MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Sumut memperbaiki kinerja dan mulai memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Bobby memberikan tenggat hingga 2028 bagi BUMD yang masih menghadapi persoalan keuangan untuk menyelesaikan utang dan berbagai masalah lainnya.

Baca Juga:

• Nama SM Amin Nasution Diusulkan Jadi Nama Jalan di Medan, Rico Waas: Sudah Sangat Layak

Pernyataan itu disampaikan Bobby Nasution saat memberikan sambutan dalam pelantikan pejabat eselon II Pemprov Sumut, Jumat, 18 September 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby meminta Kepala Biro Perekonomian Setda Sumut Evan Butong Daulay berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan BUMD untuk mengendalikan harga bahan pokok.

"Kepada Biro Perekonomian, yang pertama kolaborasi dengan Perindustrian, Pertanian, Perikanan, dan juga BUMD. Saya minta tolong harga bahan pokok yang ada di Sumatera Utara, kita tahu banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang harga," kata Bobby Nasution, Jumat (18/9/2026).

Menurut Bobby, pengendalian harga bukan berarti membuat harga menjadi semurah mungkin.

Ia menilai harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani, sementara harga yang terlalu tinggi akan membebani masyarakat.

"Saya minta ini benar-benar bisa kita buat stabil, bukan buat murah, tapi stabil, karena kalau terlalu murah petani menjadi korban, terlalu tinggi masyarakat yang menjadi korban, oleh karena itu harga harus stabil," imbuhnya.

Bobby juga menyoroti proses penyusunan dan pengesahan rencana bisnis (Renbis) BUMD.

Ia meminta dokumen tersebut tidak lagi berlarut-larut hingga melewati Februari atau Maret.

Menurut dia, proses administrasi yang terlalu panjang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan daerah.

"Jangan mempersulit, jangan memperlambat, mulai tahun depan nggak ada lagi Renbis BUMD itu lewat bulan 2 bulan 3 baru ditandatangani, biarpun yang nandatangani saya, tapi berkasnya sering mondar-mandir di Biro Perekonomian, ini yang membuat kinerja BUMD kita tidak perform," ucapnya.

Bobby kemudian menegaskan BUMD yang tidak memberikan manfaat terhadap PAD dan justru membebani keuangan perusahaan harus segera menyelesaikan persoalannya.

Ia memberikan batas waktu paling lama hingga 2028.

Jika tidak mampu memenuhi target tersebut, Bobby mengatakan akan mempertimbangkan penggabungan BUMD menjadi satu entitas perusahaan baru.

"BUMD yang tidak ada manfaat kepada PAD dan juga membebani pegawai di dalamnya, nggak bisa gajian dan segala macam, harus punya target 2028 maksimal harus bisa selesai hutang-hutang dan lainnya, kalau memang tidak bisa, kita margerkan menjadi satu perusahaan entiti yang baru sehingga punya nilai ekuitas yang baik," tuturnya.

Sebelumnya, Bobby Nasution mengungkapkan Pemprov Sumut memiliki enam BUMD.

Dari jumlah tersebut, empat BUMD disebut masih memiliki kondisi fiskal surplus, sedangkan dua lainnya mengalami kerugian.

Hal itu disampaikan Bobby dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah yang disiarkan melalui YouTube DPR pada 30 April 2025.

"BUMD di Provinsi Sumatera Utara itu jumlah BUMD nya kurang lebih ada 6, dari 6 BUMD ini sejauh ini memang masih 4 yang memiliki fiskalnya surplus, 2 di antaranya masih mengalami kerugian," kata Bobby Nasution dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI dengan Mendagri hingga kepala daerah yang dilihat di YouTube DPR, Rabu (30/4/2025).

Keenam BUMD tersebut adalah PT Bank Sumut, Perumda Tirtanadi, PT Pembangunan Prasarana Sumut, PT Perkebunan Sumut, PT Dhirga Surya, dan PD Aneka Industri dan Jasa.

Dua BUMD yang disebut mengalami kerugian adalah PT Dhirga Surya Sumatera Utara dan PT Perkebunan Sumatera Utara.

"2 yang masih mengalaminya kerugian itu adalah PT Dhirga Surya Sumatera Utara dan PT Perkebunan Sumatera Utara," ucapnya.

Bobby menyebut PT Perkebunan Sumut mencatat kerugian Rp64,3 miliar pada 2023.

Sementara PT Dhirga Surya mengalami kerugian Rp4,1 miliar pada tahun yang sama.

"Kami di Provinsi Sumatera Utara punya perkebunan yang lumayan luas tapi di sini jugalah mengalami kerugian yang paling banyak yaitu rugi dari tahun 2023 sebesar Rp 64,3 miliar dan di PT Dhirga Surya sebesar Rp 4,1 miliar, selebihnya masih sehat dan masih menyumbangkan PAD kepada kami," ujarnya.

Dengan tenggat tersebut, Bobby meminta jajaran Pemprov Sumut memperbaiki tata kelola BUMD agar perusahaan daerah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.* (d/ad)

BINJAI — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai bersiap menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) sekaligus pelantikan Pengurus Rayon AMPI Kecamatan Binjai Timur periode 2026–2031.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 20 September 2026, di Aula Kantor Camat Binjai Timur, Jalan Bejomuna, Kelurahan Timbang Langkat, Kota Binjai.

Baca Juga:

• Lantik 3 Pejabat Eselon II Pemprov Sumut, Bobby Nasution: Jauhi Korupsi dan Pungli yang Merugikan Masyarakat

"Momentum ini diharapkan melahirkan kepemimpinan pemuda yang responsif, solutif, serta berintegritas tinggi dalam mendukung pembangunan di wilayah Binjai Timur", ungkapnya.

Surya Darma Sitepu menegaskan Muscam tidak hanya menjadi agenda seremonial.

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan potensi pemuda sekaligus menyusun arah gerak organisasi ke depan.

"Muscam ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pijakan utama dalam menyusun arah gerak serta menyatukan potensi pemuda. AMPI Binjai Timur harus mampu menjadi wadah kepemudaan yang solid, siap berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dan hadir memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegas Surya Darma Sitepu.

Menurut dia, keberadaan AMPI di tingkat kecamatan diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk berorganisasi, membangun kolaborasi, serta ikut berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Menjelang pelaksanaan Muscam, DPD AMPI Kota Binjai mengimbau seluruh jajaran pengurus, kader, dan simpatisan untuk ikut menyukseskan agenda tersebut.

Dukungan seluruh unsur organisasi dinilai penting agar proses konsolidasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kepengurusan yang mampu menjalankan program organisasi selama periode 2026–2031.

"Seluruh jajaran pengurus, kader, dan simpatiskan AMPI Kota Binjai diimbau untuk menyukseskan gelaran ini demi terciptanya sinergi organisasi yang lebih solid dan berdaya saing", tambahnya.

