PAPUA PEGUNUNGAN - Delapan anggota TPNPB-OPM Kodap XV/Ngalum Kupel dilaporkan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam sebuah kegiatan di Lapangan Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Rabu (10/6/2026).

Dalam kesempatan itu, mereka juga menyerahkan senjata dan menyatakan ikrar setia kepada Indonesia.

Baca Juga:

• Ribuan Mahasiswa UI dan UNJ Turun ke Jalan, Jakarta Memanas hingga Malam Hari

Suasana kegiatan disebut berjalan khidmat dan penuh simbol rekonsiliasi.

Dalam prosesi utama, kedelapan eks anggota kelompok bersenjata tersebut menandatangani naskah pernyataan kembali ke NKRI.

Mereka juga menyerahkan Bendera Bintang Kejora serta sejumlah senjata yang sebelumnya digunakan dalam aktivitas kelompok tersebut.

Selain itu, mereka turut memberikan penghormatan kepada Bendera Merah Putih sebagai simbol komitmen untuk meninggalkan konflik dan kembali hidup dalam bingkai negara.

Peristiwa ini disebut sebagai bagian dari upaya pendekatan keamanan dan dialog yang selama ini dilakukan di wilayah Papua.

Wakil Panglima Komando Operasi TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, menyambut baik perkembangan tersebut.

Ia menyebut situasi keamanan yang semakin membaik menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan di wilayah Papua Pegunungan.

"Kita ingin Papua terus bergerak maju. Mari bergandengan tangan membangun daerah ini bersama-sama," ujar Riyanto dalam keterangan yang disampaikan di lokasi kegiatan.

Ia juga mengajak pihak-pihak yang masih berada di hutan untuk mengikuti langkah serupa, dengan membuka ruang dialog dan kembali ke masyarakat.

Kepala Distrik Kiwirok, Abdeus Tepmul, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya.

Menurut dia, kondisi yang lebih aman berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, termasuk pelayanan publik dan pembangunan.

Setelah prosesi ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial, pelayanan kesehatan gratis, hingga makan bersama antara aparat TNI dan masyarakat.

Suasana kebersamaan disebut mewarnai rangkaian kegiatan tersebut.

Peristiwa ini dinilai sebagai salah satu indikator meningkatnya pendekatan dialog dan pembangunan di wilayah Papua.

Pemerintah dan aparat keamanan berharap langkah ini dapat diikuti kelompok lain untuk meninggalkan konflik dan kembali ke kehidupan masyarakat secara damai.*

(ad)

JAKARTA - Layanan media sosial milik Meta, yakni WhatsApp, Instagram, dan Facebook, dilaporkan mengalami gangguan pada Jumat malam (12/6/2026).

Gangguan tersebut terutama dirasakan pengguna WhatsApp Web dan aplikasi desktop, sementara sebagian pengguna Instagram dan Facebook juga melaporkan masalah serupa.

Baca Juga:

• Facebook dan Messenger Alami Gangguan di Sejumlah Negara, Pengguna Tak Bisa Login!

WhatsApp Web disebut tidak bisa dimuat, sementara Instagram gagal menampilkan konten.

Di Facebook, sebagian pengguna bahkan mengalami logout otomatis dari akun mereka.

Gangguan ini dilaporkan terjadi secara global, tidak hanya di Indonesia.

Meta, perusahaan induk dari ketiga layanan tersebut, mengonfirmasi adanya gangguan.

Juru bicara Meta, Andy Stone, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menangani masalah tersebut.

"Kami menyadari bahwa pengguna sedang mengalami masalah saat mengakses layanan kami. Kami sedang mengatasinya," kata Stone melalui akun X pribadinya, @andymstone.

Namun, hingga saat ini Meta belum menjelaskan penyebab gangguan yang terjadi.

Keluhan pengguna mulai ramai di platform X (dulu Twitter) sejak malam hari.

Banyak pengguna melaporkan WhatsApp Web tidak dapat dibuka, Instagram tidak memuat unggahan, dan Facebook mengeluarkan pengguna secara tiba-tiba dari akun mereka.

Salah satu pengguna X menuliskan bahwa seluruh layanan Meta tidak dapat diakses secara bersamaan.

Unggahan tersebut kemudian diikuti oleh laporan serupa dari pengguna lain yang mengalami kendala yang sama.

Berdasarkan pantauan di layanan pemantau gangguan Downdetector, laporan mulai meningkat sekitar pukul 20.00 WIB dan mencapai puncaknya sekitar pukul 21.45 WIB, dengan ribuan laporan masuk dari berbagai negara.

Sejumlah media internasional juga melaporkan gangguan serupa di berbagai wilayah.

Tidak hanya WhatsApp, Instagram, dan Facebook, layanan Messenger di Amerika Serikat juga dilaporkan mengalami gangguan pada waktu yang sama.

Hingga berita ini ditulis, sebagian pengguna masih mengaku belum bisa mengakses layanan Meta secara normal.*

(km/ad)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menelusuri klaim mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, yang menyebut adanya 26 nama yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penyidik menegaskan seluruh informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Kejagung: Harga Motor Listrik Program MBG Digelembungkan, Capai Rp47 Juta per Unit

"Itu sedang kami teliti, kami cek, kami juga punya alat bukti, kami teliti semua," ujar Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, Kejagung belum dapat menarik kesimpulan terkait nama-nama yang disebutkan sebelum melakukan pemeriksaan langsung terhadap Sony Sonjaya.

