Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 04.35 WIB dan mengakibatkan rumah milik Bangku Malem Br Bangun (89), Sedarita Ginting (60), dan Ramlah (65) hangus terbakar. Ketiga rumah tersebut berdiri berdampingan sehingga api dengan cepat menyambar bangunan lain.

Baca Juga:

• Perang Lawan Narkoba! Bobby Nasution Kerahkan Satpol PP Sumut Sikat THM Bandel

"Api pertama muncul dari dapur rumah Bangku Malem Bangun akibat lilin membakar kain gorden. Api kemudian menyambar rumah Sedarita di sebelah kanan dan rumah orang tua Hendri Sila (Ramlah) di sebelah kiri," ujar Rahmat.

Kobaran api yang membesar membuat warga sekitar panik. Sejumlah warga kemudian bergotong royong memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sembari menghubungi petugas pemadam kebakaran.

Upaya pemadaman juga dilakukan setelah dua unit armada pemadam kebakaran dari Unit Selesai dan Bahorok tiba di lokasi. Sebanyak delapan personel dikerahkan untuk menjinakkan api dan melakukan pendinginan di area kebakaran.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Langkat, Dameka Singarimbun, membenarkan peristiwa kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga tersebut. Ia menyebut petugas menerima laporan mengenai kebakaran di Desa Pamah Tambunan pada Sabtu dini hari.

"Kebakaran terjadi di Desa Pamah Tambunan, Kecamatan Salapian, pada Sabtu dini hari sekitar pukul 04.00 WIB. Tiga unit rumah dilaporkan hangus terbakar," kata Dameka saat dikonfirmasi, Sabtu (24/10/2026).

Dameka memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Seluruh penghuni rumah dilaporkan berhasil menyelamatkan diri sebelum api meluas.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran itu mengakibatkan kerusakan berat pada bangunan dan barang-barang milik penghuni rumah. Kerugian materiil diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.* (tm/dh)

Kepala Satpol PP Sumut, Moettaqin Hasrimi, mengatakan keterlibatan personelnya merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Gubernur Bobby Nasution. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung upaya penegakan hukum terkait peredaran narkoba.

Baca Juga:

• Sumut Juara Narkoba 5 Tahun Berturut-turut! Bobby Curhat ke Kapolri Usai Pembongkaran 1,16 Ton Ketamin

Ia menjelaskan, Satpol PP Sumut juga akan menyasar sejumlah lokasi hiburan malam untuk mendukung operasi penindakan bersama pihak terkait. Pengawasan dilakukan, antara lain, terhadap tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba maupun yang beroperasi tanpa izin.

"Atas arahan gubernur, kami juga kerap dilibatkan dalam operasi penindakan seperti tempat-tempat hiburan malam," katanya.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP berperan mendukung penertiban sesuai kewenangannya, sementara penanganan tindak pidana narkoba dilakukan melalui proses hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Selain instruksi untuk mendukung pemberantasan narkoba, Bobby sebelumnya juga menerbitkan surat edaran yang melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan rokok elektrik atau vape.

Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah berharap langkah pengawasan dan penertiban dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman serta menekan potensi peredaran narkoba.

Pelaksanaan operasi di tempat hiburan malam dan lokasi yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba masih perlu dipantau berdasarkan hasil penindakan dan keterangan resmi aparat. Dugaan keterlibatan suatu lokasi tidak dapat dianggap sebagai bukti bahwa tempat tersebut terbukti menjadi pusat peredaran narkoba sebelum ada hasil pemeriksaan.* (mi/dh)

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengatakan pengurangan pasokan dilakukan melalui dua jalur pipa gas yang selama ini digunakan untuk memasok Singapura.

Baca Juga:

• Usut Kabut Asap Karhutla RI, 3 Perusahaan Singapura Penurut, 7 Lainnya Masih Bungkam

Djoko menegaskan, hingga saat ini pengurangan ekspor tersebut hanya berlaku untuk Singapura. Hal itu berkaitan dengan jaringan pipa gas yang digunakan untuk penyaluran dari wilayah Natuna dan Sumatera ke negara tersebut.

Pengurangan pasokan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan nasional. Pasokan yang sebelumnya ditujukan untuk ekspor dialihkan untuk mendukung kebutuhan energi domestik, termasuk sektor kelistrikan.

Gas dari Natuna dialihkan untuk mendukung pasokan gas bagi PT PLN Batam melalui jalur pipa WNTS-Pulau Pemping. Sementara itu, pasokan dari Sumatera dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan wilayah Sumatera melalui jaringan pipa PT Transportasi Gas Indonesia.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menegaskan bahwa kebutuhan energi dalam negeri harus menjadi prioritas.

Bahlil pada Kamis (22/10/2026) mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kontrak ekspor gas dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak saling menghargai dalam hubungan antarnegara.

"Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara," kata Bahlil.

Ia juga menyatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan penghentian ekspor kepada negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia.

"Kalau memang mereka tidak menghargai Indonesia, saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka," ujarnya.

Meski pengurangan ekspor ke Singapura berlangsung setelah pernyataan tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan gas untuk kebutuhan domestik. Karena itu, kebijakan ini perlu dilihat dalam konteks prioritas energi nasional, bukan semata-mata sebagai respons terhadap hubungan politik atau diplomatik dengan negara tujuan ekspor.

Sementara itu, kontrak ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura diketahui akan berakhir secara bertahap hingga 2028. Perkembangan kebutuhan gas dalam negeri dan evaluasi kontrak menjadi faktor penting dalam menentukan alokasi gas Indonesia ke depan.

Pengurangan pasokan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan ekspor dengan permintaan energi domestik. Pemerintah juga menghadapi kebutuhan menjaga ketersediaan gas untuk pembangkit listrik dan mendukung pengembangan industri nasional.

Ke depan, perkembangan kebijakan ekspor gas akan bergantung pada kebutuhan dalam negeri, ketersediaan pasokan, serta evaluasi pemerintah terhadap kontrak yang masih berjalan.* (in/dh)

Veda merebut pole position setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 35,299 detik pada sesi kualifikasi kedua (Q2). Hasil tersebut diraih setelah ia harus berjuang dari kualifikasi pertama (Q1) akibat menempati posisi ke-16 pada sesi latihan.

Baca Juga:

• Cetak Sejarah Dunia! Veda Ega Rebut Pole Position Moto3 Australia, Siap Buru Podium Minggu Pagi

Pembalap berusia 17 tahun asal Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu mengaku semakin bahagia ketika melihat hasil kualifikasi di layar setelah melewati garis finis.

"Ketika saya melintasi garis finis di akhir sesi, dan melihat posisi di layar, saya sangat senang," imbuhnya.

Perjalanan Veda menuju posisi start terdepan tidak berlangsung mudah. Pada sesi Q1, ia mencatatkan waktu 1 menit 36,383 detik dan menempati posisi keempat. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkannya melaju ke Q2.

