JAKARTA - Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar bakal calon legislatif dapat dikenai sanksi tegas berupa pengguguran dari daerah pemilihan tertentu.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menyebut ketentuan tersebut merupakan upaya memperkuat asas kedaulatan rakyat dalam pemilu yang adil serta mengurangi diskriminasi terhadap perempuan di lembaga legislatif.

Baca Juga:

• Kunjungi Pelaku UMKM di Teluk Nibung, Fadly Abdina Dorong Produk Lokal Tanjungbalai Tembus Pasar Nasional

Adies menjelaskan, ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen harus disertai mekanisme sanksi yang jelas.

Tanpa pemenuhan syarat tersebut, KPU dapat menggugurkan partai politik pada daerah pemilihan terkait.

Dalam pertimbangannya, MK juga mengaitkan ketentuan tersebut dengan pasal lain dalam UU Pemilu yang mengatur tahapan verifikasi hingga penetapan daftar calon tetap.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menegaskan bahwa kebijakan kuota perempuan merupakan bentuk affirmative action untuk mengatasi ketimpangan representasi perempuan di parlemen.

"Pengaturan affirmative action sebagai bentuk diskriminasi positif adalah keniscayaan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan," ujar Arsul.

Menurut MK, meskipun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang, keterwakilan perempuan di DPR maupun DPRD belum pernah mencapai angka 30 persen.

Karena itu, negara dinilai wajib melakukan langkah afirmatif untuk menjamin kesetaraan politik.

MK juga menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip konstitusi serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia.

Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 245 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai dengan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Dengan putusan ini, partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan berpotensi tidak diikutsertakan di daerah pemilihan terkait dalam kontestasi pemilu mendatang.*

(km/ad)

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 11.512 program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dengan total anggaran mencapai Rp100,1 triliun yang akan digelontorkan hingga 2028.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari unsur pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan seluruh program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar hingga pemulihan permukiman warga terdampak bencana.

Baca Juga:

• Blackout Sumatera Utara Pulih 100 Persen, Bobby Nasution Minta Evaluasi Dampak Ekonomi

Menurut Tito, pelaksanaan program akan dilakukan bertahap mulai 2026 hingga 2028.

Pada 2026 dialokasikan anggaran sebesar Rp38,9 triliun, disusul Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Ia menjelaskan, ribuan program tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.

Seluruh kegiatan akan mengacu pada Rencana Induk (Renduk) yang telah disetujui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sektor infrastruktur menjadi komponen dengan alokasi terbesar dalam program ini. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh porsi anggaran sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.

"Memang yang terbesar itu infrastruktur di Kementerian PU. Tahun ini saja sekitar Rp22 triliun," ujar Tito.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp7,4 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan hunian tetap selama dua tahun.

Di luar anggaran pusat, pemerintah juga telah menyetujui tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Nah ini yang kami kawal agar digunakan pemerintah daerah untuk penanganan wilayah masing-masing," kata Tito.

Program ini menjadi salah satu agenda pemulihan pascabencana terbesar di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus mempercepat pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat terdampak.*

(km/ad)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera bagian utara telah kembali normal sepenuhnya setelah sebelumnya mengalami pemadaman listrik massal (blackout) pada 22 Mei 2026.

"Sudah 100 persen kembali normal. Ini yang disampaikan PLN kepada kami pemerintah provinsi," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sebut Wali Kota Medan Sudah Kantongi Izin Kemendagri untuk ke Luar Negeri

Selama masa gangguan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Forkopimda serta unsur TNI/Polri disebut telah menyiapkan sejumlah langkah darurat, termasuk penyediaan titik pengisian daya listrik (electrical point) dengan dukungan genset di beberapa lokasi strategis.

"Karena listrik padam, sinyal juga terganggu. Jadi kita siapkan electrical point agar masyarakat tetap bisa berkomunikasi," ujarnya.

Meski demikian, Bobby mengakui blackout tersebut menimbulkan dampak ekonomi di sejumlah sektor, termasuk peternakan dan perikanan yang bergantung pada fasilitas pendingin (cold storage).

Pemerintah, kata dia, akan melakukan pemetaan kerugian secara menyeluruh.

"Kita akan lihat dampaknya sejauh mana. Apakah bisa ditangani pemerintah provinsi atau perlu koordinasi dengan pemerintah pusat," kata Bobby.

Ia juga menegaskan, layanan publik prioritas seperti rumah sakit dan fasilitas vital lainnya menjadi fokus utama selama proses pemulihan berlangsung agar tidak mengalami gangguan lanjutan.

"Yang paling penting layanan dasar tetap berjalan. Sektor ekonomi juga kita minta tetap dijaga semaksimal mungkin," ujarnya.

Sebelumnya, blackout di Sumatera bagian utara terjadi pada 22 Mei 2026 dan berdampak luas pada aktivitas masyarakat, termasuk layanan komunikasi, usaha kecil, hingga industri.*

(km/ad)

JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas telah mengikuti prosedur yang berlaku terkait izin perjalanan ke luar negeri.

Ia menegaskan bahwa izin tersebut merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tolak Tanda Tangan Proyek Rp484 Miliar RS Haji: Tidak Masuk Akal

"Pokoknya izin ke luar negeri itu memang wewenangnya Mendagri. Kemarin Pak Rico juga sudah minta izin ke Kemendagri," ujar Bobby di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Bobby menegaskan, setelah izin dikeluarkan oleh Kemendagri, maka secara administrasi perjalanan tersebut sah dan tidak lagi menjadi persoalan.

"Kalau izinnya sudah dari Kemendagri, ya alhamdulillah. Berarti sudah mengikuti aturan," katanya.

Sebelumnya, Bobby sempat menyinggung ketidakhadiran Rico Waas dalam sebuah agenda peresmian di Medan Tuntungan.

Saat itu, ia mengaku mendapat informasi bahwa Rico berada di luar kota, namun kemudian diketahui berada di luar negeri.

