MEDAN — Staf Ahli Tim Penggerak PKK Kota Medan, Ny. Martinijal Zakiyuddin Harahap, mengajak anak-anak membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan mencuci tangan menggunakan sabun.

Ajakan itu disampaikan Martinijal dalam Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia Tingkat Kota Medan yang digelar di Halaman SD Islam Al Ulum, Selasa, 6 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Pemko Medan Nunggak Pajak, Ada yang Tanpa Pelat dan Spion

Menurut dia, tangan merupakan bagian tubuh yang paling sering bersentuhan dengan lingkungan sehingga berpotensi menjadi media penyebaran kuman apabila kebersihannya tidak dijaga.

"Mencuci tangan mungkin terlihat sederhana, tetapi manfaatnya sangat besar untuk melindungi diri dan keluarga dari berbagai penyakit. Anak-anak adalah generasi penerus yang harus tumbuh sehat, aktif, dan cerdas. Pembiasaan hidup bersih ini harus kita mulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat," ujar Martinijal.

Martinijal mengatakan gerakan pembiasaan hidup bersih dan sehat menjadi salah satu fokus TP PKK Kota Medan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

Karena itu, ia mengingatkan agar peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Kebiasaan mencuci tangan, kata dia, harus diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

"Anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang kita sampaikan, tetapi dari apa yang mereka lihat. Karena itu, saya mengajak seluruh guru dan orang tua untuk terus memberikan teladan nyata," tambahnya.

Menurut Martinijal, keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan hidup bersih pada anak.

Keteladanan orang dewasa di lingkungan sekitar akan membantu anak memahami pentingnya menjaga kebersihan dalam aktivitas sehari-hari.

Camat Medan Tembung Muhammad Idris juga mengingatkan para siswa untuk disiplin menjaga kebersihan, baik sebelum maupun setelah melakukan aktivitas.

Menurut dia, kebiasaan tersebut penting untuk membantu mencegah berbagai potensi penyakit.

Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia di SD Islam Al Ulum berlangsung interaktif.

Kegiatan diisi dengan pembacaan ikrar oleh siswa-siswi yang dilantik sebagai Duta Cuci Tangan.

Para siswa juga mengikuti peragaan tata cara mencuci tangan menggunakan sabun yang benar bersama jajaran pengurus TP PKK Kota Medan.

Kegiatan ditutup dengan pembagian susu gratis kepada seluruh siswa sebagai bagian dari dukungan terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak.

Melalui kegiatan tersebut, TP PKK Kota Medan mendorong agar kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir tidak hanya dilakukan saat peringatan tertentu, tetapi menjadi bagian dari rutinitas anak-anak di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak.

Sebagian kendaraan bahkan ditemukan tidak dilengkapi pelat nomor dan kaca spion.

Baca Juga:

• Ada Dugaan Gratifikasi hingga Jual Beli Proyek, Mahasiswa Tantang Transparansi Pengadaan Pemko Binjai

Sebanyak 385 kendaraan dari sekitar 5.000 kendaraan dinas dan operasional Pemko Medan dikumpulkan dalam apel tersebut.

Rico kemudian memeriksa kondisi kendaraan satu per satu.

Dalam pemeriksaan itu, Rico langsung menegur pengguna kendaraan yang ditemukan memiliki persoalan administrasi maupun kondisi fisik kendaraan.

"Kenapa pajak kendaraan ini tidak dibayar? Kenapa dibiarkan tanpa plat dan kaca spion?" tegasnya.

Didampingi Pj Sekda Erfin Fachrurrazi dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Suluh Aulia Harahap, Rico memeriksa berbagai jenis kendaraan.

Pemeriksaan dilakukan mulai dari sepeda motor operasional yang digunakan hingga tingkat kelurahan, mobil operasional kecamatan, hingga kendaraan yang digunakan kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang.

Dari pemeriksaan tersebut, persoalan tidak hanya ditemukan pada sepeda motor. Rico juga memeriksa mobil dinas camat, termasuk bagian kabin, bodi, dan mesin.

Salah satu kendaraan dinas yang digunakan Camat Medan Area ditemukan belum membayar pajak.

Menurut Rico, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan.

Kendaraan dinas merupakan aset pemerintah sehingga setiap persoalan terkait kondisi maupun administrasinya harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pengguna.

"Bagaimana kalau tidak kita periksa hari ini? Persoalan ini bisa sampai bulan depan, tahun depan, lima tahun ke depan, bahkan bisa sampai sepuluh tahun," ujarnya.

Rico mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan kendaraan dinas Pemko Medan masih perlu dibenahi.

Selain kelengkapan administrasi, perawatan kendaraan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan juga menjadi perhatian.

"Dari tinjauan saya secara langsung, banyak sekali kendaraan dinas ini, terutama sepeda motor tadi yang mati, secara platnya mati, mungkin pajaknya belum dibayarkan," katanya.

Rico menegaskan kendaraan dinas harus tertib administrasi dan dalam kondisi terawat. Kendaraan juga hanya boleh digunakan oleh pihak yang berhak.

Ia mengingatkan kendaraan milik pemerintah tidak boleh dipindahtangankan atau digunakan untuk kepentingan pribadi.

Rico meminta seluruh OPD segera memeriksa kendaraan yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing.

Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan aset kendaraan dinas dapat segera diselesaikan dan tidak kembali menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Hari ini, ini baru 385. Kami minta seluruh OPD untuk mengecek semuanya. BKAD tugasnya di beberapa waktu ke depan untuk mengecek secara keseluruhan," katanya.

Apel kendaraan dinas tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan menertibkan pengelolaan aset pemerintah, termasuk memastikan kendaraan operasional memenuhi ketentuan administrasi dan digunakan sesuai peruntukannya.* (ad)

JAKARTA — Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Dalam percakapan tersebut, Gus Alex disebut mengirim pesan yang berbunyi, "DPR minta kopi".

Baca Juga:

• KPK Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Terkait Kasus Suap HGB Summarecon, Kapan Diperiksa?

Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menanyakan apakah komunikasi Syihabul dengan Gus Alex hanya berkaitan dengan upaya pemberangkatan jemaah melalui kuota haji tambahan 2024.

Jaksa kemudian menanyakan apakah Gus Alex pernah menghubungi Syihabul dengan kalimat "DPR minta kopi". Syihabul membenarkan adanya percakapan tersebut.

Namun, Syihabul menegaskan informasi itu disampaikannya kepada penyidik berdasarkan percakapan WhatsApp yang terjadi antara dirinya dan Gus Alex.

Syihabul mengatakan Gus Alex awalnya menghubunginya untuk menanyakan kabar. Saat itu, Syihabul mengaku sedang berada di Jeddah, Arab Saudi.

"Gus, ini ada DPR minta kopi," ujar Syihabul mengungkap isi pesan yang diterimanya dari Gus Alex.

Setelah kembali dari Arab Saudi, Syihabul mengaku bertemu dengan Gus Alex.

Dalam pertemuan tersebut, ia kembali menanyakan maksud pembicaraan mengenai "DPR minta kopi".

"Gus, gimana kabarnya terkait dengan DPR minta kopi?" kata Syihabul menirukan pertanyaannya kepada Gus Alex.

"Alhamdulillah pun mantun," kata Syihabul kembali menirukan perkataan Gus Alex.

Jaksa kemudian memastikan maksud perkataan tersebut kepada Syihabul.

"Artinya sudah selesai?" tanya jaksa.

"Iya, saya enggak tahu bahasanya 'pun mantun'. Jadi artinya, sepaham saya, 'sudah selesai'," jawab Syihabul.

Syihabul mengatakan komunikasi mengenai "DPR minta kopi" tersebut berlangsung melalui WhatsApp.

Ia memperkirakan percakapan itu terjadi ketika proses pembentukan atau pembahasan panitia khusus (pansus) DPR sudah berjalan.

"Sudah pansus kayaknya," ujar Syihabul.

Jaksa kembali memastikan apakah komunikasi tersebut terjadi saat pansus sedang berjalan.

"Iya, betul," jawab Syihabul.

Dalam persidangan tersebut, Syihabul juga memberikan keterangan mengenai proses pengajuan jemaah melalui kuota haji tambahan 2024.

Ia turut ditanya mengenai komunikasinya dengan sejumlah pihak dalam proses pemberangkatan jemaah serta dugaan adanya fee percepatan pemberangkatan jemaah haji.

Dalam perkara ini, KPK mendakwa empat orang.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

KPK mendakwa perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar.

Nilai kerugian tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.

Kerugian tersebut terdiri atas selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar Rp438,2 miliar, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Percakapan mengenai "DPR minta kopi" kini menjadi salah satu bagian dari keterangan saksi yang diperdengarkan dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut.

