JAKARTA — Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan artis Ruben Onsu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara.

Baca Juga:

• Saat Indonesia Rayakan Kemerdekaan, 4.700 Pekerja Migas PHI Tetap Bertugas 24 Jam

"Beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara, peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka," kata Joko kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Kasus tersebut bermula dari laporan polisi nomor LP310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan yang dibuat pada 22 Agustus 2025.

Laporan itu diajukan seseorang berinisial P dengan korban berinisial DM.

Menurut Joko, perkara tersebut berkaitan dengan tawaran investasi yang disampaikan Ruben kepada korban.

Ruben diduga menawarkan korban untuk menanamkan sejumlah dana dengan iming-iming keuntungan sesuai kesepakatan.

"Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor. Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan," tutur Joko.

Namun, setelah waktu yang disepakati tiba, korban disebut tidak menerima keuntungan yang dijanjikan.

Modal yang diserahkan juga disebut belum dikembalikan.

"Tiba waktu kesepakatan, ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan," sambungnya.

Setelah menetapkan Ruben sebagai tersangka, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan terhadapnya.

Joko mengatakan Ruben akan dipanggil untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Namun, polisi belum memastikan tanggal pemeriksaan tersebut.

"Kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya yaitu tersangka. Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan," ucap dia.

Polisi masih melanjutkan proses penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Ruben Onsu mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka.

Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, juga mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

Minola mengatakan dirinya sedang berada di Surabaya dan meminta wartawan menghubungi Ruben secara langsung.

Selama ini, Minola diketahui menjadi kuasa hukum Ruben dalam perkara yang berkaitan dengan mantan istrinya, Sarwendah.

Namun, belum diketahui apakah Minola juga menjadi kuasa hukum Ruben dalam perkara dugaan penipuan dan atau penggelapan tersebut.

Penetapan Ruben sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam perkara yang telah dilaporkan sejak Agustus 2025.

Proses hukum selanjutnya masih menunggu pemeriksaan Ruben dan pendalaman penyidik terhadap perkara tersebut.* (cn/ad)

BALIKPAPAN — Ketika sebagian besar masyarakat Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan pekerja migas tetap berada di tempat kerja.

Mereka memastikan produksi minyak dan gas bumi berjalan tanpa henti untuk menjaga pasokan energi nasional.

Baca Juga:

• Bener Meriah Siapkan Rp28,28 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur Rusak akibat Bencana

Mereka bekerja di fasilitas hulu migas yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, hingga Jakarta.

Upacara bendera juga digelar di sejumlah fasilitas operasi hulu migas PHI, baik di wilayah darat maupun lepas pantai, pada Senin lalu.

Bagi para pekerja di fasilitas produksi yang beroperasi selama 24 jam, peringatan kemerdekaan menjadi bagian dari rutinitas sekaligus pengingat atas tanggung jawab mereka menjaga aliran energi.

Direktur Utama PHI Muharram Jaya Panguriseng mengatakan semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui pekerjaan yang dilakukan setiap hari.

"Bagi pekerja yang berlokasi di lapangan-lapangan migas di Kalimantan, semangat kemerdekaan diwujudkan dengan terus menjalankan tugas dalam kegiatan operasi yang berjalan 24 jam untuk memastikan energi terus mengalir bagi kebutuhan pembangunan dan kemajuan Indonesia," ujar Muharram.

Menurut Muharram, industri hulu migas menghadapi tantangan yang terus berkembang, baik dalam kegiatan operasional maupun bisnis.

Karena itu, kesinambungan produksi membutuhkan investasi dan pengelolaan operasi yang konsisten.

PHI, kata dia, terus memperkuat investasi untuk menjaga produksi migas sekaligus mendukung ketahanan energi Indonesia.

"Kami ingin memastikan setiap barel minyak dan setiap kaki kubik gas yang diproduksikan oleh perusahaan akan memberikan kontribusi bagi ketahanan energi Indonesia serta menghasilkan dampak berganda bagi masyarakat dan pemerintah," katanya.

Salah satu upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI digelar di atas anjungan lepas pantai PHM di Lapangan Bekapai.

Sebanyak 90 pekerja dari fungsi Production (PO), Project (PRJ), Health, Safety, Security and Environment (HSSE), serta Support Marine & Logistic (SUP) mengikuti kegiatan tersebut.

Sejumlah pekerja bahkan dipercaya menjadi petugas upacara.

Kegiatan berlangsung di fasilitas produksi yang memiliki karakteristik dan tingkat risiko berbeda dibandingkan kegiatan di darat.

Meski demikian, seluruh rangkaian upacara tetap dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan.

Manager Communication Relations & CID PHI Dony Indrawan mengatakan keterlibatan pekerja dalam peringatan kemerdekaan menunjukkan bahwa kontribusi kepada bangsa tidak selalu dilakukan melalui kegiatan seremonial.

Menurut dia, kontribusi juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan yang dilakukan secara konsisten.

Dedikasi tersebut berjalan beriringan dengan kinerja operasional PHI bersama anak perusahaan dan afiliasinya.

Pada Semester I 2026, PHI mencatat produksi minyak sebesar 59,3 ribu barel per hari.

Sementara produksi gas mencapai 621 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Capaian tersebut masing-masing mencapai 116,1 persen dan 105,4 persen dari target perusahaan untuk 2026.

"Semangat para pekerja PHI tersebut sejalan dengan dedikasi dan kinerja mereka dalam mencapai target produksi migas perusahaan serta target produksi nasional," ujar Dony.

Selain produksi, PHI juga menempatkan keselamatan kerja sebagai salah satu prioritas utama.

Hingga Semester I 2026, perusahaan mencatat 73,1 juta jam kerja selamat tanpa Number of Accident (NoA).

Adapun Total Recordable Incident Rate (TRIR) tercatat sebesar 0,03.

Bagi PHI, menjaga produksi bukan hanya berkaitan dengan pencapaian target perusahaan.

Produksi minyak dan gas dari wilayah operasi Kalimantan juga berperan dalam memenuhi kebutuhan energi dan menopang aktivitas ekonomi nasional.

Dony mengatakan para pekerja memahami pentingnya menjaga operasi tetap berjalan dengan tetap menempatkan keselamatan sebagai prioritas.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum bagi para pekerja PHI untuk kembali mengingat bahwa mengisi kemerdekaan dapat dilakukan melalui kontribusi di berbagai bidang.

Salah satunya dengan memastikan pasokan energi tetap tersedia untuk mendukung pembangunan.

"Kami percaya ketersediaan dan ketahanan energi menjadi fondasi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Untuk itulah, PHI dan seluruh pekerjanya tiada henti bekerja dan terus mencari peluang untuk menemukan dan mengembangkan sumber daya energi yang ada di wilayah Kalimantan di mana kami beroperasi," pungkas Dony.

PHI merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina yang mengelola kegiatan operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan, meliputi Zona 8, Zona 9, dan Zona 10.

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, PHI bersama anak perusahaan dan afiliasinya bekerja sama dengan SKK Migas.

Operasional perusahaan juga mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Pada 2025, PHI mencatat produksi minyak sebesar 58 ribu barel per hari (MBOPD) dan gas sebesar 630 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Dengan wilayah operasi yang tersebar di Kalimantan, PHI terus mengembangkan sumber daya migas dengan mengutamakan aspek keamanan, efisiensi, keandalan, kepatuhan, dan lingkungan.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi migas nasional sekaligus mewujudkan semangat #EnergiKalimantanUntukIndonesia.* (ad)

BENER MERIAH — Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, menuntaskan persiapan paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang dibiayai bantuan pemerintah antardaerah dan dana otonomi khusus.

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp28,28 miliar.

