MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengevaluasi capaian program prioritas yang merupakan bagian dari janji kampanye dirinya bersama Wakil Wali Kota Medan dalam rapat di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Senin, 8 Juni 2026.

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Kota Medan Ferry Ichsan, seluruh pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.

Baca Juga:

• Rico Waas Geram Masih Ada Jalan Tanah di Medan: Harus Segera Diaspal!

"Janji kampanye yang kami sampaikan kepada masyarakat harus bisa diselesaikan. Karena itu di tahun pertama ini kita lakukan evaluasi untuk memastikan seluruh program tersebut berjalan," kata Rico.

Dari hasil evaluasi, Rico menyebut sebagian besar dari 24 program prioritas telah berjalan, bahkan sejumlah di antaranya telah dinyatakan terealisasi.

Program tersebut antara lain bantuan bagi siswa madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan tahfiz, bantuan pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, program sembako murah, PKH Medan Makmur, jaminan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dan lansia, hingga pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak.

Selain itu, program senam gratis bagi masyarakat serta pelatihan pemberdayaan perempuan dari keluarga kurang mampu juga telah berjalan.

Meski demikian, Rico menilai masih ada sejumlah program yang membutuhkan percepatan, terutama layanan ambulans, pembangunan jaringan CCTV, dan penerangan jalan umum (PJU).

Untuk layanan ambulans, ia meminta agar Pemkot Medan tidak hanya mengandalkan pengadaan armada baru, tetapi juga mengintegrasikan ambulans swasta yang ada di Kota Medan.

"Selain pengadaan, harus ada kolaborasi dengan ambulans swasta agar layanan lebih cepat dan merata," ujarnya.

Sementara itu, pembangunan CCTV dan PJU disebut masih membutuhkan percepatan karena menyangkut kebutuhan dasar keamanan dan kenyamanan warga.

Rico juga menyoroti target perbaikan 10.000 gang di Kota Medan yang dinilai masih jauh dari capaian yang diharapkan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah mempercepat realisasi program tersebut.

"Perbaikan 10.000 gang ini masih jauh di bawah 50 persen. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat," kata dia.

Selain itu, ia menilai target penciptaan 10.000 lapangan kerja yang telah tercapai masih perlu ditingkatkan.

"Kalau perlu targetkan 10.000 lapangan kerja setiap tahun. Kita harus berani memasang target lebih tinggi," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Rico juga menekankan pentingnya transparansi data dan mengingatkan jajarannya agar tidak menyampaikan laporan yang bersifat "asal bapak senang".

"Saya tidak suka ABS. Lebih baik disampaikan apa adanya meskipun pahit, supaya bisa diperbaiki," kata Rico.

Ia menegaskan, evaluasi dilakukan agar janji kampanye tidak berhenti sebagai dokumen politik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program yang dirasakan masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat bertanya, mana janji kampanyenya. Karena itu seluruh program harus terus dievaluasi," ujarnya.*

(ad)

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membahas penyelesaian persoalan warga eks Blang Lancang-Rancong, Kota Lhokseumawe, yang telah berlangsung selama 52 tahun tanpa kepastian penyelesaian.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir dan rombongan BAM DPR RI di Ruang Potensi Daerah I Sekretariat Daerah Aceh, Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Labusel Siapkan Pameran UMKM hingga Kegiatan Budaya untuk Hari Jadi ke-18, Bupati Fery: Harus Jadi Milik Seluruh Masyarakat

Menurut dia, pemerintah perlu merumuskan penyelesaian secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk relokasi maupun pemberian kompensasi kepada warga terdampak.

"Persoalan ini perlu kita bahas bersama agar dapat dipastikan langkah yang paling tepat untuk dilakukan. Mudah-mudahan dengan hadirnya BAM DPR RI ada jalan keluar bagi masyarakat," kata Nasir.

Pemerintah Aceh, kata Nasir, mendorong salah satu opsi penyelesaian berupa pemberian kompensasi dengan nilai setara satu kavling tanah kepada setiap kepala keluarga terdampak.

Opsi tersebut dinilai sebagai salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian konflik lahan yang telah berlangsung lama.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh opsi masih perlu dibahas lebih lanjut secara komprehensif bersama pemerintah pusat, DPR RI, serta pihak terkait lainnya.

Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya hadir untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan masyarakat yang belum terselesaikan selama puluhan tahun.

Menurut dia, negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak masyarakat dapat dipenuhi secara adil dan tuntas.

"Ini mudah-mudahan kedatangan kami bisa menyelesaikan persoalan yang macet selama 50 tahun ini. Kami hadir untuk membela hak rakyat, dan negara wajib menyelesaikan kewajibannya," ujar Ahmad Heryawan.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi momentum percepatan penyelesaian konflik eks Blang Lancang-Rancong yang selama ini belum menemukan titik akhir.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Lhokseumawe Husaini, Ketua Fraksi NasDem DPR Aceh Nurchalis, Staf Ahli Gubernur Aceh, perwakilan Pertamina wilayah Aceh, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh dan SKPA terkait.

Pemerintah berharap pembahasan lintas lembaga tersebut dapat menghasilkan solusi konkret bagi warga yang telah menunggu kepastian selama lebih dari lima dekade.*

(ad)

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta unsur terkait lainnya yang terlibat dalam rangkaian kegiatan peringatan hari jadi kabupaten.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Desak Kompensasi Pemadaman Listrik di Sumut, PLN Buka Suara

Ia menyebut keberhasilan peringatan hari jadi tidak hanya diukur dari kemeriahan acara, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dan dampaknya terhadap daerah.

"Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus menjadi milik seluruh masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan harus menghadirkan kebersamaan, menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah, serta memberi ruang partisipasi bagi masyarakat," kata Fery.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas sejumlah agenda yang akan digelar dalam rangkaian Hari Jadi ke-18, mulai dari kegiatan olahraga, perlombaan, pertunjukan seni budaya, pameran UMKM, hingga kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat luas.

Pemerintah daerah berharap rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi daerah serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, setiap organisasi perangkat daerah diminta mengambil peran aktif sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Bupati Fery mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tetap mengedepankan kreativitas, inovasi, dan semangat gotong royong dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan.

"Kita ingin perayaan yang sederhana namun berkesan, tertata dengan baik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semangat kebersamaan dan kerja sama menjadi kunci utama," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap peringatan Hari Jadi ke-18 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan mendorong percepatan pembangunan daerah.

Melalui persiapan yang terstruktur, pemerintah menargetkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung lancar, meriah, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan penguatan identitas daerah.*

(ad)

BANDA ACEH – Sebanyak 175 calon Bintara Polri mengikuti pemeriksaan kesehatan (Rikkes) tahap II dalam rangka penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Gedung Presisi Polda Aceh, Senin, 8 Juni 2026.

Dari total peserta tersebut, 160 merupakan laki-laki dan 15 perempuan yang berasal dari berbagai jalur penerimaan.

Baca Juga:

• Mentan Amran Ultimatum 300 Perusahaan Sawit yang Tak Naikkan Harga TBS: Ini Anomali

Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo serta sejumlah pejabat utama Polda Aceh dan panitia seleksi.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung tertib dan sesuai prosedur yang berlaku.

"Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tahap II berjalan dengan tertib dan lancar. Dalam setiap tahapan penerimaan Bintara Polri, Polda Aceh menerapkan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH), sehingga proses seleksi dapat berjalan objektif dan profesional," kata Joko, Senin, 8 Juni 2026.

Menurut Joko, pemeriksaan kesehatan tahap II merupakan bagian dari rangkaian seleksi ketat penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan untuk menjaring calon anggota Polri yang berkualitas.

Ia menegaskan bahwa kesehatan fisik dan mental menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kelulusan peserta, mengingat tugas kepolisian menuntut kesiapan jasmani yang prima.

"Kesehatan yang baik merupakan fondasi penting bagi setiap anggota Polri. Dengan kondisi fisik dan mental yang prima, para calon Bintara diharapkan mampu menjalankan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Polda Aceh berharap melalui proses seleksi yang ketat dan transparan ini dapat terpilih calon-calon Bintara Polri yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki integritas dan kesiapan menghadapi tantangan tugas di lapangan.

Seleksi penerimaan Bintara Polri TA 2026 di wilayah Polda Aceh disebut akan terus mengedepankan prinsip profesional, objektif, dan bebas dari praktik kecurangan guna menghasilkan sumber daya manusia Polri yang unggul dan berintegritas.*

(ad)

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ultimatum kepada sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga belum menyesuaikan kenaikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Pemerintah bersama Satuan Tugas Pangan Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Baca Juga:

• Mentan Sebut Harga TBS Sawit Anjlok di Tengah Kuatnya Dolar AS: Ini Kondisi Anomali

Rapat dihadiri asosiasi petani, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi sentra sawit.

"Hari ini kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu naik lebih tinggi," kata Amran dalam rapat tersebut.

Amran menilai penurunan harga TBS yang terjadi di sejumlah daerah tidak sejalan dengan kondisi pasar global.

Ia menyebut harga minyak sawit mentah (CPO) dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat justru mengalami kenaikan signifikan.

Menurut dia, harga CPO dunia tercatat naik hingga 47 persen, sementara dolar AS menguat lebih dari 10 persen terhadap rupiah.

Namun di saat yang sama, harga TBS petani justru turun hingga sekitar 17 persen di sejumlah wilayah.

"Ini anomali. Tidak ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan seharusnya naik sekitar 10 persen dari harga sebelumnya," ujar Amran.

Pemerintah, kata Amran, akan menelusuri perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai ketentuan daerah.

Data perusahaan tersebut akan diserahkan kepada Satgas Pangan Polri serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus di berbagai daerah untuk dilakukan pemeriksaan.

Ia menegaskan negara tidak akan membiarkan praktik yang merugikan petani, mengingat sekitar 15 juta masyarakat bergantung pada komoditas kelapa sawit.

"Tidak boleh kita rugikan petani. Kalau harga dunia naik dan kurs naik, tetapi harga di petani turun, itu tidak masuk akal," kata dia.

Amran juga menyebut persoalan harga TBS menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengaku sempat menerima komunikasi langsung dari Presiden untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada petani sawit.

"Perintah Bapak Presiden sangat jelas, bela petani. Harga TBS harus kembali normal, bahkan naik mengikuti pergerakan pasar," ujarnya.

Dalam evaluasi rapat tersebut, sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah dilaporkan mulai mengalami pemulihan.

Namun pemerintah menargetkan normalisasi penuh dalam waktu dekat, termasuk memastikan keseragaman harga di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) dan petani.

Amran menegaskan tidak akan ada kompromi bagi perusahaan yang belum menyesuaikan harga.

"Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Yang belum menyesuaikan akan kami periksa," kata dia.

Selain penertiban harga, pemerintah juga mendorong penguatan ekosistem industri sawit melalui hilirisasi dan pengembangan bioenergi.

Program tersebut mencakup pengembangan biodiesel hingga bioetanol untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Amran menegaskan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia harus memastikan petani menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat kenaikan harga komoditas tersebut.

