Gerakan yang digelar Pemerintah Kabupaten Asahan itu dihadiri Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Kapolres Asahan, Danlanal Tanjung Balai Asahan, perwakilan Dandim 0208/Asahan, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta jajaran, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Rebutan Kursi HUT RI di Istana Sengit, 128 Ribu Orang War Ticket dari 14 Negara

Menurut Azmy, gerakan tersebut bertujuan menggugah rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat nasionalisme, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat.

"Hingga hari ini telah terkumpul sebanyak 4.905 bendera Merah Putih untuk dipasang dan dikibarkan di rumah-rumah penduduk serta 2.325 bendera untuk dipasang pada kendaraan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh bendera akan didistribusikan melalui para camat kepada tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih merupakan tindak lanjut instruksi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Menurutnya, Bendera Merah Putih bukan sekadar simbol negara, tetapi juga menjadi lambang kedaulatan dan pemersatu bangsa yang harus dihormati oleh seluruh masyarakat.

"Saya menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa agar bergerak aktif memastikan setiap rumah warga, kantor pemerintahan, kantor swasta, hingga pelosok desa mengibarkan Bendera Merah Putih sepanjang bulan kemerdekaan," tegasnya.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan dengan mengibarkan Sang Saka Merah Putih di lingkungan masing-masing.

"Jangan sampai ada sejengkal tanah pun di Kabupaten Asahan yang melewatkan momen penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih," katanya.

Ia berharap Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih dapat memperkuat semangat persatuan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, penyampaian laporan panitia, serta sambutan Bupati Asahan. Selanjutnya, Bupati bersama Wakil Bupati dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyerahkan Bendera Merah Putih secara simbolis kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan pelepasan defile Pawai Kebangsaan yang diikuti drumband, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), perwakilan berbagai etnis, pelajar dengan pakaian adat dari berbagai daerah, organisasi kepemudaan (OKP), serta partai politik.

Sebagai penutup, Bupati Asahan bersama jajaran membagikan Bendera Merah Putih kepada masyarakat yang melintas di Jalan Madong Lubis sebagai ajakan untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih selama bulan kemerdekaan. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 10.30 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.* (dh)

Kepala BRIN, Arif Satria, mengatakan para peneliti mendapat undangan khusus untuk berdialog langsung dengan Presiden sekaligus mempresentasikan hasil penelitian yang telah dikembangkan.

Baca Juga:

• Gaji ASN Aman, Purbaya Siapkan Rp20,5 Triliun buat 490 Daerah yang Kesulitan Fiskal

Menurut Arif, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari sejumlah pemaparan hasil riset yang sebelumnya telah disampaikan kepada Presiden dalam rapat terbatas di Hambalang maupun di Istana Kepresidenan.

Dalam kesempatan itu, BRIN mempresentasikan 12 klaster riset yang mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pangan, energi, kesehatan, transportasi, perumahan, antariksa, penerbangan, nuklir, logam tanah jarang, hingga inovasi yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan kampung nelayan.

Selain memaparkan hasil penelitian, BRIN juga menampilkan sejumlah produk inovasi yang dijadwalkan akan ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo bersama para peneliti.

Arif menyebut para peneliti menyambut antusias kesempatan berdialog secara langsung dengan Presiden. Menurutnya, arahan dari kepala negara diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperkuat arah pengembangan riset dan inovasi nasional.

BRIN, lanjut Arif, terus berkomitmen menghasilkan penelitian yang tidak hanya memiliki nilai ilmiah, tetapi juga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di berbagai sektor.* (an/dh)

Anggota tim kuasa hukum, Firman Wijaya, mengatakan pihaknya mengajukan dua permohonan praperadilan secara terpisah karena masing-masing memiliki objek pengujian yang berbeda.

Baca Juga:

• Praperadilan Ketiga Kandas, Roy Suryo Disebut Bakal Ajukan Gugatan Jilid Keempat

Firman menjelaskan, gugatan pertama diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) beserta penahanan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung.

Sementara itu, gugatan kedua ditujukan untuk menguji penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU, termasuk tindakan penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Kuasa hukum lainnya, Hermawanto, menyebut pihaknya juga mempersoalkan sejumlah aspek prosedural dalam proses penetapan tersangka. Menurutnya, hal tersebut perlu diuji melalui mekanisme praperadilan agar seluruh tahapan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.

