MEDAN – Komplotan pencuri yang mengenakan penutup wajah membobol sebuah toko grosir sembako di Jalan AR Hakim, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara.

Para pelaku masuk ke dalam toko dengan memanjat tembok setinggi sekitar 2 meter.

Baca Juga:

• Lantik Pengurus ICMI Muda Sumut, Wagub Surya: Jangan Cuma Seremonial, Tunjukkan Karya Nyata

Mereka adalah Dedi Mendrofa, 39 tahun, dan Harianto alias Alung, 45 tahun.

Kapolsek Medan Area AKP M Ainul Yaqin mengatakan pencurian terjadi pada Senin, 31 Agustus 2026, sekitar pukul 03.00 WIB.

Kedua pelaku ditangkap pada Rabu, 2 September 2026, di lokasi berbeda.

"Kedua pelaku mengakui melakukan pencurian tersebut," kaa Yaqin, Minggu, 5 September 2026.

Yaqin mengatakan para pelaku mencuri berbagai jenis rokok dan uang tunai sekitar Rp3 juta dari toko tersebut.

Sebelum kejadian, pemilik toko bernama Hartono meninggalkan tokonya pada Minggu, 30 Agustus 2026, sekitar pukul 14.00 WIB dan pulang ke rumah.

Keesokan harinya, istri Hartono memeriksa kamera CCTV toko. Ia mendapati posisi kamera telah berubah arah.

Merasa curiga, Hartono kemudian datang ke toko untuk memeriksa kondisi di dalamnya.

"Pelapor membuka toko serta mengecek keseluruhan isi toko miliknya, dan melihat sebagian isi toko telah hilang," jelasnya.

Hartono kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Area pada hari yang sama.

Kanit Reskrim Polsek Medan Area Iptu Khairul Fajri Lubis mengatakan polisi langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan.

Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap Dedi di sebuah rumah kosong di Jalan Emas, Kecamatan Medan Area. Saat ditangkap, Dedi disebut sedang tidur.

Dalam pemeriksaan, Dedi mengaku melakukan pencurian bersama dua rekannya, yakni Harianto dan seseorang berinisial I.

Polisi kemudian mencari Harianto. Ia ditangkap di sebuah rumah kosong di Jalan Denai, Kecamatan Medan Area.

"Sesampainya di objek yang dimaksud, personel menemukan pelaku (Harianto) sedang berada di dalam kamar mandi kosong. Selanjutnya tim opsnal mengamankan pelaku," jelasnya.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku masuk ke bagian belakang ruko dengan terlebih dahulu memanjat tembok gang setinggi sekitar 2 meter.

Setelah berada di belakang ruko, mereka menggunakan tangga kayu untuk mencapai lantai dua.

Para pelaku kemudian mencongkel ventilasi besi kamar mandi menggunakan linggis.

"Pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok gang belakang ruko setinggi 2 meter. Lalu, masuk ke dalam lorong belakang ruko bersama dua rekannya. Selanjutnya pelaku naik ke atas menggunakan tangga kayu sambil mencongkel ventilasi besi kamar mandi menggunakan linggis," jelasnya.

Setelah ventilasi terbuka, para pelaku masuk ke dalam ruko. Mereka mengambil puluhan bungkus rokok dan uang dari gudang di lantai dua serta toko di lantai satu.

Barang hasil curian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung.

Setelah menjalankan aksinya, Dedi menjual rokok milik korban ke salah satu toko dengan harga Rp10 juta.

Dari hasil penjualan tersebut, Dedi mengaku memperoleh bagian Rp2 juta. Sementara Harianto mendapatkan Rp1,8 juta.

Polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk mencari pelaku lain yang disebut terlibat dalam pencurian.

"Kedua pelaku mengakui bahwa sebagian hasil pembagian uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba," pungkasnya.* (d/ad)

TAPTENG – Lima partai politik di Kabupaten Tapanuli Tengah mendesak Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang disebut masih rendah.

Kelima partai tersebut adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.

Baca Juga:

• Jokowi dan Politik Perhatian

Pernyataan tersebut diketahui melalui video yang beredar di media sosial dan dilihat pada Sabtu, 5 September 2026.

Dalam video itu, perwakilan lima partai menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka soroti di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang mengatakan lima partai tersebut duduk bersama untuk menyikapi kondisi pemerintahan di Tapanuli Tengah.

"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Hazmi dalam video.

Hazmi mengatakan penyerapan APBD Tapanuli Tengah 2026 disebut baru mencapai sekitar 30 persen hingga Agustus.

Kondisi tersebut membuat lima partai menilai pengelolaan anggaran pemerintah daerah belum berjalan secara profesional.

"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.

Menurut Hazmi, rendahnya penyerapan anggaran tersebut juga berkaitan dengan pemanggilan dan peringatan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selain persoalan APBD, lima partai tersebut menyoroti penanganan bencana banjir di Tapanuli Tengah.

Mereka menilai penanganan dan distribusi bantuan kepada korban banjir belum berjalan dengan baik.

Hazmi mengatakan pihaknya menyesalkan kondisi penanganan bencana serta penyaluran bantuan yang disebut menimbulkan keluhan dari masyarakat.

"Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujarnya.

Lima partai tersebut juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merealisasikan rekomendasi DPRD terkait bantuan bagi korban banjir dan pemberian beasiswa melalui APBD.

Menurut Hazmi, rekomendasi tersebut disetujui seluruh partai politik di DPRD Tapanuli Tengah, kecuali PDIP.

Kelima partai politik itu menyatakan bersedia berdiskusi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membedah APBD 2025 dan 2026.

Namun, mereka mengusulkan agar pembahasan tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran, serta para pimpinan partai politik.

Selain itu, Hazmi menyampaikan adanya rencana untuk mengambil langkah hukum terkait dugaan penyelewengan anggaran.

Ia juga menyebut wacana langkah politik melalui DPRD hingga pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah.

"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.

Saat dihubungi, Hazmi mengatakan wacana pemakzulan tersebut belum menjadi langkah yang langsung dilakukan.

Menurut dia, lima partai masih melihat perkembangan dan memberikan kesempatan kepada Masinton untuk memperbaiki penyerapan anggaran.

"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang, Sabtu, 5 September 2026.

Sementara itu, Ketua Golkar Tapteng Joneri Sihite mengatakan partainya belum mengambil sikap untuk mengarah pada pemakzulan Masinton Pasaribu.

Menurut Joneri, pihaknya masih meminta pendapat dan arahan dari pimpinan partai.

"Kalau sampai ke sana sih terlalu apa sih, kalau kami prinsip minta pendapat dulu minta arahan dulu ke petinggi-petinggi kami," ucap Joneri Sihite.

Joneri yang juga Wakil Ketua DPRD Tapteng mengatakan polemik tersebut berkaitan dengan persoalan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Menurut dia, persoalan itu muncul setelah kepala daerah dan DPRD Tapteng tidak mencapai persetujuan bersama mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD dalam dua tahun terakhir.

Joneri mengatakan Golkar telah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk membahas persoalan tersebut.

"Masalah Perkada, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Gubernur mau berbincang masalah ini, kalau nggak ada konpromi lagi merasa paling benar ya bisa aja arah ke sana," ujarnya.

Ketua PKB Tapteng Abdul Rahman Sibuea belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pernyataan lima partai yang beredar dalam video tersebut.

Ia mengatakan masih menunggu respons dari Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

"Kita lihat dulu apa respons bupati," tutur Abdul Rahman Sibuea melalui pesan singkat.

Sementara itu, Ketua NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani dan Ketua PAN Tapteng Martanto Siregar belum merespons.

Keduanya terlihat berada dalam video pernyataan bersama lima partai tersebut.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan dari Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengenai desakan lima partai politik tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong kepengurusan baru Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Sumut menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan karya nyata bagi masyarakat.

Surya berharap ICMI Muda Sumut dapat mengambil peran sebagai motor penggerak pembangunan daerah sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan.

Baca Juga:

• Viral Anak Disebut Tak Dapat Kamar di RSU Muhammadiyah Medan, Ini Penjelasan Dinkes

Majelis Pimpinan Pusat (MPP) ICMI melantik kepengurusan baru MPW ICMI Muda Sumut.

Dalam pelantikan tersebut, Ilham Suheri Situmorang dilantik sebagai Ketua Umum, Raden M. Khalid Prabowo sebagai Sekretaris Umum, dan Kahfi Aulia sebagai Bendahara.

"Ini bukan cuma seremonial, kalian harus amanah, komitmen dari awal, bertanggung jawab dan yang terpenting adalah tunjukkan karya nyata kalian," kata Surya saat pelantikan.

Surya mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjawab berbagai perubahan yang terjadi saat ini.

Perkembangan teknologi, dinamika ekonomi global, kecerdasan buatan atau AI, hingga konflik di berbagai belahan dunia menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama.

Menurut dia, kondisi tersebut membutuhkan lahirnya inovasi dan gagasan baru dari para cendekia muda.

"Perkembangan teknologi, dinamika ekonomi global, AI, perang dan lain sebagainya, tantangan ini perlu kita jawab bersama, dan sebagai anak muda inovasi dan ide-ide baru perlu lahir dari cendikia-cendekia seperti kalian," kata Surya.

Karena itu, Surya berharap ICMI Muda Sumut tidak hanya menjalankan kegiatan organisasi secara rutin.

Organisasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan ikut mendukung pembangunan Sumatera Utara.

Ketua Umum MPW ICMI Muda Sumut Ilham Suheri Situmorang mengatakan pemberantasan narkoba menjadi salah satu fokus organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Suheri, penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan serius karena dapat merusak masa depan generasi muda Sumatera Utara.

"Kita menjadi daerah teratas dalam penyalahgunaan narkoba, kami ingin narkoba benar-benar diberantas, dimitigasi, tetapi tentu kami tidak bisa berjalan sendiri, berkolaborasi dengan seluruh pihak," kata Suheri.

