JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) kembali menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan dengan meraih peringkat PROPER Emas dan Hijau dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2025.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Hanif Faisol Nurofiq di Taman Mini Indonesia Indah pada 7 April 2026.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Bakal Resmikan Pabrik EV VKTR di Magelang Hari Ini, Dorong Transformasi Transportasi Nasional

Dalam sambutannya, Menteri Hanif menegaskan bahwa PROPER kini tidak lagi sekadar instrumen evaluasi, melainkan menjadi pendorong transformasi dunia usaha menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

"PROPER adalah motor transformasi yang mendorong perusahaan tidak hanya taat, tetapi melampaui ketaatan melalui inovasi dan kontribusi nyata kepada masyarakat," ujarnya.

Pada periode 2024–2025, jumlah peserta PROPER mencapai 5.476 perusahaan atau meningkat 22 persen dibanding tahun sebelumnya.

Namun, hanya 282 perusahaan yang berhasil masuk kategori beyond compliance, terdiri dari 39 perusahaan berperingkat Emas dan 243 perusahaan berperingkat Hijau.

INALUM menjadi salah satu perusahaan yang masuk dalam kelompok tersebut.

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menyatakan capaian ini merupakan hasil konsistensi perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis.

"Pencapaian ini mencerminkan komitmen jangka panjang INALUM dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang berdampak nyata," kata Melati.

Secara historis, INALUM menunjukkan tren positif dalam penilaian PROPER.

Peringkat Emas untuk Pabrik Peleburan Kuala Tanjung diraih pada 2022, 2024, dan 2025, sementara operasional PLTA Paritohan juga pernah meraih Emas pada 2023.

Perusahaan juga secara konsisten memperoleh peringkat Hijau untuk operasional PLTA dalam beberapa tahun terakhir.

Capaian ini didukung oleh berbagai inisiatif eco-innovation, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta penerapan konsep circular economy melalui pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai guna.

Di sektor sosial, INALUM menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan Social Return on Investment (SROI).

Salah satu program unggulan, "Dari Sampah Jadi Berkah", mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pencapaian PROPER Emas dan Hijau ini memperkuat posisi INALUM sebagai pelaku industri strategis yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, INALUM menyatakan akan terus meningkatkan standar keberlanjutan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.*

(ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa sikap tegas yang kerap dianggap sebagai "keras kepala" justru diperlukan dalam menghadapi tantangan dan mempertahankan prinsip sebuah bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• Polemik Pernyataan “Menjatuhkan Prabowo”, Saiful Mujani Tak Gentar Dilaporkan: Tidak Usah Bawa-Bawa Negara!

Presiden mengakui bahwa dirinya kerap dinilai memiliki karakter tersebut. Ia pun menanggapi dengan nada santai, bahkan sempat melontarkan candaan.

"Saya coba pegang-pegang kepala saya keras enggak nih," ujarnya sambil tertawa.

Dalam pemaparannya, Prabowo menyinggung karakter bangsa lain, termasuk Iran, yang dinilai memiliki keteguhan dalam menghadapi tekanan dan ancaman.

"Sekarang orang mengatakan rakyat Iran keras kepala. Bolak-balik diancam, bolak-balik mau dihabisi," katanya.

Menurut Presiden, sikap serupa juga tercermin dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Para pendiri bangsa, kata dia, menunjukkan keteguhan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menolak penjajahan.

"Dulu bapak-bapak pendiri bangsa kita keras kepala. Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Merah putih harga mati," ujarnya.

Rapat kerja tersebut dihadiri para menteri, wakil menteri, hingga pejabat tinggi kementerian dan lembaga.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo, menyatakan pertemuan itu bertujuan menyamakan pemahaman seluruh jajaran pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

Presiden juga menyampaikan berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan negara serta perkembangan situasi nasional dan global.

Taklimat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan konsolidasi internal tetap solid dalam menghadapi dinamika kebijakan dan tantangan ke depan.*

(tt/ad)

JAKARTA — Selebgram Clara Shinta menyampaikan pernyataan terbuka kepada publik setelah sebelumnya mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya, Alexander Assad, di media sosial.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Clara mengawali dengan permintaan maaf atas tindakannya yang dilakukan dalam kondisi emosional.

Baca Juga:

• Inara Rusli Ganti Nama Jadi Inara Sati, Ungkap Dua Putranya Didiagnosis ADHD dan Autisme

Clara menegaskan tidak memiliki niat mengambil keuntungan pribadi dari permasalahan rumah tangganya yang sempat menjadi konsumsi publik.

Ia juga memastikan tidak akan menerima undangan podcast atau wawancara yang membahas isu tersebut.

Setelah polemik yang ramai diperbincangkan di media sosial, Clara menyatakan ingin memulai lembaran baru dalam kehidupannya.

Ia memilih fokus memperbaiki diri serta memberikan perhatian penuh kepada anaknya.

Ia berharap dapat membangun kembali kehidupan keluarga yang lebih baik dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Clara juga menghapus seluruh konten yang sebelumnya mengungkap aib sang suami.

