"Tapi BNPB nanti kalau minta, ya kita kasih dananya. Kalau untuk bencana, akan kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi jangan ngaco, ya, hitungannya," kata Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Kebakaran Belum Padam Tapi Sawit Mulai Ditanam, Prabowo Murka Minta Usut Cukong di Baliknya

"Ya, diada-adain, tapi selama, selama, bukan masuk akal apa, ya. Hitungannya clear, harusnya nggak ada masalah. Kita bisa sediakan uangnya," ujarnya.

Purbaya mengatakan hingga saat ini pemerintah belum menyiapkan bantuan khusus untuk masyarakat yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Belum, belum ada," kata dia.

Dia menilai dampak ekonomi dari erupsi Gunung Anak Krakatau sejauh ini belum terlalu signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan bencana banjir yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Belum. Harusnya sih nggak terlalu signifikan, ya, kalau hanya beberapa hari bencananya. Dan debunya kan nggak tebel-tebel amat, kan," ucap Purbaya.

Meski demikian, Purbaya mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dia berharap kondisi tidak semakin parah dan kebutuhan penanganan dapat segera dihitung dengan tepat.

"Kalau saya lihat secara kasar sih harusnya dampaknya nggak sebesar di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat kemarin, atau di NTT kemarin. Ini kan cuma beberapa hari. Kita lihat ke depan seperti apa. Harusnya sih mudah-mudahan sih nggak terlalu parah," lanjutnya.

Pernyataan Purbaya tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta penguatan anggaran mitigasi bencana. Pemerintah kini menunggu perhitungan kebutuhan dari BNPB sebagai dasar penyediaan anggaran.* (k/dh)

AHY menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• AHY Bicara Kekuasaan Tak Selamanya, Golkar: Sinyal Siap Maju Pilpres 2029

Dia menegaskan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Menurut AHY, keadilan juga harus tercermin dalam akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Keadilan, kata dia, bukan berarti semua orang mendapatkan hasil yang sama, melainkan setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

AHY menilai tanpa keadilan dalam penegakan hukum, upaya membangun masyarakat sejahtera dan demokrasi yang sehat akan sulit diwujudkan.

Selain persoalan hukum, AHY menyoroti pentingnya menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas. Dia mengatakan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, tetapi juga pemerintahan yang bertanggung jawab serta terbuka terhadap kritik.

AHY juga mengingatkan pentingnya netralitas aparatur negara dalam setiap proses politik. TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) diminta tetap profesional serta tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu.

Menurutnya, netralitas aparatur negara menjadi salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

"Pemilu harus jujur, adil, dan demokratis," kata AHY.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menekankan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang untuk selamanya. Karena itu, seluruh pihak yang berada dalam pemerintahan maupun kekuasaan harus tetap berpegang pada prinsip demokrasi dan kepentingan masyarakat.* (in/dh)

Kejagung menegaskan menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya, termasuk apabila Febrio diperlukan untuk dimintai keterangan.

Baca Juga:

• Punya Info Kasus Asabri-Jiwasraya, Ferry Boboho Dilindungi LPSK Jadi Saksi Kunci TPPU Eks Jampidsus Febrie

Anang mengatakan Kejagung tidak akan menghalangi penyidik Polda Metro Jaya jika membutuhkan keterangan Febrio. Menurutnya, status Febrio sebagai pegawai Kejagung tidak membuatnya memiliki kedudukan khusus di hadapan hukum.

"Memang yang bersangkutan adalah pegawai di Kejaksaan Agung dan kita persilakan, equality before the law silakan saja," tegasnya.

Kasus kematian Sutrimo hingga kini masih dalam penyelidikan Polda Metro Jaya. Penyidik juga akan mendalami dugaan keterlibatan Febrio dalam perkara tersebut.

Nama Febrio muncul setelah keluarga Sutrimo mengajukan permintaan agar dirinya diperiksa sebagai saksi. Polisi menyatakan akan mendalami informasi tersebut.

"Ya salah satunya akan kita dalami," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Sutrimo diketahui merupakan orang dekat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Kasus kematiannya menjadi perhatian setelah sejumlah hal terkait perkara tersebut masih didalami aparat kepolisian.

Keluarga Sutrimo sebelumnya juga menyoroti keberadaan telepon seluler milik korban yang disebut hilang secara misterius. Hal tersebut turut menjadi bagian dari informasi yang sedang didalami dalam penyelidikan.

Hingga kini, Polda Metro Jaya masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengungkap penyebab serta rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan kematian Sutrimo.* (in/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan Ferry merupakan salah satu saksi penting dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Rugikan Negara Rp 2 T Usai 'Akali' Pajak Ekspor, PT Toba Pulp Lestari Resmi Jadi Tersangka Kejagung

Anang menjelaskan Ferry ditempatkan di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama proses hukum berlangsung. Langkah tersebut dilakukan agar Ferry dapat memberikan keterangan secara bebas dan sebenar-benarnya kepada penyidik.

"Dalam menjamin agar supaya dia bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, itu aja," ujarnya.

Sebelumnya, LPSK memutuskan memberikan perlindungan kepada Ferry Yanto Hongkiriwang. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan posisi Ferry sebagai saksi, informasi penting yang dimilikinya, potensi ancaman, serta keseriusan perkara yang tengah ditangani.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan keputusan perlindungan tersebut merupakan hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada 18 Agustus 2026.

Salah satu pertimbangannya, Ferry dinilai memiliki informasi terkait perkara Asabri-Jiwasraya. Informasi tersebut disebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung.

"Kasus ini merupakan perkara korupsi dan TPPU. Keduanya merupakan tindak pidana serius. Kemudian kami juga melihat profiling pelaku, karena yang bersangkutan pernah menjabat dan memiliki kekuasaan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan LPSK dalam memberikan pelindungan kepada FH," kata Susilaningtias.

Perlindungan tersebut diberikan agar saksi dapat menjalankan proses hukum tanpa tekanan dan membantu aparat penegak hukum mengungkap perkara yang sedang diselidiki.

Kasus yang dikaitkan dengan Febrie Adriansyah tersebut tengah didalami Kejagung. Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik yakni dugaan aliran uang dalam perkara yang sedang ditangani.

Ferry Boboho kemudian menjadi salah satu saksi penting karena dinilai memiliki informasi yang relevan dengan perkara tersebut.

Dalam proses penanganan kasus, Kejagung juga telah memeriksa Febrie Adriansyah. Pemeriksaan terhadap mantan Jampidsus itu menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk mengusut dugaan TPPU yang dimaksud.

Meski demikian, perkara tersebut masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Seluruh dugaan yang muncul masih harus dibuktikan berdasarkan hasil penyidikan dan proses hukum yang berjalan.* (in/dh)

Rancangan perubahan APBD tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Hemat Rp2,1 Miliar per Tahun, Rico Waas Luncurkan Medan Corpu Smart untuk 654 ASN

Rico menjelaskan pendapatan daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp6,79 triliun lebih. Setelah perubahan, pendapatan direncanakan menjadi Rp7,13 triliun lebih atau meningkat 5,05 persen.