Makna dan konteks percakapan tersebut selanjutnya menjadi bagian yang dinilai dalam proses pembuktian di persidangan.* (km/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan surat panggilan terhadap Nusron telah dikirimkan penyidik pada pekan lalu. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada pekan ini.

Baca Juga:

• KPK Temukan Praktik Joki Skripsi di 91 Persen Perguruan Tinggi

Setyo mengatakan surat tersebut seharusnya sudah diterima Nusron.

Ia berharap Menteri ATR/BPN itu memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang ditangani KPK.

"Artinya, saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian sudah dipahami bahwa salah satu kewajiban hukum terhadap warga negara manakala ada panggilan adalah menghadiri atau memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan," ujarnya.

Dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 14 September 2026.

Mereka terdiri atas Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, politisi Partai Golkar Fahd El Fouz, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri.

Tiga tersangka lainnya merupakan orang kepercayaan menteri, yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan perkara tersebut bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Sebagian tanah tersebut masih bermasalah karena terdapat sengketa dengan sejumlah ahli waris yang sebelumnya memegang SHM atas bidang tanah tersebut.

Para ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung terkait penerbitan sembilan SHGB Summarecon.

Gugatan itu ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

"Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mediasi. Ahli waris lalu mengajukan blokir atas SHGB Summarecon. Di sisi lain, ahli waris melakukan pencabutan gugatan di PTUN Bandung," kata Taufik.

Setelah itu, terjadi komunikasi antara Yaser Alfarisi dari pihak Summarecon dengan Erwin yang disebut sebagai orang kepercayaan menteri.

Yaser menyampaikan kepada Erwin bahwa Kepala Kantah Bogor I Sontang Coin Manurung tidak bersedia membuka blokir dan melakukan pemecahan HGB tanpa arahan dari atasannya.

Yaser bersama Rizal Pahlefi yang disebut sebagai perantara Summarecon kemudian meminta Erwin berkomunikasi dengan Sontang untuk membuka blokir dan memproses pemecahan SHGB tersebut.

Menurut Taufik, pada awal Agustus 2026 Yaser dan Rizal memperoleh informasi bahwa ada permintaan uang untuk membuka blokir dan menerbitkan sertifikat tanah.

"Sontang Coin melalui Erwin meminta fee dengan kode "dua" yang diduga sejumlah Rp2 miliar. Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi sejumlah Rp1,5 miliar," kata Taufik.

KPK menyebut pihak Summarecon menduga terdapat pihak lain yang akan menerima "fee broker" dari proses pengurusan tersebut.

Pada akhirnya, Adrianto melalui Yaser dan Erwin memberikan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin.

"Selanjutnya, ERW (Erwin) menyerahkan sebagian dari uang tersebut yaitu senilai Rp200 juta kepada Coin di sebuah kafe di Jakarta Selatan, untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon," ujar Taufik.

Pemanggilan Nusron Wahid menjadi bagian dari proses penyidikan KPK untuk mendalami perkara dugaan suap tersebut, termasuk rangkaian pengurusan HGB dan pihak-pihak yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan proses tersebut.

KPK belum menyampaikan secara rinci materi pemeriksaan Nusron.

Pemeriksaan terhadap Menteri ATR/BPN nantinya diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap secara lebih lengkap konstruksi perkara dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Status Nusron dalam perkara ini juga perlu dibedakan dari para tersangka yang telah ditetapkan KPK.

Pemanggilan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tidak dengan sendirinya berarti seseorang menjadi tersangka.* (km/ad)

JAKARTA — Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi yang menjawab berbagai persoalan masyarakat.

Menurut Rocky, koperasi tidak seharusnya hanya dipahami sebagai institusi atau bangunan fisik.

Baca Juga:

• Prabowo hingga Rocky Gerung Diminta Berkantor 30 Hari di Kalteng, Ini 8 Tuntutan BEM se-Kalimantan soal Karhutla

Rocky mengatakan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan ekonomi konstitusi melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu dimaknai sebagai bagian dari transformasi ekonomi.

Menurut dia, pengembangan koperasi dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi dominasi sektor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

Meski masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki, Rocky menilai persoalan yang belakangan menjadi sorotan publik tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan pengembangan koperasi.

Rocky mengatakan koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang memiliki landasan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu, keberadaan koperasi dinilai harus terus diperkuat.

Menurut Rocky, kekuatan utama koperasi justru terletak pada gerakannya yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat.

Karena itu, KDKMP perlu dikembangkan sebagai gerakan bersama dengan fondasi yang kuat, bukan sekadar membentuk kelembagaan baru.

"Sesuatu yang dibatasi institusi mengakibatkan kita berpura-pura dengan pikiran, saya nggak mau itu. Gerakan koperasi revolusi ekonomi Indonesia. Kantor koperasi yang dicatat publik. Jadi koperasi itu bukan bangunan tapi gerakan, hanya itu yang kita percaya bahwa revolusi bisa terjadi kalau itu sudah menjadi gerakan, kalau nggak ada gerakan tidak ada revolusi," kata Rocky dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Rocky dalam Diskusi Publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam (SI) ke-42 di Jakarta pada Senin sore, 5 Oktober 2026.

Rocky menilai gagasan koperasi memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

Semangat kebersamaan dan solidaritas dalam koperasi, menurut dia, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Karena itu, penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan melalui KDKMP dinilai dapat menjadi bagian dari upaya membangun perekonomian yang lebih bertumpu pada kebutuhan dan kekuatan masyarakat.

Rocky juga menyoroti posisi koperasi dalam struktur perekonomian nasional.

Menurut dia, konstitusi mengenal tiga kekuatan ekonomi, yakni korporasi, BUMN, dan koperasi.

Namun, Rocky menilai koperasi selama ini belum mendapatkan penguatan yang sebanding dengan dua kekuatan ekonomi lainnya.

Ia menyebut koperasi lebih sering hanya menerima manfaat secara terbatas.

"Konstitusi kita mengenal tiga player, korporasi, BUMN dan koperasi untuk menghasilkan solidaritas. Dalam praktiknya koperasi hanya menemukan tetesan CSR dari korporasi. Sejak Presiden Prabowo ini diubah, maka benar ini adalah transformasi ekonomi meski harus bertengkar dengan para pemilik modal," ucap Rocky.

Menurut Rocky, penguatan KDKMP membutuhkan dukungan negara agar gerakan koperasi memiliki fondasi yang kuat dan dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi wadah kelembagaan di desa dan kelurahan.

Program tersebut juga dapat berkembang menjadi gerakan ekonomi masyarakat yang mengedepankan solidaritas, kemandirian, serta penyelesaian persoalan ekonomi dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Rocky menegaskan nilai-nilai dalam gerakan koperasi merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.

Karena itu, dia menilai seluruh unsur di negara ini perlu bersama-sama menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar utama kekuatan ekonomi nasional.

"Mulai dari sila pertama hingga kelima di dalam Pancasila, semuanya memiliki makna yang dalam yang relevan dengan apa yang terkandung di dalam nilai-nilai koperasi," pungkasnya.

Diskusi tersebut turut dihadiri Presiden Lajnah Tanfidziah dan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Menteri Koperasi sekaligus Sekretaris Jenderal SI Ferry Juliantono, serta Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus.

Hadir pula Ketua LPEU MUI Mukhaer Pakkana, Ketua Pelaksana Kongres Nasional Majelis Tahkim SI ke-42 Yudhi Irsyadi Syafii, Pakar Ekonomi Syariah Anas Alhifni atau Gus Anas, serta jajaran Pimpinan Pusat Syarikat Islam.* (d/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden malam ini, Selasa, 6 Oktober 2026.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana selaku salah satu pemohon mengaku optimistis MK akan mengabulkan gugatan tersebut.

Baca Juga:

• Hakim MK Arsul Sani Sebut Surat Penyetaraan Gibran “Agak Bersayap”, Ini Alasannya

"Insyaallah optimis, dari fakta-fakta persidangan, Gibran didiskualifikasi. Tapi pastinya, kita sabar saja menunggu putusan MK," kata Denny Indrayana, Selasa (6/10/2026).

MK menjadwalkan sidang pembacaan putusan perkara tersebut pada pukul 20.00 WIB.

Perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan perdebatan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Denny memprediksi putusan perkara tersebut akan berlangsung ketat.

Ia bahkan memperkirakan sembilan hakim konstitusi dapat memiliki pendapat hukum yang berbeda atau dissenting opinion (DO).

