Javier Siverio Toro berada di posisi kedua dengan koleksi empat gol. Jumlah tersebut sama dengan striker Persis Solo, Henry, yang menempati posisi teratas dalam daftar pencetak gol sementara.

Baca Juga:

• Eks Persib Bandung Akram Albar Gabung PSMS Medan, Skuad Kini Genap 25 Pemain

Performa Javier dan Phillerson menjadi catatan positif bagi PSMS Medan setelah keduanya sempat mendapat sorotan dari sebagian suporter.

Keraguan tersebut muncul karena kedua pemain merupakan rekrutan yang baru pertama kali menjalani karier di kompetisi sepak bola Indonesia.

Presiden PSMS Medan Fendi Jonathan mengatakan manajemen tidak terlalu mempermasalahkan penilaian publik terhadap pemain yang direkrut. Menurutnya, proses pemilihan pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dengan mempertimbangkan masukan pelatih, tim analis dan manajemen.

"Saya memang dari musim lalu tidak pernah pusing dengan pendapat dari netizen. Saya tidak tahu netizen itu asli suporter atau tidak, karena menurut saya yang benar-benar mengetahui itu adalah pelatih, analis maupun dari kami manajemen," ujar Fendi.

Fendi mengatakan perekrutan Javier dan Phillerson telah melalui pertimbangan tim. Keduanya dinilai sesuai dengan kebutuhan PSMS Medan, meski masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kompetisi Indonesia.

"Pemilihan pemain ini memang benar. Jadi saya rasa mereka kan baru pertama kali bermain di Indonesia, jadi ya butuh adaptasi. Bagusnya mereka adaptasinya cepat," katanya.

Manajemen dan tim pelatih juga memberikan arahan khusus kepada kedua pemain asing tersebut agar lebih cepat memahami karakter permainan PSMS Medan.

Fendi mengaku memberikan perhatian langsung kepada beberapa pemain asing yang direkrut sehingga mereka dapat memahami peran serta ekspektasi tim.

"Beberapa pemain asing memang saya khususkan dan saya panggil langsung. Saya ngobrol, harus begini, begini, begini, dan akhirnya bisa membuktikan," pungkasnya.* (tm/dh)

Kapolsek Medan Tembung Kompol Ras Maju Tarigan membenarkan penemuan jenazah bayi tersebut. Bayi pertama kali ditemukan warga bernama Yogi di sekitar permukiman.

Baca Juga:

• Geger Penemuan Mayat Bayi Terbungkus Plastik di Deli Serdang, Saksi Sempat Lihat Sejoli Mencurigakan

Menurut Ras Maju, setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan awal. Polisi juga berkoordinasi dengan tim Inafis untuk mengevakuasi jenazah bayi.

Dari keterangan saksi, bayi ditemukan setelah warga melihat bungkusan plastik berisi kain merah yang berada di sekitar lokasi. Saat diperiksa, bungkusan tersebut ternyata berisi jenazah bayi.

Saksi juga mengaku sempat melihat dua orang, seorang laki-laki dan perempuan, berboncengan menggunakan sepeda motor di sekitar kawasan tersebut. Keduanya disebut terlihat pada Kamis (17/9/2026) dan Sabtu (19/9/2026).

Selain itu, saksi sempat melihat adanya gundukan tanah yang dianggap mencurigakan di sekitar lokasi. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada warga lainnya bernama Tukiman.

Setelah warga mengetahui isi bungkusan tersebut merupakan jenazah bayi, temuan itu segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.

"Dari temuan ini, warga langsung menyampaikan ke kita dan langsung kita koordinasi bersama tim Inafis untuk mengevakuasi mayat bayi itu ke RS Bhayangkara," ujar Ras Maju.

Jenazah bayi selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk penanganan lebih lanjut.

Saat ditanya mengenai identitas pihak yang diduga membuang bayi tersebut, Ras Maju mengatakan polisi belum mendapatkan informasi mengenai pelaku.

"Belum, masih kita lakukan penyelidikan," katanya.

Polsek Medan Tembung masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak yang menaruh jenazah bayi tersebut di lokasi dan mengetahui rangkaian kejadian yang sebenarnya.* (tm/dh)

Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara Chandra Dalimunthe mengatakan perbaikan jalan saat ini masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026.

Baca Juga:

• Terancam Putus Jalan Karo-Langkat Amblas Buat Warga Pakai Pohon Kelapa, DPRD Desak BMBKCK Gerak Cepat

Chandra menjelaskan, badan jalan tersebut sebenarnya telah mengalami amblas sebelum September 2026. Namun, longsor dan curah hujan tinggi membuat kerusakan semakin parah dan memperlebar bagian jalan yang terdampak.

Menurutnya, pemerintah telah mengontrakkan pekerjaan perbaikan kepada pemenang tender. Berdasarkan informasi dalam laman LPSE Sumut, proyek tersebut dikerjakan PT Kuparhi Jaya dengan nilai kontrak sekitar Rp6,9 miliar.

"Itu kan sempat amblas, belum parah waktu itu, sudah kita rencanakan (perbaikan), pas kejadian itu sudah berkontrak," ujarnya.

Sementara itu, Camat STM Hulu Sadar Purba mengatakan jalan yang rusak tersebut merupakan akses utama masyarakat dari tiga kecamatan. Hingga kini, ruas jalan itu belum dapat dilalui, termasuk oleh sepeda motor.

Kondisi tersebut juga berdampak terhadap akses menuju sejumlah objek wisata di Kecamatan STM Hulu. Beberapa destinasi yang berada di kawasan tersebut antara lain Danau Linting, Lau Mentar Canyon, Air Terjun Lau Lutih dan Air Terjun Pelangi.

Sadar mengatakan jalan yang amblas merupakan salah satu akses utama wisatawan dari arah Kota Medan menuju kawasan STM Hulu.

Karena proses perbaikan masih berlangsung, masyarakat maupun wisatawan diimbau menggunakan jalur alternatif untuk sementara waktu.

