JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh, bahkan setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai anggota Polri.

Pernyataan tersebut disampaikan Jenderal Sigit saat meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Aisyiyah Aceh Gelar Diklat Paralegal, Dorong Akses Keadilan bagi Masyarakat Kurang Mampu

Ia menyebut perjuangan untuk memperjuangkan hak buruh merupakan bentuk pengabdian yang akan terus dilakukan.

"Dan saya, saya berpikir bahwa tanpa saya sadari ikatan saya dengan buruh semakin hari semakin terbangun. Oleh karena itu, nanti, nanti kalau saya sudah pensiun pun, saya akan dedikasikan apa yang bisa saya lakukan untuk perjuangan buruh," kata Jenderal Sigit dalam pidatonya.

Ia bahkan menegaskan akan terus berada di barisan depan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja selama masih memiliki kemampuan untuk berkontribusi.

"Bahkan mungkin sampai napas saya habis, saya baru berhenti. Selama itu saya akan terus berada di depan untuk memperjuangkan nasib, hak, dan perjuangan buruh untuk sejahtera," sambungnya.

Dalam acara tersebut, Jenderal Sigit juga menyoroti keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri yang dibentuk untuk menangani berbagai persoalan terkait buruh dan ketenagakerjaan.

Ia berharap program tersebut tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh Polri.

Sigit bahkan menyampaikan dirinya siap ikut turun menyuarakan aspirasi buruh apabila Desk Ketenagakerjaan tersebut dihentikan.

"Jadi hati-hati, Desk Ketenagakerjaan, Kapolri-kapolri berikutnya. Kalau tidak melanjutkan program yang dilaksanakan oleh Desk Ketenagakerjaan, mantan Kapolri yang akan memimpin di depan untuk demo! Setuju?" ujar Sigit.

Menurutnya, keberadaan Desk Ketenagakerjaan merupakan bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya para pekerja.

"Tapi saya yakin Desk Ketenagakerjaan terus akan bekerja, siapa pun Kapolrinya nanti, untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi rekan-rekan buruh," katanya.

Selain berbicara mengenai komitmen terhadap perjuangan buruh, Sigit juga mengungkapkan kedekatannya dengan organisasi dan serikat pekerja.

Ia mengatakan pernah menyampaikan sikap terkait penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, khususnya pada bagian yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

"Dan tanpa terasa juga, saya pernah sampaikan ke acara waktu beberapa waktu yang lalu, bahwa saya adalah salah satu, nggak tahu yang lain ada atau tidak, yang menolak Omnibus Law, khususnya terkait dengan masalah Cipta Kerja," ungkapnya.

Sigit juga menyebut dirinya bersama kelompok buruh masih mengawal proses revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia berharap perubahan regulasi tersebut nantinya dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak pekerja.

"Dan tentunya semangat ini terus harus dijaga sehingga kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini sedang direvisi ini betul-betul bisa memperjuangkan apa yang rekan-rekan perjuangkan selama ini untuk terus menjaga agar buruh ke depan hak-haknya bisa dilindungi, kesejahteraannya bisa terus terjaga," ucapnya.

Peresmian Sekber KBPBI menjadi momentum berkumpulnya berbagai elemen buruh dalam memperkuat koordinasi perjuangan terkait isu ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, serta peningkatan kesejahteraan buruh di Indonesia.* (d/ad)

JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia industri melalui Program Magang INALUM 2026.

Program ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul sekaligus mempersiapkan generasi muda agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Ikuti Bimtek PKK Sumut, Perkuat Sinergi dan Tingkatkan Kualitas Program Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan magang tersebut dirancang sebagai sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa.

Peserta nantinya akan terlibat dalam berbagai aktivitas kerja sesuai bidang keilmuan masing-masing, memahami proses bisnis perusahaan, serta mengembangkan kemampuan teknis maupun keterampilan profesional.

Kepala Grup Human Capital PT INALUM (Persero), Kusnandar D. Sartono, mengatakan pengembangan talenta muda menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga keberlanjutan industri nasional.

Menurutnya, Program Magang INALUM tidak hanya menjadi wadah pembelajaran, tetapi juga bentuk kontribusi perusahaan dalam menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan dunia kerja.

"Sebagai bagian dari Grup MIND ID, INALUM memiliki komitmen untuk turut membangun ekosistem talenta yang unggul. Melalui program magang ini, kami ingin menghadirkan pengalaman belajar yang memberikan nilai tambah, baik dari sisi kompetensi teknis maupun pembentukan karakter profesional. Kami berharap para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai industri aluminium nasional dan membawa pengalaman tersebut sebagai bekal untuk berkarya serta berkontribusi bagi pembangunan Indonesia," ujar Kusnandar D. Sartono.

Program Magang INALUM 2026 akan berlangsung mulai 24 Agustus hingga 20 November 2026.

Sementara proses pendaftaran dibuka hingga 1 Agustus 2026 melalui platform Magentaku.id secara daring.

Perusahaan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan INALUM.

Dalam proses rekrutmen maupun pelaksanaan program magang, perusahaan memastikan tidak memungut biaya apa pun kepada peserta.

Seluruh informasi resmi terkait Program Magang INALUM 2026 hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi perusahaan.

Melalui program ini, INALUM berharap mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja nyata, memperluas wawasan mengenai industri nasional, serta membangun kesiapan diri untuk menjadi talenta profesional yang mampu berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri, sehingga lulusan muda memiliki bekal pengetahuan serta keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan masa depan.* (ad)

BANDA ACEH — Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Aceh melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal Se-Aceh sebagai upaya memperkuat akses masyarakat terhadap bantuan hukum, khususnya bagi kelompok kurang mampu dan rentan.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 24 hingga 26 Juli 2026 di Hotel Seventeen, Banda Aceh, tersebut bertujuan melahirkan tenaga paralegal yang memiliki kompetensi, profesional, serta mampu memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga:

• Jaksa Agung Tegaskan Kasus Febrie Adriansyah dan Don Ritto Tetap Ditangani Tim 9 Kejagung

Menurutnya, keberadaan paralegal memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum serta mendapatkan pendampingan yang layak.

"Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) Aceh melalui Majelis Hukum dan HAM resmi menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal sebagai langkah strategis untuk melahirkan tenaga paralegal yang handal, profesional dan responsif terhadap semua kelompok masyarakat," ujar Hj. Ashraf.

Ia menjelaskan, kompetensi paralegal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

Berdasarkan aturan tersebut, seorang paralegal harus memiliki tiga kompetensi utama, yakni memahami dasar-dasar hukum dan kondisi sosial masyarakat di wilayah kerja, mampu melakukan penguatan serta pengorganisasian masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, serta memiliki keterampilan dalam melakukan advokasi, pendampingan, dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat.

Diklat tersebut diikuti sebanyak 30 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Aceh yang memiliki organisasi Aisyiyah.

Peserta terdiri dari 4 laki-laki dan 27 perempuan, termasuk satu peserta dari kelompok organisasi difabel.

