JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Maruli menilai setiap dugaan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara dan berdampak pada pelayanan listrik kepada masyarakat harus diusut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia Diduga Dipicu Korupsi Batu Bara Rp5 Triliun, Bahlil Sebelumnya Bantah Ada Kelangkaan

Menurut Maruli, proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak berhenti pada pelaku di tingkat bawah.

Penyidik, kata dia, perlu menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk aktor intelektual, aliran dana, penerima manfaat, hingga kemungkinan adanya jaringan yang terorganisasi.

"Penindakan berdasarkan hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum maupun memperoleh perlakuan istimewa. Namun, penegakan hukum juga wajib tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, melindungi hak-hak para pihak, dan tidak membangun kesimpulan sebelum proses pembuktian selesai," tegasnya.

Maruli juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak memunculkan gesekan antarlembaga penegak hukum.

Menurut dia, pengusutan kasus tersebut justru harus menjadi momentum memperkuat koordinasi dan soliditas antar-aparat penegak hukum.

"Saya tetap mendorong soliditas antar-APH. Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta lembaga terkait lainnya harus bekerja secara sinergis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing," katanya.

Ia menilai independensi dalam penanganan perkara tidak berarti setiap lembaga bekerja sendiri-sendiri.

Sebaliknya, koordinasi, pertukaran informasi, keterbukaan, dan saling menghormati kewenangan masing-masing institusi tetap harus dijaga.

"Jangan sampai muncul ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, atau kompetisi antarlembaga yang justru menghambat proses pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang tegas dan soliditas antar-APH bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi harus berjalan beriringan," jelasnya.

Selain penindakan terhadap pelaku, Maruli juga mendorong agar proses hukum diarahkan pada pemulihan kerugian negara melalui pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana.

"Orientasi akhirnya harus melindungi kepentingan rakyat. Penyimpangan dalam sektor energi tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat berdampak terhadap keandalan pasokan listrik, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan masyarakat," ucapnya.

Maruli meminta masyarakat memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional dan independen.

Di sisi lain, ia juga berharap perkembangan penanganan perkara disampaikan secara transparan sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

"Negara harus menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi setiap orang tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang. Pengusutan secara tuntas, Presisi, independen, dan berkeadilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," tutup Maruli Siahaan.* (ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri meningkatkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara ke tahap penyidikan.

Penyidik menduga penyimpangan dalam pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) turut berkontribusi terhadap pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga:

• 10 Personel Ditresnarkoba Polda Sumut Dikabarkan Diperiksa Propam, Diduga Terima Upeti THM

Penyidik menduga terjadi manipulasi kualitas dan kuantitas batu bara yang dipasok ke sejumlah PLTU.

Selain itu, penyidik juga menduga terdapat penyimpangan dalam pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya.

"Perbuatan tersebut, kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak pada terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Sumatra, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek," kata Robertus Yohanes De Deo dalam keterangan pers di Bareskrim Polri.

Menurut penyidik, dugaan penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp5 triliun.

Namun, nilai pasti kerugian masih menunggu hasil audit investigatif.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa 16 saksi dari total 34 orang yang dijadwalkan memberikan keterangan.

Pemeriksaan terhadap saksi lainnya masih terus berlangsung.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan distribusi batu bara yang melibatkan sejumlah perusahaan.

"Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat: PT OBP dan PT BRA," ujar Totok.

Meski demikian, penyidik masih mendalami dugaan tersebut dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti.

Dalam rangka penyidikan, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Kabupaten Bogor.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah kantor perusahaan maupun rumah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan.

"Ini bagian dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim gabungan," kata Budi.

Ia menambahkan, perkara tersebut menjadi perhatian pemerintah.

"Penyidikan ini menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto terhadap dugaan kasus korupsi sehingga turut menjadi perhatian kepolisian untuk melakukan pengungkapan dan penyidikan," ujarnya.

Dari salah satu lokasi penggeledahan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, serta emas batangan.

"Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi tujuh koper. Yang pertama 74 kilogram emas batangan. Kemudian 4.767.300 USD. Kemudian 14.083.800 SGD. Kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai Rp 476 miliar," kata Totok.

Selain uang dan emas, penyidik juga menyita dokumen, telepon seluler, serta sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara.

Hingga kini kepolisian belum mengungkap identitas pemilik rumah yang digeledah karena proses penyidikan masih berlangsung.

Di tengah penyidikan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir.

"Masyarakat sudah mengeluh Pak, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik. Masalahnya kita nggak tahu bagaimana pemadaman listrik berlangsung, masyarakat tidak diberitahu dengan jelas, sehingga tidak ada persiapan, dan itu berulang setiap hari," ujar Bobby Nasution saat meninjau PLN UP2B Sumbagut di Medan.

Bobby juga meminta PLN memperbaiki komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

"Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami (pemerintah), mana yang bisa kami bantu. Atau pihak PLN bisa sampaikan ke kepala daerah (bupati/wali kota), biar mereka juga tahu dan membantu sosialisasinya ke masyarakat. Jadi jangan seperti ini, terus beralasan," tegasnya.

Ia menilai pelanggan yang terdampak layak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundakhir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan layanan dan memastikan PLN terus mempercepat perbaikan jaringan transmisi yang rusak.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemadaman listrik bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara secara nasional.

"Batu bara tidak ada kelangkaan. Masalah yang disampaikan PLN itu adalah mereka kekurangan medium kalori, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kalori. Tapi itu kan teknis mereka (PLN). Sama maintenance masalahnya," kata Bahlil.

Ia menegaskan pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas, sedangkan pengoperasian sistem kelistrikan menjadi tanggung jawab PLN.

"Kami terus melakukan rapat evaluasi dan kontrol kepada PLN agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan masyarakat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Kementerian ESDM. Kami adalah regulator dan pengawas. Eksekusinya ada di PLN," pungkas Bahlil.* (tm/ad)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan tiga mantan Perdana Menteri (PM) Thailand di kantor Danantara, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.

Pertemuan itu berlangsung setelah rangkaian agenda kenegaraan Presiden pada hari yang sama.

Baca Juga:

• Jalur Lembah Anai Ditargetkan Dibuka Penuh Akhir Juli 2026, Pemulihan Konektivitas Sumatera Barat Hampir Rampung

"Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan tiga mantan Perdana Menteri Thailand, yakni Thaksin Shinawatra (2001-2006), Yingluck Shinawatra (2011-2014), dan Paetongtarn Shinawatra (2024-2025)," ujar Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Kamis malam.

Menurut Teddy, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Ia menyebut hubungan persahabatan antara Prabowo dengan keluarga Shinawatra telah terjalin sejak lama.

Dalam pertemuan tersebut, Thaksin Shinawatra yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara turut memberikan sejumlah pandangan terkait penguatan ekonomi Indonesia.

"Dalam kesempatan tersebut, Thaksin Shinawatra yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara memberikan sejumlah masukan serta bertukar pikiran dengan Presiden Prabowo dan jajaran pimpinan Danantara mengenai berbagai peluang penguatan investasi, strategi pengelolaan aset, serta pengembangan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang," kata Teddy.

Pemerintah menilai komunikasi dengan para pemimpin dan tokoh dunia menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring internasional sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman dan gagasan.

