Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Merdeka Run menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ribuan peserta dari berbagai latar belakang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Selama Ini Jadi Penghalang, Tato Adat Dayak Diusulkan Tak Lagi Ganjal Pendaftaran TNI-Polri

Merdeka Run 2026 menyediakan rute sepanjang 8 kilometer bagi peserta umum. Setelah kategori umum, kegiatan dilanjutkan dengan rute 2,5 kilometer yang dikhususkan bagi peserta berkebutuhan khusus.

"Diawali rute 8 km untuk peserta umum, dilanjutkan dengan rute 2,5 km untuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus," ujarnya.

Teddy menilai kehadiran kategori peserta berkebutuhan khusus menunjukkan semangat inklusivitas dalam perayaan kemerdekaan. Masyarakat dengan beragam kemampuan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga bersama.

"Semua bergerak, semua sehat, semua semangat. Merdeka!" tutur Teddy.

Ribuan peserta telah memadati kawasan Istana Merdeka sejak pagi. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pukul 05.53 WIB.

Para peserta berdiri menghadap Istana Merdeka dengan sikap sempurna saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Suasana berlangsung meriah sekaligus khidmat sebelum perlombaan dimulai.

Flag off Merdeka Run 2026 dilakukan tepat pukul 06.00 WIB. Pengibaran bendera dipimpin Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Sekretaris Negara, serta Seskab Teddy Indra Wijaya.

Merdeka Run menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk merayakan momentum kemerdekaan secara bersama-sama.

Penyelenggaraan kategori khusus bagi peserta berkebutuhan khusus turut memperkuat pesan bahwa kegiatan olahraga dapat diikuti masyarakat secara inklusif, tanpa membedakan kondisi maupun kemampuan peserta.

Dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 12 ribu orang, Merdeka Run 2026 menjadi salah satu kegiatan olahraga massal yang mewarnai rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta.* (d/dh)

Ahli meteorologi sekaligus prakirawan cuaca BMKG, Adinda Dara Vahada, mengatakan fenomena langit kekuningan terjadi karena keberadaan asap karhutla yang cukup pekat di wilayah Kalbar.

Baca Juga:

• "Tanggal 1 Kita Hajar Habis-habisan", Menhut Kejar 3 Hari Emas Peluang Hujan demi Padamkan Karhutla Riau

Berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Maritim Dwikora Pontianak pada Jumat (28/8) pukul 10.00 WIB, kondisi udara di wilayah tersebut terpantau kabur dengan jarak pandang sekitar 1 kilometer.

Kondisi tersebut juga diperkuat citra satelit Himawari-9 BMKG pada pukul 13.00 WIB yang mendeteksi sebaran asap di wilayah Kalimantan Barat. Pergerakan asap dominan menuju barat laut hingga utara.

"BMKG juga mendeteksi adanya transboundary haze dari Kalimantan Barat menuju Sarawak, Malaysia," ujar Adinda.

Pekatnya asap tidak hanya mengganggu jarak pandang. Konsentrasi partikel di atmosfer juga memengaruhi proses hamburan cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi.

Akibatnya, cahaya matahari terlihat lebih redup dan menghasilkan warna kekuningan hingga jingga. Kondisi tersebut membuat suasana pada siang hari di Pontianak terlihat seperti menjelang sore.

"Akibatnya, cahaya yang sampai ke permukaan dapat tampak lebih redup dan berwarna kekuningan hingga jingga, sehingga suasana pada siang hari dapat terlihat seperti menjelang sore," jelas Adinda.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan pemantauan kualitas partikulat PM2.5 di sejumlah wilayah Kalimantan Barat yang menunjukkan konsentrasi cukup tinggi.

Selain Pontianak, sejumlah wilayah lain di Kalbar juga mengalami penurunan jarak pandang akibat asap. Data BMKG per Jumat (28/8) pukul 17.00 WIB menunjukkan jarak pandang di beberapa titik berada pada kondisi terbatas.

Stasiun Klimatologi Mempawah mencatat jarak pandang sekitar 500 meter. Sementara Stasiun Meteorologi Dwikora Pontianak mencatat 1.500 meter.

Di Nanga Pinoh, Melawi, jarak pandang tercatat 3.000 meter. Pos Meteorologi Paloh mencatat 2.000 meter, sedangkan Stasiun Meteorologi Pangsuma Kapuas Hulu mencapai 3.000 meter.

Jarak pandang di Stasiun Meteorologi Rahadi Oesman Ketapang tercatat 6.000 meter. Sementara Stasiun Meteorologi Supadio mencapai 1.000 meter.

Adapun Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang mencatat jarak pandang 2.500 meter dan Stasiun Meteorologi Singkawang sekitar 3.500 meter.

Kondisi tersebut menunjukkan dampak asap karhutla masih cukup signifikan terhadap atmosfer dan jarak pandang di berbagai wilayah Kalbar.

BMKG terus memantau perkembangan sebaran asap dan kondisi atmosfer untuk memberikan informasi cuaca serta jarak pandang kepada masyarakat.

Fenomena langit menguning di Pontianak bukan disebabkan perubahan warna langit secara alami, melainkan efek keberadaan asap dan partikulat karhutla yang menghamburkan cahaya matahari.* (d/dh)

Mantan panel ahli WHO Dicky Budiman menilai BGS menghadapi tantangan cukup berat karena sejumlah pesaing memiliki pengalaman panjang di internal WHO dan jaringan yang kuat di antara negara anggota organisasi tersebut.

Baca Juga:

• Budi Gunadi Siap Mundur dari Menkes Jika Terpilih Jadi Dirjen WHO

Saat ini Balkhy menjabat sebagai Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur. Sebelumnya, ia menduduki posisi Assistant Director-General WHO yang menangani isu resistensi antimikroba di kantor pusat WHO di Jenewa.

"Kalau di-ranking Hanan Balkhy nomor satu. Dia punya kredibilitas teknis penuh sebagai dokter, karier panjang di birokrasi WHO, dan jaringan internal yang sangat kuat," kata Dicky, Sabtu (29/8/2026).

Dicky menilai rekam jejak Balkhy di dalam WHO menjadi salah satu modal utama dalam perebutan dukungan. Ia juga menyebut latar belakang Balkhy yang lahir di Amerika Serikat berpotensi menjadi nilai diplomatik tersendiri dalam membangun hubungan dengan pemerintah AS.

Di posisi berikutnya, Dicky menilai Dr Hans Henri P Kluge asal Belgia sebagai kandidat kuat. Kluge merupakan Direktur Regional WHO Eropa sejak Februari 2020 dan memiliki pengalaman menangani berbagai persoalan kesehatan lintas negara.

Kluge memimpin kawasan Eropa melewati sejumlah krisis kesehatan, termasuk pandemi COVID-19, wabah Mpox serta dampak kesehatan akibat konflik Rusia-Ukraina.

Menurut Dicky, Kluge juga memiliki keuntungan dari dukungan negara-negara Eropa yang secara historis mempunyai posisi kuat dalam pengambilan keputusan di World Health Assembly (WHA).

