Sikap itu disampaikan tim penasihat hukum Yaqut dalam sidang perdana perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Kejagung Periksa 12 Saksi Baru Kasus Korupsi MBG, Telusuri Aset Tersangka

Yaqut mengaku tidak memahami dakwaan yang telah dibacakan. Dia kemudian menyerahkan penilaian terhadap dakwaan tersebut kepada tim penasihat hukumnya.

"Yang Mulia, saya tidak memahami dan menyerahkan kepada tim advokat untuk memberikan penilaian. Terima kasih, Yang Mulia," kata Yaqut dalam persidangan.

Hakim kemudian meminta tim penasihat hukum menyampaikan sikap terhadap dakwaan jaksa. Penasihat hukum Yaqut, Dodi S. Abdulkadir, menyatakan pihaknya akan mengajukan perlawanan.

"Setelah mendengarkan uraian dari dakwaan, kami advokat akan mengajukan perlawanan," ujar Dodi.

Eksepsi tersebut akan disampaikan secara tertulis dalam persidangan berikutnya. Majelis hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan digelar pada Selasa (18/8/2026) dengan agenda penyampaian eksepsi dari terdakwa.

Dalam dakwaannya, JPU KPK menyebut Yaqut menerima uang sebesar USD 271.500 dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji.

"Memperkaya terdakwa Yaqut Cholil Qoumas USD 271.500," kata JPU saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Selain Yaqut, jaksa menyebut terdapat pihak lain yang memperoleh keuntungan dalam perkara tersebut. Sebanyak 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) disebut memperoleh Rp478,17 miliar, sedangkan Koperasi Perahu disebut menerima USD26.500.

Jaksa mendakwa Yaqut melakukan perbuatan tersebut bersama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang saat itu menjabat Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama periode 2021-2024.

Selain itu, perkara tersebut juga menyeret Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTURI) dan Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Makmur.

KPK menyebut kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sedikitnya Rp622,09 miliar. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia tahun 2023-2024.

Kerugian negara tersebut terdiri dari tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang dinilai tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 untuk jemaah yang disebut seharusnya tidak berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp622,09 miliar.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* (k/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pengantaran undangan tersebut mulai dilakukan pada Selasa (11/8/2026). Undangan diberikan kepada seluruh mantan kepala negara dan mantan wakil kepala negara.

Baca Juga:

• Kabar Pratikno Mundur karena Sakit Beredar, Istana: Sehat, Nggak Ada Kabar Sakit

Pengantaran langsung oleh pejabat pemerintah tersebut merupakan bagian dari proses resmi panitia untuk mengundang para tokoh negara dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI.

Upacara peringatan detik-detik Proklamasi tahun ini akan digelar di Istana Kepresidenan. Selain para tokoh negara, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyaksikan langsung upacara tersebut.

Antusiasme masyarakat tercatat cukup tinggi. Selama lima hari masa pendaftaran, jumlah pendaftar untuk menghadiri upacara mencapai lebih dari 336.000 orang.

Padahal, kapasitas awal yang disiapkan panitia hanya sekitar 5.500 undangan. Pemerintah kemudian menambah kapasitas sebanyak 3.400 kursi sehingga total kapasitas undangan menjadi sekitar 8.900 orang.

"Selama kemarin kami koreksi ya, bukan 4 hari, tapi selama 5 hari masa pendaftaran itu totalnya kurang lebih di atas 336.000 pendaftar. Yang sebenarnya kapasitas yang memungkinkan kan hanya 5.500, tapi kami pastikan ada penambahan 3.400 kursi lagi," ujar Prasetyo.

Selain menambah kapasitas undangan, panitia juga menyiapkan fasilitas tambahan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian upacara dari luar pagar Istana Merdeka.

Prasetyo mengatakan pemerintah berencana menambah tenda khusus bagi masyarakat yang datang untuk menonton dari luar area undangan.

"Tadi juga ada rencana mau mungkin ada penambahan tenda, tetapi bukan untuk undangan. Mungkin kami akan siapkan untuk mengakomodasi saudara-saudara kita banyak juga yang ikut nonton ya, di luar pagar Istana," katanya.

Menurut Prasetyo, penambahan fasilitas tersebut dilakukan setelah panitia melakukan pengecekan langsung di lapangan. Pemerintah ingin masyarakat yang menyaksikan upacara dari luar Istana tetap mendapatkan tempat yang lebih nyaman dan representatif.* (dw/dh)

Sanksi tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang tertuang dalam Putusan Nomor PUT KKEP/19/VIII/2026 tanggal 5 Agustus 2026.

Baca Juga:

• "Saya Kejar Sampai Dapat!" Kapolda Aceh Nyatakan Perang Lawan Narkoba

Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan 142 unit cartridge atau vape getar. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 5396/NNF/2026 tanggal 30 Juli 2026, barang bukti tersebut dinyatakan mengandung etomidate yang termasuk narkotika Golongan II.

"Berdasarkan hasil sidang KKEP, oknum polisi Abripda RF telah dijatuhi sanksi PTDH," kata Joko dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).

Selain RF, Polda Aceh juga menjatuhkan sanksi terhadap Ipda FJ terkait pelaksanaan tugas dalam penangkapan pelaku narkotika di Kabupaten Bireuen.

Ipda FJ dinilai melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Dia disebut kurang berhati-hati dalam mengambil tindakan kepolisian hingga terjadi peluru rekoset yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia.

Korban kemudian diketahui merupakan anggota TNI yang berdinas di Subden Pom Bireuen, Pratu Galuh Nugraha.

"Kemudian, Ipda FJ juga dijatuhi sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 10 tahun," ujar Joko.

