SOLO — Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada 2025.

Gugatan tersebut berkaitan dengan perkara yang menjerat Gus Nur dalam kasus penyebaran informasi mengenai tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Juga:

• Aceh Besar Jadi Fokus Penanganan Kawasan Rawan Tanaman Terlarang, Polda Aceh dan BNN Perkuat Sinergi

Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 14/Pid.Pra/2026/PN Skt.

Lantas, mengapa Gus Nur masih menggugat negara setelah memperoleh amnesti?

Gus Nur sebelumnya merupakan terpidana dalam perkara penyebaran informasi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Dalam proses peradilan, Gus Nur sempat dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh PN Solo.

Setelah mengajukan banding, hukumannya kemudian menjadi empat tahun.

Gus Nur selanjutnya memperoleh pembebasan bersyarat pada April 2025.

Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Gus Nur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025.

Gus Nur tercantum sebagai salah satu dari 1.178 orang yang menerima amnesti.

Setelah amnesti berlaku, Gus Nur tidak lagi menjalani kewajiban pembimbingan di Balai Pemasyarakatan.

Namun, pemberian amnesti tersebut tidak membuat Gus Nur menghentikan upayanya meminta ganti rugi kepada negara.

Gus Nur kemudian mengajukan permohonan ganti rugi ke PN Solo.

Negara Republik Indonesia cq Jaksa Agung Republik Indonesia menjadi termohon, sedangkan Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia menjadi turut termohon.

Nilai ganti rugi yang diminta mencapai Rp4,27 miliar atau sekitar Rp4,2 miliar.

Permohonan itu diajukan pada 24 Agustus 2026 dan terdaftar dengan nomor perkara 14/Pid.Pra/2026/PN Skt.

Menurut kuasa hukum Gus Nur, Muhammad Taufiq, permohonan tersebut tidak didasarkan pada pemberian amnesti.

Pihak Gus Nur menilai terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dalam perkara yang sebelumnya membuat kliennya menjalani hukuman pidana.

Dalam sidang putusan, Hakim Tunggal Marper Pandiangan akhirnya menolak seluruh permohonan Gus Nur.

"Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil," ujar Marper saat membacakan putusan di PN Solo, Senin (28/9/2026).

Kuasa hukum Gus Nur kemudian mempersoalkan pertimbangan hakim yang menyinggung mengenai amnesti.

Menurut mereka, amnesti bukan dasar utama pengajuan ganti rugi dan tidak tercantum dalam petitum permohonan.

"Kami bukan orang yang tidak mengerti hukum, amnesti itu kan artinya adopsi dari bahasa kedokteran, ya, amnesia, dilupakan. Kami tidak mungkin bicara itu. Jadi, pertanyaan kami kepada ahli pidana itu tidak bisa terjawab," ujar Taufiq.

Kuasa hukum lainnya, Nael Tiano Marbun, juga mempertanyakan pertimbangan mengenai amnesti tersebut.

"Amnesti ada di dalam putusan. Sedangkan amnesti bukan menjadi dasar pengajuan ganti rugi. Dan tidak ada dalam petitum. Permohonan ganti rugi KUHAP pasal 173," ungkap Nael, Senin.

Selain masalah amnesti, Taufiq juga mempersoalkan pertimbangan mengenai tidak adanya putusan praperadilan yang menyatakan proses pemidanaan Gus Nur tidak sah.

Menurut Taufiq, Pasal 173 hingga Pasal 175 KUHAP tidak mensyaratkan seorang terpidana harus terlebih dahulu mendapatkan putusan praperadilan untuk mengajukan permohonan ganti rugi.

"Dan Pasal 173 ayat (1), ayat (2), (3), (4), dan (5), kemudian Pasal 174, Pasal 175, semuanya penjelasannya jelas. Enggak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa untuk terpidana itu harus lewat praperadilan dulu, enggak ada. Jadi itu karangan," tegasnya.

Ia juga menyebut permohonan tersebut didasarkan pada penilaian pihaknya mengenai adanya kesalahan penerapan hukum dalam perkara Gus Nur.

"Tadi disebutkan, ya, antara lain bagi tersangka, kemudian terdakwa, dan/atau terpidana, tidak ada penjelasan lain. Ahlinya pun ahli yang ke mana-mana baca buku. Ahli itu saya tanya istilah pidana dia enggak ngerti. Istilah wrong arrest, mana ini masuk kategori wrong arrest atau wrong conviction, salah orang atau salah penerapan hukum. Ini salah penerapan hukum," ungkapnya.

Taufiq juga kembali menyinggung mengenai bukti ijazah Jokowi yang menurutnya tidak pernah diperlihatkan selama persidangan perkara sebelumnya.

"Setiap ditanya, apa itu wrong arrest? Apa itu wrong conviction? Padahal itu arti di dalam bahasa Inggris Pasal 173 salah orang dan salah penerapan hukum. Ini salah penerapan hukum karena enggak ada ijazahnya. Dan yang paling penting selama persidangan pun juga tidak ada ijazah," tandasnya.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan kuasa hukum Gus Nur, amnesti dan permohonan ganti rugi merupakan dua hal yang berbeda.

Amnesti berkaitan dengan penghapusan atau penghentian akibat pidana yang dijalani Gus Nur, sedangkan permohonan ganti rugi diajukan karena pihak Gus Nur mengklaim adanya kesalahan penerapan hukum dalam proses perkara sebelumnya.

Namun, alasan tersebut tidak membuat permohonan ganti rugi dikabulkan.

Dalam putusan pada Senin, 28 September 2026, Hakim Tunggal PN Solo Marper Pandiangan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Gus Nur.

Dengan putusan tersebut, untuk perkara permohonan ganti rugi Rp4,2 miliar yang diajukan Gus Nur, negara tidak diwajibkan membayar ganti rugi sebagaimana yang dimohonkan.* (km/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (29/9/2026).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan perubahan anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• DPR: Halangi Fungsi Pengawasan Ombudsman Bisa Dipidana 2 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

"Melalui dukungan APBD yang kuat dan efektif, berbagai langkah dan strategi pembangunan kota kita harapkan dapat memperkuat program-program berbasis kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, hingga penanganan stunting dan masalah kesejahteraan sosial secara optimal," kata Rico Waas dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

Menurut Rico, penguatan program sosial dan pelayanan publik dalam P-APBD 2026 akan dilakukan secara terintegrasi.

Pemerintah kota menargetkan kebijakan tersebut dapat mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Medan.

Selain meningkatkan mutu dan fasilitas kesehatan dasar, anggaran juga diarahkan untuk mempercepat intervensi penurunan angka stunting, khususnya bagi keluarga rentan.

"Kami juga memastikan akses layanan pendidikan yang memadai dan berkualitas bagi seluruh anak, menyiapkan skema perlindungan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pemerhati masalah sosial lainnya, menjaga tingkat inflasi, keterjangkauan harga bahan pokok, serta mendorong kemajuan UMKM sebagai pilar perekonomian daerah, serta penyediakan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang berkualitas untuk mendukung produktivitas dan roda ekonomi warga," tambahnya.

Rico mengatakan penyusunan P-APBD 2026 merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemko Medan sebagai eksekutif dan DPRD Kota Medan sebagai legislatif.

Menurut dia, kerja sama tersebut diperlukan agar pengelolaan anggaran daerah tetap sehat sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kesepakatan tersebut, Pemko Medan dan DPRD Kota Medan menetapkan postur P-APBD 2026.

Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp7,13 triliun lebih, sedangkan Belanja Daerah mencapai Rp7,73 triliun lebih.

Adapun Pembiayaan Netto tercatat sebesar Rp592,2 miliar lebih.

Rico berharap anggaran yang telah disepakati dapat digunakan secara efektif dan transparan untuk mendukung pembangunan Kota Medan.

"Kami berharap pengalokasian anggaran yang efektif dan transparan ini mampu menjadikan Medan sebagai kota yang terus tumbuh maju, inklusif, dan kondusif bagi seluruh warganya," Harap Rico Waas.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi, pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.

Dengan disepakatinya P-APBD 2026, pemerintah kota akan memiliki kerangka anggaran perubahan untuk menjalankan sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran.* (ad)

ACEH BESAR – Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kawasan yang dinilai rawan tanaman terlarang di Aceh Besar.

Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan, edukasi, serta pengembangan ekonomi alternatif agar masyarakat dapat beralih ke kegiatan yang legal dan produktif.

Baca Juga:

• Kejanggalan Kasus Kematian Eks Istri Polisi, LBH Medan: Jejak Residu Ada di Handuk dan Baju Bola Brigadir I

Rapat tersebut dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Dr. Aldrin MP Hutabarat, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani, Kapolres Aceh Besar AKBP Chairul Ikhsan, Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil, perwakilan Kodim 0101/KBA, para kepala BNNK se-Aceh, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Aceh Besar.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan persoalan tanaman terlarang memiliki dampak yang luas.

Menurut dia, masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh keamanan, kesehatan, pendidikan, perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan terpadu dengan memperhatikan masa depan generasi muda.

"Persoalan tanaman terlarang tidak dapat hanya dilihat dari sisi penegakan hukum. Ini juga berkaitan erat dengan keamanan, kesehatan masyarakat, ketahanan sosial, perekonomian, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta masa depan generasi muda," ujar Joko dalam keterangannya, Selasa, 29 September 2026.

Menurut Joko, Polda Aceh akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan kawasan rawan tanaman terlarang.

Pendekatan yang dilakukan, kata dia, akan mengedepankan aspek humanis, terukur, dan berkelanjutan.