"Untuk yang sudah tersebar di media, biarlah menjadi pelajaran berharga untuk kami berdua," tulisnya.

Keputusan Clara untuk berdamai dengan suaminya memicu beragam respons dari warganet.

Sebagian menyatakan empati terhadap kondisi emosional yang dialaminya saat mengungkap persoalan tersebut.

Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan keputusannya untuk rujuk, dengan alasan potensi terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Polemik ini kembali menyoroti dinamika kehidupan pribadi figur publik di era digital, di mana persoalan rumah tangga kerap menjadi konsumsi luas dan memicu perdebatan di ruang publik.*

(oz/ad)

JAKARTA — Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menanggapi rencana sejumlah simpul relawan Prabowo Subianto yang akan melaporkannya ke polisi terkait pernyataan "menjatuhkan Prabowo".

Saiful menyatakan tidak keberatan atas rencana pelaporan tersebut.

Baca Juga:

• KPK Dalami Dugaan Pemotongan Anggaran di Kejari Hulu Sungai Utara yang Menjerat Kajari Albertinus Napitupulu

Namun demikian, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu menilai bahwa dalam praktik demokrasi, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui adu argumen, bukan dengan melibatkan aparat penegak hukum.

"Yang ideal, opini dan sikap dibalas dengan opini dan sikap juga. Tidak usah bawa-bawa negara," tegasnya.

Saiful menambahkan, pelaporan tersebut tidak menjadi persoalan, tetapi dinilai tidak mencerminkan praktik demokrasi yang sehat.

"Tetapi boleh saja sih, cuma tidak ideal," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah simpul relawan Presiden Prabowo berencana melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke kepolisian.

Rencana ini muncul setelah pernyataan keduanya terkait ajakan "menjatuhkan Prabowo" dalam sebuah acara menjadi viral.

Ketua Presidium Kebangsaan 08 sekaligus Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan, menyatakan pelaporan dilakukan karena pernyataan tersebut dinilai mengandung unsur ajakan, hasutan, dan penyebaran kebencian terhadap kepala negara.

Ia menilai sikap tersebut tidak pantas dalam sistem demokrasi Indonesia.

"Indonesia tidak mengenal istilah kudeta atau makar dalam praktik demokrasi yang sah," ujar Kurniawan.

Polemik ini memperlihatkan ketegangan antara kebebasan berpendapat dan batasan hukum dalam sistem demokrasi Indonesia, terutama terkait kritik terhadap kekuasaan.*

(oz/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami praktik dugaan pemerasan dan pemotongan anggaran di Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU) yang menjerat mantan Kepala Kejari, Albertinus Parlinggoman Napitupulu.

Penyidik KPK memeriksa Aganta Haris Saputra, jaksa di Kejari HSU, pada Rabu (8/4/2026) untuk mengungkap mekanisme pemotongan dana yang diduga menjadi ladang pemerasan oleh Albertinus.

Baca Juga:

• Legitimasi Kekuasaan Presiden Prabowo Dibangun di Atas Demokrasi Sah dan Kuat

Selain Aganta, penyidik sebenarnya memanggil dua saksi lain, yakni Henrikus Ion Sidabutar (Staf Bidang Datun) dan Anggun Devianty (Bendahara Pembantu Pengeluaran), namun keduanya mangkir dan pemeriksaannya akan dijadwalkan ulang.

Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 18 Desember 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka utama: Albertinus Napitupulu, Kasi Intelijen Asis Budianto, dan Kasi Datun Tri Taruna Fariadi.

Ketiganya diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di HSU, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan RSUD untuk tahun anggaran 2025–2026.

Albertinus, yang menjabat sebagai Kajari HSU sejak Agustus 2025, diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya Rp804 juta, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Selain uang tunai, penyidik juga menyita satu unit mobil milik Pemerintah Kabupaten Tolitoli dari kediaman pribadi Albertinus.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Kasus ini masih dalam proses penyidikan intensif untuk melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

KPK menegaskan, pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti akan terus berlanjut demi menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap praktik korupsi di institusi penegak hukum.*

(vo/ad)

JAKARTA — Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menegaskan legitimasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto lahir dari proses demokrasi yang sah dan kuat.

Menurutnya, pergantian atau mandat kekuasaan di negara hukum hanya dapat diperoleh melalui mekanisme elektoral, bukan tekanan massa di jalanan.

Baca Juga:

• Buntut Pernyataan ‘Menjatuhkan Prabowo’, Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penghasutan

Anthony menekankan kritik adalah elemen vital dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara etis dan berbasis data.

Upaya mendorong perubahan kekuasaan lewat jalur ekstra konstitusional hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan mengancam stabilitas nasional.

"Kondisi global yang tidak menentu seharusnya kita di dalam negeri solid dan mendukung memberi masukan kepada pemerintah dengan cara yang benar," tambah Anthony.

