JAKARTA – Pemerintah bersama perbankan nasional, termasuk Bank Central Asia (BCA), kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program KUR BCA 2026 ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal dengan bunga yang relatif ringan.

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Beri Fleksibilitas Kerja ASN untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, Apel Pagi Ditiadakan

BCA menawarkan suku bunga KUR mulai 6 hingga 9 persen per tahun.

Selain itu, debitur juga dibebaskan dari biaya provisi dan biaya administrasi.

Pilihan tenor pinjaman pun cukup fleksibel, mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan, sehingga angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan usaha.

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Calon debitur perlu memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mengajukan pinjaman, antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki e-KTP.
- Pengajuan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Tidak sedang memiliki fasilitas KUR aktif di bank lain.
- Memenuhi ketentuan kelayakan kredit sesuai kebijakan yang berlaku.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Beberapa dokumen yang wajib dilengkapi meliputi:

- e-KTP pemohon dan pasangan.
- NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta.
- Kartu Keluarga (KK).
- Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- BPJS Ketenagakerjaan, khusus untuk pengajuan KUR Kecil.

Cara Mengajukan KUR BCA 2026

Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun langsung di kantor cabang.

Untuk pengajuan secara online, calon debitur dapat mengakses situs resmi BCA, memilih menu pengajuan KUR, mengisi data diri, serta melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

Sementara itu, pengajuan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BCA terdekat.

Petugas akan membantu proses pengisian formulir hingga tahapan verifikasi dokumen.

Setelah dilakukan analisis kelayakan usaha dan permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, dana pinjaman akan dicairkan ke rekening debitur.

Tabel Angsuran KUR BCA 2026 Plafon Rp100 Juta

Berikut simulasi angsuran pinjaman KUR BCA 2026 untuk plafon Rp100 juta:

Tenor Angsuran per Bulan
12 bulan Rp8.606.400
24 bulan Rp4.431.700
36 bulan Rp3.041.800
48 bulan Rp2.347.400
60 bulan Rp1.930.700

Besaran cicilan tersebut merupakan simulasi yang dapat menjadi gambaran bagi calon debitur dalam merencanakan pembiayaan usaha.

Persetujuan pinjaman tetap bergantung pada hasil analisis kelayakan yang dilakukan pihak bank sesuai ketentuan program KUR yang berlaku.* (di/ad)

BANDA ACEH – Shalat bukan hanya menjadi kewajiban bagi setiap Muslim, tetapi juga mengandung berbagai hikmah, termasuk manfaat bagi kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa.

Pesan itu disampaikan Ustaz dr. Al-Bukhari dalam Pengajian Rutin Ahad Subuh yang digelar di Masjid Taqwa Muhammadiyah Banda Aceh, Minggu, 12 Juli 2026.

Baca Juga:

• Jangan Berlebihan! 5 Jenis Makanan Ini Diam-Diam Bisa Melemahkan Daya Tahan Tubuhmu

Ia mengutip sabda Rasulullah SAW, "Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah." (HR. Tirmidzi).

Menurutnya, shalat bukan sekadar rangkaian gerakan fisik, tetapi ibadah yang melibatkan hati, pikiran, lisan, dan seluruh anggota tubuh sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT.

Mengutip firman Allah dalam Surah Al-'Ankabut ayat 45, ia menjelaskan bahwa tujuan utama shalat adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membentuk akhlak yang mulia.

Adapun manfaat kesehatan merupakan salah satu hikmah yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya.

Dalam ceramah tersebut, Ustaz dr. Al-Bukhari menguraikan hikmah kesehatan dari setiap rangkaian gerakan shalat.

Ia menjelaskan bahwa wudhu yang dilakukan sebelum shalat membantu menjaga kebersihan anggota tubuh yang paling sering terpapar lingkungan, seperti wajah, tangan, kepala, telinga, dan kaki.

Dari sisi medis, sentuhan air pada bagian tubuh tersebut dapat memberikan efek menyegarkan sekaligus membantu relaksasi karena banyaknya ujung saraf sensorik.

Pada gerakan takbiratul ihram dan berdiri, otot bahu, lengan, serta dada ikut bergerak sehingga membantu menjaga kelenturan persendian.

Sementara bacaan shalat yang dilakukan secara perlahan dan tartil membuat pola pernapasan menjadi lebih teratur dan membantu tubuh lebih rileks.

Ia juga menekankan pentingnya kekhusyukan saat bersedekap.

Menurutnya, kualitas shalat tidak hanya ditentukan oleh gerakan, tetapi juga oleh kehadiran hati dalam beribadah kepada Allah SWT.

Saat menjelaskan rukuk, Ustaz dr. Al-Bukhari mengatakan bahwa posisi punggung yang lurus, leher rileks, dan tangan bertumpu pada lutut membantu meregangkan otot punggung, bahu, serta paha.

Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan agar rukuk dilakukan dengan tuma'ninah atau penuh ketenangan.

Pada gerakan sujud, ia menjelaskan bahwa posisi kepala yang lebih rendah dari jantung membantu distribusi darah ke bagian kepala dalam beberapa saat.

Selain itu, sujud juga meregangkan otot leher, bahu, punggung, lutut, hingga pergelangan kaki.

Namun, ia menegaskan bahwa manfaat terbesar sujud bukan terletak pada aspek fisik, melainkan karena saat itulah seorang hamba berada paling dekat dengan Allah SWT.

Gerakan duduk di antara dua sujud juga disebut memberi kesempatan tubuh beristirahat sejenak sekaligus meregangkan persendian kaki dan lutut.

Pada posisi ini, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak doa memohon ampunan, rahmat, kesehatan, rezeki, dan petunjuk dari Allah SWT.

Sementara itu, gerakan salam ke kanan dan kiri membantu menjaga kelenturan otot leher.

Lebih dari itu, salam menjadi simbol bahwa seorang Muslim kembali ke tengah masyarakat dengan membawa kedamaian setelah menyelesaikan ibadah.

Di akhir ceramahnya, Ustaz dr. Al-Bukhari mengingatkan bahwa umat Islam tidak melaksanakan shalat semata-mata untuk memperoleh manfaat kesehatan.

"Kita shalat karena Allah SWT memerintahkannya. Kalaupun Allah memberikan manfaat berupa kesehatan jasmani, ketenangan jiwa, kestabilan emosi, kelenturan otot, dan kebugaran tubuh, semuanya merupakan bonus dari ketaatan kepada-Nya," ujarnya.

Ia mengajak seluruh jamaah untuk menjaga kualitas shalat dengan memenuhi syarat, rukun, sunnah, dan melaksanakannya secara tuma'ninah agar ibadah tersebut benar-benar menjadi penyejuk hati, penghapus dosa, sekaligus bekal menuju surga.* (ad)

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memberikan fleksibilitas waktu kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki anak usia PAUD, SD, hingga SMA untuk mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah, Senin, 13 Juli 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas imbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka mendukung penguatan ketahanan keluarga.

Baca Juga:

• Berantas Korupsi, Wujudkan Visi Prabowo

Surat tersebut ditujukan kepada para Asisten Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Dalam surat itu dijelaskan, ASN yang memiliki anak pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah diberikan fleksibilitas waktu kerja pada Senin, 13 Juli 2026.

ASN tetap diwajibkan melakukan presensi elektronik dari lokasi sekolah tempat anak bersekolah.

Sementara itu, ASN yang tidak mengantar anak tetap melaksanakan presensi elektronik di unit kerja masing-masing seperti biasa.

Selain memberikan fleksibilitas jam kerja, Pemerintah Aceh juga meniadakan pelaksanaan apel pagi pada 13 Juli 2026.

Langkah ini dilakukan agar para orang tua memiliki waktu yang cukup untuk mendampingi anak-anak mereka pada hari pertama sekolah.

Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, meminta seluruh pimpinan perangkat daerah segera menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Ia juga menegaskan agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal sehingga masyarakat tetap mendapatkan layanan secara optimal.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri PANRB Nomor B/257/M.KT.02/2026 tentang Imbauan Mendukung Penguatan Ketahanan Keluarga bagi Pegawai ASN.

Melalui surat tersebut, instansi pemerintah didorong memberikan ruang bagi orang tua, baik ayah maupun ibu, untuk mendampingi anak pada hari pertama masuk sekolah tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperkuat peran keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.* (ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

SIAPAPUN pasti setuju bahwa korupsi adalah penyakit paling bebahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga:

• Siapa Tan Kian? Pengusaha Properti yang Diperiksa Polda Metro dalam Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara

Korupsi memang menjadi ancaman paling serius bagi sebuah negara untuk memperkuat seluruh sendi pembangunannya.

Karena, semua agenda pembangunan nasional bergantung pada berapa banyak anggaran publik yang tersedia.

Jika uang tersebut terkuras akibat korupsi yang semakin tidak terkendali, maka nasib pembangunan akan menjadi suram.

Sebuah bangsa yang besar tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sebaliknya, sebuah keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada kemampuan negara membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam konteks inilah, relevansi pemberantasan korupsi menjadi poin mutlak bagi keberhasilan agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

Harus diakui bahwa setiap rupiah anggaran negara yang raib akibat praktik korupsi, sejatinya merupakan kehilangan hak masyarakat yang paling fundamental.

Hal ini dikarenakan setiap uang yang hilang, terdapat hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang berkualitas, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Demikian, perang terhadap korupsi bukan sekadar agenda penegakan hukum, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memastikan seluruh program prioritas pemerintah berjalan efektif.

Dalam realitas kehidupan bernegara yang terjadi hari-hari ini menunjukkan sebuah dinamika yang cukup kontras.

Dimulai dari pengungkapan dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saling gertak antara dua institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung dan Polri dalam mengusut berbagai perkara besar.

Sekali lagi, situasi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa komitmen membangun pemerintahan yang bersih harus diwujudkan melalui tindakan nyata, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Ancaman Serius bagi Pembangunan Nasional

Percaya tidak percaya, suka ataupun tidak suka, korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang menghambat terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Implikasi di balik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, melainkan juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, memperlemah efektivitas birokrasi, serta menghambat kualitas pelayanan publik.

Dalam berbagai situasi, praktik korupsi kerapkali mengganggu pelaksanaan berbagai program strategis nasional yang semestinya memberikan manfaat langsung kepada rakyat.

Kondisi terbaru justru kian memprihatinkan perihal dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini menjadi pengingat bahwa program sebesar apa pun tetap memerlukan sistem pengawasan yang kuat.

MBG, biar bagaimanapun, merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo yang didesain khusus untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Demikian, program ini jangan sampai gagal di tengah jalan hanya karena banyaknya 'kebocoran' anggaran akibat korupsi yang merajalela.

Apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaannya, maka otomatis yang dirugikan bukan hanya negara secara finansial, melainkan juga masyarakat.

Selain kasus MBG, berbagai kasus besar lainnya yang tidak kalah sadis juga masih menjadi tantangan tersendiri dalam memberantas gurita korupsi yang melanda republik.

Di balik rentetan kasus korupsi ini menunjukkan pentingnya membangun tata kelola yang transparan sejak tahap perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga evaluasi program.

Pencegahan korupsi tidak cukup dengan hanya mengandalkan aparat penegak hukum setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga perlu didukung sistem pengawasan internal yang efektif, digitalisasi proses administrasi, keterbukaan informasi publik, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.

Dalam kerangka pembangunan nasional, korupsi merupakan biaya ekonomi yang sangat mahal.

Setiap penyelewengan dana publik berimbas pada pengurangan kapasitas pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, maupun perlindungan sosial.

Karenanya, keberhasilan mewujudkan visi Presiden Prabowo menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan makmur sangat ditentukan oleh kemampuan negara menutup seluruh ruang penyalahgunaan kewenangan.

Penegakan Hukum sebagai Pilar Membangun Pemerintahan Bersih

Komitmen terhadap pemberantasan korupsi mesti diwujudkan lewat penegakan hukum yang sungguh-sungguh, profesional, dan independen.

Berkaca dari pengalaman, upaya penegakan hukum yang konsisten telah ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung melalui serangkaian tindak pidana ekonomi (TPE) yang dilakukan demi memulihkan berbagai aset dan kerugian negara.

Langkah Kejagung tersebut memperlihatkan bahwa negara semakin serius memulihkan kerugian keuangan negara sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku.

Sementara itu, komitmen yang serius juga ditunjukkan oleh Polri dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum melalui berbagai aksi dan instrumentasi yang dijalankannya.

Apa yang dibutuhkan saat ini adalah sinergi yang kokoh antara Kejaksaan, Polri, serta lembaga penegak hukum lainnya menjadi faktor penting dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

Kolaborasi yang apik akan melahirkan kekuatan yang utuh-padu dalam melawan gurita korupsi yang semakin meresahkan masyarakat.

Upaya penegakan hukum terhadap korupsi memang sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pengembalian aset negara, penguatan sistem pengawasan, dan pencegahan korupsi di masa mendatang.

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum yang tegas dan konsisten memberikan pesan penting bahwa seluruh program prioritas nasional harus dijalankan secara akuntabel.

Atinya, setiap penyimpangan terhadap anggaran publik, termasuk apabila terjadi dalam program-program strategis seperti MBG, harus diproses berdasarkan prinsip due process of law, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Akhirnya, melalui pendekatan yang ada, pemberantasan korupsi akan menjadi fondasi kokoh dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045 mendatang.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Provinsi Bali pada Minggu, 12 Juli 2026, didominasi kondisi cerah sepanjang hari.

Masyarakat dapat memanfaatkan cuaca yang relatif stabil untuk berbagai aktivitas di luar ruangan, namun tetap disarankan memperhatikan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Minggu 12 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Di Kabupaten Tabanan, cuaca juga diprediksi cerah dengan suhu 20–28 derajat Celsius serta kelembapan antara 58–82 persen.

Sementara itu, Kabupaten Badung diperkirakan menikmati cuaca cerah dengan suhu relatif lebih hangat, yakni 22–32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 49–83 persen.

Kabupaten Gianyar diprakirakan cerah dengan suhu udara 20–30 derajat Celsius dan kelembapan 52–76 persen.

Adapun Kabupaten Klungkung diprediksi memiliki suhu 24–31 derajat Celsius dengan kelembapan 51–86 persen.

Untuk wilayah dataran tinggi seperti Kabupaten Bangli, suhu udara diperkirakan lebih sejuk, berkisar 18–25 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 57–92 persen.

Kabupaten Karangasem juga diprakirakan cerah dengan suhu 18–28 derajat Celsius dan kelembapan 51–89 persen.

Di wilayah utara Bali, Kabupaten Buleleng diperkirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu udara 21–29 derajat Celsius serta kelembapan 56–86 persen.

Sementara itu, Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali diprediksi cerah dengan suhu berkisar 24–31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 60–89 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer, terutama bagi nelayan, pelaku pariwisata, serta masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.* (ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu, 12 Juli 2026, didominasi cuaca cerah.

Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul diperkirakan mengalami cuaca berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Minggu 12 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 54 hingga 93 persen.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Kabupaten Bantul.

Wilayah ini diprakirakan menikmati cuaca cerah dengan suhu udara 21–30 derajat Celsius dan kelembapan relatif tinggi, yakni 48–97 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Gunungkidul diprediksi mengalami cuaca berawan sepanjang hari.

