Ketiga tersangka masing-masing berinisial Bio, Ramblan, dan Perie. Mereka telah diserahkan kepada Polda Kalimantan Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Baca Juga:

• 3 Polisi Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba, DPR: Negara Jangan Kalah!

"Ketiga tersangka telah kami serahkan berikut surat keterangan dari dokter, surat kontrol, obat, dan barang bukti milik para tersangka," kata Handik dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (16/7/2026).

Selain menyerahkan tersangka, penyidik juga melimpahkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari para pelaku. Barang bukti tersebut di antaranya uang tunai Rp13,1 juta, dua unit telepon genggam, serta satu bilah senjata tajam jenis mandau.

Sebelumnya, ketiga tersangka ditangkap oleh tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam proses penangkapan, para pelaku disebut melakukan perlawanan menggunakan mandau hingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut ketiga tersangka merupakan bagian dari jaringan narkoba yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Polri saat operasi pemberantasan narkotika di Katingan.

"Ada tiga sindikat narkoba yang diduga melakukan pembunuhan terhadap tiga anggota Polri di Katingan, Kalimantan Tengah. Satu orang merupakan bandar utama bernama Bio, sedangkan dua lainnya merupakan anggota sindikat," ujar Eko.

Kasus tersebut bermula saat operasi penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dalam operasi itu, tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan gugur saat menjalankan tugas pemberantasan peredaran narkotika.* (d/dh)

Yusuf menilai kepemimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Lokot Nasution belum mampu membawa peningkatan signifikan bagi partai. Ia menyebut terdapat sejumlah catatan yang menjadi alasan perlunya evaluasi kepemimpinan.

Baca Juga:

• Musdalub PJS Babel 2026 Teguhkan Integritas Wartawan, Kakanwil Ditjenpas Babel: Pers Harus Utamakan Akurasi, Keberimbangan, dan Tanggung Jawab

"Di antaranya perolehan kursi DPRD Sumut turun dari sembilan kursi menjadi lima kursi serta DPR RI dari tiga kursi tidak bisa bertambah tetap tiga kursi. Padahal dalam janji politik saat maju calon ketua DPD, Lokot menargetkan lima kursi DPR RI," ujar Yusuf kepada wartawan, Kamis (16/7/2026).

Selain persoalan elektoral, Yusuf juga menyoroti lemahnya konsolidasi internal partai. Ia menilai komunikasi antara pengurus daerah dengan pimpinan DPD belum berjalan maksimal.

Menurutnya, aktivitas organisasi di tingkat DPD mengalami penurunan dan sebagian besar pengurus disebut tidak aktif menjalankan peran.

"Yang bisa berhubungan dengan saudara Lokot hanya orang-orang yang masuk circlenya. Bahkan ketua DPC banyak yang tidak bisa berkomunikasi dengannya," katanya.

Yusuf juga menyinggung isu hukum yang pernah dikaitkan dengan nama Lokot Nasution. Ia menyebut persoalan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih figur pemimpin partai ke depan.

Meski demikian, Yusuf menegaskan pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap setiap orang yang masih dalam proses dugaan hukum.

"Meski masih bersifat dugaan dan kita hormati asas praduga tak bersalah, tetapi alangkah baiknya calon ketua DPD mendatang jangan yang ada keterkaitan dengan dugaan kasus hukum," ujarnya.

Selain itu, Yusuf turut menyoroti persoalan transparansi penggunaan anggaran bantuan pemerintah untuk partai politik serta perpindahan kantor DPD Demokrat Sumut dari kawasan strategis di Jalan Sudirman Medan ke wilayah lain yang menurutnya menjadi catatan bagi organisasi.

Terkait figur pengganti, Yusuf menyebut terdapat sejumlah nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin Demokrat Sumut. Beberapa di antaranya anggota DPR RI Sabam Sinaga, anggota DPRD Sumut Armyn Simatupang, Ketua DPC Demokrat Deliserdang Ir Hj Anita Lubis, serta pengusaha Hendrik Sitompul.* (dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Baca Juga:

• KPK Bawa Perkara Fadia Arafiq ke Meja Hijau, Sidang Tipikor Segera Dimulai

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara pemerasan yang menjerat Etik Suryani bersama dua pejabat lainnya.

"Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan beberapa dokumen terkait yang diperlukan penyidik untuk melengkapi alat bukti tambahan dalam proses hukum perkara dugaan tindak pemerasan oleh Bupati dan pihak lainnya," kata Budi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Pemkab Sukoharjo. Ketiganya yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Sukoharjo Tri Mulyo.