Joko mengatakan sanksi tersebut menjadi penegasan bahwa Polda Aceh tidak akan memberikan toleransi terhadap personel yang terlibat narkotika. Dia mengingatkan seluruh anggota agar tidak menggunakan ataupun terlibat dalam peredaran narkotika dalam bentuk apa pun.

Termasuk, kata dia, narkotika jenis baru berupa cartridge atau vape getar yang mengandung liquid etomidate.

Sesuai arahan Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan, setiap personel yang terbukti terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika akan dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk PTDH.

Polda Aceh juga akan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap personel. Pemeriksaan dilakukan melalui tes urine serta pemeriksaan terhadap vape yang digunakan anggota sebagai bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan internal Polri.

"Siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika akan ditindak tegas, walaupun ada personel yang terlibat. Jadi, jangan ada yang coba-coba bermain narkotika. Sanksinya akan dipecat," tegas Joko.* (dh)

Tekanan terlihat dari mayoritas saham yang diperdagangkan. Sebanyak 567 saham berakhir melemah, sementara 148 saham menguat dan 248 saham lainnya bergerak stagnan.

Baca Juga:

• Ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz Bikin Rupiah Melemah ke Rp17.861

Sejumlah indeks utama juga ikut terkoreksi. Indeks LQ45 turun 1,53 persen ke level 625, sedangkan indeks JII melemah 1,60 persen menjadi 377.

Indeks IDX30 turut terkoreksi 1,23 persen ke level 351. Sementara itu, indeks MNC36 turun 1,37 persen menjadi 271.

Tekanan terjadi hampir di seluruh sektor. Mayoritas indeks sektoral berakhir di zona merah, meliputi sektor energi, konsumer siklikal, transportasi dan logistik, industri, konsumer non-siklikal, keuangan, infrastruktur, properti serta teknologi.

Satu-satunya sektor yang mampu bertahan di zona hijau pada perdagangan hari ini adalah sektor kesehatan.

Di tengah tekanan IHSG, sejumlah saham tetap mencatatkan penguatan signifikan. Saham PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) menjadi salah satu top gainers dengan kenaikan 35 persen ke Rp108 per saham.

Selanjutnya, saham Syailendra Kapital menguat 24,77 persen ke level Rp1.335. Saham PT Calculus Global Ventures Tbk (STAR) juga naik 24,70 persen menjadi Rp414.

Sebaliknya, sejumlah saham mengalami tekanan paling dalam. PT Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) tercatat turun 14,94 persen ke Rp655.

PT SLJ Global Tbk (SULI) melemah 14,78 persen ke Rp98. Sementara saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) turun 14,50 persen menjadi Rp560 per saham.

Pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini menunjukkan tekanan cukup luas di pasar saham domestik, tercermin dari dominasi saham yang mengalami penurunan dibandingkan saham yang menguat.* (oz/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan tekanan terhadap rupiah salah satunya datang dari sentimen eksternal, terutama meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terkait kondisi Selat Hormuz.

Baca Juga:

• Rupiah Kembali Melemah ke Rp17.797, Jadi Salah Satu Mata Uang Asia yang Tertekan

"Washington menyatakan bahwa jalur perairan tersebut tetap terbuka, sementara Teheran mengklaim telah menutup jalur itu menggunakan ranjau dan pesawat nirawak (drone)," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menuntut Iran membayar kompensasi bagi korban jiwa dalam konflik terbaru. Di sisi lain, Iran juga mengajukan tuntutan kompensasi kepada AS.

Ketidakpastian tersebut menjadi perhatian pasar karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur penting bagi perdagangan energi global. Gangguan terhadap jalur tersebut berpotensi memengaruhi pasokan minyak dan kembali mendorong kenaikan harga komoditas energi.

Sentimen negatif juga datang dari kelompok Houthi di Yaman yang menyatakan telah menyerang kilang minyak Jazan milik Saudi Aramco. Kelompok tersebut turut mengancam akan menyerang kapal dan infrastruktur minyak di kawasan Laut Merah.

Perkembangan konflik tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak global. Kondisi itu kemudian ikut memengaruhi pergerakan mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah.

Dari Amerika Serikat, pelaku pasar kini mencermati sejumlah data ekonomi yang akan dirilis pekan ini, terutama Indeks Harga Konsumen (CPI) dan Indeks Harga Produsen (PPI). Data tersebut dinilai penting karena dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

CPI AS untuk Juli diperkirakan turun menjadi 3,4 persen secara tahunan dari sebelumnya 3,5 persen. Sementara Core CPI yang tidak memperhitungkan komponen makanan dan energi diproyeksikan turun dari 2,6 persen menjadi 2,5 persen secara tahunan.

Pasar juga mencermati perkembangan kebijakan moneter AS. Berdasarkan CME FedWatch Tool, peluang penurunan suku bunga pada pertemuan September diperkirakan sekitar 44 persen, turun dari sekitar 67 persen pada pekan sebelumnya.

Dari dalam negeri, pelaku pasar turut memperhatikan agenda tinjauan MSCI pada Agustus 2026. Perubahan hasil peninjauan dan proses rebalancing yang mulai berlaku setelah 31 Agustus menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi sentimen pasar domestik.

Sementara itu, penunjukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal pengganti Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia dinilai sedikit meredakan kekhawatiran pasar terkait kesinambungan kepemimpinan bank sentral.

Namun, sentimen domestik masih menghadapi tekanan setelah Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 117,8 pada Juni menjadi 116,8 pada Juli 2026. Posisi tersebut menjadi yang terendah sejak September 2025.

