MEDAN – DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

Persetujuan tersebut disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Sampai Jungkir Balik Angkut Material, Prajurit TNI Tak Gentar Hadapi Medan Ekstrem Bangun Jembatan Gantung untuk Warga Pedalaman Gayo Lues

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Medan, khususnya Badan Anggaran yang telah melakukan pembahasan secara mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.

Menurut Rico, proses pembahasan pertanggungjawaban APBD tersebut menunjukkan adanya hubungan kemitraan yang semakin kuat antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Pembahasan yang konstruktif ini merupakan wujud kemitraan dan kerja sama yang semakin kokoh antara hubungan legislatif dengan eksekutif. Kita melihat seluruh siklus APBD dari tahap perencanaan hingga pelaporan dapat berjalan optimal demi pembangunan kota yang transparan dan akuntabel," kata Rico Waas.

Meski pelaksanaan APBD 2025 dinilai berjalan baik, Rico menyebut masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Medan ke depan.

Salah satu perhatian utama adalah peningkatan tata kelola keuangan daerah.

Ia meminta seluruh pihak terkait terus memperkuat pengelolaan anggaran agar semakin transparan, partisipatif, dan benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Rico juga menyoroti masih adanya sejumlah target pembangunan yang belum sepenuhnya tercapai meskipun realisasi keuangan sepanjang 2025 dinilai sudah berjalan optimal.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah tidak merasa puas dengan capaian yang ada dan terus melakukan perbaikan dalam menjalankan program pembangunan.

"Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk lebih meningkatkan integritas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Kita harus bekerja lebih fokus dan lebih keras lagi guna mewujudkan visi-misi pembangunan kota yang sudah ditetapkan bersama," tegasnya.

Rico menegaskan, Pemerintah Kota Medan berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan dan catatan strategis yang disampaikan DPRD Kota Medan.

Menurutnya, pembangunan Kota Medan membutuhkan kerja sama seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, lembaga hukum, kalangan profesional, media, hingga masyarakat.

"Kita percaya, melalui langkah strategis dan terintegrasi, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan," pungkas Rico.

Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan.* (ad)

GAYO LUES – Perjuangan para prajurit TNI membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman Aceh mendapat perhatian.

Dengan medan yang sulit dan penuh tantangan, prajurit TNI harus bekerja keras mengangkut material pembangunan jembatan gantung di Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Baca Juga:

• Herry Dahana: Indonesia Emas 2045 Tidak Cukup dengan Slogan, Butuh Kerja Nyata dan Pemerintahan Bersih

Aksi tersebut dilakukan oleh personel Koramil 03/Blangkejeren jajaran Kodim 0113/Gayo Lues bersama prajurit Yon TP 855/Raksaka Dharma pada Selasa (7/7/2026).

Lokasi pembangunan jembatan tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat.

Kondisi jalan yang sulit membuat para prajurit harus memikul material secara manual dengan berjalan kaki menuju titik pembangunan.

Selain itu, kendaraan motor trail dinas TNI juga digunakan untuk menerobos medan berat, termasuk melewati kawasan sungai dengan arus yang cukup deras.

Komandan Kodim (Dandim) 0113/Gayo Lues, Letkol Arm Fran Desiafan Eka Saputra, mengatakan pembangunan jembatan gantung sepanjang 70 meter tersebut dilakukan bersama masyarakat setempat melalui semangat gotong royong.

"Jembatan ini dibangun sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat akan akses yang lebih aman dan mudah menuju dusun serta jalan menuju area pemakaman," ujar Letkol Fran, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, sebelum pembangunan jembatan dilakukan, masyarakat Desa Bustanussalam harus menghadapi risiko besar ketika menyeberangi sungai yang memiliki arus deras.

Kondisi tersebut semakin sulit ketika warga harus membawa jenazah menuju tempat pemakaman umum (TPU).

"Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat," tambah Dandim.

Pembangunan jembatan gantung tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Bustanussalam.

Warga secara sukarela ikut membantu prajurit TNI selama proses pengerjaan berlangsung.

Kehadiran jembatan tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, meningkatkan keselamatan saat bepergian, serta membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat.

Selama ini, keterbatasan akses menjadi salah satu kendala yang dihadapi warga di wilayah tersebut.

Selain membangun jembatan di Desa Bustanussalam, Kodim 0113/Gayo Lues juga terus mempercepat pembangunan sejumlah jembatan di berbagai titik wilayahnya.

Tercatat sebanyak 53 jembatan, baik jembatan Aramco, jembatan beton, maupun jembatan gantung, tengah dikerjakan oleh personel Kodim 0113/Gayo Lues, Yon TP 855/Raksaka Dharma, serta Yonzipur 16 Dam IM bersama masyarakat.

Melalui pembangunan infrastruktur tersebut, TNI berharap akses antarwilayah di pedalaman Gayo Lues semakin terbuka dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ini juga menjadi gambaran nyata sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadirkan solusi bagi kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil.* (ad)

BINJAI – Satuan Reserse narkobaPolres Binjai kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Seorang pria berinisial RAR (26) diamankan polisi setelah diduga terlibat dalam transaksi sabu melalui operasi penyamaran atau undercover buy.

Baca Juga:

• BNNP Sumut Buka Suara soal Dugaan Ketidaksesuaian Barang Bukti Narkotika 1,5 Kg: Hoax!

Kasat narkobaPolres Binjai AKP Ismail Pane, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang menyebut adanya aktivitas transaksi narkotika di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menjalankan operasi penyamaran untuk mengungkap dugaan peredaran narkotika.

"Informasi dari masyarakat langsung kami tindak lanjuti. Saya perintahkan personel melakukan penyelidikan tertutup dengan teknik undercover buy hingga akhirnya berhasil mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pengedar," ungkap AKP Ismail Pane, Selasa (7/7/2026).

Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti dari tangan RAR.

Petugas menyita satu paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 10,07 gram.

Selain itu, polisi juga mengamankan satu buah kaca pirek yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Saat ini, terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Binjai untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Atas dugaan keterlibatannya dalam peredaran narkotika, RAR dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ancaman hukuman dalam perkara tersebut yakni pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Menurutnya, narkoba menjadi ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda sehingga pemberantasan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan masyarakat.

"Peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda. Kami akan terus bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat. Dukungan masyarakat melalui informasi yang cepat dan akurat menjadi kunci memutus mata rantai peredaran narkotika," tegas AKBP Mirzal Maulana.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan Prioritas Anggaran Infrastruktur 2027, Perbaikan Jalan Provinsi di Binjai Jadi Sorotan

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu kepolisian dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

"Ini bentuk partisipasi aktif menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba," tutupnya.

Polres Binjai memastikan langkah pemberantasan narkotika akan terus dilakukan sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman serta melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba.* (ad)

JAKARTA – Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan.

Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, pemerintahan yang bersih, serta kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Samuel Silaen: Negara Harus Dikelola dengan Meritokrasi, Bukan Kepentingan Politik

Menurut Herry, Indonesia saat ini berada dalam fase penting menuju transformasi besar bangsa.

Di tengah perubahan global yang semakin cepat, Indonesia harus mampu memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun tata kelola pemerintahan yang efektif.

Ia menilai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia bukan menjadi jaminan otomatis sebuah negara dapat mencapai kemajuan.

Menurutnya, faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah kualitas kepemimpinan dan kemampuan pemerintah dalam mengelola negara.

"Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena memiliki kekayaan alam. Bangsa besar lahir dari kepemimpinan yang berani mengambil keputusan, pemerintahan yang bersih, serta kemampuan membangun kepercayaan rakyat. Indonesia kini berada pada momentum sejarah tersebut," ujar Herry.

