JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan Selasa, 26 Mei 2026, di zona hijau.

Pada awal sesi perdagangan, IHSG menguat tipis 0,03 persen ke level 6.208,45 di tengah sentimen pasar yang masih dibayangi ketidakpastian global.

Baca Juga:

• Harga Pangan Jelang Iduladha 2026: Cabai dan Bawang Melonjak, Beras serta Minyak Goreng Mulai Melandai

Penguatan indeks ditopang oleh sejumlah saham yang terafiliasi dengan kelompok usaha konglomerat nasional.

Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) memimpin kenaikan dengan lonjakan 5,97 persen ke level Rp515 per saham.

Disusul PT Barito Pacific Tbk (BRPT) yang naik 4,05 persen menjadi Rp1.540 per saham.

Selain itu, saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA) menguat 2,29 persen ke Rp358 per saham, sementara PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) naik 1,54 persen ke level Rp660 per saham.

Penguatan juga terjadi pada saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), serta PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN).

Di sisi lain, sejumlah saham berkapitalisasi besar justru bergerak melemah.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) turun 2,28 persen ke Rp5.350 per saham, diikuti PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) yang terkoreksi 2,28 persen menjadi Rp2.570 per saham.

Saham perbankan juga berada di zona merah.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) tercatat mengalami penurunan pada perdagangan pagi.

Analis Teknikal BRI Danareksa Sekuritas Reza Diofanda menilai IHSG masih memiliki peluang melanjutkan pemulihan setelah mampu bertahan di area support 5.900 hingga 6.100.

Menurut dia, indeks berpotensi bergerak menuju area resistance 6.250 hingga 6.300 apabila sentimen pasar tetap kondusif.

Namun demikian, pelaku pasar masih mencermati sejumlah faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi arah pergerakan bursa.

Beberapa di antaranya adalah perkembangan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, proses rebalancing indeks MSCI, serta potensi aksi ambil untung menjelang libur panjang perdagangan.

Dengan kondisi tersebut, pergerakan IHSG diperkirakan masih akan berlangsung fluktuatif sepanjang sesi perdagangan hari ini.*

(bi/ad)

JAKARTA — Sejumlah harga pangan strategis nasional mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Komoditas cabai dan bawang menjadi penyumbang kenaikan terbesar, sementara harga beras dan sebagian minyak goreng menunjukkan tren penurunan.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Turun ke Rp2,798 Juta per Gram, Saatnya Beli atau Tunggu?

Kenaikan paling signifikan tercatat pada cabai merah besar yang melonjak 31,65 persen menjadi Rp72.800 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting yang menembus Rp66.100 per kilogram atau naik 24,02 persen.

Sementara cabai rawit merah tercatat naik 7,36 persen menjadi Rp77.300 per kilogram.

Adapun cabai rawit hijau justru mengalami penurunan tipis 1,04 persen ke level Rp52.550 per kilogram.

Selain cabai, harga bawang merah ukuran sedang melonjak 15,63 persen menjadi Rp55.100 per kilogram.

Harga bawang putih ukuran sedang juga meningkat 1,81 persen menjadi Rp39.300 per kilogram.

Kenaikan harga komoditas pangan menjelang hari besar keagamaan merupakan pola yang kerap terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat.

Aktivitas konsumsi rumah tangga yang meningkat menjelang Iduladha turut mendorong tekanan harga pada sejumlah bahan pokok.

Di sisi lain, harga beras mulai menunjukkan tren stabil bahkan mengalami penurunan pada beberapa kategori.

Beras kualitas bawah II turun 3,78 persen menjadi Rp14.000 per kilogram.

Beras medium I turun 2,17 persen menjadi Rp15.800 per kilogram, sedangkan beras kualitas super I turun 1,44 persen menjadi Rp17.150 per kilogram.

Penurunan juga terjadi pada beras kualitas super II yang berada di level Rp16.700 per kilogram atau turun 1,47 persen.

Hanya beras kualitas bawah I yang masih mengalami kenaikan tipis sebesar 3,09 persen menjadi Rp15.000 per kilogram.

Komoditas minyak goreng turut mencatat pergerakan yang relatif terkendali.

Harga minyak goreng curah turun 6,31 persen menjadi Rp19.300 per kilogram.

Sementara minyak goreng kemasan bermerek I turun 1,26 persen menjadi Rp23.600 per kilogram.

Meski demikian, sejumlah komoditas protein hewani mengalami kenaikan.

Harga daging sapi kualitas I tercatat naik 3,28 persen menjadi Rp152.700 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II meningkat 4,24 persen menjadi Rp145.200 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar naik 3,24 persen menjadi Rp39.800 per kilogram.

Sementara telur ayam ras segar meningkat 4,09 persen menjadi Rp31.800 per kilogram.

Komoditas gula pasir juga mengalami kenaikan.

Gula pasir premium naik 8,91 persen menjadi Rp22.000 per kilogram, sedangkan gula pasir lokal naik tipis 0,26 persen menjadi Rp19.200 per kilogram.

Kondisi ini menunjukkan tekanan harga pangan masih terjadi pada komoditas tertentu menjelang Iduladha.

Namun, melandainya harga beras dan minyak goreng memberikan ruang bagi stabilitas konsumsi rumah tangga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama periode hari raya.

Komoditas dengan Kenaikan Tertinggi

- Cabai Merah Besar: naik 31,65% menjadi Rp72.800/kg
- Cabai Merah Keriting: naik 24,02% menjadi Rp66.100/kg
- Bawang Merah: naik 15,63% menjadi Rp55.100/kg
- Gula Premium: naik 8,91% menjadi Rp22.000/kg
- Cabai Rawit Merah: naik 7,36% menjadi Rp77.300/kg

Komoditas yang Mengalami Penurunan

- Minyak Goreng Curah: turun 6,31%
- Beras Kualitas Bawah II: turun 3,78%
- Beras Medium I: turun 2,17%
- Beras Super II: turun 1,47%
- Beras Super I: turun 1,44%*

(bi/ad)

Oleh:Yudi Latif

SAUDARAKU, orang Indonesia tumbuh dengan ajaran lembut: menghormati yang tua, ringan tangan pada tetangga, ramah pada tamu asing.

Baca Juga:

• Dasco Diduga Ucapkan 'Asal Jangan Teriak Hidup Jokowi' di Sidang DPR, Begini Respons Jokowi

Tetapi ada yang ganjil. Kelembutan itu sering berhenti di pagar rumah dan lingkar kelompok sendiri.

Begitu memasuki ruang publik, wajah kita berubah.

Di jalan orang saling serobot; dalam politik saling jegal; hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Hak publik dirampas, identitas dapat berubah jadi korek api.

Kita hangat dalam hubungan personal, tetapi dingin terhadap kepentingan bersama.

Wajah mendua ini mungkin sebagian merupakan residu kolonialisme: ruang publik dahulu berada di bawah otoritas asing, sementara rakyat pribumi bertahan dalam orbit komunitasnya sendiri, yang kerap berseberangan dengan negara.

Akibatnya, loyalitas kepada kelompok terasa lebih nyata daripada tanggung jawab terhadap ruang publik bersama.

Karena itu kita lebih banyak dididik menjadi "orang baik" dalam komunitas, bukan menjadi warga negara dewasa.

Kesopanan kita komunal, belum sepenuhnya sipil. Kita tahu menjaga perasaan orang yang dikenal, tetapi belum terbiasa menghormati hak orang secara impersonal.

