JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) hari ini tidak mengalami perubahan. Setelah sempat naik tipis, harga emas kini stagnan di level Rp2,86 juta per gram.

Mengutip laman resmi Logam Mulia, Minggu (12/4/2026), harga emas Antam ukuran 1 gram dipatok Rp2,860 juta. Angka ini sama dengan harga pada hari sebelumnya.

Baca Juga:

• Gempa M 3,6 Guncang Tapanuli Tengah Pagi Ini, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

Dalam transaksi jual beli emas, terdapat ketentuan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017. Untuk penjualan kembali dengan nilai di atas Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

Adapun untuk pembelian emas, dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

- 0,5 gram: Rp1,480 juta
- 1 gram: Rp2,860 juta
- 2 gram: Rp5,660 juta
- 3 gram: Rp8,465 juta
- 5 gram: Rp14,075 juta
- 10 gram: Rp28,095 juta
- 25 gram: Rp70,112 juta
- 50 gram: Rp140,145 juta
- 100 gram: Rp280,212 juta
- 250 gram: Rp700,265 juta
- 500 gram: Rp1,400 miliar
- 1.000 gram: Rp2,800 miliar

Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar global dan nilai tukar rupiah.*

(mt/dh)

JAAKRTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menargetkan pengumpulan uang hingga Rp5 miliar dari sejumlah kepala OPD. Namun, realisasi yang diterima baru mencapai Rp2,7 miliar.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, uang tersebut dikumpulkan dari 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Baca Juga:

• Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Baru Setahun Menjabat Kini Terjaring OTT KPK

Asep menjelaskan, terdapat dua skema yang digunakan dalam praktik tersebut.

Pertama, permintaan uang dilakukan secara langsung maupun melalui perantara ajudan kepada para kepala OPD, dengan nominal bervariasi mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.

Selain itu, terdapat skema lain dengan memanfaatkan pengaturan anggaran di OPD. Gatut disebut meminta bagian dari anggaran yang ditambah atau digeser.

"Dia datang ke OPD, menambah anggaran, lalu meminta persentase dari nilai tersebut," jelas Asep.

Bahkan, dalam beberapa kasus, Gatut disebut meminta hingga 50 persen dari nilai tambahan anggaran yang diberikan kepada OPD.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung pada Jumat (10/4). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Gatut Sunu Wibowo.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan Gatut bersama ajudannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan terkait pengelolaan anggaran di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun 2025-2026.*

(mt/dh)

MEDAN - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 3,6 mengguncang Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (12/4/2026) pagi. Gempa terjadi sekitar pukul 09.14 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa tersebut melalui keterangan resminya.

Baca Juga:

• Perundingan Iran-AS Diperpanjang Sehari, Negosiasi di Islamabad Masih Berlanjut

Menurut BMKG, gempa dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng di wilayah tersebut. Meski demikian, BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. "Gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," demikian keterangan BMKG.

Hingga saat ini, belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.*

(ds/dh)

JAKARTA - Perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan negosiasi masih menemui jalan buntu.

JD Vance mengatakan pembicaraan yang berlangsung selama sekitar 21 jam itu belum menghasilkan kesepakatan, terutama terkait isu nuklir Iran.

Baca Juga:

• Perundingan Iran-AS Diperpanjang Sehari, Negosiasi di Islamabad Masih Berlanjut

Menurutnya, salah satu poin krusial yang menjadi penghambat adalah sikap Iran yang belum berkomitmen untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir.

"Kita perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan berupaya mendapatkan senjata nuklir," tegasnya. Vance menilai penolakan Iran terhadap syarat yang diajukan AS menjadi kerugian lebih besar bagi Teheran dibandingkan Washington.

Usai menyampaikan pernyataan tersebut, Vance langsung meninggalkan Islamabad tanpa membawa hasil kesepakatan.

Dalam proses negosiasi, delegasi AS disebut terus berkomunikasi dengan Presiden Donald Trump dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Sementara itu, media Iran menyebut peluang kesepakatan masih terbuka jika AS bersedia mengubah sejumlah tuntutan yang dinilai tidak realistis.

Kedua pihak disebut masih melanjutkan konsultasi internal dan membuka kemungkinan pembicaraan lanjutan.*

(k/dh)

TULUNGAGUNG- Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo tengah menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, melainkan karena terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/4/2026).

Padahal, Gatut Sunu baru menduduki kursi orang nomor satu di Tulungagung selama sekitar satu tahun. Penangkapan ini mengejutkan banyak pihak mengingat ia terpilih dengan suara mayoritas pada Pilkada 2024 lalu.

Baca Juga:

• Sampah RI Tembus 141 Ribu Ton per Hari, Pemerintah Siapkan WtE di 72 Daerah untuk Tekan Krisis

Dilantik Presiden Prabowo pada 2025

Gatut Sunu Wibowo menjabat sebagai Bupati Tulungagung periode 2025–2030. Ia resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025.