Untuk kendaraan pribadi, pengendara dapat melewati Desa Kuta Jurung. Jalur tersebut sudah beraspal, tetapi terdapat sekitar 3 kilometer ruas jalan yang perlu dibersihkan pada bagian kiri dan kanan.

Jalur tersebut kemudian tembus ke Desa Tanah Gara Hulu dengan jarak sekitar 5 kilometer.

"Untuk jalur alternatif selama proses perbaikan jalan longsor di Kecamatan STM Hulu, bagi kendaraan pribadi bisa melewati Desa Kuta Jurung. Jalannya beraspal, tapi perlu babat kiri kanan 3 kilometer. Tembusnya nanti ke Desa Tanah Gara Hulu, jarak 5 kilometer kurang lebih," jelas Sadar.

Untuk kendaraan bertonase besar seperti truk, jalur Desa Kuta Jurung tidak disarankan. Pengendara kendaraan berat diarahkan melewati Desa Negara Beringin, Bangun Tobing STM Hilir, kemudian menuju Perguroan Bangun Purba.

Sadar mengatakan kondisi di beberapa titik jalur tersebut masih memiliki jalan aspal yang berlubang sehingga pengendara perlu berhati-hati.

"Disarankan melewati Desa Negara Beringin, Bangun Tobing STM Hilir, dan Perguroan Bangun Purba. Kondisi beberapa titik aspal dalam kondisi berlubang," ujarnya.

Ada pula jalur alternatif dari Perguroan menuju Desa Lau Rempak yang kemudian tembus ke Gunung Rintih, STM Hilir. Namun, sekitar 2 kilometer ruas jalan tersebut masih belum beraspal dan kondisinya berupa pasir serta batu.

Sementara itu, kendaraan Bus Damri dapat menggunakan jalur dari Lubuk Pakam menuju Bangun Purba hingga Tiga Juhar. Menurut Sadar, jalur tersebut memiliki kondisi aspal yang relatif baik.

Selama jalan utama masih dalam proses perbaikan, masyarakat dan wisatawan diharapkan memperhatikan jenis kendaraan serta memilih jalur alternatif sesuai dengan kondisi jalan yang tersedia.* (tm/dh)

Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem telah disampaikan secara berkala, mulai dari prakiraan tujuh harian, tiga harian hingga pemantauan skala jam melalui nowcasting.

Baca Juga:

• Banjir Bandang Terjang Kompleks Kantor Bupati Solok, 2 Orang Dilaporkan Hilang

Menurut Andri, sistem peringatan dini tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Informasi cuaca disampaikan secara berjenjang agar masyarakat dan pihak terkait dapat melakukan langkah antisipasi.

Andri mengatakan curah hujan tinggi yang terpantau BMKG diduga menjadi salah satu pemicu banjir bandang di Solok. Berdasarkan catatan BMKG, curah hujan di sekitar wilayah Solok mencapai 94 milimeter per hari.

"Jadi hujan yang terjadi kategori lebat ya kalau dari catatan BMKG, terutama di wilayah sekitar Solok sebesar 94 milimeter per hari. Sehingga ini tentu memicu tadi kejadian banjir," ujarnya.

Meski peringatan dini telah dikeluarkan, Andri menegaskan potensi cuaca ekstrem di Sumatera Barat belum berakhir. Kabupaten Solok dan wilayah di sekitarnya masih perlu mendapatkan perhatian dalam beberapa hari ke depan.

Menurutnya, dalam sepekan ke depan sejumlah wilayah di Indonesia masih perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem, termasuk sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Andri juga menjelaskan kondisi cuaca Indonesia saat ini tidak seragam. Sebagian besar wilayah masih mengalami kondisi kering akibat musim kemarau, sedangkan beberapa daerah lainnya justru berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi.

"Jadi memang perlu diwaspadai tetap bahwa ada dua kondisi saat ini. Satu adalah sebagian besar masih kondisi kering karena masih musim kemarau," jelasnya.

Dia mengimbau masyarakat tetap memantau perkembangan cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG secara berkala.

"Tetap pantau informasi secara real time dari berbagai kanal informasi BMKG," imbaunya.

Sebelumnya, banjir bandang menerjang Kabupaten Solok pada Senin (21/9/2026) sekitar pukul 20.00 WIB. Banjir dan material longsoran sempat memutus akses jalan utama yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok.

Sejumlah kantor di kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Solok juga terdampak. Beberapa peralatan kantor dilaporkan hanyut akibat terjangan material banjir.

Pasca kejadian, proses penanganan dan pembersihan material banjir terus dilakukan di sejumlah wilayah terdampak. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan bencana hidrometeorologi susulan.* (ds/dh)

Wakil Bupati Solok Candra mengatakan dua warga yang dilaporkan hilang yakni Agusra (59) dan Dafi Arahma (21).

Baca Juga:

• Banjir Bandang Solok Terjang Kantor Pemerintahan hingga RSUD, Akses Padang-Jambi Ditutup

Menurut Candra, tiga tim telah dikerahkan untuk mencari keberadaan kedua warga tersebut. Tim melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang terdampak banjir bandang.

"Ada tiga tim yang kita terjunkan mencari korban. Itu menyusuri lokasi," ujarnya.

Selain korban hilang, banjir bandang tersebut juga menyebabkan empat orang mengalami luka. Mereka yakni Muslihat (54), Muhhammad Nurza (57), Anggiat Sirait (66), dan Turnalis (45).

Muslihat mengalami luka ringan dan dirujuk ke RSUD Arosuka. Muhhammad Nurza dirujuk ke SPH Padang, sementara Anggiat Sirait dan Turnalis mendapat penanganan di RSUD Arosuka.

"Saat ini korban luka sudah dalam penanganan," jelas Candra.

Di lokasi terdampak, tim gabungan juga melakukan pembersihan material banjir bandang. Lumpur, batu dan kayu menutupi sejumlah bagian badan jalan di kawasan Arosuka dan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.