Ia menekankan stabilitas politik adalah kunci pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pengalaman banyak negara menunjukkan instabilitas politik selalu berujung pada perlambatan ekonomi, volatilitas pasar, dan hilangnya kepercayaan pelaku usaha.

Anthony juga menekankan pentingnya atmosfer politik kondusif untuk mendukung agenda besar pemerintah, seperti penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing nasional.

Pernyataan ini sejalan dengan kekhawatiran Presiden Prabowo dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan kemarin.

Presiden menyoroti ancaman hoaks dan fitnah yang kini semakin berbahaya berkat teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

"Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoaks," ujar Presiden Prabowo, menyinggung penyebaran narasi destruktif melalui media digital.

Menanggapi hal tersebut, Anthony mengajak masyarakat dan akademisi tetap mengedepankan narasi solutif demi menjaga persatuan bangsa.

"Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dikelola dengan tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi disrupsi sosial maupun ekonomi," pungkasnya.*

(vo/ad)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru mengetahui adanya pembelian motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi sorotan publik.

Pembelian 25 ribu unit motor listrik tersebut menggunakan anggaran tahun sebelumnya, yaitu 2025.

Baca Juga:

• Target 24 Ribu Unit, Motor Listrik MBG Fokus ke Wilayah Sulit Dijangkau

Purbaya menegaskan, untuk tahun ini tidak ada lagi pengadaan motor listrik baru oleh BGN. Realisasi pengadaan saat ini baru mencapai 21.600 unit dari target 24.400 unit.

"Kan sebagian udah keluar, sisanya ya ditolak. Jadi dibatasilah, bukan ditolak," ujar Menkeu menanggapi kabar penolakan pengajuan tambahan unit motor listrik.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pembelian motor listrik memang sudah masuk dalam anggaran 2025.

Dadan menjelaskan pihaknya hanya mampu merealisasikan 21.800 unit dari target 24.400 unit.

"Motor listrik sudah ada dalam perencanaan 2025, masuk dalam anggaran 2025, dan realisasinya dari target 24.400 hanya bisa kita realisasikan 21.800-an," kata Dadan.

Dadan menambahkan, pengadaan motor listrik tersebut dilakukan dengan harga lebih murah dibandingkan pasaran, yakni Rp42 juta per unit, padahal harga pasaran mencapai Rp52 juta.

"Harga pasaran 52 juta, tapi kita beli kalau tidak salah 42 juta, di bawah harga pasaran," tegas Dadan.

Pengadaan motor listrik ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menunjang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi gizi masyarakat lebih efisien dan ramah lingkungan.*

(di/ad)

MANDAILING NATAL — Ribuan masyarakat Mandailing Natal menghadiri halalbihalal dan tabligh akbar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) di Masjid Jamik Diyaul Islam, Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Rabu (8/4/2026).

Bupati H. Saipullah Nasution dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Madina untuk lebih sering menggelar kegiatan berbasis keagamaan.

Baca Juga:

• Heboh Isu Pemakzulan Dirinya, Begini Respons Presiden Prabowo

Bupati Saipullah juga meminta peran aktif masyarakat dalam pengawasan penyalahgunaan narkoba dan aksi kriminalitas yang masih menyasar anak-anak dan remaja.

"Peredaran narkoba dan aksi pencurian masih saja terjadi meski Polri, TNI, dan Satpol PP terus melakukan razia," katanya.

Selain itu, masyarakat diminta memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar hak penerima manfaat tersalurkan tepat sasaran.

Menurut Bupati, pengawasan ini penting agar program pemerintah pusat berjalan efektif dan bermanfaat.

Bupati juga mengingatkan warga untuk menjaga keselamatan di masa kemarau, termasuk kewaspadaan terhadap kebakaran dan penggunaan perangkat elektronik.

Di akhir sambutan, Bupati menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada masyarakat:

"Minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan Syawal ini kita dapat terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT," harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ustaz H. Salman Ahmad Nasution menyampaikan ceramah mengenai keutamaan dan manfaat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian memandu ribuan jemaah berselawat secara khidmat.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Pj. Sekretaris Daerah Afrizal Nasution, para asisten dan kepala OPD, para camat, serta tokoh masyarakat.*

(ad)

JAKARTA — Pernyataan pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, dan aktivis Islah Bahrawi terkait ajakan "menggulingkan" Presiden Prabowo Subianto berbuntut hukum.

Kedua tokoh ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan untuk melawan penguasa umum.

Baca Juga:

• Istana Respons Desakan Pembentukan TGPF untuk Usut Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan laporan tersebut:

"Iya benar, dilaporkan pada Rabu 8 April 2026 sekira jam 21.30 WIB terkait Pasal 246 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023," ujar Budi Hermanto, Kamis (9/4/2026).

Pasal 246 KUHP mengatur penghasutan untuk melawan penguasa umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori V.

Robina Akbar menyebut pernyataan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi di acara halalbihalal di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026, bukan sekadar kebebasan berpendapat, tetapi sudah mengarah ke tindak pidana.