Dalam kontestasi Pilkada 2024, Gatut menggandeng politikus Partai Gerindra, Ahmad Baharudin. Pasangan ini menang telak dengan perolehan 297.882 suara atau sekitar 50,72% suara sah.

Mantan Wakil Bupati dan Pengusaha

Dunia pemerintahan sebenarnya bukan hal baru bagi pria kelahiran 17 Desember 1967 ini. Sebelum jadi bupati, Gatut adalah Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018–2023.

Kala itu, ia dilantik pada 2 November 2021 untuk mendampingi Bupati Maryoto Birowo. Sebelum terjun ke politik, Gatut dikenal luas sebagai pengusaha sukses di Jawa Timur dengan jaringan bisnis yang cukup kuat.

Terjaring OTT KPK

Karier politik Gatut kini terancam kandas. KPK mengamankan Gatut bersama 15 orang lainnya dalam operasi senyap di Jawa Timur. "Tim mengamankan 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (10/4).

Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK menyita sejumlah barang bukti, di antaranya:

- Uang tunai senilai Rp335 juta.
- Barang mewah berupa sepatu Louis Vuitton.

Hingga saat ini, status hukum Gatut Sunu akan ditentukan dalam waktu 1x24 jam setelah pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK.*

(in/dh)

JAKARTA - Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) akan diperpanjang selama satu hari. Pembicaraan kedua negara dijadwalkan kembali berlangsung di Islamabad pada Minggu (12/4/2026).

Keputusan perpanjangan ini diambil meski kedua pihak masih memiliki sejumlah perbedaan dalam proses negosiasi.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Bupati Tulungagung Terima Rp2,7 Miliar, Dipakai Beli Sepatu hingga Bagi THR

"Negosiasi akan terus berlanjut meskipun terdapat sejumlah perbedaan," demikian pernyataan pemerintah Iran melalui kanal resminya.

Sebelumnya, Iran dan AS telah memulai pembicaraan di Islamabad pada Sabtu (11/4), setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan adanya kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran.

Delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, didampingi Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Ketua Dewan Keamanan Nasional Ali Akbar Ahmadian, serta Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati.

Sementara itu, delegasi AS dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance bersama utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, serta Jared Kushner.

Hingga kini, belum ada keterangan lebih lanjut terkait hasil konkret dari perundingan tersebut. Namun, perpanjangan waktu negosiasi menunjukkan kedua pihak masih berupaya mencapai kesepakatan.*

(an/dh)

PADANG LAWAS UTARA - Tim Opsnal Reskrim Polsek Padang Bolak berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang terjadi di Desa Napahalas, Kecamatan Portibi. Seorang pelaku berinisial IRH (22) diamankan.

Kapolsek Padang Bolak AKP Abdul Hakim Harahap mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait keberadaan sepeda motor yang diduga hasil curian.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Pantau Kesiapan Pos Pelayanan Mudik, Minta Pemudik Hati-hati Demi Keselamatan

Motor tersebut kemudian hilang saat anak korban pulang dari sekolah. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp10 juta.

"Tim bergerak cepat menindaklanjuti informasi masyarakat hingga akhirnya menemukan keberadaan kendaraan di wilayah Desa Batu Sundung," ujar Abdul Hakim, Sabtu (11/4/2026).

Petugas kemudian menghentikan seorang pria yang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri sesuai laporan. Dari hasil interogasi, diketahui kendaraan tersebut telah berpindah tangan melalui beberapa orang.

Polisi selanjutnya melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan pelaku utama, IRH. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya.

"Pelaku sempat berupaya menghilangkan jejak dengan cara menggadaikan kendaraan hasil curian melalui perantara," jelasnya.

Saat ini, pelaku telah diamankan di Polsek Padang Bolak bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Sonic serta kendaraan yang digunakan dalam aksi tersebut.

Kapolsek mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam menjaga kendaraan.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu mengunci stang atau menggunakan kunci tambahan guna mencegah tindak kejahatan," pungkasnya.*

(dh)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengapresiasi kontribusi Yonzipur 1/Dhira Dharma dalam mendukung pembangunan di wilayah Sumut, khususnya di sektor infrastruktur.

Apresiasi tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Yonzipur 1/Dhira Dharma yang digelar di Aula Suganda, Jalan Kapten Muslim, Medan, Sabtu (11/4/2026) malam.

Baca Juga:

• Momentum Paskah, Sekdaprov Sumut Dorong Generasi Muda Cerdas, Berkarakter, dan Peduli

"Selamat HUT ke-76. Ini menunjukkan Yonzipur telah berkontribusi membangun Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Atas nama pemerintah dan masyarakat Sumut, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi Yonzipur," ujarnya.

Menurut Bobby, peran TNI, khususnya satuan zeni tempur, sangat penting dalam membantu pembangunan infrastruktur serta penanganan berbagai tantangan di daerah.

