ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., melakukan panen perdana pisang Kepok Abu yang dikembangkan PT Hijau Surya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Minggu, 4 Oktober 2026.

Panen perdana tersebut turut disaksikan Plt. Kepala Dinas Pertanian, Lurah Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, serta jajaran PT Hijau Surya.

Baca Juga:

• Tabrak Lari di Tol Tebing Tinggi-Medan, PNS Asal Madina Tewas

Pemerintah Kabupaten Asahan bersama perusahaan tersebut berencana mendaftarkan dan mengusulkan pelepasan varietas itu kepada Kementerian Pertanian melalui bidang Perlindungan Varietas Tanaman.

Varietas tersebut rencananya akan diberi nama Pisang Kepok Abu Asahan Hijau Surya.

Direktur PT Hijau Surya Biotechindo Kabupaten Asahan, Budi Chandra, mengatakan pisang tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari pisang kepok pada umumnya.

Perbedaannya terlihat dari warna kulit buah yang cenderung abu-abu, sedangkan daging buahnya berwarna kuning.

"Pisang ini Kepok Abu, warna luarnya abu-abu, sedangkan warna daging buahnya kuning. Teksturnya kenyal dan cocok untuk dibuat kukus, goreng maupun keripik," ujar Budi.

Menurut Budi, pisang Kepok Abu telah melalui proses seleksi.

Varietas tersebut diharapkan dapat didaftarkan dan dilepas bersama Pemerintah Kabupaten Asahan sebagai salah satu varietas tanaman yang berasal dari daerah tersebut.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan hasil panen perdana menunjukkan kualitas pisang Kepok Abu cukup baik.

Selain memiliki warna kulit yang unik, pisang tersebut memiliki daging buah berwarna kuning.

Karakteristik itu dinilai menjadi salah satu keunggulan dari varietas yang dikembangkan PT Hijau Surya.

"Kita lihat secara utuh kualitasnya baik. Dari luar terlihat abu-abu dan dalamnya berwarna kuning sehingga pada saat dimasak, dikukus dan digoreng kandungannya lebih baik," ujar Bupati.

Taufik berharap pisang Kepok Abu dapat terus dikembangkan dan dibudidayakan.

Menurut dia, pengembangan varietas tersebut berpotensi menjadi salah satu kekuatan sektor pertanian sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

Panen perdana ini menjadi bagian dari upaya pengembangan potensi pertanian lokal di Kabupaten Asahan, khususnya komoditas pisang yang memiliki karakteristik dan nilai ekonomi tersendiri. (ad)

Oleh:Herman Dirgantara

"Constitutional fundamentalists read the Constitution in selective and self-interested ways." - Mary Anne Franks (2019; 2021).

Baca Juga:

• Jelang Putusan PHPU, THMP Yakin MK Tak Kabulkan Permohonan Diskualifikasi Gibran: Sudah Wakil Presiden, Bukan Lagi Calon

Tiap pihak yang berkedudukan sebagai Pemohon, baik dalam kasus Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) atau bahkan pengujian undang-undang, segeralah akan tampak bagaimana mereka begitu menggebu merujuk pasal-pasal di dalam UUD 1945, termasuk Pasal 22E ayat (1) tentang prinsip "luber dan jurdil".

Di titik ini, kita perlu bertanya: apakah konstitusi sedang sungguh-sungguh diperjuangkan, atau hanya dijadikan pembenaran bagi kesimpulan yang telah lebih dahulu dikehendaki?

Dalam perkara PHPU Presiden-Wapres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming yang justru diajukan dua tahun lebih setelah dilakukan pemungutan suara dan pelantikan pasangan terpilih.

Mereka mengakui ihwal itu, tapi meminta agar keadilan substantif membuka kesempatan bagi pemeriksaan yang mereka anggap penting.

Di sinilah persoalan hukumnya bermula.

Pasal 475 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa permohonan PHPU presiden diajukan paling lama tiga hari setelah penetapan hasil oleh KPU.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 74 ayat (3) UU MK, sebagaimana turut dimaknai melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XXI/2023.

Batas waktu tersebut bukan angka yang lahir tanpa alasan.

Pemilu merupakan proses konstitusional yang harus berujung pada kepastian mengenai siapa yang memperoleh mandat rakyat.

Sengketa memang harus tersedia sebagai instrumen koreksi, tetapi penyelesaiannya juga harus memiliki batas agar pergantian kekuasaan tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.

Tentu, kepastian tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menghindari pertanyaan tentang integritas proses.

Jika terdapat dugaan pelanggaran yang memiliki dasar, negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum harus menyediakan jalan untuk memeriksanya.

Persoalannya bukan apakah dugaan itu patut didengar, tetapi melalui mekanisme apa, oleh lembaga mana, dan dalam batas waktu seperti apa pemeriksaan dapat dilakukan.

Mary Anne Franks dalam karyanya The Cult of the Constitution (2019), mengkritik apa yang disebutnya constitutional fundamentalism.

Yakni kecenderungan memperlakukan konstitusi secara dogmatis dan selektif, dengan menonjolkan bagian yang mendukung kepentingan sendiri (atau kelompoknya) sembari mengabaikan bagian yang menyulitkannya.

Kesetiaan terhadap konstitusi, dalam lensa demikian, dapat berubah menjadi pembenaran bagi kepentingan yang justru ingin dilindungi dari kritik. Ini tidak sederhana.

Gagasan Franks lahir dari pengalaman konstitusional Amerika Serikat, terutama persoalan ras, gender, dan ketimpangan hak.

Konteks itu tentu berbeda dari sengketa pemilu di Indonesia.

Namun, kritiknya tersebut menyisakan pertanyaan yang relevan: apakah suatu prinsip konstitusional digunakan secara konsisten?

Atau jangan-jangan hanya dihadirkan manakala menguntungkan posisi yang sedang diperjuangkan?

Pertanyaan itu tak ayal seolah menembak persis di jantung argumentasi Pemohon ihwal keadilan substantif.

Sebabnya, keadilan substantif sepatutnya tidak menjadi kata sandi untuk meniadakan tenggang waktu setiap kali suatu perkara dinilai penting.

Secara bersamaan, pun kepastian hukum juga tidak patut dijadikan mantra yang membuat dugaan pelanggaran kehilangan ruang pemeriksaan yang tersedia menurut hukum.

Dengan perkataan lain, dua prinsip itu tidak dapat dipilih secara sepihak tanpa menjelaskan hubungan dan batas masing-masing.

Menantikan Putusan MK

Perkara ini sekaligus memperlihatkan pentingnya membedakan sengketa proses pemilu dari perselisihan hasil.

Persyaratan pencalonan pada dasarnya berkaitan dengan tahapan proses, sedangkan PHPU berpusat pada perselisihan penetapan hasil pemilu.

Memang, pelanggaran pada tahapan tertentu dapat relevan dalam pemeriksaan sengketa hasil apabila memiliki hubungan hukum yang memadai.

Hanya saja, relasi yang demikian tidak dengan sendirinya mengubah PHPU menjadi jalur untuk menguji ulang seluruh keputusan pencalonan tanpa 'dibingkai' oleh waktu.

Dalam persidangan, KPU menyatakan bahwa persoalan yang diajukan para pemohon merupakan sengketa proses yang berada di luar kewenangan MK dalam perkara PHPU.

Bahkan sempat kita dengar mereka melekatkan permohonan Pemohon dengan frasa "pemakzulan."

Adapun Bawaslu, mereka menyampaikan bahwa selama tahapan Pemilu 2024 tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran administratif terkait syarat pendidikan tersebut.

Terlepas dari adanya semacam keluhan mereka yang mengaku 'tak leluasa' melakukan verifikasi persyaratan pencalonan, di sini kita melihat perlunya refleksi mendalam agar kualitas penyelenggara di dua lembaga dievaluasi secara serius.

Kita khawatir, hal demikian sebatas dimaknai "menggugurkan kewajiban" atau bahkan "mencari selamat".

Seperti diketahui, para pemohon mendalilkan adanya persoalan dalam pemenuhan syarat dan proses pembuktian pendidikan.

Perbedaan posisi ini harus dibaca sebagai bagian dari perkara yang masih diperiksa, bukan sebagai fakta hukum yang telah diputus.

Konsekuensinya, penerimaan permohonan untuk diperiksa MK tidak dapat langsung dimaknai sebagai pengakuan bahwa seluruh syarat formal dan batas kewenangan telah terpenuhi.

MK tetap perlu menjelaskan dasar kewenangannya, kedudukan hukum para pemohon, serta arti tenggang waktu dalam perkara yang diajukan setelah proses pemilu selesai.

Kualitas putusan konstitusional tidak hanya terlihat dari kesimpulan.

Sebabnya jelas, pula didapat dari keterbukaan penalaran yang menghubungkan norma, fakta, dan kewenangan. Sampai di sini kritik Franks relevan.

Konstitusi tidak cukup diperlakukan sebagai kumpulan pasal yang dapat dipetik untuk membela satu kepentingan.

Ia menuntut konsistensi dalam penggunaan prinsip.

Apabila keadilan substantif dijadikan alasan untuk membuka pemeriksaan, MK perlu menerangkan batas penerapannya agar tidak menciptakan ketidakpastian bagi perkara lain.

Apabila tenggang waktu menjadi dasar untuk mengakhiri perkara, MK juga perlu membedakan putusan prosedural dari penilaian atas kebenaran dalil substantif.

