MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas ribuan peserta Fun Walk yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dalam rangkaian Pekan Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) Tahun 2026, Selasa, 16 Juni 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Mesjid Raya, Medan, itu berlangsung meriah dan diikuti masyarakat dari berbagai kalangan.

Baca Juga:

• Naik Dua Kali Lipat! Pemkot Medan Kembali Anggarkan Rp10 Miliar untuk Rehab Gedung Satreskrim Polrestabes

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada MUI Kota Medan yang menghadirkan kegiatan olahraga sebagai bagian dari promosi gaya hidup sehat di tengah masyarakat.

"Yang terpenting hari ini kita semua sehat, berbahagia, dan menikmati kegiatan bersama. Mudah-mudahan Fun Walk ini membawa berkah dan Pekan KHAS MUI Kota Medan semakin maju dan semakin baik ke depannya," kata Rico Waas.

Kegiatan pelepasan peserta turut dihadiri Anggota DPR RI Musa Rajekshah serta Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum.

Menurut Rico, Fun Walk menjadi inovasi positif yang tidak hanya menyemarakkan Pekan KHAS, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif berolahraga dan menjaga kesehatan.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan konsep yang lebih beragam sehingga mampu menarik partisipasi masyarakat yang lebih luas.

"Ini menjadi warna baru dalam Pekan KHAS. Selain mendukung pola hidup sehat, kegiatan ini juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam berbagai program positif yang digagas MUI Kota Medan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rico Waas juga menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Medan.

Ia berharap momentum pergantian tahun Hijriah dapat mempererat kebersamaan serta meningkatkan semangat untuk berbuat kebaikan.

Usai mengikuti Fun Walk, para peserta berkesempatan mengikuti pengundian hadiah atau doorprize yang telah disiapkan panitia.

Hadiah utama berupa dua paket umrah menjadi daya tarik tersendiri dan disambut antusias peserta.

Selain paket umrah, panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik lainnya seperti sepeda, televisi, dan sejumlah hadiah hiburan lainnya.

Pekan KHAS merupakan agenda tahunan MUI Kota Medan yang bertujuan mendorong pengembangan ekonomi syariah, mempromosikan produk halal, serta memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tahun ini, penyelenggaraan Pekan KHAS semakin semarak dengan hadirnya agenda Fun Walk yang mendapat sambutan positif dari masyarakat.*

(ad)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengungkapkan partainya terus memantau langkah politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disebut aktif mendekati kader-kader partai lain, termasuk kader PDIP di berbagai daerah.

Meski mengakui adanya upaya pendekatan tersebut, Deddy menegaskan PDIP tidak merasa khawatir menghadapi manuver politik PSI yang belakangan semakin intens menjelang kontestasi politik mendatang.

Baca Juga:

• Elza Syarief Mundur dari Tim Kuasa Hukum Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya: Beliau Tidak Jujur

"Kalau ditanya apakah kami mengawasi gerakan mereka, tentu kami perhatikan. Tetapi kami tidak merasa takut," kata Deddy Sitorus dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan Deddy saat menanggapi kabar yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan menempati posisi Ketua Dewan Pembina PSI.

Menurut Deddy, hubungan politik antara PDIP dan Jokowi sudah berakhir sejak mantan Presiden tersebut tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng itu.

"Bagi kami urusan dengan Jokowi sudah selesai. Beliau sudah bukan anggota partai. Mau memakai jaket partai apa pun itu menjadi hak beliau," ujarnya.

Deddy menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah kehadiran Jokowi dalam struktur PSI nantinya akan berdampak besar terhadap peta politik nasional maupun kekuatan elektoral PDIP.

Ia mengatakan Pemilu masih cukup lama sehingga dinamika politik masih bisa berubah.

"Kita lihat saja nanti. Pemilu masih jauh dan situasi politik masih sangat dinamis," katanya.

Dalam keterangannya, Deddy juga mengaku menerima informasi mengenai dugaan adanya tawaran bantuan material kepada sejumlah kader yang diajak bergabung ke PSI.

Namun ia menegaskan belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.

"Informasi yang saya dengar memang ada tawaran bantuan material kepada sebagian kader. Tapi tentu itu masih perlu dibuktikan kebenarannya," ujarnya.

Meski demikian, Deddy tetap optimistis terhadap kekuatan internal partainya.

Ia mengingatkan bahwa PSI sebelumnya juga menghadapi tantangan besar pada Pemilu 2024 ketika gagal menembus ambang batas parlemen nasional.

Menurutnya, jika PSI terus melakukan pendekatan terhadap kader partai lain, maka bukan hanya PDIP yang akan merasa terganggu, tetapi juga partai-partai politik lainnya.

"Gejala pendekatan kader ini juga terlihat di basis-basis partai lain seperti NasDem, Demokrat, dan PAN. Jadi bukan hanya PDIP yang memperhatikan," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini sudah menjadi bagian dari PSI.

Namun, posisi resmi yang akan ditempati Jokowi dalam struktur partai belum diumumkan kepada publik.

Bestari mengatakan pengumuman terkait jabatan Jokowi akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep pada waktu yang dianggap tepat.

Meski belum memiliki jabatan formal, PSI mengaku telah menempatkan Jokowi sebagai patron dan panutan dalam arah perjuangan politik partai.

"Kami memandang Pak Jokowi sebagai patron yang menjadi inspirasi dalam pergerakan PSI. Untuk jabatan resminya akan diumumkan pada saat yang tepat," kata Bestari.

Pernyataan tersebut semakin menguatkan spekulasi mengenai peran politik Jokowi pasca tidak lagi menjabat sebagai Presiden, sekaligus membuka babak baru dinamika hubungan antara PSI dan sejumlah partai politik besar menjelang Pemilu 2029.*

(kp/ad)

PALU – Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa (16/6/2026), memicu kepanikan warga.

Guncangan kuat membuat masyarakat berhamburan keluar rumah, gedung perkantoran, hingga fasilitas kesehatan untuk menyelamatkan diri.

Baca Juga:

• Elza Syarief Mundur dari Tim Kuasa Hukum Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya: Beliau Tidak Jujur

Pengamat BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Palu, Hendrik, mengatakan pusat gempa berada di wilayah dangkal dan dipicu aktivitas sesar aktif.

Berdasarkan hasil analisis, gempa memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault).

"Tidak ada potensi tsunami karena sumber gempa berada di darat dan hasil pemodelan menunjukkan tidak memicu gelombang tsunami," kata Hendrik, Selasa.

BMKG juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.

Imbauan itu disampaikan menyusul beredarnya video di media sosial yang menunjukkan kondisi air laut di Teluk Palu terlihat surut setelah gempa terjadi.

Menurut BMKG, fenomena tersebut tidak berkaitan dengan potensi tsunami dan masyarakat diminta hanya mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang.

Berdasarkan data BMKG, episentrum gempa berada sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu pada koordinat 1,13 Lintang Selatan dan 120,23 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer.

Guncangan dirasakan sangat kuat di Palu dan Kabupaten Sigi dengan intensitas VI hingga VII MMI.

Pada skala tersebut, gempa dapat menyebabkan kerusakan ringan hingga sedang pada bangunan.

Getaran juga dirasakan di sejumlah daerah lain seperti Mamuju, Mamasa, Pasangkayu, Polewali Mandar, Gorontalo hingga Parepare.

Kepanikan sempat terjadi di Rumah Sakit Samaritan Palu.

Pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan bergegas keluar gedung menuju area terbuka setelah merasakan guncangan cukup kuat.

Sejumlah pasien yang sedang menjalani perawatan dievakuasi menggunakan kursi roda dan tempat tidur demi menghindari risiko jika terjadi gempa susulan.

"Kami langsung berlarian keluar karena guncangannya sangat terasa," ujar Salam, salah seorang warga yang berada di lingkungan rumah sakit.

Meski sempat memicu kepanikan, proses evakuasi berlangsung tertib dengan pengawasan tenaga medis dan petugas rumah sakit.

Sementara itu, laporan sementara menunjukkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat gempa.

