PONOROGO — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para santri Pondok Modern Darussalam Gontor agar tidak mudah mempercayai setiap informasi yang beredar di media sosial.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu, 19 September 2026.

Baca Juga:

• Jelang 2 Tahun Memimpin, Prabowo Mengaku Tambah Pede: Kita Bukan Pemimpin Omon-Omon!

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga meminta para santri berhati-hati terhadap pihak yang disebutnya sebagai antek asing.

Menurut dia, pihak-pihak tersebut dapat menggunakan media sosial untuk memengaruhi informasi yang diterima masyarakat.

"Mereka punya uang, mereka bisa bayar buzzer, mereka bisa main di media sosial. Hati-hati. Jangan percaya semua yang ada di media sosial itu," katanya.

Prabowo kemudian menyampaikan bahwa menurut pandangannya, upaya tersebut dapat digunakan untuk menurunkan semangat dan keberanian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kesejahteraan.

"Mereka ingin menurunkan semangat kita. Mereka ingin menurunkan keberanian kita. Mereka ingin menurunkan kepercayaan diri kita. Mereka ingin kita lemah. Mereka ingin kita tetap miskin. Mereka ingin kita menjadi budak mereka selamanya," pungkasnya.

Dalam pidatonya di hadapan keluarga besar Gontor, Prabowo juga menekankan pentingnya generasi Indonesia memiliki pengetahuan luas dan tidak mudah dibohongi.

Prabowo menyebut pemimpin Indonesia harus pintar agar mampu menghadapi berbagai tantangan.

Selain itu, Prabowo menyampaikan pentingnya memahami politik tanpa menjadikan Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai bagian dari politik praktis.

"Saya tahu Gontor tidak boleh berpolitik. Itu benar. Gontor jangan ikut politik praktis, tetapi harus paham politik," kata Prabowo.

Peringatan satu abad Gontor berlangsung pada 18-20 September 2026.

Dalam kunjungannya, Prabowo juga meresmikan Balai Pertemuan Pondok Modern dan Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor.* (tb/ad)

JAKARTA — Nasi uduk Betawi bisa menjadi pilihan menu sarapan atau hidangan untuk makan bersama keluarga.

Rasanya gurih, teksturnya pulen, dan aromanya harum karena dimasak menggunakan santan serta rempah sederhana.

Baca Juga:

• Jaga Kualitas MBG dan Kendalikan Harga Pangan, TPID Sumut Perkuat Tata Kelola SPPG

Anda hanya membutuhkan enam bahan utama untuk membuat nasinya.

Sementara lauk pendamping dapat disesuaikan dengan selera keluarga.

Resep nasi uduk Betawi ini dikutip dari buku Aneka Olahan Nasi karya Ika Fibrianti, yang diterbitkan oleh PT Maraga Borneo Tarigas.

Bahan Nasi Uduk Betawi

500 gram beras
700 mililiter santan dari 1/2 butir kelapa
3 batang serai, memarkan
2 lembar daun salam
2 1/2 sendok teh garam
10 butir merica bulat

Pelengkap:
Ayam goreng
Tempe goreng
Tempe orek
Dadar rawis
Bihun goreng
Bawang goreng
Kerupuk

Cara Membuat Nasi Uduk Betawi

Pertama, masak santan bersama serai, daun salam, garam, dan merica hingga mendidih.

Setelah itu, masukkan beras. Masak terus hingga santan mengering dan meresap ke dalam beras.

Selanjutnya, kukus beras selama sekitar 30 menit atau hingga nasi matang dan teksturnya pulen.

Setelah matang, angkat nasi uduk dan sajikan selagi hangat.

Nasi uduk Betawi dapat disajikan bersama ayam goreng, tempe goreng, tempe orek, dadar rawis, bihun goreng, bawang goreng, dan kerupuk.

Lauk pendamping juga dapat disesuaikan dengan selera.

Dengan bahan yang sederhana dan cara membuat yang cukup mudah, nasi uduk Betawi bisa menjadi menu sarapan rumahan yang gurih dan mengenyangkan.* (km/ad)

JAKARTA — Thailand menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Asia Tenggara.

Negara ini menawarkan beragam pilihan wisata, mulai dari kekayaan budaya, kuliner, dan keindahan alam hingga pantai yang menjadi daya tarik wisatawan dunia.

Baca Juga:

• 3 Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Vape Narkoba Jule, Begini Nasib Sang Selebgram

Pelanggaran terhadap aturan tertentu dapat berujung pada denda, penahanan, deportasi, bahkan hukuman penjara.

Dilansir dari The Independent pada 7 September 2026, terdapat sejumlah aturan yang perlu diketahui wisatawan sebelum berkunjung ke Thailand.

1. Jangan Mengkritik Monarki

Wisatawan diminta berhati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap monarki Thailand, termasuk anggota keluarga kerajaan, baik melalui ucapan maupun media sosial.

Menyebarkan artikel atau komentar yang dianggap negatif mengenai monarki dapat berujung pada proses hukum dan hukuman penjara.

2. Dilarang Membawa Vape

Aturan mengenai rokok elektrik atau vape di Thailand tergolong ketat.

Wisatawan tidak diperbolehkan memiliki vape, rokok elektrik, pod, maupun cairan vape.

Penegakan aturan tersebut dapat berupa denda, penahanan hingga proses hukum.

3. Hati-hati Mengunggah Konten di Media Sosial

Wisatawan juga perlu berhati-hati ketika mengunggah foto atau video ke media sosial.

Konten yang menampilkan orang sedang mengonsumsi alkohol atau mengenakan pakaian yang dianggap tidak pantas dapat menimbulkan persoalan hukum.

Fotografer maupun orang yang berada dalam gambar disebut dapat dikenai denda atau hukuman penjara.

4. Jangan Menangkap Satwa Dilindungi

Thailand memiliki aturan ketat mengenai satwa liar.

Penangkapan, pembunuhan, maupun perdagangan hewan liar yang dilindungi tanpa izin merupakan tindakan ilegal.

Karena itu, wisatawan sebaiknya tidak membawa, membeli, atau memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi selama berada di Thailand.

5. Drone Harus Terdaftar

Wisatawan yang membawa drone juga perlu memperhatikan aturan penerbangan drone di Thailand.

Menerbangkan drone disebut ilegal jika perangkat tersebut tidak terdaftar di Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional Thailand atau NBTC.

Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenai denda dan hukuman penjara hingga lima tahun, atau keduanya.

6. Batas Usia Minum Alkohol

Usia legal untuk membeli dan mengonsumsi alkohol di Thailand adalah 20 tahun.

Artinya, wisatawan yang berusia di bawah 20 tahun tidak diperbolehkan membeli maupun mengonsumsi minuman beralkohol.

7. Jangan Sembarangan Membawa Ganja

Wisatawan juga perlu berhati-hati dengan aturan mengenai ganja dan narkotika di Thailand.

Meski terdapat penggunaan ganja medis dalam kondisi tertentu, wisatawan disarankan tidak membawa ganja keluar dari Thailand.

Pelanggaran terkait narkotika dapat dikenai hukuman berat.

Kepemilikan narkoba Kelas A bahkan dapat berujung pada hukuman mati di Thailand, selain denda dalam jumlah besar.

Destinasi Wisata Populer di Thailand

Selain memahami aturan setempat, wisatawan dapat memilih sejumlah destinasi populer saat berkunjung ke Thailand.

Bangkok

Bangkok merupakan ibu kota Thailand yang dikenal sebagai pusat budaya, kuliner, dan kehidupan malam.

Kota ini juga menjadi salah satu pintu masuk utama wisatawan untuk menjelajahi Thailand.

Chiang Mai

Chiang Mai cocok bagi wisatawan yang menyukai sejarah dan budaya. Kota ini memiliki ratusan kuil kuno, termasuk Doi Suthep dan Wat Chedi Luang.

Kuliner Chiang Mai juga memiliki ciri khas tersendiri yang dipengaruhi budaya Thailand Utara serta pengaruh masakan Cina dan Burma.

Phuket

Phuket merupakan salah satu destinasi pantai yang populer di Thailand.

Sebagai pulau terbesar di negara tersebut, Phuket menawarkan perpaduan wisata alam dan kekayaan budaya.

Khao Yai National Park

Taman Nasional Khao Yai menjadi pilihan bagi wisatawan yang menyukai aktivitas luar ruangan dan satwa liar.

Kawasan ini memiliki jalur pendakian, air terjun, serta berbagai jenis satwa, termasuk monyet dan gajah.

Ayutthaya

Bagi pencinta sejarah, Ayutthaya menjadi salah satu destinasi yang menarik.

Kota ini pernah menjadi ibu kota Kerajaan Siam sebelum dihancurkan oleh pasukan Burma.