Lahirlah watak sosial yang aneh: santun kepada tamu, tetapi kejam merusak sarana publik; fasih bicara moral, tapi permisif pada rasuah; tekankan kepentingan umum, tapi jabatan menjadi warisan keluarga; ramah dalam percakapan, tetapi ugal-ugalan di jalanan.

Kebaikan masih dipahami sebagai urusan hati, bukan tanggung jawab bersama.

Padahal peradaban dibangun bukan oleh keramahan semata, melainkan oleh disiplin terhadap hukum, aturan, integritas, rasa bersalah dan malu ketika merugikan publik.

Bangsa besar tidak diukur dari kesantunan saat berbicara, melainkan dari ketertiban saat tidak diawasi.

Indonesia tidak kekurangan orang baik. Yang masih kurang adalah warga negara yang sadar bahwa kebaikan pribadi belum tentu melahirkan keadaban publik.

Kita perlu mendidik manusia Indonesia bukan hanya agar sopan, tetapi juga agar beradab dalam ruang publik.

Tanpa keadaban publik, keramahan hanya akan menjadi topeng indah di wajah masyarakat yang diam-diam saling melukai.*

*) Penulis adalahKetua Yayasan Dana Darma Pancasila,Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia,sekaligus cendekiawan muda

SOLO — Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi merespons santai viralnya potongan video yang memperlihatkan dugaan percakapan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan Ketua DPR Puan Maharani dalam sidang paripurna DPR.

Nama Jokowi menjadi sorotan setelah potongan video siaran langsung TVR Parlemen beredar luas di media sosial.

Baca Juga:

• Eks Kepala BAIS Soroti Krisis Kepercayaan Ombudsman, Minta Presiden Gunakan Diskresi untuk Selamatkan Kredibilitas

Menanggapi polemik yang berkembang, Jokowi memilih merespons dengan gaya khasnya yang santai.

Saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Senin, 25 Mei 2026, mantan Wali Kota Solo itu bahkan melontarkan candaan.

"Kalau ada pilihan hidup sehat atau hidup Jokowi, sekarang saya pilih hidup sehat," kata Jokowi sambil tersenyum kepada wartawan.

Jokowi menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan dugaan ucapan yang ramai diperbincangkan tersebut.

Menurut dia, dinamika semacam itu merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan politik nasional.

"Normal saja, biasa," ujarnya singkat.

Potongan video yang viral itu muncul sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di hadapan anggota DPR serta jajaran kabinet.

Dalam pidatonya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa melanjutkan semangat perjuangan nasional dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Slogan "Hidup Jokowi" sendiri sebelumnya pernah mencuat dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra pada Februari 2025.

Saat itu, Prabowo secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada Jokowi atas dukungan dan komunikasi yang terjalin selama masa transisi pemerintahan.

Hingga kini, Sufmi Dasco Ahmad belum memberikan penjelasan resmi terkait potongan video yang ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial tersebut.

Pengamat politik menilai viralnya potongan percakapan tersebut menunjukkan bahwa figur Jokowi masih menjadi bagian dari diskursus politik nasional, meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Nama Jokowi dinilai tetap memiliki daya tarik politik yang kuat dan kerap menjadi perhatian publik dalam berbagai peristiwa politik nasional.*

(vv/ad)

JAKARTA – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman B. Ponto, meminta proses pengisian kekosongan pimpinan Ombudsman RI tidak kembali diserahkan kepada DPR RI.

Menurutnya, Presiden perlu menggunakan kewenangan diskresi untuk menunjuk pengganti dari daftar calon cadangan yang telah melalui proses seleksi resmi.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Turun ke Rp2,798 Juta per Gram, Saatnya Beli atau Tunggu?

Ia menilai kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi lembaga pengawas pelayanan publik itu agar segera melakukan pembenahan dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Proses seleksi sebelumnya sebenarnya sudah selesai. Jika dikembalikan lagi ke DPR, dasar hukumnya tidak jelas dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru," kata Ponto kepada wartawan, Selasa, 26 Mei 2026.

Ponto menilai Ombudsman RI saat ini membutuhkan langkah cepat untuk menjaga kredibilitas institusi.

Menurut dia, munculnya persoalan yang menyeret sejumlah pimpinan Ombudsman dalam waktu berdekatan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Karena itu, ia berpandangan penyelesaian persoalan tidak boleh berlarut-larut dan harus mengedepankan objektivitas.

"Perlu langkah cepat dan objektif agar Ombudsman tidak semakin kehilangan kepercayaan publik," ujarnya.

Menurut Ponto, jika proses pemilihan kembali dibawa ke DPR RI, maka potensi tarik-menarik kepentingan politik akan lebih dominan dibandingkan pertimbangan profesional dan independensi lembaga.

Ia mengingatkan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara independen yang bertugas mengawasi pelayanan publik.

Karena itu, proses pengisian jabatan pimpinan seharusnya menjauh dari kepentingan politik praktis.

"Kalau dibawa lagi ke DPR, nuansa politiknya akan sangat kuat. Padahal Ombudsman harus dijaga independensi dan kepercayaan publiknya," kata dia.

Sebagai alternatif, Ponto mengusulkan Presiden menggunakan diskresi dengan memilih salah satu calon cadangan yang telah ditetapkan dalam proses seleksi sebelumnya.

Menurut dia, Presiden memiliki legitimasi konstitusional sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk memastikan keberlangsungan lembaga negara berjalan dengan baik.

"Biarlah Presiden mengambil diskresi dengan memilih dari calon cadangan yang sebelumnya sudah ditetapkan," ujarnya.

Ponto menilai langkah tersebut lebih efektif dibandingkan mengulang proses politik yang berpotensi memakan waktu panjang.

Selain menyoroti mekanisme pengisian jabatan, Ponto juga menilai momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komposisi Ombudsman RI melalui keterwakilan berbagai latar belakang profesi.

Menurutnya, Ombudsman tidak seharusnya didominasi satu kelompok tertentu, melainkan mencerminkan keberagaman kompetensi yang dibutuhkan dalam pengawasan pelayanan publik.

"Ombudsman idealnya memiliki keterwakilan dari berbagai unsur yang memahami birokrasi, pelayanan publik, pengawasan, hingga aspek penegakan hukum," katanya.

Sebelumnya, Ponto juga meminta Majelis Etik Ombudsman RI menelusuri seluruh proses seleksi yang meloloskan Hery Susanto sebagai pimpinan Ombudsman.

Ia menyarankan agar Majelis Etik memverifikasi berbagai informasi dan masukan yang pernah disampaikan sejumlah pihak terkait rekam jejak yang bersangkutan, termasuk masukan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman.

Menurut Ponto, langkah tersebut penting untuk memastikan apakah panitia seleksi sebelumnya telah menerima informasi terkait atau justru tidak mengetahuinya sama sekali.

Selain itu, ia juga meminta hasil asesmen pihak ketiga yang digunakan dalam proses seleksi dibuka dan ditelusuri guna memberikan kejelasan kepada publik mengenai aspek integritas dan rekam jejak kandidat yang dinyatakan lolos.*

(ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan Selasa, 26 Mei 2026.

Di tengah lonjakan harga emas dunia, harga emas Antam justru terkoreksi Rp5.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Rupiah Hari Ini Tembus Rp17.764 per Dolar AS, Cetak Rekor Terendah Sepanjang Sejarah

Sementara harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp5.000 menjadi Rp2.607.000 per gram.

