JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih menindaklanjuti laporan dugaan korupsi terkait penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk PT Mahesa Unggul Dolominda (MUD) di Kabupaten Tebo, Jambi.

Laporan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Amanah Rakyat Indonesia (AMATIR) dan telah diterima oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tak Lagi Tersangka? Kejagung Angkat Bicara

"Kami pastikan bahwa setiap laporan aduan masyarakat kami tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi awal apakah informasi dan data awal yang disampaikan tersebut valid atau tidak," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 15 Juli 2026.

"Kemudian kami akan melakukan verifikasi dan telaah tentunya, termasuk juga ketika informasi dan data awal itu butuh keterangan-keterangan tambahan," sambungnya.

Menurut Budi, KPK juga dapat meminta keterangan tambahan dari pihak pelapor apabila diperlukan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan bahan informasi sebelum menentukan tindak lanjut berikutnya.

"KPK secara proaktif juga akan melakukan pulbaket, pengumpulan bahan keterangan tambahan, ya, sehingga laporan aduan masyarakat ini menjadi lebih lengkap," tegas Budi.

Ketua Umum AMATIR, Nardo Pasaribu, sebelumnya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam penerbitan PKKPR Nomor 27022610311509001 untuk PT MUD.

Menurut Nardo, terdapat sejumlah kejanggalan administratif dalam proses penerbitan izin tersebut.

"Telah terjadi serangkaian pelanggaran hukum dan kejanggalan administratif," kata Nardo dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, PKKPR tersebut diterbitkan pada 27 Februari 2026, sementara Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah terbit lebih dahulu pada 18 Desember 2025.

Menurutnya, jarak waktu antara tahapan administrasi tersebut menimbulkan pertanyaan, terutama terkait proses peninjauan lapangan dan analisis tata ruang yang dilakukan.

"Kecuali prosedur lapangan tersebut diabaikan atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Dalam laporannya, AMATIR menduga adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan PKKPR tersebut.

Selain itu, organisasi tersebut juga menduga adanya kemungkinan praktik gratifikasi, persekongkolan koruptif, serta dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan proses penerbitan izin.

Sejumlah pihak disebut diduga memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut, di antaranya Bupati Tebo Agus Rubiyanto, Gubernur Jambi Al Haris, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tebo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo, serta Direktur Utama PT Mahesa Unggul Dolominda.

Namun, dugaan tersebut masih berupa laporan dari pihak pelapor dan belum menjadi kesimpulan hukum.

KPK masih melakukan verifikasi serta pendalaman terhadap informasi yang diterima.

AMATIR meminta KPK melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penyimpangan dalam penerbitan PKKPR tersebut.

Nardo juga mendesak agar pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses penerbitan izin dimintai keterangan.

"Memeriksa dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses penerbitan izin tersebut," pungkasnya.

KPK menegaskan proses terhadap laporan masyarakat akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melalui tahap verifikasi, telaah, serta pengumpulan bahan keterangan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.* (vo/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah anggapan bahwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) periode 2022–2026, Febrie Adriansyah, tidak lagi berstatus tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi PT Asabri, dugaan korupsi tata kelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PLN (Persero) yang berkaitan dengan kasus pemadaman listrik atau blackout, serta dugaan korupsi pada anak usaha PT Krakatau Steel (Persero).

Baca Juga:

• Siapa Kuntadi? Jaksa Senior yang Diusulkan Gantikan Febrie Adriansyah sebagai Jampidsus

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan Febrie bersama advokat Don Ritto telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka ketika kasus tersebut masih ditangani oleh Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya.

Menurut Anang, penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru oleh Kejaksaan Agung tidak otomatis menghapus status hukum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penyidik kepolisian.

"Dengan terbitnya surat penyidikan baru dari Kejaksaan, tidak menggugurkan Status FA [Febrie Adriansyah] sebagai Tsk [tersangka] sesuai dengan penetapan dari penyidik Polri," ujar Anang dikutip, Kamis (16/7/2026).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Sprindik pertama adalah Sprindik Nomor 43 terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI), anak perusahaan PT Krakatau Steel (Persero), pada periode 2020–2025.

Kedua, Kejagung menerbitkan Sprindik Nomor 44 terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola PLTU PT PLN (Persero) yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik atau blackout.

Ketiga, Sprindik Nomor 45 berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara pada perkara PT Asabri (Persero) dan atau Asuransi Jiwasraya periode 2020–2026.

Namun, dalam tiga sprindik tersebut, nama Febrie Adriansyah dan Don Ritto belum dicantumkan sebagai tersangka.

Anang menjelaskan, penyidik Jampidsus masih melakukan pendalaman terhadap dokumen, barang bukti, serta keterangan yang diterima dari penyidik Polri sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

"Tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu berdasarkan barang-barang bukti yang ada, juga sambil berlanjut ini termasuk nanti kan kita belum menerima. Ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen dan barang bukti, nanti juga tersangka kita terima," ujar Anang.

Kejaksaan Agung menegaskan proses penyidikan terhadap tiga perkara tersebut masih berjalan.

Penyidik Jampidsus akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh berkas dan barang bukti yang telah diserahkan oleh penyidik kepolisian.

Dengan proses tersebut, Kejagung memastikan penanganan perkara tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Status tersangka terhadap pihak-pihak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh penyidik Polri tetap menjadi bagian dari proses hukum yang sedang ditangani, meskipun Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru untuk melanjutkan penyidikan.* (bb/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan tipis pada perdagangan Kamis, 16 Juli 2026.

Harga emas Logam Mulia Antam tercatat berada di level Rp2.633.000 per gram, turun sebesar Rp2.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 6.058, Saham Big Caps Kompak Naik

Harga buyback hari ini berada di angka Rp2.380.000 per gram, turun Rp2.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Penurunan harga emas Antam terjadi ketika harga emas dunia justru bergerak menguat meski terbatas.

Perbedaan arah pergerakan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal, seperti penyesuaian harga harian maupun strategi perdagangan perusahaan.

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada Kamis, 16 Juli 2026:

0,5 gram: Rp1.366.500
1 gram: Rp2.633.000
2 gram: Rp5.206.000
3 gram: Rp7.784.000
5 gram: Rp12.940.000
10 gram: Rp25.825.000
25 gram: Rp64.437.000
50 gram: Rp128.795.000
100 gram: Rp257.512.000
250 gram: Rp643.515.000
500 gram: Rp1.286.820.000
1.000 gram: Rp2.573.600.000

Di pasar global, harga emas spot ditutup pada level US$4.060,3 per troy ons, naik tipis sekitar 0,15 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pergerakan harga emas dunia masih dipengaruhi oleh tarik-menarik sentimen ekonomi global, khususnya dari Amerika Serikat.

Pelaku pasar mendapat angin segar setelah data inflasi AS menunjukkan perlambatan, namun masih berhati-hati karena risiko ekonomi belum sepenuhnya mereda.

Berdasarkan data US Bureau of Labor Statistics, inflasi Amerika Serikat pada Juni tercatat sebesar 3,5 persen secara tahunan, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 4,2 persen.

Angka tersebut juga berada di bawah perkiraan pasar sebesar 3,8 persen.

