Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan lokasi penembakan pilot tersebut memang belum memiliki pos aparat keamanan. Pos terdekat berada sekitar 40 kilometer dari lokasi kejadian dengan kondisi geografis pegunungan yang sulit dijangkau.

Baca Juga:

• Polda Lampung Bongkar Penyelundupan 5 Kg Sabu di Bakauheni, Oknum Brimob dan TNI AL Diamankan

Menurut Lucky, kondisi serupa juga terjadi saat penyerangan terhadap pesawat Smart Air di Lapangan Terbang Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, pada Februari lalu yang menewaskan dua kru pesawat.

Atas kondisi tersebut, TNI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di wilayah-wilayah yang belum memiliki pos aparat keamanan, terutama di daerah yang menjadi jalur pelayanan penerbangan perintis.

"Kami sudah menyampaikan kepada Uskup Jayapura Yanuarius You, mungkin bisa berkolaborasi untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang membutuhkan penambahan dan penebalan aparat keamanan," kata Lucky.

Ia menjelaskan kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan mampu memetakan daerah-daerah yang membutuhkan penguatan pengamanan sehingga pelayanan kepada masyarakat di wilayah terpencil tetap berjalan dengan aman.

Menurutnya, penempatan personel tambahan bukan hanya bertujuan meningkatkan keamanan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat serta menjamin kelancaran aktivitas penerbangan yang menjadi akses utama di sejumlah daerah pedalaman Papua.

"Penempatan aparat keamanan di titik-titik tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan," ujarnya.

Sebelumnya, personel Koops TNI Habema telah mengevakuasi jenazah pilot maskapai AMA, Nicholas Goselin, pada Jumat (3/7/2026). Pilot tersebut meninggal dunia setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) sesaat usai mendaratkan pesawat Pilatus Porter di Bandara Ipdeheik, Desa Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Insiden tersebut kembali menjadi perhatian aparat keamanan dalam mengevaluasi sistem pengamanan di wilayah-wilayah rawan konflik, khususnya yang menjadi jalur transportasi udara bagi masyarakat di pedalaman Papua.* (mt/dh)

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah berkomitmen memberikan kepastian hukum bagi anak-anak stateless yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

Baca Juga:

• Hakim MK Cecar Ahli DPR soal Perbandingan MBG RI dengan Negara Eropa

Supratman menginstruksikan Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Dulyono, agar setiap pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi secara cermat segera ditindaklanjuti tanpa penundaan.

Menurutnya, program Pasti Ada Solusi menjadi salah satu sarana untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.

Ia berharap penyelesaian berbagai persoalan hukum melalui ruang dialog terbuka mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan program ini terus berjalan sebagaimana yang kita harapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga mampu memberikan kepastian bagi masyarakat pengguna layanan," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas permohonan dua bersaudara, Joshua Made Mahayana dan Jordan Putu Mahayana, yang mengajukan permohonan agar kembali memperoleh status sebagai warga negara Indonesia (WNI) dalam program Pasti Ada Solusi Kementerian Hukum.

Keduanya diketahui telah tinggal di Indonesia sejak berusia tiga bulan. Mereka menempuh pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas di Indonesia serta telah memiliki sejumlah dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum, Dulyono, menjelaskan Joshua dan Jordan merupakan anak dari orang tua warga negara Indonesia yang lahir di Australia.

Karena lahir di Australia yang menerapkan asas ius soli, keduanya memperoleh kewarganegaraan Australia berdasarkan tempat kelahiran.

Namun, kesempatan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 telah berakhir pada Mei 2024 sehingga keduanya tidak lagi dapat menggunakan mekanisme tersebut.

Meski demikian, Dulyono menyebut kondisi Joshua dan Jordan saat ini masih dapat difasilitasi melalui mekanisme penetapan status kewarganegaraan bagi seseorang yang benar-benar tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless.

Pemerintah memastikan setiap permohonan akan diproses secara objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak kewarganegaraan.* (mt/dh)

Penetapan kelulusan tersebut diumumkan dalam Sidang Terbuka Penentuan Kelulusan Akhir Tingkat Panitia Daerah (Panda) Penerimaan Terpadu Bintara dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Mapolda Aceh, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Resmi Tunjuk Irjen Ruddi Setiawan Pimpin Polda Aceh, Tongkat Komando Berganti

Berdasarkan hasil sidang, sebanyak 141 peserta lulus seleksi Bintara Polri, terdiri dari 127 peserta pria dan 14 peserta wanita. Sementara 24 peserta pria dinyatakan belum lulus terpilih.

Adapun pada seleksi Tamtama Polri, sebanyak 49 peserta dinyatakan lulus terpilih, sedangkan 1 peserta belum berhasil pada seleksi tahun ini.

Dalam arahannya, Wakapolda Aceh menyampaikan bahwa tantangan tugas Polri ke depan akan semakin kompleks dan dinamis. Karena itu, setiap calon anggota Polri dituntut terus meningkatkan kemampuan, menjaga integritas, serta mampu menghadirkan inovasi dalam mendukung transformasi Polri yang Presisi.