Penurunan tersebut terjadi ketika harga emas global justru menguat signifikan.

Pada perdagangan sebelumnya, harga emas dunia di pasar spot ditutup di level US$4.578,7 per troy ons atau naik 1,37 persen dibandingkan akhir pekan lalu.

Berikut rincian harga emas Antam per Selasa (26/5/2026):

0,5 gram: Rp1.449.000
1 gram: Rp2.798.000
2 gram: Rp5.536.000
3 gram: Rp8.279.000
5 gram: Rp13.765.000
10 gram: Rp27.475.000
25 gram: Rp68.562.000
50 gram: Rp137.045.000
100 gram: Rp274.012.000
250 gram: Rp684.765.000
500 gram: Rp1.369.320.000
1.000 gram: Rp2.738.600.000

Kenaikan harga emas global dipicu perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah.

Pasar merespons positif kabar mengenai peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran setelah berbulan-bulan ketegangan berlangsung.

Presiden AS, Donald Trump, menyatakan dialog terkait perpanjangan gencatan senjata dan kelancaran jalur pelayaran di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif.

Optimisme tersebut mendorong harga minyak mentah dunia turun tajam. Harga minyak Brent tercatat merosot 6,61 persen ke level US$96,69 per barel.

Penurunan harga energi dinilai dapat mengurangi tekanan inflasi global.

Kondisi itu membuka peluang bagi bank sentral di berbagai negara untuk mulai mempertimbangkan pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga acuan.

Dalam kondisi suku bunga yang berpotensi turun, emas tetap menjadi aset yang menarik bagi investor.

Sebagai instrumen investasi yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset, daya tarik emas biasanya meningkat ketika tingkat bunga menurun.

Meski harga emas Antam terkoreksi pada perdagangan hari ini, sejumlah pelaku pasar masih mencermati perkembangan ekonomi global, arah kebijakan bank sentral, serta dinamika geopolitik yang berpotensi memengaruhi pergerakan harga emas dalam jangka menengah.*

(bb/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada awal perdagangan Selasa (26/5/2026).

Mata uang domestik dibuka melemah 0,03 persen ke posisi Rp17.748 per dolar Amerika Serikat (AS), di tengah kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian.

Baca Juga:

• Luhut Waspadai Lonjakan Harga Minyak, APBN Terancam Tekan Hingga Rp200 Triliun

Pada pukul 09.05 WIB, rupiah kembali terdepresiasi 0,06 persen ke level Rp17.753 per dolar AS, sebelum melemah lebih dalam ke Rp17.764 per dolar AS pada 09.18 WIB.

Level tersebut menjadi titik terlemah rupiah secara intraday sepanjang sejarah perdagangan.

Meski indeks dolar AS (DXY) masih berada di level stabil 99, serta harga minyak mentah Brent bertahan di kisaran US$98,36 per barel, sentimen pasar justru memburuk akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Laporan pasar menyebut adanya serangan di kawasan Selat Hormuz yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran.

Situasi tersebut mendorong pelaku pasar global kembali bersikap hati-hati dan mengalihkan aset ke instrumen aman.

Tekanan tidak hanya terjadi pada rupiah. Data Bloomberg menunjukkan mayoritas mata uang Asia bergerak melemah.

Baht Thailand memimpin pelemahan sebesar 0,32 persen, diikuti ringgit Malaysia dan peso Filipina.

Sementara itu, hanya won Korea Selatan dan dolar Taiwan yang mampu bertahan di zona hijau.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah semakin diperburuk oleh pelebaran defisit transaksi berjalan yang mencapai US$4,01 miliar, jauh meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$0,15 miliar.

Kondisi tersebut menjadi defisit kuartalan terdalam sejak kuartal IV-2019, menandakan menurunnya bantalan eksternal ekonomi Indonesia.

Pelebaran defisit juga terjadi seiring menyusutnya surplus perdagangan menjadi US$7,98 miliar, turun signifikan dari US$13,07 miliar pada periode sebelumnya.

Sementara kebutuhan impor, terutama energi dan barang modal, tetap tinggi, tekanan permintaan dolar di pasar domestik ikut meningkat.

Di tengah kombinasi faktor global dan domestik tersebut, pasar memperkirakan rupiah masih berpotensi melemah dalam kisaran Rp17.750 hingga Rp17.800 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Ketidakpastian geopolitik, arus modal keluar, serta tekanan fiskal domestik disebut masih menjadi faktor utama yang menahan penguatan rupiah dalam jangka pendek.*

(bb/ad)

YOGYAKARTA — Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku menangis setelah menonton film dokumenter "Pesta Babi" yang menyoroti isu deforestasi dan masyarakat adat di Papua Selatan.

Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam forum National Policy Dialogue bertema kedaulatan kelautan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (25/5/2026).

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Audiensi Forwaka, Bahas Penguatan Sinergi dengan Insan Pers

"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?" kata Megawati dalam forum tersebut.

Ia menyoroti alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala besar, termasuk kelapa sawit, serta mempertanyakan arah pembangunan yang dinilai mengabaikan hak masyarakat adat.

Dalam pernyataannya, Megawati menyinggung kebijakan pembangunan yang dianggap terlalu berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan budaya.

Ia menekankan bahwa masyarakat adat memiliki hukum dan tradisi yang harus dihormati dalam setiap proses pembangunan di wilayah Papua Selatan.

"Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?" ujarnya.

Megawati juga menilai pembangunan nasional seharusnya memiliki arah jangka panjang yang konsisten, tidak berubah setiap pergantian pemerintahan.

Film dokumenter "Pesta Babi" merupakan karya antropolog Cypri Jehan Paju Dale bersama jurnalis investigasi Dandhy Laksono.

Film ini diproduksi bersama sejumlah lembaga seperti Watchdoc Documentary dan Greenpeace Indonesia.

Dokumenter tersebut menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan, termasuk pembukaan hutan dalam skala luas untuk perkebunan sawit dan bioenergi.

Dalam film itu disebutkan, deforestasi atau pengurangan kawasan hutan secara permanen terjadi akibat ekspansi perkebunan dan pembangunan industri di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.

Sejak dirilis secara resmi di sejumlah kanal YouTube, film tersebut dilaporkan telah ditonton jutaan kali dan memicu diskusi publik mengenai dampak pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Film "Pesta Babi" juga menjadi sorotan setelah sejumlah kegiatan nonton bareng (nobar) di beberapa daerah dilaporkan dibubarkan.

Peristiwa itu memicu perdebatan mengenai kebebasan berekspresi dan akses publik terhadap informasi.

Di tengah polemik tersebut, para pembuat film menegaskan bahwa karya mereka berbasis riset lapangan selama bertahun-tahun dan bertujuan membuka ruang diskusi mengenai dampak kebijakan pembangunan.*

(tm/ad)

JAKARTA — Pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.

Ia juga mendesak agar kementerian tersebut dibubarkan karena dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Pidato Prabowo, Arah Reformasi dan Warisan Kebangkitan Nasional

Dalam video tersebut, Hotman melontarkan kritik keras terhadap kinerja kementerian yang baru dibentuk itu.

"Halo Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, tolong segera tutup Kementerian Hak Asasi Manusia. Tidak guna itu. Dengan menterinya yang begitu tidak guna," kata Hotman dalam video tersebut.

Ia menilai anggaran negara yang digunakan untuk kementerian tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Hotman menyebut keberadaan kementerian baru itu justru menambah beban anggaran negara tanpa dampak signifikan bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Ia juga mempertanyakan capaian kementerian dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM.

