SIDOARJO – Sebanyak ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hingga Selasa malam, 1 September 2026, jumlah santri yang telah dilarikan ke sejumlah rumah sakit mencapai 294 orang.

Baca Juga:

• 8 Komoditas Sudah Surplus, Benarkah Indonesia Telah Swasembada Pangan?

Di tengah penanganan para korban, beredar informasi yang menyebutkan adanya santri yang meninggal dunia.

Bahkan, kabar yang beredar menyebut belasan santri menjadi korban meninggal.

Namun, informasi tersebut belum terkonfirmasi.

Kepala Satgas MBG Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kabar tersebut.

"Kami tanyakan ke BGN, tidak ada info soal santri yang meninggal dunia," kata Emil Dardak, Selasa (1/9/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun hingga pukul 21.37 WIB, total 294 santri telah mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Rinciannya, sebanyak 180 santri dirawat di RS Notopuro, 14 orang di RS Delta Surya, 58 orang di RS Siti Hajar, 13 orang di RS Pusura, 23 orang di RSU Aisyiyah St Fatimah Tulangan, lima orang di RS Pusdik Bayangkara, dan satu orang di RS Arafah Anwar Medika.

Jumlah tersebut masih dapat berubah seiring proses pendataan dan penanganan para santri.

Dugaan keracunan bermula ketika sejumlah santri mulai mengeluhkan kondisi tubuh mereka setelah melaksanakan shalat Ashar.

Keluhan yang dirasakan antara lain pusing dan mual.

Kondisi kemudian berkembang setelah waktu Maghrib, ketika ratusan santri mulai dibawa ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

Menu MBG yang dikonsumsi para santri diketahui terdiri atas nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu Bali, tumis buncis baby corn, dan apel.

Belum diketahui secara pasti makanan atau faktor apa yang menyebabkan para santri mengalami gangguan kesehatan.

Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

Situasi di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam hingga Selasa malam masih dipenuhi wali santri yang menunggu informasi mengenai kondisi anak-anak mereka.

Sejumlah ambulans dan personel TNI-Polri juga disiagakan untuk membantu proses penanganan dan pengamanan di lokasi.

Sementara itu, santri yang dinilai dalam kondisi kesehatan stabil diminta kembali ke asrama.

Pemerintah dan pihak terkait masih melakukan penanganan terhadap para santri yang mengalami keluhan kesehatan.

Informasi mengenai kondisi seluruh korban, termasuk kabar adanya korban meninggal dunia, masih menunggu kepastian dari pihak berwenang.* (km/ad)

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan dan pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan.

Baca Juga:

• 26,6 Juta Orang Keluar dari Kemiskinan, Benarkah Ekonomi Indonesia Makin Sejahtera?

"Keduanya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pembangunan 100 pertama Kampung Nelayan serta pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan," ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/9/2026).

Pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kawasan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus menyediakan lingkungan yang lebih layak dan produktif.

Selain pembangunan kampung nelayan, Prabowo juga menerima laporan mengenai pendistribusian bantuan kapal kepada nelayan di berbagai daerah.

Bantuan kapal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kemampuan nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut.

Pemerintah berharap dukungan sarana tersebut dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan nelayan.

"Pendistribusian bantuan kapal menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah," tutur Teddy.

Program pembangunan Kampung Nelayan dan bantuan kapal juga membutuhkan koordinasi antar-kementerian.

Pemerintah mendorong agar pelaksanaan kedua program tersebut berjalan secara terpadu sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.

"Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian agar pengembangan Kampung Nelayan dan berbagai dukungan bagi nelayan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir," ucap Teddy.

Pertemuan di Hambalang tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pembangunan kawasan nelayan dan dukungan sarana melaut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas serta taraf hidup nelayan.* (d/ad)

JAKARTA – Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun sejak awal Reformasi.

Namun, penurunan tersebut belum membuat persoalan kemiskinan sepenuhnya teratasi.

Baca Juga:

• 8 Komoditas Sudah Surplus, Benarkah Indonesia Telah Swasembada Pangan?

Angka tersebut turun lebih dari separuh dalam hampir tiga dekade.

Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat 22,9 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kondisi tersebut berarti sekitar 26,6 juta orang telah keluar dari kemiskinan sejak awal Reformasi hingga Maret 2026.

"Pada 1998 (awal Reformasi), jumlah penduduk miskin mencapai 49,5 juta orang atau sekitar 24,2 persen dari total penduduk, sementara pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin sebanyak 22,9 juta orang atau 8,07 persen. Dengan demikian, sejak awal reformasi hingga sekarang, sekitar 26,6 juta orang telah keluar dari kemiskinan." kata Amalia pada Senin (31/8/2026).

Perjalanan penurunan kemiskinan Indonesia tidak berlangsung secara terus-menerus.

Data BPS menunjukkan angka kemiskinan sempat meningkat ketika masyarakat menghadapi berbagai tekanan ekonomi.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), inflasi, kenaikan harga beras, hingga pandemi Covid-19 menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi kemiskinan.

Meski mengalami kenaikan pada beberapa periode, secara keseluruhan tingkat kemiskinan terus menurun hingga mencapai 8,07 persen pada Maret 2026.

Dalam lima tahun terakhir, penurunan kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Pada periode Maret 2021 hingga Maret 2026, tingkat kemiskinan di perkotaan turun 1,55 persen poin.

Sementara di perdesaan, penurunannya lebih besar, yakni 2,43 persen poin.

Meski sama-sama mengalami penurunan, karakteristik penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan berbeda.

Perbedaan tersebut terlihat dari jenis pekerjaan kepala rumah tangga, status pekerjaan, hingga tingkat pendidikan.

Di perkotaan, sekitar 35,25 persen kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor jasa-jasa.

Sementara di perdesaan, sekitar 63,61 persen kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian.

Dari sisi status pekerjaan, sebanyak 52,30 persen kepala rumah tangga miskin di perkotaan bekerja di sektor informal.

Di perdesaan, angkanya lebih tinggi, yakni 72,40 persen.

Perbedaan juga terlihat pada tingkat pendidikan. Sebanyak 55,40 persen kepala rumah tangga miskin di perkotaan berpendidikan SD ke bawah.

Sementara di perdesaan mencapai 69,12 persen.

Penurunan angka kemiskinan berlangsung ketika perekonomian Indonesia tetap tumbuh.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Sementara ekonomi kuartal II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan.

Pemerintah menyatakan pertumbuhan ekonomi tersebut diarahkan agar semakin inklusif melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Program yang dijalankan antara lain bantuan pangan, subsidi BBM, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan iuran BPJS, pemberdayaan UMKM, serta program vokasi.

Namun, pemerintah mengakui pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

"Namun pengentasan kemiskinan membutuhkan proses transformasi struktural, dan itu membutuhkan waktu." kata Haryo kepada Kompas.com.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0-6,5 persen pada 2027. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran 6,5-7,5 persen pada 2026.

Pada saat yang sama, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 persen pada 2027 dari 37,95 persen pada 2026.

Pemerintah juga menjalankan sejumlah program untuk memutus rantai kemiskinan.

Salah satunya melalui Sekolah Rakyat yang saat ini telah mencapai 182 sekolah di berbagai daerah.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menjalankan program hilirisasi dan industrialisasi, memperluas akses pasar global, melakukan digitalisasi, serta meningkatkan talenta digital.

Sementara untuk pemerataan ekonomi, pemerintah mengandalkan sejumlah program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Perempuan Prasejahtera, serta bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program prioritas lainnya mencakup pengembangan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 5.000 kampung nelayan merah putih, hingga penyediaan 4.582 kapal ikan modern.

Pada program penurunan kemiskinan secara langsung, pemerintah menjalankan PRO-KESRA yang menargetkan 10 juta penduduk dan terintegrasi dengan bantuan sosial berbasis DTSEN.

"Pemerintah tidak melihat kedua hal tersebut sebagai dua pilihan yang saling meniadakan."

Menurut Haryo, sektor padat karya masih menjadi salah satu sektor penting dalam menciptakan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi bagian dari sektor tersebut.

Pemerintah memberikan dukungan melalui sejumlah program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi pupuk, serta dukungan untuk sektor perikanan.

Nilai Tukar Petani (NTP) nasional juga disebut meningkat.

