JAKARTA – Pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan logo resmi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026 mendatang.

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme jajak pendapat atau voting yang dapat diakses secara daring melalui situs logohutri.istanapresiden.go.id.

Baca Juga:

• Prabowo: Juli Ini Kita Launching B50, Indonesia Tak Akan Impor Solar Lagi

"Mulai dari tanggal 24 sampai dengan 28 Juni 2026, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan," kata Teuku Riefky Harsya, Rabu (24/6/2026).

Menurut Teuku, terdapat lima desain terbaik yang berhasil lolos dari proses seleksi dan kini masuk tahap pemilihan publik.

"Sebanyak lima alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat," imbuhnya.

Kelima desain tersebut merupakan hasil kurasi dari sayembara nasional yang diikuti oleh 124 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah menilai keterlibatan masyarakat dalam menentukan logo menjadi bagian penting dalam membangun rasa memiliki terhadap simbol peringatan kemerdekaan.

Teuku berharap logo yang nantinya terpilih benar-benar menjadi representasi semangat kebangsaan sekaligus kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa para finalis berasal dari berbagai daerah di Tanah Air.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan tingginya partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam merancang identitas visual peringatan kemerdekaan Indonesia.

Juri menyebut lima kandidat logo berasal dari Surakarta, Padang, Bali, Malang, dan Batam.

Selain pemilihan logo, pemerintah juga telah menetapkan tema resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

Tema tersebut diharapkan menjadi semangat bersama dalam memperingati perjalanan bangsa sekaligus memperkuat optimisme menuju Indonesia yang lebih maju.

Untuk meningkatkan partisipasi publik, panitia penyelenggara juga menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat yang mengikuti proses pemungutan suara.

"Yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih," ujar Juri.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan logo HUT ke-81 RI sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan yang melibatkan seluruh elemen bangsa.* (cn/ad)

JAKARTA – Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dikabarkan tengah mengajukan perubahan aturan adu penalti yang akan diterapkan pada Piala Dunia 2026.

Perubahan tersebut berkaitan dengan mekanisme undian koin yang selama ini digunakan sebelum babak adu penalti dimulai.

Baca Juga:

• Hasil Lengkap Piala Dunia 2026: Portugal Pesta, Inggris Imbang, Kolombia Lolos

Undian pertama digunakan untuk menentukan tim yang mendapat giliran menendang lebih dulu, sedangkan undian kedua menentukan sisi gawang yang akan digunakan dalam adu penalti.

Menurut laporan Sports Illustrated yang mengutip The Times, FIFA telah mengajukan usulan kepada International Football Association Board (IFAB) agar proses tersebut dibuat lebih sederhana.

"FIFA sudah mengajukan satu usulan agar kapten satu tim memilih giliran [menendang] atau lokasi tendangan, bukan keduanya," tulis Sports Illustrated mengutip kabar The Times.

Usulan tersebut disebut bertujuan membuat proses lebih efisien sekaligus mengurangi kemungkinan satu tim mengalami kerugian ganda akibat kalah dalam dua kali undian.

Hingga kini FIFA belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan utama perubahan tersebut diajukan.

Padahal, Piala Dunia 2026 telah berlangsung lebih dari sepekan dan fase gugur yang berpotensi menghadirkan adu penalti akan segera dimulai.

Laporan Sports Illustrated menyebut FIFA memiliki pengaruh besar dalam proses perubahan regulasi tersebut.

"FIFA punya kekuatan untuk menekan IFAB untuk menerima pengajuan [perubahan] sebelum fase gugur dimulai," tulis Sports Illustrated.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai perubahan aturan ini belum memiliki urgensi yang kuat.

Sebab, berbagai penelitian menunjukkan tidak ada keuntungan signifikan bagi tim yang mendapat kesempatan menendang lebih dulu dalam adu penalti.

Salah satu penelitian yang banyak dikutip berasal dari jurnal Ekonomi dan Psikologi karya David Pipke.

Dalam penelitiannya, Pipke menganalisis sekitar 7.000 adu penalti dan 74 ribu tendangan penalti.

"Pipke meneliti 7.000 adu penalti dan 74 ribu tendangan untuk menemukan bahwa tidak ada bukti bahwa tim penendang pertama punya peluang lebih baik untuk menang," demikian laporan Sports Illustrated.

Jika usulan FIFA disetujui IFAB, perubahan aturan tersebut berpotensi diterapkan sebelum babak 32 besar Piala Dunia 2026 dimulai.

Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait penerapan regulasi baru tersebut.* (cn/ad)

BANDA ACEH – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo memimpin upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Banda Aceh, Rabu pagi, 24 Juni 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polda Aceh.

Baca Juga:

• Prabowo: Hanya di Indonesia Polri dan TNI Ikut Urus Pertanian

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta.

Selanjutnya, Wakapolda Aceh melakukan peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pejuang bangsa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan, pembacaan doa, serta penaburan bunga di pusara pahlawan yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Aceh bersama para pejabat utama dan peserta upacara lainnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Melalui kegiatan ziarah ini, diharapkan seluruh personel Polri dapat meneladani semangat juang, pengabdian, dan patriotisme para pahlawan dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Joko.

Menurutnya, ziarah ke Taman Makam Pahlawan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan kepada generasi penerus bangsa.

Joko menambahkan, kegiatan yang berlangsung dengan tertib dan penuh penghormatan itu menjadi simbol komitmen Polri dalam melanjutkan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Melalui kegiatan ziarah ini, diharapkan seluruh personel Polri dapat meneladani semangat juang, pengabdian, dan patriotisme para pahlawan dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujarnya.

Upacara ziarah tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang digelar Polda Aceh menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, Polri berharap semangat patriotisme para pahlawan dapat terus menjadi inspirasi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.* (ad)

GORONTALO – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan meluncurkan program biodiesel B50 pada Juli 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak, khususnya solar.

Baca Juga:

• Prabowo: Ada yang Tak Ingin Indonesia Bangkit, "Kita Sudah Tahu Mereka-Mereka Itu"

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki keyakinan kuat untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

"Kita percaya diri. Kita akan mampu mengatasi, Saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, Saudara-saudara sekalian," kata Prabowo.

Presiden menjelaskan, peluncuran B50 akan menjadi langkah penting dalam mengurangi kebutuhan impor solar dari luar negeri.

"Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50 persen. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, Saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menghemat banyak sekali," tambahnya.

B50 merupakan bahan bakar solar yang mengandung campuran 50 persen biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit.

Program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan biodiesel sebelumnya, yakni B35 dan B40 yang telah diterapkan pemerintah.

Dengan peningkatan kandungan biodiesel tersebut, pemerintah berharap kebutuhan solar nasional dapat semakin dipenuhi dari sumber energi domestik.

"Kita tidak akan impor dari luar negeri. Maksimal 4 tahun lagi untuk kebutuhan BBM kita," kata Prabowo.

Pemerintah menilai langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pengujian teknis B50 telah dilakukan pada berbagai sektor transportasi dan industri.

Uji coba tersebut mencakup kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, hingga alat dan mesin pertanian yang digunakan di berbagai daerah.

Menurut Bahlil, hasil evaluasi sementara menunjukkan performa B50 berjalan positif dan siap diterapkan secara lebih luas.

Program ini juga diharapkan mampu mengurangi beban impor bahan bakar yang selama ini masih cukup besar.

"Dengan demikian, maka kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," ujar Bahlil.

Pemerintah meyakini penerapan B50 akan meningkatkan penyerapan biodiesel produksi dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Selain mengurangi ketergantungan pada energi impor, kebijakan tersebut juga dinilai dapat membantu menghemat devisa negara dan meningkatkan nilai ekonomi sektor sawit nasional.

Jika target yang ditetapkan pemerintah tercapai, Indonesia akan semakin mengandalkan sumber energi berbasis bahan baku domestik untuk memenuhi kebutuhan transportasi, industri, hingga sektor pertanian.

Peluncuran B50 pada Juli 2026 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transformasi energi sekaligus mendukung visi swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.* (km.ad)

PADANGSIDIMPUAN – Kabar duka datang dari Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Seorang peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) untuk Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP), dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Jakarta.

Baca Juga:

• Mobil Ringsek Usai Tabrak Truk di Taput, Polisi Temukan Ratusan Paket Ganja di Dalamnya

Kabar meninggalnya Novia diterima keluarga pada Selasa (23/6/2026) sore.

Pihak keluarga mengaku sangat terkejut karena sebelumnya Novia masih dalam kondisi sehat dan sempat berkomunikasi dengan keluarga.

"Kemarin sore (Selasa 23 Juni 2026), kami mendapat kabar anak kami sudah meninggal dunia," ungkap Syawaluddin Sihotang, orangtua Novia, saat ditemui di kediamannya, Rabu (25/6/2026).

Menurut Syawaluddin, putrinya berangkat ke Jakarta pada 13 Juni 2026 untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Program SPPI yang berlangsung di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara.

Novia dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan tersebut selama satu bulan bersama peserta lainnya yang berasal dari berbagai daerah.

"Dia berangkat sejak 13 Juni 2026 kemarin, untuk mengikuti kegiatan itu, dan rencananya selama satu bulan di sana," ujar Syawal.

Keluarga mengaku tidak memiliki firasat apa pun sebelum menerima kabar duka tersebut.

Bahkan dua hari sebelumnya, Novia masih sempat berkomunikasi dengan keluarganya melalui telepon.

"Ada kemarin, masih bertelepon dengan keluarga. Kami tidak menyangka dapat kabar duka ini," kata Syawal.

Kabar meninggalnya Novia membuat suasana duka menyelimuti lingkungan tempat tinggal keluarga di Padangsidimpuan.

Sejak pagi, sejumlah warga terlihat mendatangi rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa.

Pantauan di lokasi menunjukkan beberapa papan bunga ucapan duka cita telah terpasang di sekitar rumah keluarga.

Salah satunya berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Pertahanan Republik Indonesia.

Warga dan kerabat tampak terus berdatangan untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan.

Keluarga menyampaikan bahwa jenazah Novia dijadwalkan tiba di Padangsidimpuan pada Rabu sore sekitar pukul 17.00 WIB.

Saat ini jenazah masih dalam perjalanan dari Medan menuju Kota Padangsidimpuan untuk selanjutnya disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan oleh keluarga.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi terkait penyebab meninggalnya Novia selama mengikuti kegiatan Latsarmil di Jakarta.

Pihak keluarga masih menunggu informasi lebih lanjut dari penyelenggara kegiatan terkait peristiwa tersebut.* (km/ad)

TAPANULI UTARA – Sebuah kecelakaan lalu lintas di Desa Sitabo-tabo, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, mengungkap dugaan upaya pengiriman ratusan paket ganja kering.

Dua orang yang berada di dalam mobil, yakni Riski Hariadi (33) dan Peni Agustina (36), kini diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Rico Waas Teken Prasasti Revitalisasi Gereja St. Antonius Hayam Wuruk, Dukung Toleransi dan Keberagaman di Medan

Saat itu, Riski mengemudikan mobil bersama rekannya, Peni Agustina, dalam perjalanan dari Mandailing Natal menuju Medan.

Kasi Humas Polres Tapanuli Utara, Aiptu Walpon Baringbing, mengatakan kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan setelah bertabrakan dengan sebuah truk di wilayah Siborong-borong.

"Mereka ini baru dari Madina menuju Medan," kata Walpon dalam keterangannya.

Akibat benturan keras, Riski dilaporkan terjepit di dalam kendaraan sehingga tidak dapat keluar dari mobil.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera berdatangan untuk memberikan pertolongan.

Namun saat membantu korban, warga mulai mencurigai barang-barang yang berada di dalam mobil.

Kecurigaan itu kemudian dilaporkan kepada personel Polsek Siborong-borong.

Petugas yang tiba di lokasi melakukan pemeriksaan awal dan menemukan sejumlah paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja.

"Pas petugas sampai, diketahuilah barang itu diduga paket ganja," ucap Walpon.

Setelah menerima laporan, personel Satres Narkoba Polres Tapanuli Utara langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Riski sempat dibawa ke Rumah Sakit Tarutung untuk mendapatkan penanganan medis akibat kecelakaan yang dialaminya.

Setelah itu, kedua terduga pelaku dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk menjalani pemeriksaan.

Dari hasil penghitungan sementara, polisi menemukan sebanyak 112 paket ganja kering yang dikemas rapi menggunakan plastik.