Persaingan pada Q2 berlangsung ketat. Veda mampu mempertajam catatan waktunya pada menit-menit akhir hingga mengambil posisi teratas. Ia mengungguli Maximo Quiles dengan selisih 0,021 detik, sedangkan Joel Kelso menempati posisi ketiga.

Kondisi lintasan yang belum sepenuhnya kering turut menjadi tantangan bagi para pebalap. Hujan membuat sejumlah bagian sirkuit masih basah sehingga mereka harus menyesuaikan strategi saat mencari waktu terbaik.

Veda mengakui kondisi tersebut membuat sesi kualifikasi cukup menantang. Meski demikian, ia tetap mampu memaksimalkan kesempatan dan mengamankan posisi start terdepan.

"Trek belum sepenuhnya kering, ada beberapa titik yang masih basah. Kita lihat saja apa yang terjadi besok tapi saya siap," tutup Veda.

Hasil ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Indonesia di kejuaraan dunia balap motor. Selain meraih pole position pertamanya di Moto3, Veda juga membuka peluang untuk bersaing memperebutkan kemenangan pada balapan utama di Phillip Island.

Race Moto3 Australia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (25/10/2026) pukul 07.00 WIB dengan jarak tempuh 21 putaran. Veda akan memulai balapan dari posisi terdepan, diikuti para pesaingnya yang juga mengincar hasil terbaik.

Sebelumnya, prestasi terbaik Veda pada Moto3 2026 adalah finis di posisi ketiga dalam seri Brasil. Kini, ia berpeluang memperbaiki capaian tersebut setelah mencatatkan hasil kualifikasi yang mengesankan di Australia.

Meski memulai balapan dari posisi terdepan, Veda tetap harus menjaga konsistensi sepanjang lomba. Hasil akhir akan ditentukan oleh performa saat balapan berlangsung, termasuk kemampuannya menghadapi persaingan dan perubahan kondisi lintasan.* (oz/dh)

Pertanyaan mengenai pola kapasitas penyimpanan itu ramai dibahas di media sosial setelah seorang pengguna platform X dengan akun @chanduuu_cs mempertanyakan alasan produsen ponsel menggunakan kapasitas yang berlipat ganda. Unggahannya bahkan disebut telah ditonton jutaan kali dalam beberapa hari.

Baca Juga:

• Anti Ribet Ini 3 Cara Download Video Facebook Gratis Tanpa Aplikasi Tambahan

Salah satu penjelasan datang dari pengguna X bernama Asuman Ssendegeya yang memiliki akun @asumandeveloper. Ia mengaitkan pola tersebut dengan sistem biner, yaitu sistem bilangan yang menjadi dasar pengolahan informasi pada komputer.

Komputer bekerja menggunakan dua angka, yakni 0 dan 1. Kedua angka tersebut mewakili dua kemungkinan kondisi dalam sistem digital. Satu digit biner disebut bit, yang hanya dapat memiliki nilai 0 atau 1.

Ketika jumlah bit bertambah, jumlah kombinasi yang bisa dibentuk juga meningkat. Satu bit memiliki dua kemungkinan nilai, sedangkan dua bit memiliki empat kombinasi, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Tiga bit menghasilkan delapan kombinasi, sementara empat bit menghasilkan 16 kombinasi.

Pola tersebut terus berlanjut dengan jumlah kemungkinan yang berlipat ganda. Prinsip ini turut berkaitan dengan desain memori dan sistem pengalamatan pada perangkat komputer.

Dalam perancangan memori digital, kapasitas yang mengikuti pola kelipatan dua kerap digunakan karena sesuai dengan arsitektur perangkat keras. Pola tersebut membantu produsen menyusun konfigurasi memori dan menentukan kapasitas yang praktis untuk berbagai perangkat elektronik, termasuk ponsel.

Meski begitu, bukan berarti penyimpanan berkapasitas 150 GB, 230 GB, atau 300 GB tidak dapat dibuat. Pilihan seperti itu secara teknis memungkinkan, tetapi kapasitas berlipat ganda lebih lazim digunakan dalam rancangan memori digital.

Selain sistem biner, cara produsen menghitung kapasitas penyimpanan juga berpengaruh terhadap angka yang tertera pada spesifikasi ponsel. Data digital memiliki satuan dasar berupa bit, sedangkan delapan bit membentuk satu byte.

Kapasitas data kemudian dihitung menggunakan satuan yang lebih besar, mulai dari kilobyte (KB), megabyte (MB), hingga gigabyte (GB). Dalam pemasaran perangkat, produsen umumnya menggunakan sistem desimal, dengan 1 GB setara dengan 1 miliar byte.

Dengan perhitungan tersebut, penyimpanan 128 GB memiliki kapasitas nominal sekitar 128 miliar byte. Sementara itu, kapasitas 256 GB setara dengan sekitar 256 miliar byte, sedangkan 512 GB setara dengan sekitar 512 miliar byte.

Angka kapasitas tersebut menunjukkan banyaknya data yang secara nominal dapat ditampung perangkat. Semakin besar kapasitas penyimpanan, semakin banyak pula foto, video, aplikasi, dan dokumen yang dapat disimpan.

Jadi, pilihan storage HP yang umum ditemukan dalam kapasitas 128 GB, 256 GB, dan 512 GB berkaitan dengan pola kelipatan dua yang lazim dalam rancangan memori digital. Sementara itu, penggunaan satuan gigabyte dalam spesifikasi membantu produsen mengomunikasikan kapasitas penyimpanan kepada konsumen.* (k/dh)

Tiga perusahaan yang telah merespons adalah Wilmar International, Bumitama Agri, dan First Resources. Ketiganya menyatakan telah menerima pemberitahuan hukum dari Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA) dan bersedia memenuhi permintaan informasi yang diperlukan.

Baca Juga:

• Daftar 14 Gempa M 7,0 Ke Atas yang Guncang Dunia di 2026, Dua Terjadi di Indonesia

Langkah serupa kemudian disampaikan First Resources melalui laporan tertulis pada Sabtu dini hari. Perusahaan itu menyatakan akan memberikan rincian yang diminta NEA.

Bumitama Agri bersama anak perusahaannya juga menyatakan akan menyerahkan dokumen dan informasi yang diperlukan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui laporan perusahaan pada Sabtu siang.

Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang dapat menyebabkan kabut asap lintas batas. Namun, kesediaan perusahaan memberikan informasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa mereka terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap kabut asap.

Sementara itu, tujuh perusahaan yang belum memberikan tanggapan adalah Asia Pulp & Paper Company, Asia Pulp & Paper Company (China), Golden Agri International, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Global Plantation, dan TSH Oversea.

NEA sebelumnya mengumumkan telah mengirimkan pemberitahuan kepada 10 perusahaan tersebut pada Jumat (23/10/2026) pukul 21.00 waktu setempat. Pemberitahuan itu diterbitkan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas Singapura atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA).

