Qodari menjelaskan, penguatan pengawasan ekspor bukan sekadar kebijakan teknis perdagangan, melainkan langkah strategis negara dalam menjaga kendali atas sumber daya alam Indonesia dari hulu hingga hilir.

Baca Juga:

• Bahlil Tegaskan Iklim Investasi Migas Harus Berkeadilan untuk Semua Pihak

Ia menegaskan, pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada pengelolaan di sektor hulu, tetapi juga memperketat kontrol pada sektor hilir, termasuk perdagangan komoditas seperti sawit, batu bara, hingga ferroalloy.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor nasional agar tidak lagi berada pada posisi lemah dalam rantai perdagangan global.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menjalankan penertiban kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang disebut telah menguasai kembali jutaan hektare lahan serta menyetor triliunan rupiah ke negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan skema baru tata kelola ekspor akan mulai diberlakukan bertahap pada Juni 2026, dengan melibatkan BUMN sebagai pengendali utama transaksi ekspor komoditas strategis.*

(k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan penghitungan kerugian negara.

Baca Juga:

• Bahlil Ingatkan Bos Migas soal Krisis Global, Tekankan Waspada Gejolak Geopolitik Dunia

"Kalau untuk meng-cover seluruh perhitungan kerugian keuangan negara yang diajukan oleh seluruh aparat penegak hukum, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK, itu akan sangat banyak antrean dan tidak mungkin, mengingat SDM di BPK itu tidak akan terlayani," kata Asep, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, hal tersebut juga merupakan hasil komunikasi yang dilakukan KPK dengan pihak BPK dalam membahas dampak putusan MK.

Asep menjelaskan, salah satu opsi yang tengah dibahas adalah BPK tetap menjadi lembaga utama, namun memberikan pedoman metodologi penghitungan serta sertifikasi bagi auditor di lembaga lain.

"Seperti akuntan forensik di kami, nanti disertifikasi untuk metode penghitungan dan lain-lain, sehingga bisa membantu proses," ujarnya.

Ia menegaskan KPK saat ini masih menunggu kajian dari Biro Hukum untuk menentukan langkah lanjutan dalam menyesuaikan proses penanganan perkara.

Meski demikian, Asep memastikan proses penanganan perkara korupsi yang selama ini menggunakan perhitungan dari BPKP tetap berjalan.

"Kita ikuti dulu kajian ini. Tapi pada dasarnya jangan sampai menyusahkan proses penegakan hukum itu sendiri," kata dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa BPK merupakan lembaga yang berwenang menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Putusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata dan dihitung oleh lembaga yang berwenang sesuai konstitusi.*

(k/dh)

Amelia mengatakan negara harus hadir secara penuh untuk melindungi setiap WNI yang berada di luar negeri, terlebih dalam situasi yang berkaitan dengan misi kemanusiaan.

Baca Juga:

• RI Negosiasi Langsung dengan Perompak Somalia untuk Bebaskan 4 WNI di MT Honour 25

Ia mengecam keras tindakan penahanan tersebut yang melibatkan relawan dan jurnalis sipil dalam misi Global Sumud Flotilla. Menurutnya, peristiwa itu tidak hanya persoalan diplomatik, tetapi juga menyangkut prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.

Amelia menegaskan keselamatan, akses komunikasi, serta kepastian hukum para WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia.

Dia juga mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu), TNI, serta seluruh jalur diplomasi internasional untuk bergerak cepat memastikan kondisi para WNI tetap aman dan segera dibebaskan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono telah menyampaikan bahwa pemerintah RI terus melakukan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di Timur Tengah serta negara-negara sahabat yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut.

Diketahui, sebanyak sembilan WNI dilaporkan berada dalam kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang dicegat oleh militer Israel dalam perjalanan menuju Gaza.*

(d/dh)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bantuan tersebut akan mulai dilakukan pada pekan depan melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Hadiri Rakor Kemensos RI, Percepat Realisasi Pembangunan Sekolah Rakyat

"Insyaallah minggu depan kami menyalurkan berdasarkan data-data yang terverifikasi dari beberapa kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, nilainya lebih dari Rp1 triliun," kata Saifullah Yusuf, Rabu (20/5/2026).

Saifullah menegaskan seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan berbasis data berjenjang dari pemerintah daerah yang kemudian diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas.

