Hal tersebut disampaikan Roy dalam program Interupsi, Kamis (10/9/2026). Dalam kesempatan itu, Roy membawa sejumlah dokumen yang menurutnya menunjukkan adanya perbedaan pada skripsi Jokowi.

Baca Juga:

• Sidang Kasus Kuota Haji Memanas! Dito Ariotedjo Ungkap Eks Menag Yaqut Absen di Pembahasan Awal Jokowi-MBS

"Ini tampak banget kalau di tangan saya. Perbedaan kertas dari skripsi. Nah terus kemudian kan orang bilang sekarang, 'lho yang dipersoalkan tuh ijazah atau skripsinya?'. Ijazah itu tidak mungkin terbit, kalau tidak ada skripsinya," kata Roy dalam program bertajuk 'Sidang Ijazah, Roy Bawa Bukti Penting?'.

Roy kemudian mengklaim menemukan perbedaan tanda tangan dalam sejumlah dokumen akademik. Dia juga menyinggung adanya persoalan pada Kartu Hasil Studi (KHS) yang dikaitkan dengan Jokowi.

"Jadi kalau misalnya kita mempersoalkan namanya KHS yang itu registrasinya ternyata sarjana muda, skripsinya ternyata beda kertas, nama tanda, bentuk tanda tangannya, sudah saya periksa bersama grafolog dan dia mengatakan ini tanda tangan berbeda," ujar Roy.

Selain itu, Roy menyoroti tanda tangan Prof. Achmad Soemitro yang disebut sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi. Dia mengklaim terdapat perbedaan pada tanda tangan tersebut.

"Anaknya Prof. Achmad Soemitro sendiri saja mengatakan, 'ini tanda tangan bapakku tuh nggak kayak gini lho', tanda tangan ini bukan. Prof. Achmad Soemitro juga belum jadi profesor ketika tanda tangan ini, kok di sini ditulis profesor," katanya.

Roy menyebut temuan yang disampaikannya tersebut baru sebagian dari materi yang akan dipersoalkan. Dia mengatakan sejumlah dokumen itu nantinya akan dijadikan bahan dalam persidangan pokok perkara terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.

"Tapi itu baru sebagian kecil yang nanti akan kita buktikan nanti di sidang," kata Roy.

Pernyataan Roy tersebut merupakan bagian dari polemik mengenai keaslian dokumen akademik Jokowi yang masih menjadi perdebatan dan akan diuji melalui proses hukum. Klaim mengenai adanya kejanggalan pada skripsi, KHS, maupun tanda tangan tersebut masih merupakan pernyataan dari pihak Roy Suryo.* (in/dh)

BENGKAYANG - Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Dikreg ke-67 sebagai Tim Edukasi Lemdiklat Polri turun langsung mengedukasi masyarakat di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Edukasi dilakukan di wilayah hukum Polsek Teriak, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan dipusatkan di Posko Terpadu Penanganan Karhutla Kecamatan Teriak, Dusun Dungkan, Desa Dharma Bhakti. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Teriak Thomas Meidyo Putra, Kapolsek Teriak Iptu Kasianus, perwakilan Koramil 01/1209 Bengkayang, Kepala Puskesmas Teriak, Kepala Desa Dharma Bhakti, tokoh agama, personel Polsek Teriak, serta masyarakat.

Baca Juga:

• Tragis 4 Orang Tewas dan 347 Warga Terluka Akibat Karhutla, Kalteng Catat Korban Terbanyak

Tim Edukasi yang terdiri dari Kompol Rudi Sembiring, Kompol Josina, Kompol Gilang, Kompol Chairul, dan Mayor Aritonang mengajak masyarakat melihat karhutla sebagai persoalan yang membutuhkan keterlibatan bersama.

Dalam sosialisasi, tim menjelaskan bahwa karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Kabut asap akibat kebakaran dapat menurunkan kualitas udara dan memicu gangguan pernapasan.

Dampak karhutla juga dapat merembet ke sektor pendidikan karena kabut asap berpotensi mengganggu kegiatan belajar anak-anak.

Masyarakat kemudian diberikan pemahaman mengenai pentingnya melaporkan dengan cepat apabila menemukan asap atau titik api. Tim memperkenalkan layanan Call Center 110 Polri yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun keluhan, termasuk kejadian yang berkaitan dengan karhutla.

Ketua Tim Edukasi Lemdiklat Polri Kombes Pol Fillol Praja Arthadira mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan masyarakat karena tidak dapat hanya mengandalkan Polri maupun pemerintah.

"Pencegahan Karhutla membutuhkan kepedulian dan peran bersama. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga lingkungan, mencegah munculnya titik api dan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran," kata Fillol.

Dia mengatakan pendekatan kepada masyarakat dilakukan melalui dialog dan edukasi agar warga memahami bahaya karhutla sekaligus memiliki peran dalam menjaga lingkungan.

"Kami hadir untuk berdiskusi dan memberikan pemahaman. Masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas berladang dengan memperhatikan aturan dan kearifan lokal, namun dalam kondisi seperti sekarang pembukaan lahan dengan cara yang berisiko menimbulkan kebakaran perlu dikurangi," ujarnya.

Dalam sesi dialog, seorang warga bernama Didit menyampaikan pertanyaan mengenai kondisi petani dan peladang yang kerap dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi karhutla dan kabut asap.

Tim Edukasi menjelaskan bahwa Polri tidak melarang masyarakat berladang dengan tetap memperhatikan aturan dan kearifan lokal. Namun, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas pembakaran lahan mengingat kondisi kemarau serta ancaman karhutla.

Usai sosialisasi, Tim Edukasi bersama Satgas Karhutla Kecamatan Teriak mengecek peralatan penanganan karhutla yang tersedia di posko. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembagian bantuan sosial dan masker serta pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.

Tim juga menyebarkan pamflet, memasang spanduk imbauan pencegahan karhutla, dan melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah.

Edukasi dilanjutkan di Warkop Alim, Dusun Soha, Desa Bangun Sari, Kecamatan Teriak. Di lokasi tersebut, tim berdialog langsung dengan masyarakat mengenai pencegahan karhutla, membagikan masker, serta menyampaikan imbauan melalui media baliho.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Kuliah Kerja Profesi (KKP), pengamatan wilayah, dan studi lapangan Peserta Didik Sespimmen Dikreg ke-67. Kegiatan sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Polres Bengkayang dalam memperkuat langkah pencegahan karhutla.

Melalui edukasi dan dialog langsung, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tugas petugas, tetapi membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat.* (dh)

Perbedaan tersebut bukan berarti kondisi kehidupan masyarakat Indonesia memburuk. BPS menjelaskan selisih angka terjadi karena kedua lembaga menggunakan garis kemiskinan dan tujuan pengukuran yang berbeda.