Menurutnya, transformasi tersebut diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme dan pelayanan publik yang semakin modern, cepat, terintegrasi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan sumber daya manusia unggul sejak proses rekrutmen.

Wakapolda menegaskan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara objektif dengan memanfaatkan teknologi Computer Assisted Test (CAT) pada pemeriksaan psikologi maupun uji akademik sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan masing-masing peserta.

"Sidang kelulusan ini merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian seleksi. Proses ini dilaksanakan secara terbuka sehingga seluruh peserta dapat melihat dan memeriksa hasil nilai yang diperoleh selama mengikuti setiap tahapan seleksi," ujar Wakapolda Aceh.

Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus terpilih. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi awal dari tanggung jawab besar sebagai calon insan Bhayangkara yang akan mengabdi kepada bangsa dan negara.

Para peserta diminta mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh serta menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme selama menjalankan tugas sebagai anggota Polri nantinya.

Sementara kepada peserta yang belum berhasil, Wakapolda berpesan agar tidak berkecil hati dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk mempersiapkan diri lebih baik pada seleksi berikutnya.

Wakapolda turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia daerah, tim pemeriksa, pengawas internal maupun eksternal, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga rangkaian seleksi penerimaan Bintara dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026 di Polda Aceh berlangsung aman, lancar, objektif, transparan, dan akuntabel.

Di kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan pelaksanaan sidang terbuka menjadi bukti komitmen Polda Aceh dalam menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) pada proses rekrutmen anggota Polri.

Menurutnya, seluruh peserta yang dinyatakan lulus berhasil melewati proses seleksi secara objektif berdasarkan kemampuan masing-masing.

Ia juga memberikan semangat kepada peserta yang belum berhasil agar terus mempersiapkan diri dan kembali mengikuti seleksi pada kesempatan mendatang.

"Bagi peserta yang belum berhasil, jangan berkecil hati. Kesempatan untuk menjadi anggota Polri masih terbuka pada seleksi tahun-tahun mendatang. Persiapkan diri dengan lebih baik agar dapat meraih hasil yang maksimal," pungkas Joko.* (dh)

Dalam kegiatan yang turut dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan itu, Rico Waas tidak hanya mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga langsung menginstruksikan jajarannya agar segera menyiapkan langkah penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan warga.

Baca Juga:

• Hujan Deras Tak Hentikan Karnaval Budaya Nusantara, Rico Waas: Solidaritas APEKSI Jadi Kenangan Berharga untuk Medan

"Kami yang masih muda dan kuat saja merasa letih menghadapi banjir yang datang berkali-kali. Apalagi orang tua dan para janda yang tinggal di sini," ujar Hera.

Hera menilai kerusakan tanggul di sekitar kawasan menjadi salah satu penyebab utama banjir. Kondisi wilayah yang menyerupai cekungan membuat air mudah menggenang sehingga warga berharap pemerintah membangun tanggul pembatas yang lebih kokoh untuk mencegah luapan air.

Menanggapi hal itu, Rico Waas menegaskan Pemerintah Kota Medan berkomitmen menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh. Ia meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) segera menyiapkan cetak biru penanganan banjir beserta kebutuhan anggarannya.

"Kalau mau kita kerja, kita kerja jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung, sampai kapan pun kita begini terus. Saya minta SDABMBK membenahi dan melaporkan kebutuhan pembiayaannya," tegas Rico.

Menurutnya, kondisi geografis Kompleks BTN kini semakin kompleks dan mulai menyerupai kawasan rawa. Indikatornya terlihat dari genangan air di saluran pembuangan yang terus bertahan, dipenuhi lumut, hingga berubah warna menjadi hijau.

Karena itu, selain pembangunan infrastruktur secara bertahap, Rico juga meminta pihak kecamatan melakukan pendataan elevasi seluruh rumah warga sebelum pelaksanaan peninggian badan jalan.

Selain persoalan banjir, Rico memastikan perbaikan jalan rusak akibat genangan akan segera direalisasikan. Ia menyebut proses tender telah berjalan dan dalam waktu dekat jalan utama menuju kawasan masjid akan dibeton.

"Terkait keluhan jalan rusak akibat genangan, proses tender sudah berjalan. Dalam waktu dekat material akan diuji coba untuk langsung mengecor beton jalan utama dari depan hingga area masjid," jelasnya.

Keluhan lain yang disampaikan warga berkaitan dengan lampu penerangan jalan umum (LPJU). Titi, salah seorang warga, mengaku banyak lampu jalan di lingkungannya mati bahkan hilang akibat pencurian sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi tindak kriminal pada malam hari.

Menanggapi hal tersebut, Rico langsung meminta Dinas Perhubungan segera memperbaiki seluruh LPJU yang rusak maupun mati. Ia juga menginstruksikan agar berkoordinasi dengan PLN terkait tiang listrik yang sudah tidak layak.

"Saya minta Kadis Perhubungan segera memperbaiki lampu jalan yang mati atau rusak. Untuk tiang listrik yang sudah tidak layak segera koordinasikan dengan PLN agar segera diganti," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, warga lainnya, Sipahutar, juga mengusulkan agar pelayanan administrasi kependudukan semakin didekatkan kepada masyarakat. Ia berharap tersedia Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Medan Labuhan sehingga warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mengurus dokumen kependudukan.

