ASAHAN — Pemerintah Kabupaten Asahan kembali menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) Bulan Juni 2026 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (23/06/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., dan dihadiri jajaran pejabat daerah mulai dari Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat, hingga Kepala Puskesmas se-Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• APINDO Dorong Pembentukan Task Force untuk Percepat Implementasi IEU-CEPA

"Untuk itu, saya berharap kita semua senantiasa menjaga semangat, keharmonisan, dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ke depan," ujar Wakil Bupati.

Lebih jauh, ia menyoroti program prioritas daerah bertajuk Asahan Clean Governance.

Ia meminta seluruh kepala OPD, camat, dan kepala puskesmas untuk memperkuat pengawasan internal serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Hal ini menjadi semakin krusial karena Kabupaten Asahan disebut masuk dalam tiga besar kandidat Kabupaten Percontohan Anti Korupsi Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah daerah diminta mempersiapkan seluruh tahapan penilaian secara serius, mulai dari observasi, verifikasi, bimbingan teknis, hingga penguatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan.

Wakil Bupati juga menyinggung pentingnya menjaga kerukunan sosial melalui penguatan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI), yang kini menjadi salah satu indikator nasional dalam pembangunan sosial masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen penuh untuk memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Harmoni Indonesia. Kita ingin membuktikan bahwa Kabupaten Asahan adalah daerah yang aman, rukun, dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat," tegasnya.

Ia juga meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Asahan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor bersama OPD, kecamatan, desa, hingga forum masyarakat, guna mendukung peningkatan indeks tersebut secara berkelanjutan.

Usai arahan Wakil Bupati, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Kesbangpol Asahan terkait pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026.

Selain itu, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian juga memaparkan kesiapan Kabupaten Asahan dalam mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan bahwa Rakorpem ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh program berjalan selaras, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.* (ad)

Kehadiran Bupati Simalungun tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026, sekaligus memenuhi undangan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Hadiri PENAS XVII, Dorong Petani Perluas Wawasan dan Akses Inovasi

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut yang dinilai mampu menjadi ruang promosi bagi produk lokal sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

Menurutnya, konsep pengembangan ekonomi kreatif melalui kuliner dan UMKM seperti ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.

"Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana promosi kuliner dan budaya daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM," ujar Anton.

Ia juga menilai kegiatan tersebut memperkuat hubungan kerja sama antardaerah, terutama dalam pengembangan sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menyampaikan bahwa kegiatan Street Food Jilid 3 menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor UMKM.

Ia menegaskan bahwa UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan perlu terus didorong melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat promosi dan pemberdayaan.* (dh)

Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumut, Budi Cahyanto, menyebut saat ini stok beras di wilayah Sumut mencapai sekitar 56.000 ton, sementara stok Minyakita tersedia sekitar 700.000 liter.

Baca Juga:

• Bareskrim Buru Bandar Sabu Jaringan Sumut–NTB, Amrin Siregar Resmi DPO

"Pasokan lancar, minyak juga dijual sesuai HET, yaitu Rp15.700. Kalau ada yang menjual di atas itu, kami imbau masyarakat untuk tidak membeli di tempat tersebut dan mencari penjual resmi Bulog," ujar Budi.

Bulog juga menegaskan isu kelangkaan beras SPHP yang sempat beredar tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, seluruh pedagang mitra Bulog masih mendapatkan pasokan secara rutin dan lancar.

"Isunya mudah-mudahan hari ini terbantahkan karena memang berasnya lancar," katanya.

Dalam peninjauan tersebut, harga beras SPHP di pasar tradisional Medan terpantau masih dalam batas wajar, yakni berkisar Rp62.000–Rp63.000 per 5 kilogram, di bawah HET yang ditetapkan sebesar Rp65.500 per 5 kilogram.

Bulog Sumut menegaskan akan terus menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga, termasuk dengan mempersiapkan suplai dari hasil panen dalam waktu dekat guna memperkuat ketahanan pangan daerah.* (dh)

GORONTALO – Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri pembukaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di GOR David–Tonny, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan nasional tersebut diikuti ribuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia serta dihadiri sejumlah pejabat negara, anggota DPR RI, hingga kepala daerah dari berbagai provinsi.

