TAUD menilai putusan tersebut belum mencerminkan kerugian yang dialami Andrie Yunus, termasuk kerusakan pada indera penglihatan dan luka bakar pada kulit.

Baca Juga:

• Pemecatan Dua Anggota BAIS Dihapus, TAUD: Peradilan Militer Perkuat Kesan Impunitas dan Jadi Wadah Lindungi Sesama Prajurit

Menurut TAUD, amar putusan banding juga dinilai menimbulkan ketidakjelasan mengenai status pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang sebelumnya dijatuhkan di tingkat pertama.

TAUD menyebut kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa pemecatan terhadap Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Wiidhi Cahyono telah dianulir.

TAUD juga menilai perubahan hukuman tersebut lebih menguntungkan kedua terdakwa. Mereka mempertanyakan proses persidangan yang berlangsung tertutup serta menilai kondisi tersebut berpotensi membuat pencarian kebenaran materiil tidak berjalan secara utuh.

"Konstruksi hukum yang demikian bukan hanya berpotensi merusak marwah kekuasaan kehakiman, tetapi juga menggerus prinsip negara hukum yang semestinya menjamin kepastian hukum, transparansi, dan keadilan," ujar TAUD.

Hukuman Dua TNI Dikurangi

Putusan banding tersebut tercantum dalam perkara Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 yang tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer.

Dalam putusan itu, hukuman terhadap Serda Edi Sudarko dikurangi dari 3 tahun penjara menjadi 2 tahun 6 bulan. Sementara hukuman Lettu Budhi Hariyanto Wiidhi Cahyono dikurangi dari 2 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun penjara.

"Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 tanggal 10 Juni 2026, terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sekedar pemidanaannya," bunyi amar putusan.

Sementara itu, hukuman terhadap dua terdakwa lainnya tidak berubah. Kapten Nandala Dwi Prasetya tetap dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, sedangkan Lettu Sami Lakka tetap dihukum 1 tahun 6 bulan penjara.

"Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 tanggal 10 Juni 2026, terhadap Terdakwa-3 dan Terdakwa-4," demikian amar putusan.

TAUD Soroti Reformasi Peradilan Militer

TAUD menilai posisi dan kapasitas pelaku semestinya menjadi salah satu pertimbangan serius dalam menentukan berat ringannya hukuman. Menurut mereka, putusan banding justru mengurangi pidana dan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap dua terdakwa.

TAUD juga menyinggung pernyataan Komisi Yudisial (KY) mengenai dugaan pelanggaran kode etik hakim yang menangani perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus di tingkat pertama.

Mereka meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menindaklanjuti pengaduan korban mengenai dugaan pelanggaran etik majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta secara serius dan transparan.

TAUD bahkan mendorong adanya evaluasi terhadap jajaran pimpinan pengadilan militer yang disebut berkaitan dengan dugaan persoalan etik tersebut.

Di sisi lain, putusan banding telah menetapkan hukuman masing-masing terdakwa. Edi Sudarko divonis 2 tahun 6 bulan penjara, Budhi Hariyanto Wiidhi Cahyono 2 tahun, Nandala Dwi Prasetya 2 tahun, dan Sami Lakka 1 tahun 6 bulan.

Kritik TAUD terhadap putusan tersebut merupakan sikap organisasi terhadap proses hukum yang telah berlangsung. Penilaian mengenai dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim tetap merujuk pada putusan pengadilan yang bersangkutan.* (d/dh)

KARO - Ratusan warga Desa Kuta Tengah, Kabupaten Karo, yang mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung mendapat makanan bergizi gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Penyaluran dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekitar wilayah terdampak.

Kepala KPPG Medan Donal Simanjuntak mengatakan pelayanan MBG disesuaikan dengan kondisi kedaruratan di lapangan. Penyaluran tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana.

Baca Juga:

• Gunung Semeru di Lumajang Kembali Erupsi dan Semburkan Kolom Abu Setinggi 1.000 Meter

KPPG Medan mengoordinasikan SPPG Karo Simpang Empat Ndokum Siroga untuk mengalihkan sebagian penerima manfaat dengan menyalurkan makanan kepada warga dan personel yang berada di posko pengungsian.

Sementara itu, distribusi MBG kepada penerima manfaat di sekolah tetap berjalan seperti biasa.

Kepala SPPG Karo Simpang Empat Ndokum Siroga Claudio Alvarez Ginting mengatakan sebanyak 2.208 penerima manfaat di sekolah tetap mendapatkan MBG. Penyaluran untuk masyarakat dan personel di posko pengungsian dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.

Penyaluran MBG untuk pengungsi mulai dilakukan pada Selasa (1/9/2026) malam. Total terdapat 800 porsi makanan yang disalurkan, dengan rincian 650 porsi untuk pengungsi dan 150 porsi untuk personel yang bertugas di posko.

Selain makanan bergizi, susu juga disalurkan kepada masyarakat di posko pengungsian untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi selama berada dalam kondisi darurat.

Erupsi Gunung Sinabung terjadi pada Senin (31/8/2026) sekitar pukul 10.17 WIB. Kolom abu erupsi dilaporkan mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak gunung.

Masyarakat di sekitar Gunung Sinabung sebelumnya telah diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas gunung. Sebaran abu vulkanik juga berdampak ke sejumlah permukiman warga.

Ratusan warga Desa Kuta Tengah kemudian dievakuasi pada Selasa (1/9/2026) ke Desa Sukatepu, Kecamatan Naman Teran.

Penyesuaian distribusi MBG tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kedaruratan akibat erupsi Gunung Sinabung.* (ds/dh)

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terjadi pada pukul 08.13 WIB. Kolom abu teramati berwarna tebal dengan ketinggian mencapai 1.000 meter di atas puncak.

Baca Juga:

• Beda dari 2018, BNPB Jamin Anak Krakatau Belum Berpotensi Tsunami Meski Erupsi Menerus

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan aktivitas erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 milimeter. Gempa letusan berlangsung selama 1 menit 33 detik.

Menurut Isnugroho, berdasarkan pemantauan arah angin, material abu vulkanik dari erupsi berpotensi bergerak ke arah timur dan timur laut.

"Kalau arah anginnya ke timur sepertinya hujan abu terjadi di sekitar Pasrujambe dan Senduro," kata Isnugroho.

Hingga saat ini belum ada laporan mengenai dampak erupsi. Warga yang berada di sekitar lereng Gunung Semeru juga masih menjalankan aktivitas secara normal dan belum dilakukan evakuasi.

Meski demikian, Isnugroho mengingatkan intensitas letusan Semeru yang masih tinggi dapat meningkatkan potensi hujan abu di sekitar lereng gunung.

Selain hujan abu, ancaman lain yang perlu diwaspadai adalah banjir lahar. Risiko tersebut dapat meningkat apabila kawasan Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi karena material hasil letusan dan guguran masih menumpuk di lereng.