"Kami siap bersinergi. Penanganannya juga perlu diiringi dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, penguatan ketahanan keluarga, serta penyediaan alternatif mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan. Kita juga harus membangun kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan dan masyarakat dari ancaman tanaman terlarang merupakan tanggung jawab bersama," kata Joko.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Dr. Aldrin MP Hutabarat mengatakan sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menangani kawasan rawan.

Menurut dia, penanganan tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri.

Kolaborasi yang terarah diharapkan dapat mendorong perubahan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Aldrin juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dia berharap rapat kerja tersebut dapat menyatukan persepsi sekaligus menghasilkan langkah konkret untuk memulihkan kawasan rawan tanaman terlarang di Aceh Besar.

"Semoga rapat kerja ini semakin memperkuat sinergi seluruh elemen bangsa untuk menyatukan persepsi dan bergerak bersama," tutupnya.

Melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, BNN, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, penanganan kawasan rawan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemberantasan, tetapi juga memberikan pilihan ekonomi yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait dalam perkara keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Denny menyebut setidaknya ada tiga hal yang menjadi catatan penting dari pemeriksaan bukti tersebut.

Baca Juga:

• Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp6,3 Juta-Rp8,3 Juta per Bulan

"Pertama adalah dalam bukti yang diajukan oleh KPU, Bawaslu dan militan Gibran, tidak ditemukan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan Gibran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Denny saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (28/9).

Denny juga mengatakan pihaknya tidak menemukan bukti yang menunjukkan dasar pemenuhan syarat pendidikan Gibran dalam dokumen yang diajukan KPU.

"Tetapi baik KPU, Bawaslu maupun militan Gibran tidak satu pun yang memberikan dasar bukti tamat pendidikan SMA atau sederajat, tidak pula yang menjadi dasar keterangan," ujar Denny.

Menurut Denny, persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang akan mereka bawa dalam persidangan pembuktian di MK.

Perkara ini tercatat sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

MK sebelumnya telah menggelar pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan dengan mendengarkan jawaban KPU, keterangan pihak terkait, serta Bawaslu.

Temuan kedua yang disoroti Denny berkaitan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Pasal tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Denny mengatakan pihaknya tidak menemukan dokumen yang menjelaskan pembahasan mengenai pasal tersebut.

"Yang kedua, tidak kami temukan pembahasan pasal 18 ayat 3, tidak ada. Diuji publik KPU mengakukan tidak ada pembahasan itu, tidak ada buktinya," ujar Denny.

Ia juga menyebut tidak menemukan pembahasan Pasal 18 ayat (3) dalam dokumen konsultasi KPU dengan DPR maupun dokumen proses harmonisasi.

"Di konsultasi dengan DPR, ada risalahnya tapi tidak ada membahas pasal 18 ayat 3. Di harmonisasi pun demikian, yang ada adalah surat undangan, uji publik, surat undangan, FGD, rapat koordinasi, dokumen rapat koordinasi, dokumen harmonisasi, demikian," ujarnya Denny.

Denny kemudian mempertanyakan proses munculnya pasal tersebut menjelang Pemilu Presiden 2024.

"Tapi tidak satu pun dokumen yang menunjukkan kapan, di mana, dan siapa-siapa yang mengusulkan Pasal 18 ayat 3 itu. Ini tentu saja menjadi kewajiban untuk diungkap dalam persidangan," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim MK juga meminta KPU menyerahkan bukti dan kelengkapan risalah pembahasan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023, termasuk ketentuan mengenai pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri.

Denny juga menyoroti nota dinas internal Bawaslu tertanggal 25 September 2023 yang, menurut dia, merekomendasikan agar persyaratan administratif calon presiden dan calon wakil presiden tetap mengacu pada Pasal 227 Undang-Undang Pemilu.

Menurut Denny, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 justru menjadi persoalan jika dibandingkan dengan rekomendasi tersebut.

"Bukti Bawaslu nomor 18. Bawaslu minta syarat capres-cawapres tidak dikurangi. Justru pasal 18 ayat 3 itu bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu ini," ujarnya.

Perkara mengenai syarat pendidikan Gibran tersebut akan memasuki agenda pembuktian di MK pada Rabu, 30 September 2026.

Berdasarkan jadwal resmi MK, sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 30 September 2026 beragendakan pembuktian pemohon, termasuk mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Denny mengatakan pihaknya akan menghadirkan ahli dan saksi yang dianggap relevan dengan gugatan.

Sementara itu, persoalan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran masih menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa MK.

Klaim dan temuan yang disampaikan Denny merupakan bagian dari argumentasi pemohon dan belum menjadi kesimpulan atau putusan Mahkamah Konstitusi.

MK sendiri dalam keterangan resminya menyebut perkara tersebut diajukan untuk mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.* (km/ad)

JAKARTA – Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dugaan tersebut muncul setelah tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Cibinong pada 23 September 2026.

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Kartu RS Hansen Setiawan di Lapas Cibinong, Ada CCTV di Hunian Mewah

Ombudsman juga menemukan pigura berisi foto Jimmy di salah satu hunian yang diperiksa.

"Kalau itu soal Jimmy, ya kami mengonfirmasi sebenarnya iya, karena itu berdasarkan keterangan, ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami," kata Syafrida di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/9).

Syafrida menegaskan, temuan tersebut masih berupa dugaan.

Karena itu, dia meminta keterangan lebih lanjut mengenai status hunian tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ya, sementara dugaan seperti itu (menempati hunian mewah). Nanti hasilnya silakan ditanyakan kepada pihak Imipas," ujarnya.

Selain dugaan Jimmy menempati hunian tersebut, Ombudsman juga menemukan kamera pengawas atau CCTV di salah satu bangunan yang diperiksa.

Syafrida mengatakan CCTV itu berada di rumah berwarna putih. Namun, Ombudsman belum mengetahui apakah kamera tersebut berfungsi atau tidak.

"Kalau di waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV, ya. Ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui," kata Syafrida.

Temuan CCTV tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya muncul perbedaan keterangan mengenai keberadaan kamera pengawas di area hunian yang disebut sebagai rumah dinas.

Dalam sidak pada 23 September, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas lengkap di area Lapas Cibinong.

Bangunan tersebut dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya.

Tim Ombudsman juga meminta keterangan salah seorang penghuni fasilitas tersebut.

Orang itu disebut berstatus warga binaan atau narapidana dan mengaku membayar untuk dapat menempati fasilitas tersebut.

Sementara pihak Lapas Cibinong menyatakan bangunan dengan fasilitas lengkap tersebut merupakan rumah dinas jabatan.

Temuan pigura foto Jimmy Masrin sebelumnya juga dipertanyakan anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat bersama pihak Lapas Cibinong, Senin (28/9).

Kalapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto menjelaskan bahwa pigura foto Jimmy merupakan barang sitaan hasil razia di blok hunian.

"Mohon izin menjelaskan, Bapak, bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke Kasi Kamtib, Bapak, bahwa pada hari Selasa tanggal 22, tim Kamtib melakukan razia ke blok hunian, Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang, Bapak," jawab Wisnu dalam rapat DPR, Senin (28/9).

Keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan dalam rapat DPR setelah Ombudsman menemukan berbagai fasilitas di area Lapas Cibinong.

Siapa Jimmy Masrin?

Jimmy Masrin merupakan mantan Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus eks Komisaris Utama PT Petro Energy.

Dia terjerat perkara pemberian kredit fiktif dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dalam persidangan pada Desember 2025, Jimmy divonis delapan tahun penjara. Dia juga dijatuhi denda Rp250 juta subsider empat bulan penjara.

Dalam perkara tersebut, Jimmy dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp1 triliun.

Temuan Ombudsman mengenai dugaan penggunaan hunian tersebut hingga kini masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dugaan mengenai siapa yang menempati fasilitas tersebut juga belum menjadi kesimpulan akhir mengenai pelanggaran.* (cn/ad)

JAKARTA – Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Temuan tersebut antara lain kartu Rumah Sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan, dugaan pungutan terhadap warga binaan, hingga keberadaan kamera pengawas atau CCTV di salah satu bangunan yang disebut sebagai hunian mewah.

Baca Juga:

• DPR: Halangi Fungsi Pengawasan Ombudsman Bisa Dipidana 2 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

Menurut Syafrida, Hansen merupakan Direktur Utama PT Sentra Usahatama yang terpidana dalam perkara importasi gula.

"Kami menemukan juga adanya kartu Rumah Sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan, yang kemudian kami cek itu adalah Direktur Utama PT Sentra Usahatam terpidana dalam kasus importasi gula di salah satu bangunan di area Lapas kelas 2A Cibinong," kata Syafrida dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (29/9).

Selain kartu rumah sakit, Ombudsman juga mengungkap dugaan pungutan liar terhadap warga binaan di salah satu blok Lapas Cibinong.

Syafrida mengatakan pungutan tersebut disebut mencapai Rp150.000 per minggu.

"Itu kami peroleh dari keluarga warga binaan yang habis melakukan kunjungan, jadi ketemu di halaman itu kami langsung lakukan wawancara," katanya.

Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil sidak Ombudsman pada 23 September 2026.

Dalam sidak itu, tim menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas lengkap di area Lapas Cibinong.

Bangunan tersebut dilengkapi ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga.

Ombudsman juga meminta keterangan salah seorang penghuni fasilitas tersebut.

Orang tersebut disebut berstatus warga binaan atau narapidana dan mengaku membayar untuk bisa menempati fasilitas tersebut.

Sementara pihak lapas menyatakan bangunan dengan fasilitas lengkap tersebut merupakan rumah dinas jabatan.