Di sisi lain, penjualan eceran mulai menunjukkan perbaikan. Data Bank Indonesia mencatat penjualan eceran pada Juni 2026 tumbuh 0,7 persen secara bulanan setelah mengalami kontraksi pada April dan Mei.

Perbaikan tersebut dipengaruhi faktor musiman, termasuk meningkatnya permintaan selama periode hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan libur sekolah.

Dengan mempertimbangkan berbagai sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan berikutnya masih akan fluktuatif. Rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran Rp17.860 hingga Rp17.970 per dolar AS.* (oz/dh)

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan SBY masih menjalani pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat. Menurutnya, SBY diperkirakan berada di negara tersebut hingga akhir Agustus 2026.

Baca Juga:

• Destry Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Rupiah Diprediksi Makin Menguat

Benny menilai kondisi tersebut membuat peluang SBY menghadiri Sidang Tahunan MPR menjadi kecil. Sebab, agenda kenegaraan tersebut digelar ketika SBY masih berada di Amerika Serikat.

"Kalau ke sana (Amerika Serikat), mau hadir gimana," ujarnya.

Selain Sidang Tahunan MPR, Benny juga memperkirakan SBY tidak dapat menghadiri rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara pada 17 Agustus 2026 jika masih berada di Amerika Serikat.

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD sendiri dijadwalkan digelar pada Jumat (14/8/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebelumnya, pimpinan MPR telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyampaikan undangan resmi Sidang Tahunan MPR. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin (3/8/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan para presiden dan wakil presiden terdahulu turut diundang menghadiri sidang tahunan tersebut. Undangan juga diberikan kepada para ketua umum partai politik.

"Semua Presiden terdahulu, Wakil Presiden terdahulu, kami undang. Termasuk ketua umum-ketua umum partai politik kita undang," kata Muzani.

Dengan demikian, kehadiran SBY dalam Sidang Tahunan MPR masih bergantung pada kondisi dan jadwalnya selama berada di Amerika Serikat.* (in/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, salah satu saksi yang diperiksa merupakan Sekretaris Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) berinisial RRNWP.

Baca Juga:

• Jaksa Bongkar Fee Percepatan Kuota Haji Rp143,9 Miliar dalam Kasus Eks Menag Yaqut

Selain RRNWP, penyidik memeriksa sejumlah pegawai BGN, pihak yayasan, hingga pihak perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Berikut 12 saksi yang diperiksa Kejagung:

- O, Tenaga Pendukung Pelaksana Tugas PPK Pengadaan Tablet pada BGN.
- RHG, pegawai BGN.
- WH, pihak Yayasan TBCS.
- GDF, pegawai BGN.
- Z, pegawai BGN.
- YCS.
- RRNWP, Sekretaris Kepala BGN.
- RE, Finance/Staf Keuangan PT GSN.
- Pihak PT KSK.
- Direktur PT BPK.
- AR, Direktur PT EC.
- DRP, Kepala SPPG Yayasan SPB.

Anang tidak menjelaskan secara rinci materi yang didalami penyidik dari masing-masing saksi. Dia mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara sekaligus menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

"Proses penyidikan akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," ujarnya.

Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG tersebut, Kejagung sebelumnya telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Tiga di antaranya merupakan mantan pejabat BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Selain itu, penyidik menetapkan Asep Yusuf Somantri yang disebut sebagai orang kepercayaan Sony Sonjaya.

Tersangka lainnya yakni Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono yang disebut berkaitan dengan penyediaan motor listrik BGN, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta mantan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Para tersangka diduga meloloskan yayasan terafiliasi sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, penyidik menduga terdapat pengaturan titik SPPG serta mark up dan pengadaan barang yang dinilai tidak diperlukan.* (in/dh)

Prasetyo mengatakan dirinya belum mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan maupun rencana Pratikno meninggalkan posisi sebagai Menko PMK. Ia justru menyebut Pratikno dalam kondisi sehat.

Baca Juga:

• Petugas Berjibaku hingga Sakit Hirup Asap, Prabowo Perintahkan Karhutla Segera Diatasi

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat ditanya mengenai kabar yang beredar terkait Pratikno. Ia mengaku belum mendengar adanya rencana pengunduran diri mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut.

"Apa lagi itu? Kata siapa lagi itu? Saya belum dengar, saya belum dengar," ujar Prasetyo.

Prasetyo kemudian menegaskan belum ada informasi yang diterimanya mengenai Pratikno mundur dari jabatan Menko PMK.

"Apa mengundurkan diri lagi, sakit saja nggak mengundurkan diri. Belum ada," katanya.

Sebelumnya, Pratikno juga dikaitkan dengan isu pengunduran diri dari Kabinet Indonesia Maju. Namun, kabar tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari pemerintah.

Selain isu pengunduran diri Pratikno, pemerintah juga sebelumnya menepis kabar mengenai rencana reshuffle kabinet. Prasetyo mengatakan hingga saat ini belum ada rencana perombakan susunan Kabinet Indonesia Maju.

"Masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Ia menambahkan, pemerintah akan lebih dahulu memprioritaskan pengisian sejumlah posisi yang masih kosong apabila nantinya terjadi perubahan dalam susunan kabinet.* (in/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, arahan tersebut menjadi perhatian pemerintah di tengah upaya pemadaman karhutla yang masih berlangsung di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• El Nino Mengancam Kelompok Rentan, Menteri HAM Perintahkan Jajaran Turun Langsung

Menurut Prasetyo, pemerintah pusat akan mendukung kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan karhutla, baik yang diajukan pemerintah daerah maupun lembaga terkait.

Dukungan tersebut mencakup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni Kementerian Kehutanan, pemerintah provinsi hingga pengelola kawasan konservasi.

