku bunga 6 persen efektif per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan, sehingga cicilan dinilai lebih ringan dibandingkan pinjaman komersial.

Bagi pelaku usaha yang berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp100 juta, penting mengetahui simulasi angsuran agar dapat menyesuaikan kemampuan keuangan usaha.

Berikut simulasi angsuran KUR BNI 2026 untuk plafon Rp100 juta:

12 bulan: Rp8.606.643/per Bulan
24 bulan: Rp4.432.061/ per Bulan
36 bulan: Rp3.042.194/ per Bulan
48 bulan: Rp2.348.503/ per Bulan
60 bulan: Rp1.933.280/ per Bulan

Semakin panjang tenor yang dipilih, semakin kecil cicilan bulanan yang harus dibayarkan.

Namun, total pembayaran bunga juga akan menyesuaikan dengan jangka waktu kredit.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Berdasarkan informasi resmi BNI, calon debitur harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi buku nikah bagi yang sudah menikah.
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha dari pejabat berwenang.
- NPWP untuk pengajuan kredit di atas Rp50 juta.
- Dokumen agunan untuk pengajuan kredit di atas Rp100 juta.
- Tidak sedang menerima kredit produktif atau kredit program lain di luar KUR.

Calon debitur yang masih memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), maupun kartu kredit tetap dapat mengajukan KUR selama status kreditnya lancar.

Cara Mengajukan KUR BNI

BNI menyediakan dua pilihan pengajuan, yaitu secara online maupun langsung di kantor cabang.

Pengajuan secara online:

- Kunjungi situs resmi eform.bni.co.id.
- Baca syarat dan ketentuan program KUR.
- Centang persetujuan persyaratan umum.
- Klik Lanjutkan.
- Lengkapi data diri dan data usaha.
- Tunggu proses verifikasi dari BNI.
- Petugas BNI akan melakukan survei lokasi usaha serta wawancara.

Pengajuan secara offline:

- Datang ke kantor cabang BNI terdekat dengan membawa seluruh dokumen persyaratan.
- Ambil nomor antrean dan isi formulir pengajuan KUR.
- Serahkan dokumen pendukung, termasuk agunan apabila diperlukan.
- Petugas akan melakukan survei ke lokasi usaha dan wawancara.
- Proses persetujuan kredit umumnya berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari kerja.

KUR BNI 2026 diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha maupun investasi produktif.

Dengan bunga yang relatif rendah dan pilihan tenor hingga lima tahun, program ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam mengatur arus kas sekaligus mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.* (di/ad)

JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa politik seharusnya dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, bukan dijadikan sarana untuk memperkaya diri.

Pernyataan tersebut disampaikan Lodewijk saat menjadi narasumber dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026.

Baca Juga:

• Wali Kota Mahyaruddin Pastikan Pemko Tanjungbalai Terus Dampingi Korban Dugaan Kekerasan Anak

"Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat," ujar Lodewijk.

Lodewijk menjelaskan bahwa perkembangan geopolitik dunia saat ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi Indonesia.

Menurutnya, dampak perubahan global tidak hanya dirasakan pada sektor politik dan keamanan, tetapi juga memengaruhi ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan negara.

Karena itu, ia menilai Indonesia membutuhkan sistem politik yang kuat serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Lodewijk juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi tantangan dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Beberapa di antaranya meliputi:

- Politik transaksional dengan biaya politik yang tinggi (high-cost politics).
- Maraknya kampanye negatif dan kampanye hitam.
- Menguatnya pengaruh oligarki dan politik dinasti.
- Rendahnya literasi politik dan moral politik masyarakat.
- Praktik demokrasi yang masih lebih menonjolkan aspek prosedural dibandingkan substansi.

Menurut Lodewijk, berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar demokrasi dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik," tegasnya.

Menutup pemaparannya, Lodewijk mengajak umat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai profetik dalam kehidupan politik nasional.

Ia juga berharap para ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam terus mengambil peran sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, kehadiran ulama dan organisasi masyarakat penting untuk memberikan arah sekaligus mengingatkan apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Selain itu, Lodewijk mengajak seluruh elemen umat Islam memperkuat persatuan dan menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia.

Menurutnya, politik yang dijalankan secara beretika dan mengedepankan kepentingan bangsa akan menjadi salah satu kunci dalam menjaga persatuan nasional serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.* (di/ad)

JAKARTA – Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 22 Juli 2026.

Politikus Partai Gerindra yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) itu langsung memaparkan sejumlah langkah strategis untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Satgas PRR Desak Pemda Aceh Segera Serap Dana Rp1,652 Triliun untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana

Berikut empat langkah utama yang menjadi fokus kepemimpinan Sudaryono di BGN.

1. Digitalisasi Tata Kelola dan Transparansi Anggaran

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah memperbaiki sistem tata kelola anggaran dan operasional MBG melalui digitalisasi.

Menurut Sudaryono, sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan persoalan transparansi.

"Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang," kata dia di Istana Negara, Rabu (22 Juli 2026).

Ia mengakui masih terdapat persoalan tata kelola dalam pelaksanaan program MBG yang perlu segera dibenahi.

"Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi, ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program," ungkapnya.

2. Tetap Libatkan TNI dan Polri

Sudaryono juga memastikan unsur TNI dan Polri tetap dilibatkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut dia, pelibatan berbagai pihak dibutuhkan agar distribusi program berjalan efektif.

"Saya cek. Menurut saya begini. Intinya itu sama seperti di pertanian yang saya alami dulu. Melibatkan semua pihak," katanya saat ditemui wartawan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Ia menilai kerja sama lintas sektor akan mempercepat pelaksanaan program di lapangan.

"Kemarin ada yang tanya ke saya, 'Ya sudah kalau begitu tentara sama polisi tidak usah bantu.' Ya sudah, nanti saya kerahkan mahasiswa tidak pakai gaji, mau tidak? Tidak mau," tambahnya.

Sudaryono menegaskan kebijakan tersebut tetap akan diterapkan selama masa kepemimpinannya.

"Jadi intinya saya tidak ingin berkomentar lebih jauh. Intinya adalah bagaimana semua pihak caranya agar barang ini bisa terlaksana dengan baik. Sasarannya jelas. Anak-anak cukup gizi, aman. Dan kemudian berdampak kepada ekonomi lokal," tegas Sudaryono.