"Secara jumlah letusan memang masih tinggi, ini bisa memicu banjir lahar dengan membawa material cukup banyak apabila terjadi hujan deras di sekitar gunung," ujarnya.

Saat ini status aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berada pada Level III atau Siaga.

BPBD Lumajang mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 kilometer dari puncak Gunung Semeru.

Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena kawasan tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar.

"Waspada terhadap potensi awan panas guguran (APG), guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru," imbau Isnugroho.

Masyarakat di sekitar Gunung Semeru diminta mengikuti informasi resmi dari petugas serta mematuhi batas kawasan yang ditetapkan untuk mengurangi risiko akibat aktivitas vulkanik dan potensi banjir lahar.* (k/dh)

"Kementerian Luar Negeri bersama instansi terkait terus mendalami informasi yang kami terima beberapa hari lalu terkait keterlibatan 8 warga negara Indonesia yang diduga direkrut," kata Sugiono dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).

Baca Juga:

• Sempat Nyanyi Bareng di Solo, Kemlu Tegaskan Xanana Gusmao Tak Ada Agenda Temui Prabowo

"Hak-hak konsuler yang kami harus penuhi sepanjang tidak ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya juga menyatakan masih memverifikasi identitas delapan WNI tersebut serta mendalami proses perekrutan mereka.

Selain memastikan identitas, pemerintah turut menelusuri kemungkinan adanya unsur penipuan atau eksploitasi dalam proses perekrutan. Hal tersebut termasuk kemungkinan mereka menerima tawaran pekerjaan yang ternyata berbeda dari kondisi sebenarnya.

Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang sebelumnya mengatakan pemerintah akan mendalami kemungkinan adanya perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.

"Pemerintah Indonesia juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya," kata Yvonne.

Pemerintah juga menyatakan akan memberikan perlindungan apabila hasil verifikasi nantinya menemukan WNI yang menjadi korban penipuan atau eksploitasi.

"Apabila terdapat WNI yang menjadi korban dalam proses tersebut, Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah pelindungan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Kasus tersebut sebelumnya mencuat setelah muncul informasi mengenai delapan WNI yang diduga bergabung dengan pasukan Rusia. Pemerintah masih melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi dan status masing-masing WNI.

Di tengah proses verifikasi, Kemlu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya pekerjaan yang berkaitan dengan wilayah konflik atau berpotensi melibatkan aktivitas militer.

Sugiono menegaskan pemerintah akan terus mendalami informasi tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Status dan kondisi delapan WNI itu juga masih menunggu hasil verifikasi serta koordinasi antarlembaga.* (in/dh)

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan dana tersebut diperuntukkan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penanganan akan dilakukan melalui kombinasi operasi udara, operasi darat, pembasahan gambut, penegakan hukum, serta pencegahan.

Baca Juga:

• Tragis Orangutan Sampurna Mati Terpapar Asap Karhutla di Ketapang, Jadi Alarm Darurat Ancaman Nyawa Satwa dan Manusia

Selain DAK Rp5,5 miliar, pemerintah juga akan mengoordinasikan kebutuhan anggaran operasional lainnya bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan DPR RI. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sarana serta prasarana penanganan karhutla.

Raja Juli mengatakan pemerintah juga akan memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan data BMKG, terdapat potensi awan hujan di Kalimantan Barat pada 4-8 September 2026.

Potensi hujan tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan pembasahan wilayah dan tinggi muka air tanah, khususnya di kawasan gambut yang rentan terbakar.

Perkuat Water Bombing

Pemerintah juga memperkuat operasi water bombing untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit ditangani melalui jalur darat.

Dukungan operasi udara tersebut mencakup tambahan tiga pesawat Chinook dari Pasukan Bela Diri Jepang. Pesawat akan digunakan untuk membantu penanganan di kawasan yang dinilai krusial.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Danau Sentarum yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

"Operasi udara tersebut akan diarahkan ke sejumlah kawasan krusial, termasuk Danau Sentarum yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, guna mencegah meluasnya kebakaran," ujar Raja Juli.

Di darat, penanganan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni Kemenhut, BPBD, serta relawan. Pemerintah juga melakukan pemetaan kebutuhan personel hingga tingkat kabupaten dan kecamatan agar pengerahan kekuatan lebih tepat sasaran.

Penanganan Gambut dan Penegakan Hukum

Untuk kawasan gambut, pemerintah menyiapkan metode peat injection atau penyuntikan gambut. Teknik tersebut digunakan untuk membantu membasahi lapisan tanah sekaligus mengendalikan bara api yang masih berada di bawah permukaan.

Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik secara perorangan maupun korporasi.

Raja Juli juga mendorong edukasi kepada masyarakat agar menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

"Melalui dukungan pendanaan dan penguatan operasi terpadu, pemerintah berharap pengendalian karhutla di Kalimantan Barat dapat dipercepat sekaligus mencegah munculnya kembali titik-titik kebakaran," katanya.

Pemerintah berharap kombinasi dukungan anggaran, operasi darat dan udara, pembasahan gambut, serta pencegahan dapat mempercepat pengendalian karhutla di Kalimantan Barat dan mencegah kebakaran meluas.* (an/dh)

Hal itu disampaikan Taqwaddin saat memberikan sambutan pada pelantikan Pengurus Organisasi Daerah (Orda) ICMI Aceh Besar periode 2026-2031 di bawah kepemimpinan Prof Dr Mujimulia, Sabtu (5/9/2026).

Baca Juga:

• Bisa Picu Rush Money hingga Guncang Ekonomi, Hakim Tipikor Bongkar Celah Subjektivitas Aturan Pemblokiran Rekening di KUHAP 2025

"Orang-orang ICMI adalah cendekia. Di dalamnya berhimpun para tokoh dan ahli dalam berbagai bidang keilmuan, praktisi profesional, para ulama, aktivis dan para pemuda," kata Taqwaddin.

Menurut dia, ICMI tidak cukup hanya menjadi tempat berhimpunnya para intelektual. Organisasi tersebut harus mampu menerjemahkan keahlian anggotanya menjadi kekuatan yang dapat membantu menyelesaikan persoalan masyarakat dan mendorong pembangunan Aceh.

"Kita diharap menjadi tumpuan yang dapat menggerakkan kemajuan dalam berbagai bidang," tegasnya.

Empat Kriteria Pemimpin Aceh

Dalam kesempatan itu, Taqwaddin juga menyampaikan empat kriteria yang dinilainya penting bagi tokoh dan pemimpin Aceh. Keempatnya dirumuskan melalui filosofi lokal Aceh, yakni tuha, tuho, teupeu, dan teupat.

Tuha dimaknai sebagai kematangan usia dan pengalaman. Menurut Taqwaddin, seorang tokoh atau pemimpin idealnya memiliki kematangan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan masyarakat.

Tuho berarti mengetahui arah yang hendak dituju. Seorang pemimpin dinilai harus memiliki visi serta memahami tujuan yang ingin dicapai bersama masyarakat.