Selain itu, ia juga meminta perhatian pemerintah terhadap penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama generasi muda yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan meski banyak kawasan industri di sekitar Medan Labuhan.

Menjawab aspirasi tersebut, Rico menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kini sudah dapat dilakukan di kantor kecamatan.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Medan juga akan kembali menggelar program MPP Road Show agar pelayanan publik semakin mudah dijangkau masyarakat. Sementara untuk penyerapan tenaga kerja, Dinas Ketenagakerjaan akan membantu masyarakat memperoleh pekerjaan, termasuk melalui layanan wawancara kerja yang tersedia di MPP melalui Program RW.

Menutup kegiatan tersebut, Rico Waas memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti dan menjadi perhatian pemerintah. Ia juga berkomitmen lebih sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap program pembenahan berjalan sesuai rencana.

"Kondisi Medan Labuhan, khususnya Kompleks BTN, menjadi perhatian penting bagi saya. Mudah-mudahan bisa kita benahi bersama-sama," pungkasnya.* (dh)

Pelantikan Irjen Ruddi Setiawan dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1335/VI/KEP./2026 tertanggal 26 Juni 2026 tentang mutasi dan rotasi jabatan di tubuh Polri.

Baca Juga:

• Mutasi Besar Polri! Kapolri Lantik Enam Kapolda Baru dan Dua Pejabat Mabes

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, membenarkan pelantikan tersebut. Ia menyebut Kapolri telah secara resmi melantik Irjen Ruddi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru.

"Sebelumnya, Kapolda Aceh yang lama telah menyerahkan jabatan kepada Kapolri pada 30 Juni 2026 di Mabes Polri. Hari ini Kapolri secara resmi melantik Irjen Pol. Ruddi Setiawan sebagai Kapolda Aceh," ujar Joko.

Usai prosesi pelantikan di Mabes Polri, Irjen Ruddi Setiawan dijadwalkan mengikuti rangkaian serah terima jabatan dan acara lepas sambut bersama Kapolda Aceh sebelumnya di Mapolda Aceh.

Dengan pelantikan tersebut, Irjen Ruddi Setiawan kini resmi mengemban amanah sebagai Kapolda Aceh. Ia akan memimpin pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Aceh, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, hingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rotasi jabatan ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier di lingkungan Polri sekaligus upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang.* (dh)

Laga yang digelar pada Sabtu (4/7/2026) dan Selasa (7/7/2026) menjadi debut internasional David Nascimento sebagai pelatih Timnas U-17 Indonesia sejak resmi ditunjuk PSSI.

Baca Juga:

• DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI dengan Turki dan Malaysia

"Idenya adalah tim akademi dan tim nasional bermain dengan gaya sepak bola yang sama. Dengan begitu, para pemain akan lebih siap ketika naik ke level berikutnya," ujar David Nascimento.

Menurutnya, filosofi bermain yang konsisten menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk pemain muda yang siap bersaing di level internasional.

Selain menguji kemampuan tim, laga kontra Malaysia juga menjadi pengalaman internasional pertama bagi sebagian besar pemain Timnas U-17 Indonesia.

David menilai pengalaman menghadapi atmosfer pertandingan internasional sejak usia muda jauh lebih berharga dibanding sekadar mengejar hasil akhir pertandingan.

"Saat ini para pemain berusia 16 tahun dan pertandingan ini akan menjadi laga internasional pertama mereka," katanya.

Ia optimistis pengalaman tersebut akan menjadi bekal penting ketika para pemain memasuki kelompok usia berikutnya dan tampil pada kompetisi yang lebih tinggi.

Menurut David, para pemain yang terus mendapatkan jam terbang internasional akan lebih mudah beradaptasi karena sudah terbiasa dengan filosofi permainan yang diterapkan secara berjenjang.

Pelatih yang juga menjabat sebagai Kepala Akademi PSSI itu menegaskan seluruh program yang disusunnya diarahkan untuk target jangka panjang, termasuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

"Itulah konsep yang ingin kami bangun sebagai persiapan menuju Kualifikasi Piala Asia U-17," ujarnya.

PSSI sendiri resmi mempercayakan kursi pelatih Timnas U-17 Indonesia kepada David Nascimento. Dalam menjalankan tugasnya, ia didampingi Ahmad Bustomi dan Simon Tahamata sebagai asisten pelatih.

Sementara tim kepelatihan juga diperkuat Muhamad Alimudin sebagai pelatih fisik, Taufik Nur Hidayat sebagai video analis, serta Arief Priyadhi yang bertugas sebagai pelatih kiper.

Dengan proyek pembinaan jangka panjang tersebut, PSSI berharap Timnas U-17 Indonesia mampu melahirkan generasi pemain berkualitas yang siap bersaing di level Asia maupun dunia.* (k/dh)

Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang menilai penghasilan kepala daerah saat ini tidak sebanding dengan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan saat mengikuti kontestasi pemilu.

