Roy Suryo tiba bersama tersangka lainnya, Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa, sekitar pukul 07.50 WIB setelah sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Baca Juga:

• Roy Suryo Masih Sakit Hati, Purnawirawan TNI Kritik Cara Penangkapan

Sementara itu, dr Tifa terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan mendapat pendampingan dari petugas kepolisian saat turun dari kendaraan.

Keduanya dijadwalkan menjalani proses pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi.

"Selanjutnya pukul 09.00 WIB akan bersama-sama berangkat dari Polda menuju Kejari Jakarta Selatan untuk tahap II," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.

Sebelumnya, Roy Suryo dan dr Tifa diamankan penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (19/6/2026) setelah berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan seluruh proses hukum dilakukan sesuai prosedur dan tetap menjamin hak-hak para tersangka.

"Pengamanan terhadap para tersangka dilakukan sebagai bagian dari rangkaian proses pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap," kata Iman.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum yang berlandaskan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan persamaan di hadapan hukum.

Kasus yang menjerat Roy Suryo dan dr Tifa berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi dan tudingan mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini tengah diproses oleh aparat penegak hukum.*

(oz/dh)

Namun, optimisme pasar tidak berlangsung lama. Memasuki menit-menit awal perdagangan, IHSG berbalik melemah 0,03 persen ke posisi 6.175.

Baca Juga:

• Awal Pekan, Cabai Rawit dan Minyak Goreng Kompak Naik

Sejumlah indeks unggulan juga bergerak di zona merah. Indeks LQ45 turun 0,28 persen ke level 607, indeks Jakarta Islamic Index (JII) melemah 0,59 persen ke posisi 366, indeks MNC36 terkoreksi 0,56 persen ke level 268, dan IDX30 turun 0,34 persen menjadi 343.

Meski demikian, beberapa sektor masih mampu mencatatkan penguatan. Sektor energi, konsumer non-siklikal, infrastruktur, teknologi, dan kesehatan menjadi penopang pergerakan pasar pada sesi pembukaan.

Sementara itu, tekanan terjadi pada sektor konsumer siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, dan industri yang mayoritas bergerak di zona merah.

Di jajaran saham penguat tertinggi atau top gainers, PT Mega Perintis Tbk (ZONE), PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS), dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) menjadi tiga emiten yang mencatat kenaikan paling signifikan pada awal perdagangan.

Sebaliknya, saham PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT), PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM), dan PT Sinarmas Asset Management Tbk (XSSI) masuk dalam daftar top losers setelah mengalami pelemahan terbesar.

Pelaku pasar masih mencermati sentimen global maupun domestik yang berpotensi memengaruhi arah pergerakan IHSG sepanjang perdagangan hari ini.*

(oz/dh)

Cabai rawit merah menjadi komoditas dengan harga tertinggi di kelompok cabai setelah naik 0,73 persen menjadi Rp76.300 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau turut mengalami kenaikan 0,55 persen menjadi Rp54.950 per kilogram dan cabai merah keriting naik tipis 0,18 persen menjadi Rp55.500 per kilogram.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jabar Minggu 21 Juni 2026: Bogor Berpotensi Hujan, Mayoritas Wilayah Cerah

Untuk komoditas beras, sebagian besar masih menunjukkan tren stabil. Beras kualitas bawah I bertahan di harga Rp14.650 per kilogram, sementara beras kualitas bawah II naik menjadi Rp14.600 per kilogram. Beras kualitas medium I tercatat naik menjadi Rp16.300 per kilogram dan medium II stabil di Rp16.100 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas super I masih bertahan di angka Rp17.550 per kilogram, sedangkan kualitas super II mengalami kenaikan tipis menjadi Rp17.100 per kilogram.

Pada kelompok protein hewani, daging ayam ras segar naik 0,13 persen menjadi Rp37.100 per kilogram. Daging sapi kualitas I meningkat menjadi Rp149.300 per kilogram dan kualitas II naik menjadi Rp140.500 per kilogram.

Harga gula pasir premium masih bertahan di level Rp20.300 per kilogram, sedangkan gula pasir lokal tetap berada di angka Rp19.100 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada minyak goreng kemasan. Minyak goreng kemasan bermerek I naik 0,21 persen menjadi Rp24.200 per liter, sementara minyak goreng kemasan bermerek II meningkat menjadi Rp23.350 per liter. Adapun minyak goreng curah masih stabil di harga Rp20.600 per liter.

Di tengah kenaikan sejumlah komoditas, harga telur ayam ras segar justru mengalami penurunan tipis sebesar 0,33 persen menjadi Rp29.950 per kilogram.

Pergerakan harga pangan ini menjadi perhatian masyarakat menjelang meningkatnya aktivitas konsumsi pada pertengahan tahun, terutama untuk komoditas cabai dan minyak goreng yang masih menjadi kebutuhan utama rumah tangga.*

(oz/dh)

Roy Suryo dijenguk oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI), Laksamana Pertama TNI (Purn) Moeryono Aladin, pada Minggu (21/6/2026). Dalam kunjungannya, Moeryono menyebut kondisi fisik Roy Suryo terlihat baik, namun masih menyimpan kekecewaan terhadap proses penangkapan yang dialaminya.