Kandidat lainnya adalah mantan Menteri Kesehatan Qatar, Dr Hanan Mohammed Al-Kuwari. Dicky menilai profil Al-Kuwari cukup mirip dengan BGS karena sama-sama berasal dari pemerintahan nasional dan bukan birokrat yang berkarier panjang di internal WHO.

"Kekuatan Al-Kuwari terletak pada dukungan finansial-diplomatik negara Teluk dan posisi Qatar sebagai penghubung Timur Tengah dan Barat. Kalau dibandingkan, posisinya relatif setara dengan BGS sebagai outsider," ujarnya.

Menurut Dicky, BGS dan Al-Kuwari harus mengandalkan rekam jejak pemerintahan masing-masing serta dukungan politik dari negara-negara di luar struktur inti WHO untuk membangun koalisi suara.

Sementara Hanan Balkhy dan Hans Kluge telah memiliki pengalaman sebagai Direktur Regional WHO. Posisi tersebut dinilai memberikan akses dan jejaring yang lebih kuat terhadap para pengambil keputusan di organisasi kesehatan dunia.

Dicky menyebut kondisi tersebut menjadi tantangan struktural bagi BGS. Terlebih, Indonesia disebut tidak memiliki kursi di Executive Board WHO pada sesi nominasi Januari 2027.

"Realistisnya, BGS menghadapi tantangan yang jauh lebih berat untuk membangun koalisi suara. Kekuatan utama BGS harus datang dari narasi Global South dan skala keberhasilan program domestik, bukan dari jaringan kelembagaan internal WHO," tegas Dicky.

Meski begitu, persaingan menuju posisi Direktur Jenderal WHO masih akan ditentukan oleh proses nominasi dan dukungan negara anggota. Setiap kandidat memiliki modal politik, diplomasi dan rekam jejak yang berbeda.

BGS sendiri membawa pengalaman sebagai Menteri Kesehatan Indonesia serta rekam jejak program kesehatan nasional sebagai modal dalam pencalonan. Keberhasilan membangun dukungan dari negara-negara Global South dinilai akan menjadi salah satu faktor penting apabila ingin memperbesar peluangnya.

Pemilihan Direktur Jenderal WHO periode 2027-2032 nantinya akan menjadi ajang perebutan dukungan negara anggota. Selain kapasitas teknis, kemampuan diplomasi dan membangun konsensus juga menjadi faktor penting dalam menentukan kandidat yang paling kuat.* (d/dh)

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Medan Valentino Manurung mengatakan pihaknya masih mempelajari pertimbangan majelis hakim serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Melawan Balik Sitaan Kejagung, Eks Waka BGN Lodewyk Pusung Siap Adu Argumen di Sidang Praperadilan Kasus MBG

Selain berkoordinasi dengan pimpinan, Kejari Medan juga masih menunggu sikap para terdakwa terkait putusan tersebut. Para terdakwa memiliki pilihan untuk menerima putusan atau mengajukan banding.

"Kami juga menunggu sikap dari para terdakwa, apakah menerima atau mengajukan banding," ujarnya.

Valentino mengatakan jaksa masih mempelajari secara menyeluruh pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi MFF.

"Kami masih pelajari pertimbangan hakim dan kami tetap berkoordinasi dengan Kejati Sumut terkait putusan tersebut," katanya.

Dalam perkara ini, terdapat empat terdakwa. Mereka yakni mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Medan Benny Iskandar Nasution, mantan Kepala Dinas Perhubungan Medan Erwin Saleh, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anwar Syarif serta pelaksana kegiatan Mhd Hamdani selaku Direktur CV Global Mandiri.

Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan sebelumnya menjatuhkan putusan terhadap keempat terdakwa. Dari empat terdakwa tersebut, dua orang dinyatakan bebas.

Erwin Saleh dan Anwar Syarif dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Sementara dua terdakwa lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

Benny Iskandar Nasution divonis 4 tahun penjara serta denda Rp200 juta dengan subsider 80 hari kurungan. Ia juga dibebani membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp897 juta.

Sementara Mhd Hamdani divonis 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta dengan subsider 80 hari kurungan.

Hamdani juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp152 juta. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita harta benda miliknya.

Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, kewajiban tersebut diganti dengan pidana tambahan berupa 80 hari kurungan.

Putusan terhadap empat terdakwa tersebut belum langsung menjadi akhir perkara karena masing-masing pihak masih memiliki kesempatan menentukan langkah hukum selanjutnya.

Kejari Medan saat ini masih menunggu sikap para terdakwa sekaligus melakukan pembahasan internal mengenai kemungkinan langkah hukum terhadap putusan tersebut.

Untuk dua terdakwa yang divonis bebas, jaksa masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan upaya hukum banding setelah mempelajari pertimbangan majelis hakim.

Kasus korupsi Medan Fashion Festival sebelumnya menjadi perhatian karena menyeret sejumlah pejabat Pemerintah Kota Medan dan pihak pelaksana kegiatan. Kejaksaan masih menunggu seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan.* (ds/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pengajuan praperadilan merupakan hak hukum tersangka yang dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga:

• Melawan Balik Sitaan Kejagung, Eks Waka BGN Lodewyk Pusung Siap Adu Argumen di Sidang Praperadilan Kasus MBG

Meski demikian, Anang mengingatkan terdapat batasan dalam pengajuan praperadilan berdasarkan KUHAP baru. Ia menyebut ketentuan tersebut akan menjadi salah satu poin yang dipertimbangkan jaksa dalam menghadapi gugatan Lodewyk.

"Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa permohonan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama," ujarnya.

Karena permohonan kali ini merupakan pengajuan ketiga, tim jaksa akan mempelajari materi gugatan secara menyeluruh sebelum menyampaikan jawaban di persidangan.

"Hal tersebut akan menjadi bagian dari argumentasi hukum Kejaksaan di persidangan, termasuk mengenai aspek kewenangan pengadilan, legal standing, objek praperadilan, maupun batasan pengajuan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP baru," kata Anang.

Kejagung juga memastikan akan mengikuti seluruh proses persidangan dan memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan Lodewyk.

Sementara mengenai pokok perkara, Kejagung tetap meyakini tindakan penyidikan maupun upaya paksa yang dilakukan terhadap Lodewyk telah didasarkan pada alat bukti yang cukup dan sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Lodewyk kembali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, permohonan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 150/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada Rabu (26/8/2026).

Dalam perkara tersebut, Lodewyk tercatat sebagai pemohon. Sementara termohon ialah Jaksa Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Permohonan kali ini berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan.

"Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan," demikian tercantum dalam klasifikasi perkara pada SIPP PN Jakarta Selatan.

Sidang perdana praperadilan Lodewyk telah dijadwalkan pada Jumat (4/9/2026). Persidangan akan digelar di Ruang Sidang 02 PN Jakarta Selatan mulai pukul 09.00 WIB.

