SUMUT-Pemadaman listrik massal kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Aceh. Sejak pukul 18.45 WIB hingga lewat pukul 02.00 dini hari, masyarakat masih bertahan dalam gelap tanpa kepastian kapan listrik kembali menyala.

Gangguan itu bukan sekadar persoalan teknis. Padamnya listrik selama berjam-jam memperlihatkan rapuhnya sistem pelayanan publik pada sektor vital yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat luas.

Di banyak wilayah, suasana berubah mencekam. Jalanan gelap, rumah-rumah tanpa penerangan, dan warga mulai dihantui kekhawatiran terhadap tindak kriminalitas. Ketika negara gagal memastikan pasokan listrik tetap stabil, masyarakat dipaksa menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri sepanjang malam.

Keluhan datang dari berbagai lapisan masyarakat. Bayi dan balita kesulitan tidur akibat suhu panas yang menyengat. Lansia mengalami ketidaknyamanan. Aktivitas rumah tangga lumpuh total. Dalam situasi seperti ini, listrik bukan lagi sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan pokok yang menentukan kualitas hidup masyarakat.

Dampak ekonomi juga langsung terasa. Pedagang kecil kehilangan pendapatan karena usaha terhenti mendadak. Bahan makanan dan minuman yang disimpan dalam pendingin terancam rusak. Pelaku UMKM berbasis elektronik tidak dapat beroperasi. Transaksi digital terganggu akibat jaringan internet dan perangkat penunjang ikut lumpuh.

Bagi masyarakat kelas bawah yang menggantungkan penghasilan harian, pemadaman panjang berarti hilangnya pemasukan pada hari itu juga. Ironisnya, kerugian tersebut harus ditanggung masyarakat tanpa kejelasan kompensasi maupun informasi yang memadai.

Masalah lain muncul pada buruknya komunikasi pelayanan publik. Sejumlah warga mengaku telah menghubungi Call Center PLN 123, namun petugas tidak mampu memberikan estimasi pasti kapan listrik kembali normal. Jawaban yang mengambang justru memperbesar kepanikan masyarakat.

Situasi ini memperlihatkan lemahnya transparansi dan mitigasi krisis di tubuh PLN. Publik tidak hanya membutuhkan perbaikan jaringan, tetapi juga kepastian informasi yang jujur, cepat, dan bertanggung jawab.

Sebagai perusahaan negara yang menguasai sektor strategis, PLN semestinya memiliki sistem cadangan, pola penanganan darurat, serta komunikasi publik yang jauh lebih siap. Pemadaman mungkin tidak sepenuhnya dapat dihindari, tetapi ketidaksiapan menjelaskan situasi kepada masyarakat menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelayanan.

Wartawan BITVOnline.com yang meninjau sejumlah titik terdampak menemukan meningkatnya kemarahan warga. Tidak sedikit masyarakat mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pejabat PLN di daerah terdampak akibat pemadaman yang dinilai terlalu lama dan minim penjelasan.

Di tengah besarnya ketergantungan masyarakat terhadap listrik, pemadaman berjam-jam tanpa kepastian bukan lagi sekadar gangguan teknis. Ia telah berubah menjadi cermin lemahnya pelayanan publik yang semestinya menjadi tanggung jawab negara kepada rakyatnya.

(KRISNA)

Refly menegaskan, perkara tersebut sejak awal dinilai tidak layak untuk ditindaklanjuti hingga ke tahap penyidikan.

Baca Juga:

• Jokowi Tak Ingin Tergesa-gesa, Harap Kasus Dugaan Ijazah Palsu Dibuka di Pengadilan

Ia menyebut, aktivitas yang dilakukan kliennya merupakan bagian dari kajian akademik terhadap dokumen publik yang menurutnya masih berada dalam ranah keterbukaan informasi.

Refly juga menanggapi pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, yang menyebut perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan (P21). Menurutnya, pernyataan itu bersifat normatif dan tidak mencerminkan kepastian proses hukum.

"Dia juga tidak tahu persis apakah memang akan P21 atau tidak. Itu hanya penjelasan normatif sebagai humas," ujarnya.

Lebih lanjut, Refly menilai terdapat dugaan pelanggaran batas waktu dalam proses penanganan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Ia menyebut proses administrasi berkas perkara, termasuk pengembalian dan pelimpahan ulang dari penyidik ke kejaksaan, telah melewati batas waktu yang semestinya.

