Berdasarkan data indeks kualitas udara yang dikutip dari IQAir, Kota Medan mencatat Air Quality Index (AQI) sebesar 149 atau masuk kategori tidak sehat. Konsentrasi PM2.5 tercatat 55 mikrogram per meter kubik.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini: Cabai Merah Keriting Melonjak Nyaris 100 Persen Jadi Rp122.500 per Kg

Data tersebut tercatat dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi atmosfer dan sumber polutan di sekitar wilayah Sumatera Utara.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan sebelumnya menyebut sebagian wilayah Sumatera Utara terpapar asap dari daerah lain. Kondisi tersebut diduga ikut berkontribusi terhadap memburuknya kualitas udara di Medan.

Selain kiriman asap, sumber polusi lokal seperti asap kendaraan dan pembakaran sampah juga dapat menambah konsentrasi partikulat di udara.

Prakirawan BMKG Wilayah I Medan Putri Afriza menjelaskan peningkatan konsentrasi PM2.5 di Medan terjadi pada sekitar pukul 04.00 WIB. Kondisi itu kemungkinan berkaitan dengan atmosfer yang lebih stabil pada malam hingga dini hari.

Menurut Putri, kondisi atmosfer yang stabil dapat memicu inversi suhu, yakni udara dingin terperangkap di dekat permukaan. Kecepatan angin yang relatif rendah dan kelembapan tinggi juga membuat proses penyebaran polutan menjadi kurang optimal sehingga partikulat lebih mudah terakumulasi.

Selain faktor lokal, kontribusi partikulat dari wilayah lain juga perlu diperhatikan. BMKG menyebut arah dan kecepatan angin menjadi salah satu faktor yang memengaruhi sebaran asap.

"Angin bertiup dari arah Tenggara-Selatan, dan kemungkinan kiriman asap dari provinsi tetangga," kata Putri.

Dengan kondisi kualitas udara yang masih tidak sehat, kelompok rentan disarankan lebih memperhatikan kondisi udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Penggunaan perlindungan pernapasan juga menjadi salah satu langkah yang dicantumkan dalam materi tersebut untuk menghadapi paparan asap dan partikulat halus.

Kualitas udara Medan diketahui telah berada dalam kategori tidak sehat sejak Selasa (15/9/2026). Kondisi tersebut diperkirakan masih dipengaruhi kombinasi faktor atmosfer, emisi lokal, dan kemungkinan kiriman asap dari wilayah lain.

Masyarakat diimbau terus memantau perkembangan kualitas udara karena kondisi dapat berubah mengikuti arah angin, kelembapan dan konsentrasi partikulat di atmosfer.* (tm/dh)

Dalam unggahannya pada Senin (14/9/2026), Ida menuliskan pernyataan yang kemudian menjadi perhatian warganet. Dia menilai kondisi negara sulit diperbaiki karena menurutnya lebih banyak orang jahat dibandingkan orang jujur.

Baca Juga:

• Ditelepon Mensesneg Pas Lagi di Toilet Purbaya Bongkar Detik-detik Kaget Tahu Dicopot dari Kursi Menkeu

Unggahan tersebut kemudian memancing beragam respons dari warganet. Sejumlah pengguna media sosial ikut mempertanyakan alasan Purbaya digantikan dari kursi Menteri Keuangan.

Ida juga beberapa kali merespons komentar warganet. Dalam salah satu tanggapannya, dia membela kinerja Purbaya selama menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.

Ia menyebut Purbaya telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tanggung jawabnya. Ida juga meminta maaf apabila kinerja suaminya masih dianggap mengecewakan.

"Sudah berusaha sebaik mungkin. Maaf kalau masih mengecewakan," kata Ida.

Ida kemudian menyampaikan keyakinannya bahwa persoalan yang sedang menjadi perhatian publik nantinya akan menemukan titik terang.

"Insya Allah kebenaran akan terungkap," ujarnya.

Selain membela Purbaya, Ida juga mengungkap kondisi suaminya setelah menerima kabar pergantian jabatan. Dia mengatakan sempat diminta menjemput Purbaya di kantor setelah keputusan pencopotan disampaikan.

Menurut Ida, Purbaya merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Meski demikian, dia meminta publik mendoakan agar suaminya dapat menerima perubahan tersebut dengan baik.

Ida juga mengungkap bahwa Purbaya disebut sempat gelisah sekitar dua bulan sebelum pencopotan. Kegelisahan itu, menurut Ida, berkaitan dengan rencana Purbaya melakukan mutasi terhadap sejumlah orang di lingkungan kerjanya.

"Memang dua bulan ke belakang bapak kayak orang gelisah dan ragu mau mutasi orang-orang mengerikan, aku suka bilang kerjakan saja menurut hati nurani kamu," tulis Ida.

Ida tidak menjelaskan lebih rinci siapa saja pihak yang dimaksud dalam pernyataan tersebut maupun alasan di balik rencana mutasi.

Sementara itu, Purbaya sebelumnya telah menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara. Setelah tak lagi menjadi Menkeu, Purbaya mengatakan ingin kembali beristirahat dan menikmati waktu bersama keluarga.

