Djoko dituntut bersama tiga mantan pejabat Inalum, yakni Dante Sinaga, Joko Susilo dan Oggy Achmad Kosasi. Ketiganya masing-masing dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

Baca Juga:

• Bisa Picu Rush Money hingga Guncang Ekonomi, Hakim Tipikor Bongkar Celah Subjektivitas Aturan Pemblokiran Rekening di KUHAP 2025

"Saya tidak ada bukti melakukan korupsi. Saya tidak ada aliran dana untuk memperkaya diri," kata Djoko.

Menurut Djoko, jaksa juga dinilai belum dapat membuktikan adanya unsur kesalahan atau mens rea serta perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut.

"Kalau korupsi yang utama kan mens rea sama PMH. Selama ini jaksa belum ada pembuktian atas tuduhannya," ujarnya.

Penasihat hukum Djoko, Willyam Raja Halawa, kemudian mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara yang digunakan dalam perkara tersebut.

Menurut Willyam, persoalan gagal bayar dalam transaksi aluminium alloy seharusnya dilihat sebagai persoalan utang-piutang perusahaan, bukan secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

"Untuk gagal bayar itu sudah ada penyelesaian di Inalum sendiri. Inalum sudah mendaftarkan diri sebagai kreditur di perkara PN Niaga Surabaya," kata Willyam.

Ia juga menyoroti metode pemeriksaan yang digunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menghitung kerugian negara. Willyam menyebut pemeriksaan tersebut menggunakan metode investigasi, tetapi data yang digunakan menurutnya bersumber dari dokumen perkara yang telah tersedia.

"Yang dilakukan KAP adalah pemeriksaan investigasi. Bagaimana mungkin investigasi itu ada kalau itu dari BAP, semua dikopi dari BAP," ujarnya.

Willyam mengatakan data terkait utang, bunga dan denda kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai kerugian negara.

Atas dasar itu, pihak Djoko menilai unsur kerugian keuangan negara belum terbukti. Ia juga menyebut tidak ada proses verifikasi maupun konfirmasi kepada pihak-pihak terkait sebelum angka kerugian tersebut ditetapkan.

"Menurut kita unsur keuangan negara yang dirugikan di sini sama sekali tidak tercapai karena hanya meminjam angka dan merubah namanya hutang piutang menjadi kerugian negara," tegas Willyam.

Baca Juga:

• Semarak HUT RI ke-81, INALUM Hidupkan Semangat Kemerdekaan Lewat Perlombaan Tradisional

Willyam berpandangan persoalan gagal bayar dalam perkara tersebut semestinya masuk dalam ranah perdata atau kepailitan. Menurutnya, fakta bahwa Inalum telah mendaftarkan diri sebagai kreditur di Pengadilan Niaga Surabaya menunjukkan adanya proses hukum perdata terkait persoalan pembayaran tersebut.

"Ranah pailit, ranah perdata. Ini adalah hutang piutang," ujarnya.

Ia menambahkan penyebab munculnya utang-piutang tersebut juga telah dijelaskan melalui keterangan saksi dan ahli dalam persidangan. Namun, menurut Willyam, penjelasan tersebut tidak dipertimbangkan secara maksimal oleh jaksa.

"Kenapa hutang piutang itu ada, kita juga sudah jelaskan di dalam fakta persidangan, penyebab hutang piutang dan sebagainya. Itu di fakta persidangan sangat jelas dan menurut kami teman-teman dari JPU mengesampingkan itu semua," katanya.

Kuasa hukum Djoko juga menilai tuntutan 16 tahun 6 bulan penjara terlalu berat.

"Apalagi dengan tuntutan 16 tahun ini menurut kami, waduh ini sangat-sangat tidak layak menurut kami," pungkas Willyam.

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batubara meminta Djoko Sutrisno dijatuhi pidana 16 tahun 6 bulan penjara.

Selain hukuman badan, Djoko dituntut membayar denda Rp1 miliar dengan subsider 180 hari kurungan. Jaksa juga membebankan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp141 miliar lebih.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan, Djoko dituntut menjalani pidana pengganti selama 3 tahun.

Baca Juga:

• PT Inalum Perkuat Kompetensi dan Perlindungan Pekerja Batu Bara, 25 Peserta Ikuti Pelatihan K3 Scaffolding

Vietnam datang ke pertandingan dengan modal kemenangan 2-0 pada leg pertama di Bangkok. Dengan keunggulan tersebut, tim asuhan Kim Sang-sik hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan trofi.

Baca Juga:

• Jadi yang Pertama di Dunia, Prabowo Disematkan Baret Merah Pasukan Khusus Thailand

Gol tersebut berawal dari serangan Thailand dari sisi kanan. Bola kemudian diteruskan kepada Yotsakon yang melepaskan tembakan dan membawa Thailand unggul 1-0.

Thailand semakin percaya diri setelah mencetak gol pembuka. Mereka terus menekan pertahanan Vietnam dan berusaha mencari gol kedua untuk menyamakan agregat.

Peluang emas kembali didapat Thailand setelah wasit memberikan hadiah penalti pada awal babak kedua. Namun, eksekusi penalti Kakana Khamyok justru gagal dan bola melambung di atas mistar.

Kegagalan tersebut menjadi titik balik bagi Vietnam. Tiga menit kemudian, tuan rumah mampu mencetak gol penyama melalui gol bunuh diri Chatchai Bootprom.

Gol itu membuat Vietnam kembali berada dalam posisi aman secara agregat. Thailand tetap berusaha meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan.

Thailand akhirnya mencetak gol kedua pada menit ke-84 melalui Wanchai Jarunongkran. Skor berubah menjadi 2-1 untuk Thailand dan membuat pertandingan semakin menegangkan.

Namun, Thailand tidak mampu mencetak gol tambahan. Bahkan, pada masa tambahan waktu, Wanchai justru mencetak gol bunuh diri yang membuat skor akhir menjadi 2-2.

Hasil imbang tersebut cukup bagi Vietnam untuk mempertahankan keunggulan agregat 4-2 sekaligus memastikan gelar Piala AFF 2026. Vietnam sebelumnya mengamankan keunggulan pada leg pertama berkat gol Nguyen Hai Long dan Nguyen Quang Hai.

