Presiden sementara Venezuela, Rodriguez, mengatakan tim penyelamat masih bekerja tanpa henti untuk mengevakuasi korban serta mencari warga yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan.

Baca Juga:

• Gempa Kuat Hantam Venezuela, 18 Orang Diselamatkan dari Bangunan Runtuh

"Daerah ini telah menjadi zona bencana. Tim penyelamat saat ini terus berupaya menyelamatkan nyawa," ujar Rodriguez, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, puluhan bangunan dilaporkan runtuh akibat guncangan kuat yang melanda wilayah tersebut. Kondisi itu membuat proses evakuasi berlangsung sulit karena banyak akses jalan tertutup material bangunan.

Rodriguez bahkan menyebut situasi di La Guaira sebagai "tragedi yang sesungguhnya" mengingat banyaknya korban serta kerusakan infrastruktur yang terjadi.

Pemerintah Venezuela kini mulai membuka pintu bantuan internasional untuk mempercepat penanganan darurat dan proses penyelamatan korban. Sejumlah tim bantuan dari berbagai negara dijadwalkan tiba dalam beberapa jam ke depan.

Rodriguez juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah negara yang telah memberikan dukungan kemanusiaan, di antaranya Amerika Serikat, Republik Dominika, El Salvador, Meksiko, dan Qatar.

Sementara itu, operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung di berbagai titik terdampak. Otoritas setempat belum menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah seiring proses evakuasi dan pendataan yang masih berjalan.

Hingga kini, pemerintah Venezuela terus melakukan penilaian terhadap tingkat kerusakan bangunan, fasilitas publik, serta kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak gempa.* (oz/dh)

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Ma'ruf menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Baca Juga:

• KPK Bantarkan Gus Yaqut ke RS Polri, Istri Apresiasi Langkah Cepat Tim Medis

"Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR," kata Budi dalam keterangannya.

Menurut Budi, Ma'ruf hadir di Gedung Merah Putih KPK sejak pagi dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik.

"Saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik," ujarnya.

KPK diketahui tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Penetapan status hukum itu diumumkan lembaga antirasuah setelah menemukan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sebelumnya.

Ma'ruf diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI pada periode 2019 hingga 2021. Penyidik kini terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan memanggil saksi maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi tersebut.

Pemeriksaan terhadap Ma'ruf Cahyono menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga negara.* (in/dh)

Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:

• Sidang Perdana Korupsi Nikel Dimulai, Eks Ketua Ombudsman Hadapi Dakwaan Suap Miliaran Rupiah

"Terdakwa Hery Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang," ujar jaksa saat membacakan dakwaan di persidangan.

Jaksa menjelaskan, pemberian tersebut diduga berkaitan dengan upaya mempengaruhi penanganan persoalan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta sejumlah perizinan usaha pertambangan yang tengah menjadi perhatian berbagai pihak.

Selain itu, Hery juga diduga diminta untuk memengaruhi penilaian Ombudsman terhadap sejumlah persoalan administrasi yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan kehutanan.

Dalam dakwaan disebutkan, total nilai gratifikasi dan suap yang diterima mencapai Rp4,8 miliar yang terdiri dari uang tunai sekitar Rp2,6 miliar serta sebuah rumah senilai Rp2,2 miliar yang berlokasi di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

Jaksa memerinci sejumlah penerimaan yang diduga diterima Hery dari berbagai pihak, di antaranya berasal dari Direktur PT Toshida Indonesia, Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, serta sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dalam pengurusan izin dan kewajiban perusahaan di sektor pertambangan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025.

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menduga Hery berperan dalam pengurusan persoalan penghitungan kewajiban PNBP yang melibatkan perusahaan pertambangan.

Menurut penyidik, terdapat dugaan upaya memengaruhi kebijakan dan rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman RI terkait persoalan tersebut sehingga menguntungkan pihak tertentu.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan pembuktian untuk mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menyeret mantan pimpinan Ombudsman RI tersebut.* (in/dh)

Kepastian tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan. Ia menjelaskan Taufik berhasil diamankan tim gabungan Polda Jabar pada Selasa (23/6/2026) malam setelah sebelumnya berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat.

Baca Juga:

• Komnas HAM Kecam Kasus Taufik Hidayat, Penyiksaan dan Penyekapan Korban Dinilai Sangat Keji

Menurutnya, tersangka sempat bersembunyi di sejumlah tempat sebelum akhirnya berhasil dibekuk petugas di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Selain menangkap tersangka, penyidik juga berencana memeriksa seorang saksi bernama Dadang Ahyar yang diduga mengetahui pergerakan Taufik selama masa pelarian.

