Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menerima kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Transformasi Digital, Bobby Nasution Dorong Layanan Publik Lebih Cepat dan Terintegrasi

Surya mengatakan, pemerintah daerah memahami berbagai tahapan penyelesaian yang telah dilakukan, mulai dari penetapan peserta plasma, pembentukan koperasi, penandatanganan kerja sama hingga rencana pembangunan kebun plasma.

Meski demikian, menurutnya masih terdapat sejumlah perbedaan pandangan yang harus diselesaikan melalui dialog terbuka dan musyawarah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Masih terdapat sejumlah perbedaan pandangan yang perlu diselesaikan melalui dialog terbuka dan musyawarah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Surya.

Karena itu, Pemprov Sumut akan terus memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, kementerian dan lembaga terkait, ATR/BPN, koperasi, perusahaan, hingga masyarakat agar proses penyelesaian berjalan terbuka dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Surya berharap kunjungan kerja BAM DPR RI dapat menghasilkan gambaran utuh mengenai akar persoalan sekaligus mempercepat langkah penyelesaian konflik yang telah berlangsung cukup lama.

Sementara itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap persoalan kemitraan plasma perkebunan sawit di Mandailing Natal.

Menurutnya, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI pada September 2025, PT Rendi Permata Raya memiliki kewajiban membangun kebun plasma bagi masyarakat sekitar sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lokasi (ILOK), hingga Hak Guna Usaha (HGU).

Ia menjelaskan, perusahaan diwajibkan menyediakan kebun plasma sebesar 20 persen dari total luas areal perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Berdasarkan dokumen yang kami terima, perusahaan berkewajiban membangun kebun masyarakat atau plasma sebesar 20 persen dari total luas areal perkebunan. Karena itu kami merekomendasikan agar kewajiban tersebut segera dilaksanakan," kata Ahmad Heryawan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT Rendi Permata Raya, Andi, menjelaskan sejak manajemen baru mengambil alih perusahaan pada akhir 2016, pihaknya hanya dapat menguasai sekitar 3.000 hektare lahan karena sebagian area berada di kawasan daerah aliran sungai (DAS).

Ia menyebut sejak 2023 perusahaan mulai membangun kebun plasma baik di dalam maupun di luar kawasan HGU.

Hingga kini, sekitar 200 hektare kebun plasma di dalam HGU telah menghasilkan dan manfaatnya telah dibagikan kepada masyarakat. Selain itu, sekitar 100 hektare plasma di luar HGU telah ditanami, serta tambahan sekitar 69 hektare lahan telah disiapkan untuk pengembangan berikutnya.

Namun demikian, perusahaan mengaku masih menghadapi kendala berupa dualisme koperasi yang menjadi calon mitra pengelola plasma. Karena itu, perusahaan berharap pemerintah daerah terus memediasi komunikasi antara koperasi, masyarakat, dan perusahaan agar penyelesaian kemitraan plasma dapat segera tercapai.* (dh)

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah telah menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait insiden tersebut. Seluruh aspirasi itu, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi guna memperbaiki sistem pelatihan ke depan.

Baca Juga:

• Prabowo Ajak Seluruh Rakyat Meriahkan HUT ke-81 RI, Perayaan Kemerdekaan Diminta Jadi Milik Bersama

Menurutnya, pelatihan tetap dilaksanakan karena kebutuhan tenaga manajer Koperasi Merah Putih dinilai mendesak. Namun demikian, pemerintah berkomitmen melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme pelatihan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Juri menjelaskan, pembekalan yang diberikan kepada peserta tidak hanya berfokus pada kemampuan manajerial dalam mengelola koperasi, tetapi juga mencakup pembinaan mental, disiplin, serta penguatan ideologi kebangsaan.

"Seluruh proses tetap berjalan, namun dilakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan pelatihan menjadi semakin baik," katanya.

Ia juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan kasus meninggalnya lima peserta SPPI. Presiden disebut meminta agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperkuat langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan seluruh peserta pelatihan.

"Pemerintah ingin memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Langkah antisipasi dan mitigasi akan terus diperkuat," jelas Juri.

Diketahui, lima peserta SPPI yang meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil masing-masing bernama Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.

Pemerintah sebelumnya juga telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pelatihan tersebut guna meningkatkan standar keselamatan peserta.* (d/dh)

Pesan tersebut disampaikan saat peluncuran Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi Angkatan II Tahun 2026 di Pusat Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• 30 Persen Alumni Magang Nasional Langsung Diterima Kerja, Pemerintah Tambah Kuota Jadi 150 Ribu Peserta

Ia menegaskan, setiap lulusan baru perlu memiliki perencanaan karier yang jelas dan mulai membangun rekam jejak melalui pengalaman yang dicantumkan dalam CV.