Pergantian Menteri Keuangan tersebut menjadi perhatian publik, sementara berbagai pernyataan mengenai latar belakang keputusan tersebut masih berkembang. Keterangan mengenai kondisi Purbaya yang disampaikan Ida merupakan perspektif dari pihak keluarga dan tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan resmi pergantian jabatan.* (tm/dh)

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Fahd. Perkembangan proses hukum akan menjadi salah satu pertimbangan sebelum Golkar menentukan langkah selanjutnya.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Pejabatnya, KPK Ancam Jerat PT Summarecon Sebagai Tersangka Korporasi di Kasus Suap HGB Bogor

Menurut Doli, kader yang berstatus tersangka dan memiliki posisi penting di partai maupun jabatan publik biasanya akan lebih dulu dinonaktifkan. Keputusan mengenai pemberhentian secara definitif akan ditentukan setelah proses hukum memiliki kejelasan.

"Nanti pada saat kemudian sudah final baru kita tindak lebih lanjut, apakah memang yang bersangkutan dinonaktifkan seterusnya atau kemudian diberhentikan sebagai anggota atau tidak," ujarnya.

Doli mengatakan Golkar masih akan memantau perkembangan perkara yang tengah dihadapi Fahd A Rafiq.

"Kita akan cermati terus perkembangan situasi yang terjadi saat ini terhadap saudara Fahd A Rafiq," katanya.

Di sisi lain, Doli mengaku menyayangkan Fahd kembali terjerat perkara korupsi. Dia menyebut keterlibatan Fahd dalam kasus terbaru menjadi perhatian internal partai.

"Memang ada keterlibatan salah satu kader Golkar, saudara Fahd A Rafiq. Dan kami juga sebetulnya sangat menyayangkan, khususnya terhadap saudara Fahd," kata Doli.

Doli juga menyebut penanganan perkara yang menjerat Fahd kali ini bukan yang pertama. Menurutnya, pengalaman dari perkara sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Fahd A Rafiq ini kan memang selama ini sudah pernah mengalami hal yang sama. Kalau enggak salah ini kedua atau ketiga kali. Harusnya kan dari peristiwa sebelumnya itu kan harus bisa dapat pelajaran ya dan ternyata kan tidak," ujarnya.

Golkar, kata Doli, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Dia meminta perkara tersebut dibuka secara transparan dan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi.

"Kita sepenuhnya menyerahkanlah kepada proses hukum, dibuka setransparan mungkin kasus ini dan tidak ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.

Fahd A Rafiq sebelumnya menjadi salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan korupsi. Proses hukum terhadap dirinya masih berjalan dan status tersangka belum merupakan putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap.

Golkar kini masih menunggu perkembangan penyidikan sebelum menentukan langkah internal terhadap Fahd A Rafiq.* (dw/dh)

Harga bawang merah tercatat naik 14% menjadi Rp43.150 per kilogram. Sementara bawang putih naik 4,56% menjadi Rp41.250 per kilogram.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini 16 September: Cerah hingga Berawan, Suhu Capai 31 Derajat

Beras kualitas medium I juga naik 2,52% menjadi Rp16.950 per kilogram. Sementara beras kualitas super I naik 1,68% menjadi Rp18.150 per kilogram dan beras kualitas super II naik 0,58% menjadi Rp17.400 per kilogram.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai merah keriting melonjak 99,51% menjadi Rp122.500 per kilogram.

Harga cabai rawit merah juga naik 30,49% menjadi Rp118.750 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau meningkat 4,98% menjadi Rp67.500 per kilogram.

Di sektor protein hewani, harga daging ayam ras segar naik 8,11% menjadi Rp46.000 per kilogram. Harga daging sapi kualitas I meningkat 10,09% menjadi Rp167.500 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II naik 13,76% menjadi Rp162.500 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada gula pasir dan minyak goreng. Gula pasir kualitas premium naik 8,37% menjadi Rp22.000 per kilogram.

Minyak goreng curah tercatat naik 6,1% menjadi Rp21.750 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek I juga naik 9,05% menjadi Rp26.500 per kilogram.

Sementara itu, harga telur ayam ras segar naik 4,36% menjadi Rp31.150 per kilogram.

Meski mayoritas komoditas mengalami kenaikan, sejumlah bahan pangan justru mencatat penurunan harga.

Beras kualitas medium II turun 0,91% menjadi Rp16.250 per kilogram. Harga cabai merah besar juga turun 36,07% menjadi Rp35.000 per kilogram.

Harga gula pasir turut turun 1,83% menjadi Rp18.750 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan bermerek II turun 4,26% menjadi Rp22.500 per kilogram.

Pergerakan harga pangan tersebut menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan pada sejumlah komoditas secara bersamaan. Data PIHPS menjadi salah satu acuan untuk memantau perkembangan harga pangan strategis di tingkat nasional.* (oz/dh)

Purbaya mengatakan telepon dari Prasetyo menjadi pemberitahuan langsung mengenai pergantian dirinya dari posisi Menteri Keuangan. Bahkan, telepon tersebut diterimanya ketika sedang berada di toilet.

Baca Juga:

• Kepala Bakom Ungkap Alasan Prabowo Pilih Suahasil Nazara Jadi Menkeu Gantikan Purbaya

Purbaya mengaku sebelumnya sudah memperkirakan kemungkinan terjadinya pergantian jabatan. Namun, saat itu dia belum mengetahui secara pasti apakah dirinya benar-benar akan dicopot.

"Ya kita udah hitung-hitung. Kira-kira 50-50 lah. Tapi baru tahunya waktu itu," jelasnya.

Terkait isu pencopotannya yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah merombak sejumlah pejabat pajak dan bea cukai, Purbaya mengatakan hal tersebut memang menjadi salah satu pertimbangan.

