Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan ucapan selamat datang kepada para wali kota, wakil wali kota, delegasi, dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Dihadiri Wali Kota se-Indonesia, Rico Waas Ajak Medan Melaju sebagai Kota Metropolitan Berdaya Saing

"Selamat datang di Kota Medan. Mudah-mudahan tempat ini bisa membawa kerja sama yang baik di antara kita semua. Semoga sepulang dari kegiatan APEKSI ini kita membawa hal-hal positif bagi perkembangan kota-kota di Indonesia," ujar Rico Waas.

Menurutnya, Indonesia City Expo menjadi ruang bagi pemerintah kota untuk saling memperkenalkan potensi dan produk unggulan daerah. Sekitar 60 stan dari berbagai kota di Indonesia turut meramaikan pameran dengan menampilkan beragam produk khas yang menjadi identitas masing-masing daerah.

Rico menilai pameran tersebut bukan sekadar ajang promosi, tetapi juga menjadi peluang memperluas investasi, membuka kerja sama bisnis, serta mempererat sinergi antarpemerintah daerah maupun dengan dunia usaha.

"Kota Medan ingin memperkenalkan produk-produk unggulannya. Ini momentum bagi kita untuk saling mengenal yang diharapkan akan melahirkan kerja sama, mulai dari hal kecil hingga hal besar," katanya.

Selain pameran, rangkaian Rakernas APEKSI XVIII juga diisi berbagai forum strategis, mulai dari pembahasan sektor pangan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, hingga business matching dan peluang investasi antarkota.

Rico menegaskan berbagai tantangan pembangunan daerah tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Karena itu, kolaborasi menjadi faktor penting dalam menciptakan kota yang lebih maju dan berdaya saing.

"Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling menguatkan, saling mendukung, saling mengenal, dan saling mempromosikan. Kalau kita mengetahui ada produk atau inovasi yang baik dari kota lain, kenapa tidak kita adaptasi. Karena kita satu bangsa, satu Indonesia," ungkapnya.

Ia berharap Indonesia City Expo 2026 mampu melahirkan berbagai gagasan baru, memperkuat kemitraan antardaerah, mendorong pertumbuhan UMKM, serta mempercepat pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wali Kota Ika Puspitasari yang mewakili Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, secara resmi membuka Indonesia City Expo 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Ika menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan yang dinilai sukses menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI XVIII.

Ia mengatakan tema Rakernas tahun ini, "Kota Tangguh, Indonesia Berdaulat", mencerminkan pentingnya peran kota-kota di Indonesia dalam memperkuat pembangunan nasional. Menurutnya, melalui APEKSI, setiap daerah dapat saling berbagi pengalaman, bertukar inovasi, dan mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi.* (dh)

Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya sistem pemerintahan digital yang terintegrasi, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga:

• Dua Hari Dicari, Kakek yang Hanyut di Jembatan Bambu Simalungun Ditemukan Tewas

Erwin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) serta seluruh narasumber dan peserta dari berbagai pemerintah daerah yang telah mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias.

Menurutnya, selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan penguatan materi terkait arah kebijakan pemerintah digital, arsitektur sistem pemerintahan digital, tata kelola data, keamanan siber, hingga integrasi layanan digital pemerintah.

Erwin menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh pelatihan, tetapi juga implementasi nyata di masing-masing daerah, termasuk penguatan data, keamanan informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

"Transformasi digital hanya akan berhasil apabila dibangun melalui kolaborasi, kesamaan visi, dan komitmen bersama," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan koordinasi antar daerah sebagai kunci dalam menghadapi tantangan implementasi digitalisasi pemerintahan ke depan.

Menutup kegiatan tersebut, Erwin secara resmi menyatakan bahwa rangkaian pendampingan telah selesai, sekaligus berharap hasil kegiatan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.* (dh)

Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diduga tidak berjalan sesuai prinsip transparansi, profesionalitas, dan ketepatan waktu.

Baca Juga:

• Diduga Terlambat Serahkan Undangan Bansos, Kinerja Kadus III Desa Paya Rengas Disorot, PERMADA Minta Inspektorat Turun Tangan

Menurut Andrean, laporan tersebut memohon agar kedua lembaga melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan maladministrasi maupun dugaan kelalaian dalam pelayanan publik terkait proses penyaluran bantuan sosial di Desa Paya Rengas.

Laporan itu bermula dari peristiwa yang dialami Herna Wati, warga Dusun III Desa Paya Rengas, yang baru menerima surat undangan sekaligus bantuan sosial pada hari keempat pelaksanaan penyaluran. Padahal, berdasarkan data yang diperoleh dari pendamping sosial, namanya telah terdaftar sebagai penerima manfaat sejak awal.

Andrean menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan agar seluruh fakta dapat diuji secara objektif oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

«"Kami menghormati asas praduga tidak bersalah. Karena itu, laporan ini kami sampaikan agar Inspektorat Kabupaten Langkat dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif. Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, tentu harus dijelaskan kepada masyarakat. Namun apabila ditemukan adanya kelalaian ataupun penyimpangan prosedur, maka harus diberikan pembinaan maupun tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Andrean.»

