BATAM — Seorang anggota Bintara Samapta Polda Kepulauan Riau (Kepri) berinisial Bripda NS meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan oleh seniornya di lingkungan rumah susun (rusunawa) Polda Kepri.

Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh persoalan kedisiplinan internal, yakni tidak melaksanakan kegiatan kurve.

Baca Juga:

• Halal Bihalal di Banda Aceh, Kapolda Soroti Solidaritas Polri dan Program Kesejahteraan Purnawirawan

Ia menyebut kejadian terjadi pada Senin malam, 13 April 2026, sekitar pukul 23.00 WIB.

"Memang benar, tadi malam sekitar pukul 11 terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta atas nama Bripda AS," kata Eddwi, Selasa, 14 April 2026.

Menurut Eddwi, berdasarkan keterangan sementara para saksi, peristiwa bermula ketika terduga pelaku memanggil dua anggota junior, yakni Bripda NS dan Bripda AP, terkait pelanggaran tidak mengikuti kegiatan kurve, yaitu kerja bakti rutin di lingkungan asrama.

Bripda AP disebut lebih dulu memenuhi panggilan, disusul Bripda NS ke kamar di rusunawa tempat salah satu anggota tinggal. Di lokasi tersebut kemudian terjadi dugaan penganiayaan.

Akibat kejadian itu, Bripda NS dinyatakan meninggal dunia, sementara Bripda AP selamat dan kini dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan.

Pihak Propam menyatakan telah memeriksa sedikitnya delapan orang saksi untuk mendalami peristiwa tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

"Untuk sementara berdasarkan keterangan saksi, pemicunya karena tidak melaksanakan kurve. Tidak ada indikasi masalah pribadi," ujar Eddwi.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit sekitar pukul 01.00 WIB, namun nyawanya tidak tertolong.

Hingga kini, penyebab pasti kematian masih menunggu hasil autopsi dari tim medis.

"Tim Dokes masih melakukan visum untuk mengetahui penyebab kematian korban," kata dia.*

(d/ad)

KOTAPINANG — Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengunjungi SD Negeri 26 Nagodang, Kecamatan Kotapinang, Selasa, 14 April 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas sarana pendidikan di tingkat sekolah dasar berjalan sesuai rencana.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Perkuat SP4N-LAPOR dan Luncurkan Layanan Pengaduan WhatsApp, Bupati Taufik: Semua Aduan Harus Ditindak Cepat!

Selain meninjau kondisi fasilitas, Fery berdialog dengan kepala sekolah dan para guru terkait kebutuhan sarana pembelajaran serta sejumlah tantangan pendidikan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Fery menegaskan bahwa pemerintah daerah akan merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi sejumlah fasilitas sekolah pada tahun anggaran berjalan.

Sejumlah pembangunan yang direncanakan meliputi laboratorium komputer, kantin sekolah, ruang UKS, ruang kelas baru (RKB), serta rehabilitasi ruang perpustakaan, toilet dan sanitasi, hingga perbaikan ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang.

Ia menekankan bahwa pembangunan sektor pendidikan harus dilakukan secara serius dan terukur karena kualitas sumber daya manusia daerah ditentukan sejak usia sekolah.

"Kalau kita ingin masa depan Labusel lebih maju, maka sekolah-sekolah anak kita harus dibangun dengan serius. Pendidikan bukan pelengkap, tetapi pondasi," kata Fery.

Menurut dia, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur umum, tetapi juga harus menyentuh sektor strategis seperti pendidikan yang berdampak langsung pada generasi masa depan.*

(ad)

KISARAN — Pemerintah Kabupaten Asahan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pengaduan masyarakat yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif.

Upaya ini dilakukan dengan memperkuat pengelolaan SP4N-LAPOR, portal web, serta media sosial pemerintah daerah, sekaligus meluncurkan layanan pengaduan berbasis WhatsApp.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Murka ke Camat Tukka soal Lambatnya Pembebasan Lahan Proyek Tanggul: Daerah Kau Paling Lambat!

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, serta operator pengelola layanan di setiap unit kerja.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan menyebut penguatan SP4N-LAPOR, website, dan media sosial menjadi langkah penting agar informasi pemerintah tersampaikan secara terstruktur, sekaligus memastikan setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan terkoordinasi.

Dalam arahannya, Bupati Taufik menegaskan seluruh perangkat daerah harus aktif menyampaikan informasi publik secara terbuka dan berkelanjutan, termasuk terkait program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah kabupaten.

