JAKARTA – Kematian merupakan kepastian yang akan dialami setiap makhluk hidup.

Dalam ajaran Islam, umat dianjurkan untuk selalu mengingat kematian sekaligus mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal kebaikan.

Baca Juga:

• Sumatera dalam Sejarah Islam Nusantara, Benarkah Jadi Pintu Awal Masuknya Islam?

"Wahai Rasulullah SAW, orang beriman manakah yang paling terbaik?" beliau menjawab: "yang paling banyak akhlaknya." Orang ini kemudian bertanya lagi, "Lalu orang beriman manakah yang paling berakal (cerdas)?" beliau menjawab: "Yag paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian dan merekalah yang berakal." (HR Ibnu Majah).

Mengingat kematian bukan hanya tentang rasa takut, tetapi juga menjadi pengingat agar manusia menggunakan waktu yang dimiliki untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal.

Berikut tujuh amalan yang dapat dilakukan sebagai bentuk persiapan menghadapi kematian.

1. Memperbanyak Taubat

Taubat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki diri.

Umat Islam dianjurkan segera memohon ampunan kepada Allah SWT dengan menyesali dosa, meninggalkannya, serta bertekad untuk tidak mengulanginya.

Taubat juga menjadi momentum untuk memperbaiki kehidupan dan meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT.

2. Menjaga Salat dan Memperbanyak Ibadah

Salat lima waktu merupakan kewajiban yang perlu dijaga dan dilaksanakan secara konsisten.

Selain salat wajib, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak ibadah sebagai bekal kehidupan akhirat.

3. Memperbanyak Zikir

Zikir dapat dilakukan dalam berbagai kesempatan dan aktivitas sehari-hari.

Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dan shalawat dapat menjadi bagian dari kebiasaan untuk mengingat Allah SWT.

4. Memperbanyak Sedekah dan Amal Jariyah

Sedekah merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada sesama.

Selain membantu orang yang membutuhkan, amal jariyah juga menjadi salah satu bentuk amal yang pahalanya diharapkan terus mengalir setelah seseorang meninggal dunia.

Karena itu, selama masih memiliki kesempatan, umat Islam dianjurkan memperbanyak berbagai bentuk kebaikan dan membantu sesama.

5. Melunasi Utang dan Hak Orang Lain

Persiapan menghadapi kematian juga berkaitan dengan penyelesaian kewajiban kepada orang lain.

Utang, tanggungan finansial, maupun hak sesama sebaiknya diselesaikan selagi masih memiliki kesempatan.

Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga amanah dan menghindari persoalan yang belum terselesaikan.

6. Memperbaiki Hubungan dan Silaturahmi

Hubungan dengan keluarga dan sesama juga perlu diperbaiki.

Saling memaafkan, berbakti kepada orang tua, serta menjaga silaturahmi menjadi bagian dari upaya memperbanyak kebaikan.

Memperbaiki hubungan juga dapat dilakukan dengan meninggalkan perselisihan dan berusaha berdamai dengan orang lain.

7. Memperbanyak Amal Saleh dan Menjauhi Maksiat

Selama masih diberikan umur dan kesempatan, manusia dianjurkan mengisinya dengan amal saleh.

Berbagai bentuk kebaikan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus berusaha meninggalkan perbuatan yang dilarang dalam agama.

Pada akhirnya, mengingat kematian dapat menjadi pengingat agar setiap orang memanfaatkan waktu sebaik mungkin.

Persiapan tersebut dilakukan melalui perbaikan diri, ibadah, hubungan dengan sesama, serta memperbanyak amal kebaikan.* (d/ad)

MEDAN – Pulau Sumatera memiliki peran penting dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara.

Sejumlah teori sejarah memiliki pandangan berbeda mengenai asal-usul dan waktu kedatangan Islam.

Baca Juga:

• Rp8,79 Triliun Digelontorkan untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumut

Salah satu wilayah yang memiliki jejak sejarah tersebut adalah Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Pemerintah meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus pada Maret 2017.

Barus sejak berabad-abad lalu dikenal sebagai kawasan perdagangan yang ramai.

Komoditas seperti kapur barus dan kemenyan diperdagangkan hingga ke berbagai wilayah, termasuk Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir.

Hubungan perdagangan tersebut menjadi salah satu konteks yang digunakan untuk menjelaskan masuknya Islam ke wilayah Sumatera.

Tiga Teori Masuknya Islam ke Nusantara

Dalam buku Sejarah Pendidikan Islam karya Noer Rohmah dan Agus Salim Salabi, terdapat sejumlah teori mengenai masuknya Islam ke Nusantara.

1. Teori India

Teori yang dikemukakan Pijnappel, Snouck Hurgronje, Moquette, dan Fatimi menyebut Islam masuk ke Nusantara melalui India pada abad ke-13 Masehi.

Teori ini antara lain dikaitkan dengan hubungan perdagangan antara wilayah Nusantara dan India, khususnya Gujarat dan Malabar.

2. Teori Arab

Teori Arab dikemukakan Sir Thomas Arnold. Teori ini menyebut Islam masuk ke Nusantara secara langsung dari Arab, bukan melalui India maupun Persia.

Dalam teori tersebut, Islam diperkirakan mulai masuk pada abad ke-7 Masehi melalui pedagang Arab yang menjalin hubungan dagang dengan wilayah Sriwijaya di Sumatera.

Kesamaan mazhab Syafi'i yang berkembang di Coromandel dan Malabar dengan masyarakat Islam di Nusantara juga disebut sebagai salah satu pendukung teori ini.

3. Teori Persia

Teori Persia yang dikemukakan P.A. Hoesein Djajadiningrat menyebut Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi melalui wilayah Sumatera.

Salah satu pusat perkembangan Islam dalam teori ini adalah Kerajaan Samudera Pasai.

Teori tersebut antara lain dikaitkan dengan tradisi Asyura, yakni peringatan setiap 10 Muharram yang berkembang dalam masyarakat Syiah untuk mengenang wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW.

Penyebaran Islam di Sumatera Utara

Mengutip buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizem Aizid, penyebaran Islam di Sumatera Utara pada awalnya berkaitan dengan tiga wilayah, yakni Barus, Aceh, dan Mandailing.

Dari kawasan tersebut, Islam kemudian berkembang ke berbagai wilayah lain di Sumatera.

Barus menjadi salah satu kawasan awal yang mendapat perhatian karena posisinya sebagai pusat perdagangan.

Kota ini dikenal sebagai penghasil kapur barus dan kemenyan yang diperdagangkan ke berbagai wilayah di luar Nusantara.

Aktivitas perdagangan memungkinkan terjadinya interaksi antara masyarakat lokal dengan pedagang dari berbagai kawasan.

Interaksi tersebut kemudian menjadi salah satu jalur yang dikaitkan dengan penyebaran Islam.

Setelah Barus, perkembangan Islam juga menjangkau Aceh.

Wilayah ini memiliki sejumlah pelabuhan penting yang menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah.

Perkembangan Islam di Aceh kemudian semakin kuat dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam.

Samudera Pasai dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam penting dalam sejarah Nusantara.

Penyebaran Islam selanjutnya menjangkau Mandailing di Tapanuli Selatan.

Dalam proses tersebut, Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai menjadi dua tokoh yang disebut memiliki peran dalam penyebaran Islam melalui ekspedisi Paderi.

Islam Berkembang di Sumatera Barat

Perkembangan Islam juga berlangsung di Sumatera Barat.

Islam disebut masuk ke wilayah Minangkabau melalui jalur perdagangan dan kemudian menyebar ke berbagai daerah.

Perkembangan Islam semakin pesat setelah adanya pengaruh Kesultanan Aceh di bawah Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar.

Ajaran Islam kemudian turut berkembang hingga wilayah pedalaman Minangkabau dan memengaruhi lingkungan Kerajaan Pagaruyung.

Salah satu tokoh yang dikenal berperan dalam perkembangan Islam di Minangkabau adalah Syekh Burhanuddin.

Ia dikenal sebagai tokoh yang membawa Tarekat Syattariyah ke wilayah Minangkabau.

Jejak Islam di Barus

Sejumlah peninggalan makam tua di Barus menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai sejarah awal Islam di Sumatera.

Salah satunya berada di Kompleks Pemakaman Mahligai, Barus.

Di kompleks tersebut terdapat makam dengan nisan bertuliskan Syekh Rukunuddin yang disebut wafat pada 672 Masehi atau 48 Hijriah.

Selain itu, terdapat makam Tuhar Amisuri yang disebut sebagai salah satu makam Islam tua dan berusia lebih tua dibandingkan makam Sultan Malik as-Saleh, raja pertama Kerajaan Samudera Pasai.

Jejak lainnya adalah makam Syekh Mahmud Barus yang disebut sebagai salah satu tokoh pembawa syiar Islam di Indonesia.

Berbagai peninggalan tersebut menjadi bagian dari jejak sejarah perkembangan Islam di Sumatera.

Namun, perbedaan teori mengenai asal-usul dan waktu kedatangan Islam menunjukkan bahwa sejarah islamisasi Nusantara merupakan proses panjang yang melibatkan perdagangan, interaksi masyarakat, ulama, serta perkembangan kerajaan-kerajaan Islam.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah menambah alokasi anggaran sebesar Rp8,79 triliun hingga Agustus 2026 untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Utara.

