TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Jalan Pagaruyung/Rawo, Lingkungan I, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Rabu, 7 Oktober 2026.

Bantuan diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina kepada warga terdampak.

Baca Juga:

• Cegah Pelanggaran di Sekolah, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Dukung Jaksa Sahabat Pendidik

Bantuan yang diberikan berupa uang tunai serta logistik tanggap darurat, termasuk kebutuhan sandang dan pangan.

Bantuan tersebut ditujukan kepada tiga kepala keluarga dan satu warga yang terdampak kebakaran yang terjadi pada Senin, 5 Oktober 2026, sekitar pukul 15.00 WIB.

"Penyerahan bantuan ini, merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian dari Pemko Tanjungbalai terhadap warganya yang terkena musibah," Ungkap Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina

Fadly mengatakan pemerintah daerah berupaya hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga menghadapi musibah.

Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan korban selama masa pemulihan.

"Atas nama Pemerintah Kota dan pribadi saya merasa sangat prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa saudara-saudara kami. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban di tengah kesulitan ini dan kita semua selalu diberikan kekuatan dan ketabahan." ucap Fadly.

Selain menyerahkan bantuan, Fadly mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan rumah.

Ia meminta warga berhati-hati saat menggunakan peralatan memasak, seperti kompor maupun sumber pembakaran lainnya.

Masyarakat juga diminta memeriksa instalasi listrik di rumah secara berkala.

Fadly juga mengingatkan warga untuk tidak meninggalkan rumah dalam kondisi yang berpotensi memicu kebakaran, terutama ketika menggunakan peralatan yang menghasilkan panas atau api.

Bantuan dari Pemko Tanjungbalai diberikan sesuai dengan kondisi warga yang terdampak.

Deni Iryanto Sitorus dan Zunaidah Margolang, yang rumahnya habis terbakar, masing-masing menerima bantuan uang sewa rumah sebesar Rp3 juta.

Sementara Sumarni, yang sebagian rumahnya terbakar, menerima bantuan uang sebesar Rp1 juta.

Adapun Zulkarnaen yang turut terdampak akibat kebakaran menerima bantuan berupa logistik.

Seluruh warga yang menjadi korban kebakaran juga menerima bantuan kebutuhan dasar berupa beras serta paket sandang dan pangan dari Dinas Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Tanjungbalai.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai membantu warga memenuhi kebutuhan dasar setelah kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal akibat kebakaran.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Kejaksaan Negeri Tanjungbalai memperkuat sinergi di bidang pendidikan melalui program Jaksa Sahabat Pendidik.

Program ini ditujukan untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada insan pendidikan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa, 6 Oktober 2026.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim turut menandatangani MoU tersebut bersama para bupati dan wali kota serta kepala kejaksaan negeri dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin mengatakan program tersebut dilatarbelakangi banyaknya laporan terkait persoalan di sektor pendidikan.

Laporan itu antara lain berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), revitalisasi sekolah hingga pembangunan infrastruktur pendidikan.

"Setiap hari ada laporan terkait lembaga pendidikan, sekolah, dana BOS, revitalisasi, pembangunan infrastruktur sekolah, laporan bertubi-tubi," ujarnya.

Muhibuddin kemudian memerintahkan Asisten Intelijen Kejati Sumut berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Pertemuan tersebut juga melibatkan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut Muhibuddin, besarnya anggaran pendidikan harus diikuti transparansi dan akuntabilitas.

Penggunaan anggaran negara, kata dia, harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

Ia menegaskan pencegahan korupsi di sektor pendidikan tidak semata-mata dilakukan melalui tindakan hukum setelah terjadi pelanggaran.

Menurut dia, kejaksaan justru perlu hadir sejak awal untuk memberikan pendampingan dan konsultasi.

"Jangan ada lagi kepala dinas dan guru yang masuk penjara karena dugaan korupsi, itu yang kita inginkan," tegasnya.

Ia mengatakan lebih baik jaksa datang ke sekolah untuk memberikan konsultasi dan mengawal pembangunan daripada datang membawa surat panggilan.

Menurut Muhibuddin, upaya pencegahan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Ia juga mengingatkan bahwa kerugian negara tidak hanya dihitung dari nilai uang yang disalahgunakan.

Negara, menurut dia, juga kehilangan aset manusia yang telah mendapatkan dukungan dan pembiayaan dari negara sejak lahir hingga kemudian menjadi pejabat.

"Jangan intervensi kepala sekolah. Jangan incar proyek-proyek untuk sekolah," tegasnya, seraya meminta kepala daerah tidak mengambil hak bangsa demi kepentingan politik praktis.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan kehadiran Kajati Sumut memberikan rasa tenang bagi para kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya.

Bobby mengatakan kepala sekolah saat ini menghadapi tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran.

Ia menyebut hampir seluruh kepala sekolah yang ditanya mengaku terbebani ketika menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menurut Bobby, salah satu penyebabnya adalah perubahan mekanisme pengelolaan dana BOS.

Dana yang sebelumnya dikelola dinas kini langsung dikelola oleh kepala sekolah.

Namun, perubahan tanggung jawab tersebut tidak selalu diikuti pelatihan khusus bagi para kepala sekolah.

Kebijakan tersebut, kata Bobby, berlaku secara nasional.

Bobby juga menyoroti keberadaan sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang menggunakan nama menyerupai lembaga penegak hukum.

Ia meminta kepala sekolah yang menjalankan tugas sesuai aturan tidak perlu merasa takut.

"Ini bukan takut sama LSM-nya, tapi takut sama yang membekingi LSM-nya," ujarnya.

Bobby mengaku pernah mendengar adanya kasus dugaan pemerasan terhadap kepala sekolah oleh oknum kejaksaan negeri ketika dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.

Nilai yang disebut dalam kasus tersebut berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta.

Namun, Bobby tidak menyebut identitas oknum maupun waktu kejadian tersebut.

Bobby juga menyoroti program revitalisasi sekolah yang disebutnya sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden.

Karena itu, pemerintah daerah diminta ikut mengawal pelaksanaannya dengan mengedepankan integritas.

Selain persoalan pengelolaan anggaran pendidikan, Bobby menyampaikan rencana pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru paruh waktu.

Ia mengatakan Pemprov Sumatera Utara telah menganggarkan program tersebut untuk 2027.

Penghasilan guru paruh waktu yang saat ini berada di kisaran Rp1 juta hingga Rp2 juta ditargetkan meningkat menjadi take home pay sekitar Rp3,5 juta hingga Rp4 juta.

Program Jaksa Sahabat Pendidik diharapkan menjadi ruang konsultasi bagi kepala sekolah, guru dan insan pendidikan dalam memahami aturan serta mengelola anggaran secara benar.

Dengan demikian, pencegahan persoalan hukum dapat dilakukan sejak awal, tanpa mengganggu proses pendidikan di sekolah.* (ad)

SUMUT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Hujan ringan diprakirakan terjadi di mayoritas wilayah, sementara Toba berpotensi mengalami hujan sedang.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Sementara Tapanuli Utara diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 17–26 derajat Celsius dan kelembapan 63–99 persen.

Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun dan Asahan juga diprediksi mengalami hujan ringan.

Suhu udara di wilayah-wilayah tersebut berkisar antara 19–30 derajat Celsius dengan kelembapan yang relatif tinggi.

Labuhanbatu diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24–31 derajat Celsius dan kelembapan 67–99 persen.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan dan Samosir.

Toba menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian.

BMKG memprakirakan hujan sedang dengan suhu udara 18–24 derajat Celsius dan kelembapan 72–98 persen.

Di wilayah kepulauan, Nias Selatan diprediksi berawan dengan suhu 28–29 derajat Celsius dan kelembapan 71–77 persen.

Nias Utara diprakirakan mengalami hujan ringan, sedangkan Nias Barat diprediksi berawan.

Serdang Bedagai juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24–30 derajat Celsius.

Sementara Batu Bara diprediksi berawan dengan suhu 24–30 derajat Celsius.

Hujan ringan juga berpotensi mengguyur Padang Lawas Utara dengan suhu 24–32 derajat Celsius.

Adapun Padang Lawas diprakirakan berawan dengan suhu 24–32 derajat Celsius.

Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara masing-masing diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 24–32 derajat Celsius dan 24–31 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara 24–30 derajat Celsius dan kelembapan 71–98 persen.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Kota Pematangsiantar dengan suhu 22–28 derajat Celsius.

Kota Tanjung Balai, Binjai dan Tebing Tinggi juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu sekitar 24–30 derajat Celsius.

Sementara Kota Sibolga diprakirakan berawan dengan suhu 24–28 derajat Celsius.

Kota Padang Sidempuan diprediksi hujan ringan dengan suhu 21–28 derajat Celsius.

Adapun Kota Gunungsitoli juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 24–30 derajat Celsius dan kelembapan 70–98 persen.

Secara umum, hujan ringan mendominasi prakiraan cuaca Sumatera Utara pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Kondisi berawan diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah, sedangkan Toba menjadi daerah yang diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan memantau informasi terbaru dari BMKG.

Kondisi jalan yang licin dan jarak pandang yang dapat berkurang saat hujan juga perlu diantisipasi oleh pengguna kendaraan.* (ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Hujan ringan diprakirakan mendominasi sebagian besar wilayah, sementara sejumlah daerah lainnya diprediksi berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Aceh Tenggara dengan suhu 16–23 derajat Celsius dan kelembapan 79–99 persen.

Aceh Timur juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 24–29 derajat Celsius serta kelembapan 80–97 persen.

Sementara itu, Aceh Tengah diprakirakan berawan dengan suhu 16–23 derajat Celsius dan kelembapan 71–99 persen.

Aceh Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 24–30 derajat Celsius.

Aceh Besar, Pidie dan Aceh Utara juga diprakirakan mengalami hujan ringan.

Suhu di Aceh Besar berkisar 24–29 derajat Celsius, Pidie 19–24 derajat Celsius, dan Aceh Utara 25–28 derajat Celsius.

Simeulue diprediksi hujan ringan dengan suhu 25–30 derajat Celsius.

Sementara Aceh Singkil dan Bireuen diprakirakan berawan dengan suhu masing-masing 24–31 derajat Celsius dan 23–29 derajat Celsius.

Hujan ringan juga berpotensi terjadi di Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya dan Nagan Raya.

Suhu di wilayah tersebut berkisar 16–29 derajat Celsius, dengan kelembapan udara yang relatif tinggi.

Aceh Tamiang diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25–29 derajat Celsius.

Kondisi serupa terjadi di Bener Meriah dengan suhu yang lebih rendah, yakni 17–22 derajat Celsius.

Pidie Jaya diprediksi berawan dengan suhu 20–25 derajat Celsius dan kelembapan 82–98 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprakirakan berawan dengan suhu 26–29 derajat Celsius.

Kota Sabang juga diprediksi berawan dengan suhu 26–29 derajat Celsius.

Adapun Kota Lhokseumawe diprakirakan mengalami udara kabur dengan suhu 25–28 derajat Celsius dan kelembapan 79–96 persen.

Kota Langsa diprediksi hujan ringan dengan suhu 25–29 derajat Celsius.

Sementara Kota Subulussalam juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 24–31 derajat Celsius.

Secara umum, hujan ringan diprakirakan mendominasi sebagian besar wilayah Aceh pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Beberapa wilayah seperti Aceh Tengah, Aceh Singkil, Bireuen, Pidie Jaya, Banda Aceh dan Sabang diprediksi berawan.

Masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan memantau informasi terbaru BMKG, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan.* (ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Sebagian besar wilayah diprediksi berawan, sementara beberapa daerah berpotensi mengalami hujan ringan dan cuaca cerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Tingkat kelembapan berada pada kisaran 43–85 persen.

Kondisi berawan diprakirakan terjadi di Sukabumi dengan suhu 22–31 derajat Celsius dan kelembapan 48–87 persen.

Cianjur juga diprediksi berawan dengan suhu yang lebih rendah, yakni 20–26 derajat Celsius, serta kelembapan 61–99 persen.

Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Kuningan turut diprakirakan berawan.

Suhu di Bandung berkisar 20–28 derajat Celsius, sedangkan Garut menjadi salah satu wilayah dengan suhu terendah, yakni 17–23 derajat Celsius.

Di wilayah Pantura, Cirebon diprediksi berawan dengan suhu 25–34 derajat Celsius. Majalengka juga berawan dengan suhu 24–35 derajat Celsius.

Sementara itu, Sumedang diprakirakan cerah berawan dengan suhu 22–32 derajat Celsius.

Indramayu dan Subang diprediksi cerah, masing-masing dengan suhu 27–36 derajat Celsius dan 24–36 derajat Celsius.

Purwakarta menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan mengalami hujan ringan.

Karawang dan Bekasi diprediksi berawan. Karawang memiliki suhu 27–36 derajat Celsius, sedangkan Bekasi berkisar 26–35 derajat Celsius.

Di wilayah selatan Jawa Barat, Bandung Barat diprakirakan cerah dengan suhu 22–31 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Pangandaran diprediksi berawan dengan suhu 23–28 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24–32 derajat Celsius.

Kota Sukabumi dan Kota Bandung diprediksi berawan dengan suhu masing-masing 21–29 derajat Celsius dan 22–30 derajat Celsius.

Kota Cirebon diprakirakan berawan dengan suhu 25–34 derajat Celsius.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Kota Bekasi dengan suhu 27–34 derajat Celsius dan Kota Depok dengan suhu 26–34 derajat Celsius.

Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya juga diprakirakan berawan.

Suhu di Cimahi berkisar 21–29 derajat Celsius, sedangkan Kota Tasikmalaya berada pada kisaran 22–29 derajat Celsius.

Adapun Kota Banjar diprediksi cerah berawan dengan suhu 24–32 derajat Celsius.

Secara umum, cuaca berawan diprakirakan mendominasi sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Hujan ringan berpotensi terjadi di Bogor, Purwakarta, dan Kota Bogor, sementara sejumlah wilayah lain diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah Berawan

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Seluruh wilayah administrasi Jakarta diprediksi mengalami cuaca berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah Berawan

Tingkat kelembapan berada pada kisaran 69–73 persen.

