Rakornas tersebut menjadi forum konsolidasi bagi jajaran pengurus dan kader PKN di Sumatera Utara. Kegiatan itu membahas sejumlah agenda strategis organisasi sekaligus menyamakan langkah dalam menjalankan program kerja ke depan.

Baca Juga:

• Mengerang Kesakitan Tiap 30 Menit, Siswi Korban Keracunan MBG Berastagi Dirawat Intensif di PICU

Sejumlah agenda dibahas dalam Rakornas, mulai dari penguatan struktur organisasi, konsolidasi internal, strategi pemenangan, hingga program pengabdian kepada masyarakat.

Sekretaris DPC PKN Kota Binjai, Maruli Malau, menyampaikan pihaknya siap menjalankan hasil Rakornas yang telah dibahas bersama.

"Kami siap menjalankan hasil Rakornas hari ini," ujar Maruli.

Sementara itu, Ketua DPC PKN Kabupaten Langkat, Rasyidin Pane SH, menegaskan kesiapan jajaran PKN Langkat untuk bergerak bersama dalam menjalankan hasil Rakornas.

"Rakornas ini menjadi momentum untuk semakin solid dan bekerja nyata untuk rakyat," kata Rasyidin.

Rakornas PKN tersebut berlangsung dengan dihadiri jajaran pengurus DPW PKN Sumatera Utara, DPC PKN dari berbagai daerah se-Sumatera Utara, serta kader dan simpatisan.

Melalui kegiatan tersebut, PKN diharapkan semakin memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kerja nyata di tengah masyarakat.* (dh)

Bustami menyampaikan hal itu setelah Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan apresiasi terhadap para presiden terdahulu berdasarkan kontribusi dan capaian mereka selama memimpin Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Gerindra Rangkum 6 Capaian Positif Prabowo Selama 21 Bulan, dari Ekonomi hingga MBG

Menurut senator asal Lampung tersebut, pembangunan infrastruktur pada era Jokowi tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Sejumlah proyek seperti jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan hingga berbagai infrastruktur lainnya dibangun untuk memperkuat konektivitas antardaerah.

Bustami menilai pembangunan tersebut turut membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Infrastruktur dinilai mampu menghubungkan wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, memperlancar mobilitas, menekan biaya distribusi, serta membuka akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi.

"Sebagai anggota DPD yang mewakili daerah, kami melihat sendiri bagaimana pembangunan infrastruktur memberikan perubahan bagi masyarakat. Ada daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, kemudian aksesnya terbuka. Ada sentra produksi yang semakin mudah terhubung dengan pasar. Ini adalah warisan pembangunan yang manfaatnya tidak berhenti ketika sebuah pemerintahan berganti," ujarnya.

Ia menegaskan capaian pemerintahan sebelumnya perlu ditempatkan sebagai bagian dari perjalanan pembangunan bangsa. Menurut Bustami, setiap pemerintahan memiliki kebijakan, tantangan, serta hasil pembangunan yang menjadi bagian dari kesinambungan pembangunan nasional.

"Yang paling penting adalah bagaimana karya yang sudah baik dilanjutkan, disempurnakan, dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Pembangunan Indonesia tidak boleh berhenti hanya karena pergantian kepemimpinan. Apa yang sudah menjadi fondasi harus kita rawat dan terus kita kembangkan," tuturnya.

Bustami juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia berharap pemerintahan saat ini dapat melanjutkan sekaligus memperkuat pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya agar manfaatnya semakin merata di seluruh daerah.

Menurutnya, pembangunan tidak semata-mata dapat dilihat dari angka maupun statistik. Dampak pembangunan juga dapat dirasakan langsung masyarakat melalui infrastruktur yang menunjang aktivitas sehari-hari.

"Bagi kami di daerah, pembangunan itu bukan sekadar angka dan statistik. Pembangunan adalah jalan yang bisa dilalui, jembatan yang menghubungkan, irigasi yang menghidupkan pertanian, pelabuhan yang membuka perdagangan, dan akses yang membuat masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk maju," pungkas Bustami.* (oz/dh)

Jusuf Kalla mengatakan Aceh yang sebelumnya dilanda konflik berkepanjangan selama puluhan tahun kini telah memasuki fase pembangunan setelah perdamaian tercapai.

Baca Juga:

• 21 Tahun Damai Aceh Belum 100 Persen Terealisasi, Mediator Helsinki: Bendera GAM Harus Dihormati sebagai Sejarah

Menurut JK, perdamaian menjadi titik awal bagi masyarakat Aceh untuk menata masa depan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Ia menilai, fokus pembangunan saat ini harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sekarang ini zaman pembangunan Aceh, zaman bagaimana masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik," kata JK.

JK berharap para pemimpin Aceh terus memprioritaskan pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, perjalanan konflik Aceh juga menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia dalam membangun hubungan yang adil antara pemerintah dan masyarakat di daerah.

JK menilai konflik besar pada dasarnya dapat dipicu oleh rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut kondisi Aceh pada masa lalu tidak terlepas dari ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam dengan pembangunan yang dirasakan masyarakat.

"Semua konflik yang besar itu berasal daripada pikiran masyarakat, anggapan masyarakat ataupun perilaku kita yang tidak adil melihat Aceh yang kaya dengan sumber daya alam, tapi pembangunannya tidak seimbang dengan kekayaan Aceh," ujar JK.

Karena itu, JK menegaskan pemerintah perlu mengambil pelajaran dari perjalanan Aceh dengan memastikan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh daerah dan masyarakat.

"Karena itu adalah pelajaran bagaimana pemerintah kita semua untuk menciptakan keadilan kepada daerah dan masyarakat," tuturnya.

JK juga menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat dan Pemerintah Aceh atas perjalanan perdamaian yang telah berlangsung selama 21 tahun.

Ia berharap perdamaian yang telah terjaga selama lebih dari dua dekade dapat terus menjadi fondasi bagi pembangunan dan kemajuan Aceh di masa mendatang.

"Selamat kepada masyarakat dan pemerintah Aceh pada hari ini," pungkasnya.* (k/dh)

Momen tersebut diketahui melalui video yang diunggah Bobby Nasution di akun Instagram pribadinya dan dilihat pada Sabtu (15/8/2026). Dalam video itu, Bobby terlihat menghampiri Subrata di dekat sebuah mobil sedan berpelat merah BK 1143 W.

Baca Juga:

• Dua Paskibraka Asal Toba Terpilih Wakili Sumut ke Tingkat Nasional, Ini Daftar 74 Paskibraka Sumut 2026

Bobby kemudian menanyakan jabatan pria yang berada di dekat mobil dinas tersebut. Subrata lalu memperkenalkan dirinya sebagai Asisten II Setda Pematangsiantar.