3. Buka Ruang Pengawasan dari Swasta dan Masyarakat

Langkah berikutnya adalah memperkuat sistem pengawasan melalui pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) BGN dan membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal.

Menurut Sudaryono, semakin banyak pihak yang ikut mengawasi, semakin besar peluang mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program.

"Tentu saja kita sih intinya kerja benar. Ada Dewan Pengawas, menurut saya, lebih baik. Ada Dewan Pengawas, ditambah pengawas-pengawas swasta," kata dia di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Ia juga mengajak media dan masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program.

"Anda semua ini kan boleh juga jadi pengawas. Kalau ada hal-hal yang enggak benar, ya boleh untuk dilaporkan," tambahnya.

4. Terapkan Sistem Reward dan Punishment

Sudaryono mengatakan akan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan hasil evaluasi di lapangan.

Melalui inspeksi mendadak (sidak), BGN akan menilai kepatuhan setiap SPPG terhadap standar keamanan pangan, kualitas gizi, dan prosedur operasional.

"Kita akan perbaiki, akan kita tegur, kalau memang tidak bisa diperbaiki, kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga," katanya dalam agenda inspeksi mendadak (sidak) SPPG di Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/7/2026).

Ia menegaskan petugas maupun SPPG yang tidak disiplin akan diberikan sanksi, sedangkan unit yang menjalankan tugas dengan baik akan memperoleh penghargaan.

"Mungkin kalau SPPG-nya bandel, SPPG-nya enggak disiplin, SPPG-nya atau petugasnya enggak disiplin, petugasnya enggak bagus, ya kita mesti menghentikan. Kita harus berani. Yang bagus kita reward, yang jelek kita mesti kasih punishment juga," tambahnya.

Sudaryono menegaskan seluruh langkah tersebut bertujuan memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat.* (bb/ad)

JAKARTA – Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional menunjukkan tren yang bervariasi pada Minggu, 26 Juli 2026.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia (BI), mayoritas komoditas mengalami penurunan harga.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Tak Bergerak, 1 Gram Masih Rp2,612 Juta

Harga cabai masih menjadi perhatian masyarakat meski pada perdagangan hari ini menunjukkan tren penurunan.

Cabai rawit merah tercatat turun 4,98 persen dibandingkan hari sebelumnya dan diperdagangkan di harga Rp54.400 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai rawit hijau berada di Rp51.850 per kilogram, cabai merah besar dijual Rp48.150 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting dipatok Rp46.250 per kilogram.

Selain cabai, harga bawang juga mengalami penurunan.

Bawang merah ukuran sedang turun menjadi Rp42.150 per kilogram, sedangkan bawang putih ukuran sedang diperdagangkan di harga Rp42.700 per kilogram.

Penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura ini menjadi kabar baik bagi masyarakat karena dapat membantu menekan pengeluaran rumah tangga.

Berbeda dengan komoditas hortikultura, harga sejumlah produk protein hewani justru bergerak naik.

Harga daging ayam ras segar tercatat menjadi Rp39.100 per kilogram.

Sementara itu, daging sapi kualitas I diperdagangkan seharga Rp150.900 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II berada di level Rp141.900 per kilogram.

Harga telur ayam ras segar juga mengalami kenaikan menjadi Rp29.600 per kilogram.

Harga beras di pasar eceran nasional masih bergerak bervariasi berdasarkan kualitasnya.

Rinciannya sebagai berikut:

- Beras kualitas super I: Rp17.700 per kilogram
- Beras kualitas super II: Rp17.150 per kilogram
- Beras kualitas medium I: Rp16.400 per kilogram
- Beras kualitas medium II: Rp16.200 per kilogram
- Beras kualitas bawah I: Rp14.750 per kilogram
- Beras kualitas bawah II: Rp14.550 per kilogram

Sementara itu, harga gula pasir dan minyak goreng tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Gula pasir kualitas premium diperdagangkan seharga Rp20.300 per kilogram, sedangkan gula pasir lokal berada di harga Rp19.100 per kilogram.

Untuk minyak goreng, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.450 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp24.300 per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek II Rp23.400 per liter.

Pergerakan harga pangan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pasokan, distribusi, hingga kondisi cuaca di sejumlah daerah sentra produksi.

Masyarakat diimbau terus memantau perkembangan harga sebagai acuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.* (bb/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada perdagangan Minggu, 26 Juli 2026.

Harga emas Antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.612.000 per gram, sama seperti perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Prof. OK Saidin: Saatnya MABMI Satukan Kekuatan Puak Melayu Bangun Ekonomi dan Pendidikan

Untuk emas batangan ukuran 0,5 gram, harga jual tercatat Rp1.356.000.

Sementara emas ukuran 5 gram dipasarkan seharga Rp12.875.000, sedangkan ukuran 10 gram dijual Rp25.670.000.

Adapun emas ukuran 50 gram dibanderol Rp127.855.000, sedangkan ukuran 100 gram dijual seharga Rp255.560.000.

Untuk investor yang membeli dalam jumlah besar, emas Antam ukuran 500 gram dipasarkan seharga Rp1.276.900.000, sementara ukuran 1.000 gram atau satu kilogram dijual dengan harga Rp2.552.600.000.

Selain harga jual, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam juga tidak berubah.

Pada perdagangan hari ini, harga buyback masih berada di level Rp2.352.000 per gram.

Buyback merupakan transaksi penjualan kembali emas kepada Antam.

Nilai buyback umumnya lebih rendah dibandingkan harga jual emas pada hari yang sama.

Dalam transaksi buyback, pemerintah mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai transaksi di atas Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar:

- 1,5 persen bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3 persen bagi penjual yang tidak memiliki NPWP.

Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi buyback.

Sementara itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22 sebesar:

- 0,45 persen bagi pembeli yang memiliki NPWP.
- 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP.

Setiap transaksi pembelian akan disertai bukti pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini, Minggu 26 Juli 2026

0,5 gram: Rp1.356.000
1 gram: Rp2.612.000
5 gram: Rp12.875.000
10 gram: Rp25.670.000
50 gram: Rp127.855.000
100 gram: Rp255.560.000
500 gram: Rp1.276.900.000
1.000 gram: Rp2.552.600.000

Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan perusahaan dan pergerakan harga emas di pasar global.* (bi/ad)

BINJAI – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai memberikan apresiasi kepada Satuan Reserse Narkoba (Sat Narkoba) Polres Binjai atas keberhasilannya mengungkap sejumlah kasus peredaran narkotika dalam satu bulan terakhir.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Bendahara DPD KNPI Kota Binjai, Ambia Pane, pada Minggu, 26 Juli 2026.