Baca Juga:

• Istana Akan Telusuri Dugaan Uang Rp20 Juta ke Mahasiswa UBK Usai Demo

"Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional," ujar Gibran.

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga menerima langsung aspirasi dari perwakilan petani Kabupaten Simalungun terkait kondisi jaringan irigasi yang dinilai masih membutuhkan perbaikan. Aspirasi itu kemudian langsung ditindaklanjuti dengan arahan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian dan perikanan. Ia menilai PENAS XVII menjadi momentum strategis bagi petani dan nelayan untuk memperluas wawasan serta memperkuat jejaring nasional.

Menurutnya, keikutsertaan Kabupaten Simalungun dalam kegiatan tersebut juga menjadi bukti komitmen daerah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.

"Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk bertukar pengalaman, mengadopsi inovasi, dan meningkatkan produktivitas petani serta nelayan," ujar Anton.

Kabupaten Simalungun juga menjadi satu-satunya daerah dari Sumatera Utara yang menghadirkan Stand Pertanian dan UMKM dalam ajang nasional tersebut sebagai bentuk penguatan potensi ekonomi daerah berbasis kerakyatan.* (dh)

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses ratifikasi hingga implementasi perjanjian dagang Indonesia–Uni Eropa berjalan tepat waktu serta memberikan dampak nyata bagi perdagangan, investasi, dan daya saing industri nasional.

Baca Juga:

• Bhayangkara Fest 2026 Perkuat Sinergi Polri dan Masyarakat, Sekda Aceh: Modal Penting Jaga Stabilitas Daerah

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan lagi pada penyelesaian negosiasi, melainkan pada optimalisasi implementasi kesepakatan dagang tersebut.

"Keberhasilan IEU-CEPA ditentukan oleh kemampuan memastikan ratifikasi dan implementasinya berjalan efektif, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan pelaku usaha, pekerja, dan perekonomian," ujar Shinta, Selasa (23/6/2026).

APINDO menilai percepatan implementasi IEU-CEPA menjadi krusial mengingat fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2026.

Jika IEU-CEPA belum berlaku efektif pada awal 2027, dikhawatirkan terjadi cliff edge yang dapat memicu kenaikan tarif ekspor Indonesia ke pasar Eropa, terutama pada sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk perikanan.

Melalui pembentukan Joint Task Force, APINDO berharap proses ratifikasi, kesiapan implementasi, hingga pemanfaatan IEU-CEPA dapat berjalan optimal. Dalam misi tersebut, APINDO juga melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di Belanda, Belgia, dan Prancis untuk memperkuat dukungan terhadap perjanjian tersebut.* (dh)

Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 13.45 WIB dengan iring-iringan kendaraan dinas dan langsung disambut antusias masyarakat yang telah menunggu sejak siang. Ia terlihat mengenakan baju safari cokelat muda dan menyapa warga dari atas mobil Maung yang ditumpanginya.

Baca Juga:

• Prabowo Tekankan Pemerataan Infrastruktur, Tegaskan Tak Boleh Ada Daerah Tertinggal

Kunjungan kerja satu hari itu dilakukan setelah Prabowo bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, bersama sejumlah pejabat negara.

Kehadiran Presiden dalam agenda Munas NU sebelumnya telah dikonfirmasi oleh pihak penyelenggara melalui Pengasuh Ponpes Syaikhona Kholil Bangkalan, RKH. M Nasih Aschal.

Dalam forum tersebut, Munas NU juga menetapkan bahwa Muktamar ke-35 NU akan digelar pada 1–5 Agustus 2026, meski lokasi pelaksanaan masih belum diputuskan.

Kunjungan Prabowo di Jawa Timur ini menjadi bagian dari rangkaian agenda pemerintahan dalam memperkuat konektivitas daerah sekaligus menjalin silaturahmi dengan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.* (k/dh)

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan, Amrin merupakan salah satu bandar yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap sabu lintas provinsi yang telah diungkap sebelumnya oleh penyidik.

Baca Juga:

• Janji Menikahi Korban, Polrestabes Medan Buru Pria yang Jadi DPO Dugaan Kekerasan Seksual

Status DPO tersebut diterbitkan berdasarkan surat resmi Dittipidnarkoba Bareskrim Polri tertanggal 22 Juni 2026, yang memerintahkan agar keberadaan Amrin segera diinformasikan atau ditangkap untuk kepentingan penyidikan.

