Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik memeriksa sejumlah saksi untuk menggali informasi terkait proses pengumpulan uang, pemberian kepada pihak Kementerian Kehutanan, hingga mekanisme pengembaliannya.

Baca Juga:

• NasDem Soroti OTT Bupati Pemalang: Kepala Daerah Harusnya Belajar dari Kasus Sebelumnya

"RSD, Kepala Desa Setiang, didalami terkait pengumpulan uang untuk Bupati, yang kemudian diberikan untuk pihak Kemenhut," ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Selain itu, KPK juga meminta keterangan dari Bendahara KUD Prima Sehati Julhensa, Wakil Ketua KUD Prima Sehati Edi Wandra, serta anggota KUD Prima Sehati Saparudin. Ketiganya diperiksa terkait dugaan pemberian sejumlah uang dalam mata uang dolar Singapura (SGD) kepada pihak Kementerian Kehutanan dan proses pengembaliannya.

Menurut Budi, penyidik masih mendalami apakah seluruh uang yang sebelumnya diberikan telah dikembalikan atau masih terdapat bagian yang belum diselesaikan.

"Kepada sejumlah saksi tersebut, penyidik secara umum mendalami keterangan terkait pemberian sejumlah uang SGD kepada pihak Kemenhut dan pengembalian uangnya. Penyidik masih terus mendalami apakah uang yang diberikan tersebut sudah seluruhnya dikembalikan," jelasnya.

Dalam pemeriksaan lanjutan, KPK juga mendalami dugaan penukaran uang melalui money changer. Hal tersebut dikonfirmasi dari pemeriksaan terhadap ASN Pemerintah Provinsi Riau Fauzan Abdillah serta pihak swasta Tri Kurniawan Ahmadi.

"FZ, ASN Pemprov Riau, diperiksa terkait penukaran uang ke Money Changer yang diperintahkan FAH. TKA swasta diperiksa terkait penukaran uang ke Money Changer," kata Budi.

KPK sebelumnya juga telah memanggil sejumlah saksi yang diduga mengetahui proses pengembalian uang oleh Raja Juli Antoni. Namun, beberapa saksi belum memenuhi panggilan penyidik sehingga akan dilakukan pemanggilan ulang.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengakui pernah menerima sebuah amplop dari Bupati Kuansing Suhardiman Amby saat agenda audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Raja Juli menyebut pertemuan tersebut berlangsung secara resmi setelah adanya permohonan audiensi dari Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Raja Juli mengklaim tidak mengetahui isi amplop tersebut dan langsung meminta ajudannya mengembalikan karena merasa tidak memiliki hak untuk menerima pemberian tersebut.

KPK kini masih mendalami rangkaian peristiwa tersebut untuk memastikan alur pemberian uang, pihak yang terlibat, serta status pengembalian dana dalam perkara dugaan suap tersebut.* (oz/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pelibatan para pakar diperlukan agar pelaksanaan program MBG mendapat pengawasan dari pihak yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan pangan.

Baca Juga:

• Utang Rp1,6 Triliun BGN Jadi Sorotan, Sudaryono Pastikan Pembayaran Tunggu Audit

Menurut Sudaryono, BGN membuka kesempatan bagi berbagai tenaga profesional untuk memberikan masukan dalam pelaksanaan program MBG. Para ahli tersebut diharapkan dapat membantu memastikan kualitas makanan, kandungan gizi, hingga efektivitas program di berbagai daerah.

Beberapa pihak yang berpotensi masuk dalam Dewan Pengawas antara lain ahli gizi, dokter anak, dokter gizi, dokter kandungan, serta chef. Keterlibatan chef dinilai penting untuk memberikan masukan terkait penyusunan menu agar makanan bergizi tetap menarik dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.

"Termasuk juga chef untuk bisa ngasih tips dan lain-lain. Jadi kami membuka diri terhadap segala masukan dan khususnya kami pasti akan sangat bersyukur manakala kita dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang betul-betul ahli di bidang itu," katanya.

BGN juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperluas keterlibatan para pakar sebelum 5 Agustus 2026. Para ahli dari berbagai bidang akan dilibatkan dalam penyusunan kajian bersama terkait pengembangan program MBG.

Sudaryono menjelaskan sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam pengawasan program tersebut, di antaranya penanganan stunting, penyusunan menu makanan, kandungan gizi, hingga strategi intervensi di wilayah dengan angka stunting tinggi.

"Dengan melibatkan banyak ahli gizi, dokter-dokter gizi, dokter anak dan lain-lain, maka kami ingin mendapatkan lebih banyak masukan terkait stunting, terkait menu, terkait kandungan gizinya dan seterusnya," jelasnya.

Selain tenaga kesehatan dan ahli pangan, BGN juga berencana melibatkan organisasi profesi serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Asosiasi chef menjadi salah satu pihak yang akan diajak berdiskusi untuk memberikan masukan mengenai penyajian dan kualitas menu MBG.

BGN berharap keberadaan Dewan Pengawas dapat memperkuat tata kelola program MBG agar berjalan sesuai standar, sekaligus memastikan makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat penerima manfaat.* (in/dh)

Sudaryono mengatakan saat ini proses pemeriksaan masih berjalan oleh auditor. Menurutnya, hasil audit menjadi dasar utama sebelum pemerintah melakukan pembayaran terhadap seluruh kewajiban tersebut.

