MEDAN — Inisiator Kongres Perdamaian Dunia (Konperda), Sutrisno Pangaribuan, menilai laporan polisi yang dilayangkan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis SARA terhadap Muhammad Jusuf Kalla tidak mewakili aspirasi umat, melainkan kepentingan kelompok tertentu.

Menurut Sutrisno, keberatan terhadap potongan video ceramah Jusuf Kalla hanya datang dari pihak-pihak yang tercantum dalam laporan polisi tersebut.

Baca Juga:

• Harga Minyak Dunia Tembus USD100, Pemerintah Pastikan RI Aman dari Krisis Energi

"Hingga saat ini tidak terlihat adanya laporan serupa dari masyarakat umum. Ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut bersifat elitis dan sarat kepentingan politik," kata Sutrisno dalam keterangannya, Senin, 13 April 2026.

Ia menilai aksi pelaporan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat.

Sebaliknya, kata dia, publik justru lebih resah terhadap tekanan ekonomi yang dipicu situasi global.

Sutrisno menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 17.105 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan awal pekan ini.

Menurut dia, kondisi tersebut lebih mendesak untuk mendapat perhatian dibanding polemik potongan video ceramah.

Ia juga menyoroti latar belakang sejumlah pelapor yang disebutnya memiliki afiliasi politik, termasuk keterkaitan dengan partai politik koalisi pemerintah serta jabatan di perusahaan milik negara.

Di tengah situasi global yang memanas, seperti konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berdampak pada harga minyak dunia, Sutrisno mengimbau agar seluruh elemen masyarakat, termasuk pimpinan ormas, berkontribusi membantu pemerintah menjaga stabilitas nasional.

"Seharusnya energi diarahkan untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi, bukan pada polemik yang berpotensi memecah belah," ujarnya.

Sutrisno juga menegaskan bahwa tidak ada organisasi yang berhak mengatasnamakan seluruh umat Kristen dalam menyampaikan sikap terkait isu tersebut.

Ia meminta setiap individu atau kelompok bertanggung jawab atas langkahnya masing-masing tanpa membawa nama komunitas secara luas.*

(ad)

PADANGSIDIMPUAN – Proses eksekusi rumah milik Bajora M Siregar di Jalan Kenanga, Kota Padangsidimpuan, berlangsung tegang pada Selasa (14/4/2026) pagi.

Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Padangsidimpuan.

Baca Juga:

• Oknum Lurah di Padangsidimpuan Diduga Tipu Warga Medan Lewat Investasi Fiktif, Kerugian Tembus Rp270 Juta

Perdebatan tersebut sempat memperlambat jalannya eksekusi. Sementara itu, sejumlah massa pendukung dr Bajora turut memadati lokasi. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan yang menyuarakan dukungan.

Sebagian massa terlihat mengenakan ikat kepala bertuliskan "Save dr Bajora" sebagai bentuk solidaritas. Selain itu, kelompok pemuda dengan kaos berwarna oranye juga tampak berada di sekitar lokasi.

Ketegangan berlangsung hingga sekitar pukul 11.15 WIB. Petugas kemudian berhasil masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan eksekusi. Dalam proses tersebut, dr Bajora keluar dari kediamannya dan dibawa menggunakan mobil berwarna putih.

Untuk mendukung proses eksekusi, dua unit truk cold diesel disiapkan guna mengangkut barang-barang dari dalam rumah. Pengangkutan dilakukan setelah situasi di dalam rumah dinyatakan kondusif.

Setelah seluruh rangkaian eksekusi selesai, massa yang sebelumnya berkumpul mulai membubarkan diri secara bertahap.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemohon maupun termohon terkait pelaksanaan eksekusi tersebut.*

(dh)

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri para Ketua MPU kabupaten/kota, anggota MPU, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Baca Juga:

• Sidak Kasal Muhammad Ali di Mako Pasmar 1 Uji Kesiapan Pertahanan Udara dan Respons Prajurit Marinir

Menurutnya, Majelis Permusyawaratan Ulama memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah, tidak hanya sebagai pemberi pertimbangan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariat Islam dan pembimbing moral masyarakat.