Di antaranya Kantor Bupati Sigi, Auditorium Universitas Tadulako, beberapa hotel di Kota Palu, serta sejumlah rumah warga.

Foto yang beredar memperlihatkan bagian depan Kantor Bupati Sigi mengalami kerusakan. Selain itu, sebuah bangunan kafe dilaporkan ambruk akibat kuatnya getaran.

Warga Palu mengaku masih diliputi trauma pascagempa. Banyak masyarakat memilih bertahan di luar rumah karena khawatir terjadi gempa susulan.

"Ada beberapa bangunan yang rusak. Warga sekarang masih takut masuk rumah karena trauma," kata Risman, warga Palu.

Hingga Selasa siang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan maupun kemungkinan adanya korban akibat peristiwa tersebut.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan, namun tidak perlu panik.

Warga diminta menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan dan terus memantau informasi resmi dari BMKG serta pemerintah daerah.*

(cnatkp/ad)

JAKARTA – Pengacara senior Elza Syarief menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sony Sonjaya.

Keputusan itu diambil setelah Elza mengaku meragukan kejujuran mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• Uji Materi APBN 2026 di MK, Program MBG Tuai Kritik Wali Murid: Apa Urgensinya untuk Anak Sekolah?

Menurut dia, Sony sebelumnya mengaku bersih dan tidak terlibat dalam praktik penerimaan uang yang kini menjadi bagian dari penyelidikan Kejaksaan Agung.

"Pak Sony sebelumnya bersumpah bersih. Namun saya mendapat informasi bahwa ada penerimaan uang secara rutin. Karena itu saya menilai beliau tidak jujur," kata Elza, Selasa, 16 Juni 2026.

Menurut Elza, kondisi tersebut membuat dirinya sulit melanjutkan pendampingan hukum, termasuk terkait rencana Sony untuk mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Selain persoalan kejujuran, Elza mengaku merasa tidak nyaman selama menjadi kuasa hukum Sony.

Ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang berusaha membatasi akses dirinya terhadap informasi terkait perkara korupsi MBG yang tengah diusut Kejaksaan Agung.

"Saya tidak nyaman, sepertinya mau saya tidak sebagai kuasa hukumnya karena takut terbuka kedoknya, mereka merasa saya berbahaya dan saya melihat mau supaya saya cabut kuasanya (terhadap Sony)," ujarnya.

"Sebelum saya dicabut, saya mundur saja. Sama saja dicabut atau mundur yang penting saya bukan kuasa hukumnya lagi," kata dia.

Elza juga menegaskan bahwa selama mendampingi Sony Sonjaya, dirinya tidak pernah menerima bayaran.

Ia mengaku memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena ingin membantu mengungkap kasus korupsi MBG secara terang dan terbuka kepada publik.

"Saya membantu secara pro bono atau gratis. Tidak pernah menerima uang dan tidak pernah meminta bayaran. Tujuan saya ingin kasus ini terbuka secara jelas," katanya.

Elza memastikan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum Sony Sonjaya resmi berlaku sejak 15 Juni 2026.

Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka.

Mereka terdiri dari mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Loedwijk Pusung.

Selain itu, dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu Asep Yusuf Somantri yang disebut sebagai orang kepercayaan Sony Sonjaya, serta Andri Mulyono yang merupakan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal sekaligus vendor motor listrik.

Kelima tersangka saat ini telah ditahan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kejaksaan Agung masih terus mendalami aliran dana dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.*

(tb/ad)

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin, 15 Juni 2026.

Seorang wali murid asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rika Iffati Farihah, menyampaikan sejumlah kritik terkait pelaksanaan program yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Baca Juga:

• 966 Barang Milik Negara Senilai Rp3,59 Triliun Digunakan untuk Dukung Program Prioritas Prabowo, Ini Rinciannya

Menurutnya, pemerintah selama ini menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan menekan angka stunting, sementara persoalan stunting lebih banyak berkaitan dengan masa seribu hari pertama kehidupan anak.

"Saya sebagai orangtua bertanya-tanya sebenarnya apa urgensi MBG untuk anak sekolah. Setahu saya, stunting itu lebih berkaitan dengan seribu hari pertama kehidupan," ujar Rika di hadapan majelis hakim konstitusi.

Selain mempertanyakan tujuan program, Rika juga menyoroti minimnya pelibatan orangtua dalam pelaksanaan MBG di sekolah.

Ia mengaku pihak sekolah menerima program tersebut tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan atau melakukan konsultasi dengan wali murid.

Menurut dia, orangtua hanya menerima pemberitahuan bahwa sekolah akan menjadi penerima manfaat program MBG tanpa ada ruang diskusi sebelumnya.

Rika juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait aspek keamanan makanan yang disajikan kepada siswa.

Ia menilai perencanaan menu belum mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing anak, termasuk potensi alergi terhadap bahan makanan tertentu.

"Ada anak yang alergi telur, buah tertentu, atau bahan makanan lainnya. Ini bisa berbahaya jika tidak menjadi pertimbangan dalam penyusunan menu," katanya.

Selain itu, ia menyoroti penggunaan makanan olahan dan minuman yang dinilai mengandung kadar gula cukup tinggi dalam beberapa menu MBG.

Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan upaya sebagian orangtua yang berusaha membatasi konsumsi makanan ultra-proses pada anak-anak mereka.

Persoalan lain yang disampaikan adalah distribusi makanan saat masa libur sekolah.

Rika menilai kebijakan tersebut kurang efektif karena orangtua tetap harus datang ke sekolah untuk mengambil makanan meski siswa sedang tidak mengikuti kegiatan belajar.

"Anaknya libur, tetapi orangtua harus datang ke sekolah mengambil makanan. Ini cukup merepotkan, terutama bagi keluarga yang sedang bepergian atau berada di luar kota," ujarnya.

Ia juga menyinggung potensi pemborosan karena tidak semua makanan yang dibagikan saat libur sekolah diambil atau dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Dalam sidang tersebut, Rika berpendapat anggaran pendidikan yang digunakan untuk mendukung program MBG dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak, seperti peningkatan fasilitas pendidikan, pengembangan perpustakaan sekolah, dan program peningkatan literasi siswa.

"Kalau anggaran itu digunakan untuk memperbaiki perpustakaan atau meningkatkan fasilitas belajar, mungkin dampaknya juga bisa dirasakan langsung oleh anak-anak dalam jangka panjang," katanya.

Sidang uji materi ini merupakan bagian dari perkara yang mempersoalkan masuknya anggaran MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan dalam APBN 2026.

Selain menghadirkan Rika sebagai saksi, pemohon juga menghadirkan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Zidan Ramdani dan guru swasta Madrasah Aliyah Yayasan Said Aqil Siradj, Iman Zanatul Haeri.

Sementara itu, pihak pemohon turut menghadirkan ahli dari kalangan akademisi dan pegiat pendidikan, di antaranya Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (UII), Eko Riyadi, serta aktivis pendidikan Ki Darmaningtyas.

Sidang yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi bagian dari upaya pengujian konstitusionalitas penggunaan anggaran pendidikan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini tengah dijalankan pemerintah.*

(km/ad)

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sebanyak 966 Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai mencapai Rp3,59 triliun telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rahayu Puspasari, mengatakan optimalisasi aset negara menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program strategis sekaligus menghemat belanja negara.

Baca Juga:

• Naik Dua Kali Lipat! Pemkot Medan Kembali Anggarkan Rp10 Miliar untuk Rehab Gedung Satreskrim Polrestabes

"Optimalisasi aset negara tidak hanya mendukung efisiensi belanja pemerintah, tetapi juga mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional," kata Puspa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin, 15 Juni 2026.

Kemenkeu mencatat sebanyak 626 BMN dimanfaatkan untuk pembangunan 166 unit Sekolah Rakyat dengan nilai mencapai Rp2,38 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menggunakan 183 BMN senilai Rp282,42 miliar untuk mendukung pembangunan 16 unit Sekolah Garuda.

