JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset akan dipercepat.

DPR menargetkan pembahasan aturan tersebut selesai paling lambat dalam rapat paripurna pada Desember 2026.

Baca Juga:

• Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Unsoed, Wakil Ketua Gerindra Banyumas Dinonaktifkan

"Dalam waktu 8 minggu masa sidang tersebut, Komisi III akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna di bulan Desember 2026," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).

Menurut Habiburokhman, Komisi III DPR telah melakukan sejumlah tahapan untuk menyerap masukan masyarakat.

Hingga kini, komisi tersebut telah menggelar 35 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.

Habiburokhman mengatakan waktu pembahasan yang tersisa tidak panjang.

Karena itu, masyarakat yang masih ingin menyampaikan pendapat mengenai RUU Perampasan Aset dapat mengirimkan konsep atau masukan secara tertulis kepada DPR.

"Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal, karena peta pendapat masyarakat sudah terfragmentasi," ujarnya.

Ia mengatakan sebagian besar masyarakat yang memberikan masukan mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset.

Namun, dukungan tersebut disertai harapan agar aturan yang nantinya disahkan disusun secara hati-hati.

Masyarakat, kata Habiburokhman, menginginkan adanya aturan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset dan sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum," katanya.

Komisi III DPR akan melanjutkan pembahasan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga pengesahan tingkat pertama.

Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke pembahasan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR.

DPR menargetkan seluruh proses tersebut dapat dituntaskan pada Desember 2026.

RUU Perampasan Aset menjadi salah satu aturan yang mendapat perhatian dalam agenda pemberantasan korupsi.

Pembahasannya diharapkan menghasilkan aturan yang dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memberikan batasan yang jelas agar kewenangan aparat tidak disalahgunakan.* (kp/ad)

BANYUMAS — DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas menonaktifkan Adhi Wiharto dari struktur kepengurusan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto.

Adhi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum DPC Partai Gerindra Banyumas.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas Tegaskan Perangi Korupsi, Celah Pelanggaran Bakal Diperketat

Wakil Ketua Bidang Hukum DPC Gerindra Banyumas, Junianto, mengatakan partai langsung mengambil sikap setelah mengetahui status hukum Adhi.

"Tersangka di KPK bahwa dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas langsung bersikap bahwa pada tanggal 23 Agustus 2026 ini, kita pengurus sudah menonaktifkan secara resmi pada AW (Adhi Wiharto)," kata Junianto, Selasa (25/8/2026).

Setelah penonaktifan tersebut, DPC Gerindra Banyumas berkonsultasi dengan DPP Partai Gerindra untuk menentukan langkah selanjutnya.

Partai juga telah mengirimkan surat untuk meminta arahan terkait status Adhi.

Junianto menegaskan perkara yang menjerat Adhi merupakan persoalan pribadi dan tidak berkaitan dengan Partai Gerindra.

Atas pertimbangan tersebut, DPC Gerindra Banyumas tidak memberikan pendampingan hukum kepada Adhi selama menjalani proses hukum di KPK.

Junianto mengatakan keputusan tersebut juga merupakan bentuk dukungan partai terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Dari prinsip DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas mendukung program daripada KPK, terutama dalam pemberantasan korupsi karena kami tidak menoleransi adanya korupsi," katanya.

Junianto mengatakan partai tidak menunggu hingga perkara tersebut memiliki putusan hukum tetap.

Status tersangka sudah menjadi dasar bagi DPC Gerindra Banyumas untuk menonaktifkan Adhi dari kepengurusan.

"Walaupun baru tersangka, walaupun belum sampai adanya inkrah, kami sudah bersikap bahwa ini harus tetap kami menonaktifkan," imbuhnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Banyumas, Budiyono, juga menegaskan perkara hukum yang dihadapi Adhi tidak menyeret institusi partai.

"Ini berkaitan dengan kader kita yang sedang tersandung masalah, tetapi tidak tersangkut paut dengan partai," kata Budiyono.

Budiyono mengatakan partai menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagaimana diatur negara," tandasnya.

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru Unsoed pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Mereka ialah Rektor Unsoed Ahmad Sodiq, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsoed Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, pihak swasta Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, serta pihak swasta Mulyono.

Dalam konstruksi perkara, Norman diduga meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa melalui Dian dan Adhi agar calon mahasiswa tersebut dapat diterima di Fakultas Kedokteran Unsoed.

Nilai yang diminta untuk satu kursi Fakultas Kedokteran disebut mencapai Rp650 juta.

Namun, calon mahasiswa yang keluarganya telah menyerahkan uang tersebut tetap dinyatakan tidak lolos seleksi mandiri.

Orang tua calon mahasiswa kemudian meminta uang Rp650 juta dikembalikan.

Permintaan tersebut diterima Dian dan Adhi, yang kemudian menyampaikan persoalan itu kepada Norman.

Untuk mengembalikan uang Rp650 juta, Norman dengan sepengetahuan Rektor Sodiq diduga meminjam dana dari pihak swasta dan bekerja sama dengan Mulyono yang merupakan keponakan Sodiq.

Mulyono kemudian mendapatkan tiga paket pekerjaan di lingkungan Unsoed.

Paket tersebut meliputi pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.

Pembayaran dari ketiga proyek tersebut kemudian dialihkan untuk membayar kembali pinjaman Rp650 juta yang digunakan untuk mengembalikan uang kepada orang tua calon mahasiswa.

Dalam perkara ini, Adhi diduga berperan sebagai salah satu perantara Norman dalam permintaan uang kepada orang tua calon mahasiswa.

Kasus tersebut kini masih dalam proses hukum di KPK.

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan para tersangka tetap memiliki hak untuk menjalani proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.* (km/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengatakan penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan menjadi perhatian Pemkot Medan untuk menutup celah terjadinya korupsi.

Baca Juga:

• JPU Banding Vonis Bebas Bambang Ghiri di Kasus Korupsi Smartboard Tebing Tinggi, Kuasa Hukum: Putusan Bebas Tak Bisa Dibanding

Rico mengatakan Pemkot Medan terus memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Digitalisasi sistem pemerintahan juga menjadi salah satu cara yang digunakan untuk memperkuat pengawasan dan transparansi.

Menurut dia, Pemkot Medan telah memiliki sejumlah aplikasi dan sistem pendukung untuk mencegah serta mengawasi potensi pelanggaran.

Sistem tersebut antara lain Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistleblowing System (WBS), Saber Pungli, dan Tempat Konsultasi Pengawasan Intern (Topi Kita).

Selain mengandalkan sistem digital, Pemkot Medan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja.

Jajaran terkait diminta mengoptimalkan pemeriksaan agar program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

"Kami juga terus membangun integritas, membangun teladan moral yang kuat dan komitmen antikorupsi," ujarnya.

Rico mengatakan pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.

Menurut dia, seluruh elemen masyarakat perlu terlibat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Karena itu, Pemkot Medan akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Seluruh tingkatan, semuanya, harus sama-sama cegah korupsi," kata Rico.

Menurut Rico, penguatan integritas harus dilakukan mulai dari jajaran pemerintah hingga masyarakat.

