DELI SERDANG — Longsor terjadi di jalan utama Dusun II, Desa Tiga Juhar, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyiapkan jalan alternatif agar mobilitas warga dan aktivitas perekonomian tidak terganggu.

Baca Juga:

• 54 Warga Deli Serdang Gugat PTPN I, Kodaeral I dan BPN soal Sengketa Lahan 270 Hektare: Kami Tidak Melawan Negara!

Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi akses warga sekaligus memastikan langkah penanganan sementara dapat berjalan.

Ruas jalan yang terdampak longsor merupakan jalan provinsi.

Sambil menunggu penanganan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Deli Serdang menyiapkan akses alternatif bagi masyarakat.

"Pemkab Deli Serdang menyiapkan jalan alternatif agar aktivitas masyarakat dan perekonomian tetap berjalan," kata Bupati Deli Serdang.

Asri Ludin mengatakan jalan alternatif yang disiapkan masih membutuhkan pengerasan dan pelebaran agar dapat digunakan dengan lebih baik.

Pemkab Deli Serdang juga mendorong pemerintah desa membantu pelebaran jalan hingga sedikitnya lima meter.

Selain itu, sisi jalan akan disiapkan untuk pembangunan parit atau drainase.

"Ini jalan provinsi, tetapi kita tidak ingin aktivitas masyarakat terganggu. Karena itu, kita siapkan jalan alternatif. Kalau sudah memungkinkan dilalui, akan kita perbaiki dan tingkatkan secara bertahap," ujarnya.

Menurut Asri, kebutuhan material untuk pengerasan jalan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Pemkab Deli Serdang akan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar jalan alternatif dapat segera digunakan secara layak.

"Kalau dibutuhkan 100, kita siapkan 100. Yang penting masyarakat lebih mudah beraktivitas," tegasnya.

Bupati berharap keberadaan jalan alternatif dapat menjaga kelancaran aktivitas sehari-hari masyarakat di Kecamatan STM Hulu selama proses pemulihan jalan utama berlangsung.

Jalur tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga pergerakan ekonomi warga yang terdampak akibat longsor.

"Semoga ini bisa meringankan aktivitas masyarakat dan perekonomian di sini. Harapannya, kondisi jalan utama juga bisa lebih cepat pulih," jelasnya.* (vv/ad)

JAKARTA — Apple resmi memperkenalkan iPhone Duo, ponsel lipat pertama perusahaan tersebut pada 2026.

Perangkat ini hadir dengan desain baru yang berbeda dari lini iPhone sebelumnya.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Kembali Turun! 1 Gram Kini Rp2.600.000

Harga perangkat tersebut di Amerika Serikat mulai dari 1.999 dollar AS atau sekitar Rp35,1 juta untuk kapasitas 256 GB.

Sementara varian tertinggi dengan penyimpanan 2 TB dibanderol 3.199 dollar AS atau sekitar Rp56,3 juta.

Perhitungan harga dalam rupiah menggunakan asumsi kurs Rp17.600 per dollar AS.

Daftar Harga iPhone Duo

Berikut daftar harga iPhone Duo di Amerika Serikat:

256 GB: 1.999 dollar AS atau sekitar Rp35,1 juta
512 GB: 2.199 dollar AS atau sekitar Rp38,7 juta
1 TB: 2.599 dollar AS atau sekitar Rp45,7 juta
2 TB: 3.199 dollar AS atau sekitar Rp56,3 juta

Apple juga memperkenalkan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max.

Kedua perangkat tersebut membawa sejumlah peningkatan pada kamera, performa, baterai, dan kemampuan kecerdasan buatan (AI).

Harga iPhone 18 Pro dan Pro Max

Harga iPhone 18 Pro di Amerika Serikat dimulai dari 1.199 dollar AS atau sekitar Rp21,1 juta.

Sementara iPhone 18 Pro Max dibanderol mulai 1.299 dollar AS atau sekitar Rp22,8 juta.

Berikut daftar harga iPhone 18 Pro:

256 GB: 1.199 dollar AS atau sekitar Rp21,1 juta
512 GB: 1.399 dollar AS atau sekitar Rp24,6 juta
1 TB: 1.799 dollar AS atau sekitar Rp31,6 juta
2 TB: 2.399 dollar AS atau sekitar Rp42,2 juta

Adapun harga iPhone 18 Pro Max:

256 GB: 1.299 dollar AS atau sekitar Rp22,8 juta
512 GB: 1.499 dollar AS atau sekitar Rp26,3 juta
1 TB: 1.899 dollar AS atau sekitar Rp33,4 juta
2 TB: 2.499 dollar AS atau sekitar Rp43,9 juta

Harga dalam rupiah tersebut merupakan hasil konversi dari harga di Amerika Serikat.

Harga ketika dipasarkan di Indonesia dapat lebih tinggi karena adanya pajak, biaya distribusi, dan margin penjualan.

Untuk iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max, Apple membuka pre-order pada 12 September 2026. Penjualan langsung dimulai pada 18 September 2026.

Sementara itu, pre-order iPhone Duo dibuka pada 16 Oktober 2026 dan perangkat mulai tersedia pada 23 Oktober 2026.

Namun, Apple belum mengumumkan harga resmi iPhone Duo di Indonesia maupun jadwal penjualannya di Tanah Air.

Indonesia juga belum termasuk negara yang masuk dalam gelombang awal penjualan.

Dengan demikian, konsumen Indonesia masih harus menunggu pengumuman resmi Apple untuk mengetahui harga iPhone Duo di Indonesia.

Spesifikasi iPhone Duo

iPhone Duo memiliki layar utama berukuran 7,6 inci Super Retina XDR ketika perangkat dibuka. Saat dilipat, pengguna mendapatkan layar luar berukuran 5,4 inci.

Apple mengklaim layar bagian dalam iPhone Duo sekitar 50 persen lebih luas dibandingkan iPhone 18 Pro Max.

Kedua layar mendukung ProMotion dan Always On, dengan tingkat kecerahan puncak hingga 3.000 nit untuk penggunaan di luar ruangan.

Dari sisi bodi, iPhone Duo menggunakan titanium grade 5 dan Ceramic Shield 2 pada layar luar. Perangkat tersebut juga memiliki sertifikasi IP68.

Untuk kamera, iPhone Duo dibekali dua kamera belakang 48 MP yang terdiri dari Fusion Main dan Fusion Ultra Wide.

Kamera utama mendukung zoom 2x. Untuk perekaman video, perangkat ini mampu merekam hingga resolusi 4K pada 120 fps dengan Dolby Vision.

Apple juga menghadirkan fitur Duo Preview.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna mengambil swafoto menggunakan kamera belakang sambil melihat hasil bidikan melalui layar luar.

Selain itu, terdapat fitur berbasis AI seperti Smart Take dan Kid Cue.

Performa dan Baterai iPhone Duo

iPhone Duo menggunakan chip A20 Pro dengan fabrikasi 2 nanometer. Chip tersebut memiliki CPU enam inti, GPU tujuh inti, dan dua Neural Engine 16 inti.

Perangkat menjalankan iOS 27 yang telah disesuaikan untuk layar lipat.

Salah satu fitur yang tersedia adalah Split View untuk menjalankan dua aplikasi secara berdampingan.

Untuk baterai, Apple mengklaim iPhone Duo mampu digunakan memutar video hingga 44 jam melalui layar luar dan 31 jam menggunakan layar dalam.

Pengisian daya melalui kabel diklaim dapat mencapai 50 persen dalam waktu sekitar 20 menit.

Spesifikasi iPhone 18 Pro dan Pro Max

iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max sama-sama menggunakan chip A20 Pro.

Keduanya dibekali tiga kamera belakang 48 MP yang terdiri dari Fusion Main, Fusion Ultra Wide, dan Fusion Telephoto.

Salah satu peningkatan utama terdapat pada kamera utama. Aperture kamera dapat diatur dari f/1.48 hingga f/4.

Pengguna juga mendapatkan fitur Pro controls untuk mengatur sejumlah parameter fotografi secara manual.

Perbedaan utama iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max terdapat pada ukuran layar dan daya tahan baterai.

iPhone 18 Pro memiliki layar 6,3 inci, sedangkan iPhone 18 Pro Max menggunakan layar 6,9 inci.

Untuk pemutaran video, iPhone 18 Pro diklaim mampu bertahan hingga 36 jam. Sementara iPhone 18 Pro Max mencapai 45 jam.

Kedua model mendukung ProMotion dan Always On.

Apple juga membekali keduanya dengan chip jaringan N1 yang mendukung Wi-Fi 7 dan Bluetooth 6, serta modem C2.

iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max tersedia dalam empat pilihan warna, yakni black, silver, glacier, dan burgundy.

Untuk saat ini, harga iPhone Duo yang dapat menjadi acuan bagi konsumen Indonesia adalah harga resmi di Amerika Serikat, yakni mulai sekitar Rp35,1 juta untuk varian 256 GB.* (km/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali turun pada perdagangan Sabtu, 12 September 2026.

Berdasarkan informasi per pukul 09.00 WIB, harga emas Antam ukuran 1 gram berada di level Rp2.600.000.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 1,43 Persen, 10 Saham Ini Justru Cetak Kenaikan hingga 85 Persen!

Mengacu pada laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Sabtu (12/9/2026), per pukul 09.00 WIB:

0,5 gram: Rp1.350.000
1 gram: Rp2.600.000
2 gram: Rp5.140.000
3 gram: Rp7.685.000
5 gram: Rp12.775.000
10 gram: Rp25.495.000
25 gram: Rp63.612.000
50 gram: Rp127.145.000
100 gram: Rp254.212.000
250 gram: Rp635.265.000
500 gram: Rp1.270.320.000
1.000 gram: (1 kg) Rp2.540.600.000

Harga emas Antam yang tercantum tersebut merupakan harga emas batangan 24 karat.

Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan informasi dari Logam Mulia.

