Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizaldi mengatakan proses pemeriksaan etik terhadap ketiga mantan Kajari tersebut telah diselesaikan oleh Kejagung.

Baca Juga:

• Buntut 17 Pejabat Lapas Cibinong Bertumbangan, KPK Siap 'Jemput Bola' Usut Pungli Sel Mewah

Rizaldi mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan resmi Kejagung terkait kemungkinan adanya sanksi lain terhadap ketiga mantan pejabat tersebut.

"Untuk sanksi lainnya belum tahu," katanya.

Tiga mantan Kajari yang dimaksud yakni mantan Kajari Padang Lawas Soemarlin Halomoan Ritonga, mantan Kajari Deli Serdang Revanda Sitepu dan mantan Kajari Serdang Bedagai (Sergai) Amriyata.

Soemarlin diperiksa Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung setelah muncul aduan mengenai dugaan pungli dan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa di Kabupaten Padang Lawas.

Dalam penanganan perkara tersebut, dua bawahannya juga turut diperiksa, yakni Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang Lawas Ganda Nahot Manalu dan staf Tata Usaha Intelijen Zul Irfan.

Sementara itu, Revanda Sitepu merupakan mantan Kajari Deli Serdang yang sebelumnya dilantik pada 21 Juli 2025. Masa jabatannya kemudian berakhir setelah ia dicopot dan posisinya digantikan Rio Aditya.

Revanda sebelumnya diamankan petugas Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Jamintel Kejagung bersama Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Deli Serdang Hendra Busrian terkait dugaan pungli.

Revanda kemudian dibawa ke Jakarta pada Minggu (25/1/2026) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus lainnya menjerat mantan Kajari Serdang Bedagai Amriyata. Dia diamankan Tim Jamintel Kejagung pada Juni 2026 karena diduga terlibat pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.

Perkara tersebut disebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan proyek di lingkungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Serdang Bedagai. Dalam penanganannya, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Serdang Bedagai Aguinaldo Marbun juga ikut diamankan.

Pencopotan ketiga mantan Kajari tersebut dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan oleh jajaran Kejagung di Jakarta. Setelah tidak lagi menduduki jabatan Kajari, ketiganya ditarik untuk bertugas di lingkungan Kejagung.

Kejati Sumut masih menunggu informasi resmi mengenai bentuk sanksi lanjutan yang mungkin diberikan Kejagung dalam perkara masing-masing.* (km/dh)

Frekuensi 2.4 GHz sudah lama digunakan pada berbagai perangkat nirkabel. Karena jumlah perangkat yang menggunakannya cukup banyak, frekuensi ini berpotensi mengalami kepadatan dan gangguan sinyal.

Baca Juga:

• Biar Gak Takut Ditakut-takuti Oknum! Bobby Nasution Gandeng Kejati Amankan Anggaran Sekolah

Penelitian yang diterbitkan dalam JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) pada Agustus 2026 membandingkan kinerja Wi-Fi 2.4 GHz dan 5 GHz dengan mempertimbangkan jarak serta keberadaan penghalang fisik.

Penelitian tersebut dilakukan di Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Alor dengan menggunakan sejumlah parameter Quality of Service (QoS), seperti throughput, delay, jitter dan packet loss.

Hasil penelitian menunjukkan Wi-Fi 5 GHz memiliki throughput lebih tinggi sehingga mampu memberikan akses data yang lebih cepat. Namun, jangkauan frekuensi ini lebih terbatas dan lebih sensitif terhadap penghalang seperti tembok, kaca maupun lemari.

Sebaliknya, Wi-Fi 2.4 GHz dinilai lebih stabil ketika digunakan pada jarak yang lebih jauh dan melewati lebih banyak penghalang, meskipun kecepatan transfer datanya cenderung lebih rendah.

Penelitian lain yang diterbitkan dalam Processor: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Sistem Komputer pada 2023 juga membandingkan performa kedua frekuensi tersebut melalui pengujian tethering menggunakan smartphone.

Pengujian dilakukan di wilayah pedesaan dan perkotaan dengan aktivitas video streaming YouTube sebanyak 30 kali untuk masing-masing frekuensi. Parameter yang digunakan antara lain throughput, packet loss dan delay.

Hasilnya menunjukkan performa Wi-Fi dapat berbeda bergantung pada kondisi lokasi. Di wilayah pedesaan, jaringan 2.4 GHz memperoleh indeks rata-rata 3 atau kategori bagus, sedangkan 5 GHz memperoleh indeks 2,6 atau kategori sedang.

Sementara di wilayah perkotaan, kedua frekuensi sama-sama memperoleh indeks rata-rata 3 atau kategori bagus.

Dalam pengujian tersebut, packet loss pada 2.4 GHz di wilayah pedesaan tercatat 0 persen, sedangkan 5 GHz mencapai 3,3 persen. Di wilayah perkotaan, kedua frekuensi sama-sama mencatat packet loss 0 persen.

Dari hasil penelitian tersebut, tidak ada satu frekuensi yang selalu menjadi pilihan terbaik untuk seluruh kondisi. Faktor jarak dari access point dan kondisi lingkungan turut menentukan kualitas koneksi.

Wi-Fi 5 GHz lebih cocok digunakan ketika pengguna membutuhkan kecepatan akses tinggi dan berada relatif dekat dengan access point. Frekuensi ini juga dapat menjadi pilihan ketika pengguna ingin menghindari kepadatan yang sering terjadi pada jaringan 2.4 GHz.

Sementara itu, Wi-Fi 2.4 GHz lebih sesuai ketika perangkat berada jauh dari access point atau terdapat banyak penghalang di antara perangkat dan sumber jaringan.

Kondisi lingkungan seperti bangunan, pepohonan dan faktor lainnya juga dapat memengaruhi kualitas koneksi. Karena itu, angka frekuensi yang lebih besar tidak otomatis berarti jaringan selalu lebih baik.

