PEMATANGSIANTAR – Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap Frandika Adi Wijaya Ginting, 32 tahun, karena diduga menjual narkotika jenis sabu di Kota Pematangsiantar.

Warga Jalan Gunung Sinabung, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan itu ditangkap pada Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:

• Dua Pria di Asahan Curi Beras 10 Kg karena Tak Punya Uang, Sempat Diamuk Warga

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi mengatakan penangkapan dilakukan di Jalan Gunung Sinabung, Siantar Selatan.

Polisi sebelumnya menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan.

Polisi selanjutnya melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk memastikan aktivitas jual beli narkotika tersebut.

Dari transaksi tersebut, polisi berhasil mengamankan Ginting.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penjualan narkotika.

"Darinya kita amankan 14 paket sabu dengan berat 2,76 gram dan uang tunai Rp150 ribu yang diduga hasil penjualan narkoba," ucapnya, Minggu (6/9/2026).

Andy menjelaskan, 14 paket sabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok yang disembunyikan di saku celana Ginting.

Saat diperiksa, Ginting mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial K.

Polisi kemudian berupaya melakukan pengembangan untuk menangkap K. Namun, pria tersebut diduga mengetahui Ginting telah ditangkap sehingga melarikan diri.

"Kita mencoba melakukan pengembangan untuk memburu K. Namun, K diduga sudah mengetahui jika Ginting telah kita amankan dan dia kabur. Meski begitu, K tetap dalam perburuan kita," tuturnya.

Kepada penyidik, Ginting mengaku baru menjalankan bisnis narkotika tersebut selama sekitar satu bulan.

Dalam setiap transaksi dengan K, Ginting disebut memesan sebanyak 20 paket sabu.

Dari jumlah tersebut, enam paket di antaranya telah terjual kepada pelanggan sebelum dirinya ditangkap polisi.

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui lebih jauh jaringan peredaran narkotika yang diduga melibatkan K.

"Ini masih terus kita kembangkan untuk memburu K dan membongkar jaringannya," ujarnya.

Polisi juga terus menelusuri asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Pematangsiantar dan sekitarnya.* (mi/ad)

ASAHAN – Dua pria di Desa Sukadamai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, diamankan polisi setelah diduga mencuri sekarung beras dari sebuah toko grosir.

Keduanya sempat menjadi sasaran amukan warga setelah aksinya diketahui.

Baca Juga:

• BULOG Turun Serentak ke Pasar, Stok Beras Pemerintah Capai 4,9 Juta Ton

Video yang memperlihatkan dua pria tersebut saat diamankan warga beredar di media sosial.

Dalam video yang dilihat pada Minggu (6/9/2026), keduanya tampak terduduk dan beberapa kali mendapat pukulan dari warga.

Dalam potongan video lainnya, kedua pria tersebut kemudian digiring menuju mobil patroli polisi.

Meski sudah diamankan, sejumlah warga masih terlihat memukul keduanya sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam mobil polisi.

Kapolsek Kota Kisaran Timur IPTU Riki Hamdani membenarkan adanya kejadian tersebut.

Polisi mengamankan dua pria yang masing-masing berinisial JS, 42 tahun, dan MR, 27 tahun.

"Benar, ada kami amankan dua orang pria masing-masing berinisial JS, 42 tahun, dan MR, 27 tahun," kata Kapolsek Kota Kisaran Timur IPTU Riki Hamdani kepada wartawan, membenarkan kejadian tersebut.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (3/9/2026).

Berdasarkan pemeriksaan awal, kedua pria tersebut mengaku mengambil beras seberat 10 kilogram dari toko grosir milik warga.

Keduanya disebut mengaku melakukan pencurian karena tidak memiliki uang untuk membeli beras.

"Pengakuannya tak punya uang untuk membeli beras. Kami sudah memanggil saksi-saksi dan korban dan sudah ada penyelesaian kesepakatan," kata Kapolsek.

Polisi kemudian mempertemukan pihak korban dan kedua pria tersebut untuk menyelesaikan perkara.

Dari proses tersebut, korban menyatakan telah memaafkan keduanya.

Riki mengatakan perkara tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum lebih jauh. Kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

"Korban memaafkan kedua pelaku sehingga perkara diselesaikan dengan kekeluargaan. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri jika mendapati tindakan kriminal dilakukan pelaku," ujarnya.

Penyelesaian melalui restorative justice tersebut menjadi akhir dari perkara setelah adanya kesepakatan antara korban dan kedua pria yang diamankan polisi.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Jika menemukan dugaan pencurian atau tindak kriminal lainnya, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat agar dapat ditangani sesuai prosedur hukum.* (mi/ad)

BANTEN – Aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali menjadi perhatian setelah status gunung api tersebut meningkat menjadi Level III atau Siaga.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten melarang seluruh kapal mendekati kawasan gunung dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.

Baca Juga:

• Imbas Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau, Sejumlah Penerbangan Medan-Jakarta via Kualanamu Dibatalkan

Kebijakan itu diberlakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi erupsi yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran di perairan Selat Sunda.

Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha meminta seluruh pihak yang beraktivitas di perairan Selat Sunda meningkatkan kewaspadaan.

Menurut Yogie, potensi bahaya tidak hanya berasal dari letusan Gunung Anak Krakatau.

Lontaran material vulkanik dan abu vulkanik juga dapat mengganggu keselamatan serta navigasi kapal.

"Nakhoda agar aktif memantau pembaruan informasi resmi yang dirilis PVMBG, BMKG, BPBD setempat, serta instansi terkait lainnya," ujar Raden Yogie Nugraha, Minggu (6/9).

Selain mematuhi larangan memasuki radius 3 kilometer dari kawah aktif, nakhoda kapal diminta merencanakan rute pelayaran dengan matang sebelum berangkat.

Arah sebaran abu vulkanik dan kondisi cuaca menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan.

Hal ini penting untuk memastikan perjalanan kapal tetap berada di jalur yang aman.

Jika terdapat tanda-tanda bahaya yang dapat mengganggu pelayaran, nakhoda diminta segera melakukan tindakan penghindaran.

"Apabila ditemukan indikasi bahaya yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran, Nakhoda agar segera mengambil tindakan penghindaran yang diperlukan serta melaporkannya kepada Vessel Traffic Service (VTS), Stasiun Radio Pantai, Syahbandar terdekat, atau instansi terkait," tegasnya.

Meski status Gunung Anak Krakatau telah meningkat menjadi Siaga III, aktivitas penyeberangan pada lintasan Merak-Bakauheni dan sebaliknya masih berjalan normal.

Kapal yang melayani penyeberangan antara Pulau Jawa dan Sumatera tetap beroperasi dengan mengutamakan keselamatan serta pemantauan kondisi perairan Selat Sunda.

Untuk menjaga kelancaran arus penumpang dan distribusi logistik, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui KSOP Kelas I Banten bersama KSOP Kelas IV Bakauheni terus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pergerakan kapal di kawasan tersebut.

Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau membuat kewaspadaan menjadi hal penting bagi seluruh pengguna perairan Selat Sunda.

Kapal tetap dapat beroperasi di jalur pelayaran yang dinyatakan aman.

Namun, seluruh awak kapal diminta terus mengikuti perkembangan informasi resmi mengenai aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dan tidak mengambil risiko dengan mendekati kawasan yang telah dilarang.* (sp/ad)

JAKARTA – Perum BULOG mengerahkan jajarannya di seluruh Indonesia untuk turun langsung ke pasar secara serentak.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras sekaligus menjaga harga pangan tetap terkendali.

Baca Juga:

• Harga Sembako Naik, Pemkot Medan Gelar Pasar Murah di 13 Kelurahan

Pemantauan langsung dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar, termasuk harga, ketersediaan beras, dan kelancaran distribusi.

Kegiatan diawali dengan koordinasi nasional melalui konferensi video yang dipimpin Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani bersama Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono serta seluruh Pemimpin Wilayah dan Pemimpin Cabang BULOG.

Dari wilayah masing-masing, jajaran BULOG mengikuti koordinasi sekaligus melakukan monitoring dan operasi pasar secara bersamaan.

Mereka mengecek harga dan ketersediaan komoditas serta memastikan intervensi pangan berjalan efektif.

BULOG menyebut kondisi stok beras pemerintah saat ini masih kuat. Per 5 September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG mencapai sekitar 4,9 juta ton.

Stok tersebut tersebar di jaringan pergudangan BULOG di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang 2026 hingga 5 September telah mencapai sekitar 756 ribu ton.

