JAKARTA — Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menanggapi perdebatan mengenai mekanisme pengisian kekosongan anggota Ombudsman Republik Indonesia yang dikaitkan dengan prinsip sistem merit.

Ponto menilai, sistem merit tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa calon tertentu secara otomatis berhak menggantikan anggota Ombudsman yang berhenti, apabila mekanisme tersebut tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Niat Ambil Baju ke Rumah, Pelajar Ini Tewas Diduga Tertembak Usai Menonton Tawuran di Medan

Sistem merit digunakan dalam proses seleksi untuk mendapatkan calon terbaik, sementara pengisian jabatan kosong harus tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

"Prinsip sistem merit harus dipahami secara utuh. Sistem merit merupakan dasar dalam proses seleksi untuk memperoleh calon terbaik. Namun, mekanisme pengisian kekosongan jabatan adalah persoalan norma hukum yang berbeda. Jangan sampai prinsip merit ditafsirkan melebihi apa yang diatur undang-undang," ujar Ponto kepada awak media, Jumat (24/7/2026).

Ponto menegaskan, kepastian hukum harus berdasarkan aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, bukan hanya berdasarkan asumsi bahwa calon dengan nomor urut berikutnya otomatis menggantikan posisi yang kosong.

"Kalau Undang-Undang Ombudsman memang mengatur bahwa penggantinya adalah calon nomor urut berikutnya, tentu harus dilaksanakan. Tetapi apabila norma itu tidak ada, maka tidak tepat menciptakan aturan baru melalui penafsiran. Dalam negara hukum, kepastian hukum lahir dari undang-undang, bukan dari asumsi," tegasnya.

Ponto menjelaskan, setelah DPR RI menyelesaikan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Ombudsman, kemudian menetapkan nama-nama yang selanjutnya diangkat oleh Presiden, maka kewenangan DPR dalam proses pemilihan telah selesai.

Menurutnya, apabila setelah itu terjadi kekosongan jabatan, persoalannya bukan lagi mengenai proses seleksi DPR, melainkan bagaimana negara mengisi posisi tersebut sesuai mekanisme hukum yang tersedia.

"Setelah itu, apabila terjadi kekosongan jabatan, persoalannya bukan lagi proses pemilihan DPR, melainkan bagaimana negara mengisi kekosongan tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku," katanya.

Ia menilai, apabila belum terdapat aturan yang mengatur secara rinci mengenai pengisian kekosongan tersebut, Presiden memiliki ruang menggunakan kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Diskresi diberikan justru untuk mengatasi keadaan ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas. Presiden dapat menentukan kebijakan yang paling tepat sepanjang tetap sesuai dengan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik," ujar Ponto.

Selain persoalan hukum, Ponto juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan komposisi anggota Ombudsman sebagai lembaga negara yang bersifat independen.

Menurutnya, Ombudsman bekerja dengan sistem kolektif kolegial sehingga keberagaman latar belakang anggota menjadi hal penting agar setiap keputusan dapat dilakukan secara objektif.

"Kalau pengisian dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan nomor urut, jangan sampai justru menimbulkan dominasi latar belakang tertentu. Lembaga independen membutuhkan keseimbangan perspektif dari unsur birokrasi, akademisi, aparat penegak hukum, profesional, maupun unsur masyarakat agar setiap keputusan benar-benar objektif dan independen," jelasnya.

Ponto mengatakan, daftar hasil seleksi sebelumnya tetap dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden, namun tidak harus dimaknai sebagai kewajiban mutlak untuk mengangkat calon berdasarkan urutan peringkat.

"Kalaupun Presiden mempertimbangkan daftar hasil seleksi sebelumnya, menurut saya itu sebatas salah satu referensi. Bahkan apabila menggunakan pendekatan peringkat, Presiden dapat mempertimbangkan kelompok calon dengan penilaian terbaik, bukan semata-mata terpaku pada satu nomor urut," pungkasnya.

Menurut Ponto, hal terpenting dalam pengisian jabatan Ombudsman adalah memastikan proses tersebut tetap memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus menjaga independensi lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.* (ad)

JAKARTA — Program Biodiesel 50 persen atau B50 yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan energi nasional mulai memasuki tahap pelaksanaan.

Setelah resmi diluncurkan sebagai bagian dari upaya menuju swasembada energi, Pertamina Patra Niaga mulai menjalankan distribusi perdana B50 dari dua kilang utama.

Baca Juga:

• Aceh Dapat Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana Rp58,9 Triliun, Pemerintah Fokus Pulihkan Infrastruktur dan Ekonomi Warga

Pengiriman pertama B50 dilakukan dari Kilang Kasim, Papua Barat Daya, pada 18 Juli 2026 dengan volume mencapai 4.600 kiloliter (KL) menuju kapal MT Krasak.

Kemudian, pada 22 Juli 2026, Kilang Plaju, Sumatera Selatan, kembali menyalurkan sebanyak 8.230 KL B50 menuju Integrated Terminal (IT) Palembang untuk selanjutnya didistribusikan ke jaringan SPBU di wilayah Indonesia Barat maupun Indonesia Timur.

Distribusi perdana tersebut menjadi penanda dimulainya implementasi program B50 yang dirancang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, memperbesar pemanfaatan energi berbasis kelapa sawit, serta memperkuat kemandirian energi nasional.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan pengiriman awal dari Kilang Kasim dan Kilang Plaju menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pemerintah menuju ketahanan dan kedaulatan energi.

"Lifting perdana B50 oleh Kilang Kasim dan Kilang Plaju merupakan milestone penting yang menandai langkah nyata Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional melalui implementasi B50 yang dicanangkan pemerintah," ujar Kitty dalam keterangan resmi, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, penerapan B50 tidak hanya berkaitan dengan sektor energi, tetapi juga memberikan peluang peningkatan nilai tambah bagi industri sawit nasional sebagai salah satu sumber bahan baku biodiesel.

Di tengah dimulainya distribusi B50, pemerintah memastikan perubahan komposisi biodiesel dari B40 menjadi B50 tidak menyebabkan kenaikan harga Biosolar bersubsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga Biosolar subsidi tetap berada di angka Rp6.800 per liter.

"Untuk B50, khususnya konsumsi domestik yang memperoleh subsidi, harganya tetap Rp6.800 per liter. Tidak ada penambahan harga dan kebijakan ini mampu menurunkan emisi karbon sekitar 44 juta metrik ton CO₂," kata Bahlil.

Pemerintah menilai peningkatan kandungan biodiesel dalam solar menjadi salah satu strategi untuk memperkuat penggunaan energi terbarukan sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon menuju Net Zero Emission.

Selain digunakan untuk kendaraan masyarakat melalui Biosolar subsidi, penerapan B50 juga mencakup berbagai sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi laut, hingga perkeretaapian.

Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, harga tetap mengikuti mekanisme harga keekonomian berdasarkan formula yang telah ditetapkan pemerintah.

Kementerian ESDM menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel Juli 2026 sebesar Rp14.562 per liter di luar ongkos angkut.

Penetapan tersebut menggunakan sejumlah indikator, termasuk rata-rata harga minyak sawit mentah (CPO) domestik sebesar Rp15.217 per kilogram dan kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp17.895 per dolar AS.

Meski distribusi perdana telah dimulai, keberhasilan program B50 masih akan diuji melalui kesiapan infrastruktur, kesinambungan pasokan bahan baku, hingga kualitas distribusi di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah berharap implementasi B50 dapat menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan swasembada energi, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar, sekaligus memperkuat ekonomi nasional melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Program ini menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam membangun sistem energi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan berbasis potensi nasional.* (ad)

BANDA ACEH — Pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana untuk Aceh sebesar Rp58,973 triliun dalam periode 2026 hingga 2028.

Anggaran tersebut menjadi porsi terbesar dari total kebutuhan nasional yang mencapai Rp101,166 triliun.

Baca Juga:

• Rp534 Miliar Dana Tambahan Pascabencana Mengalir ke Sumbar, Satgas PRR Dorong Percepatan Realisasi

Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, mengatakan besarnya dukungan anggaran tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

"Dari Rp101,166 triliun, untuk Aceh dialokasikan Rp58,973 triliun atau sekitar 58,97 persen atau hampir 60 persen. Ini memang sebanding melihat dampak bencana banjir bandang yang eksesnya paling besar terjadi di Aceh," ujar Safrizal dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Menurut Safrizal, proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun agar pelaksanaannya berjalan lebih terencana dan berkelanjutan.

Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp24,215 triliun sebagai tahap awal percepatan pemulihan.

Kemudian pada 2027 dialokasikan sebesar Rp20,219 triliun, dan dilanjutkan pada 2028 sebesar Rp14,539 triliun untuk menyelesaikan berbagai program pemulihan.

Khusus tahun 2026, sekitar Rp23,830 triliun telah disalurkan kepada kementerian dan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

"Di tahun 2026, alokasi anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp23,830 triliun dan sudah dialokasikan ke KL-KL yang melaksanakan. Jadi Satgas tidak melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi, tapi mengawal KL-KL di dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Safrizal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Safrizal menjelaskan, program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Pemerintah juga menargetkan pemulihan kehidupan masyarakat melalui berbagai program, mulai dari pembangunan hunian tetap, perbaikan jalan dan jembatan, pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi warga.

Menurutnya, pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat tidak hanya kembali memiliki tempat tinggal dan fasilitas umum, tetapi juga mampu menjalankan kembali aktivitas sosial dan ekonomi.

"Tentu pemulihan bukan saja pemulihan dari infrastruktur fisik tetapi juga kemampuan masyarakat termasuk kemampuan sosial dan ekonomi serta layanan publik yang terus dipulihkan," ujar Safrizal.

Pelaksanaan program tersebut akan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah ditetapkan pemerintah.

Melalui perencanaan terpadu, setiap program diharapkan berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh.

Pemerintah juga memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara transparan.

Daftar pekerjaan yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga nantinya akan dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut memantau perkembangan pembangunan.

Safrizal menegaskan keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

"Pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan kita lakukan setransparan mungkin, sehingga masyarakat juga bisa memonitor perkembangan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi," tutup Safrizal.

Dengan dukungan anggaran hampir Rp59 triliun tersebut, pemerintah berharap pemulihan Aceh dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan mampu mengembalikan kondisi masyarakat seperti sebelum bencana, sekaligus membangun wilayah yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan.* (ad)

PADANG – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah terdampak bencana.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima tambahan anggaran sebesar Rp534 miliar yang seluruhnya telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Baca Juga:

• Niat Ambil Baju ke Rumah, Pelajar Ini Tewas Diduga Tertembak Usai Menonton Tawuran di Medan

Satgas PRR bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi dan pendampingan teknis pelaksanaan TKD Tambahan pada 20–22 Juli 2026 di Sumatera Barat.

Kegiatan itu melibatkan Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, serta perangkat daerah penerima anggaran.

Forum tersebut digunakan untuk menyamakan langkah, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta mempercepat pelaksanaan program pemulihan.

Meski dana telah disalurkan seluruhnya, realisasi penggunaan anggaran baru mencapai sekitar 2,14 persen.

Satgas PRR menilai capaian tersebut masih merupakan tahap awal pelaksanaan program sehingga perlu terus dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Hasil koordinasi menunjukkan masih ada sejumlah tahapan yang harus diselesaikan pemerintah daerah, mulai dari inventarisasi kerusakan, penyesuaian APBD, hingga penetapan prioritas penanganan sesuai kondisi lapangan yang terus berkembang.

Dari total tambahan TKD, Kota Padang memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp371,85 miliar.

Hingga saat ini realisasi penggunaan anggaran tercatat Rp45,49 miliar atau sekitar 12 persen.

Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, serta rehabilitasi pascabencana.

Salah satu program prioritas adalah percepatan normalisasi sungai yang memiliki sedimentasi sekitar 2 juta meter kubik.

Program ini dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.

Sementara itu, Kabupaten Tanah Datar menerima tambahan TKD sebesar Rp126,87 miliar dengan realisasi sekitar 7 persen.

Anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, rehabilitasi jaringan irigasi, jalan dan jembatan, pembangunan hunian tetap (huntap), penanggulangan bencana, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menargetkan pembangunan 79 unit hunian tetap dapat diselesaikan pada September 2026.

Selain pembangunan rumah, daerah tersebut juga menjalankan program mitigasi bencana berupa pembangunan enam titik Sabo Dam dan pembangunan jembatan permanen untuk memulihkan konektivitas wilayah.

Sebagai tindak lanjut, Satgas PRR mengingatkan seluruh pemerintah daerah penerima tambahan TKD di Sumatera Barat agar segera mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ melalui penyesuaian Peraturan Kepala Daerah.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa daerah terdampak harus memfokuskan penggunaan dana pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia juga meminta setiap program memiliki target dan indikator yang jelas agar penggunaan anggaran dapat diukur dan diawasi secara efektif.

"Selain itu juga (melakukan) rapat koordinasi (daring dan luring) secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan memberikan alternatif solusi," kata Agus Fatoni dalam keterangan pers, Kamis (23/7/2026).

Kementerian Dalam Negeri bersama Satgas PRR menyatakan akan terus melakukan monitoring, evaluasi, dan asistensi secara berkala melalui coaching clinic maupun kunjungan lapangan untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak bencana.* (ad)

MEDAN – Suasana duka masih menyelimuti keluarga Daffa Al Bukhari (17), pelajar kelas 3 SMA yang meninggal dunia diduga akibat tertembak di bagian mata saat terjadi tawuran di kawasan Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan.

