JAKARTA — Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT, Fiktor Harefa, dengan pengemudi mobil Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, akhirnya berakhir damai.

Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan setelah menjalani mediasi lanjutan di Mapolsek Metro Menteng, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Meski Mundur dari Jampidsus, Febrie Adriansyah Masih Terima Gaji

"Telah dilaksanakan upaya atau mediasi antara pihak pengendara dan saudara Fiktor dari pihak keamanan. Telah disepakati bahwa persoalan perselisihan diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua belah pihak saling memaafkan, mengakui kesalahan," kata Braiel kepada wartawan.

Fiktor bersama kuasa hukumnya, Wiradarma Harefa, tiba di Mapolsek Metro Menteng sekitar pukul 14.40 WIB.

Proses mediasi berlangsung kurang lebih enam jam sebelum keterangan resmi disampaikan kepada awak media sekitar pukul 20.40 WIB.

Wiradarma Harefa menjelaskan, hasil mediasi tersebut telah dituangkan dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani oleh kedua pihak.

Menurutnya, proses mediasi berlangsung cukup lama karena masing-masing pihak diberikan kesempatan menyampaikan kronologi kejadian serta menyampaikan perasaan terkait insiden yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Dengan apa yang difasilitasi oleh Pak Kapolsek dan tim di sini, masing-masing telah menerima, semua mengakui bahwa ada kesalahan, ada arogansi yang terjadi pada saat itu spontan," kata Wiradarma.

Dengan adanya perdamaian tersebut, Fiktor menyatakan persoalan dianggap selesai.

Ia ingin kembali fokus menjalankan pekerjaannya sebagai petugas keamanan.

"Sudah selesai, kami anggap bahwa yang lalu sudah berlalu. Memang pernah ada perselisihan, tapi dengan apa yang dilakukan sekarang saling memaafkan satu sama lain, akhirnya mereka menerima pengakuan dan kekhilafan masing-masing," ucapnya.

Dalam mediasi tersebut, pihak pengemudi Toyota Alphard disebut mengakui adanya tindakan yang dinilai arogan terhadap Fiktor saat kejadian berlangsung di Pos Polisi Thamrin.

Wiradarma menyampaikan, Fiktor sebelumnya mengaku mendapat ancaman akan dipecat, ditarik kerah bajunya, hingga diminta melakukan push-up.

"Memang tidak ada pemukulan. Hanya memang pada terakhir kali begitu keluar dari itu ada pegangan kerah baju oleh salah satu, dan itu tidak dipukul hanya ditarik," jelas Wiradarma.

"Contohnya menyuruh push-up, tapi karena yang bersangkutan sedang tangannya lagi ada pengobatan dan dia juga dari pagi memang tidak makan, jadi tidak bisa," sambungnya.

Menurut Wiradarma, ancaman pemecatan tersebut membuat Fiktor merasa takut hingga akhirnya memilih bersujud untuk meminta maaf.

Dalam mediasi itu, tiga orang yang berada di dalam mobil Alphard juga melakukan sujud sebagai bentuk penyesalan.

"Si Fiktor tadi tidak meminta itu. Tetapi karena dari pengemudi itu merasa bahwa dia salah, tanpa diminta dia memang melakukan begitu. Kesadaran penyesalan, ya melakukan juga hal yang sama, sujud di hadapan," tutur Wiradarma.

Wiradarma juga membenarkan bahwa tiga orang yang berada dalam mobil Alphard mengakui identitas mereka sebagai anggota Polri.

" Tiga-tiganya anggota. Betul bahwa mereka mengakui pada saat itu 'kami anggota', iya. Dan saat ini juga mengakui mereka anggota. Cuma makanya ini hari ini juga mereka sudah dijemput (oleh Polda Jabar) dan hari ini dijaga di atas ya, ada yang memeriksa," ungkap Wiradarma.

Ia menjelaskan, ketiga orang tersebut tidak memberikan keterangan kepada media karena langsung diamankan oleh Pengamanan Internal (Paminal) Bidang Propam Polda Jawa Barat yang datang ke Mapolsek Metro Menteng.

"Teman-teman yang sudah menunggu, kenapa nanti mungkin bertanya-tanya kenapa tidak ada yang bersangkutan ya, bahwa memang orang itu sekarang sudah diamankan. Ada sekarang itu di Paminal dari Jawa Barat. Ya, jadi sekarang mereka diamankan juga," jelasnya.

Meski kedua pihak telah sepakat berdamai, Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu memastikan proses hukum terkait dugaan pelanggaran tetap berjalan.

Dugaan pelanggaran lalu lintas berupa penggunaan pelat nomor palsu dan menerobos lampu merah akan ditangani oleh Subdirektorat Penegakan Hukum (Gakkum) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

"Terkait dugaan pelanggaran lalu lintas dari pengemudi ini, malam ini juga akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakkum Lantas Polda Metro Jaya," tutur Braiel.

Sementara itu, dugaan pelanggaran etik terkait tindakan arogan yang dilakukan pengemudi maupun penumpang mobil Alphard akan diproses oleh Bidang Propam Polda Jawa Barat.

"Kemudian terkait dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang, malam ini juga akan ditindaklanjuti dari Bid Propam Polda Jawa Barat," tutup Braiel.* (km/ad)

JAKARTA — Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Febrie Adriansyah masih menerima hak kepegawaiannya meski telah mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Menurut Rudi, Febrie masih berstatus sebagai jaksa aktif karena perkara hukum yang menjeratnya belum memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Baca Juga:

• Ketua KPK: Modus Korupsi Polanya Itu-Itu Saja, Hanya Dikemas dengan Cara Baru

Rudi menjelaskan, status kepegawaian Febrie belum mengalami perubahan selama proses hukum masih berjalan dan belum terdapat keputusan final dari pengadilan.

Karena itu, hak-hak kepegawaian Febrie, termasuk pembayaran gaji, masih diberikan sesuai aturan yang berlaku.

"Belum ada putusan, kan?" ujar Rudi.

Selain menjelaskan soal status kepegawaian, Rudi juga menyampaikan bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Febrie Adriansyah belum dilakukan.

Menurutnya, proses etik baru akan berjalan setelah perkara pidana yang sedang ditangani selesai.

"Penanganan kode etik nanti setelah proses pidananya selesai," ujarnya.

Sementara itu, Febrie dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Jumat (24/7/2026).

Pemeriksaan tersebut merupakan panggilan kedua dari penyidik setelah sebelumnya Febrie tidak hadir pada pemanggilan Rabu (22/7/2026) dengan alasan kesehatan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait perkara dugaan TPPU yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Sprindik dengan nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tersebut diterbitkan pada 20 Juli 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, penerbitan sprindik dilakukan setelah Kejaksaan menerima pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dari Polri.

Barang bukti yang diserahkan tersebut antara lain emas seberat 74 kilogram serta valuta asing dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Selain perkara dugaan TPPU, Kejaksaan Agung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan lain setelah menerima pengalihan penanganan perkara dari Polri.

Tiga perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang diduga berkaitan dengan pemadaman listrik atau blackout, serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri.

Hingga saat ini, proses hukum terhadap Febrie Adriansyah masih berjalan.

Kejaksaan Agung menyatakan seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari Febrie Adriansyah terkait pernyataan Jamwas Kejagung maupun perkembangan terbaru dalam perkara yang sedang dihadapinya.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut pola korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) hingga saat ini masih menggunakan cara-cara lama.

Menurutnya, pelaku hanya melakukan penyesuaian agar modus tersebut terlihat lebih modern.

