Misbakhun mengatakan perluasan mandat BI diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus menciptakan lapangan kerja. Namun demikian, peran tersebut tetap dijalankan tanpa mengurangi independensi BI dalam menjalankan kebijakan moneter.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Istana: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

Menurutnya, mandat baru yang diberikan kepada BI tidak mengubah fungsi utama bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat kontribusi BI terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Apa yang terganggu dengan mandat yang baru? Mandat itu dimiliki oleh Bank Indonesia dan kita memberikan penguatan terhadap peran pertumbuhan," ujarnya.

Misbakhun menjelaskan DPR tidak mengatur secara rinci instrumen maupun langkah kebijakan yang harus ditempuh BI dalam menjalankan mandat tersebut. Seluruh keputusan terkait kebijakan moneter tetap menjadi kewenangan bank sentral.

"Kita serahkan kepada BI, instrumen apa yang akan dia gunakan," katanya.

Selama ini, BI memiliki mandat utama menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam revisi UU P2SK, mandat tambahan terkait dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak ditempatkan sebagai prioritas yang mengesampingkan tugas utama tersebut.

Menurut Misbakhun, kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI seharusnya berjalan selaras guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain memperluas mandat BI, revisi UU P2SK juga mengatur penyempurnaan aspek kelembagaan. Salah satu poin yang diperkuat adalah mekanisme evaluasi kelembagaan melalui indikator kinerja utama (IKU) bagi unsur pimpinan BI.

Misbakhun menegaskan evaluasi tersebut ditujukan kepada institusi Bank Indonesia secara keseluruhan, bukan kepada individu anggota Dewan Gubernur BI.

"Kita memberikan penguatan hanya secara evaluasi kelembagaan. Selebihnya kita tidak melakukan evaluasi. Evaluasi itu bukan evaluasi individu, evaluasi secara kelembagaan," tuturnya.

Ia menilai pengaturan yang lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior, serta Deputi Gubernur diperlukan agar DPR memiliki dasar yang jelas dalam melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga tersebut.

Hasil evaluasi yang dilakukan Komisi XI DPR nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPR sebagai bagian dari mekanisme pengawasan kelembagaan yang diatur dalam revisi UU P2SK.*

(k/dh)

Informasi yang dihimpun menyebutkan, keduanya diamankan oleh tim Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung. Amriyata disebut diamankan saat berada di Bandung, Jawa Barat, ketika sedang menjalani cuti.

Baca Juga:

• Kejagung Geledah Kantor BGN, Penyidik Masih Buru Bukti di Tengah Sorotan Tata Kelola MBG

Kabar yang beredar menyebutkan, pengamanan terhadap Amriyata dan Aguinaldo berkaitan dengan dugaan persoalan dalam pengerjaan proyek di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung mengenai hal tersebut.

Menanggapi informasi yang beredar, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengaku belum menerima informasi terkait pemeriksaan terhadap kedua pejabat Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut.

"Belum dapat informasi mengenai hal itu," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, Jumat (5/6/2026).

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Serdang Bedagai, Yoppy Gumala, mengatakan Amriyata pada Kamis (4/6/2026) malam masih mengikuti kegiatan serah terima jabatan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Pak Kajari pada hari Kamis kemarin mengikuti acara serah terima jabatan di Kejati Sumut," ujar Yoppy.

Menurutnya, setelah mengikuti kegiatan tersebut, Amriyata langsung mengambil cuti pada Jumat. Selama masa cuti, jabatan Kajari Serdang Bedagai untuk sementara dijalankan oleh Pelaksana Harian (Plh).

"Lalu, Jumat langsung cuti dan ditunjuk Kasi PAPBB selaku Plh Kajari Sergai," katanya.

Yoppy mengaku belum mengetahui informasi terkait dugaan pemeriksaan terhadap Amriyata maupun Aguinaldo oleh Kejaksaan Agung.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung terkait kabar pengamanan maupun pemeriksaan terhadap kedua pejabat Kejari Serdang Bedagai tersebut.*

(tm/dh)

Permohonan perlindungan itu berkaitan dengan laporan hukum yang telah dilayangkan Mama Sinta ke Polda Metro Jaya terkait beredarnya film dokumenter berjudul Pesta Babi. Langkah hukum tersebut dinilai menimbulkan dampak terhadap aspek keselamatan dirinya selama proses hukum berlangsung.

Baca Juga:

• Richard Lee Segera Duduk di Kursi Terdakwa, Terancam 12 Tahun Penjara dalam Kasus Kosmetik

Sri menjelaskan, LPSK akan melakukan asesmen terhadap permohonan yang diajukan Mama Sinta. Proses tersebut dilakukan untuk menilai kebutuhan perlindungan yang mungkin diperlukan selama penanganan perkara di Polda Metro Jaya.

