JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola partai politik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Kajian tersebut menyoroti pentingnya reformasi sistem politik sebagai upaya pencegahan korupsi yang berakar dari proses internal partai.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Celah Korupsi di Pemilu, Dari Suap Penyelenggara hingga Politik Uang

"Urgensi mitigasi potensi korupsi politik ini menjadi bagian dari upaya perbaikan sistemik pada sektor strategis. KPK telah menyampaikan secara resmi hasil kajian beserta poin rekomendasi kepada Presiden dan Ketua DPR sebagai dorongan agar reformasi sistem politik dapat segera diwujudkan," ujar Budi, Sabtu (25/4/2026).

Dalam kajian tersebut, KPK merumuskan tiga rekomendasi utama.

Pertama, perubahan regulasi pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Perubahan ini mencakup penguatan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu, metode kampanye, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, serta penguatan sanksi hukum.

Kedua, revisi Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011.

KPK menilai perlu adanya penguatan standar pendidikan politik, sistem kaderisasi, serta transparansi dan pelaporan keuangan partai politik.

Ketiga, KPK mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Uang Kartal.

Regulasi ini dinilai penting sebagai instrumen pencegahan praktik politik uang yang masih marak dalam proses pemilu.

Budi menjelaskan, praktik transaksi tunai dalam bentuk politik uang atau vote buying masih menjadi persoalan serius dalam demokrasi elektoral di Indonesia.

Pola tersebut dinilai menjadi celah yang berulang dan sulit diawasi oleh aparat penegak hukum.

"Pembatasan transaksi uang kartal dipandang sebagai langkah strategis untuk menutup ruang praktik politik uang yang menjadi pintu masuk korupsi politik," kata dia.

KPK berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bagian dari agenda reformasi politik nasional, terutama dalam memperkuat sistem kaderisasi partai, transparansi pendanaan, dan pendidikan politik yang lebih akuntabel.

Menurut lembaga antirasuah itu, pembenahan tata kelola partai politik menjadi kunci untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas.*

(d/ad)

JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menanggapi kritik publik terkait anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan dan viral di media sosial.

Aris menegaskan bahwa seluruh perencanaan anggaran program MBG telah melalui perhitungan dan koordinasi lintas pihak, sehingga tidak dilakukan secara sembarangan.

Baca Juga:

• Bappisus Ungkap 1.700 SPPG Disuspend, BGN Temukan Dugaan Pengurangan Porsi MBG

Ia menepis anggapan bahwa pengelolaan anggaran MBG dilakukan tanpa perencanaan matang.

Menurut dia, seluruh biaya dalam program tersebut telah disusun secara terstruktur dan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran publik.

"Semua biaya MBG itu sudah terencana, jadi tidak usah khawatirlah," ujarnya.

Aris juga menegaskan bahwa Bappisus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, termasuk jika ditemukan dugaan penyimpangan anggaran.

Ia menyebut setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau ada penyelewengan, kita awasi. Yang tidak benar kita tindak, kita bereskan, kita tertibkan," kata dia.

Ia menambahkan, program MBG disebut sebagai salah satu program berskala besar dengan jumlah penerima manfaat yang telah mencapai lebih dari 60 juta orang dalam waktu relatif singkat.

Sebagai perbandingan, Aris menyebut Brasil membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat dalam program serupa.

Sebelumnya, pengelolaan anggaran BGN dalam program MBG menuai sorotan publik.

Sejumlah pos anggaran, seperti pengadaan motor listrik, kaus kaki, hingga biaya rapat daring (Zoom) bernilai besar, dipertanyakan karena dinilai tidak proporsional.*

(d/ad)

JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, mengungkapkan sebanyak 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Penghentian ini dilakukan setelah ditemukan dugaan pengurangan porsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Purbaya Soroti Anggaran MBG Rp 335 Triliun, Minta Pengelolaan Lebih Efisien

Aris menegaskan, langkah penghentian sementara tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh penyelenggara SPPG mematuhi standar kualitas yang telah ditentukan pemerintah.

Ia mengingatkan agar tidak ada pengurangan porsi maupun penurunan kualitas makanan dalam program MBG.

"Jangan mengurangi ukuran, bahkan kualitasnya harus dijaga. Baik kualitas makanan, air, penyajian, hingga kebersihan dapur," ujarnya.

Menurut Aris, pengawasan menemukan adanya sejumlah pelanggaran spesifikasi, terutama pada porsi lauk yang tidak sesuai standar.

Salah satu contoh yang disorot adalah pembagian daging ayam yang seharusnya dibagi dalam delapan potong, namun justru dipecah menjadi 12 hingga 20 potong sehingga ukuran menjadi lebih kecil.

Hal serupa juga ditemukan pada komoditas lain seperti ikan lele, yang disebut tidak sesuai takaran standar gizi yang telah ditetapkan.

Aris menekankan bahwa program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, hingga lansia.

Karena itu, ia meminta seluruh penyedia layanan menjaga konsistensi kualitas dan standar porsi.