Kondisi stok yang besar tersebut memberikan ruang bagi BULOG untuk terus melakukan intervensi pasar jika terjadi tekanan terhadap harga dan pasokan beras.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal mengatakan pemantauan langsung ke pasar penting dilakukan sebagai langkah antisipasi, terutama terhadap potensi kenaikan inflasi.

"Kami mengantisipasi bukan hanya pengaduan, tetapi kami mengantisipasi akan kenaikan inflasi. Itu yang paling utama. Karena penugasan BULOG yang paling utama adalah menjaga stabilisasi harga," tegas Ahmad Rizal saat melakukan monitoring pasar di Jakarta, Sabtu (5/9).

Ahmad Rizal bersama Direktur Operasi Perum BULOG Andi Afdal dan Direktur Pemasaran Perum BULOG Rahmanto Amin Jatmiko turun langsung melakukan monitoring di Pasar Jatinegara dan Pasar Rawamangun, Jakarta.

Mereka berdialog dengan pedagang serta mengecek harga dan ketersediaan beras di pasar.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan dengan baik.

Selain beras SPHP, BULOG juga mendorong penguatan pasokan beras premium dan sejumlah komoditas pangan lainnya.

Langkah tersebut ditujukan agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Monitoring dilakukan secara serentak sebagai langkah preventif. BULOG ingin dapat merespons perubahan harga pangan dengan lebih cepat apabila terjadi tekanan di pasar.

Dalam pelaksanaannya, BULOG bekerja sama dengan Satgas Pangan, TNI, Polri, pemerintah daerah, pengelola pasar, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut dilakukan mulai dari pengawasan stok dan distribusi hingga harga di tingkat konsumen.

Jika ditemukan kenaikan harga yang dinilai tidak wajar, langkah korektif dapat segera dilakukan.

Untuk memperkuat pasokan di tingkat konsumen, BULOG juga telah berkoordinasi dengan jaringan ritel modern di seluruh Indonesia.

BULOG menyiapkan penggelontoran 110 ribu ton beras dalam satu bulan. Jumlah tersebut terdiri atas 75 ribu ton beras premium dan 35 ribu ton beras medium.

Pasokan akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan ritel modern dan pasar yang menjadi titik pemantauan harga pangan.

Dengan begitu, masyarakat diharapkan memiliki akses lebih luas terhadap beras dengan harga yang kompetitif.

Penguatan distribusi tersebut menjadi salah satu instrumen BULOG untuk menambah pasokan ketika terjadi tekanan harga di tingkat konsumen.

Dengan turun langsung ke lapangan, BULOG dapat memperoleh gambaran kondisi pasar secara nyata.

Data tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi untuk menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.

Langkah serupa dilakukan BULOG di Sumatera Utara.

Pemimpin Wilayah BULOG Sumut Budi Cahyanto bersama jajaran Cabang BULOG se-Sumut turun langsung melakukan pemantauan ke sejumlah pasar.

BULOG Sumut memastikan beras SPHP terus tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hingga 5 September 2026, BULOG Sumut telah menyalurkan sebanyak 38.895 ton beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi, termasuk pasar tradisional.

Budi mengatakan pasokan beras SPHP akan terus dipantau dan dipasok setiap hari. Pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga di pasar.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi BULOG untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan di daerah.

Secara nasional, BULOG bersama Badan Pangan Nasional terus mengoptimalkan stok pemerintah, penyaluran SPHP, operasi pasar, tambahan pasokan beras premium, serta pemantauan langsung di lapangan.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku pasar, dan jaringan ritel modern juga terus diperkuat agar distribusi pangan berjalan lancar dan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang wajar dan terjangkau.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan menggelar pasar murah di 13 kelurahan sebagai langkah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Kegiatan tersebut mulai digelar sejak 28 Agustus 2026 dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga harga bahan pokok berangsur stabil.

Baca Juga:

• Imbas Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau, Sejumlah Penerbangan Medan-Jakarta via Kualanamu Dibatalkan

"Sejak 28 Agustus 2026 kemarin kita sudah memulai pasar murah dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga. Sejauh ini sudah di 13 titik," ujar Hendra, Minggu (6/9/2026).

Adapun 13 kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan pasar murah tersebut adalah Pulo Brayan Bengkel, Kampung Baru, Aur, Sei Mati, Hamdan, Jati, Sukaraja, Sei Putih Timur I, Sei Putih Tengah, Helvetia Tengah, Tanjung Gusta, Sei Agul dan Karang Berombak.

Hendra mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali.

Pemkot Medan akan terus menggelarnya dengan melihat perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar.

"Akan terus kita buat sampai harga stabil. Kita berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengetahui komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga," ungkapnya.

Dalam kegiatan pasar murah tersebut, Pemkot Medan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, terutama beras dan minyak goreng.

Untuk setiap kelurahan, disediakan sekitar 1,5 ton beras dan 600 liter minyak goreng.

Secara keseluruhan, beras yang disediakan mencapai 16 ton. Beras tersebut dijual dengan harga Rp13.500 per kilogram, sedangkan minyak goreng dijual Rp15.500.

"Total 16 ton beras secara keseluruhan. Per kilo dijual dengan harga Rp 13.500 dan minyak goreng Rp 15.500," katanya.

Langkah tersebut dilakukan Pemkot Medan di tengah keluhan masyarakat mengenai kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan sehari-hari.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan, Citra Effendi Capah, mengatakan pemerintah kota mengambil sejumlah langkah untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menemui para pemasok secara langsung.

Pemkot ingin mengetahui kondisi pasokan serta penyebab berkurangnya sejumlah komoditas di pasar.

"Langkah-langkahnya akan kami jumpai pemasoknya," ujar Citra melalui keterangan tertulis, Jumat (28/8/2026).

Berdasarkan pengecekan di lapangan, Pemkot Medan menemukan adanya kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok, antara lain daging ayam, cabai dan bawang.

Untuk komoditas ayam, pemerintah kota akan berkoordinasi dengan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan mencari solusi atas kenaikan harga.

"Untuk komoditas ayam, Pemkot Medan akan melakukan koordinasi dengan Rumah Potong Hewan (RPH) guna memastikan ketersediaan pasokan dan mencari solusi atas kenaikan harga yang terjadi di pasar," ungkapnya.

Selain pasar murah, Pemkot Medan juga menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga ketersediaan barang di pasar.

"Kami akan menggelar GPM dan Pasar Murah. Kita pastikan barang komoditas tersebut ada di pasar," katanya.

Pemkot Medan menyatakan pasar murah dan langkah pengendalian pasokan akan terus dilakukan dengan memantau perkembangan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di Kota Medan.* (d/ad)

DELI SERDANG – Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I menggagalkan dugaan aksi pencurian bahan bakar pesawat atau avtur yang diperuntukkan bagi pasokan Bandara Internasional Kualanamu.

Aksi tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan jalur pipa di Dusun I, Desa Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Imbas Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau, Sejumlah Penerbangan Medan-Jakarta via Kualanamu Dibatalkan

Kepala Dinas Penerangan Kodaeral I, Kolonel Laut Wahyu Kurniawan, mengatakan aksi tersebut berhasil digagalkan pada Sabtu, 5 September 2026.

Menurut Wahyu, pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sekitar jalur pipa.

Warga melihat adanya penggalian tanah dan pemasangan selang di lokasi tersebut.

"Berawal informasi dari masyarakat tentang aktivitas mencurigakan berupa penggalian tanah dan pemasangan selang di sekitar jalur pipa. Setelah itu, tim segera melakukan pengecekan ke lokasi," ujar Wahyu dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 September 2026.

Saat melakukan pengecekan, tim menemukan selang plastik berukuran 1 inci yang tertanam di dalam tanah.

Ujung selang tersebut diketahui tergulung dan disembunyikan di balik semak-semak yang berada di sekitar aliran sungai kecil.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan untuk memastikan penanganan dilakukan secara tertutup dan terukur.

Tim selanjutnya berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga.

Setelah koordinasi dilakukan, tim gabungan Kodaeral I bersama pihak PT Pertamina MOR I Sumbagut dan tiga personel pengamanan bergerak menuju lokasi.

Setibanya di lokasi, tim berkoordinasi dengan Manager Area AFT Kualanamu.

Mereka kemudian melakukan pembongkaran terhadap perangkat yang tertanam di sekitar sungai.

"Selama lebih dari satu jam, tim bekerja dengan cermat hingga berhasil mengangkat seluruh barang yang diduga dipersiapkan untuk mendukung aksi pencurian BBM tersebut," ungkapnya.

Dari lokasi, tim mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan rencana pencurian avtur.

Barang tersebut terdiri atas satu buah keran air berukuran 1 inci dan satu rol selang plastik berwarna merah berukuran 1 inci dengan panjang sekitar 300-400 meter.

Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk kepentingan proses penanganan lebih lanjut.

"Seluruh barang bukti kemudian dibawa dan diamankan di Posal Pantai Labu untuk proses lebih lanjut," pungkasnya.

Pengungkapan ini berawal dari kepedulian masyarakat yang melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar jalur pipa.

Polisi maupun pihak terkait selanjutnya masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pihak yang diduga berada di balik rencana pencurian avtur tersebut.* (d/ad)

MEDAN – Sejumlah penerbangan rute Medan-Jakarta melalui Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dibatalkan pada Minggu, 6 September 2026.

Pembatalan tersebut merupakan dampak dari penghentian sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

Baca Juga:

• Abu Vulkanik Anak Krakatau Menyebar hingga Jawa dan Sumatera, Penerbangan di 3 Bandara Ditutup

Maskapai Batik Air yang semula dijadwalkan berangkat pada pukul 05.30 WIB tercatat dibatalkan.

Begitu pula penerbangan Lion Air yang dijadwalkan berangkat pada pukul 06.00 WIB dan 08.00 WIB.

Sementara itu, maskapai Super AirJet juga membatalkan penerbangan dari Jakarta menuju Bandara Kualanamu yang sebelumnya dijadwalkan berangkat pada pukul 05.25 WIB.

Penghentian sementara operasional Bandara Soekarno-Hatta dilakukan sehubungan dengan meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram Soekarno-Hatta Airport dan kemudian diunggah ulang oleh Bandara Kualanamu.

Dalam informasi tersebut disebutkan bahwa operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dihentikan sementara hingga pukul 13.30 WIB.

"Kami mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan & untuk informasi kebandarudaraan silakan menghubungi Contact Center InJourney Airports 172," dikutip melalui Instagram Soekarno Hatta Airport.

Penghentian operasional tersebut berdampak pada penerbangan dari dan menuju Jakarta, termasuk penerbangan yang menghubungkan Bandara Kualanamu dengan Bandara Soekarno-Hatta.

Calon penumpang yang terdampak diimbau memeriksa informasi terbaru dari maskapai masing-masing sebelum menuju bandara.

Gangguan penerbangan juga sebelumnya terjadi di Bandara Kualanamu pada Selasa, 1 September 2026.

Saat itu, aktivitas erupsi Gunung Sinabung berdampak terhadap operasional penerbangan.

Puluhan penerbangan melalui Kualanamu dilaporkan batal maupun mengalami penundaan.

Kondisi tersebut sempat menyebabkan ratusan calon penumpang menumpuk di Bandara Kualanamu selama berjam-jam.

Dengan adanya gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini, calon penumpang rute Medan-Jakarta maupun Jakarta-Medan perlu memastikan kembali status penerbangannya melalui kanal resmi maskapai.

Perubahan jadwal penerbangan dapat terjadi mengikuti perkembangan kondisi keselamatan penerbangan dan aktivitas vulkanik.* (d/ad)

BATU BARA – Penggunaan badan jalan untuk kegiatan pesta di Jalan Rakyat dan Jalan Merdeka, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dikeluhkan pengguna jalan, Sabtu (5/9/2026).

Sejumlah pengendara mengaku kecewa lantaran akses jalan yang biasa digunakan masyarakat terganggu akibat adanya kegiatan pesta.

Baca Juga:

• Batu Bara Science Olympiad 2026, Bupati Baharuddin Ingin Olimpiade Sains Digelar 4 Kali Setahun

Mereka mempertanyakan mengapa fasilitas umum dapat digunakan untuk kepentingan pesta keluarga hingga mengganggu aktivitas masyarakat.

Salah seorang pengguna jalan bahkan melontarkan kritik keras.

"Kalau mau pesta, sewa gedung. Jangan ganggu jalan dan menyusahkan orang lain. Kalau memang tidak ada biaya, jangan memaksakan pesta sampai jalan umum ikut terganggu," ujar seorang pengguna jalan kepada BITV.

Pengguna jalan lainnya mempertanyakan apakah penyelenggara telah memperoleh izin resmi untuk menggunakan atau menutup badan jalan tersebut.

"Kalau memang ada izin, siapa yang memberikan izin? Kenapa bisa diberikan kalau akhirnya pengguna jalan yang kesulitan?" katanya.

Tak hanya pengendara, penggunaan badan jalan tersebut dinilai dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat lainnya, termasuk pedagang, pelaku UMKM dan pengusaha yang membutuhkan akses jalan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Sorotan pun mengarah kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara dan kepolisian setempat.

Masyarakat meminta instansi terkait menjelaskan apakah penggunaan badan Jalan Rakyat dan Jalan Merdeka untuk pesta pada 5 September 2026 tersebut telah melalui prosedur perizinan.

Jika memang izin telah diterbitkan, masyarakat mempertanyakan pertimbangan pihak berwenang dalam memberikan izin serta bagaimana rekayasa atau pengaturan lalu lintas dilakukan agar kepentingan masyarakat tidak terganggu.

Bagi warga, pesta merupakan kepentingan pribadi, sedangkan jalan adalah fasilitas publik yang digunakan banyak orang.

Karena itu, masyarakat berharap penggunaan badan jalan untuk kegiatan pribadi tidak dilakukan sembarangan, terlebih jika sampai menghambat aktivitas pengguna jalan.

Hingga berita ini diterbitkan, BITV masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak penyelenggara, Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara, dan kepolisian setempat terkait status perizinan penggunaan badan jalan tersebut.

BITV akan memuat penjelasan pihak terkait setelah konfirmasi diperoleh sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan.* (ad)

BANDA ACEH – Seorang pria berinisial AR, 29 tahun, warga Desa Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, diamankan polisi karena diduga melakukan penggelapan sepeda motor milik temannya.

AR diamankan Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh pada Jumat, 4 September 2026, sekitar pukul 20.30 WIB.

Baca Juga:

• Roy Suryo 5 Kali Ajukan Praperadilan, Peradi Bersatu Gugat Aturan ke MK: Ada Celah yang Bisa Bikin Penahanan Batal

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui KasatreskrimPolresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan, korban dalam kasus tersebut adalah Rizki Putri Fransisca, 36 tahun, warga Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Kasus tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/649/VIII/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tertanggal 25 Juli 2026.

Menurut Dizha, kasus tersebut bermula ketika korban bersama AR yang merupakan teman dekatnya sedang minum kopi di sebuah warung kawasan Beurawe, Banda Aceh, sekitar pukul 14.30 WIB.

Saat berada di warung kopi, AR kemudian meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna merah dove milik korban dengan nomor polisi BL 6323 AAS.

Motor tersebut dipinjam dengan alasan untuk mengambil paket.

" Saat berada di warung kopi, terduga pelaku kemudian meminjam sepeda motor korban, Honda Scoopy warna merah dove dengan nomor polisi BL 6323 AAS. Alasannya, kendaraan tersebut akan digunakan untuk mengambil paket. Namun, setelah beberapa waktu, terduga pelaku tidak kunjung kembali. Korban kemudian menghubungi terduga pelaku untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya," ujarnya.

Sekitar pukul 17.00 WIB, AR kembali ke lokasi. Namun, ia tidak membawa sepeda motor milik korban.AR kemudian mengatakan bahwa sepeda motor tersebut mengalami kerusakan dan berada di sebuah bengkel.

Korban yang ingin memastikan kondisi kendaraannya kemudian meminta AR mengantarkannya ke bengkel tersebut.

Setelah kejadian tersebut, korban berulang kali menanyakan keberadaan sepeda motornya.

Namun, AR disebut terus menghindar.Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Baca Juga:

• Pemecatan 2 Prajurit TNI dalam Kasus Air Keras Andrie Yunus Dibatalkan, Guru Besar Unsoed: Polisi Lebih Keren

Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai sekitar Rp18 juta.

Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi mengenai keberadaan AR.

" Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berada di Desa Beuraden, Kabupaten Aceh Besar. Tim kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan AR," sambung Dizha.

Saat diperiksa polisi, AR mengakui telah menggelapkan sepeda motor tersebut.

Kepada penyidik, AR mengaku sepeda motor Honda Scoopy milik korban telah digadaikan di wilayah Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

Nilai gadai kendaraan tersebut disebut mencapai Rp6 juta.Tim Opsnal Ranmor kemudian menelusuri keberadaan pihak yang menerima gadai sepeda motor tersebut.

Dari hasil penelusuran, penerima gadai diketahui tinggal di Desa Empe Bata, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

Polisi kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan penerima gadai beserta barang bukti satu unit Honda Scoopy warna merah dove dengan nomor polisi BL 6323 AAS.

AR, penerima gadai, dan sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait penanganan perkara tersebut.