Kini, kawasan bersejarah Ayutthaya menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO dan menyimpan berbagai peninggalan arsitektur dari masa lalu.

Dengan memahami aturan setempat sebelum berangkat, wisatawan dapat lebih berhati-hati selama menikmati perjalanan di Thailand.* (km/ad)

JAKARTA — Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus narkoba yang menyeret selebgram Julia Prastini atau Jule.

Tiga tersangka itu terdiri atas dua perempuan yang diduga bandar dan seorang warga negara China.

Baca Juga:

• Eks Prajurit TNI Terlibat Sindikat Curanmor di Medan hingga Tebing Tinggi, Ini Lokasi yang Jadi Sasaran

"Dari empat orang ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka," kata Michael kepada wartawan, Sabtu (19/9/2026).

Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial RR, RN, dan XC yang merupakan WN China.

Sementara itu, polisi menyebut Jule sebagai korban dalam perkara tersebut.

"Betul (JP korban)," katanya.

Michael mengatakan Jule selanjutnya akan menjalani asesmen untuk menentukan penanganan lebih lanjut.

Polisi juga menyebut Jule akan menjalani rehabilitasi.

"Untuk JP, karena berdasarkan barang bukti cuma satu yang berisikan vape dan tiga itu habis pakai dan juga berdasarkan interogasi dan penyelidikan lainnya untuk status di kepolisian, kami tetapkan restorative justice, JP itu kami tetapkan sebagai pemakai," jelasnya.

"Dan selanjutnya diasesmen dan akan direhabilitasi," sambungnya.

Menurut Michael, Jule mengaku mulai mengonsumsi vape narkoba sekitar dua hingga tiga pekan sebelum ditangkap.

Polisi menyebut alasan yang disampaikan Jule berkaitan dengan persoalan pribadi.

"Mulai melakukan ini kurang lebih dari 2-3 minggu lalu mencoba. Alasannya pribadi mungkin dari rasa stres atau lain sebagainya," kata Michael.

Kasus ini bermula dari penangkapan dua perempuan berinisial RR dan RN yang diduga sebagai bandar.

Keduanya ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, pada Senin (14/9/2026).

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 27 cartridge vape yang disebut berisi etomidate.

"Dari situ kami mendapatkan informasi terkait bandar dan pemakainya," katanya.

Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan hingga menangkap seorang pria berinisial XC.

Warga negara China tersebut disebut polisi sebagai bandar narkoba.

"Iya, bandar, WNA China," imbuhnya.

Polisi masih melakukan proses hukum terhadap tiga tersangka yang telah ditetapkan.

Sementara Jule akan menjalani asesmen dan rehabilitasi sesuai penanganan yang ditetapkan kepolisian.* (d/ad)

LANGKAT — Ketua Pemuda Karya Nasional (PKN) Kota Binjai, Mohan, menghadiri pelantikan pengurus Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, pada Sabtu, 19 September 2026.

Mohan hadir didampingi Sekretaris PKN Binjai Maruli Malau dan Provost Niko Pulungan.

Baca Juga:

• Eks Prajurit TNI Terlibat Sindikat Curanmor di Medan hingga Tebing Tinggi, Ini Lokasi yang Jadi Sasaran

Kehadiran jajaran PKN Binjai dan Langkat dalam acara tersebut menjadi bentuk dukungan serta sinergi antarorganisasi kepemudaan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila di wilayah Binjai-Langkat.

Pelantikan pengurus FKPPI Kecamatan Selesai berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah unsur organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, serta perwakilan TNI-Polri.

Ketua PKN Kota Binjai, Mohan, menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan FKPPI Kecamatan Selesai yang baru dilantik.

"Kami dari keluarga besar PKN Kota Binjai mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan FKPPI Kecamatan Selesai. Semoga FKPPI semakin solid, menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dan menjadi mitra strategis pemuda dalam pembangunan daerah. PKN siap bersinergi," ujar Mohan.

Ketua PKN Kabupaten Langkat, Abd Rasyid Pane, SH, juga menekankan pentingnya kekompakan antarorganisasi kepemudaan atau OKP.

"PKN Langkat dan PKN Binjai adalah satu kesatuan. Kehadiran kita hari ini adalah bukti bahwa pemuda harus kompak. Selamat untuk FKPPI Selesai, mari kita bersama-sama membangun Langkat-Binjai yang lebih maju dan kondusif," tegas Abd Rasyid Pane, SH.

Sementara itu, Sekretaris PKN Binjai Maruli Malau mengatakan hubungan antara PKN dan FKPPI selama ini telah terjalin dengan baik.

Menurut dia, hubungan tersebut akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan sosial dan kebangsaan.

Acara pelantikan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah.

Kegiatan tersebut menjadi simbol persaudaraan dan kebersamaan antarorganisasi kepemudaan yang hadir.* (ad)

MEDAN — Sindikat pencurian sepeda motor yang beraksi di berbagai lokasi di Medan hingga daerah sekitarnya ditangkap polisi.

Lokasi yang menjadi sasaran komplotan ini beragam, mulai dari kampus, puskesmas, kantor camat, barbershop hingga kantor dinas sosial.

Baca Juga:

• Eks Menhub Budi Karya Tak Hadir di Sidang Banding Kasus Korupsi DJKA di Medan, KPK Ungkap Alasannya

Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan Iptu Ramadhani Bimo mengatakan polisi menangkap lima orang yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut.

Mereka adalah Teguh Fadilah (33), Jerry (38), Arjunaidi (48), Gandi (39), dan Afner Harahap (35).

Salah satu pelaku, Gandi, merupakan mantan prajurit TNI. Ia disebut telah dipecat karena desersi.

"Benar, salah satu pelaku (Gandi) mantan prajurit TNI. Dia dipecat karena desersi satu bulan. Pangkat terakhirnya Sertu, bertugas di Denmadam Kodam Iskandar Muda," kata Bimo.

Penangkapan kelima pelaku bermula dari laporan seorang korban bernama Marganda (41).

Sepeda motor miliknya dicuri saat diparkir di teras rumah di Jalan PWS, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, pada Selasa (15/9/2026) pagi.

Marganda kemudian memeriksa rekaman kamera CCTV. Dari rekaman tersebut, terlihat dua orang yang bekerja sama mengambil sepeda motor miliknya.

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp20 juta dan melaporkannya ke Polrestabes Medan.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV.

Beberapa jam setelah laporan diterima, petugas mendeteksi keberadaan para pelaku.

Teguh, Jerry, Arjunaidi, dan Gandi ditangkap di Gang Sereh, Kecamatan Labuhan Deli.

Mereka kemudian dibawa ke Satreskrim Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan.

Polisi selanjutnya melakukan pengembangan dan menangkap Afner Harahap yang diduga berperan sebagai penadah. Afner ditangkap di Jalan Baud.

"Jadi para pelaku ini punya peran berbeda. Teguh dan Jerry yang mengambil motor korban. Lalu motor itu dijual ke Afner melalui Arjunaidi," ujar Bimo.

Menurut Bimo, sindikat tersebut diduga telah melakukan pencurian sepeda motor sekitar 15 kali.

Aksi mereka tersebar di wilayah Medan, Deli Serdang hingga Tebing Tinggi.

Di sejumlah lokasi lain, Gandi disebut kerap beraksi bersama Jerry. Polisi masih mendalami seluruh aksi yang diduga dilakukan para pelaku.

Kelima tersangka kini ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum.

Polisi juga masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan pencurian sepeda motor tersebut.* (km/ad)

Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara, untuk terdakwa Eddy Kurniawan.

Baca Juga:

• Warga Keluhkan Gang Cipto Rusak dan Banjir, Rico Waas Pastikan Pengaspalan Dikerjakan Tahun Ini

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Budi Karya mengirimkan surat konfirmasi terkait ketidakhadirannya.

"Yang bersangkutan tidak hadir dengan mengirimkan surat konfirmasi ketidakhadirannya," ujar Budi, Selasa (15/9/2026).

Menurut KPK, surat tersebut telah disampaikan kepada majelis hakim.

Persidangan tetap dilanjutkan sesuai jadwal.

"Surat tersebut sudah disampaikan kepada majelis hakim dan persidangan tetap dilanjutkan sesuai dengan jadwal," kata Budi Prasetyo.

Perkara dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada April 2023.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan.

Eddy Kurniawan merupakan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Penanganan perkara kemudian berkembang ke sejumlah proyek perkeretaapian di berbagai wilayah.

KPK menetapkan sejumlah pejabat pemerintah, pejabat pembuat komitmen, pihak swasta, hingga anggota DPR sebagai tersangka.

Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 22 tersangka dalam perkara DJKA.

Mereka berasal dari lingkungan Kementerian Perhubungan, perusahaan swasta, serta seorang anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Sudewo.

