Penggerebekan dilakukan pada 25 Mei 2026 lalu, dan hasilnya turut mengamankan dua orang terduga pelaku, yakni kakak beradik Leo Martin Sihombing (31) dan David Sihombing (28), warga Desa Tembung.

Baca Juga:

• Hujan Deras Disertai Angin Kencang, Reklame Tumbang Timpa Mobil dan Motor di Pancur Batu

"Dari hasil penyelidikan terhadap delapan gudang penampungan yang diduga menjadi lokasi penyimpanan barang hasil kejahatan maupun barang temuan, personel berhasil mengungkap dua tersangka yang menguasai lima gudang," kata Jean Calvijn, Sabtu (30/5/2026).

Polisi menyebut, modus yang digunakan para pelaku adalah berkedok pegadaian tidak resmi yang menerima kendaraan dari berbagai pihak tanpa prosedur sah. Namun, setelah ditelusuri, kendaraan-kendaraan tersebut diduga kuat merupakan hasil pencurian dan perampokan.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kehilangan kendaraan dan menemukan jejak barangnya di lokasi gudang tersebut. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga penggerebekan dilakukan.

"Pengungkapan tersebut berkaitan dengan tiga laporan polisi, yakni dua laporan di Polrestabes Medan dan satu laporan di wilayah hukum Polres Tanah Karo," ujarnya.

Saat ini, seluruh kendaraan masih dalam proses identifikasi nomor mesin dan nomor rangka untuk mencocokkan dengan data pemilik sah. Polisi juga membuka akses bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk datang langsung ke Polrestabes Medan dengan membawa dokumen kepemilikan.

"Pengambilan kendaraan tidak dipungut biaya. Statusnya pinjam pakai barang bukti selama proses persidangan," kata Kapolrestabes.

Polisi juga mencatat total temuan kendaraan bertambah menjadi 136 unit setelah pendataan lanjutan di lokasi.*

(tm/dh)

Djarot mengatakan, dampak pelemahan rupiah lebih banyak dirasakan secara tidak langsung melalui kenaikan harga kebutuhan pokok.

Baca Juga:

• Djarot PDIP Singgung Rencana Jokowi Keliling RI Terkait Isu Ijazah

Ia mencontohkan sektor usaha kecil seperti pengrajin tahu dan tempe yang sangat bergantung pada bahan baku impor, seperti kedelai. Menurutnya, kenaikan harga dollar berdampak pada naiknya biaya produksi.

"Pengusaha tahu dan tempe itu menjerit karena harga kedelai naik. Kalau terus seperti ini bisa tutup," katanya.

Djarot menegaskan, meski secara langsung masyarakat desa tidak bertransaksi dengan dollar, mereka tetap terdampak melalui harga barang kebutuhan sehari-hari.

"Jadi secara tidak langsung rakyat desa pasti terdampak, kita semua terdampak," ujarnya.

Ia kemudian menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dollar dalam kehidupan sehari-hari.

"Jadi biar Presiden yang menjelaskan maknanya dollar naik tapi rakyat desa tidak terdampak," kata Djarot.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa masyarakat desa tidak terlalu terpengaruh langsung oleh fluktuasi nilai tukar dollar AS, meski pemerintah tetap memastikan stabilitas ekonomi nasional.*

(k/dh)

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, langkah tersebut diambil untuk mengatasi kendala arus kas yang dialami sebagian penyedia jasa dalam pembangunan proyek tersebut.

Baca Juga:

• SPAM Karang Baru Dibangun, Menteri PU Pastikan Suplai Air untuk 10 Ribu KK di Aceh Tamiang

Hingga 25 Mei 2026, progres pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di 93 lokasi tercatat telah mencapai 62,63 persen untuk fisik dan 41,76 persen untuk keuangan.

Dody menegaskan pemerintah menargetkan seluruh proyek tersebut dapat rampung pada Juni 2026 agar bisa digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.

"Insyaallah kami targetkan selesai Juni 2026 agar 93 titik ini fungsional seluruhnya," katanya.

Selain dukungan pembiayaan, Kementerian PU juga mengerahkan berbagai langkah percepatan seperti penambahan jam kerja, pembentukan satuan tugas khusus, hingga pelibatan tenaga kerja tambahan termasuk dukungan Zeni TNI di sejumlah lokasi.

Total tenaga kerja yang terserap dalam proyek ini tercatat mencapai 71.579 orang hingga saat ini.

Sementara itu, pemerintah juga mulai menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap berikutnya yang terbagi dalam beberapa klaster lokasi dengan status persiapan berbeda, mulai dari lelang hingga pemenuhan kriteria kesiapan lahan.