"Sejauh ini didapati ada 112 paket ganja kering yang dikemas rapi dalam plastik, diperkirakan 1 paket 1 kg," sebutnya.

Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kedua terduga pelaku untuk mengungkap asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan keterlibatan jaringan narkotika lainnya.

Polisi juga masih menelusuri tujuan pengiriman ganja dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam distribusi narkotika tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian aparat karena jumlah barang bukti yang ditemukan cukup besar.

Kepolisian memastikan proses penyelidikan akan terus dilakukan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.* (km/ad)

GORONTALO – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas mengenai adanya pihak-pihak yang dinilainya tidak menginginkan Indonesia menjadi negara maju.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII yang digelar di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Hanya di Indonesia Polri dan TNI Ikut Urus Pertanian

"Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya, kan," kata Prabowo yang langsung disambut respons peserta acara.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung gaya komunikasi yang menurutnya perlu disesuaikan ketika berbicara di hadapan petani dan nelayan.

Menurut Prabowo, penyampaian pesan kepada masyarakat akar rumput harus dilakukan dengan suara yang tegas agar mudah didengar dan dipahami.

"Tapi kalau sama petani-nelayan, bicaranya harus keras. Betul, nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya?" ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo sempat menirukan gaya berbicara yang lebih pelan dan formal.

Dengan nada bercanda, ia menggambarkan bagaimana pidato yang terlalu halus menurutnya kurang efektif ketika disampaikan kepada petani dan nelayan.

"Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras, harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat, di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah," kata Prabowo menirukan gaya bicara yang lebih lembut seraya mencibirnya.

Aksi tersebut sontak mengundang tawa para peserta yang hadir dalam acara nasional tersebut.

Prabowo kemudian berkelakar bahwa bagian pidatonya itu kemungkinan akan menjadi sorotan publik dan media.

Namun, ia mengaku tidak mempermasalahkannya karena ingin menyampaikan pandangan secara terbuka kepada masyarakat.

"Eh, sori, sori. Coba di, di-delete, delete. Eh, friend, ya, wartawan kita kompak, ya. Coba yang gitu-gitu. Nanti gua dihajar lagi, tuh. Emang gua pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopanan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi," lanjut Prabowo.

Pernyataan tersebut kembali disambut tepuk tangan dan sorakan peserta yang memenuhi lokasi acara.

Pidato Prabowo dalam Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII banyak menyoroti pentingnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan sebagai fondasi kekuatan bangsa.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional agar Indonesia semakin mandiri dan mampu menghadapi berbagai tantangan global.

Prabowo juga berulang kali menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan pangan dunia jika seluruh elemen bangsa bekerja bersama membangun sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan nasional.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan memberikan dukungan terhadap perayaan 111 tahun perjalanan iman Gereja Katolik St. Antonius dari Padua Paroki Hayam Wuruk Medan.

Dukungan tersebut ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui penandatanganan prasasti revitalisasi Gereja Katolik St. Antonius dari Padua Paroki Hayam Wuruk Medan.

Baca Juga:

• Pasien TBC Jadi Sasaran Baru MBG? Ini Respons DPR

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menyampaikan apresiasi atas kontribusi Paroki St. Antonius dari Padua yang selama ini aktif membangun kehidupan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

Menurut Rico, keberadaan gereja tidak hanya menjadi tempat pembinaan iman, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di Kota Medan, termasuk budaya Batak yang menjadi bagian dari kekayaan keberagaman daerah tersebut.

Anggota DPRD Kota Medan Antonius Devolis Tumanggor mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan Wali Kota Medan terhadap revitalisasi Gereja St. Antonius dari Padua Paroki Hayam Wuruk.

Politisi Partai NasDem itu menilai Rico Waas dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan seluruh lapisan masyarakat serta memahami kebutuhan dan harapan warga Kota Medan.

"Warga Katolik secara khusus merasa bangga dan mendukung program-program Wali Kota Medan dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi Kota Medan. Komitmen beliau dalam menjaga toleransi antarumat beragama serta merawat keberagaman budaya tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan patut diapresiasi," ujar Antonius.

Menurutnya, kepemimpinan yang mengedepankan persatuan dan keberagaman menjadi modal penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat di Kota Medan yang dikenal sebagai kota multikultural.

Apresiasi juga datang dari Pastor Paroki St. Antonius dari Padua Hayam Wuruk Medan, Moses Situmorang.

Ia menilai Rico Waas merupakan sosok pemimpin yang konsisten mendukung kerukunan antarumat beragama dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang kepercayaan.

"Penandatanganan prasasti ini merupakan bukti nyata bahwa Wali Kota Medan Rico Waas adalah pemimpin yang merangkul seluruh masyarakat dan menjadi bapak bagi semua kaum beriman. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan. Hal ini sejalan dengan semangat tagline Kota Medan, yakni 'Medan untuk Semua'," ungkapnya.

Menurut Moses, dukungan pemerintah daerah terhadap revitalisasi rumah ibadah menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat kehidupan sosial yang harmonis.

Revitalisasi Gereja Katolik St. Antonius dari Padua Paroki Hayam Wuruk diharapkan dapat semakin memperkuat fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembinaan iman, pelayanan sosial, pendidikan karakter, serta penguatan nilai-nilai toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat.

Selain menjadi tempat ibadah, gereja juga diharapkan terus berkontribusi dalam membangun kepedulian sosial dan mempererat hubungan antarumat beragama di Kota Medan.

Melalui revitalisasi tersebut, semangat kebersamaan dan keberagaman yang selama ini menjadi identitas Kota Medan diharapkan dapat terus terjaga dan berkembang di masa mendatang.* (ad)

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah menyiapkan perencanaan yang matang terkait usulan memasukkan pasien tuberkulosis (TBC) sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Nurhadi, kebutuhan gizi yang baik memang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pengobatan pasien TBC.

Baca Juga:

• Program MBG Bakal Didukung AI? Ini Kata Menko Airlangga

"Saya memahami bahwa pasien TBC membutuhkan dukungan gizi yang baik agar pengobatannya berhasil. Tetapi pertanyaannya, apakah Kementerian Kesehatan sudah memiliki kajian yang komprehensif terkait kebutuhan anggarannya?" kata Nurhadi dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Ia memahami usulan tersebut muncul karena Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus TBC tertinggi di dunia.