Melalui kegiatan ini, PWA Aceh menargetkan lahirnya kader-kader hukum baru, aktifnya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di daerah, serta meningkatnya kemampuan peserta dalam memberikan pendampingan kepada kelompok rentan.

Selain itu, peserta yang menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai paralegal yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Hj. Ashraf meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan tersebut dengan baik agar dapat mengembangkan Posbakum di daerah masing-masing.

"Agar para peserta dapat memanfaatkan fasilitas pelatihan ini sebaik-baiknya untuk bisa dikembangkan Posbakum di daerah masing-masing. 'Aisyiyah wilayah terus membangun komitmen untuk mendukung dan membangun jejaring agar Posbakum lebih berkembang," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Ichwanul Fitri, menyampaikan bahwa paralegal merupakan profesi pendamping advokat yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.

"Paralegal adalah profesi pendamping advokat. Majunya sebuah organisasi dipengaruhi oleh 3 hal yang saling berkaitan yaitu kelembagaan, sistem yang mengatur dan SDM. Bentuk segitiga symbiosis mutualisme inilah yang perlu kita pegang bersama agar tujuan dari Posbakum dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM Pusat Aisyiyah, Henni Wijayanti, S.H., M.H., yang memberikan dukungan terhadap penguatan Posbakum di berbagai daerah.

Saat ini, Aisyiyah telah memiliki 120 Posbakum di seluruh Indonesia dan sembilan di antaranya telah memperoleh akreditasi.

Akreditasi tersebut menjadi bentuk pengakuan bahwa layanan pendampingan hukum yang diberikan telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Selama pelatihan, para peserta mendapatkan berbagai materi dari praktisi hukum, akademisi, dan narasumber berkompeten.

Materi yang diberikan mencakup pengantar hukum dan demokrasi, hak asasi manusia, bantuan hukum dan advokasi, hukum perkawinan dan waris Islam, perlindungan perempuan dan anak, kelompok rentan, penyandang disabilitas, teknik komunikasi paralegal, hingga penyusunan laporan hukum.

Ketua PWA Aceh berharap, ilmu yang diperoleh peserta dapat diterapkan di daerah masing-masing untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkecil kesenjangan dalam memperoleh keadilan.

Setelah menyelesaikan seluruh materi teori, para peserta akan mengikuti tahapan aktualisasi melalui masa magang dan pemantauan di bawah supervisi Posbakum Wilayah Aceh sebelum memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Melalui program ini, Posbakum Aceh berkomitmen menghadirkan layanan bantuan hukum gratis (pro bono), edukasi hukum, serta advokasi kebijakan bagi masyarakat miskin, kelompok marginal, dan kelompok rentan demi terwujudnya akses keadilan yang lebih luas di Aceh.* (ad)

JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa unsur TNI, termasuk Bintara Pembina Desa (Babinsa), tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan pajak kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Dudung menyikapi munculnya perbincangan publik terkait pelibatan unsur TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga:

• Jaksa Agung Tegaskan Kasus Febrie Adriansyah dan Don Ritto Tetap Ditangani Tim 9 Kejagung

Menurutnya, Babinsa memiliki pemahaman mengenai dinamika masyarakat yang dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugasnya.

"Kan banyak celah yang masyarakat yang belum tahu," ujar Dudung saat ditemui di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).

Ia menegaskan kehadiran unsur TNI dalam pengawasan wajib pajak bukan untuk melakukan tindakan penagihan maupun pemeriksaan pajak.

Peran tersebut tetap menjadi kewenangan petugas pajak.

"Nah, ini mungkin petugas pajak itu datang dan kemudian sifatnya itu hanya pendampingan, bukan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang represif," ujarnya.

Dudung memastikan proses penagihan pajak tetap dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak, bukan oleh anggota TNI di lapangan.

"Tidak ada (penagihan oleh TNI). Jadi tetap petugas pajak yang di depan, tidak kemudian Babinsa yang kemudian paling di depan. Saya rasa hanya mendampingi saja. Itu saja," kata Dudung.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto juga telah menjelaskan bahwa keterlibatan aparat dalam pengawasan wajib pajak hanya berupa koordinasi dan pembangunan jejaring informasi.

Bimo menegaskan aparat TNI maupun Polri tidak dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan ataupun pemungutan pajak.

"Sekali lagi, ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal DJP. Jadi enggak perlu dipolemikkan dan digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja," ujar Bimo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurut Bimo, kerja sama antara DJP dengan berbagai pihak, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, selama ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai wajib pajak.

Namun, kerja sama tersebut hanya berkaitan dengan dukungan koordinasi lintas instansi, bukan untuk menjalankan fungsi pemeriksaan maupun penagihan pajak.

Ia mengatakan DJP saat ini lebih mengandalkan sistem digital dalam melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Keterlibatan aparat kewilayahan bukan menjadi instrumen utama dalam proses tersebut.

Bimo menjelaskan, apabila diperlukan klarifikasi terhadap informasi tertentu, DJP dapat berkoordinasi dengan aparat pembina kewilayahan maupun perangkat desa.

"Kita minta informasi, kita bekerja sama kepada penyediaan informasi. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan di media. Dan aturan ini sudah ada sejak tahun 2020. Jadi hanya penyempurnaan yang dilakukan pada 2026," ujar Bimo.

Pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak mengubah kewenangan utama dalam bidang perpajakan.

Seluruh proses pemeriksaan, penagihan, hingga pemungutan pajak tetap menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak.* (cn/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung hubungan politik antara pemerintah dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Prabowo menyebut PDIP sebenarnya memiliki kesamaan hati dengan pemerintah dalam hal menjaga bangsa dan negara.

Baca Juga:

• Viral karena Pamer Gaya Hidup Mewah, Anak Mantan Pejabat Gayo Lues Minta Maaf: Saya Benar-Benar Terpuruk dan Sangat Menyesal

Menurut Prabowo, perbedaan posisi politik tidak menjadi penghalang untuk tetap bersama dalam tujuan membangun Indonesia.

Ia menilai persaingan dalam politik merupakan hal yang wajar.

"Jadi Saudara-saudara, bersaing itu baik. Bertanding itu baik. Kadang-kadang kita berpisah, nggak masalah. Nanti juga bergabung lagi," kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyebut PDIP memiliki kesamaan nilai dengan pemerintahannya.

"PDIP juga sebetulnya hatinya sama dengan kita, benar, coba cek, digali hatinya. Sebetulnya sama," ujarnya.

Prabowo kemudian mengaitkan hal tersebut dengan semangat para pendiri bangsa dalam merumuskan konstitusi Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 menjadi dasar perjuangan berbagai pihak dalam membangun negara.

"Ini UUD 1945 yang bikin Bung Karno, Bung Hatta, pendiri-pendiri bangsa kita. Hati mereka sama," ujar Prabowo.

Menanggapi pernyataan tersebut, politikus PDIP Guntur Romli menyatakan sepakat dengan pandangan Prabowo bahwa politik bukan semata-mata soal berada di dalam atau luar pemerintahan.