Baca Juga:

• Derby Melayu Menanti di SUGBK Ini Jadwal Skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026

Namun, BPS mengukur kemiskinan berdasarkan kondisi dan biaya hidup masyarakat di Indonesia. Sementara Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan standar hidup antarnegara.

BPS menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya, seperti perumahan, pakaian, dan transportasi. Penghitungan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di wilayah perkotaan dan perdesaan di setiap provinsi serta diperbarui secara berkala mengikuti perubahan harga.

Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional BPS tercatat sebesar Rp669.235 per orang per bulan atau sekitar US$3,60 per hari.

Angka tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan sesuai standar kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi dasar dalam pemantauan serta penyusunan kebijakan nasional.

Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional yang disesuaikan berdasarkan kelompok pendapatan negara. Untuk negara berpendapatan rendah, digunakan ambang US$3 per orang per hari. Negara berpendapatan menengah bawah menggunakan US$4,20, sedangkan negara berpendapatan menengah atas menggunakan US$8,30 per orang per hari.

Indonesia masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas. Karena itu, ketika menggunakan ambang US$8,30 per hari, jumlah penduduk yang masuk kategori di bawah garis kemiskinan menjadi jauh lebih besar.

BPS menjelaskan Indonesia baru masuk kategori negara berpendapatan menengah atas pada 2023. Setelah itu, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan yang digunakan untuk Indonesia dari US$4,20 menjadi US$8,30 per orang per hari.

Kenaikan ambang tersebut secara otomatis membuat lebih banyak penduduk berada di bawah garis kemiskinan internasional. Namun, kondisi itu tidak berarti penduduk tersebut menjadi lebih miskin.

Bank Dunia menggunakan standar yang dimaksudkan untuk membandingkan daya beli dan standar hidup masyarakat di berbagai negara. Penghitungan tersebut juga mempertimbangkan perubahan harga dari waktu ke waktu, perbedaan harga antardaerah, serta penyesuaian berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).

Karena metode dan tujuan pengukurannya berbeda, angka kemiskinan yang dihasilkan BPS dan Bank Dunia juga dapat menunjukkan hasil yang berbeda.

BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,47% pada Maret 2025 menjadi 8,07% pada Maret 2026.

Sementara berdasarkan estimasi Bank Dunia untuk 2025, sekitar 3,7% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Sebanyak 15,5% berada di bawah garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah, sedangkan 64,1% berada di bawah garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas.

BPS menegaskan kedua ukuran tersebut sama-sama memiliki kegunaan masing-masing. Garis kemiskinan nasional lebih relevan untuk melihat kondisi masyarakat Indonesia dan menjadi dasar penyusunan kebijakan dalam negeri.

Di sisi lain, garis kemiskinan internasional Bank Dunia digunakan untuk memberikan gambaran yang dapat dibandingkan antarnegara.

Dengan demikian, perbedaan angka 8,07% versi BPS dan 64,1% versi Bank Dunia terutama disebabkan perbedaan standar garis kemiskinan dan tujuan pengukuran, bukan karena adanya perubahan drastis pada kondisi kemiskinan masyarakat Indonesia.* (d/dh)

Ketiga tersangka terdiri atas satu tersangka korporasi, yakni PT TBS, serta dua tersangka perorangan. Keduanya masing-masing Direktur PT TBS berinisial NC dan Manajer PT TBS berinisial FH.

Baca Juga:

• "Tidak Boleh Ada Anggaran yang Tak Bermanfaat", Bobby Nasution Tetapkan 3 Prinsip Tegas Kawal Perubahan APBD Sumut 2026

"Rencananya (berkas perkara tersangka) dalam minggu ini dilimpahkan ke PN Sibolga. Setelah itu, jaksa penuntut umum akan menunggu penetapan hari dan tanggal jadwal sidangnya," ujar Rizaldi saat dikonfirmasi, Kamis (10/9/2026).

Rizaldi juga membenarkan seluruh tersangka dan barang bukti dalam perkara tersebut telah berada di Kejari Sibolga.

"Iya haruslah, apalagi sudah mau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri telah melakukan pelimpahan tahap II tersangka dan barang bukti kasus dugaan pelanggaran lingkungan hidup oleh PT TBS ke Kejari Sibolga.

Pelimpahan tersebut dilakukan pada 28-29 Agustus 2026. Barang bukti yang turut diserahkan antara lain dua unit ekskavator, satu unit buldoser, serta sejumlah dokumen milik perusahaan.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni mengatakan para tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

"Tersangka dan barang bukti kami serahkan ke JPU pada Kejaksaan Negeri Sibolga," kata Irhamni dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Irhamni mengatakan proses pemindahan alat berat sempat mengalami kendala, terutama saat mobilisasi ekskavator. Meski demikian, seluruh barang bukti selanjutnya diserahkan kepada pihak kejaksaan.

Penyidik Bareskrim Polri menyatakan akan terus menindak dugaan perusakan maupun pelanggaran lingkungan hidup.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kami akan tindak tegas pelaku pelanggaran," ujar Irhamni.

Perkara tersebut berkaitan dengan temuan kayu gelondongan di kawasan Garoga, Tapanuli Utara, dan Anggoli, Tapanuli Tengah, saat bencana banjir melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025.

PT TBS ditetapkan sebagai tersangka korporasi setelah ditemukan dugaan aktivitas pembukaan lahan yang tidak mematuhi ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 109 huruf a dan/atau Pasal 98 dan/atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dengan rencana pelimpahan ke PN Sibolga, proses hukum perkara tersebut selanjutnya akan memasuki tahap persidangan. Jadwal sidang akan ditetapkan setelah pengadilan menerima pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum.* (ds/dh)

Para korban merupakan pelajar MTs dan SMP di Kecamatan Gembong. Mereka mengonsumsi makanan MBG pada Selasa (8/9/2026), sebelum mulai mengalami keluhan kesehatan pada malam hari hingga Rabu (9/9/2026).

Baca Juga:

• Sanksi Tutup Dapur Saja Tak Cukup! Pakar UI Usul SPPG Pelanggar MBG Didenda demi Ganti Rugi Korban

"Total korban yang terlaporkan bergejala ada 269 orang," kata Joko, Kamis (10/9/2026).

Dari 269 korban tersebut, 24 pasien masih dirawat di RSUD RAA Soewondo, 13 pasien di RS Mitra Bangsa, 20 pasien di RS KSH, dan 2 pasien di RS Fastabiq.