Dua korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen.

Daftar tersangka tersebut mencakup Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Direktur Utama PT KA Properti Manajemen Yoseph Ibrahim, serta sejumlah pejabat dan PPK di lingkungan DJKA.

Termasuk di antaranya pejabat di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Medan, yakni Muhlis Hanggani Capah dan Muhammad Chusnul.

Nama Sudewo juga masuk dalam daftar tersangka yang diumumkan KPK.

Untuk perkara DJKA wilayah Medan, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan pada 25 Juni 2026 telah menjatuhkan vonis terhadap Eddy Kurniawan Winarto dan Muhlis Hanggani Capah.

Eddy Kurniawan Winarto divonis empat tahun penjara, sedangkan Muhlis Hanggani Capah dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

KPK kemudian menyatakan telah melakukan ekspose atau gelar perkara untuk pengembangan kasus setelah putusan terhadap kedua terdakwa tersebut.

Sementara sidang banding yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Eddy Kurniawan tetap berjalan meski Budi Karya Sumadi tidak hadir sebagai saksi.

KPK menyatakan ketidakhadiran tersebut telah disampaikan melalui surat kepada majelis hakim dan tidak menghentikan jalannya persidangan.* (km/ad)

SAMOSIR — Perjalanan pulang rombongan wisata dari Kisaran, Kabupaten Asahan, berubah menjadi kepanikan setelah bus yang mereka tumpangi terbalik di Desa Boho, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sabtu (19/9/2026).

Bus bernomor polisi Z 7763 NE itu membawa 32 penumpang. Kendaraan tergelincir ke sisi jalan hingga berhenti sekitar 10 meter di bawah badan jalan.

Baca Juga:

• Penumpang Ceritakan Detik Bus Wisata dari Kisaran Terbalik di Samosir: Sopir Tak Ugal-ugalan, Roda Depan Diduga Lepas

Ia mengatakan dua penumpang mengalami luka serius dan telah dievakuasi ke RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan.

"Ini akan kami selidiki kenapa bisa terjadi. Bus ini membawa 32 orang penumpang, dua orang mengalami luka serius, dan saat ini sudah kita bawa ke RSUD Hadrianus Sinaga," ujar Rina.

Dari pemeriksaan awal, polisi menduga kecelakaan berkaitan dengan gangguan pada sistem kendaraan yang menyebabkan pengemudi kehilangan kendali.

Namun, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan.

Bus tersebut diketahui menggunakan pelat nomor Z 7763 NE yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat.

Polisi juga menemukan masa berlaku uji KIR kendaraan telah berakhir sejak Agustus 2025. Selain itu, masa berlaku SIM pengemudi juga telah habis.

"Dan SIM pengemudinya sudah kita cek, dan ternyata sudah tidak berlaku," katanya.

Proses evakuasi bus menjadi tantangan bagi petugas.

Kendaraan berada sekitar 10 meter di bawah badan jalan sehingga membutuhkan peralatan khusus untuk menarik bus kembali ke atas.

Di sekitar lokasi juga terdapat tiang listrik yang dapat menghambat proses evakuasi.

"Karena kalau ditarik, akan terhalang tiang listrik juga," ujar Rina.

Polisi akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan.

Keselamatan warga dan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi juga menjadi perhatian dalam proses evakuasi.

Salah seorang penumpang, Josua Sihombing, mengatakan pengemudi bus tidak mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan selama perjalanan.

Menurut Josua, pengemudi tetap berhati-hati. Namun, sebelum bus terbalik, terdapat masalah pada bagian kaki-kaki kendaraan.

Ia menyebut bagian terok atau komponen pada roda depan sebelah kiri terlepas.

Josua mengatakan dirinya bersama penumpang lain duduk di sisi kiri bus ketika kecelakaan terjadi.

Rombongan tersebut baru saja pulang dari kawasan wisata Sibea-bea.

Akibat kecelakaan itu, Josua mengalami cedera pada kaki dan tangan kanannya.

Rombongan tersebut berasal dari Kampung Tahu, Kisaran, dan merupakan bagian dari kelompok STM Saroha.

Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut, termasuk kondisi teknis kendaraan dan faktor lain yang berkaitan dengan kejadian.

Hasil penyelidikan nantinya akan menentukan penyebab pasti bus kehilangan kendali hingga terbalik dan tergelincir ke sisi jalan.* (tm/ad)

MEDAN — Kondisi Gang Cipto di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, yang rusak, bergelombang dan kerap tergenang banjir kembali dikeluhkan warga.

Persoalan itu disampaikan dalam kegiatan Sapa Warga Kecamatan Medan Deli di kawasan pergudangan Jalan Kayu Putih, Sabtu (19/9/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Minta Pelayanan Administrasi Tak Berbelit: Jika Masuk Pagi, Siang Harus Selesai!

Menurut dia, persoalan itu juga telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah, termasuk ketika Wakil Wali Kota Medan meninjau lokasi.

"Jalan kami paling menyedihkan, Pak. Belum pernah diaspal, bergelombang, dan banjir. Kemarin Wakil Wali Kota sudah datang dan cek langsung, tapi sampai sekarang belum ada pengaspalan. Tolonglah Pak, ditangani serius," kata Wardias.

Keluhan tersebut langsung mendapat respons dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Ia memastikan pengaspalan Jalan Cipto 1 hingga Jalan Cipto Raya akan dilakukan tahun ini.

"Pengaspalan Jalan Cipto 1 hingga Jalan Cipto Raya kita kerjakan tahun ini. Langsung dikerjakan, tidak lama-lama lagi," tegas Rico yang disambut respons positif warga.

Persoalan tidak hanya terjadi di Gang Cipto.

Sejumlah warga Tanjung Mulia Hilir dan Kota Bangun juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan dan drainase di lingkungan mereka.

Yenny, warga Lingkungan 17 Tanjung Mulia Hilir, mengatakan jalan di kawasan tempat tinggalnya telah lama mengalami kerusakan.

Kondisi tersebut juga diperparah dengan genangan banjir.

Selain persoalan jalan dan banjir, Yenny mengeluhkan kondisi air bersih yang disebut berwarna kuning dan berkarat.

Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan akan kembali memetakan titik-titik yang menjadi sumber genangan di Kecamatan Medan Deli.

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) diminta melihat kebutuhan pembangunan maupun normalisasi drainase secara menyeluruh.

"Kita cek dan petakan pembangunan drainase baru, termasuk penggunaan u-ditch. Kalau perlu, normalisasi di area bawah tol juga dilakukan agar aliran air lancar dan tidak menimbulkan genangan seperti kolam," jelas Rico Waas.

Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi mengatakan penanganan infrastruktur di kawasan Gang Cipto, Kelurahan Tanjung Mulia, menjadi bagian dari pekerjaan yang dilakukan tahun ini.

Ia mengatakan perbaikan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari Gang Cipto 1 dan Gang Cipto 3 sebelum dilanjutkan ke Gang Cipto Raya.

"Untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ini meliputi kawasan Gang Cipto Raya, gang Cipto 1, dan gang Cipto 3. Pelaksanaannya dilakukan secara berproses, dimulai dari Cipto 1 dan Cipto 3 terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan ke Cipto Raya," ujar Khairul Azmi.

Selain perbaikan jalan, pemerintah kota juga menyiapkan penanganan drainase untuk mengurangi genangan yang selama ini dikeluhkan warga.

Khairul menyampaikan pengerjaan drainase di kawasan permukiman warga dijadwalkan mulai berjalan pada awal bulan depan.

Kegiatan Sapa Warga Kecamatan Medan Deli menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada pemerintah kota.

Selain infrastruktur, warga menyampaikan keluhan mengenai pelayanan administrasi kependudukan, bantuan sosial hingga persoalan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas hadir didampingi Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan serta Camat Medan Deli Muhammad Aidiel Putra Pratama.

Melalui dialog tersebut, sejumlah keluhan warga langsung mendapat respons dari perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti.* (ad)

MEDAN — Keluhan soal Kartu Tanda Penduduk atau KTP rusak yang disampaikan warga dalam kegiatan Sapa Warga Kecamatan Medan Deli, Sabtu (19/9/2026), langsung mendapat penyelesaian.

KTP milik Yusrizal, warga Lingkungan 19 Tanjung Mulia Hilir, selesai dicetak saat kegiatan berlangsung.

Baca Juga:

• Sapa Warga Medan Deli: Warga Keluhkan Banjir hingga Bantuan PKH, Pemko Medan Siapkan Tindak Lanjut

Ia mengatakan KTP tersebut rusak setelah tempat tinggalnya sempat terendam banjir.

"KTP saya ini rusak pak, saya berharap KTP saya bisa diperbaiki", katanya.

