BINJAI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai menggelar Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak pada Senin (6/7/2026) di Ruang Binjai Command Center (BCC) Pemerintah Kota Binjai.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar Barus, S.T., didampingi Sekretaris BPBD Kota Binjai, Yanes Dustira Nainggolan, S.STP, serta dihadiri perangkat daerah terkait, camat, lurah, dan tim verifikasi lapangan.

Baca Juga:

• Rico Waas Tekankan Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran di Pemko Medan

"Kita ingin bantuan ini benar-benar diterima oleh warga yang rumahnya rusak akibat bencana dan sudah sesuai kriteria. Jangan sampai ada yang tidak berhak tapi menerima, atau sebaliknya yang berhak justru terlewat," kata Rudi.

Dalam rapat tersebut, BPBD membahas progres penyaluran bantuan, data penerima manfaat, serta berbagai kendala di lapangan.

Di antaranya terkait validasi data, kelengkapan dokumen administrasi, hingga proses pencairan bantuan.

Sekretaris BPBD Kota Binjai, Yanes Dustira Nainggolan, menyebut hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar program berjalan lebih efektif.

"Kita petakan apa saja hambatannya, lalu cari solusi bersama. Targetnya mempercepat proses pemulihan hunian warga agar bisa kembali hidup layak," ujarnya.

BPBD juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah lainnya dalam proses pendataan dan pengawasan bantuan. Verifikasi lapangan akan diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan.

Melalui evaluasi ini, BPBD Kota Binjai berharap seluruh tahapan mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan dapat berjalan lebih baik dan cepat, sehingga masyarakat terdampak bencana segera mendapatkan hunian yang layak.

"Semoga upaya yang kita lakukan bersama ini memberi manfaat nyata serta mempercepat pemulihan bagi masyarakat yang membutuhkan," tutup Rudi Iskandar Barus.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut serta pembagian tugas tim verifikasi ulang di sejumlah kelurahan.* (ad)

MEDAN – Batalyon Parako 463 Pasgat sukses menyelenggarakan Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun Season 2026 yang memperebutkan Piala Danyon Parako 463 Pasgat Tahun 2026.

Kompetisi ini berlangsung sejak 21 Desember 2025 hingga 5 Juli 2026 di Lapangan Batalyon Parako 463 Pasgat, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.

Baca Juga:

• Rico Waas Tekankan Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran di Pemko Medan

Selama lebih dari enam bulan pelaksanaan, pertandingan berjalan dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, dan kompetisi yang sehat.

Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pengembangan bakat sepak bola usia dini.

Kompetisi ini juga diharapkan mampu membentuk karakter serta mental juara bagi para atlet muda.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, panitia menggelar Awarding Ceremony sebagai bentuk apresiasi kepada para juara, pemain terbaik, pelatih, official, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kompetisi tersebut.

Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat, Letkol Pas Jhon Herriansyah Siregar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk CEO Liga TopSkor Yusuf Kurniawan, panitia, perangkat pertandingan, sponsor, orang tua, pelatih, dan official.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ini tidak lepas dari kerja sama semua pihak yang mendukung jalannya kompetisi hingga selesai.

Jhon Herriansyah juga berharap Liga TopSkor dapat terus berlanjut sebagai sarana pembinaan sepak bola usia muda secara berkesinambungan.

Dengan demikian, diharapkan lahir bibit-bibit atlet berbakat yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional dan mengharumkan nama Sumatera Utara serta Indonesia.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam melahirkan kebijakan yang tepat sasaran di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus Ikatan Sarjana Al-Washliyah (Isarah) Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dukung Film “Pramuka”, Jadi Sarana Pendidikan Karakter Generasi Muda

Saat ini, Pemko Medan juga tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengelolaan data.

"Saya ingin nantinya data yang ada bisa diolah lewat AI, sehingga dapat diketahui potensi yang dimiliki setiap kecamatan," kata Rico Waas.

Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menentukan arah investasi di Kota Medan.

"Apabila ada investasi yang masuk ke kota Medan, kita tahu mengarahkannya kemana, sehingga investasi tersebut tidak menjadi sia-sia," ujarnya.

Rico Waas juga mengapresiasi kontribusi keluarga besar Al-Washliyah, khususnya Isarah, yang selama ini dinilai aktif memberikan gagasan dan pemikiran untuk pembangunan kota.

"Pemikiran-pemikiran cerdas yang menghasilkan solusi seperti ini yang dibutuhkan Pemko Medan," ungkapnya seraya menegaskan kesiapan pemerintah untuk bersinergi dengan Isarah.

Sementara itu, Ketua Isarah Kota Medan, Zuhri Arif, mengatakan kunjungan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan pengurus baru hasil musyawarah organisasi.

Ia menegaskan Isarah siap menjadi wadah pemikiran yang mendukung pemerintah daerah.

"Isarah adalah organisasi kumpulan para sarjana dan cendikiawan. Gerakan kami murni untuk membantu pemerintah memberikan solusi-solusi taktis. Karena itu, tujuan utama kami adalah membangun sinergi yang kuat dengan Pak Wali Kota," kata Zuhri.

Di akhir pertemuan, Isarah Kota Medan juga mengundang Wali Kota Rico Waas untuk menghadiri pelantikan pengurus baru yang dijadwalkan berlangsung pada 22 September mendatang.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan dukungan terhadap pemutaran film berjudul "Pramuka" produksi PT Alamanda Production Jakarta.

Ia menilai karya audiovisual seperti film dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat pendidikan karakter generasi muda.

Baca Juga:

• Lebih Parah dari Langkat? DPRD-Palas Ungkap Dugaan Skandal Fee Proyek dan Pungli Jabatan di Padang Lawas

Menurut Rico Waas, pendekatan melalui film bertema pendidikan karakter merupakan langkah yang tepat.

Namun, ia mengakui tantangan besar dalam menarik minat anak-anak dan remaja terhadap kegiatan Pramuka di era saat ini.

"Mengajak anak-anak sekarang untuk menonton film bertema Pramuka itu susah-susah gampang. Tantangannya sama persis dengan mengajak mereka untuk aktif masuk Pramuka," kata Rico Waas.

Ia kemudian mencontohkan bagaimana industri film global berhasil menyisipkan nilai kepanduan dan pendidikan karakter, salah satunya melalui film animasi Up.