"Itu salah satu saksi dan akan kita lakukan pemeriksaan. Secara visual sudah dilakukan pemeriksaan, tapi akan ada tindak lanjut lagi," ujarnya.

Saat ini, penyidik masih terus mendalami keterangan para saksi dan melengkapi alat bukti guna mengungkap secara menyeluruh rangkaian kasus penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan tersangka terhadap korban.

Tak hanya itu, Polda Jawa Barat juga membuka kemungkinan adanya korban lain dalam kasus serupa. Polisi mengaku telah menerima sejumlah informasi dan unggahan di media sosial dari pihak-pihak yang mengaku pernah menjadi korban tersangka.

"Kami menerima adanya postingan-postingan di media sosial yang mengaku sebagai korban. Kami membuka ruang kepada siapa pun yang merasa menjadi korban untuk melapor," kata Hendra.

Sebelumnya, Taufik Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang disebut berlangsung selama kurang lebih tiga tahun di sebuah rumah indekos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka serius yang berdampak pada kondisi fisiknya, termasuk gangguan penglihatan, kesulitan berbicara, hingga tidak dapat berjalan secara normal.

Polda Jawa Barat menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap seluruh fakta serta kemungkinan adanya korban lain dalam perkara tersebut.* (mt/dh)

Prasetyo yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Negara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI mengatakan partisipasi publik menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menentukan identitas visual peringatan kemerdekaan.

Baca Juga:

• Rico Waas di HUT ke-29 Waspada Online: Media Harus Adaptif, Inovatif dan Tetap Kredibel

Menurutnya, setiap suara dan masukan dari masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan desain logo yang dianggap paling mampu merepresentasikan semangat persatuan, optimisme, dan cita-cita bangsa Indonesia.

Prasetyo menjelaskan peringatan Hari Kemerdekaan merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihan logo.

"Peringatan HUT Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kami melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas kreatif, hingga masyarakat umum," katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan publik diharapkan mampu memperkuat rasa kebangsaan sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap tanah air melalui sebuah proses kolaborasi nasional.

Lebih lanjut, Prasetyo berharap logo HUT Ke-81 RI yang nantinya terpilih tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual semata, tetapi juga menjadi simbol persatuan bangsa yang mencerminkan perjuangan seluruh rakyat Indonesia.

"Melalui semangat kebersamaan inilah, kita ingin memastikan bahwa setiap peringatan kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga memperkuat tekad bersama untuk terus melanjutkan perjuangan menuju Indonesia yang semakin maju, adil, dan sejahtera," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan logo resmi HUT Ke-81 RI. Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) menghadirkan lima desain logo terbaik hasil seleksi yang dapat dipilih oleh masyarakat melalui kanal resmi yang telah disediakan.

Langkah ini menjadi pertama kalinya masyarakat diberikan kesempatan lebih luas untuk menentukan logo resmi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia melalui mekanisme partisipatif.* (an/dh)

Kegiatan yang berlangsung di Meunasah Al-Muttaqin, Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Kamis (25/6/2026), dihadiri langsung Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto bersama jajaran Polres Bener Meriah, personel Polsek Bukit, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah setempat.

Baca Juga:

• DPR Desak Usut Dugaan Dana Rp20 Juta untuk Alihkan Aksi Mahasiswa, Aktor di Baliknya Diminta Diungkap

Dalam kesempatan itu, Kasat Binmas Polres Bener Meriah mengajak masyarakat untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang selama ini telah terpelihara dengan baik di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Selain itu, masyarakat juga diimbau meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja guna mencegah berbagai bentuk kenakalan remaja maupun pelanggaran hukum yang dapat merugikan masa depan generasi muda.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif serta meningkatkan perhatian terhadap pergaulan anak-anak dan remaja," ujarnya.

Pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bener Meriah turut menyampaikan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mencegah praktik pernikahan usia dini melalui penguatan peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial yang sehat.

Melalui program Subuh Keliling ini, Polres Bener Meriah berharap sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta membangun generasi muda yang berakhlak mulia dan berkarakter Islami.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh keakraban sebagai bentuk kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif.* (dh)

Bahlil mengatakan pemerintah telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi jauh sebelum ketegangan di Timur Tengah meningkat. Karena itu, Indonesia mampu menjaga stabilitas pasokan minyak dan bahan bakar meski situasi global sempat memicu kekhawatiran banyak negara.