Laman resmi Logam Mulia memperbarui harga emas setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Transaksi pembelian emas batangan Antam dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, tarif pajak pembelian emas adalah 0,45 persen bagi pembeli yang memiliki NPWP.

Sementara itu, pembeli yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong PPh 22 sebagai dasar pelaporan pajak.

Pajak juga berlaku ketika pemilik emas melakukan penjualan kembali atau buyback kepada PT Antam.

Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, tarif yang berlaku adalah 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi pemilik yang tidak memiliki NPWP.

Pajak buyback tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi.

Dengan demikian, harga emas Antam hari ini, Sabtu, 12 September 2026, untuk ukuran 1 gram berada di level Rp2.600.000 atau turun Rp25.000 dibandingkan harga perdagangan sebelumnya.* (km/ad)

JAKARTA — Sejumlah kepala desa yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) mendatangi Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPR.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah agar masa jabatan kepala desa tidak lagi dibatasi berdasarkan periodisasi.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Seremonial, Bupati Asahan dan Bupati Sergai Adu Skill di Lapangan Hijau

"Kemudian, kami menghendaki selaku kepala desa di AMJ agar nilai historis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 1965, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 5, Nomor 4 Tahun 1974, di mana bahwa jabatan kepala desa saat itu adalah tidak dibatasi dengan periodeasi," ujar Saeffudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Selain masa jabatan, para kepala desa AMJ juga menyoroti keterbatasan pegawai negeri sipil (PNS) yang dapat ditugaskan untuk mengisi posisi penjabat (Pj) kepala desa.

Usulan agar masa jabatan kepala desa tidak dibatasi mendapat penolakan dari Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin.

Khozin mengatakan tidak ada keadaan mendesak atau force majeure yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus pembatasan masa jabatan kepala desa.

"Saat ini tidak ada force majeure. Persoalan fiskal tidak dapat dijadikan alasan penundaan pilkades, apalagi sampai ditiadakan," tegas Khozin, Jumat (11/9/2026).

Menurut Khozin, pemilihan kepala desa atau pilkades merupakan forum bagi masyarakat desa untuk menentukan sekaligus menyampaikan aspirasi mengenai sosok yang akan memimpin mereka.

Ia menilai penghapusan atau penundaan pilkades justru dapat menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa.

"Esensi pemilihan adalah forum untuk mengetahui aspirasi yang muncul di masyarakat desa. Apa jadinya kalau forum menyerap aspirasi ini ditiadakan atau ditunda. Ini bisa jadi preseden tidak baik dalam demokratisasi di Indonesia," ujar Khozin.

Khozin juga menilai wacana masa jabatan kepala desa tanpa batas tidak memiliki landasan yuridis, sosiologis, maupun filosofis.

"Ciri demokrasi di antaranya adalah pemimpin yang dipilih. Pemilihan kepala desa secara berkala merupakan esensi demokrasi di tingkat desa," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Anggota Komisi II DPR dari Partai Golkar Ahmad Irawan juga menegaskan bahwa masa jabatan kepala desa harus tetap dibatasi.

"Khusus terkait dengan usulan jabatan kepala desa tidak ada batasannya, saya kira prinsip dan semangat dari setiap demokrasi lokal adalah adanya pembatasan masa jabatan," ujar Ahmad, Jumat (11/9/2026).

Menurut Ahmad, pilkades perlu tetap dilakukan agar masyarakat desa memiliki kesempatan memilih pemimpin baru sesuai dengan aspirasi mereka.

Ia mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang Desa relatif baru dilakukan pada April 2024.

Salah satu perubahan yang diatur adalah masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Dengan ketentuan tersebut, seorang kepala desa dapat menjabat maksimal selama 16 tahun.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan memiliki pandangan yang sama. Ia mempertanyakan alasan efisiensi anggaran yang digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa.

"Kalau memang persoalannya biaya Pilkades (terkendala efisiensi), solusinya bukan memperpanjang jabatan kepala desa lama. Solusinya adalah memperbaiki sistem pemilihan," katanya.

Menurut Djohermansyah, efisiensi anggaran tetap dapat dilakukan tanpa menghilangkan proses demokrasi di desa.

Salah satu caranya adalah menggelar pilkades secara serentak dalam satu kabupaten. Dengan mekanisme tersebut, biaya penyelenggaraan dapat ditekan melalui pengelolaan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

"Masa kampanye juga dapat dibatasi agar tidak berlarut-larut dan tidak menjadi arena penghamburan uang," ucap Djohermansyah.

Ia berharap pilkades serentak dapat menjadi solusi agar demokrasi di tingkat desa tetap berjalan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan.

"Dengan pilkades serentak, Djohan berharap proses demokrasi di tingkat desa tetap berjalan, sementara efisiensi anggaran tetap dapat dilakukan. Ia mengingatkan, demokrasi memang membutuhkan biaya. Namun, menurut dia, biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan ongkos kekuasaan yang berlangsung terlalu lama dan sulit dikendalikan."* (d/ad)

JAKARTA — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, pada Sabtu, 12 September 2026, dini hari.

Guncangan gempa dirasakan hingga sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera.

Baca Juga:

• 54 Warga Deli Serdang Gugat PTPN I, Kodaeral I dan BPN soal Sengketa Lahan 270 Hektare: Kami Tidak Melawan Negara!

Supervisor on Duty Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) BMKG Debi Safari Yogaswara mengatakan gempa tersebut tergolong gempa dalam yang terjadi akibat aktivitas intraslab.

"Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut merupakan jenis gempa dalam akibat aktivitas intraslab," ungkap Debi Safari Yogaswara saat, Sabtu.

Menurut Debi, kedalaman pusat gempa yang mencapai 368 kilometer menjadi salah satu alasan guncangannya dapat dirasakan hingga wilayah yang cukup jauh dari lokasi episenter.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser turun (oblique normal)," ungkap Debi.

Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau shakemap serta laporan masyarakat, gempa dirasakan dengan intensitas IV MMI di sejumlah daerah.

Wilayah tersebut antara lain Pandeglang, Lebak, Serang, Sukabumi, Cianjur, dan Tanggamus.

Pada intensitas IV MMI, gempa dapat dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah.

Di luar rumah, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Gerabah dapat pecah, sementara jendela atau pintu berderik dan dinding berbunyi.

Sementara intensitas III MMI tercatat di Tangerang, Tanjung Priok, Kecamatan Nagrak, Kecamatan Kalapanunggal, dan Cilacap.

Guncangan dengan intensitas II-III MMI juga dirasakan di Rancaekek, Lembang, Garut, Kota Bandung, Yogyakarta, Pacitan, Ponorogo, Kabupaten Malang, Kota Bengkulu, Sumur, Padang, Mentawai, Pariaman, dan Solok Selatan.

Adapun intensitas II MMI tercatat di Lemong, Semaka, dan Bengkunat.

Pada skala ini, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung dapat bergoyang.

Debi menjelaskan episenter gempa berada pada koordinat 5,24 derajat Lintang Selatan (LS) dan 106,78 derajat Bujur Timur (BT).

Lokasi tersebut berada di laut, sekitar 69 kilometer timur laut Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Meski memiliki kekuatan magnitudo 6,5, hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG juga belum mendeteksi adanya gempa bumi susulan hingga pukul 05.00 WIB.

"Untuk gempa susulan berdasarkan hasil monitoring kami, sampai dengan pagi belum ada," ujar Debi.

BMKG masih memantau perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah tersebut.

Informasi terbaru akan disampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan apabila terdapat perkembangan.

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang mengalami retak atau kerusakan akibat gempa.

Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi risiko keselamatan akibat kemungkinan runtuhan bangunan.* (km/ad)

JAYAWIJAYA — Tiga warga yang tewas ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dipastikan merupakan warga sipil.

Ketiganya adalah pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang sedang menjalankan tugas di lapangan.

Baca Juga:

• "Jangan Tunggu Korban Berikutnya", DPR Desak Pemerintah Bikin Roadmap Berantas KKB usai 3 ASN Jayawijaya Tewas Ditembak

Maruli menegaskan, ketiga korban bukan anggota TNI maupun intelijen TNI.

Menurut dia, ketiganya merupakan pekerja di bidang pertanian yang sedang menjalankan tugas membantu masyarakat di Papua.

"Itu memang pekerja, orang dari NTT, orang masih muda ingin membantu di daerah (Papua)," kata Maruli, Sabtu, 12 September 2026.

Maruli mengatakan, narasi yang menyebut warga sipil sebagai intel TNI kerap muncul setelah terjadi serangan kelompok bersenjata.

"Sekarang nyerang (korban) yang sipil di situ, semua dianggap intel. Itu berulang-ulang bicaranya seperti itu," kata dia.

Ia meminta masyarakat mengecek latar belakang ketiga korban sebelum mempercayai informasi yang beredar.

"Silakan dicek saja secara umum. Apakah betul orang-orang itu intel-intel kami. Kan (mereka) pekerja-pekerja pertanian itu. Ada umur masih 24 tahun baru mulai kerja di sana," kata dia.

Proses pemulangan jenazah tiga korban dilakukan secara bertahap.

Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo, mengatakan jenazah korban berinisial WB telah diberangkatkan dari Wamena menuju kampung halamannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

"Jenazah (korban) atas nama WB telah diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kupang," kata Yusuf.

Jenazah WB diterbangkan dari Wamena dan transit di Sentani

. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Makassar dan Jakarta sebelum akhirnya diterbangkan ke Kupang.

Yusuf memperkirakan jenazah WB tiba di Bandara El Tari, Kupang, sekitar pukul 07.00 waktu setempat.

"Pagi ini sekitar pukul 07.00 waktu setempat akan tiba di Bandara El Tari," kata Yusuf.

Sementara itu, dua jenazah lainnya masih berada di Jayawijaya.

Keduanya dijadwalkan dipulangkan ke daerah asal masing-masing, yakni satu ke Maumere, Nusa Tenggara Timur, dan satu lainnya ke Toraja, Sulawesi Selatan.