Baca Juga:

• Dua Saksi Bongkar Fakta Proyek Waterfront City Samosir, Kuasa Hukum Klaim Terdakwa Tak Bersalah

"Berdasarkan analisa yang saya dapatkan dari kedeputian yang ada di KPK, ternyata sebenarnya modusnya hanya itu-itu saja, kembali kepada modus-modus konvensional cuma kemudian dikemas dengan cara-cara yang agak sedikit baru," kata Setyo.

Menurut Setyo, salah satu pola korupsi yang masih sering ditemukan adalah dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Modus tersebut dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pengaturan harga hingga rekayasa proses lelang.

Ia menjelaskan, salah satu praktik yang sering terjadi adalah menaikkan harga atau melakukan mark up serta mengatur persyaratan pengadaan agar hanya menguntungkan pihak tertentu.

"Dikondisikan persyaratan untuk HPS-nya ya dikondisikan, kemudian persyaratan untuk pesertanya ada syarat-syarat yang harusnya bisa dikerjakan sejak awal tapi karena ada kepentingan dengan vendor tertentu maka kemudian persyaratannya dibikin vendor yang sudah terkolaborasi," ucapnya.

Setyo juga menyoroti adanya praktik pemberian informasi lelang kepada pihak tertentu sebelum proses pengadaan berlangsung.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat vendor yang sudah mengetahui informasi lebih awal memiliki keuntungan dibanding peserta lainnya.

"Vendor-vendor yang sudah terafiliasi syarat itu sudah dibocorin tapi terhadap yang lain syarat itu tidak dibocorin. Nah ini menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan informasi akhirnya kalah dalam berproses," sebutnya.

Ia menilai pola seperti itu dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain pengadaan barang dan jasa, Setyo juga mengingatkan adanya potensi korupsi melalui praktik jual beli jabatan dan pengaturan mutasi pegawai di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, praktik tersebut dapat merusak sistem manajemen pemerintahan karena posisi jabatan tidak lagi diberikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan organisasi.

Setyo menegaskan, pengangkatan pegawai maupun pejabat pemerintah daerah harus mempertimbangkan kompetensi serta kualitas sumber daya manusia, bukan berdasarkan hubungan politik.

"Secara penunjukan dan lain-lain tapi tentu harus didasari latar belakang yang berdasarkan memang qualified gitu, ya tidak karena 'oh ini timses saya, ini orang yang membela saya pada saat dulu melakukan proses pemilihan kepala daerah' dan lain-lain gitu," ucapnya.

Ketua KPK berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan dengan memperbaiki sistem agar ruang terjadinya praktik korupsi semakin kecil.* (km/ad)

BINJAI — Polres Binjai mengungkap 16 kasus peredaran narkotika serta sejumlah kasus kejahatan konvensional dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda dalam konferensi pers di Aula Mapolres Binjai, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Inalum Memanas, Dua Ahli Terdakwa Dante Sinaga Soroti Unsur Korupsi dan Audit Kerugian Negara

"Dalam satu bulan terakhir, Satresnarkoba berhasil mengungkap 16 kasus dengan menangkap 20 orang tersangka. Ini bukan sekadar angka, tetapi bentuk nyata perlindungan Polres Binjai terhadap generasi muda dari ancaman narkoba," ujar AKBP Bimo Moernanda.

Dari seluruh pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 257,62 gram sabu, 309 butir pil ekstasi, 78,88 gram ganja kering, lima unit telepon genggam, tiga unit sepeda motor, lima timbangan digital, serta uang tunai sebesar Rp305 ribu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Kapolres Binjai menjelaskan, dari 16 perkara narkotika yang diungkap, sebanyak empat perkara dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Para tersangka dalam perkara tersebut terancam hukuman pidana minimal lima tahun hingga maksimal 20 tahun penjara.

Sementara itu, sebanyak 11 perkara terkait sabu dan ekstasi dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juncto Pasal 609 KUHP dengan ancaman hukuman empat hingga 12 tahun penjara.

Sedangkan satu perkara ganja dikenakan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana empat hingga 12 tahun penjara.

Selain mengungkap kasus narkotika, Satreskrim Polres Binjai juga menangani kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Dalam kasus tersebut, polisi menangkap seorang tersangka berinisial EP, 19 tahun.

Ia diduga mencuri sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik korban berinisial RC yang terparkir di bawah tangga rumah kos di Jalan Kesatria Nomor 54, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, pada 23 Juni 2026.

Menurut AKBP Bimo, aksi pencurian tersebut terjadi karena pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang tidak mengunci stang sepeda motor.

"Pelaku terlebih dahulu mendorong sepeda motor keluar dari area rumah kos. Seluruh aksinya terekam kamera CCTV," jelasnya.

Saat hendak diamankan petugas, tersangka disebut melakukan perlawanan sehingga polisi memberikan tindakan tegas dan terukur.

Atas perbuatannya, EP dijerat Pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Polres Binjai juga mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang terjadi di sebuah kuil Sikh di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 39, Kecamatan Binjai Utara.

Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni TAF (30), RG (30), MY (65), dan DSY (40).

TAF dan RG diketahui bekerja sebagai kuli bangunan, MY merupakan penjaga malam, sementara DSY bertugas sebagai penjaga siang.

Akibat aksi pencurian tersebut, pihak kuil mengalami kerugian sekitar Rp60 juta setelah kehilangan 12 unit mesin kompresor AC dan sejumlah material bangunan.

Aksi tersebut diduga berlangsung secara berulang sejak 29 Juni hingga 11 Juli 2026.

Kapolres menjelaskan, dua tersangka yang bekerja sebagai kuli bangunan diduga masuk ke ruang penyimpanan melalui jendela pada malam hari.

Mereka kemudian membongkar unit AC untuk mengambil tembaga yang dijual kepada penampung besi tua dengan harga Rp160 ribu per kilogram.

Sementara itu, penjaga malam diduga mengetahui aksi tersebut dan menerima bagian uang sebesar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu setiap kali pencurian dilakukan.

Adapun tersangka yang bertugas sebagai penjaga siang diduga membawa keluar berbagai material bangunan seperti batu bata, marmer, besi hollow, dan granit tanpa izin pengelola kuil.

"Keempat tersangka dijerat Pasal 477 ayat (2) subsider Pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara," ucapnya.

AKBP Bimo Moernanda menegaskan, Polres Binjai akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkoba serta melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan konvensional.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih aman serta kondusif di wilayah hukum Polres Binjai.* (mi/ad)

ACEH BESAR — Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Aceh, Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, menggelar kegiatan senam bersama pada Jumat pagi (24/7/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh santri, para guru, serta jajaran pimpinan PMDG Kampus 8.

Baca Juga:

• Aceh Dapat Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana Rp58,9 Triliun, Pemerintah Fokus Pulihkan Infrastruktur dan Ekonomi Warga

Kegiatan ini digelar di tengah padatnya aktivitas belajar dan pelaksanaan ujian para santri.

Pihak pondok menilai kebugaran tubuh menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga konsentrasi dan semangat dalam menjalani proses pendidikan.

Pimpinan PMDG Kampus 8 Aceh, Ustaz Fauzul Halim, mengatakan tubuh yang sehat dapat membantu menciptakan pikiran yang lebih segar sehingga para santri dan guru mampu menjalankan aktivitas dengan lebih baik.

"Melalui senam bersama kita juga ingin merajut ukhuwah, menghilangkan sekat antara guru dan santri, agar tercipta suasana kekeluargaan," ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk mengurangi kejenuhan dan tekanan akibat rutinitas belajar yang padat.

Ia menjelaskan, senam bersama diharapkan dapat menjaga kondisi fisik para santri dan guru agar tetap prima selama masa ujian, sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan PMDG Kampus 8.