Sementara itu, Komandan Yonzipur 1/Dhira Dharma Andri Prasetyo Wibowo menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur Sumut dalam peringatan tersebut.

"Kami adalah prajurit Yonzipur I/DD yang berkomitmen untuk terus mengabdi kepada masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan, Yonzipur I/DD telah terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan di Sumut, seperti pembukaan jalan Tarutung-Sibolga bersama Dinas PUPR, pemasangan jembatan penghubung di wilayah Tapanuli, hingga pembangunan jembatan di Kepulauan Nias.

Ke depan, Yonzipur I/DD berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pengabdian.

Perayaan HUT ke-76 Yonzipur 1/Dhira Dharma juga diisi dengan pemberian tali asih serta hiburan bagi para undangan.*

(mi/dh)

MEDAN - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap mengajak generasi muda menjadi bagian dari solusi dalam pembangunan bangsa.

Hal itu disampaikannya dalam perayaan Paskah Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia Wilayah I Sumut-Aceh.

Baca Juga:

• Di Wisuda Universitas Widya Mataram, Sekda Aceh Soroti Peran Generasi Muda Hadapi Bonus Demografi

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya generasi muda untuk tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat.

"Kuasai ilmu pengetahuan, tetapi jangan lupakan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli," ujarnya.

Sulaiman juga mengingatkan agar generasi muda mampu berperan aktif dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. "Jadilah generasi yang mampu menjadi solusi, bukan bagian dari masalah," tegasnya.

Ia menilai, momentum Paskah memiliki makna penting sebagai refleksi kehidupan, terutama dalam menumbuhkan semangat harapan dan kebangkitan.

"Paskah bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi momentum tentang pengorbanan, harapan, dan kebangkitan," katanya.

Selain itu, Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada MPK yang dinilai berperan dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, tidak hanya dari sisi akademik tetapi juga karakter dan kepedulian sosial.

Menurutnya, pendidikan berbasis keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk integritas generasi muda.

"Untuk itu mari kita perkuat solidaritas dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Sumatera Utara yang unggul dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PMKW Sumut RE Nainggolan mengatakan MPK merupakan wadah kolaborasi antara pemerintah, yayasan, dan tokoh gereja dalam membina sekolah-sekolah Kristen di Indonesia.

"Harapannya, anak-anak tidak hanya meningkatkan ilmu, tetapi juga iman," katanya.

Perayaan Paskah tersebut dihadiri generasi muda dari 23 perguruan Kristen wilayah Sumut-Aceh, perwakilan MPK pusat, kepala daerah, serta tokoh masyarakat.*

(dh)

Oleh:Wahyuddin Luthfi Abdullah

ANAK-anak kini mungkin tidak lagi bebas memiliki akun media sosial sebelum usia 16 tahun. Namun pertanyaannya, apakah mereka benar-benar sedang dilindungi atau hanya sedang dibatasi?

Baca Juga:

• Prabowo Klaim Selamatkan Rp31,3 Triliun, Bisa Perbaiki 34 Ribu Sekolah di Indonesia

Di usia tersebut, anak pada umumnya belum memiliki kematangan yang cukup dalam mengambil keputusan, apalagi dalam menghadapi kompleksitas dunia maya yang sarat dengan informasi, opini, dan pengaruh yang tidak selalu sehat.

Pembatasan ini menjadi sinyal penting bahwa tidak semua akses digital layak diberikan tanpa kesiapan usia dan kedewasaan.

Dalam perspektif Islam, media sosial pada dasarnya berada dalam wilayah mubah—boleh digunakan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Namun, kemubahan ini tidak bersifat mutlak.

Ia sangat bergantung pada tujuan dan dampak penggunaannya. Sesuatu yang pada asalnya diperbolehkan dapat berubah menjadi berbahaya ketika membuka jalan kepada kerusakan yang lebih besar.

Di sinilah konsep sadd dzari'ah dalam kajian ushul fiqh menjadi relevan: menutup jalan menuju mudarat sebelum mudarat itu benar-benar terjadi. Analogi sederhana dapat diambil dari penggunaan pisau. Bagi orang dewasa, ia adalah alat yang bermanfaat.

Namun bagi anak yang belum mampu mengontrol diri, ia justru bisa menjadi sumber bahaya. Maka pembatasan bukanlah sekadar larangan, melainkan bentuk perlindungan.

Namun demikian, pembatasan tidak boleh berhenti pada dirinya sendiri. Sebab pembatasan mungkin mampu mengurangi akses, tetapi tidak otomatis melahirkan kesadaran.

Anak-anak yang dibatasi tanpa dibekali pemahaman berpotensi mencari celah dengan menggunakan akun orang lain, memalsukan usia, atau mengakses melalui cara lain. Dalam situasi seperti ini, yang lahir bukanlah kedisiplinan, melainkan kepatuhan semu: patuh ketika diawasi, tetapi bebas ketika tidak terlihat.