Dalam kasus ini, polisi telah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan, mengamankan pihak yang diduga terlibat, serta mengamankan barang bukti dan petunjuk untuk mendukung proses penyidikan.

Baca Juga:

• Komisi IX Dukung BGN Serahkan Kasus Dugaan Keracunan MBG ke Aparat Penegak Hukum

Perkara tersebut selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* (ad)

JAKARTA – Timnas U-20 Indonesia akan menjalani pertandingan penentuan menghadapi Australia dalam laga terakhir Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Pertandingan Timnas U-20 Indonesia vs Australia dijadwalkan berlangsung di Lao National Stadium KM16, Vientiane, Laos, Minggu, 6 September 2026, pukul 16.00 WIB.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Lepas Tim U-13 dan U-15 Berlaga di Piala Soeratin Sumut, Bidik Tiket Nasional

Poin tersebut diperoleh setelah Garuda Muda bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga pertama, kemudian menang 3-0 atas Laos.

Hasil itu menempatkan Indonesia di posisi teratas Grup H.

Namun, posisi tersebut belum aman karena Australia juga mengoleksi empat poin dan berada di peringkat kedua.

Malaysia berada di posisi ketiga dengan dua poin, sedangkan Laos menjadi juru kunci setelah mengalami dua kekalahan.

Pertandingan melawan Australia menjadi laga penting bagi Indonesia.

Hasil pertandingan akan menentukan siapa yang keluar sebagai juara Grup H sekaligus mendapatkan tiket otomatis ke putaran final Piala Asia U-20 2027.

I Putu Panji dan rekan-rekannya wajib mengincar kemenangan jika ingin memastikan posisi puncak klasemen.

Meski demikian, peluang Indonesia untuk lolos belum tertutup apabila gagal menjadi juara grup.

Sebab, tujuh tim peringkat kedua terbaik dari 12 grup pada babak kualifikasi juga berhak melaju ke putaran final.

Karena itu, hasil pertandingan melawan Australia akan menjadi penentu penting bagi perjalanan Garuda Muda menuju Piala Asia U-20 2027.

Pelatih Timnas U-20 Indonesia, Nova Arianto, menyadari masih ada sejumlah kekurangan yang harus segera diperbaiki sebelum menghadapi Australia.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Nova adalah penyelesaian akhir atau finishing.

Menurut dia, para pemain sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang, tetapi belum semuanya dapat dikonversi menjadi gol.

"Iya, yang pastinya pertandingan hari ini anak-anak tampil lebih baik daripada pertandingan pertama. Tetapi, memang tetap masalah kami ada di finishing touch. Karena tadi ada beberapa peluang kembali yang seharusnya bisa menjadi gol," ujar Nova.

Nova mengatakan persoalan tersebut harus segera dibenahi sebelum menghadapi Australia yang memiliki kualitas pemain dan permainan berbeda.

"Menjadi PR kami yang harus kami perbaiki sebelum kami akan melawan Australia nanti," lanjutnya.

Laga melawan Australia juga memiliki arti tersendiri bagi Nova Arianto.

Pelatih berusia 46 tahun itu mengaku belum pernah meraih kemenangan atas Australia saat menangani Timnas Indonesia di kelompok usia U-17 maupun U-20.

"Iya, kalau dari saya, saya cukup penasaran dengan Australia. Dari U-17, U-20, saya belum pernah menang dengan Australia," ungkap Nova.

Meski memiliki catatan tersebut, Nova memastikan anak asuhnya akan berusaha memberikan penampilan terbaik.

Ia meminta para pemain tidak hanya mewaspadai permainan Australia secara tim, tetapi juga kualitas individu para pemain lawan.

"Kita akan mencoba yang terbaik melawan Australia, termasuk bagaimana kita mewaspadai secara individu pemain Australia, yang secara individu sangat baik dan secara kolektif timnya juga sangat baik," jelasnya.

Nova berharap para pemain mampu tampil maksimal dalam pertandingan terakhir Grup H tersebut.

Kemenangan atas Australia akan membuat Indonesia memastikan posisi juara grup dan mengamankan tiket otomatis ke putaran final Piala Asia U-20 2027.

Namun, jika hasil pertandingan tidak sesuai harapan, Indonesia masih memiliki peluang melalui jalur tujuh runner-up terbaik dari 12 grup.

"Dan itu yang kita antisipasi. Semoga pemain bisa tampil baik untuk pertandingan kita melawan Australia," pungkas Nova.* (tm/ad)

JAKARTA – Persoalan batas waktu penahanan menjadi salah satu perhatian Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, dalam permohonan uji materi terhadap ketentuan praperadilan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ade bersama pihaknya mengajukan uji materi terhadap Pasal 160 dan 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga:

• Pemecatan 2 Prajurit TNI dalam Kasus Air Keras Andrie Yunus Dibatalkan, Guru Besar Unsoed: Polisi Lebih Keren

Uji materi merupakan proses untuk meminta MK menilai apakah suatu ketentuan dalam undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Ade, permohonan tersebut tidak secara khusus dibuat untuk merespons perkara Roy Suryo yang beberapa kali mengajukan praperadilan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

"Enggak dong. Jangan terlalu percaya diri Mas Roy Suryo ini. Jangan terlalu PD. Sebenarnya pada konsep kita adalah bagaimana extraordinary crime," kata Ade Darmawan, Sabtu (5/9/2026).

Ade mengatakan fokus utama permohonan uji materi di MK adalah persoalan masa penahanan yang dalam KUHAP memiliki batas waktu.

Menurut dia, persoalan muncul ketika proses praperadilan tidak memiliki batas waktu yang selaras dengan ketentuan masa penahanan.

"Karena yang kami konsen di MK itu adalah masa penahanan yang memiliki batas. Nah, ketika praperadilan ini tidak memiliki batas, maka dia enggak sinkron itu nanti," jelasnya.

Ade mengatakan KUHAP telah mengatur mengenai batas waktu penahanan.

Jika masa penahanan telah melewati batas yang ditentukan, penahanan tersebut dapat batal demi hukum.

"Artinya ada batal demi hukum juga, ada aturan juga di KUHAP yang menyatakan bahwa kemudian ini melewati batas waktu maka batal demi hukum juga penahanan itu," kata Ade.

Menurut Ade, ketentuan tersebut perlu diperhatikan agar celah hukum tidak digunakan untuk mempermainkan proses hukum.

"Nah, sehingga itu yang kita jaga jangan sampai ini KUHAP ini dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam artian mempermainkan hukum," tuturnya.

Ade yang juga berprofesi sebagai advokat menilai celah tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan klien.

Ia menggambarkan kemungkinan seorang advokat mengajukan praperadilan dengan tujuan agar masa penahanan klien habis sebelum proses hukum berlanjut.

"Tentunya seorang advokat, saya advokat, saya pun bisa saja melakukan hal seperti itu. Bahwa kemudian untuk menyelamatkan klien saya, 'Ah saya prapid aja supaya penahanannya habis batal demi hukum.' Jadi kita cuma konsen pada batas waktu," ujar Ade.

Menurut Ade, persoalan batas waktu menjadi semakin penting ketika perkara yang ditangani berkaitan dengan kejahatan serius atau extraordinary crime.

Ia mencontohkan kasus narkotika, korupsi, dan pembunuhan. Menurut dia, persoalan prosedural jangan sampai membuat hak korban terabaikan.

"Jadi kalau extraordinary crime seperti narkoba, kemudian corruption, terus pembunuhan, ini kan berbahaya. Artinya akan terlupakan yang namanya hak daripada korban," ucapnya.

Ade menegaskan permohonan uji materi tersebut bukan bertujuan melarang seseorang mengajukan praperadilan.

Menurut dia, hak prosedural tetap harus dijamin. Namun, waktu pengajuan dan prosesnya perlu diselaraskan dengan ketentuan mengenai masa penahanan.

"Ini yang kita jaga sehingga ini perlu ada batasan. Tidak melarang ataupun membatasi hak prosedural, tidak. Tetapi yang perlu dibatasi di situ waktu yang kemudian harus disinkronkan dengan aturan yang ada bahwa tidak ada batasan," jelas Ade.

Di sisi lain, Roy Suryo sebelumnya kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait perkara tudingan ijazah palsu Jokowi.

Gugatan tersebut menjadi permohonan praperadilan kelima yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 149/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Dalam gugatan tersebut, Roy Suryo juga mengajukan permohonan ganti rugi.

Perkara praperadilan Roy Suryo itu menjadi salah satu konteks yang muncul di tengah pembahasan mengenai batas waktu praperadilan.