Sementara itu, 154 orang menjalani rawat jalan dan tiga orang masih dalam observasi di puskesmas.

Joko menjelaskan para siswa mengonsumsi makanan MBG pada Selasa (8/9/2026). Keluhan kesehatan mulai muncul sekitar pukul 21.00 hingga 22.00 WIB atau lebih dari enam jam setelah makanan dikonsumsi.

Gejala yang dirasakan antara lain mual dan diare. Pada Rabu pagi, sejumlah siswa memilih tidak masuk sekolah karena mengalami keluhan kesehatan.

Siswa yang tetap datang ke sekolah namun kondisinya melemah kemudian dievakuasi ke Puskesmas Gembong untuk mendapatkan penanganan medis.

"Kondisi pasien saat ini sudah membaik," ujar Joko.

Penanganan medis yang diberikan kepada para siswa antara lain rehidrasi cairan melalui infus untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Pasien juga mendapat obat antimuntah dan pemantauan dari dokter.

Untuk mengetahui penyebab pasti munculnya gejala tersebut, sampel makanan MBG telah dikirim untuk pemeriksaan laboratorium.

Sampel dikirim ke Labkesdas Semarang karena Kabupaten Pati belum memiliki fasilitas untuk menguji kuman pada makanan. Hasil pemeriksaan diperkirakan baru dapat diketahui dalam waktu empat hingga tujuh hari.

Pemeriksaan laboratorium tersebut diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami ratusan siswa di Kecamatan Gembong.

Kasus ini sebelumnya dilaporkan melibatkan 231 siswa. Namun, berdasarkan pembaruan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati hingga Kamis (10/9/2026), jumlah siswa yang terlaporkan mengalami gejala meningkat menjadi 269 orang.* (k/dh)

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan Pertamina siap menjalankan kebijakan tersebut apabila pemerintah telah menetapkannya secara resmi.

Baca Juga:

• Tak Baca Teks Saat Pidato, Prabowo: Manusia Kalau Bikin Salah, ya Kita Minta Maaf Saja

Roberth mengatakan Pertamina nantinya akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait teknis penerapan kebijakan pembatasan Pertalite. Namun, hingga kini Pertamina belum dapat menjelaskan mekanisme pelaksanaannya karena keputusan pemerintah belum ditetapkan.

"Sampai saat ini kita masih nunggu ya, masih nunggu," ujarnya.

Menurut Roberth, Pertamina mendukung kebijakan pembatasan Pertalite maupun mekanisme lain yang nantinya dipilih pemerintah. Prinsipnya, BBM bersubsidi harus diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.

"Kami dari Pertamina memahaminya adalah bahwa BBM bersubsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk masyarakat yang berhak dan layak untuk menerima subsidi," jelasnya.

Sementara masyarakat yang dinilai mampu, kata Roberth, dapat diarahkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi atau sumber energi nonsubsidi.

"Sehingga apakah itu kemudian desil, apakah itu kemudian ada mekanisme yang lain, selama semangatnya adalah bahwa masyarakat yang dianggap mampu itu diarahkan, diajak, diimbau untuk menggunakan BBM non subsidi atau energi non subsidi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut opsi pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 masih dalam pembahasan pemerintah.

Pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut, termasuk memastikan data penerima subsidi akurat. Pembenahan data dilakukan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bahlil mengatakan pemerintah perlu memastikan data desil sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum pembatasan diberlakukan. Hal tersebut untuk mencegah kebijakan subsidi justru salah sasaran akibat data yang tidak valid.

"Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami," ujar Bahlil seusai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Pemerintah menargetkan pembenahan data tersebut dapat mendukung penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Hingga keputusan resmi diterbitkan, Pertamina masih menunggu arahan pemerintah mengenai mekanisme pembatasan pembelian Pertalite.* (k/dh)

Vonis dibacakan dalam persidangan di PN Medan, Kamis (10/9/2026). Majelis hakim yang dipimpin Mohammad Yusafrihardi Girsang menilai Siti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa anak sendiri.

Baca Juga:

• "Beliau yang Paling Tahu", Kubu Gus Alex Desak Jokowi Dihadirkan sebagai Saksi di Sidang Korupsi Haji Rp622 Miliar

Majelis hakim menyatakan perbuatan Siti melanggar Pasal 270 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana.

Hukuman tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan. Sebelumnya, jaksa menuntut Siti dengan pidana 10 tahun penjara serta denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.

Dalam tuntutannya, jaksa menilai perbuatan Siti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 80 ayat (4) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kasus tersebut bermula ketika Siti melahirkan bayi hasil hubungan dengan kekasihnya. Berdasarkan fakta persidangan, Siti mengaku panik karena pria yang disebut sebagai kekasihnya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan tersebut.

Dalam kondisi panik, Siti kemudian memasukkan bayi yang baru dilahirkannya ke dalam kotak kardus. Bayi tersebut selanjutnya dibuang di area belakang rumah majikannya di Kompleks Bilal Prima, Jalan Bilal, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur.

Jasad bayi kemudian ditemukan warga dalam kondisi sudah tidak bernyawa.

Kasus ini menjadi gambaran lain mengenai persoalan pembuangan bayi yang terjadi di Sumatera Utara. Sebelumnya, seorang perempuan bernama Eva Suryani di Kabupaten Asahan diamankan polisi setelah diduga membuang bayinya yang baru berusia dua hari.

Dalam perkara tersebut, polisi menyebut Eva panik setelah pria yang disebut sebagai pasangan dalam hubungan gelapnya pergi setelah mengetahui dirinya hamil. Bayi yang ditemukan di tepi sungai itu kemudian mendapat perawatan di RSUD Abdul Manan Simatupang, Kisaran.

Untuk perkara Siti Aisah, putusan 6 tahun penjara kini menjadi hasil akhir persidangan tingkat pertama. Perkara tersebut berkaitan dengan tindakan terdakwa terhadap bayi yang baru dilahirkannya di tempat tinggal majikannya di Medan.* (tm/dh)

Indonesia dijadwalkan mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan menghadapi Singapura pada Jumat (25/9/2026). Pertandingan tersebut akan dimulai pukul 20.00 WIB.

Baca Juga:

• Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Laos U-20 Malam Ini: Wajib Menang Demi Jaga Asa Lolos

Pertandingan terakhir fase grup mempertemukan Indonesia dengan Bangladesh pada Kamis (1/10/2026). Kick-off dijadwalkan pukul 19.30 WIB.

