JAKARTA — Suasana di kompleks Istana Negara berubah pada Sabtu malam, 11 Juli 2026.

Ketika sebagian masyarakat menikmati akhir pekan, sejumlah kendaraan beriringan masuk ke kawasan Istana dengan pengawalan ketat.

Baca Juga:

• BNNK Binjai Gelar Operasi SABER Bersinar 2026, 52 Pengunjung Terindikasi Positif Narkotika Diamankan untuk Asesmen

Agenda tersebut berlangsung secara tertutup dan belum banyak informasi yang disampaikan kepada publik mengenai pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.

Pantauan di sekitar Istana menunjukkan sejumlah pejabat penting negara hadir memenuhi panggilan Presiden Prabowo.

Mereka di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Selain itu, hadir pula Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, dan Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto.

Pertemuan yang berlangsung di balik pintu tertutup Istana tersebut berjalan cukup lama.

Tidak ada keterangan rinci yang disampaikan kepada awak media terkait isi pembahasan dalam rapat tersebut.

Sekitar pukul 22.10 WIB, kendaraan para pejabat mulai terlihat meninggalkan kawasan Istana.

Iring-iringan kendaraan keluar melalui pintu depan dan belakang Istana Merdeka.

Sejumlah kendaraan dinas dengan pelat nomor khusus serta kendaraan TNI terlihat bergerak dengan pengawalan ketat.

Aktivitas tersebut menarik perhatian karena pertemuan dilakukan pada malam hari dan melibatkan banyak pejabat strategis negara.

Kepergian para pejabat dalam waktu yang hampir bersamaan memunculkan pertanyaan publik mengenai agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Meski belum ada penjelasan resmi dari Istana, pertemuan tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dinamika antara dua institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, publik menyoroti sejumlah langkah penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terkait beberapa perkara yang disebut memiliki kaitan dengan lingkungan Kejaksaan Agung.

Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah pertemuan Presiden Prabowo dengan para pejabat tinggi tersebut berkaitan dengan isu tersebut atau membahas agenda lain di bidang pertahanan dan keamanan nasional.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana belum memberikan penjelasan resmi mengenai materi pembahasan dalam pertemuan tertutup tersebut.

Pemanggilan sejumlah pejabat strategis dalam satu waktu menjadi perhatian publik, mengingat para tokoh yang hadir memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan, pertahanan, serta penegakan hukum di Indonesia.* (vo/ad)

MEDAN — Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau Smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat kembali menghadirkan fakta baru.

Dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (10/7/2026), saksi Bahrun Walidin alias Baron mengungkap adanya dugaan aliran uang kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Reforma Agraria Bank Tanah: Masyarakat Tak Langsung Dapat Sertifikat Hak Milik, Ada Masa Pengelolaan 10 Tahun

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, M Iskandarsyah, disebut menerima Rp2,8 miliar.

Pernyataan tersebut membuat Saiful Abdi langsung bereaksi saat mengikuti persidangan.

"Astagfirullah," ucap Saiful sembari menggelengkan kepala ketika mendengar kesaksian Baron mengenai dugaan penerimaan uang tersebut.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang kembali menegaskan rincian nominal yang disampaikan Baron.

"Saiful Abdi total Rp2,5 miliar. Kepala BPKAD Iskandarsyah Rp2,8 miliar. Sedangkan Rp800 juta fee buat saudara?" tanya hakim kepada saksi.

Pertanyaan tersebut kemudian dijawab dengan persetujuan oleh Baron.

Menurut Baron, pemberian uang kepada Saiful Abdi dilakukan atas perintah terdakwa Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra.

Ia mengaku pertama kali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta kepada Saiful Abdi.

Selain itu, Baron juga menyebut terdapat dana lain yang digunakan untuk biaya distribusi Smartboard serta pembagian kepada pihak lain yang terlibat dalam proses pengadaan.

Dalam sidang tersebut, Baron menyatakan dirinya hanya berperan sebagai broker dalam proyek pengadaan Smartboard Tahun Anggaran 2024.

Ia mengaku tidak memiliki jabatan di PT Bismacindo Perkasa maupun PT Garuda Emas Expres, meski menyebut Budi Pranoto Seputra sebagai pihak yang menjadi atasannya.

Majelis hakim juga menyoroti peran Baron dalam proses pengadaan, mulai dari sebelum proses E-Katalog hingga pengurusan distribusi Smartboard dari Jakarta menuju Kabupaten Langkat.

Hakim turut mempertanyakan aliran dana yang diterima Baron melalui rekening Fatimah alias Bu Fei, yang merupakan istri terdakwa Budi Pranoto Seputra.

Dalam persidangan, hakim juga menggali alasan Baron menyerahkan uang kepada Saiful Abdi.

"Yang penyerahan Rp500 juta kepada Saiful Abdi itu sebelum atau sesudah pengklikan? Sebelum. Apa pembicaraannya? Saudara kan bukan robot. Disuruh antar, antar saja. Urusan apa saudara dengan Saiful sehingga saudara menganggap itu logis?" tanya hakim.

Baron kemudian menjelaskan bahwa penyerahan uang tersebut berkaitan dengan proses pengadaan Smartboard.

Saat diberikan kesempatan memberikan tanggapan, terdakwa Saiful Abdi membantah seluruh keterangan yang disampaikan Baron.

Ia menyatakan dirinya tidak memiliki peran aktif dalam perkara tersebut dan mengaku hanya bersikap pasif.

"Saya tidak ada memerintahkan saksi menyerahkan uang, Yang Mulia," tegas Budi Pranoto Seputra dalam persidangan.

Budi juga membantah pernah memberikan perintah kepada Baron untuk menyerahkan uang kepada Saiful Abdi maupun Kepala BPKAD Langkat.

Meski demikian, Baron tetap mempertahankan keterangannya di hadapan majelis hakim.

Dalam sidang yang sama, mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy juga hadir sebagai saksi.

Ia membantah memberikan instruksi terkait pelaksanaan pengadaan Smartboard tersebut.

Di tengah persidangan, saksi Fatimah sempat melakukan interupsi dan membantah keterangan Baron yang sebelumnya menyebut dirinya tidak mengetahui kesepakatan terkait pengadaan 1.000 unit Smartboard.

"Izin Yang Mulia. Saya baru ingat ada dokumen soal pengadaan 1.000 unit smartboard dan pak Baron akan mendapatkan fee 44 persen dari harga barang," ujar Fatimah.

Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi kemudian meminta seluruh pihak yang memiliki alat bukti untuk menunjukkannya dalam persidangan.

"Saya tidak ada kepentingan dalam perkara ini. Kalau saudara saksi atau terdakwa ada alat bukti, tunjukkan kepada kami di persidangan. Biar kita tahu ada nggak sumpah palsu saksi-saksi?" ujar hakim.

Majelis hakim juga meminta para saksi tetap hadir apabila sewaktu-waktu kembali diperlukan dalam proses persidangan.* (ad)

KANSAS CITY — Timnas Argentina memastikan langkahnya ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah melewati pertandingan dramatis melawan Swiss.

Lionel Messi dan kawan-kawan berhasil menundukkan Swiss dengan skor 3-1 dalam laga perempat final yang berlangsung di Arrowhead Stadium, Kansas City, Minggu (12/7/2026) pagi WIB.

Baca Juga:

• Jorge Jesus Resmi Jadi Pelatih Baru Portugal, Cristiano Ronaldo Masih Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2030?

Namun, dua gol tambahan pada masa extra time memastikan kemenangan La Albiceleste sekaligus membawa mereka melaju ke babak empat besar.

Argentina langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan.

Tekanan yang dilakukan pasukan Lionel Scaloni membuahkan hasil cepat ketika laga baru berjalan 10 menit.

Berawal dari sepak pojok yang dilepaskan Lionel Messi, Alexis Mac Allister berhasil menyundul bola dan mengarahkannya ke pojok atas kiri gawang Swiss yang dikawal Gregor Kobel.

Kiper Swiss hanya bisa terpaku melihat bola masuk dan membuat Argentina unggul 1-0.

Tertinggal satu gol membuat Swiss berusaha meningkatkan tekanan.

Namun, hingga akhir babak pertama, La Nati belum mampu menciptakan gol penyama kedudukan.

Argentina menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Memasuki babak kedua, Swiss tampil lebih berani menyerang.

Beberapa peluang berhasil diciptakan, termasuk melalui Breel Embolo dan Djibril Sow.

Namun, pertahanan Argentina masih mampu menggagalkan sejumlah ancaman.

Gol yang ditunggu Swiss akhirnya datang pada menit ke-68.

Dan Ndoye berhasil mencetak gol melalui sepakan dari jarak dekat setelah menerima umpan Ricardo Rodriguez.