Tambahan anggaran tersebut disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Baca Juga:

• Pernah Dipecat PDIP, Bobby Nasution: Biarlah Saya di Partai Gerindra

"Hingga Agustus 2026, tambahan alokasi TKD mencapai Rp 8,79 triliun," ungkap Rudy Rahmaddi, Sabtu (3/10/2026).

Tambahan anggaran itu terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,61 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3,18 triliun.

Jika dibandingkan dengan pagu awal tahun 2026, tambahan DAU tersebut meningkat 25 persen. Sementara tambahan DBH melonjak hingga 879 persen.

Rudy mengatakan realisasi penyaluran dana pemulihan bencana yang telah ditransfer dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Sumatera Utara mencapai Rp4,82 triliun hingga akhir Agustus 2026.

Percepatan pemulihan juga terlihat dari peningkatan realisasi belanja modal di Sumatera Utara. Hingga Agustus 2026, belanja modal mencapai Rp2,15 triliun.

Angka tersebut tumbuh 432,19 persen secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar Rp404,31 miliar.

"Selain program strategis nasional, alokasi Belanja Modal tahun 2026 diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum," jelasnya.

Selain penambahan anggaran, pemerintah juga menyederhanakan proses penyaluran dana pemulihan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2025.

Aturan tersebut memberikan kelonggaran dan kemudahan administrasi bagi pemerintah daerah yang terdampak bencana.

Penyederhanaan persyaratan Transfer ke Daerah dilakukan agar ketersediaan anggaran di daerah tidak terhambat.

Salah satu hasilnya terlihat dari penyaluran DAU khusus untuk pemulihan bencana.

Dana sebesar Rp4,27 triliun tersebut telah disalurkan 100 persen kepada pemerintah daerah.

Rudy berharap tambahan TKD dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menangani berbagai kebutuhan pascabencana, mulai dari rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur hingga pemulihan pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

"Penyaluran tambahan TKD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan penanganan bencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta pemulihan pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat," pungkasnya.* (d/ad)

GIANYAR – Propam Polres Gianyar menyelidiki dugaan keterlibatan seorang anggota polisi dalam kepemilikan dan penjualan senjata api (senpi) ilegal senilai Rp30 juta.

Dugaan tersebut mencuat setelah seorang pria berinisial ARM ditangkap di Denpasar karena diduga menguasai senpi ilegal.

Baca Juga:

• Sarwendah Sebut Anak Enggan Bertemu Ruben Onsu

Anggota yang disebut dalam perkara itu berinisial Brigpol I GD WT.

Ia telah dipanggil Propam Polres Gianyar untuk menjalani pemeriksaan dan saat ini berada dalam pengawasan Propam.

Kasi Humas Polres Gianyar Ipda I Gusti Ngurah Suardita mengatakan, Kapolres Gianyar telah memerintahkan Propam untuk menelusuri informasi mengenai dugaan keterlibatan anggotanya.

"Kapolres Gianyar sudah memerintahkan Kasi Propam Polres Gianyar untuk melakukan penyelidikan terhadap anggota dimaksud dan tetap berkoordinasi dengan Polresta Denpasar di mana kasus penemuan senpi tersebut ditangani Sat Reskrim Polresta Denpasar," ujar Suardita, Senin (28/9/2026).

Dugaan keterlibatan anggota Polres Gianyar berawal dari perkara senpi ilegal yang ditangani Polresta Denpasar.

ARM ditangkap terkait penguasaan senjata api ilegal. Dalam pemeriksaan, ARM disebut mengaku memperoleh senjata tersebut dari seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Gianyar.

Senjata api itu disebut dibeli dengan harga sekitar Rp30 juta.

Informasi mengenai dugaan transaksi tersebut kemudian beredar di media sosial.

Polres Gianyar lalu melakukan langkah internal untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan memeriksa anggota yang disebut dalam perkara.

Propam Polres Gianyar juga berkoordinasi dengan Polresta Denpasar karena perkara penemuan senjata api tersebut ditangani Satreskrim Polresta Denpasar.

Brigpol I GD WT telah dipanggil Propam Polres Gianyar untuk dimintai keterangan.

Selama proses penyelidikan berlangsung, yang bersangkutan berada dalam pengawasan Propam.

"Anggota yang diberitakan dengan inisial Brigpol I GD WT, sudah dipanggil oleh Si Propam Polres Gianyar untuk proses penyelidikan dan saat ini dalam pengawasan Propam," jelas Suardita.

Propam masih mendalami dugaan kepemilikan maupun keterkaitan anggota tersebut dengan senjata api ilegal yang ditemukan dalam perkara di Denpasar.

Penyelidikan juga dilakukan untuk menguji keterangan yang menyebut senjata api tersebut berasal dari anggota Polres Gianyar.

Polres Gianyar menegaskan proses pemeriksaan masih berlangsung.

Karena itu, dugaan keterlibatan Brigpol I GD WT belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum penyelidikan dan penanganan perkara menghasilkan kepastian.

Penyidik masih menelusuri hubungan antara anggota yang diperiksa dengan senjata api yang menjadi barang bukti dalam perkara di Polresta Denpasar.

Polres Gianyar memastikan penyelidikan terhadap anggotanya tetap berjalan.

Propam juga terus berkoordinasi dengan Polresta Denpasar untuk mendapatkan informasi terkait asal-usul senjata api tersebut.

Kapolres Gianyar menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

"Kapolres Gianyar menegaskan akan menindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polres Gianyar baik disiplin maupun kode etik," tegas Suardita.

Meski demikian, tindakan terhadap anggota tersebut tetap menunggu hasil pemeriksaan dan pembuktian atas dugaan yang sedang didalami.

Hingga kini, Propam Polres Gianyar belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan.

Polisi juga belum memastikan apakah Brigpol I GD WT terbukti terlibat dalam dugaan penjualan senjata api ilegal kepada ARM.

Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pemeriksaan dan penyelidikan memperoleh hasil.* (km/ad)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan rotasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri.

Salah satu perubahan tersebut adalah penunjukan Brigjen Hendra Kurniawan sebagai Kapolda Banten menggantikan Irjen Hengki.

Baca Juga:

• Satgas PD II GM FKPPI Sumut Ucapkan Selamat kepada Brigjen Sonny Irawan yang Dipercaya Jadi Kapolda Sumut: Kami Solid, Kuat, Militan Siap Mendukung

Dalam mutasi tersebut, Irjen Hengki dipercaya menduduki jabatan sebagai Kapolda Jawa Barat.

Nama Brigjen Hendra Kurniawan kemudian menjadi perhatian karena memiliki kesamaan nama dengan mantan Karo Paminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan yang pernah terkait perkara obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo.

Namun, keduanya merupakan dua orang yang berbeda.

Brigjen Hendra Kurniawan yang kini ditunjuk sebagai Kapolda Banten sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri.

Ia juga memiliki riwayat penugasan di lingkungan Polda Banten, termasuk pernah menjabat Irwasda.

Sementara itu, Hendra Kurniawan yang namanya muncul dalam perkara Ferdy Sambo merupakan pejabat Karo Paminal Divpropam Polri ketika kasus Brigadir J mencuat pada 2022.

Kesamaan nama tersebut sempat menimbulkan kekeliruan.

Seali Syah, istri Hendra Kurniawan yang pernah menjabat Karo Paminal Divpropam Polri, memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya.

"Semua.. terima kasih untuk semangat dan Doa-doa baik 'nya. Tapi untuk jabatan tersebut BEDA ORANG yaa," tulis Seali dalam unggahan Instagram @sealisyah, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Dengan demikian, Brigjen Hendra Kurniawan yang mendapat promosi sebagai Kapolda Banten tidak sama dengan Hendra Kurniawan yang tercatat dalam perkara obstruction of justice kasus Brigadir J.

Penunjukan Brigjen Hendra Kurniawan menjadi Kapolda Banten merupakan bagian dari rotasi besar-besaran di tubuh Polri setelah Suyudi Ario Seto resmi menjabat Kapolri.

Dalam Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026, Polri melakukan perubahan terhadap sejumlah jabatan strategis, termasuk 19 posisi Kapolda.

Polri menyebut mutasi dan rotasi merupakan bagian dari kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Dengan adanya penjelasan tersebut, kesamaan nama antara Brigjen Hendra Kurniawan yang kini menjabat Kapolda Banten dan Hendra Kurniawan dalam perkara Ferdy Sambo perlu dibedakan agar tidak menimbulkan informasi yang keliru di masyarakat.* (oz/ad)

SINGAPURA – Kualitas udara di wilayah tengah Singapura masuk kategori tidak sehat pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Kondisi tersebut terjadi ketika kabut asap dari Sumatera bagian selatan bergerak menuju Singapura dan kawasan sekitarnya.

Baca Juga:

• Pernah Dipecat PDIP, Bobby Nasution: Biarlah Saya di Partai Gerindra

Angka tersebut masuk kategori tidak sehat.

Sementara itu, PSI di wilayah timur tercatat 95, barat 93, selatan 84, dan utara 79. Keempat wilayah tersebut masih berada dalam kategori sedang.

