Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subsp.Kardio(K), mengatakan kasus keracunan MBG yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Dia menyoroti satu kejadian yang menurutnya menyebabkan sekitar 500 anak sekolah diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG.

Baca Juga:

• Buntut Keracunan Massal di Karo, Dinkes Sumut Perketat Pengawasan Dapur MBG

Piprim juga menyinggung kondisi seorang anak yang disebut mengalami penurunan kesehatan setelah diduga mengonsumsi MBG. Dia mengatakan IDAI sejak awal telah mengingatkan pentingnya penerapan keamanan pangan atau food safety dalam program tersebut.

Menurut Piprim, keamanan pangan tidak cukup dijaga hanya dengan meminta guru mencicipi makanan sebelum diberikan kepada siswa. Dia menilai diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat dari proses pengolahan hingga makanan dikonsumsi.

"Bagi kami, satu saja anak yang sakit, satu saja anak keracunan, itu tidak bisa ditoleransi. Karena bagi orang lain mungkin satu anak itu hanya sekadar angka, bahkan ada yang bilang 0,00 sekian persen katanya, dari sekian juta anak. Tapi bagi keluarganya, tidak ada anak itu berupa angka," ujarnya.

IDAI sebelumnya juga mengusulkan agar penyediaan MBG dilakukan melalui kantin sekolah. Dengan skema tersebut, makanan dinilai dapat disajikan dalam kondisi tetap hangat ketika dikonsumsi siswa.

Konsep kantin sekolah itu juga dinilai dapat memberikan pilihan makanan yang lebih sesuai bagi anak. IDAI turut mendorong agar pelaksanaan program memperhatikan kebutuhan anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Piprim menegaskan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG harus diterapkan secara ketat dan tidak boleh ditawar. Dia juga meminta edukasi mengenai keamanan pangan serta pertolongan pertama pada kasus keracunan diberikan kepada guru dan siswa.

Menurutnya, tujuan MBG untuk memberikan makanan bergizi kepada anak justru dapat kehilangan manfaat apabila aspek keamanan makanan diabaikan.

"Niatnya mulia memberi makan, memberi gizi pada anak-anak, tapi ketika pelaksanaannya abai terhadap food safety atau standar keamanan pangan, maka yang didapat bisa suatu fatalitas ya dengan korbannya anak-anak," tuturnya.

Piprim pun meminta pemerintah memastikan tidak ada lagi anak yang menjadi korban keracunan akibat pelaksanaan MBG.

"Kami dari IDAI menyuruhkan stop keracunan makanan pada MBG, maupun makanan-makanan lain, stop keracunan. Sudah cukup lah. Enough is enough. Tidak boleh ada lagi korban yang jatuh keracunan karena MBG ini," pungkasnya.* (d/dh)

"Jangan sampai fungsi pelayanan MKD sebagai alat kelengkapan dewan dalam penegakan kode etik dan perilaku anggota DPR, hilang. Karena itu, MKD harus menjelaskan tindaklanjut penanganan laporan KWP ITU," tegas Abyadi.

Baca Juga:

• Siap Sikat Harta Koruptor! DPR Kebut RUU Perampasan Aset Sah 15 Desember, Tapi Kenapa Drafnya Masih Ditahan?

"Nah pertanyaannya, apakah MKD sudah melakukan penyelidikan dan verifikasi atas laporan KWP tersebut? Apakah laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil? Atau jangan-jangan MKD sudah melakukan sidang. Semua ini kan menjadi pertanyaan publik yang jawabannya ditunggu-tunggu," tegas Abyadi

"Saya sendiri sebagai seorang wartawan, juga berharap laporan ini benar-benar ditindaklanjuti oleh MKD. Jangan didiamkan. Kita ingin kasus ini berakhir dengan jelas. Apakah ucapan Deddy Sitorus itu masuk dalam katagori merendahkan martabat wartawan sebagaimana substansi laporan," kata Abyadi yang tercatat sebagai Wartawan Utama oleh Dewan Pers.

KETERANGAN DASCO

Untuk mengungkap kasus ini dengan jelas, Abyadi Siregar mengharap MKD meminta keterangan semua phak yang hadir dalam sidang Komisi II DPR RI saat itu. "Termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, juga perlu dimintai keterangan. Lagi pula, selama ini Dasco kan sudah sering tampil seolah menjadi juru bicara parlemen. Nah, saya kira, dalam kasus ini Dasco juga perlu tampil memberi penjelasan," kata Abyadi.

TIGA ALASAN
Sebelumnya, wartawan senior dan praktisi pemilu di Medan David Susanto juga telah mendorong MKD menghadirkan Dasco sebagai salah satu saksi guna memberikan keterangan terkait polemik yang melibatkan Deddy Sitorus dan KWP.Menurut David, terdapat sejumlah alasan yang membuat kehadiran Dasco penting untuk dimintai keterangan apabila perkara tersebut benar-benar diperiksa dalam persidangan MKD.

"Tiga poin itu menurut saya menjadi alasan kuat Sufmi Dasco Ahmad harus menjadi saksi jika sidang di MKD nantinya digelar," ujar David.Di antaranya, kata David, berkaitan posisi dan peran Sufmi Dasco Ahmad yang selama ini kerap tampil sebagai salah satu juru bicara parlemen. Menurutnya, komunikasi publik DPR RI semestinya tetap memperhatikan tata kelembagaan dan kewenangan yang berlaku.

Kemudan sikap Dasco dalam merespon polemik antara Deddy Sitorus dan KWP. David menilai persoalan tersebut seharusnya dapat segera diredam melalui komunikasi dan mediasi internal, terlebih pihak Deddy Sitorus telah menyampaikan bantahan terhadap tudingan yang dialamatkan kepadanya.

Erwin Syahputra Siregar mengatakan, surat pelaporan itu sudah terdaftar di MKD dengan nomor 78. Menurut dia, KWP memutuskan untuk melaporkan Deddy karena dirinya enggan untuk menyampaikan permintaan maaf.Dalam laporan itu, menurut dia, KWP pun melampirkan beberapa data video terkait ungkapan "sirkus" itu selain surat laporan. Selain itu, ada juga kesaksian dari sejumlah wartawan yang ada ketika momen itu terjadi.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengaku sudah menerima laporan tersebut. Dia pun tak menutup kemungkinan akan memanggil Deddy untuk mengklarifikasi polemik tersebut. "Bagi MKD, siapapun dia, sama ya," kata Dek Gam saat dikonfirmasi.*

Baca Juga:

• Modus Baru! 8 WNI Terjebak Jadi Serdadu Rusia via Iming-iming Gaji Besar

"Hari ini kan butuh kebersamaan, jangan dipolitisasilah bencana itu, semuanya kan urusan kemanusiaan bencana ini," kata Masinton, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Konflik DPRD dan Bupati Tapteng Berakhir, 9 dari 10 Tuntutan Dewan Disepakati

Menurut Masinton, pembahasan anggaran harus dilakukan berdasarkan data dan argumentasi yang masuk akal. Dia juga menilai kritik terhadap pemerintah seharusnya disampaikan secara objektif dan bukan didorong kepentingan tertentu.

"Baguslah artinya kan kerja itu harus berbasis data, kritik juga berbasis data, logis, bukan karena kebencian, bukan karena mengganggu atau menghalangi," ujarnya.