"Kalau dihitung, sudah melewati batas waktu yang diatur. Ini yang menjadi catatan kami," kata Refly.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Polda Metro Jaya terkait desakan penghentian perkara tersebut.*

(in/dh)

Koordinator tim hukum Troya, Refly Harun, mengatakan pihaknya menilai Lechumanan telah menempatkan diri seolah sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Menteri HAM Pigai Tolak Wacana Tembak Begal di Tempat

Refly juga menyoroti penggunaan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dalam laporan terhadap kliennya. Menurutnya, pasal tersebut tidak seharusnya disangkakan dalam konteks perkara yang dimaksud.

"Pasal 28 itu adalah pasal yang diduga karena penyelundupan diri. Karena itu Lechumanan harus bertanggung jawab," ujarnya.

Ia menegaskan, pelaporan yang dilakukan pihak Peradi Bersatu dinilai tidak tepat karena dianggap mewakili organisasi, bukan individu yang memiliki legal standing langsung sebagai korban.

"Pertanyaannya, Peradi Bersatu itu benda hidup atau benda mati? Kok bisa dia terkena ujaran kebencian?" kata Refly.

Menurutnya, terdapat perbedaan antara pasal yang digunakan dalam laporan awal dengan konstruksi hukum yang kemudian berkembang dalam penetapan tersangka terhadap Roy Suryo Cs.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Lechumanan terkait rencana pelaporan tersebut.*

(oz/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Pembina GPCI Bachtiar Nasir dalam acara Malam Solidaritas dan Doa untuk Gaza yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

Baca Juga:

• 9 WNI Diduga Disiksa Tentara Israel, DPR Minta RI Tempuh Jalur ICC

"Tema kita adalah solidaritas dan doa untuk Gaza. Alhamdulillah teman-teman relawan sudah dilepaskan, tetapi perjuangan tidak berhenti di sini," ujar Bachtiar.

Ia menegaskan, kegiatan solidaritas tersebut digelar untuk menjaga semangat dukungan terhadap rakyat Gaza agar tetap hidup di tengah berbagai tantangan misi kemanusiaan.

Menurutnya, GPCI akan terus mendorong keberlanjutan pengiriman bantuan dengan berbagai skema jalur, baik laut, darat, maupun udara.

"Kita tidak akan berhenti. Justru harus diperluas, tidak hanya satu jalur, tapi banyak jalur untuk membantu Gaza," katanya.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah jurnalis, pemimpin redaksi, serta keluarga relawan yang terlibat dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF).

Sebelumnya, sembilan relawan WNI sempat ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Mereka kemudian dibebaskan dan dipulangkan melalui Istanbul, Turki, sebelum dijadwalkan kembali ke Indonesia.

Adapun para relawan tersebut berasal dari berbagai organisasi kemanusiaan, termasuk Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Spirit of Aqsa, SMART 171, Republika, dan TV Tempo.*

(oz/dh)

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh ekonomi nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Baca Juga:

• Sumut Gelap Total! Pemadaman Listrik Massal hingga Aceh Bikin Warga Batu Bara Panik dan Aktivitas Lumpuh

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global saat ini.

"Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, depresiasi rupiah juga sekitar 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan kasus sebelumnya," ujar Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini terus menjaga stabilitas sektor keuangan melalui penguatan regulasi serta pengawasan perbankan agar tetap berada dalam prinsip kehati-hatian.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan permodalan perbankan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian global.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menyinggung implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) serta pembentukan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui BUMN khusus yang diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara.

"Kami juga melaporkan terkait sosialisasi devisa hasil ekspor dan penguatan mekanisme ekspor melalui BUMN," jelasnya.

Pemerintah menegaskan seluruh langkah tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan pertumbuhan tetap berkelanjutan di tengah tekanan global.*

(d/dh)

Dody mengungkapkan, progres pembangunan Sekolah Rakyat per 20 Mei 2026 baru mencapai sekitar 58–59 persen. Padahal, proyek tersebut ditargetkan sudah dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.