Cuaca berawan juga diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat. Suhu udara berada pada kisaran 28–32 derajat Celsius dengan kelembapan 52–75 persen.

Di Jakarta Utara, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu 28–30 derajat Celsius. Kelembapan udara diperkirakan mencapai 60–73 persen.

Sementara itu, Jakarta Barat diprediksi berawan dengan suhu udara 27–33 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada pada kisaran 51–80 persen.

Jakarta Selatan diprakirakan berawan dengan suhu 28–34 derajat Celsius. Wilayah ini memiliki tingkat kelembapan sekitar 41–77 persen.

Adapun Jakarta Timur juga diprediksi berawan dengan suhu udara 28–34 derajat Celsius. Kelembapan diperkirakan berada pada kisaran 44–76 persen.

Dengan demikian, cuaca berawan diprakirakan mendominasi seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celsius yang diprakirakan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan memantau informasi terbaru dari BMKG.* (ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Sebagian besar wilayah diprediksi mengalami cuaca cerah berawan, sementara Gunungkidul diprakirakan berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Kelembapan udara berada pada kisaran 64–91 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Kabupaten Bantul. Cuaca cerah berawan dengan suhu 24–31 derajat Celsius dan kelembapan 53–84 persen.

Sementara itu, Gunungkidul diprediksi berawan. Suhu udara di wilayah ini berkisar 24–30 derajat Celsius dengan kelembapan 55–85 persen.

Kabupaten Sleman juga diprakirakan cerah berawan. Suhu udara berada pada kisaran 24–30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 54–83 persen.

Adapun Kota Yogyakarta diprediksi cerah berawan dengan suhu udara 25–34 derajat Celsius.

Kelembapan di wilayah tersebut diprakirakan berada pada kisaran 50–79 persen.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada Kamis, 8 Oktober 2026, dapat memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi dan pembaruan prakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG.* (ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Provinsi Bali pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Cuaca berawan diperkirakan mendominasi sebagian besar wilayah Bali.

Baca Juga:

• Diselimuti Kabut Asap, Jarak Pandang di 15 Kabupaten/Kota Sumut Turun Hingga 1 Km

Di Tabanan, cuaca juga diprakirakan berawan. Suhu berada pada kisaran 22–28 derajat Celsius dengan kelembapan 80–98 persen.

Wilayah Badung diperkirakan berawan dengan suhu 24–32 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 63–94 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Gianyar dengan suhu 23–28 derajat Celsius dan kelembapan 67–91 persen.

Sementara itu, Klungkung diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu 25–32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada pada kisaran 65–84 persen.

Bangli diprediksi berawan dengan suhu udara 21–28 derajat Celsius dan kelembapan 67–99 persen.

Adapun Karangasem diprakirakan cerah dengan suhu 22–30 derajat Celsius serta kelembapan 65–96 persen.

Cuaca cerah juga diprakirakan terjadi di Buleleng. Suhu di wilayah tersebut berada pada kisaran 24–30 derajat Celsius dengan kelembapan 57–86 persen.

Untuk Kota Denpasar, BMKG memprakirakan kondisi berawan dengan suhu 25–32 derajat Celsius. Kelembapan udara diperkirakan berada pada kisaran 66–88 persen.

Secara umum, cuaca berawan diprakirakan mendominasi sebagian besar wilayah Bali pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG karena kondisi atmosfer dapat berubah.* (ad)

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pengabdian kepada negara.

Baca Juga:

• Pernah Minta Gibran Mundur, Kepala Bakom Syahganda: Itu Dulu Saat di Luar Pemerintahan

"Atas nama pribadi dan Yayasan Jaga Riau Indonesia, saya mengucapkan selamat kepada Abang kami, Syahganda Nainggolan. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan," ujar Alan Pane.

Menurut Alan, setiap amanah yang diberikan kepada seseorang merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat serta negara.

Dia berharap kehadiran Syahganda Nainggolan dalam menjalankan tugas barunya dapat memperkuat komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat dan berbagai elemen bangsa.

Alan juga menilai komunikasi yang baik menjadi salah satu bagian penting dalam membangun pemahaman serta menjaga hubungan harmonis di antara seluruh pemangku kepentingan.

"Semoga apa yang Abang lakukan untuk negara ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Semoga setiap langkah dalam menjalankan amanah selalu diberikan kemudahan," katanya.

Alan turut mendoakan agar Syahganda Nainggolan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan dan keteguhan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang dipercayakan.

"Semoga Abang kami Syahganda Nainggolan selalu mendapat perlindungan dan petunjuk dari Allah SWT dalam menjalankan pengabdian kepada negara. Semoga semua niat baik dan perjuangan untuk bangsa mendapat ridho Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin," ucap Alan.

Yayasan Jaga Riau Indonesia, kata Alan, akan terus membangun silaturahmi dan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat maupun kelembagaan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen yayasan untuk ikut berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.* (dh)

Ali menyoroti persoalan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Menurutnya, MK sejak awal telah mengetahui bahwa pemohon dalam perkara tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Juga:

• Pasang Badan Soal Ijazah Gibran! Ketum Militan Gibran Sentil MK: Tidak Ditemukan Beda Sama Tidak Ada

Ali menilai langkah MK memproses perkara tersebut menjadi sesuatu yang patut disayangkan. Dia juga mengkritik putusan-putusan MK sebelumnya yang menurutnya turut menjadi bagian dari perdebatan mengenai perkara Gibran.

"Ya artinya kita sangat menyayangkan. Orang-orang yang duduk di Mahkamah Konstitusi itu adalah manusia suci, ya kan? Yang harusnya menjadi penjaga moral bangsa, tapi kemudian mereka mempermasalahkan Putusan 90. Mereka itu juga yang putus," ujarnya.

Menurut Ali, proses gugatan tersebut pada akhirnya hanya menjadi sebuah pertunjukan politik. Dia bahkan menilai MK seperti memeriksa dan memutus perkara yang sama untuk kedua kalinya.

"Semua juga publik tahu bahwa apa yang dilakukan oleh MK itu sudah tidak mungkin mengubah. Kan baru kali ini ada satu perkara yang sudah kemudian diputus dua kali, disidang dua kali oleh institusi yang sama, kan?" katanya.

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

Meski perkara tidak dapat diterima, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah setara SMA atau sederajat.

MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut. Mahkamah menyebut status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.*(k/dh)

Denny menilai KPU tidak hati-hati dan tidak profesional dalam memeriksa dokumen persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Baca Juga:

• Heboh Isu Ijazah Gibran! KPU Solo Buka Suara: Sudah Sesuai Prosedur Pilkada 2020

Menurut Denny, persoalan tersebut berkaitan dengan proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran yang dinilai hanya bertumpu pada surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Terutama hanya mendasarkan pada surat keterangan," ujarnya.

Selain rencana pengaduan ke DKPP, Denny mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan langkah politik terkait kemungkinan proses pemakzulan Gibran.