"Setuju dengan pernyataan Presiden Prabowo. Tujuan pendirian PDI Perjuangan adalah membela bangsa dan negara, tidak tergantung posisi politik, baik di luar dan di dalam pemerintahan," kata Guntur Romli kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).

Guntur mengatakan PDIP tidak pernah merasa berpisah dengan Prabowo dalam hal prinsip menjaga kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, perbedaan yang terjadi saat ini hanya berkaitan dengan posisi politik.

"Untuk soal prinsip menjaga bangsa dan negara, PDI Perjuangan tidak merasa berpisah dari Pak Prabowo, kalau soal posisi politik juga hanya beda posisi saja, saat ini ada di luar pemerintahan," ujar dia.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga merespons pernyataan Prabowo terkait kesamaan arah perjuangan antara pemerintah dan PDIP.

Djarot menegaskan PDIP tetap berpegang pada ideologi Pancasila serta arah pembangunan ekonomi yang sesuai dengan Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

"Secara ideologis PDI Perjuangan senantiasa kukuh untuk melaksanakan Pancasila sesuai dengan semangat kelahirannya 1 Juni 1945 dan UUD 1945, termasuk pasal 33 dan 34 yang kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo," kata Djarot.

Ia menambahkan bahwa konsep pembangunan ekonomi berdasarkan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 merupakan bagian dari pilihan ideologis partainya.

"Haluan pembangunan ekonomi Indonesia sesuai dengan pasal 33 dan 34 UUD 1945 adalah pilihan ideologis bahwa tujuan Indonesia merdeka adalah mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia," tambahnya.

Pernyataan Prabowo terkait PDIP kembali membuka pembicaraan mengenai kemungkinan dinamika politik ke depan.

Meski saat ini berada dalam posisi berbeda, kedua pihak menegaskan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara.* (d/ad)

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) dan Don Ritto (DR) tetap berada di bawah kewenangan Tim 9 Kejaksaan Agung.

Penegasan tersebut disampaikan Burhanuddin setelah pelantikan Kuntadi sebagai Jampidsus baru Kejaksaan Agung, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Polisi Tetapkan Suami Guru ASN di Tanjungbalai Tersangka Dugaan Pencabulan Anak

"Khusus penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dari penyidik Polri atas nama tersangka DR dan FA yang diserahkan ke Kejaksaan, penanganannya tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum," ujar Burhanuddin dalam keterangannya.

Tim 9 dibentuk Kejaksaan Agung untuk melanjutkan penanganan perkara yang sebelumnya dilimpahkan oleh Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Tim tersebut terdiri dari sembilan jaksa senior yang seluruhnya berasal dari luar lingkungan Jampidsus.

Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono mengatakan, setelah menerima pelimpahan tiga perkara dari penyidik Polri, pihaknya tidak langsung melanjutkan proses penyidikan.

Menurut Rudi, tim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap seluruh berkas perkara, alat bukti, serta barang bukti yang diserahkan penyidik.

"Sesuai dengan penyerahan tiga perkara dari penyidik Polda dan Kortas, kami pelajari hampir dua minggu sampai hari ini, mungkin kurang lebih," kata Rudi dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, selama proses tersebut Tim 9 melakukan asesmen terhadap seluruh alat bukti dan barang bukti untuk memastikan langkah hukum berikutnya.

"Kami tetap bekerja dari segi teknis mengasesmen seluruh alat bukti yang ada, mengasesmen barang bukti yang ada," ujar Rudi.

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi dasar penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Kortastipidkor Polri, termasuk perkara yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah dan Don Ritto.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, status tersangka Febrie Adriansyah masih berlaku dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan TPPU.

Selain perkara tersebut, Kejagung juga masih mengembangkan sejumlah dugaan perkara lain, seperti dugaan korupsi penyelesaian utang anak perusahaan PT Krakatau Steel, dugaan penyimpangan pengadaan batu bara PT PLN, serta penerbitan Sprindik baru terkait dugaan TPPU.

Dalam perkara-perkara tersebut, status hukum Febrie Adriansyah maupun Don Ritto masih sebagai saksi.

Adapun sembilan jaksa yang tergabung dalam Tim 9 Kejaksaan Agung yakni Agus Salim, Muhibuddin, Chatarina Girsang, Riono, Agus Sahat, Irene Putri, Renaldi, Zet Tadung Allo, dan Hari Wibowo.

Kejaksaan Agung memastikan proses hukum terhadap perkara yang telah dilimpahkan Polri tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, meskipun terjadi pergantian pejabat di lingkungan Jampidsus.* (km/ad)

GAYO LUES – Dea Arranoya, anak mantan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten GayoGayo Lues, Aceh, menyampaikan permintaan maaf setelah unggahan media sosialnya yang menampilkan gaya hidup mewah menjadi sorotan publik.

Melalui surat terbuka yang ditandatangani di Banda Aceh pada Rabu (22/7/2026), Dea mengakui bahwa sejumlah konten yang diunggahnya tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Tinjau Pembangunan Bronjong Jalan Miga-Lolowua, Pastikan Proyek Tepat Sasaran dan Tepat Waktu

"Saya menyadari bahwa beberapa waktu lalu telah melakukan perbuatan flexing atau memamerkan gaya hidup yang tidak bijak," kata Dea dalam surat terbukanya.

Dea mengatakan, unggahan tersebut berpotensi menyinggung perasaan masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi kondisi ekonomi sulit.

Ia juga menyadari konten yang dibagikan dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.

Menurut Dea, polemik tersebut menjadi pembelajaran besar bagi dirinya dalam menggunakan media sosial.

Ia mengakui kurang mempertimbangkan dampak dari setiap unggahan, terlebih dirinya merupakan bagian dari keluarga seorang pejabat publik.

"Saya mengaku salah dan sama sekali tidak mencari pembenaran atas tindakan yang telah saya lakukan. Unggahan-unggahan tersebut adalah murni kelalaian, ketidakdewasaan, dan kurang bijaksananya saya dalam memanfaatkan media sosial," ujarnya.

Polemik ini bermula setelah sejumlah tangkapan layar yang diklaim berasal dari akun media sosial Dea beredar luas di berbagai platform.

Unggahan tersebut menampilkan sejumlah aktivitas dan barang yang kemudian menjadi perhatian warganet.

Beberapa konten yang ramai diperbincangkan di antaranya perjalanan ke luar negeri, aksesori, perangkat elektronik, pembahasan mengenai kendaraan, hingga aktivitas keluarga.

Salah satu unggahan juga memperlihatkan deretan jeriken bahan bakar minyak (BBM).

Dea menjelaskan bahwa beberapa konten tersebut merupakan unggahan lama yang dibuat pada 9 Desember 2025.

Namun, ia menegaskan penjelasan tersebut bukan bentuk pembelaan terhadap tindakannya.

Ia mengaku kejadian tersebut membuat dirinya mengalami tekanan dan menjadi pelajaran penting untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas di ruang digital.