Namun, dia menegaskan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Purbaya mengatakan dirinya hanya mengikuti keputusan yang telah ditetapkan.

"Sebagian ada. (Sebagian lainnya) itu kan hak prerogatif presiden, kita ikutin aja," kata Purbaya.

Purbaya juga membantah dirinya dicopot karena terjadi benturan kebijakan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan fiskal yang dijalankan selama sekitar satu tahun masa jabatannya tetap mengikuti arahan Presiden.

"Gak ada. Kan kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan presiden. Aman lah itu," tegasnya.

Setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya juga membantah kabar dirinya mendapat tawaran menduduki posisi menteri lain, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Enggak lah, baru dipecat masa jadi menteri lagi, gimana lo," selorohnya.

Purbaya mengatakan dirinya memilih kembali menjalani masa pensiun. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, dia juga telah memasuki masa pensiun setelah berkarier di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Udah pensiun, yaudahlah. Tadinya di LPS udah pensiun saya. Di LPS juga udah mau pensiun tadinya. Kita pengen bantuin sebentar, udah cukup lah setahun. Yaudah," imbuhnya.

Setelah meninggalkan pemerintahan, Purbaya berencana menghabiskan waktu di rumah dengan memelihara ikan dan memancing. Dia juga menyebut ingin kembali menjalani aktivitas di bidang pasar keuangan yang telah lama menjadi keahliannya.

"Mau pulang. Mau piara ikan di belakang rumah, mancing tiap hari," katanya.

Terkait kemungkinan kembali menjadi trader, Purbaya menyebut aktivitas tersebut memang merupakan bidang yang telah dikuasainya sejak lama.

"(Soal jadi trader) itu main keahlian saya dari dulu, anak saya aja saya yang ngajarin. Dia duitnya banyak tuh, ratusan miliar duitnya," ungkapnya.

Purbaya mengaku lebih lega setelah proses pergantian Menteri Keuangan selesai. Dia mengatakan dapat kembali beristirahat tanpa memikirkan kemungkinan pencopotan dari jabatan yang sebelumnya dia emban.

"Nanti malem. Nanti malem saya bisa tidur tenang gitu. Semalam masih mikir-mikir, jadi agak susah tidur. Tapi saya yakin besok udah tenang, aman," tutup Purbaya.* (oz/dh)

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik akan melihat perkembangan proses penyidikan sebelum menentukan kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Baca Juga:

• Dari Sembilan Koper Merah hingga Setoran Rp10 Miliar: KPK Ungkap Peran Fahd Arafiq Jadi Penampung Uang Suap HGB Bogor

Taufik menjelaskan, sejauh ini fakta yang ditemukan penyidik berkaitan dengan individu yang mengurus kepentingan atas nama Summarecon. Namun, KPK masih mendalami apakah terdapat aliran uang melalui rekening perusahaan atau dana tersebut digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan.

"Tetapi kami tidak menutup peluang untuk tentunya nanti ketika ada fakta-fakta di proses penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik ke depan ini, ditemukan aliran-aliran atau menggunakan rekening perusahaan yang kemudian itu dipakai untuk operasional perusahaan, nah itu tentunya kan ada manfaat yang diterima oleh korporasi," ujarnya.

Menurut Taufik, kondisi tersebut dapat menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi apabila fakta penyidikan membuktikan perusahaan memperoleh manfaat dari tindak pidana yang dilakukan.

Kasus ini bermula dari proses pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

KPK mengungkap Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin, yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB. Dalam prosesnya, Erwin kemudian diduga menyerahkan Rp200 juta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.

KPK menyebut permintaan awal untuk pengurusan tersebut mencapai sekitar Rp2 miliar. Namun, pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar karena diduga masih ada pihak lain yang akan menerima fee.

"Bahwa kemudian, pada 27 Agustus 2026, Sdr. ADR selaku Dirut Summarecon melalui YA dan LEV diduga menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada ERW," kata Taufik.

Selanjutnya, Erwin diduga menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Sontang.

"Selanjutnya, ERW menyerahkan sebagian dari uang tersebut yaitu senilai Rp200 juta kepada SON di sebuah kafe di Jakarta Selatan, untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, Lampri, Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adi, dan Rizal Pahlevi.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Para tersangka kemudian ditahan untuk masa penahanan 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.

Hingga kini, KPK masih mendalami aliran uang, peran masing-masing pihak serta kemungkinan adanya manfaat yang diterima PT Summarecon Agung Tbk dalam perkara tersebut. Status korporasi Summarecon selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan.* (in/dh)

Rismon mengatakan dirinya ingin melihat bukti, saksi dan ahli yang akan dihadirkan pihak Roy Suryo dalam persidangan. Terutama, dia penasaran dengan dasar ilmiah dari klaim yang menyebut ijazah Jokowi 99,9 persen palsu.

Baca Juga:

• Wajib Tunjukkan Dokumen Asli! UGM Tegaskan Kampus Terbentur Aturan Ketat untuk Buka Data Ijazah Jokowi ke Publik

Menurut Rismon, pembuktian dalam persidangan penting untuk menjelaskan dasar dari setiap klaim yang selama ini disampaikan kepada publik. Dia menilai keberadaan bukti dan keterangan ahli dapat membantu masyarakat memahami perkara tersebut secara lebih terang.

