Pelemahan tersebut terjadi setelah rupiah ditutup menguat pada perdagangan Selasa (13/10/2026). Saat itu, rupiah naik 0,07% ke posisi Rp17.900 per dolar AS.

Baca Juga:

• Nilai Tukar Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp 17.939 per Dolar AS

"Hari ini dari sisi teknikal pergerakan rupiah terhadap dolar AS masih di fase konsolidasi dalam jangka pendek," kata Herditya, Rabu (14/10/2026).

Menurut Herditya, pergerakan rupiah diperkirakan masih terbatas pada rentang Rp17.836 hingga Rp17.954 per dolar AS. Pelaku pasar juga akan mencermati sejumlah rilis data ekonomi yang berpotensi memengaruhi pergerakan mata uang.

Salah satu perhatian pasar adalah rilis data inflasi Amerika Serikat yang dijadwalkan pada Rabu malam. Data tersebut menjadi salah satu indikator yang dicermati investor untuk memperkirakan arah kebijakan suku bunga bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed).

"Di sisi lain, indeks dolar AS juga masih tertekan selama dua hari belakangan ini," ujar Herditya.

Indeks dolar AS tercatat berada di kisaran 102,16 hingga 102,20. Pergerakannya melemah dibandingkan hari sebelumnya.

Perkembangan indeks dolar menjadi salah satu faktor yang diperhatikan pasar karena dapat memengaruhi daya tarik mata uang AS terhadap mata uang negara lain, termasuk rupiah.

Selain data inflasi, pelaku pasar juga mencermati perkembangan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dan obligasi pemerintah AS atau US Treasury.

Analis Mirae Asset Sekuritas, Jessica Tasijawa, menyebut imbal hasil SBN relatif stabil. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun berada di level 7,19%, sedangkan tenor dua tahun tercatat sebesar 6,78%.

Sementara itu, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun turun 5 basis poin ke level 5,19%.

"Stabilnya imbal hasil SBN seiring turunnya imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun turun 5 basis poin ke level 5,19 persen," kata Jessica.

Menurutnya, selisih imbal hasil atau spread antara SBN dan obligasi AS tenor 10 tahun melebar menjadi 200,1 basis poin. Pelebaran selisih tersebut meningkatkan daya tarik relatif obligasi domestik di tengah risiko suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi perkembangan data ekonomi, arah indeks dolar AS, serta perubahan imbal hasil obligasi. Karena itu, pelaku pasar masih mencermati berbagai indikator tersebut untuk melihat arah nilai tukar rupiah dalam perdagangan berikutnya.* (ri/dh)

Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 09.00 WIB, IHSG bergerak di rentang 5.938,30 hingga 5.952,93 pada awal perdagangan. Penguatan juga terlihat pada sejumlah indeks saham unggulan dan indeks berbasis syariah.

Baca Juga:

• Stagnan di Level Rp 2,574 Juta Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam dan Buyback Hari Ini

Di kelompok saham syariah, Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) menguat 0,43% ke level 206,40. Jakarta Islamic Index (JII) naik 0,54% ke posisi 355,05, sedangkan JII70 menguat 0,55% ke level 138,88.

Sejumlah saham unggulan yang masuk dalam indeks LQ45 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Salah satunya saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) yang naik 2,06% ke level Rp1.485.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menguat 0,46% ke posisi Rp4.360. Kemudian, saham PT Astra International Tbk (ASII) naik 0,84% ke level Rp4.790.

Saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turut menguat 0,76% ke posisi Rp1.320. Sementara itu, saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) naik 0,68% ke level Rp2.980.

Penguatan juga terjadi pada saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) sebesar 1,59% ke posisi Rp2.560. Saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) tercatat naik 0,46% ke level Rp4.360.

Sementara itu, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menguat 0,32% ke posisi Rp3.110 pada awal perdagangan.

Pergerakan saham sektor perbankan terpantau bervariasi, meskipun sejumlah saham bank besar tercatat menguat pada awal sesi perdagangan.

Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) naik 0,42% ke posisi Rp5.975. Saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) turut menguat 0,29% ke level Rp3.410.

Selanjutnya, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 0,32% ke posisi Rp3.090. Sementara itu, saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat 0,97% ke level Rp1.045.

Penguatan IHSG dan sejumlah indeks saham pada awal perdagangan memberikan gambaran positif terhadap pergerakan pasar saham domestik. Namun, arah indeks selanjutnya masih akan bergantung pada perkembangan transaksi serta pergerakan saham selama sesi perdagangan berlangsung.* (mt/dh)

Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga jual emas Antam hari ini bervariasi sesuai ukuran berat. Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga masih bertahan di level Rp2.383.000 per gram.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 14 Oktober: Pidie-Nagan Raya Hujan Sedang, Langsa Udara Kabur

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Berikut rincian harga emas batangan Antam berdasarkan ukuran yang tercatat di Logam Mulia pada Rabu (14/10/2026):

- Emas 0,5 gram: Rp1.337.000

- Emas 1 gram: Rp2.574.000

- Emas 2 gram: Rp5.088.000

- Emas 3 gram: Rp7.607.000

- Emas 5 gram: Rp12.645.000

- Emas 10 gram: Rp25.235.000

- Emas 25 gram: Rp62.962.000

- Emas 50 gram: Rp125.845.000

- Emas 100 gram: Rp251.612.000

- Emas 250 gram: Rp628.765.000

- Emas 500 gram: Rp1.257.000.000

- Emas 1.000 gram: Rp2.514.000.000

Harga tersebut merupakan harga jual emas batangan Antam yang tercantum dalam sumber pada tanggal tersebut. Harga yang berlaku saat transaksi dapat berubah mengikuti pembaruan resmi dari Antam.

Harga Buyback Emas Antam

Selain harga jual, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga tidak berubah. Pada Rabu (14/10/2026), harga buyback tercatat sebesar Rp2.383.000 per gram.

Harga buyback merupakan nilai yang dibayarkan Antam ketika pemilik menjual kembali emas batangan kepada perusahaan. Nilainya berbeda dari harga pembelian emas baru sehingga perlu diperhitungkan oleh masyarakat sebelum melakukan transaksi.

Transaksi jual maupun pembelian emas juga dapat dikenai pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pajak yang dicantumkan dalam sumber, penjualan kembali emas dengan nilai lebih dari Rp10 juta dikenai PPh Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai buyback.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenai PPh Pasal 22 sebesar 0,45% bagi pemegang NPWP dan 0,9% bagi pembeli tanpa NPWP, sesuai ketentuan yang dirujuk sumber.

Dengan harga jual yang stagnan di Rp2,574 juta per gram dan harga buyback Rp2,383 juta per gram, masyarakat yang berencana membeli atau menjual emas Antam perlu memperhatikan harga terbaru serta potongan pajak yang berlaku sebelum bertransaksi.* (tm/dh)

Berdasarkan pengumuman di situs resmi PSSI yang dilihat pada Rabu (14/10/2026), PSMS dikenai dua denda dengan total Rp30 juta. Rinciannya, Rp15 juta terkait persoalan seragam pertandingan dan Rp15 juta akibat yel-yel suporter.

Baca Juga:

• PSSI Dikabarkan Proses Naturalisasi Demiane Agustien, Pemain Arsenal U-21 Keturunan Indonesia

Sanksi pertama dijatuhkan setelah PSMS Medan dinilai tidak dapat menunjukkan seragam yang telah ditetapkan oleh operator kompetisi, I.League.

