BANDA ACEH – Polda Aceh bersama seluruh Polres jajaran menggelar bakti sosial (baksos) secara serentak dengan membersihkan rumah ibadah dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan sekaligus bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Personel dikerahkan untuk membersihkan lingkungan rumah ibadah dan fasilitas di sekitarnya.

Baca Juga:

• Bobby Bongkar Alasan Copot Kabiro Perekonomian Sumut Poppy Marulita

Di lingkungan Polda Aceh, kegiatan dimulai sekitar pukul 07.30 WIB. Personel dari sejumlah satuan kerja membawa perlengkapan kebersihan masing-masing dan bergotong royong membersihkan rumah ibadah yang telah ditentukan.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

"Bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Melalui kegiatan sederhana seperti membersihkan rumah ibadah, kami ingin menumbuhkan kembali semangat gotong royong sekaligus mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat," ujar Joko.

Menurut Joko, kegiatan tersebut bukan semata-mata soal kebersihan, tetapi juga upaya menjaga kenyamanan rumah ibadah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

"Rumah ibadah merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Karena itu, menjaga kebersihan dan kenyamanannya merupakan tanggung jawab bersama. Polri ingin mengambil bagian dalam semangat tersebut," katanya.

Sejumlah rumah ibadah di wilayah Banda Aceh menjadi lokasi kegiatan baksos. Di antaranya Masjid Al-Furqan Beurawe, Masjid Jami' Lueng Bata, Masjid Syuhada Lamgugob, Masjid Jamik Al-Wustha Jeulingke, Masjid Baitussalihin Ulee Kareng, Masjid Baitussalam Gampong Tibang, Masjid Raudhatul Jannah Pango Raya, Masjid An Nur Ie Masen Kaye Adang, Masjid Syekh Abdurrauf, Masjid Subulussalam, Masjid Baitul Mukminin, Masjid Al Abrar Lamdingin, Masjid Al Hidayah Lampulo, dan Masjid Fathun Qarib.

Selain di lingkungan Polda Aceh, kegiatan serupa juga digelar serentak oleh seluruh Polres jajaran di wilayah hukum masing-masing dengan menyesuaikan kondisi dan lokasi setempat.

Joko menyebut momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi sarana bagi personel Polri untuk menerapkan semangat kemerdekaan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kepedulian, kebersamaan dan gotong royong. Polri akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan dan mengambil bagian dalam kegiatan yang memberikan manfaat," ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kepedulian sosial sekaligus meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas umum, khususnya rumah ibadah.

"Harapannya, kegiatan ini tidak berhenti pada hari ini saja. Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan harus terus dijaga bersama. Polri dan masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis," kata Joko.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan baksos diikuti personel dari 27 satuan kerja (satker) Polda Aceh. Peralatan kebersihan atau alat korve dibawa oleh masing-masing satker dan sebagian diserahkan kepada pihak masjid untuk dapat dimanfaatkan.

Sementara itu, seluruh jajaran Polres di Aceh juga melaksanakan kegiatan serupa secara serentak di wilayah masing-masing.

Bakti sosial tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Polda Aceh dan Polres jajaran dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI melalui kegiatan yang humanis, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.* (dh)

Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Naik Motor Listrik Bisa Hemat hingga 50%, Prabowo Siapkan Insentif Besar untuk Produksi 1 Juta Unit

Prabowo mengatakan pemerintah akan mempercepat penutupan PLTD yang selama ini masih digunakan di sejumlah wilayah. Sebagai gantinya, pembangkit listrik tenaga surya akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

"Tahun ini, kita akan bangun 30 Giga Watt pembangkit listrik tenaga surya dan hentikan 13 Giga Watt pembangkit listrik tenaga diesel," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena mendapat paparan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Potensi tersebut dinilai harus dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.

"Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik," katanya.

Selain memperkuat ketahanan energi nasional, pembangunan PLTS juga diarahkan untuk mendorong kemandirian energi di tingkat desa. Prabowo menyebut idealnya setiap desa memiliki pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 1 MW.

"Dengan PLTS kita juga bisa bangun kemandirian energi tingkat desa. Idealnya, setiap desa ada PLTS 1 Mega Watt," ujarnya.

Prabowo mengungkapkan pembangunan PLTS hingga mencapai kapasitas 100 GW diperkirakan dapat menghemat biaya produksi listrik hingga Rp73,9 triliun setiap tahun.

"Menko Perekonomian menghitung, dengan PLTS 100 Giga Watt, negara akan hemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita," kata Prabowo.

