NTT — Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan pihak sekolah.

Para korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Panite untuk mendapatkan perawatan medis.

Baca Juga:

• BKKBN Bahas Skema MBG untuk Warga Baduy Dalam

"Dugaan keracunan MBG ini terjadi tadi sekitar pukul 10.12 WITA," kata Army, Kamis malam.

Menurut dia, para korban mulai menunjukkan gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG pada Rabu (29/4/2026) sore.

Kondisi itu baru memburuk beberapa jam kemudian hingga akhirnya harus mendapatkan penanganan medis.

Dari total korban, 34 siswa berasal dari SMAN 1 Amanuban Selatan, dua siswa dari SD GMIT Panite 1, dan satu siswa dari SD Tuapanan. Selain siswa, enam guru juga ikut terdampak.

Petugas kesehatan di Puskesmas Panite saat ini masih menangani para pasien sesuai dengan keluhan masing-masing, termasuk tindakan medis untuk mengatasi dugaan keracunan makanan.

Pemerintah daerah menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.

"Kami akan informasikan perkembangan lebih lanjut," ujar Army.*

(km/ad)

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan.

Ia mengimbau para pengusaha dan pengangkut kayu agar mematuhi batas muatan (tonase) yang telah ditentukan.

Baca Juga:

• Pigai Klarifikasi Wacana Status Aktivis HAM: Bukan Membatasi, tapi Lindungi Pembela HAM

Ia menduga kuat kerusakan ini dipicu oleh kendaraan angkutan kayu yang melintas dengan muatan melebihi kapasitas yang diizinkan.

"Jika kendaraan terus melanggar aturan tonase, maka kerusakan jalan tidak bisa dihindari. Ini tentu sangat merugikan masyarakat luas yang membutuhkan akses jalan yang layak," tegasnya.

Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Asahan tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran pembangunan.

Oleh karena itu, menjaga fasilitas yang sudah ada menjadi prioritas utama.

"Kami tidak menghambat kegiatan usaha, tapi usaha harus berjalan sesuai koridor dan aturan yang berlaku. Jika pelanggaran terus dibiarkan, tentu akan ada langkah tegas yang kami ambil," ujarnya dengan tegas.

Rianto juga memberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat yang aktif melaporkan kondisi jalan dan pelanggaran di lapangan.

Partisipasi warga dinilai sangat membantu pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindak pelanggaran.

Selain memberikan arahan, Wakil Bupati juga meninjau langsung titik-titik kerusakan jalan sebagai dasar evaluasi dan perencanaan perbaikan di masa mendatang.

Kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif hingga pukul 17.00 WIB.*

(ad)

BANTEN — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (30/4/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi warga Baduy Dalam.

Baca Juga:

• Wabup Asahan Salurkan Bantuan Pangan untuk 90 Ribu Warga, Tekankan Ketahanan dan Kesejahteraan

"Setelah ini kami cek untuk Baduy Dalam karena itu warga negara, pemerintah harus hadir. Saya diskusi dengan tokoh Baduy Dalam," kata Wihaji di Leuwidamar.

Ia mengatakan akan menginap satu malam di wilayah Baduy Dalam untuk berdialog langsung dengan masyarakat adat terkait kebutuhan dan pola distribusi bantuan pemerintah.

Kepala Desa Kanekes, Oom, membenarkan kunjungan tersebut. Menurut dia, Wihaji datang ke Baduy Dalam melalui jalur Cijahe dan menuju Kampung Cikeusik.

"Betul tadi sudah datang via Cijahe, mau menginap di Baduy Dalam Kampung Cikeusik," kata Oom.

Pembahasan utama dalam kunjungan itu adalah skema distribusi program MBG yang dinilai perlu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Baduy Dalam yang memiliki aturan adat ketat, termasuk dalam hal konsumsi makanan dari luar.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengusulkan agar bantuan makanan diberikan dalam bentuk bahan mentah atau kering untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat adat.

"Seharusnya bisa diberikan mentahnya saja karena belum tentu mereka mau hasil masak dari luar," ujarnya.

Oom menambahkan, masyarakat Baduy Dalam sebelumnya belum pernah menerima program MBG secara penuh.

Penyaluran sempat direncanakan, namun tidak terlaksana karena penolakan terhadap makanan siap saji yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi geografis dan adat setempat.

"Pernah ada rencana, tetapi tidak jadi didistribusikan karena maunya makanan kering saja," kata dia.

Pemerintah kini masih mengkaji pola distribusi yang dianggap lebih sesuai agar program gizi tetap dapat menjangkau masyarakat adat tanpa mengabaikan nilai budaya yang berlaku.*

(km/ad)

JAKATA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang dibentuk pemerintah.

Ia menegaskan adanya kekeliruan persepsi di publik terhadap pernyataannya sebelumnya.

Baca Juga:

• Target Pemerintah Setop Impor BBM dalam 2–3 Tahun, IESR: Tidak Realistis

Pigai menjelaskan, gagasan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak aktivis, melainkan memberikan perlindungan hukum kepada pembela HAM yang bekerja untuk kepentingan publik, khususnya kelompok rentan.

Menurut dia, perlindungan hanya diberikan kepada individu yang secara nyata membela hak masyarakat tanpa kepentingan pribadi atau komersial.

"Kalau dia membela orang kecil, kaum lemah yang mau berjuang atas keadilan, baru dia ditetapkan sebagai pembela HAM," ujarnya.

Sebelumnya, Pigai menyampaikan bahwa penentuan status aktivis HAM akan dilakukan oleh tim asesor yang berisi unsur pemerintah, akademisi, hingga tokoh masyarakat sipil.

Di antaranya, ia menyebut nama mantan Ketua Komisi HAM PBB Makarim Wibisono sebagai salah satu figur yang dilibatkan.

Tim tersebut juga direncanakan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Disabilitas, hingga unsur aparat penegak hukum.