Pada waktu yang sama, pembacaan PM2.5 selama satu jam di wilayah tengah berada dalam kategori meningkat (elevated).

Indikator ini menggambarkan kondisi kualitas udara pada periode waktu tertentu.

Dalam pembaruan kondisi kualitas udara pada Sabtu, NEA mengatakan kepulan asap dengan intensitas sedang hingga pekat dari Sumatera bagian selatan terpantau bergerak menuju Singapura dan wilayah sekitarnya.

Selain dari Sumatera, kabut asap juga terdeteksi berasal dari kebakaran di Kalimantan.

NEA memperkirakan kondisi cuaca kering masih berlangsung di Singapura dan kawasan sekitarnya pada Minggu, 4 Oktober 2026.

Angin dari arah tenggara atau barat daya juga diperkirakan menguat.

Kondisi tersebut membuat risiko kabut asap kembali memengaruhi kualitas udara Singapura masih ada.

NEA memperkirakan PSI 24 jam berada pada kisaran sedang tinggi hingga tidak sehat rendah.

NEA mengimbau masyarakat sehat untuk mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan yang dilakukan dalam waktu lama atau dengan intensitas berat apabila PSI 24 jam berada dalam kategori tidak sehat.

Kelompok lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak juga disarankan mengurangi aktivitas fisik berat atau berkepanjangan di luar ruangan.

Sementara itu, masyarakat yang memiliki penyakit kronis pada paru-paru atau jantung dianjurkan menghindari aktivitas fisik berat atau berkepanjangan di luar ruangan.

NEA menjelaskan dampak kabut asap terhadap kesehatan dapat berbeda pada setiap orang.

Kondisi kesehatan, tingkat PSI, serta durasi dan intensitas aktivitas di luar ruangan menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan.

Untuk aktivitas di luar ruangan yang akan dilakukan dalam waktu dekat, masyarakat disarankan mengacu pada pembacaan PM2.5 selama satu jam serta panduan aktivitas pribadi yang tersedia.

Adapun prakiraan PSI 24 jam dan panduan kesehatan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk aktivitas di luar ruangan pada hari berikutnya.

PSI 24 jam merupakan indikator kualitas udara harian di Singapura yang juga menjadi dasar penerbitan imbauan kesehatan oleh NEA.

Indeks tersebut dihitung berdasarkan enam jenis polutan, yaitu PM2.5, PM10, ozon, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan karbon monoksida.

PSI 24 jam menggambarkan rata-rata kualitas udara selama 24 jam terakhir.

Kategori tidak sehat berada pada rentang 101-200, sangat tidak sehat 201-300, sedangkan angka di atas 300 masuk kategori berbahaya.

Sementara itu, PM2.5 merupakan partikel halus berdiameter maksimal 2,5 mikrometer.

Partikel ini menjadi salah satu polutan yang dominan ketika terjadi kabut asap dan dapat berdampak terhadap kesehatan.

Pembacaan PM2.5 selama satu jam terbagi menjadi empat kategori, yakni normal, meningkat, tinggi, dan sangat tinggi.

Kategori meningkat berada pada rentang 56-150, kategori tinggi 151-250, sedangkan angka di atas 250 masuk kategori sangat tinggi.

Dengan kondisi cuaca kering dan pergerakan asap dari kawasan Sumatera serta Kalimantan, NEA mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.* (bs/ad)

JAKARTA – Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.

Skuad Garuda memastikan tiket ke partai puncak setelah meraih kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh dalam pertandingan terakhir Grup A di SUGBK, Kamis, 1 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Mau Ajukan KUR BSI 2026 Rp50 Juta? Segini Angsuran per Bulan hingga 5 Tahun

Kedua tim sama-sama mengoleksi tujuh poin dan memiliki selisih gol +9.

Namun, Indonesia unggul dalam jumlah gol yang dicetak. Skuad Garuda mengoleksi 11 gol, sedangkan Malaysia mencetak sembilan gol.

Indonesia dan Malaysia memang sama-sama mengantongi empat poin sebelum pertandingan terakhir Grup A. Malaysia saat itu unggul satu gol dalam selisih gol.

Dalam pertandingan yang digelar bersamaan, Malaysia menang 6-0 atas Singapura.

Hasil itu membuat Malaysia menutup fase grup dengan tujuh poin dan selisih gol +9.

Indonesia yang menghadapi Bangladesh kemudian terus menambah gol hingga pertandingan memasuki masa tambahan waktu.

Setelah unggul 7-1, Bangladesh sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-7 pada menit ke-90+1.

Indonesia kemudian mencetak dua gol tambahan pada menit ke-90+6 dan 90+7 sehingga pertandingan berakhir 9-2.

Hasil tersebut membuat Indonesia dan Malaysia memiliki poin serta selisih gol yang sama.

Namun, jumlah gol Indonesia lebih banyak sehingga Garuda berhak melaju ke final.

Di partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand pada Senin, 5 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB di SUGBK, Jakarta.

Thailand lebih dahulu memastikan diri lolos ke final setelah mengalahkan Vietnam 2-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa, 29 September 2026.

Kemenangan atas Vietnam menjadi kemenangan kedua Thailand di fase grup sekaligus memastikan mereka berada di posisi teratas Grup B.

Pada pertandingan terakhir Grup B, Thailand kemudian menghadapi Filipina. Namun, Thailand kalah 1-2.

Hasil tersebut tidak mengubah posisi Thailand yang sudah memastikan tiket ke final lebih awal.

Pelatih Timnas Thailand, Anthony Hudson, mengatakan timnya tidak terganggu dengan kemenangan besar Indonesia atas Bangladesh.

Menurut Hudson, skor 9-2 lebih merupakan pengecualian dibandingkan gambaran persaingan sepanjang fase grup.

"Target utama kami adalah menjuarai turnamen ini. Mengenai kemenangan besar Indonesia atas Bangladesh, menurut saya itu sedikit pengecualian," paparnya, Sabtu (3/10/2026).

"Sebab pertandingan-pertandingan sebelumnya berlangsung sangat ketat, seperti saat mereka melawan Malaysia (0-0) dan Singapura (2-0)," imbuh dia.

Meski demikian, Hudson tetap memberikan perhatian terhadap kekuatan Indonesia.

Ia menyebut timnya akan menganalisis permainan Garuda secara menyeluruh sebelum pertandingan final.

"Bagi saya Indonesia adalah tim yang sangat bagus, mereka punya skuad yang atletis, fisik yang kuat, serta semangat kebersamaan yang nyata," tutur Hudson.

Kekalahan Thailand dari Filipina pada pertandingan terakhir fase grup tidak lepas dari keputusan Hudson melakukan rotasi pemain.

Ia mengistirahatkan sejumlah pemain utama setelah Thailand memastikan tiket final lebih awal.

Langkah tersebut dilakukan agar pemain inti memiliki kondisi fisik yang lebih siap menghadapi Indonesia.

"Rotasi (vs Filipina) memungkinkan kami mengistirahatkan lima, enam, hingga tujuh pemain, sehingga membantu kami menjaga kesegaran stamina untuk laga final. Ini situasi yang sangat menguntungkan bagi kami," ucap Hudson.

Hudson juga mengaku senang Thailand bisa memastikan tiket final setelah hanya menjalani dua pertandingan di fase grup.

" tentunya kami senang bisa mencapai final setelah dua pertandingan. Terutama berhasil mengalahkan tim yang belum pernah kalah dalam 27 atau 28 pertandingan terakhir (Vietnam), kami sangat senang dengan hal itu," ujar Hudson.

Final Indonesia vs Thailand pun akan menjadi pertandingan penentu gelar FIFA ASEAN Cup 2026.

Skuad Garuda akan tampil di hadapan pendukungnya di SUGBK, sementara Thailand datang dengan persiapan setelah melakukan rotasi pada pertandingan terakhir fase grup.* (km/ad)

DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyinggung perjalanan politiknya saat menghadiri Pendidikan dan Latihan (Diklat) Laskar Partai Gerindra Sumatera Utara di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam kegiatan tersebut, Bobby menyebut dirinya masih tergolong baru sebagai kader Gerindra.

Baca Juga:

• APBN 2027 Tembus Rp4.000 Triliun, Ekonom Ungkap Alasan Pemerintah Naikkan Belanja

Bobby mengatakan Gerindra menjadi partai yang membuka pintu untuk dirinya setelah peristiwa tersebut.

Karena itu, ia menyatakan ingin menjadikan Gerindra sebagai tempat terakhirnya dalam perjalanan politik.

"Gerindra adalah rumah yang pantas dan tepat untuk kita mencapai cita-cita Bangsa Indonesia. Partai Gerindra bukan partai tanpa perjuangan, bukan partai yang tiba-tiba jadi pemenang. Kita semua termasuk saya, mari kita torehkan nama kita untuk membesarkan nama Gerindra minimal di Sumut," kata Bobby Nasution dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (3/10/2026).

Bobby mengatakan seharusnya dirinya mengikuti Diklat bersama peserta lainnya karena statusnya yang masih baru di Gerindra.

"Sejujurnya, seharusnya saya bersama-sama berada bersama kalian, di barisan kalian. Karena saya juga baru masuk, sebelumnya saya pernah di sebuah partai lain. Beberapa tahun saya di partai sebelumnya, saya dipecat, diberhentikan," ungkapnya.