Mantan Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI itu mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan global yang cukup besar, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, persaingan geopolitik, perkembangan teknologi, hingga ancaman krisis pangan dan energi.

Karena itu, menurut Herry, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan mampu memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Herry menilai sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, serta percepatan investasi merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi menuju negara maju.

Menurutnya, sebuah kebijakan akan mendapatkan dukungan masyarakat apabila manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

"Kepercayaan publik akan tumbuh ketika kebijakan mampu menjawab kebutuhan riil rakyat," katanya.

Ia juga menyoroti hasil survei Indikator Politik Indonesia pada awal 2026 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis berada di angka sekitar 72,8 persen.

Selain itu, Herry menyebut sektor investasi nasional juga menunjukkan perkembangan positif.

Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun atau melampaui target pemerintah.

Menurutnya, peningkatan investasi, khususnya di sektor hilirisasi, menjadi salah satu indikator bahwa kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia masih tetap terjaga.

Namun, Herry mengingatkan keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari angka investasi maupun pertumbuhan ekonomi.

"Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan, berkurangnya kemiskinan, dan semakin meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," tegasnya.

Selain sektor ekonomi, Herry menekankan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan.

Ia menilai korupsi masih menjadi salah satu ancaman terbesar yang dapat menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, setiap penyalahgunaan anggaran negara pada akhirnya akan mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Karena itu, ia mendorong penguatan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penegakan hukum yang profesional dan independen.

Dalam sistem demokrasi, Herry juga menilai kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari pengawasan publik.

"Dukungan kepada pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol. Kritik yang objektif, berbasis data, dan disampaikan secara konstruktif justru menjadi energi positif agar setiap kebijakan terus disempurnakan demi kepentingan rakyat," ujarnya.

Herry optimistis Indonesia memiliki sejumlah modal penting untuk menjadi negara maju, seperti sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, posisi geopolitik yang strategis, serta kekuatan pasar domestik.

Namun, seluruh potensi tersebut menurutnya hanya akan memberikan hasil apabila disertai kerja nyata, keberanian melakukan reformasi, kepastian hukum, dan kemampuan menjaga persatuan nasional.

"Rakyat tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna. Yang mereka harapkan adalah pemerintah yang bekerja sungguh-sungguh, berani mengambil keputusan, terbuka terhadap kritik, dan mampu menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Trisakti tersebut menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 bukanlah sesuatu yang akan tercapai secara otomatis.

Menurutnya, cita-cita tersebut harus dibangun melalui kebijakan yang terukur, dapat dirasakan masyarakat, serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas.

"Optimisme nasional tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Optimisme harus dibangun melalui hasil yang dapat diukur, dirasakan, dan dipertanggungjawabkan. Sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling banyak berjanji, melainkan siapa yang mampu bekerja, menjaga amanah rakyat, dan meninggalkan warisan pembangunan bagi generasi mendatang," pungkasnya.* (ad)

JAKARTA – Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, mulai dari sektor ekonomi, politik hingga pembangunan nasional.

Menurut Silaen, negara harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Baca Juga:

• Kejaksaan Perkuat Peran Jaksa Pengacara Negara, Dorong Penyelesaian Sengketa Tanpa Pengadilan

"Saya sering bertanya, perusahaan mana di dunia ini yang mau dikelola seperti tata kelola negara yang kita lihat sekarang? Kalau sebuah perusahaan menempatkan orang bukan berdasarkan kemampuan, tetapi karena kedekatan politik atau nepotisme, saya yakin perusahaan itu tidak akan bertahan lama, bahkan bisa bangkrut dalam hitungan bulan," ujar Samuel F. Silaen kepada awak media di Jakarta, Senin (7/7/2026).

Silaen mengatakan, kualitas sebuah negara maupun organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berada di posisi strategis.

Karena itu, jabatan publik tidak boleh dipandang sebagai bentuk penghargaan atas dukungan politik, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan oleh individu yang memiliki kapasitas dan integritas.

"Jabatan publik bukan hadiah atas loyalitas politik. Jabatan adalah amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi. Kalau prinsip meritokrasi ditinggalkan, maka pelayanan publik ikut menurun dan kualitas kebijakan menjadi tidak optimal," katanya.

Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan, terutama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain persoalan birokrasi, Samuel Silaen juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam harus dikelola sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Saya melihat ada kecenderungan sebagian oknum lebih fokus mengejar kepentingan pribadi daripada menjaga kekayaan negara. Padahal sumber daya alam adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang harus dikelola secara bertanggung jawab," tegasnya.

Menurut dia, penyalahgunaan kewenangan yang tidak ditangani secara serius dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berlaku secara adil tanpa melihat latar belakang politik maupun jabatan seseorang.

"Hukum harus menjadi panglima. Kalau memang ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi, penegakan hukum harus tegas, memberikan efek jera, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Silaen juga mendorong adanya audit independen terhadap berbagai kebijakan yang diduga memiliki dampak terhadap keuangan negara.

Menurutnya, proses pemeriksaan tersebut diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Ia berpandangan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari sistem perekrutan dan penempatan pejabat yang berbasis merit system.

Menurutnya, setiap jabatan harus diisi oleh orang yang memiliki kemampuan, pengalaman, serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.

Di sisi lain, Silaen mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengawasi jalannya pemerintahan melalui mekanisme demokrasi yang telah diatur dalam konstitusi.

"Kepercayaan publik adalah modal utama negara. Kalau tata kelola pemerintahan dibangun di atas keadilan, kompetensi, dan integritas, saya optimistis Indonesia mampu menjadi negara maju. Tetapi jika prinsip-prinsip itu diabaikan, masyarakat tentu akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara negara," katanya.

Ia menambahkan, pembenahan pemerintahan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, penerapan meritokrasi, penegakan hukum yang adil, serta pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional dan mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia.

Catatan Redaksi: Pernyataan dalam berita ini merupakan pandangan dan analisis Samuel F. Silaen sebagai pengamat politik.

Isi pernyataan menjadi tanggung jawab narasumber dan disajikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat serta prinsip keberimbangan informasi.* (ad)

JAKARTA – Kejaksaan Republik Indonesia mulai memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai garda depan dalam penyelesaian berbagai sengketa, khususnya melalui jalur nonlitigasi atau penyelesaian di luar pengadilan.

Melalui langkah tersebut, para jaksa tidak hanya dipersiapkan untuk menangani perkara di ruang sidang, tetapi juga memiliki kemampuan sebagai fasilitator, konsiliator, dan mediator profesional dalam membantu menyelesaikan konflik secara damai.

Baca Juga:

• Pengamat: Batalkan Eksplorasi Blok Andaman Jika Pemerintah Pusat Terus Abaikan Hak Aceh

Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN) serta didukung Amoz Consulting.

Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi Kejaksaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pembangunan hukum nasional.

Dalam sambutannya, Narendra menegaskan kemampuan menyelesaikan sengketa melalui pendekatan mediasi kini bukan lagi sekadar kemampuan tambahan bagi seorang Jaksa Pengacara Negara.

"Keterampilan memfasilitasi, mengonsiliasi, dan memediasi sengketa kini bukan lagi dipandang sebagai kecakapan pelengkap, melainkan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap Jaksa Pengacara Negara di mana pun bertugas," ujar Narendra Jatna.

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan transformasi peran Kejaksaan yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga hadir untuk mencegah konflik sejak awal.

Kejaksaan menilai penyelesaian melalui jalur pengadilan tidak selalu menjadi pilihan terbaik dalam setiap persoalan hukum, terutama sengketa yang melibatkan lembaga pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Proses litigasi yang panjang dan membutuhkan biaya besar dinilai dapat menghambat hubungan kelembagaan serta berdampak terhadap pelayanan publik.