Selain fasilitas di dalam bangunan, Ombudsman juga menemukan keberadaan CCTV di salah satu hunian yang diperiksa.

Syafrida mengatakan pihaknya menemukan CCTV di rumah berwarna putih.

Namun, Ombudsman belum mengetahui apakah kamera pengawas tersebut berfungsi atau tidak.

"Kalau di waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV, ya. Ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui," kata Syafrida di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/9).

Pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto.

Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (28/9), Wisnu mengatakan tidak terdapat CCTV di area rumah dinas pejabat.

Menurut dia, kamera pengawas hanya dipasang di blok-blok lapas.

Perbedaan keterangan itu muncul ketika anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan keberadaan CCTV di area bangunan yang dilengkapi sejumlah fasilitas tersebut.

"Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV enggak, Pak?" tanya Yanuar.

Wisnu menjawab tidak ada CCTV di area rumah dinas pejabat. Dia menyebut CCTV hanya dipasang di blok-blok lapas.

Yanuar kemudian mempertanyakan alasan tidak adanya CCTV di area tersebut.

"Kenapa tidak ada? Anda 3 tahun loh di sana. Menurut Anda penting enggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?" tanya Yanuar.

Yanuar juga mempertanyakan kemungkinan tidak dipasangnya CCTV berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada warga binaan.

"Apa hanya untuk menutup-nutupi memberikan fasilitas kepada warga binaan?" tanya Yanuar.

"Tidak, bapak," jawab Wisnu.

Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong kini menjadi bagian dari proses investigasi internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebanyak lima pejabat Lapas Kelas IIA Cibinong telah dinonaktifkan selama proses investigasi berlangsung.

Kelima pejabat tersebut adalah Kalapas Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) I Gusti Bagus Widya Putra, Kasi Kamtib Adi Nugroho, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik) Yhosep Jhon Ferry, dan Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Deni Sugiarto.

Sementara itu, temuan mengenai kartu rumah sakit, dugaan pungli, fasilitas bangunan, dan keberadaan CCTV masih menjadi bagian dari pemeriksaan serta pendalaman pihak terkait.

Perbedaan keterangan mengenai CCTV juga perlu diklarifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya di lokasi yang diperiksa Ombudsman.* (cn/ad)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik.

Khozin mengatakan ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Realisasi APBD Medan Masih Rendah, Rico Waas Ancam Sanksi OPD yang Lalai

"Bagi setiap-setiap pihak yang menghalang-halangi upaya menjalankan fungsi pengawasan Ombudsman, bisa dipidana maksimal 2 tahun dan denda maksimal 1 miliar," ujar Khozin dalam rapat Komisi II DPR, Selasa (29/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Khozin merespons dugaan penghalang-halangan terhadap tim Ombudsman saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong pada 23 September 2026.

Khozin menjelaskan, berdasarkan UU Ombudsman, lembaga tersebut memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik.

Menurut dia, kewenangan itu juga mencakup lembaga pemasyarakatan dan instansi lain yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Maksud kami, ini penting disampaikan ke publik, biar tidak memposisikan Ombudsman ini abuse of power. Tapi, Ombudsman ini murni menjalankan perintah Undang-Undang yang bersifat koersif dan imperatif," kata dia.

Khozin mengaku prihatin setelah melihat salah satu komisioner Ombudsman disebut mengalami penghalangan ketika melakukan sidak di Lapas Cibinong.

Dia meminta Ombudsman tidak ragu mendokumentasikan kegiatan pengawasan mereka di lapangan agar masyarakat dapat mengetahui proses pemeriksaan secara langsung.

Khozin menilai dokumentasi kegiatan lapangan penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi pelayanan publik yang sedang diawasi.

Menurut dia, perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi mengenai pelayanan publik semakin mudah diketahui masyarakat.

"Jadi, saya harap, nah, ini saran yang terakhir, setiap dalam menjalankan fungsi penugasan, HP on perlu saja, semua komisioner. Jadi, tidak ada dusta sudah," katanya.

Sementara itu, Pasal 44 UU Nomor 37 Tahun 2008 secara spesifik menyebut setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 28 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Pernyataan Khozin disampaikan di tengah sorotan terhadap hasil sidak Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman mengungkap sejumlah temuan yang kemudian menjadi perhatian DPR dan pemerintah.

Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan fasilitas di area lapas, dugaan pungutan terhadap warga binaan, serta persoalan akses dan pengawasan yang masih didalami oleh pihak terkait.* (cn/ad)

MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisial Brigadir I.

Dalam audit tersebut, LBH Medan mengungkap 13 temuan, termasuk dugaan adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Wakil Rektor IT&B Indonesia di Berastagi Terungkap, Begini Kronologinya

"Jejak residu ada di tangan W, baju bola Brigadir I, lalu handuk," kata Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, Selasa (29/9/2026).

Irvan mengatakan temuan tersebut diperoleh ketika LBH Medan menjadi bagian dari tim audit eksternal kasus tersebut.

Audit dilakukan sejak 19 Agustus hingga 13 September 2026.

Menurut Irvan, pihaknya menemukan sejumlah fakta berdasarkan versi penyidik mengenai kejadian setelah insiden tembakan.

Irvan mengatakan berdasarkan keterangan yang diperoleh pihaknya, Brigadir I disebut langsung mendobrak pintu kamar mandi setelah insiden tembakan.

"Katanya Brigadir ini dobrak pintu kamar mandi. Nah dari sela itu dia memasukkan setengah badannya untuk mengambil pistol," ujarnya.

Menurut Irvan, saat kejadian Brigadir I disebut sedang menggunakan handuk.

Senjata api kemudian disebut berada di atas kursi yang berdekatan dengan kamar mandi.

"Posisinya waktu itu si Brigadir pakai handuk. Terus pistolnya ditaruh di atas kursi dekat kamar mandi. Kebetulan ada baju bolanya di atas kursi itu, dan pistol ditaruh di situ," sambungnya.

Irvan menuturkan, sekitar tiga jam setelah kejadian, personel kepolisian tiba di lokasi.

Petugas tersebut berasal dari Polsek Helvetia, Polsek Sunggal, dan Polrestabes Medan.

Dari audit eksternal tersebut, LBH Medan menyampaikan sejumlah temuan terkait proses penanganan kasus kematian W.

Pertama, LBH Medan menduga terdapat kesalahan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan.

Menurut Irvan, penyampaian informasi Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak mengenai dugaan bunuh diri tidak sesuai dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang telah terbit pada 5 Agustus 2026.

Padahal, menurut LBH Medan, pada hari yang sama LHP tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Padahal dalam LHP yang saya baca sendiri, isinya telah ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana 458 dan 462. Apa itu? Dugaan pembunuhan atau mendorong orang bunuh diri," kata Irvan saat konferensi pers di kantornya, Senin (28/9/2026).

"Artinya, LHP-nya menggambarkan telah ditemukan tindak pidana. Jadi informasi itu tidak sesuai dengan keterangan Kapolrestabes," sambungnya.

Kedua, LBH Medan menilai pemberian izin otopsi jenazah tidak sesuai dengan ketentuan KUHP karena izin tersebut disebut bukan diberikan oleh keluarga korban.

Berdasarkan dokumen yang diperiksa LBH Medan, permintaan visum diketahui ditandatangani Brigadir I.

Sementara itu, Brigadir I disebut telah bercerai dengan W pada 2021.

Ketiga, dokter forensik disebut mengakui hasil otopsi belum final sehingga masih dapat diuji melalui pemeriksaan jaringan.

Keempat, keluarga korban disebut telah dipanggil penyidik, tetapi tidak hadir.

Kelima, LBH Medan menyebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tidak diberikan kepada keluarga korban.

Temuan keenam berkaitan dengan posisi senjata api milik Brigadir I.

Menurut Irvan, senjata tersebut awalnya berada di atas koper dengan jarak sekitar satu meter dari tempat tidur.

Setelah kejadian, senjata disebut berpindah dari kamar mandi ke bangku.

" Ternyata secara prosedural, kami temukan penyidik tidak mendalami tentang senpi. Bagaimana senjata itu bisa berpindah, bagaimana senpi itu seharusnya disimpan, apakah senjata itu berisi dan di mana biasanya diletakkan. Itu tidak didalami," tuturnya.

Ketujuh, LBH Medan menyebut Brigadir I tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian setelah kejadian.

Kedelapan, berdasarkan BAP versi penyidik, kematian W diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.17 WIB pada 2 Agustus 2026.

Namun, menurut LBH Medan, petugas kepolisian baru tiba sekitar tiga jam kemudian.

"Jadi ada 3 jam sampai akhirnya polisi datang. Baru jam 17.17 WIB hadir lah personel Polsek Helvetia lalu Polsek Sunggal, dan Polrestabes Medan," tuturnya.

Kesembilan, LBH Medan menyebut terdapat tujuh kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Namun, dari jumlah tersebut, tiga kanal rekaman disebut hilang.

Kesepuluh, LBH Medan kembali menyoroti temuan jejak residu. Residu disebut ditemukan di pakaian, tangan W, dan handuk.

Kesebelas, anak korban berinisial M dinilai LBH Medan tidak dapat dijadikan saksi kunci karena terdapat keterangan yang dinilai tidak sesuai.

Irvan juga mengatakan tidak ditemukan keterangan bahwa W mengalami gangguan kesehatan.

Namun, menurut dia, W disebut pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak dua kali.

