MEDAN — Dinas Perhubungan Sumatera Utara menyiapkan 33 unit bus perintis untuk melayani masyarakat di lima kabupaten pada 2026.

Layanan tersebut ditujukan untuk memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan (3TP), sekaligus menyediakan transportasi gratis bagi pelajar.

Baca Juga:

• Kapolri: Mahasiswa UMSU Punya Modal Jadi Pemimpin Masa Depan

Peluncuran direncanakan dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Lima kabupaten yang menjadi sasaran tahap awal program ini adalah Nias Utara, Samosir, Batubara, Padang Lawas Utara, dan Asahan.

"Program bus perintis ini merupakan program strategis daerah (PSD) yang dicanangkan bapak Gubernur Sumut tujuannya untuk membantu masyarakat, terutatama pelajar di daerah tertinggal yang jauh jarak domisilinya dari sekolah, kita berikan transportasi gratis untuk datang dan pulang dari sekolah," ucapnya, Senin (28/9/2026).

Yuda mengatakan, pembagian bus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Empat kabupaten, yakni Samosir, Padang Lawas Utara, Batubara, dan Asahan, masing-masing mendapatkan enam unit bus.

Sementara itu, Nias Utara mendapat sembilan unit bus. Dengan demikian, total kendaraan yang disiapkan pada tahap awal mencapai 33 unit.

"Bus yang beroperasi di Asahan, Batubara, Padang Lawas Utara jenisnya bus Hiace, untuk Samosir bus L kecuali Nias Utara karena di sana tidak punya angkutan transportasi yang eksisting maka menggunakan mobil Carry," kata Yuda.

Jenis kendaraan tersebut disesuaikan dengan kondisi transportasi di masing-masing wilayah.

Khusus Nias Utara, kendaraan yang digunakan adalah mobil Carry karena daerah tersebut belum memiliki angkutan transportasi yang tersedia.

Yuda menjelaskan, program bus perintis tidak hanya diperuntukkan bagi lima kabupaten.

Pemerintah Provinsi Sumut menargetkan layanan tersebut secara bertahap menjangkau 18 kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah prioritas.

Penentuan wilayah tersebut didasarkan pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, terdapat 18 daerah yang dinilai membutuhkan layanan tersebut.

"Daerah yang menjadi prioritas ini didasarkan dari kajian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), dari 33 kabupaten/kota ada 18 daerah yang dinilai tertinggal di Sumut dan tahun ini kami fokuskan untuk lima kabupaten dulu," katanya.

Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Pada 2027, layanan ditargetkan berlanjut di 10 daerah.

Kemudian 15 daerah pada 2028, dan pada 2029–2030 ditargetkan menjangkau 18 daerah prioritas.

"Dengan tahapan tersebut, seluruh wilayah yang menjadi prioritas akan mendapat layanan bus perintis,"jelasnya.

Untuk mendukung operasional program, setiap kabupaten dialokasikan anggaran Rp600 juta selama satu tahun.

Anggaran tersebut digunakan untuk membeli layanan bus perintis dengan jarak pelayanan hingga 60 kilometer per hari.

"Dengan tahapan tersebut, seluruh wilayah yang menjadi prioritas akan mendapat layanan bus perintis,"jelasnya.

Yuda menjelaskan, pemerintah tidak membeli ataupun menyewa kendaraan secara langsung.

Skema yang digunakan adalah membeli layanan transportasi melalui kerja sama dengan operator transportasi daerah atau pihak ketiga.

"Operasionalnya dilaksanakan bekerja sama dengan operator transportasi daerah atau pihak ketiga. Untuk program bus perintis ini, kita tidak menyewa atau membeli busnya, kita hanya membeli pelayanannya bekerjasama dengan operator, sama sistemnya seperti BRT, dalam sehari pelayanannya 60 Km," jelas Yuda.

Peluncuran program bus perintis direncanakan paling cepat pada pekan depan di Kabupaten Asahan.

Program tersebut diharapkan dapat membantu pelajar yang selama ini menghadapi kendala transportasi untuk pergi dan pulang sekolah.

"Rencana akan kita launching paling cepat minggu depan di Asahan. Mudah-mudahan program ini bisa membantu pelajar yang selama ini mengalami kendala untuk menjangkau transportasi dari rumah ke sekolah," jelasnya.

Program ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumut memperluas akses transportasi bagi masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan layanan angkutan, terutama bagi pelajar yang harus menempuh jarak cukup jauh menuju sekolah.* (tm/ad)

BINJAI — Pengurus Rayon Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kecamatan Binjai Barat resmi dilantik pada Minggu, 27 September 2026.

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Camat Binjai Barat dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Jadikan Hasil Rapat Kerja DPRD sebagai Pijakan Pembangunan Kota Medan 2027

Kegiatan itu turut dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Delia Pratiwi Br. Sitepu, SH.

Dalam sambutannya, Delia menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus AMPI Binjai Barat yang baru dilantik.

Ia berharap organisasi kepemudaan tersebut dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk mengembangkan kreativitas dan kepedulian terhadap persoalan sosial di masyarakat.

Delia juga menyinggung bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepemudaan yang menjadi ruang kerja Komisi IX DPR RI.

"AMPI harus menjadi rumah bagi pemuda Binjai Barat yang ingin berkarya. Saya hadir di sini sebagai bentuk dukungan penuh. Saya ingin AMPI Binjai Barat aktif, bersinergi dengan pemerintah, dan menjadi contoh organisasi kepemudaan yang solid dan berintegritas. Selamat bekerja untuk pengurus yang baru dilantik," ujar Delia Pratiwi Br. Sitepu, SH dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan meriah kader.

Delia sebelumnya juga tercatat terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di Kota Binjai sebagai Anggota Komisi IX DPR RI.

Sementara itu, Ketua AMPI Binjai Barat yang baru dilantik menyampaikan komitmennya menjalankan roda organisasi sesuai dengan AD/ART.

Ia juga menyatakan akan membawa AMPI agar semakin dekat dengan masyarakat.

Ketua AMPI Binjai Barat turut menyampaikan terima kasih atas kehadiran langsung Delia Pratiwi Br. Sitepu yang dinilai memberikan motivasi kepada seluruh kader.

Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah unsur dan tokoh masyarakat, di antaranya perwakilan Polsek Binjai Barat, Ketua DPD AMPI Kota Binjai, unsur DPD Partai Golkar Kota Binjai, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta seluruh kader AMPI se-Kecamatan Binjai Barat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama dan doa untuk keberlangsungan organisasi AMPI serta kemajuan Kota Binjai.* (ad)

BANDA ACEH — Polda Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi di Masjid Babuttaqwa Polda Aceh, Senin, 28 September 2026.

Kegiatan tersebut diikuti Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, Irwasda Kombes Pol. Iskandar ZA, Wakil Ketua Bhayangkari beserta pengurus, para pejabat utama dan personel Polda Aceh.

Baca Juga:

• Kapolri: Mahasiswa UMSU Punya Modal Jadi Pemimpin Masa Depan

Peringatan Maulid Nabi tahun ini mengusung tema, "Dengan Meneladani Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Melalui Polri Presisi Kita Wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Tema tersebut menekankan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan, terutama dalam hal kejujuran, keadilan, amanah, kasih sayang, kesabaran, keberanian, serta penghormatan terhadap sesama.

Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan yang disampaikan Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan seremonial.

Menurut Ari, Maulid Nabi menjadi momentum untuk kembali mengingat, memahami, sekaligus menerapkan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi anggota Polri, kata Ari, nilai-nilai keteladanan Rasulullah memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan tugas.

