BINJAI - Ketua DPC PSI Binjai Selatan, Dilli Suganta Sembiring, menghadiri pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah yang digelar di Lapangan Merdeka Kota Binjai, Rabu (27/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung khidmat itu turut diikuti ribuan masyarakat dari berbagai wilayah.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Salat Iduladha di Masjid Raya Baiturrahman, Serahkan Sapi Kurban untuk Masyarakat

Sejumlah pejabat daerah lainnya juga tampak hadir, termasuk Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta pimpinan organisasi kepemudaan dan partai politik.

Usai pelaksanaan salat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dan pemotongan hewan kurban sebanyak empat ekor sapi untuk masyarakat Kota Binjai.

Hewan kurban tersebut berasal dari sejumlah pihak, di antaranya Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut H. Surya, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sumut.

Dilli Suganta Sembiring mengatakan, Iduladha merupakan momentum penting untuk memperkuat keimanan sekaligus mempererat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Momentum Hari Raya Iduladha ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sekaligus berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pembagian daging kurban," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai kebersamaan dan gotong royong yang tercermin dalam pelaksanaan kurban.

Menurutnya, semangat tersebut perlu terus dipelihara sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan sosial di Kota Binjai.

"Iduladha juga menjadi momentum mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antarumat, sehingga tercipta kebersamaan dan kepedulian sosial yang lebih kuat," katanya.*

(ad)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (27/5/2026) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyerahkan satu ekor sapi sebagai hewan kurban.

Baca Juga:

• Menag: Banyak Non-Muslim Ikut Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, kegiatan Salat Iduladha yang diikuti Kapolda Aceh beserta jajaran berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhusyukan.

Ribuan masyarakat juga memadati area Masjid Raya Baiturrahman untuk menunaikan salat Id bersama.

"Pelaksanaan salat berjalan dengan lancar dan penuh khidmat," ujar Joko dalam keterangannya.

Sebelum salat dimulai, panitia Masjid Raya Baiturrahman mengumumkan daftar para pihak yang menyerahkan hewan kurban, termasuk satu ekor sapi dari Kapolda Aceh.

Salat Iduladha dipimpin oleh Tgk. H. Munawir Darwis, Lc., M.A sebagai imam, sementara khutbah disampaikan oleh Abiya Dr. Tgk. H. Anwar Usman, M.Ag. Khatib dalam khutbahnya menekankan makna pengorbanan, keikhlasan, serta pentingnya memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Kabid Humas menyebut, suasana ibadah berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan.

Momentum Iduladha ini juga menjadi ajang silaturahmi antara unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat Aceh.

"Ini sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam merayakan hari besar keagamaan," katanya.*

(ad)

JOKOWI - Sekretaris Jenderal Relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik, menyatakan bahwa kegiatan Joko Widodo berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia merupakan bagian dari upaya menyapa masyarakat yang masih menunjukkan simpati terhadap kepemimpinannya.

Menurut Freddy, kegiatan tersebut merupakan respons atas berbagai undangan dari masyarakat daerah, sekaligus menjadi sarana memperkuat komunikasi antara tokoh nasional dan publik di akar rumput.

Baca Juga:

• Menlu Sugiono di PBB: Gaza Bukti Kegagalan Dunia Tegakkan Hukum Internasional Secara Adil

Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa agenda kunjungan ke berbagai daerah dilakukan untuk memenuhi undangan masyarakat, termasuk bertemu dengan relawan dan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Namun, ia tidak memberikan penegasan terkait anggapan bahwa safari politik tersebut berkaitan dengan persiapan Pemilihan Presiden 2029.

Freddy menegaskan, politik tidak semata dipahami sebagai perebutan kekuasaan, melainkan juga sebagai ruang menjaga kedekatan emosional dengan masyarakat.

"Dukungan dan keberlanjutan itu dibangun melalui komunikasi kebangsaan dan kedekatan dengan rakyat," ujarnya.

Ia menilai, banyak kepala daerah dan tokoh masyarakat yang masih menilai Jokowi sebagai figur inspiratif yang gagasannya layak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya.

"Banyak sekali tokoh-tokoh ini yang simpati ketika Pak Jokowi memimpin. Hal seperti ini perlu terus dijaga agar keberlanjutan pembangunan tetap berjalan," kata Freddy.

Terkait spekulasi bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029, Freddy menyebut hal itu masih terlalu dini untuk dibicarakan.

"Kalau bicara kontestasi 2029, itu masih terlalu jauh. Kami tidak menutup ruang politik, tetapi saat ini bukan waktunya," ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa modal sosial yang dimiliki Jokowi dapat berdampak pada dinamika politik ke depan, tergantung pada arah dukungan yang terbentuk di kemudian hari.

"Kalau nanti ada efek politik, itu bagian dari dinamika. Pak Jokowi adalah figur politik yang masih punya pengaruh," katanya.

Jokowi dijadwalkan mulai melakukan kunjungan ke sejumlah daerah pada Juni 2026, termasuk Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Barat.

Ia menyebut agenda tersebut merupakan bentuk pemenuhan undangan sekaligus ruang untuk memberikan motivasi kepada masyarakat.

"Memberikan motivasi dan bertemu dengan masyarakat serta relawan di daerah, karena ada undangan," ujar Jokowi di Solo.*

(tb/ad)

JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Masjid Istiqlal, Jakarta, menerima sejumlah hewan kurban dari masyarakat non-Muslim pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah.

Partisipasi lintas agama tersebut, menurut dia, menjadi cerminan kuatnya solidaritas sosial di tengah masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Salat Iduladha di Binjai, Salurkan 167 Hewan Kurban di Sumut

Nasaruddin menjelaskan, sebagian hewan yang disalurkan ke Istiqlal tidak semata-mata dimaknai sebagai ibadah kurban dalam perspektif fikih Islam, melainkan sebagai bentuk bantuan sosial agar distribusi daging dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Ia menyebut, dari sekitar 60 ekor sapi yang disembelih di lingkungan Istiqlal, separuh di antaranya berasal dari sumbangan masyarakat umum, termasuk non-Muslim.

