JAKARTA – Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Achmad Azran atau Bang Azran, dalam memimpin organisasi masyarakat Betawi tersebut.

Menurut Komeng, upaya melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi.

Baca Juga:

• Prof. OK Saidin: Saatnya MABMI Satukan Kekuatan Puak Melayu Bangun Ekonomi dan Pendidikan

Karena itu, siapa pun yang berjuang menjaga budaya daerah, termasuk budaya Betawi, turut menjalankan amanat konstitusi.

"Saya akan dukung penuh. Karena Pak Azran sebagai Ketua FORKABI sama saja mendukung kebudayaan. Pak Menteri Kebudayaan juga sudah menyampaikan bahwa dalam Pasal 32 UUD kita diamanatkan untuk mengangkat kebudayaan Indonesia dalam menghadapi peradaban dunia. Berarti Bang Azran bersama teman-teman FORKABI sedang menjalankan amanat konstitusi itu," ujar Komeng.

Senator asal Jawa Barat yang juga dikenal sebagai komedian itu menilai pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada sektor ekonomi, tetapi juga harus diawali dengan penguatan identitas budaya.

Menurutnya, budaya merupakan soft power yang mampu memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat dunia sekaligus memperkuat jati diri bangsa.

"Kebudayaan harus diangkat lebih dahulu. Baru setelah itu urusan materi dan ekonomi. Budaya adalah soft power yang mampu memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Jangan sampai kita hanya menerima budaya dari negara lain, tetapi kita juga harus mampu membawa budaya kita mendunia," katanya.

Komeng juga berharap FORKABI dapat semakin aktif memperkenalkan kuliner Betawi sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.

Ia menilai makanan tradisional memiliki peran penting dalam memperkenalkan identitas suatu daerah.

"Saya titip kepada saudara saya Bang Azran, kalau bisa makanan-makanan Betawi ikut diangkat. Jangan hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga mendunia. Budaya itu bukan hanya kesenian, tetapi juga kuliner, adat, bahasa, dan seluruh kekayaan budaya yang kita miliki," ujarnya diselingi candaan khas yang mengundang tawa para wartawan.

Selain itu, Komeng mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Kementerian Kebudayaan sebagai kementerian tersendiri.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan sektor kebudayaan.

"Sekarang pemerintah benar-benar memberikan perhatian kepada kebudayaan. Hadirnya Kementerian Kebudayaan menunjukkan bahwa budaya menjadi prioritas agar pengembangannya lebih maksimal. Ini momentum yang harus dimanfaatkan oleh seluruh pegiat budaya, termasuk FORKABI," tuturnya.

Menanggapi dukungan tersebut, Ketua Umum DPP FORKABI Achmad Azran menyampaikan apresiasi kepada Komeng.

Ia mengatakan dukungan tersebut menjadi semangat bagi FORKABI untuk terus menjaga dan mengembangkan budaya Betawi.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Komeng atas dukungan dan kepercayaannya. Apa yang beliau sampaikan menjadi pengingat bagi kami bahwa merawat budaya Betawi bukan sekadar menjaga tradisi, melainkan menjalankan amanat konstitusi. FORKABI akan terus menjadi rumah besar bagi para budayawan, seniman, tokoh masyarakat, generasi muda, hingga pelaku UMKM untuk bersama-sama memajukan budaya Betawi agar semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional," ujar Bang Azran.

Bang Azran menegaskan kepengurusannya akan membuka ruang seluas-luasnya bagi para seniman, budayawan, pelaku UMKM, serta pegiat kuliner Betawi untuk berkembang bersama FORKABI.

Menurutnya, langkah tersebut telah dimulai sejak awal kepemimpinannya dengan melibatkan berbagai tokoh seni dan budaya Betawi dalam kegiatan organisasi.

Ia optimistis kolaborasi berbagai elemen masyarakat akan memperkuat posisi budaya Betawi sebagai bagian penting dari identitas nasional.

"Kami ingin FORKABI menjadi motor penggerak kebangkitan budaya Betawi. Seni, tradisi, bahasa, pencak silat, hingga kuliner Betawi harus menjadi kebanggaan bersama. Dengan kebersamaan, saya optimistis budaya Betawi akan semakin hebat dan menjadi bagian penting dari kekuatan budaya Indonesia di tingkat global," tutup Bang Azran.* (ad)

MEDAN – Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri Amar Lela Cendekia, mengajak seluruh keluarga besar Melayu untuk memperkuat persatuan dan membangun kemandirian ekonomi serta pendidikan.

Menurutnya, MABMI perlu memobilisasi seluruh potensi Puak Melayu agar mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Baca Juga:

• 30 Persen Penduduk Indonesia Adalah Anak-anak, UGM Ungkap Akses Kesehatan dan Pendidikan Belum Merata

Dalam pidato bertajuk "Merajut Kembali Puing-puing Peradaban Melayu yang Berserak", ia menekankan pentingnya membangun kekuatan ekonomi masyarakat Melayu dengan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

"Kita harus memobilisasi aset Puak Melayu melalui penguatan sumber ekonomi melalui prinsip Islam. Yakni zakat, infaq dan sodaqoh. Inilah sedikit sisa energi yang kita punyai hari ini," ujarnya.

Menurut OK. Saidin, penguatan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pendidikan.

Kedua aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kembali peradaban Melayu di tengah perkembangan zaman.

Ia menilai masyarakat Melayu tidak lagi cukup hanya berfokus pada persoalan identitas, tetapi harus mulai membangun kesadaran bersama untuk memperkuat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

"Kita jangan lagi disibukkan untuk urusan pengukuhan jati diri yang bersifat individu, mari kita bangun kesadaran kolektif," serunya.

OK. Saidin mengatakan, dalam Anggaran Dasar MABMI telah ditegaskan bahwa Dewan Adat diisi oleh para Sultan sebagai penjaga adat, budaya, dan nilai-nilai Islam.

Karena itu, menurutnya, modernisasi yang terjadi saat ini harus diimbangi dengan penguatan nilai-nilai budaya dan spiritual.

Ia juga mengingatkan pentingnya kembali kepada nilai-nilai dasar masyarakat Melayu agar mampu menghadapi tantangan zaman.

"Jika kita hendak berpegang pada adagium Hang Tuah, "Tak Melayu Hilang di Bumi", maka alternatif yang mungkin bisa kita mulai hari ini adalah kita bangun kembali peradaban Melayu melalui pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat Melayu," tandasnya.

Peringatan Milad ke-55 MABMI berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Dewan Adat, pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, serta Puan-Puan MABMI. Sejumlah peserta juga mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.

Dalam rangkaian acara tersebut, PB MABMI memberikan Bintang Kehormatan Sebagai Penghargaan Tanda Jasa Pengabdian kepada 25 pengurus yang dinilai telah mengabdi secara konsisten selama 10 hingga 30 tahun.

Penghargaan tertinggi, yakni Bintang Kehormatan 30 Tahun, diberikan kepada Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum dan H. Syarifuddin Siba, SH, MH. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Adat PB MABMI Sultan Serdang Drs. T. Ahmad Thala'a.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada pengurus dengan masa pengabdian 25 tahun, 20 tahun, dan 15 tahun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam membesarkan organisasi.

Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah dan jamuan makan bersama yang diiringi hiburan bernuansa budaya Melayu.

Prof. OK. Saidin berharap semangat Milad ke-55 MABMI menjadi momentum memperkuat persatuan masyarakat Melayu sekaligus membangun peradaban yang lebih maju melalui pendidikan, ekonomi, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat.* (ad)

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemulihan Pascabencana berakhir pada 30 Juli 2026.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan keputusan tersebut akan diambil melalui koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Baca Juga:

• Potensi Kerugian Kuota Internet Hangus Capai Rp613 Triliun, IAW Desak Audit Operator dan Restitusi bagi Pelanggan

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, mengatakan pembahasan mengenai status penanganan bencana sebenarnya telah dilakukan dalam rapat Forkopimda.

Namun, hingga kini masih terdapat dua pandangan yang menjadi bahan pertimbangan.

"Mengenai penetapan status bencana tersebut sebetulnya sempat di bahas dalam rapat Forkopimda," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Sabtu (25 Juli 2026).

