JAKARTA – Pemerintah mulai menguji coba skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Merah Putih.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat distribusi bantuan agar lebih mudah dijangkau masyarakat sekaligus memastikan program pemerintah berjalan lebih efektif.

Baca Juga:

• Pemerintah Beri Waktu Satu Bulan untuk Benahi Program MBG

Kedua program tersebut selama ini diberikan dalam bentuk bantuan tunai atau cash transfer kepada penerima manfaat.

"Yang disalurkan lewat Kementerian Sosial itu kan dua, Bantuan Pangan Non-Tunai sama Program Keluarga Harapan. Ini kan sudah cash transfer. Tentu ke depan kita akan coba juga bisa disalurkan melalui Kopdes (Koperasi Desa Merah Putih), karena di Kopdes nanti kan ada gerai-gerai, salah satunya gerai dari Bank Himbara," kata Gus Ipul, Kamis, 16 Juli 2026.

Menurut Gus Ipul, rencana penyaluran bansos melalui koperasi tersebut saat ini masih dalam tahap koordinasi dan uji coba di sejumlah daerah.

Ia menjelaskan, skema tersebut tidak hanya terbatas untuk satu jenis bantuan saja.

Seluruh program bansos berpotensi menggunakan mekanisme tersebut apabila seluruh kebutuhan pendukung telah tersedia.

"Ya, semua sebenarnya sih. Kalau memang sudah siap, semua bisa nanti," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan, pemerintah tidak akan langsung menerapkan skema penyaluran melalui Koperasi Merah Putih sebelum seluruh persyaratan terpenuhi.

Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah antara lain kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, ketersediaan komoditas, hingga kelembagaan koperasi.

Menurut dia, keberadaan gerai-gerai dalam Koperasi Desa Merah Putih nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu jalur distribusi yang mendukung penyaluran program pemerintah.

"Yang penting adalah menerima arahan Presiden, bagaimana program strategis ini diperkuat dan dipertajam implementasinya. Insyaallah kalau semuanya sudah siap, infrastrukturnya siap, sumber daya manusianya siap, komoditasnya siap, Koperasi Merah Putih siap, baru bisa diimplementasikan," jelas Gus Ipul.

Gus Ipul menuturkan, arahan Presiden dalam rapat pemerintah menekankan pentingnya memperkuat pelaksanaan berbagai program strategis agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih optimal.

Melalui keterlibatan Koperasi Merah Putih, pemerintah berharap distribusi bantuan sosial dapat semakin terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Namun, pelaksanaan program tersebut masih menunggu hasil evaluasi dari tahap uji coba.

Pemerintah akan memastikan seluruh aspek pendukung siap sebelum menerapkannya secara lebih luas.

Jika berjalan sesuai rencana, Koperasi Merah Putih nantinya tidak hanya menjadi wadah ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam mendukung pelayanan berbagai program pemerintah bagi warga di tingkat desa.* (di/ad)

JAKARTA – Pemerintah menargetkan proses pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan ke depan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintah berjalan lebih tertata dan tepat sasaran.

Baca Juga:

• Pelaku UMKM Wajib Tahu! KUR Mandiri 2026 Beri Pinjaman Rp100 Juta dengan Cicilan Ringan

"Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan," kata Zulhas kepada wartawan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu, 15 Juli 2026.

Menurut Zulhas, setelah proses evaluasi dan pembenahan selesai dilakukan, pemerintah akan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan terkait langkah selanjutnya.

"Setelah itu, langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan ke Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini," ujarnya.

Zulhas menjelaskan, pemerintah saat ini telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Beberapa masalah yang ditemukan antara lain dugaan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program, kesiapan titik penerima manfaat, hingga belum tersedianya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah lokasi yang telah ditetapkan.

"Banyak ya, yang (terkait) penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima (MBG), kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tetapi belum ada, banyak, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya," imbuhnya.

Pemerintah berharap proses evaluasi tersebut dapat menghasilkan perbaikan sistem, mulai dari mekanisme distribusi, kesiapan infrastruktur, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Melalui pembenahan ini, pemerintah ingin memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan secara luas, tetapi juga memberikan manfaat sesuai tujuan awal program.

Hasil kajian yang akan disampaikan kepada Presiden nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.* (di/ad)

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusulkan nama Kuntadi sebagai calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) baru menggantikan Febrie Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Usulan pergantian pejabat strategis di lingkungan Kejaksaan Agung itu telah disampaikan melalui surat kepada Presiden dan diterima oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Syarat Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Tak Bisa Dilakukan Sembarangan

Meski nama Kuntadi telah diajukan, proses pengangkatan Jampidsus definitif masih harus melalui mekanisme Tim Penilaian Akhir (TPA) sebelum Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres).

"Kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA)," ujar Prasetyo.

Jika Kuntadi nantinya resmi menduduki posisi Jampidsus, jabatan Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung akan diisi oleh Patris Yusrian Jaya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Kuntadi, Jaksa dengan Pengalaman Panjang di Korps Adhyaksa

Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior yang memiliki pengalaman panjang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.

Ia lahir di Semarang, 4 Januari 1970. Kuntadi menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Ia juga tercatat meraih gelar doktor dari universitas yang sama.

Karier Kuntadi di lingkungan Kejaksaan RI telah berlangsung lebih dari dua dekade.

Ia memulai pengabdian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan pada 1996.

Tiga tahun kemudian, pada 1999, Kuntadi mulai bertugas sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Metro Sukadana.

Kariernya kemudian berkembang dengan sejumlah penugasan strategis, termasuk menjadi Koordinator pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta periode 2012-2013.

Pada 2013-2014, Kuntadi dipercaya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

Setelah itu, ia menduduki posisi Kepala Subdirektorat V.B pada Direktorat V Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI periode 2014-2017.

Pengalaman tersebut memperkuat rekam jejaknya dalam bidang intelijen dan penanganan perkara tindak pidana khusus.

Pada 2018, Kuntadi dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Setahun kemudian, ia menduduki jabatan Asisten Umum Jaksa Agung.

Kariernya semakin meningkat ketika ditunjuk sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung periode 2022-2024.

Setelah itu, ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung pada 2024, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung pada 2025.

Pernah Tangani Sejumlah Kasus Korupsi Besar

Saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus, Kuntadi terlibat dalam penanganan sejumlah perkara korupsi besar yang menjadi perhatian publik.

Beberapa kasus yang pernah ditangani antara lain perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk.

Kasus tersebut menjadi salah satu perkara korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar, yang dalam proses penyidikan disebut mencapai sekitar Rp303 triliun.

Perkara itu juga menyeret sejumlah nama, termasuk Harvey Moeis.

