Pada Kamis, 10 September 2026, pihak Kecamatan Tanjung Tiram bersama Bhabinkamtibmas dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turun langsung ke lapangan memberikan edukasi kepada sejumlah keluarga yang anak-anaknya diduga terlibat dalam aksi tawuran.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Pimpin Sertijab 2 PJU dan 5 Kapolres, Ini Daftar Pejabat Barunya

Langkah ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan di seluruh desa se-Kecamatan Tanjung Tiram. Pendekatan persuasif melalui keluarga dinilai penting untuk mencegah anak terjerumus lebih jauh sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepala Desa Fazzary Akbar, SE, turut mendukung gerakan tersebut. Menurutnya, pencegahan tawuran tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat keamanan, tetapi membutuhkan kepedulian dan keterlibatan bersama, terutama dari orang tua dan lingkungan tempat anak tumbuh.

Fazzary menekankan pentingnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk melakukan kegiatan yang positif dan membangun.

"Anak-anak adalah generasi penerus. Karena itu, mereka harus kita lindungi dan arahkan bersama. Jangan sampai mereka terjerumus dalam tawuran yang dapat merusak masa depan mereka," demikian pesan Fazzary Akbar, SE, dalam mendukung gerakan tersebut.

Selain pendekatan persuasif, langkah penegakan hukum juga tetap diperlukan terhadap setiap tindakan yang melanggar aturan. Sinergi antara pemerintah kecamatan, kepolisian, pemerintah desa, pendamping sosial, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak.

Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah bersama untuk mengikis stigma atau "label merah" yang selama ini melekat terhadap Kota Tanjung Tiram. Perubahan citra tersebut harus dimulai melalui tindakan nyata, edukasi, pembinaan, pengawasan keluarga, hingga penegakan hukum secara tegas dan terukur.

Gerakan Lindungi Anak dan Tolak Tawuran diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan menjadi komitmen bersama untuk menekan aksi tawuran agar tidak menjadi kebiasaan yang terus berkembang di kalangan anak dan remaja.

"Yuk, jaga anak-anak kita bersama. Karena mereka adalah bagian dari bonus demografi dan masa depan Tanjung Tiram."

Dengan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, Tanjung Tiram diharapkan semakin aman, kondusif, dan mampu memberikan ruang yang positif bagi tumbuh kembang generasi muda.* (dh)

Penyaluran bantuan pangan dilakukan secara bertahap di enam wilayah kerja BULOG Cabang Medan, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Izin 5 Perusahaan di Kalbar Dibekukan Imbas Karhutla, Menhut: Bisa Berujung Pidana

Pemimpin Cabang Perum BULOG Medan Lutfillah Barus mengatakan penyaluran bantuan pangan masih berlangsung secara bertahap. BULOG terus melakukan koordinasi dan monitoring untuk memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai data penerima.

"Penyaluran Bantuan Pangan saat ini masih terus berlangsung secara bertahap di wilayah kerja BULOG Kantor Cabang Medan. Sampai saat ini, sebanyak 294.471 PBP telah menerima bantuan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Kami terus melakukan koordinasi dan monitoring agar proses penyaluran berjalan dengan baik dan bantuan dapat diterima oleh masyarakat," ujar Lutfi.

Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari dukungan BULOG terhadap program pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli.

Dengan cakupan wilayah yang luas, pelaksanaan distribusi membutuhkan koordinasi antara BULOG, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan sejak tahap persiapan hingga penyaluran bantuan di masing-masing wilayah.

Petugas BULOG juga melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan beras diterima oleh PBP sesuai dengan data dan mekanisme yang telah ditetapkan.

"Monitoring terus kami lakukan di setiap tahapan penyaluran. Kami berharap seluruh proses dapat berjalan tertib dan lancar sehingga bantuan pangan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga," kata Lutfi.

Penyaluran bantuan tersebut mencakup masyarakat di wilayah kerja BULOG Cabang Medan, mulai dari Medan hingga Langkat. Hingga 10 September 2026, sebanyak 294.471 penerima telah mendapatkan alokasi bantuan dengan total beras mencapai lebih dari 8.800 ton.

BULOG Cabang Medan memastikan penyaluran bantuan pangan akan terus dilanjutkan hingga seluruh tahapan selesai. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga daya beli keluarga penerima manfaat.* (dh)

Dalam kunjungannya ke USIM, Dhani mempelajari tradisi hukum Malaysia yang banyak dipengaruhi sistem common law Inggris. Sementara Indonesia secara umum menganut tradisi civil law yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum utama.

Baca Juga:

• Mengarsiteki Kedaulatan Finansial Gen Z: Membedah Ilusi Inklusi dalam Kebijakan Rekening Otomatis

"Bagi kami mahasiswa hukum, melihat sistem hukum negara lain secara langsung merupakan pengalaman yang sangat berharga. Kita bisa membandingkan bagaimana hukum dibangun, bagaimana hakim menjalankan kewenangannya, dan bagaimana masyarakat memperoleh keadilan," ujar Dhani.

Dhani menilai kekuatan negara hukum tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya aturan yang dimiliki. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten dan mampu memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat.

Dia menekankan independensi lembaga peradilan dan integritas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

"Undang-undang yang baik tidak akan berarti apabila penegakannya tidak konsisten. Hukum harus hadir untuk semua orang. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang memiliki kekuasaan, jabatan atau kemampuan ekonomi," tegasnya.

Dhani juga mengatakan pengalaman mempelajari sistem hukum Malaysia bukan berarti Indonesia harus meniru atau meninggalkan sistem hukum yang berlaku saat ini. Menurutnya, setiap negara memiliki sejarah, karakter sosial, politik, serta sistem ketatanegaraan yang berbeda.

Namun, kata dia, pengalaman negara lain tetap dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki praktik penegakan hukum di Indonesia.

"Yang kita pelajari bukan untuk mengatakan sistem negara lain pasti lebih baik. Tetapi kita mengambil nilai dan praktik yang relevan untuk menjadi bahan evaluasi bagi hukum Indonesia," katanya.

Sebagai mahasiswa hukum, Dhani berharap generasi muda tidak hanya menghafalkan pasal dan aturan perundang-undangan. Menurutnya, mahasiswa hukum juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis serta memahami persoalan hukum dari berbagai perspektif.

Dia berharap Indonesia terus memperkuat independensi peradilan, profesionalisme aparat penegak hukum, dan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum.

"Harapan kita hukum di Indonesia benar-benar tegak dan adil seadil-adilnya. Jangan sampai masyarakat melihat hukum sebagai sesuatu yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan sama," pungkasnya.