Polisi juga telah merilis identitas dan ciri-ciri fisik buronan tersebut untuk memudahkan proses pencarian di lapangan.

Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari pengungkapan jaringan narkotika yang dilakukan di wilayah Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah tersangka serta barang bukti sabu seberat 1,4 kilogram yang diselundupkan dengan modus disembunyikan dalam speaker aktif dan perangkat elektronik.

Dari hasil pengembangan, penyidik kemudian mengarah kepada beberapa pelaku lain yang berperan sebagai pengendali jaringan hingga kurir lintas daerah.

Sementara itu, Amrin Siregar diduga kuat sebagai salah satu pemasok utama dalam jaringan tersebut dan hingga kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Bareskrim Polri menegaskan akan terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan narkotika tersebut hingga tuntas.* (d/dh)

Prabowo menyebut, infrastruktur jalan memiliki peran vital sebagai urat nadi perekonomian rakyat karena menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produk masyarakat desa menuju pusat ekonomi dan pasar.

Baca Juga:

• Prabowo Buka Jalur Ekonomi Baru 1.151 Km, Proyek Rp 5,41 Triliun Diharapkan Tekan Biaya Logistik

Ia menegaskan, penguatan konektivitas antarwilayah menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia yang memiliki wilayah luas dan kondisi geografis yang beragam. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya logistik disebut dapat ditekan sehingga meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Menurutnya, pembangunan jalan daerah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.

"Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas," tegasnya.

Pemerintah sebelumnya juga telah meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi dengan dukungan anggaran dari APBN.* (dw/dh)

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengecek informasi yang beredar sebelum mengambil kesimpulan terkait dugaan tersebut.

Baca Juga:

• Skandal Dana Demo UBK Terkuak, Ketua BEM Akui Terima Uang Rp20 Juta

Sebelumnya, mencuat pengakuan dari Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdimaludin yang menyebut dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta usai aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada pertengahan Juni 2026.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan rencana pemindahan titik aksi mahasiswa dari kawasan Istana Negara ke lokasi lain. Namun, rencana tersebut disebut tidak terlaksana dan mahasiswa tetap melanjutkan aksi di sekitar Istana.

Dalam forum klarifikasi internal mahasiswa, Abdimaludin disebut menjelaskan bahwa dana tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak, termasuk pengurus organisasi mahasiswa lain. Namun, hingga kini kebenaran aliran dana tersebut masih dipertanyakan oleh mahasiswa.

Forum tersebut juga memunculkan sejumlah perbedaan keterangan mengenai sumber dana, mulai dari pihak sipil hingga dugaan keterlibatan oknum aparat, yang masih belum mendapat konfirmasi resmi.

Mahasiswa UBK kemudian mengajukan sejumlah tuntutan kepada pihak kampus, termasuk pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut dugaan penerimaan uang tersebut.

Hingga saat ini, pihak kampus Universitas Bung Karno belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang mencuat di internal mahasiswa tersebut.* (k/dh)

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyebut kliennya siap hadir di persidangan untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya terkait tudingan yang selama ini beredar di ruang publik. Selain itu, Jokowi juga disebut akan membawa dan menunjukkan dokumen ijazah pendidikannya dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Baca Juga:

• Jokowi Buka Suara Soal Roy Suryo–Dokter Tifa Tak Ditahan, Tegaskan Ikuti Proses Hukum

Kasus ini sendiri telah memasuki tahap persidangan setelah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan berkas perkara telah lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Kepala Kejari Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, menyebut perkara ini menjadi perhatian publik sehingga perlu segera mendapatkan kepastian hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditunjuk untuk menangani perkara tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI.

Dalam perkara ini, sejumlah nama telah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya mantan Menpora Roy Suryo serta dokter Tifauzia Tyassuma. Keduanya sebelumnya telah menjalani proses hukum hingga penahanan yang kemudian ditangguhkan.