"Pernyataan-pernyataan seperti ini bukan lagi sebuah pendapat, namun sudah masuk ke dalam kategori tindakan pidana," ujar Robina.

Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menilai ucapan keduanya menimbulkan kegaduhan dan berpotensi memecah belah bangsa, sehingga meminta kepolisian bertindak cepat.

Dalam video yang viral di media sosial, Saiful Mujani menyampaikan:

"Saya alternatifnya bukan pada prosedur formal impeachment, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo… itu menyelamatkan diri kita dan bangsa ini."

Menanggapi laporan tersebut, Saiful Mujani menegaskan bahwa pelaporan sah-sah saja, namun menurutnya opini dan sikap politik masyarakat sipil tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum.

"Langkah yang sah. Tapi karena ini berada dalam wilayah civil society dan berada dalam bentuk sikap dan opini maka sebaiknya ditanggapi saja. Tidak bagus untuk demokrasi kalau melibatkan negara (polisi) ikut ngurusin opini dan sikap politik warga," ujarnya.

Ia menambahkan, kritik dan bantahan sebaiknya dilakukan secara demokratis tanpa mengkriminalisasi opini politik.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menanggapi pernyataan viral tersebut dengan menyebut Presiden Prabowo fokus pada hal-hal yang lebih strategis.

"Wah, saya masih banyak sekali pekerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa. Gitu kira-kira," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).*

(d/ad)

JAKARTA — Sejumlah tokoh masyarakat mendesak pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Seruan ini disampaikan sembari memegang bunga mawar putih sebagai simbol perdamaian dan keadilan.

Baca Juga:

• Anggota DPR Soedeson Tandra Kritik RUU Perampasan Aset: Rampas Tanpa Proses Hukum Adalah Kesalahan

"Nanti kami koordinasikan dulu ya. Kan sekarang prosesnya juga sudah berjalan, dengan cepat, transparan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, pemerintah akan mengkaji pemikiran atau usulan pembentukan TGPF secara serius.

"Bahwa ada pemikiran atau ada usulan, nanti kita coba kajikan," katanya.

Seruan pembentukan TGPF disampaikan oleh sembilan tokoh, antara lain Busyro Muqoddas, Sukidi, Halida Hatta, Karlina Supelli, Zumrotin K. Susilo, Lukman Hakim Saifuddin, Jacky Manuputty, Suciwati, dan Gomar Gultom.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jacky Manuputty, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan bebas intervensi dalam penyelidikan.

"Kami menyerukan membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang bekerja transparan, akuntabel, dan bebas intervensi, melibatkan profesional dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil," kata Manuputty di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Jacky juga menekankan pentingnya asas kesetaraan di hadapan hukum, terutama jika terduga pelaku berasal dari kalangan militer.

Ia menyinggung pasal 74 UU TNI dan menilai ketentuan transisional tersebut sebaiknya dicabut agar semua warga, termasuk anggota militer, dapat diperlakukan setara di hadapan hukum.

"Ketentuan transisional seperti pasal 74 UU TNI agar dicabut supaya asas kesetaraan di hadapan hukum sungguh-sungguh berlaku bagi semua warga, termasuk ketika anggota militer diduga terlibat dalam penyerangan terhadap warga sipil," tegasnya.

Sebelumnya, Komnas HAM telah meminta akses untuk memeriksa empat tersangka kasus penyerangan Andrie Yunus, menegaskan adanya proses hukum yang tengah berjalan.

Seruan sembilan tokoh ini menjadi dorongan kuat agar kasus tersebut ditangani secara transparan dan profesional.*

(d/ad)

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, melontarkan kritik tajam terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah menjadi sorotan publik.

Ia menilai RUU ini berpotensi menabrak filosofi hukum Indonesia, karena menggeser fokus dari subjek hukum (orang) ke objek hukum (barang).

Baca Juga:

• Adik Ipar Jokowi Disebut Terima Uang Suap Rp425 Juta dari Terpidana Korupsi DJKA

Menurutnya, hal ini bisa mencederai karakter hukum Indonesia yang selama ini mengacu pada sistem civil law in personam, yaitu menitikberatkan pada perbuatan subjek hukum.

"Ini persoalan yang menjadi pemikiran saya sejak awal karena perampasan aset ini fokusnya pada in rem, kepada barang. Padahal karakter kita ini civil law, 'barang siapa', in personam," ujar Tandra, Kamis (9/4/2026).

Politisi tersebut menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset berisiko menabrak Pasal 28 UUD 1945, yang menjamin hak perlindungan atas harta kekayaan warga negara.

Ia juga merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah tanpa putusan hakim yang sah.

"Sita dulu, setelah putusan baru rampas. Kata 'rampas' ini saja tanpa proses hukum bagi saya sudah salah. Hukum ini adalah proses, tidak bisa tiba-tiba karena harta berlebihan langsung diambil. Itu berbahaya sekali," tegas Tandra.

