JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait peningkatan kewaspadaan menyikapi perkembangan situasi terkini.

Surat tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri.

Baca Juga:

• Pemohon Minta MK Batalkan UU Polri Baru: Buka Celah Polisi Aktif Masuk Jabatan Sipil

Ia mengatakan, penerbitan surat itu merupakan langkah internal untuk memperkuat pengawasan, menjaga integritas, serta mempertahankan marwah institusi kejaksaan.

"Terkait itu, surat edaran itu lebih kepada untuk menjaga integritas, menjaga hubungan baik dalam penegakan hukum itu, lebih kepada itu," kata Anang kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Surat Edaran bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani.

Surat itu berisi imbauan agar seluruh jajaran kejaksaan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).

Anang menjelaskan, kondisi saat ini menjadi pengingat bagi para aparat penegak hukum agar tetap menjalankan tugas secara profesional dan berhati-hati.

Menurutnya, profesi penegak hukum memiliki banyak tantangan sehingga setiap jaksa harus mampu menjaga sikap, integritas, serta lingkungan kerja.

"Situasi terkini itu maksudnya kita mengingatkan lah, upayanya untuk jadi jaksa yang baik, ini kan hati-hati. Penegak hukum itu pastikan godaannya banyak, situasi kayak begini kita kondisi menjaga kondisi, waspada, ya kan?" ujar Anang.

Ia menegaskan bahwa kewaspadaan yang dimaksud bukan berkaitan dengan ancaman tertentu, melainkan upaya menjaga profesionalisme dan mengantisipasi berbagai persoalan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas.

"Waspada itu, waspada dalam artian menjaga integritas, menjaga di sekitar kita. Namanya kan tantangan nih akan suka tidak suka kan pasti ada," lanjutnya.

Anang membantah bahwa surat edaran tersebut diterbitkan karena adanya penggeledahan yang dilakukan kepolisian terhadap sejumlah lokasi sebelumnya.

Ia menyebut, arahan kewaspadaan merupakan hal yang rutin dilakukan oleh jajaran intelijen kejaksaan sebagai bagian dari mitigasi terhadap AGHT.

"Enggak (ada hubungannya dengan penggeledahan), secara umum aja. Kalau Jamintel kan lebih kepada pengamanan, pengamatan, AGHT," jelas Anang.

"Pidsus ada juga surat edaran, selalu ada itu. Nah kebetulan kalau Intel lebih kepada gitu dan memang setiap ini sambil tiap mengingat situasi selalu, kondisi terkini," tambahnya.

Selain soal surat edaran, Anang juga membantah kabar mengenai adanya agenda rapat melalui zoom meeting secara besar-besaran di lingkungan Kejagung.

Menurutnya, agenda tersebut tidak pernah berlangsung.

Rencana komunikasi internal itu akhirnya dibatalkan karena informasi yang beredar mulai menimbulkan spekulasi di masyarakat.

"Terus kalau yang beredar ada apa katanya zoom? Enggak ada. Enggak ada zoom apa pun. Karena apa? Karena baru mau zoom itu mau mengarahkan supaya bekerja hati-hati baik, rencananya begitu," kata Anang.

Ia mengatakan, pembatalan dilakukan agar tidak muncul kesalahpahaman maupun informasi yang dapat merugikan institusi.

"Sudah beredar seolah-olah zoom-nya mau ngarah ke mana-mana, untuk itulah, makanya dibatalkan daripada jadi fitnah," tegasnya.

Terkait adanya personel TNI yang berjaga di rumah dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Jakarta Selatan, Anang menyebut hal tersebut merupakan bagian dari prosedur pengamanan pimpinan Kejagung.

Ia menjelaskan, keterlibatan unsur TNI dalam pengamanan pejabat kejaksaan telah berlangsung sejak adanya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).

"Memang untuk ini memang terkait itu (penjagaan oleh TNI) memang ada," ucap Anang.

"Maksudnya gini, kan kita ini memang ada unsur TNI kan dilibatkan pengaman pimpinan. Itu aja memang dari dulu juga ada. Semenjak Jampidmil itu sudah lama kok penggunaan itu," jelasnya.

Menurut Anang, pengamanan tersebut tidak hanya diberikan kepada Jampidsus, tetapi juga sejumlah pejabat tinggi kejaksaan lainnya.

"Ada, iya. Dipimpinan lain ada. Pengamanan itu standar, sudah lama," pungkas Anang.* (d/ad)

KARAWANG - pemerintah/" target="_blank">Pemerintah memastikan penerapan bahan bakar minyak (BBM) biodiesel B50 tidak akan membebani nelayan dan petani.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, harga B50 untuk kelompok masyarakat tersebut akan tetap dijaga agar tetap terjangkau.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Geram Tambang Ilegal di Sumut Kembali Muncul: Saat Ditertibkan Mereka Hilang, Besok Beroperasi Lagi

Sebagai informasi, BBM B50 merupakan bahan bakar hasil pencampuran 50 persen fatty acid methyl ester (FAME) berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar.

Bahlil menjelaskan, penggunaan dana BPDP dilakukan karena dalam beberapa bulan terakhir terdapat surplus anggaran yang belum digunakan.

"Jadi ternyata tiga bulan terakhir, dana BPDP itu surplus, tidak dipakai-pakai. Jadi tadi saya bilang, Bapak Presiden kita ini sangat sayang bagi petani sama nelayan, jangan kita membuat petani dan nelayan itu harganya mahal," ujar Bahlil saat peluncuran BBM B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Kamis (9/7/2026).

Menurut Bahlil, dengan dukungan dana BPDP, pemerintah dapat menjaga harga B50 bagi petani dan nelayan tanpa harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi tanpa APBN. Tadi Pak Menko (Airlangga Hartarto) menyampaikan bahwa akan memakai sebagian dana BPDP untuk menurunkan harga biosolar B50 di tingkat petani dan nelayan," katanya.

Namun, Bahlil menegaskan bahwa harga khusus tersebut hanya berlaku bagi nelayan tertentu, yakni pengguna kapal dengan ukuran di bawah 30 gross tonnage (GT).

Kelompok tersebut dinilai merupakan nelayan dengan skala usaha menengah.

pemerintah/" target="_blank">Pemerintah memastikan harga Biosolar B50 bersubsidi tetap berada di angka Rp6.800 per liter.

Bahlil menyebut peningkatan campuran biodiesel dari sebelumnya B40 menjadi B50 tidak membuat harga BBM subsidi mengalami kenaikan.

Menurutnya, skema insentif dari BPDPKS menjadi salah satu cara pemerintah menjaga agar harga tetap stabil.

Untuk nelayan, petani, dan pelaku UMKM, harga B50 tetap berada pada harga subsidi.

Sementara itu, sektor industri besar akan dikenakan harga keekonomian atau nonsubsidi yang diperkirakan berada di kisaran Rp19 ribu hingga Rp21 ribu per liter.

Selain menjaga harga energi, pemerintah menyebut program mandatori B50 memiliki potensi memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Indonesia.