Penyidik, kata Syarief, juga akan segera memanggil Sony untuk diperiksa terkait permohonan dirinya sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara tersebut.

"Nanti akan kami panggil, kami periksa Saudara SS yang mengajukan JC itu," katanya.

Kejagung menyebut hingga saat ini Sony belum menyerahkan bukti rinci terkait klaim adanya keterlibatan sejumlah pihak dalam dugaan korupsi MBG.

Karena itu, penyidik masih harus menguji seluruh informasi yang disampaikan.

"Karena kan Saudara SS belum menyampaikan bukti apa yang dia punya, kami juga berhitung di kami bukti apa yang kami punya," ujar Syarief.

Pemeriksaan terhadap Sony dianggap penting untuk memastikan validitas informasi yang berkembang, termasuk dugaan keterlibatan sejumlah nama besar dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, kuasa hukum Sony Sonjaya menyebut kliennya mengetahui adanya sejumlah pihak berpengaruh yang diduga terlibat dalam pengaturan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG.

Sony melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, membantah dirinya sebagai aktor utama dalam dugaan penyimpangan proyek tersebut, termasuk dalam praktik jual beli titik dapur SPPG.

"Selama ini dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur, dia yang mempermainkan dapur-dapur itu," ujar Krisna.

Ia juga menyebut Sony berada dalam tekanan dan mengaku mengetahui adanya keterlibatan pihak lain yang memiliki pengaruh besar dalam proyek tersebut.

Menurut pihak kuasa hukum, Sony bahkan mengklaim telah mengantongi lebih dari 26 nama yang diduga menerima aliran dana dalam perkara ini, yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga yudikatif.

Kejagung memastikan seluruh klaim tersebut akan diuji melalui proses penyidikan sesuai alat bukti yang sah sebelum ditarik kesimpulan lebih lanjut.*

(km/ad)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan sepeda motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Tersangka Andri Mulyono (AM) diduga mengatur harga agar mendekati pagu anggaran yang telah disiapkan negara.

Baca Juga:

• Gaji 13 Ribu PPPK Medan Aman, Rico Waas: Pos Anggaran Masih Baik

"Saudara AM secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau mark up untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut," ujar Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

AM diketahui menjabat sebagai Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), perusahaan yang memenangkan proyek pengadaan motor listrik untuk program MBG di BGN.

Nilai anggaran proyek tersebut mencapai sekitar Rp 1,1 triliun.

Meski demikian, Kejagung menyebut perhitungan pasti nilai kerugian dan besaran mark up masih terus dilakukan penyidik.

"Sedang kami hitung untuk pastinya. Tapi kami pastikan bahwa harganya tidak wajar," kata Syarief.

Penyidik menduga praktik penggelembungan harga dilakukan melalui rekayasa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Dalam dokumen pengadaan, harga per unit motor listrik disebut mendekati nilai pagu.

"Kurang lebih sama dengan nilai pengadaan, sekitar Rp 47 juta per unit," ujar Syarief.

Menurut Kejagung, pengaturan harga itu dilakukan bersama pihak BGN sehingga proses pengadaan tidak berjalan secara wajar.

AM juga disebut telah menerima pembayaran penuh 100 persen meski barang yang diserahkan diduga tidak sesuai spesifikasi.

"Saudara AM secara melawan hukum telah mendapatkan bayaran penuh 100 persen atas pengadaan sepeda motor listrik sesuai dengan berita acara serah terima yang telah dimanipulasi," kata dia.

Selain dugaan penggelembungan harga, penyidik juga menemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi barang.

Motor listrik yang disediakan disebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam perencanaan pengadaan.

"Seolah-olah perakitan sepeda motor telah selesai dan sesuai spesifikasi, padahal harga dan spesifikasi motor listrik tersebut tidak sesuai dengan standar barang dan kebutuhan," ujar Syarief.

Atas dugaan tersebut, Andri Mulyono dijerat dengan Pasal 603 dan 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia juga telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kejagung masih terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek pengadaan tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA - Ribuan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Jumat (12/6/2026) hingga malam hari.

Aksi yang melibatkan sekitar 3.000 massa itu terpusat di dua titik, yakni Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Rawamangun, dengan membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan ekonomi pemerintah.

Baca Juga:

• Gaji 13 Ribu PPPK Medan Aman, Rico Waas: Pos Anggaran Masih Baik

Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat gabungan TNI dan Polri dengan jumlah personel lebih dari 6.000 orang yang disiagakan di berbagai titik strategis, termasuk Bundaran HI, Patung Kuda, DPR/MPR, hingga kawasan Cikini.

Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama.

Di antaranya penghentian pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM), serta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, massa juga menolak apa yang mereka sebut sebagai militerisme di ranah sipil, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan kebijakan pemerintah.

Aliansi mahasiswa UNJ juga membawa 10 tuntutan tambahan, termasuk stabilisasi nilai rupiah, penolakan proyek strategis yang dinilai merusak lingkungan, serta kritik terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap membebani masyarakat.