Gelar ini menambah catatan prestasi Vietnam di sepak bola Asia Tenggara. Tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut sebelumnya juga telah menjuarai turnamen pada 2008, 2018 dan 2024.

Keberhasilan di Hanoi sekaligus menegaskan dominasi Vietnam di ajang ASEAN. Vietnam mampu menjaga keunggulan saat menghadapi tekanan besar Thailand pada leg kedua final.

Thailand sendiri harus puas menjadi runner-up setelah gagal membalikkan keadaan meski sempat dua kali unggul dalam pertandingan.* (in/dh)

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pengaturan pembelian LPG subsidi berdasarkan desil tidak hanya berlaku untuk bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga LPG 3 kg.

Baca Juga:

• 'Pemerintah Tidak Akan Membiarkan Saudara Sendiri!' Prabowo Janji Bangun Kembali NTT Kabupaten demi Kabupaten

Menurut Laode, pemerintah saat ini tengah melakukan penataan penerima subsidi energi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. DTSEN akan menjadi salah satu data yang digunakan untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima subsidi.

"Ya kita kan sudah ada DTSEN," ujarnya.

Penerapan kebijakan tersebut masih akan dibahas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina (Persero). Pembahasan itu menjadi tindak lanjut dari koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan mengenai penataan subsidi energi.

"Nah itu salah satu yang akan kami bahas bersama BPS, Pertamina, kami dalam mengimplementasikan hasil pertemuan Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Keuangan," kata Laode.

Penggunaan desil sebelumnya juga menjadi bagian dari rencana penataan subsidi BBM. Pada kebijakan Pertalite, kelompok desil 9 dan 10 disebut sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi, sementara desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Rencana penerapan desil untuk LPG 3 kg dilakukan di tengah konsumsi LPG subsidi yang terus meningkat. Pemerintah memperkirakan penyaluran LPG 3 kg sepanjang 2026 mencapai sekitar 8,677 juta metrik ton (MT).

Angka tersebut setara 108,46% dari kuota LPG 3 kg yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar 8 juta MT.

"Memang kalau kita perhatikan bahwa di tahun 2025 kemarin juga sudah ada penyesuaian untuk prognosa dan untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton elpiji," ujar Laode dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Laode mengatakan konsumsi LPG 3 kg terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada 2021, kuota LPG dalam APBN tercatat 7,50 juta MT dengan realisasi 7,46 juta MT. Kemudian pada 2022, kuota ditetapkan 8 juta MT dengan realisasi 7,80 juta MT.

Pada 2023, kuota awal sebesar 8 juta MT berubah menjadi 8,10 juta MT dengan realisasi 8,04 juta MT. Pada 2024, kuota 8,03 juta MT berubah menjadi 8,29 juta MT dengan realisasi 8,23 juta MT.

Sementara pada 2025, kuota LPG dalam APBN sebesar 8,17 juta MT berubah menjadi 8,55 juta MT dengan realisasi mencapai 8,52 juta MT.

Untuk 2026, kuota ditetapkan 8 juta MT. Hingga Juli 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 5,05 juta MT.

"Kita ketahui bahwa memang dari tahun ke tahun sesungguhnya elpiji ini terus meningkat," ujar Laode.

Menurut Laode, meningkatnya konsumsi menunjukkan perlunya pengaturan distribusi LPG 3 kg. Saat ini, LPG subsidi tersebut masih dapat digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat sehingga pemerintah ingin menata kembali penerimanya.

"Jadi ini nanti akan kita atur. Yang dimaksud dengan bersifat terbuka, bahwa pada hari ini sebenarnya elpiji 3 kg itu masih bisa digunakan oleh semua kelas masyarakat. Ini nanti yang akan kita lakukan pengaturan," katanya.

Penataan berbasis desil diharapkan membuat subsidi LPG 3 kg lebih tepat sasaran sekaligus membantu pemerintah mengendalikan kenaikan konsumsi. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme penerapan serta melakukan sinkronisasi data dengan pihak terkait sebelum kebijakan diberlakukan.* (k/dh)

Dua terdakwa yang dibebaskan yakni Erwin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Anwar Syarif selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan MFF 2024.

Baca Juga:

• Di Tengah Duka Gempa NTT, Bocah Pengungsi Nagekeo Bikin Prabowo Tertawa lewat Yel 'Oke Gas

"Memutuskan, membebaskan terdakwa dan memerintahkan agar dibebaskan segera dari tahanan," kata Sulhanuddin saat membacakan amar putusan di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Rabu (26/8/2026).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Erwin dan Anwar tidak terbukti terlibat langsung sejak tahap awal kegiatan, termasuk proses pemilihan pemenang tender, pelaksanaan hingga pencairan dana MFF 2024.

Hakim juga menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan tidak dapat menguraikan secara jelas aliran dana yang disebut diterima kedua terdakwa.

Selain itu, majelis hakim tidak menemukan adanya kesepakatan antara Erwin dan Anwar dengan Muhammad Hamdani, Direktur CV Global Mandiri, terkait penentuan pemenang tender maupun permintaan uang.

Dalam perkara Anwar Syarif, hakim turut menyinggung penerimaan dana transfer sebesar Rp105.050.000. Menurut majelis, penerimaan uang tersebut tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai pembagian commitment fee.

Berdasarkan keterangan saksi, uang tersebut merupakan penitipan pengembalian dana sponsorship Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan untuk kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sementara itu, perkara yang sama juga menjerat dua terdakwa lainnya, yakni Muhammad Hamdani selaku Direktur CV Global Mandiri dan mantan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Medan, Benny Iskandar Nasution.

Untuk kedua terdakwa tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman berbeda. Benny Iskandar divonis 4 tahun penjara, sedangkan Muhammad Hamdani dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.

Vonis tersebut berbeda dari tuntutan JPU. Sebelumnya, JPU Kejari Medan menuntut Benny Iskandar dengan pidana penjara 5 tahun serta denda Rp100 juta subsider 90 hari kurungan.

Benny juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp897.166.850.

Sementara Muhammad Hamdani sebelumnya dituntut hukuman penjara selama 3 tahun. Adapun Erwin dan Anwar masing-masing dituntut 2 tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, dugaan penyimpangan kegiatan MFF 2024 disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.049.530.654 berdasarkan penghitungan Inspektorat Medan.

