Syahganda menyampaikan hal itu saat ditemui di kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Sabtu (10/10/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah sebagai pihak eksekutif menghormati keputusan lembaga yudikatif.

Baca Juga:

• Pasang Badan Buat Gibran, Politikus PSI Bawa-bawa Riwayat Pendidikan BJ Habibie Soal Ijazah

Ia juga menyoroti tindakan sejumlah anggota DPRD yang disebut menurunkan foto Gibran setelah MK membacakan putusan terkait syarat pendidikan wakil presiden tersebut.

Menurut Syahganda, tindakan itu tidak tepat karena Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Misalkan penurunan foto, ya itu kan kurang baik lah ya, karena kan beliau bagaimanapun masih tetap sebagai Wakil Presiden, karena dia kan kalau yang nurunin foto misalkan tukang becak di pinggir jalan sih enggak ada masalah ya kan, tapi kalau anggota DPRD dia kan makan dari gaji negara," ujarnya.

Terkait wacana sejumlah pihak yang ingin menempuh langkah politik melalui DPR, Syahganda mengatakan pemerintah tidak akan mengintervensi aspirasi masyarakat. Ia mempersilakan setiap pihak menyampaikan pendapat dan menempuh mekanisme yang tersedia.

"Silakan saja, kan itu rakyat kan, semua rakyat punya suara, kan jadi pemerintah itu pengen rakyat itu melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita tidak mengintervensi, tidak ada cawe-cawe," ucapnya.

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan pada Selasa (6/10/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden karena mereka bukan pasangan calon peserta pemilu.

Meski demikian, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan tingkat SMA atau sederajat. Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebut dokumen yang terungkap dalam persidangan meliputi certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

Namun, permohonan tetap dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut. Putusan itu tidak secara khusus memutus kemungkinan pemakzulan melalui mekanisme konstitusional yang berbeda.

Sementara itu, Gibran sebelumnya menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum di MK. Ia menegaskan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat serta mendukung pelaksanaan visi, misi, dan program Presiden Prabowo Subianto.* (k/dh)

Banjir terjadi pada Jumat (9/10/2026) sekitar pukul 23.32 WIB. Hujan deras menyebabkan tanggul sungai di Desa Pulonas Baru, Kecamatan Lawe Bulan, jebol sehingga air meluap dan merendam permukiman warga.

Baca Juga:

• Banjir Bandang Kembali Terjang Aceh Tenggara, 3 Desa Terdampak dan Jalan Nasional Lumpuh

"Intake sumber air bersih SPAM Lawe Harum milik PDAM Tirta Agara hanyut tergerus air banjir," kata Bahron dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di Desa Kati Maju, Kecamatan Ketambe. Hujan deras membuat kondisi tanah di lereng sekitar ruas jalan nasional Kutacane-Blangkejeren menjadi labil hingga material tanah dan lumpur menutupi badan jalan.

Akibatnya, arus lalu lintas di jalur tersebut sempat mengalami kemacetan panjang. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara kemudian mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutup jalan.

Alat berat juga digunakan untuk mengeruk dan membersihkan tumpukan kayu gelondongan yang menghambat aliran air di sekitar jembatan bailey Pulo Latong.

Bahron mengatakan kondisi banjir pada Sabtu siang berangsur membaik. Air yang sebelumnya meluap mulai surut.

"Kondisi terakhir tadi siang air berangsur surut," ujarnya.

Penanganan bencana dilakukan dengan membersihkan material longsor dan tumpukan kayu yang mengganggu akses jalan serta aliran air. Sementara itu, hanyutnya intake SPAM Lawe Harum menjadi salah satu dampak yang perlu mendapat perhatian karena fasilitas tersebut merupakan bagian dari sistem penyediaan air bersih di Aceh Tenggara.* (ds/dh)

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan persoalan pendidikan tidak seharusnya hanya berfokus pada apakah siswa layak naik kelas atau harus mengulang. Menurutnya, pemerintah juga perlu mengevaluasi sistem pembelajaran, kurikulum, serta kualitas tenaga pendidik.

Baca Juga:

• Berhenti Meracuni Rakyat!

Ubaid menilai, apabila seorang siswa belum menguasai kemampuan dasar seperti membaca, pemerintah perlu mengevaluasi proses pembelajaran yang diterimanya. Ia mempertanyakan alasan murid harus menanggung konsekuensi jika persoalan justru berasal dari sistem pendidikan yang belum berjalan optimal.