Bahlil memperkirakan penggunaan B50 dapat menghemat devisa negara hingga sekitar Rp170 triliun per tahun.

Selain itu, program ini juga disebut mampu meningkatkan nilai tambah industri minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hingga sekitar Rp23,49 triliun per tahun.

Dari sisi lapangan kerja, penerapan B50 diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.

Tidak hanya berdampak pada ekonomi, B50 juga diklaim dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Lebih dari itu dalam rangka menjaga bumi kita adalah meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca," ujar Bahlil.

pemerintah/" target="_blank">Pemerintah berharap implementasi B50 dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok petani dan nelayan yang menjadi pengguna utama BBM bersubsidi.* (km/ad)

JAKARTA – Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) Nomor 5 Tahun 2026 kembali menjadi sorotan.

Sejumlah pemohon dalam perkara uji formal di Mahkamah Konstitusi (MK) menilai aturan baru tersebut membuka celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Geram Tambang Ilegal di Sumut Kembali Muncul: Saat Ditertibkan Mereka Hilang, Besok Beroperasi Lagi

"Sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 justru membuka celah Polri aktif menempati Jabatan Sipil berpotensi impunitas de facto," ujar Singgih dalam persidangan.

Menurut para pemohon, ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip yang sebelumnya telah diatur dalam Ketetapan (TAP) MPR Nomor VII/MPR/2000.

Dalam aturan tersebut, khususnya Pasal 10 ayat (3), disebutkan bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan di luar struktur kepolisian atau jabatan sipil.

Selain mempermasalahkan soal jabatan sipil, pemohon juga menyoroti proses pembentukan UU Polri Nomor 5 Tahun 2026 yang dinilai berlangsung terlalu cepat.

Mereka menyebut proses pembahasan hingga pengesahan undang-undang tersebut hanya berlangsung selama 20 hari sejak pembahasan pertama sampai disahkan oleh DPR RI.

Para pemohon menilai proses tersebut tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan aturan yang berdampak luas terhadap tata kelola kepolisian.

"Yang disahkan DPR RI hanya 20 hari semenjak pembahasan pertama dinilai melanggar asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik," kata pemohon.

Perkara uji formal tersebut tercatat dengan nomor 258/PUU-XXIV/2026.

Gugatan ini diajukan oleh lima pemohon, yakni Syamsul Jahidin, Singgih Tomi Gumilang, Kharisma Jomenta Surbakti, Dimas Yoga Pratama, dan Stepanus Febyan Babaro.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK membatalkan revisi UU Polri Nomor 5 Tahun 2026 dan memberlakukan kembali ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Para pemohon berharap MK dapat menguji kembali substansi maupun proses pembentukan aturan tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, serta aturan mengenai profesionalitas institusi kepolisian.* (km/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyoroti masih maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah Sumut.

Ia mengungkapkan, praktik tambang tanpa izin tersebut masih terjadi meski pemerintah telah melakukan penertiban.

Baca Juga:

• Beras Premium Langka di Sejumlah Retail Medan dan Harga Beras Non Premium Ikut Naik, Ini Respons Gubsu Bobby Nasution

Namun, setelah penertiban selesai, kegiatan tersebut kembali berjalan.

"Ya pertama kita turun (penertiban) karena marak di lapangan, makanya kita lakukan penertiban. Tapi, dilapangan saya sampaikan, pas datang (penertiban) mereka (pertambangan ilegal) hilang, besok mulai lagi," jelas Bobby usai meninjau kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Kamis (9/7/2026).

Bobby menegaskan, pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan aktivitas pertambangan.

Namun, seluruh kegiatan harus mengikuti aturan dan memiliki izin resmi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan maupun pembangunan daerah.

"Intinya kita sampaikan, kita bukan melarang kegiatan tambang. Silahkan saja. Tapi ada mekanismenya. Bukan hanya ke lingkungan, tapi bagaimana infrastruktur yang kita bangun ini dampak sangat luar biasa," ucapnya.

Ia mengatakan, keberadaan tambang ilegal bukan hanya berkaitan dengan persoalan penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut kerusakan lingkungan dan infrastruktur publik.

Menurut Bobby, kendaraan berat yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal dapat menyebabkan kerusakan jalan karena wilayah tersebut sebelumnya tidak dirancang untuk aktivitas industri berat.

"Contohnya jalan jadi rusak. Jadi ini bukan hanya masalah pajak retribusi, tapi itu artinya ketika usaha tambang izinnya tidak ada, artinya area itu tidak dilalui kendaraan berat. Jika ada izinnya ada aktivitas industri. Sehingga kondisi jalan bisa disesuaikan," katanya.

Bobby juga meminta petugas di lapangan melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang masih beroperasi.

Ia bahkan menyebut alat berat yang digunakan dapat diamankan, bahkan dihancurkan apabila tidak memungkinkan untuk diamankan.

"Jadi jika sampai di lapangan ada alat-alat (penambangan) perlu diamankan saja. Tapi, kalau susah diamankan hancurkan di tempat saja," tegasnya.

Menurut Bobby, pemerintah saat ini berupaya merapikan seluruh aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai aturan.

Ia mengajak para pelaku usaha tambang untuk mengurus perizinan sehingga kegiatan dapat berlangsung secara legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Ini yang kita minta dirapikan, ayok urus izinnya. Kita tidak melarang, justru kita mengajak agar kegiatan ini legal bukan ilegal yang hanya dimanfaatkan sebagian orang," ucapnya.

Selain penertiban administrasi, Bobby menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum apabila aktivitas tambang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.

Ia mengatakan penanganan persoalan tambang ilegal dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk kementerian terkait.

"Tentu kalau masuk ke ranah merusak lingkungan, kemarin kita bukan hanya dinas di pemprov (penertiban) tapi melibatkan kementerian terkait juga, kita komunikasi, kalau sampai merusak lingkungan kita akan ambil tindakan hukum dan proses hukum," jelas Bobby.

Pemerintah Sumatera Utara berharap penertiban tambang ilegal dapat menjaga kelestarian lingkungan, melindungi infrastruktur daerah, serta memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai aturan yang berlaku.* (tm/ad)

MEDAN – Ketersediaan beras premium di sejumlah retail modern di Kota Medan mengalami kelangkaan dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tersebut membuat masyarakat mulai kesulitan mendapatkan beras premium untuk kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga:

• Kejagung Terbitkan Surat Rahasia untuk Perkuat Kewaspadaan Jajaran, Minta Pegawai Tak Komentari Perkara Hukum

Salah satunya terjadi di retail yang berada di kawasan Jalan Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan.

Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah retail kawasan Medan Baru.

Seorang karyawan retail di Jalan Simalingkar, Anggi Siregar, mengatakan stok beras premium sudah tidak tersedia sejak beberapa hari terakhir.

Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi pasti kapan pasokan kembali tersedia.

"Kosong, sudah beberapa hari ini beras premium stoknya kosong. Enggak tahu pasti, kapan barang (beras premium) ada lagi," ucap Anggi, Kamis (9/7/2026).

Kelangkaan beras premium tidak hanya terjadi di retail modern.