Bantuan tersebut mencakup santunan kematian, santunan luka berat, bantuan stimulan sosial ekonomi, bantuan isian rumah, hingga jaminan hidup selama tiga bulan bagi warga terdampak.

Selain itu, Kemensos juga membahas perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di Aceh.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan harapan agar tambahan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk Aceh dapat segera direalisasikan guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Ia menyebut kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh mengalami penurunan signifikan pascabencana banjir dan longsor pada akhir 2025, termasuk pergeseran status ekonomi masyarakat ke kelompok yang lebih rentan.

"Dampak bencana menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Aceh," ujarnya.*

(an/dh)

Wali Kota Medan Rico Waas menyebut kebijakan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang menjadi korban tindak kriminal.

Baca Juga:

• Pembangunan Sekolah Rakyat di Medan Capai 73 Persen, Rico Waas Beri Dukungan Penuh

Rico menjelaskan, selama ini banyak korban kejahatan jalanan yang mengalami kesulitan pembiayaan karena tidak semua kasus dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai regulasi yang berlaku.

"Banyak kasus kejahatan jalanan seperti dibegal ini tidak ter-cover oleh BPJS. Oleh karena itu, kami mengeluarkan kebijakan agar korban kejahatan jalanan ini bisa kita cover melalui APBD," kata Rico Waas.

Melalui Perwal tersebut, Pemkot Medan menyiapkan anggaran khusus untuk bantuan biaya pengobatan dan perlindungan sosial darurat bagi korban kejahatan jalanan.

Rico berharap kebijakan ini dapat memberikan rasa tenang bagi masyarakat sekaligus memastikan korban tidak terbebani biaya pengobatan setelah mengalami musibah.

"Mudah-mudahan bisa memberikan dampak baik kepada masyarakat. Kami juga terus berupaya mengamankan Kota Medan. Namun korban begal atau kejahatan seperti ini jangan sampai terbebani biaya," ujarnya.

Pemkot Medan juga telah bekerja sama dengan 23 rumah sakit di Kota Medan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Layanan yang ditanggung mencakup gawat darurat, rawat inap, hingga rawat jalan pasca perawatan.*

(dh)

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang digelar di Aula DWP Sumut, Jalan Cik Ditiro, Medan, Rabu (20/5/2026), dengan mengusung tema "Berani Melapor, Berani Selamatkan: Kami Siap Membantu".

Baca Juga:

• Antisipasi El Nino, Pemprov Sumut Siagakan Ribuan Pompa Air untuk Jaga Produksi Pangan

Dalam sambutannya, Titiek menegaskan bahwa rumah tangga seharusnya menjadi ruang paling aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Namun, ia mengakui kasus kekerasan dalam rumah tangga masih kerap terjadi dan perlu menjadi perhatian bersama.

"KDRT adalah sebuah fenomena yang harus kita hancurkan bersama-sama. Melalui momentum sosialisasi ini, saya menekankan pentingnya mengedukasi diri," ujar Titiek.

Ia juga meminta peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga menyebarluaskan pengetahuan terkait bentuk KDRT, mekanisme hukum, serta langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi atau menemukan kasus serupa.

Sementara itu, Evi Novida Sulaiman Harahap menyebut kasus KDRT masih seperti fenomena gunung es, banyak terjadi namun sedikit yang terlaporkan karena dianggap sebagai aib keluarga.

"Melalui tema ini, kita ingin membangun kesadaran agar perempuan tidak lagi permisif dan mendiamkan KDRT. Kita harus menjadi bagian dari solusi," ujarnya.

Evi juga menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga verbal yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental korban.

Sebagai organisasi yang menaungi istri ASN, DWP Sumut disebut memiliki tanggung jawab moral dalam memperkuat ketahanan keluarga, baik dari sisi mental, spiritual, maupun sosial.

Panitia kegiatan, Dara Mutaqien Hasrimi, menambahkan sosialisasi ini juga bertujuan memberikan edukasi mengenai dampak KDRT serta memperkenalkan akses layanan pengaduan yang aman dan rahasia.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari LBH APIK Sumut serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Sumut.*

(dh)

Wali Kota Medan Rico Waas meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Jalan Flamboyan Raya III, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga:

• Pemkot Medan Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan 17.851 Pekerja Informal

Dalam kunjungannya, Rico mengaku terkejut dengan cepatnya progres pembangunan yang telah mencapai 73 persen dalam waktu relatif singkat.

