MEDAN – Pemerintah Kota Medan mendorong perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat, khususnya terkait kepedulian lingkungan, pencegahan narkoba, serta dukungan terhadap pembangunan kota.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, saat menerima audiensi jajaran Universitas Medan Area (UMA) di ruang khusus Wakil Wali Kota Medan, Rabu (24/6/2026).

Baca Juga:

• APDESU Desak Kejari Usut Dugaan Penyimpangan Dana BOS SDN 01 Labuhan Ruku

Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan kampus tersebut karena merupakan salah satu alumninya.

Menurut Zakiyuddin, hubungan baik antara Pemerintah Kota Medan dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat melalui berbagai program kolaborasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain membahas kerja sama di bidang pendidikan, Zakiyuddin juga membuka peluang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau S2.

Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Zakiyuddin turut menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan di Kota Medan, seperti masalah lingkungan dan banjir.

Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan kalangan akademisi.

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran itu melalui edukasi dan pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Selain persoalan lingkungan, Zakiyuddin juga mengingatkan ancaman narkoba dan judi online yang semakin menyasar generasi muda.

Karena itu, ia berharap kampus dapat terus menggaungkan gerakan antinarkoba dan anti judi online di lingkungan mahasiswa maupun masyarakat.

Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang mampu memberikan pengaruh positif di tengah masyarakat.

Sementara itu, Direktur Pascasarjana UMA, Retna Astuti Kuswardani, menjelaskan bahwa audiensi tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkenalkan program pendidikan Pascasarjana Universitas Medan Area kepada Pemerintah Kota Medan.

Ia mengatakan UMA memiliki Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih cepat berdasarkan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki.

Melalui program tersebut, UMA berharap dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi ASN di lingkungan Pemko Medan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas profesional.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelesaian berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Kota Medan.* (ad)

BATU BARA — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Kabupaten Batu Bara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Batu Bara dan Kantor Bupati Batu Bara, Rabu, 24 Juni 2026.

Mereka mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Tabligh Akbar dan Bhakti Sosial PK IMM FKIP UMSU

Mereka juga meminta Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.

Koordinator aksi APDESU menyatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat berwenang.

Menurut dia, dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan Dana BOS serta pelaksanaan PPDB yang dianggap belum berjalan secara transparan.

"Kami datang untuk meminta Kejaksaan Negeri Batu Bara mengusut dugaan penyimpangan Dana BOS dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB di SDN 01 Labuhan Ruku. Kami berharap prosesnya dilakukan secara terbuka dan profesional," ujar salah seorang perwakilan APDESU dalam orasinya.

Selain menyampaikan tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Batu Bara, massa juga mendatangi Kantor Bupati Batu Bara.

Mereka meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan dan memastikan seluruh satuan pendidikan menjalankan PPDB sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut APDESU, transparansi pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

arena itu, mereka meminta seluruh pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang mereka sampaikan.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian.

Setelah berorasi, perwakilan demonstran menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak Kejaksaan Negeri Batu Bara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Hingga berita ini ditulis, Kepala UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan APDESU.

Upaya konfirmasi kepada pihak sekolah masih dilakukan.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara juga belum memberikan keterangan resmi terkait desakan pemeriksaan yang disampaikan massa aksi.

APDESU menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut.

Organisasi itu meminta aparat penegak hukum segera memberikan kepastian mengenai tindak lanjut atas aspirasi yang mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut.* (ad)

Satgas tersebut akan mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Sumut.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat Perang Melawan Narkoba, Patroli Gabungan Digencarkan di Tanjungbalai dan Asahan

"Saat ini sudah dibentuk Satgas Judi Online. Tujuan satgas ini agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut bebas judi online, termasuk PPPK penuh dan paruh waktu, juga pegawai BUMD, dan saya ditunjuk sebagai Ketua Satgas," ujar Muttaqien pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (24/6/2026).

Menurut Muttaqien, pembentukan satgas tidak hanya bertujuan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan melalui pemanfaatan data serta koordinasi lintas lembaga.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sumut bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendeteksi ASN yang diduga terlibat aktivitas judol.

"Dalam waktu dekat PPATK akan mengeluarkan rilis terbaru lagi ASN yang terpapar judi online," katanya.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut telah diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Sumut dan PPATK terkait penanganan ASN yang terjerat judol.

Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, data ASN di lingkungan Pemprov Sumut, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, hingga pegawai BUMD, telah diserahkan kepada PPATK untuk dilakukan proses pendeteksian.

"Wewenang kami dibatasi hanya di ranah pengawasan ASN saja, tidak sampai keluar. Kita sudah mengirimkan data dan PPATK saat ini sedang mendeteksinya. Kami kirimkan data ASN tahun 2025 dan akan kita rilis data ASN yang terindikasi judi online tahun 2026, ini sesuai periode waktu," ujar Muttaqien.

Pemprov Sumut berharap keberadaan Satgas Judol dapat meningkatkan integritas dan disiplin aparatur pemerintah sekaligus mencegah keterlibatan ASN dalam aktivitas perjudian daring yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun institusi.

Pada kesempatan yang sama, Muttaqien juga menanggapi pelaksanaan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/3/INST/2026 terkait pengawasan dan penindakan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi ASN, non-ASN, dan pegawai BUMD di lingkungan Pemprov Sumut.

Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan teknis karena regulasi yang mengaturnya masih tergolong baru.

Satpol PP akan berkoordinasi dengan Inspektorat dan BKD untuk menyusun mekanisme pengawasan serta sanksi yang akan diterapkan.

"Kami masih akan melakukan rapat koordinasi dengan inspektorat dan BKD, terkait sanksinya dan lainnya. Kami Satpol PP siap untuk melaksanakan tugas, kalau ada yang kedapatan langsung kita eksekusi, kita beri nasehat dan imbauan dan kita serahkan ke OPD yang bersangkutan untuk dibina dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan," kata Muttaqien.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Sumut menegaskan komitmennya dalam menjaga profesionalisme aparatur pemerintah sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan bebas dari praktik yang dapat merugikan pelayanan publik.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba melalui berbagai langkah pencegahan dan penindakan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Salah satu upaya yang saat ini terus digencarkan adalah patroli gabungan di sejumlah wilayah yang diduga menjadi pintu masuk narkoba, termasuk kawasan Tanjungbalai dan Asahan.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai dan Kemenag Teken Kerja Sama Pencegahan HIV/AIDS, Perkuat Edukasi Berbasis Keagamaan

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Pemprov Sumut telah menerjunkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama aparat gabungan dari TNI dan Polri untuk melakukan patroli terpadu di sejumlah titik strategis.

Kepala Satpol PP Sumatera Utara, Muttqien Hasrimy, mengatakan peredaran narkoba saat ini semakin mengkhawatirkan karena jaringan distribusinya berjalan secara terorganisir dan memanfaatkan berbagai jalur masuk ke wilayah Sumatera Utara.

Hal itu disampaikannya dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (24/6/2026).

"Maka tahun ini, Satpol PP bersama dengan personel gabungan TNI dan Polri bersama-sama melakukan patroli gabungan di pintu-pintu yang rawan," kata Muttqien.

Selain menyasar jalur yang diduga menjadi pintu masuk narkoba, petugas gabungan juga melakukan patroli ke sejumlah tempat hiburan malam.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemeriksaan dan tes urin terhadap pengunjung maupun pengelola tempat hiburan sebagai langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika.

Menurut Muttqien, operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala guna mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di Sumatera Utara.

Sebelumnya, Pemprov Sumut juga pernah mengerahkan sekitar 2.000 personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri untuk melakukan penertiban di sejumlah tempat hiburan malam.

Tidak hanya berfokus pada penindakan, Pemprov Sumut juga menjalankan berbagai program pencegahan yang menyasar kalangan pelajar dan generasi muda.

Salah satunya melalui program Mitra Pelajar yang bertujuan memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba, geng motor, serta berbagai bentuk kenakalan remaja.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupun tindakan kriminal lainnya.

"Masalah fundamental kita adalah narkoba. Jika seseorang sudah terpapar, efek dominonya sangat merusak, terutama bagi keluarganya. Kami meyakini bahwa jika masalah narkoba ini bisa ditekan, angka kejahatan lain pun akan turun secara signifikan," kata Muttqien.