Penelusuran juga dilakukan ke sejumlah pasar tradisional, salah satunya Pasar Simalingkar.

Di pasar tersebut, stok beras non premium masih tersedia dalam jumlah cukup banyak.

Namun, masyarakat harus menghadapi kenaikan harga yang cukup terasa dibandingkan sebelumnya.

"Beras merek Rose harganya naik, dari Rp75 ribu jadi Rp85 ribu. Beras merek AA kosong ya. Sekarang harga beras naik, lagi sulit pemasokan beras beberapa waktu belakangan," tuturnya.

Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mulai mempertanyakan penyebab berkurangnya pasokan beras premium di pasaran.

Baca Juga:

• Hakim PN Medan Maafkan Dua Terdakwa Kasus Pembelian 25 Liter Pertalite Pakai Jeriken di SPBU Simpang Pos

Mereka berharap pemerintah segera melakukan pengecekan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.

Menanggapi kelangkaan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Perum Bulog untuk memastikan kondisi pasokan beras di daerah.

"Nanti kita koordinasi dengan Bulog karena memang semua beras dari sana. Nanti kita koordinasi dengan Bulog terlebih dahulu," jelas Bobby.

Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan Bulog dapat menemukan solusi terkait distribusi dan ketersediaan beras premium, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan utama tersebut.* (tm/ad)

JAMBI – Penguatan karakter dan kapasitas generasi muda menjadi perhatian dalam Dialog Kepemudaan "Jambi Bicara" yang digelar Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PW ISMI) Provinsi Jambi.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (18/6/2026), mengangkat tema "Peran ISMI dalam Membangun Generasi Melayu yang Berdaya Saing dan Berkarakter".

Baca Juga:

• Harga Semen di Batu Bara Tembus Rp100.000 per Sak, Warga Pertanyakan Pengawasan Pemerintah

Dalam pemaparannya, Dr. Yanhar menekankan bahwa generasi muda Melayu harus memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas budaya.

Menurutnya, penguatan karakter, peningkatan literasi, serta semangat kewirausahaan menjadi modal penting agar pemuda Melayu mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

"Generasi muda Melayu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memiliki wawasan luas, serta tetap menjaga nilai-nilai budaya dan karakter yang menjadi jati dirinya," ujar Dr. Yanhar dalam dialog tersebut.

Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang berasal dari kalangan pemuda, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan di Provinsi Jambi.

Antusiasme peserta menunjukkan tingginya perhatian generasi muda terhadap isu pembangunan sumber daya manusia berbasis budaya lokal.

Panitia kegiatan, Dr. Fahmi Rasid, mengatakan program "Jambi Bicara" dirancang menjadi ruang diskusi bagi anak muda Melayu untuk bertukar gagasan dan mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin masa depan.

"Kami ingin 'Jambi Bicara' menjadi wadah rutin bagi anak muda Melayu untuk berdiskusi, berkreasi, dan menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang berdaya saing dan tidak melupakan akar budayanya," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menilai keberadaan ISMI memiliki peran strategis dalam membangun kualitas generasi muda daerah.

Menurutnya, ISMI bukan hanya menjadi wadah bagi para sarjana Melayu, tetapi juga menjadi ruang pengabdian untuk melahirkan gagasan dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

"Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh peran ISMI dalam mencetak generasi Melayu yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing," tegas Al Haris.

Melalui kegiatan tersebut, ISMI berharap lahir berbagai gagasan baru dari pemuda Melayu Jambi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, dengan tetap mengedepankan nilai budaya dan kearifan lokal.

Dialog kepemudaan ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan generasi muda dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan.* (ad)

BATU BARA – Lonjakan harga Semen Tiga Roda di Kabupaten Batu Bara memicu keresahan masyarakat.

Hingga Kamis (9/7/2026), harga semen di sejumlah toko bangunan dilaporkan telah mencapai Rp100.000 per sak.

Baca Juga:

• Rapat Paripurna LPJ Wali Kota Binjai Disorot, SOKSI Pertanyakan Kehadiran Anggota DPRD yang Tak Penuhi Kuorum

Kenaikan harga tidak hanya dirasakan warga yang sedang membangun atau merenovasi rumah.

Tukang bangunan hingga pelaku usaha konstruksi kecil juga mulai merasakan dampaknya.

Sejumlah proyek pembangunan rumah dilaporkan tertunda karena biaya material terus membengkak.

Dari penelusuran BITVOnline.com, kenaikan harga telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

Sejumlah warga juga mengaku mulai kesulitan memperoleh pasokan semen di beberapa toko bangunan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelancaran distribusi hingga mekanisme pengawasan harga di tingkat daerah.

"Sekarang membangun rumah harus berpikir berkali-kali. Harga semen sudah Rp100.000 per sak, sementara kebutuhan bisa puluhan bahkan ratusan sak. Anggaran yang sudah disiapkan akhirnya tidak mencukupi," ujar seorang warga.

Keluhan serupa disampaikan para tukang bangunan.

Menurut mereka, permintaan pekerjaan mulai menurun karena banyak pemilik rumah memilih menunda pembangunan sampai harga material kembali stabil.

"Yang terdampak bukan hanya pemilik rumah. Kami juga kehilangan pekerjaan karena banyak proyek ditunda," kata seorang pekerja bangunan.

Di tengah kenaikan harga tersebut, masyarakat mempertanyakan langkah pengawasan dari pemerintah daerah.

Mereka berharap Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Batu Bara segera melakukan pemantauan terhadap stok, distribusi, serta harga semen di tingkat distributor maupun agen penyalur untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Persoalan ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Beragam dugaan bermunculan, mulai dari terganggunya distribusi hingga kemungkinan terbatasnya pasokan.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang dapat memastikan penyebab kenaikan harga tersebut.

Untuk memperoleh penjelasan, BITVOnline.com telah menghubungi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara melalui pesan WhatsApp.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Seorang warga yang sedang membangun rumah, berinisial HF, menilai pengawasan pemerintah terhadap harga kebutuhan masyarakat masih belum maksimal.

"Bukan hanya harga semen yang naik. Harga sembako juga sering berbeda-beda di setiap pedagang. Kami berharap pemerintah lebih serius melakukan pengawasan agar masyarakat tidak terus menanggung beban akibat kenaikan harga," ujar HF.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak distributor maupun pemerintah daerah mengenai penyebab melonjaknya harga Semen Tiga Roda di Kabupaten Batu Bara.

Di tengah belum adanya penjelasan tersebut, masyarakat berharap pemerintah segera memberikan kepastian, baik mengenai penyebab kenaikan maupun langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi material bangunan.* (ad)

BINJAI – Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan setelah jumlah anggota dewan yang hadir dinilai tidak memenuhi jumlah ideal.

Dari total 35 anggota DPRD Kota Binjai, hanya 16 anggota yang tercatat hadir dalam rapat yang berlangsung pada Senin, 6 Juli 2026 tersebut.