Bagi Dhani, study banding ke USIM bukan sekadar kegiatan akademik. Pengalaman tersebut menjadi momentum untuk memahami bahwa hukum bukan hanya kumpulan aturan, tetapi juga instrumen untuk memastikan rasa keadilan dapat dirasakan masyarakat.* (dh)

Gibran dan Bobby disambut Bupati Karo Antonius Ginting serta Direktur Rumah Sakit (RS) Efarina Etaham saat tiba di rumah sakit tersebut. Keduanya kemudian menemui sejumlah siswa yang masih menjalani perawatan di Ruang Karawang.

Baca Juga:

• Usai Santap Kebab, Nugget, dan Salak, 352 Siswa di 5 Sekolah Lombok Tengah Diduga Keracunan MBG

"Kedatangan saya kemari untuk memastikan anak bapak ibu bisa sembuh dan bersekolah kembali. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan terbaik. Tadi saya datangi satu-satu, apa saja yang diperlukan. Apakah butuh rujukan ke Jakarta atau Medan, semua pasti kami penuhi," ujar Gibran.

Gibran menegaskan pemerintah akan menanggung biaya pengobatan para siswa yang menjadi korban dugaan keracunan MBG.

"Tolong ini nanti Pak Gubernur, biayanya kita tanggung semua," katanya.

Bobby kemudian menanyakan kondisi para siswa kepada orang tua korban. Dia juga meminta Kepala Dinas Kesehatan Sumut serta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan keluarga.

Selain penanganan medis, Pemprov Sumut memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis para siswa. Pemerintah menilai proses pemulihan tidak cukup hanya dengan perawatan fisik, tetapi juga perlu memastikan kondisi mental anak terus membaik.

"Proses pemulihan para siswa tidak berhenti setelah mereka mendapatkan perawatan medis. Pemerintah tetap melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologis mereka terus membaik," kata Bobby.

Salah seorang siswa, SV, mengaku masih mengalami sejumlah keluhan kesehatan seperti sakit kepala, sesak, dan sakit perut. Pada Jumat (11/9/2026), SV disebut menjalani pengobatan jalan di RS Efarina dengan biaya mandiri.

"Harapannya jaminan kesehatannya dipertanggungjawabkan. Memang kami milih jalur untuk berobat mandiri," ujarnya.

Setelah dari RS Efarina Etaham, Gibran dan Bobby melanjutkan kunjungan ke RS Amanda di Jalan Lintas Desa Korpri, Berastagi. Mereka menjenguk Agnesia Paruliana br Silitonga, salah satu siswi yang menjadi korban dugaan keracunan MBG.

Di RS Amanda, Gibran kembali memastikan kebutuhan perawatan dan obat-obatan korban terpenuhi. Dia juga menegaskan keluarga memiliki pilihan untuk merujuk pasien ke rumah sakit di Medan maupun Jakarta apabila diperlukan.

"Kita tadi sudah memastikan ini dengan Pak Gubernur untuk semua biaya akan ditangani oleh pemerintah. Kita juga memberikan opsi kepada keluarga apakah anak tersebut mau dirujuk, apakah dirawat di RS di Medan atau bisa juga di RS di Jakarta," ujar Gibran.

Usai meninjau kondisi korban dan berdialog dengan keluarga serta tim medis, Gibran bersama Bobby melanjutkan agenda dengan melaksanakan salat Jumat.

Setelah seluruh rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Karo selesai, Gibran dijadwalkan kembali ke Jakarta.

Kunjungan tersebut dilakukan di tengah penanganan kasus dugaan keracunan MBG yang terjadi di Karo pada 13 Agustus 2026. Pemerintah masih memberikan pendampingan kepada para siswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat kejadian tersebut.* (dh)

Para siswa tersebut berasal dari SDN 2 Lendang Tampel, SDN Repok Puyung, SDN Beber, MTs Qudwatun Hasanah, dan SDN Mertak Kesambik. Mereka kemudian dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan.

Baca Juga:

• Minta Maaf dan Pastikan Biaya Ditanggung, Gibran Pesan Orang Tua Jangan Paksakan Anak Masuk Sekolah sebelum Pulih

Menu yang dikonsumsi para siswa disebut terdiri dari buah salak, ayam suwir, kebab, nugget, dan salad selada.

Para siswa yang mengalami keluhan mendapatkan penanganan di sejumlah puskesmas, di antaranya Puskesmas Pringgarata, Bagu, Aik Darek, dan Mantang.

Kondisi para siswa masih dalam pendataan. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan kesehatan.

Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan MBG Lombok Tengah sebelumnya memastikan penanganan terhadap para korban menjadi prioritas. Ketua Satgas MBG Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan pihaknya masih mengecek kondisi siswa yang dirawat di sejumlah puskesmas.

Firman mengatakan sebagian siswa yang sebelumnya mendapatkan perawatan telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik. Namun, pihaknya masih melakukan pengecekan untuk memastikan jumlah siswa yang masih menjalani perawatan.

"Kami belum bisa laporkan lebih banyak. Sebagian besar sudah pulang, ini saya mau pastikan dulu berapa yang masih tersisa dan memastikan penanganan dulu," ujar Firman.

Hingga kini, penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan pada para siswa belum diketahui. Dinas Kesehatan masih melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui makanan yang diduga menjadi penyebab.

Firman mengatakan Satgas dan Badan Gizi Nasional (BGN) masih berfokus pada penanganan para siswa. Evaluasi terhadap SPPG yang menyalurkan makanan juga belum dilakukan karena tim masih memprioritaskan kondisi korban.

"Kita fokus ke penanganan korban dulu. Untuk soal investigasi dan lain-lain nanti ada sesi tersendiri," katanya.

Kasus dugaan keracunan tersebut terjadi setelah para siswa menerima makanan MBG dari SPPG Yayasan Budi Sain Mangkliung di Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah.

Pemerintah daerah bersama petugas terkait masih melakukan pemantauan terhadap kondisi seluruh siswa dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kejadian.* (il/dh)

Penembakan terjadi di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (9/9/2026). Polisi menyatakan telah mengantongi identitas serta ciri-ciri terduga pelaku dan saat ini melakukan pengejaran.