Menurut Teddy, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas kerja sama internasional serta memperkokoh posisi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Pertemuan itu juga dihadiri jajaran pimpinan Danantara, yakni Group CEO Rosan Roeslani, Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir.

Pembahasan dalam pertemuan berfokus pada peluang investasi, strategi pengelolaan aset, serta pengembangan ekonomi nasional yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Indonesia.* (km/ad)

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) diterpa isu dugaan pemeriksaan terhadap 10 personel Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) oleh Bidang Pengamanan Internal (Paminal) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara narkoba.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong PRSU Masuk Kalender Event Nasional, DPR RI Siap Dukung

Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, para personel tersebut diduga menerima upeti dari salah satu tempat hiburan malam di Kota Medan.

"Kabarnya, kesepuluh orang ini diduga menerima upeti dari tempat hiburan malam New Zone. Sekarang semuanya sedang diperiksa," ujar sumber tersebut, Kamis (9/7).

Hingga berita ini ditulis, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari Polda Sumut.

Kepala Bidang Propam Polda Sumut, Kombes Pol Dwi Agung Setyono, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi.

Panggilan telepon tidak diangkat, sementara pesan singkat yang dikirim belum mendapat balasan.

Hal serupa juga terjadi saat upaya konfirmasi dilakukan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi.

Pesan singkat yang dikirim belum direspons.

Isu tersebut mencuat setelah penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di tempat hiburan malam New Zone pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Dalam operasi yang dilakukan sekitar pukul 03.25 WIB itu, tim gabungan mengamankan 34 orang yang terdiri atas pemilik, manajer, staf, hingga pengunjung.

Petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkotika dari lokasi.

Munculnya kasus tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.

Sejumlah warga mempertanyakan mengapa pengungkapan kasus dilakukan oleh tim dari Bareskrim Polri, bukan oleh jajaran Ditresnarkoba Polda Sumut.

Salah seorang warga Medan, Putra (30), mengaku kasus itu menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.

"Dari penggerebekan yang dilakukan Tim gabungan dari Bareskrim Polri itu memang sudah banyak menimbulkan pertanyaan. Kenapa tidak Polda Sumut saja yang merazia sekelas New Zone. Ehh ternyata, ada udang dibalik batu," ujarnya.

Putra berharap penanganan kasus narkoba di Sumatera Utara dapat dilakukan secara transparan.

Ia juga meminta agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan evaluasi apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Polda Sumut yang membenarkan maupun membantah adanya pemeriksaan terhadap 10 personel Ditresnarkoba tersebut.

Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait.* (sp/ad)

SIPIROK - Meski melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) ternyata tidak mengurus Bukit Simagomago dengan baik.

Paling tidak ini terlihat dari kondisi toilet dan banyaknya sampah yang berserakan di kawasan objek wisata perbukitan itu.

Baca Juga:

• Bupati Tapsel Lantik 5 Pejabat Eselon II, Dorong Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik

"Tidak ada airnya, Pak. Kering sama sekali," kata salah seorang ibu yang meloncat-loncat keluar dari toilet tersebut. "Jijik kali, Pak. Parah kali ini," tambah ibu itu sambil memegang tangan anaknya.

Ibu yang lain juga tampak mual-mual sambil berlari-lari kecil keluar dari toilet tersebut. "Saya ngk jadi masuk ke toilet, Pak. Baru sampai di pintunya aja, saya udah keluar. Bau sekali. Ngk tahan baunya. Mau muntah," katanya.

Aroma bau yang menyengat memang sudah tercium beberapa meter dari pintu toilet tersebut. Tidak heran, banyak pengunjung Bukit Simagomago tidak jadi masuk ke toliet karena tidak tahan dengan aroma baunya.

SAMPAH BERSERAK
Tidak hanya toilet yang bau dan tidak menyediakan air, kawasan puncak Bukit Simagomago itu juga tampak jorok karena sampah yang berserakan.

Sampah-sampah pengunjung berserak di kawasan puncak bukit. Hal ini semakin membuat objek wisata itu menjadi tidak nyaman bagi masyarakat pengunjung.

Memang di beberapa titik, ada papan pengumuman bertuliskan "Jika Anda Bukan Orang Sembarangan, Jangan Buang Sampah Sembarangan".

Pengumuman tersebut dibuat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Talsel. Akan tetapi, papan pengumuman itu tentu saja tidak cukup. Karena ternyata tidak ada tampak tersedia tong sampah.

" Ada pengumuman larangan buang sampah. Tapi tidak ada tong sampahnya," kata seorang pengunjung nada kecewa.

DISAYANGKAN
Sejumlah pengunjung mengaku sangat kecewa terhadap Pemkab Tapsel yang mengelola objek wisata berhawa sejuk itu.

"Sebagai pengunjung, tentu saya sebagai pengunjung sangat kecewa. Sebab, Pemkab Tapsel sendiri melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk Bukit Simagomago.

"Pemkab Tapsel kan melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk. Saya sendiri tadi disetop di pintu masuk dan diminta uang masuk sebesar Rp 25.000," kata pria mengaku bermarga Siregar.

Seharusnya, lanjutnya, dengan pengutipan retribusi itu, Pemkab Tapsel seharusnya mengelola kawasan objek wisata itu dengan baik. "Air di toilet wajib tersedia. Sampah yang berserakan bisa dikelola dengan baik," katanya.

Karena itu, pengunjung lain bermarga Harahap meminta agar Pemkab Tapsel jangan hanya seenaknya mengutip retribusi kepada masyarakat. Seharusnya, Pemkab Tapsel bertanggungjawab dengan konsisten melakukan perawatan.

"Pemkab Tapsel jangan taunya hanya mengitop uang masyarakat, tapi tidak melakukan perawatan," kata pengunjung lain bermarga Harahap.*

PADANG – Pemerintah menargetkan jalur nasional Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali dibuka penuh untuk seluruh jenis kendaraan pada akhir Juli 2026.

Target tersebut menyusul progres rehabilitasi pascabencana hidrometeorologi yang kini telah mencapai lebih dari 95 persen.

Baca Juga:

• UU Parpol Digugat ke MK, Minta Ketum Partai Tak Boleh Jadi Menteri hingga Presiden

Selama sekitar tujuh bulan terakhir, ruas jalan tersebut menjalani proses rehabilitasi akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana hidrometeorologi.

Selama masa perbaikan, pemerintah tetap menjaga mobilitas masyarakat dengan memberlakukan pembukaan jalur secara terbatas untuk jenis kendaraan tertentu.

Kini, memasuki tahap akhir pekerjaan, konektivitas masyarakat dan distribusi logistik diharapkan segera kembali normal.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Noor Arias Syamsu, mengatakan seluruh pekerjaan fisik terus dipercepat agar target pembukaan penuh dapat terealisasi sesuai jadwal.

"Saat ini progres pekerjaan pemulihan Jalan Nasional di kawasan Lembah Anai telah mencapai lebih dari 95 persen. Kami optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada akhir Juli 2026 sehingga jalur ini dapat kembali dibuka untuk semua jenis kendaraan. Beberapa pekerjaan akhir yang masih dilakukan antara lain penyelesaian drainase, penguatan lereng, serta penyempurnaan fasilitas keselamatan jalan," ujar Noor Arias Syamsu.