Meski demikian, Bobby menyebut dirinya tetap berpegang pada instruksi pemerintah pusat yang mengimbau agar perjalanan dinas ke luar negeri dibatasi, terutama jika dilakukan secara bersama-sama oleh unsur eksekutif dan legislatif.

Ia bahkan mengaku pernah menolak permohonan perjalanan dinas ke luar negeri yang diajukan sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

"Kalau itu dianggap menghambat, ya saya rasa saya hanya menjalankan tugas," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas sebelumnya menegaskan bahwa keberangkatannya ke luar negeri dilakukan untuk keperluan pengobatan.

Ia juga menyebut perjalanan tersebut telah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kemendagri.

"Sudah direncanakan jauh-jauh hari, dan sudah dilaporkan ke Kemendagri," kata Rico Waas.*

(km/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menolak menandatangani dokumen rencana pembangunan Tower B Rumah Sakit Haji yang disebut memiliki nilai anggaran hingga Rp484 miliar.

Ia menilai proses perencanaan proyek tersebut tidak transparan dan menyimpan sejumlah kejanggalan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Terima Sapi Kurban Presiden Prabowo Seberat 1 Ton, Siap Disembelih di Belawan

Kondisi tersebut membuatnya mempertanyakan mekanisme pengajuan proyek yang dinilai tidak melalui tahapan yang semestinya.

"Saya tidak pernah lihat dipresentasikan, tidak pernah ditunjukkan detail perencanaannya. Tiba-tiba diminta langsung tanda tangan. Ini kan tidak masuk akal," kata Bobby Nasution, Senin (25/5/2026).

Ia juga menyebut adanya dorongan agar dirinya segera menandatangani dokumen proyek, bahkan sebelum resmi dilantik sebagai gubernur.

Menurutnya, situasi itu memperkuat dugaan bahwa proses perencanaan tidak berjalan secara terbuka.

"Begitu dinyatakan menang oleh KPU, langsung banyak yang menghubungi, mengucapkan selamat, dan mendorong agar segera tanda tangan. Padahal saya belum dilantik saat itu," ujarnya.

Selain soal transparansi, Bobby Nasution turut menyoroti besarnya nilai anggaran proyek yang mencapai Rp484 miliar hanya untuk pembangunan fisik.

Ia menilai angka tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh karena tidak masuk akal.

"Angka Rp484 miliar itu hanya untuk bangunan fisiknya saja. Itu menurut saya tidak wajar," katanya.

Atas dasar itu, Bobby menegaskan tidak bersedia menandatangani persetujuan proyek tersebut sebelum seluruh proses perencanaan dijelaskan secara terbuka dan sesuai aturan.

Ia bahkan meminta agar proyek ditunda atau dibatalkan sementara waktu.

"Saya tidak mau tanda tangan. Kalau dari awal tidak transparan dan angkanya tidak masuk akal, lebih baik dibatalkan dulu," ucapnya.

Bobby Nasution juga mengingatkan agar setiap proyek yang menggunakan anggaran publik harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan agar tidak merugikan daerah.*

(sp/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.

Sapi kurban tersebut berjenis Brahman dengan bobot mencapai sekitar satu ton.

Baca Juga:

• Padahal Baru Viral Ibu Hendak Melahirkan Ditandu Sejauh 30 Km, Tapsel Justru Tak Masuk Daftar Renovasi 21 Puskesmas di Sumut

"Pemerintah Kota Medan menerima bantuan sapi kurban Presiden sebanyak satu ekor jenis Brahman seberat 1.010 kilogram," ujar Ahmad di Medan, Senin (25/5/2026).

Ia mengatakan, sebelum disalurkan untuk kurban, sapi tersebut telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas dari Kementerian Pertanian bersama tim daerah.

Hasil pemeriksaan memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak disembelih.

"Semalam petugas kami juga mengecek kesehatan, dan kondisinya dinyatakan sehat," katanya.

Rencananya, sapi kurban bantuan Presiden itu akan disembelih di wilayah Kecamatan Medan Belawan.

Daging kurban kemudian akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar lokasi penyembelihan.

Selain bantuan Presiden, Pemko Medan mencatat kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini mencapai 10.586 ekor yang tersebar di 21 kecamatan.

Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 9.635 ekor.

"Kebutuhan kurban di Kota Medan meningkat dari sebelumnya," ujar Ahmad.*

(at/ad)

MEDAN – Pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) pada 22 Mei 2026 masih menyisakan dampak luas.

Gangguan yang berlangsung hingga lebih dari 27 jam di sejumlah daerah itu memicu kerugian ekonomi dan korban jiwa, sekaligus menimbulkan desakan evaluasi terhadap kinerja PT PLN (Persero).

Baca Juga:

• Padahal Baru Viral Ibu Hendak Melahirkan Ditandu Sejauh 30 Km, Tapsel Justru Tak Masuk Daftar Renovasi 21 Puskesmas di Sumut

Menurut LAPK, dalam layanan publik seperti kelistrikan, kegagalan sistem tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada pelanggan.

"Pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak merupakan hal yang wajib dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab atas terganggunya pelayanan kelistrikan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat," kata Ketua LAPK, Padian Adi S. Siregar, Senin (25/5/2026).

Ia menegaskan, mekanisme kompensasi seharusnya dapat diberikan secara proaktif tanpa menunggu proses hukum dari masyarakat yang dirugikan.

Dalam prinsip perlindungan konsumen, lanjutnya, tanggung jawab penyelenggara layanan publik tidak hanya muncul setelah adanya putusan pengadilan, tetapi juga melekat pada kewajiban menjaga kualitas layanan serta meminimalkan dampak saat terjadi gangguan sistem.

Padian juga menyoroti kerugian yang dialami masyarakat, tidak hanya berupa kerusakan perangkat elektronik, tetapi juga biaya tambahan selama pemadaman berlangsung, seperti pembelian bahan bakar genset, lilin, hingga kebutuhan darurat lainnya.