Pengawasan juga diperlukan agar setiap program dan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus sebelumnya menekankan pentingnya kemauan pimpinan daerah untuk memahami regulasi pengelolaan keuangan negara.

Menurut Wiyagus, pemahaman terhadap aturan dan penguatan integritas diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

Ia mengatakan kepala daerah memiliki latar belakang yang beragam, termasuk berasal dari kalangan politisi dan pengusaha.

Karena itu, mereka perlu memahami ketentuan mengenai pengelolaan keuangan publik.

Menurut Wiyagus, pemahaman terhadap aturan hukum menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi pimpinan daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Ia menjelaskan Kementerian Dalam Negeri tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga melakukan pembinaan agar pemerintah daerah menjalankan pemerintahan sesuai koridor hukum.

Pembinaan tersebut, kata Wiyagus, diperlukan untuk membentuk pimpinan daerah yang berintegritas, adaptif, dan mampu bekerja sama sehingga tidak terjerumus dalam tindakan koruptif.

Penguatan tata kelola pemerintahan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita ke-7 yang menempatkan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas.

"Jadi belajar, belajar, dan belajar karena semua risiko ada di kepala daerah," ujar Wiyagus.

Upaya memperkuat transparansi, pengawasan, digitalisasi, dan integritas di lingkungan Pemkot Medan diharapkan dapat mempersempit ruang terjadinya korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.* (at/ad)

MEDAN — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding terhadap vonis bebas Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto dalam perkara dugaan korupsi pengadaan papan tulis interaktif (smartboard) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tahun anggaran 2024.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Rizaldi mengatakan JPU tetap menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara yang diputus bebas tersebut.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026: Seluruh Wilayah Hujan Ringan

Rizaldi menjelaskan, pernyataan tersebut merupakan sikap JPU Kejari Tebing Tinggi yang menangani perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard tersebut.

Ia mengatakan, mengenai diterima atau ditolaknya upaya hukum banding, keputusan tersebut menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding.

"Masalah diterima atau ditolak hakim, itu kewenangan mereka," ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard.

Bambang merupakan Direktur PT Gunung Emas Ekaputra. Sebelum divonis bebas, JPU menuntut Bambang dengan pidana penjara selama delapan tahun enam bulan.

Dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Idam Khalid serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra masing-masing dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan.

Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan 93 unit smartboard untuk SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi pada Tahun Anggaran 2024.

Kuasa hukum Bambang Ghiri Arianto, Paulus Peringatan Gulo, mempertanyakan dasar hukum JPU Kejari Tebing Tinggi yang menyatakan akan mengajukan banding atas putusan bebas kliennya.

Paulus mengatakan pihaknya menghormati sikap JPU, tetapi menilai terdapat ketentuan hukum yang menurutnya perlu diperhatikan terkait putusan bebas.

"Kami menghormati sikap JPU, tetapi secara hukum kami mempertanyakan dasar pengajuan banding terhadap putusan bebas. KUHAP Baru dan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 telah memberikan pedoman yang tegas bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi oleh Penuntut Umum," kata Paulus di Medan, Senin (24/8).

Menurut Paulus, pendapat tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026.

Ia mengatakan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 yang diterbitkan Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2026 memberikan pedoman mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas.

"Dengan diterbitkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2026, menurut kami sudah semakin terang bahwa putusan bebas memiliki perlindungan hukum yang kuat," ujarnya.

Paulus mengatakan perkara Bambang telah melalui proses persidangan.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan bebas setelah mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.

Paulus juga menanggapi alasan JPU yang menyebut status barang bukti sebagai dasar pengajuan banding.

Menurut dia, persoalan mengenai status barang bukti harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak serta-merta menjadi dasar untuk mengajukan banding terhadap putusan bebas.

"Kalau persoalannya adalah status barang bukti, maka harus dilihat mekanisme hukumnya secara tepat. Persoalan barang bukti tidak serta-merta membuka ruang bagi Penuntut Umum untuk mengajukan banding terhadap putusan bebas," katanya.

Sebelumnya, Rizaldi mengatakan JPU Kejari Tebing Tinggi tetap menyatakan upaya hukum terhadap tiga perkara yang diputus bebas.

"Untuk ketiga perkara yang bebas tersebut, pihak JPU tetap masih menyatakan upaya hukum banding karena tidak ditetapkan status barang buktinya oleh Majelis Hakim," kata Rizaldi.

Mengenai diterima atau ditolaknya upaya hukum tersebut, Rizaldi kembali menegaskan bahwa keputusan berada pada kewenangan hakim.

Paulus mengatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

Jika upaya banding tersebut tetap diproses, pihaknya menyiapkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami meminta kepastian hukum. Jangan sampai klien kami yang telah dinyatakan bebas oleh majelis hakim kemudian kembali dihadapkan pada proses hukum yang secara normatif sudah tidak memiliki ruang," ujarnya.

Ia menambahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

"Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten. Putusan bebas adalah putusan hakim yang lahir setelah proses persidangan. Karena itu, kami berharap seluruh institusi penegak hukum menghormati putusan tersebut dan tunduk pada KUHAP Baru serta pedoman Mahkamah Agung yang berlaku," kata Paulus.

Perbedaan pandangan antara JPU dan kuasa hukum Bambang Ghiri tersebut kini menunggu proses hukum selanjutnya, termasuk keputusan mengenai upaya hukum yang dinyatakan oleh JPU.* (at/ad)

Oleh:Aji Cahyono

PERNYATAAN Megawati Soekarnoputri pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026, menarik perhatian.

Baca Juga:

• Gemuruh Semangat Tanah Gayo Ribuan Warga Bener Meriah Gelar Apel Kebangsaan Teguhkan Komitmen NKRI

Dalam pidatonya di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Megawati mempertanyakan mengapa Amerika Serikat yang disebutnya sebagai negara superpower belum mampu mengalahkan Iran, lalu mengarahkan perhatian kepada kekuatan persatuan bangsa Iran sebagai salah satu penjelasan penting atas ketahanan negara tersebut.

Pernyataan tersebut memperoleh bobot geopolitik jauh lebih besar karena disampaikan ketika perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah berlangsung hampir enam bulan sejak serangan 28 Februari 2026.

Konflik tersebut merusak infrastruktur, mengganggu perdagangan, menimbulkan korban besar, serta memperluas dampaknya terhadap keamanan dan perekonomian kawasan Timur Tengah.

Reuters melaporkan pada Agustus, meskipun Iran mengalami kerusakan serius pada infrastruktur dan kemampuan militernya, Teheran masih mempertahankan kemampuan rudal dan drone serta mampu mengganggu pelayaran energi melalui Selat Hormuz, sehingga konflik tersebut berkembang menjadi persoalan keamanan internasional dan ekonomi global.

Jika dibaca melalui perspektif hubungan internasional, pertanyaan Megawati menyentuh perdebatan klasik mengenai apakah kekuatan negara hanya dapat diukur melalui kemampuan material seperti kekuatan militer, ukuran ekonomi, teknologi, dan kapasitas industri, atau juga melalui kemampuan masyarakat mempertahankan kohesi politik ketika menghadapi tekanan eksternal.