Baca Juga:

• Dody Hanggodo Tegas soal Korupsi Rp16 M di Kementerian PU: Eselon I Tak Bisa Cuci Tangan

Ia menegaskan sudah sejak awal tahun mengingatkan agar hambatan teknis segera diselesaikan. Namun, menurutnya, peringatan tersebut tidak diindahkan sehingga berdampak pada keterlambatan proyek.

Dody juga menyebut telah mencopot sejumlah pejabat terkait keterlambatan tersebut sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan.

Meski demikian, ia tetap optimistis 88 unit Sekolah Rakyat dapat selesai pada Juni 2026 sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

"Sedih, tapi bagaimana lagi. Ini adalah kementerian yang dipercayakan Presiden kepada saya. Tapi saya yakin dari puluhan ribu ASN di Kementerian PU masih banyak yang bekerja dengan baik," katanya.

Ia menambahkan, masih terdapat beberapa titik proyek dengan progres rendah seperti di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes.

Dody menegaskan seluruh program prioritas pemerintah tetap harus berjalan optimal, terutama di sektor infrastruktur pendukung swasembada pangan dan layanan pendidikan.

"Program prioritas pemerintah wajib dan harus sukses, dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi," ujarnya.*

(d/dh)

PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan akibat padamnya aliran listrik tersebut.

Baca Juga:

• Polisi Periksa 15 Saksi Kasus Kebakaran dan Pengrusakan Fakultas Pertanian USK Banda Aceh

PLN memastikan saat ini tim teknis telah berhasil mengatasi gangguan pada jaringan transmisi tersebut. Proses pemulihan sistem kelistrikan juga terus dilakukan secara bertahap agar pasokan listrik di wilayah terdampak segera kembali normal.

"PLN mengupayakan proses pemulihan berjalan aman," kata Gregorius.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memantau perkembangan informasi pemulihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal resmi perusahaan.

Hingga saat ini, PLN masih terus melakukan pemulihan pada sisi pembangkit dan jaringan guna memastikan sistem kembali stabil dan andal.*

(d/dh)

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, mengatakan para saksi yang diperiksa terdiri dari 13 mahasiswa, satu dosen, dan satu pelapor. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap kronologi lengkap peristiwa yang menyebabkan kerusakan besar di lingkungan kampus.

Baca Juga:

• ASN Biro Perekonomian Sumut Diciduk Terkait Vape Narkoba, Gubsu Minta Sanksi Tegas

Selain keterangan saksi, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, di antaranya batu, kayu, pecahan kaca, kendaraan yang terbakar, serta benda yang diduga merupakan sisa bom molotov.

"Beberapa barang bukti sudah kita sita dari TKP untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut," tambahnya.

Polisi juga tengah melakukan uji Laboratorium Forensik (Labfor) terhadap barang bukti guna mengetahui sumber awal api yang membakar gedung fakultas, pos satpam, serta sejumlah kendaraan.

Dari hasil penyelidikan sementara, sebelum kebakaran terjadi sempat berlangsung keributan antar dua kelompok mahasiswa yang diduga berasal dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik.

Keributan tersebut disebut berlanjut hingga beberapa jam sebelum insiden kebakaran terjadi, yang kemudian berujung pada aksi saling serang dan perusakan fasilitas kampus.

Akibat kejadian tersebut, tiga unit sepeda motor dan satu unit mobil turut terbakar. Kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp20 miliar.

"Kasus ini masih dalam proses penyidikan. Tidak menutup kemungkinan jumlah saksi akan bertambah," tegas Kompol Dizha.

Polisi memastikan akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden yang merusak fasilitas pendidikan tersebut.*

(dh)

Informasi yang dihimpun menyebutkan, gangguan listrik tidak hanya terjadi di wilayah Sumut, tetapi juga merambat hingga beberapa daerah di Aceh. Akibatnya, ribuan rumah warga, pertokoan, fasilitas umum, hingga jalan protokol mendadak gelap gulita.

Baca Juga:

• Komisi IV DPRD Batu Bara Gelar RDP Bahas Krisis Air PDAM Tirta Tanjung, Mahasiswa GEMAPI Soroti Buruknya Pelayanan

Di sejumlah kecamatan di Batu Bara, warga terlihat keluar rumah untuk memastikan apakah pemadaman terjadi hanya di lingkungan mereka atau secara menyeluruh. Tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan jaringan internet ikut terganggu akibat padamnya listrik tersebut.