Muscam AMPI Binjai Timur sekaligus pelantikan pengurus periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum memperkuat peran organisasi kepemudaan di tingkat kecamatan.

Selain konsolidasi internal, AMPI juga diarahkan untuk membangun kerja sama dengan pemerintah dan berbagai unsur masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kota Binjai.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal dengan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas dan memperbaiki berbagai persoalan yang masih ditemukan.

Baca Juga:

• Nama SM Amin Nasution Diusulkan Jadi Nama Jalan di Medan, Rico Waas: Sudah Sangat Layak

"Seluruh dinas agar menindaklanjuti arahan yang disampaikan pihak KPK RI dalam Rakor Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal dan segera menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, atau jika ada masalah segera perbaiki dan jangan diulangi," tegas Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap usai memimpin Rapat Tindak Lanjut Rakor Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Jumat (18/9/2026).

Rapat tersebut diikuti Pj. Sekda Medan Erfin Fachrurrazi yang juga Inspektur Kota Medan, para asisten, kepala dinas, kepala bagian, serta seluruh camat.

Zakiyuddin meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dengan Sekda untuk memastikan setiap pekerjaan dan tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, pembenahan tata kelola juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Zakiyuddin menegaskan, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi merupakan kewajiban pemerintah.

Menurut dia, pelayanan yang lebih mudah tidak perlu menunggu arahan dari kementerian atau lembaga lain.

"Memang kewajiban kita dari Pemerintah Kota Medan untuk selalu memudahkan masyarakat di dalam administrasi. Banyak masyarakat sampai detik ini masih mengeluh kalau dalam pengurusan administrasi dengan Pemerintah Kota Medan," katanya.

Ia meminta keluhan masyarakat menjadi perhatian seluruh jajaran Pemko Medan.

Zakiyuddin mencontohkan persoalan lampu jalan yang menurut dia harus ditangani secara proaktif.

"Lampu jalan itu memang kewajiban kita membenahinya. Nggak pun dia melapor, ya memang harus dibenahi," ujarnya.

Selain pelayanan publik, Zakiyuddin meminta percepatan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan saluran air di kawasan Jalan Letda Sujono.

Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan anggaran pembangunan riol sepanjang hampir satu kilometer.

Pemko Medan juga telah menyiapkan anggaran pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk area resapan air.

Zakiyuddin meminta proses administrasi dan pembayaran lahan segera diselesaikan agar rencana pembangunan tidak kehilangan momentum.

Pembangunan saluran tersebut diharapkan membantu mengatasi persoalan banjir di kawasan Jalan Letda Sujono, terutama di sekitar ujung tol.

"Jangan sampai nanti Kementerian PU pun terakhir tidak mau lagi atau anggarannya dialihkan ke tempat yang lain. Kita harus cepat jemput bolanya," kata Zakiyuddin.

Ia memastikan anggaran pembebasan lahan dari Pemko Medan telah tersedia.

Karena itu, pembayaran dan pembebasan lahan ditargetkan selesai pada bulan ini sehingga pekerjaan fisik dapat diajukan untuk dilaksanakan pada tahun depan.

"Uangnya sudah ada. Tinggal pembebasannya," katanya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut penguatan integritas, rapat tersebut diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kota Medan dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Komitmen tersebut ditandatangani Pj. Sekda Medan, seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan kepala bagian Sekretariat Daerah Kota Medan.

Dokumen itu memuat tujuh komitmen utama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Pertama, memastikan proses perencanaan dan penganggaran berlangsung transparan, berbasis data dan regulasi, sesuai prioritas pembangunan, serta terdokumentasi dalam SIPD RI.

Proses tersebut juga harus bebas dari intervensi tidak sah dan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kedua, memastikan setiap program, kegiatan, belanja, dan perubahan APBD memiliki dasar perencanaan, indikator kinerja, standar harga yang wajar, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Anggaran yang tidak efektif, tidak efisien, tidak wajar, atau tidak sesuai ketentuan harus dikoreksi.

Ketiga, pokok-pokok pikiran DPRD, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif.

Penerima manfaat harus dapat diverifikasi dan prosesnya bebas dari konflik kepentingan maupun praktik pemahalan harga.

Keempat, seluruh proses pengadaan barang dan jasa harus bebas dari pengaturan pemenang, pengondisian penyedia, pemecahan paket, pengaturan spesifikasi dan harga, benturan kepentingan, suap, gratifikasi, serta pemberian imbalan tidak sah.

Pengadaan berisiko tinggi juga mendapatkan pengawasan APIP berbasis risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pembayaran.

Kelima, setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, APIP, KPK, Kemendagri, serta lembaga pengawasan lainnya wajib ditindaklanjuti secara tepat waktu, terukur, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi.

Keenam, Pemko Medan mendukung APIP menjalankan pengawasan berbasis risiko secara independen.

Pengawasan termasuk kaji ulang atau reviu terhadap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan yang terindikasi melanggar aturan, tidak efektif, tidak efisien, atau berpotensi menimbulkan kecurangan maupun kerugian keuangan daerah.

Ketujuh, setiap tindakan korektif dan tindak lanjut atas komitmen tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Wali Kota Medan untuk diteruskan kepada KPK, Kemendagri, BPKP, dan LKPP.

Penandatanganan komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat agar berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungannya terhadap usulan menjadikan nama SM Amin Nasution sebagai salah satu nama jalan di Kota Medan.

Rico menilai jasa, rekam sejarah, dan kontribusi SM Amin bagi bangsa serta daerah menjadi dasar kuat untuk mengabadikan namanya sebagai nama jalan.

Baca Juga:

• Rico Waas Ingin Musik Jazz Membumi di Medan, Car Free Night Bisa Jadi Ruang Pertunjukan

Pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membahas aspirasi keluarga dan sejarawan agar nama SM Amin Nasution, yang merupakan pahlawan nasional asal Sumatera Utara, digunakan sebagai nama salah satu ruas jalan di Kota Medan.

"Terima kasih atas kehadiran keluarga besar SM Amin Nasution. Sebelum pertemuan ini saya sudah melihat dan mempelajari kondisi serta proses yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Ternyata usulan ini sudah disampaikan sejak tahun 2022," ujar Rico Waas didampingi Kadishub Medan, Irsan Idris Nasution, Kadis SDABMBK Khairul Azmi, Kadis Perkimcikataru Jhon Ester Lase serta Kabag Hukum Junaidi Sanjaya.

Rico mengatakan usulan tersebut memiliki dasar yang kuat jika dilihat dari kredibilitas, jasa, dan nama besar SM Amin Nasution.

"Menurut saya, secara kredibilitas dan nama besar SM Amin sudah sangat layak menjadi nama jalan," tegas Rico Waas.