Pelanggaran tersebut terjadi saat PSMS menghadapi Persiku Kudus di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Minggu (20/9/2026).

Dalam pengumuman Komdis PSSI, jenis pelanggaran yang dicatat adalah tidak dapat menunjukkan seragam sesuai ketentuan I.League. Atas pelanggaran tersebut, PSMS dijatuhi denda Rp15 juta.

Persiku Kudus juga mendapat hukuman serupa dengan nilai denda Rp15 juta dalam pertandingan tersebut.

Selain persoalan seragam, pemain PSMS Medan Asyraq Gufran Rachmadan turut mendapat sanksi dari Komdis PSSI.

Asyraq dijatuhi denda Rp5 juta dan larangan bermain dalam dua pertandingan setelah melakukan pelanggaran keras yang berujung kartu merah.

Pelanggaran tersebut terjadi ketika PSMS menghadapi Adhyaksa FC Bekasi di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, pada Minggu (27/9/2026).

Sanksi larangan bermain membuat Asyraq harus absen dalam dua pertandingan sesuai keputusan Komdis PSSI.

Sanksi lainnya diberikan kepada PSMS Medan akibat yel-yel suporter yang dinilai bernada provokatif dan menghina perangkat pertandingan.

Peristiwa tersebut terjadi ketika PSMS menghadapi Persikad Depok di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Sabtu (3/10/2026).

Dalam keputusan Komdis PSSI, disebutkan terdapat suporter PSMS Medan yang meneriakkan yel-yel bernada provokatif dan menghina perangkat pertandingan dari Tribun Selatan.

Atas pelanggaran tersebut, PSMS kembali dijatuhi denda Rp15 juta.

Rangkaian sanksi tersebut menjadi pengingat bagi klub dan suporter agar mematuhi ketentuan kompetisi, baik terkait kelengkapan pertandingan maupun perilaku di stadion.

PSMS Medan kini harus menanggung denda klub sebesar Rp30 juta, sedangkan Asyraq Gufran dikenai denda pribadi Rp5 juta serta larangan bermain dua pertandingan. Total denda dari ketiga sanksi itu mencapai Rp35 juta.* (ds/dh)

Aipda Jonni Rahmad merupakan personel Polres Pidie Jaya, Polda Aceh, yang dikenal memiliki kepedulian sosial tinggi. Semasa hidup, ia aktif membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk membangun rumah bagi keluarga kurang mampu.

Baca Juga:

• Pulang Kampung ke Tanah Alas: Kapolda Aceh Di-Peusijuek di Maulid IKAGARA, Kenang Masa Kecil

"Terima kasih banyak dari pihak keluarga kepada kita semua. Semoga kita selalu sehat, panjang umur, mudah rezeki, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT," demikian pesan keluarga yang disampaikan melalui perwakilan angkatan pada Selasa (13/10/2026).

Aipda Jonni Rahmad mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA), Banda Aceh, pada Rabu (7/10/2026) sekitar pukul 01.30 WIB.

Almarhum meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat tumor mediastinum.

Kepergian Jonni meninggalkan duka bagi keluarga, rekan sejawat, serta masyarakat yang pernah merasakan langsung kepeduliannya.

Semasa hidup, ia dikenal aktif melakukan kegiatan sosial untuk membantu warga kurang mampu. Salah satu bentuk kepeduliannya diwujudkan dengan membangun empat rumah bagi keluarga fakir miskin dan merehabilitasi tiga rumah lainnya.

Penyerahan santunan dari angkatan BSG, ZLS, dan STS Aceh menjadi bentuk dukungan bagi keluarga almarhum setelah kehilangan sosok suami dan ayah.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus memberikan semangat bagi istri dan anak almarhum untuk melanjutkan kehidupan.

Kepedulian rekan-rekan seangkatan itu juga menjadi wujud kuatnya ikatan persaudaraan yang tetap terjaga meski salah satu rekan mereka telah meninggal dunia.

Kebaikan Aipda Jonni Rahmad semasa hidup, terutama dalam membantu keluarga kurang mampu, turut menjadi bagian dari kenangan yang ditinggalkannya bagi masyarakat.

Dukungan dari keluarga besar angkatan BSG, ZLS, dan STS Aceh pun diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus menjaga semangat kebersamaan yang selama ini terjalin di antara rekan-rekan almarhum.* (dh)

Refly menilai penelusuran tersebut perlu dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai riwayat pendidikan Gibran, terlepas dari putusan MK atas perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya.

Baca Juga:

• Survei CELIOS Sebut 75 Persen Warga Stres Hadapi Kebijakan Pemerintah, Gibran Respons Begini

Dalam kesempatan tersebut, Refly juga menyampaikan bahwa dirinya pernah memperoleh informasi mengenai riwayat pendidikan Gibran dari seseorang bernama Luke Susilo.

Menurut Refly, informasi yang pernah diterimanya itu menyebut Gibran diduga tidak menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di Indonesia.

"Saya harus mengatakan ada informasi itu, Luke Susilo, saya pernah interview dia, dia katanya pernah mendapatkan informasi misalnya Gibran itu sebenarnya tidak lulus SMP di Indonesia juga," tuturnya.

Namun, pernyataan tersebut merupakan klaim yang disampaikan Refly berdasarkan informasi yang disebut pernah diterimanya. Dalam pemberitaan tersebut, belum terdapat keterangan maupun bukti independen yang mengonfirmasi klaim mengenai kelulusan SMP Gibran.

Refly kemudian mengaitkan polemik tersebut dengan pertimbangan MK dalam perkara gugatan persyaratan pendidikan Gibran, khususnya mengenai bukti kelulusan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Refly menilai pertimbangan MK mengenai bukti pendidikan Gibran perlu menjadi perhatian. Ia menyoroti tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Menurut Refly, dokumen pendidikan yang dipersoalkan perlu ditelusuri untuk memastikan apakah persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang telah dipenuhi.

Ia juga menyinggung dokumen dari UTS Insearch di Sydney, Australia. Refly berpendapat daftar kehadiran dan transkrip nilai perlu dibedakan dari dokumen yang secara khusus menunjukkan kelulusan pendidikan.

Meski demikian, pandangan Refly tersebut merupakan interpretasinya terhadap persoalan pendidikan Gibran dan putusan MK.

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing). Mahkamah juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui permohonan tersebut.

Dengan demikian, putusan itu tidak dapat dimaknai sebagai keputusan yang menyatakan Gibran terbukti tidak lulus SMA maupun SMP.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum yang telah berlangsung di MK.

"Ya, terima kasih. Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," ujar Gibran.

Gibran juga menanggapi persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan dalam pertimbangan putusan MK. Ia menyatakan dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu," katanya.

Polemik mengenai pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik setelah putusan MK tersebut. Di tengah perdebatan itu, Refly mendorong pembentukan tim pencari fakta independen untuk menelusuri latar belakang pendidikan Wakil Presiden.

Usulan tersebut merupakan pandangan Refly. Sementara itu, klaim mengenai riwayat pendidikan Gibran perlu ditelaah berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi dan keterangan dari institusi pendidikan terkait.* (sn/dh)

Desakan tersebut disampaikan Rina menyusul laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada awal Oktober 2026 yang mencatat kebakaran di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.

Baca Juga:

• OTT KPK di BNPB Diduga Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, pemerintah daerah, serta instansi terkait diminta memastikan kebutuhan petugas di lapangan terpenuhi.

"Tidak boleh ada petugas yang kekurangan alat, kesulitan mendapatkan air, atau terhambat dukungan operasional ketika api harus segera dikendalikan. Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya benar-benar sampai ke lokasi yang membutuhkan," ujarnya.