Denny mengibaratkan proses pengambilan putusan tersebut seperti pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Thailand yang berlangsung ketat hingga adu penalti.

"Saya prediksi ini ibarat pertandingan sepakbola antara Indonesia vs Thailand. Akan ketat bahkan sampai adu penalti. Jadi kemungkinan akan ada pendapat hukum yang berbeda di antara para hakim Mahkamah Konstitusi. Bagaimana persisnya? Kita tunggu saja, sabar nanti malam dibacakan," ujarnya.

Gugatan tersebut diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Permohonan didaftarkan pada 10 September 2026 dan resmi diregistrasi MK pada 17 September 2026 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam perkara ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadi termohon. Adapun Bawaslu RI dan Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara menjadi pihak terkait.

Sebanyak 12 pemohon dalam perkara tersebut terdiri atas Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, HM Subhan, Bonatua Silalahi, dan Dra Tiurma MS Sihombing.

Para pemohon berpendapat persoalan dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran baru terungkap belakangan.

Mereka juga menyebut informasi tersebut sebelumnya ditutupi.

Menurut pemohon, apabila bukti persidangan menunjukkan Gibran memenuhi syarat pendidikan, MK dapat menegaskan keabsahan pencalonannya.

Sebaliknya, jika bukti menunjukkan syarat tersebut tidak terpenuhi, pemohon meminta MK menjatuhkan diskualifikasi.

Mereka meminta MK memberikan kesempatan untuk menguji persoalan tersebut melalui persidangan yang terbuka dan transparan.

"Para Pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden, dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparsial, transparan, dan akuntabel," pintanya.

Putusan MK malam ini akan menjadi penentu atas gugatan yang memperdebatkan syarat pendidikan Gibran tersebut.

Hingga putusan dibacakan, seluruh dalil dan tuntutan para pihak masih menjadi bagian dari proses persidangan.* (d/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang berkaitan dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada malam ini.

Perkara tersebut turut menyoroti proses penyetaraan pendidikan Gibran yang ditempuh di luar negeri.

Baca Juga:

• KPK Temukan Praktik Joki Skripsi di 91 Persen Perguruan Tinggi

Berdasarkan risalah sidang MK, Selasa, 6 Oktober 2026, Arsul menyoroti surat penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019.

Menurut dia, terdapat perbedaan antara surat penyetaraan yang dikeluarkan kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah dengan kementerian yang menangani pendidikan tinggi.

Arsul mengatakan pada 2019 terdapat Kemendikbud dan Kemendikti yang sama-sama memiliki kewenangan mengeluarkan surat penyetaraan pendidikan dari luar negeri.

Namun, menurut dia, bentuk penyetaraan yang diterbitkan kedua lembaga tersebut tidak sama.

"Ini dua institusi, dua kementerian ya, yang mengurus tentang pendidikan, yang satu Pendidikan Dasar dan Menengah, dan yang satu Pendidikan Tinggi, itu mengeluarkan surat pernyataan yang tidak setara. Surat penyetaraannya tidak setara, Pak, padahal judulnya surat penyetaraan ini. Barangkali yang dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ini lebih gampang, Pak, dipahami. Karena yang disetarakan, meskipun ini bentuknya keputusan, itu adalah ijazahnya. Maka, judul keputusannya pun adalah tentang Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka," ujar Arsul.

Arsul menilai surat yang dikeluarkan Kemendikbud pada 2019 terhadap pendidikan Gibran sulit dipahami karena yang dinilai setara bukan ijazah, melainkan pengetahuan yang dimiliki Gibran.

"Ini yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, Dirjen Dasmen ini, Dikdasmen ini. Ini agak bersayap, Pak, terus terang bagi kami untuk memahami. Di mana agak bersayapnya? Karena yang Bapak setarakan itu adalah pengetahuan, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan," ujar Arsul.

Menurut Arsul, kondisi tersebut juga menimbulkan persoalan dalam penerapannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia kemudian menyinggung Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang disebut mengatur penyetaraan pendidikan luar negeri dengan mengacu pada ijazah, sertifikat, atau diploma yang diperoleh peserta didik.

"Yang disetarakan itu adalah pengetahuannya, ya. Dinilai memiliki pengetahuan setara dengan tamat sekolah. Ini agak abstrak, pak. Kalau yang dikeluarkan yang ini, ini gampang mengetahui. Setara, apa yang setara? Ijazahnya itu, lho. Tapi kalau ini yang setara adalah pengetahuannya," ujarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Gogot Suharwoto yang hadir dalam persidangan kemudian menjelaskan alasan pemerintah melakukan penyetaraan berdasarkan pengetahuan dan proses pembelajaran yang ditempuh Gibran.

Menurut Gogot, dokumen pendidikan yang diajukan Gibran berasal dari Diploma of Business Studies di UTS Insearch, Australia.

Pendidikan tersebut dinilai tidak memiliki padanan langsung dalam sistem pendidikan Indonesia.

"Kasus yang kita hadapi sekarang kan bukan SMA, itu adalah diploma. Jadi saudara Gibran Rakabuming Raka yang diajukan itu adalah course, diploma of business studies yang di Indonesia kita tidak punya. Anak-anak, apa namanya, SMA mengambil mata pelajaran di perguruan tinggi. Jadi, ini nggak akan bisa kita padankan, ya. Memang nggak ada," ujarnya.

Gogot menjelaskan bahwa dokumen yang diterima dalam proses tersebut berupa Certificate of Attendance.

Karena tidak terdapat padanan langsung dengan jenjang pendidikan Indonesia, pemerintah kemudian melakukan penilaian terhadap mata pelajaran dan proses belajar yang telah ditempuh Gibran.

"Tadi Pak Arsul menyampaikan, mohon izin menambahkan, yang diterima adalah certificate of attendance. Nah, apa yang kami lakukan sehingga kita memadankan mata kuliah yang diambil itu supaya penuh dalam satu rentang jenjang pendidikan menengah, yaitu minimal tiga tahun, enam semester, dan mata pelajarannya sesuai dengan peminatan atau keahlian yang ada di SMK. Nah, itu yang kita padankan," ujarnya.

Menurut Gogot, terdapat tiga aspek yang menjadi pertimbangan dalam proses tersebut, yakni lama belajar, rapor, dan struktur kurikulum yang ditempuh di Australia.

"Jadi, ada tiga yang kita padankan. Ada tahun belajar, rapor, dan struktur kurikulum yang diambil pada saat di Australia dengan struktur kurikulum yang ada di SMK di Indonesia dengan jurusan akuntansi dan keuangan," sambung Gogot.

Persoalan penyetaraan pendidikan tersebut menjadi salah satu bagian yang diperdebatkan dalam gugatan terkait syarat pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Putusan MK yang akan dibacakan malam ini akan menentukan bagaimana lembaga tersebut menilai dalil-dalil yang diajukan para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 tersebut.

Perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran sebelumnya juga mencuat karena adanya perbedaan pemahaman mengenai apakah syarat pendidikan harus dibuktikan melalui ijazah formal atau dapat dipenuhi melalui mekanisme penyetaraan berdasarkan pengetahuan dan riwayat pembelajaran di luar negeri.

Keputusan MK nantinya akan menjadi rujukan penting dalam menentukan posisi hukum terhadap persoalan yang disengketakan dalam perkara tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tinggi yang menjadi sasaran Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026.

Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianthi mengatakan praktik tersebut dilaporkan oleh 43 persen responden perguruan tinggi dan ditemukan di 91 persen satuan pendidikan tinggi yang disurvei.

Baca Juga:

• Bantah Klaim Denny Indrayana, Grace Natalie: Jangan Paksa Sistem Pendidikan Indonesia untuk Nilai Pendidikan Gibran

"Masih ada temuan terkait mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Ini di Dikti dilaporkan oleh 43 persen responden dan terjadi di 91 persen satuan pendidik yang disurvei," kata Dian dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Oktober 2026.

Selain praktik joki tugas akhir, SPI Pendidikan 2026 menemukan persoalan integritas lainnya di perguruan tinggi.

KPK mencatat 50 persen responden perguruan tinggi melaporkan masih terjadi praktik menyontek saat ujian.

Praktik tersebut ditemukan di 94 persen satuan pendidikan tinggi yang disurvei.

KPK juga menemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan. Persoalan tersebut dilaporkan oleh 81 persen responden perguruan tinggi.

Temuan tersebut menjadi salah satu gambaran persoalan integritas yang masih terjadi di lingkungan pendidikan tinggi.

SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden. Mereka berasal dari satuan pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi.

Untuk jenjang perguruan tinggi, responden yang dilibatkan antara lain mahasiswa, dosen, dan pimpinan perguruan tinggi.