Masinton mengatakan sebagian besar permintaan DPRD sudah masuk dalam program Pemerintah Kabupaten Tapteng. Dari 10 poin yang diajukan DPRD, menurutnya sembilan di antaranya telah terangkum dalam program pemerintah daerah.

Namun, Masinton menolak apabila permintaan tersebut berupa pembagian uang tunai Rp123 miliar kepada korban bencana. Dia menyebut penggunaan dana transfer ke daerah (TKD) harus sesuai dengan peruntukannya.

"Semuanya itu sudah terangkum dalam program kita, kecuali kalau mereka minta Rp123 miliar dibagi tunai (ke korban bencana) itu kan jadi masalah, peruntukan TKD bukan itu," katanya.

Satu poin lain yang masih menjadi persoalan adalah usulan melanjutkan pembangunan Kantor Bupati Tapteng. Masinton mengatakan proyek tersebut dalam dokumen yang dimilikinya tidak tercantum sebagai pekerjaan tahun jamak atau multiyears.

Dia juga menyebut pembangunan tersebut berpotensi melewati masa jabatan kepala daerah sehingga pihaknya masih berkonsultasi dengan Kemendagri untuk memastikan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Seperti Kantor Bupati kan dalam dokumen tidak kita lihat pekerjaan itu multiyears atau tahun jamak dan itu melampaui masa jabatan kepala daerah, sehingga kita minta pertimbangan Kemendagri agar tidak ada kendala nantinya," tuturnya.

Sementara itu, Joneri sebelumnya menyebut DPRD mengajukan 10 poin kepada Pemkab Tapteng. Beberapa di antaranya berkaitan dengan hak-hak DPRD seperti tunjangan komunikasi, rumah, kendaraan dan perjalanan dinas.

Menurut Joneri, sejumlah hak tersebut akan mulai dikembalikan bulan depan. DPRD juga meminta pokok-pokok pikiran (pokir) serta aspirasi mereka direalisasikan.

"Kami sudah rapat tadi dengan tim anggaran bupati terkait rancangan (Perda APBD) tahun 2027, juga tahun berjalan terkait hak kami tahun berjalan," kata Joneri.

Pembahasan tersebut menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya tidak tercapai persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Tapteng mengenai Ranperda APBD. Kondisi itu membuat Masinton menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk pengelolaan APBD tahun 2025 dan 2026.

Konflik antara DPRD dan Pemkab Tapteng kemudian mereda setelah Tito Karnavian melakukan kunjungan ke Tapteng untuk meninjau penanganan pemulihan pascabencana. Dalam kesempatan tersebut, Tito meminta kedua belah pihak menurunkan ego dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dengan berakhirnya konflik tersebut, DPRD dan Pemkab Tapteng kini kembali membahas APBD 2027 serta sejumlah kebutuhan daerah, termasuk program penanganan pascabencana.* (ds/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan rumah guru tersebut termasuk salah satu lokasi yang digeledah penyidik. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti terkait perkara penerimaan mahasiswa baru di Unsoed.

Baca Juga:

• Dari 300 Lebih Saksi yang Bakal Diperiksa, KPK Belum Pastikan Jokowi Termasuk Bakal Dihadirkan di Sidang Kuota Haji

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi pada Rabu (9/9/2026) hingga Kamis (10/9/2026). Lokasi tersebut meliputi rumah Wakil Rektor Unsoed I, II dan IV, rumah seorang dosen, rumah guru SMA di Tasikmalaya, serta ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Beberapa barang bukti disebut berkaitan dengan dugaan penitipan calon mahasiswa untuk masuk ke Unsoed.

"Penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di antaranya yang terkait dengan penitipan calon mahasiswa di Unsoed," ujarnya.

KPK juga menggeledah ruangan Sekda Banyumas Agus Nur Hadir. Penggeledahan tersebut dilakukan karena Agus diduga mengetahui pemberian rekomendasi bagi mahasiswa yang telah menyerahkan sejumlah uang agar dapat diterima di Unsoed.

"Penggeledahan di ruangan Sekda, karena yang bersangkutan diduga mengetahui terkait pemberian rekomendasi agar mahasiswa yang telah memberikan sejumlah uang untuk kemudian diterima di Unsoed," kata Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsoed Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto dan Mulyono.

KPK membagi dugaan korupsi tersebut ke dalam tiga klaster.

Pada klaster pertama, Norman Arie Prayogo melalui Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto diduga meminta uang Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran yang mengikuti seleksi jalur mandiri.

Calon mahasiswa tersebut disebut tetap tidak lolos meski orang tuanya telah menyerahkan uang. Ketika uang diminta kembali, dana tersebut diduga telah digunakan Dian dan Adhi untuk kepentingan pribadi.

Pengembalian uang kemudian disebut menggunakan dana yang dicairkan dari paket pengadaan proyek di Unsoed yang dikerjakan Mulyono, yang merupakan keponakan Sodiq.

Pada klaster kedua, Mulyono diduga menerima gratifikasi Rp680 juta terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2025 dan 2026 atas sepengetahuan Sodiq.

Sodiq juga diduga memerintahkan Mulyono membayar pembelian tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan Mulyono.

"Sehingga dalam hal ini, MYN (Mulyono) bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang diperuntukkan bagi ASO (Sodiq)," kata Taufik.

Sementara klaster ketiga berkaitan dengan dugaan praktik tawar-menawar uang dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Eko Sumanto disebut berkomunikasi dengan pihak yang menjadi pengepul calon mahasiswa. Atas sepengetahuan Sodiq, Eko diduga melakukan tawar-menawar mengenai besaran uang yang harus dibayarkan untuk proses penerimaan mahasiswa baru.

Setelah terjadi kesepakatan, Eko diduga menerima uang dari salah satu pihak pengepul calon mahasiswa dengan total mencapai Rp1,12 miliar.

"Atas penerimaan tersebut ES (Eko Sumanto) melaporkannya kepada ASO bahwa kemudian ASO memberikan akses user ID-nya kepada ES untuk proses otorisasi 'klik' atau memberikan approval pada calon mahasiswa baru yang telah memberikan uang," ujar Taufik.

Keenam tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed tersebut masih dalam proses penyidikan KPK.* (k/dh)

Kepala Dinkes Sumut Faisal Hasrimy mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi bagian dari Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tetap dijalankan.

Baca Juga:

• Senjata Dipakai Mantan Istri hingga Tewas, Brigadir Iman Disanksi Demosi 5 Tahun

Faisal menjelaskan dinas kesehatan kabupaten/kota memiliki peran dalam penerbitan SLHS sehingga pengawasan rutin perlu dilakukan untuk memastikan standar higiene dan sanitasi di dapur SPPG tetap terpenuhi.

"Karena kan mereka yang mengeluarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jadi monev-nya untuk memastikan SOP di SLHS tadi berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurut Faisal, pengawasan berkala diperlukan untuk mengantisipasi kondisi dapur yang mulai tidak higienis, kualitas air yang tidak memenuhi standar, serta persoalan lain yang dapat memengaruhi keamanan makanan.

Di sisi lain, Faisal menilai program MBG tetap layak dilanjutkan dari sisi kesehatan. Salah satu alasannya karena program tersebut dinilai dapat membantu mengatasi masalah stunting.

"Ya kalau dari sisi kesehatan, ini bisa mengatasi stunting. Kan sangat bermanfaat," katanya.

