Dalam aksinya, massa juga sempat memblokade jalan utama sehingga menyebabkan kemacetan panjang di sekitar lokasi kejadian. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Merdeka dilaporkan sempat lumpuh akibat konsentrasi massa aksi.

Baca Juga:

• Golkar Ingatkan Gubernur Kaltim Usai Demo Ricuh, Minta Lebih Peka dan Hindari Sikap Berlebihan

Salah satu korban, Sumiaty Pasaribu, menyebut para nasabah tidak hanya menjadi korban penipuan, tetapi juga praktik yang diduga terstruktur dan berlangsung di lingkungan kantor bank.

"Kami adalah korban kejahatan penipuan dan penggelapan yang terjadi di bawah pengawasan BNI Cabang Pematangsiantar. Namun pelaku seolah dibiarkan," ujar Sumiaty kepada wartawan.

Ia juga menyoroti dugaan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan dalam bentuk deposito berjangka oleh koperasi tersebut tanpa izin resmi dari otoritas terkait.

"Penghimpunan dana dilakukan secara terbuka di lingkungan kantor bank tanpa izin yang sah," katanya.

Hingga siang hari, massa aksi masih bertahan di lokasi dan menolak membubarkan diri sebelum ada kejelasan serta pertanggungjawaban dari pihak manajemen BNI.

Sementara itu, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka masih mengalami kepadatan. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari jalur alternatif.*

(mi/dh)

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Baca Juga:

• Reformasi Pasar Modal Jadi Syarat Insentif Pemerintah ke BEI

Ia menegaskan bahwa kondisi pasokan BBM nasional hingga saat ini masih stabil meskipun terdapat dinamika global, khususnya terkait ketegangan di kawasan Timur Tengah yang sempat memengaruhi jalur distribusi energi dunia, termasuk Selat Hormuz.

"Sudah hampir dua bulan kita menghadapi gejolak geopolitik di Timur Tengah, tapi kondisi kita tetap stabil," ujarnya.

Selain BBM, Bahlil juga melaporkan bahwa stok minyak mentah (crude) untuk kebutuhan pengembangan kilang dalam negeri berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan nasional.

"Menyangkut crude untuk pengembangan refinery juga alhamdulillah stoknya di atas standar minimum nasional. Jadi relatif tidak ada masalah," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga terus mendorong upaya pengurangan ketergantungan impor LPG yang saat ini masih cukup tinggi. Konsumsi LPG nasional disebut mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton.

Artinya, sekitar 7 juta ton LPG masih dipenuhi melalui impor.

"Ini sudah terjadi sejak program konversi minyak tanah ke LPG," jelas Bahlil.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah tengah mengkaji sejumlah alternatif energi, termasuk pengembangan dimethyl ether (DME) dari batu bara berkalori rendah serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG).

Menurut Bahlil, kedua opsi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian energi nasional, khususnya di sektor LPG.

"Kita sedang kaji DME dan juga CNG sebagai alternatif untuk mendorong kemandirian energi kita," ujarnya.*

(d/dh)

Purbaya menegaskan pemerintah akan terlebih dahulu mengevaluasi efektivitas program reformasi yang sedang berjalan sebelum memutuskan pemberian insentif.

Baca Juga:

• Aturan Baru Piutang Negara, Pemerintah Bisa Ambil Alih Aset Debitur Tanpa Persetujuan

Program transformasi di sektor pasar modal tersebut mencakup sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1 persen, penguatan klasifikasi investor, penerapan High Shareholding Concentration, serta peningkatan batas minimum free float.

Menurut Purbaya, penguatan sektor keuangan menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dana yang dihimpun dari pasar modal, lanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan di sektor riil.

"Uang dari situ bisa dipakai untuk beli bond dan instrumen lainnya. Itu pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi," jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pemberian insentif dapat berdampak pada penerimaan negara dalam jangka pendek. Karena itu, pemerintah akan mempertimbangkan secara hati-hati skala manfaat dan dampaknya terhadap fiskal.

"Kalau kecil buat apa saya capek-capek, tapi kalau besar dan bagus kita akan lihat," katanya.

Sementara itu, OJK melaporkan hasil pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait reformasi pasar modal Indonesia. Pertemuan tersebut disebut berlangsung konstruktif dan mendapat respons positif.

Reformasi yang dijalankan mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 kategori, serta pengenalan indikator High Shareholding Concentration untuk mengidentifikasi kepemilikan terkonsentrasi.

