Ajakan tersebut disampaikan Airlangga saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai. Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, energi bersih, hingga pengembangan industri antara Indonesia dan Tiongkok.

Baca Juga:

• Indonesia Jadi Negara Pendiri WAICO, Airlangga Sebut AI Bisa Dorong Ekonomi Digital hingga US$366 Miliar pada 2030

Pemerintah juga mengapresiasi kontribusi investasi Tiongkok dalam pembangunan PLTS Terapung Cirata yang dinilai menjadi contoh keberhasilan kerja sama kedua negara di sektor energi terbarukan.

"Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerja sama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, serta pencapaian target penurunan emisi," ujar Airlangga dalam keterangannya,dikutipSabtu, 18 Juli 2026.

Ia menilai industri panel surya di Indonesia masih memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pembangunan rantai pasok yang lebih terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.

Selain membahas sektor energi, Airlangga juga mendorong percepatan realisasi investasi melalui skema Two Countries Twin Parks (TCTP). Hingga saat ini, sebanyak 30 nota kesepahaman (MoU) telah ditandatangani dengan estimasi nilai investasi mencapai sekitar Rp37,1 triliun.

Airlangga berharap seluruh kesepakatan tersebut segera diwujudkan menjadi proyek investasi nyata. Pemerintah juga mendorong pembentukan usaha patungan (joint venture) antara perusahaan Indonesia dan Tiongkok guna mempercepat implementasi kerja sama.

Di sektor perdagangan, Indonesia terus mendorong hubungan dagang yang lebih seimbang melalui peningkatan akses pasar, penguatan hilirisasi industri, serta peningkatan ekspor produk bernilai tambah.

Menurut Airlangga, Danantara Indonesia berpotensi menjadi mitra strategis dalam menarik investasi berkualitas, memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan transfer teknologi, hingga membuka lebih banyak lapangan kerja.

Pemerintah juga berharap Tiongkok mendukung pembentukan Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Indonesia serta memperkuat agenda kerja sama ekonomi regional menjelang penyelenggaraan APEC 2026.* (mt/dh)

Ajakan tersebut disampaikan Sulaiman saat membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KORMI Sumatera Utara Tahun 2026 di Hotel Emerald Garden, Kota Medan, Sabtu (18/7/2026).

Baca Juga:

• DPRD Sumut Apresiasi Pemprov Raih WTP ke-12 Berturut-turut, Soroti Transparansi dan Kinerja Anggaran

"KORMI hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun budaya olahraga yang inklusif dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia," ujarnya.

Ia menilai tantangan di era digital membuat masyarakat semakin kurang bergerak. Karena itu, olahraga harus menjadi kebutuhan sehari-hari, bukan sekadar aktivitas pilihan.

Sulaiman berharap Gerakan Indonesia Aktif dan semangat Sport for All terus diperkuat di Sumatera Utara agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas olahraga.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal I KORMI, Ari Yuniawan, mengapresiasi perkembangan organisasi KORMI Sumut yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, dalam kurun tujuh bulan, kepengurusan KORMI telah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara sehingga memperluas jangkauan pembinaan olahraga masyarakat.

"Sumatera Utara memiliki potensi olahraga masyarakat yang sangat besar. Dukungan komunitas, organisasi olahraga masyarakat, serta seluruh elemen menjadi modal penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, dan gembira," katanya.

Ketua KORMI Sumut M. Daffasya Adnan Sinik menambahkan, KORMI juga berkomitmen mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan sektor kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Ia mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi bersama berbagai organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan.* (dh)

Menurut Dave, efisiensi anggaran merupakan langkah yang penting agar setiap belanja negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat, termasuk untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.

Baca Juga:

• Danrem 011/Lilawangsa Pimpin Sertijab Lima Dandim, Tekankan Percepatan Pemulihan Pascabencana di Aceh

Ia menjelaskan bahwa efisiensi belanja negara merupakan instrumen untuk memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara optimal.

"Termasuk dalam mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara," ujarnya.

Meski mendukung efisiensi anggaran, Dave mengingatkan bahwa sektor pertahanan memiliki karakter yang berbeda dibanding sektor lainnya karena berkaitan langsung dengan kepentingan jangka panjang negara.

Karena itu, setiap penyesuaian anggaran harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kondisi keamanan nasional maupun dinamika geopolitik yang terus berkembang.

"Efisiensi tentu penting, namun tetap harus mampu menjaga kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta kesinambungan program pembangunan kekuatan pertahanan nasional," katanya.

Dave menegaskan Komisi I DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembahasan anggaran agar tercipta keseimbangan antara pembangunan sektor pertahanan dan program kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan melalui perencanaan yang matang dan tata kelola anggaran yang efektif.

"Kami akan memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara akuntabel, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dan agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah," ujar Dave.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya menghapus kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.

Dalam pidatonya saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026), Prabowo bahkan menyatakan tidak menutup kemungkinan memangkas anggaran pertahanan maupun kepolisian apabila diperlukan.

"Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga sempat menanyakan langsung kepada jajaran TNI dan Polri mengenai kesiapan mereka apabila anggaran institusi dikurangi.

"Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI bukan kau. Rela ya kurangi? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas, ikhlas," ucap Prabowo yang disambut jawaban siap dari para personel yang hadir.

Pernyataan Presiden itu memunculkan berbagai tanggapan, termasuk dari DPR yang menilai efisiensi anggaran memang penting, namun pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kebutuhan strategis sektor pertahanan agar kesiapan menjaga kedaulatan negara tidak terganggu.* (km/ad)

BOYOLALI — Seorang siswa sekolah dasar (SD) asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mencuri perhatian publik setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu sistem atau domain publik milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA).

Siswa tersebut bernama Ibrahim Al Abrar, atau akrab disapa Ibra.

Baca Juga:

• Japorman Saragih Minta Rp150 Juta Dana Kantor DPD PDIP Sumut Dikembalikan, Kader PDIP Medan Kritik Elite DPD Sumut: Jangan Lupakan Jasanya

Ibra merupakan putra pasangan Aminuddin Salas dan Hannisa Oktaviani. Ayahnya bekerja sebagai guru Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di SMKN Kemusu, sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga.

Ketertarikan Ibra terhadap dunia teknologi bermula dari kegemarannya bermain gim.

Dengan dukungan keluarga, ia mulai belajar membuat gim menggunakan teknologi coding secara mandiri.

Dalam beberapa bulan terakhir, minatnya berkembang ke bidang keamanan siber atau cybersecurity.

Ia mempelajari berbagai materi melalui internet, video pembelajaran YouTube, hingga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Cybersecurity itu dapat saran-saran kakak-kakak online," kata Ibra.

Dari proses belajar tersebut, Ibra kemudian mencoba mencari berbagai celah keamanan pada sistem digital.

Salah satu target yang dipelajarinya adalah sistem milik NASA.

Ibra akhirnya menemukan kerentanan berupa broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan melalui program Vulnerability Disclosure Policy (VDP) milik NASA.

Laporan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh pihak NASA hingga akhirnya Ibra mendapatkan surat apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya membantu meningkatkan keamanan sistem lembaga antariksa tersebut.

Ayah Ibra, Aminuddin, mengatakan proses hingga mendapatkan apresiasi dari NASA membutuhkan waktu.

Sebelumnya, putranya sudah beberapa kali mengirim laporan terkait celah keamanan.

"Kemarin bisa dapat sertifikat NASA itu karena nyari kerentanan di web NASA. Menemukan broken link hijacking. Terus dilaporkan lewat VDP. Lapornya sebenarnya sudah hampir 2 bulan, tapi baru dibalas tanggal 9 Juli, dapat sertifikat itu," kata Aminuddin.

Dari empat laporan yang dikirimkan Ibra kepada NASA, satu laporan diterima dan mendapat apresiasi.

Satu laporan lainnya telah disetujui namun masih menunggu tindak lanjut.

Sementara satu laporan ditolak dan satu lainnya dinyatakan sebagai duplikasi karena sudah lebih dulu ditemukan pihak lain.

Meski masih berusia sekolah dasar, Ibra memiliki cita-cita untuk menjadi seorang profesional di bidang keamanan siber.

Orang tuanya berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi agar Ibra terus mengembangkan kemampuannya sekaligus menginspirasi anak-anak lain untuk memanfaatkan teknologi secara positif.