"Asisten II Kota Siantar Pak," jawab Subrata.

Bobby kembali menanyakan tujuan penggunaan kendaraan dinas tersebut. Subrata mengaku tidak sedang melakukan kunjungan kerja, melainkan menggunakan mobil dinas untuk mengantar anaknya.

"Ngantar anak Pak," kata Subrata.

Mendengar jawaban tersebut, Bobby meminta Subrata segera mengganti kendaraan yang digunakan. Bobby juga mengingatkan agar pelat nomor kendaraan tidak sekadar diganti.

"Terus harus pakai mobil dinas? Jangan begitu, kau tukar mobil ini ya, jangan pelatnya yang diganti," tutur Bobby.

Dalam unggahannya, Bobby menegaskan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.

Menurut Bobby, kendaraan dinas merupakan fasilitas pemerintah yang penggunaannya harus berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya tegaskan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk saat hari libur atau akhir pekan," tulis Bobby.

"Kendaraan dinas harus dan hanya digunakan untuk menunjang kinerja pemerintahan, serta sebagai fasilitas untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat," sambungnya.

Bobby pun mengingatkan seluruh ASN agar menggunakan fasilitas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penggunaan kendaraan dinas di luar hari kerja.* (ds/dh)

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan aktivitas kegempaan di wilayah NTT masih terus dipantau secara real time. Hingga pukul 14.00 WIB, BMKG mencatat sebanyak 235 gempa bumi susulan atau aftershocks setelah gempa utama.

Baca Juga:

• Manggarai Terparah, Korban Gempa NTT Bertambah Jadi 43 Orang, 5 Bandara dan RS Ikut Rusak

"BMKG mengestimasi proses peluruhan alami memerlukan waktu berkisar antara 2 hingga 3 minggu, sebagaimana pola rekaman gempa bumi merusak di Maluku Utara sebelumnya," kata Faisal dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Provinsi NTT di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Gempa tersebut merupakan gempa tektonik dangkal dengan kedalaman 15 kilometer. BMKG mengidentifikasi sumber gempa berasal dari aktivitas sesar naik Busur Belakang Flores atau Flores Back Arc Thrust.

Sistem pemantauan gempa BMKG merespons kejadian tersebut dengan cepat. Peringatan dini tsunami dikeluarkan hanya dalam waktu 2 menit 16 detik setelah gempa utama terjadi.

Setelah parameter gempa dinilai lebih stabil dan presisi, BMKG melakukan pemutakhiran peringatan dini tsunami sekitar 10 menit kemudian.

Guncangan gempa tersebut kemudian memicu gelombang tsunami yang terobservasi di sejumlah wilayah pesisir. BMKG menggunakan model multi-skenario untuk memperkirakan potensi ancaman dan membaginya ke dalam status Siaga dan Waspada.

Status Siaga menunjukkan potensi ketinggian tsunami antara 0,5 meter hingga 3 meter. Sementara status Waspada menunjukkan potensi ketinggian gelombang di bawah 0,5 meter.

Berdasarkan jaringan observasi muka air laut, tsunami tercatat tiba di Reo, Manggarai dan Manggarai Timur dengan ketinggian puncak mencapai 1,61 meter. Gelombang setinggi 0,94 meter juga tercatat di Maurole, Ende.

Sementara itu, gelombang tsunami dengan ketinggian lebih dari 0,5 meter tercatat di Bulukumba dan Sape, Bima. BMKG kemudian mengakhiri seluruh peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 WIB setelah hasil pemantauan menunjukkan kondisi muka air laut telah kembali aman.

Faisal menjelaskan gempa tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan sejumlah gempa yang pernah terjadi di wilayah Flores. Secara historis, Flores Back Arc Thrust memiliki rekam jejak gempa merusak, termasuk gempa M 7,8 pada kedalaman 28 kilometer pada 1992.

"Bedanya, gempa kali ini berpusat pada kedalaman yang jauh lebih dangkal, sehingga menimbulkan dampak kerusakan fisik yang relatif berat serta memicu tsunami yang terobservasi hingga pesisir Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara," jelasnya.

Berdasarkan peta intensitas guncangan, BMKG mencatat guncangan terkuat mencapai skala VII Modified Mercalli Intensity (MMI) di Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Riung, Kabupaten Ngada, serta Kota Ambai. Hasil observasi mikro juga mencatat guncangan kuat di kawasan Manggarai dan Ruteng.

Sementara itu, skala VI MMI tercatat di Wolowae, Nagekeo dan Kota Bajawa. Guncangan skala V MMI dirasakan di sejumlah wilayah lainnya di sekitar pusat gempa.

Untuk mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana, BMKG menerjunkan tim ahli untuk melakukan survei mikrozonasi dan makroanalisis.

Tim BMKG Pusat bersama 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG se-NTT melakukan pemetaan di wilayah Ngada, Nagekeo, serta sejumlah titik rawan lainnya di Pulau Flores.

Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui karakteristik tanah serta respons wilayah terhadap guncangan gempa. Hasil analisis lapangan nantinya akan diserahkan kepada para pemangku kepentingan sebagai rujukan teknis dalam proses rekonstruksi dan penguatan struktur bangunan tahan gempa.

BMKG juga mengimbau masyarakat menggunakan informasi yang bersumber dari kanal resmi sebagai rujukan. Jaringan nasional BMKG saat ini didukung lebih dari 2.000 sensor kegempaan, termasuk 553 sensor seismograf yang tersebar di seluruh Indonesia.

BMKG terus berkoordinasi dalam penanganan bencana bersama BNPB, Basarnas, TNI-Polri, dan pemerintah daerah. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, warga diminta menjauhi bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa serta terus mengikuti pemutakhiran informasi kebencanaan melalui kanal resmi BMKG.* (d/dh)

Percepatan tersebut menjadi perhatian dalam monitoring dan evaluasi khusus yang dilakukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• Bukan Cuma Rumah Tahan Gempa, Warga Agam Terdampak Bencana Juga Dilatih Olah Ikan dan Pinang

Di Kabupaten Solok, pemerintah daerah mendapat dukungan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar. Realisasi anggaran bidang kesehatan menjadi yang tertinggi, yakni mencapai 91 persen dari alokasi lebih dari Rp6 miliar.

Sementara realisasi bidang ekonomi mencapai 57 persen dari alokasi Rp45 miliar. Adapun bidang pendidikan baru terealisasi sekitar 6-7 persen dari alokasi lebih dari Rp3 miliar.