Dukungan aset negara juga diberikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), pemerintah mengalokasikan 353 BMN berupa tanah dan bangunan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tak hanya itu, DJKN juga memberikan dukungan melalui 122 BMN yang disewakan dengan nilai proporsional mencapai Rp202,48 miliar.

Untuk program pembangunan tiga juta rumah, pemerintah menyiapkan lahan di 10 lokasi dengan total luas mencapai 138,85 hektare.

Sementara itu, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memperoleh dukungan berupa 92 BMN yang terdiri atas tanah dan bangunan.

Puspa menjelaskan, dari jumlah tersebut sebanyak 15 BMN telah memperoleh persetujuan pemanfaatan dengan nilai Rp27,19 miliar.

Sedangkan 77 aset lainnya masih dalam proses dengan potensi nilai mencapai Rp4,6 triliun.

Selain sektor pendidikan dan perumahan, aset negara juga digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pertahanan.

Tercatat 11 Komando Daerah Militer (Kodam) mendapat dukungan pemanfaatan tanah negara dengan nilai mencapai Rp654,42 miliar.

DJKN juga mendukung program penertiban kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Dengan dukungan tersebut, pemerintah berhasil menguasai kembali sekitar 5,89 juta hektare kawasan hutan.

Di sektor ketahanan pangan, sebanyak 29 BMN dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis.

Empat aset telah memperoleh persetujuan pemanfaatan dengan nilai Rp26,05 miliar, sementara 25 aset lainnya masih dalam tahap proses dengan potensi nilai mencapai Rp1,18 triliun.

Puspa menambahkan, saat ini masih terdapat 237 BMN senilai Rp5,79 triliun yang masuk dalam tahap persetujuan dan diproyeksikan akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Menurutnya, optimalisasi aset negara terbukti mampu mengurangi kebutuhan belanja modal pemerintah.

DJKN mencatat efisiensi belanja modal negara mencapai rata-rata Rp18 triliun setiap tahun melalui pemanfaatan aset yang sebelumnya belum digunakan secara maksimal.

"Hingga Maret 2026, aset negara yang menjadi underlying asset Surat Berharga Negara berbasis BMN telah mencapai Rp1.014 triliun," ujar Puspa.

Selain itu, proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dijamin pemerintah telah mencapai Rp323 triliun.

Sementara skema asset recycling yang dijalankan pemerintah berhasil menghasilkan dana sekitar Rp8 triliun untuk mendukung pembangunan aset baru.

Pemerintah berharap optimalisasi BMN dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara di tengah berbagai tantangan ekonomi global.*

(bb/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan kembali mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan pada tahun 2026.

Nilai anggaran yang disiapkan mencapai Rp10,48 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan rencana proyek serupa yang sempat dibatalkan pada tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• Pemerintah Takut Reformasi Polri? Ini Kata Mahfud MD

Paket pekerjaan itu terdaftar dengan kode RUP 66841851 dan berada di bawah pengelolaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

Dalam dokumen SiRUP disebutkan proyek tersebut bernama "Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan" dengan total pagu anggaran sebesar Rp10.489.160.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2026.

Rencana rehabilitasi gedung Satreskrim Polrestabes Medan sebenarnya bukan kali pertama dianggarkan.

Pada tahun 2025, Pemkot Medan juga menyiapkan dana hampir Rp5 miliar untuk proyek serupa. Namun, proses tender akhirnya dibatalkan.

Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kota Medan, pembatalan dilakukan karena keterlambatan penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Saat itu, proyek rehabilitasi gedung tersebut memiliki nilai pagu sebesar Rp4,99 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp4,95 miliar.

Penganggaran rehabilitasi gedung kepolisian menggunakan APBD Kota Medan sempat menuai sorotan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara menilai penggunaan anggaran daerah untuk fasilitas kepolisian perlu dipertimbangkan kembali agar lebih berpihak pada kebutuhan langsung masyarakat.

Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas atau Rico Waas sebelumnya menegaskan bahwa setiap program yang dianggarkan pemerintah daerah harus memiliki manfaat bagi masyarakat Kota Medan.

Menurut Rico, seluruh proses penganggaran telah mengikuti mekanisme yang berlaku dan menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah.

Ia juga menegaskan bahwa prioritas pembangunan Kota Medan tidak hanya berfokus pada satu sektor, melainkan mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, lingkungan hidup, hingga pelayanan publik lainnya.

Pemkot Medan hingga kini belum merinci bentuk rehabilitasi yang akan dilakukan terhadap Gedung Satreskrim Polrestabes Medan maupun target penyelesaian proyek tersebut.

Namun dengan kembali munculnya anggaran bernilai lebih besar pada APBD 2026, proyek ini diperkirakan akan kembali menjadi perhatian publik, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran daerah dan manfaat yang akan dirasakan masyarakat.*

(d/ad)

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sejak awal meragukan keseriusan pemerintah dalam menjalankan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Keraguan tersebut, menurut Mahfud, muncul karena tidak adanya tindak lanjut nyata terhadap berbagai rekomendasi yang telah disusun oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).

Baca Juga:

• Ketegangan di UGM Berakhir dengan Dialog Lesehan: Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono Buka Suara

Mahfud menjelaskan dirinya bergabung dalam tim reformasi Polri pada 2025 setelah diminta membantu menyusun konsep perubahan di tubuh kepolisian.

Ia menerima tawaran tersebut agar kritik yang selama ini disampaikannya tidak dianggap sekadar kritik tanpa solusi.

Menurut Mahfud, proses pembentukan tim reformasi berjalan lambat.

Setelah tim selesai menyusun rekomendasi dan melaporkannya kepada pemerintah, tindak lanjut yang diharapkan tidak kunjung terlihat.

"Itu pun lama lho. Awal September saya dihubungi, enggak ada kabarnya, lalu rakyat yang ribut 'Lho katanya bikin reformasi', ribut-ribut lalu dibentuk kan bulan November (2025). Bulan November diajukan lagi, pengarahnya 'buat saja, nanti kalau sudah jadi tiga bulan lapor'," ujar Mahfud.

"(Sudah) 3 bulan (selesai menyusun) lapor, enggak dipanggil-panggil juga sampai rakyat ribut. 'Mana tuh hasilnya?'. Saya bilang, enggak tahu dong, kan sudah lapor ke Presiden tapi enggak dipanggil gitu. Lalu baru dipanggil gitu," ujarnya.

Mahfud mengungkapkan, tim reformasi sempat mempresentasikan hasil kajian kepada Presiden Prabowo Subianto.

Saat itu ia menilai ada harapan baru karena Presiden menunjukkan minat untuk mendiskusikan berbagai usulan yang diajukan.

Namun setelah pertemuan tersebut, Mahfud mengaku tidak melihat adanya langkah konkret dari pemerintah untuk merealisasikan rekomendasi yang telah disusun.

"Tapi sesudah itu, saya lihat gejalanya enggak ada gerak apapun (dari pemerintah)," jelas dia.

Ia juga menyoroti tidak adanya tindak lanjut terhadap kesepakatan yang sebelumnya dibahas, termasuk rencana pengolahan rekomendasi oleh kementerian terkait sebelum dibawa ke proses legislasi.

"Enggak ada follow up-nya (rekomendasi dari Tim Reformasi Polri), tiba-tiba sudah diusulkan ke situ (DPR RI lalu disahkan)," ujar dia.

Menurut Mahfud, kondisi tersebut semakin memperkuat keyakinannya bahwa agenda reformasi Polri belum menjadi prioritas utama pemerintah.

"Tidak ada tindak lanjut yang jelas terhadap rekomendasi yang kami susun. Karena itu saya menilai reformasi yang dijanjikan belum berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

"Ya mereka sejak awal sikapnya begitu, ya sudah, saya sudah merasa bahwa ini hanya lip service saja. Tidak sungguh-sungguh. Tapi enggak apa-apa, saya sudah berhasil membuktikan bahwa saya tidak omon-omon lho," ujar dia.

Meski demikian, Mahfud menegaskan dirinya tetap merasa telah menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari tim reformasi.