Sifat shiddiq mengajarkan kejujuran dalam perkataan dan tindakan.

Sementara sifat amanah mengingatkan personel untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan negara.

Adapun tabligh menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, santun, dan bertanggung jawab.

Sedangkan sifat fathanah mendorong personel untuk terus meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.

"Nilai-nilai itu sejalan dengan semangat Polri Presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Implementasinya tidak hanya menyangkut modernisasi organisasi dan profesionalitas, tetapi juga pembangunan karakter personel. Kemampuan profesional harus senantiasa diiringi integritas, moralitas, dan akhlak yang mulia," sebut Brigjen Ari.

Ia mengajak seluruh personel Polda Aceh menjadikan akhlak Rasulullah sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas.

Terutama dalam menjalankan peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Menurut Ari, tugas tersebut menghadapkan anggota Polri dengan berbagai karakter masyarakat, persoalan, serta dinamika sosial yang membutuhkan sikap profesional sekaligus humanis.

"Dengan meneladani akhlak Rasulullah, mari kita wujudkan personel Polri yang semakin berintegritas, profesional, humanis, dan Presisi, sehingga keberadaan Polri benar-benar mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tutupnya.

Sementara itu, Tgk. H. Fachruddin Lahmuddin dalam pembukaan ceramahnya mengapresiasi kebijakan Polri yang memberikan kesempatan kepada para santri untuk mengabdi di Korps Bhayangkara.

Ia juga mengaku terkesan dengan lantunan Selawat Badar dalam peringatan Maulid tersebut.

Selawat dibawakan oleh Briptu Akmal Qadri, Briptu Afrah, dan Bripda T.M. Syuhada.

Menurut Fachruddin, kehadiran personel Polri berlatar belakang santri menjadi salah satu hal positif dari kebijakan rekrutmen Polri yang memberikan ruang bagi kalangan pesantren.

Ia berharap kesempatan tersebut terus diperluas sehingga semakin banyak santri yang dapat berkontribusi melalui institusi Polri.

"Mungkin, personel Polri dengan kemampuan, khususnya penghafal Al-Qur'an berprestasi, nantinya juga dapat dilibatkan dalam setiap kegiatan keagamaan, seperti Safari Ramadan. Ini sangat positif untuk mendukung syiar Islam," katanya.

Dalam ceramahnya, Tgk. H. Fachruddin juga menilai tema Maulid Nabi yang digelar Polda Aceh relevan dengan kondisi kehidupan saat ini.

Menurut dia, peringatan Maulid dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus memperbaiki akhlak di tengah kesibukan dan berbagai urusan duniawi.

"Di antara hikmah diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjaga dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena memperbaiki akhlak merupakan tanggung jawab kita bersama yang harus dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kesibukan duniawi membuat kita lengah dalam menjaga kemuliaan budi pekerti," ujar Tgk. H. Fachruddin.* (ad)

JAKARTA — Pakar hukum M. Said Bakhri mengingatkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan politik.

Ia menilai perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat dalam penerapan kewenangan perampasan aset.

Baca Juga:

• Isu Bullying Muncul Usai Mahasiswi USU Ditemukan Meninggal di Kos, Ini Respons Pihak Kampus

"Kekhawatiran bahwa kewenangan ini dapat dipakai untuk membungkam kritik, menyerang lawan politik, atau memeras warga harus dijawab dengan pengamanan yang konkret juga," ujar Said dalam pemaparannya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menurut Said, pengawasan diperlukan untuk memastikan kewenangan perampasan aset tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence.

Menurut dia, penetapan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa harus dilakukan melalui mekanisme peradilan.

"Kami mengharapkan Rancangan Undang-Undang ini meliputi kewenangan dilengkapi dengan pengawasan sebagai perwujudan asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah dan penetapan tersangka atau terdakwa ditetapkan melalui mekanisme peradilan," ujar dia.

Said juga menyoroti pengaturan mengenai kekayaan yang diduga tidak wajar atau illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset.

Ia meminta pembentuk undang-undang mengatur persoalan tersebut secara cermat.

Menurut Said, illicit enrichment berkaitan dengan hukum pidana materiil, sedangkan RUU Perampasan Aset lebih berkaitan dengan hukum acara atau pelaksanaan sanksi hukum.

"Illicit enrichment menurut kami mengatur tentang perbuatan atau tindak pidana atau pidana materil. Sementara RUU Perampasan Aset mengatur tentang hukum acara atau pelaksanaan sanksi hukum dari perbuatan atau tindak pidana atau pidana formil," ujar Said.

Atas dasar itu, Said berpandangan RUU Perampasan Aset sebaiknya tidak mengatur illicit enrichment.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kekayaan yang dianggap tidak wajar tidak dapat secara otomatis dijadikan bukti tunggal untuk menjatuhkan konsekuensi hukum kepada seseorang.

"Maka Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini sebaiknya tidak mengatur illicit enrichment. Kemudian, ketidakwajaran kekayaan tidak diperlukan sebagai vonis otomatis. Setiap konsekuensi hukum harus bertumpu pada ketentuan atau kepastian hukum yang jelas, pembuktian yang dapat diuji, dan kesempatan bagi pihak terkait guna memberikan penjelasan," ungkap dia.

Said menilai prinsip kehati-hatian perlu diterapkan dalam proses pembentukan aturan mengenai perampasan aset.

Namun, menurut dia, prinsip tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk terus menunda pembentukan aturan tanpa memberikan kepastian hukum.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana tetap harus dilakukan melalui proses hukum yang adil.

Hasil tindak pidana, menurut dia, juga harus dapat dirampas dan hak masyarakat dipulihkan.

"Sikap kami tegas, pelaku tindak pidana harus dituntut dan diberikan sanksi hukum melalui proses hukum yang adil, hasil tindak pidananya harus dirampas, dan hak masyarakat harus dipulihkan," imbuhnya.

Pandangan tersebut disampaikan dalam pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset yang tengah menjadi perhatian dalam pembentukan regulasi pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset hasil kejahatan.* (d/ad)

JAKARTA — Mantan Kepala Subdirektorat Intelijen P2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Sisprian Subiaksono, mengungkap alasan dirinya pernah menyebut memiliki "dendam" terhadap PT Blueray Cargo.

Pernyataan tersebut disampaikan Sisprian dalam persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Orlando Hamonangan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bawa Kabar Baik untuk Mahasiswa UMSU, Siapkan Beasiswa Khusus dan Dukung Pembangunan Kampus IV

"Istilah untuk mengkambing hitamkan Bea Cukai, Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia sementara kita tidak bisa mengatasinya," ujar Sisprian dalam persidangan.

Menurut Sisprian, kondisi tersebut membuat pihaknya menilai Blueray Cargo berbeda dengan perusahaan lain yang dapat ditangani melalui prosedur pemeriksaan biasa.

Ia mengatakan, berdasarkan analisis pribadinya, pemeriksaan terhadap Blueray Cargo melalui jalur merah sekalipun belum tentu menemukan pelanggaran.

"Karena Blueray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa," jelasnya.

Jaksa kemudian menggali alasan Sisprian tetap menerima uang yang disebut berasal dari pihak Blueray Cargo meski dirinya mengaku memiliki persoalan dengan perusahaan tersebut.

Sisprian menjawab bahwa dirinya khawatir uang tersebut digunakan untuk melawan pihak Bea Cukai melalui pihak lain.

"Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, Pak. Diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain," katanya.

Meski demikian, Sisprian menegaskan penilaian tersebut merupakan analisis pribadinya.

Ia juga mengaku tidak pernah menyampaikan analisis tersebut kepada Orlando Hamonangan.

"Saya tidak pernah menyampaikan analisis saya itu kepada saudara Orlando," ujar Sisprian.

Dalam perkara ini, Sisprian sebelumnya juga mengungkap adanya dana operasional di luar anggaran resmi yang disebut berasal dari pihak swasta.

Menurut pengakuannya, dana tersebut digunakan untuk sejumlah kebutuhan operasional kegiatan intelijen.

Dalam perkara tersebut, terdapat tiga terdakwa, yakni eks Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Rizal, eks Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono, serta eks Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan.

Ketiganya didakwa menerima suap berupa uang sebesar Rp61.743.597.000 serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1.846.221.515.

Dengan demikian, total nilai suap yang didakwakan mencapai Rp63.589.818.515.

Menurut jaksa, pemberian tersebut diduga berasal dari pimpinan Blueray Cargo Group, John Field, bersama Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Blueray Cargo Group Dedy Kurniawan Sukolo dan Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray Cargo Group Andri.

Jaksa menguraikan Rizal diduga menerima sekitar Rp14 miliar, Sisprian sekitar Rp7 miliar, sedangkan Orlando diduga menerima sekitar Rp4,05 miliar serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,51 miliar.

Pemberian tersebut diduga bertujuan mempercepat proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo Group dalam pemeriksaan kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain perkara suap, Rizal, Sisprian, dan Orlando juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha importir, pengusaha rokok, serta pihak lain yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.

Nilai gratifikasi yang didakwakan mencapai Rp15.222.893.725.

Jumlah tersebut terdiri atas uang tunai Rp7.517.500.000, 314.755 dolar Singapura atau setara Rp4.375.975.814, 182.800 dolar Amerika Serikat atau setara Rp3.282.905.200, 4.700 dolar Hong Kong atau setara Rp10.762.389, serta 8.100 ringgit Malaysia atau setara Rp35.750.322.

Dengan demikian, total suap, fasilitas hiburan dan barang mewah, serta gratifikasi yang didakwakan kepada ketiga terdakwa mencapai Rp78.812.712.240 atau sekitar Rp78,8 miliar.

Selain dakwaan bersama tersebut, Orlando Hamonangan juga didakwa secara terpisah menerima gratifikasi yang berkaitan dengan urusan kepabeanan dari sejumlah pengusaha importir.

Jaksa menyebut nilai gratifikasi yang diduga diterima Orlando mencapai Rp8.104.511.500.

Jumlah tersebut terdiri atas uang Rp2.290.000.000, 195.000 dolar Singapura atau setara Rp2.711.455.500, serta 172.800 dolar Amerika Serikat atau setara Rp3.103.056.000.

Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang penerimaan suap oleh penyelenggara negara.

Sebagai dakwaan alternatif, jaksa juga menjerat ketiganya dengan Pasal 606 KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, mereka didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penerimaan gratifikasi.

Perkara tersebut masih dalam proses persidangan.

Dengan demikian, seluruh dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dalam dakwaan tersebut masih harus dibuktikan di pengadilan.* (km/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut hasil rapat kerja DPRD Kota Medan sebagai salah satu pijakan penting dalam mengawal arah pembangunan Kota Medan pada 2027.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Program Kerja Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin, 28 September 2026.

Baca Juga:

• Kapolri: Mahasiswa UMSU Punya Modal Jadi Pemimpin Masa Depan

Menurut dia, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus berjalan searah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Penyusunan program kerja ini adalah langkah strategis yang berfungsi sebagai kompas dalam melaksanakan tiga fungsi utama dewan yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan sepanjang tahun 2027 mendatang. Kompas ini harus berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar pembangunan kota berjalan optimal," ujar Rico Waas di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan.

Rico juga mendorong agar hasil rapat kerja DPRD dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Salah satu target yang didorong adalah terwujudnya Medan Satu Data. Menurut Rico, penguatan data diperlukan untuk mendukung pembangunan kota yang inklusif, maju, dan berkelanjutan.

"Saya minta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD sebagai masukan konstruktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan kota," tegasnya.

Rico mengatakan sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Karena itu, seluruh program kerja yang telah dirumuskan harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Program tersebut juga harus berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Mari kita jadikan hasil rapat kerja ini sebagai pijakan untuk bekerja lebih baik, memperkuat kolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Medan. Semoga seluruh program yang dirumuskan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan bersama," pungkasnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.

Hasil rapat kerja DPRD Kota Medan tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan dalam penyusunan program kerja 2027, dengan arah kebijakan yang diharapkan tetap sejalan dengan RKPD Kota Medan.* (ad)

MEDAN — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) memiliki modal untuk menjadi calon pemimpin masa depan.

Hal itu disampaikan Listyo Sigit saat menghadiri kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) UMSU di Medan, Sumatera Utara, Senin, 28 September 2026.

Baca Juga:

• Harga Cabai Merah Melonjak 50 Persen, Inflasi Sumut September Diprediksi Tembus 0,3 Persen

Menurut Kapolri, mahasiswa UMSU memiliki pengetahuan yang baik sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Selain pengetahuan akademik, Listyo Sigit mengatakan mahasiswa UMSU juga dibekali dengan nilai-nilai keimanan.

"Kami juga banyak mendengar universitas Muhammadiyah peduli terhadap isu lingkungan dan lainnya," katanya.

Kapolri meyakini mahasiswa UMSU dapat mengembangkan kemampuan diri untuk mempersiapkan masa depan.

Ia juga menyinggung banyaknya tokoh yang sukses dan berasal dari lingkungan Muhammadiyah.

"Saya yakin banyak contoh para pejabat di negara ini yang berasal dari Muhammadiyah. Saya yakin ke depan generasi muda yang kuliah menjadi calon penerus bangsa ini," ucapnya.

Rektor UMSU Prof Akrim mengatakan kehadiran Kapolri dalam kegiatan PKKMB menjadi kebanggaan tersendiri bagi kampus, terutama bagi mahasiswa baru tahun 2026.

Menurut Akrim, Kapolri dikenal memiliki integritas yang tinggi serta menjadi pengayom masyarakat.

Pihak kampus juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Listyo Sigit dalam kegiatan tersebut.

"Kami berharap kerja sama dengan Polri semakin kuat, termasuk dalam hal literasi dan keamanan digital," ucapnya.

Kegiatan PKKMB UMSU 2026 diikuti sebanyak 6.027 mahasiswa baru.

Dengan penambahan mahasiswa baru tersebut, total mahasiswa UMSU kini mencapai 29.617 orang.

UMSU merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara yang memiliki jumlah mahasiswa cukup besar.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa baru mendapatkan pengenalan mengenai kehidupan akademik sekaligus lingkungan kampus sebelum memulai proses perkuliahan.

Kehadiran Kapolri dalam kegiatan PKKMB juga menjadi bagian dari pesan mengenai pentingnya pengetahuan, nilai keimanan, kepedulian terhadap lingkungan, serta kemampuan menghadapi perkembangan teknologi dan keamanan digital bagi generasi muda.* (at/ad)

MEDAN — Harga cabai merah yang melonjak sekitar 50 persen diproyeksikan menjadi salah satu penyumbang utama inflasi Sumatera Utara pada September 2026.

Pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, memperkirakan Sumut akan mengalami inflasi secara bulanan atau month to month (mtm) pada September 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bawa Kabar Baik untuk Mahasiswa UMSU, Siapkan Beasiswa Khusus dan Dukung Pembangunan Kampus IV

"Dari keseluruhan komoditas yang berfluktuasi, saya memperkirakan inflasi Sumut pada September secara bulanan akan mencapai 0,3 persen, atau bahkan melebihi angka tersebut," ujar Gunawan, Senin, 28 September 2026.

Menurut Gunawan, selain cabai merah, sejumlah bahan pangan lainnya juga mengalami kenaikan harga.

Sawi hijau tercatat naik sekitar 50 persen, daging ayam 7 persen, dan telur ayam 1,3 persen.

Kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditas lain, seperti ikan gembung, udang, ikan tongkol, wortel, ikan dencis, dan bayam.

Di sisi lain, beberapa kebutuhan masyarakat justru mengalami penurunan harga.

Cabai rawit turun hingga 16 persen, minyak goreng curah 0,9 persen, bawang merah sekitar 7 persen, tomat 14 persen, dan kentang 12 persen.

Penurunan harga juga terjadi pada kacang panjang hingga emas perhiasan.

Gunawan mengatakan kenaikan tekanan inflasi pada September lebih banyak dipengaruhi gangguan pasokan komoditas pangan.

Salah satu penyebabnya adalah berakhirnya musim panen cabai di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Batubara.

Kondisi tersebut membuat persediaan cabai menipis.

"Ditambah persediaan cabai dari Aceh yang sangat minim. Mendatangkan cabai dari luar Aceh termasuk ke Sumut menambah beban tekanan inflasi di September," jelasnya.

Keterbatasan pasokan membuat harga cabai merah mengalami kenaikan cukup signifikan.

Kondisi tersebut kemudian berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi Sumatera Utara pada September.

Gunawan memperkirakan kondisi pasokan cabai akan mulai membaik pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.

Perbaikan tersebut diharapkan terjadi ketika sejumlah wilayah di Aceh memasuki musim panen cabai.

Namun, kondisi cuaca masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Menurut Gunawan, musim panen cabai berpotensi terganggu apabila kekeringan melanda sejumlah wilayah akibat fenomena El Nino.

"Mitigasi pengendalian harga kebutuhan masyarakat ke depan akan menghadapi masalah serius dari gangguan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air. Masih ada ketidakpastian pergerakan harga ke depan," pungkas Gunawan.

Dengan kondisi tersebut, pergerakan harga bahan pangan di Sumatera Utara masih perlu diperhatikan hingga memasuki Oktober 2026.

Ketersediaan pasokan cabai dan komoditas pangan lainnya menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan tekanan inflasi di daerah tersebut.* (id/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan dua bentuk dukungan bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dukungan tersebut berupa pembangunan Kampus IV UMSU dan pemberian kuota khusus beasiswa bagi mahasiswa UMSU.

Baca Juga:

• Isu Bullying Muncul Usai Mahasiswi USU Ditemukan Meninggal di Kos, Ini Respons Pihak Kampus

Hal tersebut disampaikan Bobby di hadapan ribuan mahasiswa baru UMSU dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Jalan Kapten Muchtar Basri, Kota Medan, Senin, 28 September 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolri Listyo Sigit Prabowo, para wakil menteri, anggota DPR RI, Kapolda Sumut, sejumlah kepala daerah, civitas akademika UMSU, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan Pemprov Sumut akan memberikan kuota khusus beasiswa bagi mahasiswa UMSU.

Tahun ini, jumlah mahasiswa baru UMSU mencapai 6.027 orang.

"Di Provinsi Sumut banyak sekali paket untuk beasiswa. Dan kami juga akan meluncurkan beasiswa kepada mahasiswa UMSU. Jumlah mahasiswa baru sebanyak 6.027 orang, kami yakin banyak yang bisa kami berikan beasiswa sampai tamat," ujar Bobby Nasution.

Bobby Nasution mengatakan Pemprov Sumut juga telah mengubah mekanisme pemberian beasiswa.

Beasiswa nantinya tidak hanya diberikan pada saat mahasiswa baru masuk perguruan tinggi, tetapi dapat diberikan hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikannya.

"Pak Wamen, setelah ini yang dibilang Pak Rektor tadi selesai. Jadi Pak Rektor ini ada hadiah tambahan selain yang harus selesai 2027. Kami akan memberikan kuota khusus bagi mahasiswa UMSU," ucapnya.

Dalam kegiatan PKKMB tersebut, Bobby juga menyampaikan pesan kepada mahasiswa baru UMSU terkait perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurut Bobby, tema PKKMB UMSU, "Satu Klik Sejuta Dampak", memiliki kaitan erat dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Ia berpesan agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi.

Mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan karya dan menciptakan inovasi.

"Ini kampus yang tepat untuk adik-adik. Karena itu belajarlah yang baik dan benar. Dan yang paling penting juga adalah tetap berbakti kepada orangtua," pesannya.

Rektor UMSU Prof. Dr. Akrim, M.Pd mengatakan UMSU merupakan salah satu perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang besar di Sumatera Utara.

Pada tahun ini, jumlah mahasiswa baru UMSU mencapai 6.027 orang. Dengan penambahan tersebut, total mahasiswa UMSU kini mencapai 29.617 orang.

"Tahun ini terjadi peningkatan penerimaan mahasiswa baru sebanyak 1.000 orang. Terdapat 194 mahasiswa baru yang non muslim, sehingga total mahasiswa non muslin menjadi 1.031 orang. Ini membuktikan kampus yang terbuka dan inklusif pada siapa saja untuk belajar di UMSU," katanya.

Selain mahasiswa dari dalam negeri, UMSU juga menerima mahasiswa asing.

Jumlah mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di UMSU kini mencapai 117 orang yang berasal dari kawasan Asia dan Afrika.

UMSU juga terus mengembangkan pembangunan Kampus IV Terpadu UMSU di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang.

Kampus tersebut dibangun di atas lahan seluas 25 hektare.

Kawasan itu dirancang sebagai pusat pendidikan modern yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas, termasuk sarana olahraga dan pusat penelitian lingkungan.

Pembangunan Kampus IV Terpadu UMSU saat ini telah menunjukkan progres.

Kampus tersebut ditargetkan mulai digunakan sebagian pada Januari 2027.

Keberadaan Kampus IV Terpadu UMSU juga dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan infrastruktur Sumatera Utara yang akan menjadi tuan rumah Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan Aisyiyah pada 2027.

Dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan kampus dan pemberian kuota beasiswa tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan mahasiswa Sumatera Utara memperoleh pendidikan tinggi.* (ad)

MEDAN — Kabar duka menyelimuti sivitas akademika Universitas Sumatera Utara (USU).

Seorang mahasiswi Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) USU berinisial VJEB, ditemukan meninggal dunia di tempat tinggalnya di sekitar kawasan Pajak USU (Pajus), Medan, pada Minggu, 27 September 2026.

Baca Juga:

• Di Lustrum XV FH Unand, Wakil Jaksa Agung Soroti Tantangan Penegakan Hukum di Era Baru Peradilan Pidana

Informasi mengenai peristiwa tersebut beredar setelah korban disebut tidak terlihat mengikuti aktivitas kampus sejak Jumat, 25 September 2026.

Rekan-rekannya kemudian berupaya mencari keberadaan korban ke tempat kosnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari media lokal, korban ditemukan dalam kondisi yang diduga mengarah pada bunuh diri.