Meski memberikan dukungan, Rico menegaskan bahwa perubahan atau penamaan jalan tetap harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Pemko Medan, kata dia, perlu memastikan ruas jalan yang diusulkan bukan berstatus jalan nasional atau jalan provinsi.

Selain itu, persetujuan masyarakat yang terdampak juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.

"Yang penting bukan jalan nasional dan provinsi, kemudian 70 persen masyarakat setuju dan bersedia jalan tersebut diganti. Dokumennya juga harus benar," jelasnya.

Rico mengatakan kajian lanjutan diperlukan dengan mempertimbangkan aspek administratif, sosial, dan kultural.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkenalan nama jalan yang sudah digunakan masyarakat.

Menurut Rico, pengusulan nama SM Amin Nasution tidak sekadar berkaitan dengan perubahan nama jalan.

Penamaan tersebut juga dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan kembali sejarah dan kontribusi SM Amin kepada masyarakat, terutama generasi muda.

SM Amin Nasution dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemerintahan Sumatera Utara. Ia juga memiliki perhatian terhadap gagasan otonomi daerah.

Rico mengatakan pengabadian nama SM Amin sebagai nama jalan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga memori sejarah daerah sekaligus mengenalkan sosok tersebut kepada masyarakat.

Untuk memastikan proses berjalan sesuai mekanisme, Pemko Medan akan membentuk tim untuk menindaklanjuti usulan tersebut.

"Kami akan membuat tim untuk menindaklanjuti usulan ini," tegas Rico Waas.

Rico juga meminta proses pengusulan disertai sosialisasi kepada masyarakat.

Informasi mengenai status SM Amin sebagai pahlawan nasional dan tokoh yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara dinilai perlu disampaikan secara luas.

"Nama pahlawan dan gubernur Sumut pertama dan ketiga, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Sosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.

Perwakilan keluarga SM Amin Nasution, Dewi, mengatakan kedatangan mereka bersama sejumlah sejarawan merupakan bagian dari upaya untuk mengusulkan agar nama SM Amin diabadikan sebagai nama jalan di Kota Medan.

"Kami berinisiatif bersama para sejarawan untuk mendukung nama SM Amin menjadi nama jalan. Saya juga mewakili keluarga. Mudah-mudahan ini bisa terwujud atas bantuan Bapak Wali Kota Medan Rico Waas," ungkap Dewi.

Dalam audiensi tersebut, keluarga SM Amin juga menyerahkan buku yang memuat sejarah dan perjalanan perjuangan SM Amin Nasution kepada Rico Waas.

Buku tersebut diharapkan dapat menjadi bahan dalam kajian pengusulan nama jalan.

Sementara itu, perwakilan lainnya, Nurdin Lubis, mengatakan usulan penggunaan nama SM Amin sebagai nama jalan telah disampaikan kepada Pemko Medan sejak 2002.

Menurut Nurdin, proses pengkajian dan riset mengenai pengusulan SM Amin sebagai pahlawan nasional berlangsung cukup panjang hingga akhirnya SM Amin ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 2022.

Ia berharap setelah melalui proses panjang tersebut, nama SM Amin juga dapat diabadikan di Kota Medan melalui penamaan salah satu ruas jalan.

Rico menegaskan Pemko Medan akan mempertimbangkan seluruh aspek yang diperlukan, mulai dari jumlah kepala keluarga yang terdampak, persetujuan masyarakat, dokumen administrasi hingga kajian sosial dan budaya.

"Ini cukup penting. Semoga dapat terealisasi," pungkas Rico Waas.* (ad)

MEDAN — Musik jazz di Kota Medan diharapkan tidak lagi identik dengan pertunjukan eksklusif yang hanya dinikmati kelompok tertentu.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong agar musik jazz dapat lebih dekat dengan masyarakat melalui festival yang terbuka dan kreatif.

Baca Juga:

• Tak Sekadar Pelatihan, Rico Waas Dorong UMKM Medan Dibina hingga Mandiri dan Berpenghasilan

Dengan begitu, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi pertunjukan musik, tetapi juga bagian dari pengembangan ekosistem seni di Kota Medan.

Gagasan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi panitia North Sumatera Jazz Festival di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat, 18 September 2026.

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua North Sumatera Jazz Festival Hendra Budiman, Ketua Pappri Sumatera Utara Eru Cakra, Wakil Ketua Pappri Irsan, dan Bendahara Pappri Win Win.

Rico mengatakan penyelenggaraan festival jazz di Kota Medan merupakan sesuatu yang sudah lama diharapkannya.

Karena itu, rencana North Sumatera Jazz Festival perlu dipersiapkan secara serius agar dapat memperluas apresiasi masyarakat terhadap musik jazz.

Menurut dia, konsep dan kemasan acara menjadi salah satu faktor penting untuk membuat jazz lebih mudah diterima berbagai lapisan masyarakat.

"Jazz itu jangan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Kita ingin bagaimana jazz bisa membumi dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Medan," ujar Rico Waas didampingi Kadis Pariwisata Odi Anggia Batubara.

Rico mengatakan musik jazz tidak harus selalu ditampilkan di ruang pertunjukan yang terkesan eksklusif.

Musik tersebut, menurut dia, dapat dibawa ke ruang publik dengan suasana yang lebih santai dan terbuka.

Salah satu ruang yang ditawarkan adalah Car Free Night (CFN) di Kota Medan.

Menurut Rico, ruang publik tersebut dapat dimanfaatkan untuk menguji konsep pertunjukan jazz yang lebih dekat dengan masyarakat.

"Untuk Kota Medan, Car Free Night dapat menjadi salah satu ruang yang bisa dimanfaatkan untuk mencoba konsep pertunjukan jazz di ruang publik," ungkapnya.

Dengan pertunjukan di ruang publik, masyarakat yang sebelumnya belum terbiasa mendengarkan jazz dapat mengenal musik tersebut secara langsung.

Kegiatan itu juga dapat menjadi alternatif hiburan yang bisa dinikmati bersama keluarga.

Rico juga menilai North Sumatera Jazz Festival sebaiknya tidak hanya menghadirkan musisi terkenal.

Talenta dan komunitas jazz lokal juga perlu mendapat ruang untuk tampil.

Menurut dia, kesempatan tersebut penting untuk membantu musisi lokal membangun jejaring dan mengembangkan kemampuan.

Festival yang digelar secara berkelanjutan juga dapat memperkuat komunitas jazz serta memperkaya ruang ekspresi seni di Kota Medan.

Sementara itu, Ketua North Sumatera Jazz Festival Hendra Budiman mengatakan audiensi dilakukan untuk berdiskusi dengan Wali Kota Medan mengenai perkembangan musik jazz di Kota Medan.

Selain itu, panitia juga mengundang Rico Waas untuk berpartisipasi dalam konser North Sumatera Jazz Festival.