Baca Juga:

• Terbukti Jual Aset Sekolah Rp12,24 Miliar, Lima Pegawai Disdikbud Medan Terancam Sanksi Berat dan Wajib Kembalikan Kerugian

"Dari hasil pendalaman, kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang selamat. Ciri-ciri pelaku sudah kita kantongi dan tim gabungan saat ini sedang melakukan pengejaran di lapangan," ujar Yusuf dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Dari keterangan saksi tersebut, penyerangan diduga dilakukan kelompok bersenjata yang beranggotakan sekitar delapan orang. Para pelaku disebut membawa dua pucuk senjata api laras panjang.

Selain keterangan saksi, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Saat olah tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan tiga selongsong peluru dan jejak darah.

Yusuf mengatakan dua dari tiga selongsong yang ditemukan berkaliber 5,56 milimeter. Sementara satu selongsong lainnya berkaliber 9 milimeter.

"Kita kejar, insyaallah kita dapat, karena identitas pelaku sudah kita kantongi," tegas Yusuf.

Untuk memperkuat pengejaran dan menjaga keamanan di wilayah Jayawijaya, Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 mengerahkan tambahan 50 personel. Mereka diterbangkan dari Timika menuju Jayawijaya.

Sementara itu, proses pemulangan jenazah tiga korban ASN dilakukan secara bertahap. Salah satu korban berinisial WB telah diterbangkan dari Wamena dengan rute transit Jayapura, Makassar, dan Jakarta sebelum dijadwalkan tiba di rumah duka di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (11/9/2026) pagi.

Dua jenazah korban lainnya yang masih berada di Jayawijaya direncanakan dipulangkan ke daerah asal masing-masing, yakni Maumere, Nusa Tenggara Timur, dan Toraja, Sulawesi Selatan.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan proses penegakan hukum terhadap kelompok yang diduga terlibat terus dilakukan berdasarkan hasil olah TKP dan barang bukti yang diperoleh penyidik.

Polisi juga meminta masyarakat di Kabupaten Jayawijaya tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Warga yang mengetahui informasi mengenai keberadaan terduga pelaku diminta segera melapor kepada aparat. Polisi menyatakan identitas pemberi informasi akan dirahasiakan.

Pengejaran terhadap kelompok bersenjata tersebut masih berlangsung. Aparat gabungan terus melakukan penyisiran untuk mengungkap pelaku penembakan dan memastikan situasi keamanan di Jayawijaya tetap terkendali.* (k/dh)

IHSG sudah bergerak di zona merah sejak awal perdagangan dan sempat menyentuh level terendah di 6.462,96. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp11,29 triliun dengan volume perdagangan 25,39 miliar saham.

Baca Juga:

• Tertekan Konflik Timur Tengah, Rupiah Melemah ke Level Rp17.611 per Dolar AS

Pada sesi I, IHSG sempat terkoreksi hingga 1,49%. Pelemahan terjadi pada sejumlah saham konglomerasi dan saham perbankan berkapitalisasi besar.

Beberapa saham yang melemah antara lain CUAN sebesar 5,1%, TPIA 2,3%, dan DSSA 2,3%. Sementara saham BBCA turun 1,9% dan BBRI melemah 1,5%.

Riset BRI Danareksa Sekuritas juga menyebut lonjakan harga minyak menjadi salah satu pemicu tekanan terhadap IHSG. Harga minyak terdorong oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, sementara pasar juga diwarnai aksi jual bersih investor asing.

Foreign net sell tercatat sekitar Rp748 miliar. Aksi jual asing terutama terkonsentrasi pada saham BBCA dan BBRI. Di sisi lain, investor asing masih melakukan akumulasi pada sejumlah saham seperti ANTM, AADI, CUAN, dan PTBA.

Harga minyak mentah Amerika Serikat, West Texas Intermediate (WTI), berada di level US$104 per barel atau melonjak sekitar 7% dibandingkan penutupan sesi sebelumnya. Sementara minyak Brent mendekati US$108 per barel, menjadi level tertinggi dalam hampir empat bulan.

Lonjakan harga minyak tersebut dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk serangan terhadap tanker minyak Iran, serangan rudal ke Yordania, serta serangan kelompok Houthi terhadap fasilitas energi Arab Saudi.

Kenaikan harga energi juga membuat harga emas ikut tertekan. Harga emas berada di sekitar US$4.300 per ons setelah sebelumnya turun hampir 2%.

BRI Danareksa Sekuritas menilai pasar mulai memperhitungkan kemungkinan kebijakan The Federal Reserve yang lebih hawkish akibat tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga energi.

"Pasar price-in ekspektasi Fed hawkish akibat tekanan inflasi dari lonjakan harga energi, sehingga saham dan emas tertekan bersamaan meski minyak justru melesat akibat risiko geopolitik," tulis riset tersebut.

Kenaikan harga minyak menjadi perhatian bagi pasar Indonesia karena dapat meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan kondisi fiskal. Investor juga mencermati dampaknya terhadap biaya impor energi serta prospek kebijakan moneter ke depan.

Dengan kombinasi tekanan geopolitik, kenaikan harga minyak, arus modal asing keluar, dan kekhawatiran terhadap arah kebijakan The Fed, IHSG masih berada dalam tekanan pada akhir perdagangan pekan ini.* (k/dh)

Dalam rangkaian pengungkapan tersebut, BNN Sumut mengamankan 10 tersangka. Salah satu tersangka tewas saat hendak ditangkap setelah disebut melakukan perlawanan terhadap petugas menggunakan senjata tajam.

Baca Juga:

• Dilarutkan Air Panas & Digilas 'Baby Roller'! Puluhan Ribu Ekstasi dan Vape Narkoba di Aceh Dimusnahkan

"Kita melakukan tindakan tegas dan terukur karena kedua pelaku melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam dan berupaya melarikan diri," ujar Tatar, Jumat (11/9/2026).

Tatar mengatakan BNN Sumut masih melakukan pengembangan terhadap sejumlah kasus tersebut untuk memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

"Kami terus bekerja bagaimana tingkat penggunaan narkoba di Sumut dapat terus menurun," katanya.

Salah satu pengungkapan dilakukan BNNK Mandailing Natal pada 19 Agustus 2026 di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur. Petugas mengungkap peredaran 15 kilogram ganja setelah melakukan penyelidikan terhadap jalur yang diduga kerap digunakan untuk transaksi narkotika.

Dalam penindakan tersebut, dua orang diamankan. Petugas menyebut keduanya melakukan perlawanan dengan senjata tajam dan berupaya melarikan diri sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur.