Menurut NEA, perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor kelapa sawit dan kehutanan serta diketahui memiliki konsesi lahan di Indonesia atau anak perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha di negara tersebut.

Melalui pemberitahuan itu, NEA meminta informasi terperinci mengenai hubungan perusahaan dengan entitas terafiliasi, data konsesi lahan, langkah-langkah pencegahan kebakaran, serta upaya pemadaman api yang dilakukan di lapangan.

Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam sebelumnya memperingatkan bahwa perusahaan yang berkaitan dengan kabut asap lintas batas tidak akan dibiarkan menghindari tanggung jawab dengan memanfaatkan struktur perusahaan yang kompleks atau perbedaan yurisdiksi.

Singapura menyatakan siap menggunakan instrumen hukum dan regulasi yang tersedia untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam laporan tersebut, perwakilan perusahaan yang tidak mematuhi permintaan informasi berdasarkan aturan terkait dapat menghadapi denda hingga 5.000 dolar Singapura, hukuman penjara maksimal satu bulan, atau keduanya.

Sementara itu, entitas yang terbukti bersalah menyebabkan atau berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas dapat dikenai denda hingga 100.000 dolar Singapura untuk setiap hari polusi berlanjut, dengan batas denda maksimal 2 juta dolar Singapura.

Sebelum menerbitkan pemberitahuan kepada 10 perusahaan Singapura tersebut, NEA juga telah meminta informasi dan tindakan pencegahan dari sejumlah perusahaan di Indonesia. Pada 16 Oktober 2026, pemberitahuan berdasarkan Pasal 9 THPA dilaporkan telah disampaikan kepada tujuh perusahaan kayu pulp di Sumatera. Langkah serupa menyusul terhadap tiga perusahaan di Kalimantan pada 19 Oktober 2026.

Melalui pemberitahuan berdasarkan Pasal 9 tersebut, perusahaan diminta mengambil langkah pencegahan kebakaran, mengerahkan petugas pemadam jika diperlukan, menghentikan aktivitas pembakaran, serta menyampaikan rencana penanganan api di lahan terkait.

Penyelidikan dan permintaan informasi tersebut menjadi bagian dari upaya Singapura menangani kabut asap lintas batas yang berkaitan dengan karhutla di Indonesia. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada dokumen yang diserahkan perusahaan, hasil pemeriksaan otoritas, serta bukti mengenai keterkaitan masing-masing entitas dengan kebakaran.* (k/dh)

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, menyebut gempa besar terbaru dalam daftar tersebut mengguncang wilayah Vanuatu di kawasan Pasifik Barat Daya pada Sabtu (24/10/2026) pukul 09.31 WIB dengan magnitudo 7,1.

Baca Juga:

• Cetak Sejarah Dunia! Veda Ega Rebut Pole Position Moto3 Australia, Siap Buru Podium Minggu Pagi

Berikut daftar 14 kejadian gempa besar yang tercatat sepanjang 2026 berdasarkan data tersebut:

23 Februari 2026: Sabah, Malaysia, magnitudo 7,1.

24 Maret 2026: Tonga, magnitudo 7,5.

30 Maret 2026: Vanuatu, magnitudo 7,3.

2 April 2026: Laut Maluku, Indonesia, magnitudo 7,4.

20 April 2026: Jepang, magnitudo 7,4.

8 Juni 2026: Filipina, magnitudo 7,8.

25 Juni 2026: Venezuela, magnitudo 7,2.

25 Juni 2026: Venezuela, magnitudo 7,5.

17 Juli 2026: Meksiko, magnitudo 7,3.

10 Agustus 2026: Kolombia, magnitudo 7,4.

15 Agustus 2026: Flores, Indonesia, magnitudo 7,7.

10 Oktober 2026: Panama, magnitudo 7,7.

22 Oktober 2026: Tibet, China, magnitudo 7,0.

24 Oktober 2026: Vanuatu, magnitudo 7,1.

Daryono menjelaskan, sebagian besar gempa besar tersebut terjadi di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Kawasan ini merupakan wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi karena berada di sekitar pertemuan sejumlah lempeng bumi.

Menurutnya, interaksi lempeng menyebabkan akumulasi tegangan yang kemudian dilepaskan melalui patahan batuan. Proses tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya gempa bumi kuat di berbagai wilayah.

"Kawasan ini merupakan zona interaksi lempeng aktif yang terus mengalami akumulasi tegangan dan pelepasan energi tektonik melalui proses patahan batuan," ujar Daryono dalam keterangan yang diterima pada Sabtu (24/10/2026).

Ia menjelaskan, gempa besar tidak selalu memiliki mekanisme sumber yang sama. Sebagiannya terjadi akibat aktivitas subduksi atau penunjaman lempeng, sesar naik (thrust fault), sesar mendatar (strike-slip fault), hingga sesar normal (normal fault).

Sebagai contoh, gempa bermagnitudo 7,7 di Panama dikaitkan dengan mekanisme sesar mendatar. Sementara itu, aktivitas gempa di Dataran Tinggi Tibet berkaitan dengan deformasi kerak bumi akibat tumbukan Lempeng India dan Eurasia.

Selain mekanisme sumber, kedalaman gempa juga bervariasi. Gempa dapat terjadi pada kedalaman dangkal, menengah, hingga dalam. Gempa pada kedalaman menengah dan dalam umumnya berkaitan dengan deformasi lempeng yang menunjam ke dalam mantel bumi.

Adapun gempa dangkal berpotensi menimbulkan guncangan kuat di sekitar sumbernya, terutama jika terjadi dekat permukiman. Besarnya dampak tetap dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk lokasi sumber gempa, kondisi tanah, dan kualitas bangunan.

Meski terdapat 14 kejadian gempa bermagnitudo 7,0 atau lebih dalam daftar tersebut, Daryono mengingatkan bahwa jumlah itu tidak otomatis menunjukkan peningkatan aktivitas tektonik yang tidak normal.

Menurutnya, jumlah gempa besar dapat berfluktuasi secara alamiah dari tahun ke tahun. Untuk memastikan adanya perubahan aktivitas seismik yang signifikan, diperlukan analisis statistik berdasarkan katalog gempa dalam jangka panjang.

"Banyaknya gempa besar dalam satu tahun bukan bukti bahwa Bumi sedang mengalami peningkatan aktivitas tektonik yang tidak normal," kata Daryono.

Ia juga menegaskan bahwa gempa-gempa yang terjadi di berbagai negara dalam waktu berdekatan tidak serta-merta saling berkaitan. Setiap wilayah memiliki sistem tektonik dan kondisi akumulasi tegangan yang berbeda.

Karena itu, rentetan gempa besar sepanjang 2026 tidak dapat dijadikan dasar untuk memprediksi secara pasti kapan dan di mana gempa besar berikutnya akan terjadi.