Selanjutnya teupeu, yakni memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Seorang pemimpin tidak harus menguasai seluruh bidang secara mendalam, tetapi harus mampu memahami berbagai persoalan yang melibatkan banyak orang dan kepentingan.

Terakhir teupat, yaitu tepat dalam bersikap dan bertindak. Karakter tersebut mencakup kejujuran, kepatuhan terhadap aturan, kepatutan, kearifan, dan integritas.

Taqwaddin menilai empat karakter tersebut penting dimiliki siapa pun yang ingin mengambil peran dalam pembangunan Aceh. Kepemimpinan, kata dia, membutuhkan pengalaman, visi, wawasan, sekaligus integritas.

ICMI Aceh Besar Diminta Jadi Penyangga Kemajuan Aceh

Taqwaddin juga memberikan perhatian khusus kepada kepengurusan ICMI Orda Aceh Besar yang baru dilantik. Dia berharap organisasi tersebut mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah.

"ICMI Orda Aceh Besar saya rasa seperti Orwil. Jadi, ICMI Aceh Besar ini harus hebat. Bersama Orda Banda Aceh, Sabang dan daerah lainnya menjadi penyangga yang kuat untuk kemajuan Aceh," ujarnya.

Dia meminta pengurus ICMI Aceh Besar periode 2026-2031 bekerja secara serius, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, serta melahirkan gagasan dan program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Taqwaddin, kekuatan ICMI terletak pada kemampuan menggabungkan pengetahuan, pengalaman, dan kepedulian para anggotanya untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Dia pun menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus ICMI Aceh Besar yang baru dilantik dan berharap kepengurusan tersebut dapat berkontribusi terhadap kemajuan daerah.

"Selamat bekerja para pengurus ICMI Orda Aceh Besar. Semoga Aceh Besar jaya dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat," pungkasnya.* (dh)

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan keberadaan KDKMP harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi di desa.

Baca Juga:

• Zulhas: Tak Ada Negara Maju Tanpa Swasembada

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional KDKMP di Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).

Menurut Zulhas, KDKMP akan memiliki fungsi strategis sebagai penyedia kebutuhan masyarakat sekaligus offtaker atau penyerap produk lokal.

Koperasi nantinya dapat menjadi tempat masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan, mulai dari sembako, pupuk subsidi, LPG, beras SPHP, obat-obatan, hingga layanan simpan pinjam.

Di sisi produksi, KDKMP diarahkan menyerap hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan yang dihasilkan masyarakat desa.

Dukungan fasilitas seperti gudang dan cold storage juga dinilai penting agar hasil produksi dapat disimpan dengan baik. Dengan begitu, koperasi diharapkan ikut membantu menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan produsen.

"KDKMP harus membuat ekonomi semakin berputar di desa. Petani membeli pupuk melalui koperasi, hasil panennya diserap koperasi, masyarakat mendapatkan layanan dan kebutuhan sehari-hari melalui koperasi. Manfaat ekonominya kembali kepada anggota," jelas Zulhas.

Setelah Perpres tata kelola diselesaikan, pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan fisik sekaligus operasionalisasi KDKMP.

Selain itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola koperasi juga menjadi perhatian agar KDKMP dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

Pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat koordinasi bersama BUMN, TNI, asosiasi desa, serta masyarakat untuk mendukung pengembangan KDKMP.

Pemerintah berharap KDKMP dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi desa sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.* (d/dh)

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan berdasarkan evaluasi teknis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tubuh baru Gunung Anak Krakatau yang terbentuk setelah erupsi dan longsoran pada 2018 masih relatif kecil.

Baca Juga:

• Geger Suara Dentuman & Getaran Hebat dari Lampung hingga Jabar, Badan Geologi Ungkap Sumber Aslinya

"Oleh sebab itu, masyarakat di Banten dan Lampung diharapkan tidak panik," kata Berton, Sabtu (5/9/2026).

Meski demikian, aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada Level III atau Siaga. Masyarakat, wisatawan, nelayan, dan pendaki diminta tidak mendekati kawah aktif dalam radius 3 kilometer.

Larangan tersebut diberlakukan untuk mengantisipasi sejumlah potensi bahaya erupsi, termasuk aliran lava dan lontaran batu pijar.

BNPB juga mengingatkan masyarakat di wilayah pesisir untuk tetap memperhatikan jalur evakuasi serta tidak mendekati pantai hanya untuk melihat atau merekam aktivitas erupsi.

Erupsi terbaru Gunung Anak Krakatau diinterpretasikan berupa semburan lava fountain atau lava air mancur. Aktivitas tersebut terpantau pada malam hari, sementara tinggi kolom abu tidak dapat diamati karena puncak gunung tertutup kabut.

Selain itu, tercatat satu kali gempa letusan dengan amplitudo maksimum 70 milimeter. Durasi gempa tersebut tercatat mencapai 21.600 detik atau sekitar enam jam.

Lontaran material erupsi juga dilaporkan berdampak terhadap perangkat CCTV pengamatan hingga kamera tersebut tidak lagi beroperasi.

Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau juga menimbulkan suara dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Laporan warga menyebut dentuman terdengar dari Banten hingga Jawa Barat, termasuk Bandung.

Beberapa warga bahkan melaporkan merasakan getaran pada bangunan rumah dan kaca jendela akibat suara dentuman tersebut.

Kepala PVMBG Rita Susilowati mengatakan suara dentuman tersebut terkonfirmasi terdengar dari Pos Pengamatan Gunung Api Pasauran, Banten.

"Untuk di wilayah lain di Jawa Barat memang dilaporkan juga terdengar dan diduga berhubungan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terjadi di waktu yang sama," ujar Rita.

Dengan kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih berlangsung, masyarakat diminta tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan tidak memasuki kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya.

Perbedaan kondisi morfologi Gunung Anak Krakatau saat ini dengan 2018 membuat BNPB meminta masyarakat tidak panik, namun kewaspadaan tetap diperlukan karena status gunung masih berada pada Level III atau Siaga.* (k/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan proses pemindahan kantor tengah dikoordinasikan dengan Danantara. Rencana tersebut ditargetkan terealisasi dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Berhenti Meracuni Rakyat!

Menurut Sudaryono, setelah BGN menempati Graha Merah Putih, pihak yang saat ini menggunakan gedung tersebut akan berpindah ke gedung Telkom yang berada di bagian belakang dan memiliki bangunan lebih tinggi.

Sudaryono kemudian menyebut perpindahan tersebut ditargetkan berlangsung dalam satu hingga dua bulan.

"Insyaa Allah dalam satu-dua bulan ini kami akan pindah kantor ke Graha Merah Putih," ujarnya.

BGN Tetap Bayar Sewa Gedung

Meski akan menempati gedung milik Telkom, BGN tetap akan mengeluarkan biaya sewa. Sudaryono mengatakan nilai sewanya diperkirakan tidak besar karena sama-sama berada dalam ekosistem pemerintahan.