Namun, hingga kini proses penanganan dan penyelidikan oleh pihak berwenang masih berlangsung.

Karena itu, penyebab pasti kematian VJEB belum dapat disimpulkan.

Di tengah kabar duka tersebut, muncul isu yang mengaitkan kematian VJEB dengan dugaan perundungan atau bullying.

Namun, informasi tersebut belum terverifikasi.

Belum diketahui pula apakah dugaan perundungan yang beredar itu berkaitan dengan lingkungan kampus atau terjadi di tempat lain.

Universitas Sumatera Utara telah memberikan keterangan resmi mengenai peristiwa tersebut.

Melalui Manajer Humas dan Promosi USU, Dr. Irsan Mulyadi, S.Sos., M.I.Kom., universitas menyampaikan duka cita atas meninggalnya salah seorang mahasiswa USU yang ditemukan meninggal dunia di tempat tinggalnya.

"Universitas menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhumah serta seluruh pihak yang merasa kehilangan. USU berharap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini," demikian pernyataan resmi USU.

USU menegaskan proses penanganan dan penyelidikan masih dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Universitas menyatakan menghormati sepenuhnya proses penyelidikan tersebut dan tidak akan mendahului kesimpulan aparat penegak hukum.

Sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi awal, USU mengaku telah melakukan penelusuran internal dengan meminta keterangan dari sejumlah rekan serta lingkungan pergaulan korban di kampus.

"Berdasarkan informasi awal yang diperoleh, sejauh ini belum ditemukan adanya indikasi perundungan (bullying) yang berkaitan dengan peristiwa tersebut," demikian pernyataan USU.

Meski demikian, USU menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan.

Universitas juga menyatakan akan mengambil tindakan tegas apabila berdasarkan hasil penyelidikan dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kemudian ditemukan adanya indikasi perundungan yang melibatkan sivitas akademika USU.

USU mengimbau sivitas akademika dan masyarakat agar tidak membuat spekulasi, menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, maupun menarik kesimpulan sebelum proses penyelidikan selesai.

Universitas menyatakan akan terus menghormati proses hukum yang berlangsung serta memberikan dukungan dan informasi yang relevan kepada pihak berwenang apabila diperlukan.

"Universitas Sumatera Utara menyampaikan kembali duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhumah. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan," demikian pernyataan tersebut.

Hingga kini, penyebab pasti kematian VJEB masih menunggu hasil penanganan dan penyelidikan pihak berwenang.

Adapun isu mengenai dugaan bullying juga belum dapat dinyatakan sebagai fakta.

Berdasarkan pernyataan resmi USU, penelusuran internal awal belum menemukan indikasi perundungan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.* (mp/ad)

MEDAN — Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan merilis jadwal dan lokasi terbaru pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di Kota Medan, Sumatera Utara.

Layanan ini tersedia di sejumlah titik untuk memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM.

Baca Juga:

• Sabet Rekor MURI 15 Ribu Vaksinasi, Pemko Tanjungbalai Gaspol Dukung Sumut Bebas Rabies 2030

Bagi masyarakat yang ingin membuat SIM baru, pelayanan dilakukan di Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM (Satpas) Polrestabes Medan.

Sementara itu, pemilik SIM yang hendak memperpanjang masa berlaku dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling.

Berdasarkan informasi Satlantas Polrestabes Medan yang dilihat pada Senin, 28 September 2026, terdapat lima lokasi pelayanan SIM Keliling di Kota Medan.

Lokasi pelayanan tersebut meliputi Komplek MMTC. Khusus Minggu, pelayanan berada di Lapangan Merdeka.

Kemudian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Iskandar Muda, serta depan CIMB Lapangan Merdeka.

Untuk Sabtu, pelayanan tetap berada di depan CIMB Lapangan Merdeka.

Lokasi berikutnya adalah Komplek Asia Mega Mas. Khusus Sabtu, pelayanan dipindahkan ke Plaza Medan Fair.

Sementara itu, pelayanan SIM Keliling di Komplek Citra Garden Padang Bulan pada Sabtu berada di Plaza Millenium.

Jadwal dan lokasi tersebut berlaku mulai 28 September hingga 4 Oktober 2026.

Setelah periode tersebut berakhir, jadwal dan lokasi pelayanan SIM Keliling dapat kembali berubah.

Masyarakat yang ingin mengetahui jadwal terbaru disarankan memantau informasi dari Satlantas Polrestabes Medan.

Syarat Perpanjangan SIM

Syarat untuk memperpanjang SIM relatif sederhana.

Pemohon perlu membawa fotokopi KTP, surat keterangan sehat, surat psikologi, serta SIM lama yang masih berlaku.

Pemohon sebaiknya memastikan seluruh dokumen telah disiapkan sebelum datang ke lokasi pelayanan.

Kelengkapan berkas dapat membantu proses perpanjangan SIM berjalan lebih lancar.

Jadwal Operasional SIM Keliling

Jam operasional pelayanan SIM Keliling berbeda berdasarkan hari.

Pada Senin hingga Jumat, pelayanan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB.

Pada Sabtu, pelayanan dibuka mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Sementara pada Minggu, pelayanan berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 10.00 WIB.

Masyarakat yang hendak memperpanjang SIM diimbau datang sesuai jadwal operasional dan memastikan lokasi pelayanan pada hari kedatangannya.

Perlu diperhatikan bahwa layanan SIM Keliling diperuntukkan bagi perpanjangan SIM, sedangkan pembuatan SIM baru dilakukan melalui Satpas Polrestabes Medan.* (d/ad)

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya sebagai mitra kerja Ombudsman ingin mendengar penjelasan langsung terkait temuan di Lapas Cibinong. Komisi II juga disebut tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak dengan mempertentangkan Ombudsman dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Dorong Kemandirian Warga Binaan Lewat Beragam Kegiatan Kerja

Menurut Rifqinizamy, Ombudsman perlu menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu kasus tertentu. Rekomendasi yang diberikan, kata dia, diharapkan dapat mendorong perbaikan pelayanan publik secara lebih luas.

"Kami selalu mendorong Ombudsman untuk bekerja bukan berbasis pada kasuistik, melainkan pada perbaikan layanan publik secara holistik," ujarnya.

Dalam konteks temuan Lapas Cibinong, Komisi II meminta Ombudsman tidak hanya memberikan koreksi terhadap fasilitas yang ditemukan, tetapi juga menyusun rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola lembaga pemasyarakatan secara nasional.

"Dalam konteks Lapas Cibinong, tentu Ombudsman kami dorong bukan hanya sibuk mengkoreksi apa yang menjadi temuan mereka di Lapas Cibinong, tetapi harus kemudian mampu memberikan rekomendasi konkret bagaimana perbaikan tata kelola lapas di seluruh Indonesia," kata Rifqinizamy.

Rifqinizamy mengatakan rapat bersama Ombudsman dijadwalkan berlangsung pada Selasa (29/9/2026) pukul 14.00 WIB.

"InsyaAllah besok jam 14.00 Ombudsman kami panggil," ujarnya.

Alasan Ombudsman Tak Hadir di Komisi XIII

Sebelumnya, Komisi XIII DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas dan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto.

Rapat tersebut membahas tindak lanjut temuan Ombudsman mengenai sejumlah fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong. Namun, Ombudsman tidak hadir dalam rapat tersebut.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menjelaskan pihaknya telah mengirimkan surat untuk meminta Ombudsman hadir. Namun, Komisi XIII harus meminta izin melalui Komisi II karena Ombudsman merupakan mitra kerja Komisi II DPR.