KPK menduga Etik Suryani meminta adanya setoran dari sejumlah insentif pegawai di lingkungan BPKAD Sukoharjo. Setoran tersebut diduga dikumpulkan melalui Richard Tri Handoko.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menyebut Etik diduga meminta sekitar 40 persen dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD.

Dalam rangkaian penyidikan kasus ini, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Sukoharjo, termasuk kantor bupati dan beberapa kantor dinas pemerintah daerah.

Dari kegiatan penggeledahan sebelumnya, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang elektronik, uang, hingga perhiasan yang diduga berkaitan dengan perkara.

KPK masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap dugaan aliran dana dan peran masing-masing pihak yang terlibat.* (d/dh)

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden membuka ruang bagi berbagai opsi pelaksanaan MBG selama kajian dilakukan secara matang. Menurutnya, setiap alternatif perlu dipelajari sebelum pemerintah mengambil keputusan.

Baca Juga:

• Prabowo Puji Bos Inpex Berbahasa Indonesia: Tak Semua CEO Asing Peduli dengan Bahasa RI

Agustina menjelaskan, BGN saat ini akan menelaah berbagai kemungkinan skema yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan MBG. Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin hanya terpaku pada satu pola pelaksanaan, melainkan memastikan skema yang dipilih dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Setiap pilihan kebijakan harus dikaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta seluruh pihak terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Kepala negara memberikan waktu kurang lebih satu bulan untuk melakukan penyempurnaan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Agustina menyebut Presiden ingin proses evaluasi berjalan secara hati-hati dan tidak dilakukan secara terburu-buru agar kebijakan yang diambil dapat menjadi solusi terbaik bagi keberlanjutan program MBG.* (ds/dh)

Kepala Biro Operasi Polda Sumut Kombes Dwi Tunggal Jaladri mengatakan dugaan penyimpangan terjadi saat proses pengiriman BBM dari depo menuju SPBU. Akibatnya, jumlah BBM yang diterima tidak sesuai dengan volume yang dikirim.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan PTPN IV PalmCo Satukan Langkah Jaga Keamanan Investasi Perkebunan

Dwi menjelaskan, penyusutan tersebut disebut cukup besar. Salah satu contoh, SPBU yang meminta pasokan sebanyak 40 ribu liter BBM hanya menerima sekitar 20 ribu liter.

"Misalnya dari permintaan 40 ribu liter BBM, yang diterima SPBU hanya sekitar 20 ribu liter. Artinya terjadi penyusutan hingga 50 persen," katanya.

Selain dugaan penyimpangan volume, polisi juga menemukan adanya kendala keterlambatan distribusi dari depo menuju SPBU. Waktu pengiriman yang sebelumnya diperkirakan sekitar dua jam mengalami penambahan menjadi dua setengah jam.

Menurut Dwi, keterlambatan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan awak mobil tangki atau sopir yang bertugas melakukan pengiriman BBM.

"Permasalahan lainnya, SPBU sudah mengirimkan permintaan BBM, tetapi dari depo terjadi keterlambatan dan kekurangan pasokan. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh depo-depo Pertamina yang ada di Sumatera," jelasnya.

Dwi menyebut sejumlah pengelola SPBU telah mengambil tindakan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sopir yang diduga terlibat dalam masalah distribusi tersebut.

Sebagai langkah penanganan sementara, Polda Sumut mengerahkan personel yang memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan tangki untuk membantu kelancaran distribusi BBM.

"Untuk sementara kami memberikan bantuan personel dari Polri. Pihak mereka juga sudah mengganti AMT tersebut. Selanjutnya kami menawarkan bantuan kepada pemilik SPBU dan Pertamina agar dapat menghindari terjadinya penyimpangan," pungkas Dwi.* (ds/dh)

Gugatan praperadilan tersebut tercatat dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Roy bersama tim kuasa hukumnya menilai penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya tidak sah.

Baca Juga:

• Nasib Praperadilan Roy Suryo Ditentukan 20 Juli

"Karena Pasal 32 itu kalau saya mengakses data kemudian membuat kerusakan di data itu, apalagi kalau saya mencuri kemudian mengunggahnya kembali. Faktanya saya tidak punya akun untuk melakukan itu," ujar Roy usai sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026).

Roy menjelaskan, aktivitas yang dilakukannya hanya sebatas menganalisis dokumen digital ijazah Jokowi yang sebelumnya beredar dan diunggah oleh akun Dian Sandi di media sosial X.

