Kegiatan tersebut mengusung tema "Kepemimpinan Intelektual Kader HMI di Era Artificial Intelligence: Integrasi Keislaman dan Teknologi dalam Menjawab Tantangan Masa Depan."

Baca Juga:

• 3 Kepala Daerah Kumpul di LK II HMI Nasional, Bupati Asahan Tantang Kader Kuasai Era AI

Baharuddin mengatakan generasi muda, termasuk kader HMI, perlu membekali diri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, karakter serta semangat untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Kisaran-Asahan menyampaikan sebanyak 48 peserta dinyatakan lolos mengikuti Intermediate Training LK II Tingkat Nasional tersebut.

Para peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh hingga selesai. Kegiatan itu juga diharapkan menjadi ruang bagi peserta untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan kepemimpinan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Asahan menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta di Kabupaten Asahan. Dia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik, lancar dan memberikan manfaat bagi para peserta.

Bupati Asahan juga mengajak seluruh pihak menjaga keutuhan, saling menguatkan serta membangun kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah daerah agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Kegiatan pembukaan Intermediate Training LK II Tingkat Nasional HMI Cabang Kisaran-Asahan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Batu Bara, di antaranya Asisten III, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bagian Umum serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.* (dh)

DELI SERDANG, BITV ONLINE – Kondisi jalan di Dusun II, Gang Buntu, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang rusak parah selama bertahun-tahun, menuai kekecewaan warga. Meski telah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan kepada pemerintah desa, hingga kini belum ada realisasi yang dirasakan masyarakat.

Baca Juga:

• Sumut Dihantam Cuaca Ekstrem! Puting Beliung Sapu 9 Rumah di Taput, Banjir Rendam Samosir dan Deli Serdang

Salah seorang warga, Bahli Hasibuan, mengungkapkan kekecewaannya saat diwawancarai wartawan BITV Online.

Ia menyampaikan bahwa warga telah berulang kali meminta agar jalan tersebut segera diperbaiki. Namun, hingga saat ini, permohonan mereka belum membuahkan hasil.

Menurut keterangan warga, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk mendatangi langsung kantor Desa Cinta Damai dan menemui kepala desa untuk menyampaikan keluhan sekaligus memohon perbaikan infrastruktur jalan tersebut.

Namun, setelah sekian lama menunggu, warga mengaku belum mendapatkan kepastian kapan perbaikan akan dilaksanakan. Kondisi tersebut semakin menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang setiap hari harus menggunakan jalan rusak itu untuk beraktivitas.

Warga pun mempertanyakan keseriusan pemerintah desa dalam menanggapi aspirasi masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar.

Masyarakat berharap pemerintah desa tidak hanya menerima keluhan, tetapi juga segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut. Mereka menilai perbaikan infrastruktur sangat diperlukan demi menunjang kelancaran aktivitas serta memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

REDAKSI BITV ONLINE DUA KALI KIRIM KONFIRMASI, KADES BELUM MERESPONS

Sebagai upaya memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, redaksi BITV Online telah mengirimkan pesan konfirmasi kepada Kepala Desa Cinta Damai melalui aplikasi WhatsApp sebanyak dua kali.

Konfirmasi tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai kondisi jalan yang dikeluhkan warga, termasuk langkah pemerintah desa dan rencana perbaikan yang akan dilakukan.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, kedua pesan konfirmasi tersebut belum mendapatkan tanggapan dari kepala desa.
Redaksi BITV Online tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Desa Cinta Damai untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, maupun tanggapan terkait keluhan warga tersebut.

Warga Dusun II berharap pemerintah desa segera memberikan kepastian dan tidak membiarkan persoalan kerusakan jalan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Mereka menginginkan adanya tindakan nyata agar akses jalan yang setiap hari digunakan masyarakat dapat segera diperbaiki.* (dh)

Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dan diikuti oleh Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, bersama jajaran pejabat struktural serta seluruh pegawai Lapas Labuhan Ruku.

Baca Juga:

• Usut Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Komisi II DPR Panggil Ombudsman Siang Ini

Pengarahan pimpinan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap jajaran memahami arah kebijakan serta penekanan pimpinan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Melalui kegiatan tersebut, jajaran Lapas Labuhan Ruku mendapatkan arahan strategis mengenai pentingnya pelaksanaan tugas secara profesional, bertanggung jawab, serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Selain penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Pemasyarakatan, pengarahan juga menekankan pentingnya pengawasan internal sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan tugas sekaligus mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dalam lingkungan kerja.

Aspek integritas juga menjadi perhatian penting dalam pengarahan tersebut. Setiap pegawai diharapkan mampu menjaga sikap, perilaku, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara.

Integritas menjadi salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan tugas Pemasyarakatan. Dengan integritas yang kuat, setiap petugas diharapkan mampu menjalankan tugas secara objektif, disiplin, profesional, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Dalam mengikuti pengarahan tersebut, jajaran Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku tampak menyimak berbagai materi dan poin penting yang disampaikan oleh Dirjenpas maupun Irjen Kemenimipas RI.

Sejumlah arahan strategis tersebut kemudian menjadi bahan perhatian jajaran untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kegiatan pengarahan juga menjadi momentum bagi jajaran Lapas Labuhan Ruku untuk melakukan penguatan internal, khususnya dalam meningkatkan koordinasi antara pimpinan, pejabat struktural, dan seluruh pegawai.

Hal tersebut dinilai penting karena pelaksanaan tugas Pemasyarakatan tidak hanya membutuhkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membutuhkan kerja sama, kedisiplinan, komunikasi, serta komitmen seluruh jajaran.

Dengan adanya arahan langsung dari pimpinan di tingkat pusat, jajaran Lapas Labuhan Ruku diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menegaskan komitmennya untuk segera menginternalisasikan seluruh arahan pimpinan kepada seluruh jajaran petugas Pemasyarakatan di lingkungan Lapas Labuhan Ruku.