Menurut Bobby, setelah diberhentikan dari partai sebelumnya, dirinya merasa lebih tenang ketika Gerindra membuka kesempatan untuk bergabung.

"Namun yang membuat saya tenang, saat itu saya melihat kader dan Partai Gerindra membuka tangan selebarnya buat saya. Ini adalah jalan saya, yang menurut saya cukup sekali pindah partai. Biarlah saya di partai Gerindra," ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby dalam kegiatan yang menjadi bagian dari pendidikan dan penguatan kader Gerindra di Sumatera Utara.

Diklat Laskar Gerindra Sumut berlangsung di Sibolangit dan diikuti kader dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga mengajak kader Gerindra untuk mendukung pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Bobby, kader partai memiliki peran untuk membantu menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.

"Kami dan kita semua, titip untuk jaga bukan hanya nama baik partai tetapi juga program-program Pak Presiden. Program-program Pak Presiden sangat berdampak kepada masyarakat bawah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat," sebutnya.

Bobby kemudian mengusulkan kepada Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo agar para kepala daerah dan kader Gerindra dapat melakukan pertemuan secara rutin.

"Kalau boleh minimal sebulan sekali Pak Ketua bisa perintahkan kepala daerah, kader-kader (dari Gerindra), bisa ngumpul. Biar program-program Pak Presiden bisa tersampaikan ke bawah dan sukses," tuturnya.

Kegiatan Diklat Laskar Gerindra Sumut sendiri menjadi bagian dari agenda kaderisasi partai.

Berdasarkan laporan panitia, kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai daerah di Sumatera Utara.* (d/ad)

JAKARTA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) 2026 menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal.

Berbeda dengan pembiayaan konvensional, KUR BSI menggunakan prinsip syariah.

Baca Juga:

• Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Harapan Dunia Usaha Menuju 2027

Plafon pembiayaan tersedia sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Salah satunya pembiayaan hingga Rp50 juta yang dapat digunakan untuk modal usaha maupun pengembangan bisnis.

Selain itu, tersedia pilihan pembiayaan dengan limit hingga Rp100 juta. Tenor pembiayaan dapat disesuaikan dengan kemampuan pembayaran nasabah.

Margin pembiayaan disebut sekitar 3 persen per tahun, dengan ketentuan mengikuti akad dan skema pembiayaan yang berlaku.

Lantas, berapa angsuran yang perlu disiapkan setiap bulan jika mengajukan KUR BSI 2026 dengan plafon Rp50 juta?

Syarat KUR BSI 2026

Pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR BSI perlu memenuhi sejumlah persyaratan. Berikut ketentuannya:

- Individu atau perorangan yang menjalankan usaha produktif dan layak.
- Usaha telah berjalan secara aktif minimal enam bulan.
- Belum pernah menerima pembiayaan modal kerja atau investasi komersial, dengan pengecualian pembiayaan konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga, pembiayaan skema atau skala ultra mikro, serta pembiayaan pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
- Dapat sedang menerima pembiayaan secara bersamaan, seperti KPR, KKP roda dua produktif, pembiayaan dengan jaminan SK pensiun, kartu kredit, pembiayaan Resi Gudang, dan pembiayaan konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga.
- Memiliki kolektibilitas lancar.
- Menyiapkan dokumen administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), NPWP untuk plafon di atas Rp50 juta, serta surat izin usaha.

Cara Pengajuan KUR BSI 2026

Pengajuan KUR BSI 2026 dapat dilakukan secara daring melalui layanan Salam Digital.

Calon nasabah dapat membuka situs Salam Digital BSI, kemudian memilih jenis plafon pembiayaan yang diinginkan dan menekan tombol "Ajukan Sekarang".

Selanjutnya, calon nasabah perlu melengkapi formulir pengajuan, termasuk nama, NIK, dan alamat email. Dokumen persyaratan kemudian diunggah sesuai petunjuk yang tersedia.

Setelah seluruh data lengkap, pengajuan dapat dikirim dengan menekan tombol "Ajukan" atau "Kirim".

BSI selanjutnya melakukan verifikasi data dan menghubungi calon nasabah untuk menentukan jadwal survei lokasi usaha, baik secara langsung maupun virtual.

Jika pengajuan disetujui, nasabah akan diundang untuk menandatangani akad pembiayaan syariah. Setelah proses tersebut selesai, dana pembiayaan dapat dicairkan ke rekening BSI.

Selain secara daring, pengajuan juga dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BSI terdekat sambil membawa seluruh dokumen persyaratan.

Tabel Angsuran KUR BSI 2026 Rp50 Juta

Untuk plafon pembiayaan Rp50 juta, berikut simulasi angsuran berdasarkan tenor yang tercantum dalam informasi pembiayaan:

12 bulan: Rp4.250.000 per Bulan
24 bulan: Rp2.166.000per Bulan
36 bulan: Rp1.472.200per Bulan
48 bulan: Rp1.125.500per Bulan
60 bulan: Rp916.600per Bulan

Besaran angsuran tersebut merupakan simulasi berdasarkan skema yang tercantum dalam informasi KUR BSI 2026.

Besaran pembiayaan, akad, margin, tenor, dan persetujuan akhir tetap mengikuti ketentuan serta hasil verifikasi pihak bank.

Bagi pelaku UMKM, informasi mengenai syarat, dokumen, tenor, dan kemampuan membayar penting diperhatikan sebelum mengajukan pembiayaan.* (di/ad)

JAKARTA – Sarwendah melalui tim kuasa hukumnya menegaskan tidak pernah sengaja menghalangi kedua putrinya, Thalia dan Thania Onsu, untuk bertemu dengan ayah kandung mereka, Ruben Onsu.

Kuasa hukum Sarwendah, Pablo Benua, mengatakan kliennya justru telah beberapa kali membujuk kedua anaknya agar bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengan Ruben Onsu.

Baca Juga:

• Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Ini Hal yang Dipersoalkan Pelapor soal Dokumen Pendidikan

"Sarwendah sebagai ibu tidak pernah berusaha menghalang-halangi anak-anaknya bertemu RO (Ruben Onsu). Anak-anak sudah dibujuk berulang kali oleh klien kami, tetapi dari anak-anak tersebut muncul kesan menolak untuk bertemu," ujar Pablo, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Pablo, kondisi tersebut membuat Sarwendah berada dalam posisi yang dilematis.

Ia khawatir tidak mempertemukan anak dengan Ruben akan menimbulkan anggapan bahwa dirinya sengaja membatasi hubungan antara anak dan ayahnya.

Namun, di sisi lain, Sarwendah juga mempertimbangkan kondisi mental dan psikologis kedua anaknya.

Menurut kuasa hukum, memaksakan pertemuan ketika anak belum bersedia dikhawatirkan justru dapat memberikan tekanan kepada mereka.

"Sarwendah dalam kondisi serbasalah. Tidak mempertemukan dianggap menghalangi, kalau memaksa terkesan keras pada anak. Jadi kami minta jangan digoreng-goreng seolah ada larangan atau hasutan agar membenci ayahnya," tegas Pablo.

Pablo juga menegaskan Sarwendah tidak pernah berupaya menjatuhkan harkat dan martabat Ruben Onsu sebagai ayah di hadapan kedua anak mereka.

Kuasa hukum Sarwendah lainnya, Chris Sam Siwu, mengatakan pihaknya siap membuktikan pernyataan tersebut dalam proses hukum yang berjalan.

Ia menyebut pihak Sarwendah juga terbuka apabila kedua anak perlu menjalani pemeriksaan kondisi psikologis kembali oleh psikolog independen.

Selain itu, tim kuasa hukum Sarwendah telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu proses pemulihan mental anak-anak secara bertahap.

"Kami sudah meminta bantuan konselor dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk memberikan terapi dan pendampingan. Pendampingan dilakukan sambil mengajak bicara dan bermain secara halus agar anak-anak mau bertemu ayahnya tanpa membuat kondisi psikologis mereka terganggu," tutur Chris.

Pernyataan tim kuasa hukum tersebut disampaikan untuk menjelaskan posisi Sarwendah di tengah polemik mengenai hubungan Ruben Onsu dengan kedua putrinya.

Pihak Sarwendah menekankan bahwa keputusan terkait pertemuan anak dengan ayahnya juga mempertimbangkan kondisi dan kenyamanan anak.* (bs/ad)

JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 disepakati menjadi salah satu anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia.

Belanja negara dipatok sekitar Rp4.000 triliun, dengan pendapatan negara sekitar Rp3.500 triliun dan defisit sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga:

• Rico Waas Sapa Warga Beringin, Bahas Solusi Banjir hingga Rencana 10.000 CCTV di Medan

Ekonom Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) sekaligus Koordinator Wilayah Tengah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Lukman Hakim, mengatakan kenaikan anggaran tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Lukman, pemerintah saat ini menggunakan pendekatan big push atau dorongan besar untuk menggerakkan perekonomian.

"Pendekatan yang dipakai oleh Pak Prabowo ini kan big push. Pendekatan yang juga dipakai oleh Soemitro. Dalam Soemitro economics itu yang paling terkenal adalah big push, dorongan besar," kata Lukman, Sabtu (3/10/2026).