"Ketika saya kritik polisi lalu saya diminta masuk untuk memberikan usul, saya masuk dan bertemu dengan para jenderal polisi juga, mari kita berembuk ketemu lah, ada hasilnya. Lalu bawa hasilnya, mungkin 3.000 halaman, dianggaplah, 'sudah dimasukkan saja ke tong sampah', begitu emang teorinya dalam hukum," tambah dia.

"Anda punya hafal ilmu hukum dari tujuh perpustakaan yang jumlah bukunya puluhan ribu, kalau politik mengatakan semua aturan hukum yang ada di perpustakaan itu batal, diganti dengan ini, bubar semua. Jadi sampah. Nah kira-kira ini yang terjadi," ujar dia.

Ia mengatakan telah memberikan masukan dan solusi secara terbuka kepada pemerintah.

"Saya senang bahwa saya berhasil membuktikan bahwa saya tidak cuma omon-omon. Saya masuk dan saya buka ke publik, kan gitu kan. Nah itu sudah cukup bagi saya, karena mengharapkan baik dari situasi seperti sekarang sama dengan Anda mengharapkan kuda bertanduk. Enggak mungkin kan?" pungkas dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menilai posisi tim reformasi sejak awal memang terbatas karena hanya bersifat ad hoc dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Seluruh rekomendasi yang disusun hanya berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan DPR.

Mahfud mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pemerintah belum menjalankan berbagai rekomendasi tersebut.

Namun ia melihat adanya kesan keraguan atau ketakutan untuk melakukan perubahan yang sebenarnya sudah lama menjadi tuntutan publik.

"Saya tidak tahu apa yang ditakuti, tapi saya merasakan bahwa kok takut sih hanya melakukan itu gitu lho. Seperti hal yang sudah jelas menjadi public common sense gitu ya, kok tidak dilakukan secara bersama-sama," ujarnya.

"Entah takut pada apa atau takut sama siapa saya tidak tahu. Tapi saya melihatnya kok seperti takut sih melakukan perubahan-perubahan yang jelas baik, gitu, diarahkan untuk lebih baik dari situasi sekarang kok enggak ada perubahan apa-apa," imbuh dia.

Meski tidak lagi berada di dalam pemerintahan, Mahfud menilai reformasi institusi negara tetap penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah dan DPR akan menjadi tanggung jawab moral serta politik di hadapan masyarakat.

"Kan kan tidak akan statis tuh, saatnya akan muncul tuh," kata Mahfud.*

(km/ad)

YOGYAKARTA – Diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, berakhir ricuh pada Senin malam, 15 Juni 2026.

Aksi sekelompok mahasiswa yang naik ke panggung dan membentangkan spanduk kritik membuat suasana forum memanas hingga para narasumber dievakuasi keluar ruangan.

Baca Juga:

• Diduga Tembakan OTK, Kaca Rumah Dinas Wabup Deli Serdang Pecah Tengah Malam

Sejak awal, forum tersebut dirancang sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan kalangan mahasiswa untuk membahas berbagai kebijakan nasional.

Namun, situasi berubah ketika sejumlah mahasiswa naik ke atas panggung sambil membawa spanduk berisi kritik terhadap pemerintah.

Aksi tersebut memicu ketegangan di dalam ruangan. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas keamanan kemudian mengeluarkan para pejabat dari lokasi diskusi.

Kericuhan tidak berhenti setelah para narasumber meninggalkan gedung.

Ratusan mahasiswa yang telah berkumpul di luar area GIK melakukan penghadangan terhadap iring-iringan kendaraan dinas yang membawa para pejabat.

Mahasiswa menuntut agar dialog tetap dilanjutkan dan meminta pemerintah memberikan jawaban atas berbagai kritik yang mereka sampaikan.

Situasi sempat memanas karena kendaraan tidak dapat bergerak akibat massa yang memenuhi akses keluar kampus.

Untuk meredakan ketegangan, Nusron Wahid dan Sudaryono akhirnya turun dari kendaraan dan memilih berdialog langsung dengan mahasiswa.

Keduanya berjalan menuju Bundaran UGM dan duduk lesehan bersama mahasiswa di tengah jalan.

Dialog berlangsung terbuka dengan berbagai pertanyaan dan kritik yang disampaikan peserta aksi.

Sudaryono mengatakan dirinya datang ke kampus memang untuk berdiskusi dengan mahasiswa, bukan menghindari kritik.

"Kami datang dengan niat berdialog terbuka bersama mahasiswa," ujarnya.

Nusron Wahid juga menegaskan bahwa ruang kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Menurut dia, perbedaan pandangan seharusnya menjadi bahan diskusi yang menghasilkan solusi.

Budiman Sudjatmiko turut memberikan penjelasan terkait kericuhan yang terjadi.

Ia mengaku sebenarnya siap berdialog dengan mahasiswa, tetapi situasi di dalam ruangan sudah dianggap tidak kondusif oleh petugas keamanan.

"Saya mau berdiskusi dengan mahasiswa, tetapi kondisinya sudah tidak kondusif," kata Budiman.

Dalam kesempatan itu, Budiman juga menanggapi kritik yang menyebut dirinya berubah sejak bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Budiman, dirinya tetap memegang prinsip yang sama seperti saat aktif sebagai aktivis reformasi.

"Saya Budiman yang dulu, saya tidak berubah," ujarnya.

Budiman mengaku memahami kritik yang disampaikan mahasiswa.

Ia menegaskan tidak pernah memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi dan tetap memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.

Kericuhan di UGM memunculkan perbedaan pandangan antara mahasiswa dan pihak pemerintah.

Mahasiswa menilai pejabat negara berusaha menghindari pertanyaan kritis yang mereka ajukan.

Sebaliknya, pemerintah menegaskan bahwa mereka datang untuk membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan dari mahasiswa.

Meski sempat diwarnai ketegangan, dialog lesehan di Bundaran UGM akhirnya menjadi penutup peristiwa yang menyita perhatian publik tersebut.

Peristiwa ini kembali menunjukkan tingginya dinamika hubungan antara mahasiswa dan pemerintah, sekaligus menjadi pengingat bahwa ruang dialog tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.*

(km/ad)

LOS ANGELES– Timnas Iran gagal meraih kemenangan pada laga perdana Grup G Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Selandia Baru dengan skor 2-2 di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026) pagi WIB.

Pertandingan berlangsung menarik dengan tempo tinggi sejak menit awal.

Baca Juga:

• Mendagri Minta Pemda Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Potensi Putar Ekonomi Rp2,34 Triliun

Namun Iran mampu bangkit dan menyamakan kedudukan melalui Ramin Rezaeian dan Mohammad Mohebi.

Hasil imbang ini membuat Iran dan Selandia Baru sama-sama mengoleksi satu poin di klasemen sementara Grup G.

Iran langsung tampil agresif sejak peluit awal dibunyikan. Serangan demi serangan dibangun melalui sisi kanan yang ditempati Ramin Rezaeian.

Namun justru Selandia Baru yang berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ketujuh.

Elijah Just mencetak gol lewat tendangan voli memanfaatkan umpan hasil kontrol dada Chris Wood. Gol tersebut membuat Selandia Baru unggul 1-0.

Tim Oseania itu hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-14.

Kombinasi Callum McCowatt dan Chris Wood menciptakan peluang berbahaya, tetapi pertahanan Iran masih mampu menghalau bola sebelum masuk ke gawang.

Iran akhirnya menyamakan skor pada menit ke-32. Ramin Rezaeian sukses memanfaatkan kelengahan lini belakang Selandia Baru setelah lolos dari jebakan offside dan menaklukkan kiper Max Crocombe.

Menjelang turun minum, Iran sempat mencetak gol kedua. Namun wasit menganulir gol tersebut karena Ali Nemati lebih dulu berada dalam posisi offside.

Babak pertama ditutup dengan skor imbang 1-1.

Memasuki babak kedua, Iran kembali mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Selandia Baru.

Peluang emas sempat didapat Iran melalui tendangan keras Mehdi Ghayedi pada menit ke-50. Namun Crocombe tampil sigap mengamankan gawangnya.

Saat Iran sedang menekan, Selandia Baru kembali mencuri gol pada menit ke-55.