"Dari sisi pendapatan, direncanakan pendapatan daerah berubah dari Rp6,79 triliun lebih sebelum perubahan menjadi Rp7,13 triliun lebih sesudah perubahan, atau mengalami kenaikan sebesar 5,05 persen," kata Rico.

Sementara itu, belanja daerah mengalami peningkatan lebih besar. Dari sebelumnya Rp6,90 triliun lebih, belanja setelah perubahan direncanakan mencapai Rp7,73 triliun lebih atau bertambah 12,03 persen.

"Direncanakan belanja daerah berubah dari Rp6,90 triliun lebih sebelum perubahan menjadi Rp7,73 triliun lebih sesudah perubahan, atau bertambah sebesar 12,03 persen," jelasnya.

Selain perubahan pendapatan dan belanja, struktur perubahan APBD 2026 juga memuat pembiayaan netto sebesar Rp592,21 miliar.

Rico mengatakan perubahan struktur anggaran tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan asumsi makro ekonomi sekaligus perluasan target sasaran pembangunan yang direncanakan Pemko Medan.

Menurutnya, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka anggaran, tetapi juga harus menyesuaikan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati.

"Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan, struktur dan proyeksinya telah disusun sesuai dengan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 yang disepakati," ujar Rico.

Rancangan perubahan APBD tersebut juga telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Medan.

Rico berharap perubahan struktur APBD tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal Pemko Medan. Menurutnya, kapasitas fiskal yang lebih kuat penting untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan berbagai urusan pemerintahan secara optimal.

"Kita berharap kapasitas fiskal Pemerintah Kota Medan tahun 2026 dapat semakin meningkat," katanya.

Rico menegaskan APBD memiliki fungsi strategis sebagai penggerak penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, setiap perubahan anggaran harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Pengelolaan APBD 2026 juga diminta tetap selaras dengan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan 2025-2029. Anggaran diarahkan untuk mewujudkan Medan Bertuah yang inklusif, maju dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan Satu Data.

"Melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta kerangka anggaran yang disusun dan ditetapkan nantinya, diharapkan dapat mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029," ujar Rico.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemko Medan dan DPRD dalam membahas serta memastikan pelaksanaan kebijakan anggaran berjalan efektif.

Setelah penyampaian penjelasan Ranperda Perubahan APBD, Rico berharap Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan pembahasan lebih lanjut.

Rico juga berharap persetujuan bersama terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat dilakukan tepat waktu sehingga seluruh OPD memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun.

"Sehingga semua OPD nantinya memiliki waktu yang cukup untuk pelaksanaan Perubahan APBD secara lebih optimal dan menghasilkan sasaran kinerja yang dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh masyarakat Kota Medan," pungkasnya.

Menurut Rico, keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya bergantung pada pemerintah dan legislatif. Kemitraan serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan juga diperlukan agar kebijakan anggaran benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.* (dh)

Peluncuran Medan Corpu Smart berlangsung di Assessment Center Lantai V MPP Medan secara hybrid. Sebanyak 99 ASN mengikuti kegiatan secara langsung, sedangkan 555 ASN lainnya mengikuti secara daring.

Baca Juga:

• 2 Kepling Medan Terciduk Edarkan Ekstasi-Vape Narkoba, Rico Waas: Minta Camat Langsung Pecat

Rico menegaskan Medan Corpu Smart tidak boleh hanya menjadi sistem pembelajaran bagi ASN. Menurutnya, platform tersebut harus mampu mendorong perubahan pola kerja sekaligus meningkatkan profesionalisme aparatur secara berkelanjutan.

"Medan Corpu Smart tidak hanya kita bangun sebagai sistem pembelajaran ASN pada masa sekarang, tetapi kami berharap ini dapat mentransformasi pola kerja kita ke depannya. Ini bukan hanya dipakai satu atau dua tahun, tetapi untuk selamanya," kata Rico Waas.

Rico mengatakan peningkatan kompetensi ASN harus dibarengi dengan kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Sistem pembelajaran bersama juga diperlukan agar ASN memiliki pemahaman yang sejalan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Ia mencontohkan penanganan bencana. Menurut Rico, seluruh ASN perlu memiliki pemahaman dasar yang sama mengenai langkah penanganan bencana, meski teknis pelaksanaannya tetap dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Karena itu, Rico mendorong pengembangan berbagai modul pembelajaran yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan. Materinya mencakup kebencanaan, pengelolaan logistik dan anggaran, distribusi bantuan hingga pertanggungjawaban.

"Belajar adalah hal yang baik untuk meningkatkan kualitas diri. Tentu ada kaitannya dengan jenjang karier, tetapi jenjang karier harus dibarengi dengan kapasitas dan hasil kerja. Tidak mungkin seseorang naik jabatan tanpa memiliki kapasitas," tegasnya.

Kepala BKPSDM Medan Subhan Fajri Harahap menjelaskan Medan Corpu Smart dikembangkan sebagai ekosistem pembelajaran ASN berbasis Learning Management System (LMS). Platform tersebut menyediakan learning path, modul digital, evaluasi, pemantauan progres hingga sertifikat pelatihan digital.

Pada tahap awal, 654 ASN dari perangkat daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana serta camat dan lurah di wilayah dengan potensi bencana tinggi mengikuti pelatihan bertema Kepemimpinan Adaptif dalam Penanggulangan Bencana dan Mewujudkan Resiliensi Daerah Medan.

"Medan Corpu Smart merupakan inovasi Pemerintah Kota Medan melalui BKPSDM, khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi ASN," ujar Subhan.

Subhan menambahkan seluruh ASN Pemko Medan dapat mengikuti pembelajaran tersebut tanpa biaya. Pemanfaatan LMS diperkirakan dapat menghemat biaya operasional sekitar Rp1,5 miliar per tahun dan meningkatkan produktivitas sekitar Rp600 juta.

Dengan demikian, total valuasi ekonomi dari penggunaan platform tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2,1 miliar per tahun.

Sertifikat pelatihan juga dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) dan menjadi bagian dari data pengembangan kompetensi dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta.

Untuk menjaga keberlanjutan program, komitmen bersama ditandatangani Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan, Kepala Bappeda, Kepala BKPSDM dan Plt Kepala BKAD.

BKPSDM juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan kepemimpinan adaptif dalam penanggulangan bencana dan penguatan resiliensi daerah bersama BPBD, Dinas SDABMBK, Dinas Damkarmat, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP.

Kepala Kantor Regional VI BKN Janry Haposan U.P. Simanungkalit mengapresiasi peluncuran Medan Corpu Smart. Menurutnya, platform tersebut menjadi langkah Pemko Medan dalam mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ASN sesuai kebutuhan strategis organisasi.