Dody berharap pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian aspek administrasi dan lahan agar pembangunan tahap lanjutan bisa segera direalisasikan.*

(d/dh)

Menurut Djarot, secara politik maupun sosial, kegiatan kunjungan Jokowi ke berbagai daerah tidak menjadi persoalan. Bahkan, ia menilai hal itu bisa berdampak pada penguatan komunikasi di masyarakat.

Baca Juga:

• Prabowo Dorong Bahasa Prancis di Sekolah, PDIP Minta Kajian Lebih Dalam

Namun, Djarot kemudian menyinggung persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik terkait ijazah Jokowi. Ia menyebut seharusnya hal tersebut dapat dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Kalau memang benar, ya tunjukkan saja ijazahnya. Tidak usah pakai drama sampai ke pengadilan," ujarnya.

Djarot bahkan mengaku akan bersikap terbuka jika berada dalam posisi serupa.

"Kalau saya ditanya, saya tunjukkan. Selesai. Tidak perlu jadi polemik," katanya.

Ia juga menilai kemungkinan kunjungan Jokowi ke berbagai daerah dapat menjadi momentum untuk meredam isu yang berkembang di ruang publik.

"Barangkali untuk menetralisir itu, supaya bisa mengakhiri polemik yang ada," ucapnya.

Lebih lanjut, Djarot turut menanggapi isu politik lain terkait posisi Jokowi di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyebut publik sudah memahami dinamika politik yang terjadi.

"Rakyat sudah cerdas melihat itu," tutupnya.

Sementara itu, Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa rencana kunjungannya ke berbagai daerah merupakan bagian dari undangan masyarakat sekaligus untuk memberikan motivasi kepada warga.*

(d/dh)

Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi dan Keanggotaan Andreas Hugo Pareira mengatakan, penentuan bahasa asing yang diajarkan di sekolah sebaiknya mengikuti kurikulum yang telah disusun, bukan berdasarkan kebijakan insidental.

Baca Juga:

• Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan Kenegaraan ke Prancis, Disambut Gibran di Halim

Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia sudah memiliki ketentuan terkait bahasa asing yang diajarkan, dengan bahasa Inggris sebagai prioritas utama saat ini.

Menurutnya, bahasa Prancis memang merupakan salah satu bahasa internasional yang penting, namun posisinya lebih tepat sebagai bahasa pilihan, bukan kewajiban.

"Bahasa Prancis bisa saja diajarkan sebagai pilihan, sama seperti bahasa Mandarin, Jepang, atau bahasa lainnya. Tapi kalau wajib, saya kira perlu penguatan dulu pada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia," jelasnya.

Senada, Ketua DPP PDIP lainnya, Djarot Saiful Hidayat, juga menilai kebijakan tersebut tidak bisa ditetapkan secara langsung tanpa kajian.

Ia menyebut kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan nasional dan tidak bersifat reaktif terhadap kunjungan diplomatik kepala negara.

"Tidak bisa serta-merta begitu presiden berkunjung ke suatu negara lalu bahasa negara itu langsung diwajibkan di sekolah," kata Djarot.

Djarot menambahkan, penentuan bahasa asing yang diajarkan sebaiknya melibatkan kementerian terkait dan pihak sekolah sebagai pelaksana pendidikan.

"Perlu kajian mendalam, bahasa asing apa yang wajib dan apa yang pilihan. Jangan semuanya top-down," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi agar Bahasa Prancis mulai diajarkan di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia usai bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.*

(d/h)

Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh setelah melakukan gelar perkara serta memeriksa sedikitnya 18 orang saksi yang terkait dengan insiden tersebut.

Baca Juga:

• Kolaborasi IKA FEB dan BEM UNESA Tekankan Pencegahan Narkoba di Kalangan Mahasiswa

"Benar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi dan gelar perkara, kami menetapkan WS (22) dan MAM (20) sebagai tersangka dalam perkara pengrusakan dan pembakaran Fakultas Pertanian USK serta fasilitas lainnya," ujar Kompol Dizha, Sabtu (30/5/2026).

Ia menjelaskan, WS berperan sebagai koordinator lapangan dalam aksi penyerangan dan pengrusakan, sementara MAM turut terlibat langsung dalam aksi tersebut.

Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya tiga unit sepeda motor dalam kondisi rusak berat, pagar besi yang terbakar, pecahan botol yang diduga bom molotov, satu bom molotov utuh, pakaian pelaku, serta rekaman CCTV dari lokasi kejadian.

Selain itu, polisi masih akan memeriksa 18 saksi tambahan sehingga total saksi yang diperiksa menjadi 36 orang termasuk dua tersangka.

Kompol Dizha mengungkapkan, kericuhan bermula dari ketegangan antar mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian USK yang dipicu rangkaian aksi unjuk rasa sebelumnya.

Insiden kemudian berlanjut hingga terjadi saling serang yang mengakibatkan kerusakan fasilitas kampus serta sejumlah mahasiswa mengalami luka.