Ia menekankan bahwa informasi pembangunan tidak hanya memuat rencana dan hasil, tetapi juga proses pelaksanaan di lapangan agar masyarakat memahami secara utuh perkembangan proyek pemerintah.

Bupati juga menyoroti pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu perhatian utama masyarakat.

Ia meminta perangkat daerah menjelaskan secara rinci mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga jadwal pengerjaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.

Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi jika terjadi penyesuaian atau keterlambatan pelaksanaan program, sehingga masyarakat tetap memperoleh informasi yang utuh dan akurat.

"Setiap pengaduan masyarakat, baik melalui SP4N-LAPOR, website, media sosial, maupun WhatsApp resmi harus segera ditindaklanjuti secara cepat dan terukur," kata Taufik.

Menurut dia, penguatan kanal pengaduan dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.*

(ad)

TAPANULI TENGAH — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meluapkan kemarahan kepada Camat Tukka, Yan Munzir Hutagalung, saat meninjau proyek tanggul dan sabo dam di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin, 13 April 2026.

Kemarahan itu dipicu lambatnya proses pembebasan lahan yang menghambat pengerjaan proyek pengendali banjir.

Baca Juga:

• Akui Kinerja Pemkab Tapteng Belum Optimal dalam Penanganan Pascabencana, Bupati Masinton: Ini Kesalahan Saya

"Pak gubernur marah karena pekerjaan yang dilakukan BBWS belum bisa dikerjakan karena pembebasan lahan dan sosialisasi ke warga belum tuntas," kata Gibson, Selasa, 14 April 2026.

Proyek tanggul dan sabo dam tersebut dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai sebagai upaya mitigasi banjir yang kerap melanda wilayah Tukka.

Namun, pelaksanaannya terkendala persoalan lahan yang belum seluruhnya diselesaikan pemerintah daerah.

Gibson menjelaskan, pemerintah provinsi mendorong percepatan pembangunan tanggul, namun proses komunikasi dengan warga terdampak harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten, termasuk memberikan penjelasan manfaat proyek serta opsi solusi bagi warga yang keberatan, seperti penyediaan hunian tetap (huntap).

Sebelumnya, dalam kunjungan lapangan yang terekam dalam video yang beredar, Bobby Nasution terlihat menegur keras Camat Tukka terkait lambatnya progres proyek.

Dalam video tersebut, ia menyinggung lambatnya penanganan di Tapanuli Tengah dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara.

"Daerah kau paling lambat," ujar Bobby dalam potongan video tersebut.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah provinsi telah memperjuangkan anggaran besar untuk penanganan pascabencana, namun pelaksanaan di lapangan tidak berjalan optimal.

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu terlihat berada di lokasi saat perdebatan berlangsung, mendampingi jalannya peninjauan proyek.*

(d/ad)

TAPANULI TENGAH — Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum efektif, khususnya dalam penanganan pemulihan pascabencana.

Ia mengakui masih terdapat kelemahan dalam pelayanan publik, termasuk lambatnya penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) yang menjadi keluhan warga.

Baca Juga:

• Fraksi Gerindra Sebut Penertiban Pedagang di Binjai Tebang Pilih, Pemkot Angkat Bicara

Dalam kesempatan itu, Masinton menegaskan Musrenbang bukan hanya agenda rutin penyusunan program, tetapi momentum untuk membenahi arah pembangunan daerah agar lebih tangguh terhadap bencana.

Ia menyebut pemulihan pascabencana tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga harus membangun sistem yang lebih kuat untuk masa depan.

"Ini momentum kebangkitan Tapanuli Tengah," ujarnya.

Masinton juga memaparkan evaluasi internal terhadap kinerja pemerintahan daerah yang dinilai masih memiliki kelemahan mendasar.

Ia menyebut reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum berjalan optimal.

Menurut dia, sejumlah indikator kinerja belum memenuhi standar, termasuk perencanaan yang tidak spesifik dan target yang dinilai tidak realistis.

Ia juga menyoroti belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, rendahnya indeks kualitas kebijakan, serta minimnya evaluasi kepuasan masyarakat.

"Pemerintah tidak boleh berjalan tanpa sistem, standar, dan evaluasi," ujarnya.

Selain itu, ia menilai perencanaan program selama ini masih bersifat administratif dan belum berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

Masinton juga mengingatkan adanya risiko serius jika pembenahan tidak dilakukan, termasuk potensi pemborosan anggaran hingga penurunan kepercayaan pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer anggaran daerah.

Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kerja sama dalam mempercepat pemulihan daerah.