Menurutnya, dokumen tersebut juga sempat diunggah oleh beberapa akun lain sebelum sebagian unggahan dihapus.

"Dian Sandi bukan satu-satunya yang meng-upload ijazah Jokowi. Kalau itu tidak diakui oleh Jokowi, berarti sebenarnya itu adalah ijazah yang sudah diumbar ke publik," katanya.

Atas dasar tersebut, Roy meminta hakim tunggal praperadilan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan membatalkan surat penetapan tersangka terhadap dirinya.

Kuasa hukum Roy Suryo, Ghafur Sangaji, menilai penerapan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE terhadap kliennya tidak relevan dan terkesan dipaksakan.

Menurut Ghafur, berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terdapat pernyataan bahwa Jokowi tidak mengakui dokumen yang beredar tersebut sebagai miliknya.

"Kenapa disisipkan Pasal 32 dan Pasal 35? Ini sesuatu yang tidak relevan dan terkesan dipaksakan," ujar Ghafur.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, serta manipulasi data elektronik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.

Dari delapan tersangka tersebut, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma masuk dalam klaster yang dikenakan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE terkait dugaan penghapusan, penyembunyian, serta manipulasi dokumen elektronik.

Dalam perkembangan kasus, sejumlah tersangka lain diketahui telah mendapatkan penghentian perkara melalui mekanisme restorative justice.

Kini, proses hukum Roy Suryo masih bergulir melalui jalur praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya.* (k/dh)

Kamis (16/7/2026), tim penyidik Polri tiba di Gedung Bundar Kejagung pada sore hari. Sejumlah personel terlihat mengenakan jaket bertuliskan "Reserse" dan "Labfor".

Baca Juga:

• Kejati Sumut Stop Pendataan MBG, Laporan Masyarakat Tetap Diteruskan ke Kejagung

Kedatangan tim Polri itu bertepatan dengan rencana pelimpahan perkara dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan suap terkait kasus batu bara hingga Asabri dengan tersangka Don Ritto.

Pelimpahan perkara tersebut dijadwalkan dilakukan ke Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026).

Selain Don Ritto, perkara ini juga berkaitan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang sebelumnya turut ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).

Febrie ditetapkan sebagai tersangka setelah tidak lagi menjabat sebagai Jampidsus. Ia disebut terkait dengan tiga perkara dugaan korupsi, yakni kasus batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel.

Penanganan perkara tersebut selanjutnya dialihkan ke Kejaksaan Agung dengan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pengawasan Komisi III DPR RI melalui pembentukan panitia kerja (Panja).

Dengan pelimpahan perkara ini, proses hukum terhadap para tersangka akan memasuki tahapan lanjutan di Kejaksaan Agung.* (oz/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan perkara dilakukan setelah proses penyidikan dinyatakan rampung. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan.

Baca Juga:

• Kejagung Jawab Keraguan Publik soal Kasus Febrie Adriansyah: Proses Hukum yang Akan Membuktikan

Seiring dengan pelimpahan berkas perkara tersebut, penahanan Fadia Arafiq turut dipindahkan. Sebelumnya, Fadia ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK dan kini dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

KPK menyebut pemindahan tahanan dilakukan untuk mendukung kelancaran proses persidangan yang akan berlangsung.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tinggal menunggu penetapan jadwal sidang dari majelis hakim. Sidang perdana nantinya akan diawali dengan pembacaan surat dakwaan terhadap Fadia Arafiq.

"KPK menunggu penetapan hari sidang dari majelis hakim untuk membacakan surat dakwaan sebagai awal pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum," kata Budi.

KPK berharap seluruh rangkaian persidangan dapat berjalan secara independen, objektif, dan transparan sehingga seluruh fakta hukum dalam perkara tersebut dapat terungkap.

Sebelumnya, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan periode 2023-2026.

Fadia ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 3 Maret 2026. Dalam perkara tersebut, KPK menerapkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan.

Pasal tersebut mengatur larangan bagi penyelenggara negara yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang berada dalam kewenangan pengawasan atau pengurusannya.* (in/dh)

JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi dan bantuan masyarakat. Koperasi tersebut nantinya berperan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan sosial (bansos), hingga barang bersubsidi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan KDKMP akan menjadi mitra perbankan dalam penyaluran KUR melalui skema channeling. Skema tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya di wilayah perdesaan.