Gol tersebut membuat skor berubah menjadi 1-1 dan kembali membuka peluang Swiss untuk mencuri kemenangan.

Embolo Diusir, Argentina Kesulitan Bongkar Pertahanan Swiss

Drama kembali terjadi pada menit ke-72.

Breel Embolo harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu kuning kedua akibat dianggap melakukan diving.

Awalnya, wasit Joao Pinheiro memberikan kartu kuning kepada Leandro Paredes karena dianggap melakukan pelanggaran.

Namun, setelah melakukan pemeriksaan melalui VAR, keputusan tersebut berubah.

Wasit menilai Embolo melakukan simulasi dan mencabut kartu untuk Paredes.

Embolo yang sudah mengantongi kartu kuning sebelumnya akhirnya mendapat kartu merah dan harus meninggalkan pertandingan dengan tangisan.

Bermain dengan 10 pemain membuat Argentina semakin dominan dalam penguasaan bola.

Namun, Lionel Messi dan rekan-rekannya masih kesulitan menembus pertahanan rapat Swiss hingga waktu normal berakhir.

Skor tetap bertahan 1-1 dan pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan.

Pada babak tambahan, Argentina terus mencari celah untuk mencetak gol kemenangan.

Gol yang dinanti akhirnya datang pada menit ke-112.

Julian Alvarez melepaskan tembakan indah dari luar kotak penalti yang membuat Argentina kembali unggul 2-1.

Swiss mencoba mengejar ketertinggalan, tetapi Argentina mampu menjaga keunggulan.

Memasuki menit-menit akhir pertandingan, Lautaro Martinez memastikan kemenangan Argentina lewat gol ketiga.

Skor akhir Argentina 3-1 Swiss.

Kemenangan ini membawa Argentina melaju ke semifinal Piala Dunia 2026.

Di babak empat besar, Argentina akan menghadapi Timnas Inggris pada 16 Juli mendatang.

Pertandingan tersebut diprediksi menjadi salah satu laga paling dinantikan, mempertemukan dua tim besar dengan sejarah panjang di sepak bola dunia.* (d/ad)

MEDAN — Teka-teki kematian seorang aparatur sipil negara (ASN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias Utara, Apriaman Lase, hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Apriaman ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjatuh dari lantai 12 Apartemen Skyview Setiabudi, Jalan Abdul Hakim, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

Baca Juga:

• Usai Dua Terdakwa Dapat Pemaafan Hakim dalam Kasus Pertalite Jeriken di Medan, Kuasa Hukum Minta SPBU dan Pengawas Ikut Diselidiki

Namun, hingga saat ini polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban.

Dalam perkembangan terbaru, Unit Pidana Umum (Pidum) Sat Reskrim Polrestabes Medan dikabarkan mengamankan dua orang perempuan.

Keduanya disebut diamankan di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, pada Sabtu pagi, 11 Juli 2026.

Salah seorang perwira di Satreskrim Polrestabes Medan membenarkan adanya pengamanan tersebut.

"Benar, ada dua perempuan yang diamankan," ucapnya, Minggu (12/7/2026).

Meski demikian, polisi belum menjelaskan secara rinci mengenai identitas maupun status hukum kedua perempuan tersebut.

Perwira berpangkat dua balok emas itu mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Nanti dulu, masih proses. Nanti kalau sudah kelar akan disampaikan," tuturnya.

Sebelumnya, insiden kematian Apriaman Lase terjadi di Apartemen Skyview Setiabudi, Medan.

Korban yang diketahui merupakan ASN BPN Kabupaten Nias Utara ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjatuh dari gedung apartemen tersebut.

Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap rangkaian kejadian sebelum korban ditemukan meninggal.

Pihak kepolisian belum menyimpulkan apakah peristiwa tersebut murni kecelakaan atau terdapat dugaan lain di balik kematian korban.

Penyidik masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak serta melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lokasi kejadian.* (mi/ad)

BINJAI — Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggelar Operasi Razia SABER Bersinar 2026 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Binjai.

Operasi tersebut berlangsung pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 11–12 Juli 2026, mulai pukul 23.00 WIB hingga 04.00 WIB.

Baca Juga:

• PSI Binjai Datang Bawa Harapan, Hasanul Jihadi Turun Langsung Temui Pedagang Bakso yang Jadi Korban Pohon Tumbang

Operasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat sekaligus bagian dari program nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Operasi SABER Bersinar 2026 dipimpin langsung oleh Kepala BNN Kota Binjai, Ucok Ferry, M.H.

Dalam kegiatan tersebut, BNNK Binjai melibatkan sejumlah personel internal, di antaranya Kasubbag Umum BNNK Binjai Suryawan, S.Sos., Katim Pemberantasan BNNK Binjai Hasiholan M. Siboro, S.E., Katim Seksi P2M Devi Ariani, S.K.M., Katim Kehumasan BNN Kota Binjai Hariyanto, ST, personel BKO Brimob, serta staf BNNK Binjai.

Selain itu, operasi juga melibatkan sejumlah unsur gabungan, seperti:

- Personel Subdenpom I/5-2 Binjai
- Personel Polres Binjai melalui Polsek Binjai Timur dan Polsek Binjai Selatan
- Personel Yonif Raider 100/Prajurit Setia
- Personel Danyonarhanud 11/WBY
- Personel Satpol PP Kota Binjai
- Rekan media/pers Kota Binjai

Sebelum pelaksanaan operasi, seluruh personel mengikuti apel kesiapan yang dipimpin Kepala BNN Kota Binjai Ucok Ferry.

Dalam apel tersebut, Katim Pemberantasan BNNK Binjai Hasiholan M. Siboro memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan pemeriksaan dan penggeledahan.

Petugas ditekankan untuk tetap menjalankan standar operasional prosedur (SOP), mengedepankan sikap humanis, serta menjaga hak asasi manusia (HAM) selama proses razia berlangsung.

Setelah apel, tim gabungan langsung bergerak menuju lokasi sasaran untuk melakukan penyisiran, pemeriksaan badan, serta pengecekan barang bawaan para pengunjung.

Dalam operasi tersebut, Tim Medis Rehabilitasi BNN Kota Binjai melakukan pemeriksaan urine terhadap 103 orang pengunjung.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya puluhan orang yang terindikasi menggunakan narkotika.

Rinciannya:

- Armada Cafe Binjai Timur: ditemukan 3 orang terindikasi positif menggunakan narkotika.
- Dilapo Tuak Champion Binjai Timur: tidak ditemukan pengunjung yang terindikasi menggunakan narkotika atau nihil.
- Samudra Selatan Binjai: ditemukan 49 orang terindikasi positif menggunakan narkotika.

Dari hasil tersebut, sebanyak 52 orang pengunjung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Binjai untuk menjalani proses asesmen.

Asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen Medis/Rehabilitasi BNNK Binjai guna menentukan langkah penanganan selanjutnya, apakah melalui proses hukum maupun rehabilitasi sesuai hasil pemeriksaan.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, operasi ditutup melalui apel konsolidasi yang dipimpin Katim Pemberantasan BNN Kota Binjai, Hasiholan M. Siboro, S.E.

BNNK Binjai menyatakan Operasi SABER Bersinar 2026 merupakan bentuk komitmen bersama dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kegiatan tersebut juga menjadi tindak lanjut program Kepala BNN RI dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang Bersih dari Narkoba (Bersinar).

Dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat, operasi ini diharapkan dapat mempersempit ruang peredaran narkotika dan meningkatkan kesadaran warga akan bahaya penyalahgunaan narkoba.* (ad)

Peristiwa menegangkan itu terjadi sekitar pukul 21.51 WIB ketika wahana permainan tersebut tiba-tiba berhenti beroperasi saat para pengunjung masih berada di dalam kabin bianglala.

Baca Juga:

• Fakta Terbaru Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa FEB USU, CHS Mangkir dari Pemanggilan Satgas PPKS

"Sebanyak 30 orang terjebak Wahana Bianglala yang berhenti beroperasi,,di atas ketinggian dan menunggu pertolongan dengan penuh harap," tulis akun Instagram @pasdamkar_deliserdang dalam laporan proses penyelamatan dan evakuasi, Minggu pagi, 12 Juli 2026.

Mengetahui kejadian tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Deli Serdang langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelamatan.

Untuk mempercepat proses evakuasi, Disdamkarmat Kota Medan turut membantu dengan mengerahkan satu unit kendaraan skylift.

"Dalam situasi yang membutuhkan penanganan khusus, DISDAMKARMAT Pemerintah Kota Medan turut hadir memberikan dukungan penuh dengan mengerahkan 1 unit skylift untuk mempercepat dan mempermudah proses evakuasi," tulis dalam unggahan penyelamatan tersebut.