"Lampu tiba-tiba mati semua, suasana langsung gelap. Anak-anak ketakutan karena mati lampu lama dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya," ujar salah seorang warga Batu Bara.

Selain berdampak terhadap masyarakat umum, pemadaman ini juga membuat para pelaku usaha mengalami kerugian. Warung makan, toko kelontong, minimarket, hingga pelaku UMKM yang mengandalkan listrik untuk operasional terpaksa menghentikan aktivitas sementara.

Beberapa pedagang mengaku khawatir bahan dagangan yang membutuhkan pendingin seperti es, minuman dingin, dan makanan beku mengalami kerusakan apabila listrik tidak segera kembali normal. Kondisi tersebut menambah keresahan masyarakat yang berharap aliran listrik segera pulih.

Tak hanya itu, pemadaman massal juga menyebabkan suasana jalanan menjadi gelap karena lampu penerangan jalan ikut padam. Pengendara diminta lebih berhati-hati saat melintas, terutama di kawasan minim penerangan demi menghindari kecelakaan lalu lintas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi terkait penyebab utama terjadinya gangguan listrik berskala besar tersebut. Warga berharap pihak terkait segera memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai penyebab blackout dan estimasi waktu normalisasi.

Peristiwa ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak warganet membagikan kondisi daerah mereka yang ikut terdampak pemadaman, mulai dari wilayah di Sumut hingga Aceh. Tagar terkait pemadaman listrik bahkan ramai digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mencari informasi terbaru.

Masyarakat berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, terlebih pemadaman terjadi di jam-jam sibuk malam hari yang sangat memengaruhi aktivitas masyarakat luas.*

(dh)

Komitmen itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Jabatan Gubernur Bali Jaya Sabha, Jumat (22/5/2026). Dalam agenda tersebut, KASAD didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto serta sejumlah pejabat TNI AD dan kementerian terkait.

Baca Juga:

• Pemkab Batu Bara Tegaskan Transformasi Batra Berjaya Demi Penguatan BUMD dan Peningkatan PAD

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan persoalan sampah kini menjadi tantangan serius bagi Bali sebagai destinasi wisata dunia. Menurutnya, peningkatan volume sampah dari rumah tangga dan sektor pariwisata harus diimbangi sistem pengelolaan modern dan berkelanjutan.

"Pembangunan PSEL harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat sekitar. Pengelolaan sampah dari sumber rumah tangga juga terus kami dorong," ujar Koster.

Dalam paparannya, proyek PSEL Bali saat ini masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2027. Pemerintah berharap proyek tersebut mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi volume sampah sekaligus mendukung ketahanan energi daerah.

Sementara itu, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan TNI AD siap mendukung pengolahan sampah menggunakan teknologi pirolisis yang dinilai lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan.

Menurutnya, metode tersebut memiliki sejumlah keunggulan seperti tanpa emisi terbuka, tidak membutuhkan subsidi pemerintah, serta mampu menghasilkan bahan bakar terbarukan dari limbah sampah.

"TNI AD siap membantu sistem pengambilan dan pengelolaan sampah agar persoalan sampah di Bali bisa ditangani secara terpadu," kata Maruli.

Ia juga menjelaskan proyek tersebut membutuhkan dukungan lahan sekitar lima hektare untuk kapasitas pengolahan hingga 100 ton sampah per hari. Selain itu, diperlukan kerja sama jangka panjang dan dukungan regulasi agar program berjalan maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI turut memaparkan pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019.

Sampah organik disebut dapat diolah menjadi kompos, pupuk cair hingga budidaya maggot atau Black Soldier Fly (BSF), sementara teknologi PSEL dan pirolisis diharapkan mampu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung yang selama ini menjadi sorotan.

Provinsi Bali sendiri ditetapkan sebagai salah satu pilot project nasional pengolahan sampah berbasis teknologi pirolisis bersama sejumlah kota besar lain seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, Bekasi, dan Semarang.

Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern sekaligus menjaga Bali tetap bersih, sehat, dan ramah lingkungan sebagai destinasi wisata dunia.*

(dh)

Ketua Dekranasda Kota Medan, Airin Rico Waas, mengatakan persaingan pasar dan pesatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM saat ini. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar UMKM mampu meningkatkan daya saing dan naik kelas.