Menurut Noor Arias, rehabilitasi tidak hanya berfokus pada perbaikan badan jalan yang rusak.

Pemerintah juga memperkuat berbagai infrastruktur pendukung agar jalur tersebut lebih aman dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Penguatan lereng, perbaikan sistem drainase, serta penyempurnaan fasilitas keselamatan jalan menjadi bagian dari upaya tersebut.

"Kami tidak hanya memperbaiki badan jalan yang rusak, tetapi juga memperkuat infrastruktur penunjang agar jalur ini lebih aman dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi bencana di masa mendatang," katanya.

Rencana pembukaan penuh jalur Lembah Anai mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Salah seorang pengguna jalan, Rizal, menilai beroperasinya kembali jalur tersebut akan memangkas waktu tempuh sekaligus menekan biaya distribusi barang yang selama ini meningkat akibat pengalihan arus lalu lintas.

Harapan serupa disampaikan Agustin. Menurutnya, kelancaran akses melalui Lembah Anai akan menjadi dorongan penting bagi pemulihan aktivitas perdagangan, usaha kecil, hingga sektor pariwisata yang bergantung pada jalur utama tersebut.

"Banyak pelaku usaha, pedagang, hingga sektor pariwisata yang bergantung pada jalur ini. Dibukanya kembali jalan Lembah Anai untuk semua kendaraan akan memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi," kata Agustin.

Jalur Padang–Bukittinggi melalui Lembah Anai merupakan bagian dari Jalan Nasional Lintas Barat Sumatera.

Setiap hari, ruas jalan ini menjadi jalur utama mobilitas ribuan kendaraan yang menghubungkan Kota Padang dengan Padang Panjang, Bukittinggi, Agam, Limapuluh Kota, hingga wilayah utara Sumatera Barat.

Saat bencana hidrometeorologi melanda kawasan tersebut pada akhir 2025, sejumlah ruas jalan, jembatan, dan lereng mengalami kerusakan sehingga akses sempat terputus.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) kemudian melakukan rehabilitasi secara bertahap sambil tetap menjaga akses masyarakat melalui pengaturan lalu lintas terbatas.

Dengan progres rehabilitasi yang hampir selesai, pembukaan penuh jalur Lembah Anai diharapkan dapat memperlancar kembali arus transportasi, mempercepat distribusi logistik, serta mendorong pemulihan ekonomi dan pariwisata di Sumatera Barat.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI yang mendorong agar Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) masuk ke dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata.

Dukungan itu disampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke penyelenggaraan PRSU ke-50 di Medan, Kamis, 9 Juli 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Petani Makin Makmur: Mampu Beli Mobil, Motor hingga Berangkat Umrah

Menurut dia, PRSU bukan sekadar ajang hiburan, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan potensi sumber daya manusia (SDM), budaya, dan ekonomi kreatif Sumatera Utara.

"Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian, sedangkan di Sumatera Utara sedikitnya ada lima etnis yang ditampilkan melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini menjadi potensi besar untuk memperkuat kebudayaan, sumber daya manusia, dan perekonomian," ujar Bobby.

Ia berharap PRSU dapat menjadi bagian dari kalender event nasional sehingga promosi budaya Sumatera Utara semakin luas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bobby Nasution juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara agar mengesampingkan ego sektoral dalam mendukung penyelenggaraan PRSU.

Menurut dia, masih ada daerah yang telah memiliki paviliun, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan potensi masing-masing.

"Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat," katanya.

Menurut Bobby, keberhasilan PRSU bukan hanya menjadi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau gubernur, melainkan keberhasilan seluruh masyarakat Sumatera Utara.

Apabila masuk dalam agenda nasional, PRSU diyakini dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui sektor budaya dan pariwisata.

Usai pertemuan, Bobby Nasution bersama rombongan Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah paviliun kabupaten/kota, di antaranya Paviliun Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Deliserdang.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai PRSU yang kini memasuki usia emas ke-50 tahun perlu terus ditransformasikan menjadi ajang yang lebih profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya melihat ada semangat besar untuk menjadikan PRSU tidak sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai ruang yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. PRSU harus menjadi etalase budaya, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus media promosi pariwisata dan potensi daerah," ujarnya.

Menurut Evita, PRSU telah berkembang menjadi etalase budaya, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara serta partisipasi dari Pulau Pinang, Malaysia.

Ia mendorong agar PRSU memiliki grand design pengembangan lima hingga sepuluh tahun ke depan sehingga berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik wisatawan, pembeli, hingga investor dari dalam maupun luar negeri.

Evita juga mengusulkan kehadiran paviliun khusus pariwisata serta membuka peluang partisipasi UMKM dari luar daerah.

Menurutnya, Komisi VII DPR RI siap memperkuat sinergi dengan kementerian terkait agar PRSU dapat masuk dalam kalender event nasional dan memperoleh dukungan pemerintah pusat.

"Ke depan PRSU harus berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik pembeli maupun investor dari luar negeri. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak karena tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri," katanya.

Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Very Indrawan, mengatakan penyelenggaraan PRSU ke-50 tahun ini diikuti 33 paviliun kabupaten/kota dan satu paviliun negara sahabat.

Seluruh kegiatan diselenggarakan tanpa menggunakan APBD, melainkan melalui skema kemitraan.

"Sebanyak 75% konten acara diisi oleh putra-putri daerah sebagai bentuk komitmen menjadikan PRSU sebagai panggung utama bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif lokal," ujarnya.

Very menambahkan, pihaknya terus melakukan transformasi penyelenggaraan PRSU dengan memperhatikan berbagai masukan masyarakat, mulai dari harga tiket masuk, kualitas pelayanan, pengelolaan parkir, hingga aspek kenyamanan pengunjung.

Hingga hari keenam penyelenggaraan, jumlah pengunjung tercatat mencapai 25.447 orang dengan nilai transaksi ekonomi lebih dari Rp511 juta.

Capaian itu dinilai menunjukkan perputaran ekonomi yang positif dan diyakini akan terus meningkat hingga penutupan PRSU.

Ia berharap Komisi VII DPR RI terus memberikan dukungan terhadap pengembangan PRSU agar semakin profesional melalui berbagai inovasi dan penguatan ekosistem pameran, budaya, serta ekonomi kreatif di Sumatera Utara.

Kunjungan tersebut juga diikuti anggota Komisi VII DPR RI, di antaranya Bane Raja Manalu, Jamal Mirdad, Eva Monalisa, Arjuna Sakti, Mohammad Toha, dan Hendry Munief.* (ad)

KARAWANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut adanya peningkatan kesejahteraan di kalangan petani.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari berbagai daerah, semakin banyak petani yang mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Bahlil Pastikan Harga BBM B50 untuk Nelayan dan Petani Tetap Rp6.800 per Liter, Disubsidi Dana BPDP

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan bahan bakar biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

"Saya dapat laporan dari berbagai provinsi bahwa petani-petani kita sekarang meningkat pembelian motor, pembelian mobil meningkat puluhan persen, ya kan? Ada petani-petani sekarang umrahnya juga meningkat, ya kan?" ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa menjadi tanda bahwa kondisi pendapatan petani mulai membaik.

Ia bahkan menyebut adanya peningkatan tradisi masyarakat dalam menggelar acara besar.