Demokrasi konstitusional memang membutuhkan mekanisme untuk mengoreksi penyimpangan.

Hanya saja, ia juga membutuhkan titik akhir ketika hasil suatu proses dapat diterima sebagai dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Keduanya tidak selalu mudah dipertemukan.

Dalam konteks itulah pengadilan konstitusi justru dituntut memberi alasan yang dapat diuji publik, alih-alih sekadar memilih satu prinsip lalu membiarkan prinsip lainnya tanpa jawaban.

Tanggal 5 Oktober 2026, MK diperkirakan akan memutus perkara ini.

Di samping menguji batas waktu mengajukan perkara, ini juga jadi momen menguji cara kita memahami konstitusi.

Sebab, konstitusi kehilangan daya ikatnya ketika setiap pihak bebas memilih prinsip yang menguntungkan dirinya.

Yang membuat konstitusi tetap hidup ialah kesediaan untuk terikat padanya—terutama ketika prinsip yang sama membatasi kepentingan kita sendiri.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Peneliti Hukum dan Direktur PT. Gajah Mada Analitika, Analis Hukum dan Politik dari Gajah Mada Analitika.

JAKARTA — Koordinator Tim Hukum Merah Putih (THMP) C. Suhadi mempertanyakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memeriksa persoalan ijazah dan dokumen persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1 Tahun 2026.

Suhadi menilai persoalan dokumen persyaratan pencalonan tidak termasuk objek PHPU yang menjadi kewenangan MK.

Baca Juga:

• PSI Pasang Badan Bela Gibran: Urusan Ijazah Ini Kapan Selesainya Ya?

Pernyataan tersebut disampaikan Suhadi menjelang MK membacakan putusan perkara PHPU Nomor 1 Tahun 2026 pada 6 Oktober 2026.

"Jadi jelas, wilayah kerja MK terkait perselisihan suara, bukan perselisihan pendapat seperti dokumen administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden," kata C. Suhadi, Minggu (4/10/2026).

Suhadi merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 74 dan Pasal 75.

Menurut dia, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkara PHPU berkaitan dengan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU.

Ia menjelaskan, objek perselisihan hasil pemilu dapat mencakup persoalan penghitungan suara maupun permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara.

"Pasal 75, kesalahan penghitungan suara dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara," ujarnya.

Suhadi kemudian membedakan persoalan hasil pemilu dengan persoalan dokumen persyaratan pencalonan Gibran.

Menurut dia, ijazah merupakan bagian dari persyaratan administratif calon dan tidak berkaitan langsung dengan penghitungan atau perolehan suara dalam Pemilu 2024.

Ia juga menyoroti status Gibran yang saat ini telah menjadi Wakil Presiden RI setelah dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Gibran Rakabuming Raka bukan CALON sebagaimana amanat undang-undang, tapi Gibran Rakabuming Raka sudah Wakil Presiden RI yang sah," kata Suhadi.

Menurut Suhadi, kondisi tersebut perlu diperhatikan ketika melihat persoalan dokumen pencalonan Gibran yang kini kembali diperiksa melalui perkara PHPU.

Ia berpandangan persoalan yang berkaitan dengan proses pencalonan semestinya ditangani melalui mekanisme dan lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Wilayah kerja itu ada di Bawaslu dan DKPP," ujarnya.

Suhadi juga mengingatkan batas kewenangan MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Menurut dia, MK memiliki sejumlah kewenangan, termasuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Ia menilai kewenangan judicial review berbeda dengan kewenangan MK dalam menangani PHPU.

Judicial review berkaitan dengan pengujian norma hukum, sedangkan PHPU berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil pemilu.

"Perselisihan sebagaimana dimaknai dalam UUD dan UU MK tidak ada dikotomi lain kecuali perolehan suara pemilu antara pasangan calon yang satu dengan yang lainnya dengan hasil hitung KPU," kata Suhadi.

Karena itu, Suhadi menilai persoalan ijazah Gibran yang ditempatkan sebagai persoalan persyaratan pencalonan berbeda dengan sengketa mengenai hasil penghitungan suara.

Ia juga menyebut lembaga lain memiliki kewenangan dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan tahapan dan pelanggaran pemilu.

Suhadi turut menyoroti Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menjadi bagian dari perdebatan mengenai syarat pencalonan Gibran.

Menurut dia, apabila yang dipersoalkan adalah keberlakuan PKPU sebagai peraturan di bawah undang-undang, pengujiannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA), bukan MK.

"Persoalan yang terkait dengan peraturan, in casu Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sepenuhnya bukan kewenangan MK, akan tetapi wilayah kerja Mahkamah Agung yang sama-sama sebagai lembaga judicial review," kata Suhadi.

Secara konstitusional, kewenangan pengujian peraturan memang dibagi antara MK dan MA.

MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, Suhadi berpandangan persoalan mengenai PKPU dan persoalan mengenai hasil pemilu merupakan dua hal yang berbeda.

Perkara PHPU Nomor 1 Tahun 2026 diajukan oleh Denny Indrayana dan sejumlah pihak yang mempersoalkan persyaratan Gibran sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Salah satu persoalan yang diperdebatkan adalah syarat pendidikan Gibran dan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonannya.

MK dijadwalkan membacakan putusan perkara tersebut pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Suhadi menilai MK perlu menjalankan kewenangannya sesuai batas yang telah ditentukan dalam UUD 1945 dan undang-undang.

Ia juga menyinggung mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden yang telah diatur dalam konstitusi. Menurut dia, mekanisme tersebut melibatkan MPR.

"Dalam sistem ketatanegaraan, Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh MPR," kata C. Suhadi, Minggu (4/10/2026).

Suhadi merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

"Jadi dari paparan tulisan ini MK sebagai lembaga penjaga konstitusi tidak akan mengabulkan permohonan Deni terkait mendiskualifikasi Wapres Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.

Ia kemudian menegaskan kembali pandangannya mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

"Selain itu dari amanat UUD 1945, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas dasar UUD," ujar Suhadi.

Putusan MK pada 6 Oktober 2026 nantinya akan menentukan bagaimana lembaga tersebut menilai perkara PHPU Nomor 1 Tahun 2026, termasuk persoalan yang diajukan para pemohon terkait persyaratan pencalonan Gibran.* (tb/ad)

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik syarat pendidikan dalam pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Persoalan tersebut kini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Baca Juga:

• Belum Menyerah, Pelapor Gibran Kembali Datangi Bareskrim Rabu 7 Oktober 2026

"Urusan ijazah ini kapan selesainya ya?Tadinya Pak Jokowi yang ijazahnya dikatakan palsu, sekarang Mas Gibran. Orang yang mempermasalahkan ya dia-dia juga. Apakah isu ini memang sengaja dipelihara?" kata Grace dalam unggahannya di Instagramnya @gracenat, Minggu (4/10).

Menurut Grace, sistem pendidikan setiap negara memiliki jalur dan aturan yang berbeda.

Karena itu, ia menilai sistem pendidikan luar negeri tidak bisa dibaca menggunakan ukuran yang sepenuhnya sama dengan sistem pendidikan Indonesia.

"Argumentasi ini punya masalah yang sangat mendasar yaitu kita sedang memaksakan sistem pendidikan Indonesia untuk membaca sistem pendidikan di negara lain. Setiap negara itu punya jalur pendidikan yang berbeda-beda," ucapnya.

Grace mengatakan sistem pendidikan Indonesia secara umum mengenal jenjang SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi.

Namun, menurut dia, sistem pendidikan di negara lain memiliki jalur yang lebih beragam.

"Misalnya ada O level, ada A level, ada Foundation, Pathway, diploma, Advance diploma. Gibran menempuh pendidikan di tiga negara: Indonesia, Singapura, dan Australia. Ketiganya punya sistem yang berbeda," ucapnya.

Ia menilai perbedaan tersebut tidak bisa diterjemahkan begitu saja menggunakan nomenklatur atau istilah jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Grace, pemerintah memiliki mekanisme penyetaraan pendidikan melalui kementerian terkait untuk mengakui jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang di luar negeri.

Grace juga menyinggung perjalanan pendidikan Gibran di Australia dan Singapura.

Ia mengatakan riwayat pendidikan Gibran tidak seharusnya dilihat hanya dari satu institusi pendidikan.

"Jangan lupa satu fakta penting, bahwa setelah UTS Insearch di Australia, Mas Gibran lanjut ke MDIS dan mendapatkan certificate advance diploma, lalu lanjut Bachelor," ujar dia. Jadi jangan dipotong perjalanan pendidikannya hanya di UTS Insearch," ujar dia.

Grace juga menanggapi pernyataan KBRI Singapura dan KBRI Australia yang disebut tidak menyimpan dokumen akademik Gibran.

Menurut dia, tidak ada kewajiban bagi pelajar Indonesia yang bersekolah di luar negeri untuk menyerahkan dokumen akademiknya kepada kedutaan.

Ia juga menyebut pengumpulan dokumen akademik pelajar bukan merupakan tugas kedutaan.

"Jadi, jangan dibuat narasi seolah-olah kalau KBRI tidak memiliki dokumen akademik Mas Gibran, maka itu artinya Mas Gibran tidak lulus atau tidak bersekolah di sana. Ini logika yang sangat-sangat ngawur," ucap dia.

Syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 saat ini dipersoalkan sejumlah pihak di Mahkamah Konstitusi.