Keluhan itu langsung mendapat respons dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Ia meminta pelayanan administrasi kepada masyarakat tidak dilakukan secara berbelit-belit.

"Saya minta komitmennya, pengurusan surat-surat tidak boleh berbelit-belit. Jika masuk pagi, siang harus sudah selesai. Tidak boleh ada berkas yang menginap," tegas Rico Waas.

Tidak lama kemudian, Rico menyerahkan KTP Yusrizal yang telah selesai dicetak.

"Ini saya berikan KTP bapak, sudah selesai dicetak baru", ujar Rico.

Yusrizal pun mengaku senang karena persoalan KTP miliknya dapat diselesaikan dengan cepat.

"Alhamdulillah, senang. Bisa langsung siap, enggak sampai 10 menit ya, berapa menit aja udah siap gitu," ujar Yusrizal dengan nada gembira saat ditemui.

Yusrizal menjelaskan KTP miliknya mengalami kerusakan cukup parah.

Tulisan nama yang tertera di kartu tersebut sudah tidak jelas dan buram setelah terkena dampak genangan banjir yang merendam tempat tinggalnya beberapa waktu lalu.

Selain persoalan KTP, Yusrizal juga menyampaikan keluhan mengenai pelayanan administrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Ia berharap pengurusan dokumen seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dapat dilakukan lebih cepat.

"Kami ini kan kerja tiap hari, Pak. Kalau bisa urus surat tidak perlu nunggu lama atau disuruh datang lagi siang atau sore. Pengennya begitu dimasukkan, dalam 10-20 menit langsung ditandatangani," ujarnya.

Kegiatan Sapa Warga Kecamatan Medan Deli digelar di kawasan pergudangan Jalan Kayu Putih.

Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari banjir, drainase, jalan rusak, jembatan, bantuan sosial hingga pelayanan administrasi kependudukan.

Warga Lingkungan 9 Tanjung Mulia, Wardias, misalnya, mengeluhkan kondisi Gang Cipto yang disebut telah lama rusak dan bergelombang.

Jalan tersebut juga kerap tergenang ketika hujan turun.

"Jalan kami paling menyedihkan, Pak. Belum pernah diaspal, bergelombang, dan banjir. Kemarin Wakil Wali Kota sudah datang dan cek langsung, tapi sampai sekarang belum ada pengaspalan. Tolonglah Pak, ditangani serius," kata Wardias.

Rico memastikan perbaikan jalan tersebut masuk dalam pekerjaan tahun ini.

"Pengaspalan Jalan Cipto 1 hingga Jalan Cipto Raya kita kerjakan tahun ini. Langsung dikerjakan, tidak lama-lama lagi," tegas Rico.

Selain jalan, warga juga mengeluhkan persoalan drainase di sejumlah kawasan Tanjung Mulia Hilir dan Kota Bangun.

Yenny, warga Lingkungan 17 Tanjung Mulia Hilir, menyampaikan kondisi jalan di kawasan tempat tinggalnya yang rusak.

Ia juga mengeluhkan genangan banjir dan kondisi air bersih yang disebut berwarna kuning serta berkarat.

Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan akan memetakan kembali titik-titik yang menjadi sumber genangan di Medan Deli.

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) diminta melihat kebutuhan pembangunan serta normalisasi drainase.

"Kita cek dan petakan pembangunan drainase baru, termasuk penggunaan u-ditch. Kalau perlu, normalisasi di area bawah tol juga dilakukan agar aliran air lancar dan tidak menimbulkan genangan seperti kolam," jelas Rico Waas.

Keluhan mengenai bantuan sosial juga disampaikan warga.

Irma, warga Lingkungan 28 Tanjung Mulia, mempertanyakan pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Sementara Yuni, warga Mabar, mengadukan seorang janda lanjut usia yang disebut tidak lagi menerima bantuan PKH meski masih memiliki tanggungan biaya pendidikan anak.

Rico mengatakan persoalan data penerima bantuan akan ditindaklanjuti melalui Dinas Sosial.

Pendataan dan verifikasi akan dilakukan untuk memastikan kondisi warga yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Keluhan warga pelaku UMKM juga mendapat perhatian.

Ketika seorang ibu yang menjalankan usaha pembuatan jilbab menyampaikan kondisi keluarganya setelah suaminya tidak lagi bekerja, Rico meminta Dinas Sosial dan Dinas Koperasi mendata warga tersebut serta melihat peluang bantuan permodalan dan pendampingan usaha.

Kadis SDABMBK Khairul Azmi mengatakan penanganan infrastruktur di kawasan Gang Cipto, Kelurahan Tanjung Mulia, menjadi salah satu pekerjaan yang ditangani tahun ini.

"Untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ini meliputi kawasan Gang Cipto Raya, gang Cipto 1, dan gang Cipto 3. Pelaksanaannya dilakukan secara berproses, dimulai dari Cipto 1 dan Cipto 3 terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan ke Cipto Raya," ujar Khairul Azmi.

Selain perbaikan jalan, Pemko Medan juga menyiapkan penanganan drainase untuk mengurangi genangan yang selama ini dikeluhkan warga.

Pengerjaan drainase di kawasan permukiman tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada awal bulan depan.

Dalam kegiatan itu, Rico Waas hadir didampingi Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi, sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan, serta Camat Medan Deli Muhammad Aidiel Putra Pratama.* (ad)

SAMOSIR — Satu unit bus rombongan wisata asal Kisaran, Kabupaten Asahan, terbalik di Desa Boho, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Sabtu (19/9/2026).

Bus bernomor polisi Z 7763 NE itu membawa rombongan wisata yang baru saja pulang dari kawasan wisata Sibea-bea.

Baca Juga:

• Bus Rombongan Wisata dari Kisaran Terbalik di Samosir, Polisi Ungkap KIR dan SIM Pengemudi Kedaluwarsa

"Selama perjalanan supir tetap hati-hati, tidak ugal-ugalan. Mungkin karena ada kendala di bagian roda ban depan sebelah kiri terlepas," ujar Josua.

Josua mengatakan saat kecelakaan terjadi, dirinya duduk di bagian kiri bus bersama rombongan.

"Kami duduk sebelah kiri, baru pulang dari tempat wisata Sibea-bea," katanya.

Akibat kecelakaan tersebut, Josua mengalami luka pada kaki kanan yang terkilir dan luka pada tangan kanan.

Josua merupakan warga Kampung Tahu, Kisaran. Ia mengikuti perjalanan wisata bersama rombongan STM Saroha dan marga Silaban.

"Rombongan kami 30 orang dari kampung tahu Kisaran, STM Saroha," ucap Josua.

Sementara itu, Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan yang turun langsung ke lokasi mengatakan bus tersebut membawa 32 penumpang.

Dua penumpang mengalami luka serius dan telah dibawa ke RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan untuk mendapatkan perawatan.

Penumpang lainnya mengalami luka ringan.

Kapolres mengatakan bus tersebut menggunakan nomor polisi Z 7763 NE yang merupakan pelat asal Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dari hasil pengecekan, masa berlaku Uji KIR bus telah berakhir sejak Agustus 2025. Polisi juga menemukan SIM pengemudi bus sudah tidak berlaku.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti bus tersebut sampai terbalik.* (mp/ad)

SAMOSIR — Satu unit bus yang membawa rombongan wisata dari Kisaran, Kabupaten Asahan, mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di Desa Boho, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Sabtu (19/9/2026).

Bus bernomor polisi Z 7763 NE itu membawa 32 penumpang.

Baca Juga:

• Polisi Amankan 3 Remaja Diduga Geng Motor Hendak Tawuran di Asahan, 2 Celurit Disembunyikan di Atap Rumah

Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan turun langsung ke lokasi kejadian.

Ia mengatakan sebagian besar penumpang mengalami luka ringan.

"Bus ini membawa 32 orang penumpang, 2 orang mengalami luka serius dan saat ini sudah kita bawa ke RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara penumpang lainnya mengalami luka ringan," ujar AKBP Rina di lokasi kejadian.

Rina mengatakan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Dugaan awal, bus mengalami gangguan pada sistem kemudi dan pengereman ketika melintasi jalan menurun.

"Ini akan kami selidiki kenapa bisa terjadi. Dugaan awal kendaraan mengalami gangguan pada sistem kemudi dan pengereman sehingga hilang kendali saat melintasi jalan menurun," imbuhnya.

Bus tersebut diketahui menggunakan pelat nomor Z 7763 NE yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dari hasil pengecekan, masa berlaku Uji KIR bus tersebut ternyata telah berakhir sejak Agustus 2025.

Polisi juga menemukan masa berlaku SIM pengemudi bus telah habis.

"Dan SIM pengemudinya sudah kita cek, dan ternyata sudah tidak berlaku atau masa berlakunya telah habis," tegas Rina.