Pada Juli 2026, NTP nasional mencapai 127,84, yang disebut sebagai salah satu level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Selain sektor padat karya, UMKM menjadi salah satu sumber utama penyerapan tenaga kerja.

Jumlah UMKM diperkirakan mencapai 65-66 juta unit, berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Pemerintah menilai persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah pekerjaan. Kualitas pekerjaan dan produktivitas juga menjadi faktor penting.

"Rendahnya kualitas pekerjaan dan tingginya informalitas masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena itu, pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan perlu diarahkan dari sekadar peningkatan jumlah pekerjaan menuju peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan." katanya.

Agenda jangka panjang pemerintah mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan, transformasi usaha informal menuju usaha formal dan produktif, perluasan akses teknologi dan pembiayaan, serta penciptaan pekerjaan dengan nilai tambah tinggi.

"Formalisasi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, perlindungan sosial, dan mobilitas ekonomi pekerja." jelasnya.

Pengukuran kemiskinan juga menjadi bagian dari persoalan yang terus dibahas.

Kepala BPS Amalia mengatakan garis kemiskinan yang digunakan saat ini masih relevan untuk menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia.

Garis tersebut menjadi instrumen utama untuk mengukur kemiskinan moneter.

Namun, pengukuran kemiskinan perlu melihat kondisi rumah tangga karena pengeluaran seseorang dapat dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama dengan anggota keluarga.

Pengeluaran individu misalnya berupa makanan jadi.

Sementara pengeluaran bersama mencakup kebutuhan seperti beras, sewa rumah, listrik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Karena itu, garis kemiskinan per kapita perlu dikonversi menjadi garis kemiskinan rumah tangga.

Besarannya juga berbeda antarwilayah karena pola dan tingkat konsumsi masyarakat tidak sama.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan kemiskinan Indonesia dalam dua dekade terakhir cenderung terus menurun, meski sempat meningkat saat pandemi Covid-19.

"Kemiskinan sebetulnya selama dua dekade terakhir terus mengalami penurunan, dan hanya meningkat saat codi" kata Riefky pada Senin (31/8/2026).

Menurut Riefky, perbedaan tingkat kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan tidak terlepas dari perbedaan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi.

"Karena di perkotaan peluang pekerjaan lebih besar dan aktivitas ekonomi lebih besar, sehingga biasanya kemiskinannya lebih rendah dibandingkan di pedesaan" jelasnya.

Riefky menilai semakin rendah angka kemiskinan, tantangan untuk menurunkannya lebih jauh akan semakin berat.

"Penciptaan lapangan kerja dan penyesuaian data kemiskinan dengan realita di lapangan"

Ia juga menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin tidak inklusif.

Dengan angka kemiskinan yang telah turun menjadi 8,07 persen, pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya bukan hanya mempertahankan tren tersebut.

Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan ekonomi menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjangkau kelompok berpenghasilan rendah.

Penurunan kemiskinan selama hampir tiga dekade menunjukkan adanya perubahan besar dibandingkan kondisi awal Reformasi.

Namun, angka 22,9 juta penduduk miskin pada Maret 2026 menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan panjang yang membutuhkan kebijakan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta pemerataan pembangunan.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto terus mendorong program swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama pemerintah.

Kebijakan ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Pastikan Kebutuhan Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Terpenuhi, Minta Warga Tak Nekat Kembali ke Rumah

Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Prabowo menyampaikan klaim tersebut dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Pemerintah menargetkan sejumlah komoditas yang masih bergantung pada pasokan luar negeri dapat mencapai swasembada dalam beberapa tahun mendatang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan swasembada pangan menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan nasional.

"Swasembada pangan adalah syarat mutlak bagi kedaulatan, kemerdekaan, dan keselamatan (survival) bangsa Indonesia. Pangan juga merupakan elemen mendasar pertahanan negara untuk menghadapi ketidakpastian global, di mana ancaman terbesar suatu bangsa bukan hanya serangan militer, melainkan krisis pangan," ucap Suwandi, Jumat (28/8/2026).

Untuk mengejar target swasembada pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pembenahan dari sektor hulu hingga hilir.

Kebijakan tersebut mencakup penguatan penyediaan pupuk, benih unggul, pompanisasi, optimalisasi lahan, rehabilitasi irigasi, perluasan areal tanam dan cetak sawah.

Pemerintah juga mendorong modernisasi pertanian melalui penggunaan mesin dan teknologi.

Salah satu pembenahan yang dilakukan adalah sektor pupuk. Pemerintah mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton.

Tata kelola penyaluran juga disederhanakan dengan memangkas ratusan regulasi.

Selain itu, harga pupuk bersubsidi diturunkan sebesar 20 persen untuk memperluas akses petani terhadap sarana produksi.

"Intervensi tersebut berjalan bersama dengan penguatan produksi melalui pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, penyediaan benih unggul, perbaikan irigasi, dan mekanisasi pertanian," jelas Suwandi.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Penyerapan gabah dilakukan langsung oleh Perum Bulog.

Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani saat musim panen.

"Hasilnya mulai terlihat pada produksi pangan nasional. Pada 2025, produksi padi mencapai sekitar 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara sekitar 34,69 juta ton beras," tutur Suwandi.

Produksi beras tersebut disebut telah melampaui kebutuhan nasional yang berada di kisaran 31 juta ton.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Badan Pangan Nasional per Agustus 2026, dari 11 komoditas pangan strategis, delapan di antaranya diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.

Untuk beras, produksi diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton. Sementara kebutuhan nasional sekitar 31,21 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus sekitar 3,56 juta ton.

Jagung diproyeksikan menghasilkan 18 juta ton dengan kebutuhan sekitar 16,60 juta ton. Komoditas ini mencatat surplus sekitar 1,40 juta ton.

Pada komoditas hortikultura, produksi cabai besar diperkirakan mencapai 1,53 juta ton dengan surplus sekitar 592.500 ton.

Cabai rawit mencapai 1,49 juta ton dengan surplus sekitar 583.900 ton.

Produksi bawang merah diperkirakan mencapai 1,30 juta ton atau surplus sekitar 54.400 ton.

Sementara dari sektor peternakan, produksi daging ayam ras diproyeksikan surplus sekitar 862.900 ton dan telur ayam ras surplus sekitar 711.000 ton.

Gula konsumsi juga disebut mengalami surplus sekitar 191.000 ton.

"Artinya, sebagian besar pangan strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini telah ditopang oleh produksi dalam negeri, bahkan memiliki surplus," jelas Suwandi.

Menurut pemerintah, kondisi tersebut menunjukkan kemampuan produksi pangan nasional semakin kuat.

Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, produksi dalam negeri juga dinilai mampu menyediakan cadangan untuk menjaga stabilitas pasokan.

Meski delapan komoditas disebut telah mampu memenuhi kebutuhan nasional, masih ada tiga komoditas pangan strategis yang produksinya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Ketiga komoditas tersebut adalah kedelai, bawang putih, serta daging sapi atau kerbau.

Produksi kedelai dalam negeri diperkirakan hanya sekitar 206.000 ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 2,47 juta ton.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan kedelai Indonesia masih banyak bergantung pada impor.

Rendahnya produksi kedelai antara lain dipengaruhi keterbatasan luas tanam, produktivitas yang rendah, daya saing usaha tani, serta tingginya kebutuhan industri tahu dan tempe.

Bawang putih juga masih mengalami defisit. Produksi domestik diperkirakan hanya sekitar 23.800 ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai sekitar 715.900 ton.

Sementara produksi daging sapi atau kerbau diperkirakan mencapai 610.900 ton.

Angka tersebut masih di bawah kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 781.300 ton. Artinya terdapat defisit sekitar 170.300 ton.

Meski demikian, produksi daging sapi dalam negeri disebut sudah mampu memenuhi sekitar 78,2 persen kebutuhan nasional.

Pemerintah menargetkan komoditas daging sapi dan kerbau dapat mencapai swasembada dalam lima tahun ke depan.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menilai Indonesia sudah dapat disebut mencapai swasembada pangan jika mengacu pada kemampuan produksi terhadap kebutuhan konsumsi.