Presiden menegaskan potensi energi surya Indonesia tidak boleh dibiarkan terbuang. Menurutnya, pemanfaatan energi matahari harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

"Matahari Indonesia tidak boleh terbuang. Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa harus kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat," tegasnya.

Target pembangunan 100 GW PLTS tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam melakukan transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan hingga ke tingkat desa.* (d/dh)

Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat memberikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• TNI Bangun 3.000 Titik Air Bersih dan Ribuan Jembatan Desa, Prabowo: Kekuatan Ekonomi RI Ada di Desa

Menurut Prabowo, kebijakan insentif tersebut memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menurunkan biaya kendaraan yang harus ditanggung masyarakat. Kedua, mengurangi konsumsi bahan bakar impor.

Ketiga, pemerintah ingin memperbesar industri motor listrik nasional sekaligus memperkuat rantai pasok, mulai dari baterai, komponen kendaraan, perangkat lunak hingga layanan purnajual.

Prabowo meyakini transformasi menuju kendaraan listrik dapat membantu Indonesia melakukan penghematan energi secara nasional. Ia menyebut Indonesia memiliki hampir seluruh unsur yang dibutuhkan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik.

"Kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik, hampir semua," ujarnya.

Prabowo juga menilai penggunaan motor listrik memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya berupa penghematan biaya operasional dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.

Menurutnya, masyarakat berpeluang menghemat lebih dari 50 persen pengeluaran yang selama ini digunakan untuk motor berbahan bakar minyak. Bahkan, biaya penggunaan motor listrik disebut dapat turun hingga sekitar 30 persen dari pengeluaran sebelumnya.

"Bahkan bisa turun hanya 30 persen dari biaya yang mereka keluarkan," kata Prabowo.

Selain menekan biaya transportasi dan impor energi, kebijakan kendaraan listrik juga dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Pemerintah berharap pengembangan industri motor listrik nasional dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia.

Prabowo menyebut setiap motor listrik yang diproduksi dan digunakan di Indonesia dapat memberikan sejumlah manfaat sekaligus, mulai dari penghematan biaya bagi keluarga, pengurangan impor energi, hingga penciptaan pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat.

Pemberian insentif untuk produksi 1 juta motor listrik tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan nasional meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Apresiasi Sinergi dengan DPR, Tapi Tegaskan: Kita Tetap Harus Diawasi dan Dikritik

Menurut Prabowo, opsi tersebut diperlukan untuk menjawab kebutuhan tenaga kesehatan yang saat ini masih belum terpenuhi. Pemerintah ingin mempercepat peningkatan pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu proses pendidikan dokter dalam negeri memenuhi kebutuhan nasional.

Prabowo menyebut Indonesia saat ini membutuhkan tambahan sekitar 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis.

Ia menilai pemenuhan kebutuhan dokter melalui jalur pendidikan dalam negeri membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah yang lebih cepat dan inovatif.

"Karena kalau kita menunggu lulusnya dokter gigi kita (agar tercukupi), harus nunggu empat presiden sesudah saya," ujar Prabowo.

Prabowo menekankan masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah diakses. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan konvensional dalam menghadapi kekurangan tenaga medis.

"Rakyat kita menuntut, berharap, pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif," tegasnya.

Rencana mendatangkan dokter asing tersebut menjadi salah satu opsi pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia kesehatan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis, terutama di tengah upaya pemerintah memperluas akses layanan kesehatan di berbagai daerah.* (d/dh)

Mengacu data perdagangan RTI, IHSG ditutup di level 6.401,88 atau naik 100 poin setara 1,59%. Level penutupan tersebut sekaligus menjadi posisi tertinggi IHSG sepanjang perdagangan hari ini.

Baca Juga:

• 265 Siswa di Karo Diduga Keracunan Usai Santap MBG, SPPG Berastagi Sempajaya Disuspend

Pergerakan positif IHSG ditopang oleh mayoritas saham yang berada di zona hijau. Sebanyak 334 saham tercatat menguat, sementara 268 saham melemah. Adapun 191 saham lainnya tidak bergerak atau stagnan.

Dari aktivitas transaksi, volume perdagangan saham hari ini mencapai 32,4 miliar saham. Nilai transaksi tercatat sebesar Rp12,43 triliun dengan total frekuensi perdagangan mencapai 1.745.872 transaksi.

Meski ditutup menguat cukup tinggi, kinerja IHSG masih berada di bawah level awal tahun. Secara year-to-date (YtD), IHSG tercatat masih melemah 25,96%.Sementara secara tahunan, IHSG juga masih mencatatkan penurunan sebesar 10,99%.