Jaksa sebelumnya mendalilkan adanya perubahan kualifikasi teknis pelaksanaan kegiatan serta pengaturan agar kegiatan dilaksanakan pihak ketiga, yakni Hamdani. Jaksa juga menyebut terdapat sejumlah item yang diduga tidak sesuai ketentuan, termasuk pembayaran hotel yang masih menyisakan utang sekitar Rp60 juta.

Dengan putusan bebas terhadap Erwin dan Anwar, proses hukum perkara dugaan korupsi MFF 2024 kini menyisakan vonis terhadap dua terdakwa lainnya, Benny Iskandar dan Muhammad Hamdani.* (k/dh)

General Manager Tempo Data Science Khairul Anam mengatakan mayoritas responden masih melihat arah perkembangan Indonesia secara positif.

Baca Juga:

• Ngaku Cukup Lama di NTT, Prabowo Sentil Kebiasaan Bakar Hutan dan Siapkan Gerakan Pembibitan Raksasa

Menurut Anam, responden yang menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar banyak berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi dan Maluku.

Sementara itu, penilaian negatif paling banyak muncul di sejumlah wilayah yang dinilai lebih dekat dengan pusat kekuasaan, seperti Banten dan Jakarta.

"Daerah-daerah yang lebih dekat dengan kekuasaan, itu optimismenya lebih rendah, mulai dari Banten dan Jakarta," ujarnya.

Survei Tempo Data Science tersebut dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 melalui wawancara tatap muka di 38 provinsi di Indonesia.

Sebanyak 1.260 responden berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah ikut dalam survei. Survei tersebut memiliki sampling error sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Hasil survei tersebut mendapat tanggapan dari pemerintah. Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah RI Fahd Pahdepie mengatakan hasil riset dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan.

"Yang dilakukan pemerintahan saat ini adalah melakukan kebijakan-kebijakan fundamental gitu terutama di bidang ekonomi yang mungkin belum langsung terasa dampaknya dalam waktu yang cepat gitu ya di masyarakat," kata Fahd.

Menurut Fahd, sejumlah kebijakan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah membutuhkan waktu sebelum manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Harian PKB Najmi Rabbany menilai hasil survei tersebut menunjukkan masyarakat belum sepenuhnya kehilangan harapan terhadap pemerintah, tetapi mulai menuntut hasil yang lebih nyata.

"Skor penilaian 5,8 dari 10 ini tentu angka yang harus kita perhatikan dengan serius. Di sisi lain 52 persen masyarakat masih melihat Indonesia bergerak ke arah yang benar," ujar Najmi.

Ia menilai kedua temuan tersebut tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, masyarakat masih memberikan kesempatan kepada pemerintah, tetapi ekspektasi terhadap hasil kebijakan juga semakin tinggi.

"Masyarakat belum kehilangan harapan, tapi masyarakat mulai kehilangan kesabaran. Publik masih memberikan ruang kepada pemerintah tapi itu harus dijawab dengan hasil yang jelas," tegasnya.

Dalam rilis survei tersebut turut hadir Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Direktur Eksekutif PUSKAPOL Universitas Indonesia Hurriyah dan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin.

Dari pemerintah hadir Fahd Pahdepie dan Direktur Eksekutif Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional Gaffari Ramadhan. Sejumlah perwakilan partai politik juga hadir, di antaranya Dedi Sitorus dari PDI-P, Najmi Rabbany dari PKB dan Haryo Setyoko dari PKS.

Hasil survei tersebut menunjukkan persepsi publik terhadap arah perjalanan Indonesia masih cukup beragam. Sebagian besar responden masih melihat arah yang positif, tetapi terdapat pula kelompok masyarakat yang menilai pemerintah perlu segera membuktikan dampak kebijakan secara lebih nyata.* (k/dh)

"Benar, saya hafal, saya tahu. Saya, saya waktu muda juga lama di daerah-daerah sini ya," ujar Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan gempa Flores di Mbay, Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• 'Mau Diteruskan Atau Tidak?' Prabowo Tanya Langsung ke Pengungsi Gempa Nagekeo, Ini Jawaban Warga soal MBG

"Ini saya cukup mengertilah daerah-daerah sini ya. Masalah di sini adalah masalah bahwa pohon-pohon banyak berkurang," kata Prabowo.

"Kalau tidak salah juga dari dulu ya. Rakyat di sini juga banyak bakar hutan ya," lanjutnya.

Menurut Prabowo, persoalan tersebut perlu ditangani melalui edukasi kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah mengingatkan warga agar tidak menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan.

"Rakyat kita harus dikasih pendidikan ya, buka lahan, tidak boleh dengan bakar-bakar," tegasnya.

Prabowo menilai penghijauan perlu dilakukan secara terencana untuk mengembalikan fungsi lahan yang terbuka sekaligus menjaga ketersediaan air.

Karena itu, pemerintah pusat akan menggandeng sejumlah institusi, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti), Universitas Pertahanan (Unhan), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kolaborasi tersebut akan diarahkan untuk membentuk tim yang fokus pada percepatan penghijauan di wilayah NTT.

Salah satu program yang disiapkan adalah pembangunan nursery atau tempat pembibitan pohon di tingkat provinsi dan kabupaten. Bibit yang dikembangkan tidak hanya ditujukan untuk penghijauan, tetapi juga mencakup pohon produktif serta tanaman yang berfungsi membantu menjaga sumber air.

"Semua lahan yang terbuka kita tanam pohon yang produktif dan pohon-pohon untuk mengamankan air," ujar Prabowo.

Program tersebut diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan masyarakat.

Pernyataan Prabowo disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja ke Nagekeo untuk memantau penanganan dampak gempa Flores. Selain membahas penanganan bencana, pemerintah juga menyoroti persoalan lingkungan dan ketahanan wilayah sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang di NTT.* (k/dh)

Ancaman tersebut disampaikan Raja Juli saat meninjau penanganan karhutla di Berau, Kalimantan Timur, Rabu (26/8/2026). Ia mengingatkan masyarakat penerima persetujuan perhutanan sosial untuk ikut menjaga kawasan yang mereka kelola.