BEM UI menyebut aksi ini sebagai "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut", sebagai bentuk kekhawatiran atas kondisi ekonomi nasional, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dalam pernyataannya, aliansi mahasiswa juga memberikan ultimatum 18 hari kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan, dengan ancaman aksi lanjutan bertajuk Reformasi Jilid II jika tuntutan tidak dipenuhi.

Situasi memanas terjadi di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB.

Ribuan mahasiswa yang bergerak dari arah selatan berhadapan langsung dengan barikade aparat TNI-Polri yang menutup akses menuju Bundaran HI.

Barisan aparat tampak membentuk pagar betis berlapis, lengkap dengan kendaraan taktis, untuk menjaga agar massa tidak masuk ke kawasan pusat kota tersebut.

Di sisi lain, mahasiswa tetap bertahan sambil menyuarakan orasi dan yel-yel protes.

Dalam salah satu orasi dari atas mobil komando, seorang orator melontarkan kritik yang memicu reaksi massa.

Ia menyinggung penggunaan anggaran negara, yang kemudian disambut teriakan "rakyat!" oleh para demonstran.

Massa kemudian menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sambil perlahan bergerak maju, diikuti seruan "buka barikadenya" ke arah aparat.

Sesekali terjadi dorong-mendorong antara kedua belah pihak, meski situasi masih dalam kendali aparat.

Aksi yang semula direncanakan terpusat di Bundaran HI akhirnya bergeser dan terkonsentrasi di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman setelah akses menuju kawasan tersebut ditutup aparat.

Arus lalu lintas di sejumlah ruas utama seperti MH Thamrin, Sudirman, Imam Bonjol, hingga Kebon Sirih dilaporkan mengalami kepadatan.

Hingga malam hari, ribuan mahasiswa masih bertahan di lokasi aksi.

Sementara itu, aparat keamanan tetap bersiaga untuk mengantisipasi potensi eskalasi dan memastikan situasi tetap terkendali di pusat Ibu Kota.*

(tm/ad)

MEDAN - Pemerintah Kota Medan memastikan kondisi keuangan daerah masih aman dan mencukupi untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemko menegaskan tidak ada kendala dalam pembayaran gaji ribuan pegawai tersebut.

Baca Juga:

• Pastikan Bantuan Sampai ke Warga, Dewan Pengawas Bulog Sidak Penyaluran Banpang di Medan

Karena itu, ia memastikan hak para pegawai tetap akan dibayarkan secara normal.

"Di Pemko Medan secara pos anggaran kita masih baik," kata Rico Waas di Medan, Jumat, 12 Juni 2026.

Ia menjelaskan, perencanaan anggaran untuk PPPK sudah dilakukan sejak sebelum pengangkatan pegawai tersebut.

Menurut dia, hal itu membuat pembayaran gaji dapat dipastikan berjalan sesuai jadwal.

"Secara penganggaran kita juga sudah cukup benar. Jadi tidak ada masalah terkait pembayaran gaji pegawai, termasuk PPPK," ujarnya.

Rico juga menanggapi kekhawatiran adanya sejumlah pemerintah daerah yang disebut kesulitan membayar gaji PPPK.

Ia menegaskan kondisi tersebut tidak terjadi di Kota Medan.

"Pos anggaran kita masih baik," kata dia.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, jumlah PPPK di lingkungan Pemko Medan mencapai 13.120 orang.

Dari jumlah itu, 4.643 orang berstatus PPPK penuh waktu, sementara 8.477 lainnya merupakan PPPK paruh waktu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut terdapat 39 pemerintah daerah yang masih menghadapi tantangan dalam pembiayaan gaji PPPK.

Namun, Pemko Medan memastikan fiskal daerah tetap stabil sehingga kewajiban pembayaran gaji pegawai tetap dapat dipenuhi.*

(tm/ad)

MEDAN - Dewan Pengawas Perum Bulog, Frans B. M. Dabukke, meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Pangan (Banpang) di Sumatera Utara untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Kunjungan dilakukan di sejumlah titik gudang dan lokasi penyaluran di Kota Medan, Kamis, 12 Juni 2026.

Baca Juga:

• Mendikdasmen: 43 Juta Siswa Minta Program MBG Tetap Dilanjutkan

Pengawasan ini mencakup alur mulai dari penyimpanan di gudang hingga bantuan diterima oleh warga penerima manfaat.

Program Bantuan Pangan yang ditinjau merupakan alokasi periode Februari–Maret 2026. Di Kecamatan Medan Marelan, tercatat sebanyak 21.455 penerima bantuan pangan.

Sementara di Kelurahan Paya Pasir, jumlah penerima mencapai 2.240 keluarga penerima manfaat dengan total distribusi 44.800 kilogram beras dan 8.960 liter minyak goreng.

Bulog menargetkan seluruh penyaluran bantuan di Sumatera Utara dapat tuntas pada akhir Juni 2026.

Frans menegaskan bahwa kualitas bahan pangan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia meminta seluruh jajaran memastikan bantuan yang disalurkan layak konsumsi dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Kami ingin memastikan bantuan pangan yang disalurkan Bulog diterima masyarakat dalam kondisi baik, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran," kata Frans dalam keterangannya.

Menurut dia, kehadiran Dewan Pengawas di lapangan merupakan bagian dari upaya memastikan pelayanan publik berjalan optimal sekaligus menjaga akuntabilitas program bantuan pemerintah.