"Sistem pembelajaran kita buruk, kurikulum kita buruk, kemudian kompetensi guru kita juga buruk. Kalau sistem pembelajarannya buruk, kurikulumnya buruk, bukunya buruk, kompetensi gurunya juga buruk, yang dihukum kok siswanya? Saya mencium ada aroma ketidakadilan di situ," ujarnya.

Menurut Ubaid, sebagian siswa dapat menguasai materi pelajaran karena mendapatkan tambahan pembelajaran melalui lembaga kursus di luar sekolah. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kesenjangan antara murid dari keluarga yang mampu membayar kursus dan mereka yang hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah.

Ia mencontohkan kemampuan membaca, matematika, dan bahasa Inggris yang pada sebagian anak turut didukung oleh kegiatan belajar tambahan di luar sekolah.

"Nah itu nanti dampaknya adalah anak-anak yang tidak punya uang untuk kursus di luar, lalu mengikuti sistem yang ada di sekolah yang buruk dan tidak maksimal dalam pembelajarannya itu, dia akan tidak naik kelas," kata Ubaid.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penilaian kemampuan siswa, tetapi juga memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang memadai.

Ubaid menegaskan kebijakan kenaikan kelas perlu mempertimbangkan kondisi pembelajaran dan dukungan yang tersedia bagi murid. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang membantu anak berkembang, bukan sekadar menentukan apakah mereka layak melanjutkan ke tingkat berikutnya.

"Jadi menurut saya harus perlu dipikirkan ulang kebijakan ini, karena kebijakan ini akan mencederai keadilan bagi anak-anak yang mengandalkan sistem sekolah untuk dia bisa bertransformasi," tegasnya.

Ia juga menyoroti ketergantungan banyak keluarga terhadap sekolah sebagai tempat utama anak memperoleh pendidikan. Menurutnya, tidak semua orang tua memiliki kemampuan atau waktu untuk mendampingi pembelajaran anak secara optimal di rumah.

"Artinya, belajar dengan bapak ibunya di rumah itu tidak memungkinkan. Mayoritas rakyat Indonesia mengandalkan transformasi ada di sekolah," jelas Ubaid.

Ia berharap pemerintah memperkuat kualitas guru, memperbaiki kurikulum, serta membangun lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa. Dengan demikian, murid tidak hanya dinilai berdasarkan hasil belajar, tetapi juga memperoleh kesempatan yang adil untuk meningkatkan kemampuannya.

Ubaid kembali mengingatkan pemerintah agar mengkaji dampak kebijakan tersebut sebelum diterapkan. Menurutnya, perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas agar kebijakan kenaikan kelas tidak justru memperlebar kesenjangan kesempatan belajar di antara siswa.

Wacana siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menanggapi rencana tersebut, JPPI menilai pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa kualitas pembelajaran dan dukungan bagi siswa telah memadai.* (d/dh)

Kepala Investasi Publik Danantara Investment Management, Rani Piputri, mengatakan pihaknya dapat mempertimbangkan pembelian saham apabila tekanan pasar dipicu sentimen eksternal yang bersifat sementara.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.093 pada Akhir Pekan, Didorong Mayoritas Sektor

Rencana tersebut muncul di tengah kekhawatiran terhadap prospek pasar saham Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menghadapi tekanan tambahan jika penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia dalam evaluasi bulan depan.

Meski demikian, Danantara menegaskan keputusan membeli saham tidak dilakukan secara otomatis untuk menopang indeks. Setiap investasi tetap harus melalui uji tuntas dan mempertimbangkan nilai aset serta potensi keuntungan.

"Kami mungkin akan turun tangan. Mungkin saja... tetapi ada banyak uji tuntas yang harus kami lakukan," ujar Rani.

Ia menjelaskan Danantara mulai mengalokasikan dana untuk investasi di pasar modal domestik sejak akhir tahun lalu. Investasi tersebut tetap berlanjut ketika IHSG mengalami tekanan jual menyusul peringatan MSCI pada Januari mengenai kemungkinan penurunan status pasar Indonesia dari emerging market menjadi frontier market.

Menurut Rani, pembelian saham dilakukan karena pihaknya melihat nilai investasi yang menarik, bukan semata-mata untuk menstabilkan pasar.