"Skemanya, kalau nggak salah ada sewanya. Soalnya aku tanya sama Kemenko Pangan kan juga menempati Graha Mandiri. Ada biasa, tapi nggak besar lah karena kan sama-sama pemerintahan," katanya.

Rencana perpindahan kantor tersebut dilakukan ketika BGN tengah memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Anggaran BGN 2027 Capai Rp240,2 Triliun

Selain membahas kantor, BGN juga menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional pada 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.03/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tanggal 7 Mei 2026, total anggaran BGN pada 2027 mencapai Rp240,2 triliun.

Dari total tersebut, Rp232,8 triliun atau sekitar 96,95% dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. Sementara Rp7,32 triliun atau 3,05% diperuntukkan bagi dukungan manajemen.

Sudaryono mengatakan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung target pemenuhan gizi nasional kepada 72,4 juta penerima manfaat.

Penerima manfaat mencakup anak sekolah jenjang PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita atau kelompok 3B.

Untuk 2027, alokasi penyediaan dan penyaluran MBG bagi anak sekolah tercatat sekitar Rp198,9 triliun. Sementara anggaran untuk sasaran kelompok 3B mencapai Rp33,5 triliun.

Target penerima MBG dari kelompok anak sekolah mencapai 60,5 juta orang. Sedangkan kelompok 3B ditargetkan mencapai 11,8 juta penerima.

Sudaryono menegaskan BGN akan terus melakukan pembenahan tata kelola program MBG dengan dukungan Komisi IX DPR RI.

"Kami terus berusaha untuk terus bekerja dengan tim, dengan dukungan moral Komisi IX kami akan terus memperbaiki tata kelola Program MBG ini guna mencapai target pemenuhan gizi nasional," pungkasnya.* (oz/dh)

Sugiono mengatakan Kemlu memiliki tugas memfasilitasi kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan ke Indonesia. Namun, fasilitas kenegaraan tersebut umumnya diberikan melalui mekanisme dan korespondensi resmi.

Baca Juga:

• Gaya Xanana Gusmao 'Berdirigen' Grup Keroncong saat Sambangi Rumah Jokowi di Solo

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan kunjungan Xanana ke kediaman Jokowi di Solo lebih merupakan kunjungan pribadi.

"Tapi untuk kunjungan Perdana Menteri Xanana Gusmao sendiri ke Solo itu pihak Timor Leste tidak memberitahu dan juga saya kira mungkin beliau berkunjung dalam kapasitas pribadi bukan kunjungan kenegaraan," ujarnya.

Xanana sebelumnya mendatangi rumah Jokowi di Solo pada Jumat (4/9/2026). Kedatangannya disambut langsung Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Xanana sempat menikmati suasana santai dengan grup musik keroncong yang memainkan lagu "Bengawan Solo". Xanana bahkan ikut bernyanyi dan memberikan aba-aba kepada para pemusik.

Setelah itu, Xanana dan Jokowi melakukan pembicaraan empat mata sembari makan siang.

Sugiono juga menegaskan hingga kini belum ada permintaan dari Xanana maupun Pemerintah Timor Leste untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Sejauh ini tidak ada permintaan dari PM Xanana untuk bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo," kata Sugiono.

Dengan demikian, pertemuan Xanana Gusmao dengan Jokowi di Solo berlangsung dalam kapasitas pribadi dan tidak didahului pemberitahuan resmi kepada Kemlu sebagaimana mekanisme kunjungan kepala pemerintahan.* (oz/dh)

Di China, jumlah korban tewas bertambah 10 orang menjadi 31 orang. Otoritas China juga mencatat 531 orang masih belum ditemukan akibat bencana yang melanda kawasan perbatasan kedua negara.

Baca Juga:

• Jendela Kritis 72 Jam Kian Menipis, Korban Tewas Gempa Kumamoto Jadi 35 Orang

Tim penyelamat China masih berupaya menjangkau pos perbatasan Gyirong yang diterjang banjir dan tertimbun material longsor. Ratusan alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan menuju pos tersebut yang rusak parah akibat terjangan material berupa batu dan pepohonan.

Sebagian korban yang masih hilang di wilayah China diduga terjebak di bangunan pos perbatasan atau terbawa arus hingga masuk ke wilayah Nepal.

Sementara itu, Nepal menjadi wilayah dengan jumlah korban terbesar dalam bencana tersebut. Korban tewas di Nepal tercatat mencapai 1.259 orang, sedangkan 5.083 lainnya masih hilang.

Banjir bandang dan tanah longsor dilaporkan menghantam sejumlah distrik di Nepal, termasuk Rasuwa, Nuwakot, Dhading, dan Kavre, serta kawasan Lembah Kathmandu.

Di tengah operasi pencarian, tim SAR juga mencatat sejumlah keberhasilan. Dua pekerja berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah sembilan hari terjebak di dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Trishuli 3A.

Tim SAR internasional kemudian memusatkan pencarian di terowongan tersebut setelah terdengar suara pekerja yang meminta pertolongan. Sedikitnya 42 pekerja dilaporkan berhasil diselamatkan.

Bencana banjir dan longsor tersebut menjadi salah satu bencana besar yang berdampak pada wilayah perbatasan Nepal dan China. Operasi pencarian korban, evakuasi, serta pembukaan akses menuju daerah terdampak masih terus dilakukan oleh otoritas dan tim penyelamat.* (in/dh)

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar mengatakan praktik penghapusan sisa kuota berpotensi merugikan konsumen karena masyarakat telah membayar layanan tersebut.

Baca Juga:

• Janda Tiga Anak Ditangkap Polisi karena Live Streaming Pornografi di TikTok, Raup hingga Rp300 Ribu Sekali Siaran

Halim menyampaikan pernyataan tersebut saat berada di Parlementaria Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II, Padang, Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, kuota internet yang sudah dibayar tetapi belum digunakan tetap menjadi hak konsumen. Karena itu, berakhirnya masa aktif suatu paket semestinya tidak otomatis menghilangkan manfaat yang telah dibeli pelanggan.

"Sebagai customer, sebagai konsumen, kemudian ada hal yang masih menjadi haknya. Tapi karena batas waktu yang memang sengaja dibatasi seperti itu, sehingga kehilangan nilai-nilai yang seharusnya masih menjadi haknya konsumen," katanya.

Perlindungan sisa kuota tersebut merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan yang dibacakan pada 23 Juli 2026, MK mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang membuat sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.

Sebagai tindak lanjut putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota pada 28 Agustus 2026.

Aturan tersebut menjadi pedoman bagi operator telekomunikasi dalam memberikan pilihan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan.

Perlindungan sisa kuota tidak hanya dilakukan melalui mekanisme rollover. Operator juga dapat menyediakan pilihan berupa perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, maupun mekanisme lain yang tidak merugikan pelanggan.