Menurut Nurlis, terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah, yakni mempertahankan status transisi darurat atau melanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Ada dua pandangan, yaitu tetap pada status transisi atau lanjut ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Dua pandangan itu memiliki konsekuensinya masing-masing dan berdampak pada aktivitas di lapangan."

Meski demikian, Gubernur Mualem memilih agar keputusan tidak diambil secara sepihak.

Ia menilai penanganan bencana memerlukan kesepakatan bersama seluruh unsur pemerintah dan aparat.

"Menurut Gubernur, keputusan bersama itu lebih baik," katanya.

Nurlis menjelaskan, Mualem berpandangan bahwa penanganan bencana selama ini berhasil karena adanya kerja sama berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, hingga masyarakat.

"Selama ini semua pihak juag terlibat dalam membantu korban bencana," katanya.

Ia mencontohkan keterlibatan Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh yang aktif membantu masyarakat terdampak banjir, termasuk dukungan dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, wartawan, influencer, hingga warga yang saling bergotong royong.

Untuk memperkuat koordinasi, Gubernur Mualem telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun agar melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap pembahasan penanganan bencana.

"Bahkan unsur dari mahasiswa pun diundang untuk mendapat Gambaran yang utuh dalam penanganan bencana," katanya.

Dalam rapat Forkopimda tersebut, Gubernur Mualem juga mengusulkan agar kayu gelondongan yang hanyut akibat banjir dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana.

"Biar mereka memanfaatkannya sesuai kebutuhannya," katanya.

Usulan itu, menurut Nurlis, telah disampaikan kepada Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan untuk memperoleh pertimbangan hukum.

Seluruh peserta rapat Forkopimda disebut menyetujui usulan tersebut.

Kapolda Aceh juga menyatakan siap mendukung kebijakan itu dengan mengerahkan personel di lapangan.

"Kapolda menyatakan akan mengerahkan personilnya untuk menjaga agar kayu-kayu gelondongan itu tidak dibawa keluar dari lokasi bencana. Hanya boleh diambil oleh masyarakat korban bencana," kata Nurlis.

Pemerintah Aceh berharap keputusan mengenai status penanganan bencana dapat segera ditetapkan sebelum masa transisi berakhir, sehingga proses rehabilitasi maupun langkah lanjutan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.* (ad)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, seluruh warga negara memang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan konstitusi, namun dalam praktiknya belum tentu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Usai Jadi Tersangka TPPU, Akankah Febrie Adriansyah Ajukan Praperadilan?

Menurut Arief, penegakan hukum saat ini masih menyisakan persoalan yang menjadi perhatian banyak pihak.

"Di depan hukum, di depan konstitusi, warga negara semua itu sama di depan hukum, tapi tidak bersamaan kedudukannya di depan aparat penegak hukum. Hukum sangat tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah," ujar Arief.

Arief mengaku sejak purnatugas sebagai hakim konstitusi dirinya lebih sering mengenakan pakaian berwarna hitam.

Warna tersebut, menurutnya, menjadi simbol keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan.

"Saya dalam beberapa saat setelah purna dari Mahkamah Konstitusi selalu memakai pakaian hitam, itu karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja, jadi saya mengatakan Indonesia masih dalam keadaan suram. Tapi saya tidak mau pergi pindah dari Indonesia, karena bagaimanapun saya meskipun dicoba sudah diusir, tapi saya tetap di Indonesia karena saya mencintai Indonesia yang luar biasa ini," papar Arief.

Dalam kesempatan itu, Arief juga mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah mewariskan sistem ketatanegaraan yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, serta nilai-nilai sosialisme religius.

Menurutnya, sistem hukum Indonesia seharusnya berkembang sesuai karakter bangsa, bukan sekadar meniru sistem hukum negara lain.

Namun, ia menilai implementasi sistem hukum saat ini telah mengalami penyimpangan dari cita-cita para pendiri bangsa.

"Namun, kita lihat sekarang sistem hukum kita telah berbelok panjang, saya merasa Pasal 28 mengatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Tapi secara hukum setiap warga negara tidak bersamaannya di depan aparat penegakan hukum," jelasnya.

Arief menegaskan, prinsip persamaan di depan hukum harus benar-benar diwujudkan dalam praktik penegakan hukum agar keadilan dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun status seseorang.

Ia juga membagikan pengalamannya saat menghadiri Kongres Mahkamah Konstitusi Sedunia di Madrid.

Dalam forum tersebut, Arief berdiskusi dengan seorang peserta dari negara kawasan Skandinavia yang mayoritas penduduknya tidak beragama.

Menurut Arief, jawaban yang disampaikan rekannya tersebut memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya integritas dalam penyelenggaraan negara.

"Dia menjawab, urusan dunia diselesaikan sebaik-baiknya di dunia, mereka tidak percaya ada surga, tidak ada neraka, tapi di dunia harus diselesaikan secara sebaik-baiknya di dunia. Saya sangat terpukul mendapat penjelasan itu," ujarnya.

Melalui forum tersebut, Arief mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga nilai-nilai konstitusi, memperkuat integritas, serta berani menyuarakan kebenaran demi mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat.* (sn/ad)

JAKARTA – Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan apakah akan mengajukan praperadilan setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penasihat hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya masih akan melakukan pembahasan internal sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Baca Juga:

• PB IMBI-SU Desak Pemberantasan Narkoba di Langkat Dilakukan Tanpa Tebang Pilih: Jangan Hanya Fokus Satu Lokasi!

"Ini kan baru selesai proses pemeriksaan, nanti tentu di tim kami berdiskusi terlebih dahulu dan melihat secara substansi atau pun secara strategi ke depan," kata Febri, Sabtu (25/7/2026).

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu enggan memberikan banyak komentar mengenai proses hukum yang sebelumnya bergulir di kepolisian dan kini berlanjut di Kejaksaan Agung.

Ia menegaskan bahwa tim kuasa hukum saat ini memusatkan perhatian pada penyidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di Kejaksaan Agung.

"Kami fokus pada proses pemeriksaan dengan dasar surat perintah penyidikan di kejaksaan. Karena yang memeriksa adalah para penyidik di kejaksaan, yaitu Tim 9," kata dia.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026), Febrie Adriansyah menjalani dua tahapan pemeriksaan.

Selain diperiksa sebagai saksi, Febrie juga menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yang dimulai sekitar pukul 19.00 WIB.

Menurut Febri Diansyah, penyidik mengajukan sekitar 20 hingga 30 pertanyaan kepada kliennya dalam pemeriksaan sebagai tersangka.

"Untuk BAP sebagai tersangka saya tidak hafal persis jumlah pertanyaannya, tapi mungkin sekitar 20 atau 30 pertanyaan, termasuk pertanyaan yang bersifat umum soal identitas dan lain-lain," ujarnya.

Febri menegaskan bahwa kliennya telah menjawab seluruh pertanyaan penyidik sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Ia menyebut Febrie Adriansyah bersikap kooperatif selama pemeriksaan berlangsung.

"Pak FA (Febrie) sangat berkomitmen untuk menjelaskan apa adanya yang dia ketahui, dan itu sebagai bentuk sikap kooperatif menghargai dan menghormati proses hukum ini," ucap Febri.

Hingga saat ini, tim kuasa hukum belum memastikan apakah langkah praperadilan akan ditempuh.

Keputusan tersebut, menurut Febri, akan ditentukan setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut berdasarkan substansi perkara dan strategi pembelaan yang akan disiapkan.* (sn/ad)

YOGYAKARTA – Anak-anak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia.

Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

Baca Juga:

• Aturan Baru Program Bedah Rumah Segera Terbit, Syarat Penerima Bantuan Akan Dipermudah

Hal itu disampaikannya dalam siniar bertajuk "Anak Sebagai Penduduk Masa Depan: Antara Kerentanan dan Ketangguhan", Jumat (24/7/2026).

"Anak adalah investasi masa depan yang kelak akan memasuki usia produktif dan menjadi penopang keberlanjutan kehidupan masyarakat," kata Basilica.

Perempuan yang akrab disapa Lica itu menjelaskan, Indonesia kini menghadapi perubahan struktur demografi.

Jika sebelumnya tantangan terbesar adalah ledakan jumlah penduduk, kini kondisi mulai bergeser ke meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dan menurunnya angka kelahiran.