"Kami membeli (awal tahun ini) karena kami melihat nilai. Tujuannya bukan untuk menstabilkan pasar," katanya.

Saat ini, Danantara telah mengalokasikan sekitar US$ 3 miliar atau setara Rp53,67 triliun untuk investasi saham dan obligasi di pasar domestik maupun luar negeri. Dana tersebut direncanakan bertambah hingga US$ 1 miliar sampai akhir 2026, bergantung pada kondisi pasar dan hasil evaluasi investasi.

Rani juga menjelaskan bahwa portofolio investasi publik Danantara terdiri atas 65% saham, 30% instrumen pendapatan tetap, dan 5% dana lindung nilai atau hedge fund. Sekitar seperempat dari total portofolio tersebut ditempatkan di Indonesia.

Danantara mengelola aset negara yang diperkirakan mencapai US$ 900 miliar dan tersebar di lebih dari 1.000 perusahaan. Lembaga tersebut juga memiliki mandat mengoptimalkan hasil investasi, termasuk melalui pengelolaan dividen.

Danantara Selektif pada Saham AI

Selain menghadapi tekanan pasar saham, Danantara juga menerapkan pendekatan berhati-hati dalam menambah investasi pada perusahaan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Rani mengatakan pihaknya tidak menilai sektor AI sebagai gelembung investasi yang pasti akan pecah. Namun, Danantara tetap mempertimbangkan risiko karena mulai masuk ke sektor tersebut ketika perhatian investor terhadap AI sudah tinggi.

"Kami tidak berpikir (AI) adalah gelembung dan kami tidak berpikir itu akan meledak, tetapi kami hanya ingin berhati-hati memasuki bidang ini karena kami agak terlambat," ujarnya.

Rani menambahkan, pembicaraan mengenai risiko gelembung investasi juga dapat menjadi pengingat bagi investor agar tidak terlalu berlebihan dalam menilai potensi keuntungan sektor tertentu.

Sementara itu, Managing Director Global Relations & Communications BPI Danantara Pahala Mansury mengatakan investasi yang dikelola lembaganya ditargetkan menghasilkan imbal hasil 200-300 basis poin di atas biaya modal.

Sebagai acuan, biaya modal Danantara tercermin dari penerbitan obligasi dolar Amerika Serikat bertenor lima tahun pada Juni 2026 dengan imbal hasil 5,35%.

Pahala juga menyampaikan bahwa dividen sekitar Rp120 triliun yang sebelumnya direncanakan disetorkan kepada pemerintah pada tahun ini masih dibahas bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Dana tersebut berpotensi tetap dikelola Danantara, tetapi keputusan akhirnya masih menunggu hasil pembahasan.

"Kami sedang berdiskusi dengan Menteri Keuangan Suahasil," kata Pahala.

"Sejauh ini indikasi yang kami dapatkan adalah kami masih dapat mengelola dividen, tetapi tentu saja kami masih akan menunggu keputusan akhir," lanjutnya.

Pahala menegaskan Danantara tidak memiliki mandat khusus untuk menstabilkan pasar saham. Menurutnya, investasi yang dilakukan harus tetap berorientasi pada optimalisasi hasil, pendalaman pasar keuangan, dan tata kelola yang lebih baik.

Dengan rencana tambahan investasi hingga US$ 1 miliar, Danantara membuka peluang memanfaatkan koreksi pasar untuk mendapatkan aset pada valuasi menarik. Namun, keputusan pembelian tetap bergantung pada hasil analisis dan uji tuntas, termasuk apabila evaluasi MSCI memicu tekanan lanjutan terhadap IHSG.* (d/dh)

JAKARTA - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo membandingkan latar belakang pendidikan Presiden ke-3 RI BJ Habibie dengan polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perbandingan tersebut disampaikan Sigit melalui akun X miliknya di tengah perbincangan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan Gibran.

Dalam unggahannya, Sigit menyebut Habibie tidak memiliki ijazah sarjana. Ia kemudian menjelaskan bahwa Habibie menempuh pendidikan teknik di Jerman setelah sebelumnya belajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, yang kemudian menjadi bagian dari sejarah berdirinya Institut Teknologi Bandung (ITB).

Baca Juga:

• Ogah Komentari Ijazah Gibran & Wacana Pemakzulan, Yusril: Pak Wapres Itu Atasan Kami

Sigit menjelaskan Habibie kemudian melanjutkan pendidikan di Jerman dan memperoleh gelar Diplom-Ingenieur dari Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen. Habibie selanjutnya meraih gelar doktor teknik atau Doktor-Ingenieur dari perguruan tinggi yang sama.

