Sudirman menyayangkan belum adanya pernyataan resmi pemerintah yang secara khusus menjelaskan persoalan tersebut. Dia menilai, respons singkat dalam sesi tanya jawab dengan awak media belum cukup untuk menjawab pertanyaan publik.

Baca Juga:

• Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, BEM UI dan Koalisi Sipil bakal Demonstrasi di Jakarta Besok

"Tapi yang kami prihatin itu, masalah seserius ini tidak ada statement resmi. Yang ada itu tanggapan selintas lewat forum kayak gini, forum apa namanya, doorstop ya. Padahal ini masalah fundamental," ujar Sudirman.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih terarah untuk memberikan penjelasan sekaligus menentukan cara menyelesaikan persoalan tersebut.

"Jadi harusnya pemerintah atau pengurus negara itu menyikapi ini dengan sangat serius gitu, baik memandang masalah itu maupun cara-cara menyelesaikannya," katanya.

Sudirman juga menekankan pentingnya sikap terbuka dan bertanggung jawab dalam menanggapi pertanyaan masyarakat. Dia berharap pemerintah menyampaikan penjelasan yang komprehensif, bukan sekadar memberikan jawaban spontan ketika diwawancarai wartawan.

"Dan kita menunggu sikap itu (gentleman) secara sungguh-sungguh, bukan hanya sambil lalu saja sebagai respons atas pertanyaan di dalam forum-forum (doorstop) seperti ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum yang telah berlangsung di MK. Dia juga menegaskan tetap fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, terima kasih. Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," ujar Gibran.

Saat ditanya mengenai pertimbangan MK terkait bukti kelulusan pendidikan menengah, Gibran menyatakan dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi jika belum menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu," katanya.

Gibran juga menyatakan akan menindaklanjuti catatan MK terkait bukti pendidikan yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.

"Ya, itu nanti segera kami follow up, ya? Terima kasih," lanjutnya.

MK Tidak Menerima Gugatan soal Syarat Pendidikan Gibran

MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Perkara yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon itu mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

Namun, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Mahkamah menegaskan bahwa temuan tersebut tidak membuatnya dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden sebagaimana diminta para pemohon.

Putusan tersebut kemudian memunculkan kembali sorotan terhadap persoalan dokumen pendidikan Gibran dan respons pemerintah atas pertanyaan publik.

Pernyataan Sudirman Said menambah suara yang meminta persoalan itu dijelaskan secara resmi. Meski demikian, kritik dan desakan yang disampaikan sejumlah pihak perlu dibedakan dari amar putusan MK serta fakta yang telah dibuktikan melalui proses hukum.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Refly setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Roy Suryo, Senin (19/10/2026). Dengan putusan sela tersebut, perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi berlanjut ke tahap pembuktian.

Baca Juga:

• Sebut Operasi Politik Jokowi Keliru, Denny Indrayana: Gibran Bukan Di-Downgrade, tapi Fail Grade

Refly mengatakan, pihaknya pernah melihat dokumen yang disebut sebagai ijazah Jokowi ketika mengikuti gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025. Namun, dia mengaku hanya melihat dokumen tersebut selama sekitar lima hingga tujuh menit sehingga masih mempertanyakan keasliannya.

Dia juga menyebut tidak melihat dokumen ijazah tersebut ketika mengantarkan Roy Suryo ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Atas dasar itu, Refly meminta Jokowi hadir dalam persidangan agar persoalan dokumen yang dipermasalahkan dapat dibahas secara langsung di hadapan majelis hakim.

"Kalau memang (ijazah) ada, kami menunggu Anda (Jokowi) minggu depan datang," kata Refly.

Desakan serupa disampaikan anggota tim kuasa hukum Roy Suryo lainnya, Abdul Gafur Sangadji. Dia meminta JPU menghadirkan ijazah fisik Jokowi dalam agenda pembuktian berikutnya.

Menurut Gafur, dokumen tersebut penting untuk diperiksa sebagai barang bukti agar keterangan para saksi dapat diuji dengan merujuk pada dokumen yang dipersoalkan.

"Apa sih susahnya menghadirkan barang bukti itu? Kan cuma selembar dokumen," ujar Gafur.

Gafur menyebut ijazah Jokowi termasuk salah satu dari 712 barang bukti yang disita penyidik Polda Metro Jaya dan diserahkan kepada penuntut umum.

Dia juga menyinggung perkara yang menjerat dokter Tifa. Menurutnya, ijazah fisik Jokowi tidak pernah dihadirkan selama proses pembuktian dalam perkara tersebut.

"Jangan lagi ada alasan dari jaksa penuntut umum untuk tidak menghadirkan barang bukti itu," kata Gafur.

Permintaan itu menjadi bagian dari upaya tim kuasa hukum agar dokumen yang dipersoalkan dapat diperiksa dalam persidangan. Namun, pernyataan tim kuasa hukum tersebut merupakan pandangan mereka dan belum membuktikan bahwa ijazah Jokowi tidak ada atau tidak asli.

Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo lainnya, Luthfie Hakim, mengkritik putusan sela yang menolak nota perlawanan pihaknya. Dia menilai majelis hakim terlalu cepat mengarahkan keberatan tim kuasa hukum ke pokok perkara atau tahap pembuktian.

Luthfie juga mempertanyakan dasar jaksa dalam mengaitkan hasil analisis Error Level Analysis (ELA) dengan dugaan manipulasi dokumen.

"Bagaimana hasil analisis seperti itu bisa dikatakan merupakan hasil dari manipulasi dokumen?" ujar Luthfie.

Dia turut mendesak Jokowi hadir untuk memberikan penjelasan di persidangan mengenai persoalan ijazah yang menjadi bagian dari perkara tersebut.

"Marilah, wahai Saudara Jokowi yang mengaku terhina sehina-hinanya, yang mengaku rendah direndah-rendahkan, tampillah engkau di muka sidang!" kata Luthfie.

Sebelumnya, JPU menyampaikan rencana menghadirkan tiga orang saksi pada agenda pembuktian berikutnya. Ketiganya adalah Lechumanan, Maret Samuel Sueken, dan Andi Kurniawan.

Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu (28/10/2026) pukul 09.00 WIB dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dalam perkara ini, tim kuasa hukum Roy Suryo meminta agar Jokowi beserta ijazah fisiknya dihadirkan untuk memperjelas persoalan yang mereka ajukan. Sementara itu, proses persidangan akan berlanjut untuk menguji dakwaan dan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (k/dh)

Tiga media yang menyoroti kondisi tersebut adalah Reuters, The Straits Times, dan Channel News Asia (CNA). Dalam laporan yang terbit Senin (19/10/2026), ketiganya membahas dampak gejolak pasar saham Indonesia, termasuk risiko terhadap arus modal asing, nilai tukar rupiah, hingga pasar obligasi.

Baca Juga:

• Jawab Sorotan MSCI, BEI Tendang Saham HSC dari IHSG dan Buka Data Pemilik di Atas 1%

Reuters Soroti IHSG Anjlok ke Level Terendah dalam Enam Tahun

Reuters menyoroti penurunan tajam pasar saham Indonesia setelah MSCI memperingatkan kemungkinan perubahan klasifikasi pasar Indonesia. Dalam laporannya, Reuters menyebut IHSG kembali merosot sekitar 5 persen pada perdagangan Senin dan menyentuh level terendah dalam enam tahun terakhir.