Menurut dia, putusan MK dapat menjadi dasar untuk mendorong proses tersebut. Denny menilai DPR seharusnya menghormati putusan MK dan aspirasi masyarakat.

"Dalam pandangan saya DPR harus menghormatinya dan proses pemakzulan mestinya bisa dimulai jika DPR-nya: satu menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, dua menghormati aspirasi daulat rakyat," katanya.

DKPP Belum Terima Pengaduan

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan hingga Rabu (7/10/2026) belum ada pengaduan yang diterima pihaknya terkait sengketa syarat pencalonan Gibran yang menjadi perkara di MK.

"Sampai hari ini tidak ada," kata Heddy.

Meski demikian, Heddy menegaskan DKPP pada prinsipnya tidak dapat menolak pengaduan terhadap penyelenggara pemilu selama laporan tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Sepanjang pengaduan itu memenuhi syarat formal dan materiil," ujarnya.

KPU Jelaskan Proses Verifikasi

KPU sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan dokumen pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres 2024.

Ketua KPU RI Afifuddin mengatakan KPU tidak melakukan verifikasi lanjutan terhadap dokumen penyetaraan karena berpegang pada asas presumption iustae causa. Asas tersebut pada dasarnya menganggap suatu produk hukum administratif tetap sah sampai dinyatakan sebaliknya oleh lembaga atau pihak yang berwenang.

Dalam kasus Gibran, KPU menggunakan dokumen penyetaraan yang diterbitkan kementerian terkait sebagai dasar pemeriksaan administratif.

Namun, MK dalam pertimbangannya menekankan pentingnya prinsip kecermatan dan kehati-hatian sebagai bagian dari proses pemeriksaan dokumen persyaratan calon.

"Oleh karena itu, KPU menghormati seluruh pertimbangan tersebut dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan," kata Afif.

MK Tak Terima Gugatan

Sebelumnya, MK menyatakan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah setara SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden karena Gibran telah dilantik.

MK juga menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Gibran Hormati Putusan MK

Gibran sebelumnya mengatakan menghormati seluruh proses yang berlangsung di MK. Dia juga menegaskan pernah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA sederajat sebelum melanjutkan kuliah di Singapura.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," ujar Gibran.

Gibran menyatakan akan tetap fokus bekerja dan menjalankan program Presiden Prabowo Subianto.

Rencana pengaduan Denny Indrayana ke DKPP hingga kini masih berupa rencana dan DKPP menyatakan belum menerima pengaduan tersebut.* (k/dh)

Monitoring tersebut dilakukan DP3APMP2KB Kota Medan di Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga:

• Realisasi Pajak Baru 64%: Wali Kota Medan Semprot Bapenda, Minta Agresif Kejar Target Rp 3,6 T

Monitoring tersebut menjadi bagian dari penguatan program kesehatan masyarakat Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, khususnya dalam pencegahan stunting serta pemantauan tumbuh kembang anak.

Salah satu sasaran monitoring adalah baduta berusia 1,4 tahun yang sebelumnya mengalami masalah berat badan kurang. Sebelum mendapatkan pendampingan, berat badan anak tercatat 7,5 kilogram dengan tinggi badan 65 sentimeter.

Setelah mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan, berat badan terakhir anak meningkat menjadi 7,9 kilogram dan tinggi badan mencapai 78 sentimeter.

Meski berat badan anak sempat mengalami perubahan dari bulan ke bulan, hasil monitoring menunjukkan adanya perkembangan positif setelah keluarga mendapatkan pendampingan.

Dari sisi perkembangan, anak juga disebut telah menunjukkan kemampuan yang sesuai dengan usianya, meski masih belum optimal.

Karena itu, kader TPK terus memberikan edukasi kepada keluarga terkait asupan makanan dan stimulasi perkembangan anak di rumah.

Orang tua dianjurkan memberikan makanan dengan menu yang beragam dan bergizi serta membatasi pemberian camilan dan makanan manis secara berlebihan.

Untuk membantu perkembangan anak, keluarga juga diminta memberikan stimulasi sesuai tahapan usia. Panduan stimulasi dapat mengacu pada Kartu Kembang Anak (KKA) agar orang tua dapat memantau kemampuan anak yang perlu dilatih.

Pantau Ibu Hamil Berisiko

Selain baduta, monitoring juga dilakukan terhadap seorang ibu hamil berusia 42 tahun dengan usia kehamilan delapan bulan.

Kehamilan pada usia tersebut menjadi salah satu faktor risiko karena usia ibu tergolong terlalu tua untuk kehamilan. Sebelum mendapatkan pendampingan, ibu hamil tersebut juga diketahui mengalami anemia.

Kader TPK kemudian memberikan pendampingan dan edukasi mengenai pemenuhan gizi selama kehamilan, termasuk konsumsi makanan bergizi dan tablet tambah darah.

Setelah mendapatkan pendampingan, kondisi ibu hamil tersebut menunjukkan perubahan dan kini disebut sudah tidak mengalami anemia.

Pendampingan terhadap ibu hamil tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Pemenuhan gizi, pola makan sehat, pemeriksaan kehamilan dan edukasi yang tepat menjadi perhatian dalam memastikan kesehatan ibu dan janin.

Setelah bayi lahir, upaya tersebut juga perlu dilanjutkan melalui pola pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan gizi, termasuk pemberian ASI eksklusif.

Elviyanti Pohan mengatakan monitoring secara langsung diperlukan untuk memastikan pendampingan kader TPK berjalan dan memberikan dampak kepada keluarga sasaran.

Menurutnya, setiap keluarga memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga pendampingan harus dilakukan secara konsisten.

Pencegahan stunting, kata dia, perlu dimulai sedini mungkin, termasuk sejak masa kehamilan melalui pemenuhan gizi ibu dan edukasi pola hidup sehat.

Melalui kegiatan monitoring tersebut, DP3APMP2KB Kota Medan berupaya memastikan keluarga berisiko mendapatkan edukasi, pemantauan dan intervensi yang sesuai untuk menekan potensi stunting sejak dini.

Kader TPK juga memiliki peran penting dalam proses tersebut. Selain melakukan pendataan, mereka mendampingi keluarga, memberikan edukasi dan memantau perkembangan kondisi sasaran secara berkala.

Pemko Medan menilai pendampingan yang dilakukan sedekat mungkin dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program pencegahan stunting berjalan secara berkelanjutan.* (dh)

Rumah tersebut berada di Jalan Besar Bagan Lorong III, Kecamatan Belawan. Untuk menuju lokasi, harus melewati titian papan kayu di atas lahan becek dan genangan air yang bercampur tumpukan sampah.

Baca Juga:

• Wanti-wanti ASN Pensiun! Wali Kota Medan Ingatkan 'Post-Power Syndrome': Jangan Terjebak Masa Lalu

Kondisi itu dilihat langsung Rico Waas saat meninjau rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut, Rabu (7/10/2026). Di dalam rumah, satu tempat tidur digunakan oleh empat orang, sementara seorang anak tidur di tempat terpisah.

Cici sebelumnya menyampaikan permohonan bantuan agar rumahnya dapat dibangun melalui program bedah rumah. Suaminya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang terbatas.