Baca Juga:

• Tahun Depan, Bobby Nasution Kucurkan Rp50 Miliar untuk Pelaku UMKM Sumut

Dari total anggaran itu, Rp27 miliar berasal dari bantuan keuangan antardaerah.

Rinciannya, Rp25 miliar dari Pemerintah Kota Pematangsiantar, Rp1 miliar dari Pemerintah Kota Sawahlunto, dan Rp1 miliar dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga menerima dana otonomi khusus dari Pemerintah Aceh sebesar Rp1,28 miliar.

Dana tersebut akan diarahkan untuk memperbaiki ruas jalan yang terdampak bencana.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah, Alpahmi, mengatakan seluruh paket pekerjaan telah selesai disiapkan. Pemerintah daerah kini bersiap memasuki proses lelang.

"Kami sedang melaksanakan persiapan proses lelang, di mana (Detail Engineering Design) DED. Semua paket pekerjaan sudah selesai 100%, hanya realisasi keuangannya belum kita tarik menunggu syarat-syarat yang harus dikerjakan oleh konsultan perencana," kata Alpahmi dalam rapat monitoring dan evaluasi di Pendopo Kabupaten Bener Meriah, Selasa (18/8/2026).

Menurut Alpahmi, pemerintah daerah menargetkan penyerapan anggaran bantuan tersebut dapat dipacu sebelum akhir Desember 2026.

Untuk pekerjaan jalan, Pemkab Bener Meriah optimistis target dapat dicapai karena total ruas yang rusak dan menjadi prioritas perbaikan hanya sekitar satu kilometer.

Namun, kondisi berbeda terjadi pada infrastruktur jembatan.

Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sebanyak 137 jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bener Meriah mengalami kerusakan.

Jumlah tersebut membuat penanganannya membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang lebih besar.

"Sebab ada 137 jembatan kewenangan kabupaten yang rusak. Kalau jalan kami optimistis bisa selesai cepat sebelum Desember, karena yang rusak cuma 1 kilometer. Tapi kalau jembatan kami enggak yakin selesai semua," kata Alpahmi.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta Pemkab Bener Meriah tidak berhenti pada tahap persiapan perencanaan.

Menurut dia, paket pekerjaan yang telah disiapkan harus segera dilanjutkan ke tahap kontrak, realisasi anggaran, dan pekerjaan fisik.

Imran mengatakan tingkat realisasi bantuan juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat ketika mengevaluasi kebutuhan anggaran daerah pada tahap berikutnya.

"Kenapa saya kejar TKD dan (Bantuan Keuangan Khusus) BKK. Karena nanti yang belum kontrak dan belum terealisasi itu kumpul datanya di Kementerian Keuangan. Itu akan menjadi dasar kalau pemda mengajukan anggaran lagi. Bagaimana coba sudah dikasih saja realisasi masih 0," kata Imran.

Pemkab Bener Meriah kini harus mempercepat proses administrasi dan pemenuhan persyaratan sebelum paket pekerjaan masuk tahap lelang.

Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran tersebut dapat segera diwujudkan menjadi pekerjaan fisik, terutama untuk memulihkan infrastruktur dasar yang terdampak bencana.

Dengan percepatan tersebut, perbaikan infrastruktur di Bener Meriah diharapkan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat, tetapi juga mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan bantuan permodalan senilai Rp50 miliar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2027.

Anggaran itu ditujukan untuk memperkuat usaha sekaligus mendorong pertumbuhan wirausaha baru di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Sinkhole Membesar, Pemkab Aceh Tengah Targetkan Relokasi Warga Pondok Balik Akhir Desember 2026

Acara itu turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian, Rektor USU Muryanto Amin, serta ratusan pelaku UMKM dan mahasiswa.

Kegiatan tersebut mengusung tema "Berani Mulai, Bertumbuh, dan Siap Berdampak".

Bobby mengatakan Sumatera Utara memiliki sekitar 1,4 juta unit UMKM.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Sumut, rasio kewirausahaan di provinsi itu mencapai 4,1 persen.

Sebanyak 98,9 persen di antaranya merupakan usaha mikro dan kecil.

Menurut Bobby Nasution, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah untuk mendorong masyarakat masuk ke dunia usaha.

Ia menyebut jumlah angkatan kerja Sumut mencapai lebih dari 8 juta orang.

"Angkatan kerja kita sebesar 8 juta lebih (data BPS Sumut 8,16 juta orang), dan dari jumlah itu sekitar 5% belum masuk dunia kerja atau usaha. Dan ini PR (pekerjaan rumah) kami. Makanya dengan program peningkatan dan pengembangan UMKM ini, berbagai pihak turut serta mendorong upaya menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, tentu kami sangat berterima kasih. Karena upaya ini memang butuh kolaborasi bersama," katanya.

Bobby Nasution mengatakan sektor kuliner dan pariwisata menjadi dua kekuatan utama Sumatera Utara.

Kedua sektor tersebut dinilai memiliki ruang besar untuk dikembangkan melalui UMKM.

Namun, persoalan permodalan masih menjadi salah satu kendala yang banyak dihadapi pelaku usaha.

"Kalau kuliner kita memang hanya dua pilihan, enak atau enak kali. Namun memang dalam perkembangannya, sebagian besar tuntutannya adalah permodalan. Makanya seperti Bank Sumut, kami sudah salurkan bantuan usaha dengan bunga sangat ringan. Termasuk tahun depan rencananya kita akan kucurkan Rp50 miliar bantuan usaha untuk UMKM," jelasnya, yang disambut senyum dan tepuk tangan ratusan pelaku UMKM.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendorong agar dukungan terhadap UMKM tidak berhenti pada pemberian modal.

Bobby Nasution mengatakan pelaku usaha membutuhkan pendampingan agar mampu mengelola bisnis secara berkelanjutan.

Bentuknya antara lain pelatihan manajemen, konsultasi bisnis, fasilitasi pembiayaan, hingga promosi produk.

Dengan pendampingan tersebut, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan skala usahanya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat sektor UMKM.

Menurut Maman, pemerintah pusat juga tengah menjalankan Program Kesejahteraan Rakyat (Prokesra) Produktif.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui pelatihan dan akses pembiayaan.

"Jadi program ini memberikan pelatihan hingga membantu akses pembiayaan bagi masyarakat. Dan yang terpenting adalah bagaimana pelaku UMKM bisa memanajemen keuangannya dengan baik. Modal usaha tidak bisa dipakai ke tempat lain, harus fokus. Tetapi yang bisa itu adalah margin-nya atau keuntungan yang kita kategorikan sebagai gaji. Memang kesannya kurang cocok dari segi pendekatan sosial. Tetapi kalau kita berpandangan ke depan untuk kesejahteraan, memang harus serius pengelolaannya," sebutnya.

Maman menilai pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan usaha.

Modal yang diberikan harus digunakan untuk kebutuhan bisnis, sedangkan keuntungan dapat menjadi pendapatan bagi pemilik usaha.

Ia berharap USU dan berbagai pemangku kepentingan ikut memperkuat kapasitas pelaku UMKM.

Dengan begitu, semakin banyak usaha mikro dan kecil yang dapat berkembang dan naik kelas.

Program bantuan permodalan Rp50 miliar yang disiapkan Pemprov Sumut pada tahun depan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan.

Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kewirausahaan dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.* (ad)

ACEH TENGAH - Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat persiapan relokasi warga Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, yang tinggal di sekitar lubang amblasan tanah atau sinkhole.

Relokasi dilakukan karena lubang tersebut terus membesar dan mulai menggerus lahan permukiman warga.