Menurutnya, arahan yang disampaikan pimpinan bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

"Seluruh arahan pimpinan akan kami tindak lanjuti dan internalisasikan kepada seluruh jajaran. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat integritas, disiplin, pengawasan, serta tata kelola dalam pelaksanaan tugas," tegas Hamdi.

Ia menekankan bahwa setiap jajaran memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik institusi serta memastikan seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari upaya Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Pemasyarakatan sekaligus membangun budaya kerja yang semakin tertib, profesional, dan berintegritas.

Hamdi juga mengingatkan jajaran agar setiap arahan pimpinan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas masing-masing. Menurutnya, penguatan integritas harus dimulai dari kesadaran setiap individu untuk melaksanakan tanggung jawab dengan penuh kedisiplinan.

Selain itu, pengawasan internal diharapkan terus diperkuat sehingga setiap potensi persoalan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Pengarahan tersebut juga menjadi kesempatan bagi jajaran Lapas Labuhan Ruku untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dengan sinergi dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan seluruh jajaran, pelaksanaan tugas diharapkan dapat berjalan semakin efektif serta mampu memberikan pelayanan Pemasyarakatan yang profesional dan sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku tersebut berjalan tertib. Seluruh peserta mengikuti pengarahan dengan serius dan mencatat sejumlah poin penting yang disampaikan sebagai bahan tindak lanjut di lingkungan kerja masing-masing.

Bagi Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda pengarahan, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan penguatan internal dan menyatukan langkah seluruh jajaran dalam menjalankan tugas.

Melalui penguatan integritas, disiplin, pengawasan, dan tata kelola, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Jajaran Lapas Labuhan Ruku juga menyatakan siap menindaklanjuti arahan pimpinan secara konsisten sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Dengan demikian, setiap arahan yang diterima diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pengarahan semata, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi terciptanya lingkungan kerja yang semakin tertib serta pelayanan Pemasyarakatan yang semakin optimal.* (dh)

Koordinator aksi, Sawaludin Aweng, mengatakan sejumlah mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas dapur SPPG. Modal tersebut berasal dari pinjaman perbankan maupun dana pribadi.

Baca Juga:

• Kepergok Istri Keluar Tempat Hiburan Malam di Medan, Kepala SPPG Tebing Tinggi Diproses Dicopot

Dalam aksi tersebut, para mitra menyiapkan empat tuntutan utama. Pertama, mereka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

Kedua, mitra meminta pemerintah mendorong BGN mencabut moratorium pembangunan SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.

Ketiga, para mitra meminta adanya mekanisme pengembalian investasi yang telah mereka keluarkan untuk membangun fasilitas dapur SPPG.

Keempat, mereka meminta kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN, termasuk melalui pembentukan undang-undang sebagai dasar hukum penyelenggaraan Program MBG.

Rencana aksi tersebut muncul di tengah kebijakan moratorium pembangunan SPPG baru yang sebelumnya diterapkan BGN sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program MBG.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kepala BGN menyebut moratorium dilakukan bersamaan dengan refocusing penerima manfaat serta pembenahan dapur yang telah berdiri dan beroperasi. Sementara Wakil Kepala BGN Trenggono pada Juli 2026 menyatakan penghentian sementara tersebut tidak dimaksudkan berlangsung permanen.

Hingga akhir Agustus 2026, moratorium izin SPPG baru masih disebut berlaku. Pemilik dapur yang belum beroperasi diminta menunggu proses penataan aturan dan tata kelola program.

Para mitra SPPG kemudian melakukan konsolidasi di sejumlah daerah menjelang aksi 1 Oktober. Koordinator aksi memperkirakan jumlah massa yang dapat hadir mencapai 50 ribu hingga 100 ribu orang. Angka tersebut merupakan target atau perkiraan dari pihak penyelenggara dan belum menunjukkan jumlah peserta yang telah dipastikan hadir.

Aksi tersebut diharapkan menjadi ruang bagi para mitra untuk menyampaikan persoalan mengenai investasi, kepastian operasional dapur, keberlanjutan program serta kepastian hubungan kemitraan dengan BGN kepada pemerintah dan DPR RI.* (tm/dh)

Tim kuasa hukum Yaqut berencana menghadirkan 15 saksi fakta dan 8 ahli dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Baca Juga:

• Pelarian Berakhir di Medan! 2 Perampok & Pembunuh Wakil Rektor IT&B Karo Ditangkap, Mobil Xforce Sempat Raib

Sementara itu, tim kuasa hukum mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex menyiapkan tiga saksi dan lima ahli. Para ahli yang akan dihadirkan berasal dari bidang hukum pidana, administrasi dan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), keuangan serta fikih.

Tim kuasa hukum Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham akan menghadirkan empat saksi dan empat ahli. Mereka menyiapkan ahli hukum pidana, keuangan negara, hukum administrasi negara serta ahli terkait industri haji.

Sedangkan kubu Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba, menyiapkan sekitar lima saksi dan delapan ahli.

Bidang keahlian yang disiapkan antara lain pemeriksaan keuangan negara dan metodologi BPK, akuntansi forensik, audit investigatif, penghitungan ulang, hukum keuangan negara, hukum administrasi negara, hukum penyelenggaraan haji, hukum pidana materiil tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan haji, serta hukum perdata dan perseroan.

Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani meminta seluruh tim kuasa hukum berkoordinasi apabila menghadirkan ahli yang sama. Langkah tersebut dilakukan agar jadwal pemeriksaan ahli dapat digabungkan.

"Nanti siapa tahu kalau ahlinya sama, harinya bisa digabungkan seperti itu," kata Ni Kadek.

Hakim juga menyampaikan bahwa pemeriksaan saksi akan didahulukan sebelum agenda pemeriksaan ahli.

"Berarti kami akan utamakan yang ada saksinya terlebih dahulu, nanti ahlinya belakangan," ujarnya.