Menurut Hotman, sejumlah persoalan HAM di berbagai daerah masih belum tertangani secara optimal, sementara keberadaan kementerian tidak terlihat memberikan solusi konkret.

"Ribuan kasus pelanggaran HAM berat, tapi apa yang sudah diperbuat?" ujarnya.

Ia juga berpendapat bahwa fungsi perlindungan HAM sebenarnya telah dijalankan oleh sejumlah lembaga negara lain sehingga keberadaan kementerian tersebut dianggap tumpang tindih.

Dalam pernyataannya, Hotman turut menyinggung aktivitas tim hukum pribadinya, Hotman 911, yang menurutnya banyak menangani kasus masyarakat kecil secara langsung tanpa menggunakan anggaran negara.

Pernyataan Hotman Paris tersebut memicu beragam tanggapan di media sosial.

Sebagian warganet mendukung kritiknya terhadap efektivitas lembaga negara, sementara sebagian lain menilai pernyataan itu terlalu keras dan menyerang personal pejabat publik.

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Ikut Car Free Day, CFD Jadi Ruang Kebersamaan dan Dorong UMKM Lokal

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Hak Asasi Manusia terkait pernyataan Hotman Paris tersebut.*

(tm/ad)

SOLO — Tim kuasa hukum Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Senin (25/5/2026), untuk mengirimkan surat permohonan agar Jokowi hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan.

Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, mengatakan pihaknya mengajukan permohonan agar Jokowi dihadirkan dalam persidangan koneksitas di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Baca Juga:

• Safari Keliling Indonesia Jokowi Ramai Dikaitkan dengan Pemilu 2029, Projo Angkat Bicara

"Kami mengajukan permohonan sebagai saksi dalam persidangan koneksitas. Kami juga sudah menyurati Ketua Pengadilan untuk menghadirkan Joko Widodo dan Ryamizard Ryacudu," kata Rinto di Solo.

Namun, kedatangan tim kuasa hukum tersebut tidak berhasil menemui Jokowi secara langsung.

Surat permohonan hanya dapat diserahkan melalui petugas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang berjaga di kediaman.

Kuasa hukum menyebut permohonan menghadirkan Jokowi didasarkan pada dugaan bahwa proyek satelit tersebut berkaitan dengan instruksi dalam rapat terbatas kabinet pada 3–4 Desember 2015, yang disebut memuat arahan penyelamatan slot orbit 123° BT.

Menurut pihak kuasa hukum, arahan tersebut menjadi dasar kebijakan yang melatarbelakangi pelaksanaan proyek yang kini menjadi perkara hukum.

"Dalam arahan tersebut ada instruksi untuk melaksanakan dan menyelamatkan slot orbit. Kami memiliki dokumen," ujar Rinto.

Ia menegaskan bahwa kliennya tidak memperoleh keuntungan pribadi dalam proyek tersebut, termasuk tidak menerima komisi, gratifikasi, maupun bentuk keuntungan lain.

Dalam penjelasannya, kuasa hukum juga menyoroti posisi strategis slot orbit 123° BT yang disebut memiliki nilai penting bagi kedaulatan komunikasi nasional, termasuk untuk kepentingan pertahanan, maritim, dan penanggulangan bencana.

Slot orbit tersebut disebut sebagai salah satu sumber daya terbatas di ruang angkasa yang diperebutkan banyak negara karena nilai strategis dan ekonominya.

Kuasa hukum berpendapat bahwa langkah penyelamatan slot orbit pada saat itu merupakan kebijakan strategis negara, bukan sekadar keputusan administratif.

Dalam perkara ini, kuasa hukum juga menyebut belum adanya pembayaran kepada pihak penyedia yang dipersoalkan dalam kasus tersebut.

Mereka meminta majelis hakim menilai secara utuh unsur kerugian negara serta konteks kebijakan di balik proyek tersebut.

Menurut mereka, proses hukum harus mengedepankan kebenaran materiil untuk memastikan apakah tindakan terdakwa dilakukan dalam kapasitas kebijakan negara atau untuk kepentingan pribadi.*

(tm/ad)

JAKARTA — Rencana safari keliling Indonesia yang akan dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik dan dikaitkan dengan dinamika politik menuju Pemilu 2029.

Namun, organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan politik dari agenda tersebut.

Baca Juga:

• Pidato Prabowo, Arah Reformasi dan Warisan Kebangkitan Nasional

"Belum ada keputusan politik apa pun. Jangan membangun spekulasi seolah-olah semuanya sudah dirancang dari sekarang," kata Freddy, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, politik bersifat dinamis dan tidak bisa dipastikan sejak jauh hari, sehingga publik diminta melihat rencana safari tersebut secara objektif.

Freddy menjelaskan, safari keliling Indonesia yang direncanakan Jokowi lebih tepat dimaknai sebagai upaya menjaga komunikasi dengan masyarakat setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Ia menolak anggapan bahwa setiap pertemuan tokoh nasional dengan masyarakat otomatis berkaitan dengan agenda kampanye politik.

"Kalau begitu semua tokoh nasional bisa dituduh sedang kampanye. Padahal menjaga komunikasi dengan rakyat adalah bagian dari demokrasi," ujarnya.

Projo menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk silaturahmi kebangsaan untuk menjaga hubungan emosional antara tokoh nasional dan masyarakat di berbagai daerah.

Freddy juga membantah anggapan bahwa agenda tersebut mencerminkan upaya mempertahankan pengaruh politik Jokowi setelah masa jabatannya berakhir.

Ia menyinggung bahwa Jokowi telah menyelesaikan masa jabatan sesuai konstitusi dan tidak menempuh wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode yang pernah muncul dalam diskursus politik nasional.

"Faktanya beliau menyelesaikan jabatan sesuai aturan konstitusi dan menolak wacana tiga periode," kata Freddy.

Wacana tiga periode sebelumnya menjadi perdebatan luas karena bertentangan dengan batas masa jabatan presiden dalam konstitusi Indonesia.

Projo menyebut safari Jokowi direncanakan berlangsung sepanjang 2026, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta undangan masyarakat di berbagai daerah.

Freddy menyebut agenda tersebut kemungkinan dimulai pada Juni 2026, meski jadwal pasti belum ditentukan.

"Masalah tanggalnya belum ada informasi lebih lanjut, tapi rencananya mulai Juni," ujarnya.

Sejumlah daerah yang disebut akan menjadi tujuan kunjungan antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat.

Dalam agenda tersebut, Jokowi juga disebut akan bertemu relawan serta kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sementara itu, Jokowi menyatakan dirinya dalam kondisi sehat dan siap memenuhi undangan masyarakat.

Ia menyebut agenda kunjungan tersebut merupakan permintaan dari berbagai daerah untuk bertemu langsung dengan masyarakat.

"Ya saya sudah sehat dan akan datangi undangan-undangan di daerah," kata Jokowi di Solo.*

(tm/ad)

JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjadi sorotan di media sosial setelah jingle bertajuk "My Little Bolu Ketan" atau yang dikenal dengan meme "Mas Bahlil Ganteng" (MBG) viral di berbagai platform digital.

Lagu bernuansa humor tersebut tersebar luas di TikTok, Instagram, hingga YouTube, dan digunakan sebagai latar musik berbagai konten video.