Di sisi lain, publik mempertanyakan skala dampak blackout yang meluas meski di Sumatera terdapat sejumlah pembangkit listrik.

Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa sistem pengamanan jaringan distribusi belum mampu mengisolasi gangguan secara efektif.

Karena itu, LAPK mendesak PLN tidak hanya memberikan kompensasi, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, teknologi mitigasi risiko, serta tata kelola manajemen perusahaan.

"Ke depan masyarakat tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat lemahnya mitigasi risiko dalam layanan publik," ujar Padian.

Di tengah pemadaman listrik tersebut, sedikitnya tujuh orang dilaporkan menjadi korban, dengan empat di antaranya meninggal dunia.

Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dua karyawan toko ditemukan meninggal dunia pada 23 Mei 2026 akibat diduga keracunan asap genset.

Korban berinisial RR (24) dan AA (22). Sementara dua lainnya, M (22) dan DCA (17), selamat dan dirawat di rumah sakit.

"Dua korban dinyatakan meninggal dunia," kata Kasi Humas Polres Batubara AKP P. Tamba.

Peristiwa itu terjadi di sebuah ruko di Kecamatan Air Putih. Para korban ditemukan setelah rekan kerja membuka paksa pintu toko yang tertutup dan tidak mendapat respons dari dalam.

Insiden serupa juga terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tiga remaja diduga keracunan asap genset di sebuah masjid saat pemadaman listrik berlangsung.

Dua di antaranya meninggal dunia, masing-masing berinisial GA (15) dan HAK (15), sementara satu lainnya masih dirawat intensif.

Ketiga korban diketahui menggunakan genset untuk mengisi daya ponsel dan tertidur di dalam ruangan saat kejadian berlangsung.*

(ss/ad)

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel Ebenezer, menyatakan penyesalan dan mengakui kesalahannya dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam pledoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026), Noel secara terbuka menyampaikan pengakuan atas perbuatannya di hadapan majelis hakim.

Baca Juga:

• Pengacara Noel Klaim Suap K3 Sudah Terjadi Sebelum Kliennya Jadi Wamenaker

Noel menyebut dirinya seharusnya lebih berhati-hati sebagai pejabat publik dalam menjaga amanah jabatan.

Ia mengakui kelalaiannya dalam mengelola relasi dan komunikasi yang berkaitan dengan jabatannya saat itu.

"Saya seharusnya lebih waspada terhadap setiap ruang, setiap relasi, setiap komunikasi, setiap lingkungan jabatan, dan setiap keadaan yang dapat menimbulkan persoalan serta melukai kepercayaan masyarakat," katanya.

Meski demikian, Noel menegaskan tidak akan membenarkan perbuatannya ataupun menyerang pihak lain dalam perkara tersebut.

Ia mengaku hanya ingin menyampaikan penyesalan serta meminta pertimbangan majelis hakim secara utuh terhadap dirinya sebagai manusia.

Kasus yang menjerat Noel berkaitan dengan dugaan praktik gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.

Dalam dakwaan, biaya resmi sertifikasi yang semestinya hanya Rp275 ribu diduga naik menjadi sekitar Rp6 juta, disertai ancaman perlambatan proses bagi pihak yang tidak membayar.

Jaksa penuntut umum menuntut Noel dengan hukuman 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsidair 90 hari kurungan, serta uang pengganti Rp4,4 miliar dikurangi pengembalian Rp3 miliar, sehingga tersisa Rp1,4 miliar subsidair 2 tahun penjara.

Dalam pertimbangan, jaksa menyatakan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Namun, Noel disebut bersikap kooperatif dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Di luar persidangan, Noel juga sempat menyoroti perbandingan tuntutan terhadap dirinya dengan perkara lain yang memiliki nilai kerugian negara lebih besar.

Ia mempertanyakan konsistensi penegakan hukum dalam kasus korupsi.

"Saya tidak menikmati uang negara satu rupiah pun," kata Noel usai persidangan.

Sementara itu, pihak kuasa hukum Noel meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan mungkin dengan alasan kliennya tidak terbukti menikmati hasil korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.*

(tm/ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) tahun ini melakukan renovasi terhadap 21 puskesmas yang tersebar di 17 kabupaten.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.

Baca Juga:

• Heboh! Karangan Bunga di Kejari Deli Serdang Bongkar Dugaan Skandal Perselingkuhan, Pelantikan 28 CPNS Mendadak Ditunda

"Ini tindak lanjut dari program kita, setelah Sumut bisa berobat gratis pakai KTP, kita mulai membenahi puskesmas. Tahun ini ada 21 puskesmas yang direnovasi dan ditargetkan rampung tahun ini," kata Hamid, Senin (25/5/2026).

Sejumlah kabupaten yang masuk dalam program renovasi tersebut antara lain Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

Hamid menjelaskan, puskesmas yang direnovasi akan ditingkatkan fasilitasnya, termasuk penyediaan ruang rawat inap dengan kapasitas sekitar 10 tempat tidur di masing-masing puskesmas.

Selain itu, beberapa fasilitas juga akan dilengkapi dengan ruang layanan dokter spesialis.

"Kita lakukan perbaikan secara bertahap. Nantinya ada ruang rawat inap dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Untuk SDM akan menjadi kewenangan kabupaten," ujarnya.

Namun, dalam daftar 17 kabupaten tersebut, Kabupaten Tapanuli Selatan tidak termasuk dalam program renovasi puskesmas tahun ini.

Padahal sebelumnya, wilayah ini menjadi sorotan publik setelah viral kasus seorang ibu hamil yang harus ditandu sejauh puluhan kilometer untuk mendapatkan layanan medis, dan bayinya dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan.