"Lalu, tidak ditemukan W mengalami gangguan kesehatan. Tapi W pernah mencoba untuk percobaan bunuh diri dua kali," ucapnya.

Temuan kedua belas berkaitan dengan alat komunikasi milik W. LBH Medan menyebut penyidik belum memeriksa dua unit iPhone milik korban.

Ketiga belas, permohonan LBH Medan untuk melihat barang bukti kepada tim Irwasda disebut belum diakomodasi hingga saat ini.

Irvan juga menyoroti keberadaan selimut atau sprei yang menurut pihaknya seharusnya menjadi bagian dari barang bukti karena diduga terdapat bercak darah.

"Namun kita menemukan ada satu yang ini seharusnya menjadi barang bukti. Yaitu selimut atau sprei karena dugaannya ada bercak darah. Tapi sampai sekarang kita belum melihat itu," tandasnya.

LBH Medan menyatakan 13 temuan tersebut menjadi bagian dari hasil audit eksternal terhadap penanganan perkara kematian W.

Temuan dan penilaian tersebut merupakan versi LBH Medan berdasarkan dokumen serta informasi yang mereka peroleh dalam proses audit.

Sementara itu, kepastian mengenai penyebab kematian W dan ada atau tidaknya tindak pidana tetap bergantung pada hasil penyelidikan, penyidikan, serta pemeriksaan bukti oleh aparat penegak hukum.* (km/ad)

KARO – Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kediamannya di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, mulai terungkap.

Polres Tanah Karo menyebut kematian Asprina berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas.

Baca Juga:

• Dugaan Penganiayaan Siswa di SMA Negeri 2 Binjai Dilaporkan ke Polisi, Guru Bantah Terlibat

Kedua tersangka ditangkap tim gabungan Tim Cobra Satreskrim Polres Karo bersama URC Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut yang dipimpin Kasubdit Jatanras Kompol Jama Kita Purba.

Keduanya diamankan di wilayah Deli Serdang pada Senin (28/9) dini hari.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, didampingi Kasat Reskrim AKP Hizkia Siagian dan Kasi Humas AKP Pedoman Maha, dalam konferensi pers pada Selasa (29/9) sore.

Kapolres menjelaskan, kasus tersebut bermula ketika keluarga korban menerima informasi pada Jumat (26/9) malam bahwa Asprina tidak dapat dihubungi.

Keluarga kemudian mendatangi rumah korban. Saat tiba di lokasi, rumah dalam kondisi terkunci dan tidak ada respons dari dalam.

Setelah pintu rumah berhasil dibuka dengan bantuan pihak terkait, keluarga menemukan Asprina telah meninggal dunia di kamar mandi.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada kepolisian.

Tim Cobra Satreskrim Polres Karo bersama URC Ditreskrimum Polda Sumut kemudian melakukan penyelidikan.

Dari rangkaian pemeriksaan dan analisis, polisi mengidentifikasi dua orang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Dari rangkaian penyelidikan dan analisa yang dilakukan, tim berhasil mengidentifikasi dua orang yang diduga terlibat dalam perkara ini," ujar Pebriandi.

Penelusuran polisi kemudian mengarah kepada AFR dan MRS.

Keduanya diamankan di kawasan Jermal, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menemukan kendaraan milik korban yang diduga dibawa para tersangka setelah kejadian.

Berdasarkan pemeriksaan awal penyidik, kedua tersangka diduga datang ke Berastagi dengan tujuan melakukan pencurian di rumah korban.

Salah seorang tersangka disebut pernah bekerja di kawasan perumahan tempat korban tinggal.

Kondisi tersebut diduga membuat tersangka mengetahui situasi lingkungan maupun keberadaan korban.

Saat menjalankan aksinya, kedua tersangka diduga masuk ke rumah korban.

Namun keberadaan mereka diketahui korban hingga kemudian terjadi kekerasan yang mengakibatkan Asprina meninggal dunia.

Setelah itu, para tersangka diduga mengambil sejumlah barang milik korban sebelum membawa kendaraan korban meninggalkan lokasi.

Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Barang bukti itu antara lain satu unit mobil milik korban, uang tunai, telepon seluler, jam tangan, kunci dan dokumen kendaraan, perhiasan serta sejumlah barang lainnya.

Penyidik juga mengamankan pakaian yang diduga digunakan tersangka ketika menjalankan aksinya.

Barang tersebut kemudian dicocokkan dengan rekaman kamera pengawas yang diperoleh polisi.

"Barang bukti yang diamankan masih terus kami dalami untuk kepentingan penyidikan," kata Hizkia.

Dalam pengembangan perkara, polisi menyebut kedua tersangka sempat melakukan perlawanan ketika petugas melakukan pencarian dan pengembangan terhadap barang bukti.

Petugas mengaku telah memberikan peringatan.

Namun karena perlawanan disebut terus berlanjut, polisi mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak bagian kaki kedua tersangka.

Kapolres Karo menegaskan, berdasarkan hasil penyidikan sementara, kematian Asprina berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

"Ini murni perkara pencurian dengan kekerasan. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu atau informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya terkait kasus ini," tegas Pebriandi.

Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 479 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Meski dua tersangka telah diamankan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengurai seluruh rangkaian kejadian secara utuh.

Polisi juga masih membuka kemungkinan adanya fakta lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Kami akan terus melakukan pendalaman dan mengungkap kemungkinan adanya hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini. Semuanya untuk kepentingan penyidikan dan memastikan perkara ini terang," pungkasnya.

Kedua orang yang telah diamankan tersebut masih berstatus tersangka.

Proses penyidikan masih berlangsung dan perkara ini belum sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (sp/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan 2026, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan akan mengejar realisasi APBD pada sisa waktu 2026.

Baca Juga:

• Zakat Baznas Sumut Naik Lebih dari Rp5 Miliar, Wagub Surya: Harus Tepat Sasaran dan Mampu Dorong Mustahik Jadi Mandiri

"Akan kita kejar, tadi baru saja dilaporkan realisasi-realisasi yang sudah terjadwal," ucap Rico Waas, Selasa (29/9/2026).

Rico juga mengatakan akan mendata persoalan yang menyebabkan realisasi anggaran tersendat.

Jika hambatan terjadi karena kelalaian pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, dia menyatakan akan memberikan sanksi.

"Saya akan mendata hal-hal apa yang menjadi problem, kita harus membuka dulu apa problem-problem, kenapa terjadi 'sangkut-sangkut' tersebut. Untuk permasalahan yang 'menyangkut' itu, itu yang perlu kita atensikan. Tapi kalau terbukti tidak dijalankan dikarenakan memang kelalaian mereka, itu yang memang harus ada Punishment (sanksi)," ujarnya.

Rico mengatakan percepatan realisasi APBD diperlukan agar anggaran yang telah disiapkan dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dia meminta seluruh pimpinan OPD memperhatikan pelaksanaan anggaran di perangkat kerja masing-masing.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mencegah terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa dalam jumlah berlebihan.

"Tapi yang terpenting adalah saya mengatensikan agar tidak lagi terjadi Silpa yang berlebihan. Jadi memang harus efektif, dan apa yang kita siapkan harus bisa tersalurkan untuk pembangunan kota kita. Kita harus mencari solusinya, bagaimana caranya anggaran tersebut bisa benar-benar terserap secara efektif. Benar-benar bisa dijalankan dan sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, Pemko Medan juga menyatakan P-APBD 2026 akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir.

Dinas SDABMBK Kota Medan menyebut pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat menjadi salah satu perhatian karena waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa terbatas.

Selain mengejar realisasi belanja, Rico meminta peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Medan.

Dia mengatakan akan memberikan perhatian khusus kepada perangkat kewilayahan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

"Dalam minggu ini akan saya atensikan kepada wilayah dan Bapenda, PAD kita harus meningkat, APBD kita harus benar-benar bisa terealisasi. Saya rasa dengan atensi itu, mudah-mudahan bisa menjaga stabilitas PAD kita. Sebab masyarakat membutuhkan seluruh daya upaya yang kita miliki agar pembangunan-pembangunan ini bisa lebih terasa, terutama dari seluruh penganggaran yang ada di APBD tahun ini maupun di P-APBD (2026) kita," pungkasnya.

Dengan waktu pelaksanaan APBD 2026 yang semakin terbatas, Pemko Medan dituntut memastikan anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara efektif, sekaligus tetap mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah.* (sp/ad)

BINJAI – Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum.

Orang tua korban, Aidil Syahputra (41), telah melaporkan perkara tersebut ke Polres Binjai.

Baca Juga:

• Zakat Baznas Sumut Naik Lebih dari Rp5 Miliar, Wagub Surya: Harus Tepat Sasaran dan Mampu Dorong Mustahik Jadi Mandiri

Namun, hingga kini terlapor berinisial YS disebut belum dimintai keterangan oleh penyidik.

Aidil mengatakan laporan dibuat setelah anaknya menceritakan dugaan kekerasan yang dialaminya di lingkungan sekolah.

Menurut dia, anaknya juga menyebut adanya pihak lain yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.

Aidil mengatakan dugaan pemukulan terjadi di luar ruang kelas.

Selain oknum guru olahraga berinisial YS, korban disebut menyampaikan adanya siswa lain yang diduga terlibat.

"Pengakuan anak saya, pelaku oknum guru (guru olahraga) dan murid," ungkap Aidil, Selasa (29/9/2026).

Aidil mengaku telah dimintai keterangan oleh penyidik.

Polisi juga disebut telah melihat kondisi korban ketika masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Mengenai motif dugaan penganiayaan, Aidil mengaku belum mengetahui secara pasti.