Iran memberikan contoh yang kompleks karena negara tersebut secara ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Namun, memiliki populasi sekitar 92,4 juta jiwa, produk domestik bruto sekitar Rp 362,7 miliar dolar AS pada 2025, serta pengalaman panjang menghadapi sanksi, tekanan diplomatik, konflik bersenjata, dan isolasi internasional.

Karena itu, makna utama pernyataan Megawati tidak tepat apabila dipersempit menjadi dukungan terhadap Iran atau penolakan terhadap Amerika Serikat.

Struktur argumentasinya justru mengarah pada pertanyaan mengenai bagaimana sebuah bangsa mempertahankan kemampuan menentukan nasibnya sendiri ketika berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar.

Iran ditempatkan sebagai studi pembanding untuk Indonesia, terutama mengenai hubungan antara persatuan nasional, ketahanan negara, kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan kemampuan mempertahankan kepentingan nasional di tengah kompetisi kekuatan besar.

Persatuan sebagai Infrastruktur Kedaulatan

Dalam kerangka pemikiran tersebut, persatuan yang disebut Megawati bukan hanya persoalan moral atau slogan politik, melainkan dapat dipahami sebagai sumber daya strategis yang menentukan kemampuan negara menghadapi tekanan geopolitik.

Negara dengan persenjataan canggih dan sumber daya ekonomi besar tetap dapat menjadi rentan apabila mengalami fragmentasi sosial dan politik.

Sedangkan negara yang menghadapi keterbatasan material dapat mempertahankan daya tahannya apabila memiliki institusi yang kuat, identitas nasional yang kokoh, kapasitas pertahanan memadai, dan masyarakat yang memiliki tingkat kohesi tertentu.

Pengalaman Iran sepanjang 2026 menunjukkan, ketahanan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh persatuan saja karena terdapat kombinasi antara geografi, kemampuan rudal, jaringan regional, struktur keamanan, pengalaman perang, kapasitas industri pertahanan, serta posisi strategis Iran di sekitar Teluk Persia.

Selat Hormuz menjadi salah satu sumber leverage terpenting karena sebelum konflik mengganggu pelayaran.

Jalur tersebut membawa rata-rata 20,9 juta barel minyak dan produk petroleum per hari pada paruh pertama 2025, setara dengan sekitar seperlima konsumsi petroleum global, sementara 89 persen minyak mentah dan kondensat yang melintasinya menuju pasar Asia.

Dampak strategis posisi geografis tersebut semakin terlihat pada 2026 ketika aliran minyak melalui Selat Hormuz turun drastis dari rata-rata 21,6 juta barel per hari pada kuartal keempat 2025 menjadi sekitar 4,9 juta barel per hari pada kuartal kedua 2026.

Gangguan lokal berubah menjadi persoalan energi global yang memengaruhi harga minyak, inflasi, transportasi, dan stabilitas ekonomi banyak negara.

Badan Informasi Energi Amerika Serikat memperkirakan gangguan tersebut telah menyebabkan penurunan persediaan minyak global yang besar dan membuat harga Brent diproyeksikan tetap tinggi sebelum arus energi melalui Hormuz kembali normal.

Namun, ketahanan Iran juga memiliki paradoks harus diperhitungkan agar pembacaan terhadap pernyataan Megawati tidak berubah menjadi romantisasi terhadap suatu negara yang sedang berperang. Kemampuan bertahan dari tekanan eksternal tidak selalu berarti masyarakat terbebas dari penderitaan ekonomi dan sosial.

Reuters melaporkan bahwa pada Juli 2026 inflasi Iran mencapai 66 persen, harga pangan meningkat 128 persen, nilai rial melemah, industri mengalami tekanan, dan masyarakat menghadapi penurunan daya beli, sehingga resiliensi negara harus dibedakan dari kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan akhir pembangunan.

Dari Iran Menuju Politik Kedaulatan Indonesia

Justru di titik inilah pernyataan Megawati dapat dibaca sebagai refleksi mengenai Indonesia, bukan sebagai ajakan untuk meniru sistem politik Iran, sebab pelajaran yang ditawarkan terletak pada kemampuan mempertahankan kedaulatan dan pilihan nasional dalam lingkungan internasional yang penuh tekanan.

Indonesia memiliki pengalaman historis sendiri melalui politik luar negeri bebas aktif, Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan gagasan berdikari Bung Karno.

Karena itu, pengalaman Iran dapat ditempatkan sebagai bahan perbandingan untuk memperkuat kapasitas Indonesia tanpa mengadopsi struktur politik maupun kebijakan domestiknya.

Dalam tradisi Soekarno, kemerdekaan politik tidak pernah berhenti pada pengakuan formal terhadap kedaulatan karena kemerdekaan harus mempunyai basis ekonomi, teknologi, kebudayaan, dan kemampuan menentukan arah pembangunan sendiri.

Sebuah gagasan yang kembali muncul dalam pidato Megawati ketika ia menghubungkan geopolitik dengan kedaulatan kekayaan alam, kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan persatuan bangsa.

Dengan demikian, pembicaraan mengenai Iran pada 17 Agustus 2026 dapat dibaca sebagai aktualisasi gagasan berdikari dalam konteks baru ketika Indonesia menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, perubahan rantai pasok global, kompetisi energi, serta transformasi teknologi yang semakin menentukan distribusi kekuasaan dunia.

Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena posisi Indonesia berbeda dari Iran.

Namun, keduanya menghadapi persoalan yang sama dalam satu aspek penting, yaitu bagaimana mempertahankan otonomi strategis ketika sistem internasional dibentuk oleh negara-negara dengan kemampuan ekonomi, militer, teknologi, dan finansial yang sangat besar.

Bagi Indonesia, otonomi strategis tidak berarti menutup diri dari Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa, Timur Tengah, atau kekuatan lainnya, melainkan membangun kapasitas nasional sehingga hubungan dengan kekuatan besar berlangsung berdasarkan kepentingan nasional dan kemampuan melakukan pilihan, bukan karena ketergantungan yang membatasi ruang gerak diplomasi.

Oleh karena itu, pernyataan Megawati mengenai Iran dapat dipahami sebagai upaya mengubah pengalaman konflik Timur Tengah menjadi refleksi tentang masa depan Indonesia.

Terutama, mengenai pertanyaan apakah kemerdekaan yang telah memasuki usia 81 tahun telah menghasilkan kemampuan nyata untuk menentukan arah politik, ekonomi, teknologi, energi, dan keamanan nasional.

Iran dalam konstruksi pemikiran tersebut berfungsi sebagai cermin yang memperlihatkan, kekuatan negara tidak hanya berasal dari besarnya anggaran pertahanan atau kapasitas ekonomi.

Namun, juga dari kemampuan mempertahankan kohesi nasional, mengelola tekanan, memanfaatkan posisi geografis, dan menjaga ruang keputusan politik di tengah tekanan kekuatan eksternal.

Karena itu, inti pesan Megawati pada 17 Agustus 2026 dapat dibaca sebagai kesinambungan antara nasionalisme Soekarno, gagasan berdikari, Pancasila, dan politik luar negeri bebas aktif dalam menghadapi geopolitik abad ke-21, dengan persatuan ditempatkan sebagai fondasi yang memungkinkan kedaulatan politik diterjemahkan menjadi kekuatan strategis.