Tandra juga menyoroti kompleksitas peralihan hak harta benda di Indonesia, yang melibatkan proses administratif atau levering.

Ia memperingatkan bahwa mengabaikan tahapan ini bisa menimbulkan tindakan hukum yang prematur.

Selain itu, ia mendesak agar RUU tetap mencantumkan batasan kerugian negara yang jelas.

Tanpa batasan tersebut dan hanya mengacu pada istilah "fraud", penegakan hukum dikhawatirkan akan menyasar aparatur sipil negara (ASN) secara masif dan tidak terkendali.

"Kerugian negara itu memberikan batasan, memberikan sesuatu yang konkret terhadap tindakan melawan hukum," pungkasnya.

RUU Perampasan Aset saat ini masih dalam tahap pembahasan, dan kritik Tandra menjadi salah satu sorotan penting dalam perdebatan publik mengenai keseimbangan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan hak warga negara.*

(vo/ad)

MEDAN — Dalam sidang perkara korupsi di Pengadilan Negeri Medan, terpidana kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Zulfikar Fahmi, mengungkapkan telah memberikan uang sebesar Rp425 juta kepada seorang pria bernama Wahyu Purwanto.

Uang itu disebut Zulfikar sebagai bentuk "ucapan terima kasih" karena membantu perusahaannya memenangkan proyek di Kementerian Perhubungan.

Baca Juga:

• JK Yakin Ijazah Jokowi Asli: Tinggal Dikasih Lihat, Selesai!

"Saya merasa menang (tender proyek kereta api di Cianjur). Maka sebagai ucapan terima kasih atau apresiasi saya serahkan uang itu kepada beliau," ujar Zulfikar kepada Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu.

Hakim sempat menanyakan identitas Wahyu Purwanto, termasuk hubungan kekeluargaannya.

Zulfikar lantas menyatakan bahwa ia mengenal Wahyu sebagai adik ipar Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo.

"Setahu saya masih adik ipar presiden, Pak Jokowi," kata Zulfikar dalam persidangan.

Zulfikar adalah Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera dan sebelumnya telah diputus bersalah serta dijatuhi hukuman 4 tahun 9 bulan penjara atas perkara korupsi di DJKA.

Ia menjadi saksi bagi beberapa terdakwa lain yang sedang diadili terkait proyek pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Sumatera pada periode 2018–2022.

Para terdakwa yang turut disidangkan antara lain:

Muhammad Chusnul – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara
Muhlis Hanggani Capah – PPK II di BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara
Eddy Kurniawan Winarto – Komisaris PT Tri Tirta Permata

Selain itu, Zulfikar bersama sejumlah saksi, termasuk Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Lokot Nasution, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Fahmi Idris, mengakui bahwa pernyataan pemberian uang kepada Wahyu Purwanto tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Iya memang dalam BAP disebutkan ada pemberian uang terhadap Wahyu. Namun itu bukan perkara yang tengah disidangkan di Medan. Itu disebut untuk proyek di Cianjur," ujar Fahmi.

Ia juga memastikan bahwa sejumlah pihak yang disebut dalam penyidikan seharusnya bertanggung jawab secara hukum, namun belum memenuhi kewajiban tersebut.

Pernyataan ini telah dilaporkan kepada pimpinan di lembaga antirasuah.*

(tm/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merespons polemik terkait isu pemakzulan dirinya.

Dalam arahannya, Rabu (8/4/2026), Prabowo menegaskan bahwa rakyat memiliki hak penuh dalam sistem demokrasi untuk menilai dan mengganti pemerintahan.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Bakal Resmikan Pabrik EV VKTR di Magelang Hari Ini, Dorong Transformasi Transportasi Nasional

Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Kerja bersama Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta pimpinan BUMN di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Kedaulatan di tangan rakyat, tidak ada masalah kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya dengan baik, dengan damai," ujarnya.

Presiden menekankan bahwa pergantian kepemimpinan bisa melalui pemilihan umum ataupun proses impeachment, tetapi harus ditempuh melalui DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bisa melalui pemilihan umum tidak ada masalah, bisa juga melalui impeachment gak ada masalah. Tapi impeachment melalui saluran DPR/MPR, MK dilakukan tidak masalah," tegas Prabowo.

Ia kemudian merefleksikan sejarah transisi kekuasaan di Indonesia, menekankan jalannya proses tanpa kekerasan.

"Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai melalui proses, tidak melalui kekerasan," kata Presiden.

Di akhir arahannya, Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk percaya pada sistem demokrasi yang telah dibangun pendiri bangsa.

"Percayalah pada sistem yang telah dibangun pendiri bangsa kita, percayalah pada kekuatan kita sendiri pada Indonesia," pungkasnya.

Respons Presiden muncul di tengah kritik peneliti Saiful Mujani.

Dalam video ceramah yang diunggah akun Instagram @leveenia dan kanal YouTube Sociocorner, Saiful menyatakan prosedur formal pemakzulan dinilai tidak efektif.

"Alternatifnya bukan prosedur formal impeachment itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu," ucap Saiful.