Di titik inilah pendidikan mengambil peran yang tidak tergantikan. Islam tidak hanya mengenal larangan, tetapi juga menekankan proses tarbiyah—pembentukan karakter dan kesadaran dari dalam.

Anak tidak cukup hanya dijauhkan dari sesuatu yang berisiko, tetapi juga perlu dipersiapkan agar mampu mengelola dan menyikapinya dengan bijak ketika akses itu pada akhirnya terbuka.

Pendidikan karakter dalam konteks digital menjadi kebutuhan mendesak. Anak perlu diajarkan bukan hanya apa yang boleh dan tidak boleh, tetapi juga mengapa sesuatu itu perlu dihindari atau dilakukan.

Mereka perlu dilatih untuk memiliki kontrol diri, tanggung jawab, serta kemampuan memilah informasi. Tanpa itu, larangan hanya akan mengubah cara anak mengakses, bukan cara mereka berpikir.

Peran orang tua dan sekolah menjadi sangat sentral dalam hal ini. Regulasi negara tidak akan efektif tanpa diperkuat oleh pendidikan dalam keluarga dan institusi pendidikan. Orang tua tidak cukup hanya melarang, tetapi juga perlu hadir sebagai pembimbing yang memahami dunia anak.

Sekolah pun tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga harus mampu menanamkan etika digital sebagai bagian dari pendidikan karakter.

Dalam sebuah penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa intensitas screen time memiliki pengaruh terhadap tingkat religiusitas mahasiswa, meskipun bukan satu-satunya faktor penentu. Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi yang intens dengan layar—termasuk media sosial—dapat memengaruhi cara berpikir, kebiasaan, bahkan kedalaman spiritual seseorang.

Jika pada usia mahasiswa saja dampaknya sudah terasa, maka pada anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan karakter, pengaruh tersebut tentu bisa lebih signifikan.

Lebih jauh lagi, fenomena ini dapat dilihat melalui konsep "khalil"—sesuatu yang dekat dan memiliki pengaruh kuat terhadap seseorang. Dalam kehidupan tradisional, "khalil" seorang anak biasanya adalah orang tua, guru, atau lingkungan pergaulan terdekat.

Namun dalam kehidupan modern, media sosial perlahan mengambil posisi tersebut. Ia menjadi teman yang selalu hadir, sumber informasi utama, sekaligus pembentuk persepsi dan nilai.

Ketika media sosial telah menjadi "khalil", maka pengaruhnya tidak lagi sekadar teknis, tetapi juga ideologis dan emosional. Ia membentuk cara pandang, menentukan standar, bahkan memengaruhi identitas.

Di titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar boleh atau tidak boleh, tetapi siapa yang paling dekat dan paling berpengaruh dalam membentuk diri seorang anak.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar anak yang tidak memiliki akun media sosial, tetapi anak yang memiliki kesiapan karakter untuk menggunakannya.

Sebab tanpa pendidikan, larangan hanya akan menunda masalah—bukan menyelesaikannya. Di era digital ini, menjaga anak bukan hanya soal membatasi akses, tetapi memastikan pendidikannya bahwa yang paling dekat dengan mereka adalah nilai—bukan sekadar layar.* (news.detik.com)

*)Penulis adalah Dosen Pendidikan Agama Islam, Universitas Andalas, Padang.

JAMBI - Volume sampah nasional Indonesia kini mencapai sekitar 141 ribu ton per hari. Pemerintah pun menyiapkan berbagai strategi untuk menekan angka tersebut, salah satunya melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau Waste-to-Energy (WtE).

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, proyek WtE akan dibangun di 72 kabupaten/kota sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah hingga sekitar 4 ribu ton per hari.

Baca Juga:

• 34 Tahun di Pencak Silat, Prabowo Lepas Jabatan Ketum IPSI Demi Fokus Jadi Presiden

Meski demikian, masih terdapat sekitar 100 ribu ton sampah per hari yang belum tertangani melalui proyek tersebut. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah menyiapkan berbagai metode tambahan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Beberapa metode yang akan diterapkan antara lain pengolahan refuse-derived fuel (RDF), biodigester, hingga sistem pengelolaan sampah skala lokal yang telah dikalibrasi oleh kementerian terkait.

"Sesuai arahan Presiden, dilakukan metodologi lain yang menyesuaikan karakteristik demografi di seluruh tanah air," jelasnya.

Hanif juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya, sampah yang dipilah memiliki nilai ekonomi, sementara sampah yang tercampur justru menjadi beban biaya dan masalah lingkungan.

"Sampah yang dipilah sebagian akan menjadi berkah, sampah yang tidak dipilah akan menjadi musibah," tegasnya.