Selain itu, batas minimum free float juga ditingkatkan secara bertahap dari 7,5 persen menjadi 15 persen. MSCI akan menggunakan data tersebut dalam evaluasi indeks global, termasuk potensi pengecualian saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Evaluasi lanjutan atas reformasi pasar modal Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 12 Mei 2026.*

(k/dh)

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (27/4/2026).

Baca Juga:

• Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat Lagi, Sejumlah Nama Disebut Bakal Dilantik Hari Ini

Dalam pembahasan tersebut, Prabowo menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang berdampak pada beban ekonomi negara, terlebih di tengah kenaikan harga energi global dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menekankan perlunya pencarian sumber energi alternatif yang lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui riset di perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

"Ketergantungan impor LPG kita masih sangat tinggi, sementara harga juga terus mengalami kenaikan. Karena itu kampus diminta untuk mencari sumber energi lain yang potensial," ujarnya.

Pemerintah berencana mengerahkan perguruan tinggi untuk memperkuat penelitian terkait pengembangan teknologi energi alternatif yang dapat menggantikan LPG secara bertahap. Hasil riset tersebut nantinya akan mendukung kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sementara itu, kenaikan harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram juga terjadi dalam beberapa waktu terakhir, dari Rp 192.000 menjadi Rp 228.000 per tabung sejak 18 April 2026.

Kementerian ESDM menyebut kenaikan harga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi dunia.

Salah satu faktor utama adalah terganggunya jalur distribusi energi global di Selat Hormuz yang menjadi jalur penting pengiriman minyak dunia.*

(k/dh)

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Aceh Singkil serta menekankan pentingnya momentum hari jadi sebagai penguat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata.

Baca Juga:

• BEI Jatuhkan 845 Sanksi ke 494 Emiten, Free Float hingga Transparansi Laporan Jadi Sorotan

Selain potensi ekonomi, Wagub juga menyoroti nilai historis Aceh Singkil sebagai tanah kelahiran ulama besar dunia, Syekh Abdurrauf as-Singkili, yang menurutnya dapat menjadi inspirasi dalam membangun masyarakat yang berilmu dan berakhlak.

"Keberagaman suku dan budaya di Aceh Singkil merupakan kekuatan sosial yang harus terus dijaga. Harmoni dan toleransi menjadi fondasi penting pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Fadhlullah juga mengapresiasi komunikasi dan dialog yang terjalin antara berbagai pihak dalam menyelesaikan dinamika pemerintahan di daerah tersebut. Ia menilai pengesahan APBK 2026 menjadi langkah penting dalam menggerakkan kembali roda pembangunan dan pelayanan publik.

Menurutnya, ke depan Aceh Singkil masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses wilayah, serta potensi bencana alam. Karena itu, dibutuhkan perencanaan yang matang serta kerja sama lintas sektor dalam pembangunan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan Ekosistem Rawa Singkil, seiring dengan pengembangan potensi daerah.

"Seluruh kebijakan pembangunan harus berpihak pada kepentingan rakyat dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Usai menghadiri rangkaian peringatan hari jadi, Wagub Aceh juga meninjau Yayasan Pondok Pesantren Daarul Musthofa As-Singkily di Gunung Mesiar sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan pendidikan keagamaan dan pembinaan generasi muda.

Menutup kegiatan, Fadhlullah mengajak masyarakat menjadikan momentum hari jadi ini sebagai semangat untuk terus maju dan menjaga persatuan dalam membangun daerah.

"Selamat Hari Jadi ke-27 Kabupaten Aceh Singkil. Semoga semakin maju, mandiri, dan sejahtera," tutupnya.*

(dh)

Medan meraih predikat Excellent City in Digital Public Service Transformation dalam ajang National Governance Award 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Baca Juga:

• Sabet Penghargaan Kemendagri, Rico Waas Buktikan Keuangan Medan Makin Transparan dan Efektif

"Langkah menjadikan Medan sebagai smart city sudah tepat. Ini terlihat dari penghargaan yang diraih, sekaligus menjadi bukti transformasi layanan digital mulai berjalan," ujar Rafriandi, Senin (27/4/2026).

Ia menyebut, digitalisasi layanan publik yang diterapkan Pemko Medan sudah sejalan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam memperkecil kesenjangan antara layanan manual dan digital.

Meski demikian, Rafriandi mengingatkan agar transformasi digital tidak berhenti pada pencapaian penghargaan semata. Ia menilai, penguatan layanan harus menyentuh hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

"Pelayanan digital harus dimulai dari level paling bawah, seperti kelurahan dan kecamatan yang terintegrasi. Misalnya melalui Pos Digital di kelurahan, disertai sosialisasi yang masif ke masyarakat," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pemanfaatan layanan digital agar tidak hanya optimal di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga benar-benar dirasakan masyarakat luas.