Dian menjelaskan SPI Pendidikan digunakan untuk mengukur sejumlah aspek integritas di lingkungan pendidikan.

"SPI pendidikan mengukur tiga dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi karakter peserta didik, yaitu bagaimana sifat dan nilai positif," ujar Dian.

Dimensi kedua berkaitan dengan ekosistem pendidikan, yakni hubungan dan interaksi berbagai unsur yang berada di dalam lembaga pendidikan.

Dimensi ketiga berkaitan dengan tata kelola pendidikan.

"Dimensi kedua, sambung Dian, adalah terkait ekosistem pendidikan. "Mengukur interaksi antara unsur-unsur dalam lembaga," jelasnya.

"Dimensi ketiga adalah tata kelola pendidikan, yaitu bagaimana sistem lembaga pendidikan mengatur perencanaan, kebijakan, peraturan, dan penerapannya dalam pencapaian tujuan."

Temuan KPK tersebut menunjukkan bahwa persoalan integritas di perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan perilaku mahasiswa, tetapi juga mencakup ekosistem dan tata kelola lembaga pendidikan.* (vo/ad)

JAKARTA — Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA atau sederajat sehingga harus didiskualifikasi sebagai wakil presiden.

Grace menilai klaim tersebut bermasalah karena menggunakan ukuran sistem pendidikan Indonesia untuk menilai riwayat pendidikan Gibran yang ditempuh di luar negeri.

Baca Juga:

• DPR Ketok Palu UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Apa Saja yang Diatur?

Gibran diketahui pernah menempuh pendidikan di Indonesia, Singapura, dan Australia dengan jalur pendidikan yang berbeda.

"Pernyataan itu punya masalah yang sangat mendasar, yaitu kita sedang memaksakan sistem pendidikan Indonesia untuk membaca sistem pendidikan di negara lain," kata Grace dalam video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, dikutip Selasa, 6 Oktober 2026.

Grace menjelaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia umumnya mengenal jenjang SMP, kemudian SMA kelas 10, 11, dan 12.

Setelah menyelesaikan jenjang tersebut, siswa memperoleh ijazah SMA sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi.

Namun, menurut dia, pola tersebut tidak otomatis berlaku di negara lain.

"Di negara lain, ada banyak jalur. Misalnya O level, A level, ada foundation, pathway, diploma, advance diploma. Mas Gibran menempuh pendidikan di tiga negara. Indonesia, Singapura, dan Australia," ucap Grace.

Grace mengatakan perbedaan sistem pendidikan tersebut menjadi alasan riwayat pendidikan seseorang yang sekolah di luar negeri tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan dokumen dengan nomenklatur yang biasa digunakan di Indonesia.

"Ketiganya punya sistem yang berbeda. Tidak bisa sistem yang berbeda-beda dengan menggunakan nomenklatur pendidikan di Indonesia," lanjutnya.

Pernyataan Grace tersebut disampaikan untuk menanggapi sikap Denny Indrayana yang masih mempertanyakan status pendidikan menengah Gibran.

Denny sebelumnya mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran di UTS Insearch Australia.

Dokumen yang dipersoalkan antara lain Certificate of Attendance dan transkrip, bukan ijazah atau tanda tamat SMA seperti nomenklatur yang dikenal dalam sistem pendidikan Indonesia.

Grace kemudian mempertanyakan konsekuensi apabila logika tersebut diterapkan kepada seluruh pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri melalui jalur berbeda.

"Pertanyaan saya sederhana saja: jika logika ini diterapkan secara konsisten, lalu bagaimana nasib anak-anak Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri, masuk universitas melalui jalur pathway, foundation, atau diploma atau sistem lain yang tidak mengenal ijazah SMA seperti di Indonesia? Apakah anak-anak ini mau dianggap tidak tamat SMA?" cecar dia.

Grace mengatakan Indonesia memiliki mekanisme penyetaraan untuk menilai pendidikan yang ditempuh warga negara di luar negeri.

Menurut dia, penilaian pendidikan tidak semestinya hanya bergantung pada satu dokumen yang disebut sebagai ijazah SMA.

Riwayat pendidikan, transkrip, mata pelajaran, capaian pembelajaran, dan kesinambungan pendidikan juga perlu diperhatikan.

Grace merujuk pada penjelasan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi mengenai mekanisme penyetaraan pendidikan luar negeri, termasuk riwayat pendidikan Gibran.

"Di situ kita bisa melihat dari transkrip, mata pelajaran apa yang sudah diambil, kemudian capaian pembelajaran dan kesinambungan pendidikannya," tegas Grace.

Grace juga meminta riwayat pendidikan Gibran dilihat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan pendidikan yang ditempuh di UTS Insearch Australia.

Setelah dari institusi tersebut, menurut Grace, Gibran melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapore (MDIS), memperoleh Certificate Diploma, kemudian meneruskan pendidikan hingga jenjang bachelor.

"Jangan lupa satu fakta penting: setelah UTS Insearch di Australia, Gibran lanjut ke MDIS dan mendapatkan Certificate Diploma, lalu lanjut bachelor. Jadi jangan dipotong perjalanan pendidikannya, hanya di UTS Insearch," ungkapnya.

Karena itu, Grace menilai penggunaan ketiadaan ijazah SMA sebagai dasar untuk menyimpulkan Gibran tidak tamat SMA merupakan cara pandang yang keliru apabila mengabaikan sistem pendidikan yang dijalani.

"Denny Indrayana mengatakan kalau tidak ada ijazah SMA, maka tidak tamat SMA. Padahal ini adalah sistem pendidikan yang berbeda. Membodohi publik namanya kalau memaksakan logika seperti itu," pungkas Grace.* (vo/ad)

BINJAI — Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026.

Mereka mendesak Pemerintah Kota Binjai membuka informasi dan memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan.

Baca Juga:

• Anggaran Dinkes Medan Tembus Rp1,2 Triliun, Mengapa Keluhan Pasien BPJS Masih Bermunculan?

Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah dugaan terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Massa menyoroti dugaan praktik gratifikasi, jual beli proyek, hingga pengondisian pemenang tender.

Mereka meminta dugaan tersebut diperiksa secara terbuka oleh aparat penegak hukum.

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus bebas dari konflik kepentingan.

Mereka juga meminta proses tender dilakukan secara transparan dan kompetitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kami mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan aliran dana dan indikasi suap dalam proses tender. Kami juga meminta klarifikasi terbuka dari pejabat terkait serta verifikasi LHKPN," kata Gerry dalam orasinya.

Tiga Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama.

Pertama, mereka meminta aparat penegak hukum memeriksa dugaan praktik gratifikasi dan suap dalam tender proyek secara terbuka dan profesional.

Kedua, massa meminta Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Binjai dipertimbangkan untuk dinonaktifkan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung.

Ketiga, mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Binjai membuka informasi mengenai pengadaan barang dan jasa kepada publik agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.

Mahasiswa menilai keterbukaan informasi penting untuk mencegah munculnya konflik kepentingan dan memastikan proses pengadaan menggunakan anggaran pemerintah berlangsung secara akuntabel.

"Dugaan pelanggaran harus diperiksa secara profesional dan tanpa pandang bulu. Kami tidak ingin menghakimi, tetapi meminta proses hukum berjalan transparan," ujar Gerry.

Massa berharap tuntutan tersebut mendapat perhatian Pemerintah Kota Binjai dan aparat penegak hukum.

Mereka juga meminta setiap dugaan yang disampaikan dalam aksi dapat diverifikasi melalui proses pemeriksaan yang objektif.

Hingga aksi tersebut berlangsung, materi yang disampaikan mahasiswa masih berupa dugaan dan tuntutan untuk dilakukan pemeriksaan.

Belum ada kesimpulan hukum mengenai dugaan gratifikasi, suap, jual beli proyek, maupun pengondisian tender yang mereka soroti.* (ad)

MEDAN — DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Medan 2027.

Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robi Barus dalam pemandangan umum Fraksi PDIP terhadap RAPBD Kota Medan 2027, Selasa, 6 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Prabowo hingga Rocky Gerung Diminta Berkantor 30 Hari di Kalteng, Ini 8 Tuntutan BEM se-Kalimantan soal Karhutla

"Keluhan dan aduan masyarakat masih tetap terdengar hingga saat ini, khususnya peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang sering tidak dilayani dan terkesan ditelantarkan oleh pihak rumah sakit dan oknum petugas kesehatan dengan dalil atau pernyataan kamar rawat inap tidak ada. Akhirnya pasien berjam-jam harus menunggu di ruang instalasi gawat darurat atau IGD," ujar Robi Barus.