Selain kasus timah, Kuntadi juga memimpin penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjerat sejumlah tersangka.

Ia juga menangani perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) yang disebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp20 triliun.

Dengan pengalaman panjang dalam bidang penindakan korupsi, Kuntadi dinilai memiliki latar belakang yang sesuai untuk mengisi posisi Jampidsus.

Namun, keputusan akhir pengangkatan tetap menunggu proses administrasi dan persetujuan Presiden melalui mekanisme yang berlaku.* (di/ad)

JAKARTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali mendapatkan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri 2026.

Program ini hadir sebagai salah satu upaya memperluas akses modal usaha bagi masyarakat yang ingin mengembangkan bisnisnya.

Baca Juga:

• APINDO Sebut ION Bisa Jadi Penggerak Digitalisasi UMKM dan Ekonomi Digital Indonesia

Fasilitas tersebut diberikan dengan pilihan tenor yang cukup fleksibel, mulai dari jangka pendek hingga maksimal 60 bulan atau lima tahun.

Skema pembiayaan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperkuat modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, hingga memperluas pasar tanpa terbebani cicilan yang terlalu berat.

Salah satu daya tarik utama KUR Mandiri 2026 adalah suku bunga yang ditawarkan sekitar 6 persen per tahun.

Dengan bunga yang relatif rendah, pelaku usaha memiliki kesempatan mendapatkan pembiayaan produktif dengan biaya yang lebih terjangkau.

Program KUR merupakan bagian dari dukungan pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Melalui pembiayaan ini, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan skala bisnis, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing produk lokal.

Cicilan KUR Mandiri 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Bagi masyarakat yang mengajukan pinjaman sebesar Rp100 juta, besaran cicilan akan menyesuaikan dengan jangka waktu pembayaran yang dipilih.

Berikut perkiraan angsuran KUR Mandiri 2026 dengan plafon Rp100 juta:

Tenor 12 bulan: Rp8.833.333 per bulan
Tenor 18 bulan: Rp6.055.556 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp4.666.667 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp3.277.778 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp2.583.333 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp2.166.667 per bulan

Dengan tenor lima tahun, cicilan menjadi lebih ringan sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan pelaku usaha.

Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2026

Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur perlu memastikan telah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Bank Mandiri.

Beberapa persyaratan tersebut antara lain:

- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain, kecuali kredit konsumsi seperti KPR, KKB, atau kartu kredit
- Memiliki e-KTP atau surat keterangan pembuatan e-KTP
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari pejabat berwenang
- Memiliki NPWP untuk pengajuan kredit di atas Rp50 juta
- Melampirkan Kartu Keluarga (KK)
- Melampirkan akta nikah atau cerai bagi yang sudah menikah atau bercerai
- Memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting agar proses pengajuan dapat berjalan lebih cepat dan mudah.

Cara Mengajukan KUR Mandiri 2026

Masyarakat yang ingin mengajukan KUR Mandiri dapat mengikuti beberapa tahapan berikut:

- Menyiapkan seluruh dokumen persyaratan.
- Mendatangi kantor cabang Bank Mandiri terdekat.
- Mengajukan permohonan pinjaman KUR Mandiri 2026.
- Bank melakukan verifikasi data dan survei terhadap usaha calon penerima kredit.
- Jika pengajuan disetujui, calon debitur melakukan penandatanganan perjanjian kredit.
- Dana pinjaman kemudian dicairkan melalui rekening Bank Mandiri.

Dengan adanya KUR Mandiri 2026, pemerintah dan perbankan berharap semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Program ini juga menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan produktif.* (di/ad)

JAKARTA – Anggapan bahwa bulan Safar identik dengan kesialan masih dipercaya sebagian masyarakat hingga saat ini.

Keyakinan tersebut membuat sejumlah orang menghindari berbagai aktivitas, seperti menikah, bepergian, hingga memulai usaha karena khawatir akan tertimpa musibah.

Baca Juga:

• Zulhas Kebut Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Hasilnya Dilaporkan ke Prabowo dalam Sebulan

Islam mengajarkan bahwa tidak ada waktu atau bulan tertentu yang secara khusus mendatangkan keburukan.

Setiap kejadian yang dialami manusia terjadi atas kehendak Allah SWT.

Dalam buku Doa dan Zikir Sepanjang Tahun karya H. Hamdan Hamedan, MA, dijelaskan bahwa kata Safar memiliki arti "sepi" atau "sunyi".

Nama tersebut berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab pada masa lalu yang meninggalkan kampung halaman untuk melakukan perjalanan atau peperangan sehingga rumah-rumah mereka tampak kosong.

Pada masa Arab jahiliah, bulan Safar pernah dianggap sebagai bulan yang membawa kesialan. Pandangan tersebut kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak ada penyakit menular (dengan sendirinya), tidak ada thiyarah (menganggap sesuatu membawa sial hingga menghalangi seseorang beramal), tidak ada kesialan karena burung hamah, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar." (HR Bukhari)

Islam Tidak Melarang Aktivitas di Bulan Safar

Islam tidak menetapkan larangan khusus selama bulan Safar.

Umat Islam tetap diperbolehkan melangsungkan pernikahan, melakukan perjalanan, membuka usaha, maupun menjalankan aktivitas positif lainnya.

Dalam buku Bekal Dai Kontemporer dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah karya Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. al-Hafizh, disebutkan bahwa seluruh bulan dalam kalender Islam memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada satu bulan pun yang membawa kesialan.

Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya agar tidak mengaitkan nasib buruk dengan waktu tertentu.

"Janganlah mencela masa, karena sesungguhnya Allah Ta'ala adalah (pengatur) masa." (HR Muslim)

Sejarah kehidupan Rasulullah SAW juga menjadi bukti bahwa bulan Safar bukanlah bulan yang harus dihindari.

Peristiwa Penting dalam Sejarah Islam di Bulan Safar

Sejumlah peristiwa besar dalam perjalanan Islam tercatat terjadi pada bulan Safar.

Hal ini semakin menunjukkan bahwa bulan tersebut tidak memiliki makna sebagai waktu yang membawa kesialan.

Berikut beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan bulan Safar:

1. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah RA

Dalam sejumlah catatan sejarah Islam, Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah RA pada bulan Safar.

Pernikahan tersebut menjadi salah satu perjalanan penting dalam kehidupan Rasulullah SAW, karena Khadijah RA merupakan sosok yang selalu mendukung perjuangan dakwah beliau.

2. Pernikahan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib

Bulan Safar juga disebut menjadi waktu berlangsungnya pernikahan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa tidak ada larangan bagi umat Islam untuk melaksanakan pernikahan pada bulan Safar.