"Kemarin potong kerbau, potong sapinya juga meningkat," sambungnya.

Presiden menilai kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan gaya hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya, sehingga masyarakat harus ikut merasakan manfaat dari kekayaan tersebut.

"Dan kita tidak boleh rendah diri. Kita tidak boleh menerima bahwa rakyat kita harus miskin. Kita negara yang kaya, rakyat kita juga harus menikmati kekayaan itu, saudara-saudara," jelas Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa program biodiesel B50 dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian petani.

Ia berharap penggunaan bahan bakar berbasis kelapa sawit tersebut mampu memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi hari ini tonggak bersejarah. Petani kita juga akan terus meningkatkan penghasilannya. Kita akan berhasil bila petani-petani kita hidupnya lebih baik," imbuhnya.

Program biodiesel B50 merupakan pengembangan dari kebijakan sebelumnya, dengan peningkatan campuran bahan bakar berbasis minyak sawit.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat mengurangi ketergantungan energi impor sekaligus memberikan nilai tambah bagi sektor perkebunan.* (km/ad)

JAKARTA – Dua mahasiswa hukum mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka meminta agar ketua umum partai politik tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Bahlil Pastikan Harga BBM B50 untuk Nelayan dan Petani Tetap Rp6.800 per Liter, Disubsidi Dana BPDP

Keduanya menilai aturan terkait rangkap jabatan pimpinan partai politik perlu diperjelas untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam sistem pemerintahan.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Kamis (9/7/2026), Pemohon II Muhammad Rizki membacakan petitum yang meminta agar ketua umum partai politik dilarang menduduki sejumlah jabatan publik.

"Ketua umum partai politik dilarang merangkap jabatan sebagai presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, kepala lembaga pemerintah, nonpemerintah, kepala daerah, wakil kepala daerah, komisaris BUMN, dan komisaris BUMD," ujar Muhammad Rizki.

Para pemohon berpendapat, belum adanya aturan yang secara tegas melarang ketua umum partai politik merangkap jabatan publik dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

Menurut mereka, jabatan ketua umum partai politik memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan partai, sementara jabatan publik memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahan.

"Ini memang berangkat dari beban moril kami sebagai mahasiswa hukum untuk mencegah adanya praktik abuse of power tersebut," ucap Adi Haryanto.

Mereka juga menilai rangkap jabatan dapat mengurangi kesempatan warga negara lain untuk memperoleh peluang yang sama dalam menduduki jabatan pemerintahan.

Dalam permohonannya, Adi dan Muhammad Rizki menggunakan dasar pengujian berupa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang mengatur prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Mereka meminta MK menyatakan Pasal 2 ayat (1b) UU Parpol bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagai larangan bagi ketua umum partai politik untuk merangkap jabatan publik.

Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memberikan sejumlah catatan terhadap permohonan yang diajukan.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mempertanyakan alasan pemohon yang hanya membatasi larangan rangkap jabatan kepada ketua umum partai politik.

Menurutnya, partai politik memiliki struktur organisasi yang luas dengan berbagai posisi strategis yang juga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Hakim juga mempertanyakan alasan pemohon apabila fungsi partai politik sendiri merupakan salah satu jalur rekrutmen warga negara untuk menduduki jabatan publik.

Para pemohon kemudian diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas permohonan sebelum masuk ke tahap persidangan berikutnya.

Perbaikan permohonan tersebut harus disampaikan paling lambat pada Rabu, 22 Juli 2026.

Gugatan ini menjadi salah satu upaya warga negara untuk menguji kembali aturan mengenai hubungan antara kepemimpinan partai politik dan jabatan pemerintahan, terutama terkait potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara.* (km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memberikan tanggapan terkait penggeledahan 12 lokasi yang dilakukan Kepolisian dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN.

Penggeledahan tersebut menjadi perhatian publik setelah bersamaan dengan adanya penjagaan prajurit TNI di rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• Kejagung Buka Suara Soal Surat Edaran Kewaspadaan: Bukan Karena Penggeledahan

Menurut Anang, Kejagung menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Anang dalam keterangan video yang diterima wartawan, Kamis (9/7/2026).

Anang menyampaikan, pihaknya masih menunggu hasil penyidikan yang dilakukan Polri, termasuk mengenai barang bukti yang ditemukan, lokasi yang digeledah, serta pihak-pihak yang nantinya dikaitkan dalam perkara tersebut.

Ia juga meminta masyarakat tidak terburu-buru membuat kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial maupun pemberitaan.

"Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing, demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat," kata Anang.

Kasus dugaan korupsi batu bara PLN menjadi perhatian setelah penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri melakukan penggeledahan di 12 lokasi pada Rabu (8/7/2026).

Sejumlah lokasi yang digeledah berada di wilayah Jakarta Selatan dan Bogor.

Salah satunya adalah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang dalam jumlah besar dan emas dengan berat puluhan kilogram.

Penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan serta distribusi batu bara yang diduga berdampak terhadap pasokan energi untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Di tengah proses penggeledahan tersebut, rumah Jampidsus Febrie Adriansyah di Jakarta Selatan juga menjadi sorotan setelah terlihat dijaga oleh prajurit TNI.

Namun, pihak TNI membantah bahwa penjagaan tersebut berkaitan langsung dengan penggeledahan yang dilakukan Polri.

TNI menjelaskan, pengamanan terhadap Febrie Adriansyah dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung dan telah melalui mekanisme yang berlaku.

Pengamanan tersebut mengacu pada aturan terkait perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya.

Kasus dugaan korupsi batu bara ini diduga berkaitan dengan penyimpangan pengadaan dan distribusi batu bara yang menyebabkan terganggunya pasokan bahan bakar ke sejumlah PLTU.

Dampaknya, sejumlah wilayah Indonesia sempat mengalami pemadaman listrik atau blackout, mulai dari Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo menyebut, dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut tidak hanya berasal dari kerugian keuangan, tetapi juga dampak ekonomi akibat blackout.

"Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp 5 triliun," ujar Robertus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Saat ini proses penyidikan masih berjalan.

Aparat penegak hukum memastikan penanganan perkara akan dilakukan sesuai prosedur dengan mengedepankan transparansi dan pembuktian hukum.* (km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait peningkatan kewaspadaan menyikapi perkembangan situasi terkini.

Surat tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri.

Baca Juga:

• Pemohon Minta MK Batalkan UU Polri Baru: Buka Celah Polisi Aktif Masuk Jabatan Sipil

Ia mengatakan, penerbitan surat itu merupakan langkah internal untuk memperkuat pengawasan, menjaga integritas, serta mempertahankan marwah institusi kejaksaan.

"Terkait itu, surat edaran itu lebih kepada untuk menjaga integritas, menjaga hubungan baik dalam penegakan hukum itu, lebih kepada itu," kata Anang kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Surat Edaran bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani.

Surat itu berisi imbauan agar seluruh jajaran kejaksaan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).

Anang menjelaskan, kondisi saat ini menjadi pengingat bagi para aparat penegak hukum agar tetap menjalankan tugas secara profesional dan berhati-hati.

Menurutnya, profesi penegak hukum memiliki banyak tantangan sehingga setiap jaksa harus mampu menjaga sikap, integritas, serta lingkungan kerja.