"CV harus terus diperbarui. Tentukan ingin menjadi apa dan ke mana arah karier yang akan ditempuh. Semua pengalaman kerja nantinya akan menjadi nilai tambah dalam perjalanan profesional," ujar Teddy.

Senada dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai CV yang baik tidak selalu harus berisi pengalaman bekerja. Bagi lulusan baru, pengalaman organisasi, kepanitiaan, proyek akademik hingga kegiatan sosial juga dapat menjadi nilai lebih di mata perusahaan.

"Lengkapi CV dengan pengalaman organisasi, proyek, maupun aktivitas lain yang relevan. Itu akan menunjukkan kemampuan dan potensi yang dimiliki," kata Yassierli.

Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen peserta Program Magang Nasional angkatan pertama telah berhasil memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan masa magang.

Bagi peserta yang belum direkrut perusahaan, Teddy meminta agar tidak berkecil hati karena peluang kerja masih terbuka. Menurutnya, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai perusahaan agar lulusan program magang tetap mendapatkan kesempatan bekerja sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, para alumni Magang Nasional diimbau untuk mengambil sertifikat magang dari perusahaan tempat mereka menjalani program. Sertifikat tersebut dinilai penting sebagai bukti pengalaman kerja yang dapat mendukung proses rekrutmen di masa mendatang.

Teddy juga mendorong para alumni untuk tetap menjaga jaringan profesional dengan sesama peserta magang, salah satunya melalui grup komunikasi alumni. Ia menilai relasi yang terbangun sejak awal karier dapat menjadi modal penting dalam pengembangan profesi di masa depan.* (d/dh)

Kick off program digelar di Lapas Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (29/6/2026). Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan penanggulangan TBC sekaligus mendukung target eliminasi penyakit tersebut pada 2030.

Baca Juga:

• Resmi! Ini Jadwal Lengkap Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Big Match Langsung Memanas

Menurutnya, program ini merupakan hasil kolaborasi Kemenimipas dan Kemenkes untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit menular, khususnya tuberkulosis.

Selain pemeriksaan TBC, kegiatan juga mencakup skrining HIV serta pemeriksaan kesehatan komprehensif bagi warga binaan. Program tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis serta RPJMN 2025–2029.

Agus juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atas dukungan berbagai fasilitas kesehatan yang diberikan kepada jajaran pemasyarakatan, mulai dari alat monitor pasien, mesin rekam jantung (EKG), infus pompa elektronik hingga berbagai peralatan medis lainnya.

Menurut Agus, bantuan tersebut akan memperkuat kapasitas layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan medis bagi warga binaan.

Secara nasional, program ini menargetkan pemeriksaan terhadap sekitar 272.573 warga binaan pemasyarakatan dan 48.876 petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Khusus di Lapas Nusakambangan, skrining kesehatan akan menjangkau 4.842 warga binaan serta 926 petugas, dengan pelaksanaan dimulai pada akhir Juni hingga Desember 2026.

"Melalui langkah ini, negara hadir memastikan hak memperoleh layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga binaan yang sedang menjalani masa pembinaan," kata Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut hadir dan bersama Menteri Agus meninjau langsung proses pemeriksaan kesehatan terhadap warga binaan di Lapas Nusakambangan.* (d/dh)

Pertandingan pertama babak 32 besar akan dibuka pada Senin (29/6/2026) dini hari WIB dengan laga Afrika Selatan menghadapi Kanada. Sementara itu, sejumlah duel bergengsi juga akan tersaji sepanjang pekan ini, termasuk Brasil melawan Jepang, Jerman menghadapi Paraguay, hingga Inggris yang akan berhadapan dengan DR Kongo.

Baca Juga:

• Kanada Lolos ke 16 Besar! Berikut Jadwal Lengkap Sisa Laga Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Brasil hingga Argentina Siap Beraksi

Sejumlah negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Spanyol, Jerman, Belanda, Inggris, dan Portugal masih menjadi favorit untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju perebutan gelar juara dunia.

Berikut jadwal lengkap babak 32 besar Piala Dunia 2026 (WIB):

Senin, 29 Juni 2026

- 02.00 WIB: Afrika Selatan vs Kanada

Selasa, 30 Juni 2026

- 00.00 WIB: Brasil vs Jepang
- 03.30 WIB: Jerman vs Paraguay
- 08.00 WIB: Belanda vs Maroko

Rabu, 1 Juli 2026

- 00.00 WIB: Pantai Gading vs Norwegia
- 04.00 WIB: Prancis vs Swedia
- 08.00 WIB: Meksiko vs Ekuador
- 23.00 WIB: Inggris vs DR Kongo

Kamis, 2 Juli 2026

- 03.00 WIB: Belgia vs Senegal
- 07.00 WIB: Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina

Jumat, 3 Juli 2026

- 02.00 WIB: Spanyol vs Austria
- 06.00 WIB: Portugal vs Kroasia
- 10.00 WIB: Swiss vs Aljazair

Sabtu, 4 Juli 2026

- 01.00 WIB: Australia vs Mesir
- 05.00 WIB: Argentina vs Cape Verde
- 08.30 WIB: Kolombia vs Ghana

Babak 32 besar diprediksi menyajikan banyak kejutan. Selain mempertemukan tim-tim unggulan dengan kuda hitam, fase ini juga menjadi penentu langkah setiap negara menuju babak perempat final dalam ajang sepak bola terbesar di dunia.* (db/dh)

Analis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelaku pasar saat ini tengah mencermati sejumlah indikator ekonomi yang akan dirilis pada awal Juli, seperti data neraca perdagangan dan tingkat inflasi Indonesia. Kedua indikator tersebut dinilai akan menjadi acuan penting dalam menentukan arah pergerakan rupiah ke depan.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Menguat ke Rp17.868 per Dolar AS, Pasar Masih Waspadai Ketegangan Iran-AS

Sentimen positif lainnya datang dari keputusan pemerintah yang tidak mengambil tawaran pendanaan sebesar 30 miliar dolar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF). Langkah tersebut dinilai mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap fundamental ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan global.

"Keputusan ini memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar bahwa pemerintah optimistis terhadap kekuatan ekonomi domestik," ujar Ibrahim.

Di sisi lain, pemerintah juga akan menempatkan kembali dana sebesar Rp281 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui Bank Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat likuiditas perbankan agar penyaluran kredit kepada dunia usaha dan masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siaga hingga Rp100 triliun yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan apabila diperlukan.

Meski demikian, pergerakan rupiah masih dibayangi sentimen eksternal. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan pada akhir pekan lalu. Kondisi tersebut sempat memicu kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas ekonomi global.

Dari sisi kebijakan moneter global, sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) kembali menyampaikan pernyataan bernada hawkish terkait suku bunga. Sikap tersebut membuat pelaku pasar tetap mewaspadai arah kebijakan moneter Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi pergerakan nilai tukar di pasar global.

Meski masih menghadapi tantangan eksternal, penguatan rupiah pada penutupan perdagangan hari ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.* (k/dh)

Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro saat mengumumkan logo resmi HUT ke-81 RI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Filosofi Logo HUT ke-81 RI Terungkap, Representasikan Indonesia yang Adil dan Makmur

"Presiden berharap kemeriahan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi milik masyarakat. Karena itu, seluruh rakyat diajak berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian peringatan," ujar Juri.

Pemerintah juga mengajak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, hingga partai politik untuk menggunakan tema dan logo resmi HUT ke-81 RI dalam berbagai kegiatan dan media publikasi sesuai pedoman yang telah disediakan.

Selain itu, masyarakat diimbau mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah, sekolah, kantor, maupun ruang publik serta menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti perlombaan, pentas seni, kerja bakti, hingga kegiatan sosial untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan.

"Momentum ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Juri juga mengumumkan sebanyak 300 peserta polling logo HUT ke-81 RI akan memperoleh hadiah sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka.

Sebanyak 100 orang akan mendapatkan undangan mengikuti upacara detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka. Kemudian, 100 orang lainnya memperoleh suvenir eksklusif HUT ke-81 RI, sementara 100 peserta lainnya menerima bantuan dana pendidikan masing-masing sebesar Rp8,1 juta.

Juri mengingatkan para pemenang agar berhati-hati terhadap berbagai informasi yang mengatasnamakan panitia. Seluruh proses penyerahan hadiah dilakukan tanpa dipungut biaya apa pun dan pemenang akan dihubungi langsung oleh panitia resmi.

Pemerintah berharap semangat gotong royong, persatuan, dan nasionalisme semakin kuat melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."* (k/dh)

Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Logo Resmi HUT ke-81 RI Diluncurkan, Karya Desainer Padang Terpilih Lewat Voting Nasional

"Selamat kepada Fajar Novario. Karya Anda resmi ditetapkan sebagai logo HUT ke-81 Republik Indonesia," ujar Juri.

Selain mengumumkan pemenang, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada empat finalis lainnya yang telah berpartisipasi dalam proses sayembara.

Logo HUT ke-81 RI tahun ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", yang menjadi semangat utama dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan resmi, logo karya Fajar mengangkat konsep kolektif, sinergi, dan bertumbuh. Filosofi tersebut lahir dari semangat persatuan bangsa yang dibangun di atas keberagaman budaya, bahasa, serta latar belakang masyarakat Indonesia.

Desain logo juga terinspirasi dari berbagai motif budaya Nusantara yang memiliki kesamaan pola visual. Unsur tersebut kemudian diterjemahkan menjadi simbol pemersatu yang merepresentasikan kuatnya ikatan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Konsep tersebut menegaskan bahwa keberagaman bukan menjadi pemisah, melainkan fondasi utama dalam membangun Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur.