"Mari kita satukan langkah dan perkuat solidaritas. Tapanuli Tengah harus bangkit," kata dia.*

(tm/ad)

BINJAI — Fraksi Gerindra DPRD Kota Binjai menyoroti kebijakan penertiban bangunan oleh Pemerintah Kota Binjai yang dinilai tidak konsisten dalam penegakan peraturan daerah (Perda).

Mereka menuding Wali Kota Binjai Amir Hamzah tidak adil karena hanya menertibkan pedagang kecil, sementara bangunan lain yang disebut melanggar aturan tidak tersentuh.

Baca Juga:

• Warga Keluhkan Bantuan Tak Kunjung Cair, Bobby Nasution: Tanyakan ke Camat!

"Untuk objek bangunan yang saat ini menjadi perhatian publik, kami belum mengeluarkan rekomendasi penindakan karena masih dalam status sengketa dan berproses di pengadilan," kata Kepala Dinas Perkim Binjai, Irsan Firdaus, dikutip dari akun resmi Diskominfo Binjai, Selasa, 14 April 2026.

Irsan menjelaskan, pemerintah daerah memilih bersikap hati-hati dan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap sebelum mengambil langkah lanjutan.

Menurut dia, setelah ada putusan pengadilan, barulah tindakan penertiban dapat dilakukan sesuai ketentuan.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Setelah ada putusan, barulah ditentukan tindakan yang tepat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai Arif Budiman Sihotang menyatakan bahwa setiap langkah penertiban mengacu pada peraturan daerah yang berlaku.

Ia menegaskan Satpol PP tidak dapat bertindak di luar prosedur hukum.

"Kami masih menunggu putusan pengadilan dan rekomendasi resmi untuk tindak lanjut," kata Arif.

Ia menambahkan, setiap tindakan penertiban harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pemerintah Kota Binjai juga mengimbau masyarakat memahami bahwa proses penertiban dilakukan melalui tahapan administratif dan hukum.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD Kota Binjai menyebut penegakan Perda oleh Pemkot tidak berjalan adil.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Binjai, Ronggur Raja Doli Simorangkir, menilai pemerintah hanya menertibkan pedagang kecil, sementara lokasi yang disebut sebagai "tempat maksiat" dibiarkan.

"Tidak adil kalau penegakan Perda hanya menyasar pedagang kecil," ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya mendukung penegakan aturan, namun meminta pemerintah bersikap konsisten dan tidak tebang pilih dalam penindakan.*

(d/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong penguatan sirkulasi ekonomi lokal melalui keterlibatan pedagang pasar tradisional dan pelaku usaha dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai sistem koordinasi data secara real-time menjadi kunci agar distribusi pangan berjalan tepat sekaligus membuka ruang partisipasi bagi pelaku usaha lokal.

Baca Juga:

• Wagub Aceh Buka Rakor MPU, Tekankan Peran Ulama Jaga Syariat dan Stabilitas Sosial

Rapat tersebut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Imam Gunadi, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, serta sejumlah pejabat perangkat daerah dan Koordinator Wilayah SPPG.

Rico menekankan bahwa Program MBG tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal.

Ia mendorong agar pelaku usaha, termasuk pedagang di 52 pasar tradisional di bawah BUMD Medan, dapat terlibat dalam rantai pasok program tersebut.

Menurut dia, keterlibatan tenaga kerja lokal di setiap titik layanan SPPG juga perlu diperkuat agar manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat kecamatan.

"Ini program yang sangat baik di tengah tantangan lapangan pekerjaan saat ini. Penyerapan tenaga kerja yang menyentuh masyarakat paling membutuhkan perlu diapresiasi," kata Rico.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia bahan pangan untuk menjaga kelancaran distribusi.

Kebutuhan bahan pangan, seperti telur yang diproyeksikan mencapai jutaan butir per bulan, disebut membutuhkan perencanaan pasokan yang matang.

Rico menegaskan, keseimbangan antara pemenuhan gizi dan stabilitas ekonomi daerah harus dijaga melalui kerja sama seluruh pihak, termasuk peternak dan pelaku UMKM.

Sementara itu, pihak Koordinator Wilayah SPPG memaparkan bahwa hingga pertengahan April 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 449.694 penerima manfaat.

Distribusi dilakukan melalui 201 satuan SPPG, dengan 181 di antaranya telah aktif melayani 3.134 kelompok masyarakat.