Dari hasil pemantauan di lapangan, penyaluran bantuan pangan di Sumatera Utara dilaporkan berjalan lancar dan mendapat respons positif dari masyarakat penerima manfaat.

Bulog menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.*

(ad)

JAKARTA - Layanan media sosial Facebook dan Messenger dilaporkan mengalami gangguan massal di berbagai negara pada Jumat, 12 Juni 2026.

Gangguan terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Inggris dan membuat banyak pengguna tidak bisa mengakses layanan milik Meta tersebut.

Baca Juga:

• Nova Arianto Larang Pemain Timnas Indonesia U-19 Main Media Sosial Selama Piala AFF 2026

Saat mencoba login, mereka mendapat pesan kesalahan yang tidak dapat dijelaskan.

Situs pemantau gangguan digital DownDetector mencatat lebih dari 41.500 laporan masuk sesaat setelah gangguan terjadi.

Sementara itu, situs lain, downforeveryoneorjustme.com, juga melaporkan hampir 13.000 keluhan serupa sejak sekitar pukul 13.00 waktu setempat.

Gangguan ini tidak hanya terjadi di satu wilayah.

Laporan pengguna menunjukkan Facebook dan Messenger mengalami kendala di berbagai negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Filipina, Spanyol, Hungaria, hingga Indonesia.

Sejumlah pengguna kemudian beralih ke platform media sosial lain, X (dulu Twitter), untuk memastikan apakah gangguan tersebut bersifat luas.

Banyak dari mereka mengonfirmasi bahwa layanan Meta benar-benar tidak bisa diakses.

"Saya dapat memastikan bahwa di Inggris, Facebook sedang mengalami gangguan," tulis salah satu pengguna di X.

Pengguna lain juga melaporkan hal serupa.

"Situs web dan aplikasi tampaknya sedang mengalami gangguan," tulis pengguna lainnya.

Gangguan ini juga berdampak pada pengguna bisnis yang mengandalkan ekosistem Meta.

Beberapa pengelola halaman melaporkan tidak bisa mengakses Meta Business Suite dan menerima pesan error saat mencoba masuk.

"Pasti sedang down. Meta Business Suite menampilkan pesan kesalahan," tulis seorang pengguna.

Hingga berita ini ditulis, pihak Meta belum memberikan penjelasan resmi terkait penyebab gangguan tersebut.

Namun, akun layanan bisnis Meta sempat menyatakan tidak ada masalah sistem yang terdeteksi.

Insiden ini kembali menyoroti ketergantungan global terhadap platform media sosial Meta yang digunakan untuk komunikasi personal, bisnis, hingga aktivitas publik di berbagai negara.*

(aks/ad)

BALI - Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner resmi melepas masa lajang setelah melangsungkan akad nikah dengan selebritas Jennifer Coppen, Jumat, 12 Juni 2026.

Prosesi pernikahan digelar secara tertutup di sebuah hotel mewah di kawasan Uluwatu, Bali.

Baca Juga:

• Timnas Indonesia Naik ke Ranking FIFA 118, Erick Thohir Ingatkan Tak Boleh Jemawa

Suasana pernikahan dikabarkan kental dengan nuansa adat Nusantara.

Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, Justin Hubner dan Jennifer Coppen tampak mengenakan busana serba putih dengan sentuhan kain batik tradisional.

Keduanya terlihat bahagia saat memperlihatkan buku nikah dan cincin pernikahan sebagai simbol sahnya ikatan mereka.

Pernikahan ini menjadi puncak perjalanan hubungan keduanya yang mulai terjalin sejak akhir 2024.

Keduanya sempat disebut hanya berteman, sebelum kemudian hubungan itu berkembang menjadi asmara setelah pertemuan di London pada April 2025.

Hubner kemudian melamar Jennifer pada Desember 2025 di Belanda.

Momen lamaran tersebut turut dihadiri anak Jennifer Coppen, Kamari, yang juga menjadi bagian dari perjalanan hubungan mereka.

Menariknya, pernikahan ini berlangsung tak lama setelah Hubner menyelesaikan tugas bersama Timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Ia tercatat ikut membawa tim meraih dua kemenangan, masing-masing atas Oman dan Mozambik.

Rangkaian acara pernikahan pasangan ini juga dikabarkan akan disiarkan secara lebih luas oleh salah satu stasiun televisi nasional pada hari berikutnya, termasuk prosesi akad dan resepsi di Bali.*

(km/ad)

JAKARTA - Polda Metro Jaya menjelaskan alasan tidak diperbolehkannya massa mahasiswa menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, saat aksi demonstrasi pada Jumat, 12 Juni 2026.

Kebijakan itu disebut mengacu pada aturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga:

• Aksi Mahasiswa UI Ditunggangi Perusuh? Polisi Amankan Dua Orang Bawa Bom Molotov

"Di beberapa titik seperti Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI, dan Bundaran Patung Kuda itu wilayah yang tidak diberikan izin untuk dilakukan penyampaian aspirasi," kata Budi di lokasi aksi, Jumat malam.

Menurut Budi, kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas lalu lintas Ibu Kota yang sangat padat dan menjadi simpul pergerakan masyarakat.

Karena itu, potensi gangguan di wilayah tersebut dinilai dapat berdampak luas terhadap mobilitas warga Jakarta.