Namun, Ade menegaskan bahwa uji materi yang diajukannya ke MK memiliki fokus yang lebih luas, yakni menyelaraskan mekanisme praperadilan dengan ketentuan batas waktu penahanan dalam KUHAP.* (tm/ad)

JAKARTA – Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam dua bulan ke depan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai standar dan prosedur, terutama setelah terjadi kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan santri di Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Lepas Tim U-13 dan U-15 Berlaga di Piala Soeratin Sumut, Bidik Tiket Nasional

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kedisiplinan pihak yang terlibat dalam proses memasak hingga mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat.

"MBG, kita kasih waktulah dua bulan ya (evaluasi), kita akan selesaikan. Karena gini, dapur bagus, semua bagus, tapi budaya. Budaya ya," kata Zulhas di Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Zulhas, kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh kondisi dapur.

Kelalaian dalam proses memasak dan distribusi juga dapat meningkatkan risiko makanan mengalami penurunan kualitas hingga menyebabkan keracunan.

Ia mencontohkan makanan yang seharusnya segera dikirim setelah dimasak justru terlambat didistribusikan.

"Misalnya masak, harusnya dikirim jam 6. Mungkin bangunnya kesiangan, dikirimnya jam 11. Itu menimbulkan keracunan. Kalau masak jam 6, makannya jam 11," tuturnya.

Zulhas mengatakan jarak waktu antara makanan selesai dimasak, dikirim, hingga dikonsumsi harus menjadi perhatian.

Menurut dia, pengaturan waktu tersebut penting untuk menjaga keamanan makanan.

"Harus ada berapa jam, kan? Kalau dikirimnya jam 11, makannya jam 3," kata Zulhas.

"Itu kan murni kesalahan manusia. Bisa juga kelalaian atau sengaja," lanjutnya.

Zulhas menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi pihak yang terbukti lalai dalam menjalankan program MBG.

"Saya minta dikenai tindak tegas, enggak boleh ada toleransi," ujarnya.

Zulhas mengatakan dalam sejumlah kasus, dapur penyedia makanan sebenarnya telah memenuhi standar.

Namun, masalah dapat muncul ketika makanan yang sudah selesai dimasak tidak segera dikirim kepada penerima manfaat.

"Sudah dicek, dapurnya bagus. Tapi tadi sudah selesai masak, harus dikirim, enggak dikirim," tuturnya.

Selain keterlambatan, Zulhas menyoroti penempatan makanan saat proses distribusi yang tidak sesuai prosedur.

Ia mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan kedisiplinan dan kebiasaan dalam menjalankan program yang melibatkan penerima manfaat dalam jumlah besar.

"Ada juga misalnya distribusi narohnya sembarangan. Ini kan menyangkut banyak kebiasaan kita, karena ini kan menyangkut 60 juta orang. Ini yang kita lagi tertibkan," katanya.

Zulhas meminta waktu dua bulan untuk melakukan pembenahan. Ia juga menegaskan pihak yang terbukti lalai dapat diganti.

"Kasihlah waktu dua bulan, akan menyelesaikan ini, dan saya sudah minta tidak boleh ada toleransi yang lalai. Ganti. SPPG-nya, siapa saja yang terlibat, ganti," tegas Zulhas.

Menurut dia, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.

"Kita tidak boleh mempertaruhkan anak kita, walaupun satu orang keracunan. Kalau yang enggak disiplin, yang lalai, ganti. Lihat kesalahannya," ujarnya.

"Kalau sengaja, ya. Kalau lalai, ya dipecat. Kalau salah, ya," sambungnya.

Selain mengevaluasi pelaksanaan program, Komisi IX DPR RI juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema kompensasi bagi siswa yang menjadi korban keracunan dalam program MBG.

Desakan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN Sudaryono.

Anggota Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan penanganan korban seharusnya tidak hanya berfokus pada pemulihan kesehatan dan biaya pengobatan.

Menurut dia, keluarga korban juga dapat mengalami kerugian emosional dan trauma.

"Kalau saya, Pak, saya gugat SPPG, saya gugat BGN, saya minta ganti kerugian. Bukan hanya karena masalah kesehatan yang sudah ditimbulkan, masalah emosional, masalah trauma, dan lain sebagainya," ujar Charles, Sabtu (5/9/2026).

Charles mempertanyakan mekanisme kompensasi bagi keluarga korban apabila keracunan terbukti berkaitan dengan kelalaian dalam penyediaan makanan.

Ia juga meminta pemerintah memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab apabila insiden serupa terjadi dan menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan penanganan korban selama ini difokuskan pada pemulihan kondisi kesehatan.

Siswa yang mengalami keluhan seperti sakit, pusing, atau mual akan terlebih dahulu diobservasi.

"Sebetulnya begini, asalkan dia terasa sakit, pusing atau mual itu kemudian kami observasi. Kami observasi, Pak. Kemudian nanti diperiksa, diobservasi di UKS atau mungkin dibawa ke puskesmas," kata Sudaryono.

Jika kondisi siswa membaik, korban dapat diperbolehkan pulang.

Namun, apabila membutuhkan perawatan lebih lanjut, BGN akan melakukan penanganan sesuai kondisi di lapangan.

Sudaryono juga menyampaikan penyesalan atas kasus siswa yang harus menjalani perawatan, termasuk insiden keracunan yang terjadi di Sidoarjo.

"Nah, seperti yang di Sidoarjo kan banyak yang dirawat. Nah, itu kami sangat menyesal dan kami perbaiki," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, DPR juga meminta BGN memastikan biaya pengobatan korban dapat ditanggung, termasuk apabila korban harus menjalani perawatan di rumah sakit swasta.

DPR mengusulkan agar BGN memiliki anggaran khusus untuk menangani situasi darurat apabila terjadi insiden dalam pelaksanaan MBG.

"Harus ada anggaran seperti apa yang perlu kita lakukan. Jadi, jaminanlah semacam jaminan, begitu, dana atau apa yang harus kita pikirkan bersama," kata anggota DPR dalam rapat.

Menurut anggota DPR tersebut, meskipun pemerintah menargetkan tidak ada insiden dalam pelaksanaan MBG, kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan tetap harus diantisipasi.

"Jadi untuk perawatan karena kemarin juga sempat kan saya WA, mendapat pertanyaan dari pengasuh di Sidoarjo, bagaimana perawatan di rumah sakit swasta," ujarnya.

Evaluasi selama dua bulan ke depan diharapkan dapat memperbaiki berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari proses memasak, ketepatan waktu distribusi, penempatan makanan, hingga penanganan apabila terjadi gangguan kesehatan pada penerima manfaat.* (tm/ad)

JAKARTA – Keputusan Pengadilan Militer Tinggi II-06 Jakarta yang membatalkan pemecatan dua prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Koordinator KontraS Andrie Yunus mendapat sorotan dari akademisi hukum.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho, menilai anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana di luar tugas dan fungsi militer semestinya dapat dikenai sanksi pemberhentian dari dinas.

Baca Juga:

• Komisi IX Dukung BGN Serahkan Kasus Dugaan Keracunan MBG ke Aparat Penegak Hukum

Menurut Hibnu, tindak kejahatan yang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi militer, terlebih jika membahayakan masyarakat, seharusnya dapat menjadi dasar kuat untuk memberhentikan anggota yang bersangkutan.

"Karena seseorang yang melakukan kejahatan dalam bidang yang tidak tupoksinya yang bisa mengkhawatirkan kepada orang, pecat selesai," kata Hibnu, Sabtu (5/9/2026).

Hibnu kemudian membandingkan mekanisme pemberian sanksi terhadap anggota TNI dengan Polri.

Menurut dia, institusi kepolisian dinilai memiliki mekanisme yang lebih tegas dalam menghadapi anggota yang diduga melakukan pelanggaran.

"Contoh polisi kita itu lebih maju itu. Baru ada dugaan (kasus), pecat dulu baru tindakan militer, baru tindakan peradilan," ucap pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah, 24 Juli 1964.

Hibnu menilai mekanisme dalam peradilan militer saat ini cenderung menempatkan proses pemidanaan lebih dahulu sebelum pemberhentian dari dinas.

Ia mengusulkan agar mekanisme tersebut dievaluasi dan mempertimbangkan pendekatan yang dinilainya lebih tegas.

"Peradilan militer tampaknya sesuai dengan undang-undang dipidana baru dipecat. Di sinilah saya kira mungkin bisa meniru pada polisi lebih keren, pecat baru peradilan sipil," katanya.

Hibnu juga menyoroti alasan kepentingan militer dalam perkara pembatalan pemecatan kedua prajurit tersebut.

Menurut dia, aspek kepentingan militer dan objektivitas peradilan perlu dilihat secara lebih mendalam.