"Jadi Ombudsman bukan mitra Komisi XIII, jadi secara aturan kami dari Komisi XIII harus meminta izin. Hari ini belum ada respons sehingga Ombudsman RI belum dapat hadir untuk menyampaikan apa yang kita minta sebelumnya," kata Willy dalam rapat.

Karena Ombudsman belum hadir, Komisi XIII melanjutkan rapat dengan mendengarkan penjelasan Dirjen Pemasyarakatan Mashudi dan Kalapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto.

Temuan Fasilitas di Lapas Cibinong

Temuan tersebut berawal dari inspeksi mendadak Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Dalam pemeriksaan itu, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan dengan sejumlah fasilitas rumah tangga seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas dan perlengkapan memasak.

Kementerian Imipas kemudian membentuk tim investigasi dan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan guna mendalami kondisi serta pihak yang bertanggung jawab atas temuan Ombudsman.

Kini, Komisi II DPR akan meminta penjelasan langsung dari Ombudsman sekaligus membahas fungsi pengawasan dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait perbaikan tata kelola pemasyarakatan.* (d/dh)

Kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan pada Senin, 28 September 2026, melibatkan warga binaan sesuai dengan minat, kemampuan, serta keterampilan yang dimiliki.

Baca Juga:

• Dirjen PAS Irjen Pol Drs Mashudi Diminta Pahami UU Ombudsman Secara Utuh

Di bidang kerajinan tangan, dua orang warga binaan turut mengembangkan kreativitas dengan menghasilkan berbagai produk, di antaranya asbak, kapal-kapalan, dan gantungan kunci.

Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan melatih keterampilan, tetapi juga mendorong warga binaan menghasilkan karya yang memiliki nilai guna dan berpotensi memiliki nilai ekonomi.

Sementara itu, sebanyak tiga orang warga binaan mengikuti kegiatan pengelasan dengan mengerjakan pembuatan meja dan kursi. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk membekali warga binaan dengan keterampilan teknis yang dapat dikembangkan setelah mereka kembali ke tengah masyarakat.

Pembinaan kemandirian juga dilakukan melalui keterampilan songket yang diikuti oleh 10 orang warga binaan. Dari kegiatan tersebut, warga binaan menghasilkan kain songket yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, serta keterampilan dalam setiap proses pembuatannya.

Melalui berbagai kegiatan kerja tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berupaya menciptakan lingkungan pembinaan yang produktif sekaligus memberikan ruang bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan diri.

Keterampilan yang diperoleh selama mengikuti program pembinaan diharapkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat sehingga warga binaan mampu mengembangkan kemampuan secara mandiri dan menjalani kehidupan yang lebih produktif setelah kembali ke tengah masyarakat.* (dh)

Dokter Tifa menyebut telah menyiapkan sejumlah saksi dan ahli untuk membahas materi yang berkaitan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi bagian dari perkara tersebut.

Baca Juga:

• Tiga Pembuktian Perkara Membatalkan Pencalonan Wapres Gibran

Rencana tersebut disampaikan Dokter Tifa melalui akun media sosialnya setelah menanggapi pernyataan Beathor mengenai dokumen yang disebut digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon Wali Kota Surakarta pada 2005.

Beathor sebelumnya menyampaikan dugaan mengenai penggunaan dokumen milik pihak lain dalam proses pendaftaran tersebut. Klaim tersebut kemudian ditanggapi Dokter Tifa dan disebut akan diuji melalui pembuktian di persidangan.

Dokter Tifa juga mengaitkan pernyataan Beathor dengan penelitian Bonatua Silalahi mengenai dokumen pemilihan Wali Kota Surakarta 2005. Dia menyebut adanya dugaan dokumen pemilihan yang dibakar oleh KPU Surakarta.

Pernyataan mengenai penggunaan dokumen milik pihak lain maupun pembakaran dokumen pemilihan tersebut merupakan klaim yang disampaikan pihak terkait dan masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.

"InsyaAllah semua teka-teki siluman ijazah ini akan kita bongkar dan blender habis pada sidang pokok perkara dr Tifa setiap Kamis di PN Jakarta Timur," tulis Dokter Tifa melalui akun X pribadinya.

JPU Siapkan Tiga Saksi

Sidang Dokter Tifa pada 1 Oktober 2026 sebelumnya telah ditetapkan memasuki agenda pembuktian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan akan menghadirkan sejumlah saksi dalam persidangan.

Dalam persidangan sebelumnya, JPU menyampaikan rencana menghadirkan tiga hingga lima saksi. Majelis hakim kemudian memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menghadirkan tiga saksi terlebih dahulu.

Tiga saksi yang disebut akan dihadirkan lebih dulu yakni Andi Kurniawan, Lechumanan, dan Maret Samuel Sueken.

Perkara Masuk Tahap Pembuktian

Persidangan Dokter Tifa berkaitan dengan perkara yang memuat tudingan mengenai ijazah Jokowi. Pada persidangan sebelumnya, majelis hakim telah menetapkan proses pemeriksaan selanjutnya memasuki tahap pembuktian.

Agenda tersebut menjadi ruang bagi jaksa maupun pihak terdakwa untuk menyampaikan alat bukti dan menghadirkan saksi sesuai ketentuan persidangan.

Dokter Tifa sebelumnya menyatakan memiliki sejumlah dokumen dan saksi yang akan digunakan dalam proses pembuktian. Sementara itu, kebenaran berbagai klaim yang disampaikan mengenai dokumen pendidikan dan pencalonan Jokowi tetap akan dinilai berdasarkan alat bukti serta keterangan yang muncul di persidangan.

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 1 Oktober 2026 di PN Jakarta Timur.* (fj/dh)

Hal itu disampaikan Fadly saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XVI Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tanjungbalai di Aula DPRD Tanjungbalai, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga:

• Pastikan Tak Ada Masalah, Wawako Tanjungbalai Pantau Penyaluran MBG di Sejumlah Sekolah

Menurutnya, KNPI diharapkan tetap menjadi wadah pemersatu organisasi kepemudaan sekaligus mampu melahirkan berbagai program yang positif dan produktif bagi masyarakat.

"Musyawarah Daerah ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi juga momentum penting untuk menghasilkan kepengurusan baru, gagasan-gagasan baru, program kerja yang konkret dan komitmen bersama untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda dan masyarakat Kota Tanjungbalai," ujar Fadly.

Fadly berharap kepengurusan KNPI Kota Tanjungbalai yang baru nantinya dapat menjadi jembatan komunikasi antara organisasi kepemudaan dan Pemko Tanjungbalai.

Dia mengajak KNPI membangun hubungan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi menjadi kemitraan yang terbuka, produktif dan saling mendukung.

Menurut Fadly, pemuda memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Pemuda tidak hanya dipandang sebagai penerus, tetapi juga harus mampu tampil sebagai pelopor, penggerak dan mitra pembangunan.

"Karena itu, saya mengajak KNPI dan seluruh organisasi kepemudaan di Kota Tanjungbalai untuk membangun sinergi yang sehat dan produktif dengan Pemko Tanjungbalai. Sampaikan gagasan dan kritik secara konstruktif, berikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, jika ada persoalan di tengah masyarakat, mari kita duduk bersama dan mencari solusinya," katanya.

Fadly mengatakan keterlibatan pemuda menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Tanjungbalai, yakni Tanjungbalai EMAS yang merupakan singkatan dari Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera.

