JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas upaya memperkuat swasembada energi nasional guna mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca Juga:

• Pemko Medan Perluas Program Tebus Ijazah, Kini Jangkau Siswa Madrasah Swasta

"Kami berbicara cukup panjang dengan Bapak Presiden mengenai bagaimana meningkatkan kemampuan energi Indonesia menuju swasembada energi," kata JK kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menurut JK, pihaknya telah memiliki pengalaman dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan siap mendukung pengembangan proyek energi baru dalam skala yang lebih besar.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya telah terlibat dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas sekitar 1.500 megawatt.

Saat ini, kata dia, terdapat kesiapan untuk mengembangkan tambahan proyek PLTA hingga 2.000 megawatt, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

"Kami siap membangun lagi sekitar 2.000 megawatt, termasuk pembangkit tenaga gas," ujarnya.

JK menilai ketersediaan energi yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen sebagaimana dicanangkan pemerintah.

Karena itu, menurut dia, pembangunan sektor energi harus terus dipercepat agar mampu memenuhi kebutuhan industri, investasi, dan masyarakat dalam jangka panjang.

Ia mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengembangan energi nasional, terutama energi ramah lingkungan atau green energy yang dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"Presiden mendukung percepatan pembangunan energi nasional, khususnya energi hijau, sebagai bagian dari upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi," kata JK.

Selain membahas energi, pertemuan tersebut juga menyinggung perkembangan geopolitik internasional.

JK mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo bertukar pandangan mengenai sejumlah isu perdamaian di kawasan.

Beberapa isu yang dibahas antara lain perkembangan situasi di Thailand Selatan serta dinamika hubungan antara Pakistan dan Afghanistan.

"Kami juga berbicara mengenai perdamaian dan beberapa perkembangan geopolitik di kawasan," ujarnya.

Pertemuan antara Prabowo dan Jusuf Kalla ini menunjukkan pentingnya kolaborasi berbagai tokoh nasional dalam mendukung agenda strategis pemerintah, terutama di bidang ketahanan energi dan stabilitas kawasan yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.*

(km/ad)

JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, membantah terlibat dalam kasus dugaan suap impor yang tengah disidangkan terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Raffi menegaskan dirinya tidak memiliki hubungan bisnis maupun keterlibatan dalam praktik impor yang menjadi objek perkara tersebut.

Baca Juga:

• Namanya Dikaitkan dalam Dugaan Korupsi BGN, Dek Gam: Untuk Apa Saya Urus Dapur MBG?

Dalam konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juni 2026, Raffi menjelaskan bahwa pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja setelah dirinya mengunjungi Awang Kitchen, salah satu tempat yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia di Amerika Serikat.

Menurut Raffi, setelah keluar dari lokasi tersebut, ia diajak berfoto oleh sejumlah warga Indonesia, termasuk seseorang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai pihak dari perusahaan Blueray.

"Beliau memperkenalkan diri, tetapi saya tidak kenal sebelumnya. Saat itu hanya sebatas foto bersama dan perbincangan singkat," kata Raffi.

Ia mengatakan dalam percakapan tersebut sempat ditawari jasa pengiriman berbagai barang elektronik dari Amerika Serikat ke Indonesia.

Namun, Raffi mengaku tidak pernah menggunakan ataupun menyetujui tawaran tersebut.

Menurut dia, pembicaraan yang terjadi hanya sebatas percakapan santai dan tidak pernah berlanjut menjadi transaksi.

"Ketika ditawari pengiriman gratis, saya langsung menolak. Saya tidak mau menerima layanan gratis seperti itu," ujarnya.

Raffi menambahkan bahwa komunikasi yang terjadi setelah pertemuan tersebut juga tidak pernah berkembang menjadi kerja sama atau aktivitas pengiriman barang.

Nama Raffi Ahmad sebelumnya mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap impor yang melibatkan pimpinan Blueray Cargo Group, John Field, dan sejumlah pihak lainnya.

Dalam sidang yang berlangsung pada 5 Juni 2026, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyinggung adanya permintaan pengiriman laptop dan telepon seluler dari Amerika Serikat ke Indonesia.

Informasi tersebut muncul dalam keterangan salah satu saksi yang dihadirkan di persidangan.

Menanggapi munculnya nama Raffi dalam persidangan, KPK menyatakan akan mempelajari seluruh fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Juru Bicara KPK, Taufik, mengatakan setiap informasi yang muncul di persidangan dapat menjadi bahan pendalaman bagi penyidik apabila dianggap relevan dengan perkara yang sedang ditangani.

"Apakah fakta-fakta persidangan itu nantinya menjadi fakta baru yang perlu didalami, tentu akan dilakukan pemeriksaan dan pendalaman sesuai kebutuhan penyidikan," ujarnya.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari KPK yang menetapkan Raffi Ahmad sebagai pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Proses hukum masih berlangsung dan seluruh informasi yang muncul dalam persidangan tetap harus diuji melalui pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, asas praduga tidak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.*

(d/ad)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, membantah keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah namanya disebut dalam daftar yang beredar di media sosial.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam pengelolaan program MBG yang berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:

• Kepala BGN Bawa ‘Kabar Gembira’ ke Istana, Bahas Efisiensi Anggaran dengan Presiden

Ketua PAN Aceh tersebut mengaku terkejut ketika mengetahui namanya dikaitkan dengan kasus yang saat ini menjadi perhatian publik tersebut.

Menurut dia, informasi yang beredar tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

"Saya juga kaget kok bisa tiba-tiba muncul nama saya," ujarnya.