"Dengan adanya kejadian saya benar-benar terpuruk dan sangat menyesal. Saya berharap pintu maaf dapat terbuka untuk kesalahan yang telah saya perbuat," tuturnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Dea menyatakan telah menghapus konten-konten yang dinilai tidak pantas dari akun media sosialnya.

Ia juga berkomitmen melakukan introspeksi serta memperbaiki cara menggunakan media sosial agar kejadian serupa tidak terulang.

Permintaan maaf tersebut, kata Dea, disampaikan atas kesadaran pribadi tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

Sebelumnya, ayah Dea, Nevirizal, juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dalam kapasitasnya sebagai orang tua sekaligus pejabat publik.

"Atas nama seorang ayah dan pejabat publik, saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus warga Gayo Lues," ujar Nevirizal.

Nevirizal menjelaskan sejumlah unggahan yang menjadi sorotan berkaitan dengan perjalanan keluarganya ke luar negeri, termasuk perjalanan umrah dan Korea Selatan.

Ia menyebut dirinya tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena harus menjalani pengobatan rutin.

"Dari mulai umrah lalu ke Korea, saya sendiri tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena harus menjalani pengobatan rutin atas penyakit yang sudah lama saya alami," katanya.

Nevirizal kemudian memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Bupati Gayo Lues pada Kamis (23/7/2026).

Nevirizal menyebut keputusan itu sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, saya menyadari bahwa sebagai pejabat publik saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga," kata Nevirizal.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyatakan tetap melakukan proses penelusuran terkait polemik tersebut.

Sementara itu, Dea berharap permintaan maaf dan langkah perbaikan yang dilakukannya dapat menjadi pembelajaran untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.* (km/ad)

ACEH BESAR – Umat Islam diingatkan untuk terus saling mengingatkan agar waspada terhadap tipu daya syaithan yang disebut terus berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan.

Pesan tersebut disampaikan Kepala Ma'had Al Jami'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Tgk. H. Syahminan, S.Ag., M.Ag., dalam khutbah Jumat di Masjid Jamik Al-Istiqamah, Kemukiman Kueh, Keude Bieng, Kecamatan Lhok Nga, Aceh Besar, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Peringati Hari Anak Nasional 2026, Pemko Tanjungbalai Tegaskan Komitmen Lindungi Hak dan Masa Depan Anak

Ia mengingatkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an:

"Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Yasin: 60).

Menurut Syahminan, syaithan tidak memaksa manusia melakukan kemaksiatan, melainkan membisikkan godaan yang terlihat menarik dan seolah memberikan kebahagiaan.

"Syaithan tidak memaksa manusia, tetapi membisikkan rayuan yang tampak indah. Ia menjanjikan kebahagiaan dari maksiat, harta dari riba, hingga ketenaran dari pamer," ujar Syahminan.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an, Allah menggambarkan bagaimana syaithan akan berlepas diri dari para pengikutnya pada hari akhir.

Dalam QS. Ibrahim ayat 22 disebutkan bahwa syaithan hanya mengajak manusia, sedangkan keputusan untuk mengikuti ajakannya berada pada diri manusia itu sendiri.

"Di dunia syaithan tampil manis, tetapi di akhirat ia menjadi pengecut. Ia akan berkata bahwa semua kesalahan adalah pilihan manusia sendiri," jelasnya.

Untuk menghadapi berbagai godaan tersebut, Syahminan menyampaikan tiga benteng utama yang harus dibangun oleh umat Islam.

Pertama, benteng iman dengan memperbanyak ta'awudz atau memohon perlindungan kepada Allah dalam setiap aktivitas.

Menurutnya, syaithan sering masuk melalui kelalaian manusia yang jauh dari mengingat Allah.

Kedua, benteng keluarga dengan menjaga lingkungan rumah dari pengaruh kemaksiatan, terutama di tengah perkembangan teknologi digital.

Ia mengingatkan bahwa penggunaan gawai dan media digital dapat menjadi salah satu pintu masuk berbagai godaan, seperti tontonan negatif hingga judi online.

"Rumah jangan sampai menjadi markas syaithan. Isi dengan Al-Qur'an, shalawat, dan shalat berjamaah," tegasnya.

Ketiga, benteng jamaah dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menjalankan amar ma'ruf nahi munkar.

Syahminan mengingatkan bahwa syaithan lebih mudah menggoda seseorang yang menjauh dari lingkungan yang membawa kepada kebaikan.

Lebih lanjut, ia menyebut berbagai bentuk godaan syaithan yang semakin berkembang di zaman modern.

Tidak hanya dalam persoalan ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi, seperti praktik riba, penipuan, korupsi, penyebaran fitnah, serta kebiasaan ghibah di media sosial.

Menurutnya, berbagai kerusakan tersebut dapat terjadi ketika manusia merasa kuat tanpa membutuhkan perlindungan Allah.

"Semua ini terjadi karena manusia lalai dan merasa cukup kuat tanpa perlindungan Allah," katanya.

Sebagai upaya menjaga diri, Syahminan mengajak umat Islam membiasakan amalan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca basmalah sebelum beraktivitas, memperbanyak istighfar sebelum menggunakan gawai, serta membaca Al-Mu'awwidzat sebelum tidur.

Ia kemudian mengingatkan kembali firman Allah dalam QS. Al-Hijr ayat 42:

"Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka."

Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa syaithan tidak memiliki kekuasaan atas hamba Allah yang beriman dan selalu memohon perlindungan kepada-Nya.

"Keselamatan hanya datang dari pertolongan Allah. Karena itu, mari kita perkuat iman dan terus memohon perlindungan-Nya," pungkasnya.* (ad)

TANJUNGBALAI – Polres Tanjungbalai menetapkan seorang pria berinisial D (37) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki di bawah umur berinisial ARM (12).

D diketahui merupakan suami dari seorang guru aparatur sipil negara (ASN) di Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Peringati Hari Anak Nasional 2026, Pemko Tanjungbalai Tegaskan Komitmen Lindungi Hak dan Masa Depan Anak

"Terlapor D (37) sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Ruslan, Jumat, 24 Juli 2026.

Menurut Ruslan, penyidikan masih terus berlangsung.

Polisi masih melengkapi berkas perkara dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan alat bukti tambahan.

"Proses penyidikan masih terus berjalan. Kami juga telah memeriksa saksi-saksi untuk melengkapi alat bukti," ujarnya.

Sebelum menetapkan D sebagai tersangka, penyidik telah memeriksa lima orang saksi.

Mereka terdiri atas istri tersangka yang berstatus guru ASN, satu saksi dari pihak terlapor, dua saksi dari pihak pelapor, serta seorang saksi ahli.

"Istrinya diperiksa sebagai saksi, satu orang saksi dari terlapor, dua orang saksi pelapor, dan satu orang saksi ahli," kata Ruslan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penyidik menetapkan D sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap anak.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 415 huruf b juncto Pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman hukuman terhadap tersangka paling lama sembilan tahun penjara.

Polres Tanjungbalai juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian.

Polisi meminta warga tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, termasuk aksi main hakim sendiri.