Realisasi bidang infrastruktur menjadi salah satu yang mendapat perhatian karena baru mencapai 6,7 persen dari alokasi lebih dari Rp88 miliar.

Rendahnya realisasi tersebut disebabkan proses penyesuaian harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang belum selesai. Kondisi tersebut membuat proses lelang dan pekerjaan fisik belum dapat berjalan maksimal.

Satgas PRR mendorong Pemkab Solok segera menetapkan tenggat penyelesaian dokumen agar kegiatan infrastruktur dapat masuk ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

"Penyesuaian harga satuan dan RAB harus segera dituntaskan. Sisa waktu tahun anggaran perlu dimanfaatkan secara disiplin karena anggaran infrastruktur ini berkaitan langsung dengan pemulihan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Kami mendorong proyek segera masuk tahap pengadaan agar manfaatnya cepat dirasakan warga," kata Wahyu.

Selain infrastruktur, Satgas PRR juga menyoroti kebutuhan relokasi 259 keluarga di Kabupaten Solok yang rumahnya mengalami kerusakan berat.

Saat ini, kuota awal pembangunan huntap baru mencakup 60 unit. Pemkab Solok didorong segera mengajukan tambahan kuota sebanyak 199 unit kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemkab Solok juga diminta mempercepat legalitas pemanfaatan 50 unit Rusun Nelayan di Nagari Muaro Pingai untuk masyarakat terdampak bencana.

Penanganan sungai turut menjadi perhatian. Sedimentasi dan material kayu sisa galodo di Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih, dinilai perlu segera ditangani untuk mencegah luapan air kembali merusak lahan pertanian warga.

Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan alat berat dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara pemerintah daerah melanjutkan pembersihan sungai, normalisasi darurat, serta penyediaan jembatan transisi di Nagari Muaro Pingai.

Sementara itu, di Kota Solok, banjir bandang dan longsor pada November 2025 berdampak terhadap 2.978 keluarga atau 9.375 jiwa yang tersebar di sembilan kelurahan.

Bencana tersebut juga merusak sekitar 14 kilometer badan jalan, empat ruas sungai, 11 titik jaringan irigasi, 292 fasilitas UMKM, satu koperasi, serta empat sistem penyediaan air minum.

Sebagai bagian dari penanganan permanen, proyek pengendalian banjir dan normalisasi Batang Gawan serta Batang Lembang dengan nilai sekitar Rp170 miliar kini memasuki tahapan tender tahun jamak.

Selain infrastruktur, pemulihan sektor pertanian menjadi agenda mendesak. Sebanyak 115 hektare sawah terdampak mengalami gangguan akibat kerusakan tanggul, sedimentasi, sampah, serta terbatasnya akses alat berat.

Kondisi tersebut mengganggu pasokan air ke lahan pertanian dan berpotensi memengaruhi produksi pangan masyarakat.

Untuk mengantisipasi gagal panen, Satgas PRR bersama Pemkot Solok mengoordinasikan pompanisasi darurat. Dukungan bibit cadangan dan pompa berskala besar juga akan dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian.

Satgas PRR selanjutnya akan melanjutkan asistensi kepada pemerintah daerah serta mengawal koordinasi dengan Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Solok Raya.* (dh)

Kabupaten Agam mendapat alokasi pembangunan 1.817 unit huntap, terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Hunian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada November 2025.

Baca Juga:

• Manggarai Terparah, Korban Gempa NTT Bertambah Jadi 43 Orang, 5 Bandara dan RS Ikut Rusak

Pembangunan huntap mandiri telah dimulai di Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, dan Malalak. Pembangunan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap di wilayah lainnya.

Melalui skema huntap mandiri, masyarakat memiliki kesempatan untuk membangun kembali kehidupan di lingkungan yang telah dipilih. Meski demikian, pembangunan tetap mengedepankan standar keamanan dan kelayakan bangunan.

Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan tiga teknologi konstruksi yang digunakan dalam pembangunan huntap. Ketiganya yakni Bata Interlock atau Sepablock dari PT Semen Padang yang merupakan bagian dari Semen Indonesia Group, Rumah Anti Gempa (RAG) dari Universitas Andalas bersama PT Gubah Fiffarian Indotama, serta Rumah Harmonis Damai Aman Sejahtera (Rhodas) dari PT Mara Pratama Indonesia.

Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian dari persiapan pembangunan, empat rumah contoh telah didirikan di sejumlah lokasi.

Satu rumah menggunakan teknologi Sepablock dibangun di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan. Kemudian satu rumah Rhodas dibangun di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya. Sementara dua rumah dengan konstruksi RAG dibangun di Kecamatan Malalak.

Rumah contoh tersebut memiliki tipe 36 dan dirancang memenuhi standar keamanan serta kelayakan hunian. Konsep yang digunakan juga merupakan rumah bertumbuh sehingga bangunan dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing keluarga.

Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Brigjen Pol (Purn) Ary Laksmana Widjaja mengatakan pembangunan huntap menjadi bagian penting dari proses pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Menurutnya, pemulihan tidak hanya menyangkut penyediaan tempat tinggal, tetapi juga harus menyentuh aspek psikologis dan ekonomi masyarakat.

"Pembangunan huntap mandiri di Kabupaten Agam memadukan perbaikan fisik tempat tinggal dengan pemulihan psikologis dan ekonomi secara simultan demi normalisasi kehidupan masyarakat terdampak bencana," kata Ary saat meninjau pembangunan huntap mandiri di Kecamatan Palembayan.

Selain membangun hunian yang aman, pemerintah juga menjalankan program penguatan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan agar keluarga terdampak dapat memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan setelah menempati hunian baru.

Salah satu program dilakukan di hunian sementara Linggai, Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya. Masyarakat mendapatkan pelatihan pengolahan ikan Danau Maninjau melalui kolaborasi BNPB, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Pemerintah Kabupaten Agam.

Pelatihan tersebut telah dilaksanakan dalam empat kali pertemuan. Materi pelatihan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan produksi, kualitas produk, sekaligus membuka peluang pemasaran.

PNM turut menyerahkan oven ikan asap kepada kelompok masyarakat di Huntara Linggai untuk mendukung kegiatan produksi.

Program pemberdayaan serupa juga dikembangkan di Salareh Aia melalui pelatihan pengolahan pinang. Masyarakat mendapatkan bantuan sejumlah peralatan produksi, di antaranya oven, pisau pemotong pinang, dan generator listrik.