Sementara inflasi inti tahunan AS berada di level 2,6 persen, lebih rendah dibandingkan Mei yang mencapai 2,9 persen.

Secara bulanan, AS bahkan mengalami deflasi sebesar 0,4 persen pada Juni, menjadi angka terendah sejak April 2020.

Meski demikian, pasar masih melihat adanya risiko inflasi kembali meningkat akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Konflik yang kembali memanas antara Amerika Serikat dan Iran ikut mendorong kenaikan harga energi global.

Harga minyak Brent dalam sebulan terakhir tercatat meningkat lebih dari 8 persen.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap potensi kenaikan inflasi dunia.

Ketidakpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) juga menjadi perhatian pelaku pasar.

Perbedaan pandangan sejumlah pejabat The Fed membuat investor masih menunggu langkah berikutnya terkait kebijakan moneter.

"Data inflasi Juni mungkin menjadi kabar baik bagi The Fed, meski bukan berarti misi selesai," kata Presiden Inflation Insight LLC, Omair Sharif, seperti dikutip dari Bloomberg News.

Sementara itu, Gubernur The Fed Kevin Warsh menegaskan komitmen bank sentral AS untuk membawa inflasi kembali menuju target 2 persen.

"Kami memiliki berbagai perangkat untuk melakukannya. Ke depan, saya akan meminta para kolega saya untuk 'bertarung' mengenai dosis dan kapan waktu yang tepat untuk menerapkannya," ujar Warsh.

Bagi investor, arah suku bunga menjadi faktor penting dalam menentukan pergerakan emas.

Sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset, emas biasanya kurang diminati ketika suku bunga tinggi karena investor cenderung memilih instrumen yang memberikan keuntungan bunga.

Sebaliknya, ketika suku bunga turun atau ketidakpastian ekonomi meningkat, emas sering menjadi pilihan investasi karena dianggap sebagai aset lindung nilai.* (bb/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Kamis (16/7/2026) dengan pergerakan positif.

Indeks saham utama Indonesia dibuka menguat ke level 6.058,15, didorong kenaikan sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps seperti AMMN, BMRI, BBNI, hingga BBRI.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Melemah ke Rp18.071 per Dolar AS, Ini Faktor yang Mempengaruhi

Pada awal perdagangan, IHSG bergerak di rentang 6.052,85 hingga sempat menyentuh level tertinggi sementara di 6.063,05.

Pergerakan positif tersebut turut didukung oleh mayoritas saham yang bergerak menguat.

Tercatat sebanyak 231 saham mengalami kenaikan, sementara 140 saham melemah dan 272 saham lainnya bergerak stagnan.

Adapun nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia berada di angka Rp10.610,37 triliun.

Sejumlah saham unggulan menjadi penggerak utama penguatan IHSG.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) tercatat naik 1,60 persen menjadi Rp3.820 per saham.

Selain itu, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menguat 1,19 persen ke level Rp4.250 per saham.

Saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) juga mencatat kenaikan sebesar 1,17 persen menjadi Rp3.470.

Penguatan turut terjadi pada saham sektor perbankan lainnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 0,87 persen, sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) meningkat 0,71 persen.

Saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) juga bergerak positif dengan kenaikan 0,60 persen.

BNI Sekuritas menilai IHSG masih memiliki peluang melanjutkan tren kenaikan seiring sentimen positif dari pasar global dan kemampuan indeks bertahan di level psikologis penting.

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan, secara teknikal IHSG menunjukkan sinyal pembalikan arah yang cukup kuat setelah mampu bertahan di atas area penopang utama dalam dua hari perdagangan terakhir.

"IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan karena sudah dua hari ini kuat bertahan di support kuat 6.000," ujar Fanny dalam publikasi riset hariannya, Kamis (16/7/2026).

Sebelumnya, pada perdagangan Rabu (15/7/2026), IHSG berhasil ditutup di zona hijau dengan kenaikan tipis sebesar 0,04 persen.

Meski demikian, aktivitas jual oleh investor asing masih menjadi perhatian karena tercatat mengalami net foreign sell sekitar Rp160 miliar.

Beberapa saham yang menjadi sasaran aksi jual investor asing antara lain TLKM, BRMS, ASII, BBCA, dan ENRG.

Untuk perdagangan hari ini, BNI Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak pada area dukungan (support) 6.000–6.025.

Sementara itu, batas kenaikan terdekat atau resistance berada di kisaran 6.060 hingga 6.120.

Penguatan IHSG juga mendapat dukungan dari kondisi pasar saham global.

Bursa Wall Street ditutup menguat setelah investor kembali memburu saham-saham teknologi besar.

Pergerakan positif tersebut terjadi setelah rilis data inflasi produsen Amerika Serikat (Producer Price Index/PPI) Juni yang secara mengejutkan turun 0,3 persen secara bulanan (month on month/MoM).

Penurunan inflasi tersebut memberikan sentimen positif bagi pasar karena memperkuat harapan investor terhadap arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat.

Meski demikian, pelaku pasar tetap diminta mencermati dinamika ekonomi global dan domestik sebelum mengambil keputusan investasi.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor.

Setiap keuntungan maupun kerugian akibat keputusan investasi berada di luar tanggung jawab penulis.* (bi/ad)

ATLANTA – Perayaan kemenangan Argentina usai memastikan tiket final Piala Dunia 2026 diwarnai kontroversi.

Sejumlah pemain La Albiceleste tertangkap kamera membentangkan spanduk bernuansa politik yang berkaitan dengan sengketa Kepulauan Falkland atau yang disebut Argentina sebagai Malvinas.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Melemah ke Rp18.071 per Dolar AS, Ini Faktor yang Mempengaruhi

Kemenangan Argentina dipastikan melalui gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez setelah sebelumnya tertinggal lebih dulu akibat gol Anthony Gordon yang membawa Inggris unggul.

Namun, sorotan tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan.

Seusai laga berakhir, muncul dugaan pelanggaran regulasi FIFA setelah beberapa pemain Argentina menampilkan spanduk dengan pesan politik saat merayakan kemenangan bersama pendukung.

Dalam sejumlah foto dan video yang beredar, bek Argentina Lisandro Martinez serta gelandang Giovani Lo Celso terlihat membawa spanduk bertuliskan "Las Malvinas Son Argentinas" atau berarti "Malvinas adalah milik Argentina".

Spanduk tersebut terlihat dibentangkan ketika para pemain Argentina merayakan keberhasilan melangkah ke final bersama suporter mereka.

Kepulauan Falkland atau Malvinas merupakan salah satu isu paling sensitif dalam hubungan Argentina dan Inggris.

Perselisihan kedua negara mencapai puncaknya pada 1982 ketika Argentina melakukan operasi militer untuk merebut wilayah yang saat itu berada di bawah kendali Inggris.

Konflik tersebut berlangsung selama 74 hari dan berakhir dengan kemenangan Inggris.

Hingga saat ini, Argentina masih mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari negaranya dan menyebutnya sebagai Kepulauan Malvinas.

Tindakan menampilkan simbol atau pesan politik dalam pertandingan sepak bola berpotensi melanggar aturan yang ditetapkan FIFA dan International Football Association Board (IFAB).

Dalam regulasi IFAB disebutkan bahwa perlengkapan pemain tidak boleh memuat slogan, pernyataan, maupun gambar yang bersifat politik, agama, atau pribadi.