Bagi Indonesia, rangkaian kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya penguatan mitigasi bencana. Indonesia berada di kawasan pertemuan sejumlah lempeng tektonik aktif sehingga memiliki potensi mengalami gempa kuat dan tsunami di sejumlah wilayah.

Daryono menekankan bahwa meski waktu dan lokasi gempa belum dapat diprediksi secara tepat, risiko dampaknya dapat dikurangi melalui langkah mitigasi yang terencana.

Upaya tersebut antara lain mencakup pembangunan gedung tahan gempa, penataan ruang berbasis risiko bencana, edukasi masyarakat mengenai penyelamatan diri, serta penguatan sistem peringatan dini tsunami.

Menurutnya, pengurangan risiko gempa perlu menjadi investasi keselamatan jangka panjang, bukan hanya mendapat perhatian setelah bencana terjadi.* (k/dh)

Balapan utama Moto3 Australia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (25/10/2026) pukul 07.00 WIB. Posisi start terdepan menjadi modal penting bagi Veda untuk bersaing memperebutkan podium di salah satu seri Kejuaraan Dunia Moto3 tersebut.

Baca Juga:

• Fernandez Didiskualifikasi, Veda Ega Tembus Tiga Besar Klasemen Moto3

Pada sesi kualifikasi kedua, Veda mampu meningkatkan kecepatannya dan mencatatkan waktu terbaik pada menit-menit akhir. Ia mengamankan pole position dengan catatan waktu 1 menit 35,299 detik.

Veda mengungguli Maximo Quiles yang menempati posisi kedua dengan selisih waktu 0,021 detik. Sementara itu, Joel Kelso melengkapi posisi tiga besar dan akan memulai balapan dari barisan terdepan bersama keduanya.

Hasil tersebut menjadi pencapaian bersejarah karena Veda merupakan pebalap Indonesia pertama yang meraih pole position di ajang Grand Prix Moto3. Prestasi ini sekaligus menunjukkan kemampuan Veda bersaing dengan para pebalap dari berbagai negara pada musim debutnya di kelas tersebut.

Meski demikian, start dari posisi terdepan belum menjamin kemenangan. Veda tetap harus menjaga konsistensi, mengelola kondisi ban, dan bersaing ketat sepanjang balapan untuk mempertahankan posisinya hingga garis finis.

Veda sebelumnya telah meraih satu podium pada Moto3 2026, yakni ketika finis di posisi ketiga pada seri Brasil. Balapan di Phillip Island pun menjadi kesempatan baginya untuk mengejar hasil lebih baik sekaligus menambah catatan prestasi di musim ini.

Para penggemar balap motor Indonesia kini menantikan penampilan Veda pada race utama Moto3 Australia. Dengan posisi start terdepan, ia memiliki peluang untuk bersaing di barisan depan, meskipun hasil akhirnya tetap ditentukan oleh performa saat balapan berlangsung.

Adapun jadwal race Moto3 Australia 2026 adalah sebagai berikut:

Minggu, 25 Oktober 2026

Sirkuit: Phillip Island, Australia

Waktu: Pukul 07.00 WIB* (ds/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Ali saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2026). Ia menegaskan, penguatan mesin partai menjadi salah satu faktor penting bagi PSI untuk mencapai target politiknya.

Baca Juga:

• Kritik Pedas Mahfud MD! Sebut Kabinet Prabowo Kaku dan Satu Arah: Dulu Bebas Debat Sama Jokowi

Ia menjelaskan, figur yang memiliki banyak pendukung membutuhkan struktur organisasi yang mampu menampung dan mengonsolidasikan dukungan tersebut. Tanpa struktur yang kuat, popularitas seorang tokoh dinilai sulit dimanfaatkan secara optimal oleh partai.

"Karena figur itu akan efektif kalau ada mesin. Mesin. Jadi ada salurannya, ada yang menampung," jelasnya.

Ahmad Ali mencontohkan Jokowi sebagai salah satu figur utama yang dimiliki PSI. Menurutnya, besarnya dukungan masyarakat kepada Jokowi perlu diimbangi dengan penataan struktur partai hingga tingkat daerah.

"Jadi kalau katakanlah Pak Jokowi sebagai salah satu figur utama yang ada di partai ini, begitu banyak pencintanya tapi kemudian ini kalau strukturnya tidak tertata rapi kan tidak ada yang bisa menampung semuanya," katanya.

Untuk memperkuat organisasi, PSI saat ini melakukan evaluasi struktur melalui rapat kerja di tingkat wilayah dan daerah. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan pembentukan kepengurusan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam peraturan organisasi partai.

Ahmad Ali menyebut PSI menargetkan pembentukan struktur dengan jumlah anggota tertentu di setiap tingkatan. Target tersebut meliputi 10 orang di tingkat desa, 15 orang di tingkat kecamatan, 25 orang di tingkat kabupaten, serta 45 orang di tingkat provinsi.

"Nah, ditargetkan 10 orang per desa, 15 orang per kecamatan, 25 per kabupaten, dan kemudian 45 per provinsi," ujar Ahmad Ali.

Ia menambahkan, pentingnya membangun struktur organisasi juga menjadi pesan yang disampaikan Jokowi kepada jajaran PSI dalam kegiatan tersebut.

"Pak Jokowi tadi sebelum keluar, dia berpesan kepada saya untuk disampaikan bagaimana pentingnya membangun struktur organisasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di SICC, Kabupaten Bogor, pada Sabtu sore. Ia tiba bersama putra bungsunya yang juga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Kedatangan Jokowi dan Kaesang disambut Ahmad Ali bersama jajaran pengurus partai. Keduanya kemudian menuju ruang acara, sementara sejumlah kader yang hadir meminta kesempatan untuk berswafoto.

Rangkaian kegiatan Rakorda dilanjutkan dengan pelantikan pengurus PSI Kabupaten Bogor. Setelah agenda tersebut selesai, Jokowi meninggalkan lokasi karena dijadwalkan menghadiri kegiatan lain.

Pernyataan Ahmad Ali menegaskan bahwa PSI tidak hanya mengandalkan popularitas tokoh untuk mencapai target politik, tetapi juga berupaya memperkuat organisasi hingga tingkat daerah. Seberapa efektif strategi tersebut dalam memperluas dukungan partai akan bergantung pada pelaksanaan konsolidasi dan perkembangan politik selanjutnya.* (k/dh)

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sri Lestari Widodo, mengatakan pengemudi Denza telah diamankan tidak lama setelah kecelakaan terjadi. Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan.

Baca Juga:

• Sumut Juara Narkoba 5 Tahun Berturut-turut! Bobby Curhat ke Kapolri Usai Pembongkaran 1,16 Ton Ketamin

Terkait kemungkinan penetapan tersangka, Sri Lestari menyebut penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap secara lengkap kronologi kecelakaan tersebut.

