JAKARTA – Pendakwah sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Ustaz Khalid Basalamah, mengakui adanya pengembalian uang senilai USD 554.500 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Uang tersebut berkaitan dengan dugaan pembayaran biaya percepatan keberangkatan haji dalam perkara korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024.

Baca Juga:

• Kasus CCTV Inara Rusli Memasuki Babak Baru, Mantan Sopir Jadi Tersangka

Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum KPK menelusuri asal-usul uang yang sebelumnya disebut sebagai biaya percepatan haji dan telah diserahkan kepada penyidik.

Jaksa juga memperlihatkan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan bukti transfer yang berkaitan dengan pengembalian dana tersebut.

Pemeriksaan bermula ketika jaksa menanyakan pengembalian uang yang dilakukan melalui staf Khalid Basalamah bernama Muhamad Ulfi Makhrija.

Jaksa ingin memastikan apakah Khalid mengetahui adanya uang yang dititipkan ke rekening penampungan KPK.

"Setahu Bapak, apakah staf Bapak pernah menitipkan sejumlah uang ke rekening penampungan KPK?" tanya jaksa KPK.

"Iya," jawab Basalamah.

Setelah memperoleh jawaban tersebut, jaksa memperlihatkan barang bukti dengan nomor 1590 berupa uang tunai senilai USD 354.500.

Uang tersebut terdiri atas 3.545 lembar pecahan USD 100.

"Kami mulai satu-satu. Baik, Pak. Ini adalah barang bukti, izin, Ibu Ketua, nomor barang bukti nomor 1590, terdapat sejumlah uang dalam pecahan USD 100. Jika dalam barang bukti bunyinya adalah seperti ini, 1590, uang tunai sebesar USD 354.500 dalam bentuk pecahan USD 100 sebanyak 3.545 lembar. Saudara mengetahui tentang hal ini, Saudara Saksi?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Basalamah.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengetahui aliran dana yang berkaitan dengan dugaan praktik pembayaran percepatan keberangkatan haji.

Selain uang tunai USD 354.500, jaksa KPK juga mengungkap barang bukti lain berupa uang senilai USD 200.000.

Dana tersebut tercatat dalam barang bukti nomor 1591 dan disebut disetorkan melalui transfer Bank BNI.

"Selanjutnya barang bukti yang kedua adalah barang bukti di nomor 1591. Kami ada melakukan penyitaan, penyidik kami melakukan penyitaan atas sejumlah uang yang disetorkan melalui transfer Bank BNI. Totalnya semua ada USD 200 ribu?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Basalamah.

Jaksa kemudian memerinci transaksi yang membentuk total uang USD 200.000 tersebut.

Berdasarkan bukti transfer yang diperlihatkan dalam persidangan, terdapat pengiriman dana sebesar USD 37.000 dan USD 13.000.

Selain itu, terdapat tiga kali transfer masing-masing senilai USD 50.000.

Dengan demikian, jumlah uang yang tercatat melalui transfer mencapai USD 200.000.

Jika digabungkan dengan uang tunai USD 354.500, total dana yang dikonfirmasi dalam pemeriksaan mencapai USD 554.500 atau lebih dari setengah juta dolar Amerika Serikat.

"Kemudian yang ketiga ada USD 50 ribu, Muhammad Ulfi Makhrija, bukti transfer ini disampaikan. Kemudian ada USD 50 ribu kembali dan terakhir ada USD 50 ribu. Total adalah USD 200 ribu ini. Betul?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Basalamah.

Kesaksian Khalid menjadi bagian dari upaya jaksa menjelaskan aliran dana yang diduga berkaitan dengan praktik pembayaran biaya percepatan haji.

Namun, pengakuan mengenai pengembalian uang tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan Khalid melakukan tindak pidana.

Dalam persidangan ini, ia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

Perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 menyeret empat terdakwa.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktour, Ismail Adham.

Dalam surat dakwaan, jaksa KPK menyebut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji tambahan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622,09 miliar.

Jaksa mendakwa Yaqut bersama tiga terdakwa lainnya terlibat dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum.

Menurut dakwaan, pengaturan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan sejumlah penyelenggara ibadah haji khusus.

Jaksa juga menduga terdapat keuntungan pribadi yang diterima Yaqut sebesar USD 271.500 atau sekitar Rp4,83 miliar berdasarkan kurs yang digunakan dalam pemberitaan perkara tersebut.

Meski demikian, nilai tersebut masih merupakan bagian dari dakwaan jaksa yang harus diuji melalui proses pembuktian di pengadilan.

Dalam perkara ini, jaksa turut mengungkap dugaan praktik jual beli kuota haji khusus, jual beli kuota petugas haji, serta pembayaran biaya percepatan keberangkatan.

Praktik tersebut diduga menyebabkan penyelenggaraan ibadah haji tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut jaksa, ada calon jemaah yang seharusnya memperoleh kesempatan berangkat haji, tetapi gagal diberangkatkan.

Sebaliknya, terdapat pula jemaah yang diduga memperoleh kesempatan berangkat meskipun tidak memenuhi hak keberangkatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jaksa menyebut dugaan penyimpangan itu juga berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah pihak lain, termasuk 313 korporasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Namun, penyebutan korporasi dalam surat dakwaan tidak otomatis berarti seluruh penyelenggara tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana.

Keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Kesaksian Khalid Basalamah mengenai pengembalian uang USD 554.500 menjadi salah satu bagian yang diperiksa jaksa dalam mengungkap dugaan aliran dana pada perkara kuota haji.

Keterangan tersebut dinilai relevan untuk menelusuri pembayaran yang disebut sebagai biaya percepatan keberangkatan jemaah.

Jaksa masih perlu menghubungkan transaksi tersebut dengan alat bukti dan keterangan saksi lainnya untuk memastikan apakah terdapat keterkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut pengelolaan kuota ibadah haji, yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai ketentuan dan antrean yang berlaku.

Penyimpangan dalam pengelolaan kuota berpotensi merugikan calon jemaah yang telah menunggu kesempatan berangkat selama bertahun-tahun.

Karena itu, proses persidangan diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kuota tambahan dialokasikan, siapa yang memperoleh keuntungan, serta apakah ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya.

Hingga persidangan Selasa, 20 Oktober 2026, perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut masih dalam tahap pembuktian.

Empat terdakwa tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah sampai pengadilan menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.* (d/ad)

JAKARTA – Kasus dugaan akses ilegal rekaman kamera pengawas atau CCTV di rumah Inara Rusli memasuki babak baru.

Mantan sopir pribadinya, Agung, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Baca Juga:

• Bongkar Dugaan Tawaran Rp80 Juta agar Bungkam soal Karhutla, Aleh Malah Dilaporkan ke Polda Sumut

Di tengah proses hukum yang berjalan, Inara mengaku kecewa setelah mengetahui orang yang selama ini dipercaya justru diduga terlibat dalam pengambilan rekaman CCTV dari kediamannya.

Meski merasa sakit hati, Inara mengatakan masih menghormati Agung dan mempertimbangkan kondisi keluarganya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Inara meminta penyidik tidak menghentikan pengusutan perkara hanya pada satu tersangka.

Mereka menduga masih ada pihak lain yang perlu diperiksa terkait perpindahan dan penggunaan rekaman tersebut.

Kuasa hukum Inara Rusli, Lechumanan, membenarkan bahwa Agung telah ditangkap dan ditahan dalam kasus dugaan akses ilegal rekaman CCTV.

Keterangan tersebut disampaikan ketika pihak Inara memberikan penjelasan mengenai perkembangan kasus di Polda Metro Jaya, Senin, 19 Oktober 2026.

"Perlu saya sampaikan bahwa yang bersangkutan telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri. Jadi saat ini yang bersangkutan sedang ditahan oleh penyidik Mabes Polri," kata Lechumanan, Senin (19/10/2026).

Agung diketahui pernah bekerja sebagai sopir pribadi Inara Rusli sebelum hubungan kerja keduanya berakhir.

Kuasa hukum Inara lainnya, Tommy Tri Yunanto, sebelumnya juga membenarkan status pekerjaan Agung.

"Agung itu sopir, bekas sopir dari Mbak Inara Rusli dan kemudian sudah keluar dari kerjanya dari Mbak Inara," kata Tommy.

Menurut pihak kuasa hukum, Agung sudah tidak bekerja dengan Inara ketika peristiwa yang dipersoalkan dalam laporan polisi terjadi.

Meski kini telah berstatus tersangka, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Agung masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Penetapan Agung sebagai tersangka menimbulkan perasaan kecewa bagi Inara Rusli.

Inara mengaku tidak pernah menyangka mantan pekerja yang telah lama dikenalnya akan terseret dalam kasus yang dilaporkannya.

Menurut Inara, selama hubungan kerja berlangsung, dirinya tidak pernah merasa memiliki persoalan pribadi dengan Agung.

Bahkan, setelah Agung tidak lagi bekerja dengannya, Inara mengaku tetap menghormatinya.

"Sama sekali saya nggak pernah curiga karena saya nggak pernah merasa punya konflik dengan beliau saudara Agung. Bahkan sampai saat ini saya masih manggil beliau Bapak Agung walaupun sudah nggak bekerja dengan saya ya, walaupun umur kami hanya beda setahun dua tahun," ungkap Inara.

Pernyataan tersebut menggambarkan hubungan kepercayaan yang sebelumnya terjalin antara Inara dan mantan sopirnya.

Inara mengatakan dirinya tetap berusaha melihat persoalan tersebut dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan, meskipun sedang menghadapi proses hukum sebagai pelapor.

Di balik rasa kecewa yang dialaminya, Inara menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin mengabaikan kondisi keluarga Agung.

Ia mengaku masih menghormati mantan pekerjanya tersebut dan berharap persoalan yang terjadi dapat menemukan penyelesaian terbaik.

"Karena saya menghormati beliau terlepas dari profesinya pekerjaannya saya menghormati beliau. Jadi terlepas apa pun motif beliau walaupun saya di sini juga sebagai korban dari beliau, saya menyampaikan ke keluarga beliau untuk mengutamakan mencari solusi sama-sama," lanjutnya.

Inara juga mengungkapkan bahwa kepercayaan yang selama ini diberikan kepada Agung membuat persoalan tersebut terasa menyakitkan.

Namun, ia tetap mempertimbangkan keadaan keluarga dan anak-anak Agung yang kemungkinan ikut merasakan dampak dari proses hukum.

"Karena biar gimanapun beliau sudah lama bekerja dengan saya dan walaupun saya juga merasa sakit hati karena sudah percaya sekali tapi saya masih ada perasaan manusiawinya karena saya masih memandang beliau dan keluarganya dan anaknya," tuturnya.

Meski berharap adanya jalan keluar yang baik, proses penyidikan terhadap perkara dugaan akses ilegal CCTV tersebut tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

Selain menyoroti penahanan mantan sopir Inara, Lechumanan meminta Direktorat Siber Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan.

Menurut dia, penyidik perlu menelusuri bagaimana rekaman CCTV diperoleh, berpindah tangan, hingga kemudian digunakan oleh pihak lain.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap.

"Saya meminta kepada penyidik Siber, jangan hanya berhenti di Agung," ujarnya.

Lechumanan menduga kemungkinan ada pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.

Namun, dugaan itu masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan saksi, dokumen, serta alat bukti elektronik.

Ia juga meminta agar pihak kejaksaan memberikan perhatian terhadap kemungkinan pengembangan perkara sebelum proses hukum berlanjut.

"Saya minta jaksa daripada Kejati DKI Jakarta untuk lebih luas melihat perkara ini. Jangan hanya mati di tersangka Agung," kata Lechumanan.

Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian mengenai pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut.

Perkara ini bermula dari keberatan Inara Rusli terhadap penggunaan rekaman CCTV yang berasal dari rumah pribadinya.

Rekaman tersebut disebut digunakan sebagai salah satu bukti dalam laporan dugaan perzinaan yang melibatkan Inara dan pihak lain.

Inara kemudian mengambil langkah hukum karena menduga rekaman kamera pengawas dari kediamannya telah diakses dan disebarkan tanpa izin.

Laporan itu diajukan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 26 November 2025.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/581/XI/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam proses penyelidikan sebelumnya, Agung sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Kuasa hukum Agung, Sukardi Amir, pada Februari 2026 membantah tuduhan bahwa kliennya mengambil keuntungan pribadi dari rekaman CCTV tersebut.

Sukardi juga membantah dugaan bahwa rekaman itu diperjualbelikan.

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan pihak Agung pada tahap pemeriksaan sebelumnya.

Belum diketahui apakah terdapat tanggapan terbaru dari pihak Agung setelah penetapan tersangka dan penahanan diumumkan.

Kini, dengan adanya penetapan tersangka, penyidik masih perlu memastikan seluruh fakta mengenai dugaan akses ilegal dan pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang tersedia.

Di tengah perkembangan perkara tersebut, Inara berharap proses hukum dapat berjalan dengan baik dan memberikan kejelasan kepada semua pihak.

Ia juga berharap persoalan yang sedang dihadapi tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap keluarga masing-masing.

Inara meminta dukungan doa agar penyelesaian perkara dapat ditempuh dengan cara yang sesuai hukum dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

"Saya berharap kita bisa sama-sama mencari solusi. Ya mohon doanya semoga semuanya ada jalan keluarnya dan yang terbaik untuk kita semua," pungkas Inara.

Kasus ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan rekaman pribadi dan perlindungan data dalam lingkungan tempat tinggal.

Penggunaan CCTV yang bertujuan menjaga keamanan juga harus memperhatikan hak privasi serta aturan mengenai akses dan penggunaan rekaman.

Penetapan Agung sebagai tersangka belum menjadi akhir dari proses hukum.

Penyidik masih memiliki kewenangan untuk mengembangkan perkara apabila ditemukan bukti baru mengenai keterlibatan pihak lain.

Sementara itu, Agung tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah hingga pengadilan menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.* (vv/ad)

MEDAN – Konten kreator asal Medan, Rahmat Hidayat alias Aleh, dilaporkan ke Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara setelah unggahannya mengenai dugaan tawaran uang Rp80 juta agar tidak membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perbincangan di media sosial.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks yang disebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ungkap Fakta Baru Penembakan Doni Pacek, Terduga Pelaku dari Ormas yang Sama

Belum ada kesimpulan bahwa informasi yang disampaikan Aleh merupakan berita bohong.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait konten kreator tersebut.

"Ya, benar sudah ada laporannya. Saat ini tim dari Direktorat Reserse Siber Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, Selasa (20/10/2026).

Penyelidikan tersebut dilakukan setelah unggahan Aleh di Instagram menjadi perhatian publik dan memunculkan pertanyaan mengenai dugaan adanya pihak yang menawarkan sejumlah uang agar persoalan kabut asap tidak dibahas di media sosial.

Ferry mengatakan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Sumut sedang mendalami laporan yang masuk.