Pada akhirnya, pilihan antara Wi-Fi 2.4 GHz dan 5 GHz sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, jarak perangkat dari access point serta kondisi lingkungan tempat jaringan digunakan.* (ds/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• "Sikat 'Garong' Hutan Prabowo Pamer Rp 52 Triliun Uang Negara Selamat & Rebut 6 Juta Ha Lahan

Menurut Prabowo, setiap upaya pemerintah untuk menertibkan aparatur negara serta memberantas korupsi, penyelundupan, peredaran narkotika dan tindakan yang merugikan kekayaan negara kerap menghadapi perlawanan.

Ia menilai perlawanan tersebut berasal dari pihak-pihak yang selama ini menikmati praktik korupsi, kecurangan serta penguasaan kekayaan negara secara melawan hukum.

"Perlawanan-perlawanan ini kita tahu semua datang dari unsur-unsur yang menikmati korupsi. Unsur-unsur yang menikmati kecurangan-kecurangan. Unsur-unsur yang menikmati pencurian dan perampokan kekayaan negara," ujar Prabowo.

Prabowo juga mengatakan dirinya menerima laporan mengenai petugas di lapangan yang mendapat ancaman maupun tekanan dari pihak-pihak yang berusaha menghalangi upaya penertiban pemerintah.

Dia meminta seluruh jajaran pemerintahan yang tidak ingin menjalankan tugas sesuai aturan untuk mengundurkan diri dari barisan pemerintahan.

"Saya persilakan saudara-saudara dalam Satgas ini atau dalam jajaran pemerintahan saya, siapa yang tidak mau terus di atas jalan yang benar, saya persilakan Saudara minggir dengan baik," katanya.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan gentar meski menghadapi kelompok yang memiliki sumber daya besar dan berusaha memengaruhi opini publik.

"Biar mereka punya uang ratusan triliun, mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di sosmed, mereka membiayai demonstrasi, kita tidak gentar! Kita bersama rakyat! Kita siap mati untuk rakyat!" tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para aparatur negara yang tetap memegang sumpah jabatan dan menjalankan tugas tanpa melakukan penyimpangan.

Ia mengatakan pemerintah harus terus bekerja untuk masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perlindungan dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.

"Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya, berjuang untuk rakyat kita, berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara, mereka yang tidak punya apa-apa, berjuang mereka yang tidak punya rumah, berjuang untuk mereka yang tidak mengerti makan paginya dari mana, makan sorenya dari mana," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rangkaian kegiatan penyerahan hasil penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara oleh Satgas PKH di Kejaksaan Agung.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan hasil penertiban Satgas PKH tahap VIII di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Masuk Lingkaran Istana, Sikap Kritis Rocky Gerung Disorot Tajam Kader PSI Sentil Wajah Asli Politik

Prabowo mengapresiasi kerja Satgas PKH dalam melakukan penertiban kawasan hutan. Menurutnya, tugas tersebut tidak mudah karena upaya pemerintah untuk menertibkan aset negara dan memberantas berbagai pelanggaran kerap menghadapi perlawanan.

"Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras satuan tugas penertiban kawasan hutan ini, saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah akan terus menghadapi berbagai tantangan dalam upaya memberantas korupsi, penyelundupan, narkotika, penipuan serta tindakan yang dinilai merugikan kekayaan negara.

Pada penyerahan tahap VIII, uang yang diserahkan kepada negara mencapai Rp13.241.335.681.910. Dana tersebut berasal dari tiga sumber.

Pertama, penagihan denda administratif di bidang kehutanan sebesar Rp3.475.738.523.741. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI dari penanganan tindak pidana khusus sebesar Rp1.535.750.234.271.

Sementara sumber ketiga berasal dari penerimaan pajak atas wajib pajak tindak lanjut tugas Satgas PKH sebesar Rp8.229.846.923.898.

Selain penerimaan uang, Satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai pada sektor perkebunan dan pertambangan.

Kawasan yang dikuasai kembali dari sektor perkebunan mencapai 6.206.212,14 hektare, sedangkan dari sektor pertambangan mencapai 14.633,79 hektare.

Satgas PKH juga menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare kepada pemerintah. Dari jumlah tersebut, 140.762,04 hektare berasal dari sektor perkebunan dan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola PT Agrinas Palma Nusantara.

Kemudian, kawasan hutan konservasi dan hutan lindung seluas 118.256,74 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan reforestasi atau pemulihan kembali kawasan hutan.

Adapun kawasan dari sektor pertambangan seluas 211,95 hektare juga diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.

Rangkaian penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai serta meningkatkan penerimaan negara dari penertiban pelanggaran di bidang kehutanan.* (d/dh)

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. MK menjadwalkan pengucapan putusan perkara itu pada Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Panas Jelang Putusan MK! Gugatan Denny Indrayana Soal Ijazah Gibran Dicap 'Makar Terselubung'

Ubedilah kemudian menjelaskan kemungkinan yang terjadi apabila permohonan tersebut dikabulkan. Menurut dia, hal itu dapat berujung pada kekosongan jabatan wakil presiden dan memerlukan proses pengisian jabatan sesuai ketentuan konstitusi.

Dia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Menurut Ubedilah, presiden dapat mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian MPR memilih dan melantik salah satu dari dua nama tersebut.

"Jika itu yang terjadi maka posisi Gibran sudah otomatis tidak lagi menjabat wapres, maka berdasarkan UUD 1945 MPR harus melakukan sidang istimewa untuk memilih wakil presiden yang diajukan presiden," katanya.

Sebaliknya, apabila MK menolak permohonan, menurut Ubedilah Gibran tetap menjabat sebagai wakil presiden karena tidak didiskualifikasi.