Berdasarkan informasi awal, kecelakaan melibatkan sejumlah kendaraan roda empat dan sepeda motor. Kendaraan yang terlibat antara lain Mitsubishi Pajero BK 1117 JHN, Toyota Innova BK 1260 TAE, Mitsubishi Xpander BK 1487 KP, dan Toyota Rush BK 1209 ACV.

Selain itu, tiga sepeda motor juga dilaporkan terlibat, yakni Honda CB BB 5179 RO, Suzuki FU BK 4520 ACQ, dan Honda Verza BK 4073 AMU.

Kecelakaan bermula ketika mobil Denza yang dikemudikan Britto disebut melaju dari arah Jalan Mangkubumi menuju Jalan Masjid dengan kecepatan tinggi. Mobil tersebut kemudian menabrak tiga sepeda motor dan dua mobil di kawasan Jalan Mangkubumi.

Setelah tabrakan awal, mobil Denza dilaporkan kembali melaju ke arah Jalan Jenderal Sudirman dan menabrak dua mobil lain yang sedang berhenti di depannya.

Akibat rangkaian kecelakaan itu, tiga orang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara itu, polisi masih mendalami rangkaian kejadian, termasuk penyebab kecelakaan dan peran pengemudi dalam insiden yang melibatkan sejumlah kendaraan tersebut.* (mi/dh)

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam diskusi mengenai kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Ia menceritakan pengalamannya selama menjabat Menko Polhukam pada pemerintahan Jokowi, termasuk ketika membahas persoalan hukum dan kebijakan bersama sejumlah pejabat negara.

Baca Juga:

• KKP perluas jangkauan ekspor produk perikanan ke Afrika dan Timur Tengah

"Kalau dulu berdebat gitu dalam hal apa pun. Misalnya terjadi hal kok korupsi diberitakan jelek, dipanggil tuh oleh Pak Jokowi… Saya sering juga diajak bicara berdua, 'Pak Mahfud ini kok begini gimana nih?' Dan saya dilepas saja ketika saya berbeda dengan Menteri Keuangan," ujar Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Mahfud, pada era Jokowi terdapat sejumlah kebijakan kontroversial, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Namun, ia memandang kebijakan tersebut sebagai pilihan politik yang tetap dapat diperdebatkan dan disikapi secara terbuka oleh para pejabat pemerintah.

Sebaliknya, Mahfud menilai komunikasi dalam pemerintahan saat ini cenderung lebih tertutup. Ia menyoroti rapat kabinet yang menurut pandangannya minim perdebatan substantif, sementara para menteri dan pejabat tinggi terlihat lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Mahfud juga mengaitkan persoalan tata kelola pemerintahan dengan kondisi demokrasi Indonesia. Ia menyinggung sejumlah penilaian lembaga internasional yang, menurutnya, menunjukkan penurunan kualitas demokrasi sejak 2014.

Dalam konteks penegakan hukum, Mahfud menggunakan istilah autocratic legalism atau legalisme otokratik untuk menggambarkan situasi ketika hukum dinilai digunakan sebagai instrumen untuk membenarkan kehendak penguasa, bukan semata-mata untuk mewujudkan keadilan substantif.

"Autocratic legalism itu hukum dijadikan alat untuk membenarkan kehendak-kehendak yang sepihak. Tidak ada meaningful participation, hukum dibuat sesukanya. Kalau pemerintah ingin ini, maka dibuat hukumnya agar yang salah ini menjadi benar," tegas Mahfud.

Ia juga mengkritik sejumlah produk regulasi yang dinilainya berpotensi menimbulkan persoalan keadilan. Salah satu hal yang disorot adalah ketentuan di sektor keuangan yang menurutnya dapat membuka celah dalam penegakan hukum terhadap perkara korupsi yang berkaitan dengan instrumen investasi atau obligasi negara.

Selain pemerintah, Mahfud menyoroti fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan eksekutif. Ia membandingkan dinamika perdebatan antara pemerintah dan parlemen pada periode sebelumnya dengan kondisi saat ini yang dinilainya lebih minim kritik terbuka.

Mahfud turut menyinggung efektivitas gerakan masyarakat sipil dan media sosial dalam mendorong penanganan kasus hukum. Ia mengingatkan bahwa fenomena "no viral, no justice", ketika kasus mendapat perhatian luas setelah ramai di media sosial, tidak seharusnya menjadi satu-satunya cara agar persoalan hukum memperoleh perhatian.

Ia mencontohkan sejumlah kasus yang pernah menjadi perhatian publik, termasuk kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo dan polemik transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun. Menurutnya, partisipasi publik tetap diperlukan agar persoalan hukum dan kebijakan mendapat pengawasan yang memadai.

Mahfud pun menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa dalam menjaga demokrasi. Ia mengingatkan bahwa prinsip checks and balances atau mekanisme saling mengawasi antarlembaga negara perlu berjalan agar kekuasaan tidak terpusat tanpa pengawasan yang memadai.

Pernyataan Mahfud tersebut menjadi kritik terhadap pola komunikasi pemerintahan, kualitas demokrasi, serta fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Penilaiannya mengenai kabinet dan kondisi demokrasi merupakan pandangan yang ia sampaikan berdasarkan pengalaman serta analisisnya. Tanggapan pemerintah dan data pembanding diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi tata kelola pemerintahan saat ini.* (fj/dh)

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Yudi Nurul Ihsan, mengatakan negara-negara tersebut masih menjadi tujuan utama ekspor perikanan Indonesia. Namun, pemerintah berupaya menambah pasar potensial agar produk kelautan dan perikanan Indonesia dapat menjangkau lebih banyak negara.

Baca Juga:

• Minta KKP Gercep Garap Kampung Nelayan Merah Putih, Rico Waas: Biar Keringat Nelayan Terbayar Adil

Perluasan pasar tersebut sejalan dengan target KKP untuk meningkatkan nilai ekspor produk perikanan Indonesia hingga menembus US$10 miliar. Saat ini, nilai ekspor perikanan nasional masih berada di kisaran US$6 miliar.

Yudi mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekspor. Salah satu upaya yang didorong pemerintah adalah memperkuat daya saing produk agar mampu memenuhi kebutuhan dan standar pasar internasional.

"Kita punya target. Pertama, nilai ekspor perikanan kita harus naik dua kali lipat. Sekarang kan sekitar US$6 sekian miliar ya. Kalau dua kali lipat jadi di atas US$10 miliar," ungkapnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, KKP akan memperkuat standardisasi produk perikanan nasional. Menurut Yudi, sejumlah pelaku usaha telah menghasilkan beragam inovasi produk, tetapi masih perlu meningkatkan pemenuhan standar kualitas agar produknya dapat bersaing di pasar ekspor.

Ia menilai dukungan terhadap standardisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk perikanan Indonesia. Dengan standar yang sesuai kebutuhan pasar tujuan, produk dalam negeri diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional.