Di tengah proses pemulangan korban, aparat keamanan masih memburu kelompok bersenjata yang diduga melakukan penembakan.

Yusuf mengatakan polisi telah mengantongi identitas serta ciri-ciri para pelaku. Masyarakat Jayawijaya juga diminta tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

Pengungkapan identitas pelaku menjadi bagian dari penyelidikan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian tersebut dapat diproses sesuai hukum.

Sebelumnya, polisi mengungkap dugaan kelompok yang berada di balik penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama, Papua Pegunungan.

Ketiga korban ditembak saat dalam perjalanan pulang setelah menyalurkan bantuan pangan kepada warga.

Kepala Operasional Damai Cartenz, Inspektur Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, mengatakan hasil penyelidikan sementara mengarah kepada anggota KKB Kodap III Ndugama.

Meski demikian, polisi masih mendalami identitas pelaku yang melakukan penembakan.

"Dari hasil penyelidikan sementara diduga pelaku penembakan adalah anggota KKB Kodap III Ndugama namun siapa pelakunya masih didalami," katanya, Kamis, 10 September 2026.* (vv/ad)

MEDAN — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU), Djoko Sutrisno.

Djoko dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara jual beli aluminium dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Baca Juga:

• 54 Warga Deli Serdang Gugat PTPN I, Kodaeral I dan BPN soal Sengketa Lahan 270 Hektare: Kami Tidak Melawan Negara!

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Djoko Sutrisno dengan pidana penjara selama 14 tahun," kata Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Jumat (11/9) malam.

Selain hukuman penjara, majelis hakim menjatuhkan denda Rp1 miliar kepada Djoko.

Jika denda tersebut tidak dibayar, hukumannya diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp141.041.775.880.

Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, kewajiban itu diganti dengan pidana penjara selama 1.095 hari.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Djoko Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

"Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar As'ad.

Majelis hakim menilai Djoko turut serta dalam perubahan skema pembayaran penjualan aluminium jenis alloy.

Semula, pembayaran menggunakan sistem tunai dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Skema tersebut kemudian diubah menjadi document against acceptance (D/A) dengan jangka waktu pembayaran 180 hari.

Menurut majelis hakim, perubahan skema pembayaran itu tidak sesuai dengan ketentuan penjualan produk utama PT Inalum.

Perubahan tersebut kemudian menyebabkan PT PASU mengalami gagal bayar atas aluminium yang telah diterima.

Majelis hakim menyatakan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 9.044.247 dolar AS atau setara Rp141.041.775.880 berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Dalam persidangan, penasihat hukum Djoko Sutrisno menyampaikan bahwa gagal bayar terjadi akibat kondisi force majeure yang dipengaruhi pandemi COVID-19.

Namun, alasan tersebut tidak diterima majelis hakim.

Majelis hakim menilai kondisi gagal bayar sebenarnya dapat diantisipasi melalui mekanisme diskonto perbankan.

Selain itu, tidak terdapat aset yang dijadikan agunan untuk menjamin pembayaran.

Hukuman 14 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Batu Bara.

Sebelumnya, JPU menuntut Djoko Sutrisno dengan pidana penjara selama 16 tahun enam bulan.

JPU Ichsan Aulia Batubara juga menuntut Djoko membayar denda Rp1 miliar dengan subsider 180 hari penjara serta uang pengganti sebesar Rp141.041.775.880.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, jaksa menuntut agar diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Setelah putusan dibacakan, majelis hakim memberikan waktu tujuh hari kepada JPU, terdakwa, dan penasihat hukumnya untuk menentukan sikap.

Mereka dapat menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum banding.

Dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah, majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis sebelumnya menjatuhkan hukuman masing-masing tujuh tahun penjara kepada tiga mantan pejabat PT Inalum.

Ketiganya adalah Oggy Achmad Kosasih, Dante Sinaga, dan Joko Susilo.

Masing-masing juga dijatuhi denda Rp500 juta dengan subsider 140 hari penjara. Ketiganya tidak dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Sebelumnya, JPU Kejari Batu Bara menuntut ketiga mantan pejabat Inalum tersebut masing-masing delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider 140 hari penjara.

Perkara ini berkaitan dengan transaksi penjualan aluminium jenis alloy dari PT Inalum kepada PT PASU yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara.* (at/ad)

DELI SERDANG — Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menggugat secara perdata sejumlah pihak terkait persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan.

Gugatan dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) itu diajukan terhadap PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I, Koperasi Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I), serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Seremonial, Bupati Asahan dan Bupati Sergai Adu Skill di Lapangan Hijau

Sidang perdana perkara tersebut digelar di Ruang Sidang Utama PN Lubuk Pakam, Rabu, 9 September 2026.

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Ruslan Hendra Irawan.

Bambang mengatakan persidangan diawali dengan pemeriksaan kehadiran para pihak, baik penggugat, tergugat maupun turut tergugat.

Namun, terdapat pihak tergugat yang tidak hadir.

Majelis hakim kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan dua pekan berikutnya.

"Adapun pihak yang menjadi tergugat yakni PTPN I Regional I, Koperasi Kodaeral I, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang," jelas dia.

Adapun pihak yang turut tergugat adalah Kepala Desa Medan Sinembah, Kepala Desa Limau Manis, dan Bupati Deli Serdang.

Bambang Samosir mengatakan gugatan tersebut berkaitan dengan persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan yang menurut para penggugat selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.

"Ini merupakan sidang perdana gugatan masyarakat Desa Limau Manis dan Medan Sinembah terhadap instansi-instansi terkait, yakni PTPN, Kodaeral TNI Angkatan Laut, BPN, serta pihak pemerintah desa," katanya seusai persidangan.

Menurut Bambang, masyarakat keberatan terhadap tindakan yang mereka sebut sebagai okupasi sepihak terhadap lahan yang selama ini dikelola warga.

Ia menyebut luas lahan yang menjadi persoalan mencapai sekitar 270 hektare.

Menurut para penggugat, lahan tersebut telah dikuasai dan dikelola masyarakat selama lebih dari 20 tahun.

"Lahan yang sekarang diokupasi melalui surat yang dikirimkan oleh Kodaeral ataupun PTP itu ada kurang lebih 270 hektar. Yang sekarang sedang proses mereka okupasi belum semuanya," ujarnya.

Bambang juga menjelaskan bahwa istilah yang digunakan dalam dokumen terkait pemberian kepada masyarakat adalah tali asih, bukan ganti rugi.

Menurut dia, nilai tali asih yang ditawarkan sekitar Rp2 juta per hektare.

Ia menilai nilai tersebut belum sebanding dengan manfaat lahan yang selama ini digunakan masyarakat untuk bercocok tanam.

Sebelum sidang berlangsung, puluhan warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani menyampaikan aspirasi di depan PN Lubuk Pakam.

Warga membawa sejumlah spanduk dan menyampaikan keberatan karena lahan yang selama ini digunakan untuk bercocok tanam disebut telah diokupasi sehingga tanaman seperti jagung dan ubi mereka rusak.

Salah seorang warga mengatakan masyarakat tidak menolak program pemerintah terkait ketahanan pangan.

Namun, warga meminta pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang selama ini mengelola lahan tersebut.

"Kami tidak melawan negara. Kami tetap mendukung program ketahanan pangan, tetapi tanaman kami jangan dihancurkan," katanya.

Aksi tersebut turut mendapat dukungan mahasiswa. Sekretaris DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan, Felix Pendrianus Halawa, mengatakan pihaknya hadir di PN Lubuk Pakam untuk mengawal perjuangan masyarakat.

"Kami datang ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam rangka membersamai dan mengawal kasus yang terjadi," katanya.

Felix berharap pemerintah memberikan perhatian dan solusi konkret terhadap persoalan lahan yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, pihak Koperasi Kodaeral I yang hadir dalam persidangan belum memberikan tanggapan ketika dimintai keterangan wartawan mengenai materi gugatan.

Pihak koperasi memilih meninggalkan ruang persidangan.

Perkara Nomor 374/Pdt.G/2026/PN Lbp masih dalam proses persidangan.

Para penggugat maupun tergugat memiliki kesempatan menyampaikan dalil, jawaban, bukti, serta argumentasi hukum masing-masing sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Dengan demikian, tudingan mengenai penguasaan lahan dan dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan.* (at/ad)

JAKARTA — Sejumlah saham berkapitalisasi kecil hingga menengah mencatat kenaikan harga signifikan pada perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang pekan 7-11 September 2026.

Emiten jasa logistik PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX) menjadi saham dengan kenaikan harga tertinggi atau top gainers pada pekan ini.

Baca Juga:

• Harga Minyak Tembus USD100 per Barel, IHSG Ditutup Anjlok ke Level 6.505

Harga SAPX bertambah 233 poin, dari Rp272 per saham pada pekan sebelumnya menjadi Rp505 per saham pada penutupan perdagangan Jumat, 11 September 2026.

Di posisi kedua, saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk. (MSJA) juga mencatat kenaikan tajam.

Saham produsen kain nonwoven tersebut menguat 83,33 persen, dari Rp450 menjadi Rp825 per saham.

Posisi ketiga ditempati PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. (SHID).

Saham emiten pengelola jaringan perhotelan itu naik 50,46 persen atau bertambah 275 poin, dari Rp545 menjadi Rp820 per saham.

Daftar 10 Saham Top Gainers

Berikut daftar 10 saham yang mencatat kenaikan harga terbesar sepanjang perdagangan pekan ini:

SAPX — Rp505, naik 85,56 persen
MSJA — Rp825, naik 83,33 persen
SHID — Rp820, naik 50,46 persen
MGNA — Rp142, naik 47,92 persen
POLA — Rp76, naik 43,40 persen
FOLK — Rp262, naik 40,11 persen
MBTO — Rp168, naik 33,33 persen
SOHO — Rp1.605, naik 33,20 persen
SEMA — Rp146, naik 31,53 persen
DPUM — Rp129, naik 29,00 persen

Setelah SHID, saham PT Magna Investama Mandiri Tbk. (MGNA) berada di posisi keempat dengan kenaikan 47,92 persen menjadi Rp142 per saham.