"Peralatan tidak boleh memiliki slogan, pernyataan, atau gambar politik, agama, atau pribadi. Pemain tidak boleh memperlihatkan pakaian dalam yang menampilkan slogan, pernyataan, atau gambar politik, agama, pribadi, atau iklan selain logo produsen," demikian aturan IFAB yang dikutip dari The Athletic.

Selain itu, FIFA juga memiliki Kode Etik Stadion yang melarang penggunaan spanduk, bendera, pakaian, maupun atribut lain yang membawa pesan politik atau diskriminatif dalam pertandingan.

Jika terbukti melanggar aturan tersebut, pemain maupun tim dapat dikenai sanksi oleh FIFA, asosiasi sepak bola nasional, atau pihak penyelenggara kompetisi.

Hingga saat ini, FIFA belum memberikan keputusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pemain Argentina tersebut.

FIFA disebut masih menunggu laporan resmi pertandingan sebelum menentukan apakah akan mengambil tindakan lebih lanjut.

Sebelumnya, FIFA juga pernah menjatuhkan tindakan terkait penggunaan simbol politik dalam ajang sepak bola internasional, termasuk kasus penggunaan bendera Iran era sebelum Revolusi 1979 pada Piala Dunia 2026.

Kontroversi spanduk Malvinas ini kini menjadi perhatian publik menjelang laga final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Argentina melawan Spanyol.* (bi/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali bergerak melemah pada awal perdagangan Kamis (16/7/2026).

Mata uang Garuda dibuka berada di level Rp18.071 per dolar Amerika Serikat (AS), seiring pasar masih mencermati ketidakpastian global, terutama situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga:

• Bansos Bakal Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih, Pemerintah Siapkan Skema Baru

Tekanan terhadap rupiah juga terjadi pada sejumlah mata uang Asia lainnya.

Won Korea Selatan menjadi mata uang yang mengalami pelemahan terbesar dengan turun 0,19 persen terhadap dolar AS.

Selain won, beberapa mata uang Asia yang turut terkoreksi antara lain baht Thailand melemah 0,09 persen, rupee India turun 0,07 persen, yuan China melemah 0,05 persen, serta dolar Singapura turun 0,04 persen.

Di sisi lain, sejumlah mata uang Asia masih mampu menguat terhadap dolar AS.

Dolar Taiwan tercatat naik 0,23 persen, disusul ringgit Malaysia yang menguat 0,13 persen, peso Filipina naik 0,07 persen, dan yen Jepang menguat 0,03 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah masih memiliki peluang untuk kembali menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini.

Menurut Lukman, pelemahan dolar AS setelah rilis data Producer Price Index (PPI) Amerika Serikat yang berada di bawah perkiraan pasar menjadi salah satu faktor yang memberikan ruang bagi rupiah untuk bergerak positif.

"Pasar melihat tekanan inflasi di AS mulai mereda sehingga ekspektasi terhadap kebijakan moneter Federal Reserve ikut berubah," ujar Lukman.

Namun, penguatan rupiah diperkirakan tidak akan berlangsung terlalu besar.

Hal itu karena pasar masih dibayangi oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang dapat meningkatkan sentimen kehati-hatian investor.

Selain data ekonomi Amerika Serikat, pelaku pasar juga tengah mencermati pernyataan para pejabat Federal Reserve mengenai arah kebijakan suku bunga ke depan.

Lukman menjelaskan, terdapat perbedaan pandangan di internal The Fed.

Gubernur The Fed Lisa Cook memberikan sinyal yang cenderung hawkish dengan mendukung kebijakan suku bunga tetap berada pada level tinggi.

Sementara itu, Presiden Federal Reserve Bank of New York John Williams menyampaikan pandangan yang lebih dovish dengan menilai inflasi Amerika Serikat mulai menunjukkan tren penurunan.

"Perbedaan pandangan tersebut membuat pelaku pasar masih berhati-hati dalam memperkirakan arah kebijakan moneter The Fed ke depan," kata Lukman.

Dari dalam negeri, Lukman menilai belum terdapat agenda ekonomi besar yang berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini.

Meski demikian, keputusan lembaga pemeringkat internasional S&P yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan domestik.

"Tidak ada data penting dari domestik, walau penetapan peringkat kredit oleh S&P masih mendukung untuk saat ini," ujar Lukman.

Dengan mempertimbangkan berbagai sentimen global dan domestik, Lukman memperkirakan rupiah akan bergerak dalam rentang Rp18.000 hingga Rp18.100 per dolar AS pada perdagangan Kamis.

Pergerakan rupiah ke depan masih akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Amerika Serikat, kebijakan Federal Reserve, serta kondisi geopolitik global yang masih menjadi perhatian investor.* (bi/ad)

ATLANTA – Tim nasional Argentina memastikan langkahnya menuju final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor dramatis 2-1 dalam laga semifinal yang berlangsung di Atlanta Stadium, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Pertandingan antara dua raksasa sepak bola dunia itu berjalan sengit sejak menit awal.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Resmi Buka Turnamen Bulutangkis Piala Bupati Asahan Semi Open 2026, Bidik Lahirkan Atlet Berprestasi hingga Nasional

Kedua tim saling menekan, namun belum mampu menciptakan peluang berbahaya hingga pertengahan babak pertama.

Inggris lebih dulu memberikan ancaman melalui John Stones pada menit ke-33.

Bek Inggris tersebut berhasil menyambut umpan Declan Rice melalui sundulan, tetapi bola masih melebar tipis dari gawang Argentina yang dikawal Emiliano Martinez.

Argentina kemudian merespons melalui Enzo Fernandez.

Memanfaatkan bola hasil tendangan bebas Lionel Messi yang sempat diblok pemain Inggris, Fernandez mencoba melepaskan tembakan keras, namun upayanya juga belum menemui sasaran.

Hingga babak pertama berakhir, kedua tim harus puas bermain imbang tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Inggris tampil lebih agresif dan berhasil membuka keunggulan lebih dulu.

Anthony Gordon mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52 setelah memanfaatkan umpan silang Morgan Rogers.

Gordon yang berada di depan gawang Argentina berhasil menyelesaikan peluang tersebut dengan sontekan akurat. Inggris pun unggul 1-0 atas Argentina.

Tertinggal satu gol membuat Argentina meningkatkan intensitas serangan.

Lionel Messi dan kawan-kawan terus mencari celah untuk membongkar pertahanan Inggris.

Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-88.

Enzo Fernandez menjadi penyelamat setelah melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang tidak mampu dihentikan Jordan Pickford.

Skor berubah menjadi 1-1 dan membuat pertandingan semakin menegangkan.

Momentum kebangkitan Argentina semakin kuat.

Hanya berselang beberapa menit, tepatnya pada menit ke-92, Lautaro Martinez membawa Argentina berbalik unggul.

Berawal dari umpan matang Lionel Messi, Martinez berhasil menanduk bola ke pojok atas gawang Inggris. Argentina pun membalikkan keadaan menjadi 2-1.

Di sisa waktu pertandingan, Inggris berusaha mengejar gol penyama kedudukan.

Namun, pertahanan Argentina mampu bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Kemenangan tersebut memastikan Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026.