Dek Gam menjelaskan bahwa pada awalnya ia tidak berniat menanggapi isu yang berkembang di media sosial.

Namun, karena informasi tersebut semakin luas beredar dan dinilai dapat merugikan nama baiknya, ia memutuskan memberikan klarifikasi kepada publik.

"Saya awalnya tidak mau menanggapi persoalan ini. Tetapi karena saya lihat informasinya sudah menyebar luas dan tidak terkontrol, maka saya perlu memberikan penjelasan," katanya.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial.

Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak didukung fakta dan bukti yang jelas dapat menimbulkan persepsi keliru serta merugikan pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan suatu perkara.

Ia meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kepada aparat penegak hukum yang saat ini tengah melakukan penyelidikan dan pendalaman.

"Serahkan kepada Kejaksaan Agung. Biarkan penyidik bekerja sesuai tugasnya dan mari kita kawal bersama proses hukum yang berjalan," ujar Dek Gam.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang saat ini menjadi perhatian publik.

Sejumlah informasi dan spekulasi terkait pelaksanaan program tersebut beredar di media sosial, termasuk daftar nama yang disebut-sebut terkait dengan dugaan penyimpangan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menyebut keterlibatan Nazaruddin Dek Gam dalam perkara tersebut.

Karena itu, seluruh informasi yang beredar tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tidak bersalah hingga ada proses hukum dan bukti yang sah.*

(ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam kunjungannya, Nanik mengaku membawa "kabar gembira" yang akan disampaikan langsung kepada Presiden.

Baca Juga:

• Kasus Tata Kelola MBG Memanas, Pengamat Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

Mengenakan pakaian safari berwarna krem, ia menyebut agenda pertemuannya berkaitan dengan efisiensi anggaran di lingkungan Badan Gizi Nasional.

"Efisiensi, efisiensi anggaran. Kabar gembira," kata Nanik kepada wartawan sebelum memasuki Istana.

Namun, Nanik belum menjelaskan secara rinci bentuk efisiensi yang dimaksud maupun dampaknya terhadap pelaksanaan program-program BGN.

Saat ditanya lebih lanjut, ia hanya menjawab singkat bahwa langkah tersebut dilakukan agar biaya dapat ditekan.

"Biar turun, biar turun," ujarnya.

Nanik mengatakan dirinya akan terlebih dahulu melaporkan hasil efisiensi tersebut kepada Presiden sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik.

"Mau lapor Presiden dulu. Masa saya lapor ke kalian dulu," katanya sambil tersenyum kepada awak media.

Kedatangan Kepala BGN ke Istana terjadi di tengah sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait pembayaran operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha yang mengaku sebagai investor pembangunan dapur MBG mendatangi kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Mereka meminta kejelasan terkait pembayaran yang disebut berkaitan dengan pembangunan dan operasional dapur program MBG.

Menanggapi persoalan tersebut, Nanik sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pencairan dana operasional untuk sebagian SPPG.

Menurut dia, dana operasional telah mulai dicairkan pada Jumat, 5 Juni 2026, dan kembali dilakukan pencairan pada Senin, 8 Juni 2026.

"Tadi kalau tidak salah kami mendapat laporan sekitar Rp5 triliun dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini hanya persoalan teknis," kata Nanik saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta beberapa waktu lalu.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan.

Karena itu, keberlangsungan pendanaan dan operasional program tersebut menjadi perhatian publik.

Hingga kini, Badan Gizi Nasional belum menjelaskan secara rinci bentuk efisiensi anggaran yang akan dilaporkan kepada Presiden maupun dampaknya terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.*

(tm/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan menerima kunjungan kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka mempelajari penerapan inovasi teknologi perpajakan daerah bernama Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization (QRESTO), Kamis, 11 Juni 2026.

Kunjungan yang dipimpin Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, disambut langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Balai Kota Medan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Perluas Program Tebus Ijazah, Kini Jangkau Siswa Madrasah Swasta

Dalam kesempatan itu, Rico Waas menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Medan terus melakukan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak restoran, hotel, hiburan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Rico, sistem pelaporan pajak restoran yang selama ini menggunakan metode self-assessment atau pelaporan mandiri masih memiliki sejumlah kelemahan.

Selain itu, penggunaan alat perekam transaksi atau tapping box juga dinilai belum sepenuhnya mampu mencegah potensi manipulasi data.

"Selama ini masih ada kemungkinan laporan transaksi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Karena itu kami mencari solusi agar pajak yang menjadi hak daerah dapat masuk secara maksimal ke kas pemerintah," kata Rico.

Sebagai solusi, Pemko Medan bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dan Bank Sumut mengembangkan sistem QRESTO yang resmi diluncurkan pada April 2026.

Melalui sistem tersebut, pembayaran menggunakan QRIS akan secara otomatis memisahkan nilai transaksi dan pajak saat konsumen melakukan pembayaran.

Pajak restoran sebesar 10 persen langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sementara sisanya diterima oleh pelaku usaha.

Menurut Rico, mekanisme tersebut dapat meminimalkan risiko manipulasi data transaksi karena proses pemungutan pajak dilakukan secara otomatis dan real time.

"Begitu pelanggan melakukan pembayaran, sistem langsung membagi dana sesuai porsi masing-masing. Pajak masuk ke kas daerah dan hak pelaku usaha masuk ke rekening mereka. Dengan cara ini potensi kebocoran dapat ditekan," ujarnya.

Rico menambahkan, inovasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Ia berharap inovasi QRESTO dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin memperkuat pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengaku tertarik dengan berbagai inovasi yang telah diterapkan Pemerintah Kota Medan, khususnya dalam pengelolaan pajak daerah.