Menurutnya, asesmen dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari tingkat ancaman yang dihadapi hingga kebutuhan layanan perlindungan yang menjadi kewenangan LPSK.

"Tugas kami adalah melakukan asesmen secara objektif untuk melihat kebutuhan perlindungan yang diperlukan, baik berupa perlindungan fisik, bantuan psikologis, pendampingan prosedural, maupun layanan lain yang menjadi kewenangan LPSK," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri mengatakan hasil asesmen dan penelaahan akan menjadi dasar bagi LPSK dalam menentukan bentuk perlindungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelaahan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan perlindungan yang diajukan pemohon. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat disesuaikan dengan kondisi dan tingkat risiko yang dihadapi.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pemberian perlindungan dilakukan melalui penelaahan terhadap pentingnya keterangan yang diberikan, tingkat ancaman yang dihadapi, kondisi khusus yang dialami, hasil analisis medis dan psikologis, serta rekam jejak tindak pidana yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.*

(oz/dh)

Sejak peluit awal dibunyikan, Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Anak asuh Patrick Kluivert tampil menekan dan beberapa kali merepotkan lini pertahanan Oman.

Baca Juga:

• Timnas Indonesia Vs Oman Malam Ini, Kick Off 20.00 WIB di GBK, Garuda Bidik Poin Ranking FIFA

Dominasi Indonesia akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-13. Berawal dari tendangan bebas Nathan Tjoe-A-On dari sisi kiri, Justin Hubner berhasil memenangkan duel udara dan melepaskan sundulan tajam yang bersarang di pojok kanan gawang Oman. Indonesia unggul 1-0.

Gol tersebut membuat permainan Indonesia semakin percaya diri. Aliran bola dari lini tengah berjalan lancar dan sejumlah serangan cepat terus mengancam pertahanan tim tamu.

Keunggulan Garuda bertambah pada menit ke-27. Kesalahan lini belakang Oman dalam mengantisipasi bola berhasil dimanfaatkan Ole Romeny. Penyerang naturalisasi itu tanpa kesulitan melepaskan sepakan mendatar yang gagal dihentikan penjaga gawang Oman.

Saat Indonesia berada di atas angin, Oman mendapatkan peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan. Wasit menunjuk titik putih pada menit ke-37 setelah terjadi pelanggaran di area terlarang Indonesia.

Hatem Sultan yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Emil Audero tampil gemilang dengan menebak arah bola secara tepat dan melakukan penyelamatan penting yang memancing gemuruh puluhan ribu suporter di SUGBK.

Hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, Indonesia mampu mempertahankan keunggulan. Lini belakang tampil disiplin meredam upaya serangan Oman sehingga skor 2-0 bertahan sampai turun minum.

Hasil ini menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia untuk mengamankan kemenangan pada babak kedua sekaligus menjaga tren positif di agenda FIFA Matchday Juni 2026.*

(in/dh)

Purbaya menegaskan pihaknya berpegang pada penjelasan resmi yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai mekanisme pembiayaan perjalanan dinas Presiden.

Baca Juga:

• Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Sukanya Maju

Menurut Purbaya, meskipun tidak ada aturan yang secara khusus mengatur soal penggunaan dana pribadi untuk menutup kekurangan biaya perjalanan dinas, tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

"Kalau saya punya duit, terus saya pergi, terus misalnya saya nombok enggak boleh? Secara logika boleh saja kalau mau nombok," ujarnya.

Purbaya menjelaskan seluruh kebutuhan pembiayaan perjalanan dinas Presiden pada dasarnya telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penganggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2020.

Meski demikian, dia menegaskan rincian anggaran perjalanan dinas Presiden tidak dapat dibuka kepada publik karena masuk dalam kategori dokumen yang bersifat rahasia.

"Ada pasti dianggarkan. Anda mau lihat rahasia presiden? Ya enggak bolehlah. Kita tahu angkanya. Cuma Anda tanya ke Sesneg saja kalau mau jawaban yang pasti," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan seluruh kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo yang melampaui pagu anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Teddy saat merespons masukan yang diberikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait frekuensi dan pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden.

Melalui unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Teddy menyampaikan apresiasinya terhadap pandangan Dino yang dinilai disampaikan secara cermat dan terstruktur.

Teddy kemudian menegaskan bahwa sejak awal seluruh biaya yang melebihi alokasi anggaran negara telah ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo.

"Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Teddy.

Pernyataan tersebut pun menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan terkait mekanisme pembiayaan perjalanan dinas Kepala Negara.*

(in/dh)

Pelimpahan tahap II tersebut menandai dimulainya proses penuntutan terhadap Richard Lee. Dalam waktu dekat, perkara itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk menjalani persidangan.