"Situasi terkini itu maksudnya kita mengingatkan lah, upayanya untuk jadi jaksa yang baik, ini kan hati-hati. Penegak hukum itu pastikan godaannya banyak, situasi kayak begini kita kondisi menjaga kondisi, waspada, ya kan?" ujar Anang.

Ia menegaskan bahwa kewaspadaan yang dimaksud bukan berkaitan dengan ancaman tertentu, melainkan upaya menjaga profesionalisme dan mengantisipasi berbagai persoalan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas.

"Waspada itu, waspada dalam artian menjaga integritas, menjaga di sekitar kita. Namanya kan tantangan nih akan suka tidak suka kan pasti ada," lanjutnya.

Anang membantah bahwa surat edaran tersebut diterbitkan karena adanya penggeledahan yang dilakukan kepolisian terhadap sejumlah lokasi sebelumnya.

Ia menyebut, arahan kewaspadaan merupakan hal yang rutin dilakukan oleh jajaran intelijen kejaksaan sebagai bagian dari mitigasi terhadap AGHT.

"Enggak (ada hubungannya dengan penggeledahan), secara umum aja. Kalau Jamintel kan lebih kepada pengamanan, pengamatan, AGHT," jelas Anang.

"Pidsus ada juga surat edaran, selalu ada itu. Nah kebetulan kalau Intel lebih kepada gitu dan memang setiap ini sambil tiap mengingat situasi selalu, kondisi terkini," tambahnya.

Selain soal surat edaran, Anang juga membantah kabar mengenai adanya agenda rapat melalui zoom meeting secara besar-besaran di lingkungan Kejagung.

Menurutnya, agenda tersebut tidak pernah berlangsung.

Rencana komunikasi internal itu akhirnya dibatalkan karena informasi yang beredar mulai menimbulkan spekulasi di masyarakat.

"Terus kalau yang beredar ada apa katanya zoom? Enggak ada. Enggak ada zoom apa pun. Karena apa? Karena baru mau zoom itu mau mengarahkan supaya bekerja hati-hati baik, rencananya begitu," kata Anang.

Ia mengatakan, pembatalan dilakukan agar tidak muncul kesalahpahaman maupun informasi yang dapat merugikan institusi.

"Sudah beredar seolah-olah zoom-nya mau ngarah ke mana-mana, untuk itulah, makanya dibatalkan daripada jadi fitnah," tegasnya.

Terkait adanya personel TNI yang berjaga di rumah dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Jakarta Selatan, Anang menyebut hal tersebut merupakan bagian dari prosedur pengamanan pimpinan Kejagung.

Ia menjelaskan, keterlibatan unsur TNI dalam pengamanan pejabat kejaksaan telah berlangsung sejak adanya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).

"Memang untuk ini memang terkait itu (penjagaan oleh TNI) memang ada," ucap Anang.

"Maksudnya gini, kan kita ini memang ada unsur TNI kan dilibatkan pengaman pimpinan. Itu aja memang dari dulu juga ada. Semenjak Jampidmil itu sudah lama kok penggunaan itu," jelasnya.

Menurut Anang, pengamanan tersebut tidak hanya diberikan kepada Jampidsus, tetapi juga sejumlah pejabat tinggi kejaksaan lainnya.

"Ada, iya. Dipimpinan lain ada. Pengamanan itu standar, sudah lama," pungkas Anang.* (d/ad)

KARAWANG - pemerintah/" target="_blank">Pemerintah memastikan penerapan bahan bakar minyak (BBM) biodiesel B50 tidak akan membebani nelayan dan petani.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, harga B50 untuk kelompok masyarakat tersebut akan tetap dijaga agar tetap terjangkau.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Geram Tambang Ilegal di Sumut Kembali Muncul: Saat Ditertibkan Mereka Hilang, Besok Beroperasi Lagi

Sebagai informasi, BBM B50 merupakan bahan bakar hasil pencampuran 50 persen fatty acid methyl ester (FAME) berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar.

Bahlil menjelaskan, penggunaan dana BPDP dilakukan karena dalam beberapa bulan terakhir terdapat surplus anggaran yang belum digunakan.

"Jadi ternyata tiga bulan terakhir, dana BPDP itu surplus, tidak dipakai-pakai. Jadi tadi saya bilang, Bapak Presiden kita ini sangat sayang bagi petani sama nelayan, jangan kita membuat petani dan nelayan itu harganya mahal," ujar Bahlil saat peluncuran BBM B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Kamis (9/7/2026).

Menurut Bahlil, dengan dukungan dana BPDP, pemerintah dapat menjaga harga B50 bagi petani dan nelayan tanpa harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi tanpa APBN. Tadi Pak Menko (Airlangga Hartarto) menyampaikan bahwa akan memakai sebagian dana BPDP untuk menurunkan harga biosolar B50 di tingkat petani dan nelayan," katanya.

Namun, Bahlil menegaskan bahwa harga khusus tersebut hanya berlaku bagi nelayan tertentu, yakni pengguna kapal dengan ukuran di bawah 30 gross tonnage (GT).

Kelompok tersebut dinilai merupakan nelayan dengan skala usaha menengah.

pemerintah/" target="_blank">Pemerintah memastikan harga Biosolar B50 bersubsidi tetap berada di angka Rp6.800 per liter.

Bahlil menyebut peningkatan campuran biodiesel dari sebelumnya B40 menjadi B50 tidak membuat harga BBM subsidi mengalami kenaikan.

Menurutnya, skema insentif dari BPDPKS menjadi salah satu cara pemerintah menjaga agar harga tetap stabil.

Untuk nelayan, petani, dan pelaku UMKM, harga B50 tetap berada pada harga subsidi.

Sementara itu, sektor industri besar akan dikenakan harga keekonomian atau nonsubsidi yang diperkirakan berada di kisaran Rp19 ribu hingga Rp21 ribu per liter.

Selain menjaga harga energi, pemerintah menyebut program mandatori B50 memiliki potensi memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Indonesia.

Bahlil memperkirakan penggunaan B50 dapat menghemat devisa negara hingga sekitar Rp170 triliun per tahun.

Selain itu, program ini juga disebut mampu meningkatkan nilai tambah industri minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hingga sekitar Rp23,49 triliun per tahun.

Dari sisi lapangan kerja, penerapan B50 diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.

Tidak hanya berdampak pada ekonomi, B50 juga diklaim dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Lebih dari itu dalam rangka menjaga bumi kita adalah meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca," ujar Bahlil.

pemerintah/" target="_blank">Pemerintah berharap implementasi B50 dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok petani dan nelayan yang menjadi pengguna utama BBM bersubsidi.* (km/ad)

JAKARTA – Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) Nomor 5 Tahun 2026 kembali menjadi sorotan.

Sejumlah pemohon dalam perkara uji formal di Mahkamah Konstitusi (MK) menilai aturan baru tersebut membuka celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Geram Tambang Ilegal di Sumut Kembali Muncul: Saat Ditertibkan Mereka Hilang, Besok Beroperasi Lagi

"Sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 justru membuka celah Polri aktif menempati Jabatan Sipil berpotensi impunitas de facto," ujar Singgih dalam persidangan.

Menurut para pemohon, ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip yang sebelumnya telah diatur dalam Ketetapan (TAP) MPR Nomor VII/MPR/2000.