Meski demikian, pemerintah diminta tidak hanya melemparkan wacana tanpa diikuti perencanaan yang jelas dan terukur.

Menurut Nurhadi, sejumlah aspek penting perlu dijelaskan kepada publik, mulai dari mekanisme pendataan hingga sistem pengawasan penyaluran bantuan.

"Bagaimana mekanisme pendataannya? Bagaimana pengawasannya? Dan siapa yang akan memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima oleh pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan?" ucap Nurhadi.

Politikus Partai NasDem itu menilai pemerintah perlu menjelaskan secara rinci tujuan yang ingin dicapai apabila pasien TBC dimasukkan ke dalam kelompok penerima MBG.

Menurutnya, program yang telah memiliki sasaran utama tidak boleh terus dibebani kelompok penerima baru tanpa perhitungan yang matang.

"Jangan sampai program yang sudah memiliki sasaran utama tertentu kemudian terus dibebani berbagai kelompok penerima baru tanpa perhitungan yang jelas," ungkap Nurhadi.

Ia juga meminta pemerintah menyampaikan target yang terukur apabila kebijakan tersebut nantinya diterapkan.

"Berapa angka kesembuhan yang ingin ditingkatkan? Berapa angka kematian yang ingin diturunkan? Dan berapa tambahan anggaran yang harus disiapkan negara?" tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar pasien TBC menjadi salah satu kelompok penerima Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Budi, asupan gizi yang memadai memiliki peran penting dalam mempercepat proses pemulihan pasien yang menjalani pengobatan dalam jangka waktu panjang.

"Dari hasil penelitian jurnal-jurnal internasional dan sudah diterapkan juga di India dan China, orang yang penderita TBC diobati kan selama 6 bulan sampai 12 bulan," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (23/6/2026).

Budi menjelaskan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang beserta jajaran pengelola Program MBG.

Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan gizi.

Pemerintah saat ini masih mengkaji berbagai kelompok prioritas penerima manfaat MBG agar program tersebut dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Pemerintah dikabarkan tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun hingga saat ini, pemerintah belum memberikan penjelasan resmi mengenai status rancangan aturan tersebut maupun tahapan penyusunannya.

Baca Juga:

• Kejagung Dalami Temuan 100 Dapur MBG Fiktif di Cilacap, Ada yang Berlokasi di Sawah hingga Kuburan

"Di kami belum pernah ada bahasan," kata Haryo, Rabu (24/6/2026).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak secara tegas membenarkan keberadaan rancangan Perpres tersebut.

Meski demikian, Airlangga menilai penggunaan teknologi AI sangat relevan untuk mendukung program pemerintah yang memiliki skala besar dan proses yang dilakukan secara berulang.

"Kalau misalnya AI kan untuk seluruh aplikasi terutama aplikasi yang skalanya besar dan juga untuk skalanya berulang. Jadi untuk memudahkan ini bagian dari proses lah AI itu," ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, pendekatan regulasi AI masih terus dikaji karena perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat.

Banyak negara saat ini juga masih menerapkan konsep regulatory sandbox agar aturan yang dibuat tetap fleksibel dan mampu menyesuaikan kebutuhan di masa mendatang.

"Ya nanti kita lihat, ini kan masih regulatory sandbox di berbagai dunia juga masih regulatory sandbox. Jadi artinya regulasi yang bisa mengikuti daripada perkembangan zaman dan bisa juga diubah bergantung kebutuhan," katanya.

Informasi mengenai penyusunan Perpres AI sebelumnya dilaporkan Reuters yang menyebut Indonesia sedang menyiapkan aturan untuk mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan ke berbagai program strategis pemerintah.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa AI akan dimanfaatkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang memiliki anggaran sekitar 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 268 triliun per tahun.

Teknologi AI direncanakan digunakan untuk membantu penyusunan menu makanan sesuai kebutuhan masing-masing daerah, memantau keamanan pangan, hingga memprediksi kebutuhan dan permintaan makanan di berbagai wilayah.

Selain sektor pangan, AI juga disebut akan dimanfaatkan dalam sektor kesehatan, termasuk mendukung program skrining kesehatan masyarakat.

Berdasarkan draf yang disebut diperoleh Reuters, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penerapan AI bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk periode 2026 hingga 2029.

Peta jalan tersebut bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di berbagai sektor strategis.

"Draf tersebut belum pernah dilaporkan sebelumnya. Saat ini sedang menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto," tulis Reuters dalam laporannya.

Pemerintah bahkan disebut meyakini penerapan AI berpotensi mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 12 persen pada tahun 2030.

Selain itu, rancangan aturan tersebut juga memuat usulan pembentukan sovereign AI fund yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dana tersebut nantinya diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem AI nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi transformasi digital global.

Dalam proses penyusunannya, sejumlah perusahaan teknologi global disebut turut memberikan masukan kepada pemerintah.

Analis teknologi sekaligus anggota satuan tugas AI pemerintah, Wahyudi Djafar, mengatakan beberapa perusahaan yang ikut memberikan masukan antara lain Meta, IBM, dan Microsoft.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun regulasi yang mampu mendorong inovasi sekaligus menjaga keamanan dan tata kelola pemanfaatan AI di Indonesia.

Jika nantinya resmi diterbitkan, Perpres AI akan menjadi salah satu regulasi penting yang mengatur arah pengembangan kecerdasan buatan nasional sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.* (km/ad)

GORONTALO – Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, keterlibatan aparat keamanan dalam sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan strategis Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dan memperkuat posisi bangsa di masa depan.

Baca Juga:

• Indonesia Penuhi Standar Swasembada Pangan FAO, Prabowo Optimistis Jadi Lumbung Padi Dunia

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut keterlibatan TNI dan Polri di sektor pertanian merupakan hal yang unik dan jarang ditemukan di negara lain.

"Hanya di Indonesia, polisi ngurus pertanian. Hanya di... Mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia, Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia, Angkatan Udara tanam tebu," ujar Prabowo.

Menurut Presiden, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang.

"Ini adalah strategis, ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pejabat yang dinilai berperan dalam memperkuat sektor pangan nasional, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam mendukung program swasembada pangan, Polri mencatat hasil panen jagung mencapai 3,9 juta ton sepanjang tahun 2025.