Berdasarkan biografi yang diterbitkan The Habibie Center, Habibie mulai belajar teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung pada 1954. Setahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan dengan mengambil spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen. Ia meraih gelar Diplom-Ingenieur pada 1960 dan gelar doktor teknik pada 1965 dengan predikat summa cum laude.

Sigit kemudian mengaitkan riwayat pendidikan Habibie dengan perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Ia menilai, jika menggunakan logika pihak yang mempersoalkan ijazah Gibran, Habibie juga berpotensi dianggap hanya lulusan SMA karena tidak memiliki ijazah sarjana dalam pengertian yang ia maksud.

Nama Presiden ke-3 Republik Indonesia, B.J. Habibie, ikut diseret dalam perdebatan mengenai ijazah dan latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. [Tangkap layar X]

"Kalau mengikuti logika @dennyindrayana dan sekian banyak buzzer yang tengah dikerahkan untuk mendeskreditkan Mas Gibran, Pak Habibie hanya lulus SMA karena tidak bisa menunjukkan ijazah S1," tulis Sigit.

Pernyataan tersebut merupakan argumentasi Sigit dalam perdebatan politik mengenai latar belakang pendidikan Gibran. Namun, riwayat pendidikan Habibie menunjukkan bahwa ia memperoleh gelar teknik dan doktor dari Jerman. Karena itu, ketiadaan gelar sarjana dalam format pendidikan yang berbeda tidak serta-merta berarti seseorang hanya menamatkan pendidikan SMA.

Polemik mengenai pendidikan Gibran sendiri berkaitan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut.

Dengan demikian, perbandingan yang disampaikan Sigit merupakan tanggapan politik terhadap polemik pendidikan Gibran, sedangkan putusan MK berkaitan dengan dalil permohonan, bukti yang diperiksa, dan kewenangan pengadilan dalam menangani perkara tersebut.* (sc/dh)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Silaturahmi Akbar Ikatan Keluarga Aceh Tenggara (IKAGARA) di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Sabtu (10/10/2026). Kehadirannya menjadi momentum untuk mempererat kembali hubungan dengan masyarakat Aceh Tenggara atau Tanah Alas.

Dalam kegiatan tersebut, Ruddi juga mengikuti prosesi peusijuk atau tepung tawar, tradisi adat Aceh yang mengandung doa dan harapan atas keselamatan, keberkahan, serta kelancaran dalam menjalankan tugas.

Baca Juga:

• Polda Aceh Kerahkan 1.820 Personel Amankan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi 2026

Menurut Joko, Ruddi bukan sosok asing bagi masyarakat di daerah tersebut. Sebelum melanjutkan perjalanan pengabdiannya di institusi Polri, Ruddi pernah tinggal di Desa Mandala, tepatnya di Kompleks Telkom, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Ruddi juga diketahui menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di daerah yang dikenal dengan julukan Bumi Sepakat Segenap tersebut.

Kedekatan dengan masyarakat Aceh Tenggara turut terpelihara melalui keterlibatannya dalam Paguyuban Ikatan Masyarakat Aceh Tenggara (IKMAT) Jakarta. Organisasi tersebut menjadi salah satu wadah yang menjaga hubungan Ruddi dengan masyarakat asal Tanah Alas meskipun ia bertugas di berbagai daerah.

Sejumlah tokoh asal Aceh Tenggara, di antaranya Muslim Ayub dan Dr. Nazrul Zaman, juga pernah menyampaikan kedekatan Ruddi dengan daerah tersebut.

Joko mengatakan hubungan yang terbangun melalui pengalaman hidup, budaya, dan kedekatan sosial menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Menurutnya, silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat perlu terus dijaga guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Silaturahmi Akbar IKAGARA ini diharapkan dapat memperkuat nilai keteladanan Rasulullah, persaudaraan, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut juga diharapkan menjadi landasan dalam menjaga persatuan serta menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Aceh.* (dh)

Yusril menyampaikan hal tersebut saat ditemui wartawan di Gedung Trinity, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Meski memiliki latar belakang keilmuan hukum tata negara, ia merasa tidak berada dalam posisi yang tepat untuk memberikan komentar mengenai persoalan tersebut.

