JAKARTA — DPR RI menerima usulan Presiden Prabowo Subianto terkait empat calon pejabat Bank Indonesia (BI).

Usulan tersebut terdiri atas satu calon Deputi Gubernur Senior BI dan tiga calon Deputi Gubernur BI.

Baca Juga:

• Maulid Nabi 1448 H Kapan? Simak Tanggal dan Makna Peringatannya

Salah satu nama yang diusulkan pemerintah adalah Destry Damayanti sebagai calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

"Suratnya itu mengusulkan satu nama terkait dengan calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yaitu Ibu Destry Damayanti," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.

Selain Destry, pemerintah mengusulkan Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur BI. Dua nama lainnya adalah Solikhin M. Juhro dan M. Anwar Bashori.

"Dan satu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Ibu Aida S. Budiman. Dan dua nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu satu Bapak Solikhin M. Juhro dan yang kedua adalah Bapak M. Anwar Bashori," ujarnya.

Puan mengatakan keempat nama tersebut akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di DPR.

Nantinya, DPR akan memilih dan memberikan persetujuan terhadap calon yang akan menduduki posisi di Bank Indonesia.

Setelah proses di DPR selesai, calon yang terpilih akan dilantik oleh Presiden.

"Nama-nama tersebut nantinya akan kami proses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR untuk kami pilih dan kami setujui nama-nama yang akan kami pilih untuk kemudian dilantik oleh Presiden," kata Puan.

Namun, pembahasan terhadap empat nama tersebut belum dapat dimulai karena DPR masih berada dalam masa reses.

Masa persidangan DPR dijadwalkan kembali dibuka pada 14 Agustus 2026.

Setelah masa persidangan dimulai, DPR akan memproses usulan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

"Karena pembukaan masa sidangnya masih tanggal 14 Agustus, setelah itu akan kami proses nama-nama tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," tuturnya.

Ketika ditanya apakah proses pemilihan calon pejabat BI akan dimulai pada pekan depan, Puan membenarkannya.

"Iya, minggu depan akan segera diproses mekanisme yang ada di DPR," ucap Puan.

Dengan masuknya empat nama tersebut, proses pergantian atau pengisian posisi pimpinan Bank Indonesia kini memasuki tahap pembahasan di parlemen.

DPR selanjutnya akan menjalankan mekanisme yang berlaku sebelum memberikan persetujuan terhadap calon-calon yang diajukan Presiden.* (di/ad)

JAKARTA — Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali naik pada perdagangan Kamis, 13 Agustus 2026.

Harga emas Antam ukuran 1 gram kini mencapai Rp2.700.000.

Baca Juga:

• Pariwisata Regeneratif: Jalan Baru Bali Menjaga Desa, Budaya, dan Alam

Kenaikan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback.

Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp2.546.000 per gram, naik Rp30.000 dibandingkan harga pada hari sebelumnya.

Daftar Harga Emas Antam 13 Agustus 2026

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada Kamis, 13 Agustus 2026:

0,5 gram: Rp1.400.000
1 gram: Rp2.700.000
2 gram: Rp5.340.000
3 gram: Rp7.985.000
5 gram: Rp13.275.000
10 gram: Rp26.495.000
25 gram: Rp66.112.000
50 gram: Rp132.145.000
100 gram: Rp264.212.000
250 gram: Rp660.265.000
500 gram: Rp1.320.320.000
1.000 gram: Rp2.640.600.000

Harga tersebut menunjukkan penguatan emas Antam sejalan dengan pergerakan harga emas dunia.

Pada perdagangan sebelumnya, harga emas dunia di pasar spot ditutup di level US$4.414,3 per troy ons.

Harga tersebut naik 1,01 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Level itu menjadi yang tertinggi sejak 4 Juni 2026 atau dalam lebih dari dua bulan terakhir.

Salah satu sentimen yang menopang harga emas berasal dari perkembangan data ekonomi Amerika Serikat.

Bureau of Labor Statistics mencatat inflasi Amerika Serikat pada Juli 2026 sebesar 0,1 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Secara tahunan, inflasi tercatat 3,4 persen.

Sementara itu, inflasi inti berada di level 0,2 persen secara bulanan dan 2,5 persen secara tahunan.

Angka inflasi inti tersebut menjadi yang terendah sejak Maret 2021.

Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer di Northlight Asset Management, menilai data inflasi tersebut memberikan ruang bagi bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, untuk tidak terburu-buru mengambil kebijakan suku bunga.

"Kejutan besarnya adalah tidak ada kejutan, semua data sesuai dengan ekspektasi pasar. Laju inflasi tidak terakselerasi. Ditambah dengan pasar tenaga kerja yang lemah, ini memberi waktu bagi The Fed (Federal Reserve, bank sentral AS) untuk menunggu," sebut Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer di Northlight Asset Management dalam catatannya.

Perkembangan kebijakan suku bunga The Fed menjadi salah satu perhatian pelaku pasar emas.

Berdasarkan CME FedWatch, peluang kenaikan Federal Funds Rate sebesar 25 basis poin menjadi 3,75–4 persen pada rapat September berada di level 40,1 persen.

Angka itu turun dari 48,1 persen sehari sebelumnya dan 54,4 persen sepekan sebelumnya.

Emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset.

Karena itu, ketika suku bunga tinggi, memegang emas relatif menjadi kurang menarik dibandingkan aset yang memberikan imbal hasil.

Sebaliknya, ketika ekspektasi suku bunga melunak, emas dapat kembali menarik bagi investor.

Dengan penguatan harga emas dunia dan sentimen terhadap arah kebijakan The Fed, harga emas Antam pada perdagangan Kamis, 13 Agustus 2026, ikut mencatat kenaikan.* (bb/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transfer pricing PT Toba Pulp Lestari Tbk kepada entitas perusahaan afiliasi selama periode 2008–2025.

Kedua tersangka merupakan penyelenggara negara yang bekerja sebagai supervisor pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

• Sutrimo Winda

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 111 orang saksi, menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, serta melakukan ekspose dengan ahli perhitungan kerugian keuangan negara.

"Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah pemeriksaan terhadap 111 orang saksi, penyitaan terhadap dokumen-dokumen serta barang bukti elektronik dan notulensi ekspose dengan ahli perhitungan kerugian keuangan negara," ujar Saiful Bahri Siregar, Kamis, 13 Agustus 2026.

Dalam perkara ini, PT Toba Pulp Lestari Tbk disebut telah melakukan penjualan ekspor produk pulp kepada perusahaan afiliasi sejak 2008 dengan cara under invoicing atau melaporkan nilai transaksi lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Pada tahap ekspor dari Indonesia, produk tersebut dilaporkan sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).

Namun, menurut penyidik, berdasarkan karakteristik, kegunaan, dan harga pasar, produk tersebut sebenarnya merupakan dissolving pulp yang memiliki nilai lebih tinggi.

Untuk menurunkan nilai produk yang dilaporkan, PT Toba Pulp Lestari juga diduga melaporkan penjualan lokal produk pulp kepada dua perusahaan afiliasi berinisial AP dan R dengan nama produk Dissolving Pulp atau High Alfa Pulp.

Perbuatan tersebut diduga berdampak pada berkurangnya nilai pajak badan atau perusahaan yang seharusnya diterima negara.

Kejaksaan Agung menyebut pihak PT Toba Pulp Lestari meminta bantuan BP untuk pemeriksaan tahun pajak 2020 dan 2023.

Sementara SR diduga dimintai bantuan terkait pemeriksaan tahun pajak 2024.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, BP dan SR diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.

Keduanya disebut tidak mendasarkan penelaahan Kertas Kerja Pemeriksaan atau Pengawasan (KKP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada program audit yang telah disusun.

Selain itu, BP diduga menerima sejumlah uang dari pihak PT Toba Pulp Lestari.

Kejaksaan Agung menyatakan perbuatan PT Toba Pulp Lestari bersama BP dan SR diduga menyebabkan pendapatan negara lebih rendah dari yang seharusnya.

Namun, nilai kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor.

Dalam perkara tersebut, BP dan SR dijerat dengan sangkaan primer Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Keduanya juga dijerat dengan sangkaan subsider Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kejaksaan Agung menahan kedua tersangka selama 20 hari. Penahanan dilakukan sejak 12 Agustus 2026 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Perkara ini masih bergulir. Selain mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait, penyidik juga masih menunggu hasil penghitungan auditor mengenai potensi kerugian keuangan negara.

Kasus tersebut menambah perhatian terhadap praktik transfer pricing, khususnya dalam transaksi perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi.

Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan manipulasi nilai transaksi dan peran penyelenggara negara yang menangani pemeriksaan pajak.* (bb/ad)

Oleh: Prof Dr Ahmad Sihabudin M.Si

DI TENGAH derasnya arus informasi, kita hidup pada sebuah zaman ketika kabar bergerak lebih cepat daripada pikiran.

Baca Juga:

• Polemik Patriot Bond: Perlindungan Investor dan Penelusuran Dana Ilegal Jadi Sorotan

Sebuah dugaan dapat berubah menjadi "fakta" hanya karena diulang berkali-kali. Di ruang digital, kecepatan sering kali lebih dihargai daripada kebenaran, sedangkan sensasi lebih laris daripada verifikasi.