Kehadiran Medan Corpu Smart diharapkan membuat pengembangan kompetensi ASN tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi berkembang menjadi budaya kerja yang mendorong aparatur untuk terus belajar, beradaptasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.* (dh)

Delegasi Malaysia disambut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumut Basarin Yunus Tanjung serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Sumut Ardan Noor Hasibuan di CIP/VIP Lounge Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• 10 Gubernur se-Sumatera Bakal Teken Kesepakatan di IMT-GT Medan, Bidik Investasi Nyata Lintas Negara

Basarin kemudian memperkenalkan sejumlah lokasi wisata yang dapat dikunjungi para delegasi selama berada di Sumut, terutama di Kota Medan. Beberapa di antaranya Istana Maimon, Rumah Tjong A Fie, Masjid Raya, Museum Rahmadsyah hingga kawasan kota lama Kesawan.

"Untuk city tour, bisa mengunjungi Istana Maimon, Rumah Tjong A Fie, Masjid Raya, dan Museum Rahmadsyah. Atau bisa juga menikmati suasana kota lama yang disebut Kesawan," kata Basarin.

Basarin juga menjelaskan sejarah Tjong A Fie yang dikenal sebagai pengusaha, bankir, filantropis dan Kapitan Tionghoa asal Guangdong, Tiongkok. Menurutnya, Tjong A Fie memiliki peran dalam perkembangan perekonomian Kota Medan sekaligus menjaga kerukunan dan keberagaman budaya.

Selain destinasi di Kota Medan, para delegasi IMT-GT juga diperkenalkan dengan destinasi unggulan Sumatera Utara lainnya, seperti Danau Toba dan Berastagi.

Tak hanya wisata, Pemprov Sumut turut memperkenalkan kuliner tradisional kepada para tamu dari Malaysia dan Thailand. Sejumlah makanan yang disajikan antara lain wajik, lemper, puding dan jambu biji.

Suguhan tersebut mendapat sambutan dari Chief Minister of Perlis Abu Bakar bin Hamzah. Ia menilai sejumlah makanan yang disajikan memiliki kemiripan dengan kuliner tradisional Malaysia meski menggunakan nama yang berbeda.

Abu Bakar juga menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi Danau Toba selama berada di Sumatera Utara.

"Rasanya tak lengkap kalau sudah sampai ke Sumut tak ke Danau Toba. Plan lainnya, bisa juga ke Berastagi," ujar Abu Bakar.

Abu Bakar bersama Perlis State Secretary Dato' Noor Azman bin Abdul Rahman dan rombongan mengapresiasi sambutan Pemprov Sumut. Menurutnya, Sumatera Utara menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati wisatawan asal Malaysia.

Sementara itu, delegasi Thailand disambut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sumut Ardan Noor Hasibuan bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut. Kedatangan delegasi juga disambut dengan penampilan pakaian khas daerah Sumatera Utara.

Para delegasi Malaysia dan Thailand hadir untuk mengikuti rangkaian kegiatan IMT-GT yang berlangsung di Sumatera Utara. Kerja sama tersebut merupakan kemitraan ekonomi subregional Indonesia, Malaysia dan Thailand yang dibentuk untuk mempercepat transformasi ekonomi, integrasi serta konektivitas di kawasan ketiga negara.

IMT-GT resmi dibentuk pada 1993 dan melibatkan pemerintah Indonesia, Malaysia serta Thailand sebagai upaya memperkuat kerja sama ekonomi di wilayah perbatasan dan kawasan yang memiliki potensi pertumbuhan bersama.* (dh)

The Chairman of IMT-GT Joint Business Council (JBC) Indonesia Sjahrian Harahap mengatakan pertemuan JBC di Medan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi Indonesia, Malaysia dan Thailand sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.

Baca Juga:

• Gagal Bayar PASU Baru Terjadi Usai Pensiun, Kubu Dante Sinaga Sebut Tuntutan Jaksa Cuma Retorika

Menurut Sjahrian, forum tersebut harus mampu mengubah semangat kerja sama IMT-GT menjadi investasi riil dan kemitraan bisnis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Hari ini lebih dari sekadar pertemuan. Ini adalah kesempatan untuk mengubah semangat kerja sama menjadi kemitraan bisnis nyata, investasi nyata, dan dampak ekonomi nyata," ujarnya.

Sjahrian menyebut ketiga negara memiliki kekuatan fundamental di berbagai sektor yang dapat dikembangkan bersama. Sejumlah sektor tersebut meliputi perdagangan, pertanian, manufaktur, pariwisata, logistik, ekonomi digital, industri halal, energi hingga infrastruktur.

Karena itu, para pelaku usaha yang mengikuti forum diharapkan tidak hanya menjadikan IMT-GT sebagai ruang bertukar pandangan. Forum tersebut juga diharapkan menjadi tempat untuk menghasilkan kesepakatan, mengembangkan proyek bersama dan membuka akses pasar baru.

"Saya berharap rapat JBC ini berjalan produktif, bermakna, dan sukses. Bersama-sama, mari kita hubungkan bisnis, ciptakan peluang, dan ubah kerja sama menjadi kesejahteraan. Terima kasih dan selamat datang di Medan," kata Sjahrian.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Porman Mahulae mengatakan rangkaian kegiatan IMT-GT juga akan diisi dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara 10 gubernur se-Sumatera.

Menurut Porman, kesepakatan tersebut diharapkan memberi dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat Sumut maupun kawasan Sumatera secara keseluruhan.

"IMT-GT telah mulai dilaksanakan, diharapkan akan membawa dampak nyata bagi perekonomian regional, khususnya Sumut atau Sumatera," ujar Porman.

Pelaksanaan rangkaian IMT-GT di Sumut diharapkan dapat memperkuat konektivitas ekonomi kawasan sekaligus membuka lebih banyak peluang investasi dan kerja sama bisnis antara Indonesia, Malaysia dan Thailand.* (dh)

Hal itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumut Prayatno Ginting beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Penuh Haru Gibran dan Bobby Turun Langsung Serahkan Sertifikat Huntap untuk Warga Korban Banjir Bandang di Sibolga

"Jadi, pengembangan komoditas harus diarahkan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Begitu juga dengan pemanfaatan teknologi yang ada," ujar Bobby.

Dia menilai Sumut memiliki peluang investasi besar di sektor pangan. Meski demikian, kestabilan produksi dan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar harus menjadi perhatian.

Bobby mencontohkan potensi komoditas di Kepulauan Nias yang belum berkembang optimal karena kapasitas produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan pasar.

"Banyak yang berpotensi, seperti di Kepulauan Nias. Di sana belum ketemu pasar yang sesuai. Namun masalahnya bukan pasarnya, tetapi jumlah produksi yang belum memenuhi kebutuhan pasar," jelasnya.

Menurut Bobby, komoditas dengan kapasitas produksi yang memadai akan lebih mudah dikembangkan untuk memenuhi permintaan pasar dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Karena itu, pengembangan produk turunan, peningkatan produksi dan stabilitas pasokan dinilai perlu dilakukan secara bersamaan. Pemerintah dan pihak terkait juga didorong menyusun target tahunan untuk komoditas yang memiliki potensi ekspor.

"Setelah komoditas itu sesuai kebutuhan pasar, pemerintah dan pihak terkait pun perlu mengintervensi. Jadi harus ada kolaborasi bersama, seperti penetapan target tahunan komoditas apa yang perlu kita capai," kata Bobby.