"Di balik keceriaan petualangannya, film tersebut memiliki pesan terselubung yang sangat kuat mengenai esensi dan nilai-nilai kepramukaan," jelasnya.

Lebih lanjut, Rico Waas menilai gerakan Pramuka saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal promosi dan adaptasi dengan perkembangan zaman.

Padahal, menurutnya, Pramuka merupakan salah satu pilar penting dalam pembentukan karakter anak.

Ia menegaskan bahwa promosi melalui film tidak bisa berdiri sendiri.

Diperlukan strategi lain yang lebih dekat dengan dunia anak muda, termasuk pemanfaatan media digital serta kegiatan yang lebih kreatif dan kompetitif.

"Tujuannya untuk merangsang kembali kecintaan dan rasa bangga anak-anak untuk mengikuti kegiatan Pramuka," pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan PT Alamanda Production Jakarta, Dessy Silvia, mengatakan pihaknya berkomitmen memproduksi film yang fokus pada penguatan karakter anak bangsa.

Film "Pramuka" menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap kegiatan kepanduan.

"Tujuannya untuk meningkatkan kembali minat anak-anak kita dalam mengikuti kegiatan Pramuka," ujar Dessy.

Ia juga berharap adanya dukungan dari Pemerintah Kota Medan dalam menyukseskan sosialisasi film tersebut.

Rencananya, kegiatan promosi akan digelar di Bioskop Sun Plaza bersama para kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Medan.* (ad)

PADANG LAWAS – Ketua Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas (DPRD-Palas), Ahmad Rezky Hasibuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan mengusut dugaan praktik korupsi di Kabupaten Padang Lawas.

Ia menilai, kondisi di daerah tersebut disebut lebih parah dibanding Kabupaten Langkat yang kini sudah dalam proses hukum.

Baca Juga:

• Tiorita Surbakti Resmi Jadi Plt Bupati Langkat, Ini Pesan Bobby Nasution

Menurutnya, praktik "jatah" proyek di Padang Lawas sudah berlangsung secara terbuka dan berdampak pada kualitas pekerjaan.

Ia menyebut, dalam beberapa kasus pemenang lelang justru mundur karena beban fee yang tinggi.

"Di Langkat fee proyek 10 s/d 17%. Di Palas 20 s/d 25%. Jelas Palas kalah. Ini sangat wajar untuk didalami dan ditindaklanjuti KPK," ujarnya.

Selain dugaan dalam proyek, Ahmad Rezky juga menyoroti praktik pungutan liar dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari kepala sekolah, kepala bidang, hingga kepala dinas. Ia menyebut nilainya "fantastis".

Ia juga menyinggung kasus pelantikan Kepala Dinas Pendidikan Padang Lawas yang baru, yang sebelumnya menjabat Plt Kadis PMD.

Menurutnya, pejabat tersebut diduga pernah tersangkut kasus pungli terhadap kepala desa se-Palas.

"Kasusnya sampai bergulir ke Kejaksaan Agung sampai Kajari Palas dicopot. Baru beliau mengundurkan diri dari Plt Kadis PMD. Beberapa minggu lalu malah dilantik Bupati jadi Kadis Pendidikan definitif," kata Ahmad Rezky.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan krisis integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

"Sosok yang sudah jelas-jelas gagal dan terindikasi kuat melakukan pungli, mengundurkan diri, malah dilantik untuk jabatan strategis yang menentukan arah pembangunan daerah," katanya.

DPRD-Palas pun meminta KPK tidak hanya fokus pada satu daerah, tetapi juga memeriksa Bupati Padang Lawas.

"Jika KPK tidak berani kepada Bupati Palas, maka kami minta KPK berbesar hati membebaskan Bupati Langkat Syah Afandin. Karena dinilai hanya melakukan kesalahan kecil sudah diproses hukum, sementara yang lebih parah dibiarkan," ujarnya.

Ia juga menyinggung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara untuk Pemkab Padang Lawas.

Menurutnya, capaian tersebut patut dipertanyakan.

"Di Palas banyak proyek tidak selesai tepat waktu, sampai bolak-balik adendum. Sangat wajar kita curiga LHP itu tersinyalir dikondisikan. Sama seperti Langkat, sama-sama dapat WTP," cetusnya.

Ahmad Rezky menutup pernyataannya dengan desakan agar penegakan hukum tidak tebang pilih.

"KPK jangan membuat tontonan buruk bagi masyarakat. Penegakan hukum jangan bisa disetir oleh kekuasaan dan jabatan. Demi masa depan bangsa Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan."* (ad)

MEDAN – Wakil Bupati Langkat, Tiorita Surbakti, resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Diduga Penipuan, RS Grand Med Lubuk Pakam dan Dokter Spesialis Ortopedi Dilaporkan ke Polda Sumut

Langkah ini diambil agar roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap berjalan normal.

"Kita diminta segera untuk melaksanakan, agar berjalannya roda pemerintahan tetap normal. Kami sudah menyerahkan Surat Keputusan untuk Wakil Bupati menjadi Pelaksana Tugas Bupati," ujar Bobby Nasution usai penyerahan SK.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga menekankan pentingnya integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Ia mengingatkan agar ASN tetap fokus menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

"Jangan jadikan ASN memiliki dua pilihan, melayani masyarakat atau melayani pimpinan. Itu tidak boleh terjadi," kata Bobby Nasution.

Sementara itu, Tiorita Surbakti menyatakan siap menjalankan amanah sebagai Plt Bupati Langkat.

Ia berkomitmen memperkuat kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Sesuai arahan Gubernur, saya akan berusaha lebih maju mencapai kepercayaan masyarakat lagi kepada kami," kata Tiorita.* (ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi meningkatkan penanganan dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke tahap penyidikan.

Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara dan perekonomian hingga sekitar Rp5 triliun.

Baca Juga:

• Polri Dalami Kasus Korupsi Pasokan Batu Bara yang Picu Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia, Kerugian Negara Rp5 Triliun

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan secara komprehensif, Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan pada tanggal 4 Juli 2026," ujar Totok dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).

Totok menjelaskan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah perusahaan penyedia batu bara, di antaranya PT OBP dan PT BRA.

Dugaan praktik tersebut disebut telah berlangsung sejak 2018 hingga 2026.

"Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat PT OBP dan PT BRA," ucap Totok.