Polisi menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan konflik internal antar mahasiswa USK dan tidak melibatkan pihak luar.

"Peristiwa ini murni konflik antar mahasiswa USK, yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik," tegasnya.

Saat ini, penyidik masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.*

(dh)

Sejumlah pihak pun mendesak Presiden RI untuk segera mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas dan kredibilitas lembaga negara tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan Kenegaraan ke Prancis, Disambut Gibran di Halim

Dua kasus yang melibatkan figur dari periode berbeda itu kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai kondisi internal serta tata kelola lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP Garda Tipikor Indonesia (GTI), Deri Hartono, menilai situasi ini sudah berada pada tahap serius dan membutuhkan respons cepat dari pemerintah.

"Sekarang sudah dua pimpinan Ombudsman yang terseret dan ditangkap aparat penegak hukum. Jangan sampai kasus ini berkembang lebih jauh lagi," ujar Deri, Jumat (29/5/2026).

Deri menilai Presiden perlu segera mengambil langkah untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan Ombudsman RI agar tidak terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelayanan publik.

Menurutnya, Ombudsman memiliki peran strategis dalam mengawasi praktik maladministrasi di berbagai institusi negara sehingga tidak boleh mengalami kekosongan kepemimpinan dalam waktu lama.

"Presiden harus segera menentukan pengganti Ketua Ombudsman agar lembaga tetap berjalan normal," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pemilihan figur yang memiliki integritas serta pemahaman mendalam terhadap birokrasi dan hukum agar tidak terjadi persoalan serupa di masa mendatang.

Senada, Direktur Eksekutif LAKSAMANA, Samuel F. Silaen, menilai situasi ini sebagai kejadian luar biasa yang dapat menggerus tingkat kepercayaan publik apabila tidak segera ditangani.

Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengambil langkah diskresi dalam menentukan pengganti pimpinan Ombudsman RI.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah figur yang mampu mengembalikan kepercayaan publik dan memahami tata kelola pelayanan publik secara menyeluruh," ujarnya.

Samuel menambahkan, pengisian jabatan pimpinan definitif menjadi penting agar setiap keputusan di internal Ombudsman RI tetap sah secara kelembagaan serta menghindari potensi kekosongan kewenangan.

Kedua organisasi tersebut berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar Ombudsman RI tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik secara profesional, independen, dan dipercaya masyarakat.*

(dh)

Pernyataan itu disampaikan Ferry saat menghadiri dialog bersama pengurus KDKMP Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, di Kantor Pusat KSP Kopdit Obor Mas, Jumat (29/5/2026).

Baca Juga:

• Irdam I/BB Tinjau KDKMP dan Jembatan Garuda di Labuhanbatu, Pastikan Siap Dimanfaatkan Warga

Menurutnya, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administrasi, tetapi harus berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi produktif yang mampu menggerakkan sektor perdagangan, distribusi, dan usaha berbasis potensi daerah.

"Barang-barang yang dijual di KDKMP diprioritaskan produk lokal asli wilayahnya," tegas Ferry.

Ia menilai pemanfaatan produk lokal akan memperkuat rantai ekonomi daerah sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat desa.

Ferry juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sikka yang dinilai aktif membangun sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam menciptakan sistem ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Menkop turut menyoroti perkembangan KSP Kopdit Obor Mas yang berhasil tumbuh menjadi salah satu koperasi terbesar di kawasan timur Indonesia. Dengan aset yang hampir mencapai Rp2 triliun, Obor Mas dinilai menjadi bukti bahwa koperasi mampu berkembang secara profesional dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Hadir dalam kegiatan itu antara lain Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Direktur Utama LPDB Krisdiyanto, serta unsur Forkopimda Kabupaten Sikka.

Data yang dipaparkan dalam dialog menyebutkan saat ini terdapat 31 titik pembangunan KDKMP yang sedang berjalan di Kabupaten Sikka. Pemerintah menilai perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bahwa koperasi mulai bergerak sebagai motor penggerak ekonomi baru di wilayah pedesaan.

Ferry mengingatkan pentingnya penerapan tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Koperasi harus mampu membantu masyarakat melalui penguatan usaha produktif, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan usaha desa," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Pengurus KSP Kopdit Obor Mas, Velerianus Samador, menyambut baik kepercayaan Kementerian Koperasi yang menunjuk Obor Mas sebagai salah satu "kakak asuh" bagi KDKMP di Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, peran pendampingan tersebut menjadi tanggung jawab penting untuk memastikan koperasi desa yang baru berkembang dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

"Kami tentu bangga dipercaya menjadi kakak asuh. Harapannya, melalui kolaborasi ini KDKMP bisa berkembang sesuai harapan," kata Velerianus.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap koperasi-koperasi desa yang ada guna menentukan prioritas pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Pemerintah berharap penguatan KDKMP dapat mempercepat pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta menjadikan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.*

(dh)

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan seluruh tahapan pengajuan hingga verifikasi SPPG dilakukan secara resmi dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat persetujuan atau menjamin operasional SPPG dengan meminta imbalan tertentu.