Baca Juga:

• Dunia Mulai Lirik Pangan RI, Prabowo Ungkap Banyak Negara Minta Beras dan Pupuk

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan situasi dan menginstruksikan jajaran menteri untuk memastikan kebutuhan energi nasional tetap terjaga selama masa ketidakpastian geopolitik.

Ia menjelaskan bahwa meski Indonesia tidak mengimpor bahan bakar minyak (BBM) secara langsung dari Timur Tengah, sekitar 20 hingga 25 persen kebutuhan minyak mentah nasional berasal dari kawasan tersebut. Kondisi itu membuat pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi lebih awal.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu wilayah pemasok, pemerintah kemudian memperluas sumber impor minyak mentah dari sejumlah negara lain, termasuk kawasan Afrika.

"Kami sudah punya feeling waktu itu. Segera kita melakukan diversifikasi, dan saya ambil dari Angola, kemudian dari beberapa negara di Afrika, untuk menutupi kebutuhan 20-25 persen crude kita dari Middle East," ujar Bahlil.

Langkah tersebut dinilai efektif karena Indonesia tidak mengalami gangguan signifikan terhadap pasokan minyak mentah saat ketegangan di Timur Tengah memuncak.

Selain Afrika, pemerintah juga memperkuat kerja sama energi dengan sejumlah negara lain. Bahlil menyebut Indonesia telah menjalin kesepakatan dengan beberapa negara besar untuk memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap terjaga.

"Sampai kemarin kita melakukan tanda tangan dengan Rusia, Amerika. Dari negara mana saja kita ambil yang menguntungkan untuk negara kita," katanya.

Bahlil menegaskan Indonesia tetap menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menentukan kerja sama energi. Menurutnya, kepentingan nasional akan selalu menjadi pertimbangan utama dalam memilih mitra strategis guna menjaga ketahanan energi nasional.

Pemerintah berharap langkah diversifikasi pasokan energi dapat terus memperkuat ketahanan sektor energi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang masih berlangsung hingga saat ini.* (d/dh)

Ganjar mengatakan PDI Perjuangan menghormati setiap pernyataan yang disampaikan Presiden. Namun, jika memang terdapat pihak yang terbukti membiayai demonstrasi untuk kepentingan tertentu, maka hal tersebut sebaiknya dibuka secara terang kepada publik dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Mentan Laporkan ke Prabowo, Harga TBS Sawit Kembali Normal dan Berpotensi Naik 10 Persen

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai demokrasi membutuhkan kepastian hukum dan fakta yang jelas, bukan sekadar dugaan yang berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat.

Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gerakan yang didanai pihak tertentu.

"Perlu kami sampaikan demokrasi itu membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik publik," ujarnya.

Ganjar juga menegaskan bahwa persoalan demonstrasi di Indonesia memiliki latar belakang yang beragam. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila seluruh aksi unjuk rasa dipandang sebagai aksi yang digerakkan oleh uang.

"Namun kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran. Fakta di lapangan menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks," katanya.

Lebih lanjut, Ganjar mengingatkan bahwa masyarakat masih menunggu realisasi berbagai program dan janji politik pemerintah. Di antaranya penciptaan jutaan lapangan kerja baru, peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ganjar, perhatian utama pemerintah sebaiknya tetap diarahkan pada upaya menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat melalui kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.

Ia juga menyinggung persoalan biaya pendidikan yang masih menjadi perhatian masyarakat, termasuk terkait uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi.

"Pada akhirnya, legitimasi sebuah pemerintahan tidak diukur dari sedikit atau banyaknya demonstrasi, tetapi dari seberapa besar janji-janji politik dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," ujarnya.

Ganjar menambahkan bahwa kepercayaan publik akan tumbuh apabila kesejahteraan meningkat, lapangan kerja terbuka lebih luas, pendidikan semakin terjangkau, dan pelayanan publik terus membaik.

"Demokrasi tidak perlu dilawan dengan narasi, demokrasi dijawab dengan kinerja. Kami bantu dengan doa," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik pembiayaan sejumlah aksi demonstrasi. Prabowo bahkan mengingatkan pihak yang disebutnya terlibat dalam praktik korupsi dan pembiayaan aksi tersebut.* (d/dh)

Menurut Sugiat, keputusan Kejaksaan Agung itu memperjelas status hukum Sony Sanjaya sebagai tersangka sehingga proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Sidang Perdana Korupsi Nikel Dimulai, Eks Ketua Ombudsman Hadapi Dakwaan Suap Miliaran Rupiah

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa status justice collaborator umumnya diberikan kepada pelaku yang membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang lebih besar. Namun, ketika permohonan tersebut ditolak, maka proses hukum terhadap yang bersangkutan tetap berjalan sebagai tersangka.