Suhu udara di kawasan tersebut berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 43–93 persen.

Di Kabupaten Sleman, BMKG memprakirakan cuaca cerah dengan suhu udara 21–30 derajat Celsius.

Adapun kelembapan udara diperkirakan berada pada kisaran 43–91 persen.

Sementara itu, Kota Yogyakarta diprediksi cerah dengan suhu udara antara 21 hingga 30 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara berkisar 38–93 persen, sehingga masyarakat tetap disarankan menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Meski sebagian besar wilayah DIY diprakirakan cerah, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca.

Perubahan kondisi atmosfer dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada masa peralihan musim yang berpotensi memicu perubahan cuaca dalam waktu singkat.

Informasi prakiraan cuaca ini juga menjadi acuan bagi masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, hingga sektor transportasi untuk merencanakan aktivitas secara lebih aman dan nyaman.* (ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami cuaca berawan pada Minggu, 12 Juli 2026.

Dari seluruh kabupaten dan kota, hanya Kabupaten Garut yang diprediksi mengalami hujan ringan, sedangkan Kota Cimahi menjadi satu-satunya wilayah yang diprakirakan cerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Minggu 12 Juli 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Suhu udara di Jawa Barat diperkirakan berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celsius.

Suhu terendah diprakirakan terjadi di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut yang mencapai 16 derajat Celsius, sedangkan suhu tertinggi berpotensi terjadi di Kota Bekasi dan Kota Depok yang mencapai 34 derajat Celsius.

Kabupaten Garut menjadi wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan ringan.

BMKG memperkirakan suhu udara di wilayah tersebut berkisar 16–22 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 54–99 persen.

Sementara itu, Kota Cimahi diprediksi menikmati cuaca cerah dengan suhu udara 19–27 derajat Celsius dan kelembapan 47–85 persen.

Di kawasan aglomerasi Bandung Raya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi diprakirakan memiliki kondisi cuaca yang relatif kondusif untuk aktivitas masyarakat.

Namun, langit berawan tetap mendominasi sebagian besar wilayah, kecuali Kota Cimahi yang diprediksi cerah.

Untuk wilayah Bodebek, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu udara relatif hangat, berkisar 21 hingga 34 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap memantau pembaruan informasi cuaca, terutama warga yang beraktivitas di wilayah Garut dan daerah pegunungan yang berpotensi mengalami hujan ringan.

Pengendara juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan jalan licin serta perubahan cuaca yang dapat terjadi secara lokal.

Informasi prakiraan cuaca ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, petani, wisatawan, dan pengguna transportasi dalam merencanakan aktivitas sepanjang hari.* (ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Daerah Khusus Jakarta akan didominasi cuaca berawan pada Minggu, 12 Juli 2026.

Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung di enam wilayah administrasi dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Minggu 12 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Tingkat kelembapan udara di kawasan tersebut berkisar 67–76 persen.

Di wilayah daratan, Kota Administrasi Jakarta Pusat diprakirakan berawan dengan suhu udara 27–32 derajat Celsius dan kelembapan 40–70 persen.

Sementara itu, Jakarta Utara juga diprediksi berawan dengan suhu udara 27–31 derajat Celsius serta kelembapan 47–75 persen.

Kondisi cuaca serupa diperkirakan terjadi di Jakarta Barat. Wilayah ini memiliki suhu udara 26–32 derajat Celsius dengan kelembapan berkisar 41–72 persen.

Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan menjadi wilayah dengan suhu tertinggi di ibu kota, masing-masing mencapai 34 derajat Celsius.

Jakarta Selatan memiliki suhu udara 26–34 derajat Celsius dengan kelembapan 33–68 persen, sedangkan Jakarta Timur berkisar 27–34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 33–71 persen.

Meski tidak terdapat potensi hujan dalam prakiraan cuaca hari ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca terbaru.

Perubahan kondisi atmosfer dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada masa peralihan musim.

Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan tetap menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan cairan, mengingat suhu udara pada siang hari diperkirakan cukup panas di sejumlah wilayah Jakarta.

Prakiraan cuaca ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengguna transportasi, hingga wisatawan dalam menyusun agenda dan aktivitas sepanjang Minggu.* (ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Provinsi Aceh akan mengalami cuaca berawan pada Minggu, 12 Juli 2026.

Sementara itu, fenomena udara kabur diperkirakan terjadi di beberapa daerah, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Minggu 12 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Fenomena ini dapat mengurangi jarak pandang, terutama pada pagi hari dan di wilayah yang memiliki kelembapan udara tinggi.

Adapun cuaca berawan diprakirakan mendominasi wilayah Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, serta seluruh kota di Aceh, yakni Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam.

Suhu udara di Provinsi Aceh diperkirakan berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celsius.

Suhu terendah berpotensi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah yang berada di kawasan dataran tinggi, dengan kisaran 14–25 derajat Celsius.

Sementara suhu tertinggi diprakirakan mencapai 33 derajat Celsius di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, dan Kota Langsa.

Tingkat kelembapan udara di berbagai wilayah Aceh berkisar antara 49 hingga 98 persen.

Kondisi ini berpotensi membuat udara terasa lebih lembap, terutama di kawasan pesisir dan daerah pegunungan.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memantau pembaruan informasi cuaca, khususnya bagi pengendara yang melintasi wilayah dengan potensi udara kabur.

Pengguna jalan diharapkan mengurangi kecepatan kendaraan, menjaga jarak aman, serta menyalakan lampu utama apabila jarak pandang menurun.

Bagi nelayan, pelaku transportasi, wisatawan, maupun masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan, prakiraan cuaca ini dapat menjadi acuan dalam merencanakan kegiatan agar tetap aman dan nyaman sepanjang hari.* (ad)

SUMUT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Utara akan didominasi cuaca berawan pada Minggu, 12 Juli 2026.

Dari seluruh kabupaten dan kota yang dipantau, hanya Kabupaten Nias yang diprediksi mengalami hujan ringan, sementara wilayah lainnya umumnya berawan.

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Dorong Kriya dan Wastra Sumut Tembus Pasar Global di HUT ke-46 Dekranas

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di sejumlah kota, antara lain Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Binjai, Tebing Tinggi, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli.

Sementara itu, Kabupaten Nias menjadi satu-satunya wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan.

Suhu udara di daerah tersebut diperkirakan berkisar 23–28 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 75–98 persen.

Secara umum, suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan berada pada kisaran 17 hingga 33 derajat Celsius.

Suhu terendah berpotensi terjadi di Kabupaten Samosir, yakni sekitar 17 derajat Celsius, sedangkan suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celsius yang diprakirakan terjadi di Langkat, Labuhanbatu, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Kota Medan, dan Kota Binjai.

Tingkat kelembapan udara di berbagai wilayah berkisar antara 50 hingga 100 persen.

Kelembapan yang tinggi berpotensi membuat udara terasa lebih lembap, terutama pada pagi dan malam hari serta di kawasan pegunungan dan pesisir.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memantau informasi cuaca terbaru, khususnya warga di Kabupaten Nias yang berpotensi mengalami hujan ringan.

Pengendara diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap jalan yang licin, sementara nelayan dan pelaku transportasi laut disarankan memperhatikan perkembangan cuaca sebelum beraktivitas.

Prakiraan cuaca ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam merencanakan aktivitas harian, perjalanan, maupun kegiatan di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata di wilayah Sumatera Utara.* (ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tata kelola batu bara, PT PLN, PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta PT CBS-KNI.

Dalam penyidikan tersebut, polisi telah memeriksa 15 orang saksi setelah melakukan penggeledahan di 13 lokasi yang tersebar di Jakarta Selatan dan Bogor.