"Saudara-saudara kita yang non-Muslim juga sadar betul bahwa begitu banyak masyarakat yang membutuhkan daging hewan kurban," ujarnya.

Selain individu, sejumlah lembaga juga turut berpartisipasi dalam penyaluran hewan kurban ke Masjid Istiqlal.

Nasaruddin menyebut Gereja Katedral Jakarta sebagai salah satu pihak yang ikut menyumbangkan sapi kurban.

"Ada juga tetangga kita Katedral, juga menyumbangkan sapinya besar juga," katanya.

Ia menegaskan bahwa kontribusi tersebut tidak dimaksudkan sebagai ibadah kurban dalam pengertian syariat Islam, melainkan bentuk kepedulian sosial yang sejalan dengan semangat Iduladha.

"Untuk bantuan sosial berupa daging hewan, memang yang paling baik dalam agama Islam itu pada hari raya Idul Kurban ini. Jadi siapa pun, apa pun agamanya, kalau ingin berbagi itu sangat baik," ujarnya.

Secara keseluruhan, hingga pelaksanaan Salat Iduladha, Masjid Istiqlal menerima 63 ekor sapi, 18 ekor kambing, dan satu ekor domba.

Daging kurban tersebut akan disalurkan ke berbagai lembaga, termasuk masjid binaan, panti asuhan, pondok pesantren, hingga institusi pendidikan.

Nasaruddin berharap semangat berbagi lintas agama ini dapat memperluas manfaat Iduladha bagi masyarakat.

"Kita ingin semua masyarakat Indonesia tersenyum pada saat Iduladha, mendapatkan bantuan dari mana pun," ujarnya.*

(kp/ad)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai situasi di Palestina, khususnya Gaza, memperlihatkan lemahnya komitmen masyarakat internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional secara konsisten.

Dalam sidang terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB bertema "Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System" di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/5/2026), Sugiono menegaskan bahwa persoalan global saat ini bukan terletak pada relevansi Piagam PBB, melainkan pada praktik penerapan hukum internasional yang dinilai kerap bersifat selektif.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.802, Dekati “Angka Keramat” Warganet

Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina–Israel.

Pemerintah RI menilai pendekatan tersebut masih menjadi opsi utama untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan sesuai hukum internasional dan resolusi PBB.

Dalam forum yang sama, Sugiono juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik.

Ia menilai kondisi tersebut bukan hanya mengancam keselamatan personel, tetapi juga merusak prinsip dasar multilateralisme.

"Perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB mutlak harus dilakukan," kata Sugiono sebagaimana tertuang dalam siaran pers Kemlu.

Selain isu konflik, Menlu RI turut menyinggung pentingnya penghormatan terhadap hukum laut internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Ia mengingatkan agar jalur pelayaran internasional tidak dijadikan alat konfrontasi politik antarnegara.

Sugiono juga menyoroti munculnya ancaman baru dalam keamanan global, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan senjata otonom yang dinilai berpotensi mengubah pola konflik modern.

Dalam kesempatan itu, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, dan akuntabel serta mencerminkan suara negara berkembang.

Sidang Dewan Keamanan tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri China selaku Presiden DK PBB periode Mei 2026, dengan kehadiran Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.

Di sela agenda, Sugiono juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Menteri Luar Negeri Argentina, serta pertemuan singkat dengan delegasi Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba untuk membahas isu bilateral dan dinamika kawasan.*

(km/ad)

BINJAI — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons desakan pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak pemadaman listrik total (blackout) yang sempat melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.

Ia menyebut telah bertemu dengan pihak PT PLN (Persero) untuk membahas evaluasi atas insiden tersebut.

Baca Juga:

• Sumatera Utara Jadi Tuan Rumah BTN Indonesia Fashion Week 2026, Angkat Tema “Ulos Simetria”

Bobby menegaskan, peristiwa blackout tersebut harus menjadi pelajaran agar tidak kembali terulang di masa mendatang.

Ia juga meminta PLN memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sumatera Utara.

Meski demikian, Bobby mengakui pembahasan mengenai kompensasi bagi pelanggan terdampak belum dilakukan secara detail.

Ia memastikan isu tersebut akan kembali dibicarakan dengan PLN.

"Terkait kompensasi memang kemarin belum kita bicarakan ke PLN. Coba nanti (dibicarakan dengan PLN)," ujarnya.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mendesak PLN memberikan kompensasi kepada jutaan pelanggan yang terdampak blackout lebih dari 20 jam pada 22 Mei 2026.

Pemadaman tersebut dinilai menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menyebut PLN memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi atas gangguan layanan listrik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Ia menegaskan, konsumen berhak mendapatkan layanan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Aturan teknis juga disebut memperkuat kewajiban PLN untuk memberikan kompensasi jika terjadi gangguan layanan di luar standar mutu.

Blackout tersebut sebelumnya berdampak pada aktivitas ekonomi warga, mulai dari terganggunya usaha kecil hingga terhentinya sejumlah layanan publik di beberapa daerah di Sumatera Utara.*

(km/ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memfasilitasi dialog antara manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dan dua serikat pekerja, yakni Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Serikat Pekerja Mandiri Indomaret (SPMI), di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pertemuan ini digelar untuk meredakan perselisihan terkait skema upah kerja pada hari libur nasional.

Baca Juga:

• Aksi Ketiga di Mabes Polri, Massa Desak Kapolri Tolak Banding dan Pidanakan Kompol Dedi Kurniawan

Ia menolak praktik kompensasi dengan sistem tukar hari yang dinilai tidak dapat menggantikan kewajiban pembayaran lembur.

"Prinsipnya adalah mandatori undang-undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali," ujar Afriansyah dalam keterangannya.