Tekanan tersebut terjadi setelah pasar saham Indonesia mengalami penurunan tajam pada Jumat (16/10/2026), yang disebut sebagai hari perdagangan terburuk sejak 1998. Reuters juga melaporkan kapitalisasi pasar saham Indonesia menyusut sekitar 65 miliar dolar AS dalam perdagangan Jumat.

MSCI menyoroti sejumlah persoalan, termasuk dugaan perilaku perdagangan yang terkoordinasi serta kekhawatiran terhadap penegakan aturan dan transparansi pasar.

Jika perubahan klasifikasi menjadi standalone market benar-benar diterapkan, saham-saham Indonesia berpotensi dikeluarkan dari indeks global MSCI yang menjadi acuan berbagai investor internasional. Kondisi tersebut dapat memengaruhi aliran investasi, terutama dari dana pasif yang mengikuti indeks.

Di tengah situasi itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan bertemu dengan MSCI pada Senin untuk meminta penjelasan mengenai peringatan tersebut. BEI juga menurunkan batas penurunan harga saham harian atau auto rejection bawah menjadi 7 persen dari sebelumnya 15 persen untuk merespons gejolak perdagangan.

The Straits Times Soroti Risiko Kehilangan Akses Modal Asing

The Straits Times turut menyoroti risiko apabila Indonesia kehilangan status emerging market. Dalam laporannya, media Singapura tersebut membahas potensi berkurangnya akses Indonesia terhadap modal internasional apabila saham domestik tidak lagi masuk dalam indeks global MSCI.

Perubahan klasifikasi itu dapat memengaruhi posisi Indonesia dalam pertimbangan investasi global. Investor yang menjadikan indeks MSCI sebagai acuan berpotensi menyesuaikan alokasi portofolionya apabila perubahan tersebut benar-benar diberlakukan.

Goldman Sachs memperkirakan penghapusan penuh saham Indonesia dari indeks MSCI dapat memicu arus keluar dana investasi pasif sebesar 5,6 miliar dolar AS.

Sementara itu, investor asing tercatat melakukan penjualan bersih saham Indonesia senilai 4,88 miliar dolar AS sepanjang 2026. Angka tersebut berpotensi menjadi arus keluar tahunan terbesar setidaknya dalam 16 tahun terakhir.

Goldman Sachs menilai Indonesia perlu menunjukkan bukti bahwa reformasi mengenai transparansi kepemilikan saham dan perilaku perdagangan telah diterapkan secara konsisten serta mampu memperbaiki fungsi pasar.

Dengan demikian, persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya penurunan indeks saham, tetapi juga upaya memulihkan keyakinan investor terhadap keterbukaan dan tata kelola pasar modal Indonesia.

CNA Waspadai Dampak ke Rupiah dan Obligasi

Sementara itu, CNA menyoroti kemungkinan dampak gejolak pasar saham terhadap pasar keuangan lainnya, terutama nilai tukar rupiah dan obligasi pemerintah.

CNA mengutip kekhawatiran pelaku pasar bahwa tekanan yang bermula dari pasar saham dapat merembet ke instrumen keuangan lain. Jika gejolak berlanjut, kondisi tersebut berpotensi memperketat pembiayaan dan memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian.

Nilai tukar rupiah dilaporkan melemah ke level Rp 18.040 per dolar AS, mendekati rekor terendah Rp 18.190 per dolar AS yang tercatat pada Juni 2026.

Gary Tan, manajer portofolio di Allspring Global Investments, menilai risiko yang perlu diperhatikan bukan hanya penjualan saham akibat perubahan indeks, tetapi juga kemungkinan tekanan jangka pendek terhadap rupiah dan imbal hasil obligasi domestik.

Tekanan tersebut dikhawatirkan dapat memperketat kondisi keuangan dan berdampak pada aktivitas ekonomi riil apabila gejolak pasar meluas.

Di sisi lain, Aninda Mitra dari BNY Investments menilai eksposur investor asing terhadap saham Indonesia telah menyusut hingga membuat ruang penurunan lanjutan mungkin terbatas. Meski demikian, kondisi pasar yang bergejolak dapat menyulitkan Indonesia menarik modal asing dalam jumlah besar.

Perubahan Status MSCI Belum Menjadi Keputusan Final

Sorotan media asing tersebut menunjukkan bahwa gejolak pasar saham Indonesia berkaitan dengan kekhawatiran investor atas transparansi, perdagangan, dan kepastian aturan di pasar modal.

Namun, kemungkinan perubahan status Indonesia menjadi standalone market belum berarti keputusan final telah ditetapkan. Pemerintah dan otoritas pasar modal masih perlu menanggapi kekhawatiran MSCI dan menunjukkan efektivitas reformasi yang dilakukan.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian investor, mengingat perubahan klasifikasi indeks dapat memengaruhi alokasi investasi global. Selain pergerakan IHSG, nilai tukar rupiah dan pasar obligasi juga menjadi indikator yang perlu dicermati untuk melihat sejauh mana gejolak tersebut berdampak pada pasar keuangan Indonesia.* (k/dh)

Dalam kunjungan itu, Baharuddin turut berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan keluhan, aspirasi, serta kebutuhan warga terkait infrastruktur di lingkungan mereka.

Baca Juga:

• Jalan Penghubung Huta Bayu Raja–Bosar Maligas Rusak, Pemkab Simalungun Perjuangkan Perbaikan Lewat IJD

Pemerintah Kabupaten Batu Bara merencanakan perbaikan dan normalisasi saluran irigasi tersebut. Upaya ini diharapkan dapat memperlancar aliran air sehingga kebutuhan air untuk persawahan warga dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Setelah meninjau saluran irigasi, Baharuddin melanjutkan kunjungan ke Dusun VI untuk melihat kondisi kabel listrik yang dinilai perlu ditata kembali.

Dia meminta pihak PLN melakukan penataan dan perapian kabel yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko kecelakaan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga.

Selain irigasi dan kabel listrik, perbaikan jalan desa juga menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut.

Baharuddin melihat sejumlah ruas jalan di Dusun I, III, dan VI yang direncanakan akan diperbaiki. Salah satu ruas yang menjadi perhatian merupakan akses yang kerap dilalui anak-anak sekolah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbaikan jalan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat, terutama para pelajar. Infrastruktur jalan yang lebih baik juga diharapkan memperlancar mobilitas warga dalam menjalankan berbagai kegiatan.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.

Peninjauan langsung ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melihat kondisi infrastruktur sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Perbaikan irigasi, penataan kabel listrik, dan pembenahan jalan diharapkan dapat mendukung aktivitas pertanian serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga Desa Mekar Mulyo.* (dh)

Salah satu keluhan yang disampaikan warga adalah genangan air yang kerap meluap hingga ke bahu jalan utama ketika hujan turun. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.

Baca Juga:

• Resmikan Kampus Baru di Labusel, Bupati Fery Sahputra Dorong Cetak Generasi Qur'ani Berintegritas

Pembangunan saluran tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan genangan yang selama ini dikeluhkan warga, sekaligus membuat lingkungan lebih nyaman.