Baca Juga:

• Roy Suryo dan dr Tifa Dilimpahkan ke Kejari Jaksel, Kasus Ijazah Jokowi Masuk Tahap Baru

Menurut Moeryono, Roy Suryo menilai prosedur penangkapan yang dijalaninya meninggalkan kesan yang kurang baik. Ia juga mengungkapkan bahwa selama menjalani perawatan, Roy lebih memilih menggunakan obat-obatan yang disiapkan keluarga dibandingkan yang tersedia di rumah sakit.

Selain itu, Moeryono menyebut kondisi kesehatan Roy Suryo sempat menjadi perhatian tim medis karena kadar gula darahnya cukup tinggi. Namun keputusan perawatan dilakukan berdasarkan pertimbangan dokter yang menangani.

"Perawatan ini merupakan keputusan medis dan menjadi kewenangan dokter untuk menentukan kondisi pasien sebelum menjalani proses hukum berikutnya," ujarnya.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penangkapan dan penahanan Roy Suryo serta dr Tifa merupakan bagian dari prosedur hukum menjelang pelimpahan tahap dua ke kejaksaan.

Menurut Kapolri, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, penyidik berkewajiban menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.

"Seluruh tahapan yang dilakukan merupakan bagian dari prosedur yang harus dijalankan penyidik sebelum pelimpahan ke kejaksaan," kata Listyo.

Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan Roy Suryo dan dr Tifa sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Keduanya dijerat sejumlah pasal terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah melalui media elektronik, serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Saat ini, proses hukum terhadap kedua tersangka masih terus berjalan dan penyidik tengah menuntaskan tahapan administrasi serta pemeriksaan kesehatan sebelum pelimpahan perkara ke pihak kejaksaan.*

(tm/dh)

Ketua Umum PB PMII, Muhammad Shofiyullah Cokro, mengatakan aksi digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.

Baca Juga:

• BGN Persilakan Kejagung Usut 41 Nama yang Disebut dalam Kasus Dugaan Korupsi MBG

Massa aksi dijadwalkan memulai kegiatan pada pukul 14.00 WIB. Sebelum bergerak menuju kawasan Senayan, peserta terlebih dahulu berkumpul di Sekretariat PB PMII di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.

Awalnya, aksi direncanakan berlangsung di kawasan Patung Kuda, Monas. Namun panitia memutuskan memindahkan lokasi demonstrasi ke Gedung DPR RI dengan pertimbangan menjaga kondusivitas situasi.

"Kami memindahkan titik aksi ke Gedung DPR RI. Nantinya peserta akan melakukan long march dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Senayan," katanya.

Dalam aksi tersebut, PB PMII membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, menegakkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara berdaulat. Kedua, mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Ketiga, memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Keempat, melakukan reshuffle kabinet dan penataan struktur pemerintahan berdasarkan kompetensi serta otoritas. Kelima, melakukan evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), membubarkan KDMP, serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Tak hanya digelar di Jakarta, aksi serupa juga akan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia pada 22 hingga 24 Juni 2026. PB PMII menyebut terdapat sekitar 300 titik aksi yang akan menjadi bagian dari gerakan nasional tersebut.

Sementara itu, aparat kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk mengantisipasi jalannya demonstrasi. Sebanyak 3.761 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran diterjunkan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas jalan di sekitar kawasan DPR RI dan Senayan selama aksi berlangsung guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang berpotensi terjadi akibat konsentrasi massa.*

(k/dh)

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mempersilakan seluruh informasi yang muncul dalam perkara tersebut didalami oleh penyidik.

Baca Juga:

• Golkar Ingatkan PDI-P Soal Posisi Penyeimbang, Minta Kritik Lebih Matang dan Tidak Memanaskan Situasi

Pernyataan itu menanggapi keterangan yang disampaikan mantan Wakil Kepala BGN, Sonny Sanjaya, melalui tim kuasa hukumnya saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Kuasa hukum Sonny Sanjaya, Krisna Murti, mengungkapkan jumlah pihak yang diduga terkait dalam pengajuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bertambah dari sebelumnya 26 nama menjadi 41 nama.

Menurut Krisna, penambahan tersebut muncul setelah penyidik mendalami sejumlah dokumen dan percakapan yang menunjukkan adanya pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan nama yang sebelumnya telah disebutkan.

"Dari 26 nama yang pernah kami sampaikan, setelah dilakukan pendalaman terdapat tambahan sejumlah nama sehingga totalnya menjadi 41 nama," ujar Krisna kepada wartawan usai pemeriksaan.

Ia menjelaskan sebagian besar nama yang muncul disebut berasal dari kalangan politik. Namun demikian, pihaknya menegaskan daftar nama yang beredar di media sosial belum tentu seluruhnya sesuai dengan data yang disampaikan kepada penyidik.

Dalam pemeriksaan tersebut, Sonny Sanjaya juga dimintai keterangan terkait pengajuan status justice collaborator (JC) yang diajukan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Krisna menegaskan kliennya tidak memperoleh keuntungan pribadi dari pihak-pihak yang mengajukan titik SPPG. Menurutnya, tujuan utama saat itu adalah memenuhi target pembentukan dapur MBG yang telah ditetapkan.