"Kalau itu berhasil, itu bukan hanya menghasilkan putusan, tetapi mengedukasi publik lo. Bahwa Anda berstatement punya bukti, punya saksi, apalagi ahli," tuturnya.

Hal yang paling menarik perhatian Rismon adalah ahli yang akan dihadirkan untuk mendukung pernyataan mengenai dugaan ijazah Jokowi palsu. Sebagai peneliti di bidang digital forensik, dia mengaku ingin mengetahui metode dan landasan ilmiah yang digunakan untuk sampai pada angka 99,9 persen tersebut.

"Ahli itu yang saya tunggu-tunggu. Ahli yang mendukung Pak Roy Suryo. Ya kan gitu kan? Apa namanya fondasi ilmiahnya bahwa ahli yang mendukung Pak Roy Suryo itu mengatakan 99,9 persen palsu. Kan gitu, itu menarik lo. Saya sebagai orang yang ada di bidang itu, itu saya tunggu-tunggu," ujar Rismon.

Rismon juga mengatakan dirinya sebenarnya tertarik untuk hadir sebagai ahli dalam persidangan. Namun, dia menyebut tidak dapat menjadi pihak yang memberikan keterangan di perkara tersebut.

"Penginnya sih jadi ahli ya. Tapi enggak dibolehin ya kan. Saksi maksudnya, ya itulah bahwa proses ini menurut saya aroma politiklah," katanya.

Sementara itu, Roy Suryo telah menyatakan siap menghadapi sidang pokok perkara yang akan berlangsung di PN Jakarta Timur. Tim kuasa hukum Roy sebelumnya mengatakan akan membawa sejumlah bukti dan saksi untuk mendukung argumentasi mereka.

Perkara tersebut merupakan lanjutan dari polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi yang kini masuk ke proses persidangan. Berbagai klaim dan bantahan dari pihak-pihak yang terlibat akan diuji melalui bukti serta keterangan yang diajukan di depan majelis hakim.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan juga telah mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Roy Suryo terkait ganti rugi dan menetapkan ganti rugi immateriil sebesar Rp5 juta. Namun, perkara pokok mengenai dugaan fitnah terkait ijazah Jokowi tetap berlanjut di PN Jakarta Timur.

Sidang perdana Roy Suryo dijadwalkan digelar Kamis (17/9/2026) dengan agenda pembacaan dakwaan. Proses tersebut akan menjadi forum untuk menguji berbagai dalil, bukti dan keterangan saksi maupun ahli dari masing-masing pihak.* (in/dh)

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Fahd merupakan salah satu pihak swasta yang disebut diduga sebagai orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Baca Juga:

• Empat Orang Kepercayaannya Diseret KPK, Menteri Nusron Wahid Terancam Ikut Diperiksa di Kasus Suap HGB Bogor

Dalam perkara tersebut, KPK mengungkap adanya proses pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan (BPA). Perusahaan tersebut disebut menyerahkan uang pengurusan kepada pihak swasta Erwin sebesar Rp2,1 miliar.

Dari jumlah tersebut, Erwin diduga menyerahkan Rp1,8 miliar kepada mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Arif kemudian disebut sebagai pihak yang mengumpulkan sejumlah uang dari perkara layanan pertanahan sebelum diserahkan kepada Fahd.

KPK juga mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain yang berkaitan dengan proses pengurusan layanan pertanahan. Salah satunya uang sebesar Rp8 miliar yang ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah bertuliskan nama Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, penyidik menemukan setoran tunai sekitar Rp10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif Sugiyanto. KPK menyebut masih terdapat penerimaan lain yang diduga berasal dari urusan pelayanan pertanahan.

"Kemudian, dari hasil penyelidikan juga ditemukan setoran tunai sejumlah Rp10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening ARF, serta terdapat sejumlah penerimaan lainnya yang diduga berasal dari urusan layanan pertanahan. Uang-uang tersebut disimpan dalam koper dan kardus-kardus," kata Taufik.

Menurut KPK, Arif berperan sebagai pihak yang diduga mengumpulkan uang dari Erwin dan Muhammad Fakhry yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah hingga Kementerian ATR/BPN.

Setelah dikumpulkan, uang tersebut kemudian diduga diberikan kepada Fahd A Rafiq. KPK masih mendalami asal-usul, peruntukan dan aliran dana tersebut, termasuk pihak yang memberikan uang maupun pihak yang diduga menerima setelah uang berada di tangan Fahd.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, Lampri, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi, serta pihak swasta Rizal Pahlevi.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Seluruh tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026. KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing pihak dan aliran uang dalam perkara tersebut.* (in/dh)

BANDA ACEH - SMA Negeri 7 Banda Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menyantuni 121 anak yatim, Selasa (15/9/2026). Kegiatan tersebut diikuti ribuan jamaah yang terdiri atas siswa, guru, tenaga kependidikan dan para undangan.

Peringatan Maulid Nabi tahun ini mengusung tema "Meneladani Akhlak Rasulullah SAW, Membangun Generasi Muda yang Berkarakter dan Berakhlak Mulia di Era Digitalisasi".

Baca Juga:

• Ibarat Meludahi Matahari! Pengasuh Ponpes Somalangu Pasang Badan Bela Jokowi dari Badai Fitnah dan Caci Maki

Santunan tersebut menjadi bentuk kepedulian keluarga besar SMAN 7 Banda Aceh sekaligus upaya menanamkan nilai kepedulian sosial kepada para siswa.