Dia menyebut pelaksanaan MBG juga sejalan dengan program Pemprov Sumut dalam pemberian makanan bergizi tambahan bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Dengan adanya MBG juga sudah mengurangi beban anggaran provinsi. Provinsi kita tak ada lagi memberikan stimulus dana ke tim penggerak PKK kita. Karena kelompok 3B tadi, sudah mendapatkan manfaat dari MBG," tuturnya.

Faisal juga mengimbau masyarakat yang menerima MBG lebih teliti sebelum mengonsumsi makanan. Salah satunya dengan memperhatikan batas waktu konsumsi makanan yang telah diedukasikan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, makanan MBG sebaiknya dikonsumsi maksimal empat jam setelah disalurkan. Makanan juga tidak disarankan dikonsumsi apabila sudah mengalami perubahan warna atau bau.

Sementara itu, kasus dugaan keracunan MBG di Karo terjadi pada 13 Agustus 2026. Menu MBG saat itu disalurkan SPPG Karo Berastagi Sempajaya ke sejumlah sekolah, yakni SMAN 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama dan SMK Swasta Bersama.

Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Medan Erdianta Sitepu menyebut total siswa yang menjadi korban mencapai 391 orang. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan pelanggaran SOP dalam pengelolaan bahan baku makanan.

"Jadi ikan yang dijadikan lauk disimpan di luar freezer. Itu menyebabkan pertumbuhan kuman atau bakteri dalam ikan," kata Erdianta, Selasa (8/9/2026).

Atas kejadian tersebut, SPPG terkait ditutup sehingga tidak dapat melakukan pelayanan. Kepala SPPG juga dicopot dan dijatuhi sanksi disiplin.

Hasil pemeriksaan laboratorium Dinkes Sumut terhadap sisa makanan yang dikonsumsi para siswa juga menemukan tiga jenis bakteri, yakni Bacillus cereus pada nasi, Staphylococcus aureus pada ikan dencis, serta Escherichia coli pada melon.

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Dinkes Sumut Pulo Rizal Togatorop menjelaskan bakteri tersebut secara alami dapat ditemukan pada manusia maupun lingkungan. Namun, dalam kondisi tertentu, bakteri dapat berkembang dan menghasilkan racun.

"Kalau dalam kondisi tertentu bakteri bisa berkembang dan mengeluarkan racun yang bisa menyebabkan mual, muntah, lemas dan gejala lainnya," ujar Rizal, Rabu (9/9/2026).

Hasil pemeriksaan sampel kemudian diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo untuk ditindaklanjuti.

Terkait dugaan hubungan keracunan dengan gangguan ingatan yang dialami sejumlah siswa, Rizal belum memberikan kesimpulan. Dia mengatakan tim laboratorium hanya bertugas melakukan pengujian terhadap sampel.

"Kami selaku tim penguji tidak mempunyai kemampuan untuk sampai ke situ," tuturnya.* (k/dh)

Juru Bicara PN Jakarta Timur Immanuel membenarkan sidang perdana Roy Suryo akan digelar pada 17 September 2026.

Baca Juga:

• Terbentur Aturan Data Pribadi, UGM Tegaskan Hanya Jokowi Sendiri yang Bisa Tunjukkan Ijazah Aslinya ke Publik

Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 300/Pid.B/2026/PN JKT.TIM. Pada sidang perdana, majelis hakim dijadwalkan membacakan surat dakwaan terhadap Roy Suryo.

Pada hari yang sama, terdakwa lain dalam perkara tersebut, Tifauzia Tyassuma, juga dijadwalkan menjalani sidang penyampaian eksepsi.

Roy berharap jadwal sidangnya tidak digabung dengan persidangan Tifauzia Tyassuma. Menurutnya, jadwal yang berbeda diharapkan dapat membuka kesempatan bagi Jokowi untuk hadir apabila dipanggil ke persidangan.

"Harapan saya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya, jangan merekayasa untuk kemudian menyatukan jadwal sidang, karena ini jadwal sidangnya sudah berbeda jauh antara saya dengan Dr. Tifa," kata Roy saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2026).

Roy juga menyatakan siap berhadapan langsung dengan Jokowi di ruang sidang. Dia menilai Jokowi sebagai pelapor harus hadir apabila dipanggil pengadilan.

"Saya selalu menegaskan, ya, jangan hanya bilang siap, siap, siap. Buktikan nanti pada saat sidang. Pelapor itu harus datang sendiri, Jokowi harus datang sendiri," ujar Roy.

Sebelum memasuki persidangan pokok perkara, Roy Suryo telah lima kali mengajukan praperadilan.

Pada praperadilan pertama yang berkaitan dengan penangkapannya, permohonan Roy dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara praperadilan kedua hingga keempat yang berkaitan dengan penetapan tersangka hingga permintaan ganti rugi ditolak hakim.

Adapun praperadilan kelima Roy Suryo masih bergulir di PN Jakarta Selatan. Putusan atas perkara tersebut dijadwalkan dibacakan pada Selasa (15/9/2026).

Dengan demikian, sidang pokok perkara Roy Suryo terkait tudingan ijazah palsu Jokowi akan tetap dimulai pada Kamis (17/9/2026), terlepas dari proses praperadilan kelima yang masih berjalan.* (k/dh)

BANDA ACEH - Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh menggelar doa dan zikir bersama untuk mendoakan keselamatan lima jurnalis yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda. Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk solidaritas sesama jurnalis sekaligus keprihatinan atas musibah yang menimpa para korban.

Doa bersama yang diprakarsai PFI Aceh itu berlangsung setelah Salat Jumat, 11 September 2026, di Warung Sekber Jurnalis, Jalan SA Mahmud Syah, Banda Aceh.

Baca Juga:

• Drone Diterbangkan, Tiga Pulau Disisir, tapi Nihil Tanda-tanda 5 Jurnalis dan 3 Awak Kapal Hilang di Krakatau

"Turut prihatin atas musibah yang menimpa rekan kita sesama jurnalis," kata Muhammad Anshar dalam sambutannya, Jumat (11/9/2026).

Anshar menjelaskan lima jurnalis tersebut merupakan bagian dari delapan orang dalam satu rombongan. Selain lima jurnalis, terdapat dua kru kapal dan seorang pemandu wisata.

Rombongan tersebut sebelumnya berada di sekitar Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan aktivitas gunung api. Namun, komunikasi dengan rombongan dilaporkan terputus sejak Senin (7/9/2026).

"Kita berharap mereka segera ditemukan dalam keadaan sehat wal afiat," ujar Anshar.

Anshar juga mengingatkan para jurnalis agar selalu mengutamakan keselamatan saat menjalankan tugas, terutama ketika melakukan peliputan di wilayah yang memiliki risiko bencana.

"Keselamatan dalam bertugas itu harus diprioritaskan. Tugas jurnalis itu penting, tetapi keselamatan jiwa pribadi juga lebih penting, apalagi kita bertugas di wilayah rawan bencana," katanya.

Kegiatan doa bersama tersebut dipimpin Ustaz Zul Arafah. Acara diawali dengan selawat dan zikir, kemudian dilanjutkan dengan tausiah.

Dalam tausiahnya, Ustaz Zul Arafah mengingatkan para jurnalis untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga diri dalam menjalankan profesinya. Dia juga mengingatkan wartawan agar menyampaikan informasi berdasarkan kebenaran dan tidak menyebarkan fitnah.

