Kegiatan tersebut mengusung tema "Kepemimpinan Intelektual Kader HMI di Era Artificial Intelligence (AI): Integrasi Keislaman dan Teknologi dalam Menjawab Tantangan Masa Depan".

Baca Juga:

• Larang Camat Keluar Daerah Hingga Pilkades Selesai, Bupati Asahan Digenjot Target Bebas Korupsi

Dalam sambutannya, Taufik mengatakan LK II bukan sekadar agenda formal organisasi, tetapi menjadi wadah bagi kader HMI untuk memperdalam wawasan intelektual, memperkuat kapasitas kepemimpinan, meningkatkan kemampuan analisis sosial serta menumbuhkan semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.

"Melalui LK II ini, saya berharap lahir kader-kader HMI yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, karakter kepemimpinan yang kuat serta kepekaan sosial yang tinggi," ujar Taufik.

Dia berharap kader HMI mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.

"Pemerintah Kabupaten Asahan senantiasa membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Kepada para peserta, Taufik berpesan agar kesempatan mengikuti LK II Tingkat Nasional dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri, memperluas jaringan serta memperkuat kapasitas kepemimpinan.

"Manfaatkan forum ini untuk meningkatkan kualitas diri, membangun jaringan yang luas, memperkuat semangat persaudaraan dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Jadikan setiap proses yang dilalui sebagai bekal untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara," pesannya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan agar peserta memanfaatkan LK II sebagai ruang bertukar pikiran, memperluas wawasan dan membangun jejaring antarkader dari berbagai daerah.

"Jadikan LK II ini sebagai ruang untuk bertukar pikiran, memperkaya wawasan dan memperkuat persaudaraan. Kader HMI harus mampu memberikan gagasan dan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat," kata Fadly.

Bupati Batubara Baharuddin Siagian juga hadir memberikan sambutan sekaligus pemaparan kepada peserta. Dia menyampaikan apresiasi terhadap HMI sebagai organisasi kemahasiswaan yang dinilai telah berkontribusi dalam melahirkan kader bangsa.

"Kita senang dan bangga melihat HMI saat ini. HMI merupakan tempat berkumpulnya kader-kader bangsa yang memiliki keilmuan dan pemahaman Islam yang baik," ujarnya.

Baharuddin menekankan pentingnya menjaga marwah dan integritas organisasi. Menurutnya, kemampuan intelektual harus berjalan beriringan dengan akhlak, tanggung jawab dan semangat pengabdian.

"HMI harus kita jaga marwahnya dan integritasnya. Kader HMI harus memiliki ilmu, tetapi ilmu tersebut harus dibarengi dengan akhlak, tanggung jawab dan semangat pengabdian," tegasnya.

Dia juga berpesan agar peserta tidak hanya mengejar kemampuan akademik dan intelektual, tetapi mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembukaan LK II Tingkat Nasional HMI Cabang Kisaran-Asahan tersebut turut dihadiri Kapolres Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Asahan, Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, para alumni HMI, Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara, Ketua Umum HMI Cabang Kisaran-Asahan beserta jajaran, peserta LK II serta sejumlah tamu undangan lainnya.* (dh)

Rakorpem tersebut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, kepala puskesmas serta jajaran terkait.

Baca Juga:

• 19 Kecamatan di Medan Terdampak Bencana Hidrometeorologi, Pemko Paparkan Penanganannya

"Dana TKD harus dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh OPD untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan penghasilannya dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat," ujar Taufik.

Bupati juga meminta jajaran pemerintah daerah menyusun perencanaan secara matang dan menyelesaikan setiap pekerjaan dengan serius, teliti serta penuh tanggung jawab.

"Saya minta dengan tegas, segera selesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Khusus Kabupaten Bebas Korupsi, agar segera diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," tegasnya.

Kepada para camat, Taufik mengingatkan agar tetap berada di wilayah tugas masing-masing dan tidak melakukan perjalanan ke luar daerah hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) selesai.

Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan aman, tertib dan lancar.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan Rakorpem menjadi forum penting untuk menyampaikan informasi strategis sekaligus menyinkronkan pelaksanaan tugas pemerintahan agar berjalan efektif dan berkesinambungan.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rianto meminta seluruh jajaran mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Asahan melalui inovasi dan terobosan baru.

"Dengan kondisi saat ini, kita harus dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuat inovasi dan terobosan baru yang lebih baik lagi dalam memanfaatkan potensi kewilayahan dan kearifan lokal," katanya.

Rianto juga mendorong perangkat daerah lebih proaktif memanfaatkan peluang dari berbagai program nasional yang dijalankan kementerian dan lembaga.

"Kita harus lebih proaktif untuk mendekatkan dan memanfaatkan peluang guna mendorong dan menunjang kegiatan serta program daerah dalam mewujudkan visi Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan," ujarnya.

Dalam Rakorpem tersebut, sejumlah agenda strategis pemerintah daerah turut dipaparkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan menyampaikan materi mengenai pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) serta penanganan potensi konflik dalam Pilkades 2026.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan kemudian memaparkan perkembangan PAD, sedangkan Badan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan realisasi anggaran.

Melalui Rakorpem tersebut, Pemkab Asahan menegaskan upaya memperkuat koordinasi antar-OPD, meningkatkan efektivitas program, mengoptimalkan pendapatan daerah serta memastikan pelayanan dan pembangunan berjalan sesuai target.

Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan visi pembangunan Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan.* (dh)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu sekaligus mendorong peran aktif kader dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• 19 Kecamatan di Medan Terdampak Bencana Hidrometeorologi, Pemko Paparkan Penanganannya

Selain pembinaan kader, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan tablet tambah darah kepada para siswa-siswi. Tong sampah turut diserahkan kepada pihak yayasan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih.

Rangkaian kegiatan semakin semarak dengan sejumlah penampilan dari siswa-siswi berprestasi Yayasan PKMI Methodist Aek Batu, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah pertama (SMP).

Kegiatan tersebut turut dihadiri para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Torgamba, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Melalui pembinaan Posyandu dan berbagai kegiatan pendukung tersebut, diharapkan peran kader semakin optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Aceh Selatan diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 67-99%.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 29 September: Tapteng-Sibolga Hujan Lebat, Medan Berpotensi Petir

Aceh Timur diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 71-98%.

Aceh Tengah juga berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 17-24 derajat Celsius serta kelembapan 69-98%.

Aceh Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 71-90%.

Aceh Besar berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-31 derajat Celsius dan kelembapan 64-98%.

Pidie diprakirakan mengalami hujan petir dengan suhu 19-26 derajat Celsius serta kelembapan 73-99%.

Aceh Utara juga berpotensi hujan petir dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-97%.

Simeulue diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius serta kelembapan 75-97%.

Aceh Singkil menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan berawan. Suhu udara berada di kisaran 25-31 derajat Celsius dengan kelembapan 67-97%.

Bireuen berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-99%.

Aceh Barat Daya juga diprakirakan hujan petir dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta kelembapan 67-98%.

Gayo Lues berpotensi hujan petir dengan suhu 18-25 derajat Celsius dan kelembapan 64-96%.

Aceh Jaya diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius serta kelembapan 72-99%.

Nagan Raya juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 74-99%.

Aceh Tamiang diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 75-98%.

Bener Meriah menjadi wilayah lain yang berpotensi mengalami hujan petir. Suhu udara diperkirakan 18-24 derajat Celsius dengan kelembapan 75-97%.