"Dengat semangat mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, kita harapkan keluarga besar PMDG Kampu 8 Darul Amien mampu menghadapi ujian dengan tenang, sehat, dan penuh keberkahan," ujarnya.

Ketua Tim Multimedia PMDG Kampus 8, Ustaz Muhammad Kafah Najmu Kirom, menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan senam bersama yang dipandu oleh seorang guru bersama dua orang santri.

Para pemandu senam berdiri di atas meja untuk memperagakan gerakan agar dapat diikuti oleh seluruh peserta yang berada di lapangan.

"Tiga lagu digunakan dalam senam ini, satu lagu formal dan dua lagu lainnya sebagai lagu penyemangat. Selanjutnya kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama," pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, PMDG Kampus 8 Aceh berharap seluruh keluarga besar pondok dapat menjaga kesehatan, membangun kebersamaan, serta menghadapi berbagai aktivitas pendidikan dengan semangat dan suasana yang lebih positif.* (ad)

MEDAN — Dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir, menyatakan pekerjaan proyek senilai Rp191 miliar tersebut telah selesai dikerjakan.

Kedua saksi tersebut yakni arsitek proyek Rudi Harianto dan konsultan pengawas dari PT Yodya Karya (Persero), M Nurdin.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Inalum Memanas, Dua Ahli Terdakwa Dante Sinaga Soroti Unsur Korupsi dan Audit Kerugian Negara

Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Medan, Pengadilan Negeri Medan, Jumat (24/7/2026), dengan majelis hakim yang diketuai M Yusafrihardi Girsang.

Dalam keterangannya di persidangan, Rudi Harianto menjelaskan bahwa konsep perencanaan proyek Waterfront City Samosir menggunakan standar perencanaan yang sama dengan proyek besar lainnya di Indonesia, termasuk Sirkuit Mandalika di Lombok.

Menurut Rudi, perbedaan utama hanya terletak pada tenaga kerja yang digunakan sesuai kebutuhan masing-masing proyek.

"Rumus perencanaannya sama. Yang membedakan hanya tenaga kerjanya. Standar perencanaan di Indonesia pada dasarnya sama," ujar Rudi di hadapan majelis hakim.

Rudi juga menjelaskan bahwa sejumlah pekerjaan dalam proyek tersebut memang membutuhkan tenaga ahli khusus melalui mekanisme subkontrak.

Salah satunya pembangunan Patung Boraspati dan Panggung Apung.

"Itu memang pekerjaan khusus sehingga harus dikerjakan oleh pihak yang memiliki keahlian khusus," katanya.

Saat ditanya penasihat hukum terdakwa mengenai hasil akhir proyek yang telah dirancangnya, Rudi menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan memberikan penilaian positif terhadap hasil pembangunan.

"Menurut saya hasilnya sangat bagus. Saya bangga," ucapnya.

Keterangan serupa disampaikan M Nurdin selaku konsultan pengawas proyek dari PT Yodya Karya (Persero).

Ia menyebut seluruh pekerjaan yang tercantum dalam kontrak telah diselesaikan.

"Sepuluh item pekerjaan selesai 100 persen. Memang ada catatan dari kementerian terkait jembatan gantung di kawasan Tele yang dinilai perlu penguatan karena terasa bergoyang. Tetapi itu karakteristik jembatan gantung," jelasnya.

Menurut Nurdin, rekomendasi penguatan terhadap jembatan tersebut tidak menyebabkan adanya tambahan nilai kontrak pekerjaan.

"Tidak ada penambahan biaya lagi," katanya.

Dalam persidangan, Nurdin juga mengakui proyek tersebut sempat mengalami keterlambatan penyelesaian.

Namun, ia menyebut penyedia jasa telah dikenakan sanksi berupa denda sekitar Rp6 miliar.

"Karena terlambat, PPK menjatuhkan denda dan setahu saya denda itu sudah dibayarkan oleh pihak Hutama Karya," ujarnya.

Usai pemeriksaan saksi, majelis hakim menunda persidangan hingga Rabu (29/7/2026). Agenda sidang berikutnya akan melanjutkan pemeriksaan saksi lainnya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Enda Simakasura Ketaren, Philipus Sitepu, menilai keterangan para saksi dalam persidangan justru memperkuat posisi hukum kliennya.

Ia juga mengapresiasi sikap majelis hakim yang dinilai aktif menggali fakta selama proses persidangan.

"Kalau keterangan seperti saksi ini, berarti dua orang (terdakwa) ini tidak bersalah. Sudah jelas tadi disebutkan oleh majelis, maka kami sangat apresiasi," ucap Philipus.

Menurutnya, majelis hakim telah menjalankan persidangan secara objektif dengan melihat fakta-fakta yang muncul di persidangan.

"Dia objektif tidak memihak ke kanan dan kiri, dia melihat apa faktanya. Dari tiga saksi yang sudah dihadirkan, tidak ada yang menunjukkan bahwa klien kami adalah pelaku tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele Samosir masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi berikutnya.

Majelis hakim nantinya akan menilai seluruh fakta persidangan sebelum mengambil keputusan akhir terhadap para terdakwa.* (tm/ad)

MEDAN — Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (24/7/2026).

Dalam persidangan tersebut, penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga menghadirkan dua saksi ahli yang memberikan pandangan terkait penerapan tindak pidana korupsi, mekanisme penahanan, hingga proses penghitungan kerugian keuangan negara.

Baca Juga:

• Soleman B. Ponto: Sistem Merit Tak Bisa Jadi Dasar Otomatis Isi Kursi Ombudsman yang Kosong

Keduanya memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan.

Dalam keterangannya, Mahmud Mulyadi menjelaskan bahwa sebuah perkara yang sebelumnya berada dalam ranah hubungan bisnis, perdata, maupun hukum administrasi negara tidak dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memastikan terlebih dahulu apakah terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum yang menjadi dasar sebelum menerapkan pasal tindak pidana korupsi.

"Kalau ada dugaan pelanggaran Pasal 2 atau Pasal 3, maka terlebih dahulu harus diuji undang-undang mana yang dilanggar. Karena konsep kewenangan berasal dari hukum administrasi negara, dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diuji terlebih dahulu berdasarkan ketentuan administrasi sebelum ditarik menjadi tindak pidana korupsi," tegas Mahmud di hadapan majelis hakim.

Mahmud juga menjelaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian khusus dalam hukum.

Menurutnya, istilah tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan kerugian negara dalam pengertian umum.

Dalam persidangan, terdakwa Dante Sinaga juga menyampaikan pertanyaan kepada Mahmud Mulyadi terkait status penahanannya sejak 17 Desember 2025.

Dante mempertanyakan dasar penahanan terhadap dirinya. Ia menyebut penahanan dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang menurutnya tidak pernah diberitahukan kepadanya.

Selain itu, Dante juga menyinggung alasan subjektif penahanan seperti kekhawatiran akan mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri. Ia menyampaikan bahwa dirinya telah pensiun selama enam tahun.

Menanggapi hal tersebut, Mahmud Mulyadi berpendapat bahwa penahanan dalam perkara korupsi seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu bukti adanya kerugian negara.

"Seharusnya dilihat dulu bukti kerugian negara, barulah ditahan," kata Mahmud.

Dalam sidang tersebut juga terungkap bahwa laporan audit Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi salah satu alat bukti jaksa penuntut umum bertanggal 23 Februari 2026. Sementara itu, Dante telah menjalani penahanan sejak 17 Desember 2025.

Selain Mahmud Mulyadi, ahli audit Sudirman juga memberikan keterangan terkait proses penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

Menurut Sudirman, sebuah audit untuk menentukan adanya kerugian negara harus dilakukan melalui prosedur pemeriksaan yang sesuai standar.