Selain isu upah, dialog juga membahas dugaan intimidasi terhadap pekerja yang dilakukan oleh oknum kepala toko maupun manajer area.

Serikat pekerja sebelumnya menilai terdapat tekanan dalam proses persetujuan skema kerja yang disebut disetujui oleh 98 persen karyawan.

Untuk meredam polemik tersebut, kedua pihak sepakat melakukan pendataan ulang terhadap sikap pekerja melalui kuesioner yang akan dilaksanakan pada 28–30 Mei 2026.

Proses itu akan melibatkan pihak HRD serta perwakilan serikat pekerja di masing-masing cabang.

Manajemen juga menyepakati sejumlah poin penting dalam hasil pertemuan.

Pertama, pendataan ulang akan menentukan kesediaan pekerja untuk bekerja pada 31 Mei dan 1 Juni 2026.

Kedua, perusahaan berkomitmen memberikan sanksi tegas jika ditemukan praktik intimidasi terhadap pekerja.

Ketiga, manajemen akan menindaklanjuti permintaan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) melalui verifikasi keanggotaan serikat pekerja.

Keempat, perusahaan memastikan tidak akan memberikan sanksi kepada pekerja yang ikut aksi unjuk rasa pada 26 Mei 2026 serta tetap membayarkan hak upah mereka.

Kelima, PT Indomarco Prismatama juga menyatakan akan membayarkan upah lembur bagi pekerja yang tetap bekerja pada 27 Mei 2026.

"Dengan adanya kesepakatan ini, kami berharap kesejahteraan pekerja dapat terjamin dan iklim industri tetap kondusif," kata Afriansyah.*

(km/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah terus berada dalam tekanan dan semakin mendekati "angka keramat" versi warganet di kisaran Rp17.845 per dolar Amerika Serikat, yang merujuk pada tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-1945.

Pada pembukaan perdagangan Rabu (27/5/2026), rupiah tercatat melemah ke level Rp17.802 per dolar AS.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Salat Iduladha di Binjai, Salurkan 167 Hewan Kurban di Sumut

Mata uang Garuda itu menjadi yang terlemah di kawasan Asia pada perdagangan pagi, di tengah mayoritas mata uang regional justru menguat terhadap dolar AS.

Hingga pukul 09.04 WIB, hanya peso Filipina yang turut berada di zona merah.

Sementara itu, won Korea Selatan mencatat penguatan terbesar di Asia, disusul baht Thailand, dolar Taiwan, yuan China, dolar Singapura, ringgit Malaysia, hingga yen Jepang yang bergerak tipis menguat.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya di Timur Tengah setelah serangan Amerika Serikat di kawasan selatan Iran.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat pasar keuangan global cenderung menghindari risiko (risk off), sehingga berdampak pada pelemahan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif namun tetap cenderung melemah dalam beberapa waktu ke depan, dengan kisaran perdagangan Rp17.790 hingga Rp17.850 per dolar AS.

Ia juga menyoroti dampak lanjutan dari pelemahan rupiah terhadap sektor riil. Kenaikan biaya impor dan energi dinilai berpotensi meningkatkan beban produksi industri.

"Tekanan terhadap industri bukan hanya dipicu pelemahan rupiah, tetapi juga konflik geopolitik global yang mendorong kenaikan biaya produksi," ujarnya.

Sejumlah sektor disebut mulai terdampak, mulai dari elektronik, otomotif, hingga tekstil.

Dalam sebulan terakhir, tekanan biaya disebut telah memicu efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan.

Sejumlah kasus PHK juga mulai mencuat, termasuk penutupan pabrik elektronik PT Xacti Indonesia di Depok yang berdampak pada sekitar 350 pekerja.

Selain itu, perusahaan otomotif di Sidoarjo dilaporkan melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja akibat penurunan penjualan.

Industri tekstil dan alas kaki juga disebut menghadapi tekanan serupa, seiring meningkatnya biaya produksi dan melemahnya daya beli.

Ibrahim bahkan memperkirakan potensi PHK di sektor formal dapat mencapai 9.000 pekerja dalam tiga bulan ke depan jika tekanan nilai tukar dan biaya produksi tidak mereda.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan rupiah yang mendekati Rp17.800 per dolar AS tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

"Kan ekonomi bagus, ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Ini enggak masuk akal sebenarnya," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Ia menambahkan, pelemahan rupiah biasanya terjadi jika terdapat gangguan fundamental ekonomi, sementara saat ini kondisi dinilai masih relatif stabil.

Purbaya juga menyebut pemerintah tidak melakukan stres test ulang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena simulasi terhadap skenario harga minyak hingga 100 dolar AS per barel sudah diperhitungkan sebelumnya, termasuk asumsi nilai tukar rupiah.

"Enggak (ada stress test), kami sudah hitung," ujarnya.

Purbaya menjelaskan, pemerintah juga melakukan langkah stabilisasi melalui pasar surat berharga negara (SBN). Intervensi tersebut dilakukan untuk menjaga imbal hasil obligasi tetap terkendali.

Menurut dia, penurunan yield obligasi justru membantu menjaga daya tarik investor asing untuk tetap masuk ke pasar keuangan domestik.

"Selama bond market terkendali, kemauan investor asing untuk berinvestasi tetap terjaga," katanya.

Ia juga mengklaim mulai terlihat adanya aliran masuk modal asing ke pasar obligasi Indonesia, yang diharapkan dapat membantu menstabilkan nilai tukar rupiah ke depan.

Meski pemerintah optimistis, pelaku pasar menilai tekanan terhadap rupiah masih rentan dipengaruhi faktor eksternal, terutama arah kebijakan suku bunga global dan dinamika geopolitik.

Sementara itu, sentimen publik di media sosial turut mewarnai pergerakan rupiah, dengan narasi "angka keramat" Rp17.845 yang ramai diperbincangkan warganet menjelang Agustus.