Baca Juga:

• KPK Tegaskan Kasus Dugaan Suap Kuansing Tetap Berjalan Meski Menhut Kembalikan Amplop

Ia mengusulkan adanya tambahan hak keuangan bagi kepala daerah sebesar 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skema tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan jabatan.

Namun, KPK memiliki pandangan berbeda. Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menegaskan hasil kajian lembaganya menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara besaran gaji pejabat dengan rendahnya tingkat korupsi.

"Tidak ada korelasi langsung antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku korupsi. Modus-modusnya tetap saja ada," kata Ahmad Taufik.

Menurutnya, faktor yang paling menentukan dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah integritas pejabat yang memegang jabatan publik, bukan besaran penghasilan yang diterima.

Meski demikian, KPK mempersilakan usulan kenaikan gaji kepala daerah dikaji lebih lanjut oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan efektivitas kebijakan tersebut.

Wacana kenaikan gaji kepala daerah mencuat di tengah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek, fee proyek, mutasi jabatan, serta pengadaan seragam sekolah. Penyidik juga mengungkap dugaan adanya komitmen fee proyek hingga 10–17 persen serta menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, logam mulia, hingga rekening bernilai miliaran rupiah.

KPK menegaskan upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui peningkatan kesejahteraan pejabat, tetapi juga harus dibarengi penguatan integritas, transparansi, serta sistem pengawasan yang efektif.* (tm/dh)

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menegaskan pengembalian amplop tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana yang tengah diusut penyidik.

Baca Juga:

• Pascapenetapan Syah Afandin sebagai Tersangka, Warga Langkat Kirim Papan Bunga ke Kantor Bupati

Menurutnya, tindakan pengembalian amplop justru akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Penyidik, kata dia, akan menelusuri apakah amplop yang dikembalikan tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan.

"Nanti akan didalami oleh tim penyidik. Ditunggu saja, sabar. Ini kan baru awal-awal penyidikannya," ujarnya.

KPK menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Karena itu, tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti serta mendalami berbagai fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga meminta masyarakat bersabar menunggu perkembangan penyidikan yang saat ini masih berlangsung.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di lingkungan Kementerian Kehutanan yang kini tengah didalami oleh KPK.* (oz/dh)

Video berdurasi sekitar 10 detik itu ramai beredar di media sosial dan memperlihatkan pemandangan yang diklaim sebagai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dalam narasi yang menyertainya, video disebut direkam dari atas kapal pada pukul 20.49 WIB.

Baca Juga:

• Waspada Erupsi! Ini Daftar 5 Gunung Api Berstatus Siaga di Indonesia

"Jika diperhatikan, bentuk gunung bukanlah bentuk Gunung Anak Krakatau. Dalam layar ponsel yang terlihat di atas kapal pun tidak tampak adanya rekaman letusan, sehingga besar kemungkinan video ini merupakan penyalahgunaan teknologi AI," demikian keterangan PVMBG, Sabtu (4/7/2026).

PVMBG mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima informasi yang beredar di media sosial, terutama yang berkaitan dengan aktivitas gunung api maupun potensi bencana.

Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang positif, bukan digunakan untuk membuat maupun menyebarkan informasi palsu yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Badan Geologi memang telah menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) sejak Kamis (2/7/2026). Peningkatan status dilakukan setelah terjadi erupsi dengan kolom abu vulkanik mencapai sekitar 200 meter di atas puncak.

Seiring peningkatan status tersebut, masyarakat, wisatawan, maupun pendaki diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Selain itu, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya berupa awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, hingga hujan abu apabila aktivitas vulkanik kembali meningkat.

PVMBG mengimbau masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari Badan Geologi dan PVMBG serta tidak mudah mempercayai konten yang belum terverifikasi kebenarannya.* (in/dh)

Menurut Rizki, komunikasi yang terintegrasi dan selaras dengan visi Presiden akan mempermudah masyarakat memahami berbagai kebijakan serta program strategis pemerintah.

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan BBM B50 pada 9 Juli, Langkah Besar Kurangi Ketergantungan Solar dan Perkuat Energi Nasional

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul hasil pemantauan digital yang dirilis Sintesa Strategi Indonesia (SSI). Dalam riset tersebut, persepsi publik terhadap Presiden Prabowo masih didominasi sentimen positif sebesar 41,5 persen, sementara sentimen negatif berada di angka 13,8 persen. Adapun 44,7 persen percakapan lainnya bersifat netral.

Pemantauan dilakukan terhadap berbagai platform digital, meliputi X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, serta media daring selama periode 5 Juni hingga 2 Juli 2026.

Rizki menilai hasil riset itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden masih terjaga. Meski demikian, ia menegaskan komunikasi pemerintah tetap perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai berbagai program yang dijalankan.

Dalam laporan SSI tersebut juga disebutkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjadi figur kabinet dengan kontribusi sentimen positif terbesar terhadap citra Presiden pada kelompok eksposur tertinggi.

Karena itu, Rizki mendorong seluruh jajaran Kabinet Merah Putih memperkuat komunikasi secara kolektif agar capaian dan keberhasilan pemerintah dapat tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

"Semakin solid komunikasi pemerintah, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat kepada negara," ujarnya.