Proses evakuasi berlangsung secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan para pengunjung yang masih berada di atas wahana.

Berkat koordinasi antara petugas pemadam kebakaran, tim penyelamat, relawan, serta unsur terkait lainnya, seluruh warga yang terjebak akhirnya berhasil diturunkan dengan selamat.

Detik-detik penyelamatan berlangsung cukup dramatis. Petugas harus memastikan setiap orang yang berada di ketinggian dapat dievakuasi dengan aman.

Berdasarkan laporan Disdamkarmat Deli Serdang, seluruh 30 pengunjung yang berada di wahana bianglala berhasil diselamatkan.

Namun, dua orang dari pihak pengelola wahana dilaporkan mengalami luka akibat kejadian tersebut.

Pasar malam tersebut diketahui dikelola oleh PT Nusantara Ria.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Disdamkarmat Kabupaten Deli Serdang, gangguan pada wahana bianglala diduga terjadi akibat korsleting listrik.

Gangguan tersebut menyebabkan sistem permainan berhenti beroperasi sehingga para pengunjung yang berada di dalam kabin terjebak di atas ketinggian.

Kejadian itu sempat membuat pengunjung pasar malam panik dan menunggu proses penyelamatan dilakukan oleh petugas.

"Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Damkar Medan bersama Rescue Deli Serdang dan Relawan Damkar, dibantu oleh unsur lain berhasil mengevakuasi dan menyelamatkan seluruh warga yang terjebak di wahana permainan sebanyak 30 orang," tulis laporan Disdamkarmat.

Dengan keberhasilan proses evakuasi tersebut, seluruh pengunjung yang sempat terjebak dinyatakan selamat dan dapat kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing.* (vv/ad)

JAKARTA — Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menyoroti penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka oleh Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.

Menurut Zaenur, status tersangka tersebut berpotensi gugur apabila proses penetapan tidak dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, terutama jika Febrie belum pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Reforma Agraria Bank Tanah: Masyarakat Tak Langsung Dapat Sertifikat Hak Milik, Ada Masa Pengelolaan 10 Tahun

"Penetapan seseorang sebagai tersangka itu tidak bisa serta merta tiba-tiba, tetapi harus didahului pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi. Dasar hukumnya apa? Putusan MK nomor 21 tahun 2014," ujar Zaenur, Minggu 12 Juli 2026.

Zaenur menjelaskan, dalam sejumlah perkara sebelumnya, hakim praperadilan pernah mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan status tersangka karena prosedur penetapan dinilai tidak terpenuhi.

Menurut dia, kondisi serupa dapat terjadi apabila Febrie Adriansyah mengajukan gugatan praperadilan dan terbukti belum pernah dipanggil serta diperiksa sebagai saksi.

"Jadi kalau Febrie Adriansyah ini ditetapkan tersangka tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi, belum pernah dipanggil, ada risiko besar yaitu di praperadilan kalau berdasarkan putusan-putusan terdahulu, risiko bisa lolos dari status tersangkanya gitu," sambungnya.

Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan berdasarkan aturan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Selain mempertanyakan proses penetapan tersangka, Zaenur juga menyoroti langkah pelimpahan perkara Febrie Adriansyah dari Kortas Tipidkor Polri ke Kejaksaan Agung.

Menurutnya, pelimpahan perkara di tengah proses penyidikan menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukumnya.

"Jadi penyidikannya setengah jalan di Polri dan akan dilanjutkan setengah jalan lagi di Kejaksaan. Saya melihat bahwa ini adalah satu keputusan yang tidak memiliki dasar hukum," ungkap Zaenur.

Ia menjelaskan, pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan secara umum dilakukan setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

"Kalau penyidikannya sudah selesai P21, dilimpahkan ke Kejaksaan itu untuk penuntutan. Nah kalau untuk penuntutan jelas itu memang diatur di dalam KUHAP. Penyidik Polri dia hanya sampai ke penyidikan, kalau sudah selesai P21 diterima oleh jaksa pemeriksa oleh Kejaksaan, akan dilanjutkan penuntutannya oleh Kejaksaan," terangnya.

Zaenur mengatakan, apabila terdapat alasan bahwa perkara tersebut tidak lagi ditangani oleh Polri, maka lembaga yang memiliki dasar hukum untuk mengambil alih proses tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi secara aturan hukum kalau memang tujuannya agar ini tidak ditangani oleh Polri, maka satu-satunya jalan adalah ditangani oleh KPK," imbuhnya.

Menurut dia, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, Zaenur menyebut Kejaksaan Agung tetap dapat menangani perkara tersebut dengan catatan proses penyidikan harus dimulai dari awal.

Menurutnya, Kejaksaan tidak dapat begitu saja melanjutkan proses penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan oleh kepolisian apabila belum selesai.

"Kecuali status dari Febrie Ardiansyah belum tersangka, kemudian Kejaksaan memulai, Kepolisian menghentikan proses, dan kemudian Kejaksaan memulai dari nol, itu boleh. Tapi kan tidak seperti itu. Ini kan separuh jalan diserahkan untuk separuh jalannya di Kejaksaan, itu tidak bisa," tukas Zaenur.

Pernyataan Zaenur tersebut menambah sorotan terhadap proses hukum yang menjerat Febrie Adriansyah.

Hingga kini, proses penanganan perkara tersebut masih menjadi perhatian publik, terutama terkait mekanisme penyidikan dan kewenangan antar lembaga penegak hukum.* (vo/ad)

MEDAN — Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang mahasiswa senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial.

Kasus tersebut mencuat setelah sebuah unggahan di media sosial mengungkap dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berinisial CHS terhadap sejumlah mahasiswa melalui pesan langsung atau direct message (DM) Instagram.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bermalam Bersama Ribuan Pramuka di Jamdasu XI, Api Unggun Jadi Simbol Semangat Generasi Muda

Pemilik akun tersebut mengaku mendapatkan laporan dari seorang perempuan yang merupakan teman dekatnya dan diduga menjadi korban.

Berawal dari Pesan Tidak Pantas di Instagram

R, pemilik akun yang mengungkap kasus tersebut, mengatakan bahwa dirinya awalnya mendapat cerita dari seorang teman perempuan yang baru masuk USU.

"Awalnya info dari teman dekat wanita saya yang masuk ke USU terus dia ngadu ke saya kalau kakak kelasnya ganggu dia. Saya tanya gangguannya seperti apa dan dia langsung kirim saya screenshoot-annya antara pelaku sama teman saya ini," ungkap R.

Menurut R, isi percakapan tersebut berisi pesan yang dianggap melecehkan dan membuat korban merasa tidak nyaman.

"Isi chat-nya itu seperti melecehkan teman saya seperti "ayo masuk ke mobilku, kita ciuman dan pelukan, terus ngajak-ngajak VCS (video call sex)," lanjutnya.

Dugaan Korban Bertambah

Setelah mengetahui dugaan tindakan tersebut, R kemudian mencoba menghubungi CHS untuk meminta klarifikasi.

Menurut R, CHS sempat menanyakan siapa perempuan yang dimaksud dan kemudian menyampaikan permintaan maaf.

"Dia (CHS) langsung minta maaf ke saya dan bilang kalau nggak tahu cewek saya yang mana. Berarti banyak korban dia kan saya logika kan," kata R.

R kemudian mengumpulkan informasi dan bukti dari sejumlah perempuan lain yang diduga mengalami hal serupa.

Ia menyebut awalnya menemukan dua hingga tiga orang yang mengaku menjadi korban.

Setelah kasus tersebut dibagikan ke media sosial, jumlah laporan yang masuk semakin bertambah.

"Sekarang bertambah ada 60 perempuan dan 3 laki-laki," ujar R.

Diduga Mengirim Pesan Tak Senonoh ke Banyak Mahasiswa

R menduga modus yang dilakukan CHS adalah mengirimkan pesan tidak pantas melalui media sosial kepada banyak orang.

"Banyak korban-korbannya itu dari Instagram dan Tiktok gitu, dia dm-dm ke banyak orang. Bukan hanya mahasiswa di Sumut aja tapi ke Bali, Surabaya, Jakarta dan banyak kampus lain yang sudah kena jebakannya," tutur R.

Namun, dugaan tersebut masih dalam proses penanganan dan pendalaman oleh pihak kampus melalui mekanisme resmi.

CHS Sampaikan Permintaan Maaf Melalui Video

Setelah kasus tersebut ramai di media sosial, CHS mengunggah video permintaan maaf melalui akun Instagram @criistoophers.

Dalam video tersebut, CHS menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang disebutnya telah membuat kegaduhan dan merugikan pihak lain.