Baca Juga:

• Rico Waas Perkuat Kolaborasi dengan USU, Riset Akademik Didorong Berdampak ke Masyarakat

Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan mengatakan kondisi sinkhole semakin mengkhawatirkan.

Sejumlah rumah warga mulai terancam, sehingga masyarakat tidak lagi merasa aman untuk tinggal di kawasan tersebut.

"Masyarakat hari ini sudah tidak berani lagi tinggal di situ. Ini kan termasuk bagian daripada kebencanaan," kata Muchsin saat ditemui di Pendopo Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (19/8/2026).

Pemkab Aceh Tengah kini berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menentukan langkah penanganan kawasan terdampak.

Persiapan relokasi antara lain mencakup penggantian lahan dan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga yang harus meninggalkan rumahnya.

Calon lokasi relokasi berada sekitar satu kilometer dari Desa Ketol, di kawasan yang berada dekat perbatasan Kabupaten Bener Meriah.

Pemerintah daerah juga telah membantu menyediakan jalan alternatif untuk menjaga akses dan mobilitas masyarakat selama penanganan sinkhole berlangsung.

"Alhamdulillah hari ini sudah ada penanganan khusus dari Kementerian PU itu tentunya nanti masalah ganti lahan atau pembangunan huntap atau segala macam itu nanti bagian daripada tugas kita bersama-sama. Tapi setidaknya kami juga pemerintah daerah sudah membantu jalan alternatif untuk masyarakat," kata Muchsin.

Tim teknis Kementerian PU telah turun ke lokasi untuk mengkaji kondisi kawasan terdampak sekaligus menilai rencana lokasi relokasi.

Kajian ini diperlukan agar pembangunan hunian baru benar-benar dilakukan di wilayah yang aman bagi warga.

"Saat ini sedang ada penanganan secara teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum di sana, mereka sedang turun. Mudah-mudahan semuanya akan selesai," kata Muchsin.

Penanganan sinkhole di Pondok Balik dan rencana relokasi warga menjadi bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh Tengah.

Proses penanganan tersebut juga menjadi perhatian Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian.

"Insyaallah kami dengan bersama jajaran pemerintah daerah sedang berusaha maksimal untuk rehabilitasi dari rekonstruksi. Ini tentunya mengikuti dengan arahan dari Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Republik Indonesia," pungkas Muchsin.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendorong pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan dan hasil riset.

Salah satu langkahnya dilakukan melalui penguatan kolaborasi dengan Universitas Sumatera Utara (USU).

Baca Juga:

• UMKM Medan Berpeluang Tembus Pasar Global, Dekranasda Gandeng Uniqlo untuk Kurasi Produk Lokal

Dies Natalis ke-74 USU mengusung tema "Listening to Science for Global Impact".

Tema tersebut menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan penelitian untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global.

Rico Waas mengapresiasi komitmen USU dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut dia, penguatan fasilitas, pemanfaatan teknologi, serta penyediaan ruang inkubasi bisnis dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja maupun usaha.

"Banyak sekali fasilitas dan penguatan yang dibangun untuk mahasiswa. Mereka bisa belajar secara kreatif dengan teknologi mutakhir, bahkan dipersiapkan tempat inkubasi bisnis untuk masa depan," ungkap Rico Waas.

Sebagai salah satu perguruan tinggi besar di luar Pulau Jawa, USU dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan Kota Medan.

Rico mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan akademisi penting agar hasil penelitian tidak berhenti di lingkungan kampus.

Riset diharapkan dapat diterapkan menjadi solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut dia, salah satu bentuk penerapan hasil riset USU dapat dilihat dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kota Medan.

"Salah satu penerapan hasil riset USU pada pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kota Medan, dan pengembangan UMKM melalui program inkubator bisnis kampus," pungkas Rico Waas.

Rico berharap sinergi antara Pemko Medan dan USU dapat terus diperluas.

Baca Juga:

• Polda Aceh dan Pesantren Oemar Diyan Perkuat Sinergi, Dorong Literasi dan Pembinaan Karakter Santri

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Rektor USU Muryanto Amin mengatakan kampus tersebut memiliki target untuk berkembang menjadi kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mengintegrasikan perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat.

Menurut Muryanto, posisi USU di kawasan Kota Medan dapat menjadi modal untuk mengembangkan ekosistem ekonomi baru berbasis pengetahuan dan inovasi.

"Kampus USU harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, karena berada di kawasan business district di kota Medan," ujar Muryanto.

Sidang Terbuka Dies Natalis ke-74 USU tersebut turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) USU, Jenderal Pol. (Purn) Agus Andrianto, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang memberikan orasi ilmiah.

Kolaborasi antara Pemko Medan dan USU diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun kota dengan memanfaatkan kekuatan akademik, riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.* (ad)

MEDAN — Produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Medan mendapat peluang untuk memperluas pasar setelah Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, menggandeng tim Uniqlo untuk melakukan kurasi produk lokal.

Kurasi berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Kamis, 20 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Setahun Lebih Laporan Dugaan Intimidasi Jurnalis Mandek, Deddy Irawan Gugat Polrestabes Medan Lewat Praperadilan

Airin bersama perwakilan Uniqlo meninjau langsung berbagai produk yang dihasilkan pelaku UMKM Medan.

Produk yang dikurasi antara lain makanan, aksesori, kain ulos, parfum, diffuser, pengharum mobil dan ruangan, cerutu, minyak Karo, minyak kemiri, sabun handmade, tas, tudung saji, hingga kerajinan berbahan eco print.

Proses kurasi tidak hanya melihat kualitas produk.

Kemasan, kerapian, keunikan, variasi, serta potensi produk dalam memperkenalkan identitas khas Kota Medan turut menjadi perhatian.

Airin mengatakan kehadiran perwakilan Uniqlo dalam proses kurasi bertujuan agar potensi UMKM Medan dapat dilihat secara langsung.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pemilihan produk untuk showcase, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis dan memperluas pasar.

"Karena kurasinya UMKM, jadi saya ajak lokasinya langsung di Mustika Deli supaya Pak Christopher sama Bu Rika sekalian lihat-lihat UMKM kita yang lainnya," ujar Airin.

Airin dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho Gunawan Siregar.

Menurut Airin, produk UMKM Medan harus memiliki identitas, kualitas, dan keunikan yang kuat.

Pelaku usaha juga perlu terus melakukan inovasi, memperbaiki kemasan, serta menciptakan varian produk yang menarik.

Upaya tersebut dinilai penting agar produk lokal mampu bersaing dengan produk dari berbagai daerah sekaligus mudah dikenali konsumen.

"Kita ingin produk UMKM Kota Medan punya identitas, punya kualitas, dan punya keunikan. Ketika orang melihat atau menggunakan produk tersebut, mereka bisa langsung mengenal bahwa ini adalah produk khas Kota Medan," jelas Airin.

Sementara itu, perwakilan Uniqlo, Christopher Mogot, mengapresiasi keberadaan Mustika Deli yang dinilainya memiliki konsep berbeda.

Menurut Christopher, lokasi tersebut berpotensi berkembang menjadi salah satu pusat oleh-oleh khas Kota Medan.

Ia juga menilai produk yang ditampilkan cukup beragam, mulai dari aksesori, kain, makanan ringan hingga produk minyak Karo.

"Bagus banget. Aku yakin ini ke depannya bisa menjadi tempat oleh-oleh khas di Kota Medan. Produk-produknya juga pilihannya bagus-bagus. Aku senang juga, rapi banget, clean," kata Christopher.

Dalam proses kurasi, Christopher mengatakan terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian.

Selain kerapian dan variasi produk, kemampuan pelaku UMKM memanfaatkan media sosial juga menjadi salah satu pertimbangan.