Sugiat menilai tidak terdapat alasan yang cukup kuat bagi LPSK untuk memberikan perlindungan khusus kepada Sony Sanjaya yang saat ini tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi.

"Penolakan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum terhadap Sony Sanjaya tetap berlanjut sebagai tersangka. Karena itu, saya menilai tidak ada alasan yang kuat untuk memberikan perlindungan khusus sebagaimana yang lazim diberikan kepada saksi atau korban," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa fungsi utama LPSK adalah memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang menghadapi ancaman akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum. Oleh sebab itu, lembaga tersebut diminta tetap berpegang pada mandat dan tujuan pembentukannya.

"Saya berpandangan tidak seharusnya LPSK melindungi tersangka kasus korupsi. LPSK harus tetap berpegang pada prinsip dan tujuan pembentukannya, yakni melindungi saksi dan korban, bukan memberikan perlindungan kepada pihak yang sedang berstatus tersangka dalam perkara korupsi," tegas Sugiat.

Lebih lanjut, Sugiat meminta agar penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret Sony Sanjaya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia berharap proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel demi memberikan kepastian hukum serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, Sugiat menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum melalui penanganan perkara yang terbuka dan sesuai aturan.

"Biarkan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegak hukum harus bekerja secara profesional dan transparan agar kasus ini dapat dituntaskan dengan baik," pungkasnya.* (ds/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII yang digelar di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Baca Juga:

• Harga Cabai Rawit Tembus Rp70.400 per Kg, Telur Ayam Rp29.750 per Kg

"Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita," kata Prabowo di hadapan para petani dan nelayan.

Prabowo menyebut permintaan dari negara-negara sahabat terus berdatangan, terutama untuk komoditas strategis seperti pupuk, beras, dan jagung. Bahkan, Indonesia disebut telah mulai melakukan ekspor terhadap sejumlah komoditas tersebut.

"Alhamdulillah, kita sekarang sudah mulai ekspor," ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa produksi pupuk nasional saat ini telah mengalami surplus sehingga memungkinkan Indonesia memenuhi kebutuhan negara lain tanpa mengganggu kebutuhan dalam negeri.

Menurutnya, sejumlah negara telah meminta izin untuk membeli pupuk produksi Indonesia guna memenuhi kebutuhan sektor pertanian mereka.

"Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka," kata Prabowo.

Meski membuka peluang ekspor yang lebih luas, Prabowo menegaskan bahwa kepentingan petani tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menekankan bahwa ekspor harus dilakukan dengan mempertimbangkan harga yang menguntungkan petani dan tidak menyebabkan kerugian bagi pelaku sektor pertanian.

"Silakan. Asal harganya benar," tegasnya.

Di hadapan ribuan peserta PENAS, Prabowo juga menanyakan langsung kondisi kesejahteraan petani saat ini. Ia berharap hasil produksi yang meningkat dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani di berbagai daerah.

"Petani jangan rugi. Betul? Bagaimana sekarang? Petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah? Mau untung lagi? Ya pasti!" ujarnya yang disambut antusias para peserta.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi pangan nasional dapat terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperbesar peluang Indonesia menjadi salah satu pemasok komoditas pertanian di pasar global.* (k/dh)

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Hari Ini Didominasi Berawan, Kota Banjar Cerah Berawan

Lampung menjadi titik awal dari sejumlah agenda kunjungan Jokowi ke berbagai daerah. Selain Lampung, Jokowi mengungkapkan dirinya juga berencana mengunjungi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Barat dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan telah menerima banyak undangan dari masyarakat di berbagai daerah. Setelah kondisi kesehatannya membaik, ia mengaku siap memenuhi undangan tersebut.

"Ya, ini kan saya banyak undangan, undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat, ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, kunjungan ke sejumlah wilayah itu bertujuan untuk bertemu masyarakat secara langsung, memberikan motivasi, serta bersilaturahmi dengan berbagai elemen pendukungnya di daerah.