Pidie Jaya diprediksi hujan ringan dengan suhu 21-27 derajat Celsius dan kelembapan 74-98%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 66-93%.

Kota Sabang diprediksi berawan dengan suhu 26-30 derajat Celsius serta kelembapan 70-88%.

Kota Lhokseumawe berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 73-99%.

Kota Langsa juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 71-98%.

Sementara Kota Subulussalam berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 69-97%.

Dari data tersebut, hujan petir diprakirakan terjadi di Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, dan Bener Meriah.

Hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang juga banyak diprakirakan terjadi di Aceh, termasuk di Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Simeulue, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, serta sejumlah wilayah perkotaan.

Sementara Aceh Singkil dan Kota Sabang diprediksi berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 31 derajat Celsius di Aceh Besar, Aceh Singkil, Bireuen, dan Kota Subulussalam. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 17 derajat Celsius di Aceh Tenggara dan Aceh Tengah.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah diimbau memperhatikan perkembangan cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan petir juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan perubahan kondisi cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Tapanuli Tengah diprediksi mengalami hujan lebat dengan suhu 24-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 69-96%.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 29 September: Cerah Merata, Suhu Capai 33 Derajat

Nias diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 68-98%. Langkat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 71-99%.

Karo diprakirakan hujan ringan dengan suhu 19-28 derajat Celsius dan kelembapan 64-98%. Deli Serdang juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 67-98%.

Simalungun menjadi salah satu wilayah yang diprediksi mengalami petir. Suhu udara berada pada kisaran 22-29 derajat Celsius dengan kelembapan 68-97%.

Asahan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 85-99%. Labuhanbatu juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius serta kelembapan 64-97%.

Dairi diprediksi hujan ringan dengan suhu 19-27 derajat Celsius dan kelembapan 70-97%.

Toba mengalami prakiraan udara kabur dengan suhu 18-26 derajat Celsius serta kelembapan 67-98%.

Mandailing Natal diprakirakan hujan ringan dengan suhu 20-27 derajat Celsius dan kelembapan 70-99%. Nias Selatan juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-29 derajat Celsius serta kelembapan 79-87%.

Pakpak Bharat diprediksi hujan ringan dengan suhu 20-28 derajat Celsius dan kelembapan 67-98%. Humbang Hasundutan juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-27 derajat Celsius serta kelembapan 60-97%.

Samosir diprakirakan hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celsius dan kelembapan 61-96%.

Serdang Bedagai juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius serta kelembapan 64-99%. Batu Bara diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 68-96%.

Padang Lawas Utara berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 64-98%. Padang Lawas juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 62-98%.

Labuhanbatu Selatan diprediksi berawan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 62-98%.

Labuhanbatu Utara berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius serta kelembapan 63-98%.

Nias Utara diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 69-99%. Nias Barat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 70-97%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprediksi mengalami petir dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-98%.

Kota Pematangsiantar diprakirakan berawan dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 67-97%.

Kota Sibolga menjadi wilayah perkotaan yang berpotensi mengalami hujan lebat. Suhu udara diperkirakan 24-29 derajat Celsius dengan kelembapan 67-96%.

Kota Tanjung Balai diprediksi mengalami udara kabur dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 67-98%.

Kota Binjai diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 67-99%. Kota Tebing Tinggi juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-99%.

Kota Padang Sidempuan diprediksi hujan sedang dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 70-98%.

Sementara Kota Gunungsitoli diprakirakan berawan dengan suhu 25-30 derajat Celsius serta kelembapan 72-97%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling dominan di Sumatera Utara pada Selasa, 29 September 2026. Selain itu, hujan sedang berpotensi terjadi di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan.

Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga diprakirakan mengalami hujan lebat. Simalungun dan Kota Medan tercatat berpotensi mengalami petir.

Beberapa wilayah lainnya juga diprediksi mengalami udara kabur, yakni Toba dan Kota Tanjung Balai. Sementara Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Labuhanbatu Selatan, dan Kota Gunungsitoli memiliki prakiraan berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Labuhanbatu, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 18 derajat Celsius di Tapanuli Utara, Toba, dan Humbang Hasundutan.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah diimbau memperhatikan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di wilayah dengan potensi hujan lebat, hujan sedang, maupun petir perlu meningkatkan kewaspadaan saat melakukan aktivitas di luar ruangan.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi cerah dengan suhu 28-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 73-79%.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 29 September: Hujan Ringan di Sejumlah Daerah, Suhu Capai 35 Derajat

Sementara itu, Jakarta Utara diprediksi cerah dengan suhu 28-31 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 64-79%.

Jakarta Barat juga diprakirakan cerah dengan suhu udara 27-32 derajat Celsius serta kelembapan 59-83%.

Jakarta Selatan diprediksi cerah dengan suhu 27-33 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 55-83%.

Kondisi cerah juga diprakirakan terjadi di Jakarta Timur dengan suhu 27-33 derajat Celsius dan kelembapan 53-83%.

Dari data tersebut, seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan mengalami cuaca cerah pada Selasa, 29 September 2026.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 33 derajat Celsius di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara suhu minimum terendah berada pada angka 27 derajat Celsius di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara pada siang hari ketika temperatur meningkat.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Bogor diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 25-33 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 51-94%.

Baca Juga:

• Cuaca Jogja Hari Ini 29 September: Cerah Merata, Suhu Yogyakarta Capai 35 Derajat

Bandung diprediksi berawan dengan suhu 20-28 derajat Celsius dan kelembapan 48-94%. Garut berpotensi hujan ringan dengan suhu 17-26 derajat Celsius serta kelembapan 53-99%.

Tasikmalaya juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 22-31 derajat Celsius dan kelembapan 53-95%. Sementara Ciamis diprediksi berawan dengan suhu 23-31 derajat Celsius serta kelembapan 56-97%.

Kuningan diprakirakan cerah dengan suhu 23-31 derajat Celsius dan kelembapan 54-88%. Cirebon juga cerah dengan suhu 26-32 derajat Celsius serta kelembapan 52-75%.

Majalengka diprediksi cerah dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 52-85%. Sumedang juga berpotensi cerah dengan suhu 21-29 derajat Celsius serta kelembapan 55-94%.

Indramayu diprakirakan cerah dengan suhu 27-34 derajat Celsius dan kelembapan 42-76%. Subang juga cerah dengan suhu 26-35 derajat Celsius serta kelembapan 44-78%.

Purwakarta diprediksi cerah dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 48-87%. Karawang juga cerah dengan suhu 27-34 derajat Celsius serta kelembapan 47-82%.

Bekasi berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 26-34 derajat Celsius dan kelembapan 49-85%. Bandung Barat juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 55-95%.

Pangandaran diprediksi berawan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 65-93%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 51-93%.

Kota Sukabumi juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-29 derajat Celsius serta kelembapan 53-98%.

Kota Bandung diprediksi cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 49-87%. Kota Cirebon juga cerah dengan suhu 26-32 derajat Celsius serta kelembapan 52-75%.

Kota Bekasi diprakirakan cerah dengan suhu 26-34 derajat Celsius dan kelembapan 49-86%.

Sementara Kota Depok berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-33 derajat Celsius serta kelembapan 55-90%.

Kota Cimahi juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 56-94%.

Kota Tasikmalaya berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-30 derajat Celsius serta kelembapan 56-97%.

Kota Banjar diprakirakan berawan dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 53-84%.