Terkait tidak masuknya Tapanuli Selatan dalam program renovasi, Hamid tidak memberikan penjelasan rinci. Ia hanya menegaskan bahwa program renovasi tetap berjalan sesuai perencanaan.

"Target kita 21 puskesmas selesai tahun ini dan mulai beroperasi tahun depan. Untuk teknis anggaran menggunakan sistem kolaborasi, dan detailnya akan diumumkan setelah disepakati," katanya.

Sebelumnya, peristiwa tragis di Tapanuli Selatan viral di media sosial setelah seorang ibu bernama Tuti Daulay di Dusun Aek Nabara, Desa Dalihan Na Tolu, Kecamatan Arse, harus ditandu warga menggunakan bambu sejauh sekitar 30 kilometer menuju fasilitas kesehatan.

Peristiwa tersebut memicu sorotan publik terkait akses infrastruktur kesehatan di daerah terpencil.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan belasungkawa atas peristiwa tersebut.

Ia mengatakan pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi, termasuk terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah Tapanuli Selatan.

"Kami sampaikan belasungkawa. Kami akan cek persoalan infrastruktur jalan di Tapsel, khususnya di daerah tersebut," kata Bobby.

Ia menambahkan, jika persoalan utama berada pada infrastruktur jalan, maka Pemprov Sumut siap membantu perbaikan dengan syarat pemerintah kabupaten mengajukan permohonan resmi.*

(tm/ad)

DELI SERDANG – Sebanyak 28 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang batal dilantik menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada Senin (25/5/2026).

Pelantikan yang semula dijadwalkan dua sesi, pagi dan sore, itu ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Baca Juga:

• Brimob Polda Sumut Gagalkan Tawuran Remaja dan Balap Liar di Medan Saat Patroli Dini Hari

"Iya ditunda untuk seluruhnya hari ini. Dijadwalkan lagi rencananya besok jam 09.00 WIB," ujar Roby.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, penundaan pelantikan ini terjadi setelah muncul polemik terkait salah satu CPNS yang disebut-sebut tersandung dugaan kasus perselingkuhan.

Hal tersebut kemudian memicu sorotan publik, termasuk munculnya karangan bunga berisi sindiran di depan kantor Kejari Deli Serdang.

Karangan bunga itu ditujukan kepada salah satu CPNS berinisial Tengku Ika Utami Putri Amd, AK, yang diketahui bertugas di Cabang Kejari Labuhan Deli.

Tulisan dalam karangan bunga tersebut bahkan sempat menjadi perhatian karena memuat kalimat bernada sindiran yang dianggap tidak pantas.

Pihak keamanan Kejari kemudian mengamankan dan menyingkirkan karangan bunga tersebut dari area kantor.

Roby mengakui bahwa seluruh 28 CPNS yang dijadwalkan dilantik termasuk nama yang bersangkutan, namun keputusan terkait pelantikan sepenuhnya berada di tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

"Pengambil keputusan bukan di Kejari, tetapi Kejatisu. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya," katanya.

Ia juga menyebut bahwa kasus yang melibatkan CPNS tersebut telah dilaporkan dan kini tengah ditangani oleh bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Sementara itu, pantauan di lokasi pada Senin pagi menunjukkan sejumlah karangan bunga ucapan selamat telah terpasang di halaman kantor Kejari Deli Serdang.

Namun, karangan bunga yang berisi sindiran telah ditutup dan dipindahkan oleh petugas keamanan.

Hingga kini, Kejari Deli Serdang belum memastikan apakah seluruh CPNS termasuk yang bersangkutan akan tetap dilantik pada jadwal yang baru atau dilakukan peninjauan ulang lebih lanjut.*

(tm/ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar acara perpisahan untuk Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah, Walman Riadi P. Girsang, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasinya selama bertugas di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

Acara berlangsung di Ruang Sekretaris Daerah, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (25/5/2026), usai pelaksanaan apel pagi.

Baca Juga:

• 2.886 Pohon Ditebang untuk Proyek BRT Mebidang, Rico Waas: Akan Diganti dengan 61 Ribu Pohon

Dalam sambutannya, Plh Wali Kota Muhammad Fadly menyampaikan apresiasi atas loyalitas dan dedikasi Walman Riadi P. Girsang selama menjalankan tugas di Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Ia menilai, selama masa pengabdian, Walman telah memberikan kontribusi penting terutama dalam bidang administrasi dan tata kelola pemerintahan.

"Telah banyak bantuan yang beliau berikan selama ini, khususnya di bidang administrasi dan umum. Pengalaman beliau dari berbagai posisi hingga terakhir menjabat sebagai Asisten Administrasi dan Umum sangat berarti bagi jalannya pemerintahan," ujar Fadly.

Fadly juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian panjang yang telah diberikan selama bertugas di lingkungan birokrasi, khususnya di Pemko Tanjungbalai.

Sementara itu, Walman Riadi P. Girsang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai atas kepercayaan yang diberikan selama ini kepadanya.

Ia menyebut telah mengabdi sebagai Asisten Administrasi dan Umum selama kurang lebih tiga tahun, serta menjalani karier sebagai aparatur sipil negara selama lebih dari 36 tahun.

"Banyak pelajaran yang saya dapat selama mengabdi di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Semoga kebersamaan dan kekeluargaan ini tetap terjaga meski tidak lagi dalam suasana kerja seperti ini," ujarnya.

Walman juga berharap kepemimpinan daerah di bawah Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Plh Wali Kota Muhammad Fadly Abdina dapat terus membawa kemajuan bagi daerah.

"Semoga Kota Tanjungbalai semakin baik dan mampu mewujudkan visi Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera," katanya.

Acara perpisahan berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang seorang aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.*

(ad)

MEDAN – Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menggagalkan aksi tawuran remaja dan balap liar saat melaksanakan patroli dini hari di sejumlah titik rawan di Kota Medan, Senin (25/5/2026).

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sembilan orang serta sejumlah barang bukti berupa senjata tajam dan kendaraan bermotor.