Baca Juga:

• Ahmad Doli Kurnia dan Wali Kota Tanjungbalai Kunjungi Anak Korban Dugaan Kekerasan Seksual, Minta Kasus Diusut Tuntas

Berdasarkan data yang disampaikan, dalam kurun waktu satu bulan terakhir Sat Narkoba Polres Binjai berhasil mengungkap 16 kasus dengan menangkap 20 orang tersangka.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 256 gram sabu, lebih dari 300 butir pil ekstasi (inex), serta ganja.

Ambia Pane menilai keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata keseriusan aparat kepolisian dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Binjai.

"Kami dari DPD KNPI Kota Binjai Energy of Harmony mengapresiasi setinggi-tingginya langkah Polres Binjai. Ini bukan hanya omon-omon semata. Ada bukti nyata: 20 orang ditangkap, ratusan gram sabu dan ratusan pil ekstasi diamankan," ujar Ambia Pane.

Ia berharap keberhasilan tersebut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

Selain memberikan apresiasi, Ambia menyatakan DPD KNPI Kota Binjai siap bekerja sama dengan Polres Binjai dalam berbagai kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda.

Menurutnya, edukasi dan sosialisasi perlu terus dilakukan di sekolah, kampus, maupun lingkungan kepemudaan agar masyarakat semakin memahami bahaya narkoba.

"Narkoba adalah musuh kita bersama. Pemuda harus jadi garda terdepan dalam menolak dan memerangi narkoba. Kita jaga Binjai agar bersih dari peredaran barang haram ini," tegasnya.

DPD KNPI Kota Binjai juga berharap proses hukum terhadap para tersangka dapat berjalan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, aparat penegak hukum didorong untuk terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas.

KNPI turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu upaya pemberantasan narkoba dengan melaporkan kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkotika.

Menurut Ambia, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan Kota Binjai yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.* (ad)

TANJUNGBALAI – Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengunjungi seorang anak berinisial ARM yang diduga menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak di RSUD Dr. Tengku Mansyur Tanjungbalai, Sabtu, 25 Juli 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan saat ARM menjalani pemeriksaan kesehatan.

Baca Juga:

• Wali Kota Mahyaruddin Pastikan Pemko Tanjungbalai Terus Dampingi Korban Dugaan Kekerasan Anak

Dalam kesempatan itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang mengancam masa depan generasi muda.

Menurutnya, kasus serupa masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia sehingga memerlukan perhatian semua pihak.

"Yang saya ketahui, tindak pidana seperti ini (pencabulan terhadap anak) sangat banyak terjadi di Indonesia, sehingga menjadi ancaman secara nasional bagi anak-anak," katanya.

Ahmad Doli menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak harus menjadi perhatian bersama karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik maupun psikologis korban.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh menutup mata terhadap kasus-kasus serupa dan harus berani memberikan dukungan kepada korban agar mendapatkan perlindungan dan keadilan.

"Beberapa waktu lalu terjadi di Kabupaten Asahan, dari semula ada 4 korban berkembang menjadi dua puluh korban. Ini terjadi pula di Tanjungbalai. Asahan dan Tanjungbalai ini kampung saya, karenanya menjadi perhatian serius bagi saya dan tindak pidana ini harus dilawan," ujar ADK.

Ia juga mengimbau masyarakat yang mengetahui atau memiliki anggota keluarga yang menjadi korban agar segera melapor kepada aparat penegak hukum.

"Jika bapak dan Ibu warga Tanjungbalai yang mungkin anaknya menjadi korban pencabulan hendaknya segera melapor. Jangan takut," kata ADK mengimbau.

Terkait proses hukum, Ahmad Doli meminta penyidik Polres Tanjungbalai bekerja secara profesional dan mengusut perkara hingga tuntas.

"Sekalipun saat ini tersangka belum mengakui perbuatannya, saya menuntut kemampuan penyidik untuk menuntaskan kasus ini secara profesional, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi atau dilindungi. Wajib tuntas secara terang-benderang. Termasuk mengungkap keterlibatan istri tersangka dalam peristiwa tersebut," tegas ADK.

Ia menambahkan, apabila perkara telah memasuki tahap penuntutan dan persidangan, jaksa maupun hakim juga diharapkan menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Ahmad Doli meminta Pemerintah Kota Tanjungbalai memberikan perhatian terhadap pemulihan psikologis korban dan memastikan hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungbalai, IPTU Benjamin Silaban, mengatakan penyidik telah menetapkan D sebagai tersangka setelah menemukan dua alat bukti yang cukup, meskipun yang bersangkutan belum mengakui dugaan perbuatannya.

Menurut Benjamin, penyidikan masih terus berlangsung untuk melengkapi alat bukti dan mendalami seluruh fakta dalam perkara tersebut.

Terkait perempuan berinisial AIK yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, Benjamin mengatakan status hukumnya hingga saat ini masih sebagai saksi.

"Untuk tersangka, D tetap ditahan, sedangkan AIK untuk sementara dikembalikan kepada keluarganya," ujar IPTU Benjamin Silaban.

Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan di Polres Tanjungbalai.

Aparat kepolisian menyatakan akan terus mengembangkan penyelidikan sesuai dengan alat bukti yang diperoleh dan ketentuan hukum yang berlaku.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memberikan pendampingan kepada seorang anak berinisial ARM (12) yang diduga menjadi korban kekerasan terhadap anak.

Komitmen tersebut disampaikan Mahyaruddin saat mengikuti wawancara langsung dalam program "Apa Kabar Indonesia Pagi" di tvOne, Sabtu, 25 Juli 2026.

Baca Juga:

• 360 Peserta Sekolah Lansia Tangguh Diwisuda, Bupati Simalungun: "Semangat Belajar Tidak Pernah Dibatasi Oleh Usia"

Mahyaruddin didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menangani kasus tersebut.

Acara diawali dengan penayangan video kunjungan Mahyaruddin Salim ke rumah korban beberapa hari sebelumnya.

Dalam kunjungan itu, Wali Kota bertemu langsung dengan ARM untuk melihat kondisi kesehatannya, berkomunikasi dengan korban, serta mendengarkan secara langsung peristiwa yang dialaminya.