Hendra mengatakan festival tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Medan untuk menikmati musik jazz sekaligus mempertemukan musisi, komunitas, dan pencinta jazz.

"Saya berharap Pak Wali dapat mendukung festival jazz ini dan berbagai pihak dapat semakin memperkenalkan musik jazz sekaligus mendorong tumbuhnya talenta dan komunitas jazz di Kota Medan," harapnya.

Dengan dukungan pemerintah dan keterlibatan komunitas, North Sumatera Jazz Festival diharapkan dapat menjadi lebih dari sekadar agenda pertunjukan.

Festival tersebut diharapkan ikut mendorong perkembangan musik jazz sebagai bagian dari seni dan budaya Kota Medan.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ingin pola pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan diubah.

Menurut dia, pembinaan tidak cukup hanya melalui pelatihan, tetapi harus mampu membuat pelaku usaha mandiri dan menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas: Duta GenRe Jangan Hanya Bawa Selempang, Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

Rico mengatakan pendampingan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir atau end-to-end.

Pola tersebut mencakup proses sejak seseorang mulai membuka usaha hingga mampu menghasilkan pendapatan.

"Yang terpenting dalam membantu UMKM ialah secara end-to-end, artinya kita harus menyiapkan role model bisnisnya. Ke depan saya tidak ingin hanya memberikan pelatihan saja, tetapi harus kita siapkan mulai dari awal membuka usaha hingga menghasilkan income," Ujar Rico Waas.

Rico juga meminta perangkat daerah dan para pemangku kepentingan tidak hanya fokus mendampingi pelaku UMKM yang sudah menjalankan usaha.

Menurut dia, masyarakat yang baru ingin memulai usaha juga perlu mendapatkan pendampingan sejak awal.

Pendampingan tersebut antara lain mencakup penentuan ide bisnis, penyusunan sistem operasional hingga akses permodalan.

"Masyarakat yang ingin memulai usaha perlu dibimbing sejak tahap penentuan ide bisnis, penyusunan sistem operasional, hingga akses permodalan,"tambahnya.

Dengan pola pembinaan tersebut, Pemko Medan diharapkan tidak hanya menghasilkan pelaku usaha yang memiliki keterampilan, tetapi juga mampu menjalankan bisnis secara mandiri dan memperoleh penghasilan.

Sementara itu, Program Director Mercy Corps Indonesia Andi Ikhwan mengatakan audiensi tersebut bertujuan menyampaikan capaian program pada tahun pertama.

Selain itu, Mercy Corps juga memaparkan rencana agenda diseminasi pembelajaran bagi pelaku UMKM yang dijadwalkan pada 30 September 2026.

"​Program pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas wirausaha lokal, dengan fokus utama pada pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan,"jelasnya seraya berharap Wali Kota Medan berkenan hadir dalam acara tersebut.

Dalam audiensi tersebut, Rico Waas didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Citra Effendi Capah, serta Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho Gunawan Siregar.

Pembinaan UMKM dengan pendekatan menyeluruh dinilai penting agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola bisnis, mengakses pembiayaan, dan mengembangkan usaha hingga menghasilkan pendapatan.* (ad)

LANGKAT — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Langkat, Datok Abd. Rasyidin Pane, SH, mengucapkan selamat Hari Palang Merah Indonesia (PMI) yang diperingati setiap 17 September.

Dalam peringatan Hari PMI 2026, Rasyidin Pane mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama.

Baca Juga:

• Alexander Halim Hadapi Eksekusi 10 Tahun Penjara, Kejari Langkat Layangkan Panggilan

Menurut Rasyidin Pane, PMI memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Sejak didirikan pada 17 September 1945, PMI menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari donor darah, penanganan bencana hingga kegiatan sosial di tengah masyarakat.

"Atas nama keluarga besar DPC Partai HANURA Kabupaten Langkat, saya mengucapkan Selamat Hari Palang Merah Indonesia 17 September 2026. Terima kasih kepada seluruh relawan PMI yang tanpa lelah menolong sesama tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Ini sejalan dengan semangat HANURA yang peduli dan hadir untuk rakyat," ujar Datok Rasyidin Pane, Jumat, 18 September 2026, di Stabat.

Rasyidin Pane mengatakan kader Hanura di Langkat akan terus didorong untuk bersinergi dengan PMI dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Ia menilai kegiatan kemanusiaan merupakan bagian penting dalam membangun kepedulian terhadap masyarakat.

Menurut dia, politik juga harus memiliki keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan.

"Semangat PMI adalah semangat HANURA. Terus bergerak menebar kebaikan. Kami siap berkolaborasi untuk kegiatan donor darah dan sosial kemanusiaan lainnya di Kabupaten Langkat," Ucap Datok Abd.Rasyidin Pane,SH.

Peringatan Hari PMI menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran relawan dan kegiatan kemanusiaan dalam membantu masyarakat, terutama ketika terjadi bencana maupun saat masyarakat membutuhkan bantuan.* (ad)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Saiful Bahri di ruang kerja Kapolda Aceh, Jumat, 18 September 2026.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Polda Aceh dan KONI Aceh untuk mempererat hubungan sekaligus membangun komunikasi dan sinergi dalam mendukung kemajuan olahraga di Aceh.

Baca Juga:

• Bahu-membahu di Krueng Aceh, Polisi dan Pasukan Oranye Sisir Sampah Hingga Pangkas Pohon Lapuk

"Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Polda Aceh dan KONI Aceh. Kolaborasi lintas lembaga tentu sangat penting dalam mendukung terciptanya kegiatan olahraga yang aman, tertib, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat," kata Joko.

Menurut Joko, komunikasi dan kolaborasi dengan KONI Aceh penting untuk mendukung berbagai program olahraga.

Sinergi tersebut juga diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif dalam setiap penyelenggaraan kegiatan olahraga di Aceh.

"Polri pada prinsipnya terbuka untuk membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Sinergi yang terjalin dengan baik diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan olahraga dan masyarakat Aceh," ujarnya.

Joko berharap pertemuan tersebut dapat semakin memperkuat hubungan kelembagaan antara Polda Aceh dan KONI Aceh.

Komunikasi yang terus terjalin dinilai dapat membuka berbagai peluang kolaborasi untuk mendukung kegiatan olahraga yang positif dan menjunjung tinggi sportivitas.

Selain itu, sinergi tersebut diharapkan memberikan ruang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di bidang olahraga.

"Semangat kebersamaan dan kolaborasi harus terus dijaga. Melalui sinergi yang baik, kita berharap olahraga Aceh semakin maju dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah maupun Indonesia," pungkasnya.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Medan tidak cepat puas hanya dengan gelar dan penampilan.

Mereka dituntut memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam melindungi generasi muda dari berbagai persoalan sosial.