FIFA ASEAN Cup 2026 memberikan peluang bagi Indonesia untuk menurunkan pemain terbaik. Turnamen tersebut memiliki status sebagai bagian dari kalender FIFA sehingga pemain yang berkarier di luar negeri berpeluang dipanggil memperkuat skuad Garuda.

Sejumlah pemain seperti Jay Idzes, Kevin Diks, dan Maarten Paes disebut berpeluang memperkuat Indonesia apabila mendapat panggilan dari pelatih John Herdman.

Kehadiran pemain-pemain abroad diharapkan dapat menambah kekuatan Timnas Indonesia dalam persaingan di Asia Tenggara. Apalagi, skuad Garuda membawa misi meraih hasil lebih baik setelah sebelumnya mendapatkan hasil kurang maksimal di Piala AFF 2026.

Selain Grup A yang dihuni Indonesia, Grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Persaingan antartim akan menentukan tiket menuju partai puncak turnamen.

Dalam format yang digunakan, juara masing-masing grup berhak melaju ke final. Sementara tim runner-up dari kedua grup akan bertanding untuk memperebutkan peringkat ketiga.

Seluruh pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 akan dimainkan di SUGBK. Dukungan suporter Indonesia diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi perjuangan Timnas Indonesia sepanjang turnamen.

Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026:

Indonesia vs Singapura
Jumat, 25 September 2026
20.00 WIB

Malaysia vs Indonesia
Senin, 28 September 2026
19.30 WIB

Indonesia vs Bangladesh
Kamis, 1 Oktober 2026
19.30 WIB

Perebutan Peringkat 3
Senin, 5 Oktober 2026
16.00 WIB

Final
Senin, 5 Oktober 2026
20.00 WIB* (in/dh)

Dito mengatakan pembahasan mengenai tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah berlanjut setelah pertemuan Jokowi dan MBS pada Oktober 2023. Dalam rapat lanjutan tersebut, menurut Dito, Yaqut tidak hadir dan Kementerian Agama diwakili Menteri Luar Negeri.

Baca Juga:

• "Beliau yang Paling Tahu", Kubu Gus Alex Desak Jokowi Dihadirkan sebagai Saksi di Sidang Korupsi Haji Rp622 Miliar

Dito menjelaskan pembahasan lanjutan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut pertemuan bilateral. Menurutnya, jika menteri teknis tidak hadir dalam pertemuan, Menteri Luar Negeri dapat mewakili pembahasan terkait sektor yang bersangkutan.

Keterangan itu kemudian didalami oleh pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini. Dia menanyakan maksud dari pernyataan bahwa Yaqut diwakili Menteri Luar Negeri dalam pembahasan tersebut.

"Tadi saksi sampaikan juga diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri. Itu maksudnya seperti apa?" tanya Mellisa.

Dito menjawab bahwa dalam kunjungan kenegaraan biasanya terdapat rapat bilateral untuk membahas kerja sama antarkementerian. Jika menteri teknis tidak ikut, pembahasan dapat diwakili Menteri Luar Negeri.

"Ya setahu saya, kalau lagi dengan pertemuan bilateral, ada subsektor untuk tindak lanjut. Kalau tidak ada menteri teknis yang ikut, itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri," jawab Dito.

Saat ditanya mengenai alasan Yaqut tidak menghadiri pertemuan tersebut, Dito mengaku tidak mengetahui secara pasti.

"Mungkin, saya nggak tahu pasti, tapi dalam kunjungan kenegaraan itu biasanya ada rapat bilateral dulu untuk sebelumnya, mana-mana kementerian yang akan ada kerja samanya," ujarnya.

Dito menduga pembahasan mengenai tambahan kuota haji dilakukan secara mendadak atau impromptu saat pertemuan berlangsung. Dia menyebut ada pihak dari Kementerian Agama yang hadir dalam kunjungan tersebut.

"Jadi mungkin untuk kuota tambahan itu impromptu (pembahasan mendadak) di saat pertemuan. Karena kalau tidak salah ada dari Kementerian Agama itu (ada) Kepala Badan Halal," kata Dito.

Sebelumnya, Dito juga menyebut pertemuan Jokowi dengan MBS membahas kemungkinan penambahan kuota haji untuk Indonesia. Tambahan kuota sebesar 20 ribu jemaah kemudian diberikan untuk pelaksanaan ibadah haji 2024.

Keterangan Dito dalam persidangan menjadi bagian dari proses pembuktian perkara dugaan korupsi kuota haji yang sedang bergulir di pengadilan.* (in/dh)

Kuasa hukum para pemohon, Refly Harun, mengatakan gugatan tersebut hanya ditujukan terhadap Gibran karena para pemohon menilai terdapat persoalan terkait syarat pencalonannya pada Pilpres 2024.

Baca Juga:

• Heboh! Denny Indrayana & Refly Harun Geruduk MK, Ngotot Minta Gibran Didiskualifikasi dari Pilpres 2024

Refly menegaskan para pemohon tetap menganggap Prabowo Subianto sebagai Presiden yang sah karena tidak menjadi pihak yang dipersoalkan dalam permohonan tersebut.

"Jadi untuk Presiden Prabowo, karena tidak dipersoalkan dan tidak ada masalahnya, kami menganggap bahwa presidensi beliau tetap sah," ujarnya.

Terkait posisi wakil presiden apabila permohonan dikabulkan, Refly mengatakan MPR dapat memilih pengganti Gibran berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Dia mengusulkan calon wakil presiden berasal dari dua nama yang diajukan oleh Presiden Prabowo.

"Nanti kalau permohonan ini dikabulkan, kita meminta bahwa nanti sidang MPR itu memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan oleh Presiden yang sedang menjabat," kata Refly.

Permohonan PHPU Pilpres 2024 tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya ke MK pada Kamis (10/9/2026). Para pemohon di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma Sihombing.

Denny mengatakan gugatan tersebut diajukan setelah para pemohon menemukan indikasi awal mengenai tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Mereka mempersoalkan syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Denny, Gibran dinilai tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat yang dipandang sebagai salah satu syarat untuk maju sebagai calon wakil presiden.

"Biar mudah saya jelaskan begini, kalau tidak memenuhi syarat calon sejak awal, jangankan mendapatkan suara, jangankan ditetapkan sebagai pemenang, jangankan dilantik sebagai wakil presiden. Sebagai calon saja sudah tidak bisa," kata Denny.

Gugatan tersebut diajukan hampir dua tahun setelah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai pemimpin negara Indonesia. Selanjutnya, MK akan memproses permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.* (in/dh)

Penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas kepada para penyelamat lingkungan di TPA Terjun, Medan Marelan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Medan Sabet Green City Award Gold di Forum IMT-GT, Mendagri: Jangan Cuma Forum Dialog, Harus Ada Proyek Nyata

Rico Waas mengatakan pekerjaan para pemulung di TPA Terjun memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kondisi tumpukan sampah yang dapat mencapai puluhan meter, ditambah aktivitas alat berat, membuat potensi kecelakaan kerja cukup besar.