Baca Juga:

• Gebyar PBB-P2 2026, Pemkab Batubara Perkuat Pendapatan Daerah dan Digitalisasi Pajak

Fenomena ini disebut-sebut dipicu oleh unggahan akun TikTok @vokaliz_netizen pada akhir April 2026.

Konten tersebut telah ditonton jutaan kali dan memperoleh lebih dari 1,1 juta tanda suka.

Popularitasnya semakin meluas setelah sejumlah kreator konten ikut membuat video reaksi yang turut mengangkat tren tersebut.

Menurut pengamat, penyebaran jingle ini tidak terlepas dari karakter algoritma media sosial yang memperkuat konten berbasis humor, repetisi, dan audio yang mudah diingat.

Dalam waktu singkat, potongan audio tersebut menjadi tren yang "mengepung" linimasa pengguna internet.

Sejumlah konten kreator dengan jumlah pengikut besar turut mempercepat penyebaran tren tersebut, menjadikan nama Bahlil Lahadalia semakin sering muncul di ruang digital, terutama di kalangan pengguna muda.

Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji menilai viralnya jingle "MBG" sebagai ekspresi kreativitas netizen yang bersifat hiburan.

Ia menyebut, fenomena tersebut dapat dipandang sebagai bentuk apresiasi tidak langsung terhadap figur Ketua Umum Golkar atas kerja politik yang dijalankan selama ini.

Sarmuji menegaskan partai tidak mempermasalahkan penggunaan jingle tersebut, termasuk jika kader atau akun resmi Golkar ikut meramaikan tren di media sosial.

"Itu kan berasal dari kreativitas netizen sebagai bentuk penghargaan. Kalau ikut meramaikan, ya wajar saja," ujar Sarmuji, dikutip Senin (25/5/2026).

Pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, S. Kunto Adi Wibowo, menilai fenomena ini berpotensi memberikan keuntungan citra bagi Partai Golkar jika dikelola secara tepat.

Menurutnya, strategi "riding the wave" atau menunggangi tren viral dapat menjadi pendekatan komunikasi politik yang efektif di era digital.

Sebaliknya, respons defensif dinilai justru berisiko merusak citra partai, terutama di kalangan generasi muda.

Ia menambahkan, konten viral berbasis humor memiliki daya jangkau luas karena mudah diingat dan terus direproduksi oleh algoritma platform digital, sehingga menciptakan efek pengulangan yang memperkuat popularitas figur politik.

"Efeknya bukan langsung ke pilihan politik, tapi membangun kedekatan nama di memori publik," ujarnya.

Fenomena jingle "Mas Bahlil Ganteng" menegaskan bagaimana politik dan budaya populer semakin sulit dipisahkan di ruang digital.

Nama tokoh politik kini tidak hanya hadir melalui narasi formal, tetapi juga lewat meme, musik, dan konten humor yang diproduksi secara organik oleh warganet.

Meski demikian, para pengamat menilai dampak elektoral dari tren semacam ini tetap tidak langsung.

Namun, dalam jangka panjang, pengulangan nama dan visual di media sosial dapat memperkuat pengenalan publik terhadap figur politik.*

(tm/ad)

Oleh: Aljabar Fauzi, S.Ag.

PERINGATAN Hari Lahir Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) ke-3 di Aceh Selatan menghadirkan satu pesan yang melampaui seremoni rutin organisasi keagamaan: bahwa dakwah hari ini tidak lagi cukup berhenti pada mimbar, tetapi harus turun ke ruang publik, termasuk ruang yang paling sederhana sekalipun—lingkungan hidup.

Baca Juga:

• Eks Camat Medan Polonia Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Anggaran BBM Rp332 Juta

Alih-alih sekadar forum formal, mereka menggelar aksi bersih lingkungan dengan tema "Pilah Sampah untuk Pelestarian Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi".

Pilihan ini menarik dibaca dalam konteks yang lebih luas.

Di tengah meningkatnya krisis sampah dan rendahnya kesadaran ekologis di banyak daerah, keterlibatan tokoh agama dalam isu lingkungan menunjukkan pergeseran penting dalam cara dakwah dipahami dan dijalankan.

Gerakan ini bukan hanya simbolik.

Dengan melibatkan penyuluh agama dari berbagai kecamatan serta kolaborasi lintas instansi seperti Kantor agama/" target="_blank">Kementerian Agama Aceh Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup, kegiatan ini memperlihatkan upaya membangun kesadaran kolektif bahwa isu lingkungan bukan semata urusan teknis pemerintah, melainkan juga urusan moral dan spiritual masyarakat.

Dakwah yang Bergerak ke Arah Ekoteologi

Konsep yang diangkat IPARI—yang kerap disebut sebagai ekoteologi—mencerminkan kecenderungan baru dalam praktik keagamaan: membaca ulang ajaran agama dalam konteks krisis lingkungan modern.

Dalam perspektif ini, kebersihan bukan sekadar nilai etika individual, tetapi bagian dari amanah teologis manusia sebagai penjaga bumi.

Penyuluh agama, dalam posisi ini, tidak hanya menjadi penyampai ajaran, tetapi juga agen perubahan sosial.

Namun, yang lebih penting dari sekadar konsep adalah implementasinya. Aksi memungut sampah di RTH Tapaktuan mungkin tampak sederhana, bahkan sehari-hari.

Tetapi justru di situlah letak kekuatannya: dakwah menjadi hadir dalam bentuk tindakan nyata, bukan hanya narasi normatif.

Antara Simbol, Edukasi, dan Tantangan Konsistensi

Kegiatan yang dilakukan secara serentak di beberapa wilayah Aceh Selatan menunjukkan adanya upaya serius untuk membangun gerakan kolektif.

Dari Labuhan Haji hingga Trumon Raya, pola yang sama diulang: edukasi lingkungan, pemilahan sampah, dan aksi bersih bersama.

Namun, sebagaimana banyak program berbasis komunitas lainnya, tantangan terbesar tidak terletak pada pelaksanaan seremonial, melainkan pada keberlanjutan.

Kesadaran lingkungan sering kali kuat pada momentum kegiatan, tetapi melemah setelahnya.

Di sinilah peran institusi keagamaan menjadi krusial. Jika dakwah lingkungan hanya berhenti pada kegiatan tahunan, maka dampaknya akan terbatas.

Tetapi jika ia masuk ke ruang-ruang rutin seperti masjid, majelis taklim, dan pendidikan formal, maka ia berpotensi menjadi budaya baru.

Ruang Publik dan Pendidikan Kesadaran

Pemilihan RTH Tapaktuan sebagai lokasi kegiatan juga memiliki makna simbolik.

Ruang publik yang selama ini hanya menjadi tempat aktivitas sosial biasa, diubah menjadi ruang edukasi moral dan lingkungan.

Interaksi antara penyuluh agama, aparat lingkungan, dan masyarakat menciptakan ruang dialog yang lebih egaliter.

Dalam konteks ini, kebersihan tidak lagi dipahami sebagai tugas petugas kebersihan semata, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif.

Meski demikian, dinamika ringan di lapangan—dari canda soal karung penuh daun hingga foto-foto kegiatan—juga menunjukkan bahwa kesadaran ekologis masih dalam tahap awal pembentukan. Ia masih bergerak antara keseriusan dan simbolisme.

Penutup: Dari Aksi Simbolik ke Gerakan Sosial

Apa yang dilakukan IPARI Aceh Selatan pada dasarnya membuka satu pertanyaan penting: sejauh mana agama dapat menjadi motor perubahan sosial di tengah krisis lingkungan yang semakin nyata?