"Kita ingin petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Pemerintah menjadi penyeimbang agar ekosistem berjalan adil," ujarnya.*

(sp/ad)

TEBINGTINGGI – Kabar mengenai dugaan diamankannya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebingtinggi berinisial AN oleh tim Kejaksaan Agung beredar luas di masyarakat dan kalangan awak media sejak Minggu malam, 7 Juni 2026.

Informasi tersebut memicu berbagai spekulasi di ruang publik.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gandeng Kajatisu Beri Pembekalan Karakter Peserta MTQ ke-40 Tingkat Provinsi

Namun hingga kini, tidak ada pernyataan resmi maupun bukti yang menguatkan informasi tersebut dari institusi berwenang.

Menanggapi isu itu, Kejaksaan Negeri Tebingtinggi memastikan kabar tersebut tidak benar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tebingtinggi, Sai Sintong Purba, menegaskan bahwa informasi yang beredar merupakan hoaks.

"Tidak ada. Informasi itu hoaks," ujar Sai, Minggu malam.

Bantahan serupa juga disampaikan sumber internal di lingkungan Kejari Tebingtinggi.

Ia menyebutkan bahwa pada saat isu tersebut beredar, Kajari Tebingtinggi masih berada di rumah dinas dan menjalankan aktivitas seperti biasa.

"Pak Kajari ada kok. Tadi malam masih berada di rumah dinas," kata sumber tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum mengeluarkan keterangan resmi terkait isu yang beredar.

Tidak ada pula konfirmasi dari Kejaksaan Agung mengenai dugaan pengamanan terhadap pejabat Kejari Tebingtinggi tersebut.

Isu ini sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan media lokal, namun belum dapat dipastikan kebenarannya secara faktual.

Dalam situasi penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial, verifikasi menjadi hal penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi.

Kabar yang tidak disertai sumber resmi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berkaitan dengan institusi penegak hukum.

Penyebaran informasi tanpa dasar yang jelas dinilai dapat memicu opini yang menyesatkan serta mengganggu stabilitas informasi publik.*

(sp/ad)

MEDAN – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menyatakan kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak pemadaman listrik bergilir merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul permintaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution agar PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak gangguan pasokan listrik akibat tumbangnya belasan menara transmisi dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gandeng Kajatisu Beri Pembekalan Karakter Peserta MTQ ke-40 Tingkat Provinsi

"Untuk kompensasi, ada peraturan menteri yang mengatur hal tersebut. Nantinya Kementerian ESDM yang akan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi yang terjadi dan kemudian menetapkan kebijakan yang diperlukan. Kami mengikuti aturan pemerintah," kata Mundhakir, Senin, 8 Juni 2026.

Menurut Mundhakir, Kementerian ESDM telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak untuk melihat kondisi jaringan listrik dan dampak yang ditimbulkan akibat gangguan sistem kelistrikan tersebut.

PLN juga telah menyampaikan laporan kepada pemerintah mengenai jumlah pelanggan yang terdampak serta kondisi gangguan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

"Pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah turun ke lapangan. Kami juga telah melaporkan kondisi masyarakat yang terdampak dan selanjutnya keputusan akan ditentukan oleh ESDM," ujarnya.

Gangguan pasokan listrik di Sumatera Utara terjadi setelah sejumlah menara transmisi atau tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) mengalami kerusakan akibat cuaca buruk dan angin kencang yang melanda beberapa wilayah.

Peristiwa tersebut menyebabkan sistem kelistrikan mengalami gangguan sehingga memicu pemadaman listrik berskala besar atau blackout pada akhir Mei 2026.

Setelah kondisi sistem mulai dipulihkan, PLN menerapkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan listrik.

Kota Medan dan sejumlah kabupaten/kota di sekitarnya menjadi wilayah yang paling terdampak oleh gangguan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik berulang dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Bobby, masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan sektor ekonomi yang bergantung pada listrik, telah mengalami dampak langsung akibat gangguan layanan tersebut.

Ia menilai bentuk kompensasi tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat diwujudkan melalui pengurangan tagihan listrik atau diskon pembelian token listrik bagi pelanggan prabayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meminta PLN meningkatkan transparansi informasi terkait jadwal dan wilayah terdampak pemadaman agar masyarakat dapat melakukan antisipasi lebih baik selama proses pemulihan jaringan berlangsung.*

(d/ad)

Keterlibatan Kajatisu tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, saat bertemu Muhibuddin di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH Nasution, Medan, Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Berantas Tambang Ilegal, Pemprov Sumut Gandeng Kejaksaan dan Kepolisian

"Kehadiran kami untuk mengundang Pak Kajati dalam pembukaan MTQ ke-40 agar memberikan bimbingan kepada seluruh peserta dan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Utara," kata Sulaiman.

Cetak Generasi Berkarakter Alquran

Sulaiman menjelaskan, MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara mengusung tema "Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Kolaborasi Sumut Berkah".

Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mencari qari dan qariah terbaik, tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi muda agar memiliki akhlak mulia, karakter yang kuat, serta pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Alquran.

MTQ ke-40 dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 24 Juni 2026 dan dipusatkan di kawasan Gedung Astaka, Jalan Willem Iskandar, Medan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat semangat keagamaan sekaligus mendorong lahirnya generasi yang berintegritas dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Kajatisu Tekankan Pentingnya Mengamalkan Alquran

Menanggapi undangan tersebut, Kajatisu Muhibuddin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memberikan pembekalan kepada para peserta MTQ.

Menurut dia, kesempatan tersebut merupakan momentum penting untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan karakter kepada generasi muda Sumatera Utara.