Baca Juga:

• Pintu MK Tertutup: Refly Harun & Denny Indrayana Gerilya Dorong Pemakzulan Gibran di DPR

Ia menjelaskan dirinya merupakan anggota kabinet yang bekerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, ia memilih tidak memberikan penilaian terhadap putusan MK yang berkaitan dengan Gibran.

"Saya ini anggota kabinet ya, beliau ini juga anggota kabinet. Bagaimanapun Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden itu atasan kami," ujarnya.

Yusril juga menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada lembaga yang memiliki kewenangan. Ia menyebut putusan MK maupun proses yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perlu dihormati sesuai mekanisme hukum.

"Jadi kami menyerahkan semua putusan ini Mahkamah Konstitusi atau putusan juga dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang berproses sekarang," katanya.

Tanggapan soal Wacana Pemakzulan

Yusril turut menanggapi adanya wacana pemakzulan terhadap Gibran setelah putusan MK dibacakan. Ia mengatakan tidak akan memberikan komentar mengenai langkah politik yang hendak ditempuh sejumlah anggota DPR.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sesuatu yang dapat ia komentari dalam kapasitasnya sebagai menteri. Ia menegaskan akan mengikuti arahan Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Para anggota DPR yang mau mengambil langkah pemakzulan, itu kami tidak bisa berkomentar apa-apa, ya. Jadi kami patuh arahan presiden apa yang kami harus lakukan," ucapnya.

Sebelumnya, MK membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026). Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Putusan itu tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Sementara itu, Gibran sebelumnya menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum di MK. Ia menegaskan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat dan menjalankan visi, misi, serta program Presiden Prabowo Subianto.* (cn/dh)

MEDAN - Dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 17 siswa SD Negeri 060870 Medan mendapat sorotan dari DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Partai tersebut meminta kualitas makanan dan pengawasan pelaksanaan program diperiksa secara serius setelah para siswa mengalami mual, muntah, dan sakit perut hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit.

Para siswa mengalami keluhan setelah menyantap menu MBG di sekolah pada Jumat (9/10/2026). Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Imelda Medan untuk mendapatkan penanganan medis.

Baca Juga:

• Update Keracunan MBG Medan: Sempat Gangguan Jantung, 2 Siswa Boleh Pulang & 4 Murid Masih Rawat Inap

"Kalau sampai 17 anak mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG, ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Kita harus berani mempertanyakan bagaimana makanan itu disiapkan, bagaimana kualitasnya diperiksa, dan sejauh mana pengawasan dilakukan," kata Rapidin dikutip, Sabtu (10/10/2026).

Ia mengingatkan agar program yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak tidak justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi penerima manfaat.

Rapidin juga menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang berhasil dibagikan. Kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, penyimpanan, hingga distribusi harus menjadi bagian dari pengawasan.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, meminta standar keamanan pangan diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi harus memastikan makanan yang diterima siswa aman untuk dikonsumsi.

"Jangan hanya sibuk memastikan makanan sampai ke sekolah, tetapi lupa memastikan makanan itu aman untuk dikonsumsi. Kalau ada siswa yang jatuh sakit setelah makan, pelaksanaannya harus diperiksa secara serius," ujar Sutrisno.

Ia juga meminta hasil pemeriksaan terhadap kejadian di SD Negeri 060870 Medan disampaikan secara terbuka setelah proses investigasi selesai. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui penyebab kejadian berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk jika diperlukan melalui pengujian laboratorium.

Sutrisno menilai kejelasan hasil pemeriksaan dan penetapan tanggung jawab berdasarkan fakta penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Dalam laporan tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan bagi para siswa disebut telah ditutup oleh pihak terkait. Dari total 17 siswa yang mendapat perawatan, 11 siswa dilaporkan telah diperbolehkan pulang dalam kondisi stabil, sedangkan enam lainnya masih menjalani pemantauan.

Meski demikian, penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa belum dipastikan dalam informasi tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan para siswa mengalami gejala setelah menyantap menu MBG.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan kualitas makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, terutama karena program tersebut menyasar anak-anak usia sekolah.* (sp/dh)

Dokter spesialis anak RSU IPI Medan, Mahrani Lubis, mengatakan dua pasien telah diperbolehkan pulang pada Sabtu setelah menunjukkan perkembangan kondisi yang baik. Sementara itu, empat siswa lainnya masih harus menjalani rawat inap dan pemantauan medis.

