BANDA ACEH - Warga menemukan dua benda berbahan besi yang diduga merupakan mortir di pinggir Sungai Krueng Aceh, Kota Banda Aceh. Polisi langsung mengamankan lokasi dan memasang garis polisi karena belum dapat memastikan benda tersebut masih aktif atau tidak.

Benda tersebut ditemukan di depan Warkop Chek Yukee, Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Perkuat Pembinaan Warga Binaan, Ikuti Rakor Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo melalui Kapolsek Baiturrahman AKP Samandari mengatakan benda tersebut ditemukan sekitar pukul 14.50 WIB.

"Yang bersangkutan saat sedang mencari tiram atau kerang menemukan dua buah benda berbahan besi yang sudah berkarat dan bentuknya menyerupai mortir," kata Samandari, Selasa (6/10/2026).

Saini kemudian teringat pernah menemukan benda serupa di lokasi yang sama pada Rabu (30/9/2026). Karena mencurigai benda tersebut sebagai bahan peledak, ia mengangkatnya ke pinggir sungai dan membersihkannya.

Setelah melihat bentuknya menyerupai benda yang pernah ditemukan sebelumnya, Saini memilih meninggalkan lokasi dan melaporkan temuannya ke Polresta Banda Aceh.

Saini tiba di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Banda Aceh sekitar pukul 15.00 WIB. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada Unit Identifikasi Satreskrim Polresta Banda Aceh dan personel piket Polsek Baiturrahman untuk mengamankan lokasi.

Sekitar pukul 16.40 WIB, personel Unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama personel piket Polsek Baiturrahman tiba di lokasi. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan area dan memasang garis polisi.

Lima menit kemudian, temuan tersebut dilaporkan kepada pimpinan untuk dikoordinasikan dengan Unit Jibom Satbrimob Polda Aceh.

"Untuk sementara lokasi sudah kami amankan dan dipasang garis polisi. Personel Polsek Baiturrahman dan Polresta Banda Aceh masih berjaga di lokasi," ujar Samandari.

Menurut Samandari, benda tersebut diduga merupakan mortir peninggalan masa konflik. Namun, polisi belum dapat memastikan apakah benda tersebut masih aktif atau sudah tidak aktif.

Karena itu, benda tersebut masih berada di lokasi penemuan dan menunggu penanganan lebih lanjut dari personel Unit Jibom Satbrimob Polda Aceh.

Hingga pukul 17.15 WIB, polisi masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk mencegah warga mendekati benda yang diduga mortir tersebut.

Polisi mengimbau masyarakat tidak menyentuh, memindahkan, ataupun mendekati benda yang dicurigai sebagai bahan peledak. Warga diminta segera melapor kepada kepolisian agar benda tersebut dapat ditangani petugas yang memiliki keahlian.

"Benda tersebut belum diketahui statusnya aktif atau tidak aktif, sehingga masyarakat diminta tidak melakukan tindakan sendiri dan menyerahkan penanganannya kepada petugas," kata Samandari.* (dh)

Gagasan tersebut disampaikan Ferry saat menghadiri kuliah umum bertajuk "From Campus To Future: Menyiapkan Generasi Profesional Menghadapi Transformasi Dunia Kerja" di UNITA, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Kemenko Baru Bahlil 'Numpang' Anggaran ESDM, Kemenkeu Buka-bukaan Soal Modal Awal

Menurutnya, kampus tidak seharusnya berjalan sendiri. Perguruan tinggi dapat menjadi ruang untuk menyiapkan generasi muda agar tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan kegiatan ekonomi produktif.

Salah satu pendekatan yang didorong adalah pengembangan koperasi di lingkungan pendidikan. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam inovasi, kewirausahaan, digitalisasi, hingga pengembangan produk masyarakat agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Konsep tersebut dinilai relevan dengan potensi ekonomi kawasan Danau Toba yang meliputi pertanian, UMKM, pariwisata, serta berbagai produk lokal.

Kementerian Koperasi bersama Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) juga sebelumnya mendorong pengembangan sejumlah komoditas lokal, seperti kopi, kacang, kerajinan tenun ulos dan kuliner melalui wadah koperasi.

Dalam kunjungannya ke UNITA, Ferry turut melihat pengembangan pertanian terpadu di lingkungan kampus. Salah satunya melalui Kebun Praktik Pertanian Terpadu di kawasan UNITA Silangit.

Fasilitas tersebut diarahkan sebagai ruang pembelajaran dan praktik bagi mahasiswa sekaligus membuka peluang bagi kampus untuk menjadi tempat pengujian model pertanian yang dapat diterapkan masyarakat di sekitar.

Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah bawang putih. Ferry mendorong komoditas tersebut dikembangkan sebagai proyek percontohan yang menghubungkan pengetahuan akademik dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, penguatan produksi pangan lokal penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumbantoruan menyambut baik gagasan tersebut. Ia menilai penguatan SDM harus berjalan beriringan dengan sektor yang menjadi penopang ekonomi daerah, khususnya pertanian dan koperasi.

Deni mengatakan peningkatan kapasitas masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi juga keterampilan dan kemampuan mengelola potensi ekonomi secara lebih produktif.

Sementara itu, Rektor UNITA Meslin Silalahi berharap kunjungan Menteri Koperasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Ia ingin agenda tersebut menjadi awal kerja sama jangka panjang dalam bidang inovasi, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

"Kampus adalah tempat kita menanam, dunia kerja adalah tempat kita memanen, masyarakat adalah tempat kita mengabdi, dan masa depan adalah tempat kita membuktikan bahwa pendidikan yang kita tempuh benar-benar memberikan makna," ujar Meslin.

Menurut Meslin, pendidikan di kampus perlu memiliki hubungan yang lebih erat dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh mahasiswa dapat diterapkan dalam pengembangan sektor produktif di sekitar kampus.

Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Edison Manurung mengatakan pembangunan SDM menjadi salah satu agenda utama organisasinya.

Edison menyebut KMDT terus mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mencetak generasi unggul di kawasan Danau Toba. Ia mengatakan KMDT sebelumnya juga telah menjalankan kegiatan akademik bersama sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Sumatera Utara dan Universitas HKBP Nommensen.