Bobby menegaskan pemerintah berperan menyiapkan kebijakan dan program, sementara masyarakat menjadi pelaku utama dalam proses produksi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pasar dengan ketersediaan komoditas.

"Makanya program dan anggaran pemerintah harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya kami juga ingin menjalin kerja sama untuk meneliti dan mengembangkan komoditas yang berpotensi untuk bisa diekspor," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumut Prayatno Ginting menyambut baik rencana pengembangan komoditas baru yang berpotensi menembus pasar ekspor.

Salah satu komoditas yang disebut memiliki nilai ekonomi dan potensi ekspor adalah lidi sawit. Selain itu, kepiting, udang dan sarang burung walet dari Sumut juga disebut memberikan kontribusi terhadap ekspor dengan nilai mencapai Rp8,1 triliun.

Balai Karantina juga menyiapkan rencana pengiriman produk durian ke pasar Tiongkok sebagai bagian dari pengembangan komoditas ekspor Sumut.

Namun, Prayatno menyebut masih terdapat kendala dalam pemeriksaan sampel hama dan penyakit. Saat ini, sampel tersebut masih harus dikirim ke laboratorium di Jakarta dan Surabaya sehingga membutuhkan biaya cukup besar.

"Saat ini kendala kita, untuk sampel hama dan penyakit masih harus dikirim ke laboratorium di Jakarta dan Surabaya. Biayanya cukup besar. Kami berharap (laboratorium) yang ada di sini bisa dibuka kembali," kata Prayatno.

Permintaan tersebut mendapat respons positif dari Bobby. Gubernur Sumut menyatakan dukungan untuk membuka kembali laboratorium setelah memastikan kondisi fasilitas tersebut.

Pengembangan komoditas ekspor di Sumut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai perdagangan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai produsen.* (dh)

Duplik dibacakan tim penasihat hukum yang dipimpin Kasmin Sidauruk dalam sidang lanjutan di Ruang Cakra IX Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/9/2026). Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis.

Baca Juga:

• Dituntut 16 Tahun Penjara, Dirut PT PASU Sebut Kasus Inalum Hanya Sengketa Perdata

"Menurut kami, tanggapan Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu tanggapan pembelaan diri yang tidak beralasan hukum. Jaksa Penuntut Umum berupaya menutupi cacat materiil penuntutannya dengan menyampaikan retorika normatif," kata Kasmin saat membacakan duplik.

Salah satu keberatan utama penasihat hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban Dante atas transaksi PT PASU yang mengalami gagal bayar pada 2021. Mereka menyebut transaksi penjualan aluminium alloy pada masa Dante menjabat sebagai SEVP Pengembangan Usaha PT Inalum hingga 16 April 2020 telah dibayar lunas.

"Seluruh transaksi penjualan Aluminium Alloy pada masa keaktifan Terdakwa Dante Sinaga menjabat sebagai SEVP Pengembangan Usaha hingga 16 April 2020 telah dibayar lunas oleh PT PASU," ujar Kasmin.

Menurut penasihat hukum, Dante kemudian tidak lagi menjabat sebagai SEVP setelah 16 April 2020 dan pensiun pada Juli 2020. Sementara itu, gagal bayar pertama yang mereka persoalkan berkaitan dengan pengiriman barang berdasarkan Final Invoice atau Delivery Order Nomor 6006512 tertanggal 26 Oktober 2020 yang disebut diakseptasi PT PASU pada Januari 2021.

"Gagal bayar baru terjadi setelah Terdakwa tidak lagi menjabat di PT Inalum," tegas tim penasihat hukum.

Penasihat hukum juga menyoroti penahanan Dante yang disebut telah dilakukan sejak 17 Desember 2025, sedangkan laporan audit mengenai kerugian yang menjadi dasar tuntutan baru terbit pada 23 Februari 2026. Menurut mereka, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait proses penetapan kerugian yang kemudian dikaitkan dengan kliennya.

Tim pembela juga membantah tudingan bahwa Dante lalai karena tidak melakukan pengecekan langsung terhadap data deadstock aluminium alloy yang dipaparkan Joko Susilo selaku Kepala Departemen Sales dan Marketing.

Menurut penasihat hukum, posisi Dante sebagai pejabat pada level SEVP membuatnya dapat menggunakan data yang disampaikan departemen terkait dalam rapat resmi perusahaan.

Mereka juga menyebut data deadstock sebanyak 4.016 metrik ton tercatat dalam sistem SAP PT Inalum. Data tersebut, kata mereka, diperkuat keterangan sejumlah saksi yang menyatakan adanya penumpukan aluminium alloy di gudang logistik Surabaya, Jakarta dan Kuala Tanjung.

Penasihat hukum turut mempertanyakan penerapan skema pembayaran D/A dalam transaksi dengan PT PASU. Mereka menyatakan skema tersebut memiliki dasar dalam ketentuan internal perusahaan, termasuk Pasal 13 SK Direktur Utama PT Inalum Nomor 020/DIR/2019 mengenai hal-hal khusus yang dapat diputuskan melalui rapat direksi atau komite.

Mereka juga menegaskan Dante bukan pihak yang menandatangani kontrak jual beli definitif dengan PT PASU. Menurut tim pembela, dokumen yang ditandatangani Dante pada 2 Desember 2019 hanya berupa Nota Kesepahaman atau MoU.

Kontrak jual beli definitif, menurut penasihat hukum, ditandatangani Joko Susilo selaku Kepala Departemen Marketing dan Sales PT Inalum.

Selain itu, tim pembela menyoroti adanya coretan pada dokumen RFA yang memuat poin suku bunga dan margin diskonto. Mereka menyatakan coretan tersebut dibuat setelah Dante menandatangani dokumen.

Argumen itu disebut diperkuat keterangan saksi Anton Herdianto dan Yohannes Sigit S. Dalam duplik, penasihat hukum mengutip keterangan Anton yang menyatakan dokumen RFA masih bersih saat diajukan dan Dante menjadi penandatangan pertama.

Sementara Yohannes Sigit disebut mengakui dirinya melakukan pencoretan karena terdapat ketidaksesuaian nilai bunga diskonto dengan perbankan BRI.

Tim penasihat hukum kemudian mempersoalkan nilai kerugian yang digunakan JPU, yakni USD9.044.247 atau sekitar Rp141 miliar. Mereka menilai laporan KAP Prof. Dr. Tarmizi Achmad tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kerugian keuangan negara secara mengikat.

Penasihat hukum juga merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 19/LHP/XX/01/2025 tertanggal 30 Januari 2025. Menurut mereka, laporan tersebut menyebut sisa tagihan sebagai potensi kerugian perusahaan atau korporasi, bukan kerugian negara.

Di akhir duplik, tim penasihat hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh dalil pembelaan dan menjatuhkan putusan sebagaimana dimohonkan dalam pledoi.

"Apabila Majelis Hakim yang Mulia memiliki pandangan dan pendapat hukum lain, mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran materiil substantif (Ex Aequo Et Bono)," pungkas Kasmin.* (dh)

Prabowo mengatakan Badan Geologi perlu mempererat kerja sama dengan pihak terkait dalam melakukan monitoring kondisi kebencanaan. Namun, dia belum menjelaskan secara rinci bentuk integrasi yang dimaksud.