"Kalau saya sebagai orang tua, harapannya, ini kan masih awal. Harapannya bisa tambah semangat habis dapat itu (surat apresiasi dari NASA). Mungkin ke depannya bisa dapat bug bounty, biar bisa tambah semangat lagi," ujar Aminuddin.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memberikan kesempatan luas bagi anak-anak untuk belajar, selama memiliki kemauan dan rasa ingin tahu.

"Dan mungkin bisa jadi motivasi untuk anak-anak lain yang juga suka IT, ternyata kalau sebenarnya ada niat belajar itu semuanya sekarang itu bisa, mudah gitu. Ada internet, ada AI, ada YouTube. Tinggal niat anaknya masing-masing saja," tambahnya.

Keberhasilan Ibra menjadi bukti bahwa kemampuan di bidang teknologi dapat berkembang sejak usia dini.

Dengan pembelajaran yang tepat, anak-anak Indonesia juga mampu berkontribusi dalam dunia digital hingga mendapat pengakuan dari lembaga internasional.* (cn/ad)

JAKARTA — Rien Wartia Trigina atau yang dikenal dengan nama Erin, yang juga mantan istri artisAndre Taulany, kembali menghadapi gugatan dari mantan asisten rumah tangga (ART).

Kali ini, gugatan perdata diajukan oleh mantan ART bernama Nur Rohmah dengan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp1 miliar.

Baca Juga:

• Ketua ICMI Aceh Sebut Pelantikan ICMI Orda Sabang Jadi Momentum Bersejarah Perkuat Umat dan Dorong Kemajuan Daerah

Dalam perkara itu, Nur Rohmah mengaku mengalami dampak psikologis setelah peristiwa yang disebut membuatnya mengalami trauma dan ketakutan hingga belum dapat kembali bekerja.

Selain tuntutan ganti rugi, Nur juga meminta agar sejumlah barang pribadi miliknya dikembalikan.

Barang yang dimaksud antara lain telepon genggam dan kartu identitas yang disebut masih berada di pihak Erin.

Kuasa hukum Nur Rohmah, Basuki, menjelaskan tuntutan Rp1 miliar tersebut merupakan ganti rugi immateriil akibat dampak psikologis yang masih dirasakan kliennya.

"Untuk yang Rp1 miliar itu adalah tuntutan immateriil. Immateriil ini apa saja? Tadi disampaikan oleh Teh Nur, masih ada rasa takut, rasa was-was karena diancam suaminya (disebut) buronan polisi, kemudian Teh Nur sendiri mau dilaporkan polisi," kata Basuki.

Menurut Basuki, kondisi tersebut juga berkaitan dengan hak administrasi kependudukan Nur yang disebut belum dapat digunakan secara maksimal, serta telepon genggam miliknya yang masih belum bisa dimanfaatkan.

"Kemudian juga hak Teh Nur untuk kependudukannya sampai saat ini tidak bisa digunakan dengan baik, dan handphone-nya pun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Itulah yang akhirnya muncul angka Rp1 miliar itu," ujarnya.

Selain kerugian immateriil, pihak Nur Rohmah juga mengajukan tuntutan ganti rugi materiil berupa biaya pengobatan yang telah dikeluarkan akibat gangguan psikologis yang dialaminya.

Basuki mengatakan, Nur telah menjalani pemeriksaan dan pengobatan sebanyak dua kali di rumah sakit.

Menurutnya, kondisi psikologis Nur masih akan dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah membutuhkan penanganan lanjutan.

"Kalau untuk pengobatan, itu materiil ya. Faktanya riil, Teh Nur juga berobat sudah dua kali kemarin di salah satu rumah sakit dan itu ada buktinya bahwa psikologinya terganggu," kata Basuki.

Basuki juga menanggapi pernyataan kuasa hukum Erin sebelumnya yang menyebut pihak Nur dapat mengambil barang-barang pribadinya dengan cara baik atau mengikuti persyaratan tertentu.

Menurut Basuki, pihaknya telah menunjukkan iktikad baik melalui somasi terbuka yang disampaikan pada 5 Juli 2026.

"Kami juga sudah beriktikad baik ya, saya ulangi lagi, pada tanggal 5 kami lakukan somasi terbuka melalui teman-teman media. Harapannya apa? Ada respons, kemudian kami diundang. Tidak mungkin kami sekonyong-konyong datang ke sana mengambil, kan tidak mungkin," ujarnya.

Ia mengatakan, setelah somasi terbuka tersebut tidak mendapat tanggapan, pihaknya kembali mengirimkan somasi tertulis melalui salinan digital dan fisik.

Namun, hingga saat ini belum ada respons dari pihak Erin.

"Itu dikirimkan soft copy dan juga hard copy langsung, tapi juga nggak ada respons. Jadi kalau itu disampaikan seperti itu, ya sah-sah saja. Namanya masing-masing orang, masing-masing pihak punya argumentasi," tutur Basuki.

Sidang perdana gugatan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 16 Juli 2026.

Dalam agenda awal tersebut, Erin tidak hadir secara langsung dan diwakili oleh kuasa hukumnya, Adil.

Adil menyatakan pihaknya belum dapat memberikan tanggapan mengenai isi gugatan karena proses persidangan masih berada pada tahap awal.

"Sidang pertama ini, kami belum bisa memberikan statement atau keterangan dari pihak tergugat," kata Adil.

Meski demikian, Adil memastikan Erin akan mengikuti proses hukum dan bersedia hadir dalam agenda mediasi yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli 2026.

"Saya kira klien kami akan bersedia nanti hadir di sidang mediasi. Akan hadir di mediasi, ya," ujarnya.

Sementara itu, Nur Rohmah juga menyatakan siap mengikuti proses mediasi dalam rangkaian penyelesaian perkara tersebut.* (cn/ad)

SABANG – Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh, Dr. Taqwaddin, menyebut pelantikan Pengurus ICMI Organisasi Daerah (Orda) Kota Sabang sebagai momentum penting yang menandai babak baru perjalanan organisasi cendekiawan Muslim di wilayah paling barat Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Taqwaddin saat melantik jajaran Pengurus ICMI Orda Kota Sabang periode 2026–2031 di Aula Wali Kota Sabang, Sabtu (18/7/2026).

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Percepat Pemulihan Akses Lokop Pascabencana Hidrometeorologi, Tiga Jembatan Ditargetkan Segera Berfungsi

Namun, karena berbagai kendala, organisasi tersebut belum pernah dilantik secara resmi.

"Ini merupakan momentum yang sangat penting dan bersejarah. Kepengurusan ICMI Kota Sabang pernah ada, tetapi belum pernah dilantik. Alhamdulillah, hari ini sejarah baru berhasil kita ukir," ujarnya.

Taqwaddin mengatakan ICMI sejak awal berdiri selalu menghadapi berbagai tantangan.

Karena itu, organisasi ini diharapkan mampu terus berkontribusi dalam memperkuat umat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Ia menilai ICMI harus menjadi wadah yang mampu menghadirkan gagasan, solusi, dan pendampingan bagi masyarakat.

"ICMI harus hadir memberi solusi, memperkuat kapasitas umat, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang maju dan bermartabat," katanya.

Menurutnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi umat Islam saat ini adalah menjaga ketahanan akidah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.

Karena itu, ICMI memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memperkuat pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain memperkuat peran keumatan, Taqwaddin berharap ICMI Orda Kota Sabang mampu berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Sabang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia menyebut pendampingan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, serta peningkatan kapasitas sektor pariwisata menjadi langkah yang perlu terus diperkuat.

Menurutnya, Sabang memiliki potensi besar untuk berkembang apabila seluruh elemen daerah mampu membangun sinergi.

Ia juga menyinggung sejarah Sabang yang pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai kawasan peristirahatan.

Namun, menurutnya, budaya tersebut tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk membangun semangat kerja yang lebih produktif.

"Dengan hadirnya ICMI, pola pikir dan budaya produktif dapat terus dibangun sehingga Sabang mampu bergerak lebih maju tanpa kehilangan karakter dan keunggulannya sebagai daerah wisata," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Taqwaddin menyampaikan keyakinannya bahwa Sabang memiliki modal besar untuk menjadi salah satu daerah percontohan pembangunan di Aceh.

Menurut dia, kekuatan sumber daya manusia, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga apabila dikelola secara terpadu.