Di tengah volatilitas tersebut, pasar masih menunggu kepastian arah kebijakan moneter dan langkah lanjutan pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta dampaknya terhadap sektor riil.*

(tmcn/ad)

MEDAN – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan BTN Indonesia Fashion Week (IFW) 2026.

Ajang fesyen berskala nasional itu dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Salat Iduladha di Binjai, Salurkan 167 Hewan Kurban di Sumut

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Dekranasda Sumut Kahiyang Ayu bersama Wakil Ketua Dekranasda Sumut Titiek Sugiharti.

Pada penyelenggaraan tahun ini, BTN IFW mengusung tema "Ulos Simetria" yang menampilkan kain tradisional khas Sumatera Utara, Ulos, sebagai bagian dari wastra nusantara.

Melalui tema tersebut, Sumut menargetkan penguatan posisi Ulos tidak hanya sebagai kain adat, tetapi juga sebagai produk fesyen modern yang dapat digunakan dalam berbagai kesempatan (ready to wear) sekaligus memiliki daya saing di pasar global.

Ketua Dekranasda Sumut Kahiyang Ayu mengatakan, ajang ini menjadi momentum penting untuk memperluas eksistensi budaya lokal di kancah nasional maupun internasional.

"Saya berharap event ini mampu memperkuat eksistensi keragaman budaya lokal di kancah nasional dan mendorong UMKM serta desainer daerah untuk mampu menembus pasar internasional," ujar Kahiyang.

Selain menjadi ajang promosi budaya, BTN IFW 2026 juga diarahkan sebagai ruang pembinaan desainer muda serta penguatan industri kreatif daerah.

Sebanyak sembilan desainer asal Sumatera Utara akan dilibatkan dalam ajang tersebut sebagai bagian dari upaya regenerasi pelaku industri fesyen lokal.

Pemerintah daerah melalui Dekranasda Sumut berharap keterlibatan aktif dalam ajang ini dapat membuka peluang lebih luas bagi produk dan karya khas daerah untuk tampil di panggung nasional.

"Melalui keterlibatan aktif seperti Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, harapan untuk mempromosikan kain dan karya khas daerah ke panggung nasional semakin terbuka," kata Kahiyang.

BTN Indonesia Fashion Week 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang peragaan busana, tetapi juga motor penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya daerah.*

(ad)

BINJAI – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di Lapangan Merdeka Kota Binjai, Rabu (27/5/2026) pagi.

Tahun ini, pelaksanaan Salat Iduladha Pemerintah Provinsi Sumut dipusatkan di Kota Binjai.

Baca Juga:

• APBN Dipakai untuk Sapi Kurban Presiden, Komisi XIII DPR: Hal Biasa, Sudah Dilakukan Sebelum Era Prabowo

Mereka menempati saf terdepan bersama Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Binjai.

Di saf perempuan, tampak Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, Ketua DWP Sumut Evi Novida, serta sejumlah pejabat dan tokoh perempuan daerah yang berbaur dengan masyarakat.

Salat Id dimulai sekitar pukul 07.15 WIB, kemudian dilanjutkan khutbah oleh Prof HM Jamil bertema "Generasi Memiliki Arah Hidup, Saleh dan Peduli".

Dalam khutbahnya, ia menekankan Iduladha sebagai momentum ketakwaan sekaligus penguatan solidaritas sosial.

Usai salat, Bobby Nasution menyampaikan bahwa Iduladha menjadi momen penting untuk memperkuat semangat berbagi melalui penyaluran hewan kurban kepada masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan sebanyak 167 hewan kurban ke seluruh kabupaten/kota di Sumut. Hari ini hewan kurban juga kita salurkan di Kota Binjai," ujar Bobby.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto yang turut disalurkan ke Sumatera Utara.

"Dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ada bantuan 33 ekor lembu untuk kabupaten/kota dan satu ekor untuk Provinsi Sumatera Utara. Jadi total bantuan hewan kurban dari Presiden sebanyak 34 ekor untuk Sumut," katanya.

Usai agenda salat, Bobby Nasution bersama jajaran Pemprov Sumut dan Pemkot Binjai mengikuti silaturahmi serta jamuan bersama Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Pada pukul 09.00 WIB, rombongan kembali ke Lapangan Merdeka untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban yang berasal dari Presiden, Gubernur Sumut, Wakil Gubernur, serta Pj Sekdaprov Sumut.

Dalam khutbahnya, Prof HM Jamil menekankan bahwa Iduladha merupakan cerminan keteladanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar dalam hal ketaatan, pengorbanan, dan keikhlasan.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan Iduladha sebagai momentum introspeksi diri serta memperkuat kualitas kehidupan spiritual dan sosial.

"Jadilah orang terbaik di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT," pesannya.*

(ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso membela penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 1447 Hijriah.

Menurut Sugiat, penggunaan anggaran negara untuk kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh kepala negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Baca Juga:

• 1.098 Sapi Kurban Prabowo Dibiayai APBN, Menkeu Purbaya: Saya Tak Tahu, Tanya Mensesneg

Ia menjelaskan, alokasi bantuan presiden tidak hanya terbatas pada program kurban, tetapi juga mencakup berbagai sektor lain yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

"Bukan hanya kurban. Bantuan presiden juga banyak untuk pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas publik. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," ujarnya.

Sugiat menegaskan, penilaian terhadap program tersebut seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi anggaran, tetapi dari manfaat yang diterima masyarakat luas.

Menurutnya, distribusi hewan kurban melalui program bantuan presiden telah memberikan dampak langsung kepada ribuan warga di berbagai daerah pada momentum Idul Adha.

"Dan kami berharap hal ini dilihat dari nilai kebermanfaatan kepada masyarakat. Dengan adanya hewan kurban ini, ada ribuan masyarakat yang terbantu khususnya di momen Idul Adha ini," katanya.