"Di tengah perubahan zaman yang cepat, masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga keteladanan dan bimbingan. Di sinilah peran ulama sangat krusial sebagai penyejuk dan pemersatu," ujar Fadhlullah.

Ia menilai tema rakor "Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh" relevan dengan kondisi saat ini. Kekhususan Aceh, kata dia, harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar status administratif.

Fadhlullah berharap rakor ini menjadi momentum memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ia menyoroti tantangan arus informasi yang semakin deras. Dalam situasi tersebut, ulama diharapkan mampu menjaga kejernihan informasi serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

Terkait isu yang berkembang, Fadhlullah menegaskan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan. Pemerintah, kata dia, hanya melakukan penyesuaian agar program lebih tepat sasaran.

"Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal daerah," jelasnya.

Ia juga mengajak ulama untuk turut menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat guna menghindari kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial serta memastikan kebijakan dapat diterima dengan baik.

Mengakhiri sambutannya, Fadhlullah secara resmi membuka Rakor MPU se-Aceh Tahun 2026 dan berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret dalam menjawab tantangan keumatan ke depan.*

(dh)

JAKARTA – Massa ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

Mereka menuntut Saiful Mujani meminta maaf atas pernyataannya terkait ajakan "menjatuhkan" Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Harga Minyak Dunia Tembus USD100, Pemerintah Pastikan RI Aman dari Krisis Energi

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian yang berjaga di sejumlah titik di sekitar lokasi.

Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online Indonesia Cecep Saripudin dalam orasinya meminta Saiful Mujani mencabut pernyataan yang dinilai mengajak menggulingkan pemerintahan yang sah.

"Jika ingin menjatuhkan presiden, ada mekanisme konstitusional melalui impeachment. Bukan dengan narasi seperti itu," ujar Cecep dari atas mobil komando.

Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat dan dinilai berbahaya bagi stabilitas.

"Statement ini sangat berbahaya dan bisa memicu konflik di masyarakat," katanya.

Dalam aksinya, massa menyampaikan dua tuntutan utama, yakni permintaan maaf terbuka dari Saiful Mujani melalui media serta mendesak aparat kepolisian mengusut pernyataan tersebut.

"Pertama, kami minta permintaan maaf terbuka. Kedua, kami minta aparat mengusut dugaan ajakan makar terhadap pemerintahan yang sah," tegas Cecep.

Massa juga mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah lebih besar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam waktu 3x24 jam.*

(d/dh)

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan wacana tersebut dinilai masih terlalu dini untuk dibahas lebih lanjut.

Baca Juga:

• Wacana War Tiket Haji Tuai Kritik, Komnas Haji Ingatkan Risiko bagi Jemaah Lansia

Gus Irfan mengakui istilah "war tiket" pertama kali dilontarkan olehnya dan sempat menjadi pembahasan internal di Kemenhaj.

Wacana tersebut muncul sebagai salah satu opsi untuk mengatasi panjangnya antrean haji di Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Azhar Simanjuntak menjelaskan konsep "war tiket" memungkinkan jemaah berangkat tanpa harus menunggu antrean panjang.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu jemaah yang sudah masuk daftar tunggu. Prioritas tetap diberikan kepada calon jemaah yang telah lama mengantre.

"Yang sudah antre tetap yang pertama dan utama," kata Dahnil.

Menurutnya, wacana ini lahir sebagai upaya mencari solusi atas persoalan antrean haji yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Namun untuk saat ini, pemerintah memilih fokus pada kesiapan penyelenggaraan haji 2026, termasuk aspek teknis, pelayanan jemaah, serta kelancaran keberangkatan ke Tanah Suci.*

(d/dh)

Menurut Sahroni, langkah kampus memberikan sanksi terhadap para pelaku sudah tepat karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran serius.

Baca Juga:

• Indonesia dan Rusia Bahas Kerja Sama Energi, Fokus pada Kilang Minyak dan Energi Bersih

Ia mengaku prihatin dengan kasus tersebut, mengingat para pelaku merupakan mahasiswa hukum yang nantinya akan menjadi praktisi di bidang hukum.

"Kalau masih mahasiswa saja sudah seperti ini, bagaimana nanti saat mereka memiliki kekuasaan di bidang hukum," ujarnya.