"Nah kalau kita lihat trennya di Indonesia, tantangannya sekarang terkait perubahan demografi. Dulu kita menghadapi ledakan penduduk, sekarang jumlah penduduk usia lanjut semakin meningkat, dan malah jumlah penduduk usia muda atau angka kelahiran justru menurun," ujarnya.

Menurut Lica, kondisi tersebut membuat kualitas tumbuh kembang anak menjadi semakin penting.

Anak tidak seharusnya dipandang hanya sebagai angka dalam statistik kependudukan, melainkan sebagai modal manusia yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan.

"Ia harus kita pandang sebagai seseorang yang punya keahlian, dan potensinya yang harus diasah untuk menjadi manfaat bagi keberlanjutan," tuturnya.

Lica mengatakan kondisi anak harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari kesehatan, pendidikan, kondisi psikososial, hingga dukungan yang diberikan keluarga dan lingkungan.

Berdasarkan penelitian PSKK UGM di Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), prevalensi stunting di kedua wilayah tersebut relatif hampir sama.

Di Jakarta angka stunting tercatat 17,2 persen, sedangkan di DIY mencapai 17,4 persen.

"Nggak jauh berbeda karena kita tahu bahwa kedua kota tersebut sudah memiliki layanan kesehatan yang cukup baik. Sama seperti angka kematian bayi, itu sudah jauh menurun," ungkapnya.

Meski demikian, menurut Lica, kondisi tersebut belum mencerminkan situasi di seluruh Indonesia.

Ia menyoroti masih adanya ketimpangan akses layanan kesehatan, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal.

"Masih ada kendala lain, misalnya jaminan kesehatan yang belum bisa dinikmati semua anak, terutama dalam hal ini anak-anak yang ada di daerah tertinggal," katanya.

Kesenjangan tersebut dinilai berpotensi membuat sebagian anak tidak memperoleh layanan kesehatan, pemeriksaan medis, maupun intervensi gizi yang memadai.

Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian.

Penelitian PSKK UGM menunjukkan angka partisipasi sekolah di Jakarta dan DIY masih cukup tinggi.

Namun, pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun, angkanya mulai mengalami penurunan.

Di kedua wilayah tersebut, angka partisipasi sekolah berada di kisaran 88 persen, sedangkan secara nasional hanya sekitar 74 persen.

Menurut Lica, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena usia tersebut merupakan masa penting dalam mempersiapkan generasi muda memasuki dunia kerja.

"Ini harus kita waspadai, karena justru saat anak-anak memasuki usia produktif, mereka malah tidak cukup mendapatkan ruang untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan," ujar Lica.

Ia menilai pendidikan menengah memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas generasi muda sehingga mampu bersaing di masa depan.

Selain memenuhi kebutuhan dasar anak, Lica juga menekankan pentingnya menciptakan sistem sosial yang inklusif.

Menurutnya, anak perlu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk ketika pemerintah menyusun kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, seperti pembangunan kota ramah anak.

"Misalnya untuk mendesain kota ramah anak, ya sudah seharusnya anak-anak itu dilibatkan dalam forum, tidak kemudian hanya dijadikan sasaran saja," ujarnya.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) yang mendorong kesetaraan, perlindungan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial.

Lica berharap orang tua maupun para pengambil kebijakan lebih banyak mendengarkan suara anak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Poin kita dalam memaknai inklusivitas adalah bagaimana kemudian kita dapat memperhatikan apa yang dipikirkan oleh anak-anak," tutupnya.* (km/ad)

JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai menjadi tonggak baru dalam perlindungan hak konsumen di Indonesia.

Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi sehingga tidak boleh dihapus begitu saja ketika masa aktif paket berakhir.

Baca Juga:

• Aturan Baru Program Bedah Rumah Segera Terbit, Syarat Penerima Bantuan Akan Dipermudah

Ia juga mendorong adanya mekanisme restitusi atau ganti rugi bagi pelanggan yang merasa dirugikan akibat sistem kuota hangus.

"Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kuota hangus dibolehkan, tetapi berapa besar nilai ekonomi milik masyarakat yang selama bertahun-tahun hilang tanpa pilihan, tanpa kompensasi, dan tanpa pernah diaudit secara terbuka," tegasnya di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Menurut Iskandar, putusan MK tidak hanya menjadi pedoman bagi kebijakan operator ke depan, tetapi juga membuka ruang untuk mengevaluasi praktik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

IAW menilai pemerintah perlu membuka data historis mengenai kuota internet yang hangus untuk mengetahui besarnya nilai ekonomi yang selama ini hilang dari masyarakat.

Dalam kajiannya, IAW memperkirakan nilai kuota internet yang tidak terpakai dan hangus mencapai sekitar Rp63 triliun per tahun.

Jika diakumulasi dalam jangka panjang, nilainya diperkirakan mencapai Rp613 triliun.

Namun demikian, Iskandar menegaskan bahwa angka tersebut bukan hasil audit resmi maupun putusan pengadilan.

"Hitungan IAW bukan putusan pengadilan dan bukan hasil audit final. Justru karena itu, negara harus mengujinya menggunakan data primer milik operator, mulai dari jumlah paket yang terjual, volume kuota yang digunakan, kuota yang hangus, hingga perlakuan akuntansinya," tambahnya.

Iskandar menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi bukan berarti menghapus ketentuan mengenai masa aktif paket internet.

Menurutnya, yang dikoreksi oleh MK adalah mekanisme penghapusan sisa kuota secara otomatis tanpa memberikan pilihan kepada pelanggan.

Ke depan, operator diwajibkan menyediakan berbagai opsi agar hak konsumen tetap terlindungi.

Pilihan tersebut dapat berupa:

- Akumulasi atau rollover kuota.
- Perpanjangan masa aktif.
- Pengalihan kuota ke paket lain.
- Pengembalian dana (refund).
- Bentuk kompensasi lain.

Seluruh mekanisme tersebut, menurut putusan MK, tidak boleh dikenakan biaya tambahan kepada pelanggan.

Selain perubahan kebijakan untuk masa mendatang, IAW juga mengusulkan adanya skema restitusi historis bagi pelanggan yang selama ini kehilangan kuota.

Restitusi tersebut tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat diwujudkan melalui:

- Penambahan kuota internet.
- Perpanjangan masa aktif secara otomatis.
- Pengalihan manfaat ke paket baru.
- Dana kompensasi khusus bagi pelanggan.

Menurut Iskandar, langkah tersebut dapat menjadi bentuk pemulihan hak konsumen tanpa membebani operator secara langsung.

IAW juga mendorong pemerintah melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan kuota internet.

Audit tersebut meliputi lima aspek utama, yaitu:

- Audit regulasi.
- Audit sistem informasi.
- Audit akuntansi berdasarkan PSAK 72.
- Audit fiskal.
- Audit nilai kerugian konsumen.

Selain itu, IAW meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut memeriksa tata kelola keuangan negara yang berkaitan dengan PT Telkom Indonesia beserta entitas anak usahanya.

Untuk operator swasta, pengawasan dinilai dapat dilakukan melalui mekanisme perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta pengelolaan spektrum frekuensi.

Meski mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, Iskandar menegaskan bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan pidana terhadap operator telekomunikasi.

Menurutnya, putusan itu merupakan koreksi terhadap sistem perlindungan konsumen yang selama ini berlaku.

"Jika pada kemudian hari audit menemukan dugaan fraud (manipulasi data), kolusi, atau penyalahgunaan kewenangan, barulah semuanya diproses melalui jalur hukum yang berlaku," pungkasnya.* (bs/ad)

JAKARTA – Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di Indonesia.

Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 24 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Sayembara Tangkap Begal Tuai Kritik, Gubernur Dedi Mulyadi: Justru Cegah Aksi Main Hakim Sendiri

"@YE. LIVE IN JAKARTA, INDONESIA. 24 OCTOBER 2026." tulis keterangan akun Instagram @rawvision.collective.

Sebelumnya, rumor mengenai konser tersebut sempat beredar setelah muncul teaser bertuliskan "Ye Jakarta Coming Soon 2026" dalam sebuah listening party di Jakarta.

Konser ini sekaligus menjadi bagian dari promosi album terbaru Ye bertajuk "Bully" yang dirilis pada 28 Maret 2026.

Album tersebut merupakan hasil kolaborasi Kanye West dengan sejumlah musisi ternama, di antaranya Travis Scott, André Troutman, dan CeeLo Green.