Logo resmi HUT ke-81 RI selanjutnya akan digunakan sebagai identitas visual pada seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai daerah serta instansi pemerintah maupun swasta.* (k/dh)

Instruksi tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Jejak Bersejarah Timnas Indonesia di Piala Dunia 1938, Jadi Wakil Asia Pertama di Panggung Dunia

Menurutnya, terdapat dua ancaman utama yang harus segera diantisipasi pemerintah daerah, yakni meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca panas dan kering, serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

"Mulai Juli hingga Oktober merupakan periode yang perlu diwaspadai karena dampak El Nino diperkirakan paling terasa," ujar Tito.

Ia menegaskan pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian, misalnya, tengah memperkuat sistem irigasi dan pompanisasi, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disiapkan untuk melakukan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan.

Mendagri juga meminta seluruh pemerintah daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, serta instansi terkait guna menyusun langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.

Selain itu, para gubernur diminta memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota agar penanganan dampak El Nino berjalan secara terpadu dan efektif.

Tito turut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, Balai Wilayah Sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran hingga pemerintah desa.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk mempercepat langkah antisipasi terhadap ancaman karhutla, kekeringan, gangguan produksi pertanian, hingga krisis ketersediaan air bersih di berbagai daerah.

Pemerintah berharap seluruh daerah dapat mengambil langkah cepat dan terukur agar dampak El Nino terhadap masyarakat, sektor pangan, lingkungan, dan perekonomian dapat diminimalkan.* (k/dh)

Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, mengatakan sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman akan mencermati seluruh proses penyelenggaraan pelatihan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga mekanisme penanganan keadaan darurat.

Baca Juga:

• Pigai Desak Usut Tuntas Kematian 5 Calon Manajer Kopdes, Tegaskan Tak Boleh Ada Pembiaran

Menurutnya, investigasi akan dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam tata kelola pelatihan yang berpotensi merugikan peserta maupun melanggar standar pelayanan publik.

Maneger menegaskan, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan mendasar dan rekomendasi perbaikan tidak segera dijalankan penyelenggara, maka pelaksanaan Latsarmil sebaiknya dihentikan sementara hingga seluruh aspek keselamatan dan perlindungan peserta terpenuhi.

"Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Jika rekomendasi evaluasi tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, pelatihan sebaiknya dihentikan sementara," tegasnya.

Ombudsman menilai meninggalnya lima calon Manajer Kopdes Merah Putih saat mengikuti Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan, standar keselamatan, serta tata kelola penyelenggaraan program.

"Setiap nyawa manusia sangat berharga. Tragedi ini harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan peserta," katanya.

Dalam evaluasinya, Ombudsman memberikan empat rekomendasi utama. Pertama, menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi. Kedua, memastikan aktivitas fisik dilakukan secara proporsional berdasarkan prinsip keselamatan dan manajemen risiko.

Ketiga, memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), termasuk kesiapan tenaga medis serta sistem penanganan keadaan darurat. Keempat, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan melalui evaluasi internal yang transparan dan pemenuhan hak-hak peserta selama pelatihan berlangsung.

Maneger menegaskan bahwa seorang manajer koperasi lebih membutuhkan kemampuan mengelola organisasi, menyusun strategi bisnis, memahami laporan keuangan, hingga membangun jejaring ekonomi desa dibandingkan latihan fisik yang berlebihan.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Latsarmil setelah lima peserta SPPI dilaporkan meninggal dunia. Evaluasi tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, penyesuaian intensitas latihan sesuai kondisi peserta, penguatan pengawasan medis, hingga koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem deteksi dini dan penanganan medis selama pelatihan berlangsung.* (k/dh)

Pigai menegaskan, proses penyelidikan harus dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti meninggalnya para peserta selama mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Ia menilai pencarian keadilan bagi korban tetap harus berjalan meski pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga:

• Peringatan Harganas ke-33, Wagub Sumut Tegaskan Ketangguhan Keluarga Jadi Kunci Hadapi Disrupsi Global

Menurut Pigai, setiap nyawa yang hilang memiliki nilai yang sama sehingga negara wajib memastikan penyebab kematian tersebut dapat diketahui secara jelas.

"Harus dicari mengapa mereka meninggal, apa penyebabnya, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi," katanya.

Ia juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh, pemantauan, hingga penyelidikan terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran yang diikuti para calon manajer Kopdes Merah Putih.

Pigai menegaskan, apabila nantinya ditemukan adanya unsur kelalaian atau tindakan pihak tertentu yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka proses hukum harus ditegakkan.