Jawabannya mungkin tidak sederhana. Namun langkah kecil seperti menggabungkan dakwah dengan aksi bersih lingkungan menunjukkan arah yang patut diperhatikan.

Dakwah hijau, jika konsisten, bukan hanya akan melahirkan kesadaran individu, tetapi juga membentuk etika sosial baru—bahwa menjaga bumi bukan sekadar pilihan moral, melainkan bagian dari ibadah.

Pada titik ini, IPARI tidak hanya merayakan hari lahir organisasi, tetapi juga sedang menguji satu gagasan besar: bahwa masa depan dakwah mungkin tidak hanya berada di mimbar, tetapi juga di jalanan, di taman kota, dan di tumpukan sampah yang selama ini diabaikan.*

*) Penulis adalah perwakilan Kantor agama/" target="_blank">Kementerian Agama Aceh Selatan.

JAKARTA — Hari Arafah yang jatuh pada 9 Zulhijah kembali menjadi momentum penting bagi umat Islam di seluruh dunia untuk memperbanyak ibadah, doa, dan amal saleh.

Dalam sejumlah hadis sahih, hari ini disebut sebagai salah satu waktu paling istimewa karena menjadi momen pengampunan dosa dan pembebasan manusia dari api neraka.

Baca Juga:

• Bupati Fery Sahputra Simatupang tutup pelaksanaan MTQ dan FSQ, Ribuan Warga Padati Teluk Panji

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan menjadi dasar utama keutamaan hari tersebut dalam tradisi Islam.

Hari Arafah juga disebut sebagai waktu ketika Allah SWT "mendekat" dan membanggakan hamba-hamba-Nya di hadapan para malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain yang masih bersumber dari hadis sahih.

Bagi jamaah haji, Hari Arafah menjadi puncak ibadah haji melalui pelaksanaan wukuf di Padang Arafah.

Sementara bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, terdapat sejumlah amalan sunnah yang dianjurkan untuk mengisi hari tersebut dengan ibadah.

Dzikir, Doa, dan Takbir

Di antara amalan utama yang dianjurkan adalah memperbanyak dzikir seperti tahlil, takbir, dan tahmid.

Al-Qur'an dalam Surah Al-Hajj ayat 28 menegaskan pentingnya mengingat Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yang dalam penafsiran Ibnu Abbas termasuk sepuluh hari pertama Zulhijah.

Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dibandingkan sepuluh hari pertama Zulhijah, sehingga umat Islam dianjurkan memperbanyak amal ibadah di dalamnya.

Selain itu, Hari Arafah juga dikenal sebagai waktu terbaik untuk berdoa.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menyebut bahwa "sebaik-baik doa adalah doa pada Hari Arafah."

Doa Tauhid dan Amal Saleh

Umat Islam juga dianjurkan membaca doa tauhid yang menegaskan keesaan Allah SWT, serta memperbanyak istighfar dan permohonan ampunan.

Doa tersebut menjadi salah satu amalan yang kerap dibaca pada Hari Arafah sebagai bentuk penguatan spiritual.

Selain ibadah ritual, sedekah dan amal saleh juga menjadi bagian penting dari amalan Hari Arafah.

Dalam sejumlah riwayat hadis sahih, amal kebaikan pada sepuluh hari pertama Zulhijah disebut lebih dicintai Allah dibandingkan hari-hari lainnya.

Dimensi Sosial dan Spiritualitas

Hari Arafah tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah, tetapi juga momentum sosial untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

Sedekah, membantu fakir miskin, dan memperkuat solidaritas sosial menjadi bagian dari pengamalan nilai keislaman pada hari tersebut.

Dengan demikian, Hari Arafah kembali menjadi pengingat bahwa dimensi spiritual dan sosial dalam Islam berjalan beriringan.

Umat Islam diajak untuk tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memperkuat hubungan kemanusiaan.*

(d/ad)

Oleh:Wim Tohari Daniealdi.

PADA bulan Mei 2026 ini, Indonesia memperingati dua momentum sejarah sekaligus, yakni Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei 2026) dan 28 tahun Reformasi yang diperingati 21 Mei 2026.

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Ikut Car Free Day, CFD Jadi Ruang Kebersamaan dan Dorong UMKM Lokal

Kebangkitan Nasional 1908 lahir dari kesadaran bahwa penjajahan bukan sekadar penguasaan wilayah, melainkan juga penguasaan ekonomi, pendidikan, dan psikologi bangsa.

Sementara Reformasi 1998 lahir dari kemarahan rakyat terhadap krisis ekonomi, korupsi struktural, konsentrasi kekuasaan, dan ketimpangan sosial yang dianggap telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan.

Karena itu, pidato Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR RI pada 20 Mei 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi menarik untuk dibaca dalam perspektif historis yang lebih panjang.

Pidato tersebut bukan hanya pemaparan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2027, melainkan juga sebuah narasi ideologis mengenai arah negara dan tafsir baru atas reformasi.

Dalam pidatonya, Presiden berkali-kali mengulang gagasan bahwa Indonesia mengalami "kebocoran kekayaan nasional", sebuah "outflow of national wealth" yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan kemakmuran rakyat.

Ia mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi selama bertahun-tahun justru dibarengi melemahnya kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan.

Di titik inilah pidato tersebut bertemu dengan semangat Reformasi 1998.

Selama hampir tiga dekade, reformasi sering dimaknai terutama sebagai proyek demokratisasi politik, sehingga selalu indentik dengan pemilu langsung, kebebasan pers, otonomi daerah, pembatasan masa jabatan presiden, dan penguatan masyarakat sipil.

Reformasi poltik memang berhasil mengakhiri otoritarianisme dan membuka ruang kebebasan yang jauh lebih luas dibanding era sebelumnya.

Namun, pertanyaan yang mulai muncul setelah 28 tahun adalah apakah reformasi berhasil menciptakan demokrasi ekonomi.

Pertanyaan itu sebenarnya telah lama muncul di tengah masyarakat. Indonesia berhasil menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tetapi ketimpangan ekonomi masih tinggi.

Kekayaan sumber daya alam besar, tetapi daya beli rakyat sering rapuh. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil, tetapi banyak kelas menengah merasa stagnan.

Negara kaya komoditas, namun penerimaan negara terhadap PDB masih rendah dibanding negara lain.

Dalam konteks itu, pidato Presiden Prabowo dapat dibaca sebagai kritik terhadap model reformasi yang terlalu bertumpu pada liberalisasi politik, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan problem struktur ekonomi nasional.

Tafsir Reformasi Baru

Karena itu pula, Presiden berulang kali kembali kepada Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pidato tersebut, Pasal 33 tidak diposisikan sekadar norma konstitusional, melainkan sebagai "cetak biru ekonomi bangsa".

Negara dipandang harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Di sini terlihat bahwa pidato tersebut membawa semangat yang sangat dekat dengan narasi Kebangkitan Nasional awal abad ke-20, dimana bangsa yang merdeka harus mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Presiden secara eksplisit menghubungkan kolonialisme masa lalu dengan eksploitasi sumber daya alam Indonesia.

Ia menyinggung bagaimana kekayaan Nusantara selama ratusan tahun memperkaya bangsa lain, dan memperingatkan bahwa bangsa yang tidak belajar dari sejarah akan mengulang sejarah kelam yang sama.

Narasi seperti ini sesungguhnya bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Bung Karno sejak awal kemerdekaan telah berbicara mengenai neokolonialisme dan imperialisme ekonomi.