Promotor mengumumkan bahwa seluruh tiket konser akan dijual melalui satu tahap penjualan, yakni General Sale.

Penjualan tiket dimulai pada Rabu, 29 Juli 2026 pukul 10.00 WIB.

Selain tiket konser, promotor juga menyediakan paket Hotel Bundling bagi penggemar yang ingin memperoleh akomodasi sekaligus tiket konser.

Penjualan paket tersebut dilakukan pada waktu yang sama.

Tiket dapat dibeli melalui situs resmi penyelenggara.

Sementara untuk kategori Royal Suite dan Sky Box, pemesanan dilakukan melalui layanan WhatsApp yang disediakan promotor.

Daftar Harga Tiket Konser Kanye West Jakarta 2026

Promotor menghadirkan sejumlah kategori tiket dengan pilihan tempat duduk maupun area festival.

Harga tiket yang diumumkan belum termasuk pajak hiburan 10 persen dan biaya platform sebesar 6 persen.

Berikut rincian harga tiket:

VIP East & West (Numbered Seat): Rp9.850.000
Super Fans Festival: Rp5.850.000
CAT 1A & 1B (Numbered Seat): Rp4.875.000
Festival A & B: Rp3.500.000
CAT 2A & 2B (Numbered Seat): Rp3.875.000
CAT 3A & 3B (Numbered Seat): Rp2.875.000
CAT 4A & 4B (Numbered Seat): Rp1.875.000
Royal Suite: Booking melalui WhatsApp
Sky Box: Booking melalui WhatsApp

Kategori VIP East & West memperoleh fasilitas berupa:

- 1 kursi bernomor
- Surprise Box Set B
- Exclusive Super Fans Laminate & Lanyard

Sementara kategori Super Fans Festival mendapatkan:

- 1 tiket festival berdiri
- Early Entry Access
- Surprise Box Set B
- Exclusive Super Fans Laminate & Lanyard

Cara Membeli Tiket

Promotor juga telah merilis panduan pembelian tiket konser Kanye West di Jakarta.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Buka situs resmi yejakarta.com.
- Klik menu "Buy Tickets".
- Masuk ke ruang tunggu (waiting room).
- Pilih kategori dan jumlah tiket (maksimal empat tiket dalam satu transaksi).
- Klik "Pesan Sekarang", lalu pilih "Setuju".
- Isi data diri secara lengkap.
- Pilih metode pembayaran yang tersedia, seperti kartu debit, kartu kredit, virtual account, dompet digital, paylater, atau QR.
- Pastikan seluruh data telah benar sebelum menyelesaikan pembayaran.
- Setelah pembayaran berhasil, e-ticket akan dikirim kepada pembeli.

Promotor mengimbau pembeli untuk tidak membagikan e-ticket kepada pihak lain demi menghindari penyalahgunaan.

Konser ini menjadi salah satu agenda musik internasional yang paling dinantikan di Indonesia pada 2026 dan diperkirakan akan menarik ribuan penggemar dari berbagai daerah.* (di/ad)

JAKARTA – Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru.

Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah Rumah disebut telah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga proses penerbitannya tinggal menunggu penandatanganan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Baca Juga:

• Akademisi USK Sebut Pengelolaan Parkir oleh Swasta Bentuk 'Lazy Governance', Pemko Banda Aceh Diingatkan Tak Sekadar Kejar PAD

Kepastian itu disampaikan Maruarar setelah melakukan pertemuan dengan Anggota IV BPK RI di Kantor BPK RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari konsultasi Kementerian PKP dengan sejumlah lembaga untuk memastikan kebijakan perumahan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Minggu ini kami sudah berkonsultasi dengan BPKP, Kementerian Hukum, dan hari ini dengan BPK, kami mendapat banyak masukan," ungkap Maruarar Sirait.

Menurut Maruarar, BPK telah menyatakan tidak memiliki keberatan terhadap substansi Rapermen Program Bedah Rumah, khususnya terkait perubahan mekanisme persyaratan bagi masyarakat penerima bantuan.

"Tadi BPK juga sudah menyatakan clear terhadap Rapermen Program Bedah Rumah yang mengatur kemudahan persyaratan bagi penerima bantuan, terutama terkait alas hak. Paling lambat Senin atau Selasa saya akan menandatangani peraturan menteri tersebut," lanjutnya.

Salah satu perubahan penting dalam aturan baru tersebut adalah penyederhanaan persyaratan administrasi bagi calon penerima Program Bedah Rumah.

Sebelumnya, masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan harus menunjukkan dokumen kepemilikan tanah seperti sertifikat atau dokumen legal lainnya.

Namun melalui aturan baru ini, bukti penguasaan tanah dapat dilakukan melalui surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan.

Surat tersebut nantinya menjadi dasar bahwa rumah yang akan mendapatkan bantuan memang berdiri di atas tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh calon penerima.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang lebih layak.

Penyederhanaan persyaratan ini juga diharapkan mampu mengatasi kendala administratif yang selama ini membuat sebagian masyarakat sulit mengakses bantuan perumahan.

Maruarar menegaskan, proses konsultasi dengan BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Hukum dilakukan agar aturan yang diterbitkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga tetap memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan Program Bedah Rumah berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran.

Selain Program Bedah Rumah, Kementerian PKP juga terus menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan produk dalam negeri melalui Program Gentengisasi.

Dalam pelaksanaan Program Gentengisasi, penggunaan genteng tidak diwajibkan harus menggunakan produk berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sebagai gantinya, kualitas produk akan mengacu pada hasil pengujian Balai Keramik agar mutu bangunan tetap terjamin.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor produksi bahan bangunan.

Kementerian PKP juga terus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan perumahan.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Dengan terbitnya aturan baru Program Bedah Rumah, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memperoleh bantuan perbaikan hunian tanpa terbebani proses administrasi yang rumit.* (km/ad)

BANDA ACEH – Kebijakan pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta mendapat sorotan dari akademisi Universitas Syiah Kuala (USK).

Akademisi USK sekaligus pemerhati kebijakan publik, Dr. Nazrul Zaman, menilai langkah tersebut menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah karena dinilai berpotensi menggeser fungsi utama pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Baca Juga:

• Ribuan Demonstran Bersorak! Menteri Pendidikan India Mundur usai Skandal Kebocoran Soal Ujian Rugikan 2 Juta Peserta

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mampu membedakan antara pelayanan publik dan kepentingan bisnis korporasi.

Ia menilai pengelolaan fasilitas publik tidak boleh hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial, tetapi harus mengutamakan manfaat bagi masyarakat.

Dr. Nazrul Zaman menyebut kebijakan menyerahkan pengelolaan parkir kepada pihak swasta sebagai bentuk "lazy governance" atau kemalasan dalam tata kelola pemerintahan.

Menurut dia, kerja sama dengan pihak swasta memang dapat menjadi solusi cepat untuk mengurangi beban administrasi pemerintah.

Namun, keputusan tersebut dinilai memiliki konsekuensi besar terhadap masyarakat.

"pemerintah/" target="_blank">Pemerintah hadir bukan untuk memburu laba finansial atau sekadar mengejar kepastian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan untuk memberikan nilai manfaat publik (public benefit) dan menjamin kesejahteraan warganya," papar Dr. Nasrul Zaman.

Ia menilai ketika urusan publik diserahkan kepada pihak yang memiliki orientasi utama pada keuntungan, maka fungsi pemerintah dapat bergeser dari pelayanan menjadi sekadar mengejar pendapatan.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan ruang publik tetap dikelola dengan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat luas.

Dr. Nazrul Zaman juga mengkritik alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kerap menjadi dasar dalam kerja sama pengelolaan fasilitas publik.

Menurutnya, perhitungan tersebut tidak boleh hanya melihat peningkatan pemasukan tanpa mempertimbangkan aliran keuntungan yang diperoleh pihak swasta.

Ia menjelaskan, perusahaan tentu akan memperhitungkan biaya operasional dan margin keuntungan dalam menjalankan kerja sama tersebut.

Akibatnya, menurut dia, sebagian pendapatan dari aktivitas parkir masyarakat berpotensi lebih banyak menjadi keuntungan korporasi dibandingkan kembali sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota.

Atas kondisi tersebut, Dr. Nazrul Zaman meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh tidak bersikap pasif.