Saat ini, capaian pengelolaan sampah nasional baru mencapai 26 persen. Padahal, target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 63,41 persen pada tahun 2026.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penghentian praktik pembuangan terbuka (open dumping) di seluruh Indonesia paling lambat Agustus 2026.*

(k/dh)

JAKARTA - Polemik pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan program tersebut telah melalui prosedur resmi dan mendapat persetujuan pemerintah.

Menurut Yahya, pengadaan sepeda motor listrik itu merupakan bagian dari anggaran negara tahun 2025 yang telah disetujui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Banggar DPR Sebut APBN Masih Kuat, Harga BBM Tak Perlu Naik di Tengah Krisis Global

Ia menjelaskan, proses pengadaan dilakukan secara bertahap dan telah direncanakan sejak awal. Pemesanan kendaraan disebut mulai dilakukan pada Juni 2025 setelah seluruh tahapan administratif dinyatakan lengkap.

Yahya juga menegaskan pengadaan tersebut tetap melibatkan industri dalam negeri. Meski unit didatangkan dari luar negeri dalam bentuk completely knock down (CKD), proses perakitan dilakukan di Indonesia.

"Artinya tetap ada keterlibatan industri nasional," ujarnya.

Diketahui, pengadaan kendaraan roda dua itu dilakukan melalui satu penyedia, yakni PT Yasa Putra Tri Manunggal, dengan skema katalog elektronik.

Menkeu Pernah Tolak Usulan

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat menolak usulan serupa pada tahun sebelumnya.

Ia menilai pengadaan kendaraan operasional tidak sejalan dengan prioritas utama program, yakni penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. "Harusnya utamanya untuk makanan," ujar Purbaya.

Pernyataan ini mencuat di tengah viralnya motor listrik berstiker BGN di media sosial, serta kondisi APBN yang tengah mengalami defisit.

Hingga Maret 2026, defisit anggaran tercatat mencapai Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya juga mempertanyakan bagaimana usulan yang sebelumnya ditolak dapat terealisasi pada tahun anggaran berikutnya.

BGN Klarifikasi Jumlah Motor

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana membenarkan adanya pengadaan motor listrik, namun meluruskan jumlah yang beredar di publik.

Ia menyebut jumlah kendaraan yang direalisasikan saat ini sebanyak 21.801 unit dari rencana 25.000 unit pada 2025, bukan 70 ribu unit seperti yang ramai di media sosial.

Motor tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

"Motor tersebut belum dibagikan dan akan dicatat sebagai Barang Milik Negara sebelum didistribusikan," jelas Dadan.

Meski demikian, perbedaan pernyataan antara pihak terkait memunculkan pertanyaan mengenai sinkronisasi kebijakan anggaran pemerintah.*

(tm/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menambah panjang daftar kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pejabat daerah.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut kasus di Tulungagung menjadi salah satu dari sejumlah praktik korupsi serupa yang terjadi sepanjang 2026.

Baca Juga:

• OTT Bupati Tulungagung, KPK Sita Rp335 Juta hingga Sepatu Mewah Bermerek Louis Vuitton

Selain di Tulungagung, KPK juga mengungkap dugaan pemerasan di sejumlah daerah lain, seperti Pemkab Cilacap, Pemkab Pati, hingga Pemkot Madiun.

Asep mengatakan maraknya praktik pemerasan oleh pejabat daerah menjadi catatan penting bagi upaya pencegahan korupsi. KPK mendorong penguatan sistem pengawasan melalui Monitoring Control Surveillance for Prevention (MCP) serta tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

KPK juga menyoroti skor SPI Kabupaten Tulungagung tahun 2025 yang masih berada di angka 72,32 atau masuk kategori rentan. Nilai tersebut menempatkan Tulungagung di peringkat ke-35 dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Menurut Asep, capaian tersebut menunjukkan masih adanya risiko dalam tata kelola pemerintahan daerah yang perlu segera dibenahi.

"Harapannya para pejabat di Tulungagung bisa segera melakukan perbaikan, khususnya terkait hasil SPI dan rekomendasi dari Kedeputian Pencegahan," katanya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka.

Gatut diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah dengan total permintaan mencapai Rp5 miliar. Dari jumlah tersebut, ia diduga telah menerima Rp2,7 miliar.*

(in/dh)

SURABAYA - PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat distribusi LPG nasional guna menjaga ketahanan energi dan memastikan pasokan tetap aman serta merata di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan keandalan distribusi energi menjadi prioritas utama perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Menaker Ajukan Tambahan 150 Ribu Kuota Magang Nasional 2026, Antusiasme Lulusan Membludak

Ia menjelaskan, penguatan distribusi LPG dilakukan melalui optimalisasi sarana terintegrasi, mulai dari armada kapal untuk distribusi laut, skid tank untuk distribusi darat, hingga peningkatan pengawasan di SPPBE, agen, dan pangkalan resmi.

Langkah tersebut bertujuan menjaga ketersediaan stok serta memastikan distribusi berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah.