Pengungkapan lainnya dilakukan pada 14 Agustus 2026 di Jalan Jamin Ginting. Dalam kasus itu, petugas mengamankan seorang tersangka berinisial MM dengan barang bukti 994,4 gram sabu. Sabu tersebut disebut berasal dari seseorang berinisial RP yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Pada 26 Agustus 2026, BNN Sumut juga menggerebek sebuah kos di MBC Yos Sudarso, Tebing Tinggi. Dua tersangka berinisial RF dan MZ diamankan dengan barang bukti 964 gram sabu dan 6 butir ekstasi.

Kemudian pada 1 September 2026, dua tersangka berinisial RS dan MH ditangkap. Dari pengungkapan tersebut, petugas menyita 29 sachet liquid vape yang mengandung etomidate dan dua bungkus ketamin.

Sementara pada 3 September 2026, tiga tersangka berinisial M, ZSS, dan S alias A diamankan. Barang bukti yang disita dalam kasus tersebut mencapai 126 kilogram ganja.

BNN Sumut menyebut modus dalam salah satu perkara ialah mengangkut ganja menggunakan becak bermotor dari Besitang untuk diserahkan kepada penerima di wilayah Hamparan Perak. Narkotika tersebut diduga berasal dari jaringan yang menjadikan sebuah rumah sebagai lokasi penyimpanan sebelum dikirim melalui kurir.

Selain pengungkapan oleh BNN, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut juga mengungkap kasus penyelundupan 398,2 gram sabu melalui Bandara Internasional Kualanamu. Seorang warga Aceh Utara berinisial RS ditangkap setelah sabu ditemukan disembunyikan di dalam sepatu yang dikenakannya.

Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku aksi tersebut merupakan kali keempat dirinya menjadi kurir lintas provinsi. Tiga pengiriman sebelumnya disebut berhasil dilakukan. Kali ini, dia dijanjikan upah Rp5 juta apabila berhasil mengantarkan sabu ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Polisi masih mengembangkan perkara tersebut dan memburu pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemasok narkotika.

Rangkaian pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya aparat memberantas peredaran narkotika di Sumatera Utara sekaligus menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.* (tm/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan tekanan terhadap rupiah salah satunya datang dari sentimen eksternal. Konflik di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Iran menyatakan telah menyerang 10 kapal di dekat Selat Hormuz, sementara AS menyatakan melakukan serangan balasan dengan menenggelamkan lima kapal tanker Iran.

Baca Juga:

• Tertekan Risiko Fiskal dan Konflik Geopolitik, Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp17.547 per Dolar AS

Kekhawatiran pasar juga meningkat akibat aktivitas kelompok Houthi di Yaman yang disebut dapat mengganggu jalur perdagangan dan pasokan energi global. Serangan di kawasan Bab el-Mandeb berpotensi menambah gangguan terhadap distribusi minyak mentah setelah Selat Hormuz.

Kondisi tersebut mendorong pelaku pasar memperhitungkan premi risiko yang lebih tinggi terhadap harga minyak mentah. Harga minyak dunia yang meningkat kemudian turut memberikan tekanan terhadap negara-negara importir minyak, termasuk Indonesia.

Dari Amerika Serikat, data Producer Price Index (PPI) pada Agustus 2026 tercatat naik 0,4% secara bulanan. Angka tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar dan lebih tinggi dibandingkan kenaikan 0,1% pada Juli.

Secara tahunan, inflasi produsen AS meningkat menjadi 5,4% dari sebelumnya 4,8% dan sedikit di atas perkiraan 5,3%. Inflasi produsen inti juga naik menjadi 4,6% dari 4,3%.

Data tersebut membuat peluang kebijakan suku bunga The Federal Reserve tetap menjadi perhatian pasar. Investor masih mencermati arah kebijakan moneter AS karena pergerakan suku bunga dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar mata uang negara berkembang.

Sementara dari dalam negeri, harga minyak mentah dunia yang telah menembus US$100 per barel menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Sebagai importir neto minyak, kenaikan harga minyak dapat meningkatkan kebutuhan dolar AS untuk membayar impor.

Kondisi itu berpotensi menekan rupiah sekaligus meningkatkan risiko inflasi barang impor. Di sisi fiskal, kenaikan harga minyak juga dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi apabila pemerintah mempertahankan harga BBM untuk menjaga daya beli masyarakat.

Menurut Ibrahim, kondisi tersebut menciptakan dilema kebijakan bagi pemerintah. Kenaikan harga BBM dapat meningkatkan inflasi dan menekan daya beli, sementara mempertahankan subsidi berpotensi meningkatkan beban APBN.

Di sisi lain, Indonesia masih berpotensi memperoleh keuntungan dari kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor seperti batu bara dan minyak kelapa sawit atau CPO. Namun, keuntungan tersebut dinilai belum tentu mampu sepenuhnya mengimbangi kenaikan biaya impor minyak.

Ibrahim memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya dan berpotensi kembali melemah dalam rentang Rp17.610 hingga Rp17.650 per dolar AS.

Untuk sepekan ke depan, dia memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp17.500 hingga Rp17.850 per dolar AS.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi perkembangan konflik geopolitik, harga minyak dunia, data ekonomi AS, serta respons kebijakan pemerintah dan bank sentral terhadap dinamika ekonomi global.* (oz/dh)

Pengacara Roy Suryo, Ristan BP Simbolon, juga menilai pihak Polda Metro Jaya dan pihak terkait terkesan berat memberikan ganti rugi kepada kliennya.

Baca Juga:

• Roy Suryo Tantang Jokowi Hadir di Persidangan dan Tunjukkan Ijazah Asli: Jangan Hanya Bilang Siap, Siap, Siap

Dalam perkara tersebut, Polda Metro Jaya menjadi termohon. Sementara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berstatus Turut Termohon I dan Kementerian Keuangan sebagai Turut Termohon II.

Ristan mengatakan sikap tersebut seolah menunjukkan keengganan memberikan ganti rugi atas tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat terhadap Roy Suryo. Upaya paksa tersebut meliputi penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan.

Menurut Ristan, upaya paksa terhadap kliennya sebelumnya telah dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan. Karena itu, pihaknya menilai terdapat dasar untuk mengajukan permohonan ganti rugi.

Pada agenda pembuktian terbaru, kata Ristan, pihak termohon dan turut termohon tidak menghadirkan ahli. Mereka disebut hanya menyerahkan bukti surat kepada hakim praperadilan.

Dia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan praperadilan jilid empat yang pernah diajukan Roy Suryo. Menurut Ristan, pada perkara sebelumnya pihak termohon dan turut termohon juga tidak menggunakan hak untuk menghadirkan saksi maupun ahli.