Menurut Lis, Kota Medan menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil meningkatkan PAD melalui pemanfaatan teknologi dan sistem pengawasan yang lebih efektif.

"Kami datang untuk mempelajari inovasi yang diterapkan Kota Medan. Apa yang disampaikan Pak Wali Kota sangat menarik dan akan kami kaji untuk kemungkinan diterapkan di Kota Tanjungpinang," katanya.

Setelah pertemuan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari Bank Indonesia mengenai mekanisme integrasi sistem QRESTO dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar dapat diterapkan di daerah lain.

Turut hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Ketua TP PKK Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dari kedua pemerintah daerah.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan melanjutkan sekaligus memperluas Program Tebus Ijazah pada tahun anggaran 2026.

Program yang menjadi salah satu prioritas Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ini kini tidak hanya menyasar sekolah swasta di bawah Dinas Pendidikan, tetapi juga madrasah swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bergerak Cepat Atasi Krisis Air di Medan Amplas, Tiga Truk Tangki Air Dikerahkan

"Mulai tahun ini, Program Tebus Ijazah juga mencakup Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta yang setara dengan jenjang SD dan SMP," kata Prayogi di SMP Negeri 1 Medan, Kamis, 11 Juni 2026.

Program Tebus Ijazah ditujukan bagi peserta didik maupun alumni SD dan SMP yang telah menyelesaikan pendidikan, namun belum dapat mengambil ijazah karena keterbatasan ekonomi keluarga dalam melunasi biaya sekolah.

Menurut Prayogi, jumlah penerima manfaat tahun ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada pelaksanaan tahun 2025, program tersebut berhasil membantu sekitar 360 siswa. Sementara pada tahun ini, kuota penerima manfaat ditingkatkan menjadi 500 orang.

Meski diperluas, penerima bantuan tetap harus memenuhi persyaratan utama, yakni berstatus sebagai warga Kota Medan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).

"Program ini diprioritaskan bagi warga Kota Medan. Untuk masyarakat di luar Kota Medan saat ini belum dapat diakomodasi," ujarnya.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan menerapkan proses pendataan dan verifikasi secara berlapis.

Tahapan dimulai dengan pemetaan sekolah-sekolah swasta yang masih menahan ijazah siswa akibat tunggakan biaya pendidikan.

Selanjutnya, pihak sekolah mengusulkan nama calon penerima bantuan yang dinilai memenuhi kriteria.

Data tersebut kemudian dicocokkan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Dinas Sosial.

Siswa yang masuk dalam kategori prioritas berdasarkan data tersebut akan diproses lebih lanjut sebagai calon penerima manfaat.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang verifikasi bagi keluarga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi secara mendadak namun belum tercatat dalam DTSEN.

Dalam kondisi seperti itu, Dinas Pendidikan akan melakukan klarifikasi lapangan bersama pihak sekolah, kelurahan, dan kecamatan setempat.

Prayogi menjelaskan, setelah dinyatakan lolos verifikasi, seluruh tunggakan biaya pendidikan siswa akan dibayarkan langsung oleh Pemerintah Kota Medan kepada pihak yayasan atau sekolah yang bersangkutan.

Dengan demikian, ijazah yang selama ini tertahan dapat segera diserahkan kepada siswa sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan.

Program Tebus Ijazah menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Medan untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan maupun memperoleh pekerjaan hanya karena terkendala biaya sekolah yang belum mampu dilunasi keluarganya.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan melalui Kecamatan Medan Amplas bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak gangguan layanan air sejak Selasa malam, 9 Juni 2026.

Sebagai langkah darurat, sejumlah truk tangki air bersih dikerahkan ke beberapa titik pemukiman yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Terima Penghargaan dari Menteri Hukum atas Dukungan Program Bantuan Hukum Masyarakat

Berdasarkan pantauan di lapangan, penyaluran air bersih berlangsung tertib.

Warga terlihat mengantre secara teratur dengan membawa jeriken, ember, dan berbagai wadah penampungan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Meski saat ini pasokan air dilaporkan telah kembali normal, bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Medan dinilai sangat membantu masyarakat saat kondisi darurat.

Salah seorang warga Medan Amplas, Rahma, mengaku bersyukur atas respons cepat pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.

"Kemarin air benar-benar tidak mengalir sejak pagi. Bantuan air bersih dari kecamatan dan Pemko Medan sangat membantu kebutuhan memasak, mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya," ujar Rahma, Kamis, 11 Juni 2026.

Apresiasi serupa juga disampaikan warga lainnya yang menilai proses distribusi berjalan lancar dan merata.

Menurut mereka, petugas di lapangan mampu mengatur pembagian air sehingga tidak terjadi kerumunan maupun rebutan saat pengisian.

Camat Medan Amplas, Zulfahmi Tarigan, mengatakan langkah cepat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski terjadi kendala teknis pada fasilitas umum.

Menurut Zulfahmi, koordinasi antara kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi bantuan berjalan efektif.

"Kami mendistribusikan tiga mobil tangki air ke tiga lokasi, yaitu Kantor Camat Medan Amplas, Jalan Bajak V di Kelurahan Harjosari II, dan Jalan Selamat Ujung di Kelurahan Sitirejo III. Selain itu, kami juga menyalurkan air ke sejumlah masjid untuk membantu kebutuhan warga saat beribadah," kata Zulfahmi.

Saat ini kondisi layanan air bersih di wilayah Medan Amplas telah kembali normal.