Ia berharap sinergi antarkementerian terus ditingkatkan sehingga setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat diterima dan dipahami publik secara lebih efektif.* (an/dh)

Pesan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menggelar pertemuan daring bersama kepala Sekolah Rakyat dan perwakilan dinas sosial dari seluruh Indonesia pada Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• PHI Gandeng SKK Migas Perkuat Sinergi dengan Media, Dukung Ketahanan Energi Nasional

"Saya ingin kepala sekolah benar-benar fokus membuat perencanaan. Mulai dari implementasi, pengendalian, monitoring hingga evaluasi harus dipersiapkan secara menyeluruh," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

Mensos menjelaskan terdapat tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian seluruh kepala Sekolah Rakyat, yakni kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan peserta didik, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan.

Ia menegaskan seluruh fasilitas penunjang, seperti ketersediaan air bersih, listrik, hingga kelengkapan bangunan sekolah, harus dipastikan siap sebelum MPLS dimulai.

Selain itu, status peserta didik juga harus ditetapkan melalui keputusan pemerintah daerah, sementara seluruh tenaga pendidik diwajibkan mengikuti rangkaian kegiatan MPLS.

Bagi Sekolah Rakyat permanen yang belum memiliki tenaga pengajar tetap, pemerintah akan menyiapkan guru sementara yang berasal dari pemerintah daerah, Sekolah Rakyat terdekat, maupun pendamping sosial hingga proses rekrutmen selesai pada awal Agustus 2026.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, MPLS Sekolah Rakyat akan berlangsung pada 14 hingga 31 Juli 2026, kemudian dilanjutkan dengan program matrikulasi mulai 3 Agustus hingga 30 September 2026 sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

Gus Ipul menilai fase tersebut menjadi masa yang sangat penting karena siswa perlu beradaptasi secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik agar mampu mengikuti sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Ia juga meminta seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik membangun empati terhadap peserta didik yang berasal dari latar belakang sosial yang beragam.

Menurutnya, MPLS bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan fondasi untuk menciptakan kesetaraan sehingga seluruh siswa dapat memulai proses belajar dari titik yang sama.

Mensos pun mengingatkan kepala sekolah dan dinas sosial agar terus memperkuat koordinasi serta segera melaporkan setiap kendala yang muncul selama proses persiapan.

"Bekerja, bergerak, berdampak. Sekolah Rakyat adalah wajah nyata negara hadir untuk rakyat," tegas Gus Ipul.* (an/dh)

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Bandar Narkoba Usai Aipda Yudhie Gugur dalam Penggerebekan di Kalteng

Dalam rotasi tersebut, jabatan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri resmi diserahterimakan dari Irjen Pol. Agus Suryonugroho kepada Irjen Pol. Wibowo.

Sementara itu, posisi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri berpindah dari Irjen Pol. Ruddi Setiawan kepada Brigjen Pol. Didi Hayamansyah.

Selain pejabat utama Mabes Polri, Kapolri juga melantik enam Kapolda baru.

Untuk Polda Aceh, jabatan Kapolda diserahterimakan dari Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah kepada Irjen Pol. Ruddi Setiawan.

Di Polda Sumatera Barat, posisi Kapolda beralih dari Komjen Pol. Gatot Tri Suryanta kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.

Sementara itu, jabatan Kapolda Jawa Barat diserahterimakan dari Komjen Pol. Rudi Setiawan kepada Irjen Pol. Pipit Rismanto.

Selanjutnya, Kapolda Kalimantan Barat kini dijabat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar menggantikan Irjen Pol. Pipit Rismanto.

Untuk Polda Kalimantan Utara, jabatan Kapolda beralih dari Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy kepada Irjen Pol. Agus Wijayanto.

Adapun di Polda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru resmi menggantikan Brigjen Pol. Gatot Haribowo sebagai Kapolda.

Johnny berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera menyesuaikan diri di tempat tugas masing-masing, melanjutkan program yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Menurutnya, rotasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat profesionalisme Polri agar semakin adaptif dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan yang terus berkembang.* (an/dh)

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan banding dari pihak Nadiem telah didaftarkan pada Rabu (1/7/2026). Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) juga mengajukan banding sehari kemudian, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• AHY Pastikan Sekolah Rakyat di Medan Siap Beroperasi Pertengahan Juli 2026

Empat hakim yang akan dilaporkan yakni Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah serta tiga hakim anggota, yaitu Sunoto, Mardiantos, dan Eryusmas.

"Iya benar, kami akan datang ke KY pukul 12.00 WIB bersama istri Pak Nadiem," ujar Ari saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Ari, pihaknya tidak melaporkan hakim Andi Saputra karena hakim tersebut menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan perkara tersebut.

Tim kuasa hukum menilai keempat hakim yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik serta memanipulasi fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Selain itu, mereka juga mempersoalkan tidak diberikannya kesempatan kepada terdakwa maupun penasihat hukum untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan banding setelah putusan dibacakan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Nadiem Makarim terbukti bersalah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Dalam amar putusan yang dibacakan pada Selasa (30/6/2026), majelis hakim menyatakan dakwaan primer tidak terbukti. Namun, Nadiem dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan subsider.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, disertai denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan.