Baca Juga:

• Di Tengah Duka Gempa NTT, Bocah Pengungsi Nagekeo Bikin Prabowo Tertawa lewat Yel 'Oke Gas

Menurut Raja Juli, pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat harus diikuti tanggung jawab menjaga kelestarian kawasan. Perhutanan sosial, kata dia, bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga hutan dan mengelola konflik di kawasan.

"Ini bagian dari kebijakan kita agar hutan lestari tapi tetap bisa diakses oleh masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi cara kita mengelola konflik dan memberikan penanggung jawab yang jelas di kawasan tersebut," ujarnya.

Raja Juli menegaskan dirinya tidak akan ragu mencabut SK persetujuan perhutanan sosial apabila kawasan tersebut terbukti menjadi sumber kebakaran.

Dalam kunjungannya, Raja Juli juga menyoroti enam kelompok masyarakat yang menerima persetujuan perhutanan sosial di sejumlah wilayah Kalimantan.

Keenam kelompok tersebut yakni Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Lobang Beloh dengan luas 4.962 hektare untuk 85 kepala keluarga (KK), serta LPHD Tebangan Lembak Dulun Batu Mate di Kutai Timur dengan luas 4.693 hektare untuk 138 KK.

Kemudian Kelompok Tani Hutan (KTH) Pilinjau Lestari Squad dengan luas 28 hektare untuk 23 KK dan KTH Sungai Alun Lestari di Bulungan dengan luas 1.350 hektare untuk 90 KK.

Dua kelompok lainnya yakni Lembaga Desa (LD) Mara Satu di Bulungan dengan luas 748 hektare untuk 475 KK serta LD Mara Hilir dengan luas 152 hektare untuk 212 KK.

Raja Juli meminta seluruh kelompok penerima persetujuan tersebut menjaga kawasan masing-masing dan memanfaatkannya secara produktif tanpa membuka peluang terjadinya kebakaran.

Ia juga mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan di tengah kondisi El Nino yang disebut sangat kuat.

Masyarakat diminta menghindari berbagai aktivitas yang dapat memicu munculnya api, termasuk pembukaan atau pembersihan lahan dan membuang puntung rokok sembarangan.

"Mohon dijaga dari kebakaran dan jadikan lahan produktif," ujar Raja Juli.

Pemerintah terus meningkatkan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Pengawasan terhadap kawasan hutan juga menjadi bagian dari upaya mencegah kebakaran meluas serta memastikan pengelolaan hutan tetap berjalan secara berkelanjutan.* (k/dh)

Pertanyaan itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa di Nagekeo, Rabu (26/8/2026). Sebelumnya, Prabowo mendapat laporan dari Bupati Nagekeo Simplisius Donatus bahwa masyarakat di wilayah tersebut merasakan manfaat program MBG.

Baca Juga:

• Ada Kopdes Nyasar sampai ke Gunung, Zulhas Janji Tertibkan sebelum 20 Oktober dan Genjot Nasib Nelayan

Prabowo kemudian kembali menanyakan apakah masyarakat ingin program tersebut diteruskan.

"Mau diteruskan atau tidak?" ujar Prabowo.

Warga yang berada di lokasi pengungsian menjawab bahwa mereka ingin MBG tetap dilanjutkan.

Prabowo kemudian menjelaskan bahwa program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi sejumlah kelompok masyarakat, tidak hanya anak-anak.

"Terima kasih. Ya, saya kira itu kita lanjutkan supaya anak-anak kita sehat, supaya ibu-ibu hamil kita sehat, dan mereka yang lanjut usia aman di saat-saat mereka menikmati usia lanjut mereka," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, keberlanjutan program MBG menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan gizi masyarakat tetap terpenuhi, termasuk di tengah kondisi bencana.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo juga menerima laporan dari Bupati Nagekeo mengenai sejumlah gagasan untuk meningkatkan produktivitas daerah.

Presiden kemudian menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan di NTT dan seluruh Indonesia.

"Kita akan bangun seluruh, seluruh NTT kita bangun, seluruh Indonesia kita bangun. Kabupaten demi kabupaten, kecamatan demi kecamatan, desa demi desa kita bangun. Rakyat kita harus hidup dengan baik dan sejahtera," tuturnya.

Selain membahas program MBG, Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada warga NTT yang kehilangan anggota keluarga akibat gempa bumi.

Prabowo memastikan pemerintah pusat terus memantau kondisi masyarakat terdampak serta mengirimkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga di lokasi bencana.

"Dan juga saya sampaikan bahwa pemerintah pusat, terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, gempa merupakan bencana alam yang harus menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.

"Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar, dan kita ambil langkah-langkah persiapan," katanya.

Kunjungan ke Nagekeo menjadi bagian dari agenda Prabowo melihat langsung kondisi masyarakat pascagempa sekaligus memastikan penanganan bencana, bantuan, dan kebutuhan dasar warga berjalan.* (k/dh)

"Ada juga Kopdes itu juga proyek besar menyangkut 82.000 desa. Ada yang di gunung kita tertibkan, mudah-mudahan sebelum 20 Oktober juga sebagian manfaatnya sudah terasa di masyarakat," kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• 'Pemerintah Tidak Akan Membiarkan Saudara Sendiri!' Prabowo Janji Bangun Kembali NTT Kabupaten demi Kabupaten

Penertiban akan menyasar sejumlah lokasi Kopdes yang dianggap kurang tepat. Salah satunya pembangunan yang berada di kawasan pegunungan atau lokasi yang dinilai tidak sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Zulhas, pembenahan tersebut merupakan bagian dari target pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sejumlah program pangan sebelum dua tahun pemerintahan Prabowo.

Selain Kopdes, Zulhas juga mendapat mandat dari Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ia mengatakan kondisi nilai tukar nelayan saat ini masih relatif rendah, yakni sekitar 103 atau berada di bawah nilai tukar petani.

Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan masih masuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan bergantung pada bantuan pemerintah.

"Nelayan ini kalau enggak dibantu beras, enggak dibantu uang, mereka enggak bisa makan, enggak bisa nyekolahin anak-anaknya," ujar Zulhas.

Pemerintah menargetkan nilai tukar nelayan meningkat menjadi 120 pada 2027. Kenaikan tersebut diharapkan dapat memperbaiki daya beli dan kesejahteraan keluarga nelayan.