Perkara tersebut merupakan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang didakwa dilakukan Yaqut, Gus Alex, Ismail dan Asrul.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar.

Nilai kerugian tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 hingga 2024 di Kementerian Agama.

Jaksa membagi dugaan kerugian negara tersebut ke dalam tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang disebut tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 untuk jemaah yang disebut tidak seharusnya berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

KPK mendakwa keempat terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Persidangan selanjutnya akan memasuki tahapan pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak terdakwa sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim.* (k/dh)

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap inflasi global dan risiko fiskal.

Baca Juga:

• Tak Ada Wilayah Berkategori Baik, Kualitas Udara Sumut Kompak Sedang Selasa Ini

"Kenaikan harga minyak hingga di atas US$108 per barel di tengah belum tercapainya kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz," kata Erwin dalam keterangan resmi, Selasa (29/9/2026).

Menurut Erwin, perkembangan tersebut mendorong ekspektasi pasar terhadap kemungkinan pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat lebih lanjut. Dampaknya turut terlihat dari kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury (UST) tenor 10 tahun yang mencapai 5,23 persen.

Level tersebut disebut menjadi yang tertinggi sejak 2007.

Selain faktor eksternal, tekanan rupiah juga berasal dari meningkatnya kebutuhan valuta asing oleh importir menjelang berakhirnya kuartal III 2026.

"Tekanan nilai tukar juga didorong oleh kebutuhan valas importir menjelang akhir triwulan III, serta arus keluar dana dari portofolio aset negara emerging markets di tengah kenaikan yield obligasi," ujar Erwin.

BI menilai pelemahan rupiah secara umum masih sejalan dengan pergerakan mata uang di kawasan regional. Secara quarter-to-date (qtd), rupiah tercatat melemah terbatas sebesar 0,67 persen.

Di sisi lain, posisi cadangan devisa Indonesia meningkat menjadi US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026.

BI memastikan tetap berada di pasar untuk menjaga mekanisme perdagangan valuta asing berjalan dengan baik sekaligus mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamental ekonomi.

Upaya stabilisasi dilakukan melalui penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pada mekanisme pasar. BI juga menjaga kecukupan likuiditas serta memperkuat instrumen lindung nilai.

Intervensi dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Koordinasi dan komunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar terus dilakukan secara intensif," kata Erwin.

Dengan berbagai langkah tersebut, BI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar global, pergerakan harga minyak dan kondisi likuiditas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.* (d/dh)

Workshop digelar selama satu hari di Hotel Jeumpa Meinthem, SMK3 Banda Aceh, Lhong Raya, Selasa (29/9/2026). Kegiatan merupakan bagian dari proyek Building Economic Resilience and Sustainable Communities in Aceh (BERSAMA) yang dijalankan FBA di Kabupaten Aceh Besar.

Baca Juga:

• Bersih-bersih Keuangan Daerah Wali Kota Tanjungbalai Temui BPK Geber Kasus Tuntutan Perbendaharaan

Tiga gampong menjadi fokus penyusunan dokumen tersebut, yakni Gampong Lampaya, Gampong Meunasah Baro dan Gampong Bha Ulee Tutue.

Sebanyak 30 perwakilan gampong mengikuti kegiatan dan berpartisipasi dalam sesi penilaian risiko berdasarkan pengalaman serta kondisi yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Direktur Eksekutif FBA Dr. Syaifullah Muhammad mengatakan pihaknya berkomitmen membangun kesiapsiagaan bencana yang berbasis masyarakat.

"FBA akan terus konsisten melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk menginisiasi dan mengembangkan gampong tangguh bencana di Aceh," kata Syaifullah.

Menurut Syaifullah, pelaksanaan proyek tersebut mendapat dukungan CBM Global dan Australia Aid. Dukungan itu diarahkan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

"Dengan dukungan CBM Global dan Australia Aid, project BERSAMA akan terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Aceh Besar untuk pemberdayaan kaum rentan secara inklusif," ujarnya.

Syaifullah juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

"Ini negeri kita, kampung kita, mari kita jaga bersama. Jangan rusak hutan, jaga lingkungan kita dengan sepenuh hati, sebagai bagian dari ikhtiar mitigasi kita untuk bencana," katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil menyambut baik pelaksanaan workshop tersebut. Ia menilai masih terdapat tantangan dalam penerapan tata kelola kebencanaan di Aceh.

"Aceh sebenarnya menjadi tempat bagi provinsi lain belajar tentang kebencanaan. Tapi dalam implementasinya, Aceh masih banyak tertinggal," ujar Ridwan.

Ridwan berharap kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dapat meningkatkan kapasitas aparatur gampong dalam menghadapi bencana.

"Melalui kolaborasi dengan FBA kita berharap edukasi dan pengembangan aparatur desa dapat ditingkatkan. Sehingga Gampong Inklusi Tangguh Bencana dapat kita wujudkan," pungkasnya.

Melalui workshop tersebut, draft RENKON diharapkan menjadi panduan bagi aparatur dan masyarakat Gampong Lampaya, Meunasah Baro serta Bha Ulee Tutue dalam menghadapi berbagai ancaman bencana serta mengurangi dampaknya secara mandiri dan inklusif.* (dh)

Berkas perkara tersebut sebelumnya telah dikirimkan Polda Sumut kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sumut pada 26 Agustus 2026. Namun, berkas dikembalikan kepada penyidik pada 10 September 2026 karena dinilai masih belum lengkap dan disertai sejumlah petunjuk untuk dilengkapi.

Baca Juga:

• Terseret Korupsi Pasar Ikan Rp 22 M Bareng Sang Adik, Berkas Eks Walkot Sibolga Masih P19

"Penyidik saat ini sedang melengkapi dan memenuhi petunjuk dari JPU Kejati Sumut," kata Ferry, Selasa (29/9/2026).