Ia menegaskan pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

Karena itu, ICMI Muda Sumut akan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pencegahan dan mitigasi penyalahgunaan narkoba.

Suheri mengatakan ICMI Muda Sumut siap mengambil bagian dalam upaya tersebut melalui kontribusi dan program organisasi.

Pelantikan kepengurusan baru MPW ICMI Muda Sumut tersebut turut dihadiri Ketua Presidium MPP ICMI Muda Tumpal Panggabean, Anggota DPRD Sumut Defri Noval Pasaribu, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara.

Hadir pula Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, pimpinan perguruan tinggi se-Sumatera Utara, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepengurusan baru ICMI Muda Sumut periode ini diharapkan dapat memperkuat peran cendekiawan muda dalam pembangunan daerah, terutama melalui inovasi, kolaborasi, dan program yang menyentuh persoalan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kota Medan mengembangkan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) menjadi kegiatan seni dan budaya yang digelar secara rutin.

Rico menilai Pesparani tidak seharusnya hanya diselenggarakan menjelang perlombaan tingkat nasional.

Baca Juga:

• Viral Anak Disebut Tak Dapat Kamar di RSU Muhammadiyah Medan, Ini Penjelasan Dinkes

Hal itu disampaikan Rico saat melantik Pengurus LP3KD Kota Medan periode 2025–2030 di Gedung Catholic Center, Jalan Mataram, Medan, Sabtu, 5 September 2026.

Pelantikan tersebut mengusung tema "Berjalan Bersama dalam Harmoni, Mewartakan Kasih dalam Satu Irama."

Rico mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.

Ia berharap kepengurusan di bawah Ketua LP3KD Kota Medan Antonius Devolis Tumanggor dapat membawa organisasi semakin berkembang.

"Atas nama Pemko Medan, saya mengucapkan selamat kepada pengurus LP3KD yang baru saja dilantik dan akan menjalankan tugasnya hingga tahun 2030. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan menjadikan Pesparani ini hal yang begitu bermakna untuk Kota Medan," kata Rico Waas.

Menurut Rico, LP3KD memiliki tantangan besar untuk mengembangkan Pesparani di Kota Medan.

Namun, ia yakin pengurus baru mampu menjalankan amanah tersebut.

Rico secara khusus meminta kegiatan Pesparani diperbanyak.

Menurut dia, potensi paduan suara dan seni yang dimiliki umat Katolik perlu mendapat ruang untuk berkembang secara berkelanjutan.

"Untuk Pesparani sendiri, terutama LP3KD, kami berharap pergerakan Pesparani, terutama karena ada unsur kesenian di dalamnya, terutama paduan suara, kami ingin bergerak lebih progresif lagi untuk Kota Medan," ujar Rico Waas.

Rico menilai Pesparani tidak cukup hanya digelar satu kali dalam setahun atau saat menghadapi perlombaan tingkat nasional.

Ia ingin ada agenda rutin yang sekaligus menjadi wadah pembinaan dan memperkenalkan seni paduan suara kepada masyarakat luas.

"Harus ada kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan. Untuk itu Pemerintah Kota Medan berkeinginan sekali agar nantinya kerja sama dengan LP3KD bisa dilaksanakan agar ada kegiatan rutin yang terus-menerus untuk Pesparani," jelas Rico Waas.

Rico bahkan membayangkan Kota Medan memiliki tempat khusus yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seni, mulai dari Pesparani, Pesparawi, paduan suara hingga orkestra.

Menurut dia, tempat tersebut idealnya memiliki kualitas akustik yang baik sehingga dapat menunjang penampilan para seniman.

Fasilitas itu juga diharapkan menjadi ruang pertunjukan yang bisa menarik masyarakat.

"Dengan adanya ruang pertunjukan dan agenda yang rutin, Rico berharap kegiatan Pesparani tidak hanya dinikmati komunitas internal, tetapi juga dapat menjadi salah satu daya tarik seni dan budaya Kota Medan", ucap Rico Waas.

Rico mengatakan Kota Medan memiliki talenta paduan suara yang mampu bersaing hingga tingkat nasional.

Kebiasaan masyarakat yang dekat dengan aktivitas bernyanyi dinilai menjadi salah satu modal budaya yang dapat dikembangkan.

Karena itu, ia mendorong LP3KD memperkuat pembinaan melalui pelatihan yang lebih serius dan berkelanjutan.

"Terkait perlombaan Pesparani tingkat Provinsi maupun nasional, kami berharap Pesparani dari Medan akan disegani di pulau-pulau lain, akan disegani di Indonesia. Siapapun yang dari Kota Medan ini harus bisa menjadi paduan suara yang benar-benar dihormati," harap Rico Waas.

Selain pembinaan, Rico mendorong Pesparani lebih sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan Pemerintah Kota Medan.

Menurut dia, penampilan paduan suara dapat memberikan nuansa emosional sekaligus memperkaya rangkaian acara pemerintah.

Sementara itu, Ketua LP3KD Kota Medan Antonius Devolis Tumanggor mengaku bangga sekaligus terharu atas perhatian Pemerintah Kota Medan terhadap keberadaan LP3KD.

Antonius mengingatkan seluruh pengurus agar semangat dalam menjalankan organisasi tidak hanya muncul di awal kepengurusan.

Ia mendorong pengurus menjalankan program nyata dan melakukan konsolidasi hingga tingkat basis.

"Mari kita bergandengan tangan. Jangan seperti kembang api yang buss meledak lalu habis. Kita harus jalankan program-program nyata, melakukan konsolidasi ke setiap paroki dan stasi, serta merangkul para pastor dan dewan paroki agar semua bisa tersenyum riang gembira," tegasnya.

Menurut Antonius, kepengurusan baru LP3KD Kota Medan berkomitmen untuk terus membina pengembangan musik liturgi Katolik.

Organisasi tersebut juga akan mempererat sinergi antara gereja dan pemerintah daerah demi kemajuan bersama.* (ad)

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-06 Jakarta membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap dua anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Kedua terdakwa tersebut adalah Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono.

Baca Juga:

• Pemecatan 2 Prajurit TNI Dibatalkan dan Hukuman Dikurangi, Koalisi Desak MA dan KY Turun Tangan

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Edi dan Budhi masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Hakim menilai keduanya masih memiliki potensi untuk dibina dan memperbaiki diri.

Salah satu dasar pertimbangan hakim adalah hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan Pusat Psikologi TNI selama proses penyidikan.

Pemeriksaan tersebut menunjukkan Edi dan Budhi tidak memiliki gangguan kepribadian patologis maupun kecenderungan perilaku antisosial yang menetap.

Hasil pemeriksaan psikologi juga dinilai menunjukkan bahwa keduanya masih mampu beradaptasi secara sosial, melakukan evaluasi diri, dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan.

"Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masih memiliki kemampuan untuk dibina, beradaptasi secara sosial, mampu melakukan evaluasi diri, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, serta memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalani proses pembinaan dan rehabilitasi moral maupun sosial dan perilaku secara efektif," ujar Hakim dalam putusannya, Sabtu, 5 September 2026.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Edi dan Budhi bukan residivis. Keduanya disebut tidak memiliki riwayat pelanggaran berat selama menjalani dinas.

Dalam persidangan, kedua terdakwa juga mengakui perbuatannya. Mereka dinilai bersikap kooperatif dan menunjukkan penyesalan atas tindakan yang dilakukan.

Rekam jejak pengabdian Edi dan Budhi selama menjadi prajurit TNI turut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara banding tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan kondisi keluarga keduanya.

Edi dan Budhi masing-masing berstatus sebagai suami dan ayah sekaligus menjadi tulang punggung keluarga.

Dalam putusannya, majelis hakim turut mencatat kondisi Andrie Yunus yang mengalami luka akibat peristiwa penyiraman air keras tersebut.

Namun, hakim menyebut Andrie tidak pernah hadir dan diperiksa dalam persidangan.

Karena itu, kondisi medis korban dinilai tidak diuji secara langsung melalui pemeriksaan saksi korban maupun pembuktian medis yang memadai di persidangan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding menyatakan Edi dan Budhi masih dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dipandang masih dapat untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI," ujar Hakim.

Majelis hakim kemudian menilai pidana tambahan berupa pemecatan yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak tepat.

Hukuman tersebut akhirnya ditiadakan.

Pada tingkat pertama, Serda Edi Sudarko dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer.

Sementara itu, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara disertai pidana tambahan berupa pemecatan.

Dalam putusan banding, hukuman Edi dikurangi menjadi dua tahun enam bulan penjara. Adapun hukuman Budhi dikurangi menjadi dua tahun penjara.

Dengan putusan tersebut, keduanya tetap menjalani pidana penjara, tetapi tidak lagi mendapatkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Majelis hakim menyatakan perubahan hukuman tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan perbaikan pelaku dan pemulihan hubungan sosial.

"Dengan hadirnya KUHP Nasional yang baru tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam perspektif hukum pidana modern," ujar Hakim dalam putusannya, Sabtu, 5 September 2026.

Majelis hakim kemudian menerima dan mengabulkan permohonan banding Edi dan Budhi terkait pengurangan pidana serta penghapusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap empat anggota BAIS TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdia menyatakan keempat terdakwa terbukti menganiaya Andrie Yunus dengan didahului perencanaan.

Putusan tersebut dibacakan pada Rabu, 10 Juni 2026.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidier, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu," putus Fredy di muka persidangan, Rabu.

Dua terdakwa, yakni Edi dan Budhi, sebelumnya dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari kesatuan.

"Terdakwa Budhi Hariyanto pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan, dipecat dari dinas militer," jelas Fredy.

Sementara itu, Nandala Dwi Prasetya dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Adapun Sami Lakka dihukum satu tahun enam bulan penjara.

