Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan, penghentian sementara pendaftaran dapur baru dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan di setiap wilayah.

Baca Juga:

• Kejagung Tegaskan Tak Semua SPPG Terlibat Korupsi MBG, Hanya yang Bermasalah Diusut

Menurut Nanik, terdapat empat langkah strategis yang saat ini menjadi fokus BGN. Pertama, melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Kedua, menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru. Ketiga, membenahi dapur yang sudah beroperasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan standar pelayanan. Keempat, memperluas jangkauan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

BGN mencatat saat ini telah terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Karena itu, pihaknya memilih melakukan evaluasi menyeluruh sebelum membuka kembali pendaftaran dapur baru.

"Kami akan merapikan dan mengevaluasi dapur yang sudah berjalan. Jangan sampai dalam satu wilayah jumlah dapur berlebihan sementara daerah lain belum terlayani," katanya.

Nanik mengungkapkan saat ini sebaran dapur MBG masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi. Sementara sejumlah daerah 3T masih membutuhkan perhatian lebih agar dapat menikmati manfaat program secara merata.

Menurutnya, arahan Presiden menekankan pentingnya pemerataan layanan gizi ke daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau secara optimal.

"Yang menumpuk saat ini berada di kawasan aglomerasi, sementara wilayah 3T masih banyak yang belum tersentuh. Karena itu fokus kami ke sana terlebih dahulu," ujarnya.

Selain melakukan moratorium, BGN juga akan mengevaluasi dapur yang telah beroperasi. Dapur yang tidak memenuhi standar kualitas makanan, tata kelola, maupun pelayanan akan diberikan pembinaan hingga kemungkinan dilakukan penghentian sementara operasional.

Untuk mendukung perluasan program di wilayah 3T, BGN juga tengah mengkaji berbagai alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Opsi yang dipertimbangkan antara lain pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), hibah, serta penggunaan fasilitas dapur yang sudah tersedia seperti kantin sekolah maupun fasilitas umum lainnya.

"Kami tidak harus selalu membangun dapur baru. Di beberapa daerah jumlah penerima manfaat relatif sedikit sehingga bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada agar lebih efisien," jelasnya.

BGN berharap langkah efisiensi dan penataan tersebut dapat menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan lebih merata oleh masyarakat di seluruh Indonesia.*

(d/dh)

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidikan yang dilakukan saat ini hanya menyasar SPPG yang ditemukan memiliki indikasi pelanggaran hukum berdasarkan hasil penyelidikan.

Baca Juga:

• Noel soal Korupsi MBG Dadan Cs: Memprihatinkan, Jangan Sampai Cederai Kerja Prabowo

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan program MBG karena proses hukum dilakukan secara selektif dan terukur tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Syarief menjelaskan, pemeriksaan juga dapat dilakukan terhadap SPPG yang berada di bawah institusi lain seperti TNI maupun Polri apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Namun jika tidak terdapat masalah, maka operasionalnya akan tetap berjalan seperti biasa.

"Kalau yang terafiliasi dengan TNI atau Polri dan tidak ditemukan masalah, tentu tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut. Namun apabila ada kejanggalan, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait," katanya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Ketiganya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Para tersangka diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN agar sejumlah yayasan tertentu tetap lolos menjadi mitra meskipun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Selain itu, ketiga tersangka juga diduga memiliki afiliasi dengan sejumlah SPPG yang memperoleh aliran dana miliaran rupiah dari program tersebut.

Terkait keberadaan yayasan dan SPPG yang terafiliasi dengan para tersangka, Kejagung menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak BGN untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"Selama SPPG tersebut masih melayani masyarakat dan tidak mengganggu pelayanan program gizi, aktivitasnya tidak akan dihentikan," tegas Syarief.

Saat ini, penyidik masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah pasti SPPG yang terafiliasi dengan para tersangka beserta sebaran lokasinya di berbagai daerah.

Kejagung menegaskan fokus utama penyidikan adalah mengungkap dugaan tindak pidana korupsi tanpa mengganggu pelaksanaan program pemenuhan gizi yang menjadi salah satu program strategis nasional.*

(d/dh)

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan pembelian rumah dengan metode tidak lazim tersebut dilakukan setelah para pelaku mengetahui adanya penyelidikan terkait kasus pengurusan izin tenaga kerja asing dan izin tinggal WNA.

Baca Juga:

• Modus Pemerasan WNA Terungkap, Yusril Beberkan Dugaan Peran Silmy Karim dalam Percepatan Izin Imigrasi

"Bahkan pada saat melakukan pembelian rumah, pembayaran dilakukan menggunakan kepingan emas. Ini menjadi salah satu barang bukti yang telah disita penyidik," kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2026).

KPK menilai transaksi tersebut merupakan upaya menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari praktik pemerasan dan pungutan liar terhadap para pemohon izin tinggal warga negara asing.