Menurut dia, wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan kebenaran dan keadilan kepada masyarakat.

"Wartawan adalah termasuk pekerjaan yang mulia, maka jangan kotorkan profesi wartawan itu untuk memfitnah," ujarnya.

Ustaz Zul juga mengajak para jurnalis berani menyampaikan fakta, termasuk ketika menemukan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

"Wartawan harus berani, katakanlah walau itu pahit sekalipun," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin turut menyampaikan keprihatinan atas hilangnya lima jurnalis di sekitar Gunung Anak Krakatau. Dia berharap seluruh korban segera ditemukan dalam keadaan selamat.

Nasir juga menyampaikan doa kepada keluarga para jurnalis yang masih menunggu kabar mengenai keberadaan kerabat mereka agar diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi musibah tersebut.

"Kami berharap mereka ditemukan dengan selamat dan kepada keluarga korban semoga tabah dan sabar atas musibah ini," kata Nasir.

Sejumlah organisasi dan insan pers Aceh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin, Ketua IJTI Aceh Munir, serta Ketua PFI Aceh Muhammad Anshar selaku penggagas kegiatan.

Doa bersama itu sekaligus dirangkaikan dengan ungkapan syukur atas suksesnya Pameran Foto Bencana yang sebelumnya diselenggarakan PFI di Museum Tsunami Banda Aceh.

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi komunitas pers di Aceh untuk memperkuat solidaritas sekaligus mendoakan keselamatan lima jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian di sekitar Gunung Anak Krakatau.* (dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan sidang kode etik terhadap Iman telah selesai digelar beberapa hari lalu. Hasilnya, Iman diputus demosi selama lima tahun.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Eks Istri Polisi Naik Penyidikan, Polisi Bongkar Alasan Belum Ada Tersangka

Selain sanksi demosi, Iman juga dikenai penempatan khusus atau patsus selama 30 hari. Masa patsus tersebut telah dijalani sejak 10 Agustus hingga 29 Agustus 2026 dan kemudian diperpanjang selama 10 hari.

"Iya, dipatsus 30 hari," ujarnya.

Ferry menegaskan penempatan khusus terhadap Iman bukan karena dia ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan Winda. Sanksi tersebut berkaitan dengan kelalaian dalam menjaga senjata api yang dipercayakan kepadanya.

"Dipatsus terkait tidak bisa mengamankan senjata api yang dipercayakan kepada dia," kata Ferry.

Winda Lorenza Gowasa sebelumnya ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Kompleks Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, pada 2 Agustus 2026. Polisi saat itu menyebut Winda diduga menembak dirinya sendiri menggunakan senjata api milik Iman.

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak sebelumnya menjelaskan Winda berada di kamar bersama Iman dan anak mereka sebelum kejadian. Setelah Iman meninggalkan kamar, Winda disebut mengambil revolver milik mantan suaminya dari dalam tas dan masuk ke kamar mandi.

Polisi kemudian menyimpulkan sementara Winda diduga mengakhiri hidupnya menggunakan senjata tersebut.

Namun, keluarga Winda mempertanyakan kematian tersebut. Keluarga melaporkan dugaan pembunuhan ke Polda Sumut setelah menemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang dinilai janggal.

Kuasa hukum keluarga Winda, Paul JJ Tambunan, mengatakan keluarga meminta polisi mengusut secara objektif apakah Winda meninggal karena bunuh diri atau menjadi korban pembunuhan.

Di sisi lain, hasil pemeriksaan dokter forensik dan Laboratorium Forensik Polda Sumut sebelumnya turut didalami dalam perkara tersebut.

Dokter forensik RS Bhayangkara TK II Medan menyatakan luka tembak pada Winda memiliki ciri luka tembak tempel. Pemeriksaan juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sementara luka sayatan yang ditemukan disebut merupakan bekas luka lama.

Labfor Polda Sumut juga memeriksa korban, Iman, pakaian, serta senjata api yang digunakan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan residu tembakan pada tubuh maupun pakaian Iman. Sebaliknya, residu ditemukan pada tangan kanan dan sekitar leher korban, serta paling banyak pada bagian pundak kanan pakaiannya.

Senjata yang diperiksa merupakan revolver kaliber .38. Proyektil yang ditemukan di dalam tubuh Winda dinyatakan identik dengan proyektil dari senjata tersebut.

Polda Sumut hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait kematian Winda. Sementara putusan demosi terhadap Iman merupakan hasil sidang etik yang berkaitan dengan kelalaian dalam pengamanan senjata api.* (tm/dh)

Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha membenarkan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kejadian yang berlangsung pada 13 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Gaji Guru Rendah dan PPPK Terancam PHK, Pengamat Pertanyakan Kegigihan Prabowo Pertahankan MBG sebagai Proyek Prioritas

Sejumlah saksi yang telah diperiksa antara lain guru, murid, dan dokter rumah sakit yang menangani para korban. Penyidik masih mengumpulkan keterangan untuk melengkapi proses penyidikan.

"Saksi-saksi sudah diperiksa, seperti guru, murid, dokter RS yang menangani. Mungkin kalau sudah lengkap akan digelar perkara," ujar Pedoman.

Kasus tersebut bermula setelah ratusan pelajar di Kabupaten Karo diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dalam program MBG pada Kamis (13/8/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam penanganan sebelumnya, makanan yang dikonsumsi para siswa berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di area Kodim 0205/Tanah Karo. Dapur tersebut disebut dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya.

Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Sandy sebelumnya mengatakan tim gabungan bersama Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium guna mengetahui penyebab pasti kejadian.

Dugaan keracunan tersebut dilaporkan berdampak pada 353 siswa dari sejumlah sekolah di Kabupaten Karo. Satu siswa sempat dirujuk ke Medan dan menjalani perawatan di ruang ICU, meski kemudian disebut mengalami perbaikan kondisi.

Pemprov Sumut sebelumnya juga menyatakan SPPG yang terkait dengan kejadian tersebut telah diberi sanksi berupa penghentian sementara. Siswa yang diduga mengalami keracunan disebut mengonsumsi makanan dari SPPG yang sama.

Di tengah proses hukum, salah satu korban, Febi Yona br Purba, juga sempat menjalani pemeriksaan lanjutan di RSUP H Adam Malik, Medan. Keluarganya sebelumnya menceritakan Febi mengalami sejumlah keluhan kesehatan setelah kejadian, termasuk muntah, kejang, dan gangguan ingatan.

Polres Karo kini masih mendalami rangkaian kejadian tersebut melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti. Setelah proses penyidikan dinilai cukup, penyidik akan melakukan gelar perkara lanjutan.

Peningkatan status perkara ke penyidikan menjadi langkah baru dalam upaya mengungkap penyebab kejadian serta menentukan ada atau tidaknya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.* (tm/dh)

Kedua pria tersebut masing-masing berinisial H (43) dan SS (34). Mereka diamankan pada Selasa (1/9/2026) siang setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan keduanya.

Baca Juga:

• Wajah Pelaku Pengeroyokan Maut Pejompongan Terkuak! Polda Metro Resmi Rilis Sketsa Dua Terduga Buronan

Keduanya diketahui merupakan pendatang yang mengontrak sebuah rumah sejak Juli 2026. Setelah melakukan penyelidikan, petugas kemudian melakukan penggerebekan terhadap rumah yang ditempati keduanya.