Lebih lanjut, Sugiat juga membantah anggapan bahwa penggunaan APBN untuk program kurban presiden merupakan kebijakan baru di era Presiden Prabowo.

Ia menyebut program tersebut telah berjalan secara berkelanjutan sejak pemerintahan sebelumnya sebagai bagian dari tradisi bantuan sosial kepala negara.

"Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama," ujarnya.

Pernyataan DPR ini menambah dinamika perdebatan publik terkait transparansi dan penggunaan APBN dalam program bantuan kemasyarakatan presiden, termasuk pengadaan ribuan sapi kurban yang dibagikan ke berbagai daerah.*

(d/ad)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai anggaran pembelian sapi kurban Presiden RI Prabowo Subianto yang dibagikan ke berbagai daerah pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menunaikan Salat Idul Adha di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Baca Juga:

• Warga Komplek Al Falah Pematangsiantar Sembelih 5 Ekor Sapi Kurban, Pererat Ukhuwah di Hari Iduladha

Saat ditanya lebih lanjut mengenai sumber pendanaan pembelian ribuan sapi kurban tersebut, Purbaya menyarankan agar hal itu dikonfirmasi langsung kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

"Tanya Mensesneg, tapi rasanya pakai uang mereka sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang dibagikan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Juri, dana tersebut berasal dari pos Bantuan Presiden atau Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk penyaluran hewan kurban ke seluruh wilayah Indonesia.

"Jadi sumber anggarannya dari APBN melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden," kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Juri menjelaskan, seluruh sapi kurban Presiden Prabowo berasal dari peternak lokal yang tersebar di berbagai daerah.

Hewan kurban tersebut didistribusikan ke setiap kabupaten dan kota di Indonesia sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat pada momentum Idul Adha.

Ia mengatakan harga sapi bervariasi karena dipengaruhi bobot hewan dan kondisi pasar di masing-masing daerah.

"Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga mempengaruhi harga sapi. Kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah," ujarnya.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban tersebut.

Program pembagian sapi kurban Presiden ini menjadi salah satu agenda rutin pemerintah dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, sekaligus mendorong pemberdayaan peternak lokal dan memperkuat semangat berbagi kepada masyarakat di berbagai daerah.*

(km/ad)

JAKARTA – Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (26/5/2026).

Mereka meminta kejelasan terkait status yayasan yang selama ini mengoordinasikan pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Bobby Nasution Salat Iduladha di Binjai, Kurban Difokuskan untuk Korban Bencana

Hingga kini, mereka mengaku belum menerima Surat Perintah Kerja (SPK) maupun kepastian terkait pelaksanaan program yang dijanjikan.

Koordinator pengelola SPPG, Oesep Sarwat, mengatakan para pengelola berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Sumedang.

Menurutnya, ketidakjelasan status yayasan telah menimbulkan kerugian finansial dan tekanan psikologis bagi para pengelola maupun investor.

"Sesuai data yang kami pegang, ada lebih dari 100 dapur yang tergabung di bawah YSBB. Kami sudah mengeluarkan biaya besar untuk sewa tempat, renovasi bangunan, hingga dana koordinasi," kata Oesep.

Ia menjelaskan, setiap dapur rata-rata telah menghabiskan dana antara Rp300 juta hingga Rp400 juta untuk memenuhi persyaratan operasional.

Namun, hingga saat ini dapur-dapur tersebut belum dapat beroperasi karena belum memperoleh kepastian dari pihak yang selama ini menjanjikan kerja sama dalam program MBG.

Menurut Oesep, para pengelola sebelumnya dijanjikan akan memperoleh SPK setelah peluncuran program nasional.

Namun berbagai alasan terus disampaikan, mulai dari menunggu peluncuran resmi hingga persetujuan dari pemerintah pusat.

Akibat kondisi tersebut, bukan hanya kerugian materi yang dirasakan. Para pengelola juga menghadapi tuntutan dari relawan yang telah direkrut dan dipersiapkan untuk bekerja di dapur MBG.

"Beban mental cukup besar karena relawan yang sudah direkrut terus mempertanyakan kapan mereka mulai bekerja. Sebagian bahkan sudah mengikuti pelatihan resmi," ujarnya.

Selain mendatangi BGN, para pengelola mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada Polda Jawa Barat guna memperoleh kepastian hukum terkait investasi yang telah mereka keluarkan.

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa Yayasan Solusi Bangun Bangsa tidak tercatat sebagai mitra resmi BGN.

Ia menyatakan masyarakat yang ingin menjadi bagian dari program MBG sebaiknya melakukan verifikasi langsung kepada BGN agar tidak menjadi korban informasi yang menyesatkan.

"Nama yayasan tersebut tidak tercatat sebagai mitra BGN. Kami juga tidak mengetahui adanya kerja sama sebagaimana yang selama ini disampaikan kepada para pengelola," ujarnya.

Sony mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai modus yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis, termasuk praktik jual-beli titik lokasi SPPG maupun perekrutan mitra tanpa dasar yang jelas.

Menurutnya, seluruh proses kemitraan program MBG memiliki mekanisme resmi yang dapat diverifikasi langsung melalui Badan Gizi Nasional.

Kasus ini menambah daftar persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Para pengelola berharap pemerintah segera memberikan solusi agar fasilitas dapur yang telah dibangun dengan investasi besar tidak terbengkalai dan tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.*

(km/ad)

BINJAI – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah bersama ribuan warga di Lapangan Merdeka Binjai, Rabu (27/5/2026).

Momen tersebut menarik perhatian masyarakat karena Bobby Nasution hadir bersama kedua putranya, Al Nahyan Nasution dan Al Saud Nasution.

Baca Juga:

• Wagub Aceh Salat Iduladha di Masjid Raya Baiturrahman Bersama Ribuan Jamaah

Sekitar pukul 07.30 WIB, Bobby tiba di lokasi dengan mengenakan kemeja hijau lengan panjang, sarung, dan peci hitam.