"Para pelaku usaha itu punya banyak inovasi. Cuma tadi belum terstandardisasi dengan baik. Tugas kita untuk melakukan standardisasi yang baik sehingga nanti punya kualitas untuk ekspor," jelas Yudi.

Upaya memperluas tujuan ekspor dan memperkuat standardisasi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai perdagangan produk perikanan Indonesia. Pasar Afrika dan Timur Tengah menjadi tambahan tujuan yang dibidik pemerintah, sementara Jepang, China, Amerika Serikat, dan Eropa tetap dipertahankan sebagai pasar utama.* (oz/dh)

Ahmad Ali menyampaikan pandangan tersebut saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2026). Ia mempertanyakan persoalan yang masih perlu dibahas setelah MK mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.

Baca Juga:

• Ahmad Ali Pasang Badan! PSI Sepakat Pernyataan Jokowi Soal Operasi Politik Ijazah Gibran: Kenapa Digoreng Lagi?

Ia juga mempertanyakan hal yang akan dibicarakan oleh fraksi-fraksi di DPR jika komunikasi lintas fraksi terkait polemik ijazah Gibran benar-benar dilakukan.

"Terus apa yang mau didiskusikan? Bawa saja ditolak, kan begitu, kan?" ucapnya.

Ahmad Ali bahkan menilai proses yang berlangsung di MK dalam perkara tersebut sebagai bagian dari demonstrasi politik. Namun, penilaian itu merupakan pandangan politik Ahmad Ali terhadap proses hukum yang telah berlangsung.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan bahwa partainya akan menjajaki komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR untuk mengetahui pandangan dan sikap mereka mengenai polemik ijazah Gibran.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari penugasan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf kepada Fraksi PKS di DPR RI. Kholid mengatakan partainya masih ingin mengetahui sikap fraksi lain sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Presiden PKS menugaskan Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lainnya. Kita tentu perlu menjajaki pandangan dan sikap fraksi lainnya," ujar Kholid, Selasa (20/10/2026).

Meski demikian, PKS belum menentukan sikap terkait kemungkinan menggunakan hak angket ataupun hak menyatakan pendapat di DPR. Partai tersebut masih akan melihat perkembangan situasi pada masa sidang berikutnya, mengingat DPR saat ini sedang memasuki masa reses.

Adapun MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat Pilpres 2024 tidak dapat diterima. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat. Namun, MK menegaskan bahwa temuan tersebut tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut.

Sementara itu, Gibran sebelumnya menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum yang berlangsung di MK. Ia juga menegaskan akan tetap fokus bekerja dan menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah putusan dibacakan.

Polemik ijazah Gibran pun masih menjadi perbincangan di kalangan partai politik. Di satu sisi, PKS berencana menjajaki sikap fraksi-fraksi lain di DPR, sedangkan PSI mempertanyakan urgensi pembahasan lanjutan setelah putusan MK. Sikap dan langkah masing-masing partai selanjutnya masih perlu dicermati.* (k/dh)

Pengasuh Pondok Pesantren Mazilah Darussalam, Ustaz Dahrul, mengatakan jumlah korban terus bertambah. Pada Sabtu (24/10/2026) sekitar pukul 12.20 WIB, empat orang kembali masuk untuk mendapatkan perawatan.

Baca Juga:

• Polda Sumut Tegaskan Anggota DPRD Dhody Thahir Masih Tersangka Meski Menang Praperadilan

Sebelumnya, sejumlah santri mengeluhkan sakit perut dan muntah-muntah setelah menyantap makanan yang dibagikan dalam kegiatan HSN pada Kamis (22/10/2026). Gejala mulai diketahui pada malam hari dan berlanjut hingga Jumat (23/10/2026).

Selain sakit perut dan muntah, beberapa korban juga dilaporkan mengalami demam dan diare. Sebagian santri masih membutuhkan infus serta perawatan medis, sementara beberapa lainnya sempat diperbolehkan pulang sebelum keluhannya kembali muncul.

Awalnya, para korban mendapatkan penanganan di tiga fasilitas kesehatan, yakni Klinik Sufi Sehat, Klinik Joko, dan RS Madani Bromo. Namun, menurut Dahrul, seluruh korban kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Haji untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Dahrul mengatakan pihak pesantren telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait kejadian tersebut. Ia berharap seluruh korban segera pulih dan meminta pemerintah memperhatikan penanganan para santri yang terdampak.

Dugaan sementara mengarah pada nasi bungkus dengan lauk ikan nila yang dikonsumsi para santri saat kegiatan berlangsung. Menurut keterangan yang diterima pihak pesantren, sebagian makanan tersebut diduga memiliki bau tidak sedap dan tekstur berlendir.

Meski demikian, penyebab pasti munculnya gejala yang dialami para korban masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan terhadap lauk ikan nila tersebut belum dapat dinyatakan sebagai penyebab terkonfirmasi sebelum hasil pemeriksaan yang berwenang tersedia.

Pelaksana Tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Deli Serdang, Gento Herlambang, sebelumnya menyatakan pihaknya bertanggung jawab dan telah mengunjungi para korban di rumah sakit bersama Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.

"Sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian kita, karena siapa yang mau kejadian ini, kan tidak ada yang mau, maka tadi kita besuk. Kita bertanggung jawab sebagai bentuk empati kita," ujar Gento, Jumat (23/10/2026) malam.

Gento mengatakan pihaknya mengetahui kejadian tersebut setelah menerima informasi dari pengurus pesantren. Pemerintah daerah juga menyatakan kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam kegiatan berikutnya.* (k/dh)

Kegiatan ini dirancang sebagai wadah bagi siswa sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), serta sekolah luar biasa (SLB) untuk menampilkan bakat, kreativitas, dan prestasi di bidang nonakademik.

Baca Juga:

• Wakapolda Aceh Gelar Subuh Keliling di Masjid Oman Al-Makmur, Ajak Warga Bersama Jaga Kamtibmas

"Melalui kegiatan ini, pelajar diberikan kesempatan untuk menunjukkan hasil kreativitas dan pencapaiannya, sekaligus membangun rasa percaya diri, karakter positif, serta semangat untuk terus berkembang," demikian keterangan resmi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (24/10/2026).

Teras Pelajar Sumut Berkah juga mengedepankan interaksi dan kerja sama antara pelajar SMA, SMK, dan SLB dengan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada apresiasi terhadap prestasi siswa, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat kebersamaan, kreativitas, dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda.

Ada empat tujuan utama yang ingin dicapai melalui kegiatan ini. Pertama, menyediakan wadah bagi siswa untuk mengekspresikan dan menunjukkan bakatnya. Kedua, menjadi sarana untuk memperkenalkan prestasi dan keunggulan satuan pendidikan.