Karena itu, Kejaksaan mulai membangun ekosistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang lebih cepat, efisien, dan tetap memberikan kepastian hukum.

Salah satu langkah strategis yang sedang disiapkan adalah pembentukan Adhyaksa Chambers, yaitu pusat penyelesaian sengketa sektor publik yang nantinya menjadi forum resmi untuk menangani konflik antarinstansi pemerintah maupun antar-BUMN.

Menurut Narendra, Adhyaksa Chambers diharapkan dapat menjadi wadah penyelesaian sengketa yang memiliki standar jelas, aman, dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain membangun sistem penyelesaian sengketa alternatif, Kejaksaan juga menggandeng akademisi melalui berbagai forum diskusi di perguruan tinggi.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek filosofis, sosial, hingga hukum dalam penyusunan kebijakan.

Di sisi lain, Kejaksaan juga tengah menyiapkan penguatan struktur organisasi pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) agar fungsi penyelesaian sengketa alternatif memiliki dukungan kelembagaan yang lebih kuat.

Dalam kebijakan Corporate Strategy Kejaksaan yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 646 Tahun 2026, transformasi kelembagaan dilakukan melalui tiga pilar utama, yaitu man, money, dan material.

Namun Narendra menegaskan, faktor manusia tetap menjadi kunci utama keberhasilan perubahan tersebut.

"Sebaik apa pun sebuah lembaga dirancang, ia tidak akan berjalan tanpa manusia yang cakap, profesional, dan berintegritas," tegasnya.

Ia mengatakan, sertifikasi mediator yang diperoleh para peserta bukan hanya sebagai bukti kemampuan profesional, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk menjaga aset negara, melindungi keuangan negara, serta memastikan pelayanan publik tidak terganggu akibat persoalan hukum.

Pelatihan tersebut diikuti oleh berbagai unsur di lingkungan Kejaksaan, mulai dari jajaran Bidang DATUN pusat dan daerah, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Biro Kepegawaian, Badan Pemulihan Aset, hingga Tim Pengendalian Pembentukan Adhyaksa Chambers.

Keterlibatan berbagai unit tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan ingin memperluas fungsi Jaksa Pengacara Negara sebagai problem solver atau pemecah masalah hukum.

Dengan kemampuan mediasi dan konsiliasi yang semakin kuat, Jaksa Pengacara Negara diharapkan dapat hadir lebih awal sebelum konflik berkembang menjadi perkara besar.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kejaksaan membangun institusi hukum yang lebih modern, tidak hanya bertindak setelah terjadi sengketa, tetapi juga mampu mencegah persoalan hukum demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Industri batu bara Indonesia mulai menghadapi tantangan baru di tengah perubahan peta energi global.

Penurunan permintaan dari India sebagai salah satu pembeli terbesar, ditambah melemahnya harga batu bara dunia, menjadi sinyal bahwa pelaku industri tidak lagi bisa bergantung pada satu pasar ekspor.

Baca Juga:

• Prabowo Tutup 750 BUMN Merugi, Langkah Berani demi Efisiensi Anggaran Negara

Berdasarkan data Refinitiv, kontrak berjangka batu bara termal pada 6 Juli 2026 berada di level US$128,25 per ton, atau turun lebih dari 15 persen dibandingkan satu bulan sebelumnya.

Penurunan harga dipicu membaiknya sentimen pasar energi global setelah kembali berlangsungnya pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran.

Harapan terhadap stabilnya pasokan energi, termasuk potensi terbukanya kembali jalur distribusi melalui Selat Hormuz, membuat harga minyak dan gas alam ikut melemah.

Kondisi tersebut mengurangi kebutuhan sejumlah negara untuk menggunakan batu bara sebagai sumber energi alternatif.

Di saat harga global menurun, kinerja ekspor batu bara Indonesia juga ikut tertekan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batu bara Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai US$9,75 miliar, turun hampir lima persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi volume, ekspor tercatat 143,56 juta ton, atau turun lebih dari delapan persen secara tahunan.

Perubahan paling besar terjadi di pasar India yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor batu bara Indonesia.

Pada Mei 2026, nilai ekspor batu bara ke India turun hampir 19 persen, sedangkan volume pengiriman anjlok hingga 37,75 persen, menjadi hanya 6,36 juta ton.

Penurunan tersebut dinilai menjadi tanda bahwa pola perdagangan batu bara dunia mulai berubah seiring meningkatnya kebijakan diversifikasi energi di berbagai negara.

Di tengah melemahnya permintaan dari India, sejumlah negara di kawasan Asia justru meningkatkan pembelian batu bara dari Indonesia.

China menjadi salah satu pasar yang mencatat pertumbuhan signifikan.

Nilai ekspor ke negara tersebut naik hampir 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Bahkan dibandingkan April 2026, volume pengiriman melonjak lebih dari 80 persen.

Selain China, peningkatan permintaan juga datang dari Jepang, Vietnam, Bangladesh, Thailand, dan Kamboja.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar Asia masih menjadi tujuan penting bagi ekspor batu bara Indonesia, meskipun persaingan antarnegara pemasok semakin ketat.

Di sisi lain, arah kebijakan energi global diperkirakan akan terus memengaruhi permintaan batu bara.

China memang masih membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di tengah percepatan investasi energi terbarukan.

Sepanjang 2025, negara tersebut menjadi penyumbang terbesar penambahan kapasitas PLTU di dunia.

Situasi itu masih membuka peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar dunia.

Namun peluang tersebut diperkirakan tidak akan berlangsung selamanya.

Transisi menuju energi rendah karbon yang semakin cepat di berbagai negara diprediksi akan terus menekan permintaan batu bara dalam jangka panjang.

Karena itu, pelaku industri pertambangan dinilai perlu memperluas pasar ekspor, meningkatkan nilai tambah produk tambang, sekaligus mulai menyiapkan transformasi bisnis menuju sektor energi yang lebih berkelanjutan.

Ke depan, tantangan Indonesia bukan hanya menjaga volume ekspor, tetapi juga memastikan industri batu bara tetap kompetitif di tengah perubahan besar dalam lanskap energi dunia.

Diversifikasi pasar, efisiensi produksi, serta kemampuan beradaptasi terhadap kebijakan transisi energi global diperkirakan akan menjadi faktor penting yang menentukan masa depan ekspor batu bara Indonesia.* (ad)

BANDA ACEH – Pengamat ekonomi dan politik Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim, menilai pengelolaan proyek gas raksasa Blok South Andaman harus tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Ia menegaskan, jika pemerintah pusat dinilai terus mengabaikan kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam, maka eksplorasi dan eksploitasi Blok Andaman lebih baik dibatalkan.

Baca Juga:

• Disnaker Medan Gelar Walk-In Interview 8 Juli 2026, Ini Syarat dan Daftar Lowongannya

Menurut akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) tersebut, proyek gas Blok South Andaman yang dikelola Mubadala Energy dan ditargetkan mulai berproduksi pada 2028 berada di kawasan yang berkaitan erat dengan kewenangan Pemerintah Aceh.

Ia menjelaskan, gas dari lepas pantai utara Aceh nantinya akan diproses melalui fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang berada di laut.

Taufiq mengacu pada Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor T-465/MG.04/MEM.M/2025 yang diterbitkan pada 23 Oktober 2025.

Menurutnya, surat tersebut membuka ruang bagi Pemerintah Aceh untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah kerja hulu minyak dan gas bumi pada kawasan laut 12 hingga 200 mil.