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, mengungkapkan penyidik menemukan sejumlah modus yang diduga digunakan dalam praktik korupsi tersebut.

"Modus yang kami temukan di antaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU," ungkap De Deo.

Selain itu, penyidik juga menduga adanya penyimpangan dalam pembayaran kontrak yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya.

"Serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil," lanjutnya.

Menurut De Deo, dugaan manipulasi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak pada terganggunya pasokan batu bara ke sejumlah PLTU yang berujung pada pemadaman listrik di berbagai daerah.

Polri mengindikasikan kerugian keuangan negara dan perekonomian akibat perkara tersebut mencapai sekitar Rp5 triliun.

Namun, angka tersebut masih menunggu hasil audit investigasi resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Baca Juga:

• Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Asrul Azis Taba, Ini Alasannya

"Diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp 5 triliun. Namun terkait nilai pasti, saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPK RI untuk melakukan audit investigasi secara resmi," tegas De Deo.

Hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Polri menyatakan telah memeriksa sedikitnya 16 orang saksi dan masih mendalami berbagai dokumen sebagai bagian dari proses penyidikan.* (d/ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara yang diduga menyebabkan gangguan pasokan listrik hingga terjadi pemadaman atau blackout di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam kasus tersebut, penyidik mengindikasikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara mencapai sekitar Rp5 triliun.

Baca Juga:

• Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Asrul Azis Taba, Ini Alasannya

"Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp 5 triliun," kata Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Robertus menjelaskan, perhitungan kerugian tersebut belum menjadi angka final.

Saat ini, Polri masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigasi sebagai dasar penetapan nilai kerugian negara.

Penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang melibatkan dua perusahaan dalam proses pemenuhan pasokan batu bara.

Dugaan praktik tersebut disebut berlangsung sejak 2018 hingga 2026.

Menurut Robertus, penyidik menemukan beberapa modus yang diduga digunakan dalam kasus tersebut.

"Modus yang kami temukan dalam proses penyelidikan di antaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil," jelas Robertus.

Ia mengatakan, dugaan penyimpangan tersebut diduga ikut memengaruhi terganggunya pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sehingga berdampak pada terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah.

"Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek," kata Robertus.

Kasus ini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 4 Juli 2026.

Hingga kini penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka.

Robertus menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab, sekaligus mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian negara.

"Penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab serta mengoptimalkan upaya asset recovery guna memulihkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara," pungkasnya.* (d/ad)

JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong menyatakan komitmennya untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat antara Singapura dan Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan.

Salah satu langkah yang disepakati adalah memperluas program pertukaran pelajar, termasuk melibatkan siswa Sekolah Garuda dan SMA Taruna Nusantara.

Baca Juga:

• Indonesia Siap Ekspor Listrik ke Singapura!

Menurut Wong, Program Sekolah Garuda yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai telah berjalan dengan baik dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui kerja sama pendidikan dengan Singapura.

"Program Sekolah Garuda Presiden Prabowo telah berjalan dengan baik. Kami ingin mempromosikan lebih banyak pertukaran dengan Sekolah Garuda agar generasi muda kita dapat belajar satu sama lain," kata PM Wong.

Selain Sekolah Garuda, Wong juga mengungkapkan bahwa program pertukaran pelajar dengan SMA Taruna Nusantara telah mulai berjalan.

Ia menjelaskan, pada April 2026 sejumlah mahasiswa dari universitas di Singapura telah menerima kunjungan siswa SMA Taruna Nusantara yang berada di Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut, siswa dari Singapura dijadwalkan melakukan kunjungan balasan pada bulan depan.

"Bahkan, universitas kita menyambut siswa dari SMA Taruna Nusantara di Jawa Tengah pada bulan April tahun ini, dan mereka berencana untuk melakukan kunjungan balasan bulan depan," ujarnya.

Menurut Lawrence Wong, kerja sama pendidikan tersebut tidak hanya memberikan pengalaman belajar bagi para siswa, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan persahabatan antara masyarakat kedua negara.

Ia berharap semakin banyak program pertukaran pelajar yang dapat dilaksanakan sehingga hubungan Indonesia dan Singapura tidak hanya terjalin di tingkat pemerintahan, tetapi juga semakin kuat di kalangan generasi muda.

"Dan dengan lebih banyak pertukaran antarmasyarakat, kita juga berharap akan adanya konektivitas yang lebih baik," ujarnya.

Kerja sama di bidang pendidikan ini menjadi salah satu bentuk penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang selama ini telah terjalin di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, investasi, pertahanan, hingga pengembangan sumber daya manusia.* (d/ad)

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba, pada Senin (6/7/2026).

Dalam putusannya, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memenuhi syarat formil dalam menetapkan Asrul Azis Taba sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Dituding Terima Fee Proyek, Kuasa Hukum Sudewo: Tidak Pernah Ada Buktinya

"Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka secara formil Termohon telah memiliki empat alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka," kata Hakim I Ketut Darpawan saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).

Selain menilai alat bukti telah terpenuhi, hakim juga menolak dalil pemohon yang menyatakan dirinya tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan dokumen administrasi penyidikan yang diperiksa di persidangan, Asrul Azis Taba diketahui telah beberapa kali dimintai keterangan sebagai saksi sebelum status tersangka ditetapkan.

"Menimbang bahwa Pemohon juga telah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 1 September 2025 dan tanggal 23 Januari 2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka," ucap hakim.

Hakim juga mempertimbangkan keberatan pemohon terkait penahanan.

Dalam permohonannya, Asrul Azis Taba menilai penahanan terhadap dirinya tidak proporsional karena telah berusia 76 tahun dan memiliki kondisi kesehatan tertentu.

Namun, majelis hakim berpendapat bahwa usia lanjut tidak otomatis menggugurkan keabsahan penahanan dalam perkara pidana korupsi selama hak-hak tersangka tetap dipenuhi selama berada di rumah tahanan.

"Menimbang bahwa mengenai alasan Pemohon yang telah berusia 76 tahun sehingga penahanan terhadap Pemohon dianggap sebagai tindakan yang berlebihan, Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut. Sekalipun KUHAP lama tidak mengatur secara khusus hak-hak tersangka yang telah lanjut usia, namun prinsip yang ingin dikedepankan bahwa orang-orang lanjut usia memerlukan pelayanan sarana dan prasarana khusus sesuai dengan kondisi fisik dan psikisnya juga harus diterapkan untuk Pemohon," kata Hakim.