Kemudian ada PT Pool Advista Finance Tbk. (POLA) yang menguat 43,40 persen ke Rp76 per saham.

Sementara saham holding media dan ekonomi kreatif PT Multi Garam Utama Tbk. (FOLK) melonjak 40,11 persen menjadi Rp262 per saham.

Di posisi ketujuh, PT Martina Berto Tbk. (MBTO) menguat 33,33 persen ke Rp168 per saham.

Saham produsen farmasi PT Soho Global Health Tbk. (SOHO) juga mencatat kenaikan 33,20 persen menjadi Rp1.605 per saham.

Selanjutnya, PT Semacom Integrated Tbk. (SEMA), perusahaan penyedia panel dan solusi energi, naik 31,53 persen menjadi Rp146 per saham.

Posisi kesepuluh ditempati PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM).

Saham perusahaan pengolahan hasil laut tersebut menguat 29 persen menjadi Rp129 per saham.

Kenaikan sejumlah saham tersebut terjadi ketika kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru mengalami pelemahan sepanjang pekan ini.

IHSG turun 1,43 persen menjadi 6.541,377 pada akhir perdagangan pekan ini. Pada pekan sebelumnya, IHSG berada di level 6.636,475.

Pelemahan juga terlihat dari rata-rata nilai transaksi harian BEI. Nilainya turun 14,88 persen menjadi Rp16,36 triliun dari sebelumnya Rp19,22 triliun.

Rata-rata volume transaksi harian juga turun 26,34 persen menjadi 36,09 miliar lembar saham dari 48,99 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Pada perdagangan Jumat, 11 September 2026, investor asing tercatat melakukan penjualan bersih sebesar Rp690,19 triliun.

Sepanjang 2026, investor asing disebut telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp71,415 triliun.

Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa meski IHSG mengalami tekanan sepanjang pekan, sejumlah saham tertentu tetap mampu mencatat kenaikan harga yang signifikan dan masuk dalam daftar top gainers.* (bi/ad)

JAKARTA — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta, pada Sabtu pagi, 12 September 2026.

Gempa terjadi pada pukul 04.23 WIB dengan kedalaman ratusan kilometer di bawah laut.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Sabtu 12 September 2026: Seluruh Wilayah Cerah Berawan

BMKG mencatat gempa berada pada kedalaman 376 kilometer dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

"Gempa Mag:5.9, 12-Sep-26 04:23:56 WIB, Lok:5.81 LS,106.56 BT (6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI), Kedalaman:376 Km, tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG di media sosial X.

Gempa tersebut dirasakan di sejumlah wilayah. Getaran antara lain terasa di Kepulauan Seribu hingga Bogor.

Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Daryono menjelaskan bahwa gempa yang terjadi pada Sabtu pagi tersebut merupakan contoh klasik gempa bumi dengan hiposenter dalam atau deep focus earthquake.

Daryono menjelaskan melalui akun X miliknya bahwa gempa tersebut bukan disebabkan aktivitas sesar aktif di wilayah dangkal.

Menurut dia, sumber gempa berkaitan dengan patahan batuan pada slab Lempeng Samudra Australia yang telah menunjam jauh ke bawah Laut Jawa.

Kedalaman sumber gempa berada pada zona Benioff dan mencapai sekitar 358 kilometer berdasarkan analisis yang disampaikannya.

Peristiwa tersebut dikategorikan sebagai gempa intra-slab, yakni gempa yang terjadi akibat patahnya batuan di dalam lempeng yang telah menunjam ke bawah lempeng lainnya.

Daryono mengatakan gempa dengan kedalaman seperti ini memiliki pola guncangan yang berbeda dibandingkan gempa dangkal.

Meski episentrum berada di Laut Jawa sebelah utara Jakarta, getaran gempa dapat terasa lebih awal dan lebih kuat di sejumlah wilayah Jawa bagian selatan, seperti Sukabumi.

Menurut analisisnya, kondisi tersebut terjadi karena gelombang seismik dapat merambat secara efisien melalui slab lempeng yang padat dan relatif homogen.

Gelombang kemudian menyebar hingga mencapai permukaan di wilayah yang cukup jauh dari episentrum.

Gempa dengan hiposenter lebih dari 300 kilometer juga dapat membuat getaran dirasakan dalam wilayah yang luas.

Daryono menyebut spektrum getaran gempa dapat menjangkau wilayah dari Sumatera hingga Jawa bagian timur dan Kalimantan.

Namun, karena energi gempa telah banyak terdisipasi sebelum mencapai permukaan, gempa jenis ini umumnya memiliki dampak kerusakan yang lebih kecil dibandingkan gempa dangkal dengan magnitudo serupa.

Selain memiliki jangkauan getaran yang luas, gempa hiposenter dalam juga memiliki karakteristik berbeda dalam hal gempa susulan.

Daryono menjelaskan, gempa yang terjadi pada batuan litosfer samudra di kedalaman ratusan kilometer cenderung melepaskan tegangan dalam satu peristiwa utama.

Karena itu, gempa deep focus seperti ini relatif jarang diikuti gempa susulan (aftershock).

Tidak lama setelah gempa Kepulauan Seribu, gempa lain juga dilaporkan terjadi di wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gempa lainnya juga terjadi di wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Rangkaian informasi tersebut menunjukkan aktivitas gempa terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu pagi.

Meski demikian, karakter, kedalaman, kekuatan, dan dampak masing-masing gempa berbeda sehingga perlu merujuk pada informasi resmi BMKG.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi kebencanaan dari sumber resmi.* (bicn/ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka Turnamen Sepak Bola Usia 35+ Piala Ketua DPRD Kabupaten Asahan Antar Kecamatan se-Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Stadion Mutiara Kisaran, Jumat, 11 September 2026.

Turnamen tersebut diikuti 24 tim yang merupakan perwakilan dari kecamatan se-Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Wisuda Bukan Akhir, Bupati Asahan Dorong Sarjana IAI Daar Al Uluum Berkontribusi bagi Masyarakat

Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, yang akrab disapa Bg Wiwik, turut hadir bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ketua Panitia, Ali Ibra Manurung, mengatakan turnamen sepak bola usia 35+ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antarkecamatan di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan atas sambutan dan kesempatan yang diberikan kepada jajaran Pemkab Serdang Bedagai untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan, para pemain yang dibawa dalam pertandingan ekshibisi merupakan unsur Forkopimda serta Korpri Kabupaten Serdang Bedagai.

"Kami memberikan apresiasi atas pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia 35+ Piala DPRD Kabupaten Asahan. Mudah-mudahan melalui pertandingan seperti ini dapat ditemukan bibit-bibit baru sepak bola untuk Sumatera Utara," ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, mengatakan kehadiran Bupati Serdang Bedagai beserta rombongan menjadi kehormatan bagi Kabupaten Asahan.

Menurut dia, turnamen tersebut bukan hanya berkaitan dengan olahraga, tetapi juga menjadi wadah mempererat hubungan dan silaturahmi antarpemerintah daerah.

"Turnamen ini merupakan turnamen silaturahmi. Kita berharap seluruh rangkaian pelaksanaannya dapat berjalan sukses dan lancar," katanya.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan dan ikut menyukseskan Turnamen Sepak Bola Usia 35+ Piala Ketua DPRD Kabupaten Asahan Antar Kecamatan se-Kabupaten Asahan.

Taufik juga secara khusus menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang hadir dan ikut memeriahkan kegiatan tersebut.

Menurut Taufik, berbagai turnamen sepak bola yang digelar di Kabupaten Asahan merupakan bagian dari upaya melihat sekaligus mengembangkan potensi olahraga sepak bola.

Pengembangan tersebut dilakukan mulai dari kelompok usia dini hingga kelompok usia lainnya.

"Kita sudah melaksanakan berbagai turnamen, mulai dari Piala Bhayangkara, Piala Dandim 0208/Asahan, Piala Bupati dan berbagai turnamen lainnya. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kita melihat bibit-bibit sepak bola sejak usia dini, di antaranya U-10 sampai U-17," jelasnya.

Taufik juga menyampaikan kepada Bupati Serdang Bedagai bahwa sejumlah pemain Forkopimda Kabupaten Asahan yang mengikuti laga ekshibisi merupakan mantan pemain sepak bola yang pernah tergabung di bawah naungan PSSI Kabupaten Asahan.

Ia berharap pertandingan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga semakin mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Asahan dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

" Semoga pertandingan ekshibisi ini dapat mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Asahan dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ," ujarnya.

Bupati Asahan kemudian secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Usia 35+ Piala Ketua DPRD Kabupaten Asahan Antar Kecamatan se-Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat semakin menyemarakkan olahraga sepak bola di kedua kabupaten sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan kolaborasi menuju Sumut Berkah.

Setelah acara pembukaan, pertandingan ekshibisi Forkopimda Kabupaten Asahan melawan Forkopimda Kabupaten Serdang Bedagai berlangsung selama 2x30 menit.

Pertandingan dipimpin wasit Habib, Asisten Wasit I Isbandi, Asisten Wasit II Rizaldi, dan wasit cadangan Robi.

Laga berlangsung menarik. Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin tampil sebagai penjaga gawang, sedangkan Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya bermain sebagai striker.

Bupati Asahan sempat menghadapi peluang dari Bupati Serdang Bedagai. Tendangan Darma Wijaya berhasil ditepis Taufik.

Hingga babak pertama berakhir, kedua tim belum mencetak gol. Skor sementara 0-0.

Memasuki babak kedua, Forkopimda Kabupaten Asahan meningkatkan tekanan.

Gol pertama akhirnya tercipta pada menit ke-70 melalui Solehuddin Marpaung yang mengenakan nomor punggung 28.