Namun, dia menyebut sebelumnya pernah terjadi persoalan antara anaknya dan guru olahraga tersebut.

Menurut Aidil, anaknya pernah mengaku ditampar ketika baju olahraga miliknya hilang. Peristiwa itu juga disertai teguran dari guru tersebut.

"Motifnya sampai sejauh ini saya kurang tahu. Tapi pernah ada satu kejadian anak saya ditampar saat baju olahraganya hilang," kata Aidil.

Aidil mengatakan saat itu dirinya sempat melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah melalui sambungan telepon.

Dia mengaku memilih memaafkan kejadian tersebut setelah mendapatkan penjelasan.

"Saya klarifikasi juga ke sekolah melalui telepon, kenapa hal itu bisa terjadi. Kali ini saya maafkan saya bilang," ujarnya.

Aidil mengatakan berdasarkan keterangan anaknya, dugaan pemukulan dalam kejadian terbaru disebut terjadi sebanyak empat kali.

Namun, dia belum dapat memastikan apakah orang yang diduga melakukan pemukulan merupakan orang yang sama dengan kejadian sebelumnya.

"Tapi saya kurang tahu apakah pelaku yang sama," katanya.

Pihak sekolah juga disebut telah mendatangi kediaman korban pada Jumat (25/9/2026).

Menurut Aidil, rombongan tersebut terdiri atas empat guru dan lima siswa.

Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah sempat menanyakan mengenai orang yang diduga terlibat dalam kejadian.

"Sempat menanyai soal pelaku, saya bilang tanya saja ke polisi," tukasnya.

Sementara itu, Yudhi membantah tudingan telah melakukan penganiayaan terhadap korban.

Bantahan tersebut disampaikan ketika dirinya dikonfirmasi wartawan di ruang kerja Kepala SMA Negeri 2 Binjai, Juliana br Sitepu.

Yudhi mengatakan siap memberikan keterangan kepada kepolisian apabila dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

"Tidak ada penganiayaan. Kalau saya mau dikroscek sama polisi, saya pun berani," kata Yudhi.

Yudhi juga membantah berada di sekolah ketika dugaan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 16 September 2026.

Dia mengaku tidak masuk sekolah karena sakit dan baru menjalani operasi gigi.

"Hari Rabu, 16 September 2026 saya tidak masuk ke sekolah. Saya sakit dua minggu dan ini baru selesai operasi gigi," ujarnya.

Karena itu, Yudhi mengaku keberatan dengan tudingan yang diarahkan kepadanya.

Dia mengatakan hingga kini belum menerima surat panggilan dari kepolisian.

"Saya pun tidak terima juga dituduh begitu, sementara saya dua minggu tidak masuk. Saya belum ada dapat surat panggilan," katanya.

Yudhi mengaku kecewa dengan tudingan tersebut.

Menurut dia, guru juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan ketika terjadi persoalan di lingkungan sekolah.

Dia menduga tudingan itu muncul karena dirinya dikenal sebagai guru olahraga sekaligus bagian dari kesiswaan yang tegas.

"Maaf ya, anak sekarang tidak bisa pelan dikasih tahu. Tapi mungkin karena wajah saya guru olahraga kesiswaan, temperamen, dikira saya yang mukul. Saya tidak terima juga," tambahnya.

Meski membantah terlibat, Yudhi menyebut korban sebagai siswa yang pendiam dan baik.

Dia mengaku mengenal korban sebagai salah satu siswa di SMA Negeri 2 Binjai.

"Orangnya pendiam," katanya.

Dugaan penganiayaan tersebut disebut terjadi di lingkungan sekolah di Kecamatan Binjai pada Rabu, 16 September 2026 sekitar pukul 16.15 WIB.

Hingga kini, motif dan rangkaian kejadian secara utuh masih menunggu proses pemeriksaan kepolisian.

Perkara tersebut masih berupa dugaan dan belum ada putusan hukum yang menyatakan pihak tertentu bersalah.

Kepastian mengenai pihak yang terlibat maupun ada atau tidaknya tindak pidana akan bergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.* (sp/ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih berkisar Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta per bulan.

Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan nominal tersebut sudah mencakup seluruh komponen pendapatan, termasuk tunjangan.

Baca Juga:

• Konferensi Internasional Selat Malaka 2026 Hasilkan 10 Resolusi dan 10 Rekomendasi Kebijakan

"Karena tanggung jawabnya berat untuk membangun ekonomi desa itu, itu dilihat daerahnya, sesuai dengan UMK daerah itu. Antara Rp6,3 juta sampai Rp8,3 juta. Jadi sesuai dengan tempat jauh dan seterusnya. Jadi Rp6,3 juta sampai Rp8,3 juta itu sudah semuanya, sudah merangkap semuanya," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Zulhas menjelaskan para manajer Kopdes Merah Putih akan berstatus sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Masa kontrak para manajer tersebut berlangsung selama dua tahun.

Mereka berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan akan ditempatkan sesuai penugasan yang telah ditetapkan.

"Yang paling penting sekarang, dari manajer-manajer itu ditempatkan, diterima dulu. Agar statusnya tetap sebagai pegawai PKWT. PKWT itu pegawai waktu tertentu. Kontrak dua tahun. Jadi pegawai kontrak waktu tertentu selama dua tahun," katanya.

Pemerintah menargetkan seluruh manajer Kopdes Merah Putih mulai ditempatkan pada 1 Oktober 2026.

Setelah mulai bertugas, koperasi akan menjalankan sejumlah fungsi penyaluran barang dan layanan kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Barang yang direncanakan disalurkan melalui Kopdes Merah Putih antara lain pupuk, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta LPG 3 kilogram.

Selain penyaluran barang, Kopdes Merah Putih juga akan menyediakan sejumlah layanan, seperti BRILink, Mekaar, dan pembayaran listrik.

"Jadi mudah-mudahan 1 Oktober para manajer Kopdes mulai bekerja," ujarnya.

Pemerintah selanjutnya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

Evaluasi pertama dijadwalkan pada 7 Oktober 2026 untuk melihat Kopdes Merah Putih yang telah memiliki manajer.

Kemudian pada 15 Oktober, pemerintah akan membagi tugas kepada masing-masing pihak untuk memperkenalkan operasional Kopdes Merah Putih kepada masyarakat.

Zulhas mengatakan tidak seluruh Kopdes Merah Putih dipastikan langsung beroperasi pada tahap tersebut.

Pelaksanaan kegiatan koperasi akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing daerah.* (mi/ad)

MEDAN – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara mencatat peningkatan penghimpunan zakat dan infak pada triwulan III 2026.

Hingga periode tersebut, Baznas Sumut berhasil menghimpun sekitar Rp11,5 miliar dari 9.019 muzaki.

Baca Juga:

• Rico Waas Minta Drainase Indra Kasih Dipercepat, Warga Keluhkan Galian yang Belum Ditutup

Peningkatan penghimpunan zakat tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya saat menghadiri penyaluran zakat, infak, dan sedekah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa, 29 September 2026.

Surya mengapresiasi upaya Baznas Sumut dalam meningkatkan penghimpunan zakat.

Ia berharap pengelolaan zakat tidak berhenti pada pemberian bantuan kepada mustahik atau penerima zakat, tetapi juga diikuti pendampingan agar mereka dapat meningkatkan kemandirian ekonomi.

"Zakat harus tepat sasaran kemudian pelan-pelan kita ubah dari penerima, menjadi pemberi, oleh karena itu kita perlu mendampingi mustahik, lihat usaha yang mereka kembangkan, lihat anaknya yang diberi beasiswa sehingga mereka bisa lebih mandiri," kata Surya.

Menurut Surya, zakat tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan.

Karena itu, dia menyampaikan terima kasih kepada para muzaki yang telah menyalurkan zakatnya.

Surya juga berharap jumlah muzaki di Sumatera Utara terus bertambah.

"Ini wujud nyata kepedulian kita bersama, bukan hanya ibadah, tetapi ini kekuatan sosial, mengurangi kesenjangan, membantu yang membutuhkan dan membuka pintu bagi penerima untuk menjadi lebih mandiri, oleh karena itu kami sangat berterima kasih atas keringanan tangan pada muzaki," kata Surya.

Ketua Baznas Sumut M. Hatta mengatakan penyaluran zakat, infak, dan sedekah tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga zakat di Sumatera Utara.

Menurut Hatta, zakat dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun kesejahteraan umat.

Pengelolaan zakat juga menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan Kolaborasi Sumut Berkah.

"Momen ini bukan sekedar seremonial, tetapi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga zakat dalam membangun kesejahteraan umat," kata Hatta.

Penyaluran zakat, infak, dan sedekah dilakukan secara simbolis dalam kegiatan tersebut.

Selain penyaluran bantuan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memberikan apresiasi kepada kafilah Sumut yang mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXI.

Kafilah Sumatera Utara berhasil menempatkan provinsi tersebut di peringkat lima besar dengan perolehan 71 poin.* (ad)

MEDAN – Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Medan.

Pembangunan drainase terus dilakukan di sejumlah kawasan yang selama ini terdampak genangan, termasuk Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung.

Baca Juga:

• Konferensi Internasional Selat Malaka 2026 Hasilkan 10 Resolusi dan 10 Rekomendasi Kebijakan

Proyek tersebut memiliki panjang sekitar 714 meter dan mengarah hingga Jalan William Iskandar.

U-ditch berukuran sekitar 140 sentimeter itu diharapkan dapat membantu mengurangi genangan yang selama ini terjadi di kawasan tersebut.