Namun, ia belum menjelaskan secara terperinci siapa pihak yang melaporkan Aleh maupun dugaan pelanggaran hukum yang menjadi dasar laporan tersebut.

Ketika ditanya mengenai identitas pelapor, Ferry menyatakan masih perlu berkoordinasi dengan Direktur Reserse Siber Polda Sumut.

"Intinya sudah ada laporan yang masuk dan sedang kita selidiki. Untuk identitas pelapor nanti saya tanyakan dulu ke Direktur Siber," ujarnya.

Dengan adanya laporan tersebut, polisi akan mendalami informasi yang beredar dan mengumpulkan bukti untuk mengetahui apakah terdapat unsur tindak pidana.

Status sebagai pihak terlapor tidak serta-merta menjadikan seseorang bersalah.

Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana harus melalui proses penyelidikan dan pembuktian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini bermula dari unggahan video klarifikasi Aleh melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Dalam video tersebut, Aleh mengungkapkan adanya dugaan tawaran kerja sama pembuatan konten dengan nilai mencapai Rp80 juta.

Tawaran itu disebut datang melalui pesan WhatsApp dari seseorang yang hanya diketahui berinisial R.

Berdasarkan tangkapan layar percakapan yang diunggah Aleh, kerja sama tersebut berkaitan dengan pembuatan video Reels Instagram berdurasi 60 detik.

Namun, tawaran tersebut diduga memiliki syarat tertentu.

Aleh disebut diminta tidak membuat konten apa pun yang membahas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan selama masa kampanye berlangsung.

Konten kerja sama tersebut juga disebut harus diunggah paling lambat pada 20 Oktober 2026.

Pengakuan itu kemudian menjadi sorotan karena muncul ketika sejumlah wilayah Sumatera Utara sedang menghadapi persoalan kabut asap akibat karhutla.

Meski demikian, kebenaran tawaran uang Rp80 juta tersebut belum dapat dipastikan secara independen.

Identitas seseorang berinisial R, keaslian percakapan WhatsApp, serta pihak yang diduga berada di balik tawaran itu masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerindra, Ihwan Ritonga, meminta kepolisian menyelidiki pengakuan Aleh.

Ihwan menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menimbulkan dugaan dan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Menurut dia, penyelidikan harus dilakukan untuk memastikan apakah benar terdapat pihak yang menawarkan uang agar seorang konten kreator tidak membicarakan dampak karhutla.

Sebaliknya, apabila pengakuan tersebut tidak benar, polisi juga perlu memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam penyebaran informasi.

"Jika benar ada oknum yang menyuruh tutup mulut, maka oknum tersebut harus ditangkap. Sebaliknya, jika tidak benar, pihak berwenang tetap harus mengambil langkah hukum yang tepat apabila ditemukan pelanggaran," ujarnya kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

Ihwan menegaskan bahwa penyelidikan perlu dilakukan secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti.

Ia juga meminta polisi menelusuri sosok berinisial R yang diduga menghubungi Aleh melalui WhatsApp.

Pemeriksaan terhadap komunikasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah benar terdapat tawaran kerja sama yang disertai permintaan tidak membahas persoalan kabut asap.

Persoalan dugaan tawaran uang kepada konten kreator tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan informasi mengenai bencana kebakaran hutan dan lahan.

Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Utara sebelumnya telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahkan sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap peserta didik.

Dalam situasi tersebut, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat mengenai kualitas udara, dampak kesehatan, serta langkah pemerintah dalam menangani karhutla.

Karena itu, dugaan adanya permintaan kepada seseorang agar tidak membicarakan persoalan kabut asap perlu diperiksa secara objektif.

Namun, penyelidikan juga harus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan dan bukti.

Baik pengakuan Aleh maupun tuduhan penyebaran hoaks terhadap dirinya tidak dapat langsung dianggap benar tanpa pemeriksaan.

Direktorat Reserse Siber Polda Sumut kini menjadi pihak yang menangani laporan terhadap Rahmat Hidayat alias Aleh.

Sejumlah hal masih perlu diperjelas, mulai dari identitas pelapor, keaslian percakapan WhatsApp, hingga ada atau tidaknya pihak yang benar-benar menawarkan uang Rp80 juta.

Polisi juga perlu memastikan apakah unggahan yang dipersoalkan memenuhi unsur pelanggaran hukum atau merupakan penyampaian informasi yang masih memerlukan verifikasi.

Hingga Selasa, 20 Oktober 2026, belum terdapat informasi mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Belum tersedia pula tanggapan terbaru Aleh secara khusus mengenai laporan polisi yang telah masuk.

Kasus ini menjadi perhatian karena mempertemukan dua persoalan penting, yakni hak masyarakat memperoleh informasi tentang bencana dan tanggung jawab penyebar informasi di media sosial.

Pengungkapan perkara secara terbuka dan berdasarkan bukti diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan tawaran Rp80 juta sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara adil.* (mi/ad)

Hasil penyelidikan sementara menunjukkan terduga pelaku penembakan diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) yang sama dengan korban.

Baca Juga:

• Kabut Asap Mulai Membaik, Sekolah di Sumut Kembali Belajar Tatap Muka Rabu 21 Oktober 2026

Ferry mengatakan, tim gabungan Subdirektorat III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut bersama Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.

Polisi juga masih mengejar terduga pelaku lainnya yang diduga memiliki keterlibatan dalam penyerangan maut tersebut.

Ferry menjelaskan bahwa penyelidikan sementara mengarah pada dugaan keterlibatan orang-orang yang berada dalam organisasi yang sama dengan Doni Pacek.

Ia sekaligus membantah dugaan yang mengaitkan keterlibatan organisasi masyarakat lain dalam penembakan tersebut.

"Mohon waktunya, akan kita ungkap semua. Untuk terduga pelaku sendiri dari hasil penyelidikan kita berasal dari organisasi yang sama dengan korban," ujar Ferry Walintukan dalam keterangan yang diberitakan pada Selasa (20/10/2026).

Pernyataan itu menjadi perkembangan penting dalam pengungkapan kasus penembakan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sebelumnya, peristiwa tersebut sempat dikaitkan dengan dugaan perselisihan antarkelompok organisasi masyarakat.

Namun, berdasarkan penjelasan terbaru kepolisian, dugaan sementara justru mengarah kepada orang-orang dari organisasi yang sama dengan korban.

Meski demikian, polisi belum menjelaskan secara terperinci hubungan para terduga pelaku dengan korban maupun motif yang melatarbelakangi penembakan tersebut.

Hasil penyelidikan masih terus dikembangkan untuk memastikan rangkaian peristiwa dan peran masing-masing pihak.

Dalam perkembangan sebelumnya, kepolisian telah mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam penembakan Doni Pacek.

Ketiga orang tersebut diamankan oleh tim gabungan Polda Sumut dan Polresta Deli Serdang pada Senin, 19 Oktober 2026.

Meski sudah ada pihak yang diamankan, penyelidikan belum dinyatakan selesai.

Polisi masih menelusuri kemungkinan keterlibatan orang lain dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.

Ketika ditanya mengenai perkembangan penangkapan pelaku, Ferry menyatakan bahwa penyelidikan masih berjalan.

"Masih dalam penyelidikan tim. Nanti akan kita sampaikan hasilnya jika sudah selesai semua," ujarnya.

Polda Sumut belum membeberkan secara lengkap identitas seluruh pihak yang diduga terlibat maupun peran masing-masing dalam penyerangan.

Kepolisian juga belum memberikan kesimpulan akhir mengenai motif penembakan yang merenggut nyawa pengurus Pemuda Pancasila tersebut.

Peristiwa penembakan terjadi di kawasan Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Minggu malam, 18 Oktober 2026.

Saat kejadian, Doni Pacek berada di dalam mobil bersama sejumlah rekannya.

Berdasarkan keterangan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Deli Serdang, Junaidi, korban bersama empat orang temannya sedang berada di dalam kendaraan ketika penyerangan terjadi.

Sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor kemudian mendekati mobil korban dan melepaskan tembakan.

Tembakan tersebut mengenai Doni pada bagian leher hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Seorang anggota Pemuda Pancasila lainnya juga mengalami luka tembak, sementara satu orang dilaporkan mengalami luka akibat senjata tajam.

Penyerangan tersebut menyebabkan mobil yang ditumpangi korban kehilangan kendali dan menabrak sejumlah benda di sekitar lokasi.

Peristiwa itu sempat membuat warga sekitar panik dan menimbulkan kerumunan di tempat kejadian.

Setelah kejadian, korban dibawa ke rumah sakit. Jenazah Doni kemudian menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Deli Serdang, Junaidi, sebelumnya meminta polisi mengusut tuntas penembakan yang menewaskan salah satu pengurus organisasinya.

Permintaan tersebut disampaikan Junaidi ketika berada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

Junaidi menegaskan bahwa pihaknya menginginkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyerangan diproses sesuai hukum.

Ia juga meminta kepolisian menelusuri kemungkinan adanya pihak yang merencanakan atau memerintahkan penembakan tersebut.

Menurut Junaidi, pengungkapan perkara tidak seharusnya berhenti pada pelaku yang berada di lokasi kejadian apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

Pihak Pemuda Pancasila juga masih menunggu penjelasan kepolisian mengenai jenis senjata yang digunakan dalam penyerangan.

Sebelumnya, Junaidi mengaku belum mengetahui secara pasti kelompok asal para pelaku.

Kini, keterangan Polda Sumut mengenai dugaan keterlibatan orang dari organisasi yang sama dengan korban menjadi bagian penting dalam perkembangan penyelidikan.

Kasus penembakan Doni Pacek masih menjadi perhatian masyarakat, terutama karena korban merupakan salah satu pengurus Pemuda Pancasila di Kabupaten Deli Serdang.

Penyelidikan yang dilakukan kepolisian diharapkan dapat menjelaskan penyebab penyerangan, pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya pihak lain di balik peristiwa tersebut.

Kepolisian juga perlu memastikan dugaan keterlibatan orang dari organisasi yang sama tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru sebelum proses penyidikan selesai.

Sebab, keterlibatan seseorang dalam organisasi tertentu tidak dengan sendirinya menunjukkan tanggung jawab organisasi tersebut atas tindakan pidana anggotanya.

Penentuan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada perbuatan dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Hingga Selasa, 20 Oktober 2026, Polda Sumut masih mengembangkan penyelidikan dan belum mengumumkan kesimpulan akhir mengenai motif penembakan.

Pengungkapan perkara secara menyeluruh menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban serta mencegah munculnya konflik susulan di wilayah Deli Serdang.* (mi/ad)

MEDAN – Perumda Tirtanadi membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait 170 paket pekerjaan darurat atau emergency senilai Rp25,34 miliar.

Bantahan tersebut disampaikan Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, setelah muncul unggahan akun Instagram Medan TKP yang menyoroti dugaan temuan tersebut.

Baca Juga:

• Hakim PN Medan: Apabila Kembali Mangkir Sidang, Ada Konsekuensi Hukum

"Berita hoax itu," tegas Perdinan Ginting kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas unggahan berjudul "Temuan BPK di Tirtanadi Adanya 170 Paket Emergency Senilai Rp 25.34 Miliar, Kejati Sumut Diminta Telusuri".

Menurut Perdinan, informasi dalam unggahan tersebut tidak memiliki dasar yang sesuai dengan hasil audit yang diketahui pengawas internal perusahaan.

Perdinan menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK terhadap Perumda Tirtanadi untuk periode 2024 hingga 2025 telah selesai.

Ia mengklaim hasil pemeriksaan tersebut tidak menunjukkan adanya persoalan mengenai 170 paket pekerjaan darurat sebagaimana disebutkan dalam informasi yang beredar.

Menurut dia, hasil audit BPK selama ini juga disampaikan kepada Satuan Pengawas Intern sebagai bagian dari pengawasan kegiatan perusahaan.

"Seluruh audit dari BPK selama ini tetap disampaikan kepada kami selaku Pengawas Intern Perumda Tirtanadi," ujar Perdinan.

Perdinan kembali membantah adanya temuan terhadap 170 paket pekerjaan yang disebut bernilai Rp25,34 miliar.

Ia menilai informasi tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat apabila disebarkan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu.

"Jelas ini informasi yang menyesatkan karena yang diberitakan itu tidak pernah ada," ujarnya.

Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari pihak Perumda Tirtanadi.

Untuk memastikan ada atau tidaknya temuan sebagaimana dipersoalkan, dokumen hasil pemeriksaan BPK tetap menjadi rujukan penting.

Perdinan juga menyoroti pentingnya ketelitian dalam menyampaikan informasi, terutama yang berkaitan dengan lembaga pelayanan publik dan pengelolaan anggaran.

Ia meminta media massa maupun pengelola akun media sosial melakukan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum menerbitkan informasi yang berpotensi memengaruhi pandangan masyarakat.

Menurut dia, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan berbagai pihak.

Karena itu, pemeriksaan terhadap sumber informasi perlu dilakukan agar masyarakat memperoleh pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perdinan mengingatkan bahwa pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan anggaran harus didasarkan pada informasi dan bukti yang jelas.

Langkah konfirmasi juga diperlukan agar pihak yang disebut dalam suatu pemberitaan memperoleh kesempatan memberikan penjelasan atau tanggapan.

Perdinan menilai informasi yang tidak benar bukan hanya berpotensi merugikan nama baik lembaga, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat.

Sebagai perusahaan umum daerah yang menyediakan layanan air bersih, Perumda Tirtanadi memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan pelanggan dan memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik.

Menurut Perdinan, penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan fakta dapat berdampak lebih luas terhadap kegiatan pembangunan.

"Sebab, jika masyarakat terus "diberikan" informasi yang salah dikhawatirkan pembangunan tidak berjalan dengan baik dan merugikan masyarakat luas," ujarnya.

Ia berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Perbedaan antara informasi yang beredar di media sosial dan bantahan dari Perumda Tirtanadi menunjukkan pentingnya keterbukaan serta verifikasi dalam pemberitaan yang menyangkut pengelolaan keuangan perusahaan daerah.

Hasil pemeriksaan resmi BPK diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat temuan, rekomendasi, atau catatan mengenai kegiatan yang dipersoalkan.

Sementara itu, bantahan dari pihak perusahaan menjadi bagian dari hak jawab atas informasi yang beredar di ruang publik.

Masyarakat juga perlu membedakan antara dugaan penyimpangan, hasil audit, dan perbuatan melawan hukum yang telah terbukti.

Sebab, keberadaan suatu informasi di media sosial tidak dengan sendirinya membuktikan kebenaran tuduhan yang disampaikan.

Hingga informasi yang tersedia pada 20 Oktober 2026, belum terdapat dokumen audit BPK yang ditampilkan dalam bahan pemberitaan ini untuk memastikan secara independen klaim mengenai 170 paket pekerjaan senilai Rp25,34 miliar.