Sebelumnya, kuasa hukum Asrul Azis Taba mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan penetapan tersangka oleh KPK dinilai tidak sah.

Pihak pemohon menilai proses penetapan tersangka tidak memenuhi ketentuan hukum karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disebut tidak pernah disampaikan secara patut kepada kliennya.

"Tindakan termohon menetapkan Pemohon Asrul Azis Taba sebagai tersangka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 524 Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Penetapan Tersangka dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor 3/180 Dik.00/23/03/2026 tanggal 31 Maret 2026 yang dilakukan tanpa menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulaianya Penyidikan (SPDP) secara patut kepada Pemohon adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata kuasa hukum Rhama.

Selain itu, tim kuasa hukum juga meminta hakim mempertimbangkan usia kliennya yang hampir memasuki 77 tahun serta memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan penanganan khusus.

"Genap tanggal 22 Juli 2026 ini beliau berumur 77 tahun, dan juga mempunyai riwayat penyakit juga yang butuh penanganan dan perawatan khusus juga di situ," ujar Rhama.

Namun, seluruh dalil tersebut akhirnya ditolak oleh hakim.

Dengan putusan tersebut, status tersangka Asrul Azis Taba yang ditetapkan KPK tetap dinyatakan sah dan proses hukum dapat terus berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku.* (km/ad)

SEMARANG – Sidang dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (6/7/2026).

Dalam persidangan tersebut, tiga orang saksi mengungkap adanya dana sebesar Rp721 juta yang disebut disiapkan untuk terdakwa Sudewo, yang saat itu masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.

Baca Juga:

• Persepsi Korupsi Kepolisian Dunia, Indonesia Peringkat 18!

Kuasa hukum Sudewo, Yupen Hadi, mengatakan seluruh tuduhan yang disampaikan di persidangan masih sebatas asumsi dan belum didukung bukti yang sah.

"Tidak pernah ada bukti ke dakwaan. Semuanya kan asumsi," kata Hadi kepada awak media usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (6/7/2026).

Ia juga membantah adanya penerimaan fee proyek oleh kliennya.

"Iya, itu kan katanya," ucap Hadi saat ditanya mengenai adanya daftar nama penerima fee proyek.

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tiga saksi dalam sidang tersebut, yakni Staf Keuangan PT Istana Putra Agung (IPA) Suyanto, Ani Siswowarti, serta Direktur PT IPA Dion Renato Sugiarto.

Dalam keterangannya, Ani mengatakan perusahaan menyiapkan sejumlah uang yang diperuntukkan bagi Komisi V DPR RI.

"Uang fee, untuk Komisi V," kata Ani di hadapan majelis hakim.

Keterangan serupa disampaikan Suyanto. Ia menyebut terdapat dana sebesar Rp721 juta yang secara khusus disiapkan atas perintah Direktur PT IPA terkait proyek pembangunan Jalur Ganda Solo–Semarang Segmen 6 (JGSS 6).

Meski demikian, saat menyiapkan uang tersebut dirinya mengaku belum mengetahui siapa penerimanya.

"Untuk Komisi V, berjalannya waktu penyidikan baru mengetahui itu untuk Pak Sudewo," kata Suyanto.

Ia menegaskan informasi mengenai nama penerima baru diketahuinya setelah mengikuti proses penyidikan dan persidangan.

"Jadi intinya saya tahu itu dari proses persidangan dan penyidikan."

Dalam persidangan juga terungkap dugaan bahwa uang tersebut disalurkan melalui Bernard Hasibuan, yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik pada proyek pembangunan jalur kereta tersebut.

"Pak Bernard PPK, sepengatahuan saya uang diberikan ke Pak Sudewo," ungkap Suyanto.

Sementara itu, Direktur PT IPA Dion Renato Sugiarto juga mengaku mendapat informasi bahwa uang tersebut telah diteruskan.

"Pak Bernard berapa hari kemudian sampaikan uang sudah sampai. Sekitar satu minggu," ujarnya di persidangan.

Bernard Hasibuan sebelumnya telah divonis lima tahun penjara dalam perkara korupsi proyek DJKA oleh Pengadilan Tipikor Semarang pada Januari 2024.

Sudewo saat ini menghadapi dua perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perkara pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan dan suap dalam jual beli jabatan perangkat desa saat menjabat sebagai Bupati Pati.

Sedangkan perkara kedua menyangkut dugaan penerimaan suap atau commitment fee proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian ketika masih menjadi anggota Komisi V DPR RI.

Hingga sidang terbaru ini digelar, proses pembuktian masih berlangsung.

Majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi dan alat bukti sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menjajaki kerja sama perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura.

Langkah ini menjadi bagian dari penguatan kerja sama strategis Indonesia dan Singapura di sektor energi, ekonomi digital, hingga keamanan siber.

Baca Juga:

• Persepsi Korupsi Kepolisian Dunia, Indonesia Peringkat 18!

"Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas, serta berbagai kegiatan di bidang perdagangan, energi, ekonomi digital, ekosistem digital, dan keamanan siber. Kita telah melakukan diskusi dan mencapai hasil-hasil yang cukup konkret," ujar Prabowo.

Kerja sama tersebut menjadi salah satu tindak lanjut dari hubungan bilateral Indonesia-Singapura yang terus diperkuat, khususnya pada sektor energi dan investasi jangka panjang.

Usai pertemuan, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa proyek ekspor listrik ini telah dibahas sejak beberapa tahun terakhir dan kini mulai memasuki tahap implementasi.

Menurut Rosan, proyek tersebut dirancang sebagai kerja sama jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi kedua negara.

"Tadi Bapak Presiden mengamanatkan untuk Danantara bersama-sama nanti dengan dunia usaha, dengan private sector untuk membangun," kata Rosan.

Ia juga mengungkapkan bahwa proyek tersebut akan melibatkan dua perusahaan asal Singapura, yaitu Keppel dan Sembcorp Industries.

"Ini kan sudah lama sebenarnya, sudah 4 tahun lah ya lebih. Untuk supaya kerja sama ini bisa terlaksana," ujar dia.

Pemerintah menilai perdagangan listrik lintas batas dapat memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus membuka peluang investasi baru, khususnya dalam pengembangan energi bersih dan infrastruktur kelistrikan.