Selain mengungkap transaksi pembelian rumah, KPK juga menemukan aliran dana dalam jumlah besar yang ditampung melalui puluhan rekening bank milik pihak lain. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat aliran dana sebesar Rp366,7 miliar yang terhubung dengan 35 pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama periode 2019 hingga 2025.

Dari jumlah tersebut, hanya sekitar Rp9,7 miliar yang berasal dari gaji dan tunjangan resmi pegawai. Sementara sisanya diduga berasal dari pihak-pihak yang mengurus berbagai layanan keimigrasian.

KPK juga mengungkap penggunaan rekening nominee untuk menampung dana hasil pungutan ilegal tersebut. Sejumlah rekening yang digunakan diketahui berasal dari office boy, petugas kebersihan, anggota keluarga, kerabat hingga rekening yang diperjualbelikan.

"Dana tidak ditampung di rekening pribadi para pelaku, melainkan menggunakan berbagai rekening pihak lain untuk menyamarkan aliran uang," ujar Setyo.

Dalam perkara ini, Silmy Karim diduga menerima bagian dari praktik pemerasan yang dilakukan dalam proses pengurusan izin tinggal WNA. Dugaan tersebut berawal dari instruksi berjenjang yang kemudian diteruskan hingga ke tingkat staf pelaksana.

Penyidik KPK saat ini masih terus menelusuri aliran dana, aset, serta berbagai barang bukti yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut. Selain rumah dan emas, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya aset lain yang dibeli menggunakan dana hasil pemerasan terhadap warga negara asing.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyelidikan dugaan praktik korupsi dalam layanan keimigrasian yang sebelumnya telah menjadi perhatian aparat penegak hukum dan PPATK.*

(d/dh)

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Medan, Muhammad Farhan Abror, mengatakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Rico Waas Bantah Pemkot Medan Ingkar Komitmen Biayai Akomodasi Peserta Piala AFF U-19

Farhan mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Medan dan pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara yang tetap berpegang pada regulasi dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan publik, bukan bentuk ketidakpedulian terhadap dunia olahraga.

Ia menegaskan hingga saat ini belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan ASEAN U-19 Boys' Championship 2026. Karena itu, daerah tidak seharusnya ditempatkan dalam posisi sulit ketika memilih mematuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Farhan, dukungan terhadap sepak bola nasional tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran atau fasilitas tanpa mekanisme yang jelas. Ia menilai PSSI sebagai organisasi olahraga memiliki kedudukan yang sama dengan cabang olahraga lainnya sehingga tidak semestinya memperoleh perlakuan khusus.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika perencanaan tidak matang, pemda yang harus menjadi penyelamat. Ini bukan soal mendukung atau tidak mendukung sepak bola, tetapi soal tata kelola pemerintahan yang benar," tegasnya.

HMI juga mempertanyakan sikap PSSI yang dinilai menggiring opini publik seolah-olah pemerintah daerah menjadi pihak yang menghambat suksesnya penyelenggaraan turnamen internasional tersebut.Menurut Farhan, apabila AFF U-19 diposisikan sebagai agenda strategis nasional, maka pembiayaannya seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait, bukan dibebankan kepada pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan aturan penggunaan dana yang ketat.

"Kalau manfaat dan pencitraannya berskala nasional, maka pembiayaannya juga harus ditanggung secara nasional. Jangan ketika kegiatan berjalan lancar semua mengklaim keberhasilan, tetapi ketika muncul persoalan anggaran justru pemerintah daerah yang dijadikan sasaran kritik," ujarnya.

Farhan mengingatkan bahwa pemerintah daerah saat ini masih dihadapkan pada berbagai kebutuhan prioritas masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur hingga penciptaan lapangan kerja. Karena itu, penggunaan APBD harus benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.

Ia menilai tidak tepat apabila semangat mendukung sepak bola dijadikan alasan untuk menggeser prioritas pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah.

Farhan juga menyoroti posisi Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya mempermudah koordinasi dukungan pemerintah pusat apabila AFF U-19 memang diprioritaskan sebagai agenda nasional.

Ia meminta PSSI membuka secara transparan skema pendanaan turnamen dan memastikan seluruh kebutuhan kegiatan dipenuhi melalui mekanisme yang sah dan sesuai aturan.

Baca Juga:

• Habiburokhman Respons Kritik Eks Wamenlu soal Prabowo Sering ke Luar Negeri: Ada Tendensi Serangan Politik

"Kalau PSSI benar-benar serius menyukseskan AFF U-19 di Sumut, tunjukkan melalui skema pendanaan yang jelas dari Kemenpora. Jangan menjadikan pemda sebagai jalan pintas untuk menutupi lemahnya perencanaan," ujarnya.

HMI menegaskan keberhasilan sebuah event olahraga harus tetap berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum. Karena itu, PSSI diminta lebih bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan kegiatan agar pemerintah daerah tidak dijadikan pihak yang menanggung konsekuensi ketika muncul persoalan pembiayaan.