"Bekerja di TPA ini risikonya sangat tinggi, mulai dari potensi terjatuh, tertimpa alat berat, hingga risiko longsor. Oleh karena itu, pekerja rentan seperti para penyelamat lingkungan di TPA Terjun ini sangat membutuhkan kepastian perlindungan," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan sejumlah manfaat bagi pekerja informal. Jika mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan di rumah sakit akan ditanggung sesuai ketentuan program. Pekerja juga mendapatkan santunan pengganti pendapatan selama masa pemulihan.

Selain itu, apabila terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja meninggal dunia, ahli waris berhak mendapatkan santunan dan beasiswa pendidikan bagi dua anak hingga jenjang perguruan tinggi sesuai ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Langkah ini merupakan bentuk nyata perhatian dan rasa kemanusiaan dari Pemko Medan bersama mitra pendukung. Tujuannya bukan mendoakan hal buruk terjadi, melainkan untuk memastikan ada jaring pengaman sosial agar kecelakaan kerja tidak menciptakan keluarga miskin baru di Kota Medan," tegas Rico.

Rico mengatakan Pemko Medan juga terus memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja rentan melalui APBD. Saat ini, sebanyak 17.851 pekerja rentan telah mendapatkan perlindungan. Program tersebut juga mencakup 2.000 pekerja sektor nelayan.

Pada Perubahan APBD (P-APBD) mendatang, Pemko Medan merencanakan penambahan kuota perlindungan bagi 1.800 pekerja sektor informal lainnya.

"Kita ingin membantu terus, terutama di sektor-sektor informal dan pekerja rentan yang belum memiliki perlindungan. Harapannya, perlindungan ini jangan sampai terjadi keluarga miskin baru," kata Rico.

Rico juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dalam memberikan perlindungan kepada para penyelamat lingkungan.

"Ini kepedulian kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan perusahaan yang ikut membantu memberikan CSR kepada para penyelamat lingkungan agar mereka bisa lebih terjamin dalam kehidupannya," pungkasnya.

Salah satu penerima manfaat, Mariati, mengaku terbantu dengan adanya jaminan perlindungan tersebut. Ibu tunggal yang telah bekerja sebagai pemulung selama sekitar lima tahun itu mengatakan dirinya kerap menghadapi risiko kecelakaan saat memilah sampah, termasuk luka akibat terkena pecahan kaca.

Menurut Mariati, jaminan sosial tersebut memberikan rasa aman dalam bekerja sekaligus harapan untuk masa depan anak-anaknya yang masih bersekolah.

"Jaminan sosial ini memberikan rasa aman serta harapan untuk masa depan anak-anak saya. Saya menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Wali Kota Medan Rico Waas yang telah menghadirkan program yang sangat menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat lapisan bawah," ujarnya.

Penerima lainnya, Wagimin, mengatakan sebelumnya dirinya sering mengeluarkan uang pribadi ketika mengalami kecelakaan kerja ringan. Kini, dia merasa lebih tenang setelah mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Terima kasih sekali kami sudah dibantu dan diperhatikan. Jaminan perlindungan risiko kerja ini sangat berarti bagi kelangsungan hidup keluarga kami. Dengan adanya program ini, para pekerja informal kini memiliki payung perlindungan saat menjalankan tugas sehari-hari di lapangan," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Melvi Marlabayana mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemko Medan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sektor informal persampahan melalui sinergi dengan Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha.

Melvi menyebut melalui dukungan UNDP dan PT Cola Company, pihaknya telah mendata 305 penyelamat lingkungan di TPA Terjun. Sejak 2 Juni, mereka disebut telah menyelamatkan 432 ton sampah bernilai ekonomi, termasuk 321 ton sampah plastik.

"Harapannya dengan keberadaan kawan-kawan penyelamat lingkungan ini, sampah yang masih bernilai guna, yang masih mempunyai nilai ekonomi, bisa sama-sama kita selamatkan untuk menjadi rezeki kita," ujar Melvi.

TPA Terjun memiliki luas sekitar 13,8 hektare dengan timbunan sekitar 1,3 juta ton sampah. Setiap hari, TPA tersebut menerima sekitar 1.000 hingga 1.200 ton sampah.

Melalui program perlindungan sosial ini, 150 penyelamat lingkungan di TPA Terjun kini mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.* (dh)

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Rupiah Masih Tertekan, Dibuka Melemah ke Rp17.512 per Dolar AS

DPRD Sumut mendorong APBD dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, legislatif meminta perhatian terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ketahanan pangan, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga pemerataan pembangunan di Sumut.

Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah terlibat dalam pembahasan perubahan anggaran.

Menurut Bobby, kemitraan yang produktif antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah.

"Setelah persetujuan bersama ini, tantangan kita berikutnya adalah memastikan bahwa apa yang telah kita sepakati benar-benar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, tertib, dan berkualitas. Waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang tersisa harus dimanfaatkan seoptimal mungkin," ujar Bobby di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Sumut serta tamu undangan.

Bobby juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut segera menyiapkan langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan setelah seluruh tahapan penetapan perubahan APBD selesai.

Dia menegaskan catatan serta rekomendasi dari fraksi-fraksi maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut akan menjadi bahan pengendalian pelaksanaan sekaligus evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pada periode berikutnya.

Bobby kemudian menekankan tiga prinsip dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026. Pertama, tidak boleh ada program yang terlambat akibat lemahnya koordinasi. Kedua, tidak boleh ada anggaran yang tidak memberikan manfaat. Ketiga, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu akibat rendahnya komitmen dalam menuntaskan program.

"Mari kita jadikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara," pungkasnya.

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2026 selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui tahapan evaluasi sebelum ditetapkan dan diberlakukan sebagai Perda.* (dh)

Pujian tersebut disampaikan Akmal setelah menghadiri rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Kamis (10/9/2026). Menurutnya, paparan yang disampaikan Bobby menunjukkan besarnya peluang ekonomi yang dimiliki Sumut.

Baca Juga:

• Toba Caldera Resort Senilai US$1,73 Miliar hingga KEK Sei Mangkei, Bobby Nasution Pamerkan Proyek Raksasa Sumut di Forum IMT-GT

Akmal mengatakan kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Thailand masih memiliki ruang yang luas untuk diperkuat. Menurutnya, perluasan pasar, peningkatan konektivitas, dan penguatan perdagangan antarwilayah menjadi sejumlah sektor yang dapat dikembangkan melalui IMT-GT.