Baca Juga:

• Wajib Tahu! Simulasi KUR BNI 2026 Rp100 Juta, Cicilan Ringan Mulai Rp1,9 Jutaan

"Perubahan pola pasar, perkembangan teknologi, serta meningkatnya persaingan menuntut para pelaku usaha untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas usahanya," kata Airin dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, pelatihan yang diberikan mencakup penguatan manajemen usaha, literasi keuangan, hingga strategi pemasaran yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM saat ini.

Airin juga menegaskan Pemko Medan terus berkomitmen mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, penguatan ekosistem usaha, bantuan sertifikasi produk hingga pembukaan akses kerja lewat program Rabu Walk Interview.

"Kerja sama seperti ini menjadi sangat penting dalam memperkuat ekosistem usaha di daerah," ujarnya.

Airin turut mengapresiasi langkah Uniqlo Indonesia yang dinilai konsisten mendukung pengembangan UMKM lokal melalui berbagai program pembinaan.

"Kami berharap kerja sama seperti ini dapat terus berkelanjutan di masa yang akan datang," tambahnya.

Sementara itu, Government Relation Uniqlo Indonesia, Christopher Mogot, menjelaskan pelatihan tersebut bertujuan agar produk UMKM Medan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

"Setelah kemarin dilakukan kurasi produk, hari ini para peserta dibekali literasi keuangan dan strategi marketing. Harapannya ilmu ini bisa langsung diterapkan," ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Medan Ismiralda Wiriya Alrahman, Kadis P3APMP2KB Edliaty, serta Kabid Perindustrian Dinas Koperasi UKM Perindag Sutan Partahi.*

(dh)

Ajakan itu disampaikan Rico Waas saat menerima kunjungan anggota DPRD Sumut dalam agenda penyampaian hasil reses di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Jumat (22/5/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ungkap Pernah Tolak Izin Perjalanan Dinas Wali Kota Medan ke China

Rico Waas mengatakan, Kota Medan saat ini terus berkembang dengan sejumlah program pembangunan yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan legislatif.

Salah satu program strategis yang dipaparkan yakni pembangunan moda transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

"Pembangunan saat ini dimulai dari kawasan Sisingamangaraja menuju Gatot Subroto. Harapannya masyarakat perlahan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih efektif," ujar Rico Waas.

Ia menjelaskan proyek nasional tersebut nantinya akan menambah jalur BRT dari lima menjadi 12 ruas dan ditargetkan selesai pada tahun depan.

Selain fokus pada transportasi publik, Pemko Medan juga menaruh perhatian terhadap keseimbangan lingkungan. Rico Waas menegaskan pohon-pohon yang terdampak pembangunan akan diganti dengan penanaman sebanyak 61 ribu pohon baru di wilayah Kota Medan.

Di sektor olahraga, percepatan renovasi Stadion Teladan juga terus dilakukan dengan pengawasan ketat agar hasil pembangunan memenuhi standar internasional dan dapat digunakan untuk berbagai event besar, termasuk Piala AFF.

"Stadion ini kita harapkan menjadi kebanggaan bersama yang manfaatnya bisa dirasakan hingga puluhan tahun ke depan," katanya.

Tak hanya itu, Pemko Medan juga tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI yang direncanakan berlangsung dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Kegiatan tersebut diperkirakan dihadiri 98 wali kota dari seluruh Indonesia beserta sejumlah tokoh nasional.

"Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik dan menyambut seluruh tamu secara maksimal," ucap Rico.

Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Sumut turut mengapresiasi kebijakan Rico Waas yang meminta para camat menghadiri kegiatan reses anggota dewan. Langkah tersebut dinilai membawa perubahan positif karena masyarakat kini lebih mudah menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.

Selain itu, Rico Waas juga menyoroti kawasan Medan Utara yang masih menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait persoalan pemukiman, fasilitas kesehatan, hingga kondisi sosial dan keamanan masyarakat.

Ia berharap sinergi antara Pemko Medan dan DPRD Sumut terus diperkuat agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.*

(dh)

RDP tersebut dilaksanakan pada Selasa, 12 Mei 2026, bertempat di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara dan dihadiri Ketua Komisi IV beserta seluruh anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, Direktur Utama PDAM Tirta Tanjung, serta mahasiswa dari GEMAPI.