Baca Juga:

• Viral Sekolah Rusak di Grobogan, Kepala BGN Tegaskan Tak Berkaitan dengan MBG

Ia menegaskan penyelesaian utang tersebut harus mengikuti mekanisme dan sistem yang berlaku, bukan berdasarkan keputusan pribadi. Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai aturan.

Sudaryono juga menyebut keterlibatan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang sebelumnya berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dalam proses penyelesaian administrasi.

"Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar sesuai dengan mekanisme, mana itu yang kita selesaikan," katanya.

Meski masih menunggu hasil audit dan proses administrasi, Sudaryono memastikan persoalan tunggakan tersebut menjadi salah satu hal yang harus segera diselesaikan. Ia menyebut waktu menjadi faktor penting karena BGN memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kompetitor utama kami ini adalah waktu. We are racing against time. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu bagaimana semua persoalan bisa kita selesaikan segera satu per satu," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan adanya tunggakan kepada pihak ketiga sebesar Rp1,6 triliun yang berasal dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada 2025, namun pembayarannya belum terealisasi.

Pembayaran tersebut nantinya akan dilakukan melalui mekanisme tunggakan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026.

Namun, proses pembayaran masih menunggu penyelesaian revisi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Selain itu, kajian dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, dan BPKP juga diperlukan sebelum pembayaran dilakukan.

BGN memastikan seluruh proses penyelesaian tunggakan akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan aturan yang berlaku.* (in/dh)

Melalui aturan baru tersebut, besaran tukin mengalami penyesuaian setelah sebelumnya mengacu pada Perpres Nomor 102 Tahun 2018 untuk lingkungan TNI dan Perpres Nomor 104 Tahun 2018 untuk Kemhan.

Baca Juga:

• Ramai Polemik 'Londo Ireng', Hasan Nasbi Minta Publik Tak Salah Tafsir Ucapan Prabowo

Sementara itu, pejabat dengan pangkat bintang tiga seperti Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan mendapatkan tunjangan sebesar Rp44,87 juta per bulan.

Kenaikan tersebut juga berlaku bagi prajurit dengan pangkat paling rendah. Prajurit TNI dengan pangkat terendah mendapatkan tukin sekitar Rp2,5 juta per bulan, sedangkan prajurit kelas dua memperoleh sekitar Rp2,9 juta per bulan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan kenaikan tukin tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap peningkatan kinerja organisasi serta capaian reformasi birokrasi di lingkungan Kemhan dan TNI.

"Beberapa pertimbangan lain yakni hasil penilaian Reformasi Birokrasi (RB) menunjukkan bahwa Kemhan dan TNI telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan indeks tunjangan kinerja," ujar Rico dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Menurut Rico, penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berdasarkan asesmen yang berlaku.

Ia menjelaskan sejak 2018, Kemhan dan TNI belum mendapatkan kenaikan indeks tunjangan kinerja. Padahal, sejumlah kementerian dan lembaga lain telah lebih dulu memperoleh penyesuaian tukin dengan besaran yang bervariasi.

Dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah berharap peningkatan tunjangan kinerja dapat mendorong profesionalisme, meningkatkan motivasi kerja, serta memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pertahanan negara.* (in/dh)

Sudaryono mengatakan dirinya menerima banyak pertanyaan terkait viralnya kondisi sekolah yang dibandingkan dengan bangunan dapur MBG. Sebagai putra daerah Grobogan, ia menegaskan informasi tersebut harus dipahami secara objektif.

Baca Juga:

• Hindari Fitnah, Sudaryono Larang Pertemuan Tertutup dengan Mitra MBG

Ia menjelaskan pemerintah terus menjalankan program perbaikan sarana pendidikan secara bertahap. Pada 2025, sebanyak lebih dari 16 ribu sekolah telah direnovasi. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah di berbagai daerah.

Sudaryono mengimbau masyarakat untuk melaporkan sekolah yang mengalami kerusakan melalui portal resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurutnya, setiap laporan akan ditindaklanjuti agar proses perbaikan dapat segera dilakukan.

Ia juga menilai perbandingan antara sekolah yang rusak dengan bangunan dapur MBG tidak tepat karena keduanya berasal dari skema pembiayaan yang berbeda.

"Dapur MBG dibangun oleh mitra melalui skema yang telah ditetapkan, sedangkan perbaikan sekolah menggunakan anggaran pemerintah. Jadi keduanya tidak bisa dibandingkan seolah-olah saling berkaitan," tegasnya.

Lebih lanjut, Sudaryono menyebut fokus Badan Gizi Nasional saat ini adalah memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) agar program pemberian makan bergizi gratis berjalan optimal.

Sebelumnya, kondisi SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, menjadi perhatian publik setelah atap dua ruang kelas ambrol sejak awal 2026. Demi keselamatan siswa, kegiatan belajar mengajar sementara dipindahkan ke musala.

Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah, dinas pendidikan, serta Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal, Gogot Suharwoto, memastikan pemerintah segera merealisasikan revitalisasi SD Negeri Tanggirejo. Kepala sekolah juga dijadwalkan diundang ke Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bagian dari proses perbaikan.

Pemerintah menegaskan revitalisasi sekolah menjadi salah satu prioritas nasional guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh peserta didik.* (d/dh)

Penangkapan tersebut menuai perhatian berbagai pihak, termasuk dari Komisi II DPR RI. Kapoksi Fraksi NasDem Komisi II DPR, Ujang Bey, mengaku prihatin karena penangkapan kepala daerah kembali terjadi hanya berselang beberapa hari dari kasus serupa.

Baca Juga:

• Golkar Soroti Maraknya OTT Kepala Daerah, Doli: Apa Sudah Tak Paham Batas Korupsi?

Menurutnya, rentetan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan serta menjauhi praktik korupsi.

Ujang menilai pemberitaan mengenai OTT yang terjadi belakangan ini semestinya mampu meningkatkan kesadaran para pejabat daerah untuk menahan diri dari tindakan yang melanggar hukum.

"Harusnya, pemberitaan beberapa hari kemarin terkait OTT oleh KPK sudah semestinya membuat para kepala daerah semakin mawas diri dan menahan sikap koruptifnya," katanya.Ia mengaku belum mengetahui secara pasti faktor yang menyebabkan masih adanya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, meski penindakan hukum terus dilakukan.

"Saya tidak tahu, apakah karena faktor tekanan kebutuhan atau hal lain membuat kepala daerah tidak mampu mengendalikan diri," tambahnya.

Lebih lanjut, Ujang mengungkapkan Komisi II DPR RI berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pada masa reses.

Pertemuan tersebut dijadwalkan membahas maraknya kasus hukum yang menjerat kepala daerah, sekaligus mencari langkah pencegahan agar praktik korupsi dapat diminimalkan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan tim penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp2 miliar dalam operasi tangkap tangan tersebut.

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai sejumlah lebih dari Rp2 miliar. Dan tentunya barang bukti-barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan ini," ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta.

Hingga kini seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026 dan kembali menjadi sorotan publik terkait upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.* (d/dh)

Baca Juga:

• Harta Lurah Syerly Disorot Usai Viral 'Cie Curhat Dia Bah', Kekayaannya Tercatat Rp84,2 Juta

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur larangan penggunaan rokok elektronik atau vape sebagai langkah memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.

Kebijakan tersebut sebelumnya telah diberlakukan melalui instruksi Gubernur Sumatera Utara kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara bagi masyarakat umum, aturan tersebut masih sebatas imbauan.

Baca Juga:

• Rico Waas Respons Viral Lurah Paya Pasir, Dugaan Pelanggaran Etik ASN Kini Diproses

"Larangan penggunaan vape bagi ASN, PPPK, dan pegawai BUMD sudah diberlakukan. Kini DPRD menyambut baik sehingga akan didorong menjadi Peraturan Daerah," ujar Mulyono dalam talkshow di TVRI Sumut bersama Dinas Kominfo Sumut, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, kebijakan itu diambil karena rokok elektrik dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai media baru penyalahgunaan narkotika. Meski tidak semua produk vape mengandung zat terlarang, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif guna melindungi masyarakat, khususnya aparatur pemerintah.

Selain mendorong lahirnya Perda, Pemprov Sumut juga membentuk Tim Terpadu Penanganan Narkoba yang melibatkan berbagai instansi seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polda Sumut, serta unsur pemerintah daerah.

Tim tersebut menjalankan tiga strategi utama, yakni pencegahan, penindakan terhadap jaringan pengedar, dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

"Kami melakukan razia gabungan ke lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba. Jika hasil asesmen menunjukkan seseorang hanya sebagai pengguna, maka akan direhabilitasi. Namun jika terbukti sebagai pengguna sekaligus pengedar, proses hukum tetap berjalan," jelas Mulyono.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, Tatar Nugroho, mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang lebih dulu mengeluarkan instruksi larangan penggunaan vape di lingkungan ASN.

Menurut Tatar, kebijakan tersebut menjadi contoh nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat gerakan pemberantasan narkoba, terutama di lingkungan aparatur sipil negara.

"Keputusan Gubernur ini sangat strategis karena memberikan contoh kepada ASN untuk tidak menggunakan vape. Ini merupakan bentuk kepemimpinan yang patut diapresiasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika," katanya.

Ia juga menyebut rencana penyusunan Perda larangan penggunaan vape merupakan terobosan yang masih tergolong baru di Indonesia dan telah mendapat respons positif dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.