"Sabang memiliki semua modal untuk menjadi daerah percontohan kemajuan Aceh. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi, kepemimpinan, dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk ICMI, untuk menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh warga," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Taqwaddin juga secara resmi melantik Dr. Fajran Zain sebagai Ketua ICMI Orda Kota Sabang periode 2026–2031 bersama jajaran pengurus lainnya.* (ad)

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh terus mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.

Fokus utama saat ini adalah memperbaiki akses jalan lintas Peureulak–Lokop–Gayo Lues yang mengalami kerusakan parah, termasuk sejumlah jembatan yang terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor.

Baca Juga:

• Danrem 011/Lilawangsa Pimpin Sertijab Lima Dandim, Tekankan Percepatan Pemulihan Pascabencana di Aceh

"Semuanya all out, informasi penanganan disampaikan secara terbuka kepada publik," kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Sabtu (18 Juli 2026).

Menurut Nurlis Effendi, saat mengikuti Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Lombok pada 15–16 Juli 2026, Gubernur Mualem tetap memantau perkembangan penanganan bencana di Aceh.

Ia secara khusus meminta Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun melaporkan progres pekerjaan di lapangan.

Sekda kemudian menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Mawardi untuk meninjau langsung lokasi perbaikan jalan dan jembatan yang menghubungkan Aceh Timur dengan Gayo Lues.

Nurlis mengatakan, Gubernur menginginkan laporan dalam bentuk dokumentasi visual agar dapat melihat langsung perkembangan pekerjaan.

"Gubernur Mualem ingin tahu kegiatan anak buahnya dalam bentuk visual langsung, bukan hanya dalam bentuk narasi semata," kata Nurlis.

Dalam laporan video yang dikirim kepada Gubernur, Mawardi terlihat berada di kawasan Lokop, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur, meninjau pembangunan Jembatan Baley.

Ia menjelaskan jembatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Kodam Iskandar Muda.

"Jembatan ini kerjasama Pemerintah Aceh dan Kodam Iskandar Muda. Ini titik pertama yang kita kerjakan dari tiga titik yang terputus, Insya Allah dalam minggu ini sudah operasional jembatannya," kata Mawardi dalam laporannya kepada Gubernur melalui video tersebut.

Mawardi juga menyampaikan bahwa setelah penyelesaian Jembatan Baley, pemerintah akan melanjutkan perbaikan dua jembatan lainnya yang ikut terputus akibat bencana.

"Setelah Jembatan Baley di Lokop, kita bergerak memperbaiki dua jembatan lagi," katanya.

Selain pembangunan jembatan, Pemerintah Aceh juga mempercepat perbaikan ruas jalan yang rusak akibat banjir dan longsor.

Dalam video yang sama, Mawardi memperlihatkan sejumlah ruas jalan yang telah diperbaiki sehingga sudah dapat dilalui kendaraan roda empat.

Namun ia menjelaskan sebagian jalan sebelumnya sempat kembali rusak akibat banjir susulan.

"Jalan ini sudah pernah kita perbaiki setelah bencana, kemudian terputus lagi ketika terjadi banjir susulan," katanya.

Sejumlah alat berat juga terlihat masih bekerja untuk mempercepat proses perbaikan di beberapa titik.

"Kami laporkan kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Sekda, bahwa kami berada di sini sudah sejak awal Juli 2026, setelah melakukan survey pada Maret 2026 yang lalu," katanya.

Lokop dikenal sebagai salah satu kawasan wisata alam di Aceh yang memiliki Sungai Lokop dan Air Terjun Terujak, yang pernah meraih penghargaan Surga Tersembunyi Terpopuler pada ajang Anugerah Pesona Indonesia (API).

Kerusakan jalan dan putusnya jembatan sejak akhir 2025 membuat akses menuju kawasan tersebut terganggu, sehingga berdampak pada aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata.

Saat ini, Pemerintah Aceh menyatakan penanganan bencana telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.

Selain memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah juga memprioritaskan rehabilitasi lahan, pembangunan hunian sementara (huntara), serta percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk sektor pertanian dan persawahan yang terdampak bencana.* (ad)

LHOKSEUMAWE – Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa sekaligus Danrindam Iskandar Muda, Brigjen TNI Ali Imran, memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) lima Komandan Kodim (Dandim) di jajaran Korem 011/Lilawangsa.

Upacara berlangsung di Gedung KNPI Makorem 011/Lilawangsa, Lhokseumawe, Sabtu (18/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Sindir Pihak yang Keluhkan Harga Beras Mahal: Suruh Mereka Tanam Padi Sendiri!

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Ali Imran menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan hal yang lazim dalam organisasi TNI AD dan menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan.

"Serah terima jabatan di lingkungan TNI AD, khususnya Korem 011/Lilawangsa, merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari sistem pembinaan personel. Ini adalah upaya penyegaran dan peningkatan kinerja satuan demi mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat secara optimal," ujar Brigjen TNI Ali Imran.

Lima Dandim Resmi Berganti

Dalam upacara tersebut, lima jabatan Komandan Kodim resmi diserahterimakan, yakni:

- Kodim 0103/Aceh Utara, dari Letkol Arh Jamal Dani Arifin kepada Letkol Inf Faisal. Sebelumnya Letkol Inf Faisal menjabat Dandeninteldam Iskandar Muda, sedangkan Letkol Arh Jamal Dani Arifin mendapat penugasan baru sebagai Pamen Mabes TNI.
- Kodim 0104/Aceh Timur, dari Letkol Inf Novi Widyanto kepada Letkol Inf Fiska B. Agus Tri Sunaryanto yang sebelumnya menjabat Danyonif 112/Dharma Jaya. Letkol Inf Novi Widyanto selanjutnya dipercaya menjadi Kasrem 011/Lilawangsa.
- Kodim 0106/Aceh Tengah, dari Letkol Inf Raden Herman Sasmita kepada Letkol Czi Rudy Haryanto, yang sebelumnya menjabat Danyonzipur 16/DA Kodam Iskandar Muda.
- Kodim 0111/Bireuen, dari Letkol Arh Luthfi Novriadi kepada Letkol Inf Dikdik Sukayat, yang sebelumnya menjabat Kabagum Rindam Iskandar Muda.
- Kodim 0119/Bener Meriah, dari Letkol Inf Ahmad Fauzi kepada Letkol Arh Febry Ardyanto, yang sebelumnya menjabat Danyonarhanud 5/CSBY Kodam Iskandar Muda.

Selain itu, jabatan Kasiter Korem 011/Lilawangsa yang sebelumnya diemban Letkol Kav Wahyu Fredi Susanto juga diserahterimakan setelah yang bersangkutan mendapat penugasan baru di Kodam III/Siliwangi.

Dalam kesempatan itu, Brigjen TNI Ali Imran menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi selama memimpin wilayah masing-masing.

"Kepada pejabat yang lama, terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa selama mengemban tugas di satuan teritorial masing-masing. Kontribusi positif serta sinergi yang telah dibangun dengan pemerintah daerah dan masyarakat sangat kami apresiasi," tambahnya.

Danrem juga memberikan arahan kepada para Dandim yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan wilayah tugas masing-masing.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembinaan teritorial, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan pascabencana di Aceh.

"Tanggung jawab besar kini berada di pundak saudara-saudara. Saat ini, wilayah kita sedang fokus pada pembangunan infrastruktur krusial seperti jembatan serta berbagai program pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor," tegas Danrem.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat.

"Kepada pejabat yang baru, saya harapkan dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru. Tingkatkan terus kesiapsiagaan satuan, pertahankan kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta ciptakan inovasi-inovasi yang dapat membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah binaan Anda," tegasnya lagi.

Selain pergantian pejabat di lingkungan TNI, pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan Serah Terima Jabatan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang di jajaran Koorcab Rem 011 Pengurus Daerah Iskandar Muda.

Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Persit KCK Koorcab Rem 011 PD Iskandar Muda, Ny. Dini Ali Imran.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah yang dihadiri para Dandim jajaran Korem 011/Lilawangsa, para pejabat utama Korem, Komandan Satuan Dinas Jawatan, serta prajurit TNI di wilayah Lhokseumawe.* (ad)

MEDAN – Seorang pria berinisial ET (39) diduga membakar ayah kandungnya yang telah lanjut usia di Jalan Wakaf II, Pinang Baris, Kota Medan, Sumatera Utara.