Pihak kejaksaan menyatakan berkas perkara dan surat dakwaan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk proses persidangan lebih lanjut.* (in/dh)

Jokowi menegaskan, seluruh keputusan terkait penahanan merupakan kewenangan penuh pihak kejaksaan setelah proses pelimpahan perkara dari kepolisian ke penuntut umum selesai dilakukan.

Baca Juga:

• Kapolri Tegaskan Kewenangan Penahanan Roy Suryo dan Tifa Kini Sepenuhnya di Tangan Kejaksaan

Menurut Jokowi, keputusan tersebut harus dihormati sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Ia menekankan agar semua pihak mengikuti tahapan persidangan yang akan datang.

"Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa meski keduanya telah berstatus tersangka.

Keduanya dikenakan kewajiban wajib lapor setiap minggu selama proses hukum berjalan.* (k/dh)

Pengakuan tersebut disampaikan dalam forum klarifikasi mahasiswa yang digelar pada Senin (22/6/2026) malam, setelah muncul desakan transparansi dari internal kampus terkait aktivitas pengurus BEM.

Baca Juga:

• Rekaman Lama Ketua BEM FH UBK Viral Lagi, Pernyataan “Tanpa Tunggangan” Jadi Sorotan Publik

"Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati forum klarifikasi," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Abdimaludin menjelaskan bahwa uang tersebut diduga diberikan untuk memengaruhi lokasi aksi mahasiswa agar tidak dilakukan di depan Istana Negara, melainkan dipindahkan ke DPR RI.

Namun, rencana pemindahan lokasi aksi itu disebut tidak berjalan, dan massa tetap melanjutkan aksi di kawasan Istana Negara.

Na'ilah juga menyebutkan bahwa Abdimaludin mengakui dana Rp 20 juta tersebut tidak hanya diterima sendiri, tetapi juga dibagikan kepada sejumlah pihak dalam organisasi.

Sejumlah nama pengurus BEM hingga pihak lain disebut menerima bagian dari dana tersebut, meski hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak yang disebut.

Selain itu, forum juga mencatat adanya perbedaan keterangan terkait sumber dana, yang awalnya disebut dari pihak tertentu, namun kemudian dikaitkan dengan seorang oknum aparat.

Mahasiswa kemudian mendesak pihak kampus membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan tersebut, serta meminta klarifikasi terbuka dari pihak-pihak terkait.

Pihak Universitas Bung Karno hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait hasil forum klarifikasi tersebut.* (k/dh)

Keputusan itu diambil oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan telah disetujui seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat.

Baca Juga:

• Sekda Aceh Dukung Sensus Ekonomi 2026, Sebut Data Akurat Kunci Pembangunan

Selain Muhammad Nasir sebagai Komisaris Utama, RUPSLB juga menetapkan Faisal sebagai Komisaris Independen serta Erwin Konadi sebagai Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah untuk masa jabatan yang sama.

RUPSLB turut dihadiri jajaran direksi, Dewan Pengawas Syariah, serta para pemegang saham yang terdiri dari bupati dan wali kota se-Aceh.

Muzakir Manaf berharap struktur baru tersebut dapat memperkuat tata kelola perusahaan serta meningkatkan kinerja Bank Aceh Syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Harapannya Bank Aceh Syariah semakin kuat, profesional, dan berkontribusi lebih besar bagi pembangunan ekonomi Aceh," ujarnya.* (dh)

Prabowo menyebut pembangunan jalan daerah ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

Baca Juga:

• Prabowo Buka “Jalur Ekonomi Baru” 1.151 Km, Targetkan Desa Tak Lagi Terisolasi

Ia menjelaskan, keberadaan infrastruktur jalan akan memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan menuju pasar dan pusat distribusi.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan konektivitas yang kuat untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

"Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara pusat-pusat produksi dan pemukiman," ujarnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan berkaitan erat dengan ketahanan nasional, termasuk swasembada pangan dan energi.

"Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut hanya DKI Jakarta yang tidak mengajukan perbaikan jalan daerah dalam program tersebut. Ia menegaskan seluruh proyek dibiayai melalui APBN dengan nilai investasi Rp 5,41 triliun.

"Capaian nasional Inpres Jalan Daerah tahun 2025 meliputi 1.151 km di sekitar 37 provinsi. Yang tidak mengajukan hanya DKI," jelasnya.* (d/dh)

Dalam wawancara yang kembali beredar itu, Abdi menyebut pertemuan perwakilan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan hasil diplomasi di lapangan, bukan skenario politik.