"Dengan segala kerendahan hati saya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bagi orang yang saya sakiti melalui perkataan saya dan perbuatan saya selama ini. Saya mohon maaf atas kekhilafan saya yang buat kegaduhan di sosmed. Saya menyesali yang sudah saya lakukan," kata CHS.

Ia juga menyebut telah mengikuti konseling sebagai upaya memperbaiki diri.

"Saat ini saya sudah mengikuti konseling yang bertujuan memperbaiki kepribadian saya ke depan agar tidak terulang. Saya juga minta maaf kepada orang yang saya kecewakan, saya rendahkan, saya janji mulai saat ini tidak terjadi hal terulang," ucapnya.

USU Proses Laporan Melalui Satgas PPKS

Pihak Universitas Sumatera Utara menyatakan telah menerima laporan terkait dugaan kasus tersebut.

Manajer Humas dan Promosi USU Irsan Mulyadi mengatakan, FEB USU telah berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB USU serta Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) USU untuk menangani laporan tersebut.

"Setelah menerima informasi awal, FEB USU langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU sebagai pihak yang turut mendampingi proses pengaduan. Selanjutnya, pada Kamis, 9 Juli 2026, para korban telah hadir ke Fakultas untuk menyampaikan pengaduan secara langsung dengan didampingi oleh BEM USU, BEM FEB USU, dan perwakilan Himpunan Mahasiswa Akuntansi," kata Irsan.

Ia mengatakan proses pemeriksaan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

"FEB USU telah menerima laporan tersebut, mendengarkan keterangan korban, serta menghimpun informasi awal sebagai dasar tindak lanjut. Fakultas juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sumatera Utara agar kasus ini diproses lebih lanjut sesuai mekanisme resmi yang berlaku di lingkungan Universitas," jelasnya.

10 Orang Resmi Melapor ke Satgas PPKS USU

Satgas PPKS USU disebut telah menerima 10 laporan resmi dari pihak yang mengaku menjadi korban dugaan pelecehan.

"Sudah 10 orang yang melapor secara resmi ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sumatera Utara per Jumat (10/7) sore. Ada yang dilecehkan dalam bentuk verbal, dalam bentuk chatting di media sosial," kata Irsan.

USU juga membuka kesempatan bagi korban lain untuk melapor dan memastikan identitas pelapor akan dirahasiakan.

"Kalau seandainya ada korban lain, kami meminta agar segera melapor ke Satgas PPKS. Untuk identitas kami rahasiakan dan jika butuh pendampingan misalnya pendampingan psikologis," ujar Irsan.

CHS Mangkir dari Pemanggilan Satgas

Dalam proses pemeriksaan, Satgas PPKS USU telah memanggil CHS untuk dimintai keterangan.

Namun, yang bersangkutan disebut tidak hadir dalam pemanggilan tersebut.

Irsan mengatakan surat pemanggilan telah dikirim ke rumah CHS dan diterima oleh orang tuanya.

"Pihak universitas langsung menyurati kepada si pelaku dengan mengirimkan surat ke rumahnya. Namun yang menerima itu orang tuanya," ungkap Irsan.

Meski demikian, pihak universitas memastikan akan kembali melakukan pemanggilan terhadap CHS.

"Ada (pemanggilan kembali), jadi kita akan panggil dia kembali karena harus dimintai keterangan," tutur Irsan.

Sanksi Masih Menunggu Hasil Pemeriksaan

Terkait kemungkinan pemberian sanksi berat seperti pemberhentian atau drop out (DO), pihak USU menyatakan keputusan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan Satgas PPKS.

"Kita masih mendalami dan menerima laporan. Kesimpulan nanti ada pada tim PPKS berdasarkan hasil temuan dari pengakuan korban dan pelaku. Nanti baru bisa diambil kesimpulan apa yang harus dilakukan," pungkas Irsan.* (d/ad)

JAKARTA — Pemerintah menerapkan skema khusus dalam pelaksanaan reforma agraria melalui Badan Bank Tanah (BBT).

Dalam kebijakan tersebut, tanah yang diberikan kepada masyarakat tidak langsung berstatus hak milik, melainkan melalui hak di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah selama kurang lebih 10 tahun.

Baca Juga:

• Bahlil Masih Kaji Usulan Aceh Kelola Gas Blok Andaman di KEK Arun, Fokus pada Kelayakan Ekonomi

Kepala Divisi Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Muji Martopo, mengatakan pemberian hak berjangka tersebut merupakan upaya pemerintah menjaga tujuan utama reforma agraria, yakni mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau kegiatan reforma agraria atau redistribusi tanah langsung diberikan dengan hak milik, tantangannya besar sekali. Sudah banyak contoh tanah yang sudah menjadi hak milik akhirnya kembali dikuasai perusahaan karena berbagai alasan," ujar Muji dalam sebuah diskusi, Jumat (10/7/2026).

Tanah Tidak Bisa Langsung Dijual Selama Masa Pengelolaan

Muji menjelaskan, selama masa sekitar 10 tahun tersebut masyarakat tetap memiliki kepastian hukum untuk mengelola tanah yang diberikan.

Namun, tanah tersebut belum dapat diperjualbelikan karena pemerintah ingin memastikan lahan benar-benar dimanfaatkan secara produktif oleh penerima reforma agraria.

"Kalau konsepnya hak berjangka di atas HPL, ketika ada persoalan atau upaya penguasaan oleh pihak lain, Badan Bank Tanah bisa hadir membela masyarakat. Setelah sekitar 10 tahun, apabila tanah benar-benar dimanfaatkan sesuai ketentuan, haknya dapat ditingkatkan menjadi hak milik," kata Muji.

Menurutnya, skema tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha di atas tanah yang diberikan tanpa khawatir kehilangan hak pengelolaan.

Cegah Tanah Kembali Dikuasai Investor

Muji mengatakan salah satu alasan pemerintah menerapkan skema tersebut adalah untuk mencegah masyarakat menjual tanah ketika mendapat tawaran harga tinggi dari investor.

Ia menilai, apabila tanah langsung diberikan dalam bentuk hak milik sejak awal, ada risiko sebagian penerima memilih menjual tanah karena tergiur keuntungan sesaat.

"Kalau sejak awal sudah hak milik, kemudian ada pemodal yang datang menawarkan harga yang menarik, saya yakin banyak yang akhirnya melepas tanahnya. Akibatnya, tujuan reforma agraria untuk mengurangi kesenjangan penguasaan tanah tidak tercapai karena tanah kembali dikuasai pemodal," ujarnya.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan tanah reforma agraria menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, bukan hanya menjadi aset yang dapat diperjualbelikan.

Bank Tanah Dorong Pemberdayaan Masyarakat

Selain memberikan akses terhadap tanah, Badan Bank Tanah juga menjalankan program pendampingan dan pemberdayaan bagi penerima manfaat.

Program tersebut bertujuan agar masyarakat mampu mengembangkan usaha produktif sehingga memperoleh penghasilan dari tanah yang dikelola.

"Kami ingin masyarakat menjadi mandiri. Harapannya, setelah mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan selama beberapa tahun, mereka memperoleh penghasilan yang cukup dari tanah tersebut sehingga tidak lagi memiliki keinginan untuk menjualnya," kata Muji.

Ia menambahkan, apabila penerima manfaat meninggal dunia sebelum masa 10 tahun berakhir, hak atas tanah tersebut tetap dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai aturan yang berlaku.

Negara Tetap Awasi Pemanfaatan Tanah

Selama masa pengelolaan, negara tetap memiliki kewenangan melakukan pengawasan agar tanah reforma agraria digunakan sesuai tujuan awal.

Menurut Muji, pengawasan diperlukan agar tanah yang diberikan benar-benar meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima.

"Yang penting masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka bisa mengelola tanah dengan tenang, mengembangkan usaha, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Setelah syarat-syaratnya terpenuhi, hak milik bisa diberikan," tutur Muji.

Ia optimistis skema reforma agraria melalui Badan Bank Tanah dapat membantu mengurangi konflik pertanahan di masa depan karena pengelolaan tanah dilakukan secara lebih terarah dan disertai program pemberdayaan.

"Harapannya masyarakat bukan hanya menerima tanah, tetapi benar-benar bisa hidup lebih sejahtera dari tanah tersebut. Itulah tujuan utama reforma agraria yang sedang kami bangun," pungkasnya.* (km/ad)

LISBON — Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge Jesus sebagai pelatih baru Timnas Portugal dengan kontrak selama empat tahun hingga Piala Dunia 2030.

Pelatih berusia 71 tahun tersebut menggantikan Roberto Martinez yang mengakhiri masa jabatannya setelah Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar.