Cici berharap keluarganya dapat memiliki tempat tinggal dan kamar mandi yang lebih layak agar anak-anaknya bisa beristirahat dengan nyaman.

Meski hidup dalam keterbatasan, Cici mengaku tetap bersyukur atas kesehatan, rezeki dan anak-anak yang dimilikinya. Dia berharap kondisi kehidupan anak-anaknya kelak dapat lebih baik.

Melihat kondisi tersebut, Rico meminta agar rumah Cici segera ditangani.

"Ini sangat saya rasa butuh sesegera mungkin dengan kondisi yang cukup parah kondisi rumahnya. Makanya saya minta harus sesegera mungkin untuk dibangunkan rumah," kata Rico.

Menurut Rico, rumah Cici menjadi salah satu RTLH yang harus segera ditangani agar program rehabilitasi rumah benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Dalam peninjauan tersebut, Rico didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcitaru) John Ester Lase, Kepala Dinas Kominfo Arrahmaan Pane, Kepala Dinas Sosial Khoiruddin Rangkuti dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana.

Setelah meninjau rumah Cici di Lorong III, Rico kemudian melihat kondisi rumah warga lainnya di Lorong IV.

Rumah tersebut masih didominasi material kayu dengan bagian dalam yang sudah banyak lapuk. Lantai rumah juga berada lebih rendah dibandingkan permukaan lingkungan sekitar.

Bagian yang terlihat seperti dinding batu dari dalam rumah ternyata merupakan bagian dari bangunan rumah tetangga.

"Ini bagian salah satu yang memang harus kita benahi," ujar Rico.

Selain kondisi rumah, warga juga menyampaikan persoalan jalan dan drainase yang tidak berfungsi optimal. Kawasan tersebut hampir setiap hari terdampak banjir rob ketika air pasang, dengan ketinggian air yang disebut dapat mencapai lutut.

Rico mengatakan keluhan warga akan menjadi bahan bagi Pemko Medan untuk menyiapkan penanganan infrastruktur kawasan.

Pemko Medan akan menyiapkan kajian untuk melihat kebutuhan peninggian badan jalan sekaligus pembangunan drainase agar aliran air dapat berjalan lebih baik.

"Ini saran dari masyarakat, masukan dari masyarakat untuk ditinggikan. Tapi nanti kita akan siapkan kajiannya dan juga pembangunan drainasenya seperti apa agar bisa mengalir lebih baik," katanya.

Untuk tahap awal, Rico memastikan rumah Cici Herliawati di Lorong III akan lebih dulu dibangun kembali hingga layak huni. Setelah itu, penanganan dilanjutkan pada rumah warga di Lorong IV.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Rico saat membuka Pembekalan PNS yang Akan Memasuki Purna Tugas Tahun 2025 di Hotel LePolonia, Medan, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga:

• Realisasi Pajak Baru 64%: Wali Kota Medan Semprot Bapenda, Minta Agresif Kejar Target Rp 3,6 T

"Pensiun atau purna tugas bukan berarti kita tidak lagi berarti, tidak lagi dipedulikan, atau tidak lagi memiliki manfaat. Sebagai manusia, kita ini sangat berharga," kata Rico.

Menurut Rico, para ASN yang memasuki purnatugas memiliki modal berharga berupa pengalaman puluhan tahun dalam pekerjaan maupun kehidupan. Pengalaman tersebut dapat menjadi bekal untuk menjalani berbagai aktivitas baru sesuai minat dan kemampuan.

Dia mencontohkan kegiatan seperti berkebun, beternak, mengembangkan usaha kuliner, tanaman hias hingga memberikan les privat. Para pensiunan juga dinilai dapat membagikan pengalaman dan pengetahuannya melalui kegiatan edukasi maupun menjadi konten kreator.

"Pengalaman Bapak dan Ibu sangat luar biasa. Pahit, manis, asin yang sudah dirasakan dalam hidup adalah pengalaman yang tidak ternilai. Bekal Bapak dan Ibu sebenarnya sudah sangat lengkap," ujarnya.

Rico juga mengingatkan calon pensiunan agar tidak terjebak post-power syndrome atau sindrom pasca-kekuasaan. Salah satu tandanya, kata dia, adalah terlalu sering membicarakan masa lalu, terutama ketika pernah memegang jabatan tertentu.

"Kalau kita terus bicara tentang dulu, lama-lama kita akan tersangkut di titik tersebut. Kita tidak maju-maju. Karena bicara dulu itu mundur. Maka, marilah kita lebih banyak membicarakan sekarang dan masa depan," katanya.

Rico menilai masa purnatugas dapat diisi dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Para pensiunan juga dapat memanfaatkan waktu lebih banyak untuk keluarga dan cucu.

"Purnatugas adalah membuka lembaran baru. Lembaran baru itu dimulai dengan penulisannya. Buatlah hal-hal yang menyenangkan," ucapnya.

Rico berharap para ASN yang memasuki masa purnatugas tetap aktif dan berkontribusi bagi Kota Medan. Menurutnya, pengalaman sebagai abdi negara dan abdi masyarakat tetap dibutuhkan di tengah kehidupan bermasyarakat.

"Bapak dan Ibu semuanya masih dibutuhkan. Setiap masyarakat pasti saling bisa membantu satu dengan lainnya. Medan untuk Semua, Semua untuk Medan adalah untuk kita semuanya," katanya.

Dia juga mengajak calon pensiunan mempersiapkan masa purnatugas dengan optimisme, menjaga kesehatan dan memberikan perhatian lebih kepada keluarga.

"Buatlah yang terbaik untuk Kota Medan, buatlah yang terbaik untuk keluarga, dan buatlah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Selamat memasuki persiapan purnatugas. Berbahagialah, karena Bapak dan Ibu akan memiliki banyak waktu untuk diri sendiri dan keluarga," pungkas Rico.

Kegiatan pembekalan tersebut digelar Pemerintah Kota Medan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) sebagai bagian dari persiapan bagi PNS yang akan memasuki masa purnatugas.* (dh)

Andi mengatakan perlu dibedakan antara tidak ditemukannya bukti dalam proses persidangan dengan kesimpulan bahwa suatu dokumen memang tidak ada.

Baca Juga:

• PDIP Wacanakan Hak Angket DPR Usut Ijazah Gibran: Bidik Dugaan Cacat Hukum Hingga Isu Impeachment

Menurut Andi, sistem pendidikan Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan. Dia mengatakan sistem pendidikan di Singapura menggunakan jalur pendidikan yang berbeda dengan kurikulum nasional Indonesia.

"Kurikulum nasional itu kan berbeda dengan kurikulum di Singapura. Kurikulum nasional itu kan 633, Singapura itu 642, tidak mengenal ijazah untuk di Singapura, hanya dua, O Level dan A Level," ujarnya.

Andi menjelaskan O Level dan A Level merupakan bagian dari sistem pendidikan di Singapura. Menurutnya, terdapat pula jalur pathway atau persiapan bagi siswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Kalau A Level itu kelas 11, nah O Level itu bisa ke politeknik, tidak perlu A Level untuk melengkapi kelas 12, tapi dia bisa masuk ke pathway, preparatory untuk masuk universitas," katanya.