Capaian tersebut sebelumnya disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan panen raya jagung serentak dan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

"Mohon izin melaporkan Bapak Presiden, guna mewujudkan swasembada pangan nasional pada tahun 2025, Polri berhasil merealisasikan penanaman jagung pada lahan seluas 661.112 hektar dengan hasil panen sebanyak 3,9 juta ton," ujar Sigit.

Selain itu, Polri juga menyiapkan pengembangan lahan jagung baru yang berpotensi mencapai 1,37 juta hektare di berbagai wilayah Indonesia.

"Untuk melanjutkan capaian tersebut terdapat potensi lahan tahun 2026 yang harus kami lanjutkan yaitu seluas 1,37 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia," lanjutnya.

Pada panen raya jagung kuartal pertama tahun 2026, Polri berhasil memanen jagung dari lahan seluas 91 ribu hektare dengan total produksi mencapai 884.129 ton.

Sebagian hasil panen tersebut bahkan direncanakan untuk diekspor ke Malaysia melalui kawasan perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Sementara itu, TNI turut berperan melalui program ketahanan pangan yang mencakup pengelolaan lahan sekitar 2,5 juta hektare di berbagai daerah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menjelaskan bahwa lahan tersebut tidak seluruhnya merupakan aset milik TNI.

Sebagian merupakan lahan pemerintah daerah maupun masyarakat yang mendapat pendampingan dari prajurit TNI.

"Jadi, totalnya semua lebih kurang 2,5 juta hektar," kata Muhammad Nas.

Dalam program tersebut, setiap matra TNI memiliki fokus komoditas yang berbeda.

TNI Angkatan Darat (AD) berfokus pada pengembangan padi, TNI Angkatan Laut (AL) mengembangkan tanaman kedelai, sedangkan TNI Angkatan Udara (AU) mengelola budidaya tebu.

Menurut Nas, masyarakat tetap menjadi pelaku utama dalam kegiatan pertanian.

TNI berperan memberikan pendampingan mulai dari tahap pengolahan lahan hingga distribusi hasil panen.

"Kami mendampingi mulai dari tahap pengelolaan, dari pengolahan lahan sampai dengan tahap panen sampai dengan tahap distribusi hasil panen," ujarnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, petani, TNI, dan Polri, pemerintah berharap target swasembada pangan nasional dapat tercapai sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketahanan pangan yang kuat di kawasan maupun dunia.* (km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendalami temuan 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Temuan tersebut menjadi perhatian setelah tim investigasi bersama koordinator wilayah menemukan sejumlah lokasi yang terdaftar sebagai titik pendirian dapur MBG, namun diduga tidak memiliki bangunan maupun fasilitas yang dapat digunakan untuk operasional program.

Baca Juga:

• APDESU Desak Kejari Usut Dugaan Penyimpangan Dana BOS SDN 01 Labuhan Ruku

"Akan menjadi info masukan tambahan dan didalami oleh penyidik," kata Anang kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Menurut Anang, pendalaman terhadap temuan tersebut juga sejalan dengan instruksi Kejaksaan Agung kepada seluruh jajaran kejaksaan di daerah untuk menampung berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program MBG.

Saat ditanya apakah temuan di Cilacap berkaitan dengan instruksi tersebut, Anang membenarkannya.

Ia menegaskan seluruh pihak yang terkait dengan persoalan tersebut akan dimintai keterangan untuk mendukung proses penyelidikan yang sedang berjalan.

"Ya tentunya pihak-pihak terkait akan diperiksa termasuk para tersangka nantinya," ujarnya.

Sebelumnya, tim investigasi bersama koordinator wilayah menemukan sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap.

Temuan itu terungkap setelah dilakukan verifikasi lapangan terhadap lokasi-lokasi yang sebelumnya tercatat sebagai titik pendirian dapur MBG dalam sistem pendataan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengatakan terdapat lebih dari 300 titik yang terdaftar.

Namun setelah dilakukan pengecekan langsung oleh kepala SPPG yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN), ditemukan sekitar 100 titik yang tidak memiliki bangunan ataupun fasilitas pendukung.

"Dari hasil rapat bersama tim investigasi dan koordinator wilayah, ada lebih dari 300 titik yang terdaftar. Setelah didatangi kepala SPPG yang ditunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN), ternyata titik itu (100 titik) tidak ada bangunan apapun," kata Ammy.

Menurut Ammy, lokasi-lokasi tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Cilacap.

Bahkan sebagian titik berada di lokasi yang dinilai tidak memungkinkan untuk dijadikan dapur MBG.

Beberapa titik ditemukan berada di area persawahan, kawasan hutan, hingga lokasi pemakaman atau kuburan.

Temuan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya praktik jual beli titik pendirian SPPG yang belakangan menjadi sorotan publik.

"Jadi bahwa isu jual beli titik, kemudian titik fiktif itu benar adanya, ini yang harus kita benahi," kata Ammy.

Kejaksaan Agung menegaskan akan menindaklanjuti informasi tersebut sebagai bagian dari proses pendalaman perkara yang sedang berjalan.

Selain mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak, penyidik juga akan menelusuri kemungkinan keterkaitan temuan titik SPPG fiktif dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Kasus ini menjadi perhatian karena Program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum diharapkan dapat memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan.* (km/ad)

MEDAN – Pemerintah menyatakan Indonesia telah memenuhi kriteria swasembada pangan berdasarkan standar Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Klaim tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyebut tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan saat ini berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan lembaga internasional tersebut.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Dorong Kampus Ambil Peran Aktif Edukasi Masyarakat dan Cegah Narkoba

Saat ini, ketergantungan impor pangan Indonesia disebut hanya berada di kisaran 4 hingga 5 persen.

"Ketergantungan impor pangan Indonesia saat ini hanya sekitar 4-5 persen, jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan FAO," kata Amran, Rabu, 24 Juni 2026.

Menurut Amran, saat ini hanya tiga komoditas pangan yang masih bergantung pada pasokan luar negeri, yakni bawang putih, daging sapi, dan kedelai.

Total kebutuhan impor untuk ketiga komoditas tersebut diperkirakan mencapai 3,5 juta ton.

Di sisi lain, produksi pangan nasional telah mencapai sekitar 73 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi dalam negeri berada pada angka 68 juta ton.

"Kebutuhannya adalah 68 juta ton, dan produksi kita adalah 73 juta ton. Jika kita membagi 3,5 juta ton dengan 73 juta ton, itu berarti 4-5 persen," jelas Amran.