Ia menilai penyaluran bantuan sosial merupakan program strategis pemerintah yang menyangkut hak masyarakat, sehingga setiap tahapan administrasi harus dijalankan secara cermat agar tidak merugikan penerima manfaat.

Menurutnya, perangkat desa memiliki tanggung jawab memastikan seluruh surat undangan diterima oleh warga yang berhak sebelum jadwal penyaluran berlangsung. Keterlambatan dalam penyampaian surat, apabila benar terjadi akibat kelalaian administrasi, berpotensi menghambat hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang layak.

Tak hanya itu, Andrean meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada dugaan keterlambatan distribusi surat undangan semata, tetapi juga mencakup mekanisme pendataan penerima bantuan sosial di Desa Paya Rengas.

Ia mengungkapkan adanya informasi bahwa masih terdapat warga yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2, namun belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diverifikasi oleh instansi yang berwenang agar program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

«"Kami berharap seluruh proses pendataan maupun penyaluran bantuan sosial dievaluasi secara menyeluruh. Jika ditemukan kekeliruan administrasi, segera diperbaiki. Namun apabila terdapat pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan kami bukan mencari kesalahan seseorang, melainkan memastikan pelayanan publik semakin baik dan masyarakat memperoleh haknya secara adil," ujar Andrean.»

Andrean juga meminta Inspektorat Kabupaten Langkat segera melakukan pemeriksaan lapangan dengan meminta keterangan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial, termasuk pemerintah desa, kepala dusun, pendamping sosial, serta pihak-pihak lain yang mengetahui proses pendistribusian surat undangan.

Di sisi lain, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara diharapkan dapat menilai apakah dalam peristiwa tersebut terdapat dugaan maladministrasi berupa penundaan pelayanan, kelalaian, atau bentuk penyimpangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pelayanan publik.

Menurut Andrean, langkah pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Ia berharap kasus di Desa Paya Rengas dapat menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemerintah desa, khususnya di Kabupaten Langkat, agar tata kelola penyaluran bantuan sosial semakin baik, transparan, tepat sasaran, dan tidak lagi menimbulkan persoalan administratif yang berpotensi merugikan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Inspektorat Kabupaten Langkat maupun Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara terkait laporan pengaduan yang telah disampaikan. Sementara itu, Kepala Dusun III Desa Paya Rengas sebelumnya telah memberikan penjelasan bahwa keterlambatan penyerahan surat undangan terjadi karena adanya kesamaan nama penerima dan bukan karena unsur kesengajaan. Pemeriksaan oleh lembaga berwenang diharapkan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya serta menentukan ada atau tidaknya pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (dh)

Sorotan itu disampaikan Sekretaris Nasional Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Andrean, yang meminta pemerintah daerah mengusut secara objektif dugaan kelalaian dalam proses penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Baca Juga:

• Tak Puas Jawaban Dishub, ASDM Minta Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi Pengawasan Transportasi Online di Sumut

Menurut keterangan Herna Wati, saat sebagian besar warga telah menerima undangan dan mengambil bantuan, dirinya belum memperoleh pemberitahuan. Merasa namanya terlewat, anak Herna Wati kemudian menghubungi Pendamping Sosial, Feri Firmansyah.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa berdasarkan data dalam sistem, Herna Wati memang terdaftar sebagai penerima bantuan. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, surat undangan diketahui telah berada di tangan Kepala Dusun III.

Kepala Dusun Bantah Sengaja Menahan Surat

Dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Kepala Dusun III Desa Paya Rengas, Basrik, membantah adanya unsur kesengajaan menahan surat undangan.

«"Bukan surat kami tahan, melainkan kami bingung karena ada kesamaan nama penerima. Setelah bertanya ke sana kemari baru diketahui siapa yang berhak menerima bantuan. Karena itu pada hari keempat surat undangan beserta bantuan diserahkan kepada penerima," jelas Basrik.»

Meski demikian, penjelasan tersebut mendapat tanggapan kritis dari Andrean. Menurutnya, apabila benar terjadi kesamaan nama, perangkat desa seharusnya melakukan verifikasi administrasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Nomor Kartu Keluarga (KK) sebelum proses penyaluran dimulai.

"Data penerima bantuan telah dilengkapi identitas kependudukan. Dengan verifikasi administrasi yang benar, keterlambatan seperti ini seharusnya dapat dihindari. Apalagi yang bersangkutan telah tercatat sebagai penerima bantuan kategori Desil 4," ujar Andrean.

Diduga Bertentangan dengan Asas Pelayanan Publik

Andrean menilai keterlambatan tersebut patut menjadi bahan evaluasi karena berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ia mengutip Pasal 4, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berlandaskan asas kepentingan umum, kepastian hukum, persamaan hak, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kemudahan pelayanan.

"Apabila surat undangan baru diberikan setelah penyaluran berlangsung, maka asas ketepatan waktu patut dipertanyakan dan perlu dievaluasi," tegasnya.