Pemprov Sumut berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat semakin memperkuat upaya pemberantasan narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi generasi mendatang.* (ad)

Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan pada Rabu, 10 Juni 2026, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan HIV/AIDS melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi berbasis keagamaan.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Tabligh Akbar dan Bhakti Sosial PK IMM FKIP UMSU

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Tanjungbalai, Humas Kemenag Kota Tanjungbalai, para Penyuluh Agama Islam, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Nibung, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kota Tanjungbalai.

Melalui kerja sama ini, kedua instansi berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan HIV/AIDS, sekaligus mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS.

Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai menyatakan komitmennya untuk mendukung pencapaian target global Three Zero pada tahun 2030, yaitu Zero Infeksi Baru, Zero Kematian Karena AIDS, dan Zero Diskriminasi.

Target tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menekan penyebaran HIV/AIDS di Kota Tanjungbalai.

Melalui pendekatan keagamaan, program edukasi diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dengan melibatkan penyuluh agama, tokoh agama, serta berbagai unsur keagamaan yang memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan capaian program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tanjungbalai melalui sosialisasi yang berkelanjutan, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pencegahan, deteksi dini, serta pentingnya menghilangkan stigma terhadap penderita HIV/AIDS.

Dengan sinergi antara sektor kesehatan dan keagamaan, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri kegiatan tabligh akbar dan bhakti sosial yang diselenggarakan oleh Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (PK IMM FKIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Kelurahan Bunga Tanjung, Senin (22/6/2026) malam.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa PK IMM FKIP UMSU di Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi IMM UMSU, Apresiasi Program Bakti Sosial untuk Masyarakat

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa yang telah memilih Kota Tanjungbalai sebagai lokasi kegiatan pengabdian masyarakat.

Menurutnya, program yang dijalankan mahasiswa tidak hanya memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana membangun nilai-nilai keagamaan, intelektual, dan kemanusiaan.

Ia menilai tema yang diusung dalam kegiatan tersebut, yakni "Optimalisasi peran kader PK IMM FKIP UMSU dalam mewujudkan pengabdian yang religius, intelektual dan humanitas", sejalan dengan semangat pengabdian yang ditunjukkan para mahasiswa selama berada di Kota Tanjungbalai.

"Sebagaimana tema yang diangkat 'Optimalisasi peran kader PK IMM FKIP UMSU dalam mewujudkan pengabdian yang religius, intelektual dan humanitas' merupakan bagian dari visi yang dilaksanakan oleh adik adik FKIP UMSU selama melaksanakan kegiatan pengabdian kemasyarakatan di Kota Tanjungbalai," ujar Fadly.

Dalam sambutannya, Fadly juga mengaku senang dapat hadir langsung pada acara penutupan kegiatan mahasiswa tersebut.

"Hari ini saya hadir langsung dalam acara penutupan adik-adik Mahasiswa. Terimakasih atas kepedulian dan perhatian dari adik-adik Mahasiswa sekalian yang telah menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai tempat kegiatan bhakti sosial dan malam tabligh akbar," katanya.

Lebih lanjut, ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan di Kota Tanjungbalai pada masa mendatang.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan sekaligus agen edukasi yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan masa depan dan pembangunan sumber daya manusia.

Fadly juga menyambut baik pelaksanaan bakti sosial dan tabligh akbar yang telah dilakukan oleh PK IMM FKIP UMSU karena dinilai mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara kalangan mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah daerah dapat terus terjalin guna mendukung pembangunan sosial dan pendidikan di Kota Tanjungbalai.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (IMM UMSU) Medan di ruang kerjanya, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas rencana kegiatan bakti sosial yang akan dilaksanakan mahasiswa IMM UMSU di Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur.

Baca Juga:

• DWP Kabupaten Asahan Gelar Rapat Koordinasi, Dorong Anggota Kembangkan Usaha dan Keterampilan

Selain melaksanakan berbagai kegiatan sosial, mahasiswa juga akan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif mahasiswa yang memilih Kota Tanjungbalai sebagai lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Fadly, kegiatan yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian sosial yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kalangan akademisi dan pemerintah daerah.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menghadiri acara penutupan kegiatan tersebut bersama para mahasiswa.

"Terimakasih atas kepedulian dan perhatian dari adik-adik Mahasiswa sekalian yang telah menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai tempat kegiatan bhakti sosial," ujarnya.