Rina menegaskan keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Pemerintah juga perlu melihat penurunan paparan asap dan memastikan masyarakat di wilayah terdampak memperoleh perlindungan.

Ia meminta pemerintah menetapkan target penanganan yang terukur serta melakukan evaluasi setiap hari. Dengan begitu, kebutuhan tambahan dapat segera diketahui apabila upaya pemadaman di suatu wilayah belum berjalan optimal.

Menurut Rina, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas selama karhutla masih berlangsung. Pemerintah diminta memastikan setiap wilayah terdampak memiliki penanggung jawab yang jelas, termasuk mengenai kebutuhan logistik dan perkembangan penanganan.

"Setiap wilayah terdampak harus jelas siapa penanggung jawabnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana perkembangan penanganannya. Jika dukungan yang ada belum cukup, segera tambah. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu," katanya.

Selain pemadaman, Rina meminta pemerintah menjalankan perlindungan kesehatan secara bersamaan. Langkah yang perlu disiapkan antara lain layanan kesehatan, masker yang sesuai, ruang dengan udara bersih, serta evakuasi jika kondisi mengharuskan.

Ia menekankan anak-anak, ibu hamil, lanjut usia (lansia), serta masyarakat dengan penyakit pernapasan perlu menjadi kelompok prioritas dalam upaya perlindungan.

"Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak," tegasnya.

Rina menilai langkah tersebut diperlukan agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi risiko kesehatan akibat asap tanpa bantuan yang memadai. Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan layanan serta kebutuhan dasar dapat dijangkau warga di wilayah terdampak.

Rina juga meminta aparat menelusuri penyebab karhutla, termasuk dugaan pembakaran yang disengaja maupun kelalaian dalam pengelolaan lahan.

Menurut dia, kondisi cuaca harus menjadi dasar untuk memperkuat kesiapsiagaan, bukan alasan untuk mengabaikan kemungkinan adanya pelanggaran hukum.

"Jika ada pembakaran yang disengaja atau kelalaian yang terbukti, tindak tegas. Telusuri sampai kepada pihak yang mengambil keputusan dan memperoleh keuntungan. Penegakan hukum jangan berhenti pada pelaku di lapangan," ujarnya.

Rina menegaskan, upaya penanganan karhutla perlu berjalan melalui beberapa langkah sekaligus, mulai dari percepatan pemadaman, pemenuhan kebutuhan petugas, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan koordinasi yang lebih kuat dan evaluasi berkala, pemerintah diharapkan mampu mengendalikan kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat di berbagai daerah.* (in/dh)

Mengutip kajian Abbaspour dan rekan-rekan yang terbit pada 2014, zat besi berperan penting dalam mendukung fungsi tubuh. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan anemia akibat kekurangan zat besi.

Baca Juga:

• Masak Dengan Alat Besi Dapat Tambah Zat Besi? Fakta Atau Mitos?

1. Hati Ayam

Hati ayam termasuk bahan makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi. Berdasarkan buku saku Kementerian Kesehatan RI yang dirujuk dalam sumber, hati ayam segar mengandung sekitar 15,8 miligram zat besi per 100 gram.

Bahan makanan ini dapat diolah menjadi tumisan atau lauk pendamping nasi. Meski kaya zat besi, hati ayam tetap sebaiknya dikonsumsi dalam porsi wajar sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang.

2. Ikan Teri Kering

Ikan teri kering juga bisa menjadi pilihan untuk menambah asupan zat besi. Data Kementerian Kesehatan yang dikutip dalam sumber mencatat kandungan zat besi pada ikan teri dan rebon kering berkisar antara 18,6 hingga 23,4 miligram per 100 gram.

Ikan teri dapat dijadikan lauk maupun pelengkap makanan. Namun, perhatikan kandungan garamnya, terutama pada produk yang telah melalui proses pengasinan.

3. Daging Sapi

Daging sapi merupakan sumber zat besi hewani yang dapat membantu memenuhi kebutuhan mineral harian. Menurut kajian Abbaspour dan rekan-rekan, zat besi dari sumber hewani umumnya lebih mudah diserap tubuh dibandingkan zat besi dari sumber nabati.

Daging sapi bisa diolah menjadi sup, semur, atau hidangan lainnya. Kandungan zat besinya dapat berbeda sesuai bagian daging dan cara pengolahannya.

4. Tempe

Tempe menjadi alternatif sumber zat besi nabati yang mudah dijumpai di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dicantumkan dalam sumber, tempe kedelai mengandung sekitar 6,8 miligram zat besi per 100 gram.

Tempe bisa dikukus, ditumis, atau dimasak bersama sayuran. Untuk membantu penyerapan zat besi dari makanan nabati, tempe dapat dikombinasikan dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti tomat atau buah-buahan.

5. Kacang-Kacangan

Kacang merah, kacang hijau, dan kedelai juga dapat menjadi sumber zat besi. Dalam sumber yang dirujuk, kandungan zat besi pada sejumlah jenis kacang-kacangan disebut berkisar sekitar 8 hingga 13,9 miligram per 100 gram.

Selain zat besi, kacang-kacangan juga mengandung protein dan serat yang membantu melengkapi kebutuhan gizi. Bahan makanan ini dapat diolah menjadi sup, bubur, atau berbagai hidangan lainnya.

Cara Membantu Penyerapan Zat Besi

Selain memilih makanan yang kaya zat besi, kombinasi makanan juga berpengaruh terhadap penyerapan mineral tersebut oleh tubuh.

Tinjauan Piskin dan rekan-rekan yang terbit pada 2022 menjelaskan bahwa vitamin C membantu penyerapan zat besi, terutama dari sumber nabati. Karena itu, tempe dan kacang-kacangan dapat dikonsumsi bersama buah atau sayuran yang mengandung vitamin C, seperti jeruk, jambu biji, tomat, dan brokoli.

Memenuhi kebutuhan zat besi tidak harus bergantung pada satu jenis makanan saja. Mengombinasikan sumber zat besi hewani dan nabati dengan menu yang beragam dapat membantu mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sehari-hari.* (ds/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam operasi yang berlangsung pada Selasa (13/10/2026), tim penyidik mengamankan 14 orang di sejumlah lokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Baca Juga:

• Profil Rustian, Sestama BNPB yang Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Dana Bencana

Menurut Budi, pengamanan terhadap sejumlah pihak dilakukan di beberapa lokasi di wilayah Jabodetabek. Salah satu pihak yang diamankan adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.

Selain Rustian, belasan orang lainnya yang diamankan terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pihak-pihak dari unsur swasta.

"Untuk pengamanan para pihak ini dilakukan di Jabodetabek di beberapa lokasi," ujarnya.

Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas.

Budi menyebut, berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang disita mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Sementara itu, jumlah keseluruhan logam mulia yang diamankan masih dalam proses penghitungan oleh tim KPK.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar," kata Budi.

Ia menjelaskan, logam mulia yang disita terdiri atas emas batangan dan tabungan emas.

"Untuk logam mulia, beberapa dalam bentuk emas batangan, beberapa dalam bentuk tabungan emas. Untuk jumlahnya masih diproses tim," ujarnya.

KPK belum merinci lebih lanjut nilai keseluruhan logam mulia yang disita maupun peran masing-masing pihak yang diamankan dalam perkara tersebut.

KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk kegiatan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Dana siap pakai merupakan salah satu sumber pendanaan untuk mendukung penanganan keadaan darurat kebencanaan. Dugaan penyimpangan dalam pengadaan yang berkaitan dengan dana tersebut kini menjadi bagian dari penelusuran KPK.

Meski demikian, konstruksi perkara, jenis pengadaan yang menjadi objek penyelidikan, serta dugaan keterlibatan setiap pihak masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK.

Pengamanan terhadap 14 orang tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung. KPK masih perlu mendalami keterangan para pihak dan barang bukti untuk mengungkap dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.

Perkembangan lebih lanjut mengenai status hukum para pihak yang diamankan serta penjelasan detail perkara akan disampaikan KPK setelah proses pemeriksaan dan pendalaman dilakukan.* (oz/dh)

Gibran mengatakan hasil survei, kajian, maupun kritik dari masyarakat dan lembaga independen perlu diterima sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

Baca Juga:

• Sederet Arahan Presiden Prabowo untuk Penanganan Karhutla, dari Peralatan hingga Mitigasi Desa

Menurut Gibran, kritik terhadap pemerintah, termasuk yang ditujukan kepadanya, harus ditanggapi melalui perbaikan kerja dan kebijakan, bukan sekadar pernyataan.

Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang dijalankan mampu menjawab persoalan masyarakat dan membuat kehadiran negara semakin dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kritik yang disampaikan kepada pemerintah, termasuk kepada saya, harus dijawab dengan kerja yang lebih baik. Baik melalui evaluasi serta perbaikan kebijakan dan cara kerja untuk memastikan kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat dan menjawab permasalahan masyarakat di lapangan," ujarnya.

Survei Celios bersama tim Kabinet Bayangan mencatat sebanyak 75 persen responden dari kelompok masyarakat umum mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintah.

Selain itu, sekitar 67 persen responden menyatakan stres terhadap perilaku Presiden Prabowo Subianto.

Survei tersebut melibatkan 1.142 responden dari kelompok masyarakat umum dan 129 responden ahli yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

Hasil survei juga memperlihatkan penilaian terhadap kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Menurut responden masyarakat umum, kinerja Prabowo memperoleh skor 4,6 dari skala 10, sedangkan Gibran mendapatkan nilai 4,9.

Sementara itu, penilaian dari kelompok ahli memberikan skor 2,8 untuk kinerja Prabowo dan 2,2 untuk Gibran.

Perbedaan skor tersebut menunjukkan adanya perbedaan penilaian antara kelompok masyarakat umum dan kelompok ahli terhadap kinerja kedua pemimpin tersebut.

Gibran menegaskan bahwa pemerintah perlu menjadikan kritik publik sebagai dorongan untuk mengevaluasi kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurut dia, setiap masukan harus ditindaklanjuti melalui perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan.

Respons Gibran tersebut disampaikan di tengah hasil survei yang menggambarkan tingkat stres responden terhadap kebijakan pemerintah dan perilaku Presiden Prabowo.

Gibran tidak menanggapi hasil survei tersebut dengan penolakan. Ia menyatakan menghargai kajian lembaga independen dan menempatkannya sebagai bagian dari proses demokrasi.

Pemerintah, menurut Gibran, perlu terus memperbaiki cara kerja dan pelaksanaan kebijakan agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat.* (dw/dh)

Putusan tersebut dibacakan hakim Khamozaro dalam sidang perkara Nomor 112/Pid.Pra/2026/PN Mdn di ruang sidang Cakra VIII PN Medan.

Baca Juga:

• Menkop Ferry Juliantono Kukuhkan Rektor IKOPIN, Siap Buka-bukaan 6 Jurus Baru Kampus

Selain menyatakan penetapan tersangka tidak sah, hakim memerintahkan pihak termohon segera mengeluarkan Dhody dari tahanan setelah putusan diucapkan.

"Memerintahkan termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara," ujar hakim.

Hakim Nilai Bukti Penetapan Tersangka Belum Cukup

Dalam pertimbangannya, hakim menilai penyidik belum menunjukkan kecukupan minimal dua alat bukti untuk mendukung penetapan Dhody sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan surat.

Menurut hakim, alat bukti yang diajukan belum cukup menjelaskan dugaan tindak pidana yang secara khusus mengarah kepada Dhody sebagai pihak yang melakukan pemalsuan atau dengan sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam surat.

Hakim juga mempertimbangkan asal-usul surat permohonan advokat yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. Surat itu disebut bukan dibuat oleh Dhody, melainkan oleh kuasa hukumnya saat itu.

Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari dasar hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah.

Putusan praperadilan ini berkaitan dengan sah atau tidaknya tindakan hukum penyidik, khususnya penetapan tersangka. Putusan tersebut tidak dengan sendirinya menjadi putusan akhir mengenai seluruh pokok perkara dugaan pemalsuan surat.

Berawal dari Laporan Sengketa Tanah 15 Hektare

Kasus yang menjerat Dhody berawal dari laporan Muhammad Gazali Iskandar pada 11 April 2023. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat dalam persoalan tanah seluas 15 hektare di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Surat yang dipersoalkan merupakan surat permohonan yang dikeluarkan seorang advokat. Dalam proses penyidikan, surat tersebut menjadi objek dugaan pemalsuan yang kemudian dikaitkan dengan Dhody.

Penyidik Polda Sumut menetapkan Dhody sebagai tersangka pada 21 Agustus 2026 melalui surat ketetapan yang selanjutnya menjadi objek permohonan praperadilan.

Dhody kemudian ditangkap di kediamannya di Kompleks Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada 15 September 2026.

Berdasarkan informasi dalam perkara tersebut, penangkapan dilakukan setelah Dhody tidak menghadiri dua panggilan penyidik Polda Sumut.

Dhody Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Sebelum putusan dibacakan, Dhody mengajukan praperadilan terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka. Pihak yang menjadi termohon dalam perkara tersebut adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.

Dalam petitumnya, Dhody meminta hakim menyatakan penetapan tersangka tertanggal 21 Agustus 2026 tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Ia juga meminta agar tindakan penyidikan lanjutan yang bersumber dari penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, Dhody meminta hakim memerintahkan pihak termohon menghentikan penyidikan terhadap dirinya dalam perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/449/IV/2023/SPKT/Polda Sumut tertanggal 11 April 2023.

Dhody turut meminta pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat seperti keadaan semula.

Namun, dalam putusannya, hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan tersebut dan menolak permohonan selain dan selebihnya.

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Dhody dinyatakan tidak sah dan hakim memerintahkan agar ia dikeluarkan dari tahanan. Perkembangan penanganan perkara selanjutnya tetap bergantung pada langkah hukum yang dapat ditempuh para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.* (km/dh)

Prabowo menegaskan penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi. Pemerintah perlu menyiapkan berbagai langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat maupun negara tetangga dapat ditekan.

Baca Juga:

• Sabet 5 Penghargaan AHI 2026, Ini Rahasia Pertamina Hulu Indonesia Pikat Kepercayaan Publik

"Saya kira ya kita, saya sudah lihat situasi, kita ikuti terus, kita ambil langkah-langkah ya mitigasi. Yang penting kita segera hentikan perluasan penambahan titik api," kata Prabowo.

1. Tambah Helikopter dan Peralatan Pemadaman

Prabowo meminta pemerintah memenuhi kebutuhan peralatan yang diperlukan petugas di lapangan. Peralatan tersebut mencakup helikopter, perlengkapan pemadaman, hingga mesin bor untuk memperoleh sumber air.

Menurut Prabowo, kebutuhan yang dilaporkan pejabat di lapangan harus segera ditindaklanjuti agar upaya pemadaman berjalan lebih efektif.