Perkara tersebut teregister dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Para pemohon terdiri atas Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Dalam petitumnya, para pemohon antara lain meminta MK menyatakan syarat pendidikan yang tercantum dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Para pemohon juga meminta MK menyatakan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Perkara tersebut kini menjadi bagian dari proses hukum yang harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.* (cn/ad)

JAKARTA — Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 11 tersangka terkait tindak pidana terorisme di enam provinsi.

Penangkapan dilakukan secara serentak sejak Jumat, 2 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Belum Menyerah, Pelapor Gibran Kembali Datangi Bareskrim Rabu 7 Oktober 2026

"Penegakan hukum dilakukan serentak di enam Provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara," kata Juru bicara Densus 88 AT Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana, Minggu (4/10/2026).

Menurut Mayndra, para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah jaringan yang terafiliasi dengan kelompok terorisme.

Salah satunya adalah jaringan yang terafiliasi dengan paham Daulah Islamiyah.

"Para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi paham Daulah Islamiyah, juga jaringan terorisme lainnya," tuturnya.

Sebelas tersangka yang ditangkap yakni HN (43), SM alias NM (52), HA (45), YDKAP (22), Y (36), S (49), A (32), CG (29), MF (37), AF (26), dan MW (42).

Densus 88 menemukan adanya keterhubungan antara para tersangka meski berada di sejumlah wilayah berbeda.

Keterhubungan tersebut diduga terjadi melalui berbagai aktivitas secara daring.

"Khususnya melalui kegiatan pertemuan secara daring, dari indoktrinasi, konsolidasi jaringan dan aktivitas pembinaan. Salah satu pola yang ditemukan adalah penyelenggaraan pertemuan secara daring yang menghubungkan sejumlah pendukung Daulah Islamiyah dari beberapa daerah secara virtual," bebernya.

Polisi masih mendalami aktivitas para tersangka serta hubungan mereka dengan jaringan terorisme lainnya.

Penyelidikan juga dilakukan terhadap barang bukti yang diamankan dalam rangkaian penangkapan tersebut.

"Densus 88 AT Polri menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berlangsung. Penyidik akan mendalami barang bukti yang ditemukan serta keterhubungan masing-masing tersangka dengan individu maupun jaringan lain," pungkasnya.

Densus 88 masih melakukan proses penyidikan untuk mengungkap lebih jauh peran masing-masing tersangka serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan terorisme lain.* (km/ad)

SERDANG BEDAGAI — Seorang pegawai negeri sipil (PNS) asal Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Muhammad Nuh, 51 tahun, tewas dalam kecelakaan tabrak lari di Jalan Tol Tebing Tinggi-Medan.

Kecelakaan terjadi di Km 66/800 Jalur B, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), pada Minggu, 4 Oktober 2026, sekitar pukul 04.15 WIB.

Baca Juga:

• PSMS Menang Telak 4-0, Kadispora Sumut Ajak Masyarakat Terus Dukung Ayam Kinantan

Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya mengatakan mobil tersebut dikemudikan Husni Kali, 39 tahun.

Di dalam kendaraan juga terdapat H Arifin Nasution, 71 tahun.

"Korban tewas yakni Muhammad Nuh (51), yang merupakan penumpang Toyota Avanza Veloz bernopol BB 1846 XR," kata Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya, pada Minggu (4/10/2026).

Menurut Bringin, Toyota Avanza Veloz tersebut melaju dari arah Tebing Tinggi menuju Medan.

Saat tiba di Km 66/800, mobil diduga menabrak bagian belakang kendaraan yang berada di depannya.

Kendaraan yang ditabrak diduga merupakan truk tronton. Setelah kecelakaan terjadi, pengemudi truk tersebut langsung meninggalkan lokasi.

"Setelah terjadi benturan, pengemudi truk tronton tersebut langsung melarikan diri. Identitas dan nomor registrasi kendaraannya masih dalam penyelidikan," ujarnya.

Akibat kecelakaan tersebut, Muhammad Nuh meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSU Medistra Lubuk Pakam.

Sementara itu, pengemudi Toyota Avanza, Husni Kali, mengalami luka robek pada bagian dagu.

Penumpang lainnya, H Arifin Nasution, mengalami sakit dan sesak pada bagian dada.

Keduanya kemudian mendapatkan perawatan di RSU Medistra Lubuk Pakam.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan Toyota Avanza Veloz sebagai barang bukti.

Sejumlah saksi juga diperiksa untuk membantu mengungkap kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut.

"Tim juga sempat berkoordinasi dengan Senkom JMKT untuk mengecek CCTV di sekitar TKP. Namun, CCTV di lokasi sedang mengalami gangguan atau kerusakan," jelasnya.

Meski rekaman CCTV belum dapat diperoleh, polisi masih melanjutkan penyelidikan dengan mencari keterangan saksi lain serta petunjuk di lapangan.

"Kami tetap melakukan upaya penyelidikan untuk mengidentifikasi kendaraan truk tronton yang melarikan diri tersebut," katanya.

Bringin Jaya mengimbau pengguna jalan agar meningkatkan kewaspadaan ketika melintas di jalan tol, terutama pada dini hari.

Pengendara juga diminta menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya.

"Kami mengimbau pengguna jalan untuk selalu menjaga jarak aman dan meningkatkan kewaspadaan. Kepada pengemudi yang terlibat kecelakaan agar tidak melarikan diri," pungkasnya.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi truk tronton yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut dan melarikan diri dari lokasi kejadian.* (d/ad)

MEDAN — PSMS Medan tampil meyakinkan setelah menghancurkan Persikad Depok dengan skor 4-0 dalam lanjutan Liga 2.

Kemenangan telak tersebut sekaligus membawa Ayam Kinantan ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari empat pertandingan.

Baca Juga:

• Rico Waas: Kesehatan Reproduksi Bukan Hanya Urusan Perempuan, Laki-laki Juga Harus Paham

Persikad sebelumnya menjadi pemimpin klasemen dan belum terkalahkan dalam tiga pertandingan awal.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi PSMS dalam persaingan papan atas Liga 2.

Kemenangan dengan selisih empat gol juga membuat PSMS unggul satu poin atas Persikad Depok di klasemen sementara.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Kadispora) Sumut Mahfullah Daulay mengapresiasi penampilan PSMS serta antusiasme masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan.

"Penampilan PSMS luar biasa, bisa menang 4-0 melawan pimpinan klasemen, dukungan masyarakat juga luar biasa, ada sekitar 5000 lebih yang menonton, ini bagus, penggemar sepakbola kita bisa semakin tumbuh, karena itu ayo terus dukungan PSMS," kata Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Kadispora) Sumut, Mahfullah Daulay.

Menurut pria yang akrab disapa Ipung tersebut, PSMS merupakan salah satu klub yang dapat ikut mendorong pertumbuhan industri olahraga di Sumatera Utara.

Penampilan yang konsisten dinilai dapat semakin memperbesar basis pendukung Ayam Kinantan.

"Kalau terus konsisten, apalagi masuk ke Liga 1 fan base PSMS pasti tumbuh pesat, dan ini bagus untuk industri olahraga kita, sekarang saja setiap PSMS bermain di Stadion Utama Sumut, pedagang UMKM di sekitar juga keciptratan, memang seperti ini yang kita harapkan," kata Ipung.

Ia menilai keberadaan pertandingan PSMS tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar stadion, khususnya pelaku UMKM.

Pelatih PSMS Eko Purdjianto meminta para pemain tidak cepat puas setelah meraih kemenangan besar atas Persikad Depok.

Menurut Eko, kompetisi Liga 2 masih panjang sehingga PSMS harus mampu menjaga konsistensi dan mengumpulkan poin pada setiap pertandingan.

"Kita butuh konsistensi, kompetisi masih panjang dan kita butuh point setiap pertandingan, ke depannya kita perhatikan pemain, mentalitasnya dievaluasi," kata Eko.

Kemenangan atas Persikad sekaligus memperpanjang rekor PSMS Medan yang belum terkalahkan saat bermain di Stadion Utama Sumatera Utara.

Setelah kemenangan tersebut, PSMS akan menghadapi ujian berikutnya dengan bertandang ke markas PSPS Pekanbaru.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 11 Oktober 2026, di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru.

PSMS kini berada di puncak klasemen sementara dengan 10 poin dari empat pertandingan.

Ayam Kinantan akan berupaya mempertahankan posisi tersebut sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas Liga 2.* (ad)

JAKARTA – Pelaporan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pilpres 2024 kembali dijadwalkan pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Rencana tersebut disampaikan kuasa hukum D. Samsudin dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Ahmad Khozinudin, bersama Riyadi alias Regas dari organisasi masyarakat Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat).

Baca Juga:

• Ahli yang Diusir dari Sidang Gibran Laporkan Saldi Isra dan Arsul Sani, MKMK Segera Periksa Laporan

"Kemungkinan Rabu kami kembali ke Bareskrim," ujar Khozinudin, Minggu (4/10/2026).

Sebelumnya, pihak pelapor telah mendatangi Bareskrim Polri pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Namun, proses pelaporan belum dapat dilanjutkan karena saat itu hanya terdapat petugas piket.

Pelapor kemudian diminta kembali untuk melanjutkan proses administrasi.

Khozinudin mengatakan pihaknya tidak memilih melanjutkan proses pada Senin, 5 Oktober 2026 karena akan terlebih dahulu mengikuti agenda putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

"Benar, karena Senin fokus ke putusan MK," ujarnya.