"Jangan sampai kuat di internal ASN, tapi lemah di masyarakat. Masih ada contoh seperti pendaftaran layanan tertentu yang belum sepenuhnya menjangkau warga," ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan infrastruktur digital serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung transformasi tersebut. Ketersediaan akses internet yang stabil hingga peningkatan kompetensi tenaga digital dinilai menjadi faktor penting.

"Pemko harus memastikan infrastruktur internet memadai, tidak lambat, dan SDM digital ditingkatkan serta diberi dukungan yang layak," ucapnya.

Menurutnya, jika sistem digital berjalan optimal, pengawasan layanan publik akan lebih efektif hingga ke tingkat bawah, sekaligus mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemko Medan dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik.

"Digitalisasi bukan sekadar teknologi, tetapi bagaimana memberi kemudahan bagi setiap warga," ujarnya.*

(dh)

Dalam upacara tersebut, Surya membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Komisi II DPR Ungkap 90 Persen Daerah Masih Bergantung pada APBN, Kemandirian Fiskal Disorot

Otonomi daerah disebut sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita", peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal. Namun demikian, keberhasilan pembangunan nasional tetap membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional," demikian kutipan sambutan Mendagri yang dibacakan Wagub Surya.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) yang didukung digitalisasi, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.

Kolaborasi antar daerah juga dinilai penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah, seperti transportasi, lingkungan, dan pengelolaan sampah.

Pemerintah daerah diminta untuk lebih fokus pada peningkatan layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, akses air bersih, serta pengentasan ketimpangan antarwilayah.

Di sisi lain, stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi perhatian utama di tengah berbagai tantangan seperti tekanan ekonomi global, ketahanan pangan, dan dampak perubahan iklim.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pemerintahan termasuk peringatan Hari Otonomi Daerah diharapkan tetap mengedepankan prinsip efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat.*

(dh)

Noel menilai, usulan tersebut sudah keluar dari kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum dan justru masuk ke ranah politik.

Baca Juga:

• KPK Periksa Dua Petinggi Biro Travel Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap integritas lembaga antirasuah tersebut. Noel menyebut sebagian pernyataan yang keluar dari KPK tidak mencerminkan standar hukum yang semestinya.

"Standar mereka aja bukan standar hukum yang mereka pakai, standar iblis. Suka berbohong, bohong tuh iblis. Kedua, licik. Licik juga standar iblis dan liar," ujarnya.

Pernyataan Noel tersebut merespons rekomendasi KPK yang sebelumnya mengusulkan pembatasan jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan kaderisasi partai politik.

KPK menilai pembatasan masa jabatan penting untuk mencegah stagnasi kepemimpinan serta memperkuat regenerasi di tubuh partai politik.

Dalam kajiannya, KPK juga menemukan sejumlah permasalahan dalam sistem kaderisasi partai politik yang dinilai belum terstandarisasi secara nasional.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," demikian salah satu rekomendasi KPK.*

(oz/dh)

Dua saksi yang diperiksa yakni H. Asep Abdul Aziz Mz selaku Direktur Utama PT Amanah Mulia Wisata dan Mumud Najmudin Karna selaku Manager Haji & Umrah PT Intan Kencana Travelindo.

Baca Juga:

• Ganjar Pranowo Respons Usulan KPK soal Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, Sebut Bukan Solusi Utama

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024," kata Budi, Senin (27/4/2026).

Namun hingga saat ini belum diketahui secara rinci materi pemeriksaan yang akan digali penyidik dari kedua saksi tersebut. KPK juga belum mengonfirmasi apakah keduanya telah memenuhi panggilan pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka baru, termasuk dua dari unsur biro travel, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum asosiasi travel haji dan umrah.

Dengan penetapan tersebut, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji kini bertambah menjadi empat orang.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka dan keduanya telah ditahan.

KPK masih terus mendalami aliran dana dan dugaan keuntungan ilegal yang diperoleh sejumlah pihak dalam pengelolaan kuota haji tersebut.*

(oz/dh)

Keduanya yakni Dwi Hartono, pengusaha bimbingan belajar (bimbel), dan Candy alias Ken. Meski terlibat dalam perkara yang sama, keduanya tidak bersedia hadir memberikan kesaksian di persidangan militer dan memilih menyampaikan penolakan melalui surat resmi.