Penguatan pada perdagangan hari ini menjadi sinyal positif setelah IHSG sempat tertekan pada sesi awal perdagangan. Investor selanjutnya akan mencermati sentimen pasar dan perkembangan ekonomi yang dapat memengaruhi pergerakan indeks pada perdagangan berikutnya.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Geram Harga SDA RI Ditentukan Negara Lain, Ancam: Biar di Tanah Saja untuk Anak Cucu

"Rencana kita dengan dukungan DPR kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri, kita targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo.

Prabowo kemudian mengapresiasi hubungan kerja antara pemerintah dan DPR RI yang disebutnya semakin kuat. Namun, dia menegaskan sinergi tersebut tidak berarti ruang demokrasi dan fungsi pengawasan harus dikesampingkan.

"Terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik," ujarnya.

Menurut Prabowo, pemerintah dan DPR harus tetap menjalankan fungsi masing-masing, termasuk memastikan setiap kebijakan dapat diawasi dan dikritik secara konstruktif.

Di sisi lain, Prabowo menekankan pentingnya kecepatan dalam bekerja untuk masyarakat. Ia menilai sejumlah hasil kerja DPR RI saat ini menunjukkan adanya upaya untuk mempercepat penyelesaian agenda yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

"Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita, dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini, saya terima kasih," tutur Prabowo.

Prabowo berharap sinergi pemerintah dan DPR RI dapat terus diperkuat tanpa mengurangi prinsip demokrasi, sehingga berbagai kebijakan strategis dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat Rapat Paripurna ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). Prabowo juga menyampaikan rencana pemerintah mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027.

Baca Juga:

• TNI Bangun 3.000 Titik Air Bersih dan Ribuan Jembatan Desa, Prabowo: Kekuatan Ekonomi RI Ada di Desa

Menurut Prabowo, Indonesia telah menjadi salah satu produsen besar berbagai komoditas penting dunia selama puluhan tahun. Komoditas tersebut antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet.

Namun, dia menilai sebagian komoditas Indonesia masih terlalu banyak diekspor dalam bentuk mentah. Kondisi tersebut membuat harga komoditas kerap mengikuti harga yang terbentuk di negara pengimpor atau bursa komoditas luar negeri.

"Mereka yang tidak punya komoditas ini, masak mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini?" ujar Prabowo.

"Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya," lanjutnya.

Prabowo kemudian mempertanyakan kepada para wakil rakyat apakah kondisi tersebut masih perlu dipertahankan. Ia menggambarkan situasi tersebut seperti perajin yang menghasilkan sebuah produk, tetapi harga jualnya justru ditentukan pihak lain.

"Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah, payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa," tuturnya.

Prabowo menegaskan Indonesia harus berani mengubah pola tersebut dengan memperkuat kemandirian dalam menentukan harga komoditas strategis. Karena itu, dia meminta dukungan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah.

"Saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, enggak usah beli," tegas Prabowo.

Menurutnya, Indonesia tidak perlu terburu-buru menjual komoditas strategis apabila harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Ia bahkan menegaskan sejumlah SDA dapat tetap disimpan untuk kepentingan generasi mendatang.

"Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah, untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri," kata Prabowo.

Rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis tersebut menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas sekaligus meningkatkan kedaulatan ekonomi nasional.* (k/dh)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah membangun 3.000 titik air bersih di desa selama delapan bulan pertama 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses air bersih sekaligus memperkuat infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Target Renovasi 10.000 Puskesmas Rampung 2030, Tiap Unit Dapat Rp4 M

Selain pembangunan titik air bersih, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur dasar lainnya di desa, termasuk jembatan. Prabowo mengatakan TNI telah menyelesaikan pembangunan 2.500 jembatan desa sepanjang 2026.

Sementara itu, Polri disebut telah membangun sekitar 800 jembatan. Pemerintah menargetkan total 5.000 jembatan desa dapat diselesaikan hingga akhir 2026.

Prabowo menilai pembangunan infrastruktur desa penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, banyak sektor perekonomian Indonesia bergantung pada aktivitas masyarakat di pedesaan.

"Kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa: pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, perajin, perempuan kepala keluarga, dan anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung halaman," ujar Prabowo.

Ia mengatakan keberadaan jembatan yang memadai dapat memangkas waktu tempuh masyarakat ketika menuju sekolah, pasar, maupun pusat kegiatan ekonomi lainnya.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Prabowo menyebut saat ini sudah terdapat sekitar 10.000 koperasi yang beroperasi.

Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 3.300 koperasi yang dinilai beroperasi secara optimal. Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 koperasi dapat beroperasi secara optimal hingga akhir 2026.

Menurut Prabowo, koperasi desa diharapkan dapat berperan sebagai off-taker atau pembeli hasil pertanian dan perikanan masyarakat setempat. Dengan begitu, petani dan nelayan tidak berjalan sendiri dalam memasarkan hasil produksinya.

"Koperasi adalah alat agar petani tidak berjalan sendiri, nelayan juga tidak berusaha sendiri, dan desa memiliki daya tawar dan daya tarik ekonomi," katanya.

Pembangunan titik air bersih, jembatan, dan penguatan koperasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat infrastruktur dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Target Renovasi 10.000 Puskesmas Rampung 2030, Tiap Unit Dapat Rp4 M

"Kita akan menyelesaikan renovasi sekolah yang membutuhkan paling lambat 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah wajib memastikan belajar di sekolah yang aman dan nyaman," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, sekolah merupakan tempat bagi anak-anak Indonesia membangun masa depan. Karena itu, kondisi sekolah yang tidak layak tidak boleh dibiarkan.

Ia menyoroti masih adanya sekolah dengan atap bocor hingga runtuh, dinding retak, toilet rusak, bahkan tidak memiliki fasilitas toilet yang memadai.

"Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita, kita harus berani memasang target tinggi tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh, ruang kelas rusak, semua sekolah harus dalam kondisi baik," tegas Prabowo.

Selain melakukan renovasi fisik, pemerintah juga akan memperkuat fasilitas pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Salah satunya dengan menyediakan layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP).

Prabowo menargetkan setiap sekolah memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi fasilitas tersebut. Teknologi itu diharapkan dapat membantu proses belajar mengajar sekaligus membuka akses pembelajaran jarak jauh.

"IFP akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Long distance learning, guru terbaik bisa mengajar dari studio guru, (dari jarak jauh)," kata Prabowo.

Program renovasi sekolah dan penguatan sarana teknologi tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memadai.

Dengan RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun, pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan perbaikan fasilitas pendidikan sebagai salah satu fokus dalam pelaksanaan program pembangunan nasional.* (k/dh)

Rencana tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Banyak Ibu Meninggal Saat Melahirkan Akibat Jalan Rusak, Prabowo Siapkan Ambulans Udara dan Dokter Terbang

"Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit," ujar Prabowo.

Program renovasi tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada 2030. Selain puskesmas, pemerintah juga akan meningkatkan fasilitas 514 laboratorium kesehatan masyarakat yang berada di seluruh kabupaten dan kota.

"Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup," kata Prabowo.

Pada tingkat layanan rujukan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan dan revitalisasi rumah sakit umum daerah (RSUD). Sebanyak 441 RSUD akan diperkuat agar pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota semakin lengkap.

"Kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih, yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin," jelasnya.

Prabowo menyebut pemerintah sebelumnya telah membangun 66 rumah sakit di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari jumlah tersebut, 22 rumah sakit telah beroperasi.

Selain pembangunan fisik, pemerintah mulai menghadirkan berbagai peralatan medis seperti CT scan, mamografi, USG, dan perangkat pemeriksaan jantung ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke daerah lain.

Pemerintah juga berencana menghadirkan layanan kesehatan di gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Klinik di gerai tersebut nantinya akan terhubung dengan layanan kesehatan jarak jauh sehingga masyarakat dapat memperoleh konsultasi dan layanan medis tanpa harus selalu bepergian ke kota besar.

"Rencana kita juga di setiap gerai Koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh," ujar Prabowo.

Penguatan layanan kesehatan tersebut akan diarahkan pada sejumlah penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi, termasuk kanker, penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Pemerintah juga akan memperkuat pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak.

"Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar," tegas Prabowo.

Prabowo menekankan pembangunan fasilitas kesehatan harus dibarengi dengan penyelesaian masalah kekurangan tenaga medis. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat ketersediaan dokter umum dan dokter spesialis agar fasilitas kesehatan yang dibangun dapat memberikan pelayanan secara optimal.

Program renovasi puskesmas dan penguatan rumah sakit tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.* (k/dh)

Rencana tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Patok Kemiskinan Turun ke 6%, Pengangguran Susut, dan Ekonomi Tumbuh 6% di 2027

"Untuk itu, kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, masih ada masyarakat yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menjadi persoalan serius, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan dalam kondisi darurat.

Prabowo mencontohkan kasus ibu yang hendak melahirkan tetapi harus menempuh perjalanan panjang akibat terbatasnya akses jalan dan fasilitas kesehatan.

"Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan," kata Prabowo.

"Pada saat sudah waktu mau (melahirkan), harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota," lanjutnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu mencari pendekatan baru untuk mengatasi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur kesehatan. Ambulans udara menjadi salah satu opsi yang disiapkan pemerintah.

Prabowo bahkan mengatakan pemerintah tidak hanya akan menyiapkan sarana evakuasi, tetapi juga mempertimbangkan pengerahan tim dokter terbang untuk mendatangi langsung masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.

"Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana," tegasnya.

Melalui terobosan tersebut, pemerintah berharap akses pelayanan kesehatan dapat diperluas sehingga masyarakat di wilayah dengan kondisi geografis sulit tetap memperoleh pertolongan medis secara cepat, termasuk saat menghadapi keadaan darurat dan bencana.* (k/dh)

Prabowo mengatakan tingkat kemiskinan pada 2027 ditargetkan berada di kisaran 6,0 hingga 6,5 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran dalam APBN 2026 yang berada di rentang 6,5 hingga 7,5 persen.

Baca Juga:

• Prabowo: APBN Alat Perjuangan, Kemerdekaan Harus Terasa di Meja Makan hingga Ruang Kelas Rakyat

Selain kemiskinan, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun pada 2027. Targetnya berada di kisaran 4,30 hingga 4,87 persen, dibandingkan target 2026 sebesar 4,44 hingga 4,96 persen.

"Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87 persen. Turun dari 4,44 sampai 4,96 persen di tahun 2026," katanya.

Prabowo juga menyampaikan sejumlah sasaran pembangunan lainnya. Indeks Modal Manusia Indonesia ditargetkan mencapai 0,575 pada 2027, sedangkan Rasio Gini ditargetkan berada dalam rentang 0,362 hingga 0,367.

Dalam pemaparan RAPBN 2027, Prabowo menyebut pemerintah akan memfokuskan anggaran pada sejumlah prioritas pembangunan nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, serta ketahanan terhadap bencana.

Pemerintah juga akan memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan. Seluruh agenda tersebut akan didukung penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

"Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," jelas Prabowo.

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027. Prabowo menekankan perlunya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara untuk mencapai target tersebut.

"Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal," ujarnya.

Menurut Prabowo, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu terus diperkuat. Dukungan terhadap petani, nelayan, guru, serta tenaga kerja rentan akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I 2026, Data BPS Konfirmasi Klaim Prabowo Tertinggi 13 Tahun

Poppy dicopot dari posisi Kepala Biro Perekonomian pada Jumat (7/8/2026). Bobby menjelaskan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan berbagai program yang menjadi tanggung jawab pejabat tersebut.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Lantik Pj Sekdaprov Baru, Tekankan Sinergi Antar-Lembaga

Bobby tidak menjelaskan secara rinci indikator penilaian yang menjadi dasar pencopotan Poppy. Namun, dia tidak membantah bahwa teguran dalam rapat pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi keputusan tersebut.

"Salah satunya gara-gara itu ya," kata Bobby.

Sebelumnya, Bobby mengunggah video rapat pengendalian inflasi yang digelar pada Rabu (5/8/2026). Rapat tersebut dihadiri Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Bulog, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam rapat itu, Bobby menyoroti kinerja Poppy yang dianggap belum mampu menyelesaikan sejumlah persoalan perekonomian di Sumatera Utara. Bobby mengatakan telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Poppy.

"Sebenarnya pak, kenapa saya minta bapak-bapak datang ke sini, ini saya sebenarnya jujur udah capek pak ngasih tahu mereka yang di depan bapak ini," ujar Bobby dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya.

Bobby kemudian menyinggung posisi Poppy sebagai pejabat yang membidangi perekonomian di lingkungan Pemprov Sumut. Ia bahkan meminta agar kinerja pejabat tersebut diawasi.

"Ibu kan bagian perekonomian, kan saya saya sudah bilang, saya capek lho bu ngomong sama ibu ini, kalau ibu enggak mau ngasih tahu clue-clue ya saya perintahkan orang lain untuk mencopot ibu aja," kata Bobby.

Dalam rapat itu, Bobby juga meminta Badan Kepegawaian dan Aset Daerah (BKAD) mengevaluasi anggaran kerja bagian yang dipimpin Poppy. Ia mengusulkan agar anggaran yang dinilai tidak jelas dapat dialihkan untuk subsidi transportasi.

"Saya sampaikan di sini ada BKAD, kalau anggaran-anggaran mereka enggak jelas udah potong aja pak, uang-uang mereka ini nanti masukkan ke subsidi transportasi," ujarnya.