Perhatian pemerintah terhadap persoalan lingkungan tersebut mendapat apresiasi dari salah seorang warga Langgapayung, Hj. Dewi. Dia menyampaikan terima kasih atas perhatian Bupati Labusel terhadap kebutuhan masyarakat di lingkungannya.

Bagi warga, pembangunan parit bukan sekadar pekerjaan infrastruktur, tetapi juga diharapkan mampu mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari ketika hujan turun.

Selain persoalan genangan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan jalan dan kebutuhan fasilitas umum di lingkungan mereka.

Melalui dialog langsung tersebut, pemerintah daerah mendapat masukan mengenai persoalan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan yang sama, Fery turut mendengarkan aspirasi para pemuda Langgapayung yang membutuhkan bola kaki dan kostum untuk mendukung kegiatan olahraga.

Fery langsung mengabulkan permintaan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas positif generasi muda di lingkungan setempat.

Dukungan fasilitas olahraga diharapkan dapat mendorong para pemuda lebih aktif berolahraga, mempererat kebersamaan, dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat.

Kegiatan menyapa warga tersebut turut dihadiri anggota DPRD Labusel Habibi dan Sabib, Kapolsek Sungai Kanan, perwakilan Danramil 12 Sungai Kanan, Camat Sungai Kanan, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.

Melalui kegiatan tersebut, Fery menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung agar pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan warga.

Pembangunan, menurut arah kebijakan yang disampaikan dalam kegiatan itu, tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik, tetapi juga tentang manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Aspirasi warga Langgapayung mengenai penanganan genangan air dan dukungan fasilitas olahraga menjadi bagian dari masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kenyamanan lingkungan serta mendukung aktivitas masyarakat.* (dh)

Kegiatan ini menjadi momentum pengembangan pendidikan tinggi di Labusel, khususnya pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, pembentukan karakter, dan kepedulian terhadap masyarakat.

Baca Juga:

• Jalan Rintis–Ulumahuam Dikebut, Bupati Labusel Optimistis Rampung Desember 2026

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saya mengucapkan selamat atas peresmian dan tasyakuran STAI Darul Husna. Semoga kehadiran lembaga ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembinaan nilai-nilai keagamaan," ujar Fery.

Fery berharap STAI Darul Husna terus berkembang dengan menjaga kualitas pendidikan dan menjunjung tinggi integritas sebagai lembaga pendidikan tinggi.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk generasi yang jujur, berkarakter, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial.

"Saya berharap STAI Darul Husna dapat terus berkembang, menjaga kualitas, menjunjung tinggi integritas, serta senantiasa mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial," tambahnya.

Dia berharap STAI Darul Husna dapat berkontribusi dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain peresmian perguruan tinggi, kegiatan tersebut diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan hafiz Al-Qur'an.

Fery menyampaikan bahwa kepedulian terhadap anak yatim tidak cukup diwujudkan melalui bantuan materi. Menurutnya, perhatian, dukungan moral, dan dorongan untuk meraih masa depan yang lebih baik juga menjadi bagian penting dari kepedulian sosial.

"Anak-anak yatim adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Mari kita hadir bukan hanya untuk memberikan bantuan, tetapi juga memberikan perhatian, semangat, dan harapan agar mereka dapat meraih masa depan yang lebih baik," ungkapnya.

Fery turut mengingatkan pesan dalam Surah Ad-Duha ayat 9 yang melarang umat manusia berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Dia mengajak masyarakat menerjemahkan pesan tersebut melalui tindakan nyata, termasuk membantu dan memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan.

Lebih lanjut, Fery mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kebersamaan, gotong royong, serta kepedulian sosial untuk mendukung pembangunan Labuhanbatu Selatan yang maju, sejahtera, dan religius.

Dia juga berharap STAI Darul Husna mendapatkan kemudahan dalam mengembangkan kegiatan pendidikan serta terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Keberhasilan bukan hanya diukur dari apa yang kita bangun, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan kepada masyarakat," tegas Fery.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Labusel M. Romadon, anggota DPRD Ruslan Tambak dan Habibi, Kapolsek Sungai Kanan, perwakilan Danramil 12/Sungai Kanan, Ketua Yayasan Darul Husna Ustaz Lukman Hakim Harahap, Ketua STAI Darul Husna Dr. Saifuddin L. Simbolon, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Sungai Kanan, serta undangan lainnya.* (dh)

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• P-APBD Sumut 2026 Naik Rp 1,29 T Usai Evaluasi, DPRD Dorong Opsi Pinjaman Khusus Infrastruktur

Tommy menyampaikan apresiasi atas kerja sama jajaran Pemkab Asahan selama proses pemeriksaan yang berlangsung sekitar 30 hari.

"Kami mengapresiasi capaian Kabupaten Asahan yang saat ini berada di posisi 3 dalam realisasi belanja terbaik di Sumatera Utara. Terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama kurang lebih 30 hari pelaksanaan pemeriksaan. Kami berharap seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik," ujar Tommy.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemkab Asahan atas dukungan selama tim BPK menjalankan tugas pemeriksaan. Tommy turut menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam sikap maupun pelayanan selama proses tersebut berlangsung.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Taufik, pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

"Kami mengucapkan terima kasih atas pemeriksaan yang telah dilakukan selama ini. Melalui pemeriksaan dan audit dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, kami berharap pengelolaan keuangan di Kabupaten Asahan dapat terus diperbaiki dan menjadi lebih baik ke depannya," ungkap Taufik.

Dia menambahkan, kehadiran tim pemeriksa juga memberikan manfaat bagi jajaran Pemkab Asahan, terutama dalam meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami merasa terbantu dengan kehadiran BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Melalui pemeriksaan dan arahan yang diberikan, kami semakin memahami tata kelola keuangan daerah yang baik. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Asahan," tambahnya.

Pelaksanaan exit meeting menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Asahan.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap proses pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki administrasi dan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Adapun apresiasi mengenai posisi ketiga dalam realisasi belanja disampaikan oleh perwakilan BPK dalam kegiatan tersebut. Capaian itu perlu dibedakan dari kesimpulan audit atas laporan keuangan, yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam keterangan kegiatan ini.* (dh)

Suyudi menyampaikan hal itu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Dia mengatakan penyidik masih memilah pihak-pihak yang diduga terlibat, baik dari dalam maupun luar negeri.

Baca Juga:

• Disentil Menteri Singapura Soal Oksigen vs Asap, Syahganda Dinilai Tak Mewakili Prabowo

Saat ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan pihak dari negara tetangga, Suyudi membenarkan bahwa hal tersebut turut didalami penyidik. Namun, dia belum menyebutkan negara asal maupun identitas pihak yang dimaksud.

"Iya ada negara tetangga. Oke terima kasih," katanya.

Suyudi juga belum merinci bentuk dugaan keterlibatan pihak asing tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitan pemilik perusahaan dalam perkara karhutla.

"Nanti akan disampaikan," ujarnya.

Selain mendalami dugaan keterlibatan pihak asing, Polri tengah menangani 98 laporan polisi terkait karhutla yang melibatkan korporasi. Seluruh laporan tersebut telah masuk tahap penyidikan, menurut keterangan Kapolri.