"Hal ini dapat dilihat dari produksi pangan yang melebihi kebutuhan atau konsumsi pangan. Kita dapat mengatakan swasembada manakala data produksi dan konsumsi yang dirujuk pemerintah memang akurat," ucap Hermanto, Senin (31/8/2026).

Menurut Hermanto, sejumlah komoditas vital seperti beras, daging ayam, dan telur ayam telah mencapai kondisi swasembada.

Namun, sejumlah komoditas lain masih membutuhkan pasokan dari luar negeri, seperti daging sapi, susu, gula pasir, dan kedelai yang menjadi bahan baku utama tempe serta tahu.

Hermanto menilai ketergantungan terhadap impor tidak secara otomatis menunjukkan lemahnya ketahanan pangan suatu negara.

"Meskipun impor, namun apabila rumah tangga memiliki dayabeli memadai untuk membelinya di setiap waktu, maka kita memiliki ketahanan pangan," tutur dia.

Ia mencontohkan Singapura yang sebagian besar kebutuhan pangannya masih berasal dari impor.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat ketahanan pangan Singapura lemah karena negara tersebut memiliki daya beli tinggi dan mampu memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakatnya.

Dengan demikian, tantangan Indonesia ke depan bukan hanya mempertahankan surplus delapan komoditas pangan, tetapi juga meningkatkan produksi komoditas yang masih mengalami defisit.

Keberlanjutan produksi, kesejahteraan petani, stabilitas harga, dan kemampuan masyarakat membeli pangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.* (km/ad)

KARO – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kebutuhan dasar warga terdampak erupsi Gunung Sinabung terpenuhi selama berada di pengungsian.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus memperkuat penanganan darurat, terutama bagi masyarakat yang berada di zona merah aktivitas gunung api tersebut.

Baca Juga:

• Gunung Sinabung Naik Level III, Bobby Nasution: Evakuasi Warga Harus Dipercepat

Peninjauan dilakukan setelah Bobby memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Badan Geologi Kementerian ESDM di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Sinabung.

Dalam penanganan erupsi, Pemprov Sumut memprioritaskan evakuasi warga yang berada di radius zona merah.

Salah satu permukiman yang telah dikosongkan adalah Desa Kuta Tengah.

Sebanyak 280 jiwa dari sekitar 600 penduduk Desa Kuta Tengah telah dievakuasi menuju Pos Pengungsian Suka Tepu.

Saat berdialog dengan warga, Bobby meminta masyarakat bersabar dan tidak kembali ke rumah sebelum pemerintah memberikan instruksi resmi mengenai keamanan wilayah.

Menurut Bobby Nasution , pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi agar warga dapat menjalani masa pengungsian dengan nyaman dan tidak terdorong kembali ke wilayah yang masih berbahaya.

"Tadi yang disiapkan, kita pastikan yang di sini fasilitasnya dulu, karena kita tidak ingin masyarakat yang ngungsi di sini merasa tidak nyaman terus tiba-tiba langsung kembali ke rumah. Ini yang kita pastikan, baik dari fasilitas tempat mereka tidur, air, toilet, dan juga makannya," ucap Bobby Nasution.

Bobby mengatakan Pemprov Sumut menstandardisasi kelayakan tempat tidur bagi pengungsi.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan tikar dan selimut, pasokan air bersih, penerangan, serta kebersihan sarana sanitasi dan toilet.

Pasokan makanan dan minuman juga dipastikan tersedia.

Armada pendukung disiagakan untuk mendistribusikan kebutuhan pokok secara berkelanjutan selama masa pengungsian.

Selain kebutuhan dasar, pemerintah akan menyediakan bus khusus untuk mengangkut anak-anak sekolah yang terdampak pengungsian.

Bobby juga meminta personel TNI dan Polri disiagakan untuk menjaga ladang dan hewan ternak yang ditinggalkan warga selama proses evakuasi.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menjalani masa pengungsian dengan tenang tanpa harus mengkhawatirkan harta benda maupun ternak yang ditinggalkan di rumah.

Kepala Pos PGA Sinabung Badan Geologi Kementerian ESDM Armen Putra mengimbau masyarakat tetap waspada.

Gunung Sinabung saat ini masih berstatus Level III atau Siaga.

Armen menegaskan pengosongan permukiman warga merupakan bagian dari mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Sinabung.

Pemantauan aktivitas gunung terus dilakukan secara ketat.

Evaluasi akan dilakukan sebelum pemerintah dapat merekomendasikan penyesuaian status ke Level II atau Waspada.

Masyarakat yang berada di kawasan rawan diminta mematuhi arahan petugas dan tidak kembali ke wilayah yang telah dikosongkan sampai ada pemberitahuan resmi dari pemerintah.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan percepatan evakuasi warga yang berada di wilayah zona bahaya Gunung Sinabung.

Instruksi itu disampaikan setelah status gunung api tersebut naik dari Level II atau Waspada menjadi Level III atau Siaga.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Kasih Pinjaman, Rico Waas Dorong PNM Cetak Usaha Ultra Mikro yang Berkelanjutan

Ia juga meminta pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan kebutuhan masyarakat selama proses evakuasi terpenuhi.

Instruksi tersebut disampaikan Bobby saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat erupsi bersama Forkopimda di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Sinabung, Simpang Empat, Kabupaten Karo, Selasa, 1 September 2026.

Dalam rapat itu, Bobby Nasution meminta evakuasi masyarakat, terutama warga yang berada di zona merah, dilakukan secara menyeluruh.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung.

"Utamakan keselamatan jiwa. Untuk masyarakat di zona rawan, sosialisasikan dengan gencar. Jika aktivitas semakin meningkat, gunakan opsi imbauan tegas, bahkan kalau perlu dipaksa demi kebaikan dan keselamatan mereka," tegas Bobby Nasution.

Selain evakuasi, Bobby Nasution meminta fasilitas di tempat pengungsian disiapkan secara maksimal.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata dia, siap memberikan dukungan berupa logistik, peralatan evakuasi, hingga kebutuhan operasional personel di lapangan.

"Jangan setengah-setengah memberikan fasilitas untuk masyarakat di pengungsian. Gunakan anggaran dengan baik, sediakan fasilitas yang layak dan nyaman," tambahnya.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM menaikkan status Gunung Sinabung menjadi Level III atau Siaga sejak 31 Agustus 2026 pukul 12.30 WIB.

Keputusan tersebut diambil setelah Gunung Sinabung memuntahkan kolom abu setinggi 3.500 meter dari puncak.

Aktivitas gempa vulkanik juga tercatat berlangsung secara berkelanjutan.

Kepala Pos PGA Sinabung Armen Putra mengatakan hasil pengamatan visual dan seismik menunjukkan adanya pergerakan magma menuju permukaan.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi membongkar kubah lava sisa erupsi sebelumnya.

"Tadi malam terekam hotspot, artinya lava sudah sampai ke permukaan. Jika pembentukan kubah lava baru tertahan dan tekanan gempa dari dalam terus meningkat, ini bisa membongkar kubah lava lama dan berpotensi memicu erupsi yang cukup besar seperti tahun 2019 dan 2020," terang Armen.

Seiring kenaikan status tersebut, PVMBG menetapkan rekomendasi zona bahaya baru.

Zona tersebut meliputi radius 3 kilometer dan sektoral hingga 6 kilometer untuk wilayah sektor timur dan selatan.

Bupati Karo Antonius Ginting melaporkan evakuasi utama difokuskan pada Desa Kuta Tengah.

Desa tersebut secara geografis dikelilingi zona merah berdasarkan penyesuaian zona bahaya hingga 6 kilometer.

"Rencana total warga yang dievakuasi dari Desa Kuta Tengah mencapai 140 KK atau sekitar 684 jiwa. Hingga siang ini, lebih dari 260 jiwa telah digeser secara bertahap menuju lokasi pengungsian di Gedung Korpri dan Jambur Desa Suka Nalu," ujar Antonius.

Pemkab Karo bersama TNI-Polri juga menyiagakan armada angkutan untuk mengantisipasi warga yang masih berada di ladang pada siang hari.

Sistem antar-jemput disiapkan agar warga dapat meninggalkan kawasan rawan dengan lebih aman.

Sementara Desa Payung yang berada di luar zona evakuasi utama tetap mendapat pemantauan.