"Semua harus sesuai spesifikasi agar standar gizi terpenuhi," katanya.*

(d/ad)

JAKARTA - Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara tengah menyelidiki dugaan penyekapan terhadap seorang anak di bawah umur yang terjadi di sebuah hotel kawasan Jakarta Utara.

Kasus ini mencuat setelah diunggah oleh akun Instagram pengacara Hotman Paris, @hotmanparisofficial, pada Sabtu, 25 April 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Soroti Minimnya Keterwakilan Perempuan di Sumut, Dorong Peran di Rumah dan Ruang Publik

Selain itu, disebutkan pula temuan narkoba dan sejumlah uang di lokasi kejadian.

Unggahan lanjutan memperlihatkan foto seorang pria yang mengenakan celana bermotif Hello Kitty berwarna merah muda.

Dalam foto itu, seseorang yang diduga korban tampak terbaring dan sedang diperiksa oleh tenaga medis.

"Cepat bergerak kasus di hotel Gr...d Jakut! ABG dicekokin nark... pelaku orang asing," tulis Hotman dalam unggahannya.

Kasat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Ni Luh Sri Arsini, membenarkan adanya laporan terkait kasus tersebut.

Ia mengatakan penyelidikan masih berlangsung.

"Masih proses, baru laporan pagi ini," kata Ni Luh, Sabtu.

Menurut dia, korban saat ini telah dibawa ke rumah sakit dan masih dalam pendampingan penyidik. Polisi masih menunggu kondisi korban untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Iya, saat ini ditemani penyidik. Masih menunggu korban bisa memberikan keterangan," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ipda Maryati Jonggi, menyebut kasus ini ditangani oleh dua satuan berbeda, yakni Unit PPA untuk dugaan penyekapan dan Satuan Narkoba untuk dugaan temuan narkotika.

"Untuk dugaan narkoba ditangani Satresnarkoba, sementara soal penyekapan ditangani PPA," kata Maryati.

Ia menegaskan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman atas laporan dan informasi yang beredar di media sosial tersebut.

"Masih dalam penyidikan dan pengembangan lebih lanjut," ujarnya.*

(km/ad)

PEMATANGSIANTAR - Puluhan nasabah mendatangi kantor Bank BNI di Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Jumat, 24 April 2026.

Mereka menuntut pengembalian dana lebih dari Rp4,2 miliar yang diduga hilang dalam skema investasi berkedok koperasi Swadharma.

Baca Juga:

• Orangutan Sumatera Masuk Ladang Warga, BBKSDA Evakuasi ke Hutan Leuser

Emosi massa yang meningkat membuat situasi nyaris mengganggu operasional perbankan.

Namun aparat kepolisian yang telah disiagakan berhasil meredam kericuhan sehingga kondisi kembali kondusif.

Salah satu korban, Hotna Lumbantoruan, mengatakan kasus ini bermula sejak 2009.

Saat itu, para nasabah disebut diarahkan untuk menempatkan dana dalam bentuk deposito koperasi yang dikelola di lingkungan BNI Cabang Pematangsiantar, dengan iming-iming bunga 1 hingga 4 persen.

Namun, menurut para nasabah, pembayaran bunga hanya berjalan sekitar tiga bulan sebelum berhenti tanpa kejelasan.

Sejak saat itu, dana yang mereka simpan tidak pernah kembali.

"Sudah bertahun-tahun kami menunggu, tapi tidak ada kejelasan," kata Hotna.

Para nasabah juga membandingkan kasus ini dengan perkara serupa di Aek Nabara, yang disebut sempat viral dan berhasil mengembalikan dana nasabah senilai Rp28 miliar.

Ketegangan kembali terjadi saat proses mediasi berlangsung.

Emosi para nasabah kembali tersulut setelah seorang pegawai diduga menanggapi aksi mereka dengan sikap yang dianggap tidak pantas.

Situasi sempat memanas sebelum akhirnya kembali dikendalikan aparat.

Kasus ini sebelumnya telah menyeret mantan Kepala Koperasi BNI Siantar, Rahmad, yang pada 2019 divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar atas kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah.

Para korban juga telah menempuh jalur hukum hingga Mahkamah Agung. Putusan berkekuatan hukum tetap disebut telah memerintahkan pihak pengurus koperasi untuk mengganti kerugian, namun hingga kini eksekusi belum terealisasi.

Menanggapi aksi tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan bahwa persoalan yang dipermasalahkan nasabah berkaitan dengan aktivitas koperasi, bukan produk perbankan BNI.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan koperasi yang dimaksud merupakan entitas independen dan tidak memiliki hubungan kelembagaan dengan BNI.

"Kasus ini sedang dalam proses hukum dan kami menghormati seluruh proses yang berjalan," ujar Okki.

BNI juga menyatakan berkomitmen mengikuti putusan hukum yang berlaku serta menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas operasional perbankan.*

(hsjp/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal.

Lembaga antirasuah itu menemukan sejumlah celah yang dinilai berpotensi memicu praktik korupsi, mulai dari suap hingga lemahnya sistem seleksi penyelenggara pemilu.