Baca Juga:

• Pesan 'Turunkan Prabowo' di Grup WA Berujung Pencopotan Kepala Kesbangpol Deli Serdang

Menurut Ferry, KDKMP akan menjadi salah satu pusat layanan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai program pemerintah, termasuk akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.

Selain KUR, KDKMP juga akan melayani pembiayaan program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Program tersebut merupakan pembiayaan modal usaha tanpa agunan bagi pelaku usaha ultramikro dari keluarga prasejahtera.

Ferry menjelaskan, KDKMP juga akan dikembangkan sebagai outlet layanan jasa perbankan, terutama bagi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Jadi KDKMP ini akan menjadi salah satu simpul pelayanan masyarakat, baik untuk pembiayaan usaha maupun berbagai program pemerintah," katanya.

Tak hanya menjadi penyalur pembiayaan dan bantuan, pemerintah juga menyiapkan KDKMP sebagai jalur distribusi sejumlah barang bersubsidi.

Ferry menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur mekanisme penyaluran barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Beberapa komoditas yang direncanakan disalurkan melalui KDKMP antara lain LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, serta beras.

"Nanti dalam waktu dekat akan dikeluarkan Peraturan Presiden untuk membahas tentang distribusi barang-barang bersubsidi," jelas Ferry.

Sebelumnya, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta memutuskan KDKMP menjadi salah satu infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat.

Selain itu, KDKMP juga akan berperan sebagai offtaker hasil panen petani, seperti gabah, beras, dan jagung, apabila harga komoditas tersebut berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut peran KDKMP sebagai offtaker akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa.* (mt/dh)

Juru bicara PT DKI Jakarta Catur Iriantoro mengatakan sidang pertama tingkat banding akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Subachran Hardi Mulyana.

Baca Juga:

• Cuaca DKI Jakarta Kamis 9 Juli Cerah, Suhu Udara Capai 34 Derajat Celsius

Nadiem Makarim sebelumnya mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Tim kuasa hukum Nadiem telah menyampaikan memori banding yang berisi keberatan terhadap sejumlah pertimbangan hakim pada tingkat pertama.

Kuasa hukum Nadiem, Zaid Mushafi, mengatakan pihaknya meminta majelis hakim tingkat banding untuk kembali memeriksa fakta-fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan sebelumnya.

"Dalam permohonan banding ini, kami meminta kepada majelis hakim pengadilan tinggi untuk menyidangkan kembali dan membuka lagi fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim di tingkat pertama," ujar Zaid.

Salah satu poin keberatan yang diajukan pihak Nadiem berkaitan dengan surat kuasa pengurusan saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) dan PT Gojek Indonesia. Tim hukum menilai langkah tersebut merupakan upaya pencegahan konflik kepentingan, bukan tindakan untuk melindungi perbuatan yang melanggar hukum.

"Tidak ada bukti fakta materiil yang menyatakan ada perintah ataupun koordinasi terkait pemberian surat kuasa tersebut," kata Zaid.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor terhadap Nadiem Makarim. Jaksa penuntut umum salah satunya menyoroti status penahanan rumah yang dijalani terdakwa.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna sebelumnya menyampaikan bahwa tim penuntut umum telah menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut.

Pada sidang tingkat pertama, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2019-2022.

Selain pidana penjara, Nadiem juga dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dengan subsider lima tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, kerugian negara disebut mencapai Rp1,56 triliun akibat dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan sarana pembelajaran digital.* (mt/dh)

Dalam kegiatan itu, Kapolda Aceh didampingi sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Aceh, di antaranya Karoops Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, dan Dirreskrimum Polda Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Paparkan 10 Commander Wish, Jadi Pedoman Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Polri kepada Masyarakat

"Silaturahmi ini bertujuan untuk membangun koordinasi dan kerja sama yang semakin erat antara Polda Aceh dengan PTPN IV/PalmCo dalam rangka mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif, khususnya pada objek-objek vital perkebunan di wilayah Aceh," ujar Joko.

Menurutnya, kerja sama antara aparat keamanan dan dunia usaha memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Dengan kondisi keamanan yang baik, aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan lancar serta memberikan rasa aman bagi pekerja maupun para pemangku kepentingan.

Joko menyampaikan, Polda Aceh terus berkomitmen memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan pengelola objek vital nasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.

"Diharapkan melalui silaturahmi dan koordinasi yang berkelanjutan, hubungan kelembagaan antara Polda Aceh dan PTPN IV/PalmCo semakin solid," katanya.