Sementara itu, proses penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG masih terus berlangsung di Kejaksaan Agung. Penyidik saat ini mendalami berbagai keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan program tersebut.

Kejaksaan Agung belum memberikan pernyataan resmi terkait identitas 41 nama yang disebut dalam pemeriksaan maupun kemungkinan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut.*

(d/dh)

Perkembangan tersebut disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, saat melaporkan progres transformasi BUMN kepada Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Baca Juga:

• Hotman Paris Bongkar Alasan Prabowo Percaya Teddy: Sosok yang Teruji Jaga Urusan Strategis

"Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan dan akan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat," ujar Teddy dalam keterangannya.

Menurut Teddy, langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mengurangi berbagai beban biaya yang selama ini ditanggung negara.

Pemerintah menilai konsolidasi menjadi langkah strategis agar pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain membahas transformasi BUMN, pertemuan antara Presiden Prabowo dan jajaran Danantara juga membahas berbagai peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat dikembangkan ke depan.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain industri kreatif, pariwisata, penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga berbagai sektor yang dinilai mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru.

Pemerintah berharap optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara tidak hanya memperkuat kinerja perusahaan negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dengan target konsolidasi ratusan entitas tambahan dalam waktu dekat, transformasi BUMN yang dijalankan Danantara diproyeksikan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.*

(d/dh)

Pelimpahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara kasus dugaan penyebaran informasi terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.

Baca Juga:

• Pengamat Sebut Arahan Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 Periode Punya Muatan Politik Strategis

"Selanjutnya besok jam 09.00 pagi akan bersama-sama berangkat dari Polda menuju Kejari Jakarta Selatan untuk tahap dua," kata Budi Hermanto.

Menurut Budi, proses pelimpahan merupakan bagian dari tahapan hukum yang harus dijalani setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan bahwa pengamanan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa dilakukan untuk memastikan kelancaran proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

"Pengamanan terhadap para tersangka merupakan bagian dari rangkaian proses pelimpahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21," ujar Iman.

Ia menambahkan, sebelum pelimpahan dilakukan, penyidik juga memastikan kondisi kesehatan jasmani dan rohani para tersangka agar dapat mengikuti seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Polda Metro Jaya menegaskan seluruh tahapan penyidikan hingga pelimpahan dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Selain itu, penyidik memastikan hak-hak para tersangka tetap diberikan selama proses hukum berlangsung, termasuk kesempatan untuk menempuh mekanisme hukum yang tersedia apabila terdapat keberatan terhadap proses penyidikan.

Dengan pelaksanaan tahap II ini, penanganan perkara selanjutnya akan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan proses penuntutan dan persidangan di pengadilan.*

(d/dh)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., dan Komisioner KPU RI, Dr. Betty Epsilon Idroos, S.P., M.Si., sebagai narasumber. Hadir pula Ketua RIE Batu Bara Wan Azimah, S.H., Pendiri RIE Batu Bara H. Yusriadi S. Pane, S.M., anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Ketua KPU Batu Bara, anggota Bawaslu, Ketua Pujakesuma, serta berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda.

Baca Juga:

• Kabag Kesra Batu Bara Pastikan Kontingen Resmi Ikuti MTQ ke - 40 Sumut

Dalam pemaparannya, Bupati Baharuddin menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran politik masyarakat sebagai upaya memperkuat demokrasi yang sehat, berkualitas, dan berorientasi pada kemajuan daerah. Menurutnya, demokrasi harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika, tata krama, dan sikap saling menghormati.

"Penyampaian aspirasi tidak harus disertai caci maki. Setiap pendapat harus disampaikan dengan tata krama dan etika yang baik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mengedepankan dialog, saling menghormati, serta mencari solusi bersama," tegas Bupati Baharuddin.

Bupati Batu Bara juga menyoroti masih adanya sikap apatis di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu terus membuka ruang komunikasi dan forum diskusi yang inklusif agar masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan.

"Bagaimana agar pemuda dan masyarakat tidak apatis? Salah satunya dengan membuka forum-forum diskusi. Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta dengan berbagai komponen lainnya harus terus dirawat dan diperkuat," ujarnya.

Menurutnya, forum dialog menjadi sarana strategis untuk menampung aspirasi, membangun kepercayaan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat akan merasa didengar dan memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Sementara itu, Komisioner KPU RI, Dr. Betty Epsilon Idroos, menegaskan bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang harus terus dievaluasi demi menghasilkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

"Demokrasi bukan suatu titik akhir, tetapi proses yang harus terus dievaluasi untuk masa depan. Setiap tahapan demokrasi memberikan pembelajaran yang menjadi bahan perbaikan agar demokrasi semakin matang dan berkualitas," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu yang baik, tetapi juga dari tingkat partisipasi masyarakat, kesadaran politik, serta kemampuan menjaga nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan bahwa demokrasi merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

"Demokrasi hanyalah media. Yang terpenting adalah tujuan yang ingin dicapai, yaitu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi masyarakat," katanya.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi serta terus membangun demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yang menjunjung tinggi musyawarah, persatuan, dan kepentingan masyarakat luas.