Sahroni menilai perilaku tersebut berbahaya bagi masa depan hukum di Indonesia, terutama dalam implementasi aturan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Ini bahaya untuk masa depan hukum Indonesia. Sanksi sosial yang diterima sudah tepat," tegasnya.

Sementara itu, pihak Universitas Indonesia menyatakan sikap tegas terhadap dugaan pelecehan seksual verbal yang melibatkan sejumlah mahasiswa FH UI dan sempat viral di media sosial.

Direktur Humas UI Erwin Agustian Panigoro menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual, termasuk verbal, merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai universitas dan peraturan yang berlaku.

"Setiap bentuk kekerasan seksual, baik verbal maupun dalam interaksi digital dan luring, adalah pelanggaran serius," ujarnya.

Saat ini, penanganan kasus dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UI dengan pendekatan berperspektif korban serta menjunjung asas keadilan dan kerahasiaan.

Fakultas Hukum UI juga telah melakukan penelusuran internal dan memanggil mahasiswa yang diduga terlibat. Selain itu, Badan Perwakilan Mahasiswa FH UI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa.*

(an/dh)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kerja sama yang dibahas mencakup pengembangan kilang minyak, perdagangan minyak, hingga pemanfaatan teknologi energi.

Baca Juga:

• Halal Bihalal di Banda Aceh, Kapolda Soroti Solidaritas Polri dan Program Kesejahteraan Purnawirawan

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai respons atas gejolak pasar energi global yang berdampak pada stabilitas pasokan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Untuk menjaga ketahanan energi nasional, pemerintah terus melakukan berbagai strategi, salah satunya dengan menjajaki kerja sama dengan Rusia yang merupakan salah satu produsen energi utama dunia.

Bahlil menegaskan komitmennya dalam mengawal diplomasi energi guna memastikan pasokan energi domestik tetap terjaga.

"Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional serta mendorong investasi di sektor energi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya mempererat kerja sama Indonesia dengan Rusia, khususnya di bidang ekonomi dan energi di tengah dinamika geopolitik global.

"Kami merasa perlu terus mempererat kerja sama, terutama di bidang ekonomi dan energi, untuk menghadapi situasi ke depan," kata Prabowo.

Sementara itu, Putin menyebut hubungan kedua negara terus berkembang, termasuk melalui berbagai forum internasional. Ia juga menyinggung posisi Indonesia sebagai anggota BRICS yang dinilai membuka peluang kerja sama lebih luas.

"Kedua negara berinteraksi dengan sangat baik di berbagai forum internasional. Ini membuka peluang baru untuk kerja sama yang lebih luas," ujar Putin.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta mendukung stabilitas ekonomi kedua negara di tengah dinamika global.*

(mt/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sebelum menentukan langkah berikutnya.

Baca Juga:

• Praperadilan Dikabulkan, Status Tersangka Indra Iskandar Gugur, KPK Diminta Setop Penyidikan Kasus Rumdin DPR

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa putusan praperadilan bukan akhir dari proses penegakan hukum. Selama masih terdapat kecukupan alat bukti, KPK tetap memiliki kewenangan untuk melanjutkan penyidikan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam amar putusan, hakim tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiarto menyatakan penetapan tersangka terhadap Indra Iskandar tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hakim menilai penetapan tersangka tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Penetapan tersangka terhadap pemohon tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah," ujar hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain itu, hakim menemukan sejumlah bukti justru dikumpulkan setelah penetapan tersangka dilakukan, yang dinilai bertentangan dengan prosedur hukum.

Atas pertimbangan tersebut, hakim menyatakan penetapan tersangka sebagai tindakan sewenang-wenang dan batal demi hukum. KPK juga diperintahkan menghentikan penyidikan berdasarkan Sprindik tertanggal 19 Januari 2024 dan SPDP 22 Januari 2024.

Tak hanya itu, hakim menyatakan sejumlah tindakan penyidik, seperti pelarangan ke luar negeri, penyitaan, hingga penggeledahan, tidak sah dan memerintahkan barang sitaan dikembalikan.

Namun, hakim menolak sebagian permohonan lainnya, termasuk terkait ganti kerugian dan rehabilitasi.