Menurut Khozinudin, laporan tersebut tidak semata-mata mempersoalkan bentuk atau fisik dokumen.

Pelapor menyoroti isi surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang dinilai perlu diperiksa kebenarannya oleh penyidik.

Dia mengatakan pihak yang menerbitkan dokumen tersebut juga diadukan untuk ditelusuri apakah terdapat unsur pidana dalam proses penerbitan maupun isi dokumen.

"Di sinilah nanti kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah benar ditemukan tindak pidana dalam penerbitan surat, termasuk isinya, benar atau tidaknya. Jadi fokusnya kita adalah pada ada tidaknya pemalsuan isinya. Bukan surat palsunya ya, tapi isinya palsu," kata dia di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026).

Khozinudin kemudian mempersoalkan salah satu keterangan dalam dokumen tersebut yang menyebut pendidikan Gibran di UTS.

"Nah, redaksi 'telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS', ini harus diselidiki, apakah benar," ujarnya.

Menurut dia, penyidik nantinya yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam dokumen tersebut.

Dokumen yang dipersoalkan merupakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang disebut digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Laporan tersebut juga menyasar pihak yang menerbitkan dokumen untuk diperiksa sesuai hasil penyelidikan.

Pelaporan ke Bareskrim ini berlangsung ketika persoalan dokumen pendidikan Gibran juga menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi.

Namun, dugaan mengenai adanya keterangan yang tidak benar dalam dokumen tersebut masih merupakan klaim dari pihak pelapor.

Benar atau tidaknya dugaan tersebut akan ditentukan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum.* (in/ad)

MANDAILING NATAL – Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Binsar Nasution, diduga menjadi korban penikaman setelah mengikuti kegiatan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Sabtu sore, 3 Oktober 2026.

Peristiwa tersebut terjadi di samping rumah warga bernama Husnah Lubis.

Baca Juga:

• Usai Reses, Anggota DPRD Madina Ditikam dari Belakang

Tak lama kemudian, seorang pria datang menghampiri Binsar dan merangkulnya dari arah belakang.

Binsar dan rekannya diduga tidak mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam.

Pria itu kemudian diduga melakukan penusukan terhadap Binsar.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada bagian leher dan punggung sebelah kanan.

"Akibatnya, korban mengalami luka pada bagian leher sebelah kanan dan punggung sebelah kanan," kata Kapolsek Siabu Iptu Ahmad Juli Nasution, Minggu, 4 Oktober 2026.

Setelah ditusuk, Binsar yang merasa kesakitan berusaha menyelamatkan diri dengan berlari. Namun, terduga pelaku disebut masih mengejar korban.

Binsar kemudian terjatuh di halaman rumah Husnah Lubis.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dan melaporkannya kepada polisi.

Mendapat informasi itu, personel Polsek Siabu bergerak menuju lokasi.

Binsar kemudian dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Siabu untuk mendapatkan penanganan medis.

"Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Siabu untuk mendapatkan penanganan medis," kata Iptu Ahmad Juli.

Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan seorang pria yang diduga berkaitan dengan kejadian penikaman.

Pria tersebut bernama Muhammad Yusuf Pulungan, 60 tahun.

Ia diketahui bekerja sebagai petani dan berdomisili di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap pria tersebut untuk mengetahui keterkaitannya dengan penikaman Binsar.

Dari pemeriksaan awal, polisi menduga peristiwa tersebut berkaitan dengan persoalan lama mengenai harta warisan.

Persoalan itu disebut berkaitan dengan harta warisan yang sebelumnya telah dijual kepada korban.

Meski demikian, polisi belum memastikan motif tersebut karena proses penyelidikan masih berlangsung.

"Dugaan motif tersebut masih terus didalami," ungkapnya.

Polisi masih mendalami rangkaian kejadian, termasuk kronologi penikaman dan hubungan antara korban dengan pria yang telah diamankan.

Penyelidikan dilakukan untuk memastikan fakta dalam perkara tersebut serta mengungkap secara utuh latar belakang penikaman anggota DPRD Madina setelah kegiatan reses.* (ss/ad)

MANDAILING NATAL – Suasana setelah kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, berubah panik pada Sabtu sore, 3 Oktober 2026.

Seorang anggota DPRD Madina, Binsar Nasution, diduga menjadi korban penikaman setelah menyelesaikan kegiatan reses di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Digerebek Saat Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, 3 Anggota DPRD Jatim Malah Lolos Pidana Lewat RJ

Saat itu, Binsar bersama rekannya, Afner, disebut sempat berhenti untuk berbincang setelah kegiatan reses selesai.

Tak lama kemudian, seorang pria datang menghampiri Binsar dan merangkulnya dari arah belakang.

Korban dan rekannya diduga tidak mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam.

Pria tersebut kemudian diduga menusuk Binsar. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka di bagian leher dan punggung sebelah kanan.

"Akibatnya, korban mengalami luka pada bagian leher sebelah kanan dan punggung sebelah kanan," kata Kapolsek Siabu Iptu Ahmad Juli Nasution, Minggu, 4 Oktober 2026.

Setelah mengalami penusukan, Binsar yang merasa kesakitan berusaha menyelamatkan diri dengan berlari. Namun, terduga pelaku disebut masih mengejar korban.

Korban akhirnya terjatuh di halaman rumah Husnah Lubis. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Personel Polsek Siabu yang menerima informasi langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Binsar kemudian dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis.

"Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Siabu untuk mendapatkan penanganan medis," kata Iptu Ahmad Juli.

Polisi juga mengamankan seorang pria yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.

Pria itu diketahui bernama Muhammad Yusuf Pulungan, 60 tahun.

Ia merupakan petani yang berdomisili di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menduga penikaman tersebut berkaitan dengan persoalan lama mengenai harta warisan.

Persoalan itu disebut berkaitan dengan harta warisan yang sebelumnya telah dijual kepada korban.

Namun, polisi belum menyimpulkan motif tersebut karena penyelidikan masih berlangsung.

"Dugaan motif tersebut masih terus didalami," ungkapnya.

Polisi masih memeriksa rangkaian kejadian untuk memastikan kronologi serta latar belakang dugaan penikaman terhadap anggota DPRD Madina tersebut.

Penyelidikan juga dilakukan untuk memastikan peran pria yang telah diamankan serta mengungkap secara utuh peristiwa yang terjadi setelah kegiatan reses itu.* (ss/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) setelah insiden pengusiran ahli dalam sidang perkara yang mempersoalkan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

MKMK akan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dan persyaratan laporan tersebut sebelum menentukan tindak lanjut.

Baca Juga:

• Kasasi Jaksa Ditolak MA, 8 Mantan Bankir Kasus Kredit Sritex Tetap Bebas

"Akan kami periksa dengan terlebih dahulu memastikan pemenuhan kelengkapan persyaratannya," kata Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Gede Dewa Palguna, Minggu (4/10/2026).

Palguna mengatakan pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan laporan memenuhi persyaratan yang ditetapkan MKMK.

Setelah proses administrasi selesai, MKMK akan menentukan langkah berikutnya terhadap laporan tersebut.

"Hari Selasa kami (MKMK) akan periksa pemenuhan syarat dan kelengkapan itu," sebutnya.

Laporan tersebut berawal dari insiden dalam persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Kamis malam, 1 Oktober 2026.

Dalam persidangan itu, Muhammad Rullyandi, ahli hukum tata negara dari Universitas Jayabaya yang diajukan oleh Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara, diminta meninggalkan ruang sidang setelah terjadi perdebatan mengenai pernyataannya di luar persidangan.

Dalam laman resmi MK, Arsul Sani sebelumnya meminta Rullyandi menjelaskan pernyataannya yang menyebut persidangan perkara tersebut ilegal.

Rullyandi tetap mempertahankan pernyataannya dan menyebutnya sebagai pendapat hukum sekaligus kritik terhadap MK.

Saldi Isra kemudian menskors persidangan untuk membahas apakah Rullyandi masih dapat melanjutkan keterangannya sebagai ahli.

Rullyandi selanjutnya melaporkan Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Ia menilai terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam peristiwa tersebut.

"Saya menilai bahwa tindakan dari hakim terlapor yang saya sudah laporkan hari ini adalah Profesor Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK, ini sudah diterima oleh sekretariat MKMK pada pukul 14.50 WIB. Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra ya, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan," kata Rullyandi.

Selain Saldi Isra, Rullyandi juga melaporkan Arsul Sani.

Ia menilai pernyataan dan tindakan dalam persidangan tersebut berkaitan dengan kebebasan dirinya untuk menyampaikan kritik di ruang publik.

"Jadi pernyataan saya di luar persidangan yaitu di ruang publik harus dipaksa di dalam persidangan, diintervensi kebebasan kemerdekaan saya untuk mengkritik," ujarnya.

Rullyandi juga menyatakan dirinya merupakan ahli yang secara resmi diajukan dalam perkara tersebut.

Ia mempersoalkan karena tidak diperbolehkan memberikan keterangan secara lisan dan hanya menyampaikan keterangan secara tertulis.

Laporan tersebut kini berada di tahap pemeriksaan administrasi. MKMK belum menentukan apakah laporan itu akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lebih lanjut.