Peristiwa yang terjadi pada Jumat malam, 17 Juli 2026, itu viral di media sosial setelah rekaman video kejadian beredar luas.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Pastikan Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Sibolangit Tak Bertambah, Ini Daftar Korbannya

Sejumlah warga sempat berusaha melerai keduanya.

Namun, situasi berubah ketika pelaku diduga mengambil bensin, menyiramkannya ke tubuh korban, lalu membakar korban hingga mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh.

Kepala Lingkungan VI Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Nanda Amri, mengatakan kejadian berlangsung sekitar pukul 22.00 WIB.

Menurut dia, warga sebelumnya menerima laporan mengenai pertengkaran antara ayah dan anak tersebut.

Karena perselisihan tidak kunjung mereda, pelaku diduga tersulut emosi.

Nanda juga menyebut pelaku diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat kejadian.

"Di rumah orang tuanya tiba-tiba ribut. Orang tuanya disiram bensin, diancam, lalu langsung disulut api hingga terbakar. Pelaku juga residivis yang bolak-balik masuk penjara," ujarnya.

Melihat korban terbakar, warga sekitar segera memberikan pertolongan dengan berupaya memadamkan api menggunakan air dan peralatan yang tersedia di lokasi.

"Warga langsung memadamkan api dengan apa yang ada," ucapnya.

Setelah api berhasil dipadamkan, korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Korban dilaporkan mengalami luka bakar pada bagian perut, selangkangan, dan beberapa bagian tubuh lainnya.

"Langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Perut, selangkangan, dan bagian tubuh yang lain mengalami luka bakar," tuturnya.

Usai kejadian, pelaku sempat diamankan oleh warga sekitar. Sejumlah warga yang emosi juga sempat melakukan pemukulan terhadap pelaku.

Namun, aksi tersebut segera dihentikan oleh warga lainnya sebelum pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Sempat dipukuli, cuma langsung diamankan warga yang lain," katanya.

Saat ini, pelaku telah berada dalam penanganan kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi juga masih menyelidiki motif pasti peristiwa tersebut, termasuk dugaan bahwa pelaku berada di bawah pengaruh narkoba saat kejadian.* (d/ad)

DELI SERDANG – Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dipastikan tidak bertambah hingga Sabtu, 18 Juli 2026.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polrestabes Medan AKBP Sri Lestari Widodo mengatakan, hingga saat ini korban meninggal dunia masih berjumlah empat orang.

Baca Juga:

• PSMS Medan Resmi Rekrut Bek Asal Portugal, Siapa Dia?

"Untuk korban meninggal dunia masih empat orang kemarin. Kita doakan tidak bertambah lagi," ujar AKBP Widodo, Sabtu (18/7/2026).

Menurut dia, seluruh korban yang mengalami luka saat ini masih mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan.

"Untuk korban luka sedang ditangani medis. Saat ini kami lagi di TKP untuk mengecek ulang dan pengaturan lalu lintas," ucapnya.

Selain memastikan kondisi para korban, petugas kepolisian juga masih melakukan pengecekan di lokasi kecelakaan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab kecelakaan sekaligus mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di kawasan Sibolangit yang menjadi jalur utama menuju Kabupaten Karo.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) menggunakan teknologi Laser Scanner 3D guna membantu proses penyelidikan.

Daftar Korban Meninggal Dunia

Empat korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut adalah:

- Heppi Sitinjak (60), warga Sidikalang.
- Dinaria Manik (60), warga Sidikalang.
- Samsir Sitinjak (30), warga Sidikalang.
- Anton Simorangkir, warga Kecamatan Sibolangit.

Delapan Korban Luka Masih Dirawat

Dua korban sempat mendapat penanganan di Puskesmas, yakni:

- Siti Mawan (61), warga Sidikalang.
- Pebrianto Siburian (31), warga Sidikalang.

Baca Juga:

• Tak Mau Terjebak Macet ke Berastagi? Ini Jalur Alternatif yang Sudah Mulai Bisa Dilewati

Sedangkan enam korban lainnya masih dirawat di RS Haji Adam Malik Medan, yaitu:

- Rafika Lince (41), warga Desa Sugihen, Berastagi, Kabupaten Karo.
- Harta Ulina (50), warga Desa Sugihen, Berastagi, Kabupaten Karo.
- Seventri Amandasari Manihuruk (27), warga Kabupaten Dairi.
- Five Sitinjak (11), warga Kabupaten Dairi.
- Gabe Roida Sitinjak (18), warga Kabupaten Dairi.
- Rinto Sitinjak (23), warga Kabupaten Dairi.

Polisi menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi para korban yang masih menjalani perawatan.Sementara proses penyelidikan mengenai penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut masih berlangsung.

Aparat juga mengimbau pengguna jalan yang melintas di kawasan Sibolangit agar meningkatkan kewaspadaan karena jalur tersebut memiliki tanjakan, turunan, dan tikungan yang cukup tajam.* (mi/ad)

MEDAN – PSMS Medan kembali memperkuat skuadnya menjelang bergulirnya kompetisi Championship 2026–2027.

Tim berjuluk Ayam Kinantan itu resmi mendatangkan bek tengah asal Portugal, Angelo Meneses, sebagai pemain asing kedua musim ini.

Baca Juga:

• Tak Mau Terjebak Macet ke Berastagi? Ini Jalur Alternatif yang Sudah Mulai Bisa Dilewati

Pemain kelahiran 3 Juli 1993 tersebut diharapkan mampu memperkokoh lini pertahanan PSMS setelah memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi Eropa maupun Indonesia.

Angelo Meneses dikenal sebagai bek tengah dengan postur ideal setinggi 189 sentimeter.

Keunggulan utamanya berada pada duel udara, kemampuan membaca permainan, serta pengalaman memimpin lini belakang.

Sebelum bergabung dengan PSMS Medan, Angelo telah berkarier di Portugal, Armenia, dan Indonesia.

Pihak klub menyebut pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan utama mendatangkannya untuk memperkuat tim menghadapi persaingan musim baru.

"Tembok yang hebat dan memimpin barisan belakang. Dia sudah akrab dengan liga Indonesia," tulis akun @official_psmsmedan.

PSMS Medan menjadi klub Indonesia keempat yang diperkuat Angelo Meneses.

Sebelumnya, pemain berusia 33 tahun itu pernah membela RANS Nusantara FC, Dewa United FC, dan Semen Padang FC.

Pengalamannya bermain di kompetisi Indonesia dinilai menjadi nilai tambah karena tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan atmosfer sepak bola nasional.

Kehadiran Angelo Meneses menambah kekuatan PSMS di sektor pertahanan sekaligus menjadi pemain asing kedua yang telah diumumkan klub.

Sebelumnya, manajemen PSMS telah lebih dulu merekrut Phillerson Oliveira, pemain asal Brasil, sebagai legiun asing pertama untuk menghadapi Championship 2026–2027.

Dengan bergabungnya dua pemain asing tersebut, PSMS menunjukkan keseriusannya membangun skuad yang kompetitif demi bersaing pada musim mendatang.

Manajemen diharapkan masih akan menambah sejumlah pemain sesuai kebutuhan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.* (mi/ad)

MEDAN – Kawasan wisata Berastagi di Kabupaten Karo masih menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Sumatera Utara, terutama saat akhir pekan maupun musim libur panjang.

Namun, tingginya jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Jamin Ginting kerap memicu kemacetan panjang menuju kawasan wisata tersebut.

Baca Juga:

• Jangan Lewatkan! Bogor Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026, Warga Berkesempatan Dapat 150 Doorprize dan Kuliner Gratis

Meski pembangunan belum sepenuhnya rampung, sebagian ruas jalan kini telah diaspal dan sudah dapat dilalui kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor.

Jalur alternatif ini dirancang menghubungkan kawasan Tuntungan menuju Desa Sukamakmur di Kecamatan Kutalimbaru, kemudian melintasi Dusun II Sukamakmur, Dusun X Tanduk Benua, Dusun Sembaikan II di Kecamatan Sibolangit, hingga tembus ke Desa Jaranguda, Berastagi.

Secara keseluruhan, panjang jalur alternatif tersebut mencapai sekitar 55,78 kilometer, lebih pendek dibandingkan jalur utama melalui Jalan Jamin Ginting yang memiliki panjang sekitar 76 kilometer.