Pembangunan huntap dan program pemberdayaan ekonomi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat Agam pascabencana sekaligus membantu keluarga terdampak membangun kembali kehidupan yang lebih aman dan mandiri.* (dh)

NAGAN RAYA – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mempercepat pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk memulihkan lahan pertanian yang terdampak bencana. Langkah ini dilakukan agar sawah yang mengalami kerusakan dapat segera kembali ditanami dan produktivitas petani tetap terjaga.

Percepatan rehabilitasi sawah menjadi penting karena Nagan Raya telah memasuki musim tanam. Sejumlah lahan pertanian masih dalam tahap pemulihan, termasuk sawah yang berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

Baca Juga:

• Proses Lahan Rampung, 85 Huntap Terpadu di Pesisir Selatan Siap Dibangun, Warga Sementara Huni 53 Huntara

Tahapan awal yang perlu diselesaikan meliputi pemutakhiran data kerusakan, penetapan lokasi prioritas, penyelesaian persyaratan administrasi, serta penyusunan rencana pekerjaan.

Data kerusakan yang akurat diperlukan untuk menentukan bentuk penanganan di masing-masing lokasi. Penanganan tersebut dapat berupa pembersihan material bencana, rehabilitasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, hingga penyediaan sarana produksi pertanian.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Aceh Firdaus mengatakan realisasi anggaran bantuan pertanian di Provinsi Aceh telah mencapai 49,2 persen atau sekitar Rp253,5 miliar dari total pagu Rp515,2 miliar.

Capaian tersebut masih terus digenjot agar pelaksanaan berbagai program pertanian dapat berjalan lebih cepat pada triwulan ketiga.

"Realisasi kegiatan kita baru sekitar 49 persen. Kami mengharapkan kabupaten dan kota segera menyelesaikan persoalan yang menyebabkan keterlambatan proses administrasi karena anggaran ini sudah berada di kabupaten," kata Firdaus.

Firdaus menegaskan pemerintah daerah perlu proaktif menyampaikan setiap kendala dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, persoalan yang menghambat penyaluran maupun pelaksanaan kegiatan dapat segera dicarikan solusi bersama.

Menurutnya, percepatan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah dalam mengeksekusi kegiatan di lapangan.

Kebutuhan rehabilitasi sawah tersebut tidak terlepas dari luasnya dampak bencana terhadap sektor pertanian di Aceh. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang dihimpun Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, luas sawah terdampak bencana mencapai 57.171 hektare.

Kerusakan lahan tersebut bervariasi, mulai dari kategori ringan, sedang, berat, hingga lahan pertanian yang hilang akibat diterjang bencana.

Bagi masyarakat Nagan Raya, sawah menjadi salah satu sumber utama penghasilan keluarga sekaligus berperan dalam menjaga ketersediaan pangan daerah. Karena itu, pemanfaatan tambahan TKD diharapkan difokuskan pada kegiatan yang mampu mengembalikan lahan pertanian menjadi produktif dalam waktu secepat mungkin.

Meski demikian, pelaksanaan program tetap harus memperhatikan ketepatan administrasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mendukung langkah Pemkab Nagan Raya dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengatakan pemulihan lahan pertanian perlu segera dilakukan agar produksi pangan daerah tidak terganggu.

"Kita harus memikirkan bagaimana pemulihan lahan sawah dan pertanian ini dapat dilakukan sesegera mungkin sehingga tidak mengganggu produksi pertanian maupun ketahanan pangan Nagan Raya ke depan," ujarnya.

Untuk memperkuat koordinasi, Satgas PRR juga mendorong pembentukan posko di tingkat kabupaten. Posko tersebut nantinya dapat menjadi pusat pengelolaan data kerusakan, pelaksanaan program, berbagai kendala di lapangan, serta aspirasi masyarakat.

Dengan koordinasi melalui satu pintu, pemerintah diharapkan dapat mempercepat penanganan sawah terdampak sehingga petani Nagan Raya dapat kembali mengolah lahannya pada musim tanam dan produksi pertanian daerah tetap terjaga.* (dh)

Dukungan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Sultan Deli XIV, Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Sabtu (15/8/2026).

Baca Juga:

• Nenek 76 Tahun Mengadu Soal Narkoba ke Rico Waas di Tengah Gotong Royong Serentak 21 Kecamatan Medan

"Kami mendukung penuh kegiatan Kenduri Diraja Negeri Deli. Semoga seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi keberadaan Kesultanan Deli serta masyarakat Kota Medan," ujar Rico Waas.

Rico mengatakan Pemko Medan menghormati kewenangan internal Kesultanan Deli. Namun, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memperkuat keberadaan warisan budaya yang menjadi bagian dari sejarah Kota Medan.

Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui revitalisasi kawasan bersejarah Taman Sri Deli. Rico memastikan penataan kawasan tersebut tetap memperhatikan nilai sejarah dan statusnya sebagai cagar budaya.

"Kami memastikan penataan Taman Sri Deli yang berlangsung tahun ini tetap mempertahankan nilai heritage dan statusnya sebagai cagar budaya, sehingga menjadi ruang publik yang makin indah tanpa kehilangan karakter sejarahnya," kata Rico.

Selain Taman Sri Deli, Rico juga mendorong agar Istana Maimun mendapatkan perhatian lebih luas hingga tingkat nasional. Pemko Medan, kata dia, siap menjadi penghubung sekaligus menyiapkan kebutuhan pendukung untuk penguatan kawasan tersebut.

Meski demikian, Rico menegaskan seluruh keputusan dan konsep pembangunan tetap menjadi kewenangan pihak Kesultanan Deli.

"Komunikasikan berbagai kebutuhan penguatan kesultanan ke tingkat yang lebih luas agar Kesultanan Deli kian berkembang dan menjadi daya tarik wisata budaya," pungkasnya.

Sementara itu, Sultan Deli XIV Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah mengundang langsung Wali Kota Medan untuk menghadiri puncak Kenduri Diraja Negeri Deli.

Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 di Masjid Jami' Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli.

Sultan Deli XIV mengatakan rangkaian kegiatan akan diisi dengan pembacaan Surah Yasin dan doa bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya.

"Acara akan diisi dengan pembacaan Surah Yasin dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Sultan Deli XIV. Kami berharap Bapak Wali Kota Medan berkenan hadir dalam acara itu," harapnya.* (dh)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan puluhan korban meninggal dunia tersebut tersebar di lima kabupaten.

Baca Juga:

• Kirim 7 Pejabat Pusat ke Labuan Bajo dan Maumere, Prabowo Percepat Penanganan Gempa NTT

Suharyanto merinci sebanyak 21 korban meninggal dunia berada di Kabupaten Manggarai, 17 orang di Kabupaten Manggarai Timur, dan tiga orang di Kabupaten Sikka.