Diketahui, Indra Iskandar sebelumnya mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun 2020.*

(in/dh)

Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut penerapan WFA di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan sesuai kebijakan. Bahkan, sistem kerja fleksibel ini dinilai mampu mempertahankan produktivitas ASN.

Baca Juga:

• Judol Kian Masif, DPR Dorong Negara dan Medsos Bangun Pusat Rehabilitasi

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari pengalaman pemerintah dalam menerapkan pola kerja serupa saat pandemi COVID-19. ASN dinilai cepat beradaptasi dengan sistem kerja berbasis output dan outcome.

Rini menegaskan, kebijakan WFA bukan bentuk pengurangan jam kerja, melainkan transformasi cara kerja agar lebih efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN, kata dia, tetap tidak berubah.

"Yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja, bukan hasil yang harus dicapai," tegasnya.

Pemerintah juga memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Berdasarkan pemantauan melalui survei kepuasan masyarakat dan kanal pengaduan, layanan esensial tetap berjalan normal.

"Layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa, termasuk bagi kelompok rentan," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah mencatat sejumlah kendala dalam pelaksanaan WFA, di antaranya kesiapan infrastruktur digital yang belum merata di tiap instansi serta penyesuaian pembagian jenis pekerjaan.

"Masih ada variasi kesiapan infrastruktur digital antar instansi, dan sebagian masih berproses dalam penyesuaian," kata Rini.

Untuk pelaksanaan di daerah, koordinasi terus dilakukan bersama pemerintah daerah melalui pedoman teknis yang diatur Kementerian Dalam Negeri.*

(in/dh)

Acara tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Turut hadir Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, serta sejumlah pejabat utama Polda Aceh.

Baca Juga:

• Tingkatkan Pelayanan, Kapolda Aceh Salurkan Kendaraan Dinas Kapolri untuk Polres Subulussalam dan Simeulue

"Saya merasa bangga dapat kembali bersilaturahmi dengan para senior yang telah memberikan banyak pelajaran berharga, khususnya dalam hal disiplin dan dedikasi," ujar Kapolda.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh hadirin, sekaligus mengajak untuk terus menjaga kebersamaan dan solidaritas di lingkungan Polri.

Kapolda turut memaparkan berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan dedikasi tinggi serta sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan TNI, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kapolda mengungkapkan rencana mempererat silaturahmi melalui kegiatan rutin, termasuk pertemuan bergiliran di kediaman anggota.

Ia juga menyampaikan akan segera memasuki masa pensiun dan berencana tetap tinggal di Aceh. Saat ini, ia tengah menyiapkan lahan yang diharapkan menjadi tempat berkumpul bagi keluarga besar Polri.

Sebagai bentuk perhatian terhadap purnawirawan, Kapolda menginisiasi sejumlah program, seperti pembentukan koperasi, penyediaan peluang usaha, hingga bantuan modal bagi anggota yang ingin berwirausaha.

Selain itu, sejumlah fasilitas juga disiapkan, di antaranya klinik kesehatan Bhayangkari dengan kapasitas 10 kamar, tempat usaha, pembangunan asrama baru, serta pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi produktif.

Kapolda juga mengajak seluruh pihak meningkatkan kepedulian sosial, terutama terhadap anggota dan keluarga yang membutuhkan bantuan.

Terkait dinamika global dan nasional, ia mengingatkan adanya tantangan di sektor energi, bahan pokok, serta keterbatasan anggaran. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh situasi.

"Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang ada secara produktif, seperti bercocok tanam dan beternak," ujarnya.

Menutup kegiatan, Kapolda mengajak seluruh keluarga besar Polri menjaga kekompakan serta merencanakan kegiatan bersama pasca Idul Adha dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara pada 1 Juli mendatang.

Acara ditutup dengan pemberian bingkisan secara simbolis kepada para purnawirawan dan warakawuri.*

(dh)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar memenangkan gugatan praperadilan melawan korupsi/" target="_blank">Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan anggota DPR.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiarto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Baca Juga:

• Tersangka Korupsi Emas Antam Meninggal di China, KPK Siapkan SP3 dan Lanjut Usut Korporasi

"Penetapan tersangka terhadap pemohon tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah," ujar hakim dalam persidangan.