Baca Juga:

• Saiful Mujani Diperiksa 5 Jam, Polisi Cecar 37 Pertanyaan soal Pernyataan Gulingkan Prabowo

"Pada Kamis, 4 Juni 2026 kemarin, Jaksa Penuntut Umum pada Kejati Banten menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Tim Penyidik Polda Metro Jaya dengan tersangka Richard alias dr. Richard Lee," kata Jonathan kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Kasus yang menjerat Richard Lee berkaitan dengan dugaan produksi dan peredaran sediaan farmasi atau kosmetika tanpa izin edar resmi dari BPOM RI melalui perusahaan yang dipimpinnya, CV Athena Mandiri Group.

Selain itu, Richard Lee juga diduga melakukan perubahan nama dan keterangan pada sejumlah produk yang kemudian dipromosikan kepada masyarakat.

Produk-produk tersebut disebut dipasarkan melalui marketplace dengan memanfaatkan akun TikTok miliknya.

Berdasarkan hasil penyidikan, jaksa menilai berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dilanjutkan ke tahap persidangan. Saat ini Richard Lee tinggal menunggu jadwal sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang.

Dalam perkara tersebut, Richard Lee dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.Tak hanya itu, Richard Lee juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp200 juta.

"Merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, dilakukan tahap II penyerahan tersangka beserta barang bukti di Kejari Kota Tangerang dan selanjutnya perkara segera dilimpahkan ke PN Tangerang yang berwenang mengadili," ujar Jonathan.

Dengan masuknya perkara ke tahap penuntutan, publik kini menanti proses persidangan yang akan menentukan nasib hukum Richard Lee di pengadilan.*

(in/dh)

Penggeledahan yang berlangsung sekitar lima jam di rumah Silmy Karim di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu menghasilkan sejumlah barang bukti berupa motor gede (moge), sepeda hingga mobil mewah yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik KPK.

Baca Juga:

• Gugatan Paulus Tannos Ditolak Pengadilan Singapura, KPK Dorong Ekstradisi Segera Dituntaskan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan setelah lembaga antirasuah itu menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA).

"Setelah penetapan tersangka, tim penyidik langsung melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka, yakni SK. KPK meyakini terdapat bukti tambahan yang dapat membantu mengungkap perkara ini secara lebih terang," kata Budi.

Penggeledahan dimulai sekitar pukul 13.46 WIB dengan pengamanan dari personel Brigade Mobil (Brimob). Penyidik terlihat keluar membawa sejumlah barang yang kemudian dimasukkan ke kendaraan pengangkut.

Sementara itu, pihak kuasa hukum Silmy Karim menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, pihaknya meminta seluruh proses penyidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Diketahui, Silmy Karim bersama tujuh pejabat lain di lingkungan Imigrasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA.

KPK menduga praktik tersebut berlangsung saat Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada periode Januari 2023 hingga Oktober 2024.

Menurut KPK, perkara ini merupakan pengembangan dari penyelidikan kasus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan yang telah ditangani sejak tahun 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan dugaan pemerasan tersebut terjadi dalam rentang waktu 2022 hingga 2026 dan diduga melibatkan sejumlah pejabat dalam proses pelayanan keimigrasian.

KPK memastikan akan terus mendalami aliran dana, aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.*

(mt/dh)

Langkah cepat pemerintah kembali terlihat setelah angin kencang merusak sejumlah hunian sementara (huntara) di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, pada Selasa (2/6/2026). Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung melakukan pendataan kerusakan dan menyiapkan langkah perbaikan agar para penyintas tetap memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.

Baca Juga:

• Satgas PRR Targetkan Tak Ada Lagi Siswa Belajar di Tenda Saat Tahun Ajaran Baru 2026

"Saya sudah menginstruksikan jajaran Kementerian PU untuk segera melakukan perbaikan terhadap huntara yang terdampak cuaca ekstrem di Kecamatan Langkahan," ujar Dody dalam keterangannya.

Respons cepat tersebut sejalan dengan arahan Satgas PRR yang sejak awal menempatkan mitigasi risiko bencana berulang sebagai bagian penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selain memastikan pemulihan berjalan optimal, pemerintah juga terus memantau titik-titik rawan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik.

Dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan Satgas PRR di Aceh Timur dan Aceh Tengah pada akhir Mei 2026, tim menemukan sejumlah titik longsor yang menghambat akses transportasi di ruas Peureulak-Lokop. Jalur tersebut merupakan akses strategis yang menghubungkan Aceh Timur, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.

Longsoran yang kembali terjadi menjelang Idul Adha menyebabkan kendaraan tidak dapat melintas dan memaksa masyarakat menggunakan jalur alternatif dengan waktu tempuh yang lebih panjang.

Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dan Dinas Pekerjaan Umum Aceh. Kedua instansi berkomitmen mempercepat survei lapangan serta penanganan titik-titik longsor yang mengganggu konektivitas masyarakat.

Selain di ruas Peureulak-Lokop, BPJN Aceh juga akan mengirimkan tim pemantau ke ruas Inang-Inang–Bireuen serta sejumlah jalan terdampak lainnya guna mempercepat perbaikan longsor dan abrasi badan jalan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan hasil pemulihan yang telah dicapai selama beberapa bulan terakhir tidak kembali terganggu akibat bencana susulan. Infrastruktur jalan yang berfungsi baik dinilai menjadi kunci bagi distribusi bantuan, akses layanan dasar, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga pembangunan hunian tetap yang saat ini terus berjalan di berbagai wilayah terdampak.

Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan kembali wilayah terdampak, tetapi juga memastikan seluruh proses pemulihan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman bencana di masa mendatang.

Melalui langkah mitigasi yang terus diperkuat, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.*

(dh)

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Meski demikian, proses pembelajaran saat ini telah berjalan 100 persen dengan mayoritas siswa kembali belajar di sekolah asal masing-masing.

Baca Juga:

• INISIATOR Apresiasi Kejati Sumsel, Tiga Kali OTT dan Puluhan Tersangka Korupsi Jadi Bukti Kinerja Gemilang

"Proses pembelajaran tetap berjalan. Namun masih ada beberapa sekolah yang berada di tenda, kelas darurat, maupun menumpang di sekolah lain. Saat ini kami sedang membahas kesiapan lokasi relokasi agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih baik," ujar Tito.

Di Provinsi Aceh, dari total 3.120 sekolah terdampak bencana, sebanyak 3.056 sekolah telah kembali beroperasi di lokasi asal. Sementara itu, 34 sekolah masih menggunakan kelas darurat, 26 sekolah belajar di tenda, dan empat sekolah masih menumpang di sekolah lain.

Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara. Dari total 1.149 sekolah terdampak, sebanyak 1.133 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal. Sedangkan di Sumatera Barat, sebanyak 639 dari 653 sekolah terdampak telah kembali beroperasi secara normal.

Untuk mempercepat pemulihan, Satgas PRR bersama Kemendikdasmen saat ini menggenjot pembangunan ruang kelas darurat bagi sekolah yang masih menggunakan tenda sebagai tempat belajar. Langkah ini dilakukan terutama bagi sekolah yang masih menunggu kepastian lahan relokasi.

"Target kami saat tahun ajaran baru nanti tidak ada lagi siswa yang belajar di tenda. Minimal seluruh siswa sudah menempati fasilitas sekolah darurat yang lebih aman dan layak," katanya.

Selain pembangunan fasilitas darurat, pemerintah juga memperkuat pemulihan pendidikan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026. Hingga 18 Mei 2026, sebanyak 3.087 sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp2,98 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.988 sekolah telah menerima penyaluran dana tahap pertama senilai Rp2,03 triliun untuk mendukung percepatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Program revitalisasi dilakukan melalui dua skema. Sebanyak 2.820 sekolah dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan, sementara 267 sekolah kategori rusak berat dan relokasi ditangani melalui kolaborasi bersama TNI Angkatan Darat.

Selain itu, terdapat 223 sekolah lainnya yang masih dalam proses penyaluran bantuan dengan nilai anggaran mencapai Rp83,3 miliar.

Melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan tersebut, pemerintah berharap proses belajar mengajar di wilayah terdampak bencana dapat berlangsung secara optimal. Tidak hanya memastikan pendidikan tetap berjalan, tetapi juga menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta didik.*

(dh)

Dua gol yang membuat Thailand unggul sementara di babak pertama itu, dicetak pemain nomor punggung 18 Pirada Larsawat di menit 26.

Baca Juga:

• Malaysia Libas Brunei 4-0, Harimau Malaya Pertegas Ambisi ke Semifinal AFF U-19 2026

Selama babak pertama berlangsung, permainan lebih didominasi kapten Tim Thailand Pichaiya Kongsri nomor punggung 10 dan kawan-kawan. Bahkan, si bola bundar lebih banyak berada di area Singapura.

Memang selama babak pertama, kapten Timnas Singapura Andy Reedqy Bin Muhammad Hasyim dan kawan-kawan berhasil merepotkan pemain belakang Thailand. Tapi sayang, mereka tak mampu membobol gawang yang dijaga Poomraphee Siribunyakul.*

Oleh:Raman Krisna, Anak Kampung Batubara

Baca Juga:

• Nabi Ibrahim Mengajarkan Pemimpin untuk Mendoakan Rakyat, Bukan Menindas

Dalam negara demokrasi, masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, bagaimana uang negara digunakan, dan apakah kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada rakyat. Di sinilah peran jurnalis dibutuhkan. Melalui kerja jurnalistik, berbagai informasi dapat disampaikan kepada publik secara terbuka dan bertanggung jawab.