Menurut dia, produk berkualitas perlu didukung strategi pemasaran digital agar mampu menjangkau konsumen yang lebih luas.

"Yang pasti kita lihat dari yang pertama itu kerapian produknya. Kedua, variasinya. Ketiga, salah satu yang paling utama adalah Instagram-nya rapi atau tidak. Kita juga ingin mendorong UMKM untuk melek digital marketing," jelasnya.

Christopher berharap UMKM Kota Medan dapat semakin berkembang, meningkatkan pendapatan, dan membuka akses pasar yang lebih luas.

Ia bahkan berharap produk lokal Medan dapat menjadi oleh-oleh bagi wisatawan mancanegara hingga memiliki peluang untuk masuk pasar ekspor.

"Harapannya pastinya naik kelas, cuan selalu, selalu cuan. Semoga ke depannya menjadi ajang untuk membuka kesempatan baru, mungkin bisa dijadikan oleh-oleh khas untuk foreigner, turis, atau lebih baik lagi ekspor," pungkasnya.

Salah satu pelaku UMKM aksesori, Dina, mengaku sempat merasa gugup ketika mengetahui produknya akan menjalani kurasi oleh pihak Uniqlo.

Ia berharap produk aksesori yang dibuatnya, termasuk bros, dapat memenuhi standar dan terpilih untuk ditampilkan dalam showcase.

"Awalnya dikabarin dari pihak Dekranas Kota Medan memang deg-degan, karena mau dikurasi dari Uniqlo sendiri. Saya merasa sudah cukup belum kerapiannya dan sudah enak atau cantik belum dilihat dari produk yang saya buat. Semoga produk yang saya buat bisa masuk ke showcase Uniqlo," ungkapnya.

Kolaborasi Dekranasda Kota Medan dan Uniqlo tersebut menjadi salah satu upaya membuka akses pasar baru bagi pelaku UMKM.

Selain memperkenalkan produk lokal, proses kurasi juga mendorong pelaku usaha memperkuat kualitas, kemasan, identitas produk, dan pemasaran digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.* (ad)

BANDA ACEH — Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Chiek Oemar Diyan di ruang kerjanya, Mapolda Aceh, Kamis, 20 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan dan membangun sinergi antara kepolisian dan lembaga pendidikan Islam di Aceh.

Baca Juga:

• Setahun Lebih Laporan Dugaan Intimidasi Jurnalis Mandek, Deddy Irawan Gugat Polrestabes Medan Lewat Praperadilan

Dari Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Chiek Oemar Diyan hadir Ketua Yayasan Ilmiza Saa'duddin Djamal, M.BA., Sekretaris Yayasan Illiza Saa'duddin Djamal, S.E., dan Pimpinan Pesantren Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan Fakhruddin Lahmuddin, M.Pd.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan silaturahmi tersebut dilakukan untuk mempererat hubungan sekaligus membangun kerja sama antara Polda Aceh dan Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Chiek Oemar Diyan.

"Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polda Aceh dengan Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Chiek Oemar Diyan sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Aceh yang telah berdiri sejak tahun 1990," kata Joko.

Dalam pertemuan tersebut, pihak yayasan menyampaikan kondisi dan perkembangan Pesantren Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan.

Pesantren itu saat ini menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Pesantren tersebut memiliki 722 santri yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh maupun dari luar Aceh.

Menurut Joko, lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk karakter generasi muda.

Karena itu, sinergi antara kepolisian dan lembaga pendidikan dinilai dapat memberikan kontribusi positif bagi pembinaan para santri.

"Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang pembinaan karakter, literasi, penyuluhan, dan edukasi bagi para santri Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Chiek Oemar Diyan," ujarnya.

Joko mengatakan kerja sama antara kepolisian dan lembaga pendidikan dapat terus dikembangkan.

Kolaborasi tersebut diharapkan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan positif sekaligus mendukung pembentukan generasi muda yang berkarakter dan memiliki wawasan luas.

Ia menegaskan Polda Aceh terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mendukung pembinaan dan edukasi generasi muda di Aceh.

Pertemuan antara Polda Aceh dan Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Chiek Oemar Diyan ini diharapkan tidak berhenti pada silaturahmi, tetapi berlanjut dalam berbagai kegiatan pembinaan, literasi, penyuluhan, dan edukasi bagi para santri.* (ad)

MEDAN — Penanganan laporan dugaan intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik yang dialami jurnalis Deddy Irawan kembali dipersoalkan.

Laporan yang dibuat sejak 2025 itu hingga kini masih berada pada tahap penyelidikan di Polrestabes Medan.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Usulkan Alur Pelayaran Pelabuhan Diperlebar di Atas 80 Meter, Ini Alasannya

Permohonan tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak di Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan.

Kuasa hukum Deddy dari LBH Medan, Sofyan Muis Gajah, mengatakan proses penanganan laporan tersebut telah berlangsung sekitar satu tahun lima bulan.

Namun, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Sofyan, salah satu persoalan yang dipersoalkan pihaknya adalah belum adanya penetapan pihak yang diduga sebagai pelaku, meskipun sejumlah fakta dan informasi telah disampaikan kepada penyidik.

"Kita melihat sejauh ini kendala mereka itu dalam menetapkan siapa sebenarnya terduga pelakunya. Kalau dalam rangkaian-rangkaian yang telah kita ajukan, bahwa adanya dugaan tindak pidana itu sudah ada terfaktakan," katanya.

Sofyan mengatakan dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan tindakan yang dinilai menghambat kerja jurnalistik.

Ia merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

LBH Medan, kata Sofyan, sebelumnya telah memberikan masukan kepada penyidik agar sejumlah bukti yang dinilai penting segera diamankan.

Di antaranya rekaman kamera pengawas atau CCTV serta pemeriksaan terhadap saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

"Makanya kita juga sudah memberikan waktu itu solusi dan juga masukan agar mengamankan CCTV, agar juga memeriksa saksi yang kita duga itu mengetahui terang jelas adanya terduga dalam melakukan tindak pidana tersebut," ujarnya.

Sofyan mengatakan Polrestabes Medan sebelumnya telah melakukan konfrontasi antara Deddy dan pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Dalam proses konfrontasi itu, Deddy menunjuk seseorang berinisial R sebagai pihak yang diduga melakukan intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik.

Namun, R membantah tuduhan tersebut.

"Pada saat kita konfrontir pada waktu itu, klien kita, Saudara Deddy, sudah menunjuk bahwa dialah pelakunya, yang dihadirkan itu dulu, yang kita sebutkan berinisial R. Namun waktu itu si terduga pelaku menyangkal bahwa bukan dia pelakunya," jelasnya.

LBH Medan kemudian memilih menempuh jalur praperadilan untuk mempersoalkan proses penanganan laporan tersebut.

Pihaknya berharap perkara tidak berhenti pada tahap penyelidikan.

"Tuntutan kita LBH Medan untuk mengajukan praperadilan ini agar melanjutkan penyidikan ini secara serius dan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, dan melanjutkan penyidikan ini sampai ke tahap P21," katanya.

Dalam permohonan praperadilan itu, LBH Medan mencantumkan enam pihak sebagai termohon.

Mereka terdiri atas Polda Sumatera Utara, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polrestabes Medan, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kanit Ekonomi Polrestabes Medan, serta penyidik pembantu yang menangani perkara tersebut.

Deddy Irawan berharap Pengadilan Negeri Medan dapat memeriksa permohonan praperadilan tersebut secara objektif dan profesional.

"Tentu kami berharap pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif, secara profesional, dan memberikan keadilan bagi saya pribadi yang mendapatkan dugaan tindak pidana intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik waktu peliputan di 2025 tahun lalu," kata Deddy.