"Jadi, per hari ini, dari Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan dari 98 LP, naik sidik ada 98 kasus terkait dengan korporasi," kata Suyudi.

Dia menjelaskan penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat perkara dan menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Penetapan tersangka, lanjutnya, akan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup.

"Untuk itu, tentunya penyidik masih dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti, ya, sehingga dalam waktu yang dekat pastinya kita akan menetapkan para tersangka," ujarnya.

Suyudi menegaskan, penanganan kasus karhutla tidak hanya berfokus pada perusahaan sebagai badan hukum. Penyidik juga mendalami kemungkinan pertanggungjawaban pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam korporasi terkait.

Pihak yang dapat didalami, menurut Kapolri, termasuk pemilik perusahaan dan pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terhadap korporasi yang berkaitan dengan terjadinya karhutla.

"Ya, baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya, yang bertanggung jawab terhadap korporasi yang terkait dengan terjadinya karhutla di Indonesia," ucapnya.

Hingga Senin (19/10/2026), Polri belum mengungkap identitas pihak asing yang sedang didalami maupun negara tetangga yang dimaksud. Bentuk keterlibatan dan peran masing-masing pihak juga masih menunggu hasil penyidikan.

Dengan demikian, dugaan keterlibatan pihak asing tersebut masih merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum dapat dianggap sebagai keterlibatan yang terbukti secara hukum.* (in/dh)

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan membenarkan rencana aksi tersebut. Dia mengatakan mahasiswa UI akan bergabung dengan elemen mahasiswa dari kampus lain serta koalisi masyarakat sipil.

Baca Juga:

• Sebut Operasi Politik Jokowi Keliru, Denny Indrayana: Gibran Bukan Di-Downgrade, tapi Fail Grade

Menurut Yatalathof, demonstrasi direncanakan berlangsung di dua lokasi di Jakarta Pusat, yakni kawasan Tugu Tani di Jalan Raya Kebon Sirih dan Tugu Proklamasi di Menteng.

Namun, hingga Senin (19/10/2026), daftar lengkap kelompok yang akan bergabung dan jumlah massa yang diperkirakan hadir belum diumumkan secara resmi.

Yatalathof menjelaskan, pemilihan tanggal 20 Oktober bukan tanpa alasan. Tanggal tersebut menandai dua tahun sejak Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Meski bertepatan dengan momentum dua tahun pemerintahan, Yatalathof menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar meminta pemerintah melakukan evaluasi.

"Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah. Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga," tutur Yatalathof.

Pernyataan tersebut mencerminkan kritik BEM UI terhadap kondisi pemerintahan selama dua tahun terakhir. Penilaian mengenai kegagalan pemerintahan dan kedaulatan rakyat itu merupakan pandangan yang disampaikan pihak mahasiswa.

Selain BEM UI, sejumlah kelompok masyarakat sipil mulai mengunggah konten bernada kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran di media sosial menjelang 20 Oktober.

Salah satunya Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), yang mengunggah kritik terhadap perjalanan pemerintahan selama dua tahun terakhir.

Selain itu, Serikat Tahanan Politik kembali mengunggah poster bergambar Garuda berlatar biru dengan tulisan "Peringatan Darurat".

Meski demikian, informasi tersebut belum merinci secara resmi seluruh kelompok yang akan turun ke jalan maupun bentuk keterlibatan masing-masing organisasi dalam aksi pada Selasa.

Demonstrasi ini menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil bertepatan dengan peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Rincian mengenai jumlah peserta, agenda lengkap, dan tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut masih perlu menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak penyelenggara.* (k/dh)

Denny justru mempertanyakan kelayakan Gibran untuk menduduki jabatan publik. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bahkan menyinggung jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden hingga Wali Kota Solo sebelumnya.

Baca Juga:

• Partai Gerindra Klaim 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berhasil Perkuat Ekonomi hingga Sektor Pangan

Pernyataan tersebut merupakan penilaian pribadi Denny terhadap Gibran di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan publik.

Denny juga mengemukakan sejumlah pertanyaan mengenai riwayat pendidikan Gibran. Dia menyinggung pendidikan Gibran setelah menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di Solo, kemudian melanjutkan studi ke Singapura dan Australia.

Menurut Denny, terdapat pertanyaan mengenai apakah Gibran menyelesaikan pendidikan pada jenjang tersebut. Dia juga menyinggung program Diploma of Business di UTS Insearch, Sydney, Australia, yang menurutnya tidak disertai bukti kelulusan berupa ijazah diploma.

Denny menyebut dokumen yang menjadi sorotan berupa sertifikat kehadiran dan transkrip nilai. Namun, pernyataan tersebut merupakan klaim yang disampaikan Denny dan tidak dengan sendirinya membuktikan kesimpulan hukum mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.

Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran sebelumnya juga berkaitan dengan gugatan yang mempersoalkan persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.

Sebelumnya, Jokowi menyebut polemik mengenai ijazah dirinya dan Gibran diduga berkaitan dengan operasi politik yang bertujuan menurunkan reputasi politik mereka.

Jokowi menyampaikan pandangan tersebut saat ditemui di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (16/10/2026).

"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi.

Dia juga menilai polemik tersebut berpotensi diarahkan untuk menurunkan reputasi politik dirinya maupun Gibran.

"Ya dua-duanya bisa," ujar Jokowi saat ditanya apakah dirinya dan Gibran menjadi sasaran operasi politik tersebut.

Meski demikian, Jokowi mengatakan dirinya tidak terlalu mempersoalkan polemik yang kembali mencuat tersebut.

"Buat saya ya biasa saja," katanya.

Pernyataan Jokowi dan tanggapan Denny memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai polemik ijazah dan dugaan operasi politik. Sementara itu, klaim mengenai riwayat pendidikan dan penilaian terhadap kelayakan Gibran perlu dibedakan dari fakta yang telah terverifikasi maupun kesimpulan hukum yang mengikat.* (fj/dh)

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, capaian pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat dari stabilitas ekonomi di tengah gejolak global, peningkatan produksi pangan, perluasan program sosial, hingga percepatan hilirisasi industri.

Baca Juga:

• Bareskrim Gelar Perkara Khusus Kasus Suket Ijazah Gibran 21 Oktober, Pelapor Siapkan Bukti

Sugiat, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan atau year-on-year pada triwulan II 2026.

Selain itu, dia memaparkan tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Penurunan tersebut disebut setara dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sekitar 430.000 orang.

Di sektor pangan, Sugiat menyebut pemerintah telah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Dia juga menyoroti penyederhanaan 145 aturan penyaluran pupuk serta penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025.

Sugiat menyebut nilai tukar petani pada September 2026 tercatat mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa peningkatan produksi pangan perlu diikuti stabilitas harga dan pemerataan pasokan di seluruh wilayah.

"Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat," katanya.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, Sugiat memaparkan sejumlah angka terkait pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Program Cek Kesehatan Gratis disebut telah menjangkau 99,1 juta orang. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat hingga Agustus 2026.

Adapun Program Sekolah Rakyat disebut telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44.000 orang.