Tanggapan langsung dari pihak akun Medan TKP terhadap bantahan tersebut juga belum tersedia dalam bahan yang digunakan.

Dengan demikian, bantahan Perumda Tirtanadi tetap perlu ditempatkan sebagai keterangan resmi dari pihak perusahaan, sementara kepastian mengenai isi laporan pemeriksaan harus merujuk pada dokumen BPK yang relevan.* (mp/ad)

MEDAN – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan meminta 18 pihak tergugat hadir dalam sidang lanjutan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) terhadap Bank Mandiri dan sejumlah pihak lainnya.

Permintaan tersebut disampaikan dalam persidangan perkara Nomor 879/Pdt.G/2026/PN Medan yang berlangsung di Ruang Cakra 5 PN Medan, Senin (19/10/2026).

Baca Juga:

• 195 KTP Warga Jadi Alat Pengajuan KUR, Dua Eks Pegawai BRI Sei Kepayang Terseret Kasus Korupsi

Majelis hakim secara khusus meminta tergugat nomor 12 hingga nomor 29 hadir pada persidangan berikutnya.

Ketidakhadiran para tergugat menjadi perhatian karena dinilai dapat menghambat kelancaran proses pemeriksaan perkara.

Majelis hakim juga mengingatkan bahwa pihak yang telah dipanggil secara sah dan patut harus memperhatikan ketentuan hukum acara perdata, termasuk kemungkinan konsekuensi hukum apabila kembali tidak hadir.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menekankan pentingnya kehadiran seluruh pihak yang terlibat dalam gugatan.

Kehadiran para tergugat diperlukan agar proses persidangan dapat berjalan sesuai prosedur, termasuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan jawaban dan pembelaan.

Perkara yang diajukan PT TSI terhadap Bank Mandiri dan sejumlah pihak terkait itu telah beberapa kali menjalani persidangan.

Namun, persoalan kehadiran tergugat masih menjadi salah satu kendala dalam melanjutkan tahapan pemeriksaan.

Majelis hakim meminta agar tergugat nomor 12 sampai dengan nomor 29 dapat memenuhi panggilan pada sidang mendatang.

Permintaan tersebut menjadi penting karena pengadilan harus memastikan hak seluruh pihak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Di sisi lain, ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak otomatis membuat perkara berhenti.

Pengadilan dapat menentukan langkah selanjutnya berdasarkan hukum acara perdata dan keadaan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Persoalan ketidakhadiran tergugat menjadi salah satu perhatian dalam sidang gugatan PT TSI terhadap Bank Mandiri.

Dalam hukum acara perdata, pemanggilan pihak yang berperkara merupakan bagian penting untuk memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara adil.

Pihak tergugat yang telah menerima panggilan secara sah memiliki kesempatan untuk hadir, memberikan jawaban, mengajukan bukti, dan menyampaikan pembelaan terhadap gugatan.

Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, majelis hakim dapat mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, ketidakhadiran seseorang dalam persidangan tidak serta-merta membuktikan bahwa gugatan yang diajukan terhadapnya benar.

Keputusan mengenai kelanjutan persidangan maupun konsekuensi atas ketidakhadiran tetap berada dalam kewenangan majelis hakim.

Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengikuti proses persidangan agar pokok persoalan dapat diperiksa secara menyeluruh.

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PT Toba Surimi Industries Tbk terhadap Bank Mandiri dan sejumlah pihak terkait masih dalam proses pemeriksaan di PN Medan.

Dalam pemberitaan sebelumnya, perkara tersebut disebut berkaitan dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving PT TSI senilai Rp124,4 miliar.

PT TSI mempersoalkan transaksi yang menurut pihak perusahaan tidak pernah diperintahkan, disetujui, maupun dinikmati oleh perusahaan.

Persoalan itu juga dikaitkan dengan 54 lembar cek yang tanda tangannya disebut tidak identik berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik.

Meski demikian, seluruh dalil tersebut masih harus diuji melalui proses pembuktian dalam gugatan perdata yang sedang berlangsung.

Majelis hakim nantinya akan menilai dokumen, keterangan, serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Dengan demikian, belum dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri maupun tergugat lainnya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan penggugat.

Pihak tergugat tetap memiliki hak untuk membantah gugatan dan menyampaikan bukti yang mendukung kedudukan hukumnya.

Majelis hakim menjadwalkan persidangan berikutnya pada Senin, 2 November 2026, di Ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri Medan.

Pada persidangan mendatang, kehadiran tergugat nomor 12 hingga nomor 29 akan kembali menjadi perhatian.

Jika para pihak memenuhi panggilan, proses pemeriksaan diharapkan dapat berlanjut sesuai tahapan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, apabila masih terdapat pihak yang tidak hadir, majelis hakim akan menentukan langkah berikutnya berdasarkan ketentuan hukum acara perdata.

Sidang lanjutan tersebut menjadi penting untuk mengetahui arah pemeriksaan gugatan PT TSI terhadap Bank Mandiri.

Perkembangan perkara juga akan menentukan kapan pengadilan dapat memasuki pemeriksaan pokok gugatan dan pembuktian.

Perkara yang melibatkan PT TSI, Bank Mandiri, dan puluhan pihak lainnya menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur persidangan.

Setiap pihak memiliki hak yang sama untuk menyampaikan keterangan, mempertahankan kepentingannya, serta mengajukan alat bukti di hadapan majelis hakim.

Pengadilan juga berkewajiban memastikan pemeriksaan berlangsung sesuai hukum acara yang berlaku.

Karena itu, kehadiran para tergugat bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjamin proses hukum berjalan secara adil.

Hingga persidangan Senin, 19 Oktober 2026, gugatan PMH tersebut belum memasuki tahap putusan mengenai pokok sengketa.

Penentuan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum tetap menjadi kewenangan majelis hakim setelah memeriksa fakta dan bukti yang diajukan.

Perhatian kini tertuju pada persidangan 2 November 2026, ketika 18 pihak tergugat yang diminta hadir diharapkan memenuhi panggilan PN Medan.* (mp/ad)

Kegiatan belajar di sekolah dijadwalkan kembali berlangsung mulai Rabu, 21 Oktober 2026, atau sehari lebih cepat dari jadwal sebelumnya, Kamis, 22 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Anggota Pemuda Pancasila Tewas Ditembak dalam Mobil di Tanjung Morawa, Polda Sumut Dalami Dugaan Konflik Antar Ormas

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, mengatakan percepatan pembelajaran tatap muka dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi lingkungan dan arahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

"Kita percepat karena kondisi sudah membaik," kata Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga, Selasa (20/10/2026).

Alexander menjelaskan, pemerintah provinsi saat ini sedang mempersiapkan surat edaran untuk mengatur pelaksanaan kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah.

"Sesuai arahan Bapak Gubsu, Insyaallah besok sudah mulai pembelajaran tatap muka kembali karena kondisi sudah mulai membaik," sebutnya.

Dengan rencana tersebut, para siswa diharapkan dapat kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung setelah beberapa hari menjalani pembelajaran dari rumah.

Sebelum rencana pembelajaran tatap muka diumumkan, Dinas Pendidikan Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan PJJ untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap karhutla.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3/106/DISDIK/X/2026 tertanggal 15 Oktober 2026.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada dinas pendidikan kabupaten dan kota serta cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Dalam aturan sebelumnya, kegiatan belajar dari rumah dijadwalkan berlangsung selama enam hari, yakni 16 hingga 21 Oktober 2026.

"Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilaksanakan menyeluruh di seluruh Satuan Pendidikan baik jenjang PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB Sederajat mulai tanggal 16 s.d 21 Oktober 2026," demikian tertulis dalam surat edaran yang dilihat, Kamis (15/10/2026).

Kebijakan tersebut berlaku bagi berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga sekolah luar biasa (SLB).

Selama pelaksanaan PJJ, siswa mengikuti kegiatan belajar dari rumah menggunakan platform digital atau sarana komunikasi yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah.

Orang tua dan wali murid juga diminta mengawasi kegiatan belajar anak serta membatasi aktivitas di luar rumah untuk mengurangi paparan kabut asap.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelumnya meminta sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh menyusul kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumut.

Arahan tersebut disampaikan Bobby ketika berada di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis, 15 Oktober 2026.

Saat itu, kondisi kabut asap di sejumlah daerah dinilai berisiko terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok lanjut usia.

"Untuk kegiatan belajar mengajar karena beberapa daerah kabut asapnya tebal itu ada yang sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh mulai hari ini," kata Bobby Nasution di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

Bobby kemudian meminta satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB mulai menerapkan kegiatan belajar dari rumah apabila kondisi kabut asap belum membaik.

"Saya minta kalau asapnya masih seperti ini, saya minta mulai besok untuk SMA, SMK, dan SLB mulai besok pembelajaran jarak jauh, ini belajar dari rumah, bukan libur," imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa penerapan PJJ bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan.

Siswa tetap diwajibkan mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang ditentukan sekolah, meskipun tidak hadir secara langsung di ruang kelas.

Selain mengatur pembelajaran di tingkat SMA dan SMK, Bobby meminta pemerintah kabupaten dan kota mengambil langkah serupa untuk melindungi siswa jenjang pendidikan dasar.

Menurut dia, anak-anak merupakan kelompok yang rentan mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan.

"Pak Bupati karena ini asap sangat rentan terhadap pernapasan anak-anak dan lansia, anak-anak SD kalau bisa pembelajaran jarak jauh," sebutnya.

Bobby juga mengingatkan masyarakat agar mengurangi kegiatan di luar rumah selama kondisi udara belum sepenuhnya pulih.

Warga yang harus bepergian diminta menggunakan masker sebagai langkah perlindungan.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat kalau beraktivitas di luar rumah menggunakan sepeda motor gunakan masker, kalau memang tidak terlalu penting kegiatan di luar ya di rumah aja," tuturnya.

Rencana percepatan pembelajaran tatap muka menjadi perkembangan baru setelah sekolah-sekolah di Sumatera Utara menjalankan PJJ akibat kabut asap.

Meski kondisi udara dinilai mulai membaik, perlindungan kesehatan peserta didik tetap perlu menjadi perhatian, terutama apabila kabut asap kembali muncul.

Sekolah juga perlu memastikan lingkungan belajar dalam kondisi aman dan memperhatikan perkembangan kualitas udara di wilayah masing-masing.

Sementara itu, orang tua diharapkan mengikuti informasi resmi dari sekolah mengenai jadwal masuk dan ketentuan pembelajaran tatap muka.

Hingga pengumuman Alexander pada Selasa, 20 Oktober 2026, surat edaran mengenai percepatan kegiatan belajar tatap muka masih dalam proses persiapan.

Karena itu, ketentuan pelaksanaan di masing-masing sekolah perlu mengacu pada pemberitahuan resmi Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah.

Rencana dimulainya kembali pembelajaran tatap muka pada Rabu, 21 Oktober 2026, diharapkan dapat memulihkan kegiatan pendidikan yang sempat terganggu akibat kabut asap karhutla di Sumatera Utara.* (d/ad)

DELI SERDANG – Penembakan yang menewaskan Doni alias Doni Pacek (40), anggota organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP), di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, diduga berkaitan dengan konflik antarkelompok dalam organisasi masyarakat.

Korban meninggal dunia setelah mengalami luka tembak pada bagian leher saat berada di dalam mobil bersama sejumlah rekannya, Minggu malam, 18 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Kepala Unit dan Mantri BRI Sei Kepayang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi KUR, Kerugian Negara Capai Rp15,65 Miliar

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan, mengatakan penembakan terjadi ketika kendaraan yang ditumpangi korban dihadang oleh sekelompok orang menggunakan sepeda motor.

"Bahkan ternyata itu informasinya penembakan di dalam mobil. Ini terjadi antara sesama grup (ormas) begitulah," kata Ferry Walintukan, Senin (19/10/2026).

Polisi masih mendalami motif penyerangan dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Morawa, Ajun Komisaris Polisi Jonni Damanik, menjelaskan bahwa peristiwa bermula ketika Doni bersama sejumlah rekannya menerima informasi mengenai dugaan penyerangan di kawasan Desa Bandar Labuhan.

Mereka kemudian berangkat menggunakan mobil untuk menuju lokasi yang disebut dalam informasi tersebut.

Namun, saat melintas di kawasan Dusun IV, Desa Bangun Rejo, kendaraan yang ditumpangi Doni tiba-tiba dihadang sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor.

Menurut keterangan kepolisian, kelompok penyerang diduga membawa senjata tajam dan senjata api.

Situasi kemudian berubah menjadi penyerangan ketika sejumlah tembakan dilepaskan ke arah kendaraan korban.

Tembakan tersebut mengenai kaca mobil dan mengakibatkan Doni mengalami luka serius pada bagian leher.

Seorang rekannya yang berada di dalam kendaraan juga dilaporkan mengalami luka tembak pada bagian paha.

Serangan mendadak tersebut menyebabkan situasi di sekitar lokasi menjadi tidak terkendali.

Setelah penembakan, mobil yang ditumpangi Doni kehilangan kendali dan menabrak sejumlah benda serta orang di sekitar lokasi kejadian.

Kendaraan tersebut dilaporkan menghantam teras rumah warga, tiang listrik, dan pengguna jalan.

"Karena oleng dan hilang kendali, mobil lalu menabrak teras rumah warga, tiang listrik, dan pengguna jalan," terang AKP Jonni Damanik.

Selain korban penembakan, seorang anak yang berada di sekitar lokasi juga dilaporkan tertabrak kendaraan tersebut.

"Korban (DN) meninggal dunia, kemudian ada temannya yang terkena di pahanya. Sementara ada anak kecil itu dilanggar (ditabrak) mobil," sambungnya.

Insiden tersebut menimbulkan kepanikan masyarakat yang berada di sekitar lokasi penembakan.

Sejumlah warga keluar rumah setelah mendengar keributan dan mengetahui adanya kendaraan yang mengalami kecelakaan.

Situasi sempat semakin memanas ketika massa berkumpul di sekitar mobil korban yang mengalami kerusakan.

Menurut informasi yang dihimpun, massa bahkan sempat nyaris membakar kendaraan tersebut.

Namun, tindakan itu dapat dicegah setelah petugas kepolisian bersama perangkat desa turun tangan mengendalikan keadaan.

Kasus penembakan Doni Pacek menjadi perhatian aparat kepolisian karena diduga berkaitan dengan perselisihan antarkelompok dalam organisasi masyarakat.

Polda Sumatera Utara bersama Polresta Deli Serdang melakukan penyelidikan untuk mengetahui rangkaian peristiwa, motif penembakan, dan identitas orang-orang yang terlibat.

Sejumlah saksi yang berada di dalam kendaraan korban telah dimintai keterangan untuk membantu mengungkap kejadian tersebut.

Dalam perkembangan yang diberitakan pada Senin malam, 19 Oktober 2026, kepolisian menyatakan tiga orang terduga pelaku telah diamankan.

Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pihak lain yang diduga terlibat.

Pada perkembangan berikutnya, Polda Sumut menyebut hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan keterlibatan orang dari organisasi yang sama dengan korban.

Meski demikian, penyidik belum mengumumkan kesimpulan akhir mengenai motif penembakan tersebut.

Proses penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan peran masing-masing pihak berdasarkan bukti yang ditemukan.

Sosok Doni Pacek, Wakil Komandan Koti Pemuda Pancasila

Doni Pacek diketahui merupakan pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang.

Semasa hidupnya, pria berusia 40 tahun itu dipercaya menjabat sebagai Wakil Komandan Komando Inti (Wadan Koti) Mahatidana Pemuda Pancasila.

Doni dikenal aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama anggota.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Deli Serdang, Junaidi, menyampaikan rasa kehilangan atas meninggalnya Doni dalam peristiwa penembakan tersebut.

Menurut Junaidi, korban merupakan salah satu kader yang memiliki loyalitas tinggi terhadap organisasi.

"Almarhum adalah kader militan," kata Ketua MPC PP Deli Serdang, Junaidi.

Ia mengatakan Doni selama ini aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan Pemuda Pancasila.

Selain dikenal loyal, korban juga disebut memiliki kepedulian sosial terhadap orang-orang di sekitarnya.

"Semasa hidupnya, almarhum juga dikenal sangat dermawan," kata Junaidi.

Kepergian Doni meninggalkan duka bagi keluarga serta rekan-rekannya di organisasi.

Jasad korban telah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Medan sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Deli Serdang, Junaidi, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan salah satu kadernya.

Ia meminta penanganan perkara tidak hanya berhenti pada orang yang diduga melakukan penembakan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang mengatur atau memerintahkan penyerangan.

Organisasi tersebut berharap seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Junaidi juga meminta para anggota Pemuda Pancasila menahan diri dan menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian.

Langkah itu dinilai penting untuk mencegah munculnya bentrokan susulan yang dapat membahayakan masyarakat.

Sementara itu, aparat kepolisian terus meningkatkan pengamanan di kawasan Tanjung Morawa guna menjaga situasi tetap kondusif.

Kasus penembakan yang menewaskan Doni Pacek menjadi perhatian karena tidak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga membahayakan warga yang tidak terlibat dalam perselisihan.

Polisi masih mendalami penggunaan senjata dalam peristiwa tersebut, motif penyerangan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Pengungkapan kasus secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban sekaligus mencegah kekerasan serupa kembali terjadi di wilayah Deli Serdang.* (tm/ad)

TANJUNGBALAI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Kedua tersangka merupakan mantan Kepala Unit BRI Sei Kepayang berinisial MN dan seorang mantri atau petugas kredit berinisial RYHS.

Baca Juga:

• 195 KTP Warga Jadi Alat Pengajuan KUR, Dua Eks Pegawai BRI Sei Kepayang Terseret Kasus Korupsi

Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp15.654.448.127 atau sekitar Rp15,65 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Bobon Robiana, mengatakan nilai kerugian tersebut diperoleh berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

"Berdasarkan perhitungan BPK RI nomor 101/SR/S/WAKA/PKN.01/08/2026, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 15.654.448.127 atau Rp 15,6 miliar," terang Kajari Tanjungbalai, Bobon Robiana, Senin (19/10/2026).

Pengungkapan perkara ini menjadi perhatian karena dana KUR yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha kecil justru diduga disalahgunakan melalui pengajuan kredit menggunakan identitas nasabah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Bobon menjelaskan, penetapan kedua tersangka dilakukan pada Senin, 19 Oktober 2026, setelah penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tanjungbalai melakukan serangkaian penyidikan.

MN diketahui menjabat sebagai Kepala Unit BRI Sei Kepayang selama periode 2023–2025.

Sementara itu, RYHS merupakan bawahannya yang bekerja sebagai mantri pada periode yang sama.

Dalam kegiatan perbankan, mantri merupakan petugas yang antara lain menangani pengajuan dan pengelolaan kredit nasabah, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap calon penerima pinjaman.

Kedudukan kedua tersangka dalam pengelolaan kredit menjadi bagian dari penyidikan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran KUR.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.

"Ditahan sementara selama 20 hari ke depan, dan saat ini dititipkan ke lembaga pemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan," ujarnya.

Kedua tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai selama 20 hari, terhitung sejak 19 Oktober hingga 7 November 2026.

Penahanan dilakukan agar penyidik dapat melanjutkan pemeriksaan serta melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut.

Kejaksaan mengungkap dugaan modus yang digunakan dalam perkara korupsi KUR tersebut.

Menurut Bobon, kedua tersangka diduga menggunakan identitas nasabah fiktif dan KTP palsu sebagai bagian dari proses pengajuan kredit.

"Modusnya menggunakan KTP palsu untuk mencairkan uang dana KUR," jelasnya.

Melalui modus tersebut, pengajuan pinjaman diduga dilakukan menggunakan data identitas yang bermasalah sehingga dana kredit dapat dicairkan.

Namun, penggunaan istilah KTP palsu dalam perkara ini masih perlu dilihat berdasarkan hasil pembuktian penyidik, termasuk apakah yang dimaksud merupakan pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan identitas milik warga.

Penyidik juga perlu mengungkap bagaimana permohonan kredit tersebut diproses, siapa yang menguasai dana setelah pencairan, serta apakah terdapat pihak lain yang turut memperoleh keuntungan.

Kasus ini menyoroti pentingnya pemeriksaan identitas calon debitur dan pengawasan terhadap proses penyaluran kredit perbankan.

Sebab, program KUR pada dasarnya ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan tambahan modal.

Kejari Tanjungbalai menyatakan kedua tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keduanya disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai dakwaan alternatif secara subsidair, penyidik juga menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara sederhana, Pasal 603 mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Sementara itu, Pasal 604 berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain hingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

Ancaman pidana dalam kedua pasal tersebut dapat mencapai 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup, bergantung pada pembuktian dan putusan pengadilan.

Meski telah berstatus tersangka, MN dan RYHS tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kejari Tanjungbalai memastikan penyidikan perkara dugaan korupsi KUR tersebut belum berhenti pada penetapan dua tersangka.

Melalui Bidang Tindak Pidana Khusus, kejaksaan masih mendalami fakta-fakta hukum dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Pendalaman tersebut dilakukan berdasarkan keterangan saksi, dokumen, serta alat bukti lain yang diperoleh selama proses penyidikan.

Penyidik juga berupaya mengungkap rangkaian proses penyaluran kredit yang diduga menyimpang dari ketentuan.

Langkah ini diperlukan untuk memastikan siapa saja yang bertanggung jawab dan bagaimana kerugian keuangan negara dapat terjadi.

Perkara dugaan korupsi senilai Rp15,65 miliar tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap pentingnya pengawasan internal perbankan, khususnya dalam penyaluran kredit kepada masyarakat.

Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu program pembiayaan yang bertujuan membantu pelaku usaha memperoleh modal dengan persyaratan tertentu.

Karena itu, penyimpangan dalam pengelolaannya berpotensi menghambat tujuan program tersebut dan merugikan kepentingan negara.

Hingga Selasa, 20 Oktober 2026, kedua tersangka masih menjalani proses hukum, sedangkan kejaksaan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.* (tm/ad)

TANJUNGBALAI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai mengungkap dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Kasus tersebut diduga melibatkan penggunaan 195 kartu tanda penduduk (KTP) warga untuk mengajukan pinjaman kredit.

Baca Juga:

• Dua Tersangka Korupsi KUR BRI Sei Kepayang Ditahan, BRI Tegaskan Tak Toleransi Fraud

Keduanya merupakan mantan pejabat dan pekerja BRI Unit Sei Kepayang yang diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan KUR periode 2023 hingga 2025.

Kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut mencapai Rp15.654.448.127 atau sekitar Rp15,65 miliar berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Bobon Robiana, membenarkan besarnya kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Total kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sebesar Rp 15.654.448.127 berdasarkan penghitungan dari BPK RI," kata Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Bobon Robiana, Selasa (20/10/2026).

Kasus ini menjadi perhatian karena dana KUR yang seharusnya membantu masyarakat mengembangkan usaha justru diduga disalahgunakan melalui pengajuan kredit menggunakan identitas warga.

Bobon menjelaskan, kedua tersangka masing-masing berinisial MN dan RYHS.

MN merupakan Kepala Unit BRI Sei Kepayang pada periode 2023–2025, sedangkan RYHS bertugas sebagai mantri atau petugas kredit pada unit yang sama.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada Senin, 19 Oktober 2026, setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan penyimpangan penyaluran KUR.

Setelah penetapan tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap keduanya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai.

"Penyidik juga melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 19 Oktober 2026 hingga 7 November 2026," jelasnya.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan sekaligus mendalami aliran dana kredit yang diduga disalahgunakan.

Kejaksaan juga belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.

Fakta lain yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan identitas masyarakat untuk mengajukan kredit.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjungbalai, Juergen Panjaitan, mengungkapkan bahwa penyidik menemukan modus pengajuan pinjaman KUR menggunakan data KTP warga.

"Modusnya yang ditemukan penyidik diduga para tersangka ini menggunakan KTP palsu untuk mengajukan pinjaman KUR," kata Kasi Intel Kejari Tanjungbalai Juergen Panjaitan, Selasa (20/10/2026).

Menurut Juergen, berdasarkan data yang diperoleh penyidik sejauh ini, terdapat 195 KTP warga yang diduga digunakan dalam pengajuan kredit tersebut.

Modusnya bermula ketika para tersangka mendatangi masyarakat untuk meminjam KTP dengan alasan pengajuan pinjaman KUR.

Identitas warga tersebut kemudian digunakan dalam proses pengajuan kredit ke bank.

Setelah pinjaman disetujui dan dana dicairkan, uang tersebut diduga tidak sepenuhnya digunakan oleh masyarakat yang namanya tercantum sebagai peminjam.

Sebaliknya, dana itu diduga dikuasai dan digunakan para tersangka.

Sebagian warga yang menyerahkan KTP disebut hanya menerima sejumlah kecil uang sebagai tanda terima kasih.

"KTP palsu dalam arti mendatangi beberapa masyarakat meminjam KTP. Setelah uangnya cair, dikuasai dan digunakan oleh tersangka. Masyarakat ada diberikan sedikit (uang) sebagai tanda terima kasih sudah memberikan KTP," sebutnya.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa istilah KTP palsu yang digunakan dalam pengungkapan perkara merujuk pada dugaan penyalahgunaan identitas untuk pengajuan kredit, bukan semata-mata pemalsuan fisik kartu identitas.

Penyidik masih perlu mendalami bagaimana proses pengajuan, pemeriksaan kelayakan debitur, hingga pencairan dana dapat berlangsung dalam perkara tersebut.

Penyidikan kasus dugaan korupsi KUR BRI Sei Kepayang tidak berhenti pada penetapan dua tersangka.

Kejaksaan kini mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut menerima atau menikmati aliran dana kredit tersebut.

Juergen menjelaskan, posisi kedua tersangka sebagai kepala unit dan mantri berkaitan langsung dengan proses pengelolaan dan pencairan kredit.

Namun, berdasarkan pendalaman sementara, uang hasil dugaan penyimpangan tersebut disebut tidak seluruhnya dinikmati oleh MN dan RYHS.

"Kedua pelaku ini selaku kepala unit dan mantri yang punya wewenang untuk mencairkan KUR itu. Tapi untuk para tersangka tidak murni mereka yang menikmati semua, makanya masih ada pihak lain yang kami dalami," jelas Juergen.

Pernyataan tersebut membuka kemungkinan penyidikan berkembang apabila ditemukan alat bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak lain.

Meski demikian, kejaksaan belum mengumumkan tersangka tambahan maupun identitas pihak-pihak yang sedang didalami.

Kejaksaan Negeri Tanjungbalai menyatakan proses penyidikan masih terus berlangsung.

Selain mengusut peran kedua tersangka, penyidik berupaya menelusuri pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari pencairan dana KUR tersebut.

Pendalaman dilakukan untuk mengungkap bagaimana kredit diajukan, siapa yang menguasai dana setelah pencairan, serta kemungkinan adanya kerja sama dengan pihak lain.

Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran kredit perbankan, terutama program pembiayaan yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha kecil.

KUR merupakan salah satu program pembiayaan yang diharapkan dapat memperluas akses modal bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penyimpangan dalam penyalurannya berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus mengganggu tujuan program tersebut.

Hingga Selasa, 20 Oktober 2026, dua tersangka telah menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.

Kejaksaan menegaskan akan terus mengembangkan perkara berdasarkan alat bukti yang ditemukan.

Sementara itu, MN dan RYHS tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (d/ad)

DENPASAR – Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan pesan terakhir kepada jajaran Kodam IX/Udayana sebelum melanjutkan tugas barunya sebagai Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya di Jawa Timur.

Dalam suasana perpisahan, jenderal bintang dua tersebut meminta seluruh prajurit tetap menjaga prestasi, meningkatkan profesionalisme, serta mendukung kepemimpinan Pangdam IX/Udayana yang baru, Mayjen TNI Putra Widiastawa.

Baca Juga:

• Kodim Bireuen dan Petani Bersihkan Parit Sawah Pascabanjir di Pante Gajah, Percepat Pemulihan Lahan Pertanian

Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat utama Kodam IX/Udayana dan menjadi momentum bagi Piek untuk menyampaikan apresiasi atas pengabdian serta kerja sama seluruh personel selama masa kepemimpinannya.

Dalam pengarahannya, Piek mengapresiasi berbagai pencapaian yang berhasil diraih jajaran Kodam IX/Udayana.

Menurut dia, keberhasilan satuan dalam mendukung berbagai kegiatan internasional hingga terlibat dalam penanganan bencana alam merupakan bagian dari kerja keras dan pengabdian seluruh personel.

Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian organisasi di lingkungan TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

Piek menjelaskan bahwa validasi organisasi Kodam merupakan langkah strategis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif.

Penataan organisasi tersebut juga dinilai memberikan keuntungan dari sisi jarak tempuh operasional.

Dengan demikian, satuan dapat bergerak dan merespons berbagai perkembangan situasi di wilayah secara lebih cepat.

Selain itu, Piek menyampaikan bahwa proses alih komando dan pengendalian telah dilaksanakan sebagai bagian dari pergantian kepemimpinan.

Menjelang akhir pengarahannya, Piek menyampaikan pesan khusus yang ditujukan kepada penggantinya.

Ia menilai Kodam IX/Udayana merupakan satuan yang memiliki banyak prestasi dan harus terus berkembang di bawah kepemimpinan siapa pun.

Piek juga menekankan pentingnya kemampuan seluruh prajurit dalam menyesuaikan diri dengan pergantian pimpinan tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan tugas.