Pigai menegaskan, tim asesor akan bekerja secara objektif untuk menentukan siapa yang berhak menyandang status aktivis HAM sebagai dasar pemberian perlindungan negara.

Namun ia menambahkan, status tersebut tidak bersifat permanen. Seseorang dapat kehilangan statusnya apabila terbukti menjalankan aktivitas atas dasar bayaran atau kepentingan tertentu.

"Bisa saja seseorang yang berstatus aktivis HAM, tapi pada saat tertentu bekerja karena bayaran. Itu tidak bisa lagi disebut aktivis HAM," kata dia.

Wacana ini sebelumnya menuai sorotan dari sejumlah kalangan masyarakat sipil yang menilai negara tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan status aktivis HAM.*

(km/ad)

JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 2–3 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa transformasi besar di sektor energi nasional.

Hal itu disampaikan Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa.

Baca Juga:

• Dua Krisis Sekaligus di Batu Bara: Elpiji 3 Kg Tembus Rp24 Ribu, MinyaKita Mahal dan Langka!

"Stop impor BBM kurang dari lima tahun tidak realistis tanpa transformasi fundamental," kata Fabby dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah faktor struktural masih menjadi tantangan utama, termasuk produksi minyak mentah dalam negeri, kebutuhan investasi hulu migas, serta ketergantungan sektor transportasi pada bahan bakar fosil.

Menurut Fabby, target yang lebih masuk akal adalah penurunan impor BBM sebesar 40–50 persen pada 2030 melalui kombinasi kebijakan seperti penerapan biodiesel B40, peningkatan efisiensi energi, dedieselisasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), serta percepatan adopsi kendaraan listrik.

Ia menilai beberapa kebijakan pemerintah sudah mengarah pada perbaikan struktural, namun masih perlu penajaman agar tidak menghasilkan target yang terlalu ambisius tanpa kesiapan ekosistem.

"Ukuran keberhasilan perlu lebih ke kesiapan ekosistem, biaya fiskal, dan dampak nyata pengurangan impor," ujarnya.

Fabby juga menyoroti kebijakan biodiesel B50 yang dinilai tidak otomatis memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

Menurut dia, semakin tinggi campuran minyak sawit dalam bahan bakar, semakin besar tekanan terhadap pasokan domestik dan fiskal.

Ia menyebut B40 sebagai titik optimal dari sisi manfaat dan risiko, sementara B50 sebaiknya tidak dijadikan kebijakan permanen.

"B50 lebih tepat sebagai opsi darurat jika harga minyak dunia sangat tinggi," kata Fabby.

Selain itu, ia mendorong pengembangan bahan baku alternatif seperti minyak jelantah atau used cooking oil (UCO) serta pengembangan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) untuk sektor transportasi dan penerbangan secara bertahap.*

(km/ad)

JAKARTA — Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Laporan tersebut diterima pada Kamis (30/4/2026) dini hari.

Baca Juga:

• Mantan Istri Dilaporkan Polisi Soal Dugaan Penganiayaan ART, Ini Respons Andre Taulany

"Isi laporan saudara inisial RT tersebut melaporkan bahwa ia mengalami pencemaran nama baik dan atau fitnah," kata Joko di Mapolres Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026).

Sebelumnya, Erin lebih dulu dilaporkan oleh HW atas dugaan penganiayaan pada Rabu (29/4/2026).

Laporan tersebut juga telah diterima kepolisian dengan nomor LP/1680/IV/2026/Polres Metro Jakarta Selatan.

Dalam laporan awal itu, HW mengaku mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Erin. Polisi menyebut laporan tersebut masih dalam tahap awal penyelidikan.

"Ini laporan polisi baru kita terima, kemudian didisposisi ke unit terkait untuk didalami," ujar Joko.

Ia menambahkan, proses penyelidikan masih berlangsung dan pihak kepolisian belum dapat memaparkan kronologi lengkap maupun hasil visum yang diduga telah dilakukan.

Kepolisian juga akan memeriksa para pihak yang terlibat untuk mendalami kedua laporan yang saling berkaitan tersebut.

Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap klarifikasi awal oleh penyidik.*

(km/ad)

MEDAN — Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap Aditya Ramdani alias Adit, remaja berusia 19 tahun yang terjerat perkara narkotika dengan barang bukti dalam jumlah besar.

Dalam persidangan yang digelar secara virtual, jaksa Daniel Surya Partogi Aritonang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam peredaran narkotika.

Baca Juga:

• Rekam Jejak Kompol DK Kembali Disorot Usai Video Viral, Pernah Didemosi 3 Tahun

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aditya Ramdani alias Adit dengan pidana mati," ujar jaksa di hadapan majelis hakim yang diketuai Eliyurita.

Selain Adit, terdakwa lain dalam perkara ini, Iman Saro Harefa alias Iman, dituntut hukuman lebih ringan berupa 15 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.

Keduanya merupakan warga Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

Jaksa menjelaskan perbedaan tuntutan didasarkan pada peran masing-masing terdakwa.

Adit disebut sebagai pihak yang menguasai barang bukti utama, sedangkan Iman hanya turut serta dan tidak memegang langsung barang tersebut saat penangkapan.

Perkara ini bermula dari penangkapan oleh personel Polda Sumatera Utara pada Kamis, 21 Agustus 2025, sekitar pukul 04.00 WIB di depan lobi Apartemen Travellers Suites, Jalan Listrik, Medan.

Dari tangan Iman, polisi menyita 150 butir pil happy five serta satu unit telepon seluler.

Pengembangan kasus mengarah pada kamar apartemen yang disewa Adit.

Di lokasi itu, petugas menemukan cairan berwarna kuning dalam botol serta telepon genggam.

Saat diinterogasi, Adit mengaku menyimpan narkotika dalam jumlah besar di rumah kontrakan di kawasan Simalingkar.

Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 10 kilogram sabu serta 23 ribu butir pil ekstasi.

Adit mengaku barang tersebut diperoleh dari seseorang berinisial Lebanon alias Amat yang hingga kini masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dalam dakwaan, jaksa menyebut kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diperbarui.

Adapun keuntungan yang diperoleh Adit dari aktivitas tersebut disebut mencapai Rp2 juta per bungkus sabu dan Rp10 juta untuk penjualan ekstasi maupun happy five.

Sementara Iman mengaku hanya menerima imbalan berupa kebutuhan sehari-hari dan narkotika untuk konsumsi pribadi.

Majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan atau pleidoi pada sidang berikutnya.*

(ad)

JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto yang menyinggung istilah "Indonesia gelap" dan ajakan "kabur ke Yaman".

Ia meminta publik melihat substansi keseluruhan pidato.

Baca Juga:

• Dua Krisis Sekaligus di Batu Bara: Elpiji 3 Kg Tembus Rp24 Ribu, MinyaKita Mahal dan Langka!

Menurut Qodari, pidato Prabowo dalam agenda di Cilacap, Jawa Tengah, lebih banyak menekankan pada program kemandirian bangsa dan hilirisasi industri.

Ia menilai pesan utama pidato tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat nilai tambah ekonomi dalam negeri.

Ia menjelaskan, kebijakan hilirisasi yang didorong pemerintah kerap tidak disukai sebagian pihak di luar negeri karena selama ini Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah.

"Selama ini mereka mengambil manfaat dengan kita kirim bahan mentah. Sekarang Presiden tidak mau, mau membangun nilai tambah lewat hilirisasi," ujarnya.

Qodari juga menyinggung adanya pihak luar yang disebut tidak sejalan dengan kebijakan tersebut dan berpotensi melakukan pengaruh tidak langsung.

Karena itu, ia meminta publik tetap kritis namun tidak naif dalam membaca situasi global.

Sebelumnya, dalam agenda groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional di Cilacap, Prabowo menyampaikan bantahan terhadap narasi "Indonesia gelap".

Ia menyebut kondisi Indonesia justru cerah dan aman.

"Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang," kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo juga menyinggung pihak-pihak yang mengkritik kondisi Indonesia dan menyarankan agar mereka mencari negara lain jika tidak puas dengan keadaan dalam negeri.*

(km/ad)

BATU BARA – Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda.

Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak goreng subsidi Minyakita, mengalami lonjakan harga yang sangat signifikan disertai kelangkaan stok di pasaran.

Baca Juga:

• PWM Aceh Desak Pemerintah Cabut Pergub Pembatasan JKA Berbasis Desil

Padahal, harga resmi yang ditetapkan pemerintah jauh di bawah angka tersebut.

"Gas sekarang sudah Rp24 ribu, ini sangat memberatkan kami. Harusnya ada pengawasan yang tegas," keluh salah seorang warga.

Minyakita Tak Kunjung Tersedia, Harga Membumbung

Tak hanya gas, nasib minyak goreng subsidi merek Minyakita juga memprihatinkan.

Produk yang memiliki harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp15.700 per liter ini, kini dijual dengan harga selangit, mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter.

Ironisnya, meski beberapa waktu lalu Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerprindag) bersama Satgas Pangan sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah wilayah seperti Talawi dan Tanjung Tiram, namun hingga Kamis (30/04/2026) kondisi di lapangan tidak kunjung membaik.

Yang lebih mengkhawatirkan, stok Minyakita kini semakin sulit ditemukan. Di sejumlah titik, produk subsidi ini bahkan dilaporkan hilang dari peredaran.

"Sudah disidak, tapi sekarang malah barangnya susah dicari. Harga tetap saja mahal. Ada apa sebenarnya?" tanya warga dengan nada kecewa.

Masyarakat Desak Tindakan Nyata

Situasi ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan distribusi bahan pokok.

Warga mulai mempertanyakan kinerja Disnakerprindag dan Satgas Pangan Kabupaten Batu Bara.

"Jangan hanya sekadar melakukan sidak untuk konten, tapi hasilnya nihil. Kami rakyat kecil yang jadi korban," tegas salah satu warga.

Masyarakat mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan secara serius.

Mulai dari menelusuri jalur distribusi yang bermasalah, hingga menindak tegas oknum yang diduga bermain harga atau melakukan penimbunan.

Kondisi ini menjadi peringatan keras agar pemerintah tidak lengah.

Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok adalah hajat hidup orang banyak yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.*

(ad)

BANDA ACEH — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasan layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) berbasis desil.

Kebijakan tersebut dinilai membatasi hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.

Baca Juga:

• Harga MinyaKita Bakal Naik? Ini Penjelasan Kemendag

Ia menyebut kebijakan pembatasan justru bertentangan dengan semangat tersebut.

"JKA adalah buah dari keadilan melalui MoU Helsinki. Akses pengobatan gratis adalah hak penuh rakyat Aceh sebagai bentuk keadilan atas sejarah perjuangan. Tidak boleh ada pembatasan," kata Malik di Banda Aceh, Kamis malam (30/4/2026).

Ia mengkritik penggunaan sistem klasifikasi ekonomi berbasis desil yang dinilai tidak tepat dalam layanan kesehatan.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan medis.

"Solusinya kembali ke keadaan awal. Bebaskan semua tanpa pembatasan desil. JKA harus menjadi jaminan kesehatan semesta tanpa kecuali," ujarnya.

Dari sisi hukum, Malik menyoroti kedudukan regulasi tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan aturan yang lebih tinggi.

Ia merujuk pada Qanun JKA sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan jaminan kesehatan di Aceh.

Menurutnya, Peraturan Gubernur tidak boleh bertentangan dengan Qanun yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki regulasi daerah.