Data tersebut menunjukkan Indonesia memiliki surplus pangan secara agregat.

Kondisi itu sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap impor dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Laporan FAO juga mencatat Indonesia sebagai salah satu negara yang berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan global bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam.

Di antara negara-negara tersebut, Indonesia tetap menjadi produsen terbesar dengan total produksi tahunan yang mencapai lebih dari 30 juta ton.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimistis Indonesia dapat berkembang menjadi lumbung padi dunia.

Optimisme itu disampaikan setelah meninjau teknologi budidaya padi modern di Kabupaten Gorontalo yang diklaim mampu meningkatkan produktivitas gabah hingga dua kali lipat.

Peninjauan dilakukan usai menghadiri Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di GOR David-Tony, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026.

Menurut Prabowo, penerapan teknologi pertanian modern telah menunjukkan hasil yang signifikan di lapangan.

"Terima kasih saya kira banyak sekali inovasi teknologi baru teknik-teknik baru yang dikembangkan oleh masyarakat pertanian, Menteri Pertanian hasilnya sangat menurut saya cukup revolusioner yang tadinya menghasilkan 5 ton gabah sekarang bisa 10 ton lebih 12 ton kalau begitu kan naik 100% produktivitas kita. Saya kira tidak lama lagi kita bisa jadi lumbung padi dunia, kita bisa bantu banyak negara tapi intinya sekarang bersyukur," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa penguatan sektor pangan nasional harus dibangun secara berkelanjutan dan tidak hanya berorientasi pada capaian jangka pendek.

"Kita jaga ini, tidak boleh fenomena satu tahun dua tahun harus sistem berkelanjutan jadi petani kita harus hidup baik, teknologi kita harus belajar secepat mungkin, seluruh seluruh produksi pangan kita harus kita amankan kita intensifikasi, ekstensifikasi, dan kita hilirisasi," ujarnya.

Menurut Prabowo, kekuatan sektor pertanian menjadi fondasi utama bagi negara yang ingin mandiri dan tangguh menghadapi berbagai tantangan global.

"Saya kira saya sangat bahagia kita optimis ini semua negara besar negara kuat itu backup-nya landasannya adalah pertanian yang kuat produksi pangan aman kita menghadapi banyak tantangan kita aman," ucapnya.

Presiden juga menginginkan teknologi budidaya padi yang terbukti berhasil tersebut dapat diterapkan secara luas di berbagai daerah.

Ia berharap setiap desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi mampu mencapai swasembada pangan dan bahkan menghasilkan surplus untuk kebutuhan ekspor.

"Saya kira demikian ini kita ingin supaya disosialisasikan diajarkan ke semua daerah kita mau tiap desa bisa swasembada, tiap kecamatan swasembada, tiap kabupaten swasembada, tiap provinsi swasembada, minimal kalau bisa provinsi produksi untuk ekspor untuk ke tempat lain, ini ini kita punya strategi ke depan," ujarnya.

Pemerintah menilai capaian swasembada pangan dan peningkatan produktivitas pertanian menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membuka peluang Indonesia menjadi salah satu pusat produksi pangan dunia pada masa mendatang.* (kmd/ad)

JAKARTA – Produsen smartphone OPPO Indonesia dan realme Indonesia kembali menghadirkan beragam pilihan ponsel untuk pasar Indonesia, mulai dari segmen entry-level hingga kelas flagship.

Bagi masyarakat yang mencari smartphone dengan harga terjangkau, Realme menawarkan sejumlah pilihan mulai dari kisaran Rp 1,9 jutaan.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Anjlok Rp18 Ribu, Kini Dibanderol Rp2,655 Juta per Gram

Di segmen premium, OPPO masih mengandalkan seri flagship Find X9 Ultra yang dibanderol hingga Rp 27,9 jutaan.

Ponsel ini menjadi salah satu perangkat paling mahal yang dipasarkan OPPO di Indonesia saat ini.

Berikut daftar harga HP OPPO dan Realme terbaru per 24 Juni 2026 berdasarkan Official Store masing-masing merek di marketplace Indonesia.

Daftar Harga HP OPPO Terbaru Juni 2026

Oppo A6t (4GB/64GB, 4GB/128GB): Rp 2.199.000
Oppo A6c (4GB/64GB, 4GB/128GB): Rp 2.499.000
Oppo A6t Pro (8GB/128GB): Rp 3.599.000
Oppo A6 (6GB/128GB, 6GB/256GB): Rp 4.299.000
Oppo A6t Pro 5G (8GB/256GB): Rp 4.799.000
Oppo A6s (8GB/128GB, 8GB/256GB): Rp 4.999.000
Oppo Reno15 F 5G (8GB/128GB, 12GB/256GB): Rp 6.599.000
Oppo Reno15 5G (8GB/256GB): Rp 9.299.000
Oppo Find X9s (12GB/256GB, 12GB/512GB): Rp 14.999.000
Oppo Find X9 Ultra (12GB/512GB, 16GB/1TB): Rp 27.999.000

Daftar Harga HP Realme Terbaru Juni 2026

Realme Note 80 (4GB/64GB): Rp 1.999.000
Realme Note 80 (4GB/128GB): Rp 2.299.000
Realme C71 (4GB/128GB): Rp 2.499.000
Realme C100i (4GB/128GB): Rp 2.499.000
Realme C100i (4GB/256GB): Rp 2.799.000
Realme C100i (6GB/128GB): Rp 2.999.000
Realme C100x (6GB/128GB): Rp 3.199.000
Realme C85 (6GB/128GB): Rp 3.299.000
Realme C100x (6GB/256GB): Rp 3.599.000
Realme 14T 5G (8GB/128GB): Rp 3.599.000
Realme C85 (8GB/256GB): Rp 3.699.000
Realme C85 Pro (8GB/128GB): Rp 3.699.000
Realme C100 (6GB/128GB): Rp 3.799.000
Realme C85 Pro (8GB/256GB): Rp 3.999.000
Realme 14T 5G (8GB/256GB): Rp 3.999.000
Realme C100 (8GB/256GB): Rp 4.399.000
Realme 14 5G (8GB/256GB): Rp 4.599.000
Realme 16 5G (8GB/256GB): Rp 5.499.000
Realme 16 5G (12GB/256GB): Rp 5.999.000
Realme 16 Pro 5G (12GB/256GB): Rp 6.999.000
Realme 16 Pro+ 5G (12GB/512GB): Rp 8.999.000

Harga di atas merupakan harga yang tercantum pada Official Store OPPO dan Realme di marketplace Indonesia.

Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan penjual, ketersediaan stok, maupun promo yang sedang berlangsung.

Calon pembeli disarankan untuk mengecek kembali harga terbaru sebelum melakukan transaksi agar mendapatkan informasi yang paling akurat.* (km/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan mendorong perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat, khususnya terkait kepedulian lingkungan, pencegahan narkoba, serta dukungan terhadap pembangunan kota.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, saat menerima audiensi jajaran Universitas Medan Area (UMA) di ruang khusus Wakil Wali Kota Medan, Rabu (24/6/2026).

Baca Juga:

• APDESU Desak Kejari Usut Dugaan Penyimpangan Dana BOS SDN 01 Labuhan Ruku

Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan kampus tersebut karena merupakan salah satu alumninya.

Menurut Zakiyuddin, hubungan baik antara Pemerintah Kota Medan dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat melalui berbagai program kolaborasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain membahas kerja sama di bidang pendidikan, Zakiyuddin juga membuka peluang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau S2.

Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Zakiyuddin turut menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan di Kota Medan, seperti masalah lingkungan dan banjir.

Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan kalangan akademisi.

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran itu melalui edukasi dan pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Selain persoalan lingkungan, Zakiyuddin juga mengingatkan ancaman narkoba dan judi online yang semakin menyasar generasi muda.

Karena itu, ia berharap kampus dapat terus menggaungkan gerakan antinarkoba dan anti judi online di lingkungan mahasiswa maupun masyarakat.

Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang mampu memberikan pengaruh positif di tengah masyarakat.

Sementara itu, Direktur Pascasarjana UMA, Retna Astuti Kuswardani, menjelaskan bahwa audiensi tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkenalkan program pendidikan Pascasarjana Universitas Medan Area kepada Pemerintah Kota Medan.

Ia mengatakan UMA memiliki Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih cepat berdasarkan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki.

Melalui program tersebut, UMA berharap dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi ASN di lingkungan Pemko Medan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas profesional.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelesaian berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Kota Medan.* (ad)

BATU BARA — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Kabupaten Batu Bara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Batu Bara dan Kantor Bupati Batu Bara, Rabu, 24 Juni 2026.

Mereka mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi.

Baca Juga:

• Kejagung Dalami Temuan 100 Dapur MBG Fiktif di Cilacap, Ada yang Berlokasi di Sawah hingga Kuburan

Mereka juga meminta Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.

Koordinator aksi APDESU menyatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat berwenang. Menurut dia, dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan Dana BOS serta pelaksanaan PPDB yang dianggap belum berjalan secara transparan.

"Kami datang untuk meminta Kejaksaan Negeri Batu Bara mengusut dugaan penyimpangan Dana BOS dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB di SDN 01 Labuhan Ruku. Kami berharap prosesnya dilakukan secara terbuka dan profesional," ujar salah seorang perwakilan APDESU dalam orasinya.Selain menyampaikan tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Batu Bara, massa juga mendatangi Kantor Bupati Batu Bara.

Mereka meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan dan memastikan seluruh satuan pendidikan menjalankan PPDB sesuai ketentuan yang berlaku.Menurut APDESU, transparansi pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

arena itu, mereka meminta seluruh pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang mereka sampaikan.

Setelah berorasi, perwakilan demonstran menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak Kejaksaan Negeri Batu Bara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.Hingga berita ini ditulis, Kepala UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan APDESU.

Upaya konfirmasi kepada pihak sekolah masih dilakukan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara juga belum memberikan keterangan resmi terkait desakan pemeriksaan yang disampaikan massa aksi.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Dorong Kampus Ambil Peran Aktif Edukasi Masyarakat dan Cegah Narkoba

APDESU menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut. Organisasi itu meminta aparat penegak hukum segera memberikan kepastian mengenai tindak lanjut atas aspirasi yang mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut.* (ad)

Satgas tersebut akan mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Sumut.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat Perang Melawan Narkoba, Patroli Gabungan Digencarkan di Tanjungbalai dan Asahan

"Saat ini sudah dibentuk Satgas Judi Online. Tujuan satgas ini agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut bebas judi online, termasuk PPPK penuh dan paruh waktu, juga pegawai BUMD, dan saya ditunjuk sebagai Ketua Satgas," ujar Muttaqien pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (24/6/2026).

Menurut Muttaqien, pembentukan satgas tidak hanya bertujuan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan melalui pemanfaatan data serta koordinasi lintas lembaga.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sumut bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendeteksi ASN yang diduga terlibat aktivitas judol.

"Dalam waktu dekat PPATK akan mengeluarkan rilis terbaru lagi ASN yang terpapar judi online," katanya.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut telah diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Sumut dan PPATK terkait penanganan ASN yang terjerat judol.

Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, data ASN di lingkungan Pemprov Sumut, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, hingga pegawai BUMD, telah diserahkan kepada PPATK untuk dilakukan proses pendeteksian.

"Wewenang kami dibatasi hanya di ranah pengawasan ASN saja, tidak sampai keluar. Kita sudah mengirimkan data dan PPATK saat ini sedang mendeteksinya. Kami kirimkan data ASN tahun 2025 dan akan kita rilis data ASN yang terindikasi judi online tahun 2026, ini sesuai periode waktu," ujar Muttaqien.

Pemprov Sumut berharap keberadaan Satgas Judol dapat meningkatkan integritas dan disiplin aparatur pemerintah sekaligus mencegah keterlibatan ASN dalam aktivitas perjudian daring yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun institusi.

Pada kesempatan yang sama, Muttaqien juga menanggapi pelaksanaan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/3/INST/2026 terkait pengawasan dan penindakan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi ASN, non-ASN, dan pegawai BUMD di lingkungan Pemprov Sumut.

Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan teknis karena regulasi yang mengaturnya masih tergolong baru.

Satpol PP akan berkoordinasi dengan Inspektorat dan BKD untuk menyusun mekanisme pengawasan serta sanksi yang akan diterapkan.