Jamaludin Pohan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumut. Penetapan tersebut dilakukan pada 21 Juli 2026 setelah penyidik meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan pada 11 April 2026.

Selain Jamaludin, penyidik juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial AS yang diduga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ISL selaku Direktur Teknis, serta SP yang disebut sebagai penyedia jasa, pelaksana proyek sekaligus pemodal.

SP diduga merupakan adik kandung Jamaludin Pohan. Sebelumnya, Jamaludin juga pernah mengakui bahwa adiknya memiliki keterlibatan di balik proyek pembangunan pasar ikan tersebut.

Perkara ini berkaitan dengan pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun anggaran 2022. Nilai proyek tersebut disebut mencapai Rp22 miliar.

Jamaludin sebelumnya diperiksa penyidik Polda Sumut pada 10 Maret 2026. Saat itu, dia masih berstatus sebagai saksi dan mengatakan pemeriksaan berkaitan dengan pembangunan Pasar Ikan Kota Sibolga tahun anggaran 2022.

Jamaludin ketika itu menyebut pasar ikan telah berfungsi setelah selesai dibangun. Namun, proyek tersebut kemudian menjadi bagian dari proses hukum yang ditangani kepolisian.

Polda Sumut kini masih melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Setelah dinyatakan lengkap atau P21, perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan hukum berikutnya.* (tm/dh)

Penetapan Jamaludin sebagai tersangka dilakukan Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Sumut pada 21 Juli 2026 setelah penyidik meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan pada 11 April 2026.

Baca Juga:

• Pelarian Berakhir di Medan! 2 Perampok & Pembunuh Wakil Rektor IT&B Karo Ditangkap, Mobil Xforce Sempat Raib

SP disebut-sebut merupakan adik kandung Jamaludin. Sebelumnya, Jamaludin juga pernah mengungkapkan bahwa terdapat keterlibatan adiknya di balik proyek pembangunan pasar ikan modern tersebut.

Kasus yang menjerat Jamaludin berkaitan dengan proyek pembangunan pasar ikan modern Sibolga yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun anggaran 2022. Nilai proyek tersebut disebut mencapai Rp22 miliar.

Dalam perkembangan penyidikan, Polda Sumut telah mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 26 Agustus 2026. Namun, berkas tersebut dikembalikan pada 10 September 2026 karena dinilai belum lengkap.

Jaksa kemudian memberikan petunjuk atau P19 kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Polda Sumut saat ini masih memenuhi petunjuk tersebut.

"Penyidik saat ini sedang melengkapi dan memenuhi petunjuk dari JPU Kejati Sumut," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan.

Status P19 menunjukkan berkas perkara yang diserahkan penyidik masih perlu dilengkapi sesuai petunjuk jaksa. Setelah seluruh kekurangan dipenuhi dan berkas dinyatakan lengkap atau P21, perkara dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Dalam proses sebelumnya, Jamaludin pernah diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut pada 10 Maret 2026. Saat itu, dia menyatakan dirinya masih diperiksa sebagai saksi dalam perkara pembangunan pasar ikan modern Sibolga.

Jamaludin saat itu mengatakan pasar ikan telah berfungsi sejak selesai dibangun. Dia juga mengakui bahwa pemenang proyek bukan orang terdekatnya, tetapi menyebut terdapat keterlibatan adiknya di balik proyek tersebut.

Kini, Jamaludin telah berstatus tersangka bersama tiga orang lainnya. Polda Sumut masih melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Kejati Sumut sebelum proses hukum dilanjutkan ke tahap berikutnya.* (tm/dh)

AH ditangkap pada Selasa (29/9/2026) setelah pemilik rumah, Rudianto (47), melaporkan aksi pencurian yang terjadi pada Jumat (25/9/2026) sekitar pukul 05.30 WIB.

Peristiwa itu pertama kali diketahui istri korban, Linda Wati Parinduri, saat hendak bersiap melaksanakan salat Subuh. Dia menemukan kawat jendela kamar di lantai dua rumah dalam kondisi rusak.

Kapolsek Belawan AKP Banor Limbong mengatakan pelaku diduga memanjat dinding bagian luar rumah untuk mencapai lantai dua.

"Pelaku merusak kawat jendela menggunakan pisau panjang sebelum masuk ke dalam rumah," ujar Banor, Selasa (29/9/2026).

Setelah berhasil masuk, pelaku diduga mengambil dua tas yang berisi uang tunai sekitar Rp700 ribu. Selain itu, satu unit telepon seluler Android merek Nokia serta sejumlah dokumen milik korban juga ikut dibawa.

Dokumen yang disebut hilang antara lain KTP, SIM, STNK dan kartu ATM.

Setelah menjalankan aksinya, pelaku kemudian melarikan diri dan bersembunyi di rumah temannya di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan Lorong Tigor, Kelurahan Belawan I.

Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan untuk melacak keberadaan pelaku. Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas kemudian mengetahui lokasi persembunyian AH dan menangkapnya.

"Setiap laporan masyarakat menjadi perhatian kami. Unit Reskrim Polsek Belawan melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi serta mengamankan pelaku," kata Banor.

AH kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut terkait dugaan pencurian tersebut.

Polsek Belawan juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan rumah dan lingkungan serta segera melapor apabila menemukan potensi tindak pidana.* (tm/dh)

Putusan dibacakan hakim tunggal Marper Pandiangan dalam persidangan di PN Solo, Senin (28/9/2026). Hakim menyatakan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Gus Nur ditolak dan biaya perkara dibebankan sebesar nihil.

Baca Juga:

• Tuding Ada 'Juru Kunci' di KPU Solo, Penggugat Ungkap Alasan Dokumen Ijazah Jokowi Bisa Hilang

Kuasa hukum Gus Nur, Muhammad Taufiq, menyatakan pihaknya tidak menerima pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Menurutnya, sejumlah fakta dan ketentuan hukum mengenai ganti rugi tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

"Kami kalah. Ya, artinya eksepsi jaksa satu pun tidak ada yang menerima, eksepsi tidak diterima," ujar Taufiq usai persidangan.