"Saya sampaikan kepada pengganti saya bahwa Kodam ini adalah satuan luar biasa dan banyak prestasinya. Siapa pun Panglimanya, kita harus bisa menyesuaikan, apa yang baik agar dilanjutkan dan yang kurang baik agar dibuang sejauh-jauhnya," tegas Mayjen TNI Piek Budyakto.

Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa pergantian pemimpin tidak boleh menghambat keberlanjutan program maupun capaian positif yang telah diraih.

Sebaliknya, hal-hal yang dinilai belum berjalan dengan baik perlu diperbaiki agar kinerja satuan semakin meningkat.

Selain memberikan arahan mengenai tugas dan kepemimpinan, Piek juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel Kodam IX/Udayana.

Ia mengapresiasi dukungan, loyalitas, dan kerja sama para prajurit serta pegawai negeri sipil (PNS) selama dirinya menjalankan tugas di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, Piek juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin terdapat perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan.

Momen perpisahan itu sekaligus menjadi penutup masa pengabdiannya sebagai Pangdam IX/Udayana sebelum melanjutkan tanggung jawab baru di Jawa Timur.

Pergantian kepemimpinan Kodam IX/Udayana merupakan bagian dari rotasi jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Mayjen TNI Putra Widiastawa resmi menggantikan Mayjen TNI Piek Budyakto setelah serah terima jabatan yang dilaksanakan di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Sementara itu, Piek mendapat penugasan baru sebagai Pangdam V/Brawijaya yang membawahi wilayah Jawa Timur.

Rotasi tersebut menjadi bagian dari pembinaan karier perwira tinggi sekaligus upaya penyegaran organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang.

Dalam pengarahannya di Denpasar, Piek meminta seluruh jajaran Kodam IX/Udayana memberikan dukungan kepada Pangdam yang baru.

Ia berharap berbagai keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui kepemimpinan berikutnya.

Piek juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.

Acara perpisahan di GOR Yudomo berlangsung khidmat dan menjadi salah satu momen terakhir Piek bersama jajaran Kodam IX/Udayana.

Dengan berakhirnya masa kepemimpinannya, Piek meninggalkan pesan agar setiap prajurit terus berbenah, mempertahankan prestasi, dan menjadikan pergantian komando sebagai kesempatan untuk meningkatkan kinerja satuan.

Kini, kepemimpinan Kodam IX/Udayana berada di bawah Mayjen TNI Putra Widiastawa, sementara Piek Budyakto melanjutkan pengabdiannya sebagai Pangdam V/Brawijaya.* (ad)

TANJUNGBALAI – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI angkat bicara mengenai kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)/KUPRA di BRI Unit Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Kasus tersebut menjadi perhatian setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai menetapkan dan menahan dua tersangka yang diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran kredit pada periode 2023 hingga 2025.

Baca Juga:

• Tiga Hari Pencarian, Perempuan yang Hanyut di Sungai Ular Deli Serdang Ditemukan Tak Bernyawa

Perusahaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan internal dan melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada aparat penegak hukum.

Branch Office Head BRI Tanjung Balai, Zulkarnain Suria Amijaya, mengatakan pengungkapan perkara tersebut bermula dari langkah pengawasan dan pemeriksaan internal perusahaan.

"BRI menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap tindakan fraud dan perbuatan melawan hukum. Setelah melakukan pemeriksaan internal, BRI mengambil langkah tegas dengan melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada aparat penegak hukum," ujar Zulkarnain.

Sebelumnya, Kejari Tanjungbalai menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan KUR/KUPRA di BRI Unit Sei Kepayang pada Senin, 19 Oktober 2026.

Kedua tersangka masing-masing berinisial MN dan RYHS.

MN diketahui menjabat sebagai Kepala Unit BRI Sei Kepayang periode 2023–2025, sedangkan RYHS bertugas sebagai Mantri BRI pada periode yang sama.

Berdasarkan keterangan Kejari Tanjungbalai, perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp15.654.448.127 atau sekitar Rp15,65 miliar.

Nilai tersebut merujuk pada hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang disampaikan pihak kejaksaan.

Kedua tersangka ditahan untuk kepentingan penyidikan. Aparat penegak hukum juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menanggapi perkara tersebut, manajemen BRI menyatakan telah menjatuhkan sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap oknum pekerja yang terlibat.

Menurut perusahaan, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin sekaligus komitmen menjaga integritas dalam kegiatan perbankan.

Sanksi diberikan berdasarkan ketentuan internal perusahaan setelah proses pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dilakukan.

BRI juga menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengapresiasi langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara tersebut.

Perusahaan berkomitmen untuk bersikap kooperatif, termasuk mendukung kebutuhan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kasus dugaan korupsi KUR di BRI Unit Sei Kepayang turut menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran kredit perbankan.

KUR merupakan program pembiayaan yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh akses permodalan.

Karena itu, penyaluran kredit perlu dilakukan secara hati-hati agar dana pembiayaan benar-benar diterima oleh pihak yang memenuhi persyaratan.

BRI menyatakan terus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk mencegah terulangnya penyimpangan serupa.

Perusahaan juga menekankan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, BRI menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan atau prudential banking dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Langkah tersebut, menurut perusahaan, menjadi bagian dari upaya menjaga integritas, memastikan kepatuhan terhadap aturan, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Zulkarnain kembali menegaskan bahwa BRI tidak akan memberikan ruang bagi tindakan kecurangan dalam bentuk apa pun.

"BRI tidak menoleransi tindakan fraud dalam bentuk apa pun. Kami berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan setiap indikasi penyimpangan ditindaklanjuti secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup Zulkarnain.

BRI berharap langkah penegakan disiplin, penguatan pengawasan internal, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dapat mendukung terciptanya sistem perbankan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Sementara itu, proses hukum terhadap kedua tersangka masih berlanjut.

Penanganan perkara tersebut menjadi perhatian karena menyangkut pengelolaan dana kredit yang seharusnya mendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat.

Kepercayaan nasabah serta kepastian bahwa penyaluran kredit dilakukan sesuai aturan menjadi hal penting dalam menjaga kredibilitas lembaga perbankan.

BRI menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* (ad)

TANGERANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang kembali mengingatkan masyarakat tentang bahaya osteoporosis atau pengeroposan tulang yang sering terjadi tanpa disadari.

Penyakit ini dapat membuat tulang menjadi rapuh dan mudah patah, bahkan hanya akibat benturan ringan.

Baca Juga:

• Tinggal 13 Hari, Wagub Sumut Desak Penyerahan Aset RSUD dr M Thomsen Nias Dituntaskan

Melalui kampanye tersebut, masyarakat diajak lebih peduli terhadap kesehatan tulang sejak usia muda.

Sebab, osteoporosis tidak selalu menunjukkan tanda atau keluhan yang mudah dikenali.

"TULANG BISA RAPUH TANPA DISADARI?"

"Osteoporosis sering tidak menunjukkan gejala khusus sampai terjadi patah tulang. Karena itu, kondisi ini dikenal sebagai silent disease. YUK, KENALI RISIKONYA DAN JAGA KESEHATAN TULANG SEJAK DINI!"

Demikian pesan edukasi yang bersumber dari Kementerian Kesehatan dan dibagikan kembali oleh Dinkes Kota Tangerang.

Mengapa Osteoporosis Disebut Silent Disease?

Menurut Kementerian Kesehatan, osteoporosis merupakan penyakit tulang yang ditandai dengan berkurangnya massa dan kekuatan tulang.

Kondisi ini menyebabkan tulang menjadi keropos, rapuh, dan lebih mudah mengalami patah tulang.

Persoalannya, banyak penderita osteoporosis tidak menyadari bahwa kepadatan tulangnya terus menurun.

Pada tahap awal, penyakit ini umumnya tidak menimbulkan gejala khusus.

Seseorang bahkan dapat merasa sehat dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

Kondisi tersebut membuat osteoporosis dikenal sebagai silent disease atau penyakit yang berkembang secara diam-diam.

Tidak sedikit kasus osteoporosis baru diketahui setelah seseorang mengalami patah tulang akibat terjatuh atau benturan yang sebenarnya tergolong ringan.

Karena itu, masyarakat perlu memahami faktor risiko osteoporosis sebelum penyakit tersebut menimbulkan komplikasi yang lebih serius.

Kenali Tanda Osteoporosis yang Perlu Diwaspadai

Meski sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, osteoporosis dapat menyebabkan sejumlah perubahan pada tubuh, terutama ketika tulang sudah mengalami pengeroposan cukup berat.

Salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah tulang mudah patah meskipun hanya mengalami benturan ringan.

Selain itu, penderita dapat mengalami nyeri punggung akibat keretakan atau patah tulang belakang.

Perubahan postur tubuh juga dapat menjadi tanda yang perlu diperhatikan. Misalnya, tubuh semakin membungkuk atau tinggi badan berkurang secara bertahap.

Namun, keluhan tersebut tidak selalu berarti seseorang menderita osteoporosis. Pemeriksaan medis diperlukan untuk memastikan penyebabnya.

Wanita Menopause Lebih Berisiko, Anak Muda Juga Bisa Terkena

Osteoporosis lebih sering ditemukan pada kelompok lanjut usia, khususnya wanita setelah memasuki masa menopause.

Hal ini berkaitan dengan menurunnya hormon estrogen yang berperan dalam menjaga kepadatan tulang.

Wanita berusia di atas 50 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami pengeroposan tulang dibandingkan kelompok usia yang lebih muda.

Meski demikian, osteoporosis bukan hanya penyakit orang tua.

Orang berusia muda juga dapat mengalami gangguan kepadatan tulang, terutama apabila memiliki faktor risiko tertentu.

Kurangnya asupan kalsium dan vitamin D, jarang berolahraga, kebiasaan merokok, serta konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan risiko pengeroposan tulang.

Selain gaya hidup, kondisi medis tertentu, penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka panjang, serta riwayat keluarga juga dapat memengaruhi kesehatan tulang.

Karena itu, menjaga kesehatan tulang perlu dilakukan sejak dini dan tidak harus menunggu hingga memasuki usia lanjut.

Cara Mencegah Osteoporosis Menurut Kemenkes

Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya menerapkan pola hidup sehat untuk membantu menjaga kekuatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis.

Salah satu langkah yang dianjurkan adalah memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D setiap hari.

Kalsium dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang, sedangkan vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dengan baik.

Kedua nutrisi tersebut dapat diperoleh dari makanan bergizi, seperti susu dan produk olahannya, ikan, serta sumber makanan lain yang mengandung kalsium dan vitamin D.

Paparan sinar matahari secukupnya juga dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D.

Selain memperhatikan makanan, masyarakat dianjurkan rutin melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi tubuh.

Olahraga yang memberikan beban pada tulang, seperti berjalan kaki, naik tangga, dan latihan kekuatan, dapat membantu mempertahankan kepadatan tulang.

Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan juga perlu dihindari karena dapat berdampak buruk terhadap kesehatan tulang.

Bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi, pemeriksaan kesehatan dan konsultasi dengan tenaga medis dapat membantu mendeteksi gangguan kepadatan tulang lebih awal.

Pemeriksaan kepadatan tulang, seperti bone densitometry atau DXA, dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dokter.

Hari Osteoporosis Sedunia Jadi Pengingat Pentingnya Pencegahan

Peringatan Hari Osteoporosis Sedunia setiap 20 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan tulang.

Kampanye edukasi yang dibagikan ulang Dinkes Kota Tangerang dari Kementerian Kesehatan tersebut mengingatkan bahwa osteoporosis dapat berkembang tanpa keluhan yang jelas.

Masyarakat tidak perlu menunggu hingga mengalami patah tulang untuk mulai memperhatikan kesehatan tulang.

Pola makan bergizi, aktivitas fisik teratur, kecukupan vitamin D dan kalsium, serta menghindari kebiasaan yang merugikan kesehatan menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan sejak sekarang.

Dengan mengenali faktor risiko dan melakukan pencegahan lebih awal, masyarakat diharapkan dapat menjaga kekuatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang akibat osteoporosis.* (ad)

BANDUNG – Upaya memperkuat sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi perhatian dalam Indonesia Mediation Summit 2026 dan Indonesia Arbitration Week 2026.

Forum ini menyoroti pentingnya mediasi dan arbitrase sebagai pilihan penyelesaian konflik yang lebih efektif, profesional, dan berkeadilan.

Baca Juga:

• PN Medan Tunda Vonis Suap Proyek Internet, Nasib Keponakan Wali Kota Tebing Tinggi Ditentukan Lusa

Forum ini mempertemukan kalangan praktisi hukum, mediator, arbiter, akademisi, serta berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.

Mengusung tema "Strengthening Alternative Dispute Resolution Systems through Mediation & Arbitration", kegiatan ini mendorong penguatan penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dan arbitrase.

Salah satu tokoh yang tercantum sebagai narasumber adalah Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

Kehadirannya menjadi bagian dari forum pertukaran gagasan mengenai pentingnya profesionalisme, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan hukum.

Penyelesaian sengketa selama ini kerap dikaitkan dengan proses persidangan yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya.

Padahal, tidak semua persoalan hukum harus berakhir dengan putusan hakim.

Melalui mediasi, pihak-pihak yang berselisih dapat mencari jalan keluar dengan bantuan seorang mediator atau penengah yang bersikap netral.

Mediator bertugas membantu komunikasi, memperjelas persoalan, serta mendorong kedua pihak menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Namun, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan. Kesepakatan tetap ditentukan oleh para pihak yang bersengketa.

Karena itu, kemampuan mediator dalam memahami persoalan, menjaga kepercayaan, dan bersikap adil menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses mediasi.

Mediasi yang berjalan baik berpotensi mengurangi biaya penyelesaian konflik, mempersingkat waktu, serta menjaga hubungan antara pihak-pihak yang sebelumnya berselisih.

Pengembangan mediasi di Indonesia juga dapat mengambil pelajaran dari praktik penyelesaian sengketa di berbagai negara, termasuk Australia.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah pengalaman mediator Abe Quadan.

Dalam profil profesionalnya, Quadan disebut telah memiliki pengalaman di bidang mediasi sejak 1983 dan menangani ribuan perkara.

Profil tersebut juga memuat klaim tingkat keberhasilan mediasi mencapai 90 persen.

Meski demikian, angka tersebut perlu dilihat secara hati-hati karena tingkat keberhasilan mediasi dapat dipengaruhi jenis perkara, metode penghitungan, serta kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Klaim keberhasilan itu juga memerlukan data pendukung yang dapat diperiksa secara independen.

Pengalaman panjang seorang mediator menjadi salah satu gambaran pentingnya keterampilan komunikasi, kemampuan membaca konflik, dan pemahaman terhadap kepentingan masing-masing pihak.

Bagi Indonesia, praktik internasional tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas mediator dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Meski sama-sama menjadi alternatif penyelesaian sengketa, mediasi dan arbitrase memiliki mekanisme yang berbeda.