Baca Juga:

• Kebakaran Belum Padam Tapi Sawit Mulai Ditanam, Prabowo Murka Minta Usut Cukong di Baliknya

Dalam ratas tersebut, Prabowo membahas sejumlah bencana yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Di antaranya gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana gempa di Flores, kemudian sekarang aktivitas Gunung Anak Krakatau, dan juga kebakaran hutan, dan asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua," kata Prabowo.

Prabowo menilai kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api atau Ring of Fire membuat pemerintah harus selalu siap menghadapi berbagai potensi bencana alam.

"Ini adalah takdir kita. Negara yang berada di lingkaran api the Ring of Fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat," ujarnya.

Karena menghadapi ancaman bencana yang beragam, Prabowo menekankan perlunya penguatan sistem monitoring dan kesiapsiagaan pemerintah. Evaluasi terhadap penanganan bencana juga dinilai penting agar respons pada kejadian berikutnya dapat dilakukan lebih baik.

Salah satu hal yang disoroti Prabowo adalah kebutuhan peningkatan anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana. Menurutnya, dukungan anggaran perlu diperkuat sebagai bagian dari langkah antisipasi.

"Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," tegas Prabowo.

Wacana integrasi Badan Geologi dan BMKG tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. Belum ada penjelasan mengenai bentuk kelembagaan maupun mekanisme integrasi yang dimaksud Presiden.* (k/dh)

Puluhan tahun setelah bencana tersebut, aktivitas vulkanik kembali muncul di kawasan itu. Dari kaldera bekas letusan 1883 kemudian tumbuh gunung api baru yang dikenal sebagai Anak Krakatau.

Baca Juga:

• Viral Api Kepung Lereng Paropo Dekat Jalan Raya, 1,5 Hektare Lahan Akhirnya Berhasil Dijinakkan

Letusan Krakatau 1883

Menurut catatan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), aktivitas Krakatau mulai terlihat pada awal Mei 1883. Kepulan abu dan debu dari Pulau Krakatau saat itu disaksikan oleh kapten kapal perang Jerman Elisabeth.

Krakatau merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Aktivitas tersebut menjadi salah satu dokumentasi awal setelah Krakatau diperkirakan relatif tenang selama setidaknya 200 tahun.

Dalam dua bulan berikutnya, kapal-kapal yang melintas di sekitar kawasan Krakatau juga melaporkan kepulan hitam yang membubung dari gunung. Aktivitas tersebut disertai suara ledakan serta lontaran material vulkanik seperti abu pijar dan batu apung.

Puncak aktivitas terjadi pada 26 Agustus 1883. Sehari kemudian, 27 Agustus 1883, rangkaian ledakan semakin dahsyat hingga sebagian besar kawasan utara Pulau Krakatau runtuh ke laut.

Letusan tersebut menghasilkan lava, batu apung dan abu vulkanik dalam jumlah besar. Runtuhnya tubuh gunung kemudian memicu serangkaian tsunami yang menerjang kawasan pesisir di sekitar Selat Sunda.

Sekitar 36.000 orang meninggal dunia dalam bencana tersebut. Ratusan kota dan desa pesisir juga mengalami kehancuran.

Abu Krakatau Bikin Dunia Gelap

Dampak erupsi Krakatau 1883 tidak hanya dirasakan di sekitar Selat Sunda. Abu vulkanik yang terlontar ke atmosfer membuat kawasan sekitar Krakatau mengalami kegelapan selama sekitar dua setengah hari.

Dalam salah satu ledakan terbesar, abu vulkanik disebut terlontar hingga sekitar 80 kilometer ke atmosfer. Material vulkanik tersebut kemudian menyelimuti wilayah yang diperkirakan mencapai sekitar 800.000 kilometer persegi.

Partikel vulkanik yang menyebar ke berbagai penjuru dunia juga menyebabkan munculnya efek halo di sekitar Matahari dan Bulan.

Material di atmosfer turut mengurangi radiasi Matahari yang mencapai permukaan Bumi. Kondisi itu menyebabkan suhu global turun sekitar 0,5 derajat Celsius pada tahun setelah letusan. Suhu Bumi baru kembali ke kondisi normal sekitar 1888.

Suara ledakan Krakatau juga terdengar sangat jauh. Dentuman dilaporkan terdengar hingga Australia dan Pulau Mauritius yang berjarak lebih dari 4.600 kilometer dari Krakatau.

Ledakan tersebut bahkan menghasilkan gelombang tekanan atmosfer yang bergerak mengelilingi Bumi beberapa kali. Instrumen pengukuran di Inggris dan Amerika Serikat mencatat perubahan tekanan udara akibat erupsi tersebut.

Krakatau Runtuh dan Membentuk Kaldera

Rangkaian letusan 1883 membuat sebagian besar Pulau Krakatau runtuh ke laut dan membentuk kaldera berukuran besar.

Diperkirakan sekitar 21 kilometer kubik fragmen batuan terlontar dalam rangkaian letusan tersebut. Kaldera Krakatau yang terbentuk memiliki diameter sekitar 6 kilometer.

Erupsi juga menghasilkan aliran piroklastik, yakni campuran panas berkepadatan tinggi yang terdiri atas gas, abu vulkanik, batu apung dan bongkahan lava.

Aliran piroklastik dapat bergerak dengan kecepatan lebih dari 80 kilometer per jam. Suhunya dapat mencapai sekitar 700 derajat Celsius sehingga mampu menghancurkan, mengubur, menyeret atau membakar benda dan bangunan yang berada di jalurnya.

Meski letusan serta aliran piroklastik menimbulkan kerusakan besar, tsunami menjadi penyebab utama jatuhnya korban jiwa dalam bencana Krakatau.

Tsunami Jadi Penyebab Utama Korban

Gelombang tsunami yang terbentuk setelah letusan bergerak hingga wilayah yang sangat jauh. Di Banten, gelombang terbesar diperkirakan mencapai sekitar 41 meter.

Sedikitnya 165 permukiman di kawasan sekitar dihancurkan gelombang tersebut. Vegetasi di sejumlah pulau ikut tersapu, sementara rumah dan bangunan mengalami kerusakan parah.

Dari sekitar 36.000 korban jiwa dalam bencana Krakatau, lebih dari 34.000 kematian dikaitkan dengan tsunami.

Lahirnya Anak Krakatau

Setelah letusan besar 1883, kawasan Krakatau relatif tenang selama beberapa dekade. Aktivitas vulkanik kembali terlihat pada 1920-an.

Dari kawasan kaldera bekas letusan kemudian tumbuh kerucut gunung api baru yang dikenal sebagai Anak Krakatau. Nama tersebut berarti "anak Krakatau".

Anak Krakatau terus tumbuh sepanjang abad ke-20 melalui aktivitas erupsi berulang. Kemunculannya menjadi bagian penting dari sejarah vulkanik kawasan Selat Sunda.