Tim berjuluk La Albiceleste akan menghadapi Spanyol dalam pertandingan puncak yang dijadwalkan berlangsung di New Jersey pada Minggu (19/7/2026).

Sementara itu, Inggris harus puas tampil dalam laga perebutan tempat ketiga menghadapi Prancis pada Sabtu (18/7/2026).

Susunan Pemain

Inggris:
Jordan Pickford; Djed Spence (Marcus Rashford 90'), Marc Guehi, John Stones, Reece James (Dan Burn 82'); Elliot Anderson, Declan Rice (Nico O'Reilly 82'); Anthony Gordon (Ezri Konsa 72'), Jude Bellingham, Morgan Rogers; Harry Kane.

Argentina:
Emiliano Martinez; Nicolas Tagliafico (Lautaro Martinez 81'), Lisandro Martinez (Nicolas Otamendi 72'), Cristian Romero, Nahuel Molina (Gonzalo Montiel 72'); Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes (Nico Gonzalez 64'), Giuliano Simeone (Rodrigo De Paul 72'); Julian Alvarez, Lionel Messi.* (d/ad)

JAKARTA – Pemerintah mulai menguji coba skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Merah Putih.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat distribusi bantuan agar lebih mudah dijangkau masyarakat sekaligus memastikan program pemerintah berjalan lebih efektif.

Baca Juga:

• Pemerintah Beri Waktu Satu Bulan untuk Benahi Program MBG

Kedua program tersebut selama ini diberikan dalam bentuk bantuan tunai atau cash transfer kepada penerima manfaat.

"Yang disalurkan lewat Kementerian Sosial itu kan dua, Bantuan Pangan Non-Tunai sama Program Keluarga Harapan. Ini kan sudah cash transfer. Tentu ke depan kita akan coba juga bisa disalurkan melalui Kopdes (Koperasi Desa Merah Putih), karena di Kopdes nanti kan ada gerai-gerai, salah satunya gerai dari Bank Himbara," kata Gus Ipul, Kamis, 16 Juli 2026.

Menurut Gus Ipul, rencana penyaluran bansos melalui koperasi tersebut saat ini masih dalam tahap koordinasi dan uji coba di sejumlah daerah.

Ia menjelaskan, skema tersebut tidak hanya terbatas untuk satu jenis bantuan saja.

Seluruh program bansos berpotensi menggunakan mekanisme tersebut apabila seluruh kebutuhan pendukung telah tersedia.

"Ya, semua sebenarnya sih. Kalau memang sudah siap, semua bisa nanti," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan, pemerintah tidak akan langsung menerapkan skema penyaluran melalui Koperasi Merah Putih sebelum seluruh persyaratan terpenuhi.

Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah antara lain kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, ketersediaan komoditas, hingga kelembagaan koperasi.

Menurut dia, keberadaan gerai-gerai dalam Koperasi Desa Merah Putih nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu jalur distribusi yang mendukung penyaluran program pemerintah.

"Yang penting adalah menerima arahan Presiden, bagaimana program strategis ini diperkuat dan dipertajam implementasinya. Insyaallah kalau semuanya sudah siap, infrastrukturnya siap, sumber daya manusianya siap, komoditasnya siap, Koperasi Merah Putih siap, baru bisa diimplementasikan," jelas Gus Ipul.

Gus Ipul menuturkan, arahan Presiden dalam rapat pemerintah menekankan pentingnya memperkuat pelaksanaan berbagai program strategis agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih optimal.

Melalui keterlibatan Koperasi Merah Putih, pemerintah berharap distribusi bantuan sosial dapat semakin terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Namun, pelaksanaan program tersebut masih menunggu hasil evaluasi dari tahap uji coba.

Pemerintah akan memastikan seluruh aspek pendukung siap sebelum menerapkannya secara lebih luas.

Jika berjalan sesuai rencana, Koperasi Merah Putih nantinya tidak hanya menjadi wadah ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam mendukung pelayanan berbagai program pemerintah bagi warga di tingkat desa.* (di/ad)

JAKARTA – Pemerintah menargetkan proses pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan ke depan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintah berjalan lebih tertata dan tepat sasaran.

Baca Juga:

• Pelaku UMKM Wajib Tahu! KUR Mandiri 2026 Beri Pinjaman Rp100 Juta dengan Cicilan Ringan

"Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan," kata Zulhas kepada wartawan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu, 15 Juli 2026.

Menurut Zulhas, setelah proses evaluasi dan pembenahan selesai dilakukan, pemerintah akan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan terkait langkah selanjutnya.

"Setelah itu, langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan ke Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini," ujarnya.

Zulhas menjelaskan, pemerintah saat ini telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Beberapa masalah yang ditemukan antara lain dugaan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program, kesiapan titik penerima manfaat, hingga belum tersedianya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah lokasi yang telah ditetapkan.

"Banyak ya, yang (terkait) penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima (MBG), kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tetapi belum ada, banyak, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya," imbuhnya.

Pemerintah berharap proses evaluasi tersebut dapat menghasilkan perbaikan sistem, mulai dari mekanisme distribusi, kesiapan infrastruktur, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Melalui pembenahan ini, pemerintah ingin memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan secara luas, tetapi juga memberikan manfaat sesuai tujuan awal program.

Hasil kajian yang akan disampaikan kepada Presiden nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.* (di/ad)

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusulkan nama Kuntadi sebagai calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) baru menggantikan Febrie Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Usulan pergantian pejabat strategis di lingkungan Kejaksaan Agung itu telah disampaikan melalui surat kepada Presiden dan diterima oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Syarat Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Tak Bisa Dilakukan Sembarangan

Meski nama Kuntadi telah diajukan, proses pengangkatan Jampidsus definitif masih harus melalui mekanisme Tim Penilaian Akhir (TPA) sebelum Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres).

"Kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA)," ujar Prasetyo.

Jika Kuntadi nantinya resmi menduduki posisi Jampidsus, jabatan Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung akan diisi oleh Patris Yusrian Jaya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Kuntadi, Jaksa dengan Pengalaman Panjang di Korps Adhyaksa

Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior yang memiliki pengalaman panjang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.

Ia lahir di Semarang, 4 Januari 1970. Kuntadi menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Ia juga tercatat meraih gelar doktor dari universitas yang sama.

Karier Kuntadi di lingkungan Kejaksaan RI telah berlangsung lebih dari dua dekade.

Ia memulai pengabdian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan pada 1996.

Tiga tahun kemudian, pada 1999, Kuntadi mulai bertugas sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Metro Sukadana.

Kariernya kemudian berkembang dengan sejumlah penugasan strategis, termasuk menjadi Koordinator pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta periode 2012-2013.

Pada 2013-2014, Kuntadi dipercaya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

Setelah itu, ia menduduki posisi Kepala Subdirektorat V.B pada Direktorat V Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI periode 2014-2017.

Pengalaman tersebut memperkuat rekam jejaknya dalam bidang intelijen dan penanganan perkara tindak pidana khusus.

Pada 2018, Kuntadi dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Setahun kemudian, ia menduduki jabatan Asisten Umum Jaksa Agung.

Kariernya semakin meningkat ketika ditunjuk sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung periode 2022-2024.

Setelah itu, ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung pada 2024, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung pada 2025.