Menurut Robi, hasil reses DPRD Medan menunjukkan masih banyak warga yang mengadukan pelayanan kesehatan yang dinilai belum maksimal.

Keluhan tersebut, kata dia, juga datang dari pasien BPJS Kesehatan yang sudah masuk ruang rawat inap tetapi belum mendapatkan tindakan medis sesuai penyakit yang diderita.

"Kemudian sudah masuk rawat inap, namun tidak ada tindakan medis yang dilakukan sesuai penyakit yang diderita pasien. Termasuk pasien yang dipulangkan saat penyakitnya belum sembuh total," ungkapnya.

Robi menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurut dia, aturan tersebut mencakup transformasi kesehatan yang meliputi layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan teknologi kesehatan.

"Artinya, dalam undang-undang tersebut dituntut pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, peralatan kesehatan serta petugas kesehatan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap seluruh pasien tanpa melihat status ekonomi, sosial dan kelas fasilitas kesehatan yang dimiliki pasien yang sedang sakit. Hal ini menjadi perhatian serius saudara Wali Kota Medan dan kami menuntut agar hal tersebut tidak terulang kembali," katanya.

Untuk mengatasi keterbatasan ruang rawat inap, Fraksi PDIP DPRD Medan menyarankan agar Rumah Sakit Umum Dokter Pirngadi Medan dan RSUD Haji Medan dimanfaatkan secara maksimal.

Robi mengatakan peningkatan pemanfaatan kedua rumah sakit tersebut perlu dibarengi pembenahan pelayanan, pengadaan alat kesehatan, serta dukungan dokter dan tenaga medis yang profesional.

Menurut dia, langkah tersebut penting agar kepercayaan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit milik pemerintah kembali meningkat.

"Untuk itu kami ingin mendapat penjelasan terkait anggaran belanja sebesar Rp 1,2 triliun lebih tahun anggaran 2027 pada Dinas Kesehatan Kota Medan difokuskan untuk kegiatan apa saja anggaran tersebut dialokasikan, dan berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Dokter Pringadi Medan dan Rumah Sakit Umum Haji Medan setiap jajaran," pungkasnya.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan pemerintah kota telah mendengarkan seluruh pandangan fraksi DPRD mengenai RAPBD Kota Medan 2027.

"Kami sudah mendengar rekan-rekan fraksi semuanya menyampaikan, saya bisa dibilang sepakat apa yang disampaikan dari fraksi-fraksi, adapun saran, kritikan, masukan," kata Rico saat diwawancarai, Senin, 5 Oktober 2026.

Rico mengatakan berbagai masukan dari DPRD akan menjadi bahan bagi Pemko Medan dalam pembahasan RAPBD 2027.

Ia menyebut jawaban pemerintah kota terhadap pandangan fraksi akan disampaikan secara lebih rinci dalam rapat paripurna berikutnya.

"Saya rasa baik sekali untuk menjadi masukan bagi kami dan nanti akan kami jawab di paripurna berikutnya lebih detail lagi dan isi-isinya seperti apa," tutupnya.

Rapat paripurna lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 12 Oktober 2026.* (d/ad)

PALANGKARAYA — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan bersama Aliansi Generasi Muda menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan.

Aksi tersebut digelar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Minggu, 4 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Nobar di Medan Pecah! Warga Histeris Rayakan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Salah satu tuntutan yang menjadi perhatian adalah permintaan agar Presiden, Wakil Presiden, para menteri terkait, Kepala BNPB, hingga pejabat dan tokoh strategis, termasuk Rocky Gerung, berkantor selama 30 hari di Kalimantan Tengah.

Tuntutan tersebut kemudian dibagikan aktivis sekaligus mantan BEM Keluarga Mahasiswa UN4 2022, Firdian Aurelio, melalui akun Instagram pribadinya pada Senin, 5 Oktober 2026.

Delapan Tuntutan Aliansi

Dalam aksi tersebut, BEM se-Kalimantan dan Aliansi Generasi Muda menyampaikan delapan tuntutan terkait penanganan karhutla.

Pertama, mereka meminta pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.

Kedua, pemerintah didesak mencabut izin dan mengadili korporasi yang terbukti membakar hutan Kalimantan.

Ketiga, pemerintah diminta memperkuat manajemen, transparansi, dan tata kelola anggaran untuk penanganan karhutla.

Keempat, aliansi meminta pemerintah menghentikan pemotongan anggaran kebencanaan serta mengembalikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk mendukung pemulihan hutan di Kalimantan.

Kelima, pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan masyarakat terdampak, mulai dari kelangkaan BBM, akses air bersih, hingga pemadaman listrik.

Keenam, pemerintah didesak memprioritaskan pemulihan serta memberikan bantuan kesehatan secara gratis bagi masyarakat yang terdampak karhutla.

Ketujuh, aliansi meminta audit dilakukan terhadap seluruh lokasi karhutla di Kalimantan Tengah, termasuk pemeriksaan status kepemilikan dan perizinan lahan.

Kedelapan, mereka mendesak pejabat yang dinilai gagal menangani karhutla atau terbukti memiliki konflik kepentingan dicopot dan diproses secara hukum.

Dalam aksi tersebut, massa juga secara khusus menuntut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dicopot dan diproses hukum karena dinilai gagal menangani persoalan karhutla.

Aliansi menilai kehadiran langsung pemerintah di wilayah terdampak diperlukan agar pejabat dapat melihat kondisi masyarakat secara nyata.

Mereka meminta Presiden, Wakil Presiden, menteri terkait, Kepala BNPB, dan jajaran pejabat yang baru dilantik, termasuk Rocky Gerung, berkantor penuh selama 30 hari di Kalimantan Tengah.

"Karena itu kami menyerukan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala BNPB dan jajaran one team yang baru dilantik termasuk Rocky Gerung untuk berkantor penuh 30 hari di KalimantanTengah," seru massa dalam aksi tersebut.

Massa mengatakan tuntutan itu dimaksudkan untuk menguji keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla.

"Kami datang membawa satu seruan yang akan menguji keseriusan negara untuk datang dan merasakan sendiri," ujar orator aksi.

Aliansi mengkritik pola penanganan karhutla yang dinilai terlalu bergantung pada laporan dan rapat pemerintah pusat.

Mereka menilai kondisi masyarakat di lapangan tidak selalu dapat tergambarkan hanya melalui laporan dari daerah.

"Selama ini Karhutla ditangani dari Jakarta dengan saya dapat laporan, rapat di ruang ber-AC, jauh dari titik api. Kami bosan pada kebijakan yang dibuat orang-orang yang tak pernah mencium asapnya sendiri," kata orator.

Massa meminta pejabat tidak sekadar melakukan kunjungan singkat ke wilayah terdampak.

"Bukan kunjungan sehari, bukan foto di depan asap. Kami minta kehadiran nyata," tegasnya.

Mereka juga meminta para pejabat merasakan langsung kondisi masyarakat yang hidup di tengah kepungan asap.

"Bernapas dengan udara yang sama, hidup dalam asap yang sama sebulan penuh," lanjutnya.

Aliansi menilai karhutla di Kalimantan tidak bisa terus dianggap sebagai bencana musiman yang berulang setiap tahun.

Menurut mereka, persoalan tersebut membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.

"Sebab kebijakan dari laporan selalu beda dengan kebijakan dari pengalaman. Dan 30 hari cukup harusnya untuk membuat negara paham ini tidak normal. Ini darurat yang terlalu lama dibiarkan menjadi musiman," ujar massa.

Mereka juga menantang pemerintah membuktikan bahwa penanganan karhutla selama ini telah berjalan dengan baik.

"Jika penanganan Karhutla memang sudah baik, tidak ada alasan menolak ajakan ini," katanya.

Sebaliknya, massa menilai penolakan terhadap tuntutan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla di Kalimantan.

"Jika yang datang hanya kunjungan sehari lalu kembali ke Jakarta, itu jawaban paling jujur soal keseriusan negara terhadap Kalimantan," ujar orator.

Aksi kemudian ditutup dengan seruan perjuangan mahasiswa dan rakyat.

"Datang dan rasakan sendiri atau terus jadi negara yang hanya mengerti bencana dari laporan," tegas massa.

"Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!" seru peserta aksi.* (tm/ad)

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Sentil OPD di Paripurna APBD 2027, DPRD Medan Desak Pangkas Acara Seremonial & Kembalikan Uang ke Rakyat

"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" kata Puan saat memimpin rapat, Selasa.

Seluruh fraksi menyatakan setuju. Dengan demikian, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan menjadi undang-undang.

"Alhamdulillah," ucap Puan.