Peran Strategis STS Kalbut

Salah satu penopang utama distribusi LPG adalah fasilitas Ship-to-Ship (STS) Kalbut yang berada di Perairan Teluk Kalbut, Situbondo, Jawa Timur.

Fasilitas ini menjadi simpul penting dalam proses bongkar muat LPG dari kapal tanker induk ke kapal yang lebih kecil untuk kemudian didistribusikan ke berbagai daerah.

Area Manager Communication, Relations, and CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyebut STS Kalbut sebagai urat nadi distribusi energi nasional.

"Fasilitas ini menjadi tulang punggung suplai LPG, tidak hanya untuk Jawa Timur, tetapi juga Bali, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Kalimantan hingga Sulawesi," jelasnya.

STS Kalbut mendukung distribusi ke sejumlah terminal LPG seperti Surabaya, Tanjungwangi, Manggis, Ampenan, hingga Bima dengan kapasitas suplai mencapai 1.700 hingga 10.000 metrik ton.

Pasokan LPG Terus Ditingkatkan

Seiring meningkatnya kebutuhan LPG, Pertamina mencatat pada 8 April 2026 kapal kargo dengan muatan 44.839 metrik ton bersandar di STS Kalbut.

Muatan tersebut kemudian didistribusikan ke sejumlah wilayah, antara lain Gresik sebanyak 10.000 metrik ton ditambah 1.000 metrik ton dari kilang TPPI, Surabaya 8.000 metrik ton, serta Banyuwangi 2.500 metrik ton.

Pertamina memastikan, melalui penguatan infrastruktur dan sistem distribusi, ketersediaan LPG nasional tetap terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.*

(mt/dh)

JAKARTA - Polisi mengamankan dua perempuan berinisial NR dan MT terkait kasus dugaan penistaan agama setelah aksi sumpah dengan menginjak Al-Qur'an viral di media sosial. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, meminta aparat penegak hukum menangani kasus ini secara tegas dan profesional.

Baca Juga:

• DPR Kritik Wacana ‘War Ticket’ Haji, Dinilai Tak Adil bagi Jemaah yang Sudah Antre Puluhan Tahun

Ia menilai, kasus tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi memicu kegaduhan sosial serta melukai perasaan umat beragama jika tidak ditangani secara bijak.

Singgih juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing emosi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik tetap menjaga kondusivitas dan mempercayakan proses hukum kepada aparat.

"Dalam situasi seperti ini, masyarakat harus tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru memperkeruh suasana," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan pembinaan mental dan pendidikan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pelajaran agar tidak terulang.

"Kita perlu memperkuat pembinaan mental dan keagamaan di masyarakat, agar persoalan tidak diselesaikan dengan cara yang melanggar norma dan hukum," tegasnya.

Kronologi Kasus

Kasus ini bermula saat NR merasa kehilangan alat makeup yang dipesan secara online. Tanpa bukti kuat, ia menuduh rekannya, MT, telah mengambil barang tersebut.

Karena tidak puas dengan penjelasan yang diberikan, NR kemudian meminta MT melakukan sumpah dengan menginjak Al-Qur'an.

"Jadi itu mereka sebenarnya berteman. Si pemilik ini menuduh, lalu karena tidak puas akhirnya melakukan sumpah sambil menginjak Al-Qur'an," ujar Kasi Humas Polres Lebak, Iptu Moestafa Ibnu Syafir.

Polisi kini telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan tengah mendalami kasus tersebut.*

(d/dh)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kinerja positif sepanjang pekan perdagangan 6–10 April 2026.

Meski menguat signifikan, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih (outflow) di sejumlah saham besar.

Baca Juga:

• IHSG Melonjak 6,14 Persen dalam Sepekan, Tembus 7.458 di Tengah Meredanya Geopolitik Timur Tengah

Kenaikan IHSG turut diikuti oleh peningkatan kapitalisasi pasar. BEI mencatat kapitalisasi pasar naik 7,18% menjadi Rp 13.189 triliun dari Rp 12.305 triliun pada pekan sebelumnya.

"Kapitalisasi pasar BEI juga mengalami peningkatan sebesar 7,18 persen menjadi Rp 13.189 triliun," tulis BEI dalam keterangan resmi, Sabtu (11/4/2026).

Tak hanya itu, aktivitas perdagangan juga mengalami peningkatan. Rata-rata volume transaksi harian melonjak 24,81% menjadi 32,28 miliar lembar saham dari sebelumnya 25,87 miliar lembar saham.

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian naik 17,26% menjadi Rp 17,32 triliun dari Rp 14,77 triliun. Frekuensi transaksi juga meningkat 15,05% menjadi 2,05 juta kali dari 1,78 juta kali transaksi.

Di sisi lain, investor asing mencatatkan beli bersih sebesar Rp 193,91 miliar pada perdagangan Jumat. Meski demikian, secara keseluruhan masih terjadi aksi jual bersih pada sejumlah saham.