Baca Juga:

• Mimpi Negeri Tanpa Amplop

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, menegaskan status Tan Kian saat ini masih sebagai saksi.

"Status Tan Kian masih sebagai saksi, bukan tersangka," kata Budi Hermanto.

Penggeledahan dilakukan sejak Rabu, 8 Juli 2026, di sejumlah lokasi, termasuk ruko dan rumah indekos di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Dari lokasi di Cipete, penyidik menyita uang senilai sekitar Rp67 miliar dalam berbagai mata uang, yaitu dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan rupiah.

Sementara itu, dari rumah di Sentul, polisi menemukan uang tunai sekitar Rp476 miliar serta emas batangan dengan berat mencapai 74 kilogram.

Penyidik saat ini masih mendalami asal-usul aset tersebut, termasuk menelusuri data kepemilikan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan status lahan yang berada di kawasan Sentul City.

Profil Tan Kian

Tan Kian dikenal sebagai salah satu pengusaha properti yang telah lama berkecimpung di sektor pengembangan kawasan premium di Indonesia.

Melalui Century Properties Group Indonesia, perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai Dua Mutiara Group, ia mengembangkan sejumlah proyek properti di kawasan Mega Kuningan dan Sudirman, Jakarta.

Beberapa proyek yang berada dalam portofolio grup tersebut antara lain Pacific Place Jakarta, JW Marriott Jakarta, The Ritz-Carlton Jakarta Mega Kuningan, The Ritz-Carlton Pacific Place, Millennium Centennial Center, South Hills Apartment, Sahid Sudirman Center, Botanica Apartment, hingga The Plaza Office Tower.

Di luar Jakarta, Tan Kian juga tercatat memiliki puluhan vila resor di Pulau Bintan serta pernah terlibat dalam pengembangan kawasan Millennium City di Parung Panjang.

Sebelum terjun ke bisnis properti, ia memulai usaha keluarga di bidang perdagangan udang dan tekstil sebelum memperluas usahanya ke sektor properti.

Nama Tan Kian bukan kali pertama dikaitkan dengan perkara hukum.

Pada 2008, Kejaksaan Agung pernah menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana PT Asabri terkait pembangunan Plaza Mutiara.

Namun, penyidikan terhadap perkara tersebut dihentikan pada 2009 setelah dana yang dipersoalkan dikembalikan.

Plaza Mutiara kemudian dikembalikan kepada Tan Kian berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Namanya kembali muncul ketika penyidik mengusut perkara PT Asabri pada 2021 dan kasus Jiwasraya pada 2019–2020.

Dalam perkara tersebut, Tan Kian disebut pernah bekerja sama dengan Benny Tjokrosaputro dalam pengembangan sejumlah proyek properti, termasuk South Hills Apartment di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Meski beberapa kali diperiksa dalam perkara korupsi besar, hingga saat ini Tan Kian belum pernah kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah perkara Plaza Mutiara.

Kuasa hukumnya sebelumnya menyatakan seluruh transaksi antara Tan Kian dan Benny Tjokrosaputro telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung maupun pengadilan dan dinyatakan sesuai ketentuan hukum.

Polda Metro Jaya menegaskan proses penyidikan masih berlangsung.

Selain memeriksa Tan Kian, penyidik juga meminta keterangan sejumlah saksi lain yang berasal dari berbagai lokasi penggeledahan, mulai dari petugas keamanan, sopir, hingga karyawan perusahaan penukaran valuta asing (money changer).

Polisi masih mendalami apakah uang tunai, emas, dan aset lain yang disita memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.* (km/ad)

MAKASSAR — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 10 Juli 2026.

Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen dalam mendorong produk kriya dan wastra Sumatera Utara agar semakin berdaya saing, baik di pasar nasional maupun internasional.

Baca Juga:

• Dekranasda Sumut Pamerkan Kriya Unggulan di HUT ke-46 Dekranas Makassar, Dorong UMKM Go Global

Acara tersebut juga dihadiri Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, bersama jajaran pengurus Dekranas dari berbagai daerah di Indonesia.

Tahun ini, Dekranas mengusung tema "Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Dunia", yang menegaskan komitmen untuk mendorong industri kerajinan nasional yang ramah lingkungan, memiliki nilai tambah, dan mampu bersaing di pasar global.

Bagi Dekranasda Sumatera Utara, peringatan HUT Dekranas menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah, mulai dari kriya, wastra atau kain tradisional, hingga kuliner khas.

Kehadiran Dekranasda Sumut dalam ajang nasional tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara.

Ketua Dekranasda Sumut Kahiyang Ayu mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung program Dekranas Pusat melalui pembinaan berkelanjutan kepada para perajin, mulai dari proses produksi hingga pemasaran.

"Peringatan HUT Dekranas kali ini menjadi pemantik semangat bagi kami di Sumatera Utara. Kain-kain wastra dan kerajinan tangan dari Sumut memiliki keunikan luar biasa yang sangat diminati. Kami berkomitmen untuk terus mendorong para perajin lokal agar naik kelas, meningkatkan kualitas estetika dan kemasan produk, sehingga produk lokal kita bisa bersaing di tingkat nasional hingga menembus pasar dunia," kata Kahiyang Ayu.

Sementara itu, Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, menekankan pentingnya inovasi yang berkelanjutan agar produk kerajinan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pasar modern tanpa meninggalkan nilai budaya.

"Melalui tema 'Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Dunia', kita ingin memastikan bahwa produk kerajinan Indonesia tidak hanya indah dan bernilai seni tinggi, tetapi juga diproduksi dengan prinsip berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dekranas akan terus mengawal dan memfasilitasi para perajin kita agar mampu bertransformasi, berdaya saing global, dan merebut pasar internasional," ujar Selvi.

Puncak peringatan HUT ke-46 Dekranas juga dimeriahkan dengan pameran produk unggulan dari seluruh provinsi di Indonesia, peragaan busana wastra daerah, serta forum edukasi bagi para perajin.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Dekranasda Sumatera Utara berharap produk kriya, wastra, dan berbagai hasil karya UMKM daerah semakin dikenal masyarakat luas, membuka peluang kolaborasi baru, serta memperluas pasar hingga ke tingkat internasional.* (ad)

MAKASSAR — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8–12 Juli 2026.

Keikutsertaan Dekranasda Sumatera Utara dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk kriya, wastra, dan kerajinan unggulan daerah sebagai upaya melestarikan warisan budaya sekaligus memperluas pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Dorong Kriya dan Wastra Sumut Tembus Pasar Global di HUT ke-46 Dekranas

"Semoga semangat berkarya dan berinovasi terus tumbuh, sehingga para perajin Sumut semakin maju, UMKM semakin kuat, dan warisan budaya nusantara semakin dikenal dunia," ujar Kahiyang Ayu.

Puncak peringatan HUT ke-46 Dekranas diikuti oleh Dekranasda tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut menjadi ajang promosi sekaligus pertukaran pengalaman bagi para pelaku industri kerajinan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dekranas, Selvi Ananda, menekankan pentingnya sinergi antara Dekranas Pusat dan seluruh Dekranasda di Indonesia.

Menurut Selvi, peran Dekranasda tidak hanya sebatas menyelenggarakan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pendamping, pembina, dan fasilitator bagi para perajin agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar global.

Mengusung tema "Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia", peringatan HUT ke-46 Dekranas menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mendorong peningkatan daya saing perajin melalui digitalisasi, inovasi produk, dan perluasan akses pasar.

Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan Gendang Pajajari dan pemotongan tumpeng oleh Ketua Dekranas.