"Program KMDT salah satunya adalah menciptakan SDM unggul anak bangsa. Kita bersyukur Pak Menteri bisa hadir di Sisingamangaraja ini," kata Edison.

Kolaborasi yang didorong tersebut juga diarahkan untuk membangun rantai ekonomi yang menghubungkan pendidikan, produksi masyarakat, koperasi dan pasar.

Perguruan tinggi dapat menjadi pusat pengetahuan dan inovasi, pemerintah memberikan dukungan kebijakan, sedangkan koperasi menjadi sarana untuk menghubungkan hasil produksi masyarakat dengan pembiayaan, pengolahan dan pemasaran.

Dengan pola tersebut, komoditas pertanian dan produk UMKM diharapkan tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah, dikemas dan dipasarkan dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Kawasan Danau Toba memiliki potensi ekonomi yang beragam, namun pengembangannya membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan sumber daya lokal dengan pasar. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dapat berperan melalui riset dan pengembangan, sementara koperasi memperkuat sisi ekonomi masyarakat.

Kunjungan Ferry ke UNITA juga menjadi momentum untuk mempertemukan agenda penguatan SDM dengan pengembangan koperasi dan sektor ekonomi produktif di kawasan Danau Toba.

Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih erat antara kampus, pemerintah dan masyarakat sehingga pendidikan dapat memberikan dampak langsung terhadap pengembangan ekonomi daerah.* (dh)

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Dr. Neva Sari Susanti mendorong kesiapan tersebut melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Studi Perbandingan Implementasi Pidana Kerja Sosial di Amerika Serikat, Belanda, dan Thailand dengan di Indonesia".

Baca Juga:

• Hadapi Potensi Bencana, Pemkab Asahan Mulai Susun Rencana Penanggulangan Bencana 2026

Neva mengatakan studi perbandingan diperlukan untuk mencari model penerapan yang paling sesuai dengan sistem hukum dan kondisi sosial Indonesia. Menurutnya, pengalaman negara lain dapat menjadi referensi dalam membangun mekanisme PKS di dalam negeri.

Dalam forum tersebut, tiga narasumber internasional memaparkan praktik pelaksanaan community service di negara masing-masing. Mereka yakni Tomika N.S. Patterson dari U.S. Department of Justice, Linda Biesot dari Reclassering Nederland, dan Jessada Phoomjun dari Ministry of Justice Thailand.

Patterson menjelaskan penerapan community service di Amerika Serikat membutuhkan tahapan yang jelas, mulai dari penetapan pengadilan, penempatan, verifikasi hingga penegakan putusan.

Sementara itu, pengalaman Belanda lebih menekankan kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara yang juga bertujuan mendukung rehabilitasi, reintegrasi sosial dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Adapun Thailand menerapkan pendekatan berbasis asesmen melalui prinsip "Right Person, Right Work, Right Place". Setiap terpidana dinilai terlebih dahulu untuk menentukan jenis pekerjaan dan lokasi yang sesuai dengan kemampuan serta karakteristiknya.

Neva mengatakan berbagai pengalaman tersebut menunjukkan penerapan PKS membutuhkan sistem yang terintegrasi, mulai dari asesmen, penempatan, pelaksanaan, pendampingan, pengawasan, monitoring hingga evaluasi.

Dalam KUHP Nasional, pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan jaksa, sedangkan pembimbingan menjadi tugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Koordinasi antar-aparat penegak hukum menjadi penting agar setiap putusan dapat dilaksanakan secara seragam dan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.

Selain kesiapan aparat, pemerintah juga perlu menyiapkan tempat pelaksanaan kerja sosial. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga nirlaba serta mitra lainnya dinilai dapat menjadi bagian dari ekosistem pelaksanaan PKS.

Tempat kerja sosial nantinya tidak hanya berfungsi sebagai lokasi menjalankan kewajiban pidana. Aktivitas yang diberikan harus relevan, aman, terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, dibutuhkan pula mekanisme pelaporan dan verifikasi untuk memastikan pekerjaan benar-benar dijalankan sesuai putusan pengadilan.

Berdasarkan KUHP Nasional, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu, antara lain untuk tindak pidana yang ancamannya kurang dari lima tahun apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat delapan jam dan paling lama 240 jam. Pelaksanaannya dapat dilakukan paling lama delapan jam dalam sehari dan diangsur dalam waktu paling lama enam bulan dengan mempertimbangkan aktivitas terpidana.

Ketentuan tersebut juga menyatakan pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Putusan pengadilan harus memuat mekanisme pelaksanaan serta konsekuensi apabila terpidana tidak menjalankan kewajibannya tanpa alasan yang sah.

Bagi Kejaksaan, penerapan PKS membutuhkan kesiapan praktis di lapangan. Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2025 telah disusun untuk mendukung penerapan pidana alternatif, termasuk pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan pidana bersyarat.

Namun, regulasi dinilai belum cukup. Pelaksanaannya tetap membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah, Bapas, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan dan berbagai institusi yang dapat menyediakan lokasi kerja sosial.

Neva mendorong hasil studi perbandingan tersebut diterjemahkan menjadi rekomendasi konkret untuk Indonesia. Hal itu mencakup pemetaan kewenangan, kesiapan sumber daya manusia, kebutuhan tempat kerja sosial, sistem pengawasan serta pola koordinasi antarlembaga.

FGD tersebut melibatkan jajaran Kejaksaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, organisasi perangkat daerah, pemerintah kota administrasi, akademisi serta pemangku kepentingan lainnya.

Melalui persiapan tersebut, pidana kerja sosial diharapkan tidak hanya menjadi bentuk hukuman alternatif, tetapi juga dapat mendorong tanggung jawab pelaku, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penerapan PKS pada akhirnya akan bergantung pada kesiapan seluruh mata rantai sistem, mulai dari hakim yang menjatuhkan putusan, jaksa yang melakukan pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan pembimbingan hingga pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bagian dari tempat pelaksanaan kerja sosial.* (dh)

Selain minyak, produksi gas dari Sumur BN-38 juga meningkat hingga 0,52 MMSCFD, melampaui target awal sebesar 0,10 MMSCFD.