Ia menambahkan langkah itu diambil demi kepentingan yang lebih besar, bukan untuk menyelamatkan Prabowo semata, tetapi "menyelamatkan diri kita dan bangsa ini."*

(tm/ad)

JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menekankan bahwa polemik mengenai ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo, seharusnya bisa diselesaikan dengan cara sederhana.

Menurut JK, satu langkah praktis adalah Jokowi memperlihatkan ijazah asli miliknya.

Baca Juga:

• Eks Menhub Mangkir, Anggota DPR RI Lokot Nasution Bersaksi di Sidang Dugaan Korupsi DJKA di PN Medan

JK membantah tudingan bahwa dirinya mendanai isu ijazah Jokowi, yang menurutnya tidak pantas dan merugikan martabatnya.

"Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2-3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk pengacara dan sebagainya. Sebenarnya sederhana, tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazah asli, selesai," kata JK.

JK menilai polemik ijazah Jokowi telah menimbulkan perpecahan di masyarakat antara pihak yang pro dan kontra.

"Saya yakin Pak Jokowi mengerti kerugian sosial yang ditimbulkan. Tinggal dikasih lihat, selesai," ujarnya.

Menurut JK, keaslian ijazah Presiden adalah kunci untuk meredakan kontroversi yang sudah berlangsung lama.

Ia yakin Jokowi memiliki dokumen asli dan dapat mengakhirinya secara cepat.

Selain memberikan solusi, JK menegaskan tudingan bahwa dirinya mendanai kasus ijazah adalah penghinaan.

"Pak Jokowi bekas presidennya, saya wakilnya selama lima tahun. Masak saya bayar orang Rp5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan," ujarnya.

Kasus ijazah Jokowi sebelumnya membuat Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Beberapa tersangka, termasuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, telah mengajukan restorative justice, demikian pula Rismon Sianipar.

JK menegaskan bahwa langkahnya melapor ke polisi murni untuk menjaga nama baik dan martabatnya, bukan untuk menimbulkan polemik baru.

"Karena itu sudah menyebar dan mencoreng nama baik saya, saya laporkan ke polisi," pungkasnya.*

(tm/ad)

JAKARTA – Keputusan Meta untuk menghapus enkripsi end-to-end (E2EE) pada fitur direct message (DM) di Instagram mulai 8 Mei 2026 memicu kekhawatiran serius di kalangan pakar keamanan siber.

Langkah ini memungkinkan platform untuk mengakses, memproses, hingga menganalisis isi percakapan pengguna, yang sebelumnya terlindungi penuh.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Bakal Resmikan Pabrik EV VKTR di Magelang Hari Ini, Dorong Transformasi Transportasi Nasional

Ia memperingatkan bahwa perubahan ini bisa menjadi preseden bagi layanan lain di ekosistem Meta, termasuk Messenger.

"Jika enkripsi bisa dicabut hari ini, pengguna perlu mempertanyakan apakah layanan lain akan mengikuti langkah serupa," ujar Zaliauskas.

Perubahan kebijakan ini sejalan dengan semakin integrasinya kecerdasan buatan (AI) dalam layanan pesan instan.

Fitur seperti terjemahan real-time, ringkasan percakapan, hingga asisten berbasis AI membutuhkan akses langsung ke isi pesan untuk berfungsi optimal.

Dengan demikian, percakapan pengguna bisa menjadi "bahan bakar" bagi sistem AI Meta.

Di tengah kekhawatiran ini, sejumlah alternatif aplikasi pesan dengan perlindungan privasi tinggi kembali mendapat sorotan.

Signal tetap menjadi standar emas berkat enkripsi kuat dan minim pengumpulan data pengguna.

iMessage menawarkan perlindungan kriptografi solid untuk pengguna Apple, sementara Telegram menyediakan mode "Secret Chat" dengan enkripsi end-to-end, meski harus diaktifkan secara manual.

Menariknya, WhatsApp, yang juga dimiliki Meta, masih mempertahankan enkripsi end-to-end sebagai default.

Hal ini memunculkan spekulasi bahwa perusahaan bisa saja mengarahkan pengguna yang peduli privasi ke platform tersebut.

Keputusan Instagram ini mencerminkan dilema industri teknologi: menjaga privasi pengguna atau memaksimalkan potensi AI.

Dengan AI yang semakin "haus data", batas antara inovasi dan intrusi menjadi makin tipis.*

(vo/ad)

MEDAN – Anggota DPR RI, M Lokot Nasution, hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (8/4/2026).

Kehadiran Lokot dimaksudkan untuk mendukung proses penegakan hukum yang tengah berjalan.

Baca Juga:

• Mengapa Medan Identik dengan “Horas” Meski Berakar dari Kesultanan Deli? Ini Sejarahnya!

Selain Lokot, majelis juga memanggil Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, namun hingga empat saksi memberikan keterangan, Budi Karya tidak hadir.