"Ya, kalau kita melihat sebagai syarat (konflik kepentingan), sepakat. Sekarang pertanyaannya kepentingan militer apa? Ini kan tanda petik sudah cacat, apakah bisa dipertahankan?" kata Hibnu.

Ia berpandangan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan tindak pidana dalam ranah sipil, bukan kejahatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi militer.

Karena itu, Hibnu menilai tidak ada alasan kuat untuk mempertahankan status kedua prajurit tersebut hanya dengan menggunakan dasar kepentingan militer.

"Wong itu melakukan kejahatan kok. Jadi tidak ada ruginya sebetulnya militer itu, kecuali kalau itu melakukan kejahatan dalam bidang militer. Ini kejahatan dalam bidang sipil, sehingga tidak apple to apple," ujarnya.

Hibnu mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu alasan munculnya pertanyaan mengenai penanganan kasus anggota TNI melalui peradilan militer, bukan peradilan umum.

Ia mengakui anggota TNI merupakan subjek peradilan militer.

Namun, menurut dia, proses peradilan tetap harus menghasilkan putusan yang objektif, baik bagi masyarakat maupun korban.

"Oke, memang itu subjeknya peradilan militer. Sekarang pertanyaannya, kalau toh memang itu sebagai peradilan militer kita sepakat, tapi dengan catatan harus memberikan suatu putusan yang objektif pada masyarakat ataupun objektif pada korban," tuturnya.

Menurut Hibnu, peradilan militer memiliki prinsip yang berkaitan dengan perlindungan terhadap asas kesatuan komando, kepentingan pimpinan, dan kepentingan militer.

Namun, ia menilai pemberhentian dari dinas tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang sakral jika memang seorang anggota terbukti melakukan tindak pidana.

"Makanya sebagai catatan karena sebagai lembaga peradilan militer karena prinsipnya bagus dalam melindungi asas kesatuan komando, asas kepentingan pimpinan, asas kepentingan militer, saya kira harus meletakkan sehingga sebagai pemecatan itu bukan suatu hal yang sakral, tapi suatu yang biasa," ujarnya.

Andrie Yunus merupakan aktivis hak asasi manusia (HAM) dan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Ia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Dalam aktivitasnya di KontraS, Andrie terlibat dalam kerja advokasi HAM, pemantauan persoalan hukum, serta isu reformasi sektor keamanan.

Nama Andrie menjadi sorotan setelah mengalami serangan air keras pada 12 Maret 2026 di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.

Berdasarkan keterangan KontraS, serangan terjadi ketika Andrie dalam perjalanan pulang setelah melakukan sejumlah aktivitas advokasi.

KontraS menyebut Andrie mengalami luka bakar sekitar 24 persen pada tubuhnya. Cedera terutama mengenai bagian mata, wajah, dada, dan kedua tangan.

Setelah kejadian, Andrie mendapatkan penanganan medis di rumah sakit dan ditangani oleh dokter dari sejumlah bidang spesialis.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II-06 Jakarta yang membatalkan pemecatan dua prajurit dalam perkara tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan penegakan hukum, disiplin militer, perlindungan masyarakat, serta objektivitas peradilan.* (tm/ad)

JAKARTA – Abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau menyebar ke sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu (6/9/2026).

Berdasarkan pemantauan situs Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) BMKG pada pukul 09.16 WIB, sebaran abu vulkanik terpantau telah mencapai wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.

Baca Juga:

• Mengenang Dahsyatnya Letusan Krakatau 1883: Ledakannya 13.000 Kali Bom Hiroshima hingga Bikin Bulan Berwarna Kebiruan

Sebaran tersebut terlihat mencakup wilayah Jakarta dan Jawa Barat, kemudian bergerak ke arah barat hingga mencapai wilayah Pariaman dan Padang Panjang.

BMKG terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Dari hasil monitoring, aktivitas erupsi terekam pada stasiun seismograf dengan amplitudo maksimum 19 milimeter dan durasi sekitar 29 detik.

Meski demikian, BMKG menyatakan tidak menemukan anomali pada rekaman seismograf di sekitar waktu kejadian.

Selain aktivitas kegempaan, BMKG juga memantau kondisi muka air laut.

Hingga 5 September 2026 pukul 10.30 WIB, tidak ditemukan kenaikan muka air laut yang signifikan yang berkaitan dengan aktivitas erupsi tersebut.

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang menghadapi informasi mengenai penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

BMKG meminta masyarakat mengacu pada informasi resmi dari lembaga terkait untuk mengetahui perkembangan kondisi Gunung Anak Krakatau.

"Tetap tenang dan jangan terpancing oleh isu atau hoaks yang beredar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," tulis BMKG di Instagram-nya, Minggu (6/9/2026).

Imbauan tersebut disampaikan di tengah beredarnya berbagai informasi mengenai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Masyarakat diharapkan mengikuti pembaruan informasi dari BMKG dan instansi berwenang.

Penyebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional penerbangan.

Operasi penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma (WIHH), Bandara Internasional Soekarno-Hatta (WIII), dan Bandara Radin Inten II (WILL) dihentikan sementara.

Penghentian tersebut dilakukan sebagai langkah keselamatan penerbangan menyusul perkembangan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

EVP Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro mengatakan penutupan sementara di tiga bandara tersebut merupakan bagian dari langkah keselamatan penerbangan.

"AirNav Indonesia akan terus memperbarui informasi aeronautika sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama dalam setiap penyesuaian pelayanan navigasi penerbangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (6/9/2026).

AirNav Indonesia juga akan terus memperbarui informasi aeronautika sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Penyesuaian pelayanan navigasi penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan penerbangan.

Perkembangan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih terus dipantau.

Masyarakat, khususnya calon penumpang pesawat, disarankan memeriksa informasi terbaru dari maskapai dan pengelola bandara sebelum melakukan perjalanan.* (bi/ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi melepas tim sepak bola kontingen Kabupaten Asahan yang akan berlaga dalam ajang Piala Soeratin kategori U-13 dan U-15 tingkat Sumatera Utara.

Upacara pelepasan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Sabtu (5/9/2026).

Baca Juga:

• Batu Bara Science Olympiad 2026, Bupati Baharuddin Ingin Olimpiade Sains Digelar 4 Kali Setahun

Tim sepak bola Asahan dijadwalkan mengikuti pertandingan Piala Soeratin mulai 6 hingga 11 September 2026.

Seluruh pemain yang diberangkatkan berusia 13 hingga 15 tahun dan merupakan putra asli Kabupaten Asahan.

Pelatih Tim Sepak Bola Kontingen Kabupaten Asahan, Aipda Rudi Irawan, S.H., menyampaikan apresiasi kepada Bupati Asahan atas dukungan yang diberikan kepada para pemain.

Menurut dia, dukungan tersebut menjadi motivasi bagi tim untuk tampil maksimal dalam kompetisi.

"Kami berterima kasih kepada Bupati Asahan yang telah berkenan melepas kami untuk bertanding dalam rangka memperebutkan Piala Soeratin U-13 dan U-15 di Sumatera Utara. Pertandingan akan berlangsung pada 6 hingga 11 September 2026. Seluruh pemain yang berangkat berusia 13 hingga 15 tahun, dan semuanya adalah putra asli Kabupaten Asahan," ujarnya.

Dalam arahannya, Bupati Taufik memberikan motivasi kepada para pemain yang akan membawa nama Kabupaten Asahan dalam kompetisi tersebut.

Ia meminta para atlet muda menjaga sportivitas selama pertandingan dan mempertahankan nama baik daerah.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga menyatakan akan terus memberikan dukungan terhadap para atlet.

"Selamat bertanding. Jaga sportivitas dan selalu jaga nama baik Kabupaten Asahan. Kami akan terus mendukung anak-anak kami di lapangan. Kami berharap kalian dapat menjadi juara dan berhak mewakili Sumatera Utara di tingkat Nasional nantinya," ungkap Bupati.

Taufik berharap para pemain tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga menjadikan kompetisi sebagai pengalaman untuk mengembangkan kemampuan dan mental sebagai atlet.

Bupati Asahan juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan olahraga usia dini.

Menurut dia, pembinaan atlet perlu dilakukan secara berkelanjutan agar potensi anak-anak daerah dapat ditemukan dan dikembangkan.

Pemerintah Kabupaten Asahan berencana menggelar berbagai kegiatan olahraga untuk menjaring lebih banyak atlet muda berbakat.

"Ke depannya, kami akan menggelar berbagai even olahraga untuk menemukan potensi-potensi muda di Asahan, agar semakin banyak bibit unggul lahir dari daerah ini. Tetap jaga kesehatan, belajar yang baik, dan jauhkan diri dari narkoba serta tindakan kriminalitas," pesannya.