Elijah Just mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini setelah menerima umpan matang dari Chris Wood dan menyelesaikannya dengan tenang.

Skor berubah menjadi 2-1 untuk Selandia Baru.

Tidak butuh waktu lama bagi Iran untuk merespons.

Pada menit ke-64, Mohammad Mohebi berhasil menyundul bola hasil umpan silang Saman Ghoddos dan mengubah skor menjadi 2-2.

Setelah gol tersebut, kedua tim bermain lebih hati-hati.

Beberapa peluang sempat tercipta, namun tidak ada tambahan gol hingga peluit panjang dibunyikan.

Skor 2-2 menjadi hasil akhir pertandingan.

Hasil ini membuat persaingan di Grup G masih terbuka lebar.

Selandia Baru sementara berada di posisi teratas klasemen karena unggul produktivitas gol, sedangkan Iran menempel di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama.

Bagi Selandia Baru, satu poin dari laga melawan salah satu tim kuat Asia menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Sementara Iran harus segera memperbaiki lini pertahanan jika ingin menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya.*

(km/ad)

DELI SERDANG – Kaca jendela kamar tidur rumah dinas Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, ditemukan pecah diduga akibat tembakan orang tak dikenal (OTK).

Peristiwa itu terjadi di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan kini tengah diselidiki aparat kepolisian.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Tinjau Irigasi di Desa Sei Muka, Siapkan Langkah Konkret Dukung Produktivitas 200 Hektare Lahan Pertanian

Keesokan harinya, Senin (15/6/2026), personel Satreskrim Polresta Deli Serdang bersama Tim INAFIS melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan penyebab pecahnya kaca tersebut.

"Praduga kami ditembak dari luar," ujar Lom Lom saat mendampingi proses olah TKP.

Ia menjelaskan, pecahan kaca ditemukan sekitar pukul 22.00 WIB ketika dirinya masuk ke kamar tidur. Di lantai dekat jendela, ia melihat pecahan kaca berukuran besar.

"Saya lihat ada pecahan kaca di lantai tidak jauh dari jendela. Saya sempat mencari kemungkinan proyektil, tapi belum ditemukan," katanya.

Yang menjadi perhatian, posisi jendela yang pecah berada tepat di samping tempat tidurnya.

"Jendela itu bersebelahan dengan tempat tidur saya," ujarnya.

Setelah kejadian, Lom Lom menghubungi istrinya yang sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi serta melaporkan peristiwa itu kepada pihak rumah tangga rumah dinas.

Ia menilai kecil kemungkinan kejadian tersebut disebabkan peluru nyasar, mengingat rumah dinas berada dalam area yang dikelilingi tembok tinggi.

"Kalau menurut saya ini peluru nyasar rasanya tidak mungkin. Bisa saja ada motif lain, termasuk dugaan intimidasi," tegasnya.

Meski demikian, ia menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak kepolisian dan berharap kasus ini dapat segera terungkap.

Sementara itu, Polresta Deli Serdang masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi di lokasi kejadian.

Tim INAFIS juga telah diterjunkan untuk identifikasi forensik.

Hingga kini, polisi belum dapat memastikan penyebab pecahnya kaca tersebut, apakah akibat tembakan atau faktor lainnya.

Seluruh kemungkinan masih terbuka dan menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus ini menjadi perhatian karena terjadi di kawasan perkantoran pemerintahan yang memiliki pengamanan ketat. Polisi diharapkan segera mengungkap fakta untuk menghindari spekulasi di masyarakat.*

(sp/ad)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (15/6/2026) malam.

Dalam percakapan tersebut, Abbas menyampaikan perkembangan terkini situasi di Palestina sekaligus mengapresiasi konsistensi dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina.

Baca Juga:

• Soto Medan Kuah Kuning Pekat: Kuliner Khas Sumatra Utara yang Kaya Rempah dan Gurih Santan

"Presiden Mahmoud Abbas menyampaikan perkembangan terkini di Palestina serta apresiasi atas konsistensi dukungan nyata Indonesia kepada rakyat Palestina," kata Teddy dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).

Abbas, lanjut Teddy, berharap Indonesia tetap aktif mendukung perjuangan rakyat Palestina di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Ia menilai posisi Indonesia memiliki pengaruh penting dalam percaturan diplomasi internasional.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mendorong terciptanya perdamaian di kawasan tersebut.

"Melalui komunikasi kedua pemimpin tersebut, Indonesia kembali menegaskan posisinya untuk terus berdiri bersama rakyat Palestina," ujar Teddy.

Sebelumnya, Prabowo juga sempat menyatakan kesiapan Indonesia mengirim hingga 8.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza dalam misi International Stabilization Force (ISF).

Namun, rencana tersebut kini ditunda menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan.

Pemerintah menyebut penundaan pengiriman pasukan dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan.*

(bb/ad)

BATU BARA – Sebagai bentuk respon cepat Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap berbagai permasalahan irigasi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dan para petani, Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., meninjau langsung kondisi saluran irigasi (tali air) di Dusun IV Kebun Sayur, Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Minggu (14/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Baharuddin didampingi tokoh masyarakat Mukhlis, Camat Datuk Tanah Datar, Kepala Desa Sei Muka, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas Kesehatan PPKB, serta Kepala Bidang Irigasi Dinas PUTR.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Dorong Data Akurat untuk Pembangunan Daerah

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian utama meliputi kerusakan saluran irigasi, keberadaan tiang listrik PLN yang menghambat kelancaran aliran air, serta sedimentasi yang menyebabkan distribusi air ke lahan persawahan tidak berjalan optimal.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Bupati Baharuddin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan mengambil langkah konkret melalui perbaikan saluran irigasi yang rusak, berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai pemindahan tiang listrik PLN yang mengganggu jalur irigasi, serta menyiapkan bantuan alat berat untuk normalisasi dan pembersihan sedimentasi agar aliran air kembali lancar.

Menurut Bupati Batu Bara, perbaikan infrastruktur irigasi merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung produktivitas sektor pertanian.

Pasalnya, saluran irigasi tersebut menjadi sumber pasokan air bagi sekitar 200 hektare lahan persawahan yang menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat.

"Kami ingin memastikan kebutuhan air bagi para petani dapat terpenuhi dengan baik. Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan berupaya semaksimal mungkin agar permasalahan ini segera ditangani sehingga lahan pertanian dapat kembali produktif," ujar Bupati Baharuddin.

Selain meninjau kondisi infrastruktur, dirinya juga memberikan motivasi kepada para petani agar tetap semangat dan optimistis dalam mengembangkan sektor pertanian.

Menurutnya, petani memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung perekonomian daerah.

"Petani harus tetap optimis, pemerintah akan terus hadir dan memberikan dukungan bagi kebutuhan para petani. Harapan kami, dengan perbaikan irigasi ini hasil pertanian semakin meningkat dan para petani di Kabupaten Batu Bara semakin sejahtera," ungkap Bupati Baharuddin.

Peninjauan ini menjadi bukti komitmen Bupati Batu Bara dalam menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Melalui peningkatan kualitas infrastruktur pertanian, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap produktivitas pertanian terus meningkat, kesejahteraan petani semakin terwujud, serta ketahanan pangan daerah semakin kuat.*

(ad)

BATU BARA - Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan dan pembangunan daerah yang tepat sasaran, sekaligus mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap.

Hal tersebut disampaikannya pada saat mencanangkan pelaksanaan sekaligus melepas petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 Kabupaten Batu Bara di Lapangan Bola Blok 8, Kecamatan Lima Puluh, Senin (15/06/2026).

Baca Juga:

• Mahfud MD: Indonesia Bukan Milik Kelompok atau Partai, tapi Seluruh Rakyat

Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara Laila Syafrita Siregar, SST., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, perwakilan Kapolres Batu Bara, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Dalam arahannya, Bupati Batu Bara menegaskan kepada seluruh petugas sensus agar mengedepankan etika, kesopanan, dan keramahan saat melakukan pendataan di tengah masyarakat.