Apabila regulasi tersebut disahkan, Sumatera Utara berpotensi menjadi salah satu daerah yang memiliki aturan khusus mengenai pembatasan penggunaan vape sebagai bagian dari strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba.* (dh)

Kunjungan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, pada Selasa (28/7/2026) itu turut dihadiri para Asisten dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Baca Juga:

• Aceh Percepat Peralihan RSUD Cut Meutia ke Lhokseumawe, Revitalisasi Kemenkes Jadi Prioritas

"Ini merupakan bagian dari amanah Gubernur Aceh agar Pemerintah Aceh memperkuat kolaborasi dengan seluruh mitra strategis, termasuk Polda Aceh," ujar Ampon Man, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, Polda Aceh memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif sekaligus mendukung kelancaran berbagai program pembangunan.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh bersama jajaran menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam menjaga stabilitas keamanan, memperlancar pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekda Aceh menyampaikan apresiasi atas sambutan dan komitmen Polda Aceh dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan berbagai program strategis Pemerintah Aceh dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ampon Man menambahkan, silaturahmi tersebut juga menjadi momentum memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh, sehingga setiap kebijakan maupun program pembangunan dapat terlaksana dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah Aceh dan Polda Aceh pun berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, situasi keamanan yang kondusif, serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Aceh.* (dh)

Dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Aceh didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, S.STP., M.Si.

Baca Juga:

• Mukarramah Fadhlullah Perkuat Sinergi Pokja Bunda PAUD, Dorong Layanan Pendidikan Anak Berkualitas di Aceh

Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan ulama sekaligus berdiskusi mengenai penguatan peran dayah dalam membentuk generasi muda yang berilmu, berakhlak, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan Aceh.

Usai dari Pidie Jaya, rombongan melanjutkan safari ke Lembaga Pendidikan Islami (LPI) Dayah Tauthiatuth Thullab (D.T.B) di Gampong Arongan, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.

Kedatangan Wakil Gubernur disambut langsung oleh pimpinan dayah, Tgk. H. Sofyan Mahdi atau Abon Arongan, bersama para santri dan keluarga besar dayah.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Aceh juga menghadiri pelepasan alumni Ikatan Alumni Dayah Arongan (IKADA) yang akan menunaikan ibadah umrah.

Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas kontribusi Dayah Tauthiatuth Thullab dalam mencetak generasi yang memiliki ilmu pengetahuan, akhlak mulia, serta kepedulian terhadap pembangunan daerah.

Menurutnya, dayah memiliki peran strategis sebagai pilar pendidikan Islam yang tidak hanya menjaga nilai-nilai syariat, tetapi juga membentuk karakter generasi muda Aceh.

Selain bersilaturahmi, Wakil Gubernur turut meninjau sejumlah fasilitas pendidikan yang sedang dalam tahap pembangunan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pengembangan sarana dan prasarana berjalan dengan baik guna mendukung kualitas proses belajar mengajar di lingkungan dayah.

Pemerintah Aceh berharap sinergi yang terus terjalin dengan ulama dan pimpinan dayah dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, religius, serta berlandaskan nilai-nilai keislaman.* (dh)

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan proses peralihan diharapkan dapat segera diselesaikan agar pelayanan kesehatan tidak terhambat.

Baca Juga:

• Aceh Bangkit Usai Bencana, Rp231 Miliar Digelontorkan untuk Pulihkan Sawah dan Irigasi Petani

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun untuk segera mempertemukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kota Lhokseumawe, serta Kementerian Kesehatan guna membahas mekanisme pengalihan aset tersebut.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan secara daring.

Sekda Aceh M Nasir Syamaun menjelaskan persoalan peralihan kepemilikan RSUD Cut Meutia sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Namun, saat ini penyelesaiannya menjadi semakin penting karena berkaitan dengan program revitalisasi dan modernisasi fasilitas kesehatan yang digagas Presiden Prabowo.

Menurutnya, program tersebut hanya dialokasikan untuk satu rumah sakit daerah di setiap wilayah. Sementara Kabupaten Aceh Utara saat ini memiliki dua rumah sakit daerah, yakni RSUD Cut Meutia yang berada di Kota Lhokseumawe dan RSUD dr. Muchtar Hasbi di Lhoksukon.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat penyaluran bantuan apabila status kepemilikan RSUD Cut Meutia tidak segera diselesaikan.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Prof. Dr. Asnawi Abdullah, menyarankan agar RSUD Cut Meutia dialihkan menjadi milik Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dengan demikian, baik Aceh Utara maupun Lhokseumawe sama-sama memiliki rumah sakit daerah yang dapat memperoleh dukungan program dari Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menawarkan skema kompensasi berupa pengembangan RSUD dr. Muchtar Hasbi, termasuk peningkatan fasilitas dan akreditasinya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada prinsipnya tidak menolak rencana tersebut. Namun, Asisten II Setdakab Aceh Utara, M Nasir, berharap revitalisasi RSUD dr. Muchtar Hasbi dapat direalisasikan terlebih dahulu sebelum proses penyerahan RSUD Cut Meutia dilakukan.

Sementara itu, Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, Lhokseumawe menjadi satu-satunya daerah di Aceh yang hingga kini belum memiliki rumah sakit umum daerah.

Ia berharap momentum program revitalisasi pelayanan kesehatan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses peralihan demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Di akhir rapat, Sekda Aceh menyatakan skema kompensasi untuk Aceh Utara masih akan dibahas lebih lanjut bersama seluruh pihak terkait agar proses peralihan dapat segera diselesaikan tanpa mengurangi hak masing-masing daerah.* (dh)

Sebagai langkah awal, pemilik usaha bernama Ipank menebar sebanyak 5.000 ekor benih ikan nila yang dibudidayakan di dua kolam. Usaha tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan baru sekaligus membuka peluang usaha di sektor perikanan air tawar.