Keputusan mengenai tindak lanjut laporan akan ditentukan setelah MKMK memeriksa kelengkapan persyaratan pada Selasa, 6 Oktober 2026.* (d/ad)

SUMBAWA BARAT – Pulau Kenawa di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB), terbakar pada Ahad, 4 Oktober 2026.

Kebakaran menghanguskan area savana di salah satu destinasi wisata unggulan daerah tersebut.

Baca Juga:

• Kawasan SEJALAN Diusulkan Jadi Kampung Kreatif Sumut Berkah, Ini Potensinya

Dalam video yang diunggah akun Facebook @Rheno Psm, terlihat sebagian lahan savana berubah menjadi hitam akibat terbakar.

Kepulan asap putih tebal juga tampak membubung di sekitar area bangunan di pulau tersebut.

Sejumlah warga terlihat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Mereka berjibaku agar kobaran api tidak meluas ke area lainnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat, Abdullah, membenarkan terjadinya kebakaran tersebut.

Namun, Abdullah mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti kronologi maupun penyebab kebakaran di Pulau Kenawa.

Pulau Kenawa merupakan salah satu destinasi wisata di kawasan Poto Tano yang banyak dikunjungi wisatawan. Pulau tersebut tidak memiliki permukiman penduduk.

Meski demikian, terdapat sejumlah fasilitas dan aktivitas wisata, seperti lapak pedagang, penginapan, serta boatman atau pemilik perahu yang mengantar wisatawan ke Pulau Kenawa.

Setelah menerima informasi kebakaran, BPBD Kabupaten Sumbawa Barat berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Kecamatan Poto Tano untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi terkini di lokasi.

Berdasarkan informasi sementara yang diterima BPBD, api telah berhasil dipadamkan dan kebakaran tidak meluas.

"Setelah kami berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Kecamatan Poto Tano, api sudah padam," jelasnya.

BPBD masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai kondisi area yang terdampak serta penyebab kebakaran di Pulau Kenawa.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menerima putusan bebas terhadap delapan mantan petinggi bank pembangunan daerah yang terseret kasus dugaan korupsi penyaluran kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

Putusan bebas tersebut sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Baca Juga:

• Rocky Gerung Masuk Wantimpres, Ubedilah Badrun: Antek-antek Prabowo

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan pihaknya akan mempelajari salinan putusan setelah diterima secara resmi.

"Setelah penuntut umum memperoleh salinan putusan, dipelajari, sesegera kalau memang sudah ada [resmi dinyatakan berstatus bebas atau tak bersalah]," kata Anang Supriatna, Ahad, 4 Oktober 2026.

Kasus tersebut sebelumnya menyeret sembilan mantan pejabat dari tiga bank pembangunan daerah, yakni Bank Pembangunan Daerah Banten dan Jawa Barat atau Bank BJB, Bank Jateng, serta Bank DKI.

Dari sembilan terdakwa tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang membebaskan delapan orang.

Satu terdakwa lainnya, mantan Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mappa, tetap dijatuhi hukuman setelah dinyatakan terbukti menerima gratifikasi sebesar US$50 ribu.

Tiga mantan pejabat Bank BJB yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah mantan Direktur Utama Yuddy Renaldi, mantan SEVP Bisnis Benny Riswandi, serta mantan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Dicky Syahbandinata.

Dari Bank Jateng, mereka adalah mantan Direktur Utama Supriyatno, mantan Direktur Bisnis dan Komersial Pujiono, serta mantan Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Suldiarta.

Sementara dari Bank DKI, tiga terdakwa adalah mantan Direktur Utama Zainuddin Mappa, mantan Direktur Teknologi dan Operasional Priagung Suprapto, serta mantan Direktur Kredit UMKM Babay Farid Wazdi.

Perkara tersebut berkaitan dengan penyaluran kredit kepada PT Sritex.

Kejaksaan sebelumnya memproses para pejabat bank tersebut karena diduga terlibat dalam perkara korupsi penyaluran kredit.

Namun, Pengadilan Tipikor Semarang kemudian menyatakan delapan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa.

Anang mengatakan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi jaksa merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati.

"Ini sudah sampai kasasi. Artinya sudah [upaya hukum] terakhir. Jadi apapun keputusannya kita menghormati," kata Anang.

Dengan ditolaknya kasasi tersebut, Kejaksaan Agung tidak lagi memiliki upaya hukum biasa untuk mengubah putusan bebas delapan mantan bankir tersebut.

Status hukum para terdakwa pun menjadi perhatian karena sebelumnya mereka telah menjalani proses penyidikan, penahanan, hingga persidangan dalam perkara tersebut.

Selain menerima putusan bebas, Kejaksaan Agung juga menyatakan siap menghadapi kemungkinan gugatan ganti rugi dari delapan mantan bankir yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa.

Gugatan tersebut dapat diajukan apabila mereka merasa mengalami kerugian akibat proses hukum yang telah dijalani, termasuk penahanan dan proses persidangan.

"Silakan saja. Ya siap [hadapi gugatan]," ujar Anang.

Dengan demikian, Kejaksaan Agung menyatakan menghormati putusan kasasi Mahkamah Agung sekaligus siap menghadapi konsekuensi hukum lanjutan yang mungkin ditempuh para mantan bankir yang telah dinyatakan bebas.* (bb/ad)

JAKARTA – Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres mengalami perubahan dalam jumlah anggota dan skema hak keuangan dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo atau Jokowi, hingga Presiden Prabowo Subianto.

Perubahan paling mencolok terjadi pada era Prabowo.

Baca Juga:

• Rico Waas: Kesehatan Reproduksi Bukan Hanya Urusan Perempuan, Laki-laki Juga Harus Paham

Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Pratikno dilantik sebagai Ketua Wantimpres merangkap anggota, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Jumlah 26 anggota tersebut jauh lebih banyak dibandingkan susunan Wantimpres pada awal pemerintahan SBY maupun saat Jokowi melantik Wantimpres periode 2019-2024.

Perubahan jumlah anggota dimungkinkan setelah Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Aturan baru tidak lagi menetapkan jumlah anggota secara tetap seperti ketentuan sebelumnya.

Jumlah anggota ditentukan sesuai kebutuhan Presiden dengan mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Era SBY: Sembilan Anggota

Wantimpres dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006.

Pada aturan tersebut, Wantimpres terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota dan delapan anggota lainnya.

Artinya, komposisi awal Wantimpres berjumlah sembilan orang.

Ketentuan tersebut juga tercantum dalam penjelasan resmi Sekretariat Negara mengenai Wantimpres.

Pada periode pertama pemerintahan SBY, sembilan anggota Wantimpres dilantik pada 2007.

Mereka antara lain Ali Alatas, Adnan Buyung Nasution, Rachmawati Soekarnoputri, Sjahrir, Radi Abdul Gany, T.B. Silalahi, Emil Salim, Ma'ruf Amin, dan Subur Budhisantoso.

Data resmi Wantimpres mencatat susunan tersebut untuk periode 2007-2009.

Pada awal pembentukannya, hak keuangan Wantimpres diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007.

Namun, skema tersebut kemudian berubah.

Pada 31 Oktober 2007, Presiden SBY menerbitkan Perpres Nomor 96 Tahun 2007 yang mengubah ketentuan sebelumnya mengenai hak keuangan Wantimpres.

Perpres tersebut mencabut Perpres Nomor 15 Tahun 2007 dan mengatur hak keuangan serta fasilitas Wantimpres mengikuti ketentuan yang diberikan kepada menteri.

Dengan demikian, pembahasan mengenai hak keuangan Wantimpres pada era SBY perlu melihat dua fase, yakni ketentuan awal pada 2007 dan aturan setelah perubahan pada Oktober 2007.

Era Jokowi: Sembilan Anggota Saat Pelantikan

Pada era Presiden Joko Widodo, pola jumlah anggota Wantimpres pada awal periode 2019-2024 masih menggunakan susunan sembilan orang.

Jokowi melantik sembilan anggota Wantimpres di Istana Negara pada 13 Desember 2019. Wiranto ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres merangkap anggota.

Anggota lainnya adalah Arifin Panigoro, Dato' Sri Tahir, Habib Muhammad Luthfi Ali Yahya, Muhammad Mardiono, Putri Kus Wisnu Wardani, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, dan Soekarwo.

Namun, komposisi tersebut mengalami perubahan selama masa jabatan karena adanya pergantian anggota. Data resmi Wantimpres mencatat, antara lain, Arifin Panigoro menjabat hingga Februari 2022 dan Muhammad Mardiono hingga November 2022.

Untuk hak keuangan, salah satu aturan yang menjadi rujukan historis adalah Perpres Nomor 15 Tahun 2007.

Dalam aturan tersebut, besaran gaji dan tunjangan anggota dijumlahkan menjadi Rp17,5 juta per bulan, sedangkan ketua memperoleh tambahan tunjangan sehingga totalnya Rp18,5 juta.

Angka tersebut perlu dipahami sebagai total gaji dan tunjangan berdasarkan aturan 2007, bukan semata-mata gaji pokok.

Era Prabowo: 26 Anggota dan Hak Keuangan Rp76,5 Juta

Perubahan besar terjadi pada era Presiden Prabowo Subianto.

Pada 2 Oktober 2026, Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres RI.

Jumlah tersebut merupakan susunan terbesar dibandingkan komposisi Wantimpres yang dilantik pada awal era SBY maupun Jokowi.

Selain jumlah anggota, pemerintah juga menetapkan skema hak keuangan baru melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026.