Sugiat menekankan bahwa keberhasilan program-program tersebut tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Di bidang hilirisasi, Sugiat menyebut Danantara mencatat 26 proyek strategis dengan nilai investasi yang disebut mencapai Rp 225 triliun. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Menurut Sugiat, program hilirisasi dan penataan aset negara perlu memberikan manfaat ekonomi yang terukur, mulai dari realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan penerimaan negara serta manfaat bagi daerah penghasil.

"Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan," ujarnya.

Dia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam dan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Terlepas dari capaian yang dipaparkan, Sugiat mengakui masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu dievaluasi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal yang menjadi perhatian antara lain pemerataan manfaat pembangunan, ketepatan sasaran program, kualitas pelaksanaan, serta efektivitas belanja negara.

"Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara," kata Sugiat.

Dia menegaskan, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya," tuturnya.* (k/dh)

Jenazah Yesi ditemukan sekitar 3 kilometer dari lokasi awal korban dilaporkan hanyut. Setelah ditemukan, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Baca Juga:

• Kronologi Penembakan Doni Pak Cek di Tanjung Morawa: Dikejar Pemotor, Diberondong Lebih dari 10 Tembakan

"Pada hari ketiga, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Hery, Senin (19/10/2026).

Peristiwa itu bermula pada Sabtu (17/10/2026), saat Yesi mandi di Sungai Ular bersama tiga orang temannya di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu.

Ketika sedang bermain di sungai, korban diduga terseret arus hingga hanyut. Teman-temannya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa untuk meminta pertolongan.

Warga sempat melakukan pencarian secara mandiri, tetapi korban belum ditemukan. Kepala Desa Denai Kuala, Wardi, selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan.

Setelah menerima laporan, enam personel tim penyelamat diberangkatkan ke lokasi untuk melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan kepolisian, BPBD Deli Serdang, serta pemerintah setempat.

Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan dibagi menjadi beberapa kelompok. Petugas menggunakan perangkat Aqua Eye dan melakukan penyisiran di permukaan sungai menggunakan perahu karet.

Penyisiran melalui jalur air dilakukan hingga sekitar 1 kilometer ke arah hilir. Tim lainnya menyisir tepian sungai melalui jalur darat dengan jarak serupa dari lokasi kejadian.

Upaya pencarian berlanjut hingga hari ketiga. Pada Senin pagi, korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 08.20 WIB dalam kondisi meninggal dunia, dengan jarak penemuan kurang lebih 3 kilometer dari titik awal dilaporkan hanyut.

Hery menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan, TNI, Polri, BPBD, pemerintah setempat, masyarakat, dan keluarga korban yang telah membantu operasi pencarian.

Hery mengingatkan masyarakat agar lebih memperhatikan potensi bahaya saat beraktivitas di sungai, terutama yang berkaitan dengan arus dan kedalaman air.

Dia juga meminta orang tua memastikan anak-anak mendapatkan pendampingan orang dewasa ketika berada di sekitar sungai atau kawasan perairan lainnya.

Masyarakat diimbau tidak mengabaikan risiko keselamatan saat bermain di air. Jika terjadi kondisi darurat yang membahayakan jiwa dan membutuhkan pertolongan SAR, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat 115.* (tm/dh)

Ketua majelis hakim M Nazir menyampaikan penundaan tersebut saat membuka persidangan. Dengan demikian, Nur Erdian dan terdakwa lainnya masih harus menunggu jadwal pembacaan putusan.

Baca Juga:

• Imbas Kantor Kumuh Bak Gudang! Lurah Dwikora Medan Terancam Sanksi Sedang & Evaluasi Jabatan

Nur Erdian tidak diadili sendiri. Dia menjadi terdakwa bersama Heny Afrianti, pihak swasta dari PT Whiz Digital yang didakwa memberikan suap dalam proyek pengadaan jaringan internet tersebut.

Heny dituntut pidana penjara selama satu tahun enam bulan serta denda Rp 10 juta, dengan ketentuan subsider 10 hari kurungan.

Dalam dakwaan, Nur Erdian disebut menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) atau pejabat di Dinas Kominfo Tebing Tinggi. Sementara itu, Heny Afrianti merupakan pihak swasta dari PT Whiz Digital.

Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan jaringan internet di Dinas Kominfo Tebing Tinggi yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 840 juta.

Anggaran itu diperuntukkan bagi belanja kawat, faksimile, internet, dan televisi berlangganan, termasuk layanan bandwidth domestik sebesar 800 Mbps.

Jaksa mengungkapkan adanya dugaan permintaan success fee sebesar 20 persen dari nilai proyek kepada penyedia jasa. Total uang yang diduga diminta dalam perkara tersebut mencapai Rp 175 juta.

Pada Desember 2025, PT Whiz Digital diduga telah memberikan uang sebesar Rp 150 juta kepada Nur Erdian. Uang tersebut disebut digunakan untuk operasional dan kepentingan pribadi.

Kasus ini mencuat setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Nur Erdian dan Heny Afrianti.

Keduanya ditangkap saat Heny diduga menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta kepada Nur Erdian. Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan empat orang lainnya, termasuk sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Kominfo Tebing Tinggi.

Tiga orang yang turut diamankan merupakan ASN, yakni kepala dinas, bendahara, dan kepala bidang. Sementara itu, Heny merupakan pihak swasta dari PT Whiz Digital Berjaya.

Jaksa mendasarkan tuntutan terhadap kedua terdakwa pada dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pembacaan vonis yang ditunda membuat putusan terhadap Nur Erdian dan Heny Afrianti belum dapat diketahui. Keduanya tetap berstatus terdakwa, sedangkan penentuan bersalah atau tidaknya serta hukuman yang dijatuhkan akan ditetapkan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan.* (tm/dh)

Penjatuhan sanksi tersebut direkomendasikan setelah Rio menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat. Adapun bentuk sanksi yang akan diberikan masih ditentukan oleh atasan langsungnya.

Baca Juga:

• Sikat Jukir Nakal Hingga Beli Damkar Puluhan Miliar, Rico Waas Bedah Masalah Kota Bersama DPRD Medan

"Direkomendasikan sanksi sedang. Selanjutnya hasil pemeriksaan menjadi bahan evaluasi jabatan yang bersangkutan," ujar Erfin saat dikonfirmasi, Senin (19/10/2026).

Erfin menjelaskan, keputusan mengenai bentuk sanksi akan ditetapkan oleh atasan langsung Rio, yakni Camat Medan Helvetia.

"Bentuk sanksinya diputuskan oleh atasan langsungnya," tambahnya.

Sebelumnya, Rico Waas memerintahkan pemeriksaan terhadap Rio setelah mendapati kondisi kantor Kelurahan Dwikora yang dinilai sangat kotor saat sidak beberapa waktu lalu.

Rico mengatakan, pemeriksaan dilakukan karena aparatur kelurahan dinilai memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan merawat aset milik pemerintah kota.

"Sudah (diperiksa Inspektorat). Hasilnya nanti Inspektorat bisa menjelaskan," ujar Rico saat diwawancarai, Senin (5/10/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan pemecatan, Rico menyatakan bahwa pelanggaran tersebut akan ditindak melalui mekanisme hukuman disiplin.

"Pasti ada hukuman disiplin. Karena ini artinya yang bersangkutan tidak merawat, kurang peduli, tentu ada tindakan disiplin untuk itu," kata Rico.