Taufiq menilai hakim keliru dalam memahami ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi. Dia merujuk Pasal 173 sampai Pasal 175 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur hak tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti rugi dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut memang mengatur tuntutan ganti rugi dan pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan.

Menurut Taufiq, adanya mekanisme pemeriksaan dengan acara praperadilan tidak berarti terpidana harus terlebih dahulu memperoleh putusan praperadilan sebelum dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

"Padahal itu Undang-Undang baru dan di situ berulang disebutkan, gugat permohonan ganti rugi itu hukum acaranya praperadilan tapi bukan perkara praperadilan," kata Taufiq.

Dia juga mempersoalkan pertimbangan hakim yang menurutnya berkaitan dengan pemberian amnesti kepada Gus Nur. Taufiq menyatakan amnesti bukan dasar utama yang digunakan dalam permohonan ganti rugi tersebut.

Taufiq menyebut perkara yang diajukan Gus Nur berkaitan dengan dugaan wrong arrest atau wrong conviction, yang menurutnya menyangkut kekeliruan mengenai orang maupun penerapan hukum.

"Ini salah penerapan hukum," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, Gus Nur sebelumnya merupakan terpidana kasus penyebaran informasi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dia sempat divonis 6 tahun penjara di PN Solo, kemudian hukumannya dikurangi menjadi 4 tahun pada tingkat banding.

Gus Nur memperoleh pembebasan bersyarat pada April 2025. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Gus Nur melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Setelah menerima amnesti tersebut, Gus Nur mengajukan permohonan ganti rugi terhadap Negara Republik Indonesia c.q. Jaksa Agung RI dengan nilai sekitar Rp4,27 miliar. Kementerian Keuangan menjadi turut termohon.

Dengan putusan PN Solo tersebut, seluruh permohonan ganti rugi Gus Nur dinyatakan tidak diterima melalui mekanisme yang diajukan. Sementara itu, keberatan kuasa hukum terhadap pertimbangan hakim menjadi sikap pihak pemohon dan belum mengubah putusan pengadilan.* (k/dh)

Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini kedua terduga pelaku masih diperiksa penyidik untuk mengungkap motif dan modus dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Siap-siap! PLN Padamkan Listrik 6 Jam Hari Ini di Medan, Cek 4 Lokasi Terdampak

Pedoman mengatakan pemeriksaan terhadap kedua terduga pelaku masih berlangsung. Polisi belum membeberkan identitas maupun peran masing-masing karena proses penyelidikan masih berjalan.

"Betul (sedang diperiksa)," katanya.

Dia menyebut informasi lebih lengkap mengenai penangkapan dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui keterangan resmi kepolisian.

"Nanti akan dirilis," pungkasnya.

Sebelumnya, AS ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumahnya di Kompleks J-Kesain, Blok C1, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

Korban pertama kali ditemukan pada Jumat (25/9/2026) sekitar pukul 19.30 WIB setelah pihak keluarga mendapat kabar bahwa telepon korban tidak dapat dihubungi.

Abang korban kemudian mendatangi rumah AS bersama sekuriti. Setelah masuk ke rumah, korban ditemukan telah meninggal dunia di kamar mandi.

"Abang korban ditelepon pihak sekolah, karena menelepon ke nomor handphone korban tidak diangkat. Abang korban mendatangi rumah korban bersama sekuriti. Kemudian mereka masuk. Di kamar mandi, dilihat korban sudah meninggal dunia," kata Pedoman.

Saat ditemukan, tidak terdapat luka pada bagian luar tubuh korban. Namun, darah terlihat keluar dari mulut korban.

Jenazah AS kemudian dibawa ke RS Bhayangkara TK II Medan untuk menjalani autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya.

Selain itu, sejumlah barang milik korban juga tidak ditemukan di lokasi. Polisi mencatat mobil Mitsubishi Xforce dan telepon seluler milik AS hilang saat korban ditemukan meninggal dunia.

"Memang saat ditemukan tidak ada mobil dan handphone-nya, tetapi masih kita selidiki apakah korban pembunuhan dan perampokan atau tidak," ujar Pedoman sebelumnya.

Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Hasil autopsi juga masih ditunggu penyidik untuk mengetahui penyebab pasti kematian AS.

Dengan ditangkapnya dua terduga pelaku, polisi kini masih mendalami motif, modus serta peran masing-masing dalam kasus tersebut. Kepolisian akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses pemeriksaan selesai.* (ds/dh)

Data indeks kualitas udara yang dikutip dari IQAir menunjukkan Kota Medan memiliki AQI 66 dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 17,4 µg/m³. Kondisi serupa tercatat di Sunggal dengan AQI 66 dan PM2.5 sebesar 17,1 µg/m³.

Baca Juga:

• Kabar Gembira! Bobby Nasution Siapkan 33 Bus Perintis Gratis untuk Pelajar di 5 Kabupaten Sumut

Di Lubuk Pakam, indeks kualitas udara berada pada AQI 62 dengan PM2.5 sebesar 15,2 µg/m³. Binjai tercatat AQI 63 dengan PM2.5 sebesar 15,4 µg/m³.

Pematangsiantar mencatat AQI 59 dengan PM2.5 sebesar 13,7 µg/m³. Sedangkan Deli Tua berada pada AQI 61 dengan parameter PM10 sebesar 14,5 µg/m³.

Kondisi di Deli Tua berubah dibandingkan sehari sebelumnya. Pada 28 September 2026, wilayah tersebut sempat masuk kategori baik, tetapi pada 29 September kembali berada dalam kategori sedang.

Dalam skala AQI yang digunakan pada data tersebut, nilai 0-50 masuk kategori baik. Sementara AQI 51-100 berada dalam kategori sedang atau moderat.