Reformasi 1998 memang mengoreksi banyak penyimpangan kekuasaan Orde Baru, tetapi di sisi lain reformasi juga membuka era liberalisasi ekonomi yang lebih luas.

Negara semakin terintegrasi ke dalam pasar global, investasi asing meningkat, dan mekanisme pasar menjadi semakin dominan.

Masalahnya, globalisasi tidak selalu menghasilkan distribusi kesejahteraan yang merata.

Karena itu, ketika Presiden Prabowo berbicara mengenai under invoicing, transfer pricing, penyelundupan, hingga pelarian devisa hasil ekspor, ia sebenarnya sedang mengangkat isu lama yang selama ini menjadi kelemahan negara berkembang, dimana negara kaya sumber daya tetapi lemah dalam tata kelola.

Pidato tersebut bahkan dapat dibaca sebagai upaya membangun "nasionalisme ekonomi" baru.

Negara ingin mengambil kembali kontrol terhadap rantai ekspor komoditas strategis melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal untuk sejumlah sektor tertentu.

Negara juga ingin memastikan devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri.

Di satu sisi, langkah seperti ini dapat dipahami sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi.

Namun di sisi lain, tantangan reformasi justru terletak di sini, yaitu bagaimana memperkuat negara tanpa kembali jatuh pada sentralisasi kekuasaan yang berlebihan.

Reformasi 1998 lahir karena negara dianggap terlalu dominan dan terlalu tertutup.

Maka, ketika negara kembali diperkuat hari ini, publik tentu berharap penguatan itu berjalan bersamaan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan demokratis yang kuat.

Negara Dan Rakyat

Untungnya, pidato Presiden juga memberi sinyal penting mengenai hal tersebut. Pada bagian akhir, Prabowo justru menegaskan pentingnya oposisi dan check and balances dalam demokrasi.

Ia bahkan secara terbuka mengapresiasi keberadaan PDIP di luar pemerintahan sebagai bagian penting dari demokrasi Indonesia.

Pernyataan itu penting. Sebab, tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan memilih antara negara kuat atau demokrasi, melainkan bagaimana menghadirkan negara yang kuat sekaligus demokratis.

Negara yang mampu melindungi kepentingan nasional, tetapi tetap tunduk pada prinsip keterbukaan dan pengawasan publik.

Dalam sejarah dunia, banyak negara gagal karena negara terlalu lemah.

Tetapi tidak sedikit pula negara gagal karena negara terlalu kuat dan menekan kebebasan masyarakat. Dan Indonesia membutuhkan keseimbangan keduanya.

Dalam konteks inilah peringatan 28 tahun Reformasi menjadi relevan. Reformasi bukan sekadar peristiwa sejarah yang diperingati setiap Mei.

Reformasi adalah proses yang terus berjalan. Ia bukan tujuan akhir, melainkan mekanisme koreksi agar negara tidak menyimpang dari cita-cita keadilan sosial.

Karena itu, reformasi juga harus berani melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.

Apakah reformasi sudah berhasil menciptakan birokrasi yang bersih?

Apakah reformasi berhasil membangun institusi hukum yang kuat?

Apakah reformasi berhasil menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata?

Ataukah reformasi baru berhasil membangun demokrasi prosedural tanpa transformasi ekonomi yang cukup mendalam?

Di sini, Pidato Presiden Prabowo tampaknya mencoba menjawab kegelisahan itu.

Ia menawarkan gagasan bahwa Indonesia perlu kembali pada ekonomi Pancasila, ekonomi jalan tengah, yang menggabungkan peran negara dengan dinamika sektor swasta.

Negara tidak boleh membiarkan yang kuat menang sendiri, tetapi juga tidak boleh mematikan kreativitas dan inovasi pasar.

Memang benar, di atas kertas, gagasan itu terdengar ideal. Tetapi sejarah mengajarkan bahwa problem terbesar Indonesia sering bukan terletak pada konsep, melainkan pelaksanaan.

Banyak cita-cita besar kandas karena birokrasi korup, tata kelola lemah, dan elite yang lebih sibuk berebut rente daripada membangun bangsa.

Jalan Indonesia Maju

Karena itu, bagian paling penting dari pidato tersebut justru ketika Presiden berbicara keras mengenai reformasi birokrasi, pungli, korupsi, dan lemahnya pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa tidak ada negara maju dengan birokrasi yang lemah dan hukum yang tidak pasti.

Di titik ini, pidato Presiden sesungguhnya sedang mempertemukan dua warisan sejarah Indonesia, yakni semangat Kebangkitan Nasional dan agenda Reformasi.

Kebangkitan Nasional mengajarkan pentingnya kesadaran kebangsaan. Reformasi mengajarkan pentingnya pembatasan kekuasaan dan kontrol demokratis.

Indonesia hari ini membutuhkan keduanya sekaligus; nasionalisme yang kuat, tetapi tidak anti demokrasi; negara yang tegas, tetapi tidak otoriter; pembangunan ekonomi yang agresif, tetapi tetap berpihak pada keadilan sosial.

Dua puluh delapan tahun setelah reformasi, Indonesia memang belum sempurna.

Namun bangsa ini juga tidak lagi berada pada titik yang sama seperti 1998. Demokrasi bertahan, ekonomi relatif stabil, dan posisi internasional Indonesia semakin diperhitungkan.

Kini tantangannya adalah memastikan bahwa kebangkitan Indonesia tidak berhenti pada angka pertumbuhan atau retorika kedaulatan, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pekerjaan yang layak, pendidikan yang baik, harga pangan yang terjangkau, hukum yang adil, dan negara yang hadir melindungi.

Karena pada akhirnya, kebangkitan nasional sejati bukan hanya soal bangkit sebagai negara besar, yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, tetapi bangkit sebagai bangsa yang mampu memuliakan rakyatnya sendiri.

Wallahu'alam bi Sawab.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Dosen FISIP, Unikom, Bandung.

TANJUNGBALAI – Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai bersama masyarakat mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD) di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Minggu, 24 Mei 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai elemen masyarakat.

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Pimpin Rapat IFW 2026, Asahan Siap Tampilkan Produk Lokal dan Potensi Wisata Unggulan

Aktivitas seperti senam sehat dan jalan santai mewarnai kegiatan yang kini menjadi agenda rutin Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Suasana kebersamaan terlihat dari interaksi antara warga dan jajaran pemerintah daerah.

Plh Wali Kota bersama istri serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah tampak menyapa warga dan berbaur dalam kegiatan tanpa sekat formal.

Plh Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, mengatakan CFD akan terus digelar secara rutin setiap akhir pekan sebagai ruang publik untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat hubungan sosial masyarakat.

"Kegiatan ini kita fokuskan untuk menjaga kebugaran masyarakat melalui aktivitas seperti senam sehat dan jalan santai. Namun yang paling penting, CFD menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh warga Kota Tanjungbalai," ujarnya.

Ia menyebut, meningkatnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan CFD menunjukkan tumbuhnya kembali semangat kebersamaan warga.

Pemerintah juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menghadirkan layanan publik seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Selain sebagai ruang olahraga dan pelayanan publik, CFD juga menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejumlah stan kuliner, minuman, hingga produk kreatif lokal tampak ramai dikunjungi warga.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap ruang publik dapat menjadi lebih sehat, ramah, dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan ekonomi masyarakat serta mendukung visi Tanjungbalai EMAS.*

(ad)

MEDAN – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, memimpin rapat persiapan Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin, 25 Mei 2026.