Baca Juga:

• BGN Hentikan MBG Saat Libur Sekolah, Skema Bundling Resmi Dihapus

Menurut Sony, sejak awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, BGN telah berulang kali mengingatkan masyarakat agar mewaspadai oknum yang mengatasnamakan lembaga tersebut untuk menawarkan jasa pengurusan pembangunan SPPG.

Ia menegaskan BGN tidak pernah menunjuk perantara, calo, maupun pihak mana pun yang dapat menjamin seseorang memperoleh titik lokasi pembangunan SPPG dengan cara membayar sejumlah uang.

"BGN tidak pernah menunjuk perantara, calo ataupun pihak mana pun yang dapat menjamin seseorang memperoleh titik lokasi SPPG dengan membayar sejumlah uang," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah laporan dugaan penipuan yang mengatasnamakan pembangunan dapur MBG di berbagai daerah. Sejumlah korban diketahui mendatangi BGN setelah proyek yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi dan dana yang telah diserahkan kepada pelaku tidak kembali.

Setelah melakukan klarifikasi, BGN menyarankan para korban untuk menempuh jalur hukum melalui aparat penegak hukum agar kasus tersebut dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Sony mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi terkait pembangunan SPPG melalui kanal resmi BGN. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya korban baru akibat praktik penipuan yang memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya, kasus dugaan penipuan pendirian SPPG terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pelaku diduga menawarkan titik lokasi pembangunan SPPG, pembangunan fasilitas dapur hingga janji operasional dengan meminta sejumlah uang kepada korban.

Namun setelah dana diserahkan, proyek yang dijanjikan tidak kunjung berjalan dan uang korban tidak dikembalikan. Kasus tersebut kini menjadi perhatian dan sedang ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

BGN kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.*

(k/dh)

Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengatakan kohesi sosial kini menjadi salah satu isu yang banyak dibahas dalam forum internasional. Menurutnya, Pancasila menawarkan nilai universal yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan sosial global, termasuk meningkatnya polarisasi dan intoleransi.

Baca Juga:

• ASN Pemprov Sumut Lulusan IPDN Direhabilitasi Usai Terciduk Pakai Vape Narkoba, Polrestabes Medan Ungkap Alasannya

Menurut Matius, nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila telah menjadi fondasi bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Nilai tersebut mencakup kemerdekaan, kemanusiaan, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia yang juga menjadi prinsip penting dalam berbagai instrumen internasional.

Ia mengingatkan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pernah menegaskan bahwa esensi Pancasila dapat dirangkum dalam satu kata, yakni gotong royong. Karena itu, semangat kebersamaan dan kerja sama harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Matius juga mengapresiasi kolaborasi antara Institut Leimena dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum yang dinilai mampu memperkuat kompetensi sosial dan budaya aparatur sipil negara (ASN) sebagai perekat bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Amin Abdullah, menekankan pentingnya pemahaman sila pertama sebagai konsep "Ketuhanan yang Berkebudayaan".

Menurut Amin, nilai tersebut mengajarkan masyarakat untuk beragama secara berkeadaban, menghormati perbedaan keyakinan, serta menjunjung tinggi sikap toleransi dalam kehidupan sosial.

"Ketuhanan yang Berkebudayaan berarti menjalankan agama dengan menghormati sesama, tanpa egoisme kelompok dan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan," ujarnya.

Sementara itu, Vice President G20 Interfaith Forum, Katherine Marshall, menilai Indonesia telah menunjukkan contoh nyata bagaimana keberagaman dapat dikelola menjadi kekuatan nasional melalui ideologi Pancasila.

Ia menyebut Pancasila tidak hanya mengajarkan toleransi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk saling memahami, menghormati, dan membangun kepedulian terhadap sesama.

"Pancasila melampaui toleransi menjadi penghormatan, kepedulian, dan cinta kasih. Tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga memahami dan peduli terhadap sesama," kata Katherine.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama Fakultas Hukum Brigham Young University Amerika Serikat, Brett G. Scharffs. Menurutnya, prinsip kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila memiliki kesamaan dengan berbagai nilai universal di berbagai negara dan budaya.