Baca Juga:

• Cegah Kebakaran Lahan, Pertamina Rangkul Warga Bunyu Jadi Garda Terdepan Siaga Karhutla

Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperbarui analisis data subsurface, termasuk membaca kembali data saturasi log untuk mengetahui distribusi hidrokarbon di dalam reservoir.

Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk menentukan interval yang masih memiliki potensi produksi sekaligus mengidentifikasi bagian sumur yang berpotensi menghasilkan air.

"Alhamdulillah, hasil awalnya menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan dan semoga bisa bertahan dalam waktu yang panjang," ujar Ruri dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2026).

Menurut Ruri, evaluasi menunjukkan interval J-72 masih memiliki kandungan hidrokarbon yang belum diproduksikan secara maksimal. Tim kemudian membuka kembali interval tersebut untuk meningkatkan produksi.

Intervensi juga dilakukan melalui metode water shut off dengan mengisolasi dan menyemen interval yang terindikasi menghasilkan air. Pada saat yang sama, tim melakukan perforasi pada lapisan top sand untuk membuka peluang produksi minyak sekaligus menekan potensi masuknya air.

Hasilnya, produksi awal Sumur BN-38 meningkat signifikan dari sekitar 8 barel menjadi 733 barel. Produksi gas juga tercatat mencapai 0,52 MMSCFD.

General Manager Zona 10 Darmapala mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan peningkatan produksi dari lapangan migas mature tidak selalu harus dilakukan dengan membuka sumur atau lapangan baru.

Menurutnya, sumur yang sudah berproduksi masih memiliki peluang untuk dioptimalkan melalui pemahaman reservoir yang lebih presisi serta penerapan teknologi dan inovasi.

"Keberhasilan well intervention di Sumur BN-38 menunjukkan bahwa optimalisasi aset eksisting dapat memberikan tambahan produksi yang berarti. Upaya seperti ini akan terus kami dorong untuk mengoptimalkan potensi aset yang dimiliki Pertamina," kata Darmapala.

Bagi operasi hulu migas, optimalisasi sumur eksisting menjadi penting karena lapangan yang telah berumur secara alami menghadapi penurunan produksi. Karena itu, kemampuan membaca karakter reservoir, menemukan interval produktif dan mengendalikan produksi air menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan produksi.

Lapangan Bunyu merupakan salah satu aset migas yang berada di Kalimantan Utara. PEP Bunyu Field terus melakukan pengelolaan lapangan dengan mengedepankan aspek keselamatan, efisiensi, keandalan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.

PEP Bunyu Field merupakan bagian dari Zona 10 Subholding Upstream Regional 3 Kalimantan di bawah PT Pertamina Hulu Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan hulu migas di Kalimantan Utara, perusahaan bekerja sama dengan SKK Migas dan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Optimalisasi Sumur BN-38 menunjukkan bahwa aset migas yang telah memasuki fase matang masih memiliki potensi produksi. Melalui analisis data, teknologi dan strategi intervensi yang tepat, peluang hidrokarbon yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal dapat kembali dioptimalkan.* (dh)

Suahasil mengatakan penggunaan anggaran dari Kementerian ESDM dilakukan agar operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dapat segera berjalan setelah struktur kelembagaan dan kantor terbentuk.

Baca Juga:

• Penampakan 'Gunung Uang' Rp 13,2 Triliun di Kejagung, Siap Diserahkan ke Negara di Depan Prabowo

"Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. (Anggaran) dari Kementerian ESDM," kata Suahasil.

Pemerintah untuk sementara memanfaatkan struktur anggaran yang telah tersedia di Kementerian ESDM. Namun, Suahasil menegaskan sumber anggaran tersebut tidak berarti seluruh pagu ESDM otomatis dialihkan untuk membiayai Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.

Kementerian ESDM sendiri memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun. Komisi XII DPR RI sebelumnya menyetujui pagu sebesar Rp27.372.845.631.000.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sekitar 82 persen atau Rp22,51 triliun dari pagu tersebut diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur energi. Sementara sekitar Rp3,59 triliun dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik.

Suahasil menjelaskan pemerintah masih menata sejumlah aspek administratif dan kelembagaan terkait pengelolaan anggaran Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.

Pembahasan tersebut mencakup penentuan bagian anggaran (BA), tata kelola, administrasi serta mekanisme pengelolaan keuangan kementerian yang baru dibentuk.

"Tinggal nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat," jelasnya.

Dengan demikian, sumber pembiayaan awal Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi telah diarahkan dari Kementerian ESDM. Sementara mekanisme anggaran permanennya masih dalam proses penyusunan.

Penataan anggaran tersebut berlangsung bersamaan dengan perubahan struktur pemerintahan di sektor energi. Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM pada 1 Oktober 2026.

Bahlil kini memegang fungsi koordinasi hilirisasi dan transisi energi sekaligus memimpin Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis.

Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi diarahkan untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi. Kementerian teknis tetap menjalankan tugas sesuai kewenangannya, sedangkan kementerian koordinator berperan menyatukan kebijakan lintas sektor.

Penggunaan anggaran ESDM untuk mendukung operasional awal kementerian koordinator tersebut menjadi bagian dari proses penataan kelembagaan. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme tersebut berjalan dengan efisien, akuntabel dan memiliki dasar administrasi yang jelas.

Saat ini, pemerintah masih menyusun desain final pembiayaan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, termasuk pembagian anggaran dan tata kelola keuangannya.* (dh)

BANDA ACEH - Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo menghadiri pembukaan Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa (6/10/2026). Forum tersebut mengusung tema "Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh".

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan kehadiran Wakapolda dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di Aceh.

Baca Juga:

• Adu Fisik & Bela Diri demi Tiket PAG 2026, 97 Personel Polda Aceh Diuji: Cuma Ada 1 Polwan

"Ekonomi akan tumbuh ketika masyarakat merasa aman, dunia usaha mendapatkan kepastian, dan semua pihak memiliki kepercayaan untuk bergerak. Di situlah Polri mengambil peran, yaitu menjaga keamanan sekaligus membangun kepercayaan bersama masyarakat," ujar Joko dalam keterangannya.