Rico membantah bahwa kondisi kantor kelurahan yang tidak terawat disebabkan kekurangan anggaran. Menurutnya, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan kepedulian terhadap kebersihan dan pemeliharaan lingkungan kerja.

Dia menegaskan, kantor pemerintahan perlu dijaga kebersihannya karena menjadi tempat aparatur bekerja sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya rasa lebih ke arah bagaimana untuk kepedulian, ya, karena ini yang kemarin saya cek itu bukan masalah aset yang rusak, tapi masalah kebersihan," ungkap Rico.

Rico juga meminta kondisi seluruh kantor kelurahan di Kota Medan diperiksa satu per satu. Aparatur kewilayahan diminta mendokumentasikan berbagai persoalan yang ditemukan, termasuk kerusakan bangunan dan fasilitas kantor.

Menurutnya, kerusakan aset seperti atap yang jebol harus dilaporkan agar dapat diperbaiki. Namun, setelah perbaikan dilakukan, aset tersebut juga harus dirawat dengan baik.

Evaluasi terhadap Lurah Dwikora menjadi bagian dari upaya Pemko Medan meningkatkan kedisiplinan aparatur serta menjaga kebersihan dan kelayakan fasilitas pemerintahan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.* (ds/dh)

Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam mengatakan, kabut asap berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang melanggar aturan di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia sendiri turut menanggung dampak dari persoalan tersebut.

Baca Juga:

• PDIP Kritik Dua Tahun Prabowo-Gibran: Kondisi Indonesia Tak Baik-Baik Saja, Banyak Hal Perlu Dievaluasi

Pernyataan Syahganda sebelumnya disampaikan saat menanggapi kabut asap karhutla yang menyelimuti wilayah Malaysia dan Singapura pada 10 Oktober 2026.

Syahganda meminta negara-negara tetangga memahami bahwa kebakaran yang terjadi merupakan persoalan yang menurutnya tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan manusia.

"Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya enggak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita," ujar Syahganda.

Singapura Sebut Kabut Asap Bisa Dicegah

Shanmugam mengatakan, dia tidak meyakini pandangan Syahganda mewakili sikap pemerintah Indonesia secara keseluruhan ataupun masyarakat Indonesia. Menurutnya, respons yang muncul setelah pernyataan tersebut disampaikan menunjukkan bahwa pandangan itu tidak dapat dianggap mewakili semua pihak.

"Saya yakin pandangan pejabat tersebut tidak mewakili sikap pemerintah Indonesia secara keseluruhan maupun masyarakat luas di sana," ujarnya.

Shanmugam juga menegaskan negara-negara tetangga seharusnya tidak terus menanggung dampak kabut asap akibat pembakaran lahan. Dia menilai persoalan tersebut dapat dicegah apabila aturan dijalankan dan pihak yang bertanggung jawab menindaklanjuti kewajibannya.

"Kita seharusnya tidak perlu menanggung beban kabut asap akibat pembakaran lahan ini. Masalah ini sebenarnya dapat dicegah sepenuhnya," katanya.

Dia kembali menyinggung krisis kabut asap yang terjadi pada 2013 dan 2015. Menurut Shanmugam, persoalan tersebut bukan hanya fenomena alam, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang mengejar keuntungan.

"Saya pernah membahas situasi kabut asap pada tahun 2013 dan kembali pada tahun 2015. Saat itu saya sampaikan bahwa ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan masalah yang dipicu oleh perusahaan-perusahaan yang mengejar keuntungan," ujarnya.

Setelah sempat mereda selama beberapa tahun, persoalan kabut asap kembali mencuat pada 2026. Dampaknya dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia maupun negara tetangga.

Singapura Apresiasi Langkah Prabowo Tangani Karhutla

Meski mengkritik pernyataan Syahganda, Shanmugam mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

Dia menyoroti komitmen Prabowo untuk menanggulangi kabut asap, termasuk arahan terkait larangan pembakaran lahan, khususnya di kawasan gambut.

"Presiden telah secara pribadi menyatakan komitmennya untuk menanggulangi kabut asap. Beliau telah mengeluarkan arahan untuk melarang praktik pembakaran lahan, khususnya di lahan gambut," kata Shanmugam.

Dia menilai sejumlah langkah tersebut mencerminkan pendekatan pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan karhutla.

Shanmugam juga menyambut baik keputusan Prabowo yang membuka peluang penerimaan bantuan asing untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Singapura telah menawarkan bantuan, dan kami berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam upaya penanganan ini," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, di tengah kritik terhadap komentar pejabat Indonesia, Singapura tetap menyatakan kesediaannya untuk mendukung penanganan karhutla. Kerja sama dan penegakan aturan menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi dampak kabut asap lintas negara.* (d/dh)

Penembakan terjadi di kawasan Jalan Bangun Rejo-Limau Mungkur, tepatnya di Dusun IV, Desa Bangun Rejo. Berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun Tribun Medan, para penyerang diduga menggunakan sepeda motor dan mobil serta membawa senjata api dan senjata tajam.

Baca Juga:

• Ditembak Pemotor Misterius di Tanjung Morawa, Anggota Ormas Dalam Mobil Yaris 'Doni Pake' Tewas

"Banyak orangnya ada yang naik mobil hitam dan ada yang naik sepeda motor. Bawa sajam kelewang juga mereka. Yang di dalam mobil ya minta-minta ampun aku dengar karena kejadiannya di depan rumahku," ujar Uli, Senin (19/10/2026).

Saksi lainnya, Nenek Mila, mengaku mendengar lebih dari 10 kali suara tembakan. Mobil yang ditumpangi korban kemudian menabrak bagian rumahnya sebelum akhirnya berhenti.

"Aku rasa ada lebih dari 10 kali suara tembakan. Ya orang kamarku yang ditabrak mobil itu (ditumpangi korban). Udah minta-minta ampun yang dari dalam mobil aku dengar, maksudnya supaya jangan lagi ditembaki tapi tetap ditembaki juga," katanya.

Berangkat Setelah Mendapat Kabar Penyerangan

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kepolisian, peristiwa bermula sekitar pukul 20.00 WIB ketika Doni mendapat kabar bahwa rumah seorang rekannya di Desa Bandar Labuhan diduga diserang kelompok lain.

Doni kemudian berangkat bersama sejumlah rekannya, termasuk Indra Wijaya Lingga, menggunakan mobil Toyota Yaris putih bernomor polisi BK 1442 MAG. Mereka disebut hendak menuju rumah rekan yang sebelumnya dikabarkan mengalami penyerangan.

Saat melintas di Dusun II Desa Bangun Rejo, mobil tersebut diduga dikejar oleh dua sepeda motor yang masing-masing ditumpangi dua orang.

Ketika tiba di depan Gang Karo, Dusun IV Desa Bangun Rejo, para penyerang disebut memepet mobil dan melepaskan tembakan dari sisi kendaraan.

Salah satu tembakan mengenai leher Doni. Sementara itu, Indra mengalami luka tembak di paha kiri. Seorang rekan lainnya, Ahmad Sajali, dilaporkan mengalami luka akibat senjata tajam.