Selain sektor energi, Indonesia dan Singapura juga terus memperluas kolaborasi di bidang perdagangan, transformasi digital, pengembangan ekosistem digital, serta keamanan siber sebagai bagian dari kerja sama ekonomi kedua negara.* (km/ad)

MEDAN – Manajemen RS Grand Med Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memilih tidak memberikan banyak tanggapan setelah rumah sakit tersebut bersama seorang dokter spesialis ortopedi dilaporkan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana penipuan.

Laporan itu telah diterima Polda Sumut dan tercatat dengan nomor LP/B/1047/VI/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara pada 30 Juni 2026.

Baca Juga:

• Persepsi Korupsi Kepolisian Dunia, Indonesia Peringkat 18!

"Ya karena sudah dilaporkan ya kita ikuti saja nanti prosesnya sampai di Pengadilan seperti apa. Kita nggak komentar karena sudah berproseskan," ujar Humas RS Grand Med Lubuk Pakam, Senin (6/7/2026).

Laporan tersebut diajukan oleh Esron J. Silaban, kuasa hukum mantan pasien berinisial MS atau Masdelia Simanungkalit (72), warga Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Menurut laporan, perkara bermula ketika Masdelia menjalani pengobatan akibat gangguan pada lutut kanan di RS Grand Med Lubuk Pakam pada Agustus 2024.

Korban kemudian ditangani oleh dokter spesialis ortopedi dr. Muhammad Hidayat Siregar, M.Ked (Surg), Sp.OT (K) Hip Knee.

Pada 13 September 2024, pasien menjalani operasi Total Knee Replacement (TKR).

Setelah operasi pertama, korban menjalani kontrol dan rawat jalan hingga Juli 2025. Namun, menurut pihak pelapor, kondisi lutut pasien belum juga membaik.

Dalam laporannya, korban mengaku kembali ditawari operasi kedua untuk mengganti implan yang telah dipasang sebelumnya dengan implan semen.

Pelapor menyebut tindakan tersebut dilakukan di luar pembiayaan BPJS Kesehatan.

Korban juga disebut diarahkan untuk meningkatkan kelas perawatan dari kelas I menjadi VIP agar dapat menggunakan implan yang disebut memiliki kualitas lebih baik.

Karena berharap kondisinya pulih, korban akhirnya menyetujui tindakan tersebut.

Operasi kedua dilakukan pada 25 Juli 2025 dan pasien diperbolehkan pulang empat hari kemudian.

Usai menjalani operasi, korban membayar biaya tambahan sebesar Rp16.183.300 untuk pembelian implan semen.

Menurut kuasa hukum korban, kliennya baru merasa dirugikan setelah memperoleh surat jawaban dari BPJS Kesehatan mengenai pelayanan medis yang diterimanya.

Berdasarkan informasi yang diterima, tindakan operasi kedua beserta penggunaan implan semen disebut telah menjadi bagian dari layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Merasa telah mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu dibayarkan, korban kemudian melaporkan dokter yang menangani serta pihak rumah sakit ke Polda Sumatera Utara.

Laporan tersebut mengacu pada dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hingga kini, pihak RS Grand Med Lubuk Pakam belum memberikan penjelasan mengenai substansi tuduhan yang dilaporkan.

Manajemen menegaskan akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

Sementara itu, penyelidikan di Polda Sumut masih berjalan untuk mengumpulkan keterangan para pihak serta menelusuri dugaan tindak pidana yang dilaporkan.* (km/ad)

JAKARTA – Di tengah berbagai upaya reformasi dan peningkatan profesionalisme yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hasil survei internasional terbaru menunjukkan masih tingginya persepsi masyarakat terhadap praktik korupsi di tubuh kepolisian.

Berdasarkan Police Corruption Perceptions Index 2026 yang dirilis IndexMundi Global Surveys, Indonesia menempati peringkat ke-18 dunia sebagai negara dengan tingkat persepsi korupsi di institusi kepolisian yang tinggi.

Baca Juga:

• Gubernur Aceh Surati Presiden Prabowo soal Blok Andaman, Minta Revisi Skema Pengelolaan dan Bagi Hasil Migas

Dalam survei yang melibatkan 100 negara tersebut, Indonesia memperoleh skor 7,56.

Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu negara, semakin tinggi pula persepsi masyarakat bahwa institusi kepolisiannya koruptif.

Posisi pertama secara global ditempati Honduras dengan skor 8,32, disusul Paraguay (8,08), Venezuela (8,05), Uganda (8,05), dan Guatemala (8,00).

Sementara itu, Denmark berada di posisi ke-100 atau terakhir dengan skor 1,86, sehingga dipersepsikan sebagai negara dengan institusi kepolisian paling bersih dalam survei tersebut.

Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia mencatat skor tertinggi dibanding negara-negara tetangga.

Berikut daftar skor persepsi korupsi kepolisian di kawasan ASEAN:

Indonesia: 7,56
Thailand: 7,40
Filipina: 7,12
Malaysia: 7,11
Kamboja: 6,97
Vietnam: 6,85
Singapura: 2,10

Dari daftar tersebut, Singapura menjadi negara dengan persepsi kepolisian paling bersih di kawasan.

IndexMundi menjelaskan bahwa survei ini melibatkan 296 responden dari Indonesia dengan margin of error 5,70 persen.

Namun, lembaga tersebut tidak menjelaskan secara rinci waktu pengumpulan data maupun metode yang digunakan untuk memverifikasi identitas responden, mencegah respons ganda, atau menghindari penggunaan bot.

IndexMundi juga menegaskan bahwa Police Corruption Perceptions Index tidak mengukur jumlah kasus korupsi yang benar-benar terjadi di suatu negara.

Survei tersebut hanya mengukur persepsi masyarakat mengenai tingkat korupsi di institusi kepolisian di negara tempat mereka tinggal.

Dalam laporannya, IndexMundi menyebut persepsi korupsi di tubuh kepolisian merupakan persoalan serius karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Selain itu, tingginya persepsi korupsi dinilai berpotensi memicu perlakuan yang tidak adil, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya akuntabilitas, hingga menurunkan kualitas penegakan hukum.

Lembaga tersebut juga menilai kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya angka kejahatan, kerugian sosial dan ekonomi, serta melemahnya profesionalisme institusi kepolisian apabila tidak direspons dengan langkah perbaikan yang efektif.