Dalam aturan tersebut, Ketua dan Anggota Wantimpres memperoleh hak keuangan sebesar Rp76,5 juta per bulan. Hak keuangan tersebut diberikan setiap bulan.

Perpres tersebut juga mengatur bahwa fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan sesuai dengan fasilitas yang diberikan kepada menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika seluruh 26 anggota menerima hak keuangan Rp76,5 juta selama satu bulan penuh, kebutuhan untuk hak keuangan saja mencapai sekitar Rp1,989 miliar per bulan.

Dalam setahun, angka tersebut menjadi sekitar Rp23,868 miliar.

Perhitungan itu belum memasukkan fasilitas lain yang melekat pada jabatan karena Perpres 15 Tahun 2026 juga mengatur fasilitas yang setara dengan fasilitas bagi menteri.

Jumlah Wantimpres Naik Hampir Tiga Kali Lipat

Jika dibandingkan dengan sembilan anggota yang dilantik pada era SBY 2007 dan sembilan anggota yang dilantik Jokowi pada 2019, jumlah anggota Wantimpres pada era Prabowo bertambah 17 orang.

Secara persentase, kenaikannya mencapai sekitar 188,9 persen.

Dengan kata lain, jumlah 26 anggota pada era Prabowo hampir tiga kali lipat dibandingkan sembilan anggota pada susunan awal era SBY dan Jokowi.

Perubahan tersebut tidak terlepas dari perubahan aturan melalui UU Nomor 64 Tahun 2024.

Undang-undang itu mengubah nama lembaga menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sekaligus mengatur bahwa jumlah anggotanya ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hak Keuangan Juga Berubah

Dari sisi nominal, hak keuangan yang ditetapkan pada 2026 juga jauh berbeda dibandingkan skema awal yang diatur pada 2007.

Jika menggunakan angka Rp17,5 juta sebagai pembanding total gaji dan tunjangan anggota berdasarkan Perpres 15 Tahun 2007, hak keuangan Rp76,5 juta pada aturan 2026 lebih tinggi Rp59 juta per bulan.

Namun, perbandingan tersebut harus dibaca secara hati-hati karena kedua angka berasal dari rezim aturan yang berbeda.

Rp17,5 juta merupakan jumlah gaji dan beberapa tunjangan berdasarkan Perpres 15 Tahun 2007, sementara Rp76,5 juta dalam Perpres 15 Tahun 2026 disebut sebagai hak keuangan.

Selain itu, Perpres 15 Tahun 2026 juga memberikan fasilitas lain yang mengikuti fasilitas bagi menteri.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa desain Wantimpres pada era Prabowo tidak hanya berbeda dari sisi jumlah anggota.

Pemerintah juga menetapkan kembali skema hak keuangan dan fasilitas bagi lembaga tersebut.

Dari sembilan anggota pada susunan awal era SBY dan Jokowi menjadi 26 anggota pada era Prabowo, perubahan ini membuat kebutuhan pembiayaan Wantimpres juga ikut meningkat.

Pada saat yang sama, jumlah anggota yang lebih besar secara hukum dimungkinkan karena UU Nomor 64 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah anggota berdasarkan kebutuhan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.* (bi/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas ribuan peserta jalan sehat dalam rangkaian kegiatan edukatif bertajuk Spark Go To Campus di Lapangan Merdeka Medan, Ahad, 4 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan edukasi kesehatan yang terintegrasi dengan Gerakan Nasional SPRIN atau Selamatkan Perempuan Indonesia yang dibentuk Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI).

Baca Juga:

• PDIP Bantah Ada Sterilisasi Loyalis Jokowi di Kabinet Prabowo: Belum Benar-Benar Bersih

Edukasi yang diberikan berkaitan dengan kesehatan reproduksi serta obstetri dan ginekologi atau Obgyn.

Dalam kegiatan tersebut, Rico Waas menekankan pentingnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi sejak usia muda.

Menurut dia, pengetahuan tersebut diperlukan untuk mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas.

"Perempuan adalah bagian utama dari masa depan bangsa ini. Proses kehamilan hingga melahirkan generasi penerus membutuhkan kondisi kesehatan yang prima. Karena itu, pemahaman menyeluruh tentang kesehatan reproduksi harus sampai ke seluruh lapisan masyarakat," ujar Rico Waas di sela-sela kegiatan.

Rico mengatakan literasi kesehatan yang diberikan sejak dini dapat membantu masyarakat memahami berbagai risiko yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan.

Menurut dia, pemahaman yang baik mengenai kesehatan reproduksi juga menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menekan angka kematian ibu melahirkan, mencegah kehamilan berisiko, serta mengatasi persoalan stunting pada anak.

Karena itu, edukasi mengenai kesehatan reproduksi dinilai tidak cukup hanya diberikan kepada tenaga kesehatan atau mahasiswa yang mengambil bidang kesehatan. Pengetahuan tersebut perlu diperluas kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Rico juga menyoroti pentingnya keterlibatan laki-laki dalam memahami kesehatan reproduksi dan obstetri-ginekologi.

Menurut dia, kesehatan reproduksi selama ini lebih banyak dikaitkan dengan perempuan.

Padahal, dalam membangun keluarga yang sehat, pemahaman dan dukungan dari pasangan juga diperlukan.

"Biasanya perempuan memang lebih paham tentang dunia Obgyn. Tapi ada satu hal penting yang harus kita dorong, bagaimana dengan para suami dan kaum laki-laki? Pemahaman mereka juga harus ditingkatkan. Membangun keluarga yang sehat dan masa depan yang baik itu butuh kerja sama sepasang suami istri, tidak bisa jalan sendiri-sendiri," tegasnya.

Rico berharap kehadiran SPARK Go To Campus dapat memperluas jangkauan edukasi kesehatan reproduksi di kalangan generasi muda.

Ia menilai pesan mengenai kesehatan reproduksi tidak seharusnya hanya berputar di kalangan dokter maupun mahasiswa kesehatan.

Edukasi tersebut juga perlu menjangkau masyarakat umum, termasuk generasi muda yang kelak akan membangun keluarga.

Melalui kegiatan itu, pemerintah berharap pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat menjadi bekal bagi calon pasangan yang merencanakan pernikahan sekaligus membantu membangun keluarga yang sehat di Kota Medan.* (ad)

JAKARTA – Akademisi Rocky Gerung resmi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.

Pengangkatan Rocky Gerung sebagai anggota Wantimpres ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P 2026 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Baca Juga:

• Sebut Ada Politisasi, Jokowi Tak Khawatir soal Gugatan Pendidikan Gibran: Saya yang Mengantarkan ke Sekolah

Pelantikan Rocky dilakukan bersama sejumlah anggota Wantimpres lainnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno dilantik sebagai Ketua Wantimpres.

Sementara Hatta Rajasa dipercaya sebagai Wakil Ketua Wantimpres dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris Wantimpres.

Dengan pelantikan tersebut, Rocky Gerung kini menjadi bagian dari lembaga yang memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Profil Rocky Gerung

Rocky Gerung lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 20 Januari 1959.

Ia merupakan lulusan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI), jurusan Ilmu Filsafat. Rocky menyelesaikan pendidikannya pada 1986.

Setelah menyelesaikan pendidikan, Rocky menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI.

Selama sekitar 15 tahun mengajar di kampus tersebut, ia turut berkontribusi dalam pengembangan kajian filsafat.

Nama Rocky Gerung kemudian dikenal luas sebagai akademisi, pengamat politik, dan pembicara publik.

Ia juga kerap menyampaikan pandangan kritis mengenai berbagai persoalan politik dan pemerintahan.

Pernah Bersengketa dengan Sentul City

Selain aktivitasnya sebagai akademisi dan pengamat, Rocky Gerung pernah menjadi sorotan dalam sengketa tanah dan rumah yang ditempatinya di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Persoalan tersebut mencuat pada 2021 ketika PT Sentul City Tbk mengklaim memiliki lahan yang ditempati Rocky.

Perusahaan kemudian melayangkan somasi kepada Rocky untuk mengosongkan dan membongkar rumah yang berada di atas lahan tersebut.

Somasi dikirim sebanyak tiga kali, yakni pada 28 Juli 2021, 6 Agustus 2021, dan 12 Agustus 2021.

Dalam somasi tersebut, Sentul City memperingatkan Rocky mengenai kemungkinan tindakan hukum apabila memasuki wilayah yang diklaim perusahaan.

Sentul City menyebut sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 167, Pasal 170, dan Pasal 385.

Ancaman hukuman maksimal yang disebut perusahaan mencapai tujuh tahun penjara.

Klaim kepemilikan Sentul City didasarkan pada bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2412 dan 2411 di Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Menurut klaim perusahaan, tanah tersebut berasal dari pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN XI Pasir Maung dengan luas sekitar 1.100 hektare.

Pada 1994, HGU tersebut disebut beralih menjadi HGB Nomor 2 Bojong Koneng yang berlaku hingga 2013.

Pada 2012, HGB tersebut kemudian dipecah sekaligus diperpanjang.

Salah satu bidang hasil pemecahan tersebut adalah HGB Nomor 2411 yang kemudian diklaim sebagai bagian dari lahan yang ditempati Rocky Gerung.

Sentul City menyatakan telah mengelola lahan tersebut sejak memperoleh HGB pada 1994 melalui kerja sama dengan masyarakat.