Pertanyaan mengenai mengapa Amerika Serikat belum mampu menundukkan Iran pada akhirnya bukan pertanyaan tentang siapa yang menang atau kalah.

Melainkan pertanyaan yang lebih penting bagi Indonesia adalah seberapa kuat bangsa ini menjaga persatuan, menguasai sumber daya, membangun teknologi, memperkuat ekonomi, dan menentukan sendiri posisi nasionalnya ketika dunia semakin dipenuhi kompetisi kekuatan besar.*(www.kompas.com)

*) Penulis adalahPemerhati Geopolitik Indonesia dan Timur Tengah

FLORES — Aktivitas gempa susulan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih berlangsung setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat 7.029 gempa susulan hingga Selasa, 25 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Cerah

BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki magnitudo 6,2, sedangkan yang terkecil bermagnitudo 1,1.

Sebanyak 141 gempa susulan telah dirasakan oleh masyarakat.

Aktivitas kegempaan di Flores dan sekitarnya masih berlangsung setelah pembaruan data tersebut.

Pada Selasa, 25 Agustus 2026 pukul 06.27.15 WIB, BMKG kembali mencatat gempa bermagnitudo 4,1.

Gempa berpusat di laut, sekitar 42 kilometer sebelah utara Ruteng, Kabupaten Manggarai.

Gempa tersebut berada pada kedalaman 5 kilometer. Guncangannya dirasakan masyarakat di Kabupaten Manggarai dengan intensitas II MMI.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," tulis laman resmi BMKG.

Gempa bermagnitudo 4,1 tersebut terjadi di tengah rangkaian ribuan gempa susulan yang masih berlangsung di wilayah Flores dan sekitarnya.

Jumlah gempa susulan yang tercatat hingga Selasa pagi juga meningkat dibandingkan pembaruan data sebelumnya.

Pada Senin, 24 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB, BMKG mencatat sebanyak 6.697 gempa susulan.

Dengan demikian, berdasarkan dua pembaruan data tersebut, jumlah gempa susulan bertambah 332 kejadian dalam 12 jam terakhir.

Rangkaian aktivitas kegempaan tersebut masih dipantau BMKG.

Masyarakat di wilayah Flores dan sekitarnya diimbau tetap tenang, tetapi waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.* (bi/ad)

JAKARTA — Kredit Usaha Rakyat atau KUR BRI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menambah modal usaha.

Salah satu plafon pinjaman yang banyak diperhitungkan calon debitur adalah KUR BRI 2026 sebesar Rp100 juta.

Baca Juga:

• Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan

Dalam informasi yang tersedia, bunga KUR BRI 2026 disebut sekitar 6 persen per tahun sesuai ketentuan pemerintah.

Besaran cicilan tetap perlu dikonfirmasi kepada BRI karena simulasi angsuran dan ketentuan kredit dapat bergantung pada jenis KUR serta hasil penilaian pengajuan.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Sejumlah dokumen yang tercantum sebagai persyaratan pengajuan KUR BRI 2026 antara lain Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akta nikah bagi calon debitur yang sudah menikah.

Untuk pinjaman lebih dari Rp50 juta, calon debitur juga disebut perlu menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dokumen usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha juga diperlukan.

Calon debitur juga harus memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai kredit yang sedang dimiliki calon debitur.

Persyaratan dapat berubah sesuai kebijakan dan jenis KUR yang berlaku.

Karena itu, calon debitur sebaiknya memastikan persyaratan terbaru melalui kanal resmi BRI sebelum mengajukan pinjaman.

Cara Pengajuan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan melalui kantor cabang BRI maupun secara online melalui kanal resmi yang disediakan bank.

Untuk pengajuan online, calon debitur dapat membuka laman KUR BRI, kemudian masuk menggunakan akun yang telah terdaftar.

Setelah itu, pilih menu pengajuan pinjaman KUR dan baca syarat serta ketentuan yang tersedia.

Calon debitur kemudian mengisi data diri dan data usaha secara lengkap.

Dokumen yang diminta, seperti KTP, keterangan usaha, pas foto, dan foto usaha, dapat diunggah sesuai petunjuk dalam sistem.

Setelah seluruh data diisi, calon debitur dapat menggunakan fitur simulasi angsuran untuk melihat perkiraan jumlah cicilan.

Pengajuan kemudian diproses dan calon debitur dapat menjalani survei oleh petugas.

Jika pengajuan disetujui, proses pencairan tetap mengikuti prosedur BRI dan calon debitur dapat diminta datang ke kantor BRI untuk menyelesaikan proses administrasi.

Tabel Angsuran KUR BRI 2026 Rp100 Juta

Berikut simulasi angsuran KUR BRI 2026 untuk pinjaman Rp100 juta berdasarkan data yang diberikan:

12 bulan: Rp8.833.333
18 bulan: Rp6.055.556
24 bulan: Rp4.666.667
36 bulan: Rp3.277.778
48 bulan: Rp2.583.333
60 bulan: Rp2.166.667

Simulasi tersebut dapat membantu pelaku UMKM memperkirakan kemampuan pembayaran sebelum mengajukan pinjaman.

Namun, calon debitur perlu memperhatikan bahwa angka dalam tabel merupakan simulasi dan bukan jaminan besaran cicilan yang akan diterapkan pada setiap pengajuan.

Besaran angsuran, tenor, bunga, biaya, dan persyaratan akhir mengikuti ketentuan BRI serta hasil analisis kredit.

Sebelum mengajukan pinjaman Rp100 juta, pelaku UMKM sebaiknya menghitung kemampuan membayar cicilan dengan mempertimbangkan omzet, biaya operasional, keuntungan usaha, serta kebutuhan modal lainnya.

Jangan sampai cicilan justru mengganggu arus kas usaha.* (ad)

JAKARTA — Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan peringatan kelahiran Rasulullah SAW yang diperingati umat Islam setiap 12 Rabiulawal, bulan ketiga dalam kalender Hijriah.

Peringatan Maulid Nabi biasanya diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan, seperti membaca sholawat, pengajian, bersedekah, dan ibadah lain yang bernilai positif.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Hadiri Maulid Nabi di Masjid Raya Baiturrahman, Perkuat Kebersamaan dengan Masyarakat

Secara bahasa, kata maulid atau milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Sementara kata Nabi dalam istilah Maulid Nabi merujuk kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian, Maulid Nabi dapat dipahami sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Dalam tradisi umat Islam, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa gembira, cinta, dan penghormatan kepada Rasulullah SAW.

Peringatan Maulid juga kerap menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk mempelajari kembali kehidupan dan akhlak Nabi Muhammad SAW serta menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Sejarah mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki sejumlah catatan dari berbagai periode pemerintahan Islam.

Mengutip buku Maulid Nabi Muhammad SAW karya Dadan Kurniawan, salah satu catatan mengenai perayaan Maulid Nabi yang diselenggarakan secara resmi oleh otoritas negara merujuk pada masa Daulah Fatimiyah di Mesir.

Pada masa Dinasti Fatimiyah, peringatan Maulid Nabi menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari besar keagamaan.