Joko menegaskan keterlibatan Polri dalam pembangunan ekonomi bukan untuk mencampuri aktivitas usaha. Peran kepolisian, kata dia, lebih pada memastikan lingkungan sosial dan dunia usaha tetap aman, tertib serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.

"Polri ingin menjadi bagian dari ekosistem pembangunan. Kami membuka ruang komunikasi dan membangun sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat. Dengan kolaborasi ini, berbagai potensi Aceh dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas," katanya.

Joko mengatakan Polda Aceh akan terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus memperkuat komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

"Keamanan bukan sekadar hadir ketika terjadi persoalan. Keamanan harus dirasakan masyarakat setiap hari," tegasnya.

Joko berharap AEDF 2026 tidak hanya menjadi forum pertukaran gagasan dan kepentingan, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kerja sama serta langkah nyata untuk mempercepat pembangunan ekonomi Aceh.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar manfaat pembangunan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kehadiran Polri dalam forum tersebut diharapkan turut memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang aman serta mendukung perkembangan ekonomi Aceh.* (dh)

Dudung menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (6/10/2026). Menurutnya, kondisi politik saat ini masih berjalan dengan aman dan terkendali.

Baca Juga:

• Ngeri-ngeri Sedap! Peluang Gugatan Ijazah Gibran di MK 50:50, Terancam Lengser atau Krisis Legitimasi

Dudung mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk memantau perkembangan situasi di masyarakat. Koordinasi tersebut dilakukan secara langsung hingga ke tingkat wilayah.

"Kita juga berkoordinasi secara langsung juga kepada aparat-aparat terkait, termasuk situasi di wilayah," ujarnya.

Sementara itu, MK dijadwalkan membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait syarat pendidikan Gibran pada Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB di Gedung MK RI, Jakarta.

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

Dalam proses persidangan, persoalan yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran, tetapi juga dokumen serta mekanisme yang digunakan untuk membuktikan kesetaraan pendidikannya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga suasana tetap kondusif dan memberikan ruang bagi hakim konstitusi untuk menjalankan tugas secara independen.

Saldi meminta masyarakat maupun pihak yang bersengketa tidak terus terlibat dalam perdebatan opini di luar persidangan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap proses pengambilan keputusan MK.

Di tengah agenda pembacaan putusan tersebut, pengamanan di sekitar Gedung MK juga diperketat. Puluhan personel gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama persidangan berlangsung.

Pemerintah memastikan pemantauan situasi keamanan terus dilakukan menjelang dan selama pembacaan putusan perkara tersebut.* (tm/dh)

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizaldi mengatakan proses pemeriksaan etik terhadap ketiga mantan Kajari tersebut telah diselesaikan oleh Kejagung.

Baca Juga:

• Buntut 17 Pejabat Lapas Cibinong Bertumbangan, KPK Siap 'Jemput Bola' Usut Pungli Sel Mewah

Rizaldi mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan resmi Kejagung terkait kemungkinan adanya sanksi lain terhadap ketiga mantan pejabat tersebut.

"Untuk sanksi lainnya belum tahu," katanya.

Tiga mantan Kajari yang dimaksud yakni mantan Kajari Padang Lawas Soemarlin Halomoan Ritonga, mantan Kajari Deli Serdang Revanda Sitepu dan mantan Kajari Serdang Bedagai (Sergai) Amriyata.

Soemarlin diperiksa Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung setelah muncul aduan mengenai dugaan pungli dan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa di Kabupaten Padang Lawas.

Dalam penanganan perkara tersebut, dua bawahannya juga turut diperiksa, yakni Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang Lawas Ganda Nahot Manalu dan staf Tata Usaha Intelijen Zul Irfan.

Sementara itu, Revanda Sitepu merupakan mantan Kajari Deli Serdang yang sebelumnya dilantik pada 21 Juli 2025. Masa jabatannya kemudian berakhir setelah ia dicopot dan posisinya digantikan Rio Aditya.

Revanda sebelumnya diamankan petugas Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Jamintel Kejagung bersama Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Deli Serdang Hendra Busrian terkait dugaan pungli.

Revanda kemudian dibawa ke Jakarta pada Minggu (25/1/2026) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus lainnya menjerat mantan Kajari Serdang Bedagai Amriyata. Dia diamankan Tim Jamintel Kejagung pada Juni 2026 karena diduga terlibat pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.

Perkara tersebut disebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan proyek di lingkungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Serdang Bedagai. Dalam penanganannya, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Serdang Bedagai Aguinaldo Marbun juga ikut diamankan.

Pencopotan ketiga mantan Kajari tersebut dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan oleh jajaran Kejagung di Jakarta. Setelah tidak lagi menduduki jabatan Kajari, ketiganya ditarik untuk bertugas di lingkungan Kejagung.

Kejati Sumut masih menunggu informasi resmi mengenai bentuk sanksi lanjutan yang mungkin diberikan Kejagung dalam perkara masing-masing.* (km/dh)

Frekuensi 2.4 GHz sudah lama digunakan pada berbagai perangkat nirkabel. Karena jumlah perangkat yang menggunakannya cukup banyak, frekuensi ini berpotensi mengalami kepadatan dan gangguan sinyal.

Baca Juga:

• Biar Gak Takut Ditakut-takuti Oknum! Bobby Nasution Gandeng Kejati Amankan Anggaran Sekolah

Penelitian yang diterbitkan dalam JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) pada Agustus 2026 membandingkan kinerja Wi-Fi 2.4 GHz dan 5 GHz dengan mempertimbangkan jarak serta keberadaan penghalang fisik.

Penelitian tersebut dilakukan di Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Alor dengan menggunakan sejumlah parameter Quality of Service (QoS), seperti throughput, delay, jitter dan packet loss.

Hasil penelitian menunjukkan Wi-Fi 5 GHz memiliki throughput lebih tinggi sehingga mampu memberikan akses data yang lebih cepat. Namun, jangkauan frekuensi ini lebih terbatas dan lebih sensitif terhadap penghalang seperti tembok, kaca maupun lemari.

Sebaliknya, Wi-Fi 2.4 GHz dinilai lebih stabil ketika digunakan pada jarak yang lebih jauh dan melewati lebih banyak penghalang, meskipun kecepatan transfer datanya cenderung lebih rendah.