Baca Juga:

• Polemik Bola Diduga Sentuh Kabel Kamera Sebelum Gol Bellingham, FIFA Akhirnya Buka Suara

Penunjukan Jorge Jesus langsung menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pencinta sepak bola dunia, terutama mengenai masa depan Cristiano Ronaldo bersama Timnas Portugal.

Jorge Jesus tidak menutup kemungkinan tersebut.

Menurutnya, faktor usia bukan menjadi penghalang selama seorang pemain masih mampu menunjukkan kemampuan dan bersaing di level tertinggi.

"Saya berusia 71 tahun, tetapi merasa seperti 50 tahun karena saya sehat. Saya berlatih setiap hari selama satu atau dua jam. Ini akan menjadi tantangan berat, tetapi saya yakin kami bisa menang," ujar Jesus saat diperkenalkan di markas Federasi Sepak Bola Portugal di Lisbon, Jumat (10/7/2026).

"Usia tidak penting. Lihat saja Cris. Saat bermain di bawah saya, dia masih mampu berlari delapan kilometer setiap pertandingan dan mencapai kecepatan lebih dari 25 kilometer per jam," tambahnya.

Jorge Jesus bukan sosok asing bagi Cristiano Ronaldo.

Keduanya baru saja bekerja sama saat Jesus menangani klub Arab Saudi, Al Nassr, selama satu musim terakhir.

Kedekatan tersebut membuat Jesus mengetahui kondisi fisik, mental, serta profesionalisme Ronaldo sebagai pemain profesional.

Meski begitu, Jesus mengaku belum berbicara langsung dengan Ronaldo mengenai rencana masa depannya bersama Timnas Portugal.

"Saya belum berbicara dengan Cris. Dia tidak akan pernah menjadi masalah bagi tim nasional ataupun bagi saya," kata Jesus.

"Saat waktunya tiba untuk mengambil keputusan, saya akan berbicara dengan Cris dan semua pemain secara pribadi," ujarnya.

Cristiano Ronaldo sebelumnya menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terakhirnya di ajang sepak bola terbesar dunia.

Namun, pemain berusia 41 tahun itu belum sepenuhnya menutup kemungkinan untuk kembali memperkuat Portugal apabila masih mendapatkan kesempatan.

Ronaldo saat ini menjadi pemain dengan catatan luar biasa bersama Timnas Portugal.

Ia memegang rekor penampilan terbanyak dengan 233 caps serta menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Portugal dengan 146 gol.

Pada Piala Dunia 2026, Ronaldo juga mencatat sejarah dengan tampil dalam enam edisi Piala Dunia putra, sebuah pencapaian yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

Ia mencetak tiga gol sepanjang turnamen tersebut, namun performanya tetap mendapat sorotan setelah Portugal gagal melangkah lebih jauh.

Jorge Jesus menilai berbagai kritik terhadap Ronaldo merupakan bagian dari perjalanan seorang pemain besar.

Menurutnya, Ronaldo tetap menjadi sosok penting dalam sejarah sepak bola Portugal dan memiliki kontribusi besar bagi negaranya.

"Semua orang berhak memiliki pendapatnya masing-masing. Cris adalah simbol Portugal. Namanya akan tercatat dalam sejarah. Merupakan sebuah kehormatan bisa bekerja dengannya. Dia sangat mudah diajak bekerja sama," jelas Jesus.

Jesus menegaskan keputusan untuk memanggil Ronaldo ke Timnas Portugal nantinya akan bergantung pada kondisi sang pemain serta keinginannya untuk kembali membela negaranya.

"Saya perlu berbicara dengannya untuk mengetahui apa yang ingin dia lakukan. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa dia ingin mengakhiri kariernya di Al Nassr. Jika nanti dia berada dalam kondisi yang layak dipanggil ke tim nasional, maka saya akan memanggilnya," ungkap Jorge Jesus.

Dengan kehadiran Jorge Jesus, masa depan Cristiano Ronaldo bersama Portugal masih menjadi salah satu cerita besar menuju Piala Dunia 2030.* (km/ad)

ATLANTA — FIFA memastikan tidak menemukan bukti bahwa bola menyentuh kabel kamera udara sebelum gol penyama kedudukan Timnas Inggris ke gawang Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Minggu (12/7/2026) pagi WIB.

Gol Jude Bellingham pada menit ke-45+2 yang membuat skor berubah menjadi 1-1 sempat menjadi perdebatan.

Baca Juga:

• Piala Dunia 2026 Bikin Keude Kopi Aceh Bergemuruh, Warga Nobar Argentina Vs Swiss hingga Dini Hari

Bola yang kembali masuk ke kaki pemain Inggris kemudian menjadi awal serangan yang berujung pada gol Bellingham.

Pertandingan tersebut akhirnya dimenangkan Inggris dengan skor 2-1 setelah melalui babak tambahan waktu.

Hasil itu memastikan langkah The Three Lions menuju semifinal Piala Dunia 2026.

Menanggapi kontroversi tersebut, FIFA menjelaskan bahwa teknologi sensor yang terdapat dalam bola pertandingan tidak menunjukkan adanya tanda benturan dengan kabel kamera di udara.

FIFA menggunakan teknologi Connected Ball yang mampu mendeteksi berbagai perubahan pergerakan bola melalui sensor khusus di dalamnya.

"Dalam proses sebelum gol Inggris pada menit ke-45+2 melawan Norwegia, sensor dalam Connected Ball tidak menunjukkan adanya lonjakan pada 'detak jantung bola' ketika bola berada di udara. Karena itu, tidak ada bukti bahwa bola menyentuh kabel di atas lapangan dan mengubah pergerakannya," demikian pernyataan FIFA.

Teknologi yang disebut sebagai heartbeat of the ball atau detak jantung bola tersebut memang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi pertandingan yang sulit.

Sebelumnya, teknologi serupa juga digunakan dalam pertandingan lain di Piala Dunia 2026, termasuk saat membantu membatalkan gol Kroasia ketika menghadapi Portugal karena ditemukan adanya sentuhan bola yang berpengaruh terhadap keputusan offside.

Meski pertandingan tetap berjalan tanpa penghentian khusus untuk pemeriksaan insiden tersebut, FIFA menyebut data dari sensor bola kemungkinan telah diperiksa oleh tim Video Assistant Referee (VAR) dalam waktu singkat setelah gol Bellingham terjadi.

Dengan hasil pemeriksaan tersebut, gol Inggris tetap dinyatakan sah dan pertandingan dilanjutkan.

Kontroversi dalam laga Inggris melawan Norwegia tidak hanya terjadi pada gol pertama Bellingham.

Norwegia juga sempat mencetak gol kedua pada babak kedua melalui Torbjorn Heggem setelah memanfaatkan situasi sepak pojok.

Namun, gol tersebut dianulir wasit setelah VAR menilai Erling Haaland melakukan pelanggaran dengan mendorong pemain bertahan Inggris sebelum gol terjadi.

Keputusan tersebut membuat Norwegia gagal mempertahankan momentum untuk membalikkan keadaan.

Inggris akhirnya memastikan kemenangan setelah Jude Bellingham kembali mencetak gol pada babak tambahan waktu.

Kemenangan 2-1 tersebut membawa Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia 2026.

Pada babak empat besar, Inggris akan menghadapi pemenang pertandingan Argentina melawan Swiss yang sedang berlangsung di Atlanta.* (km/ad)

BANDA ACEH — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah masih melakukan kajian terkait usulan Pemerintah Aceh agar pengolahan gas dari Blok Andaman dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Menurut Bahlil, kajian tersebut dilakukan untuk melihat aspek kelayakan ekonomi agar keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik masyarakat Aceh, pemerintah, maupun investor.

Baca Juga:

• Piala Dunia 2026 Bikin Keude Kopi Aceh Bergemuruh, Warga Nobar Argentina Vs Swiss hingga Dini Hari

Bahlil menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan keputusan akhir terkait skema pengelolaan gas Blok Andaman.

"Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win. Kita ngak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi," kata Bahlil Lahadalia.

Bahlil menjelaskan, pengelolaan sumber daya gas merupakan kegiatan bisnis yang harus memperhitungkan aspek keuntungan dan efisiensi.

Menurut dia, setiap pilihan yang diambil harus melalui perhitungan matang agar proyek tersebut tidak memberikan kerugian bagi pihak manapun.

Jika secara ekonomi pengolahan gas di darat melalui KEK Arun dinilai layak, pemerintah akan mempertimbangkan usulan tersebut.

Namun, apabila biaya pembangunan terlalu besar dan membuat harga gas tidak kompetitif, maka opsi tersebut perlu dikaji kembali.

"Karena nggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi. Harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh mengusulkan agar pengolahan gas dari Blok Andaman tidak dilakukan di tengah laut menggunakan skema Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO).