Namun respons cepat pemerintah daerah dalam menyediakan pasokan air darurat mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai mampu meringankan beban warga saat terjadi gangguan distribusi.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi ketika terjadi situasi darurat pelayanan publik.*

(ad)

MEDAN – pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, atas dukungannya dalam pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, dalam kegiatan Penguatan Bantuan Hukum dan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu, 10 Juni 2026.

Baca Juga:

• LPKKI Soroti Kasus PT PMM: Jika Dokumen Lengkap, Mengapa Terlihat Seperti Target Operasi?

Selain itu, program tersebut juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai pihak terkait dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan penyelesaian persoalan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada proses peradilan, tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.

Menurut dia, pendekatan restorative justice perlu diperkuat dengan melibatkan Posbankum, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta program Jaga Desa yang dijalankan Kejaksaan.

"Tujuan utama penyelesaian hukum adalah memulihkan kondisi sosial masyarakat dan menciptakan kembali harmoni di lingkungan mereka," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum atas pelaksanaan program penguatan bantuan hukum di wilayah Sumatera Utara.

Menurut Bobby, kehadiran Posbankum menjadi langkah nyata dalam memberikan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan merata bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan pendampingan hukum.

"Tidak semua persoalan hukum harus berakhir di pengadilan. Melalui Posbankum, banyak persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan restorative justice sehingga tercipta keadilan dan menghindari konflik berkepanjangan," kata Bobby.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, melaporkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 6.110 Posbankum di desa dan kelurahan di seluruh Sumatera Utara.

Menurut Ignatius, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.

"Selain pembentukan Posbankum, berbagai kegiatan penyuluhan hukum juga telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," ujarnya.

Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara ditandai dengan pemukulan gondang oleh Menteri Hukum RI bersama Gubernur Sumatera Utara sebagai simbol dimulainya pelayanan bantuan hukum yang lebih luas di daerah.

Usai kegiatan, Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Kota Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Wali Kota Mahyaruddin Salim berkomitmen mendukung penuh program bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan akses keadilan.

"Kami siap mendukung program bantuan hukum agar masyarakat Kota Tanjungbalai mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan merata," kata Fadly.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.*

(ad)

BATAM – Kasus dugaan ekspor ilegal mineral bernilai tinggi yang menyeret PT PMM terus menjadi perhatian publik.

Polemik tidak lagi hanya berkisar pada dugaan pelanggaran ekspor, tetapi juga menyangkut transparansi penegakan hukum dan besarnya perhatian aparat terhadap perkara tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Penghargaan Menteri Hukum RI, Komitmen Perluas Akses Keadilan bagi Masyarakat

Menurut dia, komoditas yang diekspor telah melalui pengujian laboratorium, verifikasi lembaga independen, serta pemeriksaan instansi terkait, termasuk PT Sucofindo dan Bea Cukai.

Namun perhatian publik justru tertuju pada skala pengungkapan kasus yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.

Keterlibatan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dalam rangkaian pengungkapan perkara tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

Poltak menilai, jika seluruh dokumen dan legalitas perusahaan telah dipenuhi, maka perlu ada penjelasan yang lebih terbuka mengenai dasar hukum yang digunakan dalam proses penanganan kasus tersebut.

Kontroversi semakin berkembang setelah Poltak mengungkap informasi yang disebut diperoleh pihaknya terkait dugaan adanya jaringan penyelundupan lain yang belum tersentuh proses hukum.

Pernyataan itu kemudian memicu perdebatan publik dan mendorong tuntutan agar seluruh informasi yang muncul dapat ditelusuri secara profesional oleh aparat penegak hukum.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), Feri Sibarani, mengatakan ada sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut Feri, apabila PT PMM dapat menunjukkan seluruh legalitas usaha, dokumen ekspor, hasil pengujian laboratorium, serta persyaratan administratif yang diwajibkan negara, maka publik berhak mengetahui alasan yang mendasari penanganan perkara tersebut.

"Jika seluruh dokumen yang dipersyaratkan negara dapat ditunjukkan, mengapa PT PMM terkesan diburu dan seperti telah dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan? Ini yang menjadi pertanyaan di tengah masyarakat," kata Feri, Rabu, 11 Juni 2026.

Feri menilai semakin besar perhatian aparat terhadap suatu perkara, semakin besar pula tuntutan transparansi yang harus diberikan kepada publik.

Menurut dia, negara perlu memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan bebas dari kepentingan di luar penegakan hukum.

Ia juga mengingatkan agar berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat dapat dijawab melalui proses hukum yang terbuka dan akuntabel.

"Kalau memang ada informasi mengenai jaringan lain sebagaimana yang disampaikan, maka semua pihak yang disebut perlu diperiksa dan diverifikasi berdasarkan alat bukti yang sah. Dengan begitu, publik dapat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil," ujarnya.

LPKKI menegaskan tidak berada pada posisi membela pihak tertentu maupun menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Menurut Feri, penentuan bersalah atau tidaknya seseorang hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ia mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung.

Penghakiman di ruang publik, kata dia, sebaiknya dihindari hingga seluruh fakta diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Kasus PT PMM kini menjadi perhatian karena dinilai tidak hanya berkaitan dengan dugaan ekspor ilegal mineral, tetapi juga menyentuh isu transparansi pengawasan komoditas strategis, integritas penegakan hukum, serta kepercayaan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Hingga saat ini, proses hukum masih berlangsung dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pihak mana pun bersalah.