"Pemko Medan patut diapresiasi karena memilih berdiri di atas prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Jangan sampai pemda dijadikan kambing hitam atas persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara," pungkas Farhan.*

(dh)

Apresiasi itu disampaikan Rico Waas usai menghadiri Gala Premier Film Samudera di Sun Plaza Medan, Rabu (3/6/2026). Menurutnya, film tersebut merupakan kebanggaan masyarakat Kota Medan karena diproduksi, diperankan, hingga diselesaikan seluruh proses pascaproduksinya oleh putra-putri daerah.

Baca Juga:

• Rico Waas Gandeng Kemenkeu Perkuat Ekonomi Medan, UMKM dan Belawan Jadi Fokus Pengembangan

Rico menilai kehadiran film Samudera menjadi sinyal positif bagi perkembangan industri kreatif di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, karya tersebut dapat menjadi pemantik lahirnya sineas-sineas muda baru yang berani mengangkat cerita lokal ke layar lebar.

Ia juga memberikan apresiasi kepada produser film Samudera, Dewi Budiarti, yang dinilai berhasil menghadirkan karya berkualitas melalui semangat dan dedikasi yang tinggi dalam membangun perfilman lokal.

Selain mengangkat potensi industri kreatif, Rico Waas menilai film Samudera menyajikan cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Film tersebut mengangkat dinamika kehidupan masyarakat pesisir di kawasan utara Kota Medan yang sarat dengan berbagai persoalan sosial.

"Yang kita lihat tadi adalah satu bagian kecil dari cerita Kota Medan. Padahal masih banyak kisah lain yang layak diangkat dan diceritakan kepada publik melalui karya film," katanya.

Rico berharap keberhasilan film Samudera menjadi titik awal kebangkitan industri seni dan hiburan di Kota Medan. Tidak hanya perfilman, ia juga optimistis sektor musik dan ekonomi kreatif lainnya dapat berkembang melalui dukungan talenta lokal.

Sementara itu, Sutradara Film Samudera, Egi Fauzi Fahreza, mengatakan film tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa pesan penting terkait pelestarian lingkungan dan budaya lokal Melayu Sumatera Utara.

Menurut Egi, salah satu isu utama yang diangkat dalam film adalah kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Ide tersebut muncul setelah dirinya melihat langsung kerusakan terumbu karang di wilayah Mandailing Natal.

"Kami melihat sendiri bagaimana terumbu karang yang luas rusak akibat penggunaan alat tangkap yang merusak. Padahal terumbu karang merupakan habitat penting bagi kehidupan laut," ujarnya.

Selain itu, film Samudera juga membawa pesan sosial kepada generasi muda agar menjauhi penyalahgunaan narkoba, menjaga moral, serta ikut membangun daerahnya masing-masing.

Melalui pesan lingkungan, budaya, dan kepemudaan yang diangkat, film Samudera diharapkan mampu menjadi inspirasi sekaligus mendorong tumbuhnya industri kreatif berbasis kearifan lokal di Kota Medan dan Sumatera Utara.*

(dh)

Langkah tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• Noel soal Korupsi MBG Dadan Cs: Memprihatinkan, Jangan Sampai Cederai Kerja Prabowo

"Ini satu hal yang kami ketahui, tujuannya mencapai cita-cita Pak Presiden mencapai swasembada energi untuk memenuhi target 610 ribu barel per hari, salah satunya dengan melibatkan masyarakat daerah," ujar Bobby.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, Kabupaten Langkat memiliki 607 sumur minyak masyarakat yang telah terverifikasi dan berpotensi mendukung peningkatan produksi energi nasional.

Menurut Bobby, selama ini aktivitas sumur minyak masyarakat sering dipandang sebagai kegiatan yang merugikan negara karena belum memiliki dasar hukum yang jelas. Namun dengan hadirnya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, aktivitas tersebut kini memiliki payung hukum untuk dikelola secara lebih profesional.

"Kita pemerintah daerah melalui BUMD diminta mengakomodir hasil sumur masyarakat. Oleh karena itu percepatan cita-cita Pak Presiden harus kita wujudkan segera," katanya.

Pemerintah Provinsi Sumut, lanjut Bobby, siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat proses legalisasi dan pengelolaan sumur minyak masyarakat agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Kami dari Pemprov Sumut bersemangat untuk terus bersinergi. Kami dari Pemda tentu akan mendukung dan ingin menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Oleh karena itu apa pun persoalan di Sumut, mari kita sama-sama berkolaborasi mempercepat penyelesaiannya," ucap Bobby.

Sementara itu, Bupati Langkat Syah Afandin menyambut baik langkah percepatan legalisasi sumur minyak rakyat tersebut. Menurutnya, keberadaan sumur minyak masyarakat dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.

"Sebenarnya ini potensi daerah, seperti lapangan pekerjaan, PAD, dan lain-lain," kata Syah Afandin.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Sebastian Julius mengatakan pihaknya terus mendorong implementasi kebijakan tersebut agar segera berjalan optimal di lapangan.

Sebastian juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah daerah yang dinilai sangat membantu dalam percepatan pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal.