"Kami masih akan melakukan rapat koordinasi dengan inspektorat dan BKD, terkait sanksinya dan lainnya. Kami Satpol PP siap untuk melaksanakan tugas, kalau ada yang kedapatan langsung kita eksekusi, kita beri nasehat dan imbauan dan kita serahkan ke OPD yang bersangkutan untuk dibina dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan," kata Muttaqien.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Sumut menegaskan komitmennya dalam menjaga profesionalisme aparatur pemerintah sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan bebas dari praktik yang dapat merugikan pelayanan publik.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba melalui berbagai langkah pencegahan dan penindakan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Salah satu upaya yang saat ini terus digencarkan adalah patroli gabungan di sejumlah wilayah yang diduga menjadi pintu masuk narkoba, termasuk kawasan Tanjungbalai dan Asahan.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai dan Kemenag Teken Kerja Sama Pencegahan HIV/AIDS, Perkuat Edukasi Berbasis Keagamaan

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Pemprov Sumut telah menerjunkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama aparat gabungan dari TNI dan Polri untuk melakukan patroli terpadu di sejumlah titik strategis.

Kepala Satpol PP Sumatera Utara, Muttqien Hasrimy, mengatakan peredaran narkoba saat ini semakin mengkhawatirkan karena jaringan distribusinya berjalan secara terorganisir dan memanfaatkan berbagai jalur masuk ke wilayah Sumatera Utara.

Hal itu disampaikannya dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (24/6/2026).

"Maka tahun ini, Satpol PP bersama dengan personel gabungan TNI dan Polri bersama-sama melakukan patroli gabungan di pintu-pintu yang rawan," kata Muttqien.

Selain menyasar jalur yang diduga menjadi pintu masuk narkoba, petugas gabungan juga melakukan patroli ke sejumlah tempat hiburan malam.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemeriksaan dan tes urin terhadap pengunjung maupun pengelola tempat hiburan sebagai langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika.

Menurut Muttqien, operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala guna mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di Sumatera Utara.

Sebelumnya, Pemprov Sumut juga pernah mengerahkan sekitar 2.000 personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri untuk melakukan penertiban di sejumlah tempat hiburan malam.

Tidak hanya berfokus pada penindakan, Pemprov Sumut juga menjalankan berbagai program pencegahan yang menyasar kalangan pelajar dan generasi muda.

Salah satunya melalui program Mitra Pelajar yang bertujuan memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba, geng motor, serta berbagai bentuk kenakalan remaja.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupun tindakan kriminal lainnya.

"Masalah fundamental kita adalah narkoba. Jika seseorang sudah terpapar, efek dominonya sangat merusak, terutama bagi keluarganya. Kami meyakini bahwa jika masalah narkoba ini bisa ditekan, angka kejahatan lain pun akan turun secara signifikan," kata Muttqien.

Pemprov Sumut berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat semakin memperkuat upaya pemberantasan narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi generasi mendatang.* (ad)

Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan pada Rabu, 10 Juni 2026, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan HIV/AIDS melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi berbasis keagamaan.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Tabligh Akbar dan Bhakti Sosial PK IMM FKIP UMSU

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Tanjungbalai, Humas Kemenag Kota Tanjungbalai, para Penyuluh Agama Islam, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Nibung, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kota Tanjungbalai.

Melalui kerja sama ini, kedua instansi berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan HIV/AIDS, sekaligus mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS.

Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai menyatakan komitmennya untuk mendukung pencapaian target global Three Zero pada tahun 2030, yaitu Zero Infeksi Baru, Zero Kematian Karena AIDS, dan Zero Diskriminasi.

Target tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menekan penyebaran HIV/AIDS di Kota Tanjungbalai.

Melalui pendekatan keagamaan, program edukasi diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dengan melibatkan penyuluh agama, tokoh agama, serta berbagai unsur keagamaan yang memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan capaian program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tanjungbalai melalui sosialisasi yang berkelanjutan, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pencegahan, deteksi dini, serta pentingnya menghilangkan stigma terhadap penderita HIV/AIDS.

Dengan sinergi antara sektor kesehatan dan keagamaan, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri kegiatan tabligh akbar dan bhakti sosial yang diselenggarakan oleh Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (PK IMM FKIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Kelurahan Bunga Tanjung, Senin (22/6/2026) malam.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa PK IMM FKIP UMSU di Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi IMM UMSU, Apresiasi Program Bakti Sosial untuk Masyarakat

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa yang telah memilih Kota Tanjungbalai sebagai lokasi kegiatan pengabdian masyarakat.

Menurutnya, program yang dijalankan mahasiswa tidak hanya memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana membangun nilai-nilai keagamaan, intelektual, dan kemanusiaan.

Ia menilai tema yang diusung dalam kegiatan tersebut, yakni "Optimalisasi peran kader PK IMM FKIP UMSU dalam mewujudkan pengabdian yang religius, intelektual dan humanitas", sejalan dengan semangat pengabdian yang ditunjukkan para mahasiswa selama berada di Kota Tanjungbalai.

"Sebagaimana tema yang diangkat 'Optimalisasi peran kader PK IMM FKIP UMSU dalam mewujudkan pengabdian yang religius, intelektual dan humanitas' merupakan bagian dari visi yang dilaksanakan oleh adik adik FKIP UMSU selama melaksanakan kegiatan pengabdian kemasyarakatan di Kota Tanjungbalai," ujar Fadly.

Dalam sambutannya, Fadly juga mengaku senang dapat hadir langsung pada acara penutupan kegiatan mahasiswa tersebut.

"Hari ini saya hadir langsung dalam acara penutupan adik-adik Mahasiswa. Terimakasih atas kepedulian dan perhatian dari adik-adik Mahasiswa sekalian yang telah menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai tempat kegiatan bhakti sosial dan malam tabligh akbar," katanya.

Lebih lanjut, ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan di Kota Tanjungbalai pada masa mendatang.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan sekaligus agen edukasi yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan masa depan dan pembangunan sumber daya manusia.

Fadly juga menyambut baik pelaksanaan bakti sosial dan tabligh akbar yang telah dilakukan oleh PK IMM FKIP UMSU karena dinilai mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara kalangan mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah daerah dapat terus terjalin guna mendukung pembangunan sosial dan pendidikan di Kota Tanjungbalai.* (ad)