"Mendukung penuh apa pun yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, oleh teman-teman Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi, maupun contoh misalnya di Bromo oleh Balai Taman Nasional, kita dukung penuh," ujar Prasetyo.

Ia mengatakan pemerintah saat ini berkonsentrasi mempercepat penanganan kebakaran. Prasetyo juga mengajak masyarakat ikut mendukung para petugas yang sedang berupaya memadamkan api di sejumlah lokasi.

Menurutnya, petugas di lapangan menghadapi kondisi yang tidak mudah. Bahkan, beberapa petugas dilaporkan mengalami gangguan kesehatan akibat terlalu lama terpapar asap saat menjalankan tugas.

"Yang hari ini saudara lihat sendiri bekerja sangat keras ya, berjibaku untuk memadamkan api. Ada beberapa yang karena terlalu lama menghirup dan terlalu banyak menghirup asap juga ada yang sakit," katanya.

Prasetyo menegaskan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat yang tidak dapat terlibat langsung di lokasi kebakaran, menurut dia, tetap dapat memberikan dukungan kepada para petugas.

"Jadi masalah Karhutla ini marilah itu menjadi ini kita bersama-sama semua. Kita tidak bisa membantu di lapangan, kita bantu dengan doa, dengan support. Tidak mudah," tuturnya.

Selain pemadaman langsung, pemerintah juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu langkah untuk membantu penanganan karhutla.

"Ya, semuanya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo.

Di sisi lain, pemerintah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Imbauan tersebut disampaikan mengingat kondisi cuaca yang kering meningkatkan risiko terjadinya karhutla.

Prasetyo mencontohkan potensi kebakaran yang dapat muncul akibat aktivitas masyarakat di kawasan rawan. Ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang melibatkan sumber api.

"Termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran," ujarnya.

Prasetyo mengatakan kondisi El Nino yang cukup kuat dan cuaca kering turut meningkatkan kewaspadaan pemerintah terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan.

"Nah jadi yang begitu-begitu mari kita semua mawas diri karena memang kali ini El Nino-nya cukup kuat dan cuaca cukup kering," imbuhnya.* (in/dh)

Kecelakaan maut itu terjadi di Dusun I, Desa Pematang Sinonam, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Sopir Truk Tangki Asal Aceh Ditangkap di Sergai, Polisi Temukan Paket Sabu di Dek Truk

Kasi Humas Polres Serdang Bedagai AKP Bringin Jaya mengatakan, saat kejadian Romaito mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BK 4869 VBS. Ia membonceng Torkis.

Motor tersebut datang dari arah pekarangan rumah warga menuju Jalan Besar atau Jalur Lintas Sumatera. Saat hendak melintasi rel kereta api yang tidak dilengkapi palang, motor korban diduga tidak memperhatikan kereta yang melaju dari arah Medan menuju Tebingtinggi dan Tanjungbalai.

"Bagian depan kereta api mengenai bagian samping kiri sepeda motor korban. Benturan keras tersebut menyebabkan kedua korban terpental dan meninggal dunia di lokasi," kata Bringin Jaya, Selasa (11/8/2026).

Kereta yang menabrak motor korban merupakan KA Putri Deli U98. Setelah benturan, kedua korban terpental dari sepeda motor dan meninggal dunia di tempat kejadian.

Petugas Satlantas Polres Serdang Bedagai yang menerima laporan kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi dan mengevakuasi jenazah kedua korban.

Jenazah Romaito dan Torkis kemudian dibawa ke RS Melati Perbaungan untuk menjalani visum et repertum.

Sementara itu, sepeda motor yang digunakan korban mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut. Kendaraan kemudian diamankan di Kantor Unit Gakkum Pos Lantas Sei Sijenggi.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan satu helm berstandar nasional Indonesia (SNI).

"Kami sudah menangani kasus ini dan juga berkoordinasi dengan pihak PT KAI," ujar Bringin Jaya.* (in/dh)

Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Sejumlah pejabat kepolisian yang hadir di antaranya Dirkrimum Polda Sumatera Utara Kombes Cornelis Mangarahon Simanjuntak dan Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak.

Baca Juga:

• Mantan Istri Polisi di Medan yang Tewas dengan Luka Tembak Disebut Pernah Diperiksa KPK

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan mengatakan rapat sengaja digelar secara tertutup karena kasus kematian Winda masih dalam proses penyidikan. Selain itu, perkara tersebut dinilai memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi.

"Kita memutuskan tadi untuk tertutup, karena memang masih proses penyidikan dan sangat sensitif," kata Hinca di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Menurut Hinca, keputusan untuk menutup rapat juga mempertimbangkan kondisi keluarga Winda. Komisi III DPR, kata dia, ingin menghormati perasaan keluarga korban selama proses penanganan perkara berlangsung.

"Menghormati rasa perasaan keluarga korban, sampai nanti pada waktunya kita bukakan," ujarnya.

Kasus kematian Winda Lorenza sebelumnya menjadi perhatian setelah dirinya ditemukan meninggal dunia di Medan. Dalam perkara tersebut, kepolisian masih melakukan penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh peristiwa yang terjadi.

Winda disebut merupakan mantan istri anggota Polri, Bripka Iman Harefa. Dalam informasi yang beredar, Winda diduga meninggal akibat luka tembak yang melibatkan senjata api milik mantan suaminya.

Namun, terkait penyebab dan rangkaian pasti kematian Winda, kepolisian masih melakukan proses penyidikan. Karena itu, Komisi III DPR memilih membahas perkara tersebut secara tertutup bersama pihak kepolisian dan keluarga.