Melalui kegiatan Edukasi Politik Kebangsaan ini, Bupati Batu Bara berharap kesadaran politik masyarakat semakin meningkat, semangat kebangsaan semakin kuat, serta partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi terus tumbuh demi mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.*

(dh)

Rapat yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB tersebut dipimpin Ketua DPRD Batu Bara, Safi'i, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD Rodial, serta dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang diwakili Asisten I Renold Asmara, AP, SH, unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Lagi Dan Lagi !!!Aksi Brutal Remaja di Batu Bara, Tawuran Kembali Terjadi di Depan Sekolah Dasar

PDI Perjuangan: Pansus Harus Profesional dan Berkeadilan

Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Jalasmar Sitinjak, SH, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Pansus Plasma sebagai instrumen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut fraksi ini, Pansus harus mampu menginventarisasi seluruh persoalan plasma di Kabupaten Batu Bara, mengumpulkan data dan fakta dari berbagai pihak, mengkaji kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban plasma, hingga merumuskan rekomendasi yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

PDI Perjuangan juga meminta keterlibatan aparat penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan plasma pada kawasan HGU perkebunan.

Gerindra: Plasma adalah Hak Masyarakat

Pandangan Fraksi Gerindra yang dibacakan Muhammad Ridwan menegaskan bahwa pembentukan Pansus Plasma merupakan langkah strategis dan konstitusional yang berpihak kepada masyarakat.

Gerindra menilai masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan realisasi di lapangan terkait kewajiban perusahaan membangun kebun plasma minimal 20 persen dari luas areal perkebunan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Fraksi ini juga menekankan pentingnya data yang komprehensif mengenai luas HGU, realisasi plasma, serta tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

PKS: Saatnya Menuntaskan Hak Masyarakat

Fraksi PKS yang dibacakan oleh Suminah menyambut positif pembentukan Pansus Plasma sebagai bentuk respons DPRD terhadap aspirasi dan keresahan masyarakat.

PKS menegaskan bahwa secara hukum hak masyarakat terhadap plasma telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan sejumlah aturan turunannya.

Fraksi PKS berharap Pansus mampu menghasilkan rekomendasi yang tegas, termasuk pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti mengabaikan kewajiban pembangunan plasma.

PAN Usulkan Perda Plasma Lebih Dulu

Sementara itu, Fraksi PAN berpandangan bahwa pembentukan Pansus Plasma perlu didukung dengan regulasi daerah yang lebih kuat.

Fraksi PAN mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Batu Bara maupun DPRD terlebih dahulu menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang kewajiban plasma perusahaan sebagai landasan hukum yang lebih spesifik sebelum Pansus bekerja secara maksimal.

KDRI: Plasma Bukan Charity, Melainkan Kewajiban Hukum

Fraksi KDRI melalui juru bicaranya Sarianto Damanik, SE, menegaskan bahwa plasma harus direalisasikan secara fisik oleh perusahaan dan bukan hanya melalui pola kemitraan yang merugikan masyarakat.

Fraksi ini menyoroti masih banyaknya perusahaan yang belum menjalankan kewajiban plasma secara optimal. Karena itu, KDRI meminta pemerintah daerah tidak ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar aturan.

"Plasma bukan charity atau bantuan sukarela perusahaan, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan," tegas Fraksi KDRI.

KPN Dorong Audit Total Pelaksanaan Plasma

Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) yang dibacakan Suriadi, SH, memberikan empat catatan penting kepada Pansus Plasma.

Pertama, Pansus diminta melakukan audit menyeluruh terhadap luas HGU dan realisasi lahan plasma yang telah diberikan kepada masyarakat.

Kedua, melakukan validasi data penerima plasma agar benar-benar diterima masyarakat lokal dan petani kecil, bukan pihak-pihak yang tidak berhak.

Ketiga, mengaudit tata kelola keuangan kemitraan plasma yang selama ini dinilai kurang transparan.

Keempat, memastikan hasil kerja Pansus tidak berhenti pada rekomendasi semata, tetapi menghasilkan langkah konkret berupa sanksi tegas hingga usulan pencabutan HGU bagi perusahaan yang membangkang terhadap kewajiban plasma.

DPRD Berkomitmen Kawal Hak Masyarakat

Secara umum, mayoritas fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara mendukung pembentukan Pansus Plasma sebagai langkah konkret untuk mengurai berbagai persoalan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan kewajiban plasma oleh perusahaan perkebunan.

Diharapkan melalui Pansus Plasma, berbagai persoalan yang selama ini menjadi sumber konflik antara masyarakat dan perusahaan dapat diselesaikan secara transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Pembentukan Pansus Plasma juga dinilai sebagai upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat sekitar perkebunan sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan di Kabupaten Batu Bara.*

(dh)

Program yang didanai melalui skema hibah pengabdian masyarakat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tersebut mengusung tema "Desa Bekiung Energi Hijau: Integrasi Biogas Komunal dan Solar Dry Dome untuk Penguatan Pangan Lokal Berbasis Rantai Nilai Agro-Peternakan".