Dari data tersebut, hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti Bogor, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Bekasi, Bandung Barat, serta beberapa wilayah perkotaan. Sementara sebagian wilayah lainnya mengalami cuaca berawan dan cerah.

Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, serta sejumlah kota diprediksi cerah.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 35 derajat Celsius di Subang. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 17 derajat Celsius di Garut.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan ringan juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kulon Progo diprediksi cerah dengan suhu 24-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 59-87%.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini 29 September: Mayoritas Cerah, Suhu Denpasar Capai 32 Derajat

Gunungkidul diprediksi cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 49-85%.

Sementara Sleman juga mengalami prakiraan cuaca cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 48-86%.

Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan suhu maksimum tertinggi. Cuaca diprediksi cerah dengan suhu 25-35 derajat Celsius serta kelembapan 43-87%.

Dari data tersebut, seluruh kabupaten/kota yang tercantum diprakirakan mengalami cuaca cerah pada Selasa, 29 September 2026.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 35 derajat Celsius di Kota Yogyakarta. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 24 derajat Celsius di Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara pada siang hari ketika temperatur meningkat.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Jembrana diprediksi berawan dengan suhu 22-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 68-97%.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 28 September: Hujan Ringan Mendominasi, Suhu Capai 32 Derajat

Sementara itu, Badung diprediksi cerah dengan suhu udara 24-32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 55-89%.

Gianyar juga diprakirakan cerah dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 60-90%.

Klungkung berpotensi mengalami cuaca cerah dengan suhu 26-31 derajat Celsius dan kelembapan 56-87%.

Bangli menjadi wilayah lain yang diprediksi berawan. Suhu udara berada pada kisaran 16-26 derajat Celsius dengan kelembapan 59-98%.

Karangasem diprakirakan cerah dengan suhu 20-29 derajat Celsius serta kelembapan 43-85%.

Buleleng juga diprediksi cerah dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 66-86%.

Sementara Kota Denpasar mengalami prakiraan cuaca cerah dengan suhu 25-32 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 70-92%.

Dari data tersebut, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar diprakirakan mengalami cuaca cerah. Sementara Jembrana, Tabanan, dan Bangli diprediksi berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Badung dan Kota Denpasar. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 16 derajat Celsius di Bangli.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah pada Selasa dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga juga tetap perlu memperhatikan perubahan cuaca dan kondisi suhu sepanjang hari.* (dh)

MEDAN — Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional Malaysia-Indonesia.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap empat orang tersangka. Mereka adalah Baihaqki, M Azhari, Murhaban, dan Musliadi.

Baca Juga:

• Jaksa Diduga Todongkan Senpi ke Warga di Medan, Kini Berakhir Damai

Sebagian dari mereka diketahui bekerja sebagai mekanik dan buruh harian lepas.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol. Andy Arisandi mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi yang diterima petugas mengenai rencana masuknya sabu dari Malaysia.

"Tim Unit 4 Subdit 1 mendapat informasi bahwa kelompok jaringan narkoba ini akan mendatangkan sabu dari Malaysia. Semula diincar menuju Asahan, namun informasi berkembang bahwa kapal mengarah ke perairan Aceh Timur," sebutnya, dalam keterangan resminya, Senin 28 September 2026.

Andy menjelaskan, setelah memperoleh informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan untuk mengungkap pergerakan jaringan tersebut.

Penyergapan dilakukan pada Rabu dini hari, 9 September 2026.

Polisi bergerak di tiga lokasi berbeda di Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, yakni kawasan Blang Buket, Kampung Keude, dan Kuala Idi Cut.

Dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi, polisi menemukan sabu yang disembunyikan dengan beberapa modus.

"Sebanyak 70 kilogram sabu ditemukan di dalam mobil pikap warna abu-abu tanpa pelat nomor, dan 20 kilogram lainnya disimpan di dalam mobil Daihatsu Xenia putih bernomor polisi BL 1684 DO," jelas Andy.

Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan mendatangi rumah salah satu tersangka bernama Musliadi.

Di rumah tersebut, petugas kembali menemukan puluhan kilogram sabu yang disimpan menggunakan wadah fiber.

Dari pengungkapan di sejumlah lokasi tersebut, polisi menyita total sekitar 150 kilogram sabu.

Andy mengatakan barang bukti yang diamankan dalam pengungkapan jaringan tersebut cukup banyak.

"Total keseluruhan barang bukti yang disita mencapai 150 bungkus sabu kemasan biru muda dengan berat bruto sekitar 150.000 gram, empat unit ponsel, dua unit mobil, tujuh karung goni, serta dua unit fiber," ungkap Andy.

Barang bukti sabu tersebut selanjutnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan uji laboratorium forensik.

Sementara empat tersangka dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polda Sumut masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan yang lebih besar di balik penyelundupan sabu tersebut.

Selain pemeriksaan terhadap para tersangka, polisi juga melakukan uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang disita.

Penyidik juga masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain serta jaringan di atas para tersangka yang telah diamankan.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian memutus jalur peredaran narkoba dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya melalui jalur perairan.* (vv/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan lembaga antirasuah terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) terkait temuan hasil inspeksi mendadak atau sidak di Lapas Cibinong.

Baca Juga:

• Terpidana Korupsi Profil Desa di Karo Amry KS Pelawi Dibebaskan, Vonis 20 Bulan dan Uang Pengganti Rp255 Juta Batal

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman secara menyeluruh terhadap temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong perlu dilakukan.

Menurut Budi, apabila fasilitas tersebut memang diberikan kepada warga binaan di luar standar yang ditetapkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kondisi itu perlu menjadi perhatian.

"Apabila benar terdapat fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di luar standar yang ditetapkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius," kata Budi, dalam keterangannya, Senin.

Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar dapat membuka potensi terjadinya transaksi antara warga binaan dan petugas.

"Ketika fasilitas atau kemudahan tertentu dapat diperoleh melalui pembayaran atau pemberian sesuatu, di situlah terdapat kerawanan terjadinya praktik transaksional yang pada akhirnya dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," tutur dia.

Menurut Budi, hal tersebut sejalan dengan kajian KPK sebelumnya yang mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas.

Titik rawan itu antara lain dugaan pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, hingga risiko perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu.

Budi mengatakan KPK sebelumnya telah mengingatkan bahwa tata kelola lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu area yang perlu diperbaiki untuk mengurangi risiko korupsi.

"Karena itu, temuan seperti ini jangan hanya dilihat sebagai persoalan fasilitas atau kondisi fisik semata. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada ruang transaksi, perlakuan istimewa, ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemasyarakatan," ucap dia.

Dengan demikian, perhatian KPK tidak hanya tertuju pada keberadaan bangunan atau fasilitas yang dinilai mewah, tetapi juga pada bagaimana fasilitas tersebut dapat tersedia dan apakah terdapat transaksi atau penyalahgunaan kewenangan di baliknya.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan dugaan bangunan "klaster mewah" yang disebut dihuni sejumlah warga binaan.

Ombudsman menyebut terdapat lebih dari 10 rumah serta beberapa mobil mewah di area tersebut.

Ketika masuk ke salah satu bangunan, tim Ombudsman menemukan fasilitas yang menyerupai hunian apartemen, antara lain ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, dan fasilitas lainnya.

"Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah klaster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan," kata Syafrida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026).

Ombudsman juga melaporkan adanya fasilitas fitness serta pembangunan simulator golf di kawasan tersebut.

Selain itu, tim menemukan celah keamanan di bagian belakang bangunan yang disebut tidak terkunci dan terhubung dengan area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.