Pemerintah Aceh menginginkan pengolahan dilakukan di darat melalui fasilitas penerimaan gas atau Onshore Receiving Facility (ORF) yang berada di KEK Arun Lhokseumawe.

Usulan tersebut bertujuan agar keberadaan Blok Andaman dapat memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian Aceh melalui pengembangan industri lokal.

Beberapa poin yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh antara lain:

- Pengolahan gas dilakukan di darat untuk mendukung hilirisasi industri.
- Alokasi gas diprioritaskan bagi kebutuhan industri di Aceh.
- Penyesuaian rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) agar sesuai dengan kebutuhan daerah.

Usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Presiden RI dan Menteri ESDM.

Bahlil mengatakan salah satu kendala terbesar jika gas Blok Andaman harus dibawa ke daratan adalah pembangunan infrastruktur pipa dari lokasi sumur di laut menuju fasilitas pengolahan.

Blok Andaman diketahui berada lebih dari 12 mil laut dari garis pantai.

Kondisi tersebut membuat pembangunan jaringan pipa membutuhkan biaya yang cukup besar.

Menurut Bahlil, tingginya biaya pembangunan pipa dapat berdampak terhadap harga jual gas sehingga berpotensi kurang kompetitif.

"Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas 10 dolar per MMBTU," ujar Bahlil.

Blok Andaman yang dikelola oleh Mubadala Energy memiliki potensi cadangan gas yang cukup besar.

Pada tahap awal, produksi gas dari blok tersebut diperkirakan mencapai sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day).

Sebagian produksi gas tersebut nantinya direncanakan digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN dan industri dalam negeri, termasuk sektor pupuk di Aceh.

"Karena Pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman," kata Bahlil.

Pengelolaan gas Blok Andaman menjadi salah satu peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.

Jika dapat diolah di daerah, proyek tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat sektor industri lokal.

Namun, pemerintah tetap memastikan keputusan akhir harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat Aceh, pemerintah pusat, dan investor.

Bahlil menegaskan bahwa manfaat bagi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pengelolaan gas tersebut.

"Itu yang paling penting. Dan itu kan ada bagi hasilnya juga. Gitu kira-kira ya," demikian Bahlil Lahadalia.* (ad)

BANDA ACEH — Suasana berbeda terlihat di sejumlah keude kopi atau warung kopi di Kota Banda Aceh saat pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss berlangsung, Minggu, 12 Juli 2026.

Hampir seluruh warung kopi di Banda Aceh dipenuhi masyarakat yang datang untuk menyaksikan laga sepak bola dunia tersebut.

Baca Juga:

• Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal Piala Dunia 2026! Inggris Singkirkan Norwegia 2-1 di Extra Time

Tradisi nonton bareng (nobar) di warung kopi kembali menjadi pemandangan yang ramai selama perhelatan Piala Dunia 2026.

Mulai dari warung kopi sederhana hingga warung kopi kelas eksekutif menjadi tempat berkumpulnya warga untuk menikmati pertandingan bersama.

Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah Warung Kopi Abu Kopi yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Banda Aceh.

Ratusan pengunjung terlihat memadati lokasi tersebut sejak dini hari.

Pantauan Bitvonline, pengunjung bahkan sudah berdatangan sejak pukul 04.00 WIB untuk menyaksikan pertandingan sebelumnya antara Inggris melawan Norwegia.

Bagi sebagian masyarakat Aceh, menyaksikan pertandingan sepak bola di warung kopi memiliki sensasi tersendiri dibandingkan menonton dari rumah.

Salah seorang pengunjung yang akrab disapa Bang Boy mengatakan, suasana nobar di warung kopi membuat pertandingan terasa lebih hidup karena bisa dinikmati bersama para pencinta sepak bola lainnya.

"Nonton di rumah kata Bang Boy tidak seru, tapi kalau nonton di warung seakan akan kita nonton langsung di Stadion," ujarnya.

Menurut dia, keberadaan layar besar dan banyaknya pendukung dengan tim favorit masing-masing membuat atmosfer pertandingan semakin meriah.

"Selain kaca lebar, kita juga ketemu dengan Fans yang berbeda, sehingga jeritan dan pekikan membuat kita semangat," ujarnya.

Pertandingan Argentina melawan Swiss yang berlangsung pada hari libur membuat antusiasme masyarakat semakin tinggi.

Di Warung Kopi Abu Kopi, sejak pukul 06.00 WIB area parkir sudah dipenuhi kendaraan roda dua maupun roda empat milik pengunjung.

Tidak hanya menjadi tempat berkumpul warga, gelaran Piala Dunia juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha warung kopi di Aceh.

Salah seorang pengusaha keude kopi yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, selama Piala Dunia berlangsung, jumlah pengunjung meningkat dan berdampak pada kenaikan omzet penjualan.

"Selama piala Dunia omset penjualan naik di atas rata-rata," ujarnya.

Tingginya minat masyarakat menyaksikan pertandingan membuat sejumlah warung kopi memilih beroperasi selama 24 jam.

Menurut pantauan Bitvonline, beberapa keude kopi di kawasan Kota Banda Aceh tetap buka sepanjang hari untuk melayani masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia.

Salah satunya Warung Kopi Bg. Coy Sekber Jurnalis yang berada di Jalan Sultan Mahmud Syah Banda Aceh, yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para jurnalis dan masyarakat.

Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga bagi masyarakat Aceh, tetapi juga membawa peluang ekonomi bagi para pelaku usaha warung kopi yang menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat.* (ad)

BINJAI — Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Binjai Hasanul Jihadi bersama jajaran pengurus mendatangi lokasi pedagang bakso yang menjadi korban pohon tumbang di Jalan Bejomuna, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Tak Bergerak, 1 Gram Masih Dibanderol Rp2.655.000

Tidak hanya gerobak, sejumlah perlengkapan usaha milik pedagang tersebut juga ikut rusak akibat kejadian itu.

Kunjungan Hasanul Jihadi bersama pengurus PSI Kota Binjai dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami musibah.

Saat berada di lokasi, Hasanul melihat langsung kondisi gerobak bakso yang rusak akibat tertimpa pohon.

Ia memastikan pedagang tersebut dalam kondisi baik dan mendapatkan perhatian setelah mengalami kerugian akibat musibah tersebut.

"Kami datang bukan hanya membawa simpati, tapi juga ingin memastikan pedagang kita baik-baik saja. Ini musibah, dan kita harus saling bantu," ujar Hasanul Jihadi di lokasi, Sabtu 11 Juli 2026.

Menurut Hasanul, perhatian terhadap warga yang mengalami kesulitan merupakan bentuk kepedulian sosial yang harus dilakukan bersama.

Ia menilai masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha kecil perlu mendapat dukungan ketika terkena musibah.

Dalam kunjungan tersebut, PSI Kota Binjai menyerahkan bantuan awal berupa paket sembako dan santunan kepada pedagang bakso yang terdampak.

Selain memberikan bantuan, Hasanul juga menyampaikan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait agar pedagang tersebut dapat kembali menjalankan aktivitas usahanya.

"Kami minta Pemko Binjai melalui dinas terkait juga ikut membantu. Karena ini menyangkut mata pencaharian warga. Jangan sampai karena musibah ini roda ekonomi keluarga terhenti," tegasnya.

Hasanul berharap perhatian terhadap korban tidak berhenti pada bantuan awal, tetapi juga ada langkah lanjutan agar pedagang dapat kembali berjualan seperti sebelumnya.

Hasanul mengatakan kehadiran PSI Kota Binjai di tengah masyarakat bukan hanya saat kondisi normal, tetapi juga ketika warga menghadapi kesulitan.

Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu masyarakat yang terkena musibah, terutama warga kecil yang mengandalkan usaha harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.* (ad)

JAKARTA — Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) pada Minggu, 12 Juli 2026, tercatat tidak mengalami perubahan dibandingkan harga sebelumnya.

Harga emas Antam masih berada di level Rp2.655.000 untuk ukuran 1 gram.

Baca Juga:

• Berantas Korupsi, Wujudkan Visi Prabowo

Sementara itu, emas Antam ukuran 5 gram dijual dengan harga Rp13.090.000. Untuk ukuran 10 gram, harga emas tercatat Rp26.100.000.

Adapun emas ukuran 25 gram dibanderol Rp65.085.000, sedangkan ukuran 50 gram berada di harga Rp130.005.000.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas Antam 100 gram dijual seharga Rp259.860.000.

Kemudian ukuran 500 gram dipasarkan dengan harga Rp1.298.400.000, sedangkan emas Antam terbesar ukuran 1.000 gram mencapai Rp2.595.600.000.

Selain harga jual, harga jual kembali atau buyback emas Antam juga masih bertahan di angka Rp2.415.000 per gram.