Rapat tersebut dihadiri jajaran pengurus Dekranasda Sumut, perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, serta sejumlah Ketua Dekranasda kabupaten di Sumatera Utara, termasuk dari Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Padang Lawas Utara, Simalungun, dan Tapanuli Utara.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Indonesia Fashion Week 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Dalam arahannya, Kahiyang Ayu menekankan pentingnya kolaborasi antara Dekranasda kabupaten/kota dengan para desainer Sumatera Utara untuk menghadirkan karya fesyen yang tidak hanya modern, tetapi juga mencerminkan identitas budaya daerah.

Ia meminta setiap daerah mengangkat kekayaan wastra dan karakter lokal masing-masing, termasuk Kabupaten Asahan, dalam karya yang akan ditampilkan pada ajang tersebut.

Selain itu, setiap daerah juga didorong untuk memaksimalkan promosi potensi wisata melalui desain booth dan konsep pameran yang kreatif agar mampu menarik perhatian pengunjung di tingkat nasional.

Usai rapat, Ketua Dekranasda Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berpartisipasi dan mendukung penuh penyelenggaraan IFW 2026.

Ia mengatakan Kabupaten Asahan akan menampilkan berbagai produk unggulan daerah, mulai dari kerajinan tangan, produk fesyen lokal, hingga promosi destinasi wisata.

"Kami siap berkolaborasi bersama para desainer dan seluruh pihak untuk mensukseskan Indonesia Fashion Week 2026 serta memperkenalkan produk unggulan dan potensi wisata Kabupaten Asahan kepada masyarakat luas," ujarnya.

Partisipasi tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing produk UMKM, memperluas pasar wastra daerah, serta meningkatkan promosi pariwisata Kabupaten Asahan di tingkat nasional.*

(ad)

ASAHAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menerima audiensi Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Kabupaten Asahan di ruang kerjanya, Senin, 25 Mei 2026.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, penasehat dan ketua Forwaka, serta jajaran pengurus.

Baca Juga:

• Gebyar PBB-P2 2026, Pemkab Batubara Perkuat Pendapatan Daerah dan Digitalisasi Pajak

Ia menegaskan, Forwaka siap bersinergi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah, termasuk program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

"Forwaka Kabupaten Asahan siap mendukung Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mensukseskan seluruh visi dan misi yang telah ditetapkan. Kami juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap setiap program kerja yang akan kami laksanakan," ujar Doly.

Menanggapi hal itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan komitmen Forwaka.

Ia menilai pertemuan tersebut penting untuk memperkuat hubungan antara insan pers dan pemerintah daerah.

"Terima kasih atas kunjungan Forwaka Kabupaten Asahan. Pertemuan ini saya harapkan dapat semakin mempererat ikatan silaturahmi antara Forwaka dengan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam upaya bersama membangun Asahan," kata Taufik.

Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi dengan organisasi pers, termasuk Forwaka, selama program yang dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung Forwaka dalam setiap program kerjanya, sepanjang tidak menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah dan insan pers diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi Kabupaten Asahan, yakni "Mewujudkan Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan."*

(ad)

BATUBARA – Pemerintah Kabupaten Batubara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak serta percepatan digitalisasi pelayanan publik.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Gebyar Penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 yang digelar di Aula A Kantor Bupati Batubara, Senin (25/5/2026).

Baca Juga:

• Sumut Terima Pengembalian TKD Terbesar Usai Pemotongan Rp6 Triliun, Ini Penjelasan Tito Karnavian

Acara berlangsung meriah dan penuh apresiasi. Selain penyerahan DHKP dan SPPT PBB-P2 Tahun 2026, kegiatan juga dirangkai dengan pemberian piagam penghargaan, plakat, hingga hadiah kepada perusahaan, pelaku usaha, kecamatan, desa/kelurahan, serta wajib pajak yang dinilai berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak.

Dalam sambutannya, Bupati Batubara Baharuddin Siagian menegaskan bahwa pajak merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah.

Karena itu, dirinya mengapresiasi seluruh perusahaan dan masyarakat yang telah taat membayar pajak tepat waktu.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh perusahaan dan masyarakat yang telah mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran pajak," ujar Baharuddin.

Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada para kepala desa serta kolektor pajak yang dinilai bekerja keras dalam mengejar target realisasi PBB-P2 di wilayah masing-masing.

Menurutnya, keberhasilan pencapaian target pendapatan daerah akan sangat menentukan jalannya program pembangunan yang telah dirancang pemerintah melalui APBD Kabupaten Batubara.

"Kalau target pendapatan tercapai bahkan melebihi, tentu ruang gerak pembangunan kita akan semakin besar untuk tahun-tahun berikutnya," tegasnya.

Pemkab Batubara Dorong Digitalisasi Pajak dan Retribusi

Dalam momentum tersebut, Pemkab Batubara juga memperkuat sistem pembayaran non-tunai dengan menyerahkan QRIS Statis Retribusi dan QRIS Statis BPHTB kepada sejumlah OPD, UPT Samsat Lima Puluh, hingga notaris/PPAT.

Langkah ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital pelayanan publik agar pembayaran pajak dan retribusi semakin mudah, cepat, transparan, dan modern.

Adapun instansi penerima QRIS Statis antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas PUTR, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Sejumlah Perusahaan dan Pelaku Usaha Raih Penghargaan

Pada kesempatan tersebut, sejumlah perusahaan besar dan pelaku usaha menerima penghargaan atas kontribusinya terhadap pembayaran pajak daerah.

Beberapa perusahaan yang menerima penghargaan di antaranya PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Hutama Marga Waskita, PT Multimas Nabati Asahan, PT Bakrie Renewable Chemicals, dan PT Prima Multi Terminal.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada pelaku usaha lokal seperti Singaporeland Waterpark, Rumah Sakit Bidadari, RM 100, hingga Kuta Coffee yang dinilai turut berperan aktif dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Batubara.

Dengan kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batubara berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat demi mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.*

(ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Bali pada Selasa, 26 Mei 2026.

Secara umum, sebagian besar kabupaten di Pulau Dewata diperkirakan mengalami kondisi berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara relatif stabil di kisaran 24 hingga 33 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 26 Mei 2026: Sebagian Wilayah Cerah

Sementara itu, kondisi berawan diperkirakan mendominasi Badung, Klungkung, Buleleng, serta Kota Denpasar.

Di Kabupaten Jembrana, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 26–31°C serta kelembapan udara 75–91 persen.

Kondisi serupa juga terjadi di Tabanan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan 77–97 persen.

Kabupaten Badung diperkirakan berawan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan 70–92 persen.

Gianyar berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu 26–31°C serta kelembapan 74–94 persen, sedangkan Klungkung diprediksi berawan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan 64–73 persen.

Sementara itu, Bangli diprakirakan mengalami hujan ringan dengan tingkat kelembapan tinggi, mencapai 87–99 persen, pada suhu 26–31°C.

Karangasem juga diprediksi diguyur hujan ringan dengan suhu sedikit lebih rendah, yakni 24–29°C dan kelembapan 83–97 persen.

Di wilayah Buleleng, BMKG memprakirakan kondisi berawan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan 72–91 persen.

Adapun Kota Denpasar diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 26–33°C dan kelembapan 71–81 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama bagi aktivitas di luar ruangan dan sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali.*

(ad)