Dia menilai kedekatan geografis Sumatera dengan Malaysia dan Thailand menjadi salah satu keunggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Akmal mencontohkan Malaysia telah mengembangkan konektivitas logistik melalui Pelabuhan Pulau Pinang yang terhubung dengan jaringan kereta api menuju Perlis dan Thailand. Menurutnya, konektivitas serupa dapat membuka peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan IMT-GT.

"Kita melihat ada peluang ekonomi yang sangat baik untuk terus dikembangkan antara Malaysia, Thailand dan Indonesia," ujarnya.

Hubungan Malaysia dan Sumut juga disebut semakin erat dari sisi konektivitas transportasi. Akmal menyebut saat ini terdapat sekitar 60 penerbangan setiap pekan yang menghubungkan Malaysia dengan Medan.

Menurutnya, frekuensi penerbangan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang lebih besar bagi sektor bisnis, perdagangan, dan investasi kedua wilayah.

"Saya sangat berterima kasih atas sambutan yang diberikan. Hubungan kedua negara ini sangat baik dan akan terus berkembang," katanya.

Selain perdagangan, Akmal melihat peluang kerja sama di bidang pariwisata dan kesehatan. Malaysia yang tengah mengembangkan sektor wisata kesehatan atau medical tourism dinilai dapat membangun kolaborasi dengan berbagai daerah di Sumatera.

Di sektor komoditas, Akmal juga menyoroti peluang kerja sama untuk memperkuat perdagangan kelapa sawit, beras, dan produk pertanian lainnya.

Sementara itu, Bobby Nasution sebelumnya memaparkan sejumlah proyek strategis dan peluang investasi Sumut dalam forum IMT-GT ke-32. Bobby yang bertindak sebagai Chair of the Chief Ministers' and Governors' Forum (CMGF) membawa sejumlah proyek unggulan.

Proyek tersebut antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei seluas 1.934 hektare, Toba Caldera Resort di Danau Toba dengan nilai investasi US$1,73 miliar, Kawasan Industri Strategis Sumatera Utara (KISS) seluas 2.445 hektare, serta pusat ekonomi kreatif, MICE, dan smart city terpadu di Deli Serdang.

Sejumlah proyek strategis dari provinsi lain di Sumatera juga turut dipaparkan. Aceh membawa proyek rumah sakit wisata medis di Sabang, Riau menawarkan jalur RORO Dumai-Melaka dan pusat kawasan Tanjung Buton, sedangkan Kepulauan Riau mengandalkan Kawasan Perdagangan Bebas Batam-Bintan-Karimun.

Jambi memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Ujung Jabung senilai Rp87,87 triliun, sementara Lampung menargetkan investasi sektor pariwisata sebesar Rp19 triliun.

Dalam forum tersebut, Bobby juga menyampaikan rekomendasi CMGF untuk memperkuat koridor ekonomi IMT-GT. Salah satunya mendorong mobilisasi sumber daya dengan pemerintah provinsi dan negara bagian menjadi penggerak utama peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan ekonomi Indonesia, Malaysia, dan Thailand sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di kawasan IMT-GT.* (dh)

Paparan tersebut disampaikan Bobby yang bertindak sebagai Chair of the Chief Ministers' and Governors' Forum (CMGF) dalam sesi pelaporan hari terakhir IMT-GT di Hotel JW Marriott Medan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Medan Sabet Green City Award Gold di Forum IMT-GT, Mendagri: Jangan Cuma Forum Dialog, Harus Ada Proyek Nyata

Selain proyek Sumut, sejumlah proyek strategis dari provinsi lain di Sumatera turut dipaparkan dalam forum tersebut. Aceh mengusulkan proyek rumah sakit wisata medis di Sabang senilai US$20,89 juta, sedangkan Sumatera Barat mendorong hilirisasi produk halal dengan nilai ekspor US$2,78 miliar.

Riau memiliki proyek jalur RORO Dumai-Melaka dan pusat kawasan Tanjung Buton. Sementara Kepulauan Riau menawarkan Kawasan Perdagangan Bebas Batam-Bintan-Karimun.

Jambi memaparkan Kawasan Ekonomi Khusus Ujung Jabung senilai Rp87,87 triliun, sedangkan Lampung menargetkan investasi sektor pariwisata senilai Rp19 triliun.

Dalam forum tersebut, Bobby juga melaporkan perkembangan Kerangka Kerja Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan IMT-GT. Sekretariat ASEAN mencatat terdapat 47 kegiatan tingkat regional dan 162 kegiatan kerja di bawah Rencana Strategis Konektivitas ASEAN.

Selain itu, Jaringan Smart City ASEAN disebut telah berkembang menjadi 38 kota anggota.

Bobby kemudian menyampaikan lima rekomendasi CMGF untuk memperkuat kerja sama kawasan. Salah satunya mendorong mobilisasi sumber daya di sepanjang koridor ekonomi IMT-GT dengan provinsi dan negara bagian sebagai penggerak utama konektivitas serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Rekomendasi lainnya yakni mengintegrasikan konsep hijau dalam kerangka kerja CMGF, mempertahankan IMT-GT Green City Award sebagai program tahunan, memperkuat pelaksanaan Sustainable Urban Development Framework (SUDF), serta memanfaatkan kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB) dan ASEAN untuk mendukung proyek koridor dan inisiatif Green City.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan forum IMT-GT diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek strategis di kawasan, termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

"Ini didorong untuk percepatan daripada proyek-proyek strategis di kawasan. Salah satunya kita lihat dari berbagai negara mempersiapkan Special Economic Zone, baik itu Malaysia, Thailand, maupun Indonesia," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sumut dapat diperkuat karena menjadi bagian dari integrasi kerja sama ekonomi regional.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah menilai kedekatan geografis ketiga negara menjadi modal penting untuk memperluas kerja sama, khususnya di bidang energi baru terbarukan dan konektivitas.

Akmal menyebut ASEAN Power Grid dapat menjadi salah satu peluang kerja sama yang dikembangkan. Ia juga menilai konektivitas fisik antarwilayah Indonesia, Malaysia, dan Thailand dapat semakin mempererat hubungan ekonomi kawasan.

Vice Minister for Office of the Prime Minister Thailand Thanadit Raktabutr turut mengapresiasi penyelenggaraan forum di Sumut. Thailand menyatakan siap menghadiri pertemuan berikutnya di Malaysia dan menjadi tuan rumah pada agenda yang akan datang.