Sebanyak 9.149 relawan dilaporkan turut terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Mayoritas penerima manfaat berasal dari kalangan peserta didik, yakni 374.567 orang, sementara 75.136 lainnya berasal dari kelompok non-peserta didik, termasuk kelompok rentan kesehatan.*

(ad)

TAPANULI TENGAH — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons keluhan warga terkait bantuan pascabencana saat melakukan kunjungan kerja di Desa Lubukampolu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin, 13 April 2026.

Sejumlah warga mengeluhkan belum menerima bantuan jatah hidup (Jadup) dan hunian sementara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tinjau Sungai Tukka, Minta Proyek Tanggul Dipercepat

"Anggarannya sudah ada, kami tinggal menunggu data. Jadi jangan dibilang tidak menyalurkan. Tanyakan ke camat," kata Bobby di lokasi peninjauan pembangunan tanggul Sungai Badiri.

Ia menekankan bahwa validasi data menjadi kunci dalam penyaluran bantuan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut dia, data korban bencana dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga perbedaan penerimaan bantuan di sejumlah wilayah tidak dapat dihindari.

Bobby juga menyebut dirinya aktif turun langsung ke daerah terdampak bencana untuk memastikan proses penanganan berjalan.

Di Tapanuli Tengah, ia menilai pendampingan dilakukan secara intensif oleh pemerintah provinsi.

"Kalau soal bantuan, datanya harus jelas. Ada yang rusak ringan, ada yang rusak berat, itu semua klasifikasinya dari pemerintah daerah," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya ketelitian pemerintah desa hingga kecamatan dalam memperbarui data warga terdampak.

Bobby meminta agar pendataan dilakukan secara berkala dan menjadi perhatian utama aparat daerah.

"Data itu harus dicek terus, seperti alarm harian, pagi dan malam," katanya.

Usai meninjau lokasi di Kecamatan Badiri, Bobby melanjutkan kunjungan kerja ke Kecamatan Tukka, wilayah lain di Tapanuli Tengah yang terdampak bencana.*

(ad)

TAPANULI TENGAH — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengingatkan penanggung jawab proyek tanggul dan sabodam Sungai Tukka di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, agar mempercepat pengerjaan guna mengantisipasi banjir susulan.

Pernyataan itu disampaikan saat Bobby meninjau langsung pembangunan di Desa Hutanabolon, Senin, 13 April 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Turun Langsung, Minta Tanggul Sungai Badiri Segera Rampung: Jangan Lama-lama!

"Kalau ini tidak cepat selesai, dampaknya akan dirasakan masyarakat. Maka semua pihak harus saling mendukung, termasuk menyelesaikan kendala administrasi," kata Bobby di lokasi.

Ia menegaskan, persoalan lahan telah dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional sehingga tidak menjadi penghambat utama.

Bobby meminta adanya progres signifikan dalam waktu sepekan.

Peninjauan dilakukan di tengah hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut.

Dari atas timbunan tanggul, Bobby menyaksikan langsung peningkatan debit air Sungai Tukka yang terjadi dalam waktu singkat.

Kondisi ini dinilai berisiko tinggi, mengingat wilayah tersebut telah tiga kali dilanda banjir bandang sejak November 2025 hingga Februari 2026.

"Jangan sampai pekerjaan ini berulang dari awal karena tanggul rusak lagi. Anggaran sudah ada, jadi tidak ada alasan untuk menunda," ujarnya.

Bobby juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam percepatan pemulihan pascabencana, termasuk keterlibatan TNI dan sektor swasta.

Ia meminta pemerintah kabupaten turut aktif mendukung percepatan pengerjaan.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menurut dia, pemerintah daerah siap memenuhi kebutuhan yang diperlukan guna mendukung program R3P yang direncanakan berlangsung hingga 2028.*

(ad)

TAPANULI TENGAH — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau pembangunan tanggul Sungai Badiri di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin, 13 April 2026.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan rekonstruksi pascabencana berjalan sesuai rencana.

Baca Juga:

• Indonesia dan Rusia Bahas Kerja Sama Energi, Fokus pada Kilang Minyak dan Energi Bersih

Ia memantau langsung kondisi sungai yang tengah dalam proses pembangunan tanggul di tengah tingginya intensitas hujan.

"Saya minta secepatnya dibangun ini, karena sudah ada anggarannya. Jangan lama-lama, segera lakukan pemantapan tanggul," kata Bobby di lokasi.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan teknis di lapangan agar proyek tidak terhambat persoalan administrasi maupun kendala teknis.