Muhibuddin menilai Sumatera Utara memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah yang menjadi barometer pembangunan di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

"Sumut ini barometer. Persoalannya mau atau tidak mengubah semua urusan uang tunai menjadi semua urusan tuntas. Untuk mengubah memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa MTQ tidak seharusnya hanya menjadi ajang perlombaan membaca atau menghafal Alquran semata. Menurut dia, nilai utama yang harus dicapai adalah pengamalan ajaran Alquran dalam kehidupan sehari-hari.

"Menghafal Alquran jangan hanya sekadar menghafal. Lebih baik mengamalkannya meski hanya satu ayat," katanya.

Alquran Harus Menjadi Pedoman dalam Bekerja

Muhibuddin yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga mengingatkan pentingnya menjadikan Alquran sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.

Menurut dia, setiap pekerjaan harus dilakukan sesuai aturan dan prinsip integritas agar terhindar dari pelanggaran hukum maupun tindakan yang merugikan negara.

Ia berharap para peserta MTQ tidak hanya menjadi generasi yang unggul dalam bidang tilawah dan hafalan Alquran, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Muhammad Suib, Ketua LPTQ Sumut Muhammad Yasir Tanjung, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Abu Kosim, sejumlah tokoh agama, serta jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.*

(ad)

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Susun Rencana Induk Pembangunan Daerah, Jadi Cetak Biru Pembangunan hingga 2045

Menurut Dedi, saat ini pemerintah masih melakukan konsolidasi internal sebelum melanjutkan pembahasan kerja sama yang akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).

"Saat ini kita sedang melakukan konsolidasi internal di organisasi. Selanjutnya kita berencana membuat MoU dengan aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan dan Kepolisian, untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan penertiban tambang ilegal di Sumatera Utara," kata Dedi, Senin, 8 Juni 2026.

Dedi mengatakan aktivitas tambang ilegal yang masih ditemukan di sejumlah daerah telah menimbulkan berbagai persoalan.

Selain berpotensi merusak lingkungan, kegiatan tersebut juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang.

Menurut dia, keterlibatan aparat penegak hukum diperlukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penegakan aturan dapat dilakukan secara konsisten.

"Pemprov Sumut akan memastikan pengawasan berjalan lebih kuat dengan melibatkan aparat penegak hukum. Ini bagian dari upaya penertiban agar aktivitas tambang yang ada di Sumut benar-benar sesuai regulasi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas lembaga tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pengawasan, tetapi juga mempercepat penanganan terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Menurut Dedi, kolaborasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian merupakan langkah strategis agar pengawasan sektor pertambangan tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan dapat diikuti dengan tindakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pengawasan berjalan secara menyeluruh.

"Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong penegakan aturan yang lebih tegas dan berkelanjutan sehingga aktivitas pertambangan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Selain memperkuat pengawasan, Pemprov Sumut mengimbau seluruh pelaku usaha pertambangan agar mematuhi ketentuan perizinan, standar keselamatan kerja, serta kaidah pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga ketertiban sektor pertambangan sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat menciptakan iklim investasi pertambangan yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan di Sumatera Utara.*

(ad)

SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) sebagai landasan pembangunan jangka panjang yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah hingga puluhan tahun ke depan.

Penyusunan dokumen strategis tersebut dibahas dalam rapat yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Simalungun dan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih.

Baca Juga:

• Rico Waas Geram Masih Ada Jalan Tanah di Medan: Harus Segera Diaspal!

Dalam sambutannya, Mixnon mengatakan penyusunan RIPD merupakan langkah penting untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Simalungun berjalan lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Menurut dia, selama ini berbagai program pembangunan sering kali berjalan tanpa didukung dokumen induk yang terintegrasi sehingga sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional belum berjalan optimal.

"Ketika perencanaan ini selesai, seluruh pembangunan yang akan dilaksanakan harus mengacu pada dokumen tersebut. Dengan begitu arah pembangunan daerah akan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan memiliki tujuan yang lebih jelas," kata Mixnon.

Mixnon menjelaskan bahwa RIPD akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah, termasuk pelaksanaan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ia menilai kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas perencanaan yang disusun sejak awal.

Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk terlibat aktif memberikan masukan dalam proses penyusunannya.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada kualitas perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaannya," ujarnya.

Menurut Mixnon, Kabupaten Simalungun memiliki tantangan pembangunan yang cukup kompleks karena luas wilayahnya mencapai lebih dari 4.000 kilometer persegi, menjadikannya salah satu daerah terluas di Sumatera Utara.

Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa.

Selain itu, sejak perpindahan ibu kota kabupaten ke Raya, pemerintah daerah juga terus berupaya memperkuat fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung aktivitas masyarakat.

"Wilayah kita sangat luas. Infrastruktur yang harus ditangani juga besar. Karena itu melalui rencana induk ini kita berharap pemerintah pusat semakin memahami kebutuhan daerah dan memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan Kabupaten Simalungun," kata Mixnon.

Ia berharap dokumen tersebut nantinya dapat menjadi instrumen strategis dalam memperjuangkan berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat maupun menarik minat investasi ke daerah.

"Sehingga kita tidak hanya bergantung pada APBD dan investor merasa nyaman untuk berinvestasi serta mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pengurus Bidang V LPJK Kementerian PUPR RI, Prof. Manlian Ronald A. Simanjuntak, menekankan pentingnya penyusunan rencana induk yang berbasis pada karakteristik dan keunggulan lokal Kabupaten Simalungun.