"Tidak boleh dibiarkan. Kalau ada orang yang menyebabkan kematian orang lain karena kelalaian atau sebab lainnya, maka harus diproses sesuai hukum," tegasnya.

Meski demikian, Pigai mengatakan pihaknya belum menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut. Kementerian HAM saat ini masih melakukan pengumpulan data dan pendalaman fakta.

"Saya baru memerintahkan staf untuk melakukan pengecekan. Setelah hasilnya ada, baru kami melihat apakah terdapat unsur pelanggaran HAM atau tidak," ujarnya.

Diketahui, sebanyak lima calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran di sejumlah satuan TNI di berbagai daerah. Kelima korban masing-masing bernama Yonanda Muhammad Taufik, Anisya Musyarofah, Novia Ramadani Sitorus, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik dan mendorong berbagai pihak meminta evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan dalam Program SPPI agar kejadian serupa tidak kembali terulang.* (k/dh)

Purbaya mengatakan, pihaknya belum dapat langsung menyetujui usulan agar pencairan JHT maupun Tunjangan Hari Raya (THR) dibebaskan dari pajak. Menurutnya, Kementerian Keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan yang berlaku sebelum mengambil keputusan.

Baca Juga:

• Sekjen Ferri Nuzarli dan 1,3 Juta Anggota ORI Keluar dari Partai Buruh, Said Iqbal: No Comment

Ia menjelaskan, pemerintah akan mengkaji besaran pencairan JHT yang selama ini dikenakan pajak, termasuk melihat apakah pungutan tersebut hanya berlaku bagi peserta dengan nilai pencairan tertentu, misalnya di atas Rp50 juta.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan membandingkan regulasi perpajakan JHT di sejumlah negara sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan yang lebih adil.

Menanggapi anggapan adanya pajak berganda terhadap JHT, Purbaya belum memberikan kesimpulan. Ia menegaskan seluruh ketentuan perpajakan saat ini tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT. Menurutnya, dana tersebut berasal dari gaji pekerja yang setiap bulan telah dikenai Pajak Penghasilan (PPh), sehingga pemotongan pajak saat pencairan dinilai memberatkan pekerja.

Iqbal menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan beban ganda bagi buruh yang telah menabung selama puluhan tahun melalui program JHT.

Ia juga mengaku akan menyampaikan aspirasi tersebut secara resmi kepada Menteri Keuangan agar pemerintah mempertimbangkan penghapusan pajak JHT demi memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para pekerja.

Pemerintah memastikan akan melakukan kajian secara menyeluruh sebelum memutuskan perubahan kebijakan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, keberlanjutan fiskal, serta dampaknya terhadap seluruh lapisan masyarakat.* (k/dh)

Meski menggunakan nama Hindia Belanda, FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) tetap mengakui keikutsertaan tim tersebut sebagai tonggak sejarah sepak bola Indonesia di panggung dunia.

Baca Juga:

• Di Forum Iklim Global, Waka MPR Tegaskan Transisi Energi Jadi Prioritas Pemerintahan Prabowo

Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia berlangsung tanpa melalui pertandingan kualifikasi. Hindia Belanda otomatis lolos setelah Jepang mengundurkan diri akibat situasi perang yang sedang berlangsung di kawasan Asia.

Rombongan tim berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 27 April 1938 menuju Prancis melalui perjalanan laut yang memakan waktu hampir dua bulan. Mereka kemudian menghadapi Hungaria pada laga babak pertama di Stade Velodrome, Reims, 5 Juni 1938.

Menghadapi salah satu tim terkuat Eropa saat itu, Hindia Belanda harus mengakui keunggulan Hungaria dengan skor 0-6. Meski kalah telak, penampilan tersebut tetap dikenang sebagai tonggak awal sepak bola Asia di ajang Piala Dunia.

Dalam pertandingan tersebut, pemain sayap Isaak Pattiwael sempat membobol gawang Hungaria. Namun gol tersebut dianulir wasit sehingga tidak tercatat dalam sejarah resmi pertandingan.

Kapten tim Achmad Nawir juga menjadi salah satu sosok yang mencuri perhatian dunia. Selain berprofesi sebagai dokter, ia dikenal sebagai salah satu pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang tampil menggunakan kacamata saat bertanding.

Hungaria sendiri melaju hingga partai final sebelum akhirnya kalah 2-4 dari Italia.

Meski hanya menjalani satu pertandingan, kiprah Hindia Belanda tetap tercatat sebagai sejarah penting. Hingga kini, Indonesia dikenang sebagai negara Asia pertama yang berhasil tampil di putaran final Piala Dunia.