Selain menyapa warga, Jokowi juga berencana bertemu dengan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di sejumlah wilayah serta para relawan yang selama ini memberikan dukungan kepadanya.

"Dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan," katanya.

Saat ditanya apakah rangkaian kunjungan tersebut berkaitan dengan persiapan menuju Pemilu 2029, Jokowi membantah adanya agenda politik tertentu. Ia menegaskan kehadirannya di berbagai daerah semata-mata untuk memenuhi undangan yang datang dari masyarakat.

"Ya karena ada undangan dari daerah," ujar Jokowi.

Rangkaian kunjungan ini menjadi agenda pertama Jokowi ke sejumlah daerah setelah beberapa waktu terakhir lebih banyak beraktivitas di Solo. Kehadirannya diperkirakan akan mendapat sambutan dari masyarakat dan relawan di berbagai wilayah yang akan dikunjungi.* (k/dh)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, usulan anggaran yang sebelumnya diajukan lebih dari Rp200 miliar kini telah disetujui sekitar Rp100 miliar untuk kebutuhan pemulihan rumah sakit.

Baca Juga:

• PLN Padamkan Listrik 7 Wilayah di Medan Hari Ini, Berikut Daftar Lokasinya

Menurut Budi, proses persetujuan anggaran untuk puskesmas masih berjalan karena data dan rincian kebutuhan yang diajukan belum sepenuhnya lengkap. Kondisi tersebut membuat proses evaluasi dan persetujuan membutuhkan waktu lebih lama.

"Puskesmas ini agak lambat karena rinciannya kurang lengkap," ujarnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian Kesehatan akan meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan di daerah terdampak agar seluruh dokumen dan kebutuhan pemulihan dapat segera dilengkapi.

Budi meminta jajarannya segera berkomunikasi dengan kepala dinas kesehatan di berbagai wilayah guna memastikan data yang dibutuhkan dapat segera diserahkan kepada pemerintah pusat.

"Jadi tolong nanti Pak Jaya koordinasi dengan para kepala dinas agar rinciannya cepat dimasukkan ya, sehingga puskesmas ini kesempatanlah kita perbaharui dengan baik," tuturnya.

Kemenkes berharap seluruh dokumen pendukung dapat segera rampung sehingga sisa usulan anggaran untuk pemulihan puskesmas di wilayah terdampak bencana dapat segera memperoleh persetujuan.

Adapun wilayah yang menjadi prioritas pemulihan fasilitas kesehatan meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sebelumnya terdampak banjir dan menyebabkan sejumlah sarana kesehatan mengalami kerusakan.

Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi fasilitas kesehatan dapat berjalan cepat agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat kembali normal dan optimal pascabencana.* (k/dh)

JAKARTA – Persaingan smartphone di segmen harga terjangkau semakin menarik sepanjang 2026. Meski harga ponsel terus mengalami kenaikan, sejumlah produsen tetap menghadirkan perangkat dengan spesifikasi mumpuni di rentang harga di bawah Rp2,5 juta.

Mulai dari baterai berkapasitas besar, layar refresh rate tinggi, performa gaming yang stabil hingga dukungan pembaruan sistem operasi jangka panjang, kini bisa ditemukan pada smartphone kelas entry-level.

Baca Juga:

• Swiss Tumbangkan Kanada 2-1, Sapu Tiket 32 Besar Sebagai Juara Grup B

1. Infinix Hot 70

Infinix Hot 70 hadir dengan desain tipis dan modern yang dipadukan sertifikasi IP65 untuk perlindungan dari debu dan percikan air. Smartphone ini mengusung layar IPS LCD 6,78 inci yang nyaman digunakan untuk hiburan maupun aktivitas sehari-hari.

Performa perangkat ditenagai chipset Helio G1 Ultimate yang cukup andal untuk bermain game populer seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Baterai 6.000 mAh dengan dukungan fast charging 45W menjadi salah satu nilai jual utamanya.

2. Redmi 15C

Redmi 15C menawarkan kombinasi layar besar 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz dan baterai berkapasitas 6.000 mAh. Smartphone ini juga dibekali chipset Helio G81 Ultra yang cukup responsif untuk kebutuhan harian.

Dukungan pengisian cepat 33W membuat pengguna tidak perlu menunggu lama saat mengisi daya baterai.

3. Tecno Spark 50

Tecno Spark 50 menjadi salah satu pilihan menarik berkat baterai jumbo 7.000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga tiga hari penggunaan normal.