Ia menilai penghormatan terhadap martabat manusia dapat memperkuat kohesi sosial, meningkatkan efektivitas institusi, serta menciptakan masyarakat yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, para pembicara berharap nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi bangsa tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata demi menjaga persatuan dan harmoni di tengah keberagaman Indonesia.*

(an/dh)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa penguatan tata kelola pekerja migran harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga sistem perlindungan yang berbasis desa.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP

"Penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pelindungan berbasis desa," ujar Rachmat dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Dalam pertemuan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Bappenas juga menyoroti pentingnya pengembangan Satu Data Pekerja Migran Indonesia sebagai bagian dari implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Keberadaan data yang terintegrasi dinilai akan mempermudah pemerintah dalam memetakan lokasi penempatan PMI, memonitor kondisi pekerja migran, sekaligus memperkuat sistem perlindungan yang lebih efektif dan terukur.

Selain itu, pemerintah juga membahas pelaksanaan Program SMK Go Global yang menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut menargetkan penyaluran 500 ribu pekerja migran Indonesia sepanjang periode 2026 hingga 2029.

Program SMK Go Global difokuskan untuk menjembatani kebutuhan pasar kerja internasional dengan lulusan pendidikan vokasi dalam negeri melalui peningkatan kemampuan bahasa asing, sertifikasi kompetensi, serta penguatan keterampilan kerja sesuai standar global.

Rachmat juga menekankan pentingnya penerapan konsep village based protection atau perlindungan berbasis desa. Menurutnya, desa memiliki peran strategis sebagai sumber tenaga kerja sekaligus pusat pengawasan dan perlindungan pekerja migran sejak tahap perekrutan hingga kembali ke tanah air.

"Konsep village based protection penting karena desa menjadi bagian dari sumber tenaga kerja kita. Jika konsep ini berjalan optimal, maka akan menjadi model baru pembangunan nasional yang dimulai dari desa namun memiliki peluang hingga tingkat internasional," katanya.

Bappenas memastikan akan terus mendukung penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan implementatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional serta memperkuat perlindungan bagi PMI di luar negeri.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pekerja migran Indonesia yang lebih kompetitif, terlindungi, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan remitansi dan transfer keterampilan dari luar negeri.*

(an/dh)

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan aspek utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan SPAM Karang Baru adalah keberlanjutan sumber air baku atau intake agar sistem tetap dapat beroperasi secara optimal, terutama saat musim kemarau.

Baca Juga:

• Cash Flow Kontraktor Seret, Menteri PU Gandeng Danantara Selamatkan Proyek Sekolah Rakyat

"Pembangunan IPA baja saat ini sudah berproses. Namun kita harus memastikan sumbernya atau intake-nya memang terjaga. Saat musim kering nanti, debit air harus tetap mampu mendukung kebutuhan masyarakat," ujar Dody dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Pembangunan SPAM Karang Baru merupakan bagian dari paket Penanganan SPAM Pasca Bencana di Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues dengan nilai kontrak mencapai Rp277,97 miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Selain pembangunan IPA baja dan bangunan intake, proyek ini juga mencakup pembangunan jaringan perpipaan distribusi, infrastruktur kawasan, bangunan pendukung, serta fasilitas penunjang lainnya.

Dody menilai progres pembangunan hingga saat ini masih berada di jalur yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Meski demikian, beberapa aspek teknis masih perlu disempurnakan, termasuk pembangunan pintu air yang akan dilakukan pada tahap berikutnya.

"Progresnya sudah cukup baik dan sesuai target. Tinggal memastikan beberapa pekerjaan teknis agar sistem bisa berfungsi maksimal dalam jangka panjang," katanya.

Keberadaan SPAM Karang Baru diharapkan mampu memperkuat ketahanan layanan air minum pascabencana sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang layak. Pemerintah juga menargetkan program sambungan rumah dapat menjangkau sekitar 10.000 kepala keluarga secara bertahap.

"Yang paling penting minimum suplai air tidak terganggu, terutama untuk layanan dasar seperti rumah sakit. Selanjutnya sambungan rumah akan disiapkan secara bertahap untuk masyarakat," ujar Dody.

Dengan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah berharap kebutuhan air bersih masyarakat Aceh Tamiang dapat terpenuhi secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga di wilayah tersebut.*

(an/dh)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara, Yudi Suseno, membenarkan pemindahan tersebut. Menurutnya, proses pemindahan telah dilakukan sekitar sepekan lalu sebagai tindak lanjut atas status hukum Topan yang telah final.

Baca Juga:

• Dijanjikan Rp1,5 Juta, Wanita Nekat Selundupkan Sabu ke Rutan Salemba

Yudi menjelaskan, pemindahan dilakukan sesuai prosedur karena Topan telah berstatus terpidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Alasan utama pemindahan karena putusan yang bersangkutan sudah inkrah. Jadi sudah semestinya dipindah ke lapas," katanya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada Topan Ginting dalam perkara korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Selain hukuman badan, Topan juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta dengan subsider 80 hari kurungan.