Baca Juga:

• Skandal Korupsi Motor Listrik MBG Rp 863 M! 5 Tersangka Diseret ke Kejari, Ribuan Unit Ternyata Bodong

Mahrani menjelaskan, sebelumnya terdapat 17 siswa yang mendapatkan penanganan medis pada Jumat (9/10/2026). Sebanyak 12 pasien diperbolehkan pulang pada hari yang sama sehingga tersisa lima pasien yang masih menjalani perawatan.

Namun, pada Sabtu pagi, satu pasien kembali datang untuk mendapatkan penanganan medis. Dengan demikian, jumlah pasien yang sempat dirawat menjadi enam siswa.

Menurut Mahrani, hasil pemeriksaan terhadap dua pasien yang diperbolehkan pulang menunjukkan kondisi mereka telah normal. Sebelumnya, kedua pasien mengalami keluhan mual dan muntah, disertai gangguan irama jantung.

"Kedua pasien sudah normal. Satu pasien memang kemarin dengan keluhan mual muntah, ini sudah tidak ada lagi muntahnya. Hasil pemeriksaan laboratoriumnya pun normal," katanya.

Sementara itu, empat siswa lainnya masih mengeluhkan sakit perut yang cukup hebat. Meski demikian, kondisi mereka secara umum telah membaik dan tidak lagi mengalami muntah-muntah.

"Kondisi mereka (keempat pasien) sudah membaik secara umum ya, sudah tidak lagi muntah-muntah, cuma dikeluhkan tadi saja, namun ada perbaikanlah dari yang kemarin," tutur Mahrani.

Dokter subspesialis alergi imunologi tersebut mengatakan keempat siswa belum diperbolehkan pulang karena masih membutuhkan pemantauan dan observasi lebih lanjut.

Penanganan medis terhadap para siswa terus dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi mereka. Sementara itu, penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa setelah menyantap menu MBG masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.* (mi/dh)

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengatakan pemeriksaan terhadap enam petugas tersebut berkaitan dengan kasus Bechi.

Baca Juga:

• Buntut Skandal Sel Mewah di Lapas Cibinong, Bebas Bersyarat Indra Kenz Dicabut: Sahroni Desak Sikat Pejabat

Rudi juga menjelaskan perkembangan penanganan Indra Kenz. Menurutnya, Indra dipindahkan ke Lapas Kelas I Tangerang sesuai rekomendasi yang disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

Namun, Rudi tidak merinci pertimbangan Ditjen PAS dalam memutuskan pemindahan tersebut.

"Karena Dirjen yang pindahkan. Irjen hanya rekomendasi dicabut," ujarnya.

Sebelumnya, Rudi menyatakan telah merekomendasikan pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz kepada Ditjen PAS. Rekomendasi itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Indra Kenz merupakan terpidana kasus penipuan terkait aplikasi Binomo yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ia sebelumnya menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, sebelum memperoleh pembebasan bersyarat pada 24 September 2026.

Namun, sekitar dua pekan kemudian, Indra kembali menjalani sisa masa hukumannya di dalam lapas. Ia kemudian dipindahkan ke Lapas Kelas I Tangerang pada Kamis (8/10/2026).

Pemindahan tersebut berlangsung setelah kasus pembebasan bersyarat Indra menjadi sorotan publik. Perhatian juga meningkat setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di area Lapas Kelas IIA Cibinong dan menemukan tiga kontainer yang dimodifikasi menyerupai hunian pribadi.

Rudi menjelaskan kontainer tersebut tercatat sebagai barang milik negara (BMN). Namun, pengadaan dan penggunaannya turut melibatkan warga binaan, termasuk Indra Kenz.

Sementara itu, Bechi, terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur, juga kembali menjalani hukuman di Lapas Kelas I Malang pada 8 Oktober 2026. Sebelumnya, ia telah memperoleh pembebasan bersyarat yang berjalan sejak 2025.

Dalam proses evaluasi, ditemukan indikasi maladministrasi dalam administrasi pembebasan bersyarat Bechi. Temuan tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Imipas untuk mencabut pembebasan bersyaratnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Suhali, mengatakan keputusan pencabutan diambil setelah adanya indikasi maladministrasi tersebut.

"Adanya indikasi tersebut (maladministrasi), pimpinan mengambil kebijakan mencabut pembebasan bersyarat kepada MSA," ujar Suhali di Malang, Kamis (8/10/2026).