Dalam persidangan terungkap bahwa para terdakwa menganggap tindakan Andrie Yunus yang mengganggu jalannya rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont pada 16 Maret 2026 sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi TNI.

Rencana penyiraman air keras disebut mulai dibicarakan ketika Edi Sudarko bertemu Budhi Hariyanto di Masjid Al Ikhlas BAIS TNI pada Senin, 9 Maret 2026, sekitar pukul 13.00 WIB.

Saat itu, Edi awalnya berniat memukul Andrie Yunus sebagai bentuk pelajaran karena menganggap korban telah menghina institusi TNI.

Namun, Budhi berkata "jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat".

Usulan tersebut kemudian disepakati. Edi bersedia menjadi eksekutor penyiraman, sedangkan Budhi dan Nandala Dwi turut terlibat dalam perencanaan aksi.

Edi kemudian mencari informasi mengenai kegiatan Andrie Yunus melalui Google. Mereka menemukan aktivitas rutin Andrie yang kerap mengikuti acara Kamisan di Monas.

Nandala Dwi kemudian membagi tugas. Edi dan Budhi bertugas mencari Andrie di Kantor KontraS, sedangkan Nandala dan Sami menuju kantor YLBHI.* (km/ad)

SERANG – Warga di pesisir Pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, masih merasakan getaran dan suara gemuruh dari aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Sabtu, 5 September 2026 malam.

Namun, intensitas getaran dan suara gemuruh disebut tidak sekuat yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu pagi.

Baca Juga:

• Ajaib! 2 Korban Diselamatkan Setelah 10 Hari Terjebak Banjir Bandang Nepal

Getaran tersebut membuat kaca jendela rumahnya kembali bergetar.

"Sampai jam 18.30 WIB ini, masih terasa sesekali ada getaran, kaca jendela masih bergetar. Tapi, tidak kencang seperti pagi tadi," kata Asih.

Menurut Asih, suara gemuruh dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda juga masih terdengar dari kampungnya, meski dengan intensitas lebih kecil.

Ia mengatakan suara gemuruh dan aktivitas erupsi terdengar lebih jelas dari wilayah Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka.

Informasi tersebut diketahui dari status WhatsApp rekannya.

"Ini masih terdengar gemuruh, tapi dari Pasauran kedengeran dan terlihat apinya," ujar Asih.

Warga lainnya, Zidhan Ramadhan, 24 tahun, yang bekerja di salah satu hotel di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, juga mengaku mendengar suara dentuman sejak sekitar pukul 16.00 WIB hingga malam.

"Iya betul terdengar lagi suara dentuman, tapi enggak sebesar pagi tadi. Tadi mulai jam 16.00 WIB." ujar dia.

Selain suara dentuman, Zidhan mengatakan kondisi langit di kawasan pesisir Anyer hingga Cinangka tampak gelap dan berkabut.

Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau.

"Kata orang sekitar sini mah abu. Biasanya jam 4 sore itu masih panas, engga gelap kaya gini," ucap Zidan mengirimkan video suasana langit Pasauran.

Zidhan juga mengatakan sejumlah tamu hotel tempatnya bekerja sempat panik. Namun, sebagian lainnya tetap melanjutkan aktivitas berlibur.

Sebagian wilayah Banten turut terdampak abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banten Lutfi Mujahidin mengatakan analisis BMKG melalui RGB Citra Himawari pada Sabtu, 5 September 2026 pukul 16.00 WIB menunjukkan abu vulkanik telah menyebar ke sebagian wilayah Banten.

"Kalau melihat data dalam peta itu, semua pesisir pantai barat terdampak, abu vulkanik yang pasti tersebar pesisir barat Pandeglang dan pesisir barat Serang," kata Lutfi, Sabtu.

Berdasarkan laporan BMKG, sebaran abu dari permukaan hingga ketinggian 20.000 kaki teramati bergerak ke arah tenggara-selatan.

Sebaran tersebut mencakup sebagian wilayah Banten dan Jawa Barat serta perairan di sekitarnya.

Sementara itu, abu pada lapisan permukaan hingga ketinggian 50.000 kaki teramati bergerak ke arah barat daya-barat laut.

Sebarannya mencakup sebagian Lampung dan Banten, Selat Sunda bagian selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat Lampung dan Banten.

BPBD Banten mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.

"Kita ajak masyarakat yang beraktifitas diluar rumah menggunakan masker," ujar Lutfi.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Pasauran, Serang, Muhammad Dika, sebelumnya menjelaskan suara dentuman yang terdengar hingga kawasan pesisir Anyer dan Labuan berkaitan dengan aktivitas erupsi.

Menurut Dika, suara tersebut bukan berasal dari gempa bumi ataupun pergerakan tanah. Suara terdengar akibat gelombang hasil erupsi yang merambat melalui udara.

"Jadi, bukan dari dentuman gempa bumi atau gerakan tanah, namun dentuman rambatan udara yang berasal dari letusan Gunung Anak Krakatau yang terasa di pesisir Pantai Banten," kata Dika.

Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mengalami erupsi sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari.

Aktivitas vulkanik tersebut berlangsung selama beberapa jam dan menghasilkan lontaran material pijar serta abu vulkanik.

Berdasarkan catatan pemantauan PVMBG, erupsi tercatat berlangsung dari Jumat, 4 September 2026 pukul 23.07 WIB hingga Sabtu, 5 September 2026 pukul 04.40 WIB.

Kepala PVMBG Kementerian ESDM, Rita Susilawati, mengatakan erupsi tersebut merupakan aktivitas yang menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik.

"Erupsi Krakatau ini menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik," kata Rita.

Petugas juga melihat semburan berwarna merah dari Gunung Anak Krakatau. Namun, tinggi kolom erupsi tidak dapat diamati secara akurat.

"Tinggi kolom erupsi tidak dapat kami amati, namun secara visual terlihat warna merah menyala dari semburan erupsi secara terus-menerus," ujarnya.

Meski aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat, PVMBG memastikan kondisi tubuh gunung saat ini tidak menunjukkan indikasi keruntuhan besar yang berpotensi memicu tsunami.

Rita mengatakan struktur Gunung Anak Krakatau relatif stabil sejak mengalami pertumbuhan setelah erupsi besar pada 2018.

"Pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau pasca-erupsi 22 Desember 2018 masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan skala besar yang dapat memicu tsunami," ujar Rita, Sabtu, 5 September 2026.

Kekhawatiran mengenai tsunami kembali muncul karena Gunung Anak Krakatau memiliki sejarah memicu tsunami, termasuk pada 22 Desember 2018 ketika sebagian tubuh gunung runtuh.

"Jadi kekhawatiran mengenai potensi tsunami ini muncul, karena Gunung Anak Krakatau memiliki sejarah pernah memicu tsunami akibat runtuhnya sebagian tubuh gunung pada 22 Desember 2018," ucapnya.

"Namun kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini berbeda," tambahnya.

Meski demikian, PVMBG tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas dan perubahan bentuk Gunung Anak Krakatau.

"Meskipun demikian, perkembangan aktivitas dan perubahan morfologi gunung tetap kami pantau secara intensif," katanya.

Gunung Anak Krakatau merupakan gunung api aktif tipe A yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Pemantauan aktivitas gunung dilakukan melalui dua pos utama, yakni Pos Pengamatan di Kalianda, Lampung Selatan, dan Pasauran, Kabupaten Serang, Banten.

Masyarakat di wilayah yang terdampak abu vulkanik diimbau mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang serta menggunakan masker ketika berada di luar ruangan.* (km/ad)

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) memeriksa seluruh proses hingga pertimbangan putusan banding dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Koalisi meminta pemeriksaan dilakukan secara serius, terbuka, dan akuntabel.

Baca Juga:

• Ajaib! 2 Korban Diselamatkan Setelah 10 Hari Terjebak Banjir Bandang Nepal

"Mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa proses serta mutu pertimbangan putusan banding secara serius, terbuka, dan akuntabel, terutama dasar pengurangan pidana dan pembatalan pemecatan," ujar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 5 September 2026.

Koalisi menilai putusan banding tersebut tidak dapat dianggap sebagai perkara biasa.

Menurut mereka, putusan itu berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan keselamatan warga yang berani melakukan pengawasan terhadap kekuasaan.

Atas dasar itu, Koalisi menyatakan menolak putusan banding yang mengurangi hukuman penjara dan membatalkan pemecatan terhadap dua prajurit TNI tersebut.

"Menolak putusan banding yang memangkas pidana penjara dan membatalkan pemecatan kedua pelaku. Putusan tersebut tidak sebanding dengan beratnya serangan, penderitaan korban, serta kebutuhan mendesak akan efek jera dan jaminan ketidakberulangan," kata Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Koalisi menilai persoalan dalam kasus Andrie Yunus tidak hanya berkaitan dengan pengurangan hukuman terhadap prajurit TNI.

Mereka mempertanyakan pertanggungjawaban ketika anggota militer diduga melakukan kejahatan serius terhadap warga sipil.

"Serangan air keras terhadap Andrie Yunus bukan penganiayaan biasa. Ini adalah serangan terencana terhadap seorang pembela HAM, yang menimbulkan luka berat, membatasi kehidupan korban, dan menebar ketakutan kepada siapa pun yang berani mengawasi kekuasaan," kata Koalisi Masyarakat Sipil.

Koalisi kemudian mendorong negara mengungkap kemungkinan tanggung jawab yang lebih luas dalam perkara tersebut.

Hal yang diminta untuk ditelusuri antara lain rantai perintah, motif, perencanaan, penggunaan sumber daya, hingga kemungkinan keterlibatan atasan.

"Negara wajib mengungkap rantai perintah, motif, perencanaan, penggunaan sumber daya, dan kemungkinan tanggung jawab atasan. Tanpa pengungkapan menyeluruh, kebenaran akan tetap terpotong dan akuntabilitas hanya menyentuh mereka yang berada di lapisan paling bawah," ujar Koalisi.