Di sisi lain, Zulhas mengatakan manfaat program Koperasi Desa Merah Putih belum terlihat secara maksimal karena baru mulai berjalan pada tahun ini.

"Belum nampak (manfaatnya), karena baru mulai tahun ini, tahun depan akan kelihatan hasilnya," katanya.

Pemerintah berharap pembenahan lokasi pembangunan Kopdes serta penguatan program pemberdayaan ekonomi desa dapat membuat manfaat koperasi lebih cepat dirasakan masyarakat.* (k/dh)

Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo memimpin pembubaran massa dengan mengerahkan personel kepolisian dan Satpol PP di depan gerbang utama Gedung DPR RI.

Baca Juga:

• 'Begadang demi Mas Botok!' Ojol dan Kurir Online Rela Bermalam di Depan DPR Kawal Warga Pati

"Sesuai peraturan perundang-undangan, batas waktu penyampaian pendapat yang diperbolehkan adalah sampai pukul 18.00 WIB. Saat ini sudah pukul 18.35 WIB, kami minta massa aksi membubarkan diri," kata Dhimas.

Setelah imbauan disampaikan, barisan personel kepolisian yang mengenakan seragam lengkap, helm dan rompi mulai bergerak maju perlahan ke arah massa.

Pada saat bersamaan, sejumlah polisi berpakaian sipil turut maju dan mencopot beberapa spanduk milik massa yang terpasang di gerbang utama Gedung DPR RI.

Tindakan tersebut memicu protes dari massa. Mereka keberatan spanduk yang dipasang di area gerbang dicopot oleh petugas.

"Kok dicopot? Itu punya kami, Pak. Itu dibeli pakai patungan uang rakyat!" teriak salah satu massa.

"Tahan, tahan, jangan dikasih maju, kita solid bertahan di sini," seru massa lainnya.

Massa yang didominasi warga Pati dan pengemudi ojol kemudian bergerak maju untuk menahan barisan polisi. Melihat situasi tersebut, Dhimas meminta personel berpakaian sipil mengidentifikasi massa yang dinilai memprovokasi atau menolak membubarkan diri.

"Personel tertutup, silakan maju identifikasi massa yang memprovokasi dan tidak mau membubarkan diri, identifikasi provokatornya!" perintah Dhimas.

"Satpol PP tarik motor yang tidak ada pemiliknya, bawa motornya ke belakang," sambungnya.

Sejumlah perwakilan massa kemudian mencoba bernegosiasi dengan aparat. Mereka meminta tetap diperbolehkan berada di depan Gedung DPR dengan alasan aksi berlangsung damai dan tidak disertai provokasi.

Dhimas mengatakan pihaknya menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai. Namun, polisi tetap mempertimbangkan aspek keamanan di sekitar lokasi.

"Kami menghormati rekan-rekan yang menggelar aksi dengan damai, tapi kami menyoroti adanya potensi keamanan di sini jadi sebaiknya membubarkan diri," ujarnya.

Meski telah diminta membubarkan diri, hingga sekitar pukul 19.00 WIB sebagian massa masih bertahan di depan Gedung DPR RI.

Massa juga masih membawa dan menata bantuan logistik berupa makanan serta minuman yang sebelumnya diberikan masyarakat kepada mereka.

Sejumlah perwakilan massa dan aparat masih melakukan komunikasi untuk mencari jalan tengah agar situasi tetap terkendali. Massa warga Pati dan ojol sebelumnya berada di lokasi untuk mengawal rencana penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR RI.

Polisi terus melakukan pengamanan di sekitar Kompleks Parlemen untuk mencegah terjadinya kericuhan dan memastikan situasi tetap kondusif.* (k/dh)

Kabar tersebut disampaikan langsung Deddy melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Deddy menuliskan pesan perpisahan untuk sang ibu.

Baca Juga:

• "Jangan Sampai Alihkan Isu Nasional," Ruben Onsu Minta Maaf dan Ungkap Kesulitan Cari Bukti sebagai Tersangka

Unggahan tersebut memperlihatkan suasana duka keluarga Deddy. Putranya, Azkanio Nikola Corbuzier, serta putri sambungnya, Nada Tarina Putri, terlihat hadir menemani Deddy.

Mantan istri Deddy, Sabrina Chairunnissa, juga tampak berada di tengah keluarga. Mereka terlihat mengenakan pakaian serba hitam dalam suasana berkabung.

Deddy menyebut dirinya telah ikhlas melepas kepergian sang ibunda. Ia juga mengungkapkan tidak memiliki penyesalan karena merasa telah memberikan yang terbaik selama ibunya masih hidup.

"Tidak ada penyesalan..." tulis Deddy.

Meski berusaha tegar, Deddy mengakui kepergian sang ibu membuat kehidupannya terasa berbeda. Ia menutup pesannya dengan ungkapan mengenai berkurangnya sumber cinta dalam hidupnya.

"Hanya cinta yang lebih sedikit," tulisnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan mengenai penyebab meninggalnya Heniwaty.

Kabar duka tersebut langsung mendapat banyak respons dari rekan sesama artis dan warganet. Sejumlah publik figur menyampaikan belasungkawa melalui kolom komentar unggahan Deddy.

"Tutur berduka cita mas Ded dan keluarga," tulis Fanny Ghassani.

"Ikut berduka cita om," tulis Ustaz Felix Siauw.

"Turut berduka cita om Deddy dan keluarga," tulis Boiyen.

Kepergian Heniwaty meninggalkan duka bagi keluarga Deddy Corbuzier. Sejumlah ucapan belasungkawa dan doa terus mengalir untuk keluarga yang ditinggalkan.* (oz/dh)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh Dr Ir Arinaldi di ruang kerja Kapolda Aceh, Rabu (26/8/2026).

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan sekaligus memperkuat sinergi antara Polda Aceh dan Kanwil BPN Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Hadiri Maulid Nabi di Masjid Raya Baiturrahman, Perkuat Kebersamaan dengan Masyarakat

"Kapolda Aceh menyambut baik kunjungan silaturahmi ini. Hubungan dan komunikasi yang baik antarlembaga tentu sangat penting dalam membangun kolaborasi serta mendukung terciptanya pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat," kata Joko dalam keterangannya.