Penelitian lain yang diterbitkan dalam Processor: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Sistem Komputer pada 2023 juga membandingkan performa kedua frekuensi tersebut melalui pengujian tethering menggunakan smartphone.

Pengujian dilakukan di wilayah pedesaan dan perkotaan dengan aktivitas video streaming YouTube sebanyak 30 kali untuk masing-masing frekuensi. Parameter yang digunakan antara lain throughput, packet loss dan delay.

Hasilnya menunjukkan performa Wi-Fi dapat berbeda bergantung pada kondisi lokasi. Di wilayah pedesaan, jaringan 2.4 GHz memperoleh indeks rata-rata 3 atau kategori bagus, sedangkan 5 GHz memperoleh indeks 2,6 atau kategori sedang.

Sementara di wilayah perkotaan, kedua frekuensi sama-sama memperoleh indeks rata-rata 3 atau kategori bagus.

Dalam pengujian tersebut, packet loss pada 2.4 GHz di wilayah pedesaan tercatat 0 persen, sedangkan 5 GHz mencapai 3,3 persen. Di wilayah perkotaan, kedua frekuensi sama-sama mencatat packet loss 0 persen.

Dari hasil penelitian tersebut, tidak ada satu frekuensi yang selalu menjadi pilihan terbaik untuk seluruh kondisi. Faktor jarak dari access point dan kondisi lingkungan turut menentukan kualitas koneksi.

Wi-Fi 5 GHz lebih cocok digunakan ketika pengguna membutuhkan kecepatan akses tinggi dan berada relatif dekat dengan access point. Frekuensi ini juga dapat menjadi pilihan ketika pengguna ingin menghindari kepadatan yang sering terjadi pada jaringan 2.4 GHz.

Sementara itu, Wi-Fi 2.4 GHz lebih sesuai ketika perangkat berada jauh dari access point atau terdapat banyak penghalang di antara perangkat dan sumber jaringan.

Kondisi lingkungan seperti bangunan, pepohonan dan faktor lainnya juga dapat memengaruhi kualitas koneksi. Karena itu, angka frekuensi yang lebih besar tidak otomatis berarti jaringan selalu lebih baik.

Pada akhirnya, pilihan antara Wi-Fi 2.4 GHz dan 5 GHz sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, jarak perangkat dari access point serta kondisi lingkungan tempat jaringan digunakan.* (ds/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• "Sikat 'Garong' Hutan Prabowo Pamer Rp 52 Triliun Uang Negara Selamat & Rebut 6 Juta Ha Lahan

Menurut Prabowo, setiap upaya pemerintah untuk menertibkan aparatur negara serta memberantas korupsi, penyelundupan, peredaran narkotika dan tindakan yang merugikan kekayaan negara kerap menghadapi perlawanan.

Ia menilai perlawanan tersebut berasal dari pihak-pihak yang selama ini menikmati praktik korupsi, kecurangan serta penguasaan kekayaan negara secara melawan hukum.

"Perlawanan-perlawanan ini kita tahu semua datang dari unsur-unsur yang menikmati korupsi. Unsur-unsur yang menikmati kecurangan-kecurangan. Unsur-unsur yang menikmati pencurian dan perampokan kekayaan negara," ujar Prabowo.

Prabowo juga mengatakan dirinya menerima laporan mengenai petugas di lapangan yang mendapat ancaman maupun tekanan dari pihak-pihak yang berusaha menghalangi upaya penertiban pemerintah.

Dia meminta seluruh jajaran pemerintahan yang tidak ingin menjalankan tugas sesuai aturan untuk mengundurkan diri dari barisan pemerintahan.

"Saya persilakan saudara-saudara dalam Satgas ini atau dalam jajaran pemerintahan saya, siapa yang tidak mau terus di atas jalan yang benar, saya persilakan Saudara minggir dengan baik," katanya.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan gentar meski menghadapi kelompok yang memiliki sumber daya besar dan berusaha memengaruhi opini publik.

"Biar mereka punya uang ratusan triliun, mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di sosmed, mereka membiayai demonstrasi, kita tidak gentar! Kita bersama rakyat! Kita siap mati untuk rakyat!" tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para aparatur negara yang tetap memegang sumpah jabatan dan menjalankan tugas tanpa melakukan penyimpangan.

Ia mengatakan pemerintah harus terus bekerja untuk masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perlindungan dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.

"Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya, berjuang untuk rakyat kita, berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara, mereka yang tidak punya apa-apa, berjuang mereka yang tidak punya rumah, berjuang untuk mereka yang tidak mengerti makan paginya dari mana, makan sorenya dari mana," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rangkaian kegiatan penyerahan hasil penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara oleh Satgas PKH di Kejaksaan Agung.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan hasil penertiban Satgas PKH tahap VIII di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Masuk Lingkaran Istana, Sikap Kritis Rocky Gerung Disorot Tajam Kader PSI Sentil Wajah Asli Politik

Prabowo mengapresiasi kerja Satgas PKH dalam melakukan penertiban kawasan hutan. Menurutnya, tugas tersebut tidak mudah karena upaya pemerintah untuk menertibkan aset negara dan memberantas berbagai pelanggaran kerap menghadapi perlawanan.

"Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras satuan tugas penertiban kawasan hutan ini, saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah akan terus menghadapi berbagai tantangan dalam upaya memberantas korupsi, penyelundupan, narkotika, penipuan serta tindakan yang dinilai merugikan kekayaan negara.

Pada penyerahan tahap VIII, uang yang diserahkan kepada negara mencapai Rp13.241.335.681.910. Dana tersebut berasal dari tiga sumber.

Pertama, penagihan denda administratif di bidang kehutanan sebesar Rp3.475.738.523.741. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI dari penanganan tindak pidana khusus sebesar Rp1.535.750.234.271.

Sementara sumber ketiga berasal dari penerimaan pajak atas wajib pajak tindak lanjut tugas Satgas PKH sebesar Rp8.229.846.923.898.

Selain penerimaan uang, Satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai pada sektor perkebunan dan pertambangan.

Kawasan yang dikuasai kembali dari sektor perkebunan mencapai 6.206.212,14 hektare, sedangkan dari sektor pertambangan mencapai 14.633,79 hektare.