Menurutnya, pendekatan yang baik akan mendorong masyarakat memberikan informasi yang benar dan akurat.

"Petugas harus mengedepankan etika dan tata krama yang baik saat mendatangi masyarakat untuk melakukan pendataan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terbuka dalam memberikan data yang akurat mengenai usaha dan aktivitas ekonomi yang dijalankan," ujar Bupati Baharuddin.

Sebanyak 371 petugas Sensus Ekonomi 2026 akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara yang tersebar di 12 kecamatan dengan masa tugas sekitar dua setengah bulan.

Bupati Baharuddin menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Data yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

"Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dan menjadi dasar dalam merencanakan pembangunan di masa mendatang. Karena dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, hasil sensus ini akan menjadi pijakan yang kuat bagi pemerintah untuk berkolaborasi dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih baik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati Baharuddin menjelaskan bahwa kehadiran petugas sensus di tengah masyarakat merupakan bagian dari tugas negara dalam menghimpun data yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program strategis nasional yang bertujuan menyediakan data dasar mengenai kondisi dan potensi ekonomi di Indonesia.

Melalui data yang akurat, lengkap, dan terpercaya, pemerintah dapat mengidentifikasi perkembangan dunia usaha, potensi ekonomi daerah, serta berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Batu Bara dilakukan secara door to door atau dari pintu ke pintu mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas.

Dukungan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan data berkualitas sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara.*

(ad)

BANDA ACEH – Polda Aceh akan menggelar Bhayangkara Fest 2026 sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Kegiatan yang berlangsung pada 19–22 Juni 2026 di Lapangan Merah Polda Aceh ini terbuka untuk masyarakat umum dan menghadirkan beragam agenda, mulai dari kegiatan edukatif, religi, olahraga, hingga hiburan musik.

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh dan DPR Sepakat Fokus Kewenangan dan Fiskal dalam Revisi UUPA

Melalui kegiatan ini, Polda Aceh ingin memperkuat hubungan dengan warga sekaligus menghadirkan perayaan yang lebih dekat dengan publik.

"Bhayangkara Fest 2026 merupakan wadah kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat ikut merasakan semarak Hari Bhayangkara ke-80," ujar Joko, Senin (15/6/2026).

Rangkaian kegiatan akan dibuka pada Jumat, 19 Juni 2026, melalui opening ceremony di venue utama Lapangan Merah Polda Aceh.

Pada malam harinya, acara dilanjutkan dengan kajian Islam bersama Ustaz Adi Hidayat.

Pada hari kedua, Sabtu (20/6/2026), panitia menggelar sejumlah lomba seperti monolog, band, dan azan.

Malam harinya, grup musik D'Masiv dijadwalkan tampil dalam pertunjukan musik utama.

Agenda berlanjut pada Minggu (21/6/2026) dengan Bhayangkara Run pada pagi hari, lomba mewarnai anak, serta hiburan rakyat pada malam hari.

Rangkaian acara akan ditutup pada Senin (22/6/2026) dengan lomba fashion show dan penampilan penyanyi Ghea Indrawari.

Joko memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah disiapkan agar dapat berlangsung aman dan nyaman bagi pengunjung.

Ia juga mengajak masyarakat Aceh untuk hadir dan memeriahkan acara tersebut bersama keluarga dan komunitas.

"Kami mengundang seluruh masyarakat Aceh untuk datang dan memeriahkan Bhayangkara Fest 2026 sebagai ajang kebersamaan, edukasi, dan hiburan," katanya.*

(ad)

MEDAN – Soto Medan merupakan salah satu kuliner khas Sumatra Utara yang paling banyak dicari pecinta makanan berkuah.

Hidangan ini dikenal dengan karakter kuah kuning pekat berbasis santan yang kaya rempah, memberikan cita rasa gurih, hangat, dan kompleks sejak suapan pertama.

Baca Juga:

• Mahfud MD: Indonesia Bukan Milik Kelompok atau Partai, tapi Seluruh Rakyat

Berikut resep Soto Medan kuah kuning pekat yang disusun dalam format praktis dan dapat diikuti di rumah.

Bahan Utama

1 ekor ayam, potong menjadi 2–4 bagian
1.500 ml santan encer
500 ml santan kental
2 batang serai, memarkan bagian putihnya
4 lembar daun jeruk purut, buang tulang daun
2 lembar daun salam
2 cm lengkuas, memarkan
1½ sdm garam
½ sdt gula pasir
2 sdm minyak untuk menumis

Bumbu Halus

12 butir bawang merah
6 siung bawang putih
1 sdm ketumbar
½ sdt jintan
1 sdt merica butir
2 cm jahe
2 cm kunyit, dibakar sebentar

Bahan Pelengkap

4 butir telur rebus
2 buah tomat, potong-potong
150 gram kentang rebus, potong dadu
Emping goreng secukupnya
Bawang merah goreng secukupnya

Langkah Memasak Soto Medan

1. Menumis Bumbu

Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan serai, daun jeruk, daun salam, dan lengkuas.

Aduk hingga aroma rempah keluar dan bumbu matang sempurna.

2. Memasak Ayam dengan Santan Encer

Masukkan ayam ke dalam tumisan bumbu, aduk hingga berubah warna. Tuangkan santan encer sedikit demi sedikit.

Tambahkan garam dan gula, lalu masak dengan api sedang hingga ayam empuk dan bumbu meresap.

3. Mengolah Ayam Pelengkap

Setelah ayam matang, angkat dan tiriskan. Goreng sebentar hingga bagian luar kecokelatan, lalu suwir sesuai selera untuk pelengkap penyajian.

4. Mengentalkan Kuah

Masukkan santan kental ke dalam kuah sisa rebusan ayam. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk perlahan agar santan tidak pecah.

Koreksi rasa hingga kuah mencapai kekentalan dan cita rasa yang diinginkan.

Penyajian

- Tata ayam suwir dalam mangkuk saji
- Tambahkan telur rebus, kentang, dan potongan tomat
- Siram dengan kuah soto kuning panas dan kental
- Taburi bawang merah goreng
- Sajikan dengan emping sebagai pelengkap renyah

Soto Medan bukan sekadar hidangan harian, melainkan representasi kekayaan rempah Nusantara yang dipadukan dengan teknik memasak berbasis santan.

Konsistensi rasa gurih dan aroma rempah menjadikannya salah satu ikon kuliner Sumatra Utara yang terus bertahan lintas generasi.*

(km/ad)

YOGYAKARTA - Mahasiswa yang terlibat dalam aksi penggerudukan diskusi bertajuk "Indonesia Emas atau Cemas? Telaah Kritis Indonesia Hari Ini" di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam, menyampaikan alasan di balik tindakan mereka.

Salah satu mahasiswa, Mesa dari Senat Mahasiswa (Sema) UGM, menyebut aksi tersebut sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya membuka ruang bagi kebebasan berpendapat.

Baca Juga:

• Mahfud MD: Indonesia Bukan Milik Kelompok atau Partai, tapi Seluruh Rakyat

"Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi, perihal kondisi ekonomi," kata Mesa.

Meski aksi tersebut memicu ketegangan di lokasi acara, Mesa menilai gesekan antara mahasiswa dan aparat atau pejabat dalam ruang demokrasi adalah hal yang wajar.

Menurutnya, kritik tidak cukup hanya disampaikan dalam forum resmi, tetapi perlu juga disuarakan langsung kepada para pengambil kebijakan.

"Gesekan-gesekan yang terjadi tadi justru memang hal yang wajar dalam negara demokrasi, yang saat ini justru mereka tidak hanya bisa dibisiki, tapi memang harus diteriaki, mereka memang harus didatangi karena tidak ada cara yang efektif selain cara itu. Bahkan ketika itu dilakukan, tidak ada jaminan bahwa mereka merasa bersalah," ujarnya.

Diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono itu sempat berlangsung tidak kondusif.

Ketegangan meningkat setelah sejumlah mahasiswa naik ke panggung dan menyuarakan kritik secara langsung. Situasi kemudian membuat ketiga pejabat tersebut dievakuasi oleh pihak keamanan.