Lukman menjelaskan pendekatan big push membuat pemerintah mengambil peran yang lebih besar dalam upaya mengatasi ketidakseimbangan ekonomi.

Konsekuensinya, kebutuhan belanja negara ikut meningkat.

Meski demikian, dia menilai besaran belanja tersebut masih dapat dilihat dari sisi defisit APBN.

Defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap PDB masih berada di bawah batas maksimal 3 persen yang diatur dalam undang-undang.

Angka tersebut juga relatif berada pada kisaran defisit APBN dalam beberapa tahun sebelumnya.

"Artinya dengan hitungan begitu, memang pemerintah yakin bisa mencukupi, utangnya enggak banyak, hanya sekitar 2,4 persen dari PDB," ujarnya.

Menurut Lukman, pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya mengatur besarnya belanja, tetapi juga memastikan penerimaan negara cukup kuat.

Dia mengingatkan pemerintah perlu mencari sumber penerimaan lain di luar pajak.

Menurut Lukman, beban pajak yang meningkat di tengah kondisi ekonomi dapat memberikan tekanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

"Bisnis juga enggak begitu sehat hari-hari ini, sehingga memperberat. Bahayanya ke depan kelompok kelas menengah semakin lemah karena pajak semakin tinggi, sementara produktivitas semakin rendah," kata Lukman.

Salah satu sumber penerimaan yang dinilai dapat dimaksimalkan adalah dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama perusahaan di sektor pertambangan.

Lukman menyebut dividen BUMN selama ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap APBN. Namun, dia menyoroti pengelolaan dividen BUMN melalui Danantara.

"Dividen-dividen dari BUMN kan harusnya masuk menambal APBN. Tapi sekarang kan dikelola oleh Danantara, sehingga tidak memperkuat APBN," jelasnya.

Karena itu, Lukman menilai pemerintah perlu melakukan prioritas anggaran secara lebih tepat sekaligus meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain penerimaan negara, Lukman mengingatkan kualitas penggunaan anggaran juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Menurut dia, besarnya anggaran tidak otomatis memberikan dampak positif jika penyerapan hanya mengejar habisnya anggaran tanpa memperhatikan hasil dan manfaat program.

Lukman menilai terdapat perubahan dalam sistem perencanaan dan penganggaran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dia membandingkannya dengan sistem pada era sebelumnya yang menurut dia lebih menekankan fungsi perencanaan dan evaluasi anggaran.

"Hari ini yang kita lihat adalah indikator keberhasilan anggaran itu adalah penyerapan anggaran. Ini kemunduran sebenarnya," tegas Lukman.

Menurut Lukman, kondisi tersebut berisiko membuat sejumlah program hanya mengejar target penyerapan anggaran menjelang akhir tahun tanpa mengevaluasi kualitas output, outcome, dan dampaknya bagi masyarakat.

"Di tengah tahun sudah dikejar-kejar supaya anggaran terserap, padahal mungkin kegiatan dari tahun ke tahun ya sama saja, redundant. Pokoknya secara SPJ (Surat Pertanggungjawaban) oke, beres," ujarnya.

Karena itu, Lukman menilai Kementerian Keuangan perlu mengevaluasi program pemerintah agar tidak terjadi pengulangan kegiatan yang tidak memberikan dampak yang jelas.

Besarnya APBN 2027 pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan jumlah belanja negara.

Kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan, menentukan prioritas, serta memastikan setiap anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.* (km/ad)

MEDAN – Banjir masih menjadi persoalan yang dikeluhkan warga Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang.

Tahun lalu, air bercampur lumpur bahkan masuk ke rumah warga hingga merusak harta benda.

Baca Juga:

• Rocky Gerung Ungkap Peran Wantimpres: Olah Persepsi Publik agar Sejalan dengan Presiden

Didampingi Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi, pimpinan perangkat daerah dan Camat Medan Selayang Huznul Hafiz Rambe, Rico mendengarkan langsung keluhan warga sekaligus membahas sejumlah langkah penanganan.

Rico mengingat kembali kondisi Kelurahan Beringin ketika banjir besar terjadi pada tahun lalu.

Saat datang pada 29 November, kata dia, lumpur menggenangi permukiman mulai dari mata kaki hingga hampir sepinggang.

Bahkan, terdapat rumah warga yang hanya menyisakan bagian pintu setelah diterjang banjir.

"Pemerintah harus hadir. Tapi tidak mungkin hanya bertahan saja, harus dicarikan solusinya. Harus ada solusinya," tegas Rico Waas.

Menurut Rico, persoalan utama berada pada aliran air di Lingkungan 5 dan 6 yang berada seperti di kawasan cekungan.

Sejumlah parit dinilai belum mampu menampung debit air ketika permukaan Sungai Babura mengalami kenaikan.

Pemko Medan kemudian mengkaji pembangunan drainase dari Jalan Saudara menuju Sungai Babura.

Selain itu, terdapat rencana pembangunan crossing menuju sungai sebelum jembatan arah Polonia.

Namun, Rico meminta kajian teknis dilakukan secara matang.

Menurut dia, pembangunan drainase harus benar-benar menyelesaikan persoalan dan tidak justru membuat air kembali menggenangi permukiman warga.

Pemko Medan juga merencanakan pembangunan Parit Gergaji sepanjang sekitar 300 meter.

Pemerintah kota akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk mengkaji pembangunan tanggul di sepanjang Sungai Babura.

"Kalau posisi daerah kita ini sudah di bawah, mungkin dibutuhkan supaya air tidak meluber kemari," jelas Rico Waas.

Rico meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan kajian menyeluruh terhadap seluruh opsi tersebut.

Hasil kajian nantinya menjadi dasar perencanaan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Keluhan mengenai banjir turut disampaikan warga PB Selayang 2.

Untuk kawasan tersebut, Pemko Medan merencanakan pembangunan u-ditch di Jalan Kenanga sepanjang sekitar 1,2 kilometer.

Pembangunan saluran juga direncanakan pada sebagian Jalan Bunga Wijaya Kesuma.

Selain itu, Rico meminta kawasan Sungai Babura yang terdapat material alami akibat pohon tumbang segera dibersihkan.

Material tersebut dinilai berpotensi menghambat aliran air.

Persoalan lain yang disampaikan warga adalah penerangan jalan. Ibu Naria mengeluhkan sejumlah titik yang masih gelap.

Kondisi itu menjadi perhatian karena dirinya harus keluar rumah sejak dini hari untuk berjualan ke Pasar Pringgan.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Rico meminta lampu jalan yang tiangnya sudah tersedia tetapi lampunya mati segera diperbaiki.

Untuk titik tertentu, ia bahkan meminta pemasangan dilakukan pada hari yang sama.

"Kalau yang itu langsung dipasang hari ini," kata Rico disambut tepuk tangan warga.

Sementara untuk kawasan sekitar AURI dan Jalan Saudara, Rico meminta perangkat daerah berkoordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan penerangan dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam dialog tersebut, warga bernama Zulfikar turut mempertanyakan persoalan bantuan sosial, termasuk ketidaksesuaian data desil.

Rico menjelaskan masyarakat dapat mengajukan verifikasi dan pembaruan data melalui operator SIKS-NG di kantor lurah, aplikasi Parlinsos, Cek Bansos maupun DTSN.

Menurut Rico, kegiatan Sapa Warga merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung.

Persoalan yang dapat disampaikan antara lain administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, UMKM, persampahan, keamanan, jalan dan drainase, rumah ibadah hingga anak putus sekolah.

Ia juga mengingatkan adanya program Tebus Ijazah bagi siswa yang terkendala memperoleh ijazah.

"Problem apa pun silakan sampaikan kepada saya hari ini," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rico juga menyampaikan rencana peningkatan pengawasan keamanan di Kota Medan.

Pemko Medan, kata dia, mulai tahun depan menyiapkan 10.000 kamera CCTV yang akan dipasang di berbagai wilayah Kota Medan.

Setiap kecamatan direncanakan mendapatkan sekitar 500 CCTV. Kamera tersebut akan terhubung dan dipantau untuk membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.

"Untuk satu Kota Medan itu kami siapkan 10.000 CCTV. 10.000 CCTV yang akan kami kontrol semuanya," ujar Rico.

Menurut Rico, pengawasan nantinya tidak hanya dilakukan dari tingkat kota.

Pemerintah kecamatan juga akan dilibatkan sehingga kondisi lingkungan dapat dipantau lebih cepat.

Berbagai rencana tersebut menjadi bagian dari respons Pemko Medan terhadap aspirasi warga melalui kegiatan Sapa Warga.

Penanganan banjir, peningkatan penerangan dan keamanan, serta penyelesaian persoalan sosial menjadi sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut.* (ad)

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016-2019 Muhadjir Effendy buka suara mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Muhadjir menjelaskan bahwa proses penyetaraan ijazah dari luar negeri tidak sampai pada tingkat menteri.