Meski demikian, Ubedilah menilai putusan tersebut tetap dapat berdampak pada dinamika politik. Dia memperkirakan perdebatan mengenai legitimasi Gibran di ruang publik masih akan berlangsung apabila permohonan ditolak.

"Jika MK menolak permohonan pemohon maka Gibran tidak didiskualifikasi dan tetap menjadi wakil presiden tetapi legitimasinya lemah di hadapan publik. Selain itu ketegangan politik akan terus terjadi dalam bulan-bulan ke depan," ujarnya.

Gugatan Denny Indrayana dan para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mereka mendalilkan syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi calon presiden dan wakil presiden.

Dalam proses persidangan, KPU menyatakan dokumen persyaratan Gibran telah diterima dan diverifikasi pada 28 Oktober 2023. KPU juga menjelaskan pendidikan Gibran di luar negeri dilengkapi surat keterangan penyetaraan yang menjadi bagian dari dokumen persyaratan pencalonan.

Perkara tersebut masih menjadi kewenangan MK untuk diputus pada tahap akhir persidangan. Hasil akhirnya akan ditentukan melalui putusan hakim konstitusi, bukan berdasarkan prediksi pihak mana pun.* (in/dh)

Koordinator Jawa Barat Tim Hukum Merah Putih, Weldy Jevis Saleh, menyampaikan penilaian tersebut di Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Jelang Putusan MK, Denny Indrayana: Insyaallah Gibran Didiskualifikasi!

Menurut Weldy, perhatian pemerintah dan publik seharusnya lebih diarahkan pada persoalan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Permasalahan yang lebih fokus, terkait permasalahan MBG, Koperasi Merah Putih, itu yang difokuskan," katanya.

Weldy juga mempertanyakan legal standing atau kedudukan hukum para pemohon karena dinilai bukan peserta Pilpres 2024. Ia mengaku kecewa dengan adanya persidangan terkait syarat pendidikan Gibran.

"Kenapa bisa ada persidangan seperti ini? Sangat sakit hati kami melihat hukum di negara ini," ujarnya.

Dia menilai Gibran saat ini seharusnya dapat fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Menurut Weldy, perhatian publik lebih baik diarahkan pada persoalan masyarakat yang berkaitan dengan program pemerintah.

"Wakil Presiden fokus bekerja dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, tiap hari lihat orang keracunan gara-gara MBG, tuh ini kita malah diurus ijazahnya," katanya.

Sementara itu, perkara terkait syarat pendidikan Gibran telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Gugatan tersebut diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Dalam perkara itu, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK dijadwalkan menggelar sidang pembacaan putusan perkara tersebut pada Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB. Puluhan aparat TNI-Polri juga disiagakan di sekitar Gedung MK untuk mengamankan jalannya persidangan.

Penilaian Tim Hukum Merah Putih mengenai gugatan tersebut merupakan pandangan dari pihak yang menyampaikan kritik dan belum menjadi kesimpulan hukum dari Mahkamah Konstitusi.* (in/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal dan domestik. Salah satu perhatian pasar berasal dari perkembangan konflik di Yaman.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Menguat 1,21 Persen ke Level 6.192, Seluruh Sektor Parkir di Zona Hijau

"Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa kota tersebut telah berhasil direbut," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Namun, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Kelompok Houthi juga membantah klaim mengenai keberhasilan pasukan pemerintah yang didukung Arab Saudi tersebut.

Houthi disebut masih mencatat kemajuan di sekitar Taiz dengan menguasai sejumlah jalur pegunungan. Selain itu, kelompok tersebut dilaporkan telah melancarkan serangan ke sejumlah lokasi di Arab Saudi.

Perkembangan geopolitik tersebut menjadi salah satu sentimen yang diperhatikan pasar karena dapat memengaruhi kondisi ekonomi global dan pergerakan mata uang.

Dari Amerika Serikat, pasar juga mencermati perkembangan data inflasi dan ketenagakerjaan. Laporan inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) Agustus disebut berada di bawah ekspektasi, sementara sejumlah data sebelumnya direvisi turun.

Kondisi tersebut dinilai mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga The Federal Reserve pada pertemuan 27-28 Oktober 2026.

Pasar selanjutnya menunggu risalah pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) September serta data klaim awal tunjangan pengangguran AS yang akan menjadi perhatian investor.

Dari dalam negeri, sentimen positif turut datang dari proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mencapai 5,2 persen.

Proyeksi tersebut naik 0,5 poin persentase. Menurut Ibrahim, aktivitas ekonomi Indonesia didukung peningkatan program prioritas pemerintah, investasi yang terhubung dengan negara serta subsidi energi.

Meski demikian, Bank Dunia juga menyoroti sejumlah tantangan ekonomi domestik. PMI manufaktur Indonesia disebut turun menjadi 49,3 pada Agustus, sementara kepercayaan konsumen berada di level 116,8 pada Juli.

Pelebaran defisit juga menjadi perhatian pasar karena dapat memengaruhi persepsi terhadap kondisi fiskal dan peringkat utang Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah mempertahankan subsidi bahan bakar dinilai membantu menekan inflasi. Tingkat inflasi disebut turun dari 4,8 persen pada Februari menjadi 3,4 persen pada Juli 2026.

Bank Dunia juga memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia melebar menjadi 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2026. Sementara inflasi diproyeksikan berada di sekitar batas atas target Bank Indonesia dan pemerintah sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.

Ibrahim memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya. Rupiah diproyeksikan berada dalam rentang Rp17.750 hingga Rp18.030 per dolar AS dan berpotensi kembali melemah.* (oz/dh)

Pada perdagangan hari ini, sebanyak 511 saham tercatat menguat, sedangkan 198 saham melemah dan 254 saham lainnya stagnan.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Menguat 1,36 Persen ke Level 6.118, Didorong Ekspektasi Kebijakan The Fed

Sejumlah indeks utama juga ditutup di zona hijau. Indeks LQ45 naik 0,82 persen ke level 608, indeks JII menguat 1,40 persen ke 369, IDX30 naik 0,41 persen ke 337, sedangkan MNC36 menguat 0,43 persen ke 266.