"Semua pejabat melaporkan kebutuhan-kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhilah," ujarnya.

Penambahan sarana itu diharapkan membantu petugas menjangkau titik api serta memperoleh pasokan air, terutama di wilayah yang sulit diakses dan memiliki kondisi lahan kering.

2. Panggil 22 Pakar untuk Cari Solusi Karhutla

Prabowo juga meminta masukan dari kalangan akademisi dan pakar untuk merumuskan strategi penanganan karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut.

Pada Kamis (24/9/2026), Prabowo mengundang 22 pakar ke Istana Merdeka, Jakarta. Salah satu pakar yang hadir adalah Bagus Muljadi dari Nottingham University.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta para ahli memberikan rekomendasi mengenai cara mencegah kebakaran hutan, menangani kawasan gambut, serta mengkaji kemungkinan pemanfaatan lahan gambut secara produktif tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

"Sebagai ahli, tolong saya diberi tahu apa langkah terbaik untuk kita cegah kebakaran di kawasan hutan, pertama, kedua kawasan hutan yang ada gambutnya, dua hal. Dan ketiga yang saya minta saran dari saudara-saudara, apakah gambut ini bisa kita manfaatkan ke arah produktif?" ujar Prabowo.

Ia menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam menangani kebakaran di lahan gambut yang menjadi salah satu tantangan penanggulangan karhutla di Indonesia.

3. Siapkan Embung dan Pompa Sebelum Kebakaran

Selain memperkuat pemadaman, Prabowo menginstruksikan agar mitigasi fisik dipersiapkan sebelum musim kebakaran tiba.

Langkah yang diminta meliputi kesiapan petugas pemadam, pembangunan embung sebagai tempat penampungan air, serta penyediaan pompa di lokasi yang membutuhkan.

"Pemadam kebakaran harus siap, jauh sebelum kebakaran bikin embung-embung, belum ada kebakaran bikin pompa-pompa-pompa siapkan semua itu," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, langkah antisipasi perlu dilakukan lebih awal agar pemerintah tidak hanya bergerak setelah titik api muncul dan meluas.

Pendekatan tersebut juga diharapkan memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi kondisi cuaca kering yang meningkatkan risiko kebakaran.

4. Libatkan Desa dan Siapkan 70.000 Polisi Hutan

Prabowo turut meminta penguatan pengawasan hutan melalui penyiapan 70.000 polisi hutan. Ia mengarahkan Menteri PAN-RB Rini Widyantini untuk menyiapkan kebutuhan tersebut.

Prabowo juga menginginkan upaya mitigasi dilakukan hingga tingkat desa. Menurutnya, aparat kepolisian maupun TNI dapat membantu memberikan pelatihan kepada petugas yang akan menjalankan tugas pengawasan hutan.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat pencegahan dan deteksi dini, sehingga potensi kebakaran dapat diketahui sebelum berkembang menjadi kebakaran besar.

Selain itu, penguatan pengawasan dinilai penting untuk menjaga kawasan hutan dari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

5. Klaim Luas Karhutla Tersisa 639,23 Hektare

Dalam rapat di Istana Merdeka pada Senin (12/10/2026), Prabowo menyampaikan bahwa luas wilayah yang terdampak karhutla telah menurun drastis berdasarkan laporan yang diterimanya.

Prabowo mengaku sebelumnya memperkirakan luas lahan yang masih terdampak mencapai puluhan hingga ratusan ribu hektare. Namun, berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto, luas karhutla di enam provinsi tersisa 639,23 hektare.

"Alam kita berat. Tapi dari ratusan ribu beberapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan," ujar Prabowo.

Meski mengklaim penurunan luas karhutla tersebut merupakan hasil keterlibatan pemerintah secara besar-besaran, Prabowo meminta seluruh jajaran tetap menjaga hutan dan memperkuat langkah pencegahan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat daerah, panglima, kapolda, serta petugas yang terlibat dalam upaya pemadaman.

"Saya ucapkan terima kasih atas jerih payah saudara-saudara, para panglima, para kapolda, ya para pejabat di daerah-daerah," ucapnya.

Berbagai arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani karhutla, mulai dari pemadaman ketika kebakaran berlangsung hingga pencegahan jangka panjang. Pemerintah juga menekankan perlunya dukungan ilmu pengetahuan, kesiapan peralatan, dan pengawasan di tingkat daerah agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap tahun.* (tm/dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan adanya peristiwa penembakan tersebut. Menurutnya, kejadian bermula saat personel Direktorat Samapta yang bertugas di lokasi memergoki dugaan pencurian kelapa sawit.

Baca Juga:

• Jermal 15 Medan Kembali Diacak-acak! Barak Narkoba Dibakar, 5 Orang Diciduk Petugas

Ferry menjelaskan, proyektil yang digunakan dalam penembakan tersebut merupakan peluru karet. Meski demikian, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut masih memeriksa apakah tindakan anggota kepolisian telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Itu akan diproses mengenai sesuai prosedur tindak penembakan. Masih didalami oleh Propam," ujarnya.

Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran prosedur, personel yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan.

Peristiwa penembakan tersebut menjadi perhatian setelah video yang memperlihatkan kedatangan sejumlah warga ke area perkebunan beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, warga terlihat mendatangi kawasan PT Perkebunan Milano Cabang Dua Estate. Sejumlah orang tampak membawa kayu dan menyisir rumah-rumah dinas perusahaan untuk mencari personel polisi yang disebut menembak RA.

"Ini ya, ada Brimob arogan yang menembak warga," teriak seorang warga dalam video yang beredar.

Aksi tersebut disebut melibatkan ratusan warga yang mendatangi lokasi setelah mengetahui adanya penembakan terhadap RA. Warga memprotes tindakan anggota kepolisian yang mereka nilai berlebihan.

Meski demikian, dugaan tindakan arogan tersebut merupakan penilaian warga yang terekam dalam video. Polda Sumut melalui Bidang Propam masih mendalami prosedur penggunaan senjata dalam kejadian tersebut.

Pemeriksaan oleh Propam menjadi bagian penting untuk mengungkap apakah tindakan personel kepolisian dalam menghadapi dugaan pencurian telah sesuai aturan.

Polda Sumut menyatakan prosedur penembakan masih dalam pendalaman. Jika ditemukan pelanggaran, anggota yang terlibat akan diproses dan dapat dikenai sanksi.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan Propam maupun perkembangan kondisi RA.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan penggunaan senjata oleh anggota kepolisian serta memicu protes warga di kawasan perkebunan. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan kronologi kejadian, kesesuaian tindakan anggota dengan prosedur, serta pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran.* (tm/dh)

OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang diduga menggunakan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.

Baca Juga:

• 4 Fakta OTT KPK di BNPB: 14 Orang Diamankan, Uang Rp 1,4 M dan Emas Disita

"Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, PPK, dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta," kata Budi di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

Budi menjelaskan, barang bukti yang diamankan meliputi uang tunai dan logam mulia berupa emas. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang disita mencapai sekitar Rp1,4 miliar.

"Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar," ujarnya.

Sementara itu, logam mulia yang disita terdiri atas emas batangan dan tabungan emas. KPK masih melakukan penghitungan untuk memastikan jumlah keseluruhannya.

Profil Rustian, Karier dari Kementerian Kesehatan hingga BNPB

Rustian merupakan pejabat yang menjabat sebagai Sekretaris Utama BNPB sejak 2023. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi, kesehatan masyarakat, dan administrasi publik.