Tahapan tersebut meliputi pengumpulan bukti, klarifikasi, hingga konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Ia menilai seluruh proses tersebut menjadi bagian penting sebelum auditor mengambil kesimpulan mengenai adanya kerugian keuangan negara.

"Pemeriksaan itu harus ada pengumpulan bukti, klarifikasi ataupun konfirmasi. Dalam perkara ini kan tidak ada. Karena tidak ada, bagi saya sebagai ahli, pemeriksaan itu tidak berdasarkan standar pemeriksaan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mewajibkan pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan," kata Sudirman.

Sudirman juga menanggapi pertanyaan Dante terkait laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik yang berjudul Pemeriksaan Investigasi Perhitungan Kerugian Negara Tahun 2019–2022.

Dalam laporan tersebut disebutkan pemeriksaan dilakukan hingga Februari 2024.

Menurut Sudirman, laporan audit harus sesuai dengan ruang lingkup dan batas waktu pemeriksaan yang telah ditetapkan.

"Laporan hasil audit tidak boleh melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu tahun 2022," tegasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan pengalamannya melakukan audit terhadap sejumlah BUMN, pemeriksaan transaksi perusahaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dokumen penjualan, perjanjian kerja sama, sistem pembayaran, hingga pengelolaan piutang.

Menurutnya, auditor wajib memastikan seluruh dokumen pendukung dan bukti transaksi telah diverifikasi sebelum membuat kesimpulan akhir.

Perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Inalum ini menyeret empat terdakwa.

Mereka adalah Dante Sinaga selaku Senior Executive Vice President Pengembangan PT Inalum Tahun 2019, Djoko Sutrisno selaku Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PT PASU), Oggy Achmad Kosasih selaku Direktur Pelaksana PT Inalum periode 2019–2021, serta Joko Susilo selaku Kepala Departemen Sales and Marketing PT Inalum Tahun 2019.

Keterangan dua saksi ahli tersebut menjadi bagian dari pembuktian yang diajukan pihak penasihat hukum terdakwa.

Majelis hakim selanjutnya akan melanjutkan pemeriksaan perkara dalam agenda persidangan berikutnya.* (tm/ad)

JAKARTA — Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menanggapi perdebatan mengenai mekanisme pengisian kekosongan anggota Ombudsman Republik Indonesia yang dikaitkan dengan prinsip sistem merit.

Ponto menilai, sistem merit tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa calon tertentu secara otomatis berhak menggantikan anggota Ombudsman yang berhenti, apabila mekanisme tersebut tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Niat Ambil Baju ke Rumah, Pelajar Ini Tewas Diduga Tertembak Usai Menonton Tawuran di Medan

Sistem merit digunakan dalam proses seleksi untuk mendapatkan calon terbaik, sementara pengisian jabatan kosong harus tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

"Prinsip sistem merit harus dipahami secara utuh. Sistem merit merupakan dasar dalam proses seleksi untuk memperoleh calon terbaik. Namun, mekanisme pengisian kekosongan jabatan adalah persoalan norma hukum yang berbeda. Jangan sampai prinsip merit ditafsirkan melebihi apa yang diatur undang-undang," ujar Ponto kepada awak media, Jumat (24/7/2026).

Ponto menegaskan, kepastian hukum harus berdasarkan aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, bukan hanya berdasarkan asumsi bahwa calon dengan nomor urut berikutnya otomatis menggantikan posisi yang kosong.

"Kalau Undang-Undang Ombudsman memang mengatur bahwa penggantinya adalah calon nomor urut berikutnya, tentu harus dilaksanakan. Tetapi apabila norma itu tidak ada, maka tidak tepat menciptakan aturan baru melalui penafsiran. Dalam negara hukum, kepastian hukum lahir dari undang-undang, bukan dari asumsi," tegasnya.

Ponto menjelaskan, setelah DPR RI menyelesaikan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Ombudsman, kemudian menetapkan nama-nama yang selanjutnya diangkat oleh Presiden, maka kewenangan DPR dalam proses pemilihan telah selesai.

Menurutnya, apabila setelah itu terjadi kekosongan jabatan, persoalannya bukan lagi mengenai proses seleksi DPR, melainkan bagaimana negara mengisi posisi tersebut sesuai mekanisme hukum yang tersedia.

"Setelah itu, apabila terjadi kekosongan jabatan, persoalannya bukan lagi proses pemilihan DPR, melainkan bagaimana negara mengisi kekosongan tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku," katanya.

Ia menilai, apabila belum terdapat aturan yang mengatur secara rinci mengenai pengisian kekosongan tersebut, Presiden memiliki ruang menggunakan kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Diskresi diberikan justru untuk mengatasi keadaan ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas. Presiden dapat menentukan kebijakan yang paling tepat sepanjang tetap sesuai dengan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik," ujar Ponto.

Selain persoalan hukum, Ponto juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan komposisi anggota Ombudsman sebagai lembaga negara yang bersifat independen.

Menurutnya, Ombudsman bekerja dengan sistem kolektif kolegial sehingga keberagaman latar belakang anggota menjadi hal penting agar setiap keputusan dapat dilakukan secara objektif.

"Kalau pengisian dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan nomor urut, jangan sampai justru menimbulkan dominasi latar belakang tertentu. Lembaga independen membutuhkan keseimbangan perspektif dari unsur birokrasi, akademisi, aparat penegak hukum, profesional, maupun unsur masyarakat agar setiap keputusan benar-benar objektif dan independen," jelasnya.

Ponto mengatakan, daftar hasil seleksi sebelumnya tetap dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden, namun tidak harus dimaknai sebagai kewajiban mutlak untuk mengangkat calon berdasarkan urutan peringkat.

"Kalaupun Presiden mempertimbangkan daftar hasil seleksi sebelumnya, menurut saya itu sebatas salah satu referensi. Bahkan apabila menggunakan pendekatan peringkat, Presiden dapat mempertimbangkan kelompok calon dengan penilaian terbaik, bukan semata-mata terpaku pada satu nomor urut," pungkasnya.

Menurut Ponto, hal terpenting dalam pengisian jabatan Ombudsman adalah memastikan proses tersebut tetap memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus menjaga independensi lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.* (ad)

JAKARTA — Program Biodiesel 50 persen atau B50 yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan energi nasional mulai memasuki tahap pelaksanaan.

Setelah resmi diluncurkan sebagai bagian dari upaya menuju swasembada energi, Pertamina Patra Niaga mulai menjalankan distribusi perdana B50 dari dua kilang utama.

Baca Juga:

• Aceh Dapat Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana Rp58,9 Triliun, Pemerintah Fokus Pulihkan Infrastruktur dan Ekonomi Warga

Pengiriman pertama B50 dilakukan dari Kilang Kasim, Papua Barat Daya, pada 18 Juli 2026 dengan volume mencapai 4.600 kiloliter (KL) menuju kapal MT Krasak.

Kemudian, pada 22 Juli 2026, Kilang Plaju, Sumatera Selatan, kembali menyalurkan sebanyak 8.230 KL B50 menuju Integrated Terminal (IT) Palembang untuk selanjutnya didistribusikan ke jaringan SPBU di wilayah Indonesia Barat maupun Indonesia Timur.

Distribusi perdana tersebut menjadi penanda dimulainya implementasi program B50 yang dirancang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, memperbesar pemanfaatan energi berbasis kelapa sawit, serta memperkuat kemandirian energi nasional.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan pengiriman awal dari Kilang Kasim dan Kilang Plaju menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pemerintah menuju ketahanan dan kedaulatan energi.