Pengajuan terbaru ini menjadi praperadilan ketiga yang ditempuh Lodewyk dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan BGN.

Sebelumnya, Lodewyk juga pernah mengajukan praperadilan terkait perkara yang menjeratnya. Salah satu permohonan sebelumnya berkaitan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Selain itu, Lodewyk sempat mengajukan permohonan praperadilan di PN Jakarta Pusat terkait tindakan penyitaan. Namun, permohonan tersebut kandas setelah pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Kini, Lodewyk kembali menguji tindakan penyitaan melalui PN Jakarta Selatan. Kejagung menyatakan akan menggunakan seluruh argumentasi hukum yang tersedia untuk menghadapi permohonan tersebut.

Proses persidangan pada 4 September 2026 nantinya akan menentukan bagaimana hakim menilai permohonan praperadilan yang diajukan Lodewyk, termasuk terkait batas pengajuan praperadilan dan legalitas tindakan penyitaan yang dipersoalkan.* (k/dh)

Raja Juli mengatakan potensi awan hujan di Riau masih cukup tersedia. Kondisi tersebut berbeda dengan Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) yang disebut lebih sulit mendapatkan potensi awan hujan.

Baca Juga:

• BNPB Catat Rentetan Bencana di Sulawesi hingga Jawa dalam Sehari

Raja Juli mengatakan informasi mengenai potensi awan hujan tersebut juga disampaikan Kepala BMKG Pekanbaru Warjono. Pemerintah kemudian berkoordinasi agar potensi awan hujan yang muncul di wilayah terdampak dapat dimanfaatkan melalui OMC.

"Saya sudah sepakati dengan Kepala BNPB dan BMKG, sekecil apapun potensi awan hujan yang bisa kita maksimumkan, kita maksimumkan," ujarnya.

Menurut Raja Juli, hujan memiliki efektivitas tinggi dalam membantu penanganan karhutla. Karena itu, operasi modifikasi cuaca dinilai perlu dimaksimalkan ketika kondisi atmosfer memungkinkan.

"Karena kita tahu yang paling efektif untuk memadamkan karhutla ini hujan, sementara water bombing maupun pasukan darat itu adalah pilihan kedua dan ketiga," kata Raja Juli.

Untuk mendukung pelaksanaan OMC, Raja Juli juga meminta kesiapan operasional di wilayah Riau diperhatikan. Salah satunya memastikan bandara dapat digunakan untuk mendukung penerbangan pesawat OMC.

Ia meminta bandara di Riau tetap beroperasi pada malam hari apabila kondisi awan hujan memungkinkan operasi modifikasi cuaca dilakukan hingga malam.

"Artinya jangan sampai di beberapa tempat kemudian pesawat nggak bisa terbang, mohon dipastikan di Riau untuk kebutuhan OMC agar airport kita tetap dibuka meskipun misalnya nanti sampai jam 21.00 bisa OMC," tuturnya.

Raja Juli menilai momentum potensi awan hujan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu upaya pemadaman karhutla di Riau. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, BNPB dan BMKG diminta terus berkoordinasi agar pelaksanaan OMC berjalan efektif.

"Terutama tanggal 1 kita hajar habis-habisan," tegas Raja Juli.

Selain OMC, penanganan karhutla di Riau juga dilakukan melalui pemadaman dari udara menggunakan helikopter water bombing serta pengerahan pasukan darat. Namun, keberadaan hujan alami dinilai dapat memberikan dampak lebih luas dalam membantu membasahi area yang terbakar.

Pemerintah terus memantau perkembangan cuaca dan titik panas di berbagai wilayah untuk menentukan strategi penanganan karhutla. Potensi awan hujan yang tersedia menjadi salah satu peluang yang diharapkan dapat membantu mempercepat pemadaman dan mengurangi risiko kebakaran meluas.

Di tengah kondisi kemarau, pemerintah juga mengingatkan pentingnya pencegahan agar tidak muncul titik api baru. Pengawasan wilayah rawan karhutla dan respons cepat tetap dibutuhkan meski operasi modifikasi cuaca dijalankan.* (k/dh)

Said Iqbal mengatakan pembahasan RUU Ketenagakerjaan harus dilakukan secara hati-hati agar seluruh aspirasi pekerja dan pengusaha dapat terakomodasi.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Korupsi, Ini 13 Tindak Pidana yang Bisa Dikenai Perampasan Aset

Menurut Said Iqbal, pembahasan RUU Ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam hubungan industrial. Tidak hanya pemerintah dan serikat pekerja, tetapi juga berbagai asosiasi pengusaha sektoral.

Ia menilai keterlibatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) saja belum tentu mampu mewakili seluruh kepentingan dunia usaha.

"Tidak hanya APINDO. Ada Asosiasi Pertekstilan Indonesia, ada Gabungan Kendaraan Bermotor (Gaikindo), ada juga Gabungan Elektronik (Gabel), dan lain sebagainya," ujarnya.

Said Iqbal mengatakan setiap asosiasi industri memiliki kepentingan berbeda dalam hubungan industrial dengan pekerjanya. Karena itu, pemerintah dan DPR perlu mendengarkan masukan dari berbagai sektor usaha sebelum menyepakati substansi RUU.

Ia juga mengingatkan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam pembahasan regulasi tersebut. Menurutnya, semakin banyak kelompok yang terlibat, semakin penting proses pembahasan dilakukan secara terbuka dan tidak terburu-buru.

Dari kalangan pekerja, sejumlah kelompok juga telah menyampaikan draf usulan kepada Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan pimpinan DPR.

Kelompok tersebut antara lain Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB), Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, serta sejumlah organisasi buruh di luar koalisi.

Beberapa organisasi yang turut menyampaikan draf antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), dan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPRI).

Ada pula Forum Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beranggotakan serikat pekerja dari berbagai perusahaan milik negara.

Said Iqbal mengatakan masing-masing kelompok memiliki usulan yang tidak selalu sama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa menyatukan kepentingan dalam RUU Ketenagakerjaan bukan perkara sederhana.

"Ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak mudah menyatukan kepentingan yang terpolarisasi ini," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menargetkan RUU Ketenagakerjaan dapat rampung pada Oktober 2026. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah mengatakan pemerintah memiliki jadwal pembahasan yang padat untuk mengejar target tersebut.

"Kita memiliki timeline yang sangat padat dan menantang, di mana penyelesaian RUU ini ditargetkan dapat rampung pada bulan Oktober mendatang. Artinya, waktu kita bergerak sangat cepat," kata Afriansyah dalam keterangan resmi, Kamis (27/8/2026).

Menurut Afriansyah, percepatan pembahasan diperlukan karena aturan ketenagakerjaan perlu disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja. Pemerintah juga menyatakan tetap membuka ruang bagi buruh dan pengusaha untuk menyampaikan masukan.

Perubahan teknologi, otomatisasi, perkembangan rantai pasok global, ekonomi hijau dan dinamika regulasi internasional disebut menjadi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam aturan ketenagakerjaan baru.