Selain meminta pemeriksaan terhadap putusan banding, Koalisi mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Koalisi meminta kewenangan peradilan militer dibatasi untuk menangani tindak pidana militer.

Sementara itu, tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI, khususnya terhadap warga sipil, dinilai semestinya diperiksa melalui peradilan umum.

"Reformasi 1998 telah memberi arah yang jelas: prajurit TNI semestinya diadili di peradilan militer hanya untuk pelanggaran pidana militer, sedangkan tindak pidana umum harus diperiksa di peradilan umum," pungkas Koalisi Masyarakat Sipil.

Sebelumnya, banding yang diajukan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dikabulkan.

Dalam putusan banding, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-06 Jakarta membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono.

Hukuman penjara keduanya juga dikurangi.

Edi Sudarko sebelumnya dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Dalam putusan banding, hukumannya menjadi dua tahun enam bulan.

Sementara itu, hukuman Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dikurangi dari dua tahun enam bulan menjadi dua tahun penjara.

Putusan tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 yang dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer.

Putusan banding tersebut kemudian menuai sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang meminta proses serta pertimbangan hakim diperiksa secara terbuka dan akuntabel.* (km/ad)

NEPAL – Tim penyelamat di Nepal berhasil menyelamatkan dua orang yang bertahan hidup setelah banjir bandang dahsyat menerjang wilayah tersebut sekitar 10 hari lalu.

Kedua korban yang berhasil diselamatkan itu terdiri atas seorang warga negara China yang ditemukan di dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air dan seorang perempuan Nepal yang ditemukan dari rumahnya yang tertimbun lumpur serta puing-puing.

Baca Juga:

• Korban Tewas Banjir Bandang dan Longsor Nepal-China Capai 1.290 Orang, 5.614 Masih Hilang

Penyelamatan dilakukan tim yang terdiri atas personel Angkatan Darat Nepal dan para ahli asing.

Informasi tersebut disampaikan militer Nepal dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu, 5 September 2026.

Sebuah foto yang dipublikasikan militer Nepal melalui halaman Facebook menunjukkan Luhaitao setelah berhasil dievakuasi.

Dalam foto tersebut, pria itu terlihat merangkul bahu dua petugas penyelamat.

"Kesehatannya saat ini sedang dinilai dan operasi pencarian dan penyelamatan lainnya terus berlanjut," kata militer Nepal.

Luhaitao merupakan salah satu dari ratusan pekerja pembangkit listrik tenaga air yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah gelombang air dan lumpur menerjang kawasan perbatasan China-Nepal.

Banjir dahsyat tersebut terjadi setelah runtuhnya gletser dan batuan besar pada 26 Agustus.

Penyelamatan juga dilakukan terhadap Chandrika Shrestha, perempuan Nepal berusia 64 tahun.

Chandrika ditemukan anggota Pasukan Polisi Bersenjata Nepal ketika petugas membersihkan area di distrik Nuwakot.

Saat ditemukan, rumahnya telah tertimbun lumpur dan puing-puing akibat bencana.

"Tim polisi menemukannya saat mereka membersihkan area tersebut. Dia telah diterbangkan ke Kathmandu untuk perawatan," kata wakil kepala polisi Iqbal Hawari kepada AFP.

Video yang dirilis Pasukan Polisi Bersenjata Nepal memperlihatkan sebagian rumah Chandrika yang masih terlihat.

Bagian bawah bangunan tersebut tampak terendam lumpur tebal.

Penyelamatan dua korban tersebut menambah harapan di tengah operasi pencarian yang masih berlangsung di sejumlah lokasi terdampak bencana.

Sehari sebelumnya, Jumat, 4 September 2026, dua pekerja pembangkit listrik tenaga air Nepal juga berhasil diselamatkan dari terowongan Trishuli 3A.

Kedua pekerja tersebut kemudian dilaporkan berada dalam kondisi stabil dan menjalani perawatan di rumah sakit di Kathmandu.

Tim penyelamat masih melakukan pencarian di sejumlah lokasi lain. Sedikitnya 12 proyek pembangkit listrik tenaga air dilaporkan hancur akibat banjir.

Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar di Nepal dan China.

Berdasarkan data badan penanggulangan bencana nasional Nepal, sebanyak 1.344 jenazah telah ditemukan. Sekitar 5.000 orang lainnya masih dilaporkan hilang.

Sementara itu, media pemerintah China melaporkan 31 orang meninggal dunia dan 531 orang masih hilang.

Dengan demikian, jumlah korban meninggal di Nepal dan China mencapai sedikitnya 1.375 orang, sementara lebih dari 5.500 orang masih dinyatakan hilang.

Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan korban yang masih mungkin bertahan hidup maupun mereka yang belum ditemukan setelah banjir bandang menerjang kawasan tersebut.* (d/ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan menanggapi keluhan orang tua pasien anak yang viral setelah disebut tidak mendapatkan kamar di Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pelaksana Tugas Kepala Dinkes Kota Medan dr. Irliyan Saputra melalui Kepala Seksi Rujukan Pelayanan Kesehatan Dinkes Medan, Roida Sitinjak, mengatakan ketersediaan kamar di rumah sakit tersebut sebenarnya ada.

Baca Juga:

• Aktivitas Gunung Sinabung Masih Tinggi, Pengungsi Mulai Keluhkan Gangguan Kesehatan

Menurut Roida, keluhan muncul karena orang tua pasien melihat pasien yang datang belakangan justru mendapatkan kamar lebih dahulu.

Roida menjelaskan pasien tersebut memang datang lebih lama, tetapi sebelumnya juga telah menunggu antrean untuk mendapatkan kamar.

Pada saat kejadian, pasien yang sebelumnya menempati kamar sudah diperbolehkan pulang oleh dokter pada pukul 11.00 WIB.

Namun, pasien belum langsung meninggalkan rumah sakit karena masih berbenah dan menunggu jemputan.

Kamar tersebut baru benar-benar kosong sekitar pukul 14.00 WIB.

Menurut Roida, kamar kemudian diberikan kepada pasien lain yang telah diperbolehkan pulang lebih dahulu.

"Selisih waktunya hanya sekitar setengah jam. Kamar sudah ada, tetapi yang bersangkutan tidak sabar. Kemudian anaknya dibawa ke luar gedung dan memviralkan kejadian ini," jelas Roida.

Dinkes Medan juga memperoleh informasi bahwa pasien anak tersebut mengalami demam.

Namun, menurut Roida, pasien telah mendapatkan penanganan medis ketika berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Pasien juga telah dipasangi infus saat berada di IGD.

Roida mengatakan pihaknya turut melihat rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk mengetahui kronologi penanganan pasien tersebut.

Berdasarkan rekaman CCTV, kata dia, sekitar lima menit setelah pasien tiba, dokter langsung melakukan pemeriksaan.

Hal tersebut disampaikan Dinkes Medan untuk menjelaskan bahwa pasien tidak dibiarkan tanpa mendapatkan penanganan medis ketika berada di rumah sakit.

Sebelumnya, sebuah video mengenai kejadian tersebut viral di media sosial TikTok. Video itu diunggah oleh akun @lily.flower301.

Dalam video tersebut terlihat seorang anak perempuan mengenakan pakaian putih didampingi seorang wanita berbaju merah.

Keduanya tampak berada di depan gedung RSU Muhammadiyah.

Anak perempuan tersebut terlihat menangis dalam video yang kemudian mendapat perhatian warganet.

Dalam keterangan unggahan, pengunggah menyebut anaknya tidak diperbolehkan masuk kamar, sementara pasien lain diperbolehkan mendapatkan kamar.

Keluhan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Dinkes Kota Medan.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan antrean dan waktu kamar kosong, sementara pasien anak disebut telah mendapatkan penanganan medis di IGD.* (mi/ad)

Oleh:Dwi Munthaha

HAMPIR dua tahun setelah meninggalkan kursi kepresidenan, Joko Widodo (Jokowi) ternyata belum benar-benar meninggalkan panggung politik.

Baca Juga:

• Bansos Bakal Cair Tunai, Luhut Ungkap Skema Baru Mulai 2027

Bukan sebagai pejabat negara, tetapi sebagai mantan presiden yang setiap kemunculannya masih mampu menarik perhatian media, elite politik, dan masyarakat.

Jokowi hadir dalam berbagai agenda nasional, termasuk Sidang Tahunan MPR dan peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Di luar agenda kenegaraan, kemunculannya bersama relawan juga kembali beredar melalui video-video pendek di media sosial.

Salah satu video pertemuan dengan relawan menjadi menarik bukan semata karena apa yang disampaikan Jokowi, tetapi karena narasi politik yang mengiringinya.

Dalam video tersebut, Budi Arie Setiadi, relawan die hard Jokowi, berbicara mengenai kemungkinan terjadinya "patahan sejarah", bahkan mengaitkannya dengan spekulasi bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan sampai 2029.

Pernyataan tersebut tentu merupakan opini politik dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta mengenai masa depan pemerintahan.

Namun, kemunculan Jokowi dalam ruang yang sama memberikan konteks politik yang membuat pernyataan tersebut memperoleh perhatian lebih besar.

Fenomena ini memperlihatkan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar popularitas: Jokowi masih mampu memproduksi perhatian.

Dalam politik kontemporer, perhatian merupakan sumber daya. Seorang tokoh tidak harus memegang jabatan formal untuk tetap memiliki pengaruh.

Selama kemunculannya menghasilkan pemberitaan, kontroversi, tafsir, dan respons politik, figur tersebut masih berada dalam arena kekuasaan.

Dari Kekuasaan ke Perhatian

Ben Bland dalam Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia (2020) menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin yang penuh kontradiksi.

Kontradiksi tersebut tidak hanya terlihat dalam kebijakan, tetapi juga dalam jarak antara citra politik yang dibangun dengan praktik kekuasaan yang kemudian berkembang.