Rustian lahir pada 1 Januari 1969. Ia menyandang gelar Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes., yang mencerminkan latar belakang pendidikan dan profesinya.

Pendidikan sarjana sains serta gelar apoteker diraihnya dari Jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Andalas.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar tersebut pada 2005.

Tesisnya membahas evaluasi ketersediaan obat anti-tuberkulosis (OAT) sebelum dan setelah desentralisasi di Kotamadya Jakarta Selatan dan Kabupaten Bekasi.

Rustian selanjutnya meraih gelar doktor Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Brawijaya pada 2022. Disertasinya mengangkat tema reformasi tata kelola peralatan penanggulangan bencana dalam perspektif smart governance, dengan studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Latar belakang tersebut berkaitan dengan perjalanan kariernya di bidang pelayanan publik dan penanggulangan bencana.

Perjalanan Karier Rustian di BNPB

Rustian memulai karier sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 1998. Sepuluh tahun kemudian, ia berpindah instansi ke BNPB.

Selama berkarier di BNPB, Rustian pernah menjabat sebagai Kepala Biro Umum. Pada 2016, ia dipercaya menduduki posisi Direktur Peralatan pada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan.

Sebelum diangkat menjadi Sekretaris Utama BNPB, Rustian menjabat Direktur Sumber Daya Darurat pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB.

Pada 28 Juli 2023, Rustian dilantik menjadi Sekretaris Utama BNPB. Jabatan tersebut menempatkannya sebagai salah satu pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga penanggulangan bencana tersebut.

Aktif di Organisasi Alumni dan Profesi

Selain menjalankan tugas pemerintahan, Rustian juga aktif dalam sejumlah organisasi alumni dan profesi.

Pada 7 Agustus 2021, ia terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Andalas (IKA Unand) periode 2021-2025. Ia kemudian menjadi salah satu presidium Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia (Himpuni) periode 2022-2025.

Di lingkungan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Rustian pernah menjabat Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Tanggap Bencana untuk periode 2014-2018 dan 2018-2022. Pada periode 2022-2026, ia tercatat sebagai salah satu dewan pakar organisasi tersebut.

Rustian juga pernah menjabat Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) periode 2018-2022 serta Ketua Umum Ikatan Alumni Farmasi Universitas Andalas periode 2018-2022.

BNPB Tegaskan Hormati Proses Hukum KPK

Menanggapi OTT tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

BNPB juga menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap penyelidikan maupun penyidikan yang sedang berjalan.

"BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," kata Berton melalui keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

Berton menyebut BNPB siap bersikap kooperatif dengan memberikan data dan akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari pengawasan internal, pimpinan BNPB juga telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen yang diperlukan.

BNPB turut meminta jajarannya tetap menjalankan tugas penanggulangan bencana dan kemanusiaan selama proses hukum berlangsung. Lembaga tersebut juga mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, KPK masih mendalami dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Rincian perkara, termasuk peran masing-masing pihak dan status hukum orang-orang yang diamankan, menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari KPK.

Penanganan perkara tersebut menjadi perhatian karena dugaan kasus berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK diharapkan mengungkap konstruksi perkara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang diperoleh.

Hingga pengumuman resmi mengenai status hukum para pihak disampaikan, Rustian dan orang-orang lain yang diamankan tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.* (tm/dh)

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya masih mempelajari berbagai pendapat yang berkembang mengenai usulan pembentukan pansus tersebut. PKB juga menghargai pandangan politikus Partai Demokrat Andi Arief yang menilai pansus dapat menjadi forum bagi Gibran untuk memberikan klarifikasi.

Baca Juga:

• Soal Pansus Ijazah Gibran, PKS Buka Suara: Publik Butuh Kejelasan, Mas Gibran Punya Hak Bicara

Meski demikian, Jazilul menegaskan bahwa wacana pembentukan pansus masih sebatas pembicaraan. Hingga saat ini, PKB belum menyatakan keputusan untuk mendorong pembentukan pansus terkait polemik ijazah Gibran.

"Kami pun menghargai pendapat Pak Andi Arief, namun soal pansus masih sebatas wacana saja. Ya silakan berwacana," ujarnya.

Andi Arief Nilai Pansus Bisa Jadi Forum Klarifikasi

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut Gibran justru dapat memperoleh kesempatan menjelaskan persoalan dokumen pendidikannya apabila DPR membentuk pansus.

Andi mengaitkan usulan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perkara syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Menurut Andi, pansus dapat menjadi forum untuk mengklarifikasi berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Ia juga mencontohkan pembentukan Pansus Century pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada," kata Andi, Selasa (13/10/2026).

Ia menilai Gibran dapat memanfaatkan forum tersebut untuk menjelaskan dokumen pendidikan yang menjadi polemik.

"Jadi kalau menurut saya ini kesempatan kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran karena Mas Gibran bisa klarifikasi di pansus itu tersebut," tambahnya.

Polemik Berlanjut setelah Putusan MK

Polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. Putusan tersebut juga tidak secara langsung membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.

Selain PKB, Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) sebelumnya juga menemui Fraksi PKB untuk menyampaikan surat yang meminta agar DPR menginisiasi hak angket terkait polemik tersebut.

PKB menyatakan akan mengkaji berbagai aspirasi yang masuk sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dengan demikian, pembentukan pansus masih berupa wacana dan belum menjadi keputusan resmi Fraksi PKB DPR RI.* (dh)

Dalam operasi tersebut, KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp 1,4 miliar dan logam mulia emas. Dugaan perkara yang tengah diselidiki berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk penggunaan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Baca Juga:

• OTT KPK di BNPB Diduga Terkait Dana Siap Pakai Bencana, Uang Rp1,4 Miliar Disita

"Ada beberapa pihak yang sudah diamankan dan sedang diminta keterangan," kata Setyo kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Berikut empat fakta terkini mengenai OTT KPK di lingkungan BNPB berdasarkan keterangan yang tersedia.

1. Sebanyak 14 Orang Diamankan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa tim penyidik mengamankan 14 orang dalam OTT tersebut. Mereka berasal dari sejumlah unsur, termasuk pejabat BNPB dan pihak swasta.

"Confirm bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang," kata Budi di Bantul, Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

Ia menjelaskan, pihak yang diamankan termasuk Sekretaris Utama BNPB, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan sejumlah pihak lain dari unsur swasta.

Salah satu pejabat yang turut diamankan adalah Rustian selaku Sestama BNPB.

Meski demikian, KPK menyatakan pihak-pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. Lembaga antirasuah tersebut memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka setelah OTT.

2. KPK Sita Uang Tunai Rp 1,4 Miliar dan Emas

Selain mengamankan sejumlah orang, penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam operasi tersebut.

Budi mengatakan jumlah uang tunai yang dihitung sementara mencapai sekitar Rp 1,4 miliar.

"Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp 1,4 miliar," ujar Budi.

KPK belum memerinci jumlah, berat, maupun nilai logam mulia emas yang turut disita. Keterkaitan seluruh barang bukti dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki juga masih didalami oleh penyidik.

3. OTT Berkaitan dengan Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai Bencana

KPK mengungkapkan OTT di lingkungan BNPB diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Budi mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan.

"Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai ya untuk kebencanaan," kata Budi.

KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan barang atau jasa yang menjadi objek perkara, termasuk bencana yang berkaitan dengan penggunaan anggaran tersebut.

Menurut Budi, rincian perkara dan barang bukti akan disampaikan lebih lanjut dalam konferensi pers setelah proses pendalaman dilakukan.