Lima menit kemudian, tepatnya menit ke-75, pemain bernomor punggung 20, Imam, menggandakan keunggulan Forkopimda Asahan menjadi 2-0.

Forkopimda Serdang Bedagai kemudian memperkecil ketertinggalan pada menit ke-82 melalui Khairul dengan nomor punggung 112.

Hingga peluit panjang babak kedua dibunyikan wasit, Forkopimda Kabupaten Asahan tetap unggul 2-1 atas Forkopimda Kabupaten Serdang Bedagai.

Pertandingan ekshibisi tersebut menjadi bagian dari semangat bersama untuk mengembangkan olahraga sepak bola sekaligus memperkuat silaturahmi dan hubungan antara pemerintah daerah.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima audiensi Panitia Wisuda Sarjana Institut Agama Islam (IAI) Daar Al Uluum Asahan Kisaran Angkatan XXXVI Tahun Akademik 2026/2027.

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bupati Asahan, Jumat, 11 September 2026.

Baca Juga:

• HKG PKK ke-54, Bupati Labusel Dorong Kader Jadi Penggerak Kesejahteraan Keluarga

Di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, para wakil rektor, para dekan, serta civitas akademika IAI Daar Al Uluum Asahan Kisaran.

Dalam pertemuan itu, Wakil Rektor IAI Daar Al Uluum Asahan Kisaran, Dr. Saiful Ahyar, S.Ag., M.A., menyampaikan terima kasih kepada Bupati Asahan yang telah meluangkan waktu menerima audiensi.

Ia menjelaskan, kedatangan panitia bertujuan menyampaikan undangan kepada Bupati Asahan untuk menghadiri Wisuda Sarjana IAI Daar Al Uluum Asahan Kisaran Angkatan XXXVI Tahun Akademik 2026/2027.

Wisuda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 24 September 2026.

Kegiatan wisuda mengusung tema "Mengukuhkan Sarjana Berintegritas, Adaptif di Era Digital dan Berdedikasi Membangun Peradaban yang Berkemajuan."

Tema tersebut menekankan pentingnya lulusan perguruan tinggi memiliki integritas, mampu mengikuti perkembangan teknologi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menanggapi audiensi tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah menyampaikan undangan sekaligus bersilaturahmi dalam rangka persiapan pelaksanaan wisuda.

Bupati Asahan mengatakan, insya Allah dirinya akan menghadiri acara wisuda tersebut apabila tidak ada halangan dan agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Taufik juga berharap pelaksanaan wisuda dapat berjalan lancar dan menjadi momentum penting bagi para sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan.

Ia berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan tidak hanya menjadi bekal pribadi, tetapi juga dapat diamalkan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Menurut Taufik, para lulusan juga diharapkan dapat mengambil bagian dalam pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan dan bidang ilmu masing-masing.

Dengan demikian, momentum wisuda tidak hanya menjadi tanda selesainya pendidikan formal, tetapi juga menjadi awal bagi para sarjana untuk mengimplementasikan ilmu dan memberikan manfaat di tengah masyarakat.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang membuka Turnamen Bola Voli Piala Ketua MPKT Labusel M. Rafiq Simatupang di Lapangan Bola Voli Kantor Bupati Labusel, Jumat (11/9/2026).

Pembukaan turnamen ditandai dengan servis pertama yang dilakukan Bupati Fery Sahputra Simatupang. Kompetisi tersebut diikuti 22 tim.

Baca Juga:

• HKG PKK ke-54, Bupati Labusel Dorong Kader Jadi Penggerak Kesejahteraan Keluarga

Menurut Fery, kegiatan olahraga tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi dan mencari juara.

Olahraga juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun sportivitas, sekaligus menggali potensi generasi muda.

"Karang Taruna memiliki peran penting sebagai wadah pemuda untuk berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Karena itu, saya mengajak seluruh pemuda Labuhanbatu Selatan untuk terus menjaga semangat kebersamaan, menjauhi narkoba dan kenakalan remaja, serta mengisi masa muda dengan kegiatan yang positif dan produktif," ujar Bupati.

Kepada seluruh peserta, Fery berpesan agar pertandingan dijalani dengan penuh semangat dan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Menurutnya, kemenangan bukan satu-satunya tujuan dalam sebuah pertandingan.

Kemenangan merupakan bonus dari perjuangan dan kerja keras yang dilakukan selama bertanding.

"Bertandinglah dengan penuh semangat, junjung tinggi sportivitas, dan jadikan kemenangan sebagai bonus dari perjuangan," pesannya.

Fery juga menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Karang Taruna ke-66.

Ia berharap semangat kebersamaan yang tumbuh melalui kegiatan olahraga dapat menjadi energi positif bagi generasi muda untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Labuhanbatu Selatan.

"Mari kita jadikan semangat olahraga sebagai semangat membangun Labuhanbatu Selatan yang semakin maju dan sejahtera," pungkasnya.

Turnamen tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para peserta, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda Labuhanbatu Selatan untuk membangun kebersamaan, sportivitas, dan semangat berprestasi.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menegaskan pentingnya peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam memperkuat pembangunan yang berbasis keluarga dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Fery saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK), Kotapinang, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Airin Rico Waas Dorong Ibu Tunggal dan Anak Yatim di Medan Kembangkan Keterampilan: Tumbuhkan Kepercayaan Diri dan Kemandirian

Momentum tersebut dinilai penting untuk memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan kontribusi PKK dalam mendukung pembangunan daerah.

"PKK bukan hanya sebuah organisasi, tetapi merupakan gerakan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera dan berdaya," ujar Fery.

Fery menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK Labusel yang selama ini konsisten hadir dan memberikan kontribusi di tengah masyarakat.

Menurut dia, kader PKK memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat.

Peran tersebut mencakup pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketahanan pangan, lingkungan hingga peningkatan kesejahteraan.

"Para kader PKK merupakan ujung tombak dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan keluarga. Karena itu, peran dan pengabdian para kader harus terus diperkuat," katanya.

Fery kemudian mengajak seluruh jajaran TP PKK menjadikan HKG PKK ke-54 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah dan meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Ia menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pembangunan fisik.

Menurutnya, kualitas keluarga dan masyarakat juga menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat.

"Perempuan berdaya, keluarga kuat, masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera, Labuhanbatu Selatan semakin modern," tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Labusel Ny. Indah Fery Simatupang memberikan apresiasi kepada seluruh kader PKK se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mulai tingkat kabupaten hingga desa.

Menurut Indah, para kader selama ini terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan segala komitmen yang dimiliki, PKK terus berupaya menjadi salah satu pilar penting dalam membangun fondasi bagi kemajuan kita bersama. TP PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga desa telah bekerja keras melalui berbagai program dan kegiatan," ujarnya.

Ia mengatakan berbagai capaian yang telah diraih merupakan hasil kerja bersama. Namun, menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ke depan.

Salah satu capaian tersebut adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berhasil masuk dalam evaluasi tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk kategori IVA Test dan PAAR.

"Alhamdulillah, tahun ini kita bisa masuk dalam evaluasi provinsi untuk kategori IVA Test dan PAAR. Mari kita bersama-sama mendoakan dan meningkatkan pencapaian ini, serta terus berkomitmen dan bekerja keras untuk mewujudkan PKK yang lebih baik," katanya.

Indah mengatakan tema HKG PKK ke-54, "Bersama PKK, Wujudkan Peran Perempuan dan Keluarga dalam Memeriahkan Kemerdekaan Indonesia", menjadi pengingat pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi masyarakat terus berkembang sehingga diperlukan kesatuan untuk mengatasinya.

"Dalam situasi yang terus berubah dan tantangan yang semakin kompleks, kesatuan menjadi kunci keberhasilan. Bersama-sama kita mampu mengatasi berbagai permasalahan, membangun ketahanan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan berdaya saing," ungkapnya.

Indah juga mengajak masyarakat Labuhanbatu Selatan untuk mendukung dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan PKK.

"Mari kita jadikan PKK sebagai wadah yang memperkuat nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial. Dengan kesatuan dan semangat gotong royong, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam kehidupan keluarga dan masyarakat," pungkasnya.

Puncak HKG PKK ke-54 tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Labusel Syahdian Purba Siboro, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, serta para camat.

Hadir pula Ketua TP PKK Labusel Ny. Indah Fery Simatupang, Wakil Ketua I TP PKK Labusel Ny. Linda Syahdian Purba, Ketua DWP Labusel Ny. Dwi Kartika Reza Pahlevi, jajaran Persit Kartika Chandra Kirana dan Bhayangkari Labusel, serta para kader TP PKK Labusel.* (ad)

MEDAN — Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas mendorong ibu tunggal dan anak yatim piatu untuk terus mengembangkan keterampilan sebagai bekal berkarya, membangun kepercayaan diri, sekaligus membuka peluang untuk hidup lebih mandiri.

Dorongan tersebut disampaikan Airin saat menghadiri pelatihan merangkai bunga dan menghias kukis yang digelar Yayasan Kazichea Falah Insani bersama 31 ibu tunggal dan 50 anak yatim piatu dari 21 kecamatan di Gedung MPP Dekranasda Kota Medan, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Korupsi Dana Bencana, Vonis Mantan Kepala BPBD Tebing Tinggi Diperberat Jadi 3 Tahun Penjara

Airin mengatakan pelatihan tersebut tidak hanya memberikan keterampilan baru kepada peserta.

Menurut dia, kegiatan itu juga menjadi ruang bagi peserta untuk berkarya dan menunjukkan kemampuan.

"Bagi saya, kegiatan hari ini bukan sekadar pelatihan merangkai bunga atau menghias kukis. Di balik kegiatan sederhana ini ada kepedulian, perhatian, kesempatan untuk berkarya, dan pesan bahwa tidak seorang pun boleh merasa berjalan sendirian," kata Airin.