Tugas jurnalis sebenarnya sederhana, tetapi sangat penting. Mereka mencari fakta, melakukan verifikasi, mewawancarai narasumber, lalu menyajikan informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, seorang jurnalis tidak boleh menulis berdasarkan dugaan, fitnah, atau kepentingan pribadi.

Banyak tokoh pers yang telah menunjukkan bagaimana profesi ini dijalankan dengan penuh pengabdian. Nama seperti Roehana Koeddoes, Rosihan Anwar, dan Burhanuddin Mohammad Diah menjadi bagian dari sejarah pers Indonesia. Mereka menggunakan pena dan tulisan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa serta menyampaikan suara masyarakat.

Namun, profesi yang mulia ini juga menghadapi tantangan. Tidak dapat dipungkiri, ada sebagian oknum yang mengaku wartawan tetapi tidak memahami tugas dan tanggung jawab jurnalistik. Mereka lebih sibuk mencari keuntungan pribadi daripada mencari kebenaran.

Perilaku seperti meminta uang kepada narasumber, mengancam dengan pemberitaan, atau membuat berita tanpa verifikasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik. Perbuatan seperti itu bukan hanya merugikan pihak lain, tetapi juga merusak citra profesi wartawan secara keseluruhan.

Akibat ulah segelintir oknum, muncul pandangan negatif terhadap wartawan. Padahal, masih banyak jurnalis yang bekerja siang dan malam, turun ke lapangan, menghadapi berbagai risiko, dan tetap berusaha menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Karena itu, integritas menjadi modal utama seorang jurnalis. Seorang wartawan harus mampu menolak segala bentuk intervensi, tekanan, maupun iming-iming yang dapat memengaruhi independensinya. Ketika seorang jurnalis kehilangan integritas, maka kepercayaan publik terhadap karya jurnalistik juga akan hilang.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa kritik yang disampaikan pers bukanlah bentuk permusuhan. Kritik yang berdasarkan fakta justru merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial. Dengan adanya pengawasan dari pers, penyelenggara negara dapat bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab.

Di era media sosial saat ini, tugas jurnalis semakin berat. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, termasuk informasi yang belum tentu benar. Oleh sebab itu, kehadiran jurnalis profesional menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.

Pada akhirnya, wartawan sejati bukanlah mereka yang bangga dengan kartu pers yang dimiliki, melainkan mereka yang mampu menjaga kepercayaan publik melalui karya-karya jurnalistik yang berkualitas. Kehormatan seorang jurnalis tidak diukur dari seberapa sering ia tampil, tetapi dari seberapa besar manfaat informasi yang ia berikan kepada masyarakat.

Pers akan tetap menjadi pilar keempat demokrasi selama para jurnalisnya menjaga integritas, menjunjung tinggi kode etik, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Ketika itu dilakukan, profesi jurnalis akan terus dihormati dan menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga demokrasi Indonesia.

Jurnalisme bukan sekadar profesi. Jurnalisme adalah tanggung jawab untuk menjaga kebenaran di tengah derasnya arus informasi dan berbagai kepentingan yang saling berebut pengaruh.*

*)Penulis AdalahRaman Krisna, Anak Kampung Batubara

Apresiasi tersebut diberikan atas sejumlah capaian yang dinilai signifikan, termasuk keberhasilan melakukan tiga kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga pertengahan tahun 2026 serta penanganan puluhan kasus korupsi yang menyeret banyak tersangka.

Baca Juga:

• Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK Usai OTT Dugaan Suap Pengurusan Izin Tinggal WNA

"Sepanjang tahun 2026, Kejati Sumsel berhasil mencatatkan tiga kali OTT dan menangani sedikitnya 25 perkara korupsi dengan lebih dari 40 orang ditetapkan sebagai tersangka. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi," ujar Yakub dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan adanya kepemimpinan yang kuat dan konsistensi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Ia juga menilai dukungan dari Jaksa Agung turut menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja Kejati Sumsel.

Yakub mengatakan, pengungkapan kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan bukanlah tugas yang mudah karena membutuhkan bukti awal yang kuat, keberanian, serta keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi.

"Pada titik ini, apa yang telah ditunjukkan Kejati Sumsel merupakan bentuk dedikasi yang patut menjadi inspirasi dalam upaya penegakan hukum di Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Yakub menilai pendekatan yang dilakukan Kejati Sumsel tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga memberikan efek pencegahan terhadap praktik-praktik korupsi yang selama ini mengakar di lingkungan pemerintahan maupun badan usaha milik negara.

Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten menjadi pesan tegas bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan akan berhadapan dengan proses hukum tanpa pengecualian.

"Penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten menegaskan bahwa siapa pun yang berniat melakukan korupsi tidak akan bisa menghindar dari jeratan hukum," tegasnya.

INISIATOR berharap Kejati Sumsel dapat terus mempertahankan kinerja positif tersebut serta menjaga independensi dalam menangani berbagai perkara korupsi tanpa pandang bulu.

"Harapan kami, capaian yang telah diraih hari ini dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi aparat penegak hukum lainnya dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," pungkas Yakub.*

(dh)

Corporate Secretary Hamawas, Ergy Pramadipta, mengatakan saat ini pihaknya tengah melaksanakan sejumlah pekerjaan pemeliharaan di berbagai titik ruas Tol Kutepat. Kegiatan tersebut meliputi pengecatan ulang Median Concrete Barrier (MCB), overpass, kanstin, pembersihan drainase, guardrail, hingga pengecekan kembali rambu dan marka jalan.

Baca Juga:

• KPK Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Korupsi dalam SPMB 2026, Siswa Titipan dan Pungli Dilarang

Menurutnya, percepatan pemeliharaan menjadi langkah strategis dalam menjaga standar pelayanan jalan tol sekaligus memastikan seluruh fasilitas dan infrastruktur berada dalam kondisi andal, aman, dan nyaman bagi pengguna jalan.

Adapun pekerjaan pemeliharaan dilakukan di sejumlah titik strategis, yakni Seksi 3 Tebing Tinggi–Dolok Merawan KM 85+450 hingga KM 115+450, Seksi 2 Kuala Tanjung–Indrapura KM 92+860 hingga KM 107+650, serta jalur backbone KM 106+650 hingga KM 112+700.

Ergy menegaskan, aspek keandalan jalan tol menjadi perhatian utama perusahaan. Karena itu, pemeliharaan dan perbaikan dilakukan secara proaktif guna mencegah kerusakan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

"Kami sangat memperhatikan aspek keandalan ruas Tol Kutepat. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan merupakan prioritas utama kami dalam memberikan layanan," katanya.

Selain menjaga kualitas layanan, pekerjaan pemeliharaan ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Hamawas ingin memastikan kondisi ruas tol tetap prima untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik selama periode libur akhir tahun.

Selama pekerjaan berlangsung, Hamawas menerapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Sejumlah rambu peringatan dipasang sebelum area pekerjaan, disertai pengaturan lalu lintas sesuai standar keselamatan kerja di jalan tol.

Hamawas juga mengimbau para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi pekerjaan dan mematuhi arahan petugas di lapangan.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama pekerjaan berlangsung. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta memastikan kenyamanan pengguna jalan tol," tutup Ergy.

Hamawas mengingatkan pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan berkendara di jalan tol, termasuk menjaga kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 100 km/jam serta tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat.

Apabila pengguna jalan menemukan gangguan atau tindak kejahatan di sepanjang ruas Tol Kutepat, dapat segera menghubungi Call Centre Kutepat di nomor +62 812 9595 3536.*

(dh)

Sejak peluit kick-off dibunyikan, skuad Harimau Malaya langsung tampil agresif dengan menguasai jalannya pertandingan. Serangan demi serangan dibangun melalui permainan cepat dan umpan silang yang terus mengancam lini pertahanan Brunei Darussalam.

Baca Juga:

• Media Malaysia Kesal Suporter Tak Dukung Pemain Naturalisasi Meski Malaysia Hajar Vietnam 4-0

Unggul satu gol membuat Malaysia semakin percaya diri. Sejumlah peluang emas kembali tercipta, namun belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan hingga memasuki penghujung babak pertama.

Gol kedua akhirnya lahir pada masa injury time babak pertama tepatnya menit ke-45+3. Muhammad Arsyad sukses memanfaatkan situasi sepak pojok dan menanduk bola ke dalam gawang Brunei untuk membawa Malaysia unggul 2-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Malaysia tetap tampil dominan. Pergantian pemain yang dilakukan pelatih Harimau Malaya tidak mengurangi intensitas serangan yang terus menekan pertahanan lawan.

Peluang emas sempat diperoleh Muhammad Naqif Firhad pada menit ke-84. Namun, sontekannya masih melebar meski kiper Brunei sudah berhasil dilewati.

Saat pertandingan memasuki masa injury time, Malaysia berhasil menambah dua gol sekaligus. Muhammad Ierfan Hafizan mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-90+2 sebelum Muhammad Irfan Aswad menutup pesta gol Harimau Malaya dua menit berselang.