Baca Juga:

• Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang Sebelum Aksi, Sore Harinya Bertemu Wapres Gibran

Ia juga menegaskan tidak ada pihak luar yang mengarahkan atau mengendalikan jalannya komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah.

Namun, rekaman tersebut kembali menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai pemberitaan terkait dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak dalam aksi demonstrasi di Istana Negara pada 15 Juni 2026.

Sejumlah warganet mengaitkan pernyataan lama Abdi dengan isu yang berkembang saat ini, terutama terkait transparansi pendanaan dalam aksi mahasiswa.

Dalam perkembangan terbaru, Abdi disebut-sebut mengakui adanya penerimaan dana dari pihak tertentu yang kemudian memicu polemik di lingkungan kampus maupun ruang publik.

Pihak kampus hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait viralnya kembali rekaman wawancara tersebut.

Sementara itu, diskusi di media sosial terus berkembang, dengan sebagian pihak meminta klarifikasi lebih lanjut dari yang bersangkutan terkait konsistensi pernyataan yang pernah disampaikan.* (dw/dh)

Prabowo menyebut pembangunan jalan tersebut sebagai bagian penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Baca Juga:

• Prabowo Terbang ke Madura, Resmikan 1.151 Km Jalan dan Hadiri Penutupan Munas NU 2026

Ia menegaskan, keberadaan infrastruktur jalan memiliki peran vital dalam memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan.

"Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa ke pusat distribusi," ujarnya.

Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia sebagai negara besar membutuhkan sistem konektivitas yang kuat untuk menekan biaya logistik dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Menurutnya, pembangunan jalan daerah ini juga menjadi bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional, termasuk mendukung swasembada pangan dan energi.

"Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita," tegasnya.

Di akhir acara, Prabowo meresmikan langsung program tersebut dengan menekan tombol sirine sebagai tanda dimulainya pemanfaatan jalan daerah secara nasional.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya resmikan Instruksi Presiden Jalan Daerah tahun 2025 sepanjang 1.151 km di seluruh Indonesia," tutupnya.* (oz/dh)

Sigit menyampaikan bahwa kewenangan kepolisian dalam perkara tersebut telah selesai setelah berkas perkara beserta tersangka diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga:

• Roy Suryo-Tifa Tak Ditahan, Relawan Jokowi: Ini Belum Babak Akhir

Ia menegaskan, setelah tahap dua dilakukan, seluruh kewenangan terkait status penahanan menjadi ranah kejaksaan sebagai pihak penuntut.

"Yang jelas dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2 di mana penyerahan tahap 2 itu terkait dengan penyerahan administrasi yang terkait dengan penyidikan berikut penyerahan tersangka," jelasnya.

Pernyataan itu disampaikan Sigit saat menghadiri kegiatan Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara di Sepolwan Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa meski keduanya telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Jokowi.

Kepala Kejari Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, mengatakan keduanya tetap dikenakan kewajiban wajib lapor setiap satu minggu sekali.

"Terhadap tersangka dikenakan wajib lapor setiap seminggu sekali," ujar Marcelo.

Ia menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan permohonan dari kuasa hukum serta adanya jaminan dari pihak keluarga tersangka. Keluarga disebut bersedia menjadi penjamin dan memastikan para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan.

Selain itu, Roy Suryo dan Dokter Tifa juga telah menandatangani surat pernyataan untuk bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum hingga persidangan.

Dengan pertimbangan tersebut, kejaksaan akhirnya memilih tidak melakukan penahanan dan menggantinya dengan kewajiban wajib lapor selama proses penuntutan berlangsung.* (k/dh)

Tak hanya itu, Ade bahkan melontarkan sindiran dengan menyebut sosok tersebut seharusnya sekalian mendorong Roy Suryo untuk menjadi menteri agar situasi politik semakin terang.

Baca Juga:

• RJ untuk Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditawarkan Kejari, Tim Hukum Tegaskan Bukan Permintaan Jokowi

"Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cerminan republik ini," ujar Ade.