Menurut dia, pengalaman banjir sebelumnya yang merusak timbunan batu tanggul harus menjadi perhatian dalam proses pembangunan.

Bobby turut meminta dukungan masyarakat agar pelaksanaan proyek berjalan lancar. Ia menyebut aliran sungai akan dialihkan sementara guna mempercepat pengerjaan tanggul.

Selain itu, Bobby meninjau progres pembangunan Jembatan Bayli yang dikerjakan oleh Tentara Nasional Indonesia.

Material konstruksi jembatan disebut telah disiapkan untuk mendukung percepatan pembangunan akses warga, terutama menuju lahan pertanian.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan warga agar tidak bermukim di kawasan sempadan sungai yang masuk zona merah rawan bencana.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata dia, siap membantu penyediaan hunian bagi warga terdampak.

"Kalau untuk aktivitas silakan, tapi untuk hunian kita siap bantu, termasuk penyediaan lahan," ujarnya.

Salah seorang warga Desa Lubukampolu, Darmi Sihombing, 45 tahun, mengaku khawatir dengan kondisi cuaca yang masih sering hujan deras.

Ia menyebut debit air Sungai Badiri dapat meningkat drastis dalam waktu singkat, sehingga menghambat aktivitas warga, terutama setelah jembatan sebelumnya hanyut akibat banjir pada akhir 2025.

Usai peninjauan, rombongan gubernur melanjutkan kunjungan ke lokasi lahan yang direncanakan untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak di Dusun I Desa Lubukampolu, sebelum bergerak ke Kecamatan Tukka yang juga terdampak bencana.*

(ad)

MEDAN — Inisiator Kongres Perdamaian Dunia (Konperda), Sutrisno Pangaribuan, menilai laporan polisi yang dilayangkan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis SARA terhadap Muhammad Jusuf Kalla tidak mewakili aspirasi umat, melainkan kepentingan kelompok tertentu.

Menurut Sutrisno, keberatan terhadap potongan video ceramah Jusuf Kalla hanya datang dari pihak-pihak yang tercantum dalam laporan polisi tersebut.

Baca Juga:

• Harga Minyak Dunia Tembus USD100, Pemerintah Pastikan RI Aman dari Krisis Energi

"Hingga saat ini tidak terlihat adanya laporan serupa dari masyarakat umum. Ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut bersifat elitis dan sarat kepentingan politik," kata Sutrisno dalam keterangannya, Senin, 13 April 2026.

Ia menilai aksi pelaporan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat.

Sebaliknya, kata dia, publik justru lebih resah terhadap tekanan ekonomi yang dipicu situasi global.

Sutrisno menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 17.105 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan awal pekan ini.

Menurut dia, kondisi tersebut lebih mendesak untuk mendapat perhatian dibanding polemik potongan video ceramah.

Ia juga menyoroti latar belakang sejumlah pelapor yang disebutnya memiliki afiliasi politik, termasuk keterkaitan dengan partai politik koalisi pemerintah serta jabatan di perusahaan milik negara.

Di tengah situasi global yang memanas, seperti konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berdampak pada harga minyak dunia, Sutrisno mengimbau agar seluruh elemen masyarakat, termasuk pimpinan ormas, berkontribusi membantu pemerintah menjaga stabilitas nasional.

"Seharusnya energi diarahkan untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi, bukan pada polemik yang berpotensi memecah belah," ujarnya.

Sutrisno juga menegaskan bahwa tidak ada organisasi yang berhak mengatasnamakan seluruh umat Kristen dalam menyampaikan sikap terkait isu tersebut.

Ia meminta setiap individu atau kelompok bertanggung jawab atas langkahnya masing-masing tanpa membawa nama komunitas secara luas.*

(ad)

PADANGSIDIMPUAN – Proses eksekusi rumah milik Bajora M Siregar di Jalan Kenanga, Kota Padangsidimpuan, berlangsung tegang pada Selasa (14/4/2026) pagi.

Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Padangsidimpuan.

Baca Juga:

• Oknum Lurah di Padangsidimpuan Diduga Tipu Warga Medan Lewat Investasi Fiktif, Kerugian Tembus Rp270 Juta

Perdebatan tersebut sempat memperlambat jalannya eksekusi. Sementara itu, sejumlah massa pendukung dr Bajora turut memadati lokasi. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan yang menyuarakan dukungan.

Sebagian massa terlihat mengenakan ikat kepala bertuliskan "Save dr Bajora" sebagai bentuk solidaritas. Selain itu, kelompok pemuda dengan kaos berwarna oranye juga tampak berada di sekitar lokasi.