Penanganan kasus Indra Kenz dan Bechi kini menjadi bagian dari evaluasi Kementerian Imipas terhadap pemberian pembebasan bersyarat dan pelaksanaan administrasi pemasyarakatan.* (tm/dh)

Danau tersebut terbentuk setelah aliran sungai dibendung dalam proses pengoperasian Bendungan Lau Simeme. Sejak pembendungan dimulai pada 10 September 2026, permukaan air terus meningkat hingga menggenangi kawasan yang sebelumnya merupakan permukiman warga.

Baca Juga:

• Beraksi di 3 Lokasi, Tiga Terduga Pelaku Begal Dibekuk Polrestabes Medan

Seiring terbentuknya danau, lokasi itu mulai menarik perhatian masyarakat dan ramai dikunjungi untuk menikmati pemandangan. Sejumlah pedagang juga mulai berdatangan untuk mencari peluang usaha di sekitar kawasan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Kuzu Serasi Wilson Tarigan mengatakan Desa Kuala Dekah merupakan kampung halamannya. Ia menilai kawasan Bendungan Lau Simeme memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata baru.

"Kan memang tujuan dibuat untuk wisata, untuk irigasi dan untuk air bersih Kota Medan juga. Kalau untuk ganti rugi 2025 akhir semua sudah siap," ujar Kuzu.

Menurutnya, pengembangan wisata di kawasan tersebut perlu melibatkan masyarakat sekitar agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung oleh warga setempat.

Ia berharap pemerintah memprioritaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Kuala Dekah sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan penghasilan dari aktivitas parkir, tetapi juga dapat mengembangkan usaha lain.

"UMKM-nya dikasih sama masyarakat setempat, jangan masyarakat luar yang ambil. Harus diutamakan dulu masyarakat Kuala Dekah," katanya.

Kuzu menambahkan, lokasi tersebut memiliki potensi karena jaraknya relatif dekat dari pusat Kota Medan. Ia pun mendorong agar pengembangan kawasan dilakukan secara terencana sehingga dapat menjadi destinasi wisata yang memberikan manfaat bagi perekonomian warga.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Deli Serdang, Raden Mewah Ristanto, mengatakan pihaknya sejauh ini belum memiliki agenda khusus untuk pengembangan wisata di kawasan Bendungan Lau Simeme.

Menurut Mewah, pemerintah daerah berencana mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pariwisata kepada DPRD pada tahun depan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi acuan dalam merencanakan dan mengembangkan destinasi wisata di Deli Serdang.

Ia menjelaskan, kawasan Bendungan Lau Simeme berada dalam pengelolaan pihak yang berwenang atas bendungan tersebut. Karena itu, pengembangan pariwisata di lokasi itu perlu dikoordinasikan terlebih dahulu.

"Kalau nggak ada perdanya, belum ada rencana. Macam di bendungan itu belum terencana mau diapakan. Itukan wilayah bendungan, mereka yang mengelola. Kalau ada perdananya, kalau memang dikolaborasikan ya dikolaborasikan untuk pengembangan PAD-nya. Nggak bisa kita masuk tiba-tiba," kata Mewah.

Mewah juga menyarankan masyarakat di sekitar bendungan membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Kelompok tersebut nantinya dapat dibina agar pengelolaan kegiatan wisata lebih terarah dan mampu menerapkan prinsip sapta pesona.

Dengan mulai terbentuknya danau dan meningkatnya kunjungan masyarakat, kawasan Lau Simeme berpotensi menjadi tujuan wisata baru di Deli Serdang. Namun, pengembangannya masih memerlukan perencanaan, koordinasi dengan pengelola bendungan, serta pelibatan masyarakat setempat.* (tm/dh)

Ketua KPU Solo Yustinus Arya Artheswara mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan seluruh calon peserta Pilkada Surakarta 2020, termasuk dokumen pendidikan Gibran yang saat itu maju bersama Teguh Prakosa.

Baca Juga:

• Asal-usul Pasal “Gibran Banget” Kembali Dipertanyakan, Ahmad Doli Kurnia Telusuri: Pasal Selundupan?

Ia menjelaskan, verifikasi faktual dokumen pendidikan Gibran dilakukan melalui Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) VII di Solo. Menurutnya, pemeriksaan dokumen pendidikan dari luar negeri dilakukan dengan mengacu pada surat keterangan dari kementerian terkait.