Ia juga meminta Pemerintah Aceh memastikan seluruh warga tetap mendapatkan hak layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Pencabutan Pergub, kata dia, menjadi langkah penting untuk meredam keresahan masyarakat sekaligus menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap hak dasar warga.

"Ini jalan keluar paling bijak agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Malik.*

(ad)

JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita di tengah tekanan biaya produksi dan dinamika harga global.

Kajian ini menjadi dasar kemungkinan perubahan harga dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Bantah Tuduhan “Perampokan” Dana JKA: Terlalu Semena-mena dan Berlebihan

"Di Kementerian Perdagangan kami diminta untuk melakukan kajian keekonomian HET. Jadi dalam waktu dekat akan ada penyesuaian harga," ujar Iqbal dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perdagangan Kadin Indonesia, Kamis (30/4/2026).

Menurut dia, kajian tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Hasil evaluasi akan menjadi acuan dalam menentukan besaran penyesuaian HET MinyaKita.

Iqbal menjelaskan, tekanan biaya di tingkat pelaku usaha semakin meningkat seiring melemahnya kesesuaian antara harga keekonomian dan HET yang berlaku saat ini.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keberlanjutan distribusi dan produksi minyak goreng rakyat.

"Selisih antara harga keekonomian dengan HET yang berlaku terus melebar, sehingga menekan pelaku usaha," katanya.

Ia menambahkan, pelaku usaha saat ini menanggung beban biaya yang tidak sejalan dengan harga jual yang ditetapkan pemerintah.

Karena itu, penyesuaian dinilai menjadi opsi untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus memastikan pasokan tetap stabil.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dalam menentukan arah kebijakan.

Iqbal mengisyaratkan bahwa penyesuaian HET berpotensi mengarah pada kenaikan, mengikuti tren harga global.

"Dengan mempertimbangkan dinamika pasar saat ini, perubahan harga berpotensi mengarah pada kenaikan," ujarnya.

Pemerintah menargetkan proses kajian dan penetapan kebijakan ini dapat rampung dalam waktu dekat, dengan tujuan menjaga stabilitas pasokan MinyaKita di dalam negeri sekaligus menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.*

(sn/ad)

MEDAN — Nama Dedi Kurniawan kembali menjadi sorotan publik setelah video yang diduga menampilkan dirinya beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, seorang pria yang disebut sebagai Kompol DK terlihat bermesraan dengan seorang perempuan di ruang publik.

Baca Juga:

• Fokus Tekan Pelanggaran dan Kecelakaan, Korlantas Polri Pasang ETLE di Perlintasan Kereta Api

Video itu segera memicu reaksi warganet dan menuai kritik, termasuk terkait kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

DK membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan video itu merupakan rekaman lama saat menjalankan tugas penyelidikan narkotika.

Perempuan dalam video, menurut dia, adalah informan dalam operasi tersebut.

Namun, penjelasan itu belum meredakan polemik. Desakan agar Polda Sumatera Utara melakukan penelusuran secara menyeluruh terus menguat.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Ferry Walintukan membenarkan bahwa pria dalam video tersebut merupakan seorang perwira di jajarannya.

Meski demikian, ia tidak mengungkap identitas lengkap yang bersangkutan.

"Memang personel kami dari Polda Sumatera Utara berpangkat perwira," kata Ferry, Kamis (30/4/2026).

Menurut dia, kasus ini telah ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam). Pemeriksaan internal tengah berlangsung untuk memastikan dugaan pelanggaran kode etik.

Ferry juga menyebut video tersebut merupakan rekaman lama yang kembali viral.

"Itu video awal 2025 dan viral kembali. Kami tidak tahu siapa yang mengunggah dan apa motifnya," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, tes urine terhadap yang bersangkutan menunjukkan hasil negatif narkotika. Meski begitu, polisi masih melakukan pendalaman melalui uji forensik.

"Saat ini yang bersangkutan sudah ditempatkan di tempat khusus (patsus). Yang ada dalam video tersebut merupakan tindakan kurang senonoh," kata Ferry.

Kontroversi ini menambah rekam jejak persoalan yang pernah melibatkan DK.

Pada Oktober 2025, ia dijatuhi sanksi demosi selama tiga tahun oleh Bidpropam Polda Sumut terkait pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus narkotika di Tanjungbalai.

Dalam kasus tersebut, DK dinilai melakukan kekerasan terhadap tersangka. Ia kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sebelumnya, saat masih berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan menjabat Wakapolsek Medan Helvetia, DK juga pernah dicopot dari jabatannya karena kasus dugaan pemerasan terhadap seorang warga.

Rangkaian kasus yang melibatkan DK kembali menyoroti isu integritas aparat penegak hukum.

Sejumlah pengamat menilai konsistensi penegakan kode etik dan transparansi penanganan perkara menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.*

(ad)

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menanggapi keras pernyataan Ketua DPR Aceh Zulfadhli yang menyebut dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) telah "dirampok".

Pemerintah menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan melampaui batas etika dalam forum resmi.

Baca Juga:

• Pemerintah Perketat Aturan Outsourcing Lewat Permenaker Baru, Perlindungan Pekerja Diperkuat

"Terlalu semena-mena dan berlebihan. Ini masalah adab dan etik dalam berbicara," kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (30/4/2026).

Menurut dia, pernyataan itu berdampak luas, termasuk memicu serangan di media sosial terhadap Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Selain itu, Wakil Gubernur Fadhlullah dan Sekretaris Daerah Nasir Syamaun juga turut menjadi sasaran kritik warganet.

Nurlis menegaskan, pernyataan yang menyebut adanya "perampokan" dana publik seharusnya disertai bukti konkret dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ia mempertanyakan dasar tuduhan tersebut, mulai dari waktu kejadian hingga pihak yang diduga terlibat.

"Setiap tuduhan harus dibuktikan. Jika tidak, itu berpotensi menjadi fitnah dan memiliki konsekuensi hukum," ujarnya.