Baca Juga:

• Satpol PP Binjai Gelar Program ASRI, Perkuat Pelayanan Humanis dan Berbagi dengan Masyarakat

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan kurangnya komitmen sebagian anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

"Kami sangat menyayangkan. Ini agenda penting, LPJ penggunaan uang rakyat tahun 2025. Tapi yang hadir tidak sampai 50%. Di mana rasa tanggung jawab kepada konstituen?" tegas Maruli Malau.

Menurut Maruli, pembahasan LPJ merupakan agenda strategis karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari masyarakat.

Karena itu, kehadiran anggota DPRD dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Selain menyoroti tingkat kehadiran anggota dewan, Maruli juga mempertanyakan keabsahan rapat tersebut.

Ia menyebut pelaksanaan rapat paripurna seharusnya mengikuti ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, rapat paripurna untuk pengambilan keputusan harus memenuhi kuorum. Dengan hanya 16 dari 35 anggota yang hadir, maka rapat ini cacat hukum dan keputusan yang dihasilkan patut dipertanyakan," jelas Maruli.

Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut jumlah kehadiran anggota DPRD, tetapi juga menyentuh prinsip demokrasi dan tanggung jawab wakil rakyat terhadap masyarakat yang telah memberikan mandat.

Depicab SOKSI Kota Binjai kemudian mendesak pimpinan DPRD Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan anggota dewan dalam menghadiri rapat-rapat resmi.

Selain itu, mereka meminta agar rapat paripurna LPJ kembali dijadwalkan dengan memastikan jumlah anggota yang hadir memenuhi ketentuan, serta memberikan perhatian terhadap anggota yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

"Rakyat berhak mendapatkan wakil rakyat yang bekerja. Jangan sampai uang rakyat dibahas oleh segelintir orang saja," pungkas Maruli Malau.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pimpinan DPRD Kota Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan mengenai jumlah kehadiran anggota dalam Rapat Paripurna LPJ Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2025.* (ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat internal yang meminta seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi nasional yang menjadi perhatian publik.

Surat bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 tertanggal 8 Juli 2026 itu ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Hakim PN Medan Maafkan Dua Terdakwa Kasus Pembelian 25 Liter Pertalite Pakai Jeriken di SPBU Simpang Pos

Instruksi itu dikeluarkan seiring adanya sejumlah proses penegakan hukum terhadap pejabat negara maupun aparatur negara yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

"Sehubungan dengan perkembangan situasi nasional yang menjadi perhatian publik, termasuk proses penegakan hukum terhadap pejabat negara/aparatur negara yang saat ini menjadi sorotan masyarakat, seluruh jajaran Kejaksaan di daerah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif guna menjaga stabilitas pelaksanaan tugas serta marwah institusi," tulis surat tersebut.

Dalam surat itu, seluruh jajaran kejaksaan diminta melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi di wilayah hukum masing-masing, terutama terhadap potensi gangguan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Kejagung juga meminta adanya optimalisasi deteksi dini serta pelaporan secara cepat, berjenjang, dan menyeluruh terhadap setiap perkembangan yang dianggap strategis.

Selain itu, jajaran kejaksaan diminta memperkuat pengamanan terhadap personel, aset, dokumen, serta fasilitas kantor sesuai tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.

Surat tersebut juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas internal serta meningkatkan pengawasan terhadap seluruh pegawai agar tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas.

Salah satu poin penting dalam surat itu adalah imbauan agar seluruh pegawai kejaksaan tidak memberikan komentar maupun pendapat terkait perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

"Menghindari penyampaian komentar, pendapat, maupun informasi mengenai perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum sesuai prosedur dan ketentuan," demikian isi surat tersebut.

Selain itu, Kejagung meminta pengelolaan informasi dan komunikasi publik dilakukan secara terkoordinasi serta mendorong jajaran untuk berkoordinasi dengan instansi terkait apabila terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Menanggapi surat tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Rizaldi, mengatakan instruksi tersebut merupakan bentuk pengingat pimpinan kepada seluruh jajaran agar tetap menjalankan tugas secara profesional.

Menurut Rizaldi, surat tersebut merupakan hal yang biasa diterbitkan pimpinan untuk memastikan seluruh pegawai Kejaksaan tetap bekerja sesuai aturan dan menjaga integritas institusi.

"Kalo dilihat dari isi surat tersebut selalu dibuat oleh pimpinan untuk warga Adhyaksa agar tetap mengingatkan dan melaksanakan tugas tugas secara profesional dan berintegritas," kata Rizaldi.

Rizaldi juga memastikan tidak ada pembahasan khusus yang dilakukan Kejatisu terkait surat tersebut.

"Tidak, tak ada pembahasan khusus," ujarnya.

Surat internal Kejagung tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap sejumlah perkara hukum yang sedang berjalan.

Salah satunya terkait penyelidikan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengenai dugaan penyimpangan pembelian batu bara yang disebut menyebabkan pemadaman listrik atau blackout di Sumatera Utara.

Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Dalam perkembangan pemberitaan, perkara itu turut dikaitkan dengan sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Namun, Kejagung melalui surat tersebut menegaskan pentingnya seluruh jajaran menjaga profesionalisme, tidak memberikan komentar terhadap perkara yang sedang berjalan, serta tetap fokus menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.* (tm/ad)

MEDAN – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan memberikan pemaafan kepada dua terdakwa kasus pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken di SPBU Simpang Pos Medan.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar Kamis, 9 Juli 2026 sore.

Baca Juga:

• Dirut PT GKS Didakwa Gelapkan Dana Perusahaan Rp5 Miliar, Jaksa Ungkap Modus Pinjaman Sementara

Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Cakra 6 PN Medan, majelis hakim yang diketuai Efrata Happy Tarigan menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dakwaan tersebut mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Meski dinyatakan bersalah, majelis hakim memutuskan memberikan pemaafan kepada kedua terdakwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga mereka tidak dijatuhi hukuman pidana.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama JPU. Mendapatkan pemaafan dari majelis hakim sebagaimana Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga tidak dijatuhi pidana," ucap Efrata saat membacakan putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut terdapat sejumlah keadaan yang memberatkan.

Salah satunya karena tindakan kedua terdakwa dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pendistribusian BBM bersubsidi.

Selain itu, perbuatan tersebut dilakukan ketika masyarakat sedang menghadapi situasi kelangkaan minyak.

Namun, majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan.

Kedua terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, berjanji tidak mengulangi tindakan tersebut, serta masih berusia muda.

"Keadaan meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, berjanji tak akan melakukan perbuatannya lagi, dan masih muda," ujar Efrata.

Majelis hakim juga tidak sependapat dengan nota pembelaan atau pleidoi dari penasihat hukum terdakwa yang sebelumnya meminta agar kedua terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maupun dilepaskan dari tuntutan hukum.

Usai putusan dibacakan, kedua terdakwa bersama Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan menyatakan masih berpikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding.

Ranning Cibro mengaku bersyukur atas keputusan hakim yang memberikan pemaafan.

"Hakim tidak memberikan hukuman kepada kami, namun kami masih pikir-pikir," ucap Ranning singkat.