"Untuk detailnya, uang-uang ataupun pengadaan barang dan jasa tersebut untuk bencana apa, itu nanti kami akan sampaikan detailnya saat konferensi pers," ujarnya.

4. BNPB Hormati Proses Hukum KPK

BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Juru Bicara BNPB Berton Padjaitan mengatakan lembaganya siap bersikap kooperatif serta memberikan dukungan data dan akses informasi yang diperlukan penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Berton, Selasa (13/10/2026).

Berton menegaskan BNPB tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penyelidikan maupun penyidikan yang berjalan. Pimpinan BNPB juga telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen yang diperlukan.

Di tengah proses hukum tersebut, BNPB meminta seluruh jajaran tetap fokus menjalankan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan.

BNPB juga mengimbau masyarakat menunggu informasi resmi dari KPK serta tidak berspekulasi mengenai perkara yang sedang ditangani.

Hingga informasi ini disampaikan, KPK masih mendalami dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan dana siap pakai untuk kebencanaan. Identitas lengkap pihak-pihak yang diamankan, rincian dugaan perbuatan, serta status hukum masing-masing masih menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari KPK.* (d/dh)

"Semua mungkin. Tapi fakta hukum MK sudah ada. Sebagai bangsa yang taat hukum, wajar kalau publik berharap ada kejelasan. Mas Gibran juga bisa punya hak menjelaskan," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga:

• Audiensi dengan DPD, Denny Indrayana dan Refly Harun Bahas Tindak Lanjut Putusan MK soal Gibran

"Harapan publik fakta hukum ini ditindaklanjuti juga masuk akal," ujarnya.

Polemik tersebut kembali menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perkara persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Putusan itu kemudian memunculkan wacana penggunaan hak angket atau pembentukan pansus di DPR untuk membahas persoalan tersebut.

Andi Arief Sebut Pansus Bisa Jadi Forum Klarifikasi

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut pembentukan pansus dapat menjadi kesempatan bagi Gibran untuk memberikan klarifikasi mengenai polemik dokumen pendidikannya.

Andi menilai Gibran justru bisa memperoleh ruang untuk menjelaskan persoalan tersebut apabila DPR membentuk pansus.

"Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri. Kita tahu tahun 2010 itu ada Pansus Century, di mana koboi-koboi Senayan menggulirkan pansus," kata Andi dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Ia kemudian mencontohkan pembentukan Pansus Century pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Andi, pansus tersebut menjadi forum untuk memberikan klarifikasi atas berbagai tuduhan yang berkembang.

"Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada," ujarnya.

Andi menilai mekanisme serupa dapat menjadi kesempatan bagi Gibran untuk menjelaskan persoalan yang diperdebatkan publik.

"Jadi kalau menurut saya ini kesempatan kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran karena Mas Gibran bisa klarifikasi di pansus itu tersebut," tambahnya.

Wacana Pansus Masih Menjadi Pembahasan

Dorongan pembentukan pansus terkait dokumen pendidikan Gibran juga disuarakan sejumlah pihak. Aliansi Kolektif Sipil (AKSI), misalnya, sebelumnya menemui Fraksi PKB DPR RI untuk meminta agar fraksi tersebut menginisiasi hak angket.

Fraksi PKB menyatakan telah menerima surat aspirasi dari AKSI dan akan mempelajarinya sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Sementara itu, pernyataan Mardani menunjukkan bahwa PKS menilai harapan masyarakat untuk memperoleh kejelasan patut diperhatikan. Namun, pernyataannya tidak dengan sendirinya berarti PKS telah menyatakan dukungan resmi terhadap pembentukan pansus.

Wacana tersebut masih berkaitan dengan perdebatan mengenai tindak lanjut atas putusan MK dan mekanisme yang dapat ditempuh DPR. Keputusan mengenai pembentukan pansus atau penggunaan hak angket tetap bergantung pada proses dan keputusan kelembagaan DPR.* (d/dh)

Korban diketahui merupakan siswa kelas IX MTsN 22 Jakarta yang tinggal di kawasan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ia mengalami luka serius di bagian belakang leher saat bentrokan terjadi pada sore hari.

Baca Juga:

• Tawuran Resahkan Warga, Polrestabes Medan Tangkap 8 Terduga Anggota Geng Motor SAVADOR 424

Aksi saling serang menggunakan senjata tajam membuat warga sekitar panik. Warga kemudian berupaya membubarkan bentrokan, sementara beberapa remaja diamankan bersama senjata tajam.

Korban Sempat Dibawa ke Klinik

Setelah mengalami luka, korban sempat berusaha meninggalkan lokasi dengan dibonceng temannya menggunakan sepeda motor. Namun, kondisi korban terus memburuk akibat pendarahan.

Saat melintas di depan Ramayana, Jalan Lapangan Tembak, Cibubur, korban terjatuh dari sepeda motor dan tergeletak di pinggir jalan.

Warga yang melihat kejadian tersebut kemudian membawa korban ke Klinik Setia Rumanda sekitar pukul 18.40 WIB untuk mendapatkan pertolongan medis.

Korban disebut masih sempat sadar ketika tiba di klinik. Namun, nyawanya tidak tertolong. Pada pukul 18.55 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia.

Dokter menyebut korban mengalami kehilangan banyak darah akibat luka bacok serius di bagian belakang leher. Keluarga korban tiba di klinik sekitar pukul 19.45 WIB dan memastikan identitas korban.

Tawuran Diduga Dipicu Saling Ejek di Instagram

Polisi menduga bentrokan dipicu saling ejek melalui media sosial Instagram. Kedua kelompok disebut sepakat untuk berkelahi setelah terjadi perselisihan di platform tersebut.

Dalam penanganan kasus ini, Polsek Ciracas telah mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam tawuran. Petugas turut menyita dua bilah senjata tajam jenis klewang.

Kasus tersebut kini dalam penyelidikan Polsek Ciracas untuk mendalami peran masing-masing pihak, termasuk dugaan keterlibatan mereka dalam bentrokan yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia.

Polisi juga mengimbau orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak di media sosial dan pergaulan sehari-hari. Perselisihan yang bermula dari saling ejek di dunia maya diharapkan tidak berujung pada kekerasan fisik yang membahayakan keselamatan.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan risiko tawuran remaja, terutama ketika konflik di media sosial berlanjut menjadi pertemuan langsung yang melibatkan senjata tajam.* (dh)

Hersan merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 1994. Sepanjang karier militernya, ia pernah memimpin sejumlah kapal perang, termasuk KRI Diponegoro-365 dan KRI Slamet Riyadi-352.

Baca Juga:

• Perpanjang Paspor di Imigrasi Bekasi Hanya 30 Menit, Ketum Forum Pemred SMSI Puji Pelayanan

Setelah itu, ia dipercaya memimpin Komando Armada III sebagai Panglima Koarmada III pada 2023-2025. Saat ini, Hersan mengemban jabatan sebagai Inspektur Jenderal TNI.

Rentang penugasan tersebut memperlihatkan pengalaman Hersan di berbagai lingkungan organisasi militer, mulai dari operasional kapal perang dan komando armada hingga koordinasi strategis di lingkungan pemerintahan serta pengawasan internal TNI.

Rekam Jejak dan Karakter Kepemimpinan

Di luar perjalanan kariernya, Hersan juga digambarkan sebagai sosok yang ramah dan dekat dengan anggota. Karakter tersebut dinilai menjadi salah satu aspek dalam membangun komunikasi dan menjaga soliditas personel.