Ibunda korban, Ika Indah Sari (38), mengaku hingga kini masih sulit menerima kepergian putra sulungnya.

Baca Juga:

• Briptu BN Dilaporkan Diduga Hamili Kekasih hingga Melahirkan, Pernah Terseret Kasus Dugaan Pencabulan

Menurut Ika, pada Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 03.00 WIB, empat remaja datang menggedor pintu rumahnya di kawasan Jalan Jermal.

Mereka memberitahukan bahwa Daffa berada di RSU Delima dalam kondisi kritis.

Ika kemudian bergegas menuju rumah sakit bersama keluarganya menggunakan sepeda motor.

Namun setibanya di lokasi, putranya sudah dinyatakan meninggal dunia.

Korban mengalami luka tembak yang diduga berasal dari peluru senapan angin di bagian mata kiri.

Selain itu, terdapat luka pada kepala dan ibu jari kaki yang diduga akibat senjata tajam.

"Kepala dan jempol kakinya juga terluka karena kena senjata tajam," kata Ika, Jumat (24/7/2026).

Ika menegaskan, putranya bukan pelaku tawuran. Ia menjelaskan, sebelum kejadian, Daffa berada di rumah neneknya dan berpamitan untuk pulang mengambil pakaian.

"Sekitar jam setengah 12 malam, dia permisi sama neneknya mau ke rumah saya untuk ambil baju. Tapi, sebelum itu, jam 10 malam, dia juga bilang kayak gitu ke saya," ujarnya.

Dalam perjalanan, Daffa dibonceng rekannya berinisial R menggunakan sepeda motor.

Mereka sempat berhenti di sebuah warung makan sebelum terjadi keributan di sekitar lokasi.

Menurut penuturan keluarga, Daffa bersama temannya kemudian berjalan kaki untuk melihat situasi yang sedang terjadi.

"Terus dia sama kawannya berjalan kaki ke lokasi keributan itu. Dia menonton sebentar. Tak lama, tertembak dia. Temannya juga tak sangka itu. Jadi, dia bukan pelaku tawuran," ucap Ika.

Rekan korban baru dapat mengevakuasi Daffa setelah situasi mulai kondusif. Namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Atas peristiwa tersebut, keluarga telah melaporkan kasus itu ke Polda Sumatera Utara.

Ika berharap aparat kepolisian segera mengungkap pelaku dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

"Tidak ada orangtua yang mau anaknya seperti ini. Saya hanya ingin keadilan," tandasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan memastikan laporan keluarga korban akan ditindaklanjuti.

Menurutnya, penyidik saat ini tengah mengumpulkan alat bukti serta meminta keterangan para saksi guna mengungkap penyebab pasti kematian Daffa.

"Tentunya akan diproses. Kami akan mencari, mengumpulkan bukti, maupun saksi," kata Ferry.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku serta memastikan kronologi lengkap peristiwa yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia tersebut.* (km/ad)

AMBON – Seorang anggota Polri berinisial Briptu BN kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan ke Propam Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease atas dugaan menghamili kekasihnya hingga melahirkan tanpa memberikan tanggung jawab.

Di tengah proses tersebut, terungkap bahwa Briptu BN sebelumnya pernah terseret kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur saat bertugas di Polsek Saparua, Kabupaten Maluku Tengah.

Baca Juga:

• KPK Terima Permintaan Supervisi dari Kejagung untuk Penanganan Kasus Febrie Adriansyah

Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP Jonas Paulus, membenarkan bahwa perkara tersebut telah selesai ditangani di tingkat Polsek Saparua.

"Untuk dugaan pencabulan waktu itu sudah diselesaikan di Polsek Saparua," ujarnya, Jumat (24/7/2026).

Saat ini Briptu BN kembali menghadapi proses hukum internal Polri setelah dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial HT (28).

HT mengaku telah dihamili hingga melahirkan anak, namun tidak memperoleh tanggung jawab dari Briptu BN.

Laporan tersebut diproses oleh Seksi Propam Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease setelah menerima disposisi dari Divisi Propam Mabes Polri.

Menurut AKP Jonas Paulus, hasil penyelidikan telah menemukan adanya bukti awal yang cukup.

"Hasil penyelidikan sudah kami gelarkan. Kesimpulannya terdapat cukup bukti bahwa terlapor melakukan perbuatan menghamili pelapor," katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil gelar perkara, penanganan kasus kini telah ditingkatkan ke tahap pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Kuasa hukum HT, Semmy Siahaya, mengatakan kliennya telah memberikan keterangan tambahan melalui aplikasi WhatsApp untuk melengkapi laporan.

"Klien kami sudah memberikan keterangan melalui WhatsApp untuk kelengkapan laporan. Namun sampai sekarang belum pernah dipanggil untuk pemeriksaan secara langsung," ujarnya.

Semmy menilai perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang mengatur larangan bagi anggota Polri melakukan perzinaan.

HT menceritakan hubungan mereka dimulai pada 18 Maret 2023, ketika Briptu BN telah berstatus sebagai anggota Polri.

"Hubungan kami baik dan memang sama-sama punya tujuan untuk menikah," ucapnya.

Selama menjalin hubungan, keduanya sempat tinggal serumah di Saparua saat BN masih bertugas di Polsek Saparua.

Meski sempat berpisah tempat tinggal akibat pertengkaran, hubungan mereka disebut tetap berlanjut hingga HT hamil pada pertengahan 2025.

Menurut HT, pada November 2025 mereka bahkan telah mengurus berbagai dokumen sebagai persyaratan pernikahan.

"Semua berkas sudah kami urus untuk menikah," katanya.

HT kemudian melahirkan seorang anak pada Februari 2026 yang disebut merupakan buah hati dari hubungan mereka.

Namun hingga kini pernikahan yang dijanjikan belum juga terlaksana.

HT mengaku kini tidak lagi ingin melanjutkan hubungan maupun menikah dengan Briptu BN.

Ia memilih menempuh jalur hukum melalui mekanisme internal Polri.

"Saya tidak mau menikah lagi dengan dia. Setiap dia melakukan kesalahan, kenapa saya yang selalu disalahkan. Karena itu saya melaporkan dia. Saya berharap Bryan segera dipecat," tutupnya.

Hingga berita ini ditulis, Briptu BN belum memberikan tanggapan.* (km/ad)

JAKARTA – Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia, membeberkan besaran penghasilan dosen UGM dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (21/7/2026).

Dalam keterangannya, Ova menyampaikan bahwa UGM memiliki 2.848 dosen berdasarkan data per 30 Juni 2026.

Baca Juga:

• Polisi Tetapkan Suami Guru ASN di Tanjungbalai Tersangka Dugaan Pencabulan Anak

Menurut Ova, UGM menerapkan sistem jenjang karier yang sama bagi dosen ASN maupun non-ASN sehingga keduanya memiliki kesempatan yang setara dalam pengembangan karier.