Kasus tersebut bermula pada Februari 2025 ketika Deddy menjalankan tugas jurnalistik untuk meliput persidangan di Pengadilan Negeri Medan.

Saat menjalankan tugas peliputan, Deddy mengaku mengalami intimidasi dan telepon selulernya dirampas ketika digunakan untuk merekam persidangan.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polrestabes Medan.

Namun, hingga permohonan praperadilan diajukan pada Agustus 2026, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.* (ad)

Hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih SH CCFA kepada bitvonline.com, di Medan, Kamis (20/08/2026).

Baca Juga:

• Langgar UU Ombudsman: DPR RI Didesak Cabut Persetujuan Nuzran Johar Sebagai Ketua, Selanjutnya Minta Maaf

Ratama yang tergabung dalam KEDAN OMBUDSMAN—sebuah organisasi jejaring Ombudsman RI Sumut—menilai, DPR sengaja mengabaikan dua pasal kunci dalam UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Pertama, pasal 11 ayat (2): jika Ketua berhalangan, maka Wakil Ketua yang menjalankan tugas. Kedua, pasal 22 ayat (3) yang lebih tegas: "apabila Ketua Ombudsman berhenti atau diberhentikan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai masa jabatan berakhir."

"UU ini dibentuk dan ditetapkan oleh DPR RI itu sendiri. Tapi dilanggar oleh DPR, institusi yang membuat undang-undang itu sendiri. Inikan sama saja pagar "makan tanaman". Ini bukan salah paham, ini pembangkangan," kata Ratama.

Ia juga mengingatkan pasal 69 ayat (1) UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang mengamanatkan 3 fungsi DPR: legislasi, anggaran, dan pengawasan. "Bagaimana mungkin lembaga legislasi melanggar UU yang mereka buat? Di mana fungsi pengawasan dan martabatnya?" sentilnya.

DITUDING BERBAU POLITIK TRANSAKSIONAL
Ratama menduga keras ada persengkongkolan dan lobby politik di balik penunjukan Nuzran Johar. "Jika ini landasannya politik transaksional, maka niscaya Ombudsman sebagai lembaga pembela hak konstitusional rakyat dan pelayanan publik, pastilah menuju fase kehancuran,"ujarnya.

Ia menunjuk bukti produk politik DPR sebelumnya juga bermasalah. Hery Susanto yang ditunjuk sebagai Ketua Ombudsman periode 2026-2031, kini ditangkap Kejagung.

Begitu juga Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman periode 2021-2026, yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi karena menerima suap. "Ini sudah berulang. Penunjukan pimpinan Ombudsman sarat kepentingan politik. Lembaga yang harusnya jadi magistrature of influence justru dijadikan bancakan politik," tegasnya.

PRABOWO BERTINDAK TEGAS
Ratama mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak melantik hasil keputusan DPR yang inkonstitusional tersebut.

"Pak Prabowo sebagai penerima mandat rakyat harus peka. Jika tidak ada ketegasan presiden, maka lagi-lagi Presiden RI menggadaikan dan menjual hak konstitusional rakyatnya sendiri demi kepentingan politik semata dan pencitraan politik," tegas Ratama.

Ia meminta presiden memerintahkan penundaan pelantikan dan mengembalikan kewenangan kepada Wakil Ketua Ombudsman sesuai amanat UU.

"Jangan sampai rakyat kehilangan satu-satunya lembaga yang bisa mereka adukan saat dizolimi birokrasi. Kalau Ombudsman mati, maka mati pula harapan rakyat atas pelayanan publik yang bersih," pungkas Ratama.

Hingga berita ini diturunkan, DPR RI belum memberikan klarifikasi resmi terkait desakan pencabutan keputusan tersebut. Publik kini menunggu apakah istana akan melawan "persekongkolan" di Senayan, atau ikut menunduk pada politik transaksional.*

BOGOR — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara.

Kegiatan yang digelar Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut berlangsung di Bogor pada 19–21 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Wali Kota Mahyaruddin Salim Beri Dukungan Langsung untuk Kontingen Tanjungbalai di Jamnas XII Cibubur

Pembahasan difokuskan pada penyelarasan data, hasil kajian dan aspek teknis sebagai dasar penyusunan dokumen penetapan alur pelayaran.

Direktur Kenavigasian Hernadi Tri Cahyanto mengatakan alur pelayaran menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin keselamatan navigasi.

Jalur tersebut menjadi lintasan utama kapal sehingga membutuhkan perencanaan dan data teknis yang akurat.

"Pelabuhan Tanjungbalai Asahan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah Sumatera Utara. Seiring meningkatnya aktivitas pelayaran, diperlukan alur pelayaran yang mampu memberikan kepastian navigasi sekaligus menjamin keselamatan pelayaran secara berkelanjutan," ujar Hernadi.

Menurut Hernadi, penetapan alur pelayaran juga memberikan kepastian kepada pengguna jasa transportasi laut mengenai jalur yang aman untuk dilalui.

Penetapan tersebut sekaligus menjadi dasar dalam penataan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran serta pengelolaan lalu lintas kapal.

"Penetapan alur pelayaran memberikan kepastian bagi pengguna jasa transportasi laut mengenai jalur yang aman untuk dilayari, sekaligus menjadi dasar dalam penataan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran serta pengelolaan lalu lintas kapal secara lebih efektif," tambahnya.

Dalam proses penyusunan dokumen penetapan alur pelayaran, Direktorat Kenavigasian bersama Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan telah melakukan sejumlah tahapan teknis.

Tahapan tersebut antara lain survei hidro-oseanografi untuk mengetahui kedalaman perairan, kondisi dasar laut, arus, pasang surut dan karakteristik perairan lainnya.

Selain itu, pemerintah melakukan penyusunan desain teknis alur sesuai kebutuhan operasional kapal, kajian risiko navigasi berbasis keselamatan pelayaran, serta penyelarasan rencana penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan F. Budi Prayitno mengatakan penetapan alur pelayaran membutuhkan dukungan aspek teknis sekaligus dasar hukum yang kuat.

"Penetapan alur pelayaran pada hakikatnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin keselamatan pelayaran. Melalui penetapan tersebut, negara memberikan kepastian mengenai ruang pelayaran yang dapat digunakan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ia mengatakan sinkronisasi teknis diperlukan untuk memastikan penetapan alur pelayaran didukung data yang akurat dan kajian yang komprehensif.

Hasil sinkronisasi tersebut selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan dokumen usulan sebelum masuk ke tahap penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sesi diskusi, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memberikan sejumlah masukan terkait rencana penetapan alur pelayaran.

Mahyaruddin meminta penataan area alur pelayaran mempertimbangkan wilayah yang selama ini digunakan nelayan tradisional untuk menangkap ikan.

Ia juga mengusulkan agar pengerukan alur pelayaran memiliki lebar lebih dari 80 meter.

Selain itu, Mahyaruddin meminta pengerukan dilakukan sepanjang kawasan Pelindo.

Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mengantisipasi pengembangan Pelabuhan Tanjungbalai Asahan pada masa mendatang.

Dengan demikian, jika Pelindo melakukan pengembangan pelabuhan, kapasitas alur pelayaran sudah lebih siap untuk mendukung aktivitas kapal.

Mahyaruddin menegaskan Pemerintah Kota Tanjungbalai mendukung kebijakan penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk mendorong investasi, inovasi, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru di daerah.

Pemko Tanjungbalai berharap penetapan alur pelayaran dapat meningkatkan daya saing sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.

Mahyaruddin juga berharap keberadaan alur pelayaran yang jelas dan aman dapat memberikan dampak terhadap sektor perikanan.