Tak hanya itu, majelis hakim juga menghukum Topan membayar uang pengganti sebesar Rp50 juta. Jika tidak dibayarkan, harta bendanya dapat disita dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, hukuman akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pembangunan, serta tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Kasus yang menjerat Topan bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Topan Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, serta dua pihak swasta Akhirun Piliang dan Rayhan Dulasmi. Dugaan korupsi berkaitan dengan pengaturan pemenang proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas dan Tapanuli Selatan dengan total nilai proyek mencapai sekitar Rp231,8 miliar.

Sejumlah terdakwa lain dalam kasus tersebut juga telah menjalani proses hukum dan menerima putusan pengadilan. Dengan status inkrah yang kini disandang Topan Ginting, proses pembinaan pidana selanjutnya akan dijalani di Lapas Kelas I Medan.*

(ds/dh)

Ledia mengatakan selama ini mata pelajaran bahasa asing di banyak sekolah masuk dalam kategori muatan lokal. Karena itu, jenis bahasa yang diajarkan biasanya disesuaikan dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masing-masing sekolah.

Baca Juga:

• Lemigas Berpeluang Impor Minyak Rusia, ESDM Siapkan Skema Khusus untuk Ketahanan Energi

Menurut dia, sejumlah sekolah saat ini memiliki guru Bahasa Mandarin, Jepang, atau Korea. Namun, belum tentu semua sekolah memiliki tenaga pendidik yang mampu mengajarkan Bahasa Perancis.

Politikus PKS tersebut menilai pembelajaran Bahasa Perancis tetap dapat diterapkan apabila sekolah memiliki sumber daya yang memadai. Namun, persoalan utama yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini adalah ketersediaan guru bahasa asing di berbagai daerah.

"Berapa bahasa asing yang bisa diajarkan sebetulnya tergantung dengan SDM-nya. Kita juga memberi kebebasan kepada sekolah dan siswa untuk memilih ingin belajar apa saja," katanya.

Ledia menambahkan tantangan tersebut akan semakin besar di wilayah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Menurutnya, banyak sekolah di daerah tertinggal yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan guru, termasuk untuk mata pelajaran bahasa asing.

"PR besarnya adalah kita tidak memiliki cukup guru bahasa asing untuk ditempatkan di sekolah-sekolah, apalagi di sekolah-sekolah daerah tertinggal," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Bahasa Perancis mulai dipelajari di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.

Prabowo menilai penguasaan Bahasa Perancis penting untuk menghadapi perkembangan global sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di masa mendatang. Sebelum itu, Prabowo juga sempat mendorong penguatan pembelajaran Bahasa Portugis sebagai bagian dari kerja sama strategis dengan Brasil.

Meski demikian, sejumlah kalangan menilai implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah, tenaga pengajar, dan kebutuhan peserta didik di berbagai daerah.*

(k/dh)

Kebijakan tersebut menjadi tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional.

Baca Juga:

• Viral Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng', Bahlil Mau Ajak Makan Penciptanya

"Jadi, dari regulasi ini, Lemigas bisa melakukan impor," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Yuliot, pemerintah akan mengoptimalkan peran BLU yang berada di bawah sektor energi, salah satunya Lemigas, guna memperkuat ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan pasokan energi dalam negeri.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur bahwa BLU dapat melakukan impor berdasarkan perjanjian kerja sama antarpemerintah maupun kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok luar negeri.

Selain itu, regulasi tersebut juga memungkinkan BLU melakukan pengadaan impor di luar kesepakatan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan cadangan penyangga energi maupun cadangan operasional nasional dalam kondisi tertentu.

Tak hanya itu, Pasal 5 Perpres 26/2026 juga memberikan kewenangan kepada Lemigas maupun Pertamina untuk melakukan impor dalam kondisi mendesak meskipun terdapat perbedaan harga berdasarkan jumlah, jenis produk, negara asal, maupun waktu pengiriman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan bahwa pemerintah masih menyiapkan regulasi tambahan dan skema teknis terkait impor minyak dari Rusia.

Menurutnya, minyak asal Rusia memerlukan mekanisme khusus mengingat Pertamina memiliki keterikatan dengan obligasi global (global bond) yang mengharuskan perusahaan memperhatikan berbagai ketentuan internasional dalam aktivitas bisnisnya.

"Karena Pertamina memiliki komitmen terhadap obligasi global, maka perlu dicari skema yang ideal agar proses impor dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku," jelas Laode.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merealisasikan komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2026. Kesepakatan itu merupakan salah satu hasil kerja sama yang terjalin dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu memperkuat cadangan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan minyak dan BBM di tengah dinamika pasar energi global yang masih bergejolak.*

(mt/dh)

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan di Medan, Soleman mempertanyakan sejumlah aspek dalam proses penyidikan, termasuk dasar penetapan tersangka serta perhitungan kerugian negara yang disebut mencapai miliaran rupiah.