Baca Juga:

• Dinas PPKB Tanjab Timur Perkuat Upaya Penurunan Stunting Lewat Program GEMAS

"Harapannya hasil panen nanti sesuai target dan bisa memberikan keuntungan yang stabil untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga," ujarnya.

Untuk pemasaran, hasil panen nantinya akan didistribusikan ke sejumlah pasar tradisional serta pelaku usaha kuliner, khususnya pedagang nasi uduk yang ada di wilayah Tanjung Jabung Timur.

Menurutnya, strategi tersebut dipilih agar hasil panen dapat terserap pasar secara maksimal sekaligus membangun kerja sama dengan para pelaku usaha lokal.

Budidaya ikan nila juga dinilai memiliki peluang yang cukup besar untuk terus berkembang. Selain permintaan yang stabil, usaha perikanan air tawar menjadi salah satu sektor yang mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik.

Dengan pengelolaan yang tepat, Ipank berharap usaha yang dirintisnya dapat berkembang menjadi sumber penghasilan berkelanjutan, sekaligus mendorong tumbuhnya usaha perikanan rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.* (dh)

Kasatlantas Polresta Banda Aceh, Kompol Mawardi, mewakili Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana, mengatakan penertiban dilakukan melalui patroli rutin bersama Tim Unit Kecil Lengkap (UKL) di sejumlah titik rawan pelanggaran lalu lintas.

Baca Juga:

• Kapolresta Banda Aceh Pimpin Tes Urine, Pemeriksaan Ponsel dan Senjata Api Personel

"Kami telah melakukan penahanan terhadap 80 kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong. Spesifikasi kendaraan yang telah diubah secara ekstrem sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, baik saat beristirahat maupun ketika melintas di jalan raya," ujar Kompol Mawardi, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, penertiban dilakukan di sejumlah lokasi yang kerap menjadi titik berkumpul pelaku balap liar, seperti kawasan Ulee Lheue, Lampeuneurut, Blang Bintang, Batoh, serta beberapa lokasi lainnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Selain penegakan hukum, Satlantas juga memberikan edukasi kepada para pengendara mengenai pentingnya menggunakan kendaraan sesuai standar teknis demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama.

Pengendara yang motornya disita diwajibkan mengganti knalpot brong dengan knalpot standar pabrikan sebelum kendaraan dapat diambil kembali. Selain itu, mereka juga harus menyelesaikan seluruh proses administrasi sesuai aturan yang berlaku.

Kompol Mawardi menegaskan, operasi penertiban knalpot brong akan terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk komitmen Polresta Banda Aceh dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif.

Di sisi lain, pihaknya juga terus menggencarkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada para pelajar, baik melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) maupun saat menjadi inspektur upacara di berbagai sekolah.

"Masih banyak pelanggaran yang dilakukan anak-anak di bawah umur. Karena itu, edukasi terus kami lakukan setiap minggu di sekolah-sekolah," katanya.

Satlantas Polresta Banda Aceh juga mengimbau para orang tua agar lebih mengawasi anak-anak berusia 13 hingga 16 tahun yang sering keluar rumah menggunakan sepeda motor pada malam hingga dini hari.

Menurut Mawardi, pada rentang waktu pukul 01.00 WIB hingga menjelang subuh, petugas masih kerap menemukan remaja yang melakukan aksi balap liar di sejumlah ruas jalan.

"Kami berharap para orang tua ikut mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat balap liar maupun menggunakan kendaraan yang tidak sesuai aturan. Keselamatan harus menjadi prioritas bersama," pungkasnya.* (dh)

Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar, menegaskan bahwa pernyataan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony yang mengkritik tindakan Bobby merupakan sikap resmi partai. Menurutnya, langkah tersebut dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap lembaga legislatif sebagai mitra sejajar pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Gibran Respons Kabinet Bayangan: Kritik Berbasis Data Jadi Kekuatan Demokrasi

Iskandar menyayangkan keputusan Bobby meninggalkan ruang rapat saat paripurna masih berlangsung. Ia menilai hubungan antara eksekutif dan legislatif seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan setara.

"DPW Partai NasDem Sumatera Utara menyayangkan aksi walk out Bobby Nasution saat rapat paripurna karena dinilai tidak menghargai lembaga legislatif. Eksekutif dan legislatif adalah lembaga yang setara, dan itu menjadi sikap resmi Partai NasDem," katanya.

Sementara itu, Ricky Anthony yang sebelumnya menyampaikan kritik di media sosial belum memberikan tanggapan lebih lanjut. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat belum mendapat respons.

Sebelumnya, Bobby Nasution menjelaskan alasan dirinya meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut yang berlangsung pada Selasa (21/7/2026). Menurut Bobby, pembahasan mengenai kuorum terjadi setelah rangkaian agenda paripurna selesai, sehingga ia menilai perdebatan tersebut merupakan urusan internal DPRD.

"Itu masalah kuorum katanya. Rangkaian paripurna sebenarnya sudah selesai, tetapi di akhir malah diperdebatkan sesama anggota DPRD," kata Bobby.