Syafrida mengatakan pihaknya juga memperoleh keterangan dari salah satu penghuni mengenai adanya pembayaran untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

"Berdasarkan wawancara kami pada saat itu yang terutama yang menunggui rumah, memang dia membayar sejumlah, tetapi tidak disebutkan angkanya. Itu memang dikomersilkan. Nah, ini yang perlu nanti kita dalami lagi," ujar dia.

Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imipas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Ombudsman juga menyatakan siap berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki tata kelola pelayanan pemasyarakatan.

Temuan tersebut kini menjadi perhatian sejumlah lembaga, termasuk KPK. Setyo Budiyanto menyatakan KPK terus memantau perkembangan persoalan Lapas Cibinong dan membuka ruang koordinasi dengan Ombudsman RI serta Kementerian Imipas.* (km/ad)

MEDAN — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan profil desa dan website di Kabupaten Karo.

Dalam putusannya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2025/PN Medan tanggal 18 Februari 2026.

Baca Juga:

• Kejagung Tangkap Eks Sekjen ESDM Terkait Dugaan Korupsi Nikel Rp401 Miliar

"Membebaskan terpidana tersebut dari semua dakwaan," tulis isi putusan sebagaimana dilihat dari website PN Medan, Senin (28/9/2026).

Selain membebaskan Amry dari seluruh dakwaan, majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak terpidana dalam kemampuan, harkat, serta martabatnya.

Putusan PK tersebut sekaligus membatalkan hukuman yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tipikor Medan kepada Amry.

Sebelumnya, Amry divonis 20 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp255 juta dengan subsider satu tahun penjara.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karo.

Jaksa sebelumnya menuntut Amry dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pembuatan video profil dan website desa di sejumlah kecamatan di Kabupaten Karo.

Amry KS Pelawi diketahui merupakan Direktur CV Gundaling Production (GP).

Dalam perkara tersebut, terdapat pula Direktur CV Arih Perdana (AP), Jesaya Perangin-angin.

Jesaya disebut sebagai pelaksana pembuatan video profil dan website desa yang mencakup empat kecamatan pada 2023, yakni Kecamatan Mardinding, Juhar, Buleleng, dan Kutabuluh di Kabupaten Karo.

Sementara itu, Amry mendapatkan proyek pelaksanaan pembuatan profil dan pengadaan website desa di Kecamatan Barus Jahe pada 2020.

Dalam perkara tersebut, perbuatan kedua terdakwa sebelumnya disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1,3 miliar.

Dengan dikabulkannya permohonan PK, Amry kini dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut.* (sp/ad)

JAKARTA — Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lolos ke parlemen pada Pemilu 2029 meski Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi telah menyatakan dirinya resmi menjadi kader partai tersebut.

Menurut Jamiluddin, bergabungnya Jokowi secara resmi ke PSI tidak serta-merta memberikan perubahan besar terhadap posisi politik partai berlambang gajah tersebut.

Baca Juga:

• Kejagung Tangkap Eks Sekjen ESDM Terkait Dugaan Korupsi Nikel Rp401 Miliar

"Resminya Jokowi menjadi kader PSI tidak akan memberikan sejumlah dampak signifikan terhadap pergerakan dan posisi partai tersebut di kancah politik nasional," ujar Jamiluddin, Senin (28/9/2026).

Jamiluddin juga menyoroti wacana kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 5 persen.

Jika ketentuan tersebut nantinya disetujui, PSI akan menghadapi tantangan untuk memenuhi ambang batas perolehan suara agar dapat memperoleh kursi di DPR.

Namun, ambang batas 5 persen tersebut masih merupakan wacana dan belum menjadi keputusan resmi.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan pembahasan mengenai ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang Pemilu masih berada dalam tahap pembicaraan.

Menurut Jamiluddin, keanggotaan Jokowi di PSI juga tidak otomatis menjadi kejutan politik yang mampu meningkatkan elektabilitas partai.

"Tampaknya sulit bagi PSI untuk melenggang ke Senayan, meskipun Jokowi resmi menjadi kader PSI. Sebab, Jokowi bukan lagi magnet yang dapat menghipnotis masyarakat untuk beralih dari partai lain ke PSI," ujar Jamiluddin.

Meski menilai kehadiran Jokowi tidak otomatis mengubah posisi PSI, Jamiluddin melihat ada dampak lain yang mungkin muncul di internal partai.

Menurut dia, status Jokowi sebagai kader dapat menjadi penyemangat bagi struktur dan kader PSI untuk meningkatkan aktivitas politik menjelang Pemilu 2029.

"Kehadiran Jokowi di PSI juga bisa jadi menjadi penyemangat konsolidasi struktur partai. Jokowi bisa jadi menjadi simbol pendorong kader untuk membenahi struktur kepengurusan PSI di berbagai daerah hingga ke tingkat ranting," ujar Jamiluddin.

Dengan demikian, menurut dia, keberadaan Jokowi dapat dimanfaatkan PSI untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kerja-kerja politik di tingkat daerah.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan dirinya telah resmi menjadi anggota PSI. Ia mengatakan sudah menjadi bagian dari keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025.

Jokowi mengungkapkan status tersebut saat menghadiri acara Rapat Koordinasi DPD Kota Bandung di Grand Pasundan, Jalan Peta, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).

"Bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Sudah setahun yang lalu. Banyak yang enggak percaya, saya sekarang buka saja kartu anggota saya ini," kata Jokowi kepada kader PSI.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menunjukkan kartu tanda anggota atau KTA PSI.

Ia membacakan nama lengkap serta nomor keanggotaan yang tercantum pada kartu tersebut.

Jokowi mengatakan langkah itu dilakukan untuk menegaskan bahwa dirinya memang telah menjadi bagian dari PSI.

"Jadi sudah jelas semuanya ya. Jangan sampai ada meragukan bahwa saya ini sudah menjadi keluarga besar PSI," pungkas Jokowi.* (km/ad)

JAKARTA — Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI).

Dalam press release keduanya pada Senin, 28 September 2026, Hotman menyatakan kekhawatiran bahwa ketentuan tersebut dapat membebani pengusaha Indonesia, khususnya pelaku usaha dari kalangan ekonomi menengah, apabila mereka menghadapi gugatan di pengadilan asing.

Baca Juga:

• Kejagung Tangkap Eks Sekjen ESDM Terkait Dugaan Korupsi Nikel Rp401 Miliar

Ketentuan tersebut menjadi salah satu bagian yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam penyusunan RUU HPI.

Hotman menilai ketentuan tersebut perlu mendapat perhatian agar kepentingan pelaku usaha dan negara tetap terlindungi.

Hotman Akan Hadir di RDPU Pansus RUU HPI

Hotman menyatakan akan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pansus DPR yang membahas RUU HPI pada Selasa, 29 September 2026.

RDPU tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Nusantara II lantai 2, ruang rapat Komisi I DPR RI, mulai pukul 12.00 WIB.

Dalam keterangannya, Hotman juga menyebut masyarakat, praktisi hukum, dosen dan mahasiswa hukum dapat menyaksikan jalannya rapat dari balkon ruang rapat.

RUU HPI saat ini memang tengah dibahas Pansus DPR.