Seluruh indeks sektoral yang tercatat dalam perdagangan hari ini juga berada di zona hijau. Penguatan terjadi pada sektor energi, konsumer non-siklikal, keuangan, properti, bahan baku, teknologi, kesehatan, konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi dan industri.

Di jajaran saham yang mencatat kenaikan terbesar, PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) menguat 34,78 persen menjadi Rp62 per saham. PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) naik 34,15 persen ke Rp110, sementara PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI) menguat 32 persen menjadi Rp33.

Sementara itu, beberapa saham mencatat penurunan terbesar. PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) turun 14,86 persen ke Rp3.150, PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) melemah 10,79 persen ke Rp124, dan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) turun 9,84 persen menjadi Rp22.

Dengan penguatan 1,21 persen, IHSG mengakhiri perdagangan Selasa di level 6.192 dengan mayoritas saham dan seluruh sektor berada di zona positif.* (oz/dh)

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya membuka kemungkinan melakukan koordinasi melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) maupun bidang pencegahan. Langkah tersebut dilakukan apabila informasi mengenai dugaan pungli belum cukup ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Baca Juga:

• Biar Gak Takut Ditakut-takuti Oknum! Bobby Nasution Gandeng Kejati Amankan Anggaran Sekolah

Setyo mengatakan KPK dapat melakukan jemput bola untuk mengumpulkan informasi yang lebih spesifik, terutama apabila terdapat dugaan pungli dalam penggunaan fasilitas di lingkungan lapas.

"Kalau sekiranya dari Imipas maupun dari Ombudsman belum, kami coba untuk jemput bola, informasi-informasi apa saja yang sifatnya spesifik ya, terutama kalau misalkan pungli," ujarnya.

Menurut Setyo, dugaan pungli harus dibuktikan dengan informasi dan alat bukti yang jelas. KPK perlu memastikan pihak yang diduga menerima maupun memberikan pungutan, jumlah uang, mekanisme pemberian hingga lokasi terjadinya transaksi.

"Tentu kita tidak bisa meraba, tidak bisa menerka, hanya misalkan dugaan ada pungutan liar. Nah, tentu kan harus ada siapa penerimanya, siapa pemberinya, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, di mana tempatnya, dan seterusnya itu pasti harus dipastikan, ya sehingga memenuhi alat bukti," katanya.

Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong sebelumnya menjadi sorotan setelah Ombudsman RI melakukan pemeriksaan. Sejumlah rumah di kompleks lapas disebut memiliki fasilitas menyerupai apartemen dan diduga digunakan sejumlah warga binaan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kemudian menjatuhkan sanksi terhadap 17 pejabat terkait temuan tersebut. Inspektur Jenderal Imipas Rudi Setiawan mengatakan satu pejabat diberhentikan dari status ASN, lima pejabat mendapat hukuman disiplin berat, dan 11 lainnya dijatuhi hukuman disiplin sedang.

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto termasuk pejabat yang diberhentikan dari status ASN.

Rangkaian temuan tersebut kini masih menjadi perhatian pemerintah dan lembaga penegak hukum. KPK menyatakan kemungkinan penanganan dugaan pungli akan bergantung pada informasi serta alat bukti yang diperoleh dalam proses pendalaman.* (dh)

Dalam kunjungan tersebut, Hasanul Jihadi didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Binjai Wahyu Umara.

Baca Juga:

• Pemko Binjai Mulai Perbaiki Jalan Prioritas, Target Awal Maret 2026

"Perbaikan infrastruktur jalan merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kami berharap pekerjaan dapat dilaksanakan secara optimal agar hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Hasanul.

Menurut Hasanul, Pemko Binjai akan terus memastikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan, khususnya proyek yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Peninjauan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan dan target yang telah ditetapkan.

Turut hadir Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kota Binjai Wahyudi Rico, Lurah Rambung, kepala lingkungan serta pengawas kegiatan.

Pemko Binjai berharap perbaikan Jalan Diponegoro dapat mendukung kelancaran aktivitas warga sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di Kecamatan Binjai Selatan.* (dh)

Temuan tersebut didapati saat Rico memimpin Apel Kendaraan Dinas dan Operasional Pemko Medan di halaman Lotte Grosir Medan, Selasa (6/10/2026). Sebanyak 385 kendaraan dari sekitar 5.000 kendaraan dinas dan operasional Pemko Medan dikumpulkan dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Rayu Buyer Manca Negara di JWB ke-4, Rico Waas Pamer Medan 'City That Never Sleeps': Stay One More Day

Saat menemukan kendaraan bermasalah, Rico langsung meminta pengguna segera menyelesaikan persoalan administrasi maupun kondisi kendaraan.

"Kenapa pajak kendaraan ini tidak dibayar? Kenapa dibiarkan tanpa plat dan kaca spion?" tegas Rico.

Dari pemeriksaan tersebut, persoalan tidak hanya ditemukan pada sepeda motor. Rico juga memeriksa mobil dinas camat, mulai dari kabin, bodi hingga bagian mesin.

Salah satu kendaraan dinas yang digunakan Camat Medan Area diketahui belum membayar pajak. Rico menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena kendaraan dinas merupakan aset pemerintah.

"Bagaimana kalau tidak kita periksa hari ini? Persoalan ini bisa sampai bulan depan, tahun depan, lima tahun ke depan, bahkan bisa sampai sepuluh tahun," ujar Rico.

Menurut Rico, pemeriksaan tersebut menunjukkan pengelolaan kendaraan dinas Pemko Medan masih perlu dibenahi. Selain ketertiban administrasi, perawatan kendaraan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan juga harus menjadi perhatian.