Di sinilah makna tabayyun menjadi semakin relevan. Tabayyun bukan sekadar memeriksa benar atau salah sebuah berita. Tabayyun adalah sikap intelektual sekaligus sikap moral.

Ia mengajarkan manusia untuk menahan diri, tidak tergesa-gesa menyimpulkan, tidak mudah terpancing emosi, dan tidak menjadikan prasangka sebagai dasar penilaian.

Sayangnya, justru pada era ketika teknologi informasi semakin maju, praktik tabayyun semakin sering ditinggalkan.

Yang dikejar bukan lagi ketepatan informasi, melainkan jumlah tayangan, jumlah pengikut, jumlah "like", dan jumlah pelanggan. Dalam perlombaan mengejar perhatian publik, sebagian orang rela mengorbankan akurasi.

Akibatnya, ruang publik dipenuhi kabar yang belum tentu benar, analisis yang dibangun di atas asumsi, bahkan ramalan-ramalan yang lebih dekat kepada spekulasi daripada kajian ilmiah.

Belakangan ini, masyarakat juga disuguhi berbagai narasi yang menggambarkan seolah-olah bangsa ini sedang berada di ambang kehancuran.

Ada yang mengatakan negara akan runtuh. Ada yang memperkirakan kekacauan besar segera terjadi. Ada pula yang menggambarkan masa depan Indonesia seakan hanya tinggal menunggu waktu untuk mengalami kolaps.

Sebagai warga negara, tentu kita boleh mengkritik pemerintah. Kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Para akademisi, pengamat, mantan pejabat, tokoh masyarakat, maupun para pakar memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan analisisnya.

Namun, kritik yang sehat berbeda dengan narasi yang terus-menerus membangun ketakutan tanpa dasar yang memadai.

Analisis yang baik seharusnya memberi jalan keluar, bukan sekadar memperbesar kecemasan. Seorang intelektual semestinya menerangi ruang publik dengan pengetahuan, bukan menambah kabut kepanikan.

Sebab setiap kata yang diucapkan oleh seorang tokoh memiliki dampak sosial yang tidak kecil.

Ketika sebuah pernyataan disampaikan berulang-ulang bahwa negara akan kacau, ekonomi akan hancur, atau keamanan akan runtuh, maka bukan hanya opini yang sedang dibangun, melainkan juga psikologi masyarakat.

Dunia usaha sangat peka terhadap persepsi. Para pelaku bisnis mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan angka-angka ekonomi, tetapi juga berdasarkan rasa percaya.

Ketika rasa percaya digantikan oleh rasa takut, investasi tertunda, konsumsi melemah, dan masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan ekonomi.

Bahkan ada yang mulai memperkuat pagar pengaman usahanya, menahan ekspansi, atau memilih menunggu situasi yang dianggap lebih pasti.

Padahal sejarah mengajarkan bahwa kepanikan sering kali lebih berbahaya daripada masalah itu sendiri.

Banyak krisis justru membesar karena manusia lebih dahulu kehilangan kepercayaan daripada kehilangan sumber daya. Ketika rasa takut menjadi komoditas yang terus diperdagangkan, maka masyarakat perlahan kehilangan optimisme.

Bangsa ini bukan bangsa yang lahir dari keadaan yang mudah. Indonesia dibangun melalui perjuangan panjang menghadapi penjajahan, pemberontakan, krisis ekonomi, bencana alam, hingga berbagai pergolakan politik.

Namun berkali-kali bangsa ini mampu bangkit karena memiliki modal sosial berupa persatuan, gotong royong, dan kepercayaan bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan bersama.

Optimisme tentu bukan berarti menutup mata terhadap masalah. Optimisme bukan menolak kritik. Optimisme adalah keberanian untuk melihat persoalan secara jernih sambil tetap percaya bahwa solusi selalu dapat diupayakan.

Sebaliknya, pesimisme yang terus-menerus dipropagandakan tanpa disertai tanggung jawab hanya akan melahirkan masyarakat yang saling curiga, mudah marah, dan kehilangan harapan.

Karena itu, marilah kita menghidupkan kembali budaya tabayyun. Setiap menerima informasi, berhentilah sejenak. Periksa sumbernya. Bandingkan dengan informasi lain.

Tanyakan apakah berita itu benar, apakah bermanfaat, dan apakah menyebarkannya akan membawa maslahat atau justru memperbesar keresahan.

Tabayyun juga berarti berani mengatakan, "Saya belum tahu." Dalam tradisi keilmuan, mengakui keterbatasan pengetahuan jauh lebih terhormat daripada menyebarkan dugaan yang belum teruji. Tidak semua informasi harus segera dibagikan.

Tidak semua isu harus segera dikomentari. Kadang-kadang diam adalah bentuk tanggung jawab yang paling bijaksana.

Al-Qur'an telah mengingatkan dengan sangat tegas dalam Surat An-Nur ayat 19:

"Sesungguhnya orang-orang yang senang tersebarnya perbuatan yang amat keji di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Ayat ini bukan hanya berbicara tentang fitnah dalam pengertian sempit, tetapi juga mengingatkan bahaya menyebarkan sesuatu yang merusak kehidupan bersama.

Berita bohong, kabar yang dibesar-besarkan, dan narasi yang sengaja menumbuhkan kepanikan dapat menggerus kepercayaan sosial, memecah persaudaraan, bahkan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa.

Maka, kepada siapa pun yang memiliki ruang bicara di hadapan publik—para pengamat, akademisi, mantan pejabat, tokoh masyarakat, pekerja media, pembuat konten, maupun pengguna media sosial—marilah kita menggunakan pengaruh itu dengan penuh tanggung jawab.

Kritiklah dengan data. Berbedalah dengan santun. Ingatkan masyarakat dengan argumentasi. Tetapi jangan membangun panggung ketakutan yang membuat bangsa ini kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri.

Negeri ini memang tidak sempurna. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masih ada ketimpangan, korupsi, kemiskinan, dan berbagai persoalan lainnya.

Namun menyelesaikan masalah tidak pernah dimulai dengan menebarkan kepanikan. Ia dimulai dengan kejernihan berpikir, ketenangan bersikap, dan kesediaan bekerja bersama.

Indonesia terlalu besar untuk ditakut-takuti oleh rumor. Terlalu kuat untuk dirobohkan oleh kabar bohong. Terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi sensasi sesaat.

Mari menjaga lisan, menjaga tulisan, menjaga unggahan, dan menjaga hati. Sebab setiap informasi yang kita sebarkan bukan sekadar rangkaian kata, melainkan juga benih yang akan tumbuh di tengah masyarakat. Jika yang kita tanam adalah ketakutan, kita akan menuai kecemasan. Tetapi jika yang kita tanam adalah kejujuran, ketenangan, dan harapan, maka itulah yang akan menguatkan bangsa ini.

Tabayyun pada akhirnya bukan hanya cara memeriksa berita. Ia adalah cara menjaga peradaban.

Dan menjaga peradaban selalu dimulai dari keberanian untuk memilih kebenaran di atas sensasi, akal sehat di atas prasangka, serta harapan di atas ketakutan.* (disway.id)

*) Penulis adalah Guru Besar Komunikasi Lintas Budaya FISIP Untirta

JAKARTA — Tabel KUR BRI 2026 menjadi salah satu informasi yang banyak dicari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal.

Melalui simulasi angsuran, calon debitur dapat memperkirakan cicilan berdasarkan jumlah pinjaman dan tenor yang dipilih.

Baca Juga:

• Sutrimo Winda

Simulasi angsuran dapat membantu pelaku UMKM menyesuaikan kewajiban pembayaran dengan kemampuan keuangan dan kondisi usaha.

Berdasarkan informasi dalam materi yang Anda berikan, bunga KUR BRI 2026 disebut sekitar 6 persen per tahun sesuai ketentuan pemerintah.

Namun, besaran bunga, plafon, persyaratan, dan persetujuan kredit tetap mengikuti ketentuan resmi BRI dan program KUR yang berlaku saat pengajuan.

Tabel KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Berikut simulasi cicilan KUR BRI 2026 untuk pinjaman Rp100 juta berdasarkan tenor:

12 bulan: Rp8.833.333/per Bulan
18 bulan: Rp6.055.556/per Bulan
24 bulan: Rp4.666.667/per Bulan
36 bulan: Rp3.277.778/per Bulan
48 bulan: Rp2.583.333/per Bulan
60 bulan: Rp2.166.667/per Bulan

Catatan: angka di atas merupakan simulasi berdasarkan data yang diberikan, bukan jaminan jumlah angsuran yang akan ditetapkan kepada setiap debitur.

Calon peminjam sebaiknya melakukan pengecekan kembali melalui kanal resmi BRI sebelum mengajukan pinjaman.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Sejumlah dokumen dan ketentuan yang tercantum dalam materi tersebut antara lain:

- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Memenuhi batas usia sesuai jenis KUR yang diajukan.
- Akta nikah bagi yang sudah menikah.
- NPWP untuk pinjaman lebih dari Rp50 juta.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha sesuai ketentuan.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Tidak sedang menerima kredit dari bank lain, dengan pengecualian kredit konsumtif tertentu seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

Persyaratan dapat berbeda berdasarkan jenis KUR dan kebijakan yang berlaku.