"Tantangan dunia kerja saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi, otomatisasi, perubahan rantai pasok global, ekonomi hijau, serta dinamika regulasi internasional menuntut kita menyiapkan regulasi nasional yang komprehensif," ujarnya.

Perbedaan pandangan antara target pemerintah dan permintaan dari kalangan buruh menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Said Iqbal meminta seluruh pihak mengutamakan kualitas regulasi agar aturan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru dalam hubungan industrial.

Menurut dia, apabila pembahasan tidak dapat diselesaikan sesuai target Oktober, pemerintah dan DPR tetap harus menempuh mekanisme yang sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Pembahasan RUU Ketenagakerjaan kini menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian serikat pekerja dan pengusaha. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang mendukung perkembangan ekonomi.* (k/dh)

Aturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Demi Cuan dan 'Gift' di Tengah Panasnya Aksi! Komdigi Sentil Akun Live Streaming Demo DPR yang Cuma Kejar Viral

"Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).

Penerbitan aturan tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026. Komdigi menyatakan kebijakan baru ini dibuat setelah menerima sejumlah aduan masyarakat mengenai operator yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan perlindungan terhadap sisa kuota.

"Kami juga menerima banyak aduan dari masyarakat bahwa operator belum sepenuhnya mematuhi keputusan MK bahwa sisa kuota internet milik pelanggan tidak boleh hangus secara sepihak saat masa aktif paket berakhir. Sehingga SE ini kami buat untuk memastikan operator mematuhi kebijakan hukum di Indonesia," ujarnya.

Melalui aturan tersebut, operator diwajibkan menyediakan sejumlah pilihan layanan terkait sisa kuota. Pelanggan nantinya dapat menentukan sendiri mekanisme yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pilihan itu antara lain akumulasi kuota atau rollover, tanpa akumulasi kuota atau non-rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana atau refund, serta bentuk perlindungan lain yang tidak merugikan pelanggan.

Meutya menegaskan keputusan mengenai pilihan layanan harus berada di tangan pelanggan, bukan sepenuhnya ditentukan operator.

"Sebelumnya, pilihan layanan lebih banyak ditentukan oleh operator. Sekarang kami memastikan pelanggan memiliki pilihan. Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan," katanya.

Selain perlindungan sisa kuota, operator juga diwajibkan memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan. Informasi tersebut mencakup harga layanan, jumlah kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian secara wajar, masa berakhir layanan serta kebijakan mengenai sisa kuota.

Komdigi meminta informasi tersebut disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar pelanggan mengetahui hak serta pilihan layanan yang tersedia.

Operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan terintegrasi sehingga pelanggan dapat mengecek penggunaan dan sisa kuota dari layanan yang mereka pilih.

Komdigi memberikan waktu hingga 28 September 2026 kepada operator telekomunikasi untuk memenuhi seluruh kewajiban tersebut.

Setelah batas waktu tersebut, operator juga diwajibkan menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Komdigi. Perkembangan penerapan aturan selanjutnya harus dilaporkan secara berkala setiap bulan.

Komdigi menyatakan akan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan aturan perlindungan sisa kuota benar-benar diterapkan oleh operator.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan pelanggan memiliki hak lebih besar dalam menentukan bagaimana sisa kuota internet yang telah dibayarkan dapat digunakan. Operator diminta menyesuaikan mekanisme layanan dengan ketentuan baru agar tidak merugikan konsumen.* (k/dh)

Petugas Pos Pemantauan Gunung Api (PGA) Sinabung Armen Putra mengatakan PVMBG mencatat ratusan gempa vulkanik terjadi sejak akhir Juli hingga saat ini. Peningkatan kegempaan tersebut disebut menjadi indikasi adanya aktivitas magma menuju permukaan.

Baca Juga:

• Tonggak Baru Penegakan Hukum Tanjungbalai Karolina Selfia Br Sitepu Resmi Dilantik Jadi Ketua PN

Seiring meningkatnya aktivitas tersebut, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan masyarakat tidak beraktivitas di kawasan yang masuk zona bahaya Gunung Sinabung.

Armen menjelaskan zona bahaya ditetapkan sejauh 3 kilometer dari kawah Gunung Sinabung. Sementara itu, zona sektoral di bagian timur ditetapkan hingga 4 kilometer.

"Kami melihat potensinya tinggi jadi kami merekomendasikan zona bahaya menjadi 3 kilometer lingkar Sinabung dan 4 kilometer sektoral timur," ujarnya.

Peningkatan aktivitas Gunung Sinabung juga diikuti dengan patroli oleh aparat gabungan. Dandim 0205/Tanah Karo Letkol Inf Robert B. Panjaitan bersama BPBD dan Polri melakukan pengecekan di sejumlah lokasi yang masuk kawasan rawan bencana.

Patroli dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak memasuki wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya. Petugas juga memasang papan peringatan serta baliho larangan beraktivitas di sejumlah titik.

Robert mengatakan patroli menjadi bagian dari langkah pencegahan untuk mengurangi risiko apabila terjadi erupsi maupun awan panas guguran.

"Kami melakukan patroli zona bahaya Sinabung untuk melakukan imbauan kepada masyarakat, terkait bahaya ancaman gunung api Sinabung," kata Robert.

Selain patroli, aparat juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan wisatawan yang masih berada di sekitar kawasan zona merah.

"Di awal ini kami berawal dari sosialisasi kepada masyarakat dan pengunjung melalui imbauan dan pemasangan baliho larangan di wilayah zona merah atau zona bahaya gunung api Sinabung," ujarnya.

Kawasan wisata yang berada di sekitar zona bahaya turut menjadi perhatian petugas. Masyarakat maupun wisatawan diminta tidak mengabaikan tanda larangan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Hingga saat ini, aktivitas Gunung Sinabung masih berada pada Status Level II atau Waspada. Dengan meningkatnya kegempaan yang didominasi gempa vulkanik, potensi bahaya masih perlu diantisipasi.

PVMBG mengimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh rekomendasi keselamatan dan tidak melakukan aktivitas di dalam radius bahaya yang telah ditetapkan. Imbauan serupa juga berlaku bagi wisatawan yang berencana mendatangi kawasan Gunung Sinabung.

Patroli dan sosialisasi akan terus dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami kondisi terkini Gunung Sinabung sekaligus mencegah adanya aktivitas di kawasan yang berisiko.* (k/dh)

Hingga Jumat (28/8), tim tanggap darurat telah menemukan 633 jenazah. Sebagian korban diduga terbawa arus hingga masuk ke wilayah India.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Perwira, RI Buka Pertukaran Prajurit hingga Tamtama dengan Militer China Lewat Latihan Heping Garuda

Bencana ini diperkirakan berdampak terhadap sekitar 93.000 orang. Palang Merah menyebut musibah tersebut menimbulkan trauma besar bagi para penyintas.

Kerusakan parah di sejumlah wilayah juga membuat persediaan makanan dan air mulai menipis. Tim penyelamat masih berpacu mengevakuasi warga sekaligus mencari orang-orang yang belum ditemukan.