Ia juga menyinggung prinsip praduga tak bersalah yang seharusnya dijunjung dalam setiap pernyataan publik, terlebih oleh pejabat negara.

Menurut Nurlis, bahkan aparat penegak hukum pun tidak serta-merta memberikan vonis tanpa proses hukum yang jelas.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa fungsi DPR terbatas pada legislasi, penganggaran, dan pengawasan, bukan untuk menghakimi.

Pernyataan yang bernuansa tuduhan, kata dia, berisiko melampaui kewenangan lembaga legislatif.

"Tidak ada fungsi menghakimi dalam DPR. Itu ranah yudikatif yang memiliki tahapan jelas, mulai dari memeriksa hingga memutus perkara," kata Nurlis.

Ia menegaskan, Pemerintah Aceh dalam pengelolaan program JKA telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga meminta semua pihak menjaga etika komunikasi publik agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat.*

(ad)

MEDAN – Banyak kejanggalan ditunjukkan petugas Kantor Pertanahan Kota Medan, saat Ombudsman RI menggelar Pemeriksaan Lapangan atas laporan pengaduan Herlambang Panggabean, terkait penyerobototan tanah yang diduga dilakukan PT Musim Mas Grop, Kamis (30/04/2026).

Kejangalan-kejanggalan itu terungkap ketika Asisten Muda Ombudsman RI Bellinda Wasistiyana Dewanty, selaku Koordinator Pemeriksaan Lapangan, mempertanyakan titik lokasi SHM No 19 tahun 1974 milik PT Musim Mas.

Baca Juga:

• PT Musim Mas Serobot Tanah Keluarga Herlambang Panggabean di Kelurahan Besar, Medan Labuhan

Inilah yang membuat janggal. Sebab, titik lokasi SHM No 19 yang ditunjuk petugas Kantor Pertanahan itu, ternyata tidak sesuai dengan lokasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumut No: 77/DA/HML/DS/1974 tertanggal 28 Februari 1974 milik PT Musim Mas Grop.

Padahal, SK Gubernur Sumut No: 77/DA/HML/DS/1974 itu, merupakan dokumen atau surat induk yang menjadi dasar penerbitan SHM No 19 yang terakhir sudahditurunkan menjadi SHGB No 196.

Hal ini juga dibenarkan tim Kantor Pertanahan Kota Medan kepada Tim Ombudsman RI. "Dasar penerbitan SHM No 19 adalah SK Gubernur Sumut No: 77/DA/HML/DS/1974," tegas petugas Kantor Pertanahan Medan kepada Tim Ombudsman RI.

Bila mengacu pada SK Gubernur Sumut No: 77/DA/HML/DS/1974, maka titik lokasi SHM No 19, seharusnya berada di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli. Bukan di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan sebagaimana yang ditunjuk petugas Kantor Pertanahan Kota Medan.

Titik lokasi SHM No 19 yang ditunjuk petugas Kantor Pertanahan Medan di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan itu sendiri, merupakan titik lokasi yang tertuang dalam SK Gubernur Sumut No: 2/DA/HML/DS/1973 tanggal 3 Januari 1974, milik almarhum Binsar Panggabean, ayah kandung Herlambang Panggabean.

Penjelasan Lurah Soal Batas Kelurahan
Kejanggalan keterangan petugas Kantor Pertanahan Kota Medan ini, semakin telak setelah Lurah Besar, Kecamatan Medan Labuhan dan Lurah Titi Papan, Kecamatan Medan Deli menjelaskan batas-batas wilayah kedua kelurahan yang bertetangga tersebut.

Lurah Kelurahan Besar dan Lurah Kelurahan Titi Papan menjelaskan batas wilayah kedua kelurahan

Mereka menjelaskan bahwa kedua kelurahan tersebut dibatasi/dipisah oleh ruas jalan umum.

Dari penjelasan perwakilan kedua kelurahan itu, maka titik titik lokasi SHM No 19 yang ditunjuk petugas Kantor Pertanahan Medan berada di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Itu artinya, titik lokasi SHM No 19 tersebut tidak sesuai dengan titik lokasi tanah yang ditetapkan dalam SK Gubernur Sumut No SK: 77/DA/HML/DS/1974 yang dimiliki PT Musim Mas Grop.

Seharusnya, sesuai SK Gubernur Sumut No SK: 77/DA/HML/DS/1974 yang menjadi dasar penerbitan SHM No 19/SHGB No 196, titik lokasi SHM No 19 berada di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.

Sementara titik lokasi SHM No 19 yang dihunjuk petugas Kantor Pertanahan Medan itu, yakni di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, justru merupakan titik lokasi tanah yang ditetapkan dalam SK Gubernur Sumut No: 2/DA/HML/DS/1973 tanggal 3 Januari 1974, milik almarhum Binsar Panggabean, ayah kandung Herlambang Panggabean.

Ingatkan Petugas Kantor Pertanahan
Pada kesempatan itu, Asisten Ombudsman RI Bellinda Wasistiyana Dewanty sempat mengingatkan tim Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan, karena tidak membawa dokumen terkait perkara kasus tanah ini.

Hal ini bermula ketika Bellinda meminta agar tim Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan yang hadir dalam Pemeriksaan Lapangan itu, menyerahkan surat/dokumen terkait kasus ini.

Namun tim Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan justru mengatakan tidak membawanya. "Kan sudah kami surati tanggal 10 April lalu, agar Bapak membawa dokumen terkait," tegas Bellinda.

Berita Acara Pemeriksaan
Pemeriksaan Lapangan yang dipimpin Asisten Muda Ombudsman RI Bellinda Wasistiyana Dewanty itu, menghasilkan tiga pokok kesimpulan.