"Lifting perdana B50 oleh Kilang Kasim dan Kilang Plaju merupakan milestone penting yang menandai langkah nyata Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional melalui implementasi B50 yang dicanangkan pemerintah," ujar Kitty dalam keterangan resmi, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, penerapan B50 tidak hanya berkaitan dengan sektor energi, tetapi juga memberikan peluang peningkatan nilai tambah bagi industri sawit nasional sebagai salah satu sumber bahan baku biodiesel.

Di tengah dimulainya distribusi B50, pemerintah memastikan perubahan komposisi biodiesel dari B40 menjadi B50 tidak menyebabkan kenaikan harga Biosolar bersubsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga Biosolar subsidi tetap berada di angka Rp6.800 per liter.

"Untuk B50, khususnya konsumsi domestik yang memperoleh subsidi, harganya tetap Rp6.800 per liter. Tidak ada penambahan harga dan kebijakan ini mampu menurunkan emisi karbon sekitar 44 juta metrik ton CO₂," kata Bahlil.

Pemerintah menilai peningkatan kandungan biodiesel dalam solar menjadi salah satu strategi untuk memperkuat penggunaan energi terbarukan sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon menuju Net Zero Emission.

Selain digunakan untuk kendaraan masyarakat melalui Biosolar subsidi, penerapan B50 juga mencakup berbagai sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi laut, hingga perkeretaapian.

Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, harga tetap mengikuti mekanisme harga keekonomian berdasarkan formula yang telah ditetapkan pemerintah.

Kementerian ESDM menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel Juli 2026 sebesar Rp14.562 per liter di luar ongkos angkut.

Penetapan tersebut menggunakan sejumlah indikator, termasuk rata-rata harga minyak sawit mentah (CPO) domestik sebesar Rp15.217 per kilogram dan kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp17.895 per dolar AS.

Meski distribusi perdana telah dimulai, keberhasilan program B50 masih akan diuji melalui kesiapan infrastruktur, kesinambungan pasokan bahan baku, hingga kualitas distribusi di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah berharap implementasi B50 dapat menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan swasembada energi, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar, sekaligus memperkuat ekonomi nasional melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Program ini menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam membangun sistem energi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan berbasis potensi nasional.* (ad)

BANDA ACEH — Pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana untuk Aceh sebesar Rp58,973 triliun dalam periode 2026 hingga 2028.

Anggaran tersebut menjadi porsi terbesar dari total kebutuhan nasional yang mencapai Rp101,166 triliun.

Baca Juga:

• Rp534 Miliar Dana Tambahan Pascabencana Mengalir ke Sumbar, Satgas PRR Dorong Percepatan Realisasi

Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, mengatakan besarnya dukungan anggaran tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

"Dari Rp101,166 triliun, untuk Aceh dialokasikan Rp58,973 triliun atau sekitar 58,97 persen atau hampir 60 persen. Ini memang sebanding melihat dampak bencana banjir bandang yang eksesnya paling besar terjadi di Aceh," ujar Safrizal dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Menurut Safrizal, proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun agar pelaksanaannya berjalan lebih terencana dan berkelanjutan.

Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp24,215 triliun sebagai tahap awal percepatan pemulihan.

Kemudian pada 2027 dialokasikan sebesar Rp20,219 triliun, dan dilanjutkan pada 2028 sebesar Rp14,539 triliun untuk menyelesaikan berbagai program pemulihan.

Khusus tahun 2026, sekitar Rp23,830 triliun telah disalurkan kepada kementerian dan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

"Di tahun 2026, alokasi anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp23,830 triliun dan sudah dialokasikan ke KL-KL yang melaksanakan. Jadi Satgas tidak melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi, tapi mengawal KL-KL di dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Safrizal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Safrizal menjelaskan, program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Pemerintah juga menargetkan pemulihan kehidupan masyarakat melalui berbagai program, mulai dari pembangunan hunian tetap, perbaikan jalan dan jembatan, pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi warga.

Menurutnya, pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat tidak hanya kembali memiliki tempat tinggal dan fasilitas umum, tetapi juga mampu menjalankan kembali aktivitas sosial dan ekonomi.

"Tentu pemulihan bukan saja pemulihan dari infrastruktur fisik tetapi juga kemampuan masyarakat termasuk kemampuan sosial dan ekonomi serta layanan publik yang terus dipulihkan," ujar Safrizal.

Pelaksanaan program tersebut akan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah ditetapkan pemerintah.

Melalui perencanaan terpadu, setiap program diharapkan berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh.

Pemerintah juga memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara transparan.

Daftar pekerjaan yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga nantinya akan dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut memantau perkembangan pembangunan.

Safrizal menegaskan keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

"Pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan kita lakukan setransparan mungkin, sehingga masyarakat juga bisa memonitor perkembangan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi," tutup Safrizal.

Dengan dukungan anggaran hampir Rp59 triliun tersebut, pemerintah berharap pemulihan Aceh dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan mampu mengembalikan kondisi masyarakat seperti sebelum bencana, sekaligus membangun wilayah yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan.* (ad)

PADANG – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah terdampak bencana.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima tambahan anggaran sebesar Rp534 miliar yang seluruhnya telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Baca Juga:

• Niat Ambil Baju ke Rumah, Pelajar Ini Tewas Diduga Tertembak Usai Menonton Tawuran di Medan

Satgas PRR bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi dan pendampingan teknis pelaksanaan TKD Tambahan pada 20–22 Juli 2026 di Sumatera Barat.

Kegiatan itu melibatkan Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, serta perangkat daerah penerima anggaran.

Forum tersebut digunakan untuk menyamakan langkah, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta mempercepat pelaksanaan program pemulihan.

Meski dana telah disalurkan seluruhnya, realisasi penggunaan anggaran baru mencapai sekitar 2,14 persen.

Satgas PRR menilai capaian tersebut masih merupakan tahap awal pelaksanaan program sehingga perlu terus dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Hasil koordinasi menunjukkan masih ada sejumlah tahapan yang harus diselesaikan pemerintah daerah, mulai dari inventarisasi kerusakan, penyesuaian APBD, hingga penetapan prioritas penanganan sesuai kondisi lapangan yang terus berkembang.

Dari total tambahan TKD, Kota Padang memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp371,85 miliar.

Hingga saat ini realisasi penggunaan anggaran tercatat Rp45,49 miliar atau sekitar 12 persen.

Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, serta rehabilitasi pascabencana.

Salah satu program prioritas adalah percepatan normalisasi sungai yang memiliki sedimentasi sekitar 2 juta meter kubik.

Program ini dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.

Sementara itu, Kabupaten Tanah Datar menerima tambahan TKD sebesar Rp126,87 miliar dengan realisasi sekitar 7 persen.

Anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, rehabilitasi jaringan irigasi, jalan dan jembatan, pembangunan hunian tetap (huntap), penanggulangan bencana, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menargetkan pembangunan 79 unit hunian tetap dapat diselesaikan pada September 2026.

Selain pembangunan rumah, daerah tersebut juga menjalankan program mitigasi bencana berupa pembangunan enam titik Sabo Dam dan pembangunan jembatan permanen untuk memulihkan konektivitas wilayah.

Sebagai tindak lanjut, Satgas PRR mengingatkan seluruh pemerintah daerah penerima tambahan TKD di Sumatera Barat agar segera mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ melalui penyesuaian Peraturan Kepala Daerah.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa daerah terdampak harus memfokuskan penggunaan dana pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia juga meminta setiap program memiliki target dan indikator yang jelas agar penggunaan anggaran dapat diukur dan diawasi secara efektif.

"Selain itu juga (melakukan) rapat koordinasi (daring dan luring) secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan memberikan alternatif solusi," kata Agus Fatoni dalam keterangan pers, Kamis (23/7/2026).