"Kita bisa analisis bersama, persidangan prapid keempat Mas Roy sama, termohon dan turut termohon melepaskan haknya di pembuktian saksi dan ahli," katanya.

Ristan menilai kondisi tersebut dapat menjadi perhatian hakim dalam memutus permohonan ganti rugi yang tengah diajukan Roy Suryo.

Proses praperadilan tersebut masih berlangsung dan keputusan mengenai permohonan ganti rugi Roy Suryo sepenuhnya berada pada hakim yang memeriksa perkara.* (in/dh)

Gibran mengunjungi Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi untuk menemui sejumlah siswa yang masih menjalani perawatan. Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Mahfud MD Usul SPPG Dihapus, MBG Dikelola Kopdes Merah Putih dan Dimasak di Sekolah

Selain itu, Gibran mengimbau orang tua tidak terburu-buru meminta anak kembali mengikuti kegiatan belajar apabila kondisi kesehatannya belum pulih sepenuhnya.

"Jangan dipaksakan masuk kalau sebelum fit total ya pak ya dan saya titip anaknya bawa bekal dari rumah," ujar Gibran.

Menurut Gibran, kondisi kesehatan siswa harus menjadi perhatian utama sebelum mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Dia juga meminta orang tua memastikan kondisi anak benar-benar fit.

Sejumlah siswa korban dugaan keracunan MBG di Karo masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Sebagian lainnya disebut harus kembali mendapatkan penanganan medis karena kondisi kesehatan mereka belum sepenuhnya pulih.

Berdasarkan data sementara, sebanyak 24 orang masih menjalani perawatan. Sebanyak 21 pasien dirawat di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi, sedangkan tiga pasien lainnya dirawat di Rumah Sakit Amanda Berastagi.

Orang tua korban juga berharap pemerintah terus memberikan pendampingan hingga seluruh siswa dinyatakan pulih dan mendapatkan penanganan yang dibutuhkan.

"Harapannya anak kita semakin sehat dibantu pengobatannya. Bantu dalam pengobatannya, itu yang terpenting," kata Darna, salah seorang orang tua korban.

Kunjungan Gibran tersebut dilakukan di tengah penanganan kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo yang berdampak pada sejumlah siswa. Pemerintah masih memberikan perhatian terhadap kondisi para korban serta memastikan proses pengobatan terus berjalan.* (in/dh)

Hal tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi Pengurus Majelis Daerah (MD) KAHMI Kota Medan di Balai Kota Medan, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• "Jangan Sampai Capek Daftar Lalu Putus di Tahun Kedua", Pemko Medan Siapkan Beasiswa untuk 100 Mahasiswa Mulai Oktober

Musda tersebut akan menjadi forum untuk memilih kepengurusan KAHMI Medan periode berikutnya. Delyuzar juga berharap Rico Waas dapat hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut.

"Kami berharap bapak Wali Kota dapat hadir langsung dalam Musda tersebut," ujar Delyuzar.

Menanggapi hal tersebut, Rico mengatakan KAHMI perlu mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Menurutnya, latar belakang akademis para anggota KAHMI menjadi modal penting untuk menghasilkan masukan yang konstruktif bagi Pemko Medan.

"Kami berharap pemikiran kritis yang membangun untuk menjadi bahan masukan menyikapi setiap problematika yang terjadi di Kota Medan," kata Rico.

Rico menyebut persoalan yang dihadapi Kota Medan semakin kompleks. Masalah tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, sosial, kesehatan hingga pendidikan.

Karena itu, menurut Rico, pemerintah membutuhkan perspektif baru yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. KAHMI dinilai memiliki kapasitas untuk berkontribusi melalui gagasan dan kajian yang konstruktif.

"Kami ingin KAHMI turut hadir dalam menjawab setiap persoalan yang terjadi di masyarakat," tambahnya.

Rico berharap komunikasi antara Pemko Medan dan KAHMI dapat terus diperkuat sehingga berbagai gagasan yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan dan penyelesaian persoalan di Kota Medan.* (dh)

Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Medan Area (UMA) di Hall 1 Kampus UMA, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Cukup 15 Menit Sebelum Pelajaran, Rico Waas Usul Bahasa Daerah Diajarkan Rutin di Sekolah demi Selamatkan Identitas Budaya Medan

"Anak-anak saya dari Medan yang memang terkendala biaya, ajukan saja. Jangan sampai putus di tengah jalan," kata Zakiyuddin.

Menurut Zakiyuddin, dukungan biaya pendidikan diperlukan agar mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Dia tidak ingin mahasiswa yang telah berjuang masuk perguruan tinggi harus berhenti hanya karena persoalan biaya.

"Jangan sampai sudah capek mendaftar, orang tua sudah capek membiayai dan mengeluarkan ongkos, lalu pas di tahun kedua putus kuliahnya," ujarnya.

Zakiyuddin yang merupakan alumni UMA dan kini kembali menempuh pendidikan S-2 di kampus tersebut juga berpesan kepada mahasiswa baru agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.

Dia menilai keberhasilan mahasiswa tidak semata-mata ditentukan oleh status perguruan tinggi, tetapi juga oleh kesungguhan dalam belajar dan mengembangkan kemampuan.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Andy Yudhistira menjelaskan program beasiswa Pemko Medan tersebut akan diberikan kepada 100 mahasiswa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persen kuota diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi, sedangkan 30 persen ditujukan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program tersebut direncanakan mulai dijalankan pada Oktober 2026.

Selain melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemko Medan juga memiliki program Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa melalui Dinas Sosial.

Program bantuan pendidikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan dalam membantu mahasiswa yang membutuhkan dukungan biaya agar dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan tinggi.

Pemko Medan berharap dukungan pendidikan tersebut dapat membantu mahasiswa asal Medan mempertahankan keberlanjutan kuliah sekaligus mendorong lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi pengurus Forkala di Balai Kota Medan, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Sering Terluka Pecahan Kaca, Pemulung TPA Terjun Kini Tenang Berkat Jaminan BPJS dari Rico Waas

"Kita jangan sampai kehilangan identitas. Budaya harus terus dilestarikan dan kita harus bangga dengan warisan tradisi kita," kata Rico yang saat itu didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution serta Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan M Odi Anggia Batubara.

Rico juga memiliki sejumlah gagasan untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda sejak dini. Salah satunya dengan mendorong pengenalan bahasa daerah kepada siswa sekolah dasar dan menengah.

"Cukup 15 menit setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai sebagai pembiasaan konsisten," ujar Rico.