Sejumlah perwakilan koalisi buruh juga hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut. Di antaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea terlihat berdiri di balkon ruang rapat dan bertepuk tangan ketika UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan.

Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dilakukan setelah DPR mendengarkan laporan hasil pembahasan RUU yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari.

RUU tersebut sebelumnya telah rampung disusun dan dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2026.

Putih mengatakan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja, pemberi kerja, pengusaha, dan pemerintah.

Undang-undang tersebut juga disusun untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional dengan pelindungan yang lebih kuat bagi pekerja.

Selain memberikan kepastian hukum, aturan baru itu bertujuan mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi serta produktivitas tenaga kerja.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur upaya mewujudkan sistem pengupahan yang adil dan layak serta memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Putih Sari menjelaskan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.

"Setelah melalui pembahasan yang dinamis di Panja yang dilanjutkan dengan pembahasan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi, maka dapat kami sampaikan di sini bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal," ujar Putih.

Secara garis besar, Bab I mengatur Ketentuan Umum. Bab II mengatur Landasan, Asas, dan Tujuan. Bab III mengatur Kesempatan dan Perlakuan yang Sama.

Bab IV mengatur Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan. Bab V tentang Peningkatan Produktivitas. Bab VI mengenai Pelatihan Kerja dan Pemagangan.

Selanjutnya, Bab VII mengatur Penempatan Tenaga Kerja, Bab VIII tentang Perluasan Kesempatan Kerja, Bab IX mengenai Tenaga Kerja Sektor Informal, dan Bab X mengatur Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bab XI mengatur Hubungan Kerja. Bab XII mengenai Hubungan Pekerjaan Tertentu. Bab XIII mengatur Pelindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan.

Bab XIV mengatur Hubungan Industrial. Bab XV tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Bab XVI mengatur Dana Cadangan Pesangon.

Sementara Bab XVII mengatur Pembinaan, Bab XVIII tentang Pengawasan, Bab XIX mengenai Penyidikan, dan Bab XX mengatur Ketentuan Pidana.

Adapun Bab XXI mengatur Ketentuan Lain-Lain, Bab XXII mengenai Ketentuan Peralihan, dan Bab XXIII menjadi Ketentuan Penutup.

Penyusunan dan pembahasan UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Dalam putusannya, MK meminta pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

MK juga meminta agar pengaturan mengenai ketenagakerjaan dipisahkan atau dikeluarkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pembentuk undang-undang diberikan waktu dua tahun untuk memisahkan klaster ketenagakerjaan menjadi undang-undang tersendiri sejak putusan tersebut dibacakan pada 31 Oktober 2024.

Dengan pengesahan pada 6 Oktober 2026, DPR dan pemerintah menyelesaikan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru sebelum batas waktu dua tahun yang ditetapkan MK pada 31 Oktober 2026.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan kini menjadi dasar baru dalam pengaturan berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan kerja, pelatihan, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja.* (km/ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim uji coba penyajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan dapat mengurangi jumlah makanan yang terbuang.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem prasmanan memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan.

Baca Juga:

• Ngeyel! Usai Pecat 4 Pekerja Sepihak, SPPG Medan Tembung 3 Nekad Beri Susu Terlarang BGN ke Anak-Anak

"Sejauh ini tadi saya dapat laporan, tingkat kehabisan makanannya bagus. Jadi lebih fresh, kemudian ada yang mungkin mau nambah, masih ada sisa bisa nambah. Waste-nya lebih sedikit karena prasmanan," kata Sudaryono dalam siaran pers, Selasa, 6 Oktober 2026.

Sudaryono mengatakan uji coba MBG dengan sistem prasmanan telah dilakukan di lebih dari 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam skema tersebut, makanan yang dimasak oleh SPPG dibawa langsung ke sekolah dalam kondisi hangat.

Makanan kemudian disajikan kepada siswa di dalam kelas.

"Di tanggal 5 ini kami sudah piloting di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi makanan dibawa hangat-hangat ke kelas, kemudian disajikan di kelas," ujar dia.

Uji coba dilakukan untuk melihat efektivitas sistem prasmanan dalam menjaga kualitas makanan sekaligus mengurangi jeda waktu antara proses memasak dan makanan dikonsumsi siswa.

Menurut Sudaryono, model penyediaan makanan melalui central kitchen tersebut masih dalam tahap kajian dan uji coba.

Sistem itu antara lain meniru pola penyediaan makanan sekolah di Jepang.

Ia menilai sistem prasmanan memiliki sejumlah keunggulan.

Salah satunya makanan dapat disajikan langsung di kelas sehingga siswa bisa menyantapnya dalam kondisi lebih hangat.

"Kami harapkan satu, makanannya lebih enak karena hangat-hangat. Yang kedua, tentu saja lebih fresh karena tidak ada delay waktu. Sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan," kata Sudaryono.

Selain menjaga kondisi makanan, sistem prasmanan diharapkan dapat mengurangi makanan yang tidak habis.

Siswa dapat mengambil makanan sesuai porsi yang diinginkan dan menambah apabila masih merasa kurang.

Dalam penerapan sistem prasmanan, pihak sekolah turut dilibatkan untuk memastikan proses penyajian MBG berjalan dengan baik dan sesuai standar.

Namun, Sudaryono mengatakan penerapan sistem tersebut membutuhkan kesiapan dari dapur SPPG maupun sekolah.

Pelatihan juga dinilai penting agar mekanisme penyajian dapat berjalan dengan baik.

"Prasmanan ini memang kalau sudah terbiasa akan bagus, sama seperti di negara lain. Cuma perlu ada training yang cukup," ucap Sudaryono.

BGN selanjutnya masih mengevaluasi hasil uji coba tersebut untuk melihat efektivitas sistem prasmanan dalam menjaga kualitas makanan, mengurangi makanan terbuang, serta memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar.* (km/ad)

MEDAN — Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan jaringan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi, Nur Erdian, meminta majelis hakim membebaskannya dari hukuman.

Keponakan Wali Kota Tebing Tinggi Imam Irdian Saragih itu sebelumnya dituntut dua tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

Baca Juga:

• Kantor Imigrasi Medan Resmi Berganti Nama Jadi Kualanamu Mulai 5 Oktober 2026

Dalam pembelaannya, Nur Erdian mengakui telah menerima uang suap. Ia mengatakan uang tersebut digunakan untuk membayar biaya kuliah.

"Saya bersaksi, tidak ada niat dari hati sendiri untuk mengunakan uang tersebut. Uang itu dipakai menutupi biaya kuliah saya," ucap Nur Erdian saat membacakan pembelaannya uangan Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (5/10/2026).

Nur Erdian juga menyampaikan penyesalan atas perbuatannya dan meminta kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.

"Saya menyesal yang mulia, segala kerendahan hati meminta maaf dan akan memperbaiki hidup serta dapat kembali bekerja seperti biasa," tambahnya.

Ia berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Di hadapan majelis hakim, Nur Erdian kemudian meminta agar dirinya dibebaskan.

"Saya minta keadilan dan memohon dibebaskan yang mulia," imbuh Nur Erdian.

Nur Erdian dalam perkara tersebut tidak diadili seorang diri. Ia menjalani persidangan bersama Heny Afrianti, pihak swasta dari PT Whiz Digital.

Heny juga meminta majelis hakim membebaskannya dari hukuman.

Sebelumnya, JPU Kejari Tebing Tinggi Edwin Anasta Oloan L. Tobing menuntut Nur Erdian dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp10 juta.

Apabila denda tersebut tidak dibayar, Nur Erdian dituntut menjalani pidana tambahan berupa kurungan selama 10 hari.

Sementara Heny Afrianti dituntut satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp10 juta dengan subsider 10 hari kurungan.

Jaksa menilai perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur dakwaan alternatif ketiga Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah diubah dengan Pasal VII angka 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam perkara ini, Nur Erdian disebut menjabat sebagai Plt Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) sekaligus pejabat di Dinas Kominfo Tebing Tinggi.

Sementara Heny Afrianti merupakan pihak swasta dari PT Whiz Digital.

Keduanya didakwa terlibat dalam dugaan suap pengadaan proyek jaringan internet di Dinas Kominfo Tebing Tinggi dengan pagu anggaran Rp840 juta.

Anggaran tersebut digunakan untuk belanja kawat, faksimile, internet, dan televisi berlangganan, khususnya bandwidth domestik 800 Mbps.

Dalam dakwaan, penyedia jasa disebut diarahkan memberikan success fee sebesar 20 persen dari nilai proyek jaringan internet tersebut.

Total fee yang diminta disebut mencapai sekitar Rp175 juta.