Rapat tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi Komisi III DPR untuk mendapatkan penjelasan dari kepolisian sekaligus mendengarkan keterangan dari keluarga Winda mengenai perkara yang tengah ditangani.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Pakar Usul RUU Perampasan Aset Diubah Jadi RUU Melindungi Aset, Ini Alasannya

Bambang menilai tugas negara dalam merampas aset yang berasal dari tindak kejahatan tidak berhenti setelah aset tersebut berhasil disita. Menurut dia, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai aset agar tidak mengalami penurunan atau terbengkalai.

"Karena itu diperlukan lembaga pengelola aset yang independen," ujarnya.

Ia mengusulkan lembaga tersebut diisi oleh tenaga profesional dari berbagai bidang, mulai dari akuntan forensik, ahli penilaian aset, ahli hukum hingga ekonom.

Selain sumber daya manusia yang profesional, Bambang juga menekankan pentingnya proses pengadaan yang transparan serta audit secara berkala dan independen terhadap pengelolaan aset.

Menurut Bambang, seluruh hasil pengelolaan maupun penjualan aset nantinya perlu ditempatkan dalam rekening khusus yang terbuka untuk diaudit. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan aset berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Prinsipnya, institusi yang menyidik suatu aset, tidak, sekali lagi saya ulangi, tidak seharusnya menjadi institusi yang mengelola atau menjual aset tersebut," tegasnya.

Ia menilai pemisahan fungsi tersebut diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dalam proses pengelolaan maupun penjualan aset yang telah disita negara.

Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan RUU Perampasan Aset oleh Komisi III DPR RI. Rapat RDPU tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.* (mt/dh)

Instruksi tersebut disampaikan Pigai menyusul kondisi cuaca kering berkepanjangan yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, krisis air hingga gagal panen di sejumlah wilayah.

Baca Juga:

• Karhutla Bromo Makin Mereda, Dari 34 Kini Tinggal 2 Titik Api

Pigai meminta jajarannya tidak hanya melakukan pemantauan secara administratif. Ia menginstruksikan personel Kementerian HAM untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan mengidentifikasi persoalan yang muncul akibat dampak El Nino.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan, tetap mendapatkan perhatian, perlindungan serta pemenuhan hak.

"Seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh wilayah di Indonesia agar aktif turun ke tengah-tengah masyarakat, pantau kondisi, lakukan langkah antisipasi dan pengendalian bersama pihak terkait," tegas Pigai.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi dampak cuaca kering berkepanjangan. Jajaran Kementerian HAM diminta bekerja bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi sekaligus menangani persoalan sosial yang muncul.

Selain berdampak terhadap lingkungan, kondisi El Nino juga berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat. Kekeringan dapat mengganggu ketersediaan air, sementara gagal panen berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.

Di sisi lain, risiko karhutla juga menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah bersama unsur terkait terus memantau titik api serta meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan di wilayah yang berpotensi terdampak.

Sejumlah langkah dukungan juga disiapkan, antara lain operasi modifikasi cuaca (OMC), pengerahan water bombing serta helikopter dan pesawat sesuai kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Pigai menegaskan penanganan dampak El Nino tidak boleh hanya berfokus pada pengendalian bencana. Perlindungan terhadap masyarakat juga harus menjadi perhatian agar hak-hak warga tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrem.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kementerian HAM aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan dan penanganan yang diperlukan.* (an/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan tenda tambahan disiapkan agar masyarakat yang berada di luar area Istana tetap dapat menyaksikan rangkaian acara dengan lebih nyaman.

Baca Juga:

• Usai Dimarahi Bobby Nasution, Poppy Marulita Resmi Dicopot dari Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sumut

Menurut Prasetyo, keputusan tersebut diambil setelah panitia melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi lapangan. Pemerintah ingin masyarakat yang hadir tetap mendapatkan tempat yang layak untuk menyaksikan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI.

Selain menyiapkan tenda bagi masyarakat di luar area Istana, panitia juga menambah kapasitas undangan resmi sebanyak 3.400 kursi.

Kursi tambahan tersebut nantinya dibagi untuk dua sesi acara, yakni kegiatan pada pagi dan sore hari.

Penambahan fasilitas dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat. Selama lima hari masa pendaftaran, jumlah pendaftar untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 RI tercatat telah mencapai lebih dari 336.000 orang.

Tingginya jumlah pendaftar tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk menambah kapasitas dan fasilitas bagi masyarakat yang ingin ikut menyaksikan langsung momentum peringatan kemerdekaan di Istana.

Sementara itu, panitia juga mulai melakukan persiapan terkait rangkaian acara dan undangan kenegaraan. Sejumlah pejabat pemerintah ditugaskan untuk mengantarkan undangan resmi kepada para mantan presiden, mantan wakil presiden serta keluarga mereka.

Persiapan teknis di sekitar kompleks Istana Kepresidenan juga terus dilakukan. Pemerintah mengimbau masyarakat memahami adanya penyesuaian arus lalu lintas di sekitar Jalan Veteran dan Jalan Medan Merdeka Utara selama proses persiapan dan gladi berlangsung.

Latihan bersama serta gladi kotor yang melibatkan berbagai unsur pendukung juga terus dimatangkan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang berjalan lancar.

Pemerintah berharap seluruh persiapan tersebut dapat memberikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang turut hadir dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.* (an/dh)

Robi mengatakan, jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya praktik jual beli jabatan atau pungutan dengan iming-iming posisi tertentu, pihak yang terlibat harus mendapat tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Slogan, Wali Kota Tanjungbalai Wajibkan ASN Terapkan BerAKHLAK

Menurut Robi, isu mengenai dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan selama ini menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, ia meminta Pemko Medan membuktikan bahwa proses pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) dilakukan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.