Ketegangan berlangsung hingga sekitar pukul 11.15 WIB. Petugas kemudian berhasil masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan eksekusi. Dalam proses tersebut, dr Bajora keluar dari kediamannya dan dibawa menggunakan mobil berwarna putih.

Untuk mendukung proses eksekusi, dua unit truk cold diesel disiapkan guna mengangkut barang-barang dari dalam rumah. Pengangkutan dilakukan setelah situasi di dalam rumah dinyatakan kondusif.

Setelah seluruh rangkaian eksekusi selesai, massa yang sebelumnya berkumpul mulai membubarkan diri secara bertahap.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemohon maupun termohon terkait pelaksanaan eksekusi tersebut.*

(dh)

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri para Ketua MPU kabupaten/kota, anggota MPU, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Baca Juga:

• Sidak Kasal Muhammad Ali di Mako Pasmar 1 Uji Kesiapan Pertahanan Udara dan Respons Prajurit Marinir

Menurutnya, Majelis Permusyawaratan Ulama memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah, tidak hanya sebagai pemberi pertimbangan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariat Islam dan pembimbing moral masyarakat.

"Di tengah perubahan zaman yang cepat, masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga keteladanan dan bimbingan. Di sinilah peran ulama sangat krusial sebagai penyejuk dan pemersatu," ujar Fadhlullah.

Ia menilai tema rakor "Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh" relevan dengan kondisi saat ini. Kekhususan Aceh, kata dia, harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar status administratif.

Fadhlullah berharap rakor ini menjadi momentum memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ia menyoroti tantangan arus informasi yang semakin deras. Dalam situasi tersebut, ulama diharapkan mampu menjaga kejernihan informasi serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

Terkait isu yang berkembang, Fadhlullah menegaskan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan. Pemerintah, kata dia, hanya melakukan penyesuaian agar program lebih tepat sasaran.

"Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal daerah," jelasnya.

Ia juga mengajak ulama untuk turut menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat guna menghindari kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial serta memastikan kebijakan dapat diterima dengan baik.

Mengakhiri sambutannya, Fadhlullah secara resmi membuka Rakor MPU se-Aceh Tahun 2026 dan berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret dalam menjawab tantangan keumatan ke depan.*

(dh)

JAKARTA – Massa ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

Mereka menuntut Saiful Mujani meminta maaf atas pernyataannya terkait ajakan "menjatuhkan" Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Harga Minyak Dunia Tembus USD100, Pemerintah Pastikan RI Aman dari Krisis Energi

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian yang berjaga di sejumlah titik di sekitar lokasi.

Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online Indonesia Cecep Saripudin dalam orasinya meminta Saiful Mujani mencabut pernyataan yang dinilai mengajak menggulingkan pemerintahan yang sah.

"Jika ingin menjatuhkan presiden, ada mekanisme konstitusional melalui impeachment. Bukan dengan narasi seperti itu," ujar Cecep dari atas mobil komando.

Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat dan dinilai berbahaya bagi stabilitas.

"Statement ini sangat berbahaya dan bisa memicu konflik di masyarakat," katanya.

Dalam aksinya, massa menyampaikan dua tuntutan utama, yakni permintaan maaf terbuka dari Saiful Mujani melalui media serta mendesak aparat kepolisian mengusut pernyataan tersebut.

"Pertama, kami minta permintaan maaf terbuka. Kedua, kami minta aparat mengusut dugaan ajakan makar terhadap pemerintahan yang sah," tegas Cecep.

Massa juga mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah lebih besar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam waktu 3x24 jam.*

(d/dh)

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan wacana tersebut dinilai masih terlalu dini untuk dibahas lebih lanjut.

Baca Juga:

• Wacana War Tiket Haji Tuai Kritik, Komnas Haji Ingatkan Risiko bagi Jemaah Lansia

Gus Irfan mengakui istilah "war tiket" pertama kali dilontarkan olehnya dan sempat menjadi pembahasan internal di Kemenhaj.

Wacana tersebut muncul sebagai salah satu opsi untuk mengatasi panjangnya antrean haji di Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Azhar Simanjuntak menjelaskan konsep "war tiket" memungkinkan jemaah berangkat tanpa harus menunggu antrean panjang.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu jemaah yang sudah masuk daftar tunggu. Prioritas tetap diberikan kepada calon jemaah yang telah lama mengantre.

"Yang sudah antre tetap yang pertama dan utama," kata Dahnil.