Dua hari setelah video rapat tersebut diunggah, Poppy dicopot dari jabatan Kepala Biro Perekonomian.

Kepala Badan Kepegawaian Sumut Chusnul Fanany Sitorus sebelumnya menyatakan pencopotan Poppy didasarkan pada evaluasi penilaian kinerja. Ia tidak secara khusus mengaitkan keputusan tersebut dengan teguran Bobby dalam rapat pengendalian inflasi.

"(Alasan pencopotan) Berdasarkan evaluasi penilaian kinerja beliau," ujar Chusnul saat dikonfirmasi.

Setelah dicopot, Poppy dipindahkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara. Ia ditugaskan sebagai Kepala Bidang Peternakan sejak Jumat (7/8/2026).

"Untuk ibu Poppy saat ini ditugaskan di kepala bidang peternakan di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan," kata Chusnul.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I 2026, Data BPS Konfirmasi Klaim Prabowo Tertinggi 13 Tahun

"APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. Alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik," kata Prabowo.

Menurutnya, perjuangan negara saat ini bukan lagi sekadar memastikan Indonesia memiliki kedaulatan. Tantangan pemerintah adalah memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

"Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita adalah memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan setiap rakyatnya," ujarnya.

Prabowo mencontohkan kehadiran negara harus dirasakan petani ketika membutuhkan pupuk, nelayan yang memerlukan kapal dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, serta buruh yang membutuhkan perlindungan dalam bekerja.

Negara juga, kata dia, harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makanan bergizi dan pendidikan berkualitas. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memiliki akses terhadap rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan ketika menghadapi masa sulit.

"Negara hadir ketika keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit," tutur Prabowo.

Prabowo menegaskan makna kemerdekaan tidak berhenti pada berdirinya negara dan berkibarnya bendera Merah Putih. Kemerdekaan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

"(Kemerdekaan) Harus terasa di meja makan rakyat, di ruang kelas anak-anak kita, di Puskesmas dan rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia," katanya.

Karena itu, Prabowo kembali menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen perjuangan negara. Anggaran yang dihimpun dari masyarakat, menurutnya, harus dikelola secara bertanggung jawab dan dikembalikan dalam bentuk manfaat yang dirasakan rakyat.

"Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan, setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat," tegas Prabowo.* (oz/dh)

Dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen. Ia menyebut angka tersebut sebagai pertumbuhan kuartal pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Baca Juga:

• Di Tengah Perang dan Suku Bunga Global Tinggi, Prabowo Klaim Ekonomi RI Tetap Berdiri Tegak

Prabowo juga menyampaikan optimisme ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh. Dengan kebijakan yang tepat dan rasional, dia meyakini pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6 persen pada akhir 2026.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir pemerintah. Menurutnya, capaian ekonomi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Tetapi saya tegaskan pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Berdasarkan data resmi BPS yang dirilis pada 5 Mei 2026, ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 memang tumbuh 5,61 persen secara tahunan atau year-on-year (y-on-y). Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama 2025 sebesar 4,87 persen.

BPS mencatat konsumsi masyarakat menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026. Konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,94 persen. Pertumbuhan konsumsi antara lain didorong mobilitas masyarakat saat libur nasional dan Hari Besar Keagamaan, kebijakan pengendalian inflasi, serta sejumlah stimulus pemerintah.

Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh 5,96 persen. Sementara konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen, seiring meningkatnya realisasi belanja pemerintah, termasuk pembayaran THR atau gaji ke-14 dan berbagai program untuk masyarakat.

Dari sisi lapangan usaha, BPS mencatat sejumlah sektor mengalami pertumbuhan cukup tinggi. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen, sektor jasa lainnya 9,91 persen, sedangkan transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen pada triwulan I 2026 secara tahunan.

BPS juga mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mengalami kontraksi 0,77 persen dibandingkan triwulan IV 2025 secara quarter-to-quarter (q-to-q).

Dengan demikian, angka 5,61 persen yang disampaikan Prabowo untuk kuartal I 2026 sejalan dengan data resmi BPS. Sementara penyebutan "semester II-2026" dalam materi sumber perlu diperbaiki karena data yang telah dirilis BPS pada saat ini adalah data triwulan I 2026.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Akui 'Agak Intervensi' Atur Bagi Hasil Ojol-Aplikator, Penghasilan Pengemudi Diklaim Naik 3 Kali Lipat

"Kita memasuki 2026 dalam keadaan dunia tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan naik, nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia," kata Prabowo.