Namun, menurut keterangan mahasiswa, insiden kejar-kejaran terjadi karena pejabat disebut meninggalkan lokasi saat mahasiswa ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung.

"Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya apakah mereka merasa bersalah?," kata Mesa.

Di sisi lain, para pejabat yang hadir membantah anggapan bahwa mereka meninggalkan lokasi karena menghindari dialog.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa dirinya dan rombongan justru datang untuk berdialog dengan mahasiswa.

"Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga menolak istilah evakuasi. Ia menyebut dirinya tetap berupaya melanjutkan dialog meski situasi tidak kondusif.

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan pentingnya ruang dialog dalam demokrasi.

Ia menilai insiden tersebut menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan mahasiswa.

Budiman juga menyebut bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, termasuk dari kalangan mahasiswa, sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan.*

(km/ad)

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia bukan milik individu, kelompok, maupun partai politik tertentu, melainkan milik seluruh rakyat.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menanggapi pertanyaan mengenai sikapnya yang tetap aktif menyuarakan pandangan kritis meski tidak lagi menjabat di pemerintahan.

Baca Juga:

• Mencari Budiman Sudjatmiko

Mahfud menegaskan dirinya tidak memiliki keresahan berlebihan terhadap kondisi bangsa saat ini.

Namun, ia merasa terpanggil untuk tetap ikut mengingatkan agar arah perjalanan negara tetap berada di jalur yang baik bagi seluruh warga.

Menurutnya, dorongan tersebut muncul dari pengalaman pribadi yang merasakan langsung berbagai manfaat dari keberadaan negara, terutama dalam bidang pendidikan dan kesempatan berkarier.

Ia mengisahkan, saat muda dirinya tidak pernah membayangkan dapat berkarier di Jakarta, apalagi berkeliling dunia.

Kesempatan itu, menurutnya, lahir karena negara menyediakan "pintu-pintu kebaikan" bagi warganya.

"Itu kan karena Indonesia punya pintu-pintu kebaikan. Nah kita akan terus bekerja pintu kebaikan semakin banyak, agar kita semua menikmati kebaikan Indonesia ini," ujarnya.

Mahfud juga menyebut dirinya memiliki "utang moral" kepada bangsa Indonesia yang telah memberinya banyak kesempatan dalam perjalanan hidup dan karier.

Karena itu, ia menilai keterlibatan dalam memberikan pandangan dan kritik merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara untuk menjaga agar negara tetap berpihak kepada kepentingan publik.

"Jadi kita terpanggil. Saya terpanggil untuk membayar utang kepada bangsa ini yang telah ikut membuka pintu kepada saya menjadi maju," tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga capaian yang sudah ada sekaligus memperbaiki berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh rakyat Indonesia.*

(km/ad)

Oleh:Yogen Sogen

MENCARI Budiman Sudjatmiko seharusnya bukan perkara sulit. Namanya pernah menjadi bagian dari sejarah perlawanan di negeri ini.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Tak Bergerak Hari Ini, Bertahan di Rp2,729 Juta per Gram

Ia tidak dikenal karena jabatan, tetapi karena keberanian. Tidak dihormati karena kedekatannya dengan penguasa, tetapi karena kesediaannya mengambil risiko untuk melawan penguasa.

Pada Mei 1998, Budiman adalah salah satu tokoh sentral gerakan mahasiswa yang mengguncang Orde Baru.

Ia ditangkap, diadili, dan dipenjara karena daya kritis dan keteguhannya menentang kekuasaan.

Namanya menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan otoriter yang telah mencengkeram Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Karena itu, ketika pada Jumat, 12 Juni 2026, mahasiswa lintas organisasi dari HMI, PMKRI, KAMMI, dan GMKI melontarkan kritik tajam kepadanya dalam forum diskusi bertajuk "Indonesia Emas atau Cemas? Telaah Kritis Indonesia Hari Ini" di Semarang, yang terjadi bukan sekadar perdebatan antara narasumber dan peserta.

Ada sesuatu yang lebih dalam sedang berlangsung. Tiga hari kemudian, Senin, 15 Juni 2026, peristiwa serupa berulang di Joglo GIK Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan skala yang lebih besar.

Ratusan mahasiswa menggeruduk panggung diskusi yang menghadirkan Budiman bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Spanduk-spanduk dibentangkan, antara lain bertuliskan "UGM Menolak Pengkhianat Reformasi" dan "UGM Menolak Penjilat Rezim".

Ketika para pejabat dievakuasi dan Budiman tidak kunjung menampakkan diri, mahasiswa berteriak, "Budiman yang pernah dipenjara, ikut aksi demonstrasi, malah kabur. Budiman pengkhianat, pengecut."

Dari Semarang ke Yogyakarta, dalam tiga hari, pertanyaan itu bukan mereda, justru semakin keras.

Di mana Budiman Sudjatmiko yang dahulu?

Pertanyaan itu mungkin terdengar personal, tetapi sesungguhnya bersifat politis.

Ia adalah gugatan terhadap perjalanan seorang aktivis yang kini berada dalam lingkar kekuasaan. Pertanyaan tentang keteguhan berpolitik.

Tentang prinsip. Tentang jarak antara idealisme dan kenyamanan jabatan. Pertanyaan itu tidak hanya ditujukan kepada Budiman.

Ia ditujukan kepada seluruh generasi aktivis yang pernah menggaungkan perubahan, lalu kemudian menjadi bagian dari kekuasaan yang dahulu mereka kritik.

Aktivis dan Istana Tidak ada yang salah ketika seorang aktivis masuk ke pemerintahan.

Demokrasi justru membutuhkan itu. Perubahan tidak selalu lahir dari jalanan.

Sebagian perubahan membutuhkan orang yang masuk ke dalam sistem dan memperbaikinya dari dalam.

Persoalan muncul ketika seorang aktivis tidak lagi membawa semangat perubahan ke dalam kekuasaan, tetapi justru membawa logika kekuasaan ke dalam dirinya sendiri.

Budiman yang pada Mei 1998 berdiri di garis depan perlawanan mahasiswa kini lebih sering terlihat menjelaskan kebijakan negara yang timpang, ketimbang menjadi pengkritik dari dalam lingkar kuasa, apabila kebijakan tersebut jauh dari prinsipnya.

Budiman yang dahulu berdiri bersama mereka yang menggugat kini lebih sering berdiri di hadapan publik untuk membela kebijakan.

Budiman yang dahulu mengingatkan tentang bahaya konsentrasi kekuasaan kini menjadi bagian dari struktur yang harus menjawab berbagai kritik terhadap kekuasaan itu sendiri.

Publik pun mulai kehilangan simpati terhadap sosok Budiman.

Tentu saja setiap zaman memiliki konteksnya sendiri. Tetapi publik berhak bertanya. Apakah perubahan posisi politik otomatis mengubah prinsip?

Apakah masuk ke dalam kekuasaan harus dibayar dengan hilangnya daya kritis?

Apakah seorang aktivis masih dapat disebut aktivis ketika kritik terhadap negara terasa lebih mengganggu daripada kritik terhadap rakyat?

Dalam diskusi di Semarang, Ketua PMKRI Cabang Semarang Ramanda Bima Prayuda merumuskan pertanyaan itu dengan jelas, "Apakah Bung Budiman masuk ke dalam kekuasaan untuk menjinakkan kekuasaan dari dalam, atau justru kekuasaan yang telah berhasil menjinakkan Bung Budiman?"

Jawaban Budiman, menurut Bima, tidak menyentuh inti keresahan. Sementara, di UGM, 15 Juni 2026, Budiman memilih tidak tampil sama sekali.

Ia yang sebelumnya sempat mempersilakan mahasiswa mengkritiknya di forum resmi, bukan di media sosial, justru tidak terlihat ketika ratusan mahasiswa menunggunya di luar gedung.

Yang tersisa hanyalah teriakan kecewa yang memantul di bundaran kampus itu. Dua peristiwa ini menegaskan, yang diperdebatkan bukan semata program pemerintah.