Ia berharap sinergi tersebut dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan, memberikan kepastian keamanan bagi investasi, serta menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Aceh.

"Sinergi ini diharapkan mampu mendukung kelancaran operasional perusahaan, memberikan kepastian keamanan bagi investasi, serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Aceh," pungkas Joko.* (dh)

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Pertamina Patra Niaga terkait ketersediaan stok BBM di berbagai depot.

Baca Juga:

• BBM Sumut Sempat Langka, Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Operasikan SPBU 24 Jam

"Dapat kami sampaikan bahwa kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depot masing-masing," ujar Bambang.

Dalam rapat tersebut, Bambang menyebut pihaknya turut mempertanyakan penyebab terjadinya antrean pengisian BBM di sejumlah wilayah. Berdasarkan penjelasan Pertamina, salah satu faktor yang memicu antrean adalah perubahan pola konsumsi masyarakat.

Menurutnya, sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi beralih menggunakan BBM subsidi sehingga meningkatkan permintaan terhadap produk tertentu.

"Dijelaskan bahwa terkait dengan antrean tersebut mungkin disebabkan antara lain karena adanya shifting masyarakat yang tadinya menggunakan produk BBM spek tinggi non-subsidi beralih kepada BBM subsidi," katanya.

Selain itu, dalam rapat juga muncul laporan terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dijual kembali kepada pihak tertentu. BPH Migas disebut akan melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap persoalan tersebut.

"Kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau bidang lainnya," ungkap Bambang.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan antrean BBM yang terjadi sebagian besar berada di jalur logistik. BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga terus melakukan langkah percepatan agar distribusi BBM ke seluruh SPBU berjalan normal.

"Prinsipnya BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga berjuang keras untuk menyalurkan dan menyediakan BBM ke seluruh SPBU yang tersebar," ujar Wahyudi.

Wahyudi memperkirakan kondisi antrean BBM dapat kembali normal dalam waktu satu hingga dua hari ke depan. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.

"Untuk normalisasi paling lama satu sampai dua hari ke depan, insyaallah semua akan terurai dan cukup lancar kembali. Ini hanya masalah panic buying, kondisi yang membuat masyarakat sama-sama mengantre di SPBU sekitar," tuturnya.* (d/dh)

Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo, mengatakan pengoperasian penuh dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM ke masyarakat berjalan lebih cepat dan stabil.

Baca Juga:

• Stok BBM Aman tapi SPBU Sempat Kosong, ESDM Ungkap Masalah Distribusi di Sumut

"Saat ini stok BBM di Integrated Terminal Medan Group berada dalam kondisi aman. Untuk meningkatkan kapasitas distribusi, Pertamina Patra Niaga telah menambah armada melalui skema spot charter sebanyak 30 unit mobil tangki yang difokuskan untuk mempercepat penyaluran BBM ke SPBU," ujar Hari dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Selain memperkuat jaringan terminal, Pertamina Patra Niaga juga melakukan optimalisasi pelayanan di tingkat SPBU. Sejumlah SPBU di wilayah terdampak, khususnya Kota Medan, dioperasikan selama 24 jam agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM.

Pertamina juga memperkuat dukungan tenaga operasional Awak Mobil Tangki (AMT) melalui kerja sama dengan Elnusa Petrofin dan dukungan Bekang TNI untuk menjaga kelancaran distribusi.

"Kami memastikan seluruh infrastruktur distribusi di wilayah Sumatera Utara bekerja secara maksimal. Operasional terminal selama 24 jam, penambahan armada mobil tangki, penguatan personel Awak Mobil Tangki, hingga pengoperasian SPBU selama 24 jam merupakan langkah percepatan yang kami lakukan agar distribusi BBM dapat kembali normal secepat mungkin," kata Hari.

Hari memastikan tidak ada aksi mogok kerja dari Awak Mobil Tangki (AMT) yang menjadi penyebab terganggunya distribusi BBM. Pertamina Patra Niaga menyatakan seluruh proses operasional tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi maupun pelayanan kepada masyarakat. Apabila terdapat personel yang terbukti tidak menjalankan prosedur operasional sesuai ketentuan, perusahaan akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM di Sumut, Pertamina Patra Niaga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Hiswana Migas, mitra transportasi, serta berbagai pihak terkait.