Saham PT Bumi Resources Tbk menjadi yang paling banyak dilepas asing dengan nilai jual bersih mencapai Rp 183,96 miliar. Disusul PT Barito Pacific Tbk sebesar Rp 129,03 miliar dan PT Aneka Tambang Tbk sebesar Rp 117,83 miliar.

Aksi jual juga terjadi pada sejumlah saham lain seperti PT Barito Renewables Energy Tbk (Rp 67,47 miliar), PT Bumi Resources Minerals Tbk (Rp 41,15 miliar), serta PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Rp 40,39 miliar).

Selain itu, investor asing juga mencatatkan jual bersih pada PT Amman Mineral Internasional Tbk, PT Chandra Daya Investasi Tbk, PT Merdeka Battery Materials Tbk, dan PT Chandra Asri Pacific Tbk.

Meski dibayangi aksi jual asing, penguatan IHSG menunjukkan sentimen pasar yang masih positif di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan.*

(k/dh)

JAKARTA - Wacana penerapan skema "war ticket" dalam penyelenggaraan ibadah haji menuai kritik dari DPR RI. Kebijakan yang digagas pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) itu dinilai berpotensi mencederai rasa keadilan bagi jemaah yang telah lama mengantre.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menilai konsep tersebut tidak berpihak pada jutaan calon jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci.

Baca Juga:

• Banggar DPR Sebut APBN Masih Kuat, Harga BBM Tak Perlu Naik di Tengah Krisis Global

Menurut Dini, hingga saat ini pemerintah belum menjelaskan secara rinci skema teknis dari kebijakan tersebut. Komisi VIII DPR RI pun berencana memanggil pihak kementerian untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

"Skemanya belum jelas. Kami akan minta penjelasan langsung dari kementerian terkait," katanya.

Dini menyoroti nasib sekitar 5,2 juta calon jemaah haji Indonesia yang masuk daftar tunggu. Dengan masa tunggu rata-rata mencapai 26 tahun, ia khawatir skema baru ini justru menggeser hak mereka yang sudah lama antre.

Ia menegaskan, jika kebijakan tersebut tetap dilanjutkan, pemerintah tidak boleh mengganggu kuota reguler yang sudah ada.

"Kalau dipaksakan, jangan sampai mengurangi hak jemaah yang sudah antre. Solusinya hanya bisa jika berasal dari tambahan kuota," tegasnya.

Skema 'War Ticket' Haji Masih Wacana

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji dua skema penyelenggaraan haji ke depan, yakni sistem antrean dan skema "war ticket".

Dalam skema tersebut, jemaah yang ingin berangkat lebih cepat dapat membayar biaya haji secara penuh tanpa subsidi.

"Kalau ditetapkan Rp200 juta, maka itu dibayar penuh oleh jemaah tanpa nilai manfaat," ujar Dahnil.

Sementara itu, jemaah reguler tetap menggunakan sistem antrean dengan dukungan subsidi dari pengelolaan dana haji. Pemerintah menegaskan, kuota untuk skema "war ticket" direncanakan berasal dari tambahan kuota yang diberikan Arab Saudi, bukan dari kuota reguler.

Pro dan Kontra di Masyarakat

Wacana ini memicu beragam reaksi. Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut bisa menjadi solusi untuk mengurangi antrean panjang haji.

Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait potensi ketimpangan akses, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial lebih.

Selain itu, sistem ini juga dikhawatirkan membuka peluang percaloan serta menyulitkan masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital.

Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa skema "war ticket" masih dalam tahap kajian dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat.*

(tm/dh)

BANDA ACEH - Doa bukan sekadar rangkaian kata-kata permintaan, melainkan sebuah bentuk penghambaan dan "senjata" bagi umat beriman.

Namun, agar doa lebih berpeluang menembus langit, umat Islam perlu memahami waktu, tempat, hingga adab-adabnya.

Baca Juga:

• Perundingan AS-Iran Dimulai di Pakistan, Bahas Peluang Perdamaian Timur Tengah

Dalam tausiyahnya, Rektor Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH) ini mengupas tuntas soal tempat-tempat istimewa untuk bermunajat.

"Doa itu adalah ibadah. Agar lebih mudah dikabulkan, kita perlu tahu di mana saja tempat-tempat yang mustajab," ujar Dr. Muharrir mengutip hadis riwayat Tirmidzi.

3 Tempat Utama yang Mustajab

Berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW, Dr. Muharrir menyebutkan setidaknya ada tiga area krusial, terutama saat menjalankan ibadah di tanah suci:

1. Bukit Shafa dan Marwah: Rasulullah SAW mencontohkan untuk menghadap kiblat, bertakbir, bertahmid, dan mengangkat tangan saat berada di sini.