Menjawab pertanyaan mengenai upaya pendampingan yang dilakukan Pemko Tanjungbalai melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Mahyaruddin mengatakan pemerintah daerah telah bergerak sejak laporan pertama diterima.

"Disini perlu kami sampaikan, terhitung 29 Mei yang lalu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak telah melakukan pendampingan kepada korban usai menerima laporan dari unit PPA Polres Tanjungbalai dan juga bantuan hukum seperti advokat dan pelayanan konseling, kemudian ada tenaga ahli juga, ada psikolog yang melakukan monitoring evaluasi bagaimana kasus ini yang dialami korban," jelas Mahyaruddin.

Mahyaruddin mengatakan, meskipun korban berdomisili di Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, lokasi dugaan peristiwa berada di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.

Karena itu, menurutnya, Pemko Tanjungbalai memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi korban dan memberikan pendampingan.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Polres Tanjungbalai yang memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa pada Senin, 27 Juli 2026, Pemko Tanjungbalai kembali akan mendampingi korban dalam pemeriksaan lanjutan di Polres Tanjungbalai.

Menurut Mahyaruddin, kondisi korban saat ini mulai berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan medis dan psikologis.

"Saat ini kondisi korban sudah berangsur pulih, walaupun dari Dinas Kesehatan sudah melakukan pemeriksaan secara intensif dan mungkin ada evaluasi evaluasi kesehatan selanjutnya bagaimana kondisinya sehingga si korban jauh lebih baik."

Dalam wawancara tersebut, Mahyaruddin juga menjawab pertanyaan mengenai evaluasi di lingkungan pendidikan, menyusul adanya dugaan keterlibatan salah seorang pegawai berstatus PPPK Paruh Waktu.

Ia menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan administratif.

"Dinas Pendidikan sudah berkordinasi dengan BKPSDM selanjutnya ke Inspektorat dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan apakah memang keterlibatannya sejauh mana kemudian hal yang lain mungkin dalam pertimbangan penyidik," sebut Mahyaruddin.

Mahyaruddin mengatakan BKPSDM telah menerbitkan surat pembebasan tugas sementara terhadap PPPK Paruh Waktu tersebut sejak 24 Juli 2026.

Ia menegaskan, langkah selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil proses hukum yang dilakukan Polres Tanjungbalai, mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain fokus pada pendampingan korban, Mahyaruddin mengatakan pemerintah daerah juga berupaya mencegah munculnya tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.

Menurutnya, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3A-PM) akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak dan penyelesaian persoalan melalui jalur hukum.

Pemko Tanjungbalai juga berencana menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama agar para penyuluh agama dapat ikut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak dan penyelesaian konflik secara bijaksana.

Di akhir wawancara, Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi kepada tvOne yang telah memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk menjelaskan langkah-langkah penanganan kasus tersebut kepada masyarakat.* (ad)

BINJAI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Binjai menggelar dialog interaktif bertema "Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, Menjaga Demokrasi", Minggu, 26 Juli 2026.

Kegiatan yang dipimpin Ketua DPC Partai Demokrat Kota Binjai H. Juli Sawitma Nasution itu menghadirkan Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos sebagai narasumber utama.

Baca Juga:

• 360 Peserta Sekolah Lansia Tangguh Diwisuda, Bupati Simalungun: "Semangat Belajar Tidak Pernah Dibatasi Oleh Usia"

Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi hingga demokrasi di tingkat daerah.

Dalam pemaparannya, Dr. Agus Purwanto menekankan pentingnya membangun ekonomi kerakyatan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan lebih merata apabila dimulai dari pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah.

"Ekonomi tidak bisa maju kalau hanya mengandalkan atas. Kita harus kuatkan dari bawah. Partai Demokrat hadir untuk memastikan kebijakan berpihak kepada rakyat kecil," ujar Dr. Agus Purwanto.

Ia menilai sektor UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu mendapat dukungan melalui kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Binjai, H. Juli Sawitma Nasution, mengatakan keadilan dan demokrasi merupakan dua pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, menurutnya, Partai Demokrat berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

"Di bawah kepemimpinan DPC Demokrat Kota Binjai, kami berkomitmen menjadi rumah aspirasi. Kita harus tegakkan keadilan, dan jaga demokrasi agar tidak sekedar seremoni, tapi benar-benar dirasakan rakyat," tegas H. Juli Sawitma Nasution.

Ia berharap dialog semacam ini dapat memperkuat hubungan antara partai politik dengan masyarakat sekaligus menjadi wadah mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Selama dialog berlangsung, peserta aktif menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan.

Sejumlah isu yang mengemuka antara lain kondisi ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, serta penguatan demokrasi di tingkat akar rumput.

DPC Partai Demokrat Kota Binjai berharap kegiatan dialog interaktif dapat dilaksanakan secara rutin sebagai sarana bertukar gagasan sekaligus merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui forum tersebut, partai juga ingin mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah serta memperkuat komunikasi antara kader, wakil rakyat, dan warga Kota Binjai.* (ad)

SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lanjut usia (lansia) melalui penyelenggaraan Wisuda Akbar Sekolah Lansia Tangguh Tahun 2026.

Sebanyak 360 peserta dari 13 Sekolah Lansia di 12 kecamatan resmi diwisuda dalam acara yang digelar di Balai Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara, Kamis, 23 Juli 2026.

Baca Juga:

• Tragis! Bocah 13 Tahun Tewas Tertimpa Pohon Kelapa Tumbang di Nibung Hangus Batu Bara

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Dr. Mahyuzar, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Yulince Mixnon Andreas Simamora, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, pangulu, jajaran TP PKK, serta para pendukung program Sekolah Lansia Tangguh.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Simalungun, Gimrood Sinaga, menjelaskan bahwa Sekolah Lansia Tangguh merupakan program strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN yang bertujuan mendampingi para lansia agar tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat melalui pendidikan nonformal yang terstruktur.

Menurut Gimrood, selama mengikuti program tersebut para peserta memperoleh pembelajaran yang mencakup tujuh dimensi pembentukan karakter lansia tangguh.

Materi yang diberikan meliputi kesehatan fisik dan mental, pola gizi, aktivitas fisik, penguatan spiritual, hingga keterampilan praktis seperti seni budaya, bercocok tanam, dan pembuatan kerajinan tangan.