Setelah Indonesia merdeka, Timnas Indonesia belum kembali lolos ke putaran final Piala Dunia. Namun catatan sejarah tahun 1938 tetap menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi generasi sepak bola Indonesia untuk kembali mengukir prestasi di level dunia.* (k/dh)

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Danau Toba, Nikson Ambarita, mengatakan kebijakan diskon tarif tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? Cek Tabel KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp2 Jutaan per Bulan

Menurutnya, lintasan Ajibata–Ambarita merupakan salah satu jalur penyeberangan utama yang menghubungkan berbagai destinasi wisata unggulan di kawasan Danau Toba. Dengan adanya potongan tarif, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses berbagai objek wisata yang berada di sekitar danau.

Selain memberikan manfaat bagi wisatawan, kebijakan tersebut juga diproyeksikan mampu memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha lokal, mulai dari sektor perhotelan, restoran, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada kunjungan wisatawan.

ASDP optimistis program diskon tarif ini akan meningkatkan jumlah penumpang dan kendaraan selama musim libur sekolah, sekaligus memperkuat peran transportasi penyeberangan sebagai sarana konektivitas utama dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata nasional.

"Kami berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh pengguna jasa sekaligus mendukung pengembangan destinasi pariwisata prioritas nasional," jelas Nikson.

Sebelumnya, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menyampaikan bahwa program diskon tarif penyeberangan merupakan bentuk sinergi ASDP bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah selama musim liburan.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor PR.501/1/4/ORJD/2026 tentang Pelaksanaan Diskon Tarif Transportasi Penyeberangan Periode Libur Sekolah Tahun 2026.

Program stimulus ini diterapkan di 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah berharap sektor pariwisata nasional semakin bergeliat, mobilitas masyarakat meningkat, dan perekonomian daerah yang bertumpu pada sektor wisata ikut terdongkrak selama musim liburan sekolah.* (tm/dh)

Fadly mengatakan ketangguhan keluarga merupakan fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, di tengah era disrupsi digital dan ancaman siber, penguatan keluarga menjadi urgensi nasional yang tidak bisa ditunda.

Baca Juga:

• Harganas 2026, Wagub Sumut Surya: Ketangguhan Keluarga Jadi Benteng Hadapi Tantangan Global

"Ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global," ucapnya.

Membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan mengenakan pakaian melayu, Muhammad Fadly mengatakan, Indonesia saat ini berada pada fase krusial bonus demografi, ketika struktur penduduk didominasi usia produktif 15-64 tahun. Momentum tersebut harus dikelola secara tepat agar tidak berubah menjadi bencana demografi berupa meningkatnya pengangguran dan kriminalitas.

Untuk mewujudkan lompatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Surya menyampaikan tiga pilar utama pembangunan keluarga. Pertama, menuntaskan perang terhadap stunting melalui pemenuhan gizi seimbang sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kedua, mengembalikan fungsi keluarga sebagai madrasah pertama dalam menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan kedisiplinan. Ketiga, menjadikan keluarga sebagai pelabuhan emosional yang stabil agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh (resilient).

Pada kesempatan tersebut, Fadly juga memberikan perhatian khusus kepada para kepala keluarga, terutama para ayah. Menurutnya, peran ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir secara psikologis dan spiritual dalam proses pengasuhan anak.

Ia mengingatkan bahaya fenomena 'fatherless country, yakni kondisi ketika sosok ayah hadir secara fisik di rumah, tetapi tidak terlibat secara emosional dalam kehidupan anak.

"Wahai para ayah, letakkan gawai Anda saat berada di rumah. Peluk anak-anakmu, ajak mereka berdialog, dengarkan keluh kesah mereka, dan jadilah sahabat terbaik bagi mereka. Jangan biarkan meja makan kita sunyi dari obrolan karena semua anggota keluarga sibuk menatap layar HP masing-masing," imbaunya.

Muhammad Fadly juga mengaitkan lemahnya pengasuhan serta penggunaan gawai tanpa pengawasan dengan meningkatnya berbagai persoalan sosial di kalangan remaja, seperti tawuran, perundungan (bullying), geng motor, seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, berbagai perilaku menyimpang tersebut merupakan sinyal bahwa fungsi keluarga mengalami pelemahan.

"Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak ada gunanya infrastruktur yang megah, jika generasi yang mewarisinya adalah generasi yang rapuh moralnya dan rusak mentalnya," katanya

Peringatan Harganas Ke-33 dihadiri Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD dan diikuti seluruh ASN dan Kepala Lingkungan se Kota Tanjungbalai.* (dh)

Penilaian tersebut disampaikan salah satu deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara sekaligus mantan Wakil Ketua DPD Demokrat Sumut, M Yusuf Tambunan, dalam pertemuan bersama awak media di kawasan Kesawan, Medan, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Bentrok Warga dan PT Bridgestone di Sergai Dipicu Sengketa Lahan, Polda Sumut Ungkap Kronologinya

"Sebagai salah seorang deklarator, saya merasa terpanggil untuk memperbaiki kondisi partai ini di Sumatera Utara. Lokot Nasution telah gagal dan patut diganti dalam arena Musda yang akan digelar tahun 2026 ini," ujar Yusuf.