Sejumlah kendaraan turut tertimbun material banjir yang terbawa dari kawasan perbukitan.

Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Sumbar AKBP Encep Hendry mengatakan personel gabungan dibagi menjadi beberapa tim untuk melakukan pencarian korban dan membersihkan material banjir.

"Kita ada beberapa tim. Ada tim pencarian korban, lalu ada tim pembersihan material di lokasi terdampak," kata Encep.

Encep menyebut sekitar 300 personel Satbrimob Polda Sumbar dikerahkan untuk membantu proses penanganan bencana. Penyisiran dilakukan di dua titik untuk mencari korban yang dilaporkan hilang.

"Ada dua titik yang melakukan penyisiran," ujarnya.

Dalam keterangannya, Encep menyebut pihaknya menerima laporan satu orang hilang dan pencarian masih dilakukan. Keterangan tersebut berbeda dengan informasi Wakil Bupati Solok yang menyebut terdapat dua warga yang hilang.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan banjir bandang terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Solok sejak sore pada Senin (21/9/2026).

Hujan deras memicu longsor di kawasan perbukitan di sekitar Kantor Bupati Solok. Material longsoran berupa pasir, batu dan lumpur kemudian terbawa aliran air dan menerjang kawasan perkantoran serta lingkungan di sekitarnya.

"Intensitas hujan cukup tinggi ini, mengakibatkan longsor pada bukit di belakang Kantor Bupati, di sekitaran Kantor Bupati yang membawa material pasir bercampur batu, lumpur dan air sehingga menerjang sekitaran area Kantor Bupati Solok dan sekitarnya," jelas Ilham.

Hingga Selasa (22/9/2026), proses pencarian korban dan pembersihan material banjir bandang masih berlangsung. Petugas juga terus melakukan penanganan di sejumlah titik yang terdampak.* (ds/dh)

ACEH BESAR- Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, berlangsung sukses. Kegiatan yang digelar pada Minggu (20/9/2026) itu mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat setempat.

Kesuksesan acara tersebut tidak terlepas dari kerja sama Tuha Peut, Geuchik beserta perangkat Gampong, Tgk. Imum Meunasah, dan masyarakat.

Baca Juga:

• Sambut HUT ke-81 TNI: Lanud Sultan Iskandar Muda Gelar Pasar Murah di Aceh Besar, LPG hingga Beras Dijual Terjangkau

Jumlah tersebut jauh melebihi perkiraan awal yang hanya sekitar 60 hidang.

Menurut Fakhri, banyaknya hidangan yang terkumpul menjadi salah satu gambaran tingginya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan peringatan Maulid Nabi tahun ini.

Di balik pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat peran anggota Tuha Peut keterwakilan perempuan, Darwani. Sejak tahap perencanaan hingga acara berlangsung, Darwani disebut aktif mengajak dan mengoordinasikan kaum ibu untuk berpartisipasi menyiapkan hidangan.

Para ibu di Gampong Lam Lumpu diminta membawa sedikitnya tiga menu untuk melengkapi hidangan Maulid. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong.

Darwani merupakan anggota Tuha Peut atau BPD Gampong Lam Lumpu yang dipilih melalui keterwakilan perempuan untuk periode 2026-2032. Dia disebut terus mendorong kemajuan Gampong Lam Lumpu melalui keterlibatan masyarakat.

Selain peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kegiatan tahun ini juga dirangkaikan dengan Peusijuk atau tepung tawar terhadap anggota Tuha Peut Gampong Lam Lumpu yang baru dilantik.

Sementara itu, Ketua Tuha Peut Gampong Lam Lumpu Juliosi mengakui pelaksanaan Maulid Nabi tahun ini berjalan dengan baik. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama masyarakat, perangkat Gampong, serta Tgk. Imum Meunasah.

Juliosi berharap kebersamaan dan kekompakan masyarakat dapat terus dipertahankan sehingga kegiatan serupa pada masa mendatang dapat terlaksana dengan lebih baik.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Lam Lumpu menjadi momentum bagi masyarakat untuk mempererat kebersamaan sekaligus menjaga tradisi keagamaan dan budaya gotong royong di tingkat Gampong.* (dh)

Menurut Hariri, perkara yang menjerat Febrie merupakan perkara yang mendapat perhatian luas sehingga jaksa penuntut umum (JPU) perlu mempersiapkan pembuktian dan konstruksi dakwaan secara cermat.

Baca Juga:

• Tok! Kasasi MA Vonis Bos Perambah Hutan Langkat 10 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 856 Miliar

Hariri juga menyoroti pembuktian dugaan pemerasan yang dikaitkan dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam perkara yang berkaitan dengan Asabri dan Jiwasraya.

Menurut dia, proses persidangan nantinya tidak hanya menjadi ajang pembuktian unsur pidana, tetapi juga menjadi ruang untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara secara terbuka di hadapan majelis hakim.

"Persoalannya bukan hanya pada ketepatan pembuktian, tetapi apakah Kejagung berani membuka fakta secara nyata yang otomatis membongkar praktik di internalnya sendiri?" ujarnya.

LSAK menilai penanganan perkara Febrie Adriansyah semestinya tidak berhenti pada proses persidangan. Hariri mengatakan perkara tersebut juga dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi dan membenahi tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.

"Ibarat anatomi tubuh, kasus eks Jampidsus ini adalah bagian leher. Kalau kepalanya tidak terkontaminasi, pasti merambat ke tubuhnya. Proses hukum terhadap FA hanyalah langkah awal, namun pembenahan menyeluruh Kejaksaan secara total harus segera dilakukan," katanya.

Perkara Febrie Adriansyah sebelumnya telah memasuki tahap II setelah penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Dengan pelimpahan tersebut, perkara selanjutnya akan diproses melalui persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Proses persidangan nantinya akan menjadi tahap untuk menguji dakwaan jaksa, alat bukti, serta pembelaan terdakwa di hadapan majelis hakim sesuai ketentuan hukum acara pidana.* (oz/dh)

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Sirajudin diduga mematok fee sebesar 10 persen dari sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.