"Ini merupakan episentrum lalu lintas. Kalau terjadi kepadatan, dampaknya bisa ke ruas jalan lain," ujarnya.

Ia menambahkan, Bundaran HI juga menjadi titik integrasi berbagai moda transportasi umum seperti MRT Jakarta, Transjakarta, dan KRL.

Gangguan di kawasan itu, kata dia, dapat memicu kemacetan di sejumlah titik lain di Jakarta.

Untuk itu, aparat mengarahkan agar penyampaian aspirasi dilakukan di lokasi yang telah disiapkan, seperti kawasan depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, serta area parkir Senayan.

"Penyampaian aspirasi tetap dijamin, tetapi harus memperhatikan ketertiban umum dan kepentingan masyarakat luas," kata Budi.

Sebelumnya, massa mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia dan sejumlah kampus lain sempat tertahan di sekitar Jalan MH Thamrin, tidak jauh dari Bundaran HI.

Mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena kawasan tersebut telah dijaga ketat oleh aparat gabungan TNI dan Polri dengan barikade pengamanan.

Meski tertahan, massa aksi tetap menyuarakan tuntutan mereka sambil bertahan di lokasi.*

(km/ad)

MEDAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menahan mantan Direktur Utama PT Graha Konstruksi Sejati berinisial S alias Acai (56) terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Tersangka kini dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Baca Juga:

• Wabup Indramayu Jadi Tersangka Korupsi Tunjangan DPRD! Negara Diduga Rugi Rp18 Miliar

Dugaan itu kemudian diperkuat oleh hasil audit internal perusahaan.

"Berdasarkan hasil audit periode 2019 sampai 2025, ditemukan adanya transaksi keuangan yang tidak sesuai prosedur dan tanpa persetujuan pihak berwenang dengan nilai kerugian sekitar Rp5,03 miliar," kata Zulkarnain, Jumat, 12 Juni 2026.

Ia menjelaskan, perbuatan tersebut diduga dilakukan saat tersangka masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Graha Konstruksi Sejati pada periode yang sama.

Atas dugaan itu, tersangka dijerat dengan Pasal 486 dan/atau Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penggelapan dalam jabatan.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Parluhutan Manurung, menyebut penahanan dilakukan setelah pihaknya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara.

Pelimpahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

"Setelah tahap dua dinyatakan lengkap, jaksa langsung melakukan penahanan dan mulai menyusun surat dakwaan," ujar Valentino.

Ia menambahkan, tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Medan untuk kepentingan penyusunan dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan.

"Selanjutnya kami akan segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk disidangkan," katanya.*

(ad)

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut mayoritas siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) menginginkan program tersebut tetap dilanjutkan.

Saat ini, ia menyebut sekitar 43 juta dari total lebih 53 juta murid telah menerima manfaat program itu.

Baca Juga:

• Komisaris PT YAT Jadi Tersangka Korupsi MBG, Kejagung Dalami Dugaan Mark Up Motor Listrik Rp1,1 Triliun

Mu'ti menilai program MBG telah memberi dampak pada perilaku belajar siswa, mulai dari peningkatan motivasi hingga kehadiran di sekolah.

Ia menyebut program ini juga menjadi bagian dari upaya pembentukan karakter melalui kebiasaan harian siswa.

Dalam kerangka pendidikan karakter, MBG masuk dalam program "Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat" yang mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal.

"Sudah kami terbitkan modulnya. Ada juga penelitian dari Universitas Indonesia dan lembaga lain yang menunjukkan dampak positif terhadap motivasi belajar, kehadiran, dan capaian akademik," ujar Mu'ti.

Di sisi lain, hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap MBG masih beragam.

Dari responden yang mengetahui program tersebut, sekitar 55,6 persen menyatakan puas, sementara 41,2 persen kurang puas atau tidak puas.

Peneliti Poltracking, Masduri Amrawi, mengatakan meski tingkat kesadaran masyarakat terhadap program ini tinggi, kepuasan publik belum merata.

"Sebanyak 92,1 persen mengetahui MBG, tapi yang merasa puas 55,6 persen," kata Masduri dalam konferensi pers pada 4 Juni 2026.

Survei itu juga mencatat 51,9 persen responden menilai program MBG penting untuk dilanjutkan, sementara 35,3 persen menyatakan tidak perlu dilanjutkan dan 12,8 persen tidak memberikan jawaban.

Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar puluhan juta pelajar di seluruh Indonesia dengan tujuan meningkatkan asupan gizi dan mendukung proses belajar di sekolah.*

(km/ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang kedapatan membawa bom molotov di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juni 2026.

Kedua orang tersebut diduga hendak menyusup dan bergabung dengan aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Baca Juga:

• TNI Turut Amankan Aksi Mahasiswa di Bundaran HI, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya

Keduanya bukan bagian dari mahasiswa yang menggelar aksi.

"Satgas Gakkum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa dan membawa molotov. Dua orang sudah diamankan," kata Budi di Pos Polisi Bundaran HI, Jakarta.

Menurut polisi, penangkapan dilakukan setelah adanya pemantauan dan profiling sejak pagi hari terhadap kelompok yang diduga akan menunggangi aksi mahasiswa.

"Dari pagi kami sudah memonitor dan mengidentifikasi beberapa orang yang mencoba mendompleng," ujarnya.

Polisi memastikan kedua orang yang ditangkap bukan mahasiswa.