Perusahaan juga menyebut kepemilikan HGB tersebut dilengkapi sejumlah perizinan, termasuk Izin Prinsip dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bogor serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai Persetujuan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah.

Berdasarkan dokumen tersebut, Sentul City menyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa.

Rocky Gerung Membantah

Rocky Gerung membantah tudingan bahwa tanah dan rumah yang ditempatinya diperoleh melalui proses yang tidak sah.

Ia menyatakan tanah tersebut diperoleh secara legal. Menurut Rocky, pemilik sebelumnya telah menempati atau menguasai lahan tersebut sejak 1960.

Rocky juga mempertanyakan mengapa persoalan tersebut baru dipermasalahkan oleh PT Sentul City pada 2021.

"Itu legal, saya beli dan suratnya, tanda terima, kuitansi, bukti bahwa itu tidak ada sengketa sejak 15 tahun lalu," ungkap Rocky, pada 9 September 2021.

Dalam sengketa tersebut, kedua pihak kemudian sama-sama melapor kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh kejelasan mengenai status dan kepemilikan lahan.

Persoalan tersebut pada akhirnya tidak berlanjut menjadi perseteruan panjang di pengadilan.

Kedua pihak kemudian memilih menyelesaikan sengketa melalui perdamaian.

Kini, setelah resmi dilantik sebagai anggota Wantimpres, Rocky Gerung mendapat posisi baru di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.* (km/ad)

JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengatakan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak khawatir menghadapi gugatan terkait syarat pendidikan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gugatan tersebut merupakan bagian dari Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

• Anies Baswedan Temui Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Bahas Apa?

Mardiansyah mengatakan Jokowi merasa tenang karena mengaku mengetahui langsung riwayat pendidikan Gibran.

Menurut dia, Jokowi juga telah memeriksa dokumen pendidikan putranya.

"Pak Jokowi sangat tenang sekali karena dia sampaikan ke saya begini, 'saya yang mengantarkan Mas Gibran ke sekolah. Saya sudah melihat mengecek semua dokumen sekolah Mas Gibran, tidak ada masalah sama sekali, termasuk soal apa yang dipersoalkan sekarang ini. Jadi saya itu sangat tenang sekali, mau sidang MK dan lain sebagainya, bahwa memang ada politisasi itu, iya," ujar Mardiansyah menirukan perkataan Jokowi, Minggu, 4 Oktober 2026.

"Nah, ini kata Pak Jokowi ya, 'itu iya, saya tahu itu', gitu ada politisasi terhadap Mas Gibran, termasuk juga sidang MK ini," imbuhnya.

Menurut Mardiansyah, pihaknya menghadapi persoalan tersebut dari sisi hukum sekaligus politik.

Dari sisi hukum, mereka menyiapkan jawaban untuk menghadapi gugatan di MK serta laporan yang disampaikan pihak lain.

"Kalaupun itu direspons ya oleh pihak-pihak kepolisian, misalnya menganggap bahwa ini ada unsur-unsur yang memang bisa untuk ditindaklanjuti," katanya.

"Dan yang kedua kita juga mempersiapkan untuk merespons secara politis karena memang tidak hanya soal hukum, soal politisnya juga harus kita respons dengan baik," jelas Mardiansyah.

Mardiansyah mengatakan polemik mengenai Gibran telah berlangsung sejak putra sulung Jokowi itu dilantik sebagai Wakil Presiden pada 2024.

Menurut dia, sejumlah pihak sejak saat itu telah mendorong agar Gibran dimakzulkan.

"Kalau mampu kan gitu ya. Kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan dan jangan mengada-ngada juga. Saya selalu menyampaikan begini, kalah itu memang pahit dan menyakitkan, tapi bukan berarti juga ketika orang-orang kalah dan sakit hatinya itu menghalalkan segala cara untuk menjungkir balikkan suara rakyat yang tergambar dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu," tegasnya.

Ia menilai hasil Pemilu 2024 tetap harus dihormati karena Prabowo Subianto dan Gibran terpilih melalui proses pemilu.

Mardiansyah juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menganggap setiap tudingan terhadap Gibran sebagai kebenaran sebelum ada keputusan dari lembaga yang berwenang.

"Karena seorang rakyat pun akhirnya juga harus kita hargai sebagai bagian dari proses demokratisasi. Jangan sudah 2 tahun lewat pemilu sudah diberikan waktu untuk menggugat, diberikan ruang bagi pihak-pihak yang tidak terima, bagi pihak-pihak yang merasa dicurangi dan lain sebagainya."

"Itu sudah terlewati semua dan sekarang sudah 2 tahun baru dipersoalkan hal-hal yang menurut saya ini sudah lewat momentumnya," ucap Mardiansyah.

Ia juga menyinggung posisi MK yang sebelumnya telah menangani sengketa hasil Pilpres 2024.

"MK juga bagian yang memutuskan Pemilu 2024, khususnya Pilpres itu sudah selesai. Itu juga MK yang memutuskan pada waktu itu," paparnya.

Dalam persidangan perkara tersebut pada Jumat, 2 Oktober 2026, hakim konstitusi Arsul Sani menyoroti dua dokumen penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan Gibran.

Persidangan saat itu menghadirkan pemberi keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Atase Pendidikan KBRI Singapura, serta Atase Pendidikan KBRI Australia.

Arsul menunjukkan dua dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian berbeda.

"Di tangan saya ini ada 2 dokumen yang merupakan dokumen penyetaraan, yang pertama yang diterbitkan oleh institusi bapak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan yang kedua adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Ini tadi malam disampaikan oleh saksi dari KPU, nah di sini lah problemnya Pak," kata Arsul Sani.

Menurut Arsul, dokumen yang diterbitkan Kemenristekdikti lebih mudah dipahami karena menyebut ijazah sebagai objek yang disetarakan.

"Ini dua institusi, 2 kementerian yang mengurus tentang pendidikan, yang satu pendidikan dasar dan menengah dan yang satu pendidikan tinggi itu mengeluarkan surat pernyataan yang setara. Surat penyetaraannya tidak setara Pak, padahal judulnya surat penyetaraan ini, barangkali yang dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini lebih gampang Pak dipahami. Karena yang disetarakan, meskipun ini bentuknya keputusan itu adalah ijazahnya," tuturnya.

Sementara itu, Arsul menilai dokumen dari Kemendikdasmen lebih sulit dipahami karena menyebut hal yang disetarakan adalah pengetahuan Gibran yang dinilai setara dengan tamatan sekolah menengah kejuruan.

"Di mana agak bersayapnya? Karena yang bapak setarakan itu adalah pengetahuan, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan, ini makanya KPU agak puyeng ini jadinya. Padahal Pak Dirjen, saya membaca Permendikbud nomor 29/2014, di Pasal 1 angka 7 ini terdefinisikan dengan jelas apa yang disebut dengan surat keterangan penyetaraan," ujarnya.

Arsul kemudian mempertanyakan mengapa dokumen tersebut berbentuk surat keterangan dan bukan surat keputusan, sementara aturan yang dibacanya mendefinisikan surat keterangan penyetaraan berkaitan dengan ijazah, sertifikat, atau diploma dari sistem pendidikan luar negeri.

"Jadi pertanyaan saya pak Dirjen, kalau Permendikbudnya mendefinisikan surat keterangan penyetaraan itu demikian, mengapa kemudian keluarnya adalah surat keterangan, bukan surat keputusan, saya tidak mengatakan judulnya, tapi surat keterangan di mana yang disetarakan itu adalah pengetahuannya, dinilai menilai memiliki pengetahuan setara dengan tamat sekolah, ini agak abstrak pak, kalau yang dikeluarkan yang ini," kata Arsul.

Ia menyebut persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam gugatan terkait keabsahan pencalonan Gibran.

"Ini gampang diketahui, setara, setara apa yang setara? Ijazahnya tapi kalau yang ini yang setara adalah pengetahuannya, ini yang barangkali antara lain menjadikan ada permohonan ini," lanjutnya.

Arsul kemudian mengibaratkan persoalan tersebut sebagai hal yang membuat para hakim harus berpikir lebih dalam.

"Kalau ini barangkali, saya tidak tahu ya dokumen, karena saya belum lihat, yang dibawa kepada Kementerian Dikbud ini adalah misalnya ini ya sertifikat atau diploma atau apapun award atau apapun dari UTS Insearch barangkali ini lebih mudah kemudian menyelesaikan perkara ini."

"Tapi karena bunyinya adalah itu tadi memiliki pengetahuan setara ini, kami ini harus mengernyitkan dahi ini Pak Dirjen, mungkin juga harus istikharah dulu ini apa itu ya makna dari ini," tuturnya.

Adapun Kemendikdasmen dalam persidangan menjelaskan bahwa penyetaraan pendidikan luar negeri bukan merupakan proses penerbitan ijazah atau tanda kelulusan baru. Dokumen pendidikan asli tetap diterbitkan oleh institusi pendidikan di luar negeri.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sendiri telah melalui sejumlah tahapan persidangan, termasuk pemeriksaan permohonan, penyampaian jawaban termohon, serta pembuktian dari para pihak.

Pada 2 Oktober 2026, MK mendengarkan keterangan dari Kemendikdasmen dan perwakilan pendidikan Indonesia di Singapura serta Australia.

Gugatan tersebut pada pokoknya mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.* (tb/ad)

YOGYAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kediaman mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Sleman, Yogyakarta, Sabtu, 3 Oktober 2026 malam.