Pada Desember 2025, PT Whiz Digital diduga telah memberikan uang success fee sebesar Rp150 juta kepada Nur Erdian.

Uang tersebut diduga digunakan untuk kebutuhan operasional dan kepentingan pribadi.

Perkara ini kemudian berkembang menjadi operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengadaan jaringan internet di Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi.

Nur Erdian dan Heny Afrianti kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya ditangkap Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara saat Heny menyerahkan uang Rp25 juta kepada Nur Erdian.

Dalam OTT tersebut, petugas juga mengamankan empat orang. Tiga di antaranya merupakan aparatur sipil negara atau PNS.

Mereka terdiri atas Kepala Dinas Kominfo, bendahara, dan kepala bidang. Satu orang lainnya merupakan pihak swasta, yakni Heny Afrianti dari PT Whiz Digital Berjaya.

Perkara tersebut kini memasuki tahap pembelaan terdakwa.

Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Nur Erdian dan Heny Afrianti.* (tm/ad)

MEDAN — Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penataan kelembagaan terhadap kantor imigrasi di berbagai wilayah Indonesia.

Penataan tersebut mencakup perubahan nomenklatur atau nama 32 Kantor Imigrasi serta penyesuaian tipologi pada 14 Kantor Imigrasi.

Baca Juga:

• Gempa Hari Ini Guncang Karo dan Nias Selatan, Aceh Juga Digoyang

Sebelumnya, perubahan nomenklatur tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui surat Nomor B/923/M.KT.01/2026 tertanggal 30 Juni 2026.

Salah satu perubahan yang menjadi perhatian masyarakat Sumatera Utara adalah Kantor Imigrasi Medan yang kini berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Kualanamu.

Sementara itu, Kantor Imigrasi Polonia berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Medan.

Selain di Sumatera Utara, perubahan nama juga terjadi di sejumlah daerah.

Kantor Imigrasi Surabaya, misalnya, kini bernama Kantor Imigrasi Juanda. Adapun Kantor Imigrasi Tobelo berubah menjadi Kantor Imigrasi Halmahera Utara.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan perubahan nama tersebut dilakukan agar nomenklatur kantor lebih sesuai dengan karakteristik dan cakupan wilayah pelayanan.

"Dengan penamaan yang lebih sesuai dengan kondisi dan cakupan tugas dan fungsi kantor imigrasi, pelaksanaan fungsi keimigrasian diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko.

Selain perubahan nama, pemerintah melakukan penyesuaian tipologi terhadap 14 Kantor Imigrasi.

Tipologi merupakan pengelompokan kantor berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pelaksanaan tugas.

Penyesuaian ini dilakukan agar struktur dan kapasitas organisasi setiap kantor dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah, beban kerja, serta karakteristik pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Salah satu contohnya adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta.

Perubahan tersebut dilakukan karena tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI di Bandara Internasional Yogyakarta tidak lagi berada di bawah kantor tersebut.

Layanan TPI tersebut dialihkan ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulonprogo.

Hendarsam mengatakan penataan kelembagaan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki efektivitas organisasi sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Penataan kelembagaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun organisasi yang lebih efektif, sekaligus memastikan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian dapat dilaksanakan secara optimal," sambung Hendarsam.

Perubahan nama kantor imigrasi juga berdampak pada masyarakat yang hendak mengurus dokumen keimigrasian, termasuk paspor.

Dirjen Imigrasi mengimbau masyarakat memperhatikan nomenklatur terbaru ketika melakukan pendaftaran layanan melalui aplikasi M-Paspor maupun saat mencari informasi kantor imigrasi melalui internet.

"Masyarakat yang akan mengurus paspor diimbau untuk memperhatikan nama Kantor Imigrasi terbaru ketika melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor maupun pencarian di internet. Penyesuaian nama kantor pada sistem layanan dilakukan mengikuti nomenklatur yang telah ditetapkan," pungkas Dirjen Imigrasi.

Dengan penataan tersebut, masyarakat diharapkan tidak keliru memilih kantor tujuan ketika melakukan pendaftaran layanan keimigrasian.

Khusus masyarakat Medan dan sekitarnya, perubahan nama Kantor Imigrasi Medan menjadi Kantor Imigrasi Kualanamu perlu diperhatikan saat mencari layanan atau melakukan pendaftaran melalui M-Paspor.* (id/ad)

JAKARTA — Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia.

Selain mengakhiri penantian panjang untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, Skuad Garuda kini menempati peringkat 117 dunia dalam ranking FIFA terbaru.

Baca Juga:

• Nobar di Medan Pecah! Warga Histeris Rayakan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Hasil tersebut membuat koleksi poin Indonesia naik dari 1.163,16 menjadi 1.166,50 poin.

Menariknya, kemenangan Indonesia atas Thailand melalui adu penalti tidak dihitung sebagai kemenangan penuh dalam perhitungan ranking FIFA.

Sistem ranking FIFA menggunakan hasil pertandingan hingga akhir 120 menit. Karena itu, skor 2-2 menjadi dasar penghitungan poin Indonesia.

Tambahan poin dari laga final membuat posisi Indonesia semakin dekat dengan negara-negara yang berada di atasnya.

Indonesia kini hanya terpaut 0,15 poin dari Kazakhstan yang berada di peringkat 116 dengan koleksi 1.166,65 poin.

Tanzania yang menempati peringkat 115 juga hanya unggul 0,32 poin dari Indonesia dengan 1.166,82 poin.

Persaingan di sekitar posisi Indonesia pun sangat ketat.

Satu hasil positif dalam pertandingan internasional berikutnya berpotensi membuat posisi Skuad Garuda kembali berubah.

Di atas Tanzania, Kenya berada di peringkat 114 dengan 1.168,67 poin, sedangkan Libya menempati posisi 113 dengan 1.168,89 poin.

Sebelum memastikan gelar juara, Indonesia harus melewati pertandingan final yang berlangsung dramatis selama 120 menit.

Indonesia sempat unggul setelah Dean James mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit ke-84.

Thailand kemudian bangkit. Iklas Sanron menyamakan kedudukan sebelum Peeradol Chamrasamee membawa Thailand berbalik unggul pada menit ke-111.

Ketika kemenangan Thailand mulai berada di depan mata, Elkan Baggott menjadi penyelamat Indonesia. Golnya pada menit ke-116 membuat kedudukan kembali imbang 2-2.

Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir sehingga penentuan juara harus dilakukan melalui adu penalti.

Dalam adu tos-tosan tersebut, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama sukses menjalankan tugasnya.

Sementara dari kubu Thailand, Sarach Yooyen dan Nattapong Sayriya gagal menaklukkan kiper Indonesia Emil Audero.

Indonesia akhirnya memastikan diri sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Daftar Ranking FIFA di Sekitar Indonesia

Dengan koleksi 1.166,50 poin, Indonesia berada di tengah persaingan ketat ranking FIFA.

Berikut posisi negara-negara di sekitar Indonesia:

Mauritania — 1.176,05 poin
Niger — 1.174,72 poin
Lebanon — 1.170,30 poin
Libya — 1.168,89 poin
Kenya — 1.168,67 poin
Tanzania — 1.166,82 poin
Kazakhstan — 1.166,65 poin
Indonesia — 1.166,50 poin
Sudan — 1.156,74 poin
Rwanda — 1.156,16 poin
Togo — 1.153,04 poin
Korea Utara — 1.151,05 poin

Peringkat 117 dunia menjadi pencapaian penting bagi Indonesia setelah perjalanan di FIFA ASEAN Cup 2026.

Skuad Garuda hanya membutuhkan tambahan 0,16 poin secara matematis untuk melewati Kazakhstan, dengan catatan poin Kazakhstan tidak berubah dalam pembaruan ranking yang sama.

Momentum positif juga mengiringi perjalanan Indonesia sebelum menghadapi Thailand di final.

Pasukan John Herdman sebelumnya meraih kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh.

Kini, trofi sudah berada di tangan. Posisi Indonesia dalam ranking FIFA juga semakin menguat.

Gelar FIFA ASEAN Cup 2026 bukan sekadar menambah koleksi prestasi bagi Skuad Garuda.

Trofi tersebut menjadi pijakan bagi Indonesia untuk terus memperbaiki posisi di ranking FIFA dan memperkuat kiprah di pentas sepak bola internasional.* (ad)

MEDAN — Pusat Gempa Regional (PGR) 1 Medan mendeteksi sejumlah aktivitas gempa bumi di wilayah Sumatera Utara dan Aceh pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Di Sumatera Utara, gempa terdeteksi terjadi di Kabupaten Karo dengan kekuatan 1,9 magnitudo pada pukul 09.18 WIB.