"Alhamdulillah kerja sama cukup baik, ini yang kami harapkan untuk dipertahankan dan ditingkatkan," ujar Sebastian.

Dengan legalisasi yang terus dipercepat, Sumatera Utara diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi minyak nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah penghasil migas.*

(dh)

Harapan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, saat menerima kunjungan Delegasi Pulau Penang, Malaysia, di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• USU Buka Jalur Banding UKT, Mahasiswa Bisa Ajukan Sanggahan dan Perbaiki Data

"Pertemuan ini sangat bernilai karena bukan hanya mempertemukan dua wilayah, tetapi juga dua negara yang memiliki hubungan persaudaraan sangat kuat dan banyak kesamaan dalam berbagai aspek," ujar Sulaiman.

Ia menyambut positif keikutsertaan kembali Pulau Penang dalam PRSU setelah dua tahun ajang tersebut tidak diselenggarakan. Dengan target 300 ribu pengunjung, PRSU dinilai menjadi peluang strategis bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan bisnis sekaligus memperkenalkan produk unggulan masing-masing daerah.

Sulaiman menilai kerja sama bisnis yang selama ini terjalin antara Sumatera Utara dan Pulau Penang dapat semakin diperkuat melalui ajang tersebut.

"Selain memperkuat kerja sama yang sudah ada, ini juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk saling mengenal dan memperluas pasar," katanya.

Sementara itu, Exco Perdagangan dan Perpaduan Masyarakat Pulau Penang, Goh Choon Aik, mengungkapkan pihaknya akan menghadirkan pavilion khusus pada PRSU 2026. Berbagai sektor unggulan Penang akan diperkenalkan kepada masyarakat Sumatera Utara.

Tidak hanya seni dan budaya, Penang juga akan menampilkan sektor pendidikan, kuliner serta produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Jarak Penang dan Medan sangat dekat, hanya sekitar 45 menit penerbangan. Karena itu Medan menjadi kunjungan pertama saya di Indonesia," ujar Goh.

Ia menyebut sekitar 60 ribu wisatawan Malaysia berkunjung ke Sumatera Utara setiap tahun, dengan Danau Toba menjadi salah satu destinasi favorit. Kehadiran Pulau Penang pada PRSU 2026 diharapkan dapat semakin meningkatkan arus kunjungan wisatawan dan kerja sama ekonomi kedua wilayah.

Menurut Goh, hubungan Medan dan Penang yang telah terjalin sebagai sister city sejak 1984 menjadi modal kuat untuk memperluas kolaborasi di berbagai sektor.

"Selain menampilkan seni dan budaya, kami juga akan memperkenalkan berbagai sektor perdagangan dan usaha yang belum banyak ditemukan di Sumatera Utara," ucapnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Konsul Jenderal Malaysia di Medan Syahril Nizam Abdul Malek, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut Yuda Pratiwi Setiawan, delegasi Pulau Penang, serta sejumlah pimpinan OPD dan BUMD Sumatera Utara.

PRSU ke-50 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan dan promosi daerah, tetapi juga menjadi jembatan penguatan hubungan ekonomi dan pariwisata antara Sumatera Utara dengan Malaysia.*

(dh)

Menurut Yusril, perkara yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut terjadi pada periode 2023 hingga 2024 saat Silmy Karim masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Awal Mula Kasus Silmy Karim, Berawal dari Perkara Izin TKA Kemnaker dan Temuan Rp366 Miliar

"Ternyata yang disangkakan kepada Silmy adalah kasus yang terjadi pada 2023 hingga 2024 ketika beliau masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, bukan saat menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Yusril, Kamis (4/6/2026).

Ia mengungkapkan adanya dugaan praktik percepatan layanan keimigrasian yang semestinya dapat diselesaikan dalam waktu empat hingga lima hari kerja. Namun, layanan tersebut diduga dipercepat menjadi satu hingga tiga hari dengan imbalan sejumlah uang.

Menurut Yusril, pembayaran yang dilakukan para pemohon tidak masuk ke kas negara sebagaimana mestinya. Kondisi itulah yang kemudian diduga menjadi dasar KPK menjerat para pihak terkait dengan sangkaan pemerasan dan gratifikasi.

"Seharusnya proses selesai dalam empat sampai lima hari sesuai prosedur, tetapi ada dugaan bisa dipercepat dalam satu hingga tiga hari dengan pembayaran tertentu," katanya.

Yusril menegaskan pemerintah menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. Ia memastikan tidak ada upaya intervensi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Pemerintah, lanjut Yusril, menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada KPK untuk membuktikan seluruh dugaan yang ada melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Kita mempercayakan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan proses penegakan hukum secara adil dan transparan hingga nantinya diputuskan oleh pengadilan," tegasnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah KPK menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang berkaitan dengan layanan keimigrasian bagi warga negara asing.