Pernah Tangani Sejumlah Kasus Korupsi Besar

Saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus, Kuntadi terlibat dalam penanganan sejumlah perkara korupsi besar yang menjadi perhatian publik.

Beberapa kasus yang pernah ditangani antara lain perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk.

Kasus tersebut menjadi salah satu perkara korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar, yang dalam proses penyidikan disebut mencapai sekitar Rp303 triliun.

Perkara itu juga menyeret sejumlah nama, termasuk Harvey Moeis.

Selain kasus timah, Kuntadi juga memimpin penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjerat sejumlah tersangka.

Ia juga menangani perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) yang disebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp20 triliun.

Dengan pengalaman panjang dalam bidang penindakan korupsi, Kuntadi dinilai memiliki latar belakang yang sesuai untuk mengisi posisi Jampidsus.

Namun, keputusan akhir pengangkatan tetap menunggu proses administrasi dan persetujuan Presiden melalui mekanisme yang berlaku.* (di/ad)

JAKARTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali mendapatkan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri 2026.

Program ini hadir sebagai salah satu upaya memperluas akses modal usaha bagi masyarakat yang ingin mengembangkan bisnisnya.

Baca Juga:

• APINDO Sebut ION Bisa Jadi Penggerak Digitalisasi UMKM dan Ekonomi Digital Indonesia

Fasilitas tersebut diberikan dengan pilihan tenor yang cukup fleksibel, mulai dari jangka pendek hingga maksimal 60 bulan atau lima tahun.

Skema pembiayaan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperkuat modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, hingga memperluas pasar tanpa terbebani cicilan yang terlalu berat.

Salah satu daya tarik utama KUR Mandiri 2026 adalah suku bunga yang ditawarkan sekitar 6 persen per tahun.

Dengan bunga yang relatif rendah, pelaku usaha memiliki kesempatan mendapatkan pembiayaan produktif dengan biaya yang lebih terjangkau.

Program KUR merupakan bagian dari dukungan pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Melalui pembiayaan ini, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan skala bisnis, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing produk lokal.

Cicilan KUR Mandiri 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Bagi masyarakat yang mengajukan pinjaman sebesar Rp100 juta, besaran cicilan akan menyesuaikan dengan jangka waktu pembayaran yang dipilih.

Berikut perkiraan angsuran KUR Mandiri 2026 dengan plafon Rp100 juta:

Tenor 12 bulan: Rp8.833.333 per bulan
Tenor 18 bulan: Rp6.055.556 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp4.666.667 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp3.277.778 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp2.583.333 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp2.166.667 per bulan

Dengan tenor lima tahun, cicilan menjadi lebih ringan sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan pelaku usaha.

Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2026

Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur perlu memastikan telah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Bank Mandiri.

Beberapa persyaratan tersebut antara lain:

- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain, kecuali kredit konsumsi seperti KPR, KKB, atau kartu kredit
- Memiliki e-KTP atau surat keterangan pembuatan e-KTP
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari pejabat berwenang
- Memiliki NPWP untuk pengajuan kredit di atas Rp50 juta
- Melampirkan Kartu Keluarga (KK)
- Melampirkan akta nikah atau cerai bagi yang sudah menikah atau bercerai
- Memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting agar proses pengajuan dapat berjalan lebih cepat dan mudah.

Cara Mengajukan KUR Mandiri 2026

Masyarakat yang ingin mengajukan KUR Mandiri dapat mengikuti beberapa tahapan berikut:

- Menyiapkan seluruh dokumen persyaratan.
- Mendatangi kantor cabang Bank Mandiri terdekat.
- Mengajukan permohonan pinjaman KUR Mandiri 2026.
- Bank melakukan verifikasi data dan survei terhadap usaha calon penerima kredit.
- Jika pengajuan disetujui, calon debitur melakukan penandatanganan perjanjian kredit.
- Dana pinjaman kemudian dicairkan melalui rekening Bank Mandiri.

Dengan adanya KUR Mandiri 2026, pemerintah dan perbankan berharap semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Program ini juga menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan produktif.* (di/ad)

JAKARTA – Anggapan bahwa bulan Safar identik dengan kesialan masih dipercaya sebagian masyarakat hingga saat ini.

Keyakinan tersebut membuat sejumlah orang menghindari berbagai aktivitas, seperti menikah, bepergian, hingga memulai usaha karena khawatir akan tertimpa musibah.

Baca Juga:

• Zulhas Kebut Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Hasilnya Dilaporkan ke Prabowo dalam Sebulan

Islam mengajarkan bahwa tidak ada waktu atau bulan tertentu yang secara khusus mendatangkan keburukan.

Setiap kejadian yang dialami manusia terjadi atas kehendak Allah SWT.

Dalam buku Doa dan Zikir Sepanjang Tahun karya H. Hamdan Hamedan, MA, dijelaskan bahwa kata Safar memiliki arti "sepi" atau "sunyi".

Nama tersebut berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab pada masa lalu yang meninggalkan kampung halaman untuk melakukan perjalanan atau peperangan sehingga rumah-rumah mereka tampak kosong.

Pada masa Arab jahiliah, bulan Safar pernah dianggap sebagai bulan yang membawa kesialan. Pandangan tersebut kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak ada penyakit menular (dengan sendirinya), tidak ada thiyarah (menganggap sesuatu membawa sial hingga menghalangi seseorang beramal), tidak ada kesialan karena burung hamah, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar." (HR Bukhari)

Islam Tidak Melarang Aktivitas di Bulan Safar

Islam tidak menetapkan larangan khusus selama bulan Safar.

Umat Islam tetap diperbolehkan melangsungkan pernikahan, melakukan perjalanan, membuka usaha, maupun menjalankan aktivitas positif lainnya.

Dalam buku Bekal Dai Kontemporer dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah karya Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. al-Hafizh, disebutkan bahwa seluruh bulan dalam kalender Islam memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada satu bulan pun yang membawa kesialan.

Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya agar tidak mengaitkan nasib buruk dengan waktu tertentu.

"Janganlah mencela masa, karena sesungguhnya Allah Ta'ala adalah (pengatur) masa." (HR Muslim)

Sejarah kehidupan Rasulullah SAW juga menjadi bukti bahwa bulan Safar bukanlah bulan yang harus dihindari.

Peristiwa Penting dalam Sejarah Islam di Bulan Safar

Sejumlah peristiwa besar dalam perjalanan Islam tercatat terjadi pada bulan Safar.

Hal ini semakin menunjukkan bahwa bulan tersebut tidak memiliki makna sebagai waktu yang membawa kesialan.

Berikut beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan bulan Safar:

1. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah RA

Dalam sejumlah catatan sejarah Islam, Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah RA pada bulan Safar.

Pernikahan tersebut menjadi salah satu perjalanan penting dalam kehidupan Rasulullah SAW, karena Khadijah RA merupakan sosok yang selalu mendukung perjuangan dakwah beliau.

2. Pernikahan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib

Bulan Safar juga disebut menjadi waktu berlangsungnya pernikahan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa tidak ada larangan bagi umat Islam untuk melaksanakan pernikahan pada bulan Safar.

3. Awal Perjalanan Hijrah Rasulullah SAW

Bulan Safar juga menjadi bagian dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah.

Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq memulai perjalanan tersebut pada akhir bulan Safar sebelum melanjutkan perjalanan menuju Madinah.

4. Perang Abwa, Ekspedisi Pertama Rasulullah SAW

Pada bulan Safar, Rasulullah SAW memimpin Perang Abwa atau Waddan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu ekspedisi awal dalam sejarah perjuangan umat Islam.

5. Perang Khaibar

Beberapa tahun kemudian, bulan Safar kembali mencatat sejarah melalui Perang Khaibar.

Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW bersama pasukan Muslim berhasil menaklukkan sejumlah benteng penting yang menjadi bagian dari perjalanan dakwah Islam.

6. Ekspedisi Qutbah bin Amir bin Hadidah

Pada tahun kesembilan Hijriah, Rasulullah SAW juga mengirim pasukan yang dipimpin Qutbah bin Amir bin Hadidah menuju wilayah Suku Khats'am.

7. Masuk Islamnya Amr bin Ash

Bulan Safar juga menjadi momen penting bagi Amr bin Ash yang mendapatkan hidayah dan memeluk Islam.

Ia kemudian dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kemampuan dalam kepemimpinan dan strategi.

Sholat Tolak Bala di Bulan Safar

Di tengah masyarakat, terdapat tradisi melaksanakan sholat tolak bala pada bulan Safar sebagai bentuk memohon perlindungan kepada Allah SWT.

Menurut sejumlah ulama, sholat tolak bala bukan termasuk ibadah wajib. Amalan tersebut dilakukan sebagai bentuk doa dan permohonan agar dijauhkan dari berbagai musibah.

Pelaksanaannya biasanya dilakukan sebanyak dua rakaat. Namun, tidak terdapat ketentuan waktu khusus dalam pelaksanaannya.

Sebagian ulama yang membolehkan amalan tersebut menyebutnya sebagai sholat sunnah mutlak atau sholat hajat untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT.

Salah satu niat yang sering digunakan dalam sholat tolak bala adalah:

"Ushalli sunnatal lidaf'il bala'i rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala."

Artinya:

"Aku berniat shalat sunah untuk menolak bala dua rakaat sambil menghadap ke kiblat karena Allah ta'ala."

Namun, berdasarkan penelusuran berbagai sumber keislaman, tidak terdapat dalil khusus dari Al-Qur'an maupun hadis shahih yang secara langsung memerintahkan pelaksanaan sholat tolak bala pada bulan Safar.

Makna Bulan Safar dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa keberuntungan maupun musibah tidak ditentukan oleh bulan tertentu.

Baik buruknya kehidupan seseorang lebih berkaitan dengan amal, usaha, doa, serta ketetapan Allah SWT.

Karena itu, bulan Safar bukanlah bulan yang harus ditakuti.

Justru, bulan tersebut dapat menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, dan meningkatkan amal kebaikan.* (d/ad)

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kehadiran Indonesia Open Network (ION) menjadi langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, ION dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk masuk ke ekosistem perdagangan digital yang lebih terbuka, efisien, dan mudah diakses.

Baca Juga:

• Pemko Medan Apresiasi Film Pramuka, Jadikan Media Pembelajaran Karakter Generasi Muda

Melalui sistem yang saling terhubung atau interoperabilitas, pelaku UMKM diharapkan dapat memperluas pasar dengan biaya teknologi yang lebih terjangkau.

"ION menghadirkan infrastruktur bersama yang menghubungkan berbagai pelaku usaha tanpa bergantung pada satu platform tertentu. Dengan interoperabilitas, biaya integrasi teknologi dapat ditekan, inovasi semakin terbuka, dan UMKM memiliki akses pasar yang jauh lebih luas," ungkap Shinta di Jakarta, Rabu (15/7).

Shinta menjelaskan, selama ini proses digitalisasi UMKM masih menghadapi sejumlah kendala.

Beberapa di antaranya adalah banyaknya pilihan marketplace yang berjalan sendiri-sendiri, biaya integrasi teknologi yang tinggi, keterbatasan akses logistik dan pembiayaan, hingga tantangan mendapatkan pelanggan baru.

Menurutnya, ION hadir untuk menjawab berbagai persoalan tersebut dengan membangun jaringan digital nasional yang menghubungkan berbagai layanan usaha, mulai dari marketplace, penyedia logistik, sistem pembayaran, perbankan, hingga layanan digital lainnya dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi.

"Interoperabilitas merupakan kunci menuju tahap berikutnya dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia. Pelaku usaha cukup melakukan satu kali integrasi untuk terhubung dengan berbagai layanan sehingga biaya transaksi menjadi lebih rendah dan peluang bisnis semakin besar," kata Shinta.

Indonesia Open Network (ION) diluncurkan pada 7 Juli 2026 sebagai bagian dari penguatan kerja sama strategis Indonesia dan India di bidang ekonomi digital.

Meski mengadopsi prinsip Open Network for Digital Commerce (ONDC) dari India, Shinta menegaskan bahwa ION akan dikembangkan sesuai kebutuhan, karakteristik ekonomi, serta sistem kelembagaan Indonesia.

Dengan konsep tersebut, ION diharapkan tidak hanya menjadi jaringan perdagangan digital, tetapi juga menjadi infrastruktur digital nasional yang mampu memperkuat daya saing pelaku usaha dalam negeri.

Melalui prinsip "Join Once. Sell Everywhere", pelaku UMKM nantinya diharapkan cukup melakukan satu kali proses integrasi untuk dapat terhubung dengan berbagai layanan dan membuka peluang penjualan yang lebih luas.

APINDO berharap kehadiran ION mampu memberikan manfaat bagi sekitar 64 juta UMKM Indonesia, mempercepat pemerataan ekonomi digital, serta menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan penyedia teknologi dinilai menjadi kunci agar UMKM Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pemain utama dalam ekonomi digital nasional.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan mendatangi kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) untuk meminta penjelasan terkait masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) segera mendapat penanganan dan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal.

Baca Juga:

• Pemko Medan Apresiasi Film Pramuka, Jadikan Media Pembelajaran Karakter Generasi Muda

Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Arafat Syam, serta Kepala Bagian Sumber Daya Alam Soeflie Putra.

Dalam pertemuan tersebut, Citra menjelaskan kedatangan Pemko Medan merupakan bentuk pengawalan terhadap keluhan masyarakat yang masih menghadapi antrean BBM di sejumlah SPBU.

Menurutnya, sebelumnya Pemko Medan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak pada 8 Juli 2026, termasuk Pertamina, Hiswana Migas, Direktorat Jenderal Migas secara virtual, serta Polda Sumatera Utara.

Saat itu, Pertamina menyampaikan gangguan distribusi BBM terjadi akibat kendala teknis operasional, yakni pergantian sejumlah pengemudi mobil tangki yang berdampak terhadap proses pengiriman BBM ke SPBU.

Pertamina sebelumnya memperkirakan kondisi distribusi akan kembali normal pada Jumat (10/7/2026).

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan antrean kendaraan masih terjadi dan sejumlah SPBU sempat mengalami kekosongan stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.

"Karena itu kami datang untuk meminta kejelasan. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kendala yang dihadapi masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya atau ada persoalan lain yang menyebabkan distribusi BBM belum kembali normal," kata Citra.