Baca Juga:

• Modus Pura-Pura Membeli, Pria Gasak Emas Batangan 150 Gram dari Toko Mas di Medan

Komandan Satuan Brimob Polda Sumut, Kombes Rantau Isnur Eka, melalui Danyon A Pelopor Kompol Mukhtar I. Kadoli, mengatakan patroli melibatkan dua regu dengan total 30 personel yang bergerak secara mobile di sejumlah ruas jalan dan kawasan yang dinilai rawan kriminalitas.

"Patroli dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif, khususnya pada waktu dini hari yang kerap dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum," kata Mukhtar.

Dalam patroli tersebut, Regu 1 menemukan aksi tawuran yang melibatkan sejumlah remaja di kawasan Jalan Mandala, Kecamatan Medan Denai.

Petugas segera melakukan pembubaran dan mengamankan tiga remaja yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Dari lokasi kejadian, personel juga menyita dua bilah celurit yang diduga akan digunakan dalam tawuran.

"Personel mengamankan tiga remaja beserta dua bilah senjata tajam jenis celurit. Selanjutnya mereka diserahkan kepada Polsek Medan Tembung untuk proses lebih lanjut," ujarnya.

Sementara itu, Regu 2 yang dipimpin Aipda Ngatino membubarkan aksi balap liar yang berlangsung di kawasan bawah Flyover Brayan, Jalan KL Yos Sudarso, Medan.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan enam orang yang diduga terlibat dalam kegiatan balap liar serta menyita tiga unit sepeda motor yang digunakan di lokasi.

"Enam orang beserta tiga unit sepeda motor berhasil diamankan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Medan Barat untuk penanganan lebih lanjut," kata Mukhtar.

Menurutnya, patroli yang dilakukan Brimob tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah preventif dan pendekatan humanis kepada masyarakat.

Personel turut berdialog dengan warga di sejumlah titik guna mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan mencegah berbagai bentuk kenakalan remaja yang berpotensi mengarah pada tindak kriminal.

Mukhtar menegaskan bahwa keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

"Keamanan bukan hanya tugas aparat. Diperlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif," katanya.

Patroli rutin tersebut akan terus dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap aksi tawuran, balap liar, kejahatan jalanan, serta gangguan keamanan lainnya yang kerap terjadi pada malam hingga dini hari di Kota Medan.*

(d/ad)

MEDAN – Aksi pencurian emas batangan di sebuah toko emas di Kota Medan terekam kamera pengawas (CCTV) dan viral di media sosial.

Seorang pria yang berpura-pura menjadi pembeli berhasil membawa kabur emas batangan seberat 150 gram dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp400 juta.

Baca Juga:

• 2.886 Pohon Ditebang untuk Proyek BRT Mebidang, Rico Waas: Akan Diganti dengan 61 Ribu Pohon

Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku terlihat datang ke toko dengan mengenakan helm dan masker.

Awalnya, pria tersebut berpura-pura hendak membeli emas batangan dan meminta untuk melihat barang yang akan dibelinya.

Pelaku bahkan sempat memotret emas batangan menggunakan telepon genggam dengan alasan memeriksa atau memastikan keaslian produk yang ditawarkan.

Namun, setelah emas berada di tangannya, pelaku diduga langsung memanfaatkan kelengahan karyawan toko untuk melarikan diri.

Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, mengatakan pelaku memperoleh emas batangan tersebut dalam dua tahap.

Menurutnya, karyawan toko menyerahkan emas kepada pelaku tanpa mengenal identitas yang bersangkutan secara jelas.

"Dari hasil pemeriksaan, emas diberikan dua kali. Awalnya emas batangan 50 gram, kemudian disusul emas batangan 100 gram," ujar Poltak Tambunan, Senin (25/5/2026).

Setelah kedua emas batangan itu berada dalam penguasaannya, pelaku langsung kabur dari lokasi sambil membawa seluruh emas yang sebelumnya diperlihatkan oleh karyawan toko.

Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp400 juta.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa rekaman CCTV, serta meminta keterangan sejumlah saksi guna mengidentifikasi dan memburu pelaku.

Poltak menyayangkan respons karyawan toko yang dinilai kurang sigap saat kejadian berlangsung.

Menurutnya, setelah pelaku melarikan diri, tidak ada upaya spontan seperti berteriak meminta pertolongan warga sekitar yang berpotensi membantu menghentikan aksi pelaku.

"Kalau saat itu langsung berteriak, kemungkinan warga sekitar bisa membantu. Dari hasil pengecekan, motor yang digunakan pelaku terparkir tidak jauh dari lokasi," katanya.

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap identitas pelaku dan melacak keberadaan emas batangan yang dibawa kabur.

Kasus tersebut kembali menjadi pengingat bagi pelaku usaha perhiasan dan toko emas agar meningkatkan sistem keamanan serta lebih berhati-hati saat melayani calon pembeli yang belum dikenal.*

(d/ad)

Menurut Rico, sebanyak 61 ribu pohon akan ditanam di berbagai titik di Kota Medan sebagai bentuk kompensasi lingkungan atas pohon-pohon yang terdampak pembangunan infrastruktur transportasi massal tersebut.

Baca Juga:

• Kunjungi Pelaku UMKM di Teluk Nibung, Fadly Abdina Dorong Produk Lokal Tanjungbalai Tembus Pasar Nasional

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul perhatian publik terhadap penebangan ribuan pohon yang dilakukan untuk pembangunan koridor BRT Mebidang, proyek transportasi massal yang menghubungkan kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Rico menjelaskan bahwa pada tahap awal, pembangunan BRT Mebidang akan mencakup lima koridor utama.

Namun jumlah koridor tersebut berpotensi bertambah sesuai kebutuhan dan perkembangan mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan Mebidang.

Menurutnya, proyek tersebut dirancang untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi antara tiga wilayah, yakni Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang.