Karena itu, calon debitur perlu memastikan persyaratan terbaru sebelum mengajukan pinjaman.

Cara Mengajukan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan melalui kantor BRI maupun kanal digital yang disediakan BRI.

Untuk pengajuan secara online, calon debitur dapat mengikuti tahapan berikut berdasarkan informasi yang diberikan:

- Membuka laman pengajuan KUR BRI.
- Login menggunakan alamat email dan kata sandi akun.
- Memilih menu "Ajukan Pinjaman KUR".
- Membaca syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Mengisi data diri secara lengkap.
- Mengisi informasi mengenai usaha.
- Mengunggah dokumen yang diperlukan, seperti KTP, keterangan usaha, pas foto, dan foto usaha.
- Memilih menu untuk menghitung angsuran.
- Mengajukan pinjaman.
- Menunggu proses verifikasi dan survei dari petugas.

Calon debitur yang pengajuannya diterima tetap perlu mengikuti proses lanjutan sesuai arahan BRI, termasuk apabila diperlukan datang ke kantor BRI untuk proses pencairan.

Pinjaman Rp100 juta dengan tenor lebih panjang memang menghasilkan cicilan bulanan yang lebih rendah.

Namun, calon debitur tetap perlu memperhitungkan kemampuan usaha dalam membayar angsuran secara rutin.

Sebaliknya, tenor lebih pendek membuat cicilan bulanan lebih besar, tetapi masa pembayaran menjadi lebih singkat.

Karena itu, sebelum mengajukan KUR BRI 2026, pelaku UMKM sebaiknya menghitung arus kas usaha, pendapatan rata-rata, biaya operasional, serta kemampuan membayar cicilan setiap bulan.

Informasi mengenai bunga, persyaratan, plafon, tenor, dan persetujuan pinjaman dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah dan BRI.

Pastikan mengecek informasi terbaru melalui kanal resmi BRI sebelum melakukan pengajuan.* (di/ad)

JAKARTA — Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu momen penting yang dinantikan umat Islam setiap tahun.

Peringatan ini menjadi kesempatan untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW sekaligus meneladani akhlak, perjuangan, dan ajaran beliau.

Baca Juga:

• TP PKK Asahan dan Organisasi Perempuan Gelar Bhakti Sosial Keagamaan, Kunjungi Panti Asuhan dan Panti Jompo

Penetapan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Dalam kalender Hijriah, Maulid Nabi diperingati setiap 12 Rabiul Awal.

Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 yang diterbitkan Kementerian Agama, 12 Rabiul Awal 1448 H bertepatan dengan Selasa, 25 Agustus 2026.

Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperbanyak ibadah dan kegiatan keagamaan, seperti membaca sholawat, menghadiri pengajian, membaca sirah nabawiyah, serta mempererat silaturahmi.

Maulid Nabi Muhammad SAW 2026 ditetapkan sebagai hari libur nasional, tetapi tidak terdapat cuti bersama khusus untuk peringatan tersebut.

Masyarakat yang ingin mendapatkan waktu libur lebih panjang dapat mengambil cuti pribadi pada Senin, 24 Agustus 2026.

Dengan demikian, libur dapat berlangsung selama empat hari berturut-turut, yakni Sabtu, 22 Agustus hingga Selasa, 25 Agustus 2026, dengan Senin sebagai cuti pribadi.

Peringatan Maulid Nabi bukan sekadar kegiatan tahunan.

Bagi umat Islam, momentum ini dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan rasa syukur atas diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

Kecintaan kepada Rasulullah SAW dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk ibadah dan perbuatan baik.

Di antaranya dengan meneladani sunnah beliau, memperbanyak sholawat, bersedekah, menghadiri majelis taklim, serta membaca riwayat kehidupan Rasulullah SAW.

Dalam tradisi masyarakat Muslim di Indonesia, peringatan Maulid Nabi juga kerap diisi dengan pembacaan Maulid Diba'i, Simtudduror, pengajian dan kegiatan sosial.

Kisah Menjelang Kelahiran Nabi Muhammad SAW

Sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Islam disebut berkaitan dengan masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Di antaranya kisah Abdul Muthalib, ayah Rasulullah Abdullah, serta peristiwa pasukan gajah yang dipimpin Abrahah.

Dalam kisah yang ditulis dalam sejumlah literatur sirah, Abdul Muthalib disebut pernah bernazar apabila dikaruniai sepuluh anak laki-laki, ia akan mengorbankan salah seorang di antaranya.

Ketika nazar tersebut hendak dilaksanakan, nama Abdullah keluar dalam undian. Namun, kaum Quraisy mencegah Abdul Muthalib dan menyarankan adanya tebusan.

Setelah dilakukan pengundian berulang kali, jumlah unta yang menjadi tebusan Abdullah akhirnya mencapai 100 ekor.

Unta-unta tersebut kemudian disembelih sebagai pengganti Abdullah.

Kisah Abrahah dan Pasukan Gajah

Peristiwa lain yang sering dikaitkan dengan masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kisah Abrahah dan pasukan gajah.

Abrahah, penguasa Yaman di bawah kekuasaan Najasy, disebut membangun sebuah gereja besar di Shan'a.

Ia berusaha mengalihkan perhatian masyarakat Arab dari Ka'bah ke gereja tersebut.

Dalam kisah yang tercatat dalam literatur sirah, Abrahah kemudian mengirim pasukan dalam jumlah besar yang disertai gajah untuk menyerang Ka'bah.

Ketika pasukan tersebut mendekati Makkah, gajah yang dibawa Abrahah disebut tidak mau bergerak menuju Ka'bah.

Dalam kondisi itu, Allah SWT mengirim burung Ababil yang menjatuhkan batu-batu dari tanah yang terbakar kepada pasukan tersebut.

Peristiwa tersebut dikenal sebagai Tahun Gajah dan dikisahkan terjadi sekitar 50 hingga 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Momentum Maulid Nabi 2026 pada akhirnya dapat menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk tidak hanya memperingati kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga kembali mempelajari kehidupan, akhlak, dan ajaran beliau serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.* (d/ad)

Oleh: Dahlan Iskan

KEMATIAN Winda dan Sutrimo terus menjadi polemik karena disangkutkan dengan penanganan kasus korupsi.-Dibuat dengan AI-

Baca Juga:

• HUT ke-81 RI, Pemprov Sumut Tegaskan Komitmen Bangun Wilayah 3T hingga Kepulauan Nias

Sutrimo, penjaga rumah Febrie Adriansyah, juga meninggal dunia secara mencurigakan di Jakarta.

Tragedi Winda bisa saja kriminal murni. Bunuh diri. Kematian Sutrimo bisa saja akibat sakit mendadak. Tapi jagat medsos heboh: menghubungkannya dengan korupsi tingkat tinggi.

Sutrimo dikaitkan dengan ditemukannya uang Rp 460 miliar dan emas 74 kg di rumah (saat itu) pejabat tertinggi di pusat komando pemberantasan korupsi Kejaksaan Agung: Febrie Adriansyah.

Winda dihubungkan dengan kasus korupsi besar di Ditjen Bea Cukai di mana dia jadi salah satu saksi yang sudah diperiksa KPK.

Soal bea cukai, sudah lima orang dinyatakan sebagai tersangka. Tiga-tiganya pejabat tinggi Ditjen Bea Cukai: Rizal, direktur penindakan dan penyidikan; Sisprian Subiaksono, kepala Subdirektorat Intelijen; dan Orlando Hamonangan, kepala seksi intelijen.

Dua orang lagi dari perusahaan impor/ekspor PT Blueray Cargo: John Field selaku pemilik, Andri yang bertanggung jawab atas dokumen importasi; dan Dedy Kurniawan, manajer operasional.

Di kalangan pengusaha cargo nama Blueray melejit setahun terakhir. Dulunya Blueray tergolong perusahaan cargo menengah kecil. Lalu naik daun. Itu karena Blueray bisa memberikan jasa impor ekspor lebih murah. Dan lagi bisa cepat lolos di bea cukai.

Anda sudah tahu: dari hasil pemeriksaan, miliaran uang mengalir dari Blueray ke para pejabat di Ditjen Bea Cukai. Setiap bulannya. Sejauh ini dirjennya sendiri, Letjen Djaka Budi Utama, masih aman. Namanya sudah sering disebut tapi belum ada pengumuman jadi tersangka.

Anda masih ingat: Presiden Prabowo sangat geram akan praktik penyelundupan. Pengangkatan Letjen Djaka diharapkan akan mampu ''membongkar habis'' praktik patgulipat di bea cukai. Karena itu yang ditunjuk sebagai pejabat baru sampai jendral berbintang tiga.

Awalnya masih dipertanyakan: apakah Winda yang tewas akibat tembakan itu sama dengan Winda yang jadi saksi di KPK dalam kaitan dengan Blueray. Bisa saja namanyi sama. KPK tidak segera memberikan klarifikasi. Maka spekulasi di medsos terus mengatakan yang tewas itu nama yang sama dengan yang jadi saksi di KPK.