Ketiga, memperkuat karakter serta meningkatkan kepercayaan diri pelajar. Keempat, membangun interaksi positif antara lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Melalui Teras Pelajar Sumut Berkah, pengembangan potensi siswa diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga mencakup kreativitas, karakter, dan kemampuan berinteraksi di tengah masyarakat.* (ds/dh)

Ahmad Ali menyampaikan pandangannya saat ditemui wartawan di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2026). Ia mempertanyakan mengapa persoalan ijazah Gibran kembali dipermasalahkan setelah proses Pilpres 2024 selesai dan pemerintahan berjalan selama sekitar dua tahun.

Baca Juga:

• Pengamat Sebut Putusan MK Terkait Gibran Bisa Buka Ruang Dinamika Politik Jokowi-Prabowo Menuju 2029

Ia juga menyoroti gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran yang telah diputus Mahkamah Konstitusi (MK). Ahmad Ali mempertanyakan kedudukan hukum pihak-pihak yang mengajukan permohonan dan menilai proses tersebut mengandung unsur politik.

"Pertanyaannya, haram hukumnya bagi orang yang tidak memiliki legal standing untuk menggugat satu persoalan," ujar Ahmad Ali.

Ia kemudian mengkritik proses yang berlangsung di MK. Menurutnya, dinamika gugatan tersebut tidak terlepas dari persoalan politik yang berkembang di tengah masyarakat.

Ahmad Ali juga menyinggung perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Singapura. Ia berpendapat bahwa perbedaan sistem pendidikan dan istilah dokumen kelulusan perlu dipahami ketika membahas latar belakang pendidikan Gibran.

Menurutnya, Gibran telah memenuhi persyaratan untuk masuk ke perguruan tinggi di luar negeri. Namun, pandangan tersebut merupakan argumentasi Ahmad Ali dalam menanggapi polemik pendidikan Gibran.

Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Mahkamah menegaskan putusan itu tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Sebelumnya, Jokowi menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran sebagai operasi politik. Ia juga mengatakan ada pihak yang disebutnya sebagai "penumpang gelap" yang menunggangi persoalan tersebut hingga menjadi ramai.

"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi pada Jumat (16/10/2026).

Jokowi menilai polemik tersebut berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan lain. Ia juga menyebut isu itu bisa berkaitan dengan upaya menurunkan reputasi politik dirinya maupun Gibran.

Saat ditanya apakah dugaan operasi politik tersebut menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menyatakan keduanya berpotensi menjadi sasaran.

Pernyataan Jokowi dan tanggapan PSI menambah dinamika perdebatan politik mengenai polemik ijazah yang kembali mencuat. Meski PSI menyatakan sependapat dengan pandangan Jokowi, dugaan adanya operasi politik tetap merupakan penilaian politik yang belum dapat dianggap sebagai fakta tanpa bukti pendukung.* (d/dh)

Survei tersebut merupakan bagian dari evaluasi publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengumpulan data dilakukan pada 12-20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden dari berbagai wilayah di Indonesia.

Baca Juga:

• Pengamat Sebut Putusan MK Terkait Gibran Bisa Buka Ruang Dinamika Politik Jokowi-Prabowo Menuju 2029

Sementara itu, Dody Hanggodo, Ferry Joko Juliantono, Natalius Pigai, dan Maruarar Sirait masing-masing memperoleh 0,5 persen.

Persentase tersebut menunjukkan seberapa banyak responden yang menyebut nama masing-masing menteri dalam pertanyaan mengenai kinerja terbaik. Angka itu tidak serta-merta dapat diartikan sebagai nilai kinerja keseluruhan atau tingkat kepuasan terhadap para menteri tersebut.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh persentase tertinggi dalam pertanyaan yang sama, yakni 33 persen. Posisi berikutnya ditempati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 25,2 persen, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebesar 24,5 persen.

Selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memperoleh 21,8 persen, sedangkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendapatkan 20,5 persen.

Survei IPO menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen. Hasil penelitian ini memotret persepsi responden terhadap kinerja para menteri dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Perbedaan persentase dalam survei tersebut menggambarkan variasi jawaban responden ketika diminta menyebut menteri yang dianggap bekerja paling baik. Untuk menilai kinerja setiap kementerian secara menyeluruh, diperlukan pula indikator lain, seperti capaian program, pelaksanaan kebijakan, dan hasil kerja yang dapat diukur.* (d/dh)

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 04.35 WIB. Api pertama kali membakar rumah milik Bangku Malem Br Bangun (89), sebelum merembet ke dua rumah lain yang berada berdekatan, yakni milik Sedarita Ginting (60) dan Ramlah (65).

Baca Juga:

• Batal Dijebloskan ke Penjara! Terpidana Kasus Suaka Margasatwa Rp 856 Miliar Dilarikan ke RS

Warga yang melihat api membumbung tinggi langsung berupaya memadamkan kebakaran menggunakan peralatan seadanya. Mereka juga menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk membantu mengendalikan kobaran api.

Dua unit armada pemadam kebakaran dari Unit Selesai dan Bahorok bersama delapan personel tiba di lokasi sekitar pukul 05.30 WIB. Petugas kemudian melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api kembali menyala.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Langkat, Dameka Singarimbun, membenarkan peristiwa kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga tersebut. Ia menyebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian itu karena para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan berat pada bangunan dan barang-barang milik penghuni rumah. Kerugian materiil diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.* (tm/dh)

Pandangan itu disampaikan Hendri dalam sebuah program di salah satu TV nasional pada Jumat (23/10/2026). Menurutnya, putusan MK terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran dapat menjadi momentum bagi Prabowo maupun Jokowi untuk mempertimbangkan langkah politik ke depan.

Baca Juga:

• Survei IPO: Mentan Amran Raih Kinerja Terbaik di Kabinet Prabowo, Disusul AHY dan Zulhas

"Sekarang indikasinya sudah terlihat Pak Jokowi awalnya Jokowi bilang Prabowo-Gibran dua periode, tiba-tiba (bilang) pemilu masih lama," ujar Hendri.

Ia menilai sikap Jokowi tersebut menarik untuk dicermati dalam membaca dinamika politik menuju pemilu berikutnya. Hendri bahkan memperkirakan Jokowi mungkin sedang menunggu momentum yang tepat untuk menentukan sikap politiknya.

"Dia (Jokowi) menunggu momennya untuk menyatakan 'saya kali ini akan berkompetisi melawan Pak Prabowo'," imbuhnya.

Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan analisis Hendri mengenai kemungkinan dinamika politik ke depan. Belum ada kepastian bahwa Jokowi akan berkompetisi melawan Prabowo pada Pemilu 2029, begitu pula mengenai kemungkinan keduanya menempuh jalur politik yang berbeda.

Hendri juga menyoroti fokus Prabowo yang saat ini masih menjalankan berbagai program pemerintahan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Pak Prabowo juga sama. Dia urus MBG dulu, dia urus KDKMP dulu dan lain-lain," katanya.