Selain memberikan apresiasi, Fadly juga mendorong mahasiswa untuk berperan sebagai agen edukasi bagi masyarakat.

Menurutnya, melalui program pengabdian masyarakat, mahasiswa dapat membantu meningkatkan pemahaman warga mengenai pentingnya perencanaan masa depan, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia.

Ia menilai kegiatan bakti sosial semacam ini memiliki dampak positif dan diharapkan dapat diperluas pada masa mendatang agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat di berbagai kelurahan lainnya di Kota Tanjungbalai.

Fadly juga berharap hubungan baik antara IMM UMSU dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat terus terjaga dan semakin berkembang melalui berbagai program kolaboratif yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Semoga kedepan silaturahmi dan kerjasama IMM UMSU dengan Pemko Tanjungbalai terus terjalin dan semakin ditingkatkan dalam menjalin sinergitas dan kolaborasi yang jauh lebih erat," pungkas Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina.

Audiensi tersebut menjadi salah satu bentuk penguatan sinergi antara kalangan mahasiswa dan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan sosial serta pembangunan masyarakat yang berkelanjutan di Kota Tanjungbalai.* (ad)

ASAHAN – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Asahan menggelar rapat koordinasi di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri Penasehat DWP Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik dan Ny. Yuni Rianto, para pengurus, Ketua DWP Unsur Pelaksana (UP) Dinas, Ketua DWP UP Kecamatan, Ketua DWP UP Badan, serta sejumlah tamu undangan.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Sosialisasi P3-TGAI 2026, Dorong Perbaikan Irigasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Dalam bimbingan dan arahannya, Penasehat DWP Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan koordinasi, serta mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi.

Ia juga mengingatkan agar berbagai kegiatan yang selama ini telah berjalan, seperti pengajian dan olahraga, dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan karena dinilai memberikan manfaat bagi anggota.

Selain itu, Ny. Yusnila menyampaikan informasi bahwa pada 3 Juli 2026 akan digelar Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

Berkaitan dengan kegiatan tersebut, DWP Kabupaten Asahan mengajak seluruh anggota yang memiliki keterampilan maupun produk makanan kering untuk ikut berpartisipasi dengan menitipkan hasil karyanya di stan DWP.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi anggota.

Ny. Yusnila berharap berbagai pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan organisasi dapat memberikan manfaat bagi keluarga masing-masing.

Menurutnya, keterampilan yang dimiliki anggota perlu terus dikembangkan agar dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan, termasuk melalui pemasaran secara daring atau jualan online.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh anggota untuk terus mengikuti kegiatan yang memberikan manfaat nyata, seperti praktik keterampilan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan serta kemandirian ekonomi.

"Dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan, hendaknya dapat memberikan manfaat bagi orang lain," pesannya.

Di akhir arahannya, Ny. Yusnila Indriati Taufik menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi serta mendukung terselenggaranya rapat koordinasi tersebut.

Melalui kegiatan ini, DWP Kabupaten Asahan berharap dapat terus memperkuat peran organisasi dalam mendukung peningkatan kapasitas anggota, mempererat kebersamaan, serta mendorong tumbuhnya usaha produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.* (ad)

MEDAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri Sosialisasi Tingkat Balai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 yang digelar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, di Hotel Arya Duta Medan, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan sosialisasi ini menjadi tahapan awal sebelum pelaksanaan Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026 di wilayah kerja BBWS Sumatera II Medan.

Baca Juga:

• Prabowo Soroti Produksi Padi Naik 100 Persen, Indonesia Dibidik Jadi Lumbung Pangan Dunia

Pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) maupun Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A).

Dalam kegiatan tersebut hadir jajaran BBWS Sumatera II Medan, perwakilan pemerintah daerah dari sejumlah kabupaten di Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan, para camat, ketua P3A desa penerima manfaat, serta tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia yang juga Kepala Satuan Kerja, Indra Kurnia, mengatakan Program P3-TGAI merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat petani yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi tersier.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan meningkatkan kapasitas kelompok petani dalam mengelola jaringan irigasi sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

Pada Tahun Anggaran 2026, pelaksanaan P3-TGAI akan tersebar di 15 kabupaten dan kota di wilayah kerja BBWS Sumatera II Medan.