Petugas menyiagakan kendaraan dan personel sebagai langkah antisipasi apabila aktivitas Gunung Sinabung meningkat.

Sebanyak 843 personel gabungan juga telah disiagakan.

Personel tersebut berasal dari berbagai unsur dan berada di bawah komando Kodim 0205/Tanah Karo serta Polres Tanah Karo.

Pemerintah juga mengambil sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak erupsi.

Salah satunya dengan meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah yang berada dalam radius 6 kilometer.

Sekolah yang terdampak antara lain SD Guru Kinayan, SD Payung, SD Ndeskati, dan SMPN 1 Atap Payung.

Sekolah-sekolah tersebut dipersiapkan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau sekolah lapangan.

Selain itu, lebih dari 35.000 masker gratis telah dibagikan kepada masyarakat.

Petugas juga melakukan penyiraman abu vulkanik di sejumlah ruas jalan protokol di wilayah Berastagi.

Pemprov Sumut bersama pemerintah daerah menyiapkan dapur umum melalui Dinas Sosial, tenda darurat, mobil tangki air bersih, serta toilet portabel.

Jalur dan sejumlah objek wisata di sekitar kawasan rawan juga ditutup untuk umum. Salah satunya kawasan Danau Lau Kawar.

Kondisi cuaca juga menjadi perhatian pemerintah.

Kepala BBMKG Wilayah I Medan Hendro Nugroho mengingatkan adanya potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Karo pada sore dan malam hari selama 1–5 September 2026.

Hujan dengan intensitas tinggi dapat menimbulkan bahaya sekunder di sekitar Gunung Sinabung. Ancaman tersebut antara lain lahar dingin dan tanah longsor.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas dan tidak memasuki wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya.

Keselamatan warga menjadi prioritas seiring masih terbukanya kemungkinan peningkatan aktivitas Gunung Sinabung.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak peserta event Jelajah Wisata Budaya (JWB) ke-4 menikmati beragam kuliner khas Kota Medan.

Peserta juga diharapkan menyempatkan diri mengunjungi Gallery Mustika Deli untuk melihat dan membeli produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Medan.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Kasih Pinjaman, Rico Waas Dorong PNM Cetak Usaha Ultra Mikro yang Berkelanjutan

Pertemuan tersebut membahas persiapan pelaksanaan JWB ke-4 yang dijadwalkan berlangsung di Kota Medan pada 5–6 Oktober 2026.

Menurut Rico, Kota Medan memiliki potensi pariwisata yang besar.

Potensi tersebut tidak hanya berasal dari destinasi wisata, tetapi juga sejarah, budaya, dan keberagaman kuliner yang telah dikenal hingga tingkat nasional.

​"Makanan di Medan itu cuma ada dua rasa, enak dan enak sekali. Siapapun yang datang ke Medan, wajib menjelajahi kuliner khas kota Medan," kata Rico Waas.

Selain wisata kuliner, Rico mengarahkan peserta JWB untuk berkunjung ke Gallery Mustika Deli yang berada di lantai 3 gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan.

Gallery tersebut menjadi salah satu tempat untuk memperkenalkan produk unggulan UMKM Kota Medan kepada masyarakat maupun wisatawan.

"Semua produk lokal yang ada di Gallery ini sudah kami kurasi. Jadi semuanya merupakan produk unggulan dan yang terbaik di kota Medan,"jelas Rico Waas.

Rico berharap pelaksanaan JWB ke-4 dapat menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengenal Kota Medan secara lebih luas.

Menurut dia, kegiatan wisata tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga dapat mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui sektor kuliner dan UMKM.

Ketua DPD Asppi Sumut Ahmad Fauzi Lubis mengatakan JWB ke-4 akan berlangsung selama dua hari dan diikuti sekitar 100 peserta.

Para peserta nantinya akan diajak mengeksplorasi sejumlah objek wisata ikonik di Kota Medan.

Beberapa lokasi yang masuk dalam rangkaian kegiatan antara lain Taman Buaya dan Tjong A Fie Mansion.

"Rangkaian acara dijadwalkan dimulai dengan welcome dinner. Kami berharap nantinya Bapak Wali Kota Medan bersedia hadir," harapnya.

Pelaksanaan Jelajah Wisata Budaya ke-4 diharapkan dapat memperkenalkan potensi wisata Kota Medan sekaligus memperkuat promosi destinasi, kuliner, dan produk UMKM kepada para pelaku pariwisata serta peserta dari berbagai daerah.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan mengubah pola pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Pembiayaan tidak hanya diarahkan untuk memberikan modal, tetapi juga memastikan usaha penerima bantuan dapat berjalan secara terstruktur, berkelanjutan, dan mudah dikembangkan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Gandeng PERKI Tingkatkan Kesadaran Warga soal Kesehatan Jantung

Menurut Rico, pemberian modal tanpa memastikan kesiapan operasional usaha berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Pelaku usaha dapat mengalami kegagalan bisnis dan kesulitan mengembalikan pinjaman.

"Saya tidak mau sekadar memberikan uang tanpa kepastian usaha itu sustain. Kita harus memastikan bisnisnya berjalan secara konkret agar pelaku usaha berdaya dan mampu mengembalikan pembiayaan dengan lancar," jelas Rico Waas didampingi Asisten Umum Laksamana Putra Siregar, Plt Kepala BKAD Suluh Aulia Harahap, dan Kepala Bapenda M. Agha Novrian.

Sebagai langkah konkret, Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan akan berkolaborasi dengan PNM menyusun modul bisnis standar.

Modul tersebut nantinya mencakup Standar Operasional & Production, pemasaran dan branding, serta replikasi usaha.

Konsepnya dibuat menyerupai waralaba atau franchise mikro agar mudah dipelajari dan dijalankan oleh penerima manfaat.

Rico mencontohkan usaha sederhana seperti nasi goreng.

Menurut dia, usaha tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep bisnis yang memiliki standar resep, cara produksi, hingga identitas merek sehingga dapat direplikasi oleh pelaku usaha lain.

"Disiapkan modulnya, seperti bikin franchise, tapi pembiayaannya PNM sendiri. Bisa makanan apa saja, dipandu cara masaknya, standar resep, siapkan brandingnya juga," kata Rico Waas.

Ia menegaskan pola tersebut diperlukan agar pembiayaan yang diberikan tidak berhenti pada penyerahan modal, tetapi menghasilkan usaha yang mampu bertahan dan berkembang.

"Saya tidak mau ngasih uang saja, tapi tidak sustain. Saya tidak mau seperti itu. Kita harus memastikan bisnisnya berjalan, sehingga bisa bayar," tegasnya.

Pemimpin PNM Cabang Medan Muhammad Wazir menyambut baik arahan tersebut.

PNM menyatakan siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha ultra mikro.

Selain menyalurkan pembiayaan, PNM akan memperluas cakupan pelatihan terstruktur bagi para nasabah.

Pelatihan tersebut diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnis dan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi.

Dengan pola pembiayaan yang disertai pendampingan dan sistem usaha yang jelas, Pemko Medan berharap pelaku usaha ultra mikro tidak hanya memperoleh akses modal, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan jantung.

Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembiasaan hidup aktif.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dorong PT KIM Genjot Investasi dan Buka Lebih Banyak Lapangan Kerja

Dalam pertemuan tersebut, Ketua PERKI Sumatera Utara dr. Hilfan Ade Putra Lubis, SpJP(K), menyampaikan rencana peringatan Hari Jantung Sedunia yang akan digelar di Gedung Astaka pada 27 September 2026.

Kegiatan tersebut ditargetkan diikuti sekitar 1.000 peserta.

Sejumlah agenda yang disiapkan antara lain webinar, senam jantung, konsultasi kesehatan, serta penyuluhan mengenai pencegahan penyakit jantung.

Rico Waas menyambut baik rencana kegiatan tersebut.

Menurut dia, kegiatan seperti ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan jantung.

Namun, ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada edukasi.

Masyarakat juga perlu mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi tubuhnya.

"Jangan hanya masyarakat disuruh mengikuti pelatihan, tetapi bagaimana mereka juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan. Intinya, kalau kita peduli dengan kesehatan, kita harus mengetahui kondisi kesehatan kita," ujar Rico Waas.