Selain itu, operator tidak diperkenankan membebankan biaya tambahan kepada pelanggan hanya untuk mempertahankan sisa kuota yang masih dimiliki.

Halim mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, dia mengingatkan perlindungan konsumen tidak cukup hanya dengan menerbitkan aturan.

Menurutnya, kepatuhan operator terhadap ketentuan tersebut harus terus diawasi agar masyarakat benar-benar memperoleh hak atas kuota yang telah mereka beli.

"Komisi I sangat mengapresiasi itu, dan saya berharap, kita semua berharap agar itu dilaksanakan secara maksimal oleh para pihak penyedia jasa," pungkas Halim.

Dengan demikian, operator telekomunikasi perlu menyediakan mekanisme yang memungkinkan pelanggan tetap memperoleh manfaat dari sisa kuota sesuai ketentuan yang berlaku.* (d/dh)

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan polisi perlu menelusuri pihak yang diduga berada di balik kerusuhan, termasuk dugaan perusakan fasilitas umum dan upaya membenturkan massa dengan aparat.

Baca Juga:

• Debat Panas Rocky Gerung vs AMPB: Tolak Hukuman Mati Koruptor karena Takut Salah Hukum, AMPB Tuntut Efek Jera

Sugeng juga meminta polisi mendalami asal peredaran obat keras jenis Tramadol yang disebut ditemukan berkaitan dengan massa yang diamankan dalam kerusuhan tersebut.

Menurut analisis IPW, terdapat pola yang dinilai mirip dengan peristiwa pada 27 Agustus 2025. IPW menduga terdapat kelompok yang datang ke sekitar Gedung DPR RI bukan untuk menyampaikan aspirasi, melainkan melakukan kerusuhan dan perusakan.

IPW membagi aksi 27 Agustus 2026 dalam dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung sebelum pukul 18.00 WIB dan diikuti antara lain Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) serta kelompok mahasiswa.

Menurut IPW, gelombang pertama berlangsung tertib dengan menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pemberantasan korupsi dan desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Sementara gelombang kedua berlangsung mulai sekitar pukul 19.00 WIB hingga dini hari 28 Agustus 2026. IPW menyebut pada fase tersebut muncul kelompok anak muda serta kelompok yang diduga merupakan ormas dan turun ke jalan.

Berdasarkan analisis tersebut, IPW menduga ada pihak ketiga yang berusaha membenturkan kelompok masyarakat sipil dengan aparat keamanan.

Sugeng bahkan menyebut terdapat dugaan skenario untuk memancing polisi melakukan tindakan kekerasan berlebihan terhadap massa perusuh sehingga kemudian muncul narasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap aparat.

Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian IPW dan belum menjadi kesimpulan resmi hasil penyelidikan kepolisian.

IPW meminta aparat tetap menjamin hak masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara aman. Di sisi lain, kelompok peserta aksi juga diimbau menjaga massa masing-masing agar tidak disusupi pihak yang membawa agenda kerusuhan.

Selain dugaan aktor intelektual, IPW mendorong Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus kematian Bambang Setiawan yang disebut tewas dalam rangkaian kerusuhan tersebut.

Sugeng mengatakan hasil investigasi IPW mencatat 42 polisi terluka dan 12 warga mengalami luka dalam peristiwa tersebut.

"Peristiwa ini, harus diusut, termasuk keberadaan ormas di lokasi pada malam hari juga harus diusut," ujarnya.

IPW juga menyoroti temuan senjata dan benda yang disebut digunakan atau diduga akan digunakan dalam kerusuhan. Sugeng menyebut aparat menemukan lebih dari 30 senjata tajam dan golok, ketapel, airsoft gun, serta lebih dari 200 botol kaca dan 12 jeriken bensin yang diduga berkaitan dengan pembuatan bom molotov.

Sugeng juga menyebut adanya indikasi sebagian massa mengonsumsi obat keras jenis Tramadol yang menurutnya dapat memicu agresivitas.

Karena itu, IPW mendorong polisi mendalami jaringan kelompok perusuh, termasuk komunikasi para pelaku dan kemungkinan adanya pihak yang mengorganisasi maupun memberikan dukungan dana.

"Harus didalami juga, WA-WA grup kelompok-kelompok perusuh ini, dan juga menyita alat komunikasi mereka," kata Sugeng.

Menurutnya, penyelidikan dapat mencakup penelusuran aliran dana melalui perbankan maupun aplikasi pembayaran untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak yang mendanai aksi tersebut.

IPW juga meminta Polri dan aparat terkait memperketat pengawasan terhadap peredaran obat keras yang melanggar ketentuan. Razia rutin terhadap peredaran Tramadol dinilai perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan obat tersebut.

Sementara itu, dugaan mengenai aktor intelektual, aliran dana, maupun keterlibatan kelompok tertentu masih membutuhkan pembuktian melalui penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.* (d/dh)

Dalam Islam, seorang muslim dilarang mengambil atau menggunakan hak milik orang lain tanpa izin. Larangan tersebut tidak hanya berlaku terhadap barang yang bentuknya nyata, tetapi juga terhadap manfaat yang melekat pada suatu kepemilikan.

Baca Juga:

• SALAM Kembali Geruduk Polda Sumut, Tuntut Usut Dugaan Wifi Ilegal di Padang Lawas

Meski seseorang berniat mengembalikan sesuatu yang digunakan, perbuatan tersebut tetap dapat disebut ghasab apabila dilakukan tanpa izin pemilik.

Ghasab juga tidak selalu berarti mengambil barang secara fisik. Memanfaatkan sesuatu yang menjadi hak orang lain tanpa persetujuan juga dapat termasuk dalam perbuatan tersebut.

Contohnya antara lain menggunakan barang milik tetangga tanpa izin atau memanfaatkan fasilitas milik orang lain yang seharusnya berada dalam kendali pemiliknya.

Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki rumusan pengertian ghasab yang sedikit berbeda, tetapi memiliki pokok pemahaman yang sama, yakni penguasaan atau pemanfaatan hak orang lain secara tidak sah.

Bagaimana Hukum Memakai WiFi Tanpa Izin?

WiFi merupakan fasilitas yang disediakan dan dibayar oleh pemiliknya. Karena itu, akses terhadap jaringan tersebut termasuk manfaat yang menjadi hak pemilik.

Pengasuh Lembaga Pengembangan Da'wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Buya Yahya, menjelaskan bahwa menggunakan atau menguasai sesuatu milik orang lain tanpa izin termasuk ghasab.

"Ghasab itu adalah memakai, menguasai sesuatu yang miliknya orang lain tanpa izin," kata Buya Yahya dalam tayangan di kanal YouTube Al Bahjah TV.

Buya Yahya kemudian menegaskan hukum perbuatan tersebut.