Ia menegaskan, Pemko Medan tidak hanya meminta penjelasan, tetapi juga menawarkan dukungan apabila diperlukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan distribusi BBM.

"Kami atas instruksi Pak Wali Kota terus mengawal persoalan antrean BBM ini. Kami juga menawarkan kepada Pertamina, apabila ada hal-hal yang perlu dibantu, Pemko Medan siap membantu," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan di lapangan, Pemko Medan telah mengerahkan personel Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu mengatur lalu lintas serta antrean kendaraan di sejumlah SPBU agar tetap tertib.

Dalam koordinasi tersebut, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di Kota Medan masih dalam kondisi aman.

Persoalan yang terjadi disebut bukan karena kekurangan pasokan, melainkan akibat kendala teknis dalam proses distribusi.

Sales Area Manager Retail Medan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Tito Rivanto mengapresiasi langkah Pemko Medan yang turun langsung melakukan koordinasi terkait kondisi pelayanan BBM di masyarakat.

Ia memastikan stok BBM tetap tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Namun, Pertamina saat ini masih melakukan pembenahan internal, khususnya dalam sistem penyaluran menggunakan armada mobil tangki.

"Kami terus melakukan pembenahan secara paralel dengan tetap menjaga kelancaran distribusi ke seluruh SPBU," ujar Tito.

Untuk mempercepat proses normalisasi, Pertamina telah melakukan sejumlah langkah, seperti menambah armada mobil tangki, mendatangkan pengemudi dari pihak eksternal, serta menambah jumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam di Kota Medan.

"Kami berharap langkah-langkah tersebut secara bertahap dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi lagi antrean panjang yang mengganggu kondusivitas di Kota Medan," katanya.

Tito menambahkan, Pertamina terus berupaya agar distribusi BBM ke seluruh SPBU dapat kembali normal dalam waktu secepat mungkin.

"Kami terus berupaya agar proses normalisasi bisa berlangsung secepat mungkin," ujarnya.

Pemko Medan berharap langkah perbaikan yang dilakukan Pertamina dapat segera menyelesaikan persoalan antrean BBM sehingga masyarakat kembali mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan nyaman.* (ad)

Pemko Medan menilai film tersebut tidak hanya menjadi tontonan hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran audiovisual yang mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam membentuk karakter generasi muda.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Buka TMMD ke-129 Kodim 0208/Asahan, Fokus Bangun Infrastruktur dan Perkuat Sinergi TNI-Rakyat

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga T Chairuniza, serta ratusan anggota Pramuka, pembina, dan kepala sekolah SD maupun SMP se-Kota Medan.

Dalam sambutan Wali Kota Medan yang dibacakan Rakhmat, Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan karakter generasi muda melalui Gerakan Pramuka.

Menurutnya, kehadiran Film Pramuka memiliki nilai edukasi yang penting karena mampu menyampaikan pesan pembelajaran melalui pendekatan visual yang lebih dekat dengan generasi saat ini.

"Pemko Medan menilai kehadiran film ini bukan sekadar hiburan visual biasa, melainkan sebuah media pembelajaran audiovisual yang adaptif dengan perkembangan zaman," jelasnya.

Rakhmat menjelaskan, Film Pramuka mengangkat tiga nilai utama yang penting bagi perkembangan generasi muda.

Pertama, nilai karakter yang mengajarkan kejujuran, disiplin, gotong royong, serta rasa tanggung jawab sejak dini untuk membangun pribadi yang berintegritas dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Kedua, nilai kreativitas yang membuka peluang bagi anggota Pramuka untuk mengembangkan kemampuan di bidang perfilman sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.

Ketiga, nilai kebangsaan yang memperkuat peran Pramuka sebagai wadah pemersatu masyarakat dalam keberagaman sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Selain itu Nilai Kebangsaan dengan menegaskan peran Pramuka sebagai wadah pemersatu yang merangkul keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika," ujar Rakhmat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution yang juga mewakili Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Medan mengatakan pola belajar generasi saat ini mengalami perubahan.

Menurutnya, anak-anak lebih mudah memahami pesan melalui media visual sehingga film dapat menjadi alternatif pembelajaran yang menarik.

Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan mengimbau para kepala sekolah yang juga berperan sebagai Kamabigus agar memanfaatkan Film Pramuka sebagai bahan pembelajaran melalui kegiatan luar kelas (outing class).

"Anak-anak saat ini sangat cepat menyerap apa yang mereka tonton secara visual. Melalui film Pramuka ini, kita ingin mereka menonton sekaligus mengadopsi nilai-nilai kedisiplinan, jiwa korsa, kerja sama, dan rasa cinta tanah air ke dalam kehidupan sehari-hari," jelas Ahmad Barli.

Melalui pemanfaatan media kreatif seperti film, Pemko Medan berharap pendidikan karakter dapat dikemas dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan generasi muda saat ini.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun Anggaran 2026 yang digelar oleh Kodim 0208/Asahan di Lapangan Sweet Memory, Desa Bagan Baru, Kecamatan Nibung Hangus, Rabu, 15 Juli 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) sekaligus menandai dimulainya program TMMD yang menjadi bentuk kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan.

Baca Juga:

• DPRD Labusel Bahas Ranperda Pilkades dan Setujui APBD 2025, Pemkab Tegaskan Komitmen Pemerintahan Transparan

Turut hadir mendampingi Bupati Batu Bara, Penjabat Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten Pemerintah Kabupaten Batu Bara, kepala organisasi perangkat daerah, camat, kepala bagian, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Nibung Hangus.

Usai pelaksanaan upacara, Bupati Batu Bara bersama Danrem 022/Pantai Timur melakukan penandatanganan berita acara pelaksanaan TMMD ke-129 Tahun 2026.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda resmi dimulainya program TMMD di Kabupaten Batu Bara.

Program TMMD merupakan salah satu upaya memperkuat kerja sama antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah pembukaan, Bupati Batu Bara bersama Danrem meninjau langsung lokasi kegiatan TMMD di Desa Kapal Merah, Kecamatan Nibung Hangus.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan tanggul sebagai salah satu kegiatan fisik TMMD.

Selain itu, juga dilaksanakan penanaman sebanyak 1.000 pohon sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan pembangunan dan penghijauan.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan lingkungan yang lebih baik serta meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai permasalahan infrastruktur.

Pelaksanaan TMMD ke-129 Kodim 0208/Asahan di Kabupaten Batu Bara dijadwalkan berlangsung selama 30 hari, mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026.

Sebelumnya, kegiatan tersebut telah diawali dengan program pra-TMMD yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 15 Juli 2026.

Melalui program TMMD ini, pemerintah daerah berharap berbagai pembangunan yang dilakukan dapat memperkuat akses masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendorong kemajuan desa.

Mengakhiri kegiatan pembukaan, Bupati Batu Bara secara resmi membuka pelaksanaan TMMD ke-129 Kodim 0208/Asahan di Kabupaten Batu Bara dengan mengucapkan basmalah.* (ad)

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang membahas dua agenda strategis, yakni penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa serta persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga:

• Pisah Sambut Kapolres Labusel, Bupati Fery Tekankan Sinergi Pemerintah dan Kepolisian Terus Dijaga

Dalam agenda pertama, Bupati Fery Sahputra Simatupang menyampaikan Nota Pengantar Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa.