"Dari tinjauan saya secara langsung, banyak sekali kendaraan dinas ini, terutama sepeda motor tadi yang mati, secara platnya mati, mungkin pajaknya belum dibayarkan," katanya.

Rico menegaskan seluruh kendaraan dinas harus tertib administrasi, dirawat dengan baik dan digunakan oleh pihak yang memang memiliki hak. Kendaraan pemerintah juga tidak boleh dipindahtangankan maupun digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dia meminta seluruh OPD segera melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan aset tidak kembali menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Hari ini, ini baru 385. Kami minta seluruh OPD untuk mengecek semuanya. BKAD tugasnya di beberapa waktu ke depan untuk mengecek secara keseluruhan," ujar Rico.

Pemeriksaan kendaraan dinas tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan membenahi pengelolaan aset daerah, terutama dari sisi administrasi, kelayakan kendaraan dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.* (dh)

Hal itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi peserta Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Pacu UMKM Pangan Tembus Pasar Ekspor, Pemprov Sumut & BBPOM Bagikan 10 Ribu Sertifikat Halal Gratis

Bobby mencontohkan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumut yang menurutnya dapat berjalan efektif berkat kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri dan Kejaksaan.

Menurutnya, sinergi antarinstansi juga diperlukan dalam mendukung sejumlah program strategis lain, termasuk ketahanan pangan dan pengembangan Food Estate.

Bobby mengatakan Sumut memiliki posisi strategis sebagai salah satu produsen pangan terbesar nasional. Karena itu, berbagai pihak perlu berkolaborasi untuk mendukung program swasembada pangan dan pengembangan kawasan Food Estate.

Selain sektor pangan, Bobby menyoroti pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Menurutnya, keamanan yang terjaga menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum serta kenyamanan bagi investor.

"Bukan hanya menjanjikan kepada investor, tetapi memastikan saat mereka masuk ke sini ada kepastian hukum dan keamanan yang terjaga dengan baik," tegas Bobby.

Sementara itu, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Rakhmad Setyadi mengatakan kunjungan PKDN Sespimti Polri ke Sumatera Utara bertujuan mempelajari kepemimpinan strategis daerah dalam mengelola program strategis nasional.

"Tujuan utama kami di Sumut adalah belajar kepada Pak Gubernur mengenai kepemimpinan daerah dalam mengelola program nasional, khususnya terkait ketahanan pangan melalui Food Estate, hilirisasi, serta pengelolaan investasi di KEK Sei Mangkei," kata Rakhmad.

Rakhmad menjelaskan peserta PKDN terdiri dari perwira menengah dan tinggi Polri, TNI serta Kejaksaan. Para peserta dipersiapkan menjadi calon pimpinan masa depan yang diharapkan memahami sinergi dalam tata kelola pemerintahan pusat dan daerah.

Rangkaian kegiatan PKDN Sespimti Polri di Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung hingga Jumat mendatang.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda pembelajaran peserta PKDN dalam memahami pengelolaan program strategis daerah sekaligus memperkuat pemahaman mengenai kolaborasi lintas instansi.* (dh)

Kolaborasi tersebut ditujukan untuk memastikan mutu dan keamanan produk pangan sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM Sumatera Utara, termasuk produk yang berpotensi dipasarkan ke luar negeri.

Baca Juga:

• Biar Gak Takut Ditakut-takuti Oknum! Bobby Nasution Gandeng Kejati Amankan Anggaran Sekolah

Timur mengatakan pengawasan bersama seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar peningkatan produksi UMKM juga diikuti dengan peningkatan kualitas.

"Kita berharap dengan melakukan pengawasan bersama seluruh stakeholder maka bukan hanya kuantitas, juga kualitas produksi UMKM di Sumut juga naik kelas. Langkah ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing pangan nasional, khususnya produk olahan pangan UMKM yang diekspor," ujar Timur.

Timur juga menyampaikan perhatian Pemprov Sumut terhadap pengembangan UMKM melalui penyediaan hingga 10.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di Sumatera Utara.

Selain itu, Pemprov Sumut menyambut baik usulan BBPOM Medan untuk membangun fasilitas produksi bersama yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk menghasilkan produk sesuai standar keamanan pangan.

Sementara itu, Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait mengatakan pihaknya juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan sejumlah program dan produk pangan.

Salah satunya pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih agar pelaksanaannya memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku.

BBPOM Medan juga terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang dihasilkan UMKM. Dalam pelaksanaannya, BBPOM berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut, termasuk dalam pengawasan produk yang akan diekspor.

"Karena negara luar mempunyai standar sendiri dalam pengawasan produk pangan olahan yang masuk ke negaranya. BBPOM sendiri telah mengeluarkan 5.000 sampai 6.000 dokumen setiap tahunnya," kata Mojaza.

Menurut Mojaza, pemenuhan standar keamanan dan mutu menjadi penting karena produk pangan yang masuk ke negara lain harus mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing negara.

Kolaborasi Pemprov Sumut dan BBPOM Medan diharapkan dapat memperkuat jaminan mutu, keamanan serta kelayakan produk pangan olahan yang beredar di masyarakat. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian Sumatera Utara.* (dh)

Hal itu disampaikan Surya saat menghadiri Temu Alumni IAIN/UINSU sekaligus Pengukuhan Pengurus Forum Alumni UINSU Medan di Aula Gedung H Anif, Kampus UINSU Medan, Jalan IAIN Nomor 1, Medan, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Harga Cabai Merah Keriting di Sejumlah Wilayah Sumut Tembus Rp92.500 Per Kilogram, Jauh di Atas HET

Surya mengatakan alumni dapat berkontribusi melalui gagasan, jejaring kerja sama, pengembangan kompetensi mahasiswa, peluang magang dan pekerjaan, riset, inovasi hingga kegiatan sosial.