Ia menilai kepemimpinan Lokot Nasution tidak mampu membangun konsolidasi partai secara menyeluruh. Gaya kepemimpinan yang dinilai tertutup dan minim komunikasi dengan kader di daerah disebut menjadi salah satu penyebab melemahnya soliditas internal Demokrat Sumut.

Yusuf pun mengajak seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC), organisasi sayap partai, serta para pemilik suara untuk mulai mempersiapkan figur baru yang dinilai mampu membawa Demokrat Sumut lebih maju.

Menurutnya, calon Ketua DPD Demokrat Sumut ke depan harus memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai Partai Demokrat sebagai partai nasionalis-religius, terbuka, dan berada di jalur politik tengah.

"Selama lima tahun kepemimpinan Lokot, pemahaman terhadap karakter Partai Demokrat dinilai jauh dari harapan. Dia hanya mau bekerja sama dengan segelintir orangnya saja. Tidak ada kebersamaan dan ini menunjukkan dia gagal memperlihatkan Demokrat sebagai partai yang transparan seperti yang dicontohkan Ketua Umum AHY," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Yusuf juga mengungkap sejumlah nama yang dinilai layak memimpin Demokrat Sumut pada periode mendatang.

Salah satu figur yang disebut memiliki peluang besar adalah Sabam Sinaga yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Menurut Yusuf, Sabam dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman untuk membenahi organisasi partai di Sumatera Utara.

Selain Sabam Sinaga, nama Hendrik Sitompul juga masuk dalam bursa calon Ketua DPD Demokrat Sumut. Mantan anggota DPR RI tersebut disebut sebagai kader senior yang loyal dan memiliki pengalaman organisasi serta latar belakang sebagai pengusaha.

Sementara dari kalangan kader muda, Laurent Pakpahan turut disebut sebagai sosok potensial. Saat ini Laurent menjabat sebagai pengurus DPD Demokrat Sumut Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), serta dikenal memiliki jaringan yang luas di tingkat nasional.

Yusuf meyakini aspirasi terkait pergantian kepemimpinan Demokrat Sumut telah sampai ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Ia mengatakan, berbagai masukan mengenai kondisi organisasi di Sumatera Utara diyakini telah diketahui Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sehingga diharapkan menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Musda.

Musda Demokrat Sumut sendiri diperkirakan akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah baru kepemimpinan partai di Sumatera Utara untuk menghadapi agenda politik pada tahun-tahun mendatang.* (Suwandi Purba)

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam konferensi pers di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Menurutnya, program magang menjadi salah satu jembatan bagi lulusan baru untuk memasuki dunia kerja.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? Cek Tabel KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp2 Jutaan per Bulan

Ia menjelaskan, Program Magang Nasional tidak hanya memberikan pengalaman kerja kepada para peserta, tetapi juga membuka peluang memperoleh pekerjaan tetap setelah masa magang berakhir.

Selain itu, peserta juga memperoleh penghasilan sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di lokasi penempatan. Besaran insentif yang diterima berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan.

"Program ini merupakan jembatan nyata bagi lulusan perguruan tinggi agar bisa memperoleh pengalaman kerja sekaligus penghasilan sebelum memasuki dunia kerja secara penuh," katanya.

Tak hanya mendapatkan pengalaman praktik di perusahaan, peserta juga dibimbing langsung oleh mentor profesional selama menjalani program magang.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan pendaftaran Program Magang Nasional 2026 angkatan kedua akan dibuka pada 15 hingga 28 Juli 2026.

Pemerintah juga memutuskan menambah kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,2 triliun. Penambahan kuota tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto setelah melihat hasil evaluasi pelaksanaan program sebelumnya.

"Hasil evaluasi angkatan pertama kami sampaikan kepada Presiden, kemudian diputuskan kuota ditambah menjadi 150 ribu peserta," kata Yassierli.

Ia menjelaskan, sebelum pendaftaran dibuka, pemerintah memberikan waktu kepada perusahaan, kementerian, dan lembaga untuk mendaftarkan diri melalui platform Magang Hub serta mengunggah kebutuhan posisi magang yang tersedia.

Seluruh lowongan akan melalui proses verifikasi guna memastikan kesesuaian dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi. Selain itu, jumlah peserta magang di setiap perusahaan juga dibatasi maksimal 20 persen dari total jumlah karyawan.

Pendaftaran peserta akan dilakukan secara bertahap dalam tiga gelombang, masing-masing sebanyak 50 ribu peserta hingga kuota 150 ribu orang terpenuhi.