Namun, dia menilai berbagai tekanan tersebut tidak membuat perekonomian Indonesia goyah.

"Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak," ujarnya.

Prabowo menegaskan setiap rupiah yang dihimpun negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pengelolaan keuangan negara tidak hanya ditujukan untuk menjaga perekonomian, tetapi juga memberikan harapan dan perlindungan bagi rakyat.

"Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi warga negara," tegasnya.

Dalam pemaparannya, Prabowo menyebut sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kinerja positif. Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut berada pada level tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Dia juga menyampaikan inflasi tetap terkendali dan permintaan domestik masih kuat. Sementara itu, APBN disebut terus berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara belanja negara tumbuh 18,2 persen.

Menurut Prabowo, peningkatan belanja negara diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong aktivitas ekonomi.

"Belanja negara kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi," katanya.

Meski belanja negara meningkat, pemerintah tetap berupaya menjaga disiplin fiskal. Prabowo menyebut defisit APBN hingga akhir Juni 2026 berada di level 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada rakyat dengan kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara.

"Ini adalah bukti bahwa keberpihakan pada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih pertumbuhan atau kehati-hatian. Kita memilih keduanya dan kita melakukan keduanya," tutur Prabowo.* (oz/dh)

Pernyataan itu disampaikan Soenarko kepada wartawan, Jumat (14/8/2026). Ia mempertanyakan proses hukum yang menurutnya berujung pada penetapan Roy Suryo dan Dokter Tifa sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Praperadilan Jilid IV, Kubu Roy Suryo Minta Hakim Batalkan Status Tersangka hingga Pencekalan

Soenarko menilai muncul kejanggalan dalam perkara tersebut. Dia mempertanyakan proses penelitian mengenai ijazah Jokowi yang kemudian berujung pada perkara pidana terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa.

"Kemudian pihak Jokowi, dengan dukungan back up, dia punya kekuatan, aneh bin ajaib buntutnya. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya, tahu-tahu Roy-Tifa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, mencemarkan nama baik, dan lain sebagainya," katanya.

Menurut Soenarko, proses hukum terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa seharusnya tetap diuji berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia berharap keduanya memperoleh keadilan dalam menghadapi perkara tersebut.

"Kami sekarang, menuntut ini dibuka, dahulu ada nasihat orang tua, langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Karena itu kita berupaya skenario dagelan penegakan hukum ini kita harus bisa kalahkan dengan fakta-fakta yang sekarang ditunjukkan, disampaikan para lawyer," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI), Laksma (Purn) Moeryono Aladin, turut memberikan tanggapan. Ia menilai penetapan Roy Suryo dan Dokter Tifa sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi.

Moeryono berharap Presiden Prabowo Subianto dapat melakukan pembenahan terhadap tata kelola penegakan hukum sehingga kasus serupa tidak kembali terjadi.

"Kami yang tergabung dalam FPP TNI meyakini apa yang dilakukan penyidik dalam menentukan tersangka Mas Roy dan Dokter Tifa itu suatu hal yang tidak benar, tidak sah. Inilah menunjukkan di Indonesia, khususnya di ranah hukum masih terjadi kriminalisasi," kata Moeryono.

Ia juga mengatakan pihaknya telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Prabowo.

"Kami sudah sampaikan ke Pak Prabowo supaya jangan ada kriminalisasi pada Mas Roy dan Dokter Tifa, mereka ini pejuang kebenaran," ujarnya.

Pernyataan Soenarko dan Moeryono tersebut disampaikan di tengah bergulirnya proses hukum terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam polemik dugaan ijazah Jokowi. Roy Suryo sendiri tengah menjalani praperadilan jilid IV di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.* (in/dh)

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Tegaskan Anggota G20 Tak Pantas Ada Rakyat Lapar, Soroti Nasib Petani dan Harga Gabah Anjlok

Namun, melalui rekomendasi pemerintah, pembagian hasil kemudian diubah. Pengemudi kini mendapatkan 92 persen, sedangkan aplikator memperoleh 8 persen.

"Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80 persen dari upaya kerja mereka karena aplikator minta 20 persen. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi, tapi sebetulnya ya agak intervensi juga," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan melalui platform digital.

Ia mengatakan kebijakan pembagian hasil yang lebih adil diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol sekaligus memperkuat sektor ekonomi berbasis masyarakat.

"Karena kekuatan ekonomi kita ada di UMKM, kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator," katanya.

Setelah perubahan porsi tersebut diterapkan, pengemudi memperoleh 92 persen dari hasil layanan. Prabowo menyebut pemerintah menerima laporan adanya peningkatan pendapatan yang cukup signifikan dari sejumlah pengemudi ojol.