Skor 4-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat Malaysia semakin memperkuat posisinya dalam persaingan Grup B sekaligus menjaga peluang besar untuk melaju ke babak semifinal Piala AFF U-19 2026.

Sementara bagi Brunei Darussalam, kekalahan ini menjadi pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki performa pada laga berikutnya agar tetap mampu bersaing di turnamen kelompok umur bergengsi Asia Tenggara tersebut.*

(mi/dh)

Hingga Mei 2026, jumlah rekening yang telah diblokir mencapai 33.836 rekening. Angka ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 33.250 rekening.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Istana: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

"OJK telah meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) dan pemblokiran terhadap sekitar 33.836 rekening yang terindikasi terkait judi online," ujar Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB), Jumat (5/6/2026).

Menurut Dian, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendukung upaya pemerintah memberantas praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat.

Setelah menerima data dari Komdigi, OJK melakukan pengembangan informasi serta analisis lebih lanjut melalui proses Enhanced Due Diligence (EDD) guna memastikan keterkaitan rekening dengan aktivitas perjudian online.

OJK menilai praktik judi online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian nasional dan sistem keuangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap transaksi mencurigakan akan terus diperketat bersama industri perbankan.

Selain melakukan pemblokiran rekening, OJK juga terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga terkait, dan perbankan untuk memperkuat sistem deteksi dini terhadap aktivitas keuangan ilegal yang memanfaatkan layanan perbankan.

Pemerintah berharap langkah tegas ini dapat mempersempit ruang gerak pelaku judi online sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas perjudian digital.

OJK menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan serta mengambil tindakan cepat terhadap rekening yang terbukti terlibat dalam transaksi judi online maupun aktivitas keuangan ilegal lainnya.*

(d/dh)

Langkah tersebut dilakukan mengingat kebutuhan minyak nasional masih bergantung pada impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), biaya impor energi otomatis meningkat dan berpotensi membebani perekonomian nasional.

Baca Juga:

• Negosiasi Gas Andaman Mandek, Akademisi USK Minta Tim PoD Aceh Dirombak

"Jika produksi dalam negeri meningkat, maka impor bisa ditekan sehingga dampak fluktuasi nilai tukar terhadap sektor energi dapat diminimalkan," ujar Yuliot di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan migas non konvensional adalah Wilayah Kerja (WK) Rokan. Saat ini, Pertamina Hulu Rokan tengah melakukan kajian awal terkait penerapan teknologi tersebut.

ESDM juga telah menerima sejumlah tawaran teknologi dari berbagai pihak untuk mendukung pengembangan migas non konvensional. Namun implementasinya masih menunggu penyelesaian kerangka regulasi yang sedang disusun bersama SKK Migas.

"Kami sedang berkejaran dengan waktu. Targetnya akhir Juni kerangka regulasi selesai dan awal Juli sudah bisa mulai diimplementasikan," jelasnya.

Yuliot menilai pengembangan migas non konvensional dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Ia mencontohkan keberhasilan Amerika Serikat yang mampu meningkatkan produksi migas secara signifikan setelah mengembangkan sumber daya migas non konvensional. Bahkan, negara tersebut berhasil bertransformasi menjadi eksportir energi setelah sebelumnya mengalami penurunan produksi.

Pemerintah optimistis langkah percepatan produksi migas nasional akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan energi, stabilitas pasokan, serta membantu mengurangi tekanan akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Selain memperkuat sektor energi nasional, peningkatan produksi migas dalam negeri juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas neraca perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.*

(d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026), merespons isu pengunduran dirinya yang belakangan ramai beredar di publik dan pasar keuangan.

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Persetujuan Kopi Internasional 2022, Perkuat Posisi Kopi Indonesia di Pasar Dunia

Menurutnya, isu tersebut sengaja dimainkan oleh pihak tertentu untuk memengaruhi sentimen pasar. Meski demikian, ia memastikan tetap fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengaku telah membaca berbagai informasi yang beredar terkait isu pengunduran dirinya. Ia menilai sebagian informasi memang berdasarkan fakta, namun terdapat sejumlah narasi yang dipelintir sehingga menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

"Saya juga baca selembaran yang beredar itu. Sebagian informasinya benar, tapi sebagian lagi salah dan dipelintir," katanya.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja menjaga stabilitas ekonomi nasional bersama jajaran pemerintah dan otoritas terkait.

"Komitmennya kuat, maju terus. Mundur juga maju," ucapnya sambil tertawa.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga telah membantah kabar pergantian Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, pemerintah saat ini lebih fokus memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi dalam menghadapi dinamika global.