Namun, kedua pria tersebut ternyata telah menyiapkan jalur pelarian. Mereka keluar melalui atap rumah dan berpindah dari satu atap rumah warga ke atap lainnya.

"Keduanya merupakan pengedar dan bandar. Saat petugas akan melakukan penangkapan, keduanya berupaya kabur dengan memanjat atap rumah yang jalur escape-nya sudah mereka siapkan. Keduanya melompat dari satu atap rumah ke atap rumah yang lain sekitar 10 rumah bak Spiderman," ungkap Rafli, Jumat (11/9/2026).

Melihat aksi tersebut, sejumlah personel polisi ikut memanjat atap rumah warga untuk mengejar pelaku. Sementara petugas lainnya melakukan pengepungan dari sisi lain.

Pengejaran akhirnya membuahkan hasil. Kedua tersangka berhasil ditangkap di salah satu atap rumah warga yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah kontrakan mereka.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan empat paket narkotika jenis sabu. Selain itu, turut diamankan sejumlah uang, timbangan elektrik, plastik pembungkus narkoba, dan dua unit telepon seluler.

Rafli mengatakan aktivitas kedua tersangka diduga telah berlangsung sekitar dua bulan sejak mereka mengontrak rumah di lokasi tersebut.

Kedua tersangka juga diduga kerap berpindah-pindah tempat dalam menjalankan aktivitas peredaran narkotika guna menghindari deteksi aparat.

"Kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada kedua pelaku. Kami pastikan tidak akan ada ruang sekecil apa pun bagi pelaku narkoba," kata Rafli.

Polrestabes Medan masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pemasok yang diduga memasok sabu kepada kedua tersangka.

"Narkoba bisa saja bersembunyi, tapi hukum pasti akan tetap mengejar. Untuk para pelaku bisa saja mencari celah, namun kami tidak akan mati langkah," pungkasnya.* (tm/dh)

Produksi gas tersebut melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 0,5 MMSCFD. Hasil tersebut menjadi salah satu upaya PHKT dalam mengoptimalkan aset migas yang telah beroperasi selama puluhan tahun.

Baca Juga:

• PHKT Bekali 100 Siswa SMK Penajam dengan Wawasan Industri Hulu Migas

"Optimalisasi sumur-sumur existing menjadi strategi PHKT untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi migas melalui aset yang sudah beroperasi puluhan tahun. Setiap peluang pengembangan terus kami kaji dengan mempertimbangkan keselamatan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan operasi," ujar Darmapala dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

Upaya optimalisasi Sumur Sepinggan V-7 dilakukan melalui sejumlah tahapan pekerjaan. PHKT terlebih dahulu melakukan kegiatan fishing untuk mengatasi hambatan yang berada di dalam sumur.

Setelah akses menuju zona produktif pada kedalaman sekitar 13.000 kaki berhasil dibuka, pekerjaan dilanjutkan dengan workover serta perforasi pindah lapisan pada zona yang diperkirakan masih memiliki potensi produksi.

Hasil pengujian kemudian menunjukkan respons positif. Dalam pengujian produksi pada 1 September 2026, Sumur V-7 tercatat menghasilkan minyak 710 BOPD dan gas sekitar 0,8 MMSCFD.

Bagi PHKT, keberhasilan tersebut menunjukkan aset migas mature masih memiliki peluang untuk dikembangkan melalui penerapan teknologi, pengalaman teknis, dan pengelolaan operasi yang tepat.

"Dengan strategi yang tepat, potensi produksi dari sumur V-7 berhasil dibangkitkan kembali. Ini menjadi bagian dari kontribusi kami terhadap keberlanjutan produksi migas dan ketersediaan energi Indonesia," kata Darmapala.

Keberhasilan tersebut juga mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Haryanto Syafri. Menurutnya, capaian PHKT menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan produksi dari aset migas yang sudah beroperasi.

"Kami mengapresiasi upaya PHKT dalam mengoptimalkan kembali Sumur Sepinggan V-7 hingga mampu menghasilkan produksi lebih tinggi dari target," ujar Haryanto.

Haryanto menilai pendekatan optimalisasi aset existing perlu terus dikembangkan, khususnya di wilayah Kalimantan yang memiliki sejumlah lapangan migas mature.

SKK Migas, kata dia, akan terus mendorong kontraktor kontrak kerja sama untuk mengidentifikasi serta mengoptimalkan potensi produksi yang masih tersedia pada aset yang telah dimiliki.

PHKT juga terus memperkuat investasi dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan eksploitasi migas. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi, menambah cadangan, memperbaiki tingkat perolehan atau recovery rate, serta menjaga keandalan operasi.

Sebagai bagian dari PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), PHKT mengelola kegiatan usaha hulu migas di Zona 10, termasuk Wilayah Kerja Kalimantan Timur dan Attaka.

PHKT menyatakan pengembangan aset dilakukan dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), termasuk penerapan teknologi dan inovasi untuk menghasilkan energi yang aman, efisien, andal, serta memperhatikan aspek lingkungan.

Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7 menjadi contoh bahwa lapangan migas yang telah beroperasi lama masih memiliki potensi produksi yang dapat dikembangkan melalui strategi dan teknologi yang tepat.* (dh)

Wening mengatakan ijazah asli pada dasarnya diserahkan kepada alumni ketika proses wisuda. Karena itu, dokumen fisik tersebut berada pada masing-masing alumni yang bersangkutan.

Baca Juga:

• Dari 300 Lebih Saksi yang Bakal Diperiksa, KPK Belum Pastikan Jokowi Termasuk Bakal Dihadirkan di Sidang Kuota Haji

Menurut Wening, kampus tidak dapat mengambil alih peran alumni dalam menunjukkan dokumen pribadi tersebut. UGM juga memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi mahasiswa maupun alumninya.

Karena itu, kata Wening, permintaan agar kampus membeberkan dokumen pribadi seorang alumni kepada publik tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

"UGM dalam hal ini tidak akan bisa memberikan klarifikasi, karena memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah," ujarnya.

Wening menjelaskan UGM terikat oleh aturan mengenai perlindungan data pribadi. Kampus tidak dapat memberikan data seseorang kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan atau kepentingan yang relevan.

"Kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut," terang Wening.

Meski demikian, UGM membuka kemungkinan memberikan informasi apabila permintaan datang dari lembaga yang memiliki kewenangan.

"Jika yang meminta punya kewenangan, katakan negara meminta, nah, itu kami akan memberikan karena itu adalah lembaga yang berwenang," paparnya.

Wening menegaskan UGM akan mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku dalam memberikan informasi terkait dokumen akademik alumninya.

"Yang akan memiliki otoritas untuk bertanya kepada institusi pendidikan... maka kami akan menunjukkan," pungkasnya.

Penjelasan Wening tersebut disampaikan di tengah polemik mengenai ijazah Jokowi yang masih bergulir. Verifikasi terhadap dokumen fisik ijazah, menurut UGM, dapat dilakukan dengan melibatkan pemilik dokumen maupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk meminta data.* (fj/dh)

Syukur mempertanyakan keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan MBG sebagai program prioritas. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat sesuai sasaran dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat di sektor lain.

Baca Juga:

• Kasus Keracunan MBG di Karo Dinilai Penuhi Unsur Pidana, LBH Medan Desak Polda Sumut Usut Tuntas

Syukur juga menduga program MBG berpotensi memberikan keuntungan kepada jaringan politik pendukung pemerintah. Namun, dia tidak memberikan bukti yang menunjukkan adanya keuntungan tersebut.