Jokowi pernah membangun citra sebagai pemimpin sederhana, dekat dengan rakyat, dan relatif jauh dari politik elite.

Namun, setelah meninggalkan Istana, modal politik personal tersebut tidak ikut hilang.

Gibran Rakabuming Raka kini berada di posisi wakil presiden, sementara Kaesang Pangarep memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dengan demikian, pengaruh politik Jokowi tidak hanya bertumpu pada popularitas personal, tetapi juga memiliki saluran melalui keluarga dan jaringan politik.

Thomas Poguntke dan Paul Webb (2005) menjelaskan kecenderungan personalisasi politik, ketika pengaruh figur pemimpin semakin besar dibandingkan institusi atau organisasi politik.

Dalam kerangka ini, berakhirnya jabatan tidak otomatis berarti berakhirnya pengaruh. Jokowi memperlihatkan gejala tersebut.

Tidak lagi memimpin pemerintahan dan tidak secara formal memimpin partai politik, tetapi tetap menjadi figur yang diperhitungkan oleh elite dan partai.

Karena itu, pertanyaan yang lebih relevan bukan apakah Jokowi masih mempunyai pengaruh, melainkan bagaimana pengaruh itu dipertahankan setelah kekuasaan formal berakhir.

Salah satu jawabannya adalah melalui perhatian.

Kontroversi dan Ekonomi Perhatian

Kasus dugaan ijazah palsu merupakan contoh paling jelas. Perkara tersebut telah berkembang menjadi proses hukum dan berlangsung cukup panjang.

Perkembangan kasus, pernyataan para pihak, serta rencana kehadiran Jokowi di persidangan untuk menunjukkan dokumen asli kembali membuat namanya berada dalam pusat pemberitaan.

Secara hukum, dugaan tetap harus dibedakan dari fakta. Keaslian ijazah merupakan persoalan pembuktian yang harus diselesaikan melalui proses hukum.

Namun, secara politik komunikasi, terdapat fenomena yang berbeda: kontroversi membuat Jokowi terus hadir dalam ingatan publik.

Setiap perkembangan perkara menghasilkan berita baru. Bantahan menghasilkan berita. Pernyataan kuasa hukum menghasilkan berita.

Persidangan menghasilkan berita. Bahkan polemik di media sosial kembali menghidupkan nama Jokowi.

Kontroversi dengan demikian tidak harus membuat seseorang semakin disukai untuk mempertahankan relevansi politik.

Cukup dengan membuat figur tersebut terus diperbincangkan.

Dalam ekonomi perhatian, popularitas positif dan popularitas negatif sama-sama dapat menghasilkan visibilitas.

Yang membedakan adalah dampak akhirnya terhadap persepsi dan pilihan politik.

Karena itu, mengatakan bahwa kasus dugaan ijazah palsu "meningkatkan popularitas" Jokowi membutuhkan data survei.

Namun, mengatakan bahwa kontroversi tersebut mempertahankan perhatian publik terhadap Jokowi jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Dari Revolusi Mental ke Politik Perhatian

Pada 2014, Revolusi Mental menjadi salah satu fondasi penting branding politik Jokowi.

Gagasan tersebut menawarkan perubahan karakter bangsa melalui integritas, etika pelayanan publik, disiplin, kerja keras, dan budaya antikorupsi.

Nawacita kemudian menjadi kerangka politik bagi agenda perubahan tersebut.

Namun, setelah satu dekade kekuasaan, menarik melihat Revolusi Mental dari perspektif yang berbeda.

Dulu, Jokowi memperoleh perhatian melalui politik kedekatan: blusukan, komunikasi langsung, dan citra sebagai pemimpin yang berbeda dari elite politik lama.

Setelah tidak lagi menjadi presiden, mekanismenya berubah.

Perhatian diproduksi melalui kehadiran publik, jaringan politik, keluarga, media, kontroversi, dan simbol-simbol politik.

Kurt Weyland (2013) menunjukkan bahwa populisme bertumpu pada hubungan langsung antara pemimpin dan masyarakat.

Kekuatan politik figur tidak selalu bergantung pada institusi formal. Popularitas personal dapat menjadi modal yang bertahan melampaui jabatan.

Jokowi memperlihatkan bentuk baru dari proses tersebut. Kekuasaan formal telah berakhir, tetapi personalisasi politik tetap berjalan.

Karena itu, "revolusi mental" hari ini dapat dibaca melalui pertanyaan yang lebih mendasar: apakah politik Indonesia telah bergerak dari politik institusional menuju politik figur, ketika perhatian terhadap seseorang menjadi bagian dari sumber kekuasaannya?

Jokowi tentu berhak hadir dalam ruang publik. Sebagai mantan presiden, kemunculan dalam berbagai kegiatan merupakan hal yang wajar.

Persoalannya bukan pada hak untuk tampil, melainkan pada konsekuensi politik dari setiap kemunculan.

Ketika seorang mantan presiden masih mempunyai basis popularitas, jaringan relawan, hubungan dengan elite, anggota keluarga dalam posisi politik strategis, dan kemampuan menarik perhatian media, kehadirannya tidak lagi bersifat netral secara politik.

Video singkat bersama relawan mungkin hanya berlangsung beberapa menit.

Namun, ketika diikuti narasi mengenai kemungkinan "patahan sejarah" dan masa depan pemerintahan Prabowo-Gibran, sebuah pertemuan biasa segera memperoleh makna politik yang jauh lebih besar. Itulah kekuatan politik perhatian.

Jokowi telah meninggalkan Istana, tetapi belum meninggalkan pusat perhatian.

Selama kemunculannya masih menghasilkan berita, kontroversinya masih memicu perdebatan, dan setiap gesturnya masih ditafsirkan sebagai sinyal politik, pengaruh personalnya belum berakhir.

Dalam politik yang semakin ditentukan oleh media dan persepsi, perhatian bukan sekadar akibat dari kekuasaan.

Perhatian dapat menjadi sumber kekuasaan itu sendiri.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Peneliti, Konsultan

JAKARTA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 kembali menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan modal usaha.

Melalui dukungan pemerintah dan perbankan, program KUR ditujukan untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan produktif.

Baca Juga:

• Surat Pencopotan Terbit di Hari yang Sama dengan Video Viral Sudaryono, Koordinator BGN Sumut Diganti

Dana pinjaman dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur perlu memperhitungkan besaran bunga serta kemampuan membayar cicilan setiap bulan.

KUR BCA 2026 disebut menawarkan suku bunga mulai 6 persen dengan pilihan tenor hingga 5 tahun.

Untuk plafon Rp100 juta, berikut simulasi cicilan berdasarkan tenor 1 sampai 5 tahun.

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Sebelum mengajukan KUR BCA 2026, calon debitur perlu memperhatikan sejumlah persyaratan.

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah untuk nasabah perorangan
- Memiliki E-KTP
- Nasabah perorangan atau badan usaha
- Memiliki usaha berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang memiliki KUR berjalan di bank lain
- Tidak pernah menerima fasilitas kredit di bank lain

Persyaratan tersebut perlu dipenuhi agar proses pengajuan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Persyaratan KUR BCA 2026

Selain memenuhi persyaratan umum, calon debitur juga perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung.

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

- E-KTP calon debitur dan pasangan
- NPWP, khusus pengajuan di atas Rp50 juta
- Kartu Keluarga (KK)
- Surat Keterangan Usaha/NIB
- BPJS Ketenagakerjaan, khusus pengajuan KUR Kecil

Kelengkapan dokumen menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan sebelum pengajuan dilakukan.

Cara Pengajuan KUR BCA 2026

Pengajuan KUR BCA 2026 dapat dilakukan secara online maupun offline.

Pengajuan Online

Buka website resmi BCA
Klik "Ajukan Sekarang" dan isi nomor telepon
Siapkan dokumen persyaratan pengajuan KUR BCA
Isi formulir hingga selesai

Pengajuan Offline

Calon debitur juga dapat mengajukan KUR dengan mendatangi kantor cabang Bank BCA.

Setelah sampai di kantor cabang, calon debitur dapat menemui petugas dan menyampaikan tujuan untuk mengajukan KUR.

Dokumen persyaratan kemudian disiapkan dan calon debitur akan diarahkan untuk mengisi formulir melalui webform BCA.

Petugas akan membantu dalam proses pengisian formulir. Selanjutnya, BCA akan melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha dan dokumen yang diajukan.

Jika pengajuan disetujui, dana KUR akan dicairkan ke rekening debitur.

Tabel Angsuran KUR BCA Rp100 Juta

Berikut simulasi angsuran KUR BCA dengan plafon Rp100 juta berdasarkan tenor 1 hingga 5 tahun:

12 bulan: Rp8.606.400/per Bulan
24 bulan: Rp4.431.700/per Bulan
36 bulan: Rp3.041.800/per Bulan
48 bulan: Rp2.347.400/per Bulan
60 bulan: Rp1.930.700/per Bulan

Dengan tenor yang lebih panjang, jumlah angsuran per bulan menjadi lebih rendah.

Namun, calon debitur tetap perlu mempertimbangkan total kewajiban pembayaran dan kemampuan keuangan usaha sebelum mengambil pinjaman.

Simulasi angsuran tersebut merupakan gambaran berdasarkan data yang tersedia.

Besaran cicilan dan persyaratan aktual dapat mengikuti ketentuan BCA serta hasil evaluasi pengajuan masing-masing calon debitur.* (di/ad)

ACEH UTARA – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Aceh Utara memulai pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah di Krueng Mane, Aceh Utara, Sabtu, 5 September 2026.

Peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut menjadi langkah Muhammadiyah Aceh Utara dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dakwah sekaligus tempat berkumpul untuk membahas berbagai program persyarikatan.