Peringatan Maulid Nabi menghadirkan Drs H Ridwan Ibrahim, M.Pd. sebagai penceramah. Dalam tausiyahnya, Ridwan mengajak para siswa menjadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Ridwan, keteladanan Rasulullah semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang telah menjadi bagian dari kehidupan generasi muda. Para siswa diingatkan agar menggunakan teknologi secara bijak serta tetap berpegang pada nilai-nilai agama.

Ridwan juga berpesan agar para siswa senantiasa menghormati dan memuliakan orang tua serta meminta doa dan restu mereka. Selain itu, dia mengingatkan pentingnya menjaga ibadah, khususnya salat.

"Pastikan Anda selalu mendirikan shalat, pastikan Anda membaca Al-Qur'an, dan pastikan setiap hari Anda bersedekah," ujar Ridwan Ibrahim saat menutup ceramahnya.

Kepala SMAN 7 Banda Aceh Dra Nuriati, M.Pd. mengajak para siswa menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk introspeksi dan memperbaiki diri.

Nuriati menekankan keteladanan Rasulullah tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Nilai tersebut, kata dia, perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

Dia juga mengingatkan para siswa agar menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan produktif.

"Mohon anak-anak agar menggunakan media sosial itu untuk kepentingan yang positif. Jangan sampai media sosial ini justru membawa keburukan bagi kalian," pesannya.

Setelah tausiyah dan sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan khanduri Maulid dan makan bersama keluarga besar SMAN 7 Banda Aceh serta para undangan.

Suasana acara semakin meriah dengan penampilan Rapa'i Geleng dan lagu-lagu religi yang dibawakan oleh siswa dan siswi SMAN 7 Banda Aceh.

Peringatan Maulid Nabi tersebut tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga menjadi momentum bagi keluarga besar SMAN 7 Banda Aceh untuk memperkuat karakter peserta didik, kepedulian sosial serta penggunaan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab.* (dh)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Pj. Sekda, Asisten III, Inspektur, serta Kepala BKAD Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Pengacara Eks Menag Yaqut: Jokowi Perlu Dihadirkan untuk Jelaskan Asal Kuota Haji Tambahan

Bupati Baharuddin menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Batu Bara diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan penyelesaian berbagai persoalan tuntutan perbendaharaan secara efektif dan sesuai ketentuan, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Batu Bara juga terus mendorong penguatan evaluasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah agar setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai aturan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.* (dh)

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan pemanggilan Nusron akan dilakukan apabila keterangannya dibutuhkan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• Hattrick Korupsi! Dijuluki "Spesialis Pembuka Brankas" oleh Said Didu, Fahd Arafiq Kembali Dicokok KPK

Menurut Taufik, penyidik akan menentukan pihak-pihak yang perlu dimintai keterangan berdasarkan perkembangan perkara. Termasuk kemungkinan memanggil Nusron, keputusan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan.

"Apakah memang dibutuhkan atau tidak, nanti kita lihat update proses penyidikan yang sedang berjalan," tuturnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Selain mereka, KPK menetapkan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi, serta pihak swasta Rizal Pahlevi sebagai tersangka.

KPK melakukan OTT pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Setelah menjalani pemeriksaan, delapan orang tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Seluruh tersangka juga telah ditahan untuk masa penahanan 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Adrianto Pitojo Adi dan Rizal Pahlevi disebut sebagai pihak pemberi. Sementara Sontang Coin Manurung, Erwin dan Lampri bersama Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq serta Muhammad Fakhry disangkakan sebagai pihak penerima.

KPK masih mendalami alur pemberian uang serta peran masing-masing pihak dalam perkara dugaan suap tersebut. Pemanggilan saksi tambahan, termasuk kemungkinan pemeriksaan Nusron Wahid, akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidik.

Hingga saat ini, belum ada keterangan dari KPK bahwa Nusron Wahid telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.* (in/dh)

Wening mengatakan ijazah asli pada prinsipnya diberikan langsung kepada alumni saat prosesi wisuda. Karena itu, dokumen fisik tersebut berada pada alumni yang bersangkutan.

Baca Juga:

• Awas Masuk Sel Lagi! Joman Ancam Desak Penahanan Roy Suryo Cs Jika Nekat Terus 'Goreng' Isu Jokowi di Persidangan

Menurut Wening, kampus tidak dapat mengambil alih peran alumni untuk menunjukkan dokumen pribadi. Hal itu berkaitan dengan kewajiban perguruan tinggi dalam menjaga data pribadi mahasiswa dan alumninya.

"UGM dalam hal ini tidak akan bisa memberikan klarifikasi, karena memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah," ujarnya.

Wening menjelaskan UGM juga tidak dapat membuka data pribadi mahasiswa maupun alumni kepada publik secara bebas. Perguruan tinggi tetap terikat pada aturan mengenai perlindungan data pribadi.

"Kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut," terang Wening.

Meski demikian, UGM menyatakan dapat memberikan informasi apabila permintaan data berasal dari lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum.

Wening mencontohkan, apabila negara atau institusi berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan dokumen akademik alumni, pihak kampus dapat memberikan data sesuai aturan yang berlaku.

"Jika yang meminta punya kewenangan, katakan negara meminta, nah, itu kami akan memberikan karena itu adalah lembaga yang berwenang," paparnya.

Dia menegaskan UGM akan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam memberikan informasi mengenai data mahasiswa maupun alumninya.