Saat ini, keduanya telah dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut.

Budi juga menyebut aparat masih mendalami asal-usul serta kemungkinan afiliasi kelompok tersebut.

"Polda Metro Jaya akan melakukan tindakan tegas bagi kelompok yang mencoba merusak penyampaian aspirasi," kata dia.

Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita barang bukti berupa bom molotov serta mengamankan dokumentasi kedua pelaku.

Di sisi lain, ratusan mahasiswa UI tetap bertahan di sekitar Bundaran HI dengan pengawalan ketat aparat TNI-Polri.

Polisi juga membentuk barikade untuk membatasi pergerakan massa aksi.

Aksi tersebut digelar dengan membawa lima tuntutan utama, yakni:

- Menghentikan pemborosan APBN
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
- Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
- Menghentikan militerisme di ranah sipil
- Mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah

Hingga malam hari, situasi di sekitar Bundaran HI dilaporkan masih dalam pengawasan ketat aparat kepolisian.*

(tb/ad)

BANDUNG — Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menetapkan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022–2025.

Kasus ini diduga terjadi saat Syaefudin masih menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu periode 2019–2024.

Baca Juga:

• Komisaris PT YAT Jadi Tersangka Korupsi MBG, Kejagung Dalami Dugaan Mark Up Motor Listrik Rp1,1 Triliun

Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengatakan ketiga tersangka telah dipanggil untuk diperiksa pada Jumat, 12 Juni 2026.

Namun, Syaefudin tidak hadir dengan alasan sakit.

"Benar hari ini penyidik Pidsus Kejati Jawa Barat telah memanggil tiga orang tersangka yaitu S, IM, dan AF dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu," kata Cahya.

Dari tiga tersangka, IM dan AF memenuhi panggilan penyidik dan hadir di Kejati Jabar. Sementara Syaefudin absen dan telah mengirimkan surat keterangan sakit.

Penyidik memastikan pemeriksaan terhadap Syaefudin akan dijadwalkan ulang.

"Karena tidak hadir dengan alasan sakit, maka akan dijadwalkan ulang," ujarnya.

Dalam perkara ini, Kejati Jabar mengacu pada hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyebutkan kerugian negara mencapai sekitar Rp18 miliar.

Namun, penyidik belum membeberkan lebih lanjut detail hasil pemeriksaan maupun temuan dari penggeledahan yang telah dilakukan sebelumnya.

"Untuk materi pemeriksaan masih dalam proses," kata Cahya.

Kejati Jabar belum melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka.

Penyidik masih melanjutkan proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti untuk mendalami peran masing-masing pihak.

Kasus ini masih dalam tahap pengembangan, sementara pihak Kejati Jabar berencana kembali memanggil Syaefudin untuk pemeriksaan lanjutan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Syaefudin maupun Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait status hukumnya.*

(cn/ad)

BIMA — Seorang anggota Polri berinisial HF ditangkap Polres Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Penangkapan dilakukan di rumah HF di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Baca Juga:

• 15 Orang Luka Bakar, Polresta Banda Aceh Usut Penyebab Ledakan di KMP Aceh Hebat 2

"Jadi, dari tindak lanjut penanganan Polsek Woha ini kami menangkap HF," kata Dediansyah, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut polisi, pengungkapan kasus bermula dari keterangan RW yang mengaku mendapatkan sisa sabu seberat 1,5 gram dari HF.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti hingga akhirnya HF ditangkap.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, di antaranya alat isap sabu, plastik klip kosong, serta sabu dalam jumlah kecil.

"Poket sabu ditemukan diselipkan di pelapis handphone milik HF," ujar Dediansyah.

Selain itu, hasil tes urine terhadap HF juga menunjukkan hasil positif mengandung narkotika.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga HF memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran sabu yang melibatkan tersangka RW.

Namun, penyidik masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap peran lengkap yang bersangkutan.

"Kami masih terus melakukan pemeriksaan dan pengembangan," kata Dediansyah.

Selain proses hukum pidana, HF juga kini menjalani pemeriksaan internal oleh Propam Polres Bima.

Ia ditempatkan di ruang khusus (patsus) untuk kepentingan pemeriksaan disiplin dan kode etik.

Penyidik juga berkoordinasi dengan Propam Polda NTB untuk pemeriksaan lanjutan terhadap oknum anggota tersebut.

HF dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dugaan peredaran narkotika.*

(km/ad)

MEDAN — Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) berinisial NA yang diduga melibatkan seorang ustaz berinisial AHA masih bergulir di Polda Sumut.

Hingga Jumat, 12 Juni 2026, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Komisaris PT YAT Jadi Tersangka Korupsi MBG, Kejagung Dalami Dugaan Mark Up Motor Listrik Rp1,1 Triliun

"Perkaranya sudah dalam tahap sidik," kata Direktur Reserse PPA-PPO Polda Sumut Kombes Kristinattara Wahyuningrum, Jumat (12/6/2026).

Meski sudah masuk tahap penyidikan, Kristinattara belum menjelaskan secara rinci kendala dalam penanganan kasus yang dilaporkan sejak April 2025 itu.

Ia hanya menyebut penyidik masih akan memeriksa ahli.

"Rencana tindak lanjutnya akan melakukan pemeriksaan ahli," ujarnya.