Baca Juga:

• Fakta di Sidang dr Ratna: AV Blok Butuh Pacemaker, RS Tipe C Tak Punya

Akibat penolakan tersebut, hanya empat saksi yang dapat dihadirkan dalam persidangan hari ini. Mereka adalah Antonius Aditia Majarjuna, Yohanes Joko Pamuntas, Muhamad Umri, dan David Setia Darmawan.

Majelis hakim yang dipimpin Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menilai keterangan dua saksi yang menolak hadir tersebut tetap penting untuk mengungkap fakta perkara. Hakim pun meminta oditur militer mempertimbangkan pemanggilan ulang, termasuk opsi upaya paksa jika diperlukan.

"Kalau misalnya tidak, lapor ke majelis, nanti kita buatkan penetapan untuk pemanggilan dengan upaya paksa," tegas hakim.

Sementara itu, satu saksi lain yang dijadwalkan hadir yakni Rohman Agung Asmoro, anggota Polda Metro Jaya, berhalangan hadir karena sedang bertugas di Jawa Timur.

Dalam perkara ini, tiga anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Kacab bank Mohammad Ilham Pradipta. Mereka adalah Serka Mochamad Nasir, Kopda Feri Herianto, dan Serka Frengky Yaru.

Oditur militer menyebut para terdakwa diduga memiliki peran dalam peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia setelah diculik dan dianiaya.

Selain dakwaan utama pembunuhan berencana, jaksa juga menyiapkan dakwaan subsider hingga alternatif, termasuk pembunuhan biasa, penganiayaan yang menyebabkan kematian, hingga perampasan kemerdekaan yang berujung kematian korban.*

(oz/dh)

Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri Wakapolres beserta jajaran, Asisten I Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur, sejumlah kepala OPD, serta perwakilan perusahaan seperti PetroChina Jabung Ltd dan WKS, bersama instansi terkait lainnya.

Baca Juga:

• Menhut Sebut Risiko Karhutla 2026 Lebih Besar, Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan Sejak Dini

"Apel ini bertujuan untuk mengecek langsung kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi karhutla," ujar Ade Candra, Senin (27/4/2026).

Ia menegaskan bahwa kesiapan sejak dini sangat penting untuk meminimalisir risiko dan dampak kebakaran hutan dan lahan, terutama menjelang musim kemarau.

Selain itu, Kapolres juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanjab Timur dalam upaya pencegahan karhutla.

Menurutnya, sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak swasta menjadi kunci dalam menekan potensi kebakaran hutan dan lahan.

Kapolres juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

"Jika ditemukan unsur kesengajaan, kami akan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Apel kesiapsiagaan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla di wilayah Tanjung Jabung Timur.*

(dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangannya, ia mengaku memahami kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Narasi Kasus Chromebook di Medsos Disorot, Pengamat: Opini Tak Bisa Kalahkan Fakta Sidang

Rudy juga menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan refleksi dalam beberapa hari terakhir terkait polemik yang terjadi.

"Beberapa hari ini saya banyak merenung. Saya menyadari ada hal-hal yang perlu diperbaiki, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi," katanya.

Ia kemudian secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," lanjutnya.

Salah satu isu yang menjadi sorotan publik adalah rencana renovasi rumah jabatan gubernur dengan nilai anggaran sekitar Rp25 miliar. Rudy menjelaskan bahwa perencanaan proyek tersebut telah ada sebelum dirinya menjabat.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah saat ini, tanggung jawab penuh tetap berada di pundaknya.

"Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan renovasi rumah dinas tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun sebagai gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya," ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran daerah dan transparansi kebijakan pemerintah provinsi.*

(d/dh)

Hal itu disampaikan Rifqinizamy sebagai refleksi atas peringatan 30 tahun pelaksanaan kebijakan otonomi daerah (otda) di Indonesia.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah, Tegaskan Komitmen Pelayanan dan Kemandirian

Ia menilai, tingginya ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar tata kelola keuangan daerah dapat lebih mandiri dan berkelanjutan.

Rifqinizamy menekankan bahwa pemerintah pusat perlu terus melakukan pembinaan dan koordinasi, sementara pemerintah daerah didorong untuk mencari sumber pendanaan alternatif di luar transfer APBN.

"Inilah yang harus kita tata. Pusat melakukan pembinaan, daerah harus menghadirkan kemandirian dan alternatif keuangan lainnya," kata dia.

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah tetap penting dalam sistem otonomi daerah.