Buyback merupakan transaksi ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan yang dimiliki kepada pihak Antam.

Harga buyback biasanya berada di bawah harga jual emas karena mengikuti perhitungan pasar dan kebijakan perusahaan.

Dalam transaksi emas, masyarakat juga perlu memperhatikan aturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan pajak sebesar 1,5 persen, sementara bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 3 persen.

Pajak tersebut langsung dipotong dari nilai transaksi buyback.

Sementara untuk pembelian emas batangan, dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP.

Daftar Harga Emas Antam Minggu 12 Juli 2026

0,5 gram: Rp1.377.500
1 gram: Rp2.655.000
2 gram: Rp5.260.000
3 gram: Rp7.872.000
5 gram: Rp13.090.000
10 gram: Rp26.100.000
25 gram: Rp65.085.000
50 gram: Rp130.005.000
100 gram: Rp259.860.000
250 gram: Rp649.340.000
500 gram: Rp1.298.400.000
1.000 gram: Rp2.595.600.000

Harga emas yang stabil ini menjadi perhatian masyarakat, terutama investor dan pembeli emas yang menjadikan logam mulia sebagai salah satu pilihan investasi jangka panjang.

Pergerakan harga emas biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga kondisi ekonomi global.* (bi/ad)

DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri kegiatan Jambore Daerah (Jamdasu) XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Bobby Nasution tidak hanya hadir dalam upacara pembukaan, tetapi juga bermalam bersama ribuan peserta Pramuka.

Baca Juga:

• BBM Langka di Binjai, DPD AMPI Desak Pemko Turun Langsung Cek SPBU dan Tanyakan Pertamina

Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan rasa syukur karena dapat hadir bersama para peserta serta para kepala daerah yang juga menjadi pembina Gerakan Pramuka di wilayah masing-masing.

"Malam hari ini saya beserta seluruh kepala daerah yang juga pembina Pramuka di daerahnya masing-masing berkesempatan hadir di tengah Jambore Daerah Sumut Tahun 2026. Kami bersyukur bisa berada di tengah kalian semua. Kami bersyukur bisa bersama-sama ikut berkemah dan bertenda di jambore daerah ini," ujar Bobby Nasution di Bumi Perkemahan Sibolangit, Sabtu malam, 11 Juli 2026.

Menurut Bobby, kehadiran ribuan peserta Jamdasu XI menunjukkan besarnya potensi generasi muda Sumatera Utara sebagai penerus pembangunan daerah dan bangsa.

"Kami bersyukur karena menjadi bagian dan saksi bahwa adik-adik yang mengikuti jambore di sini adalah generasi yang kami percaya akan menggantikan posisi kami dalam membangun Sumatera Utara dan Republik Indonesia," katanya.

Bobby Nasution mengatakan api unggun yang dinyalakan dalam kegiatan tersebut bukan hanya sekadar seremoni, tetapi memiliki makna sebagai simbol semangat dan optimisme yang harus terus dijaga oleh para peserta.

"Api yang kita hidupkan menjadi simbol semangat dan optimisme. Selama lima hari berada di jambore ini, pasti banyak pelajaran yang bisa kalian dapatkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan Jambore Daerah tidak hanya mengajarkan kemampuan bertahan hidup di alam terbuka, tetapi juga membentuk karakter mandiri serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan zaman.

"Dalam jambore banyak diajarkan bagaimana bertahan hidup dan menjadi anak yang mandiri. Saya mengapresiasi karena yang diajarkan bukan hanya bertahan hidup seolah-olah di tengah hutan, tetapi juga bagaimana menghadapi tantangan saat ini, seperti ancaman narkoba dan perkembangan dunia digital yang menjadi tantangan tersendiri bagi adik-adik peserta jambore," ungkapnya.

BobbyNasution juga mengajak para peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperluas pertemanan dan membangun jaringan yang kelak dapat menjadi modal dalam berkontribusi bagi masyarakat.

"Percayalah, malam ini kita bertemu sebagai para pelajar Sumatera Utara di Jambore Daerah. Beberapa tahun ke depan, kalian akan kembali bertemu sebagai orang-orang hebat yang membangun Sumatera Utara," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing.

Salah seorang peserta asal Kabupaten Mandailing Natal menceritakan perjuangannya mengikuti Jamdasu.

Ia mengaku harus bekerja di warung bakso sepulang sekolah hingga tengah malam agar dapat mengikuti kegiatan tersebut.

"Banyak teman bertanya mengapa saya bekerja sekeras itu hanya untuk mengikuti jambore. Tapi saya ingin bisa hadir di sini untuk mendapatkan pengalaman dan melatih kedisiplinan," ungkapnya.

Selain itu, peserta dari Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan turut menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari persoalan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga harapan peningkatan kualitas pendidikan di daerah mereka.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bobby Nasution memastikan seluruh masukan akan dicatat dan menjadi perhatian pemerintah, termasuk aspirasi dari peserta yang berasal dari daerah terdampak bencana.

"Kami akan mencatat nama-nama adik-adik yang telah berani menyampaikan kondisi dan harapannya," kata Bobby.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan generasi muda, Bobby Nasution menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu keberlanjutan pendidikan para peserta.

"Kami ingin memastikan adik-adik bisa terus melanjutkan pendidikan sampai universitas. Mudah-mudahan cita-cita yang diperjuangkan, termasuk pengorbanan orang tua, dapat terwujud. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi bagi kalian," tutup Bobby.

Kegiatan Jamdasu XI turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota.* (ad)

BINJAI – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Binjai mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai.

Wakil Bendahara DPD AMPI Kota Binjai, Hadyan Haqqul Yaqin Siregar, mendesak Pemerintah Kota Binjai segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

Baca Juga:

• Usai Dua Terdakwa Dapat Pemaafan Hakim dalam Kasus Pertalite Jeriken di Medan, Kuasa Hukum Minta SPBU dan Pengawas Ikut Diselidiki

Ia meminta Pemko Binjai segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mengetahui penyebab berkurangnya pasokan BBM di sejumlah SPBU.

"Kami meminta Pemko Binjai segera menanyakan kepada pihak Pertamina, apa penyebabnya. Apakah kuotanya kurang, distribusinya tersendat, atau ada permainan di lapangan. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan," tegas Hadyan, Minggu, 12 Juli 2026.

Selain meminta koordinasi dengan Pertamina, Hadyan juga mendorong Wali Kota Binjai bersama jajaran terkait turun langsung melakukan pengecekan ke lapangan.

Menurut dia, pemeriksaan langsung ke SPBU penting dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok, mengawasi distribusi BBM, serta mencegah kemungkinan adanya penyelewengan.

"Pemerintah harus hadir. Turun langsung ke SPBU, cek stok, cek antrian. Kalau perlu bentuk tim bersama Disperindag, Satpol PP, dan Polres untuk mengawasi distribusi," ujarnya.

Hadyan menilai kelangkaan BBM dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Pengemudi ojek online, sopir angkutan umum, hingga pelaku UMKM disebut menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya karena BBM merupakan kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia juga mengingatkan bahwa gangguan distribusi BBM berpotensi memengaruhi harga barang apabila aktivitas pengiriman dan transportasi mengalami hambatan.

"Ini kebutuhan dasar masyarakat. Kami tunggu langkah cepat dari Pemko Binjai," pungkas Hadyan.

DPD AMPI Kota Binjai berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian mengenai kondisi pasokan BBM serta mengambil langkah agar distribusi kembali berjalan normal.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Binjai belum menyampaikan keterangan resmi terkait langkah penanganan kelangkaan BBM tersebut.* (ad)

MEDAN – Tim penasihat hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang menerapkan pemaafan hakim (judicial pardon) terhadap dua terdakwa dalam perkara pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken.

Putusan tersebut dinilai sebagai langkah progresif dalam penegakan hukum karena tidak hanya berpegang pada aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan aspek kemanusiaan.

Baca Juga:

• 27 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Sampang, KPAI Desak Buronan Segera Ditangkap!

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan hukuman pidana.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memutus perkara ini sehingga kedua terdakwa tidak lagi menjalani hukuman," kata Daniel di Medan, Jumat (10/7/2026).

Menurut Daniel, majelis hakim telah menjalankan tugas secara adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam perkara tersebut.

Ia menilai putusan tersebut tidak hanya berlandaskan hukum formal, tetapi juga mengedepankan keadilan yang lebih substantif.

Selain kepada majelis hakim, tim penasihat hukum juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, yang hadir memberikan keterangan dalam persidangan.

"Terima kasih kepada abang kita Dr. Hinca Panjaitan selaku anggota Komisi III DPR RI yang telah datang memberikan kesaksian sehingga membantu Cibro dan Silalahi dalam perkara ini," ujarnya.