Baca Juga:

• Pemkab Batu Bara Tegaskan Transformasi Batra Berjaya Demi Penguatan BUMD dan Peningkatan PAD

Masyarakat mengaku kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, mulai dari memasak, mandi, mencuci hingga kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini memicu keresahan di tengah masyarakat yang berharap adanya langkah cepat dari pemerintah daerah dan pihak PDAM untuk segera mengatasi persoalan tersebut.

Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara menegaskan bahwa pelayanan air bersih merupakan kebutuhan vital masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Dalam forum RDP tersebut, DPRD meminta pihak PDAM Tirta Tanjung memberikan penjelasan secara terbuka terkait penyebab terhentinya distribusi air serta langkah konkret yang akan dilakukan agar pelayanan kembali normal.

Selain itu, DPRD juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen dan operasional PDAM Tirta Tanjung guna mencegah kejadian serupa kembali terulang di masa mendatang.

Mahasiswa GEMAPI dalam penyampaiannya meminta pemerintah daerah lebih serius melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, khususnya sektor air bersih yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

RDP berlangsung dengan penuh perhatian dan menjadi momentum penting bagi DPRD Kabupaten Batu Bara dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pelayanan air bersih di daerah tersebut.*

(dh)

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan pada Senin, 11 Mei 2026, pukul 14.00 WIB hingga selesai di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna, Seluruh Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Ranperda Perseroda Batra Berjaya

Dalam penyampaian jawaban pemerintah daerah, dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebelumnya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya. Selanjutnya, badan hukum perusahaan tersebut diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2013 menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya.

Namun, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka PT Pembangunan Batra Berjaya dinilai perlu kembali melakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Pemerintah daerah menegaskan bahwa perubahan bentuk hukum ini bukan sekadar penyesuaian regulasi, tetapi juga bertujuan memperkuat peran dan fungsi BUMD agar lebih optimal dalam memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Batu Bara, khususnya dalam meningkatkan keuntungan daerah, memperbaiki tata kelola perusahaan, serta memperkuat identitas sebagai entitas bisnis milik pemerintah daerah.

Melalui perubahan status menjadi Perseroda, diharapkan PT Pembangunan Batra Berjaya dapat berkembang lebih profesional, kompetitif, dan mampu menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kabupaten Batu Bara.*

(dh)

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan pada Senin, 11 Mei 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Kombes Zulkifli Ismail Resmi Jabat Dansatbrimob Polda Aceh

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Ranperda perubahan badan hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroda.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Atika Arfah Matondang, S.I.Kom menyatakan pada prinsipnya menerima dan mendukung Ranperda tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi ini berharap perubahan status badan hukum mampu melahirkan tata kelola BUMD yang lebih sehat, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Gerindra yang dibacakan Andriansyah, SH juga menyampaikan dukungan penuh terhadap Ranperda agar dapat dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi PKS melalui Suminah menegaskan dukungan serta dorongan agar pembahasan Ranperda dilakukan secara serius, efektif, dan efisien di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Batu Bara.

Dukungan serupa turut disampaikan Fraksi PAN yang dibacakan Chairul Bariah, SM. Fraksi PAN menilai perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroda sangat penting demi perkembangan perusahaan daerah dan peningkatan pelayanan serta kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Sedangkan Fraksi KDRI melalui Syahril Siahaan, SH menyatakan dapat memahami dan menerima Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama pihak eksekutif. Namun, Fraksi KDRI memberikan sejumlah catatan penting, di antaranya meminta pemerintah daerah menyajikan audit independen terkait kondisi keuangan perusahaan saat ini serta adanya jaminan bahwa perubahan status badan hukum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada kesempatan yang sama, Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) yang dibacakan Nafiar, S.Pd., M.Pd juga menyampaikan perhatian serius terhadap pelayanan air bersih masyarakat. Fraksi KPN mendesak PDAM Tirta Tanjung untuk segera kembali menyalurkan air kepada masyarakat serta meminta pemerintah daerah mengambil langkah cepat dan konkret guna memastikan pasokan air kembali normal.

Selain itu, Fraksi KPN meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional PDAM agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurut mereka, pelayanan publik tidak boleh diabaikan karena air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dijamin oleh pemerintah bersama PDAM.

Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda guna mewujudkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara.*

(dh)

Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat pengawasan terhadap operasional DSI agar tidak menjadi lembaga monopoli yang bertindak semena-mena dalam tata kelola ekspor Indonesia.

Baca Juga:

• Purbaya Siapkan ‘Action’ Baru, Rupiah Ditargetkan Kembali ke Rp15.000

Purbaya menegaskan, kehadiran unsur K/L di dalam struktur DSI diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dibanding lembaga sebelumnya.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan tata kelola ekspor komoditas seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), hingga hasil sumber daya alam lainnya berjalan secara akuntabel dan tidak merugikan pasar.

"Saya pikir pengawasan DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Sehingga dia tidak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus ekspor komoditas strategis nasional.

Pemerintah menilai kehadiran DSI penting untuk memperkuat kontrol negara terhadap perdagangan sumber daya alam sekaligus meningkatkan transparansi transaksi ekspor.

Purbaya juga menyebut pengawasan internal DSI nantinya akan dilakukan secara ketat, termasuk memantau kondisi kekayaan pegawai dan pejabat yang bekerja di dalam perusahaan tersebut.

"Kalau dia tiba-tiba jadi kaya, kita pecat. Berarti dia terima duit. Kan sudah satu pintu, jadi mudah diawasi," tegasnya.

Menurut pemerintah, sistem satu pintu yang diterapkan DSI diharapkan dapat meminimalisasi praktik penyimpangan seperti permainan harga ekspor, transfer pricing, hingga kebocoran devisa hasil ekspor.

Ke depan, DSI disebut akan mulai beroperasi penuh setelah proses penetapan status BUMN rampung dalam waktu dekat.*

(d/dh)

Tokoh yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan Kepala Bappenas Paskah Suzetta, serta mantan Wakil Menteri PPN Lukita Dinarsyah Tuwo.

Baca Juga:

• Ketua DPD Dukung BUMN Ekspor SDA Bentukan Prabowo: Bukan Ganggu Pasar

"Dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan beberapa catatan yang terjadi, termasuk saat inflasi mencapai sekitar 17 persen hingga 27 persen akibat krisis minyak dunia tahun 2005," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menurut Airlangga, para tokoh juga memaparkan dampak lonjakan harga minyak dunia yang sempat menembus USD 140 per barel dan memicu pelemahan nilai tukar rupiah kala itu.

Meski demikian, Airlangga menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibanding periode krisis sebelumnya. Ia menyebut fundamental ekonomi nasional masih stabil dengan tekanan depresiasi rupiah yang relatif terkendali.

"Kalau dibandingkan dengan kondisi hari ini, fundamental ekonomi kita lebih kuat. Depresiasi rupiah juga hanya sekitar 5 persen, jauh lebih rendah dibanding masa krisis sebelumnya," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo juga disebut memberikan arahan kepada jajaran kabinet untuk terus memperkuat sektor keuangan dan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional.

Airlangga mengatakan pemerintah bersama Menteri Keuangan akan terus memantau regulasi sektor finansial agar ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global.

"Bapak Presiden meminta kami menjaga prudensial perbankan dan memperkuat sektor finansial nasional, termasuk memperhatikan penguatan permodalan perbankan," jelasnya.

Pemerintah berharap pengalaman menghadapi krisis di masa lalu dapat menjadi pelajaran penting dalam mengantisipasi potensi tekanan ekonomi global ke depan.*

(d/dh)

Purbaya mengungkapkan kebijakan itu akan berkaitan dengan penguatan devisa hasil ekspor (DHE) agar tidak terus mengalir ke luar negeri.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Bantah Ekonomi Indonesia Lesu, Singgung ‘Ekonom TikTok’

Saat ini nilai tukar rupiah masih berada di atas Rp17.600 per dolar AS. Pemerintah optimistis penguatan rupiah bisa terjadi seiring kebijakan baru terkait pengelolaan devisa hasil ekspor.

Selain itu, pemerintah juga akan mulai menerapkan aturan baru penempatan DHE mulai Juni 2026. Dalam aturan tersebut, eksportir diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"DHE-nya juga hasil ekspor yang mulai dijalankan lagi yang baru kan Juni. Itu akan memperkuat semuanya," ujarnya.