"Tapi dengan intervensi Pemerintah, para pengemudi sekarang mendapatkan 92 persen dari hasil mereka, dan banyak pengemudi sekarang melaporkan penghasilan mereka naik signifikan, ada yang 2 kali, ada 3 kali lebih tinggi," ujar Prabowo.

Prabowo menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang bekerja di sektor ekonomi digital. Ia menegaskan kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada perusahaan besar, tetapi juga masyarakat di tingkat akar rumput.

Kelompok tersebut antara lain pedagang, perajin, perempuan kepala keluarga, anak muda, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).* (in/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Komisi VI DPR Apresiasi Pidato Prabowo soal Danantara, Sebut Bukti Kemitraan yang Sukses Benahi BUMN

Namun, Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir pemerintah. Menurutnya, pertumbuhan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Di hadapan majelis ini bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita, pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita kebanyakan, tidak bermanfaat bagi kita," kata Prabowo.

Prabowo menekankan setiap investasi yang masuk ke Indonesia harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan, kualitas hidup rakyat kita terutama rakyat kita yang paling bawah," ujarnya.

Presiden mengatakan pemerintah tidak boleh meninggalkan masyarakat yang masih menghadapi kesulitan. Ia kemudian menyinggung posisi Indonesia sebagai anggota G20 yang menurutnya harus diiringi kemampuan negara memastikan seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

"Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin, kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya, kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia, Republik Indonesia. Anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar," tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, kekuatan suatu bangsa juga tercermin dari kemampuan negara menyediakan pangan bagi rakyatnya sendiri. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi petani, seperti sulitnya memperoleh pupuk, harga gabah yang turun saat panen, hingga aturan yang dinilai berbelit-belit.

"Bangsa yang kuat adalah negara yang mampu memberikan makan rakyatnya sendiri, ketika kami menerima mandat petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap panen aturan yang berbelit-belit kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini," katanya.

Prabowo meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut. Pemerintah, menurutnya, harus fokus mencari solusi dan memastikan birokrasi tidak menghambat kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Walaupun, kita tidak menyalahkan siapapun kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tak boleh menghambat keputusan yang baik," pungkasnya.* (in/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai respons awal atas kejadian yang berdampak pada ratusan siswa. Menurutnya, prioritas saat ini adalah memastikan kondisi para pelajar serta mencari penyebab pasti kejadian.

Baca Juga:

• Dubes Swedia Puji Demokrasi RI yang 'Menantang tapi Berhasil', Soroti Keterbukaan Prabowo Akui Kekurangan

Sudaryono menjelaskan, pencopotan Kepala SPPG dan penyegelan dapur merupakan bagian dari tindakan administratif yang telah dilakukan BGN.

"Tindakan administratif juga sudah diambil, pencopotan Kepala SPPG terkait dan penyegelan dapur operasional. BGN juga memastikan kondisi mereka (siswa) dan kemudian mencari akar persoalannya," katanya.

BGN juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karo untuk menangani para pelajar yang terdampak. Pemeriksaan terhadap sampel sisa lauk pauk dilakukan bersama Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui sumber gangguan kesehatan tersebut.

"Saya telah berkoordinasi dengan Bupati Antonius Ginting, sementara pemeriksaan sampel sisa lauk pauk dilakukan bersama Dinas Kesehatan setempat," ujar Sudaryono.

Dia menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan berharap seluruh siswa yang terdampak segera pulih.

"Saya dan Karo memiliki ikatan moral melalui marga Sitepu. Jangan menunggu masalah membesar untuk memperketat pengawasan. Kami minta maaf. Lekas sembuh," ucapnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Sumatera Utara mencatat 279 pelajar terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG hingga Kamis (13/8/2026). Mereka berasal dari tiga sekolah di Berastagi, yakni SMP Swasta Bersama, SMA Swasta Bersama, dan SMAN 1 Berastagi.

Sejumlah pelajar harus mendapatkan perawatan di beberapa fasilitas kesehatan, di antaranya RSU Kabanjahe, RS Efarina, dan RS Amanda.

Meski dapur MBG tersebut diketahui telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penyebab pasti kejadian belum diketahui. BGN bersama pihak terkait masih menunggu hasil pemeriksaan sampel sisa makanan untuk memastikan sumber dugaan keracunan.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut pelaksanaan program MBG yang menyasar pelajar. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap layanan dapur SPPG diharapkan dapat mencegah kejadian serupa kembali terjadi.* (in/dh)