Pertama, berdasarkan data pada Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan, bahwa SHM No 19/SHGB No 196 atas nama PT Musim Semi Mas/PT Musim Mas) berada di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli dengan luas 3.346 M2. Adapun SHM No 19 mengacu pada SK Gubernur Sumut No SK: 77/DA/HML/DS/1974 tanggal 28 Februari 1974.

Kedua, berdasarkan keterangan Pelapor (Herlambang Panggabean-red), titik lokasi SHGB No 196 sesuai dengan SHM No 19. Namun, alas hak tanah pelapor berdasarkan SK Gubernur Sumut No: 2/DA/HML/DS/1973 tanggal 3 Januari 1974. Selanjutnya menurut keterangan Pelapor, diketahui tahun SK adalah tahun 1974 (dokumen asli tersebut akan disampaikan kepada Ombudsman RI).

Ketiga, Kantor Pertanahan Kota Medan akan menyampaikan dokumen terkait kepada Ombudsman RI, setelah disampaikannya surat permintaan dokumen yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Medan.

Dibeli dari Sarwo Hardjo
Seperti diberitakan sebelumnya, Herlambang Panggabean, selaku ahli waris almarhum Binsar Panggabean, menyebut PT Musim Mas Grop telah menyerobot tanahnya yang berlokasi di Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Ia menjelaskan, tanah seluas 52.820 M2 tersebut awalnya milik Sarwo Hardjo yang diperolehnya berdasarkan SK Gubernur Sumut No: 2/DA/HML/DS/1973 tanggal 3 Januari 1974.

Ketika itu, sekitar tahun 1973, letak objek tanah ini bernama Kampung Besar Lalang Panjang, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang. Namun, setelah kecamatan di Kota Medan dimekarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 1991, lokasi objek tanah menjadi Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Tanah Swapraja
Dari berbagai sumber, tanah-tanah yang pengelolaan dan kepemilikannya diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah, merupakan tanah swapraja. Tanah ini merupakan bagian dari sejarah pengelolaan tanah adat sebelum berlakunya UU Pokok Agraria No: 5 Tahun 1960.

Tanah swapraja merupakan tanah warisan peninggalan kerajaan atau kesultanan nusantara yang memiliki hak pemerintahan sendiri (zelfbestuur) pada masa kolonial, yang kemudian diakui sebagai milik kerajaan/kesultanan tersebut saat bergabung dengan NKRI.

Ganti Rugi
Pada 27 Februari 1991, almarhum Binsar Panggabean membeli tanah tersebut dari Sarwo Hardjo melalui kuasanya bernama Muhammad Salim ES sesuai Surat Kuasa tertanggal 26 November 1989.

Dalam "Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi" tertanggal 27 Februari 1991, yang ditandatangani Muhammad Salim ES (kuasa Sarwo Hardjo) selaku penjual dan Binsar Panggabean sebagai pembeli, disepakati harga sebesar Rp 6.000 per meter.

Berdasarkan kuitansi yang juga ditandatangani Muhammad Salim ES tertanggal 27 Februari 1991, Muhammad Salim ES pun telah menerima uang ganti rugi tersebut dari Binsar Panggabean sebesar Rp 316.920.000.

Dikuasai PT Musim MAS Grop
Namun, setelah Binsar Panggabean meninggal dunia, Herlambang Panggabean selaku ahli waris kaget mengetahui bahwa tanah tersebut telah dikuasai perusahaan raksasa PT Musim Mas Grop.

Bahkan disebutkan, PT Musim Mas Grop telah memiliki alas hak SHM Nomor: 19/Titi Papan yang sudah diturunkan menjadi SHGB Nomor: 196/Titi Papan dan SHM Nomor: 20/Titi Papan yang sudah diturunkan menjadi SHGB Nomor: 193/Titi Papan. Keduanya atas nama PT Musim Semi Mas (anak perusahaan PT Musim Mas Grop).

Atas dasar itulah, Herlambang Panggabean berusaha mendapatkan klarifikasi dari perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia itu. Namun upayanya gagal. Herlambang juga berusaha mendapatkan konfirmasi kepada kepala lingkungan, Kantor Kelurahan Besar dan Kantor Camat Medan Labuhan maupun Kantor BPN/ATR. Namun upayanya tetap kandas.

Karena itulah, Herlambang Panggabean akhirnya melaporkan kasus penyeborotan tanah secara sewenang-wenang yang diduga dilakukan PT Musim Mas Grop tersebut kepada Ombudsman RI Pusat.*

BOGOR — Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada sekitar 1.500 Komandan Satuan TNI dalam kegiatan yang digelar di Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026).

Berdasarkan keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di lokasi dan disambut para komandan dengan lantunan lagu perjuangan "Maju Tak Gentar" dan "Garuda Pancasila".

Baca Juga:

• Empat Prajurit TNI Gugur di Misi UNIFIL Lebanon, Kemlu Desak PBB Usut Tuntas dan Adili Pelaku

Memasuki inti acara, Panglima TNI Agus Subiyanto menyampaikan laporan kepada Presiden sebelum taklimat dimulai.

Kegiatan ini diikuti oleh unsur Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, serta unsur terkait lainnya.

Total peserta yang hadir mencapai sekitar 1.500 orang, terdiri dari jajaran pimpinan hingga komandan satuan setingkat batalyon.

Sejumlah pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri, juga turut menghadiri acara tersebut.

Dalam rangkaian kegiatan, peserta juga mengikuti doa bersama sebagai bagian dari pembukaan agenda.

Taklimat yang diberikan Presiden menjadi forum strategis untuk menyampaikan arahan langsung kepada para komandan lapangan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pertahanan negara.

Acara ditutup dengan jamuan santap siang bersama Presiden.

Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol penguatan kedekatan antara pimpinan negara dengan jajaran komandan TNI, serta memperkuat kohesi internal dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.*

(kp/ad)

JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berencana memasang kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di sejumlah perlintasan sebidang rel kereta api (KA) yang dinilai rawan pelanggaran.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menekan angka kecelakaan yang kerap melibatkan kendaraan dan kereta api.