Baca Juga:

• Tokoh Spiritual Bali Gagas Pembangunan Fasilitas Panca Yadnya Terpadu dan Krematorium Nusantara

Hal itu pula yang selama ini dirasakan warga persyarikatan Muhammadiyah Aceh Utara.

PDM Aceh Utara terus berupaya menghadirkan Gedung Dakwah yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Pimpinan PDM Aceh Utara Ustazd Anwar mengatakan pembangunan Gedung Dakwah tersebut dimulai setelah mendapat izin Allah.

"Alhamdulillah, pada dengan Izin Allah pada hari ini Sabtu, 5 September 2026 telah diadakan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Da'wah PDM Aceh Utara, di Krueng Mane, Aceh Utara," ujar Ustazd Anwar di Krueng Mane.

Menurut dia, pembangunan gedung tersebut mendapat dukungan pendanaan dari LAZISMU Jawa Barat.

"Sumber dana Pembangunan Gedung Dakwah PDM Aceh Utara ini bersumber dari Bantuan LAZISMU Jawa Barat," kata Ustazd Anwar.

Gedung tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan dakwah.

PDM Aceh Utara juga akan memanfaatkannya sebagai gedung pertemuan serta sekretariat PDM Aceh Utara bersama organisasi otonom atau Ortom Muhammadiyah.

Gedung Dakwah PDM Aceh Utara dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi.

Proses pengerjaannya ditaksir berlangsung selama 90 hari kerja.

Ketua LAZISMU Jawa Barat Ustadz Chafidz Sefriyadi M.Pd. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan Muhammadiyah Aceh Utara setelah bencana banjir.

"Kami merasa bangga dan terharu melihat perkembangan Muhammadiyah Aceh Utara Pascabencana Banjir, terus Bangkit dan bergerak di segala lini, mulai dari Lini Pendidikan hingga ke Lini Sosial," ujarnya.

LAZISMU Jawa Barat berharap pembangunan Gedung Dakwah tersebut dapat selesai tepat waktu sehingga segera dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dakwah Muhammadiyah Aceh Utara.

"LAZISMU Jawa Barat berharap Gedung Da'wah ini selesai tepat waktu dan segera dapat di gunakan untuk kepentingan Dakwah oleh Muhammadiyah Aceh Utara dan menjadi Sarana yang berkemajuan," kata Chafidz.

Ia juga berharap gedung yang telah dibangun nantinya tidak hanya berdiri sebagai fasilitas organisasi, tetapi benar-benar digunakan untuk berbagai kegiatan PDM maupun Ortom.

"Ketua LAZISMU Jawa Barat juga Berharap setelah selesai gedung ini, seluruh kegiatan PDM, maupun Ortom senantiasa dapat digunakan gedung ini, Jangan biarkan Gedung ini menjadi sepi, hiasilah dengan kegiatan kegiatan supaya gedung ini menjadi Ramai, dan jangkauan Dakwah semakin luas," ujarnya.

Peletakan batu pertama tersebut turut dihadiri Ade Irvan dari MDMC Jawa Barat, Yosis dari Tim Media LAZISMU Jawa Barat, tokoh-tokoh Muhammadiyah Aceh Utara, organisasi otonom Muhammadiyah, serta seluruh jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Utara.* (ad)

BADUNG – Sejumlah tokoh spiritual, Sulinggih, tokoh adat, dan berbagai elemen masyarakat di Bali berkumpul untuk menggagas pembangunan fasilitas terpadu tempat pelaksanaan Panca Yadnya yang dilengkapi dengan Krematorium Nusantara.

Gagasan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas tokoh agama, adat, dan organisasi kemasyarakatan yang berlangsung di kediaman/Jeroan Jro Gede Widhi, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Baca Juga:

• 10 Gubernur se-Sumatera Bakal Teken Kesepakatan Bersama, Sumut Jadi Penggerak Sinergi Pembangunan

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mempermudah sekaligus meringankan beban umat Hindu dalam melaksanakan berbagai upacara keagamaan.

Pertemuan dihadiri jajaran Sulinggih dari berbagai trah (sarwa sadaka), yang terdiri atas Peranda, Begawan, Empu, dan Dukuh.

Hadir pula para Pemangku/Pandita, Welaka, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Rapat dipandu oleh Jro Mangku Mas (I Wayan Suadnyana), pengenter kegiatan di Kremasi Sunia Loka Tabanan.

Pertemuan juga dihadiri Ketua Pratisentana Bandesa Manik Mas (PBMM) Nusantara I Wayan Sunarya dan Petajuh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali I Made Wena.

Fasilitas yang direncanakan tersebut akan dirancang untuk memfasilitasi berbagai pelaksanaan upacara, mulai dari Genah Yajna, Manusa Yadnya hingga Pitra Yadnya.

Kehadiran fasilitas terpadu itu diharapkan menjadi salah satu solusi alternatif yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat.

Namun, pelaksanaannya tetap diarahkan agar tidak mengurangi peran Desa Adat maupun mengesampingkan tradisi leluhur.

Dalam pertemuan tersebut, I Dewa Nyoman Anom, salah satu pendiri sekaligus pengurus tempat kremasi di Tabanan, membagikan pemahaman mengenai aspek teknis pembangunan dan pengelolaan krematorium.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk mendampingi proses operasional pembangunan fasilitas tersebut.

Dari sisi regulasi, Anggota DPRD Provinsi Bali Ibu Jro Made Sumiati menyambut baik inisiatif tersebut.

Ia berkomitmen mengawal payung hukum yang diperlukan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Sejumlah poin utama kemudian disepakati dalam rapat tersebut.

Pertama, pembangunan fasilitas mendapat restu dan dukungan penuh dari jajaran Sulinggih (sarwa sadaka) yang hadir.

Kedua, dilakukan pengawalan terhadap aspek regulasi dan teknis melalui sinergi DPRD Provinsi Bali, pengelola berpengalaman dari Tabanan, serta Majelis Desa Adat (MDA) Bali.

Ketiga, fasilitas tersebut diharapkan dapat menyediakan sarana upakara yang ekonomis dan efisien, termasuk melalui pelaksanaan secara massal atau bersama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Keempat, akan segera dibentuk panitia kecil sebagai tim kerja untuk mengeksekusi tahapan awal pembangunan sekaligus melaporkan perkembangan secara berkala.

Anggota DPRD Provinsi Bali, Ibu Jro Made Sumiati, menegaskan bahwa seluruh elemen wajib mendukung gagasan mulia ini.

Pembentukan panitia kecil menjadi langkah konkret awal untuk memulai pengerjaan operasional di lapangan.

Berbagai kendala teknis yang muncul nantinya akan diselesaikan secara bersama-sama demi kemaslahatan umat Hindu di Bali dan Nusantara.* (ad)

JAKARTA – Pemerintah berencana melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai langsung pada kuartal I-II 2027.

Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga:

• Mau Ubah Desil DTSEN agar Sesuai Kondisi Ekonomi? Bisa Lewat HP, Begini Caranya

"Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba," kata Luhut saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 5 September 2026.

Luhut menjelaskan bahwa pemerintah nantinya mengarahkan mekanisme penyaluran bansos menggunakan transfer tunai.

Namun, pemerintah masih menyusun mekanisme agar dana bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.

"Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya," ujarnya.

Luhut mengatakan pemerintah tengah menghitung besaran bantuan yang akan diberikan kepada setiap keluarga.

Berdasarkan perhitungan sementara, nilainya disebut mencapai sekitar Rp5,4 juta per keluarga.

Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan final karena masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp1.200 triliun," ujarnya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem yang diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos.

Sistem tersebut akan memanfaatkan teknologi digital dan mengintegrasikan data penerima dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sistem yang sedang dikembangkan, proses verifikasi penerima bansos juga direncanakan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition.

Masyarakat yang dinyatakan memenuhi kriteria penerima bantuan akan mendapatkan transfer tunai.

Sementara itu, warga yang merasa memenuhi syarat tetapi belum mendapatkan bantuan akan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan, baik kepada masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria maupun kepada warga yang berhak tetapi belum menerima bansos.

"Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima," kata Luhut.

Pengembangan sistem penyaluran bansos dilakukan secara bertahap.

Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap hasil uji coba sebelum mekanisme tersebut diterapkan secara lebih luas.

Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan dan memastikan anggaran perlindungan sosial dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Jika uji coba berjalan sesuai rencana, mekanisme transfer tunai tersebut akan mulai diuji pada kuartal I-II 2027.* (lp/ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan sanksi tegas kepada pengelola maupun pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan tersebut disampaikan menyusul dugaan insiden keamanan pangan di SPPG Kalitengah, Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca Juga:

• Aktivitas Gunung Sinabung Masih Tinggi, Pengungsi Mulai Keluhkan Gangguan Kesehatan

"Kita tidak boleh mempertaruhkan anak kita, walaupun satu orang keracunan. Kalau yang nggak disiplin, yang lalai, ganti," ujar Zulhas saat ditemui usai LPS Lampung Financial Festival, Sabtu (5/9/2026).

Zulhas mengatakan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat MBG menjadi prioritas yang tidak dapat dikompromikan.

Karena itu, ia meminta BGN mengganti atau memecat petugas yang terbukti tidak disiplin maupun lalai dalam menjalankan standar penyelenggaraan dan penyajian makanan.

Menurut Zulhas, jenis sanksi akan disesuaikan dengan bentuk dan tingkat kesalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan.

"Lihat nanti kesalahannya. Kalau sengaja, ya. Kalau lalai, ya dipecat. Kalau salah, ya," tegasnya.

Zulhas mengaku telah menghubungi Kepala BGN setelah menerima laporan mengenai insiden di SPPG Kalitengah.

Ia meminta penjelasan secara mendetail mengenai kejadian tersebut.

Selain itu, Zulhas meminta penanganan medis terhadap para penerima manfaat yang terdampak menjadi prioritas utama.