Baca Juga:

• Cegah Korupsi dari Hulu, KPK Usul Pembentukan Lembaga Khusus Awasi Kaderisasi Partai Politik

"Penegakan hukum atas pelanggaran pemilu masih belum berjalan optimal," ujar Budi, Sabtu, 25 April 2026.

KPK mengidentifikasi adanya indikasi praktik penyuapan terhadap penyelenggara pemilu yang diduga bertujuan memengaruhi hasil akhir.

Selain itu, proses rekrutmen penyelenggara dinilai masih membuka ruang bagi individu yang tidak memiliki integritas kuat.

"Masih ada celah dalam seleksi penyelenggara yang berpotensi melahirkan pihak-pihak yang tidak independen," kata Budi.

Kajian tersebut menjadi dasar penyusunan sejumlah rekomendasi perbaikan tata kelola pemilu.

Salah satu fokus KPK adalah penguatan integritas penyelenggara melalui mekanisme seleksi yang lebih transparan dan akuntabel.

KPK juga mendorong keterlibatan publik dalam menelusuri rekam jejak calon penyelenggara, serta penguatan sistem informasi partai politik agar lebih terbuka.

Selain itu, lembaga ini menilai perlu adanya penataan ulang proses pencalonan di internal partai politik.

Sistem yang dinilai masih memberi ruang intervensi elite dianggap perlu diperbaiki agar proses kandidasi lebih objektif dan berbasis kapasitas.

Isu pembiayaan kampanye juga menjadi sorotan. KPK mengusulkan pembatasan penggunaan uang tunai serta pengaturan metode kampanye untuk menekan potensi politik uang.

Dalam jangka panjang, KPK merekomendasikan modernisasi sistem pemilu melalui penerapan pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik secara bertahap di tingkat nasional maupun daerah.

Selain itu, penguatan penegakan hukum pemilu dinilai penting melalui perluasan subjek hukum yang mencakup pemberi dan penerima suap, serta penyelarasan regulasi antara pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Dengan berbagai usulan tersebut, KPK berharap celah korupsi dalam proses demokrasi dapat ditekan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.*

(bs/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik.

Usulan ini dinilai penting untuk menutup celah korupsi yang muncul sejak tahap awal rekrutmen politik.

Baca Juga:

• Respons Adem Gibran soal Jusuf Kalla Dinilai Redam Tensi Politik Nasional

Kondisi tersebut dinilai membuka ruang terjadinya penyimpangan.

"Belum adanya lembaga pengawas khusus dalam proses kaderisasi, pendidikan politik, serta pengelolaan keuangan partai membuat risiko penyimpangan semakin besar," ujar Budi, Sabtu, 25 April 2026.

KPK juga menyoroti lemahnya sistem pelaporan keuangan partai politik yang belum seragam.

Menurut Budi, hal itu membuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana partai sulit diawasi publik.

"Tanpa standar pelaporan yang jelas, publik sulit mengawasi aliran dana partai. Ini menjadi titik rawan yang perlu segera dibenahi," katanya.

Usulan tersebut merupakan bagian dari kajian Direktorat Monitoring KPK pada 2025.

Kajian itu menemukan bahwa proses kaderisasi di sejumlah partai belum berjalan optimal dan masih diwarnai praktik biaya masuk bagi calon kader.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu praktik "pengembalian modal politik", yakni ketika kader yang telah mengeluarkan biaya besar berupaya mencari keuntungan setelah menduduki jabatan politik.

Untuk mengatasi hal itu, KPK mendorong perbaikan sistem kaderisasi berbasis merit dan transparansi.

Salah satu usulan adalah pengelompokan kader dalam jenjang muda, madya, dan utama sebagai dasar karier politik yang lebih terstruktur.

KPK juga mengusulkan agar calon anggota legislatif hingga kepala daerah berasal dari kader yang telah mengikuti proses pembinaan dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, pencalonan diharapkan tidak lagi ditentukan oleh kekuatan finansial, melainkan kompetensi dan rekam jejak.

Sebelumnya, KPK juga mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan mencegah konsentrasi kekuasaan di internal partai.*

(bs/ad)

JAKARTA — Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Jusuf Kalla sebagai senior, mentor, dan idola dinilai mencerminkan kedewasaan dalam berkomunikasi politik.

Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, mengatakan sikap Gibran menunjukkan kemampuan meredam tensi politik di tengah dinamika nasional yang memanas.

Baca Juga:

• KPK: Praktik Korupsi Sudah Dimulai Sejak Masuk Partai Politik

Menurut Ari, gaya komunikasi tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya tekanan publik akibat berbagai isu, mulai dari kenaikan harga energi hingga dinamika geopolitik global.

Ia menilai Gibran berupaya menjaga stabilitas persepsi publik melalui pendekatan yang lebih tenang dan inklusif.

Ari juga mengaitkan langkah Gibran dengan teori "spiral of silence" yang diperkenalkan oleh Elisabeth Noelle-Neumann.