Airin mengatakan keterampilan yang diperoleh peserta dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi maupun manfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Karena itu, dia mendorong para peserta agar tidak berhenti belajar setelah mengikuti pelatihan.

"Dari keterampilan bisa tumbuh rasa percaya diri, dari sebuah karya bisa muncul peluang, dan dari peluang bisa lahir kemandirian," ujarnya.

Menurut Airin, keterampilan yang terus diasah dapat menjadi modal bagi ibu tunggal untuk menghasilkan karya dan membuka peluang usaha.

Sementara bagi anak-anak yatim piatu, pengalaman mengikuti pelatihan diharapkan dapat menumbuhkan keberanian untuk mencoba berbagai hal baru.

Airin juga berpesan kepada anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut agar tidak takut mencoba. Kesalahan, kata dia, merupakan bagian dari proses belajar.

"Jangan takut mencoba dan jangan takut salah. Terus belajar, berkarya, dan jangan ragu menunjukkan kemampuan yang kalian miliki," pesannya.

Airin juga mengapresiasi Yayasan Kazichea Falah Insani yang telah memberikan perhatian kepada ibu tunggal dan anak yatim piatu.

Dia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sehingga semakin banyak perempuan memiliki ruang untuk mengembangkan keterampilan.

Anak-anak juga diharapkan memperoleh kesempatan untuk mengasah kreativitas dan kemampuan mereka.

Pelatihan merangkai bunga dan menghias kukis tersebut diikuti 31 ibu tunggal dan 50 anak yatim piatu yang berasal dari 21 kecamatan di Kota Medan.

Ketua Yayasan Kazichea Falah Insani Novita Sari mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mengasah kreativitas sekaligus memberikan inspirasi dan manfaat bagi para peserta.

Selain pelatihan keterampilan, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pemberian voucher belanja kepada peserta.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai pelatihan satu hari, tetapi dapat menjadi awal bagi peserta untuk terus mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan potensi yang dimiliki.* (ad)

MEDAN — Tiga mantan pejabat PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masing-masing divonis 7 tahun penjara dalam kasus korupsi penjualan aluminium alloy kepada PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk periode 2018-2024.

Ketiga terdakwa tersebut adalah Dante Sinaga, mantan Senior Executive Vice President (SEVP) Pengembangan Usaha PT Inalum tahun 2019; Joko Susilo, mantan Kepala Departemen Sales dan Marketing PT Inalum tahun 2019; serta Oggy Achmad Kosasi, mantan Direktur Pelaksana PT Inalum periode 2019-2021.

Baca Juga:

• Korupsi Dana Bencana, Vonis Mantan Kepala BPBD Tebing Tinggi Diperberat Jadi 3 Tahun Penjara

Sidang putusan dipimpin Ketua Majelis Hakim Asad Rahim Lubis di ruang Cakra 1 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (11/9/2026) malam.

"Mengadili, menyatakan para terdakwa terbukti secarah sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindakan korupsi. Menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa masing - masing selama 7 tahun penjara dan pidana denda Rp 500 juta dengan subsider 140 hari kurungan," ucap hakim Asad.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut terdapat sejumlah hal yang memberatkan hukuman ketiga terdakwa.

Para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, sebagai pejabat di PT Inalum, mereka seharusnya menjadi panutan bagi karyawan perusahaan.

Pertimbangan yang meringankan, para terdakwa dinilai bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

"Sementara meringankan, para terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum," ungkap hakim Asad di persidangan.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah putusan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada ketiga terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk menentukan sikap terhadap putusan tersebut.

Mereka diberikan waktu selama tujuh hari untuk menerima putusan atau mengajukan banding.

Vonis tujuh tahun penjara tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Batu Bara.

Sebelumnya, jaksa menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider 140 hari kurungan.

Dalam perkara ini, selain Dante Sinaga, Joko Susilo dan Oggy Achmad Kosasi, terdapat terdakwa lain, yakni Direktur Utama PT PASU, Joko Sutrisno.

Joko Sutrisno belum dijatuhi pidana karena pembacaan putusannya belum selesai dilakukan majelis hakim.

Sebelumnya, jaksa menuntut Joko Sutrisno dengan hukuman 16 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi penjualan aluminium alloy tersebut.

Kasus ini bermula ketika para terdakwa diduga secara bersama-sama dan dengan permufakatan jahat mengubah skema pembayaran penjualan aluminium alloy.

Pada awalnya, pembayaran dilakukan menggunakan uang tunai dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Namun, skema tersebut kemudian diubah menjadi Documents Against Acceptance (D/A) dengan tenor pembayaran selama 180 hari.

Dalam praktiknya, pihak pembeli dari PT PASU disebut tidak melakukan pembayaran atas barang yang telah dikirim PT Inalum.

Selain itu, perubahan skema pembayaran tersebut disebut tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis dan tidak dilaporkan kepada direksi.

Berdasarkan hasil perhitungan akuntan publik, perubahan skema tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar USD 9.044.247 atau sekitar Rp141,4 miliar.

Perkara ini masih memberikan ruang hukum bagi para terdakwa dan jaksa untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk menerima putusan atau mengajukan banding dalam waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan.* (d/ad)

MEDAN — Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tebing Tinggi, Wahid Sitorus, dalam perkara korupsi penanggulangan bencana yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp611 juta.

Dalam putusan banding, Wahid Sitorus dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta denda Rp50 juta dengan subsider 50 hari kurungan.

Baca Juga:

• Kasus Kematian Winda Lorenza Naik Penyidikan, Polisi Gunakan Sangkaan Alternatif Pasal 458 atau 462 KUHP

Majelis hakim juga menyatakan Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahid Sitorus selama 3 tahun penjara dan membayar pidana denda sebesar Rp50 juta dengan subsider 50 hari kurungan," dari Saluran Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, Jumat (11/9/2026).

Selain hukuman penjara dan denda, Wahid juga diwajibkan membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp213.976.972.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti.

Apabila Wahid tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka ia akan menjalani pidana penjara selama satu tahun.

Putusan PT Medan tersebut lebih berat dibandingkan putusan Pengadilan Negeri Medan sebelumnya.

Pada tingkat pertama, Wahid hanya divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta dengan subsider 1 bulan kurungan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan sebelumnya juga lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum.

Jaksa sebelumnya menuntut Wahid Sitorus dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta dengan subsider 50 hari kurungan.

Selain pidana penjara, jaksa menuntut Wahid membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp213 juta.

Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang jaksa.

Apabila hasil lelang tidak mencukupi, uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Dalam dakwaan, Wahid disebut tetap menandatangani dokumen anggaran dan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk 13 paket pekerjaan.

Padahal, anggaran kegiatan saat itu masih bernilai Rp0 sebelum perubahan APBD.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Muhammad Hatta, yang telah meninggal dunia, disebut merekayasa proses pengadaan dengan memalsukan tanda tangan lima direktur perusahaan.

Muhammad Hatta juga disebut membuat dokumen administrasi fiktif dan mengerjakan sendiri seluruh paket proyek.

Meski administrasi proyek bermasalah, Wahid tetap menandatangani 13 Surat Perintah Membayar (SPM) pada akhir Desember 2021.

Akibatnya, dana sebesar Rp700,5 juta dicairkan seluruhnya dari kas daerah.

Setelah dipotong pajak, dana bersih yang dicairkan mencapai sekitar Rp611,3 juta.

Dari jumlah tersebut, Wahid diduga menerima komisi sebesar 35 persen melalui seorang perantara.

Dalam proses persidangan, ahli teknik dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) menyatakan seluruh dokumen perencanaan tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat digunakan atau bernilai Rp0.

Sementara itu, ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menilai pekerjaan tersebut tidak layak dibayar.

Karena itu, seluruh dana yang telah dicairkan dianggap sebagai kerugian negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp611 juta.

Dengan putusan banding PT Medan tersebut, hukuman terhadap Wahid Sitorus menjadi tiga kali lebih berat dibandingkan vonis Pengadilan Negeri Medan sebelumnya.* (d/ad)

MEDAN — Kasus kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri Brigadir I, kini memasuki tahap penyidikan.

Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menyebut penyidik mencantumkan sangkaan alternatif, yakni Pasal 458 atau Pasal 462 KUHP.

Baca Juga:

• Ratusan Aktivis Vokasi Berkumpul di Medan, Rico Waas Siap All Out Support Munas BEM Politeknik Se-Indonesia

Hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus kematian Winda.

"Sangkaan alternatif Pasal 458 atau 462 KUHP," ujar Valentino Manurung, Jumat (11/9/2026) siang.

Valentino mengatakan proses hukum masih berjalan.

Polisi juga belum melakukan penahanan karena belum ada tersangka dalam perkara tersebut.

"Belum ada penahanan karena belum ada tersangkanya. Masih proses dik (penyidikan) umum," tambah Valentino.

Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan.

Sementara itu, Pasal 462 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai tindak pidana menghasut atau mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri.

Penggunaan sangkaan alternatif tersebut menunjukkan penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa yang menyebabkan Winda Lorenza meninggal dunia.

Sebelumnya, kasus kematian Winda Lorenza Gowasa telah naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, polisi hingga saat ini belum menetapkan tersangka.

"Belum (ada tersangka). Baru (naik) proses sidik saja," kata Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak saat diwawancarai di DPRD Sumut, Kamis (10/9/2026).

Calvijn menjelaskan, laporan yang naik ke tahap penyidikan merupakan laporan tipe A yang dibuat internal kepolisian setelah menemukan jenazah korban.

Sementara itu, laporan yang dibuat pihak keluarga Winda Lorenza masih berproses di Polda Sumut.

Menurut Calvijn, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan dilakukan untuk mempermudah polisi dalam melakukan sejumlah langkah hukum dalam mengungkap kasus tersebut.

"Proses penyidikan untuk mempermudah semua upaya-upaya hukum yang dilakukan kepolisian. Ada beberapa upaya-upaya tertentu yang harus kita lakukan terkait dengan upaya paksa tentunya. Memastikan surat-surat yang mau kita sita dan itu kita lakukan," jelasnya.