3. Awal Perjalanan Hijrah Rasulullah SAW

Bulan Safar juga menjadi bagian dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah.

Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq memulai perjalanan tersebut pada akhir bulan Safar sebelum melanjutkan perjalanan menuju Madinah.

4. Perang Abwa, Ekspedisi Pertama Rasulullah SAW

Pada bulan Safar, Rasulullah SAW memimpin Perang Abwa atau Waddan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu ekspedisi awal dalam sejarah perjuangan umat Islam.

5. Perang Khaibar

Beberapa tahun kemudian, bulan Safar kembali mencatat sejarah melalui Perang Khaibar.

Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW bersama pasukan Muslim berhasil menaklukkan sejumlah benteng penting yang menjadi bagian dari perjalanan dakwah Islam.

6. Ekspedisi Qutbah bin Amir bin Hadidah

Pada tahun kesembilan Hijriah, Rasulullah SAW juga mengirim pasukan yang dipimpin Qutbah bin Amir bin Hadidah menuju wilayah Suku Khats'am.

7. Masuk Islamnya Amr bin Ash

Bulan Safar juga menjadi momen penting bagi Amr bin Ash yang mendapatkan hidayah dan memeluk Islam.

Ia kemudian dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kemampuan dalam kepemimpinan dan strategi.

Sholat Tolak Bala di Bulan Safar

Di tengah masyarakat, terdapat tradisi melaksanakan sholat tolak bala pada bulan Safar sebagai bentuk memohon perlindungan kepada Allah SWT.

Menurut sejumlah ulama, sholat tolak bala bukan termasuk ibadah wajib. Amalan tersebut dilakukan sebagai bentuk doa dan permohonan agar dijauhkan dari berbagai musibah.

Pelaksanaannya biasanya dilakukan sebanyak dua rakaat. Namun, tidak terdapat ketentuan waktu khusus dalam pelaksanaannya.

Sebagian ulama yang membolehkan amalan tersebut menyebutnya sebagai sholat sunnah mutlak atau sholat hajat untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT.

Salah satu niat yang sering digunakan dalam sholat tolak bala adalah:

"Ushalli sunnatal lidaf'il bala'i rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala."

Artinya:

"Aku berniat shalat sunah untuk menolak bala dua rakaat sambil menghadap ke kiblat karena Allah ta'ala."

Namun, berdasarkan penelusuran berbagai sumber keislaman, tidak terdapat dalil khusus dari Al-Qur'an maupun hadis shahih yang secara langsung memerintahkan pelaksanaan sholat tolak bala pada bulan Safar.

Makna Bulan Safar dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa keberuntungan maupun musibah tidak ditentukan oleh bulan tertentu.

Baik buruknya kehidupan seseorang lebih berkaitan dengan amal, usaha, doa, serta ketetapan Allah SWT.

Karena itu, bulan Safar bukanlah bulan yang harus ditakuti.

Justru, bulan tersebut dapat menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, dan meningkatkan amal kebaikan.* (d/ad)

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kehadiran Indonesia Open Network (ION) menjadi langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, ION dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk masuk ke ekosistem perdagangan digital yang lebih terbuka, efisien, dan mudah diakses.

Baca Juga:

• Pemko Medan Apresiasi Film Pramuka, Jadikan Media Pembelajaran Karakter Generasi Muda

Melalui sistem yang saling terhubung atau interoperabilitas, pelaku UMKM diharapkan dapat memperluas pasar dengan biaya teknologi yang lebih terjangkau.

"ION menghadirkan infrastruktur bersama yang menghubungkan berbagai pelaku usaha tanpa bergantung pada satu platform tertentu. Dengan interoperabilitas, biaya integrasi teknologi dapat ditekan, inovasi semakin terbuka, dan UMKM memiliki akses pasar yang jauh lebih luas," ungkap Shinta di Jakarta, Rabu (15/7).

Shinta menjelaskan, selama ini proses digitalisasi UMKM masih menghadapi sejumlah kendala.

Beberapa di antaranya adalah banyaknya pilihan marketplace yang berjalan sendiri-sendiri, biaya integrasi teknologi yang tinggi, keterbatasan akses logistik dan pembiayaan, hingga tantangan mendapatkan pelanggan baru.

Menurutnya, ION hadir untuk menjawab berbagai persoalan tersebut dengan membangun jaringan digital nasional yang menghubungkan berbagai layanan usaha, mulai dari marketplace, penyedia logistik, sistem pembayaran, perbankan, hingga layanan digital lainnya dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi.

"Interoperabilitas merupakan kunci menuju tahap berikutnya dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia. Pelaku usaha cukup melakukan satu kali integrasi untuk terhubung dengan berbagai layanan sehingga biaya transaksi menjadi lebih rendah dan peluang bisnis semakin besar," kata Shinta.

Indonesia Open Network (ION) diluncurkan pada 7 Juli 2026 sebagai bagian dari penguatan kerja sama strategis Indonesia dan India di bidang ekonomi digital.

Meski mengadopsi prinsip Open Network for Digital Commerce (ONDC) dari India, Shinta menegaskan bahwa ION akan dikembangkan sesuai kebutuhan, karakteristik ekonomi, serta sistem kelembagaan Indonesia.

Dengan konsep tersebut, ION diharapkan tidak hanya menjadi jaringan perdagangan digital, tetapi juga menjadi infrastruktur digital nasional yang mampu memperkuat daya saing pelaku usaha dalam negeri.

Melalui prinsip "Join Once. Sell Everywhere", pelaku UMKM nantinya diharapkan cukup melakukan satu kali proses integrasi untuk dapat terhubung dengan berbagai layanan dan membuka peluang penjualan yang lebih luas.

APINDO berharap kehadiran ION mampu memberikan manfaat bagi sekitar 64 juta UMKM Indonesia, mempercepat pemerataan ekonomi digital, serta menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan penyedia teknologi dinilai menjadi kunci agar UMKM Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pemain utama dalam ekonomi digital nasional.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan mendatangi kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) untuk meminta penjelasan terkait masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) segera mendapat penanganan dan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal.

Baca Juga:

• Pemko Medan Apresiasi Film Pramuka, Jadikan Media Pembelajaran Karakter Generasi Muda

Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Arafat Syam, serta Kepala Bagian Sumber Daya Alam Soeflie Putra.

Dalam pertemuan tersebut, Citra menjelaskan kedatangan Pemko Medan merupakan bentuk pengawalan terhadap keluhan masyarakat yang masih menghadapi antrean BBM di sejumlah SPBU.