"Ini saya secara langsung harus memberikan atensi khusus, di mana ini u-ditch panjangnya sampai menuju Jalan William Iskandar, panjangnya sekitar 714 meter," kata Rico Waas.

Rico mengatakan terdapat tiga pembangunan drainase di kawasan Tembung yang nantinya aliran airnya diarahkan ke Sungai Kera.

Pembangunan tersebut dilakukan karena kawasan Indra Kasih termasuk wilayah yang terdampak luapan genangan.

"Mudah-mudahan ini bisa mengurangi dampak genangan banjir yang ada di daerah situ," ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Rico menemukan kendala pengerjaan berupa sejumlah tiang listrik yang berada di jalur pembangunan U-ditch.

Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera berkoordinasi dengan PLN untuk merelokasi tiang-tiang tersebut.

Menurut Rico, keberadaan tiang listrik membuat pekerjaan di sejumlah titik harus dilakukan secara berselang.

"Karena kalau enggak, ini akan terhambat. Karena mereka bekerja jadi belang-kelang dengan tiang listrik tersebut," ujarnya.

Rico meminta persoalan tersebut segera diselesaikan agar pembangunan drainase tidak mengalami hambatan.

Selain persoalan tiang listrik, warga menyampaikan keluhan terkait galian drainase yang belum ditutup di sejumlah titik.

Galian tersebut dinilai mengganggu akses warga dan berpotensi membahayakan keselamatan, terutama ketika hujan turun.

Seorang warga bahkan menyampaikan adanya pengendara yang terjatuh saat melintas di lokasi.

"Kemarin ada yang jatuh naik kereta hujan-hujan, cepat-cepat! Cepat kali, Pak! Kami kan jualan, Pak," ujar seorang warga kepada Rico Waas.

Warga juga mempertanyakan pengerjaan proyek yang berpindah ke titik lain sebelum galian sebelumnya diselesaikan dan ditutup.

Mereka mengaku telah melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas PU, tetapi penutupan yang dijanjikan belum dilakukan.

Kekhawatiran warga semakin besar karena banyak anak-anak beraktivitas di sekitar lokasi pembangunan.

"Pak, di sini banyak anak-anak. Di sini kalau banjir dan hujan rawan, Pak. Daripada nanti anak-anak kenapa-kenapa gara-gara kayak gini, tolonglah Pak. Katanya mau ditutup besok, tapi tidak juga," ujar seorang ibu.

Mendengar keluhan warga, Rico meminta galian yang terbuka segera ditutup setelah pekerjaan di titik tersebut selesai.

Jika pekerjaan masih berlangsung, ia meminta lokasi dilengkapi rambu yang jelas agar warga tetap dapat melintas dengan aman.

"Kalau misal pas lagi memang hujan ini terjadi genangan, tak terlihat, akhirnya bisa masyarakat celaka. Makanya harus ditutup dahulu dan diselesaikan," tegas Rico Waas.

Ia juga meminta Dinas PU memasang rambu di bagian ujung pekerjaan.

Selain itu, masyarakat sekitar perlu mendapat sosialisasi mengenai kondisi proyek sehingga dapat lebih berhati-hati saat melintas.

"Penting sekali wilayah ini juga mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar bahwa memang perlu berhati-hati dan juga memberi rambu di bagian ujung," kata Rico Waas.

Pembangunan drainase di kawasan Indra Kasih diharapkan tidak hanya membantu mengurangi genangan, tetapi juga tetap memperhatikan keselamatan dan akses warga selama proses pengerjaan berlangsung.* (ad)

KEPULAUAN RIAU – Konferensi Internasional mengenai Selat Malaka yang pertama atau 1st International Conference on The Strait of Malacca (ICSM) 2026 menghasilkan 10 resolusi dan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat dan daerah.

Konferensi yang berlangsung di Batam dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada 24-25 September 2026 itu membahas berbagai persoalan Selat Malaka, mulai dari kehidupan masyarakat pesisir, ekonomi biru, keamanan maritim, lingkungan, hingga pelestarian budaya Melayu.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tegaskan Dukungan Pemprov Sumut untuk Perumahan Subsidi dan Hunian Terjangkau

Hari pertama konferensi berlangsung di Auditorium Kampus ITEBA, Batam.

Pembukaan dilakukan oleh perwakilan Kemenko Polkam RI, yakni Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Kerja Sama Nizhamul.

Sementara hari kedua sekaligus penutupan konferensi digelar di Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.

(Foto bersama di sela acara pembukaan ICSM, Kamis (24/9/2026), di Batam. (Foto: ist/BITV))

Selat Malaka Dipandang sebagai Ruang Hidup

Ketua panitia yang juga Sekretaris Jenderal PB ISMI, Asocc. Prof. Dr. Yanhar Jamaluddin MA, mengatakan konferensi tersebut diikuti akademisi, praktisi, pemerhati kemaritiman, serta berbagai pemangku kepentingan.

"ICSM ini diisi oleh presenter-presenter yang mengirimkan artikelnya baik secara langsung (luring) maupun melalui online (daring), dan diikuti oleh akademisi, praktisi, pemerhati kemaritiman dan para steakholder lainnya," ujar Yanhar usai konferensi tersebut.

Sejumlah pembicara kunci hadir dalam konferensi, antara lain perwakilan Kemenko Polkam RI, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, akademisi Marmara University Turki, ahli kemaritiman Cpt. Rodhial Huda, serta perwakilan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.

Salah satu pokok utama resolusi ICSM 2026 adalah mengakui Selat Malaka bukan hanya sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional.

Selat Malaka dipandang sebagai ruang sejarah, peradaban, kebudayaan, sekaligus ruang hidup masyarakat yang berada di kawasan tersebut.

Resolusi kedua menekankan perubahan paradigma dalam tata kelola pesisir dan laut.

Masyarakat pesisir dan nelayan tradisional didorong untuk tidak lagi hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek, mitra aktif, dan pemegang hak dalam pengelolaan wilayah maritim.

(Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin saat sebagai pembicara kunci menyampaikan pemikiran melalui zoom. (Foto: ist/BITV))

10 Resolusi ICSM 2026

Resolusi yang ditetapkan di Tanjung Pinang pada 25 September 2026 dan ditandatangani Ketua Dewan Pakar PB ISMI Datuk Seri Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin bersama pihak penyelenggara mencakup 10 poin.

Pertama, pengakuan Selat Malaka sebagai ruang hidup dan kebudayaan.

Selat Malaka dipandang sebagai ruang sejarah, peradaban, budaya, dan kehidupan masyarakat, bukan sekadar jalur transit perdagangan dan pelayaran.

Kedua, perubahan paradigma tata kelola pesisir dan laut, dengan menempatkan masyarakat pesisir dan nelayan tradisional sebagai subjek dan mitra aktif dalam tata kelola maritim.

Ketiga, penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesehatan ekosistem laut, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Keempat, penguatan tata kelola maritim terpadu melalui koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan standar internasional seperti UNCLOS, SOLAS, dan MARPOL dengan kebijakan nasional dan regional.

Kelima, transformasi dari kebijakan menjadi praktik.

Regulasi dan kerangka hukum kemaritiman didorong tidak berhenti pada aturan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat.

Keenam, pengakuan dan pengintegrasian pengetahuan ekologis lokal, termasuk pengetahuan masyarakat mengenai navigasi, musim, serta pemanfaatan sumber daya laut.

Ketujuh, pengembangan kepemimpinan bahari dan sumber daya manusia kelautan, termasuk peningkatan kemampuan menghadapi kondisi darurat.

Kedelapan, pemanfaatan teknologi digital untuk pelestarian budaya dan mitigasi bencana.

Salah satu gagasan yang diangkat adalah dokumentasi senandung, cerita rakyat, serta kearifan lokal melalui media digital.

Kesembilan, penciptaan nilai tambah hasil laut melalui hilirisasi, termasuk pengolahan hasil perikanan dan pengembangan industri seperti marine pharmaceuticals.

Kesepuluh, revisi dan dekolonialisasi sejarah maritim Melayu dengan memperluas kajian sejarah maritim global dan mengangkat kontribusi tokoh pelaut serta diplomat Melayu dari perspektif lokal.

(Ketua Panitia Pelaksana ICSM Assoc Prof. Dr. Yanhar Jamaluddin M.AP menyampaikan laporan pada pembukaan ICSM 2026. (Foto: ist/BITV))

Lima Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

Selain resolusi, ICSM 2026 menghasilkan lima rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pemerintah pusat.

Pertama, pemerintah didorong memberikan perlindungan hukum terhadap ruang tangkap nelayan tradisional serta kepastian zonasi wilayah tangkap.

Kedua, konferensi merekomendasikan pembentukan fakultas hukum laut di perguruan tinggi Indonesia untuk mencetak tenaga ahli di bidang regulasi maritim dan hukum laut.

Ketiga, kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai negara pantai Selat Malaka didorong untuk diperkuat, terutama dalam pengamanan navigasi, keamanan siber maritim, pemberantasan perdagangan narkotika dan barang ilegal, serta penanganan pencemaran laut.

Keempat, pemerintah didorong mengembangkan industri hilirisasi maritim berbasis nelayan, termasuk pengolahan hasil perikanan dan marine pharmaceuticals.

Kelima, standar pelayaran internasional seperti SOLAS dan MARPOL diharapkan dapat diterapkan secara lebih efektif melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga.

Lima Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

ICSM juga menghasilkan lima rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah yang berada di kawasan Selat Malaka.

Rekomendasi tersebut meliputi penyusunan kurikulum muatan lokal mengenai kemaritiman dan kebudayaan Melayu di sekolah-sekolah pesisir.