Doni kemudian kehilangan kendali atas mobil yang dikendarainya. Kendaraan tersebut menyenggol sejumlah sepeda motor dan menabrak dua tiang internet serta kanopi kios usaha warga.

Dua Orang Diamankan, Motif Masih Didalami

Setelah kejadian, warga mengamankan dua pria yang mengendarai sepeda motor Honda Beat putih tanpa pelat nomor. Keduanya kemudian dibawa ke Mapolresta Deli Serdang. Sementara itu, dua orang lainnya yang diduga terlibat disebut berhasil melarikan diri.

Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H Damanik mengatakan, polisi masih memeriksa sejumlah orang yang diamankan dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

"Gabung sama Jatanras kita ini. Masih sebagai saksi yang diamankan. Masih diperiksalah termasuk kubu kontra korban. Motif belum tahu kita, kita masih mendalami agar membuat terang dan periksa saksi-saksi," kata Jonni.

Polisi belum memastikan motif penembakan tersebut. Dugaan adanya perselisihan antarkelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) masih perlu didalami melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti.

Korban Dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara

Setelah penyerangan, Doni dan korban lainnya dibawa untuk mendapatkan penanganan medis. Doni dinyatakan meninggal dunia, sedangkan Indra dilaporkan mengalami luka tembak di paha kiri.

Sekitar pukul 23.40 WIB, jenazah Doni dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk menjalani autopsi.

Lurah Tanjung Morawa Pekan, Haidi Harianto, membenarkan Doni merupakan warga di wilayahnya.

"Jenazahnya masih dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk autopsi. Dia memang warga kita," kata Haidi.

Dalam penanganan perkara ini, polisi turut mengamankan mobil Toyota Yaris putih milik korban dan sepeda motor Honda Beat putih tanpa pelat nomor yang diduga berkaitan dengan kejadian. Sumber juga menyebut adanya senjata api dan senjata tajam yang diamankan.

Polsek Tanjung Morawa bersama Satreskrim Polresta Deli Serdang dan tim Jatanras masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku, motif, serta rangkaian penyerangan yang menyebabkan Doni meninggal dunia.* (tm/dh)

Rico didampingi Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Medan yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak. Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV Muhammad Afri Rizki Lubis, Sekretaris Dame Duma Sari Hutagalung, serta sejumlah anggota komisi dan pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.

Baca Juga:

• Respons Keluhan Warga Soal Pengurusan PBG, Wali Kota Medan Rico Waas Evaluasi Dinas PKPCKTR

Dalam pembahasan infrastruktur, Rico meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memaparkan perkembangan penanganan banjir dan drainase sepanjang 2026 serta rencana prioritas untuk 2027.

Rico menekankan penanganan perlu diarahkan ke titik genangan yang memiliki dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Jalan Letda Sujono, yang telah dianggarkan untuk perbaikan.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak sependapat bahwa penanganan banjir harus dilakukan berdasarkan pemetaan titik genangan dan pemilihan solusi yang tepat.

Opsi yang dibahas antara lain sumur resapan dan penggunaan pompa untuk membantu mengurangi genangan. Paul berharap penanganan di Jalan Letda Sujono dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Di bidang lingkungan hidup, Rico meminta Dinas Lingkungan Hidup memperketat pengawasan terhadap pencemaran dan limbah perusahaan. Pelanggaran yang ditemukan diminta ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Paul menyoroti penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), perkembangan pengelolaan sampah, serta ketersediaan dan akses tempat pemakaman umum (TPU) bagi masyarakat.

Terkait proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Rico menyebut program tersebut masih dalam tahap persiapan dan perancangan.

Pemko Medan menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek itu dapat dilakukan pada akhir 2026 atau awal 2027, dengan operasional yang ditargetkan pada 2028.

Persoalan tarif parkir juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Rico meminta Dinas Perhubungan menindak tegas pungutan parkir yang melebihi tarif resmi, terutama di kawasan Lapangan Merdeka dan Kesawan.

Rico mencontohkan tarif parkir sepeda motor yang seharusnya Rp 2.000, tetapi disebut dipungut Rp 5.000. Sementara itu, tarif mobil yang seharusnya Rp 3.000 disebut mencapai Rp 10.000.

Menurut Rico, persoalan tersebut perlu ditangani agar masyarakat tidak terbebani pungutan di luar ketentuan.

Di sisi lain, Paul mendorong penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan parkir. Regulasi itu diharapkan memperjelas aturan, termasuk pengelolaan parkir malam hari sesuai ketentuan, sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam sektor transportasi, Rico menyampaikan Pemko Medan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas skema pembiayaan dan pembagian tanggung jawab program Bus Rapid Transit (BRT).

Pemko menginginkan pembagian biaya yang lebih proporsional antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan daerah terkait agar pelaksanaannya tidak membebani kemampuan fiskal Kota Medan.

Evaluasi kontrak dan regulasi program tersebut juga menjadi bagian dari pembahasan.

Selain itu, pertemuan turut menyinggung usulan penggratisan ongkos transportasi umum bagi pelajar. Rico mengatakan gagasan tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Kesiapan menghadapi kebakaran gedung bertingkat menjadi perhatian berikutnya. Rico menyebut sekitar 161 bangunan di Medan memiliki ketinggian lebih dari empat lantai, sedangkan jangkauan armada tangga pemadam kebakaran yang tersedia masih terbatas.

Karena itu, ia meminta dilakukan kajian pengadaan mobil tangga hidrolik. Kajian tersebut mencakup pemeriksaan spesifikasi teknis serta perbandingan harga dengan armada yang dimiliki Jakarta, Surabaya, dan Bekasi.

Perkiraan harga mobil tangga yang mencapai puluhan miliar rupiah per unit perlu diverifikasi agar pengadaan sesuai kebutuhan operasional dan kemampuan anggaran daerah.

Paul mendukung penguatan armada pemadam kebakaran. Ia juga menyoroti kebutuhan penambahan unit pelaksana teknis (UPT), personel, dan fasilitas pemadam untuk mempercepat waktu respons serta meningkatkan keselamatan warga.

Di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan tata ruang, Paul menyoroti pengurusan PBG serta pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik dengan target 20 persen.

Ia mendorong kajian pembelian lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai taman, ruang rekreasi, dan fasilitas sosial. Paul juga menyoroti perlunya kejelasan bagi warga yang memiliki tanah di kawasan peruntukan RTH, tetapi belum dapat memanfaatkannya.

Menanggapi persoalan PBG, Rico menilai aturan dan mekanisme pengurusan perlu diperbaiki agar masyarakat tidak menghadapi prosedur yang menyulitkan.

Menurutnya, diperlukan kesamaan pemahaman mengenai perbedaan retribusi resmi yang dibayarkan kepada pemerintah dan biaya jasa konsultan pribadi.

Kejelasan tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat sekaligus menghindari praktik pengarahan pemohon kepada konsultan tertentu yang berpotensi merugikan warga.

Melalui pertemuan tersebut, Pemko Medan dan Komisi IV DPRD Medan menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dalam menangani persoalan perkotaan. Evaluasi program dan penggunaan anggaran diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (dh)

Penandatanganan MoU berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Aceh, Jalan KH Ahmad Dahlan, Banda Aceh, Senin (19/10/2026). Kesepahaman tersebut ditandatangani CEO Region Office BSI Aceh Imsak Ramadhan bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh A. Malik Musa.