Jika letusan 1883 menghancurkan sebagian besar gunung induknya, aktivitas vulkanik setelahnya justru membentuk gunung baru di dalam kaldera yang ditinggalkan.

Anak Krakatau Picu Tsunami 2018

Pada 22 Desember 2018, Anak Krakatau kembali menunjukkan aktivitas yang mematikan. Sebagian tubuh gunung runtuh ke laut dan material tersebut memicu tsunami yang menerjang pesisir Banten dan Lampung.

Gelombang tsunami di sejumlah wilayah Selat Sunda mencapai puluhan meter. Sedikitnya 437 orang meninggal dunia, lebih dari 30.000 orang terluka dan lebih dari 30.000 orang mengungsi.

Berbeda dengan tsunami 1883 yang berkaitan dengan letusan besar Krakatau, tsunami 2018 terutama dipicu oleh runtuhnya sebagian tubuh Anak Krakatau ke laut.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa bahaya gunung api tidak hanya berasal dari letusan atau abu vulkanik. Ketidakstabilan tubuh gunung yang berada dekat laut juga dapat menjadi sumber tsunami.

Dalam peristiwa 2018, Anak Krakatau kehilangan sekitar dua pertiga volumenya. Namun aktivitas vulkaniknya tidak berhenti.

Gunung tersebut kembali mengalami erupsi pada 10 April 2020. Erupsi itu tidak menimbulkan kerusakan luas seperti peristiwa 2018.

Aktivitas Anak Krakatau bahkan berhasil direkam dari luar angkasa. Pada 13 April 2020, satelit Landsat 8 mengabadikan kondisi gunung tersebut setelah erupsi.

Rangkaian sejarah tersebut menunjukkan bahwa kawasan Krakatau tetap menjadi salah satu wilayah vulkanik yang perlu terus dipantau. Erupsi besar, runtuhan tubuh gunung hingga tsunami menjadi bagian dari potensi bahaya yang dapat muncul di kawasan Selat Sunda.* (k/dh)

Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid menyampaikan klarifikasi tersebut untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai posisi lembaganya dalam penerbitan buku tersebut.

Baca Juga:

• Bangkit Pascabanjir, PDM Aceh Utara Mulai Bangun Gedung Dakwah Muhammadiyah di Krueng Mane

Sodik juga memastikan buku Islam Ala Prabowo tidak ditulis maupun diterbitkan oleh tim BAZNAS. Keterlibatan BAZNAS dalam peluncuran buku pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BAZNAS 2025 disebut berada dalam konteks sinergi kelembagaan.

Menurut Sodik, sinergi tersebut melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam kegiatan literasi dakwah keagamaan. Ia menegaskan keterlibatan tersebut bukan bagian dari kegiatan politik praktis.

Sodik mengatakan kepercayaan masyarakat yang menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS merupakan amanah yang harus dijaga.

"Saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu para muzaki dan donatur BAZNAS yang kami hormati. Kepercayaan Bapak dan Ibu untuk mempercayakan ZIS melalui BAZNAS adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang senantiasa kami jaga," ujarnya.

Di sisi lain, Sodik menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai pribadi dan Kepala Negara memberikan perhatian serta dukungan terhadap tugas dan fungsi BAZNAS.

Selain dukungan kebijakan, menurut Sodik, Prabowo juga mengamanahkan zakat, infak, dan sedekah pribadinya kepada BAZNAS. Saat ini, BAZNAS disebut tengah memilih sejumlah program unggulan yang akan disampaikan kepada masyarakat dan bersumber dari dana infak serta sedekah pribadi Presiden Prabowo.

"Selain dukungan kebijakan, beliau juga mengamanahkan zakat, infak, dan sedekah pribadi kepada BAZNAS. Bersama tim BAZNAS, saat ini kami sedang memilih beberapa program unggulan BAZNAS untuk disampaikan kepada rakyat Indonesia, yang bersumber dari dana infak dan sedekah pribadi Presiden Prabowo Subianto," ungkap Sodik.

BAZNAS juga menyatakan menghormati perhatian dan kritik masyarakat terkait pengelolaan dana ZIS. Sodik menegaskan pihaknya akan terus menjaga amanah para muzaki dan donatur.

"Terima kasih kepada para muzaki dan kepada masyarakat yang terus mengingatkan kami untuk menjaga amanah dan kepercayaan muzaki sebaik-baiknya," ucapnya.* (k/dh)

Suharyanto melaporkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru di Kalimantan Barat. Bahkan, di sejumlah lokasi yang baru saja terbakar disebut sudah terlihat persiapan untuk penanaman sawit.

Baca Juga:

• Geram Karhutla 'Sudah Kelewatan', Prabowo Minta Daftar Korporasi dan Ancam Cabut Total HGU

Mendengar laporan tersebut, Prabowo meminta dugaan kesengajaan di balik pembakaran tersebut ditelusuri lebih lanjut. Presiden ingin diketahui apakah praktik tersebut dilakukan masyarakat maupun korporasi.

"Saya tertarik juga habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, apakah ini rakyat atau korporasi, tolong diselidiki terus," tegas Prabowo.

Selain temuan di Kalimantan Barat, Suharyanto juga melaporkan adanya kasus pembakaran hutan di Jambi yang diduga dilakukan oleh orang suruhan.

Menurut Suharyanto, aparat menangkap pelaku yang disebut mendapatkan bayaran untuk melakukan pembakaran. Pelaku disebut menerima uang sebesar Rp500 ribu.

"Kami menangkap itu di Jambi ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang hanya Rp500.000 diberi upah begitu," ujarnya.

Laporan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mengusut faktor kesengajaan di balik sejumlah kasus karhutla. Prabowo sebelumnya juga telah meminta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.

Pemerintah juga didorong memperkuat pengawasan terhadap kawasan bekas karhutla untuk memastikan tidak terjadi perubahan fungsi lahan secara ilegal setelah kebakaran.

Prabowo meminta proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh agar pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran maupun kemungkinan pembukaan perkebunan di lahan bekas kebakaran dapat diketahui.* (oz/dh)

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan penetapan tersangka terhadap PT TPL dilakukan pada Senin (7/9/2026). Sebelumnya, penyidik juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni BP dan SR yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga:

• Jerat Eks Jampidsus TPPU & Pasal Berlapis, Pakar: Momentum Kejagung Sapu 'Borok' Internal!

Saiful menjelaskan, selama periode 2008-2025 PT TPL melakukan ekspor produk bubur kertas kepada perusahaan afiliasinya, DP Macau Marketing International Ltd. Selain itu, perusahaan tersebut juga melakukan penjualan lokal kepada afiliasinya, Asia Pacific Rayon.

Dalam penyidikan, Kejagung menduga terjadi praktik under invoicing atau pencatatan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya. Dugaan tersebut dilakukan dengan mengubah dan memanipulasi kode HS atau Harmonized System berdasarkan karakteristik, kegunaan serta harga produk.

"Seharusnya merupakan produk dissolving pulp, namun diubah menjadi produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP," ujar Saiful.