Di ruang sidang, Lokot dimintai keterangan terkait pertemuannya dengan terdakwa Eddy Kurniawan Winarto, seorang pengusaha asal Jakarta, yang juga terkait terdakwa Muhlis Hanggani Capah, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Kereta Api Sumut.

Menjawab pertanyaan majelis hakim, Lokot menjelaskan pertemuan tersebut membahas investasi pembangunan LRT tahap 2 di Jakarta International Stadium (JIS), yang akhirnya batal karena efisiensi.

"Saya tidak ada kaitannya dengan para terdakwa dalam proyek ini," ujar Lokot.

Ia menambahkan bahwa saat pertemuan itu, statusnya masih wiraswasta, karena sejak Desember 2018 telah mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, saat bersaksi di PN Medan, Lokot sudah menjabat sebagai anggota DPR RI, sehingga ia menekankan pentingnya memberikan kesaksian secara jelas dan berbasis data.

"Saya mengapresiasi persidangan ini, karena menjadi kesempatan bagi saya untuk menjelaskan secara utuh hal-hal yang menyangkut nama saya pribadi," kata Lokot seusai sidang.

Ia juga menegaskan, meskipun pada waktu bersamaan memiliki agenda rapat di Gedung DPR RI, ia tetap hadir demi menjaga nama baik pribadi, partai, dan institusi DPR.*

(ad)

BEIRUT — Serangan udara Israel ke Lebanon pada Rabu, 9 April 2026, menewaskan sedikitnya 254 orang dan melukai ratusan lainnya.

Serangan ini terjadi tak lama setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran.

Baca Juga:

• Meski Dolar AS Melemah, Rupiah Masih Stagnan di Rp17.030/US$

Tim penyelamat terus melakukan pencarian korban di sejumlah lokasi yang terdampak.

Serangan dilaporkan menghantam berbagai wilayah, termasuk ibu kota Beirut.

Dalam waktu sekitar 10 menit, lebih dari 100 serangan udara diluncurkan ke kawasan padat penduduk, memperparah kondisi kemanusiaan di negara tersebut.

Menteri Kesehatan Lebanon, Rakan Nassereddine, menyebut situasi yang terjadi sebagai eskalasi berbahaya.

"Serangan ini menargetkan warga sipil di Beirut, Dahiyeh, Bekaa, Gunung Lebanon, dan wilayah selatan," ujarnya.

Militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF) menyatakan operasi tersebut ditujukan untuk menargetkan kelompok Hizbullah.

Juru bicara IDF, Avichay Adraee, mengatakan aktivitas kelompok tersebut memaksa Israel untuk bertindak.

Di sisi lain, Israel juga mengonfirmasi satu tentaranya, Sersan Staf Touvel Yosef Lifshiz, tewas dalam pertempuran di Lebanon selatan.

Serangan ini memicu reaksi keras dari Iran. Sejumlah pejabat Teheran menyerukan langkah tegas sebagai respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi Israel.

Juru bicara Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Rezaei, bahkan mengusulkan penghentian lalu lintas kapal di Selat Hormuz.

Iran juga memperingatkan kemungkinan menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata jika serangan terus berlanjut.

Utusan Iran untuk PBB di Jenewa, Ali Bahraini, menyatakan negaranya akan tetap waspada secara militer di tengah ketidakpercayaan terhadap Washington.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata seharusnya mencakup Lebanon.

Ia menyebut dunia internasional tengah mengamati sikap Amerika Serikat dalam menegakkan komitmen tersebut.

Di pihak lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersama Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menyebut skala kehancuran akibat serangan ini sebagai "mengerikan" dan mendesak komunitas internasional untuk segera menghentikan eskalasi konflik.

Situasi di Lebanon kini semakin tidak menentu, dengan ancaman meluasnya konflik regional jika tidak ada upaya deeskalasi dalam waktu dekat.*

(vorp/ad)

MAGELANG – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik kendaraan listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) pagi ini, Kamis (9/4/2026).

Pabrik yang berlokasi di Magelang ini memproduksi bus dan truk berbasis electric vehicle (EV) dengan kapasitas mencapai 3.000 unit per tahun.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Turun 40 Poin, Saham Pilihan BBRI dan BBCA Masih Layak Pantau

"Ini adalah salah satu langkah strategis bahwa industri dalam negeri sudah berada di arah yang benar. Kita mesti mulai bertransformasi dari mengonsumsi bahan baku berbasis fosil menuju energi baru terbarukan, salah satunya listrik," ujar Prasetyo kepada wartawan.

Pemerintah belum mengambil keputusan terkait pembelian kendaraan listrik produksi Bakrie Group ini.

Fokus saat ini adalah mendorong transformasi industri dan budaya transportasi masyarakat.

Menurut Prasetyo, kebijakan pemerintah menekankan efisiensi transportasi, penggunaan kendaraan publik berbasis listrik, dan pengurangan ketergantungan pada BBM.

Selain konteks domestik, keputusan ini juga relevan di tengah ketegangan geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel yang memengaruhi harga minyak dunia.