Sementara itu, masing-masing satu korban meninggal dunia tercatat di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Ngada.

Selain menimbulkan korban jiwa, gempa M 7,7 juga menyebabkan sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan. BNPB mencatat sejumlah ruas jalan tertutup material longsor dan puluhan rumah warga mengalami kerusakan.

"Ada beberapa jalan yang longsor tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara perinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus ya, berkembang terus," kata Suharyanto dalam konferensi pers secara daring, Sabtu.

Sejumlah fasilitas kesehatan juga terdampak gempa. Beberapa puskesmas dilaporkan mengalami kerusakan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga melaporkan terdapat satu rumah sakit yang mengalami kerusakan dan berada di Maumere.

Kerusakan juga terjadi pada fasilitas transportasi. Kementerian Perhubungan melaporkan lima bandara terdampak gempa. Namun, kerusakan tidak terjadi pada landasan pacu atau runway, melainkan pada bangunan terminal.

"Apakah nanti masuk rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat, itu di gedung terminal, ada 5," tutur Suharyanto.

Selain bandara, dua pelabuhan turut terdampak, yakni Pelabuhan Reo dan Pelabuhan Maumere.

BNPB mengingatkan data dampak bencana masih dapat berubah karena proses pendataan di lapangan terus dilakukan. Suharyanto menyebut hari Sabtu merupakan hari pertama penanganan bencana sehingga perkembangan data akan terus diperbarui.

"Banyak lagi yang lain-lain ya, rumah masyarakat. Tetapi, tentu saja ini adalah hari pertama terjadinya bencana, datanya akan berkembang terus dan nanti akan diberikan informasi kepada rekan-rekan media secara day to day," ujarnya.* (k/dh)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah sejak pagi terus melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak gempa di Flores.

Baca Juga:

• Gempa M6,4 Guncang Simalungun Sore Ini, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

Teddy menyebut Prabowo telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk bergerak cepat melakukan penanganan. Pemerintah juga diminta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.

"Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan," ujarnya.

Prabowo juga menugaskan sejumlah pejabat pemerintah pusat untuk turun langsung ke wilayah terdampak di Labuan Bajo dan Maumere pada Sabtu (15/8/2026).

Sejumlah pejabat yang ditugaskan antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Wakil Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Sosial.

Selain itu, tim dari PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog turut diterjunkan untuk mendukung penanganan dampak gempa di wilayah NTT.

Teddy mengatakan pemerintah juga telah memberangkatkan 50 ribu paket sembako dari bantuan presiden (Banpres) ke Maumere untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak gempa.

"Selain itu telah diberangkatkan ke Maumere berupa 50 ribu paket sembako dari Banpres untuk masyarakat terdampak. Pemerintah akan terus hadir dan memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat dan tepat," ujarnya.

Pemerintah memastikan penanganan dampak bencana akan terus dilakukan di lapangan dengan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, serta pihak terkait.* (d/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan lokasi PFII di Jakarta sudah tersedia. Meski demikian, dia menyerahkan pengumuman lokasi tersebut kepada otoritas yang berwenang.

Baca Juga:

• SBY Dipastikan Absen di Upacara HUT RI, Ini Alasannya Kata Mensesneg

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan rencana pembentukan PFII dalam pidato kenegaraan di DPR. Selain Jakarta, Bali juga ditetapkan sebagai salah satu lokasi PFII.

Prasetyo mengatakan pembentukan PFII merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memanfaatkan potensi Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi. Menurutnya, Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar dan sejumlah prasyarat untuk menarik investasi dari berbagai negara.

Pemerintah, kata Prasetyo, kini bergerak cepat menyiapkan berbagai perangkat yang dibutuhkan agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan.

"Yang penting adalah idenya, selama ini kita tidak punya itu atau belum punya itu, sekarang kita salah satu negara yang dianggap apa namanya sangat potensial, masih ruang berkembangnya masih cukup besar, dan dianggap memiliki prasyarat-prasyarat kunci untuk hadirnya atau datangnya investasi-investasi dari mana pun," jelasnya.

Dia menegaskan pemerintah akan mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pembentukan PFII. Hal tersebut dilakukan agar peluang investasi yang dimiliki Indonesia dapat segera dimanfaatkan.

RUU PFII sebelumnya telah disahkan menjadi Undang-Undang pada akhir Juli 2026. Prasetyo menyebut pemerintah akan terus menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk mendukung keberadaan pusat finansial tersebut.

"Maka dengan proses yang sangat cepat itu kita siapkan perangkat-perangkat itu. Kira-kira polanya memang seperti itu ya. Punya ada sesuatu, ada peluang, ada kesempatan, kita kerjakan dengan secepat-cepatnya. Ada masalah, kita selesaikan dengan secepat-cepatnya," tutup Prasetyo.* (d/dh)

Seluruh anggota Paskibraka 2026 telah dikukuhkan dan siap menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 RI. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan Paskibraka memiliki peran penting dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga:

• Dua Paskibraka Asal Toba Terpilih Wakili Sumut ke Tingkat Nasional, Ini Daftar 74 Paskibraka Sumut 2026

Yudian mengatakan para anggota Paskibraka dipersiapkan menjadi generasi penerus yang berperan dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurutnya, untuk menjalankan peran tersebut, anggota Paskibraka perlu memiliki berbagai bentuk ketahanan, mulai dari ketahanan fisik, ideologis hingga spiritual.

"Jadi diharapkan pada saatnya nanti mereka inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan akan ada kejutan dalam formasi Paskibraka pada upacara 17 Agustus mendatang. Menurut Rima, kejutan formasi tersebut memang selalu dipersiapkan setiap tahun.

"Nanti ada kejutan. Ya tentu saja tiap tahun ada kejutan formasi pada saat pengibaran. Tunggu saja tanggal main 17 Agustus nanti," kata Rima.

Rima menjelaskan pola kecepatan dan langkah anggota Paskibraka tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disesuaikan dengan peraturan Panglima TNI.

"Kalau pola kecepatan apa melangkahnya itu sama sesuai peraturan Panglima. Gitu jadi sudah sesuai seperti tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Rima memastikan seluruh anggota Paskibraka 2026 telah menjalani persiapan dengan matang. Selama mengikuti rangkaian latihan hingga proses pengukuhan, tidak ditemukan kendala berarti, terutama terkait kondisi kesehatan para anggota.

"Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan," katanya.

Sebanyak 76 anggota Paskibraka yang mewakili 38 provinsi telah dikukuhkan di tingkat pusat. Rima menyebut seluruh anggota dalam kondisi sehat sejak mengikuti pemusatan latihan hingga pengukuhan.