"Seluruh permukiman di dekat sungai tersapu. Tidak ada yang tersisa," kata penyintas Buddhi Ram Dangol, dilansir dari CNA, Sabtu (29/8/2026).

Penyintas lainnya, Samjhana Thing, masih menunggu kabar mengenai saudaranya yang hilang. Ia mengaku belum mengetahui kondisi saudaranya setelah banjir menerjang kawasan tempat tinggal mereka.

"Kami tidak tahu apa-apa. Semoga dia berada di tempat yang aman," ujarnya.

Proses pencarian korban kini menghadapi ancaman banjir susulan. Banjir membawa material es dan lumpur yang kemudian membentuk sejumlah danau besar di wilayah terdampak.

Salah satu danau menjadi perhatian karena berpotensi meluap dan membahayakan tim penyelamat. Kepolisian Nepal bahkan meminta tim penyelamat berpindah ke lokasi yang lebih aman setelah mendapat informasi mengenai jebolnya bendungan air di sisi Tibet.

Di Tibet, otoritas China sempat menghentikan operasi penyelamatan di wilayah Gyirong karena khawatir terjadi banjir susulan. Operasi kemudian dilanjutkan setelah ancaman dinilai mereda.

Media pemerintah China sebelumnya melaporkan belum menemukan tanda-tanda korban selamat di salah satu pos perbatasan yang diterjang gelombang banjir.

Di Nepal, militer menemukan sejumlah pekerja dan warga yang terjebak di dalam terowongan proyek PLTA Trishuli 3A. Dua helikopter dikerahkan untuk membantu proses penyelamatan.

Namun, upaya evakuasi menghadapi kendala karena pintu masuk terowongan sulit ditemukan. Sekitar 350 pekerja dan warga telah berhasil dievakuasi, sementara lebih dari 100 orang lainnya masih terjebak.

Para pekerja yang selamat menceritakan betapa cepatnya banjir datang. Seorang pekerja bernama Buddha Tamang mengatakan dirinya selamat karena sedang berada di dalam terowongan bendungan saat banjir menerjang.

"Para pejabat senior yang bekerja di sisi lain semuanya tersapu," kata Tamang.

Ia kemudian dievakuasi menggunakan helikopter pada Kamis (27/8/2026) setelah terisolasi selama lebih dari 24 jam.

Banyaknya korban meninggal juga menimbulkan persoalan baru bagi otoritas Nepal dalam menangani jenazah. Pemerintah mempertimbangkan pemakaman massal bagi jenazah yang belum teridentifikasi karena jumlahnya banyak dan sebagian mulai membusuk.

Sementara di India, otoritas menemukan tujuh jenazah dari sungai yang mengalir dari Nepal. Para korban diduga merupakan korban banjir yang terbawa arus.

Di Tibet, Xinhua melaporkan tujuh orang meninggal dunia dan 554 orang masih hilang. Otoritas China juga menyebut telah mengevakuasi 555 wisatawan serta 499 warga China yang terjebak di wilayah tersebut.

Hingga Sabtu (29/8/2026), operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di sejumlah wilayah Nepal dan Tibet. Kondisi cuaca serta ancaman banjir susulan menjadi tantangan utama bagi petugas untuk mencapai wilayah yang terdampak paling parah.

Besarnya dampak bencana membuat operasi penyelamatan dilakukan secara intensif dengan melibatkan militer, kepolisian, tim tanggap darurat dan berbagai unsur kemanusiaan. Pemerintah Nepal dan China masih memantau kondisi wilayah yang berpotensi mengalami banjir susulan.* (k/dh)

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang perdana dijadwalkan dengan agenda pemanggilan para pihak.

Baca Juga:

• Tonggak Baru Penegakan Hukum Tanjungbalai Karolina Selfia Br Sitepu Resmi Dilantik Jadi Ketua PN

Lodewyk mendaftarkan permohonan praperadilan tersebut pada Rabu (26/8/2026). Perkara itu telah teregistrasi dengan nomor 150/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Dalam permohonannya, Lodewyk mempersoalkan tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Namun, SIPP PN Jakarta Selatan belum menampilkan secara lengkap petitum permohonan maupun nama hakim tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut.

Pengajuan praperadilan di PN Jakarta Selatan merupakan lanjutan dari upaya hukum Lodewyk sebelumnya. Ia sempat mengajukan permohonan serupa ke PN Jakarta Pusat terkait tindakan penyitaan.

Namun, hakim tunggal PN Jakarta Pusat Firman Akbar menyatakan pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan yang diajukan Lodewyk.

Lodewyk kemudian juga pernah menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka di PN Jakarta Selatan. Saat itu, hakim tunggal Abdul Affandi menyatakan permohonan praperadilan tersebut tidak dapat diterima.

Lodewyk merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di lingkungan BGN. Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Selain Lodewyk, tersangka lainnya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Kejaksaan Agung sebelumnya mengungkap dugaan persoalan dalam pengelolaan program MBG. Dalam ketentuan yang disampaikan penyidik, program tersebut seharusnya dikelola yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima.

Namun, penyidik menduga terdapat SPPG yang ditunjuk karena memiliki afiliasi dengan sejumlah petinggi BGN. Sebagian yayasan yang ditunjuk juga diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra SPPG.

Kejaksaan Agung turut mendalami dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang yang berkaitan dengan program tersebut.

Barang yang menjadi sorotan dalam perkara ini di antaranya 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1,03 triliun, 32 ribu pasang sepatu, 31.994 unit tablet dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Dugaan penyimpangan dalam pengadaan tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan perkara korupsi tata kelola MBG. Lodewyk melalui praperadilan kembali menguji salah satu tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik, yakni penyitaan.

Sidang perdana pada 4 September mendatang akan menjadi awal pemeriksaan permohonan praperadilan tersebut. Proses selanjutnya akan menentukan bagaimana hakim menilai keabsahan tindakan penyitaan yang dipersoalkan pihak Lodewyk.* (oz/dh)

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan laporan bencana tersebut dihimpun berdasarkan pemantauan Direktorat Koordinasi Operasi dan Pengendalian (Dit. Koordalops) BNPB sejak Jumat (28/8) pukul 07.00 WIB hingga Sabtu (29/8) pukul 07.00 WIB.

Baca Juga:

• Selama Ini Jadi Penghalang, Tato Adat Dayak Diusulkan Tak Lagi Ganjal Pendaftaran TNI-Polri

Banjir tersebut berdampak terhadap 190 kepala keluarga. BPBD Kabupaten Parigi Moutong kemudian melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan aparat desa. Petugas juga mengerahkan alat berat untuk membantu membersihkan jalur Trans-Sulawesi.

Sementara itu, kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, pada Jumat (28/8). Luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 2 hektare.

Kebakaran tersebut terjadi di wilayah Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto. BPBD Kabupaten Pinrang bersama tim gabungan melakukan pemadaman di lokasi.