Proses evakuasi bus menjadi tantangan bagi petugas karena kendaraan berada sekitar 10 meter di bawah badan jalan.

Polres Samosir akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendatangkan alat berat dan menarik bus dari lokasi kecelakaan.

"Karena kondisi bus berada kurang lebih 10 meter di bawah badan jalan, maka akan menjadi kendala. Kalau ditarik, akan sedikit terhalang oleh tiang listrik juga yang ada di sekitar lokasi. Kita pastikan dulu keselamatan warga sekitar dan arus lalu lintas tetap aman," tutup Kapolres.* (mp/ad)

ASAHAN — Polisi mengamankan tiga remaja yang diduga merupakan bagian dari kelompok geng motor dan hendak melakukan tawuran di Jalan Marah Rusli, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sabtu (19/9/2026) dini hari.

Ketiga remaja tersebut diamankan setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya sekelompok remaja yang diduga membawa senjata tajam dan hendak tawuran.

Baca Juga:

• 2 Mobil Terlibat Kecelakaan di Toba yang Tewaskan 2 Mahasiswi, Polisi Buru Kedua Pengemudi

"Petugas mengamankan tiga remaja yang kemudian dilakukan pemeriksaan," kata Imanuel.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 02.20 WIB. Ketiga remaja yang diamankan masing-masing berinisial AADA (16), A (17), dan RS (16).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menduga ketiga remaja tersebut membawa senjata tajam untuk digunakan dalam tawuran.

Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah para remaja tersebut.

Dari hasil pencarian, polisi menemukan dua senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan di bagian atas rumah.

"Petugas menemukan dua senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan di bagian atas rumah atau atap," ujarnya.

Selain dua celurit, polisi juga mengamankan satu unit telepon seluler Android yang akan digunakan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan.

Ketiga remaja tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polres Asahan.

Polisi masih mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam rencana tawuran serta asal-usul senjata tajam tersebut.

Kasat Reskrim Polres Asahan meminta masyarakat segera melapor jika mengetahui adanya tawuran geng motor atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Jika ada tawuran maupun gangguan kamtibmas, segera lapor ke petugas kepolisian atau telepon ke 110," ujarnya.

Polisi juga mengingatkan orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama agar tidak keluar rumah hingga larut malam.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah anak terlibat kegiatan negatif seperti geng motor, tawuran, maupun membawa senjata tajam yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.* (d/ad)

TOBA — Dua mahasiswa, Ruth Aprina (18) dan Lia Franika Sitorus (26), tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi terlibat kecelakaan dengan dua mobil di Desa Gasaribu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026) malam.

Saat kejadian sekitar pukul 21.00 WIB, keduanya sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BK K5742 AMD.

Baca Juga:

• Oknum Polisi Tanjungbalai Digerebek Warga di Mobil Bersama 2 Perempuan, Terancam Patsus 30 Hari

"Setibanya di TKP, diduga bersenggolan dengan satu unit mobil yang identitas kendaraannya tidak diketahui," ujar Elon dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/9/2026).

Setelah bersenggolan, sepeda motor yang ditumpangi kedua korban terpental.

Dalam kondisi tersebut, motor kemudian kembali tertabrak mobil lain yang sedang melintas.

"Akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Honda Beat, Ruth terseret dan mengalami luka robek di kepala, patah tulang dan meninggal dunia di lokasi,'" kata Elon.

Lia juga mengalami sejumlah luka akibat kecelakaan tersebut. Ia mengalami luka robek di bagian kepala hingga patah tulang bahu sebelah kiri.

Lia sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum HKBP Balige.

Namun, nyawanya tidak tertolong dan ia meninggal dunia setelah menjalani perawatan.

Polisi menyebut dua mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut meninggalkan lokasi setelah kejadian.

Kedua pengemudi hingga kini belum diketahui identitasnya.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kendaraan dan pengemudi yang terlibat.

"Kami masih mengidentifikasi dan memburu pengemudi mobil yang melarikan diri usai terlibat kecelakaan," katanya.

Polisi masih mengumpulkan informasi dan mencari petunjuk untuk mengungkap identitas dua pengemudi yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut.* (km/ad)

LANGKAT — Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat membantah pernyataan mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, yang mengaku didatangi penyidik di Rutan Tanjung Gusta dan diminta mengakui menerima uang Rp50 juta agar mendapat tuntutan hukuman lebih rendah.

Kasi Intelijen Kejari Langkat, Ris Piere Handoko, menegaskan tudingan tersebut tidak benar.

Baca Juga:

• Korupsi ATR/BPN: Menagih Pertanggungjawaban Menteri

Ris mengatakan telah mengonfirmasi informasi tersebut kepada penyidik yang menangani perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat.

"Saya juga tanya ke penyidik. Lagian pula itu tidak masuk dalam pokok perkara," ucap Ris.

Sebelumnya, Saiful Abdi mengungkapkan pengakuan tersebut dalam persidangan dengan agenda pembacaan pleidoi di ruang Cakra 1 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (14/9/2026).

Saiful mengaku didatangi seorang penyidik sebelum persidangan dimulai.

Menurut dia, penyidik tersebut meminta dirinya mengakui menerima uang Rp50 juta dengan imbalan tuntutan hukuman yang lebih rendah.

"Saat sidang belum dimulai, penyidik menjumpai saya ke rutan. Ia mengatakan, 'bapak tolong mengakui menerima Rp 50 juta, supaya kami tuntut nanti selama 1,5 tahun nantinya bisa divonis 1 tahun penjara," ujar Saiful dalam persidangan.

Namun, Saiful mengatakan tidak memenuhi permintaan tersebut karena mengaku tidak pernah menerima uang Rp50 juta.

"Saya tidak mau mengakui menerima Rp 50 juta itu karena saya memang tidak ada menerimanya," ujar Saipul.

Saiful tidak menyebutkan identitas penyidik yang menurut pengakuannya datang menemuinya di rutan.

Kasus yang menjerat Saiful berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif di Kabupaten Langkat pada 2024.

Dalam perkara tersebut, Saiful didakwa bersama mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa selaku pihak rekanan, Budi Pranoto.

Jaksa menuntut Saiful Abdi dan Supriadi masing-masing dengan hukuman 11 tahun penjara. Sementara Budi Pranoto dituntut 13 tahun penjara.

Pengadaan smartboard Langkat pada 2024 memiliki anggaran sekitar Rp49,916 miliar.

Dalam perkara tersebut, jaksa menyebut perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp29,588 miliar.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) junto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 KUHP.

Bantahan Kejari Langkat terhadap pernyataan Saiful kini menjadi bagian dari proses persidangan yang masih berjalan.

Keterangan mengenai dugaan permintaan pengakuan uang Rp50 juta tersebut juga belum menjadi bagian dari pokok perkara menurut Kejari Langkat.* (tm/ad)

ASAHAN — Polres Tanjungbalai memeriksa seorang oknum polisi yang diamankan warga setelah ditemukan berada di dalam mobil bersama dua perempuan di area Rusunawa Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Oknum polisi tersebut merupakan anggota Satuan Samapta Polres Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Selebgram Jule Ditangkap Terkait Dugaan Vape Etomidate!

Kasi Humas Polres Tanjungbalai, AKP Ruslan, membenarkan bahwa pria tersebut merupakan anggota Polres Tanjungbalai.

"Benar, oknum tersebut dari Polres Tanjungbalai. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polres Tanjungbalai," kata Ruslan, Sabtu (19/9/2026).

Ruslan mengatakan polisi yang diperiksa tersebut dapat ditempatkan di tempat khusus atau Patsus selama 30 hari apabila pemeriksaan menemukan sedikitnya dua alat bukti.

"Ketika memenuhi dua alat bukti, yang bersangkutan akan dipatsus 30 hari ke depan untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.00 WIB.

Warga menemukan sebuah Toyota Rush putih bernomor polisi BK 1244 MOR dalam kondisi bergoyang di lorong antara Gedung 1 dan Gedung 2 Rusunawa Kisaran.

Warga yang melihat kondisi tersebut kemudian memeriksa mobil.

Dari informasi yang beredar, terdapat seorang pria yang merupakan anggota polisi bersama perempuan di dalam kendaraan tersebut.

Seorang saksi mata mengatakan kejadian bermula ketika anak-anak yang sedang bermain melihat mobil tersebut bergoyang.

"Awalnya anak-anak melihat mobil itu bergoyang. Setelah diintip, ternyata ada pria dan wanita di dalamnya. Warga lalu mengamankan mereka," ujar seorang saksi mata, Jumat (18/9/2026).

Oknum polisi tersebut disebut sempat mencoba meninggalkan lokasi dengan menyalakan mobil.