Forum IMT-GT ke-32 diharapkan menghasilkan kerja sama yang lebih konkret melalui percepatan investasi, konektivitas, pengembangan kawasan ekonomi, serta pembangunan hijau dan berkelanjutan di kawasan Indonesia, Malaysia, dan Thailand.* (dh)

Sejumlah kapal perang dan kapal pendukung dikerahkan untuk menyisir sektor perairan yang diduga berkaitan dengan lokasi terakhir keberadaan para jurnalis. Unsur TNI AL yang terlibat antara lain KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, dan KRI Lepu-861.

Baca Juga:

• Bermodal Foto Terakhir, Tim SAR Duga 5 Jurnalis Hilang Sempat Mendarat Darurat di Pulau Sertung dekat Anak Krakatau

Memasuki hari ketiga, penyisiran dilakukan secara intensif di sektor-sektor yang telah ditentukan. Tim tidak hanya memantau permukaan laut, tetapi juga mengidentifikasi berbagai objek, tanda, maupun kondisi yang berpotensi menjadi petunjuk keberadaan para jurnalis dan kapal yang mereka gunakan.

Setiap unsur kapal dikerahkan sesuai sektor pencarian masing-masing. Informasi yang diperoleh dari satu wilayah kemudian dikoordinasikan dengan unsur lain untuk memperluas pemantauan dan memperbesar peluang menemukan petunjuk.

Operasi pencarian dilakukan secara terpadu bersama tim gabungan dengan mengutamakan koordinasi serta pertukaran informasi di lapangan. Pola tersebut diperlukan agar perkembangan dari setiap sektor dapat segera ditindaklanjuti oleh unsur pencarian lainnya.

TNI AL terus mengoptimalkan seluruh unsur yang tersedia dalam operasi pencarian dan pertolongan tersebut. KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, serta unsur KAL dari Banten dan Lampung masih melakukan penyisiran di wilayah Selat Sunda.

Kelima jurnalis hingga kini masih dalam pencarian setelah dilaporkan hilang kontak sejak 7 September 2026. Tim gabungan berharap penyisiran yang dilakukan secara intensif segera menemukan petunjuk penting mengenai keberadaan mereka.

Operasi pencarian akan terus diarahkan ke sektor-sektor yang telah ditentukan dengan memanfaatkan kemampuan pengamatan serta unsur kapal yang berada di lapangan. Fokus utama tim tetap menemukan kelima jurnalis dan memastikan kondisi mereka sesegera mungkin.* (dh)

Saksi berinisial K diperiksa penyidik pada Kamis (10/9/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

Baca Juga:

• Gunung Anak Krakatau Erupsi Lagi Dini Hari Ini, PVMBG Minta Warga Tak Percaya Isu Tsunami

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik dapat mengonfirmasi berbagai informasi maupun dokumen yang telah diperoleh selama proses penyidikan. Namun, hingga pemeriksaan berlangsung, Kejaksaan Agung belum membeberkan secara rinci materi pertanyaan yang diajukan kepada saksi K.

Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari upaya JAM Pidsus membangun konstruksi perkara secara utuh, termasuk menelusuri rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam tata kelola komoditas nikel.

Kejaksaan Agung menegaskan setiap informasi dan keterangan yang diperoleh akan diuji sebelum digunakan untuk menentukan perkembangan perkara. Proses penyidikan juga disebut dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Pemeriksaan terhadap saksi dari Dinas ESDM Pemprov Sultra menunjukkan perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017-2020 masih dalam proses pendalaman.

Hingga kini, JAM Pidsus belum menyampaikan rincian lebih jauh mengenai substansi keterangan saksi K maupun perkembangan terbaru perkara setelah pemeriksaan tersebut.* (dh)

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan aparat masih menyelidiki penembakan tersebut untuk mengungkap identitas kelompok yang bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Bansos Terancam Dicoret karena Desil Berubah? Kemensos Beri Penjelasan

Penembakan terjadi sekitar pukul 15.53 WIT di Kampung Muliama. Saat itu, rombongan 11 pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya sedang dalam perjalanan kembali menuju Wamena setelah menyelesaikan kegiatan peninjauan program cetak sawah.

Dari pendalaman awal, rombongan diduga dihentikan dan dihadang kelompok bersenjata. Delapan orang, termasuk seorang anak, kemudian dipisahkan dari tiga pegawai yang menjadi sasaran penembakan.

Ketiga korban masing-masing berinisial WB (24), AR (49), dan AAM (35). WB dan AR merupakan perempuan, sedangkan AAM merupakan laki-laki.

WB mengalami luka tembak di bagian pinggang kanan. Ia sempat mendapat perawatan di RSUD Wamena sebelum dinyatakan meninggal dunia. Sementara AR dan AAM meninggal di lokasi kejadian.

"Aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari wilayah Nduga," kata Faizal.

Meski demikian, aparat masih mendalami identitas kelompok yang melakukan serangan, termasuk motif dan rangkaian kejadian sebelum penembakan.

Delapan anggota rombongan yang selamat telah diamankan untuk dimintai keterangan. Kesaksian mereka menjadi bagian penting dalam penyusunan kronologi serta upaya mengidentifikasi para pelaku.

Aparat gabungan juga melakukan penyisiran di sekitar Puskesmas Muliama dan lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya penembakan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan sekaligus mencari informasi mengenai keberadaan kelompok bersenjata yang diduga terlibat.

Faizal menegaskan Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Jayawijaya akan terus mengusut kasus tersebut hingga pelaku terungkap.

"Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz bersama Polres Jayawijaya akan mengusut tuntas aksi penembakan ini dan berupaya semaksimal mungkin mengungkap serta menangkap para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum," tegasnya.

Kasus penembakan tersebut menambah persoalan kekerasan bersenjata yang berdampak terhadap warga sipil dan aparatur pemerintah di Papua Pegunungan. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.* (dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan Tim 9 telah memiliki bukti yang cukup untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.

Baca Juga:

• Rp1 Triliun Mengendap Tanpa Bunga di BSI, Kejagung Ungkap PT PSMI Diduga Kuasai 32.375 Hektare Hutan Sejak 2007 Tanpa Izin

Pernyataan itu disampaikan Anang ketika ditanya mengenai beredarnya berita acara pemeriksaan (BAP) pengusaha properti Tan Kian yang memuat dugaan aliran uang sekitar Rp40 miliar kepada sejumlah pejabat di Kejagung, termasuk Febrie.

Namun, Anang menegaskan dokumen BAP yang beredar di media sosial tersebut bukan merupakan BAP yang dibuat oleh Tim 9 Kejagung.