Bobby juga mengaku mendapat informasi bahwa fraksi yang mempertanyakan kuorum justru menjadi fraksi dengan tingkat kehadiran paling sedikit dalam rapat tersebut. Namun, ia mengaku tidak dapat memastikan informasi itu karena tidak memegang daftar absensi anggota dewan.

Selain itu, Bobby mengatakan dirinya memilih meninggalkan ruang rapat karena masih memiliki agenda lain. Ia juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) keluar lantaran mereka merupakan bagian dari unsur eksekutif.

"Kalau yang ribut itu internal DPRD, masa kami dari eksekutif ikut menguping. OPD juga bagian dari eksekutif, jadi kami tinggalkan lokasi karena ada kegiatan lain," ujarnya.

Peristiwa walk out Bobby Nasution sebelumnya menjadi perhatian publik dan memicu perdebatan mengenai hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Sumut.* (ds/dh)

Pernyataan itu disampaikan Doli saat dimintai tanggapan terkait penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

Baca Juga:

• Harta Lurah Syerly Disorot Usai Viral 'Cie Curhat Dia Bah', Kekayaannya Tercatat Rp84,2 Juta

Selain mempertanyakan maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, Doli juga menyinggung kemungkinan adanya pihak tertentu yang sengaja membangun kesan seolah-olah penangkapan kepala daerah terus terjadi. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang dimaksud maupun motif di balik dugaan tersebut.

"Atau memang ada skenario, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan penangkapan para kepala daerah. Saya juga lama-lama kehabisan komentar dengan fenomena ini," katanya.

Meski melontarkan pertanyaan tersebut, Doli menegaskan Partai Golkar tetap berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum tanpa pandang bulu.

Menurutnya, apabila ada kader Golkar ataupun kepala daerah yang diusung partainya terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Golkar akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga yang berwenang.

"Golkar mempunyai komitmen terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi dan tidak ada tebang pilih. Kalau memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku," tegasnya.

Doli menambahkan, Golkar akan terus memperkuat pembinaan terhadap seluruh kader agar lebih mengedepankan langkah-langkah pencegahan korupsi, khususnya bagi kader yang menduduki jabatan publik.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Dalam perkara tersebut, Anom diduga menerima uang terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta dugaan praktik jual beli jabatan.

Dalam operasi itu, KPK mengamankan 21 orang di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Dari jumlah tersebut, 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Penyidik juga menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar sebagai barang bukti.

Berdasarkan catatan KPK, hingga Juli 2026 sedikitnya 17 kepala daerah telah tersangkut perkara korupsi sejak Agustus 2025.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Zulhas Janjikan Solusi 13.000 Dapur MBG, Mitra Diminta Tak Demo Lagi

Menurutnya, meskipun belum tentu ada pembahasan yang melanggar etika dalam sebuah pertemuan, menerima pihak-pihak yang memiliki kepentingan di ruang kerja berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Belum tentu kalau saya terima itu kemudian saya bicara hal-hal yang tidak etis, tapi kalau saya terima, itu membuat orang menduga-duga. Jadilah yang namanya fitnah," katanya.

Sebagai solusi, BGN telah meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu yang menjadi wadah resmi bagi masyarakat, mitra, maupun pihak berkepentingan untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan berbagai keperluan administrasi terkait program MBG.

Sudaryono mengatakan, keberadaan pusat layanan tersebut merupakan bentuk komitmen BGN dalam memperkuat tata kelola yang transparan dan mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Kita maunya terang benderang, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap, semuanya harus terang benderang," tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran BGN, mulai dari pejabat eselon I hingga eselon II, agar tidak menerima pertemuan tertutup dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap program MBG.

Menurut Sudaryono, seluruh komunikasi dengan mitra harus dilakukan melalui mekanisme resmi sehingga akuntabilitas dan profesionalisme lembaga tetap terjaga.

"Saya ingin Badan Gizi ini memiliki standar layanan yang betul-betul andal. Jadi pusat pelayanan terpadu itu adalah tempat curhatnya orang, tempat mengadu orang," ujarnya.

BGN berharap langkah tersebut mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh proses pelayanan dan pelaksanaan program MBG berjalan secara terbuka, profesional, dan bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.* (k/dh)

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (29/7/2026), Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan para mitra diminta bersabar hingga pemerintah mengumumkan hasil kajian dan mekanisme penyelesaiannya.

Baca Juga:

• 13 Ribu Dapur MBG Masih Menggantung, Zulhas Targetkan Tuntas dalam 1-2 Bulan

Pemerintah menargetkan penyelesaian terhadap lebih dari 13.000 titik dapur MBG dilakukan secara bertahap dalam waktu satu hingga dua bulan. Prioritas utama akan diberikan kepada dapur yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi.

Menurut Zulhas, wilayah seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi fokus penyelesaian pada tahap pertama yang ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.

Sementara itu, mayoritas titik SPPG yang berada di Pulau Sumatera dan Jawa diproyeksikan selesai dalam kurun waktu dua bulan.

Ia menjelaskan, kondisi 13.000 lebih titik dapur MBG tersebut beragam. Sebagian sudah selesai dibangun, sebagian lainnya masih dalam proses pembangunan, bahkan ada yang baru mencapai sekitar 80 persen.