Senada dengan itu, Febri Diansyah yang juga menjadi bagian dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa praperadilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

Menurut Febri, mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat proses penyidikan, melainkan sebagai sarana menguji apakah tindakan aparat penegak hukum telah dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah bersama pihak swasta Nurman Herin sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Di sisi lain, Polri juga menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU terkait penanganan perkara PT Asabri periode 2020–2024. Dalam perkara yang sama, pihak swasta Don Ritto turut ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU.

Perkembangan proses praperadilan tersebut akan menjadi salah satu tahapan yang menentukan sah atau tidaknya tindakan penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.* (an/dh)

"BRT Komisaris Utama PT DNR," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Klaim Sudah Dikembalikan, KPK Ungkap Uang Amplop Menhut Raja Juli Masih Kurang dari SGD14 Ribu

KPK sendiri telah mengumumkan ada lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi distribusi bansos di Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2020. Tersangka terdiri atas tiga orang dan dua korporasi.

KPK juga mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus ini. Mereka adalah Komisaris Utama PT Dosni Roha, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT); Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024, Herry Tho (HT); Direktur Utama DNR Logistics tahun 2018-2022, Kanisius Jerry Tengker (KJT); dan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos, Edi Suharto (ES).

KPK belum memberi penjelasan detail mengenai identitas para tersangka dalam perkara ini. Identitas salah satu tersangka baru diketahui saat Rudy Tanoesoedibjo mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.* (d/dh)

"Kita sudah sama-sama mendengar dari putusan hakim bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena kurangnya pihak, yaitu tidak menyertakan Kementerian Keuangan," ujar Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Abrianto Pardede di PN Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Lawan Balik lewat Jalur Hukum, Dua Sidang Praperadilan Digelar 18-19 Agustus

"Tadi kita dengarkan langsung dari pengacaranya akan mengajukan yang keempat. Kami siap untuk menerima undangan atau hadir dalam undangan pengadilan nanti," katanya.

"Memang aturan belum ada yang membatasi itu (jumlah gugatan), jadi itu merupakan hak Pemohon. Yang penting objeknya tidak sama, walaupun kasusnya satu tapi objek (hukumnya) berbeda. Kami sebagai termohon siap hadir bila diundang kembali oleh pengadilan," pungkas Abrianto.

Hakim PN Jaksel sebelumnya tidak menerima gugatan praperadilan ketiga yang diajukan Roy Suryo. Hakim menilai gugatan Roy Suryo soal ganti rugi bukan ranah praperadilan.

"Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima," ujar hakim saat membacakan putusan.

Hakim mengatakan urusan ganti rugi telah diatur oleh pemerintah lewat Menteri Keuangan. Hakim mengatakan ganti rugi bukan ranah praperadilan.

"Oleh karena yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam hal keuangan yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil," ujar hakim.

Ini merupakan gugatan ketiga Roy Suryo. Sebelumnya, hakim telah mengabulkan sebagian gugatan praperadilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Hakim praperadilan menyatakan putusan itu tidak memengaruhi pokok perkara.

Kemudian, Roy Suryo mengajukan kembali gugatan praperadilan terkait status tersangka kasus fitnah ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Hakim telah menolak permohonan praperadilan Roy terkait status tersangka untuk seluruhnya. Hakim juga mengatakan Roy Suryo menyalahgunakan praperadilan untuk menunda sidang pokok perkara.* (d/dh)

Menurut Said, capaian tersebut tidak lepas dari sejumlah faktor musiman, seperti libur sekolah, musim penerimaan peserta didik baru, hingga meningkatnya konsumsi listrik selama musim kemarau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masa libur sekolah pada Juli 2026 mendorong pertumbuhan sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman hingga 10,6 persen.

Baca Juga:

• BPS: Pengangguran di Sumut Naik Jadi 411 Ribu Orang pada Mei 2026

"Faktor musiman ini ikut mendorong pertumbuhan sektor telekomunikasi sehingga sektor infokom tumbuh," ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Said juga menilai, cuaca panas selama musim kemarau meningkatkan permintaan listrik untuk kebutuhan pendingin ruangan. Di sisi lain, konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga gas ikut memacu pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas hingga 10,81 persen.

Meski mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, Said mengingatkan pemerintah agar tidak terlena. Ia menilai perlambatan sektor manufaktur dan pertanian perlu menjadi perhatian karena keduanya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

"Kita harus mewaspadai melambatnya pertumbuhan industri pengolahan. Pada triwulan I 2026, industri pengolahan tumbuh 5,04 persen (yoy), tetapi pada triwulan II 2026 melambat menjadi 4,52 persen," katanya.