Berdasarkan laporan pemeriksaan sementara yang diterima Zulhas dari Kepala BGN, terdapat indikasi ketidakpatuhan terhadap standar kedisiplinan dalam proses penyelenggaraan dan penyajian makanan MBG di SPPG tersebut.

Meski demikian, pemeriksaan lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian serta pihak yang bertanggung jawab.

Zulhas menegaskan setiap dugaan kelalaian dalam pelaksanaan MBG harus diperiksa secara menyeluruh.

Jika terbukti terjadi pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak sesuai ketentuan.

Menurut dia, penegakan disiplin diperlukan untuk menjaga kualitas program sekaligus melindungi jutaan anak yang menjadi penerima manfaat MBG.

Mengenai kemungkinan adanya sanksi pidana, Zulhas mengatakan hal tersebut akan bergantung pada hasil pemeriksaan serta bentuk kesalahan yang ditemukan.

Pemerintah, kata dia, tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang mengabaikan keselamatan penerima manfaat program MBG.

Langkah tersebut dinilai penting karena program MBG menyasar masyarakat dalam jumlah besar.

Pengawasan terhadap proses pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diterima penerima manfaat tetap aman dan memenuhi standar.* (in/ad)

BANDUNG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Geofisika Bandung memastikan suara dentuman yang terdengar di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya pada Sabtu (5/9/2026) dini hari bukan disebabkan oleh aktivitas gempa bumi.

BMKG juga menyatakan fenomena tersebut tidak berkaitan dengan fenomena cuaca lokal.

Baca Juga:

• Mengapa Dentuman Erupsi Anak Krakatau Terdengar hingga Bandung? Ini Penjelasan Ahli

Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Suaidi Ahadi, mengatakan BMKG merespons laporan masyarakat mengenai suara dentuman yang terdengar berulang sejak pukul 00.30 hingga 05.00 WIB.

Hasil analisis data kegempaan menunjukkan tidak terdapat aktivitas seismik di wilayah Bandung dan sekitarnya pada periode tersebut.

Dengan demikian, gempa bumi dinilai tidak menjadi pemicu suara dentuman.

"Selain parameter kegempaan, BMKG juga memeriksa kondisi atmosfer serta aktivitas kelistrikan udara di wilayah Jawa Barat. Pemantauan Lightning Detector mencatat aktivitas petir di Bandung Raya berada pada intensitas relatif rendah dan tidak signifikan," kata Suaidi dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).

Selain aktivitas kegempaan dan petir, BMKG turut memeriksa kondisi cuaca saat dentuman terdengar.

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi cuaca secara umum cerah. Angin juga tercatat bertiup konsisten dari arah timur ke barat.

Kondisi tersebut mengindikasikan tidak terdapat fenomena cuaca ekstrem lokal yang dapat menjadi pemicu suara dentuman.

Pada saat yang sama, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) terdeteksi melalui citra satelit. Peningkatan aktivitas petir juga tercatat di sekitar gunung tersebut.

Namun, BMKG menilai kemungkinan suara erupsi Gunung Anak Krakatau merambat hingga Bandung relatif kecil.

Arah angin dari timur ke barat saat kejadian dinilai memperkecil peluang gelombang suara erupsi bergerak menuju Bandung Raya.

Karena itu, BMKG menduga sumber suara dentuman berasal dari sumber lain yang hingga kini masih memerlukan kajian lebih mendalam.

Di sisi lain, sejumlah instrumen BMKG mencatat anomali yang kini menjadi bahan analisis lanjutan.

Pemantauan di Pulau Sebesi merekam anomali pada seismogram pada pukul 23.08 WIB dan 23.32 WIB atau 16.08 UTC dan 16.32 UTC.

Selain itu, stasiun magnet bumi di Sukabumi (SKB) dan Serang (SRG) mencatat gangguan magnetik internal bumi pada periode 4 September pukul 23.00 WIB hingga 5 September pukul 02.00 WIB.

Meski demikian, BMKG tidak menemukan aktivitas badai matahari pada periode tersebut.

"Namun, BMKG menekankan bahwa seluruh temuan anomali ini belum dapat secara langsung dikaitkan sebagai penyebab pasti suara dentuman tersebut," ujarnya.

Stasiun Geofisika Bandung masih melakukan pemantauan intensif untuk mengetahui sumber suara dentuman yang terdengar di Bandung Raya.

Pemantauan dilakukan terhadap aktivitas kegempaan, petir, magnet bumi, dan kondisi atmosfer.

BMKG juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.

"BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Bandung Raya untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu spekulatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta selalu memperbarui informasi resmi melalui kanal komunikasi BMKG," imbaunya.

Dengan hasil pemantauan sementara tersebut, BMKG memastikan suara dentuman yang terdengar pada Sabtu dini hari tidak berasal dari aktivitas gempa bumi.

Adapun sumber pasti dentuman masih dalam proses kajian.* (sn/ad)

JAKARTA – Masyarakat kini dapat mengajukan pemutakhiran data desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui telepon seluler atau HP.

Pemutakhiran ini penting karena desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat dan sasaran penerima bantuan sosial (bansos).

Baca Juga:

• BUMN Dibabat, Prabowo Targetkan 700 Perusahaan Lagi Ditutup hingga Akhir 2026

Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Kelompok desil 1 sampai 5 menjadi prioritas penerima bansos. Namun, data desil masih dapat berubah karena proses pemutakhiran dan verifikasi data.

Lantas, bagaimana cara mengubah atau memperbarui data desil melalui HP?

Cara mengubah data desil

Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengajukan pemutakhiran data DTSEN, yakni secara offline melalui kantor desa atau kelurahan dan secara online menggunakan aplikasi Cek Bansos.

Cara mengubah desil secara offline

Masyarakat yang ingin memperbarui data dapat melakukan langkah berikut:

- Datang ke kantor desa atau kelurahan sesuai domisili.
- Sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin mengajukan pemutakhiran data DTSEN.
- Ikuti prosedur yang ditetapkan dan lengkapi dokumen atau persyaratan yang diminta.
- Data yang diajukan akan diproses untuk dilakukan verifikasi.
- Tunggu apabila diperlukan survei oleh pendamping sosial.

Selain datang langsung ke kantor desa atau kelurahan, masyarakat juga dapat mengajukan pemutakhiran secara online melalui HP.

Cara menurunkan desil DTSEN lewat HP

Pemutakhiran data secara online dapat dilakukan menggunakan aplikasi Cek Bansos. Berikut langkah-langkahnya:

- Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store.
- Daftarkan akun apabila belum memiliki akun.
- Masuk atau login menggunakan akun yang sudah didaftarkan.
- Pilih menu "Usulkan Pembaruan".
- Isi seluruh data dan pertanyaan yang tersedia.
- Pastikan informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Kirim pengajuan pembaruan data.
- Tunggu proses verifikasi oleh petugas.

Pemutakhiran data tidak serta-merta membuat kelompok desil langsung berubah.

Data yang diajukan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu.

Pemutakhiran ini penting bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat.

Jika data tidak diperbarui, masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima bansos berpotensi tidak masuk dalam sasaran bantuan.

Cara cek desil dan status bansos lewat HP

Setelah melakukan pemutakhiran, masyarakat dapat mengecek kelompok desil sekaligus status penerima bansos melalui HP.

Salah satu caranya melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos.

Langkahnya sebagai berikut:

- Buka browser di HP.
- Akses laman resmi Cek Bansos Kemensos.
- Masukkan NIK sesuai KTP pada kolom yang tersedia.
- Isi kode verifikasi atau captcha.
- Klik "Cari Data".
- Sistem akan menampilkan informasi mengenai nama penerima, kelompok desil, periode penyaluran, hingga jenis bantuan yang diterima apabila terdaftar.

Masyarakat juga dapat mengecek informasi tersebut melalui aplikasi Cek Bansos.

Cara cek desil melalui aplikasi Cek Bansos

Unduh dan buka aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store.
Pilih menu Cek Bansos.
Masukkan NIK KTP.
Klik "Cari Data".
Sistem akan menampilkan kelompok desil serta jenis bantuan apabila pengguna tercatat sebagai penerima.

Kemensos benahi data desil DTSEN

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap data desil agar hasilnya lebih stabil dan akurat.

Menurut Gus Ipul, perubahan desil terjadi antara lain karena terdapat tambahan 12 juta data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang belum selesai diverifikasi dan divalidasi.

"Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat," kata Gus Ipul dalam siaran pers, Jumat (4/9/2026).

Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan proses stabilisasi, perapian, serta verifikasi dan validasi terhadap data tersebut.

" Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat," kata Gus Ipul.

Perubahan desil juga tidak otomatis membuat seseorang langsung dicoret dari daftar penerima bansos.

" Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran. Sekarang ini kan ada lonjakan-lonjakan, itu tidak otomatis (bansos) hilang. Sementara untuk PBI itu setiap bulan sekali," kata Gus Ipul.

Kementerian Sosial juga menegaskan bahwa desil bukan ukuran mutlak untuk menentukan seseorang kaya atau miskin.

Data tersebut merupakan bagian dari proses penentuan sasaran program bantuan dan perlu terus diperbarui agar kondisi masyarakat yang tercatat semakin sesuai dengan keadaan sebenarnya.* (km/ad)

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong pengajuan kasasi setelah Pengadilan Tinggi Militer menghapus sanksi pidana tambahan berupa pemecatan terhadap dua anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Putusan tersebut diberikan setelah majelis hakim menerima permohonan banding yang diajukan para terdakwa.

Baca Juga:

• Wujudkan Generasi Emas 2045, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ingatkan Pelajar: Kenali Narkoba untuk Menjauhinya, Bukan Mencoba!

Pigai menyampaikan dorongan pengajuan kasasi melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada Sabtu (5/9/2026).

"Saya minta pengacara ajukan kasasi bahkan kalau bisa sampai di PK [Peninjauan Kembali]," tulis Pigai di akun X tersebut.