Perangkat ini hadir dengan layar 120Hz, fitur Wet Touch 2.0, serta chipset Helio G81 yang cukup bertenaga untuk multitasking maupun gaming ringan.

4. Samsung Galaxy A07

Bagi pengguna yang mengutamakan dukungan software jangka panjang, Samsung Galaxy A07 patut masuk daftar pilihan.

Smartphone ini menggunakan chipset Helio G99, baterai 5.000 mAh, serta kamera utama 50 MP. Samsung juga menjanjikan pembaruan perangkat lunak hingga enam tahun.

5. Realme C85

Realme C85 menawarkan daya tahan ekstrem berkat sertifikasi IP66, IP68, dan IP69. Ponsel ini juga dibekali layar 144Hz dan baterai besar 7.000 mAh.

Fitur bypass charging dan kemampuan berfungsi sebagai power bank menjadi nilai tambah yang menarik di kelasnya.

6. Poco C85

Poco C85 hadir dengan RAM hingga 8 GB dan memori internal mencapai 256 GB. Perangkat ini menggunakan chipset Helio G81 Ultra serta baterai 6.000 mAh dengan dukungan fast charging 33W.

Keunggulan lainnya adalah jaminan pembaruan Android hingga empat generasi dan pembaruan keamanan selama enam tahun.

7. Itel S26 Ultra

Itel S26 Ultra menjadi salah satu kejutan terbesar di segmen harga Rp2 jutaan. Smartphone ini sudah menggunakan layar AMOLED lengkung Full HD+ berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 144Hz.

Ditenagai chipset Unisoc T7300, RAM 8 GB dan memori internal 256 GB, performanya cukup menjanjikan untuk gaming maupun multitasking. Kamera depan 32 MP dan kamera belakang 50 MP semakin melengkapi daya tarik perangkat ini.

Dengan kombinasi spesifikasi yang kompetitif dan harga yang masih terjangkau, ketujuh smartphone tersebut menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang ingin mendapatkan perangkat berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar.* (dw/dh)

Pelaksana tugas Presiden Venezuela, Rodriguez, meminta seluruh tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, segera bergabung dalam upaya penanganan korban di rumah sakit maupun pusat layanan kesehatan darurat.

Baca Juga:

• Jepang Diguncang Gempa M 6,8, BMKG Pastikan Indonesia Aman dari Ancaman Tsunami

Rodriguez menegaskan pemerintah pusat bersama otoritas daerah saat ini bekerja tanpa henti untuk menangani dampak bencana. Bantuan dan sumber daya difokuskan ke wilayah yang mengalami kerusakan paling parah akibat gempa.

Sementara itu, Wali Kota Chacao Gustavo Duque mengungkapkan tim penyelamat telah berhasil mengevakuasi 18 orang dari lokasi terdampak. Namun, sedikitnya empat bangunan dilaporkan ambruk akibat kuatnya guncangan.

Menurut Duque, lebih dari 500 personel pencarian dan penyelamatan masih diterjunkan ke lapangan untuk mencari kemungkinan korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan.

Upaya evakuasi dilakukan secara intensif dengan menggunakan berbagai peralatan berat dan dukungan tim medis yang bersiaga di sejumlah titik terdampak.

Di tengah proses penyelamatan, Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado Cabello mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Warga diminta menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan, struktur yang berisiko roboh, serta pohon-pohon besar yang dapat membahayakan keselamatan.

"Keluarlah, tunggu dengan tenang di luar, dan laporkan situasi apa pun kepada lembaga-lembaga yang ditempatkan di seluruh negeri," kata Cabello.

Hingga Kamis siang waktu setempat, proses pendataan korban dan kerusakan masih berlangsung. Otoritas Venezuela terus memantau perkembangan situasi sambil mempercepat operasi penyelamatan di sejumlah wilayah yang terdampak gempa.* (oz/dh)

Freddy mengatakan, arahan itu diberikan Jokowi agar masyarakat tetap menjaga situasi tetap kondusif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan hingga nantinya pengadilan menjatuhkan putusan.

Baca Juga:

• Dokter Tifa Cabut Praperadilan Usai Tak Ditahan, Fokus Hadapi Proses Persidangan

Menurut Freddy, penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati oleh semua pihak. Ia meminta masyarakat tidak terpancing berbagai narasi yang berpotensi memperkeruh suasana.