"Surat ini membuka peluang dan kewenangan bagi Pemerintah Aceh untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah kerja hulu minyak dan gas bumi (migas) di laut lepas sejauh 12 hingga 200 mil."

Menurut Taufiq, kebijakan tersebut memperluas kewenangan Aceh dalam pengelolaan migas di wilayah lepas pantai yang sebelumnya berada di luar jangkauan pemerintah provinsi.

Ia juga menyebut kebijakan tersebut menjadi dasar penguatan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dalam pengelolaan sektor hulu migas.

Namun, menurutnya, koordinasi tidak berarti menghilangkan hak Aceh atas sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut.

Taufiq menilai posisi geografis Aceh yang berbatasan langsung dengan kawasan Pulau Andaman menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan kewenangan pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, ia juga mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 91 yang menurutnya mengatur hak pengelolaan Aceh hingga kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Ia juga menyoroti nota kesepahaman antara BPMA dan SKK Migas yang ditandatangani pada Mei 2026 terkait kerja sama pengelolaan migas di atas 12 mil laut.

Menurutnya, kerja sama tersebut seharusnya dikaji kembali karena Aceh telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan implementasi dari MoU Helsinki 2005.

Taufiq juga mengkritik skema bagi hasil dalam proyek tersebut.

Ia menilai porsi bagi hasil yang disebut sebesar 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Aceh.

"Hal yang sangat disesali adalah, Gas milik Aceh, tetapi pembagiannya sebagai hasil eksploitasi, berdasarkan persetujuan Rencana Pengembangan (PoD I) Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman, skema bagi hasil yang tercantum saat ini adalah 4% untuk gas dan 6% untuk minyak. Ini sama sekali tidak rasional."

Menurutnya, Aceh selama ini belum memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal dari pengelolaan sumber daya alamnya.

Ia menegaskan bahwa proyek strategis nasional tetap harus menghormati ketentuan dalam UUPA sebagai dasar hukum yang bersifat khusus (lex specialis).

Di akhir pernyataannya, Taufiq menyampaikan sikap tegas apabila pemerintah pusat tetap dinilai tidak memberikan ruang yang adil terhadap kewenangan Aceh.

"Maka batalkan saja eksplorasi serta eksploitasi Blok Andaman, ini lebih baik, bermartabat, beradab bagi Aceh. Sehingga tidak terus menerus Aceh dipermainkan dengan kebijakan politik-ekonomi yang selalu merugikan Aceh."

Ia juga berharap Pemerintah Aceh bersama DPRA dapat mengambil langkah tegas dalam memperjuangkan hak pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat UUPA dan kekhususan Aceh.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan melalui program Medan Rabu Walk-In Interview.

Kegiatan ini akan digelar pada Rabu, 8 Juli 2026, di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan.

Baca Juga:

• Prabowo Tutup 750 BUMN Merugi, Langkah Berani demi Efisiensi Anggaran Negara

Dalam informasi yang diunggah melalui akun Instagram resmi Disnaker Medan, sejumlah perusahaan akan membuka berbagai posisi pekerjaan yang dapat langsung dilamar oleh masyarakat.

"Sejumlah perusahaan akan hadir dan membuka berbagai posisi lowongan kerja yang dapat langsung dilamar oleh para pencari kerja melalui proses walk-in interview di lokasi," tulis unggahan akun Instagram Disnaker Medan, Selasa (7/7/2026).

Pelaksanaan wawancara akan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB di Mal Pelayanan Publik Kota Medan, Jalan Iskandar Muda Nomor 63-65.

Peserta diwajibkan mengenakan pakaian yang sopan dan rapi serta membawa Curriculum Vitae (CV) dan berkas lamaran kerja apabila ingin langsung melamar posisi yang tersedia.

Selain itu, peserta juga diwajibkan telah memiliki akun SIDUTA Medan.

Khusus pencari kerja yang ber-KTP Kota Medan, diwajibkan memiliki Kartu AK1 atau kartu pencari kerja.

"Untuk kualifikasi serta deskripsi posisi yang dibuka, calon peserta dapat mengecek situs SIDUTA Medan," tulis Disnaker Medan.

Syarat Mengikuti Walk-In Interview

Disnaker Medan menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi peserta, yaitu:

- Memiliki akun SIDUTA Kota Medan.
- Memiliki Kartu AK1 bagi pelamar ber-KTP Kota Medan.
- Membawa CV dan berkas lamaran kerja.
- Menggunakan pakaian yang sopan dan rapi.

Pendaftaran akun SIDUTA dapat dilakukan melalui situs resmi siduta.medan.go.id.

Perusahaan yang Membuka Lowongan

Beberapa perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain:

PT Mutualplus Global Resources

- Teller Bank BRI
- IT Staff
- Field Collection Bank BRI
- Administrasi/Pengolahan Data

Cordela Inn Millennium Medan

- Front Office Supervisor
- Room Attendant
- Cook Helper
- Waitress

PT Tri Adi Bersama (AnterAja)

- Mitra Satria AnterAja Kota Medan

Program Rabu Walk-In Interview rutin digelar setiap pekan sebagai salah satu langkah Pemerintah Kota Medan dalam memperluas akses lapangan pekerjaan sekaligus membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan.

Masyarakat yang memenuhi persyaratan diimbau memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mempersiapkan dokumen lamaran secara lengkap agar proses seleksi dapat berjalan lebih optimal.* (d/ad)

Oleh:Ephraim Nainggolan

PEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga:

• Wakapolda Aceh Sambut Kedatangan Mendagri Tito Karnavian, Tinjau Infrastruktur Bencana di Aceh

Rencana ambisius ini disampaikan Prabowo saat menutup acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Minggu (28/6/2026).

Di hadapan sekitar 2.600 guru besar, dosen, dan ilmuwan dari seluruh Indonesia, Presiden memaparkan bahwa proses pembersihan BUMN sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa waktu terakhir.

Dari Seribu Lebih Jadi Tinggal 250 Perusahaan

Menurut Prabowo, jumlah BUMN beserta seluruh anak dan cucu usahanya saat ini mencapai lebih dari 1.000 entitas.

Ia menyebut sebanyak 200 perusahaan sudah lebih dulu ditutup, dan proses tersebut akan terus berlanjut hingga jumlah total BUMN menyusut drastis.

Dalam forum tersebut, Presiden bahkan sempat bertanya langsung kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara yang juga menjabat Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, mengenai target akhir perampingan.

Dony menjawab bahwa jumlah ideal BUMN ke depan diperkirakan berada di kisaran 250 perusahaan saja.

Prabowo pun menegaskan bahwa dengan target tersebut, artinya lebih dari 750 BUMN pada akhirnya akan ditutup atau dikonsolidasikan

Ia menyoroti besarnya beban biaya operasional selama ini, mulai dari gaji direktur utama, jajaran direksi, hingga dewan komisaris di setiap perusahaan yang jumlahnya sangat banyak namun tidak semuanya menghasilkan keuntungan.

Presiden menegaskan bahwa dana yang dikeluarkan untuk membiayai struktur organisasi tersebut adalah uang rakyat, sementara sejumlah perusahaan justru tidak kunjung mencatatkan laba dan hanya menghabiskan biaya overhead.

Dipastikan Tidak Ada PHK

Kabar penutupan ratusan BUMN ini sempat memunculkan kekhawatiran soal nasib para karyawan.

Namun, Dony Oskaria memastikan bahwa proses perampingan tidak akan disertai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ia menjelaskan seluruh pegawai dari perusahaan yang ditutup akan tetap dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam entitas hasil konsolidasi.