"Tanjungbalai EMAS tidak mungkin diwujudkan tanpa keterlibatan pemuda," ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam organisasi merupakan hal yang wajar. Namun, semangat kebersamaan dan tujuan membangun pemuda harus tetap menjadi prioritas.

Pemerintah Kota Tanjungbalai, kata Fadly, akan terus membuka ruang konsolidasi dan kolaborasi dengan seluruh elemen pemuda.

"Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari generasi muda sebagai agen perubahan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Fadly berharap Musda XVI KNPI Kota Tanjungbalai berlangsung demokratis, tertib dan penuh persaudaraan dengan tetap menjunjung tinggi semangat musyawarah.

Dia juga mengajak seluruh peserta mendukung siapa pun yang nantinya mendapat amanah memimpin KNPI Kota Tanjungbalai.

"Mari kita bangun konsolidasi dalam memperkuat persatuan pemuda dalam membangun sinergitas dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan Tanjungbalai EMAS," pungkas Fadly.

Atas nama Pemko Tanjungbalai, Fadly juga menyampaikan apresiasi kepada panitia dan caretaker KNPI yang telah mempersiapkan pelaksanaan Musda XVI.* (dh)

Mahyaruddin hadir didampingi Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Muslim serta Kepala Dinas Kominfo Indra Adiguna. Dalam kegiatan tersebut, dia turut mengikuti jalan santai bersama Wakil Gubernur Sumut Surya dan peserta lainnya.

Baca Juga:

• Lepas Jalan Santai World Rabies Day, Pemko Medan Siap All Out Garansi Sumut Bebas Rabies 2030

"Berkaitan dengan kegiatan Bulan Bhakti Peternakan dan Deklarasi Sumut Bebas Rabies 2030, kami dari Pemko Tanjungbalai siap mendukung dan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemprovsu di daerah agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat nantinya," ujar Mahyaruddin.

Deklarasi Sumut bebas rabies 2030 menjadi komitmen bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara untuk memperkuat pencegahan serta pengendalian rabies secara terpadu.

Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan Pemprov Sumut berkomitmen memastikan ketersediaan vaksin rabies di seluruh kabupaten dan kota. Penguatan pusat kesehatan hewan, kapasitas tenaga medis veteriner, surveilans, deteksi dini, pelaporan serta penanganan kasus juga menjadi bagian dari komitmen tersebut.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memastikan ketersediaan vaksin rabies di seluruh kabupaten dan kota, memperkuat pusat kesehatan hewan, meningkatkan kapasitas tenaga medis veteriner, memperkuat surveilans, deteksi dini, pelaporan, serta penanganan kasus secara cepat dan tepat," kata Surya.

Sumatera Utara tercatat mengalami 280 kasus rabies sepanjang 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena rabies tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga keselamatan masyarakat.

Surya mengatakan target Sumut bebas rabies pada 2030 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah kabupaten/kota, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas dan masyarakat diharapkan menjalankan pencegahan melalui pendekatan One Health yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan dan lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan. Capaian vaksinasi itu turut mendapat sertifikat Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) yang diserahkan kepada Surya.

Surya mengajak masyarakat rutin memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan sebagai salah satu langkah untuk memutus rantai penularan rabies.

"Saya juga mengajak seluruh masyarakat, rutin memvaksinasi hewan peliharaannya. Kesadaran masyarakat merupakan kunci untuk memutus rantai penularan rabies," ujarnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin mengatakan persoalan rabies menyangkut kesehatan dan keselamatan manusia sehingga pencegahannya perlu dilakukan secara serius.

Deklarasi tersebut mencakup komitmen penyediaan vaksin di seluruh kabupaten/kota, surveilans dan deteksi dini, edukasi masyarakat serta penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan One Health.

Mahyaruddin mengatakan Pemko Tanjungbalai siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Sumut untuk mendukung pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di daerah.* (dh)

Yanuar mempertanyakan sejumlah perabot yang disebut hilang setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Cibinong. Perabot yang disorot antara lain sofa, pendingin udara (AC) dan bingkai foto yang sebelumnya terlihat berada di bangunan tersebut.

Baca Juga:

• Soal Foto Jimmy Masrin Hingga Kulkas Wiski di Lapas Cibinong, Dirjen PAS Buka Suara di DPR

Yanuar kemudian menanyakan siapa yang memerintahkan pemindahan barang-barang tersebut. Wisnu menjawab bahwa dirinya yang meminta agar barang-barang itu dipindahkan.

"Karena barang tersebut bukan barang milik negara," jawab Wisnu ketika ditanya alasan pemindahan.

Yanuar selanjutnya mempertanyakan siapa yang sebelumnya memasukkan barang-barang tersebut ke dalam bangunan yang diperiksa Ombudsman.

Menurut Wisnu, barang tersebut dimasukkan oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Kelas IIA Cibinong yang juga disebut bertanggung jawab atas rumah dinas.

Yanuar kemudian menyoroti masa kerja Wisnu yang disebut hampir tiga tahun sebagai Kalapas Cibinong. Dia mempertanyakan mengapa kondisi fasilitas tersebut baru berubah setelah adanya sidak Ombudsman.

"Bapak jangan bohonglah. Ini disaksikan oleh semua publik. Melihat peristiwa kemarin, Pak Menteri datang ke sana, dengan situasi yang berbeda, Anda bukan cuma bohongin Pak Menteri. Anda bohongin seluruh rakyat Indonesia," ujar Yanuar.

Yanuar juga mempertanyakan alasan pencopotan AC yang disebut rusak. Menurutnya, jika AC mengalami kerusakan, semestinya dilakukan perbaikan dan bukan langsung dilepas.

"Jadi jangan main-main dengan kecerdasan publik. Jangan bilang AC rusak, kemudian dicopot. Di mana pernah ada AC rusak dicopot? Yang ada diperbaiki, diservis," katanya.

Dalam rapat tersebut, Yanuar turut menanyakan keberadaan bingkai foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin yang sebelumnya terlihat di salah satu bangunan.

Wisnu mengatakan bingkai foto tersebut berada di rumah yang sama dengan rumah yang ditempati Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Cibinong.

Ketika ditanyakan keberadaan pejabat tersebut, Wisnu menjelaskan Kasi Kamtib tidak hadir dalam rapat karena sedang sakit demam. Namun, menurut Wisnu, surat keterangan dokter belum diterima pihak lapas.

Yanuar mempertanyakan ketidakhadiran pejabat tersebut mengingat agenda rapat berkaitan langsung dengan temuan di lingkungan Lapas Cibinong.

Selain persoalan barang dan foto Jimmy Masrin, Yanuar juga menyoroti tidak adanya kamera pengawas atau CCTV di kawasan bangunan yang menjadi perhatian Ombudsman.

Menurutnya, pengawasan seharusnya menjadi bagian penting dari keamanan lapas, terlebih Wisnu telah menjabat selama beberapa tahun.

"Kenapa tidak ada? Anda tiga tahun loh di sana. Menurut Anda, penting enggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?" tanya Yanuar.

Wisnu mengakui keberadaan CCTV penting, tetapi belum menjelaskan alasan fasilitas tersebut tidak tersedia di kawasan tersebut.

Yanuar kemudian meminta jajaran Ditjen Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas di Lapas Cibinong.

Sebelumnya, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas rumah tangga lengkap di area belakang Lapas Kelas IIA Cibinong. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui pemeriksaan internal.