"Ini di bulan lima, kami melihat progresnya sangat cepat dan sangat baik. Bahkan sudah mencapai 73 persen untuk lahan seluas 6 hektare. Ini tentu progres yang sangat luar biasa," kata Rico Waas.

Meski dikerjakan dengan waktu yang ketat dan ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, ia menegaskan kualitas pekerjaan tetap terjaga dan tidak dikorbankan.

Rico juga menilai hasil pembangunan di lapangan menunjukkan kualitas yang baik, mulai dari struktur bangunan hingga kerapian pengerjaan fasilitas.

"Pengerjaannya kami lihat sangat maksimal, detail, semuanya rapi, bagus, fasilitasnya baik, dan terkonsep dengan matang," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Medan turut menurunkan sejumlah perangkat daerah terkait untuk memastikan infrastruktur penunjang kawasan tersebut berjalan optimal.

Rico menyebut pihaknya akan memperkuat akses menuju lokasi, termasuk perbaikan jalan, pembangunan drainase, hingga pemasangan lampu penerangan jalan umum.

"Kami akan mendukung peningkatan kualitas jalan di sekitar akses menuju Sekolah Rakyat, pembuatan dan pembenahan saluran drainase, dan pemasangan lampu penerangan jalan," jelasnya.

Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi simbol pemerataan pendidikan dan memberikan akses yang lebih adil bagi anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat.

"Mudah-mudahan ini bisa selesai tepat waktu dan menjadi kebanggaan baru bagi seluruh masyarakat Kota Medan," tutupnya.

Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Eva, menambahkan pembangunan terus dipercepat tanpa mengabaikan kualitas agar bisa selesai sesuai target pada Juni 2026.*

(dh)

Dari total tersebut, sebanyak 8.779 penerima manfaat merupakan pengemudi transportasi online atau ojek daring (ojol) yang dinilai memiliki risiko kerja tinggi di lapangan.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas Pastikan Perjalanan Berobat ke Luar Negeri Tak Gunakan APBD

"Profesi driver ojol saat ini menjadi penopang ekonomi keluarga di tengah terbatasnya lapangan kerja formal, sehingga membutuhkan perlindungan kerja," ujar Rico di Medan, Rabu (20/5/2026).

Ia menegaskan, risiko kerja di jalan raya tidak dapat diprediksi sehingga perlindungan jaminan sosial menjadi kebutuhan penting bagi para pekerja informal.

"Di jalanan banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Kita sudah hati-hati, tapi bisa saja tertabrak karena kelalaian orang lain. Karena itu perlindungan ini penting sebagai jaring pengaman keluarga," katanya.

Menurut Rico, program penanggungan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan membuat para pekerja, khususnya pengemudi ojol, bisa bekerja lebih tenang tanpa kekhawatiran terhadap risiko kecelakaan kerja.

Selain itu, Pemkot Medan juga membuka ruang komunikasi bagi para pengemudi untuk menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, termasuk praktik pungutan liar hingga tindakan intimidasi.

Rico menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat pekerja agar permasalahan di lapangan bisa segera ditangani.

"Kita ingin pemerintah, aparat, dan pengemudi terkoneksi. Kalau ada masalah di lapangan, laporkan. Jangan dibiarkan," pungkasnya.*

(ds/dh)

Program apresiasi tersebut menjadi bagian dari komitmen kampus dalam mendorong lahirnya sumber daya manusia unggul serta memperkuat budaya akademik yang kompetitif di lingkungan perguruan tinggi.

Baca Juga:

• Wisuda ke-65 Universitas Moestopo Tampil Megah di JCC, Gaungkan Kebangkitan Generasi Intelektual

"Nama lulusan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK tertinggi pada masing-masing fakultas melalui keputusan pimpinan fakultas," ujarnya.

Ia menegaskan, pemberian bonus tersebut bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi juga strategi kampus untuk memotivasi mahasiswa agar terus meningkatkan prestasi akademik maupun nonakademik.

Menurutnya, program beasiswa bagi lulusan berprestasi sudah menjadi agenda rutin setiap pelaksanaan wisuda dan akan terus dilanjutkan sesuai kebijakan universitas.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, turut mengapresiasi capaian Universitas Moestopo dalam mencetak lulusan hingga jenjang pascasarjana. Ia menilai hal tersebut mencerminkan kualitas tata kelola pendidikan tinggi yang baik.