Ia tampak menggandeng kedua putranya yang mengenakan peci putih dan sarung berwarna cokelat.

Kehadiran kedua putra Bobby menjadi perhatian warga. Al Nahyan dan Al Saud terlihat ceria saat menyapa masyarakat yang hadir sebelum menuju area pelaksanaan salat.

Dalam kegiatan tersebut, Bobby Nasution didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya.

Turut hadir pula Amir Hamzah, Wakil Wali Kota Medan Hasanul Jihadi, serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sebelum salat dimulai, Bobby menyempatkan diri menyalami warga yang telah hadir lebih dahulu.

Setelah itu, ia bersama keluarga dan jajaran pejabat mengikuti rangkaian ibadah dengan khusyuk hingga selesai.

Usai pelaksanaan Salat Iduladha, Bobby bersama sejumlah pejabat dan masyarakat mengikuti kegiatan makan bersama.

Pada kesempatan itu, ia menegaskan bahwa makna utama Iduladha adalah semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama.

"Yang spesial bisa berbagi bersama masyarakat Sumut dengan membagikan hewan kurban," ujar Bobby.

Menurutnya, penyaluran hewan kurban tahun ini juga difokuskan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di berbagai daerah di Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumut, kata dia, berupaya memastikan bantuan dapat dirasakan oleh warga yang membutuhkan, termasuk yang masih berada di hunian sementara pascabencana.

"Hari ini banyak juga difokuskan ke huntara yang masih banyak korban bencana," katanya.

Selain bantuan dari pemerintah, Bobby Nasution mengaku turut menyalurkan hewan kurban secara pribadi ke sejumlah lokasi.

Namun, ia enggan merinci jumlah maupun lokasi penyalurannya.

"Kalau dikasih tahu nanti jadi ria pula," ujarnya.

Momentum Iduladha di Binjai berlangsung hangat dan penuh kebersamaan.

Kehadiran Bobby bersama keluarga serta fokus penyaluran kurban kepada masyarakat terdampak bencana menjadi pesan penting tentang nilai pengorbanan, kepedulian, dan solidaritas sosial yang menjadi inti perayaan Hari Raya Iduladha.*

(km/ad)

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah bersama ribuan jamaah di Masjid Raya Baiturrahman, Rabu (27/5/2026).

Salat Iduladha yang berlangsung sejak pagi itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, jajaran Pemerintah Aceh, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Banda Aceh dan sekitarnya.

Baca Juga:

• Warga Komplek Al Falah Pematangsiantar Sembelih 5 Ekor Sapi Kurban, Pererat Ukhuwah di Hari Iduladha

Turut mendampingi Wakil Gubernur Aceh dalam pelaksanaan salat, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh.

Usai pelaksanaan salat, jamaah mendengarkan khutbah Iduladha yang disampaikan oleh Abi Anwar Kuta Krueng.

Dalam khutbahnya, ia mengajak umat Islam meneladani nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan yang dicontohkan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS.

Selain itu, khutbah juga menekankan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian dari makna mendalam perayaan Iduladha.

Momentum Hari Raya Iduladha, menurutnya, tidak hanya menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah kurban, tetapi juga menjadi kesempatan mempererat hubungan antarsesama dan memperkuat semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perayaan Iduladha di Aceh tahun ini berlangsung dalam suasana aman dan kondusif.

Ribuan jamaah yang memadati Masjid Raya Baiturrahman mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan tertib hingga selesai.

Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi ikon religius dan sejarah Aceh kembali menjadi pusat pelaksanaan ibadah hari besar Islam, sekaligus simbol persatuan masyarakat Aceh dalam menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.*

(ad)

PEMATANGSIANTAR – Semangat berbagi dan kebersamaan mewarnai perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Komplek Al Falah, Tambun Timur, Kota Pematangsiantar, Rabu, 27 Mei 2026.

Warga setempat melaksanakan penyembelihan lima ekor sapi kurban usai pelaksanaan Salat Iduladha.

Baca Juga:

• Mendadak Anjlok! Harga Emas Antam Turun Rp13.000 per Gram pada Iduladha 2026

Hewan kurban yang disembelih selanjutnya didistribusikan kepada para pekurban, warga sekitar, serta masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Panitia Kurban, Ridwan, didampingi Johansyah Ricky, mengatakan pelaksanaan kurban merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus upaya meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim AS.

"Tujuan berkurban adalah menjalankan syariat yang dicontohkan Nabi Ibrahim AS dan menjadi sunnah muakkadah bagi umat Islam. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi antarwarga," ujar Ridwan.

Menurutnya, pelaksanaan kurban tahun ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga turut berpartisipasi dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban.

Ridwan menjelaskan, kegiatan kurban di Komplek Al Falah telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya.

Jumlah hewan kurban yang disembelih juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah, jumlah sapi kurban tahun ini meningkat. Ini menunjukkan semakin tingginya semangat berbagi dan kepedulian sosial masyarakat," katanya.

Panitia memastikan proses pembagian daging kurban dilakukan sesuai ketentuan syariat dengan mengutamakan asas keadilan dan pemerataan.

Daging kurban dibagikan kepada para pekurban, warga sekitar, serta kaum dhuafa yang berada di lingkungan sekitar kompleks.

Ridwan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang sebagai bagian dari tradisi keagamaan yang memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Sementara itu, salah seorang penerima daging kurban, Darman, mengaku bersyukur atas perhatian dan kepedulian para pekurban.

Ia turut mendoakan agar seluruh pihak yang berkurban diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.

"Terima kasih kepada para pekurban. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang berlipat ganda dan keberkahan bagi keluarga mereka," ujarnya.