Kampus juga menggunakan sistem penghargaan (reward system) yang terdiri dari Pay for Person (P1), Pay for Position (P2), dan Pay for Performance (P3).

"Secara singkat bahwa komponen penghasilan yang terdiri dari penggajian dan tunjangan itu ada 13 hal. Mulai dari gaji pokok, berbagai tunjangan sampai kepada insentif berbasis kinerja tunjangan hari tua," tutur Ova.

Ia menjelaskan, kompensasi finansial dosen tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi juga berbagai insentif dan honorarium yang disesuaikan dengan kinerja serta tugas akademik.

"Yang kedua adalah komponen insentif, bisa berupa insentif penelitian, publikasi, ataupun berbasis kinerja dan juga yang sifatnya adalah variabel. Yang termasuk di sini adalah honorarium kelebihan beban mengajar, honorarium pembimbingan atau penguji, dan honorarium lainnya," kata Ova.

Dalam sidang tersebut, Ova juga memaparkan rata-rata penghasilan dosen berdasarkan jenjang jabatan akademik.

Untuk tenaga pengajar, dosen ASN menerima sekitar Rp21 juta per bulan, sedangkan dosen non-ASN sekitar Rp20,13 juta.

Sementara itu, dosen dengan jabatan Asisten Ahli memperoleh rata-rata sekitar Rp25 juta per bulan.

Pada jenjang Lektor, rata-rata penghasilan berada di kisaran Rp33 juta hingga Rp34 juta setiap bulan.

Untuk Lektor Kepala, penghasilan rata-rata mencapai Rp38 juta hingga Rp39 juta.

Sedangkan Guru Besar menerima penghasilan rata-rata antara Rp45 juta hingga Rp50 juta per bulan.

"Contohnya untuk tenaga pengajar, seorang ASN akan mendapatkan take home pay sekitar Rp21 juta. Sedangkan untuk non-ASN ini juga sekitar Rp20,13 juta ya. Jadi hampir mirip asisten ahli ini Rp25 juta di ASN ataupun non-ASN. Lektor Rp33 hingga Rp34 juta rata-rata. Lektor kepala ini antara Rp38 sampai Rp39 juta. Sedangkan untuk guru besar ini antara Rp45 juta hingga Rp50 juta per bulan," terangnya.

Selain menjelaskan sistem penghasilan, Ova juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi para dosen di Indonesia.

Menurutnya, kuota sertifikasi dosen setiap tahun masih terbatas sehingga belum semua dosen memperoleh kesempatan mendapatkan tunjangan profesi.

Ia juga menilai besaran tunjangan fungsional dosen belum mengalami perubahan sejak diterbitkannya PP Nomor 65 Tahun 2007, sehingga sudah hampir dua dekade tanpa penyesuaian.

"Jadi sudah hampir 19 tahun yang lalu tentang tunjangan dosen dengan besaran yang tidak mengalami kenaikan," jelasnya.

Ova menambahkan, kenaikan gaji ASN terakhir mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ke-19 atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Isu kesejahteraan dosen kembali menjadi perhatian publik setelah sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi menghadirkan sejumlah dosen sebagai saksi yang menyampaikan kondisi penghasilan mereka.

Sidang tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai sistem penggajian, tunjangan profesi, dan kesejahteraan tenaga pendidik di perguruan tinggi.* (km/ad)

JAKARTA – Suasana di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, berubah pada Jumat (24/7/2026) malam ketika pemeriksaan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah masih berlangsung.

Febrie diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga:

• KPK Terima Permintaan Supervisi dari Kejagung untuk Penanganan Kasus Febrie Adriansyah

Kendaraan bernomor pelat 2511-04 itu terlihat berpindah dari kawasan Gedung Bundar menuju area Gedung Utama.

Di waktu yang sama, lampu di sekitar Gedung Utama sempat dipadamkan saat sejumlah wartawan masih menunggu perkembangan pemeriksaan Febrie.

Situasi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari awak media yang telah berada di lokasi sejak siang hari.

Saat dimintai keterangan, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keberadaan mobil tahanan tersebut.

"Tunggu saja Mas," kata Anang.

Hingga berita ini ditulis, Kejaksaan Agung juga belum memastikan apakah mobil tahanan tersebut memang disiapkan untuk membawa Febrie Adriansyah atau hanya digunakan untuk keperluan operasional lainnya.

Sebelumnya, Anang memastikan Febrie memenuhi panggilan penyidik setelah sebelumnya tidak hadir pada pemeriksaan Rabu (22/7/2026) dengan alasan sakit.

"Sudah dalam pemeriksaan," kata Anang.

Ia menjelaskan, Febrie tiba di kompleks Kejaksaan Agung sekitar pukul 13.00 WIB.

Namun, kedatangannya tidak terlihat oleh wartawan yang telah menunggu sejak siang.

"Masih (diperiksa) dan kedatangan sekitar jam 13-an," ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono menjelaskan pemeriksaan terhadap Febrie dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang diterbitkan pada 20 Juli 2026.

Sprindik tersebut diterbitkan setelah penyidik menerima pelimpahan barang bukti, termasuk uang dalam mata uang asing serta emas seberat 74 kilogram.

"Di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada Sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 harus diperiksa lebih dulu," kata Rudi.

Ia juga menegaskan proses penyidikan terhadap mantan Jampidsus tersebut tetap berjalan.

"Sampai progres hari ini penanganan perkara mantan Jampidsus tetap berlanjut," ujar Rudi.

Hingga Jumat malam, Kejaksaan Agung belum menyampaikan hasil pemeriksaan maupun perkembangan lanjutan terkait status hukum Febrie Adriansyah dalam perkara dugaan TPPU tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat permintaan supervisi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan surat tersebut telah diterima dan menjadi dasar awal koordinasi antara KPK dan Kejaksaan Agung dalam proses penanganan perkara.

Baca Juga:

• Yusril Ingatkan Dedi Mulyadi Tak Buka Sayembara Tangkap Begal: Jangan Dorong Aksi Main Hakim Sendiri

Menurut Setyo, surat permintaan supervisi tersebut diajukan saat posisi Jampidsus masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus Rudi Margono.

"Jadi permintaannya waktu itu adalah dari Plt Jampidsus, ya," ujarnya.

Ia menjelaskan, permintaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK sebagai bagian dari dukungan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung.

"Namun demikian, secara prosedur awal untuk bisa mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, khususnya oleh Jampidsus, itu sudah ditindaklanjuti oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi," ucapnya.

Setyo menegaskan, hingga saat ini keterlibatan KPK masih berada pada tahap koordinasi.

Proses supervisi secara penuh akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan KPK.

"Kalau sudah dilakukan supervisi, keterlibatan personel di lingkungan Kedeputian Korsup akan lebih spesifik, jelas, dan intensitas pertemuan dengan tim penyidik Kejaksaan Agung juga akan lebih banyak," kata dia.