Menurutnya, sentralisasi yang terlalu kuat tidak baik bagi perkembangan daerah, namun kemandirian tanpa kontrol juga berpotensi menimbulkan masalah tata kelola.

"Sentralisme yang terlalu kuat juga tidak baik, titik keseimbangan itu menjadi penting," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan proses yang terus berkembang dan menekankan pentingnya kewenangan yang diiringi integritas dalam pemerintahan daerah.*

(k/dh)

(dh)

Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/4/2026). Mahfud menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses peradilan agar publik dapat menilai secara objektif jalannya persidangan.

Baca Juga:

• Pria Disiram Air Keras di Bekasi Meninggal Usai Operasi, Tiga Pelaku Ditangkap

Ia menilai keterlibatan publik dalam mengawasi proses hukum sangat penting, terutama untuk memastikan transparansi dakwaan serta konstruksi perkara yang dibacakan oleh oditur militer.

Mahfud juga menegaskan bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta harus menjamin prinsip peradilan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya persidangan secara langsung.

"Prinsipnya peradilan seperti ini adalah terbuka untuk umum, dan orang harus boleh melihat siapa pun," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyebutkan bahwa proses hukum dalam perkara tersebut masih dapat berkembang apabila ditemukan fakta baru di persidangan. Jika terdapat keterlibatan pihak lain, termasuk sipil, maka perkara dapat diperluas melalui mekanisme peradilan koneksitas.

Ia juga menyinggung adanya laporan yang masuk ke Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan pihak sipil, yang menurutnya dapat menjadi dasar pengembangan perkara.

"Nah kita tunggu saja perkembangannya, yang penting ini momentum untuk berhukum dengan baik," kata Mahfud.

Sidang kasus Andrie Yunus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan isu kekerasan terhadap aktivis serta mekanisme penegakan hukum di lingkungan peradilan militer.*

(in/dh)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (27/04/2026) pagi.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., memimpin jalannya acara yang berlangsung khidmat dan tertib mulai pukul 08.00 WIB.

Upacara ini diikuti oleh jajaran Forkopimda, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Wakapolres Asahan Selamat Riayadi, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan Dandim 0208/Asahan, perwakilan Kajari Asahan, perwakilan Danlanal Asahan, serta Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane, M.Kn.

Dalam amanat yang dibacakan, Wakil Bupati menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Ditekankan bahwa momen ini bukan sekadar seremonial, melainkan ajang evaluasi dan penguatan komitmen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita", pemerintah daerah didorong untuk semakin mandiri dalam mengelola potensi lokal serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.

Beberapa poin strategis yang menjadi fokus utama meliputi:
- Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
- Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan
- Penguatan kemandirian fiskal daerah
- Peningkatan ketahanan pangan dan energi
- Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Selain itu, juga ditekankan pentingnya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden. Setiap program diharapkan berjalan sederhana, tepat sasaran, dan menghindari pemborosan demi kesejahteraan rakyat.

Upacara berakhir lancar dan aman pada pukul 08.45 WIB, menjadi awal semangat baru bagi Pemkab Asahan untuk terus berkarya mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera.*

Baca Juga:

• Batu Bara Bersinar di Tingkat Nasional! Juara III Creative Financing, Raih Insentif Rp1 Miliar

Kasus tersebut melibatkan kekerasan terhadap 53 anak yang terjadi di daycare yang berada di wilayah Umbulharjo. KPAI menilai peristiwa ini menjadi alarm serius bagi sistem pengasuhan anak di Indonesia.

Baca Juga:

• Kasus Little Aresha, Komisi VIII DPR Minta Seluruh Daycare di Indonesia Diaudit Total

KPAI mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus tersebut. Namun, pihaknya menegaskan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup tanpa pembenahan sistem pengasuhan secara menyeluruh.

Jasra menjelaskan, banyak orang tua terpaksa menitipkan anak ke daycare karena tekanan ekonomi dan keterbatasan waktu kerja. Kondisi ini membuat kebutuhan akan layanan pengasuhan meningkat, namun tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai.

Ia juga menyoroti masih maraknya daycare tidak berizin yang menawarkan layanan murah, namun minim standar keamanan dan pengawasan terhadap anak.

Selain itu, rendahnya kesejahteraan dan minimnya pelatihan bagi pengasuh disebut turut menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak di fasilitas tersebut.

"Kita butuh langkah besar. Negara tidak boleh absen ketika anak kehilangan hak pengasuhan yang layak," tegasnya.