BNPB melaporkan api telah berhasil dipadamkan dan kondisi wilayah terdampak dinyatakan aman. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

Bergeser ke Jawa Tengah, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Banyumas pada Kamis (27/8). Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 1,5 hektare dan berada di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo.

Petugas gabungan melakukan penanganan hingga api berhasil dipadamkan pada Jumat (28/8). BNPB mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan di kawasan yang rawan kebakaran, terutama ketika kondisi lahan kering.

Kebakaran juga terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Lahan kering di kawasan Blok/Petak Pangonan Cilik BBTN Bromo terbakar akibat kondisi cuaca yang panas dan kering selama musim kemarau.

Luas area yang terbakar mencapai sekitar 13 hektare. Peristiwa tersebut sempat menyebabkan 170 pendaki berada di kawasan Ranukumbolo.

"Titik api tersebut berada di Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Desa Ranupane, dan Desa Argosari di Kecamatan Senduro. Kondisi terkini yang dilaporkan pada Jumat (28/8) masih terdapat titik api di atas Pos 4 dan akan segera ditangani," ujar Berton.

Sebanyak 170 pendaki yang berada di Ranukumbolo telah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Mereka kemudian dibawa ke Kantor Resort Ranupane.

BNPB menyebut kondisi cuaca yang cenderung kering di sejumlah wilayah meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kewaspadaan masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran untuk membuka ataupun membersihkan lahan. Warga juga diminta tidak membuang puntung rokok atau benda lain yang dapat memicu kebakaran secara sembarangan.

BNPB mengingatkan masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas.

Sejumlah kejadian tersebut menunjukkan ancaman bencana hidrometeorologi masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah daerah bersama masyarakat dan petugas gabungan terus melakukan penanganan serta upaya pencegahan agar dampaknya tidak semakin meluas.* (oz/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan penarikan dana itu merupakan bagian dari penataan dan pendataan ulang program MBG. Langkah tersebut dilakukan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.

Baca Juga:

• Heboh Benda Mirip Peluru dalam Menu MBG, Operasional SPPG Sindangsari Dihentikan

Menurut Sudaryono, penataan tersebut juga berkaitan dengan penyusunan anggaran MBG pada 2027. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk program MBG tahun depan.

Namun, besaran anggaran tersebut akan disesuaikan kembali dengan data penerima manfaat yang telah diperbarui. Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan anggaran diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"Kalau dapat berarti nambah uang, kalau gak dapat kurangi uang. Kita sudah sisir, beberapa sekolah swasta elit saya kira tidak membutuhkan MBG," ujar Sudaryono.

Dalam proses penyisiran, BGN juga mengecualikan sekitar 80 sekolah swasta elite dari penerima manfaat MBG. Sekolah-sekolah tersebut dinilai memiliki kemampuan menyediakan kebutuhan pangan bagi siswanya secara mandiri.

Sudaryono menyebut sejumlah sekolah yang dikecualikan antara lain Sekolah Taruna Nusantara dan Sekolah Bhayangkara. Informasi mengenai penerima maupun yang tidak menerima MBG nantinya dapat dilihat melalui Radar MBG.

"Itu juga sudah ada 80-an sekolah se-Indonesia, swasta khususnya kita exclude tidak mendapatkan MBG. Termasuk Sekolah Taruna Nusantara dan Bhayangkara. Bisa dicek, di Radar MBG nanti ada keterangan tidak mendapatkan MBG," katanya.

Selain menemukan SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima dana, BGN juga menemukan persoalan dalam data penerima manfaat. Sekitar 6 juta data penerima MBG disebut tercatat secara ganda.

Salah satu bentuk data ganda tersebut terjadi ketika seorang siswa tercatat sebagai penerima manfaat di pesantren sekaligus terdata sebagai penerima di sekolah menengah pertama (SMP).

Temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program MBG. BGN melakukan sinkronisasi data agar tidak terjadi penganggaran maupun penyaluran manfaat secara berulang.

Penataan data juga diharapkan dapat membuat pengelolaan anggaran MBG lebih efisien. Pemerintah ingin memastikan dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk mendukung penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria.

Dengan pengembalian dana sekitar Rp311 miliar ke kas negara, BGN menyatakan proses evaluasi dan penataan program MBG masih terus berjalan. Data penerima, operasional SPPG, hingga sasaran sekolah menjadi bagian yang diperiksa sebelum penyusunan kebutuhan anggaran berikutnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola program MBG sekaligus mencegah dana negara tersalurkan kepada unit yang belum menjalankan layanan atau penerima yang tidak sesuai sasaran.* (oz/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Fatur diamankan oleh Subdit Keamanan Negara (Kamneg) ketika kerusuhan berlangsung. Menurutnya, dugaan pelemparan tersebut masih dalam proses pendalaman.

Baca Juga:

• Polisi Masih Hitung Kerugian Rusuh Pejompongan, Fasilitas Umum Rusak

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin memastikan Fatur telah dipulangkan. Orang tua Fatur disebut sudah datang menjemputnya.

"Terkait dengan tadi yang disampaikan pelajar Madrasah, itu sudah dijemput sama orang tuanya," kata Iman.

Iman menjelaskan Fatur diamankan ketika berada di tengah kerumunan massa saat kerusuhan di kawasan Pejompongan. Polisi menyebut saat itu terdapat massa yang melakukan provokasi terhadap aparat.

"Dan tadi orang tua dari yang bersangkutan sudah menjemput di tempat kami. Jadi kami luruskan sebagaimana apa yang beredar di media sosial," ujarnya.

Polisi juga mengimbau masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari video maupun informasi yang beredar di media sosial. Budi meminta setiap informasi mengenai peristiwa kerusuhan diperiksa terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Makanya kami sampaikan tadi mari kita sama-sama bijak di dalam menyikapi dan melihat apa yang tersampaikan di media sosial tersebut," kata Iman.

Kasus Fatur sebelumnya menjadi perhatian setelah video yang memperlihatkan dirinya di tengah kerusuhan beredar luas di media sosial. Dalam sejumlah unggahan, Fatur disebut menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal saat bentrokan antara massa dan aparat terjadi di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Guru agama di sekolah Fatur, Ahmad Fahmi, sebelumnya mengatakan siswanya mengalami sejumlah luka setelah berada di sekitar lokasi kejadian. Menurut Fahmi, rumah orang tua Fatur berada di sebuah gang yang menjadi jalur massa berlarian ketika situasi memanas.

"Di dalam gang, depan rumahnya, si Fatur ini ketiban motor. Ketiban motor ada orang ngaku intel ya, orang tidak dikenal. Nah, dari dalam gang ini diseret ditarik ke sini," kata Fahmi, Jumat (28/8/2026).

Fahmi menyebut Fatur mengalami luka lebam pada bagian kepala, wajah, dada dan bahu. Ia juga mengatakan terdapat luka pada bagian leher yang membuat Fatur harus mendapatkan beberapa jahitan.