Namun, warga menutup pagar rusunawa sehingga kendaraan tidak dapat keluar.

Pengelola Rusunawa Kisaran, Oni, juga membenarkan adanya penggerebekan terhadap mobil tersebut.

"Iya benar, tadi malam ada digerebek satu mobil. Setahu saya, salah satu dari tiga orang itu memang penghuni sini, tapi bukan atas nama penyewa langsung. Kami masih mencari tahu apakah itu anak dari penyewa rumah atau bukan," jelasnya.

Ruslan mengatakan informasi mengenai keberadaan oknum polisi tersebut bersama dua perempuan masih didalami dalam pemeriksaan Propam.

"Itu saat ini masih didalami pemeriksaan," katanya.

Dia menyebut oknum polisi tersebut bertugas di Satuan Samapta Polres Tanjungbalai.

Ruslan juga membenarkan bahwa oknum polisi tersebut memiliki hubungan pacaran dengan salah satu perempuan yang disebut berada bersamanya.

"Benar, mereka berpacaran," pungkasnya.

Hingga Sabtu, 19 September 2026, pemeriksaan internal terhadap oknum polisi tersebut masih berlangsung.

Kepolisian akan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ditemukan.* (dtm/ad)

MEDAN — Sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait banjir, jalan rusak, drainase, bantuan sosial hingga pelayanan administrasi kependudukan dalam kegiatan Sapa Warga Kecamatan Medan Deli di pergudangan Jalan Kayu Putih, Sabtu (19/9/2026).

Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Baca Juga:

• Siapa SM Amin Nasution? Sosok Pahlawan Nasional yang Diusulkan Jadi Nama Jalan di Medan

Salah satu persoalan yang langsung diselesaikan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga Lingkungan 19 Tanjung Mulia Hilir, Yusrizal.

Yusrizal awalnya mengeluhkan KTP miliknya yang rusak akibat terendam banjir.

Ia kemudian menyerahkan KTP tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diperbaiki.

"KTP saya ini rusak pak, saya berharap KTP saya bisa diperbaiki", katanya.

Rico Waas kemudian meminta jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan mempercepat pelayanan administrasi warga.

"Saya minta komitmennya, pengurusan surat-surat tidak boleh berbelit-belit. Jika masuk pagi, siang harus sudah selesai. Tidak boleh ada berkas yang menginap," tegas Rico Waas yang hadir didampingi Pj Sekda Erfin Fahrurrazi dan sejumlah pimpinan perangkat daerah Pemko Medan serta Camat Medan Deli Muhammad Aidiel Putra Pratama.

Tak lama kemudian, Rico menyerahkan langsung KTP Yusrizal yang telah selesai dicetak.

"Ini saya berikan KTP bapak, sudah selesai dicetak baru", ujar Rico yang disambut gembira oleh Yusrizal.

Yusrizal mengatakan KTP miliknya sebelumnya mengalami kerusakan parah sehingga nama yang tertera menjadi buram.

Kerusakan itu terjadi setelah rumahnya terdampak banjir.

"Alhamdulillah, senang. Bisa langsung siap, enggak sampai 10 menit ya, berapa menit aja udah siap gitu," ujar Yusrizal.

Selain administrasi kependudukan, persoalan banjir menjadi salah satu keluhan utama warga Medan Deli.

Yusrizal mengatakan genangan kerap mengganggu aktivitas warga.

Ia meminta pemerintah membenahi drainase dan gorong-gorong agar air tidak menggenang selama berjam-jam.

Ia juga meminta pelayanan administrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan tidak memakan waktu lama, terutama untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

"Kami ini kan kerja tiap hari, Pak. Kalau bisa urus surat tidak perlu nunggu lama atau disuruh datang lagi siang atau sore. Pengennya begitu dimasukkan, dalam 10-20 menit langsung ditandatangani," ujarnya.

Keluhan mengenai jalan rusak disampaikan Wardias, warga Lingkungan 9 Tanjung Mulia.

Ia mengeluhkan kondisi Gang Cipto yang disebut telah lama rusak, bergelombang dan kerap tergenang saat hujan.

"Jalan kami paling menyedihkan, Pak. Belum pernah diaspal, bergelombang, dan banjir. Kemarin Wakil Wali Kota sudah datang dan cek langsung, tapi sampai sekarang belum ada pengaspalan. Tolonglah Pak, ditangani serius," kata Wardias.

Menanggapi keluhan tersebut, Rico memastikan pengaspalan Jalan Cipto 1 hingga Jalan Cipto Raya akan dilakukan tahun ini.

"Pengaspalan Jalan Cipto 1 hingga Jalan Cipto Raya kita kerjakan tahun ini. Langsung dikerjakan, tidak lama-lama lagi," tegas Rico yang disambut respons positif warga.

Warga lainnya juga mengeluhkan kondisi jalan dan drainase di kawasan Tanjung Mulia Hilir dan Kota Bangun.

Selain jalan rusak dan banjir, warga mengeluhkan kondisi air bersih yang disebut berwarna kuning dan berkarat.

Rico meminta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan pemetaan terhadap titik-titik genangan di Medan Deli.

"Kita cek dan petakan pembangunan drainase baru, termasuk penggunaan u-ditch. Kalau perlu, normalisasi di area bawah tol juga dilakukan agar aliran air lancar dan tidak menimbulkan genangan seperti kolam," jelas Rico Waas.

Dalam dialog tersebut, warga juga mempertanyakan penyaluran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).

Irma, warga Lingkungan 28 Tanjung Mulia, mempertanyakan pendataan penerima PKH karena masih ada warga yang dinilai membutuhkan bantuan tetapi belum masuk dalam data.

Keluhan serupa disampaikan Yuni, warga Mabar.

Ia mengadukan seorang janda lanjut usia yang tidak lagi menerima bantuan PKH meski masih memiliki tanggungan biaya pendidikan anak.

Rico menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial, termasuk PKH Medan Makmur, memiliki mekanisme pendataan dan verifikasi.

Pemko Medan akan meminta Dinas Sosial menindaklanjuti data warga yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Keluhan juga datang dari pelaku UMKM. Seorang ibu yang menjalankan usaha pembuatan jilbab mengadukan kondisi keluarganya setelah suaminya tidak lagi bekerja.

Rico meminta Dinas Sosial dan Dinas Koperasi mendata warga tersebut serta melihat peluang bantuan permodalan dan pendampingan usaha.

Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi mengatakan penanganan infrastruktur di kawasan Gang Cipto menjadi salah satu prioritas pekerjaan tahun ini.

"Untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ini meliputi kawasan Gang Cipto Raya, gang Cipto 1, dan gang Cipto 3. Pelaksanaannya dilakukan secara berproses, dimulai dari Cipto 1 dan Cipto 3 terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan ke Cipto Raya," ujar Khairul Azmi.

Selain perbaikan jalan, pemerintah juga akan menangani persoalan drainase yang menyebabkan genangan di kawasan permukiman.

Khairul mengatakan pengerjaan drainase di lingkungan permukiman warga dijadwalkan mulai dilakukan pada awal bulan depan.* (ad)

Oleh:Ahkam Jayadi

TINDAK pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengguncang kepercayaan publik.

Baca Juga:

• Dituntut 11 Tahun dalam Kasus Smartboard Rp29,5 Miliar, Eks Kadisdik Langkat Hadapi Vonis Senin

Di antara mereka terdapat pejabat di lingkungan ATR/BPN dan sejumlah pihak swasta.

Yang membuat perkara ini memiliki dimensi lebih serius adalah keterangan KPK bahwa empat dari delapan tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Mereka Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Hanya saja sejak awal harus ditegaskan satu hal: Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka.

KPK bahkan menyatakan bahwa pemanggilan Nusron masih bergantung pada kebutuhan penyidikan.

Oleh karena itu, persoalan yang hendak dibicarakan dalam tulisan ini bukanlah apakah Nusron Wahid terlibat dalam tindak pidana.

Itu wilayah penyidikan KPK dan harus dihormati sebagai proses hukum. Tentu saja termasuk asas praduga tak bersalah.

Pertanyaannya kemudian, apakah seorang menteri harus menunggu terbukti terlibat secara pidana terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan secara etik dan administratif apa yang terjadi di kementeriannya?

Di sinilah persoalan menjadi menarik.

Tanggung Jawab Jabatan

Dalam hukum, kita mengenal prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana.

Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena ia menduduki suatu jabatan ketika tindak pidana dilakukan bawahannya.

Namun, pemerintahan tidak hanya mengenal pertanggungjawaban pidana. Ada pertanggungjawaban administratif, etik, politik, dan institusional.

Seorang menteri adalah pemegang tanggung jawab politik atas kementerian yang dipimpinnya.