Hakim Nilai Proses Tak Sesuai Prosedur

Hakim menilai proses penyidikan yang dilakukan KPK tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Salah satu poin krusial adalah tidak terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti sebelum penetapan tersangka.

Selain itu, hakim menemukan adanya kejanggalan dalam proses pengumpulan bukti. Sebagian bukti justru dikumpulkan setelah status tersangka ditetapkan.

"Termohon mencari dan mengumpulkan bukti setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka," tegas hakim.

Atas dasar itu, hakim menyatakan tindakan KPK sebagai bentuk perbuatan sewenang-wenang dan memutuskan penetapan tersangka batal demi hukum.

Penyidikan Diperintahkan Dihentikan

Tak hanya membatalkan status tersangka, hakim juga memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Indra Iskandar.

Penghentian tersebut merujuk pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tertanggal 19 Januari 2024 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 22 Januari 2024.

Selain itu, hakim juga menyatakan tidak sah:

- Larangan bepergian ke luar negeri
- Penarikan paspor
- Tindakan penggeledahan dan penyitaan

Seluruh barang yang telah disita pun diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemohon.

Namun demikian, hakim menolak sebagian permohonan lain, termasuk terkait ganti rugi dan rehabilitasi.

Kasus Bermula dari Pengadaan Rumdin DPR

Diketahui, Indra Iskandar sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.

Melalui putusan praperadilan ini, status tersangka yang disematkan kepada Indra resmi gugur secara hukum.*

(oz/dh)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kabar meninggalnya tersangka kasus dugaan korupsi emas, Siman Bahar alias Bong Kin Phin, di China.

Lembaga antirasuah memastikan proses hukum terhadap yang bersangkutan akan dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• KPK Awasi Pengadaan Motor Listrik BGN, Ingatkan Rawan Korupsi di Semua Tahap

"Informasi meninggal dunia sudah kami terima dan pastikan. Tapi kami masih membutuhkan kelengkapan administrasi terkait dokumen kematian," ujar Taufik kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Menurut dia, secara hukum, status tersangka otomatis gugur apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Karena itu, penghentian penyidikan menjadi langkah yang tidak bisa dihindari.

"Kalau tersangka meninggal dunia, maka demi hukum penyidikan pasti dihentikan. Tapi semua tetap harus didukung dokumen yang sah," tegasnya.

Senada, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa mekanisme penghentian perkara tidak dilakukan secara sembarangan. Penyidik tetap harus meneliti seluruh dokumen, termasuk penyebab kematian tersangka.

"Prosesnya tetap melalui verifikasi. Semua dokumen akan diteliti oleh penyidik sebelum keputusan resmi diambil," kata Setyo.

Kasus Bermula dari Kerja Sama Pengolahan Emas

Kasus yang menjerat Siman Bahar bermula dari kerja sama pengolahan anoda logam milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada 2017. Saat itu, kerja sama dilakukan untuk mengolah sekitar 25 ton bahan baku emas (dore).

Dalam prosesnya, Siman diduga membawa material tersebut ke luar negeri dan memanipulasi hasil pengolahan emas yang dikembalikan ke Antam. Praktik tersebut diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp100,79 miliar.

Meski tersangka utama telah meninggal dunia, KPK memastikan proses hukum tidak berhenti sepenuhnya. Penyidik tetap menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk korporasi.

KPK sebelumnya juga telah menetapkan PT Loco Montrado sebagai tersangka korporasi dalam kasus ini dan menyita uang sekitar Rp100,7 miliar.

Pengusutan Korporasi Tetap Berjalan

KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengusut perkara hingga tuntas, terutama terkait pemulihan kerugian negara.

Sejumlah saksi juga telah diperiksa guna memperdalam peran pihak-pihak lain dalam kasus tersebut, termasuk jajaran internal perusahaan.

Dengan demikian, meskipun proses hukum terhadap tersangka individu dihentikan, pengembangan perkara tetap berjalan, terutama pada aspek pertanggungjawaban korporasi.*

(tm/dh)

JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon, Washington DC. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama militer hingga isu overflight.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin (13/4/2026) tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya di sektor pertahanan.