Menurut Said, industri pengolahan menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 13,5 persen tenaga kerja nasional, sehingga perlambatan sektor tersebut perlu diantisipasi.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga menyoroti perlambatan sektor pertanian. Meski panen raya berlangsung di berbagai daerah, pertumbuhan sektor ini turun dari 4,97 persen pada triwulan I 2026 menjadi 3,8 persen pada triwulan II 2026.

"Sektor pertanian merupakan cerminan sektor primer sekaligus berkontribusi 13,57 persen terhadap PDB. Sektor ini juga menyerap 28,75 persen tenaga kerja nasional sehingga perannya sangat strategis," jelas Said.

Dari sisi permintaan, Said mencermati perlambatan konsumsi rumah tangga. Setelah tumbuh 5,52 persen pada triwulan I 2026 yang ditopang momentum Lebaran, konsumsi rumah tangga melambat menjadi 5,05 persen pada triwulan II 2026.

"Namun, pencapaian ini patut kita syukuri sebab konsumsi rumah tangga sebagai penyangga 53,3 persen PDB masih berkinerja baik," ucapnya.

Pada saat yang sama, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87 persen, sedangkan ekspor meningkat 4,13 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,9 persen pada triwulan I 2026.

Selain pertumbuhan ekonomi, Said turut menyoroti kondisi ketenagakerjaan. Ia menjelaskan, jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang atau sekitar 40,7 persen pada Mei 2026. Sementara itu, jumlah pekerja informal naik dari 87,74 juta orang menjadi 87,88 juta orang atau sekitar 59,3 persen pada periode yang sama.

"Meskipun daya tampung pekerja formal meningkat, pencapaian ini belum mengubah proporsi pekerja formal dan informal secara signifikan dibandingkan 2025," ujar Said.

Ia mengungkapkan, pada November 2025 proporsi pekerja formal mencapai 42,3 persen, sedangkan pekerja informal sebesar 57,7 persen.

"Artinya, dalam satu semester ini proporsi tenaga kerja informal meningkat 1,6 persen dibandingkan akhir tahun lalu, sedangkan proporsi pekerja formal turun 1,6 persen," kata Said.

Menurut dia, tantangan pemerintah ke depan adalah memperbesar penyerapan tenaga kerja formal melalui perbaikan iklim usaha di sektor industri dan perdagangan serta peningkatan akses pendidikan tinggi.

Ia juga menilai tingginya proporsi pekerja informal turut berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan. Berdasarkan data BPS, rasio gini pada Maret 2026 naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025. Di wilayah perkotaan, angkanya meningkat dari 0,383 menjadi 0,387.

Menurut Said, kondisi tersebut menunjukkan pekerja formal relatif lebih terlindungi karena didukung berbagai program jaminan sosial, sedangkan pekerja informal lebih rentan menghadapi kenaikan biaya transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan.

"Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai program jaminan sosial, terkhusus ditujukan kepada para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hingga perluasan lapangan kerja," imbuhnya.* (k/dh)

"Kami melihat beberapa sebab, ini kita ngomong lebih umum, ada yang misalnya SOP-nya, dia masaknya kecepatan. Kalau di Papua, kita lihat dari lock, lock dapurnya itu kan, kita ada sistem lock-nya, dia kapan persiapan, kapan nyacah, kapan dimasak, itu ada," ujar Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Nol atau Satu, BGN Pastikan Dapur MBG Tanpa Sertifikat SLHS Bakal Disetop Permanen

Tindak lanjut tersebut berupa penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait, pengujian sampel makanan, dan investigasi guna mengetahui penyebabnya.

"Setiap kejadian itu, satu dapurnya disuspended, kemudian makanannya itu kemudian dicek di lab oleh Dinas Kesehatan, di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan, kita akan cari tahu, kemudian Ka SPPG-nya kami copot, dan kemudian kita investigasi, sebetulnya keracunannya karena apa," sambung dia.

Mulai saat ini, BGN tidak lagi mentoleransi kasus keracunan dalam bentuk apa pun. Setiap ada kasus, BGN berjanji akan terus melakukan perbaikan guna mencegah kejadian serupa terulang lagi.

Kepala BGN itu juga tidak segan mengambil langkah hukum apabila ada kesengajaan dalam kasus keracunan MBG.