Setyo juga mengungkapkan bahwa tim Kedeputian Korsup KPK telah bersiaga di Kejaksaan Agung sejak Jumat pagi sebagai tindak lanjut atas permintaan tersebut.

"Dari mulai tadi malam, Direktur III Kedeputian Korsup sudah melaporkan ke saya bahwa ada permintaan bahkan mulai pagi 08.30 mereka untuk tetap standby di sana (gedung Kejagung-red), dan saya terinformasi bahwa ada kegiatan di sana yang dilakukan oleh tim dari koordinasi supervisi," tuturnya.

Meski demikian, Setyo menegaskan keberadaan tim KPK di Kejaksaan Agung bukan untuk ikut memeriksa saksi maupun tersangka.

"Harus dibatasi ya. Bukan terlibat dalam pemeriksaan, sementara kita masih melakukan koordinasi. Pemeriksaan itu kewenangan penyidik yang mendapat surat keputusan atau surat perintah dari Jaksa Agung atau Jampidsus," ujar Setyo.

Langkah koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarpenegak hukum dalam menangani perkara dugaan korupsi yang saat ini tengah diproses Kejaksaan Agung.

Proses supervisi diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga.* (km/ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak membuka sayembara penangkapan begal.

Menurut Yusril, kebijakan tersebut berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Pimpin Rapat Lanjutan Proyek Penerangan Jalan, Target 6.000 Titik APJ Terpasang

"Kalau saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti itu karena dikhawatirkan akan mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri," tutur Yusril.

Menurut Yusril, iming-iming hadiah dapat memicu sebagian masyarakat bertindak di luar prosedur hukum.

Ia khawatir situasi tersebut justru menimbulkan korban salah sasaran.

"Misalnya ada hadiah Rp 5 juta atau Rp 10 juta, orang bisa saja kemudian membawa senjata dan berjaga-jaga untuk menangkap begal. Yang dikhawatirkan, orang yang sebenarnya bukan begal justru dipukuli karena dikira begal," ujarnya.

Yusril menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku kejahatan merupakan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

Karena itu, ia meminta masyarakat tetap menyerahkan proses penangkapan kepada pihak yang berwenang.

"Menurut saya, yang harus dilakukan adalah law enforcement atau penegakan hukum. Dalam hal ini, polisi yang berwenang melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap orang-orang yang diduga melakukan pembegalan," katanya.

Meski demikian, Yusril menjelaskan masyarakat tetap memiliki peran dalam membantu aparat apabila terjadi tindak kejahatan.

Bantuan tersebut dapat berupa memberikan informasi atau membantu mengamankan pelaku sebelum polisi tiba di lokasi.

"Masyarakat tentu dapat membantu polisi atau memberikan laporan. Kalau misalnya tidak ada polisi di lokasi, kemudian ada korban begal berteriak dan warga membantu menangkap pelaku, itu boleh saja. Tetapi jangan kemudian main hakim sendiri," ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dalam setiap proses penegakan hukum.

Menurutnya, seseorang harus melalui proses hukum sebelum dijatuhi hukuman.

"Main hakim sendiri sangat berbahaya karena kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Seseorang harus diadili terlebih dahulu sebelum dijatuhi hukuman. Tidak bisa dihukum sendiri, apalagi sampai dianiaya atau dibunuh. Itu akan merusak citra kita sebagai bangsa yang taat hukum dan bangsa yang beradab," pungkasnya.

Pernyataan Yusril muncul di tengah perbincangan publik mengenai rencana sayembara penangkapan begal yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wacana tersebut memicu beragam tanggapan, baik yang mendukung sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, maupun yang mengkhawatirkan potensi munculnya aksi main hakim sendiri.* (km/ad)

MEDAN – Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus mematangkan rencana pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah pemasangan sekitar 6.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) di berbagai wilayah Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Kasad Maruli Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit dan Perkuat Pengabdian TNI AD untuk Masyarakat

Dalam rapat tersebut, Bupati Baharuddin didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda.

Sementara dari PT PII hadir Direktur Keuangan Donny Hamdani, Pimpinan Divisi Inisiasi Bisnis Hermawan, Project Leader Ginda A. Lubis, dan Project Manager Subhan Maulana.

Pada kesempatan itu, PT PII menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara atas komitmen dalam mendukung percepatan pelaksanaan proyek penerangan jalan melalui skema KPBU.

Menurut PT PII, sinergi antara pemerintah daerah dan badan usaha menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui proyek tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menargetkan pemasangan sekitar 6.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) yang akan tersebar di sejumlah kecamatan.

Penerangan jalan akan diprioritaskan pada ruas jalan yang selama ini minim pencahayaan, kawasan yang dinilai rawan tindak kriminalitas, pusat aktivitas masyarakat, hingga kawasan wisata.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang lebih baik.

Skema KPBU dipilih sebagai salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran daerah secara penuh.

Dengan melibatkan badan usaha, pemerintah berharap proyek strategis dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap proyek APJ ini dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi keselamatan pengguna jalan maupun peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.* (ad)

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit sekaligus memperluas kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program strategis yang sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruli saat bersilaturahmi dengan jajaran Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Baca Juga:

• Wagub Aceh Bahas Implementasi MoU Helsinki Bersama Sekretariat Negara

Selain itu, Kasad juga memaparkan berbagai program pembinaan yang saat ini sedang dijalankan TNI AD.

Dalam kesempatan tersebut, Maruli menjelaskan bahwa TNI AD terus melakukan pembenahan di berbagai sektor guna meningkatkan kualitas hidup prajurit beserta keluarganya.

Pembenahan tersebut meliputi renovasi rumah dinas, perbaikan barak, pembenahan markas Koramil dan pangkalan, hingga peningkatan fasilitas satuan untuk mendukung kesiapan operasional.

Di sektor kesehatan, TNI AD juga memperkuat kapasitas rumah sakit militer, termasuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) serta rumah sakit Angkatan Darat yang berada di berbagai daerah.

Selain itu, peningkatan fasilitas pendidikan juga menjadi perhatian sebagai upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul di lingkungan TNI AD.

Tak hanya berfokus pada pembinaan internal, TNI AD juga terus memperluas pengabdian kepada masyarakat melalui sejumlah program yang menyentuh kebutuhan publik secara langsung.

Beberapa program yang menjadi prioritas antara lain mendukung ketahanan pangan nasional, Program Manunggal Air, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), pembangunan Jembatan Garuda di sejumlah wilayah, hingga berbagai kegiatan bakti sosial dan bantuan kemanusiaan.

Menurut Maruli, seluruh program tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah yang dijalankan secara terpadu bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

"Seluruh program yang kami jalankan merupakan bagian dari implementasi kebijakan Presiden. TNI AD berupaya mengintegrasikan kebijakan tersebut agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pelaksanaannya," ujar Jenderal Maruli.