Kabupaten Asahan memperoleh alokasi sebanyak 56 lokasi, sementara Kabupaten Deli Serdang mendapat 57 lokasi dan Serdang Bedagai sebanyak 86 lokasi.

Selain itu, Kabupaten Karo memperoleh 48 lokasi, Mandailing Natal 29 lokasi, Padang Lawas Utara 27 lokasi, serta Tapanuli Selatan sebanyak 15 lokasi.

Alokasi di daerah lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.

Sementara itu, sambutan Kepala BBWS Sumatera II Medan disampaikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air II, Ali Cahyadi Achmad.

Ia menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada kepala desa penerima program, camat sebagai pembina desa, dan P3A sebagai pelaksana kegiatan mengenai mekanisme pelaksanaan serta manfaat Program P3-TGAI.

"Dengan pemahaman yang baik, program ini diharapkan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026 yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurutnya, keberadaan jaringan irigasi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas sektor pertanian di daerah.

Karena itu, Bupati berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bersinergi mengawal pelaksanaan program agar berjalan tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dukungan semua pihak sangat diperlukan agar manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh para petani dan mampu mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Asahan," kata Taufik.

Program P3-TGAI sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur irigasi berbasis pemberdayaan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan hasil pertanian dan ketahanan pangan nasional.* (ad)

Dalam kunjungannya, Prabowo melihat Teknologi Budidaya Padi Pertanian Modern Model Advanced Agricultural System (PM-AAS) serta berbagai inovasi yang dipamerkan dalam Gelar Teknologi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan teknologi pendukung swasembada pangan.

Baca Juga:

• Prabowo Sentil Penolak MBG: Perut Lapar Tak Diisi, Bisa Berujung Maut

"Saya kira banyak sekali inovasi dan teknologi baru yang dikembangkan. Hasilnya cukup revolusioner. Yang tadinya menghasilkan 5 ton gabah, sekarang bisa 10 ton bahkan 12 ton. Artinya produktivitas naik hingga 100 persen," ujar Prabowo.

Menurutnya, peningkatan produktivitas tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membuka peluang menjadi salah satu lumbung pangan dunia.

Prabowo optimistis sektor pertanian Indonesia memiliki masa depan cerah jika didukung sistem yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi modern, serta peningkatan kesejahteraan petani.

"Saya kira tidak lama lagi kita bisa menjadi lumbung padi dunia. Kita bisa membantu banyak negara. Yang penting sekarang kita jaga agar ini menjadi sistem yang berkelanjutan," katanya.

Kepala Negara juga menegaskan pentingnya memperkuat seluruh rantai produksi pangan melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan hilirisasi. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas hasil pertanian sekaligus memperluas komoditas unggulan nasional.

Selain beras dan jagung, Prabowo menyebut komoditas lain seperti kedelai, singkong, gula, sorgum, dan sagu memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus mendorong penyebaran teknologi pertanian modern ke seluruh daerah agar mampu meningkatkan produktivitas hingga tingkat desa.

"Target kita setiap desa bisa swasembada, setiap kecamatan swasembada, setiap kabupaten swasembada, dan setiap provinsi minimal mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri," tegas Prabowo.

Prabowo meyakini pertanian yang kuat akan menjadi fondasi utama bagi kekuatan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk ancaman krisis pangan yang tengah melanda sejumlah negara.* (k/dh)

Ketua LPSK, Achmadi, mengatakan permohonan yang diajukan Sony telah diterima dan saat ini masih berada dalam tahap penelaahan oleh tim LPSK.

Baca Juga:

• Prabowo Sentil Penolak MBG: Perut Lapar Tak Diisi, Bisa Berujung Maut

Menurutnya, LPSK akan melakukan pendalaman terhadap substansi permohonan tersebut sebelum mengambil keputusan. Selain itu, koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga akan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkara yang sedang ditangani.

Achmadi menjelaskan, pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah permohonan Sony layak diterima atau tidak. Termasuk terkait keputusan Kejaksaan Agung yang sebelumnya menolak pengajuan status justice collaborator dari tersangka kasus MBG tersebut.

"Terkait penolakan itu tentu akan menjadi bagian dari pendalaman, tetapi saat ini kami masih fokus melakukan kajian terhadap permohonan yang masuk," katanya.