Sementara itu, tim penasihat hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan mengapresiasi putusan majelis hakim. Mereka menilai hakim telah menjalankan tugasnya secara adil dalam memutus perkara.

Tim penasihat hukum yang terdiri dari Azwir Agus, Rumintang Naibaho, Hermansyah Hutagalung, Marudut Simanjuntak, Daniel W. Panggabean, Edoward M Hutapea, Lamhot W Tampubolon, dan Try Brata Purba juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan yang sebelumnya memberikan kesaksian dalam perkara tersebut.

"Terima kasih kepada abang kita Dr Hinca Pandjaitan selaku anggota Komisi III DPR RI, sudah kemarin datang memberikan kesaksiannya sehingga membantu Cibro dan Silalahi dalam perkara ini," kata Daniel W Panggabean.

Selain mengapresiasi putusan hakim, pihak penasihat hukum juga meminta Polrestabes Medan membuka penyidikan baru terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut, khususnya dari pihak SPBU.

"Saya berharap bahwa polisi harus sigap untuk melakukan daripada sprindik baru terhadap orang-orang yang terlibat didalamnya, khususnya bagi pihak SPBU maupun pengawas itu sendiri," tegas Rumintang Naibaho.

Kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas pengisian BBM menggunakan jeriken di SPBU Simpang Pos, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Kwala Bekala, Medan.

Petugas Satreskrim Polrestabes Medan kemudian melakukan pengecekan dan menemukan Ranning sedang mengisi Pertalite ke dalam jeriken.

Dari pemeriksaan, Ranning diketahui membeli sekitar 25 liter Pertalite yang rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam proses tersebut, Aziz Apandi Silalahi disebut membantu pengisian BBM ke dalam jeriken tanpa menggunakan barcode Pertamina.

Aziz diduga menerima imbalan Rp15 ribu untuk setiap jeriken yang diisi.

Keduanya kemudian diamankan pada 6 Januari 2026 di SPBU Jalan Jamin Ginting, Simpang Pos, Medan.* (ad)

BINJAI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai menggelar kegiatan ASRI (Aksi Satpol PP Responsif Indonesia) di Kelurahan Rambung Barat, Kamis (9/7/2026).

Program ini menjadi bagian dari implementasi Transformasi Humanis Pemerintah Kota Binjai yang bertujuan memperkuat kehadiran Satpol PP di tengah masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan persuasif.

Baca Juga:

• Marlina Muzakir Hadiri HKG PKK Nasional ke-54 dan HUT Dekranas ke-46 di Makassar, Perkuat Sinergi Pemberdayaan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045

Kepala Satpol PP Kota Binjai, Arif Budiman Sihotang, S.STP., M.H., mengatakan program ASRI merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Binjai agar Satpol PP menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Arif, kehadiran Satpol PP harus mampu memberikan rasa aman sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan warga.

Karena itu, pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dinilai menjadi langkah penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

"Pemerintah Kota Binjai melalui Satpol PP akan terus hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi dan pemahaman yang terbaik, serta menjadi pelayan yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga," ujar Arif.

Ia menjelaskan, pendekatan persuasif dan edukatif diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum serta mematuhi berbagai peraturan daerah tanpa harus mengedepankan tindakan represif.

Selain itu, kegiatan ASRI juga menjadi sarana mempererat hubungan antara aparat pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Arif turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Binjai melalui semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Menurutnya, keberhasilan menciptakan kota yang aman, nyaman, tertib, dan sejahtera tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Program ASRI diharapkan menjadi langkah nyata dalam menghadirkan wajah Satpol PP yang lebih humanis, responsif, serta dekat dengan masyarakat, sejalan dengan visi Pemerintah Kota Binjai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.* (ad)

MAKASSAR – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Aceh, Ny. Marlina Muzakir, menghadiri pembukaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Nasional ke-54 dan Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-46 yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Umum TP PKK, Ny. Tri Tito Karnavian, dan diikuti Ketua TP PKK serta Ketua Dekranasda dari seluruh provinsi di Indonesia.

Baca Juga:

• Aceh Tamiang Ucapkan Terima Kasih ke Pemko Medan atas Bantuan Pascabanjir, Rico Waas: Ini Murni Karena Kemanusiaan dan Persahabatan

Dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK Ny. Tri Tito Karnavian mengajak seluruh kader PKK untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program prioritas nasional.

Menurutnya, TP PKK memiliki landasan hukum yang kuat sehingga harus mengambil peran aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penguatan ketahanan pangan keluarga, hingga pemberdayaan pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Usai memberikan sambutan, Tri Tito Karnavian secara resmi membuka rangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK Nasional ke-54 dan HUT Dekranas ke-46 yang akan berlangsung selama beberapa hari di Kota Makassar.

Sementara itu, Ketua TP PKK Aceh, Ny. Marlina Muzakir, menilai HKG PKK Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama, memperluas jejaring, sekaligus berbagi pengalaman dan inovasi antar daerah dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga.

"Berbagai program dan inovasi yang dipresentasikan dalam HKG PKK Nasional ini menjadi inspirasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Aceh. Semangat kolaborasi yang dibangun melalui PKK diharapkan semakin memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah," ujar Marlina didampingi Ketua Staf Ahli TP PKK Aceh, Ny. Mukarramah Fadhlullah.

Menurut Marlina, berbagai program yang dipaparkan dalam forum nasional tersebut dapat menjadi referensi bagi TP PKK Aceh untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat peran keluarga dalam pembangunan daerah.

Rangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK Nasional ke-54 dan HUT Dekranas ke-46 dijadwalkan berlangsung hingga beberapa hari ke depan.

Sejumlah agenda telah disiapkan, mulai dari pameran produk unggulan daerah, forum diskusi, pelatihan, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan kader PKK dan Dekranas dari seluruh Indonesia.

Pemerintah berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antar daerah dalam mendorong pemberdayaan keluarga, pengembangan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.* (ad)

MEDAN — Direktur Utama PT Graha Konstruksi Sejati (GKS), Sulaiman alias Acai, mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan atas dugaan penggelapan dana perusahaan.

Dalam sidang perdana yang digelar Kamis, 9 Juli 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan modus pinjaman sementara.

Baca Juga:

• Aceh Tamiang Ucapkan Terima Kasih ke Pemko Medan atas Bantuan Pascabanjir, Rico Waas: Ini Murni Karena Kemanusiaan dan Persahabatan

Jaksa Penuntut Umum Sofyan Agung Maulana membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim dan terdakwa.

Dalam dakwaan disebutkan, Sulaiman diduga menggunakan dana perusahaan tanpa melalui mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar PT Graha Konstruksi Sejati.

Untuk mencairkan dana tersebut, terdakwa disebut memerintahkan staf bagian akuntansi, Jenny, membuat bukti pengeluaran kas beserta slip penarikan bank.

Dokumen itu kemudian diparaf oleh Jimmy Sukanto sebelum dijadikan dasar pencairan dana yang selanjutnya ditransfer ke rekening pribadi terdakwa.

Jaksa mengungkapkan, terdapat sejumlah transaksi yang diduga dilakukan terdakwa dalam kurun waktu 2019 hingga 2025.