"Dari kondisi itu, alumni dapat berkontribusi melalui berbagai cara. Melalui pemikiran atau gagasan, jejaring kerja sama, mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa, menghadirkan peluang magang dan pekerjaan, memperkuat riset dan inovasi, maupun berkontribusi sosial bagi masyarakat," ujar Surya.

Menurut Surya, hubungan antara alumni dan almamater perlu berkembang dari sekadar ikatan emosional menjadi kolaborasi yang menghasilkan karya nyata. Hal itu dinilai sejalan dengan upaya Pemprov Sumut meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Ia juga menilai UINSU memiliki peran penting dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moral, kepedulian sosial dan kemampuan menjawab berbagai persoalan di tengah perubahan zaman.

"Tentunya sebagai institusi pendidikan tinggi Islam, UINSU tidak hanya memiliki tanggung jawab melahirkan lulusan unggul secara keilmuan, tetapi juga generasi bermoral, peduli kepada masyarakat, serta mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan zaman," katanya.

Surya berharap Forum Alumni UINSU dapat menjadi ruang bersama untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara alumni, universitas, mahasiswa, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi menyambut baik setiap upaya yang memperkuat kolaborasi, yang menjadi semangat kita membangun daerah. Menuju Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Karenanya mari jadikan forum ini sebagai rumah bersama bagi para alumni. Dan semoga bisa berkontribusi nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Rektor UINSU Nurhayati mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap dunia pendidikan tinggi. Dia mengatakan UINSU terus berupaya mencetak lulusan berkualitas yang mampu mengisi berbagai posisi dan menjalankan peran penting di tengah masyarakat.

Nurhayati juga berharap UINSU dapat terus berkontribusi dalam pembangunan Sumatera Utara melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Para alumni diharapkan ikut menjaga serta mengharumkan nama almamater di berbagai bidang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kakanwil Kemenhaj Umroh Zulkifli Sitorus, Ketua Forum Alumni UINSU Hasan Matsum beserta jajaran, Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak, Ketua Baznas Sumut Mohammad Hatta serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Pengukuhan pengurus Forum Alumni UINSU tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran alumni dalam mendukung pengembangan almamater sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara.* (dh)

Program pendampingan tersebut merupakan inisiatif Kejati Sumut melalui Jaksa Sahabat Pendidik. Program ini ditujukan untuk memberikan pendampingan kepada kepala sekolah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA), terutama dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Baca Juga:

• Dorong UMKM Naik Kelas! Pemprov Sumut & BBPOM Bagikan 10 Ribu Sertifikat Halal dan Kawal MBG

Hal itu disampaikan Bobby saat sosialisasi program Jaksa Sahabat Pendidik di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (6/10/2026).

"Ini inisiasi yang sangat luar biasa, memberikan rasa aman, membuat kepala sekolah, guru lebih tenang dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran sekolah, karena kita ingin pendidikan kita terus meningkat tata kelolanya," kata Bobby.

Menurut Bobby, kepala sekolah, KPA dan PA menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya berupa ancaman atau tekanan dari organisasi maupun individu yang tidak bertanggung jawab terkait pengelolaan anggaran.

"Kalau sekelas gubernur yang nakut-nakuti itu levelnya tingkat provinsi, nasional dan internasional, bupati tambah tingkat kabupaten yang nakut-nakuti, kecamatan tambah level kecamatan, sekolah tambah lagi yang nakut-nakuti yang levelnya desa, bahkan RT, kami berharap ini bisa kita tangani bersama," ujarnya.

Kepala Kejati Sumut Muhibuddin mengatakan program Jaksa Sahabat Pendidik tidak hanya berkaitan dengan pendampingan pengelolaan anggaran, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pendidikan.

Menurut Muhibuddin, pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Karena itu, pendampingan hukum diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai ketentuan.

"Sahabat itu mengingatkan saat sahabatnya salah, mendukung saat sahabatnya benar, ini upaya kita untuk membenahi penyelenggaraan pendidikan kita sehingga bisa lebih meningkat lagi," kata Muhibuddin.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, Kejati Sumut juga meluncurkan hotline pengaduan. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat, guru dan kepala sekolah untuk melaporkan dugaan tindakan melawan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.

Laporan yang dapat disampaikan antara lain terkait penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar (pungli) hingga dugaan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri bupati dan wali kota se-Sumut, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumut serta kepala dinas pendidikan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Turut hadir kepala sekolah dan guru secara daring maupun luring serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota.

Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, Pemprov Sumut dan Kejati Sumut berharap pengelolaan anggaran sekolah semakin tertib sekaligus memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas.* (dh)

Sementara secara month to month (mtm), inflasi Sumut pada September 2026 tercatat sebesar 0,14 persen.

Baca Juga:

• Anomali Cabai Sumut: Surplus tapi Harga Mahal, Pemprov Prioritaskan Pasokan Dalam Daerah dan Beli Panen Petani

"Sumut dari data BPS, nomor empat terendah se-Indonesia," kata Evan.

Menurut Evan, posisi Sumut sebagai salah satu daerah dengan inflasi terendah tersebut telah dipertahankan selama dua bulan terakhir.

Ia mengatakan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk mengendalikan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga pangan di masyarakat.

Selain GPM, Biro Perekonomian Sumut menjalankan sejumlah kebijakan bersama berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut mencakup menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terpenuhi, serta menjaga harga eceran tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok.

"Ini sesuai arahan Pak Gubernur untuk menjaga kestabilan harga," ujarnya.

Evan juga menyebut pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini berada di kisaran 5 persen. Sementara pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemprov Sumut menerapkan kebijakan yang dilakukan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan.

"Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kebijakan ekonomi selalu kami jalankan dengan berkolaborasi," katanya.

Pemprov Sumut juga rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan intervensi yang telah dijalankan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk aksi di lapangan.