"Kalau mengghasab hukumnya haram," tegasnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menggunakan WiFi milik orang lain tanpa persetujuan pemilik hukumnya haram dalam Islam. Sebab, pengguna telah mengambil manfaat dari fasilitas yang bukan menjadi haknya tanpa izin.

Meskipun WiFi tidak berbentuk barang yang diambil atau berpindah tangan, akses internet tetap merupakan fasilitas yang memiliki nilai dan disediakan oleh pemiliknya.

Karena itu, seseorang yang mengetahui jaringan WiFi milik orang lain sebaiknya tidak langsung menggunakannya apabila belum mendapat izin. Cara yang tepat adalah meminta persetujuan pemilik terlebih dahulu.

Jangan Mengambil Hak Orang Lain

Buya Yahya juga mengingatkan pentingnya menanamkan sikap tidak tamak terhadap sesuatu yang bukan hak sendiri.

"Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, jangan merasa tamak menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, sekecil apa pun," ujar Buya Yahya.

Dengan demikian, penggunaan WiFi orang lain sebaiknya dilakukan setelah mendapatkan izin dari pemilik jaringan. Persetujuan tersebut penting agar penggunaan fasilitas tidak menjadi bentuk pengambilan manfaat dari hak orang lain tanpa izin.

Wallahu a'lam.* (dh/dh)

Kuasa hukum Lodewyk, Otto Cornelis (OC) Kaligis, menilai kliennya seperti diping-pong antar-pengadilan akibat persoalan kewenangan tersebut. Dia menyebut substansi perkara belum pernah diperiksa secara mendalam.

Baca Juga:

• Kejagung Sita Aset Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Senilai Rp8,4 Miliar, Ada Rolex hingga Mobil Mewah!

Menurut Kaligis, PN Jakarta Selatan sebelumnya menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan praperadilan Lodewyk. Gugatan kemudian diajukan ke PN Jakarta Pusat, tetapi pengadilan tersebut juga menyatakan tidak memiliki kewenangan.

"Ini lucu. Pertama, di sini dikatakan bukan wewenang pengadilan. Kemudian, Jakarta Pusat mengatakan ini wewenang pengadilan. Jadi substansinya tidak pernah diperiksa, kan?" ujarnya.

Dua Praperadilan Sebelumnya Ditolak

PN Jakarta Selatan melalui putusan Nomor 105 tanggal 30 Juli 2026 sebelumnya menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan Lodewyk. Pengadilan berpendapat tindakan upaya paksa terhadap Lodewyk tidak dilakukan di wilayah hukum PN Jakarta Selatan.

Lodewyk kemudian mengajukan permohonan ke PN Jakarta Pusat. Namun, hakim tunggal Muhammad Firman Akbar juga menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Putusan itu dibacakan pada Senin (24/8/2026). Hakim mempertimbangkan kedudukan termohon, yakni Jaksa Agung Republik Indonesia c.q. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, berada di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan.

Atas pertimbangan tersebut, PN Jakarta Pusat menyatakan perkara praperadilan menjadi kewenangan PN Jakarta Selatan. Hakim juga menilai lokasi dilakukannya upaya paksa bukan patokan yang tepat untuk menentukan kewenangan relatif dalam perkara praperadilan.

Lodewyk Persoalkan Penangkapan hingga Penahanan

Dalam gugatan ketiganya di PN Jakarta Selatan, Lodewyk meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum Kejagung tidak sah. Tindakan tersebut meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan.

Kuasa hukum meminta seluruh surat perintah penyidikan, penetapan tersangka, dan penahanan yang diterbitkan Jampidsus Kejagung dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pihak Lodewyk juga meminta Kejagung mengeluarkan kliennya dari Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan mengembalikan barang bukti yang telah disita.

Barang bukti yang dimaksud antara lain dokumen memo Sekretariat Kabinet, berkas kerja sama lembaga, hingga sejumlah telepon seluler.

Kaligis juga mengklaim Lodewyk tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dia menilai kondisi tersebut menjadi dasar pihaknya menyebut perkara tersebut sebagai kriminalisasi.

"Dia enggak pernah diperiksa (sebelumnya). Dituduh mencuri masa enggak bisa klarifikasi? Makanya saya katakan ini perkara penuh dengan kriminalisasi," kata Kaligis.

Kuasa hukum turut mempersoalkan penangkapan Lodewyk pada 3 Juni 2026. Menurut mereka, Lodewyk saat itu hendak memenuhi panggilan pemeriksaan BPKP pada 7 Juni 2026 untuk memberikan klarifikasi.

Kaligis juga menyebut jaksa tidak menghadirkan saksi fakta dalam dua sidang praperadilan sebelumnya untuk membuktikan keterlibatan Lodewyk dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Kita memang mengatakan ini enggak ada saksi-saksinya. Karena Pusung tidak pernah terlibat dalam pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Pihak Lodewyk berencana menghadirkan kliennya secara daring dalam persidangan. Mereka juga membuka kemungkinan konfrontasi dengan sejumlah pihak terkait perkara.

Sidang Dilanjutkan Senin

Hakim tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro menunda persidangan praperadilan hingga Senin (7/9/2026). Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan jawaban dari pihak Kejaksaan Agung.

Lodewyk akan dihadirkan secara daring melalui platform Zoom dalam persidangan tersebut. Hakim mengatakan pengajuan persidangan melalui Zoom baru diterima pada Jumat dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan tim teknologi informasi.

Sebelum sidang ditutup, hakim mengingatkan pihak pemohon dan termohon menjaga integritas proses peradilan. Kedua pihak juga diminta tidak melakukan tindakan transaksional selama proses hukum berlangsung.

"Apabila ada orang atau pihak mengatasnamakan hakim bisa memenangkan perkara ini, saya pastikan itu penipuan, silakan laporkan orang itu ke Mahkamah Agung," tegas Sulistyo.

Adapun seluruh dalil dan permintaan yang diajukan Lodewyk dalam praperadilan ketiga ini masih akan diperiksa dalam persidangan. Kejagung akan menyampaikan jawaban pada sidang lanjutan.* (k/dh)

Arifah mengatakan proses pemulihan anak tidak cukup hanya berfokus pada kondisi fisik. Dukungan psikologis dan sosial juga diperlukan agar anak dapat kembali beraktivitas tanpa rasa takut atau trauma.

Baca Juga:

• Berhenti Meracuni Rakyat!

Menurut Arifah, pendampingan psikologis perlu terus diberikan meski anak sudah keluar dari fasilitas kesehatan dan kembali ke lingkungan pesantren maupun sekolah.

Dia mengingatkan agar anak tidak sampai mengalami trauma terhadap makanan, enggan kembali ke sekolah, maupun mendapatkan stigma akibat kejadian tersebut.

"Jangan sampai anak trauma untuk makan, atau kembali ke sekolah, atau justru mendapatkan stigma, disalahkan, atau merasa takut untuk kembali beraktivitas," katanya.

Terkait penyebab dugaan keracunan, Arifah meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi dari pihak berwenang. Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan terhadap seluruh proses penyediaan makanan.