Karena itu, pemerintah tengah menyusun skema terbaik agar seluruh mitra memperoleh kepastian mengenai kelanjutan operasional dapur MBG.

Meski memastikan proses penyelesaian sedang berjalan, Zulhas belum mengungkap secara rinci bentuk kebijakan yang akan diterapkan. Pemerintah, kata dia, akan mengumumkan mekanisme tersebut setelah proses kajian selesai.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil. Pemerintah berharap percepatan penyelesaian dapur MBG dapat memperluas cakupan layanan sekaligus mempercepat penanganan stunting di berbagai daerah.* (k/dh)

Berdasarkan data Bloomberg, penguatan rupiah terjadi seiring pelemahan indeks dolar Amerika Serikat (DXY). Hingga pukul 15.00 WIB, indeks yang mengukur kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama dunia itu turun 0,12 persen ke posisi 101,291.

Baca Juga:

• Rupiah Tersungkur ke Rp18.109, Ini Penyebab Mata Uang Garuda Tertekan

Menurutnya, pengaruh sentimen global terhadap pergerakan rupiah hanya berkisar 30 hingga 40 persen. Sementara sekitar 60 hingga 70 persen tekanan berasal dari faktor-faktor dalam negeri.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut terlihat dari performa rupiah yang masih tertinggal dibandingkan mata uang negara-negara Asia lainnya. Saat ringgit Malaysia, baht Thailand, dan peso Filipina mulai menguat, rupiah justru masih mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Selain itu, Dipo menyoroti kenaikan Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang mencerminkan meningkatnya persepsi risiko investor terhadap aset keuangan domestik. Semakin tinggi nilai CDS, semakin besar kekhawatiran investor terhadap kemampuan suatu negara dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Menurutnya, meningkatnya CDS Indonesia tidak sepenuhnya dipicu kondisi ekonomi, melainkan juga dipengaruhi persepsi pasar terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai masih berubah-ubah dan sulit diprediksi.

Di sisi lain, kinerja neraca perdagangan Indonesia juga menjadi perhatian. Setelah mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan pada Mei 2026 sebesar 1,61 miliar dolar AS. Defisit terjadi karena nilai impor mencapai 24,81 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan ekspor yang sebesar 23,20 miliar dolar AS.

Meski demikian, Dipo menegaskan kondisi tersebut belum mengarah pada krisis ekonomi. Menurutnya, defisit neraca perdagangan lebih tepat dipandang sebagai sinyal awal yang perlu diwaspadai agar pemerintah dapat memperkuat kembali fundamental ekonomi nasional.

Pelaku pasar kini masih menantikan berbagai kebijakan lanjutan pemerintah dan Bank Indonesia yang diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.* (k/dh)

Data perdagangan BEI menunjukkan IHSG sempat dibuka menguat di level 6.141,16 dan menyentuh posisi tertinggi harian di 6.174,41. Namun, tekanan jual yang meningkat membuat indeks berbalik arah hingga sempat menyentuh level terendah di 6.029,32 sebelum akhirnya ditutup di level 6.091,39.

Baca Juga:

• IHSG Menguat ke 6.143,54, Ini Daftar Saham Pilihan Analis Hari Ini

Dari total saham yang diperdagangkan, sebanyak 186 saham menguat, 494 saham melemah, dan 285 saham bergerak stagnan. Kondisi ini menunjukkan tekanan jual masih mendominasi perdagangan di pasar modal domestik.

Pelemahan IHSG juga tercermin pada sejumlah indeks utama. Indeks LQ45 turun 0,25 persen menjadi 606,52, Jakarta Islamic Index (JII) melemah 0,85 persen ke 361,31, KOMPAS100 turun 0,45 persen ke 796,13, ISSI melemah 0,67 persen, IDX30 turun 0,21 persen, serta JII70 terkoreksi 0,61 persen.

Dari sisi sektoral, sektor properti menjadi penyumbang pelemahan terbesar setelah turun 2,75 persen. Disusul sektor industri yang merosot 2,67 persen, transportasi turun 1,77 persen, infrastruktur melemah 1,48 persen, energi terkoreksi 1,26 persen, serta sektor barang konsumsi siklikal turun 1,16 persen.

Selain itu, sektor keuangan dan bahan baku juga ikut melemah masing-masing sebesar 0,45 persen dan 0,32 persen. Sementara hanya beberapa sektor yang mampu bertahan di zona hijau, yakni sektor teknologi yang naik 0,18 persen, barang konsumsi nonprimer menguat 0,11 persen, dan sektor kesehatan bertambah 0,08 persen.

Di kelompok saham unggulan LQ45, saham PT Mitra Adiperkasa Tbk menjadi salah satu penguatan terbesar setelah naik 2,80 persen. Saham PT Barito Pacific Tbk menguat 2,29 persen, PT ESSA Industries Indonesia Tbk naik 1,65 persen, dan PT AKR Corporindo Tbk bertambah 1,38 persen.

Sebaliknya, tekanan terbesar dialami saham PT Bumi Resources Tbk yang turun 3,64 persen. Saham PT Merdeka Battery Materials Tbk melemah 2,82 persen, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk terkoreksi 2,61 persen, dan PT Indosat Tbk turun 2,56 persen.