Baca Juga:

• Denny Indrayana Minta Gibran Didiskualifikasi, Klaim Persidangan Buktikan Tak Ada Ijazah SMA

"Berdasarkan Permendikbud 29 Tahun 2014, urusan penyetaraan ijazah luar negeri tidak sampai ke menteri. Urusannya sudah dilimpahkan ke Dirjen. Permennya saja yang tanda tangan menteri sebelum saya," katanya, Sabtu (3/10/2026).

Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang dimaksud Muhadjir mengatur tentang pengesahan fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar serta penerbitan surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam persidangan pada 2 Oktober 2026, MK mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Atase Pendidikan KBRI Singapura, serta Atase Pendidikan KBRI Australia.

Kemendikdasmen dalam persidangan menjelaskan bahwa penyetaraan pendidikan luar negeri bukan proses untuk menerbitkan ijazah atau menyatakan seseorang lulus dari sekolah di Indonesia.

Surat yang diterbitkan kementerian merupakan hasil penilaian kesetaraan, sementara dokumen pendidikan asli tetap berasal dari institusi pendidikan luar negeri.

Direktur Jenderal terkait di Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, juga menjelaskan bahwa permohonan penyetaraan pendidikan atas nama Gibran diajukan secara daring pada 6 Agustus 2019.

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan riwayat pendidikan dan dokumen yang diajukan.

Dalam sidang yang sama, Atase Pendidikan KBRI Singapura yang diwakili Nur Aeni Ariyanti menyatakan pihaknya tidak menemukan dokumen pendidikan Gibran yang tersimpan di KBRI.

"ada setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI, Yang Mulia," ujar Nur Aeni dalam persidangan.

Sementara itu, Atase Pendidikan KBRI Canberra yang diwakili Yuli Rahmawati mengatakan pihaknya juga tidak menemukan pengajuan permohonan atas nama Gibran berdasarkan penelusuran arsip.

"Majelis Hakim, berdasarkan penelusuran arsip, baik secara hardcopy maupun softcopy, kami tidak memiliki pengajuan permohonan dari Pak Gibran," jawab Yuli.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari bahan yang diperiksa majelis hakim dalam perkara PHPU yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Dalam permohonannya, Denny Indrayana dan para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Mereka mendalilkan adanya persoalan pada proses penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai bagian dari pemenuhan syarat pencalonan.

Para pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan Gibran tidak memenuhi ketentuan serta meminta konsekuensi hukum terhadap pencalonannya.

Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum para pemohon sebelumnya menyampaikan dalil tersebut dalam persidangan.

"Para Pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga manipulatif," tutur Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Para Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin (21/9/2026) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Namun, dalil tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara.

Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebelumnya membantah adanya cacat administratif dalam syarat pendidikan Gibran dan mengatakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 bukan dibuat untuk mempermudah pencalonan seseorang.

Dengan demikian, keterangan Muhadjir mengenai kewenangan penyetaraan ijazah menjadi salah satu informasi dalam polemik yang saat ini sedang diperiksa melalui persidangan MK.

Putusan akhir mengenai permohonan tersebut sepenuhnya berada pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.* (km/ad)

JAKARTA – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Denny, yang menjadi salah satu pemohon dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, berharap majelis hakim konstitusi mengabulkan petitum yang salah satunya meminta Gibran didiskualifikasi.

Baca Juga:

• Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Ini Hal yang Dipersoalkan Pelapor soal Dokumen Pendidikan

Perkara tersebut mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana ketentuan yang mereka jadikan dasar gugatan.

MK mencatat perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana.

Perkara tersebut telah menjalani rangkaian persidangan sejak September 2026, termasuk agenda pemeriksaan pendahuluan, jawaban KPU dan keterangan Bawaslu, serta pembuktian dari para pihak.

Denny menilai permohonan tersebut layak dikabulkan karena, menurut klaimnya, persidangan PHPU telah membuktikan Gibran tidak memiliki ijazah pendidikan SMA.

Dia juga mengeklaim persidangan menunjukkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 memberikan kemudahan bagi Gibran dalam memenuhi persyaratan pencalonan.

"Ini tentu saja pelanggaran konstitusi yang serius, sehingga MK semestinya menegakkan prinsip pemilihan jujur dan adil dengan mendiskualifikasi Gibran," lanjut Denny.

Namun, dalil tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa MK.

Dalam persidangan, mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah adanya cacat administratif dalam dokumen pendidikan Gibran.

Hasyim juga membantah bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dibuat untuk mempermudah seseorang memenuhi syarat pencalonan.

Denny mengatakan apa pun putusan yang nantinya dijatuhkan MK harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak.

Dia berharap putusan tersebut dapat menjadi jalan keluar terhadap persoalan yang dipersoalkan dalam perkara PHPU tersebut.

"Tentu putusan MK yang mestinya solutif menjadi solusi persoalan kebangsaan kita, mesti ditaati oleh semua pihak apapun putusannya mudah-mudahan memang sesuai dengan prinsip jujur dan adil kepemiluan kita," tutur dia.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 masih dalam proses pemeriksaan MK.

Karena itu, pernyataan mengenai ketidakabsahan syarat pendidikan Gibran dalam naskah ini merupakan dalil atau pandangan dari pihak pemohon, bukan putusan pengadilan.

Dalam proses persidangan sebelumnya, KPU juga mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut.

KPU berpendapat permohonan yang diajukan berkaitan dengan sengketa proses pencalonan, bukan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.* (in/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap adanya yayasan yang meminta setoran kepada mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan jumlah ompreng yang disalurkan.

Menurut Sudaryono, yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap operasional maupun pembinaan dapur SPPG yang berada di bawah naungannya.

Baca Juga:

• Nanik Belum Diperiksa dalam Kasus Korupsi MBG, Kejagung: Belum Ada Indikasi Keterlibatan

Temuan tersebut diperoleh BGN saat melakukan proses registrasi untuk memperbarui perjanjian kerja sama dengan yayasan maupun mitra pengelola SPPG di seluruh Indonesia.

Sudaryono menilai praktik permintaan setoran tersebut dapat menambah beban mitra pengelola SPPG.

Kondisi itu juga dinilai berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Atas temuan tersebut, BGN memberikan kesempatan kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaungi SPPG mereka.

"Atas dasar efisiensi, keadilan, dan pemanfaatan anggaran MBG secara maksimal, kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya, terutama apabila yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur," tegasnya.

BGN telah menyediakan dua portal registrasi, masing-masing untuk yayasan dan mitra pengelola SPPG.

Melalui mekanisme tersebut, mitra dapat mengajukan yayasan baru sekaligus menyampaikan bukti terkait persoalan maupun kerugian yang dialami dalam kerja sama sebelumnya.

Pengajuan tersebut selanjutnya akan diproses BGN sesuai dengan mekanisme registrasi yang berlaku.

Sudaryono menegaskan anggaran program MBG harus digunakan secara maksimal untuk menghasilkan makanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

Menurut dia, penggunaan anggaran harus disertai pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi agar dana yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi penerima program.

"Intinya kami ingin pelaksanaan MBG ini betul-betul uang yang tersalurkan itu dikonversi menjadi menu makanan yang kualitasnya baik dan diterima dengan baik, kandungan gizinya baik, pertanggungjawabannya baik, akuntabilitasnya baik dan transparan ," tutup Sudaryono.

Temuan mengenai permintaan setoran tersebut menjadi perhatian BGN dalam proses pembaruan kerja sama dengan yayasan dan mitra SPPG.

BGN membuka ruang bagi mitra yang merasa dirugikan untuk melaporkan persoalan sekaligus mengajukan pergantian yayasan melalui mekanisme yang telah disediakan.* (kp/ad)

JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung mengungkap salah satu peran Wantimpres dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Rocky, Wantimpres akan mengolah persepsi publik yang berbeda dengan pemerintah agar memiliki kesamaan dengan persepsi Presiden.

Baca Juga:

• Rocky Gerung Jadi Wantimpres, Mungkinkah Jadi "Good Boy"?

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi mengangkat 26 anggota Wantimpres melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Rocky Gerung menjadi salah satu anggota yang dilantik.

Rocky menjelaskan, Wantimpres tidak bertugas melayani pertanyaan-pertanyaan konkret yang muncul setiap hari.

Menurut dia, dewan tersebut lebih berperan melakukan kontemplasi terhadap berbagai persoalan untuk kepentingan jangka panjang.

Rocky mengibaratkan Wantimpres seperti oversight committee dalam sebuah perusahaan.

"Tapi karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri," jelasnya.

Rocky mengatakan Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis.

Menurut dia, hal tersebut menjadi salah satu pesan khusus yang disampaikan Presiden Prabowo kepada para anggota Wantimpres.

"Bahwa dewan pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden," jelasnya.

Keterangan Rocky mengenai fungsi Wantimpres tersebut sejalan dengan penjelasan resmi Sekretariat Negara bahwa para anggota Wantimpres memberikan pertimbangan kepada Presiden, termasuk melihat dampak suatu kebijakan dan memberikan masukan mengenai arah kebijakan.

Selain memberikan pertimbangan, Rocky mengatakan Wantimpres memiliki fungsi yang lebih politis, yakni memonitor situasi politik dan situasi kebudayaan.

Menurut dia, setiap anggota Wantimpres memiliki tanggung jawab etis dalam menjalankan tugasnya.