Baca Juga:

• Terungkap di Sidang Korupsi Internet Tebing Tinggi, Keponakan Wali Kota Akui Uang Rp150 Juta Dipakai Bayar Kuliah S3

KPK juga menduga Sirajudin melakukan plotting atau menentukan calon pelaksana proyek sebelum proses pengadaan berlangsung. Menurut Taufik, Sirajudin memerintahkan Kepala Dinas PUPR menuliskan nama-nama vendor yang akan mengerjakan proyek tertentu.

"Plotting dilakukan dengan cara menuliskan nama calon pemenang pada setiap proyek yang sudah di-list pada lembaran kertas HVS," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (22/9/2026).

Setelah nama calon pemenang ditentukan, Kepala Dinas PUPR disebut berkoordinasi dengan Pokja untuk mengondisikan proses pengadaan agar dimenangkan oleh vendor yang telah ditentukan sebelumnya.

Pokja kemudian berkoordinasi dengan pihak swasta untuk menyiapkan administrasi pengadaan agar memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai pemenang proyek.

Dalam salah satu proyek, KPK menduga pihak swasta menyerahkan uang sebesar Rp130 juta kepada Sirajudin. Uang tersebut disebut sebagai bagian dari fee 10 persen untuk proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, Bolmut, dengan nilai proyek sekitar Rp1,9 miliar.

Selain dugaan penerimaan fee proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi dengan total Rp11,14 miliar selama periode 2023 hingga 2026.

Pada 2023-2024, Sirajudin diketahui pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bolmut. Dari total dugaan gratifikasi tersebut, KPK menyebut sekitar Rp350 juta berasal dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan.

Sementara itu, dugaan penerimaan lainnya mencapai sekitar Rp10,79 miliar dan berasal dari pihak lain.

Atas perkara tersebut, KPK menyangkakan Sirajudin melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KPK kemudian melakukan penahanan terhadap Sirajudin untuk 20 hari pertama. Penahanan berlangsung mulai 22 September hingga 11 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

KPK masih terus mengembangkan perkara tersebut untuk mendalami dugaan penerimaan fee proyek maupun gratifikasi serta pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.* (oz/dh)

Berdasarkan data perdagangan, sebanyak 148 saham menguat, 556 saham melemah, dan 259 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp14,43 triliun dari perdagangan 32,23 miliar saham.

Baca Juga:

• Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp 17.884 per Dolar AS, Ini Faktor Pemicunya

Tekanan juga terjadi pada mayoritas indeks sektoral. Sektor energi, konsumer non-siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, industri, teknologi, infrastruktur dan kesehatan berada di zona merah.

Sementara itu, hanya sektor konsumer siklikal yang tercatat menguat pada perdagangan Selasa.

Di jajaran saham dengan kenaikan terbesar, PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) memimpin dengan penguatan 34,35 persen ke Rp176. Kemudian PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (BPTR) naik 33,78 persen ke Rp99.

Saham PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) juga menguat 24,50 persen ke Rp376.

Sebaliknya, sejumlah saham mencatat penurunan cukup dalam. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) turun 14,71 persen ke Rp87.

Reksa Dana Indeks Batavia (XBID) turun 14,22 persen ke Rp392, sedangkan PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) melemah 13,53 persen ke Rp735.

Dengan kondisi tersebut, IHSG mengakhiri perdagangan Selasa di zona merah setelah mayoritas saham dan indeks sektoral mengalami penurunan.* (in/dh)

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi kombinasi sentimen eksternal dan domestik. Faktor tersebut antara lain arah kebijakan suku bunga The Fed, dinamika perdagangan global serta kondisi fiskal dalam negeri.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah ke Rp17.887, Jadi Mata Uang Asia dengan Koreksi Terdalam

Menurut Ibrahim, prospek kebijakan moneter Amerika Serikat yang lebih ketat membuat dolar AS tetap mendapat dukungan. Kondisi tersebut turut menjaga imbal hasil obligasi Treasury AS berada pada level tinggi.

Selain sentimen suku bunga, pasar juga mencermati perkembangan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Rencana pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping pada akhir pekan menjadi salah satu perhatian pelaku pasar.

Ibrahim mengatakan hubungan kedua negara dapat memengaruhi perdagangan global, rantai pasok hingga permintaan komoditas energi. China sendiri merupakan salah satu importir minyak terbesar di dunia.

Dari dalam negeri, sentimen terhadap rupiah juga dipengaruhi perubahan di jajaran fiskal pemerintah serta perdebatan mengenai batas defisit anggaran.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian tersebut resmi dilakukan pada 14 September 2026.

Ibrahim menilai perubahan tersebut turut menjadi salah satu faktor yang diperhatikan pasar. Selain itu, kenaikan harga minyak mentah internasional juga dapat menambah tekanan terhadap negara pengimpor energi.

Faktor lainnya adalah wacana perubahan batas defisit anggaran yang dinilai dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyatakan pembahasan mengenai batas defisit 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) perlu dilakukan secara konstruktif. Pemerintah tetap menjadikan rasio utang 60 persen terhadap PDB sebagai salah satu jangkar pengelolaan APBN.

Di sisi lain, Bank Indonesia terus melakukan berbagai langkah stabilisasi untuk menjaga pergerakan rupiah tetap sesuai kondisi fundamental. Intervensi dilakukan melalui pasar offshore maupun pasar domestik, termasuk transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2026 tercatat sebesar 146,5 miliar dolar AS. Bank Indonesia menyatakan posisi tersebut setara dengan pembiayaan sekitar 5,4 bulan impor dan masih berada di atas standar kecukupan internasional.

Meski terdapat penyangga dari cadangan devisa, Ibrahim menilai sentimen global dan domestik masih menjadi perhatian pasar valuta asing.