Materinya mencakup berbagai persoalan hukum perdata yang memiliki unsur asing, termasuk subjek hukum, hukum keluarga, benda dan hak kebendaan, pewarisan, perjanjian, perbuatan melanggar hukum, yurisdiksi internasional pengadilan Indonesia, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

"Hotman sangat tidak setuju karena akan membebani pengusaha Indonesia, khususnya kalangan ekonomi menengah, yang mungkin akan digugat di pengadilan asing dan putusan itu akan dapat dieksekusi di Indonesia jika lolos atau disetujui draft Undang-Undang HPI tersebut.

Hotman sangat tidak setuju dan Hotman akan hadir di RDPU dengan Pansus DPR RUU HPI di Gedung Komisi I DPR RI." dalam press realese kedua.

Soroti Putusan Perkara Internasional

Dalam press release sebelumnya, Hotman Paris juga mengimbau media meliput RDPU Pansus RUU HPI tersebut.

Ia mengaitkan pembahasan RUU HPI dengan persoalan putusan arbitrase internasional yang berdampak terhadap pihak Indonesia.

Menurut Hotman, persoalan tersebut penting dibahas karena menyangkut bagaimana negara melindungi kekayaan negara ketika menghadapi sengketa dengan pihak asing.

"Pansus DPR mengundang Hotman Paris untuk memberikan masukan kepada Pansus DPR. Momen ini sangat perlu diliput, mengingat baru-baru ini dua BUMN Indonesia kalah di arbitrase internasional dan dihukum membayar ganti rugi triliunan rupiah kepada pihak asing. Bahkan, ada satu kementerian yang dihukum membayar ganti rugi kepada pihak asing dalam beberapa putusan arbitrase internasional.

Bagaimana menyelamatkan agar kekayaan negara tidak dipakai untuk membayar kekalahan perkara kepada pihak asing?" dalam press realese pertama.

RUU HPI Atur Perkara Perdata Lintas Negara

Pembahasan RUU HPI tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan asing.

Pansus DPR menyebut rancangan aturan tersebut disiapkan sebagai payung hukum untuk berbagai persoalan perdata yang melibatkan lebih dari satu negara.

DPR sebelumnya menyatakan RUU HPI diperlukan karena pengaturan hukum perdata internasional di Indonesia masih tersebar dalam berbagai ketentuan dan belum memiliki undang-undang khusus yang komprehensif.

Dalam pembahasannya, Pansus juga telah menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk advokat, hakim, notaris, akademisi, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan hukum lintas negara.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah bagaimana putusan dari pengadilan asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia dengan mekanisme serta persyaratan yang jelas.

RDPU pada Selasa, 29 September 2026 nantinya menjadi salah satu forum bagi Pansus untuk menerima pandangan Hotman Paris mengenai ketentuan tersebut.

Masukan itu akan menjadi bagian dari proses pembahasan RUU HPI yang hingga kini masih berada dalam tahap penyusunan dan pembahasan di DPR.* (ad)

JAKARTA — Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)-Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)-Manado (MDC) mulai Senin, 28 September 2026.

Rute baru tersebut menjadi bagian dari pengembangan jaringan penerbangan TransNusa di kawasan Indonesia Timur.

Baca Juga:

• Viral Lagi Pungli Rp 20 Ribu di Sidebuk-debuk Karo, Polisi Usut Pemuda Jaket Merah Pencegat Wisatawan

Pembukaan rute ini memberikan pilihan perjalanan langsung bagi masyarakat yang hendak bepergian antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, baik untuk keperluan bisnis, pariwisata maupun kebutuhan lainnya.

"Manado dan Makassar memiliki posisi yang penting dalam konektivitas Indonesia Timur. Melalui rute ini, kami ingin memberikan pilihan penerbangan langsung yang lebih praktis bagi masyarakat, baik untuk perjalanan bisnis, pariwisata maupun kebutuhan lainnya. Kami juga melihat adanya potensi perjalanan yang cukup beragam di antara kedua kota ini, sehingga penambahan frekuensi menjadi dua kali sehari diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi penumpang," ujar Datuk Bernard Francis, CEO TransNusa Group.

Makassar merupakan salah satu simpul transportasi dan perdagangan di kawasan Indonesia Timur.

Sementara Manado memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk menuju Sulawesi Utara dan berbagai destinasi wisata di wilayah tersebut.

Kedua kota juga menjadi bagian dari jalur mobilitas masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan pariwisata di Sulawesi.

Bagi pelaku usaha dan profesional, penerbangan langsung Manado-Makassar memberikan pilihan perjalanan tanpa harus menggunakan penerbangan lanjutan.

Adapun bagi wisatawan, rute tersebut dapat digunakan untuk menggabungkan perjalanan ke berbagai destinasi di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dalam satu rangkaian perjalanan.

Manado juga menjadi salah satu hub TransNusa di Indonesia Timur.

Dengan dibukanya rute Manado-Makassar, jaringan penerbangan dari kota tersebut semakin terhubung dengan salah satu kota strategis di kawasan Indonesia Timur.

Perjalanan udara Manado-Makassar dapat ditempuh sekitar 1 jam 45 menit menggunakan armada COMAC C909.

Pada penerbangan perdana 28 September 2026, penerbangan TransNusa 8B 255 berangkat dari Manado pukul 14.00 waktu setempat dan tiba di Makassar pukul 15.45.

Untuk rute sebaliknya, penerbangan 8B 256 berangkat dari Makassar pukul 16.15 dan tiba di Manado pukul 18.00.

Pada tahap awal, kedua penerbangan tersebut melayani rute pulang-pergi satu kali sehari.

Mulai 10 Oktober 2026, TransNusa menambah frekuensi penerbangan menjadi dua kali sehari untuk rute Manado-Makassar dan Makassar-Manado.

Selain penerbangan 8B 255 dan 8B 256, tersedia penerbangan 8B 251 dari Manado pukul 05.45 dan tiba di Makassar pukul 07.30.

Untuk arah sebaliknya, penerbangan 8B 252 berangkat dari Makassar pukul 08.00 dan tiba di Manado pukul 09.45.

Menurut Datuk Bernard Francis, penambahan frekuensi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan perjalanan masyarakat di kedua kota.

"Kami tidak hanya melihat pembukaan rute ini sebagai penambahan destinasi dalam jaringan TransNusa, tetapi juga sebagai upaya untuk menghadirkan pilihan perjalanan yang semakin sesuai dengan kebutuhan penumpang. Dengan dua pilihan waktu penerbangan setiap hari, kami berharap masyarakat memiliki keleluasaan lebih dalam merencanakan perjalanan dari Manado ke Makassar maupun sebaliknya," tambahnya.

Tiket penerbangan rute Manado-Makassar dan Makassar-Manado telah tersedia untuk dipesan sejak 11 September 2026 melalui situs resmi TransNusa dan seluruh kanal penjualan resmi.

Harga tiket disebut mulai dari Rp1,8 juta untuk sekali jalan.

Seluruh penerbangan rute tersebut dilayani menggunakan armada COMAC C909.

TransNusa juga menawarkan sejumlah layanan, antara lain bagasi gratis hingga 20 kilogram, pilihan Extra Legroom, makanan ringan dan minuman gratis, serta diskon tiket untuk anak.

Dengan pembukaan rute Manado-Makassar, TransNusa menyatakan akan terus mengembangkan jaringan penerbangan di kawasan Indonesia Timur.

Konektivitas langsung tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan perjalanan bagi masyarakat sekaligus memudahkan wisatawan dan pelaku usaha bergerak antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Profil TransNusa

TransNusa merupakan maskapai penerbangan yang mengusung konsep Premium Service Carrier.