Karena itu, anggota dewan tidak hanya melihat persoalan dari sisi peristiwa yang sedang berlangsung, tetapi juga perlu mengambil jarak untuk melihat persoalan secara lebih luas.

"Jadi semua hal yang akan dibicarakan di dalam dewan didasarkan pada tanggung jawab etis dari masing-masing anggota. Bukan tanggung jawab kelompok, tanggung jawab etis. Karena itu pertanggungjawaban pertama adalah kemampuan untuk mengambil jarak dari peristiwa-peristiwa konkret," jelasnya lagi.

Rocky sebelumnya juga menyatakan bahwa perubahan posisinya dari luar pemerintahan ke dalam Wantimpres tidak berarti mengubah sikap dan pemikirannya.

Dengan posisi barunya tersebut, Rocky kini menjadi bagian dari lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden Prabowo.

Perannya mencakup pandangan mengenai dampak kebijakan, situasi politik dan kebudayaan, serta berbagai persoalan yang dinilai penting bagi arah pemerintahan.* (km/ad)

MEDAN – Keluarga Besar Satuan Tugas Pengurus Daerah II Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (Satgas PD II GM FKPPI) Sumatera Utara menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Brigjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H. yang mendapat amanah baru sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Penunjukan Brigjen Pol Sonny Irawan sebagai Kapolda Sumut merupakan bagian dari rotasi jabatan sejumlah perwira tinggi Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Ini Daftar 19 Kapolda yang Diganti Kapolri Suyudi: Sonny Irawan Pimpin Polda Sumut, Whisnu Hermawan Jadi Wairwasum

Ucapan selamat tersebut disampaikan langsung jajaran inti Satgas PD II GM FKPPI Sumut sebagai bentuk dukungan dan penghormatan terhadap pimpinan baru Polda Sumatera Utara.

Dansatgas PD II GM FKPPI Sumut Dedi Rizaldi didampingi Sekda Satgas Alan Pane, S.Tr., S.H., CPM dan Bendahara Satgas M. Haidir, S.T., menyatakan GM FKPPI Sumut siap bersinergi dan mendukung program-program Kapolda Sumut dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Sumatera Utara.

"Kami Satgas PD II GM FKPPI Sumatera Utara mengucapkan Selamat dan Sukses atas amanah baru sebagai Kapolda Sumatera Utara kepada Bapak Brigjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H. Semoga dibawah kepemimpinan beliau, Polda Sumut semakin Presisi, profesional, dan dicintai masyarakat. Kami Solid, Kuat, Militan siap mendukung," ujar Dedi Rizaldi.

Senada dengan Dedi, Sekda Satgas PD II GM FKPPI Sumut Alan Pane,S.Tr., S.H., CPM mengatakan Brigjen Sonny Irawan merupakan perwira yang memiliki pengalaman dan diharapkan mampu membawa semangat baru dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda Sumut.

"Kami yakin dengan pengalaman dan integritas beliau, Sumatera Utara akan semakin aman dan kondusif. GM FKPPI sebagai anak kolong TNI-Polri akan selalu berada di garda terdepan menjaga NKRI dan mendukung Polri," tegas Alan Pane yang juga dikenal sebagai pengacara muda Sumut.

Sementara itu, Bendahara Satgas PD II GM FKPPI Sumut M. Haidir, S.T. turut menyampaikan doa dan harapan agar Brigjen Pol Sonny Irawan selalu diberikan kesehatan serta kekuatan dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Sebelum dipercaya menjadi Kapolda Sumut, Sonny Irawan pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumut.

Ia kemudian mendapat penugasan sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri sebelum kembali dipercaya memimpin Polda Sumut.

Pergantian tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri dan pembinaan karier personel.

Dalam menjalankan amanah barunya, Sonny akan memimpin Polda Sumut bersama seluruh jajaran dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Utara.* (ad)

Oleh:Ija Suntana

SECARA sederhana, nasihat dan kritik sering kali diperlakukan sebagai sesuatu yang sama.

Baca Juga:

• Wantimpres dan Bisikan di Balik Pintu Istana

Nasihat lahir dari orientasi perbaikan. Sedangkan, kritik lahir dari orientasi penilaian. Perbedaan ini penting karena menentukan arah suatu percakapan.

Nasihat bertanya, "Bagaimana keadaan ini bisa menjadi lebih baik?" Sedangkan kritik bertanya, "Apa yang salah dari keadaan ini?"

Keduanya tidak selalu bertentangan, tetapi keduanya tidak identik.

Kata kritik berasal dari bahasa Yunani kritikos, yang berarti "mampu menilai", "mampu membedakan", atau "mampu menghakimi".

Akar katanya adalah krinein, yang berarti memisahkan, membedakan, memutuskan, atau mengadili.

Dari akar kata ini lahir berbagai istilah seperti criterion (kriteria), crisis (krisis yang menuntut keputusan), dan critique.

Sejak awal kemunculannya, kritik memang tidak dirancang untuk membangun jalan keluar.

Kritik dirancang untuk melakukan pembedaan antara yang dianggap benar dan yang dianggap salah, antara yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.

Kritik adalah instrumen evaluasi. Ia bekerja seperti pisau analisis yang membedah suatu keadaan agar kelemahannya terlihat.

Karena itu, seorang kritikus pada hakikatnya adalah pembuat daftar kekeliruan.

Ia menginventarisasi cacat, menunjukkan kontradiksi, mengungkap inkonsistensi, dan menyoroti penyimpangan.

Semakin tajam seorang kritikus, semakin rinci pula daftar kesalahan yang dapat ia tunjukkan. Di sinilah nasihat memiliki karakter berbeda.

Kata nasihat berasal dari bahasa Arab, al-nushu, yang arti aslinya adalah memurnikan sesuatu dari campuran yang membuatnya tidak asli.

Nasihat tidak berangkat dari hasrat menghakimi, melainkan dari dorongan memperbaiki.

Seorang pemberi nasihat mungkin melihat kesalahan yang sama dengan seorang kritikus, tetapi ia tidak berhenti pada kesalahan tersebut.

Ia bergerak selangkah lebih jauh dengan menunjukkan kemungkinan solusi. Nasihat selalu memiliki orientasi masa depan.

Ia tidak sekadar memotret kegagalan masa lalu, tetapi berusaha membuka jalan menuju keadaan yang lebih baik.

Karena itu, unsur utama nasihat bukanlah identifikasi kesalahan, melainkan tawaran tindakan. Kritik berkata, "Ini salah," dan berhenti di situ.

Nasihat berkata, "Ini salah, dan inilah yang dapat dilakukan agar menjadi benar."

Kritik berkata, "Sistem ini bermasalah." Nasihat berkata, "Sistem ini bermasalah, dan berikut langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaikinya."

Perbedaan tersebut tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Kritik dapat menghasilkan kesadaran. Nasihat menghasilkan arah.

Kritik dapat membangunkan orang dari tidur panjangnya. Nasihat menunjukkan ke mana ia harus berjalan—ke toilet atau ke dapaur- setelah bangun.

Masyarakat modern sering mengalami paradoks. Kritik berlimpah, tetapi solusi langka. Ruang publik dipenuhi komentar, penilaian, kecaman, dan daftar kesalahan.

Setiap orang mampu menunjukkan apa yang tidak beres. Namun, sedikit orang yang mampu menyusun peta perbaikan yang realistis.

Dalam kondisi demikian, kritik menjadi mudah, sedangkan nasihat menjadi sulit. Kritik hanya membutuhkan kemampuan melihat kesalahan.

Nasihat membutuhkan kemampuan melihat kesalahan sekaligus memahami jalan keluar. Kritik cukup mengandalkan kecerdasan analitis.

Nasihat menuntut kecerdasan analitis sekaligus kebijaksanaan praktis. Itulah sebabnya tidak setiap kritikus adalah penasihat.

Seseorang bisa sangat piawai menemukan seratus kesalahan tanpa mampu memperbaiki satu pun di antaranya.

Sebaliknya, seorang penasihat yang baik tidak hanya memahami apa yang salah, tetapi juga memahami apa yang harus dilakukan setelah kesalahan itu ditemukan.

Keduanya tentu berguna, hanya memiliki fungsi berbeda. Kritik membantu manusia melihat kenyataan apa adanya.

Nasihat membantu manusia mengubah kenyataan menjadi lebih baik. Kritik menunjukkan jalan berlubang.

Nasihat menunjukkan cara menutupnya. Kritik mengidentifikasi masalah. Nasihat menggerakkan penyelesaian.

Akan Bagaimana Rocky Gerung?

Saya pikir akan ada perubahan psikologis yang tidak kecil ketika Rocky Gerung berpindah posisi dari pengkritik menjadi penasihat.

Ia kini menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Perubahan itu bukan sekadar pergantian peran, melainkan pergantian paradigma dalam memandang masalah.

Ketika berada di luar sistem, Rocky memiliki kemewahan intelektual yang tidak dimiliki oleh seorang penasihat.

Ia bebas menunjuk kesalahan tanpa harus memikul konsekuensi dari solusi yang ditawarkan.

Ia dapat mengidentifikasi kekurangan, menginventarisasi kegagalan, bahkan membangun argumentasi yang sangat tajam mengenai mengapa suatu kebijakan, organisasi, atau kepemimpinan mengalami kegagalan.