Prasetyo menegaskan tidak ada agenda reshuffle ataupun pergantian Menteri Keuangan. Pemerintah saat ini terus memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dengan adanya klarifikasi dari Istana dan Menkeu Purbaya, pemerintah berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian Indonesia.*

(d/dh)

Yahya mengatakan Komisi IX DPR akan memperketat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan BGN agar pengelolaannya berjalan sesuai aturan dan terhindar dari praktik penyimpangan.

Baca Juga:

• Nanik S. Deyang Ungkap Tugas Baru Dua Wakil Kepala BGN Pilihan Prabowo

Menurutnya, penguatan pengawasan diperlukan agar seluruh penggunaan anggaran negara dapat dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yahya juga mengingatkan Kepala BGN yang baru beserta seluruh jajaran agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran negara. Ia menegaskan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara bersih dan bebas dari praktik korupsi.

"Saya mengimbau kepada Kepala BGN yang baru dan pejabat di lingkungan BGN untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran, harus bersih dan bebas dari korupsi," tegasnya.

Di sisi lain, Yahya menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi di tubuh BGN. Ia meminta seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan sambil mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan mereka terbukti bersalah secara hukum," ujarnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewiyk Pusung sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelembungan anggaran sejumlah proyek pengadaan di BGN.

Dalam perkara tersebut, penyidik menemukan sejumlah pengadaan yang diduga bermasalah, antara lain 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit komputer tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Kejaksaan Agung juga mengungkap adanya dugaan praktik meloloskan vendor yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengadaan barang tersebut. Kasus ini kini masih terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.*

(dw/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya berharap proses ekstradisi Paulus Tannos dapat segera dituntaskan setelah adanya putusan pengadilan di Singapura tersebut.

Baca Juga:

• Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Paulus Tannos, KPK Segera Ekstradisi ke Indonesia

Menurutnya, Paulus Tannos selama ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. Keberadaannya di luar negeri menjadi salah satu tantangan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus yang menjeratnya.

Budi menilai putusan Pengadilan Tinggi Singapura menjadi perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas negara. Keputusan tersebut juga membuka peluang percepatan proses ekstradisi yang saat ini tengah berjalan.

"KPK berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Ia menegaskan, kehadiran Paulus Tannos di Indonesia sangat diperlukan agar proses peradilan dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Untuk mengawal proses ekstradisi, KPK terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, aparat penegak hukum terkait, serta berbagai pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.

"Kehadiran tersangka di Indonesia nantinya sangat penting untuk memastikan proses peradilan dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak," ujarnya.

Lebih lanjut, KPK memastikan sinergi antarotoritas akan terus diperkuat guna memastikan seluruh tahapan ekstradisi berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan dapat diselesaikan dalam waktu yang efektif.

Paulus Tannos diketahui merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). KPK terus berupaya memulangkan yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum Indonesia.*

(oz/dh)

Perpres tersebut ditetapkan pada 13 Mei 2026 dan telah diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Salinan beleid tersebut dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Istana: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

Selain itu, Indonesia sebelumnya telah menandatangani International Coffee Agreement 2022 pada 8 Maret 2023 di London, Inggris. Kesepakatan tersebut merupakan hasil keputusan Dewan Kopi Internasional melalui Resolusi Nomor 476 yang disahkan dalam sidang ke-133 pada 9 Juni 2022.

"Pemerintah Republik Indonesia mengakui pentingnya kopi sebagai salah satu komoditas penggerak perekonomian nasional untuk memajukan kesejahteraan umum," demikian bunyi pertimbangan dalam Perpres tersebut, dikutipJumat (5/6/2026).

Melalui pengesahan ini, Indonesia secara resmi menjadi bagian dari kerja sama internasional di sektor kopi yang bertujuan memperkuat perdagangan, meningkatkan keberlanjutan industri kopi, serta mendukung kesejahteraan petani kopi di negara-negara anggota.

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa International Coffee Agreement 2022 yang telah ditandatangani Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tersebut. Naskah perjanjian tersedia dalam beberapa bahasa resmi beserta terjemahan bahasa Indonesia.

Perpres ini sekaligus mencabut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2007. Dengan demikian, seluruh ketentuan yang mengacu pada perjanjian lama dinyatakan tidak berlaku sejak Perpres Nomor 30 Tahun 2026 diundangkan.

Pemerintah berharap pengesahan Persetujuan Kopi Internasional 2022 dapat membuka peluang yang lebih besar bagi ekspor kopi Indonesia, memperkuat daya saing produk kopi nasional, serta meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai salah satu produsen kopi terbesar dunia, Indonesia memiliki peluang untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah komoditas kopi melalui kerja sama internasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.*

(oz/dh)