Baca Juga:

• Tabrakan Kereta di Bekasi: 24 Saksi Diperiksa, Kasus Naik ke Penyidikan

"Nanti akan kita pasang beberapa ETLE di tempat-tempat yang memang rawan terjadinya pelanggaran karena ini pasti diawali dengan pelanggaran. Laka apa pun itu pasti diawali dengan pelanggaran," kata Faizal usai diskusi terkait kecelakaan kereta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ia menambahkan, pemasangan ETLE bertujuan meningkatkan disiplin pengendara sekaligus memperkuat aspek keselamatan di perlintasan kereta api.

Menurutnya, keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan transportasi lintas moda.

Selain pemasangan kamera pengawas, Korlantas Polri juga melakukan pemetaan terhadap perlintasan sebidang yang memiliki tingkat aktivitas tinggi, baik dari sisi frekuensi perjalanan kereta maupun volume kendaraan yang melintas.

"Karena kita ingin keselamatan adalah yang paling utama," ujarnya.

Faizal menjelaskan, penguatan pengawasan juga akan dilakukan melalui penempatan personel di titik-titik rawan kecelakaan.

Polisi, kata dia, akan mengerahkan Bhabinkamtibmas serta anggota lainnya untuk membantu pengamanan, terutama pada jam-jam sibuk.

"Kita manfaatkan anggota Bhabinkamtibmas dan anggota yang ada di sana untuk membantu pada saat jam-jam rawan," kata dia.

Namun, penempatan personel di perlintasan akan dilakukan secara terbatas dan selektif, dengan perkiraan satu hingga dua anggota di setiap titik prioritas.

Hal ini disesuaikan dengan keterbatasan sumber daya serta kebutuhan pengamanan di lokasi lain.

Di sisi lain, apabila jumlah personel tidak mencukupi, Korlantas akan mengandalkan sistem ETLE sebagai alat pengawasan otomatis.

Kamera tersebut diharapkan mampu merekam pelanggaran tanpa kehadiran petugas di lapangan.

"Kalau terbatas personel, kita masih ada ETLE. Tanpa harus ada petugas, ETLE bisa merekam," ujarnya.

Ia menegaskan, langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa di perlintasan kereta api.

"Jangan terulang lagi. Kami juga tidak senang kalau harus terus turun melakukan olah TKP karena laka lagi, laka lagi," kata Faizal.*

(d/ad)

JAKARTA - Kepolisian Daerah Metro Jaya resmi meningkatkan status penanganan kasus tabrakan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek, KRL, dan taksi listrik di sekitar Stasiun Bekasi Timur ke tahap penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti awal dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan saksi.

Baca Juga:

• Kepala DPMPTSP Pandeglang Tabrak Siswa SD hingga Tewas, Kini Diperiksa Polisi

"Perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan. Kami telah melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan barang bukti termasuk CCTV," kata Budi, Kamis (30/4/2026).

Hingga saat ini, sebanyak 24 saksi telah diperiksa penyidik.

Mereka terdiri dari berbagai unsur operasional perkeretaapian, mulai dari petugas pusat pengendali perjalanan kereta (Pusdalops), petugas pengatur perjalanan kereta api (PPKA), petugas sinyal, hingga awak sarana perkeretaapian seperti masinis dan asisten masinis dari dua rangkaian kereta yang terlibat.

Selain itu, tujuh saksi tambahan juga tengah dimintai keterangan di Manggarai untuk memperdalam dugaan penyebab kecelakaan.

Polisi juga menggandeng Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri guna menelusuri kemungkinan adanya gangguan teknis pada sistem kelistrikan maupun persinyalan di lokasi kejadian.

Di sisi lain, penyidik turut mendalami peran pengemudi taksi listrik yang ikut terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Sopir berinisial RRP diketahui baru bekerja beberapa hari sebelum kejadian dan menjalani pelatihan singkat.

"Yang bersangkutan baru bekerja sejak 25 April 2026 dan hanya menjalani pelatihan satu hari," ujar Budi.

Penyidik juga akan memeriksa sistem rekrutmen dan standar operasional perusahaan taksi listrik tersebut untuk menilai ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam proses operasional.

Peristiwa kecelakaan beruntun itu terjadi pada Senin (27/4) malam di kawasan Stasiun Bekasi Timur.

Insiden bermula dari taksi listrik yang berhenti di tengah jalur rel akibat dugaan gangguan teknis.

Kendaraan tersebut kemudian tertemper KRL rute Cikarang–Jakarta, yang menyebabkan rangkaian KRL berhenti di lokasi.

Dalam kondisi tersebut, KRL lain dari arah berlawanan yang melaju KA Argo Bromo Anggrek kemudian menabrak rangkaian yang terdampak di jalur tersebut.

Akibat kejadian itu, sedikitnya 16 orang dilaporkan meninggal dunia dan 90 lainnya mengalami luka-luka.

Polisi memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam insiden ini.

"Kami akan sampaikan perkembangan lebih lanjut setelah gelar perkara," kata Budi.*

(d/ad)

MEDAN — Dua terdakwa kasus dugaan penipuan investasi fiktif wood pellet diadili di Pengadilan Negeri Medan setelah diduga merugikan korban hingga lebih dari Rp12 miliar.

Keduanya, Nugroho Sigit P dan Violetta Hasan Noor, dijerat pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan.

Baca Juga:

• Kajari Medan Terseret Dugaan Pemerasan Proyek Sekolah di Kupang, Ini Respons Kejati Sumut

Modus yang digunakan adalah menawarkan investasi usaha wood pellet melalui media sosial Instagram.

"Para terdakwa memanfaatkan akun Instagram @violettarescue untuk menawarkan investasi usaha wood pellet," kata Paulina dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 30 April 2026.