Baca Juga:

• Ada Program Tebus Ijazah di Medan, 278 Siswa Sudah Terbantu

Audiensi itu turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Medan sekaligus Bunda GenRe Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas.

Rico mengatakan Duta GenRe memiliki peran penting sebagai penggerak di kalangan anak muda.

Mereka diharapkan mampu mengajak rekan-rekan sebaya menjauhi perilaku seks bebas dan penyalahgunaan narkoba.

"Saya minta Duta GenRe tidak hanya membawa selempang saja, namun juga harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Duta GenRe dituntut aktif mengadvokasi rekan sebayanya tentang berbagai isu seperti membentengi diri dari seks bebas & narkoba, mencegah pernikahan dini, dan mendorong generasi muda agar punya tujuan jelas dan masa depan yang terarah,"ujar Rico Waas.

Menurut Rico, menjadi generasi berencana juga membutuhkan kesiapan mental dan karakter yang kuat.

Para Duta GenRe diminta tidak hanya menyusun rencana masa depan, tetapi juga siap menghadapi berbagai kondisi yang mungkin muncul dalam kehidupan.

"Kalian sebagai Duta GenRe tentunya sudah menyiapkan rencana untuk masa depan. Namun kalian juga harus siap menghadapi realitas kehidupan yang kemungkinan akan terjadi,"pesan Rico Waas.

Ketua Forum GenRe Kota Medan, Dio Ferdiansyah, mengatakan audiensi tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi.

Mereka juga meminta doa dan dukungan dari Wali Kota Medan dan Bunda GenRe Kota Medan.

Dio mengatakan Duta GenRe Kota Medan akan mengikuti Jambore Ajang Kreativitas yang berlangsung pada 20-22 September 2026.

"kami sudah mengutus perwakilan untuk bersaing di tingkat provinsi hingga nasional, termasuk dalam mengikuti Jambore Ajang Kreativitas yaitu forum berkumpulnya ribuan anak muda kreatif dan produktif se-Indonesia,"ungkapnya.

Audiensi tersebut turut didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Kota Medan.

Di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan M. Sofyan, Plt Kepala Dinas P3APMP2KB Kota Medan Vianti Dewi Nasution, serta Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P3APMP2KB Kota Medan Elviyanti Pohan.

Program GenRe diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk memperoleh edukasi dan pendampingan dalam merencanakan masa depan.

Peran Duta GenRe juga diarahkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat melalui edukasi dan kegiatan yang bermanfaat.* (ad)

Dalam pelantikan tersebut, Bobby menekankan pentingnya target pembangunan yang terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga:

• Tersengat Listrik Saat Pasang Bendera, Wali Kota Tanjungbalai Pastikan 2 Pekerja DLH Dapat Pendampingan

Tiga pejabat yang dilantik yakni Terang Dewi Susantri Ujung sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Rudi Hadian Siregar sebagai Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut, serta Evan Botung Daulay sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut.

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, serta jajaran pimpinan OPD Pemprov Sumut.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dan tugas dengan baik. Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.

"Harapan kami, anda bisa menjalankan amanah, tugas dengan sebaiknya. Karena jabatan itu nantinya harus anda pertanggungjawabkan, terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa," ujar Gubernur.

Bobby kemudian menyoroti pentingnya target capaian pembangunan di setiap sektor, termasuk pariwisata.

Menurut dia, pemerintah perlu melakukan intervensi yang tepat agar kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Sumatera Utara meningkat.

"Saya berharap selesai pelantikan, bagaimana bisa meningkatkan jumlah wisatawan melalui berbagai event. Bukan harus seremonial, yang terpenting berbasis data yang akurat, apa yang harus diintervensi oleh Pemprov Sumut," jelas Gubernur Bobby Nasution.

Ia juga meminta agar pengembangan sektor pariwisata disusun dengan perencanaan yang jelas dan target yang dapat diukur berdasarkan periode tertentu.

Menurut Bobby, pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan oleh satu OPD saja. Infrastruktur dan sektor pendukung lainnya juga perlu dilibatkan.

"Jumlah wisatawan kita ini sangat rendah, 200 ribu (kunjungan) per tahun. Sedangkan di tempat lain, bahkan provinsi di negara tetangga angkanya bahkan di atas 2 Juta, dan kita hanya 10 persennya. Targetnya juga bukan hanya jumlah kunjungan, tetapi berapa lama wisatawan itu tinggal, dimana semua OPD juga mendukung Disbudparekraf," jelas Gubernur Bobby Nasution.

Kepada Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Botung Daulay, Bobby Nasution meminta penguatan kerja sama dengan dunia industri, sektor pertanian dan perikanan, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kolaborasi tersebut dinilai penting dalam menjaga perekonomian daerah, termasuk merespons berbagai keluhan masyarakat terkait stabilitas harga bahan pokok.

"Perhatikan indikator makro ekonomi, dan jadilah orang tua bagi BUMD serta jangan mempersulit rencana bisnis," ujar Bobby.

Sementara kepada Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut Rudi Hadian Siregar, Bobby menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan pemerintahan.

Ia meminta belanja pemerintah memperhatikan efektivitas, manfaat, serta kebutuhan kerja agar anggaran dapat digunakan secara tepat.

"Untuk kita semua, tolong jauhi korupsi, pungli atau hal yang merugikan masyarakat, merugikan keuangan negara. Apalagi beberapa waktu lalu kita baru dengar paparan dari KPK," sebut Gubernur.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara Terang Dewi Susantri Ujung mengatakan akan menjalankan tugas sesuai instruksi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Ia juga menyatakan akan menyusun rencana pembangunan dan target capaian yang terukur, khususnya untuk pelaksanaan program pada tahun anggaran 2027.

Dengan target yang terukur dan kolaborasi lintas OPD, Pemprov Sumut mendorong agar program pembangunan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menghasilkan capaian yang dapat dievaluasi.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menjenguk dua pekerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungbalai yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Medan setelah mengalami kecelakaan kerja tersengat arus listrik.

Mahyaruddin didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tanjungbalai Andri Ginting mendatangi rumah sakit tersebut pada Kamis, 17 September 2026 sore.

Baca Juga:

• Bersama 33 Kepala Daerah se-Sumut, Bupati Asahan Teken Komitmen Cegah Korupsi dan Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Saat ini, dua pekerja masih menjalani perawatan di rumah sakit, yakni M Ridwan Nasution atau Ongah dan Nazaruddin Harahap atau Wak Tajut.

Keduanya merupakan pekerja atau pegawai paruh waktu.

Sementara M Nurdin atau Didin, yang berstatus pegawai outsourcing, telah kembali ke Tanjungbalai dan menjalani pengobatan secara rawat jalan.