"Yang akan memiliki otoritas untuk bertanya kepada institusi pendidikan maka kami akan menunjukkan," pungkasnya.

Penjelasan tersebut disampaikan UGM di tengah polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi yang masih menjadi perdebatan. Persoalan tersebut juga telah masuk ke ranah hukum dan akan diuji melalui proses persidangan.

Sebelumnya, pihak Roy Suryo menyatakan akan membawa berbagai dokumen yang menurut mereka berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi dalam persidangan pokok perkara yang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (17/9/2026).

Sementara itu, UGM menyatakan mekanisme pemberian informasi terkait dokumen akademik tetap harus mengikuti ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan kewenangan lembaga yang meminta data.* (fj/dh)

Said Didu merespons penetapan Fahd sebagai tersangka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga:

• Eks Kadisdik Langkat Ungkap Pertemuan dengan Penyidik di Rutan: Aktor Utama Adalah Faisal Hasrimy dan Baron

Fahd sebelumnya pernah terseret perkara dugaan korupsi terkait pengalokasian anggaran program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun 2011.

Dia juga pernah menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Al-Quran tahun 2011-2012 serta pengadaan laboratorium komputer pada madrasah tsanawiyah (MTs) tahun 2011 di Kementerian Agama.

Dalam perkara terbaru, KPK menetapkan Fahd sebagai salah satu dari delapan tersangka setelah pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT pada 14 September 2026.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Fahd diduga berperan sebagai salah satu pihak yang menampung uang dalam perkara tersebut.

"FEZ ini salah satu pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri dan juga berperan selaku penampung uang," kata Achmad.

Selain Fahd, KPK menetapkan sejumlah pihak lain sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry yang disebut diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai perantara dari pihak Summarecon.

KPK masih mendalami alur uang dalam perkara tersebut, termasuk pihak yang memberikan uang, asal-usul dana, peruntukan hingga pihak yang diduga menerima uang setelah diserahkan kepada Fahd.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Said Didu menyoroti riwayat perkara yang pernah menjerat Fahd. Namun, proses hukum terhadap perkara terbaru masih berjalan dan dugaan keterlibatan masing-masing tersangka akan diuji melalui tahapan penyidikan serta persidangan.* (fj/dh)

Pernyataan itu disampaikan Andi merespons pernyataan kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, yang menyebut rangkaian praperadilan telah memasuki tahap akhir sebelum perkara pokok bergulir.

Baca Juga:

• Rismon Sianipar Sebut Penggugat Syarat Pendidikan Gibran Terafiliasi Kelompok Politik Tertentu

"Artinya dia sudah jadi terdakwa, tinggal melihat apakah masih melakukan hal yang sama framing negative kepada pak Jokowi," ujar Andi, Selasa (15/9/2026).

"Kalau masih, kami akan meminta untuk ditahan," tegasnya.

Andi kemudian menyebut penahanan dapat diminta apabila pihak yang bersangkutan kembali melakukan perbuatan yang menurutnya memenuhi unsur pengulangan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Karena sudah memenuhi unsur untuk ditahan yaitu pengulangan perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik," tukasnya.

Sementara itu, Refly Harun sebelumnya memberikan tanggapan seusai putusan praperadilan kelima terkait perkara Roy Suryo. Dia mengatakan dua dari lima permohonan praperadilan yang diajukan pihaknya dikabulkan sebagian oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Refly, fokus utama pihaknya bukan pada besaran ganti rugi yang dikabulkan, melainkan pada diterimanya argumentasi hukum yang mereka ajukan dalam proses praperadilan.

"Hakim tunggal akhirnya mengabulkan permohonan praperadilan kami, paling tidak dari lima praperadilan, ada dua yang dikabulkan," kata Refly seusai sidang putusan praperadilan kelima di PN Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

"Jangan dilihat besar materinya, tapi dilihat bagaimana argumentasi hukum yang kami dalilkan itu diterima, itu substansinya," sambungnya.

Refly juga mempersoalkan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan, penangkapan hingga penggeledahan. Menurutnya, kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai ketentuan hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Dia juga menyinggung konsekuensi hukum apabila tindakan aparat dinyatakan tidak sah, termasuk hak seseorang untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.

Dalam praperadilan kelima, pihak Roy Suryo sebelumnya melengkapi pihak yang dimohonkan, termasuk Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon II.

Pada putusan praperadilan ganti rugi yang dibacakan sebelumnya, PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo dan menetapkan ganti rugi immateriil sebesar Rp5 juta.

Di sisi lain, perkara pokok Roy Suryo terkait tudingan ijazah Jokowi dijadwalkan memasuki sidang perdana pada Kamis (17/9/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Perkembangan perkara tersebut selanjutnya akan diuji melalui proses persidangan, termasuk terhadap berbagai dalil dan bukti yang akan diajukan masing-masing pihak.* (fj/dh)

RDP dengan agenda evaluasi pengelolaan aset Pemda atau BMD dan aset BUMD yang berkontribusi terhadap PAD itu digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Baca Juga:

• Hari Kedelapan, 5 Jurnalis dan 3 Awak Arupadhatu 1 yang Hilang di Selat Sunda Belum Ditemukan

"Bagi Pemprov Sumut, pengelolaan aset bukan lagi sekadar persoalan administratif atau pencatatan di atas kertas. Kita ubah paradigma ini. Aset-aset yang dimiliki daerah harus dipastikan clear and clean, lalu dipetakan potensinya agar bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang produktif guna menyokong PAD kita," ujar Surya.