Menurut dia, setiap daerah memiliki identitas dan potensi yang dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun daya saing jangka panjang.

"Penyusunan rencana induk harus berangkat dari potensi dan kekuatan daerah. Dari sana kemudian dibangun visi besar pembangunan yang terarah dan berkelanjutan," katanya.

Manlian menjelaskan bahwa setelah tahap pengumpulan data dan penelitian selesai, pemerintah akan melanjutkan proses penyusunan melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang membahas berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, ekonomi, investasi, tata ruang, lingkungan hidup hingga pengembangan sumber daya manusia.

Hasil pembahasan dari berbagai sektor tersebut nantinya akan disusun menjadi satu dokumen komprehensif yang menjadi acuan pembangunan Kabupaten Simalungun dalam jangka panjang.

Menurut Manlian, Kabupaten Simalungun saat ini menjadi salah satu daerah yang bergerak cepat dalam penyusunan rencana induk pembangunan daerah.

Dokumen tersebut akan menjadi "cetak biru" pembangunan yang menghubungkan RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029 sehingga arah pembangunan tetap konsisten meskipun terjadi pergantian kepala daerah di masa mendatang.

Dengan posisi strategis sebagai daerah penyangga kawasan wisata Danau Toba, didukung luas wilayah dan sumber daya alam yang besar, Simalungun dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi daerah yang lebih maju dan berdaya saing.

"Rencana induk ini diharapkan menjadi peta jalan pembangunan menuju Simalungun yang lebih maju, terhubung, berkelanjutan, dan berdaya saing di masa depan," kata Manlian.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh camat di Kota Medan memprioritaskan penggunaan Dana Kelurahan (Dankel) untuk pembangunan fisik, terutama perbaikan jalan lingkungan dan drainase yang masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Rico saat memimpin Rapat Evaluasi Capaian Kerja Janji Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan di Kantor Wali Kota Medan, Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Lebih dari 80 Pohon Tumbang, Rico Waas Semprot Kadis LH Medan: Jangan Cuma Bilang On Progres!

"Dankel ini lebih banyak dipakai untuk kegiatan nonfisik. Sementara masih banyak jalan rusak, bahkan ada yang belum pernah diaspal sama sekali. Harusnya dana ini digunakan terlebih dahulu untuk pembenahan jalan dan drainase," kata Rico.

Ia menilai pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan kualitas hidup masyarakat di tingkat kelurahan.

Rico mengungkapkan bahwa saat melakukan kunjungan ke sejumlah kawasan di Medan Utara, ia masih menemukan banyak jalan lingkungan yang belum tersentuh pembangunan dan sebagian masih berupa jalan tanah.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dasar agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang layak.

"Ketika saya turun ke gang-gang permukiman warga di Medan Utara, masih banyak jalan yang kondisinya tanah. Ini harus segera dibangun dan diaspal. Harus ada peningkatan infrastruktur yang nyata," ujarnya.

Selain menyoroti penggunaan Dana Kelurahan, Rico juga meminta para camat lebih aktif melakukan pendataan kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing.

Ia menilai kecamatan tidak boleh hanya bergantung pada usulan yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi juga harus melakukan pemetaan langsung terhadap kebutuhan pembangunan di lapangan.

"Saya minta kecamatan membenahi data pembangunan di kelurahan-kelurahan. Masih banyak ruas jalan yang rusak atau belum selesai dibangun. Camat harus peduli dengan data tersebut dan jangan bergantung sepenuhnya pada data Musrenbang," katanya.

Data yang telah diperbarui, lanjut Rico, nantinya harus disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar dapat ditindaklanjuti dalam program pembangunan pemerintah kota.

Menurut dia, kebijakan pembangunan harus berbasis kondisi riil di lapangan sehingga tidak ada lagi kawasan permukiman yang masih memiliki jalan tanah.

"Kita harus adaptif terhadap kondisi di lapangan. Jangan ada lagi jalan yang masih berupa tanah di Kota Medan," ujarnya.

Rico juga menanggapi adanya anggapan bahwa sebagian lurah masih ragu menggunakan Dana Kelurahan karena khawatir terhadap aspek administrasi dan pertanggungjawaban.

Ia menegaskan bahwa penggunaan Dana Kelurahan tidak perlu ditakuti selama dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut dia, optimalisasi penggunaan dana tersebut justru diperlukan agar pembangunan di tingkat kelurahan dapat berjalan lebih maksimal dan menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kalau datanya jelas dan penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan, tidak perlu takut. Benahi saja jalannya, karena memang itu yang dibutuhkan masyarakat," kata Rico.

Pemerintah Kota Medan berharap pemanfaatan Dana Kelurahan yang lebih terarah pada pembangunan fisik dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.*

(sp/ad)

Teguran itu disampaikan Rico saat memimpin Rapat Evaluasi Capaian Kerja Janji Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Heboh Kabar Menkeu Diganti, Istana Akhirnya Buka Suara

Menurut dia, pohon yang sudah berusia tua dan berpotensi membahayakan seharusnya tidak hanya dipangkas, tetapi juga dievaluasi untuk ditebang dan diganti apabila kondisinya tidak lagi layak.

"Kalian tidak mengecek pohon, makanya banyak pohon tumbang. Banyak sekali pohon kita yang sudah tua. Pohon yang terlalu tua itu bukan hanya butuh dipangkas, tetapi harus diangkat karena sudah membahayakan," kata Rico.

Ia menegaskan tidak ingin kejadian serupa kembali terulang, terutama jika sampai menimbulkan korban jiwa maupun kerugian bagi masyarakat.