Dalam pertemuan dengan kedua pekerja dan keluarga mereka, Mahyaruddin menyampaikan dukungan atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Ia juga memberikan motivasi kepada Ongah dan Wak Tajut serta keluarga agar tetap tabah dan bersemangat menjalani masa pemulihan.

"Kami berharap saudara kami segera sembuh dan bisa kembali bekerja seperti biasa. Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai akan memastikan pendampingan yang dibutuhkan selama masa pemulihan," jelas Wali Kota Mahyaruddin.

Mahyaruddin juga meminta keluarga berkomunikasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup apabila membutuhkan penanganan atau fasilitas lebih lanjut selama proses pemulihan.

Menurut dia, koordinasi tersebut diperlukan agar kebutuhan perawatan dapat segera ditindaklanjuti dan kedua pekerja memperoleh penanganan secara optimal.

Wali Kota menegaskan Pemko Tanjungbalai akan terus memberikan pendampingan selama masa pemulihan para pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut.

Ia berharap kondisi kedua pekerja segera membaik sehingga dapat kembali beraktivitas dan bekerja seperti semula.* (ad)

MEDAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menandatangani komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah daerah.

Komitmen tersebut diteken bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, para kepala daerah, serta Ketua DPRD kabupaten dan kota se-Sumatera Utara dalam upaya memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

• Hadapi Potensi Bencana, Pemkab Asahan Mulai Susun Rencana Penanggulangan Bencana 2026

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Penandatanganan komitmen disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, serta perwakilan LKPP.

Rakor diawali dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Bobby Nasution dan diikuti para kepala daerah serta Ketua DPRD kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Setelah pembacaan komitmen, seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk kesepakatan untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara nyata dan berkelanjutan.

Penandatanganan diawali Bobby Nasution dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus.

Setelah itu, giliran para kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten dan kota, termasuk Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengatakan pertemuan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK menjadi momentum bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperkuat pencegahan korupsi.

Menurut Bobby, forum tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi pelanggaran sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan masing-masing.

Bobby mengatakan hampir seluruh kepala daerah di Sumatera Utara hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menerima pembekalan dan melakukan evaluasi.

Ia juga berharap upaya penanganan dan pencegahan korupsi dilakukan secara menyeluruh karena penyelenggaraan pemerintahan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain," kata Bobby Nasution.

Bobby memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 kepala daerah di Sumatera Utara berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas.

Kehadiran KPK, kata Bobby, menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar terus menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

"Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas," sebut Bobby.

Ia menegaskan Pemprov Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten serta kota siap menerima pembekalan dan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Bobby berharap penguatan pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga diterapkan secara konsisten di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Wamendagri Akhmad Wiyagus dan Pimpinan KPK Johanis Tanak menyampaikan paparan mengenai penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Johanis Tanak menyoroti pentingnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Menurut dia, APIP perlu diperkuat agar mampu menjadi sistem peringatan dini atau early warning system bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi enggak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres," kata Johanis.

Sementara itu, Akhmad Wiyagus mengatakan APIP memiliki posisi penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, pengawasan internal yang berjalan baik memungkinkan potensi penyimpangan diketahui sebelum masuk ke proses hukum.

"Kalau APIP-nya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik, bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian, bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH, APIP itu partner Pemda, jadi bukan yang harus dihindari," kata Akhmad.

Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah daerah dan DPRD se-Sumatera Utara didorong untuk memperkuat tata kelola mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa hingga pengawasan internal.

Pembenahan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah.* (ad)

ASAHAN — Pemerintah Kabupaten Asahan mulai menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Penyusunan dokumen tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Perkuat Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi

Kegiatan ini diikuti sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga unsur penanggulangan bencana.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Utara melalui Zoom Meeting.

Turut hadir perwakilan Dandim 0208/Asahan, perwakilan Kapolres Asahan, konsultan CV Wastu Cipta Medan, staf ahli bupati, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Asahan, Kepala Pos SAR Tanjungbalai-Asahan, narasumber, dan tamu undangan lainnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan, Dr. Bukit Buchori Siagian, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa FGD digelar untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana.

Menurut dia, dokumen tersebut diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Asahan agar berjalan secara terpadu dan terarah.

Penyusunan rencana itu juga diarahkan untuk mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menghadapi potensi bencana.

"Melalui dokumen perencanaan ini diharapkan dapat dilakukan upaya pengurangan risiko bencana serta peningkatan ketangguhan daerah terhadap potensi ancaman bencana di Kabupaten Asahan," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Arifin Sinaga, M.H., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bimbingan dan arahan Bupati Asahan sekaligus membuka kegiatan FGD secara resmi.

Dalam arahannya, Sekda berharap pembahasan penyusunan rencana penanggulangan bencana dapat menghasilkan dokumen yang nantinya menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Ia juga meminta seluruh pihak memberikan masukan sesuai tugas dan bidang masing-masing.

Masukan tersebut diperlukan agar rencana yang disusun dapat menggambarkan kebutuhan penanggulangan bencana secara lebih menyeluruh.

Dengan perencanaan yang komprehensif, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memperkuat penanganan ketika bencana terjadi.

Setelah pembukaan, FGD dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber.

Salah satunya Manutur Parulian Naibaho, S.Sos., S.H., M.Si., Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Provinsi Sumatera Utara.

Ia menyampaikan materi dengan tema "Kesiapan dalam Penanggulangan Dampak Bencana".

Materi tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana dan dampaknya terhadap masyarakat.

Selain itu, Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB memberikan pemaparan melalui Zoom Meeting.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Asahan berupaya menyusun perencanaan penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai unsur.

Dokumen tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pengurangan risiko bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Asahan.* (ad)

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis, 17 September 2026, sebagai rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pemda Sumut

Penandatanganan komitmen bersama dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Kegiatan diawali dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan diikuti seluruh kepala daerah serta pimpinan DPRD.

Selanjutnya, para kepala daerah dan Ketua DPRD menandatangani dokumen komitmen sebagai bentuk kesepakatan untuk terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara nyata, konsisten, dan berkelanjutan.

Penandatanganan tersebut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam sambutannya, Bobby Nasution menyampaikan bahwa kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK itu menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah.

Menurut Bobby, pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga seluruh pemangku kepentingan.

Karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik perlu terus diperkuat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kehadiran kepala daerah dan pimpinan DPRD dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara juga menjadi bagian dari komitmen bersama untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola di daerah masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan KPK Johanis Tanak menekankan pentingnya penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam sistem pemerintahan daerah.

APIP dinilai memiliki peran strategis sebagai pengawas internal sekaligus sistem peringatan dini terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dengan pengawasan yang kuat, berbagai persoalan dapat dideteksi lebih awal sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyebut APIP memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.

Pengawasan internal yang berjalan baik diharapkan mampu memastikan seluruh proses pemerintahan tetap sesuai aturan dan mendukung perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.