Di antaranya penarikan dana sebesar Rp3 miliar dan Rp6 miliar pada 12 Februari 2019, Rp1 miliar pada 18 Februari 2019, Rp2 miliar pada 15 April 2019, Rp719,7 juta dan Rp280,2 juta pada 23 Mei 2019, Rp1,5 miliar pada 4 Juni 2024, hingga Rp532 juta pada 28 Februari 2025.

"Total dana perusahaan yang digunakan terdakwa mencapai sekitar Rp15,032 miliar," ungkap jaksa dalam persidangan.

Berdasarkan hasil audit internal perusahaan serta audit independen yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Albert Silalahi & Rekan, sekitar Rp10 miliar telah dikembalikan oleh terdakwa.

Namun, masih terdapat dana perusahaan senilai Rp5,032 miliar yang belum dikembalikan dan diduga menjadi kerugian perusahaan.

Jaksa juga menyoroti dasar yang digunakan terdakwa dalam melakukan pinjaman sementara tersebut.

Menurut JPU, persetujuan yang diberikan Jimmy Sukanto tidak memiliki kekuatan hukum karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai komisaris sejak tahun 2018.

Selain itu, mekanisme pinjaman tersebut dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan yang mewajibkan adanya persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebelum penggunaan dana perusahaan.

Atas perbuatannya, Sulaiman didakwa melanggar Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sebagai dakwaan alternatif, jaksa juga menjerat terdakwa dengan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.

Dalam persidangan, Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menempuh upaya penyelesaian melalui mekanisme restorative justice apabila memungkinkan.

"Silahkan lakukan upaya perdamaian," kata anggota majelis hakim Khamozaro Waruwu.

Sidang akan dilanjutkan pada agenda berikutnya dengan mendengarkan tanggapan terdakwa atau eksepsi terhadap surat dakwaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan majelis hakim.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan atas bantuan yang diberikan saat bencana banjir besar melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025.

Ucapan terima kasih itu disampaikan langsung Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi dalam pertemuan silaturahmi bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Rumah Makan Pagi Sore, Jalan Kejaksaan, Kecamatan Medan Petisah, Kamis, 9 Juli 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Beri Tenggat Camat Rampungkan Pendataan Perlinsos, Targetkan Bansos Tepat Sasaran

Dalam sambutannya, Rico Waas mengingat kembali kondisi yang terjadi pada akhir November 2025.

Saat itu, Kota Medan juga dilanda banjir besar yang merendam 19 dari 21 kecamatan dan berdampak kepada sekitar 85 ribu warga.

Meski menghadapi situasi serupa, Rico mengatakan pemerintahannya tetap berupaya membantu daerah tetangga yang terdampak lebih parah.

"Kami mendengar kabar bahwa kondisi di Aceh Tamiang sangat fatal. Betul-betul terendam, dan masyarakat serta Pak Bupati sendiri saat itu sangat membutuhkan bantuan," kenang Rico Waas.

Menurut Rico, setelah menerima laporan mengenai kondisi di Aceh Tamiang, Pemerintah Kota Medan segera mengirimkan bantuan berupa personel pemadam kebakaran serta alat berat dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk membantu proses pembersihan pascabanjir.

" Saat itu saya bilang, Oke kita ke Tamiang. Ayo kita bantu Tamiang. Apa yang kita punya sekarang? Apa yang dibutuhkan oleh Aceh Tamiang? Pembersihan. Maka pemadam kebakaran dan alat berat dari Dinas SDABMBK langsung kita turunkan. Kami tidak mencari penghargaan atau timbal balik apa pun. Ini murni bicara tentang kemanusiaan dan persahabatan," tegas Rico Waas.

Rico mengakui proses pemulihan di Aceh Tamiang tidak berlangsung mudah.

Selain merusak permukiman warga, banjir juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, aset pemerintah, hingga berbagai dokumen penting.

Meski demikian, ia optimistis Aceh Tamiang mampu bangkit di bawah kepemimpinan Bupati Armia Fahmi.

"Namun demikian kami percaya dan optimistis Aceh Tamiang di bawah kepemimpinan Bapak Armia Fahmi akan segera bangkit dan jauh lebih jaya," ungkap Rico Waas.

Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi mengatakan bantuan dari Pemerintah Kota Medan menjadi salah satu yang pertama tiba di lokasi bencana.

Ia menyebut dukungan tersebut sangat membantu proses pemulihan daerahnya.

"Yang pertama datang membantu kami adalah dari Pemko Medan. Petugas Damkar dan alat berat PU sangat membantu membersihkan infrastruktur vital kami yang hancur akibat bencana dahsyat tersebut. Hebatnya, mereka bekerja di Tamiang selama lebih dari empat bulan," ungkap Armia Fahmi.

Armia juga mengungkapkan bahwa koordinasi yang dibangun bersama Pemerintah Kota Medan berlangsung dengan baik sehingga masa tugas personel bantuan beberapa kali diperpanjang hingga proses penanganan dinilai memadai.

Selain mengirimkan personel dan peralatan, Pemko Medan juga memberikan dukungan stimulus anggaran guna mempercepat pemulihan pascabencana.

" Kami datang ke mari, memboyong seluruh perangkat Daerah, Wakil Bupati, dan Pak Sekda, khusus untuk menjumpai Pak Wali Kota guna mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya," tambah Armia.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Syuibun Anwar, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah dari kedua pemerintah daerah.

Silaturahmi itu menjadi simbol eratnya kerja sama antardaerah dalam menghadapi situasi darurat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas antarsesama daerah di Indonesia.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan tenggat waktu kepada seluruh camat untuk segera menuntaskan pendataan perlindungan sosial melalui Portal Perlinsos.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga:

• Tiga Hakim PN Medan Dilaporkan ke Komisi Yudisial, Ini Perkara yang Dipersoalkan!

Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, camat, serta lurah se-Kota Medan.

Dalam arahannya, Rico Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).

Menurutnya, sistem digital diharapkan mampu menciptakan penyaluran bantuan yang lebih transparan, akurat, dan meminimalkan birokrasi yang berbelit.

"Hari ini saya harus menegaskan kepada rekan-rekan semua. Ini kerjanya harus serius betul. Terutama camat-camat, kontrol semua wilayahnya. Setiap wilayah harus punya target mandiri dan camat wajib melakukan update data perlinsos setiap hari agar target terus diingat," tegas Rico Waas.

Menindaklanjuti arahan tersebut, para camat menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan pendataan dan meminta waktu antara satu hingga satu setengah bulan guna merampungkan proses sesuai target yang telah ditetapkan.

Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, kemudian menegaskan kembali komitmen tersebut.

Ia meminta seluruh camat dan lurah memegang target yang telah disepakati serta menginstruksikan Dinas Sosial meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

"Semua catat, kita sudah membuat komitmen kapan harus selesai. Saya berharap Dinas Sosial melakukan monitoring ketat terhadap kemajuan program ini dan menugaskan ASN Dinsos khusus untuk memantau pergerakan di lapangan," pungkas Wiriya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, menjelaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial dilakukan untuk mengatasi persoalan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat, seperti bantuan yang tidak tepat sasaran maupun warga yang berhak tetapi belum terdata.