Selain melalui pendidikan, Rico ingin kegiatan kebudayaan diperkuat melalui berbagai ruang publik. Dia mengusulkan event Car Free Night (CFN) menjadi salah satu panggung untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang dimiliki Kota Medan.

"Saya ingin mengonsepkan area Kesawan itu sebagai malam kebudayaan nusantara yang menyajikan pertunjukan seni, kuliner khas adat, hingga permainan olahraga tradisional interaktif bagi pengunjung," kata Rico.

Menurut Rico, tantangan pelestarian budaya saat ini semakin kompleks karena perubahan zaman dan perkembangan gaya hidup generasi muda. Karena itu, Forkala dinilai perlu mengambil peran lebih besar dalam mendekatkan budaya kepada anak-anak muda.

"Tantangan masa kini sangat berbeda. Banyak anak muda yang mulai apatis terhadap budayanya. Di sinilah peran penting Forkala untuk merangkul generasi muda dan menciptakan Forkala muda agar kita tidak kehilangan identitas," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Forkala Kota Medan Dato Seri Adil Freddy Haberham menyampaikan laporan capaian kinerja pengurus menjelang berakhirnya masa bakti pada 6 Oktober 2026.

Selama masa kepengurusan, Forkala disebut telah menggelar berbagai kegiatan kebudayaan, termasuk pentas seni, mengikuti dan menyelenggarakan Festival Keraton Nusantara, menerbitkan buku budaya, serta menyusun usulan kurikulum kebudayaan.

Forkala juga menyambut baik gagasan Rico Waas untuk membentuk Forkala muda sebagai wadah bagi generasi muda yang memiliki perhatian terhadap pelestarian budaya.

Pembentukan wadah tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperluas keterlibatan anak muda dalam menjaga keberagaman dan identitas budaya Kota Medan.* (dh)

JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan ke tingkat desa.

Mahfud menilai pengelolaan MBG dapat dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau langsung oleh pemerintah desa.

Baca Juga:

• Kasus yang Sempat Ramai Jadi Sorotan Nasional, Wapres Gibran Akhirnya Terbang ke Karo Jenguk Langsung Korban Keracunan MBG

Usulan itu disampaikan Mahfud dalam podcast "Terus Terang" di kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat (11/9/2026).

"Itu tadi menurut saya, sederhana rumusannya. Sudah, putus kontrak. Lalu SPPG-nya ndak diperlukan lagi, lalu KDMP itulah yang dijadikan atau Kepala Desa kalau KDMP-nya katanya juga bermasalah," ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan, jika pengelolaan MBG dilakukan di tingkat desa, kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan program tersebut.

"Nah, itu kalau mau ditata, yang ini salurkan dulu ke Kepala Desa. Desa kan dia bisa diperiksa, gitu ya," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Menurut Mahfud, pengelolaan MBG berbasis desa juga dinilai dapat memberikan kontrol yang lebih dekat terhadap pelaksanaan program, termasuk untuk mengantisipasi risiko keracunan makanan.

Selain itu, skema tersebut dinilai dapat membuat perekonomian desa lebih bergerak sekaligus memberikan peran kepada Koperasi Desa Merah Putih.

"Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh," kata dia.

Mahfud juga menyoroti sistem kontrak dengan SPPG yang menurutnya menjadi salah satu persoalan dalam pelaksanaan MBG.

Ia menilai beban SPPG terlalu besar karena setiap dapur harus menyediakan makanan untuk ribuan penerima manfaat setiap hari.

"Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa. Nah oleh sebab itu, menurut saya ini harus diputus kontrak ini," kata dia.

Menurut Mahfud, kapasitas penyediaan makanan dalam jumlah besar setiap hari dapat meningkatkan risiko munculnya persoalan dalam pengelolaan makanan.

Karena itu, ia menyarankan agar kontrak dengan SPPG dihentikan dan pengelolaan MBG kemudian dilakukan dengan pendekatan berbasis desa.

Mahfud juga menyampaikan skema lain dalam pelaksanaan MBG.

Menurut dia, setelah kontrak SPPG diselesaikan, pengelolaan program dapat dialihkan kepada desa melalui KDMP.

Ia mengusulkan kegiatan memasak dilakukan di sekolah-sekolah sehingga proses penyediaan makanan dapat lebih dekat dengan penerima manfaat.

"Negara harus mengambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak, ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak, kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu," tutur dia.

Usulan Mahfud tersebut menjadi salah satu gagasan mengenai perubahan tata kelola MBG, terutama setelah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan program di sejumlah daerah.* (km/ad)

Gibran bersama rombongan bertolak menuju Kabupaten Karo setelah sebelumnya berada di Hotel Grandika Setia Budi, Jalan Dr Mansyur, Medan.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Bantah Keras Isu Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Hilang Ingatan 70 Persen

Dalam agenda kunjungan tersebut, Gibran dijadwalkan mendatangi Rumah Sakit Evarina Etaham Berastagi untuk menjenguk salah seorang korban, Agnesia br Silitonga.

Selanjutnya, Gibran dijadwalkan menuju Rumah Sakit Amanda Berastagi untuk menjenguk korban lainnya, Febiola br Purba.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi para korban sekaligus memastikan penanganan medis yang diberikan selama menjalani perawatan.

Wagub Sumut Surya melepas rombongan Wapres meninggalkan hotel sekitar pukul 08.10 WIB. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Karo.

Kunjungan Gibran ke Karo menjadi bagian dari agenda kerjanya di Sumatera Utara di tengah penanganan kasus dugaan keracunan MBG yang sebelumnya dialami sejumlah siswa di wilayah tersebut.* (dh)

MEDAN — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkap lima kasus peredaran narkoba sepanjang Agustus hingga September 2026.

Dari lima pengungkapan tersebut, petugas menyita berbagai jenis narkotika.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Bantah Keras Isu Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Hilang Ingatan 70 Persen

Dalam rangkaian pengungkapan kasus tersebut, BNNP Sumut juga menangkap 10 tersangka.

Salah satu tersangka tewas ketika hendak ditangkap setelah disebut melakukan perlawanan terhadap petugas.

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho, mengatakan penindakan terhadap jaringan narkoba tersebut merupakan bagian dari upaya menekan peredaran dan penggunaan narkotika di Sumatera Utara.

"Penindakan itu kita lakukan di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Kita melakukan tindakan tegas dan terukur karena kedua pelaku melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam dan berupaya melarikan diri," ucap Tatar, Jumat (11/9/2026).