Karena itu, standar pertanggungjawabannya tidak semata-mata: apakah ia menerima uang?

Pertanyaan yang lebih luas adalah, bagaimana sistem pengawasan dalam kementerian bekerja?

Bagaimana orang-orang yang berada di sekitar menteri dapat beroperasi?

Mengapa dugaan praktik koruptif dapat tumbuh dalam institusi yang berada di bawah kendalinya?

Apakah mekanisme pengawasan internal berjalan?

Tentu saja hal yang tidak kalah penting, apakah pemimpin bersedia mengambil tanggung jawab ketika institusi yang dipimpinnya menghadapi persoalan serius?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak identik dengan menuduh menteri melakukan tindak pidana.

Justru di sinilah perbedaan antara liability dan responsibility harus dipahami. Liability berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum atas suatu perbuatan.

Responsibility memiliki dimensi yang lebih luas: kewajiban moral, administratif, dan kepemimpinan untuk mempertanggungjawabkan keadaan institusi yang berada di bawah kewenangannya.

Pada ranah ini kita patut belajar pada Jepang.

Dalam praktik pemerintahan modern, integritas seorang pejabat tidak cukup diukur dari satu pertanyaan: apakah dia korupsi?

Ukuran yang lebih luas adalah apakah ia mampu menciptakan integrity system di dalam organisasi yang dipimpinnya.

Pemimpin tidak mungkin mengetahui seluruh tindakan bawahannya. Itu benar.

Namun, justru karena itulah dibutuhkan sistem pengawasan, transparansi, pembatasan konflik kepentingan, mekanisme pelaporan, dan pengendalian internal.

Jika semua itu gagal, maka setidaknya ada pertanyaan mengenai kualitas kepemimpinan dan tata kelola.

Dalam konteks inilah jabatan publik berbeda dari pekerjaan biasa. Seorang menteri tidak hanya membawa nama pribadi.

Ia membawa nama kementerian, pemerintah, dan negara.

Terlebih ATR/BPN bukan kementerian biasa.

Urusan pertanahan bersentuhan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat, investasi, konflik agraria, kepastian hukum, hak atas tanah, dan bahkan masa depan kehidupan seseorang.

Tanah bagi sebagian besar masyarakat bukan sekadar komoditas.

Tanah adalah rumah. Tanah adalah sumber penghidupan. Tanah adalah warisan. Tanah adalah identitas.

Oleh karena itu, ketika dugaan korupsi muncul dalam institusi yang mengelola persoalan pertanahan, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara.

Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai penjaga hak atas tanah.

Nonaktif Bukan Vonis Bersalah

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pembicaraan mengenai penonaktifan sementara seorang pejabat selama proses hukum berjalan seharusnya tidak otomatis dimaknai sebagai hukuman.

Penonaktifan dapat ditempatkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap proses hukum dan institusi.

Logikanya sederhana.

Pertama, memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja tanpa potensi konflik kepentingan.

Kedua, memungkinkan proses pemeriksaan internal berlangsung secara objektif.

Ketiga, menjaga agar kementerian tetap berjalan dengan legitimasi publik.

Keempat, memberikan kesempatan kepada pejabat yang bersangkutan untuk berkonsentrasi memberikan keterangan dan membuktikan bahwa dirinya tidak mempunyai keterlibatan dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, nonaktif sementara tidak identik dengan "bersalah".

Justru dalam negara hukum, seseorang dapat diberi ruang untuk menjalani proses pemeriksaan tanpa harus terlebih dahulu dijatuhi hukuman.

Prinsip ini penting agar kita tidak terjebak pada dua ekstrem.

Ekstrem pertama: belum tersangka berarti tidak ada masalah kepemimpinan.

Ekstrem kedua: ada kasus korupsi berarti menteri pasti terlibat.

Keduanya sama-sama tidak tepat. Di sinilah etika jabatan diuji. Ada sesuatu yang lebih tua daripada hukum positif: etika jabatan.

Hukum bertanya: apakah seseorang bersalah?

Etika bertanya: apakah seseorang pantas terus berada dalam posisi tertentu ketika lembaga yang dipimpinnya sedang mengalami krisis kepercayaan?

Pertanyaan etik tidak boleh disamakan dengan pertanyaan pidana.

Seorang pejabat dapat saja tidak terbukti melakukan tindak pidana, tetapi secara etis tetap memilih mengambil jarak dari jabatan untuk menjaga kehormatan institusi.

Dalam tradisi pemerintahan di sejumlah negara, mundur atau mengambil tanggung jawab politik ketika institusi mengalami kegagalan serius bukan selalu berarti pengakuan melakukan tindak pidana.

Sebaliknya, tindakan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk penghormatan terhadap jabatan.

Jepang, misalnya, memiliki tradisi pertanggungjawaban politik dan moral yang lebih kuat melalui pengunduran diri pejabat dalam berbagai skandal pemerintahan.

Tentu konteks budaya dan sistem politik Jepang tidak dapat begitu saja dipindahkan ke Indonesia.

Namun, ada satu pelajaran universal yang dapat dipetik: Jabatan publik bukan hanya hak untuk memegang kekuasaan, tetapi juga kewajiban untuk menanggung beban moral dari kekuasaan itu.

Problem kita mungkin bukan semata-mata kurangnya aturan. Kita memiliki begitu banyak aturan. Kita memiliki aparat penegak hukum.

Kita memiliki lembaga pengawasan. Kita memiliki mekanisme pemeriksaan.

Namun, ada sesuatu yang tidak mudah dibentuk melalui undang-undang: budaya malu dalam jabatan publik.

Dalam masyarakat yang sehat, rasa malu seharusnya menjadi mekanisme kontrol sosial.

Pejabat yang kementeriannya terseret perkara korupsi serius semestinya tidak hanya sibuk menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat.

Ia juga perlu bertanya kepada dirinya sendiri: Apa yang harus saya lakukan agar institusi yang saya pimpin tetap dipercaya?

Inilah yang sering hilang dalam politik kekuasaan kita.

Yang muncul justru mentalitas: "Selama saya belum tersangka, saya tetap harus bertahan."

Padahal, standar etika pejabat publik seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai status tersangka.

Kalau ukuran moral seorang pejabat hanya "saya belum tersangka", maka etika pemerintahan telah direduksi menjadi hukum pidana.

Dan itu berbahaya. Presiden perlu membaca persoalan ini sebagai persoalan tata kelola.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, menteri pada akhirnya merupakan pembantu Presiden dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai kedudukannya.

Karena itu, ketika kementerian menghadapi perkara korupsi yang serius, Presiden mempunyai kepentingan langsung untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa hambatan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap terjaga.

Pilihan kebijakan dapat beragam. Menteri dapat tetap menjalankan tugas dengan pengawasan yang diperketat.

Dapat pula dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan pejabat di lingkungan kementerian.

Atau, bila dipandang perlu untuk menjaga independensi proses hukum dan kredibilitas institusi, dapat dipertimbangkan penonaktifan sementara sampai persoalan pokok menjadi lebih terang.

Yang terpenting, keputusan tersebut harus didasarkan pada kepentingan institusi dan negara, bukan tekanan politik sesaat.

Ubah Budaya Pertanggungjawaban

Ada kecenderungan dalam praktik ketatanegaraan kita untuk baru meminta pertanggungjawaban pejabat setelah status hukumnya berubah menjadi tersangka.

Padahal, negara yang matang tidak seharusnya bekerja dengan logika demikian. Negara hukum membutuhkan proses pembuktian.

Namun, negara yang beretika membutuhkan kepemimpinan yang mampu melakukan tindakan pencegahan sebelum proses pidana selesai.

Jika kelak penyidikan membuktikan bahwa menteri tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak memiliki hubungan dengan perbuatan para tersangka, maka kehormatan pribadinya tentu harus dipulihkan.

Hanya saja selama proses itu berlangsung, yang perlu dipikirkan bukan semata-mata nasib seorang menteri.

Yang jauh lebih penting adalah nasib institusi. Sebab kementerian bukan milik menteri. Jabatan menteri bukan milik pribadi.

Dan pemerintahan bukan panggung untuk mempertahankan kehormatan individual. Semuanya adalah amanah publik.

Perkara yang menimpa Kementerian ATR/BPN seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan: siapa yang menerima uang?

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: Mengapa sistem memungkinkan uang itu beredar?

Mengapa orang-orang yang disebut sebagai orang kepercayaan pejabat dapat berada begitu dekat dengan proses pengambilan keputusan?

Di mana pengawasan internal? Bagaimana mekanisme pencegahan konflik kepentingan bekerja?

Dan akhirnya: Apa bentuk pertanggungjawaban pemimpin ketika sistem di bawah kepemimpinannya mengalami kegagalan?