Kasus ini mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan puluhan warga menggeruduk rumah seorang guru ASN perempuan di Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, pada Rabu malam, 22 Juli 2026.

Dalam video tersebut, guru ASN bersama suaminya terlihat keluar dari rumah dengan pengawalan petugas.

Sejumlah warga yang telah berkumpul tampak meluapkan kemarahan kepada pasangan tersebut karena beredar dugaan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku kelas V sekolah dasar.

Kepala Lingkungan V Kelurahan Perjuangan, Sadam Husein, membenarkan adanya keramaian di lokasi tersebut.

"Benar, terjadi keramaian di sini terkait sepasang suami istri yang diduga melakukan asusila terhadap anak di bawah umur," kata Sadam.

Hingga kini, penyidik Polres Tanjungbalai masih terus mendalami perkara tersebut untuk melengkapi proses hukum sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan.* (d/ad)

GUNUNGSITOLI – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya memastikan pembangunan bronjong di ruas jalan provinsi Miga-Lolowua, Kota Gunungsitoli, berjalan sesuai perencanaan.

Infrastruktur tersebut dibangun untuk menangani sejumlah titik longsor sekaligus memperkuat badan jalan agar lebih aman dilalui masyarakat.

Baca Juga:

• Peringati Hari Anak Nasional 2026, Pemko Tanjungbalai Tegaskan Komitmen Lindungi Hak dan Masa Depan Anak

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kemudian melakukan pembangunan turap atau bronjong sebagai langkah penanganan agar jalan tetap kokoh dan mampu menahan beban konstruksi.

"Saya ke sini menjalankan tugas dari Pak Gubernur (Bobby Nasution), untuk memastikan pekerjaan pembangunan jalan sesuai perencanaan," ujar Wagub Surya.

Surya menegaskan penyelesaian pembangunan perlu dilakukan secara cepat dan sesuai jadwal.

Menurutnya, ruas jalan Miga-Lolowua memiliki peran penting karena menjadi jalur penghubung antara Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Barat.

Ia mengatakan konektivitas antarwilayah di Kepulauan Nias menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan infrastruktur.

"Kalau sudah ada penetapan waktunya, segera selesaikan sesuai jadwal. Karena jalan ini penting dan dibutuhkan masyarakat. Apalagi jalur ini menghubungkan Kota Gunungsitoli dan Nias Barat. Begitu juga di tempat lain di Kepulauan Nias," tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wagub juga melihat langsung salah satu titik longsor dengan kondisi kerusakan yang cukup parah.

Penanganan dilakukan dengan membangun pondasi yang kuat sebagai dasar agar konstruksi jalan lebih kokoh dan mampu menghadapi risiko longsor.

Pembangunan bronjong tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar tiga bulan.

Pemerintah berharap pekerjaan dapat berjalan maksimal sehingga masyarakat segera merasakan manfaat dari perbaikan infrastruktur tersebut.

Surya menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus selesai tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Prinsipnya kita ingin pembangunan infrastruktur ini tepat waktu. Sebagaimana pesan Pak Gubernur (Bobby Nasution) pada agenda Berkantor di Kepulauan Nias untuk memastikan pembangunan berjalan optimal, dan wilayah ini tidak lagi masuk kategori tertinggal," pungkas Surya.

Dengan adanya pembangunan bronjong ini, Pemprov Sumut berharap akses transportasi masyarakat di Kepulauan Nias semakin aman, lancar, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan antarwilayah.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui Upacara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tingkat Kota Tanjungbalai yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (23/7/2026).

Upacara tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung yang mewakili Wali Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi LASQI, Dorong Pembinaan Seni Qasidah dan Nasyid

Peringatan HAN ke-42 tahun 2026 mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan".

Tema tersebut menjadi pengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan, perhatian, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dalam upacara tersebut, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung membacakan amanat tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi.

Dalam amanat itu disampaikan bahwa tema Hari Anak Nasional ke-42 bukan hanya sekadar slogan, tetapi merupakan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, dilindungi, dan didengar pendapatnya.

"Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati, dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya," kata Nurmalini membacakan sambutan Menteri PPPA.

Peringatan HAN menjadi momentum nasional untuk mengampanyekan pemenuhan hak anak, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, hingga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama.

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa, dimulai dari keluarga sebagai pelindung pertama dan utama, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Selain itu, seluruh pihak diminta memastikan anak-anak terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, pekerjaan anak, serta ancaman yang muncul di ruang digital.

Anak-anak juga didorong untuk berani menyampaikan pendapat, saling menjaga, dan ikut menciptakan lingkungan yang aman sesuai usia dan kapasitas mereka.

"Bangun masa depan mengandung pesan bahwa investasi terbaik bangsa bukan semata-mata pembangunan infrastruktur, melainkan pada setiap anak Indonesia. Ketika seluruh pihak bersatu melindungi anak dan memastikan hak-haknya terpenuhi, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi masa depan bangsa yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan," lanjutnya.

Nurmalini menyampaikan bahwa peringatan HAN tahun ini diikuti anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Melalui tema yang diusung, pemerintah berharap kesadaran dan komitmen terhadap perlindungan serta pemenuhan hak anak semakin kuat di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

"Semua ini bukan sekadar kampanye, tetapi gerakan bersama yang menghidupkan semangat gotong royong agar perlindungan anak menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," tutupnya.

Melalui peringatan Hari Anak Nasional 2026, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap seluruh masyarakat dapat mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak demi mewujudkan generasi masa depan yang berkualitas.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi dan kunjungan silaturahmi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Kota Tanjungbalai di ruang kerja Wali Kota, Rabu (22/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan pembinaan seni qasidah dan nasyid serta sinergi antara LASQI dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam melestarikan seni budaya Islami.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Gerakan Indonesia ASRI Langit Biru, Demokrat Tanam Pohon dan Gelar Aksi Sosial

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

"Terimakasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan Pemerintah Kota Tanjungbalai, Bapak Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim beserta jajaran yang telah menerima kehadiran kami (DPD LASQI) bersilaturahmi," ujar Rizlan.

Rizlan juga menyampaikan persiapan pelantikan pengurus DPD LASQI Kota Tanjungbalai periode 2026–2030 yang direncanakan berlangsung pada Agustus mendatang di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota.

Pada kesempatan itu, ia mengundang Wali Kota Tanjungbalai untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Selain itu, Rizlan berharap Pemerintah Kota Tanjungbalai terus memberikan dukungan terhadap pembinaan dan regenerasi seni nasyid serta qasidah melalui berbagai kegiatan dan festival.

"Meminta dukungan dari Pemko Tanjungbalai dengan tetap melaksanakan Festival seni nasyid dan Qasidah tingkat kota dan akan dilanjutkan dengan pengiriman ke tingkat provinsi," harap Rizlan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi kepada pengurus LASQI yang terus berperan dalam menjaga dan melestarikan seni qasidah di Kota Tanjungbalai.

"Seni qasidah telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Qasidah mengajarkan nilai kebersamaan, keimanan, dan cinta tanah air dengan cara yang indah dan menyejukkan," ucapnya.