Kategori sedang berarti kualitas udara masih dapat diterima, tetapi dapat kurang baik bagi orang yang sangat sensitif terhadap kondisi udara.

Nilai konsentrasi PM2.5 dan indeks kualitas udara dapat berubah sewaktu-waktu. Paparan asap, debu di jalan, serta sisa asap pembakaran kendaraan menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi perubahan nilai tersebut.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera Utara perlu tetap memperhatikan perkembangan kualitas udara, terutama kelompok yang sensitif terhadap perubahan kondisi udara.* (tm/dh)

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan program bus perintis tersebut akan diluncurkan paling cepat pekan depan di Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Buntut OTT Suap Internet Rp 175 Juta, Keponakan Wali Kota Tebing Tinggi Dituntut 2 Tahun Penjara

Lima kabupaten yang menjadi penerima program tahap awal tersebut yakni Nias Utara, Samosir, Batubara, Padang Lawas Utara dan Asahan.

Menurut Yuda, empat kabupaten masing-masing mendapat enam unit bus. Sementara Nias Utara mendapat sembilan unit sehingga total bus yang disiapkan mencapai 33 unit.

"Bus yang beroperasi di Asahan, Batubara, Padang Lawas Utara jenisnya bus Hiace, untuk Samosir bus L kecuali Nias Utara karena di sana tidak punya angkutan transportasi yang eksisting maka menggunakan mobil Carry," ujarnya.

Program tersebut merupakan Program Strategis Daerah (PSD) yang dicanangkan Pemprov Sumut dengan sasaran utama membantu pelajar yang memiliki jarak tempuh jauh dari rumah menuju sekolah.

Yuda mengatakan program ini nantinya akan diperluas secara bertahap. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, terdapat 18 daerah yang dinilai menjadi wilayah prioritas berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

"Dari 33 kabupaten/kota ada 18 daerah yang dinilai tertinggal di Sumut dan tahun ini kami fokuskan untuk lima kabupaten dulu," katanya.

Setelah pelaksanaan tahap awal pada 2026, program bus perintis akan diperluas ke lebih banyak daerah.

Pada 2027, layanan direncanakan berjalan di 10 daerah. Jumlah tersebut kemudian ditambah menjadi 15 daerah pada 2028. Selanjutnya pada 2029 hingga 2030, layanan ditargetkan menjangkau 18 daerah prioritas.

Dengan tahapan tersebut, Pemprov Sumut menargetkan seluruh wilayah yang masuk prioritas dapat memperoleh layanan bus perintis.

Untuk setiap kabupaten, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp600 juta selama satu tahun. Layanan bus memiliki jarak pelayanan hingga 60 kilometer per hari.

Yuda menjelaskan pemerintah tidak membeli maupun menyewa unit bus untuk program tersebut. Pemprov Sumut membeli jasa layanan dari operator transportasi daerah atau pihak ketiga.

"Operasionalnya dilaksanakan bekerja sama dengan operator transportasi daerah atau pihak ketiga. Untuk program bus perintis ini, kita tidak menyewa atau membeli busnya, kita hanya membeli pelayanannya bekerja sama dengan operator," jelasnya.

Peluncuran program bus perintis tersebut direncanakan dilakukan paling cepat pekan depan di Kabupaten Asahan. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dijadwalkan meresmikan program tersebut.

Yuda berharap keberadaan bus gratis ini dapat membantu pelajar yang selama ini mengalami kendala transportasi untuk pergi dan pulang sekolah.

"Rencana akan kita launching paling cepat minggu depan di Asahan. Mudah-mudahan program ini bisa membantu pelajar yang selama ini mengalami kendala untuk menjangkau transportasi dari rumah ke sekolah," pungkasnya.* (tm/dh)

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per Selasa (29/9/2026), harga cabai rawit merah naik 3,96 persen menjadi Rp99.650 per kilogram.

Baca Juga:

• Usut Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Komisi II DPR Panggil Ombudsman Siang Ini

Harga cabai rawit hijau turut mengalami kenaikan meski tipis, yakni 0,36 persen menjadi Rp68.900 per kilogram.

Harga Bawang dan Beras

Pada komoditas bawang, harga bawang merah ukuran sedang turun tipis 0,13 persen menjadi Rp37.350 per kilogram. Sebaliknya, harga bawang putih ukuran sedang naik 0,13 persen menjadi Rp39.050 per kilogram.

Sementara itu, mayoritas harga beras tidak mengalami perubahan. Beras kualitas bawah II tercatat Rp14.700 per kilogram, beras medium I Rp16.600 per kilogram dan beras medium II Rp16.400 per kilogram.

Penurunan terjadi pada beras kualitas bawah I yang turun 0,67 persen menjadi Rp14.900 per kilogram.

Beras kualitas super I juga turun 0,28 persen menjadi Rp17.900 per kilogram. Sementara beras kualitas super II terkoreksi 0,29 persen menjadi Rp17.300 per kilogram.

Harga Daging dan Telur

Untuk komoditas protein hewani, harga daging sapi kualitas I turun 0,2 persen menjadi Rp152.600 per kilogram. Daging sapi kualitas II juga turun 0,14 persen menjadi Rp143.300 per kilogram.

Harga telur ayam ras segar tercatat turun 0,17 persen menjadi Rp29.950 per kilogram. Sementara harga daging ayam ras segar tidak mengalami perubahan dan bertahan di Rp42.150 per kilogram.

Harga Gula dan Minyak Goreng

Harga gula pasir premium turun 0,25 persen menjadi Rp20.350 per kilogram. Adapun gula pasir lokal tetap berada di level Rp19.150 per kilogram.

Pada komoditas minyak goreng, harga minyak goreng curah tidak berubah dan bertahan di Rp20.400 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan bermerek turun tipis 0,2 persen menjadi Rp24.350 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan bermerek II justru naik 0,21 persen menjadi Rp23.550 per kilogram.