Ia menjelaskan, perkara terkait tudingan ijazah palsu Jokowi saat ini telah memasuki tahapan hukum dan dalam waktu dekat akan dibawa ke persidangan. Melalui proses tersebut, kebenaran diharapkan dapat terungkap secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Freddy menuturkan, Jokowi meyakini pengadilan merupakan tempat yang tepat untuk menguji seluruh fakta yang berkaitan dengan polemik tersebut. Karena itu, Jokowi memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan yang berkembang di ruang publik.

"Pak Jokowi menyatakan siap untuk menunjukkan dan membuktikan keaslian ijazah di hadapan majelis hakim dalam persidangan nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Freddy menyebut Jokowi juga siap hadir secara langsung dalam persidangan untuk memberikan keterangan apabila diperlukan. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen Jokowi untuk menghormati proses hukum yang berlaku.

Projo juga mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum. Namun, setiap pihak juga harus bertanggung jawab atas setiap tindakan maupun pernyataan yang disampaikan di ruang publik.

Organisasi pendukung Jokowi itu menegaskan akan terus mengawal jalannya proses persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan. Projo berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak membangun narasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Mari kita hormati proses hukum. Jangan membangun narasi yang dapat memecah belah masyarakat," kata Freddy.* (in/dh)

Menurut Abdullah, langkah investigasi perlu segera dilakukan guna memastikan kebenaran informasi yang telah beredar di ruang publik sekaligus menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Baca Juga:

• Bandar Narkoba Koh Erwin Dilimpahkan ke Jaksa, Segera Hadapi Sidang di Bima

Dugaan tersebut mencuat setelah mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta. Dana tersebut disebut diberikan untuk menggeser titik aksi demonstrasi dari kawasan Istana Presiden menuju Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta.

Abdullah menilai Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang mampu mengusut persoalan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Karena itu, setiap informasi yang berkembang harus ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus tersebut berpotensi memunculkan berbagai spekulasi serta persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Kasus ini harus diungkap secara terang benderang. Jika benar ada intervensi, berarti oknum tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan harus diberikan sanksi sesuai ketentuan disiplin maupun kode etik yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut, Abdullah meminta agar pengusutan kasus tidak berhenti pada pihak yang diduga menyerahkan uang maupun pelaksana di lapangan. Menurutnya, aparat penegak hukum juga harus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan sebagai aktor intelektual di balik dugaan penggeseran aksi tersebut.

Ia menilai, apabila dugaan itu terbukti benar, pengalihan lokasi demonstrasi berpotensi menimbulkan persepsi seolah terdapat upaya mempertentangkan lembaga eksekutif dan legislatif, atau Presiden dengan DPR RI.

Persepsi semacam itu, kata dia, dapat mengganggu pemahaman publik terhadap mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi serta memengaruhi cara masyarakat memandang suatu kebijakan atau isu yang berkembang.

"Aktor intelektual itu harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban moral. Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan kelompok kepentingan, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari kontrol demokrasi, tetap terjaga," ujarnya.* (in/dh)

Menurut Eny, keputusan merujuk Gus Yaqut ke rumah sakit merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi kesehatannya yang dilaporkan terus menurun selama menjalani masa penahanan.

Baca Juga:

• Usai Diperiksa Kejati Sumut, Harta Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap Jadi Sorotan

Eny mengaku baru mengetahui kondisi kesehatan suaminya yang memburuk saat melakukan kunjungan rutin. Dalam beberapa pekan terakhir, Gus Yaqut disebut kerap mengeluhkan nyeri di bagian ulu hati, mual, hingga mengalami kesulitan buang air besar.

Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan dalam lima hari terakhir setelah disertai gejala demam dan meriang yang berkepanjangan. Melihat perkembangan kesehatan tersebut, tim medis Rutan KPK kemudian memberikan rujukan ke RS Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Dokter penanggung jawab pemeriksaan di RS Polri, dr. Eko Ristiyanto, Sp.B-KBD, menyatakan Gus Yaqut memerlukan tindakan medis segera. Namun sebelum tindakan dilakukan, tim dokter terlebih dahulu meminta sejumlah pemeriksaan penunjang seperti tes darah lengkap dan MRI guna memastikan kondisi pasien secara menyeluruh.

Eny menegaskan pembantaran penahanan yang diberikan KPK merupakan tindak lanjut dari rekomendasi resmi tim dokter yang menangani suaminya.

"Semoga ikhtiar ini diberi kelancaran dan Gus Yaqut pulih kembali. Terima kasih kepada semua pihak yang terus memberikan dukungan dan doa," katanya.