"Ini kan masalah kedisiplinan. Nah, ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase, dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian, dan memang kalau ada, ya kita serahkan semua," tegas dia.* (k/dh)

"Pas saya masuk ada demo besar-besaran. Di situ saya betulin, sudah betul terus keluar MSCI. Habis MSCI, keluar Moody's Investors Service. Habis itu Fitch. Habis itu keluar lagi perang Iran-Irak. Jadi kita digonjang terus," ujar Purbaya saat media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Gaji ASN Aman, Purbaya Siapkan Rp20,5 Triliun buat 490 Daerah yang Kesulitan Fiskal

"Jadi enggak pernah santai selama berapa bulan, pusing. Tapi ini selesai, ada lagi serangan. Diberesin, ada lagi serangan terus," katanya.

Purbaya menilai tekanan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam hampir dua tahun terakhir bukan tekanan yang ringan.

"Jadi pemerintahan zaman ini, zaman setahun terakhir ini, tekanan kita bertubi-tubi dan semuanya besar. Enggak ada yang bisa dianggap enteng," ucap dia.

Meski demikian, Purbaya mengaku sedikit lega setelah lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan peringkat Indonesia dengan outlook stabil. Menurut dia, keputusan tersebut berbeda dengan langkah Moody's dan Fitch yang sebelumnya memberikan outlook negatif terhadap Indonesia.

"Untung S&P mengeluarkan outlook-nya stabil. Walaupun saya pusing, saya mau usaha yang mana lagi nih, dulu agak bagus enggak dianggap. Ternyata S&P profesional. Itu yang membuat kita agak lega, masih bisa agak bernapas," kata Purbaya.

Saat ditanya tekanan mana yang paling berat, Purbaya menyebut penilaian dari lembaga pemeringkat internasional menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah.

"Mungkin yang kedua, Moody's sama Fitch Ratings," ujar dia.

Sebelumnya, Purbaya juga menegaskan penilaian negatif dari Moody's dan Fitch tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Bahkan Purbaya mengatakan penilaian Moody's Investors Service tidak perlu terlalu dihiraukan karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai sedang membaik dan bergerak lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya.

Purbaya menegaskan, penurunan outlook tersebut tidak mencerminkan pelemahan ekonomi secara struktural. Menurutnya, kondisi itu justru menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia telah berbalik arah dan mulai pulih dengan laju yang lebih cepat.

"Ya biar saja seperti itu. Itu justru menjelaskan ekonomi kita sudah berbalik arah, lebih cepat daripada sebelumnya. Ke depan akan membaik juga, lebih bagus lagi, pertumbuhan akan lebih cepat," ujar Purbaya.

Sementara untuk laporan Fitch, Purbaya menilai penilaian tersebut kemungkinan dipengaruhi situasi pemerintahan baru serta pergantian Menteri Keuangan.

"Mungkin kan masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sangka jangan-jangan Menteri Keuangan nggak bisa hitung. Jadi itu salah saya juga karena saya nggak pernah ke luar negeri," kata Purbaya.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Korea Selatan Cho Hyun dalam keterangannya kepada wartawan di Seoul, Rabu (5/8/2026), sebagaimana dilaporkan Reuters. Menurut Cho, peluang untuk menggelar dialog multilateral dengan Korea Utara saat ini masih sangat kecil.

Baca Juga:

• Di Tengah Badai Geopolitik Dunia, Ekonomi RI Tetap Kokoh Tumbuh 5,29% di Triwulan II

Ia menambahkan, Indonesia sempat mencoba mengatur pertemuan antara Korea Selatan dan Korea Utara, tetapi Pyongyang menolak proposal dialog tersebut. Meski begitu, Cho tidak menjelaskan kapan Indonesia mengajukan usulan itu maupun dalam bentuk seperti apa upaya mediasi tersebut dilakukan.

Cho juga mengatakan, isu Korea Utara akan menjadi prioritas utama dalam pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Pertemuan itu diharapkan membahas perkembangan di Semenanjung Korea di tengah masih buntunya hubungan antara Seoul dan Pyongyang.

Pengungkapan Menlu Korea Selatan tersebut muncul beberapa hari setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk berkunjung ke Korea Utara apabila diminta oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung guna membantu membuka jalur dialog.

Dalam pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara pada Jumat (31/7/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa Presiden Lee pernah menanyakan kesediaannya untuk berkunjung ke Pyongyang.

"Dengan hormat, dengan rela kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat," kata Prabowo.