Untuk perdagangan Rabu (23/9/2026), Ibrahim memperkirakan rupiah masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah. Dia memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp17.880 hingga Rp17.930 per dolar AS.* (in/dh)

Camat Binjai Utara Musya Ma'aruf Lubis menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan penilaian LBS yang dipusatkan di Kelurahan Jati Karya. Dia juga mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• PKN Binjai Utara Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni 40 Anak Yatim

Kegiatan LBS tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026. Lomba ini bertujuan mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan asri sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk menghadapi penilaian tingkat provinsi, Kecamatan Binjai Utara bersama Kelurahan Jati Karya telah melakukan berbagai persiapan. Kegiatan tersebut meliputi gotong royong, penataan lingkungan, pengelolaan sampah hingga penghijauan.

Pemerintah Kecamatan Binjai Utara berharap keikutsertaan Jati Karya dalam LBS Tingkat Provinsi Sumut dapat menjadi motivasi bagi kelurahan lain di Kota Binjai untuk terus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Musya juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga lingkungan secara bersama-sama agar kawasan tempat tinggal tetap bersih, sehat dan nyaman.

Keikutsertaan Kelurahan Jati Karya dalam LBS Tingkat Provinsi Sumut menjadi bagian dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya hidup bersih serta meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Binjai.* (dh)

Dua gubuk tersebut ditemukan dalam kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) yang dilakukan personel gabungan Satresnarkoba Polres Sergai dan Unit Reskrim Polsek Kotarih pada Rabu (16/9/2026).

Baca Juga:

• Panik Saat Digerebek di Medan Deli, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti Usai Diciduk Bareng 3 Pemakai

Tim gabungan bergerak menuju lokasi sekitar pukul 15.15 WIB dan tiba sekitar pukul 16.30 WIB. Petugas kemudian menemukan dua unit gubuk yang berada di tengah areal perkebunan kelapa sawit milik Marid Ginting.

Kasat Narkoba Polres Sergai AKP Erikson David melalui Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya mengatakan petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba di sekitar gubuk.

"Di seputaran gubuk ditemukan banyak plastik klip transparan bekas dan alat hisap sabu atau bong," kata Bringin Jaya saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, polisi tidak menemukan pelaku maupun pengguna narkoba di lokasi. Barang yang diamankan hanya berupa sejumlah plastik klip transparan bekas serta alat hisap sabu atau bong.

Polisi kemudian menghadirkan Kepala Dusun I Bahgerger, pemilik lahan Marid Ginting, serta Sinta Dame Purba yang disebut sebagai pihak yang sebelumnya menyampaikan informasi mengenai lokasi tersebut di media sosial.

Setelah dilakukan musyawarah, seluruh pihak sepakat memusnahkan dua gubuk tersebut dengan persetujuan pemilik lahan dan disaksikan masyarakat.

Sekitar pukul 17.10 WIB, kedua gubuk dibakar hingga hangus. Polisi menyebut langkah tersebut dilakukan agar lokasi itu tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas terkait narkotika.

"Hal ini dilakukan agar lokasi tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan narkotika," ujar Bringin Jaya.

Menurut Bringin Jaya, pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat sekaligus upaya merespons keresahan warga terhadap dugaan aktivitas narkoba di kawasan tersebut.

"Polres Serdang Bedagai bersama Polsek jajaran tidak akan memberikan ruang bagi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kami," katanya.

Polisi juga mengimbau masyarakat aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.

"Apabila mengetahui, melihat, atau mencurigai adanya praktik peredaran gelap maupun penggunaan narkoba di wilayahnya, segera laporkan kepada personel Polres Sergai atau Polsek terdekat," ujarnya.

Bringin Jaya menambahkan peran masyarakat diperlukan untuk membantu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta lingkungan yang bebas dari narkoba.* (md/dh)

MR ditangkap pada Selasa (22/9/2026) sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Marelan Pasar 2 Gang Argo, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan.

Baca Juga:

• Cuma 40 Menit Tim Macan Belawan Ringkus Begal Bersajam yang Rampok Opang di Martubung

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo mengatakan kasus tersebut bermula dari laporan korban Ayu Pratiwi Putri (34) setelah mengetahui rumahnya dibobol.

"Pada Minggu, 20 September 2026, korban mendapat informasi dari saksi bahwa pintu dan jendela belakang rumah di Pasar 2 Barat Marelan dalam keadaan rusak dan terbuka. Setelah dilakukan pengecekan, sejumlah barang milik korban diketahui telah hilang," kata Agus.

Sejumlah barang milik korban yang hilang di antaranya mesin pompa air, tabung gas LPG 3 kilogram, uang tunai Rp1,2 juta serta perhiasan emas seberat 12 gram yang terdiri dari anting, gelang dan cincin.

Korban kemudian membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan. Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku.

Tim URC Sat Reskrim yang dipimpin Kanit Pidum IPDA Marcelino T.S. Damanik kemudian mendapatkan informasi mengenai keberadaan MR alias W di kawasan Medan Marelan.

Petugas bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku. Dari pemeriksaan awal, MR mengakui telah mengambil mesin pompa air milik korban.

"Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui telah mengambil mesin pompa air milik korban. Pelaku juga diketahui terlibat dalam satu tindak pidana pencurian dengan pemberatan lainnya di Marelan," jelas Agus.

Kasus tersebut kini masih dikembangkan oleh penyidik. Polisi juga menelusuri keberadaan barang milik korban lainnya yang belum ditemukan.

"Kami masih melakukan pengembangan untuk mengetahui keterlibatan pelaku dalam perkara lainnya serta menelusuri barang-barang milik korban yang belum ditemukan," tegas Agus.

MR bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.* (mt/dh)

Kuasa hukum pelapor dari Kantor Hukum AFKAR & Co, Fadli Rizki, mengatakan perkara tersebut telah berjalan cukup panjang sejak laporan Muhammad Gazali Iskandar dibuat ke Polda Sumut pada 11 April 2023.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Ditahan Polda Sumut, Partai Golkar Pastikan Tidak Beri Pendampingan Hukum

"Artinya, penyidik Polda Sumut telah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif dan mendalam. Bahkan telah dilakukan gelar perkara khusus di Karo Wasidik Mabes Polri," kata Fadli, Senin (21/9/2026).