Pada Februari 2024, TransNusa melakukan rebranding menjadi Premium Service Carrier seiring pengoperasian armada yang lebih modern dan peningkatan fleksibilitas serta kualitas layanan bagi penumpang.

TransNusa memperoleh Sertifikat Operator Penerbangan atau Air Operator Certificate (AOC) pada 9 September 2022.

Maskapai tersebut kemudian mulai mengoperasikan tiga pesawat Airbus A320 pada Oktober hingga Desember 2022.

Pada 2023, TransNusa memperkenalkan model bisnis baru sebagai Premium Service Carrier. Maskapai ini juga memulai penerbangan internasional pada 14 April 2023.

Saat ini, TransNusa memiliki basis operasional di Jakarta dan Bali.

Untuk jaringan internasional, maskapai tersebut melayani penerbangan ke Singapura, Guangzhou, Kuala Lumpur, Perth, Bangkok dan Phuket.

Pemesanan tiket TransNusa dapat dilakukan melalui TransNusa, platform agen perjalanan daring, maupun agen perjalanan resmi yang beroperasi di Singapura dan Indonesia.* (ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013-2017 berinisial MTP.

Ia ditangkap di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, terkait perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017-2020.

Baca Juga:

• BUK Migas Dirancang Langsung di Bawah Presiden, Samuel F. Silaen: Jangan Sekadar Ganti Nama dan Struktur Birokrasi, Harus Beri Manfaat bagi Negara

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan MTP ditangkap setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

"MTP ditangkap di Rumah ASS Dusun 2 Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah, pada Sabtu, 26 September 2026 pukul 01.24 WIB," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

MTP merupakan salah satu tersangka yang telah diumumkan Kejagung pada Jumat, 25 September 2026.

Namun, ketika itu MTP tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.

"MTP merupakan tersangka kelima dalam perkara ini yang sebelumnya belum memenuhi panggilan penyidik pada Jumat, 25 September 2026. Dalam perkara ini, MTP berperan selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013-2017," jelas Anang.

Anang mengatakan penyidik melakukan upaya paksa karena MTP tidak kooperatif menghadiri panggilan setelah ditetapkan dan diumumkan sebagai tersangka.

"Adapun sebelumnya tim penyidik telah menetapkan 4 Tersangka perorangan dan 1 Tersangka Korporasi pada Jumat 25 September 2026. MTP adalah tersangka yang telah diumumkan sebelumnya, tetapi karena yang bersangkutan tidak hadir sehingga tim penyidik melakukan upaya pengamanan paksa," tutur Anang.

Sebelum menangkap MTP, Kejagung telah menetapkan empat tersangka perorangan dan satu tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2017-2020.

Tiga tersangka yang telah lebih dahulu ditahan pada Jumat, 25 September 2026, yakni:

- BS, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode 2017-2018.
- MHI, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017-2019.
- NRH, Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012-2019.

Selain empat tersangka perorangan, Kejagung menetapkan PT CNI sebagai tersangka korporasi dalam perkara tersebut.

Atas perkara tersebut, MTP dijerat dengan sangkaan Pasal Kesatu Primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP, subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Tindak Pidana Korupsi.

MTP juga disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b UU Tipikor, serta Pasal 606 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola nikel PT CNI di Sulawesi Tenggara pada periode 2017-2020.

Dalam penyidikan, Kejagung menduga terdapat pengaturan dokumen hasil uji kadar nikel agar komoditas tersebut memenuhi persyaratan untuk diekspor.

"Pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7 persen untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar dalam jumpa pers di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Menurut Kejagung, dokumen yang digunakan PT CNI tersebut tidak sah untuk melakukan ekspor.

Perkara tersebut kemudian disebut menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPK sebesar Rp 401.653.737.469,69," jelasnya.

Dalam perkembangan perkara, PT CNI diketahui telah menyerahkan uang sekitar Rp401 miliar kepada Kejagung.

Uang tersebut kemudian disita dan dititipkan pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) di Bank Mandiri.

Meski uang telah diserahkan, Kejagung menegaskan proses penyidikan tetap berjalan.

Penetapan MTP sebagai tersangka dan penangkapan terhadapnya menjadi bagian dari proses hukum dalam perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.

Sebelumnya, kasus tersebut sempat dilaporkan ke Polda Sumatera Utara.

Baca Juga:

• LBH Medan Ungkap 13 Temuan dalam Kasus Kematian Mantan Istri Brigadir I: Senpi Berpindah, 3 CCTV Hilang hingga iPhone Belum Diperiksa

"Keduanya sudah berdamai, restorative justice," ujar Ferry, Senin (28/9/2026).

Sebelum perkara berakhir damai, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa EMN terkait dugaan penodongan senjata api terhadap warga di kawasan Medan Amplas, Kota Medan.

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan pemeriksaan terhadap EMN dilakukan pada akhir Maret 2026.

Setelah itu, korban dan sejumlah saksi juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan.

"Jaksanya hari ini diperiksa dan lagi diperiksa. Selanjutnya korban dan para saksi-saksi akan diperiksa. Biasanya dalam waktu dekat, bisa juga belum bisa hadir karena berhalangan, tetapi terus dipanggil lagi," ujar Rizaldi, Selasa (31/3/2026).

Menurut Rizaldi, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh bidang pengawasan Kejati Sumut berdasarkan laporan pengaduan dari korban serta surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Pemeriksaan dilakukan atas laporan pengaduan dari korban dan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut. Jaksa tersebut masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran etika oleh jaksa tersebut," ungkapnya.

Saat pemeriksaan berlangsung, Rizaldi mengatakan EMN masih bekerja seperti biasa sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.

Dia menyebut status EMN masih dalam proses pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran etika.

"Iya, masih bisa bekerja dan bertugas di Labusel karena apakah terbukti atau tidak masih diperiksa. Jika terbukti, akan dijatuhi hukuman terhadap jaksa EMN. Jika tidak, kasus tersebut akan dihentikan," pungkasnya.

Kasus tersebut bermula dari dugaan aksi EMN memamerkan senjata api dan mengancam akan membunuh warga di sebuah kompleks pergudangan di kawasan Medan Amplas pada Minggu, 15 Maret 2026.

Dugaan aksi tersebut disebut dipicu persoalan antara EMN dan warga. EMN disebut berada di lokasi untuk membela kekasihnya.

Merasa terancam, Ayatullah Komeni Pulungan bersama Tri Ariyanta Ginting alias Tile kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumatera Utara.

Kedua pelapor membuat laporan polisi dengan nomor LP/464/III/2026/SPKT/Polda Sumut tertanggal 24 Maret 2026 dan LP/B/443/III/2026/SPKT/Polda Sumut tertanggal 18 Maret 2026.

Kini, setelah kedua pihak sepakat berdamai melalui mekanisme restorative justice, perkara tersebut memasuki penyelesaian secara damai.

Penyelesaian tersebut menjadi perkembangan terbaru dari kasus yang sebelumnya memicu pemeriksaan internal terhadap jaksa EMN oleh Kejati Sumut.* (d/ad)

JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kelola sektor hulu migas secara menyeluruh.

Pengamat Kebijakan Publik Samuel F. Silaen mengingatkan, pembentukan lembaga baru tidak boleh sekadar menjadi pergantian nomenklatur dan struktur birokrasi.

Baca Juga:

• 19 Kecamatan di Medan Terdampak Bencana Hidrometeorologi, Pemko Paparkan Penanganannya

"Kalau BUK Migas hanya menjadi pergantian nomenklatur dan struktur organisasi, tetapi persoalan mendasar dalam tata kelola tidak berubah, maka publik perlu mempertanyakan apa sesungguhnya nilai tambah reformasi tersebut," ujar Samuel kepada awak media, Senin (28/9/2026).