Pergerakan harga pangan tersebut menunjukkan sejumlah komoditas mengalami kenaikan, terutama kelompok cabai, sementara beberapa bahan kebutuhan pokok lainnya relatif stabil atau mengalami penurunan tipis.* (in/dh)

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pemanggilan Ombudsman dilakukan untuk mendengar penjelasan secara menyeluruh mengenai temuan di Lapas Cibinong sekaligus membahas langkah perbaikan pelayanan publik.

Baca Juga:

• Buntut Skandal Lapas Cibinong: DPR Siap Turun Tangan, Dirjen PAS Perintahkan Seluruh Bangunan Liar Dibongkar

Menurut Rifqi, Komisi II mendorong Ombudsman tidak hanya menindaklanjuti temuan di Lapas Cibinong secara kasus per kasus. Temuan tersebut dinilai perlu menjadi bahan untuk memperbaiki tata kelola lembaga pemasyarakatan secara lebih luas.

"Dalam konteks Lapas Cibinong, tentu Ombudsman kami dorong bukan hanya sibuk mengoreksi apa yang menjadi temuan mereka di Lapas Cibinong, tetapi harus kemudian mampu memberikan rekomendasi konkret bagaimana perbaikan tata kelola lapas di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pemanggilan tersebut juga berkaitan dengan posisi Ombudsman sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI. Dewan ingin mendengar laporan mengenai kegiatan dan temuan Ombudsman secara menyeluruh.

Selain membahas persoalan di Lapas Cibinong, Komisi II juga mendorong Ombudsman tetap menjalankan fungsi utamanya dalam mencegah maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Pada pihak yang lain juga akan mendorong Ombudsman untuk terus bekerja melakukan pekerjaan utamanya, yaitu mencegah maladministrasi dan perbaikan layanan publik di Indonesia," pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Ombudsman melakukan sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong dan menemukan sejumlah fasilitas yang menjadi sorotan publik, termasuk bangunan dengan fasilitas menyerupai hunian mewah.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah dan DPR melalui pemeriksaan terhadap sejumlah pihak serta pendalaman terhadap fasilitas dan aset di lingkungan Lapas Cibinong.

Komisi II DPR berharap hasil pembahasan bersama Ombudsman dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berkaitan dengan Lapas Cibinong, tetapi juga menjadi bahan perbaikan tata kelola pelayanan publik dan pemasyarakatan secara lebih luas.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Dian Sandi pada Selasa (29/9/2026) saat menanggapi ramainya pembahasan mengenai perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

• KPK Pantau Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Ada Potensi Transaksi dengan Petugas

Menurut Dian, anggapan bahwa MK akan mengabulkan permohonan diskualifikasi Gibran masih sebatas asumsi. Dia juga mengatakan PSI masih menunggu perkembangan proses hukum dan sikap selanjutnya terkait perkara tersebut.

Perkara yang dimaksud merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dan meminta MK antara lain menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat, membatalkan keputusan KPU terkait pencalonannya, serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.

Masuk Tahap Pembuktian

MK telah menjadwalkan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memasuki tahap pembuktian pada Rabu (30/9/2026) pukul 12.00 WIB.

Dalam sidang tersebut, MK akan mendengarkan keterangan ahli dan atau saksi yang diajukan pemohon serta mengesahkan alat bukti tambahan.

Sebelumnya, sidang pemeriksaan pendahuluan digelar pada 21 September 2026. Kemudian pada 23 September, MK mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dalam sidang 23 September, KPU mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa permohonan tersebut. KPU berpendapat dalil yang diajukan pemohon lebih berkaitan dengan sengketa proses pencalonan yang berada dalam ranah Bawaslu, bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Ferdinand Soroti Proses Pencalonan

Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyampaikan pandangan berbeda mengenai perkara tersebut. Dia menyoroti ketentuan persyaratan pencalonan serta proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran oleh penyelenggara pemilu.

Ferdinand berpendapat terdapat persoalan dalam perubahan aturan dan proses verifikasi yang menurutnya perlu dinilai oleh MK. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ferdinand terhadap materi perkara yang sedang diperiksa dan belum menjadi kesimpulan hukum MK.

Dia juga menyatakan masih ada kemungkinan MK tidak mengabulkan seluruh permohonan pemohon, tergantung pada penilaian hakim konstitusi terhadap aspek formal dan substansi perkara.

Sebelumnya, para pemohon sendiri menyadari permohonan tersebut diajukan jauh setelah batas waktu pengajuan sengketa hasil Pilpres. Mereka meminta agar MK tetap memeriksa persoalan tersebut dengan alasan adanya kepentingan keadilan substantif.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 kini masih berjalan di MK. Hasil tahap pembuktian dan pertimbangan hakim selanjutnya akan menjadi bagian dari proses sebelum Mahkamah menjatuhkan putusan akhir.* (fj/dh)

Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Mashudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Geram Skandal Lapas Cibinong, DPR Minta Dirjen PAS Mundur Jika Tak Sanggup Berbenah

"Komisi XIII DPR RI akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Willy saat membacakan kesimpulan rapat.

Komisi XIII juga meminta pemeriksaan mencakup seluruh pihak yang terlibat, termasuk kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan infrastruktur serta aset pemasyarakatan di Lapas Cibinong.

Willy menegaskan pemeriksaan harus dilakukan secara transparan dan objektif. Sanksi juga diminta diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Komisi XIII akan menggelar RDP lanjutan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memaparkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh.

13 Bangunan Belum Tercatat

Dalam rapat tersebut, Mashudi mengungkapkan terdapat 16 unit rumah dinas atau mes pegawai di kawasan Lapas Cibinong.

Dari jumlah tersebut, hanya tiga unit yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Sementara 13 bangunan lainnya berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat sebagai aset dalam sistem tersebut.