Baca Juga:

• Motor yang Digadaikan Hilang Saat Hendak Ditebus, Polresta Banda Aceh Amankan Pria Terkait Dugaan Penggelapan

Lokasi episenter berjarak sekitar 28 kilometer dari arah barat Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gempa tersebut berada pada kedalaman 118 kilometer.

Sebelum gempa di Kabupaten Karo, PGR 1 Medan juga mendeteksi gempa bumi di wilayah Nias Selatan.

Gempa terjadi pada pukul 00.01 WIB dengan kekuatan 3,1 magnitudo.

Episenter berada pada koordinat 0,55 LU dan 98,57 BT atau sekitar 84 kilometer sebelah timur Nias Selatan.

Gempa tersebut berada pada kedalaman 7 kilometer.

Hingga informasi tersebut disampaikan, belum ada laporan mengenai kerusakan akibat gempa di Nias Selatan.

Gempa Bumi di Aceh

Aktivitas gempa juga terdeteksi di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir.

Pada Selasa, 6 Oktober 2026, gempa tercatat terjadi di wilayah Bener Meriah pada pukul 09.12 WIB dengan kekuatan 1,8 magnitudo.

Episenter gempa berada pada koordinat 4,99 LU dan 96,92 BT atau sekitar 29 kilometer sebelah utara Bener Meriah.

Gempa tersebut berada pada kedalaman 21 kilometer.

Sementara itu, sejumlah gempa lain juga tercatat terjadi di wilayah Aceh pada 5 Oktober 2026.

Gempa berkekuatan 2,8 magnitudo terjadi pada pukul 17.41 WIB.

Episenternya berada di koordinat 6,88 LU dan 95,66 BT atau sekitar 116 kilometer sebelah utara Kota Sabang, dengan kedalaman 145 kilometer.

Kemudian, gempa berkekuatan 2,4 magnitudo terjadi pada pukul 13.37 WIB di koordinat 3,99 LU dan 97,23 BT atau sekitar 12 kilometer sebelah barat Gayo Lues. Gempa berada pada kedalaman 5 kilometer.

Gempa lainnya berkekuatan 2,5 magnitudo terjadi pukul 13.11 WIB di koordinat 4,34 LU dan 96,59 BT, atau sekitar 33 kilometer sebelah timur Nagan Raya.

Kedalamannya mencapai 8 kilometer.

Pada pagi hari, gempa juga tercatat terjadi di Pidie Jaya.

Gempa berkekuatan 2,0 magnitudo terjadi pukul 07.58 WIB dengan lokasi sekitar 29 kilometer barat daya Pidie Jaya dan kedalaman 4 kilometer.

Beberapa menit sebelumnya, gempa berkekuatan 2,0 magnitudo juga terjadi pukul 07.51 WIB sekitar 17 kilometer barat laut Pidie Jaya dengan kedalaman 1 kilometer.

Aktivitas gempa di wilayah Aceh juga tercatat pada 4 Oktober 2026, termasuk gempa berkekuatan 5,8 magnitudo yang terjadi pukul 06.37 WIB di sekitar 64 kilometer barat Calang, Aceh Jaya, dengan kedalaman 26 kilometer.

Selain itu, sejumlah gempa dengan kekuatan di bawah 3 magnitudo tercatat terjadi di Aceh Selatan, Aceh Singkil, Sinabang, Nagan Raya, serta Pidie Jaya pada 2 hingga 4 Oktober 2026.

Data tersebut menunjukkan aktivitas kegempaan masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera bagian utara.

Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak bersumber dari lembaga resmi.* (tm/ad)

BANDA ACEH — Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor Yamaha Aerox.

Polisi mengamankan seorang pria berinisial IE, 52 tahun, yang berdomisili di Gampong Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Baca Juga:

• 41 Dugaan Pelanggaran PTPN IV Dilaporkan ke KPK, APEMPEMUS Desak Jatmiko Krisna Santosa Diperiksa

"Terduga pelaku diamankan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor," kata Kompol Miftahuda.

Kasus tersebut dilaporkan Sulastari, 48 tahun, warga Kota Banda Aceh, melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/789/X/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tertanggal 4 Oktober 2026.

Menurut keterangan korban, kasus tersebut bermula pada Kamis, 25 Desember 2025 sekitar pukul 14.30 WIB.

Saat itu, korban bersama terduga pelaku pergi ke Gampong Lagang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Korban kemudian menggadaikan sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BL 3390 AAI kepada seorang perempuan yang dikenal dengan panggilan Kak Nah.

Sepeda motor tersebut digadaikan dengan nilai Rp5 juta dan dapat ditebus kembali dengan membayar Rp6 juta.

Namun, pada Minggu, 4 Oktober 2026, ketika korban hendak menebus sepeda motornya, ia mendapat informasi bahwa kendaraan tersebut telah ditebus dan diambil oleh terduga pelaku tanpa izin dan sepengetahuan korban.

"Hingga laporan dibuat, sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk diproses secara hukum," tutur Kompol Dizha.

Kompol Miftahuda menjelaskan, IE diamankan pada Minggu, 4 Oktober 2026 sekitar pukul 22.00 WIB di kawasan Gampong Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

IE kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.

Pada Senin, 5 Oktober 2026 sekitar pukul 10.00 WIB, penyidik melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut IE mengakui telah menebus atau mengambil sepeda motor Yamaha Aerox milik korban dari Kak Nah.

"Terduga pelaku mengakui mengambil sepeda motor tersebut dari saudari Kak Nah dengan alasan disuruh oleh pemilik sepeda motor," jelasnya.

Namun, setelah sepeda motor tersebut diambil, IE mengaku menyerahkannya kepada seorang pria yang tidak dikenalnya.

Menurut keterangan polisi, pria tersebut dikenalkan kepada IE oleh temannya yang dipanggil Aang.

Sepeda motor kemudian dibawa pria tersebut dan hingga kini keberadaannya masih ditelusuri polisi.

Sepeda motor yang menjadi objek perkara diketahui merupakan Yamaha Aerox tahun 2019 berwarna abu-abu dengan nomor polisi BL 3390 AAI.

Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap IE untuk kepentingan penyidikan.

Selain itu, penyidik mengumpulkan bahan keterangan dan melakukan gelar perkara untuk menentukan proses hukum selanjutnya.

"Kami masih melakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap secara utuh perkara ini, termasuk menelusuri keberadaan sepeda motor yang menjadi barang bukti," ujar Kompol Miftahuda.

Polresta Banda Aceh selanjutnya akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) dalam proses penanganan perkara tersebut.

Penyidikan masih berlangsung, termasuk untuk menelusuri keberadaan sepeda motor dan pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.* (ad)

BATU BARA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembinaan, rehabilitasi, serta pelayanan bagi warga binaan.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan yang dirangkaikan dengan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Pemasyarakatan secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• 8 Kali Ajukan Bantuan, Rumah Nurhayani yang Hampir Rubuh Akhirnya Dibedah di Era Wali Kota Rico Waas

Jajaran Lapas Labuhan Ruku telah bergabung dalam ruang Zoom Meeting sejak pukul 07.00 WIB.

Persiapan dilakukan melalui pengecekan teknis dan absensi sebelum rangkaian kegiatan resmi dimulai pada pukul 08.00 WIB.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Analisis dan Evaluasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Melalui rakor dan anev tersebut, jajaran pimpinan memberikan berbagai arahan strategis serta petunjuk teknis terkait penguatan program rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan.

Langkah tersebut diharapkan dapat semakin mengoptimalkan proses pembinaan sekaligus mendukung reintegrasi sosial warga binaan setelah menyelesaikan masa pidananya.

Selain membahas penguatan program rehabilitasi dan reedukasi, rapat juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja jajaran Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat pembinaan karakter, mental, dan keterampilan warga binaan agar mereka memiliki bekal yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat.

Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menegaskan bahwa seluruh arahan yang disampaikan dalam rakor dan anev tersebut akan menjadi pedoman bagi jajarannya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan.

"Seluruh arahan dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bapak Dirjenpas hari ini menjadi pedoman utama bagi kami di Lapas Labuhan Ruku untuk terus meningkatkan efektivitas program pembinaan, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan evaluasi kinerja secara berkelanjutan," ujar Hamdi.

Ia menambahkan, penguatan rehabilitasi dan reedukasi harus terus didukung dengan pelaksanaan program pembinaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan mengikuti rakor dan anev tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus menyelaraskan pelaksanaan tugas dengan kebijakan nasional Pemasyarakatan, sekaligus menghadirkan layanan pembinaan yang semakin optimal bagi seluruh warga binaan.* (ad)