Melalui forum tersebut, pemerintah kabupaten dan kota bersama DPRD se-Sumatera Utara memperkuat komitmen untuk terus melakukan pembenahan, terutama dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan.

Komitmen itu menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.* (ad)

MEDAN — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menghadiri rapat koordinasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia itu berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis, 17 September 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lantik Tiga Pejabat Eselon II Pemprov Sumut, Ini Daftarnya

Dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, hadir Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua DPRD Batu Bara Safi'i, Pj. Sekda Batu Bara Rusian Heri, Kepala Dinas PUTR, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Plt. Kepala Bappelitbangda, Kepala BKAD, serta Plt. Sekretaris DPRD.

Kegiatan diawali dengan pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang diikuti para kepala daerah dan pimpinan DPRD. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kehadiran KPK dalam kegiatan itu menjadi bagian dari penguatan fungsi pencegahan terhadap potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui koordinasi dan pendampingan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan tertib dan bertanggung jawab.

Penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi dinilai membutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.

Upaya pencegahan sejak awal diperlukan agar setiap proses pemerintahan berjalan sesuai aturan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara untuk melakukan pembenahan tata kelola secara berkelanjutan.

Dengan tata kelola yang semakin baik, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di daerah diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.* (ad)

JAKARTA — Sejumlah tokoh masyarakat Melayu perantauan berkomitmen memperkuat organisasi Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya.

Upaya tersebut akan dilakukan dengan menghimpun masyarakat Melayu dari berbagai daerah yang kini bermukim di Jakarta.

Baca Juga:

• Panas Bursa Pilpres 2029 PSI Peringatkan Prabowo: Siapapun Pasangannya Berat Kalau MBG Gagal

Komitmen itu mengemuka dalam audiensi sejumlah pengurus Pengurus Wilayah MABMI DKI Jakarta dengan Ketua Umum Pengurus Besar MABMI Prof. Dr. OK Saidin SH, M.Hum di Pasar Festival Kuningan, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

(Pengurus PB dan PW MABMI DKI Jakarta foto bersama di akhir audiensi. Dari kiri: Faisal, Elza Mahendra, Asro Kamal Rokan, Prof. Dr OK Saidin SH, M.Hum, Fariz Saleh Bashel SE dan Syahrian Seregar. (Foto: ist/BITV))

Pertemuan tersebut digelar untuk membahas persiapan Musyawarah Wilayah (Muswil) IV MABMI DKI Jakarta.

Sejumlah pengurus PW MABMI DKI Jakarta yang hadir antara lain Sekretaris II Elza Mahendra, Bendahara Syahrian Siregar, serta Faisal dari Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.

Sementara OK Saidin didampingi Ketua Departemen IV Asro Kamal Rokan dan anggota Wanhat Fariz Saleh Bashel SE.

Dalam pertemuan tersebut disepakati Muswil IV MABMI DKI Jakarta akan digelar pada 8 November 2026. Lokasi pelaksanaan masih dalam tahap penjajakan.

Muswil akan membahas program kerja organisasi sekaligus memilih Ketua PW MABMI DKI Jakarta untuk masa bakti 2026-2031.

Dalam pertemuan tersebut, para pengurus juga membahas potensi masyarakat Melayu yang tinggal di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Masyarakat Melayu di Jakarta tidak hanya berasal dari warga Betawi.

Banyak pula masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia yang datang dan menetap di ibu kota, terutama dari sejumlah provinsi di Sumatera, termasuk Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MABMI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Melayu adalah masyarakat, rumpun atau bangsa yang beragama Islam, berbahasa Melayu dan beradat istiadat budaya Melayu.

Atas dasar potensi tersebut, para pengurus MABMI berkomitmen untuk memperluas keanggotaan dan menghimpun masyarakat Melayu di Jakarta dan sekitarnya.

Upaya menghimpun anggota baru tersebut juga akan melibatkan pengurus MABMI di berbagai provinsi serta kabupaten dan kota.

Para pimpinan MABMI daerah akan dihimbau merekomendasikan putra-putri Melayu dari daerah masing-masing yang kini berdomisili di Jakarta dan dinilai dapat bergabung dengan organisasi.

Rekomendasi tersebut nantinya dapat disampaikan kepada ketua terpilih atau tim formatur hasil Muswil IV MABMI DKI Jakarta.

Saat ini PW MABMI DKI Jakarta dipimpin H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., MM. Biem telah memimpin selama dua periode, yakni masa bakti 2018-2022 dan 2022-2026.

Biem juga dikenal sebagai politisi dan pernah menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Ia merupakan putra dari aktor dan seniman Betawi, H. Benjamin S.

Dalam Muswil IV MABMI DKI Jakarta, peluang Biem untuk kembali mencalonkan diri sebagai ketua periode 2026-2031 masih terbuka.

Sejumlah nama lain juga disebut mulai muncul dalam bursa bakal calon ketua.

Ketua Umum PB MABMI Prof. Dr. OK Saidin mengatakan peserta Muswil yang memiliki hak suara bebas menentukan pilihan secara demokratis.

Namun, ia mengingatkan agar mekanisme musyawarah untuk mufakat tetap menjadi prinsip utama organisasi.

"Yang paling penting kita sadari, bahwa yang akan kita pilih adalah seorang Pemimpin bagi organisasi MABMI untuk wilayah yang multi dimensi. Jadi, selain syarat-syarat formal, ada hal-hal tertentu yang patut menjadi pertimbangkan untuk kita menilai seseorang itu layak memimpin MABMI DKI Jakarta, yang ke depan tentu akan penuh dengan dinamika dan tantangan zaman. Di situ lah kita perlu bermusyawarah dan saling berbesar hati dalam menyamakan persepsi sampai pada satu pilihan yang sama," tuturnya.* (ad)

BATU BARA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan Gerakan Nasional Sholat Istisqa dan Doa Bersama sebagai ikhtiar untuk memohon turunnya hujan sekaligus bagian dari upaya mitigasi dampak kekeringan pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Tahun 2026, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku tersebut diikuti jajaran petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan penuh khidmat.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 18 September: Banda Aceh-Aceh Timur Berpotensi Hujan Petir

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan Sholat Istisqa sebanyak dua rakaat yang dipimpin oleh seorang ustadz.

Sholat Istisqa merupakan salah satu bentuk ikhtiar umat Islam untuk memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan sebagai rahmat dan keberkahan bagi seluruh makhluk.

Dalam khutbahnya, ustadz menyampaikan bahwa manusia perlu menjadikan berbagai kondisi sulit, termasuk kemarau panjang dan bencana alam, sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

"Allah menguji kita dengan berbagai macam musibah, salah satunya kemarau panjang. Untuk itu, kita sebagai manusia sudah seharusnya menadahkan tangan untuk memohon ampun atas segala dosa yang telah kita perbuat dan sekaligus berdoa kepada Allah agar diturunkan rahmat-Nya berupa hujan ke bumi," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk memperbanyak istighfar, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan sesama.