Selain itu, Andrean juga mengingatkan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan sesuai standar, cepat, mudah, berkualitas, serta tidak diskriminatif.

Minta Dugaan Maladministrasi Diperiksa

Andrean menambahkan, apabila ditemukan adanya pengabaian kewajiban pelayanan, persoalan tersebut dapat mengarah pada dugaan maladministrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

"Maladministrasi mencakup tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, maupun kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang merugikan masyarakat. Karena itu, fakta-fakta dalam kasus ini perlu diperiksa secara objektif oleh pihak yang berwenang," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan agar pemerintahan desa dijalankan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepentingan umum.

Soroti Akurasi Data Penerima Bansos

Selain persoalan keterlambatan surat undangan, Andrean mengungkapkan masih terdapat warga Desa Paya Rengas yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 namun belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar proses pendataan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

PERMADA Minta Inspektorat Investigasi

Atas dasar itu, Andrean mendesak Inspektorat Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prosedur maupun kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran bantuan sosial di Desa Paya Rengas.

"Jika memang hanya terjadi kesalahan administrasi, tentu harus dilakukan pembinaan. Namun apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar menjadi efek jera dan pembelajaran bagi seluruh perangkat desa," tegasnya.

Ia juga meminta Kepala Desa Paya Rengas, Sartiman, meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kepala dusun agar pelayanan kepada masyarakat berjalan profesional, transparan, dan mengedepankan kepentingan warga.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan setiap program bantuan sosial benar-benar disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Pemeriksaan oleh instansi yang berwenang juga dinilai penting untuk memastikan seluruh fakta secara objektif sebelum diambil kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum.* (dh)

Purbaya mengatakan, penyesuaian harga Pertamax akan mengikuti pergerakan harga minyak global yang saat ini cenderung melandai setelah sebelumnya sempat melonjak akibat ketegangan geopolitik.

Baca Juga:

• Kemenkeu Lakukan Penyegaran, Tiga Dirjen Baru Resmi Dilantik Purbaya

Ia menjelaskan, harga minyak dunia sempat menembus lebih dari US$100 per barel, namun kini telah turun ke kisaran US$72 per barel untuk Brent dan sekitar US$68 per barel untuk WTI.

Menurutnya, penurunan harga energi tersebut menjadi faktor penting dalam meredakan tekanan inflasi dalam beberapa bulan ke depan.

Purbaya juga menilai inflasi saat ini masih dalam kondisi terkendali, tercermin dari inflasi inti (core inflation) yang berada di level 2,76 persen.

"Core inflation masih relatif stabil. Kenaikan inflasi ini lebih karena harga yang fluktuatif seperti minyak dan pangan, bukan karena permintaan yang terlalu tinggi," ujarnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2026 sebesar 0,44 persen secara bulanan, dengan inflasi tahunan mencapai 3,34 persen.* (d/dh)

Sidang perdana tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Sidang Perdana Dokter Tifa Digelar Besok, PN Jaktim Berlakukan Penyekatan Ketat

"Rekan-rekan media diperkenankan melakukan peliputan secara live pada beberapa tahapan persidangan," kata Immanuel, Rabu (1/7/2026).

Namun demikian, PN Jakarta Timur menegaskan tidak semua proses sidang dapat disiarkan secara langsung. Tahap pembuktian dilarang untuk live streaming guna menjaga independensi keterangan saksi.

"Tahap pembuktian tidak diperkenankan live karena saksi harus memberikan keterangan secara objektif tanpa saling memengaruhi," ujarnya.

Immanuel juga menegaskan larangan siaran langsung tidak hanya berlaku bagi media, tetapi juga pengunjung sidang. Masyarakat yang hadir di ruang sidang tidak diperkenankan melakukan live streaming melalui perangkat pribadi.

"Pengunjung hanya diperkenankan mengikuti jalannya persidangan secara tertib," tambahnya.

PN Jakarta Timur sebelumnya telah menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Sidang perdana akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati, dengan anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.* (in/dh)

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengatakan total santunan yang diberikan dapat mencapai Rp118 juta, tergantung kategori peristiwa yang dialami peserta.

Baca Juga:

• DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI dengan Turki dan Malaysia

Donny menjelaskan, terdapat perbedaan besaran santunan antara peserta yang meninggal karena sakit dan karena kecelakaan. Hal tersebut akan menjadi dasar penentuan besaran bantuan yang diterima keluarga korban.

"Kalau sakit itu sekitar Rp42 juta, kalau kecelakaan bisa sampai Rp118 juta. Tapi ini masih kita pastikan lagi sesuai kriteria," ujarnya.

Selain santunan, Kemhan juga memastikan telah memberikan dukungan lain seperti pemulangan jenazah, proses pemakaman, hingga bantuan administrasi klaim asuransi.

Sebelumnya, diketahui lima peserta SPPI calon pengelola Kopdes Merah Putih dan KNMP meninggal dunia saat mengikuti latsarmil pada periode Juni 2026.