"Pemko Medan harus memberi tindakan tegas kepada jajarannya yang bermasalah, khususnya menyangkut pungutan liar dengan iming-iming jabatan. Buktikan bahwa dugaan tersebut tidak benar dan semua memang berdasarkan kualifikasi serta kemampuan ASN menempati jabatan yang ada di Pemko Medan," ujarnya.

Robi juga mendorong agar dugaan tersebut dibawa ke ranah hukum apabila pemeriksaan menemukan bukti adanya tindak pidana. Menurutnya, penindakan diperlukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di lingkungan Pemko Medan.

"Kalau hasil pemeriksaan memang terbukti, bawa ke pidana saja. Apalagi jumlah uang yang diambil itu cukup besar. Harus ada efek jera atas kasus seperti ini biar jadi pembelajaran kepada ASN yang lain," katanya.

Ia juga meminta Inspektorat Kota Medan memperkuat pengawasan terhadap seluruh ASN. Pengawasan sejak dini dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penempatan maupun pengisian jabatan.

"Pengawasan sejak dini penting dilakukan, karena ini menyangkut nama baik Pemko Medan. Sangat miris kita melihat kejadian seperti ini, kalau bisa jangan sampai terulang lagi," pungkas Robi yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan.

Sebelumnya, Wali Kota Medan membebastugaskan Fernanda dari jabatannya sebagai Camat Medan Timur pada 10 Agustus 2026. Langkah tersebut diambil setelah muncul dugaan bahwa Fernanda saat menjabat Plt Camat Medan Amplas menjanjikan jabatan eselon IV kepada seorang ASN dengan imbalan sekitar Rp120 juta.

Dugaan tersebut masih dalam proses pemeriksaan. Pemko Medan diharapkan dapat mengungkap secara terang rangkaian peristiwa tersebut serta mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.* (mi/dh)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, Forkopimda Asahan, Batu Bara dan Tanjungbalai, serta jajaran Kodim 0208/Asahan.

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Resmikan Masjid Al-Ikhlas Kodim 0208/Asahan, Bupati Taufik Tekankan Sinergi TNI dan Pemda

Dalam rangkaian kegiatan, Pangdam secara resmi meresmikan Masjid Al Ikhlas Kodim 0208/Asahan. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas masjid.

Masjid tersebut diharapkan dapat menjadi sarana ibadah bagi prajurit, PNS, dan keluarga besar Kodim 0208/Asahan. Selain itu, keberadaan masjid diharapkan turut memperkuat keimanan, ketakwaan dan kebersamaan.

Pangdam kemudian memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim. Kegiatan sosial tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa.

Selain meresmikan masjid dan memberikan santunan, Hendy meninjau mural 3D Presiden RI Prabowo Subianto yang berada di lingkungan Makodim 0208/Asahan. Mural tersebut menjadi salah satu media visual yang menggambarkan semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rangkaian kunjungan dilanjutkan dengan penanaman pohon di lingkungan Makodim 0208/Asahan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian TNI AD terhadap kelestarian lingkungan serta upaya menciptakan lingkungan yang hijau, asri dan sehat.

Di hadapan prajurit dan PNS Kodim 0208/Asahan, Pangdam juga memberikan sejumlah arahan. Ia meminta seluruh personel meningkatkan disiplin, loyalitas dan profesionalisme serta menjaga nama baik satuan dan TNI AD.

Hendy menekankan agar setiap personel menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga kekompakan dan soliditas serta hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan.

"Laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Jaga kekompakan, disiplin serta nama baik TNI AD. Jadilah prajurit yang selalu hadir dan bermanfaat bagi masyarakat," pesan Hendy.

Sementara itu, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pangdam I/Bukit Barisan. Menurutnya, arahan yang diberikan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Kami keluarga besar Kodim 0208/Asahan mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan arahan Bapak Pangdam I/Bukit Barisan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," ujar Edy.

Kunjungan kerja tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi dan soliditas prajurit serta PNS Kodim 0208/Asahan dalam menjalankan tugas di wilayah.* (dh)

Kedatangan para mahasiswa tersebut disambut langsung Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Slogan, Wali Kota Tanjungbalai Wajibkan ASN Terapkan BerAKHLAK

Di Kecamatan Tanjungbalai Utara, mahasiswa ditempatkan di Kelurahan Matahalasan dan Kualo Silo Bestari. Kemudian di Kecamatan Teluk Nibung meliputi Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kapias Pulau Buaya, Pematang Pasir dan Perjuangan.

Sementara di Kecamatan Sei Tualang Raso, mahasiswa akan ditempatkan di Kelurahan Sei Raja dan Sumber Sari.

Mahyaruddin menyambut baik pelaksanaan KKN tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik dan terbuka atas pelaksanaan KKN ini, karena kegiatan ini bukan hanya sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah," kata Mahyaruddin.

Ia meminta mahasiswa dapat berbaur dengan masyarakat selama menjalankan program KKN. Selain itu, mahasiswa diminta menjunjung tinggi etika, budaya serta nilai-nilai lokal yang berlaku di tengah masyarakat.

Mahyaruddin juga mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Ia meminta mahasiswa membangun komunikasi dan kerja sama dengan aparatur kelurahan, tokoh masyarakat serta berbagai elemen di lingkungan tempat mereka melaksanakan KKN.

"Kami percaya saudara-saudari adalah putra-putri terbaik bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin masa depan. Manfaatkanlah waktu KKN ini dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk memberi, tetapi juga untuk belajar dari kehidupan masyarakat secara langsung," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan UPMI Medan. Kerja sama tersebut menjadi bentuk komitmen kedua pihak dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Mahyaruddin berharap kerja sama tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Tanjungbalai.