Perkembangan penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat serta aliran dana yang terkait dengan perkara tersebut.*

(oz/dh)

Semula, di babak pertama Vietnam sudah unggul 2-0. Dua gol dicetak pemain nomor punggung 5 Tan Dung Le di menit ke 28 dan pemain nomor punggung 9 Cong Hau Hoang di menit ke 45.

Baca Juga:

• Sementara Vietnam Unggul 2-0 dari Myanmar

Gol ke 3 dicetak pemain nomor punggung 11 Van Bach Nguyen pada menit ke 48. Sedang gol ke 4 dicetak oleh Trong Duy Khang Hoang dengan nomor punggung 7 pada menit ke 62.

Gol ke 4 merupakan hasil tendangan finalti atas pelanggaran yang terjadi di arena finalti Myanmar. Gol ke 5 menyempurnakan kemenangan Vietnam yang dicetak Thien Phu Nguyen dengan nomor punggung 19 pada menit 84.

Sejak awal, tim Vietnam memang menguasai permainan. Bahkan tampak perputaran bola hanya terjadi di setengah lapangan area Myanmar.

Kapten Myanmar Thet Paing Sor dan kawan-kawan memang tak berdaya menghadapi perlawanan Vietnam. Anak-anak asuh pelatih Ryuji Sueoka ini cukup kewalahan menghadapi para pemain Vietnam.

Pertandingan Piala AFF U-19 Grop-A ini berlangsung hanya disaksikan sedikit penonton.*

Noel menilai kasus tersebut sebagai peristiwa yang memprihatinkan, terutama karena program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Kejagung Tak Sita 21.801 Motor Listrik MBG Rp1 Triliun, Fokus Bongkar Dugaan Mark Up

Menurut Noel, dugaan korupsi yang terjadi dalam program tersebut berpotensi mencederai upaya dan kerja keras Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional.

Meski demikian, Noel mengaku tidak ingin memberikan penilaian lebih jauh terkait substansi perkara karena proses hukum masih berlangsung di Kejaksaan Agung.

"Pak Prabowo luar biasa bekerja untuk bangsa ini dan rakyat ini. Jangan sampai kerja keras itu tercederai. Tapi saya tidak mau memberi kesimpulan karena perkara ini masih dalam proses hukum," katanya.

Noel menambahkan, kasus tersebut menjadi pengingat bagi para pejabat negara agar lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah jabatan dan tidak lengah terhadap potensi penyimpangan.

"Yang pasti kita sebagai pejabat kadang-kadang lengah dengan hal-hal seperti itu," ujarnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pengadaan barang dan anggaran Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026.

Penyidik menduga terjadi berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang, termasuk proyek motor listrik senilai lebih dari Rp1 triliun yang disebut mengandung unsur mark up dan diberikan kepada vendor yang tidak memenuhi persyaratan.

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan yayasan sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah pejabat internal BGN.

Kasus ini masih terus dikembangkan Kejaksaan Agung dengan menelusuri aliran dana, barang bukti, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut.*

(oz/dh)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan ribuan motor listrik tersebut tidak disita karena sebagian besar sudah tersebar dan digunakan di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Kejagung Bongkar Dugaan Jual Beli Izin Kemitraan BGN, Aliran Dana Pejabat Jadi Sorotan

Menurutnya, penyidik tidak perlu menyita seluruh unit motor listrik untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kejagung hanya mengambil sampel dan fokus menelusuri proses pengadaan, dokumen pendukung, serta aliran dana yang terkait dengan proyek tersebut.

"Yang kami teliti adalah jejak-jejak pengadaannya. Tidak perlu semuanya disita karena barang-barang itu sudah dimanfaatkan di daerah masing-masing," katanya.

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola pengadaan barang dan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026 yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Kejagung menduga ketiganya melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang dengan memengaruhi penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akibatnya, sejumlah pengadaan dinilai tidak sesuai kebutuhan riil program dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Salah satu temuan penyidik adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai kontrak mencapai Rp1,03 triliun. Proyek tersebut diduga dimenangkan oleh vendor yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak memiliki dealer maupun bengkel aktif sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi mark up dalam sejumlah pengadaan lainnya, termasuk 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang disebut tidak sesuai kebutuhan operasional program MBG.

Tak hanya itu, Kejagung juga mendalami dugaan penunjukan yayasan tertentu sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan-yayasan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah pejabat internal BGN dan digunakan sebagai sarana dalam praktik penyimpangan.

Penyidik memastikan proses pengusutan masih terus berlangsung dengan fokus pada pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta penelusuran aliran dana yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dalam program strategis nasional tersebut.*

(in/dh)

Usai menjalani pemeriksaan pada Kamis (4/6/2026), Saiful menjelaskan bahwa sebagian besar pertanyaan penyidik berkaitan dengan isi pernyataan yang beredar luas di berbagai platform digital.

Baca Juga:

• Prabowo Kumpulkan 12 Ribu Penggerak MBG, Tegaskan Program Strategis untuk Generasi Emas 2045

Saiful menegaskan bahwa pernyataannya bukan bentuk ajakan ataupun seruan untuk menggulingkan pemerintahan. Menurutnya, kalimat yang dipersoalkan merupakan pertanyaan terbuka dalam konteks diskusi politik dan analisis akademik.