Winda Lorenza Gowasa ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumah orang tua Brigadir I di kawasan Medan Helvetia pada Minggu, 2 Agustus 2026.

Polisi sebelumnya menyebut Winda meninggal karena bunuh diri menggunakan senjata api milik Brigadir I.

Namun, pihak keluarga Winda Lorenza menilai terdapat sejumlah kejanggalan terkait kematian korban.

Kini, dengan naiknya status perkara ke tahap penyidikan, polisi masih mendalami kasus tersebut.

Sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan maupun penahanan dalam perkara kematian Winda Lorenza Gowasa.* (d/ad)

JAKARTA — Bank Syariah Indonesia (BSI) kembali menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 untuk membantu pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan dengan plafon hingga Rp500 juta.

Program KUR BSI 2026 menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan maupun mengembangkan bisnis.

Baca Juga:

• Gaji Guru Rendah dan PPPK Terancam PHK, Pengamat Pertanyakan Kegigihan Prabowo Pertahankan MBG sebagai Proyek Prioritas

Kehadiran KUR BSI diharapkan dapat membantu pelaku UMKM menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendorong bisnis agar berkembang dan naik kelas.

BSI juga menyediakan pilihan plafon pembiayaan dan tenor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan finansial nasabah.

Dengan pilihan tersebut, pelaku usaha memiliki ruang untuk memilih skema pembiayaan dan angsuran yang sesuai dengan kemampuan finansial.

Tabel Angsuran KUR BSI 2026 Plafon Rp500 Juta

Bagi pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar, berikut rincian angsuran KUR BSI 2026 untuk plafon Rp500 juta dengan pilihan tenor mulai dari 12 bulan atau 1 tahun hingga 60 bulan atau 5 tahun.

12 bulan: Rp42.500.000per Bulan
24 bulan: Rp21.666.700per Bulan
36 bulan: Rp14.722.200per Bulan
48 bulan: Rp11.250.000per Bulan
60 bulan: Rp9.166.700per Bulan

Angka angsuran tersebut merupakan rincian sebagaimana data KUR BSI 2026 yang tersedia dan dapat menjadi gambaran bagi calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan.

Calon nasabah tetap perlu memperhatikan ketentuan dan hasil verifikasi BSI karena persetujuan pembiayaan, plafon, tenor, serta skema angsuran dapat bergantung pada hasil penilaian bank.

Syarat Pengajuan KUR BSI 2026

Pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR BSI 2026 perlu memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya sebagai berikut:

- Individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif dan layak.
- Telah menjalankan usaha secara aktif minimal selama 6 bulan.
- Belum pernah menerima pembiayaan modal kerja atau investasi komersial, dengan pengecualian sesuai ketentuan program.
- Dapat sedang menerima pembiayaan tertentu secara bersamaan, seperti KPR, KKP roda dua produktif, pembiayaan dengan jaminan SK pensiun, kartu kredit, pembiayaan Resi Gudang, serta pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga sesuai ketentuan.
- Memiliki kolektibilitas lancar.
- Menyiapkan dokumen administrasi, seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- NPWP diperlukan untuk pengajuan dengan plafon di atas Rp50 juta.
- Menyiapkan surat izin usaha.

Persyaratan tersebut perlu dipenuhi sebelum proses pengajuan dilakukan.

Bank selanjutnya akan melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen calon nasabah.

Cara Pengajuan KUR BSI 2026 Secara Online

Pelaku usaha dapat mengajukan KUR BSI 2026 secara daring melalui layanan Salam Digital. Tahapannya sebagai berikut:

- Buka website Salam Digital BSI.
- Tentukan jenis plafon yang diinginkan, lalu klik "Ajukan Sekarang".
- Lengkapi formulir pengajuan, mulai dari nama, NIK, hingga alamat email.
- Unggah dokumen persyaratan yang diminta dan ikuti instruksi.
- Klik tombol "Ajukan" atau "Kirim" dan tunggu konfirmasi bahwa pengajuan telah diterima.

Setelah pengajuan masuk, BSI akan melakukan verifikasi data.

Calon nasabah kemudian dapat dihubungi untuk penjadwalan survei lokasi usaha, baik secara langsung maupun virtual.

Apabila pengajuan disetujui, calon nasabah akan diundang untuk menandatangani akad pembiayaan syariah.

Setelah proses akad selesai sesuai ketentuan, dana pembiayaan akan dicairkan ke rekening BSI.

Selain melalui pengajuan daring, pelaku usaha juga dapat mengajukan KUR BSI 2026 secara langsung dengan mendatangi kantor cabang BSI terdekat.

Calon nasabah perlu membawa seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

Sebelum mengajukan pembiayaan, calon nasabah disarankan memastikan kemampuan membayar angsuran dan memahami seluruh ketentuan akad serta biaya yang berlaku.* (di/ad)

Oleh:Eben E. Siadari

SPEKULASI Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan maju sebagai kandidat pada Pilpres 2029 menarik untuk dicermati.

Baca Juga:

• Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo Jalani Sidang Perdana di PN Jakut Pekan Depan

Bila AHY maju pada Pilpres 2029 (sebagai capres atau cawapres), persaingan akan ditandai oleh semakin banyaknya anak presiden yang terjun ke medan laga.

(Catatan: tulisan ini memilih menggunakan sebutan anak presiden ketimbang anak mantan presiden, mengikuti tradisi mempertahankan sebutan presiden kepada para mantan presiden).

AHY kemungkinan akan bertarung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang juga putra dari Presiden Jokowi.

Gibran diperkirakan akan maju, baik berpasangan dengan Presiden Prabowo atau alternatif lain.

Puan Maharani, ketua DPR saat ini yang merupakan putri dari presiden ke-5 RI belum menunjukkan sinyal ke arah itu.

Namun, peluang itu tidak berarti tertutup sepenuhnya.

Status Anak Presiden sebagai Modal Kultur

Dari perspektif sosiologis, status sebagai anak presiden merupakan modal budaya (culture capital) yang penting.

Menurut Pierre Bourdieu (1986) dalam 'The Form of Capital,' modal budaya adalah aset non-finansial yang sangat berharga yang diwariskan melalui keluarga.

Sebagai misal, anak yang tumbuh di lingkungan tokoh terpandang berpotensi mengalami proses sosialisasi primer yang sangat kaya.

Sejak kecil, mereka terbiasa mendengarkan diskusi tingkat tinggi, melihat bagaimana orang tua mereka mengambil keputusan, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik besar.

Dampak positifnya ialah kualitas kepemimpinan, artikulasi bahasa yang tertata, dan ketenangan emosional (kematangan) terserap secara alami oleh anak melalui modeling sehari-hari.

Secara psikologis, sebagaimana dikemukakan oleh Tajfel dan Turner lewat Teori Identitas Sosial (1986) individu mendefinisikan diri mereka berdasarkan kelompok sosial tempat mereka bernaung.

Ketika seseorang menyandang sebutan sebagai anak presiden, harga dirinya (self-esteem) terangkat ke puncak hierarki sosial yang dihormati.

Mereka juga diasosiasikan dengan kualitas orang tua mereka.

Kontribusi positif lain dari identitas ialah membantu individu memahami posisi mereka di dunia dan bagaimana mereka harus berperilaku.

Ini merupakan keistimewaan yang tidak selalu dapat diperoleh semua orang.

Banyak calon pemimpin yang harus berjuang untuk menciptakan merek (brand) mereka dan tidak selalu berhasil.

Meskipun demikian, dari perspektif Ilmu Komunikasi, status sebagai anak mantan presiden hanya akan berkontribusi positif bila ia berhasil dinegosiasikan dalam interaksi sosial melalui komunikasi.

Identitas yang mulia tidak menjadi jaminan untuk memberi bobot yang mulia pada sosok seorang politisi.

Ia sangat tergantung pada bagaimana ia mengelolanya melalui komunikasi.

Menurut Teori Manajemen Identitas William R. Cupach dan Tima M. Imahori (1980), setiap individu selalu terlibat dalam upaya menampilkan, menegosiasikan dan mempertahankan identitasnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Identitas itu selalu berlapis, tidak tunggal, dan tidak statis. Ia merupakan hasil dari tawar-menawar melalui komunikasi dengan pihak yang menjadi mitra interaksi.

Identitas itu akan memberi bobot positif jika ia berhasil dinegosiasikan dengan baik dan divalidasi oleh lingkungan sosialnya.

Sebaliknya, ia akan menjadi beban bila yang terjadi adalah ketidaksesuaian identitas.

Bila, misalnya, anak presiden menampilkan perilaku yang bertolak belakang dengan perilaku orang tuanya, publik akan menolak identitas yang dinegosiasikan.

Beban lain dari identitas ialah jebakan stereotip. Jika seseorang terkurung dalam stereotip status tersebut, ia akan kehilangan otonomi atas dirinya sendiri.

Di dunia politik, seorang tokoh akan terus mengelola komunikasinya agar identitas yang diinginkan tetap terjaga sesuai dengan yang diinginkan.

Legacy Leader versus Self-made Leader

Tokoh-tokoh politik yang mewarisi identitas sebagai putra-putri tokoh terpandang sering disebut sebagai 'legacy leaders.' Mereka memiliki modal kultur yang kuat.

Mereka memperoleh privilege tertentu, yang tidak mungkin diperoleh oleh yang bukan berstatus seperti mereka.

Mereka secara cepat dapat memperoleh kedudukan yang penting di organisasi-organisasi yang dirintis oleh orang tua mereka, termasuk di partai politik.

AHY, misalnya, di usia 41 telah menjadi ketua umum Partai Demokrat tanpa pernah menjadi pengurus struktural di level DPD atau DPC.

Partainya mendaftarkannya sebagai calon gubernur DKI Jakarta di usia 39 tahun dengan pangkat militer terakhir mayor infanteri.