"Saya tidak mau kejadian seperti ini terjadi lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Rico mempertanyakan perkembangan penanganan dampak pohon tumbang yang terjadi akibat cuaca ekstrem beberapa hari terakhir.

Namun, jawaban singkat dari Kepala DLH Medan yang hanya menyebut penanganan masih "on progres" membuat Rico tidak puas.

Wali Kota kemudian meminta penjelasan yang lebih rinci terkait jumlah pohon tumbang, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh dinas terkait.

"Dari kemarin asal ditanya jawabnya on progres terus. On progresnya bagaimana? Berapa total pohon yang tumbang? Yang tertimpa pohon bagaimana kondisinya? Jelaskan, jangan cuma on progres saja," kata Rico.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Melvi Marlabayana menjelaskan bahwa jumlah pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang mencapai lebih dari 80 pohon yang tersebar di berbagai titik di Kota Medan.

Menurut dia, peristiwa tersebut menyebabkan dua anak mengalami luka-luka serta sejumlah rumah dan kendaraan mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon.

"Total pohon yang tumbang lebih dari 80. Ada dua anak yang menjadi korban dan sudah mendapatkan penanganan medis. Rumah dan mobil yang tertimpa juga sudah ditangani," ujar Melvi.

Melvi mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan inventarisasi terhadap pohon-pohon yang dinilai berisiko tumbang.

DLH Medan juga sedang menyiapkan alat khusus untuk mengukur usia dan kondisi batang maupun dahan pohon.

Dengan alat tersebut, petugas dapat mengetahui tingkat kepadatan batang, mendeteksi bagian yang telah lapuk atau kopong, serta menentukan tindakan yang perlu dilakukan terhadap pohon tersebut.

"Kami sedang melakukan pengecekan. Saat ini ada alat yang dapat mengukur usia pohon dan mengetahui apakah batang atau dahannya masih padat atau sudah kopong. Dari situ bisa ditentukan apakah pohon perlu dipangkas atau diganti," kata Melvi.

Pemerintah Kota Medan berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pohon-pohon tua yang berada di sepanjang jalan protokol maupun kawasan permukiman guna mencegah risiko tumbang saat cuaca ekstrem kembali terjadi.*

(sp/ad)

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengajukan upaya hukum banding atas putusan bebas terhadap empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset milik PTPN I Regional I atau sebelumnya PTPN II kepada pengembang PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) dengan PT Nusa Dua Propertindo.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan keputusan untuk mengajukan banding diambil setelah tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempelajari dan mengevaluasi putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tegur PLN, Minta Kompensasi untuk Warga Terdampak Pemadaman Listrik Bergilir di Sumut

Menurut dia, Kejati Sumut akan menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Rizaldi menjelaskan memori banding dijadwalkan didaftarkan pada Rabu, 10 Juni 2026.

Langkah tersebut merupakan bentuk penggunaan hak hukum jaksa terhadap putusan pengadilan yang dinilai belum sejalan dengan tuntutan maupun pembuktian yang telah disampaikan selama proses persidangan.

"Memori banding akan didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Medan melalui kepaniteraan Pengadilan Tipikor Medan," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, jaksa sebelumnya menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan serta denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Empat terdakwa yang sebelumnya divonis bebas oleh majelis hakim yakni mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Askani, mantan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang Abdul Rahim Lubis, mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin, serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo Iman Subakti.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan yang diketuai Muhammad Kasim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam amar putusannya, majelis hakim membebaskan seluruh terdakwa dari seluruh dakwaan.

Hakim juga memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan serta memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat mereka seperti semula.

Putusan bebas tersebut kini akan diuji kembali di tingkat banding setelah Kejati Sumut secara resmi menggunakan hak hukumnya untuk meminta pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tinggi Medan.*

(at/ad)

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium (JIS), Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Indonesia Lolos Semifinal AFF U-19 2026, Ini Jadwal Lengkap Pertandingannya di Sumut

Menurut Prapanca, Persija membutuhkan sosok pelatih yang memiliki pengalaman di level tertinggi, kepemimpinan kuat, serta mampu membangun budaya kompetitif yang berkelanjutan di dalam tim.

"Persija membutuhkan figur dengan pengalaman level tertinggi, memiliki kepemimpinan kuat, memahami tuntutan sepak bola modern, serta mampu membangun budaya kompetitif dan keberlanjutan," kata Prapanca.

Ia menilai rekam jejak Shin Tae-yong memenuhi kriteria tersebut.

Selama karier kepelatihannya, Shin pernah membawa Seongnam Ilhwa Chunma menjuarai Liga Champions Asia 2010 dan memimpin Tim Nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2018.

"Semoga pilihan ini menjadi titik balik bagi masa depan Persija," ujar Prapanca.

Dalam kesempatan yang sama, Shin Tae-yong mengungkapkan alasan menerima tawaran Persija Jakarta.

Melalui penerjemahnya, Jeje, ia mengaku memiliki kedekatan dengan sepak bola Indonesia setelah lima tahun menangani Timnas Indonesia.

Menurut Shin, pengalaman tersebut membuatnya memahami atmosfer sepak bola nasional, termasuk dukungan suporter dan kualitas kompetisi domestik yang terus berkembang.

"Saya sudah lima tahun melatih Timnas Indonesia, sehingga sangat mengenal Jakarta, Stadion Gelora Bung Karno, dan Jakarta International Stadium. Persija adalah salah satu klub terbaik di Indonesia," kata Shin.

Ia menilai kompetisi Indonesia memiliki banyak klub kuat seperti Persib Bandung, Borneo FC, dan Bali United.

Namun, diskusi dengan manajemen Persija membuatnya tertarik menerima tantangan baru di level klub.