"Menguntungkan jaringan politiknya, para pendukungnya, dan cukong-cukong lainnya," ucapnya.

Dia kemudian menyoroti sasaran penerima manfaat MBG. Menurut Syukur, apabila program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan menangani stunting, pemerintah harus memastikan makanan benar-benar diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.

"Berulang kali kita berdebat soal ini, kalau memang benar niat Presiden memberi makan orang miskin atau stunting, berilah pada sasarannya," katanya.

Syukur juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara di tengah kondisi masyarakat yang menurutnya masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.

"Jangan memboroskan uang rakyat di tengah rakyat yang sedang susah hidupnya," ujarnya.

Menurut Syukur, MBG juga tidak semestinya menjadi satu-satunya fokus pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional. Dia mempertanyakan kontribusi program tersebut terhadap sejumlah indikator pembangunan.

"Presiden memaksakan kehendak agar MBG ini terus dijadikan proyek prioritas Presiden. Padahal kontribusinya terhadap pembangunan nasional 0 persen sebetulnya," kata Syukur.

Dia juga mempertanyakan hubungan pemberian makanan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

"Apa sih sebetulnya memberi makan orang lalu kemudian kita bicara indeks pembangunan manusia. Ini kan semua akal-akalan presiden dan jajarannya," tuturnya.

Selain mengkritik MBG, Syukur menyoroti kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Dia mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap penghasilan para pekerja di sektor pelayanan publik tersebut.

"Pertanyaan mendasar saya adalah, Presiden berpikir gak tentang gaji guru dosen yang begitu rendah. Tenaga kesehatan yang teriak tentang gajinya tidak layak, upahnya tidak layak," ujarnya.

Syukur juga menyoroti kondisi anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan yang menggunakan APBD.

"Daerah-daerah yang teriak juga, akhirnya kemudian proyek-proyek daerah yang dibiayai oleh APBD jadi mandek," tegasnya.

Dia bahkan mengingatkan persoalan fiskal tersebut dapat berdampak terhadap keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Syukur menyebut ada risiko pemberhentian apabila pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai tenaga PPPK.

"Belum lagi jadi ancaman yang serius PPPK bakal dihantam PHK pemberhentian. Karena daerah kehabisan anggaran atau bahkan tidak ada pos anggaran untuk membiayai kelangsungan mereka," katanya.

Menurut Syukur, persoalan tersebut tidak seharusnya terjadi setelah para tenaga PPPK memberikan pengabdian dalam waktu panjang.

"Padahal mereka sudah mengabdi puluhan tahun, semua ini hancur atas satu nama atau satu proyek namanya MBG dan Presiden gigih betul pertahankan proyek ini," ujarnya.

Syukur juga menilai terdapat dimensi politik dalam upaya mempertahankan MBG. Dia menduga konsolidasi politik ikut memengaruhi keberlanjutan program tersebut.

"Bahkan memerintahkan jajaran partainya untuk mengkonsolidasi dukungan agar mempertahankan proyek ini," kata dia.

Dia kembali menilai program MBG harus diukur berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat, bukan keuntungan kelompok tertentu.

"Artinya proyek ini memang lebih mengutamakan keuntungan daripada manfaat dan proyek ini memang dipersiapkan sebagai bancakan untuk kepentingan politik di masa yang akan datang," tandasnya.

Syukur kemudian menyimpulkan kritiknya terhadap arah kebijakan pemerintah dengan mempertanyakan sejauh mana program tersebut mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat.

"Sebuah fakta yang mencengangkan bahwa Presiden memang tidak bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk kelompok," katanya.

Pernyataan mengenai dugaan keuntungan politik, pemborosan anggaran, maupun ancaman terhadap PPPK tersebut merupakan pandangan dan kritik Syukur Mandar. Pernyataan itu belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan anggaran atau kepentingan politik tertentu dalam pelaksanaan program MBG.* (fj/dh)

Budi Arie menyebut Dedi Mulyadi memiliki gaya komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Menurutnya, pendekatan populis menjadi salah satu modal bagi seorang pemimpin untuk mendapatkan dukungan dan mandat politik.

Baca Juga:

• KPK Bakal Hadirkan Lebih dari 300 Saksi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi Termasuk?

Saat ditanya mengenai hubungan Dedi Mulyadi dengan Jokowi, Budi Arie mengatakan keduanya memiliki komunikasi.

"Ya mereka ada hubungan dan komunikasi," katanya.

Budi Arie kemudian membandingkan gaya politik Dedi Mulyadi dengan Jokowi. Dia menilai terdapat kemiripan dalam cara keduanya berkomunikasi dan membangun kedekatan dengan masyarakat.

"Kalau mau jujur langgamnya atau gayanya Pak Kang Deni Mul ini agak mirip-mirip Pak Jokowian, rakyat-rakyat bicara padanya, mendekati rakyat begitu loh," ujarnya.

Pernyataan Budi Arie tersebut kemudian mendapat perhatian dari analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Adi menilai pujian Budi Arie kepada Dedi Mulyadi memiliki makna politik tersendiri. Menurutnya, Budi Arie tidak mudah memberikan penilaian positif terhadap tokoh politik lain.

"Makanya Budi Arie itu bilang KDM itu ya ini adalah Jokowi versi Jawa Barat. Itu kan nyata. Enggak gampang loh Budi Arie itu muji orang, Mang," kata Adi.

Adi melihat Dedi Mulyadi sebagai figur yang memiliki karakter populis sekaligus dekat dengan masyarakat. Menurutnya, karakter tersebut memiliki kemiripan dengan citra politik Jokowi.

"Enggak gampang, Bang Budi itu yang dipuji cuma satu, Pak Jokowi," ujar Adi.

Pembicaraan mengenai Dedi Mulyadi muncul ketika diskusi menyoroti kebutuhan terhadap figur yang mampu menggabungkan pendekatan populis dengan kapasitas teknokratis. Dalam konteks tersebut, KDM disebut sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki modal politik tersebut.

Namun, pernyataan Budi Arie mengenai Dedi Mulyadi belum dapat dimaknai sebagai dukungan resmi terhadap pencalonan tertentu pada Pemilu Presiden 2029. Demikian pula komunikasi antara Jokowi dan Dedi Mulyadi yang disebut Budi Arie belum otomatis menunjukkan adanya kesepakatan politik terkait Pilpres 2029.

Isu mengenai kemungkinan pasangan atau konfigurasi politik untuk Pilpres 2029 masih berada dalam ranah wacana dan pembahasan politik.* (fj/dh)

Kasubdit Patroli Airud Polda Banten AKBP Lis Handaya mengatakan tim bergerak dari Pelabuhan Pelindo menuju kawasan Rakata Besar sebelum melanjutkan penyisiran ke Sertung.

Baca Juga:

• Kerahkan 3 Kapal Perang dan KAL dari Dua Provinsi, TNI AL Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda Hari Ketiga

Di kawasan tersebut, tim berhenti untuk melakukan pengamatan selama kurang lebih satu jam. Namun, hasil pengamatan belum menemukan tanda-tanda keberadaan para korban.

"Kita tidak menemukan apa pun di sana, kami putar balik ke arah mengelilingi Sertung," ujarnya.