Menurut Bupati, penyusunan Ranperda tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi nasional setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ia menjelaskan, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa dinilai sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan aturan terbaru, terutama terkait perubahan substansi mengenai masa jabatan kepala desa serta sejumlah ketentuan lainnya.

"Perubahan regulasi di tingkat nasional mengharuskan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Bupati.

Bupati menyebutkan, Ranperda tersebut nantinya akan mengatur secara lebih lengkap mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa, mulai dari tahapan pemilihan, tata cara penyelenggaraan, tugas dan kewenangan pihak penyelenggara, hingga mekanisme lainnya.

Penyusunan aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah terkait terus membangun komunikasi dan koordinasi bersama DPRD agar pembahasan Ranperda dapat berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Harapan kita, Ranperda ini dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang semakin modern," tegasnya.

Dalam agenda berikutnya, DPRD Labuhanbatu Selatan menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ranperda tersebut kemudian disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro mengatakan persetujuan tersebut menjadi momentum penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Persetujuan bersama yang kita tandatangani hari ini merupakan bukti nyata komitmen dan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan," ungkap Wabup.

Ia menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan hanya kewajiban administratif sesuai aturan, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025.

Wakil Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, serta rekomendasi selama proses pembahasan.

Menurutnya, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun berjalan maupun penyusunan APBD berikutnya.

Mengakhiri sambutannya, Syahdian Purba Siboro mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam mengawal pembangunan Labuhanbatu Selatan.

Ia berharap pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan DPRD sebagai bentuk komitmen menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Komitmen memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan aparat penegak hukum kembali ditegaskan dalam acara pisah sambut Kapolres Labuhanbatu Selatan yang digelar di Mapolres Labusel, Rabu, 15 Juli 2026.

Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang bersama Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, unsur Forkopimda, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri langsung kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Rakor TKD, Bobby Nasution Minta Dana Transfer Percepat Pemulihan Pascabencana

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyematan kain ulos sebagai simbol penghormatan dan doa.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan tari persembahan khas daerah serta tradisi Pedang Pora sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan bagi pimpinan baru di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah kegiatan di Mapolres Labusel, seluruh tamu undangan melanjutkan agenda makan siang bersama dan ramah tamah dalam acara Kenal Pamit yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Fery Sahputra Simatupang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada AKBP Aditya SP. Sembiring atas dedikasi serta kerja sama yang telah terjalin selama menjalankan tugas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bupati menilai sinergi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Polres Labusel selama ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak AKBP Aditya SP. Sembiring beserta Ibu atas pengabdian dan kolaborasi yang telah terjalin dengan sangat baik. Semoga semakin sukses di tempat tugas yang baru dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT," ujar Bupati.

Selain menyampaikan penghargaan kepada Kapolres sebelumnya, Bupati Fery juga mengucapkan selamat datang kepada Kapolres Labuhanbatu Selatan yang baru, AKBP Rosef Efendi.

Ia berharap kerja sama antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan Polres Labusel dapat terus diperkuat dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara seluruh unsur pemerintahan dan penegak hukum menjadi kunci dalam menciptakan suasana daerah yang aman dan kondusif.

"Selamat datang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kami siap melanjutkan kolaborasi dan memperkuat kebersamaan demi menciptakan daerah yang aman, kondusif, dan terus berkembang menuju Labusel yang semakin maju," tutup Bupati.

Momentum pisah sambut tersebut diharapkan menjadi awal baru bagi penguatan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Polres Labusel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.* (ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan yang berlangsung di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa, 14 Juli 2026.

Rapat dipimpin Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan diikuti secara daring oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Kunjungi PAUD Sentang, Ajak Anak Gemar Membaca dan Tumbuhkan Budaya Literasi

Dalam arahannya, Bobby Nasution menegaskan bahwa tambahan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.

Menurutnya, anggaran tersebut merupakan amanah dari pemerintah pusat yang harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah daerah diminta memprioritaskan penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program nonfisik, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

Selain itu, Bobby berharap alokasi Dana Transfer ke Daerah untuk Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2027 tidak mengalami penurunan dan tetap dipertahankan seperti tahun sebelumnya.

Bobby menjelaskan pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah bagi tiga provinsi yang terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari total anggaran tersebut, Sumatera Utara memperoleh alokasi terbesar, yakni lebih dari Rp6 triliun.

Meski demikian, Bobby mengakui realisasi penggunaan dana tersebut di Sumatera Utara masih belum maksimal.

Menurutnya, proses perencanaan hingga pengadaan proyek pembangunan fisik membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, ia mengusulkan penerapan mekanisme design and build, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lebih cepat.

Menurut Bobby, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi perekonomian daerah dan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan tambahan Dana Transfer ke Daerah bagi Sumatera Utara pada tahun 2027 agar proses pemulihan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp10,68 triliun bagi tiga provinsi terdampak bencana.

Rinciannya meliputi Sumatera Utara sebesar Rp6,35 triliun, Sumatera Barat Rp2,63 triliun, dan Aceh Rp1,65 triliun.

Fatoni juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mengakomodasi tambahan anggaran tersebut.

Ia berharap seluruh pemerintah daerah segera merealisasikan penggunaan dana sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam mempercepat pemulihan pascabencana dan mendukung pembangunan daerah.* (ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. secara resmi membuka Turnamen Bulutangkis Piala Bupati Asahan Semi Open 2026 yang digelar di Hall PB Rapi Jaya, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Rabu, 15 Juli 2026.

Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Camat Kisaran Timur, Lurah Gambir Baru, Ketua Panitia Pelaksana beserta anggota, para peserta turnamen, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Forkopimda FC Kalahkan Anak Harimau FC 3-0, Bupati Asahan Serahkan Piala Turnamen HUT Bhayangkara ke-80

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat hubungan antaratlet dan para pecinta olahraga bulutangkis.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kejuaraan tersebut.

Menurutnya, turnamen seperti ini menjadi kesempatan yang baik untuk menemukan bibit atlet berprestasi sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengapresiasi terselenggaranya Turnamen Bulutangkis Piala Bupati Asahan Semi Open 2026. Saya berharap turnamen ini dapat melahirkan atlet-atlet bulutangkis yang berprestasi dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Asahan di tingkat provinsi maupun nasional," ujar Bupati.

Ia berharap dari turnamen tersebut akan lahir atlet-atlet muda yang mampu bersaing hingga tingkat provinsi maupun nasional.

Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas selama mengikuti pertandingan.

Menurutnya, kemenangan memang menjadi tujuan setiap atlet, namun persaudaraan, disiplin, dan semangat fair play harus tetap menjadi bagian utama dalam setiap pertandingan.

"Jadikan turnamen ini sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan kualitas permainan, serta menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Bertandinglah dengan semangat dan hormati setiap keputusan wasit," pesannya.

Di akhir sambutannya, Bupati Asahan secara resmi membuka Turnamen Bulutangkis Piala Bupati Asahan Semi Open 2026.

Ia berharap kejuaraan tersebut dapat terus diselenggarakan setiap tahun sebagai bagian dari upaya pembinaan atlet, pengembangan olahraga, sekaligus mendorong lahirnya prestasi baru dari Kabupaten Asahan.* (ad)