Ia mendorong DPRK menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan pemerintah kota tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"DPRK harus segera memanggil dinas terkait, membedah naskah kerja sama tersebut, dan mendorong lahirnya Qanun yang memastikan tata kelola ruang publik tidak dikomersialisasikan tanpa memprioritaskan tenaga kerja lokal," pungkasnya.

Menurutnya, pengelolaan ruang publik harus tetap berada dalam koridor pelayanan masyarakat, bukan semata-mata menjadi sumber keuntungan bagi pihak tertentu.

Ia berharap Pemko Banda Aceh dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dan kembali menempatkan pelayanan publik sebagai tujuan utama pemerintahan.* (ad)

PENAJAM PASER UTARA – Kabar duka datang dari lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Harold Yohanes Pantouw, ditemukan meninggal dunia di kamar huniannya di Rumah Susun (Rusun) ASN 3, Tower 6, kamar 102, Sabtu (25/7/2026).

Baca Juga:

• Mahasiswa Farmasi di Medan Diduga Jadi Bandar Vape Narkoba, Polisi Sita 488 Pod Getar

Saat ini, penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan medis atau visum sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya.

Kapolresta IKN Kombes Pol Supriyanto mengatakan, pihaknya menerima laporan terkait penemuan jenazah Troy sekitar pukul 14.15 Wita.

"Salah seorang staf korban melaporkan kejadian sekira pukul 2 siang kepada kepolisian. Petugas bersama tim identifikasi segera menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP)," ujar Supriyanto.

Setelah menerima laporan, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan awal.

Tim identifikasi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan informasi dan memastikan kondisi korban saat ditemukan.

Usai proses olah TKP selesai, jenazah Troy dievakuasi ke Rumah Sakit Hermina IKN untuk menjalani pemeriksaan visum.

Menurut Supriyanto, hasil pemeriksaan medis tersebut akan menjadi dasar bagi penyidik untuk mengetahui penyebab kematian korban.

"Kami juga meminta Inafis Polres Penajam Paser Utara turut membantu proses identifikasi. Apabila hasil visum tidak menemukan adanya unsur kekerasan, jenazah akan kami serahkan kepada pihak keluarga," katanya.

Berdasarkan keterangan sementara dari sejumlah saksi, termasuk staf pribadi korban, Troy diketahui sempat menyampaikan keluhan terkait kondisi kesehatannya sehari sebelum ditemukan meninggal dunia.

Namun, kepolisian masih mendalami seluruh informasi yang diperoleh dari para saksi untuk memastikan kronologi kejadian.

Polisi menegaskan proses penyelidikan tetap berjalan hingga hasil pemeriksaan medis dan identifikasi selesai dilakukan.

Kepergian Troy Pantouw menjadi duka bagi jajaran Otorita IKN.

Sebagai Juru Bicara Otorita IKN, Troy selama ini berperan dalam menyampaikan informasi publik terkait perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada masyarakat.* (km/ad)

NEW DELHI – Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah gelombang aksi protes besar-besaran yang digerakkan oleh kelompok pemuda terkait skandal kebocoran soal ujian masuk perguruan tinggi.

Pengunduran diri tersebut menjadi sorotan karena dianggap sebagai kemenangan bagi ribuan demonstran yang selama beberapa hari terakhir menggelar aksi di berbagai wilayah India, terutama di kawasan Jantar Mantar, New Delhi.

Baca Juga:

• PB IMBI-SU Desak Pemberantasan Narkoba di Langkat Dilakukan Tanpa Tebang Pilih: Jangan Hanya Fokus Satu Lokasi!

Ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di pusat aksi terlihat bersorak dan menari sebagai bentuk kemenangan atas tuntutan mereka.

"Kita berhasil," ujar pendiri Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Kecoak, Abhijeet Dipke, yang menjadi salah satu tokoh penggerak aksi tersebut.

Gelombang demonstrasi ini menjadi salah satu aksi protes terbesar di India dalam beberapa tahun terakhir.

Aksi tersebut menjadi tekanan besar bagi pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Dukungan dari sejumlah politisi oposisi terhadap gerakan mahasiswa juga semakin memperkuat tuntutan agar pemerintah bertanggung jawab atas persoalan kebocoran soal ujian.

Situasi di lapangan sempat memanas setelah aparat keamanan menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang melakukan aksi di New Delhi.

Pemandangan demonstrasi besar yang melibatkan ribuan anak muda serta tindakan aparat dalam mengendalikan massa memicu perhatian dan kritik dari masyarakat.

Pihak berwenang sebelumnya menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan memastikan aksi berjalan sesuai aturan hukum.

Aksi protes bermula dari kasus kebocoran soal ujian masuk perguruan tinggi kedokteran bergengsi di India pada Mei 2026.

Kasus tersebut menyebabkan hasil ujian dibatalkan dan pemerintah memutuskan menggelar ujian ulang.

Kebijakan itu berdampak terhadap sekitar 2 juta anak muda yang mengikuti seleksi tersebut.

Para demonstran menilai pemerintah harus bertanggung jawab karena kebocoran soal tersebut merugikan jutaan calon mahasiswa yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian.

Salah satu tuntutan utama massa adalah meminta Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Cockroach Janta Party (CJP) menyatakan seluruh tuntutan utama para demonstran telah diterima pemerintah India.

"Seluruh tuntutan kami telah diterima," kata Juru Bicara CJP Ashutosh Ranka, dikutip dari BBC, Sabtu (25/7/2026).

Perwakilan Partai Kecoak sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri federal India untuk menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa.

Selain meminta pengunduran diri Menteri Pendidikan, massa juga menuntut kompensasi sebesar 10 juta rupee atau USD 103.554 bagi keluarga korban yang diduga melakukan bunuh diri akibat kasus kebocoran soal ujian.

Mereka juga meminta agar tidak ada tindakan hukum terhadap peserta aksi yang ikut menyuarakan protes.

Setelah pemerintah menerima sejumlah tuntutan tersebut, CJP menyatakan menghentikan aksi protes secara damai.

"Kami meminta para pengunjuk rasa untuk menghentikan aksi protes secara damai dan segera," kata Ranka.

Dharmendra Pradhan menyampaikan keputusan mundur melalui unggahan di media sosial X.

Dalam pernyataannya, ia mengatakan pengunduran diri dilakukan agar situasi yang terjadi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dianggap ingin mengganggu stabilitas negara.

"Mempertimbangkan situasi yang telah terjadi di Jantar Mantar dan di seluruh negeri, agar kekuatan anti-nasional tidak mengambil keuntungan dari situasi ini ... saya telah mengirimkan surat pengunduran diri saya kepada Perdana Menteri," tulis Pradhan dalam unggahannya di X.

Pradhan juga menyatakan menghormati aspirasi dan harapan generasi muda India.

"Saya sangat menghormati aspirasi, perasaan, dan harapan yang sah dari kaum muda negara ini," imbuhnya.

Selain persoalan kebocoran ujian, aksi tersebut juga mencerminkan keresahan yang lebih luas di kalangan anak muda India.

Demonstran menyoroti persoalan lapangan kerja, dugaan korupsi, serta tuntutan agar pemerintah lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan publik.

Sebelum pengunduran diri Menteri Pendidikan diumumkan, pemerintah India juga sempat membatasi akses internet dan sejumlah layanan transportasi di wilayah tertentu untuk mengendalikan situasi.

Namun, tekanan publik akhirnya membuat pemerintah mengambil langkah untuk merespons tuntutan para pengunjuk rasa.* (cnd/ad)

JAKARTA – Kasus kendaraan Toyota Alphard yang menerobos pelican crossing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, berbuntut pada pemeriksaan internal terhadap tiga anggota Polda Jawa Barat.

Ketiga orang yang berada di dalam kendaraan tersebut diketahui merupakan anggota kepolisian, yakni Ipda DG, Bripka BS, dan Briptu RPW.

Baca Juga:

• Bertemu Dedi Mulyadi, Satpam Asal Nias Korban Dugaan Intimidasi di Bundaran HI Bersiap Pindah Kerja ke Bandung

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, meskipun kedua pihak telah sepakat menyelesaikan persoalan secara damai, proses penegakan aturan internal terhadap ketiga anggota tersebut tetap berjalan.

"Perdamaian antara para pihak, tidak menghapuskan sanksi kode terhadap ketiganya yakni Ipda DG, Bripka BS dan ⁠Briptu RPW," kata Hendra dikutip dari Instagram @propam_jabar.