Masyarakat juga diimbau tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan di SPBU resmi Pertamina.* (d/dh)

Prabowo menyebut sikap Takayuki Ueda sebagai bentuk penghargaan terhadap Indonesia. Menurutnya, tidak banyak pimpinan perusahaan asing yang bersedia mempelajari bahasa Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo Beberkan Alasan RI Butuh Proyek Raksasa LNG Masela: Demi Sekolah, Rumah Sakit hingga Gaji Guru

Prabowo juga mengapresiasi keputusan Inpex menunjuk Takayuki Ueda sebagai pemimpin perusahaan yang memiliki perhatian terhadap Indonesia.

"Terima kasih Inpex menunjuk orang seperti Takayuki Ueda ini. Saya lihat tidak banyak CEO perusahaan asing yang mau belajar bahasa Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa proyek LNG Abadi Masela dapat memberikan manfaat besar bagi Indonesia maupun hubungan kerja sama kedua negara.

Menurutnya, proyek energi tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong kemajuan wilayah Indonesia timur sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

"Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan kepada saudara-saudara, kepada rakyat Tanimbar, rakyat Maluku," ucap Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat hadir langsung dalam acara tersebut. Ia mengatakan sebelumnya telah beberapa kali mengunjungi sejumlah wilayah kepulauan di Maluku.

"Saya minta maaf saya belum hadir fisik, tapi kalau kepulauan barat daya saya sudah dua kali ke Pulau Moa," ujarnya.

Sementara itu, CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda dalam sambutannya menyapa para tamu undangan menggunakan bahasa Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Tak hanya saat membuka sambutan, Takayuki juga kembali menggunakan bahasa Indonesia di akhir pidatonya. Ia bahkan menyampaikan pantun yang mengajak Indonesia bersama-sama membangun sektor energi untuk negeri.* (d/dh)

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya telah meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui sumber persoalan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ubah 20 Puskesmas Jadi Rawat Inap, Warga Tak Perlu Jauh ke Rumah Sakit

Berdasarkan evaluasi sementara, Yuliot menyebut stok BBM di terminal terpadu masih dalam kondisi aman. Pemerintah menduga persoalan terjadi pada proses distribusi dari terminal menuju SPBU.

"Kemudian distribusi dari terminal terpadu ke SPBU-SPBU ada hambatan transportasi atau bagaimana. Tim juga sudah kami turunkan ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan antrean di beberapa SPBU," katanya.

Yuliot memastikan pemerintah masih melakukan pendalaman terkait hambatan distribusi tersebut agar pelayanan BBM kepada masyarakat kembali berjalan normal.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan penyaluran BBM di wilayah Medan dan sekitarnya telah kembali normal setelah sempat mengalami gangguan pasokan.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, meningkatnya konsumsi BBM menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi pasokan. Kenaikan mobilitas masyarakat setelah aktivitas sekolah dan perkantoran kembali berjalan membuat kebutuhan BBM di Medan meningkat sekitar 5 hingga 10 persen dibandingkan rata-rata harian.

"Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, kebutuhan BBM di Medan juga mengalami kenaikan sekitar 5-10 persen dibandingkan rata-rata harian. Kami segera meningkatkan kapasitas distribusi melalui penambahan armada mobil tangki, penguatan personel distribusi, serta optimalisasi operasional sehingga layanan di SPBU kini kembali normal," kata Kitty.

Untuk mempercepat distribusi, Pertamina Patra Niaga melakukan sejumlah langkah, mulai dari penambahan armada mobil tangki operasional, mobil tangki sewa, hingga penguatan tenaga distribusi dari terminal bahan bakar terdekat.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga memastikan pengawasan terhadap mitra operasional terus dilakukan guna menjaga proses distribusi BBM berjalan sesuai standar keselamatan dan pelayanan.* (ds/dh)

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan hal itu usai meninjau Puskesmas Mandrehe di Kabupaten Nias Barat, Kamis (16/7/2026). Menurutnya, penentuan lokasi puskesmas yang akan ditingkatkan disesuaikan dengan usulan pemerintah kabupaten dan kota.

Baca Juga:

• 18 Personel TNI Turun Tangan Antar BBM ke SPBU Sumut, Distribusi Dikebut

Puskesmas Mandrehe diprioritaskan karena menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi sekitar 20 desa dengan jumlah penduduk mencapai 23 ribu jiwa. Sementara jarak menuju rumah sakit daerah sekitar 60 kilometer, sehingga masyarakat membutuhkan layanan kesehatan yang lebih dekat.

"Puskesmas ini secara letak sangat dekat dengan masyarakat. Ada 20 desa dengan sekitar 23 ribu penduduk yang bergantung pada layanan di sini, sedangkan jarak ke rumah sakit mencapai 60 kilometer," katanya.