Selain itu, pemerintah daerah didorong menyediakan program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, keterampilan, dan layanan dasar bagi masyarakat pesisir yang mengalami perubahan ruang hidup.

Pemerintah daerah juga direkomendasikan mempercepat penyediaan infrastruktur energi terbarukan di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terdepan.

Di sektor pariwisata, konferensi mendorong pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat agar warga pesisir dapat terlibat langsung dan memperoleh manfaat ekonomi.

Rekomendasi terakhir adalah penguatan kelembagaan serta akses pembiayaan usaha pesisir, termasuk melalui koperasi nelayan, teknologi penangkapan dan pengolahan modern, serta skema pembiayaan bagi nelayan kecil.

Ditutup Pemerintah Provinsi Kepri

ICSM 2026 ditutup oleh Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Prof. Misni SKM, M.Si.

Dalam penutupan tersebut, Misni menyampaikan lima imbauan dan ajakan bersama kepada empat provinsi yang bersinggungan langsung dengan atau berada dalam koridor Selat Malaka, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.

Konferensi ini diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama antardaerah sekaligus mendorong pengelolaan Selat Malaka yang memperhatikan kepentingan ekonomi, lingkungan, keamanan, kebudayaan, serta kehidupan masyarakat pesisir.

Hasil ICSM 2026 selanjutnya menjadi rangkaian gagasan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pembahasan dalam pengembangan kebijakan kemaritiman di kawasan Selat Malaka.* (ad)

BATU BARA – Menurut informasi, kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Umum Simpang Sei Bejangkar–Tanjung Tiram, tepatnya di sekitar Simpang Ladang, Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Minggu (27/9/2026) malam.

Dalam kecelakaan tersebut, seorang pengendara sepeda motor Yamaha R15 bernama Riski (18), warga Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sepeda motor dinas TNI jenis Yamaha KLX nomor 16260.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tegaskan Dukungan Pemprov Sumut untuk Perumahan Subsidi dan Hunian Terjangkau

Sedangkan penumpangnya, Pratu Dedi H. Sitanggang (26), mengalami luka pada bagian kaki.

Keduanya kemudian dilarikan ke RS Setio Husodo Kisaran untuk mendapatkan perawatan medis.

Kasi Humas Polres Batu Bara AKP Pardamean Tamba menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), kecelakaan bermula ketika Yamaha R15 yang dikendarai Riski melaju dari arah Simpang Sei Bejangkar menuju Tanjung Tiram.

Saat tiba di lokasi kejadian, pengendara Yamaha R15 diduga kurang berhati-hati ketika hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya.

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor dinas TNI Yamaha KLX yang dikendarai Sertu Ronny Torang SMP Sitohang.

Kedua kendaraan kemudian bertabrakan dan para pengendara maupun penumpang terpelanting ke badan jalan.

Akibat kecelakaan tersebut, Riski mengalami luka serius di sejumlah bagian tubuh.

Ia sempat mendapatkan pertolongan medis di Klinik Nova Kebun Sayur sebelum kemudian dirujuk ke RSU Bidadari Batu Bara.

Namun, nyawa Riski tidak tertolong dan korban akhirnya meninggal dunia saat mendapatkan penanganan medis.

AKP Pardamean Tamba mengatakan, personel Satlantas Polres Batu Bara bersama POM AD Yonif 126/KC telah melakukan olah TKP.

Petugas juga mengamankan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, mendata saksi dan korban, mengatur arus lalu lintas serta melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

"Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut masih dilakukan untuk mengetahui secara lengkap rangkaian peristiwa kecelakaan tersebut," demikian keterangan kepolisian sebagaimana diberitakan media setempat.

Polres Batu Bara mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu meningkatkan kewaspadaan, mematuhi aturan lalu lintas dan memastikan kondisi aman sebelum melakukan manuver, terutama ketika hendak mendahului kendaraan lain.

Kecelakaan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan bahwa kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat merenggut nyawa.

Catatan: Proses penyelidikan masih berlangsung.

Dugaan mengenai manuver mendahului dalam kronologi di atas merupakan keterangan berdasarkan hasil awal olah TKP dan keterangan saksi, sehingga tidak dimaksudkan sebagai penetapan kesalahan hukum terhadap pihak tertentu.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan perumahan bersubsidi dan penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

Bobby Nasution mengatakan pembangunan rumah bagi masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pengembang agar program perumahan dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Baca Juga:

• Atasi Banjir, Pemko Medan Bangun Drainase 385 Meter di Jalan Makmur Sei Agul

"Program pemerintah harus bisa sampai ke masyarakat. Di sini diperlukan jembatan, para developer menjadi bagian penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat," kata Bobby Nasution.

Bobby mengatakan Pemprov Sumut terbuka memberikan dukungan sesuai kewenangan pemerintah daerah untuk membantu pengembangan sektor perumahan.

Menurut dia, dukungan tersebut perlu dilakukan secara terpadu dengan berbagai program pemerintah lainnya, termasuk penyediaan kebutuhan dasar di kawasan permukiman.

"Kita sepakat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Apa yang bisa kami support dari pemerintah daerah, kami siap bantu," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Sumut juga telah membahas percepatan pembangunan rumah subsidi bersama DPR RI dan asosiasi pengembang.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain harga material bangunan dan proses administrasi perumahan bersubsidi.

Dalam pertemuan dengan Apersi, Bobby Nasution kembali menyoroti pentingnya ketersediaan material pembangunan.

Menurut dia, pemerintah, Apersi, dan asosiasi pengembang lainnya perlu memperkuat kerja sama agar pembangunan rumah dapat terus berjalan.

Bobby juga meminta para pengembang memanfaatkan program pemasangan sambungan air bersih secara gratis melalui PDAM.

Menurut dia, akses air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting dalam pembangunan kawasan perumahan, termasuk rumah subsidi.

Program tersebut diharapkan dapat membantu perumahan bersubsidi memiliki infrastruktur dasar yang lebih memadai.

Bobby berharap sinergi antara Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten dan kota, Apersi, serta para pengembang terus diperkuat.

Dengan kerja sama tersebut, berbagai kendala dalam pembangunan perumahan diharapkan dapat dicarikan solusi.

"Pemerintah daerah siap mendukung usaha para developer sepanjang sesuai dengan program dan ketentuan yang ada. Kita ingin pembangunan perumahan berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Bobby.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi Dedi Indra Setiawan mengapresiasi dukungan dan kerja sama Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten dan kota.

Menurut Dedi, dukungan pemerintah daerah penting, terutama dalam aspek perizinan dan pembangunan perumahan.

Dedi mengatakan pengembang memiliki tanggung jawab memastikan rumah yang telah dibangun dapat diserahkan kepada masyarakat sesuai ketentuan.

Namun, pengembang menghadapi tantangan berupa kenaikan harga berbagai material bangunan.

Kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri karena harga rumah subsidi relatif tetap.

"Setelah dibangun, rumah kami serahkan kepada masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab kami sebagai pengembang, termasuk untuk perumahan subsidi. Harga rumah relatif tetap, sementara harga material terus meningkat. Namun, kami tetap berkomitmen membangun dan menjalankan tanggung jawab kami," ujar Dedi yang didampingi Ketua DPD Apersi Sumut Yulius beserta jajaran.

Ia menilai dukungan pemerintah daerah diperlukan agar pembangunan perumahan, termasuk di wilayah Deliserdang dan daerah lain di Sumatera Utara, dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pemerintah pusat sendiri saat ini mendorong percepatan berbagai program perumahan, termasuk rumah subsidi melalui skema FLPP dan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Harahap, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Rahmad Hidayat Siregar, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Chandra Dalimunthe, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sumut Nurbaiti Harahap.

Pemprov Sumut berharap kerja sama dengan pengembang dapat mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan rumah dengan harga terjangkau.* (ad)

JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia mengungkap dugaan pungutan liar atau pungli terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2026, Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan membeberkan sejumlah temuan hasil pemantauan di Rutan Pondok Bambu.

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Jalur Belakang Lapas Cibinong Tak Berpagar dan Terhubung ke Permukiman Warga

"Kami mendapatkan informasi dari warga binaan bahwa untuk biaya turun kamar, jadi untuk mereka pindah kamar itu ada pungli, ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp500.000."

"Dan untuk masuk bisa mereka menggunakan handphone, di dalam Rutan Pondok Bambu harus membayar sebesar Rp250 juta," kata Syafrida, Selasa (29/9/2026).

Selain dugaan pungli untuk penggunaan handphone, Ombudsman juga menerima informasi adanya biaya Rp500 ribu bagi warga binaan yang ingin turun kamar atau berpindah kamar.

Temuan Ombudsman tidak hanya berkaitan dengan dugaan pungutan.

Lembaga tersebut juga menyoroti kondisi fasilitas dan pelayanan di Rutan Pondok Bambu.

Dalam pemantauan pada 15 September 2026, Ombudsman menemukan adanya perbedaan kondisi hunian antarkawasan.

Blok C dan D disebut mengalami kelebihan kapasitas, sementara kondisi Blok A relatif normal.

"Pada kunjungan ke Rutan Kelas I Pondok Bambu tanggal 15 September 2026, kami menemukan pertama ada beberapa blok seperti blok C dan D yang overcrowded, sedangkan untuk blok A relatif normal," ujar Syafrida.

Ombudsman juga menemukan persoalan terkait ketersediaan air bersih. Kondisi air di rutan disebut berwarna kuning dan sejumlah keran tidak berfungsi.