Karena itu, seluruh dugaan dan informasi yang berkembang tetap harus diuji melalui pembuktian yang objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

(ad)

MEDAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Penguatan Akses Bantuan Hukum sekaligus menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Hukum Republik Indonesia tersebut bertujuan memperkuat akses keadilan bagi masyarakat melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Gubernur Mualem dan SKK Migas Sepakat Revisi PoD Blok Andaman, Aceh Dorong Pengolahan Gas di Darat

Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di seluruh Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Selain itu, berbagai program penyuluhan hukum juga terus digencarkan guna meningkatkan pemahaman hukum masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., mengapresiasi Kementerian Hukum Republik Indonesia yang telah menginisiasi program penguatan bantuan hukum tersebut.

Gubernur menegaskan bahwa keberadaan Posbankum merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan hukum yang merata kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan hukum melalui pendekatan musyawarah dan restorative justice agar konflik sosial tidak berkembang menjadi persoalan yang berkepanjangan.

"Tidak semua persoalan hukum harus berakhir di pengadilan. Melalui Posbankum, masyarakat dapat memperoleh pendampingan dan solusi yang lebih mengedepankan perdamaian serta keadilan bagi semua pihak," ujarnya.

Sebagai simbol peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara bersama Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, melakukan pemukulan gondang yang disambut antusias para peserta kegiatan.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum Republik Indonesia menegaskan bahwa pemulihan kondisi sosial masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum.

Oleh karena itu, pendekatan restorative justice dinilai sebagai langkah strategis yang perlu dikedepankan dengan melibatkan berbagai unsur, seperti Posbankum, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta program Jaga Desa dari Kejaksaan.

"Tujuan utama penegakan hukum bukan hanya memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan menciptakan harmoni di tengah masyarakat," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Asahan menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat.

Usai menerima penghargaan, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas perhatian yang diberikan terhadap penguatan akses bantuan hukum di daerah.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung penuh keberadaan Pos Bantuan Hukum agar masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat memperoleh akses keadilan secara merata dan berkelanjutan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam bidang bantuan hukum. Kami berkomitmen menghadirkan akses keadilan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Taufik Zainal Abidin.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Sumatera Utara, para kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pelayanan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah semakin kuat dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.*

(ad)

JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mencapai kesepakatan untuk merevisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam, 10 Juni 2026.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Tinjau PAUD, UMKM Berprestasi, dan Taman Baca, Perkuat Pendidikan serta Ekonomi Keluarga

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur Mualem pada prinsipnya mendukung pengembangan Blok Andaman dan investasi yang dilakukan Mubadala Energy.

Namun, menurutnya, terdapat beberapa aspek dalam PoD yang perlu disesuaikan agar tidak merugikan Aceh.

"Mereka bersedia mengakomodasi revisi PoD yang akan kita sampaikan," kata Nurlis di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam PoD yang disahkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari Lapangan Tengkulo direncanakan diproses terlebih dahulu melalui fasilitas terapung atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di laut.

Setelah itu, hasil produksi dialirkan ke Onshore Receiving Facilities (ORF) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

Namun Pemerintah Aceh mengusulkan skema berbeda. Gubernur Mualem menginginkan gas dari Blok Andaman langsung disalurkan ke darat melalui jaringan pipa untuk diproses di fasilitas pengolahan darat atau Onshore Processing Facility (OPF) yang memanfaatkan infrastruktur KEK Arun.

Menurut Nurlis, langkah tersebut dinilai akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Aceh dibandingkan pengolahan menggunakan fasilitas terapung di lepas pantai.

"Pengolahan di darat dapat menghidupkan kembali industri pupuk dan petrokimia lokal serta menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih besar bagi masyarakat Aceh," ujarnya.

Selain membuka peluang kerja, keberadaan fasilitas pengolahan di darat juga diyakini mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Berbagai sektor usaha pendukung diperkirakan akan tumbuh seiring meningkatnya aktivitas industri di kawasan tersebut.

Pemerintah Aceh juga mencontohkan proyek Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, yang sebelumnya direncanakan menggunakan fasilitas pengolahan di laut namun kemudian dipindahkan ke darat.

Dalam pertemuan itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto disebut membenarkan perubahan konsep tersebut.

"Sudah kami pindahkan dari laut ke darat," kata Djoko sebagaimana disampaikan Nurlis.

Saat ini Mubadala Energy tengah menyiapkan proses pengadaan FPSO untuk mempercepat komersialisasi gas di South Andaman.

Namun Pemerintah Aceh berharap revisi PoD dapat membuka peluang pemanfaatan fasilitas darat yang sudah tersedia di KEK Arun.

Nurlis menambahkan, Pemerintah Aceh dan SKK Migas juga sepakat menunda penyampaian informasi resmi kepada publik hingga revisi PoD selesai dibahas dan disepakati bersama.

Menurut dia, Gubernur Mualem ingin memastikan proyek strategis tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Aceh sebelum diumumkan secara luas.

"Setelah Gubernur menilai proyek Blok Andaman menguntungkan bagi Aceh, barulah akan disampaikan kepada publik," kata Nurlis.*

(ad)

ASAHAN – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan bersama Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan melaksanakan rangkaian kunjungan kerja dalam rangka pembinaan Program Pokja II TP PKK, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Yayasan Pendidikan Qur'an Kisaran TK Islam Terpadu Qur'an untuk melihat secara langsung proses pembelajaran dan perkembangan pendidikan anak usia dini.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Tinjau Inovasi Desa Tanjung Asri, Dorong Ketahanan Keluarga dan Kreativitas Remaja

Dalam kesempatan itu, Bunda PAUD Kabupaten Asahan mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan akses pendidikan PAUD kepada anak-anak sebagai fondasi penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, serta berakhlak mulia.