Saat itu, Prabowo menegaskan Indonesia memiliki hubungan baik dengan berbagai negara dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif, sehingga dipercaya tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Sebelumnya, kantor Presiden Korea Selatan menyatakan bahwa Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan Seoul maupun Pyongyang dapat memainkan peran konstruktif dalam mendorong perdamaian di Semenanjung Korea. Pemerintahan Presiden Lee Jae Myung juga menegaskan terus mencari berbagai cara untuk bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan kedua Korea guna membuka kembali jalur komunikasi.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Selatan maupun Korea Utara. Posisi tersebut selama ini dinilai menjadi modal diplomatik bagi Jakarta untuk membantu menjembatani komunikasi di tengah kebuntuan hubungan kedua negara.

Namun, pernyataan terbaru Cho Hyun menunjukkan bahwa setidaknya satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk mempertemukan kedua pihak belum membuahkan hasil karena ditolak oleh Pyongyang.* (k/dh)

Hukuman mati dalam sistem hukum pidana nasional merupakan ultimum remedium atau pidana paling berat yang dapat dijatuhkan pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Meski demikian, hakim tetap berkewajiban menilai apakah dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan serta mempertimbangkan hukuman yang paling adil dan proporsional bagi terdakwa.

Baca Juga:

• Sempat Kalah, Menantu Eks Bupati Labusel Akhirnya Menang Praperadilan dan Bebas dari Jerat Korupsi

Ia menjelaskan, ancaman pidana mati bagi koruptor tetap dipertahankan saat revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain mempertahankan hukuman mati, revisi tersebut juga menambahkan sejumlah ketentuan baru, seperti gratifikasi, suap terhadap penyelenggara negara, dan pemerasan oleh pejabat.

Menurut Yusril, pidana mati dalam perkara korupsi hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi, yakni ketika negara berada dalam kondisi bahaya, terjadi bencana alam nasional, pelaku merupakan residivis, atau saat negara mengalami krisis ekonomi dan moneter.

"Walaupun jaksa menuntut pidana mati dan undang-undang membenarkannya, hakim tetap wajib mempertimbangkan apakah tuntutan itu pantas dijatuhkan atau tidak. Bisa saja setelah menimbang seluruh keadaan, hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menilai persoalan korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan berat atau ringannya ancaman pidana. Menurutnya, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang lengkap, tetapi praktik korupsi masih terus terjadi sehingga aspek moral menjadi faktor penting dalam pemberantasannya.

"Yang kurang adalah etika keagamaan yang didasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa atau tauhid dalam agama Islam," kata Yusril.

"Mengapa ritual keagamaan semakin banyak, tetapi akhlak belum tumbuh? Apakah ada yang salah dalam pendidikan agama, dakwah, dan tablig selama ini? Apakah sekadar ritual yang belum menyentuh kedalaman hati nurani sehingga belum mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil," pungkasnya.* (oz/dh)

"Bahwa dari proses penyidikan yang dilakukan, penyidik kemudian menemukan selain adanya dugaan pemberian uang dari pihak Bupati Kuansing kepada Pak Menteri Kehutanan sejumlah sekitar SGD14.000," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Bikin Geger, Saut Situmorang Sebut Febrie yang Ditahan KPK Lebih Mulia dari Koruptor Bebas

Selain Raja Juli, terdapat pejabat lain di lingkungan Kementerian Kehutanan yang juga diduga menerima uang dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuansing. Namun, identitas penerima tersebut belum diungkap KPK.

Menurut Budi, penyerahan uang kepada pejabat Kementerian Kehutanan lainnya terjadi pada Mei 2026, lebih dahulu dibanding penyerahan amplop kepada Raja Juli yang berlangsung pada awal Juni 2026.

"Diduga ada pemberian lainnya yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan. Di mana dugaan pemberian itu dilakukan sebelumnya, yaitu sekitar bulan Mei, sejumlah sekitar SGD12.500," ujarnya.

Dalam prosesnya, Raja Juli menyatakan telah mengembalikan uang tersebut. Bahkan, pengembalian itu telah dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk pelaporan penolakan gratifikasi.

Namun, kata Budi, pengembalian uang tersebut belum dilakukan secara utuh. Masih terdapat selisih antara jumlah uang yang diduga diterima dengan yang telah dikembalikan.

"Namun pengembaliannya sampai saat ini masih terus dilakukan pengecekan, karena memang penyidik mendapati bahwa pengembaliannya belum utuh senilai SGD14.000," pungkasnya.* (oz/dh)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penyaluran dana bantuan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang mencermati langsung tekanan fiskal serta aspirasi dari berbagai daerah terkait kendala pemenuhan kewajiban belanja pegawai.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Peneliti BRIN ke Istana, Ada Apa Siang Ini?

Untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu, Kemenkeu saat ini tengah menyelesaikan seluruh proses administrasi agar pencairan dana dapat dilakukan selambat-lambatnya pada pekan depan.

"Sebagai bentuk perhatian yang sangat besar dari Presiden terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, Presiden telah memberi petunjuk untuk memberikan bantuan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah," kata dia.

"Bantuan ini akan segera dicairkan paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji para pegawai ASN Daerah dan juga pegawai P3K di pemerintah daerah," lanjut Purbaya.

Mengenai porsi alokasi, Purbaya menegaskan bahwa besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing dari 490 pemda tidak disyaratkan merata, melainkan dihitung berdasarkan kesenjangan kemampuan fiskal serta kebutuhan riil daerah tersebut.

"Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini masih diproses administrasinya. Kita hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa. Semua bisa dideteksi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mencukupi kebutuhan daerah," kata Purbaya.* (oz/dh)

"Menetapkan, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah nihil," ujar hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam persidangan, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Baru Menang Eksepsi, Sidang Dakwaan Baru Dokter Tifa Malah Molor ke 13 Agustus

Dalam pertimbangannya, hakim menerangkan Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan keputusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2). Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ayat (3) menyebutkan ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

"Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini," kata hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan pihak Roy Suryo tidak menarik Menteri Keuangan sebagai pihak yang dimohonkan dalam praperadilan tersebut sehingga permohonan praperadilan jilid III Roy Suryo dinilai cacat formil.

"Menimbang, dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima," imbuh hakim.* (oz/dh)

Pertemuan akan dihadiri perwakilan Kepala Organisasi Riset (KaOR), Kepala Pusat Riset (KaPR), peneliti, serta jajaran struktural BRIN.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Melesat Rp50.000 Pagi Ini, Tembus Rp2,6 Juta per Gram

"Direncanakan demikian," kata Prasetyo dalam keterangannya.

Prasetyo menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk memaparkan berbagai hasil riset BRIN yang dapat mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

"BRIN akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang memang fokus kepada membantu pencapaian program-program prioritas pemerintah," kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, hasil penelitian yang dipresentasikan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan hingga energi, termasuk inovasi yang dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Dalam hal pangan, energi, dan beberapa hal yang bisa menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat, misalnya sampah, kemudian perahu berbasis solar cell, dan sebagainya, dan sebagainya," katanya.* (in/dh)

Menurut Humas PN Jakarta Timur Immanuel Tarigan, penundaan dilakukan karena Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati berhalangan hadir pada jadwal sidang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Baca Juga:

• Sempat Kalah, Menantu Eks Bupati Labusel Akhirnya Menang Praperadilan dan Bebas dari Jerat Korupsi

Ia menjelaskan Ketua Majelis Hakim sedang menjalankan tugas kedinasan sehingga tidak dapat memimpin persidangan.

"Hakim ketua majelis berhalangan, sedang mengikuti ujian kedinasan," sambung dia.

Sidang pembacaan dakwaan ulang ini merupakan kelanjutan proses hukum setelah Majelis Hakim PN Jakarta Timur sebelumnya mengabulkan eksepsi yang diajukan Dokter Tifa. Dalam putusan sela yang dibacakan pada 23 Juli 2026, majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum sehingga persidangan tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi, ahli, maupun terdakwa.

"Mengadili permohonan tim advokat diterima dan dakwaan JPU batal demi hukum dikabulkan. Oleh karena itu, materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan," ujar Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati saat membacakan putusan sela di PN Jakarta Timur, Kamis (23/7/2026).

Majelis hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum menerima kembali berkas perkara, surat dakwaan, dan barang bukti. Seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara.

Dalam amar putusan tersebut, hakim menyebut jaksa masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).* (in/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan masih terdapat sejumlah dapur SPPG yang telah beroperasi meski belum mengantongi SLHS. Tenggat waktu diberikan setelah BGN berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan dan para ahli gizi.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Semangka: Menkes Ungkap Bakteri E. Coli 'Bersembunyi' di Makanan MBG Papua-Semarang

Sudaryono menegaskan SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan syarat mutlak yang menentukan kelayakan sebuah dapur SPPG. Penilaian dilakukan secara tegas, yakni hanya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

"Dan SLHS ini bukan kok SLHS-nya baik, cukup, atau nggak, ini antara nol atau satu. You memenuhi persyaratan SLHS atau tidak, kalau nggak, tutup permanen," ucap dia.