Namun, setelah diklarifikasi mengenai pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan banding tersebut, Pigai mengonfirmasi bahwa yang dimaksud adalah oditur militer, bukan pengacara.

"Iya, benar [oditur]," ujarnya merespons pertanyaan melalui aplikasi pesan.

Pigai mengatakan semua pihak harus menghormati hukum dan keputusan hakim.

Namun, menurut dia, putusan pengadilan juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kepekaan sosial, terutama dari sudut pandang korban.

"Kita hormati keputusan yang mulia HAKIM tetapi perlu kepekaan sosial dan keadilan. Rasa adil harus diukur menurut korban bukan menurut orang lain apalagi pelaku," tulis Pigai.

Menurut Pigai, apabila para prajurit tersebut terbukti melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, pemecatan dari dinas militer dinilai layak diberikan.

"Kalau mereka terbukti pelaku, maka sudah sangat wajar dipecat dari statusnya sebagai Anggota Aktif TNI karena: 1.melakukan tindak pidana penyerangan, 2. Mengcederai kehormatan negara termasuk harga diri negara,3. Mencederai institusi BAIS, 4. Mencederai Institusi militer,' kata Pigai."

Ia juga menyoroti waktu terjadinya perkara tersebut yang bertepatan dengan upaya pemerintah memperkuat perlindungan HAM dan demokrasi.

"Semua tindakan yang dilakukan pada saat di mana kami pemerintah sedang berjibaku mempertahankan Iklim HAM, Demokrasi dan Kedigdayaan sipil," sambungnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Militer mengubah hukuman terhadap empat terdakwa dalam perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Dalam putusan perkara Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026, majelis hakim menerima secara formal permohonan banding yang diajukan para terdakwa.

"Mengadili: Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa- I EDI SUDARKO, Serda Mar NRP 102064. Terdakwa II BUDHI HARIYANTO WIIDHI CAHYONO, Lettu Mar NRP 23990/P, Terdakwa III NANDALA DWI PRASETYA, Kapten Mar NRP 240121/P dan Terdakwa IV SAMI LAKKA, Lettu Pas NRP 533904," demikian bunyi putusan yang dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jumat (4/9).

Dalam putusan tingkat banding, terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko dijatuhi pidana 2 tahun 6 bulan penjara.

Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dijatuhi pidana 2 tahun penjara.

Sementara itu, terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo dihukum 2 tahun penjara. Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan penjara.

"Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan," ucap hakim pengadilan tinggi militer dalam putusan tersebut.

Laman SIPP tidak menampilkan susunan majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebelumnya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Edi Sudarko dan 2 tahun 6 bulan penjara kepada Budhi Hariyanto Widhi.

Keduanya disebut berperan sebagai eksekutor penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Selain hukuman penjara, hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Edi dan Budhi.

Sementara Nandala Dwi Prasetyo dihukum 2 tahun penjara dan Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Hakim tingkat pertama mempertimbangkan kadar kesalahan dan kualitas perbuatan terdakwa III dan IV sehingga menjatuhkan hukuman lebih ringan, meskipun pangkat keduanya lebih tinggi dibandingkan dua terdakwa lainnya.

Dalam putusan banding, sanksi pemecatan terhadap dua terdakwa tersebut tidak lagi diberlakukan.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), yang selama ini mendampingi Andrie Yunus, mengkritik putusan banding tersebut.

TAUD menilai penghapusan pemecatan terhadap dua terdakwa dan pengurangan pidana penjara menunjukkan persoalan serius dalam proses peradilan militer.

Jane Rosalina Rumpia dari KontraS yang menjadi bagian dari TAUD mengatakan amar putusan banding menimbulkan pertanyaan mengenai status pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Amar putusan banding menimbulkan ketidakjelasan dan pertanyaan serius mengenai status pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer," kata Jane melalui keterangan pers, Jumat.

Menurut Jane, amar putusan tersebut dinilai janggal karena mengubah pidana pokok, tetapi tidak memberikan kejelasan mengenai status pidana tambahan berupa pemecatan yang sebelumnya dijatuhkan pada tingkat pertama.

Ketidakjelasan tersebut, menurut dia, menimbulkan kesan bahwa pemecatan terhadap terdakwa I dan II telah dianulir.

"Ketidakjelasan dalam amar putusan tersebut tentu menegaskan kekhawatiran dan kecurigaan publik bahwa peradilan militer merupakan infrastruktur impunitas dan wadah untuk melindungi sesama prajurit," ucap Jane.

TNI menyatakan tidak mencampuri putusan Pengadilan Tinggi Militer tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan institusinya menghormati independensi dan kewenangan hakim dalam memutus perkara.

"Terkait putusan Pengadilan Tinggi Militer yang dimaksud merupakan ranah peradilan militer yang secara kelembagaan berada di bawah Mahkamah Agung," ujar Nas melalui pesan tertulis, Jumat malam.

"TNI menghormati dan menghargai independensi serta kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara," sambungnya.

Putusan banding tersebut kini menjadi sorotan karena selain mengurangi hukuman penjara terhadap sejumlah terdakwa, Pengadilan Tinggi Militer juga menghapus sanksi tambahan berupa pemecatan terhadap dua prajurit yang sebelumnya dijatuhi hukuman tersebut di tingkat pertama.* (cn/ad)

JAKARTA – Forum Bahtsul Masail Waqiyyah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang di Indonesia hukumnya haram.

Perwakilan Bahtsul Masail Waqiiyah Muktamar ke-35 NU, KH Mahbub Maafi, mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga:

• Mengapa Dentuman Erupsi Anak Krakatau Terdengar hingga Bandung? Ini Penjelasan Ahli

Karena itu, Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai mata uang pengganti rupiah.

"Kalau kita ingin menjadikan Bitcoin sebagai mata uang, boleh, tetapi itu hukumnya tetap haram karena ada larangan dari pemerintah bahwa mata uang kita adalah bukan Bitcoin, tetapi mata uang kita adalah rupiah," kata Mahbub dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (3/9).

Meski penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dinyatakan haram karena bertentangan dengan aturan yang berlaku, forum Bahtsul Masail memberikan penilaian berbeda dari sisi fikih Islam.

Mahbub mengatakan Bitcoin memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai mal atau harta dan saman atau alat tukar.

"Secara fikih Bitcoin memenuhi syarat sebagai mal atau harta dan saman atau alat tukar," katanya.

Mahbub menjelaskan forum tersebut membedakan pengertian saman dengan mata uang atau naqd.

Menurut dia, sesuatu yang berstatus sebagai saman belum tentu berstatus sebagai mata uang. Sebaliknya, mata uang pasti memiliki fungsi sebagai saman.

Dalam menetapkan Bitcoin sebagai mal dan saman, forum Bahtsul Masail mempertimbangkan sejumlah aspek.

Salah satunya adalah manfaat Bitcoin yang dinilai nyata.

Manfaat tersebut juga dianggap diperbolehkan dalam syariat serta memiliki nilai berdasarkan kebiasaan masyarakat atau 'urf an-nas.

"Kemudian fluktuasi nilai Bitcoin secara faktual tidak pernah mencapai titik nol. Ini merupakan salah satu poin penting," terang Mahbub.

Selain itu, Bitcoin dinilai dapat ditukar dengan barang lain dan dipindahtangankan dari satu pemilik kepada pemilik lainnya.

Bitcoin juga memiliki private key yang dinilai memberikan perlindungan terhadap aset sehingga dapat menghindarkan dari dharar atau kerugian.

Forum Bahtsul Masail Waqiyyah Muktamar ke-35 NU juga membahas hukum transaksi menggunakan Bitcoin.

Mahbub mengatakan Bitcoin dapat diposisikan sebagai aset digital yang boleh diperjualbelikan atau ditransaksikan.

Bahkan, menurut hasil pembahasan forum tersebut, menjadikan Bitcoin sebagai mata uang dinilai sah dari perspektif fikih.

Namun, penggunaannya sebagai mata uang di Indonesia tetap dinilai haram karena bertentangan dengan ketentuan pemerintah mengenai alat pembayaran yang sah.

"Mentransaksikan Bitcoin sebagai aset digital adalah sah dan diperbolehkan. Sedangkan yang menarik, menjadikan Bitcoin sebagai mata uang juga sah," kata dia.

Dengan demikian, keputusan Bahtsul Masail membedakan antara Bitcoin sebagai aset digital atau alat tukar dan Bitcoin sebagai mata uang resmi di Indonesia.

Bitcoin dinilai memenuhi ketentuan tertentu sebagai harta dan alat tukar dalam perspektif fikih.

Namun, ketika digunakan sebagai mata uang di Indonesia, penggunaannya dinyatakan haram karena Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang yang sah.* (cn/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:

• Zulhas Tegaskan Tak Ada Toleransi SPPG Lalai, Pengiriman MBG Terlambat Bisa Picu Keracunan

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, hingga saat ini sebanyak 290 BUMN telah ditutup.

Langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.

"Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional," kata Teddy dalam keterangan resmi, Sabtu (5/9/2026).

Proses konsolidasi dan penataan BUMN tersebut akan terus dilanjutkan.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara.

Melalui restrukturisasi tersebut, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran dapat mencapai Rp100 triliun.

Penataan BUMN diarahkan untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih sederhana dan efisien.

Pemerintah juga menargetkan perusahaan negara memiliki kondisi yang lebih sehat dan dikelola secara profesional.

Presiden Prabowo meminta proses tersebut dilakukan secara terukur dan menyeluruh agar keberadaan BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

Selain penataan BUMN, pertemuan tersebut juga membahas rencana percepatan hilirisasi.

Pertemuan itu turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Menurut Teddy, percepatan hilirisasi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

"Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia," ujarnya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Pertemuan Prabowo dengan jajaran Danantara dan sejumlah menteri itu menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan penataan perusahaan negara sekaligus mempercepat agenda hilirisasi.* (ad)