Penyisiran kemudian dilanjutkan ke Pulau Sebesi. Tim melakukan pengamatan menggunakan drone serta memantau kawasan secara visual dari kapal.

"Di Sebesi kami sempat berhenti juga mengamati dengan drone. Kemudian kami melanjutkan perjalanan, berputar kembali ke Rakata kecil di depan. Berhenti juga di sana, kami keliling semua personel yang mendukung hari ini, melaksanakan pengamatan secara visual langsung," tutur Lis.

Namun, pengamatan di sejumlah titik tersebut belum memberikan petunjuk mengenai keberadaan lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak.

"Satu persatu tidak memberikan laporan yang cukup jelas untuk obyek yang kita cari," sambungnya.

Setelah penyisiran di kawasan pulau, tim kembali memantau perairan dengan kapal yang bergerak dalam kecepatan rendah sebelum akhirnya bersandar.

Kapten KN SAR 247 Tetuka, Septa Arif Rohadi, mengatakan hasil pencarian di sekitar Sertung, Sebesi, dan Rakata juga belum menemukan tanda-tanda keberadaan para korban.

"Untuk saat ini pemantauan dari KN SAR Tetuka hasil dari kita pantau belum ada tanda-tanda, kita sudah berupaya untuk menerbangkan drone dan masih belum ada tanda-tanda," jelas Septa.

Meski pencarian hari itu belum membuahkan hasil, upaya pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga awak Arupadhatu 1 tetap dilakukan. Tim SAR gabungan masih berupaya menemukan keberadaan mereka di sekitar perairan dan pulau-pulau yang menjadi area pencarian.

Gubernur Banten Andra Soni yang turut mengikuti pencarian mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam operasi tersebut. Dia berharap upaya pencarian dapat segera membuahkan hasil.

"Saya berharap dan bisa menemukan kawan-kawan kita. Semoga ikhtiar ini dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa," kata Andra.

Pencarian terhadap para jurnalis dan awak kapal yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau masih terus dilakukan.* (lp/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kehadiran seorang saksi dalam persidangan ditujukan untuk membantu mengungkap dan membuktikan perkara yang sedang disidangkan.

Baca Juga:

• KPK Bakal Hadirkan Lebih dari 300 Saksi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi Termasuk?

Saat ditanya apakah KPK membuka kemungkinan menghadirkan Jokowi, Budi kembali mengatakan pihaknya menunggu perkembangan persidangan.

"Nanti kami lihat perkembangannya seperti apa," ujarnya.

Budi juga menjelaskan banyaknya saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut. Menurutnya, terdapat lebih dari 300 orang yang dijadwalkan memberikan keterangan dalam persidangan.

"Nanti kami lihat ya perkembangannya seperti apa karena memang dalam perkara ini lebih dari 300 orang yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK," katanya.

Permintaan menghadirkan Jokowi sebelumnya disampaikan kuasa hukum Gus Alex, Wa Ode Nur Zainab, dalam persidangan pada Kamis (10/9/2026).

Wa Ode meminta majelis hakim memanggil Jokowi melalui jaksa penuntut umum. Menurutnya, Jokowi merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui proses pembahasan penambahan kuota haji.

"Yang paling mengetahui tentang kuota tambahan ini adalah beliau yang sekarang mantan Presiden, maka melalui persidangan ini yang mulia dan sesuai dengan ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), kami mohon kepada yang mulia untuk bisa memanggil melalui penuntut umum kepada Bapak Joko Widodo," kata Wa Ode dalam persidangan.

Menurut Wa Ode, keterangan Jokowi diperlukan untuk menjelaskan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi yang berkaitan dengan penambahan 20 ribu kuota haji untuk tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi.

"Bagi kami sangat-sangat penting karena ini adalah objek daripada perkara ini," ujarnya.

KPK mulai menyidik perkara dugaan korupsi terkait kuota haji Indonesia periode 2023-2024 pada 9 Agustus 2025. Dalam perkara tersebut, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani persidangan sebagai terdakwa.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia Asrul Aziz Taba.

Keempat terdakwa mulai menjalani persidangan pada 11 Agustus 2026 dan didakwa melakukan perbuatan yang disebut merugikan keuangan negara hingga Rp622,09 miliar.

Permintaan menghadirkan Jokowi sebagai saksi kini menjadi bagian dari proses persidangan. Keputusan mengenai pemanggilan saksi selanjutnya akan mengikuti perkembangan perkara dan pertimbangan majelis hakim.* (lp/dh)

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna membenarkan pengembalian uang tersebut. Menurutnya, uang sekitar Rp5 miliar itu dikembalikan Ferry pada Agustus 2026.

Baca Juga:

• Usai Geledah Rumah Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, Begini Perkembangan Kasus Dugaan Lancung Tata Kelola Sawit

Anang juga membenarkan uang tersebut diduga merupakan bagian dari Rp40 miliar yang sebelumnya diberikan pengusaha properti Tan Kian.

"Benar (bagian dari Rp40 miliar yang diberikan Tan Kian)," ujarnya.

Uang itu kemudian disita Tim 9 Kejagung dan dijadikan barang bukti dalam penyidikan dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya. Kasus tersebut dikaitkan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka, yakni Febrie Adriansyah, pihak swasta Don Ritto, dan pengusaha Nurman Herin.

Anang sebelumnya mengatakan penyidik menemukan cukup bukti terkait dugaan tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya. Tan Kian menjadi salah satu pihak yang didalami dalam penyidikan tersebut.

"Didalami sudah dan ditemukan cukup bukti menurut Tim 9 adanya tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya yang melibatkan di situ salah satunya kalau tidak salah Tan Kian," kata Anang, Kamis (10/9/2026).

Penyidik juga telah menyita sejumlah uang yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut. Kejagung menyatakan konstruksi perkara nantinya akan diungkap dalam proses persidangan.

"Indikasi pemerasan ada. Bagaimana nantinya itu, nanti sebentar lagi perkara ini akan tuntas dan akan segera dilimpah ke pengadilan," ujar Anang.

Sementara itu, kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, sebelumnya membantah kliennya menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian.

Febri mengatakan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menyimpulkan Febrie sebagai penerima uang tersebut. Menurutnya, bukti yang dibahas dalam persidangan hanya memuat keterangan Tan Kian mengenai pemberian uang kepada seseorang bernama Ferry.

"Intinya, Tan Kian mengatakan dia memberikan uang yang ekuivalen jumlahnya dengan Rp40 miliar terhadap seseorang bernama Ferry," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Dia menegaskan nama Febrie tidak disebut dalam bukti tersebut sebagai penerima uang.

"Jadi, itu perlu kami klirkan. Tidak disebutkan sama sekali di sana Tan Kian memberikan uang pada FA," ujarnya.

Febri juga menilai keterangan mengenai pemberian uang kepada Ferry masih berasal dari satu pihak sehingga memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Kejagung menyatakan proses penyidikan masih berjalan. Pengembalian uang Rp5 miliar oleh Ferry Boboho menjadi salah satu bagian dari barang bukti yang tengah didalami penyidik untuk mengungkap konstruksi perkara dugaan pemerasan tersebut.* (lp/dh)

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta pemerintah tidak hanya menangani aksi kekerasan di Papua secara kasus per kasus. Menurutnya, dibutuhkan peta jalan atau roadmap yang jelas agar penanganan KKB dilakukan secara menyeluruh.