Ia menegaskan bahwa prinsip dan ketentuan mengenai justice collaborator yang digunakan LPSK pada dasarnya sama dengan regulasi yang berlaku di institusi penegak hukum lainnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya. Penyidik menilai Sony merupakan pelaku utama dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis sehingga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh status tersebut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut salah satu syarat utama justice collaborator adalah bukan pelaku utama dan bersedia mengakui perbuatannya.

Menurut penyidik, hingga proses pemeriksaan berlangsung, Sony belum dianggap mengakui perbuatannya sebagaimana dugaan tindak pidana yang disangkakan. Karena itu, Kejagung memutuskan menolak permohonan JC yang diajukan.

Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis hingga kini masih terus dikembangkan oleh penyidik Kejaksaan Agung dengan sejumlah tersangka yang telah ditetapkan.* (in/dh)

Informasi tersebut dikonfirmasi Humas PN Jakarta Selatan, Halida Rahardhini. Menurutnya, permohonan praperadilan atas nama Roy Suryo telah resmi terdaftar dan akan segera memasuki tahap persidangan.

Baca Juga:

• Kasus Ijazah Jokowi Masuk Babak Sidang, IPW Tantang Jaksa Buktikan Dakwaan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan pengadilan, sidang perdana praperadilan akan digelar pada Senin, 29 Juni 2026, pukul 09.00 WIB. Persidangan akan dipimpin Hakim Tunggal I Ketut Darpawan.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, permohonan tersebut tercatat dengan nomor perkara 99/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL yang didaftarkan pada 22 Juni 2026.

Pihak yang menjadi termohon dalam perkara ini adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kapolda Metro Jaya cq Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya cq Subdit Kamneg cq Tim Penyidik, serta Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam gugatan praperadilan yang diajukan, Roy Suryo mempersoalkan sah atau tidaknya tindakan penangkapan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Selain itu, ia juga menggugat tindakan penggeledahan yang sebelumnya dilakukan dalam proses penyidikan perkara tersebut.

Langkah hukum ini menjadi upaya Roy Suryo untuk menguji prosedur hukum yang dijalankan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang menjerat dirinya.

Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelumnya telah memasuki tahap pelimpahan berkas ke kejaksaan setelah penyidik menyatakan proses penyidikan telah rampung.* (mt/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Saat berpidato, perhatian Prabowo tertuju pada sejumlah anak yang membawa spanduk bertuliskan "Indonesia Sehat Bersama MBG".

Baca Juga:

• Prabowo Blak-blakan soal 4 Kali Kalah Pemilu: Rasanya Tidak Enak

"Ada juga yang tidak setuju MBG. Harusnya mereka datang ke sini, tanya petani, nelayan, MBG perlu atau tidak. Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, tidak ada persoalan yang lebih mendesak dibandingkan memastikan masyarakat terbebas dari kelaparan. Ia menilai kebutuhan pangan merupakan fondasi utama sebelum membicarakan persoalan lainnya.

Prabowo juga menyoroti adanya pandangan yang menyebut masih banyak persoalan yang lebih penting dibanding program makan bergizi. Namun ia menegaskan bahwa perut lapar harus menjadi perhatian utama.

"Saya kira tidak ada yang lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar kalau tidak segera diisi, dia bisa mati," tegasnya.

Selain itu, Prabowo mengingatkan mengenai ancaman krisis pangan global yang diperkirakan masih membayangi sejumlah negara. Ia mengutip peringatan lembaga internasional yang menyebut jumlah masyarakat dunia yang mengalami kelaparan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, Prabowo menyebut Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik karena mulai mampu meningkatkan produksi pangan nasional. Bahkan, menurutnya, Indonesia saat ini telah mulai membantu sejumlah negara yang mengalami kekurangan pasokan pangan.

Ia berharap program MBG dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat dan produktif.* (d/dh)

Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Prabowo mengaku kekalahan dalam kontestasi politik bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Meski demikian, ia memilih untuk terus berjuang karena memiliki keyakinan terhadap visi pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

Baca Juga:

• Di Gorontalo, Prabowo Singgung Aktor di Balik Demo: Saya Tahu Semuanya

Prabowo menjelaskan, tekadnya untuk terus bertahan dalam dunia politik didorong oleh pandangannya terhadap arah pembangunan ekonomi nasional yang saat itu dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat kecil, terutama petani, nelayan, dan buruh.

Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi rakyat dan memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengenang pengalamannya ketika menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Saat itu, ia mengaku menentang kebijakan impor beras yang dilakukan ketika petani sedang memasuki masa panen karena dinilai dapat merugikan hasil produksi dalam negeri.

Ia menegaskan bahwa perjuangannya di dunia politik berangkat dari keinginan memperkuat kesejahteraan rakyat dari lapisan bawah. Karena itu, meski berulang kali mengalami kekalahan, dirinya tetap memilih maju dan melanjutkan perjuangan politik.

Prabowo meyakini dukungan petani dan nelayan menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkannya meraih kemenangan pada Pemilihan Presiden terakhir.

"Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah," ujarnya.*(k/dh)

Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung adanya kelompok tertentu yang dinilai tidak menyukai dirinya karena memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Bahkan, ia mengaku mengetahui pihak yang mendanai sejumlah aksi demonstrasi tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Lencana Emas dari KTNA di Gorontalo, Petani-Nelayan Beri Apresiasi Tertinggi

Prabowo juga menilai tidak semua peserta aksi memahami substansi tuntutan yang mereka suarakan. Menurutnya, ada peserta demonstrasi yang hanya ikut karena mendapatkan imbalan tertentu.

Ia mencontohkan adanya peserta aksi yang mengaku menerima bayaran untuk mengikuti demonstrasi tanpa memahami secara jelas tujuan aksi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kekompakan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Ia mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah tim yang membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat agar mampu bersaing dengan negara lain.

"Kita ini harus kompak. Negara kita sedang bersaing dengan banyak negara. Kalau ada kekurangan, tentu boleh dikritik, tetapi kritik harus membangun dan bertujuan memperbaiki," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, ia berharap kritik disampaikan secara konstruktif demi mendukung kemajuan bangsa dan memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia.* (oz/dh)

MTQ ke-8 Korpri tingkat Provinsi Sumatera Utara berlangsung pada 24–25 Juni 2026 di Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut, Jalan Willem Iskandar, Deliserdang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib.

Baca Juga:

• Motor Sitaan Kasus BGN Berpeluang Jadi Kendaraan Guru Honorer, DPR Beri Lampu Hijau

"Di tengah berbagai tuntutan zaman yang semakin kompleks, ASN dituntut terus memperkuat pondasi spiritual dan moral agar tidak mudah tergerus pengaruh negatif. Karena itu MTQ ini relevan dalam membangun ASN berkarakter Qurani," ujar Suib, Selasa (24/6/2026).

Ia juga menekankan bahwa MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan untuk menjaring qori dan qoriah terbaik yang akan mewakili Sumut pada MTQ Korpri tingkat nasional pada Agustus 2026 mendatang.

Suib berharap para peserta dapat memanfaatkan ajang ini secara maksimal dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta menampilkan kemampuan terbaik.

"Bukan semata untuk prestasi, tetapi sebagai bentuk kecintaan kepada Allah dan Al-Qur'an," katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan moral di lingkungan birokrasi agar nilai-nilai Al-Qur'an dapat lebih membumi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, ASN di Sumut diharapkan semakin beriman, bertakwa, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

MTQ Korpri ke-8 ini mempertandingkan berbagai cabang seperti tilawah, qiraat, hifzil Qur'an, tafsir, dan fahmil Qur'an. Peserta berasal dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, dan kegiatan akan ditutup pada 25 Juni 2026.* (dh)

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum KTNA, Yadi Sofyan Noor, sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan dukungan Presiden terhadap sektor pertanian dan perikanan nasional. KTNA menilai kehadiran kepala negara menjadi dorongan moral bagi petani dan nelayan untuk terus berinovasi dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo Singgung Fenomena Unik: Cuma di Indonesia Polisi dan TNI Urus Pertanian

Dalam kunjungan kerja tersebut, Prabowo tampak mengenakan kemeja safari berwarna krem dan peci khas Gorontalo. Ia tiba menggunakan kendaraan dinas Maung MV3 Garuda Limousine putih dan disambut antusias oleh masyarakat setempat.

Setibanya di lokasi acara, Prabowo menyapa warga dari atas kendaraan melalui sunroof sebelum kemudian turun dan menyalami masyarakat secara langsung dengan pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Suasana penyambutan berlangsung meriah dengan iringan lagu-lagu nasional seperti Bangun Pemudi Pemuda dan Maju Tak Gentar.