Menurutnya, pembenahan juga dilakukan terhadap BUMD Sumut melalui transformasi bisnis yang dinilai perlu berjalan secara akuntabel. Pemprov Sumut melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMD sekaligus mendorong pemanfaatan aset daerah untuk membuka peluang investasi baru.

"Pemprov Sumut di bawah semangat kolaborasi terus melakukan monitoring ketat terhadap performa BUMD. Kita tuntut inovasi dan profesionalisme. Pengelolaan aset yang optimal oleh BUMD akan berdampak langsung terhadap penguatan fiskal daerah, yang pada akhirnya membiayai program-program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik langsung untuk masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Surya menjelaskan optimalisasi aset daerah tidak hanya diarahkan pada aspek administrasi, tetapi juga pada peningkatan manfaat ekonomi. Aset yang telah dipastikan legalitas dan statusnya kemudian dipetakan berdasarkan potensi pemanfaatannya.

Dalam RDP tersebut, sejumlah anggota Komisi II DPR RI memberikan respons positif terhadap langkah Pemprov Sumut. Upaya pengamanan hak atas tanah dan aset fisik daerah dinilai dapat menjadi salah satu contoh tata kelola yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya.

Surya hadir dalam RDP tersebut didampingi Pj Sekretaris Daerah Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sutan Tolang Lubis, Plt Kepala Dinas PMD Sumut Muhammad Suib, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Fariz Hutagalung, serta Kepala Badan Penghubung Sumut Ichsanul Arifin Siregar.

Pemprov Sumut berharap penataan dan optimalisasi aset daerah serta penguatan kinerja BUMD dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik.* (dh)

Kepastian itu disampaikan Ricki setelah melakukan pengecekan dan penelusuran ke sejumlah Polsek jajaran pada Selasa (15/9/2026).

Baca Juga:

• Kasus Kematian Winda Lorenza Naik Penyidikan, Polisi Gunakan Sangkaan Alternatif Pasal 458 atau 462 KUHP

Ricki mengatakan dirinya bersama Kasat Reskrim dan jajaran Polsek terus melakukan pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Patroli juga dilakukan di berbagai wilayah untuk memastikan kondisi masyarakat tetap aman dan kondusif.

Hingga kini, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Aceh Selatan disebut masih berlangsung aman dan terkendali.

"Kami pastikan informasi mengenai adanya pembegalan di beberapa kecamatan di Aceh Selatan tersebut adalah hoaks. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, karena informasi yang tidak benar dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," ujarnya.

Kapolres juga mengingatkan awak media, admin media sosial, maupun pihak lain yang menyampaikan informasi mengenai situasi kamtibmas agar terlebih dahulu melakukan tabayun dan klarifikasi kepada kepolisian sebelum mempublikasikannya.

Menurut Ricki, peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sangat penting. Namun, informasi mengenai keamanan dan ketertiban perlu dipastikan kebenarannya agar tidak menimbulkan persepsi bahwa situasi keamanan di Aceh Selatan tidak terkendali.

"Kami sangat menghargai peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, kami berharap setiap informasi terkait kamtibmas dapat terlebih dahulu dikonfirmasi agar pemberitaan yang disampaikan benar, berimbang dan tidak menimbulkan persepsi seolah-olah situasi keamanan di Aceh Selatan tidak terkendali atau kepolisian tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," tambahnya.

Ricki juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum terhadap penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang diketahui dapat menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat.

Dia merujuk Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan yang diketahuinya bohong dan mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.

Dalam ketentuan tersebut, perbuatan itu dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Kapolres kemudian mengajak masyarakat dan insan pers bersama-sama menjaga situasi Aceh Selatan tetap aman dan kondusif. Masyarakat yang mengetahui kejadian yang benar-benar terjadi atau membutuhkan bantuan kepolisian diminta segera menghubungi Call Center Polri 110 atau kantor polisi terdekat.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Jembrana diprediksi berawan dengan suhu 21-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 70-98%.

Baca Juga:

• Cuaca Jogja Hari Ini 16 September: Mayoritas Cerah, Suhu Capai 34 Derajat

Sementara itu, Badung diprediksi cerah. Data yang tersedia mencantumkan kelembapan udara 58-97%, sedangkan informasi suhu tidak tercantum.

Gianyar diprakirakan cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 60-95%.

Klungkung juga diprediksi cerah dengan suhu 23-30 derajat Celsius serta kelembapan 60-94%.

Bangli diprakirakan berawan dengan suhu 16-25 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 59-99%.

Karangasem diprediksi cerah berawan dengan suhu 19-28 derajat Celsius dan kelembapan 47-95%.

Buleleng diprakirakan cerah dengan suhu 21-29 derajat Celsius serta kelembapan 54-87%.

Sementara Kota Denpasar diprediksi cerah dengan suhu 22-29 derajat Celsius dan kelembapan 67-95%.

Dari data tersebut, kondisi cerah diprakirakan terjadi di Badung, Gianyar, Klungkung, Buleleng, dan Kota Denpasar. Jembrana, Tabanan, dan Bangli diprediksi berawan, sedangkan Karangasem mengalami cerah berawan.