Baca Juga:

• Mahfud MD Usul SPPG Dihapus, MBG Dikelola Kopdes Merah Putih dan Dimasak di Sekolah

Oleh menyampaikan belasungkawa kepada keluarga tiga korban. Dia meminta aparat segera mengusut kasus penembakan tersebut dan menangkap para pelaku.

Menurutnya, tiga pegawai pemerintah tersebut menjadi korban ketika sedang menjalankan tugas pelayanan publik. Karena itu, keamanan aparatur sipil dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah rawan perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya," ujarnya.

Oleh juga meminta aparat tidak hanya mengejar pelaku di lapangan, tetapi mengungkap jaringan dan motif di balik aksi kekerasan tersebut dengan tetap mengedepankan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.

"Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban," katanya.

Desakan agar pelaku segera ditangkap juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Dia mendorong penguatan pengamanan di wilayah rawan serta jalur yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat dan aparatur pemerintah.

Dave menilai koordinasi TNI dan Polri perlu diperkuat agar potensi ancaman dapat diantisipasi dan direspons dengan cepat.

"TNI perlu memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan apabila situasi membutuhkannya," kata Dave.

Namun, Dave mengingatkan setiap tindakan aparat di lapangan harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat sipil.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta meminta penyelidikan tidak berhenti pada orang yang diduga sebagai penembak. Menurutnya, aparat perlu mengungkap pihak yang merencanakan, memasok senjata, hingga memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan.

"Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini," ujar Sukamta.

Sukamta juga meminta pemerintah memperkuat deteksi dini, intelijen, pengamanan wilayah, serta perlindungan masyarakat sipil, khususnya mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

"Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak," tegasnya.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul penembakan tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama, Papua Pegunungan. Aparat saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut.* (lp/dh)

Direktur LBH Medan Irvan Saputra mengatakan kasus keracunan MBG tidak seharusnya hanya diselesaikan melalui permintaan maaf atau sanksi administratif seperti penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemberhentian kepala SPPG.

Baca Juga:

• Nyaris 9.000 Ton Beras Mengalir ke 294 Ribu Keluarga di 6 Daerah, Begini Cakupan Bantuan Pangan BULOG Medan

Menurut Irvan, dugaan kelalaian dalam kasus tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pidana. Dia juga menyebut kondisi salah satu siswa yang diduga mengalami gangguan ingatan sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

LBH Medan menyebut dugaan kelalaian yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat hingga timbul penyakit dapat dijerat dengan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal tersebut, menurut LBH Medan, memiliki ancaman pidana penjara maksimal tiga tahun dan denda paling banyak Rp50 juta. LBH Medan juga menyebut kemungkinan pelanggaran Pasal 86 ayat (2) juncto Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

"Keracunan MBG dugaan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka berat sehingga timbul penyakit sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman tiga tahun penjara dan denda paling banyak Rp50 juta. Selain itu juga melanggar Pasal 86 (2) juncto Pasal 140 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan," ujar Irvan.

LBH Medan kemudian mendesak Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Menurut mereka, proses hukum diperlukan untuk mengetahui apakah makanan MBG yang dikonsumsi para siswa telah memenuhi standar keamanan pangan.

LBH Medan juga meminta aparat mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab dan mempertimbangkan penetapan tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup.

"LBH Medan menilai kasus keracunan MBG terhadap seorang siswi berprestasi dari SMK Swasta Bersama Berastagi, FP, dan anak lainnya bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan dugaan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Irvan.

Selain meminta proses hukum, LBH Medan menyatakan program MBG seharusnya dihentikan apabila dalam pelaksanaannya terbukti menimbulkan kerugian dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Pernyataan LBH Medan tersebut merupakan desakan dari pihak lembaga bantuan hukum. Status dugaan tindak pidana serta ada atau tidaknya pihak yang bertanggung jawab secara pidana masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.* (mi/dh)

Hal tersebut disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Anak Jroh Naguna (UPTD PSAJN) Dinas Sosial Aceh, Tgk H Muhibuthibri, dalam khutbah Jumat di Masjid As-Sajidin, Kompleks Tanjung, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sambut Kadet dari 14 Negara di Medan, Singgung Dampak ke Stabilitas Global

Beberapa sifat tersebut di antaranya tidak amanah, suka berbohong, memfitnah, mengadu domba, kikir, hasut, takabur, terlalu mencintai harta, serta tidak peduli terhadap sesama.

"Manakala sifat-sifat yang dimaksudkan itu berhasil dijauhkan dari masyarakat, maka ketenteraman, kenyamanan, dan kebahagiaan akan terjadi dengan sendirinya," tegasnya.

Menurutnya, kelebihan yang dimiliki seseorang, baik karena kedudukan, ilmu, kekuatan maupun harta, semestinya digunakan untuk membantu dan melindungi orang lain yang membutuhkan.

Dia mengatakan para penguasa, ilmuwan, orang kuat, dan orang kaya yang memiliki akhlak mulia dapat menggunakan kelebihan tersebut untuk melindungi masyarakat yang lemah dan kurang mampu.

Tgk Muhibuthibri kemudian menjelaskan sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui keteladanan dari orang-orang terdekat.

Menurutnya, orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Begitu pula guru kepada murid, pemimpin kepada bawahannya, serta pejabat negara kepada masyarakat.

Langkah berikutnya ialah mengendalikan diri dan keluarga dalam memilih lingkungan pergaulan. Dia mengibaratkan pergaulan dengan orang baik seperti berada di dekat penjual minyak wangi yang tetap memberikan aroma harum meski tidak membeli dagangannya.

Sebaliknya, bergaul dengan lingkungan yang buruk juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku seseorang.

Tgk Muhibuthibri juga mengingatkan pentingnya keikhlasan dalam setiap aktivitas. Menurutnya, setiap pekerjaan dan ibadah seharusnya dilakukan dengan tujuan memperoleh rida Allah SWT.

"Dengan demikian aktivitas apa pun yang kita lakukan maka tujuan utamanya untuk mendapatkan rida Allah Swt. Perbuatan yang demikian akan dapat merubah akhlak dan perilaku menjadi lebih baik karena merasa diawasi oleh Allah Swt," tambahnya.

Cara lainnya adalah meningkatkan ilmu pengetahuan. Dia mengutip perintah membaca dalam Al-Qur'an melalui ayat "Iqra' bismirabbikal ladzi khalaq".

Menurutnya, semakin luas ilmu seseorang seharusnya semakin rendah hati. Dia mengibaratkan hal tersebut seperti ilmu padi, yakni semakin berisi semakin merunduk.

"Semakin berilmu maka seseorang itu akan semakin tawaduk, bukan sebaliknya semakin berilmu semakin sombong," ujarnya.

Selain itu, memperbaiki akhlak juga dapat dilakukan melalui interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu hidup berdampingan dengan orang lain sehingga lingkungan memiliki pengaruh terhadap pembentukan perilaku.

"Maka di sinilah fungsi interaksi sosial berlaku, biasanya kalau lingkungannya baik maka kita juga akan menjadi baik, demikian sebaliknya," pungkasnya.

Tgk Muhibuthibri berharap nilai-nilai akhlak tersebut tidak hanya disampaikan sebagai nasihat, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang lebih aman, nyaman, dan saling menghargai.* (dh)