Dalam konteks ini, Gibran dinilai berupaya memecah dominasi opini publik yang berkembang terhadap dirinya dan keluarganya.

Pernyataan Gibran tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap pernyataan Jusuf Kalla terkait peranannya dalam mendorong Joko Widodo menjadi Presiden ke-7 RI.

JK sebelumnya menyebut dirinya sebagai pihak yang mengusulkan nama Jokowi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

Menanggapi hal itu, Gibran memilih memberikan pernyataan yang bernada apresiatif.

Dalam kunjungannya ke Papua Barat Daya, ia menyebut Jusuf Kalla sebagai sosok berpengalaman yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa, khususnya dalam penyelesaian konflik di berbagai daerah.

"Pak JK itu senior saya, mentor, dan idola saya. Beliau punya banyak kontribusi untuk negeri ini," kata Gibran.

Ia juga menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan dan evaluasi yang diberikan oleh mantan wakil presiden tersebut.

Pengamat menilai pendekatan komunikasi seperti ini berpotensi meredakan polarisasi politik, sekaligus memperkuat citra kepemimpinan yang lebih stabil di mata publik.*

(at/ad)

JAKARTA — Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan praktik pengolahan daging ikan sapu-sapu di bantaran anak Kali Ciliwung, kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat

Lima pria diamankan saat tengah menyiangi ikan hasil tangkapan yang diduga akan diolah menjadi siomai.

Baca Juga:

• Harga Sembako Merangkak Naik, Cabai Rawit Tembus Rp64 Ribu per Kg

"Semua kami musnahkan dengan cara dikubur. Kami juga mengingatkan agar tidak menjual daging ikan sapu-sapu karena berpotensi membahayakan kesehatan," ujar Darwis, Sabtu, 25 April 2026.

Penindakan ini bermula dari laporan warga yang mencurigai aktivitas sejumlah orang di bantaran kali.

Saat didatangi petugas, kelima pria tersebut sedang membersihkan ikan, memisahkan daging dan telur, serta membuang sisa kulit secara sembarangan.

Menurut Darwis, para pelaku mengaku menjual daging ikan tersebut kepada pengepul di wilayah Cikarang untuk dijadikan bahan makanan olahan.

Sementara telur ikan dimanfaatkan sebagai umpan memancing.

Seluruh hasil tangkapan disita dan dimusnahkan di lokasi. Petugas juga mendata identitas para pelaku, yang sebagian besar berasal dari luar Jakarta dan tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap.

Satpol PP menegaskan bahwa ikan sapu-sapu yang hidup di perairan tercemar berpotensi mengandung zat berbahaya, sehingga tidak layak dikonsumsi.

Aparat mengimbau masyarakat agar tidak mengolah maupun memperjualbelikan ikan tersebut sebagai bahan pangan.

Penertiban ini menjadi bagian dari upaya pengawasan keamanan pangan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan di wilayah aliran sungai ibu kota.*

(d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi tidak semata terjadi saat seseorang menjabat sebagai pejabat publik.

Lembaga antirasuah itu melihat potensi korupsi justru kerap berakar sejak proses awal kaderisasi di partai politik.

Baca Juga:

• SP3 Terbit, KPK Hentikan Penyidikan Siman Bahar dalam Kasus Anoda Logam Antam

"Potensi korupsi tidak hanya terjadi ketika seseorang menduduki jabatan publik, tetapi kerap berakar sejak proses politik seperti sistem kaderisasi yang penuh transaksional dan minim akuntabilitas," ujarnya, Sabtu, 25 April 2026.

Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian Direktorat Monitoring KPK pada 2025.

Kajian itu dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Dalam kajian tersebut, KPK mengidentifikasi tiga aspek utama yang rawan memicu korupsi, yakni tata kelola partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum, serta penggunaan transaksi uang kartal atau fisik.

Ketiganya dinilai memiliki keterkaitan erat dalam membuka celah praktik korupsi yang berdampak pada kualitas demokrasi.

KPK juga menyoroti mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan seseorang untuk menjadi kader hingga maju dalam kontestasi pemilu.

Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong upaya "balik modal" melalui praktik korupsi ketika kandidat tersebut terpilih.

Sebagai solusi, KPK mengusulkan perbaikan menyeluruh dalam sistem kaderisasi partai.

Salah satunya dengan membagi jenjang keanggotaan menjadi kader muda, madya, dan utama. Kader utama diusulkan menjadi syarat bagi calon anggota DPR, sementara kader madya untuk DPRD provinsi.

Tak hanya itu, KPK juga mendorong agar calon presiden, wakil presiden, hingga kepala daerah berasal dari proses kaderisasi yang jelas dan telah menjadi anggota partai dalam jangka waktu tertentu.

Dalam aspek kepemimpinan, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan regenerasi berjalan dan mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu figur.

"Perbaikan sistem kaderisasi menjadi kunci untuk menekan biaya politik sekaligus mencegah praktik korupsi sejak hulu," kata Budi.