Kondisi kekeringan, lanjutnya, hendaknya tidak hanya dipandang sebagai persoalan alam, tetapi juga menjadi pengingat bagi manusia untuk senantiasa melakukan evaluasi diri dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama.

Seluruh peserta memanjatkan doa agar Allah SWT memberikan ampunan, menurunkan hujan yang membawa keberkahan, serta memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari berbagai musibah dan dampak kekeringan.

Melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Sholat Istisqa dan Doa Bersama tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku turut mendukung upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menghadapi potensi dampak kekeringan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengajak seluruh jajaran petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan agar senantiasa meningkatkan keimanan, memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan sesama, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak kekeringan.* (ad)

DELI SERDANG — Petugas Imigrasi di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, menolak masuk seorang warga negara Pakistan berinisial SK, 42 tahun, ke wilayah Indonesia.

Penolakan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan SK dan dokumen perjalanan yang dibawanya.

Baca Juga:

• Viral Cekcok di Tanjung Morawa Gara-gara Speaker Gudang Dinilai Terlalu Keras Saat Azan, Polisi Ungkap Kronologinya

Ia datang menggunakan pesawat Salam Air nomor penerbangan OV901 dari Muscat, Oman, dengan visa C1.

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Sofyan M. Wibowo, mengatakan kecurigaan petugas muncul ketika dilakukan pemeriksaan lebih mendalam mengenai tujuan kedatangan SK ke Indonesia.

Dalam pemeriksaan awal, SK mengaku akan tinggal di Indonesia selama satu bulan untuk menjalankan urusan bisnis di bidang perhotelan.

Namun, ketika petugas meminta penjelasan lebih rinci, SK disebut tidak dapat menyebutkan nama hotel yang menjadi tujuan bisnisnya.

"Pemeriksaan keimigrasian tidak hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan kesesuaian maksud dan tujuan kedatangan orang asing dengan keterangan serta dokumen pendukung," ujar Sofyan, Jumat (18/9/2026).

Selain tidak mampu menjelaskan secara rinci rencana bisnis perhotelan yang disebutnya, petugas menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam dokumen perjalanan SK.

Pertama, SK mengaku tidak memiliki kenalan maupun kerabat di Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang diperiksa petugas saat memastikan maksud dan tujuan kedatangannya.

Kedua, terdapat perbedaan antara rencana lama tinggal dengan tiket kepulangan.

SK menyatakan akan berada di Indonesia selama satu bulan, tetapi tiket kepulangannya tercatat pada 19 September 2026 atau hanya dua hari setelah kedatangannya.

Ketiga, dokumen pemesanan akomodasi yang dibawa SK juga hanya berlaku hingga 19 September 2026.

Perbedaan antara keterangan yang disampaikan dengan dokumen perjalanan tersebut kemudian menjadi dasar petugas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah menemukan sejumlah ketidaksesuaian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan akhirnya melakukan penolakan masuk atau denial of entry terhadap SK.

Petugas kemudian berkoordinasi dengan maskapai Salam Air agar SK dapat segera dipulangkan ke negara asalnya melalui penerbangan pertama yang tersedia.

Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

Langkah itu juga disebut sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang menekankan agar pelayanan publik, penegakan hukum, dan kedaulatan negara berjalan beriringan melalui semangat "Imigrasi untuk Rakyat."* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melantik tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pelantikan berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kompleks Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat, 18 September 2026.

Baca Juga:

• Tambang Emas Ilegal di Madina Longsor, 3 Penambang Tewas Tertimbun

"Saya Gubernur Sumatera Utara dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari sebagai jabatan baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby Nasution dalam prosesi pelantikan, Jumat (18/9/2026).

Tiga pejabat yang dilantik menempati sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemprov Sumut.

Pertama, Terang Dewi Susantri Ujung dilantik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara.

Sebelumnya, Terang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut.

Kedua, Evan Botung Daulay dilantik sebagai Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya, Evan menjabat sebagai Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut.

Ketiga, Rudi Hadian Siregar dipercaya sebagai Kepala Biro Umum Setda Sumut.

Sebelumnya, Rudi menjabat sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut.

Pelantikan tersebut mengisi sebagian jabatan eselon II yang sebelumnya masih kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Setelah tiga pejabat tersebut dilantik, masih terdapat dua jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Sumut yang belum terisi.

Kedua jabatan tersebut yakni Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Disdukcapil PMD).

Dengan demikian, pengisian dua jabatan tersebut masih menjadi bagian dari proses penataan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.* (d/ad)

MADINA — Longsor terjadi di lokasi tambang emas ilegal di bantaran Sungai Batang Gadis, Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Tiga penambang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Alexander Halim Hadapi Eksekusi 10 Tahun Penjara, Kejari Langkat Layangkan Panggilan

Saat kejadian, para korban sedang melakukan aktivitas penambangan menggunakan mesin dompeng di aliran Sungai Batang Gadis.

Namun, aktivitas tersebut berujung kecelakaan setelah dinding sungai tiba-tiba runtuh dan material longsor menimpa para penambang.

"Kecelakaan kerja tambang ilegal menggunakan mesin dompeng mengakibatkan tiga orang meninggal dunia," ujar R Manurung, Jumat (18/9/2026).

Ketiga korban yang meninggal dunia masing-masing bernama Idir, 56 tahun, warga Desa Sipaga, Kecamatan Panyabungan; Rahmad, 46 tahun, warga Desa Sipaga, Kecamatan Panyabungan; dan Samsul, warga Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan, Madina.

Menurut kepolisian, para korban tengah melakukan aktivitas penambangan ketika dinding di bantaran Sungai Batang Gadis tiba-tiba runtuh.

"Mendengar suara gemuruh, reruntuhan dari lokasi tebing sungai telah runtuh sehingga material tebing menimbun para korban," katanya.

Material tanah dan reruntuhan tersebut membuat ketiga penambang sempat dinyatakan hilang.

Setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, petugas gabungan yang terdiri atas personel Polri, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta masyarakat sekitar melakukan pencarian dan evakuasi.

Proses pencarian berlangsung hingga Kamis malam.

"Dilakukan proses pencarian dan evakuasi. Kegiatan pencarian berlangsung hingga pukul 20.00 WIB dan korban berhasil ditemukan," ujarnya.

Ketiga korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 20.00 WIB dalam kondisi meninggal dunia dan tertimbun material tanah longsor.

Petugas kemudian melakukan proses evakuasi terhadap seluruh korban dari lokasi tambang emas ilegal tersebut.* (d/ad)