Meski menyambut baik putusan tersebut, pihak kuasa hukum masih menggunakan masa pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya banding.

Dalam kesempatan yang sama, tim penasihat hukum juga meminta aparat kepolisian mengembangkan penyelidikan terhadap pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam perkara tersebut, termasuk pengelola SPBU dan pihak pengawas.

"Harapan kami, jangan hanya dua anak muda ini yang menjadi korban. Pengelola SPBU dan pihak pengawas juga harus diproses," tegas Daniel.

Rumintang Naibaho mengatakan, dalam pertimbangan majelis hakim terdapat indikasi keterlibatan pihak SPBU maupun pengawas sehingga menurutnya perlu dilakukan penyelidikan lanjutan.

"Karena itu kami meminta kepolisian segera membuka penyidikan baru melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum," katanya.

Sementara itu, salah satu terdakwa, Ranning Alamer Mulsim Cibro, mengaku bersyukur karena dirinya bersama rekannya Aziz Apandi Silalahi tidak dijatuhi hukuman penjara.

"Hakim tidak memberikan hukuman kepada kami, namun kami masih pikir-pikir," katanya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU Simpang Pos, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Kwala Bekala, Kota Medan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satreskrim Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan terdakwa Ranning sedang mengisi sekitar 25 liter Pertalite ke dalam jeriken.

Dalam proses pengisian itu, operator SPBU Aziz Apandi Silalahi disebut membantu pengisian tanpa menggunakan barcode resmi Pertamina.

Ia juga diduga menerima imbalan sebesar Rp15 ribu untuk setiap jeriken yang diisi.

"Keduanya kemudian diamankan pada 6 Januari 2026 dan dibawa ke Kantor Satreskrim Polrestabes Medan," kata Jaksa Penuntut Umum Reza Surya Nasution.

Dalam persidangan, majelis hakim yang diketuai Efrata Happy Tarigan menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahan dan ketentuan terkait dalam KUHP baru.

Namun, hakim menerapkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai judicial pardon, sehingga kedua terdakwa dinyatakan bersalah tetapi tidak dijatuhi pidana.

"Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Para terdakwa mendapatkan pemaafan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga tidak dijatuhi pidana," kata Efrata saat membacakan putusan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut kedua terdakwa dengan hukuman penjara selama lima bulan lima hari.

Namun majelis hakim memilih menggunakan pendekatan pemaafan sebagai bentuk penerapan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

KPAI meminta kepolisian segera menangkap seluruh tersangka yang masih buron agar proses hukum dapat berjalan tanpa penundaan.

Baca Juga:

• Eks Anggota BIN: Kasus Jiwasraya dan Asabri Diduga Dimanfaatkan Rezim Jokowi untuk Kepentingan Politik

"KPAI berharap polisi tidak berkompromi dengan pelaku yang masih buron dengan cara memberi waktu atau menunggu pelaku menyerahkan diri sebelum ditetapkan menjadi DPO. Ini adalah penundaan keadilan (delayed justice), yang tidak boleh dinormalisasi di tengah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak," kata Sylvana Apituley kepada wartawan, Minggu, 12 Juli 2026.

KPAI juga meminta kepolisian segera menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap para tersangka yang belum ditangkap serta menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sesuai proses penyidikan.

"Menunggu pelaku menyerahkan diri dan menunda DPO sama dengan memberi pelaku waktu dan kesempatan melarikan diri lebih jauh, menghilangkan barang bukti, atau bahkan mengulangi kejahatannya. Pemberatan hukuman sepertiga dari ancaman pidana pokok juga harus diterapkan karena kejahatan ini dilakukan berkelompok (gang rape) terhadap anak," kata Sylvana.

Selain penegakan hukum, KPAI mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan pendampingan, layanan pemulihan, serta perlindungan kepada korban dan keluarganya.

"Terutama karena 15 pelaku masih bebas berkeliaran dapat menambah trauma dan mengancam keamanan atau keselamatan korban. Termasuk mencegah kemungkinan keluarga pelaku meminta penyelesaian damai di luar hukum, atau sebaliknya mengintimidasi korban dan keluarganya," ujarnya.

Kapolres Sampang AKBP Hartono sebelumnya menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun Februari hingga Mei 2026 di beberapa lokasi yang berbeda.

Keluarga korban baru melaporkan peristiwa itu kepada polisi pada 29 Juni 2026 karena korban mengalami trauma berat.

"Dalam kurun waktu pada bulan Februari 2026 sampai bulan Mei 2026 sekira pukul 21.00 WIB," kata Hartono saat jumpa pers, Jumat, 10 Juli 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kepolisian telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka.

Hingga kini, 12 tersangka telah diamankan, sedangkan 15 lainnya masih dalam pengejaran.

Kapolres Sampang mengimbau para tersangka yang belum ditangkap agar segera menyerahkan diri.

"Secepatnya 15 tersangka lainnya agar menyerahkan diri. Dalam kurun waktu tiga hari, kami akan menerbitkan DPO dan melakukan tindakan tegas terukur," kata Hartono.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Endang Agustina, turut menyampaikan keprihatinannya atas kasus tersebut.

Ia mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani laporan yang diterima.

"Terkait dengan kasus pemerkosaan seorang remaja putri oleh 27 orang pria di Sampang Madura, kami sangat prihatin dan mengutuk keras peristiwa itu. Dan saya mengapresiasi kecepatan Kapolres Sampang yang segera menangani dan memproses kasus tersebut dengan cepat," kata Endang.

Ia juga meminta penyidik menangani perkara secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan mengenai perlindungan anak.

Kasus ini masih dalam proses penyidikan.

Kepolisian terus melakukan pencarian terhadap tersangka yang belum ditangkap serta mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara.

Sesuai asas praduga tak bersalah, seluruh tersangka berhak memperoleh proses hukum yang adil hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (d/ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meminta seluruh kader Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan program, tetapi juga dengan memberikan masukan yang membangun.

Baca Juga:

• Eks Anggota BIN: Kasus Jiwasraya dan Asabri Diduga Dimanfaatkan Rezim Jokowi untuk Kepentingan Politik

Menurut Bahlil, Partai Golkar memiliki tanggung jawab untuk mengawal pemerintahan karena menjadi salah satu partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden.

"Ini adalah sebuah konsekuensi dari partai politik yang mengusung, memperjuangkan, memenangkan, sekaligus mengawal dalam rangka menyukseskan program-program tersebut. Sudah barang tentu dalam mengawal program pasti banyak dinamika, ada plus-minusnya," kata Bahlil.

Ia juga mengingatkan kader Partai Golkar yang duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar aktif membantu menyelesaikan berbagai persoalan melalui fungsi pengawasan dan penyampaian masukan yang konstruktif.

Menurut Bahlil, Golkar memiliki cara sendiri dalam menyampaikan pandangan politik tanpa harus mengikuti pola partai lain.

"Tidak perlu kita mengikuti cara orang atau partai lain karena kita juga adalah partai yang independen. Oleh karena itu, kita mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan pandangan-pandangan politik kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan dari program-katakanlah kalau program itu belum sempurna," tuturnya.

Sebagai contoh, Bahlil menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan.

"MBG salah satu contoh, Bapak-Ibu semua. Kita tahu ini program mulia, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa terjadi kekurangan. Dan tugas Partai Golkar adalah mengawal untuk memberikan masukan yang kurang agar menjadi baik, harus," sebutnya.

Menurutnya, kritik yang disampaikan secara objektif merupakan bagian dari dukungan politik kepada pemerintah.

"Karena memberikan koreksi itu adalah bagian dari bentuk dukungan politik kepada pemerintah. Dan saya dalam arahan fraksi, saya katakan bahwa semua menteri-termasuk menteri-menteri dari Golkar-DPR khususnya kader Partai Golkar, berkewajiban mutlak untuk memberikan masukan," tambah dia.

Bahlil juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan tugas utama parlemen.

Oleh sebab itu, para menteri, termasuk yang berasal dari Partai Golkar, tetap perlu diawasi demi memastikan program pemerintah berjalan lebih baik.

"Kalau menterinya tidak bisa diawasi, terus siapa yang mau mengawasi? Jadi saya pikir ini harus kita betul-betul lakukan. Katakanlah banyak program lain yang sukses, kalian juga harus fair untuk mengatakan itu baik. Yang belum baik, kewajiban kita untuk bagaimana melakukan penyempurnaan. Inilah salah satu tugas kita, Bapak-Ibu semua," pungkasnya.

Melalui pernyataan tersebut, Bahlil menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran harus dibarengi dengan pengawasan yang objektif serta masukan yang konstruktif agar berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.* (d/ad)