Ia menyebut silaturahmi tersebut juga mencerminkan komitmen kedua institusi untuk saling mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Joko menambahkan, koordinasi yang baik antara kepolisian dan lembaga pertanahan dinilai penting untuk membangun kerja sama yang efektif dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

"Tujuan utamanya adalah membangun kolaborasi dan menjaga komunikasi yang baik. Dengan sinergi yang kuat, setiap institusi dapat saling mendukung dalam memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat," ujarnya.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi dan koordinasi. Polda Aceh dan Kanwil BPN Aceh diharapkan dapat terus menjaga komunikasi serta memperkuat kerja sama kelembagaan dalam mendukung pelayanan publik di Aceh.* (dh)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan waktu efektif pembahasan RUU Perampasan Aset tersisa sekitar delapan pekan. Karena itu, setiap tahapan pembahasan akan dilakukan secara optimal.

Baca Juga:

• APINDO Dorong RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Perluas Lapangan Kerja dan Daya Saing

Sejumlah tahapan masih harus dilalui sebelum RUU tersebut dapat disahkan. Komisi III akan melanjutkan penyerapan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), harmonisasi, hingga rapat kerja bersama pemerintah.

Setelah itu, DPR dan pemerintah akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III dan persetujuan tingkat kedua melalui rapat paripurna.

Dalam proses penyusunan RUU tersebut, Komisi III telah melibatkan berbagai elemen masyarakat. Akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, mahasiswa hingga unsur publik lainnya telah dimintai pandangan.

Hingga kini, Komisi III tercatat telah menggelar 35 RDPU dan tiga kunjungan kerja ke sejumlah daerah untuk menyerap masukan mengenai substansi RUU Perampasan Aset.

Salah satu masukan datang dari pakar publik sekaligus wartawan senior Bambang Harymurti. Dalam RDPU Komisi III di Kompleks Parlemen, Jakarta, 11 Agustus 2026, Bambang mengingatkan agar kewenangan negara dalam merampas aset dibatasi secara tegas.

"RUU harus secara tegas melarang penggunaan kewenangan perampasan aset untuk membungkam lawan politik," ujar Bambang.

Menurut Bambang, kewenangan perampasan aset memiliki cakupan yang luas sehingga tidak cukup hanya mengandalkan itikad baik pejabat yang menjalankannya.

Ia menilai aturan tersebut harus dilengkapi mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan kewenangan perampasan aset tetap berada dalam koridor hukum dan tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Masukan tersebut sejalan dengan perhatian DPR terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Habiburokhman mengatakan proses penjaringan aspirasi publik telah dilakukan secara luas sehingga berbagai pandangan terkait RUU tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan.

RUU Perampasan Aset sendiri diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat upaya negara mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana. Namun, kewenangan besar yang nantinya diberikan juga membutuhkan batasan dan mekanisme kontrol yang jelas.

Kehati-hatian dinilai penting agar pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara.

Komisi III DPR optimistis pembahasan dapat diselesaikan sesuai target. Meski dikebut, proses penyusunan regulasi tetap diharapkan dilakukan secara terbuka, cermat dan melibatkan partisipasi publik.

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya menjadi instrumen untuk memulihkan aset hasil kejahatan, tetapi juga memiliki sistem pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.* (in/dh)

Hakim tunggal Richard Edwin Basoeki meminta seluruh pihak tidak mengintervensi proses persidangan dan menjaga independensi hakim dalam memutus perkara tersebut.

Baca Juga:

• Terungkap, Ferry Boboho Sosok di Balik Saksi FH yang Kini Dilindungi LPSK dalam Kasus Febrie Adriansyah

Sidang pada Rabu tersebut beragenda penyerahan kesimpulan dari pihak Febrie Adriansyah selaku pemohon dan tim hukum Kejaksaan Agung sebagai termohon.

Setelah menerima dokumen kesimpulan dari kedua pihak, hakim menetapkan jadwal pembacaan putusan pada Jumat mendatang. Sidang dijadwalkan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB.

"Putusan akan kami tunda sampai hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, mungkin kita mulai jam 3 sore (pukul 15.00 WIB)," kata Richard.

Hakim meminta para pihak hadir dalam agenda pembacaan putusan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Perkara praperadilan tersebut berkaitan dengan penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Sebelumnya, pihak Febrie mengajukan gugatan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dirinya.

Dalam persidangan, hakim juga sempat menunjukkan dokumen Amicus Curiae yang diajukan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Dokumen tersebut menjadi perhatian setelah kuasa hukum Febrie mempertanyakan keberadaan dan akses terhadap Amicus Curiae yang disebut telah masuk ke pengadilan.

"Sebelum menyerahkan kesimpulan, kami ada pengajuan permohonan, pada persidangan yang lalu Yang Mulia menegaskan ada membacakan Amicus Curiae yang disampaikan Pak Bambang Widjojanto. Kalau diperkenankan, kami bisa mendapatkan dokumen Amicus Curiae ini," kata kuasa hukum Febrie, Firman Wijaya.

Hakim kemudian menjelaskan bahwa kewenangannya hanya memastikan surat tersebut telah diterima pengadilan dan memberitahukan keberadaannya kepada para pihak.

Menurut hakim, dokumen Amicus Curiae tersebut berkaitan dengan perkara nomor 134 dan 135, yang mencakup praperadilan mengenai penetapan tersangka serta perkara terkait penyitaan.

"Kami hanya mengontrol (menanyakan) apakah surat sudah sampai, masalah sampai atau tidak, kami tidak punya kewenangan. Kami hanya sampaikan pada para pihak pengadilan ini, dalam hal ini hakim yang memeriksa perkara ini, menerima surat tersebut," jelas Richard.

Baik kuasa hukum Febrie maupun tim hukum Kejaksaan Agung kemudian diberi kesempatan untuk melihat dokumen tersebut di hadapan hakim.

Sebelum diperlihatkan, kedua pihak mengaku belum menerima salinan Amicus Curiae meski surat tersebut disebut mencantumkan tembusan kepada pemohon dan termohon.

Hakim kemudian menunda persidangan selama sekitar lima menit untuk mengambil dokumen tersebut. Setelah itu, surat yang diajukan Bambang Widjojanto diperlihatkan kepada kedua pihak.