Ia menjelaskan, pertanyaan yang disampaikan saat forum diskusi berkaitan dengan kemungkinan konsolidasi kekuatan politik untuk melakukan perubahan melalui mekanisme demokratis. Karena itu, menurutnya, pernyataan tersebut tidak dapat diartikan sebagai ajakan melakukan tindakan melawan hukum.

"Cuma pertanyaan saya, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu bentuk pertanyaan, bukan ajakan. Saya justru mempertanyakan apakah hal itu mungkin dilakukan secara efektif atau tidak," ujarnya.

Saiful menambahkan, jawaban atas pertanyaan tersebut diserahkan kepada publik sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Dalam pemeriksaan itu, Saiful didampingi tim kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi, termasuk Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan. Menurut Fadhil, tidak ditemukan unsur penghasutan dalam pernyataan kliennya karena tidak terdapat ajakan, paksaan, maupun dorongan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Fadhil mengungkapkan terdapat empat laporan polisi yang dilayangkan terhadap sejumlah akademisi, aktivis, dan pengamat yang hadir dalam forum halalbihalal Komunitas Utan Kayu pada 31 Maret 2026.

Pihak kuasa hukum menilai pernyataan Saiful merupakan bagian dari analisis politik yang dilindungi oleh kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya masih terus mendalami laporan yang diajukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut.*

(in/dh)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik tengah mendalami kemungkinan adanya transaksi ilegal dalam proses penerbitan rekomendasi maupun izin kemitraan SPPG.

Baca Juga:

• Viral Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Rp40 Juta di Pematangsiantar, BGN Sumut Lapor ke Pusat

Menurutnya, para tersangka diduga memanfaatkan kewenangan jabatan untuk meloloskan sejumlah yayasan tertentu dalam program kemitraan gizi. Akibat praktik tersebut, sejumlah yayasan yang diduga tidak memenuhi persyaratan justru memperoleh izin operasional.

Penyidik juga menemukan indikasi adanya aliran dana yang diduga mengalir kepada oknum pejabat internal dari setiap proses penerbitan izin kemitraan. Temuan itu kini terus didalami guna mengungkap pola dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Syarief menyebut hasil pemeriksaan sementara menunjukkan masing-masing tersangka memiliki peran dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Itu ada peran dari masing-masing tersangka yang sedang kami dalami lebih lanjut," katanya.

Meski demikian, Kejagung memastikan proses hukum yang berjalan tidak akan mengganggu pelaksanaan program pelayanan gizi kepada masyarakat. Penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan dokumen pendukung guna memperkuat konstruksi perkara.

"Kami baru satu hari melakukan penetapan tersangka, sehingga proses pengumpulan barang bukti masih sangat intensif dilakukan," ujar Syarief.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

Ketiganya diduga terlibat dalam perkara korupsi tata kelola pengadaan barang dan pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Kejagung menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memperoleh keuntungan dari penerbitan izin kemitraan dalam program strategis nasional tersebut.*

(mt/dh)

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari dukungan sektor kesehatan dalam menyukseskan ajang sepak bola internasional yang menghadirkan tim-tim muda terbaik dari kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga:

• Heboh Biaya Hotel AFF U-19, PSSI dan Pemkot Medan Saling Berbeda Pernyataan

"Seluruh layanan, mulai dari pemeriksaan penunjang seperti MRI dan CT Scan telah kami siapkan," ujar Zainal dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Selain layanan diagnostik, RSUP H Adam Malik juga menyiapkan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Intensive Care Unit (ICU), hingga ruang rawat inap VIP yang dapat digunakan apabila dibutuhkan selama penyelenggaraan turnamen.

Menurut Zainal, kesiapan tersebut didukung oleh tenaga medis profesional dan fasilitas kesehatan modern yang dimiliki rumah sakit rujukan nasional tersebut.

Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi atlet peserta turnamen, tetapi juga untuk ofisial tim, tamu undangan, penonton, hingga seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Piala AFF U-19 2026.

"Kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik guna mendukung dan menyukseskan ajang internasional Piala AFF U-19 2026 di Sumatera Utara," katanya.

RSUP H Adam Malik juga memastikan seluruh dokter spesialis, perawat, dan tenaga paramedis telah disiagakan untuk memberikan pelayanan medis secara cepat dan optimal apabila terjadi kondisi darurat selama turnamen berlangsung.

Kesiapan rumah sakit ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan Piala AFF U-19 2026 yang dipusatkan di Sumatera Utara.

Dengan dukungan fasilitas kesehatan yang lengkap dan sumber daya medis yang memadai, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi tuan rumah yang sukses dalam penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi tingkat Asia Tenggara tersebut.*

(mi/dh)

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, penyelidikan kasus ini bermula dari tindak lanjut perkara Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diusut pada 2025. Selain itu, KPK juga memperoleh data penting dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menguatkan dugaan adanya praktik korupsi di lingkungan keimigrasian.