Fasilitas pabrik di Magelang ini dikelola oleh PT VKTR Sakti Industries (VKTS), anak perusahaan dari VKTR.

Sebelumnya, pada Mei 2025, VKTS telah melakukan soft launching fasilitas perakitan kendaraan listrik komersial berbasis Completely Knocked Down (CKD), menandai langkah pertama Indonesia dalam memproduksi kendaraan listrik komersial secara masif.

Keberadaan pabrik ini diyakini akan memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, mengurangi emisi karbon, dan mendorong kemandirian energi nasional.*

(bb/ad)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (9/4/2026) dibuka melemah, kehilangan 40,76 poin atau 0,56% ke level 7.238 pada pukul 09.01 WIB.

Dari total saham yang diperdagangkan, 198 menguat, 245 melemah, dan 230 stagnan, dengan volume perdagangan mencapai 1,42 miliar saham senilai Rp815 miliar.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun ke Rp2,85 Juta/Gram, Investor Diminta Waspada

"Secara teknikal, IHSG masih berpotensi melanjutkan kenaikan secara terbatas dengan support di 7.200 dan resistance di 7.300," ujar analis BRI Danareksa.

Harga minyak dunia juga memengaruhi pergerakan IHSG.

WTI turun ke kisaran US$95 per barel, sementara Brent ke US$94 per barel, meredakan kekhawatiran inflasi akibat energi.

Kondisi ini memberikan ruang bagi ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada akhir tahun.

Dari dalam negeri, cadangan devisa Indonesia menurun menjadi US$148,2 miliar pada Maret 2026 akibat upaya stabilisasi rupiah oleh Bank Indonesia.

Namun, status Indonesia tetap dipertahankan sebagai Secondary Emerging Market oleh FTSE Russell.

Beberapa saham pilihan para sekuritas pada perdagangan hari ini antara lain:

- BRI Danareksa: BUVA, RAJA, OASA
- Phintraco Sekuritas: BBNI, BBCA, UNVR, ISAT, ASII
- CGS International Sekuritas: TINS, ARCI, ANTM, MDKA, BBCA, BBNI
- Panin Sekuritas: AADI, ITMG, PWON

Analis menekankan, meskipun gencatan senjata AS–Iran memberikan sentimen positif, risiko geopolitik tetap ada, terutama setelah serangan Israel ke Lebanon yang dianggap Iran sebagai pelanggaran kesepakatan.

"IHSG berpotensi menguji level resistance berikutnya di 7.300–7.350," tambah analis Phintraco.

Investasi di saham unggulan tetap menjadi pilihan bagi pelaku pasar untuk memanfaatkan rebound teknikal di tengah ketidakpastian global.*

(bb/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan Logam Mulia (LM) Antam mengalami penurunan pada perdagangan Kamis (9/4/2026).

Emas Antam dijual di level Rp2.850.000 per gram, turun Rp50.000 dibandingkan posisi kemarin.

Baca Juga:

• Meski Dolar AS Melemah, Rupiah Masih Stagnan di Rp17.030/US$

Penurunan ini sejalan dengan harga emas dunia yang melemah 0,1% ke level US$4.716,42 per troy ons pada perdagangan pagi ini.

Situasi geopolitik kembali menekan harga emas.

Meski sebelumnya sempat menguat akibat kabar gencatan senjata antara AS dan Iran, tensi baru muncul karena serangan Israel ke Lebanon, menimbulkan ketidakpastian pasar.

Mohammad-Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran, menilai gencatan senjata sudah dilanggar, sehingga negosiasi lebih lanjut sulit dilakukan.

"Dasar dari negosiasi itu secara terbuka dan jelas-jelas sudah dilanggar, bahkan sebelum negosiasi dimulai," cuitnya di X.

Konflik yang memanas kembali ini membuat harga minyak jenis Brent melonjak 3% ke US$97,53 per barel.

Lonjakan energi meningkatkan risiko inflasi global, sekaligus menekan permintaan emas sebagai aset safe haven.

Harga Emas Antam Hari Ini

Berikut harga emas Antam per Kamis (9/4/2026):

0,5 gr: Rp1.475.000
1 gr: Rp2.850.000
2 gr: Rp5.640.000
5 gr: Rp14.025.000
10 gr: Rp27.995.000
25 gr: Rp69.862.000
50 gr: Rp139.645.000
100 gr: Rp279.212.000
250 gr: Rp697.765.000
500 gr: Rp1.395.320.000
1000 gr: Rp2.790.600.000

Para analis menilai, harga emas masih memerlukan pijakan kuat.

"Kebangkitan harga emas terlihat rapuh dalam waktu dekat. Emas masih membutuhkan pijakan yang lebih kuat," ujar riset Standard Chartered Plc.

Investor disarankan berhati-hati dalam membeli emas saat suku bunga global belum menurun, karena emas termasuk aset non-yielding yang kurang menguntungkan di tengah kebijakan moneter ketat.*

(bb/ad)