"Saya ingin meraih prestasi bersama Persija, membangun sistem yang lebih baik, dan ikut membantu perkembangan sepak bola Indonesia," ujarnya.

Penunjukan Shin Tae-yong juga diikuti ambisi besar Persija untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar juara.

Berdasarkan laporan yang beredar, manajemen klub disebut menyiapkan investasi hingga 30 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 543 miliar untuk memperkuat skuad.

Dana tersebut direncanakan digunakan untuk mendatangkan sejumlah pemain berkualitas, termasuk pemain Timnas Indonesia yang pernah bekerja sama dengan Shin selama menangani skuad Garuda.

Dengan dukungan finansial yang besar, Persija berharap dapat membangun tim yang kompetitif dan mampu bersaing di papan atas Super League musim mendatang.

Shin Tae-yong lahir di Yeongdeok, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan, pada 11 Oktober 1970.

Sebelum menjadi pelatih, ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik Korea Selatan dan menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya bersama Seongnam FC.

Karier kepelatihannya mulai mencuri perhatian ketika membawa Seongnam menjuarai Liga Champions Asia 2010.

Ia kemudian dipercaya menangani berbagai kelompok usia Timnas Korea Selatan sebelum menjadi pelatih tim senior dan tampil di Piala Dunia 2018 Rusia.

Pada Januari 2020, Shin ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Simon McMenemy.

Selama lima tahun menangani skuad Garuda, ia dinilai berhasil meningkatkan daya saing tim nasional di berbagai kelompok umur dan level senior.

Setelah mengakhiri masa tugasnya bersama Timnas Indonesia pada Januari 2025, Shin sempat menjabat Direktur Sepak Bola Seongnam FC dan melatih klub Korea Selatan, Ulsan HD.

Kini, pelatih berlisensi AFC Pro itu memulai babak baru kariernya bersama Persija Jakarta dengan target mengembalikan Macan Kemayoran ke jalur juara.*

(tm/ad)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pemerintah tengah menyiapkan pergantian Menteri Keuangan.

Ia menegaskan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memiliki agenda untuk melakukan perombakan kabinet maupun mengganti pejabat di Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tegur PLN, Minta Kompensasi untuk Warga Terdampak Pemadaman Listrik Bergilir di Sumut

"Tidak ada, tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan," kata Prasetyo.

Ia juga kembali menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mengaitkan berbagai nama yang belakangan beredar dengan isu pergantian menteri.

Menurut Prasetyo, spekulasi yang berkembang mengenai pergantian sejumlah menteri tidak memiliki dasar karena hingga kini tidak ada pembahasan resmi terkait perubahan susunan kabinet.

"Berkali-kali sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle. Maka mohon maaf, jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembang, nama tokoh si A, si B, dan si C, karena memang sesungguhnya tidak sedang ada rencana pergantian," ujarnya.

Isu pergantian Menteri Keuangan mencuat setelah nama ekonom senior Chatib Basri disebut-sebut berpeluang kembali menduduki jabatan tersebut.

Rumor itu kemudian berkembang luas di ruang publik dan media sosial.

Menanggapi hal itu, Prasetyo mengakui pemerintah tidak dapat mengendalikan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan tidak didasarkan pada isu maupun rumor yang beredar.

"Yang namanya sesuatu yang berkembang di masyarakat tidak bisa juga kita cegah atau kita tahan. Tetapi yang pasti, kita bekerja tidak berdasarkan atau karena isu," kata dia.

Meski demikian, Prasetyo tidak menutup kemungkinan adanya evaluasi terhadap kinerja kementerian di masa mendatang.

Menurut dia, apabila Presiden Prabowo Subianto memandang perlu melakukan penyegaran atau perubahan dalam kabinet, pemerintah akan menyampaikan keputusan tersebut secara terbuka kepada publik.

"Nanti kalau memang kita merasa, tidak hanya salah satu kementerian, kalau memang presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, ada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan pemerintah bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan maupun reshuffle Kabinet Merah Putih sebagaimana yang ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir.*

(d/ad)

Anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono, menyampaikan bahwa Hery Susanto terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik sehingga layak dijatuhi sanksi maksimal berupa pemberhentian dari jabatannya.

Baca Juga:

• Komisi IX DPR Dukung Refocusing MBG, Soroti Sasaran Bantuan Tak Perlu Menyeluruh

Majelis Etik juga merekomendasikan agar hasil putusan tersebut segera disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, DPR RI khususnya Komisi II juga diminta segera memproses pengisian jabatan baru di Ombudsman.

"Putusan ini bersifat final dan mengikat dalam penegakan kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Etik Ombudsman telah memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan Hery Susanto, termasuk terkait kasus yang juga menyeretnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Dalam prosesnya, Majelis Etik memberikan kesempatan kepada Hery untuk menyampaikan pembelaan tertulis sebelum putusan dijatuhkan. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, klarifikasi tersebut tidak terpenuhi.

Kasus ini sebelumnya juga telah menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam dugaan korupsi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan nikel periode 2013–2025.*

(k/dh)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegur PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir.

Bobby meminta PLN bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat dan memperbaiki pola komunikasi kepada pelanggan.

Baca Juga:

• Indonesia Lolos Semifinal AFF U-19 2026, Ini Jadwal Lengkap Pertandingannya di Sumut

Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran pimpinan PLN wilayah Sumatera Utara itu, Bobby Nasution mengaku menerima banyak keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang berlangsung berulang.

Menurut dia, persoalan utama bukan hanya gangguan pasokan listrik, tetapi juga minimnya informasi yang diterima pelanggan mengenai jadwal maupun lokasi pemadaman.