Meski demikian, hasil survei ini merupakan gambaran persepsi publik, bukan penilaian terhadap jumlah perkara korupsi yang telah terbukti secara hukum di masing-masing negara.* (km/ad)

JAKARTA – Seorang dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung, Imam Ahmad, mengungkapkan realitas yang dihadapinya sebagai tenaga pendidik saat menjadi saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (6/7/2026).

Ia mengaku beberapa kali terpaksa menolak permintaan bimbingan mahasiswa karena harus mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Hadiri Syukuran Gedung Baru Bimbel Scholaris, Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Generasi Muda

Imam menegaskan, penolakan itu bukan karena tidak ingin melayani mahasiswa, melainkan karena dirinya sedang bekerja sampingan.

Meski demikian, ia memilih tidak menjelaskan kondisi tersebut kepada mahasiswanya.

"Saya tidak ceritakan kepada mahasiswa saya, karena saya ingin menjaga juga marwah seorang dosen," ucapnya.

Imam menceritakan perjalanan kariernya dimulai setelah lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia pada 2013.

Saat itu ia bekerja sebagai guru honorer di Jawa Barat dengan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan.

Dari gaji tersebut, ia menabung untuk melanjutkan pendidikan magister demi mewujudkan cita-citanya menjadi dosen.

"Saya lulusan kampus pendidikan, saya dididik untuk menjadi guru atau dosen dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.

Setelah menyelesaikan pendidikan S2 pada 2017, Imam mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang menurutnya sangat kompetitif.

"Bayangkan, posisi saya saja dulu adalah satu banding 30. Artinya saya harus mengalahkan 30 rekan saya lainnya, baik yang S2 atau S3," ujarnya.

Pada 2019, Imam resmi diterima sebagai CPNS dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung.

Namun, ia mengaku terkejut ketika mengetahui besaran penghasilan yang diterimanya.

Sebagai CPNS, ia hanya menerima sekitar Rp2,2 juta hingga Rp2,5 juta per bulan setelah ditambah berbagai tunjangan. Padahal saat itu ia sudah berkeluarga.

"Saya saat itu kaget, ternyata gaji CPNS dosen yang pendidikannya S2, yang sudah mengikuti seleksi yang begitu sulit, hanya selisih beda dikit dengan guru honorer di Provinsi Jawa Barat," katanya.

Setelah diangkat menjadi PNS penuh, penghasilannya meningkat menjadi sekitar Rp2,8 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Dua tahun kemudian, ia memperoleh tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp375 ribu setelah memenuhi berbagai persyaratan administrasi.

Menurut Imam, total penghasilan sekitar Rp3,3 juta per bulan masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Kota Bandung.

"Yang Mulia, tinggal di Kota Bandung. S2 itu sudah punya istri, rata-rata sudah mau menikah, dan sudah punya anak. Tapi saya, PNS, hanya gaji Rp3,3. Itu sudah gaji plus tunjangan. Bukan hanya gaji pokok," ungkapnya.

Ia menjelaskan, biaya kontrakan yang layak mencapai lebih dari Rp2 juta per bulan.

Belum lagi kebutuhan makan, pendidikan anak, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Kondisi tersebut membuat Imam bersama istrinya membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan bubur bayi dan pakaian anak setiap kegiatan Car Free Day (CFD).

Barang yang dijual dibeli secara daring, kemudian dipasarkan kembali secara langsung.

"Saya tidak malu sebagai dosen tetap berjualan," tegasnya.

Imam mengatakan, kondisi serupa juga dialami banyak dosen ASN di berbagai daerah

Ada yang menjadi pengemudi ojek daring, bekerja sebagai kuli bangunan, menjadi tenaga pemasaran perumahan, hingga mengajar di beberapa kampus sekaligus demi memenuhi kebutuhan hidup.

Ia mengaku pernah menjalani aktivitas mengajar di beberapa kampus dalam satu hari.

Di sela-sela perpindahan lokasi mengajar, ia hanya sempat membersihkan diri di kamar mandi sebelum kembali masuk kelas.

Menurut Imam, kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengajar, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat justru banyak tersita untuk mencari tambahan penghasilan demi mencukupi kebutuhan keluarga.* (km/ad)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan alasan dipilihnya Stadion Si Jalak Harupat dan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai tuan rumah Piala Presiden 2026.

Menurutnya, keputusan tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang klub-klub yang bermarkas di kedua stadion tersebut, yakni Persib Bandung dan Persebaya Surabaya.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Binjai Terima Audiensi SAPMA IPK, Dukung Turnamen Futsal untuk Pembinaan Generasi Muda

Stadion Si Jalak Harupat akan menjadi markas pertandingan Grup A yang dihuni Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers.

Sementara itu, Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi kandang Grup B yang diisi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juara bertahan Port FC.

Erick mengatakan, penyelenggaraan Piala Presiden edisi kedelapan ini ingin memberikan penghormatan kepada klub-klub yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah sepak bola Indonesia, baik sejak era Perserikatan maupun kompetisi liga profesional.

"Ya, memang ini kan Piala Presiden kedelapan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia, baik dulu zaman Perserikatan ataupun zaman liga seperti hari ini," kata Erick dalam konferensi pers Piala Presiden 2026 di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ia menambahkan, karena alasan tersebut PSSI mengundang sejumlah klub yang memiliki sejarah panjang di sepak bola nasional.

"Karena itu, kami mengundang Persib, Persija, PSMS, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden."

Erick juga menyoroti kehadiran Port FC yang kembali tampil sebagai juara bertahan.

Menurutnya, klub asal Thailand tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi klub-klub Indonesia.

"Saya juga menantang para klub-klub legenda ini, apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Port FC, yang memang selalu menjadi momok sepak bola Indonesia juga, baik tim nasional ataupun klubnya," jelasnya.

Selain menjaga tradisi, Erick berharap klub-klub Indonesia mampu menunjukkan kualitas dan bersaing dengan tim-tim luar negeri yang ikut berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

"‎Nah, ini kesempatan, saya rasa, semua klub yang ada di Indonesia, selain mereka bersaing dengan sejarahnya, dan juga mempersiapkan untuk sampai di titik mana."

"Mereka juga bisa untuk coba bertanding dengan klub-klub dari luar negeri seperti Port FC yang kemarin juara," tegasnya.