Sidang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang dengan anggota As'ad Rahim Lubis dan Abdul Hadi Nasution.

Nugroho Sigit merupakan warga Sleman, Yogyakarta, sementara Violetta Hasan Noor berdomisili di Pekanbaru, Riau. Keduanya diadili dalam berkas perkara terpisah.

Dalam dakwaan, jaksa menjerat para terdakwa dengan sejumlah pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, serta Undang-Undang Transfer Dana.

Jaksa menyebut para terdakwa menawarkan investasi dengan skema pembelian "slot" senilai Rp10 juta per unit.

Investor dijanjikan keuntungan berkala dari kerja sama dengan sejumlah perusahaan besar.

Untuk meyakinkan korban, para terdakwa mencantumkan nama beberapa perusahaan besar seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Ajinomoto Indonesia, hingga PT Sri Rejeki Isman Tbk.

Namun, seluruh perusahaan tersebut membantah adanya kerja sama.

"Faktanya, kegiatan usaha yang ditawarkan tidak pernah ada atau bersifat fiktif," ujar jaksa.

Dana yang dihimpun dari para korban diduga tidak digunakan sesuai peruntukan investasi, melainkan untuk kepentingan pribadi serta pembayaran kepada investor lain guna menjaga skema tetap berjalan.

Akibat perbuatan tersebut, salah satu korban, Delina, mengalami kerugian sekitar Rp12,02 miliar, sementara korban lainnya, Widya Wulandari, merugi Rp70 juta.*

(ad)

JAKARTA — Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Aturan ini disahkan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei 2026.

Baca Juga:

• Rencana Kementerian HAM Menetapkan Kriteria Status Aktivis Picu Polemik, Dinilai Berpotensi Membungkam Kritik

Kebijakan ini, kata dia, bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak pekerja.

"Permenaker ini merupakan tindak lanjut putusan MK yang menekankan pembatasan pekerjaan alih daya. Tujuannya memberikan kepastian hukum dan perlindungan pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha," kata Yassierli dalam keterangan tertulis Biro Humas Kemnaker, Kamis, 30 April 2026.

Dalam aturan tersebut, pemerintah membatasi jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan hanya pada sektor tertentu.

Di antaranya layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, keamanan, pengemudi dan transportasi pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, minyak dan gas, serta kelistrikan.

Selain pembatasan sektor, Permenaker ini juga mewajibkan perusahaan pemberi kerja membuat perjanjian tertulis dengan perusahaan alih daya.

Perjanjian itu harus memuat jenis pekerjaan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, serta ketentuan perlindungan kerja dan hak serta kewajiban para pihak.

Perusahaan alih daya juga diwajibkan memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hak tersebut mencakup upah, lembur, jam kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, tunjangan hari raya, hingga kompensasi pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, baik dari pihak pemberi kerja maupun penyedia jasa alih daya.

"Melalui Permenaker ini, pemerintah menegaskan komitmen menciptakan hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan," kata Yassierli.

Pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk mematuhi aturan tersebut secara konsisten agar perlindungan terhadap pekerja dapat berjalan optimal.*

(ad)

JAKARTA — Wacana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berencana menetapkan kriteria dan melakukan penilaian terhadap status aktivis atau pembela HAM menuai kritik dari organisasi masyarakat sipil.

Imparsial menilai langkah tersebut keliru dan berpotensi melemahkan gerakan hak asasi manusia di Indonesia.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 2,03 Persen, Ditutup di Level 6.956 pada Akhir April 2026

"Relasi antara negara dan pembela HAM berada dalam posisi berseberangan. Campur tangan negara dalam menentukan status ini membuka ruang pemberangusan pembela HAM," kata Ardi dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 April 2026.

Menurut Imparsial, rencana pelibatan aparat penegak hukum dalam proses penilaian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sebab, aparat yang kerap menjadi pihak terlapor dalam dugaan pelanggaran HAM justru dilibatkan dalam penentuan status pembela HAM.

Ardi menilai kondisi tersebut dapat membuka ruang delegitimasi terhadap individu atau kelompok kritis.

Negara, kata dia, berpotensi memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang dianggap sah sebagai pembela HAM dan siapa yang tidak.

"Ini berpotensi digunakan untuk melemahkan kredibilitas dan membatasi ruang gerak masyarakat sipil," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa definisi pembela HAM telah diatur dalam Deklarasi PBB tentang pembela/" target="_blank">Pembela HAM 1998, yang menyebutkan bahwa pembela HAM adalah setiap orang yang secara damai memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia. Status tersebut, menurutnya, bukan sertifikasi negara.

Senada, Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan rencana tersebut rentan menimbulkan konflik kepentingan karena Kementerian HAM merupakan bagian dari eksekutif.

Ia mempertanyakan objektivitas penilaian jika pembela HAM yang mengkritik pemerintah justru dinilai oleh institusi pemerintah sendiri.

"Menjadi pertanyaan apakah Kementerian HAM dapat bersikap objektif ketika yang dilaporkan adalah institusi negara," kata Pramono.

Komnas HAM menegaskan bahwa kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak dasar warga negara yang harus dilindungi negara.

Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan intervensi berlebihan.

Pramono juga menyebut bahwa mekanisme perlindungan pembela HAM selama ini telah diatur dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015.

Mekanisme tersebut bukan bentuk sertifikasi, melainkan perlindungan terhadap individu yang menghadapi ancaman.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan kementeriannya akan membentuk tim asesor untuk menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai aktivis atau pembela HAM.

"Tim asesor itu yang nanti akan memilih dia ini aktivis atau bukan aktivis," kata Pigai.

Ia menjelaskan penilaian akan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, termasuk motif dan konteks tindakan seseorang, serta akan melibatkan unsur lintas sektor seperti pemerintah, akademisi, hingga tokoh masyarakat.*

(tt/ad)