Di sisi lain, polisi menyatakan Fatur sempat diamankan karena dugaan melakukan pelemparan dan kini telah dipulangkan kepada keluarganya. Polisi masih melakukan pendalaman terhadap rangkaian peristiwa yang terjadi di lokasi.

Peristiwa tersebut terjadi setelah kerusuhan pecah di sejumlah titik Jakarta pada Kamis (27/8/2026) malam. Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terhadap berbagai peristiwa yang muncul selama dan setelah aksi demonstrasi.

Polisi mengingatkan masyarakat untuk mengutamakan informasi resmi dalam mengikuti perkembangan penanganan kerusuhan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi memperkeruh situasi.* (in/dh)

Usulan tersebut disampaikan Panglima Jilah saat bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/8/2026). Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Baca Juga:

• BRIN dan Polri Uji Tepung Singkong untuk Padamkan Karhutla, Efektifkah?

"Keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi anggota TNI-Polri, persyaratannya disesuaikan kembali, misalnya penggunaan tato bagi suku adat," kata Teddy dalam keterangannya, dikutip Sabtu (29/8/2026).

Usulan tersebut berkaitan dengan tato yang dimiliki sebagian masyarakat Dayak sebagai bagian dari tradisi dan identitas adat. Panglima Jilah berharap kondisi tersebut tidak otomatis menjadi penghalang bagi warga Dayak yang ingin mengikuti proses rekrutmen TNI maupun Polri.

Pertemuan Panglima Jilah dengan Presiden Prabowo juga membahas sejumlah aspirasi masyarakat adat lainnya. Salah satunya mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan.

Panglima Jilah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, tokoh adat memiliki posisi strategis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan karhutla.

Melalui tokoh-tokoh adat, masyarakat terus didorong agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan yang dapat memicu kebakaran meluas.

"Bagi masyarakat adat, menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah serta menangani karhutla secara bersama," ujar Teddy.

Selain isu rekrutmen TNI-Polri dan karhutla, pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat Dayak untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat.

Penyesuaian persyaratan bagi masyarakat adat diharapkan dapat membuka ruang pengabdian yang lebih luas, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dan standar rekrutmen yang berlaku di masing-masing institusi.

Pemerintah juga menilai keterlibatan masyarakat adat penting dalam menjaga lingkungan di Kalimantan. Kedekatan tokoh adat dengan masyarakat dinilai dapat membantu memperkuat upaya pencegahan karhutla di tingkat komunitas.

Pertemuan tersebut memperlihatkan adanya komunikasi antara pemerintah dan perwakilan masyarakat adat dalam membahas persoalan pengabdian warga sekaligus perlindungan lingkungan.* (in/dh)

Pemko Tanjungbalai diwakili Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung dalam kegiatan tersebut. Kesepakatan bersama diarahkan untuk memperkuat koordinasi, pemanfaatan data, intervensi yang tepat sasaran serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya menekan angka stunting.

Baca Juga:

• 170 Mahasiswa UPMI Medan Terjun KKN di Tanjungbalai, Wali Kota: Jadilah Agen Perubahan

Nurmalini menegaskan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Menurutnya, diperlukan keterlibatan berbagai sektor dan masyarakat agar program berjalan efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor dan masyarakat. Karena itu, sinergi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar upaya yang dilakukan memberikan dampak nyata terhadap kualitas tumbuh kembang anak," ujarnya.

Rapat koordinasi regional tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pencegahan serta percepatan penurunan stunting.

Sejumlah hal dibahas dalam forum tersebut, mulai dari penguatan komitmen pemerintah daerah, peningkatan kualitas data sasaran hingga strategi intervensi spesifik dan sensitif. Pelaksanaan program juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program penanganan stunting benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.

Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting di Sumatera Utara tercatat 22 persen. Angka tersebut masih berada di atas prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen.

"Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja sama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat hingga keluarga," kata Surya.

Menurut Surya, koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan data menjadi bagian penting dalam menentukan intervensi. Pendekatan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah.

Pemprov Sumut terus memperkuat berbagai intervensi, di antaranya melalui layanan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang balita, edukasi perilaku hidup sehat, peningkatan akses sanitasi serta perbaikan rumah tidak layak huni.

Surya mengatakan persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan daya saing bangsa di masa mendatang.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden RI Eddy Cahyono Sugiharto menekankan pentingnya sinergi hingga tingkat kecamatan, desa atau kelurahan dan keluarga.

Ia mengingatkan pentingnya penggunaan satu data sebagai dasar intervensi agar sasaran program lebih terintegrasi dan tepat.

Percepatan penurunan stunting, kata Eddy, merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Upaya tersebut mencakup pemenuhan gizi, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penguatan ketahanan keluarga serta perbaikan sanitasi dan lingkungan.

Pelaksanaan program tetap mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi dari tingkat provinsi hingga keluarga agar berbagai program tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama, diskusi dan sesi tanya jawab terkait berbagai tantangan serta strategi percepatan penurunan stunting di daerah.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai Mariani, Kepala Dinas Kesehatan Safrina Yanti Harahap, Kepala Dinas P3A-PM Irma Suryani serta Direktur RSUD Dr Tengku Mansyur Dian Ramadha Sari.

Pemko Tanjungbalai menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak di Kota Tanjungbalai.* (dh)

Kegiatan tersebut diikuti Fadly secara daring dari Aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai. Agenda itu merupakan bagian dari program percepatan pendaftaran tanah wakaf di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Diserbu Warga Antusias Wawako Tanjungbalai Turun Gunung Pantau Pangan Murah, Beras SPHP Cuma Rp59 Ribu

Setelah itu, pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara secara serentak melakukan penandatanganan PKS bersama mitra masing-masing untuk mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf di wilayahnya.

Di Kota Tanjungbalai, Fadly mengikuti kegiatan tersebut bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Bobon Robiana, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Ahmad Sofian.

Kegiatan secara luring di tingkat provinsi turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumut dan para pihak yang terlibat dalam program percepatan pendaftaran tanah wakaf.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan proses administrasi dan legalitas tanah wakaf. Dengan adanya kepastian hukum, aset wakaf diharapkan lebih terlindungi dan tidak mudah menimbulkan persoalan pertanahan di kemudian hari.

Pendaftaran tanah wakaf juga dinilai penting agar aset yang telah diwakafkan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan umat.

Pemko Tanjungbalai berharap sinergi antara pemerintah daerah, kejaksaan, BPN, Kementerian Agama dan BWI dapat mempercepat penyelesaian dokumen serta sertifikasi tanah wakaf di wilayah Kota Tanjungbalai.

Selain Wakil Wali Kota, sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai turut mengikuti rangkaian kegiatan secara daring.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan tanah wakaf yang berada di Tanjungbalai memiliki status hukum yang jelas, terlindungi secara administratif serta dapat terus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.* (dh)

Fadly didampingi Kepala Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Muslim, Kabag Perekonomian Rini Diana serta Lurah Sijambi Muhammad Ichsan Prawira. Ia menyapa warga sekaligus memantau langsung proses distribusi bahan pangan dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Harga Ayam Tembus Rp50 Ribu, Cabai Rawit Rp65 Ribu! Pemko Medan Turun Tangan

"Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Di sisi lain, kami juga menjaga agar harga di tingkat pedagang tetap stabil sehingga tidak merugikan pelaku usaha," kata Fadly.