KPAI juga meminta pemerintah daerah melakukan audit dan penertiban menyeluruh terhadap seluruh daycare di Indonesia, serta mengimbau orang tua lebih selektif dalam memilih tempat pengasuhan anak.*

(in/dh)

Berdasarkan informasi yang beredar, pelantikan disebut akan digelar pada pukul 15.00 WIB di Istana Negara, Jakarta. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Istana terkait agenda tersebut.

Baca Juga:

• Kemlu Intensif Lakukan Koordinasi, Upayakan Pembebasan 4 ABK WNI yang Disandera Perompak Somalia

Sejumlah nama mulai disebut masuk dalam bursa reshuffle kabinet. Di antaranya Jumhur Hidayat yang dikabarkan akan menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan posisi Hanif Faisol.

Nama lain yang mencuat adalah Hasan Nasbi, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), yang disebut akan menjadi Utusan Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Sebelumnya, Hasan diketahui beberapa kali dipanggil Presiden Prabowo pada awal Maret 2026, meski belum ada penjelasan resmi terkait kapasitas pertemuan tersebut.

Selain itu, nama Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman juga dikabarkan akan masuk kabinet sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Muhammad Qodari. Sementara Qodari disebut akan menempati posisi baru sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Seskab Teddy Indra Wijaya sebelumnya menanggapi isu reshuffle tersebut dengan meminta publik menunggu keputusan resmi dari Presiden.

"Tunggu saja," kata Teddy di Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa keputusan terkait perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti Bapak Presiden yang akan menyampaikan," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai nama-nama yang akan dilantik maupun posisi yang akan diisi dalam reshuffle kabinet tersebut.*

(in/dh)

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan upaya penanganan dilakukan melalui KBRI Nairobi yang terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di Somalia.

Baca Juga:

• Apa Isi Kajian KPK yang Diserahkan ke Prabowo dan DPR Terkait Reformasi Partai Politik?

Berdasarkan informasi sementara, kapal tersebut diawaki oleh 16 orang, terdiri dari 4 WNI, 10 warga Pakistan, 1 warga India, dan 1 warga Myanmar. Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan para ABK.

Upaya pembebasan dilakukan dengan melibatkan otoritas setempat, tokoh masyarakat, hingga pihak terkait lainnya di wilayah Somalia.

"KBRI Nairobi terus memantau perkembangan situasi secara seksama guna memastikan proses penanganan berjalan optimal dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI," jelasnya.

Sebelumnya, keluarga korban meminta pemerintah Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk segera turun tangan membantu proses pembebasan.

Istri salah satu korban, Santi Sanjaya, menceritakan bahwa komunikasi terakhir dengan suaminya sempat terjadi sebelum kapal dibajak. Dalam percakapan tersebut, korban menyebut adanya ancaman dari perompak.

"Masih aktif hapenya, cuma tidak direspons. Selang beberapa jam sudah tidak aktif lagi," ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah nyata agar para ABK bisa kembali dengan selamat ke tanah air.*

(mt/dh)

Hidayat menilai, serangan yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Keselamatan Personel PBB 1994.

Baca Juga:

• UNIFIL Gelar Upacara Kenang Kopda Rico, Prajurit TNI Gugur di Lebanon

Ia menegaskan, tindakan tersebut bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang karena menyasar personel misi perdamaian yang berada di bawah mandat PBB.

Hidayat juga menyoroti bahwa insiden serupa bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut pada 2024 prajurit TNI di Lebanon juga pernah menjadi korban serangan dalam situasi yang sama.

"Ketika itu tidak ada sanksi apa pun dari PBB. Akibatnya, serangan kembali terulang dan kini kembali menimbulkan korban jiwa," ujarnya.

Menurutnya, PBB tidak cukup hanya melakukan investigasi atau mengeluarkan kecaman, tetapi juga harus mengambil langkah tegas berupa sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, ia mendorong pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kembali penugasan prajurit TNI dalam misi perdamaian jika tidak terdapat jaminan keamanan yang memadai.

"Konstitusi tidak hanya soal kontribusi dalam perdamaian dunia, tetapi juga perlindungan terhadap seluruh warga negara, termasuk prajurit TNI," tegasnya.

Sebelumnya, UNIFIL mengonfirmasi bahwa Praka Rico Pramudia meninggal dunia setelah mengalami luka serius akibat ledakan di Lebanon selatan pada 29 Maret 2026. Dengan kejadian ini, total empat prajurit TNI dilaporkan gugur dalam insiden serupa dalam sebulan terakhir.*

(an/dh)