Rangkaian tersebut mencakup bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi sebelum makanan diterima dan dikonsumsi anak.

"Kita perlu melihat kejadian ini secara menyeluruh. Jangan sampai kita hanya sibuk mencari siapa yang salah, sementara celah dalam sistemnya tidak diperbaiki," ujar Arifah.

Dia menilai hal terpenting dari evaluasi kasus tersebut adalah menemukan titik lemah dalam pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Karena itu, Arifah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) program MBG, termasuk pada rantai pasok, pengolahan makanan, penyimpanan, pengemasan, hingga proses distribusi.

Selain evaluasi, pengawasan dinilai perlu dilakukan secara berlapis sebelum makanan sampai kepada anak-anak. Mekanisme tersebut mencakup quality control dan quality assurance untuk memastikan makanan aman dikonsumsi.

"Pengawasan juga perlu dilakukan secara berlapis melalui quality control dan quality assurance sebelum makanan sampai ke tangan anak," katanya.

Arifah menegaskan pemulihan anak korban dugaan keracunan MBG harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya memastikan kondisi kesehatan mereka pulih, tetapi juga memastikan rasa aman dan kepercayaan diri anak dapat kembali.

Oleh:WT. Daniealdi

LAGI dan lagi. Kalimat itu sudah hampir menjadi mantra pahit di negeri ini. Berulang kali berita tentang siswa, santri, dan guru yang keracunan massal setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi layar. Awal September 2026 saja, dalam rentang tiga hari, hampir dua ribu orang terdampak di Sidoarjo, Rembang, Agam, Tana Toraja, Jombang, dan daerah lain.

Baca Juga:

• Awas Erupsi Susulan, BNPB Desak Warga Karo di Zona Merah Segera Dievakuasi ke Tempat Aman

Data Kementerian Kesehatan bahkan menyebutkan angka lebih tinggi, menembus 50.000 orang dalam ratusan kejadian. Korbannya mayoritas adalah anak-anak sekolah. Angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka ada anak yang menangis kesakitan, orang tua yang panik, dan sekolah yang berubah menjadi tempat perawatan darurat.

Program yang digadang-gadang sebagai flagship pemerintahan untuk memerangi stunting dan meningkatkan gizi generasi muda justru menjadi sumber ancaman kesehatan yang sistemik. Ironinya, anggaran yang digelontorkan sangat besar. Untuk 2027 saja, Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat pagu sekitar Rp 240 triliun, di mana lebih dari Rp 232 triliun dialokasikan untuk MBG.

Dengan target puluhan juta penerima manfaat, program ini adalah salah satu intervensi sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Namun, ukuran anggaran dan skala ambisi ternyata tidak diimbangi dengan kedisiplinan tata kelola dan jaminan keamanan pangan.

Pimpinan BGN mengakui bahwa lebih dari 80 persen kasus keracunan disebabkan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). Makanan dimasak terlalu dini karena kapasitas dapur tidak memadai, disimpan terlalu lama, didistribusikan melewati batas waktu aman, atau bahan baku tidak ditangani dengan higienis.

Ada kasus di mana label waktu konsumsi tidak lengkap atau bahkan menyesatkan. Ada temuan bakteri E. coli, Salmonella, dan berbagai patogen lain. Ada pula dugaan kontaminasi dari ikan yang sudah tidak layak atau udang yang bermasalah. Singkatnya, rantai pasok dari dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) hingga meja makan siswa penuh celah yang mematikan.

Kekerasan Struktural

Di sinilah kita bertemu dengan kerangka konseptual yang lebih dalam. Apa yang terjadi bukan sekadar "kesalahan teknis" atau "ketidakdisiplinan petugas". Ini adalah bentuk structural violence, kekerasan struktural dalam pengertian Johan Galtung. Negara, melalui lembaga dan program yang dikelolanya, menciptakan kondisi di mana warga, khususnya anak-anak, secara sistematis terpapar risiko.

Bukan karena niat jahat individu, melainkan karena desain sistem yang longgar, pengawasan yang lemah, dan prioritas politik yang lebih mengutamakan kecepatan serta cakupan daripada mutu dan keamanan. Teori good governance menekankan tiga pilar: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam kasus MBG, ketiganya goyah. Transparansi soal pemilihan mitra SPPG, sertifikasi higiene, dan hasil investigasi kasus keracunan masih minim. Akuntabilitas hampir tidak terlihat.

Hingga kini, tak muncul penetapan tersangka atau sanksi pidana yang tegas, padahal puluhan ribu anak telah menjadi korban. Partisipasi publik dan pengawasan independen juga terasa formalitas belaka. Evaluasi yang digembar-gemborkan pemerintah kerap berhenti di level administratif: menutup sementara dapur bermasalah, meminta maaf, lalu melanjutkan bisnis seperti biasa.

Hasilnya? Kasus terus berulang. Dari perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi hak atas kesehatan dan hak atas pangan yang aman. Ketika negara menyediakan makanan secara langsung kepada warga, terutama anak-anak yang berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan, standar kehati-hatian seharusnya jauh lebih tinggi. Kegagalan berulang dalam memenuhi standar tersebut dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Anak-anak, sebagai kelompok yang paling rentan, seharusnya mendapat perlindungan maksimal, bukan dijadikan "laboratorium" bagi program yang belum matang. Ada juga dimensi politik-ekonomi yang menarik. Program sebesar ini menciptakan ekosistem ekonomi baru, seperti dapur-dapur SPPG, pemasok bahan baku, insentif operasional, dan jaringan distribusi.

Dengan insentif harian yang cukup signifikan bagi pengelola dapur, tekanan untuk memproduksi dalam skala besar menjadi tinggi. Dapur kecil dipaksa melayani ribuan porsi. Akibatnya, standar keamanan dikorbankan demi volume. Ini mengingatkan kita pada kritik klasik terhadap implementasi kebijakan publik yang terlalu ambisius tanpa kapasitas institusional yang memadai, apa yang disebut sebagai "policy overstretch".

Kerapuhan Tata Kelola

Lebih dalam lagi, tragedi ini mengungkap kerapuhan tata kelola pangan publik di Indonesia. Kita punya BPOM, dinas kesehatan, dan berbagai regulasi higiene sanitasi. Namun, ketika program nasional diluncurkan secara masif dan cepat, mekanisme pengawasan lokal dan nasional seolah kewalahan. Sertifikasi laik higiene sanitasi baru diperketat belakangan, setelah ribuan korban berjatuhan. Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang direkomendasikan hanya diterapkan di segelintir dapur.

Ini menunjukkan bahwa regulasi lebih sering menjadi formalitas daripada budaya kerja. Argumentasi yang sering dilontarkan untuk membela program ini adalah bahwa jumlah korban "hanya" sebagian kecil dari porsi yang sudah disajikan. Secara statistik, persentasenya memang kecil. Namun, logika ini berbahaya. Kita tidak mengukur keberhasilan program kesehatan publik dengan membandingkan jumlah yang sakit dengan total yang dilayani, melainkan dengan standar "zero harm" yang sepatutnya diupayakan, terutama untuk anak-anak.