Keikutsertaan tim Asahan dalam Piala Soeratin U-13 dan U-15 menjadi bagian dari upaya memberikan ruang bagi atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus mengembangkan potensi sepak bola daerah.

Dengan dukungan pemerintah daerah, pelatih, keluarga, dan masyarakat, para pemain diharapkan mampu tampil maksimal serta membawa nama Kabupaten Asahan ke tingkat yang lebih tinggi.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., mengapresiasi pelaksanaan Batu Bara Science Olympiad 2026 yang digelar di SMA Mitra Inalum, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Baharuddin, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk meningkatkan kemampuan akademik sekaligus membangun budaya kompetitif di kalangan siswa.

Baca Juga:

• Malam Minggu Tak Sekadar Nongkrong, Warga Medan Bisa Sekalian Bayar Pajak Kendaraan

Baharuddin menyampaikan apresiasi kepada Direktur Pusat Olimpiade Sumatera Utara, Fahruroji Panjaitan, S.Pd., M.M., yang telah menginisiasi pelaksanaan olimpiade di Kabupaten Batu Bara.

Ia menilai kegiatan olimpiade dapat mendorong siswa untuk terus belajar, berlatih, serta meningkatkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan.

Karena itu, Baharuddin berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin, bahkan hingga empat kali dalam setahun.

"Ini merupakan kegiatan yang sangat baik. Kami berharap dapat dilaksanakan sesering mungkin, bahkan kalau bisa empat kali dalam setahun, sehingga anak-anak kita memiliki kesempatan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuannya," ujar Bupati Baharuddin.

Baharuddin mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditujukan kepada siswa.

Menurut dia, para guru juga harus terus memperbarui pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Ia menilai kemampuan guru dalam mengikuti perkembangan zaman penting agar pendidikan yang diberikan kepada siswa tetap relevan dengan kebutuhan masa depan.

"Bukan hanya siswa yang harus meningkatkan kualitas, tetapi guru juga harus terus belajar dan memperbarui pengetahuan. Guru harus mengikuti perkembangan teknologi, baik di bidang sains maupun ilmu pengetahuan lainnya," katanya.

Bupati Batu Bara juga mendorong para siswa untuk aktif mengikuti berbagai kompetisi dan olimpiade.

Menurut dia, pengalaman mengikuti kompetisi dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan.

Baharuddin mengaitkan pengembangan kemampuan siswa dengan persiapan menuju Indonesia Emas 2045, termasuk dalam menghadapi bonus demografi.

"Mulai dari sekarang harus dipersiapkan. Terus berlatih, terus belajar, dan terus belajar, sehingga anak-anak kita memiliki kecerdasan, keahlian, serta kemampuan intelektual yang tinggi," pesan Bupati Batu Bara.

Selain sekolah dan guru, Baharuddin menilai orang tua memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi anak.

Ia mengajak orang tua memberikan dukungan dan motivasi agar anak-anak terus bersemangat belajar dan mengikuti berbagai kegiatan positif.

Baharuddin berharap generasi muda Batu Bara kelak menjadi sumber daya manusia yang unggul, memiliki kecerdasan, keterampilan, keahlian, serta kompetensi.

"Orang tua harus terus mendukung dan memberikan semangat kepada anak-anak. Kita berharap Kabupaten Batu Bara ke depan diisi oleh anak-anak Batu Bara yang cerdas, pintar, memiliki keterampilan, serta mempunyai keahlian," ungkapnya.

Direktur Pusat Olimpiade Sumatera Utara, Fahruroji Panjaitan, S.Pd., M.M., mengatakan pelaksanaan Batu Bara Science Olympiad menjadi kesempatan bagi siswa di daerah untuk berkompetisi dengan pelajar dari daerah lain.

Menurut Fahruroji, kompetisi dapat mendorong siswa lebih giat belajar sekaligus membuka peluang munculnya bibit-bibit unggul dari daerah.

"Kami punya misi pemerataan dan juga meningkatkan budaya kompetitif. Kuncinya adalah latihan melalui olimpiade-olimpiade seperti ini," ujarnya.

Kegiatan Batu Bara Science Olympiad 2026 turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Camat Sei Suka, Sekretaris Dinas Pendidikan, serta perwakilan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Nurhidayah.

Pada akhir kegiatan, Bupati Batu Bara turut menyerahkan medali dan piagam penghargaan kepada para siswa yang berhasil meraih prestasi dalam Batu Bara Science Olympiad 2026.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap prestasi para pelajar sekaligus diharapkan dapat memacu mereka untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan.* (ad)

JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengatakan seorang pemimpin tidak cukup hanya memahami strategi dan kekuasaan.

Menurut dia, pemimpin juga harus mampu memahami rakyat yang dipimpinnya untuk menciptakan perdamaian.

Baca Juga:

• AHY: Hukum Tak Boleh Berubah karena Nama, Jabatan, Kekayaan, atau Kedekatan dengan Kekuasaan

"Dalam situasi seperti ini, peran para pemimpin menjadi sangat penting. Seorang pemimpin bukan hanya seseorang yang memahami strategi dan kekuasaan, tetapi seseorang yang benar-benar memahami rakyatnya," kata Jokowi di Penang .

Jokowi mengatakan pemimpin harus bersedia mendengarkan rakyat, merasakan kekhawatiran yang mereka hadapi, memahami berbagai persoalan, serta bekerja untuk masa depan rakyat.

Menurut Jokowi, terciptanya perdamaian tidak hanya bergantung pada pemimpin.

Rakyat juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang saling memahami antara masyarakat dan pemimpin.

"Namun, itu saja tidak cukup, karena rakyat juga memiliki peran penting," kata Jokowi.

Dia mengatakan rakyat yang kuat bukan hanya masyarakat yang mampu menyampaikan tuntutan kepada pemimpinnya.

Rakyat juga perlu memahami arah kebijakan serta tantangan yang dihadapi para pemimpin.

Menurut Jokowi, pemahaman tersebut dapat menumbuhkan semangat di tengah masyarakat. Ketika kepercayaan muncul, dukungan kepada pemimpin juga akan mengikuti.

"Dan ketika pemimpin dan rakyat benar-benar saling memahami, di situlah fondasi perdamaian terbentuk," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan perdamaian pada dasarnya berawal dari hati yang bersedia mendengarkan dan keberanian untuk memahami pihak lain.

Karena itu, Jokowi menilai Penang Peace Dialogue menjadi kesempatan bagi para peserta untuk bertukar gagasan, belajar dari pengalaman satu sama lain, serta membangun kerja sama untuk menciptakan perdamaian dan masa depan yang lebih baik.

Dia berharap forum tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan tindakan nyata untuk mendorong terciptanya dunia yang lebih damai.

Pada Minggu (6/9/2026), Jokowi dijadwalkan menyampaikan keynote speech atau pidato utama dalam forum Penang Peace Dialogue.

Dalam acara gala dinner pembukaan, sejumlah tokoh turut hadir.

Di antaranya Ketua Menteri Penang Chow Kon Yeow beserta jajaran, Konsul Jenderal RI Penang Wanton Saragih beserta jajaran, serta sejumlah tokoh masyarakat di Penang, Malaysia.

Kehadiran Jokowi dalam forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Dialog Perdamaian Penang yang berlangsung pada 5–6 September 2026 di George Town, Pulau Pinang.* (km/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendukung langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyerahkan kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada aparat penegak hukum.

Yahya menilai tindakan tegas BGN, termasuk mencopot kepala dapur dan men-suspend atau menghentikan sementara operasional dapur yang diduga menyebabkan keracunan, diperlukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pengelolaan program MBG.

Baca Juga:

• AHY: Hukum Tak Boleh Berubah karena Nama, Jabatan, Kekayaan, atau Kedekatan dengan Kekuasaan

Menurut Yahya, kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam pengelolaan dapur.

Karena itu, ia menilai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Kalau terkait dengan dugaan tindak pidana ini harus diserahkan kepada aparat penegak hukum apakah termasuk perbuatan pidana atau tidak, kecuali kalau ada korban yang meninggal dunia. Sampai sejauh ini belum ada korban yang meninggal dunia," kata Yahya.

Yahya juga menyoroti kemungkinan keluarga korban mengajukan tuntutan apabila mengalami kerugian akibat sakit yang diduga berkaitan dengan keracunan makanan.

Menurut dia, kemungkinan adanya tuntutan secara perdata perlu dikaji oleh para ahli hukum.

Namun, hingga saat ini belum ada keluarga korban yang mengajukan tuntutan pidana maupun perdata.