Satgas PKH juga menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare kepada pemerintah. Dari jumlah tersebut, 140.762,04 hektare berasal dari sektor perkebunan dan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola PT Agrinas Palma Nusantara.

Kemudian, kawasan hutan konservasi dan hutan lindung seluas 118.256,74 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan reforestasi atau pemulihan kembali kawasan hutan.

Adapun kawasan dari sektor pertambangan seluas 211,95 hektare juga diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.

Rangkaian penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai serta meningkatkan penerimaan negara dari penertiban pelanggaran di bidang kehutanan.* (d/dh)

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. MK menjadwalkan pengucapan putusan perkara itu pada Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Panas Jelang Putusan MK! Gugatan Denny Indrayana Soal Ijazah Gibran Dicap 'Makar Terselubung'

Ubedilah kemudian menjelaskan kemungkinan yang terjadi apabila permohonan tersebut dikabulkan. Menurut dia, hal itu dapat berujung pada kekosongan jabatan wakil presiden dan memerlukan proses pengisian jabatan sesuai ketentuan konstitusi.

Dia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Menurut Ubedilah, presiden dapat mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian MPR memilih dan melantik salah satu dari dua nama tersebut.

"Jika itu yang terjadi maka posisi Gibran sudah otomatis tidak lagi menjabat wapres, maka berdasarkan UUD 1945 MPR harus melakukan sidang istimewa untuk memilih wakil presiden yang diajukan presiden," katanya.

Sebaliknya, apabila MK menolak permohonan, menurut Ubedilah Gibran tetap menjabat sebagai wakil presiden karena tidak didiskualifikasi.

Meski demikian, Ubedilah menilai putusan tersebut tetap dapat berdampak pada dinamika politik. Dia memperkirakan perdebatan mengenai legitimasi Gibran di ruang publik masih akan berlangsung apabila permohonan ditolak.

"Jika MK menolak permohonan pemohon maka Gibran tidak didiskualifikasi dan tetap menjadi wakil presiden tetapi legitimasinya lemah di hadapan publik. Selain itu ketegangan politik akan terus terjadi dalam bulan-bulan ke depan," ujarnya.

Gugatan Denny Indrayana dan para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mereka mendalilkan syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi calon presiden dan wakil presiden.

Dalam proses persidangan, KPU menyatakan dokumen persyaratan Gibran telah diterima dan diverifikasi pada 28 Oktober 2023. KPU juga menjelaskan pendidikan Gibran di luar negeri dilengkapi surat keterangan penyetaraan yang menjadi bagian dari dokumen persyaratan pencalonan.

Perkara tersebut masih menjadi kewenangan MK untuk diputus pada tahap akhir persidangan. Hasil akhirnya akan ditentukan melalui putusan hakim konstitusi, bukan berdasarkan prediksi pihak mana pun.* (in/dh)

Koordinator Jawa Barat Tim Hukum Merah Putih, Weldy Jevis Saleh, menyampaikan penilaian tersebut di Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Jelang Putusan MK, Denny Indrayana: Insyaallah Gibran Didiskualifikasi!

Menurut Weldy, perhatian pemerintah dan publik seharusnya lebih diarahkan pada persoalan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Permasalahan yang lebih fokus, terkait permasalahan MBG, Koperasi Merah Putih, itu yang difokuskan," katanya.

Weldy juga mempertanyakan legal standing atau kedudukan hukum para pemohon karena dinilai bukan peserta Pilpres 2024. Ia mengaku kecewa dengan adanya persidangan terkait syarat pendidikan Gibran.

"Kenapa bisa ada persidangan seperti ini? Sangat sakit hati kami melihat hukum di negara ini," ujarnya.

Dia menilai Gibran saat ini seharusnya dapat fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Menurut Weldy, perhatian publik lebih baik diarahkan pada persoalan masyarakat yang berkaitan dengan program pemerintah.

"Wakil Presiden fokus bekerja dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, tiap hari lihat orang keracunan gara-gara MBG, tuh ini kita malah diurus ijazahnya," katanya.

Sementara itu, perkara terkait syarat pendidikan Gibran telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Gugatan tersebut diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Dalam perkara itu, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK dijadwalkan menggelar sidang pembacaan putusan perkara tersebut pada Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB. Puluhan aparat TNI-Polri juga disiagakan di sekitar Gedung MK untuk mengamankan jalannya persidangan.

Penilaian Tim Hukum Merah Putih mengenai gugatan tersebut merupakan pandangan dari pihak yang menyampaikan kritik dan belum menjadi kesimpulan hukum dari Mahkamah Konstitusi.* (in/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal dan domestik. Salah satu perhatian pasar berasal dari perkembangan konflik di Yaman.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Menguat 1,21 Persen ke Level 6.192, Seluruh Sektor Parkir di Zona Hijau

"Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa kota tersebut telah berhasil direbut," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Namun, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Kelompok Houthi juga membantah klaim mengenai keberhasilan pasukan pemerintah yang didukung Arab Saudi tersebut.

Houthi disebut masih mencatat kemajuan di sekitar Taiz dengan menguasai sejumlah jalur pegunungan. Selain itu, kelompok tersebut dilaporkan telah melancarkan serangan ke sejumlah lokasi di Arab Saudi.

Perkembangan geopolitik tersebut menjadi salah satu sentimen yang diperhatikan pasar karena dapat memengaruhi kondisi ekonomi global dan pergerakan mata uang.

Dari Amerika Serikat, pasar juga mencermati perkembangan data inflasi dan ketenagakerjaan. Laporan inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) Agustus disebut berada di bawah ekspektasi, sementara sejumlah data sebelumnya direvisi turun.

Kondisi tersebut dinilai mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga The Federal Reserve pada pertemuan 27-28 Oktober 2026.

Pasar selanjutnya menunggu risalah pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) September serta data klaim awal tunjangan pengangguran AS yang akan menjadi perhatian investor.

Dari dalam negeri, sentimen positif turut datang dari proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mencapai 5,2 persen.

Proyeksi tersebut naik 0,5 poin persentase. Menurut Ibrahim, aktivitas ekonomi Indonesia didukung peningkatan program prioritas pemerintah, investasi yang terhubung dengan negara serta subsidi energi.