Baca Juga:

• Dilirik Buyer AS hingga India di TEI 2026, Produk UMKM Kaltim Binaan PHM Siap Mendunia

Dalam rancangan ruang lingkup kerja sama, kedua pihak mencakup sejumlah layanan, antara lain cash management, pengelolaan rekening institusi, tabungan, giro, deposito, serta produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

BSI dan Muhammadiyah Aceh juga membuka peluang pemanfaatan layanan pembayaran digital, virtual account, dan Payment Point Online Bank (PPOB) bagi Amal Usaha Muhammadiyah di berbagai wilayah Aceh.

Pemanfaatan layanan tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan transaksi keuangan AUM menjadi lebih terintegrasi dan mendukung efisiensi operasional lembaga.

Bagi Muhammadiyah Aceh, penguatan tata kelola keuangan menjadi salah satu aspek penting untuk menunjang aktivitas organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah.

Melalui kemitraan ini, potensi jaringan kelembagaan Muhammadiyah diharapkan dapat didukung layanan keuangan yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain layanan perbankan, kerja sama BSI dan Muhammadiyah Aceh juga diarahkan pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ruang lingkup yang direncanakan mencakup pelatihan kewirausahaan, lokakarya ekonomi syariah, serta dukungan terhadap kegiatan dakwah dan sosial kemasyarakatan.

Program-program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas peluang usaha, dan memperkuat peran organisasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh.

Kerja sama ini juga membuka peluang bagi Amal Usaha Muhammadiyah untuk memperoleh akses terhadap solusi pembiayaan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

BSI dan Muhammadiyah Aceh diharapkan dapat membangun kemitraan jangka panjang yang berlandaskan prinsip syariah, profesionalisme, dan saling menguntungkan.

Adapun pelaksanaan masing-masing program akan dituangkan dalam akad atau perjanjian tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kolaborasi tersebut, kedua pihak menargetkan penguatan layanan keuangan syariah, pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah, serta peningkatan kemandirian ekonomi umat di Aceh.* (dh)

Peristiwa penembakan itu terjadi pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. Korban mengalami luka tembak di bagian leher dan dinyatakan meninggal dunia.

Baca Juga:

• PWI dan Lemhannas Perkuat Kerja Sama, Bekali Wartawan Wawasan Kebangsaan Hadapi Tantangan Zaman

Setelah korban ditembak, mobil Toyota Yaris yang ditumpanginya sempat hilang kendali. Kendaraan itu kemudian menabrak sepeda motor lain dan sebuah tempat usaha milik warga.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti motif penembakan tersebut. Dugaan bahwa peristiwa itu berkaitan dengan perselisihan antarkelompok juga belum dipastikan oleh pihak kepolisian.

Kepala Desa Bangun Rejo, Misno, mengatakan korban bukan warga setempat dan diduga hanya melintas di wilayah desanya ketika kejadian berlangsung.

Misno mengaku mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat kabar dari Bhabinkamtibmas. Saat mendatangi lokasi, kondisi di sekitar tempat kejadian sudah ramai oleh warga.

"Korban ini bukan warga kita. Mereka cuma melintas di desa kita saja. Saya awalnya tau dari Bhabin dapat kabar langsung ke lokasi dan sudah ramai sekali. Mobilnya sudah dibawa tadi malam sama Polisi. Tim identifikasi pun sudah turun juga," ujar Misno, Senin (19/10/2026).

Sementara itu, Lurah Tanjung Morawa Pekan, Haidi Harianto, membenarkan bahwa Doni merupakan warganya.

Menurut Haidi, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk menjalani autopsi. Jenazah akan dimakamkan setelah proses tersebut selesai.

Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sehat Tanjung Morawa. Namun, setibanya di rumah sakit tersebut, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan mobil yang digunakan korban. Namun, motif penembakan serta identitas orang yang diduga sebagai pelaku belum terungkap dalam informasi yang tersedia.

Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Muhammad Isral belum memberikan keterangan saat dihubungi terkait kasus tersebut.

Penyelidikan masih diperlukan untuk mengungkap kronologi lengkap, motif penembakan, serta pihak yang bertanggung jawab atas kematian Doni.* (tm/dh)

Rico menegaskan, evaluasi dilakukan untuk membenahi sistem pengurusan PBG agar lebih efektif dan tidak menyulitkan masyarakat.

Baca Juga:

• Antisipasi Musim Panas Panjang, Pemko Medan Amankan Pasokan Sembako dan Program 3 Juta Rumah

Menurut Rico, pembenahan perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak kebingungan saat mengurus perizinan. Dia meminta proses pelayanan dipercepat sehingga warga tidak harus menghadapi prosedur yang berbelit-belit.

"Kalau bisa besok selesai, ya besok selesai. Rekan-rekan dari Komisi 4 (DPRD Medan) juga sudah memberi perhatian serius dalam urusan PBG ini, makanya saya minta dipercepat segala urusannya," ujarnya.

Selain proses pengurusan izin, Rico turut menyoroti persoalan biaya konsultan yang dinilai mahal. Dia mengajak seluruh pihak mengevaluasi mekanisme pengurusan PBG agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai prosedur dan biaya.

Rico mengapresiasi perhatian anggota DPRD Medan, khususnya Komisi IV, yang mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait PBG. Menurutnya, aturan yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai tahapan pengurusan, persyaratan, hingga biaya yang harus dibayarkan.

"Yang penting masyarakat jangan sampai bingung atas regulasi PBG ini. Saya juga mengapresiasi rekan-rekan dewan yang mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) soal PBG ini. Dengan begitu semua jelas, baik itu proses, persyaratan hingga biaya yang harus dibayarkan," kata Rico.

Dia berharap pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan pemerintahan dapat membuat pengurusan izin semakin mudah, bukan justru menambah kerumitan bagi masyarakat.

"Kita ingin di zaman digitalisasi ini semua urusan jadi lebih mudah, bukan malah ribet. Ini yang harus kita benahi," tuturnya.

Sebelumnya, Rico juga menyoroti kesulitan masyarakat mengurus PBG saat rapat bersama Komisi IV DPRD Kota Medan di Balai Kota Medan.

Dalam rapat tersebut, dia menegaskan bahwa regulasi seharusnya tidak menjadi penghambat bagi warga yang hendak mengurus perizinan.

"Aturan itu jangan sampai mempersulit masyarakat. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit," kata Rico.

Didampingi Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Rico meminta Kepala Dinas PKPCKTR Medan John Ester Lase segera membenahi sistem pengurusan PBG agar pelayanan berjalan lebih efektif dan efisien.

"Pak Kadis (PKPCKTR Medan) tolong dibenahi itu sistem pengurusan PBG, jangan sampai masyarakat bingung dan merasa kesulitan untuk mengurus PBG," tegasnya.

Evaluasi tersebut diharapkan menjadi langkah pembenahan layanan perizinan bangunan di Kota Medan. Namun, dugaan keterlibatan oknum dalam pengurusan PBG masih perlu ditelusuri lebih lanjut dan belum dapat dianggap terbukti.* (sp/dh)