"Konsepnya adalah Mebidang, yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien," ujarnya.

Sejumlah koridor BRT akan melintasi ruas jalan utama di Kota Medan, termasuk Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Gatot Subroto yang selama ini menjadi jalur dengan tingkat kepadatan lalu lintas cukup tinggi.

Rico mengatakan pembangunan koridor tersebut membutuhkan penataan ruang jalan yang memadai agar sistem transportasi massal dapat berjalan optimal.

"Ruas yang dibangun cukup panjang, mulai dari kawasan Jalan Sisingamangaraja menuju pusat Kota Medan hingga Jalan Gatot Subroto dan sejumlah titik lainnya. Karena itu diperlukan pembangunan infrastruktur yang bertahap," katanya.

Pemerintah Kota Medan menargetkan pembangunan BRT Mebidang dapat selesai dan mulai beroperasi dalam waktu dekat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, proyek ini juga diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama transportasi di kawasan perkotaan.

Rico menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan BRT bukan hanya menghadirkan moda transportasi baru, tetapi juga mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum.

"Nantinya kita ingin mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi umum. Selain lebih efisien, biaya transportasi juga akan lebih hemat bagi masyarakat," ujarnya.

Pembangunan BRT Mebidang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan metropolitan di Sumatera Utara.*

(d/ad)

MEDAN – Video yang memperlihatkan seorang anggota polisi dikejar, terlibat adu mulut, hingga didorong masuk ke parit di lingkungan Polda Sumatera Utara viral di media sosial.

Peristiwa yang sempat memicu berbagai spekulasi itu ternyata berkaitan dengan persoalan rumah tangga dan sengketa harta bersama.

Baca Juga:

• Pengurus PC HIMMAH Tanjungbalai Periode 2026–2028 Dilantik, Didorong Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Ketegangan sempat memanas hingga nyaris berujung perkelahian.

Pada rekaman tersebut, oknum polisi itu terlihat terdorong hingga terjatuh di area taman Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut.

Perselisihan kemudian berlanjut hingga ke luar area markas, di mana yang bersangkutan kembali terlibat adu mulut sebelum akhirnya terjatuh ke dalam selokan atau parit.

Video kejadian itu dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan mengundang perhatian publik.

Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, menjelaskan bahwa insiden itu terjadi pada 21 Maret 2026 dan tidak berkaitan dengan tugas kepolisian.

Menurut Ferry, keributan tersebut berawal dari konflik rumah tangga yang sedang dihadapi anggota polisi tersebut dengan istrinya.

"Ini masalah keluarga, saling tuding dalam persoalan rumah tangga, termasuk dugaan perselingkuhan," kata Ferry, Senin (25/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam perselisihan dan mendorong anggota polisi tersebut merupakan istrinya sendiri bersama sejumlah anggota keluarganya.

Menurutnya, konflik tersebut dipicu persoalan pembagian harta bersama atau harta gana-gini yang belum tuntas setelah hubungan rumah tangga keduanya bermasalah.

"Itu istrinya sendiri bersama keluarganya, termasuk iparnya. Mereka ribut soal mobil dan harta gana-gini," ujarnya.

Ferry menambahkan bahwa persoalan rumah tangga pasangan tersebut sebenarnya telah mendekati penyelesaian.

Namun, masih terdapat sengketa terkait pembagian aset yang menjadi sumber perselisihan.

"Sebetulnya persoalan rumah tangga mereka sudah hampir selesai, tinggal masalah harta gana-gini," katanya.

Meski demikian, video yang terlanjur viral itu memicu beragam tanggapan dari masyarakat.

Banyak warganet awalnya menduga insiden tersebut berkaitan dengan persoalan kedinasan atau tindakan intimidasi terhadap aparat kepolisian.

Polda Sumut menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan persoalan pribadi yang melibatkan anggota dan keluarganya, sehingga tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas maupun institusi kepolisian secara umum.*

(d/ad)

TANJUNGBALAI – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, melakukan kunjungan ke sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendukung program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• Balai GASKAN Gelar Diskusi Lingkungan, Fadly Abdina Tantang Pemuda Tanjungbalai Jadi Garda Terdepan Selamatkan Lingkungan

Beberapa usaha yang dikunjungi antara lain pelaku usaha ikan asin dan ikan rebus, produksi sempol ikan teri, serta usaha pengolahan kerang rebus dan kupas yang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat pesisir di Kecamatan Teluk Nibung.

Fadly berdialog langsung dengan para pelaku usaha untuk mendengarkan berbagai tantangan yang dihadapi sekaligus melihat perkembangan produk yang telah dihasilkan.

Ia mengapresiasi semangat masyarakat dalam mengembangkan usaha rumahan yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk terus mendukung pelaku UMKM melalui berbagai program, termasuk program UP2K-PKK yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga," kata Fadly.

Menurutnya, pelaku UMKM perlu terus melakukan inovasi agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Ia mendorong agar produk-produk lokal Tanjungbalai tidak hanya dipasarkan untuk kebutuhan lokal, tetapi juga dikembangkan menjadi produk unggulan yang dapat dijadikan oleh-oleh khas daerah.

"Saya melihat potensi yang sangat besar. Produk-produk ini perlu didukung dengan kemasan yang lebih menarik, kualitas yang terus ditingkatkan, serta strategi pemasaran yang lebih inovatif agar mampu menembus pasar regional bahkan nasional," ujarnya.

Selain aspek kualitas produk, Fadly juga menekankan pentingnya identitas daerah dalam setiap produk yang dipasarkan.

Ia meminta para pelaku usaha mencantumkan nama Tanjungbalai, Sumatera Utara pada label produk sebagai bagian dari promosi daerah.

"Setiap produk yang dipasarkan hendaknya mencantumkan nama Kota Tanjungbalai. Dengan begitu, produk yang beredar di pasar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkenalkan daerah kita kepada masyarakat yang lebih luas," katanya.