"Tahun ini, sebanyak 360 wisudawan dan wisudawati yang berasal dari 13 Sekolah Lansia di 12 kecamatan telah berhasil menyelesaikan rangkaian pembelajaran yang terdiri dari 11 kali pertemuan belajar," ujarnya.

Ia menegaskan, wisuda tersebut bukan menjadi akhir dari proses belajar, melainkan awal bagi para lansia untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan terus berkontribusi bagi keluarga maupun masyarakat.

"Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilan program ini," ucapnya.

Dalam sambutannya, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya program tersebut.

Menurutnya, keberhasilan para peserta menjadi bukti bahwa proses belajar dapat dilakukan sepanjang hayat.

"Semangat belajar tidak pernah dibatasi oleh usia."

Bupati mengatakan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk masyarakat lanjut usia.

"Pembangunan daerah bukan hanya soal membangun jalan atau jembatan, tetapi juga membangun kualitas manusianya, termasuk kita yang mulai memasuki usia lanjut. Lansia yang kita cita-citakan adalah mereka yang tetap sehat, mandiri, aktif, dan menjadi sumber kebijaksanaan bagi keluarga serta lingkungannya," ujar Bupati dengan penuh semangat.

Anton Achmad Saragih menegaskan Pemerintah Kabupaten Simalungun akan terus berupaya mewujudkan lingkungan yang ramah terhadap lansia.

Namun, menurutnya, keberhasilan program tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Ia juga meminta agar Sekolah Lansia Tangguh terus dikembangkan hingga menjangkau seluruh nagori di Kabupaten Simalungun sehingga semakin banyak warga lanjut usia yang memperoleh manfaat.

"Membangun lansia yang tangguh bukan hanya tugas satu dinas saja, melainkan tanggung jawab kita semua. Mari kita pastikan setiap kecamatan memiliki layanan serupa," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati berharap ilmu yang diperoleh selama mengikuti Sekolah Lansia Tangguh dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk menjalani masa tua yang sehat, bahagia, bermartabat, sekaligus menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat.

Wisuda Akbar Sekolah Lansia Tangguh Tahun 2026 menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap jenjang usia.

Program ini diharapkan terus berkembang sebagai upaya menciptakan lansia yang sehat, aktif, produktif, dan tetap berperan dalam pembangunan daerah.* (ad)

BANDA ACEH – Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), Dr. H. Aslam Nur, M.A., menegaskan bahwa dakwah Islam harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Menurutnya, pendekatan dakwah yang memahami budaya masyarakat atau dakwah kultural menjadi salah satu strategi penting untuk menghadapi tantangan era globalisasi dan digital.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Narkoba dan LGBTQ demi Selamatkan Generasi Muda

Dalam ceramahnya, Aslam menjelaskan bahwa masyarakat memiliki latar belakang budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda-beda.

Karena itu, metode penyampaian dakwah harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat tanpa mengubah substansi ajaran Islam.

"Tema yang kita bahas pada kesempatan ini adalah Dakwah Kultural. Tema ini sangat penting karena berkaitan dengan cara menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, tradisi, dan kebiasaan yang beragam," kata Ustaz Dr. H. Aslam Nur, M.A.

Aslam menjelaskan, konsep Dakwah Kultural Muhammadiyah mulai dirumuskan dalam Tanwir Muhammadiyah tahun 2002 di Bali dan kemudian ditetapkan sebagai kebijakan resmi pada Tanwir Muhammadiyah tahun 2003 di Makassar.

Menurutnya, konsep tersebut lahir sebagai respons terhadap anggapan bahwa Muhammadiyah terlalu kaku dalam menyikapi budaya masyarakat.

Di sisi lain, dunia saat itu mulai memasuki era globalisasi yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan.

Globalisasi, kata Aslam, tidak hanya mempercepat perkembangan teknologi dan informasi, tetapi juga mempercepat penyebaran budaya, gaya hidup, hingga pola pikir masyarakat.

Karena itu, Muhammadiyah memandang perlu menghadirkan strategi dakwah yang tetap menjaga kemurnian ajaran Islam, namun disampaikan dengan pendekatan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Mengutip Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 125, Aslam menegaskan bahwa dakwah harus dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun.

"Artinya, dakwah tidak boleh hanya benar secara materi, tetapi juga harus bijaksana dalam cara penyampaiannya."

Aslam menjelaskan bahwa dakwah kultural bukan berarti menerima seluruh budaya tanpa batas.

Menurutnya, dakwah kultural adalah upaya menyampaikan ajaran Islam dengan memahami realitas sosial dan budaya masyarakat, kemudian memanfaatkan unsur budaya yang tidak bertentangan dengan syariat sebagai media dakwah.

"Dengan kata lain, Muhammadiyah tidak memusuhi budaya. Yang ditolak bukan budayanya, tetapi unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah."

Ia menambahkan, Muhammadiyah sejak awal berdiri menjalankan semangat tajdid atau pembaruan melalui dua pendekatan, yaitu purifikasi dan dinamisasi.

Purifikasi bertujuan memurnikan akidah dan ibadah dari syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat.

Sementara dinamisasi diarahkan untuk mengembangkan kehidupan umat melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, ekonomi, dan kebudayaan yang selaras dengan syariat Islam.

Menurut Aslam, dakwah kultural justru berfungsi sebagai penyaring terhadap budaya.

Budaya yang baik dipertahankan, budaya yang bertentangan dengan syariat diperbaiki, sedangkan budaya yang mengandung unsur kemusyrikan harus ditinggalkan.

Dalam ceramahnya, Aslam juga mengingatkan bahwa budaya tidak hanya terbatas pada seni, tari, musik, atau pakaian adat.

Budaya, kata dia, mencakup seluruh hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, mulai dari bahasa, teknologi, sistem pendidikan, arsitektur, hingga kebiasaan hidup sehari-hari.

Karena itu, Islam hadir bukan untuk menghapus budaya, melainkan membimbing budaya agar tetap selaras dengan nilai-nilai tauhid.

Ia mencontohkan penggunaan bahasa daerah, media sosial, teknologi digital, kesenian yang tidak bertentangan dengan syariat, serta tradisi gotong royong dan musyawarah sebagai sarana dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman.

Aslam menilai perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat membentuk budaya.

Saat ini, media sosial, film, musik, permainan digital, dan berbagai platform internet ikut memengaruhi pola pikir generasi muda.