Menurutnya, sebelumnya Pemko Medan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak pada 8 Juli 2026, termasuk Pertamina, Hiswana Migas, Direktorat Jenderal Migas secara virtual, serta Polda Sumatera Utara.

Saat itu, Pertamina menyampaikan gangguan distribusi BBM terjadi akibat kendala teknis operasional, yakni pergantian sejumlah pengemudi mobil tangki yang berdampak terhadap proses pengiriman BBM ke SPBU.

Pertamina sebelumnya memperkirakan kondisi distribusi akan kembali normal pada Jumat (10/7/2026).

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan antrean kendaraan masih terjadi dan sejumlah SPBU sempat mengalami kekosongan stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.

"Karena itu kami datang untuk meminta kejelasan. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kendala yang dihadapi masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya atau ada persoalan lain yang menyebabkan distribusi BBM belum kembali normal," kata Citra.

Ia menegaskan, Pemko Medan tidak hanya meminta penjelasan, tetapi juga menawarkan dukungan apabila diperlukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan distribusi BBM.

"Kami atas instruksi Pak Wali Kota terus mengawal persoalan antrean BBM ini. Kami juga menawarkan kepada Pertamina, apabila ada hal-hal yang perlu dibantu, Pemko Medan siap membantu," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan di lapangan, Pemko Medan telah mengerahkan personel Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu mengatur lalu lintas serta antrean kendaraan di sejumlah SPBU agar tetap tertib.

Dalam koordinasi tersebut, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di Kota Medan masih dalam kondisi aman.

Persoalan yang terjadi disebut bukan karena kekurangan pasokan, melainkan akibat kendala teknis dalam proses distribusi.

Sales Area Manager Retail Medan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Tito Rivanto mengapresiasi langkah Pemko Medan yang turun langsung melakukan koordinasi terkait kondisi pelayanan BBM di masyarakat.

Ia memastikan stok BBM tetap tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Namun, Pertamina saat ini masih melakukan pembenahan internal, khususnya dalam sistem penyaluran menggunakan armada mobil tangki.

"Kami terus melakukan pembenahan secara paralel dengan tetap menjaga kelancaran distribusi ke seluruh SPBU," ujar Tito.

Untuk mempercepat proses normalisasi, Pertamina telah melakukan sejumlah langkah, seperti menambah armada mobil tangki, mendatangkan pengemudi dari pihak eksternal, serta menambah jumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam di Kota Medan.

"Kami berharap langkah-langkah tersebut secara bertahap dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi lagi antrean panjang yang mengganggu kondusivitas di Kota Medan," katanya.

Tito menambahkan, Pertamina terus berupaya agar distribusi BBM ke seluruh SPBU dapat kembali normal dalam waktu secepat mungkin.

"Kami terus berupaya agar proses normalisasi bisa berlangsung secepat mungkin," ujarnya.

Pemko Medan berharap langkah perbaikan yang dilakukan Pertamina dapat segera menyelesaikan persoalan antrean BBM sehingga masyarakat kembali mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan nyaman.* (ad)

Pemko Medan menilai film tersebut tidak hanya menjadi tontonan hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran audiovisual yang mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam membentuk karakter generasi muda.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Buka TMMD ke-129 Kodim 0208/Asahan, Fokus Bangun Infrastruktur dan Perkuat Sinergi TNI-Rakyat

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga T Chairuniza, serta ratusan anggota Pramuka, pembina, dan kepala sekolah SD maupun SMP se-Kota Medan.

Dalam sambutan Wali Kota Medan yang dibacakan Rakhmat, Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan karakter generasi muda melalui Gerakan Pramuka.

Menurutnya, kehadiran Film Pramuka memiliki nilai edukasi yang penting karena mampu menyampaikan pesan pembelajaran melalui pendekatan visual yang lebih dekat dengan generasi saat ini.

"Pemko Medan menilai kehadiran film ini bukan sekadar hiburan visual biasa, melainkan sebuah media pembelajaran audiovisual yang adaptif dengan perkembangan zaman," jelasnya.

Rakhmat menjelaskan, Film Pramuka mengangkat tiga nilai utama yang penting bagi perkembangan generasi muda.

Pertama, nilai karakter yang mengajarkan kejujuran, disiplin, gotong royong, serta rasa tanggung jawab sejak dini untuk membangun pribadi yang berintegritas dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Kedua, nilai kreativitas yang membuka peluang bagi anggota Pramuka untuk mengembangkan kemampuan di bidang perfilman sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.

Ketiga, nilai kebangsaan yang memperkuat peran Pramuka sebagai wadah pemersatu masyarakat dalam keberagaman sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Selain itu Nilai Kebangsaan dengan menegaskan peran Pramuka sebagai wadah pemersatu yang merangkul keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika," ujar Rakhmat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution yang juga mewakili Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Medan mengatakan pola belajar generasi saat ini mengalami perubahan.

Menurutnya, anak-anak lebih mudah memahami pesan melalui media visual sehingga film dapat menjadi alternatif pembelajaran yang menarik.

Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan mengimbau para kepala sekolah yang juga berperan sebagai Kamabigus agar memanfaatkan Film Pramuka sebagai bahan pembelajaran melalui kegiatan luar kelas (outing class).

"Anak-anak saat ini sangat cepat menyerap apa yang mereka tonton secara visual. Melalui film Pramuka ini, kita ingin mereka menonton sekaligus mengadopsi nilai-nilai kedisiplinan, jiwa korsa, kerja sama, dan rasa cinta tanah air ke dalam kehidupan sehari-hari," jelas Ahmad Barli.

Melalui pemanfaatan media kreatif seperti film, Pemko Medan berharap pendidikan karakter dapat dikemas dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan generasi muda saat ini.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun Anggaran 2026 yang digelar oleh Kodim 0208/Asahan di Lapangan Sweet Memory, Desa Bagan Baru, Kecamatan Nibung Hangus, Rabu, 15 Juli 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) sekaligus menandai dimulainya program TMMD yang menjadi bentuk kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan.

Baca Juga:

• DPRD Labusel Bahas Ranperda Pilkades dan Setujui APBD 2025, Pemkab Tegaskan Komitmen Pemerintahan Transparan

Turut hadir mendampingi Bupati Batu Bara, Penjabat Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten Pemerintah Kabupaten Batu Bara, kepala organisasi perangkat daerah, camat, kepala bagian, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Nibung Hangus.

Usai pelaksanaan upacara, Bupati Batu Bara bersama Danrem 022/Pantai Timur melakukan penandatanganan berita acara pelaksanaan TMMD ke-129 Tahun 2026.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda resmi dimulainya program TMMD di Kabupaten Batu Bara.