Dalam aturan tersebut, khususnya Pasal 10 ayat (3), disebutkan bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan di luar struktur kepolisian atau jabatan sipil.

Selain mempermasalahkan soal jabatan sipil, pemohon juga menyoroti proses pembentukan UU Polri Nomor 5 Tahun 2026 yang dinilai berlangsung terlalu cepat.

Mereka menyebut proses pembahasan hingga pengesahan undang-undang tersebut hanya berlangsung selama 20 hari sejak pembahasan pertama sampai disahkan oleh DPR RI.

Para pemohon menilai proses tersebut tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan aturan yang berdampak luas terhadap tata kelola kepolisian.

"Yang disahkan DPR RI hanya 20 hari semenjak pembahasan pertama dinilai melanggar asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik," kata pemohon.

Perkara uji formal tersebut tercatat dengan nomor 258/PUU-XXIV/2026.

Gugatan ini diajukan oleh lima pemohon, yakni Syamsul Jahidin, Singgih Tomi Gumilang, Kharisma Jomenta Surbakti, Dimas Yoga Pratama, dan Stepanus Febyan Babaro.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK membatalkan revisi UU Polri Nomor 5 Tahun 2026 dan memberlakukan kembali ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Para pemohon berharap MK dapat menguji kembali substansi maupun proses pembentukan aturan tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, serta aturan mengenai profesionalitas institusi kepolisian.* (km/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyoroti masih maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah Sumut.

Ia mengungkapkan, praktik tambang tanpa izin tersebut masih terjadi meski pemerintah telah melakukan penertiban.

Baca Juga:

• Beras Premium Langka di Sejumlah Retail Medan dan Harga Beras Non Premium Ikut Naik, Ini Respons Gubsu Bobby Nasution

Namun, setelah penertiban selesai, kegiatan tersebut kembali berjalan.

"Ya pertama kita turun (penertiban) karena marak di lapangan, makanya kita lakukan penertiban. Tapi, dilapangan saya sampaikan, pas datang (penertiban) mereka (pertambangan ilegal) hilang, besok mulai lagi," jelas Bobby usai meninjau kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Kamis (9/7/2026).

Bobby menegaskan, pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan aktivitas pertambangan.

Namun, seluruh kegiatan harus mengikuti aturan dan memiliki izin resmi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan maupun pembangunan daerah.

"Intinya kita sampaikan, kita bukan melarang kegiatan tambang. Silahkan saja. Tapi ada mekanismenya. Bukan hanya ke lingkungan, tapi bagaimana infrastruktur yang kita bangun ini dampak sangat luar biasa," ucapnya.

Ia mengatakan, keberadaan tambang ilegal bukan hanya berkaitan dengan persoalan penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut kerusakan lingkungan dan infrastruktur publik.

Menurut Bobby, kendaraan berat yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal dapat menyebabkan kerusakan jalan karena wilayah tersebut sebelumnya tidak dirancang untuk aktivitas industri berat.

"Contohnya jalan jadi rusak. Jadi ini bukan hanya masalah pajak retribusi, tapi itu artinya ketika usaha tambang izinnya tidak ada, artinya area itu tidak dilalui kendaraan berat. Jika ada izinnya ada aktivitas industri. Sehingga kondisi jalan bisa disesuaikan," katanya.

Bobby juga meminta petugas di lapangan melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang masih beroperasi.

Ia bahkan menyebut alat berat yang digunakan dapat diamankan, bahkan dihancurkan apabila tidak memungkinkan untuk diamankan.

"Jadi jika sampai di lapangan ada alat-alat (penambangan) perlu diamankan saja. Tapi, kalau susah diamankan hancurkan di tempat saja," tegasnya.

Menurut Bobby, pemerintah saat ini berupaya merapikan seluruh aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai aturan.

Ia mengajak para pelaku usaha tambang untuk mengurus perizinan sehingga kegiatan dapat berlangsung secara legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Ini yang kita minta dirapikan, ayok urus izinnya. Kita tidak melarang, justru kita mengajak agar kegiatan ini legal bukan ilegal yang hanya dimanfaatkan sebagian orang," ucapnya.

Selain penertiban administrasi, Bobby menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum apabila aktivitas tambang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.

Ia mengatakan penanganan persoalan tambang ilegal dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk kementerian terkait.

"Tentu kalau masuk ke ranah merusak lingkungan, kemarin kita bukan hanya dinas di pemprov (penertiban) tapi melibatkan kementerian terkait juga, kita komunikasi, kalau sampai merusak lingkungan kita akan ambil tindakan hukum dan proses hukum," jelas Bobby.

Pemerintah Sumatera Utara berharap penertiban tambang ilegal dapat menjaga kelestarian lingkungan, melindungi infrastruktur daerah, serta memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai aturan yang berlaku.* (tm/ad)

MEDAN – Ketersediaan beras premium di sejumlah retail modern di Kota Medan mengalami kelangkaan dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tersebut membuat masyarakat mulai kesulitan mendapatkan beras premium untuk kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga:

• Kejagung Terbitkan Surat Rahasia untuk Perkuat Kewaspadaan Jajaran, Minta Pegawai Tak Komentari Perkara Hukum

Salah satunya terjadi di retail yang berada di kawasan Jalan Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan.

Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah retail kawasan Medan Baru.

Seorang karyawan retail di Jalan Simalingkar, Anggi Siregar, mengatakan stok beras premium sudah tidak tersedia sejak beberapa hari terakhir.

Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi pasti kapan pasokan kembali tersedia.

"Kosong, sudah beberapa hari ini beras premium stoknya kosong. Enggak tahu pasti, kapan barang (beras premium) ada lagi," ucap Anggi, Kamis (9/7/2026).

Kelangkaan beras premium tidak hanya terjadi di retail modern.

Penelusuran juga dilakukan ke sejumlah pasar tradisional, salah satunya Pasar Simalingkar.

Di pasar tersebut, stok beras non premium masih tersedia dalam jumlah cukup banyak.

Namun, masyarakat harus menghadapi kenaikan harga yang cukup terasa dibandingkan sebelumnya.

"Beras merek Rose harganya naik, dari Rp75 ribu jadi Rp85 ribu. Beras merek AA kosong ya. Sekarang harga beras naik, lagi sulit pemasokan beras beberapa waktu belakangan," tuturnya.

Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mulai mempertanyakan penyebab berkurangnya pasokan beras premium di pasaran.

Baca Juga:

• Hakim PN Medan Maafkan Dua Terdakwa Kasus Pembelian 25 Liter Pertalite Pakai Jeriken di SPBU Simpang Pos

Mereka berharap pemerintah segera melakukan pengecekan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.

Menanggapi kelangkaan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Perum Bulog untuk memastikan kondisi pasokan beras di daerah.

"Nanti kita koordinasi dengan Bulog karena memang semua beras dari sana. Nanti kita koordinasi dengan Bulog terlebih dahulu," jelas Bobby.

Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan Bulog dapat menemukan solusi terkait distribusi dan ketersediaan beras premium, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan utama tersebut.* (tm/ad)

JAMBI – Penguatan karakter dan kapasitas generasi muda menjadi perhatian dalam Dialog Kepemudaan "Jambi Bicara" yang digelar Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PW ISMI) Provinsi Jambi.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (18/6/2026), mengangkat tema "Peran ISMI dalam Membangun Generasi Melayu yang Berdaya Saing dan Berkarakter".