Selain pemeriksaan kesehatan, Rico Waas mendorong masyarakat membangun kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas fisik.

Menurut dia, pemerintah perlu menyediakan ruang publik yang dapat mendorong masyarakat untuk berjalan kaki, berlari, berolahraga, maupun melakukan aktivitas fisik lainnya.

"Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk ikut berolahraga, berjalan, berlari, atau sekadar bergerak. Ke depan, mungkin di kawasan Teladan juga bisa kita buat Car Free Day," katanya.

Menurut Rico, kebiasaan bergerak dan berolahraga menjadi salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

Rico Waas juga menilai masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai pertolongan pertama ketika menghadapi kondisi darurat jantung.

Karena itu, ia membuka peluang kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta tenaga medis.

Kolaborasi tersebut dapat diarahkan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pertolongan pertama dalam kondisi darurat sebelum pasien mendapatkan penanganan medis.

Selain persoalan pencegahan dan pertolongan pertama, Rico Waas menyoroti keterbatasan dokter spesialis jantung anak.

Ia berharap pengembangan sumber daya manusia di bidang kardiovaskular, khususnya spesialis jantung anak, terus didorong agar kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi pada masa mendatang.

"Dokter spesialis untuk jantung anak masih terlalu minim. Ini perlu kita dorong agar ke depan kebutuhan pelayanan kesehatan jantung anak dapat terpenuhi," sebutnya.

Pemerintah Kota Medan berharap kolaborasi dengan organisasi profesi dan tenaga kesehatan dapat terus diperkuat.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala serta menerapkan pola hidup aktif.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong PT Kawasan Industri Medan (KIM) Persero memperkuat daya tarik investasi dengan mengoptimalkan potensi kawasan, mengembangkan lahan yang tersedia, serta meningkatkan kualitas pengelolaan.

Menurut Rico Waas, langkah tersebut penting untuk menggerakkan perekonomian sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Medan.

Baca Juga:

• Penumpang Kualanamu Ditangkap, Hampir 1 Kg Sabu Disamarkan dalam Celana Jeans

Pertemuan tersebut juga membahas perubahan susunan direksi PT KIM berdasarkan keputusan para pemegang saham.

Rico Waas menyampaikan selamat kepada jajaran direksi baru PT KIM.

Ia berharap kepengurusan baru dapat membawa perusahaan dikelola secara semakin profesional dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian Kota Medan.

Ia mengatakan, langkah awal yang perlu dilakukan jajaran direksi adalah memetakan secara menyeluruh seluruh potensi yang dimiliki PT KIM.

Pemetaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan luas dan pemanfaatan lahan, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, permodalan, serta kelebihan dan kekurangan kawasan industri.

Dari hasil pemetaan tersebut, PT KIM diharapkan dapat mengetahui bagian yang perlu diperkuat dan menyusun strategi yang lebih tepat untuk menarik investor.

"Saya ingin melihat sejauh mana PT KIM masih bisa berkembang, seberapa besar potensi lahannya, apa kelebihan dan kekurangannya, termasuk bagaimana kondisi sumber daya manusianya. Ini perlu kita pahami agar kita tahu apa yang harus diperbaiki," ujar Rico Waas.

Rico Waas menekankan bahwa investasi yang masuk ke kawasan industri tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan aktivitas usaha di dalam kawasan.

Menurut dia, kehadiran investor harus memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru.

"Saya ingin ada perputaran ekonomi yang berdampak kepada masyarakat. Dengan adanya investasi baru, kita berharap semakin banyak lapangan pekerjaan dan masyarakat juga semakin berkembang," katanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Rico meminta PT KIM memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Medan.

Sinergi antara PT KIM dan Pemko Medan dinilai penting agar pengembangan kawasan industri dapat berjalan searah dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan Kota Medan.

Direktur Utama PT KIM Persero Alif Usman Amin mengatakan jajaran direksi baru saat ini tengah melakukan pembenahan internal.

Mereka juga menyiapkan berbagai langkah untuk meningkatkan daya tarik kawasan bagi calon investor.

"Kami dari jajaran direksi yang baru tentu akan melakukan pembenahan. Suara dan aspirasi dari Medan tentu akan kami jalankan. Kami berharap mendapat arahan agar PT KIM dapat terus bersinergi dengan Pemko Medan," ujar Alif.

PT KIM mengelola kawasan industri dengan luas sekitar 1.000 hektare.

Sebagian lahan kawasan tersebut masih dalam tahap pengembangan dan menjadi salah satu potensi yang dapat dioptimalkan untuk menampung investasi baru.

Pengembangan kawasan dan masuknya investor baru diharapkan dapat meningkatkan aktivitas usaha sekaligus menciptakan kebutuhan tenaga kerja.

Dengan demikian, keberadaan kawasan industri dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Medan.* (ad)

BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus memperkuat komitmennya dalam memenuhi hak-hak hukum Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Salah satunya melalui kolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garuda Kencana yang dipimpin Helmi Syam Damanik, S.H., M.H.

Baca Juga:

• Jaga Kesehatan Warga Binaan, Lapas Labuhan Ruku Gelar Cek Kesehatan Gratis Secara Menyeluruh

Kehadiran layanan bantuan hukum ini diharapkan dapat memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi warga binaan, sehingga setiap WBP tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum secara layak tanpa harus terbebani persoalan biaya.

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Dr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum., menyambut baik kolaborasi tersebut.

Menurutnya, kerja sama dengan LBH Garuda Kencana merupakan bagian dari upaya Lapas dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga binaan.

Pihak Lapas menilai bahwa setiap warga binaan memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak memperoleh bantuan dan pendampingan hukum selama menjalani proses perkara.

"Kolaborasi ini merupakan bentuk nyata pemenuhan hak warga binaan untuk mendapatkan keadilan serta pendampingan hukum yang layak, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dan tidak mampu secara ekonomi," demikian disampaikan pihak Lapas dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Helmi Syam Damanik, S.H., M.H., selaku pimpinan LBH Garuda Kencana, menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan hukum secara profesional, transparan dan berintegritas kepada warga binaan yang membutuhkan.

Pendampingan tersebut tidak hanya diarahkan pada persoalan hukum yang sedang dihadapi WBP, tetapi juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka selama menjalani proses hukum.

Melalui kolaborasi ini, LBH Garuda Kencana diharapkan dapat menjadi mitra strategis Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan pemasyarakatan.

Kerja sama tersebut juga diharapkan mampu membantu warga binaan memahami proses hukum yang sedang dijalani, memperoleh pendampingan sesuai ketentuan, serta mendorong penyelesaian perkara secara lebih baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya menyangkut aspek keamanan dan pembinaan kepribadian, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, termasuk hak mendapatkan keadilan dan bantuan hukum.

Dengan adanya layanan bantuan hukum secara pro bono tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku bersama LBH Garuda Kencana berupaya menghadirkan pelayanan hukum yang lebih humanis, profesional dan mudah diakses bagi warga binaan, khususnya mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu.

Kolaborasi ini diharapkan dapat terus berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi WBP dalam menghadapi proses hukum sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, transparan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.* (ad)

BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga binaan.

Melalui Klinik Lapas Labuhan Ruku, tim medis secara rutin memberikan layanan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan.

Baca Juga:

• Gelombang Panas di Spanyol Tewaskan Lebih dari 5.000 Orang, Tertinggi Sejak 2015

Warga binaan juga mendapatkan obat-obatan maupun vitamin secara gratis sesuai dengan hasil pemeriksaan dan indikasi medis.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Lapas Labuhan Ruku dalam memastikan kondisi kesehatan warga binaan tetap terjaga selama menjalani masa pembinaan.

Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Dr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung keberhasilan program pembinaan di dalam lapas.

Menurutnya, kondisi kesehatan yang baik akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas warga binaan, sehingga mereka dapat mengikuti berbagai program pembinaan dengan lebih optimal.

"Pelayanan kesehatan bagi warga binaan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak mereka. Pemeriksaan secara berkala juga menjadi langkah preventif untuk mengetahui sejak dini apabila terdapat gangguan kesehatan," demikian disampaikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pemeriksaan kesehatan ini juga menjadi langkah proaktif dalam mendeteksi penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, maupun gangguan kadar kolesterol dan asam urat yang dapat muncul tanpa gejala yang jelas.