Danantara sendiri saat ini tengah melakukan proses streamlining terhadap lebih dari seribu perusahaan BUMN, dengan target akhir tersisa sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang lebih ramping dan efisien.

Presiden menargetkan seluruh proses transformasi ini dapat rampung dalam waktu dua tahun ke depan.

Alasan di Balik Perampingan Besar-besaran

Data yang diungkap pihak BP BUMN menunjukkan alasan kuat di balik kebijakan ini.

Dari sekitar seribu BUMN yang ada, lebih dari separuhnya tercatat dalam kondisi merugi, dengan total kerugian langsung yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Selain kerugian langsung, negara juga menanggung kerugian tidak langsung akibat inefisiensi operasional dan rantai transaksi berlapis antaranak perusahaan, yang nilainya disebut-sebut juga mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

Gabungan dari kerugian langsung maupun tidak langsung tersebut membuat potensi keuntungan negara dari sektor BUMN hilang dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya.

Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mengambil langkah tegas berupa konsolidasi dan penutupan perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak lagi produktif.

Sinyal Positif di Tengah Proses Pembenahan

Meski proses pembersihan masih terus berjalan, Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas capaian yang mulai terlihat.

Ia menyebut bahwa dalam satu tahun terakhir, kinerja keuangan BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan beberapa perusahaan bahkan sudah mulai mencatatkan laba, sesuatu yang menurutnya tidak lepas dari peran Danantara dalam proses transformasi tersebut.

Ke depan, pemerintah berharap BUMN yang tersisa dapat tampil dengan struktur organisasi yang lebih rasional, tata kelola yang transparan, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.*

*) Penulis adalahMahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area

LANGKAT – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan sosial kepada anak-anak panti asuhan.

Kali ini, bantuan diberikan kepada Panti Asuhan Alwashliyah Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Selasa, 7 Juli 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bangun SMK Pariwisata Berasrama di Samosir, Seluruh Biaya Ditanggung Pemprov Sumut

Penyaluran dilakukan menjelang dimulainya tahun ajaran baru dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak panti.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DWP Provinsi Sumatera Utara, Evi Novida Ginting, kepada Ketua Yayasan Amal/Sosial Alwashliyah Tanjungpura, Muhammad Syah Batubara.

Evi menjelaskan, bantuan berasal dari infak yang dikumpulkan melalui kegiatan pengajian anggota DWP Provinsi Sumatera Utara serta dana sosial organisasi.

"Ini adalah bantuan sosial kedua yang diberikan DWP. Sebelumnya kegiatan serupa juga sudah dilaksanakan di Kota Tebingtinggi. Bantuan ini diberikan mengingat sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah dan semoga bermanfaat," ujar Evi.

Menurutnya, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen DWP Sumatera Utara untuk terus hadir membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial.

"Kami meyakini bahwa sekecil apa pun kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sesama," ucapnya.

Selain menyerahkan bantuan, Evi juga menyampaikan motivasi kepada anak-anak panti agar tetap bersemangat menempuh pendidikan dan tidak menyerah dalam meraih cita-cita.

Ia mengajak seluruh anak untuk rajin belajar, tekun beribadah, serta terus mengembangkan kemampuan diri.

Menurutnya, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Pimpinan Panti Asuhan Alwashliyah Tanjungpura, Muhammad Syah Batubara, mengapresiasi perhatian yang diberikan DWP Provinsi Sumatera Utara bersama DWP Kabupaten Langkat.

Ia menjelaskan, Panti Asuhan Alwashliyah Tanjungpura telah berdiri sejak 26 Mei 1985 dan saat ini membina 32 anak yang terdiri dari anak yatim, piatu, yatim piatu, serta fakir miskin.

Anak-anak yang diasuh menempuh pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

"Jumlah anak-anak di sini ada 32 orang, terdiri dari anak yatim, piatu, yatim piatu, dan fakir miskin. Jenjang sekolahnya SD, SMP, dan SMA. Bagi kami, bantuan ini sangat berharga dan bermanfaat," katanya.

Melalui kegiatan tersebut, DWP Provinsi Sumatera Utara berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan anak-anak panti sekaligus menjadi penyemangat bagi mereka dalam menyambut tahun ajaran baru dan terus meraih pendidikan yang lebih baik.* (ad)

BANDA ACEH – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian beserta rombongan di VIP Room Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Selasa, 7 Juli 2026.

Penyambutan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, Kapok Sahli Pangdam Iskandar Muda, Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda, Direktur Samapta Polda Aceh, serta Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Aceh.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bangun SMK Pariwisata Berasrama di Samosir, Seluruh Biaya Ditanggung Pemprov Sumut

"Kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri RI beserta rombongan ke Provinsi Aceh dilaksanakan pada 7 hingga 8 Juli 2026. Polda Aceh bersama unsur pemerintah daerah dan instansi terkait turut melakukan penyambutan di VIP Bandara SIM," ujar Joko.

Selama berada di Aceh, Tito Karnavian dijadwalkan meninjau Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah.

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Kunjungan kerja itu juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Aceh.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap berbagai program pemulihan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu meningkatkan konektivitas wilayah dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Kunjungan Mendagri ke Aceh menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan dan pemulihan infrastruktur di daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama pada wilayah yang terdampak bencana alam.* (ad)

JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan berfokus pada bidang pariwisata di Kabupaten Samosir.

Sekolah berkonsep boarding school itu diproyeksikan menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang siap mendukung kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Baca Juga:

• RSUD Pirngadi Jadi Sorotan DPRD Medan, Mulai dari Pendapatan BLUD hingga Kekurangan Dokter Spesialis

"Kami sedang membangun sekolah unggulan di Samosir. Ini akan menjadi SMK Pariwisata," ujar Bobby dalam sambutannya.

Menurut Bobby, sekolah tersebut tidak hanya berorientasi pada pendidikan akademik dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter serta kesiapan mental para peserta didik. Seluruh kebutuhan pendidikan akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Skemanya adalah boarding dan semua biaya ditanggung pemerintah, bukan hanya materi pembelajaran, tetapi juga kesiapan mental siswa," ungkap Gubernur, dengan nada optimistis.

Ia menjelaskan, pembangunan sekolah telah memasuki tahap perencanaan.

Pemerintah Kabupaten Samosir telah menyiapkan lahan, sementara dokumen Detail Engineering Design (DED) juga telah rampung.

"Tanahnya sudah kami siapkan, untuk tinggal kami membangun. Jadi DED-nya sudah kami buat," jelasnya.

Pembangunan SMK Pariwisata tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang mampu bersaing di sektor pariwisata.

Kehadiran sekolah itu diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan wisata di kawasan Danau Toba yang menjadi salah satu destinasi prioritas nasional.

Selain membahas sektor pendidikan, Bobby Nasution juga menyoroti pentingnya perubahan cara pandang dalam melestarikan kebudayaan di Sumatera Utara.

Menurutnya, budaya tidak cukup hanya dijaga sebagai warisan, tetapi juga perlu dikembangkan melalui industri kreatif agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Kita bukan zamannya lagi hanya melestarikan secara statis, tapi bagaimana melestarikan melalui industri," tegasnya di hadapan para peserta Rakernas PSBI.

Dalam kesempatan itu, BobbyNasution juga mengusulkan integrasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Sumatera Utara.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan air bersih di berbagai daerah.

Sementara itu, Ketua PSBI Effendi Simbolon menyampaikan tiga persoalan utama yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah.

Persoalan pertama berkaitan dengan keterbatasan air bersih dan air irigasi di Kabupaten Samosir.

"Satu-satunya kabupaten yang di tengah air, tapi kekurangan air. Baik air bersih maupun air irigasi," ujar Effendi.