Rencana pembentukan BUK Migas sebelumnya disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas.

Bahlil mengatakan lembaga tersebut nantinya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga tengah menyiapkan formulasi regulasi untuk memperkuat kelembagaan BUK Migas, terutama dalam aspek perizinan.

Salah satu tujuan yang disampaikan pemerintah adalah mencegah perizinan lintas sektor menjadi hambatan terhadap peningkatan produksi atau lifting migas.

Samuel menilai penyederhanaan birokrasi memiliki relevansi dengan karakter industri hulu migas yang membutuhkan investasi besar, teknologi, waktu panjang serta menghadapi risiko geologi dan komersial.

Namun, menurut dia, percepatan perizinan tidak boleh diikuti dengan melemahnya pengawasan.

"Perizinan harus lebih cepat, tetapi bukan berarti standar pengawasan menjadi lebih longgar. Cepat dalam birokrasi harus berjalan bersama transparansi, kepastian hukum, perlindungan kepentingan negara dan akuntabilitas," tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah memperjelas pembagian kewenangan antara BUK Migas, Kementerian ESDM dan lembaga terkait lainnya.

Kejelasan tersebut dinilai penting agar reorganisasi tidak justru melahirkan tumpang tindih kewenangan baru.

Menurut Samuel, aturan pelaksana nantinya harus mampu menjawab secara tegas siapa yang memiliki kewenangan, pada tahapan apa kewenangan tersebut dijalankan, serta bagaimana koordinasi antarlembaga dilakukan.

Rencana menempatkan BUK Migas langsung di bawah Presiden juga menjadi perhatian Samuel.

Ia menilai posisi tersebut berpotensi memperkuat koordinasi lintas sektor mengingat hulu migas merupakan sektor strategis.

Namun, kewenangan yang besar harus disertai mekanisme checks and balances yang memadai.

"Semakin besar posisi strategis suatu lembaga, semakin penting pula mekanisme checks and balances," ujarnya.

Menurut Samuel, pemerintah perlu memperjelas mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban kelembagaan, audit terhadap keputusan strategis, pencegahan konflik kepentingan hingga transparansi kontrak dan kerja sama.

Dengan demikian, penguatan BUK Migas tidak hanya berbicara mengenai posisi kelembagaan, tetapi juga memastikan setiap kewenangan dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan berikutnya adalah masa transisi apabila BUK Migas nantinya menggantikan atau mengubah kelembagaan SKK Migas.

Dalam perkembangan rencana tersebut, konsep BUK Migas mengarah pada perubahan terhadap kelembagaan SKK Migas.

Namun, detail final mengenai bentuk hubungan atau perubahan kelembagaan tersebut masih bergantung pada proses pembahasan RUU Migas.

RUU Migas sendiri merupakan usul DPR dan pemerintah telah menyiapkan tim lintas kementerian untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bagian dari proses pembahasan.

Samuel menilai pemerintah perlu memberikan kepastian setidaknya dalam empat aspek selama masa transisi.

Pertama, kepastian kontrak, agar kontraktor memperoleh kejelasan mengenai status dan keberlanjutan kontrak yang telah berjalan.

Kedua, kepastian perizinan, sehingga perubahan kelembagaan tidak menyebabkan kekosongan ataupun perlambatan proses.

Ketiga, kepastian investasi, agar perubahan institusi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Keempat, akuntabilitas, sehingga tidak terjadi kekaburan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas keputusan selama masa transisi.

Bagi Samuel, pembentukan BUK Migas seharusnya sejak awal disertai indikator kinerja yang dapat diukur secara terbuka.

Indikator tersebut antara lain peningkatan lifting minyak dan gas, investasi hulu, eksplorasi, penerimaan negara, efisiensi perizinan, kepastian kontrak, kualitas pengawasan, perlindungan lingkungan serta ketahanan energi.

Dengan indikator tersebut, kinerja BUK Migas dapat dinilai berdasarkan hasil, bukan sekadar keberhasilan administratif dalam membentuk lembaga baru.

"Yang jauh lebih penting adalah kinerja tata kelola," kata Samuel.

Ia menilai pertanyaan publik nantinya bukan hanya apakah BUK Migas memiliki kewenangan lebih besar, tetapi apa yang dihasilkan dari kewenangan tersebut.

Jika produksi tidak meningkat, investasi tidak tumbuh, penerimaan negara tidak membaik sementara pengawasan melemah, maka desain reformasi kelembagaan tersebut perlu dievaluasi.

Samuel melihat pembentukan BUK Migas memiliki peluang sekaligus risiko.

Dari sisi manfaat, lembaga baru berpotensi memperkuat koordinasi strategis, menyederhanakan perizinan, meningkatkan kepastian berusaha bagi kontraktor dan investor, memberikan fleksibilitas dalam model kerja sama, serta memperkuat fokus terhadap peningkatan produksi migas.

Namun, sejumlah risiko juga perlu diantisipasi.

Di antaranya konsentrasi kewenangan, tumpang tindih kelembagaan, ketidakpastian masa transisi, potensi konflik kepentingan serta penyederhanaan birokrasi yang justru mengurangi kualitas pengawasan.

Karena itu, Samuel menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan aspek hukum, keselamatan, lingkungan maupun kepentingan publik.

Samuel menegaskan, perdebatan mengenai BUK Migas sebaiknya tidak berhenti pada persoalan nomenklatur atau siapa yang berada di dalam struktur lembaga tersebut.

"Indonesia tidak membutuhkan sekadar lembaga baru. Indonesia membutuhkan tata kelola hulu migas yang mampu bekerja efektif, transparan, akuntabel, memberikan kepastian hukum, menarik investasi yang sehat, meningkatkan produksi dan pada saat yang sama memastikan manfaat sumber daya alam kembali sebesar-besarnya kepada kepentingan negara dan masyarakat," jelasnya.

Rencana pembentukan BUK Migas selanjutnya masih membutuhkan landasan hukum, pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan serta aturan transisi yang konkret melalui pembahasan RUU Migas.* (ad)

JAKARTA — Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sorotan itu muncul setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak lazim di lingkungan lapas.

Baca Juga:

• Selain Ferdy Sambo, Dua Napi Kasus Timah Turut Diperiksa Terkait Temuan Klaster Mewah di Lapas Cibinong

Dalam rapat, anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta penjelasan mengenai keberadaan bangunan dan fasilitas yang menjadi sorotan setelah inspeksi Ombudsman RI.

Yanuar mempertanyakan status bangunan tersebut, dasar pemanfaatannya, pihak yang menggunakan, hingga mekanisme pengawasan yang diterapkan di lingkungan Lapas Cibinong.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan bangunan.

Aspek tata kelola, prosedur pemanfaatan fasilitas, pengawasan petugas, hingga penempatan warga binaan juga perlu ditelusuri.

Pertanyaan itu mengarah pada persoalan utama mengenai bagaimana fasilitas dengan karakteristik yang tidak lazim dapat berada dan digunakan di lingkungan lapas tanpa terdeteksi dalam sistem pengawasan internal.

Sorotan terhadap fasilitas di Lapas Cibinong mencuat setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak.

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang kemudian menjadi perhatian dan meminta adanya penjelasan serta tindak lanjut dari jajaran pemasyarakatan.