Meski demikian, Bank Dunia juga menyoroti sejumlah tantangan ekonomi domestik. PMI manufaktur Indonesia disebut turun menjadi 49,3 pada Agustus, sementara kepercayaan konsumen berada di level 116,8 pada Juli.

Pelebaran defisit juga menjadi perhatian pasar karena dapat memengaruhi persepsi terhadap kondisi fiskal dan peringkat utang Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah mempertahankan subsidi bahan bakar dinilai membantu menekan inflasi. Tingkat inflasi disebut turun dari 4,8 persen pada Februari menjadi 3,4 persen pada Juli 2026.

Bank Dunia juga memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia melebar menjadi 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2026. Sementara inflasi diproyeksikan berada di sekitar batas atas target Bank Indonesia dan pemerintah sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.

Ibrahim memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya. Rupiah diproyeksikan berada dalam rentang Rp17.750 hingga Rp18.030 per dolar AS dan berpotensi kembali melemah.* (oz/dh)

Pada perdagangan hari ini, sebanyak 511 saham tercatat menguat, sedangkan 198 saham melemah dan 254 saham lainnya stagnan.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Menguat 1,36 Persen ke Level 6.118, Didorong Ekspektasi Kebijakan The Fed

Sejumlah indeks utama juga ditutup di zona hijau. Indeks LQ45 naik 0,82 persen ke level 608, indeks JII menguat 1,40 persen ke 369, IDX30 naik 0,41 persen ke 337, sedangkan MNC36 menguat 0,43 persen ke 266.

Seluruh indeks sektoral yang tercatat dalam perdagangan hari ini juga berada di zona hijau. Penguatan terjadi pada sektor energi, konsumer non-siklikal, keuangan, properti, bahan baku, teknologi, kesehatan, konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi dan industri.

Di jajaran saham yang mencatat kenaikan terbesar, PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) menguat 34,78 persen menjadi Rp62 per saham. PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) naik 34,15 persen ke Rp110, sementara PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI) menguat 32 persen menjadi Rp33.

Sementara itu, beberapa saham mencatat penurunan terbesar. PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) turun 14,86 persen ke Rp3.150, PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) melemah 10,79 persen ke Rp124, dan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) turun 9,84 persen menjadi Rp22.

Dengan penguatan 1,21 persen, IHSG mengakhiri perdagangan Selasa di level 6.192 dengan mayoritas saham dan seluruh sektor berada di zona positif.* (oz/dh)

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya membuka kemungkinan melakukan koordinasi melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) maupun bidang pencegahan. Langkah tersebut dilakukan apabila informasi mengenai dugaan pungli belum cukup ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Baca Juga:

• Biar Gak Takut Ditakut-takuti Oknum! Bobby Nasution Gandeng Kejati Amankan Anggaran Sekolah

Setyo mengatakan KPK dapat melakukan jemput bola untuk mengumpulkan informasi yang lebih spesifik, terutama apabila terdapat dugaan pungli dalam penggunaan fasilitas di lingkungan lapas.

"Kalau sekiranya dari Imipas maupun dari Ombudsman belum, kami coba untuk jemput bola, informasi-informasi apa saja yang sifatnya spesifik ya, terutama kalau misalkan pungli," ujarnya.

Menurut Setyo, dugaan pungli harus dibuktikan dengan informasi dan alat bukti yang jelas. KPK perlu memastikan pihak yang diduga menerima maupun memberikan pungutan, jumlah uang, mekanisme pemberian hingga lokasi terjadinya transaksi.

"Tentu kita tidak bisa meraba, tidak bisa menerka, hanya misalkan dugaan ada pungutan liar. Nah, tentu kan harus ada siapa penerimanya, siapa pemberinya, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, di mana tempatnya, dan seterusnya itu pasti harus dipastikan, ya sehingga memenuhi alat bukti," katanya.

Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong sebelumnya menjadi sorotan setelah Ombudsman RI melakukan pemeriksaan. Sejumlah rumah di kompleks lapas disebut memiliki fasilitas menyerupai apartemen dan diduga digunakan sejumlah warga binaan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kemudian menjatuhkan sanksi terhadap 17 pejabat terkait temuan tersebut. Inspektur Jenderal Imipas Rudi Setiawan mengatakan satu pejabat diberhentikan dari status ASN, lima pejabat mendapat hukuman disiplin berat, dan 11 lainnya dijatuhi hukuman disiplin sedang.

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto termasuk pejabat yang diberhentikan dari status ASN.

Rangkaian temuan tersebut kini masih menjadi perhatian pemerintah dan lembaga penegak hukum. KPK menyatakan kemungkinan penanganan dugaan pungli akan bergantung pada informasi serta alat bukti yang diperoleh dalam proses pendalaman.* (dh)

Dalam kunjungan tersebut, Hasanul Jihadi didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Binjai Wahyu Umara.

Baca Juga:

• Pemko Binjai Mulai Perbaiki Jalan Prioritas, Target Awal Maret 2026

"Perbaikan infrastruktur jalan merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kami berharap pekerjaan dapat dilaksanakan secara optimal agar hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Hasanul.

Menurut Hasanul, Pemko Binjai akan terus memastikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan, khususnya proyek yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Peninjauan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan dan target yang telah ditetapkan.

Turut hadir Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kota Binjai Wahyudi Rico, Lurah Rambung, kepala lingkungan serta pengawas kegiatan.

Pemko Binjai berharap perbaikan Jalan Diponegoro dapat mendukung kelancaran aktivitas warga sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di Kecamatan Binjai Selatan.* (dh)

Temuan tersebut didapati saat Rico memimpin Apel Kendaraan Dinas dan Operasional Pemko Medan di halaman Lotte Grosir Medan, Selasa (6/10/2026). Sebanyak 385 kendaraan dari sekitar 5.000 kendaraan dinas dan operasional Pemko Medan dikumpulkan dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Rayu Buyer Manca Negara di JWB ke-4, Rico Waas Pamer Medan 'City That Never Sleeps': Stay One More Day

Saat menemukan kendaraan bermasalah, Rico langsung meminta pengguna segera menyelesaikan persoalan administrasi maupun kondisi kendaraan.