Dalam mediasi, penyelesaian ditempuh melalui perundingan dan kesepakatan bersama.

Mediator hanya membantu proses komunikasi tanpa menentukan siapa yang menang atau kalah.

Sementara itu, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan melalui seorang arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan perjanjian para pihak.

Berbeda dengan mediator, arbiter memiliki kewenangan memberikan putusan yang mengikat sesuai ketentuan hukum.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan jalur alternatif lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun prosedur mediasi di pengadilan diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Kedua mekanisme tersebut dapat menjadi pilihan sesuai jenis sengketa dan kesepakatan para pihak.

Namun, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mediasi maupun arbitrase.

Indonesia Mediation Summit 2026 dan Indonesia Arbitration Week 2026 menjadi momentum untuk memperluas pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian sengketa yang tidak selalu bergantung pada proses persidangan.

Dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat muncul dalam hubungan bisnis, kerja sama usaha, perjanjian, hingga persoalan keperdataan lainnya.

Penyelesaian melalui jalur mediasi dapat menjadi pilihan ketika pihak-pihak yang berselisih masih memiliki keinginan untuk berdialog dan mencari kesepakatan.

Namun, keberhasilan mediasi tidak cukup hanya mengandalkan pertemuan kedua belah pihak.

Diperlukan mediator yang memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan menjaga kerahasiaan dan kepentingan para pihak.

Selain itu, proses penyelesaian sengketa harus tetap memberikan perlindungan hukum agar tidak merugikan pihak yang memiliki posisi lebih lemah.

Melalui penguatan kualitas mediator dan lembaga arbitrase, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan bertanggung jawab.

Forum internasional yang berlangsung di Bandung tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengembangan mediasi dan arbitrase bukan hanya menyangkut efisiensi penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.* (ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat tipis pada perdagangan Selasa, 20 Oktober 2026.

Mata uang Indonesia bergerak ke level Rp18.038 per dolar AS setelah mengalami pelemahan pada perdagangan sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp10.000, Saatnya Beli atau Tunggu?

Meski demikian, pasar keuangan masih menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

Pada pembukaan perdagangan, rupiah tercatat menguat sebesar 0,04 persen menjadi Rp18.038 per dolar AS.

Penguatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan terbatas setelah rupiah ditutup melemah pada Senin, 19 Oktober 2026.

Namun, penguatan pada awal perdagangan belum menunjukkan bahwa tekanan terhadap mata uang Indonesia telah berakhir.

Pelaku pasar masih mencermati pergerakan dolar AS, arus dana investor asing, serta keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia yang dijadwalkan diumumkan pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Pergerakan rupiah pada Selasa pagi sejalan dengan penguatan beberapa mata uang negara Asia terhadap dolar Amerika Serikat.

Ringgit Malaysia tercatat menguat sebesar 0,02 persen, sedangkan yuan China naik 0,04 persen.

Penguatan juga terjadi pada rupee India yang meningkat 0,03 persen dan peso Filipina yang menguat 0,03 persen.

Sementara itu, won Korea Selatan mencatat kenaikan lebih besar, yakni 0,31 persen terhadap dolar AS.

Namun, tidak semua mata uang Asia bergerak menguat.

Yen Jepang tercatat melemah sebesar 0,03 persen, sedangkan dolar Taiwan mengalami penurunan sebesar 0,11 persen.

Baht Thailand juga bergerak di zona negatif dengan pelemahan sebesar 0,07 persen.

Pergerakan yang berbeda tersebut memperlihatkan bahwa kondisi pasar mata uang Asia masih dipengaruhi berbagai faktor, baik dari dalam negeri masing-masing maupun perkembangan ekonomi internasional.

Penguatan pada perdagangan Selasa berbanding terbalik dengan kondisi rupiah sehari sebelumnya.

Pada Senin, 19 Oktober 2026, nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 0,11 persen ke posisi Rp18.046 per dolar AS.

Pelemahan tersebut terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran investor terhadap ketidakpastian pasar keuangan global.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan rupiah masih menghadapi tekanan dari kecenderungan investor menghindari aset berisiko.

Kondisi tersebut dikenal dengan istilah risk off, yakni ketika pelaku pasar memilih mengurangi investasi pada aset yang dianggap berisiko dan memindahkan dana ke instrumen yang dinilai lebih aman.

Selain faktor global, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi keluarnya dana investor asing dari pasar keuangan dalam negeri.

Arus keluar dana tersebut dapat meningkatkan permintaan terhadap dolar AS dan memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

"Rupiah ditutup melemah terhadap dolar AS, masih tertekan oleh sentimen risk off dan outflow dana asing dari pasar domestik. Dolar AS sendiri terpantau rebound oleh eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan perang Ukraina-Rusia," ujarnya, Senin (19/10/2026).

Ketidakpastian geopolitik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan mata uang dunia.

Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan konflik antara Rusia dengan Ukraina mendorong sebagian investor mengalihkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman.

Dalam situasi tersebut, dolar Amerika Serikat kerap menjadi salah satu pilihan investor internasional.

Meningkatnya permintaan dolar AS dapat menyebabkan mata uang negara lain, termasuk rupiah, menghadapi tekanan.

Bagi Indonesia, perubahan nilai tukar juga memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi, terutama transaksi perdagangan internasional.

Ketika dolar AS menguat terhadap rupiah, biaya pembelian barang dari luar negeri yang dibayar menggunakan dolar berpotensi meningkat.

Sebaliknya, penguatan rupiah dapat membantu mengurangi tekanan biaya impor, meskipun dampaknya juga bergantung pada harga barang dan kondisi perdagangan.

Karena itu, stabilitas nilai tukar menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional.

Selain perkembangan global, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena Bank Indonesia akan menentukan arah kebijakan moneter, termasuk keputusan mengenai suku bunga acuan.

Suku bunga acuan merupakan salah satu instrumen yang digunakan bank sentral untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar serta mendukung perekonomian.

Keputusan Bank Indonesia dapat memengaruhi minat investor untuk menempatkan dana pada aset keuangan Indonesia.

Apabila kebijakan yang diumumkan dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan, kepercayaan investor berpotensi meningkat.

Sebaliknya, ketidakpastian mengenai arah kebijakan dapat memengaruhi pergerakan rupiah.

Menjelang pengumuman tersebut, pelaku pasar diperkirakan masih bersikap hati-hati sambil mencermati perkembangan ekonomi domestik dan internasional.

Lukman Leong memperkirakan nilai tukar rupiah masih menghadapi risiko pelemahan apabila arus keluar modal asing dari pasar keuangan Indonesia terus berlangsung.

Dalam perkiraannya, rupiah berpotensi bergerak pada kisaran Rp18.000 hingga Rp18.100 per dolar AS.

Rentang tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai kemungkinan pergerakan rupiah dalam jangka pendek.

Namun, proyeksi nilai tukar bukan merupakan kepastian karena pergerakan mata uang dapat berubah mengikuti perkembangan pasar.

Penguatan rupiah pada Selasa pagi memberikan sedikit ruang perbaikan setelah pelemahan sehari sebelumnya.

Meski demikian, faktor global dan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia masih menjadi perhatian utama.

Pelaku usaha, investor, dan masyarakat yang memiliki kebutuhan transaksi dalam mata uang asing perlu mencermati perkembangan kurs secara berkala.

Perlu diketahui, kurs rupiah pada perdagangan pasar keuangan dapat berbeda dengan kurs jual dan beli yang berlaku di bank maupun tempat penukaran uang.

Dengan demikian, angka Rp18.038 per dolar AS merupakan posisi pembukaan perdagangan pada Selasa, 20 Oktober 2026, bukan kurs tetap yang berlaku sepanjang hari.

Arah pergerakan rupiah berikutnya akan banyak bergantung pada perkembangan arus modal asing, kondisi dolar AS di pasar global, serta keputusan Bank Indonesia mengenai kebijakan moneternya.* (bi/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam turun pada perdagangan Selasa, 20 Oktober 2026.

Harga emas Antam tercatat melemah Rp 10.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Bangkit Setelah Anjlok! Menguat Tipis ke Level 5.000, Saham BBRI hingga TLKM Melonjak

Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback turun Rp 10.000 menjadi Rp 2.379.000 per gram.

Penurunan harga emas Antam terjadi ketika harga emas dunia mengalami tekanan.

Pada perdagangan sebelumnya, harga emas di pasar spot ditutup pada US$ 4.140,9 per troy ounce, turun 0,61 persen dibandingkan penutupan akhir pekan lalu.

Pergerakan harga emas dunia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga emas di dalam negeri.

Selain itu, perkembangan geopolitik dan prospek kebijakan suku bunga bank sentral turut memengaruhi minat investor terhadap logam mulia.

Daftar Harga Emas Antam 20 Oktober 2026

Berikut daftar harga emas batangan Antam berdasarkan pecahan yang tercantum dalam data Logam Mulia.

0,5 gram Rp 1.337.000
1 gram Rp 2.574.000
2 gram Rp 5.088.000
3 gram Rp 7.607.000
5 gram Rp 12.645.000
10 gram Rp 25.235.000
25 gram Rp 62.962.000
50 gram Rp 125.845.000
100 gram Rp 251.612.000
250 gram Rp 628.765.000
500 gram Rp 1.257.320.000
1.000 gram Rp 2.514.600.000

Harga tersebut merupakan daftar harga berdasarkan pecahan emas yang disertakan dalam bahan sumber.

Pembeli sebaiknya memeriksa kembali harga terbaru melalui kanal resmi Logam Mulia sebelum melakukan transaksi.

Pelemahan harga emas dunia terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran belum mereda, sementara muncul indikasi peningkatan tensi di kawasan tersebut.

Mengutip Bloomberg News, Iran menegaskan "tidak punya pilihan" selain memegang kendali atas Selat Hormuz.

Perkembangan ini turut menjadi perhatian pasar energi dan keuangan global.

Ketegangan tersebut membuat harga minyak mentah Brent bertahan di level US$ 109 per barel.

Harga minyak yang tinggi meningkatkan kekhawatiran terhadap kenaikan inflasi di berbagai negara.

Jika inflasi terus meningkat, bank sentral dapat menghadapi tekanan untuk mempertahankan suku bunga tinggi atau menaikkan suku bunga acuan.

Kebijakan tersebut berpotensi menekan harga emas karena logam mulia tidak memberikan imbal hasil berupa bunga.

Dalam kondisi suku bunga tinggi, sebagian investor dapat memilih instrumen yang memberikan imbal hasil, seperti deposito atau obligasi, dibandingkan memegang emas yang tidak menghasilkan bunga secara langsung.

Penurunan harga emas Antam dapat menjadi perhatian bagi masyarakat yang ingin membeli maupun menjual emas batangan.

Bagi calon pembeli, penurunan harga dapat membuat biaya pembelian menjadi lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya.

Namun, keputusan membeli tetap perlu mempertimbangkan tujuan investasi, jangka waktu penyimpanan, dan risiko perubahan harga.

Sementara itu, pemilik emas yang ingin menjual perlu memperhatikan harga buyback, yaitu harga yang digunakan Antam untuk membeli kembali emas dari konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada perdagangan Selasa, 20 Oktober 2026, harga buyback tercatat Rp 2.379.000 per gram.

Angka ini lebih rendah Rp 10.000 dibandingkan posisi sehari sebelumnya.

Perlu diingat, harga jual emas kepada konsumen dan harga buyback berbeda.

Selisih keduanya dapat memengaruhi hasil investasi, terutama bagi investor yang membeli emas untuk dijual kembali dalam jangka pendek.

Pergerakan harga emas selanjutnya akan dipengaruhi oleh perkembangan harga emas dunia, kebijakan suku bunga bank sentral, inflasi, serta situasi geopolitik global.* (bb/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bergerak di zona hijau pada pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 20 Oktober 2026.

Indeks berhasil menembus level 5.000 setelah mengalami tekanan dalam dua hari perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Harga Pangan 20 Oktober 2026: Cabai Rawit Merah Tembus Rp103 Ribu, Ayam dan Minyak Goreng Turun

Berdasarkan data IDX Mobile pada pukul 09.01 WIB, IHSG tercatat naik 0,07 persen atau bertambah 3,59 poin menjadi 5.000,20.

Kenaikan tersebut terjadi setelah IHSG menutup perdagangan sehari sebelumnya di bawah level psikologis 5.000, yakni pada posisi 4.996,61.

Meski kembali menguat, kondisi pasar saham belum sepenuhnya pulih.

Jumlah saham yang mengalami penurunan pada pembukaan perdagangan masih lebih banyak dibandingkan saham yang naik.

Aktivitas perdagangan saham pada Selasa pagi terpantau cukup ramai.

Hingga pukul 09.01 WIB, volume perdagangan tercatat mencapai 4,23 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp2,13 triliun.

Sementara itu, kapitalisasi pasar atau total nilai pasar perusahaan yang tercatat di bursa mencapai Rp8.823 triliun.

Data perdagangan menunjukkan sebanyak 200 saham mengalami kenaikan harga, sedangkan 394 saham bergerak melemah.

Adapun 369 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan IHSG masih bergantung pada pergerakan sejumlah saham berkapitalisasi besar.

Dengan kata lain, meskipun indeks utama berada di zona hijau, tekanan jual terhadap banyak saham masih berlangsung.

Penguatan saham perbankan dan telekomunikasi menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan IHSG pada awal perdagangan.

Saham BBRI tercatat meningkat 2,36 persen menjadi Rp2.600 per lembar.

Kenaikan lebih tinggi terjadi pada saham BMRI yang menguat 3,87 persen menjadi Rp3.490 per lembar.

Sementara itu, saham TLKM mencatat kenaikan 5,08 persen dan diperdagangkan pada harga Rp1.860 per lembar.

Selain ketiga saham tersebut, saham PT Astra International Tbk (ASII) juga naik 2,91 persen menjadi Rp4.250 per lembar.

Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) turut bergerak positif dengan kenaikan 2,36 persen ke posisi Rp3.030 per lembar.

Kenaikan sejumlah saham tersebut membantu menahan tekanan pada IHSG.

Saham berkapitalisasi besar mempunyai pengaruh penting terhadap pergerakan indeks karena nilai pasarnya relatif besar dibandingkan emiten lainnya.

Karena itu, kenaikan harga beberapa saham utama dapat membantu mendorong IHSG meskipun jumlah saham yang melemah masih lebih banyak.

Di tengah penguatan saham perbankan, sejumlah saham perusahaan besar lainnya justru mengalami penurunan.

Saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) tercatat melemah 0,82 persen menjadi Rp1.820 per lembar.

Sementara itu, saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) turun lebih dalam sebesar 4,31 persen ke posisi Rp3.330 per lembar.

Tekanan juga terjadi pada saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) yang turun 6,87 persen menjadi Rp3.390 per lembar.

Saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) melemah 0,42 persen ke harga Rp1.190 per lembar.