Piala Presiden 2026 akan diikuti delapan klub dari empat negara.

Indonesia diwakili Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Arema FC, dan PSMS Medan.

Sementara tiga peserta internasional berasal dari Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand, yakni Tampines Rovers, DPMM FC, serta Port FC.* (km/ad)

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman.

Dalam surat tersebut, Pemerintah Aceh mengajukan sejumlah usulan, mulai dari peninjauan skema pengolahan gas hingga revisi pembagian hasil migas.

Baca Juga:

• DPRD Sumut dan Pemprov Perkuat Sinergi Tingkatkan PAD, Samsat Binjai Diminta Genjot Inovasi dan Kepatuhan Pajak

"Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respon Pemerintah Pusat," kata Nurlis di Banda Aceh, Senin (6/7/2026).

Surat bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026 dengan perihal Peninjauan dan Revisi Persetujuan Rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja South Andaman itu telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026.

Menurut Nurlis, surat tersebut merupakan respons Pemerintah Aceh terhadap keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyetujui Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo.

Dalam persetujuan itu, pengolahan gas mentah direncanakan menggunakan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) yang berada di laut.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, Gubernur Mualem meminta jajarannya mengkaji kembali isi PoD I.

Pembahasan dilakukan dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, pada 25 Juni 2026.

Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pakar migas, dan berbagai pemangku kepentingan.

"Dari hasil rapat inilah yang menjadi inti surat gubernur," kata Nurlis.

Nurlis menjelaskan terdapat empat poin utama yang disampaikan Gubernur Aceh kepada Presiden Prabowo.

Pertama, Pemerintah Aceh meminta agar pembagian hasil migas atau split ditinjau kembali.

Saat ini, dalam PoD I, pemerintah memperoleh porsi sebesar 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak.

"Dirasionalkan dengan kepentingan nasional dan Aceh," kata Nurlis.

Kedua, Pemerintah Aceh mengusulkan agar pengolahan gas mentah dilakukan di darat (onshore) di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.

Menurut Pemerintah Aceh, kawasan tersebut telah memiliki infrastruktur eks PT Arun NGL dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional sesuai RPJMN 2025–2029 serta mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.

Ketiga, Gubernur Mualem meminta Presiden Prabowo mengarahkan Menteri ESDM untuk meninjau dan merevisi persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman.

Keempat, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh sebagai daerah penghasil.

Nurlis menjelaskan kawasan Andaman memiliki enam blok migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.

Lapangan Gas Tangkulo diperkirakan mampu memproduksi sekitar 300 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) gas.

Dari jumlah tersebut, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN.

Sisa produksi gas dinilai berpotensi menjadi bahan baku berbagai industri hilir yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

Selain gas, Lapangan South Andaman juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari.

Produk tersebut dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline yang dibutuhkan industri petrokimia dan bahan bakar.

"Kondensat akan menjadi penggerak lahirnya kilang (refinery). Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi," jelas Nurlis.

Pemerintah Aceh berharap usulan yang disampaikan kepada Presiden dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan migas di Blok Andaman agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara sekaligus masyarakat Aceh.* (ad)

BINJAI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut terus memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen itu terlihat dalam kunjungan reses DPRD Sumut Tahun Sidang II 2025–2026 ke UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pependa)/Samsat Binjai di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• BPBD Binjai Evaluasi Bantuan Rumah Rusak Akibat Bencana, Tekankan Penyaluran Harus Tepat Sasaran dan Transparan

Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Sumut juga menyampaikan sejumlah masukan strategis agar target pendapatan daerah tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal.

Turut mendampingi rombongan reses, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Tim OPD Pemprov Sumut, Erwin Harahap.

Kepala UPTD Pependa Binjai, Arief Indra Siregar, menjelaskan wilayah kerja Samsat Binjai mencakup 13 kecamatan, terdiri dari lima kecamatan di Kota Binjai dan delapan kecamatan di Kabupaten Langkat, dengan total 142 desa dan kelurahan.

Arief memaparkan, hingga 30 Juni 2026 realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren positif.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 34,93 persen atau sebesar Rp22,42 miliar dari target Rp64,20 miliar.

Sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi 39,72 persen atau Rp16 miliar dari target Rp40,20 miliar.

Adapun Pajak Air Permukaan (PAP) bahkan telah melampaui target dengan capaian 108,5 persen.

"Secara nominal, capaian PKB Juni 2026 ini sebenarnya meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang berada di angka Rp21,8 miliar. Namun, persentasenya terlihat kecil karena adanya kenaikan target anggaran sebesar Rp4 miliar untuk Samsat Binjai tahun ini," jelas Arief.

Sejak April 2026, layanan tersebut berhasil membukukan penerimaan sebesar Rp474 juta dari 674 kendaraan.

Baca Juga:

• Batalyon Parako 463 Pasgat Sukses Gelar Liga TopSkor Zona Medan dan Simalungun 2026

Selain itu, terdapat layanan Samsat Minggu dan Samsat Masuk Pekan yang hadir di Lapangan Merdeka Binjai serta sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat.

Pependa Binjai juga menjalankan program Mandiri Tutup Pintu dengan melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan di atas Rp200 juta.

Menanggapi paparan tersebut, anggota DPRD Sumut memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Salah satunya meminta agar data kendaraan dinas pemerintah yang masih menunggak pajak dibuka secara transparan sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

DPRD juga mendorong pemanfaatan influencer lokal di wilayah Binjai dan Langkat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak melalui media sosial.

Selain itu, dewan menyoroti persoalan penetapan Nilai Jual Alat Berat (NJAB).

Menurut mereka, bukti pembelian atau invoice dapat dijadikan dasar kepemilikan meski alat berat tersebut merupakan barang bekas.

Pendataan terhadap perusahaan, khususnya pabrik kelapa sawit yang memiliki alat berat cadangan, juga diminta diperketat.

Ketua Tim Reses Dapil XII Binjai-Langkat dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim, juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi terkait perusahaan yang memanfaatkan Pajak Air Permukaan (PAP).

"Kemudian terkait adanya perusahaan yang memanfaatkan PAP namun belum memiliki izin resmi di PTSP, kami tegaskan perlunya koordinasi lintas sektoral yang kuat. Perusahaan yang memproses perizinan harus tetap dipungut pajaknya agar tidak memanfaatkan kekosongan regulasi untuk menghindari PAD. Selain itu, masalah meteran air yang rusak harus segera diperbaiki agar perhitungan pajak akurat," ucap Ajie Karim.