Apabila seluruh ruas telah selesai dibangun, jalur ini diharapkan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mengurangi kepadatan kendaraan menuju Kabupaten Karo.

Hingga pertengahan 2026, pembangunan jalur alternatif masih terus berlangsung.

Informasi terakhir menyebutkan pemerintah sedang merapikan ruas jalan di kawasan terusan Pemandian Ulu Lau Belawan, Desa Sembaikan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian ruas jalan telah diaspal sehingga sudah bisa dilalui kendaraan.

Sejumlah warga dan pengguna jalan yang pernah melintasi jalur tersebut mengatakan kendaraan roda dua sudah dapat melintas hingga kawasan Bumi Perkemahan (Bumper) Sibolangit.

Dari Kota Medan, pengendara dapat memulai perjalanan melalui Jalan Besar Tanjung Anom menuju Desa Sukamakmur di Kecamatan Kutalimbaru.

Perjalanan kemudian dilanjutkan melewati Dusun II Sukamakmur, Dusun X Tanduk Benua, Dusun Sembaikan II, hingga menuju kawasan Sibolangit.

Sepanjang perjalanan, pengendara akan melewati kawasan perdesaan, perkampungan, serta hutan dengan pemandangan alam yang masih asri.

Sejumlah pegiat perjalanan dan pengguna sepeda motor mengaku telah mencoba jalur tersebut hingga tembus ke kawasan Bumi Perkemahan Sibolangit.

Meski sudah dapat digunakan di beberapa titik, kondisi jalur alternatif ini masih memerlukan perhatian dari para pengguna jalan.

Sebagian ruas belum dilengkapi penerangan jalan sehingga pengendara disarankan melintas pada pagi atau siang hari.

Selain itu, kondisi jalan yang memiliki tanjakan dan turunan cukup curam membuat pengendara diminta memastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum melakukan perjalanan.

Cuaca juga menjadi faktor penting karena beberapa titik jalan berada di kawasan perbukitan yang dapat menjadi licin saat hujan.

Apabila pembangunan seluruh ruas selesai, jalur alternatif Medan–Berastagi diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan yang selama ini sering terjadi di Jalan Jamin Ginting saat akhir pekan maupun musim liburan.* (ad)

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor bersama sejumlah organisasi dan komunitas akan menggelar nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina pada Minggu, 19 Juli 2026 malam di Plaza Balai Kota Bogor.

Acara yang dimulai pukul 23.00 WIB itu digelar secara gratis dan terbuka untuk masyarakat.

Baca Juga:

• Garda Prabowo Cabut Laporan terhadap Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Presiden Maafkan

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kota Bogor bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor, serta komunitas Blackcats.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dijadwalkan hadir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan DPRD Kota Bogor untuk menyaksikan pertandingan bersama masyarakat.

Panitia menyediakan 1.500 kupon doorprize dengan total 150 hadiah yang akan dibagikan kepada pengunjung.

Hadiah yang disiapkan antara lain sepeda listrik, sepeda, televisi, kulkas, kipas angin, kompor gas, dispenser, bola, jersey, voucher bahan bakar minyak (BBM), voucher hotel, dan berbagai hadiah lainnya.

Ketua Panitia, Dedy Sumarna, mengatakan kupon akan dibagikan kepada setiap pengunjung yang memasuki lokasi acara setelah melalui pemeriksaan petugas.

"Pembagian kupon doorprize dilakukan ketika warga memasuki pintu masuk Balaikota. Sehingga seluruh penonton yang hadir ikut kebagian, sesuai dengan jumlah kupon doorprize yang tersedia," ujar Dedy dalam rapat panitia di Mako PWI Kota Bogor, Jumat, 17 Juli 2026.

Menurut dia, mekanisme tersebut diterapkan agar setiap pengunjung hanya memperoleh satu kupon sehingga pembagian hadiah berlangsung lebih tertib.

Selain doorprize, panitia juga menghadirkan stan UMKM yang menjual berbagai produk lokal dan makanan.

Sebanyak 10 stan kuliner disediakan secara gratis bagi pengunjung di area samping ATM Bank BJB atau pintu keluar Plaza Balai Kota Bogor.

Sementara stan kuliner lainnya ditempatkan di depan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor bagi masyarakat yang ingin berbelanja.

"Untuk stand UMKM di depan ATM Bank BjB disediakan gratis bagi pengunjung. Disana ada 10 stan yang bisa dinikmati masyarakat. Dan di area depan Setda Kota Bogor khusus stan kuliner UMKM untuk yang mau berbelanja," kata Dedy.

Karena acara berlangsung di ruang terbuka dan diperkirakan dihadiri ribuan warga, panitia hanya membuka satu pintu masuk menuju Plaza Balai Kota Bogor.

Setiap pengunjung akan menjalani pemeriksaan demi menjaga keamanan dan kenyamanan selama acara berlangsung.

Panitia juga telah menyiapkan lima lokasi parkir, yakni di area Perpustakaan Kota Bogor, Bapperinda Kota Bogor, DPMPTSP Kota Bogor, Kompleks Bank di Jalan Kapten Muslihat, serta Hotel Salak The Heritage.

Pengunjung juga diimbau mematuhi aturan yang telah ditetapkan panitia, di antaranya tidak membawa flare, petasan, senjata tajam, minuman keras, obat-obatan terlarang, maupun atribut politik.

"Merokok di area nobar tidak boleh, jangan membawa atribut politik serta kenakan aksesoris sewajarnya saja," tegas Dedy.

Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam menghadirkan hiburan yang berkualitas.

Ia berharap nobar Final Piala Dunia 2026 menjadi salah satu kegiatan kebersamaan terbesar yang pernah digelar di Kota Bogor.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan sekaligus mempererat kebersamaan.

"Nonton bareng Final Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan di Balai Kota melalui kerja sama antara PWI, KNPI, KONI, Kadin, Blackcats, dan Pemerintah Kota Bogor. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menyuguhkan hiburan bagi masyarakat Kota Bogor yang ingin menikmati pertandingan bersama," ujar Denny.

Sementara itu, Pembina Komunitas Blackcats HM Untung Kurniadi mengajak seluruh warga menghadiri kegiatan tersebut.

"Nobar inipun akan menjadi sejarah, Balaikota akan dikunjungi oleh masyarakat dan semua unsur berkumpul, dari mulai eksekutif, legislatif dan yudikatif, juga lintas komunitas di Kota Bogor. Mari kita ramaikan dan hadiri nobar di Balaikota bersama Walikota Bogor Dedie Rachim," pungkas Untung.* (ad)

JAKARTA — Penanganan tiga perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terus menjadi sorotan.

Hingga Sabtu, 18 Juli 2026, Febrie telah berstatus tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi terkait PT Asabri.

Baca Juga:

• Hotman Paris Ungkap Alasan Bela Febrie Adriansyah, Tegaskan Bukan Demi Bayaran: Tidak Mungkin Dia Bayar, Saya Super Mahal

Meski telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Jumat, 17 Juli 2026, Febrie tidak ditahan.

Sementara itu, tersangka lain dalam perkara yang sama, Don Ritto dari pihak swasta, langsung ditahan setelah pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung.

Hotman Paris Pertanyakan Status Tan Kian

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, mempertanyakan belum ditetapkannya Tan Kian sebagai tersangka.

Menurut Hotman, Tan Kian disebut sebagai pihak yang diduga memberikan uang kepada Febrie dalam perkara PT Asabri.

"Ada pertanyaan begini, katanya Tan Kian memberikan uang Rp 50 miliar lebih. Artinya diakui dia pemberi suap? Kok kalau pertanyaannya, kenapa si Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Ada keanehan pertama," kata Hotman kepada wartawan.

Menurut Hotman, hingga saat ini hanya Febrie dan Don Ritto yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sampai sekarang (Tan Kian) belum (ditetapkan tersangka). Berarti ada sesuatu yang dikejar yang penting sasaran tembak kena dulu," ucapnya.

Hotman juga mengingatkan bahwa perkara korupsi PT Asabri telah bergulir jauh sebelum Febrie menjabat sebagai Jampidsus.

Bahkan, menurut dia, perkara pokok tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah melalui proses hingga Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

"Dalam persidangan adalah saksi fakta. Tidak pernah ada pertanyaan dari hakim kenapa (Tan Kian) bukan sebagai tersangka. Dan putusannya susah inkrah sudah final. Jadi 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tan Kian hanya sebagai saksi," ujarnya.