Gibran Rakabuming Raka juga tidak jauh berbeda.

Pada usia 32 tahun, ia mendapat privilege menjadi calon wali kota Solo dari PDI Perjuangan, tanpa harus memenuhi peraturan internal partai sebagai anggota atau kader aktif minimal tiga tahun.

Dua contoh ini hanya sebagian dari banyak cerita tentang 'legacy leader' di kancah politik Indonesia.

Di kutub yang lain adalah tokoh-tokoh politik yang berasal dari masyarakat biasa.

Kutub ini kerap disebut 'self-made leader', yaitu orang-orang yang dibentuk oleh talenta personal dan kerja keras secara mandiri.

Dua kutub ini sama-sama hidup dan berkembang, melahirkan tokoh-tokohnya masing-masing.

Di Indonesia, misalnya, kutub 'self-made leader' telah melahirkan pemimpin-pemimpin seperti Sukarno, Suharto, B.J. Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo, bila kita bicara di level presiden.

Para pemimpin yang dinilai berpotensi masuk ke 'liga' ini melalui jalur ini antara lain Dedi Mulyadi (gubernur Jawa Barat), Sherly Tjoanda (gubernur Maluku Utara), Pramono Anung (gubernur DKI Jakarta), Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM), untuk menyebut beberapa.

Di sisi lain, kutub 'legacy leader' juga tidak kalah produktifnya, karena telah memunculkan pemimpin-pemimpin seperti Megawati Sukarnoputri (putri dari Sukarno), Abdurrahman Wahid (putra dari K.H. Wahid Hasjim), Prabowo Subianto (putra dari begawan ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo), Gibran Rakabuming (putra dari Presiden ke-7, Joko Widodo), dan kini AHY.

Kutub ini juga turut diramaikan oleh Ketua DPR-RI dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani (putri dari Presiden ke-5, Megawati Sukarnoputri), Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (putra dari menteri perindustrian di era Soeharto, Hartarto), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar (cicit dari K.H. Bisri Syansuri, salah satu pendiri NU), Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dan Menteri Perindustrian, Agung Gumiwang Kartasasmita (putra dari mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Koordinator Bidang Ekuin) dan lain-lain.

Berkaca pada Pengalaman Amerika Serikat

Bagaimana kontribusi latar belakang keluarga seorang pemimpin bagi kepemimpinannya di kemudian hari telah menjadi objek studi yang serius.

Salah satu rujukan penting adalah studi berkala yang dilakukan oleh Siena College Research Institute (SCRI) dalam menilai kinerja presiden Amerika Serikat dari masa ke masa.

Sejak tahun 1982, lembaga ini melakukan survei untuk membuat peringkat seluruh presiden AS.

Survei dilakukan pada akhir tahun pertama masa kerja presiden baru.

Survei dilakukan terhadap responden yang terdiri dari ratusan sejarawan, ilmuwan politik dan pakar kepresidenan.

Mereka diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dikelompokkan ke dalam 20 kategori yang berbeda.

Ke-20 kriteria ini dinilai menggunakan skala 1 (kategori buruk) hingga 5 (kategori luar biasa).

Salah satu yang paling penting dari 20 kategori ini ialah latar belakang (backround).

Ke dalamnya mencakup latar belakang keluarga (seperti status sebagai anak presiden), latar belakang pendidikan, dan pengalaman.

SCRI telah mengadakan survei sebanyak tujuh kali sejak pertama kali dilakukan tahun 1982.

Bila perhatian difokuskan pada kategori latar belakang, muncul beberapa temuan yang menarik.

Secara longgar, latar belakang presiden AS bisa dibagi menjadi tiga kelompok.

Pertama, kelompok dinasti politik dan elit.

Ini adalah kelompok yang sejak lahir memiliki privilege keluarga besar, kekayaan, atau nama besar politik.

Kedua, adalah kelompok kelas menengah dan pekerja. Ini merupakan kelompok latar belakang terbesar.

Mereka lahir dari keluarga biasa (bukan elit politik, bukan pula miskin ekstrem), tetapi berhasil naik kelas melalui jalur pendidikan tinggi, profesi hukum, atau karier militer.

Ketiga adalah kelompok berlatar belakang keluarga miskin.

Ini adalah kelompok yang lahir dari garis kemiskinan atau yatim piatu, tetapi memiliki ketangguhan luar biasa untuk naik ke puncak kekuasaan.

Sepanjang sejarah Amerika Serikat, hanya pernah ada dua kali anak presiden yang menjadi presiden.

Keduanya adalah John Quincy Adams, presiden ke-6 AS, yang merupakan anak dari John Adams, presiden ke-2 AS dan George W. Bush, yang merupakan putra dari George H.W. Bush.

Sebagai putra dari founding father (bapak bangsa) sekaligus presiden, Quincy Adams dididik langsung oleh kaum elit pemimpin AS.

Ia menjadi diplomat di Eropa sejak usia remaja, dan menjadi menteri luar negeri yang legendaris.

Tidak heran jika dalam survei-survei SCRI ia selalu mendapat peringkat tinggi untuk kategori latar belakang. Dalam beberapa kali survei ia berada di peringkat pertama.

Namun, ketika pengamatan diarahkan pada skor kepemimpinan keseluruhan, Quincy Adams tidak terlalu istimewa.

Kinerja kepresidenannya tergolong biasa-biasa belaka alias berada di papan tengah.

Salah satu kelemahannya menurut survei SCRI, adalah hubungannya yang buruk dengan Kongres.

Anak presiden berikutnya yang berhasil menjadi presiden AS ialah George W. Bush.

Ia adalah putra dari presiden ke-41 AS, George H.W. Bush. Dari sisi latar belakang, seharusnya ia juga memiliki peringkat tinggi.

Statusnya sebagai anak presiden dan cucu seorang senator (Prescott Bush) memberinya koneksi politik yang luas.

Namun, survei tidak menunjukkan hasil yang selaras. Peringkat George W. Bush untuk kategori latar belakang (sebagai anak presiden) tergolong biasa.

Ia berada di peringkat 17 (pada survei tahun 2018), peringkat 18 (tahun 2002), peringkat 20 (tahun 2022) dan peringkat 36 (tahun 2010.

Peringkat kinerjanya secara keseluruhan juga tidak terlalu istimewa.

Ia berada di peringkat 33 (pada survei tahun 2018), peringkat 23 (tahun 2002), peringkat 35 (tahun 2022) dan peringkat 39 (tahun 2010).

Peringkatnya relatif lebih buruk dibandingkan dengan ayahnya. Hasil senada terlihat bila pengamatan diarahkan kepada para keturunan 'bapak bangsa' AS.

Presiden yang merupakan kerabat dekat para arsitek utama Paman Sam selalu mendapatkan peringkat kategori latar belakang yang tinggi.

James Madison dan James Monroe, misalnya. Mereka tumbuh di lingkaran elit penandatangan Deklarasi Kemerdekaan.

Nilai kategori latar belakang mereka selalu konsisten di peringkat 5 besar. Namun, kinerja mereka sebagai presiden tak sebanding dengan latar belakang mereka.

Uniknya, bila pengamatan diarahkan pada presiden AS yang mencatat peringkat kategori latar belakang yang rendah, hal yang sebaliknya terlihat.

Abraham Lincoln, presiden ke-16 AS, sebagai contoh. Dalam kriteria latar belakang, peringkat Lincoln sangat rendah (berada di papan bawah sekitar peringkat 29-32).

Ia lahir di gubuk kayu miskin, tidak menempuh pendidikan formal tinggi, dan minim pengalaman eksekutif.

Namun, karena kinerja objektifnya yang luar biasa saat menyelamatkan negara dari Perang Saudara, nilai Lincoln secara keseluruhan di mata para responden sangat baik sehingga bertengger di peringkat 1 atau 2 sejarah AS.

Hasil survei SCRI menunjukkan bahwa latar belakang seorang calon presiden AS memiliki kontribusi penting dalam penilaian kinerja mereka.

Latar belakang yang positif dan istimewa, seperti berasal dari kalangan terpandang, memiliki pendidikan yang baik, dan berpengalaman, memberi impresi yang sangat positif.

Namun, para responden survei akan memberikan hukuman lebih berat kepada mereka apabila hasil akhir dari masa jabatan mereka tidak lebih baik.

Jika seorang anak presiden memimpin dengan performa yang biasa-biasa saja atau justru buruk, responden SCRI menganggap mereka gagal memaksimalkan privilege luar biasa yang sudah mereka miliki sejak lahir.

Ini berkebalikan dengan mereka yang datang dari latar belakang miskin yang berhasil mencetak prestasi besar.

Mereka akan dipandang jauh lebih heroik. Dapat dikatakan latar belakang 'mentereng' seorang calon pemimpin berperan sebagai bonus di awal perjalanan.

Ia memberi keunggulan start. Modal kultur sebagai keluarga terpandang, memberi berbagai kemudahan untuk memasuki arena.

Tiket masuk lebih mudah mereka peroleh dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki jalur VIP.

Namun, seiring dengan perjalanan waktu, penilaian terhadap mereka akan jauh lebih kritis.

Standar penilaian terhadap mereka akan jauh lebih tinggi daripada terhadap mereka yang tidak memiliki privilege.

Kesalahan kecil yang dilakukan oleh seorang 'anak presiden' akan dinilai jauh lebih berat oleh publik karena dianggap merusak citra kelompok elit yang diwakilinya.

AHY dan anak-anak presiden lainnya yang mungkin kini tengah merencanakan untuk memasuki gelanggang, seyogianya memperhitungkan hal ini.

Mereka akan selalu dihadapkan pada ketegangan antara mendayagunakan privilese latar belakang keluarga untuk mendongkrak nilai, namun pada saat yang sama harus berjuang untuk diakui sebagai individu yang mandiri, bukan perpanjangan tangan orang tuanya.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Associate Editor Penerbitan