Program TMMD merupakan salah satu upaya memperkuat kerja sama antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah pembukaan, Bupati Batu Bara bersama Danrem meninjau langsung lokasi kegiatan TMMD di Desa Kapal Merah, Kecamatan Nibung Hangus.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan tanggul sebagai salah satu kegiatan fisik TMMD.

Selain itu, juga dilaksanakan penanaman sebanyak 1.000 pohon sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan pembangunan dan penghijauan.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan lingkungan yang lebih baik serta meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai permasalahan infrastruktur.

Pelaksanaan TMMD ke-129 Kodim 0208/Asahan di Kabupaten Batu Bara dijadwalkan berlangsung selama 30 hari, mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026.

Sebelumnya, kegiatan tersebut telah diawali dengan program pra-TMMD yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 15 Juli 2026.

Melalui program TMMD ini, pemerintah daerah berharap berbagai pembangunan yang dilakukan dapat memperkuat akses masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendorong kemajuan desa.

Mengakhiri kegiatan pembukaan, Bupati Batu Bara secara resmi membuka pelaksanaan TMMD ke-129 Kodim 0208/Asahan di Kabupaten Batu Bara dengan mengucapkan basmalah.* (ad)

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang membahas dua agenda strategis, yakni penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa serta persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga:

• Pisah Sambut Kapolres Labusel, Bupati Fery Tekankan Sinergi Pemerintah dan Kepolisian Terus Dijaga

Dalam agenda pertama, Bupati Fery Sahputra Simatupang menyampaikan Nota Pengantar Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa.

Menurut Bupati, penyusunan Ranperda tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi nasional setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ia menjelaskan, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa dinilai sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan aturan terbaru, terutama terkait perubahan substansi mengenai masa jabatan kepala desa serta sejumlah ketentuan lainnya.

"Perubahan regulasi di tingkat nasional mengharuskan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Bupati.

Bupati menyebutkan, Ranperda tersebut nantinya akan mengatur secara lebih lengkap mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa, mulai dari tahapan pemilihan, tata cara penyelenggaraan, tugas dan kewenangan pihak penyelenggara, hingga mekanisme lainnya.

Penyusunan aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah terkait terus membangun komunikasi dan koordinasi bersama DPRD agar pembahasan Ranperda dapat berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Harapan kita, Ranperda ini dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang semakin modern," tegasnya.

Dalam agenda berikutnya, DPRD Labuhanbatu Selatan menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ranperda tersebut kemudian disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro mengatakan persetujuan tersebut menjadi momentum penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Persetujuan bersama yang kita tandatangani hari ini merupakan bukti nyata komitmen dan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan," ungkap Wabup.

Ia menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan hanya kewajiban administratif sesuai aturan, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025.

Wakil Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, serta rekomendasi selama proses pembahasan.

Menurutnya, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun berjalan maupun penyusunan APBD berikutnya.

Mengakhiri sambutannya, Syahdian Purba Siboro mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam mengawal pembangunan Labuhanbatu Selatan.

Ia berharap pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan DPRD sebagai bentuk komitmen menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Komitmen memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan aparat penegak hukum kembali ditegaskan dalam acara pisah sambut Kapolres Labuhanbatu Selatan yang digelar di Mapolres Labusel, Rabu, 15 Juli 2026.

Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang bersama Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, unsur Forkopimda, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri langsung kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Rakor TKD, Bobby Nasution Minta Dana Transfer Percepat Pemulihan Pascabencana

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyematan kain ulos sebagai simbol penghormatan dan doa.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan tari persembahan khas daerah serta tradisi Pedang Pora sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan bagi pimpinan baru di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah kegiatan di Mapolres Labusel, seluruh tamu undangan melanjutkan agenda makan siang bersama dan ramah tamah dalam acara Kenal Pamit yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Fery Sahputra Simatupang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada AKBP Aditya SP. Sembiring atas dedikasi serta kerja sama yang telah terjalin selama menjalankan tugas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bupati menilai sinergi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Polres Labusel selama ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak AKBP Aditya SP. Sembiring beserta Ibu atas pengabdian dan kolaborasi yang telah terjalin dengan sangat baik. Semoga semakin sukses di tempat tugas yang baru dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT," ujar Bupati.

Selain menyampaikan penghargaan kepada Kapolres sebelumnya, Bupati Fery juga mengucapkan selamat datang kepada Kapolres Labuhanbatu Selatan yang baru, AKBP Rosef Efendi.

Ia berharap kerja sama antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan Polres Labusel dapat terus diperkuat dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara seluruh unsur pemerintahan dan penegak hukum menjadi kunci dalam menciptakan suasana daerah yang aman dan kondusif.

"Selamat datang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kami siap melanjutkan kolaborasi dan memperkuat kebersamaan demi menciptakan daerah yang aman, kondusif, dan terus berkembang menuju Labusel yang semakin maju," tutup Bupati.

Momentum pisah sambut tersebut diharapkan menjadi awal baru bagi penguatan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Polres Labusel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.* (ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan yang berlangsung di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa, 14 Juli 2026.

Rapat dipimpin Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan diikuti secara daring oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Kunjungi PAUD Sentang, Ajak Anak Gemar Membaca dan Tumbuhkan Budaya Literasi

Dalam arahannya, Bobby Nasution menegaskan bahwa tambahan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.

Menurutnya, anggaran tersebut merupakan amanah dari pemerintah pusat yang harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah daerah diminta memprioritaskan penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program nonfisik, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

Selain itu, Bobby berharap alokasi Dana Transfer ke Daerah untuk Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2027 tidak mengalami penurunan dan tetap dipertahankan seperti tahun sebelumnya.

Bobby menjelaskan pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah bagi tiga provinsi yang terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari total anggaran tersebut, Sumatera Utara memperoleh alokasi terbesar, yakni lebih dari Rp6 triliun.

Meski demikian, Bobby mengakui realisasi penggunaan dana tersebut di Sumatera Utara masih belum maksimal.

Menurutnya, proses perencanaan hingga pengadaan proyek pembangunan fisik membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, ia mengusulkan penerapan mekanisme design and build, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lebih cepat.

Menurut Bobby, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi perekonomian daerah dan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan tambahan Dana Transfer ke Daerah bagi Sumatera Utara pada tahun 2027 agar proses pemulihan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp10,68 triliun bagi tiga provinsi terdampak bencana.

Rinciannya meliputi Sumatera Utara sebesar Rp6,35 triliun, Sumatera Barat Rp2,63 triliun, dan Aceh Rp1,65 triliun.

Fatoni juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mengakomodasi tambahan anggaran tersebut.