Pengendalian harga dilakukan melalui kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah intervensi ketika terdapat potensi gangguan pasokan maupun kenaikan harga.

Menurut Evan, BUMD yang bergerak di sektor pangan dapat melakukan intervensi untuk menjaga pasokan ketika mulai muncul isu kelangkaan di pasar.

"Kami berusaha untuk menjaga agar pasokan ini tetap terjaga di pasar, tidak ada yang namanya kelangkaan lagi. Dan biasanya ketika isu kelangkaan itu sudah mulai, kami juga punya BUMD yang bergerak di bidang pangan, itu yang mengintervensi dalam artian menjaga pasokan," jelasnya.

Pemprov Sumut selanjutnya akan terus memantau perkembangan inflasi dan harga kebutuhan pokok melalui koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas perekonomian daerah.* (dh)

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Anomali Cabai Sumut: Surplus tapi Harga Mahal, Pemprov Prioritaskan Pasokan Dalam Daerah dan Beli Panen Petani

Timur mengatakan pengawasan produk pangan UMKM perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pengawasan tidak hanya bertujuan menjaga kuantitas produksi, tetapi juga memastikan kualitas produk yang dihasilkan pelaku usaha.

"Kita berharap dengan melakukan pengawasan bersama seluruh stakeholder maka bukan hanya kuantitas, juga kualitas produksi UMKM di Sumut juga naik kelas. Langkah ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing pangan nasional, khususnya produk olahan pangan UMKM yang diekspor," ujar Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Timur juga menyampaikan perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan UMKM. Salah satu dukungan yang diberikan adalah penyediaan hingga 10.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di Sumut.

Pemprov Sumut juga menyambut baik usulan BBPOM Medan terkait pembangunan fasilitas produksi bersama. Fasilitas tersebut nantinya dibangun pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM.

Sementara itu, Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait menyampaikan sejumlah hal yang membutuhkan penguatan kolaborasi antara BBPOM dan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih agar seluruh pelaksanaannya memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku.

BBPOM Medan juga terus melakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang dihasilkan UMKM. Dalam pelaksanaannya, BBPOM selama ini berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag dan ESDM) Sumut dalam pendampingan UMKM serta pengawasan produk yang akan diekspor.

Mojaza menjelaskan, produk pangan yang akan masuk ke negara lain harus memenuhi standar yang ditetapkan masing-masing negara tujuan.

"Karena negara luar mempunyai standar sendiri dalam pengawasan produk pangan olahan yang masuk ke negaranya. BBPOM sendiri telah mengeluarkan 5.000 sampai 6.000 dokumen setiap tahunnya," kata Mojaza.

Menurutnya, penguatan pengawasan dan pendampingan diperlukan agar produk pangan olahan UMKM dapat memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang berlaku.

Kolaborasi Pemprov Sumut dan BBPOM Medan diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produknya, sekaligus memastikan produk pangan yang beredar maupun yang dipasarkan ke luar negeri memenuhi ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendukung perlindungan kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk UMKM Sumatera Utara.* (dh)

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menyambut peserta Jelajah Wisata Budaya (JWB) ke-4 dalam acara welcome dinner di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (5/10/2026) malam.

Baca Juga:

• Gak Cuma Urus Imunisasi! Rico Waas Sulap 7.668 Kader Posyandu Medan Jadi 'Radar' 6 Layanan Dasar

Di hadapan para buyer dari Thailand, Malaysia, Singapura dan sejumlah daerah di Indonesia, Rico memperkenalkan Medan sebagai kota multikultur, multiagama dan multiras dengan masyarakat yang hidup berdampingan.

Menurut Rico, keberagaman budaya Melayu, Batak, Jawa, Karo, Minang, Aceh, Tionghoa hingga India menjadi bagian dari daya tarik wisata Kota Medan yang perlu terus dipromosikan.

Ia mengatakan keberagaman tersebut juga terlihat dari berbagai tradisi budaya dan perayaan keagamaan yang hidup di Medan, seperti Thaipusam, Deepavali dan Imlek.

"Sangat tepat JWB ke-4 ini dilaksanakan di Medan karena kota ini unlimited to explore," ujar Rico.

Rico mengatakan Pemko Medan tengah menyiapkan sejumlah kawasan strategis pariwisata, di antaranya Lapangan Merdeka, Kesawan, Kota Tua, Istana Maimun, Masjid Raya dan Taman Sri Deli.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat daya tarik wisata, tetapi juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.

"Kebudayaan adalah soft diplomacy kita. Bagi Indonesia, kekayaan budaya adalah soft power untuk dipromosikan ke luar negeri," tegasnya.

Selain wisata budaya, Rico turut memperkenalkan Medan sebagai the city that never sleeps dengan beragam pilihan kuliner yang dapat dinikmati hampir 24 jam.

Ia juga menyebut sejumlah aktivitas publik seperti Car Free Day dan Car Free Night yang menghadirkan seni, budaya dan kreativitas anak muda sebagai bagian dari daya tarik Kota Medan.

Rico kemudian mengajak para buyer dan seller peserta JWB memperpanjang masa kunjungan di Kota Medan untuk menikmati kuliner khas sekaligus mengenal produk UMKM lokal.

Ia merekomendasikan kunjungan ke Gallery Mustika Deli yang menampilkan berbagai produk unggulan UMKM hasil kurasi.

"Stay one more day di Kota Medan agar memberikan kesan mendalam," ajaknya.

Rico berharap JWB ke-4 tidak hanya menjadi ajang pertemuan antarpelaku pariwisata. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana memperluas jejaring, membuka peluang kemitraan dan memperkenalkan Medan sebagai destinasi wisata budaya yang memiliki keberagaman.

Sementara itu, Ketua ASPPI DPD Sumut Achmad Fauzi Lubis mengatakan JWB ke-4 menjadi momentum untuk melibatkan berbagai pelaku wisata dan memperkuat hubungan antarpelaku industri pariwisata.