Pemeriksaan terhadap kondisi bangunan, penggunaan fasilitas, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan temuan Ombudsman hingga kini masih berlangsung.* (k/dh)

Ketua Umum Gibranku Ananta Agung Junaedy meminta partai yang berada di barisan koalisi menunjukkan solidaritas terhadap Gibran ketika menghadapi persoalan di ruang publik.

Baca Juga:

• Sidang Syarat Pendidikan Gibran Memanas, MK Bakal Gelar Pembuktian Hari Rabu

"Kami di akar rumput terus bergerak dan pasang badan, namun kami melihat hampir tidak ada pembelaan yang proporsional dari partai politik yang selama ini berdiri di barisan yang sama," kata dikutip Senin (28/9/2026).

Dia menilai sikap sebagian parpol koalisi yang dianggap berhati-hati dalam merespons isu tersebut dapat menimbulkan pertanyaan di kalangan relawan.

"Kesetiaan itu diuji saat ada badai, bukan hanya saat laut sedang tenang," ujarnya.

Ananta juga meminta partai politik pengusung dan pendukung Gibran ikut meluruskan informasi yang menurut mereka keliru mengenai isu pendidikan Gibran.

"Isu ijazah ini adalah bentuk serangan pembunuhan karakter yang harus dilawan secara kolektif, bukan malah dihindari demi zona nyaman," katanya.

Menurut Gibranku, keterlibatan elite partai dinilai diperlukan untuk menjaga soliditas dukungan di tingkat akar rumput. Ananta berharap partai koalisi menunjukkan sikap yang lebih terbuka kepada publik terkait persoalan yang sedang dihadapi Gibran.

"Kami berharap teguran ini dapat menjadi bahan refleksi bagi partai-partai politik koalisi untuk kembali menunjukkan komitmen serta kesetiaan mereka secara nyata kepada publik, bukan sekadar retorika di masa pemilihan," ujarnya.* (in/dh)

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (30/9/2026) pukul 12.00 WIB. Agenda persidangan memasuki tahap pembuktian dari pihak pemohon.

Baca Juga:

• Gugatan Syarat Pendidikan Gibran di MK: Dari Dugaan "Pasal Penyelundupan" hingga Jawaban KPU

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pihak. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. MK telah meregistrasi perkara tersebut dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat wajib dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden sejak proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, mendiskualifikasi pencalonannya, membatalkan keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan tersebut, serta membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.

KPU Persoalkan Kewenangan MK

Dalam sidang pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026, KPU sebagai termohon mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa pokok permohonan tersebut.

KPU berpandangan persoalan yang diajukan pemohon lebih berkaitan dengan sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

KPU juga mempersoalkan kedudukan hukum para pemohon dan menyebut permohonan tersebut diajukan melewati batas waktu pengajuan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut KPU, hasil Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 20 Maret 2024, sedangkan permohonan perkara tersebut baru didaftarkan pada 10 September 2026.

Di sisi lain, KPU menyatakan dokumen persyaratan pencalonan Prabowo Subianto-Gibran telah diterima dan diverifikasi pada 28 Oktober 2023. KPU juga menyatakan dokumen persyaratan pendidikan Gibran telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan dokumen yang diserahkan.

Hakim Pertanyakan Aturan Pendidikan

Dalam persidangan sebelumnya, hakim konstitusi juga menggali penerapan aturan mengenai bukti pendidikan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan apakah ketentuan tersebut pernah diatur dalam PKPU pada Pilpres sebelumnya.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin kemudian menyatakan aturan yang dipersoalkan tersebut belum pernah diatur dalam PKPU untuk Pilpres 2019 dan menjawab bahwa ketentuan tersebut dibuat untuk Pemilu 2024.

Sementara itu, para pemohon tetap meminta agar pokok persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran diperiksa melalui pembuktian di MK.

Sidang pada Rabu (30/9/2026) menjadi tahapan berikutnya dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Hasil pembuktian dan keterangan para pihak selanjutnya akan menjadi bagian dari bahan pertimbangan majelis hakim konstitusi.* (k/dh)

Mashudi mengatakan bingkai foto Jimmy Masrin merupakan barang yang sebelumnya diamankan petugas dalam kegiatan razia keamanan. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Usut Kamar Mewah 'Apartemen' Lapas Cibinong, Komisi XIII DPR Panggil Ombudsman dan Kemen Imipas Hari Ini

Mashudi menyampaikan penjelasan tersebut saat memaparkan hasil sementara pemeriksaan tim gabungan terkait temuan fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong.

Menurut Mashudi, pemeriksaan sementara telah dilakukan terhadap 90 orang yang terdiri atas 55 warga binaan dan 35 pegawai.

16 Bangunan di Kawasan Lapas Cibinong

Mashudi menjelaskan fasilitas yang sebelumnya disebut Ombudsman sebagai bangunan berstandar apartemen merupakan rumah dinas atau mes pegawai.

Di kawasan tersebut terdapat 16 unit bangunan. Tiga unit tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), sedangkan 13 unit lainnya berada di bantaran Sungai Ciliwung.

Mashudi juga memberikan penjelasan mengenai sejumlah barang yang ditemukan di salah satu ruangan.

Menurutnya, televisi, perabotan rumah tangga, sofa, springbed dan kulkas yang berisi tiga botol wiski serta satu botol bir merupakan barang milik pribadi Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib).

Temuan di Area SAE

Selain bangunan rumah dinas, tim pemeriksa juga mendalami sejumlah fasilitas di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).

Mashudi mengatakan bangunan yang disebut menyerupai penginapan kontainer sebenarnya merupakan kantor operasional kegiatan penggemukan sapi yang dibangun menggunakan APBN 2026.

Sementara bangunan lain yang digunakan sebagai mes atau wisma peristirahatan pegawai disebut dibangun melalui APBN 2017.

Terkait area yang diduga merupakan simulator golf, Mashudi menjelaskan fasilitas tersebut sedang dipersiapkan untuk menjadi loker.

Adapun lahan SAE yang disebut digunakan sebagai tempat parkir disebut merupakan area alternatif ketika tempat parkir utama penuh.

Mashudi juga membantah adanya jalur tikus di kawasan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan langsung, dia mengatakan tidak ditemukan jalur khusus yang disebut sebagai jalur tikus.

"Terkait dugaan adanya jalur tikus, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengecekan langsung di lokasi, tidak ditemukan adanya jalur tikus. Alokasi tersebut dikelilingi oleh aliran Sungai Ciliwung," ujarnya.

Pemeriksaan Masih Berlangsung

Mashudi mengatakan pemerintah masih mendalami keberadaan 13 bangunan rumah dinas di bantaran Sungai Ciliwung yang belum tercatat dalam SIMAK BMN.

Menurutnya, keputusan terkait bangunan tersebut baru akan ditentukan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.

"Perlu kami tegaskan bahwa penjelasan tersebut merupakan hasil pemeriksaan sementara. Proses investigasi dan pendalaman masih berlangsung, sehingga langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang lengkap," pungkasnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas lengkap di kawasan belakang Lapas Kelas IIA Cibinong saat melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026).

Sejumlah ruangan memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas dan perlengkapan memasak. Ombudsman juga mencatat adanya warga binaan di area tersebut, meski identitas dan status mereka belum seluruhnya dipastikan.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui investigasi internal. Pemeriksaan masih berlangsung untuk mengetahui peruntukan bangunan, penggunaan fasilitas serta kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaannya.* (k/dh)