Selain persoalan under invoicing, PT TPL juga disebut memiliki kewajiban menyampaikan dokumen transfer pricing atau TP Doc serta Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Badan kepada kantor pelayanan pajak untuk dilakukan pemeriksaan kewajaran harga transaksi.

Namun, Kejagung menduga laporan transaksi yang disampaikan PT TPL tidak dilakukan secara benar. Penyidik juga menduga perusahaan bekerja sama dengan pejabat yang berwenang agar proses pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Bahwa PT TPL Tbk secara melawan hukum bekerja sama dengan pejabat yang berwenang agar tidak dilakukan pengawasan, dan dalam melakukan review, telaah KKP dan LHP tidak berdasarkan pada audit program yang telah disusun oleh penyelenggara negara atau pejabat negara," kata Saiful.

Menurut Kejagung, rangkaian dugaan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Penyidik sebelumnya memperkirakan kerugian negara dalam perkara ini setidak-tidaknya mencapai Rp2 triliun.

Penetapan PT TPL sebagai tersangka korporasi menjadi pengembangan terbaru dalam penyidikan perkara dugaan korupsi transfer pricing dan under invoicing tersebut.

Dalam perkara ini, PT TPL dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 6 Primair 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Tipikor.

Selain itu, Kejagung juga menerapkan dakwaan subsidair Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidikan perkara tersebut masih berlanjut untuk mendalami rangkaian transaksi, dugaan manipulasi pelaporan serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara.* (in/dh)

Permintaan itu disampaikan Prabowo setelah mendengar laporan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai penegakan hukum terhadap korporasi yang berkaitan dengan kasus karhutla.

Baca Juga:

• Minta Kader Jadi Jubir Prabowo, Gerindra Sumut: Jangan Biarkan Presiden Sendirian Lawan Penentang

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam apabila terdapat korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta kementerian terkait bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penilaian terhadap perusahaan yang diduga terlibat.

"Nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, langkah tegas perlu dilakukan karena dampak karhutla dinilai sudah melampaui batas. Selain memberikan sanksi administratif, pemerintah diminta menelusuri pemilik sebenarnya di balik korporasi yang diduga terlibat.

"Ini sudah kelewatan, saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa," tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri melaporkan kepada Prabowo bahwa Polri telah mengusut sejumlah kasus karhutla. Dari penanganan tersebut, terdapat korporasi yang masih dalam proses penyelidikan terkait dugaan keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah juga terus memperkuat penanganan karhutla melalui penegakan hukum, peningkatan armada pemadam, serta langkah mitigasi agar kebakaran tidak meluas.

Permintaan Prabowo untuk menelusuri korporasi yang diduga terlibat sekaligus membuka opsi pencabutan izin menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi berkaitan dengan karhutla.* (in/dh)

Pandangan tersebut disampaikan intelektual muda asal Aceh Dr. (C) H. Laksamana Muflih, Lc, M.Ag, MA dalam perbincangan di Banda Aceh, Senin (7/9/2026). Menurut mahasiswa Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, perkembangan pemikiran Islam di sejumlah kota tersebut menunjukkan adanya tradisi intelektual yang tidak seragam.

Baca Juga:

• Ini Takdir Kita, Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Selalu Siap Hidup di Ring of Fire

Sementara itu, tradisi intelektual di Malang digambarkan melalui metafora pohon ilmu atau syajarah al-'ilm. Model yang dikembangkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut menempatkan fondasi keilmuan sebagai akar yang kemudian berkembang menjadi berbagai cabang pengetahuan.

Perbedaan itu, kata Laksamana, bukan berarti tujuan Yogyakarta dan Malang bertentangan. Yogyakarta lebih menekankan keterhubungan antardisiplin, sedangkan Malang menekankan fondasi dan struktur keilmuan. Keduanya sama-sama berupaya mengurangi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam pendidikan tinggi Islam.

Adapun Ciputat berkembang dari lingkungan IAIN Jakarta yang kemudian menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tradisi intelektual di kawasan itu antara lain dipengaruhi Harun Nasution melalui gagasan rasionalisasi teologi dan kemudian berkembang melalui sejumlah intelektual seperti Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Bahtiar Effendy dan Fachry Ali.

Menurut Laksamana, istilah "Mazhab Ciputat" bukanlah mazhab fikih, melainkan istilah untuk menggambarkan tradisi intelektual yang tumbuh dari lingkungan akademik tertentu.

Ia menggambarkan Ciputat dengan metafora pintu. Pintu berfungsi sebagai batas sekaligus jalan untuk keluar dan masuk. Dalam konteks pemikiran Islam, metafora itu menggambarkan keterbukaan terhadap berbagai gagasan, disiplin ilmu, kelompok sosial dan persoalan kemanusiaan.

Tradisi tersebut mencakup moderasi, inklusivitas, kontekstualisasi ajaran Islam, pembaruan pemikiran serta perhatian terhadap persoalan sosial dan politik. Dialog antaragama, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi juga menjadi bagian dari ruang diskusi intelektual yang berkembang di Ciputat.

Namun, Laksamana menilai istilah "Mazhab Ciputat" tidak bisa dipahami sebagai sebuah tradisi yang sepenuhnya homogen. Keberadaan tokoh seperti M. Quraish Shihab menunjukkan adanya pendekatan yang beragam. Jika Harun Nasution dikenal dengan rasionalisasi teologi, Quraish Shihab mengembangkan pembaruan melalui tradisi tafsir, kajian bahasa Al-Qur'an dan kontekstualisasi penafsiran.

Label Ciputat sebagai ruang liberal juga menjadi bagian dari perdebatan. Menurutnya, kebebasan berpikir yang berkembang sejak masa Harun Nasution memang pernah menimbulkan reaksi. Namun, perdebatan tersebut justru ikut membentuk tradisi yang menekankan keterbukaan dan pencarian titik temu atau kalimatun sawa'.

Laksamana menegaskan keterbukaan tidak berarti menerima semua pandangan tanpa batas. Ia mengibaratkan pintu tetap membutuhkan dinding sebagai batas. Karena itu, keterbukaan Ciputat lebih tepat dipahami sebagai kesediaan mempertemukan teks agama, rasio, ilmu pengetahuan dan realitas sosial dalam ruang dialog.

Gagasan tersebut kemudian terlihat dalam pembahasan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan dan kemaslahatan. Sejumlah intelektual dari tradisi Ciputat juga membawa persoalan tersebut ke dalam dialog antara hukum Islam dan persoalan masyarakat modern.

Menurut Laksamana, perbedaan latar belakang agama, jenis kelamin maupun identitas sosial tidak semestinya menjadi alasan otomatis untuk menghilangkan hak dasar seseorang. Yang perlu dilihat adalah prinsip keadilan, kesetaraan dan pemenuhan kualifikasi dalam ruang sosial yang dihadapi.

Dalam konteks itu, Mazhab Ciputat dinilai lebih tepat dipahami sebagai tradisi intelektual yang menjadikan keterbukaan, dialog dan keberanian menghadapkan Islam pada persoalan manusia sebagai salah satu modal pemikiran Islam Indonesia.