Sebenarnya lebih rumit dari itu. Winda tewas di kamar mandi di rumah bekas mertua. Dikatakan ''bekas'' karena Winda sudah bercerai dengan suami: seorang polisi di Medan.

Tapi malam itu Winda tidur di rumah mertua. Mantan suami juga masih ada di rumah itu. Menurut sumber tepercaya Disway, keduanya masih tidur satu kamar. Anak mereka pun masih tinggal di rumah itu.

Dilihat dari lokasi rumah mertua ini, tampak mertua Winda orang berada. Kompleks perumahan ini tergolong perumahan cukup mahal di Medan: di Helvetia. Sedang Winda sendiri berasal dari daerah jauh di luar kota Medan.

Hasil lab menunjukkan bahwa Winda tewas akibat tembakan pistol revolver milik mantan suami. Si mantan memang seorang polisi yang punya wewenang untuk membawa pistol ke rumah. Semuanya sesuai prosedur. Masalahnya, lab mengatakan Winda tewas akibat tembakan tempel (ujung pistol menempel di kepala Winda). Pistol itu milik mantan.

Sang mantan kini sudah diamankan di Propam Polda Sumut. Pengakuannya: Winda tewas karena bunuh diri. Sumber itu menyebut Winda sebelum itu pun memang pernah berusaha bunuh diri.

Komisi III DPR sampai ke Medan untuk menjernihkan persoalan ini. Komisi III (bidang hukum) minta agar tewasnya Winda diungkap secara transparan. Termasuk bagaimana pistol sang mantan bisa dipakai untuk ''bunuh diri''.

Juga harus transparan: apa hubungan Winda dengan Blueray.

Yang jelas, di kalangan bisnis cargo, nama Blueray identik dengan harga murah. ''Harga lebih murah'' itulah yang menjadi awal ''iri hati'': pasti ada apa-apanya.

Anda sudah tahu: setiap produk bermerk asal luar negeri pasti sudah ada agen resminya di Indonesia. Bahkan ada agen tunggalnya. Sejak Blueray merajalela, para agen tunggal itu menjerit dalam bisik-bisik: kok barang yang diageninya beredar di pasar dengan harga jauh lebih murah. Termasuk I-Phone terbaru. Pun baju-baju bermerek.

Para agen itulah yang kemudian melacak: ada apa di balik itu. Mereka menemukan ada Blueray yang memasukkannya. Mereka pun lapor polisi. Dilakukanlah penggerebekan. Sampai ditemukan ribuan HP selundupan yang sudah bisa langsung dipakai tanpa mengurus IMEI yang mahal itu.

Pun di bidang ekspor. Sarang burung adalah komoditi yang ekspornya dibatasi. Dikenakan pula pajak ekspor. Lewat Blueray sarang burung Anda bisa diekspor dengan harga lebih baik.

Dan banyak lagi.

Lepas ada hubungan atau tidak tewasnya Winda telah ikut jadi bumbu perkara ini.

Pun meninggalnya Sutrimo. Orang Banyumas ini sudah diminta pulang ke kampungnya setelah dilakukan penggeledahan di rumah Febrie.

Tapi beberapa hari kemudian Sutrimo diminta balik ke Jakarta. Ketika ia beralasan tidak punya uang, pihak Jakarta kirim uang untuk beli tiket kereta. Bahkan kirim dua orang yang menemani Sutrimo kembali ke Jakarta.

Sayang Sutrimo kemudian meninggal dunia. Kita tidak bisa bertanya kepadanya: sebagai penjaga malam di rumah pejabat tinggi yang begitu penting mengapa ia meloloskan petugas penggeledah masuk ke rumah Febrie.

Anda bisa bantu menjawabnya seolah-olah Anda Sutrimo.* (disway.id)

*) Penulis adalahPebisnis dan mantan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Indonesia,mantan Direktur utama surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos Group

MUSI BANYUASIN — Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Pabrik Kelapa Sawit milik KUD Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, Rabu, 12 Agustus 2026.

Peresmian pabrik tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Olahraga Sumut Jadi Industri Mandiri dan Profesional

Ferry mengatakan pabrik milik koperasi itu dapat menjadi contoh yang dikembangkan di daerah lain.

Dengan fasilitas pengolahan sendiri, koperasi diharapkan mampu mengolah hasil perkebunan anggotanya secara lebih mandiri.

"Alhamdulillah hari ini bisa hadir melihat langsung pabrik kelapa sawit atau CPO yang dimiliki oleh KUD Sejahtera. Pabrik kelapa sawit ini akan menjadi contoh yang nanti akan kita replikasi di daerah lain," ujar Ferry dalam sambutannya.

Menurut Ferry, kepemilikan fasilitas pengolahan akan memberikan ruang lebih besar bagi koperasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit.

Manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh anggota koperasi, terutama petani sawit.

Ferry mengatakan selama ini banyak petani sawit masih berada pada posisi sebagai pemasok Tandan Buah Segar (TBS) kepada perusahaan besar.

Kondisi tersebut membuat petani belum mendapatkan manfaat maksimal dari proses pengolahan lanjutan karena belum memiliki fasilitas industri sendiri.

Karena itu, pengembangan pabrik kelapa sawit berbasis koperasi dinilai dapat memperkuat rantai nilai sawit sejak dari tingkat petani.

"Kalau semakin banyak koperasi yang punya pabrik, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa bangun refinery sehingga bisa memproduksi minyak goreng sendiri yang nantinya bisa dijual ke KDKMP," kata Ferry.

Gagasan itu tidak berhenti pada pengolahan TBS menjadi crude palm oil (CPO).

Pemerintah juga membuka peluang agar produk sawit dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk turunan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Ferry menyebut sekitar 20 hingga 40 koperasi berpeluang masuk ke sektor pengolahan kelapa sawit.

"Pada waktunya nanti kita juga akan masuk untuk mengolah produk turunannya.

Sekitar ada 20-40 koperasi yang akan mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit," ujarnya.

Pengembangan hilirisasi sawit berbasis koperasi juga berpeluang diperkuat melalui kerja sama dengan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Perusahaan tersebut mendapat titipan lahan sawit hasil penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Lahan tersebut selanjutnya berpotensi dikerjasamakan dengan koperasi dalam pengelolaannya.

Menurut Ferry, kerja sama antara koperasi, Agrinas Palma, dan perkebunan rakyat dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan sekaligus produktivitas.

Skema tersebut diharapkan membentuk ekosistem sawit yang tidak hanya berorientasi pada produksi bahan mentah, tetapi juga mampu mengembangkan pengolahan hingga produk hilir.

Dengan begitu, koperasi memiliki peluang mengambil posisi yang lebih strategis dalam rantai industri kelapa sawit nasional.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman turut mengapresiasi peresmian Pabrik Kelapa Sawit KUD Sejahtera.

Dudung menilai keberadaan pabrik tersebut menunjukkan koperasi dapat berkembang sebagai salah satu kekuatan ekonomi rakyat.

Ia mengatakan pemerintah akan terus mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk agenda hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi.

Menurut Dudung, koperasi juga memiliki peran strategis dalam mendorong perputaran ekonomi dari tingkat desa dan daerah.

"Selamat kepada KUD Sejahtera, ini harus betul-betul dikelola dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat terutama petani. Harus ada pengaruhnya, nilai kesejahteraan anggota semakin tinggi dan kemajuan koperasi semakin nyata," tegas Dudung.

Menurutnya, kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dan layanan strategis dengan akses yang lebih dekat.

Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menyebut peresmian pabrik tersebut sebagai momentum penting bagi gerakan koperasi di daerah.

Ia menilai fasilitas pengolahan yang dimiliki koperasi membuktikan bahwa badan usaha berbasis anggota dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

"Hal ini menjadi bukti bahwa koperasi mampu meningkatkan dirinya sehingga dapat sejajar dengan badan usaha lainnya seperti swasta atau BUMN," ujar Herman Deru.

Menurut Herman, koperasi tidak harus berhenti pada kegiatan simpan pinjam atau perdagangan.

Koperasi juga dapat masuk ke sektor industri dengan investasi dan rantai produksi yang lebih kompleks.

Ketua KUD Sejahtera Tamrin mengatakan pabrik pengolahan sawit tersebut kini memiliki kapasitas produksi 45 ton per jam.

Kapasitas itu meningkat dari sebelumnya 30 ton per jam.

Pasokan TBS berasal dari petani sawit dan anggota koperasi.

Tamrin mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kepastian harga yang diterima petani.

Menurut dia, harga pembelian TBS telah ditetapkan sejak awal sehingga petani memiliki kepastian mengenai nilai jual hasil perkebunannya.

Kondisi tersebut dinilai penting untuk membangun hubungan usaha yang lebih terukur antara koperasi dan petani.

Dengan kapasitas pengolahan yang meningkat, dukungan kelembagaan koperasi, serta peluang pengembangan produk hilir, KUD Sejahtera diharapkan menjadi salah satu contoh penguatan koperasi dalam rantai industri kelapa sawit.

Pemerintah berharap model tersebut dapat diperluas ke daerah penghasil sawit lainnya.

Tujuannya bukan sekadar meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memastikan semakin banyak nilai tambah komoditas sawit yang kembali kepada petani dan anggota koperasi.* (ad)

JAKARTA — Polemik mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond memasuki pembahasan yang lebih luas.