"Kenapa pajak kendaraan ini tidak dibayar? Kenapa dibiarkan tanpa plat dan kaca spion?" tegas Rico.

Dari pemeriksaan tersebut, persoalan tidak hanya ditemukan pada sepeda motor. Rico juga memeriksa mobil dinas camat, mulai dari kabin, bodi hingga bagian mesin.

Salah satu kendaraan dinas yang digunakan Camat Medan Area diketahui belum membayar pajak. Rico menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena kendaraan dinas merupakan aset pemerintah.

"Bagaimana kalau tidak kita periksa hari ini? Persoalan ini bisa sampai bulan depan, tahun depan, lima tahun ke depan, bahkan bisa sampai sepuluh tahun," ujar Rico.

Menurut Rico, pemeriksaan tersebut menunjukkan pengelolaan kendaraan dinas Pemko Medan masih perlu dibenahi. Selain ketertiban administrasi, perawatan kendaraan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan juga harus menjadi perhatian.

"Dari tinjauan saya secara langsung, banyak sekali kendaraan dinas ini, terutama sepeda motor tadi yang mati, secara platnya mati, mungkin pajaknya belum dibayarkan," katanya.

Rico menegaskan seluruh kendaraan dinas harus tertib administrasi, dirawat dengan baik dan digunakan oleh pihak yang memang memiliki hak. Kendaraan pemerintah juga tidak boleh dipindahtangankan maupun digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dia meminta seluruh OPD segera melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan aset tidak kembali menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Hari ini, ini baru 385. Kami minta seluruh OPD untuk mengecek semuanya. BKAD tugasnya di beberapa waktu ke depan untuk mengecek secara keseluruhan," ujar Rico.

Pemeriksaan kendaraan dinas tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan membenahi pengelolaan aset daerah, terutama dari sisi administrasi, kelayakan kendaraan dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.* (dh)

Hal itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi peserta Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Pacu UMKM Pangan Tembus Pasar Ekspor, Pemprov Sumut & BBPOM Bagikan 10 Ribu Sertifikat Halal Gratis

Bobby mencontohkan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumut yang menurutnya dapat berjalan efektif berkat kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri dan Kejaksaan.

Menurutnya, sinergi antarinstansi juga diperlukan dalam mendukung sejumlah program strategis lain, termasuk ketahanan pangan dan pengembangan Food Estate.

Bobby mengatakan Sumut memiliki posisi strategis sebagai salah satu produsen pangan terbesar nasional. Karena itu, berbagai pihak perlu berkolaborasi untuk mendukung program swasembada pangan dan pengembangan kawasan Food Estate.

Selain sektor pangan, Bobby menyoroti pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Menurutnya, keamanan yang terjaga menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum serta kenyamanan bagi investor.

"Bukan hanya menjanjikan kepada investor, tetapi memastikan saat mereka masuk ke sini ada kepastian hukum dan keamanan yang terjaga dengan baik," tegas Bobby.

Sementara itu, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Rakhmad Setyadi mengatakan kunjungan PKDN Sespimti Polri ke Sumatera Utara bertujuan mempelajari kepemimpinan strategis daerah dalam mengelola program strategis nasional.

"Tujuan utama kami di Sumut adalah belajar kepada Pak Gubernur mengenai kepemimpinan daerah dalam mengelola program nasional, khususnya terkait ketahanan pangan melalui Food Estate, hilirisasi, serta pengelolaan investasi di KEK Sei Mangkei," kata Rakhmad.

Rakhmad menjelaskan peserta PKDN terdiri dari perwira menengah dan tinggi Polri, TNI serta Kejaksaan. Para peserta dipersiapkan menjadi calon pimpinan masa depan yang diharapkan memahami sinergi dalam tata kelola pemerintahan pusat dan daerah.

Rangkaian kegiatan PKDN Sespimti Polri di Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung hingga Jumat mendatang.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda pembelajaran peserta PKDN dalam memahami pengelolaan program strategis daerah sekaligus memperkuat pemahaman mengenai kolaborasi lintas instansi.* (dh)

Kolaborasi tersebut ditujukan untuk memastikan mutu dan keamanan produk pangan sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM Sumatera Utara, termasuk produk yang berpotensi dipasarkan ke luar negeri.

Baca Juga:

• Biar Gak Takut Ditakut-takuti Oknum! Bobby Nasution Gandeng Kejati Amankan Anggaran Sekolah

Timur mengatakan pengawasan bersama seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar peningkatan produksi UMKM juga diikuti dengan peningkatan kualitas.

"Kita berharap dengan melakukan pengawasan bersama seluruh stakeholder maka bukan hanya kuantitas, juga kualitas produksi UMKM di Sumut juga naik kelas. Langkah ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing pangan nasional, khususnya produk olahan pangan UMKM yang diekspor," ujar Timur.

Timur juga menyampaikan perhatian Pemprov Sumut terhadap pengembangan UMKM melalui penyediaan hingga 10.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di Sumatera Utara.

Selain itu, Pemprov Sumut menyambut baik usulan BBPOM Medan untuk membangun fasilitas produksi bersama yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk menghasilkan produk sesuai standar keamanan pangan.

Sementara itu, Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait mengatakan pihaknya juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan sejumlah program dan produk pangan.

Salah satunya pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih agar pelaksanaannya memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku.

BBPOM Medan juga terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang dihasilkan UMKM. Dalam pelaksanaannya, BBPOM berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut, termasuk dalam pengawasan produk yang akan diekspor.

"Karena negara luar mempunyai standar sendiri dalam pengawasan produk pangan olahan yang masuk ke negaranya. BBPOM sendiri telah mengeluarkan 5.000 sampai 6.000 dokumen setiap tahunnya," kata Mojaza.

Menurut Mojaza, pemenuhan standar keamanan dan mutu menjadi penting karena produk pangan yang masuk ke negara lain harus mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing negara.

Kolaborasi Pemprov Sumut dan BBPOM Medan diharapkan dapat memperkuat jaminan mutu, keamanan serta kelayakan produk pangan olahan yang beredar di masyarakat. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian Sumatera Utara.* (dh)