Kementerian Dalam Negeri bersama Satgas PRR menyatakan akan terus melakukan monitoring, evaluasi, dan asistensi secara berkala melalui coaching clinic maupun kunjungan lapangan untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak bencana.* (ad)

MEDAN – Suasana duka masih menyelimuti keluarga Daffa Al Bukhari (17), pelajar kelas 3 SMA yang meninggal dunia diduga akibat tertembak di bagian mata saat terjadi tawuran di kawasan Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan.

Ibunda korban, Ika Indah Sari (38), mengaku hingga kini masih sulit menerima kepergian putra sulungnya.

Baca Juga:

• Briptu BN Dilaporkan Diduga Hamili Kekasih hingga Melahirkan, Pernah Terseret Kasus Dugaan Pencabulan

Menurut Ika, pada Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 03.00 WIB, empat remaja datang menggedor pintu rumahnya di kawasan Jalan Jermal.

Mereka memberitahukan bahwa Daffa berada di RSU Delima dalam kondisi kritis.

Ika kemudian bergegas menuju rumah sakit bersama keluarganya menggunakan sepeda motor.

Namun setibanya di lokasi, putranya sudah dinyatakan meninggal dunia.

Korban mengalami luka tembak yang diduga berasal dari peluru senapan angin di bagian mata kiri.

Selain itu, terdapat luka pada kepala dan ibu jari kaki yang diduga akibat senjata tajam.

"Kepala dan jempol kakinya juga terluka karena kena senjata tajam," kata Ika, Jumat (24/7/2026).

Ika menegaskan, putranya bukan pelaku tawuran. Ia menjelaskan, sebelum kejadian, Daffa berada di rumah neneknya dan berpamitan untuk pulang mengambil pakaian.

"Sekitar jam setengah 12 malam, dia permisi sama neneknya mau ke rumah saya untuk ambil baju. Tapi, sebelum itu, jam 10 malam, dia juga bilang kayak gitu ke saya," ujarnya.

Dalam perjalanan, Daffa dibonceng rekannya berinisial R menggunakan sepeda motor.

Mereka sempat berhenti di sebuah warung makan sebelum terjadi keributan di sekitar lokasi.

Menurut penuturan keluarga, Daffa bersama temannya kemudian berjalan kaki untuk melihat situasi yang sedang terjadi.

"Terus dia sama kawannya berjalan kaki ke lokasi keributan itu. Dia menonton sebentar. Tak lama, tertembak dia. Temannya juga tak sangka itu. Jadi, dia bukan pelaku tawuran," ucap Ika.

Rekan korban baru dapat mengevakuasi Daffa setelah situasi mulai kondusif. Namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Atas peristiwa tersebut, keluarga telah melaporkan kasus itu ke Polda Sumatera Utara.

Ika berharap aparat kepolisian segera mengungkap pelaku dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

"Tidak ada orangtua yang mau anaknya seperti ini. Saya hanya ingin keadilan," tandasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan memastikan laporan keluarga korban akan ditindaklanjuti.

Menurutnya, penyidik saat ini tengah mengumpulkan alat bukti serta meminta keterangan para saksi guna mengungkap penyebab pasti kematian Daffa.

"Tentunya akan diproses. Kami akan mencari, mengumpulkan bukti, maupun saksi," kata Ferry.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku serta memastikan kronologi lengkap peristiwa yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia tersebut.* (km/ad)

AMBON – Seorang anggota Polri berinisial Briptu BN kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan ke Propam Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease atas dugaan menghamili kekasihnya hingga melahirkan tanpa memberikan tanggung jawab.

Di tengah proses tersebut, terungkap bahwa Briptu BN sebelumnya pernah terseret kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur saat bertugas di Polsek Saparua, Kabupaten Maluku Tengah.

Baca Juga:

• KPK Terima Permintaan Supervisi dari Kejagung untuk Penanganan Kasus Febrie Adriansyah

Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP Jonas Paulus, membenarkan bahwa perkara tersebut telah selesai ditangani di tingkat Polsek Saparua.

"Untuk dugaan pencabulan waktu itu sudah diselesaikan di Polsek Saparua," ujarnya, Jumat (24/7/2026).

Saat ini Briptu BN kembali menghadapi proses hukum internal Polri setelah dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial HT (28).

HT mengaku telah dihamili hingga melahirkan anak, namun tidak memperoleh tanggung jawab dari Briptu BN.

Laporan tersebut diproses oleh Seksi Propam Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease setelah menerima disposisi dari Divisi Propam Mabes Polri.

Menurut AKP Jonas Paulus, hasil penyelidikan telah menemukan adanya bukti awal yang cukup.

"Hasil penyelidikan sudah kami gelarkan. Kesimpulannya terdapat cukup bukti bahwa terlapor melakukan perbuatan menghamili pelapor," katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil gelar perkara, penanganan kasus kini telah ditingkatkan ke tahap pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Kuasa hukum HT, Semmy Siahaya, mengatakan kliennya telah memberikan keterangan tambahan melalui aplikasi WhatsApp untuk melengkapi laporan.

"Klien kami sudah memberikan keterangan melalui WhatsApp untuk kelengkapan laporan. Namun sampai sekarang belum pernah dipanggil untuk pemeriksaan secara langsung," ujarnya.

Semmy menilai perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang mengatur larangan bagi anggota Polri melakukan perzinaan.

HT menceritakan hubungan mereka dimulai pada 18 Maret 2023, ketika Briptu BN telah berstatus sebagai anggota Polri.

"Hubungan kami baik dan memang sama-sama punya tujuan untuk menikah," ucapnya.

Selama menjalin hubungan, keduanya sempat tinggal serumah di Saparua saat BN masih bertugas di Polsek Saparua.

Meski sempat berpisah tempat tinggal akibat pertengkaran, hubungan mereka disebut tetap berlanjut hingga HT hamil pada pertengahan 2025.

Menurut HT, pada November 2025 mereka bahkan telah mengurus berbagai dokumen sebagai persyaratan pernikahan.

"Semua berkas sudah kami urus untuk menikah," katanya.

HT kemudian melahirkan seorang anak pada Februari 2026 yang disebut merupakan buah hati dari hubungan mereka.

Namun hingga kini pernikahan yang dijanjikan belum juga terlaksana.

HT mengaku kini tidak lagi ingin melanjutkan hubungan maupun menikah dengan Briptu BN.

Ia memilih menempuh jalur hukum melalui mekanisme internal Polri.

"Saya tidak mau menikah lagi dengan dia. Setiap dia melakukan kesalahan, kenapa saya yang selalu disalahkan. Karena itu saya melaporkan dia. Saya berharap Bryan segera dipecat," tutupnya.

Hingga berita ini ditulis, Briptu BN belum memberikan tanggapan.* (km/ad)

JAKARTA – Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia, membeberkan besaran penghasilan dosen UGM dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (21/7/2026).

Dalam keterangannya, Ova menyampaikan bahwa UGM memiliki 2.848 dosen berdasarkan data per 30 Juni 2026.

Baca Juga:

• Polisi Tetapkan Suami Guru ASN di Tanjungbalai Tersangka Dugaan Pencabulan Anak

Menurut Ova, UGM menerapkan sistem jenjang karier yang sama bagi dosen ASN maupun non-ASN sehingga keduanya memiliki kesempatan yang setara dalam pengembangan karier.

Kampus juga menggunakan sistem penghargaan (reward system) yang terdiri dari Pay for Person (P1), Pay for Position (P2), dan Pay for Performance (P3).

"Secara singkat bahwa komponen penghasilan yang terdiri dari penggajian dan tunjangan itu ada 13 hal. Mulai dari gaji pokok, berbagai tunjangan sampai kepada insentif berbasis kinerja tunjangan hari tua," tutur Ova.