Menurut Fadly, langkah tersebut dapat menjadi strategi sederhana namun efektif untuk memperkuat citra Tanjungbalai sebagai daerah yang memiliki produk unggulan berbasis potensi lokal.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Tim Penggerak PKK akan terus memperkuat pelaksanaan program UP2K sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program tersebut dinilai sejalan dengan visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera), khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga dan pengurangan angka kemiskinan.

"Melalui program UP2K, kami berharap kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Dengan dukungan yang terintegrasi dari berbagai OPD, kecamatan, kelurahan, dan pelaku usaha, program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) Irma Suryani, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM Agus Salim, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Wiwi Fitria, Camat Teluk Nibung Darmansyah Merta Wijaya, serta para lurah se-Kecamatan Teluk Nibung.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pelaku UMKM memperoleh dukungan yang memadai dalam mengembangkan usaha sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Kota Tanjungbalai.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Balai GASKAN (Gagasan Cendekiawan) menggelar kegiatan Ngobrol Pintar bertema "Pemuda Sebagai Garda Terdepan Dalam Mengkampanyekan Lingkungan Bersih di Kota Tanjungbalai", Jumat malam (22/5/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, sebagai keynote speaker bersama aktivis lingkungan dan perwakilan pelajar serta mahasiswa.

Baca Juga:

• Terima Audiensi Paguyuban Pasundan, Pemko Tanjungbalai Dorong Sinergi Wujudkan Tanjungbalai EMAS

Dalam sambutannya, Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi atas inisiatif Balai GASKAN yang menghadirkan ruang diskusi bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan terkait pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Ia juga menyampaikan salam dari Wali Kota Tanjungbalai yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

"Kami mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan ruang kepada generasi muda untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyampaikan gagasan terkait masa depan Kota Tanjungbalai, khususnya dalam isu lingkungan," ujar Fadly.

Menurutnya, peran generasi muda sangat penting dalam mendorong perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong keterlibatan pemuda dalam berbagai isu strategis, termasuk pengelolaan lingkungan.

Dalam pemaparannya, Fadly menjelaskan empat aspek utama pembangunan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Tanjungbalai, yakni pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan sektor pendidikan, dan pelestarian lingkungan.

Pada sektor infrastruktur, pemerintah berupaya melakukan penataan tata ruang kota secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Sementara di bidang sosial, pemerintah fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung.

Di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.

Sedangkan pada aspek lingkungan, pemerintah berkomitmen menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

"Lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, kami berharap generasi muda dapat menjadi agent of change yang mampu menghadirkan ide dan gagasan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik," katanya.

Fadly menilai kampanye lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa yang memiliki energi serta kreativitas tinggi.

Sementara itu, Pembina Balai GASKAN, Fauzi Ananda, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masih minimnya keterlibatan generasi muda dalam isu-isu lingkungan di Kota Tanjungbalai.

Menurutnya, forum diskusi menjadi sarana penting untuk mendorong lahirnya gagasan dan solusi dari kalangan pelajar maupun mahasiswa terkait berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi daerah.

"Kami ingin memberikan ruang kepada generasi muda untuk menyampaikan pandangan, ide, dan pemikirannya terkait kondisi lingkungan di Kota Tanjungbalai. Harapannya, muncul kesadaran bersama untuk menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup," ujar Fauzi.

Selain diskusi interaktif, kegiatan juga diisi dengan pemaparan materi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dan aktivis lingkungan KOPLING, Alrivai Zuherisa.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Balai GASKAN kepada Muhammad Fadly Abdina sebagai keynote speaker.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya membangun kesadaran lingkungan sejak dini sekaligus memperkuat peran generasi muda sebagai motor penggerak perubahan menuju Kota Tanjungbalai yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima audiensi Pengurus Paguyuban Pasundan Cabang Kota Tanjungbalai dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi untuk mendukung pembangunan daerah.

Pertemuan tersebut berlangsung di lingkungan Kantor Wali Kota Tanjungbalai dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina.

Baca Juga:

• Jadi Pemateri LKM HIMMAH, Plh Wali Kota Tanjungbalai Ungkap Peran Besar Pemuda dalam Membangun Daerah

Turut mendampingi Plh Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan Bukhori Ginting Suka, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dewi Yanti, serta perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, kedua pihak membahas peluang kerja sama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Paguyuban Pasundan dalam mendukung berbagai program pembangunan yang sejalan dengan visi daerah.

Muhammad Fadly Abdina menyambut baik kehadiran Paguyuban Pasundan di Kota Tanjungbalai dan menyatakan pemerintah daerah siap mendukung berbagai kegiatan positif yang akan dilaksanakan organisasi tersebut.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai sangat mengapresiasi keberadaan Paguyuban Pasundan. Kami siap mendukung berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, terutama yang sejalan dengan upaya mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS," kata Fadly.

Menurutnya, organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam memperkuat persatuan, menjaga nilai kebersamaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Fadly juga memberikan apresiasi atas kontribusi Paguyuban Pasundan yang selama ini dikenal aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ia berharap kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan Paguyuban Pasundan dapat terus berkembang sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

"Saya meyakini keberadaan Paguyuban Pasundan dapat memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sumber daya manusia serta mendukung berbagai program pembangunan daerah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasundan Kota Tanjungbalai, Andisyah Putra, menjelaskan bahwa kepengurusan organisasi tersebut telah resmi terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Nomor 36/PTS.PB.PP/4/2026 tertanggal 13 April 2026.

Menurut Andisyah, Paguyuban Pasundan memiliki misi untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan, serta mengusung visi "Nyunda, Nyantri, Nyakola, dan Nyantika."

Ia menegaskan bahwa organisasinya siap menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan berkontribusi melalui berbagai program yang dapat diselaraskan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Kami siap bersinergi membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat," katanya.