Bobby menjelaskan, sebelumnya pemerintah pusat telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Nias Barat. Sebagai tindak lanjut program kesehatan tersebut, Pemprov Sumut berupaya memperkuat pelayanan kesehatan tingkat pertama melalui peningkatan fasilitas puskesmas.

"Kemarin Bapak Presiden sudah membangun rumah sakit daerah di sini. Kami dari pemerintah provinsi menindaklanjuti program tersebut dengan membenahi puskesmas agar masyarakat tidak selalu harus dirujuk ke rumah sakit, apalagi aksesnya cukup jauh," jelasnya.

Dalam pengembangannya, Puskesmas Mandrehe akan dilengkapi fasilitas rawat inap dengan kapasitas hingga 10 tempat tidur. Selain itu, pemerintah juga akan menambah sarana penunjang, termasuk ruang persalinan, tenaga dokter, serta peralatan kesehatan yang lebih memadai.

"Sebelumnya hanya tersedia dua tempat tidur dengan fasilitas yang sangat terbatas. Nantinya akan kami tingkatkan menjadi 10 tempat tidur, bisa melayani persalinan, dan dilengkapi dokter serta fasilitas kesehatan lainnya," ungkap Bobby.

Tak hanya infrastruktur, Pemprov Sumut juga memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan. Salah satunya melalui program beasiswa pendidikan dokter spesialis.

"Pemerintah provinsi memberikan beasiswa dokter spesialis di Universitas Sumatera Utara dan Universitas Gadjah Mada. Tahun lalu ada 16 penerima dan tahun ini ada lima peserta lagi yang berasal dari Kepulauan Nias. Jadi, peningkatan dilakukan dari sisi SDM maupun fasilitas," pungkasnya.* (ds/dh)

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan pihaknya mengikuti penuh arahan Kejagung sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 10 Juli 2026.

Baca Juga:

• Kejagung Jawab Keraguan Publik soal Kasus Febrie Adriansyah: Proses Hukum yang Akan Membuktikan

Menurutnya, penghentian pengumpulan data bukan berarti hasil yang telah dihimpun sebelumnya akan diabaikan. Seluruh data yang telah terkumpul tetap menjadi bahan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

"Pengumpulan data dihentikan, tetapi tidak berarti hasil yang dikumpulkan akan diabaikan. Data yang telah dihimpun tetap ditindaklanjuti," katanya.

Rizaldi menjelaskan, Kejati Sumut saat ini masih menunggu arahan lanjutan dari Kejagung terkait penanganan informasi maupun laporan yang berkaitan dengan Program MBG.

"Apa yang disampaikan dari Kejagung kami patuhi dan menunggu petunjuk dari pimpinan Kejagung. Awal penanganan soal MBG memang terpusat di Kejagung, jadi kami menunggu perintah dari sana," jelasnya.

Selama proses pengumpulan data berlangsung, Kejati Sumut telah menerima berbagai informasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Sumatera Utara. Seluruh data tersebut, kata Rizaldi, telah disampaikan kepada Kejagung.

"Selama pengumpulan data, Kejati Sumut telah menerima dan mengumpulkan informasi terkait MBG. Data tersebut juga sudah kami laporkan ke Kejagung dan proses pengumpulannya telah selesai," ungkapnya.

Meski belum merinci isi maupun jumlah data yang telah dihimpun, Rizaldi menegaskan seluruh informasi tersebut masih bersifat pengumpulan data.

"Sifatnya pengumpulan data," ucapnya.

Ia menambahkan, Kejati Sumut telah menghentikan proses pengumpulan data sesuai instruksi Kejagung. Namun, apabila masyarakat masih menyampaikan laporan terkait Program MBG, laporan tersebut tetap akan diterima dan diteruskan kepada Kejagung untuk ditindaklanjuti.

"Kalau sudah ada perintah seperti itu, kami stop dulu. Tapi kalau ada laporan tentang MBG tetap kami terima dan nanti informasi laporannya kami kirim ke Kejagung," pungkas Rizaldi.* (ds/dh)

Asri mengatakan pencopotan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai adanya pesan bernada provokatif di grup tersebut. Menurutnya, sebagai pembina sekaligus penasihat FKDM, Kepala Kesbangpol dinilai tidak mengambil langkah untuk menegur atau menghentikan percakapan yang dianggap bermasalah.