"Terhadap 13 bangunan rumah dinas yang berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat dalam SIMAK BMN, saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap aspek administrasi, status aset, dan pemanfaatan," ujar Mashudi.

Menurut Mashudi, pemerintah belum menentukan langkah akhir terhadap 13 bangunan tersebut. Pemeriksaan masih dilakukan sebelum diputuskan tindak lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dirjen PAS Perintahkan Bangunan Tak Sesuai Dibongkar

Mashudi mengatakan telah memerintahkan seluruh kepala lapas, kepala rutan dan pejabat terkait untuk menertibkan bangunan yang tidak sesuai ketentuan.

Perintah tersebut berlaku tidak hanya di Lapas Cibinong, tetapi di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia.

"Yang pasti kami sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kalapas, Karutan, KPLP, bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar semuanya ditertibkan dan dibongkar," kata Mashudi.

Dia menegaskan akan memberikan tindakan apabila perintah tersebut tidak dijalankan oleh jajaran di wilayah.

"Apa yang menjadi rekomendasi ini, kami enggak akan main-main. Kami akan tindak tegas apabila Kakanwil, Kalapas tidak mengikuti untuk pembongkaran. Baik itu bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, kita akan bongkar semuanya," ujarnya.

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas kesimpulan RDP Komisi XIII yang meminta penertiban aset dan fasilitas pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun peruntukannya.

DPR Soroti Tata Kelola Pemasyarakatan

Dalam rapat yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo juga mempertanyakan kemampuan Ditjen PAS menangani persoalan yang muncul di Lapas Cibinong.

Yanuar menegaskan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana yang dilakukan petugas, prosesnya tidak cukup hanya dengan penonaktifan, tetapi harus dilanjutkan sesuai ketentuan hukum.

Dia juga meminta Mashudi memperbaiki sistem mutasi, rotasi serta pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pemasyarakatan.

Sebelumnya, lima pejabat struktural Lapas Cibinong telah ditarik untuk kepentingan pemeriksaan. Kelima pejabat tersebut terdiri atas kepala lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.

Pemeriksaan terhadap fasilitas, aset dan pihak yang berkaitan dengan temuan di Lapas Cibinong hingga kini masih berlangsung.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HBB di Balai Kota Medan, Senin (28/9/2026). Dalam pertemuan itu, pengurus HBB menyampaikan rencana Musyawarah Besar (Mubes) sekaligus pelantikan DPP HBB pada 23-24 Oktober 2026 di Hotel Danau Toba Internasional, Medan.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong HBB Lestarikan Budaya Batak dan Beri Energi Baru bagi Generasi Muda di Tengah Modernisasi

Lamsiang berharap Rico Waas dapat hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut.

"Kami berharap Bapak Wali Kota Medan dapat hadir dalam acara pelantikan nantinya," ujar Lamsiang didampingi jajaran pengurus.

Menanggapi hal itu, Rico berharap seluruh rangkaian kegiatan HBB dapat berjalan lancar. Menurutnya, organisasi yang membawa nilai kesukuan memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan kebudayaan.

"Mudah-mudahan kegiatan HBB nantinya berjalan sukses. Bagaimana kita menyatukan pikiran, karena elemen yang membawa kesukuan ini sangat penting untuk menjaga tradisi, kultur dan kebudayaan yang merupakan kekuatan bangsa," kata Rico.

Rico menilai modernisasi tidak seharusnya membuat masyarakat kehilangan akar budaya. Keberagaman suku, ras, budaya dan agama di Kota Medan, kata dia, merupakan kekuatan yang perlu dirawat bersama.

Karena itu, Rico mengajak masyarakat tetap bangga terhadap keberagaman dan tidak bersikap individualistis. Dia juga berharap HBB dapat memberikan energi baru bagi generasi muda.

Menurut Rico, pengenalan budaya perlu dimulai sejak usia sekolah agar generasi muda tidak hanya mengenal budaya secara simbolis, tetapi juga memahami tradisi secara lebih utuh.

"Jangan sampai kita tahu tarian etnisnya, tetapi jenis makanan dari suku tersebut justru tidak kita kenal," ujarnya.

Selain pelestarian budaya, Rico melihat jaringan HBB yang luas dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan kekeluargaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemko Medan, kata Rico, siap mendukung kegiatan HBB sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau dalam Mubes membutuhkan tenaga kesehatan maupun pemeriksaan kesehatan gratis, kami akan siapkan. Kami juga akan melihat apa saja yang bisa didukung Pemko Medan, tentunya tidak melanggar aturan," katanya.

Dalam audiensi tersebut, Rico Waas turut didampingi Kaban Kesbangpol Andy Mario Siregar, Kadis Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, Kadis Damkarmat Wandro Abadi Agnellus Malau serta Plt Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit.* (dh)

Selain harga emas, ketentuan pajak juga mengikuti aturan yang berlaku. PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sementara PPh Pasal 22 dikenakan tarif 0,25 persen berdasarkan PMK Nomor 48 Tahun 2023.

Baca Juga:

• IHSG Merah Membara di Pagi Hari Ambruk ke Level 6.112, Seluruh Sektor Tumbang

Rincian Harga Emas Antam

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan pecahan yang tercantum dalam laman resmi Logam Mulia:

0,5 gram: Rp1.340.000
1 gram: Rp2.580.000
2 gram: Rp5.110.000
3 gram: Rp7.647.000
5 gram: Rp12.715.000
10 gram: Rp25.350.000
25 gram: Rp63.210.000
50 gram: Rp126.255.000
100 gram: Rp252.360.000
250 gram: Rp630.590.000
500 gram: Rp1.260.900.000
1.000 gram: Rp2.520.600.000

Dengan perubahan tersebut, harga emas Antam pada Selasa (29/9/2026) mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sementara harga buyback juga ikut turun sehingga pemilik emas yang menjual kembali mendapatkan harga Rp2.375.000 per gram.* (oz/dh)