Kemhan dan pihak terkait juga disebut masih melakukan evaluasi serta investigasi terkait pelaksanaan latihan tersebut.* (in/dh)

Persetujuan tersebut mencakup RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Turki, serta RUU serupa antara Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Malaysia.

Baca Juga:

• 5 Calon Manajer Kopdes Meninggal Saat Pelatihan, Kemhan-Kemenkes Bentuk Tim Investigasi

"Untuk menyetujui ratifikasi kerja sama pertahanan Republik Indonesia dengan Republik Turki. Setuju ya?" ujar Utut dalam rapat yang kemudian disetujui peserta.

Utut menyampaikan bahwa dengan disetujuinya ratifikasi tersebut, kerja sama pertahanan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memiliki dasar hukum yang kuat.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ratifikasi ini programnya bisa berjalan lebih mulus berbasis dengan kekuatan undang-undang," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa pengesahan RUU tersebut merupakan bagian dari pemenuhan prosedur hukum nasional agar perjanjian kerja sama pertahanan dapat berlaku secara resmi.

Ia menegaskan bahwa kerja sama tersebut disusun berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, serta penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara.

Dengan disetujuinya kedua RUU tersebut di tingkat Komisi I DPR, maka pembahasan selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.* (k/dh)

Pelantikan tersebut digelar di aula mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026), dan turut dihadiri Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, serta jajaran pejabat eselon I dan II Kemenkeu.

Baca Juga:

• Soal Pajak JHT, Purbaya: Kita Lihat Dulu Kondisi Ekonomi

Dalam sambutannya, Purbaya menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan bentuk amanah besar dari negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Pada hari ini, Rabu 1 Juli 2026, saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan," ujar Purbaya.

Ia menekankan bahwa Kemenkeu saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari dinamika ekonomi global maupun tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah.

Menurutnya, Kementerian Keuangan harus mampu menjadi institusi yang tenang dalam tekanan, tajam dalam membaca risiko, dan berani mengambil keputusan strategis.

"Pada kondisi seperti ini, saya ingin Kementerian Keuangan hadir sebagai institusi yang tenang dalam menghadapi tekanan, tajam dalam membaca risiko, dan berani mengambil keputusan yang besar," katanya.

Purbaya juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Setiap rupiah uang negara harus benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, mendukung program prioritas presiden, dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah," tegasnya.

Ia meminta para direktur jenderal yang baru dilantik untuk bekerja dengan integritas, profesionalisme, serta keberanian dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Menutup sambutannya, Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa para pejabat baru tersebut mampu menjalankan amanah dengan baik dan memperkuat kinerja Kemenkeu ke depan.* (bs/dh)

Purbaya menjelaskan, mayoritas penerima JHT saat ini sebenarnya tidak dikenakan pajak karena nilai pencairannya berada di bawah Rp50 juta. Ia menyebut sekitar 96 persen penerima manfaat masuk dalam kelompok tersebut.

Baca Juga:

• Jangan Kaget! Petugas Bapenda Sumut Akan Datangi Rumah Warga, Ini Tujuannya

Ia menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengubah kebijakan sebelum melakukan kajian secara menyeluruh. Menurutnya, setiap langkah harus mempertimbangkan situasi ekonomi yang sedang berlangsung.

"I think in this economy, jadi kita lihat dulu keadaan seperti apa. Lagi di-assess kan? Katanya Pak Dirjen mau ketemu sama buruh juga, kita lihat saja hasilnya seperti apa," katanya.

Purbaya menambahkan, pemerintah akan mengambil kebijakan apabila dinilai memenuhi prinsip keadilan. Namun, ia menilai perlu dipertimbangkan jika kebijakan tersebut justru lebih banyak menguntungkan penerima JHT dengan nilai pencairan sangat besar.

"Selama itu adil, kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan assessment nanti. Tapi kalau hanya membela yang ternyata pensiunnya besar-besar, Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, ya tidak usah. Tapi saya akan lihat dulu," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pengenaan pajak atas pencairan JHT bukan merupakan kebijakan baru. Aturan tersebut telah berlaku sejak 2009.

Menurut Bimo, iuran JHT tidak dikenai pajak saat dipotong dari gaji maupun ketika dana dikembangkan di lembaga keuangan. Pajak baru dikenakan saat dana dicairkan oleh peserta.

Ia juga menjelaskan pencairan JHT hingga Rp50 juta dikenakan tarif pajak 0 persen. Sementara pencairan di atas Rp50 juta dikenai tarif sebesar 5 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

Bimo menyatakan pemerintah terbuka melakukan evaluasi apabila terdapat dinamika baru di masyarakat. Namun, keputusan perubahan kebijakan tetap berada di tangan Menteri Keuangan sebagai pemegang kewenangan.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai penetapan Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing.