Baca Juga:

• Kemdiktisaintek Buka Beasiswa Doktor 2026, Dosen Bisa Kuliah di Dalam dan Luar Negeri

Ketua Tim Pelaksana Program PDB UMSU, Dr. Rimbawati, ST., MT, mengatakan program tersebut merupakan bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

"Desa Bekiung memiliki potensi besar di sektor agro-peternakan yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi alternatif sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Melalui program ini, kami ingin menghadirkan inovasi yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan," ujar Rimbawati.

Menurutnya, pemanfaatan limbah peternakan menjadi biogas komunal dapat menjadi solusi terhadap persoalan limbah sekaligus menyediakan sumber energi yang murah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Program ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Desa Bekiung dan BUMDes Bangun Mandiri. Direktur BUMDes Bangun Mandiri, Supono, ST, menyambut baik kehadiran program tersebut karena dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor peternakan dan pertanian.

"Kami sangat mengapresiasi kehadiran UMSU di Desa Bekiung. Program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat karena mampu mengoptimalkan potensi peternakan yang selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga," kata Supono.

Sementara itu, Sekretaris Desa Bekiung, Hermawan, menegaskan dukungan penuh pemerintah desa terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim UMSU.

Ia berharap Desa Bekiung dapat berkembang menjadi desa percontohan yang mampu memanfaatkan potensi lokal untuk mendukung kemandirian energi dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Dalam sesi pemaparan, anggota tim UMSU Dr. Khairul Umurani, ST., MT menjelaskan bahwa teknologi biogas komunal memungkinkan limbah ternak diolah menjadi energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara bersama-sama.

"Biogas merupakan salah satu solusi energi terbarukan yang sangat potensial untuk dikembangkan di desa-desa berbasis peternakan. Selain menghasilkan energi bersih, residu dari proses biogas juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang bernilai ekonomis," jelasnya.

Selain biogas komunal, program ini juga memperkenalkan teknologi Solar Dry Dome atau sistem pengering berbasis energi matahari yang berfungsi meningkatkan kualitas dan daya simpan hasil pertanian maupun peternakan. Teknologi tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai nilai produk lokal sehingga memiliki daya saing lebih tinggi di pasaran.

Melalui Program Pemberdayaan Desa Binaan Tahun 2026, UMSU menargetkan Desa Bekiung menjadi model Desa Energi Hijau yang mampu mengintegrasikan energi terbarukan, penguatan pangan lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi agro-peternakan.

Program ini menjadi bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang mandiri, produktif, inovatif, serta berkelanjutan menuju ekonomi hijau.*

(dh)

Kehadiran rombongan AMPI Binjai menjadi perhatian tersendiri setelah berhasil menghadirkan lebih dari 300 kader untuk mengikuti rangkaian kegiatan pelantikan yang juga dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) IX AMPI Sumut.

Baca Juga:

• BNNK Binjai Gandeng AMPI Sosialisasikan Bahaya Narkoba Lewat Safari Dakwah Subuh

Koordinator Lapangan rombongan AMPI Binjai yang juga Ketua Satgas AMPI Binjai, Guruh Putra, mengatakan kehadiran ratusan kader tersebut merupakan instruksi langsung dari Ketua DPD AMPI Binjai Surya Darma Sitepu bersama Sekretaris DPD AMPI Binjai Rizki Mardhatillah.

Menurutnya, keikutsertaan para kader tidak hanya untuk menghadiri pelantikan, tetapi juga sebagai ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat daerah.

"Keterlibatan kader AMPI Binjai dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan konsolidasi organisasi dalam menyambut kepengurusan baru AMPI Sumut," ujar Guruh.

Ia menambahkan, momentum pelantikan tersebut menjadi bagian dari sejarah organisasi yang berlangsung setiap lima tahun sekali, sehingga penting bagi kader untuk ikut ambil bagian secara langsung.

Sementara itu, Ketua DPD AMPI Binjai Surya Darma Sitepu menyampaikan ucapan selamat kepada David Luther Lubis yang kembali dipercaya memimpin DPD AMPI Sumut periode 2026-2031.

Menurutnya, kepemimpinan David Luther Lubis bersama Sekretaris DPD AMPI Sumut Gabriel Nainggolan diyakini mampu memperkuat soliditas organisasi serta meningkatkan peran AMPI di seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Kami mengucapkan selamat kepada Bung David Luther Lubis dan seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Semoga AMPI Sumut semakin solid dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta pembangunan daerah," kata Surya Darma Sitepu.

Ia juga mengapresiasi antusiasme kader AMPI Binjai yang hadir dalam jumlah besar pada kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran lebih dari 300 kader menjadi bukti kuatnya semangat kebersamaan dan loyalitas kader terhadap organisasi.

Selain itu, Surya Darma turut menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Binjai yang telah memberikan dukungan sehingga rombongan AMPI Binjai dapat mengikuti kegiatan pelantikan dengan lancar.

Pelantikan DPD AMPI Sumut periode 2026-2031 diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi kepemudaan sekaligus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan di Sumatera Utara.*

(dh)

Hingga Minggu (21/6/2026), donasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp15.350.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring terus mengalirnya bantuan dari para alumni yang tersebar di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Duka Ledakan Kapal Aceh Hebat 2, Taruna Asal Binjai Sumut Meninggal Dunia di RSUD Zainoel Abidin

Menurutnya, begitu kabar wafatnya Fakhri Herdieco tersebar, koordinasi antaralumni langsung dilakukan untuk membantu keluarga yang sedang berduka.