Perdebatan tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah menghimpun dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan, tetapi juga menyentuh persoalan perlindungan investor dan kewenangan negara menelusuri asal-usul dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Baca Juga:

• Rakor Forkopimda Sumatera 2026, Bupati Asahan Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas dan Percepat Pembangunan

Pengamat politik dan kebijakan publik Samuel Silaen menilai keberadaan Patriot Bond sebagai instrumen pembiayaan negara pada dasarnya tidak perlu dipersoalkan.

Menurut dia, pemerintah membutuhkan instrumen yang dapat menghimpun dana domestik untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Namun, kepastian hukum bagi investor, kata Samuel, harus tetap berjalan bersama prinsip akuntabilitas.

Legalitas sebuah transaksi tidak otomatis menjawab persoalan mengenai asal-usul dana yang digunakan.

"Persoalan utama bukan terletak pada keberadaan Patriot Bond sebagai instrumen pembiayaan negara. Pemerintah memang membutuhkan instrumen yang mampu menghimpun dana domestik untuk mendukung pembiayaan pembangunan," ujar Samuel dalam wawancara dengan awak media di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.

Samuel mengatakan persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya bagaimana transaksi dilakukan, tetapi juga dari mana sumber dana investor berasal.

Menurut dia, jangan sampai instrumen pembiayaan negara justru membuka ruang untuk menyamarkan asal-usul kekayaan.

Pertanyaan kemudian muncul: jika seseorang membeli Patriot Bond melalui mekanisme resmi pasar primer dan seluruh prosedur transaksi telah dipenuhi, apakah sumber dana investor otomatis tidak lagi dapat dipersoalkan?

Samuel menilai kedua hal tersebut harus dipisahkan.

Kepatuhan terhadap prosedur pembelian menunjukkan bahwa transaksi dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

Namun, hal tersebut belum otomatis menjawab persoalan mengenai asal-usul dana.

"Legalitas transaksi tidak boleh dipahami sebagai legalitas otomatis terhadap sumber dana," tegasnya.

Persoalan menjadi berbeda apabila dana yang digunakan ternyata berasal dari tindak pidana.

Dalam kondisi tersebut, masalah hukum tidak berhenti pada transaksi pembelian surat berharga, tetapi dapat berlanjut pada penelusuran asal-usul harta dan aset.

Perubahan bentuk uang menjadi surat berharga juga tidak dengan sendirinya menghapus persoalan hukum apabila harta tersebut sebelumnya diperoleh melalui tindak pidana.

Samuel menyoroti skenario apabila dana hasil tindak pidana korupsi digunakan untuk membeli Patriot Bond.

Secara ekonomi, terjadi perubahan bentuk aset. Dana yang sebelumnya berupa uang tunai atau saldo rekening berubah menjadi surat berharga.

Namun, menurut Samuel, perubahan bentuk tersebut tidak otomatis mengubah asal-usul harta secara hukum.

"Kalau uang hasil tindak pidana kemudian dibelikan instrumen keuangan, yang berubah adalah bentuk asetnya. Asal-usul dananya tidak otomatis berubah," katanya.

Karena itu, Patriot Bond tidak cukup dilihat hanya dari sisi pasar keuangan.

Sistem hukum juga perlu memperhatikan bagaimana aset yang berubah bentuk diperlakukan ketika terdapat dugaan atau bukti keterkaitan dengan tindak pidana.

Samuel mengingatkan bahwa rezim pemberantasan tindak pidana korupsi mengenal mekanisme perampasan terhadap barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk barang yang menggantikan barang tersebut.

Dengan demikian, apabila dana hasil korupsi digunakan untuk membeli Patriot Bond, persoalannya bukan hanya apakah transaksi pembelian dilakukan secara formal dan tercatat.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah surat berharga tersebut merupakan bentuk baru dari aset yang berasal dari tindak pidana.

Samuel juga mengaitkan persoalan tersebut dengan rezim tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Menurut dia, penelusuran asal-usul harta merupakan bagian penting dalam mengurai rangkaian transaksi dan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Harta dapat berpindah, dialihkan, atau berubah bentuk.

Karena itu, masuknya dana ke dalam instrumen keuangan formal tidak otomatis menghapus persoalan apabila terdapat bukti bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana dan unsur pidananya terpenuhi.

"Jangan sampai sistem keuangan formal justru digunakan untuk memberikan kesan bahwa aset yang sebelumnya bermasalah telah menjadi sah hanya karena sudah berubah menjadi instrumen investasi," ujar Samuel.

Menurutnya, perlindungan terhadap transaksi investasi harus ditempatkan secara proporsional.

Kepentingan pemerintah menghimpun dana domestik perlu berjalan beriringan dengan kepentingan negara dalam mencegah dan memberantas pencucian uang.

Perhatian berikutnya tertuju pada Pasal 50A ayat (6) UU P2SK, khususnya mengenai data dan informasi transaksi.

Ketentuan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan penggunaan data dan informasi kegiatan transaksi sebagai dasar pengenaan pajak maupun sebagai bukti hukum di pengadilan.

Samuel mempertanyakan batas perlindungan yang diberikan ketentuan tersebut.

Apakah perlindungan hanya ditujukan kepada investor yang melakukan transaksi secara sah dan beritikad baik, atau dapat dimaknai lebih luas sehingga data transaksi tidak dapat digunakan ketika aparat mengungkap dugaan tindak pidana lain?

Menurut Samuel, pertanyaan tersebut penting karena perkara korupsi dan TPPU membutuhkan kemampuan aparat untuk mengurai aliran dana, perubahan bentuk aset, hubungan antartansaksi, serta asal-usul kekayaan.

Namun, ia mengingatkan agar Pasal 50A tidak ditafsirkan secara berlebihan.

Menurutnya, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Patriot Bond tidak dapat disita atau dirampas.

"Pasal 50A ayat (6) tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Patriot Bond tidak dapat disita atau dirampas," katanya.

Karena itu, norma tersebut dinilai tidak tepat apabila langsung dimaknai sebagai kekebalan aset dari penyitaan.

Bagi Samuel, inti persoalan terletak pada keseimbangan dua kepentingan.

Pertama, memberikan perlindungan kepada investor yang menggunakan dana sah dan beritikad baik.

Kedua, tetap menjaga kewenangan negara untuk menelusuri aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Kedua kepentingan tersebut, menurut dia, tidak seharusnya dipertentangkan.

Investor yang menggunakan dana sah, bertindak dengan itikad baik, dan mengikuti mekanisme transaksi resmi membutuhkan kepastian hukum.

Perlindungan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan terhadap instrumen pembiayaan negara.

Sebaliknya, apabila dana yang digunakan terbukti berasal dari korupsi atau tindak pidana lainnya, perubahan bentuk dana menjadi Patriot Bond tidak semestinya menghilangkan kewenangan negara untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil kejahatan.

"Perlindungan terhadap transaksi yang sah jangan sampai berubah menjadi perlindungan terhadap asal-usul dana yang tidak sah," ujar Samuel.

Samuel menegaskan bahwa kritik terhadap potensi risiko hukum tersebut bukan berarti penolakan terhadap Patriot Bond maupun Merah Putih Bond.

Menurut dia, kedua instrumen tersebut tetap dapat memiliki fungsi ekonomi strategis apabila dirancang dan dijalankan dengan tata kelola yang kuat.

Dari sisi ekonomi, Patriot Bond membutuhkan kepercayaan masyarakat dan investor.

Namun, kredibilitas instrumen keuangan tidak hanya bergantung pada perlindungan investor, melainkan juga integritas sistem.

Jika muncul persepsi bahwa surat utang negara dapat menjadi tempat berlindung bagi dana yang asal-usulnya bermasalah, persoalannya tidak lagi sebatas hukum.

Reputasi pasar keuangan dan kepercayaan publik terhadap instrumen pembiayaan negara juga dapat ikut dipertaruhkan.

Karena itu, Samuel mendorong penghimpunan dana domestik berjalan bersama prinsip due diligence, penelusuran asal-usul dana, transparansi, dan pengawasan terhadap transaksi berisiko.

Samuel menilai Patriot Bond tidak semestinya ditempatkan sebagai instrumen yang berada di luar jangkauan prinsip penegakan hukum.

Tujuan menghimpun dana domestik untuk pembangunan merupakan kepentingan ekonomi yang sah dan strategis.

Namun, kepentingan tersebut tetap harus berjalan bersama prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ia merumuskan tiga pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: siapa yang membeli, dari mana sumber dananya, dan apakah perlindungan hukum yang diberikan tetap berada dalam koridor kepentingan publik?

Jika investor menggunakan dana yang sah dan bertindak dengan itikad baik, kepastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan terhadap Patriot Bond.

Sebaliknya, apabila dana berasal dari tindak pidana, negara tetap harus memiliki ruang hukum untuk menelusuri, membuktikan, menyita, dan merampas hasil kejahatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, mengubah uang hasil kejahatan menjadi surat berharga tidak dengan sendirinya mengubah asal-usul hukumnya.