"PAUD merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam tumbuh kembang anak. Pendidikan sejak usia dini akan membentuk karakter dan kemampuan anak sebagai generasi penerus bangsa," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan, pengurus TP PKK Kabupaten Asahan dan TP PKK Kecamatan Kisaran Timur, Plt. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Asahan, Camat Kisaran Timur, para guru PAUD, guru dan relawan literasi, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Usai meninjau lembaga pendidikan anak usia dini, rombongan melanjutkan kunjungan ke Galeri UP2K PKK dan Rumah Produksi Selasih milik pasangan Slamet dan Sari Asih.

Usaha yang telah dirintis sejak tahun 1994 tersebut berkembang dari industri rumahan menjadi salah satu pelaku usaha pangan lokal yang produknya telah dipasarkan ke berbagai daerah di luar Kabupaten Asahan.

Rumah produksi tersebut pernah meraih Juara I Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 dalam kategori Pengguna Kreatif Teknologi Ketahanan Pangan Kelompok Pengembangan Pangan Lokal.

Beragam produk unggulan yang dihasilkan antara lain Tepung Mocaf, Tepung Tiwul, Tepung Kanji, keripik singkong, sambal asin, opak asin, opak sambal, kue bawang, hingga aneka produk olahan pangan lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan melihat langsung seluruh tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan produk yang siap dipasarkan.

Selain memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi keluarga, usaha tersebut juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 25 tenaga kerja dan telah mengantongi berbagai penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan ke Taman Baca Iman sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan menyerahkan bantuan buku bacaan untuk menambah koleksi literasi bagi masyarakat dan anak-anak.

Taman Baca Iman yang berdiri sejak tahun 2018 dikenal aktif dalam mengembangkan budaya membaca di tengah masyarakat dan telah berhasil meraih sejumlah penghargaan atas dedikasinya dalam memajukan literasi.

Selain itu, rombongan juga meninjau sejumlah usaha rumah tangga serta pusat keterampilan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang menjadi fokus Program Pokja II TP PKK.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan berharap seluruh program yang telah berjalan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat budaya literasi, serta mendorong kesejahteraan keluarga di Kabupaten Asahan.

"Kami berharap sinergi antara pemerintah, TP PKK, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus terjalin sehingga berbagai program pemberdayaan ini semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkapnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 14.00 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.*

(ad)

ASAHAN – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, melakukan kunjungan kerja sekaligus peninjauan pelaksanaan Program Kelompok Kerja (Pokja) I TP PKK di Desa Tanjung Asri, Kecamatan Sei Dadap, Rabu (10/6/2026).

Kunjungan yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung berbagai program pembinaan keluarga, pelaksanaan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI), serta sejumlah inovasi pemberdayaan masyarakat yang telah dikembangkan di desa tersebut.

Baca Juga:

• Lawan Kecanduan Gadget, Unmuha Gelar Festival Permainan Tradisional dan Kesehatan Mental di Banda Aceh

Dalam kunjungan tersebut, Ny. Yusnila Indriati Taufik meninjau sejumlah program unggulan yang berfokus pada pengembangan potensi generasi muda.

Beberapa di antaranya adalah Kolam Ikan Remaja, Pangkas Remaja Kita, dan Bengkel Remaja Mandiri yang menjadi wadah bagi para remaja untuk mengasah kreativitas, keterampilan, serta jiwa kewirausahaan.

Selain itu, rombongan juga melihat secara langsung pemanfaatan lahan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Remaja yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai upaya membentuk karakter mandiri dan cinta lingkungan bagi generasi muda.

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian khusus adalah program ATM BUGIZ (Antar Jemput Buku dan Gizi).

Program yang digagas melalui kolaborasi Dasawisma Mawar dengan Perpustakaan Desa Cerdas Prestasi tersebut bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.

Kunjungan berlanjut ke Dasawisma Dahlia I yang menjalankan program GEMA JAMBA (Gerakan Matikan TV dan Gadget di Jam Ibadah).

Program ini mengajak keluarga memanfaatkan waktu antara pukul 18.00 WIB hingga 20.00 WIB untuk beribadah, belajar bersama, serta mempererat komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak anak dan tertib administrasi kependudukan.

Selain itu, OPD pendamping turut menyerahkan bantuan kepada Desa Tanjung Asri guna mendukung pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Tidak hanya itu, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta rombongan juga mengunjungi sejumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berada di Desa Tanjung Asri untuk melihat secara langsung perkembangan pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut.

Ny. Yusnila Indriati Taufik memberikan apresiasi atas berbagai inovasi dan kreativitas yang telah dikembangkan masyarakat Desa Tanjung Asri.

Menurutnya, program-program tersebut sejalan dengan tujuan Pokja I TP PKK dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pembinaan karakter, pola asuh anak dan remaja yang baik, serta penguatan nilai-nilai sosial dan keagamaan.

"Program-program yang dijalankan masyarakat Desa Tanjung Asri menjadi contoh nyata bagaimana pemberdayaan keluarga dapat dilakukan secara kreatif dan berkelanjutan. Hal ini sangat mendukung terwujudnya masyarakat Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan," ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan berakhir sekitar pukul 17.30 WIB dalam suasana aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan.*

(ad)

Kegiatan ini menjadi ajang seleksi sekaligus pembinaan untuk menyiapkan kafilah terbaik yang akan mewakili Sumut pada MTQ Nasional 2026 yang rencananya digelar di Semarang, Jawa Tengah.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Tunjuk Plh Kajari Sergai Setelah Pejabat Definitif Diperiksa, Pelayanan Hukum Dipastikan Tetap Berjalan

Menurut dia, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca Al-Qur'an, tetapi juga sarana pembinaan generasi muda agar semakin mencintai Al-Qur'an serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di masyarakat.