Peringatan tersebut juga mencakup kelahiran Ali bin Abi Thalib, Fatimah az-Zahra, Hasan, dan Husain.

Pada masa itu, kegiatan peringatan dilakukan oleh kalangan istana dengan pembagian sedekah dalam jumlah besar, manisan, serta pidato keagamaan.

Dalam perkembangannya, peringatan Maulid Nabi juga dikenal pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.

Peringatan tersebut diselenggarakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat.

Pembahasan mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW juga berkaitan dengan sejumlah dalil mengenai kecintaan dan penghormatan kepada Rasulullah SAW, termasuk anjuran bersholawat.

Salah satu ayat yang menjadi landasan anjuran bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah Surah Al-Ahzab ayat 56.

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya."

Mengutip tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan para malaikat memohonkan ampunan untuknya.

Umat Islam kemudian dianjurkan untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam dengan penuh penghormatan.

Selain ayat Al-Qur'an tersebut, terdapat pula hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mengenai puasa pada hari Senin.

Abu Qatadah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Rasulullah SAW kemudian bersabda:

"Itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya wahyu kepadaku." (HR. Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW memiliki makna penting dalam kehidupan beliau.

Hal itu ditunjukkan melalui amalan puasa pada hari Senin.

Bagi umat Islam, peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk kembali mengenal perjalanan hidup Rasulullah SAW, memperbanyak sholawat, serta meneladani akhlak dan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari.* (ad)

LABUSEL — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 serta KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Labuhanbatu Selatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin, 24 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Ketua TP Posyandu Asahan Kunjungi Posyandu Manggis, Tracing TBC Terintegrasi CKG Jadi Fokus

Rapat tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Labusel Ari Winata, Wakil Ketua DPRD M. Romadon Nasution dan Irmayanti Siregar, anggota DPRD, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Fery mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah membahas dan menyepakati KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurut Fery, kesepakatan tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat.

"Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat," ujar Fery.

Ia mengatakan perubahan KUA dan PPAS disusun dengan mempertimbangkan perkembangan selama pelaksanaan APBD 2026, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

Penyesuaian anggaran tersebut juga dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan mendukung program prioritas daerah.

"Perubahan KUA dan PPAS ini juga mencerminkan komitmen kita bersama untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran demi mendukung program prioritas daerah, seperti peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi," katanya.

Fery juga mengapresiasi kerja sama, masukan, dan koreksi yang diberikan DPRD selama proses pembahasan.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Pemkab Labusel selanjutnya dapat memproses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro mengatakan tahun anggaran 2027 akan menjadi periode yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah.

Menurut Syahdian, pemerintah dituntut meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, dan memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Syahdian meminta seluruh perangkat daerah menjadikan KUA dan PPAS sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Penyusunan RKA-SKPD, kata dia, harus dilakukan secara cermat, efisien, dan akuntabel.

Program yang direncanakan juga harus selaras dengan visi pembangunan daerah serta aspirasi masyarakat.

Syahdian turut mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan pandangan, koreksi, dan masukan selama pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Hal ini tentunya sangat bermanfaat terhadap penyempurnaan atas rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, sehingga diharapkan anggaran ini nantinya benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," ujarnya.

Menurut Syahdian, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2027 bukan sekadar tahapan administratif.

Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

"Ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cerminan komitmen kita bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat," kata Syahdian.

Setelah nota kesepakatan ditandatangani, Pemkab Labusel akan memasuki tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan serta memastikan kebijakan anggaran diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu Selatan.* (ad)

ASAHAN — Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, mengunjungi Posyandu Manggis di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Senin, 24 Agustus 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan Posyandu sekaligus kegiatan tracing tuberkulosis atau TBC yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Tinjau Tiga Infrastruktur Strategis, Bupati Asahan Pastikan Pembangunan Berdampak bagi Ekonomi Warga

Kegiatan tersebut turut dihadiri pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, Ketua TP Posyandu Kecamatan Teluk Dalam, pengurus Posyandu Desa, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, Camat Teluk Dalam, Ketua Baznas Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Selain meninjau pelayanan Posyandu, Ny. Yusnila menyaksikan penyaluran bantuan TBC dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada masyarakat Desa Air Teluk Kiri.

Bantuan secara simbolis diberikan kepada lima mustahik.

Masing-masing penerima mendapatkan beras 5 kilogram, telur satu papan, gula merah 2 kilogram, minyak goreng 2 liter, kacang hijau 2 kilogram, susu Bear Brand satu kaleng, susu Ultra Full Cream dua kotak, dan teh satu kotak, serta uang tunai.

Para penerima bantuan juga mendapatkan suplemen dari Dinas Kesehatan dan rompi untuk kader Posyandu.

Camat Teluk Dalam, Zulpahmi, menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Ketua TP Posyandu Kabupaten Asahan bersama rombongan.

Menurut dia, kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi Kecamatan Teluk Dalam untuk meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu.

"Kehadiran Ibu Ketua TP Posyandu Kabupaten Asahan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan memperbaiki enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar semakin baik. Kami juga berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat serta membantu meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya penerima bantuan TBC," ujarnya.

Zulpahmi mengatakan peningkatan pelayanan tersebut juga penting dilakukan karena Kecamatan Teluk Dalam akan menghadapi perlombaan Posyandu tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Ny. Yusnila Indriati Taufik mengatakan kegiatan Posyandu yang dilaksanakan rutin setiap bulan memiliki peran penting dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat.

Posyandu, kata dia, dapat membantu mendeteksi berbagai masalah kesehatan sejak dini.

"Melalui Posyandu inilah kita dapat mengetahui perkembangan kesehatan masyarakat. Baik balita maupun lansia dapat dipantau secara rutin, sehingga apabila terdapat gejala atau risiko penyakit dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Menurut Yusnila, transformasi Posyandu saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Posyandu telah berkembang untuk mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Ia mengatakan Posyandu Manggis Desa Air Teluk Kiri menjadi salah satu Posyandu yang telah menerapkan konsep Posyandu 6 SPM.

"Kita berharap transformasi Posyandu ini dapat semakin memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya Posyandu 6 SPM, berbagai kebutuhan dasar masyarakat dapat lebih mudah dipantau dan ditindaklanjuti secara terpadu," katanya.

Dalam kegiatan penyuluhan TBC, Dokter Spesialis Paru, dr. Dinia Tina, menjelaskan TBC merupakan penyakit infeksi yang paling sering menyerang paru-paru.

Namun, penyakit tersebut juga dapat menyerang organ tubuh lainnya.

Menurut Dinia, kegiatan tracing bertujuan menemukan masyarakat yang terinfeksi TBC, termasuk mereka yang belum menunjukkan gejala.

Pemeriksaan juga penting bagi masyarakat yang memiliki faktor risiko maupun kontak erat dengan penderita TBC.

"Melalui kegiatan ini kita mencari masyarakat yang terkena TBC, termasuk yang tidak memiliki gejala. Jika ditemukan indikasi, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan kesehatan dan foto rontgen," jelasnya.

Dinia juga mengingatkan adanya TBC yang resisten atau kebal terhadap obat.

Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemeriksaan sejak dini.