Ia berharap seluruh pemerintah daerah segera merealisasikan penggunaan dana sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam mempercepat pemulihan pascabencana dan mendukung pembangunan daerah.* (ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. secara resmi membuka Turnamen Bulutangkis Piala Bupati Asahan Semi Open 2026 yang digelar di Hall PB Rapi Jaya, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Rabu, 15 Juli 2026.

Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Camat Kisaran Timur, Lurah Gambir Baru, Ketua Panitia Pelaksana beserta anggota, para peserta turnamen, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Forkopimda FC Kalahkan Anak Harimau FC 3-0, Bupati Asahan Serahkan Piala Turnamen HUT Bhayangkara ke-80

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat hubungan antaratlet dan para pecinta olahraga bulutangkis.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kejuaraan tersebut.

Menurutnya, turnamen seperti ini menjadi kesempatan yang baik untuk menemukan bibit atlet berprestasi sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengapresiasi terselenggaranya Turnamen Bulutangkis Piala Bupati Asahan Semi Open 2026. Saya berharap turnamen ini dapat melahirkan atlet-atlet bulutangkis yang berprestasi dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Asahan di tingkat provinsi maupun nasional," ujar Bupati.

Ia berharap dari turnamen tersebut akan lahir atlet-atlet muda yang mampu bersaing hingga tingkat provinsi maupun nasional.

Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas selama mengikuti pertandingan.

Menurutnya, kemenangan memang menjadi tujuan setiap atlet, namun persaudaraan, disiplin, dan semangat fair play harus tetap menjadi bagian utama dalam setiap pertandingan.

"Jadikan turnamen ini sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan kualitas permainan, serta menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Bertandinglah dengan semangat dan hormati setiap keputusan wasit," pesannya.

Di akhir sambutannya, Bupati Asahan secara resmi membuka Turnamen Bulutangkis Piala Bupati Asahan Semi Open 2026.

Ia berharap kejuaraan tersebut dapat terus diselenggarakan setiap tahun sebagai bagian dari upaya pembinaan atlet, pengembangan olahraga, sekaligus mendorong lahirnya prestasi baru dari Kabupaten Asahan.* (ad)

ASAHAN – Tim Forkopimda FC meraih kemenangan 3-0 atas Anak Harimau FC dalam pertandingan fun match yang berlangsung di Stadion Mutiara Kisaran, Kabupaten Asahan, Rabu, 15 Juli 2026.

Pertandingan persahabatan tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir memenuhi stadion.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Kunjungi PAUD Sentang, Ajak Anak Gemar Membaca dan Tumbuhkan Budaya Literasi

Forkopimda FC diperkuat sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan, di antaranya Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Kapolres Asahan, Kajari Asahan, serta para pemain lainnya.

Sejak peluit kick-off dibunyikan, Forkopimda FC langsung mengambil inisiatif serangan dan mampu menguasai jalannya pertandingan.

Permainan yang kompak serta kerja sama antarpemain menghasilkan tiga gol tanpa balas hingga peluit panjang dibunyikan.

Skor 3-0 bertahan hingga akhir laga untuk kemenangan Forkopimda FC.

Meski demikian, pertandingan ini tidak hanya berorientasi pada hasil akhir.

Laga tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antarlembaga sekaligus membangun kebersamaan melalui olahraga.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara unsur Forkopimda dengan masyarakat dalam menciptakan suasana yang aman, harmonis, dan kondusif di Kabupaten Asahan.

Usai pertandingan fun match, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar menyerahkan piala kepada para juara turnamen sepak bola yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80.

Prosesi penyerahan piala berlangsung di Stadion Mutiara Kisaran dan disambut antusias oleh para peserta serta pendukung yang hadir.

Momentum tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada seluruh tim yang telah menunjukkan semangat sportivitas, kerja sama, dan kebersamaan selama mengikuti rangkaian turnamen.

Melalui kegiatan olahraga seperti ini, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap semangat persaudaraan dan kolaborasi antarelemen masyarakat terus terjaga sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang aman, damai, dan penuh kebersamaan.* (ad)

ASAHAN – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, mengunjungi PAUD Sentang serta Perpustakaan dan Taman Baca Nurul Iman dalam rangka kegiatan literasi, Rabu, 15 Juli 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TP PKK Kabupaten Asahan untuk menumbuhkan budaya membaca sekaligus meningkatkan minat literasi anak sejak usia dini.

Baca Juga:

• DWP Aceh Salurkan Perlengkapan Sekolah untuk 429 Siswa Terdampak Banjir di Aceh Tamiang

Dalam kunjungan tersebut, Ny. Yusnila Indriati Taufik bersama Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Juni Rianto, berinteraksi langsung dengan anak-anak melalui berbagai kegiatan edukatif.

Anak-anak diajak membaca buku bersama, bermain, bernyanyi, hingga mendengarkan dongeng dalam suasana yang penuh keceriaan.

Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan kebiasaan membaca sekaligus mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan kreativitas anak.

Selain mengikuti kegiatan literasi, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan bersama Staf Ahli TP PKK juga memberikan bingkisan berupa krayon dan alat tulis kepada seluruh anak PAUD yang mengikuti kegiatan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar dan mengembangkan kreativitas sejak dini.

Kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Asahan juga menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan budaya literasi di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, TP PKK ingin mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus membangun kebiasaan membaca sebagai bagian dari proses pendidikan sejak usia dini.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara TP PKK, dunia pendidikan, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak-anak di Kabupaten Asahan.

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, budaya literasi diharapkan semakin berkembang sehingga mampu melahirkan generasi muda yang gemar membaca, kreatif, dan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik di masa depan.* (ad)

ACEH TAMIANG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada ratusan siswa yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan agar para siswa dapat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.

Baca Juga:

• Hadiri Munaslub APPSI 2026, Gubernur Aceh Mualem Kawal Sinkronisasi Kebijakan Strategis Nasional

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi DWP Aceh dengan Komunitas Tebar Tuah dan Dinas Sosial Aceh.

Bantuan yang diberikan berupa tas sekolah dan buku tulis yang diserahkan langsung kepada para siswa.

Sebanyak 429 siswa menerima bantuan tersebut, terdiri atas 93 siswa Taman Kanak-kanak (TK) dan 336 siswa Sekolah Dasar (SD).

Penyaluran bantuan dipusatkan di tiga lokasi, yakni TK Pembina Kejuruan Muda, TK Tunas Harapan, dan SD Negeri 1 Bukit Tempurung.

Dalam kesempatan tersebut, Malahayati M. Nasir juga menyapa para siswa dan memberikan motivasi agar tetap semangat menempuh pendidikan meski sempat terdampak bencana banjir.