"Gak ada diploma, kan masuk. O Level iya, certificate," sambung Andi.

Soroti Proses Penyetaraan Dokumen

Andi kemudian menjelaskan proses penyetaraan dokumen pendidikan Gibran yang dilakukan pada 2019. Menurutnya, proses tersebut berlangsung ketika Gibran hendak mengikuti kontestasi Pilkada Kota Solo.

"Itu 2019 kalau kita bicara, kemudian Mas Gibran kan mau mengikuti kontestasi pemilihan wali kota. Kemudian dia harus menyetarakan semua dokumen-dokumen dia selama bersekolah maupun di Singapura dan di Australia itu," tuturnya.

Andi mengatakan dokumen pendidikan tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk proses penyetaraan.

"Nah dimintalah dari Kemendikbud itu poin-poin itu. Nah secara daring dikirim, kan pasti ditanya apalagi yang kurang? Dikasih lewat luring. Apa yang kurang? Kan ditanya terus. Sudah cukup, ya sudah kalau sudah cukup," ujarnya.

Menurut Andi, dokumen hasil proses penyetaraan tersebut kemudian digunakan dalam pencalonan Gibran pada Pilkada Solo 2020.

"Proses ini kan sudah diterima KPUD (KPU Kota Solo), kan tidak ada masalah. Apakah ada yang berteriak-teriak seperti sekarang ini? Tidak ada masalah untuk bicara itu," katanya.

MK Tak Terima Gugatan

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan MK tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah setara SMA.

"Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas," ujar Arsul saat membacakan pertimbangan putusan.

MK menyatakan kesimpulan tersebut diperoleh setelah memeriksa dalil para pihak, alat bukti, keterangan saksi dan ahli, serta meminta keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra Australia.

Namun, MK tidak mengabulkan permohonan yang meminta Gibran didiskualifikasi karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Pernyataan Andi Azwan mengenai keberadaan dokumen pendidikan Gibran merupakan pandangannya sebagai pihak yang mendukung Gibran, sedangkan persoalan keabsahan dan keterpenuhan syarat pendidikan tetap menjadi bagian dari proses hukum dan kewenangan lembaga terkait.*(in/dh)

Hal tersebut diungkap jaksa saat membacakan surat dakwaan Febrie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Waterfront City Samosir: Terdakwa Buka-bukaan Soal Adendum Proyek & Tegaskan Tak Terima Sepeser Pun

"Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin telah menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dengan menempatkan uang dan emas yang diketahuinya atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ujar jaksa.

Brankas di Rumah Sentul

Salah satu lokasi yang diungkap jaksa berada di rumah Febrie di Jalan Parahyangan Golf, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Jaksa menyebut rumah tersebut memiliki ruang brankas yang disebut hanya dapat diakses oleh Don Ritto.

"Ruang brankas di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Parahyangan Golf Nomor 2-4 (Rumah Sentul), RT 3/RW 8 Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang hanya dapat diakses oleh Don Ritto," kata jaksa.

Dari brankas tersebut, jaksa menyebut ditemukan emas dalam jumlah puluhan kilogram serta uang tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura.

Dalam dakwaan, emas tersebut disebut disimpan dalam dua koper. Satu koper hitam berisi 49 batang emas dengan berat masing-masing 1 kilogram, sedangkan koper hijau berisi 25 batang emas dengan berat masing-masing 1 kilogram.

Selain emas, jaksa juga mengungkap sejumlah uang tunai yang disimpan dalam beberapa koper.

Pada koper hitam merek Samsonite, misalnya, terdapat uang USD senilai USD2,67 juta dan SGD senilai SGD2,4016 juta.

Kemudian di koper putih ditemukan uang SGD senilai SGD1,99 juta dan USD1,46 juta.

Jaksa juga menyebut koper cokelat merek Tumi berisi USD444.300 dan SGD3,249 juta.

Sementara koper hitam merek Polo Expley berisi SGD996.800. Koper hitam merek Lojel disebut berisi SGD4,22 juta, USD689.300 serta SGD2.000.

Diduga Hasil Korupsi

Penyimpanan uang dan emas tersebut menjadi bagian dari dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Febrie.

Jaksa mendakwa harta tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Febrie, termasuk dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang dianggap sebagai suap.

Selain menyimpan uang dan emas, jaksa mendakwa Febrie melakukan sejumlah transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut.

Harta itu disebut ditempatkan dan ditransfer ke sejumlah rekening, digunakan seolah-olah sebagai modal usaha pada sejumlah perusahaan afiliasi, serta dibelanjakan untuk membeli aset seperti tanah, bangunan, kendaraan dan emas.

Jaksa juga menyebut uang hasil dugaan tindak pidana tersebut ditukarkan ke sejumlah mata uang asing.

Dakwaan mengenai penyimpanan emas, uang tunai dan dugaan penyamaran harta tersebut masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.

Nilai TPPU Ratusan Miliar

Dalam perkara yang sama, Febrie didakwa menerima harta yang disebut berasal dari tindak pidana korupsi dengan nilai Rp346.743.821.282 dan 440.990 dolar Singapura.

Jaksa juga mencantumkan penerimaan saham senilai Rp14 miliar serta tanah dan/atau bangunan dalam dakwaan.

Rangkaian dugaan penerimaan dan penyamaran harta tersebut menjadi bagian dari perkara TPPU yang saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.* (oz/dh)

Enda diperiksa mengenai sejumlah hal, mulai dari pelaksanaan pekerjaan, perubahan kontrak, penggunaan uang muka hingga klaim progres pekerjaan. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim M. Yushafrihardi Girsang di Ruang Cakra 1 Pengadilan Tipikor Medan.

Baca Juga:

• Bakal Melawan Dakwaan Korupsi & TPPU Rp 346 M: Febrie Adriansyah Siapkan 2 Eksepsi

Enda mengatakan tiga pekerjaan tersebut tidak dibayarkan. Menurutnya, anggaran pekerjaan yang tidak jadi dilaksanakan dialihkan ke pekerjaan lain melalui mekanisme pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam adendum.

"Resto Dainang, solar panel dan Kopi Tao tidak dibayar. Uangnya dialihkan ke pekerjaan yang lain dan itu diatur dalam addendum pekerjaan tambah kurang," kata Enda dalam persidangan.

Bahas Lelang dan Uang Muka

Penuntut umum juga mendalami dokumen lelang, khususnya persyaratan kualifikasi peserta yang diwajibkan menguasai pekerjaan patung.

Namun, Enda mengatakan evaluasi dokumen lelang bukan menjadi kewenangannya karena dilakukan kelompok kerja (Pokja).

"Kalau itu evaluasinya di Pokja, saya tidak memeriksa itu, karena bukan kewenangan saya untuk memeriksa dokumen lelang," ujarnya.

Majelis dan jaksa kemudian membahas penggunaan uang muka proyek. Enda menjelaskan uang muka pada prinsipnya digunakan untuk mendukung pekerjaan awal.