KPK berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam memperkuat tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.*

(at/ad)

LANGKAT — Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara mengevakuasi seekor orangutan sumatera (Pongo abelii) dari areal perladangan warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Satwa dilindungi berjenis kelamin jantan itu diperkirakan berusia sekitar 25 tahun.

Baca Juga:

• Ingin Lihat Sunset Indah? Ini 7 Lokasi Favorit di Sumut, Ada yang Dekat dari Medan!

Langkah tersebut diambil setelah warga melaporkan kemunculan orangutan yang kerap turun ke ladang karet dan kebun sawit.

"Warga khawatir orangutan berisiko memakan racun pertanian atau tertembak pemburu babi yang kerap beraktivitas di area tersebut," kata Andar, Sabtu, 25 April 2026.

Evakuasi bermula dari pemantauan yang dilakukan tim Human Orangutan Conflict Response Unit (HOCRU) YOSL-OIC pada 20 April 2026.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan BBKSDA, diputuskan satwa tersebut perlu segera dipindahkan untuk menghindari potensi konflik dengan manusia.

Pada Selasa, 21 April 2026, tim gabungan turun ke lokasi dan menemukan orangutan berada di areal ladang karet yang dikelilingi tanaman sawit muda.

Petugas kemudian melakukan penanganan dan pemeriksaan kesehatan terhadap satwa tersebut.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi sehat, tidak ditemukan luka maupun cacat, sehingga direkomendasikan untuk segera ditranslokasi ke habitat yang lebih aman pada hari yang sama," ujar Andar.

Orangutan dengan perkiraan berat sekitar 60 kilogram itu selanjutnya dilepasliarkan di hutan primer Resor Cintaraja, Taman Nasional Gunung Leuser, yang berjarak sekitar 14 kilometer dari lokasi evakuasi.

Proses pelepasliaran tidak mudah. Petugas harus menempuh medan berat, termasuk menyeberangi sungai, dengan mengangkut orangutan menggunakan rakit.

Menurut Andar, langkah ini merupakan bagian dari upaya mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar, sekaligus memastikan kelangsungan hidup spesies dilindungi di habitat alaminya.

"Kegiatan ini merupakan bentuk respons cepat kolaborasi para pihak dalam menangani potensi interaksi negatif antara manusia dan orangutan serta upaya penyelamatan satwa liar dilindungi," kata dia.*

(d/ad)

JAKARTA — Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau masih tinggi.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia mencatat harga cabai rawit merah mencapai Rp64.050 per kilogram pada Sabtu, 25 April 2026, pukul 10.20 WIB.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Sentuh Rp 2,825 Juta per Gram

Data PIHPS yang dikutip di Jakarta menunjukkan sejumlah komoditas pangan lain turut mengalami tekanan harga.

Bawang merah tercatat Rp46.100 per kilogram, sementara bawang putih berada di level Rp39.700 per kilogram.

Untuk beras, harga bervariasi berdasarkan kualitas. Beras kualitas bawah I dijual Rp14.600 per kilogram, dan kualitas bawah II Rp14.550 per kilogram.

Adapun beras medium I berada di Rp16.100 per kilogram, dan medium II Rp15.950 per kilogram.

Sementara beras kualitas super I dipatok Rp17.350 per kilogram, dan super II Rp16.900 per kilogram.

Komoditas cabai lainnya juga masih berada di level tinggi. Cabai merah besar tercatat Rp48.750 per kilogram, cabai merah keriting Rp46.750 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp49.000 per kilogram.

Untuk protein hewani, daging ayam ras segar berada di harga Rp39.200 per kilogram. Daging sapi kualitas I tercatat Rp148.150 per kilogram, sedangkan kualitas II Rp140.100 per kilogram.

Di sisi lain, harga gula pasir premium berada di Rp20.250 per kilogram dan gula pasir lokal Rp19.250 per kilogram.

Sementara itu, minyak goreng curah dijual Rp20.500 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I berada di Rp23.700 per liter, dan kemasan bermerek II Rp22.750 per liter.

Fluktuasi harga pangan ini masih menjadi perhatian di tengah tingginya kebutuhan konsumsi rumah tangga.*

(at/ad)

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) tidak hanya berfokus pada fungsi advokasi, tetapi juga berperan aktif dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja di tengah perubahan dunia kerja yang kian cepat.

Seruan itu disampaikan saat membuka Kongres ke-VII Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Jakarta, Jumat, 24 April 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Genjot “Medan Satu Data”, Percepat Layanan Publik dan Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Kondisi tersebut, kata dia, membuat kebutuhan keterampilan di berbagai sektor ikut berubah.

"Pekerja Indonesia harus memiliki daya saing dan kompetensi yang kuat. Serikat pekerja juga memiliki peran penting untuk menyiapkan anggotanya menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat cepat," ujarnya.

Ia menekankan, peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam konteks itu, serikat pekerja dipandang sebagai penghubung antara kebutuhan industri dan peningkatan kapasitas tenaga kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan, kata Yassierli, membuka ruang kolaborasi dengan serikat buruh untuk memperluas program pelatihan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan industri.