Baca Juga:

• RI-AS Sepakati Kerja Sama Pertahanan Baru, Sjafrie dan Hegseth Fokus Teknologi Masa Depan

"Kesepakatan ini menjadi kerangka strategis untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang, termasuk pengembangan kapasitas pertahanan dan teknologi militer," ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Selain itu, kedua negara juga mendorong penguatan hubungan antarpersonel militer guna meningkatkan profesionalisme angkatan bersenjata.

Program International Military Education and Training (IMET) turut menjadi fokus dalam pembahasan. Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan militer, termasuk untuk pasukan khusus.

Tak hanya itu, kerja sama kemanusiaan melalui Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) juga dibahas. Kerja sama ini mencakup penelitian hingga pemulihan dan identifikasi sisa-sisa personel militer AS dari era Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia.

Di sisi lain, pertemuan tersebut turut menyinggung isu overflight clearance yang diusulkan pihak AS. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap kajian internal dan belum bersifat mengikat.

Menurut Rico, setiap bentuk kerja sama akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan mengedepankan kepentingan nasional, kedaulatan negara, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.

"Kami memastikan seluruh kerja sama pertahanan tetap berada dalam kerangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kerja sama dengan AS merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang dilakukan secara seimbang dan konstruktif.*

(k/dh)

JAKARTA - Pemerintah memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat meski di tengah tekanan global. Situasi tersebut disebut jauh berbeda dibandingkan krisis ekonomi 1998.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan ekonomi Indonesia masih dalam kondisi stabil dan tangguh.

Baca Juga:

• Ekonomi RI Diprediksi Tembus 5,5% di 2026, Airlangga Ungkap Faktor Pendorongnya

"Jauh berbeda dengan situasi tahun 1998. Dari segi ekonomi makro, pertumbuhan PDB kita 5,11 persen dan proyeksi tahun ini di atas 5,3 persen," ujar Airlangga, Selasa (14/4/2026).

Airlangga menyebut, di antara negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tertinggi, hanya berada di bawah India. Sementara itu, defisit anggaran Indonesia tercatat di bawah 3 persen.

Sebagai perbandingan, defisit anggaran di India mencapai 4 persen, Prancis 4,4 persen, dan Amerika Serikat sebesar 6,3 persen.

Ia menjelaskan, ketahanan ekonomi nasional ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, serta stabilitas sektor pangan dan energi. Bahkan, Indonesia disebut telah mencapai swasembada beras sejak 2025.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat ketahanan energi melalui kebijakan seperti B50, pengembangan energi surya, dan peningkatan kapasitas kilang.

Dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut berfungsi sebagai bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui penyaluran bantuan sosial.

Hingga Maret 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia mencapai sekitar USD 148,2 miliar atau setara enam bulan impor.

Airlangga juga menyebut indikator sosial menunjukkan tren positif, seperti tingkat kemiskinan yang turun menjadi 8,25 persen, tingkat pengangguran 4,7 persen, serta ketimpangan yang menurun.

Di sisi lain, rasio utang pemerintah tercatat 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan sebagian besar berasal dari dalam negeri sehingga risiko terhadap guncangan eksternal dinilai lebih terkendali.

"Sebagian besar utang kita berasal dari dalam negeri, sehingga risiko guncangan eksternal bisa ditekan," imbuhnya.*

(k/dh)

JAKARTA - Harga minyak dunia kembali menembus USD100 per barel di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Pemerintah memastikan Indonesia tetap aman dari ancaman krisis energi.

Presiden RI Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus berupaya menjaga ketahanan energi nasional.

Baca Juga:

• Temui Macron di Prancis, Prabowo Akan Sampaikan Posisi RI soal Stabilitas Dunia

Anggota DPR RI M. Sarmuji menilai langkah cepat pemerintah perlu mendapat dukungan di tengah situasi global yang tidak menentu.

"Konflik geopolitik di Timur Tengah telah memicu guncangan besar pada pasar energi dunia. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah bekerja keras untuk memastikan Indonesia tetap aman dari ancaman krisis energi," ujar Sarmuji, Selasa (14/4/2026).

Lonjakan harga minyak dunia terlihat dari jenis Brent dan WTI yang kini berada di kisaran USD102 hingga USD106 per barel. Kondisi ini dipicu meningkatnya ketegangan global serta gangguan distribusi energi di Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak global, sehingga setiap gangguan di kawasan tersebut berdampak besar terhadap harga energi dunia.