Selain itu, rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan pameran produk kerajinan yang melibatkan sekitar 3.000 pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 hingga 5.000 peserta yang berasal dari berbagai kontingen provinsi, kabupaten, dan kota.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? KUR Mandiri 2026 Dibuka, Pinjaman Rp100 Juta Cicilan Mulai Rp2,1 Juta per Bulan

PANGKALPINANG — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Tahun 2026 pada Minggu, 12 Juli 2026, di Resto Lucky 88, Pangkalpinang.

Kegiatan yang dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB itu menjadi agenda penting bagi organisasi untuk melakukan konsolidasi internal, mengevaluasi perjalanan organisasi, sekaligus menentukan arah kepemimpinan PJS Bangka Belitung ke depan.

Baca Juga:

• Polemik Tin Slag Babel Memanas! Dirut PT BBBS Bantah Isu Ekspor ke Laos dan Siap Lapor Dewan Pers

Ketua Panitia Musdalub PJS Bangka Belitung, Muhamad Zen, mengatakan seluruh persiapan kegiatan telah rampung dan panitia siap menyambut peserta maupun tamu undangan.

"Musdalub ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan, mengevaluasi perjalanan organisasi, serta menentukan langkah-langkah strategis PJS Bangka Belitung ke depan. Kami berharap forum ini dapat melahirkan keputusan terbaik dan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh anggota," ujar Zen, Sabtu, 11 Juli 2026.

Menurut Zen, sejumlah pejabat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, organisasi pers, serta mitra strategis PJS dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai kehadiran berbagai unsur pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi profesi wartawan, dan mitra kerja menjadi bukti bahwa hubungan kemitraan yang dibangun PJS selama ini berjalan dengan baik.

"Kami bersyukur karena Musdalub ini mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Kehadiran para pejabat dan pimpinan organisasi pers menunjukkan bahwa pers memiliki peran penting sebagai mitra pembangunan daerah sekaligus pilar demokrasi," katanya.

Dalam agenda Musdalub, Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba dijadwalkan memberikan arahan kepada peserta mengenai penguatan organisasi, peningkatan profesionalisme wartawan, serta perkembangan organisasi PJS di tingkat nasional.

Sebagai organisasi pers nasional, PJS terus memperluas jaringan kepengurusan di berbagai daerah di Indonesia.

Organisasi ini juga tengah melengkapi berbagai persyaratan untuk memperkuat eksistensinya sebagai organisasi pers nasional dalam rangka menjadi konstituen Dewan Pers.

Muhamad Zen berharap Musdalub 2026 menjadi momentum lahirnya semangat baru bagi seluruh anggota PJS Bangka Belitung.

"Ini memang Musyawarah Daerah Luar Biasa. Kami berharap yang lahir dari forum ini juga keputusan-keputusan yang luar biasa, demi kemajuan PJS Bangka Belitung, peningkatan profesionalisme anggota, dan penguatan peran pers dalam pembangunan daerah," ujarnya.

Panitia juga mengimbau seluruh pengurus DPD dan DPC PJS se-Bangka Belitung yang memiliki hak suara agar hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian Musdalub sesuai jadwal yang telah ditetapkan.* (ad)

JAKARTA — Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program ini menawarkan bunga sekitar 6 persen per tahun dengan pilihan plafon pinjaman dan tenor yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.

Baca Juga:

• Polemik Tin Slag Babel Memanas! Dirut PT BBBS Bantah Isu Ekspor ke Laos dan Siap Lapor Dewan Pers

Untuk jenis pinjaman tertentu, nasabah tidak diwajibkan memberikan agunan tambahan sehingga program ini menjadi salah satu pilihan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal.

Melalui program KUR, pemerintah bersama Bank Mandiri berupaya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM agar usaha dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik.

Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2026

Calon peminjam perlu memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Memiliki e-KTP atau surat keterangan pembuatan e-KTP.
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan pejabat berwenang.
- Memiliki NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta.
- Menyiapkan Kartu Keluarga (KK).
- Menyiapkan akta nikah atau akta cerai bagi yang sudah menikah atau bercerai.
- Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Cara Mengajukan KUR Mandiri 2026

Setelah seluruh dokumen persyaratan lengkap, calon nasabah dapat mengajukan pinjaman dengan mendatangi kantor cabang Bank Mandiri.

Petugas bank akan melakukan verifikasi dokumen dan survei terhadap usaha yang dijalankan untuk memastikan kelayakan penerima KUR.

Apabila pengajuan disetujui, nasabah akan menandatangani perjanjian kredit dan dana pinjaman akan dicairkan ke rekening Bank Mandiri.

Tabel Angsuran KUR Mandiri 2026 Plafon Rp100 Juta

Bank Mandiri menyediakan pilihan jangka waktu cicilan mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.

Untuk pinjaman sebesar Rp100 juta, cicilan terendah berada pada tenor 60 bulan atau lima tahun, yaitu sebesar Rp2.166.667 per bulan.

Berikut rincian angsurannya:

12 bulan: Rp8.833.333per Bulan
18 bulan: Rp6.055.556per Bulan
24 bulan: Rp4.666.667per Bulan
36 bulan: Rp3.277.778per Bulan
48 bulan: Rp2.583.333per Bulan
60 bulan Rp2.166.667per Bulan

Calon debitur disarankan memilih tenor yang sesuai dengan kemampuan membayar cicilan setiap bulan agar usaha tetap berjalan dengan sehat dan kewajiban kredit dapat dipenuhi tepat waktu.

Program KUR Mandiri 2026 diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi pelaku UMKM yang ingin memperluas usaha, menambah modal kerja, maupun meningkatkan kapasitas produksi dengan dukungan bunga yang lebih terjangkau dibandingkan kredit komersial.* (di/ad)

Oleh:Herman Dirgantara

"Our Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its example." — Louis D. Brandeis (1928)

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Bukti Tak Ada Pihak yang Kebal Hukum

Gambaran semacam itu memang tidak keliru. Hanya saja, janganlah kita luput melihat kenyataan yang lebih sunyi.

Dalam banyak kesempatan, korupsi justru bermula dari sesuatu yang tampak sederhana, bahkan dianggap lumrah: sebuah amplop (baca: suap).

Belakangan, ruang publik kembali mempergunjingkan hal ini pascamencuatnya perkara dugaan suap jabatan yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby yang telah berstatus tersangka oleh KPK.

Dalam kasus tersebut, nama seorang Menteri turut disinggung.

Di tengah proses penyidikan tersebut, muncul informasi mengenai amplop yang ditinggalkan dalam audiensi resmi dan kemudian dikembalikan oleh sang menteri, 17 hari sebelum terjadinya OTT KPK terhadap perkara Bupati Kuansing dkk.

Etika Bernegara

Terlepas dari bagaimana hasil pendalaman aparat penegak hukum KPK nantinya, satu pelajaran penting telah lebih dahulu muncul ke hadapan publik.

Sebuah amplop ternyata mampu membuka kembali perbincangan mengenai batas tipis antara jabatan, gratifikasi, dan integritas penyelenggara negara.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik daripada sekadar perkara pidana.

Negara hukum tidak hanya bekerja melalui larangan dan sanksi.

Ia juga hidup melalui kebiasaan-kebiasaan etik yang tumbuh dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Apa yang dianggap wajar oleh pejabat publik pada akhirnya akan membentuk ukuran kewajaran masyarakat dalam memandang kekuasaan.

Karena itu, pemberantasan korupsi sesungguhnya tidak dimulai manakala seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Ia telah dimulai ketika seorang penyelenggara negara memutuskan bagaimana bersikap terhadap setiap bentuk pemberian yang berpotensi memengaruhi independensi jabatannya.

Dari situ, integritas acap kali diuji bukan pada perkara besar, melainkan pada keputusan-keputusan kecil yang tampak sepele, tetapi menentukan arah moral suatu instansi.