Ia menjelaskan, kompensasi finansial dosen tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi juga berbagai insentif dan honorarium yang disesuaikan dengan kinerja serta tugas akademik.

"Yang kedua adalah komponen insentif, bisa berupa insentif penelitian, publikasi, ataupun berbasis kinerja dan juga yang sifatnya adalah variabel. Yang termasuk di sini adalah honorarium kelebihan beban mengajar, honorarium pembimbingan atau penguji, dan honorarium lainnya," kata Ova.

Dalam sidang tersebut, Ova juga memaparkan rata-rata penghasilan dosen berdasarkan jenjang jabatan akademik.

Untuk tenaga pengajar, dosen ASN menerima sekitar Rp21 juta per bulan, sedangkan dosen non-ASN sekitar Rp20,13 juta.

Sementara itu, dosen dengan jabatan Asisten Ahli memperoleh rata-rata sekitar Rp25 juta per bulan.

Pada jenjang Lektor, rata-rata penghasilan berada di kisaran Rp33 juta hingga Rp34 juta setiap bulan.

Untuk Lektor Kepala, penghasilan rata-rata mencapai Rp38 juta hingga Rp39 juta.

Sedangkan Guru Besar menerima penghasilan rata-rata antara Rp45 juta hingga Rp50 juta per bulan.

"Contohnya untuk tenaga pengajar, seorang ASN akan mendapatkan take home pay sekitar Rp21 juta. Sedangkan untuk non-ASN ini juga sekitar Rp20,13 juta ya. Jadi hampir mirip asisten ahli ini Rp25 juta di ASN ataupun non-ASN. Lektor Rp33 hingga Rp34 juta rata-rata. Lektor kepala ini antara Rp38 sampai Rp39 juta. Sedangkan untuk guru besar ini antara Rp45 juta hingga Rp50 juta per bulan," terangnya.

Selain menjelaskan sistem penghasilan, Ova juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi para dosen di Indonesia.

Menurutnya, kuota sertifikasi dosen setiap tahun masih terbatas sehingga belum semua dosen memperoleh kesempatan mendapatkan tunjangan profesi.

Ia juga menilai besaran tunjangan fungsional dosen belum mengalami perubahan sejak diterbitkannya PP Nomor 65 Tahun 2007, sehingga sudah hampir dua dekade tanpa penyesuaian.

"Jadi sudah hampir 19 tahun yang lalu tentang tunjangan dosen dengan besaran yang tidak mengalami kenaikan," jelasnya.

Ova menambahkan, kenaikan gaji ASN terakhir mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ke-19 atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Isu kesejahteraan dosen kembali menjadi perhatian publik setelah sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi menghadirkan sejumlah dosen sebagai saksi yang menyampaikan kondisi penghasilan mereka.

Sidang tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai sistem penggajian, tunjangan profesi, dan kesejahteraan tenaga pendidik di perguruan tinggi.* (km/ad)

JAKARTA – Suasana di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, berubah pada Jumat (24/7/2026) malam ketika pemeriksaan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah masih berlangsung.

Febrie diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga:

• KPK Terima Permintaan Supervisi dari Kejagung untuk Penanganan Kasus Febrie Adriansyah

Kendaraan bernomor pelat 2511-04 itu terlihat berpindah dari kawasan Gedung Bundar menuju area Gedung Utama.

Di waktu yang sama, lampu di sekitar Gedung Utama sempat dipadamkan saat sejumlah wartawan masih menunggu perkembangan pemeriksaan Febrie.

Situasi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari awak media yang telah berada di lokasi sejak siang hari.

Saat dimintai keterangan, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keberadaan mobil tahanan tersebut.

"Tunggu saja Mas," kata Anang.

Hingga berita ini ditulis, Kejaksaan Agung juga belum memastikan apakah mobil tahanan tersebut memang disiapkan untuk membawa Febrie Adriansyah atau hanya digunakan untuk keperluan operasional lainnya.

Sebelumnya, Anang memastikan Febrie memenuhi panggilan penyidik setelah sebelumnya tidak hadir pada pemeriksaan Rabu (22/7/2026) dengan alasan sakit.

"Sudah dalam pemeriksaan," kata Anang.

Ia menjelaskan, Febrie tiba di kompleks Kejaksaan Agung sekitar pukul 13.00 WIB.

Namun, kedatangannya tidak terlihat oleh wartawan yang telah menunggu sejak siang.

"Masih (diperiksa) dan kedatangan sekitar jam 13-an," ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono menjelaskan pemeriksaan terhadap Febrie dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang diterbitkan pada 20 Juli 2026.

Sprindik tersebut diterbitkan setelah penyidik menerima pelimpahan barang bukti, termasuk uang dalam mata uang asing serta emas seberat 74 kilogram.

"Di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada Sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 harus diperiksa lebih dulu," kata Rudi.

Ia juga menegaskan proses penyidikan terhadap mantan Jampidsus tersebut tetap berjalan.

"Sampai progres hari ini penanganan perkara mantan Jampidsus tetap berlanjut," ujar Rudi.

Hingga Jumat malam, Kejaksaan Agung belum menyampaikan hasil pemeriksaan maupun perkembangan lanjutan terkait status hukum Febrie Adriansyah dalam perkara dugaan TPPU tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat permintaan supervisi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan surat tersebut telah diterima dan menjadi dasar awal koordinasi antara KPK dan Kejaksaan Agung dalam proses penanganan perkara.

Baca Juga:

• Yusril Ingatkan Dedi Mulyadi Tak Buka Sayembara Tangkap Begal: Jangan Dorong Aksi Main Hakim Sendiri

Menurut Setyo, surat permintaan supervisi tersebut diajukan saat posisi Jampidsus masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus Rudi Margono.

"Jadi permintaannya waktu itu adalah dari Plt Jampidsus, ya," ujarnya.

Ia menjelaskan, permintaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK sebagai bagian dari dukungan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung.

"Namun demikian, secara prosedur awal untuk bisa mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, khususnya oleh Jampidsus, itu sudah ditindaklanjuti oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi," ucapnya.

Setyo menegaskan, hingga saat ini keterlibatan KPK masih berada pada tahap koordinasi.

Proses supervisi secara penuh akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan KPK.

"Kalau sudah dilakukan supervisi, keterlibatan personel di lingkungan Kedeputian Korsup akan lebih spesifik, jelas, dan intensitas pertemuan dengan tim penyidik Kejaksaan Agung juga akan lebih banyak," kata dia.

Setyo juga mengungkapkan bahwa tim Kedeputian Korsup KPK telah bersiaga di Kejaksaan Agung sejak Jumat pagi sebagai tindak lanjut atas permintaan tersebut.

"Dari mulai tadi malam, Direktur III Kedeputian Korsup sudah melaporkan ke saya bahwa ada permintaan bahkan mulai pagi 08.30 mereka untuk tetap standby di sana (gedung Kejagung-red), dan saya terinformasi bahwa ada kegiatan di sana yang dilakukan oleh tim dari koordinasi supervisi," tuturnya.

Meski demikian, Setyo menegaskan keberadaan tim KPK di Kejaksaan Agung bukan untuk ikut memeriksa saksi maupun tersangka.

"Harus dibatasi ya. Bukan terlibat dalam pemeriksaan, sementara kita masih melakukan koordinasi. Pemeriksaan itu kewenangan penyidik yang mendapat surat keputusan atau surat perintah dari Jaksa Agung atau Jampidsus," ujar Setyo.

Langkah koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarpenegak hukum dalam menangani perkara dugaan korupsi yang saat ini tengah diproses Kejaksaan Agung.

Proses supervisi diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga.* (km/ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak membuka sayembara penangkapan begal.