"Ke depannya akan dijadikan paket wisata," tegas Achmad Fauzi.

Menurutnya, potensi Medan perlu diperkenalkan lebih luas kepada wisatawan, mulai dari budaya, kawasan bersejarah, museum, destinasi wisata hingga kuliner.

JWB ke-4 berlangsung pada 5-8 Oktober 2026. Selain mengeksplorasi destinasi wisata di Kota Medan, rangkaian kegiatan juga membawa peserta mengenal pariwisata Karo, khususnya Desa Dokan di Kecamatan Merek.

Peserta tidak hanya diajak mengunjungi Desa Dokan, tetapi juga mengenal alam, budaya, kuliner dan keramahan masyarakat setempat.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Rapat Konsolidasi Penguatan Tata Kelola Posyandu 6 SPM di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Pemko Medan Temukan Masalah Kendaraan Dinas: Pajak Belum Dibayar hingga Pengguna Tak Sesuai

"Jangan dianggap Posyandu hanya untuk imunisasi atau kesehatan ibu dan anak. Posyandu masa kini adalah program yang sangat luas dan menjadi motor penggerak untuk membantu pekerjaan pemerintah," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, Kota Medan saat ini memiliki 7.668 kader Posyandu. Para kader tersebut diharapkan menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lingkungan masing-masing.

Rico menyebut kader dapat membantu mendeteksi persoalan seperti anak putus sekolah, rumah tidak layak huni (RTLH), hingga akses terhadap air bersih.

"Lewat ketelitian para kader di lingkungan rumah tangga, Pemko Medan menargetkan penanganan cepat terhadap berbagai isu sensitif, seperti anak yang putus sekolah, rumah tidak layak huni (RTLH) dan akses air bersih," katanya.

Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan kader. Menurutnya, laporan di lapangan harus berujung pada penanganan dan tidak berhenti sebagai data semata.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemko Medan menyiapkan sejumlah mekanisme pendukung. Di antaranya sistem pelaporan yang sederhana, aplikasi atau sistem rekapitulasi berbasis enam kategori pelayanan, serta pembagian tugas kader berdasarkan bidang tertentu.

Pembagian tugas tersebut diharapkan membuat kader dapat bekerja lebih efektif dan tidak harus menangani seluruh persoalan secara bersamaan.

Sementara itu, Ketua Pembina Posyandu Kota Medan Ny. Airin Rico Waas menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD untuk menyamakan pemahaman mengenai konsep Posyandu 6 SPM.

Airin juga mengusulkan adanya sekretariat atau pos pengaduan Posyandu 6 SPM yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan dasar.

Rapat konsolidasi tersebut turut dihadiri Pj Ketua DWP Kota Medan Ny. Fahriatun Nisa Erfin Fahrurrazi dan sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Melalui penguatan Posyandu 6 SPM, Pemko Medan berharap kader di tingkat lingkungan dapat berperan lebih aktif dalam mendeteksi kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat koordinasi penanganan berbagai persoalan pelayanan dasar.* (dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan MB telah datang memenuhi undangan penyidik. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi pernyataannya yang beredar di media sosial.

Baca Juga:

• Di Era Prabowo, Rocky Gerung Sebut Koperasi Mulai Didorong Jadi Kekuatan Ekonomi: Tak Lagi Sekadar Tetesan CSR

Dalam video yang beredar, MB disebut menyampaikan pernyataan mengenai almarhumah Winda Lorenza Gowasa dan dugaan keterlibatan mantan suami Winda dengan seorang mantan Wakapolda Sumut. Pernyataan tersebut kemudian dilaporkan ke Polda Sumut oleh Brigadir Iman Syahputra Harefa.

Ferry mengatakan dalam pemeriksaan, MB mengakui bahwa dirinya merupakan orang yang menyampaikan pernyataan dalam video viral tersebut. Ia menyebut MB mengaku memperoleh cerita tersebut dari Winda sebelum korban meninggal dunia.

Sementara itu, Iman sebelumnya telah membuat laporan terhadap tiga akun media sosial yang diduga menyebarkan video berisi tudingan bahwa dirinya pernah menjual Winda kepada atasannya. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1481/IX/2026 SPKT Polda Sumut tanggal 3 September 2026.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Bayu Wicaksono sebelumnya mengatakan laporan tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah penyidik menemukan unsur pidana dalam dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Kasus ini berkaitan dengan kematian Winda Lorenza Gowasa di rumahnya di Komplek Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, pada 2 Agustus 2026. Kepolisian sebelumnya menyampaikan korban diduga meninggal akibat tembakan dari senjata api milik mantan suaminya, Brigadir Imansyah Harefa.

Namun, keluarga Winda sempat mempertanyakan penyebab kematiannya dan membuat laporan dugaan pembunuhan ke Polda Sumut. Keluarga menyatakan menemukan sejumlah kejanggalan pada jenazah korban.

Di sisi lain, hasil pemeriksaan dokter forensik yang dikutip dalam sumber menyebut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Winda. Pemeriksaan juga menyatakan luka tembak yang dialami korban memiliki ciri luka tembak tempel.

Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut juga menemukan residu tembakan pada tangan kanan dan sekitar leher korban serta pada bagian pundak kanan pakaian korban. Sementara pemeriksaan terhadap tubuh dan pakaian Imansyah dilaporkan tidak menemukan residu tembakan.

Polisi juga menyatakan proyektil yang ditemukan dalam tubuh korban identik dengan peluru dari revolver kaliber 38 yang diperiksa penyidik.

Pemeriksaan terhadap MB kini menjadi bagian dari proses penanganan laporan terkait video viral tersebut. Sementara dugaan mengenai penyebab kematian Winda dan berbagai tudingan yang beredar masih menjadi bagian dari proses hukum dan klarifikasi pihak terkait.* (tm/dh)