Baca Juga:

• Eks Wamenaker Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Sertifikasi K3

Menurut KPK, pengusutan perkara tidak hanya bersumber dari laporan masyarakat. Informasi juga dapat berasal dari sistem pelaporan internal, kementerian, lembaga negara, hingga hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dalam proses penyidikan, KPK menemukan aliran dana mencapai Rp366,7 miliar yang tersebar pada 96 rekening bank milik 35 pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama periode 2019 hingga 2025.

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik untuk mendalami dugaan pemerasan dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Salah satu tersangka utama adalah Silmy Karim yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi sebelum menjadi Wakil Menteri Imipas.

Selain Silmy Karim, sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi juga turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan gratifikasi terkait layanan keimigrasian.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat serta menelusuri aliran dana yang ditemukan dalam hasil analisis PPATK.

Lembaga antirasuah itu memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

(d/dh)

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan pembahasan mengenai usia pensiun belum dibahas dalam rapat terbaru antara pemerintah dan Komisi III DPR RI.

Baca Juga:

• DPR Sahkan Revisi UU P2SK 2026 Jadi Undang-Undang, Apa Saja Perubahannya?

Menurut Eddy, pemerintah telah menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berjumlah 112 poin. Namun, hanya 20 DIM yang akan menjadi fokus pembahasan karena memuat substansi baru maupun perubahan penting dalam revisi undang-undang tersebut.

"Dari 112 DIM yang ada, hanya 20 yang dibahas. Isinya terdiri dari 12 substansi dan delapan substansi baru. Sementara yang disetujui pemerintah tidak perlu dibahas kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Polri yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Panja dibentuk untuk mempercepat pembahasan sejumlah perubahan yang diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut.

Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai usulan perpanjangan usia pensiun anggota Polri merupakan bagian dari upaya mewujudkan rasa keadilan antaraparat negara.

Menurutnya, usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, hingga jaksa saat ini telah mengalami penyesuaian mengikuti peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia.

"Pegawai negeri sipil ada yang pensiun pada usia 58 tahun, 60 tahun, bahkan pejabat fungsional hingga 65 tahun. Karena itu, perlu ada penyesuaian yang mempertimbangkan aspek keadilan," kata Supratman.

Ia menambahkan, meningkatnya angka harapan hidup masyarakat membuat usia produktif seseorang juga semakin panjang. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan batas usia pensiun anggota Polri.

Selain persoalan usia pensiun, revisi UU Polri juga akan membahas sejumlah isu lain, termasuk pengaturan posisi anggota Polri dalam jabatan sipil sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah dan DPR juga akan mengkaji sejumlah usulan terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian, termasuk koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selama ini berada di bawah koordinasi Polri.

Pembahasan lanjutan RUU Polri pada Senin mendatang diperkirakan akan menjadi sorotan publik karena menyangkut berbagai perubahan strategis dalam tata kelola dan kelembagaan kepolisian di Indonesia.*

(d/dh)

Manajer Keuangan Direktorat Keuangan USU, Erjan Fikry Antari, mengatakan mekanisme banding menjadi ruang evaluasi bagi mahasiswa yang merasa data ekonominya belum tergambar secara tepat dalam sistem penetapan UKT.

Baca Juga:

• 1.709 Alat Berat Dikerahkan untuk Percepat Pemulihan Bencana di Sumatera

"USU terus membuka ruang evaluasi melalui mekanisme banding sebagai bentuk komitmen agar pengenaan UKT tidak hanya berbasis pada data awal yang diterima sistem," ujar Erjan, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, besaran UKT yang diterima mahasiswa pada program studi yang sama bisa berbeda karena mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Karena itu, proses verifikasi dan validasi data menjadi bagian penting dalam menentukan kelompok UKT.

USU, kata Erjan, memperhatikan sejumlah indikator dalam proses penetapan UKT, mulai dari total penghasilan keluarga, pekerjaan orang tua atau wali, status kepemilikan rumah, jumlah tanggungan pendidikan, hingga data penerima bantuan sosial pemerintah.

Selain itu, mahasiswa juga diminta melampirkan berbagai dokumen pendukung seperti slip gaji, surat keterangan penghasilan, bukti pembayaran sekolah saudara kandung, data kepemilikan rumah, hingga informasi alamat tempat tinggal yang dapat diverifikasi.

Erjan menegaskan seluruh proses tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan UKT berjalan secara adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pengenaan UKT dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi agar benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi mahasiswa dan keluarganya secara objektif," katanya.

USU juga mengingatkan mahasiswa agar memberikan data yang lengkap dan akurat. Jika ditemukan informasi yang belum valid atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tim verifikasi dapat memberikan rekomendasi penyesuaian terhadap kelompok UKT yang dikenakan.