Pelaksanaan kurban di Komplek Al Falah menjadi salah satu wujud nyata semangat Iduladha yang tidak hanya menekankan nilai ibadah, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan antarwarga.*

(ad)

JAKARTA – Harga emas batangan Antam kembali mengalami pelemahan pada perdagangan Rabu, 27 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Penurunan terjadi baik pada harga jual maupun harga buyback (jual kembali) logam mulia.

Baca Juga:

• Harga Pangan Melonjak Saat Iduladha 2026, Cabai Tembus Rp109 Ribu per Kilogram!

Angka tersebut turun Rp13.000 dibandingkan harga perdagangan sehari sebelumnya.

Sementara itu, emas Antam ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.442.500. Untuk ukuran 5 gram dibanderol Rp13.700.000, sedangkan ukuran 10 gram mencapai Rp27.345.000.

Adapun emas batangan ukuran 25 gram dipasarkan seharga Rp68.237.000. Kemudian ukuran 50 gram dijual Rp136.395.000 dan ukuran 100 gram mencapai Rp272.712.000.

Untuk investor dengan pembelian dalam jumlah besar, emas Antam ukuran 500 gram dibanderol Rp1.362.820.000.

Sedangkan ukuran terbesar 1.000 gram dipasarkan dengan harga Rp2.725.600.000.

Selain harga jual, harga buyback atau pembelian kembali oleh Antam juga mengalami penurunan.

Pada perdagangan hari ini, harga buyback tercatat sebesar Rp2.594.000 per gram atau turun Rp13.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Harga buyback merupakan nilai yang diterima pemilik emas ketika menjual kembali logam mulia kepada Antam.

Nilainya umumnya lebih rendah dibandingkan harga jual karena mempertimbangkan selisih transaksi dan mekanisme pasar.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, transaksi buyback emas dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP.

Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi.

Sementara itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu 27 Mei 2026

0,5 gram: Rp1.442.500
1 gram: Rp2.785.000
5 gram: Rp13.700.000
10 gram: Rp27.345.000
25 gram: Rp68.237.000
50 gram: Rp136.395.000
100 gram: Rp272.712.000
500 gram: Rp1.362.820.000
1.000 gram: Rp2.725.600.000

Penurunan harga emas Antam ini terjadi di tengah fluktuasi pasar logam mulia global dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Investor disarankan terus memantau perkembangan harga emas sebagai salah satu instrumen lindung nilai yang masih diminati masyarakat.*

(bi/ad)

JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan strategis nasional kompak mengalami kenaikan pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026).

Kenaikan paling tajam terjadi pada komoditas cabai yang bahkan menembus harga di atas Rp100 ribu per kilogram di tingkat konsumen.

Baca Juga:

• Kurban Wujud Nyata Filantropi Islam dan Kepedulian Sosial

Tak hanya itu, cabai merah keriting juga mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai Rp103.750 per kilogram, naik 93,93 persen.

Sementara cabai rawit merah dibanderol Rp95.650 per kilogram atau meningkat 31,66 persen, sedangkan cabai rawit hijau naik 6,88 persen menjadi Rp57.500 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Bawang putih ukuran sedang tercatat dijual dengan harga Rp58.150 per kilogram, naik 50,65 persen.

Sedangkan bawang merah ukuran sedang mencapai Rp70.650 per kilogram, meningkat 47,34 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Tidak hanya bumbu dapur, harga protein hewani turut mengalami peningkatan.

Telur ayam ras naik 46,48 persen menjadi Rp56.250 per kilogram, sementara daging ayam ras segar dijual seharga Rp43.150 per kilogram atau meningkat 41,48 persen.

Adapun harga daging sapi mengalami kenaikan yang relatif lebih rendah dibandingkan komoditas lainnya.

Daging sapi kualitas I tercatat naik sekitar Rp11.900 menjadi Rp160.000 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II meningkat hampir Rp20.000 menjadi Rp158.750 per kilogram.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, mengatakan lonjakan harga pangan menjelang dan saat Iduladha dipengaruhi oleh tingginya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi pasokan memadai.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi bertahan selama periode H-3 hingga H+2 Iduladha apabila distribusi dan pasokan bahan pokok tidak meningkat secara signifikan.

"Harga yang tinggi akan terus berlangsung jika pada fase H-3 hingga H+2 Iduladha tidak ada pasokan yang melimpah dari setiap bahan pokok," ujar Reynaldi.

Ia memperkirakan harga sejumlah komoditas pangan akan mulai mengalami penurunan setelah masa libur panjang Iduladha berakhir.

"Kemungkinan harga mulai melandai pada pekan depan atau awal Juni 2026 seiring normalnya aktivitas distribusi dan berkurangnya lonjakan permintaan," katanya.

Lonjakan harga cabai kembali menjadi perhatian karena berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi pangan nasional.

Komoditas ini selama beberapa tahun terakhir kerap menjadi penyumbang utama inflasi, terutama saat momentum hari besar keagamaan.

Pemerintah sebelumnya telah menginstruksikan berbagai langkah stabilisasi harga pangan menjelang Iduladha, mulai dari penguatan distribusi hingga operasi pasar di sejumlah daerah.

Namun tingginya permintaan masyarakat selama musim libur dan perayaan keagamaan masih menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.*

(bi/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,6 miliar untuk renovasi dua rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), yakni Rusunawa Kayu Putih di Kecamatan Medan Deli dan Rusunawa Seruai di Kecamatan Medan Labuhan.

Rencana perbaikan tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan akan dilaksanakan melalui sejumlah paket pekerjaan yang ditenderkan pada tahun anggaran 2026.

Baca Juga:

• Merasa Dihina dan Diancam di Media Sosial, Mahasiswi Unimed Lapor ke Polrestabes Medan

Perbaikan Rusunawa Kayu Putih dibagi menjadi enam paket pekerjaan sesuai blok bangunan yang ada.

Untuk Blok A, Pemkot Medan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,8 miliar.