Adapun saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mengalami koreksi 0,89 persen menjadi Rp1.115 per lembar.

Penurunan pada sejumlah saham besar tersebut menunjukkan bahwa pelaku pasar masih berhati-hati dalam melakukan transaksi.

Pergerakan indeks yang kembali menguat belum tentu menandakan tekanan pasar telah berakhir.

Investor masih perlu memperhatikan perkembangan harga saham, nilai transaksi, serta kondisi ekonomi dan sentimen pasar yang dapat memengaruhi perdagangan berikutnya.

Tim riset Sinarmas Sekuritas memperkirakan pergerakan IHSG pada Selasa, 20 Oktober 2026, masih berpeluang mengalami tekanan.

Dalam analisis teknikalnya, Sinarmas Sekuritas menyebut IHSG mempunyai area batas atas atau resistance pada level 5.063 hingga 5.317.

Sementara itu, area batas bawah atau support berada pada kisaran 4.915 hingga 4.754.

Istilah resistance merujuk pada area harga yang berpotensi menjadi penghambat kenaikan indeks.

Sebaliknya, support merupakan area yang diperkirakan dapat menahan penurunan harga karena munculnya minat beli.

Pada perdagangan Senin, 19 Oktober 2026, IHSG telah menembus ke bawah area support 5.064 dan ditutup pada kisaran 4.996.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan jual masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan pelaku pasar.

"Pada perdagangan hari Selasa, (20/10/2026), IHSG berpeluang menguji support 4.915 dan level support selanjutnya di 4.841," tulis analis, Selasa (20/10/2026).

Apabila IHSG kembali mengalami pelemahan, level 4.915 menjadi salah satu area yang perlu dicermati.

Namun, apabila terjadi pembalikan arah dan indeks menguat, resistance terdekat diperkirakan berada pada level 5.063, kemudian 5.185 dan 5.317.

Perkiraan tersebut merupakan analisis teknikal, bukan kepastian mengenai pergerakan pasar saham.

Penguatan pada perdagangan Selasa pagi terjadi setelah pasar saham Indonesia mengalami tekanan cukup besar pada perdagangan sebelumnya.

Pada Senin, 19 Oktober 2026, IHSG ditutup melemah sekitar 3,64 persen atau 188,50 poin menjadi 4.996,61.

Pelemahan tersebut membuat indeks berada di bawah level psikologis 5.000.

Level psikologis merupakan angka tertentu yang sering menjadi perhatian investor dalam membaca arah pasar.

Turunnya IHSG ke bawah level tersebut dapat memengaruhi sentimen perdagangan, terutama ketika investor masih mencermati ketidakpastian pasar.

Namun, kenaikan IHSG pada pembukaan perdagangan Selasa menunjukkan adanya penguatan kembali pada beberapa saham utama.

Kondisi itu belum cukup untuk memastikan bahwa pasar telah memasuki fase pemulihan secara menyeluruh.

Pergerakan IHSG pada 20 Oktober 2026 menunjukkan bahwa pasar saham masih menghadapi kondisi yang berubah-ubah.

Meskipun saham BBRI, BMRI, TLKM, ASII, dan BBNI berhasil menguat, penurunan pada sejumlah saham besar lainnya menunjukkan tekanan jual belum sepenuhnya mereda.

Selain itu, jumlah saham yang turun masih lebih banyak dibandingkan saham yang naik pada awal perdagangan.

Pelaku pasar perlu mencermati apakah penguatan IHSG mampu bertahan sepanjang sesi perdagangan atau kembali menghadapi tekanan.

Area support dan resistance yang disampaikan Sinarmas Sekuritas dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk memahami kemungkinan pergerakan indeks.

Namun, keputusan investasi tidak sebaiknya hanya berdasarkan pergerakan harga dalam satu sesi perdagangan.

Investor tetap perlu mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, risiko pasar, serta tujuan investasinya masing-masing.

Disclaimer: Informasi dalam artikel ini disampaikan untuk kepentingan pemberitaan dan edukasi pasar modal, bukan merupakan ajakan atau rekomendasi untuk membeli maupun menjual saham.

Setiap keputusan investasi beserta risikonya menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)

JAKARTA – Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Indonesia masih bergerak bervariasi pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi, mencapai Rp103.950 per kilogram, sementara daging sapi kualitas I dibanderol Rp152.600 per kilogram.

Baca Juga:

• Samsung Galaxy S27 Series Dikabarkan Meluncur Januari 2027, Ini Bocoran Spesifikasi dan Harganya!

Namun, sebagian komoditas lainnya tercatat turun atau tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

Pergerakan harga tersebut terjadi pada berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari beras, cabai, bawang, daging, telur, minyak goreng, hingga gula pasir.

Meski harga sejumlah komoditas mengalami penurunan, beberapa bahan pangan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, terutama cabai rawit merah yang telah melampaui Rp100 ribu per kilogram.

Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat karena perubahan harga kebutuhan pokok dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga sehari-hari.

Harga cabai menjadi salah satu komoditas yang paling menonjol dalam pemantauan PIHPS Nasional pada Selasa pagi.

Cabai rawit merah tercatat dijual dengan harga rata-rata Rp103.950 per kilogram.

Harga tersebut sebenarnya mengalami penurunan sebesar 1,24 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Meskipun turun, harga cabai rawit merah masih tergolong tinggi dibandingkan jenis cabai lainnya.

Sementara itu, harga cabai rawit hijau turun tipis sebesar 0,06 persen menjadi Rp79.750 per kilogram.

Berbeda dengan cabai rawit, harga cabai merah besar justru mengalami kenaikan sebesar 0,87 persen atau Rp650 menjadi Rp75.050 per kilogram.

Adapun cabai merah keriting tercatat turun sebesar 0,57 persen menjadi Rp87.350 per kilogram.

Perbedaan pergerakan harga tersebut menunjukkan bahwa tidak semua jenis cabai mengalami kenaikan secara bersamaan.

Bagi masyarakat, perubahan harga cabai dapat memengaruhi pengeluaran sehari-hari karena komoditas ini banyak digunakan sebagai bahan utama masakan.

Pada kelompok bumbu dapur, harga bawang merah dan bawang putih menunjukkan pergerakan yang berbeda.

Harga rata-rata bawang merah ukuran sedang naik sebesar 0,54 persen atau Rp200 menjadi Rp37.150 per kilogram.

Sebaliknya, harga bawang putih ukuran sedang mengalami penurunan sebesar 0,9 persen atau Rp350 menjadi Rp38.500 per kilogram.

Perubahan harga kedua komoditas tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi pedagang makanan dan masyarakat yang menggunakan bawang sebagai kebutuhan dapur setiap hari.

Meski demikian, kenaikan maupun penurunan harga dalam satu periode pemantauan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan arah pergerakan harga dalam jangka panjang.

Pada kelompok beras, PIHPS Nasional mencatat sebagian besar harga masih relatif stabil.

Harga beras kualitas bawah I turun tipis sebesar 0,33 persen atau Rp50 menjadi Rp14.900 per kilogram.

Sementara itu, harga beras kualitas bawah II tidak mengalami perubahan dan tetap berada di level Rp14.750 per kilogram.

Untuk beras kualitas medium, harga rata-rata beras medium I terpantau stabil sebesar Rp16.650 per kilogram.

Begitu pula dengan beras kualitas medium II yang tetap dijual dengan harga Rp16.450 per kilogram.

Pada kategori beras kualitas super, harga beras super I mengalami penurunan sebesar 0,28 persen menjadi Rp17.950 per kilogram.

Adapun harga beras kualitas super II masih bertahan di angka Rp17.400 per kilogram.

Stabilnya sebagian besar harga beras menjadi informasi penting bagi masyarakat mengingat beras merupakan salah satu kebutuhan utama rumah tangga di Indonesia.

Selain cabai dan beras, harga protein hewani juga mengalami perubahan pada perdagangan Selasa pagi.

Berdasarkan data PIHPS Nasional, harga daging sapi kualitas I tercatat turun sebesar 0,36 persen menjadi Rp152.600 per kilogram.

Sementara itu, daging sapi kualitas II mengalami penurunan sebesar 0,31 persen menjadi Rp143.600 per kilogram.

Penurunan juga terjadi pada harga daging ayam ras segar.

Harga rata-rata daging ayam ras segar turun sebesar 1,81 persen menjadi Rp40.600 per kilogram.

Adapun harga telur ayam ras segar turun tipis sebesar 0,17 persen menjadi Rp29.650 per kilogram.

Perubahan harga daging dan telur dapat memengaruhi biaya belanja masyarakat, terutama karena kedua komoditas tersebut menjadi salah satu sumber protein yang banyak dikonsumsi.

Meskipun beberapa harga mengalami penurunan, masyarakat tetap perlu menyesuaikan kebutuhan belanja dengan kondisi harga di pasar masing-masing.

Pada kelompok minyak goreng, seluruh jenis yang dipantau dalam data tersebut mengalami penurunan harga.

Harga rata-rata minyak goreng curah tercatat turun sebesar 0,49 persen menjadi Rp20.300 per kilogram.

Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek I turun sebesar 0,2 persen menjadi Rp24.400 per kilogram.

Penurunan juga terjadi pada minyak goreng kemasan bermerek II sebesar 0,42 persen menjadi Rp23.600 per kilogram.

Penurunan harga minyak goreng dapat memberikan sedikit ruang bagi masyarakat dalam mengatur pengeluaran untuk kebutuhan memasak.

Namun, harga yang tercatat merupakan rata-rata dalam pemantauan nasional. Harga di tingkat pedagang dan pasar tertentu dapat berbeda.

Pergerakan harga berbeda juga terjadi pada kelompok gula pasir.

Harga rata-rata gula pasir kualitas premium mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen menjadi Rp20.550 per kilogram.

Sementara itu, gula pasir lokal justru mengalami penurunan sebesar 0,26 persen menjadi Rp19.350 per kilogram.

Selisih harga antara kedua jenis gula tersebut mencapai Rp1.200 per kilogram.

Perbedaan harga gula dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih kebutuhan konsumsi sesuai kemampuan keuangan.

Daftar Harga Bahan Pokok 20 Oktober 2026

Berikut rangkuman harga rata-rata sejumlah bahan pangan berdasarkan data PIHPS Nasional pada Selasa, 20 Oktober 2026, pukul 07.58 WIB.

Cabai rawit merah Rp103.950per Kg
Cabai rawit hijau Rp79.750per Kg
Cabai merah keriting Rp87.350per Kg
Cabai merah besar Rp75.050per Kg
Bawang merah Rp37.150per Kg
Bawang putih Rp38.500per Kg
Beras bawah I Rp14.900per Kg
Beras bawah II Rp14.750 per Kg
Beras medium I Rp16.650per Kg
Beras medium II Rp16.450per Kg
Beras super I Rp17.950per Kg
Beras super II Rp17.400per Kg
Daging sapi kualitas I Rp152.600per Kg
Daging sapi kualitas II Rp143.600per Kg
Daging ayam ras Rp40.600per Kg
Telur ayam ras Rp29.650per Kg
Minyak goreng curah Rp20.300per Kg
Minyak goreng kemasan I Rp24.400per Kg
Minyak goreng kemasan II Rp23.600per Kg
Gula pasir premium Rp20.550 per Kg
Gula pasir lokal Rp19.350per Kg

Pergerakan harga pangan pada 20 Oktober 2026 menunjukkan bahwa kondisi pasar belum sepenuhnya bergerak ke satu arah.

Sebagian komoditas mengalami kenaikan, sedangkan sejumlah kebutuhan pokok lainnya justru turun atau masih stabil.

Cabai rawit merah tetap menjadi perhatian karena harganya masih berada di atas Rp100 ribu per kilogram, meskipun mengalami penurunan secara persentase.

Di sisi lain, penurunan harga daging ayam, telur, minyak goreng, dan sebagian jenis beras dapat membantu mengurangi pengeluaran belanja masyarakat.

Meski demikian, data tersebut merupakan harga rata-rata nasional dan tidak selalu sama dengan harga yang berlaku di setiap pasar tradisional.

Perbedaan harga dapat terjadi antardaerah maupun antarwaktu pemantauan.

Masyarakat dapat memantau perkembangan harga bahan pangan melalui situs resmi PIHPS Nasional yang dikelola Bank Indonesia.

Dengan mengetahui perkembangan harga terbaru, konsumen dapat merencanakan pengeluaran rumah tangga secara lebih tepat, sementara pedagang dapat menyesuaikan kebutuhan pembelian barang dagangan.* (bi/ad)

JAKARTA – Tepat dua tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada Selasa, 20 Oktober 2026, harta kekayaan Prabowo Subianto tercatat mengalami kenaikan sekitar Rp4,5 miliar berdasarkan perbandingan dua laporan terakhir yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 yang disampaikan pada 31 Maret 2026, total kekayaan Prabowo mencapai Rp2.066.764.868.191 atau sekitar Rp2,066 triliun.

Baca Juga:

• BEM UI Kritik Keras 2 Tahun Prabowo-Gibran: Pemerintahan Gagal, untuk Apa Dievaluasi? Sudah Tak Ada Harapan

Dengan demikian, terdapat kenaikan nilai kekayaan sebesar Rp4.523.855.500 atau sekitar Rp4,52 miliar.

Kenaikan tersebut menjadi perhatian dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024.

Meski demikian, kenaikan nilai kekayaan yang tercantum dalam LHKPN tidak selalu menunjukkan adanya penambahan pendapatan.

Perubahan nilai aset, termasuk tanah, bangunan, dan surat berharga, juga dapat memengaruhi jumlah kekayaan yang dilaporkan.

Harta Prabowo Didominasi Surat Berharga Rp1,67 Triliun

Berdasarkan rincian LHKPN, sebagian besar kekayaan Prabowo berasal dari kepemilikan surat berharga.

Nilainya mencapai Rp1.677.239.000.000 atau sekitar Rp1,677 triliun.

Surat berharga merupakan instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, maupun bentuk investasi lainnya yang memiliki nilai ekonomi.

Nilai tersebut menjadi komponen terbesar dalam keseluruhan kekayaan Prabowo.

Namun, jika dibandingkan dengan laporan sebelumnya, nilai surat berharga milik Prabowo justru mengalami penurunan.

Pada laporan periodik 2024, surat berharga yang dimilikinya tercatat sebesar Rp1.701.879.000.000 atau sekitar Rp1,701 triliun.

Artinya, terdapat penurunan nilai surat berharga sebesar Rp24,64 miliar.

Meskipun nilai investasi tersebut menurun, total kekayaan Prabowo tetap meningkat karena adanya kenaikan nilai aset lainnya, terutama tanah dan bangunan.

Punya 10 Bidang Tanah dan Bangunan Senilai Rp323,7 Miliar

Selain surat berharga, Prabowo memiliki aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp323.758.593.500 atau sekitar Rp323,76 miliar.