Mahyaruddin berharap DPD LASQI Kota Tanjungbalai mampu menjadi motor penggerak dalam membina, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya Islami di Kota Tanjungbalai.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat menjadi salah satu kunci untuk menjaga warisan budaya sekaligus membina generasi muda agar tetap mencintai seni qasidah dan nasyid.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Abu Said, Kepala Bagian Pembangunan Haykal Akmal, Wakil Ketua DPD LASQI Kota Tanjungbalai M. Idris, Sekretaris Evi Julita Sambas, Wakil Bendahara Ahmad Syaukani, Ketua Bidang Organisasi Al Mustaqim Marpaung, serta Ketua Bidang Humas M. Tiadi Havif.* (ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., bersama Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menghadiri Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) Langit Biru yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Asahan di Taman Hutan Kota Kisaran, Jumat (24/7/2026).

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-25 Partai Demokrat tersebut berlangsung dengan semangat kebersamaan.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Tampilkan Seni Budaya dan UMKM Unggulan di PRSU ke-50, Kenalkan Potensi Daerah ke Masyarakat

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Sekretaris Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Johan Wiryawan Bangun beserta rombongan, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Asahan Lela Sari Sinaga, S.Sos., beserta jajaran pengurus, anggota DPRD Kabupaten Asahan Fraksi Partai Demokrat, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karo yang juga anggota DPRD, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tanjungbalai, serta kader dan simpatisan Partai Demokrat.

Dalam sambutannya, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Asahan Lela Sari Sinaga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Asahan atas sinergi yang selama ini terjalin dengan baik.

Ia menjelaskan bahwa Gerakan Indonesia ASRI merupakan implementasi semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam membangun kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Menurutnya, Gerakan Langit Biru menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-25 Partai Demokrat sekaligus bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

Rangkaian kegiatan diawali dengan gotong royong dan kerja bakti di Jalan Pramuka serta Jalan Sutan Syahrir.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon di Taman Hutan Kota, penaburan benih ikan di kolam taman, pelepasan balon berwarna biru dan putih sebagai simbol harapan agar Partai Demokrat terus berkembang, serta pelepasan sembilan ekor burung merpati yang melambangkan nomor identitas Partai Demokrat.

Selain aksi pelestarian lingkungan, DPC Partai Demokrat Kabupaten Asahan juga melaksanakan kegiatan sosial berupa penyerahan klien rehabilitasi kepada keluarga di Rumah Rehabilitasi Nafza Amanah, Kecamatan Buntu Pane.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI Langit Biru.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah daerah, partai politik, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan.

Bupati mengatakan gerakan seperti ini tidak hanya mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah.

Ia menilai lingkungan yang bersih merupakan modal penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga kesehatan, mengurangi risiko penyakit, sekaligus menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis.

Bupati berharap peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, meningkatkan kepedulian sosial, serta mempererat kebersamaan dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Johan Wiryawan Bangun mengatakan Gerakan Indonesia ASRI telah menjadi agenda rutin Partai Demokrat yang dilaksanakan setiap hari Jumat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Asahan.

Ia menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan sosial, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan komitmen yang terus ditanamkan kepada seluruh kader Partai Demokrat.

Karena itu, seluruh kader diharapkan terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya, Johan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Asahan, seluruh kader Partai Demokrat, dan semua pihak yang telah berkolaborasi sehingga Gerakan Indonesia ASRI Langit Biru dalam rangka HUT ke-25 Partai Demokrat dapat terlaksana dengan baik serta semakin memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun lingkungan yang lebih baik.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menampilkan beragam pertunjukan seni budaya serta produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 di Komplek PRSU, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Medan, Kamis (23/7/2026).

Penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi daerah sekaligus melestarikan kekayaan budaya Kabupaten Asahan kepada masyarakat Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Ikuti Bimtek PKK Sumut, Perkuat Sinergi dan Tingkatkan Kualitas Program Kesejahteraan Keluarga

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Musa Al Bakri, S.E., M.Si., selaku panitia, mengatakan PRSU merupakan agenda penting yang menjadi sarana untuk menampilkan berbagai capaian pemerintah, dunia usaha, industri, serta kekayaan budaya dari seluruh daerah di Sumatera Utara.

Menurutnya, PRSU tidak hanya menjadi ajang pameran dan promosi ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai etalase yang memperkenalkan potensi unggulan setiap kabupaten dan kota kepada masyarakat.

"Pada malam ini, seluruh pertunjukan seni yang ditampilkan merupakan hasil kreativitas para siswa dan siswi jenjang SD, SMP, hingga SMA negeri dan swasta di Kabupaten Asahan," ujarnya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang hadir menyaksikan penampilan seni budaya dan produk UMKM Kabupaten Asahan dalam PRSU ke-50.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu dan seluruh masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan pertunjukan seni, budaya dan produk UMKM Kabupaten Asahan malam ini," ucap Bupati.

Ia berharap seluruh pertunjukan yang ditampilkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mampu menambah pengetahuan masyarakat mengenai kekayaan budaya serta potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Asahan.

"Semoga penampilan seni, budaya dan produk UMKM yang kami tampilkan malam ini dapat menghibur sekaligus memperkenalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Asahan kepada masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memperkenalkan Pekan Seni Budaya Daerah (PSBD) Kabupaten Asahan yang digelar setiap dua tahun sekali.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah pelestarian budaya dengan menampilkan kesenian dari 14 etnis yang hidup berdampingan di Kabupaten Asahan.

"PSBD merupakan salah satu agenda kebanggaan Kabupaten Asahan. Melalui kegiatan ini, seluruh seni dan budaya dari 14 etnis yang ada di Asahan ditampilkan sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Asahan," ungkapnya.

Melalui keikutsertaan dalam PRSU ke-50, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap promosi seni budaya dan produk UMKM dapat semakin memperluas pengenalan potensi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Asahan.* (ad)

MEDAN – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) PKK se-Sumatera Utara yang berlangsung di Hotel Grand City Hall, Medan, pada 21–23 Juli 2026.

Kegiatan ini mengusung tema "Sinergi Tim Penggerak PKK dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah dan Kesejahteraan Keluarga."

Baca Juga:

• Bupati Asahan Buka Rakerkab KORPRI 2026, Tekankan Integritas ASN dan Bijak Bermedia Digital

Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai peran dan fungsi PKK sebagai organisasi yang menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Kegiatan juga difokuskan pada penguatan pembinaan kader PKK melalui penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan secara berjenjang hingga tingkat kelompok dasa wisma.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, arah, dan kesinambungan pelaksanaan program PKK di daerah.

Bimbingan Teknis dihadiri Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd., M.M., Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, Staf Ahli I TP PKK Provinsi Sumatera Utara Ny. Titiek Sugiharti Surya, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik, Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Juniar Rianto, serta seluruh Ketua TP PKK kabupaten/kota beserta jajaran dari seluruh Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, menyampaikan bahwa Bimbingan Teknis menjadi wadah untuk memperluas wawasan, memperkuat koordinasi, sekaligus membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Pada kesempatan tersebut, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution juga memperkenalkan Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA), sebuah aplikasi digital yang dikembangkan TP PKK Provinsi Sumatera Utara.