Kasus ini dilaporkan ke Polda Sumut dengan nomor LP/B/637/IV/2025/SPKT tertanggal 29 April 2025.

Korban NA diketahui masih berusia 18 tahun saat peristiwa diduga terjadi pada 9 April 2025.

Ayah korban, IL, menyebut anaknya dijemput oleh terduga pelaku menggunakan mobil dan dibawa ke wilayah Kabupaten Deli Serdang hingga Kabupaten Karo.

Dalam laporan keluarga, korban kemudian dibawa ke sebuah hotel sebelum mengalami dugaan pelecehan.

Menurut IL, anaknya sempat diberikan makanan dan minuman selama perjalanan dan dalam kondisi lemah saat berada di kamar hotel.

"Setelah itu anak saya merasa tidak sadar penuh dan baru menyadari kondisinya keesokan hari," kata IL.

Di sisi lain, kuasa hukum terlapor AHA membantah seluruh tuduhan tersebut. Mereka menyebut korban pergi secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan.

Kuasa hukum AHA juga menyebut korban masih berkomunikasi setelah peristiwa itu dan bahkan meminta agar kejadian tersebut dirahasiakan.

Selain itu, pihak terlapor juga melaporkan balik ayah korban dengan tuduhan penyebaran informasi bohong dan dugaan pemerasan.

Hingga saat ini, Polda Sumut menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan.

Penyidik disebut masih mengumpulkan keterangan saksi dan akan memeriksa ahli untuk memperkuat pembuktian.

Polisi belum menyampaikan kapan penetapan tersangka akan dilakukan dalam perkara yang menyita perhatian publik tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), Andri Mulyono, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Andri diduga terlibat dalam pengadaan motor listrik dengan praktik penggelembungan harga atau mark up.

Baca Juga:

• Lagi! Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG, Komisaris Perusahaan Motor Listrik

"AM melakukan penggelembungan harga atau mark up untuk setiap unit motor listrik," kata Syarief di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut Kejagung, praktik tersebut diduga dilakukan untuk mendekatkan harga pengadaan dengan pagu anggaran yang disiapkan BGN.

Andri juga disebut berperan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) bersama pihak internal BGN.

"Dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia," ujar Syarief.

Kejagung juga mengungkap PT YAT belum memenuhi syarat sebagai penyedia dalam proyek pengadaan motor listrik untuk dapur MBG atau SPPG.

Perusahaan tersebut disebut belum memiliki dealer maupun bengkel aktif di Indonesia.

"PT YAT belum mempunyai dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan," kata Syarief.

Meski begitu, proyek pengadaan tetap berjalan dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp 1,1 triliun.

Namun Kejagung belum merinci besaran pasti kerugian negara maupun nilai mark up per unit.

"Untuk mark up-nya masih kami hitung. Tapi sudah pasti harganya tidak wajar," ujarnya.

Dengan penetapan Andri, jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi MBG bertambah menjadi lima orang.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, serta Asep Yusuf Somantri yang merupakan orang dekat Sony.

Kejagung menduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam program MBG, mulai dari afiliasi antara pejabat dan yayasan pengelola SPPG hingga dugaan mark up pengadaan berbagai barang, termasuk motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi.

Salah satu tersangka, Sony Sonjaya, juga diketahui mengajukan status justice collaborator (JC) dan telah menyebut puluhan nama dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kasus ini masih terus dikembangkan oleh penyidik Jampidsus Kejagung untuk menelusuri aliran dana dan potensi keterlibatan pihak lain dalam proyek bernilai besar tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA – Pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, turut melibatkan personel TNI.

Kepolisian menyebut keterlibatan tersebut merupakan bagian dari pengamanan sesuai aturan yang berlaku di wilayah DKI Jakarta.

Baca Juga:

• Rico Waas Siapkan Album Murottal Juara MTQ Medan, Dorong Syiar Lewat Platform Digital

"Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 232 Tahun 2015, ada ketentuan bahwa di beberapa titik Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI, dan Bundaran Patung Kuda," ujar Budi di lokasi, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas utama Ibu Kota yang memiliki lalu lintas padat serta menjadi jalur transportasi publik masyarakat.

Karena itu, aksi penyampaian pendapat di lokasi tersebut dinilai dapat berdampak pada kemacetan luas.

"Ini merupakan episentrum lalu lintas. Apabila terjadi kepadatan, berdampak ke jalur arteri lainnya. Dampak kemacetan ini berdampak kepada masyarakat lainnya," katanya.

Meski demikian, Budi menegaskan kepolisian tetap menjamin hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Pengamanan, kata dia, dilakukan secara humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif.

Ia menyebut arahan tersebut telah ditekankan oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri sejak awal apel pengamanan.

"Saat ini petugas mengawal aksi dengan pendekatan humanis dan tidak mudah terprovokasi," ujarnya.

Hingga siang hari, massa mahasiswa masih bertahan di sekitar Jalan MH Thamrin, tepatnya di kawasan Halte Tosari.

Aksi tersebut diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan, di antaranya penolakan terhadap pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, hingga penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Massa juga menuntut penghentian militerisme di ranah sipil serta meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga mengimbau massa aksi agar mempertimbangkan lokasi unjuk rasa di titik lain seperti depan DPR/MPR RI atau kawasan Patung Kuda.