Aset tersebut terdiri atas 10 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Salah satu aset bernilai terbesar berada di Jakarta Selatan, dengan luas tanah 8.365 meter persegi dan bangunan 2.175 meter persegi.

Nilainya tercatat mencapai Rp178.400.575.000 atau sekitar Rp178,4 miliar.

Prabowo juga memiliki tanah dan bangunan di Bogor dengan luas tanah 2.100 meter persegi dan bangunan 2.000 meter persegi.

Aset tersebut dilaporkan bernilai Rp58 miliar.

Sementara itu, tanah dan bangunan lainnya di Jakarta Selatan dengan luas tanah 818 meter persegi serta bangunan 580 meter persegi tercatat senilai Rp37 miliar.

Ada pula tanah seluas 48.970 meter persegi di Bogor dengan nilai Rp10 miliar.

Jika dibandingkan dengan laporan sebelumnya, nilai keseluruhan tanah dan bangunan Prabowo meningkat cukup besar.

Pada pelaporan periodik 2024, aset tanah dan bangunan miliknya tercatat sebesar Rp294.594.738.000.

Dalam laporan terbaru, nilainya menjadi Rp323.758.593.500.

Dengan demikian, terdapat kenaikan nilai tanah dan bangunan sekitar Rp29,16 miliar.

Kenaikan nilai properti tersebut lebih besar daripada penurunan nilai surat berharga sehingga total kekayaan Prabowo tetap bertambah.

Koleksi Kendaraan Prabowo Senilai Rp1,25 Miliar

Selain tanah dan investasi, Prabowo juga melaporkan kepemilikan sejumlah kendaraan bermotor.

Berdasarkan LHKPN, terdapat tujuh unit mobil dan satu unit sepeda motor dengan nilai keseluruhan Rp1.258.500.000.

Kendaraan tersebut antara lain Toyota Alphard tahun 2005 senilai Rp400 juta, Honda CR-V tahun 2007 senilai Rp130 juta, serta Mitsubishi Pajero tahun 2000 senilai Rp175 juta.

Prabowo juga memiliki Toyota Land Cruiser tahun 1980 yang dilaporkan bernilai Rp50 juta.

Selain itu, terdapat dua unit Land Rover keluaran 1992 dan 1994 yang masing-masing bernilai Rp50 juta.

Koleksi kendaraan lainnya adalah Toyota Lexus tahun 2002 dengan nilai Rp400 juta.

Sementara itu, satu unit sepeda motor Suzuki tahun 2002 tercatat memiliki nilai Rp3,5 juta.

Nilai keseluruhan kendaraan tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan laporan sebelumnya.

Kas Prabowo Rp48 Miliar, Tidak Memiliki Utang

Di luar tanah, bangunan, kendaraan, dan surat berharga, Prabowo juga melaporkan sejumlah aset lainnya.

Harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp16.464.523.500 atau sekitar Rp16,46 miliar.

Sementara itu, kas dan setara kas mencapai Rp48.044.251.191 atau sekitar Rp48,04 miliar.

Kas dan setara kas merupakan uang tunai serta simpanan atau instrumen keuangan yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu relatif singkat.

Hal lain yang tercantum dalam LHKPN adalah tidak adanya utang yang dilaporkan Prabowo.

Dalam dokumen tersebut, nilai utang tercatat Rp0.

Dengan demikian, total nilai kekayaan bersih yang dilaporkan tetap sebesar Rp2.066.764.868.191.

Rincian Lengkap Harta Kekayaan Prabowo pada 2026

Berikut rincian harta kekayaan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan LHKPN periodik 2025 yang dilaporkan pada 31 Maret 2026.

Tanah dan bangunan: Rp323.758.593.500
Alat transportasi dan mesin: Rp1.258.500.000
Harta bergerak lainnya: Rp16.464.523.500
Surat berharga: Rp1.677.239.000.000
Kas dan setara kas: Rp48.044.251.191
Harta lainnya: Rp0
Utang: Rp0

Total kekayaan: Rp2.066.764.868.191

Data tersebut memperlihatkan bahwa surat berharga masih mendominasi struktur kekayaan Presiden Prabowo.

Sementara itu, kenaikan nilai tanah dan bangunan menjadi faktor utama yang mendorong bertambahnya total kekayaan dibandingkan laporan sebelumnya.

KPK Nyatakan LHKPN Prabowo Sudah Diverifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah mengumumkan bahwa laporan harta kekayaan Prabowo untuk periodik 2025 telah diverifikasi dan dipublikasikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui laman resmi LHKPN.

"LHKPN Bapak Presiden sudah diverifikasi, lengkap dan saat ini sudah dipublikasikan. Sebagai bentuk transparansi, masyarakat bisa mengakses secara terbuka melalui laman elhkpn.kpk.go.id," ujar Budi pada 12 Mei 2026.

KPK juga menilai kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan kekayaan merupakan bagian penting dari upaya mendorong transparansi dan pencegahan korupsi.

LHKPN sendiri merupakan instrumen pelaporan yang wajib disampaikan oleh pejabat negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui laporan tersebut, masyarakat dapat mengetahui perkembangan harta kekayaan pejabat publik dari waktu ke waktu.

Namun, perubahan jumlah kekayaan dalam LHKPN tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran ataupun penyimpangan.

Penilaian mengenai asal-usul maupun kewajaran kekayaan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan dokumen dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kenaikan harta kekayaan Prabowo kembali menjadi perhatian bertepatan dengan dua tahun pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan Prabowo-Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029.

Keduanya memenangkan Pemilihan Presiden 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional.

Memasuki tahun ketiga kepemimpinan, perkembangan kekayaan pejabat publik menjadi salah satu informasi yang dapat diakses masyarakat sebagai bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Berdasarkan perbandingan laporan kekayaan periodik 2024 dan 2025, nilai harta Prabowo meningkat sekitar Rp4,52 miliar.

Kendati demikian, angka tersebut merupakan perubahan nilai kekayaan yang dilaporkan, bukan ukuran langsung mengenai pendapatan pribadi selama dua tahun menjabat.

Masyarakat dapat memeriksa laporan tersebut melalui situs resmi KPK di elhkpn.kpk.go.id untuk mengetahui rincian aset dan perkembangan kekayaan penyelenggara negara.* (tm/ad)

JAKARTA – Timnas Indonesia kembali menjadi perhatian media Vietnam setelah muncul kabar mengenai delapan pemain keturunan yang berpotensi memperkuat skuad Garuda menjelang Piala Asia 2027.

Sejumlah nama yang disebut merupakan pemain yang berkarier di klub-klub Eropa, termasuk Demiane Agustien dari Arsenal, Pascal Struijk dari Brighton & Hove Albion, dan Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce.

Baca Juga:

• Diancam MSCI dan Disorot 3 Media Asing, IHSG Nyungsep ke Level Terendah 6 Tahun

Media Vietnam, Dantri, dalam laporan pada 16 Oktober 2026, menyoroti delapan nama yang dinilai berpotensi menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat Indonesia.

Namun, daftar tersebut masih berupa laporan media asing.

Belum ada pengumuman resmi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang memastikan kedelapan pemain sedang menjalani proses naturalisasi.

John Herdman Pantau Pemain Keturunan di Eropa

John Herdman disebut terus memantau perkembangan pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri.

Pelatih asal Inggris tersebut ingin meningkatkan kualitas skuad Garuda setelah keberhasilan Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Gelar tersebut diraih setelah Indonesia mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 dalam pertandingan final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.

Keberhasilan tersebut menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia untuk menghadapi persaingan yang lebih berat di tingkat Asia.

Herdman mengatakan terdapat sejumlah pemain baru yang sedang masuk dalam pengamatannya.

"Ada beberapa pemain baru yang saat ini saya pantau. Saya ingin memasukkan mereka ke dalam skuad saya," kata John Herdman.

Ia juga menegaskan bahwa perkembangan pemain keturunan Indonesia di berbagai kompetisi terus menjadi perhatiannya.

"Saya selalu menonton pertandingan yang melibatkan pemain keturunan Indonesia di mana pun."

Herdman berharap keberhasilan meraih gelar juara tingkat Asia Tenggara dapat meningkatkan ketertarikan pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia.

"Saya berharap kemenangan di FIFA ASEAN Cup akan memberikan dorongan bagi tim nasional Indonesia."

"Mendorong pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri untuk kembali dan mewakili tim nasional," imbuhnya.

Daftar 8 Pemain Keturunan yang Dikaitkan dengan Timnas Indonesia

Dalam laporan media Vietnam Dantri, terdapat delapan pemain yang disebut berpeluang memperkuat Timnas Indonesia.

Mereka berasal dari berbagai klub Eropa dan bermain di sejumlah posisi, mulai dari gelandang, penyerang, hingga pemain bertahan.

Berikut daftar delapan pemain yang disebut dalam laporan tersebut.

1. Tristan Schenkhuizen – VVV-Venlo, Belanda

Tristan Schenkhuizen merupakan gelandang kelahiran Belanda yang kini memperkuat VVV-Venlo.

Pemain berusia 22 tahun dengan tinggi 178 sentimeter tersebut sebelumnya berkembang melalui akademi Fortuna Sittard.

Pengalamannya bermain di sepak bola Belanda menjadi salah satu hal yang membuat namanya masuk dalam pemberitaan mengenai calon pemain keturunan Timnas Indonesia.

2. Julian Oerip – AZ Alkmaar, Belanda

Julian Oerip merupakan gelandang muda yang bermain untuk AZ Alkmaar.

Pemain kelahiran Belanda dengan tinggi sekitar 179 sentimeter tersebut menjadi salah satu nama yang disebut media Vietnam.

Oerip masih berusia 19 tahun pada 20 Oktober 2026 dan akan genap berusia 20 tahun pada 26 Oktober mendatang.

3. Jenson Seelt – Swansea City, Inggris

Jenson Seelt adalah pemain bertahan kelahiran Belanda yang disebut memperkuat Swansea City.

Pemain berusia 23 tahun tersebut memiliki tinggi sekitar 192 sentimeter.

Postur tubuhnya dapat menjadi keuntungan dalam duel udara dan menghadapi serangan lawan.

4. Tristan Gooijer – Lommel SK, Belgia

Tristan Gooijer merupakan pemain bertahan kelahiran Belanda yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia.

Pemain berusia 22 tahun dengan tinggi sekitar 185 sentimeter tersebut disebut bermain untuk Lommel SK di Belgia.

Kemampuannya bermain di sektor pertahanan menjadi salah satu alasan namanya menarik perhatian.

5. Dean Zandbergen – FC Dinamo, Rumania

Dean Zandbergen merupakan penyerang kelahiran Belanda yang disebut bermain bersama FC Dinamo di Rumania.

Pemain berusia 25 tahun tersebut mempunyai tinggi sekitar 188 sentimeter.

Jika kelak memenuhi seluruh persyaratan dan memilih membela Indonesia, ia berpotensi menjadi salah satu pilihan untuk menambah kekuatan lini depan.

6. Demiane Agustien – Arsenal, Inggris

Demiane Agustien menjadi salah satu nama yang paling banyak mendapat perhatian dalam pemberitaan media Vietnam.

Pemain berusia 19 tahun tersebut dikaitkan dengan klub Arsenal di Inggris.

Agustien disebut memiliki hubungan keturunan Indonesia melalui neneknya.

Namanya mencuat karena usia yang masih muda dan peluang pengembangan kariernya di sepak bola Eropa.

Namun, belum ada kepastian resmi mengenai proses naturalisasi ataupun kemungkinan pemanggilannya ke Timnas Indonesia.

7. Pascal Struijk – Brighton & Hove Albion, Inggris

Pascal Struijk merupakan bek tengah berusia 27 tahun yang bermain bersama Brighton & Hove Albion di Liga Inggris.

Berbeda dari sebagian besar nama lain dalam daftar, Struijk lahir di Belgia dan memiliki latar belakang sepak bola Belanda.

Pemain dengan tinggi sekitar 190 sentimeter itu sebelumnya memperkuat Leeds United sebelum bergabung dengan Brighton pada Juni 2026.

Pengalamannya bermain di kompetisi Inggris menjadikannya salah satu nama yang menarik perhatian dalam rumor penguatan lini belakang Timnas Indonesia.

8. Jayden Oosterwolde – Fenerbahce, Turki

Jayden Oosterwolde merupakan bek kelahiran Belanda yang berkarier bersama Fenerbahce di Turki.

Pemain berusia 25 tahun dengan tinggi sekitar 189 sentimeter tersebut dikenal sebagai pemain bertahan yang dapat menempati beberapa posisi.

Oosterwolde menjadi salah satu nama yang cukup sering dikaitkan dengan kemungkinan memperkuat Timnas Indonesia.

Meski demikian, kabar mengenai kemungkinan naturalisasinya masih memerlukan konfirmasi resmi.

Pemberitaan mengenai delapan pemain tersebut turut menarik perhatian media Vietnam yang mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia.

Media Dantri menilai Indonesia masih berupaya memperkuat tim nasional melalui pemain-pemain yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri.

Langkah tersebut dikaitkan dengan ambisi Indonesia untuk meraih hasil lebih baik pada Piala Asia 2027 dan membangun kekuatan menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Vietnam merupakan salah satu pesaing Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Karena itu, perkembangan skuad Garuda kerap mendapatkan perhatian dari media negara tersebut.

Namun, perhatian media Vietnam terhadap kabar naturalisasi tidak berarti seluruh pemain tersebut telah masuk daftar resmi rekrutan PSSI.

PSSI masih harus memastikan hubungan keturunan, status kewarganegaraan, dan kelayakan pemain berdasarkan ketentuan FIFA apabila proses naturalisasi benar-benar dilakukan.

Piala Asia 2027 Jadi Target Berikutnya

Keberhasilan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 membuat harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar.

John Herdman kini menghadapi tantangan untuk meningkatkan kemampuan tim menghadapi negara-negara kuat di Asia.

Piala Asia 2027 menjadi salah satu ujian penting karena Indonesia harus menghadapi lawan dengan kualitas permainan dan pengalaman internasional yang lebih tinggi.

Penambahan pemain baru dapat membuka pilihan taktik bagi Herdman, terutama dalam memperkuat sektor pertahanan, lini tengah, dan serangan.

Namun, kemampuan membangun kerja sama tim tetap menjadi faktor penting, selain kualitas individu pemain.

Pelatih juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemain yang berkarier di luar negeri dan pemain yang berkembang melalui kompetisi domestik.

Hingga kini, belum diketahui berapa pemain baru yang akan benar-benar memperkuat skuad Garuda menjelang Piala Asia 2027.

Delapan nama yang beredar masih merupakan daftar yang disebut dalam pemberitaan media Vietnam, bukan keputusan resmi naturalisasi.

Kepastian mengenai pemain yang akan bergabung baru dapat diketahui setelah adanya pengumuman dari PSSI serta terpenuhinya seluruh ketentuan kewarganegaraan dan kelayakan membela Timnas Indonesia.* (tm/ad)