Menurut Sudaryono, BGN tidak lagi memberi toleransi terhadap dapur yang standar sanitasi dan higienitasnya tidak memenuhi ketentuan. Seluruh dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memenuhi standar kesehatan agar keamanan pangan tetap terjaga.

"Jadi, memang kita tidak mentolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienisnya itu kemudian tidak memenuhi standar," tutur Sudaryono.

Ia kembali menekankan SLHS merupakan syarat wajib bagi setiap SPPG. Jika sertifikat tersebut tidak terpenuhi, dapur otomatis dinilai tidak layak beroperasi.

"Begitu SLHS-nya tidak terpenuhi, ini SLHS bukan kemudian syarat administrasi, bukan. Ini syarat mutlak! Ini antara nol sama satu. Jadi kalau misalnya SLHS-nya enggak memenuhi persyaratan, itu nol. Dikali nol, semua dikali nol jadi nol," pungkas dia.* (in/dh)

Menurut Airlangga, konflik Rusia-Ukraina, ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, perang dagang, serta disrupsi teknologi masih menjadi faktor yang membayangi perekonomian dunia.

Baca Juga:

• Kursi Gubernur BI Jadi Sorotan, Airlangga Tegaskan Keputusan Ada di Tangan Prabowo

Airlangga mengatakan capaian tersebut memperpanjang tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas lima persen selama tujuh tahun berturut-turut. Ia menilai kinerja ekonomi nasional juga termasuk yang terbaik di kawasan Asia Tenggara, meski masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Thailand dan Vietnam.

Berdasarkan wilayah, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Bali dan Nusa Tenggara yang mencapai 6,1 persen, melampaui rata-rata nasional. Menurut Airlangga, capaian tersebut mencerminkan pemulihan sektor pariwisata yang semakin memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sementara itu, Pulau Jawa mencatat pertumbuhan 5,65 persen dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 56,4 persen. Kinerja tersebut menunjukkan aktivitas industri dan rantai pasok masih menjadi penggerak utama perekonomian nasional.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan tumbuh 4,52 persen pada triwulan II 2026. Sektor jasa akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 10,6 persen.

Kinerja tersebut didukung meningkatnya aktivitas pariwisata, industri perhotelan, perjalanan, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, sektor konstruksi tumbuh 6,68 persen, didorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Airlangga memperkirakan sektor konstruksi masih akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi pada semester II-2026.

"Sektor konstruksi juga akan menjadi pendorong pada kuartal dan semester kedua. Selain itu, terjadi percepatan belanja modal, terutama di kawasan industri serta pembangunan sejumlah sektor unggulan pemerintah, termasuk pengembangan Koperasi Merah Putih," ungkap Airlangga.

Ia menilai percepatan investasi dan pembangunan berbagai proyek strategis akan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun.* (mt/dh)

Dikutip dari data Bloomberg, Kamis (6/8/2026), nilai tukar dolar AS berada pada level Rp17.912 atau turun sebesar 21 poin (0,12%).

Baca Juga:

• Dolar AS Turun ke Rp17.971, Rupiah Menguat pada Awal Perdagangan

Secara rinci, mata uang Paman Sam melemah 0,08 persen terhadap yen Jepang, turun 0,03 persen terhadap pound sterling, turun 0,02 persen terhadap euro, serta berkurang 0,05 persen terhadap dolar Singapura.

Dolar AS juga melemah 0,02 persen terhadap yuan China dan turun 0,02 persen terhadap dolar Australia.* (d/dh)

"Sudah kemarin (dikeluarkan dari tahanan)," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Labusel Oloan Sinaga saat dikonfirmasi, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Praperadilan Dikabulkan, Status Tersangka Oknum Polisi dalam Kasus Korupsi Bansos Labusel Gugur

"Kami menghormati putusan hakim dan melaksanakan putusan serta penetapan dalam putusan tersebut," ujarnya.

Untuk diketahui, Kejari Labusel sebelumnya menetapkan Bripka Yasir sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial di Dinas Sosial Labusel senilai Rp1,9 miliar. Namun, belakangan, status tersangka itu gugur usai Yasir memenangkan praperadilan.

Di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat, praperadilan itu didaftarkan pada Selasa (21/7) dengan nomor perkara 8/Pid.Pra/2026/PN Rap. Pemohon dalam perkara ini adalah Bripka Yasir, sedangkan termohonnya yakni Kepala Kejaksaan Negeri Labusel.