Aspirasi kedua menyangkut operasional Aquafarm di kawasan Danau Toba.

Menurutnya, PSBI tidak meminta perusahaan tersebut ditutup, tetapi mendorong agar pengelolaan limbah dilakukan secara bertanggung jawab demi menjaga kelestarian lingkungan.

"Kami tidak ingin menutup Aqua Farm, tapi kami minta dengan Aquafarm agar melaksanakan water and wastewater treatment," tegasnya.

Adapun aspirasi ketiga berkaitan dengan pelestarian budaya Batak sebagai identitas masyarakat.

"Kami hidup dan dibesarkan sampai sekarang ini tidak terlepas dari DNA orang Batak itu adalah budaya. Jadi mohon, karena di dalam budaya itulah ada seni, seninya bermacam-macam," katanya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap pembangunan SMK Pariwisata di Samosir dapat menjadi salah satu fondasi dalam meningkatkan kualitas SDM lokal sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata Danau Toba di tingkat nasional maupun internasional.* (ad)

MEDAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Pirngadi Medan.

DPRD menilai klasifikasi penganggaran pendapatan rumah sakit tersebut perlu disesuaikan agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Minta Harga Tiket PRSU Ditinjau Ulang, Dinilai Masih Terlalu Mahal bagi Masyarakat

Laporan Banggar dibacakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra, H. Zulkarnaen S.K.M., di hadapan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.

Dalam laporannya, DPRD meminta pendapatan BLUD RSUD Dr. Pirngadi yang selama ini masih ditempatkan dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah agar direklasifikasi menjadi pendapatan retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum.

"Pemko Medan harus melakukan evaluasi dan rasionalisasi terhadap klasifikasi penganggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Pirngadi Medan," ucap Zulkarnaen.

Selain menyoroti tata kelola keuangan rumah sakit daerah, Banggar DPRD juga meminta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan menyiapkan kajian revisi terhadap peraturan daerah yang mengatur kewajiban pelaporan kepada kepolisian bagi korban tindak pidana begal dan tawuran.

Menurut DPRD, revisi tersebut diperlukan agar memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan aturan, sekaligus tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban serta kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi.

Banggar DPRD juga memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan di Kota Medan.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah agar Pemko segera mengatasi kekurangan tenaga dokter spesialis di RSUD Dr. Pirngadi maupun RSUD Bachtiar Djafar.

"Badan Anggaran DPRD Kota Medan juga meminta Pemerintah Kota Medan untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi kekurangan tenaga dokter spesialis, baik di RSUD Dr Pirngadi maupun di RSUD Bachtiar Djafar," tegasnya.

Menurut DPRD, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan harus dilakukan sesuai ketentuan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, berkesinambungan, dan memenuhi standar rumah sakit.

Tak hanya itu, DPRD juga meminta Pemko Medan mengalokasikan anggaran pada Perubahan APBD untuk memenuhi kebutuhan ambulans di seluruh puskesmas yang hingga kini belum memiliki kendaraan operasional tersebut.

Banggar juga mendorong Dinas Kesehatan Kota Medan memastikan ketersediaan obat di seluruh puskesmas.

Perencanaan kebutuhan obat dinilai harus disusun lebih akurat berdasarkan pola konsumsi dan tingkat pelayanan agar distribusinya tepat waktu dan tidak terjadi kekosongan stok.

Selain sektor kesehatan, DPRD meminta Pemko Medan meningkatkan sosialisasi Program Universal Health Coverage (UHC).

Menurut DPRD, masyarakat masih memerlukan pemahaman yang lebih luas mengenai prosedur, persyaratan, hingga mekanisme pemanfaatan layanan kesehatan yang dijamin pemerintah.

Banggar berharap pemerintah memanfaatkan berbagai media informasi dan kanal pelayanan publik agar informasi mengenai program UHC dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih efektif.

Rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD Kota Medan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Medan dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.* (sp/ad)

MEDAN - Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, meminta penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijakan harga tiket masuk yang dinilai masih terlalu tinggi.

Menurutnya, tarif tersebut berpotensi mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung sehingga tujuan PRSU sebagai ajang promosi pembangunan dan potensi daerah tidak tercapai secara maksimal.

Baca Juga:

• BNNP Sumut Buka Suara soal Dugaan Ketidaksesuaian Barang Bukti Narkotika 1,5 Kg: Hoax!

Hendra mengatakan, sejak awal PRSU hadir sebagai pesta rakyat yang menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai potensi Sumatera Utara, mulai dari pembangunan, sektor industri, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kebudayaan hingga pariwisata.

Karena itu, menurut dia, masyarakat seharusnya dapat mengakses kegiatan tersebut dengan biaya yang terjangkau.

"Sebenarnya kita berharap target PRSU ini adalah menjadi pesta rakyat, meningkatkan antusiasme masyarakat untuk melihat potensi pembangunan di seluruh kabupaten dan kota, pembangunan industri, sektor swasta, serta berbagai potensi yang ada di Sumatera Utara. Karena itu, jangan sampai masyarakat justru terbebani dengan harga tiket yang tidak terjangkau. Ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara PRSU," kata Hendra, Selasa (7/7/2026).

Ia menegaskan, PRSU bukan sekadar arena hiburan, tetapi juga menjadi etalase pembangunan Sumatera Utara yang menampilkan berbagai capaian pembangunan, kekayaan budaya, potensi ekonomi, hingga produk unggulan dari seluruh kabupaten dan kota.

Menurut Hendra, semakin banyak masyarakat yang datang, maka manfaat penyelenggaraan PRSU juga akan semakin besar.

Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi justru dapat menghambat target jumlah pengunjung yang ingin dicapai oleh penyelenggara.

"Kalau terlalu mahal, saya khawatir target pengunjung yang ingin dicapai tidak akan terpenuhi. PRSU ini kan ingin menarik ratusan ribu masyarakat untuk datang. Kalau masyarakat merasa keberatan, tentu itu akan memengaruhi jumlah pengunjung. Kalau masih memungkinkan, sebaiknya tarif tiket ini dipertimbangkan kembali," ujarnya.

Hendra juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilainya masih memerlukan perhatian.

Menurut dia, tarif masuk sebesar Rp35.000 hingga Rp75.000 cukup memberatkan, terutama bagi pengunjung yang datang bersama keluarga.

Ia menjelaskan, sebagian besar masyarakat datang ke PRSU bersama pasangan, anak-anak, maupun keluarga besar sehingga biaya tiket yang harus dikeluarkan menjadi cukup besar sebelum menikmati berbagai wahana atau membeli produk di dalam area pameran.

"Kalau Rp35 ribu sampai Rp75 ribu, menurut saya masih terlalu tinggi. Rata-rata masyarakat datang ke PRSU membawa keluarga. Ada yang datang berlima, bahkan bisa sampai sepuluh orang. Itu tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Jarang ada yang datang sendirian, biasanya bersama istri, anak-anak, atau keluarga besar. Karena itu, kami berharap harga tiket bisa lebih terjangkau," katanya.

Sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, Hendra memastikan pihaknya akan mendorong penyelenggara melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif tersebut.

Ia berharap pengelola PRSU bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mempertimbangkan kembali besaran harga tiket agar lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat.

"Yang pasti kami meminta agar harga tiket masuk disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Harapan kita, semakin banyak masyarakat yang hadir ke PRSU sehingga seluruh potensi yang ditampilkan di arena PRSU dapat dinikmati secara maksimal. Karena itu, kami meminta agar tarif masuk bisa ditinjau ulang menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat," tegasnya.