Inilah momentum untuk mengubah paradigma. Dari "saya tidak terlibat" menjadi "saya bertanggung jawab memastikan institusi yang saya pimpin bersih."

Dari "saya belum tersangka" menjadi "saya harus menjaga kehormatan jabatan."

Dan dari "maju terus pantang mundur" menjadi budaya baru: pejabat publik harus tahu kapan bertahan, kapan mengambil jarak, dan kapan dengan kesadaran moral meletakkan jabatan demi kehormatan institusi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan hanya berapa lama ia bertahan di kursinya.

Kadang-kadang, justru sejarah akan lebih menghormati seorang pejabat yang berani berkata: "Saya tidak harus terbukti bersalah untuk menyadari bahwa institusi yang saya pimpin sedang membutuhkan pertanggungjawaban saya."

Sebab dalam negara demokratis, hukum memang menentukan salah dan benar.

Namun, etika menentukan apakah jabatan masih layak dipertahankan ketika kepercayaan publik sedang dipertaruhkan. Etika sejatinya berada di atas hukum.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen, Pemerhati masalah hukum dan kemasyarakatan.

JAKARTA — Selebgram Julia Prastini atau yang dikenal dengan nama Jule ditangkap polisi terkait dugaan kepemilikan vape yang mengandung etomidate.

Jule ditangkap di salah satu apartemen di Jakarta Selatan pada Senin, 14 September 2026.

Baca Juga:

• Dari Becak Bermotor hingga Sabu Disembunyikan di Sepatu Kurir, BNN Sumut Bongkar Jaringan Narkoba 141 Kg Ganja dan 1,9 Kg Sabu

"Ditangkap senin (14/9/2026) kemarin di salah satu apartemen di Jakarta Selatan," kata Ipda Ade, Sabtu (19/9/2026).

Saat ini Jule masih menjalani pemeriksaan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

Polisi belum menjelaskan secara rinci kronologi penangkapan maupun asal vape etomidate yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Polresta Bandara Soekarno-Hatta berencana memberikan keterangan resmi mengenai penangkapan Julia Prastini pada Sabtu, 19 September 2026.

"Nanti kita rencana hari ini ada rilis resmi," kata dia.

Keterangan resmi kepolisian nantinya diharapkan menjelaskan lebih lanjut mengenai kronologi penangkapan, barang bukti yang diamankan, serta status hukum Jule dalam perkara tersebut.

Hingga keterangan resmi kepolisian disampaikan, informasi mengenai detail kasus tersebut masih terbatas.

Etomidate sendiri menjadi perhatian karena zat tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah produk vape ilegal dan penggunaannya dapat menimbulkan risiko kesehatan.

Dalam kasus Jule, polisi masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan fakta dan keterkaitan barang yang diamankan dengan perkara tersebut.* (km/ad)

MEDAN — Nama SM Amin Nasution kembali diusulkan untuk diabadikan sebagai nama salah satu ruas jalan di Kota Medan.

Usulan tersebut mendapat dukungan dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas setelah menerima keluarga besar SM Amin Nasution bersama sejumlah sejarawan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat, 18 September 2026.

Baca Juga:

• 19 Daerah di Sumut Terdampak Asap Karhutla, Dinkes Minta Warga Gunakan Masker

Rico mengatakan jasa dan rekam sejarah SM Amin menjadi dasar penting dalam pengusulan nama jalan tersebut.

"Terima kasih atas kehadiran keluarga besar SM Amin Nasution. Sebelum pertemuan ini saya sudah melihat dan mempelajari kondisi serta proses yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Ternyata usulan ini sudah disampaikan sejak tahun 2022," ujar Rico Waas.

Rico juga menilai nama SM Amin memiliki rekam sejarah yang kuat untuk diabadikan sebagai nama jalan di Medan.

"Menurut saya, secara kredibilitas dan nama besar SM Amin sudah sangat layak menjadi nama jalan," tegas Rico Waas.

Meski mendukung, Rico mengatakan proses penamaan jalan tetap harus mengikuti aturan.

Pemko Medan perlu memastikan ruas jalan yang diusulkan bukan berstatus jalan nasional atau jalan provinsi.

Persetujuan masyarakat yang terdampak juga menjadi salah satu pertimbangan.

"Yang penting bukan jalan nasional dan provinsi, kemudian 70 persen masyarakat setuju dan bersedia jalan tersebut diganti. Dokumennya juga harus benar," jelasnya.

Siapa SM Amin Nasution?

SM Amin Nasution merupakan tokoh hukum dan pemerintahan yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarah Indonesia.

Ia lahir di Lhok Ngah, Kabupaten Aceh Besar, pada 22 Februari 1904.

Meski lahir di Aceh, Amin memiliki darah Batak Mandailing. Ayahnya, Mohammad Taif Nasution, bekerja sebagai kepala sekolah dasar Melayu di Aceh Besar pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Amin menempuh pendidikan di sejumlah daerah sebelum melanjutkan pendidikan hukum di Rechtschoogeschool Batavia, sekolah tinggi hukum yang kemudian menjadi bagian dari sejarah pendidikan hukum di Indonesia.

Semasa muda, Amin juga aktif dalam pergerakan pemuda. Ia bergaul dengan kalangan nasionalis, termasuk Mohammad Yamin.

Aktivitas tersebut turut membentuk pandangan kebangsaan Amin pada masa perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Amin kemudian memperoleh gelar Meester in de Rechten atau sarjana hukum.

Pemerintah kolonial Belanda sempat menawarkan kepadanya pekerjaan sebagai ambtenaar, tetapi tawaran itu ditolak.

Ia memilih menjadi advokat di Kutaradja, yang kini dikenal sebagai Banda Aceh. Di sana, Amin dikenal sebagai sosok yang membela berbagai persoalan masyarakat Aceh.

Pada masa pendudukan Jepang, Amin dipercaya menjadi hakim di Sigli, Aceh.

Ia juga dipercaya memimpin Sekolah Menengah Kutaradja dan turut menanamkan semangat nasionalisme kepada para pelajar.

Gubernur Muda hingga Gubernur Sumatera Utara

Setelah Indonesia merdeka, perjalanan Amin berlanjut di pemerintahan.

Pada 14 April 1947, ia dilantik sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara dengan wilayah yang saat itu mencakup Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Timur.

Amin kemudian dipercaya menjadi Gubernur Sumatera Utara pertama setelah Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Ia dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara pada 19 Juni 1948.

Salah satu catatan penting pada masa pemerintahannya adalah penerbitan Uang Republik Indonesia Sumatera Utara.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan ekonomi di tengah situasi perang mempertahankan kemerdekaan.

Setelah mengakhiri masa tugasnya di Sumatera Utara, Amin kembali dipercaya memimpin daerah lain. Ia menjadi Gubernur Riau pertama pada periode 1958-1960.

Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional

Atas pengabdiannya, SM Amin menerima sejumlah penghargaan negara.

Salah satu penghargaan tertinggi yang diterimanya adalah gelar Pahlawan Nasional.

Gelar tersebut diberikan pemerintah Indonesia pada 2020.

Bagi keluarga dan para sejarawan, perjalanan SM Amin sebagai tokoh hukum, pejuang kemerdekaan, serta pemimpin pemerintahan menjadi alasan penting untuk mengabadikan namanya di Kota Medan.

Perwakilan keluarga SM Amin, Dewi, mengatakan usulan tersebut dilakukan bersama para sejarawan.

"Kami berinisiatif bersama para sejarawan untuk mendukung nama SM Amin menjadi nama jalan. Saya juga mewakili keluarga. Mudah-mudahan ini bisa terwujud atas bantuan Bapak Wali Kota Medan Rico Waas," ungkap Dewi.

Dalam audiensi itu, keluarga SM Amin juga menyerahkan buku mengenai sejarah dan perjalanan perjuangan SM Amin Nasution kepada Rico Waas.

Buku tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian pengusulan nama jalan.

Rico mengatakan pengusulan tersebut bukan sekadar mengganti nama jalan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan kembali sejarah SM Amin kepada masyarakat.

"Nama pahlawan dan gubernur Sumut pertama dan ketiga, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Sosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.

Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, Pemko Medan akan membentuk tim dan melakukan kajian.

Aspek yang akan diperhatikan antara lain administrasi, persetujuan masyarakat, jumlah keluarga yang terdampak, serta pertimbangan sosial dan budaya.

"Kami akan membuat tim untuk menindaklanjuti usulan ini," tegas Rico Waas.

Dengan demikian, usulan nama SM Amin Nasution sebagai nama jalan di Medan masih berada dalam tahap pengkajian dan proses administratif.

Keputusan akhir akan mengikuti mekanisme dan ketentuan penamaan jalan yang berlaku.* (bidd/ad)