Pemerintah berharap perluasan Program Magang Nasional mampu meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi, mempercepat penyerapan tenaga kerja, serta menekan angka pengangguran di Indonesia.* (oz/dh)

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui Jeffrey Hendrik sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, Jeffrey menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama setelah pengunduran diri Iman Rachman pada Januari 2026.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 1,72 Persen ke Level 5.896, Ini Top 10 Saham yang Paling Banyak Dijual Investor Asing

"Kami ingin membawa Bursa Efek Indonesia masuk dalam 10 besar bursa dunia, baik dari sisi kapitalisasi pasar maupun nilai transaksi," ujar Jeffrey dalam konferensi pers usai RUPST.

Menurutnya, target tersebut akan diwujudkan melalui empat strategi utama, yakni meningkatkan aktivitas transaksi di pasar modal, mengembangkan bisnis non-transaksi, memperbanyak perusahaan tercatat yang berkualitas, serta memperluas inklusi investor di seluruh Indonesia.

Jeffrey menegaskan pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur perdagangan yang modern, sistem pengawasan yang kuat, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di industri pasar modal.

Selain menetapkan jajaran direksi baru, RUPST juga menyetujui sejumlah agenda lainnya, di antaranya pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2025, penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2026, serta penetapan remunerasi direksi dan pemberian uang jasa pengabdian bagi direksi yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Berikut susunan Direksi PT Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030:

- Direktur Utama: Jeffrey Hendrik
- Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin
- Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy
- Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono
- Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim
- Direktur Pengembangan: Iding Pardi
- Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Umi Kulsum.

Dengan kepengurusan baru tersebut, BEI berharap mampu memperkuat daya saing pasar modal Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun global terhadap iklim investasi nasional.* (oz/dh)

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan, penyamaran tersebut dilakukan agar aktivitas perjudian online tidak mudah terdeteksi aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Baca Juga:

• Mulai Berlaku! ASN Tanjungbalai Dilarang Gunakan Vape, Terlibat Narkoba, dan Judol

Selain menggunakan kedok perusahaan teknologi, sindikat tersebut diketahui mengoperasikan ratusan situs judi online yang dipromosikan melalui berbagai platform media sosial untuk menjaring pemain dari berbagai wilayah.

Dalam penyelidikan, polisi juga menemukan berbagai cara yang digunakan pelaku untuk menyamarkan aliran dana hasil perjudian. Modus tersebut meliputi penggunaan rekening nominee, pemanfaatan aset digital, hingga transaksi menggunakan USDT (Tether), yakni mata uang kripto yang nilainya dipatok terhadap dolar Amerika Serikat.

"Penggunaan rekening nominee, pemanfaatan aset digital serta USDT untuk transaksi," jelas Wira.

Tak hanya itu, petugas juga menemukan sejumlah dokumen keimigrasian milik warga negara asing (WNA), seperti visa, izin kerja, izin masuk kembali (re-entry permit), hingga dokumen izin tinggal di Indonesia.

Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa jaringan judi online ini memiliki keterkaitan dengan sindikat internasional yang beroperasi di Indonesia.

Saat ini, Bareskrim Polri masih mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat, termasuk menelusuri jaringan pelaku dan aliran dana guna mengungkap aktor utama di balik operasi perjudian online tersebut.

Polisi memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan untuk membongkar keseluruhan jaringan serta menindak seluruh pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (oz/dh)

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan rekaman tersebut akan diputar dalam persidangan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyediakan fasilitas layar untuk menampilkan bukti visual tersebut.

Baca Juga:

• Roy Suryo Bawa 11 Poin Gugatan ke Praperadilan, Apa Saja yang Dipersoalkan?

Menurutnya, majelis hakim telah menetapkan agenda sidang lanjutan. Pada Selasa (30/6/2026), Polda Metro Jaya selaku pihak termohon dijadwalkan menyampaikan jawaban atas permohonan praperadilan. Selanjutnya, pada Rabu (1/7/2026), pihak pemohon akan menyerahkan bukti-bukti yang telah dipersiapkan.

Gafur berharap proses persidangan dapat berjalan cepat sehingga segera memasuki tahap pembuktian secara menyeluruh.

Selain video penangkapan, tim kuasa hukum juga menyoroti permohonan pencekalan yang sebelumnya sempat disampaikan dalam persidangan. Namun, ia mengakui permohonan tersebut tidak tercantum dalam materi permohonan awal sehingga tidak dapat dimasukkan dalam proses perbaikan gugatan.

"Karena hukum acara tidak memperbolehkan penambahan posita maupun petitum, kami menghormati sikap majelis hakim dalam persidangan," jelasnya.

Sidang praperadilan ini diajukan Roy Suryo untuk menguji keabsahan proses penangkapan dan penetapan status hukum yang dilakukan penyidik. Tim kuasa hukum berharap seluruh proses hukum berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.* (oz/dh)