Persoalan semakin menjadi perhatian karena terdapat perbedaan penjelasan mengenai fungsi bangunan tersebut.

Temuan Ombudsman menyebut fasilitas tersebut diduga digunakan oleh warga binaan.

Sementara itu, jajaran pemasyarakatan Jawa Barat sebelumnya menjelaskan bangunan tersebut sebagai rumah dinas yang berkaitan dengan program asimilasi.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi dalam forum DPR.

Yanuar sebelumnya menegaskan bahwa temuan di Lapas Cibinong perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pemasyarakatan.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPR tidak hanya menyangkut keberadaan bangunan atau fasilitas.

Pengelolaan lapas, sistem pengamanan, penempatan warga binaan, pengawasan petugas, serta standar pelayanan pemasyarakatan juga menjadi bagian yang perlu diperiksa.

RDP tersebut menjadi ruang bagi Komisi XIII untuk meminta penjelasan dari pejabat terkait mengenai bagaimana fasilitas tersebut dapat muncul dan digunakan di lingkungan lapas.

Sorotan juga diarahkan kepada jajaran pimpinan Lapas Cibinong.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelumnya menonaktifkan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto bersama empat pejabat struktural lainnya.

Penonaktifan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan setelah adanya temuan Ombudsman RI.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal untuk mengungkap dugaan persoalan dalam pengelolaan dan pengawasan di Lapas Cibinong.

RDP Komisi XIII DPR RI pada Senin, 28 September 2026, tidak dihadiri langsung oleh Ombudsman RI.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya menginginkan penjelasan langsung dari Ombudsman mengenai hasil investigasi dan temuan dalam inspeksi di Lapas Cibinong.

Ketidakhadiran Ombudsman disebut berkaitan dengan persoalan perizinan dengan komisi DPR yang menjadi mitra lembaga tersebut.

Meski demikian, Komisi XIII tetap melanjutkan pendalaman melalui keterangan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan pihak Lapas Cibinong.

Komisi XIII selanjutnya akan mengevaluasi keterangan yang disampaikan dalam rapat, termasuk langkah pemeriksaan dan pembenahan yang telah dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Persoalan Lapas Cibinong kini tidak hanya menyangkut keberadaan sebuah bangunan atau fasilitas.

DPR juga menyoroti efektivitas sistem pengawasan pemasyarakatan, termasuk bagaimana prosedur internal berjalan hingga fasilitas yang dipersoalkan tersebut ditemukan oleh lembaga pengawas eksternal.* (ad)

MEDAN — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil temuannya setelah terlibat sebagai tim audit eksternal yang diminta Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumatera Utara untuk menelusuri kasus tewasnya W (30), mantan istri Brigadir I di Kota Medan.

LBH Medan mulai melakukan audit eksternal pada 19 Agustus 2026 dan menyelesaikannya pada 13 September 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong HBB Lestarikan Budaya Batak dan Beri Energi Baru bagi Generasi Muda di Tengah Modernisasi

Anggota LBH Medan, Irvan, memaparkan temuan tersebut dalam konferensi pers di kantornya pada Senin, 28 September 2026.

Temuan pertama berkaitan dengan dugaan kesalahan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan.

Menurut LBH Medan, penyampaian informasi Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak mengenai dugaan bunuh diri tidak sesuai dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang telah terbit pada 5 Agustus 2026.

Pada hari yang sama, LHP tersebut disebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Padahal dalam LHP yang saya baca sendiri, isinya telah ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana 458 dan 462. Apa itu? Dugaan pembunuhan atau mendorong orang bunuh diri," kata Irvan saat menggelar konferensi pers di kantornya pada Senin (28/9/2026).

"Artinya, LHP-nya menggambarkan telah ditemukan tindak pidana. Jadi informasi itu tidak sesuai dengan keterangan Kapolrestabes," sambungnya.

Temuan kedua berkaitan dengan pemberian izin otopsi jenazah.

LBH Medan menilai izin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUHP karena permintaan visum ditandatangani oleh Brigadir I.

Padahal, menurut LBH Medan, Brigadir I bukan lagi keluarga korban karena keduanya telah bercerai pada 2021.

Temuan ketiga, dokter forensik disebut mengakui bahwa hasil otopsi belum final. Hasil tersebut masih dapat diuji melalui pemeriksaan jaringan.

Keempat, keluarga korban disebut telah dipanggil penyidik, tetapi tidak hadir.

Kelima, LBH Medan menemukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tidak diberikan kepada keluarga korban.

Temuan keenam berkaitan dengan senjata api milik Brigadir I.

LBH Medan menyebut sebelum W meninggal, senjata api tersebut berada di atas koper dengan jarak sekitar satu meter dari tempat tidur.

Namun setelah kejadian, senjata tersebut disebut ditemukan telah berpindah dari kamar mandi menjadi berada di bangku.

" Ternyata secara prosedural, kami temukan penyidik tidak mendalami tentang senpi. Bagaimana senjata itu bisa berpindah, bagaiaman senpi itu seharusnya disimpan, apakah senjata itu berisi dan dimana biasanya diletakkan. Itu tidak didalami," tuturnya.

LBH Medan juga mencatat bahwa setelah kejadian, Brigadir I tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian.

Temuan kedelapan berkaitan dengan waktu kematian W.

Berdasarkan versi penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP), kematian W disebut terjadi sekitar pukul 14.17 WIB pada 2 Agustus 2026.

Namun, LBH Medan menyebut tidak ada petugas kepolisian yang datang hingga sekitar tiga jam setelah waktu tersebut.

"Jadi ada 3 jam sampai akhirnya polisi datang. Baru jam 17.17 WIB hadir lah personel Polsek Helvetia lalu Polsek Sunggal, dan Polrestabes Medan," tuturnya.

Temuan kesembilan berkaitan dengan kamera pengawas atau CCTV di tempat kejadian perkara.

LBH Medan menyebut terdapat tujuh CCTV di lokasi. Namun, dari tujuh CCTV tersebut terdapat tiga channel yang disebut hilang.

Temuan kesepuluh berkaitan dengan adanya residu yang ditemukan pada baju, tangan W, dan handuk.

Sementara temuan kesebelas berkaitan dengan anak korban berinisial M yang dinilai LBH Medan belum dapat dijadikan saksi kunci karena terdapat keterangan yang dinilai tidak sesuai.

"Lalu, tidak ditemukan W mengalami gangguan kesehatan. Tapi W pernah mencoba untuk percobaan bunuh diri dua kali," ucapnya.

Temuan kedua belas, menurut LBH Medan, penyidik belum memeriksa dua alat komunikasi milik W yang merupakan telepon seluler merek iPhone.

Adapun temuan ketiga belas berkaitan dengan permohonan LBH Medan untuk melihat barang bukti kepada tim Irwasda Polda Sumut yang disebut belum diakomodasi hingga saat ini.

LBH Medan juga menyoroti keberadaan selimut atau sprei yang dinilai seharusnya menjadi bagian dari barang bukti karena diduga terdapat bercak darah.

"Namun kita menemukan ada satu yang ini seharusnya menjadi barang bukti. Yaitu selimut atau sprei karena dugaannya ada bercak darah. Tapi sampai sekarang kita belum melihat itu," tandasnya.

LBH Medan mengatakan sejumlah temuan tersebut menjadi bagian dari hasil audit eksternal yang dilakukan untuk menelusuri proses penanganan kasus kematian W.

Temuan tersebut selanjutnya menjadi bahan yang perlu didalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.* (km/ad)