Aplikasi tersebut dirancang untuk mendukung tertib administrasi, mempercepat proses pelaporan kegiatan, serta mendorong penerapan sistem paperless mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga kelurahan dan desa.

Selama tiga hari pelaksanaan Bimbingan Teknis, peserta menerima berbagai materi strategis.

Di antaranya kebijakan dalam mendukung Program PKK dan asistensi tata kelola kelembagaan PKK yang disampaikan oleh Nita Rosalin, S.E., M.A. dari Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pos Pelayanan Posyandu Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, Simon Makarios Aruan, S.IP., M.Si., M.H. dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri memaparkan materi mengenai dukungan kebijakan Kemendagri serta asistensi kepada pemerintah daerah dalam mendukung program kegiatan PKK.

Narasumber dari TP PKK Provinsi Sumatera Utara juga memberikan materi mengenai penguatan program Sekretariat dan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai tindak lanjut Rakernas X PKK.

Materi lainnya membahas penguatan sinergi Tim Penggerak PKK dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Posyandu guna mendukung transformasi Posyandu melalui enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh antusias.

Keikutsertaannya menjadi bentuk komitmen TP PKK Kabupaten Asahan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kualitas sumber daya kader, serta mengoptimalkan pelaksanaan program PKK di daerah.

Melalui Bimbingan Teknis ini, berbagai pengetahuan, pengalaman, dan strategi yang diperoleh diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja TP PKK Kabupaten Asahan.

Hasil kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pembinaan kader hingga tingkat dasa wisma, meningkatkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK demi mewujudkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Asahan.* (ad)

MEDAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. secara resmi membuka Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) Dewan Pengurus (DP) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Aula Grand Antares Hotel Medan, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan arah program kerja KORPRI untuk memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Wabup Asahan Pimpin Peringatan Hari Anak Nasional 2026, Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Anak

Dalam laporannya, Sekretaris DP KORPRI Asahan, M. Azmi Ismail, A.P., M.Si., menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakerkab berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.

Menurut Azmi, Rakerkab bertujuan menjadi forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi guna memperkuat koordinasi pelaksanaan program kerja KORPRI di Kabupaten Asahan.

"Rakerkab ini dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 23 hingga 24 Juli 2026 di Grand Antares Hotel Medan, dengan DP KORPRI Sumatera Utara sebanyak 2 orang, DP KORPRI Asahan sebanyak 14 orang, DP KORPRI Unit OPD sebanyak 60 orang, DP KORPRI Unit Kecamatan sebanyak 50 orang, DP KORPRI BUMD sebanyak 4 orang, DP KORPRI Instansi Vertikal sebanyak 2 orang, Utusan PWRI Kabupaten Asahan sebanyak 2 orang," jelasnya.

Wakil Ketua II DP KORPRI Provinsi Sumatera Utara, Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si., mengapresiasi pelaksanaan Rakerkab KORPRI Kabupaten Asahan.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persatuan, meningkatkan kekompakan, dan memperkuat semangat pengabdian para anggota KORPRI.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Asahan atas dukungan yang terus diberikan terhadap keberadaan dan penguatan organisasi KORPRI.

Sementara itu, Ketua DP KORPRI Kabupaten Asahan, Drs. John Hardi Nasution, M.Si., mengatakan Rakerkab bertujuan meningkatkan motivasi, disiplin, kemampuan kerja sama (team work), kepemimpinan, serta memperkuat berbagai program organisasi selama masa bakti 2022–2027.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan menghasilkan program kerja yang mampu memperkuat eksistensi KORPRI sebagai organisasi profesi ASN sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Saat membuka Rakerkab, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menegaskan bahwa KORPRI merupakan wadah bagi seluruh ASN untuk meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

"KORPRI adalah wadah bagi ASN. Saya berharap seluruh anggota KORPRI menjaga integritas, menjadi suri teladan bagi masyarakat, serta menjalankan tugas-tugas negara dengan sebaik-baiknya," tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan seluruh anggota KORPRI agar memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan tidak menggunakan media digital untuk hal-hal yang dapat mencoreng nama baik ASN maupun institusi pemerintah.

"Bantu saya dalam menjalankan roda pemerintahan. Bangun kebersamaan, saling membantu antar sesama pengurus KORPRI, dan terus tingkatkan integritas sebagai anggota KORPRI sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pesannya.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P. menyampaikan materi mengenai pentingnya kedisiplinan bagi seluruh anggota KORPRI.

Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.* (ad)

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., memimpin Upacara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 di halaman SMP Negeri 6 Kisaran, Kamis (23/7/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan", sebagai bentuk komitmen bersama untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Baca Juga:

• Sekda Aceh: Huntara Capai 99 Persen, Pemerintah Kini Fokus Bangun Hunian Tetap

Rangkaian kegiatan diawali dengan penaikan Bendera Merah Putih, dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Wakil Bupati Asahan, pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembacaan sejarah singkat Hari Anak Nasional, pembacaan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menyanyikan lagu wajib nasional, doa, penandatanganan komitmen bersama pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Asahan, hingga pelepasan balon sebagai simbol harapan bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Dalam amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dibacakan oleh Wakil Bupati Asahan, ditegaskan bahwa tema Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026, "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan", bukan sekadar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, dilindungi, dan didengar pendapatnya.

"Anak bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya."

Amanat tersebut juga menekankan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.

Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga sebagai pelindung pertama dan utama, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, anak-anak juga didorong untuk berani menyampaikan pendapat, saling menjaga, serta saling mengingatkan demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua.

Dalam pesan kepada anak-anak Indonesia, Menteri menyampaikan bahwa setiap anak berhak hidup aman dan bahagia, baik di rumah, di sekolah, di ruang publik, maupun di dunia digital.

"Anak-anak juga diajak untuk tidak takut melaporkan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan dengan menyampaikan kepada orang dewasa yang dipercaya atau menghubungi layanan SAPA 129, karena negara akan selalu hadir untuk melindungi mereka."

Usai pelaksanaan upacara, Wakil Bupati Asahan bersama Staf Ahli Bupati dan para pimpinan OPD menandatangani komitmen bersama pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Asahan.

Penandatanganan tersebut menjadi wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pelepasan balon sebagai simbol harapan agar anak-anak Asahan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, serta mampu meraih cita-cita demi masa depan bangsa yang lebih baik.* (ad)

Melalui peringatan Hari Anak Nasional 2026, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap seluruh elemen masyarakat semakin memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.* (ad)

MEDAN – Ribuan perempuan berkebaya memadati Lapangan Benteng Medan, Jumat (24/7/2026), untuk mengikuti peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 di Sumatera Utara.

Kegiatan yang berlangsung meriah ini menjadi momentum pelestarian kebaya sebagai identitas budaya bangsa sekaligus ruang untuk memperkuat kebanggaan terhadap warisan budaya Indonesia.