"Tadi sudah kita lihat 76 dari mewakili 38 provinsi semuanya sehat, dari semenjak masuk pemusatan sampai tadi dikukuhkan. Mudah-mudahan semuanya besok bisa melaksanakan tugas dengan lancar," ujarnya.

Selain Paskibraka tingkat pusat, pengukuhan juga dilakukan di berbagai daerah. Para gubernur, bupati, dan wali kota telah mengukuhkan anggota Paskibraka di wilayah masing-masing untuk menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 RI, 17 Agustus 2026.* (d/dh)

Pengukuhan 74 anggota Paskibraka Sumut 2026 tersebut berlangsung di Lapangan Astaka, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (15/8/2026). Mereka akan menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 RI.

Baca Juga:

• Mengerang Kesakitan Tiap 30 Menit, Siswi Korban Keracunan MBG Berastagi Dirawat Intensif di PICU

"Menjadi Paskibraka bukan hanya PBB atau mengibarkan bendera merah putih, maknanya lebih dari itu, karakter, disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan yang harus bisa kalian bawa ke tengah-tengah masyarakat," kata Bobby dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).

Bobby menyebut para anggota Paskibraka berasal dari berbagai kabupaten/kota di Sumut. Keberagaman tersebut, kata dia, menjadi simbol persatuan yang harus terus dijaga.

"Itu pelajaran penting dalam kehidupan, latar belakang berbeda, beda suku, agama, tetapi bersatu bergerak bersama. Kalian bisa jadi contoh persatuan yang sesungguhnya, kalian saling melengkapi, bukan malah terpecah," ujarnya.

Sebanyak 74 anggota Paskibraka Sumut 2026 yang dikukuhkan berasal dari 31 kabupaten/kota. Kabupaten Nias Utara tidak memiliki perwakilan pada Paskibraka Sumut tahun ini.

Sementara itu, dua anggota Paskibraka Sumut dari Kabupaten Toba terpilih menjadi wakil Sumut untuk bertugas sebagai Paskibraka tingkat nasional di Jakarta. Keduanya yakni Gussa Oliver Nainggolan dan Felesia Rismaito Munthe.

Dari total 74 anggota yang dikukuhkan, terdiri atas 41 putra dan 33 putri. Berikut daftar lengkap anggota Paskibraka Sumut 2026:

Putra:

Muhammad Taufan Yufha Lubis (Asahan)
Yusta Kastara Yoga (Asahan)
Muhammad Alpariski (Batu Bara)
Gilbert Yonam Silaban (Dairi)
Choky Christian Silitonga (Deli Serdang)
Marshel Rafael Pehulisa Bukit (Deli Serdang)
Stevan Oscar Pane (Humbang Hasundutan)
Kevin Brain Sebayang (Karo)
Tyaga Syandana Alvaro Kemit (Karo)
Alkhailo Ginting (Labuhanbatu)
Mangaloksa Jamu Ardiansah Panggabean (Labuhanbatu Selatan)
Andres Wira Nanda Siregar (Labuhanbatu Utara)
Stanly Denzel Silalahi (Labuhanbatu Utara)
Gio Alfarel (Langkat)
Wandani (Langkat)
Alif Adha Nasution (Mandailing Natal)
Syarif Ahmad Lubis (Mandailing Natal)
Wandi Martin Harefa (Nias)
Alwan Putra Gulo (Nias Barat)
Sandra Defakto Halawa (Nias Barat)
John Terry Gowasa (Nias Selatan)
Muhammad Khalil Gibran Padang (Padang Lawas)
Rizqi Azanuddin Siregar (Padang Lawas Utara)
Ricardo Ella Kristianus Manik (Pakpak Bharat)
Evanzi Es Loves Sitinjak (Samosir)
Khairel Arzaki (Serdang Bedagai)
Choky Bryan Siregar (Simalungun)
Evan Bryant Tarigan (Simalungun)
Yudha Pratama (Tapanuli Selatan)
Matthew Reef Gavra Ginting (Tapanuli Tengah)
Dennido Gabriel Bakkara (Tapanuli Utara)
Dendy Alqandifas (Binjai)
Bill Reynard Nduru (Gunungsitoli)
Dzaki Ali Nugraha (Medan)
Khairian Muarrafa Syafwa (Medan)
Rafa Wadudu Rambe (Padangsidimpuan)
Glessias Amadeus Damanik (Pematangsiantar)
Hugo Linus (Sibolga)
Nazwan Akbar Maulana Simanjuntak (Sibolga)
Anugrah Togar Panjaitan (Tanjungbalai)
Mhd Alvinsah Pratama (Tebing Tinggi)

Putri:

Cykita Saki (Asahan)
Queensya Zivanna Habibillah (Asahan)
Rifka Ain Syahputri (Batu Bara)
Gracia Sinaga (Dairi)
Beatrix Gloria Sembiring (Deli Serdang)
Yael Ignatia Ronauli Basa Sidabutar (Deli Serdang)
Elyzah Suryaningsih Purba (Humbang Hasundutan)
Audry Quinzha Putri Bangun (Karo)
Lalla Chenata Situmorang (Labuhanbatu)
Bunga Lestari (Labuhanbatu Selatan)
Septia Pratiwi (Labuhanbatu Utara)
Aginta Putri Humaira Br Bangun (Langkat)
Apriliana Hayati Br Kemit (Langkat)
Novi Sentriyani Waruwu (Nias)
Anindhita Virliya Saota (Nias Selatan)
Intan Permata Sari Dalimunthe (Padang Lawas)
Lasurah Salsabilah Syifa Hrp (Padang Lawas Utara)
Yuli Elisabet Cibro (Pakpak Bharat)
Agnes Yaned Situmorang (Samosir)
Albina Nur Zihan (Serdang Bedagai)
Noni Erika (Simalungun)
Regita Sinaga (Simalungun)
Mutiara Andina Saslia Putri Hrp (Tapanuli Selatan)
Claudya Rianaomi Br Nainggolan (Tapanuli Utara)
Anastasia Tita Saragi (Tapanuli Utara)
Keysia Faradilla Br Sinurat (Binjai)
Pramudita Falen Enoni Mendrofa (Gunungsitoli)
Maria Welsa Br Sianturi (Medan)
Weshi Amada (Medan)
Intan Paulina Hia (Padangsidimpuan)
Aurellia Elisabet Juniarta Nababan (Pematangsiantar)
Raja Annisa (Tanjungbalai)
Fany Rahayu Sipayung (Tebing Tinggi)* (ds/dh)

Berdasarkan informasi resmi BMKG, gempa terjadi pada pukul 17.54 WIB. Pusat gempa berada di koordinat 2,97 lintang utara (LU) dan 98,95 bujur timur (BT).