Sidang putusan praperadilan digelar Selasa (4/8). Dalam putusannya, hakim menolak eksepsi yang diajukan pihak termohon dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Majelis hakim menyatakan penetapan tersangka kepada Bripka Yasir tidak sah.

"Menyatakan surat penetapan tersangka Nomor: B-09/L.2.37/Fd.2/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 beserta dengan seluruh surat dan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," demikian isi putusan hakim.

Dalam putusannya, hakim juga menyatakan penahanan terhadap Bripka Yasir tertanggal 16 Juli 2026 tidak sah. Hakim memerintahkan agar kejaksaan segera membebaskan Bripka Yasir.

"Memerintahkan kepada termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari tahanan sesaat setelah putusan ini selesai diucapkan. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala," sambung hakim.

Selain praperadilan bernomor 8/Pid.Pra/2026/PN Rap itu, Yasir sebelumnya juga sempat mengajukan praperadilan atas status tersangkanya dalam kasus yang sama pada 29 Desember 2025, dengan nomor perkara 7/Pid.Pra/2025/PN Rap. Namun, permohonan itu ditolak hakim dalam putusan yang dibacakan pada 19 Januari 2026.

YML diketahui merupakan bintara yang bertugas di Sikum Polres Labusel. Selain sebagai polisi, YML juga merupakan menantu mantan Bupati Labusel, Edimin.

"Iya (menantu mantan Bupati Labusel). Iya, benar (oknum polisi)," kata Oloan saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).

Selain YML, kejaksaan turut menetapkan enam orang tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni Plt Kadis Sosial Tahun Anggaran 2024 berinisial N, wiraswasta berinisial AB, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinsos Labusel TA 2024 berinisial RN, Direktur CV Sri Rezeki berinisial HN, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial PPS, dan staf honorer di dinas tersebut berinisial G.

Tersangka G diketahui telah meninggal dunia pada 21 Mei 2026 sebelum sempat ditahan. Sementara enam orang lainnya kini telah ditahan di Lapas III Kotapinang.

Oloan menjelaskan, kasus ini bermula dari dugaan korupsi pada pengadaan dan penyaluran bantuan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan total anggaran Rp3,9 miliar. Dari hasil audit, ditemukan kerugian negara sebesar Rp1,9 miliar.

Oloan menyebut YML sudah berperan sejak awal dalam kasus tersebut, mulai dari proses perencanaan hingga pembayaran kegiatan. YML juga disebut bekerja sama dengan tersangka AB untuk mencari perusahaan yang akan memenangkan proyek itu.* (ds/dh)

Mengacu laman resmi Logam Mulia, harga emas naik Rp50.000 dari posisi Rp2.629.000 per gram pada perdagangan sebelumnya. Emas batangan Antam sendiri tersedia dalam beragam pilihan berat mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kg), sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Baca Juga:

• IHSG Langsung Tancap Gas ke 6.379 di Pembukaan, Saham Energi Jadi Andalan

- 0,5 gram: Rp1.389.500 (dari Rp1.364.500)
- 1 gram: Rp2.679.000 (dari Rp2.629.000)
- 2 gram: Rp5.298.000 (dari Rp5.198.000)
- 3 gram: Rp7.922.000 (dari Rp7.772.000)
- 5 gram: Rp13.170.000 (dari Rp12.920.000)
- 10 gram: Rp26.285.000 (dari Rp25.785.000)
- 25 gram: Rp65.587.000 (dari Rp64.337.000)
- 50 gram: Rp131.095.000 (dari Rp128.595.000)
- 100 gram: Rp262.112.000 (dari Rp257.112.000)
- 250 gram: Rp655.015.000 (dari Rp642.515.000)
- 500 gram: Rp1.309.820.000 (dari Rp1.284.820.000)
- 1.000 gram (1 kg): Rp2.619.600.000 (dari Rp2.569.600.000)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, transaksi pembelian maupun buyback emas batangan Antam dikenakan pajak sebagai berikut:

Pajak pembelian emas (PPh 22):

0,45 persen untuk pembeli yang memiliki NPWP
0,9 persen untuk pembeli tanpa NPWP

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong PPh 22 sebagai dasar pelaporan pajak.

Pajak penjualan kembali (buyback):
Untuk penjualan kembali emas ke PT Antam dengan nilai transaksi di atas Rp10 juta, berlaku tarif 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP. Pajak buyback akan dipotong secara langsung dari total nilai transaksi yang dilakukan.

Harga emas hari ini di laman resmi Logam Mulia diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.* (k/dh)