Baca Juga:

• Refly Harun Minta Kasus Dugaan Ijazah Jokowi Dihentikan, Sebut Tak Layak Dilanjutkan

"Sesuai prosedur dan alat bukti cukup adalah klaim, bukan bukti. Pertanyaannya apakah prosedur itu menyasar pihak yang tepat dan didukung materi yang benar," kata Soleman.

Ia mengaku telah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara tersebut dan menilai tidak ditemukan uraian yang secara jelas menunjukkan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan sebagai penyebab timbulnya kerugian negara.

Soleman juga menyoroti posisi PT Pelindo dalam perkara tersebut. Menurutnya, berdasarkan regulasi pelabuhan, operator pelabuhan merupakan pihak yang menjalankan layanan dan menerima pembayaran jasa pemanduan kapal, sementara KSOP berfungsi sebagai regulator dan pengawas keselamatan pelayaran.

"KSOP berada di sisi regulator pengawas keselamatan, bukan di sisi penerima uang," ujarnya merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015.

Ia mempertanyakan alasan PT Pelindo dan General Manager perusahaan hanya diperiksa sebagai saksi, sedangkan sejumlah pejabat KSOP Belawan ditetapkan sebagai tersangka.

"Bila aliran uang ada di tangan operator, mengapa yang dipenjarakan adalah pengawasnya? Logika ini terbalik dan patut dipertanyakan publik," tegas Soleman.

Selain itu, Soleman juga menyoroti dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan dalam perkara tersebut. Menurutnya, dalam dokumen pemeriksaan yang dipelajarinya tidak ditemukan rincian nominal kerugian negara sebagaimana yang disampaikan penyidik.

Ia menegaskan bahwa unsur kerugian negara semestinya dibuktikan melalui audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Tanpa hasil audit BPK, angka miliaran rupiah itu bukan kerugian negara yang sah, melainkan baru sebatas taksiran penyidik," ujarnya.

Soleman menambahkan, keberadaan dua alat bukti permulaan yang cukup memang menjadi syarat penetapan tersangka. Namun menurutnya, hal itu belum otomatis membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Karena itu, ia meminta Kejati Sumut memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait nominal kerugian negara, metode perhitungan, keberadaan audit resmi BPK, serta perbuatan konkret yang diduga dilakukan masing-masing tersangka.

"Selama empat hal ini belum dijawab, profesional dan objektif baru sebatas pernyataan," katanya.

Soleman menyatakan kritik tersebut disampaikan demi menjaga marwah penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Ia juga membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke DPR RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan apabila tidak ada penjelasan memadai dari pihak kejaksaan.*

(dh)

Berdasarkan siaran langsung Sekretariat Presiden, Prabowo turun dari pesawat sekitar pukul 10.19 WIB. Kedatangannya disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah pejabat tinggi negara.

Baca Juga:

• Prabowo Foto Bersama Pengawal Prancis Sebelum Pulang, Tutup Kunjungan Kenegaraan dengan Momen Hangat

Selama berada di Prancis, Presiden Prabowo menjalani sejumlah agenda penting dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis. Salah satu agenda utama adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris.

Selain melakukan pembahasan kerja sama strategis kedua negara, Prabowo juga menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Les Invalides serta jamuan makan malam kenegaraan yang digelar Presiden Macron di Salle des Fêtes, Istana Élysée.

Di sela-sela kunjungan resminya, Prabowo juga melaksanakan Salat Idul Adha bersama masyarakat dan diaspora Indonesia yang berada di Paris. Kehadiran Presiden dalam kegiatan tersebut mendapat sambutan hangat dari warga negara Indonesia yang menetap di Prancis.

Kunjungan kenegaraan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat diplomasi aktif serta memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis dengan negara-negara mitra di kawasan Eropa.

Dalam penerbangan kembali ke Jakarta, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Lawatan ke Prancis ini sekaligus menandai komitmen Indonesia dalam meningkatkan hubungan bilateral, kerja sama ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga investasi dengan negara-negara sahabat di tingkat global.*

(d/dh)

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa sebelumnya sistem bundling diterapkan untuk mengantisipasi hari libur sekolah yang jatuh di tengah pekan. Dalam skema tersebut, siswa menerima paket makanan yang bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi saat libur.

Baca Juga:

• Rupiah Dekati Rp17.900 per Dolar AS, Pemerintah Pastikan APBN Aman dan BBM Subsidi Tak Naik

"Kalau sebelumnya ada bundling, misalnya hari Rabu dan Kamis libur, maka hari Selasa makanan untuk hari libur ikut dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Nah sekarang sudah tidak lagi," ujar Sony dalam keterangannya, dikutip Sabtu (30/5/206).