Menurut Erjan, langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian kampus agar penetapan UKT tidak didasarkan pada informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Dengan dibukanya jalur banding ini, USU berharap mahasiswa yang merasa keberatan terhadap besaran UKT dapat memanfaatkan mekanisme tersebut untuk mendapatkan penilaian yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya.*

(ds/dh)

Gol pertama Vietnam dicetak oleh pemain nomor punggung 5 Tan Dung Le di menit ke 28.

Sedang gol kedua, dicetak pemain nomor punggung 9 Cong Hau Hoang di detik-detik babak pertama berakhir, yakni di menit ke 45.

Sejak awal, tim Vietnam memang sudah menguasai permainan. Bahkan tampak permainan hanya terjadi di setengah lapangan area Myanmar.

Sebelum dua gol tercipta, sudah beberapa kali terjadi kemelut di area finalti Myanmar. Tapi hingga babak pertama berakhir, Vietnam hanya menutup di 2-0.*

Unggahan tersebut memperlihatkan bukti transfer senilai Rp40 juta yang disebut sebagai uang muka atau DP untuk memperoleh titik dapur MBG di wilayah Siantar Timur. Informasi itu kemudian ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.

Baca Juga:

• Mendag: Bantuan Pangan Tak Lagi Cuma Beras dan Minyakita, Telur Bisa Masuk Bansos

"Kami belum mengetahui apakah informasi itu benar atau tidak. Namun begitu menerima laporan, kami langsung meneruskannya ke Biro SDMO BGN pusat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan," kata Agung, Kamis (4/6/2026).

Dalam unggahan yang viral, terlihat bukti transfer dengan nominal Rp40 juta yang diduga berkaitan dengan transaksi titik dapur MBG. Dana tersebut disebut ditransfer ke rekening seseorang berinisial HAZ.

Agung menjelaskan bahwa HAZ diketahui saat ini menjabat sebagai Koordinator Wilayah BGN Kota Pematangsiantar. Meski demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penelusuran kepada BGN pusat.

"Kami hanya melaporkan setiap informasi yang dianggap penting atau menonjol. Keputusan dan langkah selanjutnya merupakan kewenangan pimpinan di pusat," ujarnya.

Menurut Agung, hingga kini pihaknya belum menerima laporan serupa dari daerah lain di Sumatera Utara. Ia juga menegaskan bahwa proses verifikasi maupun penetapan titik dapur MBG merupakan kewenangan langsung Badan Gizi Nasional pusat.

"Sejauh ini belum ada laporan serupa dari wilayah lain. Verifikasi dan persetujuan titik dapur memang dilakukan oleh BGN pusat," katanya.

Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

BGN diharapkan segera melakukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan tidak adanya praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN terkait dugaan transaksi titik dapur MBG yang viral di Pematangsiantar tersebut.*

(ds/dh)

Dalam amar putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Medan, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga:

• Eks Wamenaker Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Sertifikasi K3

Putusan serupa juga dijatuhkan kepada Abd. Rahim Lubis yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang periode 2022–2025. Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan memerintahkan pembebasan segera dari rumah tahanan.

Menyikapi putusan tersebut, tim penasihat hukum dari PURBA HARDYANTO Law Office menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang dinilai telah memeriksa dan memutus perkara secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Ketua Tim Penasihat Hukum, Deny Surya Pranata Purba, mengatakan sejak awal pihaknya meyakini tindakan yang dilakukan kliennya merupakan pelaksanaan kewenangan administratif sesuai aturan yang berlaku dan bukan merupakan tindak pidana korupsi.

"Kami menghormati dan mengapresiasi putusan majelis hakim yang telah menilai seluruh fakta persidangan secara menyeluruh dan objektif. Putusan bebas ini membuktikan bahwa tindakan klien kami merupakan pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Deny.

Menurutnya, selama persidangan tim kuasa hukum berhasil menunjukkan bahwa proses pemberian hak atas lahan dilakukan sesuai prosedur dan kewenangan jabatan yang dimiliki para terdakwa.

Berbagai alat bukti, mulai dari keterangan ahli, dokumen administrasi pertanahan hingga aspek hukum tata usaha negara, disebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Sementara itu, anggota tim penasihat hukum, Rudi Setiawan, menilai putusan tersebut menegaskan tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian hak atas lahan yang menjadi objek perkara.

Menurutnya, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa ketentuan penyerahan 20 persen lahan kepada negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak dapat diterapkan secara surut terhadap proses yang telah selesai sebelum regulasi tersebut berlaku.

"Penerapan norma hukum secara retroaktif bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi," kata Rudi.

Selain itu, tuduhan adanya pemufakatan jahat dalam pelepasan lahan PTPN juga dinilai tidak terbukti selama proses persidangan berlangsung. Majelis hakim disebut tidak menemukan unsur niat jahat maupun kesepakatan tersembunyi yang menjadi dasar dakwaan.

Tim penasihat hukum berharap putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami fakta hukum yang telah diuji secara terbuka di pengadilan.

Mereka juga menilai putusan bebas tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan telah menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, independen, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.*

(dh)