Ia menilai peningkatan akses pelayaran dapat mendorong produktivitas perikanan, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk hilirisasi sektor tersebut.

Harapan itu sejalan dengan arah pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai 2025–2029.

Harapannya dengan penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan meningkatkan produktivitas perikanan dan nilai tambah perikanan serta peningkatan infrastruktur yang mendukung hilirisasi perikanan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029, pungkas Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Dengan adanya sinkronisasi tersebut, Kementerian Perhubungan berharap proses penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan dapat segera diselesaikan.

Penetapan alur diharapkan meningkatkan keselamatan pelayaran, memperlancar distribusi logistik, sekaligus memperkuat konektivitas maritim di Sumatera Utara.* (ad)

JAKARTA — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memberikan dukungan langsung kepada kontingen Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai yang mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.

Mahyaruddin yang juga menjabat sebagai Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Tanjungbalai datang bersama Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai Hamdani.

Baca Juga:

• Wawalkot Tanjungbalai Dorong PPSI Cetak Atlet Pencak Silat Berprestasi hingga Tingkat Nasional

Di hadapan para peserta, Mahyaruddin berkomunikasi langsung dan menanyakan kondisi para anggota kontingen.

Ia juga memberikan motivasi agar peserta tetap menjaga semangat selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jamnas XII.

Mahyaruddin mengingatkan pentingnya disiplin, kekompakan, kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kepramukaan.

"Kunjungan ini adalah bentuk perhatian kami. Saya ingin memastikan anak-anak kita tetap semangat dan sehat. Jaga kekompakan, tunjukkan karakter Pramuka sejati," ujar Mahyaruddin.

Mahyaruddin berharap kontingen Tanjungbalai tidak hanya berorientasi pada prestasi selama mengikuti Jamnas XII.

Para peserta juga diminta mampu menunjukkan sikap dan karakter positif sebagai perwakilan daerah.

Menurut dia, peserta Jamnas membawa nama Kota Tanjungbalai ketika berinteraksi dengan kontingen dari berbagai daerah di Indonesia.

Karena itu, sikap disiplin, kebersamaan dan semangat menjadi bagian penting yang harus dijaga.

Ia berharap para peserta dapat menjadi duta daerah yang membanggakan dan mampu menunjukkan semangat kebersamaan selama kegiatan berlangsung.

Jamnas XII juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk memperoleh pengalaman baru serta memperluas persahabatan dengan anggota Pramuka dari berbagai daerah di Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan tumbuh menjadi generasi muda yang tangguh, mandiri dan berkarakter.

Pengalaman yang diperoleh selama Jamnas juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi mereka untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Kota Tanjungbalai.* (ad)

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat diajukan kasasi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih mempelajari aturan tersebut.

Baca Juga:

• Kepala Inspektorat Banda Aceh dan Pria 22 Tahun Dijerat Pasal Pelecehan Seksual

"Kami sedang pelajari dulu," kata Anang kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Anang tidak menjelaskan lebih lanjut sikap Kejagung terhadap SEMA tersebut.

Ia menegaskan lembaganya masih mempelajari ketentuan yang diterbitkan MA.

Ketua MA Sunarto sebelumnya menjelaskan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan upaya hukum perkara pidana.

Dalam aturan tersebut, MA menegaskan putusan bebas tidak dapat diajukan melalui banding maupun kasasi.

"SEMA Nomor 4 Tahun 2026. SEMA ini memberikan pedoman tegas terkait upaya hukum dalam perkara pidana. Pertama, terhadap putusan bebas. Upaya hukum banding maupun kasasi secara mutlak tidak diperbolehkan," ujar Sunarto dalam peringatan HUT ke-81 MA yang disiarkan melalui kanal YouTube MA, Kamis (20/8).

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari perubahan mekanisme upaya hukum pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Larangan mengajukan kasasi terhadap putusan bebas juga tercantum dalam Pasal 299 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Pasal tersebut pada ayat (1) mengatur bahwa terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada MA terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain MA.

Namun, ketentuan tersebut memiliki sejumlah pengecualian.

Dalam Pasal 299 ayat (2), permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap:

- Putusan bebas;
- Putusan berupa pemaafan Hakim;
- Putusan berupa tindakan;
- Putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun atau pidana denda kategori V;
- Putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.

Dengan aturan tersebut, putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama tidak lagi dapat dibawa ke tahap kasasi.

SEMA Nomor 4 Tahun 2026 kemudian menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut.

Sementara itu, Kejagung masih mempelajari aturan baru MA sebelum menentukan langkah selanjutnya.* (d/ad)

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Kamis, 20 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB.

Sejumlah gempa susulan masih dirasakan masyarakat, termasuk yang berkekuatan cukup besar.

Baca Juga:

• BEM USU Gelar Aksi di Lapangan Merdeka, Kritik MBG hingga Kebijakan Pemerintah: Apakah Kita Sudah Benar-Benar Merdeka?

"Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, itu pada pukul 16.00 WIB, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752," kata Berton dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB, Kamis (20/8/2026).

Menurut dia, salah satu gempa susulan cukup kuat dirasakan pada Kamis pagi. Gempa tersebut tercatat berkekuatan magnitudo 5,7.

"Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitudo," sambungnya.

BNPB mengimbau masyarakat di wilayah terdampak tetap waspada dan siaga karena gempa susulan masih terjadi.

Warga juga diminta memastikan kondisi bangunan sebelum kembali masuk ke dalam rumah atau bangunan lainnya.

"Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut," jelas Berton.

BNPB juga memperbarui data kerusakan akibat gempa. Hingga Kamis, sebanyak 36.163 unit rumah tercatat mengalami kerusakan.

"Rumah yang rusak menurut data kami, kami perbaharui data-data kami ini menjadi 36.163 unit. Bertambah di catatan kami karena pendataan yang semakin akurat ada 7.187 unit," ujarnya.

Jumlah korban meninggal akibat gempa NTT juga bertambah. BNPB mencatat 75 orang meninggal dunia hingga Kamis pukul 16.00 WIB.

"Hingga pukul 16.00 WIB pada hari ini, 20 Agustus 2026, kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban gempa bumi ini, hingga saat ini mencapai 75 jiwa," ujar Berton.

Empat korban tambahan berasal dari tiga kabupaten.

Dua korban tercatat di Kabupaten Sikka, satu korban di Kabupaten Manggarai, dan satu korban lainnya di Kabupaten Nagekeo.

"Kami sekali lagi menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya teruntuk untuk keluarga, handai taulan, tetangga, dan seluruh kenalan serta seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Selain korban meninggal, jumlah warga yang terluka juga bertambah menjadi 907 orang.

Sebelumnya, BNPB mencatat 898 orang mengalami luka-luka.

"Korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa, untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan sembilan jiwa yaitu berasal dari Kabupaten Ngada," jelasnya.

Jumlah warga yang mengungsi juga meningkat karena gempa susulan masih berlangsung.

BNPB mencatat sebanyak 92.735 jiwa saat ini berada di lokasi pengungsian.

"Saat ini kami mencatat ada 92.735 jiwa yang semula ada 59.647 jiwa, sehingga di catatan kami bertambah 33.088 jiwa dengan rincian yang paling banyak berasal dari Kabupaten Nagekeo 21.883 jiwa bertambah, di Kabupaten Manggarai bertambah 9.649 jiwa, Kabupaten Manggarai Barat bertambah 1.556 jiwa," tuturnya.

BNPB terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Per 20 Agustus, bantuan logistik yang dikirim mencapai 102 ton pada hari tersebut.

"Kami menyampaikan bahwa per tanggal 19 Agustus 2026, logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP, sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton," tuturnya.