Karena itu, menurutnya, dakwah tidak cukup hanya dilakukan di mimbar masjid, tetapi juga harus hadir di ruang digital dengan pendekatan yang santun, menarik, dan mudah dipahami.

"Prinsipnya adalah cara boleh berubah, tetapi nilai tidak boleh berubah."

Menutup ceramahnya, Aslam menegaskan bahwa dakwah kultural bukanlah upaya mencampurkan agama dengan budaya ataupun membenarkan seluruh tradisi masyarakat.

Dakwah kultural merupakan strategi menyampaikan Islam secara bijaksana dengan memanfaatkan budaya yang baik, sekaligus menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai standar utama dalam menyaring setiap bentuk budaya.

Ia berharap umat Islam mampu menghadirkan wajah Islam yang murni, moderat, dan relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas sebagai umat Islam.

"Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hikmah dalam berdakwah, serta kemampuan menjaga kemurnian agama sekaligus menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Aamiin ya Rabbal 'alamiim."* (ad)

BATU BARA – Peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Seorang anak berusia 13 tahun meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa yang tumbang saat melintas di jalan perbatasan Desa Lima Laras dan Desa Jati Mulia, tepatnya di kawasan Titi Raja, Kecamatan Nibung Hangus, Sabtu (25/7/2026).

Baca Juga:

• Polisi Buru Terduga Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Siswi SMP di Batu Bara, Korban Trauma hingga Tak Mau Sekolah

Informasi yang diperoleh, peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 13.48 WIB.

Saat itu, David sedang mengendarai kendaraannya dan melintas di jalan desa tersebut.

Namun, ketika korban melintas, sebuah pohon kelapa tiba-tiba tumbang.

Pohon tersebut langsung menimpa korban yang saat itu berada di bawahnya.

Peristiwa tersebut sontak menghebohkan warga sekitar.

Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian berupaya memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban dari lokasi kejadian.

David kemudian dinyatakan meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.

Kepergian David meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan warga Desa Jati Mulia.

Korban yang masih berusia 13 tahun tersebut harus kehilangan nyawa akibat kejadian yang berlangsung secara tiba-tiba.

Hingga berita ini ditulis, informasi lebih lanjut mengenai kondisi pohon sebelum tumbang serta proses penanganan dan evakuasi korban masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalan, terutama ketika berada di sekitar pepohonan yang berpotensi tumbang.* (ad)

BATU BARA - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batu Bara tengah memburu seorang pria yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan di bawah umur di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Kasus memilukan tersebut terjadi pada Rabu, 22 Juli 2026, di wilayah Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• "Cinta Tukang Parkir", Kisah Perjalanan Cinta Wakil Wali Kota Medan Resmi Diluncurkan di Festival Literasi Sumut 2026

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula ketika korban sedang dalam perjalanan menuju sekolah.

Saat berada di jalan, korban didatangi seorang pria yang mengendarai sepeda motor.

Pria tersebut kemudian diduga menawarkan tumpangan kepada korban dengan alasan hendak mengantarkannya ke sekolah.

Namun, bukannya dibawa menuju sekolah, korban justru diduga dibawa ke kawasan perkebunan kelapa sawit yang sepi.

Di lokasi tersebut, korban diduga menjadi korban kekerasan seksual.

Peristiwa tersebut membuat korban mengalami trauma mendalam.

Kondisi psikologis korban bahkan disebut berdampak terhadap aktivitas pendidikannya.

"Korban saat ini mengalami trauma berat. Secara fisik dan psikis terganggu, sampai tidak mau lagi berangkat ke sekolah," ujar sumber dari keluarga korban.

Kasatreskrim Polres Batu Bara, AKP Masagus Zailani, membenarkan pihaknya tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku.

Polisi juga disebut telah mengantongi sejumlah petunjuk, termasuk ciri-ciri terduga pelaku yang diperoleh dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian.

"Pelaku masih kita buru. Personel terus menelusuri jejak pelaku. Mohon doanya agar segera kita tangkap," ungkap AKP Masagus Zailani, Sabtu, 25 Juli 2026.

Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman kasus dengan meminta keterangan sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai bukti untuk mengungkap identitas dan keberadaan terduga pelaku.

Pihak keluarga korban berharap aparat kepolisian dapat segera menemukan dan menangkap terduga pelaku agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan.

Ibu korban juga mengaku sangat terpukul melihat kondisi anaknya setelah peristiwa tersebut. Ia berharap pelaku segera ditangkap dan diproses secara hukum.

"Saya hanya minta pelaku cepat ditangkap. Hukum seberat-beratnya biar ada efek jera," harapnya dengan penuh kesedihan.

Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi orang tua dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan anak, khususnya ketika anak berangkat maupun pulang sekolah.

Orang tua juga diimbau memberikan pemahaman kepada anak agar lebih berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal, termasuk ketika mendapat tawaran tumpangan.

Di sisi lain, pemulihan kondisi korban juga menjadi hal penting.

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban kekerasan seksual.* (ad)

MEDAN – Buku biografi berjudul "Cinta Tukang Parkir" resmi diluncurkan di sela kemeriahan Festival Literasi Sumatera Utara 2026 yang digelar di Manhattan Times Square, Medan, Sabtu, 25 Juli 2026.

Buku karya penulis muda Anisa Putri Indriana tersebut mengangkat sisi humanis dan perjalanan cinta Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap bersama sang istri, Ny. Martinijal Zakiyuddin Harahap.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Narkoba dan LGBTQ demi Selamatkan Generasi Muda

Judul buku yang unik itu ternyata berangkat dari kisah pertemuan pertama Zakiyuddin dan Martinijal di arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

Saat itu, Zakiyuddin berseloroh dengan mengaku sebagai seorang tukang parkir.

Candaan tersebut justru menjadi awal tumbuhnya benih cinta yang kemudian mengantarkan perjalanan hidup keduanya hingga Zakiyuddin dipercaya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Medan.

Pada peluncuran buku tersebut, Zakiyuddin Harahap menyampaikan apresiasi kepada penulis yang telah mendokumentasikan perjalanan hidupnya dalam sebuah karya biografi.

Ia berharap buku itu tidak hanya menjadi kisah romantis, tetapi juga mampu mendorong minat membaca dan menulis di kalangan generasi muda.

"Pasti kita bangga. Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi inspirasi. Penulis ini adalah orang yang pintar, karena dia pasti rajin membaca. Saya berharap anak-anak muda lainnya juga gemar membaca dan menulis," kata Zakiyuddin.