Menurut Khoiruddin, melalui Portal Perlinsos, proses pendaftaran bantuan sosial menjadi lebih sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel.

Sistem baru tersebut juga memangkas tahapan administrasi yang sebelumnya harus melalui musyawarah kelurahan dan proses verifikasi yang memakan waktu.

"Pendaftaran akun Perlinsos dapat ditempuh melalui dua cara mudah, pertama melalui agen yang telah ditugaskan untuk menyisir rumah warga secara langsung, dan melalui jalur mandiri. Warga bisa mendaftar langsung secara online melalui situs perlinsos.kemensos.go.id dengan syarat wajib mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) terlebih dahulu di kantor Disdukcapil, kantor camat, lurah, atau Dinas Sosial," jelas Khoiruddin.

Ia menambahkan, percepatan pendataan menjadi penting karena hingga saat ini capaian pendaftaran di Kota Medan masih tergolong rendah.

Dari total 795.881 kepala keluarga (KK), baru 13.944 KK atau sekitar 1,75 persen yang telah terdaftar dalam sistem Perlinsos.

Pemerintah Kota Medan berharap seluruh kecamatan dapat mempercepat proses pendataan sehingga masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dapat segera masuk ke dalam sistem dan memperoleh layanan secara tepat sasaran.* (ad)

MEDAN – Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan dalam menangani tiga perkara perselisihan hubungan industrial (PHI).

Laporan tersebut diajukan oleh kuasa hukum PT Torganda dari Kantor Hukum Sabar Ganda & Partners.

Baca Juga:

• Polisi Gerebek Sarang Narkoba di Deli Serdang, Pelaku Pasang CCTV di Pohon untuk Pantau Kedatangan Petugas

Mereka merupakan majelis hakim yang memutus perkara perselisihan hubungan industrial dengan nomor perkara 274, 277, dan 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn.

Kuasa hukum pelapor, Rinaldo Sinaga dan Rustam Efendi Pandiangan, menilai putusan yang dijatuhkan majelis hakim tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita melaporkan tiga hakim PN Medan berinisial ZH, MAG dan SD ke Komisi Yudisial karena memutus tiga perkara perselisihan hubungan industrial dalam Perkara nomor 274, 277, dan 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn yang diduga secara tidak profesional, putusan tersebut di nilai tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak menggunakan hati Nurani nya sebagai seorang hakim dalam Memutus suatu perkara," ujar para kuasa hukum pelapor PT Torganda, Rinaldo Sinaga dan Rustam Efendi Pandiangan dari Kantor Hukum SABAR GANDA & PARTNERS, kepada awak media, Kamis (9/7).

Menurut Rinaldo, laporan tersebut kini telah diterima Komisi Yudisial dan sedang memasuki tahap telaah oleh tim pemeriksa.

Pihaknya juga menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, termasuk pengumuman Mahkamah Agung mengenai sanksi terhadap hakim.

"Saat ini laporan sudah dalam proses telaah oleh ahli pemeriksa Komisi Yudisial. Kami juga menyerahkan beberapa dokumen tambahan seperti pengumuman Mahkamah Agung (MA) terkait sanksi Hakim-hakim yang bermasalah," sebutnya.

Pelapor juga mengungkapkan bahwa dua hakim anggota dalam majelis tersebut disebut telah dijatuhi sanksi non-palu selama enam bulan serta teguran tertulis sejak April 2026.

Meski demikian, keduanya disebut masih mengikuti proses persidangan hingga putusan dibacakan.

Selain itu, kuasa hukum PT Torganda menilai substansi putusan majelis hakim memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan isi gugatan yang diajukan pihak lawan.

Rinaldo dan Rustam mengungkapkan, amar putusan nyaris 100 persen sama persis dengan isi gugatan yang seolah-olah tidak ada proses pemeriksaan, penimbangan bukti dan hanya tulisan yang dipindahkan dari satu dokumen ke dokumen lain.

Mereka juga menyoroti tidak dipertimbangkannya perjanjian damai yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak dalam perkara tersebut.

"Bahkan perjanjian damai yang sudah disepakati bersama pun diabaikan majelis hakim padahal itulah wujud penyelesaian yang manusiawi dan seharusnya dihormati hukum," ungkapnya.

Melalui laporan itu, pihak pelapor berharap Komisi Yudisial dapat melakukan pemeriksaan secara objektif dan mengambil langkah sesuai kewenangannya apabila ditemukan adanya pelanggaran kode etik hakim.

"Harapan kami saat ini tertuju pada lembaga Komisi Yudisial agar kebenaran dapat dibongkar, kesalahan diakui dan keadilan ditegakkan kembali. Bukan hanya untuk kepentingan pihak yang berperkara namun demi menjaga marwah hukum yang seharusnya menjadi pelindung bagi semua orang," harapnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pengadilan Negeri Medan maupun Komisi Yudisial terkait laporan tersebut.* (ad)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan langkah untuk mempertahankan sekaligus menghidupkan pengaruh politiknya di ruang publik.

Penilaian tersebut disampaikan Adi dalam Program Gaspol yang ditayangkan di YouTube, Kamis, 9 Juli 2026.

Baca Juga:

• Rupiah Punya Peluang Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Ini Faktor Pendorongnya

Menurut Adi, jika aktivitas Jokowi hanya sebatas menerima kunjungan masyarakat di kediamannya, perhatian publik lambat laun akan berkurang karena dinilai tidak lagi menghadirkan hal baru.

"Kalau hanya bicara tentang kunjungan rakyat, orang ke rumah Jokowi, sudah membosankan. Bosan, gitu-gitu aja, nggak ada novelty-nya, nggak ada yang baru," ujarnya.

Adi menilai, melalui kunjungan ke berbagai daerah, Jokowi dapat menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki daya tarik politik dan tetap diterima oleh masyarakat di berbagai wilayah.

"Artinya Pak Jokowi akan semakin terus diperhitungkan sebagai orang yang relatif misalnya bisa diterima di berbagai tempat," ungkapnya.

Ia mencontohkan kunjungan Jokowi ke Provinsi Lampung yang dinilai mendapat sambutan meriah dari masyarakat, meski di sisi lain juga terdapat kelompok yang menyampaikan penolakan.

"Lampung salah satunya kan penerimaannya kan kelihatan, ramai, sekalipun ada juga yang menolak, tapi minimal itu yang saya sebut bahwa ini adalah bagian dari untuk mengamplifikasi ulang kartu politiknya Pak Jokowi," tuturnya.

Selain menjaga eksistensi politik, Adi juga menilai safari tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjelang Pemilu mendatang.

"(Pak Jokowi) all out untuk memenangkan PSI," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi memulai rangkaian safari politiknya dengan mengunjungi Provinsi Lampung.

Dalam kunjungan itu, ia menghadiri kegiatan bersama kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta menyampaikan pidato politik.