Selain itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Apabila tidak dibayarkan, harta kekayaannya dapat disita dan dilelang. Jika nilai aset tidak mencukupi, hukuman tersebut akan diganti dengan pidana tambahan berupa lima tahun penjara.* (d/dh)

Dalam tradisi Jawa, larangan memotong kuku pada malam hari dikenal sebagai salah satu bentuk pamali yang diwariskan secara turun-temurun. Meski sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, kepercayaan tersebut diyakini berawal dari alasan keselamatan.

Baca Juga:

• Peternak Mengadu ke Jokowi soal Harga Ayam dan Telur Anjlok, Harap Jadi Jembatan Aspirasi ke Pemerintah

Karena itu, orang tua zaman dahulu mengajarkan larangan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian agar anggota keluarga terhindar dari cedera.

Seiring perkembangan zaman dan hadirnya teknologi penerangan, alasan tersebut kini dinilai tidak lagi relevan. Banyak kalangan menganggap larangan memotong kuku pada malam hari lebih sebagai bagian dari tradisi dan budaya dibanding aturan yang wajib dipatuhi.

Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat dalil yang melarang seseorang memotong kuku pada malam hari. Islam juga tidak mengajarkan bahwa aktivitas tersebut dapat mendatangkan kesialan.

Mengutip penjelasan dari literatur ulama Ahlus Sunnah, meyakini suatu sebab yang tidak memiliki dasar dalam syariat maupun kenyataan dapat termasuk bentuk syirik kecil apabila seseorang menganggap hal tersebut sebagai penyebab datangnya keberuntungan atau kesialan.

Salah satu kaidah akidah yang dijelaskan Syaikh Walid bin Rasyid As-Su'aidan menyebutkan bahwa setiap keyakinan terhadap sebab yang tidak ditetapkan syariat maupun realitas termasuk syirik kecil. Apabila diyakini memiliki kekuatan secara mandiri tanpa kehendak Allah SWT, maka keyakinan tersebut dapat mengarah kepada syirik besar.

Dengan demikian, Islam memandang memotong kuku pada malam hari sebagai perkara yang diperbolehkan. Yang perlu dihindari adalah keyakinan bahwa aktivitas tersebut secara otomatis mendatangkan sial atau musibah tanpa dasar yang jelas.

Pada akhirnya, larangan memotong kuku pada malam hari lebih dipahami sebagai warisan budaya yang lahir dari kondisi masyarakat pada masa lalu. Sementara dari sisi agama, tidak ada ketentuan yang melarang selama tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam.* (dw/dh)

Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Iran, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, serta khotbah keagamaan yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran, IRIB.

Baca Juga:

• Indonesia Kirim Dubes Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei, Kemlu Tegaskan Sikap Resmi RI

Rangkaian pemakaman secara resmi telah dimulai sejak Jumat (3/7/2026) dengan dihadiri para pemimpin dunia, pejabat tinggi, serta delegasi dari berbagai negara yang datang untuk menyampaikan belasungkawa.

Sejumlah tokoh internasional yang hadir di antaranya Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev, Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz, Presiden Irak Nizar Amidi, Ketua Parlemen Irak Mohammed al-Halbousi, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Ketua Senat Pakistan Yousaf Raza Gillani, hingga Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir.

Meningkatnya jumlah pelayat juga berdampak pada lonjakan permintaan transportasi menuju Teheran. Maskapai nasional Iran menambah jadwal penerbangan rute Teheran-Mashhad untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin mengikuti rangkaian prosesi penghormatan terakhir.

Berdasarkan jadwal resmi, upacara penghormatan di Teheran akan berlangsung hingga akhir pekan dengan dihadiri kepala negara, pejabat senior, serta tokoh agama dari berbagai negara.

Pada Sabtu dan Minggu, masyarakat umum diberi kesempatan memberikan penghormatan terakhir sebelum prosesi pemakaman utama digelar di Teheran pada Senin (6/7/2026).

Setelah itu, rangkaian prosesi akan berlanjut ke Kota Qom pada Selasa (7/7/2026), kemudian dilanjutkan ke Irak pada Rabu (8/7/2026). Di negara tersebut, jenazah akan disambut para tokoh agama dan politik di Baghdad, Najaf, serta Karbala sebelum dibawa ke lokasi pemakaman terakhir.

Prosesi pemakaman dan penguburan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (9/7/2026) di kompleks Makam Imam Ali Reza di Kota Mashhad, salah satu situs paling suci bagi umat Islam Syiah.

Sebelumnya, Ali Khamenei dilaporkan meninggal dunia dalam serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang terjadi pada 28 Februari 2026.* (an/dh)

Kegiatan yang berlangsung di Warkop Baba Kupie, Jalan P. Diponegoro, Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, itu dihadiri sekitar 350 peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, serta kader Partai Golkar.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung: Negara Harus Hadir!