"Begitu kabar duka ini menyebar, berbagai angkatan alumni langsung bergerak tanpa menunda. Ini bukan sekadar tentang angka, melainkan wujud nyata dari kuatnya ikatan persaudaraan yang terjalin di antara alumni Darul Arafah Raya," ujar Teungku Iskandar didampingi Sekretaris IKAPDA Aceh, Amwar Citra Hutabarat.

Dari total donasi yang terkumpul, IKAPDA Aceh telah menyerahkan bantuan awal sebesar Rp5 juta secara tunai kepada ibunda almarhum saat masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Sementara sisa dana sebesar Rp10,35 juta akan disalurkan kepada keluarga dalam waktu dekat.

Sekretaris IKAPDA Aceh, Amwar Citra Hutabarat, mengapresiasi seluruh alumni yang telah menunjukkan kepedulian dan kebersamaan dalam membantu keluarga almarhum.

"Terima kasih kepada seluruh alumni yang telah menyisihkan rezekinya. Gerakan ini membuktikan bahwa di mana pun kami berada, rasa kebersamaan sebagai satu keluarga besar tetap terjaga erat," katanya.

Selain bantuan materiel, IKAPDA Aceh juga mengajak seluruh alumni untuk terus mendoakan almarhum dan memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan agar diberi ketabahan menghadapi cobaan tersebut.

Diketahui, Fakhri Herdieco merupakan alumni Pesantren Darul Arafah Raya angkatan ke-34 sekaligus taruna Politeknik Pelayaran Malahayati. Ia menjadi salah satu korban luka bakar serius dalam insiden ledakan ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 yang terjadi pada 12 Juni 2026 saat kapal bersandar di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Setelah menjalani perawatan intensif, Fakhri mengembuskan napas terakhir di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada Sabtu (20/6/2026) malam. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan rekan-rekan alumninya.*

(dh)

Kegiatan yang berlangsung sejak usai Salat Subuh hingga pagi hari itu menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Organisasi Pemuda Sumut Bersatu Hadapi Narkoba dan Pekerja Ilegal

Dalam kesempatan tersebut, Ucok Ferry memberikan sosialisasi mengenai Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Ia mengingatkan masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Menurutnya, peran keluarga, lingkungan, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Kota Binjai.

Selain penyampaian materi tentang bahaya narkoba, kegiatan juga diisi dengan tausiyah keagamaan dan doa bersama yang diikuti seluruh peserta yang hadir.

Kolaborasi antara BNNK Binjai dan AMPI Kota Binjai tersebut diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait bahaya narkotika sekaligus menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai benteng dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar serta mendapat sambutan positif dari jamaah yang hadir di Masjid Al-Hidayah.*

(dh)

Nasir yang didampingi istrinya, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Malahayati M. Nasir, menyambut langsung kedatangan petugas pendataan yang menjalankan tugas pengumpulan data ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• Mualem Siapkan Revisi Pengembangan Blok Andaman, Dorong Hilirisasi Gas di Aceh

Sensus yang digelar setiap sepuluh tahun sekali itu bertujuan menyediakan data dasar yang komprehensif terkait kondisi dan struktur perekonomian nasional sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Nasir menilai data yang akurat dan berkualitas memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, baik di tingkat daerah maupun nasional.

"Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian. Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaannya dan berharap seluruh masyarakat dapat memberikan informasi yang benar kepada petugas agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas," ujar Nasir.

Menurutnya, hasil pendataan nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nasir juga mengapresiasi dedikasi para petugas lapangan yang terlibat dalam pelaksanaan sensus di berbagai wilayah Aceh. Ia berharap seluruh tahapan pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi pada masa mendatang.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan pendataan seluruh pelaku usaha nonpertanian yang dilaksanakan BPS secara nasional. Hasil sensus tersebut akan menjadi salah satu rujukan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.*

(dh)

Setibanya di rumah duka, Mualem disambut oleh adik kandung almarhum, Hasbi Abdullah, serta istri almarhum, Umi Niazah A. Hamid. Dalam suasana penuh haru, Gubernur Aceh menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga yang ditinggalkan dan mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Baca Juga:

• Kak Na: Abu Doto adalah Senior dan Teladan bagi Masyarakat Aceh

"Bapak Gubernur menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya dr. Zaini Abdullah. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Aceh yang telah memberikan pengabdian dan kontribusi besar bagi pembangunan daerah serta perjuangan masyarakat Aceh," ujar Ampon Man.

Menurutnya, dalam kunjungan tersebut Mualem juga berbincang dengan keluarga dan kerabat almarhum untuk memberikan dukungan moril sekaligus menyampaikan doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi musibah tersebut.

Ampon Man menyebut kepergian dr. Zaini Abdullah menjadi kehilangan besar bagi masyarakat Aceh. Namun, berbagai gagasan, pemikiran, dan pengabdian yang telah diberikan akan tetap menjadi bagian dari perjalanan pembangunan daerah.