Program tersebut mencakup pelatihan keterampilan teknis dan nonteknis, sertifikasi kompetensi, edukasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga peningkatan produktivitas.

"Silakan sampaikan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Pemerintah siap memfasilitasi agar pekerja memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang semakin baik," kata dia.

Selain peningkatan kompetensi, Yassierli juga menegaskan komitmen pemerintah memperkuat perlindungan pekerja, termasuk pengembangan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan perluasan perlindungan bagi pekerja sektor platform digital seperti pengemudi dan kurir daring.

Ia juga mendorong serikat pekerja untuk aktif terlibat dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan.

Menurut dia, hubungan industrial yang sehat hanya dapat terwujud melalui dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

"Semangat kita sama, yaitu memajukan industri sekaligus menyejahterakan pekerja," ujarnya.*

(ad)

JAKARTA - Pemerintah Kota Medan meraih penghargaan digital-public-service/" target="_blank">Excellent City in Digital Public Service dalam ajang National Governance Awards di Jakarta, Jumat, 24 April 2026.

Penghargaan ini diberikan atas capaian Medan dalam transformasi layanan publik berbasis digital atau e-government.

Baca Juga:

• Kasus Pengangkatan Rahim di RS Muhammadiyah Medan, Dinkes Sumut Ungkap Dugaan Ini

Menurut dia, digitalisasi menjadi instrumen utama untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

"Dunia digital saat ini sudah sangat marak digunakan oleh masyarakat. Ini harus terus dimanfaatkan agar masyarakat makin dekat dengan pemerintahnya. Jarak antara pemerintah dengan masyarakat itu harus diperkecil," ujar Rico usai menerima penghargaan, Jumat, 24 April 2026.

Rico menegaskan, Pemkot Medan saat ini tengah memperkuat fondasi transformasi digital melalui sejumlah program strategis, salah satunya Medan Satu Data.

Program ini ditargetkan menjadi pusat integrasi data kependudukan dan sosial warga, mulai dari tingkat kesejahteraan, pendapatan, hingga persoalan sosial keluarga.

Ia menyebut, integrasi data tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah lebih presisi dan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Selain itu, Pemkot Medan juga tengah mengembangkan sistem pengaduan masyarakat berbasis daring.

Sistem ini dirancang agar laporan warga dapat diproses lebih cepat dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan.

"Termasuk laporan-laporan secara online yang nanti bisa dijawab secara generatif dan ada konklusinya. Setiap OPD bisa langsung menanggapi permasalahan tersebut. Itu yang sedang kami kerjakan tahun ini," kata Rico.

Transformasi digital tersebut menjadi bagian dari upaya Medan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data dan respons cepat terhadap kebutuhan publik.*

(mt/ad)

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan terhadap Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar alias Bong Kin Phin, dalam kasus dugaan korupsi kerja sama pengolahan anoda logam PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Penghentian penyidikan tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada 23 April 2026.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Dugaan Penyimpangan Kuota Haji, Forum Sathu Masuk Radar Penyidikan: Apa Itu?

"Pada 23 April 2026, KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tersangka SB. SP3 diterbitkan setelah penyidik mendapatkan surat keterangan resmi yang menyatakan SB meninggal dunia," kata Budi, Sabtu, 25 April 2026.

Budi menjelaskan, dokumen penghentian penyidikan tersebut juga telah disampaikan kepada pihak keluarga almarhum.

Meski perkara terhadap individu dihentikan demi hukum, KPK menegaskan proses hukum tidak berhenti.

Lembaga antirasuah itu tetap melanjutkan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi PT Loco Montrado.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan PT Loco Montrado sebagai tersangka korporasi, dengan Siman Bahar sebagai beneficial owner.

"Penyidik juga telah melakukan penyitaan lebih dari Rp100 miliar sebagai upaya asset recovery," ujar Budi.

KPK menyebut langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul dari kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam dan PT Loco Montrado.

Kasus ini bermula dari kerja sama pengolahan dore atau material berkadar emas milik Antam pada 2017.

Dalam prosesnya, penyidik menduga terjadi manipulasi hasil pengolahan yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp100,79 miliar.

Sementara itu, Siman Bahar sebelumnya tidak ditahan karena alasan kesehatan. Ia disebut menjalani perawatan cuci darah secara rutin sebelum meninggal dunia di China.

KPK menegaskan, penanganan perkara tetap berlanjut dengan fokus pada pertanggungjawaban korporasi dan pemulihan aset negara.*

(tb/ad)

JAKARTA — Sejumlah vendor smartphone Android, termasuk Xiaomi, Oppo, dan Vivo, bekerja sama dalam sebuah inisiatif bersama untuk mengatasi keluhan pengguna terkait performa perangkat, seperti ponsel yang melambat, cepat panas, hingga aplikasi yang kerap tertutup sendiri.

Kolaborasi tersebut dilakukan melalui Gold Standard Alliance, sebuah aliansi nirlaba yang dibentuk sejak 2021 oleh sejumlah perusahaan teknologi, termasuk Lenovo dan Honor.