Dengan pemeriksaan secara berkala, kondisi kesehatan warga binaan dapat dipantau secara lebih terukur.

Apabila ditemukan adanya indikasi gangguan kesehatan, tim medis dapat segera memberikan konsultasi, penanganan maupun obat sesuai kebutuhan dan indikasi medis.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi bagi warga binaan agar lebih peduli terhadap kondisi tubuh serta menerapkan pola hidup yang lebih sehat selama berada di lingkungan pemasyarakatan.

Seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis berlangsung dengan aman, tertib dan lancar.

Pelaksanaannya mendapat pengawasan serta pendampingan langsung dari jajaran Seksi Pembinaan Anak Didik (Binadik) dan Subseksi Perawatan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas kesehatan warga binaan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman dan kondusif.

Dengan kondisi fisik yang prima, warga binaan diharapkan mampu mengikuti seluruh rangkaian program pembinaan secara maksimal sebagai bekal untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat nantinya.* (ad)

DELI SERDANG – Seorang penumpang pria berinisial MR ditangkap aparat kepolisian di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

MR diduga membawa sabu seberat 968,6 gram yang disembunyikan di dalam koper.

Baca Juga:

• BRI Kotapinang Buka Suara soal Lelang Agunan Debitur, Tegaskan Sesuai Ketentuan Hukum

Cara itu diduga digunakan untuk mengelabui pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray di Bandara Kualanamu.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Andy Arisandi mengatakan MR ditangkap pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Penangkapan bermula ketika petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Kualanamu mencurigai sebuah koper saat pemeriksaan.

Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

Polisi selanjutnya memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui ciri-ciri penumpang yang membawa koper tersebut.

"Kemudian setelah mendapat ciri-ciri terduga pelaku, polisi melakukan pencarian terduga pelaku yang membawa koper hitam tersebut di areal Bandara Kualanamu," kata Andy di Mapolda Sumut, Selasa (1/9/2026).

Polisi kemudian menemukan MR sedang duduk di sebuah kafe sambil menunggu penerbangan.

Petugas mengamankan MR dan membawanya ke ruang pemeriksaan di bandara.

Saat koper hitam tersebut dibuka, petugas menemukan sejumlah bungkusan plastik bening berisi sabu.

Barang terlarang itu disembunyikan di dalam lipatan empat celana jeans berwarna biru.

"Ditemukan bungkus narkotika jenis sabu kemasan plastik bening yang disembunyikan ke dalam lipatan 4 buah celana jeans warna biru untuk mengelabui pemeriksaan mesin X-Ray," kata Andy.

Setelah ditimbang, sabu yang ditemukan dari dalam koper tersebut memiliki berat 968,6 gram.

Dari hasil pemeriksaan sementara, MR mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seorang pria berinisial RS di Kabupaten Bireuen, Aceh.

MR kemudian diminta membawa sabu tersebut ke Medan menggunakan kendaraan travel.

Setelah tiba di Medan, ia kembali mendapat perintah untuk membawa sabu itu ke Jakarta melalui Bandara Internasional Kualanamu.

Setibanya di Jakarta, MR disebut diminta menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya.

Polisi masih mendalami keterangan MR untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang diduga terlibat dalam pengiriman sabu tersebut.

Penyidik juga masih mencari pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara itu.

MR kini ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam perkara tersebut, MR dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.*(km/ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., mendeklarasikan Pilkades Damai menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Asahan 2026.

Deklarasi tersebut diikuti 128 calon kepala desa yang akan berkompetisi di 43 desa pada 18 kecamatan.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Pimpin Rapat Forkopimda, Bahas Keamanan hingga Rencana PLTS

Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan, para camat, panitia Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa atau penjabat kepala desa, serta sejumlah undangan lainnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan Darwinsyah Lubis mengatakan deklarasi damai menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh calon kepala desa.

Mereka diharapkan dapat mewujudkan Pilkades yang aman, tertib, dan demokratis.

Dalam deklarasi tersebut, para calon kepala desa berkomitmen menaati peraturan, saling menghormati, menolak politik uang, menghindari provokasi dan kampanye hitam, serta menerima hasil pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Semangat deklarasi damai ini juga diharapkan diteruskan kepada tim kampanye, tim pemenangan dan seluruh pendukung masing-masing calon," ujar Darwinsyah.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, masa kampanye Pilkades Serentak Asahan akan berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026.

Setelah itu, masa tenang berlangsung pada 2 hingga 6 Oktober 2026.

Sementara pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin meminta seluruh calon kepala desa mengedepankan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Ia mengatakan perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam setiap kontestasi politik, termasuk pemilihan kepala desa.

"Saya mengharapkan seluruh calon kepala desa mampu menunjukkan sikap dewasa dalam berdemokrasi. Berkompetisilah secara sehat. Sampaikan visi, gagasan, misi dan program kepada masyarakat dengan cara-cara yang baik dan santun," tegasnya.

Menurut Taufik, deklarasi damai tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Komitmen tersebut harus diterapkan selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung demi menjaga kehormatan dan martabat demokrasi di tingkat desa.

Ia berharap para calon dapat mengedepankan persatuan dan tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai alasan untuk memecah hubungan antarmasyarakat.

Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita mengingatkan seluruh calon kepala desa agar memiliki kesiapan untuk menerima hasil Pilkades.

Ia juga meminta para calon mengendalikan tim dan simpatisan masing-masing agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

"Siap menang dan siap kalah. Kepada seluruh calon kepala desa agar berjiwa kesatria, merangkul yang kalah dan mendukung yang menang," ujarnya.

Kapolres juga mengingatkan seluruh calon untuk menjauhi isu SARA, kampanye hitam, serta penyebaran berita bohong atau hoaks selama tahapan Pilkades.

Pesan serupa disampaikan Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra. Ia mengajak seluruh pihak menjaga persatuan selama proses pemilihan berlangsung.

Dandim mengusung slogan "Pilihan Boleh Beda, Tetap Bersaudara" dan semboyan "SIAGAM" atau Partisipasi Asahan Gembira, Aman Memilih.

Dengan deklarasi tersebut, Pilkades Serentak Kabupaten Asahan Tahun 2026 diharapkan dapat berlangsung aman, tertib, dan demokratis.

Proses pemilihan juga diharapkan menghasilkan kepala desa yang mampu membawa kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing desa.* (ad)

BATU BARA – Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan strategis daerah.

Rapat berlangsung di Ruang Kerja Bupati Batu Bara, Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

• SDN 132406 Tanjungbalai Lolos Program Sahabat Sekolah Dasar 2026, Siap Bersaing di Tingkat Nasional

Bupati Batu Bara dalam rapat tersebut didampingi Pj. Sekretaris Daerah, Asisten I dan Asisten III, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Dalam rapat itu, Bupati Batu Bara menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan di antara seluruh unsur Forkopimda.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Sinergi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda juga diarahkan untuk mencari solusi terhadap berbagai hambatan dalam proses perdagangan dan akses pasar.

Pemerintah berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain persoalan keamanan dan perekonomian, rapat membahas sejumlah agenda strategis lainnya.

Salah satunya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Batu Bara.

Rencana pembangunan PLTS tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung ketahanan energi sekaligus mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan di Kabupaten Batu Bara.

Melalui rapat koordinasi Forkopimda tersebut, Pemkab Batu Bara berupaya memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Fokusnya mencakup menjaga stabilitas daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap sinergi antarunsur Forkopimda dapat terus terjaga sehingga berbagai persoalan strategis daerah dapat ditangani secara bersama-sama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

TANJUNGBALAI – SD Negeri 132406 Tanjungbalai berhasil lolos seleksi Program Sahabat Sekolah Dasar Tahun 2026.

Sekolah tersebut masuk dalam nominasi 80 sekolah tingkat sekolah dasar yang akan bersaing pada program nasional yang diselenggarakan Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca Juga:

• 490 KK Desa Kuta Tengah Dievakuasi Akibat Erupsi Sinabung, Gubsu Bobby: Keselamatan Warga Paling Utama

Prestasi itu mendapat apresiasi dari Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim.