Baca Juga:

• KPK Tetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby Tersangka Dugaan Suap Jabatan Sekda

"Kuansing dikenal luas sebagai tanah kelahiran Pacu Jalur yang mencerminkan semangat gotong royong dan kerja kolektif masyarakat. Karena itu, ketika korupsi kembali terjadi di Kuansing, yang tercoreng bukan hanya integritas penyelenggara negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi kebanggaan daerah Kuansing," ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/7/2026).

KPK juga menyoroti masih rendahnya capaian pencegahan korupsi di Kabupaten Kuansing. Berdasarkan data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), Kuansing pada 2025 masih berada di zona merah dengan skor 63,84.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah sektor pengadaan barang dan jasa yang hanya memperoleh nilai 45 atau di bawah ambang yang diharapkan.

Selain itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) juga belum menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai SPI Kabupaten Kuansing hanya naik tipis dari 63,12 pada 2024 menjadi 63,58 pada 2025.

Budi menegaskan, kondisi tersebut menjadi pengingat penting agar pemerintah daerah terus memperkuat sistem pengawasan dan integritas guna mencegah praktik korupsi terulang kembali.

KPK juga menilai dugaan korupsi tersebut berpotensi berdampak terhadap pembangunan daerah. Kuansing diketahui memiliki kawasan perkebunan yang luas, terutama kelapa sawit, namun masih menghadapi persoalan infrastruktur, termasuk kondisi jalan yang belum memadai di sejumlah wilayah.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnaen, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles.

Penyidik menduga Suhardiman menerima suap berupa satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai sekitar Rp2,05 miliar sebagai imbalan dalam proses penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing.*(d/dh)

Korban ditemukan pada hari kedua operasi pencarian, sekitar satu kilometer dari lokasi awal diduga terjatuh ke aliran Sungai Bah Tongguran.

Baca Juga:

• Bupati Taufik Sambut Tim Monitoring PKK Sumut, Asahan Tampilkan Program Unggulan

"Pada hari kedua operasi SAR, tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia sekitar satu kilometer dari lokasi kejadian awal," ujar Hery, Rabu (1/7/2026).

Menurut Hery, proses pencarian sempat mengalami sejumlah kendala. Selain arus sungai yang menyempit di beberapa titik, rimbunnya vegetasi di sepanjang bantaran sungai membuat jarak pandang petugas menjadi terbatas.

Untuk mempercepat pencarian, tim SAR memanfaatkan drone thermal dengan menyisir aliran sungai sejauh sekitar dua kilometer ke arah hilir.

Upaya tersebut membuahkan hasil setelah tubuh korban berhasil terdeteksi melalui pemantauan udara. Tim SAR kemudian mengevakuasi jasad korban dan menyerahkannya kepada pihak keluarga.

Sebelumnya, Mula Sirait dilaporkan hilang saat hendak menuju ladangnya yang berada di seberang Sungai Bah Tongguran, Dusun II Hubuan, Nagori Bosar Galugur, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun.

Korban diduga terjatuh saat menyeberangi jembatan bambu yang menghubungkan permukiman warga dengan area perkebunan.

Berdasarkan keterangan saksi, korban terakhir kali terlihat berangkat menuju ladang menggunakan sepeda motor sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah tidak kunjung pulang hingga sore hari, warga bersama aparat kepolisian melakukan pencarian sebelum akhirnya melibatkan tim SAR gabungan.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat melintasi jembatan sederhana, terutama ketika kondisi sungai berarus deras atau cuaca kurang bersahabat.* (ds/dh)

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dengan menyentuh level terendah di 5.607,451 dan tertinggi di 5.737,736. Indeks dibuka pada posisi 5.640,611 sebelum akhirnya mengakhiri perdagangan di zona positif.

Baca Juga:

• Presiden Belarus Lukashenko Tiba di Jakarta, Bertemu Prabowo Bahas Kerja Sama Strategis Besok

Posisi berikutnya ditempati saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebesar Rp247 miliar, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) Rp93 miliar, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Rp74 miliar, serta PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) Rp38 miliar.

Di sisi lain, sejumlah saham justru menjadi incaran investor asing. Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatatkan net buy terbesar dengan nilai Rp136 miliar.

Kemudian disusul PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebesar Rp66 miliar, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) Rp59 miliar, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) Rp46 miliar, serta PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) sebesar Rp20 miliar.

Aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga terbilang cukup ramai. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp10,287 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 18,682 miliar saham dari 1.566.407 kali transaksi.

Secara keseluruhan, mayoritas saham ditutup menguat. Sebanyak 378 saham berada di zona hijau, 248 saham melemah, dan 157 saham lainnya ditutup tidak berubah.

Sementara itu, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia pada penutupan perdagangan tercatat mencapai Rp10.033,077 triliun.* (k/dh)

Penetapan tersangka diumumkan KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (1/7/2026), setelah perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan.

Baca Juga:

• KPK Periksa 8 Pegawai Imigrasi Jakbar, Dalami Kasus Dugaan Pemerasan Silmy Karim

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni SA selaku Bupati Kuansing, ZKN selaku Sekda, dan ARD selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant," ujar Ahmad Taufik Husein.