Dalam kaitan ini, Dennis F. Thompson (1987) membedakan tanggung jawab hukum (legal accountability) dari tanggung jawab moral (moral responsibility).

Menurutnya, etika jabatan publik menuntut lebih dari sekadar kepatuhan terhadap hukum.

Seorang penyelenggara negara tetap berkewajiban menjaga kepercayaan publik melalui perilaku yang menghindarkan benturan kepentingan maupun penyalahgunaan jabatan (Thompson, 1987).

Dari sudut ini, sebuah amplop bisa merupakan suatu simbol bagaimana hubungan antara warga negara dan kekuasaan dibangun.

Berani Berintegritas dan Membiasakannya

Ketika pemberian kepada pejabat dipandang sebagai sesuatu yang biasa, demarkasi antara penghormatan, kebiasaan sosial, dan upaya memengaruhi keputusan publik perlahan menjadi kabur.

Di titik ini, integritas mulai menghadapi ujian yang sesungguhnya.

Kesadaran semacam ini kian penting ketika Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk membangun tata kelola yang bersih dan memperkuat pemberantasan korupsi.

Komitmen tersebut tentu memerlukan dukungan penegakan hukum yang konsisten.

Namun, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih tidak pernah bertumpu pada penindakan semata.

Ia tumbuh dari budaya organisasi yang menjadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari.

Dalam kajian tata kelola modern, kondisi tersebut dikenal melalui konsep tone at the top.

Budaya antikorupsi tidak lahir terutama dari banyaknya aturan, tetapi dari teladan yang diberikan oleh para pemimpin lembaga negara.

Cara seorang pejabat menyikapi pemberian amplop akan membentuk pesan yang lebih kuat dari pidato mengenai integritas.

Tak ayal, keteladanan sebetulnya memiliki daya didik yang tidak dimiliki oleh regulasi.

Barangkali karena itu, mimpi tentang Indonesia yang bebas dari korupsi sesungguhnya tidak dimulai dari ruang sidang ataupun gedung penjara.

Bisa dimulai dari ruang-ruang kerja pemerintahan, atau dari meja audiensi.

Bahkan, dari setiap keputusan etik yang diambil sebelum hukum terpaksa bekerja.

Di sanalah budaya birokrasi perlahan dibentuk, sekaligus diuji. Pemberantasan korupsi memang memerlukan keberanian aparat penegak hukum.

Namun, republik ini juga membutuhkan keberanian yang lebih senyap: keberanian setiap penyelenggara negara untuk berkata bahwa jabatannya tidak dapat dipengaruhi oleh pemberian dalam bentuk apa pun.

Sebabnya jelas: kepercayaan publik dibangun bukan hanya oleh putusan pengadilan, tetapi juga oleh keyakinan bahwa kekuasaan dijalankan dengan kehormatan.

Mungkin karena itu, mimpi tentang negeri tanpa amplop pada akhirnya adalah harapan agar republik ini memiliki semakin banyak penyelenggara negara yang memandang integritas sebagai kebiasaan, alih-alih pencitraan.

Sebagai karakter, alih-alih sekadar kewajiban administratif.

Sebab manakala teladan menjadi budaya, hukum tidak bekerja sendirian.

Ia akan menemukan sekutunya yang paling kuat: kepercayaan rakyat.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Analis Hukum dan Politik, Direktur PT. Gajah Mada Analitika

JAKARTA — Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Miami, Miami Gardens, Florida, Amerika Serikat, Minggu, 12 Juli 2026, pukul 04.00 WIB.

Baca Juga:

• Argentina Dituding Jadi "Favorit" Wasit di Piala Dunia, Lionel Scaloni Angkat Bicara

Duel Inggris kontra Norwegia diperkirakan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di babak delapan besar.

Norwegia tampil sebagai kejutan setelah untuk pertama kalinya berhasil mencapai perempat final Piala Dunia, sedangkan Inggris berupaya kembali menembus semifinal setelah gagal melangkah lebih jauh pada edisi sebelumnya.

Menurut situs resmi FIFA, Norwegia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mencatat sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Di sisi lain, Inggris mengincar tiket semifinal untuk keempat kalinya setelah sebelumnya berhasil mencapainya pada 1966, 1990, dan 2018.

Bagi pecinta sepak bola di Indonesia, pertandingan Inggris melawan Norwegia dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026.

Selain melalui televisi, pertandingan juga tersedia melalui layanan live streaming MAXStream dan Folaplay yang dapat diakses menggunakan telepon genggam, tablet, maupun laptop.

Untuk menonton melalui TVRI, masyarakat hanya perlu memastikan televisi telah menerima siaran digital.

Pengguna televisi digital cukup melakukan pemindaian kanal hingga menemukan saluran TVRI.

Sementara itu, pengguna televisi analog masih dapat menikmati siaran dengan menggunakan perangkat Set Top Box (STB).

Setelah STB terpasang dan proses pencarian kanal selesai dilakukan, siaran TVRI akan otomatis tersimpan.

Selain TVRI, pertandingan juga dapat disaksikan melalui layanan MAXStream.

Pengguna cukup membuka layanan MAXStream melalui situs resmi atau aplikasi, kemudian membeli paket Bola Gembira MAXStream TV.

Tersedia dua pilihan paket, yaitu paket tujuh hari seharga Rp25.000 dan paket 60 hari seharga Rp85.000.

Paket tersebut memberikan akses penuh untuk menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk tayangan ulang dan konten tambahan.

Layanan lain yang menyiarkan pertandingan ini adalah Folaplay.

Pengguna dapat mengakses platform tersebut melalui situs resmi maupun aplikasi Android.

Untuk menikmati pertandingan, pengguna perlu membeli paket Bola Gembira Folaplay.

Pilihan paket yang tersedia terdiri dari paket tujuh hari seharga Rp25.000 dan paket penuh seharga Rp85.000 yang mencakup seluruh pertandingan, tayangan ulang, highlight, serta konten eksklusif lainnya.

Berdasarkan simulasi superkomputer Opta yang dimuat dalam Opta Analyst, Inggris lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

Dari 25.000 simulasi yang dilakukan, Inggris memiliki peluang menang dalam waktu normal sebesar 50,4 persen.

Sementara peluang Norwegia menang mencapai 25,1 persen, sedangkan kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu atau adu penalti berada di angka 24,6 persen.

Jika memperhitungkan peluang lolos ke semifinal, termasuk melalui perpanjangan waktu maupun adu penalti, kesempatan Inggris meningkat menjadi 62,3 persen.

Adapun peluang Norwegia mencapai empat besar berada di angka 37,7 persen.

Meski demikian, Opta menilai pertandingan Inggris melawan Norwegia merupakan duel paling seimbang dibandingkan tiga laga perempat final lainnya.

Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Brasil pada babak 16 besar.

Penyerang andalan mereka, Erling Haaland, menjadi pemain paling menonjol sepanjang turnamen.

Striker Manchester City tersebut telah mencetak tujuh gol dari empat pertandingan dan selalu mencetak gol dalam setiap laga Piala Dunia 2026 yang dijalaninya.

Ketajamannya juga berlanjut bersama tim nasional. Haaland tercatat selalu mencetak gol dalam 14 pertandingan kompetitif terakhir Norwegia dengan torehan 27 gol.

Sementara itu, Inggris mengandalkan pengalaman mereka di turnamen besar.

The Three Lions lolos sebagai juara grup sebelum menyingkirkan Kongo dan tuan rumah Meksiko pada fase gugur.

Di lini depan, Harry Kane telah mengoleksi enam gol, hanya terpaut satu gol dari Haaland.

Inggris juga memiliki Jude Bellingham yang tampil impresif dengan empat gol sepanjang turnamen.