Menurutnya, pembelian sejumlah komoditas dibatasi agar distribusi pangan dapat berlangsung merata dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Komoditas yang dibatasi pembeliannya antara lain beras, minyak goreng dan telur.

"Karena itu, pembelian beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng dan telur dibatasi agar distribusinya merata dan bisa dinikmati lebih banyak masyarakat," ujarnya.

Fadly mengatakan pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat. Pelaksanaan GPM juga akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga dan kondisi ekonomi di Kota Tanjungbalai.

"Lokasi pelaksanaan dipusatkan di titik-titik strategis. Ke depan, frekuensi kegiatan akan disesuaikan dengan hasil evaluasi di lapangan terhadap kondisi harga dan inflasi di Kota Tanjungbalai," katanya.

Kehadiran Fadly di lokasi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Fluktuasi harga kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor yang terus dipantau pemerintah daerah.

Kepala Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Tanjungbalai drh Muslim menjelaskan GPM memiliki pola berbeda dengan operasi pasar pada umumnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan lebih intensif untuk menjaga pasokan sekaligus memberikan akses pangan dengan harga lebih murah.

"Program ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan pangan, mengendalikan inflasi, sekaligus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar," kata Muslim.

Dalam pelaksanaannya, Pemko Tanjungbalai bekerja sama dengan Perum Bulog Divre Asahan untuk memastikan komoditas yang dibutuhkan masyarakat tersedia.

Muslim mengatakan jenis produk yang dijual dalam GPM berpotensi ditambah apabila permintaan masyarakat meningkat dan kondisi di lapangan memungkinkan.

"Ke depan kami berharap produk yang dipasarkan dapat bertambah jika kondisi di lapangan permintaan warga meningkat," ujarnya.

Pada GPM di Kelurahan Sijambi, masyarakat dapat membeli sejumlah bahan kebutuhan pokok dengan harga yang telah ditetapkan panitia. Beras SPHP dijual Rp59.000 per kemasan 5 kilogram, Minyak Kita Rp31.000 untuk 2 liter, sedangkan telur ayam dijual Rp50.000 per papan.

Kegiatan tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih ekonomis sekaligus menjaga kestabilan harga di tengah perubahan kondisi pasar.

Pemko Tanjungbalai memastikan evaluasi terhadap pelaksanaan GPM akan terus dilakukan. Kebijakan selanjutnya akan disesuaikan dengan perkembangan harga, ketersediaan pasokan dan tingkat inflasi di daerah.

Dengan kolaborasi bersama Bulog dan pihak terkait, pemerintah daerah berharap Gerakan Pangan Murah dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pangan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.* (dh)

Pelantikan digelar dalam sidang luar biasa yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan. Karolina sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Banding Dikabulkan, Nikita Mirzani Tak Lagi Wajib Bayar Ganti Rugi ke Reza Gladys

Karolina kemudian menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan pakta integritas. Prosesi dilanjutkan dengan pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., yang ditandai dengan pemasangan kalung jabatan.

Dalam kegiatan yang sama, turut dilantik Ketua PN Sibuhuan Kelas II Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. dan Ketua PN Sei Rampah Kelas II Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Usai pelantikan, Ketua PT Medan memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ucapan selamat kemudian disampaikan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungbalai.

Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri dan Dan Lanal Tanjungbalai Letkol Laut (P) Sigit Ryanto juga hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Karolina Selfia Br Sitepu atas amanah baru yang diemban. Ia juga menyampaikan salam dari Wali Kota Tanjungbalai.

"Atas nama Pemerintah Kota dan pribadi, serta salam dari bapak Wali Kota Tanjungbalai, mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Karolina Selfia Br Sitepu atas amanah baru yang diemban sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai. Kami menyambut hangat kehadiran Ibu di Kota Tanjungbalai," kata Fadly.

Fadly berharap kepemimpinan baru di PN Tanjungbalai dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan sinergi antara lembaga peradilan dan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Menurutnya, keberadaan lembaga peradilan yang bersih, adil dan transparan menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman serta kepastian hukum kepada masyarakat.

"Kami berharap kepemimpinan yang baru ini dapat terus mempertahankan dan meningkatkan sinergitas serta kolaborasi yang telah terjalin baik antara Pengadilan Negeri dan Pemerintah Kota Tanjungbalai," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Fadly juga menyampaikan apresiasi kepada Erita Harefa atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Kota Tanjungbalai.

"Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Erita Harefa atas dedikasi, pengabdian, dan kerja sama luar biasa yang telah diberikan selama bertugas di Kota Tanjungbalai. Semoga karya dan pengabdian tersebut menjadi amal ibadah serta mendatangkan kesuksesan di tempat tugas yang baru," tuturnya.

Pemko Tanjungbalai menyatakan siap mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan. Kolaborasi antarinstansi diharapkan dapat ikut menciptakan kondisi daerah yang aman, kondusif dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah. Sinergi kedua pihak diharapkan terus berjalan dalam mendukung pelayanan hukum serta tata kelola pemerintahan di Kota Tanjungbalai.* (dh)

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan proses pendataan kerusakan dan penghitungan kerugian masih dilakukan. Penghitungan mencakup kerugian materiil maupun imateriil yang dialami masyarakat serta kerusakan fasilitas umum.

Baca Juga:

• Bambang Setiawan Tewas dalam Kericuhan 27 Agustus, Istri Ceritakan Kronologinya

Menurut Iman, kerusuhan pada Kamis malam terpusat di satu titik, yakni kawasan Jalan Pejompongan, Bendungan Hilir. Namun, dampak kerusakan fasilitas umum membuat sejumlah aktivitas warga ikut terganggu.

"Karena akibat adanya kerusuhan sehingga fungsi dari fasilitas umum tersebut terganggu," ujarnya.

Polda Metro Jaya saat ini masih melakukan pendataan terhadap berbagai fasilitas umum yang terdampak. Selain mencatat jenis kerusakan, polisi juga menghitung nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kericuhan.

Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara menyeluruh dampak kerusuhan terhadap masyarakat dan fasilitas publik. Hasil penghitungan nantinya akan menjadi bagian dari penanganan perkara kerusuhan yang sedang dilakukan kepolisian.

Kericuhan terjadi setelah rangkaian aksi penyampaian pendapat di sekitar Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026). Polisi sebelumnya melakukan pengamanan dan penindakan di sejumlah lokasi ketika situasi berubah menjadi tidak kondusif.

Polda Metro Jaya hingga kini masih mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan sekaligus mengidentifikasi kerusakan yang ditimbulkan. Penghitungan kerugian dilakukan agar dampak terhadap fasilitas publik dan masyarakat dapat diketahui secara pasti.* (mt/dh)