Satu anak yang keracunan karena kelalaian negara sudah terlalu banyak. Empat puluh tiga ribu lebih adalah indikasi sistemik, bukan anomali. Lebih jauh, program yang seharusnya memperkuat kepercayaan publik justru mengikisnya. Setiap kali berita keracunan muncul, orang tua - khususnya kaum ibu - di berbagai daerah menjadi was-was. Ada yang melarang anaknya makan MBG. Ada yang mempertanyakan apakah "gratis" sepadan dengan risiko. Ironi terbesar adalah ketika program yang bertujuan memperbaiki gizi justru menciptakan trauma dan gangguan kesehatan akut.

Bagaimana mungkin kita membangun generasi yang sehat jika fondasinya sendiri retak oleh kelalaian berulang? Solusi tidak cukup dengan "evaluasi mendalam" yang sudah berkali-kali dijanjikan. Diperlukan perubahan radikal. Pertama, moratorium sementara di wilayah-wilayah rawan sampai seluruh SPPG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat dan dapat diverifikasi secara independen.

Kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian massal—bukan sekadar penutupan sementara. Ketiga, desentralisasi pengawasan dengan melibatkan dinas kesehatan daerah, laboratorium independen, dan organisasi masyarakat sipil secara nyata. Keempat, transparansi penuh atas data kasus, hasil investigasi, dan daftar dapur yang bermasalah.

Kelima, peninjauan ulang model pembiayaan dan kapasitas dapur agar tidak memaksa produksi di luar kemampuan aman. Negara tidak boleh terus meracuni rakyatnya dengan dalih niat baik. Niat baik tanpa kapasitas dan akuntabilitas adalah bentuk kecerobohan yang berujung pada penderitaan.

Anak-anak Indonesia berhak atas makanan yang bergizi dan aman, bukan makanan yang datang dengan risiko diare massal. Jika program sebesar ini tidak mampu menjamin hal mendasar tersebut, maka pertanyaan yang harus diajukan bukan lagi "bagaimana memperbaikinya", melainkan "apakah negara serius melindungi warga yang paling rentan".* (www.kompas.com)

*)Penulis adalahDosen UNIKOM Bandung Pemerhati masalah politik, pertahanan-keamanan, dan hubungan internasional. Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia Antam, harga emas ukuran terkecil 0,5 gram kini dibanderol Rp1.370.000. Sementara emas ukuran 10 gram dijual Rp25.895.000 dan pecahan terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.580.600.000.

Baca Juga:

• Semalaman Muntahkan Lava Air Mancur, Anak Krakatau Kini Siaga Level III

Harga Buyback Emas Antam

Harga buyback atau harga yang dibayarkan Antam ketika masyarakat menjual kembali emasnya juga turun Rp30.000. Harga buyback hari ini berada di level Rp2.493.000 per gram.

Ketentuan pajak dalam transaksi emas batangan juga tetap berlaku. Berdasarkan PMK Nomor 34 Tahun 2017, pembelian emas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,9%.

Tarif tersebut dapat menjadi 0,45% apabila pembeli mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam transaksi.

Rincian Harga Emas Antam 5 September 2026
0,5 gram: Rp1.370.000
1 gram: Rp2.640.000
2 gram: Rp5.220.000
3 gram: Rp7.805.000
5 gram: Rp12.975.000
10 gram: Rp25.895.000
25 gram: Rp64.612.000
50 gram: Rp129.145.000
100 gram: Rp258.212.000
250 gram: Rp645.265.000
500 gram: Rp1.290.320.000
1.000 gram: Rp2.580.600.000

Dengan penurunan Rp30.000 pada hari ini, harga emas Antam 1 gram kembali ke level Rp2,64 juta. Pergerakan harga selanjutnya akan menjadi perhatian masyarakat dan investor yang menjadikan emas sebagai salah satu instrumen investasi.* (d/dh)

Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan suara dentuman dan getaran yang dirasakan masyarakat diduga berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Baca Juga:

• Awas Erupsi Susulan, BNPB Desak Warga Karo di Zona Merah Segera Dievakuasi ke Tempat Aman

Menurut Lana, kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini tidak menunjukkan potensi keruntuhan tubuh gunung dalam skala besar yang dapat memicu tsunami.

Dia menjelaskan pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali setelah erupsi pada 22 Desember 2018 masih relatif kecil.

"Hasil evaluasi hingga saat ini, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pascaerupsi 22 Desember 2018 masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami," ujarnya.

Meski demikian, aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada Level III atau Siaga. Potensi bahaya yang perlu diwaspadai berasal dari aktivitas erupsi, termasuk aliran lava yang dapat disertai lontaran batu pijar.

Masyarakat diminta tidak memasuki ataupun melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Lana juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat.

"Tingkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya awan panas, lava, dan lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat," tegasnya.

Gunung Anak Krakatau sebelumnya dilaporkan mengalami erupsi pada Jumat (4/9/2026) malam. Aktivitas erupsi tersebut berupa lava fountain atau lava air mancur.

Erupsi masih berlangsung hingga Sabtu pagi berdasarkan laporan pemantauan. Aktivitas vulkanik tersebut juga disertai suara dentuman dan gemuruh yang terdengar dari Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Pasauran.

Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau diimbau mengikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang dan mematuhi batas aman yang telah ditetapkan.* (oz/dh)

Xanana bersama rombongan tiba di rumah Jokowi sekitar pukul 12.27 WIB. Kedatangannya langsung disambut Jokowi di depan kediaman.

Baca Juga:

• PM Timor Leste Puji Kepemimpinan Jokowi, Sebut Tak Ada Wilayah yang Ditinggalkan

Xanana juga sempat menyapa wartawan yang menunggu kedatangannya.

"Hello, how are you?" ujar Xanana kepada awak media.

Sesampainya di dalam rumah, Xanana disambut grup musik keroncong yang tengah memainkan lagu "Bengawan Solo".

Momen tersebut berlangsung spontan. Xanana terlihat ikut bernyanyi mengikuti alunan lagu yang dimainkan para musisi.

Tak hanya bernyanyi, Xanana juga tampak memberikan aba-aba kepada para pemain musik layaknya seorang dirigen. Setelah lagu selesai dimainkan, dia kemudian melakukan tos dengan para pemusik satu per satu.

Suasana pertemuan berlangsung santai dan penuh keakraban. Setelah menikmati momen bersama grup keroncong, Xanana dan Jokowi kemudian melakukan pembicaraan empat mata sembari makan siang.

Kunjungan Xanana ke kediaman Jokowi menjadi salah satu agenda kunjungannya di Solo. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana informal dan memperlihatkan hubungan baik antara Xanana dan Jokowi.* (in/dh)