Pelaksanaan wisuda ke-65 tersebut juga menjadi simbol lahirnya generasi baru yang diharapkan mampu berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Uskup TNI-Polri, Rm. Yos Bintoro, Pr, dengan membawa misi memperkuat diplomasi spiritual sekaligus mematangkan rencana partisipasi kontingen Indonesia dalam ajang ziarah militer internasional yang akan digelar pada 2027.

Baca Juga:

• Ariyo Irhamna Nilai Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Terlalu Bergantung pada Belanja Negara

"Agenda ini merupakan bagian dari persiapan menuju Ziarah Militer Internasional 2027 sekaligus audiensi dengan Bapa Suci," demikian keterangan dalam keterangan kegiatan tersebut.

Dalam pertemuan itu, delegasi OCI juga membahas rencana audiensi khusus dengan Paus Leo XIV yang dijadwalkan berlangsung pada Mei tahun depan.

Rombongan OCI turut didampingi sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, di antaranya Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana, Marsda TNI (Purn) Alfonsus Joko Takarianto, dan Mayjen TNI (Purn) Ignatius Joko Purwanto.

Delegasi diterima langsung oleh Charge d'Affaires ad interim Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Michael A. Pawłowski, yang menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut.

Ia menilai langkah OCI menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan spiritual dan kerja sama dengan Takhta Suci, sekaligus memastikan koordinasi teknis berjalan lancar mengingat padatnya agenda Paus.

Selain agenda diplomasi, OCI juga tengah mempersiapkan kontingen Indonesia yang akan tampil dalam Pèlerinage Militaire International (PMI) di Prancis, yang melibatkan unsur prajurit aktif dan purnawirawan TNI-Polri.*

(dh)

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri The 50th IPA Convention & Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (20/5/2026), yang dihadiri para pelaku industri migas nasional dan internasional.

Baca Juga:

• RI Negosiasi Langsung dengan Perompak Somalia untuk Bebaskan 4 WNI di MT Honour 25

"Situasi dunia saat ini penuh ketidakpastian. Dampaknya bukan hanya dirasakan negara yang sedang berkonflik, tetapi juga hampir seluruh negara, termasuk Indonesia," ujar Bahlil.

Meski demikian, ia menyebut perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang relatif kuat dengan pertumbuhan yang tetap positif serta inflasi yang terjaga.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi nasional masih solid di tengah tekanan global yang memengaruhi harga energi dan perdagangan internasional.

Bahlil juga menegaskan sektor hulu migas memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mendukung ketahanan energi Indonesia.

"Kontribusi sektor energi, terutama hulu migas, sangat penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap bergerak positif," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah mendorong penguatan kolaborasi dengan pelaku industri untuk mempercepat investasi, meningkatkan produksi energi, serta mengoptimalkan proyek strategis nasional di sektor migas.

Bahlil menilai kondisi global yang tidak menentu harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi luar negeri.

Ajang IPA Convex 2026 disebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah dan pelaku industri energi dalam membahas investasi, ketahanan energi, serta strategi menghadapi transisi energi global.*

(dh)

Djoko menilai kasus tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai sengketa bisnis dan perdata yang berkaitan dengan risiko usaha serta hubungan kontraktual antarperusahaan.

Baca Juga:

• RI Negosiasi Langsung dengan Perompak Somalia untuk Bebaskan 4 WNI di MT Honour 25

"Ini sesuatu kriminalisasi perdata sama risiko bisnis," ujar Djoko kepada wartawan.

Dalam persidangan tersebut, Djoko juga menyerahkan sejumlah dokumen kepada majelis hakim yang menurutnya berisi penjelasan mengenai metode perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.

Ia menegaskan, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan dalam proses penghitungan kerugian negara tidak memiliki kewenangan hukum untuk menentukan besaran kerugian negara dalam perkara pidana korupsi.

"Penjelasan tentang bahwa KAP yang diandalkan oleh jaksa itu tidak mempunyai kewenangan konstitusi melakukan perhitungan kerugian negara dan tidak berkapasitas sesuai undang-undang," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Willyam Raja D. Halawa, menilai bantahan jaksa belum menyentuh substansi perlawanan yang diajukan pihaknya. Ia tetap berpendapat perkara tersebut merupakan sengketa perdata.

Menurutnya, perkara ini sudah pernah diuji dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya, yang menyatakan PT PASU telah dinyatakan pailit dan asetnya dikelola oleh kurator.

"Ini murni perkara perdata karena sudah ada putusan inkrah di PN Surabaya," ujarnya.