Menurutnya, wacana ini lahir sebagai upaya mencari solusi atas persoalan antrean haji yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Namun untuk saat ini, pemerintah memilih fokus pada kesiapan penyelenggaraan haji 2026, termasuk aspek teknis, pelayanan jemaah, serta kelancaran keberangkatan ke Tanah Suci.*

(d/dh)

Menurut Sahroni, langkah kampus memberikan sanksi terhadap para pelaku sudah tepat karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran serius.

Baca Juga:

• Indonesia dan Rusia Bahas Kerja Sama Energi, Fokus pada Kilang Minyak dan Energi Bersih

Ia mengaku prihatin dengan kasus tersebut, mengingat para pelaku merupakan mahasiswa hukum yang nantinya akan menjadi praktisi di bidang hukum.

"Kalau masih mahasiswa saja sudah seperti ini, bagaimana nanti saat mereka memiliki kekuasaan di bidang hukum," ujarnya.

Sahroni menilai perilaku tersebut berbahaya bagi masa depan hukum di Indonesia, terutama dalam implementasi aturan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Ini bahaya untuk masa depan hukum Indonesia. Sanksi sosial yang diterima sudah tepat," tegasnya.

Sementara itu, pihak Universitas Indonesia menyatakan sikap tegas terhadap dugaan pelecehan seksual verbal yang melibatkan sejumlah mahasiswa FH UI dan sempat viral di media sosial.

Direktur Humas UI Erwin Agustian Panigoro menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual, termasuk verbal, merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai universitas dan peraturan yang berlaku.

"Setiap bentuk kekerasan seksual, baik verbal maupun dalam interaksi digital dan luring, adalah pelanggaran serius," ujarnya.

Saat ini, penanganan kasus dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UI dengan pendekatan berperspektif korban serta menjunjung asas keadilan dan kerahasiaan.

Fakultas Hukum UI juga telah melakukan penelusuran internal dan memanggil mahasiswa yang diduga terlibat. Selain itu, Badan Perwakilan Mahasiswa FH UI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa.*

(an/dh)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kerja sama yang dibahas mencakup pengembangan kilang minyak, perdagangan minyak, hingga pemanfaatan teknologi energi.

Baca Juga:

• Halal Bihalal di Banda Aceh, Kapolda Soroti Solidaritas Polri dan Program Kesejahteraan Purnawirawan

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai respons atas gejolak pasar energi global yang berdampak pada stabilitas pasokan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Untuk menjaga ketahanan energi nasional, pemerintah terus melakukan berbagai strategi, salah satunya dengan menjajaki kerja sama dengan Rusia yang merupakan salah satu produsen energi utama dunia.

Bahlil menegaskan komitmennya dalam mengawal diplomasi energi guna memastikan pasokan energi domestik tetap terjaga.

"Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional serta mendorong investasi di sektor energi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya mempererat kerja sama Indonesia dengan Rusia, khususnya di bidang ekonomi dan energi di tengah dinamika geopolitik global.

"Kami merasa perlu terus mempererat kerja sama, terutama di bidang ekonomi dan energi, untuk menghadapi situasi ke depan," kata Prabowo.

Sementara itu, Putin menyebut hubungan kedua negara terus berkembang, termasuk melalui berbagai forum internasional. Ia juga menyinggung posisi Indonesia sebagai anggota BRICS yang dinilai membuka peluang kerja sama lebih luas.

"Kedua negara berinteraksi dengan sangat baik di berbagai forum internasional. Ini membuka peluang baru untuk kerja sama yang lebih luas," ujar Putin.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta mendukung stabilitas ekonomi kedua negara di tengah dinamika global.*

(mt/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sebelum menentukan langkah berikutnya.

Baca Juga:

• Praperadilan Dikabulkan, Status Tersangka Indra Iskandar Gugur, KPK Diminta Setop Penyidikan Kasus Rumdin DPR

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa putusan praperadilan bukan akhir dari proses penegakan hukum. Selama masih terdapat kecukupan alat bukti, KPK tetap memiliki kewenangan untuk melanjutkan penyidikan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam amar putusan, hakim tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiarto menyatakan penetapan tersangka terhadap Indra Iskandar tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hakim menilai penetapan tersangka tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Penetapan tersangka terhadap pemohon tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah," ujar hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain itu, hakim menemukan sejumlah bukti justru dikumpulkan setelah penetapan tersangka dilakukan, yang dinilai bertentangan dengan prosedur hukum.