"Kepada adik-adik mahasiswa KKN, manfaatkanlah kesempatan ini untuk belajar dari masyarakat, mengabdikan ilmu yang dimiliki, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan di lingkungan," katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada UPMI Medan yang telah memilih Kota Tanjungbalai sebagai lokasi pengabdian. Mahyaruddin berharap kolaborasi antara Pemko Tanjungbalai dan UPMI dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi kedua pihak.

Sementara itu, Rektor UPMI Medan Ali Mukti Tanjung menyampaikan terima kasih kepada Pemko Tanjungbalai, khususnya Wali Kota Mahyaruddin Salim, atas sambutan dan penerimaan terhadap para mahasiswa yang akan menjalankan KKN Mandiri.

Ali meminta mahasiswa memanfaatkan program tersebut untuk mengamalkan ilmu sekaligus mendapatkan pengalaman dengan terjun langsung ke tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan mahasiswa untuk menjaga sikap dan nama baik kampus selama berada di lokasi KKN. Mahasiswa diminta mampu mengendalikan ego karena seluruh program KKN dilaksanakan secara kolektif.

"Para mahasiswa akan berada di lapangan selama 45 hari mulai 10 Agustus sampai 28 September 2026 untuk melaksanakan sejumlah program yang telah dirancang oleh masing-masing program studi," ujar Ali.

Selain penandatanganan MoU antara Pemko Tanjungbalai dan UPMI Medan, turut dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama atau MoA antara Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dan UPMI Medan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor UPMI Medan Ali Mukti Tanjung, Ketua KKN-M UPMI H Alwi Fahruzi Nasution, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fitra Hadi, Kabag Pemerintahan Bayu Safri Ananda, serta para camat dan lurah.* (dh)

Penerapan ASN BerAKHLAK tersebut dilaunching Mahyaruddin saat memimpin Apel Pemerintahan di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Tanjungbalai Resmi Berganti Identitas Jadi 'Kota Kerang', Ini Targetnya

Mahyaruddin menegaskan, BerAKHLAK tidak boleh hanya menjadi slogan yang terpampang di lingkungan pemerintahan. Nilai tersebut harus diterapkan dalam perilaku dan pekerjaan ASN sehari-hari.

"ASN di Kota Tanjungbalai harus menjadikan BerAKHLAK sebagai budaya kerja sehari-hari, mulai dari memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada masyarakat hingga mampu berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Mahyaruddin.

Ia juga meminta seluruh ASN memiliki semangat "Bangga Melayani Bangsa". Menurutnya, semangat tersebut harus diwujudkan melalui tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Setiap ASN Pemko Tanjungbalai harus memiliki semangat Bangga Melayani Bangsa, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Mahyaruddin mengatakan penguatan Core Values BerAKHLAK merupakan bagian dari upaya Pemko Tanjungbalai membangun budaya kerja aparatur yang profesional dan berintegritas.

Pemerintah Kota Tanjungbalai juga berkomitmen menghadirkan ASN yang responsif serta mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Melalui penguatan Core Values BerAKHLAK, Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk terus menghadirkan aparatur yang berintegritas, responsif, serta mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," tutur Mahyaruddin.

Launching penerapan ASN BerAKHLAK di lingkungan Pemko Tanjungbalai ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh perwakilan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, dilakukan penyematan pin sebagai tanda kesiapan ASN di Kota Tanjungbalai dalam menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK sekaligus mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai.

Penerapan nilai tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kinerja aparatur, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tanjungbalai.* (dh)

Peluncuran logo dilakukan langsung oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, para asisten dan staf ahli di lingkungan Pemko Tanjungbalai saat memimpin Apel Pemerintahan di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Kinerja OPD Dinilai Belum Memuaskan, Wali Kota Tanjungbalai: Jangan Bawa Kekerabatan

Menurutnya, identitas "Tanjungbalai Kota Kerang" juga diharapkan dapat membuat Tanjungbalai lebih mudah dikenali secara nasional maupun internasional. Terlebih, sebelumnya Tanjungbalai juga dikenal dengan sebutan Tanjungbalai Asahan.

"Kita berharap dengan telah diluncurkan penggunaan logo city branding ini dapat memperkuat identitas Kota Tanjungbalai yang berada di Pesisir Pantai Timur Sumatera Utara," kata Mahyaruddin.

Dia berharap branding tersebut tidak hanya dikenal di wilayah Sumatera Utara, tetapi mampu menjangkau pasar nasional hingga internasional. Salah satu targetnya adalah meningkatkan kunjungan wisatawan ke Tanjungbalai.

Mahyaruddin menyebut wisatawan nantinya dapat menikmati berbagai potensi yang dimiliki kota tersebut, termasuk kuliner berbahan kerang yang selama ini telah dikenal masyarakat.

"Harapannya, dapat menarik kunjungan wisatawan, khususnya lokal dan provinsi yang berdekatan dengan Sumatera Utara, datang berkunjung dan melihat langsung kota kita serta menikmati kuliner kerang yang telah dikenal luas," ujarnya.

Ia menegaskan city branding bukan sekadar penggunaan sebuah logo. Menurutnya, branding tersebut menjadi bagian dari upaya menampilkan jati diri Tanjungbalai secara konsisten dan berkelanjutan.

"City branding menjadi awal dan tonggak yang akan kita laksanakan, inilah upaya kita menampilkan jati diri Tanjungbalai secara konsisten dan berkelanjutan," tutur Mahyaruddin.

Mahyaruddin menjelaskan, city branding "Tanjungbalai Kota Kerang" dirancang untuk menjawab tantangan era digital sekaligus memperkuat posisi Tanjungbalai sebagai salah satu kota tujuan wisata di pesisir Pantai Timur Selat Malaka.