Baca Juga:

• Harga Semen di Batu Bara Tembus Rp100.000 per Sak, Warga Pertanyakan Pengawasan Pemerintah

Dalam pemaparannya, Dr. Yanhar menekankan bahwa generasi muda Melayu harus memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas budaya.

Menurutnya, penguatan karakter, peningkatan literasi, serta semangat kewirausahaan menjadi modal penting agar pemuda Melayu mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

"Generasi muda Melayu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memiliki wawasan luas, serta tetap menjaga nilai-nilai budaya dan karakter yang menjadi jati dirinya," ujar Dr. Yanhar dalam dialog tersebut.

Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang berasal dari kalangan pemuda, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan di Provinsi Jambi.

Antusiasme peserta menunjukkan tingginya perhatian generasi muda terhadap isu pembangunan sumber daya manusia berbasis budaya lokal.

Panitia kegiatan, Dr. Fahmi Rasid, mengatakan program "Jambi Bicara" dirancang menjadi ruang diskusi bagi anak muda Melayu untuk bertukar gagasan dan mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin masa depan.

"Kami ingin 'Jambi Bicara' menjadi wadah rutin bagi anak muda Melayu untuk berdiskusi, berkreasi, dan menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang berdaya saing dan tidak melupakan akar budayanya," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menilai keberadaan ISMI memiliki peran strategis dalam membangun kualitas generasi muda daerah.

Menurutnya, ISMI bukan hanya menjadi wadah bagi para sarjana Melayu, tetapi juga menjadi ruang pengabdian untuk melahirkan gagasan dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

"Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh peran ISMI dalam mencetak generasi Melayu yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing," tegas Al Haris.

Melalui kegiatan tersebut, ISMI berharap lahir berbagai gagasan baru dari pemuda Melayu Jambi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, dengan tetap mengedepankan nilai budaya dan kearifan lokal.

Dialog kepemudaan ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan generasi muda dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan.* (ad)

BATU BARA – Lonjakan harga Semen Tiga Roda di Kabupaten Batu Bara memicu keresahan masyarakat.

Hingga Kamis (9/7/2026), harga semen di sejumlah toko bangunan dilaporkan telah mencapai Rp100.000 per sak.

Baca Juga:

• Rapat Paripurna LPJ Wali Kota Binjai Disorot, SOKSI Pertanyakan Kehadiran Anggota DPRD yang Tak Penuhi Kuorum

Kenaikan harga tidak hanya dirasakan warga yang sedang membangun atau merenovasi rumah.

Tukang bangunan hingga pelaku usaha konstruksi kecil juga mulai merasakan dampaknya.

Sejumlah proyek pembangunan rumah dilaporkan tertunda karena biaya material terus membengkak.

Dari penelusuran BITVOnline.com, kenaikan harga telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

Sejumlah warga juga mengaku mulai kesulitan memperoleh pasokan semen di beberapa toko bangunan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelancaran distribusi hingga mekanisme pengawasan harga di tingkat daerah.

"Sekarang membangun rumah harus berpikir berkali-kali. Harga semen sudah Rp100.000 per sak, sementara kebutuhan bisa puluhan bahkan ratusan sak. Anggaran yang sudah disiapkan akhirnya tidak mencukupi," ujar seorang warga.

Keluhan serupa disampaikan para tukang bangunan.

Menurut mereka, permintaan pekerjaan mulai menurun karena banyak pemilik rumah memilih menunda pembangunan sampai harga material kembali stabil.

"Yang terdampak bukan hanya pemilik rumah. Kami juga kehilangan pekerjaan karena banyak proyek ditunda," kata seorang pekerja bangunan.

Di tengah kenaikan harga tersebut, masyarakat mempertanyakan langkah pengawasan dari pemerintah daerah.

Mereka berharap Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Batu Bara segera melakukan pemantauan terhadap stok, distribusi, serta harga semen di tingkat distributor maupun agen penyalur untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Persoalan ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Beragam dugaan bermunculan, mulai dari terganggunya distribusi hingga kemungkinan terbatasnya pasokan.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang dapat memastikan penyebab kenaikan harga tersebut.

Untuk memperoleh penjelasan, BITVOnline.com telah menghubungi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara melalui pesan WhatsApp.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Seorang warga yang sedang membangun rumah, berinisial HF, menilai pengawasan pemerintah terhadap harga kebutuhan masyarakat masih belum maksimal.

"Bukan hanya harga semen yang naik. Harga sembako juga sering berbeda-beda di setiap pedagang. Kami berharap pemerintah lebih serius melakukan pengawasan agar masyarakat tidak terus menanggung beban akibat kenaikan harga," ujar HF.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak distributor maupun pemerintah daerah mengenai penyebab melonjaknya harga Semen Tiga Roda di Kabupaten Batu Bara.

Di tengah belum adanya penjelasan tersebut, masyarakat berharap pemerintah segera memberikan kepastian, baik mengenai penyebab kenaikan maupun langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi material bangunan.* (ad)

BINJAI – Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan setelah jumlah anggota dewan yang hadir dinilai tidak memenuhi jumlah ideal.

Dari total 35 anggota DPRD Kota Binjai, hanya 16 anggota yang tercatat hadir dalam rapat yang berlangsung pada Senin, 6 Juli 2026 tersebut.

Baca Juga:

• Satpol PP Binjai Gelar Program ASRI, Perkuat Pelayanan Humanis dan Berbagi dengan Masyarakat

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan kurangnya komitmen sebagian anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

"Kami sangat menyayangkan. Ini agenda penting, LPJ penggunaan uang rakyat tahun 2025. Tapi yang hadir tidak sampai 50%. Di mana rasa tanggung jawab kepada konstituen?" tegas Maruli Malau.

Menurut Maruli, pembahasan LPJ merupakan agenda strategis karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari masyarakat.

Karena itu, kehadiran anggota DPRD dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Selain menyoroti tingkat kehadiran anggota dewan, Maruli juga mempertanyakan keabsahan rapat tersebut.

Ia menyebut pelaksanaan rapat paripurna seharusnya mengikuti ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, rapat paripurna untuk pengambilan keputusan harus memenuhi kuorum. Dengan hanya 16 dari 35 anggota yang hadir, maka rapat ini cacat hukum dan keputusan yang dihasilkan patut dipertanyakan," jelas Maruli.

Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut jumlah kehadiran anggota DPRD, tetapi juga menyentuh prinsip demokrasi dan tanggung jawab wakil rakyat terhadap masyarakat yang telah memberikan mandat.

Depicab SOKSI Kota Binjai kemudian mendesak pimpinan DPRD Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan anggota dewan dalam menghadiri rapat-rapat resmi.

Selain itu, mereka meminta agar rapat paripurna LPJ kembali dijadwalkan dengan memastikan jumlah anggota yang hadir memenuhi ketentuan, serta memberikan perhatian terhadap anggota yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

"Rakyat berhak mendapatkan wakil rakyat yang bekerja. Jangan sampai uang rakyat dibahas oleh segelintir orang saja," pungkas Maruli Malau.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pimpinan DPRD Kota Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan mengenai jumlah kehadiran anggota dalam Rapat Paripurna LPJ Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2025.* (ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat internal yang meminta seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi nasional yang menjadi perhatian publik.