"Kepergian almarhum tentu menjadi kehilangan bagi masyarakat Aceh. Namun jasa, pemikiran, dan pengabdian beliau akan selalu menjadi bagian dari perjalanan pembangunan Aceh yang patut dikenang dan diteruskan," katanya.

Selain menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, Mualem juga mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk turut mendoakan almarhum agar segala amal ibadahnya diterima Allah SWT serta segala khilaf dan kekurangannya diampuni.

Sebelum meninggalkan rumah duka, Mualem kembali memberikan penghormatan terakhir dan doa bagi almarhum. Pemerintah Aceh turut menyampaikan duka cita atas wafatnya salah satu putra terbaik Aceh yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Wafatnya dr. Zaini Abdullah meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Aceh. Sosok yang pernah memimpin Aceh pada periode 2012-2017 itu dikenal memiliki kontribusi besar dalam pembangunan daerah serta perjalanan pemerintahan pascaperdamaian Aceh.*

(dh)

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Nazrul Zaman, menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari menurunnya tingkat kepercayaan ASN terhadap proses seleksi yang sedang berlangsung.

Baca Juga:

• 4.200 Pelari Ramaikan Bhayangkara Run 2026, Jadi Event Lari Terbesar Polda Aceh

"Pemerintah Aceh perlu memberikan jaminan kepada ASN bahwa proses seleksi berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi. Kepercayaan peserta menjadi faktor penting dalam keberhasilan seleksi terbuka," ujar Nazrul di Banda Aceh, Minggu (21/6/2026).

Ia juga menyoroti rekam jejak pelaksanaan seleksi sebelumnya yang sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, pengalaman tersebut berdampak terhadap tingkat kepercayaan sebagian ASN untuk berpartisipasi dalam seleksi JPT yang sedang berlangsung.

Nazrul menilai rendahnya partisipasi peserta harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi, termasuk panitia seleksi dan pemerintah daerah.

"Ketika minat peserta rendah dan pendaftaran harus diperpanjang berulang kali, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap proses yang sedang berjalan," katanya.

Lebih lanjut, ia mendorong agar pelaksanaan seleksi JPT dilakukan secara terbuka dan akuntabel guna memastikan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Aceh diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang memadai.

Nazrul juga mengusulkan agar proses seleksi mendapat perhatian dari lembaga terkait di tingkat pusat untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi kepada pihak terkait mengenai kritik yang disampaikan tersebut belum memperoleh tanggapan resmi.

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk menjaring pejabat struktural melalui proses terbuka dan berbasis kompetensi. Karena itu, transparansi dan kepercayaan publik menjadi aspek penting dalam menjaga kredibilitas pelaksanaannya.*

(dh)

Perlombaan dibagi dalam dua kategori, yakni 5 kilometer (5K) dan 10 kilometer (10K). Untuk kategori 10K, peserta dilepas langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, sedangkan kategori 5K dilepas oleh jajaran Direksi Bank Aceh sebagai mitra pelaksana kegiatan.

Baca Juga:

• Antusiasme Tak Surut Meski Hujan, Ribuan Warga Tetap Hadiri Kajian Ustaz Adi Hidayat di Bhayangkara Fest 2026

"Antusiasme peserta menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga lari yang diselenggarakan Polda Aceh dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80. Jumlah peserta mencapai 4.200 orang dari berbagai wilayah dan kalangan," kata Joko.

Untuk kategori 10K, para pelari menempuh rute hingga kawasan Traffic Light Masjid Raya Baiturrahman sebelum berbalik menuju garis finis di Mapolda Aceh. Sementara peserta kategori 5K berlari hingga Simpang PKA dan kembali finis di lokasi yang sama.

Panitia menerapkan sistem pelepasan peserta secara bertahap, di mana kategori 10K diberangkatkan lebih dahulu sebelum disusul peserta kategori 5K. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran jalannya lomba sekaligus memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta.

Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, Bhayangkara Run 2026 juga menjadi wadah mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Suasana penuh semangat terlihat sejak pagi hari dengan kehadiran ribuan peserta yang memadati kawasan Mapolda Aceh.

Pada kategori 5K Male Umum, Luhut Manik berhasil menjadi pelari tercepat dengan catatan waktu 16 menit 58 detik. Sementara di kategori Female Umum, Jelita Optiani Laoli keluar sebagai juara pertama setelah mencatatkan waktu 20 menit 25 detik.

Sedangkan pada kategori 10K Male Umum, Arwan Zebua menjadi yang tercepat dengan waktu 34 menit 42 detik. Untuk kategori Female Umum, Irsa Sola Gracia Manalu berhasil meraih posisi pertama dengan catatan waktu 45 menit 43 detik.

Seluruh pemenang di setiap kategori memperoleh hadiah uang pembinaan sebesar Rp5 juta untuk juara pertama, Rp3 juta bagi juara kedua, dan Rp2 juta untuk juara ketiga. Selain itu, para peserta juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah doorprize menarik, mulai dari sepeda motor hingga tiket umrah yang telah disiapkan panitia.