Suhu maksimum tertinggi yang tercantum dalam data mencapai 31 derajat Celsius, sementara suhu minimum terendah berada di Bangli, yakni 16 derajat Celsius.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah. Warga juga perlu memperhatikan perubahan kondisi cuaca sepanjang hari, terutama di daerah yang mengalami perbedaan suhu cukup besar.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kulon Progo diprediksi berawan dengan suhu 22-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 57-96%.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 16 September: Suhu Capai 36 Derajat, Cerah hingga Berawan

Gunungkidul juga diprediksi cerah dengan suhu udara 23-32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 42-90%.

Sementara Sleman diprakirakan cerah dengan suhu 22-33 derajat Celsius dan kelembapan 38-92%.

Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan suhu maksimum tertinggi. Cuaca diprediksi cerah dengan suhu 23-34 derajat Celsius dan kelembapan 36-89%.

Dari data tersebut, empat wilayah yakni Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta diprakirakan cerah. Sementara Kulon Progo menjadi satu-satunya wilayah yang diprediksi berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 34 derajat Celsius di Kota Yogyakarta. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 22 derajat Celsius di Kulon Progo dan Sleman.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara, terutama pada siang hari ketika temperatur meningkat.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Bogor diprediksi cerah berawan dengan suhu 24-35 derajat Celsius dan kelembapan 27-89%.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 16 September: Cerah Merata, Suhu Capai 35 Derajat

Bandung diprediksi cerah dengan suhu 17-27 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 34-89%.

Sementara Garut diprakirakan berawan dengan suhu 15-23 derajat Celsius dan kelembapan 53-99%. Garut menjadi wilayah dengan suhu minimum terendah dalam data tersebut.

Tasikmalaya juga diprediksi berawan dengan suhu 20-27 derajat Celsius serta kelembapan 62-96%. Ciamis diprakirakan cerah dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 59-92%.

Kuningan diprediksi cerah dengan suhu 22-31 derajat Celsius serta kelembapan 41-85%. Cirebon diprakirakan berawan dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 39-74%.

Majalengka diprediksi cerah dengan suhu 24-34 derajat Celsius serta kelembapan 31-75%. Sumedang juga cerah dengan suhu 21-31 derajat Celsius dan kelembapan 36-87%.

Indramayu diprakirakan cerah berawan dengan suhu 26-36 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 30-80%.

Subang diprediksi berawan dengan suhu 26-36 derajat Celsius dan kelembapan 29-85%. Sementara Purwakarta diprakirakan cerah dengan suhu 25-34 derajat Celsius serta kelembapan 30-76%.

Karawang juga diprediksi cerah dengan suhu 27-36 derajat Celsius dan kelembapan 32-74%. Bekasi diprakirakan berawan dengan suhu 27-36 derajat Celsius serta kelembapan 31-71%.

Bandung Barat diprediksi cerah berawan dengan suhu 21-30 derajat Celsius dan kelembapan 37-90%. Pangandaran juga cerah berawan dengan suhu 22-26 derajat Celsius serta kelembapan 72-96%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan cerah berawan dengan suhu 24-35 derajat Celsius dan kelembapan 26-84%.

Kota Sukabumi diprediksi cerah dengan suhu 20-29 derajat Celsius serta kelembapan 44-96%. Kota Bandung juga cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 33-74%.

Kota Cirebon diprakirakan berawan dengan suhu 25-33 derajat Celsius serta kelembapan 39-74%. Kota Bekasi juga berawan dengan suhu 27-35 derajat Celsius dan kelembapan 34-75%.

Kota Depok diprediksi cerah berawan dengan suhu 25-36 derajat Celsius serta kelembapan 29-89%.

Kota Cimahi juga diprakirakan cerah berawan dengan suhu 20-29 derajat Celsius dan kelembapan 37-84%. Kota Tasikmalaya diprediksi cerah berawan dengan suhu 20-27 derajat Celsius serta kelembapan 62-95%.

Sementara Kota Banjar diprakirakan cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 56-93%.

Dari data tersebut, suhu maksimum 36 derajat Celsius diprakirakan terjadi di Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, dan Kota Depok. Sementara suhu minimum terendah mencapai 15 derajat Celsius di Garut.

Kondisi cuaca cerah cukup banyak diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah, sedangkan beberapa daerah lainnya berpotensi cerah berawan dan berawan.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca masing-masing wilayah. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara pada siang hari, terutama di daerah yang diprediksi mencapai 35-36 derajat Celsius.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan dengan suhu udara sekitar 28 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 67-70%.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 16 September: Gunungsitoli Berpotensi Hujan Lebat, Medan Hujan Ringan

Sementara itu, Jakarta Utara juga diprediksi cerah dengan suhu 28-30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 58-69%.

Jakarta Barat diprakirakan cerah dengan suhu udara 27-33 derajat Celsius serta kelembapan 44-72%.

Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan suhu maksimum tertinggi, yakni mencapai 35 derajat Celsius. Cuaca diprediksi cerah dengan suhu minimum 27 derajat Celsius dan kelembapan 35-77%.

Kondisi cerah juga diprakirakan terjadi di Jakarta Timur. Suhu udara berada pada kisaran 27-34 derajat Celsius dengan kelembapan 38-72%.

Dari data tersebut, hampir seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan mengalami cuaca cerah. Hanya Kepulauan Seribu yang diprediksi cerah berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 35 derajat Celsius di Jakarta Selatan, sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 27 derajat Celsius di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca masing-masing wilayah. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara pada siang hari, terutama di wilayah yang diprakirakan mencapai 33-35 derajat Celsius.* (dh)