Karena itu, branding kota diharapkan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ruang digital dan aktivitas pemerintahan. Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Tanjungbalai mendukung penerapan identitas baru tersebut.

"City branding ini bukan sekadar logo, tetapi sistem yang menghubungkan identitas kota dengan pengalaman digital," jelasnya.

Menurut Mahyaruddin, branding sebuah kota tidak boleh bergantung pada siapa yang menjabat sebagai kepala daerah. Identitas tersebut harus mampu merepresentasikan karakter dan jati diri kota secara berkelanjutan.

Selain sektor pariwisata, penerapan city branding juga diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi lainnya. Pemerintah daerah menargetkan penguatan identitas kota tersebut ikut berdampak terhadap peningkatan kualitas serta kesejahteraan masyarakat.

Logo city branding baru itu juga akan terintegrasi dengan aspek digital pemerintahan. Masyarakat maupun pihak yang membutuhkan logo tersebut dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tanjungbalai.

Mahyaruddin menegaskan peluncuran logo bukan menjadi akhir dari proses city branding. Menurutnya, tahap selanjutnya adalah memastikan identitas tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten dalam berbagai sektor pembangunan.

"City branding ini akan digunakan secara serentak dalam perencanaan wilayah, pembangunan infrastruktur, promosi investasi, hingga komunikasi pemerintah. Inilah fondasi untuk memperkuat daya saing Kota Tanjungbalai sebagai kota tujuan wisata dan investasi," pungkasnya.* (dh)

Hal itu disampaikan Mahyaruddin saat memimpin apel pemerintahan yang diikuti seluruh ASN, pimpinan OPD, kepala lingkungan, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Geger! 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Main Judol

"Saya melihat belum memuaskan. Untuk itu, saya menekankan kepada pimpinan OPD harus bertanggung jawab akan hal ini, karena selama ini hasilnya belum maksimal," kata Mahyaruddin dalam arahannya.

Ia meminta seluruh pimpinan OPD menyusun langkah strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan di lingkungan kerja masing-masing berjalan sesuai target.

Menurutnya, penempatan ASN pada posisi tertentu juga harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan organisasi. Ia mengingatkan pimpinan OPD agar tidak menjadikan hubungan kekerabatan sebagai pertimbangan dalam penempatan pegawai.

"Sebagai pimpinan OPD harus bertanggung jawab, jangan bawa hubungan kekerabatan atau kekeluargaan di tempat bapak/ibu sekalian. Bangun komunikasi, lakukan inovasi, lakukan langkah-langkah serta terobosan yang berbasis target," tegasnya.

Mahyaruddin juga meminta seluruh ASN dan jajaran pemerintah hingga tingkat bawah mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan Tanjungbalai EMAS.

Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan penyelesaian pekerjaan hingga tuntas. Sejumlah perangkat daerah juga diminta menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas masing-masing.

"BKPSDM lakukan pembinaan, Inspektorat lakukan reviu semua kebijakan sesuai regulasi yang berlaku dan BPKPD kawal pengelolaan keuangan. Keluarnya uang negara jangan sampai ada kesalahan," ujarnya.

Selain persoalan kinerja ASN, Mahyaruddin meminta percepatan penyusunan rencana kerja 2026. Menurutnya, penyusunan tersebut harus segera dituntaskan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Ia juga meminta pengisian indikator Innovative Government Award (IGA) dipercepat mengingat proses penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua Agustus.

Untuk pelayanan masyarakat, Mahyaruddin meminta camat, lurah hingga kepala lingkungan memberikan layanan yang optimal. Ia meminta informasi mengenai pejabat, standar operasional prosedur (SOP) serta alur pelayanan dipasang secara jelas di setiap kantor pemerintahan.

"Di kantor buat plang, foto pejabat pemerintahan, SOP dan alur pelayanan. Semua itu harus terpasang dengan baik di kantor bapak/ibu sekalian," katanya.

Mahyaruddin juga mendorong seluruh OPD memanfaatkan media sosial, media cetak dan media online untuk menyampaikan berbagai program serta pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat.

Jika muncul persoalan yang menjadi perhatian publik atau viral di media sosial, ia meminta jajaran pemerintah segera berkoordinasi dan menyelesaikannya hingga tuntas.

Dalam apel tersebut, Mahyaruddin turut menyampaikan rencana penyerahan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi 2026 yang akan digelar di Kota Batam pada 12 Agustus mendatang.

Sejumlah kategori yang dinilai antara lain pengelolaan sampah dan lingkungan asri, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta implementasi program 3 juta rumah.

Ia berharap Pemko Tanjungbalai dapat meraih penghargaan dari salah satu kategori tersebut.

"Harapannya, Pemko Tanjungbalai mendapat penghargaan dari salah satu kategori tersebut," ucapnya.

Di bidang pembangunan, Mahyaruddin meminta Bapperida mengawal arah kebijakan pemerintah agar seluruh target dapat dilaksanakan tepat waktu. Ia menyebut Pemko Tanjungbalai menargetkan pembangunan 10 ruas jalan dengan pengaspalan hotmix pada 2027.

Sementara untuk pengadaan barang dan jasa, ia meminta seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan sistem Inaproc juga ditekankan sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi pengadaan pemerintah.

"Barang dan jasa harus benar-benar dilaksanakan sesuai aturan, wajib Inaproc karena keterbukaan saat ini jawaban dari semua dugaan korupsi," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyaruddin juga turut melakukan launching ASN BerAKHLAK, logo dan city branding "Tanjungbalai Kota Kerang", layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dukcapil, serta menyerahkan santunan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kartu BPJS Ketenagakerjaan.* (dh)