Andisyah menambahkan, Paguyuban Pasundan yang telah berdiri lebih dari 112 tahun memiliki komitmen kuat dalam bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan.

"Paguyuban Pasundan bukan hanya organisasi budaya. Sejak awal berdiri, organisasi ini memiliki semangat untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan. Karena itu, kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai demi kemajuan masyarakat," ujarnya.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal dalam membangun kerja sama yang lebih luas antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Paguyuban Pasundan, khususnya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia serta mewujudkan masyarakat yang lebih maju, religius, dan sejahtera.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan daerah di masa depan.

Pesan itu disampaikannya saat menjadi pemateri dalam kegiatan Latihan Kader Menengah (LKM) Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kota Tanjungbalai, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga:

• Pengurus PC HIMMAH Tanjungbalai Periode 2026–2028 Dilantik, Didorong Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Dalam pemaparannya, Fadly Abdina menilai pemuda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang akan menentukan masa depan bangsa.

Karena itu, penguatan karakter, integritas, dan kapasitas kepemimpinan menjadi aspek penting yang harus dimiliki setiap kader organisasi mahasiswa.

"Peran pemuda saat ini sangat berpengaruh bagi masa depan bangsa dan negara. Bahkan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, pemuda memiliki peran penting dalam mendorong perubahan dan kemajuan di tengah masyarakat," ujar Fadly.

Ia mengapresiasi penyelenggaraan Latihan Kader Menengah HIMMAH sebagai bagian dari proses pembinaan dan penguatan kapasitas kader agar mampu menjadi generasi yang unggul, berdaya saing, dan memiliki kepedulian sosial.

Menurutnya, pelatihan kader tidak hanya menjadi sarana peningkatan kemampuan organisasi, tetapi juga menjadi wadah pembentukan sumber daya manusia yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Fadly berharap para peserta dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperluas wawasan, memperkuat jaringan, dan meningkatkan kualitas kepemimpinan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui pelatihan ini, saya berharap para kader dapat berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Pada akhirnya, hal itu akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai di masa mendatang," katanya.

Ia juga mengingatkan para kader HIMMAH agar senantiasa memegang teguh amanah organisasi dan menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam tema kegiatan.

Menurut Fadly, komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat harus diwujudkan melalui berbagai program yang inovatif, solutif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kuatkan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan tugas organisasi. Lahirkan program-program cemerlang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Fadly menegaskan bahwa HIMMAH sebagai organisasi yang menghimpun mahasiswa Islam memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan kader-kader yang mampu menjadi motor penggerak pembangunan.

Ia berharap HIMMAH dapat terus menjadi garda terdepan dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat guna mendukung terwujudnya visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).

"Sebagai organisasi mahasiswa Islam, HIMMAH harus mampu menjadi garda terdepan dalam menyongsong pembangunan daerah. Kolaborasi dan kontribusi nyata dari generasi muda sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Tanjungbalai yang lebih maju dan sejahtera," tutupnya.

Kegiatan Latihan Kader Menengah tersebut menjadi bagian dari upaya HIMMAH dalam mencetak kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta komitmen pengabdian kepada masyarakat dan daerah.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pengurus Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) Kota Tanjungbalai periode 2026–2028 resmi dilantik dalam sebuah acara yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Rabu (20/5/2026).

Pemerintah Kota Tanjungbalai yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Anwar Ruji, menghadiri kegiatan tersebut sekaligus menyampaikan pesan dan harapan pemerintah kepada jajaran pengurus yang baru dilantik.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Sosialisasikan Perpres 46 Tahun 2025, Pengadaan Barang dan Jasa Didorong Lebih Transparan dan Berdaya Saing

"Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, kami mengucapkan selamat kepada pengurus PC HIMMAH Kota Tanjungbalai yang baru dilantik. Semoga kepengurusan yang baru dapat membawa organisasi ini semakin maju dan terus berkontribusi bagi pembangunan daerah melalui ide, gagasan, dan program yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Anwar, kontribusi mahasiswa dan organisasi kepemudaan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan positif, mulai dari aksi sosial, diskusi akademik bersama pemerintah, hingga program pemberdayaan masyarakat yang mampu memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah.

Ia juga menegaskan bahwa HIMMAH sebagai bagian dari organisasi Islam Al Jam'iyatul Washliyah memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan yang telah terbukti sejak lama, khususnya di Sumatera Utara.

"HIMMAH merupakan bagian dari Al Washliyah yang memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan dan sosial. Kontribusinya sangat nyata, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan Visi Tanjungbalai EMAS yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Anwar berharap kepengurusan baru HIMMAH dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan cita-cita besar pembangunan Kota Tanjungbalai yang Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera.

Sementara itu, Ketua PC HIMMAH Kota Tanjungbalai periode 2026–2028, Usman Ritonga, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga terselenggaranya pelantikan tersebut.

Ia mengaku siap menjalankan amanah organisasi dan berkomitmen untuk membawa HIMMAH menjadi organisasi mahasiswa yang aktif serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan saya berjanji akan terus berupaya memajukan HIMMAH di Kota Tanjungbalai," ujar Usman.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum HIMMAH Indonesia, Abdul Razak Nasution, mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menjadikan HIMMAH sebagai garda terdepan dalam melahirkan gagasan dan program yang mampu mendorong kemajuan daerah.

Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan sekaligus mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

"HIMMAH Kota Tanjungbalai harus siap menjadi garda terdepan dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam memajukan Kota Tanjungbalai. Kami memohon doa dan dukungan agar HIMMAH terus menjadi pelopor bagi kemajuan bangsa dan daerah," kata Abdul Razak.

Pelantikan pengurus PC HIMMAH Kota Tanjungbalai periode 2026–2028 tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda atau perwakilannya, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, kader HIMMAH, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Melalui kepengurusan baru ini, HIMMAH diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai wadah kaderisasi mahasiswa yang aktif, inovatif, dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Tanjungbalai.*

(ad)