Atas pertimbangan tersebut, hakim menyatakan penetapan tersangka sebagai tindakan sewenang-wenang dan batal demi hukum. KPK juga diperintahkan menghentikan penyidikan berdasarkan Sprindik tertanggal 19 Januari 2024 dan SPDP 22 Januari 2024.

Tak hanya itu, hakim menyatakan sejumlah tindakan penyidik, seperti pelarangan ke luar negeri, penyitaan, hingga penggeledahan, tidak sah dan memerintahkan barang sitaan dikembalikan.

Namun, hakim menolak sebagian permohonan lainnya, termasuk terkait ganti kerugian dan rehabilitasi.

Diketahui, Indra Iskandar sebelumnya mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun 2020.*

(in/dh)

Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut penerapan WFA di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan sesuai kebijakan. Bahkan, sistem kerja fleksibel ini dinilai mampu mempertahankan produktivitas ASN.

Baca Juga:

• Judol Kian Masif, DPR Dorong Negara dan Medsos Bangun Pusat Rehabilitasi

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari pengalaman pemerintah dalam menerapkan pola kerja serupa saat pandemi COVID-19. ASN dinilai cepat beradaptasi dengan sistem kerja berbasis output dan outcome.

Rini menegaskan, kebijakan WFA bukan bentuk pengurangan jam kerja, melainkan transformasi cara kerja agar lebih efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN, kata dia, tetap tidak berubah.

"Yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja, bukan hasil yang harus dicapai," tegasnya.

Pemerintah juga memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Berdasarkan pemantauan melalui survei kepuasan masyarakat dan kanal pengaduan, layanan esensial tetap berjalan normal.

"Layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa, termasuk bagi kelompok rentan," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah mencatat sejumlah kendala dalam pelaksanaan WFA, di antaranya kesiapan infrastruktur digital yang belum merata di tiap instansi serta penyesuaian pembagian jenis pekerjaan.

"Masih ada variasi kesiapan infrastruktur digital antar instansi, dan sebagian masih berproses dalam penyesuaian," kata Rini.

Untuk pelaksanaan di daerah, koordinasi terus dilakukan bersama pemerintah daerah melalui pedoman teknis yang diatur Kementerian Dalam Negeri.*

(in/dh)

Acara tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Turut hadir Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, serta sejumlah pejabat utama Polda Aceh.

Baca Juga:

• Tingkatkan Pelayanan, Kapolda Aceh Salurkan Kendaraan Dinas Kapolri untuk Polres Subulussalam dan Simeulue

"Saya merasa bangga dapat kembali bersilaturahmi dengan para senior yang telah memberikan banyak pelajaran berharga, khususnya dalam hal disiplin dan dedikasi," ujar Kapolda.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh hadirin, sekaligus mengajak untuk terus menjaga kebersamaan dan solidaritas di lingkungan Polri.

Kapolda turut memaparkan berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan dedikasi tinggi serta sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan TNI, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kapolda mengungkapkan rencana mempererat silaturahmi melalui kegiatan rutin, termasuk pertemuan bergiliran di kediaman anggota.

Ia juga menyampaikan akan segera memasuki masa pensiun dan berencana tetap tinggal di Aceh. Saat ini, ia tengah menyiapkan lahan yang diharapkan menjadi tempat berkumpul bagi keluarga besar Polri.

Sebagai bentuk perhatian terhadap purnawirawan, Kapolda menginisiasi sejumlah program, seperti pembentukan koperasi, penyediaan peluang usaha, hingga bantuan modal bagi anggota yang ingin berwirausaha.

Selain itu, sejumlah fasilitas juga disiapkan, di antaranya klinik kesehatan Bhayangkari dengan kapasitas 10 kamar, tempat usaha, pembangunan asrama baru, serta pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi produktif.

Kapolda juga mengajak seluruh pihak meningkatkan kepedulian sosial, terutama terhadap anggota dan keluarga yang membutuhkan bantuan.

Terkait dinamika global dan nasional, ia mengingatkan adanya tantangan di sektor energi, bahan pokok, serta keterbatasan anggaran. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh situasi.

"Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang ada secara produktif, seperti bercocok tanam dan beternak," ujarnya.

Menutup kegiatan, Kapolda mengajak seluruh keluarga besar Polri menjaga kekompakan serta merencanakan kegiatan bersama pasca Idul Adha dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara pada 1 Juli mendatang.

Acara ditutup dengan pemberian bingkisan secara simbolis kepada para purnawirawan dan warakawuri.*

(dh)