Dampak gempa juga dirasakan sektor pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 923 satuan pendidikan di NTT menerapkan pembelajaran dari rumah.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan selain belajar dari rumah, sebanyak 171 sekolah menerapkan pembelajaran daring, 35 sekolah menggunakan kelas darurat, dan 30 sekolah masih menjalankan pembelajaran tatap muka.

"Dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat, dan 30 sekolah masih tatap muka," kata Atip dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB, Kamis (20/8/2026).

Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan berupa 4.500 bingkisan anak, paket sembako, 810 school kit, dan 400 family kit.

Pemerintah juga menyiapkan 100 ruang kelas darurat dalam bentuk tenda.

Ruang kelas tersebut ditujukan terutama bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat dan ditargetkan mulai digunakan pada pekan depan.

"Penyiapan ruang kelas darurat bertahap untuk sekolah yang rusak berat. Saat ini kami sedang mendistribusikan 100 tenda ruang kelas yang diharapkan bisa mulai digunakan minggu depan untuk belajar anak," jelas Atip.

Kemendikdasmen telah menerbitkan panduan pembelajaran dalam situasi darurat.

Panduan tersebut memberikan fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan materi yang disampaikan kepada siswa.

"Kami juga mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat," ujarnya.* (d/ad)

BOGOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa KPK melakukan operasi senyap dan mengamankan sejumlah orang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

• BEM USU Gelar Aksi di Lapangan Merdeka, Kritik MBG hingga Kebijakan Pemerintah: Apakah Kita Sudah Benar-Benar Merdeka?

Namun, KPK memastikan kegiatan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor tersebut bukan OTT.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi mengenai adanya OTT di Kabupaten Bogor tidak benar.

"Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat, terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi, bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Budi melalui keterangan tertulis, Kamis (20/8).

Meski membantah adanya OTT, Budi membenarkan bahwa tim KPK memang sedang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Bogor.

Menurut dia, kegiatan tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak.

Pemeriksaan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan yang diterima KPK dari masyarakat.

"Adapun kegiatan lain oleh KPK di wilayah tersebut, benar ada, namun untuk saat ini secara detail kami belum dapat sampaikan," ucap Budi.

Budi mengatakan KPK akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila waktunya sudah tepat.

"Pada waktunya kami tentu akan sampaikan kepada publik secara transparan," lanjutnya.

Sebelum klarifikasi KPK, muncul informasi bahwa lembaga antirasuah tersebut melakukan operasi penangkapan di wilayah Kabupaten Bogor.

Salah satu sumber internal KPK menyebut ada enam orang yang dibawa dalam kegiatan tersebut.

Sumber itu juga menyebut salah satu pejabat yang diamankan merupakan kepala dinas.

"Ada 6 orang yang dibawa, kepala dinas," ujar sumber di internal KPK melalui sambungan tertulis, Kamis (20/8).

Sumber tersebut juga menyebut KPK masih melakukan pengembangan untuk mencari kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Namun, informasi mengenai OTT itu kemudian dibantah secara resmi oleh KPK.

Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto mengenai informasi yang menyebut adanya pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang diamankan KPK.

Namun, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, KPK menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Bogor bukan operasi tangkap tangan.

Lembaga antirasuah itu menyatakan kegiatan tersebut merupakan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak sebagai tindak lanjut laporan masyarakat.

KPK belum menjelaskan secara rinci perkara yang sedang ditangani maupun identitas pihak-pihak yang dimintai keterangan.* (cn/ad)

BANDA ACEH — Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 58 tahun, dan seorang pria berinisial AM, 22 tahun, dijerat dengan Pasal 46 Qanun Jinayat setelah keduanya ditangkap polisi syariah di ruang kerja FD.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh, M Rizal, mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Baca Juga:

• Modus Top Up DANA, Pria Ini Tipu 8 Konter di Banda Aceh: Uang Hasil Kejahatan Dipakai untuk Judol dan Sabu

Rizal mengatakan proses penyidikan terhadap FD dan AM masih berlangsung.

Penyidik Satpol PP-WH Banda Aceh kini melakukan pemberkasan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Menurut dia, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan kepada kejaksaan.

"SPDP sudah kita kirimkan kejaksaan, kawan-kawan penyidik sedang bekerja. Kami bersama dengan penyidik provinsi. Untuk menjamin independensi pemeriksaan ini, maka kami menggandeng penyidik provinsi bersama-sama untuk melakukan pemberkasan dan lain-lain," jelasnya.

Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual.

Ketentuan tersebut memuat sejumlah pilihan hukuman bagi pelaku yang dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan putusan pengadilan.

Kasus tersebut bermula pada Rabu sore, 12 Agustus 2026.

Saat itu, polisi syariah mendapat laporan mengenai seorang pria yang tidak dikenal masuk ke Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah jam kerja berakhir.

Menindaklanjuti laporan tersebut, satu regu polisi syariah kemudian mendatangi kantor Inspektorat.

Petugas menemukan FD dan AM berada di ruang kerja FD.

"Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran Qanun Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," kata Rizal kepada wartawan.

Keduanya kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP-WH Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.

Dari pemeriksaan dan bukti awal yang diperoleh, polisi syariah menyatakan perkara tersebut telah memenuhi dasar untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.

FD dan AM kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan.

"Keduanya dilakukan penahanan selama 20 hari ke depannya guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Rizal mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk melengkapi administrasi dan alat bukti yang diperlukan dalam proses hukum.

Penyidikan juga dilakukan bersama penyidik tingkat provinsi.

Langkah tersebut, kata Rizal, dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan secara independen.

Perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan.

Status hukum FD dan AM selanjutnya akan ditentukan berdasarkan proses hukum yang berjalan serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (d/ad)

MEDAN — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Lapangan Merdeka, Jalan Balai Kota, Kecamatan Medan Barat, Kamis, 20 Agustus 2026.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentuk lingkaran besar dan duduk di tengah jalan. Mereka menyampaikan sejumlah orasi sambil membakar ban.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Masih Cari Pejabat untuk 5 Jabatan Kosong, Bukan Lewat Lelang

"81 tahun kita merdeka, 81 tahun luka kita rayakan. Pertanyaannya apakah kita sudah benar-benar merdeka? Memang tidak banyak kita hadir di sini, tapi suara kecil ini akan terus bertumbuh melawan rezim biasa itu," ujar Satrio.

Dalam orasinya, Satrio menyinggung kondisi masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang masih menghadapi dampak bencana.

Menurut dia, sebagian masyarakat di wilayah tersebut masih berjuang memulihkan kondisi kehidupan dan perekonomian setelah dilanda bencana.

"Tapi nyatanya pemerintah malah menggelontorkan dana ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Artinya apa, rakyat Indonesia bukan prioritas pemerintah. Ini harus kita lawan," katanya.

Kritik mahasiswa kemudian diarahkan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai program pemerintah tersebut perlu mendapat pengawasan lebih ketat.

Mahasiswa lain yang menyampaikan orasi juga menyinggung persoalan dugaan korupsi yang berkaitan dengan program MBG.

"Buktinya sudah ada, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang lama ditangkap kasus korupsi. Dana pendidikan dikurangi sampai 20%, padahal pendidikan sangat penting bagi masyarakat. Untuk itu, kita butuh perubahan itu dan kita menjadi agennya. Kita yang mengubah itu semua, bukan orang lain," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari kritik terhadap arah kebijakan pemerintah.

Mereka mendorong agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk pemulihan pascabencana dan sektor pendidikan.

Aksi mahasiswa berlangsung dengan pengamanan dari kepolisian.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah personel polisi berjaga di sekitar Lapangan Merdeka.

Arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi juga mengalami pengalihan.