"Masyarakat sudah mengeluh, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik. Masalahnya, masyarakat tidak diberi informasi yang jelas sehingga tidak ada persiapan," kata Bobby Nasution.

Menurut Bobby, masyarakat masih dapat memahami kondisi darurat yang sedang dihadapi PLN akibat kerusakan belasan menara transmisi listrik karena cuaca ekstrem.

Namun, ia menilai kondisi tersebut seharusnya diikuti dengan penyampaian informasi yang transparan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia meminta PLN memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota agar informasi pemadaman dapat segera diteruskan kepada warga.

"Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami. Mana yang bisa kami bantu. Atau sampaikan ke kepala daerah supaya mereka juga bisa membantu sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.

Selain meminta perbaikan komunikasi, Bobby Nasution juga mendesak PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.

Bentuk kompensasi, menurut dia, tidak harus berupa uang tunai, melainkan dapat berupa potongan tagihan listrik atau diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar.

"Besaran kompensasinya nanti ditentukan PLN. Tetapi yang jelas harus ada kompensasi. Sebagaimana masyarakat yang terlambat membayar listrik langsung dikenai sanksi, maka ketika layanan terganggu juga harus ada bentuk pertanggungjawaban," katanya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Mundakhir Salman, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan pasokan listrik yang terjadi.

Menurut Mundakhir, PLN saat ini tengah mempercepat perbaikan terhadap 12 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem.

Perbaikan dilakukan secara intensif agar sistem kelistrikan dapat kembali beroperasi normal.

Terkait usulan kompensasi pelanggan, Mundakhir menyatakan pihaknya akan meneruskan permintaan tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan kompensasi berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

"Kami akan menyampaikan penekanan dari Bapak Gubernur kepada Kementerian ESDM karena kewenangan kompensasi berada di tingkat pusat," ujarnya.

PLN menargetkan proses pemulihan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Dengan selesainya perbaikan tersebut, pasokan listrik di seluruh wilayah Sumatera Utara diharapkan kembali normal dan pemadaman bergilir dapat dihentikan.*

(ad)

Aksi tersebut dipimpin oleh koordinator Gemuka, Buyung Sanang Manik, bersama koordinator lapangan Rasukuddin Malau. Dalam aksinya, massa meminta kejelasan realisasi bantuan yang dinilai belum sampai ke masyarakat terdampak.

Baca Juga:

• Bupati Aceh Singkil: Penghafal Al-Qur'an Adalah Cahaya bagi Keluarga, Daerah dan Bangsa

Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon menyayangkan adanya sejumlah pihak di luar struktur organisasi Gemuka yang ikut dalam aksi tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen mengawal pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.

"Data sudah kami usulkan kembali lebih dari delapan ribu penerima. Usulan sudah kami kirim ke kementerian terkait," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mencairkan bantuan dalam waktu singkat karena seluruh proses harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Aliasmi Pohan menyebut pihaknya telah melakukan pendataan langsung ke desa-desa terdampak banjir dan mengirimkan data ke pemerintah pusat untuk diproses lebih lanjut.

Hal senada disampaikan Kalaksa BPBD Alhusni yang mengatakan data kebencanaan telah dikumpulkan secara valid melibatkan perangkat desa dan kecamatan.

Dari unsur keamanan, aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif.

Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triono bersama Dandim 0109 Aceh Singkil Letkol M. Aminudin turut memantau langsung jalannya unjuk rasa tersebut.

Hingga aksi berakhir, sebagian massa masih bertahan di halaman kantor bupati menunggu kepastian lanjutan dari pemerintah daerah. Situasi dilaporkan tetap kondusif.*

(dh)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, koordinasi dilakukan untuk memastikan kebijakan strategis di sektor SDA berjalan efektif, termasuk pengelolaan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di bawah Danantara.

Baca Juga:

• Tabanan Genjot Desa Presisi, Operator SID Didorong Perkuat Publikasi Digital Desa

Selain itu, pemerintah dan DPR juga membahas percepatan investasi melalui penyederhanaan regulasi perizinan usaha. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk antara otoritas fiskal dan moneter, guna menjaga stabilitas ekonomi.

"Kita terus bekerja keras meningkatkan koordinasi agar ekonomi berjalan sesuai harapan," kata Prasetyo.

Ia menambahkan, sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menegaskan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola ekspor SDA melalui DSI. Pemerintah meminta dukungan pelaku usaha untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.*

(mt/dh)

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026), menanggapi kekhawatiran terkait potensi gangguan industri akibat keterbatasan pasokan gas.

Baca Juga:

• Indonesia Lolos Semifinal AFF U-19 2026, Ini Jadwal Lengkap Pertandingannya di Sumut

Meski demikian, ia menegaskan persoalan utama saat ini bukan pada ketersediaan gas, melainkan pada harga yang mengalami kenaikan mengikuti tren global.

"Harganya memang ada kenaikan dan itu bukan hanya di Indonesia, di dunia juga begitu," ujarnya.

Bahlil menyebut kondisi fluktuasi harga energi merupakan hal yang umum terjadi secara internasional, sehingga Indonesia juga terdampak dinamika pasar global tersebut.

Pemerintah, kata dia, tetap menjalankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri yang memenuhi kriteria, guna menjaga stabilitas biaya produksi dalam negeri.

"Nah untuk harga HGBT itu sesuai dengan keputusan pemerintah," tegasnya.

Ia memastikan pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri, stabilitas harga, dan keberlanjutan pasokan energi nasional.*

(d/dh)