Baca Juga:

• DWP Unit Diskominfo Sumut Resmi Dibentuk Kembali, Siap Aktif Dukung Program Kerja dan Kesejahteraan Anggota

Para peserta tampil anggun mengenakan kebaya dengan beragam warna dan corak khas Nusantara, mulai dari model klasik hingga kreasi modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi.

Prosesi pelepasan parade dilakukan oleh Martinijal Zakiyuddin Harahap, istri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap.

Pelepasan ditandai dengan pengguntingan pita dan pelepasan balon ke udara sebagai simbol dimulainya rangkaian peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 di Sumatera Utara.

Sejak pukul 07.00 WIB, peserta dari berbagai kalangan telah memadati Lapangan Benteng Medan.

Suasana penuh warna terlihat sepanjang kegiatan, menampilkan kekayaan ragam kebaya Nusantara yang dikenakan para peserta.

Peringatan Hari Kebaya Nasional tahun ini mengusung tema "Pesona Kebaya Indonesia untuk Dunia."

Melalui tema tersebut, panitia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mampu menumbuhkan kebanggaan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenakan kebaya sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia.

Acara tersebut turut dihadiri Bunda Indah selaku Pembina Perempuan Indonesia Maju (PIM), Pengurus KOWANI, dan Pembina Berkebaya Pusat, para konsul negara sahabat, majelis taklim se-Sumatera Utara, kader TP PKK Kota Medan, serta berbagai organisasi perempuan dan elemen masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah menyampaikan bahwa penetapan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional memiliki makna penting dalam menjaga warisan budaya Indonesia.

"Penetapan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional bukan tanpa makna. Menurutnya, peringatan tersebut bertujuan menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah, nilai, dan filosofi luhur yang terkandung dalam kebaya sebagai warisan budaya bangsa."

Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 di Sumatera Utara diketuai oleh May Aritonang yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Perempuan Indonesia Maju (PIM) Medan.

Selain menjadi ajang pelestarian budaya, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Panitia menyediakan stan pameran secara gratis untuk membantu para pelaku usaha mempromosikan produk unggulan mereka kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, panitia berharap pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat.

Kehadiran stan UMKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian lokal sekaligus memperkenalkan berbagai produk unggulan Sumatera Utara kepada masyarakat yang lebih luas.* (ad)

MEDAN – Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi dibentuk kembali.

Pembentukan kepengurusan ini menjadi langkah untuk mengaktifkan kembali organisasi sekaligus memperkuat peran DWP dalam mendukung program kerja Diskominfo Sumut, serta meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Baca Juga:

• Temui ICW, Mensos Tegaskan Program Strategis Prabowo Harus Bersih dari Korupsi

Hal itu disampaikannya saat Rapat dan Pembentukan Kepengurusan DWP Unit Diskominfo Sumut di Aula Transparansi Kantor Diskominfo Sumut, Jumat (24/7/2026).

"Hari ini kita resmi membentuk kembali kepengurusan Dharma Wanita Persatuan unit Diskominfo Sumut. Kita akan kembali menghidupkan aktivitas dan memastikan Dharma Wanita dapat berperan aktif dalam program-program yang mendukung Diskominfo Sumut serta kegiatan yang selaras dengan DWP Provinsi Sumut," ujar Grace.

Menurut Grace, kepengurusan DWP Unit Diskominfo Sumut sebelumnya sempat vakum selama beberapa waktu.

Karena itu, pembentukan kembali organisasi ini menjadi langkah awal untuk membangun kepengurusan yang lebih aktif, solid, dan memiliki arah program kerja yang jelas.

"Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan unit Diskominfo Sumut sempat vakum beberapa lama. Melalui pembentukan ini, kita bangkit kembali, menyusun arah kegiatan yang jelas, dan memastikan semua anggota dapat terlibat secara aktif," katanya.

Dalam rapat tersebut, para anggota juga menyepakati sejumlah agenda organisasi.

Beberapa di antaranya meliputi pelaksanaan pertemuan rutin, arisan pengurus dan anggota, ketentuan penggunaan seragam Dharma Wanita, pengelolaan media sosial organisasi, hingga rencana kegiatan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan bersama Diskominfo Sumut.

Pada kesempatan itu, Grace juga membacakan susunan kepengurusan DWP Unit Diskominfo Sumut yang baru.

Ia menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan tersebut sejalan dengan semangat DWP Provinsi Sumut dalam menjalankan berbagai program, mulai dari peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan pembinaan, penguatan peran perempuan di sektor publik, hingga program yang mendorong peningkatan kualitas hidup dan kemandirian anggota di lingkungan kerja.

Rapat dan pembentukan kepengurusan tersebut diikuti oleh pengurus serta anggota DWP Unit Diskominfo Sumut.

Seluruh peserta menyatakan komitmennya untuk menjalankan program organisasi dan mendukung berbagai kegiatan Dharma Wanita Persatuan, baik di tingkat provinsi maupun di lingkungan Unit Diskominfo Sumut.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, DWP Unit Diskominfo Sumut diharapkan dapat kembali aktif menjalankan berbagai kegiatan organisasi, memperkuat kebersamaan antaranggota, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program-program pembangunan yang dijalankan Diskominfo Sumut.* (ad)

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Karhutla di Aceh Meluas, Forkopimda Dorong Hukum Adat Jadi Solusi Pencegahan

"Dari target 20.797 unit Huntara, sebanyak 20.715 unit telah selesai dibangun atau mencapai sekitar 99 persen," ujar Nasir.

Menurutnya, setelah penyelesaian Huntara, Pemerintah Aceh kini mengalihkan fokus pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat terdampak bencana.

Saat ini, realisasi pembangunan Huntap baru mencapai 397 unit atau sekitar 3,6 persen dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit.

Selain sektor perumahan, Nasir menyebut pemulihan infrastruktur transportasi juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah difungsikan secara darurat, sementara 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah sudah kembali dapat dimanfaatkan masyarakat.

Di sisi pendanaan, Pemerintah Aceh mencatat realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu sebesar Rp824,82 miliar.

Dana tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan, dengan 353 paket di antaranya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik di lapangan.

Nasir juga mengungkapkan hasil desk bersama 10 kementerian dan lembaga pada 22–23 Juli 2026 mengidentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi senilai sekitar Rp5 triliun.

"Hingga saat ini, pendanaan yang telah berjalan mencapai sekitar Rp2,07 triliun atau 41,48 persen dari total kebutuhan," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Aceh juga mengajukan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, salah satunya penguatan anggaran kementerian/lembaga guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

Selain itu, pemerintah mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

Menurut Nasir, ruas jalan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, hingga jalur distribusi barang dan jasa.

Pemerintah Aceh berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional sehingga proses rehabilitasi tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk mempercepat pelaksanaan program, Nasir juga mengusulkan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge (PIC) di setiap kementerian dan lembaga agar berbagai kendala teknis di lapangan dapat segera diselesaikan.

"Pemerintah Aceh berkomitmen terus menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam mengawal seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.* (dh)