Menurut Yusril, kebijakan tersebut berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Pimpin Rapat Lanjutan Proyek Penerangan Jalan, Target 6.000 Titik APJ Terpasang

"Kalau saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti itu karena dikhawatirkan akan mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri," tutur Yusril.

Menurut Yusril, iming-iming hadiah dapat memicu sebagian masyarakat bertindak di luar prosedur hukum.

Ia khawatir situasi tersebut justru menimbulkan korban salah sasaran.

"Misalnya ada hadiah Rp 5 juta atau Rp 10 juta, orang bisa saja kemudian membawa senjata dan berjaga-jaga untuk menangkap begal. Yang dikhawatirkan, orang yang sebenarnya bukan begal justru dipukuli karena dikira begal," ujarnya.

Yusril menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku kejahatan merupakan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

Karena itu, ia meminta masyarakat tetap menyerahkan proses penangkapan kepada pihak yang berwenang.

"Menurut saya, yang harus dilakukan adalah law enforcement atau penegakan hukum. Dalam hal ini, polisi yang berwenang melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap orang-orang yang diduga melakukan pembegalan," katanya.

Meski demikian, Yusril menjelaskan masyarakat tetap memiliki peran dalam membantu aparat apabila terjadi tindak kejahatan.

Bantuan tersebut dapat berupa memberikan informasi atau membantu mengamankan pelaku sebelum polisi tiba di lokasi.

"Masyarakat tentu dapat membantu polisi atau memberikan laporan. Kalau misalnya tidak ada polisi di lokasi, kemudian ada korban begal berteriak dan warga membantu menangkap pelaku, itu boleh saja. Tetapi jangan kemudian main hakim sendiri," ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dalam setiap proses penegakan hukum.

Menurutnya, seseorang harus melalui proses hukum sebelum dijatuhi hukuman.

"Main hakim sendiri sangat berbahaya karena kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Seseorang harus diadili terlebih dahulu sebelum dijatuhi hukuman. Tidak bisa dihukum sendiri, apalagi sampai dianiaya atau dibunuh. Itu akan merusak citra kita sebagai bangsa yang taat hukum dan bangsa yang beradab," pungkasnya.

Pernyataan Yusril muncul di tengah perbincangan publik mengenai rencana sayembara penangkapan begal yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wacana tersebut memicu beragam tanggapan, baik yang mendukung sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, maupun yang mengkhawatirkan potensi munculnya aksi main hakim sendiri.* (km/ad)

MEDAN – Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus mematangkan rencana pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah pemasangan sekitar 6.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) di berbagai wilayah Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Kasad Maruli Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit dan Perkuat Pengabdian TNI AD untuk Masyarakat

Dalam rapat tersebut, Bupati Baharuddin didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda.

Sementara dari PT PII hadir Direktur Keuangan Donny Hamdani, Pimpinan Divisi Inisiasi Bisnis Hermawan, Project Leader Ginda A. Lubis, dan Project Manager Subhan Maulana.

Pada kesempatan itu, PT PII menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara atas komitmen dalam mendukung percepatan pelaksanaan proyek penerangan jalan melalui skema KPBU.

Menurut PT PII, sinergi antara pemerintah daerah dan badan usaha menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui proyek tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menargetkan pemasangan sekitar 6.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) yang akan tersebar di sejumlah kecamatan.

Penerangan jalan akan diprioritaskan pada ruas jalan yang selama ini minim pencahayaan, kawasan yang dinilai rawan tindak kriminalitas, pusat aktivitas masyarakat, hingga kawasan wisata.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang lebih baik.

Skema KPBU dipilih sebagai salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran daerah secara penuh.

Dengan melibatkan badan usaha, pemerintah berharap proyek strategis dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap proyek APJ ini dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi keselamatan pengguna jalan maupun peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.* (ad)

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit sekaligus memperluas kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program strategis yang sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruli saat bersilaturahmi dengan jajaran Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Baca Juga:

• Wagub Aceh Bahas Implementasi MoU Helsinki Bersama Sekretariat Negara

Selain itu, Kasad juga memaparkan berbagai program pembinaan yang saat ini sedang dijalankan TNI AD.

Dalam kesempatan tersebut, Maruli menjelaskan bahwa TNI AD terus melakukan pembenahan di berbagai sektor guna meningkatkan kualitas hidup prajurit beserta keluarganya.

Pembenahan tersebut meliputi renovasi rumah dinas, perbaikan barak, pembenahan markas Koramil dan pangkalan, hingga peningkatan fasilitas satuan untuk mendukung kesiapan operasional.

Di sektor kesehatan, TNI AD juga memperkuat kapasitas rumah sakit militer, termasuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) serta rumah sakit Angkatan Darat yang berada di berbagai daerah.

Selain itu, peningkatan fasilitas pendidikan juga menjadi perhatian sebagai upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul di lingkungan TNI AD.

Tak hanya berfokus pada pembinaan internal, TNI AD juga terus memperluas pengabdian kepada masyarakat melalui sejumlah program yang menyentuh kebutuhan publik secara langsung.

Beberapa program yang menjadi prioritas antara lain mendukung ketahanan pangan nasional, Program Manunggal Air, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), pembangunan Jembatan Garuda di sejumlah wilayah, hingga berbagai kegiatan bakti sosial dan bantuan kemanusiaan.

Menurut Maruli, seluruh program tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah yang dijalankan secara terpadu bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

"Seluruh program yang kami jalankan merupakan bagian dari implementasi kebijakan Presiden. TNI AD berupaya mengintegrasikan kebijakan tersebut agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pelaksanaannya," ujar Jenderal Maruli.

Kasad juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan yang erat dengan keluarga besar TNI AD, termasuk para purnawirawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan institusi.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota PPAD yang dinilai tetap menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, loyalitas, serta semangat pengabdian kepada negara.

Sementara itu, Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn.) Dr. Komaruddin Simanjuntak menyampaikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang dilakukan TNI AD, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit dan memperluas manfaat program bagi masyarakat.

PPAD juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah TNI AD yang dinilai selaras dengan kebijakan pemerintah dan kepentingan nasional dalam memperkuat ketahanan bangsa.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh senior TNI AD, di antaranya Letjen TNI (Purn.) Agum Gumelar dan Letjen TNI (Purn.) Kiki Syahnakri.

Kehadiran mereka menjadi simbol eratnya hubungan antara prajurit aktif dan para purnawirawan dalam menjaga soliditas, persatuan, serta pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.* (ad)

JAKARTA – Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah menghadiri pertemuan dengan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk membahas implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (24/7/2026), menjadi bagian dari koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan sejumlah agenda strategis pascaperdamaian Aceh.

Baca Juga:

• Kadis BMBKCK Sumut Tegaskan Tak Toleransi Material Ilegal untuk Proyek Jalan di Paluta

Rombongan diterima langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

Ketua BRA Jamaluddin menjelaskan, salah satu pembahasan utama adalah implementasi butir 3.2.5 MoU Helsinki yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik (tapol), narapidana politik (napol), masyarakat korban konflik, serta korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.

Menurut Jamaluddin, pembahasan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh yang telah berlangsung lebih dari dua dekade sejak penandatanganan MoU Helsinki.

Selain itu, pertemuan juga membahas berbagai agenda yang masih menjadi amanat dalam kesepakatan damai.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh berupaya memperkuat koordinasi agar implementasi setiap butir kesepakatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat yang terus membangun komunikasi dengan Pemerintah Aceh.

"Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Negara yang terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam mengawal implementasi butir-butir MoU Helsinki. Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat perdamaian yang telah terbangun sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh."

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, sekaligus memastikan implementasi MoU Helsinki berjalan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.* (ad)