Tatar mengatakan, penindakan terhadap pelaku peredaran narkoba terus dilakukan pihaknya.

Dari sejumlah pengungkapan, BNN Sumut masih melakukan pengembangan untuk mencari pelaku lainnya.

"Kami terus bekerja bagaimana tingkat penggunaan narkoba di Sumut dapat terus menurun," kata dia.

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Sumut, Kombes Pol Josua Tampubolon, menjelaskan secara rinci lima kasus yang berhasil diungkap petugas.

Kasus pertama terjadi pada 19 Agustus 2026 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.

Tim Pemberantasan BNNK Mandailing Natal melakukan penyelidikan terhadap jalur yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis ganja.

Dalam operasi tersebut, petugas menangkap dua orang pelaku dan mengamankan 15 kilogram ganja.

"Saat dilakukan pengejaran dan upaya penghentian, kedua pelaku melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam serta berupaya melarikan diri. Karena situasi membahayakan petugas, dilakukan tindakan tegas dan terukur,"ungkap Josua.

Kasus berikutnya berlangsung pada 14 Agustus 2026 di Jalan Jamin Ginting.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang tersangka berinisial MM.

Dari tangan MM, BNN Sumut menyita satu bungkus plastik berisi 994,4 gram sabu yang disebut berasal dari seseorang berinisial RP.

RP kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.

BNN Sumut kemudian melakukan penggerebekan pada 26 Agustus 2026 di sebuah kos-kosan MBC Yos Sudarso, Tebing Tinggi.

Dua tersangka, yakni RF dan MZ, berhasil diamankan.

Dalam penggerebekan itu, petugas menemukan 964 gram sabu dan enam butir ekstasi.

Kasus keempat diungkap pada 1 September 2026.

Petugas mengamankan dua tersangka berinisial RS dan MH.

Dari pengungkapan tersebut, BNN Sumut menyita 29 sachet liquid vape yang mengandung etomidat dan dua bungkus ketamin.

Pengungkapan terakhir dilakukan pada 3 September 2026.

Dalam kasus ini, tiga tersangka berinisial M, ZSS dan S alias A berhasil diamankan.

Petugas menyita 126 kilogram ganja.

Josua menjelaskan, ganja tersebut diduga diangkut menggunakan becak bermotor dari Besitang menuju wilayah Hamparan Perak.

"Modus operandi, mengangkut ganja menggunakan becak bermotor dari Besitang untuk diserahkan kepada penerima di wilayah Hamparan Perak, Narkotika tersebut diduga berasal dari jaringan Pak Kecik yang menjadikan rumahnya sebagai tempat penyimpanan, kemudian dikirim melalui kurir kepada penerima," kata Josua.

BNNP Sumut menyatakan pengembangan terhadap sejumlah kasus tersebut masih dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dan jaringan yang lebih luas.* (tm/ad)

TANJAB TIMUR — Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Dillah Hikma Sari melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sapril melantik dan mengambil sumpah 19 kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjabtim.

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Tanjabtim, Kompleks Perkantoran Bukit Benderang, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• 1.653 Sekolah Dicoret dari Penerima MBG, BGN Ungkap Alasannya

Dalam arahannya, Sekda Sapril menegaskan pendidikan merupakan investasi jangka panjang.

Menurut dia, masa depan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan kepemimpinan para kepala sekolah.

"Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Masa depan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada di tangan Bapak dan Ibu semua. Di pundak Bapak/Ibu lah bertumpu harapan untuk mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap berdaya saing," tegas Sapril.

Sapril mengingatkan para kepala sekolah yang baru dilantik agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif.

Kepala sekolah, kata dia, harus hadir dan terlibat langsung dalam kehidupan sekolah.

Para kepala sekolah diminta turun ke kelas, mendengarkan aspirasi guru, merangkul siswa, serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua.

"Sekolah harus menjadi rumah kedua yang aman dan menyenangkan, serta mampu menciptakan iklim pendidikan yang kondusif," ujarnya.

Menurut Sapril, kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

Selain kepemimpinan, para kepala sekolah juga diminta terus mendorong inovasi dalam proses pembelajaran.

Sapril meminta perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh anak memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi.

Dalam pengelolaan anggaran sekolah, kepala sekolah diminta menerapkan prinsip transparansi dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.

"Ciptakan inovasi pembelajaran, manfaatkan teknologi, dan pastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang setara, tanpa diskriminasi. Kelola anggaran sekolah dengan transparan dan tepat sasaran. Jaga nama baik institusi. Ingat, kepercayaan masyarakat adalah modal utama kita," pesan Sapril.

Daftar 19 Kepala Sekolah yang Dilantik

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjabtim, 19 kepala sekolah yang dilantik adalah:

1. Abdul Mantik, S.Pd., M.Pd. – Kepala SD Negeri 212/X Rantau Karya.
2. Adi Handoyo, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 115/X Pandan Jaya.
3. Al Azhar, S.Pd. – Kepala SMP Negeri Satap 7 Tanjabtim.
4. Dedy Nurdian Saputra, S.Pd. – Kepala SD Negeri 32/X Teluk Dawan.
5. Dessy Aryani, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 45/X Bandar Jaya.
6. Dewi Kartikasari, S.Pd. – Kepala SD Negeri 202/X Sungai Jambat.
7. Dwi Joko, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 197/X Rawa Sari.
8. Edi Nurjono, S.E. – Kepala SMP Negeri 2 Tanjabtim.
9. Elamdri Kaisari, S.Pd. – Kepala SD Negeri 19/X Alang-Alang.
10. Fitri Yulianti, S.Pd.AUD – Kepala TK Satu Atap SD Negeri 114/X Pandan Jaya.
11. Indra Zardi, S.Pd. – Kepala SMP Negeri 13 Tanjabtim.
12. Kamaluddin, S.Pd., M.Pd. – Kepala SMP Negeri 30 Tanjabtim.
13. Lesli Dewita, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 46/X Rantau Jaya.
14. Liza Rezeki, S.Pd. – Kepala SMP Negeri 27 Tanjabtim.
15. Mamik Rahayu, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 166/X Pandan Jaya.
16. Parmodiyanto, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 211/X Kota Baru.
17. Suriadi, S.Pd.I. – Kepala SD Negeri 163/X Catur Rahayu.
18. Teddy Alamsyah Annury, S.Pd. – Kepala SMP Negeri 19 Tanjabtim.
19. Zulfadli, S.Pd. – Kepala SMP Negeri 1 Tanjabtim.