Dalam skenario terburuk, harga minyak bahkan berpotensi melonjak hingga USD150 per barel apabila konflik terus bereskalasi dan pasokan semakin terganggu.

Sarmuji menyebut kondisi ini membuat upaya mencari sumber energi alternatif menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, pemerintah harus bergerak cepat untuk mengamankan pasokan energi nasional.

Ia menambahkan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif, mulai dari menjaga stok energi, mengamankan rantai pasok, hingga memperkuat diplomasi energi dengan berbagai negara mitra.

"Langkah ini penting agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis energi global yang berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.*

(oz/dh)

JAKARTA - Pemerintah menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjadi instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Koperasi dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Baca Juga:

• Cek Rekening! Bansos 2026 Mulai Cair, 18 Juta KPM Terima PKH dan BPNT

"Kopdes Merah Putih dipastikan akan menjadi instrumen penting untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di Indonesia," ujar Ferry.

Menurut Ferry, Kopdes akan berperan sebagai offtaker atau pembeli siaga yang menyerap hasil produksi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, peternakan hingga kerajinan. Skema ini diharapkan dapat menjamin pasar bagi produk lokal desa.

Selain itu, Kementerian Koperasi juga menggandeng Kementerian Sosial untuk mengintegrasikan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) ke dalam keanggotaan koperasi.

Melalui skema tersebut, para penerima PKH tidak hanya mendapat bantuan sosial, tetapi juga berpeluang memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun sebagai bagian dari penguatan ekonomi.

Sementara itu, Muhaimin menegaskan koperasi menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas produksi nasional dan mendorong kemandirian ekonomi.

"Kopdes akan menggerakkan ekonomi kita agar siap menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri," tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Muhaimin juga meninjau sejumlah fasilitas di Kementerian Koperasi, termasuk Command Center Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memantau perkembangan koperasi di seluruh Indonesia.

Pemerintah berharap penguatan Kopdes Merah Putih dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.*

(dh)

Sidak yang dilakukan pada Minggu (12/4/2026) ini bertujuan memastikan kesiapan operasional satuan tempur tetap optimal, meski di hari libur. Kasal datang tanpa pengawalan protokoler guna melihat langsung kondisi riil di lapangan.

Baca Juga:

• Sosok Muhibuddin, Kajati Sumut Baru Putra Bireuen Kelahiran Medan

Simulasi turut melibatkan unsur elite Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai tim penyerang. Tim Sabotir 1 Kopaska melakukan infiltrasi senyap sejak dini hari dengan skenario penculikan pejabat Korps Marinir.

Pada pukul 08.15 WIB, simulasi berlanjut dengan pergerakan pesawat dan helikopter yang melakukan upaya ekstraksi. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan oleh respons cepat satuan Pertahanan Udara (Hanud) Korps Marinir.

Kasal menyaksikan langsung koordinasi taktis di lapangan, termasuk saat tim sabotase mencoba melarikan diri menggunakan kendaraan taktis. Aksi tersebut berhasil dihentikan oleh prajurit Marinir melalui penggelaran posisi tempur yang presisi.

Dalam arahannya, Kasal menegaskan bahwa sidak ini merupakan bagian dari evaluasi kesiapan tempur prajurit.

"Kesiapsiagaan adalah kunci utama kekuatan Angkatan Laut. Setiap satuan harus selalu siap merespons ancaman kapan pun," tegasnya.

Seluruh rangkaian simulasi berjalan aman dan lancar. Hasil sidak menunjukkan tingkat profesionalisme dan kesiapan tempur prajurit Korps Marinir tetap terjaga dengan baik.*

(dh)

ACEH TENGGARA - Personel TNI bersama warga membangun jembatan gantung perintis di Desa Kumbang Jaya, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara.

Pembangunan ini dilakukan untuk memulihkan akses masyarakat yang sempat terputus akibat bencana.

Baca Juga:

• Tito Karnavian Usulkan Perpanjangan Dana Otsus Aceh, Pemulihan Butuh Waktu Panjang

Di lokasi, personel TNI dan warga terlihat bergotong royong menyelesaikan pembangunan. Meski menggunakan peralatan terbatas, proses pembangunan tetap memperhatikan kualitas dan aspek keamanan.