Ia kembali mempertanyakan mengapa pihak yang disebut sebagai pemberi suap belum diproses sebagai tersangka.

"Jadi kalau dia pemberi suap kenapa bukan sebagai tersangka? Kenapa yang malah Jampidsus yang jabatannya begitu tinggi dalam penegakkan hukum malah langsung ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya.

Febrie Jalani Pemeriksaan, Tidak Ditahan

Hotman mengatakan Febrie diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga malam hari. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan 18 pertanyaan.

"Hari ini sudah di BAP tadi dari jam 9 sampai hari selesai ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaan sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan," kata Hotman.

Ia menjelaskan pemeriksaan kali ini hanya berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU PT Asabri.

"Jadi sebagaimana diketahui ada tiga kasus. Kasus pertama PT Asabri, kasus kedua blackout di Sumatera, dan kasus ketiga menyangkut di PT Krakatau Steel. Hari ini (pemeriksaan) hanya sebatas kepada kasus PT Asabri," ucapnya.

Kuasa hukum lainnya, Farizi, mengatakan pihaknya mengajukan permohonan agar Febrie tidak ditahan.

Menurut dia, Febrie bersikap kooperatif sejak awal proses hukum.

"Beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri, artinya kooperatif. Dan mempersilakan pemeriksaan dilakukan profesional dan tidak mengintervensi," kata Farizi.

Ia menambahkan, Febrie sudah tidak lagi menjabat sebagai Jampidsus sehingga dinilai tidak memiliki kewenangan memengaruhi proses penyidikan.

Selain itu, barang bukti juga disebut telah dikuasai penyidik.

"Yang terakhir karena ada upaya hukum cekal tidak perlu lagi dia ke luar negeri. Menurut kami itu alasan yang bisa mungkin diterima masyarakat," ujarnya.

Don Ritto Langsung Ditahan

Berbeda dengan Febrie, tersangka Don Ritto langsung ditahan usai pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri ke Kejaksaan Agung.

Don Ritto tampak mengenakan rompi tahanan merah muda milik Jampidsus saat keluar dari Gedung Bundar Kejagung.

Ia kemudian dibawa menggunakan mobil tahanan menuju rumah tahanan negara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi Sita Emas 74 Kilogram dan Valas

Dalam proses penyidikan, penyidik melakukan penggeledahan di rumah Febrie di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor.

Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan penyidik menemukan berbagai barang bukti, di antaranya 74 kilogram emas batangan, 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai Rp100 juta.

"Estimasi total dalam rupiah senilai Rp476 miliar," ujar Totok.

Selain itu, penyidik juga menyita dokumen, telepon seluler, dan barang lain yang dinilai berkaitan dengan penyidikan.

Susno Duadji Nilai Pelimpahan Perkara Tidak Lazim

Mantan Kepala Bareskrim Polri Susno Duadji menilai pelimpahan perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung pada tahap awal penyidikan bukan praktik yang lazim.

Menurut Susno, dalam praktik umum, penyidik Polri biasanya menuntaskan penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 sebelum dilimpahkan ke jaksa.

Saat ditanya apakah pelimpahan tersebut terjadi atas perintah pimpinan, Susno menjawab:

"Kalau perintah jelas. Kita sudah bisa, bukan menduga ya, sudah tahu semua jelas itu ada perintah."

Meski demikian, Susno berharap proses hukum tetap berjalan objektif dan mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.

Mahfud MD Soroti Sikap KPK

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga menyoroti belum diambil alihnya perkara tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mahfud, alasan prosedural yang disampaikan KPK tidak cukup kuat.

"Menurut saya, reasoning-nya (alasannya) hanya satu, KPK tidak berani saja. Tidak berani. Alasan prosedural itu kan bisa dibuat-buat untuk menghindari penanganan kasus yang sensitif ini," tegas Mahfud MD.

Mahfud menilai KPK memiliki dasar hukum untuk mengambil alih perkara apabila terdapat dugaan benturan kepentingan atau situasi yang dapat mengganggu objektivitas penyidikan.

Ia juga menyampaikan dugaan adanya persepsi publik mengenai kemungkinan barter kepentingan setelah Kejaksaan Agung menghentikan pendataan dugaan penyimpangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Itu dianggap barter oleh masyarakat, jadi karena polisi berhasil menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung meskipun atas paksaan siapa kita belum tahu, baru akan ketahuan beberapa tahun kemudian kalau kasus ini berlarut untuk mengungkap kebenaranya, lalu dianggap polisi itu sudah diberi sesuatu, sehingga Kejaksaan Agung kemudian memberikan sesuatu yang lain yaitu membuat surat edaran," kata Mahfud.

"Itu barter," katanya.

Hingga kini, proses penyidikan terhadap tiga perkara yang menjerat Febrie Adriansyah masih berlangsung.

Aparat penegak hukum menyatakan penyidikan akan dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (tm/ad)

JAKARTA — Xiaomi resmi mengumumkan penghentian dukungan pembaruan perangkat lunak (software update) untuk sejumlah smartphone dari lini Xiaomi, Redmi, dan Poco.

Sebanyak 10 perangkat kini masuk dalam daftar End of Life (EOL), yang berarti ponsel tersebut tidak lagi mendapatkan pembaruan sistem operasi (OS) Android, HyperOS, fitur terbaru, perbaikan bug, maupun pembaruan keamanan dari Xiaomi.

Baca Juga:

• Cuma Rp2 Jutaan! Ini 7 HP dengan RAM 8 GB dan Memori 256 GB yang Layak Dibeli, Spek Gahar dan Baterai Jumbo

- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Poco X5 5G
- Poco X5 Pro 5G
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi K60E
- Redmi 10 5G

Dari daftar tersebut, terdapat lima perangkat yang sebelumnya dipasarkan secara resmi di Indonesia, yaitu:

- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi Pad 6
- Poco X5 5G
- Poco X5 Pro 5G

Apa Arti Status End of Life Xiaomi?

Masuknya sebuah perangkat ke daftar EOL bukan berarti ponsel langsung tidak bisa digunakan.

Pengguna masih dapat menjalankan berbagai fungsi utama seperti melakukan panggilan telepon, mengirim pesan, menggunakan media sosial, bermain game, hingga membuka berbagai aplikasi seperti biasa.

Namun, perangkat tersebut tidak akan lagi mendapatkan pembaruan software dari Xiaomi.

Artinya, pengguna tidak akan menerima pembaruan sistem operasi terbaru, fitur baru, perbaikan gangguan sistem (bug), maupun patch keamanan apabila ditemukan celah keamanan di masa mendatang.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada kompatibilitas sejumlah aplikasi, terutama aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi seperti layanan perbankan digital dan dompet elektronik.

Xiaomi 12 Series Masuk Daftar Penghentian Update

Penghentian dukungan ini dinilai cukup wajar karena sebagian besar perangkat yang masuk daftar telah berusia sekitar tiga hingga empat tahun sejak pertama kali diluncurkan.

Seri Xiaomi 12, misalnya, pertama kali diperkenalkan secara global pada 2022. Sementara Poco X5 Series dan Redmi Note 12T Pro hadir pada 2023.

Ketika perangkat tersebut dirilis, kebijakan pembaruan software Xiaomi masih belum sepanjang kebijakan terbaru yang menawarkan dukungan hingga enam tahun untuk pembaruan sistem operasi dan patch keamanan pada beberapa perangkat baru.

Pengguna Disarankan Pertimbangkan Ganti Perangkat

Bagi pengguna yang masih memakai perangkat yang masuk daftar EOL, Xiaomi tetap memungkinkan ponsel digunakan seperti biasa.

Namun, pengguna disarankan mulai mempertimbangkan untuk beralih ke perangkat yang masih mendapatkan dukungan software agar keamanan dan kompatibilitas aplikasi tetap terjaga.

Perangkat yang tidak lagi menerima pembaruan keamanan berpotensi menghadapi risiko lebih besar apabila ditemukan celah keamanan baru.