Kasad juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan yang erat dengan keluarga besar TNI AD, termasuk para purnawirawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan institusi.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota PPAD yang dinilai tetap menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, loyalitas, serta semangat pengabdian kepada negara.

Sementara itu, Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn.) Dr. Komaruddin Simanjuntak menyampaikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang dilakukan TNI AD, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit dan memperluas manfaat program bagi masyarakat.

PPAD juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah TNI AD yang dinilai selaras dengan kebijakan pemerintah dan kepentingan nasional dalam memperkuat ketahanan bangsa.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh senior TNI AD, di antaranya Letjen TNI (Purn.) Agum Gumelar dan Letjen TNI (Purn.) Kiki Syahnakri.

Kehadiran mereka menjadi simbol eratnya hubungan antara prajurit aktif dan para purnawirawan dalam menjaga soliditas, persatuan, serta pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.* (ad)

JAKARTA – Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah menghadiri pertemuan dengan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk membahas implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (24/7/2026), menjadi bagian dari koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan sejumlah agenda strategis pascaperdamaian Aceh.

Baca Juga:

• Kadis BMBKCK Sumut Tegaskan Tak Toleransi Material Ilegal untuk Proyek Jalan di Paluta

Rombongan diterima langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

Ketua BRA Jamaluddin menjelaskan, salah satu pembahasan utama adalah implementasi butir 3.2.5 MoU Helsinki yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik (tapol), narapidana politik (napol), masyarakat korban konflik, serta korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.

Menurut Jamaluddin, pembahasan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh yang telah berlangsung lebih dari dua dekade sejak penandatanganan MoU Helsinki.

Selain itu, pertemuan juga membahas berbagai agenda yang masih menjadi amanat dalam kesepakatan damai.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh berupaya memperkuat koordinasi agar implementasi setiap butir kesepakatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat yang terus membangun komunikasi dengan Pemerintah Aceh.

"Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Negara yang terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam mengawal implementasi butir-butir MoU Helsinki. Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat perdamaian yang telah terbangun sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh."

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, sekaligus memastikan implementasi MoU Helsinki berjalan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.* (ad)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan amanah jabatan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak seharusnya menempatkan diri sebagai sosok yang harus selalu dihormati, dipuja, apalagi disembah.

Baca Juga:

• Pimpinan Jampidsus Berganti, Jaksa Agung Pastikan Kasus Febrie Adriansyah Tak Terpengaruh

Dalam kesempatan tersebut, Setyo menyoroti bahwa penyalahgunaan wewenang kerap berawal dari cara pandang seorang pemimpin terhadap kekuasaan yang dimilikinya.

"Karena kalau sudah faktor kekuasaan yang dikedepankan, maka nanti menjadi kewenangan kekuasaan dan bisa menimbulkan penyalahgunaan dari berbagai macam gitu," kata Setyo.

Ia menilai kepala daerah seharusnya tetap menjadi bagian dari masyarakat dan tidak membangun jarak dengan warga yang dipimpinnya.

"Itu (pemimpin daerah) harus juga menjadi masyarakat juga. Bukan memposisikan secara eksklusif gitu apa-apa minta misalkan mohon maaf dilayani, dihargai, bahkan mungkin dipuja, disembah, dan lain-lain itu juga sudah bukan waktunya lagi gitu," ujarnya.

Menurut Setyo, orientasi utama seorang kepala daerah adalah membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika tujuan tersebut tidak tercapai, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah bisa menurun.

"Segala sesuatunya orientasinya adalah pada pembangunan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah kalau sudah ini terjadi maka yang akan dikhawatirkan timbulnya adalah sebuah krisis kepercayaan ya," sebutnya.

Ia menambahkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan apabila kepala daerah tidak menjalankan tugas secara optimal atau terlalu lama meninggalkan wilayah yang dipimpinnya.

"Banyak hal masyarakat kemudian tidak percaya lagi dengan kepala daerahnya, apalagi kemudian kepala daerahnya meninggalkan tempat, meninggalkan tempatnya juga cukup lama gitu," tambah Setyo.

Selain itu, Ketua KPK juga menyoroti hubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di sejumlah wilayah.

Menurutnya, konflik internal di pemerintahan daerah dapat menghambat jalannya pelayanan publik dan pembangunan.

"Saya mendapatkan banyak informasi ada kepala daerah yang kemudian tidak harmonis dengan wakilnya dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam sumber-sumber penyebabnya mungkin diawali dengan friksi sampai kemudian konflik," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya KPK bersama Kementerian Dalam Negeri memperkuat langkah pencegahan korupsi di daerah, menyusul masih adanya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.* (d/ad)

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi melantik Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan Febrie Adriansyah.

Dalam pelantikan yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026), Burhanuddin menegaskan pergantian pimpinan tidak boleh menghambat proses penanganan perkara korupsi yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• BWI Siap Fasilitasi Penyelesaian Status Wakaf Blang Padang, Pemerintah Aceh Sambut Positif

Burhanuddin meminta seluruh jajaran tetap fokus menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional.

"Menyusul pengunduran diri penjabat sebelumnya, saya tegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara," kata Burhanuddin dalam amanatnya.

Menurut Jaksa Agung, Bidang Tindak Pidana Khusus merupakan garda terdepan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Karena itu, Kuntadi diminta segera membangun kembali semangat kerja, soliditas, dan kepercayaan diri para jaksa di lingkungan Gedung Bundar.

"Saya minta saudara melakukan konsolidasi guna pengembalian semangat, soliditas, dan membuat keberanian seluruh jajaran Gedung Bundar dalam menjalankan tugasnya. Tingkatkan kembali moral mereka," tegasnya.

Burhanuddin juga mengingatkan agar seluruh jajaran tetap menjaga integritas dan independensi dalam menangani setiap perkara.

Ia meminta penegakan hukum dilakukan tanpa terpengaruh tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.

"Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak mana pun, sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma masyarakat," tuturnya.

Selain itu, Burhanuddin meminta agar perkara korupsi yang berdampak besar terhadap keuangan negara maupun kepentingan masyarakat menjadi perhatian utama.

Namun, ia mengingatkan penyidik untuk tidak memaksakan perkara tanpa dasar hukum yang kuat.

"Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang-pilih, dan didukung oleh alat bukti yang cukup. Hindari mencari-cari kesalahan, serta pastikan ada perbuatan melawan hukum dan mens rea yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Selain memimpin Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi juga dipercaya sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penerimaan Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Jaksa Agung meminta koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar pelaksanaan tugas berjalan efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin memastikan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah (FA) dan Don Ritto (DR) tetap berada di bawah kewenangan Tim 9 yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono.