Hendra menjelaskan, ketiga anggota tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya bukti yang cukup terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022.

"Ditemukan cukup bukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri sebagaimana Perpol nomor 7 tahun 2022 dan hasilnya akan dilanjutkan melalui proses kode etik dan sidang kode etik profesi Polri," ungkap Hendra.

Menurut Hendra, proses selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk menentukan langkah dan sanksi terhadap ketiga anggota tersebut.

Polda Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota secara tegas dan transparan.

Hendra menegaskan, institusi kepolisian tidak akan membiarkan adanya tindakan anggota yang dapat mencoreng kepercayaan masyarakat.

"Kami Polda Jabar berkomitmen dan konsisten akan menindak tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota," kata Hendra.

Selain itu, Polda Jawa Barat juga menyampaikan permohonan maaf kepada Fiktor Harefa atas kejadian yang terjadi di kawasan Bundaran HI.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada saudara Fiktor, seorang satpam di kawasan Bundaran HI, atas tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh tiga anggota Polda Jawa Barat," katanya.

Sebelumnya, kendaraan Toyota Alphard tersebut menjadi sorotan setelah diduga menerobos jalur pelican crossing di kawasan Bundaran HI.

Peristiwa itu kemudian berujung pada perselisihan antara pengemudi dan penumpang kendaraan dengan Fiktor Harefa yang saat itu sedang menjalankan tugas sebagai petugas keamanan.

Kejadian tersebut viral di media sosial dan mendapat perhatian masyarakat karena melibatkan anggota kepolisian.

Meski telah ada kesepakatan damai antara pihak terkait, Polda Jawa Barat memastikan proses etik tetap berjalan sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap perilaku anggotanya.* (cn/ad)

BANDUNG – Kasus dugaan intimidasi terhadap seorang petugas keamanan proyek di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, membawa perubahan besar dalam rencana kehidupan Fiktor Harefa.

Satpam yang menjadi korban dalam insiden tersebut berencana meninggalkan pekerjaannya di Jakarta dan melanjutkan kariernya di Bandung, Jawa Barat.

Baca Juga:

• Sayembara Tangkap Begal Tuai Kritik, Gubernur Dedi Mulyadi: Justru Cegah Aksi Main Hakim Sendiri

Dalam pertemuan tersebut, Fiktor menyampaikan keinginannya untuk tetap bekerja sebagai petugas keamanan, namun di wilayah Bandung.

Dedi Mulyadi mengatakan Fiktor sebenarnya memiliki hubungan dengan Bandung karena pernah tinggal di kawasan Pasteur.

Sementara itu, Fiktor diketahui berasal dari Nias, Sumatera Utara.

"Fiktor Harefa, satpam yang kemarin ramai di Bundaran HI. Beliau berniat pindah kerja di Bandung dan ternyata beliau ini orang Bandung, tinggal di Pasteur, asalnya dari Nias," ujar Dedi melalui media sosial pribadinya, Sabtu (25/7/2026).

Keputusan Fiktor untuk mencari pekerjaan baru tidak terlepas dari kejadian yang dialaminya saat bertugas sebagai satpam proyek di kawasan Bundaran HI.

Fiktor menjadi perhatian publik setelah video dugaan intimidasi terhadap dirinya viral di media sosial.

Dalam video tersebut, terlihat adanya perlakuan yang dinilai tidak pantas saat Fiktor menjalankan tugas sebagai petugas keamanan.

Peristiwa itu kemudian mendapat perhatian luas dari masyarakat hingga mendorong Fiktor bertemu dengan Dedi Mulyadi untuk menyampaikan keinginannya pindah pekerjaan.

"Beliau sengaja datang bertemu saya hari ini ingin pindah kerja sebagai security, jadi rencananya Insya Allah nanti pindah kerja sebagai security di Jakarta pindah menjadi di Bandung," kata Dedi.

Dedi Mulyadi menyebut pihaknya telah menyiapkan rencana penempatan kerja bagi Fiktor apabila proses kepindahan tersebut terealisasi.

Fiktor nantinya direncanakan bertugas sebagai petugas keamanan di kawasan Gedung Sate, Bandung, yang saat ini sedang menjalani proses pembangunan dan penataan area.

"Nanti saja sekitar Gedung Sate yang hari ini lagi proyek pembangunan penataan area halaman Gedung Sate," ucap Dedi.

Rencana tersebut menjadi bentuk dukungan agar Fiktor tetap dapat bekerja dengan lingkungan yang lebih nyaman setelah mengalami kejadian yang menyita perhatian publik.

Sementara itu, Polda Jawa Barat telah mengakui bahwa tiga orang yang terlibat dalam insiden tersebut merupakan anggota kepolisian dari Polda Jabar.

Ketiga anggota tersebut saat ini menjalani proses pemeriksaan internal oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang dilakukan anggotanya.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada satpam di Bundaran HI atas perlakuan arogan dan tidak pantas oleh tiga anggota Polda Jabar," ujar Hendra, Sabtu (25/7/2026).

Meski pihak-pihak terkait telah mencapai kesepakatan damai, Polda Jabar menegaskan proses penegakan aturan internal tetap berjalan.

"Perdamaian antar para pihak, tidak menghapuskan sanksi kode etik terhadap ketiga saudara Ipda DG, Bripka BS, dan Briptu RPW," katanya.

Hendra menjelaskan, hasil pemeriksaan awal oleh Bidang Propam Polda Jabar menemukan adanya bukti yang cukup terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

"Pemeriksaan sudah dilakukan oleh Bid Propam Polda Jabar terhadap ketiga anggota kami tersebut. Ditemukan cukup bukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Perpol Nomor 7 Tahun 2022," ucapnya.

Tahapan berikutnya akan dilanjutkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk menentukan sanksi terhadap ketiga anggota tersebut.

"Hasilnya akan dilanjutkan melalui proses kode etik dan sidang kode etik profesi Polri," ujarnya.

Polda Jawa Barat memastikan akan menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota secara tegas dan transparan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Kami Polda Jabar berkomitmen dan konsisten akan menindak tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota," kata Hendra.* (km/ad)

MEDAN – Seorang mahasiswa jurusan farmasi berinisial MZ (21) diamankan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan karena diduga terlibat dalam peredaran vape yang mengandung narkoba atau dikenal dengan istilah pod getar.

Saat ditangkap, polisi menemukan ratusan bungkus vape narkoba yang diduga siap diedarkan.

Baca Juga:

• PB IMBI-SU Desak Pemberantasan Narkoba di Langkat Dilakukan Tanpa Tebang Pilih: Jangan Hanya Fokus Satu Lokasi!

Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha memastikan MZ bukan hanya pengguna, melainkan diduga berperan sebagai bandar dalam jaringan peredaran narkoba jenis tersebut.

"Kami pastikan pelaku merupakan bandar (narkoba)," kata AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Sabtu (25/7/2026).

Rafli menjelaskan, penangkapan terhadap MZ dilakukan di depan salah satu rumah kos di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, pada Senin (20/7/2026) malam.

Saat itu, petugas melihat MZ membawa sebuah tas ransel. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan ratusan pod getar yang disimpan di dalam tas tersebut.

"Kami mengembangkan kasus pod getar yang sebelumnya kami ungkap di sebuah rumah yang berada di pusat kota Medan. Ada 488 pieces pod getar yang kami sita dari pelaku," jelas Rafli.

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut MZ telah menjalankan bisnis ilegal tersebut selama kurang lebih dua bulan.

Dalam periode tersebut, pelaku diduga telah melakukan delapan kali transaksi peredaran vape yang mengandung narkoba.

Polisi juga menemukan fakta bahwa sebagian pembeli barang tersebut berasal dari kalangan mahasiswa.

"Pelaku baru 2 bulan belakangan menjalankan bisnis haram ini, tapi sudah 8 kali bertransaksi," kata Rafli.

Menurut polisi, peredaran vape narkoba menjadi perhatian serius karena menyasar berbagai kalangan, termasuk anak muda dan mahasiswa.

Polrestabes Medan saat ini masih melakukan pengembangan terhadap jaringan peredaran pod getar tersebut.

Polisi menduga barang ilegal itu berasal dari luar negeri.

Rafli mengatakan, vape narkoba tersebut diduga mendapatkan pasokan dari Malaysia.