Dalam sambutannya, Maruli menegaskan bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai dasar negara semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, semangat gotong royong, kepedulian sosial, toleransi, persatuan, keadilan, dan saling menghormati harus menjadi bagian dari karakter bangsa Indonesia.

"Pancasila harus hadir dalam sikap dan perbuatan kita. Ketika masyarakat saling membantu, menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama, di situlah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup," ujar Maruli.

Ia juga menekankan pentingnya peran relawan sebagai agen perubahan yang mampu memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat.

Menurut Maruli, relawan tidak hanya berperan menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga harus menjadi teladan dalam membangun solidaritas sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta mencegah munculnya intoleransi, kekerasan, maupun perpecahan.

"Gerakan Kebajikan Pancasila harus menjadi gerakan bersama. Kita ingin Pancasila benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, hingga penguatan persaudaraan," katanya.

Sementara itu, para narasumber turut memaparkan materi mengenai penguatan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tantangan politik dan ketatanegaraan, pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, hingga pentingnya penyusunan kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan berlangsung secara interaktif. Para peserta diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, pengalaman, serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masing-masing.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan terbangun kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk memperkuat persatuan serta menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan berkelanjutan.* (dh)

Papan bunga tersebut dipasang di halaman Kantor Bupati Langkat, Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat. Sebagian besar berisi ucapan terima kasih kepada KPK atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah tersebut.

Baca Juga:

• KPK: Gaji Kepala Daerah Naik Belum Tentu Cegah Korupsi, Integritas Jadi Penentu

Seorang warga Langkat bernama Bambang mengaku mengapresiasi langkah KPK dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Langkat."Kami sebagai warga tentu sangat berterima kasih kepada KPK karena telah berhasil menangkap Bupati atas dugaan kasus korupsi," ujarnya.

Papan bunga tersebut dikirim oleh sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Langkat, Forum Masyarakat Langkat Bersatu, Pemuda Langkat Bersatu, Masyarakat Korban Janji Manismu, hingga Masyarakat Korban PHPmu.

Menariknya, dalam beberapa karangan bunga, nama panggilan Syah Afandin, yakni "Ondim", diplesetkan menjadi singkatan "Ongkos Dimuka".

Istilah tersebut ramai menjadi perhatian masyarakat usai muncul dugaan adanya permintaan fee proyek dalam perkara yang kini tengah ditangani KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Medan.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

"Perkara ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim Kabupaten Langkat," kata Budi.

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut mengamankan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan fee proyek. Selain itu, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya aliran dana lain yang diduga diterima oleh tersangka.

Selain Syah Afandin, KPK juga mengamankan enam orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara tersebut.*(mi/dh)

Rahmansyah menilai masih banyak warga terdampak banjir yang hingga kini belum menerima bantuan, baik berupa bantuan kebutuhan hidup maupun dana tunggu hunian. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera mendapat perhatian karena menyangkut hak masyarakat yang menjadi korban bencana.

Baca Juga:

• Jadup Korban Bencana Tak Kunjung Cair, Bupati Tapteng Temui Massa dan Jelaskan Penyebabnya: Keterlambatan Bukan Karena Kesengajaan

Politikus Partai NasDem itu mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara saat agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025 yang turut dihadiri Gubernur Bobby Nasution.

Rahmansyah mengungkapkan, dirinya menerima banyak laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaktepatan dalam proses pendataan korban banjir. Ia menyebut terdapat rumah warga yang mengalami kerusakan berat maupun ringan akibat banjir namun tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.

Sebaliknya, menurut dia, terdapat warga yang rumahnya tidak terdampak banjir justru telah menerima bantuan dari pemerintah.

"Ada rumah yang rusak berat maupun ringan akibat banjir tetapi tidak menerima bantuan. Di sisi lain, ada warga yang rumahnya tidak terdampak banjir justru mendapatkan bantuan. Jika benar demikian, tentu hal ini mencederai rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Rahmansyah menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan warga yang telah menerima bantuan. Namun, ia meminta pemerintah memastikan seluruh bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai korban bencana.

Menurutnya, bantuan bencana tidak boleh disalahgunakan maupun dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia juga meminta Gubernur Bobby Nasution sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melakukan evaluasi sekaligus memberikan teguran kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar penanganan korban banjir dilakukan secara lebih baik.

"Saya berharap Gubernur mengingatkan Bupati Tapanuli Tengah agar tidak bermain-main dalam persoalan kemanusiaan. Jangan sampai ada korban banjir kehilangan haknya akibat pendataan yang tidak akurat," tegasnya.

Selain bantuan kebutuhan hidup, Rahmansyah juga menyoroti lambatnya penyaluran dana tunggu hunian bagi sejumlah warga terdampak banjir. Menurutnya, apabila penyaluran dilakukan secara bertahap, pemerintah perlu memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.

Ia menambahkan, lambatnya proses pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah juga telah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Karena itu, Rahmansyah mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan maupun penyaluran bantuan agar seluruh korban yang berhak dapat menerima haknya secara adil, transparan, dan tepat sasaran.* (mi/dh)

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, mengatakan aksi penembakan berlangsung dari tiga titik berbeda dalam kurun waktu sekitar 15 menit pada Kamis (2/7/2026) malam.