"Bagi negara, tantangannya bukan sekadar menciptakan instrumen yang menarik bagi investor. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan Patriot Bond menjadi instrumen pembiayaan pembangunan yang kuat secara ekonomi, jelas secara hukum, kredibel di mata investor, sekaligus tertutup bagi praktik pencucian uang," pungkas Samuel.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai Patriot Bond tidak hanya menyangkut kebutuhan pembiayaan negara.

Isu ini juga menyentuh batas perlindungan investor, penelusuran aset, integritas sistem keuangan, kepastian hukum, serta kemampuan negara memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Kepentingan pembiayaan pembangunan dan penegakan hukum perlu berjalan beriringan: memberikan kepastian kepada investor yang sah tanpa menciptakan ruang perlindungan bagi aset yang terbukti berasal dari kejahatan.* (ad)

BATAM — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Regional Sumatera 2026 di Kantor BP Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 12 Agustus 2026.

Rakor tersebut mengusung tema "Sinergi Forkopimda Sumatera Maju Bersama, Aman, Makmur dan Berdaya Saing".

Baca Juga:

• TP PKK Asahan dan Organisasi Perempuan Gelar Bhakti Sosial Keagamaan, Kunjungi Panti Asuhan dan Panti Jompo

Kegiatan turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Bengkulu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Kepulauan Riau, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera bersama unsur Forkopimda lainnya.

Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Koordinasi diperlukan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong kemajuan daerah di Sumatera dan Indonesia secara keseluruhan.

Menurut Tito, forum Forkopimda harus menjadi wadah untuk menyelaraskan berbagai kebijakan, terutama program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Koordinasi harus terus dilakukan oleh pimpinan dan Forkopimda di daerah, utamanya dalam mempercepat pembangunan, termasuk terkait infrastruktur, pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ujar Tito.

Tito juga mendorong agar rapat Forkopimda dilakukan secara rutin, minimal setiap satu hingga tiga bulan.

Menurut dia, pertemuan berkala penting untuk menjaga koordinasi antarpimpinan daerah.

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah yang efektif.

Menurut dia, setiap kebijakan dan program pemerintah pusat maupun daerah harus dapat disampaikan secara utuh kepada masyarakat.

Qodari mengatakan Bakom akan terus memperluas komunikasi strategis pemerintah.

Langkah tersebut dilakukan melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan media massa untuk memperluas jangkauan informasi, terutama di era digital.

Sementara itu, Menko Polkam RI Jamari Chaniago menyampaikan perkembangan situasi strategis, mulai dari dinamika geopolitik global dan nasional hingga berbagai persoalan yang berkaitan dengan wilayah Sumatera.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain pengamanan perbatasan dan keamanan maritim, mitigasi bencana dan ketahanan masyarakat, serta persoalan pertambangan tanpa izin.

Jamari mengajak seluruh unsur pemerintah dan Forkopimda menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.

Setelah mengikuti rakor, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

"Rakor ini sangat penting bagi kita di daerah, karena melalui koordinasi dan sinergi yang kuat, berbagai persoalan dapat kita identifikasi dan selesaikan secara bersama-sama. Tentunya kita akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dan memperkuat koordinasi dengan Forkopimda dalam menjaga keamanan, stabilitas serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Asahan," ujar Bupati.

Taufik mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung program strategis pemerintah.

"Yang paling utama adalah bagaimana seluruh kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi harus terus kita tingkatkan," pungkasnya.* (ad)

ASAHAN — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, bersama sejumlah organisasi perempuan dan jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan mengikuti kegiatan Bhakti Sosial Keagamaan, Rabu, 12 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diikuti pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Asahan, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Ibu Bhayangkari Wakapolres Asahan, perwakilan Persit Kodim 0208/Asahan, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Asahan, serta sejumlah tamu undangan.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Buka Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria 2026, Dorong Penataan Tanah Berkeadilan

Dalam kegiatan tersebut, rombongan mengunjungi sejumlah tempat, yakni Panti Asuhan Al Maksum Kisaran, Sekolah MDA Perguruan Anak Yatim Kisaran, dan Panti Jompo Buddhist Yayasan Sinar Kasih Abadi.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Asahan bersama organisasi perempuan kepada anak yatim, lanjut usia, serta masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Pidato Bupati Asahan yang disampaikan Edi Sukmana S.H., M.Si., selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Asahan, mengatakan kegiatan Bhakti Sosial Keagamaan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni "Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan".

"Hal ini sejalan dengan misi pertama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Asahan yang sehat, berkarakter, dan sejahtera," ujarnya.

Menurut Edi, kegiatan sosial tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan berupa barang. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat menanamkan nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara serta semua pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan dan menyukseskan kegiatan ini," katanya.

Ia mengatakan keberhasilan kegiatan tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan kontribusi seluruh pihak yang terlibat.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta dan mendukung pelaksanaan Bhakti Sosial Keagamaan.

Yusnila berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilaksanakan.

Menurut dia, kegiatan tersebut dapat menjadi wadah untuk memperkuat kepedulian bersama sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat.

Ia secara khusus berharap perhatian dapat terus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan kasih sayang dan dukungan.

Kegiatan Bhakti Sosial Keagamaan tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi pemerintah daerah dan organisasi perempuan dalam membangun kepedulian sosial serta memperkuat kebersamaan di Kabupaten Asahan.* (ad)

ASAHAN — Wakil Bupati Asahan Rianto membuka Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu, 12 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Asahan, Kasdim 0208/Asahan, Kepala BPN Kabupaten Asahan Pangihutan Manurung, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• HUT ke-81 RI, Pemprov Sumut Tegaskan Komitmen Bangun Wilayah 3T hingga Kepulauan Nias

Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung penyelesaian sengketa dan konflik agraria serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala BPN Kabupaten Asahan Pangihutan Manurung mengatakan Gugus Tugas Reforma Agraria menjadi wadah koordinasi antarinstansi dalam menjalankan agenda reforma agraria di Kabupaten Asahan.

"Tujuan dilaksanakan Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria ini untuk mengoordinasikan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan, serta menyelesaikan sengketa dan konflik agraria demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Pangihutan.

Pangihutan menjelaskan, kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan dilaksanakan mulai Mei hingga November 2026.

Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik, BPN Kabupaten Asahan meminta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Asahan.

"Kami memohon bantuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan agar pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria dapat berjalan dengan baik," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria merupakan bagian dari upaya mewujudkan cita-cita reforma agraria.

Salah satu fokusnya adalah mengurangi ketimpangan pemilikan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rianto, kegiatan tersebut juga menunjukkan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Asahan, BPN, dan seluruh pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria.

"Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria ini dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita reforma agraria dalam upaya mengurangi ketimpangan pemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai simbol sinergi dan kolaborasi," ujar Rianto.

Rianto mengatakan rapat tersebut menjadi momentum untuk mewujudkan penataan agraria yang lebih berkeadilan.

Ia berharap hasilnya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Menurut dia, pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Asahan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial.

Rapat tersebut harus menghasilkan produk dan kesepakatan yang jelas sebagai arah pelaksanaan program Gugus Tugas Reforma Agraria sepanjang 2026.

"Saya berharap kegiatan Reforma Agraria ini bukan hanya acara seremonial semata, tetapi dapat menghasilkan produk yang nanti kita sepakati bersama, yang dapat menjadi arah kegiatan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan di tahun 2026 ini," tegasnya.

Rianto juga meminta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan aktif melakukan koordinasi sesuai bidang kerja masing-masing.

Ia menekankan bahwa sinergi antarinstansi diperlukan agar penataan pertanahan tidak berjalan sendiri-sendiri dan tujuan reforma agraria dapat diwujudkan secara nyata.

"Kepada perangkat daerah yang hadir dan tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan, saya meminta agar dapat mengoordinasikan penataan tersebut sesuai dengan bidang kerja masing-masing, demi mewujudkan tujuan-tujuan reforma agraria," pungkasnya.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat komitmen pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Kepulauan Nias menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus pemerintah provinsi.

Baca Juga:

• TKD 2027 Belum Jelas, Bobby Nasution Desak Kepastian Anggaran Rp1,1 Triliun untuk Sumut

Pemerintah Provinsi Sumut menyatakan pembangunan di wilayah 3T harus terus didorong agar masyarakat memperoleh akses layanan dasar yang lebih baik.

Komitmen itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung dalam dialog interaktif memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Studio TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan, Rabu, 12 Agustus 2026.

Basarin mengatakan Pemprov Sumut terus mendorong berbagai terobosan dan inovasi untuk mempercepat pembangunan di wilayah 3T.

Kepulauan Nias, kata dia, menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dari Gubernur Sumut.

"Daerah 3T di Sumut, khususnya Kepulauan Nias, menjadi atensi Bapak Gubernur Sumut. Kita hadir di sana dengan melakukan berbagai terobosan dan membawa inovasi untuk membangun daerah tersebut," ujarnya.

Basarin mengatakan Pemprov Sumut menjalankan sejumlah program strategis dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan skala prioritas.

Pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan infrastruktur menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sektor kesehatan, pemerintah provinsi terus mendorong program layanan kesehatan gratis agar dapat menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.

Selain itu, fasilitas Puskesmas di Nias Barat dan Nias Utara terus diperkuat.