Fadli mengatakan setelah melalui proses tersebut, penyidik kemudian menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana dan menetapkan pihak yang dinilai bertanggung jawab sebagai tersangka.

Dia juga menanggapi keberatan kuasa hukum Dhody yang mempertanyakan letak pemalsuan dalam perkara tersebut. Menurut Fadli, persoalan yang dipermasalahkan bukan sekadar bentuk atau produk surat yang dibuat oleh advokat, melainkan informasi yang tercantum dalam surat tersebut.

Fadli menyebut informasi dalam surat yang dipersoalkan diduga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat sehingga disebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

"Lantas apakah dengan informasi yang disampaikan di dalam surat yang diduga isinya tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, bahkan surat tersebut disebarluaskan ke khalayak ramai sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dapat dibenarkan dalam hukum?" ujarnya.

Menurut Fadli, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Hal tersebut juga berlaku bagi advokat ketika memberikan pendapat maupun pembelaan hukum untuk kepentingan klien.

Namun, dia menilai kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab dan didasarkan pada fakta yang sebenarnya, terutama apabila informasi yang disampaikan berkaitan dengan hak serta kepentingan hukum pihak lain.

"Siapa pun berhak memberikan pendapat dan itu dilindungi hukum, apalagi advokat dalam membela kepentingan kliennya. Namun hendaknya dalam memberikan pendapat harus berlandaskan fakta dan/atau keadaan yang sebenarnya," katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum Dhody Thahir, Dr Hasrul Benny Harahap, menyampaikan keberatan atas penetapan kliennya sebagai tersangka. Hasrul menilai perkara tersebut berpotensi menimbulkan persoalan terkait independensi profesi advokat dan hak masyarakat memperoleh pembelaan hukum.

Menurut Hasrul, surat yang menjadi objek perkara bukan merupakan surat atau akta yang dipalsukan secara fisik. Dia mengatakan dokumen tersebut dibuat, ditandatangani, dan memuat argumentasi hukum.

Sementara itu, Polda Sumut sebelumnya telah menetapkan Dhody Thahir sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat. Penetapan tersebut tercantum dalam SP2HP Ditreskrimum Polda Sumut tertanggal 18 Agustus 2026.

Dhody kemudian ditahan penyidik Polda Sumut pada 16 September 2026 setelah menjalani pemeriksaan. Polda Sumut menyebut penahanan dilakukan setelah Dhody dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka.

Perkara tersebut masih dalam proses hukum di Polda Sumut. Masing-masing pihak juga telah menyampaikan pandangannya mengenai dasar penetapan tersangka serta objek surat yang dipersoalkan.* (an/dh)

Sutarto mengaku prihatin karena dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG kembali terjadi. Dia menilai pengawasan keamanan pangan perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak berulang.

Baca Juga:

• Sapu Bersih Utang DBH Rp 1,7 Triliun, Pemprov Sumut Sudah Kucurkan Hampir Rp 1 T ke Kab/Kota

Beberapa kasus dugaan keracunan MBG sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah Sumut. Salah satunya menimpa 353 siswa di SMAN 1 Berastagi serta SMK/SMA Bersama Kabupaten Karo pada 13 Agustus 2026.

Kasus berikutnya terjadi di Kabupaten Asahan. Sebanyak 22 hingga 30 siswa MTs Negeri 2 Kisaran dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami keluhan yang diduga berkaitan dengan makanan program MBG pada 14 September 2026.

Sementara pada 18 September 2026, sebanyak 38 murid dari empat sekolah dasar negeri di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dilarikan ke Puskesmas Galang setelah mengalami sakit perut dan muntah-muntah yang diduga muncul usai mengonsumsi paket MBG.

Menurut Sutarto, BBPOM sebagai unit pelaksana teknis BPOM di tingkat regional memiliki peran penting dalam memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.

"BBPOM ini merupakan sebuah instrumen yang perannya harus diperkuat pelibatannya dalam pengawasan, saya kira," ujarnya.

Sutarto mengatakan peran BPOM dalam pengawasan program MBG juga telah diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Dia menyebut pengawasan mencakup berbagai tahapan, mulai dari persiapan, pengujian bahan mentah, rantai pasok, distribusi hingga pelaksanaan dan penyajian makanan.

"Di sana menyebut BPOM mengawal keamanan bahan bakunya, edukasi, pengelolaan hingga distribusi dan penyajian, serta mitigasi masalah," katanya.

Sutarto mendorong Pemerintah Provinsi Sumut meningkatkan sinergi dengan BPOM RI melalui BBPOM di Medan. Menurutnya, pengawasan perlu dibarengi edukasi mengenai keamanan pangan serta pencegahan risiko berdasarkan kajian.

Dia juga meminta dilakukan investigasi setiap insiden, transparansi hasil uji laboratorium, penelusuran rantai pasok, serta tindakan koreksi setelah ditemukan persoalan.

"Perlu adanya investigasi insiden, transparansi uji lab, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi, dan penindakan pasca-temuan," imbuhnya.

Sutarto menilai penguatan standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan menjadi bagian penting untuk mencegah kasus dugaan keracunan kembali terjadi.

"Terutama soal desain rantai pasok, aturan penyimpanan suhu ruang yang tidak boleh melebihi batas aman 4 jam, serta pola distribusi makanan dan penyajian yang higienis," pungkasnya.

Dorongan tersebut disampaikan di tengah berjalannya program MBG di berbagai daerah Sumut. Pengawasan keamanan bahan makanan, proses penyimpanan, distribusi hingga penyajian menjadi perhatian menyusul adanya sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan MBG.* (an/dh)

Salmon mengatakan kondisi jalan tersebut perlu segera ditangani karena kerusakan semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Dia khawatir akses transportasi terputus apabila badan jalan kembali mengalami longsor.