"Apakah pihak keluarga bisa menuntut secara perdata atas kerugian sakit akibat keracunan ini juga perlu dibicarakan di kalangan para ahli hukum. Yang jelas sampai sekarang belum ada pihak keluarga yang menuntut secara pidana maupun perdata," sambungnya.

Selain persoalan penegakan hukum, Yahya menilai pengawasan terhadap pelaksanaan MBG masih perlu diperkuat.

Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan yang melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga pihak sekolah dan orang tua murid.

"Yang masih perlu ditingkatkan adalah aspek pengawasan yang melibat berbagai pihak. BGN perlu membentuk satgas untuk melakukan pengawasan dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, BPOM, pemda, Dinas Kesehatan, kepala sekolah dan orang tua murid. Saya melihat pengawasan ini yang masih lemah," katanya.

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengatakan aparat penegak hukum telah menyelidiki sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga berkaitan dengan kasus gangguan kesehatan dan keracunan makanan.

Sudaryono menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

"Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat penegak hukum," kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, beberapa lokasi dapur MBG telah masuk dalam proses penyelidikan oleh kepolisian.

Bahkan, terdapat kasus yang proses hukumnya disebut sudah meningkat ke tahap penyidikan.

"Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan," ujar Sudaryono.

Ia menegaskan keputusan mengenai ada atau tidaknya tersangka akan bergantung pada hasil proses hukum yang dilakukan aparat.

"Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Gitu kira-kira," tambahnya.

Kasus dugaan keracunan tersebut kembali menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.

Selain memastikan makanan memenuhi standar keamanan dan gizi, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah kelalaian dalam proses pengolahan hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.*(km/ad)

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengalami perubahan pada September 2026.

Pertamina, BP-AKR, Vivo, dan Shell mencatat perubahan harga pada sejumlah produk BBM, terutama jenis nonsubsidi.

Baca Juga:

• Cari HP Rp2 Jutaan? Ini 7 Pilihan Menarik September 2026, Bisa Dapat HP Gaming hingga 5G

Pertamina dan BP-AKR telah melakukan perubahan harga masing-masing pada 1 dan 2 September 2026.

Harga BBM Pertamina September 2026

Pertamina menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi.

Salah satu perubahan terjadi pada Pertamax Green 95 yang pada 2 September 2026 naik menjadi Rp19.150 per liter.

Harga tersebut meningkat Rp2.550 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di level Rp16.600 per liter.

Sementara itu, pada 1 September 2026, Pertamina telah lebih dulu menaikkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Harga Pertamax Turbo kini menjadi Rp19.600 per liter, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus 2026.

Kemudian, harga Dexlite naik menjadi Rp23.700 per liter dari sebelumnya Rp19.700 per liter.

Pertamina Dex juga mengalami kenaikan. Harga BBM diesel tersebut kini mencapai Rp25.200 per liter, naik dari Rp21.150 per liter pada Agustus 2026.

Adapun harga Pertamax masih berada di level Rp15.950 per liter.

Untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan.

Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap Rp6.800 per liter.

Harga BBM BP-AKR

BP-AKR juga melakukan penyesuaian harga pada September 2026.

Harga BP Ultimate tercatat menjadi Rp19.330 per liter, naik dari sebelumnya Rp16.760 per liter.

Sementara itu, harga BP Ultimate Diesel naik menjadi Rp25.420 per liter dari sebelumnya Rp21.910 per liter.

Adapun harga BP 92 masih berada di level Rp16.130 per liter.

Harga BBM Vivo

Untuk SPBU Vivo, harga BBM RON 92 atau Revvo 92 masih berada di level Rp16.130 per liter berdasarkan pantauan di SPBU Vivo kawasan Jalan Tendean, Jakarta Selatan.

Namun, harga Diesel Primus dan Revvo 95 tidak tercantum pada papan harga karena stok kedua produk tersebut masih kosong.

Dalam daftar harga yang tersedia, Diesel Primus tercatat Rp21.910 per liter dan Revvo 95 Rp17.760 per liter dengan keterangan harga Agustus.

Harga BBM Shell

Shell juga menaikkan harga BBM diesel yang masih tersedia.

Harga Shell V-Power Diesel naik dari Rp21.910 menjadi Rp25.420 per liter.

Sementara itu, Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tercatat belum tersedia atau tidak memiliki harga pada daftar yang diberikan karena stok masih kosong.

Daftar Harga BBM 6 September 2026

Berikut daftar harga BBM yang berlaku berdasarkan data yang tersedia pada 6 September 2026:

Pertamina
Pertalite Rp10.000 Tetap
Biosolar Rp6.800 Tetap
Pertamax (RON 92) Rp15.950 Tetap
Pertamax Green 95 (RON 95) Rp19.150 Naik
Pertamax Turbo (RON 98) Rp19.600 Naik
Dexlite (CN 51) Rp23.700 Naik
Pertamina Dex (CN 53) Rp25.200 Naik

BP-AKR

BP 92 Rp16.130 Tetap
BP Ultimate Rp19.330 Naik
BP Ultimate Diesel Rp25.420 Naik

Shell

Shell Super - Tidak tersedia
Shell V-Power - Tidak tersedia
Shell V-Power Diesel Rp25.420 Naik
Shell V-Power Nitro+ - Tidak tersedia

Vivo

Revvo 92 Rp16.130 Tetap
Diesel Primus Rp21.910 Harga Agustus
Revvo 95 Rp17.760 Harga Agustus

Perubahan harga tersebut membuat sejumlah BBM nonsubsidi mengalami kenaikan pada September 2026.

Sementara harga BBM subsidi Pertalite dan Biosolar masih tetap.

Bagi masyarakat yang akan mengisi BBM, perbedaan harga dapat menjadi pertimbangan dalam memilih produk.

Namun, harga dan ketersediaan BBM dapat berubah sesuai kebijakan masing-masing badan usaha serta kondisi stok di SPBU.* (bi/ad)

BANDA ACEH – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh menyelenggarakan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) selama satu hari pada Sabtu, 5 September 2026.

Kegiatan tersebut digelar secara hybrid, yakni daring dan luring, dari Aula Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha).

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Jaga Keamanan, TNI-Polri Bangun Kedekatan dengan Warga Alue Lhok

Hadir Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.; Ketua PWM Aceh A. Malik Musa, S.H., M.Hum., beserta jajaran; Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Aceh; serta majelis dan lembaga di tingkat wilayah.

Sejumlah pimpinan organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah tingkat wilayah juga turut hadir.

Mereka berasal dari 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul 'Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Hizbul Wathan (HW), dan Tapak Suci.

Saat membuka kegiatan, Ketua PWM Aceh A. Malik Musa mengatakan Rapimwil menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi antarstruktur Muhammadiyah dan Ortom.

Menurut dia, konsolidasi diperlukan untuk menghadapi tantangan dakwah dan persoalan sosial kemasyarakatan yang semakin berkembang, terutama di tengah transformasi digital dan perubahan global.

"Rapimwil ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi, merumuskan langkah strategis, dan berkonsolidasi dalam gerakan Muhammadiyah di Aceh. Kita harus memperkuat kolaborasi lintas majelis, lembaga, dan Ortom untuk menghadirkan dakwah pencerahan yang relevan dan berdampak," ujar Malik Musa.

Malik juga meminta Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Aceh menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan Daerah (Musypimda).

Kegiatan tersebut diharapkan melibatkan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM).

Langkah itu dinilai penting untuk memberikan penguatan organisasi hingga ke tingkat cabang dan ranting serta mendorong perkembangan Muhammadiyah di Aceh.

Salah satu agenda Rapimwil PWM Aceh adalah membahas tindak lanjut aplikasi SatuMu.

Pembahasan mencakup implementasi program SatuMu serta pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) di masing-masing PDM dan PCM.

Bimtek tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Training of Trainers (ToT) bagi agen dan verifikator.

Program ini diharapkan dapat memperkuat penerapan SatuMu di lingkungan Muhammadiyah Aceh.

Rapimwil juga menjadi momentum untuk melakukan pemilihan anggota Majelis Tanwir Muhammadiyah sebagai pengganti Dr. Zardan Araby yang telah berhalangan tetap.

Dalam pemilihan tersebut, posisi tersebut dipercayakan kepada H. Abrar Zym, S.Ag., M.H.

Penetapannya telah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Aceh.

Kegiatan Rapimwil PWM Aceh berlangsung dalam suasana musyawarah dan kebersamaan.

Forum tersebut menjadi ruang bagi jajaran Muhammadiyah untuk mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah organisasi ke depan.

PWM Aceh berharap hasil Rapimwil dapat menghasilkan langkah strategis dan konkret untuk memperkuat gerakan Muhammadiyah, terutama dalam bidang dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial di Aceh.* (ad)