"Peserta tahun ini mencapai 1.109 orang dari 28 kabupaten/kota dengan delapan cabang lomba dan 28 golongan," kata Burhanuddin dalam konferensi pers di Medan, Kamis (11/6/2026).

Ia menyebutkan, peserta datang dari berbagai daerah, termasuk yang paling jauh dari Kota Gunungsitoli. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme daerah dalam mengikuti MTQ tingkat provinsi.

Selain sebagai ajang syiar Islam, MTQ Sumut juga menjadi bagian dari persiapan menuju MTQ Nasional. Pada ajang sebelumnya di Kalimantan Timur, Sumut berhasil menempati peringkat kedelapan nasional.

Tahun ini, Sumut menargetkan peningkatan prestasi dengan masuk lima besar nasional pada MTQ 2026 di Semarang.

"Kita targetkan Sumut bisa masuk lima besar dalam MTQ Nasional nanti," ujarnya.

LPTQ Sumut menyatakan telah melakukan berbagai persiapan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan para peserta, khususnya pada cabang tilawah, syarhil Qur'an, dan kaligrafi yang dinilai memiliki peluang besar meraih prestasi.

Burhanuddin juga menekankan bahwa keberhasilan dalam MTQ tidak hanya ditentukan oleh kompetisi, tetapi juga oleh proses pembinaan yang berkelanjutan di setiap daerah.

Ia berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat ikut menyaksikan dan memeriahkan pelaksanaan MTQ Sumut 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai religius di tengah kehidupan sosial.*

(dh)

Menurut Ratama, Jaksa Agung ST Burhanuddin perlu memastikan seluruh informasi yang berkembang di ruang publik diperiksa secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Hal itu dinilai penting mengingat Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap MBG hingga Sekolah Rakyat Jadi Strategi Besar Bangun SDM Indonesia

Ratama menilai penanganan perkara tersebut akan menjadi ujian bagi komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi secara konsisten dan tanpa pandang bulu.

Dalam aduan yang disebut telah beredar luas di media sosial, terdapat sejumlah nama pejabat, anggota legislatif, aparat penegak hukum, hingga organisasi yang disebut perlu dimintai klarifikasi oleh penyidik guna memastikan fakta yang sebenarnya.

Adapun nama-nama yang disebut dalam aduan tersebut meliputi:

1. Nanik S Deyang (Kepala BGN)
2. Patris Rumbayan
3. Ketua DPRD Jawa Timur
4. Ketua DPRD Jawa Tengah
5. Suardi Samiran
6. Dudung Abdurachman (Kepala KSP)
7. Putih Sari (Anggota Komisi IX DPR RI)
8. dr Maharani (Anggota Komisi IX DPR RI)
9. Yahya Zaini (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI)
10. Ketua dan Anggota Badan Anggaran DPR RI
11. Wihadi (Wakil Ketua Banggar DPR RI)
12. Cucun Ahmad Syamsurijal (Wakil Ketua DPR RI)
13. Bima Arya (Wakil Menteri Dalam Negeri)
14. Afriansyah Noor (Wakil Menteri Ketenagakerjaan)
15. Ahmad Riza Patria (Wakil Menteri Desa)
16. Felly Estelita Runtuwene (Ketua Komisi IX DPR RI)
17. Dek Gam (Anggota DPR RI)
18. Muslim Ayub (Anggota DPR RI)
19. Fitroh Rohcahyanto (Wakil Ketua KPK)
20. Apsari Dewi (Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta)
21. Kombes Pol Sumarni (Kapolres Bekasi)
22. Irma Chaniago (Anggota DPR RI)
23. Uya Kuya (Anggota DPR RI)
24. Lula Kamal (PIC Menko Pangan)
25. Dua orang kolonel TNI
26. GAMBI dan Kadin

Ratama menegaskan bahwa penyebutan nama-nama tersebut masih sebatas bagian dari aduan yang beredar di publik dan belum dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Karena itu, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya hasil penyelidikan maupun putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Ia juga menyoroti besarnya anggaran Program Makan Bergizi yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Menurutnya, pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar pelaksanaan program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Ratama mendorong Kejaksaan Agung untuk membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Ia berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara independen dan profesional demi menjaga kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam aduan tersebut. Demikian pula Kejaksaan Agung belum mengumumkan hasil pemeriksaan ataupun status hukum terhadap nama-nama yang disebutkan.*

(dh)

Prabowo menyebut seluruh kebijakan tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar hasil perdebatan atau teori ekonomi yang bersifat akademis.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Menhub ke Istana, Bahas Revisi Tarif Tiket Pesawat?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, disebut lahir dari keprihatinan atas masih tingginya angka stunting di Indonesia. Ia menyoroti kondisi sebagian anak yang masih mengalami kekurangan gizi, termasuk ibu hamil dan balita pada masa penting pertumbuhan awal.

"Bagi saya, sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi," ujar Prabowo dalam pernyataannya di forum The Economist, dikutip Kamis (11/6/2026).

Ia menegaskan bahwa program serupa juga telah banyak diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas generasi masa depan.

Selain MBG, pemerintah juga memperluas program di sektor kesehatan melalui peningkatan fasilitas rumah sakit daerah serta layanan cek kesehatan gratis tahunan bagi masyarakat.

Di sektor pendidikan, pemerintah disebut tengah menjalankan program revitalisasi sekolah berskala besar serta membangun Sekolah Rakyat berasrama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sementara itu di bidang ekonomi, pemerintah juga membentuk Danantara untuk memperkuat pengelolaan aset nasional dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.