Pelantikan 19 kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola satuan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain itu, para kepala sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, terutama para siswa dan orang tua.* (ad)

MEDAN — Lima pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan yang diperiksa Inspektorat dinyatakan bersalah karena terbukti menjual aset milik Disdikbud.

Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi mengatakan seluruh pegawai yang terlibat akan dikenakan sanksi.

Baca Juga:

• Satu Sampel Makanan MBG di Sidoarjo Positif Terkontaminasi Bakteri, Apa Jenisnya?

"Ini lagi tahap penghitungan ulang nilai aset yang dijual itu. Rekomendasinya sanksi berat terhadap empat pegawai, ini lagi dibahas tim pemeriksa di Inspektorat sebelum nanti diputuskan oleh Tim Ad Hoc. Sementara satu orang sudah pensiun pada 1 Juni 2026 lalu," jelas Erfin, Jumat (11/9/2026).

Erfin menjelaskan, saat ini Inspektorat masih melakukan penghitungan ulang terhadap nilai aset yang telah dijual.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan sanksi terhadap para pegawai yang terbukti terlibat.

Dari lima pegawai tersebut, empat orang masih aktif sebagai pegawai sehingga direkomendasikan mendapat sanksi berat.

Sementara satu pegawai lainnya telah pensiun pada 1 Juni 2026.

Meski sudah pensiun, Erfin menegaskan pegawai tersebut tetap memiliki kewajiban mengembalikan aset yang telah dijual.

"Semua wajib dikembalikan, meski sudah ada yang pensiun. Tentu ada konsekuensi hukum terhadap kelima pegawai yang terlibat dalam penjualan aset itu jika tidak mematuhinya," tegasnya.

Erfin mengatakan penanganan perkara tersebut akan dilakukan secara transparan.

Menurut dia, langkah itu diperlukan untuk memastikan penindakan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan pelanggaran berjalan tanpa pandang bulu.

Ia menegaskan Pemerintah Kota Medan tidak akan membiarkan pegawai bertindak di luar ketentuan yang berlaku.

"Pastinya harus menjadi contoh kepada ASN Pemko Medan yang lain. Pak Wali sejak awal juga sudah tegas memberi peringatan kepada ASN agar jangan coba-coba bertindak di luar ketentuan yang berlaku, apalagi melakukan pungutan liar (pungli). Makanya setiap ada laporan masyarakat yang masuk ke Inspektorat langsung kita tindak lanjuti. Ini bukti bahwa kami juga serius menindak jika ada ASN Pemko Medan yang menyeleweng dari tupoksinya," pungkasnya.

Kasus ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penjualan aset pada Disdikbud Kota Medan dengan nilai mencapai Rp12,24 miliar.

Aset tersebut berasal dari sembilan Sekolah Dasar (SD) dan 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Berdasarkan temuan tersebut, aset diduga diambil dan dijual tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Praktik itu disebut telah berlangsung sejak 2023 hingga 2026.

Pemeriksaan terhadap lima pegawai kemudian dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan.

Hasil pemeriksaan menyatakan kelima pegawai tersebut terbukti terlibat dalam penjualan aset.

Pemko Medan kini masih menghitung ulang nilai aset yang harus dikembalikan.

Hasil penghitungan tersebut akan menjadi bagian dari proses penanganan dan pemberian sanksi terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.* (mi/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan menghadirkan lebih dari 300 saksi dalam lanjutan persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji.

Namun, lembaga antirasuah tersebut belum memberikan kepastian apakah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi termasuk dalam daftar saksi yang akan dihadirkan.

Baca Juga:

• Roy Suryo Tantang Jokowi Hadir di Persidangan dan Tunjukkan Ijazah Asli: Jangan Hanya Bilang Siap, Siap, Siap

Salah satu terdakwa dalam perkara tersebut adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat pada 2020-2024.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan proses persidangan masih akan melihat perkembangan keterangan para saksi serta penilaian majelis hakim.

"Ya nanti kita lihat perkembangan persidangannya seperti apa, termasuk nanti Majelis Hakim melihat dari keterangan-keterangan saksi dalam rangkaian sidang tersebut. Apakah kemudian ada penetapan atau seperti apa, nanti kita lihat pandangan dari Majelis Hakim seperti apa," ujar Budi kepada awak media, Jumat (11/9/2026).

Budi mengatakan jaksa penuntut umum KPK akan mengikuti perkembangan persidangan, termasuk melihat apakah keterangan dari para saksi yang telah dihadirkan sudah cukup untuk mengungkap perkara tersebut.

Menurut dia, proses penentuan kuota tambahan haji melibatkan cukup banyak pihak.

Pihak-pihak tersebut antara lain mereka yang mengetahui asal-usul pemberian kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, proses pembagian dan pendistribusiannya, hingga teknis pengisian kuota tambahan.

KPK juga mendalami dugaan aliran uang dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada oknum-oknum di Kementerian Agama.

Dengan banyaknya pihak yang berkaitan dengan proses tersebut, KPK menyatakan masih akan melihat perkembangan persidangan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Sebelumnya, KPK pernah memberikan sinyal bahwa Jokowi tidak terlibat dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan persoalan pembagian kuota haji merupakan urusan teknis yang berada pada kewenangan menteri terkait.

Dalam perkara ini, menteri yang dimaksud adalah Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama pada periode 2020-2024.

"Kalau kepala pemerintahan, Presiden, itu kan permasalahan ini yang masalah pembagian kuota dan lain-lain itu itu masalah teknis. Jadi yang tahu yang mengetahui itu adalah menteri teknis, membagi berapa bagi berapa," ujar Asep dalam konferensi pers, Jumat (13/3/2026).

Selama proses penyelidikan dan penyidikan, Jokowi juga disebut belum pernah tercatat sebagai saksi yang diperiksa KPK.

Perkara ini berkaitan dengan persoalan pembagian tambahan kuota haji Indonesia pada 2024.

Pemerintah Indonesia ketika itu memperoleh tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi.

Dalam proses hukumnya, KPK menelusuri bagaimana kuota tambahan tersebut diberikan, dibagi, dan didistribusikan, termasuk dugaan adanya aliran uang kepada pihak tertentu di Kementerian Agama.

Hingga kini, KPK belum mengonfirmasi apakah Jokowi akan dipanggil sebagai saksi.

KPK juga menyatakan proses persidangan akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Karena itu, kepastian mengenai siapa saja yang akan dipanggil sebagai saksi, termasuk kemungkinan Jokowi, masih menunggu perkembangan persidangan dan penilaian majelis hakim.* (bb/ad)