Menurut Zakiyuddin, peningkatan budaya literasi perlu didukung dengan penyediaan ruang bagi komunitas literasi untuk berkumpul dan berkreasi.

Pemerintah Kota Medan, kata dia, akan berupaya menyediakan wadah yang dapat dimanfaatkan oleh para pegiat literasi.

"Mungkin nanti kita bisa buat di Taman Budaya untuk dijadikan wadah berkumpul, belajar, dan berkreasi bagi para komunitas literasi serta anak-anak muda penggemar buku," ujar Zakiyuddin.

Sementara itu, Martinijal Zakiyuddin Harahap mengaku terharu atas terbitnya buku biografi tersebut.

Ia mengatakan sempat merasa ragu ketika Anisa Putri Indriana mengajukan gagasan untuk menulis kisah hidupnya.

Namun, keraguan itu akhirnya berubah menjadi rasa bangga setelah melihat hasil karya penulis muda tersebut.

"Awalnya saya tidak percaya diri karena masih banyak orang-orang hebat yang bisa dibuat bukunya. Tapi Nisa meyakinkan saya. Saya sangat bangga dan senang kepada anak-anak remaja yang berprestasi dan mempunyai kreativitas," tutur Martinijal.

Penulis buku, Anisa Putri Indriana, menjelaskan bahwa ketertarikannya menulis biografi Martinijal bermula ketika dirinya mengikuti seleksi Duta Genre Kota Medan.

Saat itu Martinijal menjabat sebagai Bunda Genre Kota Medan dan dinilainya sebagai sosok yang dekat dengan generasi muda.

"Saya melihat beliau sebagai sosok ibu yang baik, pengayom, dan motivator bagi seluruh remaja. Perhatian itu yang membuat saya merasa beliau sudah seperti ibu sendiri," ungkap Anisa.

Melalui buku "Cinta Tukang Parkir", Anisa berharap masyarakat, khususnya kaum perempuan dan generasi muda di Kota Medan, kembali tertarik membaca buku-buku biografi yang sarat dengan nilai perjuangan dan inspirasi kehidupan.

"Semoga kita bisa memetik pelajaran hidup dan nilai-nilai perjuangan yang tertuang di dalam buku ini," harapnya.

Peluncuran buku tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan Festival Literasi Sumatera Utara 2026 yang bertujuan meningkatkan budaya membaca, menulis, dan memperkuat ekosistem literasi di Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu memerangi penyalahgunaan narkoba dan lesbian, gay, biseksual, transgender, serta queer (LGBTQ).

Menurutnya, kedua persoalan tersebut menjadi ancaman serius terhadap kualitas fisik dan mental generasi muda yang akan menentukan masa depan bangsa.

Baca Juga:

• Satgas PRR Desak Pemda Aceh Segera Serap Dana Rp1,652 Triliun untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana

Dalam kesempatan itu, Bobby menilai tingginya peredaran narkoba di Sumatera Utara dan ancaman LGBTQ menjadi persoalan yang harus ditangani secara bersama.

Ia menyebut kedua isu tersebut termasuk ancaman nonmiliter sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

"Ini tentang moral anak-anak muda kita yang mulai terkikis, masuk dalam ancaman nonmiliter yang diperkuat melalui Perpres. Saya optimis ini bisa kita tangani, tetapi kolaborasi dengan KAHMI terutama pergerakan dari presidium baru dan seluruh masyarakat akan lebih cepat," kata Bobby Nasution usai pelantikan Pengurus MW KAHMI dan FORHATI Sumut di MICC, Jalan Gagak Hitam, Medan.

Bobby mengatakan, upaya menghadapi persoalan tersebut perlu dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga dan masyarakat.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar dan tidak menormalisasi perilaku yang dinilai menyimpang.

"LGBTQ itu menular dan bisa sangat cepat, begitu juga narkoba dan keduanya benar-benar merusak anak muda kita yang harusnya bisa membangun negeri ini," ujar Bobby Nasution.

Dalam acara yang sama, Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda.

Karena itu, menurutnya, kualitas fisik dan mental generasi muda harus dijaga agar mampu menjadi penerus pembangunan bangsa.

"Masa depan negeri kita ada di anak-anak muda kita, kalau fisik dan mentalnya rusak dia tidak akan bisa membangun negeri ini, dia akan menjadi anak yang lemah," kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Doli juga berharap kepengurusan baru MW KAHMI Sumatera Utara dapat memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pembangunan daerah.

Pengurus MW KAHMI Sumut yang dilantik terdiri atas Rusdi Lubis sebagai Koordinator Presidium bersama Hatta Ridho, Mansyur Hidayat Pasaribu, Sugiat Santoso, Sadikin Bintang, dan Hasyim Purba Doli beserta jajaran pengurus lainnya.

"Saya harap KAHMI bisa berkolaborasi dengan Pak Gubernur membangun Sumut, menjadi organisasi yang akuntabel, hadir di tengah masyarakat dan modern," kata Doli.

Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, anggota DPRD Sumut, sejumlah bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, jajaran pengurus Majelis Nasional KAHMI, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumut, serta tokoh masyarakat.* (ad)

BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota segera merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp1,652 triliun.

Langkah itu dinilai penting agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat segera diwujudkan menjadi program pemulihan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga:

• Siswa SDN 10 Linge Mulai Tinggalkan Tenda, Empat Ruang Kelas Darurat Resmi Digunakan Pascabanjir Aceh Tengah

Hasil pemantauan tersebut akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat mulai Senin mendatang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

"TKD kita sudah minta kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk sesegera mungkin direalisasikan. Kami akan monitor angka serapannya dan nanti kami umumkan hari Senin agar terus ter-update," kata Safrizal seusai konferensi pers perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Safrizal menjelaskan, Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah beberapa kali memimpin rapat khusus guna memastikan tambahan dana tersebut segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah.

Menurut dia, pengawasan tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada pelaksanaan program di lapangan serta manfaat yang diterima masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana.

Dari total tambahan TKD sebesar Rp1,652 triliun, sebanyak Rp824,82 miliar dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

Sementara itu, Rp827,26 miliar disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Selain itu, sejumlah daerah juga memperoleh bantuan keuangan melalui skema hibah antar-daerah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan rencana penggunaan anggaran, sektor infrastruktur memperoleh alokasi terbesar, yakni sekitar Rp972,92 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, kawasan permukiman, serta berbagai prasarana pelayanan publik lainnya.