Danramil 0108-03/Badar melalui Danposramil Darul Hasanah, Dedi Cahyadi, mengatakan pembangunan jembatan ini menjadi prioritas untuk memulihkan mobilitas masyarakat.

"Jembatan ini akan mempermudah mobilitas warga, termasuk kelancaran distribusi hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat," ujarnya.

Jembatan gantung tersebut memiliki peran vital karena menjadi akses penghubung antarwilayah di Kecamatan Badar. Selain menunjang aktivitas ekonomi, jembatan juga penting untuk akses pendidikan dan layanan kesehatan warga.

Sebelumnya, infrastruktur penghubung di wilayah tersebut rusak akibat banjir bandang yang memutus konektivitas antarwilayah. Kondisi ini sempat menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Pembangunan jembatan ini menjadi bentuk respons cepat TNI bersama masyarakat dalam mengatasi dampak bencana. Dengan pengerjaan yang terus dikebut, jembatan diharapkan segera rampung dan dapat kembali digunakan.

Kehadiran jembatan ini juga menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan infrastruktur serta mendukung aktivitas warga sehari-hari.*

(dh)

​BATU BARA – Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi nyata kepada masyarakat, Selasa (14/4).

Kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusias dan semangat kebersamaan dari seluruh jajaran.

Baca Juga:

• DPR Apresiasi Kinerja Kementerian Imipas, Overcapacity Lapas Turun dan Penyelundupan Narkoba Berhasil Digagalkan

Kegiatan donor darah ini diikuti oleh pegawai Lapas Labuhan Ruku serta para peserta magang yang turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut. Para peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga proses pengambilan darah.

Kepala Lapas Labuhan Ruku menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian insan pemasyarakatan terhadap sesama, sekaligus sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat dalam momentum peringatan HBP ke-62.

"Melalui kegiatan donor darah ini, kami ingin menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di lingkungan Lapas Labuhan Ruku. Setetes darah yang kita donorkan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan," ujar Kalapas.

Selain memberikan manfaat bagi penerima donor, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pegawai dan peserta magang akan pentingnya menjaga kesehatan serta rutin melakukan donor darah sebagai gaya hidup sehat.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Lapas Labuhan Ruku berharap dapat terus berkontribusi secara positif kepada masyarakat serta memperkuat citra pemasyarakatan yang humanis dan peduli, sejalan dengan semangat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62.*

(dh)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong pemerintah bersama pengelola platform media sosial untuk membangun dan membiayai pusat rehabilitasi bagi pecandu judi online (judol) di seluruh Indonesia.

Menurut Abdullah, platform digital tidak boleh hanya mengambil keuntungan dari tingginya trafik, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk maraknya konten dan iklan judi online.

Baca Juga:

• Purbaya Paparkan Kekuatan Ekonomi Indonesia kepada Investor Global di AS

Ia menilai saat ini fasilitas rehabilitasi bagi pecandu judi online masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan masifnya penyebaran praktik judol di masyarakat.

"Penyebaran judol sangat masif, tetapi layanan pemulihan bagi korbannya minim. Negara harus hadir dan memastikan ada pusat rehabilitasi di setiap daerah," ujarnya.

Abdullah menambahkan, sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah lebih dulu mengintegrasikan penanganan judi online melalui pendekatan rehabilitatif, tidak hanya mengandalkan penindakan hukum.

Ia pun mendorong adanya regulasi yang mewajibkan platform digital ikut membangun sistem rehabilitasi nasional bagi pecandu judol.

Lebih lanjut, Abdullah menegaskan bahwa kecanduan judi online merupakan bentuk gangguan perilaku yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol diri dan berpotensi memicu tindak kriminal.

Ia mencontohkan sejumlah kasus kejahatan yang dipicu oleh judi online, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pencurian dan penggelapan dana.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga menunjukkan perputaran dana judi online di Indonesia telah mencapai ratusan hingga lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

"Ini menegaskan bahwa judol bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga krisis sosial dan ekonomi nasional. Jika tidak ditangani melalui rehabilitasi, kecanduan judol akan terus melahirkan pelaku kejahatan baru," tegasnya.*

(an/dh)