Menurut KPK, perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing pada 2025.

Dalam proses seleksi tersebut terdapat dua calon, yakni Fahdiansyah yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda sekaligus Asisten I Setdakab Kuansing, serta Zulkarnaen yang kala itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Penyidik menduga Suhardiman Amby meminta satu unit mobil mewah Toyota Land Cruiser 300 GR-S sebagai syarat kepada peserta seleksi jabatan Sekda.

KPK menyebut hanya Zulkarnaen yang memenuhi permintaan tersebut sehingga kemudian terpilih menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing periode 2025.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Zulkarnaen diduga membeli Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai sekitar Rp2,05 miliar secara kredit dengan cicilan Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun.

Karena keterbatasan kemampuan untuk mengajukan kredit, Zulkarnaen diduga meminta bantuan Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant agar proses pembelian kendaraan tersebut dapat terlaksana.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK turut mengamankan barang bukti berupa satu unit Mitsubishi Pajero Sport senilai sekitar Rp700 juta serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pembayaran cicilan mobil Toyota Land Cruiser yang disebut sebagai instrumen suap.

Penyidik juga mengungkap adanya dugaan upaya menghilangkan barang bukti dengan cara menjual kendaraan ke sebuah showroom setelah pihak terkait mengetahui tengah dipantau tim KPK.

Atas perkara tersebut, KPK menahan Suhardiman Amby, Zulkarnaen, dan Ardiles selama 20 hari pertama, terhitung mulai 1 hingga 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

KPK menegaskan penyidikan masih terus berlangsung untuk mendalami seluruh rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.* (k/dh)

Penggeledahan dilakukan oleh Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan di RSUD Pirngadi yang berada di Jalan Prof. H.M. Yamin, Kelurahan Perintis, Kota Medan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Jaksa Bantah Kriminalisasi Nadiem Makarim: Ini Bukan Menang atau Kalah, Tapi Penegakan Keadilan

"Penggeledahan dilakukan untuk mengambil sejumlah dokumen terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana BLUD serta adanya piutang yang belum dibayarkan," ujar Valentino, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan proses penggeledahan berlangsung sekitar satu jam. Dari kegiatan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen administrasi dan transaksi keuangan yang akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut.

"Setelah ini akan dilakukan pendalaman terhadap dokumen serta pemeriksaan saksi lanjutan," katanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pagu anggaran BLUD yang menjadi objek penyelidikan mencapai Rp23.813.175.108.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar serta utang senilai Rp13.013.175.108.

Penyidik juga menemukan indikasi adanya pembayaran utang pada satu tahun anggaran yang dilakukan menggunakan anggaran tahun berikutnya. Selain itu, sebagian utang tersebut disebut masih belum seluruhnya diselesaikan.

Untuk mendalami perkara tersebut, tim penyidik turut menyita sejumlah dokumen administrasi maupun transaksi keuangan guna memastikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Hingga saat ini, Kejari Medan masih melakukan pendalaman terhadap dokumen yang telah diamankan. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.* (tm/dh)

Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek di lokasi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.567.936.500 untuk pembangunan Kantor Koramil 06 Lubuk Pakam/Kodim 0204 Deli Serdang.

Baca Juga:

• Sekdaprov Sumut Tegas! Program BKP Tak Boleh Dialihkan, Daerah Diminta Percepat Tender

Kedua paket pekerjaan tersebut memiliki nomor kontrak berbeda, yakni 602.1/45/SP/PPBG/DCKTR-DS/V/2026 dan 602.1/46/SP/PPBG/DCKTR-DS/V/2026. Namun, keduanya sama-sama ditandatangani pada 21 Mei 2026, dikerjakan oleh penyedia jasa CV. Calanda Java Energy, serta masuk dalam program Penataan Bangunan Gedung dengan sumber pendanaan dari Belanja Hibah Barang.

Jika digabungkan, total anggaran pembangunan tersebut mencapai Rp2.270.586.400.

Pola pembagian proyek menjadi dua paket ini memunculkan perhatian sejumlah pihak. Sejumlah pengamat pengadaan barang dan jasa menilai pemisahan pekerjaan dengan lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana yang sama perlu disertai penjelasan yang transparan dari pemerintah daerah.

Menurut mereka, keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan pemecahan paket pekerjaan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa serta tidak dimaksudkan untuk menghindari mekanisme tertentu dalam proses pengadaan.

Masyarakat juga berharap Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang membuka informasi mengenai dasar pertimbangan pemisahan paket pekerjaan tersebut, termasuk spesifikasi teknis masing-masing proyek, agar penggunaan anggaran daerah dapat diawasi secara terbuka dan akuntabel.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang terkait alasan pemisahan dua kontrak pembangunan fasilitas Koramil 06 Lubuk Pakam tersebut.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan data yang tercantum pada papan informasi proyek di lokasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang maupun pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.* (dh)

Upacara Hari Jadi Kota Medan digelar di Lapangan Batalyon Parako 463 Pasgat, Rabu (1/7/2026), dengan Rico Waas bertindak sebagai inspektur upacara. Perayaan tahun ini bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI XVIII Tahun 2026 yang dipusatkan di Kota Medan.