"Semoga bantuan ini dapat bermanfaat, sekaligus menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk kembali belajar dengan giat dan menggapai cita-cita mereka," ujarnya.

Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian dalam proses pemulihan pascabencana agar anak-anak tetap memiliki kesempatan belajar dengan baik.

Malahayati mengatakan DWP Aceh berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, khususnya dalam membantu pemulihan pascabencana.

Fokus bantuan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pada dukungan terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yang terdampak.

Melalui kerja sama dengan DWP Kabupaten Aceh Tamiang serta berbagai pihak lainnya, DWP Aceh berharap bantuan tersebut dapat mempercepat proses pemulihan sehingga para siswa dapat kembali belajar dengan nyaman.

Selain itu, dukungan tersebut diharapkan mampu membantu menjaga semangat belajar anak-anak serta memastikan proses pendidikan tetap berjalan secara optimal meski wilayah mereka sempat dilanda bencana banjir.* (ad)

LOMBOK – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2026 yang digelar di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 15 Juli 2026.

Kehadiran Mualem dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mengawal sinkronisasi kebijakan strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta sektor perpajakan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Pastikan Pembangunan Jembatan Sungai Mo'awo Gunungsitoli Dimulai Tahun Ini

Langkah itu dilakukan seiring dengan fokus utama APPSI tahun ini yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi daerah dan kemandirian fiskal di seluruh provinsi.

Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Selain itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman turut menjadi salah satu pemateri yang membahas penguatan sektor UMKM di Indonesia.

Dalam keterangannya, Mualem menegaskan kehadiran dirinya bersama jajaran Pemerintah Aceh merupakan bentuk komitmen untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan nasional di daerah.

"Aceh harus bergerak cepat menangkap arah kebijakan pusat. Kehadiran kami di sini, bersama Sekda dan kepala SKPA, adalah untuk memastikan bahwa setiap regulasi nasional yang lahir dari Rakergub ini bisa langsung kita eksekusi di Aceh tanpa menunda-nunda," ujar Mualem.

Menurutnya, Pemerintah Aceh memberikan perhatian besar terhadap berbagai kebijakan yang disampaikan para menteri dalam forum tersebut, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah.

Selain mengikuti agenda persidangan dan pembahasan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APPSI, delegasi Aceh juga dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah pusat UMKM unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat, 17 Juli 2026.

Hasil kunjungan tersebut diharapkan menjadi referensi dalam mengembangkan UMKM di Aceh agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

"Tentu yang belum ada dan bagus nanti kita bawa ke Aceh, kita terapkan di Aceh agar produk-produk UMKM lokal kita tidak hanya bisa bermain di lokal tapi juga nasional dan internasiona," kata Mualem.

Ia juga meminta seluruh jajaran SKPA memanfaatkan kunjungan tersebut sebagai kesempatan belajar secara langsung mengenai strategi pengembangan UMKM yang berhasil diterapkan di NTB.

"Saya minta jajaran SKPA tidak hanya sekadar hadir, tapi pelajari betul bagaimana NTB bisa membina dan mengemas produk UMKM mereka hingga memiliki nilai jual tinggi. Kita bawa pulang skema terbaiknya untuk kita terapkan langsung di Aceh," katanya.

Melalui partisipasi dalam Munaslub APPSI 2026, Pemerintah Aceh berharap berbagai kebijakan strategis yang dibahas di tingkat nasional dapat segera diterapkan di daerah, sekaligus memperkuat daya saing UMKM, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.* (ad)

MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola penyiaran yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Langkah ini dinilai penting agar ekosistem informasi tetap demokratis, berkualitas, dan mampu menjawab perubahan cara masyarakat dalam mengakses informasi.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Pastikan Pembangunan Jembatan Sungai Mo'awo Gunungsitoli Dimulai Tahun Ini

Kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara itu berlangsung di Serayu The Coffee Landmark, Medan, Rabu, 15 Juli 2026.

Dalam pemaparannya, Porman Mahulae mengatakan perkembangan teknologi digital telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi.

Jika sebelumnya media penyiaran konvensional menjadi sumber utama, kini media sosial dan berbagai platform digital semakin banyak digunakan masyarakat.

Karena itu, menurutnya, regulasi dan tata kelola penyiaran perlu mengikuti perkembangan zaman agar tetap mampu menjaga kualitas informasi yang diterima publik.

"Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses informasi. Kini media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama. Karena itu, regulasi dan tata kelola penyiaran harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pengawasan tidak cukup hanya pada media penyiaran konvensional, tetapi juga perlu menjangkau platform digital dan media sosial agar ruang informasi tetap sehat, berkualitas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Porman Mahulae.

Selain penguatan regulasi, Porman menilai peningkatan literasi digital juga menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Menurutnya, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang benar, memahami risiko penyebaran informasi palsu, serta menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa upaya membangun ekosistem penyiaran yang sehat tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja.

Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, regulator, media, akademisi, komunitas, hingga masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang informasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

Pada kesempatan yang sama, Syam Firdaus Jafba mengatakan konvergensi digital telah mengubah lanskap penyiaran di Indonesia.

Kehadiran berbagai platform digital memang memperluas akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga membawa tantangan baru.

Menurutnya, penyebaran hoaks, disinformasi, serta berkurangnya ruang bagi konten lokal menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Syam menilai penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan perlindungan terhadap budaya lokal menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas penyiaran di era digital.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama membangun ekosistem penyiaran yang demokratis, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan publik.

Sementara itu, akademisi Fadhil Fahlevi Hidayat mengatakan transformasi penyiaran merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari.

Menurutnya, perubahan tersebut membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber sekaligus berpartisipasi aktif dalam ruang digital.

Meski demikian, ia menilai penguatan tata kelola tetap diperlukan agar perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.* (ad)

GUNUNGSITOLI – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan pembangunan Jembatan Sungai Mo'awo di Kota Gunungsitoli akan mulai dikerjakan pada tahun 2026.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan proyek tersebut agar berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tinjau Relokasi SMKN 1 Gido di Nias, Sekolah Langganan Banjir Dipindahkan ke Lokasi yang Lebih Aman

Dalam kunjungan tersebut, Bobby didampingi Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Saat berada di lokasi, Bobby melihat kondisi lantai jembatan yang mengalami kerusakan cukup parah.

Kerusakan itu dinilai mengganggu arus lalu lintas sekaligus membahayakan keselamatan para pengguna jalan.

Ia juga meninjau bagian lain dari jembatan yang akan masuk dalam tahap pembangunan tahun ini.

Selain meninjau jembatan, Bobby Nasution berdialog dengan masyarakat dan nelayan setempat.

Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan fasilitas tambat kapal, pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI), pemecah ombak, hingga percepatan pembangunan Jembatan Sungai Mo'awo yang menjadi akses utama penghubung Kota Gunungsitoli dengan Kabupaten Nias Utara.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bobby menegaskan pembangunan jembatan menjadi salah satu prioritas pemerintah.

"Saya tahu ini kondisinya sudah memprihatinkan, makanya tahun ini segera kita kerjakan. Saya minta dukungan dari semuanya, agar ini berjalan lancar," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, proyek pembangunan sebenarnya telah direncanakan sejak tahun lalu, namun belum dapat dilaksanakan karena berbagai kendala.

Dalam kesempatan itu, Bobby mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung proses pembangunan agar tidak mengalami hambatan.

"Banyak orang tidak percaya, tetapi saya sudah bertekad ingin membangun (Kepulauan) Nias. Kalau ada yang mencibir, mengejek, bagi saya tidak masalah. Karena kami hadir atas nama pemerintah, dan saya menjalankan tugas negara untuk hadir di sini. Kuncinya, jangan sampai dihalang-halangi," kata Bobby Nasution.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah beberapa warga menyampaikan kekhawatiran bahwa pembangunan dapat memengaruhi usaha dan mata pencaharian mereka.

Bobby menegaskan pemerintah akan mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

"Saya tidak berfikir untuk satu orang, tetapi ini kepentingan masyarakat luas. Jadi jangan karena oknum tertentu, urusan publik terhalang. Jika ada yang belum selesai, kita bisa carikan solusi bersama. Saya juga tidak mau ada masyarakat yang ekonominya terganggu (hilang) akibat pembangunan. Tetapi memang ada dampaknya, dan kita bisa buatkan alternatif sementara selama pekerjaan berlangsung," tegas Bobby Nasution.

Selain pembangunan jembatan, Bobby juga meminta OPD terkait segera melakukan kajian mengenai kebutuhan nelayan di kawasan tersebut.

Kajian itu meliputi rencana pembangunan tempat pelelangan ikan, dermaga perahu nelayan, bangunan pemecah ombak, hingga fasilitas pendukung lainnya agar pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Saya minta Kepala Dinas terkait untuk membahas itu bersama (nelayan dan pemerintah setempat). Agar kita tahu mengukur datanya seperti apa, dan langkah apa yang bisa kita lakukan. Supaya kita juga tidak asal membangun, jadi harus tahu dulu ukurannya (datanya)," sebutnya.

Bobby juga membuka peluang pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan di Gunungsitoli.

Keberadaan UPT tersebut diharapkan dapat mempermudah pelayanan administrasi kapal nelayan berukuran di atas 5 GT, termasuk pengurusan rekomendasi untuk memperoleh BBM solar bersubsidi.

Sementara itu, Kepala Desa Saewe, Martonlis Telaumbanua, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Gubernur Sumatera Utara di Kepulauan Nias.

Ia berharap kehadiran pemerintah provinsi mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, sekaligus meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.* (ad)

NIAS – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di Desa Somi, Kabupaten Nias, Rabu, 15 Juli 2026.

Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan memiliki keterbatasan fasilitas akan dipindahkan ke lokasi baru yang dinilai lebih aman dan layak untuk kegiatan belajar mengajar.

Baca Juga:

• Disambut Durian dan Antusiasme Ratusan Warga, Bobby Nasution Mulai Berkantor di Kepulauan Nias

Menurut Bobby Nasution, lokasi sekolah lama memiliki risiko yang cukup tinggi karena berada di kawasan lahan pertanian basah dan dekat muara sungai.

"Statusnya juga lahan pertanian basah, hujan dikit langsung tergenang dan didekatnya ada muara, ada laporan pernah lihat buaya, jadi bahaya, jadi kita pindahin ke sini," kata Bobby Nasution usai meninjau pembangunan relokasi SMKN 1 Gido.

Relokasi SMKN Agribisnis Perikanan Air Tawar (APAT) mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Lahan seluas dua hektare yang digunakan untuk pembangunan merupakan hibah dari warga Desa Somi, Faonasekhi Lawolo.

Bobby Nasution menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat yang telah mendukung pembangunan sekolah tanpa harus melalui proses pembebasan lahan.

"Kami tidak ada pengadaan lahan, Pak Faonasekhi Lawolo menghibahkan tanahnya seluas 2 hektare, kami sangat berterima kasih," ujar Bobby Nasution didampingi Bupati Nias Yaatulo Gulo.

Pada tahap pertama, pemerintah akan membangun berbagai fasilitas utama, di antaranya ruang kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, serta sumur bor.

Selain itu, akan dibangun fasilitas pendukung seperti podium, area parkir, jalan lingkungan sekolah, pagar, dan sarana lainnya untuk menunjang proses belajar mengajar.

Untuk mendukung akses menuju sekolah baru, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menghibahkan anggaran sebesar Rp5 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Nias guna membangun jalan menuju lokasi sekolah.

"Setelah selesai nanti bisa langsung dipakai, kalau untuk jalan menuju ke sini kita sudah hibahkan ke Kabupaten Nias Rp5 miliar, jadi Kabupaten yang bangun," kata Bobby.

Dalam kunjungan tersebut, Bobby Nasution juga memberikan kabar baik bagi para siswa.

Ia menawarkan bantuan beasiswa kepada tiga siswa SMKN 1 Gido agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Kalian mau kuliah di mana, kami akan bantu beasiswa, catet nama-namanya Pak Kadis (Kadis Pendidikan Alexander Sinulingga)," tambahnya.

Pemberi hibah lahan, Faonasekhi Lawolo, mengaku bangga dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan sekolah di kampungnya.

Ia berharap sekolah baru itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda di Nias.

"Mudah-mudahan anak cucu kami nanti terus bisa merasakan sekolah ini, semakin bagus, mereka semakin pintar, bisa buat maju kampung kami, buat kampung kami bangga," katanya.

Harapan serupa juga disampaikan salah seorang siswa SMKN 1 Gido, Fani Putri Zelita Gulo.

Ia mengaku kondisi sekolah lama sering dilanda banjir sehingga kegiatan belajar mengajar kerap terhenti.

"Kalo hujan itu Pak, banjir, lantainya tergenang air, atapnya bocor, jadi kami ga jadi belajar, terus ikan yang dikolam untuk laboratorium kamipun ilang semua dibawa banjir, ngulang lagi kami pembibitan ikan," kata Fani.

Relokasi SMKN 1 Gido diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi dunia pendidikan di Kabupaten Nias.

Selain memberikan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman, pembangunan sekolah baru ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta mencetak sumber daya manusia yang lebih unggul di Kepulauan Nias.* (ad)