Baca Juga:

• Disentil Soal DBH Medan Baru Cair 30 Persen, DPRD Sumut Pasang Badan Buat Bobby Nasution

Menurut Salmon, badan jalan di kawasan tersebut telah mengalami amblas atau longsor sejak beberapa bulan lalu. Kerusakan disebut terjadi akibat badan jalan tergerus aliran air.

Kondisi jalan yang semakin menyempit membuat pengguna kendaraan harus lebih berhati-hati saat melintas. Situasi tersebut dinilai semakin berisiko bagi kendaraan roda empat dan masyarakat yang menggunakan jalur tersebut setiap hari.

Salmon menyebut kondisi jalan tersebut sebelumnya telah mendapat perhatian dari pemerintah. Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti bahkan disebut telah meninjau langsung lokasi kerusakan.

Namun, Salmon mengatakan hingga kini belum terlihat pekerjaan perbaikan permanen di titik tersebut. Dia menyebut masyarakat, termasuk anak sekolah yang menggunakan akses tersebut, masih menghadapi risiko saat melintas.

Karena khawatir akses jalan terputus, masyarakat Desa Telagah dan sekitarnya disebut berinisiatif membuat jembatan darurat menggunakan batang pohon kelapa. Upaya tersebut dilakukan agar kendaraan, terutama roda empat, masih dapat melewati lokasi yang mengalami kerusakan.

Salmon mengapresiasi inisiatif masyarakat tersebut. Menurutnya, gotong royong warga menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan.

"Kita salut kepada masyarakat Desa Telagah dan sekitarnya yang masih memiliki rasa peduli dan kemanusiaan. Mereka kompak bergotong royong memperbaiki badan jalan yang longsor guna menghindari jatuhnya korban saat melintas di kawasan itu," ujarnya.

Dia menilai perbaikan secara swadaya masyarakat hanya dapat menjadi solusi sementara. Menurut Salmon, jalan tersebut perlu diperbaiki secara permanen oleh pemerintah karena kerusakannya berkaitan dengan struktur badan jalan dan ancaman longsor akibat gerusan air.

"Kita berharap adanya gerak cepat dari Dinas BMBKCK Sumut melakukan penanganan terhadap badan jalan yang amblas, termasuk memperkuat struktur jalan dan mengantisipasi kembali terjadinya longsor akibat gerusan air," katanya.

Salmon juga mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu hingga badan jalan putus total dan masyarakat terisolasi. Dia mendorong pembangunan serta pemeliharaan jalan dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan kembali terjadi.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumut sebelumnya telah menyatakan perbaikan permanen jalan longsor di Dusun Pamah Semelir, Desa Telagah, Kabupaten Langkat, ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober 2026. Ruas tersebut merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Langkat dengan Tanah Karo.

Ruas jalan yang amblas tersebut menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat antara Langkat dan Karo. Karena itu, penanganan kerusakan jalan dinilai berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran aktivitas masyarakat.* (an/dh)

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Timur Tumanggor mengatakan kewajiban kurang bayar DBH tersebut berasal dari beberapa tahun anggaran, mulai 2023, 2024, 2025 hingga tahun berjalan.

Baca Juga:

• Disentil Soal DBH Medan Baru Cair 30 Persen, DPRD Sumut Pasang Badan Buat Bobby Nasution

Menurut Timur, pembayaran DBH dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pemprov Sumut serta kemampuan pendapatan daerah.

Pemprov Sumut juga telah menyiapkan pembayaran lanjutan pada bulan depan. Pemerintah provinsi berharap langkah tersebut dapat terus mengurangi sisa kewajiban kepada pemerintah kabupaten/kota.

"Pembayaran berikutnya kita rencanakan bulan depan," ujarnya.

Timur menegaskan pembayaran kurang bayar DBH diperuntukkan bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota yang memiliki hak atas dana tersebut, termasuk Pemerintah Kota Medan.

Dengan demikian, penyelesaian tunggakan DBH tidak hanya berkaitan dengan satu daerah. Pemprov Sumut menyatakan pembayaran akan dilakukan kepada seluruh kabupaten/kota sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

Pemprov Sumut menargetkan seluruh tunggakan DBH dapat diselesaikan hingga akhir Desember 2026. Namun, pencapaian target tersebut bergantung pada realisasi pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau PAD kita bisa mencapai 100 persen sesuai dengan target APBD, seluruh kurang bayar itu bisa kita selesaikan," jelas Timur.

Dia menjelaskan kondisi penerimaan daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan Pemprov Sumut dalam memenuhi kewajiban pembayaran DBH kepada kabupaten/kota.

Karena itu, meski anggaran untuk penyelesaian kurang bayar telah dialokasikan dalam APBD, pembayaran tetap dilakukan secara bertahap mengikuti realisasi pendapatan daerah.

Timur mengatakan Pemprov Sumut tetap berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban DBH. Pemerintah provinsi menargetkan tidak ada lagi tunggakan hingga akhir tahun apabila kondisi pendapatan daerah mendukung.

"Target kita sampai akhir Desember selesai. Tentunya disesuaikan dengan APBD dan pendapatan yang kita terima," pungkasnya.

Dengan alokasi sekitar Rp1,7 triliun dan realisasi pembayaran yang telah mendekati Rp1 triliun, Pemprov Sumut masih akan melanjutkan pembayaran sisa kurang bayar DBH kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kota Medan.

Penyelesaian pembayaran DBH tersebut diharapkan dapat mendukung kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik melalui APBD masing-masing.* (sp/dh)

Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga mengatakan Pemprovsu tetap akan membayarkan DBH kepada Pemko Medan secara bertahap. Menurutnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memiliki pertimbangan dalam menentukan tahapan penyaluran DBH tersebut.