Baca Juga:

• Prabowo Wanti-wanti Demokrasi Tak Dikuasai Pemilik Modal dan Kepentingan Asing

"Kemajuan yang kita nikmati hari ini adalah hasil ikhtiar banyak generasi. Para pendahulu telah meletakkan pondasi, dan tugas kitalah melanjutkan pembangunan agar Medan terus memberikan kesempatan dan kesejahteraan bagi semuanya," ujar Rico.

Ia juga menyapa peserta upacara dengan salam multikultural khas Sumatera Utara seperti Horas, Mejuah-juah, Yahowu, hingga Ahoi sebagai simbol keberagaman yang menjadi identitas Kota Medan.

Menurut Rico, kepercayaan menjadikan Medan sebagai tuan rumah Rakernas APEKSI merupakan kehormatan sekaligus peluang strategis untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah kota di Indonesia. Selain itu, kegiatan tersebut diyakini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Kota Medan.

Rico menjelaskan tema Hari Jadi Kota Medan ke-436, yakni **"Medan Tangguh, Maju untuk Semua"**, mencerminkan semangat membangun kota yang adaptif terhadap perubahan sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Medan terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui program Medan Satu Data, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan kota yang humanis, inklusif, dan ramah bagi masyarakat.

"Membangun kota metropolitan bukan pekerjaan yang selesai dalam waktu singkat. Dibutuhkan kesinambungan, kolaborasi, dan komitmen jangka panjang agar pembangunan hari ini menjadi warisan terbaik bagi generasi mendatang," katanya.

Rico juga menyampaikan apresiasi kepada para wali kota terdahulu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi menjaga stabilitas dan mendukung kemajuan Kota Medan.

"Saya berharap seluruh pihak terus bersinergi untuk memperkuat semangat membangun kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-436 turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, unsur Forkopimda, para wali kota anggota APEKSI, wali kota terdahulu, konsul negara sahabat, serta sejumlah tamu undangan.

Usai upacara, peringatan dilanjutkan dengan atraksi Semangat Komando yang ditampilkan anggota Pramuka Kwartir Cabang Kota Medan. Pada kesempatan itu, Rico Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap juga menyerahkan piala dan piagam kepada pemenang Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Medan.

Kelurahan Kedai Durian berhasil meraih juara pertama, disusul Kelurahan Belawan II sebagai juara kedua, Kelurahan Helvetia Timur di posisi ketiga, Kelurahan Pandau Hulu sebagai Harapan I, Kelurahan Karang Berombak Harapan II, serta Kelurahan Kemenangan Tani sebagai Harapan III.* (dh)

Konfercab tersebut turut dihadiri perwakilan Dandim 0208/Asahan, Ketua Pengurus Daerah (PD) Al Washliyah Kabupaten Asahan Syahrul Nasution, Ketua PD HIMMAH Sumatera Utara beserta rombongan, Ketua PC HIMMAH Asahan Hamdriansyah Putra Samosir, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Wabup Rianto Hadiri Konfercab HIMMAH Asahan, Dorong Kader Jadi Penggerak Perubahan dan Beri Manfaat bagi Masyarakat

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Asahan atas arahan, masukan, dan dukungan selama dirinya memimpin HIMMAH Asahan.

"Kami siap membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menyukseskan visi dan misi pembangunan daerah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PD Al Washliyah Kabupaten Asahan Syahrul Nasution berharap Konfercab menjadi momentum untuk melahirkan kader-kader HIMMAH yang berkualitas, berintegritas, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, kader HIMMAH harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus berkontribusi dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam serta mendukung program pembangunan pemerintah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto mengucapkan selamat atas pelaksanaan Konfercab PC HIMMAH Asahan dan berharap forum tersebut berjalan dengan lancar serta menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi semakin maju.

Rianto menegaskan Pemerintah Kabupaten Asahan berharap HIMMAH terus menjadi mitra strategis pemerintah melalui gagasan, inovasi, dan pemikiran yang konstruktif demi mendukung pembangunan daerah.

"Saya berharap HIMMAH Asahan terus menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Asahan. Mari kita terus berkolaborasi membangun Kabupaten Asahan," kata Rianto.

Ia juga mengajak seluruh kader HIMMAH menjalankan roda organisasi dengan baik, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta menjadi generasi yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Konfercab PC HIMMAH Asahan diawali dengan Tari Persembahan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars HIMMAH, dilanjutkan dengan sambutan para undangan.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 17.50 WIB dan berlangsung dengan aman, tertib, serta lancar.* (dh)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Asahan, Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani beserta jajaran, Asisten Administrasi Umum Setdakab Asahan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, tokoh olahraga, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Ketua Hanura Langkat Hadiri Upacara HUT Bhayangkara ke-80, Kapolres Tegaskan Komitmen Polri untuk Masyarakat

"Asahan Fight Series 3 berlangsung selama satu hari dengan diikuti 56 atlet, terdiri dari enam atlet kick striking dan 50 atlet boxing yang berasal dari unsur TNI, berbagai daerah di Sumatera Utara, hingga beberapa provinsi lainnya," ujarnya.