"Kami sedang berinvestasi untuk masa depan Indonesia. Kami bekerja keras untuk mewujudkan itu," kata Prabowo.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak didasarkan pada teori semata, melainkan pada kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.*

(oz/dh)

Meski demikian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi belum memberikan penjelasan rinci mengenai substansi pembahasan bersama Presiden. Ia hanya menyebut pertemuan tersebut membahas progres berbagai program di Kementerian Perhubungan.

Baca Juga:

• Di Tengah Peringatan PBB soal Krisis Pangan Global, Prabowo Tegaskan Indonesia dalam Kondisi Aman dan Kuat

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah memberi sinyal adanya potensi penyesuaian harga tiket pesawat domestik. Hal ini berkaitan dengan rencana revisi Tarif Batas Atas (TBA) yang saat ini disebut hampir rampung dibahas.

Namun, Dudy menegaskan bahwa keputusan akhir terkait kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan Presiden.

"Itu nanti juga kalau beliau tanya disiapkan," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya hanya menyiapkan berbagai opsi kebijakan terkait TBA untuk dibahas lebih lanjut apabila diminta oleh Presiden.

"Itu tergantung beliau yang mengiyakan. Maksudnya kita siapkan kalau beliau tanya," kata Dudy.

Rencana revisi TBA sendiri menjadi sorotan publik karena dinilai berpotensi berdampak pada harga tiket pesawat domestik yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, terutama menjelang periode mobilitas tinggi.*

(oz/dh)

Aksi tersebut direncanakan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di area kampus FISIP UI sebelum massa bergerak menuju lokasi utama aksi di pusat kota.

Baca Juga:

• Kapolri Respons Ancaman Aksi Reformasi Jilid II dari BEM SI

"Rencananya aksi mulai pukul 10.00 WIB di Bundaran HI," kata Dimas saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang mereka nilai mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Di antaranya desakan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta mengevaluasi berbagai program pemerintah yang dianggap tidak tepat sasaran.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti isu militerisme di ranah sipil serta meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik. Tuntutan tersebut dirangkum dalam konsolidasi internal BEM UI bersama sejumlah perwakilan kampus lain.

BEM UI juga menegaskan aksi ini terbuka bagi masyarakat umum yang ingin bergabung menyampaikan aspirasi. Namun mereka memastikan tidak ada afiliasi dengan kelompok politik atau organisasi tertentu.

"Tidak menutup atau memberikan batasan. Di samping itu kita tidak tergabung atau terafiliasi dengan massa mana pun," ujar Dimas.

Sebelumnya, istilah "Reformasi Jilid II" mencuat di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat. Isu ini turut diperkuat oleh berbagai unggahan mahasiswa yang menyoroti kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga program pemerintah yang menuai kontroversi.

Di sisi lain, aparat kepolisian memastikan akan melakukan pengamanan dan pengawalan selama aksi berlangsung. Pihak kepolisian mengimbau agar demonstrasi berjalan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Hingga kini, rencana aksi tersebut masih menjadi perhatian publik, seiring meningkatnya eskalasi isu ekonomi dan politik yang ikut memicu gelombang kritik dari kalangan mahasiswa.*

(tm/dh)

Zulhas menjelaskan, program MBG semula dirancang dengan target pembangunan 21.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Namun, saat ini jumlahnya justru meningkat menjadi 27.877 titik.

Baca Juga:

• BPOM Usulkan Tambahan Anggaran Rp 2,8 Triliun untuk Perkuat Pengawasan Program MBG hingga Koperasi Merah Putih

Menurut dia, lonjakan jumlah dapur tersebut berdampak pada pembengkakan anggaran operasional, terutama terkait insentif yang diberikan kepada setiap dapur MBG.

Ia menyebut, dengan asumsi insentif Rp6 juta per hari per dapur, tambahan ribuan titik tersebut menyebabkan potensi pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun setiap bulan.

"Kalau dihitung, ini bisa mencapai sekitar Rp12 triliun dalam satu tahun," ujarnya.

Selain itu, Zulhas juga menyoroti ketidaksesuaian data di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal 2.000 titik, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik, dengan sebagian sudah memiliki Surat Keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah bersama BGN dan kementerian terkait saat ini tengah melakukan penataan ulang terhadap pelaksanaan program tersebut agar lebih efisien dan sesuai dengan perencanaan awal.

Zulhas menargetkan proses penataan ulang program MBG dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan ke depan.*

(d/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.

Baca Juga:

• OTT Muara Enim Berlanjut, KPK Tahan Dua Tersangka Baru Termasuk Pegawai BPK dan Pihak Swasta

Empat tersangka tersebut terdiri dari dua pihak pemberi dan dua pihak penerima. Mereka adalah Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, ASN BPK bernama Titin, serta pihak swasta Angga.

KPK menduga kasus ini berkaitan dengan pengaturan hasil audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait pengadaan perangkat pendidikan seperti smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut KPK, aliran dana dalam kasus ini diduga berasal dari pihak swasta yang merupakan supplier pengadaan. Uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah pihak untuk mengondisikan hasil audit.

Dana itu disebut diberikan dengan dalih menjaga hubungan baik dalam proses pengadaan dan pemeriksaan.

KPK juga menyebut bahwa kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang sudah menjerat Bupati Muara Enim dan sejumlah pihak lain dalam kasus serupa di sektor pengadaan barang dan jasa.

Penyidikan masih terus dilakukan untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap tersebut.*

(d/dh)