Penguatan tersebut mencakup peningkatan layanan rawat inap sehingga masyarakat memiliki akses layanan kesehatan yang lebih dekat.

"Fokus yang dibawa Pemprov Sumut di Kepulauan Nias tahun ini adalah mengejar ketertinggalan, baik jalan, ruang sekolah maupun pelayanan kesehatan," katanya.

Menurut Basarin, pembangunan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkecil kesenjangan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Hatta Ridho menilai kehadiran pemerintah di daerah 3T penting untuk membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hatta, pemerataan pembangunan diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang di daerahnya sendiri.

Dengan begitu, potensi migrasi secara besar-besaran ke wilayah perkotaan dapat ditekan.

Hatta berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui seremoni, tetapi juga diwujudkan melalui kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat.

"Pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang mudah diakses diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sumut," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Sumut berharap penguatan pembangunan di Kepulauan Nias dan wilayah 3T lainnya dapat meningkatkan kualitas layanan dasar sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang di daerah masing-masing.* (ad)

BATAM — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memperjuangkan penambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang terdampak bencana.

Bobby juga meminta kepastian mengenai acuan anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Kamis 13 Agustus 2026: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan

Bobby mengatakan kepastian mengenai acuan anggaran penting bagi pemerintah daerah.

Saat ini, pemerintah kabupaten dan kota di Sumut tengah menyusun Perubahan APBD (P-APBD) 2026 sekaligus bersiap memasuki tahapan penyusunan R-APBD 2027.

"Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan," tegas Bobby.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Tito Karnavian mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait alokasi TKD 2027.

Kemendagri menyiapkan tiga skenario setelah melakukan exercise kebutuhan daerah.

Skenario maksimal atau ideal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat Rp932 triliun, dan skenario minimal Rp910 triliun.

Menurut Tito, keputusan akhir mengenai besaran TKD berada di tangan Presiden Besaran tersebut akan mempertimbangkan kondisi APBN, target pendapatan negara, dan devisa.

Meski keputusan akhir belum ditetapkan, Kemendagri telah mengusulkan dua kelompok daerah yang menjadi prioritas apabila terdapat penambahan alokasi TKD.

Tito meminta seluruh kepala daerah menunggu kepastian alokasi TKD 2027.

Informasi tersebut dijadwalkan diumumkan dalam Pidato Presiden mengenai Nota Keuangan RAPBN 2027 menjelang Hari Kemerdekaan atau melalui penjelasan lanjutan bersama para menteri bidang ekonomi.

Baca Juga:

• Tenggat Ketat Agustus 2026: BNPB Desak Pemda Tuntaskan Dokumen Rumah Rusak Demi Percepat Huntap Pascabencana

"Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak. Begitu data resmi keluar, jika belum di-breakdown per daerah, kami akan memberi masukan agar daerah bencana dan berfiskal rendah menjadi prioritas utama," jelas Tito.

Selain membahas TKD, Tito mengapresiasi penanganan sektor kesehatan pascabencana di wilayah Sumatera yang dinilai berlangsung cepat.

Dalam rapat tersebut, Tito juga menyoroti dinamika pembangunan infrastruktur serta stabilitas harga material di kawasan Sumatera.* (ad)

BANDA ACEH — Pendiri MFF Syndicate, M. Fauzan Febriansyah, mengapresiasi langkah Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan dalam memperkuat pemberantasan narkotika di Aceh.

Meski belum genap 50 hari memimpin Polda Aceh, Ruddi dinilai telah menunjukkan ketegasan melalui sejumlah pengungkapan kasus narkotika dalam skala besar.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 13 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Disertai Petir

Aparat perlu membongkar seluruh mata rantai peredaran, mulai dari pemasok, pengendali, pengedar, hingga sumber keuntungan yang menopang bisnis narkotika.

Ia juga menilai pembenahan internal aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam perang melawan narkoba.

Menurut dia, pemberantasan akan sulit mendapatkan kepercayaan publik jika institusi penegak hukum sendiri masih memiliki persoalan terkait penyalahgunaan narkotika.

Salah satu pengungkapan terbaru menunjukkan besarnya ancaman peredaran narkotika di Aceh.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh menggagalkan peredaran 50.000 butir ekstasi dengan berat bersih 18,026 kilogram, 2.495 cartridge atau vape getar, serta 4.000 mililiter liquid yang mengandung etomidate.

Dalam kasus tersebut, seorang kepala desa aktif berinisial RB, 41 tahun, turut diamankan.

"Kami mengapresiasi komitmen Kapolda Aceh yang menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh. Ini bukan sekadar pengungkapan kasus, tetapi perang terhadap ekosistem kejahatan yang memiliki jaringan, modal, distribusi, dan kemampuan memengaruhi masyarakat maupun institusi," kata Fauzan dalam keterangannya di Banda Aceh, Rabu, 12 Agustus 2026.

Fauzan menilai pernyataan Kapolda Aceh mengenai upaya mengejar dan memiskinkan bandar narkotika melalui pendekatan tindak pidana pencucian uang atau TPPU merupakan langkah strategis.

Menurut dia, penindakan tidak seharusnya berhenti pada penyitaan barang bukti dan pemidanaan pelaku.

Aparat perlu menelusuri aliran dana, aset, pemasok, pengendali, serta pihak yang menikmati keuntungan dari bisnis narkotika.

"Bandar narkoba harus dipukul pada sumber kekuatan ekonominya. Kalau hanya menangkap kurir sementara uang dan aset hasil kejahatan tetap aman, mata rantainya akan tumbuh kembali. Karena itu, pendekatan TPPU perlu menjadi bagian permanen dari strategi pemberantasan," ujarnya.

Fauzan juga menilai pengalaman Ruddi Setiawan sebagai mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh menjadi modal penting dalam memahami karakter jaringan narkotika di wilayah tersebut.

Pengalaman itu, kata dia, dapat membantu kepolisian membaca pola distribusi dan memperkuat kerja sama lintas lembaga.

"Pada 2021, Ruddi juga tercatat pernah memperoleh penghargaan atas keberhasilan mengungkap jaringan narkotika dalam jumlah besar. Karena itu, publik Aceh memiliki alasan untuk berharap bahwa Ruddi Setiawan dapat membawa pemberantasan narkoba ke level yang lebih strategis—berbasis intelijen, mengejar bandar beserta asetnya, memperkuat kerja sama antarlembaga, dan membangun pencegahan di tengah masyarakat," kata Fauzan.

Selain penindakan terhadap jaringan narkotika di luar institusi, Fauzan mengapresiasi perhatian Kapolda Aceh terhadap pembenahan internal.

Menurut dia, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap oknum anggota Polri berinisial RF, 31 tahun, yang terlibat penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa persoalan narkotika tidak hanya menjadi ancaman dari luar institusi.

Fauzan mengatakan penindakan terhadap jaringan narkotika dan pembenahan internal merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Pemberantasan narkoba, menurut dia, akan kehilangan legitimasi apabila masyarakat melihat adanya standar ganda.

Sebaliknya, ketika aparat mampu menindak jaringan di luar sekaligus menjaga integritas institusinya sendiri, kepercayaan publik terhadap kepolisian dinilai dapat semakin kuat.

Fauzan juga mengapresiasi langkah Kapolda Aceh yang sejak awal kepemimpinannya berupaya menyatukan arah kerja Polda Aceh dan seluruh Polres/Polresta melalui Commander Wish.

Pedoman tersebut diarahkan untuk menyatukan visi, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kualitas pelayanan kepolisian di seluruh Aceh.

Menurut Fauzan, pemberantasan narkoba tidak boleh hanya menjadi program sesaat. Upaya tersebut membutuhkan konsistensi dan kerja sama berbagai pihak.

"Pemberantasan narkoba tidak boleh menjadi program musiman. Kita membutuhkan konsistensi bertahun-tahun. Polda, Polresta, Polres, BNN, Bea Cukai, TNI, pemerintah daerah, kejaksaan, pengadilan, sekolah, pesantren, kampus, tokoh agama, dan masyarakat harus bergerak dalam satu ekosistem pencegahan dan penindakan," kata Fauzan.

Kelompok kajian hukum, politik, dan kebijakan publik itu berharap momentum awal kepemimpinan Irjen Pol. Ruddi Setiawan dapat menjadi titik balik bagi Aceh dalam membangun model pemberantasan narkotika yang lebih komprehensif.

Model tersebut, kata Fauzan, harus tegas terhadap jaringan eksternal, bersih dalam pembenahan internal, kuat dalam penelusuran aset, berbasis intelijen, serta konsisten dalam pencegahan.

"Kami berharap Kapolda Ruddi Setiawan tidak bekerja sendirian. Publik Aceh harus menjadi mitra kepolisian. Keberanian masyarakat memberikan informasi, profesionalisme aparat menindaklanjutinya, dan transparansi proses hukum harus menjadi tiga mata rantai yang saling menguatkan. Jika itu berjalan, Aceh memiliki peluang lebih besar untuk memutus mata rantai narkoba secara sistematis," pungkas Fauzan.* (ad)

BALI -Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Bali pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Kondisi cuaca diprediksi didominasi cerah, cerah berawan, dan berawan, dengan suhu udara berkisar 17 hingga 32 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Kamis 13 Agustus 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Tabanan juga diprediksi cerah berawan. Suhu berada pada kisaran 20-26 derajat Celsius dengan kelembapan 66-95 persen.