Pihak terdakwa juga menyoroti dasar tuduhan kerugian negara yang disebut mencapai USD 9 juta atau sekitar Rp141 miliar. Mereka menilai kasus tersebut lebih tepat dipahami sebagai kegagalan pembayaran dalam hubungan bisnis antara PT PASU dan PT Inalum.

Meski demikian, JPU Kejati Sumut tetap pada dakwaannya bahwa perubahan skema pembayaran penjualan aluminium alloy telah menyebabkan kewajiban tidak terpenuhi dan menimbulkan kerugian negara.

Empat terdakwa dalam perkara ini yakni mantan pejabat PT Inalum serta Dirut PT PASU Tbk, Djoko Sutrisno.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai jadwal Pengadilan Tipikor Medan.*

(dh)

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan, upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi penyelamatan cepat di tengah situasi penyanderaan yang masih berlangsung di perairan Hafun, Somalia.

Baca Juga:

• Bahlil Tegaskan Iklim Investasi Migas Harus Berkeadilan untuk Semua Pihak

Sugiono menjelaskan, pemerintah juga mengerahkan jalur diplomatik melalui sejumlah kedutaan RI di negara sekitar Somalia, termasuk Nairobi, Kenya, serta dukungan dari perwakilan di Pakistan dan Konsulat Jenderal RI di Karachi.

Menurutnya, koordinasi lintas negara tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan para WNI sekaligus mempercepat proses pembebasan.

"Ini proses-proses penyelamatannya dilakukan, kita berkoordinasi juga dengan kedutaan kita," ujarnya.

Kemlu sebelumnya menyebut kondisi para WNI dalam keadaan relatif aman. Seluruh kru dilaporkan masih sehat, kebutuhan logistik tercukupi, dan gaji mereka tetap dibayarkan selama masa penyanderaan berlangsung.

Diketahui, empat WNI yang berada di kapal MT Honour 25 terdiri dari kapten kapal asal Gowa, Sulawesi Selatan, serta tiga awak lainnya dari Bulukumba, Pemalang, dan Bogor. Insiden pembajakan terjadi pada 22 April 2026 di perairan dekat Hafun, Somalia.

Pemerintah menegaskan akan terus mengupayakan pembebasan para WNI dengan berbagai cara diplomatik dan koordinasi internasional hingga seluruh sandera dapat kembali ke Indonesia dengan selamat.*

(d/dh)

Pigai menegaskan bahwa tindakan menembak pelaku kejahatan tanpa proses hukum yang jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan aturan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Jalanan Dinilai Tak Lagi Aman, Sahroni Minta Polisi Bentuk Tim Pemburu Begal

Menurutnya, setiap pelaku tindak pidana, termasuk kejahatan berat, harus tetap diproses secara hukum dan tidak boleh langsung dirampas hak hidupnya.

Pigai juga menyebut dalam prinsip hukum internasional, pelaku kejahatan seharusnya ditangkap dalam kondisi hidup agar bisa diproses serta dijadikan sumber informasi bagi aparat penegak hukum.

"Kalau bisa, orang yang melakukan kekerasan harus ditangkap. Dia adalah sumber informasi untuk mengungkap jaringan kejahatan," katanya.

Ia menilai, dukungan masyarakat terhadap tindakan tembak di tempat muncul karena kurangnya pemahaman terkait prinsip HAM.

"Negara tidak boleh merampas hak hidup seseorang tanpa proses hukum yang berlaku," tegasnya.

Meski demikian, Pigai menegaskan negara tetap wajib menjamin keamanan masyarakat. Aparat diminta memperkuat pengamanan agar kasus kejahatan jalanan seperti begal dapat dicegah tanpa melanggar hukum.

Sebelumnya, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menyampaikan instruksi agar jajaran menindak tegas pelaku begal, termasuk dengan tindakan terukur di lapangan.*

(k/dh)

Hal itu disampaikan Bahlil saat membuka Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga:

• Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Absen di Kumpul Bos Minyak Dunia di Tangerang

"Saya akan sampaikan equal treatment. Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting, tapi jauh lebih penting adalah memikirkan semua kepentingan negara. KKKS yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara," ujar Bahlil.

Ia menyebut sektor migas masih menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan swasta dinilai menjadi kunci utama.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (migas/" target="_blank">SKK Migas) untuk mempercepat proses perizinan agar investasi tidak terhambat birokrasi.

"Kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Kalau masih ada yang lambat, tolong disampaikan," tegasnya.

Selain itu, Bahlil juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah dalam industri migas agar memiliki kesempatan yang sama sebagai kontraktor di wilayah masing-masing.

"Agar pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua," ujarnya.

Ia juga menegaskan agar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) segera memenuhi kewajiban penyerahan participating interest (PI) kepada daerah sesuai aturan yang berlaku, atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Bahlil memastikan tidak ada pemotongan kuota ekspor migas pada tahun berjalan, sehingga kepastian usaha tetap terjaga bagi para investor.*

(an/dh)

Keempat terdakwa yakni mantan Direktur PT Nusa Dua Propertindo Iman Subakti, mantan Kepala BPN Deli Serdang Abdul Rahim Lubis, mantan Kepala Kanwil BPN Sumut Askani, serta mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin.

Baca Juga:

• Pidato di DPR, Presiden Instruksikan Pembersihan Besar-besaran di Birokrasi

Iman Subakti menegaskan proses permohonan hak atas tanah dalam proyek Kota Deli Megapolitan (KDM) telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia menyebut tidak ada perubahan HGU sebagaimana yang didakwakan jaksa.

"PT NDP sudah melaksanakan prosedur yang sah dalam proses permohonan hak maupun pemberian hak tersebut," ujarnya.

Ia juga membantah adanya kewajiban penyerahan lahan 20 persen sebagaimana disebut dalam dakwaan. Menurutnya, mekanisme yang dijalankan merupakan pemberian hak atas tanah negara sesuai regulasi yang berlaku di Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, Abdul Rahim Lubis dalam pledoinya menyoroti dampak pribadi dan sosial akibat status hukum yang disandangnya. Ia mengaku khawatir terhadap hak pensiun dan dampak psikologis terhadap keluarganya.

Terdakwa lain, Askani, juga mengaku merasa dikriminalisasi karena penetapan tersangka dilakukan setelah dua kali diperiksa sebagai saksi. Ia menegaskan seluruh proses penerbitan HGB dilakukan sesuai tugas administrasi pertanahan.

Sedangkan Irwan Perangin-angin tampak emosional saat membacakan pledoi. Ia mengaku karier puluhan tahunnya hancur akibat kasus ini dan menegaskan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Penasihat hukum para terdakwa juga meminta majelis hakim membebaskan klien mereka. Mereka menilai dakwaan JPU keliru karena menyamakan proses pemberian hak dengan perubahan hak, sehingga dianggap tidak tepat diterapkan dalam perkara ini.

Kuasa hukum menyebut perkara tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai ranah administrasi, bukan tindak pidana korupsi, sehingga unsur pidana dinilai tidak terpenuhi.*

(dh)

Mengusung tema nasional "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", momentum Harkitnas tahun ini menjadi pengingat penting bagi generasi muda untuk terus bersatu dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Harkitnas ke-118, Wagub Sumut Surya Tekankan Semangat Persatuan dan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Rakyat

"Semangat itu adalah benteng untuk melindungi tunas-tunas bangsa agar kelak mampu mengguncang dunia," ujar Syah Afandin.

Sementara itu, DPD KNPI Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan KNPI Kabupaten Langkat menjadi motor penggerak konsolidasi pemuda dalam peringatan tersebut. Bersama puluhan pengurus periode 2026–2029, KNPI merangkul berbagai organisasi kepemudaan, mulai dari OKP, OKI, Cipayung Plus, hingga pengurus kecamatan di sejumlah wilayah.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Anggota DPR RI Delia Pratiwi, Anggota DPRD Langkat Riki Sapariza, serta perwakilan organisasi kepemudaan seperti GP Ansor, SAPMA PP, PPM, dan lainnya.

Kehadiran para tokoh tersebut disebut menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas organisasi di Langkat bukan hanya slogan, tetapi telah menjadi gerakan nyata di lapangan.

Dalam momentum Harkitnas ini, para tokoh dan pemuda sepakat bahwa generasi muda harus menjadi solusi atas berbagai tantangan, mulai dari krisis integritas hingga peningkatan literasi. Mereka diharapkan mampu menjadi motor perubahan menuju Langkat yang lebih berdaulat, berintegritas, dan berdaya saing.*

(dh)

Sedikitnya lima agenda paripurna digelar dalam satu rangkaian sidang, dimulai dengan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal serta Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga:

• Bapenda Batu Bara Jemput Bola, Warga Datuk Tanah Datar Kini Lebih Mudah Bayar Pajak Lewat Program Berlayar

"Ranperda yang telah disetujui ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah, khususnya dalam upaya kita bersama mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan semakin modern," ujar Bupati.