Baca Juga:

• TNI: TPNPB-OPM Musuh Bersama, Aksi Teror di Papua Harus Dihentikan!

Peristiwa itu terjadi di sekitar kawasan TK J2, Kampung Wandoga, Distrik Sugapa. Berdasarkan kronologi yang disampaikan TNI, tembakan pertama terdengar sekitar pukul 18.45 WIT dari arah Kampung Wandoga.

Lima menit berselang, suara tembakan kembali terdengar dari kawasan perbukitan di depan Koramil Sugapa. Sekitar pukul 19.00 WIT, kelompok tersebut kembali melepaskan tembakan sebelum melarikan diri ke arah sungai.

Dalam rangkaian insiden tersebut, korban diduga terkena peluru nyasar yang mengakibatkan dirinya bersama bayi yang dikandung meninggal dunia.

Wirya menegaskan personel Satgas TNI tidak melakukan tembakan balasan selama kejadian berlangsung. Menurutnya, kondisi cuaca saat itu tidak memungkinkan prajurit untuk mengambil tindakan ofensif.

"Hujan, kabut tebal, serta jarak pandang yang sangat terbatas membuat personel memilih bertahan di posisi perlindungan sambil memantau situasi demi menghindari risiko terhadap warga sipil," jelasnya.

Hasil analisis spasial yang dilakukan menunjukkan sumber tembakan berasal dari tiga titik berbeda dengan jarak sekitar 900 hingga 1.500 meter. Sementara lokasi korban berada sekitar 321 meter dari titik gangguan tembakan pertama dan dinyatakan berada lebih jauh dari posisi personel Satgas TNI.

Menurut Wirya, data tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses analisis yang masih terus dilakukan bersama fakta-fakta lapangan lainnya.

Ia menambahkan, penggunaan kawasan permukiman sebagai lokasi aktivitas kelompok bersenjata berpotensi meningkatkan risiko terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik.

"Setiap korban sipil merupakan duka yang tidak diharapkan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang bagi proses penyelidikan yang dilakukan secara objektif berdasarkan fakta lapangan dan bukti teknis," tutupnya.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Cenuk saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, yang menjadi bagian dari perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 dan 24/PUU-XXIV/2026.

Baca Juga:

• Ini 16 Tim yang Lolos 16 Besar Piala Dunia 2026, Catat Jadwal Lengkapnya!

"Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima sekitar Rp2.600.000 per bulan. Setelah belasan tahun menjadi dosen, menempuh pendidikan doktor di Australia, hingga memperoleh sertifikasi pendidik, penghasilan dasar saya masih sangat terbatas," ujarnya, dikutipSabtu (4/7/2026).

Cenuk menjelaskan, perjalanan karier akademiknya dimulai pada 2010 sebagai dosen di Universitas Lancang Kuning dengan gaji sekitar Rp1,2 juta per bulan. Ia kemudian melanjutkan studi doktoral di Macquarie University, Australia, dan berhasil meraih gelar PhD pada 2016.

Setelah memperoleh sertifikasi dosen pada 2020, Cenuk bergabung sebagai dosen tetap non-ASN di Universitas Airlangga pada 2022. Namun, menurutnya, peningkatan kompetensi akademik belum diikuti peningkatan kesejahteraan yang memadai.

Ia menegaskan, dosen memiliki tanggung jawab besar, mulai dari mengajar, melakukan penelitian, membimbing mahasiswa, hingga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, negara dinilai perlu memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi tenaga pendidik di perguruan tinggi.

"Saya berharap Mahkamah dapat melihat persoalan dosen bukan hanya soal beban kerja, tetapi juga soal jaminan penghidupan yang layak. Dosen tidak seharusnya dipaksa mencari pekerjaan tambahan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup," katanya.

Unair: Gaji Pokok Bukan Gambaran Total Penghasilan

Menanggapi pernyataan tersebut, Universitas Airlangga menegaskan bahwa kesejahteraan dosen tidak dapat diukur hanya dari besaran gaji pokok.

Direktur Sumber Daya Manusia, Manajemen Talenta, dan Pengembangan Organisasi Unair, Prof. Radian Salman, menjelaskan bahwa penghasilan dosen terdiri atas berbagai komponen, sehingga take home pay jauh lebih besar dibandingkan nominal gaji pokok.

Menurutnya, selain gaji pokok, dosen memperoleh tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, tambahan tunjangan fungsional, gaji ke-13, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPK), serta Tunjangan Hari Raya (THR).

Tak hanya itu, dosen juga berhak menerima pendapatan tambahan yang bersifat variabel, seperti uang makan, tunjangan sertifikasi dosen (serdos), honor pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), honor penguji, honor koreksi, hingga insentif publikasi ilmiah dan berbagai capaian akademik lainnya.

Meski demikian, pernyataan Cenuk kembali memunculkan perdebatan mengenai kesejahteraan dosen non-ASN di Indonesia, terutama terkait kesenjangan antara kualifikasi akademik, beban kerja, dan penghasilan yang diterima.* (in/dh)