Baca Juga:

• Rico Waas Tekankan Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran di Pemko Medan

Langkah itu diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, mempercepat pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menghadiri acara syukuran gedung baru Bimbingan Belajar (Bimbel) Scholaris di Jalan STM, Kota Medan, Senin (6/7/2026).

Kehadiran Zakiyuddin menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan terhadap berkembangnya lembaga pendidikan nonformal yang dinilai berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Baca Juga:

• Rico Waas Buka Pelatihan Kerja Inklusif, Penyandang Disabilitas dan Perempuan Jadi Prioritas

Ia berharap fasilitas baru tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi para pelajar untuk belajar sekaligus menjadi penyemangat dalam meraih prestasi.

"Saya selaku Wakil Wali Kota Medan mendoakan kiranya Bimbingan Belajar Scholaris ini nanti bisa menjadi tempat menimba ilmu bagi anak-anak generasi kita, semakin mau giat gigih belajar," ujar Zakiyuddin.

Menurutnya, keberadaan lembaga bimbingan belajar menjadi pelengkap pendidikan formal di sekolah.

Melalui bimbingan tambahan, para siswa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan akademik sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompetitif.

"Ini menjadi tempat berpendidikan untuk mencari ilmu, untuk mengejar cita-cita ke depan," katanya.

Acara syukuran berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Kegiatan diawali dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya pembangunan gedung baru, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas, silaturahmi bersama para tamu undangan, serta sesi foto bersama.

Dengan hadirnya gedung baru tersebut, Bimbel Scholaris diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal yang mendukung peningkatan prestasi akademik para pelajar di Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dapat terus diperkuat demi menciptakan generasi muda yang berkualitas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan terus memperluas akses pelatihan kerja bagi masyarakat melalui program yang lebih inklusif.

Sebanyak 20 penyandang disabilitas mengikuti pelatihan barista profesional, sementara 40 perempuan pencari nafkah mendapatkan pelatihan keselamatan berkendara (safety riding) sebagai bekal meningkatkan kemampuan dan peluang kerja.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dukung Percepatan Konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung–Penang Port untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkembang dan memperoleh kesempatan yang sama di dunia kerja.

"Kita ingin memberikan keadilan untuk semuanya. Kami percaya bahwasanya setiap orang memiliki kapasitas dan talenta," kata Rico Waas.

Menurutnya, setiap warga memiliki potensi yang harus diberikan ruang untuk berkembang.

Pemerintah Kota Medan, kata dia, berkomitmen menghadirkan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kaum perempuan.

Rico Waas juga menilai persaingan dunia kerja saat ini semakin kompetitif.

Perusahaan tidak hanya membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Ia mencontohkan profesi di bidang kehumasan yang kini dituntut menguasai aplikasi kreatif seperti CapCut dan Canva.

Begitu pula profesi barista yang harus terus mengikuti tren minuman agar tetap diminati pelanggan.

Meski demikian, Rico mengingatkan bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup.

Menurutnya, integritas menjadi modal penting agar seseorang mampu bertahan dan berkembang di dunia kerja.

"Saya berharap jangan begitu sudah masuk kerja, integritasnya hilang. Bawa pelatihan hari ini jadi bekal, buat integritas di dalam diri, dan seriuslah dalam bekerja. Jika kita punya skill, komunikasi baik, dan integritas tinggi, perusahaan yang akan mencari kita," tambah Rico Waas.

Selain mendorong masyarakat memasuki dunia kerja formal, Rico Waas juga melihat peluang besar di sektor usaha mandiri dan UMKM.

Ia mencontohkan tingginya permintaan jasa penata rias saat pelaksanaan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), sehingga menunjukkan bahwa sektor jasa kreatif memiliki prospek yang menjanjikan jika didukung promosi melalui media sosial.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Medan juga membuka peluang kerja ke luar negeri sebagai salah satu solusi mengurangi angka pengangguran.

Menurut Rico, pemerintah menggandeng Bank BJB untuk membantu pembiayaan calon tenaga kerja yang akan mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebelum diberangkatkan ke negara tujuan, termasuk Jepang sebagai tenaga caregiver.

"Kita perlu bekerja maksimal, tidak hanya di Kota Medan saja yang ruangnya bisa jadi sudah penuh. Wirausaha kita dorong, lapangan kerja di luar juga kita buka, agar seluruh masyarakat Kota Medan mendapatkan penghasilan untuk memberikan dampak baik bagi keluarganya," pungkas Rico.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramadan, mengatakan program pelatihan tahun ini difokuskan pada peningkatan kompetensi sekaligus kepastian penyerapan tenaga kerja di dunia industri.

Sebanyak 100 peserta mengikuti lima jenis pelatihan yang terdiri atas pelatihan barista khusus penyandang disabilitas sebanyak 20 peserta, pelatihan operator forklift sebanyak 20 peserta, dua paket pelatihan safety riding yang diikuti 40 peserta, serta pelatihan tata kecantikan dengan 20 peserta.

"Selanjutnya pelatihan Safety Riding (2 Paket): Diikuti oleh 40 orang peserta dengan masa pelaksanaan selama 7 hari, terhitung mulai 6 Juli 2026 dan Pelatihan Tata Kecantikan: Diikuti oleh 20 orang peserta dengan masa pelaksanaan selama 18 hari, terhitung mulai 6 Juli 2026," ucap Ramadan.

Ia menjelaskan seluruh peserta yang lulus nantinya akan memperoleh sertifikasi profesi, mulai dari sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Surat Izin Operasional (SIO), hingga Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai bidang pelatihan masing-masing.

Ramadan juga mengungkapkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan telah menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sehingga lulusan pelatihan memiliki peluang kerja yang lebih besar.

Selain itu, Pemko Medan memperluas kerja sama internasional dengan menggandeng Bank BJB dan dua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) berstatus Sending Organization (SO) guna mempersiapkan pengiriman tenaga kerja ke Jepang.

Pembukaan pelatihan ditandai dengan penyematan tanda peserta dan perlengkapan pelatihan oleh Wali Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan PT Grab dan PT Kamitra Mitra Jaya Utama sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Medan.* (ad)