Melalui kegiatan ini, Polda Aceh berharap olahraga lari dapat semakin diminati masyarakat sekaligus menjadi sarana memperkuat kebersamaan dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80.*

(dh)

Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang meminta jajarannya segera mempersiapkan skema revisi PoD untuk dibahas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (migas/" target="_blank">SKK Migas).

Baca Juga:

• PLN Genjot Pengadaan Batu Bara di Tengah Tekanan Pasokan Listrik Nasional

"Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi kita segera menyiapkannya," kata Nasir di Banda Aceh.

Nasir menjelaskan, pembahasan revisi PoD akan melibatkan berbagai elemen agar dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat Aceh secara menyeluruh.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Kepala migas/" target="_blank">SKK Migas Djoko Siswanto di Jakarta pada 10 Juni 2026 lalu. Dalam pertemuan tersebut, migas/" target="_blank">SKK Migas disebut memberikan ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi terhadap skema pengembangan Blok Andaman.

Meski mengusulkan revisi, Pemerintah Aceh menegaskan tetap mendukung keberlanjutan proyek Lapangan Gas Tengkulo South Andaman serta investasi yang dilakukan oleh Mubadala Energy sebagai operator proyek.

"Pemerintah Aceh mendukung iklim investasi yang positif dan terus mendorong masuknya penanaman modal ke daerah," ujar Nasir.

Menurut Pemerintah Aceh, investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Karena itu, revisi PoD yang diusulkan diarahkan agar sejalan dengan visi pembangunan Aceh, khususnya dalam mendorong program hilirisasi sumber daya alam yang juga menjadi agenda nasional.

Pemerintah Aceh menginginkan skema penyaluran gas dan kondensat dari Blok Andaman dilakukan langsung ke darat melalui jaringan pipa (onshore pipelining) untuk kemudian diproses di Onshore Processing Facility (OPF) yang memanfaatkan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe.

Menurut Nasir, skema tersebut diyakini mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) yang lebih besar terhadap perekonomian daerah karena dapat mendorong tumbuhnya industri turunan, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

"Gubernur Mualem mendorong Blok Andaman berdampak pada multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor industri dan membuka lapangan usaha lainnya," katanya.

Selain itu, fasilitas pengolahan di darat dinilai lebih mampu menyerap tenaga kerja lokal dibandingkan fasilitas terapung yang beroperasi di lepas pantai.

Saat ini, PoD yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta migas/" target="_blank">SKK Migas pada Maret 2026 mengatur pengolahan gas dan kondensat dilakukan melalui Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di wilayah South Andaman sebelum disalurkan ke fasilitas penerima di darat melalui jaringan pipa bawah laut.

Pemerintah Aceh berharap revisi yang diajukan nantinya dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu pusat pengembangan industri energi nasional.*

(dh)

Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung, berbagai usaha kecil mulai tumbuh di kawasan hunian sementara (huntara). Kondisi tersebut menjadi tanda bangkitnya semangat masyarakat untuk kembali mandiri setelah terdampak banjir dan kerusakan yang ditimbulkan bencana.

Baca Juga:

• Satgas PRR Percepat Pembangunan Huntap, 620 Keluarga Penyintas Bencana di Agam Segera Direlokasi

Namun, proses pemulihan yang dijalaninya tidak berjalan mulus. Saat rumahnya masih dalam tahap pembersihan, banjir kembali melanda kawasan tersebut sehingga memperlambat proses perbaikan.

Meski demikian, Milawati memilih untuk tidak menyerah. Bersama keluarganya, ia membuka usaha kecil di kawasan huntara dengan menjual berbagai makanan ringan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Hasil jualan ini kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu ekonomi keluarga," ujar Milawati saat ditemui di Kompleks Huntara Desa Meunasah Lhok, awal Juni 2026.

Milawati mengatakan bantuan stimulan sebesar Rp8 juta yang diterimanya, ditambah bantuan dana koperasi sebesar Rp200 ribu, sangat membantu keluarganya melewati masa-masa sulit pascabencana. Saat ini ia tinggal bersama suaminya di huntara, sementara anak-anaknya bekerja di luar daerah dan satu orang masih menempuh pendidikan di pesantren.

Kisah serupa juga dialami Salwati. Warga Desa Meunasah Lhok itu memanfaatkan sebagian dana bantuan yang diterimanya sebagai modal usaha kecil di kawasan huntara.

"Jualan ini untuk memenuhi uang belanja hari-hari," kata Salwati.

Berbagai makanan dan minuman dijualnya untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar sekaligus menjadi sumber penghasilan baru di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan pascabencana.

Tumbuhnya usaha-usaha kecil di kawasan huntara menunjukkan bahwa bantuan yang disalurkan melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera tidak hanya berfungsi memulihkan kerusakan fisik akibat bencana, tetapi juga menjadi fondasi bagi pemulihan ekonomi masyarakat.

Melalui dukungan pemerintah dan kerja sama berbagai pihak, masyarakat Pidie Jaya perlahan mulai membangun kembali kehidupan mereka. Kisah Milawati dan Salwati menjadi bukti bahwa di balik musibah yang melanda, masih ada semangat untuk bangkit, mandiri, dan menata masa depan yang lebih baik.*

(dh)