Sejumlah ruas jalan bahkan ditutup sementara selama demonstrasi berlangsung.

Aksi BEM USU tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa mengenai kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, serta kebijakan pemerintah.

Mahasiswa menyatakan akan terus menyuarakan kritik dan mendorong perubahan melalui aksi-aksi mereka.* (mi/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih memiliki lima jabatan yang belum terisi.

Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumut Chusnul Fanany Sitorus mengatakan pengisian jabatan tersebut saat ini masih dalam proses pencarian talenta.

Baca Juga:

• Dies Natalis ke-74, USU Diminta Perkuat Riset dan Kolaborasi untuk Pembangunan Sumut

Meski belum memiliki pejabat definitif, Chusnul mengatakan kelima jabatan tersebut telah diisi oleh pelaksana tugas.

"Masih ada lima jabatan kosong di Pemprov Sumut. Saat ini kita masih dalam proses pencarian," jelasnya, Kamis (20/8/2026).

Chusnul menjelaskan, pengisian lima jabatan tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme pelelangan jabatan.

Pemprov Sumut memilih menggunakan sistem manajemen talenta untuk mencari kandidat yang dinilai sesuai.

"Bukan pelelangan ya tapi kita seleksi melalui manajemen taleta. Karena ini juga diperbolehkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ucapnya.

Menurut Chusnul, manajemen talenta menjadi salah satu mekanisme yang akan diperkuat Pemprov Sumut, terutama setelah memasuki enam bulan perjalanan pemerintahan dan aparatur sipil negara (ASN) pada 2026.

"Jadi kita menggunakan sistem pencarian manajemen talenta. Apalagi ini dalam rangka 6 bulan kita akan mengadakan penguatan manajemen talenta," tuturnya.

Sistem tersebut digunakan untuk menemukan ASN yang dianggap memiliki kompetensi dan memenuhi kebutuhan organisasi.

Dengan begitu, pengisian jabatan tidak semata-mata didasarkan pada proses pelelangan, tetapi juga mempertimbangkan potensi dan rekam jejak talenta yang tersedia.

Kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan Pemprov Sumut terjadi di tengah berbagai perubahan susunan organisasi perangkat daerah (OPD) selama kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Perombakan jajaran OPD dilakukan dalam beberapa kesempatan.

Perubahan tersebut tidak hanya berupa rotasi pejabat, tetapi juga terjadi karena sejumlah kepala dinas mengundurkan diri dengan berbagai alasan.

Ada pula pejabat yang diberhentikan karena tersangkut persoalan hukum.

Salah satunya adalah Topan Obaja Ginting, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumut.

Ia diberhentikan setelah terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di sisi lain, sejumlah kepala dinas juga memilih mengundurkan diri.

Mereka antara lain berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pertanian dan Perikanan.

Alasan pengunduran diri tersebut beragam, mulai dari pensiun dini, ingin fokus pada keluarga, hingga alasan kesehatan.

Dengan masih kosongnya lima jabatan tersebut, Pemprov Sumut kini mempersiapkan proses pencarian melalui manajemen talenta.

Pemerintah provinsi berharap mekanisme itu dapat menghasilkan pejabat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal.* (tm/ad)

MEDAN — Kepala Seksi Operasi dan Latihan (Kasiopslat) Wing Udara 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kepulauan Riau, Mayor Laut Faisal Mulia, divonis 10 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer dalam perkara narkotika jenis sabu.

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Ajukan Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara ke DPR, Ini Alasannya

Ketua Majelis Hakim, Kolonel Sarifudin Tarigan, menjatuhkan pidana pokok berupa penjara selama 10 tahun.

Selain itu, terdakwa juga dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Memidana terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 10 tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas militer," kata Ketua Majelis Hakim Kolonel Sarifudin Tarigan, Kamis (20/8/2026).

Majelis hakim menjerat Mayor Laut Faisal dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 126 KUHPM.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai penggunaan fasilitas militer untuk mengirimkan narkotika menjadi salah satu hal yang memberatkan terdakwa.

Perbuatan Faisal juga dinilai semakin serius karena sabu tersebut tidak hanya digunakan sendiri, tetapi juga dijual kepada perwira lain.

"Bahwa perbuatan terdakwa menjual/mengedarkan narkotika jenis sabu kepada perwira lain dapat merusak dan melemahkan masa depan prajurit lainnya sebagai prajurit TNI dan TNI sebagai institusi," ucapnya.

Majelis hakim juga mempertimbangkan penggunaan pesawat militer sebagai bagian dari perbuatan terdakwa.

Fasilitas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kedinasan justru dikaitkan dengan penyelundupan narkotika.

Vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dibanding tuntutan oditur militer.

Sebelumnya, Oditur Letkol Bambang Permadi menuntut Mayor Laut Faisal dengan hukuman lima tahun penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Laut.

Oditur juga menuntut denda sebesar Rp500 juta dengan subsider enam bulan kurungan.

"Dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq. TNI Angkatan Laut, denda sebesar Rp 500.000.000 subsider 6 bulan kurungan," kata Oditur Letkol Bambang Permadi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Jumat (14/8).

Dalam tuntutannya, oditur menyebut penggunaan fasilitas pesawat Angkatan Laut untuk menyelundupkan sabu sebagai salah satu hal yang memberatkan.

"Terdakwa menggunakan fasilitas pesawat Angkatan Laut," ujarnya.

Meski demikian, majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan.

Faisal dinilai jujur dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga membantu kelancaran proses persidangan.

Terdakwa juga disebut menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahan tersebut.

Selain itu, selama menjalankan tugas, Faisal belum pernah mendapatkan hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Perkara ini menjadi sorotan karena melibatkan seorang perwira TNI dan penggunaan fasilitas pesawat militer dalam perkara narkotika.

Dengan putusan tersebut, Mayor Laut Faisal Mulia tidak hanya harus menjalani hukuman penjara selama 10 tahun, tetapi juga kehilangan statusnya sebagai prajurit TNI melalui pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.* (tm/ad)

MEDAN — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mencatat 170 unit rumah rusak akibat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah Kota Medan pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Data Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) BPBD Medan per Kamis, 20 Agustus 2026, menunjukkan kerusakan terdiri atas 147 rumah rusak ringan, 19 rumah rusak sedang, dan enam rumah rusak berat.

Baca Juga:

• Paman Bobby Nasution Pindah ke Pemprov Sumut, Ini Status Jabatannya Sekarang

"Serta dua fasilitas umum atau rumah ibadah juga terdampak," tulis laporan Pusdalops BPBD Medan dilihat Kamis, 20 Agustus 2026.

Cuaca ekstrem terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Medan pada Selasa sore.

Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan di sejumlah permukiman warga.

BPBD Medan mencatat sebanyak 14 kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan terdampak.

Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Medan Barat, Medan Denai, Medan Amplas, Medan Sunggal, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Helvetia, dan Medan Johor.

Selain kerusakan bangunan, cuaca ekstrem tersebut berdampak terhadap 197 kepala keluarga atau sekitar 630 jiwa.

BPBD Medan bersama sejumlah pemangku kebijakan terkait masih melakukan pendataan dan penanganan di lokasi terdampak.

Upaya tersebut mencakup pendataan warga yang membutuhkan tempat pengungsian serta pendirian tenda posko.

"BPBD Medan bersama pemangku kebijakan terkait terus melakukan berbagai upaya termasuk melakukan pendataan jumlah pengungsi dan mendirikan tenda posko," tutupnya.

Hingga Kamis, BPBD masih melakukan pemantauan terhadap kondisi wilayah terdampak dan pendataan kerusakan.

Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan warga yang terdampak dapat ditangani.* (d/ad)