Ia menerima kunjungan Kepala Sekolah bersama para siswa dan siswi SD Negeri 132406 di ruang kerjanya pada Selasa, 1 September 2026.

Mahyaruddin mengatakan keberhasilan tersebut menjadi salah satu bukti meningkatnya kualitas pendidikan dasar di Kota Tanjungbalai.

Menurut dia, capaian tersebut juga menunjukkan sekolah di Tanjungbalai mampu bersaing dengan sekolah dari berbagai daerah di Indonesia.

"Semoga langkah ini menjadi awal untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan menginspirasi dalam mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing menuju Generasi Indonesia Emas dan Tanjungbalai Emas yang berprestasi" ujar Wali Kota

Wali Kota Mahyaruddin menegaskan Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pendidikan memberikan dukungan penuh kepada SD Negeri 132406 dalam mengikuti Program Sahabat Sekolah Dasar 2026.

Program tersebut berfokus pada peningkatan mutu pendidikan sekaligus penguatan karakter peserta didik.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap keikutsertaan sekolah dalam program nasional dapat menjadi bagian dari upaya melahirkan generasi yang berkarakter dan berprestasi.

Mahyaruddin juga meminta Dinas Pendidikan membantu sekolah dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan selama mengikuti kompetisi tingkat nasional.

"Untuk itu, saya sangat mendukung sepenuhnya SD Negeri 132406 dalam mengikuti Lomba dan meminta Dinas Pendidikan membantu semaksimal mungkin segala sesuatu yang harus di lengkapi SD Negeri 132406 sehingga mencapai hasil yang maksimal, pungkasnya"

Menurut Mahyaruddin, semakin banyak sekolah yang mengikuti program peningkatan mutu pendidikan akan semakin membuka peluang bagi lahirnya generasi yang memiliki karakter kuat, berprestasi, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Bukhori Ginting menjelaskan Program Sahabat Sekolah Dasar tidak hanya berorientasi pada prestasi sekolah.

Program tersebut juga menekankan penguatan karakter peserta didik.

Menurut Bukhori, program ini mendorong siswa tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, memperkuat kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan jiwa kepemimpinan.

Ia mengatakan keberhasilan SD Negeri 132406 tidak terlepas dari kerja sama seluruh warga sekolah.

Dukungan tersebut mencakup kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga orang tua.

"Sesuai arahan bapak Wali Kota, kami (Dinas Pendidikan) siap mendukung sepenuhnya SD Negeri 132406 dan berharap mendapatkan hasil yang maksimal sehingga membawa nama Baik Kota Tanjungbalai di tingkat nasional dan dapat menjadi contoh bagi satuan pendidikan yang ada di kota Tanjungbalai"

Kepala SD Negeri 132406 Tanjungbalai Masita menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Tanjungbalai yang telah menerima kunjungan pihak sekolah.

Ia berharap dukungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat menjadi tambahan motivasi bagi siswa dan seluruh warga sekolah dalam mengikuti kompetisi tersebut.

Sebelumnya Kepala Sekolah SD Negeri 132406 Masita mengucapkan terimakasih atas perhatian bapak Wali Kota yang telah menerima kunjungan kami hari ini.

"Mohon Doa serta dukungan Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap SD Negeri 132406 yang sedang mengikuti lomba SAHABAT SEKOLAH DASAR Tingkat Nasional," ucapnya

Dengan lolosnya seleksi tersebut, SD Negeri 132406 Tanjungbalai kini masuk dalam nominasi 80 sekolah tingkat SD yang akan bersaing di tingkat nasional dalam Program Sahabat Sekolah Dasar 2026.

Capaian tersebut menjadi kesempatan bagi SDN 132406 untuk membawa nama Kota Tanjungbalai ke tingkat nasional sekaligus menunjukkan potensi pendidikan dasar dari daerah tersebut.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kotapinang memastikan proses penyelesaian kredit bermasalah, termasuk lelang agunan, dilakukan berdasarkan perjanjian kredit serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Pemimpin Cabang BRI Kotapinang Ida Bagus Komang Arnawa untuk menanggapi pemberitaan mengenai laporan seorang debitur terkait lelang aset yang menjadi agunan kredit.

Baca Juga:

• Muncul Sosok “Bajak Laut” di Sidang Korupsi Kuota Haji, Bongkar Titipan US$406 Ribu untuk Gus Alex

Ia mengaku aset yang dijadikan agunan telah dilelang pihak bank tanpa sepengetahuannya.

Menanggapi laporan tersebut, Ida Bagus mengatakan berdasarkan catatan BRI Kantor Cabang Kotapinang, Fitriah tercatat memiliki fasilitas Kredit Investasi yang diberikan pada 2019 dan 2020.

Menurut BRI, kewajiban kredit yang bersangkutan masih berjalan.

Dalam proses penyelesaian kewajiban tersebut, BRI mengaku telah melakukan sejumlah langkah, antara lain restrukturisasi kredit dan penyampaian surat peringatan.

Bank juga menyebut telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya melalui penjualan agunan secara mandiri.

Menurut Ida Bagus, penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan mempertimbangkan status kolektibilitas serta riwayat pembayaran debitur.

Proses tersebut juga mengacu pada perjanjian kredit dan ketentuan hukum yang berlaku.

BRI menyatakan telah menyampaikan pemberitahuan mengenai lelang kepada debitur pada 19 Maret 2024 dan 28 Mei 2025.

"BRI memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam proses penyelesaian kredit bermasalah, kami mengacu pada perjanjian kredit serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku," ujar Ida Bagus Komang Arnawa.

Selain laporan ke Polda Sumut, perkara tersebut juga sedang berproses melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Ida Bagus mengatakan BRI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Bank, kata dia, akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.

"BRI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan akan bersikap kooperatif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan mengikuti proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Ida Bagus Komang Arnawa.

BRI menegaskan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan berkomitmen menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Bank juga menyatakan mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk dalam proses penyelesaian kredit bermasalah.* (ad)

MEDAN – Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang.

Sebanyak 55 penerbangan dari dan menuju Bandara Kualanamu dibatalkan akibat sebaran abu vulkanik.

Baca Juga:

• 490 KK Desa Kuta Tengah Dievakuasi Akibat Erupsi Sinabung, Gubsu Bobby: Keselamatan Warga Paling Utama

Manager Corporate Affairs PT Angkasa Pura Aviasi, Mohamad Hikmat Hidayat, mengatakan data tersebut merupakan pembaruan sementara yang diterima hingga pukul 16.00 WIB pada 1 September 2026.

"Berdasarkan update data sementara yang kami terima pukul 16.00 WIB, 1 September 2026, dampak abu vulkanik menyebabkan 55 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Kualanamu dibatalkan, sementara 6 penerbangan mengalami penyesuaian waktu atau retime, dan 11 penerbangan yang tertunda," ungkap Hikmat.

Menurut Hikmat, data penerbangan tersebut masih dinamis. Jumlah penerbangan yang terdampak dapat berubah mengikuti perkembangan sebaran abu vulkanik dan keputusan operasional masing-masing maskapai.

PT Angkasa Pura Aviasi terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan, AirNav Indonesia, Otoritas Bandara, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan perkembangan kondisi operasional dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Hikmat mengatakan pihaknya juga terus memperbarui informasi penerbangan kepada pengguna jasa.

Calon penumpang diminta mengecek kembali status penerbangan melalui saluran resmi maskapai sebelum berangkat ke bandara.

"Dari sisi pelayanan, kami terus mendorong kualitas informasi penerbangan secara berkala kepada pengguna jasa serta mengimbau secara calon penumpang untuk memastikan kembali status penerbangannya melalui saluran resmi maskapai sebelum menuju bandara," kata Hikmat.

Ia memahami perubahan jadwal hingga pembatalan penerbangan dapat mengganggu perjalanan penumpang.

Karena itu, pihak perusahaan menyampaikan permohonan maaf kepada para calon penumpang yang terdampak.

Hikmat mengatakan pelayanan kepada pengguna jasa akan terus dioptimalkan dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan.

Sebelumnya, Bandara Internasional Kualanamu sempat menghentikan sementara operasional penerbangan pada Selasa, 1 September 2026.