Di sisi lain, Hendri melihat aktivitas Wakil Presiden Gibran yang kerap melakukan kunjungan ke berbagai daerah dan bertemu masyarakat dapat memiliki manfaat politik. Menurutnya, kegiatan tersebut berpotensi meningkatkan popularitas dan elektabilitas Gibran, sekaligus dapat dipandang sebagai pelaksanaan arahan dari Jokowi.

"Mas Gibran jalan-jalan, salaman, salaman, salaman. Mas Gibran itu kalau salaman blusukan keuntungannya dua. Yang pertama popularitas dan elektabilitasnya naik, dan yang kedua dia dapat pahala karena nurut bapaknya. Karena bapaknya suruh jalan-jalan gitu," ujar Hendri.

Ia kemudian menilai polemik ijazah Gibran setelah putusan MK dapat menjadi salah satu konteks bagi Jokowi dan Prabowo untuk menentukan langkah politik masing-masing.

"Jadi artinya sebetulnya ini lebih tepat legitimasi pascaMK, jalan keluar bagi Jokowi atau Prabowo," paparnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa Pemilu 2029 masih cukup jauh untuk dibicarakan. Ia juga mengatakan pertemuannya dengan Prabowo di kediaman Presiden di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Selasa malam (6/10/2026), tidak membahas putusan MK mengenai polemik ijazah Gibran.

"Ya itu wilayah yudikatif ini wilayah eksekutif. Ndak bicara wilayah itu (soal putusan MK)," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2026).

Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum membicarakan kontestasi politik mendatang.

"Masih jauh 2029 (soal dua periode). Semua kerja dulu. Entah kerja politik, entah kerja pemerintahan," jelasnya.

Pada kesempatan lain, Jokowi menilai polemik ijazah Gibran berkaitan dengan operasi politik yang menurutnya berpotensi menurunkan reputasi seseorang. Ia juga menyebut adanya pihak yang disebutnya sebagai "penumpang gelap" yang diduga memanfaatkan persoalan tersebut untuk kepentingan tertentu. Namun, Jokowi tidak merinci pihak yang dimaksud sehingga pernyataannya tetap merupakan penilaian politik, bukan bukti adanya agenda tersembunyi oleh pihak tertentu.

Polemik ini turut mendapat perhatian setelah MK membacakan putusan pada 6 Oktober 2026 mengenai permohonan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan dalam persidangan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Mahkamah juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya melalui permohonan tersebut.

Dengan demikian, putusan itu perlu dibedakan dari putusan yang secara langsung membatalkan pencalonan atau menyatakan Gibran tidak sah menjabat sebagai wakil presiden.

Perkembangan tersebut kemudian memunculkan beragam interpretasi mengenai dampaknya terhadap hubungan politik para tokoh menjelang 2029. Meski polemik ijazah Gibran menjadi salah satu isu yang diperbincangkan, arah politik Jokowi dan Prabowo tetap perlu dicermati berdasarkan pernyataan serta langkah konkret keduanya ke depan.* (dw/dh)

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat menghadiri konferensi pers pengungkapan penyelundupan 1,16 ton ketamin hidroklorida (HCl) di Terminal Penumpang Bandar Deli, Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolri dan jajaran aparat penegak hukum yang terlibat dalam pengungkapan kasus.

Baca Juga:

• Sukses Raih Juara Umum HKG PKK Sumut, TP PKK Asahan Catat 5 Prestasi Membanggakan

"Mudah-mudahan kehadiran Bapak Kapolri di sini membawa Belawan semakin lebih cerah lagi ke depannya, paling bersih dari narkobanya," kata Bobby.

Ia menilai tingginya penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan bagi Sumut dalam mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, target pembangunan sumber daya manusia akan sulit tercapai jika persoalan narkoba tidak ditangani secara serius.

"Karena sepengetahuan kami, Sumatera Utara sudah lebih dari lima tahun berturut-turut menjadi daerah dengan prestasi nomor satu penggunaan narkoba terbesar di tingkat nasional," ujar Bobby.

Bobby berharap Sumut dapat keluar dari posisi teratas tersebut dan berada di peringkat terbawah dalam persoalan penyalahgunaan narkoba. Ia juga mengapresiasi pengungkapan kasus penyelundupan ketamin dalam jumlah besar yang dinilai menjadi langkah penting untuk menghambat masuknya narkoba melalui jalur perairan.

Bobby turut mengingat kembali upaya pemberantasan narkoba ketika dirinya menjabat sebagai Wali Kota Medan. Saat itu, ia mengaku meminta aparat kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan kejahatan jalanan.

Namun, kali ini Bobby menyatakan keyakinannya terhadap langkah kepolisian dalam memberantas narkoba, terutama setelah pengungkapan penyelundupan ketamin tersebut.

"Minimal (Sumut) bisa di luar lima besar penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. Kami apresiasi atas kinerja Polri, dan mudah-mudahan ini penangkapan pertama yang besar. Ke depan semakin banyak lagi yang bisa menghambat dan memutus masuknya narkoba," katanya.

Menanggapi pernyataan Bobby, Kapolri Suyudi Ario Seto mengatakan data prevalensi yang merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memang menunjukkan Sumut berada di posisi pertama dalam persoalan penyalahgunaan narkoba.

Meski demikian, Suyudi meminta kondisi tersebut tidak membuat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum kehilangan semangat. Ia menilai upaya pengungkapan kasus juga perlu menjadi bagian dari evaluasi penanganan narkoba di wilayah tersebut.

"Tapi jangan kecil hati. Walaupun nomor satu, tapi pengungkapannya paling banyak," ujar Suyudi.

Ia menegaskan pemberantasan narkoba harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku di lapangan. Menurutnya, upaya pencegahan perlu dimulai dari hulu untuk menekan masuknya narkoba dan memutus jaringan peredarannya.

Dalam kesempatan tersebut, Suyudi juga mengapresiasi kebijakan Bobby yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Menurutnya, kebijakan itu merupakan salah satu langkah pencegahan yang patut diperhatikan.

Konferensi pers tersebut juga mengungkap penindakan terhadap kapal MT Global 168 yang diduga digunakan untuk menyelundupkan 1,16 ton ketamin HCl melalui jalur perairan Sumatera Utara. Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta unsur terkait lainnya.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena besarnya jumlah barang bukti dan dugaan penggunaan jalur laut untuk memasukkan zat tersebut ke Indonesia. Aparat penegak hukum masih mendalami keterlibatan pihak-pihak yang diduga berperan dalam pengiriman tersebut.

Bobby berharap pengungkapan kasus itu menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan jalur masuk narkoba dan meningkatkan koordinasi antarlembaga. Sementara itu, Kapolri menekankan bahwa upaya pemberantasan harus disertai pencegahan dan langkah berkelanjutan agar persoalan penyalahgunaan narkoba di Sumut dapat ditekan.* (k/dh)