Acara PENAS Petani dan Nelayan XVII sendiri menjadi ajang pertemuan nasional petani dan nelayan untuk memperkuat jejaring, inovasi, serta kebijakan sektor pangan di Indonesia.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani dan Nelayan Andalan XVII Tahun 2026 di Gorontalo.

Baca Juga:

• Prabowo Cerita Kedekatan dengan Petani dan Nelayan Sejak Masih Jadi Prajurit

Prabowo menilai keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong keberhasilan Indonesia dalam menjaga produksi pangan nasional, termasuk beras dan jagung.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang selama ini ikut terlibat dalam penguatan sistem pertanian nasional.

"Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga kembali menegaskan komitmennya untuk terus berpihak kepada petani dan nelayan. Ia menyebut kedua kelompok tersebut memiliki peran penting sejak masa awal kemerdekaan Indonesia.

Ia menyinggung sejarah bahwa pada masa pascaproklamasi, petani dan nelayan turut menopang kebutuhan pangan bagi para pejuang dan aparat negara.

"Tentara waktu itu ditopang, diberi makanan oleh petani Indonesia, termasuk oleh kepolisian," kata Prabowo.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menghadiri berbagai agenda seperti pertukaran inovasi pertanian, dialog kebijakan, hingga penguatan kemitraan usaha untuk mendukung kemandirian pangan nasional.* (mt/dh)

Prabowo mengatakan kedekatannya dengan petani dan nelayan tidak lepas dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, termasuk saat masa awal kemerdekaan.

Baca Juga:

• Prabowo Heran Ekonomi Tumbuh Tapi Kemiskinan Justru Bertambah, Luhut Buka Suara

Ia menyebut pada masa pascaproklamasi, petani dan nelayan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan negara, termasuk membantu kebutuhan logistik para prajurit.

"Dulu tentara ditopang, diberi makanan oleh petani Indonesia, termasuk oleh kepolisian didukung oleh petani dan nelayan," ujarnya.

Prabowo juga mengenang masa ketika dirinya masih bertugas di TNI di daerah pedesaan. Ia mengaku sering mendapatkan bantuan makanan dari warga, meski dalam kondisi kehidupan yang serba terbatas.

"Saya waktu muda di desa-desa, di gunung, saya merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, tapi tetap masak untuk prajurit TNI," kata dia.

Menurut Prabowo, pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan kuat dirinya terus memberikan perhatian pada sektor pertanian dan perikanan sebagai bagian penting ketahanan bangsa.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menghadiri sejumlah agenda strategis seperti pertukaran inovasi pertanian, dialog kebijakan, hingga penguatan kemitraan usaha untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian pangan nasional.* (mt/dh)

Gus Falah menilai perbuatan yang diduga dilakukan Taufik Hidayat merupakan tindak kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan.

Baca Juga:

• Polisi Ungkap Kronologi Penangkapan Taufik Hidayat, Pelaku Penganiayaan Pacar Selama 3 Tahun

Ia menegaskan proses hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan efek jera bagi pelaku. Menurutnya, korban disebut mengalami penderitaan berat akibat penyekapan dan penganiayaan yang diduga berlangsung hingga bertahun-tahun.

Gus Falah juga mendorong aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal yang relevan secara maksimal, termasuk ketentuan dalam KUHP terkait penganiayaan berat.

"Harus memberikan hukuman yang seberat-beratnya agar ada efek jera dan memenuhi rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Selain proses hukum terhadap pelaku, ia menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban. Negara, kata dia, wajib hadir memberikan pendampingan psikologis dan layanan medis.

"Pemulihan fisik dan psikis korban juga harus menjadi perhatian utama," tambahnya.

Diketahui, korban YTR diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan selama kurang lebih tiga tahun hingga mengalami luka berat, termasuk gangguan penglihatan, kesulitan bicara, hingga tidak dapat berjalan secara normal.

Sementara itu, pelaku Taufik Hidayat telah ditangkap dan kini ditahan di sel khusus Polda Jawa Barat dengan pengawasan ketat menggunakan CCTV selama proses pemeriksaan.* (an/dh)