Pertandingan ini diperkirakan akan menjadi panggung duel dua penyerang terbaik dunia saat ini, Haaland dan Kane, yang sama-sama berpeluang membawa negaranya melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026.

Link Live streaming: Klik di MAXStream dan Folaplay* (km/ad)

JAKARTA — Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bahwa proses penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun, termasuk mantan pejabat tinggi penegak hukum.

Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar mengatakan langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan Febrie sebagai tersangka menunjukkan penyidik bekerja secara profesional.

Baca Juga:

• Polemik Tin Slag Babel Memanas! Dirut PT BBBS Bantah Isu Ekspor ke Laos dan Siap Lapor Dewan Pers

Menurut Fikar, perkara tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat reformasi di lingkungan Kejaksaan, terutama dalam aspek pengawasan internal.

Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini, termasuk oleh Komisi Kejaksaan, belum berjalan secara optimal dalam mencegah penyimpangan.

"Kasus ini menjadi bukti pengawasan belum berjalan efektif. Presiden perlu mengambil momentum ini untuk memperkuat reformasi kelembagaan di Kejaksaan," ujarnya.

Fikar meyakini penetapan tersangka telah didasarkan pada alat bukti yang kuat.

Menurut dia, hal tersebut terlihat dari rangkaian penggeledahan dan barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik.

Ia juga optimistis proses penuntutan nantinya dapat berjalan secara independen dan profesional.

"Saya yakin jaksa penuntut umum akan bekerja independen dan profesional. Fakta-fakta yang sudah dikumpulkan penyidik menjadi dasar kuat untuk membawa perkara ini ke persidangan," katanya.

Selain itu, Fikar menilai pengunduran diri Febrie dari jabatan Jampidsus dapat mempermudah proses penyidikan karena mengurangi potensi intervensi dalam penanganan perkara.

Pendapat serupa disampaikan Dosen Hukum Universitas Trisakti, Azmi Syahputra.

Ia menilai penetapan tersangka terhadap Febrie merupakan implementasi asas persamaan di hadapan hukum.

"Ini menunjukkan kualitas penegakan hukum karena yang diproses adalah mantan pejabat tinggi Kejaksaan yang sebelumnya menangani berbagai perkara korupsi," ujar Azmi.

Menurut Azmi, penyidik telah melalui seluruh tahapan hukum acara pidana sebelum menetapkan tersangka.

Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan saksi dan ahli, penggeledahan di 12 lokasi, hingga gelar perkara yang menjadi dasar terpenuhinya minimal dua alat bukti.

Ia menilai perkara tersebut memiliki tingkat kerumitan tinggi karena menggabungkan dugaan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya aset, tetapi harus dapat menghubungkan aset tersebut dengan hasil tindak pidana korupsi," jelasnya.

Azmi juga mengingatkan agar seluruh administrasi penyidikan disusun sesuai prosedur untuk mengantisipasi gugatan praperadilan.

Selain itu, dokumentasi barang bukti dan rantai penguasaan barang bukti harus dilakukan secara ketat mengingat Febrie merupakan mantan pejabat tinggi Kejaksaan yang memahami proses hukum.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang transparan antara penyidik Polri dan Kejaksaan Agung dalam proses penuntutan agar tidak menimbulkan persepsi konflik kepentingan.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara yang kemudian dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan, Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan/atau TPPU yang berkaitan dengan proses penanganan perkara oleh penyelenggara negara, termasuk perkara PT Asabri dan dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," kata Totok dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 11 Juli 2026.

Febrie dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan publik telah menantikan kepastian perkembangan perkara tersebut, termasuk penetapan tersangka terhadap Febrie yang sebelumnya menjabat sebagai Jampidsus.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febrie dari jabatan Jampidsus.

Kejaksaan Agung menyatakan keputusan tersebut tidak akan mengganggu penanganan perkara di lingkungan Jampidsus.

Kasus ini bermula dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola batu bara.

Dalam proses penyidikan, polisi menggeledah sedikitnya 13 lokasi, termasuk rumah yang diakui sebagai kediaman Febrie di Sentul, Bogor, serta satu lokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Penyidikan kemudian berkembang ke dugaan tindak pidana pencucian uang dan dugaan suap dalam penanganan perkara PT Asabri serta kasus di salah satu anak perusahaan PT Krakatau Steel.

Dalam penyidikan tersebut, penyidik juga menyita uang tunai dalam jumlah besar, emas batangan, dokumen, serta sejumlah barang bukti lain yang hingga kini masih didalami.* (km/ad)

JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah ini dilakukan karena waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 tinggal sekitar lima bulan.

Baca Juga:

• Polemik Tin Slag Babel Memanas! Dirut PT BBBS Bantah Isu Ekspor ke Laos dan Siap Lapor Dewan Pers

Menurut dia, seluruh tahapan mulai dari kesiapan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pelaksanaan di lapangan harus dipastikan berjalan sesuai rencana.

"Untuk Kementerian PKP anggaran mereka sudah turun lebih dari Rp2 triliun. Jangan sampai tidak terserap dan rumah komunal tidak terbangun semua sesuai target karena tinggal lima bulan lagi sebelum akhir tahun. Pembangunan rumah kompleks jauh lebih sulit karena perlu tanah, saluran air, listrik, dan akses jalan masuk. Itu harus dibicarakan secara detail dan dicek langsung di lapangan," kata Tito dalam keterangannya.

Menurut Tito, besarnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah harus benar-benar menghasilkan hunian yang layak ditempati masyarakat terdampak bencana.

Selain rumah, kawasan permukiman juga harus didukung fasilitas dasar agar dapat langsung digunakan.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Satgas PRR terus melakukan koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Ketua Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, mengatakan sinkronisasi dilakukan terhadap data pembangunan, data penerima bantuan, hingga pembagian tanggung jawab pelaksanaan.

Langkah ini bertujuan menghindari tumpang tindih penggunaan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ketua Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Brigjen TNI Andre Julian, mengatakan penyatuan data menjadi kunci agar pembangunan Huntap tepat sasaran.

"Data-data yang kita sinkronkan adalah data-data pembangunan Huntap. Hal ini perlu dilaksanakan karena kita akan membangun Huntap menggunakan anggaran dari pemerintah. Kemudian ada juga anggaran dari pemerintah daerah maupun CSR," ujar Andre.

Berdasarkan hasil tinjauan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BNPB, terdapat target pembangunan 14.897 unit Huntap melalui skema insitu dan relokasi mandiri di tiga provinsi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 413 unit masih dalam proses pembangunan, sementara 93 unit telah selesai dibangun.

Selain itu, masih terdapat 12.138 unit usulan bantuan stimulan rumah rusak yang sedang diproses di berbagai daerah.

Dengan demikian, estimasi kebutuhan pembangunan Huntap secara keseluruhan mencapai sekitar 27.035 unit.

Data tersebut menjadi dasar pembagian tugas antara BNPB dan Kementerian PKP agar seluruh kebutuhan hunian dapat dipenuhi secara bertahap.

Sementara itu, Kementerian PKP menyiapkan rencana pembangunan Huntap relokasi terpusat sebanyak 25.606 unit hingga tahun 2027.

Khusus tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 7.952 unit dengan dukungan anggaran lebih dari Rp2,33 triliun.

Pembangunan tersebut tidak hanya mencakup rumah tipe 36, tetapi juga berbagai prasarana, sarana, dan utilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, sanitasi, penerangan jalan, balai warga, rumah ibadah, hingga ruang terbuka hijau.

Dengan demikian, kawasan permukiman diharapkan dapat langsung berfungsi secara optimal setelah dihuni.

Selain aspek pembangunan, Satgas PRR juga memastikan setiap lokasi Huntap memenuhi standar keamanan.