"Mari kita lebih waspada dan melakukan pemeriksaan sejak dini. Dengan menemukan dan mengobati TBC lebih awal, kita bersama-sama dapat memutus mata rantai penularannya," ajaknya.

Setelah kegiatan tersebut, rombongan Ketua TP Posyandu Kabupaten Asahan meninjau calon penerima bantuan bedah rumah di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam.

Program tersebut direncanakan bersumber dari APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah, Posyandu, Dinas Kesehatan, Baznas, dan perangkat terkait dalam meningkatkan kualitas kesehatan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., meninjau tiga lokasi pembangunan dan fasilitas publik di Kabupaten Asahan, Senin, 24 Agustus 2026.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur dapat mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat.

Baca Juga:

• Antisipasi Dampak El Nino, Malaysia Tawarkan Bantuan Penanganan Karhutla ke Indonesia

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Asahan didampingi Dandim 0208/Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, serta pejabat dan tamu undangan lainnya.

Lokasi pertama yang ditinjau Bupati adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Desa Sei Kamah Baru.

Taufik mengatakan terdapat 114 unit KDMP yang sedang dibangun di Kabupaten Asahan. Salah satunya berada di Desa Sei Kamah Baru.

"KDMP Desa Sei Kamah Baru ini sudah memiliki kepengurusan. Saya berharap KDMP ini dapat segera dioperasikan agar roda perekonomian masyarakat dapat terus berjalan. KDMP ini hadir untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan warga, dan dengan adanya fasilitas ini, perekonomian masyarakat dapat meningkat," ujar Bupati.

Menurut dia, keberadaan KDMP diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Setelah meninjau KDMP, rombongan melanjutkan kunjungan ke Jembatan Perintis Garuda.

Jembatan sepanjang 87 meter tersebut menghubungkan Desa Sei Kamah Baru, Kecamatan Sei Dadap, dengan Kelurahan Siumbut-Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur.

Pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Pusat.

Bupati Asahan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas pembangunan infrastruktur tersebut.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI yang telah membangun Jembatan Perintis Garuda sepanjang 87 meter ini," ungkapnya.

Menurut Taufik, keberadaan jembatan dapat mempermudah masyarakat menuju pusat kota.

Akses tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti berbelanja, mendapatkan pelayanan kesehatan, hingga mengakses fasilitas pendidikan.

Selain memperpendek jarak tempuh, jembatan juga menjadi jalur alternatif bagi masyarakat untuk menghindari kemacetan dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

"Mari kita jaga jembatan ini bersama-sama, jangan sampai rusak, apalagi rusak akibat kelalaian kita sendiri," pesan Bupati.

Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P., mengatakan pembangunan jembatan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan transportasi masyarakat.

"Terdapat 7 titik jembatan yang dibangun, dan ke depannya akan ditambah lagi. Untuk pemanfaatan Jembatan Perintis Garuda ini, Insyaallah dalam waktu satu minggu lagi pembangunan akan sepenuhnya selesai dan dapat digunakan sepenuhnya," jelasnya.

Lokasi terakhir yang ditinjau adalah Daerah Irigasi Sungai Silau Tua Dam Alam Bali di Desa Silau Maraja, Kecamatan Setia Janji.

Bupati Asahan mengatakan daerah irigasi tersebut memiliki peran penting bagi sektor pertanian karena mengairi sawah seluas 430 hektare.

Pemerintah Kabupaten Asahan, kata Taufik, akan mengalokasikan anggaran Rp1 miliar untuk memperbaiki saluran primer dan sekunder di daerah irigasi tersebut.

"Pemerintah Kabupaten Asahan akan mengalokasikan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk rehabilitasi saluran primer dan sekunder di Daerah Irigasi Silau Maraja ini. Dengan perbaikan saluran irigasi yang baik, diharapkan hasil panen sawah masyarakat dapat meningkat secara signifikan," tegas Bupati.

Peninjauan tiga lokasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Asahan memastikan pembangunan fasilitas ekonomi, konektivitas antarwilayah, dan infrastruktur pertanian dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.* (ad)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan bersama masyarakat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Senin malam, 24 Agustus 2026.

Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan Selasa, 25 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Selain itu, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat ukhuwah, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Rangkaian acara diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Salawat Badar yang diikuti para jamaah dengan penuh kekhusyukan.

Acara juga diisi sambutan Wakil III Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Dr. H. A. Mufakhir Muhammad, serta Plt. Sekda Aceh Taufik.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, kehadiran Kapolda Aceh bersama unsur pemerintah daerah dan masyarakat dalam peringatan Maulid Nabi tersebut merupakan wujud kebersamaan dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

"Ini merupakan wujud kebersamaan Kapolda Aceh bersama unsur pemerintah dan masyarakat dalam memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW," ujar Joko dalam keterangannya usai kegiatan.

Puncak kegiatan diisi tausyiah dan doa bersama yang disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Dr. Misran Fuadi.

Dalam tausyiahnya, Misran mengingatkan pentingnya menjadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia.

Peringatan Maulid Nabi di Masjid Raya Baiturrahman tersebut berlangsung dalam suasana khidmat.

Kehadiran unsur kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat menunjukkan kebersamaan dalam memperingati salah satu momentum penting bagi umat Islam di Aceh.* (ad)

BALI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Bali pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Kondisi cuaca diperkirakan bervariasi, mulai dari cerah, cerah berawan, berawan, hingga hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Tabanan diprediksi berawan, dengan suhu 20-30 derajat Celsius dan kelembapan 62-92 persen.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Badung, dengan suhu 22-31 derajat Celsius dan kelembapan 60-92 persen.

Wilayah Gianyar diperkirakan berawan, dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 62-92 persen.

Sementara itu, Klungkung juga diprakirakan berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 58-82 persen.

Bangli menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan mengalami cuaca cerah.

Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 21-28 derajat Celsius, dengan kelembapan 62-99 persen.

Karangasem juga diprakirakan cerah, dengan suhu 21-30 derajat Celsius dan kelembapan 63-95 persen.

Adapun Buleleng diprakirakan mengalami hujan ringan. Suhu udara diperkirakan mencapai 22-30 derajat Celsius dengan kelembapan 59-88 persen.

Di Kota Denpasar, BMKG memprakirakan kondisi berawan, dengan suhu udara 23-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-90 persen.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan pada Selasa, 25 Agustus 2026, dapat memperhatikan perkembangan kondisi cuaca sepanjang hari.

Perubahan cuaca dapat terjadi sehingga informasi dan pembaruan prakiraan dari BMKG perlu menjadi perhatian.* (ad)

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Seluruh wilayah diprakirakan mengalami cuaca cerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Bantul juga diprediksi cerah dengan suhu 21-31 derajat Celsius dan kelembapan 53-92 persen.

Kondisi cerah diprakirakan terjadi di Gunungkidul. Suhu udara berada pada kisaran 22-30 derajat Celsius, sedangkan kelembapan mencapai 52-84 persen.

Di Sleman, BMKG memperkirakan cuaca cerah dengan suhu 22-31 derajat Celsius dan kelembapan 45-88 persen.

Sementara itu, Kota Yogyakarta diprakirakan menjadi wilayah dengan suhu maksimum tertinggi, yakni mencapai 32 derajat Celsius.