Sebelumnya, Rocky tidak harus menghitung biaya politik. Ia tidak harus mempertimbangkan keterbatasan anggaran. Ia tidak harus menghadapi resistensi birokrasi.

Ia juga tidak harus menanggung risiko jika gagasannya ternyata gagal dijalankan. Namun, keadaan akan berubah ketika Rocky masuk ke dalam ruang penasihat.

Di saat itu, ukuran keberhasilannya tidak lagi ditentukan oleh ketajaman menemukan kesalahan, melainkan oleh kemampuannya menghadirkan jalan keluar yang dapat dikerjakan.

Ia tidak lagi dinilai berdasarkan jumlah masalah yang berhasil diungkap, tetapi berdasarkan jumlah masalah yang berhasil diselesaikan.

Jika dahulu Rocky berkata, "Ini salah!", kini ia harus bertanya, "Ini yang mungkin dilakukan."

Jika dahulu ia melihat dunia dalam kategori ideal dan tidak ideal, kini ia harus berhadapan dengan kategori yang lebih rumit: mungkin dan tidak mungkin, realistis dan tidak realistis, prioritas dan non-prioritas.

Dulu, Rocky berkata bahwa birokrasi lamban.

Namun, ketika masuk sebagai penasihat, ia mulai melihat adanya keterbatasan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hingga konflik kepentingan antarlembaga.

Masalah yang sebelumnya terlihat seperti garis lurus ternyata merupakan simpul yang saling terikat.

Perubahan posisi Rocky saya pikir akan memaksa dia meninggalkan kemewahan simplifikasi.

Ia tidak lagi dapat memandang persoalan hanya dari satu sisi. Ia akan melihat seluruh variabel yang bekerja secara bersamaan.

Saya sendiri tidak terlalu yakin, apakah tulisan ini sedang menasihati Rocky Sang Pengkritik yang naik kelas menjadi penasihat, atau justru sedang mengkritik dia.

Mungkin sedikit keduanya. Sebab, dunia tidak sesederhana kolom opini.

Selamat bertugas, Pak Rocky...*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen, Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Laporan tersebut disampaikan ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Oknum Prajurit TNI Diduga Aniaya Lansia hingga Meninggal di Maluku Tengah, Pomdam XV/Pattimura Turun Tangan

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan surat keterangan yang dinilai memuat keterangan tidak benar.

Menurut Ahmad, pihak yang menerbitkan dokumen tersebut juga diadukan karena diduga melanggar Pasal 391 ayat (1) dan Pasal 391 ayat (2) terkait tindak pidana pemalsuan surat.

"Di sinilah nanti kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah benar ditemukan tindak pidana dalam penerbitan surat, termasuk isinya, benar atau tidaknya, jadi fokusnya kita adalah pada ada tidaknya pemalsuan isinya bukan surat palsunya ya, tapi isinya palsu," kata Ahmad.

Ahmad mengatakan salah satu bagian yang dipersoalkan adalah keterangan dalam dokumen yang menyebut Gibran telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS.

Ia mengatakan keterangan tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui kesesuaiannya dengan keadaan sebenarnya.

"Nah, redaksi 'telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS', ini harus diselidiki, apakah benar," ujarnya.

Pelapor juga mempersoalkan keterangan yang menyebut Grade 12 UTS setara dengan tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) peminatan Akuntansi dan Keuangan.

"Grade 12 UTS itu dianggap setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan, ini juga harus diperiksa kalau ternyata tidak benar, berarti ini kan memberikan keterangan palsu," katanya.

Menurut Ahmad, dokumen tersebut kemudian disebut digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Jadi, yang menerbitkan kita adukan, yang menggunakan dokumen ini juga kita adukan," ucapnya.

Namun, Ahmad menegaskan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut merupakan kewenangan penyidik.

Polisi akan menentukan langkah selanjutnya melalui proses penyelidikan.

Ahmad mengatakan pihaknya menyerahkan proses penyelidikan kepada penyidik Bareskrim Polri, termasuk pemeriksaan terhadap dokumen yang dipersoalkan.

Pelapor nantinya akan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP.

Selain pelapor, pihak lain yang berkaitan dengan dokumen tersebut dinilai dapat dimintai klarifikasi, termasuk Gibran sebagai pihak yang disebut menggunakan dokumen tersebut dalam proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada 2024.

"Namun nanti juga ada pihak-pihak yang lain yang juga akan dimintai klarifikasi, termasuk di antaranya adalah meminta klarifikasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka selaku pihak yang menggunakan dokumen ini untuk proses pencalonannya sebagai cawapres di 2024," ujarnya.

Ahmad juga menyebut pemeriksaan forensik terhadap dokumen dapat menjadi salah satu langkah dalam proses penyelidikan.

"Tahapan, kemudian pilihan kebijakan, termasuk scientific justice yang akan ditempuh seperti apa, kita serahkan kepada penyidik," katanya.

Selain dokumen pendidikan Gibran, pelapor juga meminta penyidik menelusuri proses penerimaan dan verifikasi dokumen oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ahmad mengatakan KPU sebagai penerima berkas perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana dokumen tersebut diterima dan diverifikasi.

"Itu bagian yang kita minta, kita mohon kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut pada tahap-tahap yang menjangkau itu. Karena memang selain digunakan oleh Gibran, penerima berkas ini kan KPU," katanya.

Menurut Ahmad, pihaknya juga mempertanyakan apakah dokumen tersebut telah melalui proses verifikasi administratif maupun faktual oleh KPU.

Ia mengatakan persoalan mengenai ada atau tidaknya proses verifikasi tersebut selanjutnya menjadi bagian yang dapat ditelusuri penyidik.

Pelapor disebut diminta kembali ke Bareskrim Polri pada Senin, 5 Oktober 2026, untuk melanjutkan proses terkait laporan tersebut.

Persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran sebelumnya juga menjadi materi pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 serta mempersoalkan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Dalam sidang pada Jumat, 2 Oktober 2026, MK menghadirkan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Atase Pendidikan KBRI Singapura, dan Atase Pendidikan KBRI Australia untuk memberikan keterangan mengenai riwayat pendidikan serta proses penyetaraan pendidikan Gibran.

Dalam persidangan tersebut, Atase Pendidikan KBRI Singapura dan KBRI Australia menerangkan bahwa mereka tidak menemukan arsip dokumen pendidikan Gibran dalam catatan yang mereka telusuri.

Kemendikdasmen juga memberikan penjelasan mengenai proses penyetaraan pendidikan luar negeri yang menjadi salah satu materi yang didalami majelis hakim.

Perkara di MK dan laporan ke Bareskrim tersebut merupakan dua proses hukum yang berbeda.

Laporan ke Bareskrim masih berupa pengaduan yang memerlukan penyelidikan untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana.

Sementara perkara di MK masih berada dalam proses pemeriksaan dan belum dapat disamakan dengan putusan mengenai benar atau tidaknya dugaan yang dipersoalkan.* (cn/ad)

MALUKU TENGAH – Seorang oknum prajurit TNI berinisial SMT diduga menganiaya seorang perempuan lanjut usia hingga meninggal dunia di Pelauw, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 29 September 2026.

Baca Juga:

• Cita-cita Suyudi Pimpin Polri: Korban Datang ke Kantor Polisi Harus Temukan Pertolongan, Bukan Kerumitan

Kapendam XV/Pattimura Kolonel Inf Adi Swastika mengatakan perkara tersebut kini ditangani oleh Pomdam XV/Pattimura.

SMT diketahui merupakan personel Zidam XIV/Hasanuddin.

Saat kejadian, SMT sedang menjalani cuti luar biasa karena orang tuanya meninggal dunia di Pulau Haruku.

Meski SMT merupakan personel dari satuan di luar Kodam XV/Pattimura, proses hukum tetap ditangani Pomdam XV/Pattimura.

Hal itu karena lokasi kejadian berada dalam wilayah hukum Kodam XV/Pattimura.

"Proses hukumnya ditangani sesuai kewenangan yang berlaku. Kami pastikan proses penyidikan berjalan profesional, transparan dan berdasarkan fakta serta alat bukti," kata Adi dalam keterangannya, Jumat, 2 Oktober 2026.

SMT telah diamankan dan diserahkan kepada Pomdam XV/Pattimura untuk menjalani proses penyidikan.

Penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa sejumlah saksi, serta melakukan langkah penyidikan lainnya untuk mengungkap perkara tersebut.

Adi menegaskan bahwa setiap prajurit tetap harus tunduk pada hukum. Namun, ia meminta masyarakat tidak mengambil kesimpulan sebelum proses penyidikan selesai.

"Tidak ada yang kebal terhadap hukum. Namun kita juga tidak boleh mendahului proses hukum," tegasnya.

Pomdam XV/Pattimura masih melakukan pendalaman untuk mengungkap perkara tersebut secara utuh.

Penyidik akan mendasarkan proses hukum pada fakta dan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.

Kodam XV/Pattimura juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban atas peristiwa tersebut.

Proses penyidikan akan menjadi dasar untuk menentukan rangkaian peristiwa dan pertanggungjawaban hukum dalam perkara yang melibatkan oknum prajurit TNI tersebut.* (kp/ad)