2. Di Dalam Ka'bah: Tempat ini merupakan pusat tauhid yang memiliki keutamaan besar bagi mereka yang berkesempatan masuk dan berdoa di dalamnya.

3. Tempat Melempar Jumrah & Masy'aril Haram: Doa yang dipanjatkan setelah melempar Jumrah Ula dan Wustha serta di Muzdalifah dikenal sangat dekat untuk dikabulkan karena dilakukan di saat ibadah yang penuh keikhlasan.

Hati-hati dengan Penghalang Doa

Meski berdoa di tempat paling mulia sekalipun, Dr. Muharrir mengingatkan bahwa ada "kerikil" yang bisa menghambat doa sampai ke hadirat Allah SWT. Salah satu yang paling fatal adalah persoalan harta dan makanan.

"Ini penghalang yang sangat besar. Seseorang berdoa hingga mengangkat tangan, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan?" tegasnya merujuk pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Selain makanan haram, ada dua hal lain yang patut diwaspadai:

- Berdoa untuk kemaksiatan atau memutus tali silaturahmi.

- Hati yang lalai, yakni lisan berdoa namun hati tidak hadir atau tidak yakin doanya akan dikabulkan.

Pelajaran dari Bani Israil

Menutup ceramahnya, ia menceritakan kisah Bani Israil yang doanya ditolak Allah meski sedang ditimpa musibah. Penyebabnya adalah tangan mereka yang berlumuran kezaliman dan kehidupan yang penuh kemaksiatan.

"Hadirkan hati, jaga diri dari yang haram, dan jangan berbuat zalim. Ingat janji Allah dalam Al-Qur'an, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan untukmu'," pungkasnya.*

(dh)

BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) membantah isu yang menyebut pemerintah menyerah dalam penanganan lumpur pascabanjir bandang di Aceh.

Satgas menegaskan proses pembersihan justru terus dipercepat di berbagai titik terdampak.

Baca Juga:

• Sebagian Besar Wilayah Aceh Diguyur Hujan Ringan, Waspada Petir di Subulussalam

"Kami perlu tegaskan, bagi kami berat itu bermakna harus kerja keras dan tidak pernah menyerah," ujar Safrizal dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, proses penanganan pascabanjir memang tidak bisa dilakukan secara instan. Namun, seluruh tim di lapangan tetap berkomitmen menuntaskan pekerjaan hingga seluruh lokasi bersih.

Berdasarkan data Satgas, dari total 519 lokasi terdampak, sebanyak 480 lokasi telah berhasil dibersihkan. Sementara 39 lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan, terutama di kawasan permukiman padat dan drainase sempit yang memerlukan penanganan manual.

Untuk mempercepat proses, Satgas mengerahkan tambahan personel di sejumlah wilayah krusial. Di Aceh Tamiang, misalnya, personel Praja IPDN dilibatkan untuk membantu pembersihan fasilitas publik dan lingkungan warga.

Selain itu, program cash for work (padat karya) tahap II juga terus dilanjutkan dengan melibatkan masyarakat terdampak. Di Pidie Jaya, ratusan warga bersama aparat gabungan turut bergotong royong membersihkan lingkungan.

"Kami melibatkan 300 warga lokal, 80 personel Satpol PP dan BPBD, serta 12 personel TNI/Polri dalam pelaksanaan di lapangan," jelas Safrizal.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak utuh di media sosial. Safrizal memastikan bahwa infrastruktur vital dan jalan nasional telah selesai 100 persen sejak tahap awal, dan saat ini fokus diarahkan pada pemulihan lingkungan permukiman.

"Data adalah fakta, dan kerja kami nyata. Kami tidak akan berhenti sampai seluruh lokasi benar-benar tuntas," tegasnya.*

(oz/dh)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Dari operasi tersebut, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah hingga barang mewah berupa sepatu bermerek.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Bupati Tulungagung Terima Rp2,7 Miliar, Dipakai Beli Sepatu hingga Bagi THR

"Penyerahan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Tulungagung melalui stafnya kepada GSW melalui perantara YOG," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/4/2026).

Menurut Asep, uang tersebut diduga merupakan bagian dari setoran yang diminta Gatut kepada salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Selain uang tunai, KPK juga mengamankan barang bukti lain berupa dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan empat pasang sepatu Louis Vuitton yang disita memiliki nilai fantastis, ditaksir mencapai sekitar Rp129 juta.

"Empat pasang sepatu ini informasinya nilainya mencapai Rp129 juta," ujar Budi.

KPK menduga uang yang diamankan tersebut merupakan bagian dari total penerimaan yang lebih besar. Sebelumnya, Gatut disebut telah menerima dana hingga Rp2,7 miliar dari total permintaan sekitar Rp5 miliar kepada sejumlah OPD.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dugaan pemerasan. Keduanya diduga terlibat dalam praktik permintaan jatah kepada OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Penyidik masih terus mendalami kasus ini, termasuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.*

(in/dh)