Fran juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dan Polres Asahan atas dukungan yang diberikan sehingga kejuaraan dapat terlaksana dengan baik.

Sementara itu, Tokoh Olahraga Kabupaten Asahan Donald Panjaitan menilai Asahan Fight Series bukan hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Bhayangkara, tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi muda melalui olahraga.

Ia mengajak seluruh atlet menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini juga dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, hingga aksi tawuran di kalangan remaja.

Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani berharap Asahan Fight Series dapat terus digelar sebagai agenda pembinaan olahraga di Kabupaten Asahan. Ia menilai kejuaraan tersebut mampu menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat sekaligus menekan angka kriminalitas, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba.

"Kami berharap semakin banyak atlet tinju berprestasi lahir dari Kabupaten Asahan melalui ajang seperti ini," katanya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi panitia yang telah sukses menyelenggarakan Asahan Fight Series 3. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen mendukung berbagai kegiatan olahraga sebagai upaya mencetak atlet-atlet berprestasi, khususnya di cabang olahraga tinju.

Ia mengatakan atlet tinju asal Kabupaten Asahan telah banyak mengukir prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Karena itu, pembinaan harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar prestasi tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Selain berpesan kepada seluruh atlet agar menjunjung tinggi sportivitas, Taufik juga mengajak masyarakat mendukung Polres Asahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Asahan.

"Semoga di usia ke-80 tahun, Polri semakin profesional, semakin dicintai masyarakat, serta terus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Selamat Hari Bhayangkara ke-80," ucapnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan sejumlah senjata tajam oleh anggota geng motor kepada Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, dan Kapolres Asahan sebagai bentuk komitmen mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Asahan Fight Series 3 ditutup sekitar pukul 23.00 WIB dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, serta lancar.* (dh)

Monitoring dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap untuk kategori Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAR), Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur untuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Rahuning Kecamatan Rahuning untuk Tertib Administrasi PKK, Desa Persatuan Kecamatan Pulau Raja pada kategori AKU HATINYA PKK, serta Kecamatan Air Joman untuk pelayanan IVA Test.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Tegaskan Dukungan untuk Polri Presisi

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan Desa Tanjung Asri terpilih sebagai desa terbaik dalam pelaksanaan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAR) Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi tingkat kecamatan dan kabupaten.

Ia mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama TP PKK Kabupaten Asahan yang telah melakukan pembinaan sehingga Desa Tanjung Asri mampu mewakili Kabupaten Asahan pada tahap monitoring tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, berbagai program telah dijalankan untuk mendukung keberhasilan PAAR, mulai dari pembinaan perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Gerakan Magrib Mengaji, pembinaan organisasi remaja, pelayanan kesehatan melalui posyandu anak, remaja dan lansia, hingga penyuluhan bela negara.

"Harapan kami seluruh program tersebut tetap berjalan secara berkelanjutan meskipun proses monitoring telah selesai, sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas, bermartabat, dan religius," ujar Taufik.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menyebut monitoring UP2K menjadi momentum untuk meningkatkan motivasi kelompok usaha dalam mengembangkan ekonomi keluarga. Menurutnya, kegiatan tersebut juga mendorong peningkatan kualitas administrasi, tata kelola usaha, inovasi produk, pemasaran UMKM, hingga melahirkan wirausaha baru yang mandiri dan berkelanjutan.

Di lokasi berbeda, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Zainal Aripin Sinaga mengatakan monitoring Tertib Administrasi PKK merupakan tindak lanjut supervisi yang dilaksanakan pada April 2026. Kabupaten Asahan berhasil masuk nominasi tahap monitoring tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Ia menegaskan penilaian tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK oleh TP PKK Kabupaten Asahan di tingkat desa dan kelurahan.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik mengatakan pihaknya telah melakukan pembinaan secara intensif terhadap seluruh desa dan kelurahan peserta lomba. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan program PKK.

Sementara itu, Ketua Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara Afriani Syafitri menjelaskan monitoring merupakan bagian dari rangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2026 sekaligus tindak lanjut hasil supervisi sebelumnya.

Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan untuk melihat secara langsung implementasi 10 Program Pokok PKK di tengah masyarakat serta mengevaluasi kinerja kader PKK di lapangan.

Afriani juga mengingatkan seluruh TP PKK agar terus tertib melakukan penginputan laporan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA). Ia berharap seluruh peserta menjadikan lomba sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan desa dan kelurahan yang mampu menjadi percontohan di Sumatera Utara.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Tari Persembahan, menyanyikan Indonesia Raya, Mars PKK, Dasawisma, doa bersama, sambutan para pejabat, serta peninjauan lokasi penilaian. Kegiatan berakhir sekitar pukul 13.00 WIB dalam keadaan aman, lancar, dan sukses.* (dh)