"Seorang Muslim tetap Muslim, katanya seorang Kristen tetap Kristen, seorang perempuan tetap perempuan, dan seorang laki-laki tetap laki-laki. Perbedaan itu tidak harus dihapus untuk membangun keadilan," kata Laksamana.

Ia menilai keterbukaan tersebut juga dapat diperluas dalam dialog antaragama. Tradisi intelektual di UIN Jakarta, misalnya, berkembang dalam pembahasan pluralisme agama dan filsafat perenial sebagai upaya menemukan titik temu tanpa menghilangkan perbedaan.

Pada akhirnya, menurut Laksamana, kekuatan Islam Indonesia tidak hanya terletak pada akar keilmuan yang kuat, tetapi juga pada jejaring pengetahuan dan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat dengan latar belakang berbeda bertemu.

Karena itu, Mazhab Ciputat dinilai layak dibaca kembali bukan sebagai tradisi yang memiliki satu jawaban untuk seluruh persoalan, melainkan sebagai salah satu model intelektual yang menempatkan keterbukaan, dialog dan keberanian menghadapi persoalan kemanusiaan sebagai bagian dari perkembangan keislaman Indonesia.* (dh)

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok Khairul Imam Tarmizi mengatakan gunung masih berstatus Level II atau Waspada saat kembali mengalami erupsi.

Baca Juga:

• Penjelasan Pakar dan Badan Geologi Soal Erupsi Serentak 4 Gunung Api di Indonesia

Letusan sore itu juga disertai suara dentuman dengan intensitas sedang. Petugas mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ile Lewotolok, termasuk pengunjung, pendaki dan wisatawan, tidak memasuki kawasan dalam radius 2-3 kilometer dari pusat aktivitas gunung pada sektor selatan dan tenggara.

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi guguran atau longsoran lava serta awan panas yang dapat mengarah ke sektor selatan dan tenggara, sektor barat, serta sektor timur laut Gunung Ile Lewotolok.

Selain menjauhi kawasan rawan, warga di sekitar gunung diminta menggunakan masker pelindung mulut dan hidung. Perlindungan terhadap mata dan kulit juga dianjurkan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.

Masyarakat juga diminta menutup tempat penampungan air bersih agar tidak terkontaminasi abu vulkanik.

Sementara itu, warga Desa Amakaka, Nadus Jue, melaporkan abu vulkanik telah mencapai permukiman warga. Abu disebut terlihat di jalan, dedaunan hingga rumah penduduk.

"Abu di jalan, hitam dedaunan, dan di rumah warga," ujar Nadus.

Aktivitas vulkanik Gunung Ile Lewotolok juga ditandai dengan adanya aliran lava baru sejauh sekitar 500 meter yang mendekati kawasan kampung lama Lewohala.

Kawasan tersebut terdapat rumah-rumah adat yang direncanakan menjadi lokasi Pesta Kacang, ritual adat tahunan masyarakat di kaki Gunung Ile Lewotolok.

Masyarakat diminta terus memantau informasi resmi dari petugas pengamatan gunung api serta mematuhi seluruh rekomendasi keselamatan selama aktivitas Gunung Ile Lewotolok masih berlangsung.* (d/dh)

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyampaikan capaian tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Sikat Habis Dalang Rusuh Demo 27 Agustus! IPW Bongkar Dugaan Skenario Jahat Pihak Ketiga & Aliran Dana Gelap

Penindakan paling banyak dilakukan terhadap peredaran rokok ilegal. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Bea Cukai mencatat 12.617 penindakan dengan barang bukti mencapai 1,123 miliar batang rokok ilegal.

Sebagai pembanding, sepanjang 2025 Bea Cukai mencatat 20.102 penindakan terhadap rokok ilegal dengan total barang bukti sebanyak 1,404 miliar batang.

Selain rokok ilegal, pengawasan juga dilakukan terhadap aktivitas ekspor dan impor. Hingga Agustus 2026, tercatat 325 penindakan di sektor ekspor dengan nilai barang yang diamankan mencapai Rp1,82 triliun.

Sementara itu, pada sektor impor terdapat 6.309 penindakan dengan total nilai barang mencapai Rp6,93 triliun.

Bea Cukai juga melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika. Hingga Agustus 2026, petugas mengamankan barang bukti narkotika dengan total berat mencapai 11,43 ton.

Djaka mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi pengawasan bersama aparat penegak hukum lainnya.

"Capaian tersebut tidak lepas dari sinergi pengawasan bersama aparat penegak hukum yang lain," katanya.

Bea Cukai menegaskan pengawasan dan penindakan terhadap barang ilegal, termasuk rokok ilegal, narkotika serta pelanggaran di sektor ekspor dan impor, terus dilakukan untuk menjaga kepatuhan dan melindungi penerimaan negara.* (d/dh)

Sugiat mengatakan kader Gerindra memiliki posisi strategis untuk menyampaikan berbagai program dan kebijakan pemerintahan Prabowo kepada masyarakat. Penyampaian informasi dinilai penting untuk mencegah munculnya informasi yang keliru terkait program pemerintah.

Baca Juga:

• Gebrak Meja di Hambalang! Prabowo Panggil Rosan & Bahlil, 290 BUMN Resmi Ditutup Demi Hemat Rp 50 Triliun

Menurutnya, informasi mengenai kebijakan pemerintah masih kerap diwarnai misinformasi. Karena itu, kader Gerindra diminta tidak hanya menjalankan tugas sesuai jabatan masing-masing, tetapi juga aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang keliru tentang apa yang sedang dilakukan pemerintah. Kader Gerindra harus hadir memberikan penjelasan dan menyampaikan informasi yang benar," katanya.

Sugiat juga mengajak seluruh kader memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pemerintahan Prabowo. Menurutnya, kader yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif memiliki tanggung jawab untuk membantu menyampaikan serta mengawal pelaksanaan program pemerintah.

"Kita harus bergotong royong membantu pemerintahan Presiden Prabowo. Jangan biarkan Presiden Prabowo sendirian menghadapi kelompok-kelompok yang tidak senang dengan pemerintahan," tegasnya.

Ia menilai kader Gerindra juga harus berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Selain menyampaikan program dan kebijakan pemerintah, kader diminta memahami persoalan yang muncul di tengah masyarakat untuk kemudian menjadi bahan masukan bagi pemerintah.

Bimtek tersebut menjadi salah satu momentum bagi kader Gerindra Sumut untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi mereka, baik sebagai wakil rakyat maupun pejabat yang berada di lingkungan pemerintahan.

Sugiat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI berharap kader Gerindra yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi Sumut maupun DPRD kabupaten/kota dapat menjalankan peran politik secara baik sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan keterlibatan aktif kader, Sugiat berharap berbagai program pemerintahan Prabowo dapat tersampaikan secara lebih luas kepada masyarakat dan tidak terdistorsi oleh informasi yang keliru.

"Intinya, kader Gerindra harus hadir di tengah masyarakat, menjelaskan program pemerintah, dan ikut bergotong royong memastikan pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dengan baik," jelasnya.* (ds/dh)