Karena itu, pengguna perlu memperhatikan masa dukungan perangkat sebelum membeli smartphone baru, terutama bagi mereka yang menggunakan ponsel untuk transaksi digital, pekerjaan, atau aktivitas penting lainnya.* (km/ad)

JAKARTA — Kelompok relawan Garda Prabowo resmi mencabut pengaduan masyarakat (dumas) yang sebelumnya dilayangkan ke Bareskrim Polri terhadap mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan pernyataan Tiyo yang dinilai oleh Garda Prabowo telah menghina Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Hotman Paris Ungkap Alasan Bela Febrie Adriansyah, Tegaskan Bukan Demi Bayaran: Tidak Mungkin Dia Bayar, Saya Super Mahal

"Maka hari ini kami telah memasukkan surat penarikan terkait dengan pengaduan masyarakat yang kami sampaikan pada sebulan lalu," kata Ferdinand.

Menurut Ferdinand, keputusan mencabut laporan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Ketua Umum Garda Prabowo.

Presiden, kata dia, menginginkan persoalan tersebut diselesaikan dengan cara dialog, bukan melalui proses hukum.

"Alasan yang disampaikan bahwa Pak Presiden, Dewan Pembina, menyayangi semua adik-adik mahasiswa dan tetap berharap adik-adik mahasiswa menjaga kekritisan dan menjaga kebaikan dalam berkomunikasi publik," ucap Ferdinand.

Ia mengatakan Prabowo tetap menghargai sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah.

Menurut dia, Presiden ingin membuka ruang komunikasi dengan kelompok mahasiswa untuk membahas berbagai kebijakan pemerintah.

"Pak Presiden sebetulnya sangat ingin berkomunikasi terus dengan adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan fakta-fakta capaian pemerintah," tambahnya.

Ferdinand menyebut Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar Garda Prabowo membuka ruang diskusi bagi Tiyo maupun mahasiswa lainnya.

Menurut dia, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi.

Namun, penyampaian kritik harus tetap dilakukan dengan cara yang baik dan bertanggung jawab.

Ferdinand juga menilai Tiyo merupakan sosok mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan sikap kritis.

Namun, ia menilai Tiyo berada dalam lingkungan yang kurang tepat sehingga muncul pernyataan yang dianggap tidak sesuai.

"Dan pada akhirnya menyampaikan statement statement yang kurang baik, kurang bijak, dan kurang tepat," jelas Ferdinand.

Ia menegaskan keputusan pencabutan pengaduan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo tidak ingin membawa persoalan ini ke ranah hukum.

"Ya (memaafkan), Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau berbesar hati, tidak merasa tersakiti sebetulnya. Tetapi kan Garda yang merupakan keluarga besar beliau, yang merasa bahwa Garda ini adalah anak-anak dari Pak Prabowo secara langsung, yang merasa tersakiti," kata Ferdinand.

Menurut dia, Presiden meminta agar penyelesaian dilakukan melalui komunikasi dan pembinaan.

"Dan akhirnya petunjuk dan amanat disampaikan melalui Ketua Umum untuk melakukan komunikasi dan, kalau bisa, melakukan pembinaan secara bijaksana terhadap saudara Tiyo. Tidak usah melalui jalur hukum, meskipun yang dilakukan Tio itu memang tidak patut dan tidak elok," pungkasnya.

Sebelumnya, Garda Prabowo melayangkan pengaduan masyarakat terhadap Tiyo Ardianto ke Bareskrim Polri.

Pengaduan tersebut disampaikan pada Kamis, 18 Juni 2026.

Perwakilan Garda Prabowo, Daeng Lukman, mengatakan pihaknya menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang mempertanyakan pernyataan Tiyo yang dianggap merendahkan Presiden Prabowo.

"Hari ini kita datang ke Gedung Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan Dumas terkait Saudara Tiyo Ardianto. Banyak masyarakat yang mencintai Pak Prabowo mempertanyakan kenapa dibiarkan ada orang yang menghina beliau," kata Lukman saat ditemui di Bareskrim Polri.

Lukman menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan kritik terhadap pemerintah.

Namun, menurut dia, kritik harus tetap dibedakan dengan penghinaan terhadap kepala negara.

Ia mengatakan masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi penyampaian kritik harus dilakukan dengan cara yang sesuai dan tidak menyerang martabat seseorang.

Dengan pencabutan pengaduan tersebut, Garda Prabowo memilih membuka ruang komunikasi dengan Tiyo dan mahasiswa lain untuk menyelesaikan persoalan melalui dialog.* (km/ad)

JAKARTA — Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang kini terseret kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perkara PT ASABRI.

Hotman menegaskan keputusannya membela Febrie bukan karena alasan finansial maupun untuk mencari perhatian publik.

Baca Juga:

• Japorman Saragih Minta Rp150 Juta Dana Kantor DPD PDIP Sumut Dikembalikan, Kader PDIP Medan Kritik Elite DPD Sumut: Jangan Lupakan Jasanya

Pernyataan itu disampaikan Hotman usai mendampingi Febrie menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat malam, 17 Juli 2026.

"Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang lagi. Dan semua klien saya konglomerat, tanya semuanya," kata Hotman kepada wartawan.

Hotman bahkan menyebut dirinya tidak berharap mendapatkan bayaran besar dari Febrie.

Ia mengklaim tarif jasanya sebagai pengacara termasuk yang tertinggi di Indonesia.

"Saya tidak mengharapkan uang dari Jampidsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia," ujar Hotman.

Menurut Hotman, kasus yang menjerat Febrie saat ini merupakan bentuk kriminalisasi.

Ia mempertanyakan proses hukum terhadap seseorang yang sebelumnya dianggap memiliki kontribusi besar dalam upaya penyelamatan aset negara.

Dalam keterangannya, Hotman juga membawa nama Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan dirinya telah lama menjadi pengacara Prabowo dan keluarganya dalam berbagai persoalan hukum.

"Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar beliau, termasuk adiknya Pak Hashim, saya yang pegang. Bahkan waktu beliau Menhan pun saya sering diminta (bantuan hukum) tanpa dibayar," ungkap Hotman.

Hotman mengaku prihatin melihat kondisi Febrie yang kini menjadi tersangka.

Ia menilai Febrie merupakan pejabat yang memiliki prestasi karena dianggap berhasil mengembalikan aset negara dalam jumlah besar.

"Jampidsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Dia mendapatkan pengembalian kerugian negara Rp 130 triliun, ditambah Satgas PKH Rp 300 triliun. Total Rp 430 triliun kembali ke negara. Bayangkan, orang yang jadi kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit sama Presiden," cetusnya.

Hotman juga menyadari langkahnya membela Febrie dapat menimbulkan perdebatan, terutama karena selama ini dirinya dikenal sering menangani perkara masyarakat kecil.

"Bagi followers saya yang merasa kok Hotman jadi begini, silakan, saya ambil risiko itu. Tapi di mana logikanya, seorang bawahan Presiden justru mentersangkakan dan mempermalukan bawahan lain yang adalah kebanggaan Presiden? Anda jawab sendiri, ada apa?" pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan perkara ASABRI.

Polisi menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup melalui proses gelar perkara.

"Ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang dua alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara, ditingkatkan status menjadi tersangka dan itu dapat dipertanggungjawabkan," kata Budi kepada wartawan.

Dalam proses penyidikan, polisi telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk gerai money changer, Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta kediaman Febrie di Sentul, Jawa Barat.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara, seperti emas batangan seberat 74 kilogram, uang tunai, dan valuta asing dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Kasus ini kemudian dilimpahkan untuk ditangani Kejaksaan Agung. Kejagung memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan sesuai aturan hukum.

Kejaksaan Agung membentuk tim khusus berisi sembilan jaksa untuk menangani perkara Febrie Adriansyah.

Sebagian besar anggota tim tersebut diketahui memiliki pengalaman sebagai penyidik maupun jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini berasal dari mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna.

Kejagung memastikan penyidikan perkara ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Lembaga tersebut juga menyatakan Febrie masih berstatus sebagai tersangka setelah perkara dilimpahkan dari kepolisian.

Sementara itu, Polri menyebut pengusutan sejumlah kasus besar, termasuk dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel, menjadi perhatian khusus pemerintah.

"Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan," kata Budi Hermanto.* (d/ad)

Tongam menilai, sikap sebagian pengurus DPD PDIP Sumut saat ini menunjukkan kesan mengabaikan perjuangan dan kontribusi Japorman Saragih ketika masih memimpin partai berlambang banteng tersebut.

Baca Juga:

• Eks Pejabat PUTR Batu Bara Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Rp43 Miliar

Menurut Tongam, para pengurus DPD PDIP Sumut yang saat ini menjabat sebenarnya mengetahui rekam jejak dan militansi Japorman selama memimpin partai.