Momen pertemuan tersebut dibagikan Ganjar melalui akun Instagram pribadinya, @ganjarpranowo, pada Ahad, 4 Oktober 2026.

Baca Juga:

• PDIP Bantah Ada Sterilisasi Loyalis Jokowi di Kabinet Prabowo: Belum Benar-Benar Bersih

Dalam foto yang diunggah Ganjar, Anies tampak mengenakan kemeja batik lengan pendek dan celana hitam.

Adapun Ganjar mengenakan batik lengan pendek dengan celana jins.

Ganjar menyebut kedatangan Anies membuat suasana Yogyakarta yang sebelumnya terasa gerah menjadi lebih segar.

"Njanur gunung tenan. Udara Jogja yang berhari-hari sumuk semalam mendadak seger berkat kedatangan abah @aniesbaswedan dan mbak @fery.farhati . Maturnuwun gojek kere dan rasan rasan gayengnya dab," tulis Ganjar.

Pertemuan Anies dan Ganjar menjadi perhatian karena keduanya pernah maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, sedangkan Ganjar berpasangan dengan Mahfud MD.

Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional KPU, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres 2024.

Anies-Muhaimin memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan Ganjar-Mahfud meraih 27.040.878 suara.

Anies dan Ganjar juga memiliki latar belakang pendidikan yang sama-sama berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ganjar menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, sementara Anies belajar di Fakultas Ekonomi.

Keduanya sama-sama menyelesaikan pendidikan sarjana pada 1995.

Sebelum menemui Ganjar, Anies lebih dulu mengunjungi kediaman mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Sambilegi, Sleman, Yogyakarta, Sabtu siang.

Anies datang bersama Fery Farhati.

Dalam foto yang dibagikan melalui akun Instagram @aniesbaswedan, keduanya terlihat berfoto bersama Mahfud MD dan istrinya, Zaizatun Nihayati.

Anies mengenakan jas hitam dengan kemeja putih, sedangkan Mahfud memakai kemeja batik lengan panjang.

"Habis kondangan di Jogja, mampir ke Sambilegi. Sowan ke Pak Mahfud dan Bu Yatie."

"Yang ngobrol empat orang. Yang penasaran, satu kolom komentar. Coba tebak kami ngobrolin apa saja?" tulis Anies.

Pertemuan tersebut juga dibagikan Mahfud MD melalui akun Instagram @mohmahfudmd.

Mahfud mengatakan Anies dan istrinya mampir setelah menghadiri acara perkawinan asisten pribadi Fery Farhati.

"Mengalap berkah silaturrahim. Sabtu pagi Mas Anies @aniesbaswedan dan Bu Feri menghadiri perkawinan aspri Bu Feri di Yogyakarta. Siangnya Mas Anies dan Bu Feri mampir silaturrahim ke rumah saya di Sambilegi."

"Dulu ketika Mas Anies masih SMP saya sering saling silaturrahim dgn ayahnya, Bapak Rasyid Baswedan, yang adalah sesama pimpinan di kampus UII Yogyakarta. Kala itu Mas Anies terkadang ikut dalam silaturrahim kami. Menyambung silaturrahim adalah sumber keberkahan," ungkap Mahfud.

Anies dan Mahfud juga sama-sama merupakan tokoh yang pernah berkontestasi dalam Pilpres 2024.

Anies maju sebagai calon presiden bersama Muhaimin Iskandar, sedangkan Mahfud menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Kedua pasangan tersebut kemudian kalah dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Pertemuan Anies dengan Mahfud dan Ganjar di Yogyakarta berlangsung dalam suasana silaturahmi.

Ketiga tokoh tersebut sebelumnya berada dalam kontestasi politik yang sama pada Pilpres 2024.* (tb/ad)

JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menanggapi pandangan sejumlah pengamat yang menilai reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyingkirkan atau mensterilisasi figur yang selama ini dikenal sebagai loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Andreas menilai anggapan tersebut belum sepenuhnya tepat.

Baca Juga:

• Rocky Gerung Masuk Wantimpres, Ubedilah Badrun: Antek-antek Prabowo

"Kalau itu kategori orang-orangnya Jokowi, kayaknya masih banyak tuh yang ada di kabinet dan lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo," kata Andreas, Minggu (4/10/2026).

Karena itu, Andreas menilai narasi mengenai sterilisasi loyalis Jokowi dari pemerintahan belum dapat dikatakan sepenuhnya terjadi.

"Jadi dibilang sterilisasi (pembersihan), kayaknya belum benar-benar bersih," ujarnya.

Andreas juga menanggapi analisis mengenai pergeseran sejumlah menteri dan pejabat ke posisi lain.

Pergeseran itu dinilai sejumlah pihak sebagai upaya mengurangi peran strategis pejabat tertentu.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pergeseran Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Menurut Andreas, ukuran strategis atau tidaknya sebuah jabatan sangat bergantung pada pandangan dan keputusan Presiden.

"Kalau strategis atau tidak itu tergantung Presiden. Kalau Presiden mau, yang secara struktural strategis bisa menjadi biasa-biasa saja. Yang secara struktural biasa-biasa saja, bisa menjadi strategis," jelas Andreas.

Mengenai bongkar pasang kabinet yang dilakukan Prabowo, Andreas memandangnya sebagai dinamika yang wajar dalam pemerintahan.

Dia mengatakan Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan susunan kabinet dan melakukan perubahan ketika dianggap diperlukan.

"Sudah sering reshuffle jadinya memang terbiasa dengan sendirinya. Kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya, kapan saja bisa merombak kabinet, menambah atau mengurangi menteri, hingga (mengubah) jabatan-jabatan di sekitar kekuasaan kewenangan Presiden," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyuarakan pandangan mengenai adanya upaya pembersihan loyalis Jokowi dalam reshuffle kabinet Prabowo.

Pandangan tersebut disampaikan Dedi setelah Prabowo melakukan reshuffle kabinet pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Dalam perombakan tersebut, sejumlah nama yang selama ini dinilai memiliki kedekatan dengan Jokowi mengalami perubahan posisi.

Di antaranya Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bergeser dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Selain itu, Pratikno juga dicopot dari posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Perubahan sejumlah posisi tersebut kemudian memunculkan berbagai analisis mengenai arah politik pemerintahan Prabowo dan hubungan antara pemerintahan saat ini dengan figur-figur yang sebelumnya dekat dengan Jokowi.* (tb/ad)

JAKARTA — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menghadiri pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri yang dipimpin Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Pelantikan dan serah terima jabatan tersebut digelar berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Baca Juga:

• 5 Perwira Bermarga Batak Dipercaya Pimpin Jabatan Strategis Polri, Ini Daftarnya

Dari jumlah itu, 70 personel mendapat promosi atau dipercaya menempati jabatan baru.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan Kapolda Aceh hadir langsung dalam pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama (PJU) Mabes Polri serta Kapolda jajaran.

Rangkaian kegiatan tersebut juga dirangkai dengan Korps Raport kenaikan pangkat bagi sejumlah Pati Polri.

Mutasi kali ini mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri.

Jabatan yang mengalami pergantian antara lain Kabaintelkam Polri, Kabareskrim Polri, Kabaharkam Polri, Kalemdiklat Polri, Astamarena Kapolri, Aslog Kapolri, As SDM Kapolri, Kadivpropam Polri, Kadiv TIK Polri, Kadensus 88 AT Polri, Kadivkum Polri, Kakortastipidkor Polri, dan Koorspripim Polri.

Selain jabatan di tingkat Mabes Polri, mutasi juga mencakup 19 jabatan Kapolda.

Sebanyak 19 posisi Kapolda yang mengalami pergantian tersebut meliputi Kapolda Metro Jaya, Maluku, Kepri, Riau, NTT, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, Gorontalo, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain mutasi dan promosi jabatan, sebanyak 23 Pati Polri mengikuti Korps Raport kenaikan pangkat.

Mereka terdiri atas tujuh Pati yang naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.), 14 Pati menjadi Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.), dan dua Pati menjadi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol.).

Tujuh Pati yang naik pangkat menjadi Komjen Pol. yakni Sandi Nugroho, Dadang Hartanto, Dedy Kusuma Bakti, Asep Safrudin, Hery Herjawan, Andik Setiyono, dan Rudi Darmoko.

Adapun Pati yang naik pangkat menjadi Irjen Pol. dalam daftar yang disampaikan Polda Aceh yakni Agus Dwi Hermawan, Putu Putera Sadana, Hendra Kurniawan, Tubagus Ami Prindani, Pasma Royce, Yosi Muhamartha, Deni Dharmapala, Sonny Irawan, Rony Samtana, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, Adrianto Jossy Kusumo, Roy Hardi Siahaan, dan Adex Yudiswan.

Sementara itu, dua Pati yang naik pangkat menjadi Brigjen Pol. yakni Anwar Haidar dan M. Darwis Debby Hermawan.

Joko mengatakan Kapolda Aceh menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang menerima amanah baru maupun kenaikan pangkat.

Menurut dia, kepercayaan tersebut diharapkan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

"Selamat kepada seluruh pejabat yang mendapat amanah baru dan kenaikan pangkat. Semoga kepercayaan ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tetap solid, dan terus memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat. Polri bersama masyarakat," kata Joko, dalam rilisnya, Minggu, 4 Oktober 2026.* (ad)