Saat ditanya mengenai penggunaan uang muka untuk pembayaran vendor, Enda mengatakan hal tersebut tidak tercantum dalam kontrak. Dia menyebut penggunaan uang muka disesuaikan dengan progres pekerjaan dan diverifikasi melalui kunjungan lapangan.

"Kalau digunakan untuk vendor itu tidak ada dalam kontrak. Dalam dokumen uang muka, uang muka diserahkan disesuaikan dengan progres. Kita kunjungan lapangan, apakah itu sesuai progres," katanya.

Terdakwa Sebut Pekerjaan Sesuai Kontrak

Dalam persidangan, penasihat hukum Enda juga mempertanyakan sejumlah klaim pekerjaan, termasuk pekerjaan solar panel dan struktur. Enda mengatakan perubahan pekerjaan tersebut telah dituangkan dalam adendum.

Terkait pekerjaan tiang pancang, Enda menyebut pelaksanaannya dilakukan sesuai perencanaan dan pengujian dilakukan untuk memastikan kedalaman tiang.

"Yang kita kerjakan sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan memang supaya tahu itu tiang pancangnya, kita gunakan alat tes. Di kedalaman 20 itu sudah sesuai dengan yang direncanakan," jelasnya.

Enda juga mengatakan pihaknya meminta pemeriksaan BPKP untuk memastikan pekerjaan kontraktor sesuai ketentuan dan kontrak.

"Kami harus meminta BPKP melakukan audit apakah kontraktor ini sudah sesuai. Dan rekomendasi dari BPKP itu dapat dibayarkan," katanya.

Menurut Enda, pembayaran atas kelebihan pekerjaan dibatasi maksimal 10 persen dari nilai kontrak. Dia kemudian menyebut rekomendasi pembayaran dari BPKP berada di kisaran Rp4 miliar lebih dan masih berada di bawah batas tersebut.

Kuasa Hukum Bantah Ada Kerugian Negara

Usai persidangan, penasihat hukum Enda dari Hotma Sitompul Law Firm, Philipus Sitepu, mengatakan pekerjaan tambah kurang dalam proyek telah dituangkan melalui adendum.

"Jadi ada pekerjaan tambah maupun kurang itu diperbolehkan melalui adendum dan semua pekerjaan itu, baik tambah maupun kurang, sudah dilakukan adendum," ujar Philipus.

Terkait tiga item yang tidak dibangun, yakni Resto Dainang, solar panel dan Kopi Tao, Philipus mengatakan anggarannya tidak hilang maupun dibayarkan untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan.

Menurut dia, anggaran tersebut dialihkan kepada pekerjaan lain yang mengalami penambahan volume.

Philipus juga mempersoalkan dasar perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut. Dia mengklaim proyek Waterfront City Samosir telah diperiksa BPK dan BPKP dan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang diketahuinya, tidak ditemukan kerugian keuangan negara.

"Kami membantah dan menilai bahwa seluruh hasil dari KAP ini tidak valid," ujarnya.

Namun, pernyataan mengenai tidak adanya kerugian negara tersebut merupakan pandangan penasihat hukum terdakwa. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya kerugian keuangan negara tetap akan dinilai dalam proses persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak.

Terdakwa Bantah Terima Uang

Penasihat hukum juga menyampaikan bahwa Enda rutin hadir di lokasi proyek untuk memantau pekerjaan bersama pihak pengawas.

"Yang paling penting juga kami pertanyakan apakah dia ada menerima sesuatu dan terdakwa menegaskan tidak pernah menerima apa pun," kata Philipus.

Dalam persidangan, Enda juga memberikan keterangan mengenai kondisi ekonomi dan harta yang dimilikinya. Dia menyebut masih tinggal di rumah orang tuanya di Pangururan dan belum memiliki rumah sendiri.

Agenda persidangan berikutnya akan memasuki pemeriksaan pelapor. Tim penasihat hukum menyebut pelapor diminta hadir dalam persidangan pekan depan.* (tm/dh)

Penasihat hukum Febrie, Patra M Zen, mengatakan pihaknya menyiapkan dua dokumen eksepsi. Satu dokumen akan diajukan atas nama Febrie secara pribadi, sedangkan satu lainnya disusun oleh tim penasihat hukum.

Baca Juga:

• Fantastis Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Didakwa TPPU Rp 346 Miliar: Sikat Saham, Tanah, Hingga Dolar

Majelis hakim kemudian menetapkan agenda pembacaan eksepsi pada Rabu (14/10/2026). Ketua Majelis Hakim Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno mengatakan jadwal tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan masa penahanan para terdakwa serta tahapan persidangan berikutnya.

"Jadi, dakwaan hari ini sudah dibacakan. Kemudian hak-haknya, termasuk nanti dari terdakwa yang mengajukan perlawanan tersendiri, waktunya sama seperti yang dijadwalkan oleh advokatnya," ujar Akhmad.

Dalam perkara ini, Febrie didakwa menerima harta yang disebut jaksa berasal dari tindak pidana korupsi dengan total Rp346.743.821.282 dan 440.990 dolar Singapura.

Jaksa juga mendakwa Febrie menerima aset berupa saham senilai Rp14 miliar serta tanah dan/atau bangunan.

"Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp346.743.821.282,00 dan 440.990 Dollar Singapura yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," kata jaksa saat membacakan dakwaan.

Jaksa merinci sejumlah penerimaan yang didakwakan kepada Febrie. Di antaranya saham senilai Rp14 miliar dari Michael Njoman selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Cahaya Baja Sukses (PT CBS) melalui Ferry Yanto Hongkiriwang dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi (PT TMA).

Febrie juga didakwa menerima uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar dari pengusaha Tan Kian melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Uang tersebut disebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, Febrie didakwa menerima Rp20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi alias Tria selaku Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP).

Jaksa juga mengungkap dugaan penerimaan Rp60 miliar serta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan selaku pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa (PT BAS) dan Heri Janto selaku Direktur Utama PT BAS.

Penerimaan tersebut disebut dilakukan melalui Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin dengan menggunakan PT Kresna Pusaka Energi (PT KPE).

Selain itu, jaksa menyebut Febrie menerima uang sebesar Rp203.469.822.832 dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang sedang ditanganinya.

Jaksa juga mendakwa Febrie melakukan sejumlah tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Dalam dakwaan, harta tersebut disebut ditempatkan dan ditransfer ke sejumlah rekening. Sebagian harta juga disebut ditempatkan seolah-olah sebagai modal usaha pada sejumlah perusahaan afiliasi.

Selain itu, jaksa menyebut harta tersebut digunakan untuk membeli sejumlah aset, termasuk tanah, bangunan, kendaraan dan emas serta ditukarkan ke sejumlah mata uang asing.

"Menempatkan dan mentransfer pada sejumlah rekening; menempatkan seolah-olah sebagai modal usaha pada sejumlah perusahaan afiliasi; membelanjakan dengan melakukan pembelian sejumlah aset antara lain tanah, bangunan, kendaraan dan emas serta menukarkan uang dengan sejumlah mata uang asing," kata jaksa.