Baca Juga:

• Warga Miskin Disebut Gagal Dapat Bansos gara-gara Status Desil, DPRD Medan Minta Data PKH Diverifikasi Ulang

Ihwan mengatakan pola penyaluran DBH secara bertahap berkaitan dengan kondisi transfer ke daerah yang juga diterima pemerintah provinsi secara bertahap.

"Semuanya kan bertahap, Pemprovsu juga menerima TKD dari (Pemerintah) Pusat secara bertahap," ujarnya.

Dia juga menilai kondisi keuangan masing-masing pemerintah kabupaten dan kota menjadi salah satu pertimbangan dalam penyaluran DBH. Ihwan menyebut daerah dengan kemampuan fiskal yang lebih kecil perlu mendapat perhatian dalam distribusi dana tersebut.

"Masih banyak kabupaten/kota yang APBD-nya tidak sekuat Pemko Medan, wajar bila kabupaten/kota yang APBD-nya lebih kecil yang didahulukan," katanya.

Menurut Ihwan, pembayaran DBH tidak hanya mempertimbangkan kondisi keuangan Pemprovsu, tetapi juga kondisi fiskal pemerintah kabupaten dan kota yang menerima dana.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen meminta Pemprovsu segera menyalurkan DBH kepada Pemko Medan. Wong menyebut DBH merupakan hak pemerintah kota dan dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Desakan tersebut disampaikan saat realisasi DBH dari Pemprovsu ke Pemko Medan masih berada di kisaran Rp90 miliar dari total sekitar Rp310 miliar.

"DBH itu hak Pemko Medan dan memang harus segera disalurkan. Pemprovsu harus segera mendistribusikannya," kata Wong.

Wong menilai penyaluran DBH penting bagi Pemko Medan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik serta pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Sementara itu, pembahasan Perubahan APBD Kota Medan 2026 juga mencakup penyesuaian pendapatan daerah dan kapasitas fiskal pemerintah kota. Pemko Medan menyebut perubahan APBD dilakukan untuk mengakomodasi perubahan proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.

Hingga kini, penyaluran DBH dari Pemprovsu kepada Pemko Medan masih berlangsung secara bertahap. Pemko Medan sebelumnya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemprovsu terkait sisa DBH yang belum disalurkan.* (sp/dh)

Erni tiba di Gedung Ditreskrimum Polda Sumut sekitar pukul 14.30 WIB. Dia kemudian memberikan keterangan kepada penyidik terkait SPT yang disebut menjadi alasan ketidakhadiran Dodi dalam memenuhi panggilan pemeriksaan.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Diperiksa Polda Terkait SPT Dhody Tahir

Erni menegaskan pemeriksaan tersebut tidak berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam perkara yang sedang ditangani Ditreskrimum Polda Sumut. Dia mengatakan hanya dimintai keterangan mengenai SPT yang diberikan kepada Dodi.

"Alasannya mangkir karena ada SPT. Begitu kata PH-nya dengan penyidik," ujarnya.

Erni juga menyayangkan pemberitaan yang menurutnya membangun persepsi seolah-olah dirinya memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Dia meminta media melakukan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum memuat informasi mengenai dirinya.

"Jangan digoreng-goreng seperti pemberitaan yang lain. Apalagi kan media itu harus konfirmasi ke saya terlebih dahulu. Ini tidak ada. Sangat disayangkan kemasan beritanya," tegas Erni.

Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Sumut Dodi Tahir telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Sumut dalam perkara dugaan pemalsuan surat. Penetapan tersebut tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tertanggal 18 Agustus 2026.

Dalam perkara tersebut, penyidik sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap Dodi. Erni kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai SPT yang disebut berkaitan dengan ketidakhadiran Dodi memenuhi panggilan penyidik.

Pemeriksaan Erni berlangsung di Ditreskrimum Polda Sumut pada Senin (21/9/2026). Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut dari penyidik mengenai hasil pemeriksaan tersebut.

Erni sendiri tetap menegaskan bahwa dirinya hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait SPT Dodi Tahir dan tidak berkaitan dengan perkara dugaan pemalsuan surat yang sedang ditangani Polda Sumut.* (sp/dh)

Pimpinan Wilayah Bulog Sumut Budi Cahyanto mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut telah memasuki hari keempat. Setiap KPM yang terdaftar mendapatkan 30 kilogram beras kualitas medium yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Baca Juga:

• Beraksi di 71 TKP Sumut-Riau, Sindikat Maling Motor Ditembak Polisi Usai Hasil Curian Buat Nyabu

Menurut Budi, bantuan pangan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kelompok ekonomi bawah yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4. Data penerima mengacu pada basis data tunggal sosial ekonomi nasional yang dirilis pemerintah.

Bulog Sumut mencatat penyaluran bantuan pangan di Kota Medan telah mencapai 71,36 persen dari total alokasi sekitar 6.000 ton beras.

Bulog menargetkan seluruh pasokan bantuan dapat dikirim ke titik pembagian di tingkat kelurahan paling lambat 25 September 2026. Dengan target tersebut, seluruh KPM di Kota Medan diharapkan menerima bantuan paling lambat 28 September 2026.

Dalam proses distribusi, Bulog masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kondisi geografis dan cuaca ekstrem menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi penyaluran bantuan pangan.

"Masih ada kendala di lapangan, terutama kondisi geografis dan cuaca ekstrem. Curah hujan yang tinggi berpotensi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Ditambah lagi gelombang laut yang tinggi, sehingga distribusi ke daerah kepulauan terluar seperti Nias terkendala," ujar Budi.

Sementara itu, penyaluran bantuan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat penerima. Salah seorang KPM, Masiyah (70), mengaku bantuan beras dari pemerintah cukup membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Alhamdulillah, terima kasih banyak sama pemerintah yang tahu rakyat susah. Berasnya lumayan enak, biasanya saya campur sedikit daun pandan biar wangi. Kondisi ekonomi saat sekarang, bantuan ini rasanya seperti dapat rezeki nomplok," tutur Masiyah.* (mi/dh)