Hendra berharap usulan tersebut menjadi perhatian penyelenggara.

Menurut dia, keberhasilan PRSU tidak hanya diukur dari pendapatan penjualan tiket, tetapi juga dari tingginya partisipasi masyarakat dalam mengenal potensi pembangunan, budaya, ekonomi kreatif, serta produk unggulan dari seluruh daerah di Sumatera Utara.* (sp/ad)

MEDAN - Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, dipastikan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024.

Pemeriksaan terhadap Faisal dijadwalkan setelah ia menyelesaikan ibadah umrah.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan Prioritas Anggaran Infrastruktur 2027, Perbaikan Jalan Provinsi di Binjai Jadi Sorotan

"Untuk Faisal Hasrimy akan dimintai keterangan setelah selesai melaksanakan ibadah umrah. Sementara Baron juga sudah dua kali dipanggil, namun terakhir kami menerima surat keterangan sakit dari puskesmas," ujarnya usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (6/7/2026).

Sidang lanjutan perkara tersebut juga diwarnai pencabutan sejumlah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh salah seorang saksi.

Saksi Heri Subagiyo, yang bekerja sebagai admin logistik PT Garuda Emas Express, menyatakan beberapa isi BAP yang dibuat saat penyidikan tidak sesuai dengan fakta yang diketahuinya.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin M. Yusafrihardi Girsang, Heri menegaskan dirinya tidak mengetahui proses pengadaan smartboard sebelum proyek berjalan maupun adanya komunikasi dengan Bahrun Walidin alias Baron terkait pengadaan tersebut.

"Yang benar adalah keterangan saya di persidangan ini," kata Heri.

Majelis hakim kemudian mengingatkan saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya karena telah disumpah.

Hakim juga menegaskan bahwa keterangan yang memiliki kekuatan pembuktian adalah yang disampaikan langsung di persidangan.

Selain itu, Heri juga mencabut bagian BAP yang menyebut spesifikasi smartboard tidak sesuai dengan pesanan.

Menurut dia, barang yang dikirim telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

Dalam persidangan, Heri menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan oleh terdakwa Supriadi.

Harga smartboard yang sebelumnya tercantum sebesar Rp160 juta per unit di e-katalog kemudian disepakati menjadi Rp158 juta per unit.

Ia juga menerangkan PT Bismacindo Perkasa membeli 112 unit smartboard merek ViewSonic untuk jenjang SMP dengan nilai sekitar Rp15,9 miliar, di luar pajak dan biaya pengiriman yang dilakukan PT Garuda Emas Express sekitar Rp220 juta.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Saiful Abdi, Jonson Sibarani, menilai majelis hakim seharusnya menggali lebih dalam penyebab adanya perbedaan antara isi BAP dengan keterangan saksi di persidangan.

"Idealnya hakim menanyakan ke penuntut umum, kok bisa BAP seperti ini dilimpahkan ke pengadilan?," katanya.

Pada akhir persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan dua saksi lainnya, yakni Fatimah alias Fie Fei dan Calvin Geerlad.

Namun pemeriksaan keduanya ditunda dan akan dilanjutkan pada sidang berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (10/7/2026).

Dalam perkara ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan smartboard Tahun Anggaran 2024 senilai Rp29,5 miliar.

Proses persidangan masih terus berlangsung di Pengadilan Tipikor Medan.* (sp/ad)

MEDAN - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara membantah informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukti narkotika seberat 1,5 kilogram dalam salah satu penanganan perkara.

BNNP Sumut menegaskan informasi tersebut tidak benar dan menyebutnya sebagai hoaks.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Lepas Kontingen Pramuka ke Jambore Daerah Sumut 2026, Tekankan Disiplin dan Jaga Nama Baik Daerah

Mulai dari penyidikan, pemeriksaan saksi, hingga penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah.

"Maka dari itu, BNNP Sumut tegas menyatakan bahwa informasi dugaan ketidaksesuaian barang bukti Narkotika seberat 1,5 Kilogram adalah Hoax atau bohong," tegas Brigjen Pol. Tatar Nugroho kepada wartawan di Medan, Senin (6/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas informasi yang viral di media sosial dan sejumlah platform digital mengenai dugaan adanya selisih barang bukti dalam salah satu perkara yang ditangani BNNP Sumut.

Menurut Tatar, setiap informasi yang berkembang di tengah masyarakat seharusnya mengacu pada fakta hukum, bukan berdasarkan asumsi atau opini yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

"Informasi yang beredar itu adalah Hoax dan tegas kita nyatakan tidak sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan BNNP Sumut," tandasnya.

Ia menjelaskan, BNNP Sumut sebelumnya telah memberikan penjelasan kepada publik melalui konferensi pers dan merilis hasil penanganan perkara secara terbuka.

Namun demikian, masih ada pihak yang tetap menyebarkan informasi mengenai dugaan barang bukti 1,5 kilogram tersebut.

"Itu hoaks. Kami sudah melakukan klarifikasi dan seluruh hasil penangkapan juga sudah kami rilis secara terbuka. Namun masih ada pihak yang memaksakan kehendak dengan menyebut barang buktinya 1,5 kilogram," terang Brigjen Pol. Tatar.

BNNP Sumut, kata Tatar, juga membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi atau bukti baru terkait dugaan tersebut untuk menempuh jalur hukum secara resmi.

"Kalau memang ada saksi yang mengetahui atau memiliki bukti bahwa barang buktinya 1,5 Kilogram, silakan dibuat laporan resmi. Kami akan periksa dan telusuri secara profesional. Jangan sampai hanya membangun opini di ruang publik tanpa dasar yang jelas," tegasnya.

Menurut dia, penyebaran informasi tanpa didukung bukti hanya akan menyesatkan masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

BNNP Sumut memastikan seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari penangkapan, penyitaan barang bukti, penyidikan hingga pelimpahan perkara, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lembaga tersebut juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan penegakan hukum secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Masyarakat diimbau agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta menggunakan mekanisme hukum apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penanganan perkara.

"Kami tidak anti kritik. Namun kritik harus disertai data dan bukti. Jika memang ada fakta baru, kami siap menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum yang berlaku," pungkasnya.* (sp/ad)

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai penerapan potongan aplikasi sebesar 8 persen bagi pengemudi ojek online (ojol).

Karena itu, pemerintah meminta perusahaan aplikator memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada para mitra pengemudi agar tidak menimbulkan kebingungan.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Alokasikan Rp15,3 Miliar Bangun Jalan Perumnas Batu VI–Karang Sari Saat Kunjungan Kerja ke Kecamatan Siantar

Menurut Dudy, pemerintah melihat sudah ada perubahan setelah aturan tersebut diberlakukan.

Namun hingga kini Kementerian Perhubungan belum menerima laporan resmi dari asosiasi pengemudi mengenai apakah potongan aplikasi benar-benar telah diterapkan sesuai ketentuan.

"Kalau kita lihat sih sudah ada perubahan-perubahan ya. Kalau dari asosiasi belum ada, belum ada yang disampaikan," ujarnya.

Meski demikian, Dudy menilai masih terdapat perbedaan cara menghitung besaran potongan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

Karena itu, ia meminta aplikator lebih terbuka dalam memberikan penjelasan mengenai mekanisme perhitungan potongan tersebut.

"Memang masih ada perbedaan penafsiran gitu ya dari teman-teman ojol menghitungnya seperti apa. Kita minta supaya aplikator untuk menjelaskan lebih banyak lagi kepada teman-teman," kata Dudy.

Ia juga memastikan pemerintah telah menindaklanjuti Perpres Nomor 27 Tahun 2026 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) sebagai aturan pelaksana.