Baca Juga:

• Dari Ruteng hingga Maumere, 8 Ruas Jalan Nasional NTT Tertutup Longsor, Kementerian PU Kebut Pembersihan

BMKG mencatat episentrum gempa berada sekitar 10 kilometer tenggara Simalungun. Gempa tersebut memiliki kedalaman 163 kilometer.

BMKG memastikan gempa M 6,4 tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat laporan mengenai kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan gempa maupun kemungkinan gempa susulan.* (ds/dh)

Gotong royong massal tersebut merupakan bagian dari gerakan Indonesia Asri. Kegiatan meliputi pembersihan lingkungan serta penanaman pohon yang dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan.

Baca Juga:

• SBY Dipastikan Absen di Upacara HUT RI, Ini Alasannya Kata Mensesneg

Rico juga memantau pelaksanaan gotong royong di kecamatan lainnya melalui layar monitor.

"Hari ini kita kembali gotong royong dan menyapa warga. Bedanya, hari ini dilaksanakan serentak di 21 kecamatan yang dipimpin oleh para camat. Ini dilakukan dalam rangka menyambut 17 Agustus sekaligus menggerakkan pasukan dan masyarakat untuk membersihkan daerah masing-masing," kata Rico.

Selain memantau kebersihan lingkungan, Rico menggelar kegiatan Sapa Warga. Dalam kesempatan tersebut, dia berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi, masukan maupun keluhan yang mereka hadapi.

Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari banjir dan drainase, sampah di kawasan permukiman, lampu penerangan jalan umum (LPJU), ketersediaan air bersih, bantuan pemerintah hingga administrasi kependudukan (Adminduk).

Persoalan peredaran narkoba juga menjadi perhatian warga. Megawati Harahap, 76, pensiunan Dinas Kesehatan Kota Medan yang tinggal di kawasan Jermal 12, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap peredaran narkoba di Jermal 15 Ujung.

"Mohon sama Bapak Wali Kota, ini (narkoba di Jermal 15 Ujung) untuk segera dibersihkan! Kami ibu-ibu di sini sangat-sangat mengharapkan. Anak-anak kami takut kena narkoba, kami sering kehilangan anak, rupanya sudah di sana," ujar Megawati.

Pernyataan tersebut mendapat respons dari warga yang hadir. Menurut Megawati, peredaran narkoba tidak hanya mengancam anak-anak, tetapi juga dikhawatirkan memicu meningkatnya aksi kriminalitas di lingkungan permukiman.

Rico menegaskan narkoba merupakan musuh bersama yang harus dihadapi secara berkelanjutan. Pemko Medan, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk melakukan pencegahan serta penindakan.

"Narkoba ini musuh bersama kita. Dari keluarga, kita wajib melarang dan mengawasi anak-anak kita. Pemko Medan bersama aparat kepolisian dan TNI tidak akan tinggal diam dan terus mendorong agar pembongkaran serta penindakan narkoba, seperti di kawasan Jermal 15, dilakukan secara terus-menerus," ujar Rico.

Selain persoalan narkoba, Rico juga menanggapi keluhan masyarakat mengenai pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan. Ia menegaskan warga yang sudah memperoleh nomor antrean harus tetap mendapatkan pelayanan.

"Kalau sudah masuk antrean ini harus dilayani. Tolong Pak Kadis, bereskan permasalahannya. Jangan membatas-batasi dan jangan membuat aturan sendiri pada anggota Bapak," tegasnya.

Rico menjelaskan Pemko Medan telah mengembalikan pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga (KK) ke tingkat kecamatan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mencegah penumpukan masyarakat di satu lokasi.

Ia memastikan tidak ada pembatasan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan seluruh layanan administrasi tersebut diberikan secara gratis.

Rico mengatakan program Sapa Warga menjadi salah satu cara Pemko Medan menyerap persoalan masyarakat secara langsung dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

"Fungsi Sapa Warga ini adalah menyerap langsung aspirasi masyarakat. Kami juga menitipkan pesan kepada camat dan lurah untuk terus mendengar dan bergerak cepat merespons setiap permasalahan warga," kata Rico.

Di akhir kegiatan, Rico mengajak masyarakat ikut menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Ia juga mengajak warga menjaga kebersamaan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Medan.* (dh)

Ribuan warga dari berbagai daerah di Aceh sebelumnya memadati kawasan Masjid Raya Baiturrahman untuk mengikuti zikir dan doa. Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk doa bersama untuk perdamaian dan keselamatan Aceh.

Baca Juga:

• Dari Doa ke Sapu Lidi, Wakapolda Aceh Turun Langsung Bersihkan Masjid Raya Usai Zikir HDA

Namun, situasi berubah setelah rangkaian doa berakhir. Massa kemudian mulai berkumpul ketika orator menyampaikan sejumlah pandangan terkait situasi dan kondisi Aceh.

Di tengah kerumunan, muncul aksi seorang warga yang memanjat tiang bendera dan menurunkan bendera Merah Putih. Bendera tersebut kemudian diganti dengan bendera bulan bintang.

Aksi tersebut langsung direspons aparat keamanan yang berada di lokasi. Petugas berupaya mencegah penggantian bendera tersebut.

Situasi kemudian memanas. Massa dan aparat terlibat aksi saling dorong hingga kericuhan pecah di depan Masjid Raya Baiturrahman.

Dalam situasi tersebut, sejumlah massa disebut melempari aparat keamanan. Petugas kemudian berupaya membubarkan massa menggunakan gas air mata.

Kericuhan berlangsung hingga sekitar pukul 15.00 WIB. Aparat akhirnya berhasil membubarkan massa dan situasi di sekitar Masjid Raya Baiturrahman kembali kondusif.

Setelah massa meninggalkan lokasi, personel kepolisian melakukan pembersihan di sekitar kawasan masjid. Sampah dan sejumlah sisa aktivitas kericuhan dibersihkan agar lingkungan tempat ibadah kembali nyaman.

Pembersihan tersebut dipimpin langsung Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo bersama personel Polda Aceh.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat laporan resmi mengenai jumlah korban luka dari pihak massa maupun aparat keamanan.

Belum ada pula keterangan resmi dari pihak terkait mengenai kronologi lengkap maupun penyebab kericuhan dalam peristiwa tersebut. Informasi mengenai kejadian masih menunggu keterangan resmi dari aparat berwenang.* (dh)

Juha menyampaikan pandangan tersebut setelah menghadiri peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21 di Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026). Menurutnya, bendera yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) perlu dipahami dalam konteks sejarah dan hasil perundingan Helsinki 2005.