Sidang praperadilan Febrie kini memasuki tahap akhir. Keputusan hakim pada Jumat (28/8/2026) akan menentukan status hukum permohonan praperadilan yang diajukan terkait penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka.* (oz/dh)

Gatot keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.52 WIB. Ia tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan kedua tangan diborgol.

Baca Juga:

• Uang Rp4 Miliar Ditemukan di Rumahnya, Kadis PUPR Bengkulu Diperiksa KPK

Gatot kemudian masuk ke mobil tahanan dan dibawa menuju Rumah Tahanan (Rutan) KPK untuk menjalani masa penahanan.

KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara yang menjerat Gatot maupun pihak lain yang diduga terlibat. Namun, perkara tersebut disebut merupakan pengembangan kasus dugaan suap impor barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kasus tersebut sebelumnya menyeret bos Blueray Cargo, John Field, serta sejumlah pejabat di lingkungan DJBC.

Penetapan Gatot sebagai tersangka menjadi perkembangan baru dalam pengusutan perkara dugaan suap importasi tersebut. Penyidik KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian perkara secara keseluruhan.

Dalam proses penanganan perkara, KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Salah satu barang yang disita adalah tiga unit sepeda motor gede (moge). Ketiga kendaraan tersebut masing-masing bermerek BMW, Triumph dan Kawasaki.

KPK masih melanjutkan proses penyidikan untuk mendalami dugaan aliran suap, pihak-pihak yang terlibat, serta berbagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Penahanan Gatot menambah daftar pejabat Bea Cukai yang terseret dalam perkara dugaan suap impor di lingkungan DJBC. KPK memastikan proses hukum akan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.* (in/dh)

NAGEKEO - Momen Momensantai terjadi saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsian korban gempa Magnitudo 7,7 di Lapangan Berdikari, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8/2026). Sejumlah anak yang ditemuinya justru mengajak Prabowo berjoget "Oke Gas".

Momen tersebut terjadi ketika Prabowo mengecek dapur umum di lokasi pengungsian. Presiden kemudian melihat sejumlah anak berkumpul dan menghampiri mereka.

Baca Juga:

• 'Pemerintah Tidak Akan Membiarkan Saudara Sendiri!' Prabowo Janji Bangun Kembali NTT Kabupaten demi Kabupaten

Anak-anak itu terlihat antusias saat berbincang dengan Prabowo. Mereka kemudian menirukan gerakan joget "Oke Gas" yang pernah lekat dengan Prabowo saat kampanye Pilpres 2024.

"Oke gas, oke gas," celetuk salah seorang anak sambil menyalami Prabowo.

"Pak Prabowo goyang-goyang, goyang-goyang," ujar anak lainnya.

Prabowo kemudian merespons tingkah anak tersebut dengan mencolek bagian perutnya. Setelah itu, Presiden melanjutkan peninjauan ke area dapur umum.

"Yang dia inget oke gas," kata Prabowo sembari tertawa kepada kepala daerah yang mendampinginya.

Selain bercanda dengan anak-anak, Prabowo berkeliling memeriksa sejumlah fasilitas di lokasi pengungsian. Ia melihat sumber air bersih, fasilitas pengolahan air atau water treatment, hingga tenda yang digunakan warga untuk beristirahat.

Prabowo juga menyapa personel TNI dan Polri yang bertugas membantu penanganan warga terdampak gempa.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi pengungsi sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pemerintah pusat dan daerah masih melakukan penanganan pascagempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT.

Dalam kunjungan itu, Prabowo didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Gubernur NTT Melki Laka Lena.* (d/dh)

"Saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Flores, daerah yang kena bencana ya. Ucapan belasungkawa saya bagi mereka yang kehilangan keluarganya," ujar Prabowo dalam sambutannya di Lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo, NTT.

Baca Juga:

• 'Pemerintah Tidak Akan Membiarkan Saudara Sendiri!' Prabowo Janji Bangun Kembali NTT Kabupaten demi Kabupaten

Prabowo memastikan pemerintah pusat terus memantau kondisi masyarakat terdampak. Bantuan juga terus dikirim untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi dan mendukung penanganan bencana di wilayah Flores.

"Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita mengambil langkah-langkah persiapan," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kebutuhan pengungsi, tetapi juga menyiapkan langkah pemulihan terhadap fasilitas umum yang terdampak gempa.

Salah satu perhatian pemerintah adalah keberlangsungan pendidikan. Sejumlah sekolah mengalami kerusakan sehingga kegiatan belajar mengajar perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Prabowo mengatakan kegiatan belajar mengajar sementara dapat dilakukan di dalam tenda demi menjaga keamanan siswa.

"Mungkin untuk keamanan, sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu," ujar Prabowo.

Ruang kelas sementara tersebut akan digunakan sambil menunggu proses perbaikan sekolah yang rusak akibat gempa selesai dilakukan.

Kunjungan Prabowo ke Nagekeo menjadi bagian dari pengecekan langsung penanganan gempa sekaligus memastikan bantuan pemerintah pusat diterima masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk mempercepat penanganan dampak gempa dan pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.* (d/dh)

Hal tersebut disampaikan Kepala Kebijakan Publik WhatsApp dan Messenger Asia Pasifik Meta, Esther Samboh, setelah dipanggil Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberikan penjelasan mengenai banyaknya laporan akun WhatsApp yang kehilangan akses.

Baca Juga:

• Bukan Jam Kantor Biasa, ASN SPPG Kini Wajib 'Melek' Jam 2 Pagi Demi Pastikan MBG Aman dari Racun

Namun hingga batas waktu yang diberikan, Komdigi belum mendapatkan respons dari Meta. Pemerintah kemudian memanggil langsung perwakilan Meta ke kantor Komdigi di Jakarta.

"Hari ini kami menindaklanjuti untuk memanggil tim dari Meta, utamanya yang terkait dengan WhatsApp," kata Alexander kepada wartawan di Kementerian Komdigi, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Esther menjelaskan WhatsApp menggunakan sistem otomatis yang mempelajari berbagai sinyal perilaku pengguna untuk mendeteksi aktivitas yang diduga melanggar ketentuan layanan.