Menurutnya, regulasi tersebut sudah berlaku sejak 1 Juni 2026.

"Kalau Permennya sudah selesai ya. Sudah dari tanggal 1 Juni sudah berlaku," kata Dudy.

Dudy menjelaskan, ketentuan potongan aplikasi maksimal 8 persen saat ini hanya berlaku bagi layanan angkutan penumpang roda dua atau ojek online.

Aturan tersebut belum mencakup layanan pengantaran barang, kurir roda dua, maupun angkutan penumpang roda empat atau taksi online.

Untuk layanan taksi online, pemerintah masih perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena tarif angkutan roda empat juga diatur oleh masing-masing daerah.

"Sementara itu masih roda dua karena roda empat kan diatur di ada pemerintah daerah juga yang mengaturnya gitu," beber Dudy.

Sementara itu, untuk layanan pengiriman barang menggunakan sepeda motor, Dudy mengatakan pengaturannya berada di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Karena beda itunya. Kalau pengantaran kan aturannya ada di Kominfo (Komdigi) ya," sebut Dudy.

Pernyataan Menteri Perhubungan tersebut muncul di tengah tuntutan sejumlah komunitas pengemudi ojek online yang meminta pemerintah memastikan penerapan potongan aplikasi maksimal 8 persen benar-benar diterapkan di seluruh platform transportasi online.

Para pengemudi juga meminta agar ketentuan tersebut tidak hanya berlaku pada layanan angkutan penumpang, tetapi juga mencakup layanan pengantaran makanan, barang, dan kurir agar seluruh mitra pengemudi memperoleh perlindungan yang sama.* (d/ad)

SIMALUNGUN - Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Siantar, Senin (6/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Percepat Pemanfaatan Pasar Relokasi Serbalawan, Dorong Pemulihan Ekonomi Pedagang Korban Kebakaran

Rombongan mengunjungi Nagori Laras II dan Nagori Karang Sari untuk meninjau berbagai program pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Di Nagori Laras II, pemerintah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan dan layanan kesehatan gratis.

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dengan menyediakan 1 ton beras, 180 liter minyak goreng, dan 100 papan telur.

Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan.

Pelayanan serupa juga dilaksanakan di Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, sebagai bagian dari upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Anton Achmad Saragih mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan mendengar langsung kebutuhan masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Kami ingin mendengar harapan dan kebutuhan warga secara langsung, agar langkah pemerintah selaras dengan apa yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

Menurut Bupati, Nagori Laras II memiliki potensi besar untuk berkembang karena didukung sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Pemerintah Kabupaten Simalungun, kata dia, akan terus mendorong peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan sejumlah proyek pembangunan yang telah dialokasikan untuk Kecamatan Siantar.

Anggaran terbesar mencapai Rp15,3 miliar untuk rekonstruksi Jalan Perumnas Batu VI–Karang Sari.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk rekonstruksi sejumlah ruas jalan lainnya, pembangunan pengaman badan jalan, pembangunan drainase, hingga rehabilitasi jaringan irigasi yang akan mendukung aktivitas pertanian masyarakat.

Pada sektor irigasi, Pemerintah Kabupaten Simalungun menganggarkan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Semangat Baris seluas 742 hektare senilai Rp1,3 miliar dan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Laras II Batu IV/Pantoan seluas 760 hektare dengan anggaran Rp400 juta.

Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur tersebut mampu memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Siantar.

Pangulu Nagori Laras II, D. Barta Silalahi, bersama Camat Siantar M. Iqbal menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap pembangunan di wilayah mereka.

Apresiasi juga datang dari tokoh masyarakat Pardingotan Sidabutar dan perwakilan warga lanjut usia, Rospita Sidabutar, yang mengaku bersyukur atas kehadiran langsung Bupati beserta jajaran pemerintah daerah.

"Kami bersyukur Bapak Bupati dan Ibu berkenan hadir ke nagori kami. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan memimpin, sehingga seluruh program membawa kesejahteraan bagi masyarakat Simalungun," ujarnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memastikan pembangunan berjalan merata hingga ke tingkat nagori, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial.* (ad)

SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten Simalungun mempercepat pemanfaatan pasar relokasi sementara bagi pedagang korban kebakaran Pasar Inpres Serbalawan sebagai bagian dari upaya memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama para pedagang dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Camat Dolok Batu Nanggar, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Bupati Labusel Hadiri Santunan 72 Anak Yatim di Perlabian, Ajak Masyarakat Perkuat Kepedulian Sosial

Rapat dipimpin Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, serta dihadiri Kapolsek Dolok Batu Nanggar IPTU Rido Valentino Pakpahan, perwakilan Koramil, Lurah Serbalawan, perwakilan pedagang korban kebakaran, dan pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Simalungun.

Dalam pertemuan itu, Camat Dolok Batu Nanggar menegaskan pemerintah berkomitmen membantu para pedagang agar dapat kembali menjalankan aktivitas usaha secara bertahap.

"Atas arahan Bapak Bupati Simalungun, Pemerintah Kecamatan berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada para pedagang agar proses relokasi dapat berjalan dengan baik," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi pedagang, Pemerintah Kecamatan Dolok Batu Nanggar juga akan menanggung biaya pemakaian listrik selama tiga bulan pertama di lokasi relokasi.

Dukungan serupa disampaikan APPSI Kabupaten Simalungun.

Organisasi tersebut menyatakan siap membantu menciptakan rasa aman bagi para pedagang selama menjalankan usaha di pasar relokasi.

"Kami akan menempatkan petugas keamanan selama 24 jam, baik siang maupun malam, guna memastikan para pedagang dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan aman dan nyaman," ungkap perwakilan APPSI Kabupaten Simalungun, Darma Saragih.

Sementara itu, perwakilan pedagang korban kebakaran, M. Sazilli Bakkah, mengaku sebagian pedagang masih menghadapi berbagai kendala untuk kembali berdagang.

Selain kehilangan modal akibat kebakaran, kondisi bangunan relokasi dinilai masih memerlukan sejumlah penyesuaian.

"Modal usaha kami telah habis karena seluruh barang dagangan terbakar. Selain itu, kondisi bangunan relokasi masih memerlukan beberapa penyesuaian, terutama terkait sirkulasi udara dan tata letak kios. Jika kami harus melakukan perbaikan secara mandiri, tentu membutuhkan tambahan modal," jelasnya.

Melalui musyawarah, pemerintah dan para pedagang menyepakati sejumlah langkah untuk mempercepat pemanfaatan kios relokasi.

Pedagang diberikan waktu hingga 19 Juli 2026 untuk mulai menempati kios yang telah dialokasikan.

Pemerintah juga menetapkan bahwa kios yang tidak ditempati hingga batas waktu tersebut akan dialihkan kepada pedagang lain yang siap berjualan.

Selain itu, pedagang diperbolehkan menyesuaikan tata letak kios sesuai kebutuhan usaha setelah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan.

Kesepakatan lainnya mencakup kewajiban membuat surat pernyataan bagi pedagang yang mulai beroperasi, kemungkinan penyesuaian bangunan untuk memperbaiki sirkulasi udara dan pencahayaan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, serta penerbitan Kartu Induk Berjualan (KIB) sebagai bagian dari penataan administrasi pasar.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap pemanfaatan pasar relokasi dapat mempercepat pemulihan aktivitas perdagangan setelah kebakaran yang melanda Pasar Inpres Serbalawan.

Dengan kembali beroperasinya para pedagang, roda perekonomian masyarakat diharapkan bergerak lebih cepat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga di kawasan tersebut.* (ad)