Tetapi soal yang sedang diuji adalah konsistensi moral seorang tokoh yang dihormati bukan karena kekuasaannya, tetapi karena pernah berani melawannya.

Mencari Budiman

Sejarah politik Indonesia dipenuhi tokoh-tokoh yang berubah setelah memasuki kekuasaan.

Sebagian menjadi lebih bijaksana. Sebagian menjadi lebih pragmatis.

Sebagian lagi perlahan kehilangan jejak yang dahulu membuat mereka dihormati. Kekuasaan memang tidak selalu mengubah seseorang.

Tetapi kekuasaan sering kali memperlihatkan siapa seseorang sebenarnya. Indonesia hari ini hidup dalam dua kenyataan yang beriringan.

Di satu sisi, negara terus menggaungkan optimisme. Indonesia Emas 2045 dipresentasikan sebagai visi besar.

Di lain hal, wacana kritis publik tidak kunjung menemukan jawaban. Lapangan kerja yang semakin kompetitif.

Ruang demokrasi yang kian mengalami pendangkalan. Kebebasan sipil yang terus menuai perdebatan. Kesenjangan sosial yang kian melebar.

Mahasiswa yang mengkritik Budiman, di Semarang pada 12 Juni dan di Yogyakarta pada 15 Juni, sesungguhnya berbicara dari realitas itu.

Mereka tidak sedang menyerang masa lalunya. Mereka justru sedang mengingatkan masa lalu tersebut.

Dalam konteks tersebut, kritik itu tidak layak dibaca sebagai ungkapan kebencian generasi muda kepada generasi lama.

Kritik tersebut justru menegaskan bahwa generasi muda masih peduli pada nilai-nilai yang dahulu diperjuangkan para aktivis Reformasi 1998.

Mereka masih percaya bahwa demokrasi harus dijaga, kekuasaan harus diawasi, dan suara kritis tetap diperlukan.

Dan karena itulah mereka bertanya kepada Budiman. Bukan karena mereka melupakan sejarahnya. Justru karena mereka mengingat sejarahnya.

Yang sedang dicari publik hari ini bukan Budiman Sudjatmiko sebagai pejabat negara. Sebab, pejabat boleh datang dan pergi, tapi jabatan memiliki kadar batas waktu.

Yang sedang dicari adalah Budiman Sudjatmiko sebagai simbol.

Simbol keberanian untuk mengatakan yang benar ketika kekuasaan tidak menyukainya. Simbol keteguhan yang tidak mudah larut dalam kepentingan partisan.

Simbol aktivisme yang tetap hidup bahkan ketika seseorang sudah menyatu dalam lingkar istana.

Sejatinya, demokrasi tidak hanya membutuhkan orang-orang baik di dalam pemerintahan.

Demokrasi membutuhkan orang-orang yang berani menjaga nurani mereka ketika berada di dalam pemerintahan.

Itulah pertanyaan sesungguhnya yang bergema dari Semarang hingga Yogyakarta, dalam rentang tiga hari yang mewarnai aksi mahasiswa di berbagai wilayah.

Lebih jauh, generasi hari ini yang mempertanyakan sikap Budiman Sudjatmiko, bukan tentang program, jabatan, dan bukan pula tentang Indonesia Emas.

Pertanyaan itu adalah keresahan kolektif yang selama ini mengendap: apakah Budiman Sudjatmiko yang pada Mei 1998 memperjuangkan demokrasi masih hidup di dalam diri Budiman Sudjatmiko yang hari ini membela kekuasaan?

Sampai hari ini, pertanyaan itu masih menunggu jawaban.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STIPAN

JAKARTA - Di tengah persaingan pasar smartphone yang semakin ketat, kualitas layar kini menjadi salah satu faktor penting yang tidak lagi bisa diabaikan pengguna.

Aktivitas harian seperti menonton video, bermain gim, hingga bekerja lewat ponsel membuat kenyamanan layar ikut menentukan pengalaman penggunaan secara keseluruhan.

Baca Juga:

• Ijazah Tak Lagi Jadi Modal Utama Cari Kerja, Wamenaker: Industri Kini Lebih Utamakan Kompetensi

Panel ini dikenal mampu menampilkan warna yang lebih tajam, kontras tinggi, serta konsumsi daya yang lebih efisien dibandingkan layar LCD konvensional.

Memasuki 2026, sejumlah lini Galaxy A hadir dengan harga yang lebih kompetitif, terutama di segmen menengah.

Berikut deretan HP Samsung layar Super AMOLED yang banyak diburu di kelas harga terjangkau hingga menengah.

1. Samsung Galaxy A17 4G

Galaxy A17 4G menjadi salah satu opsi termurah dengan layar Super AMOLED 6,7 inci dan refresh rate 90Hz.

Perangkat ini ditenagai chipset Helio G99, RAM 8 GB, serta penyimpanan hingga 256 GB.

Kamera utama 50 MP dengan OIS menjadi andalan di kelasnya. Baterai 5.000 mAh disertai fast charging 25W. Harga diperkirakan mulai Rp3,2 jutaan.

2. Samsung Galaxy A26 5G

Untuk pengguna yang membutuhkan jaringan 5G, Galaxy A26 5G menawarkan layar Super AMOLED 6,7 inci Full HD+ dengan refresh rate 120Hz.

Chipset Exynos 1380 dipadukan RAM 8 GB. Kamera utama 50 MP dan baterai 5.000 mAh menjadi kombinasi utama.

Fitur IP67 dan Circle to Search turut disematkan. Harga mulai Rp3,7 jutaan.

3. Samsung Galaxy A17 5G

Varian ini membawa layar 6,7 inci Full HD+ dengan refresh rate 90Hz dan chipset Exynos 1330.

RAM 8 GB serta memori internal 256 GB membuatnya cukup kompetitif di kelasnya.

Kamera utama 50 MP OIS dan baterai 5.000 mAh melengkapi spesifikasi. Harga diperkirakan Rp4,4 jutaan.

4. Samsung Galaxy A35 5G

Galaxy A35 5G menjadi salah satu model populer dengan layar Super AMOLED 6,6 inci 120Hz dan kecerahan hingga 1.000 nits.

Menggunakan Exynos 1380, perangkat ini dibekali kamera 50 MP dan baterai 5.000 mAh. Harga mulai Rp4,5 jutaan.

5. Samsung Galaxy A36 5G

Model ini mengusung Snapdragon 6 Gen 3 dengan RAM hingga 12 GB. Layarnya berukuran 6,7 inci 120Hz dengan kecerahan 1.200 nits.

Kamera utama 50 MP dan fast charging 45W menjadi daya tarik utama. Harga mulai Rp5,2 jutaan.

6. Samsung Galaxy A37 5G

Galaxy A37 5G hadir dengan chipset Exynos 1480 dan GPU berbasis AMD.

Layar Super AMOLED 6,7 inci 120Hz dengan kecerahan hingga 1.900 nits menjadi salah satu yang paling terang di kelasnya.

Kamera 50 MP OIS dan IP68 melengkapi perangkat ini. Harga mulai Rp5,3 jutaan.

7. Samsung Galaxy A56 5G

Di segmen menengah atas, Galaxy A56 5G menawarkan Exynos 1580, RAM hingga 12 GB, dan layar 6,7 inci 120Hz.

Kamera utama 50 MP OIS dengan ultrawide 12 MP menjadi nilai tambah. Harga mulai Rp6,2 jutaan.

8. Samsung Galaxy A57 5G

Galaxy A57 5G menjadi salah satu varian paling tinggi di lini A Series 2026.

Mengusung Exynos 1680, layar Super AMOLED Plus 6,7 inci 120Hz, serta kamera 50 MP OIS, perangkat ini juga sudah dibekali IP68 dan fast charging 45W.

Harga diperkirakan mulai Rp6,6 jutaan.

Di tengah banyaknya pilihan tersebut, konsumen kini tidak hanya mencari performa, tetapi juga kualitas visual yang nyaman untuk penggunaan jangka panjang.

Layar Super AMOLED menjadi salah satu alasan utama Galaxy A Series tetap diminati di pasar Indonesia.*

(di/ad)