Ia menilai penangguhan penahanan tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan pihak pelapor. Menurutnya, proses hukum seharusnya berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

"Seorang penghina Jokowi mendapatkan posisi menteri, ayo silakan itu dilakukan, jangan lupa itu Pak Presiden," tambahnya.

Meski begitu, Ade tidak mengungkap secara jelas siapa sosok "orang kuat" yang dimaksud. Ia justru menyebut bahwa informasi tersebut akan disampaikan langsung oleh Jokowi.

"Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan siapa orang itu. Kami tidak mau membuka di sini," katanya.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menetapkan Roy Suryo dan Dokter Tifa wajib lapor satu kali dalam seminggu setelah penangguhan penahanan dikabulkan.

Kepala Kejari Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, mengatakan keduanya juga telah menandatangani surat pernyataan untuk kooperatif selama proses hukum berlangsung.

"Terhadap tersangka dikenakan wajib lapor setiap seminggu sekali," ujar Marcelo.

Ia menambahkan, perkara tersebut nantinya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, meski jadwal sidang perdana belum diumumkan secara resmi.* (in/dh)

Duel dari Grup K dan Grup L akan menjadi sorotan utama dalam rangkaian pertandingan hari ini. Seluruh laga dapat disaksikan melalui pemegang hak siar di Indonesia, yakni TVRI.

Baca Juga:

• Portugal Vs Uzbekistan Malam Ini: Momen Ronaldo Bangkit, Selecao Das Quinas Wajib Menang!

Selanjutnya, Inggris akan menghadapi Ghana pada pukul 03.00 WIB di Boston Stadium. Inggris dituntut tampil maksimal untuk mengamankan posisi di klasemen grup.

Pada laga ketiga, Panama akan berhadapan dengan Kroasia di Toronto Stadium pukul 06.00 WIB. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim masih memiliki peluang untuk melaju.

Sementara itu, laga penutup hari ini akan mempertemukan Kolombia vs Republik Kongo yang digelar di Estadio Guadalajara pada pukul 09.00 WIB.

Piala Dunia 2026 sendiri berlangsung selama 38 hari, mulai 12 Juni hingga 19 Juli 2026. Sebanyak 48 negara dari berbagai benua berpartisipasi dalam turnamen terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia ini.* (ak/dh)

Pelemahan rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global, terutama terkait rapuhnya hasil perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Merah ke Level 6.077, Investor Cermati Sentimen Global dan Arus Asing

"Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan bergerak melemah tipis dalam kisaran Rp17.810 hingga Rp17.860 per dolar AS. Risiko geopolitik global masih menjadi perhatian pasar setelah perkembangan terbaru dalam perundingan antara AS dan Iran," ujarnya.

Menurutnya, meski harga minyak dunia menunjukkan tren penurunan dan relatif stabil, indeks dolar AS masih bertahan kuat di level 101. Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap mata uang emerging market masih cukup besar.

Ketegangan kembali meningkat setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras terkait Iran. Situasi tersebut bahkan dilaporkan membuat delegasi Iran meninggalkan forum perundingan dan menolak melanjutkan pembahasan hingga ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak AS.

Selain faktor geopolitik, kebijakan moneter Amerika Serikat juga menjadi perhatian investor. Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) masih mempertahankan sikap hawkish untuk mengendalikan inflasi.

Rully menilai arah kebijakan The Fed yang cenderung ketat membuka peluang kenaikan suku bunga lanjutan, sehingga berpotensi memperkuat dolar AS dalam beberapa waktu ke depan.

"Arah kebijakan The Fed masih mengarah pada pengetatan. Jika ada tambahan kenaikan suku bunga tahun ini, maka indeks dolar AS berpotensi terus menguat," jelasnya.

Di sisi domestik, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026 senilai Rp26,34 triliun guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Stimulus tersebut terdiri dari insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan mencapai Rp18,04 triliun.

Meski stimulus diyakini mampu menopang aktivitas ekonomi dalam negeri, penguatan dolar AS dan ketidakpastian global dinilai masih membatasi ruang penguatan rupiah dalam jangka pendek.

Pelaku pasar kini menantikan perkembangan terbaru terkait hubungan AS-Iran serta arah kebijakan suku bunga The Fed yang akan menjadi penentu pergerakan pasar keuangan global.* (an/dh)