Ia mengatakan, pada masa kepemimpinan Japorman Saragih, soliditas kader PDIP Sumut dinilai cukup kuat dan berbagai persoalan internal dapat dikelola dengan baik.

"Mayoritas pengurus DPD yang duduk saat ini sangat tahu dan paham soal militansi dan kepemimpinan Bung Japorman. Tidak bisa dipungkiri selama beliau menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut para kader solid dan jauh dari permasalahan," ujarnya.

Tongam menilai sejumlah elite partai saat ini seperti melupakan jasa dan perjuangan Japorman yang pernah membangun serta membina banyak kader PDIP di Sumatera Utara.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat pengelolaan partai terkesan semakin jauh dari semangat gotong royong yang menjadi nilai utama PDI Perjuangan.

"Namun, mereka-mereka itu saat ini seperti lupa dengan pengorbanan, perjuangan, dan semangat yang dibangun oleh Japorman Saragih. Sebab para elit DPD kini lebih mengarah menjadi komunitas oligarki seperti kerajaan yang tidak membangun semangat kegotongroyongan serta tidak punya greget keluar," kata Tongam.

Meski tengah menghadapi dinamika internal, Tongam berharap Japorman Saragih tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan PDI Perjuangan di Sumatera Utara.

Ia bahkan berharap Japorman dapat kembali mengambil peran dalam kepemimpinan PDIP Sumut agar partai tersebut kembali solid dan tidak terpecah oleh kepentingan kelompok tertentu.

"Harapan kita, Bung Japorman tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan PDIP Perjuangan termasuk mau kembali memimpin PDI Perjuangan Sumut agar jauh lebih baik lagi dan solid, tidak terkotak-kotak dan penuh kecurangan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutarto memilih tidak memberikan tanggapan terkait tuntutan Japorman Saragih.

Pertanyaan wartawan yang dikirim melalui pesan WhatsApp disebut belum mendapatkan jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Sebelumnya, muncul informasi mengenai adanya perdebatan antara Japorman Saragih dengan Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PDIP di Hotel Polonia Medan yang turut dihadiri Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Dalam peristiwa tersebut, Japorman disebut mempertanyakan langsung persoalan pengembalian uang pembangunan Kantor DPD kepada Rapidin Simbolon.

Japorman sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya pernah menggunakan uang pribadi sebesar Rp150 juta untuk membantu pembangunan Kantor DPD PDIP Sumut.

Dana tersebut disebut berasal dari bantuan pembangunan kantor dari Gubernur Sumut saat itu, Gatot Pujo Nugroho, yang kemudian dikembalikan karena adanya arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan disetorkan ke kas negara.

Japorman menyebut pengembalian tersebut dilakukan terlebih dahulu menggunakan uang pribadinya karena saat itu tidak tersedia dana dari kas DPD.

Setelah menjalani proses hukum terkait perkara yang melibatkan sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara dan kemudian bebas pada 2022, Japorman meminta agar uang pribadi yang telah dikeluarkannya tersebut dikembalikan oleh DPD PDIP Sumut.

Namun, ia menilai permintaan tersebut belum mendapatkan perhatian serius dari sebagian elite partai.* (ad)

MEDAN — Mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batu Bara, Tamrin, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dengan nilai pagu anggaran mencapai Rp43 miliar.

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang dipimpin Hakim Ketua Cipto Nababan dalam persidangan pada Jumat malam, 17 Juli 2026.

Baca Juga:

• Polda Sumut Belum Proses Dugaan Pelecehan Seksual di USU, Ini Alasannya

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Tamrin selama 6 tahun penjara dan pidana denda Rp300 juta dengan subsider 100 hari kurungan," ucap Cipto Nababan saat membacakan putusan.

Selain pidana penjara, Tamrin juga diwajibkan membayar uang pengganti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara yang sama, sebanyak 11 terdakwa lainnya juga mendapatkan vonis berbeda sesuai peran masing-masing.

Terdakwa Rusli dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar dengan subsider 1 tahun kurungan.

Sementara Rozali divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan, serta membayar uang pengganti Rp1 miliar dengan subsider 1 tahun penjara.

Terdakwa Abdul dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp500 juta.

Kemudian Muhammad Rizky Aulia divonis 6 tahun penjara dengan kewajiban membayar uang pengganti Rp1 miliar.

Sedangkan Usron Putra dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda Rp300 juta, serta uang pengganti Rp952 juta.

Adapun terdakwa lainnya, yakni Arfan, Sabran, Abdul Halim, Faisal, Ilmi Sani, dan Rudi, juga dijatuhi hukuman penjara dengan besaran berbeda oleh majelis hakim.

Kasus ini berawal dari proyek peningkatan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Batu Bara pada tahun anggaran 2023.

Jaksa penuntut umum sebelumnya mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengalokasikan anggaran sebesar Rp92,5 miliar untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).

Dari anggaran tersebut, sekitar Rp43,78 miliar digunakan untuk tujuh paket pekerjaan jalan yang dikelola Dinas PUTR Batu Bara.

Beberapa proyek yang masuk dalam perkara tersebut di antaranya peningkatan ruas jalan Titi Putih–Pasir Permit, Pasir Permit–Air Hitam, Simpang Deras–Sei Rakyat, serta sejumlah pekerjaan peningkatan kapasitas jalan lainnya.

Dalam dakwaan jaksa, proses pengadaan proyek tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Proses lelang penyedia jasa maupun konsultan pengawas disebut hanya menjadi formalitas.

Jaksa menyebut kondisi pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan laporan administrasi.

Namun, Tamrin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama pihak terkait tetap menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.

Setelah itu, pencairan anggaran tetap dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Hasil pemeriksaan aparat penegak hukum kemudian menemukan adanya dugaan kelebihan pembayaran yang menyebabkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp6 miliar.

Usai pembacaan putusan, majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari kepada para terdakwa maupun jaksa penuntut umum untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum banding.

Kasus korupsi proyek jalan Batu Bara ini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan masyarakat.* (d/ad)

MEDAN — Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terjun di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, diperkirakan akan mengalami kelebihan kapasitas atau overload pada 2029 mendatang.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah kota mengingat produksi sampah di Medan saat ini mencapai sekitar 1.500 ton setiap hari.

Baca Juga:

• Indonesia Jadi Negara Pendiri WAICO, Airlangga Sebut AI Bisa Dorong Ekonomi Digital hingga US$366 Miliar pada 2030

Menurut Rico, persoalan sampah menjadi salah satu tantangan besar yang harus segera dicarikan solusi, terutama karena kapasitas TPA yang semakin terbatas.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Medan saat ini tengah mengkaji berbagai metode pengelolaan sampah yang dapat menjadi solusi jangka panjang.

"Oleh karena itu, kami bergerak mencari solusi jangka panjang. Kami mempelajari berbagai teknologi pengolahan sampah, termasuk RDF (Refuse Derived Fuel)," ungkapnya.

Rico menjelaskan, penggunaan teknologi pengolahan sampah menjadi salah satu pilihan yang sedang dipelajari untuk mengurangi beban TPA Terjun.

Namun, ia mengakui penerapan sistem tersebut membutuhkan persiapan matang karena terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan.

"Namun, kami juga menemukan tantangan besar, mulai dari kebutuhan investasi yang sangat tinggi hingga kepastian pihak yang akan memanfaatkan hasil pengolahannya," katanya.

Menurut Rico, pengelolaan sampah tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga dukungan pembiayaan dan kepastian pemanfaatan hasil olahan agar sistem tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di tengah persoalan kapasitas TPA, Kota Medan saat ini mendapatkan peluang pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Rico menilai, dengan volume sampah yang mencapai 1.400 hingga 1.500 ton per hari, PSEL dapat menjadi salah satu alternatif pengelolaan sampah yang lebih modern.

"Mudah-mudahan, PSEL ini nanti bisa menjadi solusi permasalahan sampah di Kota Medan," tutup Rico.

Ia berharap kehadiran teknologi tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Medan menilai persoalan sampah membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting melalui pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan sampah, serta peningkatan kesadaran menjaga lingkungan.

Dengan kondisi TPA Terjun yang semakin mendekati batas kapasitas, percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah menjadi kebutuhan mendesak agar Kota Medan memiliki solusi berkelanjutan dalam menghadapi peningkatan produksi sampah di masa depan.* (d/ad)