Purbaya juga menjelaskan pemerintah selama ini terus menjaga stabilitas pasar keuangan, salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi negara. Langkah itu dilakukan agar yield obligasi tidak melonjak dan tetap menarik bagi investor asing.

"Bond-nya kan turun, yield-nya juga turun jadi asing masih banyak masuk juga bareng sama kita. Jadi ketika stabilitas harga obligasi terlihat, asing nggak ragu masuk. Jadi itu kita akan jaga ke depan," jelasnya.

Pemerintah berharap kombinasi kebijakan DHE, stabilitas obligasi, dan penguatan arus modal asing dapat memperkuat posisi rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa bulan ke depan.*

(d/dh)

Peristiwa berdarah itu terjadi di Lapangan Bola Ketapa Negeri Aru, Jalan Kamil Hasyim, Kecamatan Pangkalan Susu, Rabu (20/5/2026) sekitar pukul 23.00 WIB.

Baca Juga:

• Eks Kadisdik Langkat Sebut Tolak Proyek Smartboard Rp49,9 M, Ngaku Ditekan Faisal Hasrimy

"Awalnya korban mencoba melerai perkelahian karena mengenal salah satu pihak yang terlibat. Tapi malah korban yang dikeroyok para pelaku," ujar Ghulam, Jumat (22/5/2026).

Menurut polisi, korban dan para pelaku diketahui tidak saling mengenal sebelumnya. Namun saat korban berusaha menghentikan keributan, ia justru menjadi sasaran pengeroyokan.

Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo mengatakan korban dianiaya secara brutal oleh para pelaku menggunakan tangan kosong dan senjata tajam.

"Korban dipukuli dan ditusuk hingga tidak berdaya," kata David.

Warga yang melihat kejadian itu kemudian membawa korban ke Puskesmas Bukit Jengkol untuk mendapat pertolongan medis. Namun setelah diperiksa, korban dinyatakan meninggal dunia.

Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara Medan untuk dilakukan autopsi.

Polisi bergerak cepat memburu para pelaku. Empat tersangka akhirnya berhasil ditangkap secara bertahap pada Kamis (21/5/2026) dini hari.

Keempat pelaku yang diamankan masing-masing berinisial AL alias Ences (22), MF alias Faisal (21), ZFS alias Ucut (23), dan RSL alias Atok (23). Seluruhnya merupakan warga Kecamatan Pangkalan Susu.

Dua pelaku pertama ditangkap di Desa Paya Tampak sekitar pukul 02.00 WIB, sedangkan dua lainnya diamankan di Kelurahan Beras Basah sekitar pukul 05.00 WIB.

Saat ini polisi masih mendalami motif awal perkelahian serta kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut.

"Kasus ini masih terus kami kembangkan," ujar Ghulam.*

(ds/dh)

Sultan menegaskan, pembentukan BUMN tersebut bukan untuk mengganggu mekanisme pasar yang selama ini berjalan, melainkan sebagai upaya memperkuat penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Baca Juga:

• Ekspor SDA Lewat DSI Disorot Dunia, S&P dan Moody’s Ingatkan Risiko Investor dan Ekonomi RI

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar pengelolaan kekayaan alam dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.

"Ini adalah upaya serius untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan memberikan manfaat hasil pengelolaan SDA demi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan," ujarnya.

Meski mendukung penuh kebijakan pemerintah, Sultan meminta hak pelaku usaha tetap dijaga. Ia berharap para eksportir komoditas strategis tetap dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan tata kelola ekspor melalui PT DSI.

Menurut Sultan, pelaku usaha selama ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sehingga pemerintah perlu menjaga iklim usaha tetap sehat dan kompetitif.

"Harus kita akui bahwa pelaku usaha ekspor komoditas strategis memiliki peran dan kontribusi yang luar biasa kepada perekonomian negara," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. Melalui aturan tersebut, ekspor sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara hingga paduan besi diwajibkan dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," ujar Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.

Pemerintah kemudian menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai perusahaan pelaksana kebijakan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembentukan DSI bertujuan memperkuat pengawasan ekspor nasional.

Sementara Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan kebijakan itu juga ditujukan untuk meningkatkan transparansi transaksi ekspor dan mencegah praktik under invoicing maupun transfer pricing.*

(k/dh)