Menurutnya, pergantian pimpinan di Jampidsus tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung.

"Saya tegaskan, penanganan perkara itu (DR dan FA) tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas)," pungkas Burhanuddin.* (d/ad)

MEDAN – Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, menegaskan tidak akan mentolerir penggunaan material yang berasal dari aktivitas pertambangan ilegal dalam proyek pembangunan jalan provinsi di Kecamatan Dolok dan Dolok Sigompulon (Sipiongot), Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya dugaan bahwa material proyek berasal dari aktivitas galian C ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• 104.426 Siswa di Sumut Nikmati Program Sekolah Gratis, Disdik Tegaskan Tidak Termasuk Seragam

"Kami tidak mau tahu, pekerjaan jalan ini harus dikerjakan sesuai dengan aturan. Jadi bahan-bahannya tidak boleh diambil dari tempat ilegal," kata Chandra saat memberikan keterangannya, Jumat (24/7/2026).

Menurut Chandra, apabila hasil pemeriksaan membuktikan material yang digunakan berasal dari pertambangan tanpa izin, kontraktor pelaksana akan diberikan teguran dan diminta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

Dugaan penggunaan material ilegal mencuat setelah ditemukan aktivitas galian C tanpa izin yang disertai pengoperasian stone crusher di Kecamatan Dolok.

Material hasil pengerukan sungai dari lokasi tersebut diduga dipasok untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan jalan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, material base hasil olahan stone crusher disebut menjadi salah satu sumber pasokan bagi kontraktor pelaksana proyek.

Jika dugaan tersebut terbukti, proyek yang dibiayai menggunakan anggaran negara berpotensi memanfaatkan material dari kegiatan pertambangan tanpa izin.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku sering melihat truk pengangkut material menuju lokasi proyek pada malam hari.

"Truk-truk pengangkut material biasanya beroperasi malam hari," ujarnya.

Menurut warga, aktivitas pengangkutan pada malam hari diduga dilakukan untuk menghindari pengawasan aparat maupun sorotan masyarakat.

Dugaan tersebut dinilai perlu dibuktikan melalui penyelidikan yang menyeluruh.

Penggunaan material dari sumber yang tidak memiliki izin tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan di sektor pertambangan, tetapi juga dapat berkaitan dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam proyek yang dibiayai APBD maupun APBN, material konstruksi seharusnya berasal dari sumber yang memiliki legalitas lengkap, termasuk izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila terbukti berasal dari pertambangan ilegal, penggunaan material tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik terhadap pelaku usaha pertambangan tanpa izin maupun pihak yang diduga menerima dan memanfaatkannya dalam proyek pemerintah.

Masyarakat meminta aparat penegak hukum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Utara, serta instansi terkait segera melakukan investigasi terhadap dugaan tersebut.

Warga berharap penelusuran dilakukan hingga ke asal-usul material yang digunakan dalam proyek jalan provinsi di Kecamatan Dolok dan Dolok Sigompulon.

Selain menindak pelaku galian C ilegal, masyarakat juga meminta aparat menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima serta menggunakan material yang tidak memiliki legalitas dalam proyek pemerintah apabila dugaan tersebut terbukti.* (sp/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan sebanyak 104.426 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri telah merasakan manfaat Program Sekolah Gratis yang mulai diterapkan di 10 kabupaten/kota, termasuk daerah terdampak bencana.

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, mengatakan program tersebut difokuskan untuk membebaskan siswa dari biaya pendidikan yang selama ini dibayarkan melalui Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Baca Juga:

• BWI Siap Fasilitasi Penyelesaian Status Wakaf Blang Padang, Pemerintah Aceh Sambut Positif

Alexander menegaskan, Program Sekolah Gratis tidak mencakup pemberian seragam sekolah maupun perlengkapan pendidikan lainnya.

Bantuan yang diberikan hanya untuk menggantikan komponen biaya pendidikan yang sebelumnya dibebankan kepada orang tua melalui SPP.

"Jadi tidak sampai baju sekolah (gratis). Semangat PUBG ini untuk pengganti SPP. Jadi, komponen yg selama ini dibuat untuk SPP itu ditanggung provinsi," katanya.

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan, seluruh kepala sekolah yang menjadi bagian dari Program Sekolah Gratis saat ini mengikuti bimbingan teknis (Bimtek).

Menurut Alexander, pembekalan tersebut penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan penyalahgunaan di lapangan.

"Jadi tiga hari ini, Kepsek lagi bimtek, agar implementasinya tepat. Karena, kita tidak ingin PUBG disalahgunakan," jelasnya.

Selain itu, Alexander menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang telah masuk dalam Program Sekolah Gratis seharusnya tidak lagi membebankan uang komite kepada orang tua siswa.

"Uang komite di kabupaten, seharusnya gak ada lagi di 10 kab/kota. Jadi gini, SPP itu boleh tapi, dana pendidikan tidak boleh mengikat besarannya," ucapnya.

Pemprov Sumut juga berencana memperluas cakupan Program Sekolah Gratis pada tahun depan.

Tiga daerah tambahan yang diproyeksikan bergabung yakni Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Kota Padangsidimpuan.

Alexander menjelaskan, sebelumnya program juga direncanakan menyasar Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

Namun, kedua daerah tersebut lebih dahulu dimasukkan dalam program tahun ini karena mempertimbangkan kondisi pascabencana.

"Tahun depan kita tambah sekolah gratis untuk Padang Lawas, Paluta dan Padang Sidimpuan. Harusnya Tapteng, Sibolga tahun depan, tapi karena bencana dimajukan tahun ini," ujarnya.

Program Sekolah Gratis menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi beban biaya yang ditanggung orang tua siswa di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri.* (tm/ad)

JAKARTA – Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Aceh.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan silaturahmi bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, jajaran Pemerintah Aceh, dan para ulama Aceh di Kantor BWI Pusat, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Baca Juga:

• Usai Maraknya OTT Kepala Daerah, Kemendagri-KPK Bergerak Bentuk 10 Klaster Antikorupsi

Selain mempererat silaturahmi, pertemuan tersebut juga membahas berbagai langkah penyelesaian status Lapangan Blang Padang yang selama ini dikaitkan sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Rombongan Aceh dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

Turut hadir Asisten I Sekretaris Daerah Aceh, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Abu Paya Pasi, serta sejumlah ulama Aceh.

Kehadiran mereka disambut Wakil Ketua BWI Pusat, Dr. Tatang Astarudin, bersama jajaran BWI.

Dalam pertemuan itu, Tatang menegaskan bahwa BWI memiliki perhatian serius terhadap penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang.

Menurutnya, persoalan tersebut memiliki dasar yang kuat dari sisi hukum, filosofi, maupun nilai keagamaan.