Baca Juga:

• Lagi! Prajurit TNI Gugur dalam Misi UNIFIL di Lebanon, PBB Angkat Suara

Selama ini, ekosistem Android dinilai menghadapi tantangan optimalisasi karena perbedaan sistem antarmuka dan manajemen memori (RAM) yang diterapkan masing-masing produsen.

Kondisi tersebut kerap berdampak pada pengalaman pengguna yang tidak seragam, termasuk munculnya overheating dan penurunan performa aplikasi.

Melalui kerja sama ini, para anggota aliansi berencana memperkenalkan standar baru pengelolaan memori yang disebut fair memory mechanism.

Mekanisme ini mencakup tiga elemen utama, yakni batas penggunaan RAM yang lebih terukur bagi aplikasi, sistem peringatan dini ketika memori perangkat mulai penuh, serta aturan kontekstual terkait pengiriman notifikasi agar tidak mengganggu pengguna.

Selain itu, sistem baru ini juga dirancang untuk mengurangi masalah teknis seperti memory leak yang kerap terjadi pada perangkat Android generasi sebelumnya.

Inisiatif ini disebut sejalan dengan pengembangan sistem operasi Android 17 yang juga akan memperketat regulasi penggunaan memori aplikasi.

Para pengembang aplikasi diberi tenggat waktu hingga 30 Juni 2026 untuk menyesuaikan perangkat lunak mereka dengan standar baru tersebut.

Setiap anggota aliansi juga akan menyediakan dokumentasi teknis serta dukungan implementasi bagi pengembang.

Langkah ini dipandang sebagai upaya industri untuk menutup kesenjangan performa di ekosistem Android yang selama ini sangat beragam, sekaligus meningkatkan stabilitas perangkat di berbagai merek.*

(km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat pemeriksaan terhadap sejumlah pemilik biro perjalanan haji dan umrah dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Forum Sathu atau Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah menjadi salah satu fokus pendalaman lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga:

• Usulan Pembatasan Masa Jabatan Menguat, Ini Deretan Ketum Parpol yang Paling Lama Menjabat

Forum ini dibentuk sebagai ruang koordinasi pelaku usaha perjalanan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

Dewan Pembina Forum Sathu, Fuad Hasan Masyhur yang juga pemilik Maktour, turut menjadi sorotan dalam rangkaian penyidikan.

KPK menduga forum tersebut menjadi salah satu ruang komunikasi terkait pembagian kuota haji tambahan yang diduga menyimpang dari ketentuan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan para pelaku usaha travel haji masih terus dilakukan, termasuk pendalaman terkait peran Forum Sathu dalam pengaturan kuota haji tambahan tahun 2023–2024.

"Benar, pemeriksaan terkait Forum Sathu dan pembahasan mengenai kuota haji tambahan masih terus didalami," kata Budi di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka.

Ia diduga mengubah komposisi pembagian kuota haji tambahan menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus, yang dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Aturan tersebut sejatinya mengatur pembagian kuota haji sebesar 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Selain Yaqut, KPK juga menetapkan sejumlah pihak lain sebagai tersangka, termasuk pejabat penyelenggara haji dan pelaku usaha travel.

Dalam perkembangan terbaru, KPK memanggil dan memeriksa sejumlah bos biro travel haji, di antaranya Khalid Zeed Abdullah Basalamah.

Ia mengaku telah mengembalikan dana sekitar Rp 8,4 miliar kepada KPK yang berasal dari pihak travel lain.

KPK menyatakan masih terdapat sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang belum mengembalikan dana terkait perkara tersebut.

Oleh karena itu, pemanggilan saksi dari kalangan asosiasi dan pelaku usaha travel akan terus dilakukan.

"Penyidik masih menjadwalkan pemeriksaan kepada pihak-pihak lain yang terkait dan belum mengembalikan dana," ujar Budi.*

(km/ad)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel dan mencabut izin usaha klub malam White Rabbit yang berlokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Tempat hiburan malam itu diduga terkait jaringan peredaran narkotika yang melibatkan sosok berinisial Andre Fernando alias The Doctor.

Baca Juga:

• Jerat Lewat TPPU, Bareskrim Fokus ‘Memiskinkan’ Bandar Narkoba Ko Erwin

Kasie Penyidikan dan Tindak Internal Satpol PP DKI Jakarta, Henny Yusfida, mengatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah terhadap usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta bersama perangkat daerah terkait dalam menegakkan Perda dan Perkada," kata Henny, Jumat, 24 April 2026.

Henny menjelaskan, penindakan terhadap White Rabbit berawal dari pengungkapan kasus narkotika oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada akhir Maret 2026.

Dalam pengembangan kasus tersebut, aparat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk tempat usaha White Rabbit di PIK.

"Selanjutnya Bareskrim Polri menyampaikan rilis resmi terkait penangkapan pelaku dan barang bukti," ujarnya.