Nilai yang sama juga disiapkan untuk renovasi Blok B. Sementara itu, Blok C dan Blok D masing-masing memperoleh anggaran sebesar Rp1,5 miliar.

Adapun Blok E dan Blok F mendapatkan alokasi dana masing-masing Rp500 juta. Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan untuk renovasi Rusunawa Kayu Putih mencapai Rp7,6 miliar.

Sementara itu, renovasi Rusunawa Seruai dibagi ke dalam empat paket pekerjaan.

Setiap paket memperoleh anggaran sebesar Rp2,5 miliar, sehingga total dana yang dialokasikan untuk perbaikan rusunawa tersebut mencapai Rp10 miliar.

Secara keseluruhan, total anggaran yang disiapkan Pemkot Medan untuk memperbaiki kedua rusunawa tersebut mencapai Rp17,6 miliar.

Rencana renovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas bangunan serta kenyamanan penghuni yang selama ini menempati Rusunawa Kayu Putih maupun Rusunawa Seruai.

Perbaikan fasilitas dinilai penting mengingat kedua rusunawa menjadi salah satu solusi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Medan.

Sebelumnya, Pemkot Medan juga telah menerapkan kebijakan penyesuaian tarif sewa rusunawa melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Melvi Marlabayana, pernah menjelaskan bahwa sejumlah ruang di lingkungan rusunawa dapat dimanfaatkan sebagai area komersial oleh penghuni dengan kewajiban membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan aset daerah sekaligus mendukung keberlanjutan operasional rumah susun milik pemerintah.

Dengan renovasi yang direncanakan pada 2026, Pemkot Medan berharap kondisi fisik bangunan rusunawa semakin layak dan mampu memberikan kenyamanan serta keamanan yang lebih baik bagi para penghuni.*

(d/ad)

MEDAN – Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sekaligus pakar hukum pidana, Assoc Prof Dr H Adi Mansar SH M.Hum, menilai persoalan pengalihan aset PTPN II lebih tepat ditempatkan dalam ranah administrasi negara daripada langsung dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Adi Mansar dalam seminar bertajuk Pengalihan Aset PTPN Menurut Perspektif Pidana dan Administrasi yang digelar di Auditorium UMSU, Medan, Selasa (26/5/2026).

Baca Juga:

• Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim usai Sebut Masyarakat Sumbar "Suku Barbar"

"Kalau disebut 20 persen, harus dipastikan terlebih dahulu dasar perhitungannya. Apakah berdasarkan luas lahan, nilai aset, atau ketentuan lainnya. Sampai hari ini informasi mengenai angka tersebut masih perlu dibuktikan melalui audit yang jelas dan transparan," ujar Adi.

Ia menegaskan bahwa sebelum muncul tuduhan adanya kerugian negara, harus ada pembuktian yang konkret mengenai nilai kerugian yang dimaksud.

Menurutnya, kerugian negara tidak dapat didasarkan pada asumsi, melainkan harus dihitung secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau berbicara kerugian negara, harus ada angka yang jelas, terukur, dan bisa dibuktikan. Tidak cukup hanya menyebut ada 20 persen lahan tanpa mengetahui secara pasti lokasi maupun nilai ekonominya," katanya.

Adi menjelaskan bahwa proses pelepasan atau pengalihan aset milik PTPN bukanlah proses sederhana.

Pengurusan aset negara harus melalui tahapan administrasi yang panjang dan melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya, kompleksitas prosedur tersebut justru memperkecil peluang terjadinya penyimpangan apabila seluruh tahapan dijalankan sesuai aturan.

"Aset PTPN dapat dialihkan melalui mekanisme hukum yang sah, seperti pelepasan hak, redistribusi lahan, penghapusbukuan aset, maupun proses lainnya. Namun seluruhnya harus mengikuti prosedur administrasi yang berlaku," jelasnya.

Ia menambahkan, pengalihan aset harus didahului dengan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi, penerbitan daftar nominatif, penyelesaian kompensasi, penghapusbukuan aset, hingga pendaftaran ke BPN untuk penerbitan sertifikat hak milik.

Dalam pandangan Adi, selama mekanisme administrasi dijalankan secara benar dan sesuai ketentuan, potensi munculnya persoalan pidana relatif kecil.

"Ketika seluruh jalur administrasi dipenuhi seratus persen, saya meyakini tidak akan muncul persoalan pidana. Masalah biasanya timbul ketika ada prosedur yang dilangkahi atau norma yang dilanggar," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika ditemukan penerbitan hak atas tanah di atas lahan yang status HGU-nya masih berlaku, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, baik administrasi maupun pidana.

Adi turut menyinggung perkara empat terdakwa dalam kasus penjualan aset PTPN II yang saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan.

Menurutnya, para terdakwa tetap harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Mereka masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Karena itu, tidak boleh ada penghakiman sebelum putusan final dijatuhkan," katanya.

Adi bahkan berpendapat bahwa apabila seluruh proses administrasi telah dijalankan sesuai prosedur, maka pihak PTPN seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

"PTPN pada dasarnya bertindak sebagai administrator yang menjaga aset negara. Mereka tidak bisa serta-merta melakukan pelepasan aset tanpa persetujuan kementerian dan mekanisme yang ditentukan," ujarnya.

Dorong Pemahaman Hukum yang Komprehensif

Dalam kesempatan itu, Adi mengajak masyarakat untuk memahami persoalan pengalihan aset negara secara lebih komprehensif dan tidak terburu-buru mengaitkannya dengan tindak pidana korupsi.

Ia menegaskan bahwa hukum administrasi dan hukum pidana memiliki karakteristik berbeda sehingga setiap persoalan harus ditempatkan sesuai koridor hukumnya.

"Kita harus mengawal aset negara dengan prinsip keadilan. Namun di saat yang sama, jangan sampai setiap persoalan administrasi langsung ditarik menjadi persoalan pidana tanpa pembuktian yang memadai," tutupnya.*

(d/ad)