"Secara yuridis, filosofis, maupun teologis, kita semua sepaham bahwa ini adalah tanah wakaf. Posisinya sangat kuat. Tugas kita bersama saat ini adalah menyelaraskan proses administrasi antarinstansi dengan baik, menghormati prosedur yang ada, serta menjaga marwah semua pihak agar solusi terbaik dapat dicapai tanpa ada yang merasa dirugikan," ujar Tatang.

Sebagai tindak lanjut, BWI akan membawa seluruh dokumen yang diterima dalam pertemuan tersebut ke rapat pleno lembaga.

Selain itu, BWI juga berkomitmen mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan HAM untuk mendukung proses penyelesaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas komitmen BWI dalam membantu penyelesaian persoalan tersebut.

Ia menegaskan Pemerintah Aceh akan menghormati seluruh mekanisme hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai sejarah, kemaslahatan umat, serta menjaga kehormatan seluruh pihak yang terlibat.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang semakin memperkuat sinergi antara BWI, Pemerintah Aceh, para ulama, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan status tanah wakaf Blang Padang secara bermartabat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* (ad)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar rapat kolaborasi pencegahan korupsi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026).

Langkah ini diambil menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah sepanjang tahun ini.

Baca Juga:

• Mendagri Tito: Tingginya Biaya Politik Jadi Salah Satu Akar Korupsi Kepala Daerah

"Ke depan kita akan datang ke 10 titik 10 tempat ya, yang dihadiri nanti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, kemudian juga DPRD-nya, pimpinan DPRD, kemudian juga Sekda, pimpinan perangkat daerahnya, terutama yang membidangi pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, keuangan, aset, pengadaan barang dan jasa, manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, ASN pelayanan publik," kata Tito.

Menurut Tito, setiap klaster akan mencakup dua hingga tiga provinsi.

Kegiatan akan berlangsung selama dua hari dan dipusatkan di kantor gubernur yang ditunjuk sebagai tuan rumah.

"Diselenggarakannya nanti di kantor Gubernur ya, di kantor dinas yang provinsi ditetapkan sebagai tuan rumah. Rencananya akan dimulai mulai minggu depan," ujarnya.

Selain memberikan pembekalan kepada pemerintah daerah, Kemendagri bersama KPK juga akan melakukan pemetaan terhadap anggaran daerah yang dinilai belum efisien.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus menutup celah yang berpotensi memunculkan praktik korupsi.

"Dan kami juga memonitor, mendeteksi, berusaha menginventarisir anggaran yang dianggap tidak efisien agar diefisienkan. Ini yang, yang apa, rencana ke depan," sebut Tito.

Ia menjelaskan, Kemendagri selama ini telah memetakan sejumlah sektor yang dinilai rawan terjadi penyimpangan.

Berdasarkan pemetaan tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah pencegahan.

"Untuk mencegah potensi kerawanan-kerawanan itu, setidaknya ada delapan area yang menjadi perhatian untuk nilai langkah pencegahan korupsi," katanya.

Daftar 10 Klaster Pencegahan Korupsi

Program pencegahan korupsi tersebut akan dibagi ke dalam 10 wilayah sebagai berikut:

Klaster 1: Sumatera Bagian Utara
Klaster 2: Sumatera Bagian Tengah
Klaster 3: Sumatera Bagian Selatan
Klaster 4: Jawa Bagian Barat
Klaster 5: Jawa Bagian Tengah
Klaster 6: Jawa Timur dan Bali
Klaster 7: Nusa Tenggara
Klaster 8: Kalimantan
Klaster 9: Sulawesi
Klaster 10: Maluku

Program kolaborasi antara Kemendagri dan KPK ini diharapkan dapat memperkuat integritas penyelenggara pemerintahan daerah, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta menekan angka korupsi di lingkungan pemerintah daerah.* (d/ad)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Karena itu, ia mengusulkan agar pembiayaan kampanye dalam pemilihan kepala daerah diatur secara lebih tegas melalui undang-undang.

Baca Juga:

• Kasus Febrie Adriansyah Jadi Ujian Kejagung, Deni Kailimang: Dibutuhkan Sosok Seperti Baharuddin Lopa

Menurut Tito, biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah selama masa kampanye tidak sedikit.

Mulai dari kebutuhan tim sukses, alat peraga kampanye, hingga mobilisasi massa.

"Calon-calon kepala daerah mengeluarkan biaya yang resmi saja mungkin untuk tim sukses, kemudian untuk kampanye, untuk apa pembeli alat peraga, mobilisasi segala macam yang mungkin cukup tinggi dan itu menjadi beban bagi mereka. Mungkin juga ada yang pinjam kita nggak tahu," jelas Tito.

Ia mengatakan, setelah terpilih menjadi kepala daerah, penghasilan resmi yang diterima belum tentu mampu menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya.

"Dan setelah itu mereka menjadi kepala daerah dengan pendapatan yang ada, take-home pay yang ada mungkin nggak bisa menutupi dari pengeluaran yang sudah ada. Nah, ini bisa menjadi salah satu akar masalah meskipun tentunya kita tidak mentoleransi, tidak membolehkan itu," sambungnya.

Tito menjelaskan bahwa saat ini pengaturan mengenai biaya kampanye masih diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Pelanggaran terhadap aturan tersebut menjadi bagian dari ranah pengawasan pemilu yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Namun, menurutnya, sudah saatnya aturan mengenai pembiayaan kampanye dimasukkan ke dalam undang-undang agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat.

"Nah, kemudian apakah biaya pilkada ini perlu diatur di dalam undang-undang, ya nanti kita serahkan kepada pembuat undang-undang pada saat dibahas nanti apakah ini di-urgen untuk diatur secara spesifik," katanya.

Tito juga mengusulkan agar besaran sumbangan kampanye, baik dari perseorangan maupun badan usaha, diatur secara jelas.

"Untuk perorangan misalnya berapa dan kemudian kalau entitas badan hukum misalnya, usaha misalnya badan usaha, berapa biaya yang boleh didonasikan untuk calon-calon tertentu diatur secara eksplisit dalam undang-undang, mungkin pendapat saya perlu ya," ujarnya.

Meski menyampaikan usulan tersebut, Tito menegaskan keputusan mengenai pembentukan aturan tetap berada di tangan pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah.

Ia juga tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan perubahan sistem pemilihan kepala daerah sebagai solusi untuk menekan tingginya biaya politik.

"Nah, demokratis ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu bisa langsung oleh rakyat yang memilih atau yang kedua oleh perwakilan DPRD. Itu tidak menyalahi konstitusi UUD 45," katanya.

Pernyataan Tito muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah sepanjang tahun 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan, hingga saat ini 11 kepala daerah telah terjaring OTT KPK.

Kasus terbaru menimpa Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, yang ditangkap dalam operasi KPK pada 20 Januari 2026.

Tito berharap pembenahan sistem pembiayaan politik dapat menjadi salah satu langkah pencegahan korupsi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.* (d/ad)