Sementara itu, anggota tim penasihat hukum Gus Yaqut, Mellisa Anggraini, juga mengapresiasi keputusan KPK. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan penghormatan terhadap aspek kemanusiaan dan hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Diketahui, Gus Yaqut telah menjalani masa penahanan di Rutan KPK sejak 12 Maret 2026. Terakhir, penyidik KPK memperpanjang masa penahanannya selama 30 hari terhitung sejak 9 Juni 2026 terkait proses hukum yang masih berjalan.* (mt/dh)

Pelemahan rupiah dipengaruhi meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) dalam beberapa bulan mendatang.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Bertahan di Rp2,65 Juta per Gram, Buyback Turun Rp52 Ribu

"Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS di tengah semakin meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed yang membawa indeks dolar AS naik ke level tertinggi baru dalam 13 bulan," ujar Lukman.

Berdasarkan perkiraan pasar, peluang kenaikan suku bunga The Fed pada September 2026 mencapai sekitar 70 persen. Bahkan, pasar juga memperkirakan adanya tambahan kenaikan suku bunga pada Desember mendatang.

Selain itu, pelaku pasar saat ini juga menanti rilis data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) Amerika Serikat yang diperkirakan meningkat dari 0,3 persen menjadi 0,4 persen. Data tersebut menjadi salah satu indikator utama yang diperhatikan The Fed dalam menentukan arah kebijakan moneternya.

Dari dalam negeri, sentimen yang mempengaruhi pergerakan rupiah dinilai masih beragam. Meski aliran dana asing tercatat masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN), arus keluar modal dari pasar saham masih menjadi tekanan bagi mata uang domestik.

Menurut Lukman, pelemahan rupiah dalam beberapa hari terakhir lebih banyak dipicu oleh lonjakan indeks dolar AS meskipun Bank Indonesia terus melakukan langkah stabilisasi nilai tukar.

Untuk perdagangan hari ini, rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp17.900 hingga Rp18.000 per dolar AS seiring masih kuatnya sentimen global yang berasal dari Amerika Serikat.* (an/dh)

Selain cabai rawit merah, harga telur ayam ras berada di level Rp29.750 per kg. Sementara itu, sejumlah komoditas pangan lainnya juga terpantau stabil dengan variasi harga yang berbeda di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Harga Cabai Rawit Masih Pedas! Tembus Rp71.600 per Kg, Telur Ayam Rp29.800

Sedangkan beras kualitas medium I dijual Rp16.300 per kg dan medium II Rp16.100 per kg. Adapun beras kualitas super I berada di level Rp17.600 per kg dan kualitas super II Rp17.100 per kg.

Komoditas cabai lainnya juga masih berada pada level tinggi. Harga cabai merah besar tercatat Rp54.300 per kg, cabai merah keriting Rp53.600 per kg, dan cabai rawit hijau Rp52.550 per kg.

Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar mencapai Rp37.150 per kg. Sementara daging sapi kualitas I dipatok Rp149.450 per kg dan kualitas II sebesar Rp140.900 per kg.

Di kelompok bahan pokok lainnya, gula pasir premium tercatat Rp20.300 per kg dan gula pasir lokal Rp19.100 per kg. Sementara harga minyak goreng curah berada di angka Rp20.700 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp24.200 per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek II Rp23.350 per liter.

Pergerakan harga pangan nasional terus dipantau pemerintah dan Bank Indonesia guna menjaga stabilitas pasokan serta mengendalikan inflasi pangan di berbagai daerah.* (an/dh)

Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia Antam yang dipantau pada pukul 09.00 WIB, harga buyback emas kini berada di level Rp2.320.000 per gram. Angka tersebut menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin menjual kembali emas batangan miliknya kepada Antam.

Baca Juga:

• Dibuka Merah, IHSG Berbalik Menguat dan Kembali Sentuh Level 5.900

Dalam transaksi jual beli emas, pemerintah juga memberlakukan ketentuan perpajakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

Sementara itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP.

Berikut daftar harga emas Antam terbaru:

0,5 gram: Rp1.377.500
1 gram: Rp2.655.000
2 gram: Rp5.250.000
3 gram: Rp7.850.000
5 gram: Rp13.050.000
10 gram: Rp26.045.000
25 gram: Rp64.987.000
50 gram: Rp129.895.000
100 gram: Rp259.712.000
250 gram: Rp649.015.000
500 gram: Rp1.297.820.000
1.000 gram: Rp2.595.600.000

Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar dan kebijakan perusahaan.* (an/dh)