Menurut Sony, distribusi MBG kini hanya akan dilakukan pada hari aktif belajar mengajar ketika siswa berada di lingkungan sekolah. Dengan demikian, tidak ada lagi pembagian makanan saat peserta didik sedang menjalani masa libur atau kegiatan di luar sekolah.

"Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya libur atau ada kegiatan di luar sekolah, maka tidak diberikan MBG," katanya.

BGN menilai kebijakan baru tersebut akan membuat distribusi program lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari optimalisasi penggunaan anggaran negara.

Sementara itu, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan sesuai target meskipun dilakukan penyesuaian pola distribusi. Dalam APBN 2026, Badan Gizi Nasional memperoleh pagu anggaran sebesar Rp268 triliun yang difokuskan untuk mendukung operasional program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Berdasarkan data BGN hingga 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program prioritas tersebut. Menurutnya, langkah efisiensi justru dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar manfaat program semakin luas dan berkelanjutan.

"Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan," ujar Nanik.

Dengan kebijakan baru ini, seluruh distribusi MBG akan disesuaikan dengan kalender kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efisien dan terukur.*

(d/dh)

Berdasarkan laporan Pos Pengamat Gunung Api (PGA) Marapi di Bukittinggi, erupsi terjadi pada pukul 08.42 WIB dan masih berlangsung saat laporan dibuat sekitar pukul 09.00 WIB.

Baca Juga:

• Kementerian HAM Siapkan Aturan Kebebasan Beragama di Revisi UU HAM

"Terjadi erupsi Gunung Marapi pada Sabtu, 30 Mei 2026 pukul 08.42 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak," ujar Asep dalam laporan resminya.

Selain semburan abu vulkanik, aktivitas erupsi juga menghasilkan material vulkanik yang bergerak ke arah timur laut. Hingga kini, petugas masih terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas gunung tersebut.

Saat ini Gunung Marapi masih berstatus Level II atau Waspada. Masyarakat, pendaki, dan wisatawan diimbau tidak memasuki wilayah dalam radius 3 kilometer dari pusat erupsi guna menghindari potensi bahaya.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga mengingatkan warga yang berada di sekitar kawasan terdampak hujan abu agar menggunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Selain itu, masyarakat diminta melindungi sumber air bersih serta membersihkan timbunan abu vulkanik di atap rumah guna menghindari risiko bangunan roboh.

Gunung Marapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di Pulau Sumatera yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Warga diminta tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan petugas terkait.*

(ds/dh)

Bahlil mengaku penasaran dengan sosok pencipta lagu yang belakangan banyak digunakan oleh warganet dalam berbagai unggahan media sosial. Bahkan, ia mengaku ingin bertemu langsung dengan pembuat lagu tersebut.

Baca Juga:

• Bahlil Respons Lagu “My Little Bolu Ketan” yang Viral: Resiko Jadi Pejabat

Menurut Bahlil, viralnya lagu tersebut bahkan menjadi bahan candaan di lingkungan keluarganya. Saat menjalankan ibadah umrah, ia mengaku sempat ditertawakan anak-anaknya karena lagu tersebut ramai diperbincangkan publik.

"Saya lagi ibadah umrah, pagi-pagi bangun, anak saya saja ketawain saya, 'Bapak MBG'," ujarnya sambil berkelakar.

Karena penasaran, Bahlil berharap Raffi Ahmad dapat membantu menemukan sosok di balik lagu yang sedang viral tersebut. Ia bahkan berencana mengundang pembuat lagu untuk berbincang sekaligus makan bersama.

"Kalau yang bersangkutan berkenan, saya akan mengundang untuk berbincang-bincang sekaligus makan, karena penasaran juga saya," katanya.

Meski menjadi objek dalam lagu yang viral, Bahlil mengaku menghargai kreativitas generasi muda dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana berekspresi. Namun, ia mengingatkan agar kreativitas tersebut tetap digunakan secara positif dan tidak mengandung unsur SARA yang dapat memicu perpecahan.

"Teman-teman, socmed ini penting, namun kalau boleh dipergunakan dengan terukur. Jangan sampai masuk di SARA karena itu bisa memicu perpecahan sesama anak bangsa," ujarnya.

Bahlil menilai kebebasan berekspresi merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati selama dilakukan dalam koridor yang baik dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa sebagai pejabat publik dirinya harus siap menjadi perhatian masyarakat, termasuk menjadi bahan candaan maupun konten kreatif di media sosial.

"Ya risiko pejabat publik harus menerima semuanya," kata Bahlil.

Diketahui, lagu "MBG Mas Bahlil Ganteng" belakangan viral di berbagai platform media sosial. Lagu tersebut diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan telah digunakan ribuan pengguna dalam berbagai konten hiburan.*

(in/dh)