Sementara itu, Badung diprakirakan cerah dengan suhu 23-29 derajat Celsius dan kelembapan 60-93 persen.

Kondisi berawan juga berpotensi terjadi di wilayah tersebut.

Di Gianyar, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu 22-27 derajat Celsius. Tingkat kelembapan diperkirakan berada pada 65-90 persen.

Klungkung diprediksi cerah dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 60-84 persen.

Untuk Bangli, kondisi udara diprakirakan kabur. Suhu berkisar 17-24 derajat Celsius dengan kelembapan 67-99 persen.

Selanjutnya, Karangasem diprediksi berawan dengan suhu 20-25 derajat Celsius dan kelembapan 64-95 persen.

Buleleng diprakirakan cerah dengan suhu 22-27 derajat Celsius. Kelembapannya berada pada kisaran 61-91 persen.

Adapun Kota Denpasar menjadi wilayah dengan suhu udara tertinggi dalam prakiraan ini.

Cuaca diprediksi cerah dengan suhu mencapai 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 68-90 persen.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan pada Kamis, 13 Agustus 2026, dapat memperhatikan perubahan kondisi cuaca sepanjang hari dan menyesuaikan aktivitas dengan informasi terbaru dari BMKG.* (ad)

YOGYAKARTA -Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Berdasarkan prakiraan tersebut, seluruh wilayah yang meliputi Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta diprediksi mengalami cuaca cerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Kamis 13 Agustus 2026: Seluruh Wilayah Cerah Berawan

Sementara Bantul juga diprediksi cerah. Suhu udara diperkirakan mencapai 22-31 derajat Celsius dengan kelembapan 51-94 persen.

Kondisi serupa terjadi di Gunungkidul. BMKG memprakirakan cuaca cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 54-88 persen.

Untuk Sleman, cuaca diprakirakan cerah dengan suhu udara 22-30 derajat Celsius. Kelembapan berada pada kisaran 46-90 persen.

Adapun Kota Yogyakarta diprediksi cerah dengan suhu 23-31 derajat Celsius. Tingkat kelembapan diperkirakan mencapai 44-88 persen.

Dengan kondisi cuaca yang mayoritas cerah, masyarakat di DIY dapat menyesuaikan aktivitas luar ruang dengan kondisi cuaca sepanjang hari.

Informasi prakiraan cuaca juga dapat berubah sehingga masyarakat disarankan memantau pembaruan informasi BMKG.* (ad)

JAWA BARAT -Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Sebagian besar wilayah diprediksi mengalami cuaca cerah, meski sejumlah daerah berpotensi berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 13 Agustus 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Suhu tertinggi mencapai 35 derajat Celsius dan diprakirakan terjadi di Subang, Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Di Bogor, cuaca diprakirakan cerah dengan suhu 25-34 derajat Celsius dan kelembapan 33-80 persen.

Sukabumi diprediksi berawan dengan suhu 23-32 derajat Celsius dan kelembapan 52-94 persen.

Sementara Cianjur diprakirakan berawan dengan suhu 20-30 derajat Celsius. Kelembapannya berada pada kisaran 55-98 persen.

Cuaca cerah diprediksi terjadi di Bandung, dengan suhu 19-30 derajat Celsius dan kelembapan 22-79 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Garut, dengan suhu 19-29 derajat Celsius dan kelembapan 50-98 persen.

Di Tasikmalaya, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 23-33 derajat Celsius. Ciamis diprediksi cerah dengan suhu 23-32 derajat Celsius.

Selanjutnya, Kuningan diprakirakan cerah dengan suhu 23-32 derajat Celsius.

Cirebon juga diprediksi cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 46-80 persen.

Cuaca cerah turut diprakirakan terjadi di Majalengka, dengan suhu 24-33 derajat Celsius. Sumedang berada pada kisaran suhu 21-30 derajat Celsius.

Di wilayah utara Jawa Barat, Indramayu diprakirakan cerah dengan suhu 25-34 derajat Celsius.

Subang menjadi salah satu wilayah dengan suhu tertinggi, yakni 25-35 derajat Celsius.

Sementara Purwakarta diprediksi cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius. Kondisi serupa terjadi di Karawang, dengan suhu 26-34 derajat Celsius.

Bekasi diprakirakan cerah dengan suhu 26-35 derajat Celsius. Bandung Barat juga diprediksi cerah dengan suhu 21-29 derajat Celsius.

Untuk wilayah pesisir selatan, Pangandaran diprakirakan cerah dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 76-95 persen.

Adapun sejumlah wilayah kota juga didominasi cuaca cerah.

Kota Bogor diprediksi cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius, sedangkan Kota Sukabumi berawan dengan suhu 22-30 derajat Celsius.

Kota Bandung diprakirakan cerah dengan suhu 22-31 derajat Celsius. Kota Cirebon juga cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius.

Suhu tinggi diprakirakan terjadi di Kota Bekasi dan Kota Depok, yang masing-masing berada pada kisaran 27-35 derajat Celsius.

Sementara itu, Kota Cimahi diprediksi cerah dengan suhu 20-29 derajat Celsius. Kota Tasikmalaya diprakirakan berawan dengan suhu 23-34 derajat Celsius.

Adapun Kota Banjar diprediksi mengalami cerah berawan dengan suhu 23-33 derajat Celsius.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada Kamis, 13 Agustus 2026, dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.

Pembaruan informasi cuaca juga perlu dipantau karena kondisi atmosfer dapat berubah sepanjang hari.* (ad)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Seluruh wilayah Jakarta diprediksi mengalami cuaca cerah sepanjang hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 13 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Disertai Petir

Di Administrasi Kepulauan Seribu, cuaca diprakirakan cerah dengan suhu 27-28 derajat Celsius. Kelembapan berada pada kisaran 70-78 persen.

Sementara Jakarta Pusat diprediksi cerah dengan suhu 27-34 derajat Celsius dan kelembapan 50-74 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Jakarta Utara. Suhu udara berada pada kisaran 27-30 derajat Celsius, dengan kelembapan 56-76 persen.

Untuk Jakarta Barat, BMKG memprakirakan cuaca cerah dengan suhu 27-34 derajat Celsius dan kelembapan 48-75 persen.

Jakarta Selatan menjadi salah satu wilayah dengan suhu tertinggi, yakni 28-34 derajat Celsius. Tingkat kelembapannya diperkirakan 39-71 persen.

Adapun Jakarta Timur juga diprediksi cerah dengan suhu 27-34 derajat Celsius dan kelembapan 40-74 persen.

Dengan seluruh wilayah Jakarta diprakirakan cerah, masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi suhu yang relatif tinggi, terutama pada siang hari.

Informasi cuaca dapat berubah sehingga masyarakat disarankan memantau pembaruan prakiraan BMKG.* (ad)

ACEH -Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah Aceh pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Sebagian besar wilayah diprediksi mengalami hujan ringan, sementara beberapa daerah berawan. Simeulue berpotensi mengalami hujan disertai petir.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Kamis 13 Agustus 2026: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan

Aceh Tenggara juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 17-23 derajat Celsius dan kelembapan 74-99 persen.

Hujan ringan diprakirakan terjadi di Aceh Timur, dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 68-99 persen.

Kondisi serupa terjadi di Aceh Tengah, dengan suhu 16-24 derajat Celsius dan kelembapan 70-99 persen.

Di Aceh Barat, BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan mencapai 77-99 persen.

Sementara itu, Aceh Besar diprediksi berawan dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 49-90 persen.

Pidie diprakirakan hujan ringan dengan suhu 19-26 derajat Celsius.

Untuk Aceh Utara, cuaca diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 68-98 persen.

Kondisi yang perlu diperhatikan terjadi di Simeulue. BMKG memprakirakan hujan petir dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 79-97 persen.

Selanjutnya, Aceh Singkil diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius.

Bireuen diprakirakan berawan dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 55-99 persen.

Di Aceh Barat Daya, hujan ringan diprakirakan terjadi dengan suhu 21-26 derajat Celsius. Gayo Lues juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 16-24 derajat Celsius.

Sementara Aceh Jaya diprakirakan hujan ringan dengan suhu 22-29 derajat Celsius.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Nagan Raya, dengan suhu 22-28 derajat Celsius.

Aceh Tamiang diprakirakan berawan dengan suhu 25-32 derajat Celsius. Adapun Bener Meriah diprediksi hujan ringan dengan suhu 17-24 derajat Celsius.

Di Pidie Jaya, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 70-96 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprediksi berawan dengan suhu 26-32 derajat Celsius.

Kota Sabang juga berawan dengan suhu 26-30 derajat Celsius.

Sementara Kota Lhokseumawe diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 68-98 persen.

Kota Langsa diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 66-99 persen.

Adapun Kota Subulussalam juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 84-98 persen.

Secara umum, hujan ringan mendominasi prakiraan cuaca Aceh pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan, dapat mengantisipasi perubahan cuaca dan memantau informasi terbaru dari BMKG.* (ad)