Baca Juga:

• Dari Doa ke Sapu Lidi, Wakapolda Aceh Turun Langsung Bersihkan Masjid Raya Usai Zikir HDA

Meski demikian, Juha menilai penggunaan bendera GAM untuk kepentingan lain perlu dihindari. Menurutnya, hal tersebut berpotensi memunculkan persoalan sensitif yang dapat memengaruhi suasana perdamaian.

"Menggunakan bendera GAM untuk kepentingan lain, menurut saya, tidak bagus. Itu tidak baik untuk suasana," ujarnya.

Juha juga mengingatkan salah satu prinsip penting dalam Nota Kesepahaman Helsinki, yakni dignity for all atau penghormatan terhadap martabat semua pihak.

"Artinya, ada pihak pemerintah pusat dan ada pihak yang mewakili GAM. Kita harus menjaga agar tidak ada hal-hal sensitif yang justru kita munculkan kembali," tuturnya.

Menurut Juha, perjalanan 21 tahun perdamaian Aceh menunjukkan kondisi yang semakin kuat. Perdamaian tersebut bahkan dinilainya telah menjadi contoh dan fondasi penting yang harus terus dijaga bersama.

Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dilanjutkan untuk memperkuat implementasi perdamaian Aceh.

Salah satu hal yang perlu diperkuat, kata Juha, adalah kepercayaan atau saling percaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh.

"Pertama, soal kepercayaan atau saling percaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya.

Selain itu, konsolidasi dan persatuan politik di Aceh juga dinilai perlu diperkuat. Juha menyebut belum seluruh butir kesepakatan perdamaian terealisasi secara penuh sehingga upaya bersama masih diperlukan.

"Kedua, itu konsolidasi dan persatuan politik di Aceh harus kuat. Tentu tidak semua butir sudah terealisasi 100 persen. Itu harus terus kita upayakan, dan jaga bersama-sama supaya bisa mencapai 100 persen," pungkasnya.

Juha berharap seluruh pihak dapat menjaga sensitivitas yang berkaitan dengan sejarah konflik Aceh sekaligus memperkuat komunikasi dan kepercayaan agar perdamaian yang telah dibangun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 tetap terpelihara.* (k/dh)

Direktur RSU Haji Medan Yulinda Elvi Nasution mengatakan pasien menjalani perawatan intensif setelah dirujuk dari Berastagi. Saat tiba di rumah sakit, pasien disebut terus mengerang akibat nyeri perut yang datang berulang.

Baca Juga:

• Memaknai 81 Tahun Kemerdekaan

Menurut Yulinda, tim medis masih melakukan pemantauan terhadap kondisi pasien. Pemeriksaan laboratorium lanjutan juga dilakukan untuk mengetahui perkembangan kesehatannya.

"Kita masih mau periksa labnya lagi lebih lanjut, kan baru diperiksa dari sana, mungkin besok kita ada hasil lab yang baru," ujarnya.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelumnya menjenguk siswi tersebut di RSU Haji Medan pada Jumat (14/8/2026). Bobby memastikan pemerintah akan terus mengawal penanganan pasien hingga kondisinya pulih.

"Di sini pokoknya kami usahakan, kami tadi janji sampai pulih, minta orang tua tadi kalau bisa benar-benar dipulihkan total. Tadi estimasi dari dokternya mungkin 2 sampai dengan 3 hari lagi estimasi dari dokternya," kata Bobby.

Kasus dugaan keracunan MBG di Berastagi terjadi pada Kamis (13/8/2026). Siswa dari tiga sekolah, yakni SMA Negeri 1 Berastagi, SMK Negeri 1 Berastagi dan SMA Bersama Berastagi, dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap makanan dari program MBG.

Jumlah siswa yang mengalami keluhan kemudian tercatat mencapai 353 orang. Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah gejala, seperti mual, muntah, pusing dan kondisi tubuh yang melemah.

Sebagian siswa mendapat perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan, antara lain RS Efarina Berastagi, RSU Amanda Berastagi, Rumah Sakit Umum Kabanjahe serta Puskesmas Berastagi.

Kepala UPT Dinas Pendidikan Sumatera Utara Cabang Kabanjahe Zulkarnain Barus sebelumnya membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun, saat awal kejadian jumlah siswa yang terdampak masih dalam pendataan.

"Betul ada peristiwa keracunan di sekolah. Ini saya di lokasi sedang menangani. Untuk jumlah siswa yang keracunan belum dapat disampaikan," ujar Zulkarnain saat dikonfirmasi pada Kamis (13/8/2026).

Hingga kini, penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa belum diketahui. Pihak terkait masih melakukan penanganan dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

Kasus tersebut juga mendapat perhatian pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN). Penelusuran terhadap makanan yang dikonsumsi para siswa menjadi bagian penting untuk mengetahui sumber dugaan keracunan serta mencegah kejadian serupa terulang.* (k/dh)

"Sudah ada beberapa yang menyampaikan konfirmasi mengenai kehadiran. Ada juga yang menyampaikan konfirmasi berhalangan hadir oleh karena sesuatu hal," kata Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).

Baca Juga:

• 'Satu Persen Sisanya Kita Serahkan ke Atas', Mensesneg Klaim Kesiapan Upacara HUT RI Capai 99 Persen

"Salah satunya kemarin yang sudah kami sampaikan adalah Pak SBY yang kebetulan jadwalnya bertepatan beliau harus cek kesehatan gitu ya yang bertabrakan dengan peringatan 17 Agustus," ujarnya.

Prasetyo mengatakan pemerintah telah menyampaikan undangan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Undangan juga telah disampaikan kepada keluarga para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu.

"Semua sudah tersampaikan kepada seluruh keluarga, termasuk putra-putri proklamator kita, keluarga Bung Karno maupun keluarga Bung Hatta, dan keluarga dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu semua sudah tersampaikan," kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, pemerintah terus mempersiapkan pelaksanaan upacara peringatan detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka. Setelah rangkaian gladi bersih, tingkat kesiapan acara disebut telah mencapai 99 persen.

"Ya Insya Allah 99 persen ya, yang 1 persen kita semua serahkan kepada yang di atas. Tapi Insya Allah Bismillah," ujarnya.

Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI akan digelar di Istana Merdeka pada Senin (17/8/2026). Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara dalam peringatan detik-detik Proklamasi.

Pemerintah berharap seluruh rangkaian upacara dapat berlangsung aman, tertib dan khidmat dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk Paskibraka, TNI, korps musik, paduan suara serta peserta upacara lainnya.* (oz/dh)