Dari hasil pengawasan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta, ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 54 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Temuan itu kemudian menjadi dasar usulan pencabutan izin usaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta kemudian menerbitkan surat pencabutan izin usaha atas nama PT Pribadi Utama Mandiri pada 10 April 2026.

"Pencabutan dilakukan terhadap seluruh jenis usaha yang beroperasi di lokasi tersebut," kata Henny.

Pemprov DKI Jakarta menegaskan langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Di lokasi, aparat memasang garis polisi, spanduk penutupan, serta pengumuman bertuliskan larangan masuk karena bangunan berada dalam pengawasan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Aktivitas di klub malam tersebut dilaporkan sudah berhenti sejak beberapa pekan terakhir.*

(km/ad)

JAKARTA – Kinerja pasar saham Indonesia sepanjang pekan ini tertekan cukup dalam.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat melemah 6,61 persen secara mingguan, disertai penyusutan kapitalisasi pasar hingga ratusan triliun rupiah.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Sentuh Rp 2,825 Juta per Gram

Posisi tersebut turun 504,51 poin dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di level 7.634.

Sepanjang pekan, indeks bergerak pada rentang 7.115,97 sebagai level terendah dan 7.692,14 sebagai level tertinggi.

Tekanan terhadap indeks turut tercermin pada kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia yang menyusut signifikan.

Nilai kapitalisasi pasar turun dari Rp13.635 triliun menjadi Rp12.736 triliun, atau berkurang sekitar Rp899 triliun dalam sepekan.

Dalam kurs dolar Amerika Serikat, nilai tersebut turun dari US$793 miliar menjadi US$737 miliar.

Meski demikian, aktivitas perdagangan justru menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator.

Rata-rata volume transaksi harian naik 4,44 persen menjadi 44,883 miliar saham, dari sebelumnya 42,976 miliar saham.

Frekuensi transaksi harian juga meningkat tipis 1,09 persen menjadi 2,749 juta kali transaksi. Namun, kenaikan volume tersebut tidak diikuti oleh penguatan nilai transaksi.

Rata-rata nilai transaksi harian justru turun 3,67 persen menjadi Rp19.613 miliar, dari sebelumnya Rp20.360 miliar.

Dalam dolar AS, nilai transaksi harian juga melemah 4,11 persen menjadi US$1,139 miliar.

Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan BEI, Aulia Noviana Utami Putri, mengatakan di tengah tekanan pasar tersebut, jumlah investor pasar modal justru terus bertambah.

Hingga 24 April 2026, jumlah single investor identification (SID) mencapai 26.121.311, atau tumbuh 28,37 persen secara year-to-date (ytd).

Sepanjang tahun berjalan, BEI mencatat penambahan 5.773.486 investor baru dengan rata-rata 50.645 SID per hari.

Sementara itu, jumlah investor saham mencapai 9.523.625 SID, atau meningkat 10,69 persen secara ytd, dengan tambahan 919.448 investor baru sepanjang 2026.*

(bi/ad)

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memperluas penanganan perkara jaringan bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin dengan menjerat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Langkah ini dilakukan untuk menelusuri sekaligus menyita aset hasil kejahatan narkotika yang diduga tersebar di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Kejahatan Digital Kian Canggih, Indonesia–China Dorong Kerja Sama Pertukaran Data

"Penanganan narkoba saat ini ditekankan lebih ke TPPU. Tidak hanya mengungkap tindak pidana asalnya, tetapi juga dikembangkan untuk memiskinkan para pelaku peredaran narkoba," kata Eko di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 24 April 2026.

Menurut Eko, penyidik saat ini masih melakukan penelusuran aset milik Ko Erwin, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Penyitaan akan dilakukan setelah seluruh data aset dinyatakan lengkap.

"Nanti akan kami rilis setelah komplit, termasuk berapa nilai TPPU yang berhasil disita," ujarnya.

Dalam pengembangan perkara, Bareskrim juga telah menangkap tiga anggota keluarga Ko Erwin, yakni istri berinisial VP serta dua anaknya, HS dan CA, di wilayah Nusa Tenggara Barat pada 23 April 2026.

Ketiganya diduga berperan dalam mengelola dan menyamarkan hasil kejahatan narkotika.

Polisi turut menyita sejumlah aset, di antaranya rumah, ruko, gudang, kendaraan bermotor, serta dokumen kepemilikan.

"Barang bukti tindak pidana pencucian uang dari hasil narkotika telah kami amankan," kata Eko.

Sebelumnya, Ko Erwin ditangkap setelah sempat berupaya melarikan diri ke Malaysia melalui jalur laut ilegal dari Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Ia diduga dibantu sejumlah pihak, termasuk jaringan yang mengatur fasilitas pelarian.

Setelah dilakukan pengejaran lintas perairan, Ko Erwin berhasil diamankan aparat tanpa perlawanan saat hampir memasuki wilayah Malaysia.

Ia kemudian dibawa kembali ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Bareskrim menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri jaringan pendukung dan aliran dana hasil kejahatan narkotika tersebut.*

(tb/ad)