Cuaca diprediksi cerah dengan suhu 22-32 derajat Celsius dan kelembapan 43-86 persen.

Dengan kondisi cuaca yang cenderung cerah di seluruh wilayah DIY, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan memperhatikan kondisi cuaca dan menjaga kondisi tubuh, terutama saat suhu meningkat pada siang hari.* (ad)

JAWA BARAT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Sebagian besar wilayah diprediksi mengalami cuaca cerah, sementara beberapa daerah berpotensi berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Di Bogor, cuaca diprediksi cerah dengan suhu 25-34 derajat Celsius dan kelembapan 37-83 persen.

Sukabumi diprakirakan cerah berawan dengan suhu 21-29 derajat Celsius dan kelembapan 53-91 persen.

Cianjur diprediksi cerah dengan suhu 19-27 derajat Celsius. Bandung juga diprakirakan cerah dengan suhu 18-28 derajat Celsius.

Sementara Garut dan Tasikmalaya diprediksi berawan, masing-masing dengan suhu 16-24 derajat Celsius dan 21-27 derajat Celsius.

Ciamis diprakirakan cerah berawan dengan suhu 22-28 derajat Celsius. Adapun Kuningan diprediksi cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius.

Di wilayah utara Jawa Barat, Cirebon diprakirakan cerah dengan suhu 25-33 derajat Celsius.

Majalengka juga diprediksi cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius. Sumedang diprakirakan cerah dengan suhu 21-30 derajat Celsius.

Indramayu menjadi wilayah dengan suhu udara tertinggi. BMKG memprakirakan cuaca cerah dengan suhu 26-36 derajat Celsius dan kelembapan 33-71 persen.

Subang diprediksi cerah dengan suhu 26-35 derajat Celsius, sedangkan Purwakarta berada pada kisaran 25-34 derajat Celsius.

Karawang diprakirakan cerah dengan suhu 27-34 derajat Celsius. Bekasi juga diprediksi cerah dengan suhu 26-35 derajat Celsius.

Di wilayah selatan, Bandung Barat diprakirakan cerah dengan suhu 21-29 derajat Celsius. Pangandaran diprediksi berawan dengan suhu 23-26 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan cerah dengan suhu 24-34 derajat Celsius.

Kota Sukabumi cerah dengan suhu 21-29 derajat Celsius, sedangkan Kota Bandung cerah dengan suhu 21-30 derajat Celsius.

Kota Cirebon diprakirakan cerah dengan suhu 25-33 derajat Celsius. Kota Bekasi diprediksi cerah dengan suhu 27-35 derajat Celsius.

Kota Depok menjadi salah satu wilayah dengan suhu tertinggi, yakni 26-36 derajat Celsius.

Sementara itu, Kota Cimahi diprakirakan cerah dengan suhu 20-29 derajat Celsius.

Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar diprediksi berawan, masing-masing dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan 24-29 derajat Celsius.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau memperhatikan kondisi cuaca dan suhu udara, terutama di wilayah yang diprakirakan mencapai 35-36 derajat Celsius pada siang hari.* (ad)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Seluruh wilayah Jakarta diprakirakan mengalami cuaca cerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Di Administrasi Kepulauan Seribu, BMKG memprakirakan cuaca cerah dengan suhu 28-29 derajat Celsius dan kelembapan 72-80 persen.

Kota Jakarta Pusat juga diprakirakan cerah. Suhu udara berada pada kisaran 27-33 derajat Celsius dengan kelembapan 50-77 persen.

Di Jakarta Utara, cuaca diprediksi cerah dengan suhu 27-30 derajat Celsius. Tingkat kelembapannya berkisar 61-78 persen.

Jakarta Barat diprakirakan cerah dengan suhu 27-34 derajat Celsius dan kelembapan 47-79 persen.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Jakarta Timur dengan suhu 27-34 derajat Celsius dan kelembapan 42-79 persen.

Sementara itu, Jakarta Selatan diprakirakan menjadi wilayah terpanas di DKI Jakarta.

Cuaca diprediksi cerah dengan suhu 27-36 derajat Celsius dan kelembapan 37-80 persen.

Dengan seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah, masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.

Namun, warga yang beraktivitas di luar ruangan perlu memperhatikan kondisi suhu udara, terutama pada siang hingga sore hari ketika suhu diprakirakan mencapai titik tertinggi.

Informasi prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Masyarakat disarankan memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.* (ad)

ACEH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Sejumlah kabupaten dan kota diprakirakan mengalami hujan ringan, sementara wilayah lainnya berawan, berkabut, atau mengalami udara kabur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026: Seluruh Wilayah Hujan Ringan

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Aceh Tenggara dengan suhu 17-22 derajat Celsius dan kelembapan 81-99 persen.

Di Aceh Timur, hujan ringan diprakirakan turun dengan suhu 24-30 derajat Celsius. Kelembapan berada pada kisaran 67-97 persen.

Sementara Aceh Tengah diprakirakan mengalami kabut/asap, dengan suhu 16-24 derajat Celsius dan kelembapan 68-99 persen.

Aceh Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius.

Adapun Aceh Besar diprakirakan berawan dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 49-86 persen.

Pidie diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 19-25 derajat Celsius. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Aceh Utara dengan suhu 25-31 derajat Celsius.

Simeulue diprakirakan berawan dengan suhu 25-29 derajat Celsius. Aceh Singkil diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 79-99 persen.

Di Bireuen, kondisi udara kabur diprakirakan terjadi dengan suhu 24-32 derajat Celsius. Aceh Barat Daya diprediksi hujan ringan dengan suhu 22-25 derajat Celsius.

Gayo Lues juga diprakirakan mengalami udara kabur dengan suhu 17-23 derajat Celsius.

Sementara Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Tamiang masing-masing diprediksi mengalami hujan ringan.

Aceh Jaya diprakirakan memiliki suhu 23-28 derajat Celsius dengan kelembapan 71-99 persen.

Nagan Raya berada pada kisaran 22-28 derajat Celsius dengan kelembapan 78-98 persen, sedangkan Aceh Tamiang memiliki suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-98 persen.

Bener Meriah diprakirakan hujan ringan dengan suhu 17-23 derajat Celsius. Pidie Jaya diprediksi berawan dengan suhu 20-26 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh dan Kota Sabang diprakirakan berawan.

Banda Aceh memiliki suhu 28-32 derajat Celsius, sedangkan Sabang berada pada kisaran 28-30 derajat Celsius.

Kota Lhokseumawe diprediksi mengalami udara kabur dengan suhu 25-30 derajat Celsius.

Kota Langsa dan Kota Subulussalam masing-masing diprakirakan mengalami hujan ringan.

Kota Langsa memiliki suhu 25-31 derajat Celsius dengan kelembapan 69-99 persen.

Sementara Kota Subulussalam diprakirakan memiliki suhu 24-29 derajat Celsius dengan kelembapan 80-97 persen.

Dengan banyak wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan di Aceh disarankan memperhatikan perkembangan cuaca dan memperbarui informasi prakiraan BMKG sebelum bepergian.* (ad)

SUMUT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Hampir seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini diprakirakan mengalami hujan ringan.