Selain itu, polisi juga tengah memburu seorang rekan MZ yang diduga memiliki keterlibatan dalam jaringan yang sama.

"Saat ini, kami sedang mengejar teman pelaku yang juga memiliki peran yang sama dengan pelaku, yang keberadaannya kami deteksi berada di Aceh. Namun, untuk asal muasal narkoba, kami duga dipasok dari Malaysia," pungkasnya.

Polisi memastikan proses penyelidikan masih terus berjalan untuk mengungkap lebih luas jaringan peredaran vape narkoba tersebut, termasuk pihak-pihak lain yang diduga terlibat.* (d/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution akhirnya memberikan penjelasan terkait keputusannya meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut yang membahas penandatanganan bersama Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Sumut Tahun Anggaran 2025.

Bobby mengatakan langkah tersebut dilakukan karena perdebatan mengenai persoalan kuorum merupakan bagian dari internal DPRD Sumut.

Baca Juga:

• PB IMBI-SU Desak Pemberantasan Narkoba di Langkat Dilakukan Tanpa Tebang Pilih: Jangan Hanya Fokus Satu Lokasi!

Pernyataan itu disampaikan Bobby Nasution di Medan, Sabtu (25/7/2026).

"Itu masalah kuorum katanya, kan dibahas lagi, itukan rapat jadwalnya jam 9 sudah dimulai walaupun ngaret karena masalah kourum atau tidak kourum, tapi kan rangkaian paripurna sudah selesai, di akhir malah dipertanyakan diperdebatkan sesama anggota DPRD," kata Bobby Nasution.

Bobby menyebut dirinya mendapatkan informasi bahwa fraksi yang mempertanyakan persoalan kuorum justru merupakan fraksi dengan jumlah kehadiran paling sedikit.

Namun, ia menegaskan belum mengetahui secara pasti data absensi anggota DPRD Sumut.

"Yang nanyakan kuorum atau tidak kuorum itu kalau tidak salah fraksinya justru yang paling sedikit hadir disampaikan ke saya, saya tidak atau benar atau tidak karena bukan saya megang absennya," ucapnya.

Bobby menjelaskan, keputusan meninggalkan ruang rapat dilakukan karena menilai persoalan tersebut merupakan urusan internal DPRD Sumut.

Apalagi, saat itu muncul informasi adanya rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung bersamaan dengan rapat paripurna.

"Saya rasa itukan antara mereka, antara anggota DPRD sama anggota DPRD, mereka bilang ada rapat di jam yang bersamaan, itukan urusan DPRD bukan urusan kami dari eksekutif, jadi saya rasa karena ada kegiatan yang lain, kami tinggalkan lokasi," ujarnya.

Ia juga menjelaskan alasan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) ikut meninggalkan ruang rapat.

Menurut Bobby, OPD merupakan bagian dari pihak eksekutif yang hadir sebagai undangan dalam agenda DPRD.

"Kan OPD bukan bagian dari legislatif, kami kan hadir di sana kan jelas yang punya kegiatan kan DPRD penandatanganan bersama, kami kan di sana sebagai eksekutif, undangan, kalau yang ribut internal mereka masa kami eksekutif nguping, kan nggak mungkin," tuturnya.

Sebelumnya, Bobby Nasution diketahui meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut yang digelar untuk agenda pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap LPJ APBD Sumut 2025 serta pengambilan keputusan bersama antara DPRD Sumut dan Gubernur Sumut.

Awalnya, rapat berjalan normal. Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan akhir terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2025.

Pimpinan rapat kemudian melanjutkan agenda berikutnya, yakni pengambilan keputusan bersama.

Badan Anggaran DPRD Sumut menyampaikan laporan, kemudian Sekretaris DPRD Sumut Ali Sipahutar membacakan konsep keputusan bersama.

Namun, menjelang proses penandatanganan keputusan bersama, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP melakukan interupsi dan mempertanyakan persoalan kuorum rapat.

Selain itu, anggota DPRD tersebut juga menyoroti adanya kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung pada waktu bersamaan.

Pada momen tersebut, Bobby Nasution memilih keluar dari ruang rapat dan meminta OPD yang hadir untuk ikut meninggalkan lokasi.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Sulaiman Harahap sebelumnya juga memberikan penjelasan terkait kejadian tersebut.

Ia menyebut rapat sudah memenuhi kuorum sebelum proses penandatanganan dilakukan.

"Itukan sudah kourum semalam, sudah mau penandatanganan intrupsi mempertanyakan kuorum atau tidak," kata Sulaiman Harahap.

Polemik tersebut kini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan anggaran daerah.* (d/ad)

LANGKAT – Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Binjai – Sumatera Utara (PB IMBI-SU) meminta seluruh pihak agar serius dalam upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Langkat.

Organisasi mahasiswa tersebut menilai perang terhadap narkotika harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa membedakan pihak yang terlibat.

Baca Juga:

• GM FKPPI Sumut Apresiasi Sat Narkoba Polres Binjai Ungkap 16 Kasus Narkoba dalam Sebulan

Menurutnya, upaya memberantas narkoba harus benar-benar dilandasi kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Aldo mengatakan narkoba merupakan ancaman besar bagi masa depan generasi bangsa sehingga seluruh elemen harus bersatu dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

Ia menegaskan, apabila sebuah tempat hiburan malam terbukti melakukan pelanggaran hukum hingga akhirnya dilakukan penyegelan, maka langkah tersebut harus berjalan berdasarkan aturan dan fakta hukum yang jelas.

Namun, menurut Aldo, pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti hanya pada satu lokasi tertentu.

Pengawasan terhadap seluruh tempat yang diduga memiliki potensi pelanggaran juga harus dilakukan secara konsisten.

"Kalau memang semangatnya memberantas narkoba, maka jangan hanya fokus pada satu tempat. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan tanpa tebang pilih. Jangan sampai masyarakat menilai ada perlakuan yang berbeda terhadap tempat-tempat lain yang juga perlu diawasi," ujar Aldo.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Menurutnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki peran penting untuk mendorong langkah pemberantasan narkoba yang lebih luas dan menyentuh akar persoalan.

Aldo menilai, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan menutup atau menyegel suatu tempat, tetapi juga harus mampu mengungkap jaringan yang berada di balik peredaran barang terlarang tersebut.

Aldo mengaku prihatin dengan munculnya berbagai narasi di tengah masyarakat yang berpotensi memicu perbedaan pandangan.

Ia mengajak warga Langkat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas dan tetap melihat persoalan narkoba sebagai ancaman bersama.

Menurutnya, perhatian utama harus diarahkan pada upaya memutus rantai peredaran narkotika, mulai dari pelaku di lapangan hingga jaringan yang memiliki peran lebih besar.

"Jangan sampai masyarakat hanya disuguhkan narasi soal penyegelan satu tempat, sementara persoalan yang lebih besar, yaitu keberadaan jaringan peredaran narkoba, justru tidak menjadi perhatian utama. Fokus kita harus pada pemberantasan kejahatan narkotika secara menyeluruh," katanya.

PB IMBI-SU, lanjut Aldo, mendukung langkah aparat penegak hukum, khususnya Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya.

Ia menilai, pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama antara aparat, pemerintah, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan seluruh warga melalui pengawasan serta pelaporan terhadap aktivitas yang mencurigakan.

"Masyarakat Langkat jangan mau dibodohi oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba menggiring opini. Mari kita bersatu mendukung Polri dan BNN membasmi narkoba tanpa tebang pilih. Yang harus diberantas bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga jaringan yang memasok, mengendalikan, dan mengambil keuntungan dari bisnis haram ini. Kita ingin perang terhadap narkoba benar-benar menyentuh sampai ke akar jaringannya," tutup Aldo.

PB IMBI-SU berharap penanganan kasus narkoba di Langkat dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.* (ad)

Apresiasi tersebut disampaikan setelah Sat Narkoba Polres Binjai mengungkap 16 kasus peredaran narkotika dengan mengamankan 20 orang tersangka serta menyita sejumlah barang bukti berupa 257,62 gram sabu-sabu, 306 butir pil ekstasi, dan 78,88 gram ganja.