Surat bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 tertanggal 8 Juli 2026 itu ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Hakim PN Medan Maafkan Dua Terdakwa Kasus Pembelian 25 Liter Pertalite Pakai Jeriken di SPBU Simpang Pos

Instruksi itu dikeluarkan seiring adanya sejumlah proses penegakan hukum terhadap pejabat negara maupun aparatur negara yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

"Sehubungan dengan perkembangan situasi nasional yang menjadi perhatian publik, termasuk proses penegakan hukum terhadap pejabat negara/aparatur negara yang saat ini menjadi sorotan masyarakat, seluruh jajaran Kejaksaan di daerah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif guna menjaga stabilitas pelaksanaan tugas serta marwah institusi," tulis surat tersebut.

Dalam surat itu, seluruh jajaran kejaksaan diminta melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi di wilayah hukum masing-masing, terutama terhadap potensi gangguan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Kejagung juga meminta adanya optimalisasi deteksi dini serta pelaporan secara cepat, berjenjang, dan menyeluruh terhadap setiap perkembangan yang dianggap strategis.

Selain itu, jajaran kejaksaan diminta memperkuat pengamanan terhadap personel, aset, dokumen, serta fasilitas kantor sesuai tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.

Surat tersebut juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas internal serta meningkatkan pengawasan terhadap seluruh pegawai agar tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas.

Salah satu poin penting dalam surat itu adalah imbauan agar seluruh pegawai kejaksaan tidak memberikan komentar maupun pendapat terkait perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

"Menghindari penyampaian komentar, pendapat, maupun informasi mengenai perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum sesuai prosedur dan ketentuan," demikian isi surat tersebut.

Selain itu, Kejagung meminta pengelolaan informasi dan komunikasi publik dilakukan secara terkoordinasi serta mendorong jajaran untuk berkoordinasi dengan instansi terkait apabila terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Menanggapi surat tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Rizaldi, mengatakan instruksi tersebut merupakan bentuk pengingat pimpinan kepada seluruh jajaran agar tetap menjalankan tugas secara profesional.

Menurut Rizaldi, surat tersebut merupakan hal yang biasa diterbitkan pimpinan untuk memastikan seluruh pegawai Kejaksaan tetap bekerja sesuai aturan dan menjaga integritas institusi.

"Kalo dilihat dari isi surat tersebut selalu dibuat oleh pimpinan untuk warga Adhyaksa agar tetap mengingatkan dan melaksanakan tugas tugas secara profesional dan berintegritas," kata Rizaldi.

Rizaldi juga memastikan tidak ada pembahasan khusus yang dilakukan Kejatisu terkait surat tersebut.

"Tidak, tak ada pembahasan khusus," ujarnya.

Surat internal Kejagung tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap sejumlah perkara hukum yang sedang berjalan.

Salah satunya terkait penyelidikan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengenai dugaan penyimpangan pembelian batu bara yang disebut menyebabkan pemadaman listrik atau blackout di Sumatera Utara.

Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Dalam perkembangan pemberitaan, perkara itu turut dikaitkan dengan sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Namun, Kejagung melalui surat tersebut menegaskan pentingnya seluruh jajaran menjaga profesionalisme, tidak memberikan komentar terhadap perkara yang sedang berjalan, serta tetap fokus menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.* (tm/ad)

MEDAN – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan memberikan pemaafan kepada dua terdakwa kasus pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken di SPBU Simpang Pos Medan.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar Kamis, 9 Juli 2026 sore.

Baca Juga:

• Dirut PT GKS Didakwa Gelapkan Dana Perusahaan Rp5 Miliar, Jaksa Ungkap Modus Pinjaman Sementara

Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Cakra 6 PN Medan, majelis hakim yang diketuai Efrata Happy Tarigan menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dakwaan tersebut mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Meski dinyatakan bersalah, majelis hakim memutuskan memberikan pemaafan kepada kedua terdakwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga mereka tidak dijatuhi hukuman pidana.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama JPU. Mendapatkan pemaafan dari majelis hakim sebagaimana Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga tidak dijatuhi pidana," ucap Efrata saat membacakan putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut terdapat sejumlah keadaan yang memberatkan.

Salah satunya karena tindakan kedua terdakwa dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pendistribusian BBM bersubsidi.

Selain itu, perbuatan tersebut dilakukan ketika masyarakat sedang menghadapi situasi kelangkaan minyak.

Namun, majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan.

Kedua terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, berjanji tidak mengulangi tindakan tersebut, serta masih berusia muda.

"Keadaan meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, berjanji tak akan melakukan perbuatannya lagi, dan masih muda," ujar Efrata.

Majelis hakim juga tidak sependapat dengan nota pembelaan atau pleidoi dari penasihat hukum terdakwa yang sebelumnya meminta agar kedua terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maupun dilepaskan dari tuntutan hukum.

Usai putusan dibacakan, kedua terdakwa bersama Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan menyatakan masih berpikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding.

Ranning Cibro mengaku bersyukur atas keputusan hakim yang memberikan pemaafan.

"Hakim tidak memberikan hukuman kepada kami, namun kami masih pikir-pikir," ucap Ranning singkat.

Sementara itu, tim penasihat hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan mengapresiasi putusan majelis hakim. Mereka menilai hakim telah menjalankan tugasnya secara adil dalam memutus perkara.

Tim penasihat hukum yang terdiri dari Azwir Agus, Rumintang Naibaho, Hermansyah Hutagalung, Marudut Simanjuntak, Daniel W. Panggabean, Edoward M Hutapea, Lamhot W Tampubolon, dan Try Brata Purba juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan yang sebelumnya memberikan kesaksian dalam perkara tersebut.

"Terima kasih kepada abang kita Dr Hinca Pandjaitan selaku anggota Komisi III DPR RI, sudah kemarin datang memberikan kesaksiannya sehingga membantu Cibro dan Silalahi dalam perkara ini," kata Daniel W Panggabean.

Selain mengapresiasi putusan hakim, pihak penasihat hukum juga meminta Polrestabes Medan membuka penyidikan baru terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut, khususnya dari pihak SPBU.

"Saya berharap bahwa polisi harus sigap untuk melakukan daripada sprindik baru terhadap orang-orang yang terlibat didalamnya, khususnya bagi pihak SPBU maupun pengawas itu sendiri," tegas Rumintang Naibaho.

Kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas pengisian BBM menggunakan jeriken di SPBU Simpang Pos, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Kwala Bekala, Medan.

Petugas Satreskrim Polrestabes Medan kemudian melakukan pengecekan dan menemukan Ranning sedang mengisi Pertalite ke dalam jeriken.

Dari pemeriksaan, Ranning diketahui membeli sekitar 25 liter Pertalite yang rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam proses tersebut, Aziz Apandi Silalahi disebut membantu pengisian BBM ke dalam jeriken tanpa menggunakan barcode Pertamina.

Aziz diduga menerima imbalan Rp15 ribu untuk setiap jeriken yang diisi.

Keduanya kemudian diamankan pada 6 Januari 2026 di SPBU Jalan Jamin Ginting, Simpang Pos, Medan.* (ad)