Sementara itu, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Indeks Shanghai SSE Composite dan Hang Seng Hong Kong ditutup menguat, begitu pula S&P/ASX 200 Australia. Di sisi lain, indeks Nikkei Jepang dan KOSPI Korea Selatan justru mengalami pelemahan, mencerminkan sentimen investor regional yang masih cenderung berhati-hati terhadap dinamika pasar global.* (k/dh)

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Lubis membenarkan bahwa Antonius kini telah berstatus sebagai tersangka. Namun, kepolisian belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait apakah yang bersangkutan telah dilakukan penahanan.

Baca Juga:

• Siswa Secata Rindam I/BB Ditemukan Meninggal di Belakang Markas, Hasil Autopsi: Tidak Ada Tanda Kekerasan

Menurut Adrian, seluruh perkembangan kasus akan dipaparkan secara resmi dalam konferensi pers yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Pihaknya meminta masyarakat bersabar menunggu penjelasan lengkap dari penyidik.

Kasus ini bermula dari laporan Robin Marojahan Silalahi ke Polrestabes Medan pada 7 Juni 2026. Robin mengaku menjadi korban penganiayaan usai berselisih dengan Antonius di kawasan Jalan Tapanuli, Kecamatan Medan Barat, pada 5 Juni 2026.

Robin menjelaskan, peristiwa bermula saat mobil yang dikendarainya melewati polisi tidur hingga suara mesin kendaraan terdengar cukup keras. Ia mengaku Antonius kemudian memukul bodi mobilnya. Saat Robin berhenti dan membuka kaca mobil untuk menanyakan tindakan tersebut, dirinya mengaku justru mengalami dugaan penganiayaan.

Akibat insiden itu, Robin mengaku mengalami luka memar di bagian wajah serta kedua lengan. Setelah tidak menemukan penyelesaian secara kekeluargaan, ia akhirnya memilih melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Di sisi lain, Antonius melalui tim kuasa hukumnya membantah tuduhan penganiayaan. Kuasa hukum menyatakan kliennya tidak melakukan kontak fisik dengan pelapor. Mereka menyebut perselisihan terjadi karena Antonius merasa terprovokasi oleh suara mesin mobil yang digeber saat melintas di depan rumahnya.

Kuasa hukum juga menegaskan Antonius tetap berada di depan rumah dan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Robin. Meski demikian, penyidik Polrestabes Medan tetap melanjutkan proses hukum hingga menetapkan Antonius sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

Polrestabes Medan memastikan penanganan perkara akan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Informasi lebih rinci mengenai konstruksi perkara, alat bukti, hingga langkah hukum selanjutnya akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.* (k/dh)

Proses penyerahan bayi berlangsung di Markas Polda Jambi, Rabu (29/7/2026), dan disaksikan langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, Anggota Komisi XII DPR RI Rocky Chandra, Bupati Batanghari Fadhil Arief, serta perwakilan kelompok masyarakat pedalaman yang sebelumnya merawat bayi tersebut.

Baca Juga:

• Tangis Ibu Pecah, Bayi Diduga Dijual Rp20 Juta, Mohon Prabowo Bantu Pulangkan Anaknya

Menurutnya, proses negosiasi sempat berlangsung cukup alot. Namun, berkat komunikasi yang intensif, bayi Gia akhirnya dapat diserahkan kembali kepada ibu kandungnya dalam keadaan selamat.

"Kami mengedepankan negosiasi agar proses berjalan kondusif. Setelah itu, penanganan hukum tetap dilanjutkan sesuai prosedur," ujar Krisno.

Saat ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi telah mengambil alih penanganan perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan terlapor TH yang merupakan ayah kandung Gia.

Penyidik masih akan menggelar perkara guna menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

Sementara itu, Bupati Batanghari Fadhil Arief menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban karena proses penyelesaian kasus memerlukan waktu cukup panjang. Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada kelompok masyarakat pedalaman terkait mekanisme dan legalitas pengangkatan anak.

Kasus ini bermula ketika Pemi menitipkan Gia kepada suaminya pada 7 Juli 2026. Namun, setelah lebih dari sepekan bayinya tak kunjung kembali, Pemi mendapat informasi bahwa anaknya diduga telah dijual seharga Rp20 juta kepada seorang perempuan yang kemudian menyerahkannya kepada keluarga dari kelompok masyarakat pedalaman.

Merasa menjadi korban, Pemi melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Polisi kemudian melakukan penelusuran hingga menemukan keberadaan Gia di kawasan Bukit 12.

Dalam proses penyelesaian, bayi Gia sempat ditempatkan di rumah aman UPTD PPA Kabupaten Batanghari. Namun beberapa hari kemudian, puluhan orang dari kelompok masyarakat pedalaman mendatangi lokasi dan membawa kembali bayi tersebut.

Setelah serangkaian negosiasi yang melibatkan aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta tokoh adat, Gia akhirnya berhasil dipulangkan kepada ibu kandungnya.

Kasus tersebut kini masih terus didalami oleh penyidik Polda Jambi guna mengungkap seluruh fakta dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.* (k/dh)