"Bahwa kondisi air di Rutan Kelas I Pondok Bambu itu kuning dan terkadang keran air tidak berfungsi sehingga warga binaan mengalami kekurangan air bersih," imbuhnya.

Selain itu, terdapat alat pemadam kebakaran yang ditemukan dalam kondisi kedaluwarsa.

"Kemudian ditemukan alat pemadam kebakaran yang kedaluwarsa. Nah, ini yang menjadi temuan kami di Rutan Kelas 1 Pondok Bambu," terang Syafrida.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil pemantauan resmi Ombudsman pada 15 September 2026 yang menyoroti kualitas layanan, kelebihan kapasitas, serta pemenuhan hak warga binaan di Rutan Pondok Bambu.

Temuan di Pondok Bambu muncul setelah Ombudsman sebelumnya mengungkap sejumlah persoalan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam inspeksi mendadak pada 23 September 2026, Ombudsman menemukan dugaan keberadaan hunian menyerupai klaster atau apartemen di area Lapas Cibinong.

Ombudsman menyebut menemukan lebih dari 10 bangunan dengan fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, meja makan, hingga fasilitas kebugaran.

Tim juga menemukan pembangunan simulator golf di area tersebut.

Selain fasilitas tersebut, Ombudsman menerima informasi dari keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan sebesar Rp150 ribu per minggu di salah satu blok hunian Lapas Cibinong.

Informasi itu masih merupakan dugaan yang perlu diperiksa dan diverifikasi lebih lanjut.

Ombudsman juga menyoroti persoalan keamanan di area lapas, termasuk adanya akses keluar di bagian belakang yang dinilai rawan.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman juga menemukan sejumlah kendaraan mewah di sekitar bangunan yang menjadi perhatian mereka.

Salah satu kendaraan yang terlihat adalah Toyota Alphard.

Namun, Ombudsman belum dapat memastikan pemilik kendaraan tersebut maupun kaitannya dengan warga binaan atau petugas.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin sebelumnya mengatakan temuan kendaraan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu didalami bersama temuan bangunan dengan fasilitas mewah.

"Kami semakin bertanya, ada apa kok kita dihalang-halangi. Artinya ada pembeda dari di sini.

Mereka di kamar khusus, mereka di pengawalan, dan sebagainya, dan misal, kalau itu kawasan narapidana, kita lihat ada beberapa mobil mewah di sana, ada Alphard. Tentu kita juga bertanya," katanya, Rabu.

Fikri juga menggambarkan fasilitas di sejumlah bangunan tersebut menyerupai apartemen.

"Bagus, bagus sekali. Standar apartemen. Artinya walaupun kecil-kecil, kelengkapannya semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga semua ada," kata Fikri.

Ombudsman sebelumnya menyatakan temuan di Lapas Cibinong mencakup dugaan klaster hunian mewah, fasilitas yang tidak sesuai standar hunian lapas, serta celah keamanan yang perlu ditindaklanjuti.

Berbagai informasi mengenai pungutan di Lapas Cibinong maupun Rutan Pondok Bambu merupakan temuan atau laporan yang disampaikan Ombudsman dan masih perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serta verifikasi.

Ombudsman sendiri sebelumnya meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemasyarakatan, termasuk pengawasan penggunaan telepon seluler dan pencegahan pungutan liar di lapas maupun rutan.

Temuan tersebut menjadi perhatian dalam pengawasan terhadap pelayanan pemasyarakatan, terutama untuk memastikan warga binaan mendapatkan pelayanan yang layak, transparan, dan sesuai ketentuan.* (tm/ad)

MEDAN – Kolonel TNI Harfan Bahar didakwa membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi.

Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Selasa (29/9/2026), oditur militer mengungkap Harfan diduga memesan narkotika tersebut dari mantan pacarnya, Januwati.

Baca Juga:

• Atasi Banjir, Pemko Medan Bangun Drainase 385 Meter di Jalan Makmur Sei Agul

Oditur Kolonel Sunariyadi mengatakan, saat itu Harfan berdinas di Korem 041/Gamas, Kota Bengkulu, sebagai Kepala Seksi Logistik (Kasilogrem).

Menurut dakwaan oditur, perkara tersebut bermula ketika Harfan mengenal Januwati di tempat hiburan malam Lounge Win One, Pontianak, pada November 2014.

Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara.

Beberapa tahun setelah perkenalan tersebut, tepatnya pada 15 Februari 2026, Harfan disebut kembali menghubungi Januwati untuk memesan sabu dan pil ekstasi.

"Harfan kemudian mentransfer uang Rp 4.400.000 ke rekening Januwati. Januwati kemudian menghubungi Serma Ramli dan meminta bantuan mengirimkan paket yang disebut sebagai oleh-oleh dari Pontianak. Untuk jasa pengiriman tersebut, Januwati mentransfer Rp 200.000 kepada Serma Ramli," kata Oditur.

Setelah menerima paket tersebut, Serma Ramli kemudian membawanya ke Bandara Supadio, Kalimantan Barat, pada 16 Februari 2026.

Paket tersebut rencananya diserahkan kepada petugas pesawat Super Air Jet IU 697 untuk dikirim menuju Bengkulu.

Saat melewati pemeriksaan di bandara, petugas menemukan narkotika yang berada di dalam paket tersebut.

Dalam dakwaan disebutkan, petugas menemukan satu plastik klip kecil transparan berisi serbuk yang diduga sabu-sabu dan satu plastik klip kecil transparan berisi empat butir pil ekstasi.

Barang tersebut ditemukan di balik penutup kardus pelapis bagian dalam.

Temuan itu kemudian menjadi awal terungkapnya pengiriman narkotika yang diduga berkaitan dengan Harfan.

Dalam dakwaan oditur, Harfan disebut mengaku telah lima kali memesan narkotika tersebut kepada Januwati.

Kasus tersebut kemudian berlanjut ke proses hukum. Pada 21 Februari 2026, Harfan diperiksa dan perkaranya dilimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu.

Oditur dalam dakwaannya menyebut narkotika tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Perkara Harfan kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Dakwaan oditur merupakan tuduhan yang harus dibuktikan dalam persidangan dan belum menjadi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.* (tm/ad)

MEDAN – Penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan melalui pembenahan infrastruktur drainase di sejumlah titik yang selama ini kerap mengalami genangan.

Salah satunya dilakukan di kawasan Jalan Makmur, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat.

Baca Juga:

• KMG MERDEKA Hadir di Sumut, ASN Bisa Cicil Pajak Kendaraan hingga 12 Bulan Bunga 0 Persen

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung pembangunan drainase itu pada Selasa, 29 September 2026.

Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memastikan pengerjaan berjalan sesuai rencana.

Ia juga meminta kepentingan warga tetap diperhatikan selama proses pembangunan.

"Pekerjaannya harus dilakukan dengan baik. Akses masyarakat ke rumah-rumah juga harus diperhatikan, jangan sampai pembangunan drainase justru menyulitkan warga," ujar Rico Waas.

Rico Waas didampingi Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi, Kepala Dinas Kominfo Arrahmaan Pane, Kabag Prokopim Arafat Syam, serta Camat Medan Barat Maswan Harahap saat meninjau lokasi.

Ia secara khusus meminta agar akses keluar-masuk rumah warga tidak terganggu akibat pembangunan.

Saluran yang berada di depan rumah warga juga diminta diberi penutup sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan.

Drainase tersebut dibangun menggunakan konstruksi beton berukuran 100 x 120 sentimeter dengan panjang sekitar 385 meter.

Saluran dibuat berbentuk huruf L hingga menuju kawasan perlintasan rel kereta api di Jalan Adam Malik.

Dalam proses pengerjaan, sejumlah bangunan yang berada di atas jalur drainase juga ditata.

Warga yang terdampak disebut telah bersedia melakukan pembongkaran dan relokasi agar pembangunan saluran dapat dilakukan dengan baik.

Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi melalui Kepala Bidang Drainase Hardy Sibarani mengatakan, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mengatasi limpasan air yang selama ini menumpuk di kawasan Jalan Karya, Sei Agul.

"Pembangunan drainase ini memiliki panjang sekitar 385 meter dengan spesifikasi ukuran beton 100 x 120 cm. Saluran ini dibuat berbentuk letter L sampai ke arah rel Kereta Api Jalan Adam Malik," ujarnya saat mendampingi peninjauan.

Menurut Hardy, pembangunan drainase tersebut difokuskan untuk mengatasi persoalan banjir yang selama ini kerap terjadi di tiga kawasan, yakni Jalan Makmur, Jalan Setia dan Jalan Rela.

Selama ini, limpasan air hujan dari ketiga wilayah tersebut mengalir dan menumpuk di kawasan Jalan Karya.

Kondisi itu menyebabkan genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat ketika hujan turun.

Melalui pembangunan drainase baru, aliran air dari kawasan permukiman nantinya diarahkan secara lebih terintegrasi menuju pembuangan akhir ke Sungai Deli.

Aliran tersebut akan memanfaatkan saluran drainase eksisting yang telah terkoneksi dengan sistem pembuangan.

Pembangunan drainase sepanjang 385 meter tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.

Pemko Medan berharap keberadaan saluran baru ini dapat mengurangi genangan di Jalan Makmur, Jalan Setia, Jalan Rela hingga Jalan Karya.

Pembangunan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemko Medan memperkuat sistem drainase di kawasan Medan Barat, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan permukiman warga.

Dengan saluran yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap limpasan air hujan dapat segera dialirkan sehingga risiko genangan di kawasan tersebut dapat ditekan.* (ad)