Baca Juga:

• Darurat Kekeringan El Nino Mengamuk, Sebagian Besar Jawa Masuk Kategori Awas

Tapanuli Utara juga diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 18-24 derajat Celsius dan kelembapan 77-99 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, dan Deli Serdang.

Suhu di wilayah-wilayah tersebut berkisar antara 18-31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi.

Simalungun diprediksi hujan ringan dengan suhu 22-27 derajat Celsius.

Asahan berada pada kisaran 24-30 derajat Celsius, sedangkan Labuhanbatu memiliki suhu 25-33 derajat Celsius.

Dairi, Toba, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan juga diprakirakan mengalami hujan ringan.

Suhu terendah diperkirakan terjadi di Humbang Hasundutan, yakni 18-23 derajat Celsius.

Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas juga diprakirakan mengalami hujan ringan.

Suhu tertinggi di sejumlah wilayah tersebut mencapai 33 derajat Celsius.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara diprakirakan mengalami udara kabur.

Labuhanbatu Selatan memiliki suhu 24-33 derajat Celsius dengan kelembapan 54-99 persen, sedangkan Labuhanbatu Utara berada pada kisaran 24-32 derajat Celsius dengan kelembapan 64-99 persen.

Nias Utara diprakirakan hujan ringan, sementara Nias Barat diprediksi berawan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 81-96 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-98 persen.

Kota Pematangsiantar juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 22-27 derajat Celsius.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Kota Sibolga, Tanjung Balai, Binjai, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan, dan Gunungsitoli.

Kota Binjai diprakirakan memiliki suhu 24-32 derajat Celsius, menjadi salah satu wilayah perkotaan dengan suhu maksimum tertinggi.

Sementara Kota Padang Sidempuan memiliki suhu 22-26 derajat Celsius dengan kelembapan 81-99 persen.

Dengan dominasi hujan ringan di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara, masyarakat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan disarankan memperhatikan perkembangan cuaca dan memantau informasi terbaru dari BMKG.

Pengendara juga perlu meningkatkan kewaspadaan ketika hujan turun karena kondisi jalan dapat menjadi licin dan jarak pandang berkurang.* (ad)

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, usai menyerahkan kesimpulan perkara praperadilan Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• 23 Pasal KUHAP hingga 4 Putusan MK, Kubu Febrie Klaim Temukan 40 Pelanggaran dalam Proses Hukumnya

Febri mengatakan tim hukum meminta agar barang-barang pribadi yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara dikembalikan kepada pemiliknya. Menurutnya, barang tersebut antara lain foto keluarga dan sejumlah dokumen pribadi milik Febrie serta keluarganya.

"Jadi barang pribadi itu apa? Satu, foto keluarga, dan yang kedua barang pribadinya adalah dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi dari pemohon dan keluarga pemohon dan tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang berjalan, tidak ada juga hubungannya dengan harta kekayaan," ujarnya.

Menurut Febri, inti praperadilan bukan sekadar memperdebatkan barang yang disita, tetapi menguji apakah tindakan penegakan hukum terhadap Febrie telah dilakukan sesuai aturan.

Dia menyebut apabila permohonan praperadilan dikabulkan, aparat penegak hukum perlu melakukan evaluasi terhadap proses hukum yang telah berjalan. Evaluasi tersebut dinilai penting agar tahapan penegakan hukum berikutnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau praperadilan ini dikabulkan, maka perlu ada evaluasi terhadap proses yang selama ini terjadi. Itu kewenangan dari penegak hukum, kami tidak bisa campur tangan terkait dengan tindakan-tindakan lebih lanjut," kata Febri.

Febri menilai praperadilan dalam KUHAP baru dapat menjadi mekanisme korektif apabila ditemukan kesalahan dalam proses penegakan hukum. Karena itu, menurutnya, setiap tahapan penegakan hukum harus dilakukan secara cermat sejak awal.

"Kalau ada sesuatu yang salah dikoreksi, maka harus diperbaiki. Kalau penegakan hukum mau dilakukan secara serius, maka prosesnya harus benar dari awal, tidak terburu-buru," tuturnya.

Dia kembali menyinggung klaim tim kuasa hukum yang menemukan dugaan pelanggaran terhadap puluhan ketentuan hukum dalam proses penanganan perkara Febrie.

"Kita tidak bisa bayangkan misalnya dari yang kami yakini terbukti di proses praperadilan ini, ada 40 peraturan yang dilanggar," ujarnya.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadwalkan membacakan putusan praperadilan Febrie Adriansyah pada Kamis (27/8/2026).

Hakim tunggal Richard Edwin Basoeki menyampaikan jadwal tersebut dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin.

"Sidang putusan praperadilan akan kita gelar pada 27 Agustus," kata Richard.

Permohonan praperadilan tersebut terdaftar dengan Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL. Gugatan berkaitan dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan kediaman Febrie yang melibatkan Polda Metro Jaya sebagai Termohon I, Kortastipidkor Polri sebagai Termohon II serta Kejaksaan Agung sebagai pihak termohon lainnya.

Dengan putusan yang akan dibacakan pada 27 Agustus, proses praperadilan tersebut akan menentukan apakah tindakan hukum yang dipersoalkan tim Febrie dinyatakan sah atau tidak oleh pengadilan.* (k/dh)

Raja Juli mengatakan pengerahan ASN tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan penanganan karhutla. Hal itu disampaikannya setelah meninjau lokasi karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Titik Api Mulai Mereda: Istana Nyatakan Karhutla di Empat Provinsi Sumatera Terkendali Berkat Gerak Cepat Preventif

Dari total 5.000 ASN yang disiapkan, sebanyak 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan. Khusus Kalimantan Barat, Kementerian Kehutanan akan mengirimkan 700 ASN yang berasal dari daerah-daerah dengan kondisi karhutla relatif tidak terdampak.

"Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini," ujarnya.

Menurut Raja Juli, penambahan personel diperlukan karena perkembangan titik panas atau hotspot dapat berubah dengan cepat. Selain pengerahan ASN, pejabat eselon I Kementerian Kehutanan juga akan berkantor di enam provinsi prioritas untuk memperkuat koordinasi penanganan.

Enam provinsi yang menjadi prioritas tersebut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan dan Jambi.

Raja Juli menyebut penanganan karhutla di lapangan dilakukan bersama sejumlah pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga Manggala Agni. Kolaborasi tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil di sejumlah wilayah.

Ia menyebut jumlah titik panas di Kalimantan Barat pada malam sebelumnya tersisa 28 titik. Namun, angka tersebut masih dapat berubah seiring dinamika kondisi cuaca dan perkembangan kebakaran.

"Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah bersama-sama, akhirnya pada hari ini, sekali lagi per malam kemarin, angka hotspot di Kalimantan Barat sisa 28 saja ya. Nanti datanya akan kita update, sekali lagi ini sangat dinamis," kata Raja Juli.

Pengerahan ASN tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan, pemadaman, pencegahan serta koordinasi penanganan karhutla di wilayah prioritas. Pemerintah juga terus mengandalkan sinergi lintas instansi untuk menekan penyebaran titik api dan mencegah kebakaran meluas.* (in/dh)