Baca Juga:

• Pemko Medan Cek Warga Tinggal di Rumah Kardus Bantaran Sungai Deli, Ternyata Punya Rumah di Marelan

Ia menilai langkah yang dilakukan Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane bersama jajarannya merupakan bentuk kerja nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

"Kami dari GM FKPPI Sumut sangat mengapresiasi kinerja AKP Ismail Pane dan tim. Dalam 1 bulan bisa ungkap 16 kasus dengan 20 tersangka. Ini kerja luar biasa dan patut didukung penuh," ujar Alan Pane.

Alan mengatakan pengungkapan kasus tersebut menjadi bukti bahwa aparat kepolisian terus berupaya mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran narkoba.

Menurutnya, keberhasilan Sat Narkoba Polres Binjai juga memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa Polri memiliki komitmen kuat dalam memberantas jaringan narkotika.

Selain memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian, Alan Pane juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta generasi muda untuk bersama-sama melawan peredaran narkoba.

Ia menegaskan pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

"Narkoba adalah musuh kita bersama. GM FKPPI Sumut siap bersinergi dengan kepolisian untuk melakukan edukasi dan pencegahan di lingkungan masyarakat, sekolah, dan kampus," tegas Alan Pane.

Menurutnya, upaya pencegahan melalui edukasi menjadi langkah penting agar generasi muda memiliki pemahaman tentang bahaya narkoba dan tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

GM FKPPI Sumut juga berharap proses hukum terhadap 20 tersangka dapat berjalan secara transparan dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

Selain penindakan terhadap pengguna maupun pengedar, Alan Pane mendorong aparat untuk terus melakukan pengembangan kasus guna mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk para bandar yang berada di balik peredaran narkoba.

Ia mengapresiasi langkah Sat Narkoba Polres Binjai yang tidak hanya melakukan penangkapan, tetapi juga aktif melakukan patroli dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Alan Pane berharap kerja sama antara kepolisian, pemerintah, organisasi masyarakat, dan warga dapat terus diperkuat untuk menciptakan wilayah Sumatera Utara yang lebih aman dan terbebas dari ancaman narkoba.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan bergerak cepat menindaklanjuti informasi mengenai warga yang mendirikan dan menghuni rumah kardus di bantaran Sungai Deli, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Peninjauan langsung dilakukan pada Sabtu (25/7/2026) untuk memastikan kondisi warga sekaligus melakukan pengecekan terkait status kependudukan mereka.

Baca Juga:

• KKSU 2026 Resmi Dibuka, Bobby Nasution Dorong UMKM Sumut Tembus Pasar Global dan Tarik Investor

Dari hasil verifikasi gabungan di lapangan, diketahui bahwa keluarga yang tinggal di lokasi tersebut ternyata memiliki rumah tinggal di Jalan Marelan VI, Lingkungan 25, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan.

Keberadaan mereka di bantaran Sungai Deli yang merupakan lahan milik Balai Wilayah Sungai (BWS) bukan karena tidak memiliki tempat tinggal, melainkan karena sang suami membuka usaha tempel ban di kawasan tersebut.

Pihak kecamatan kemudian memberikan imbauan secara persuasif agar keluarga tersebut kembali menempati rumah mereka di Rengas Pulau.

Namun, keluarga tersebut masih memilih bertahan sementara waktu dengan alasan mempertimbangkan mata pencaharian.

"Sesuai arahan Bapak Wali Kota Medan Rico Waas, kita tinjau langsung bersama unsur Muspika. Keluarga tersebut sebenarnya memiliki rumah tinggal di Rengas Pulau, Medan Marelan. Keberadaan mereka di sini karena usaha tempel ban. Namun karena ini lahan BWS, kita sudah imbau secara persuasif agar mereka kembali menempati rumahnya di Marelan," ujar Camat Medan Labuhan Elias Padang.

Elias mengatakan, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi keluarga tersebut, mulai dari suami, istri, hingga kedua anak mereka.

"Dari hasil pemeriksaan kondisi keluarga, dua anak dari pasangan tersebut dipastikan dalam keadaan sehat," jelas Elias Padang.

Selain memastikan kondisi kesehatan keluarga, Pemko Medan juga melakukan pendataan terkait bantuan sosial yang telah diterima warga tersebut.

Elias menjelaskan, keluarga itu sebelumnya sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) bersama orang tua mereka.

"Dari pertemuan itu diketahui juga warga tersebut baru melakukan Pemecahan Kartu Keluarga (KK). Berhubung pemecahan KK telah dilakukan, maka Koordinator PKH setempat telah mendata dan mendaftarkan mereka ke program Perlindungan Sosial (Perlinsos)," ucap Elias Padang.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi warga tersebut, Pemko Medan turut memberikan bantuan berupa paket sembako dan matras tidur.

Bantuan itu diserahkan langsung oleh Camat Medan Labuhan bersama Camat Medan Marelan.

Pemko Medan berharap melalui pendataan dan pendampingan yang dilakukan, keluarga tersebut dapat memperoleh solusi terbaik, terutama terkait tempat tinggal yang lebih layak sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian mereka.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Di tengah tantangan ekonomi global dan penyesuaian anggaran, penguatan sektor UMKM dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

Baca Juga:

• Kiran dan Tania Curi Perhatian di Hari Anak Nasional Medan, Rico Waas: Anak Indonesia Berpotensi Besar

Kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut mengusung tema "Dari Lokal ke Global: Mendorong UMKM yang Inovatif, Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Internasional."

Dalam sambutannya, Bobby mengatakan UMKM memiliki posisi strategis dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumatera Utara sendiri ditargetkan mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,7 hingga 7,1 persen.

"Untuk mengimbangi penyesuaian anggaran dan dinamika ekonomi global, kita harus menggerakkan sektor swasta dan mengoptimalkan potensi dalam negeri, khususnya para pelaku UMKM. Kualitas produk Sumut, baik wastra maupun kuliner, tidak perlu diragukan lagi dan sangat mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," ujar Bobby Nasution yang hadir bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumut Kahiyang Ayu.

Menurut Bobby, pengembangan UMKM tidak cukup hanya berorientasi pada penjualan langsung kepada konsumen atau business to consumer (B2C).

Pelaku usaha juga perlu didorong agar mampu masuk ke rantai industri melalui skema business to business (B2B) sehingga memiliki peluang lebih besar menjalin kerja sama dengan investor dan dunia usaha.

Untuk mendukung langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM.

Pendampingan itu mencakup peningkatan kualitas kemasan produk hingga penyusunan studi kelayakan atau feasibility study, agar produk lebih kompetitif dan layak mendapatkan pembiayaan.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono yang secara resmi membuka KKSU 2026 mengapresiasi kinerja ekonomi Sumatera Utara yang tetap tumbuh sebesar 4,98 persen meski menghadapi tekanan ekonomi global.

Thomas mengatakan Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial bagi sektor perbankan agar akses pembiayaan bagi pelaku UMKM semakin luas dan terjangkau.

"Tema tahun ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem UMKM daerah agar naik kelas. KKSU menjadi jembatan konkret yang mempertemukan UMKM dengan mitra pembiayaan, mitra dagang, serta pasar yang lebih luas," ungkap Thomas.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Ameriza M. Moesa menjelaskan, KKSU 2026 merupakan penyelenggaraan ketujuh sejak pertama kali digelar pada 2020.

Tahun ini, kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 600 pelaku usaha dan 48 mitra strategis dengan rangkaian acara yang berlangsung pada 15 hingga 26 Juli 2026.

Hingga hari pembukaan, KKSU 2026 telah mencatatkan capaian transaksi yang cukup signifikan.

Penjualan ritel menembus lebih dari Rp900 juta, sedangkan nilai business matching mencapai Rp22 miliar melalui kerja sama pembiayaan dan perdagangan antara UMKM dengan pelaku usaha global, agregator, serta industri perhotelan.

Selain itu, potensi kerja sama dan investasi yang tercatat selama penyelenggaraan kegiatan telah mencapai nilai lebih dari Rp80 miliar.

KKSU 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan, di antaranya Sumatra Export Celebration, Medan Digifestival, edukasi literasi keuangan, digitalisasi pembayaran melalui QRIS, serta bazar produk unggulan UMKM yang menampilkan berbagai produk wastra dan kuliner khas Sumatera Utara.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Indonesia berharap UMKM tidak hanya mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi, tetapi juga berkembang menjadi pelaku usaha yang memiliki daya saing di pasar nasional maupun internasional.* (ad)