Sistem tersebut digunakan karena WhatsApp menerapkan enkripsi end-to-end sehingga perusahaan tidak dapat membaca isi pesan pribadi pengguna. Sebagai gantinya, sistem mendeteksi pola aktivitas tertentu yang dapat mengindikasikan spam atau penyalahgunaan platform.

Namun, dalam proses tersebut terjadi kesalahan yang membuat sejumlah akun yang sebenarnya merupakan pengguna sah ikut masuk dalam penindakan.

"Dalam proses penangkapan akun-akun yang tidak baik ini, kemudian sistem kami melakukan kesalahan dalam melakukan penangkapan akun-akun yang tidak baik ini," ujar Esther.

Meta mengatakan telah melakukan langkah mitigasi setelah mengetahui masalah tersebut. Sejumlah akun yang sebelumnya terdampak pemblokiran juga disebut telah dipulihkan.

Bagi pengguna yang sampai saat ini masih kehilangan akses, Meta meminta mereka mengajukan banding langsung melalui aplikasi WhatsApp. Permohonan tersebut akan ditinjau dalam waktu kurang dari 24 jam.

"Pengguna bisa secara langsung melakukan banding di dalam aplikasi. Jadi untuk pengguna yang masih sampai saat ini terdampak, bisa langsung melakukan banding di dalam aplikasi," kata Esther.

Meta juga menyampaikan simpati kepada para pengguna yang terdampak pemblokiran akun.

"Kami tentu saja bersimpati terhadap kejadian yang menimpa banyak pengguna WhatsApp di Indonesia yang kehilangan akses," ujarnya.

Sebelumnya, keluhan mengenai akun WhatsApp yang tiba-tiba diblokir juga muncul dari pengguna di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Beberapa pengguna melaporkan akun mereka masuk dalam status "dalam peninjauan" selama beberapa waktu sehingga tidak dapat digunakan seperti biasa.

Keluhan tersebut kemudian ramai dibicarakan di media sosial, termasuk platform X.

Dengan adanya klarifikasi Meta, pemblokiran massal tersebut disebut bukan semata akibat pelanggaran yang dilakukan pengguna, melainkan juga dipengaruhi kesalahan sistem dalam proses pendeteksian akun.

Komdigi selanjutnya akan terus memantau penanganan Meta terhadap akun-akun yang terdampak untuk memastikan pengguna di Indonesia memperoleh kejelasan dan akses layanan sesuai ketentuan.* (d/dh)

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengatakan draf final laporan investigasi kecelakaan tersebut telah selesai disusun. KNKT kini akan meminta tanggapan dari sejumlah pihak terkait sebelum laporan final diterbitkan.

Baca Juga:

• Belatung Diduga Ditemukan dalam Menu Daging MBG di SMA Bintang Timur Balige, Begini Respons Sekolah

Soerjanto memperkirakan laporan investigasi dapat rampung dalam waktu sekitar 3-4 minggu ke depan setelah proses permintaan tanggapan selesai.

Meski belum mengungkap keseluruhan hasil investigasi, KNKT telah menemukan persoalan pada tampilan lampu sinyal di sekitar jalur kereta.

"Ya seperti masalah lampu sinyal yang sama dengan lampu rumah-rumah sama pasar itu yang sehingga membingungkan masinis untuk mengidentifikasi sinyalnya datar, miring, atau tegak gitu loh," jelas Soerjanto.

Temuan tersebut menjadi salah satu aspek yang akan diperhitungkan dalam laporan investigasi KNKT. Lembaga tersebut masih melakukan pembahasan bersama para pihak terkait sebelum hasil investigasi diumumkan secara resmi.

Kecelakaan KRL Bekasi sebelumnya melibatkan rangkaian KRL relasi Bekasi-Cikarang dan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Insiden bermula ketika KRL menabrak mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

Rangkaian KRL kemudian dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang menuju Cikarang diberhentikan di peron Stasiun Bekasi Timur.

Namun, KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya dan kemudian terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya menyatakan Kementerian Perhubungan memberikan ruang bagi KNKT untuk melakukan investigasi secara independen guna menemukan penyebab kecelakaan secara objektif.

"Kami juga memberikan kesempatan kepada KNKT untuk melakukan investigasi secara objektif," kata Dudy.

Proses evakuasi korban dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keselamatan petugas dan kondisi rangkaian kereta. Pemerintah juga mendirikan Posko Tanggap Darurat di Stasiun Bekasi Timur serta memberikan penanganan medis kepada korban.

Hasil investigasi KNKT nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem keselamatan perkeretaapian, termasuk aspek fasilitas persinyalan dan kondisi lingkungan di sekitar jalur kereta.* (d/dh)

"Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Rp80,9 Juta Sempat Tertahan, Rekening Koordinator AMPB Botok Akhirnya Dibuka Sehari Jelang Demo di DPR

Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Massa akan membawa tuntutan dan aspirasi dari kelompok masing-masing.

Puan meminta peserta aksi tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat.

"Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Terkait keinginan sejumlah perwakilan massa untuk bertemu pimpinan DPR, Puan mengatakan parlemen terbuka terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung.

Menurutnya, pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) secara bergantian telah menerima audiensi dari berbagai kelompok masyarakat.

"Hari-hari ini kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami," kata Puan.

"Dan secara bergantian kami menemui masyarakat yang ingin bertemu," sambungnya.

Puan juga tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR menemui peserta demonstrasi yang datang ke Kompleks Parlemen.

"Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu," tuturnya.

Pada Rabu (26/8/2026), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa diketahui menggelar audiensi dengan perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).

Pimpinan DPR dan Komisi VI DPR juga menerima audiensi karyawan PT Pos Indonesia terkait keterlambatan pembayaran gaji. Persoalan tersebut disebut menyangkut sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan Pos Indonesia.

Selain itu, pimpinan DPR dan sejumlah AKD juga masih menerima masukan masyarakat terkait RUU Perampasan Aset. Salah satunya audiensi dengan perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin (24/8/2026).

"Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanismenya," kata Puan.

DPR memastikan jalur penyampaian aspirasi tetap terbuka. Puan berharap masyarakat yang mengikuti aksi 27 Agustus dapat menyampaikan tuntutan secara tertib sehingga proses dialog antara masyarakat dan parlemen dapat berlangsung dengan baik.* (d/dh)