Salah satu perhatian diberikan pada beberapa lokasi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, yang masih memerlukan verifikasi lanjutan terhadap kondisi geologi.

Langkah tersebut dilakukan agar rumah yang dibangun benar-benar berada di kawasan yang aman dan layak dihuni dalam jangka panjang sehingga proses rehabilitasi tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat.

Di sisi lain, proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan juga terus berjalan.

Hingga akhir Juni 2026, Badan Pusat Statistik telah menyelesaikan verifikasi dan validasi data Tahap 10 yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan menggunakan skema by name by address (BNBA).

Pemerintah berharap percepatan pembangunan Huntap dapat memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus mempercepat proses pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.* (ad)

PANGKALPINANG — Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan Industri Jelitik, Sungailiat, ke gudang penampungan sementara di kawasan Besea, Pasir Padi, Pangkalpinang, terus menjadi sorotan.

Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi yang menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari rencana ekspor slag ke luar negeri hingga menyeret nama Harry Ardianto, Direktur Utama PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (PT BBBS) Eka Mulya Putra akhirnya memberikan penjelasan kepada publik.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Bakal Awasi Langsung Penggeledahan Tiga Kasus Korupsi: Jangan Sampai Emas Batangan Ditukar Cokelat

Menurut dia, informasi tersebut telah membentuk opini yang berpotensi mencemarkan nama baik perusahaan, dirinya secara pribadi, maupun pihak lain yang ikut dikaitkan.

"Tujuan kami sejak awal sangat jelas. Slag tersebut merupakan hibah yang diberikan untuk kepentingan riset dan pengembangan teknologi pengolahan. Kami ingin mengkaji potensi limbah ini agar dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang nantinya mampu memberikan manfaat bagi daerah," kata Eka kepada wartawan, Sabtu, 11 Juli 2026.

Menurut Eka, sejak awal PT BBBS tidak pernah memiliki agenda mengekspor tin slag ke Laos maupun ke negara lain sebagaimana ramai diberitakan.

Ia menjelaskan, seluruh proses yang dilakukan perusahaan bermula dari hibah resmi slag milik PT Bangka Tin Industri kepada BUMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hibah tersebut, kata dia, ditujukan untuk penelitian, pengembangan teknologi, dan kajian hilirisasi limbah hasil peleburan timah agar memiliki nilai tambah.

Eka mengatakan Bangka Belitung selama ini dikenal sebagai daerah penghasil timah.

Namun, limbah hasil peleburan timah masih menjadi persoalan yang belum memiliki solusi pengelolaan secara optimal.

Padahal, berdasarkan sejumlah kajian ilmiah, slag masih mengandung mineral yang berpotensi dimanfaatkan apabila diolah menggunakan teknologi yang tepat.

Karena itu, PT BBBS memilih memulai penelitian sebagai tahap awal menuju hilirisasi limbah industri.

"Kalau penelitian ini berhasil, manfaatnya bukan hanya mengurangi penumpukan slag, tetapi juga berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah, membuka lapangan kerja, dan menarik investasi baru," ujar Eka.

Ia menambahkan, PT BBBS ingin Bangka Belitung tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi pengolahan limbah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Eka juga meluruskan informasi mengenai gudang penampungan sementara di kawasan Besea, Pasir Padi.

Menurut dia, gudang tersebut bukan milik maupun disewa PT BBBS seperti yang disebut dalam sejumlah pemberitaan.

"Gudang itu bukan milik maupun disewa PT BBBS. Gudang tersebut disewa oleh PT Bangka Tin Industri. Bahkan proses pemindahan slag ke lokasi itu juga merupakan keinginan dari PT BTI, bukan atas permintaan PT BBBS," ujarnya.

Eka menilai tuduhan mengenai rencana ekspor slag ke Laos hanya berupa opini yang tidak didukung fakta maupun dasar hukum.

"Saya tegaskan sekali lagi, tuduhan ekspor slag ke luar negeri itu tidak benar. Kalau memang ada yang menuduh, silakan dibuktikan. Jangan hanya membangun opini. Kalau tidak bisa dibuktikan, kami akan menempuh jalur hukum," katanya.

Menurut dia, kritik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Namun pemberitaan yang memuat tuduhan tanpa didukung fakta dapat merugikan banyak pihak dan mengganggu kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Bangka Belitung.

Eka juga mempertanyakan proses jurnalistik yang dilakukan salah satu media.

Ia mengaku sempat bertemu langsung dengan wartawan sebelum berita diterbitkan.

Namun, dalam pertemuan tersebut tidak ada pertanyaan mengenai dugaan ekspor slag ataupun isu lain yang kemudian dimuat dalam pemberitaan.

"Setelah berita terbit baru menghubungi saya melalui WhatsApp dan mengajak bertemu. Padahal sebelumnya sudah bertemu langsung tetapi tidak ada konfirmasi mengenai materi pemberitaan. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kami," ujarnya.

Menurut Eka, prinsip keberimbangan menjadi bagian penting dalam kerja jurnalistik agar masyarakat memperoleh informasi berdasarkan fakta yang telah diverifikasi.

Eka juga membantah adanya keterlibatan Harry Ardianto dalam pemindahan slag maupun rencana pembangunan fasilitas pengolahan limbah tersebut.

"Informasi seperti ini bukan hanya merugikan PT BBBS, tetapi juga merugikan Harry dan pihak investor kami. Kalau informasi yang belum jelas dijadikan fakta, tentu akan berdampak terhadap iklim investasi di Bangka Belitung," katanya.

Merasa nama baik perusahaan dirugikan, Eka mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan tim hukum.

Selain mempertimbangkan pelaporan ke Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik, PT BBBS juga membuka kemungkinan menempuh jalur pidana maupun gugatan perdata apabila ditemukan penyebaran informasi yang tidak benar.

"Biarkan proses hukum nanti yang membuka semuanya. Siapa yang menyebarkan informasi, apa dasar pemberitaannya, apakah berdasarkan bukti atau hanya opini. Kami siap membuktikan seluruh dokumen yang kami miliki," ujarnya.

Eka mengatakan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Polda Kepulauan Bangka Belitung telah meminta klarifikasi terkait proses hibah tersebut.

Sebagai bentuk kerja sama, PT BBBS bersama PT Bangka Tin Industri telah menyerahkan seluruh dokumen administrasi, mulai dari surat permohonan hibah, persetujuan hibah, hingga dokumen pendukung lainnya.

"Kami mengapresiasi langkah Tipiter Polda Babel yang bekerja secara profesional. Semua dokumen yang diminta sudah kami serahkan dan seluruh proses hibah dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Secara terpisah, Harry Ardianto juga membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan bisnis slag maupun perdagangan timah.

Ia mengakui pernah bertemu seorang investor asing di Pangkalpinang.

Namun, menurut dia, investor tersebut merupakan pengusaha asal Thailand yang bergerak di sektor kelapa, bukan pertambangan.

"Kalau pertemuan dengan investor asing memang benar. Namanya Dr. Sing, investor kelapa dari Thailand. Tidak ada hubungannya dengan timah ataupun slag," ujar Harry.

Harry yang juga menjabat Ketua Umum BPD HIPMI Bangka Belitung mengatakan seluruh usaha yang dijalankannya bergerak di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

"Saya tidak pernah bermain bisnis timah. Yang saya urus itu kelapa, aren, durian, ayam, dan udang. Urusan slag PT BTI saya tidak tahu sama sekali. Jadi informasi yang mengaitkan saya dengan bisnis slag sama sekali tidak benar," katanya.

PT BBBS berharap polemik yang berkembang dapat disikapi secara objektif dengan mengedepankan data, dokumen, serta fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perusahaan juga mengingatkan bahwa pemberitaan yang tidak berimbang berpotensi memengaruhi kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.* (ad)