Penutupan dilakukan sejak pukul 10.50 WIB akibat dampak abu vulkanik Gunung Sinabung.

Berdasarkan NOTAM A3254/26 yang diterbitkan AirNav Indonesia, Bandara Internasional Kualanamu kemudian dinyatakan kembali beroperasi normal mulai pukul 07.07 UTC atau 14.07 WIB.

Hikmat menegaskan operasional Bandara Kualanamu saat ini telah kembali dibuka.

Namun, status penerbangan masing-masing maskapai masih dapat berubah sesuai kondisi abu vulkanik dan pertimbangan keselamatan.

"Namun perlu kami sampaikan bahwa status penerbangan masing-masing maskapai masih dapat mengalami penyesuaian, baik berupa retime, delay maupun pembatalan, sesuai pertimbangan operasional dan keselamatan masing-masing maskapai serta perkembangan kondisi abu vulkanik, jelas Hikmat."

PT Angkasa Pura Aviasi bersama para pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan kondisi Gunung Sinabung dan sebaran abu vulkanik.

Pemantauan dilakukan sebagai dasar dalam menentukan langkah operasional penerbangan.

"Keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi prioritas utama kami. Bersama seluruh pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan terkait, kami terus melakukan koordinasi serta menjaga perkembangan kondisi terkini. Penyesuaian operasional akan dilakukan sesuai kebutuhan dengan tetap mengacu pada aspek keselamatan penerbangan," jelas Hikmat.

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo sebelumnya menunjukkan aktivitas erupsi pada Senin, 31 Agustus 2026 sekitar pukul 10.17 WIB.

Erupsi tersebut mengeluarkan abu vulkanik berwarna hitam dengan ketinggian mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak gunung.

Sebaran abu vulkanik dari aktivitas erupsi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi operasional penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu.

Dengan kondisi yang masih dapat berubah, calon penumpang disarankan memastikan status penerbangan secara langsung melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju Bandara Kualanamu.* (vv/ad)

KARO – Ratusan warga Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengungsi akibat aktivitas erupsi Gunung Sinabung.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan kebutuhan dasar warga selama berada di lokasi pengungsian menjadi prioritas.

Baca Juga:

• KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 774 Miliar untuk 2027, Ini Alasannya

Pemerintah, kata dia, memastikan kebutuhan seperti tempat tidur, air bersih, toilet, hingga makanan tersedia.

"Kita tidak ingin masyarakat yang ngungsi di sini merasa tidak nyaman terus tiba-tiba kembali ke rumah, ini yang kita pastikan, mulai dari mereka tidur, air, toilet dan juga makannya," kata Bobby Nasution usai berdialog dengan pengungsi, Selasa (1/9/2026).

Selain kebutuhan dasar, warga juga menyampaikan kebutuhan transportasi bagi anak-anak yang tetap harus bersekolah selama mengungsi.

Pemerintah Sumatera Utara menyatakan akan menyediakan kendaraan untuk membantu aktivitas sekolah mereka.

"Tadi ada juga permintaan untuk bus ataupun pengangkutan anak-anak ke sekolah, kami juga akan siapkan," ungkapnya.

Bobby mengatakan pemerintah untuk sementara belum menghitung dampak ekonomi akibat erupsi Gunung Sinabung.

Pemerintah masih berfokus memastikan keselamatan warga yang berada di sekitar kawasan gunung.

Sejumlah destinasi wisata yang berada di sekitar Gunung Sinabung juga ditutup untuk sementara.

Wisatawan diminta tidak memasuki kawasan yang terdampak aktivitas erupsi.

"Belum ya, kita mikirkan keselamatan warga dulu, ini kan wisata kita tutup, tidak ada wisatawan yang masuk ke sekitar area gunung, itu pasti ada dampak ekonomi, yang paling utama selamat dulu," tuturnya.

Warga yang mengungsi direncanakan bermalam di bangunan Koperasi Merah Putih di Desa Sukatepu.

Bangunan tersebut diketahui belum beroperasi sehingga untuk sementara digunakan sebagai lokasi penampungan warga.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Karo melakukan evakuasi terhadap warga Desa Kuta Tengah menyusul aktivitas erupsi Gunung Sinabung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting mengatakan saat ini satu desa yang dievakuasi.

"Iya Kuta Tengah (dievakuasi), satu desa saja," kata Sekda Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, Selasa (1/9/2026).

Jumlah warga yang dievakuasi disebut mencapai sekitar 490 kepala keluarga. Mereka dipindahkan ke wilayah Desa Sukatepu, Kecamatan Naman Teran.

"Losd Desa Sukatepu dan Koperasi Merah Putih Sukatepu di Kecamatan Naman Teran," ujarnya.

Proses evakuasi masih berlangsung.

Personel TNI terlihat bergerak dari Posko Satgas untuk membantu memindahkan warga dari Desa Kuta Tengah menuju lokasi pengungsian.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo Juspri M Nadaek mengatakan pemerintah sebelumnya merencanakan evakuasi terhadap dua desa berdasarkan rekomendasi terkait kondisi Gunung Sinabung.

"Jadi kondisinya begini, kita rencanakan memang ada dua desa kita evakuasi, sesuai dengan rekomendasi," Kepala Pelaksana BPBD Karo Juspri M Nadaek, Selasa (1/9).

Dua desa yang masuk dalam rencana awal evakuasi tersebut adalah Desa Payung, Kecamatan Payung, dan Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang Empat.

Namun, hingga saat ini pemerintah baru melakukan evakuasi terhadap warga Desa Kuta Tengah.

Pemerintah Kabupaten Karo masih melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

"Namun sekarang kita masih berdialog dengan masyarakat ini yang akan kita evakuasi," tuturnya.

Pemerintah daerah bersama unsur TNI dan pihak terkait terus melakukan pemantauan kondisi Gunung Sinabung.

Evakuasi dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi warga dari potensi dampak erupsi susulan.* (d/ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima penghargaan dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Provinsi Aceh sebagai Tokoh Humanis Pemelihara kamtibmas/" target="_blank">Kamtibmas dan Mitra Strategis Perusahaan Pers.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua AMSI Provinsi Aceh Aryos Nivada bersama jajaran pengurus saat melakukan kunjungan silaturahmi ke ruang kerja Kapolda Aceh, Selasa, 1 September 2026.

Baca Juga:

• Pengungkapan Kematian Sutrimo Dinilai Lamban, Pengamat Desak Polisi Telusuri Bukti Digital hingga Transaksi Rp5 Juta

Selain itu, penghargaan tersebut juga menjadi bentuk pengakuan atas hubungan kemitraan yang dibangun Polda Aceh dengan insan pers di daerah tersebut.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan kunjungan AMSI menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara kepolisian dengan media, terutama perusahaan pers yang tergabung dalam AMSI.

Menurut Joko, media memiliki posisi penting dalam membangun komunikasi publik.

Peran tersebut semakin penting seiring perkembangan teknologi informasi yang membuat masyarakat dapat menerima informasi dengan cepat.

"Media memiliki peran penting dalam membangun komunikasi publik. Karena itu, hubungan yang baik antara kepolisian dan media perlu terus dijaga dan diperkuat," kata Joko.

Ia mengatakan penghargaan yang diberikan AMSI menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi Polda Aceh untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Joko juga menilai komunikasi terbuka antara kepolisian dan media diperlukan agar informasi yang diterima masyarakat dapat disampaikan secara akurat dan berimbang.

"Penghargaan ini tentu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi Kapolda Aceh dan jajaran untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Kami juga membutuhkan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Demikian pula media membutuhkan komunikasi dan akses informasi yang baik agar pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Pemberian penghargaan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya hubungan kemitraan antara kepolisian dan perusahaan pers dalam menjaga kualitas komunikasi publik di Aceh.

AMSI sebagai organisasi perusahaan media siber mendorong hubungan yang profesional antara media dan berbagai lembaga, termasuk kepolisian.

Sementara bagi Polda Aceh, keberadaan media menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi mengenai keamanan, pelayanan publik, serta berbagai kegiatan kepolisian kepada masyarakat.

Melalui komunikasi dan sinergi yang baik, informasi mengenai situasi keamanan dan ketertiban di Aceh diharapkan dapat diterima masyarakat secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.* (ad)