Ia juga menegaskan kepada perangkat daerah terkait agar memperhatikan berbagai saran dan pendapat yang telah disampaikan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD sehingga implementasi perda nantinya benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

Paripurna kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan bersama terhadap Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Ranperda tentang Izin Pengelolaan, serta Ranperda tentang Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Agenda ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat pentingnya penguatan regulasi dalam menjaga ketertiban, kesehatan sosial masyarakat, serta mendorong peningkatan potensi ekonomi daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Bupati kembali menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melahirkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara hukum, namun juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya membahas regulasi, rapat paripurna juga diisi dengan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025.

Dalam pidatonya, Bupati Fery menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, khususnya panitia khusus pembahasan LKPJ, yang telah mencurahkan pikiran, tenaga, serta perhatian dalam menelaah dan mengevaluasi jalannya pemerintahan daerah sepanjang tahun 2025.

Menurutnya, rekomendasi DPRD merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam membangun Labuhanbatu Selatan yang lebih maju, profesional, dan sejahtera.

"Kami menyadari bahwa seluruh catatan dan rekomendasi DPRD merupakan bahan evaluasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang," ungkapnya.

Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, serta masyarakat.

Ia menilai, profesionalisme birokrasi, inovasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya daerah, hingga kemitraan strategis menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian sidang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembentukan pansus ini diharapkan mampu menggali berbagai potensi daerah guna memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kapasitas pembangunan daerah.

Paripurna ditutup dengan pembentukan Panitia Khusus Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang sebagai langkah penguatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Evaluasi tersebut dinilai penting guna memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Kotapinang semakin optimal, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wabup Syahdian Purba Siboro, Ketua DPRD Labusel Ari Winata, Wakil Ketua DPRD Romadon dan Irmayanti, anggota DPRD Labusel, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, para camat, serta sejumlah undangan lainnya.

Melalui rangkaian lima paripurna strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama DPRD menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.*

(dh)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan, ketidakhadiran Prabowo disebabkan padatnya agenda kenegaraan yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional serta pidato Presiden di DPR RI.

Baca Juga:

• PDI-P Respons Prabowo: Kritik Kami Bentuk Bela Pemerintah dengan Cara yang Benar

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan sempat menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan hadir langsung dalam acara tersebut yang dihadiri para pelaku industri migas dari dalam dan luar negeri. Namun, jadwal tersebut akhirnya berubah pada hari pelaksanaan.

Meski batal hadir, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap memperkuat kerja sama dengan pelaku industri energi, termasuk sektor hulu migas yang menjadi salah satu penopang penerimaan negara.*

(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Aria Bima menanggapi ucapan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengapresiasi sikap kritis PDI-P dalam rapat paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat Usai Pidato Prabowo di DPR, Ditutup di Rp17.653 per Dolar AS

Aria menegaskan, "cara yang benar" dalam perspektif PDI-P adalah kritik yang tetap berlandaskan konstitusi, Pancasila, serta kepentingan rakyat kecil.

"Ya kritisnya sekali lagi kita bela pemerintah dengan cara yang benar. Benar dalam konteks Pancasila, konstitusi, dan kepentingan rakyat," ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa PDI-P bersikap oposisi yang sekadar menolak kebijakan pemerintah tanpa dasar. Menurutnya, PDI-P tetap menjadi mitra strategis pemerintah meski berada di luar kabinet.

"PDI-P tidak pernah apriori dengan pemerintah, tidak nyinyir, dan tidak antipati. Kami tetap mitra strategis," tegasnya.

Aria menjelaskan, posisi di luar pemerintahan justru penting untuk menjaga fungsi pengawasan dalam sistem demokrasi agar tetap berjalan sehat.

"Parlemen butuh kekuatan kritis yang eksis agar bisa memberikan alternatif pemikiran untuk kepentingan rakyat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada PDI-P atas peran kritik yang dinilainya membantu menjaga keseimbangan demokrasi.

Prabowo bahkan mengaku kerap merasakan pilu saat menerima kritik keras dari PDI-P, namun tetap memahami hal tersebut sebagai bagian dari mekanisme check and balances dalam pemerintahan.*

(k/dh)