"Kami pastikan berita acara yang beredar di media sosial itu bukan berita acara Tim 9 dan beberapa pemberitaan itu tidak benar, tetapi indikasi pemerasan ada," ujarnya.

Dugaan penerimaan uang sekitar Rp40 miliar sebelumnya mencuat dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, hakim tunggal Richard Edwin Basoeki menyebut penyidik memperoleh keterangan mengenai dugaan permintaan dan penyerahan uang dalam mata uang dolar Singapura dengan nilai sekitar Rp40 miliar.

Di sisi lain, kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, membantah kliennya menerima uang tersebut. Menurut Febri, berdasarkan BAP Tan Kian, uang itu disebut diberikan kepada Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho setelah Tan Kian mendapat informasi mengenai perkara yang berpotensi membuatnya menjadi tersangka apabila tidak "diurus".

Febri juga mengatakan Tan Kian tidak pernah secara eksplisit menyebut uang Rp40 miliar tersebut diberikan kepada Febrie. Menurutnya, Tan Kian hanya menyebut uang itu "bisa saja" diperuntukkan bagi empat pejabat di Kejagung, tanpa mengetahui secara pasti aliran uang setelah diserahkan kepada Ferry.

"Tan Kian justru menyebut ada empat nama di Kejaksaan Agung yang menurut Tan Kian, bahasanya, 'bisa saja uang Rp40 miliar tersebut untuk orang-orang tersebut'," kata Febri sebelumnya.

Kejagung kini masih mendalami dugaan pemerasan tersebut melalui penyidikan Tim 9. Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Febrie Adriansyah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dugaan tersebut.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Eddy saat menjadi ahli dalam sidang praperadilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• "Hakim Bukan Sekadar Corong Undang-Undang", Ahli Desak Hati Nurani Diutamakan di Praperadilan Ganti Rugi Rp206 Juta Roy Suryo

Eddy mengatakan ketentuan mengenai ganti kerugian telah diatur dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025. Menurutnya, besaran ganti rugi yang diminta setiap orang dapat berbeda karena turut mempertimbangkan kondisi dan kerugian yang dialami selama proses penahanan.

"Sehingga besar kecilnya dari tiap individu tadi tentu berbeda, kembali lagi pada rasa masing-masing individu terhadap penderitaan yang dia alami selama masa ditahan tadi," katanya.

Eddy juga menilai tepat apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi turut termohon dalam permohonan ganti rugi Roy Suryo. Menurutnya, Kemenkeu memiliki kewenangan sebagai kuasa keuangan negara untuk mencairkan pembayaran yang telah diputuskan hakim.

"Sebagai kuasa keuangan negara tentu Kemenkeu lah yang paling punya kewenangan untuk mencairkan dana-dana yang sudah diputuskan hakim praperadilan," ujar Eddy.

Dalam permohonan praperadilan jilid V, Roy Suryo meminta ganti rugi total Rp206 juta. Nilai tersebut terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp106 juta dan kerugian immateriil Rp100 juta.

Permohonan tersebut berkaitan dengan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy yang sebelumnya dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan.

Roy mengajukan permohonan terhadap Kapolda Metro Jaya sebagai Termohon. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menjadi Turut Termohon I, sedangkan Menteri Keuangan menjadi Turut Termohon II.

Sidang praperadilan tersebut masih berlangsung dan hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterangan para ahli serta argumentasi dari pihak pemohon dan termohon sebelum menjatuhkan putusan.* (in/dh)

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan uang tersebut, termasuk barang bukti dalam mata uang dolar Amerika Serikat, disimpan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Nomor 139 Jampidsus Kejagung.

Baca Juga:

• Sidang Kasus Suap Rp4,8 M Masuk Babak Akhir! Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Menanti Tuntutan Jaksa

"Di situ nol bunga, nol persen. Tidak ada bunga, tanpa bunga sama sekali," sambungnya.

Adapun total uang yang disita penyidik mencapai Rp1.003.184.000.000 dan USD166 ribu. Uang tersebut diserahkan PT PSMI melalui pegawainya berinisial VRL berdasarkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saiful menyebut penyerahan uang tersebut dilakukan secara sukarela sebagai bentuk iktikad baik perusahaan. Uang itu nantinya dapat digunakan untuk pemulihan kerugian negara apabila pengadilan menyatakan perkara tersebut terbukti dan terdapat kerugian keuangan negara.

"Uang ini, yang Rp1 triliun, merupakan goodwill dari PT PSMI menyerahkan kepada penyidik sebagai langkah untuk, apabila nanti dalam perkara ini dinyatakan terbukti kerugian keuangan negara, mereka akan siap dengan uang yang diserahkan ini," ujarnya.

Saiful menjelaskan uang tersebut baru akan dieksekusi ke kas negara setelah perkara berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan putusan pengadilan menyatakan adanya kerugian negara.

"Ini nantinya setelah ada putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, kalau dinyatakan dalam putusannya nanti terbukti dan ada kerugian negara sebesar nilai ini, maka uang ini akan kita eksekusi, diserahkan kepada kas negara Kementerian Keuangan," jelasnya.

Perkara tersebut sebelumnya ditangani Kejaksaan Tinggi Lampung sebelum diambil alih Kejagung. Penyidikan berkaitan dengan dugaan pemanfaatan kawasan hutan milik PT Inhutani V di Kabupaten Way Kanan untuk pembangunan perkebunan tebu.

Menurut Kejagung, PT Inhutani V sebelumnya memiliki izin hak penguasaan hutan tanaman industri seluas sekitar 55.157 hektare yang berstatus hutan produksi. Sejak 2007, PT PSMI diduga membuka dan menguasai sekitar 32.375 hektare kawasan tersebut untuk perkebunan tebu.

Kejagung juga menduga terdapat memorandum of understanding (MoU) kemitraan yang ditandatangani pada 2013 tetapi diberlakukan surut sejak 2007. Penyidik menilai hal tersebut menjadi bagian dari persoalan hukum yang sedang didalami.

Dalam proses penyidikan, Jampidsus telah memeriksa 47 saksi, meminta keterangan sejumlah ahli, serta menyita berbagai dokumen. Penyidik juga memblokir 10 rekening operasional pengelolaan kebun PT PSMI.

Meski telah menyita uang lebih dari Rp1 triliun, Kejagung menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Saiful mengatakan penyidikan masih berlangsung dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak masih dilakukan.

"Saat ini kami baru dua minggu melakukan proses pemanggilan pemeriksaan-pemeriksaan secara intensif. Nanti pada konpers berikutnya akan kami sampaikan," pungkasnya.* (d/dh)