Polisi menyebut imbauan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara hak demonstrasi dan kepentingan umum pengguna jalan.*

(d/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan menyiapkan langkah baru dalam pembinaan kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ).

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan para juara tidak hanya dibina untuk ajang perlombaan, tetapi juga akan dipromosikan ke ruang publik, termasuk melalui platform digital.

Baca Juga:

• No Viral No Justice’ Masih Terjadi, Mahfud MD Desak Perbaikan Sistem Hukum: Gimana Jalan Keluarnya? Presiden yang Tahu

Karya tersebut nantinya juga akan didorong untuk masuk ke layanan streaming digital.

"Jangan hanya berhenti di lomba. Setelah itu harus didengar, harus dikenal. Kita siapkan album murottal, bahkan kalau bisa masuk ke platform streaming," kata Rico Waas saat melepas Kafilah Kota Medan menuju MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara di Medan, Jumat (12/6/2026).

Menurut Rico, pembinaan kafilah harus bersifat jangka panjang agar para peserta tidak hanya berprestasi sesaat, tetapi juga berkembang hingga ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk nasional dan internasional.

Ia menilai potensi tersebut sudah ada, namun belum dikelola secara maksimal.

"Selama ini ada yang sampai ke tingkat internasional, tapi masih satu dua. Kita ingin dari 55 peserta ini, mayoritas bisa terus naik level," ujarnya.

Rico juga menekankan pentingnya memperluas publikasi para juara MTQ agar masyarakat lebih mengenal kualitas bacaan Al-Qur'an yang dimiliki para peserta.

Menurutnya, hal itu juga dapat menjadi bagian dari syiar Islam di Kota Medan.

"Suara mereka harus dikenal. Kita punya jaringan masjid, kita dorong murottalnya diputar di sana. Ini bagian dari syiar sekaligus kebanggaan Kota Medan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemko Medan juga memastikan dukungan penuh terhadap kondisi kesehatan 55 peserta yang akan berlaga di MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Kesehatan diminta melakukan pemantauan rutin selama pelaksanaan lomba.

"Pastikan kesehatan mereka. Cek setiap hari, jaga makanan, jangan sampai sakit. Kalau kondisi tidak maksimal, tentu berpengaruh pada penampilan," tegasnya.

Rico juga mengingatkan bahwa capaian Kota Medan sebagai juara umum MTQ tingkat Sumut selama sembilan tahun berturut-turut harus menjadi motivasi, bukan sekadar kebanggaan.

Ia berharap para peserta tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjadi duta Al-Qur'an yang membawa dampak spiritual bagi masyarakat luas.

"Buatlah suara kalian menggetarkan hati, membawa ketenangan, dan mengajak orang kembali kepada Allah," ujarnya.*

(ad)

BANDA ACEH – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh masih menyelidiki dugaan ledakan yang terjadi di KMP Aceh Hebat 2 di Pelabuhan Ulee Lheue.

Insiden tersebut menyebabkan 15 orang mengalami luka bakar dan kini dirawat di RSUD dr. Zainoel Abidin (RSZA) Banda Aceh.

Baca Juga:

• Kapal Aceh Hebat 2 Meledak di Pelabuhan Ulee Lheue, 15 Orang Luka Bakar

Polisi juga mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi di lapangan.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana melalui Kasatreskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, mengatakan dugaan awal ledakan terjadi di ruang Auxiliary Engine kamar mesin kapal.

Namun, penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan teknis lebih lanjut.

"Dugaan ledakan berasal dari ruang Auxiliary Engine yang menyebabkan 15 orang mengalami luka bakar, tetapi penyebab pastinya masih dalam proses penyelidikan," ujar Kompol Miftahuda, Jumat (12/6/2026).

Dalam proses olah TKP, petugas melakukan dokumentasi, pemeriksaan sistem mesin, serta analisis komponen di sekitar lokasi yang diduga menjadi sumber ledakan.

Polisi juga masih mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk menyusun kronologi lengkap kejadian.

Sementara itu, para korban telah dievakuasi dan mendapat perawatan intensif di RSZA Banda Aceh.

Pihak rumah sakit terus memantau kondisi seluruh korban yang mengalami luka bakar akibat insiden tersebut.

Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum hasil penyelidikan resmi diumumkan.

Proses investigasi, kata polisi, akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan pihak-pihak terkait di bidang keselamatan pelayaran.

Diketahui, KMP Aceh Hebat 2 baru tiba dari Pelabuhan Balohan, Sabang, sebelum insiden terjadi sekitar pukul 10.45 WIB.

Setelah kapal bersandar di Pelabuhan Ulee Lheue, para taruna dari Politeknik Pelayaran Malahayati melaksanakan praktik lapangan di ruang mesin kapal.

Saat kegiatan pengenalan peralatan berlangsung, terjadi dugaan ledakan pada sistem hidrolik pintu sekat kamar mesin yang kemudian memicu kepanikan di lokasi.

Seluruh korban, termasuk Kepala Kamar Mesin (KKM) Agus Widodo (47) dan 14 taruna lainnya, langsung dievakuasi ke RSZA Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan medis.

Hingga saat ini, kepolisian masih mendalami penyebab pasti insiden tersebut dan belum menarik kesimpulan terkait faktor yang memicu dugaan ledakan di kapal penyeberangan tersebut.*

(ad)