Baca Juga:

• Viral Pesan "Turunkan Prabowo" di Grup WhatsApp, Bupati Deli Serdang Copot Kepala Kesbangpol dan Ketua FKDM

Berdasarkan informasi yang dihimpun, percakapan di grup WhatsApp FKDM awalnya membahas kondisi antrean panjang di sejumlah SPBU serta upaya mengantisipasi dampak kelangkaan BBM di masing-masing wilayah.

Di tengah pembahasan tersebut, salah seorang anggota grup mengirim pesan bertuliskan "Satu Komando Turunkan Prabowo". Pesan itu tidak mendapat teguran dari Kepala Kesbangpol selaku penasihat forum, yang kemudian menjadi alasan utama pencopotan.

Menurut Asri, sikap diam terhadap pesan tersebut dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap narasi yang dianggap berpotensi memicu keresahan.

Ia menegaskan FKDM merupakan forum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dengan tugas menghimpun informasi awal mengenai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap daerah.

Karena itu, seluruh unsur yang tergabung di dalamnya, termasuk pembina forum, diharapkan menjaga netralitas serta segera merespons apabila muncul pesan atau informasi yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kurnia Boloni Sinaga terkait pencopotan dirinya dari jabatan Kepala Kesbangpol Deli Serdang.* (ds/dh)

Anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim, mengatakan tantangan utama yang dihadapi penyidik bukan hanya dari aspek teknis penyidikan, tetapi juga menyangkut posisi Febrie sebagai pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Kejagung Jawab Keraguan Publik soal Kasus Febrie Adriansyah: Proses Hukum yang Akan Membuktikan

Menurut Yusuf, selain faktor jabatan, hambatan lain berasal dari aspek yuridis. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan, seorang jaksa memiliki perlindungan hukum tertentu yang mengatur mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, maupun penyitaan.

Namun demikian, Yusuf menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan tanpa izin Jaksa Agung apabila seseorang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menilai analisis yuridis menjadi bagian penting dalam setiap tahapan penyidikan agar proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Sementara itu, kasus Febrie Adriansyah saat ini telah dilimpahkan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri kepada Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan proses penyidikannya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, sebelumnya menegaskan bahwa penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru tidak menghapus status hukum yang sebelumnya telah ditetapkan penyidik Polri.

Meski begitu, Kejagung masih melakukan penelitian terhadap seluruh berkas perkara dan alat bukti yang diterima sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Hingga saat ini, penyidik juga belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Febrie maupun pihak lain karena proses pendalaman dokumen masih berlangsung.

Kejagung memastikan koordinasi dengan penyidik Polri tetap dilakukan agar penanganan perkara berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku serta menjunjung prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.* (k/dh)

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan bahwa setiap desa akan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar guna mempercepat operasional Kopdes Merah Putih.

Baca Juga:

• Bobby Siapkan Pusat Logistik di Nias, Distribusi Barang Tak Lagi Bergantung Cuaca

Menurutnya, anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan gerai koperasi beserta penyediaan berbagai sarana dan prasarana penunjang. Selain pembangunan fisik, dana juga dialokasikan untuk pengadaan kendaraan operasional seperti mobil pikap, truk, hingga kendaraan roda tiga guna mendukung distribusi logistik.

Tak hanya itu, setiap gerai Kopdes Merah Putih nantinya akan dilengkapi dengan sistem rak, perangkat point of sales (POS), sistem digitalisasi operasional, kamera pengawas (CCTV), serta pendingin ruangan (AC). Seluruh fasilitas tersebut disiapkan agar koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih modern dan efisien kepada masyarakat.

Joao menjelaskan, sumber pendanaan program ini berasal dari dana desa yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Sementara itu, Danantara berperan sebagai penyedia pembiayaan awal melalui skema pendanaan yang telah dirancang pemerintah.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah tidak perlu mengeluarkan seluruh anggaran sekaligus dalam satu tahun. Selanjutnya, pembayaran dilakukan secara bertahap melalui Kementerian Keuangan sehingga tetap menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung likuiditas sektor perbankan.

Program Kopdes Merah Putih sendiri merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 21 Juli 2025 untuk memperkuat ekonomi desa. Berbeda dengan koperasi konvensional, Kopdes Merah Putih tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga mengelola distribusi logistik, apotek desa, klinik, gerai sembako, hingga fasilitas penyimpanan hasil pertanian melalui cold storage.

Pemerintah berharap kehadiran Kopdes Merah Putih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat rantai pasok kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja, serta memperluas akses ekonomi bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.* (k/dh)