Pada kesempatan yang sama, masyarakat Lampung juga menganugerahkan gelar Baginda Pemuka Bangsa kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut.

Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Jokowi yang menanggapi analisis politik tersebut.

Pernyataan Adi Prayitno merupakan pandangan pengamat mengenai dinamika politik yang berkembang menjelang kontestasi politik berikutnya.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya mentalitas saling menjatuhkan yang dinilainya menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

Menurut Prabowo, sikap tersebut harus segera ditinggalkan agar Indonesia mampu bersaing di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Baca Juga:

• Prabowo: Berdosalah Pemimpin yang Berbohong kepada Rakyatnya

Prabowo mengibaratkan perilaku tersebut sebagai "bangsa kepiting", yakni kondisi ketika seseorang yang hendak maju justru ditarik kembali oleh orang lain.

"Mungkin ini karena terlalu lama dijajah oleh Belanda, oleh asing, sehingga yang timbul adalah rasa rendah diri, bukan rasa rendah hati, justru sering kita tuh senang melihat rekan sendiri susah," kata Prabowo.

Menurut Presiden, masih ada kecenderungan sebagian masyarakat merasa senang ketika melihat orang lain mengalami kesulitan.

Ia kemudian mengutip istilah "bangsa kepiting" untuk menggambarkan perilaku tersebut.

"Dikatakan bahwa kita termasuk bangsa kepiting. Kepiting kalau rekannya sudah naik ke atas, kepiting yang di bawah nurunin dia lagi. Ada kepiting lain mau naik ke atas, kepiting lain nurunin dia lagi," ujarnya.

"Itu namanya senang melihat rekan susah, susah melihat rekan senang. Saya tidak tahu mungkin saudara-saudara pun punya pengalaman ya," lanjutnya.

Prabowo menilai sikap iri, dengki, dan keinginan menjatuhkan sesama anak bangsa hanya akan menghambat kemajuan Indonesia.

Padahal, kata dia, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini berasal dari persaingan global yang semakin keras.

"Padahal dunia ini penuh persaingan. Banyak negara yang iri sama kita, banyak negara yang benci sama kita. Kita tidak pernah benci orang, tapi nyatanya banyak yang dengki, iri, maunya ngerjain kita, jelek-jelekin kita," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung maraknya narasi negatif tentang Indonesia yang beredar di media sosial.

Ia mengaku prihatin karena sebagian narasi tersebut justru disebarkan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

"Kampanye di socmed, Indonesia chaos, Indonesia suram, Indonesia gelap, akan kolaps, akan kolaps. Dia berharap kolaps, bayangkan, orang Indonesia sendiri berharap kolaps, Saudara-saudara sekalian. Jadi ini harus kita waspadai," kata Prabowo.

Presiden berharap masyarakat dapat membangun semangat saling mendukung, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan rasa optimistis terhadap masa depan Indonesia.

Menurutnya, kerja sama dan kepercayaan antarsesama menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional.* (d/ad)

DELI SERDANG – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba di kawasan perkebunan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan belasan kamera pengawas (CCTV) yang dipasang para pelaku untuk memantau setiap aktivitas di sekitar lokasi, termasuk kedatangan aparat kepolisian.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Alokasikan Rp64,2 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Langkat, Jembatan Baru Juga Dibangun

"Sarang narkoba yang kami gerebek modusnya seolah-olah rumah warga. Tempat ini juga dilengkapi sejumlah CCTV yang dipasang mulai dari pintu masuk, akses masuk, bahkan dipasang di pohon," kata Rafli, Kamis (9/7/2026).

Menurut Rafli, lokasi berada di area terpencil di tengah perkebunan sehingga cukup sulit dijangkau.

Untuk menuju lokasi, petugas harus melewati jalan arteri, area persawahan, hingga gang-gang sempit.

Belasan kamera pengawas dipasang di sejumlah titik strategis agar para pelaku dapat mengetahui lebih awal apabila ada petugas yang mendekati lokasi.

"Jadi, saat petugas datang, mereka dapat melihat. Akses menuju lokasi juga tidak mudah, karena harus melewati jalan arteri, persawahan, hingga gang sempit," ujarnya.

Saat proses penggerebekan berlangsung, para pelaku sempat mengetahui kedatangan polisi melalui rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi.

Mereka kemudian berusaha melarikan diri.

Petugas langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

Kedua pelaku masing-masing berinisial MO (19) dan A (22).

Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, serta perangkat CCTV yang digunakan untuk memantau lingkungan sekitar.

"Ada dua pelaku yang diringkus. Kami juga menyita beberapa paket narkotika jenis sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, dan sejumlah CCTV," kata Rafli.

Rafli mengungkapkan, lokasi tersebut bukan kali pertama menjadi target operasi kepolisian.

Meski sudah beberapa kali digerebek, tempat itu kembali digunakan sebagai lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkoba.

Untuk mencegah aktivitas serupa terulang, polisi membongkar seluruh bangunan atau barak yang berada di lokasi, kemudian menghancurkan dan membakarnya.

"Lokasi ini menjadi pantauan kami, dan agar mencegah hal serupa kembali terulang, seluruh barak yang ada kami hancurkan dan kami bakar," pungkas Rafli.

Polrestabes Medan menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan di kawasan rawan peredaran narkotika serta menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurutnya, pemimpin yang tidak jujur kepada rakyat telah mengkhianati amanah yang diberikan.

Baca Juga:

• Rupiah Punya Peluang Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Ini Faktor Pendorongnya

Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa kejujuran merupakan prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan.

Ia menilai seorang pemimpin tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat.

"Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya, berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya, berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan," tegas Prabowo.

Prabowo mengatakan kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan air merupakan fondasi utama agar sebuah negara mampu bertahan, mandiri, dan sejahtera.

Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan keberhasilan mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan.

"Kita sudah swasembada pangan. Dari target empat tahun, kita telah berhasil dalam satu tahun," ujar Prabowo.

Namun, ia mengakui masih ada pihak yang meragukan capaian tersebut.

Bahkan, menurutnya, ada yang menuding pemerintah menyampaikan informasi yang tidak sesuai kepada masyarakat.

"(Mereka) mengejek dan menuduh bahwa kita pemerintah berbohong kepada rakyat, bahwa kita belum swasembada pangan," ucapnya.

Prabowo menilai peluncuran biodiesel B50 menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

Ia mengungkapkan sejak sebelum dilantik menjadi Presiden, dirinya telah meminta jajaran pemerintah untuk menjadikan swasembada pangan dan swasembada energi sebagai prioritas utama.

Menurut Prabowo, Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor, baik untuk kebutuhan pangan maupun bahan bakar minyak.

"Hari ini saya bangga hadir di sini. Hari ini hari yang saya tunggu-tunggu dari sejak saya belum dilantik jadi Presiden kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan harus swasembada pangan, harus swasembada energi. Tidak boleh impor BBM, tidak boleh impor pangan," katanya.

Pemerintah berharap implementasi B50 dapat memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi impor solar, meningkatkan penggunaan energi berbasis sumber daya dalam negeri, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.* (km/ad)