Selain infrastruktur, anggaran juga dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar Rp194,93 miliar, sektor pertanian Rp60,43 miliar, sektor kesehatan Rp39,31 miliar, dan sekitar Rp361,62 miliar untuk berbagai kebutuhan pemulihan lainnya.

Safrizal mengatakan seluruh rencana kegiatan yang dibiayai melalui tambahan TKD telah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

Pemerintah Aceh juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2026 sebagai dasar penyesuaian penggunaan anggaran.

Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat segera memulai pelaksanaan program tanpa menunggu proses administrasi tambahan.

"Kegiatan apa yang akan dilaksanakan juga sudah semuanya tertulis, sudah masuk ke dalam APBD, dan tinggal dilaksanakan. Nanti hari Senin kami akan umumkan progres masing-masing berdasarkan rencana yang akan dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota dan provinsi," ujar Safrizal.

Satgas PRR berharap percepatan realisasi anggaran dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Pemantauan berkala juga akan terus dilakukan agar penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.* (ad)

ACEH TENGAH – Upaya pemulihan sektor pendidikan pascabencana banjir di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, mulai menunjukkan perkembangan.

Setelah berbulan-bulan menjalani proses belajar mengajar di bawah tenda, sebagian siswa SD Negeri 10 Linge kini dapat menempati ruang kelas darurat yang dibangun di Desa Jamat.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Minggu 26 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Acara itu dihadiri para siswa, guru, perangkat desa, serta sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan fasilitas belajar sementara tersebut.

Sejak banjir melanda kawasan Kecamatan Linge pada akhir 2025, kegiatan belajar mengajar di SDN 10 Linge harus dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni Tenda 01 di Desa Reje Payung dan Tenda 02 di Desa Jamat.

Pembagian lokasi dilakukan untuk memudahkan akses siswa yang berasal dari kedua desa sekaligus mengurangi waktu tempuh menuju tempat belajar.

Dengan mulai difungsikannya empat ruang kelas darurat, siswa yang sebelumnya belajar di Tenda 01 kini dapat mengikuti pelajaran di ruang yang lebih layak, aman, dan nyaman.

Sementara itu, siswa yang berada di Tenda 02 masih harus menjalani kegiatan belajar di bawah tenda hingga pembangunan ruang kelas darurat berikutnya selesai.

Kepala SDN 10 Linge, Nurdin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan fasilitas belajar sementara tersebut.

Menurutnya, dukungan dari berbagai instansi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak di tengah proses pemulihan pascabencana.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikdasmen, MDMC Muhammadiyah, Dinas Pendidikan Aceh, dan sejumlah instansi terkait yang telah berkontribusi dalam pembangunan ruang kelas darurat ini," ujar Nurdin, Selasa (21/7/2026).

Nurdin menjelaskan, sebelumnya pihak sekolah mengusulkan pembangunan tujuh unit ruang kelas darurat untuk siswa di Tenda 01 dan empat unit untuk Tenda 02.

Hingga saat ini, empat unit ruang kelas darurat telah selesai dibangun dan digunakan oleh siswa yang sebelumnya belajar di Tenda 01.

"Kami tetap bersyukur. Setidaknya anak-anak yang sebelumnya belajar di Tenda 01 sekarang dapat mengikuti pelajaran dengan lebih nyaman dibandingkan ketika masih berada di tenda," katanya.

Di sisi lain, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mendorong penguatan koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai mitra agar pembangunan ruang kelas darurat bagi siswa di Tenda 02 dapat segera direalisasikan.

Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh siswa memperoleh fasilitas belajar yang layak.

Selain memberikan kenyamanan, ruang kelas darurat juga diharapkan mampu menjamin keamanan dan keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama karena kondisi tenda yang digunakan saat ini terasa sangat panas pada siang hari.

Pemerintah bersama para pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan sementara sehingga seluruh siswa SDN 10 Linge dapat kembali belajar dalam lingkungan yang lebih kondusif sambil menunggu pembangunan gedung sekolah permanen.* (ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Bali akan mengalami cuaca cerah pada Minggu, 26 Juli 2026.

Namun, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah, terutama Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Minggu 26 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Kabupaten Tabanan diperkirakan mengalami hujan ringan.

Suhu udara berada pada kisaran 26 hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan relatif tinggi, yakni 66 hingga 97 persen.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Badung.

BMKG memprediksi hujan ringan dengan suhu udara 26 hingga 30 derajat Celsius serta kelembapan mencapai 64 hingga 97 persen.

Sementara itu, Kabupaten Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng diprediksi menikmati cuaca cerah sepanjang hari.

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara bervariasi antara 54 hingga 98 persen.

Di Kota Denpasar, cuaca juga diperkirakan cerah. Suhu udara berada pada kisaran 26 hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 69 hingga 95 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di wilayah Tabanan dan Badung diimbau tetap membawa perlengkapan pelindung hujan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hujan ringan.

Sementara itu, warga di daerah lain tetap disarankan menjaga kondisi tubuh, mengingat suhu udara pada siang hari cukup hangat.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi, karena kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu.*(ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mengalami cuaca cerah pada Minggu, 26 Juli 2026.

Meski demikian, Kabupaten Sleman diperkirakan mengalami kondisi udara kabur yang berpotensi mengurangi jarak pandang pada waktu-waktu tertentu.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Minggu 26 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 56 hingga 93 persen.

Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Kabupaten Bantul.

Cuaca diprakirakan cerah dengan suhu udara 21 hingga 31 derajat Celsius dan kelembapan udara berkisar 52 hingga 94 persen.

Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul diprediksi menikmati cuaca cerah sepanjang hari.

Suhu udara berada pada rentang 21 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan antara 46 hingga 88 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Sleman diprakirakan mengalami udara kabur.

Suhu udara berkisar 21 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembapan relatif antara 38 hingga 91 persen.

Masyarakat yang berkendara pada pagi atau malam hari diimbau meningkatkan kewaspadaan apabila jarak pandang menurun.

Adapun Kota Yogyakarta diprediksi tetap cerah dengan suhu udara sedikit lebih hangat, yakni 22 hingga 32 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 38 hingga 91 persen.

Secara umum, kondisi cuaca di DIY diperkirakan mendukung berbagai aktivitas masyarakat maupun wisatawan.

Namun, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi, mengingat kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu.* (ad)