Menurut jaksa, harta tersebut diketahui atau patut diduga oleh Febrie merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan tindak pidana gratifikasi yang dianggap sebagai suap.

Atas dakwaan tersebut, Febrie melalui penasihat hukumnya akan menyampaikan eksepsi pada sidang berikutnya. Pokok keberatan terhadap dakwaan akan disampaikan dalam persidangan 14 Oktober 2026.* (k/dh)

Ketua KPU Kota Solo Yustinus Arya Artheswara mengatakan seluruh dokumen administrasi pasangan calon pada Pilkada Solo 2020 telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi.

Baca Juga:

• PDIP Wacanakan Hak Angket DPR Usut Ijazah Gibran: Bidik Dugaan Cacat Hukum Hingga Isu Impeachment

Arya menjelaskan pada Pilkada Solo 2020 terdapat dua pasangan calon yang mendaftar, yakni pasangan dari jalur perseorangan dan pasangan yang diusung partai politik.

Menurutnya, seluruh berkas administrasi kedua pasangan calon diperiksa dan diverifikasi sesuai tahapan yang ditetapkan.

Verifikasi Dokumen Pendidikan Gibran

Khusus dokumen pendidikan Gibran, Arya mengatakan KPU Kota Solo melakukan verifikasi secara faktual melalui instansi berwenang di dalam negeri, yakni Dinas Pendidikan Wilayah VII atau Bakorwil VII Surakarta.

"Terkait ijazah Pak Gibran, kami sudah melakukan verifikasi secara faktual melalui Dinas Pendidikan Wilayah VII Surakarta. Itu sudah diverifikasi terkait surat keterangan dan berkas-berkas yang lain," ujarnya.

Arya mengatakan verifikasi tersebut tidak dilakukan hingga ke Singapura. Menurutnya, pada saat itu proses pemeriksaan dilakukan melalui instansi resmi di dalam negeri sesuai ketentuan pencalonan.

"Nggak. Kita pada waktu itu menurut catatan kami di Bakorwil VII. Diverifikasi oleh pejabat pada waktu itu," katanya.

Berdasarkan catatan KPU Solo, klarifikasi dokumen pendidikan luar negeri Gibran dilakukan melalui surat keterangan yang diverifikasi kepada pihak berwenang di tingkat wilayah Jawa Tengah.

"Berdasarkan catatan kami, itu cukup dari surat keterangan yang kita verifikasi ke Bakorwil VII," tutur Arya.

Bawaslu Solo Sebut Tak Ada Temuan

Ketua Bawaslu Kota Solo Budi Wahyono mengatakan pihaknya tidak dapat menyimpulkan keabsahan dokumen tersebut secara sepihak. Menurutnya, verifikasi administrasi maupun faktual merupakan kewenangan KPU Kota Solo.

"Sesuai kewenangannya, sesuai dokumen yang ada waktu kita mengawasi proses pencalonan Mas Gibran pada Pilkada 2020 kemarin, tidak ditemukan adanya laporan atau temuan terkait dengan dokumen dengan Gibran," kata Budi.

Budi menjelaskan Bawaslu saat itu menjalankan fungsi pengawasan terhadap keterpenuhan persyaratan calon secara normatif.

Menurut dia, dalam proses tersebut KPU Kota Solo melakukan verifikasi administrasi dan mengonfirmasi dokumen pendidikan Gibran kepada Bakorwil VII. Dari proses itu kemudian diterbitkan surat keterangan yang menyatakan dokumen pendidikan Gibran setara dengan tingkat SLTA.

"Waktu itu Bawaslu tidak dilibatkan untuk konfirmasi itu. Sepanjang sepengetahuan saya, verifikasi faktual ke dinas terkait tidak dilakukan KPU karena KPU memberikan statement bahwa surat keterangan tersebut sudah cukup meyakinkan," jelasnya.

Klarifikasi KPU dan Bawaslu Kota Solo tersebut disampaikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik.* (dh)

KUTAI KARTANEGARA - Seorang warga nyaris tenggelam setelah perahu ketinting yang ditumpanginya terbalik di perairan TM-28 area GTS-4, Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Warga tersebut kemudian diselamatkan tim Security Offshore CPU PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

Peristiwa itu terjadi pada 29 September 2026. Saat kejadian, warga tersebut sedang berlayar seorang diri dari Sungai Meriam menuju Pamengkaran dengan membawa sejumlah logistik, termasuk makanan dan barang lainnya.

Ketika melintas di perairan TM-28 area GTS-4, perahu yang digunakan tiba-tiba kehilangan keseimbangan hingga terbalik dan tenggelam bersama muatan yang dibawa.

Lokasi kejadian berjarak sekitar 12 kilometer dari pemukiman terdekat. Kondisi tersebut membuat proses pertolongan membutuhkan respons cepat.

Tim Security Offshore CPU PHM yang saat itu sedang melakukan patroli menggunakan seatruck ST Pegasus dari area GTS-4 segera bergerak menuju lokasi setelah menerima permintaan pertolongan.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati warga dalam kondisi nyaris tenggelam. Tim kemudian melemparkan tali kapal untuk membantu proses evakuasi.

Upaya penyelamatan berhasil. Warga dapat dievakuasi menuju lokasi yang lebih aman sekitar pukul 15.17 WITA.

Kecepatan respons personel menjadi faktor penting dalam proses pertolongan karena kecelakaan terjadi di wilayah perairan yang cukup jauh dari pemukiman.

General Manager PHM Muzwir Wiratama mengapresiasi respons cepat tim di lapangan. Dia juga bersyukur proses evakuasi terhadap warga dapat dilakukan dengan baik.

"Kami meyakini bahwa kesiapsiagaan personel dalam merespons kondisi darurat, seperti pada kejadian ini, menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan lingkungan operasi yang aman bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan," ujar Wira.

Menurutnya, keselamatan tidak hanya menjadi perhatian bagi pekerja di lingkungan operasi perusahaan, tetapi juga masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah kerja.

Wira pun mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan keselamatan saat melakukan aktivitas di perairan. Salah satunya dengan memastikan kondisi perahu layak digunakan serta menyesuaikan beban muatan dengan kemampuan perahu sebelum berlayar.

Peristiwa tersebut menjadi gambaran pentingnya kesiapsiagaan personel yang bertugas di wilayah operasi perairan. Respons terhadap kondisi darurat dapat bersinggungan langsung dengan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah kerja.

PT Pertamina Hulu Mahakam merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) di Zona 8 yang menjalankan kegiatan operasi dan bisnis hulu migas di Wilayah Kerja Mahakam, Kalimantan Timur.

Dalam menjalankan operasinya, PHM menyatakan berkomitmen menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), termasuk aspek keselamatan dalam kegiatan operasional.

Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama bagi pemerintah Indonesia yang diwakili SKK Migas, PHM bersama anak perusahaan dan afiliasi PHI lainnya terus melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan produksi energi yang selamat, efisien, andal, patuh, serta memperhatikan aspek lingkungan.

Penyelamatan warga di perairan TM-28 menjadi salah satu contoh respons personel PHM ketika menghadapi situasi darurat di sekitar wilayah operasi.* (dh)