Dalam organisasi militer yang menuntut disiplin dan kesiapsiagaan tinggi, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan ketegasan mengambil keputusan. Kemampuan menjaga kepercayaan, membangun komunikasi, dan merawat kekompakan anggota juga menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja satuan.

Pemerhati militer Dar Edi Yoga menilai, tantangan yang akan dihadapi pemimpin TNI AL ke depan semakin kompleks. Perkembangan situasi kawasan, kebutuhan menjaga kedaulatan laut, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta peningkatan interoperabilitas antarmatra membutuhkan kepemimpinan yang memahami kebutuhan operasional dan strategi pertahanan.

"Pengalaman Hersan di kapal perang, komando armada, dan penugasan strategis merupakan bagian dari rekam jejak yang relevan untuk dicermati dalam pembahasan calon pemimpin TNI AL," kata Dar Edi Yoga, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, pengalaman lintas penugasan dapat menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pembahasan mengenai figur yang berpotensi memimpin TNI AL. Meski demikian, rekam jejak karier tetap perlu dilihat bersama kebutuhan organisasi dan tantangan pertahanan yang dihadapi.

Tantangan Pemimpin TNI AL ke Depan

Kepemimpinan TNI AL memiliki peran penting dalam memastikan kesiapan armada, profesionalisme prajurit, dan kemampuan pertahanan maritim Indonesia.

Modernisasi alutsista, penguatan koordinasi antarmatra, serta dinamika keamanan kawasan menjadi sejumlah tantangan yang perlu dihadapi oleh pemimpin TNI AL mendatang.

Selain kemampuan operasional, kepemimpinan juga dituntut mampu menjaga soliditas personel dan memastikan organisasi beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan pertahanan.

Namun, penentuan Kepala Staf Angkatan Laut tetap mengikuti mekanisme dan keputusan negara. Rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, kebutuhan organisasi, dan tantangan strategis menjadi sejumlah aspek yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses tersebut.

Hingga ada keputusan resmi, nama Hersan tetap menjadi salah satu figur yang diperbincangkan berdasarkan pengalaman penugasannya. Siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin TNI AL akan menghadapi tanggung jawab besar untuk memperkuat armada, menjaga kedaulatan wilayah perairan, dan meningkatkan kesiapan pertahanan maritim Indonesia.* (dh)

Penghargaan diserahkan dalam malam penganugerahan AHI 2026 di Balai Tawangarum, Kompleks Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2026). Mengusung tema "Membangun Transparansi, Menguatkan Kepercayaan Publik", ajang ini menerima 371 entri dari berbagai institusi di Indonesia.

Baca Juga:

• Pengurukan Lahan Pantai 7 Hektare di Tegal untuk Tambak Disorot, Kades Akui Belum Tahu Perizinannya

Pada kategori Kartini HUMAS INDONESIA (KaHI), dua profesional komunikasi PHI, Ella Hapsari Hendratno dan Elis Fauziyah, meraih penghargaan. Ella menang pada subkategori Generasi Milenial melalui opini berjudul For Them, I Keep Growing. Sementara itu, Elis meraih penghargaan subkategori Generasi X melalui opini Bukan Sekadar Program, tetapi Perubahan Bagi Masyarakat.

Penghargaan lainnya diberikan kepada akun Instagram resmi PHI, @phi.pertamina, pada kategori Kanal Digital subkategori Media Sosial. Tabloid Energia Kalimantan juga meraih penghargaan pada kategori Media Internal subkategori Internal Magazine.

Satu penghargaan lainnya diraih melalui program Transforming Issue Based Stakeholder Intelligence to Strengthen Sustainable Operations, pada kategori Program Kehumasan Pemerintah subkategori Korporasi Negara.

Manager Communication Relations & CID PHI, Dony Indrawan, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya perusahaan mengintegrasikan komunikasi korporat dengan strategi bisnis.

Menurutnya, komunikasi tidak lagi hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga berperan membangun pemahaman, menjaga kepercayaan, dan memperkuat hubungan dengan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional perusahaan.

"Komunikasi korporat tidak lagi sekadar aspek pendukung dalam menjalankan operasi hulu migas perusahaan, namun merupakan bagian terintegrasi dari strategi perusahaan dalam mengelola bisnis dan mencapai visinya," jelas Dony.

Ia menambahkan, PHI terus mengembangkan pendekatan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing kelompok.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi, optimalisasi kanal digital, penguatan media internal, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat dengan pendekatan berbasis data.

Salah satu program yang mendapat penghargaan, Transforming Issue Based Stakeholder Intelligence to Strengthen Sustainable Operations, menggunakan pendekatan Stakeholder Intelligence untuk memetakan dan menganalisis pihak-pihak yang memengaruhi maupun terdampak oleh kegiatan perusahaan.

Melalui pendekatan tersebut, informasi mengenai pemangku kepentingan digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas, memahami isu yang berkembang, serta menyusun strategi komunikasi dan pelibatan yang lebih terarah.

Dengan demikian, komunikasi diharapkan tidak berhenti pada penyebaran informasi, tetapi turut membantu membangun pemahaman bersama yang mendukung keberlanjutan operasi.

Selain program berbasis data, PHI memanfaatkan Instagram @phi.pertamina untuk menyampaikan informasi dan edukasi mengenai perusahaan serta industri hulu migas melalui konten yang lebih mudah dipahami masyarakat.

Sementara itu, Tabloid Energia Kalimantan berfungsi sebagai media komunikasi internal untuk menyediakan informasi bagi pekerja, menyalurkan kreativitas, berbagi gagasan, dan membangun motivasi di lingkungan perusahaan.

Pendekatan melalui kanal digital dan media internal tersebut memungkinkan perusahaan menjangkau kelompok audiens dengan kebutuhan informasi yang berbeda.

Pendiri sekaligus CEO HUMAS INDONESIA, Asmono Wikan, menilai tingginya partisipasi dalam AHI 2026 mencerminkan dedikasi para praktisi humas dalam membangun transparansi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

"Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cerminan dari ratusan jam kerja, ribuan ide, dan tak terhitung dedikasi dari rekan-rekan humas di seluruh Indonesia, yang setiap hari berjuang membangun transparansi dan merawat kepercayaan publik terhadap institusi mereka masing-masing," ujar Asmono.

Dony menegaskan, PHI akan terus mengembangkan praktik komunikasi yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pemangku kepentingan dan dinamika industri.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kanal, program, maupun gagasan komunikasi yang dihadirkan tidak berhenti pada penyampaian pesan, tetapi mampu membangun pemahaman dan hubungan positif yang mendukung keberlanjutan perusahaan," katanya.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI mengelola operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan, yang mencakup Zona 8, Zona 9, dan Zona 10. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Pada 2025, PHI mencatat produksi minyak sebesar 58 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 630 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Bersama anak perusahaan, afiliasi, dan SKK Migas, PHI menjalankan kegiatan hulu migas dengan mengedepankan keselamatan, efisiensi, keandalan, kepatuhan, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Di tengah kebutuhan menjaga kesinambungan produksi migas, komunikasi dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu aspek pendukung operasional berkelanjutan.

Lima penghargaan AHI 2026 tersebut menjadi momentum bagi PHI untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi korporat, memperkuat keterbukaan informasi, serta membangun hubungan konstruktif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, PHI menyatakan komitmennya mendukung keberlanjutan produksi migas nasional dan ketahanan energi Indonesia melalui semangat #EnergiKalimantanUntukIndonesia.* (dh)