"Jadi kami berdasarkan surat keterangan itu melakukan itu yang mengeluarkan dari Kemendikbud. Kemudian kami verifikasinya ke Bakorwil Wilayah VII di Solo," katanya.

Yustinus menyebut surat keterangan tersebut menjadi dasar bagi KPU untuk memeriksa persyaratan pendidikan Gibran. Berdasarkan prosedur yang dijalankan saat itu, KPU menilai persyaratan pencalonan telah terpenuhi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Solo Budi Wahyono mengatakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan calon merupakan bagian dari proses pencalonan yang menjadi kewenangan KPU.

Menurut Budi, sepengetahuannya, KPU Solo juga melakukan konfirmasi ke Bakorwil VII terkait dokumen pendidikan Gibran. Ia menyebut Bawaslu tidak menerima laporan maupun menemukan dugaan pelanggaran terkait dokumen pendidikan Gibran selama proses pencalonan pada Pilkada 2020.

"Kami mengawasi proses pencalonan Gibran pada Pilkada 2020, tidak ditemukan adanya laporan atau temuan terkait dengan dokumen pendidikan Gibran," kata Budi.

Pernyataan KPU Solo dan Bawaslu tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 terkait syarat pendidikan Gibran pada Selasa (6/10/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan di persidangan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Dengan demikian, putusan itu tidak dapat dimaknai sebagai keputusan yang mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Persoalan dokumen pendidikan Gibran tersebut kembali menjadi perhatian publik setelah putusan MK. KPU Solo menyatakan proses verifikasi pada Pilkada 2020 dilakukan berdasarkan dokumen dan mekanisme yang berlaku saat itu, sedangkan Bawaslu Solo menyebut tidak menerima laporan atau menemukan pelanggaran terkait persyaratan pendidikan Gibran selama proses pencalonan.* (k/dh)

Pengguna tidak perlu langsung panik ketika baterai HP tidak bertambah saat dicas. Ada beberapa langkah yang bisa dicoba untuk mengatasi masalah tersebut sebelum membawa perangkat ke tempat servis.

Baca Juga:

• Prihatin Kondisi Jalan Bertahun-tahun Rusak, Owner Pida Ponsel Muhammad Muslim Gunawan Turun Tangan Perbaiki Jalan Pakai Dana Pribadi

Selain itu, kerusakan kabel dan adaptor charger, penggunaan charger tidak asli, stopkontak bermasalah, serta port pengisian daya yang kotor juga dapat menghambat proses pengisian baterai.

Gangguan sistem operasi hingga kerusakan komponen internal, seperti IC pengisian daya, turut menjadi kemungkinan penyebab HP tidak bisa dicas.

Untuk mengatasinya, berikut sejumlah cara yang dapat dicoba.

Pertama, hentikan sementara penggunaan aplikasi berat, seperti game online dengan grafis tinggi. Aplikasi tersebut dapat meningkatkan suhu perangkat sehingga pengisian daya berpotensi terhenti. Tutup aplikasi dan biarkan HP menjadi lebih dingin sebelum mencoba mengecas kembali.

Kedua, periksa kondisi kabel charger. Pastikan kabel tidak terkelupas, putus, atau mengalami kerusakan lainnya. Jika ditemukan kerusakan, gunakan kabel pengganti yang kompatibel dan berkualitas baik.

Ketiga, periksa adaptor atau kepala charger. Adaptor yang rusak bisa membuat daya listrik tidak tersalurkan dengan baik ke HP. Jika adaptor menunjukkan tanda kerusakan, seperti bekas terbakar atau memercikkan api, hentikan penggunaannya dan ganti dengan perangkat yang sesuai.

Keempat, gunakan charger asli atau aksesori pengisian daya yang kompatibel dengan perangkat. Charger yang sesuai membantu memastikan proses pengisian berlangsung dengan aman dan memenuhi kebutuhan daya HP.

Kelima, coba gunakan stopkontak lain. Ada kemungkinan sumber listrik yang digunakan bermasalah sehingga adaptor tidak mendapatkan pasokan daya. Pastikan stopkontak berfungsi normal sebelum mencoba mengisi daya kembali.

Keenam, periksa port pengisian daya pada HP. Debu atau kotoran yang menumpuk dapat menghambat koneksi antara kabel dan port. Pengguna dapat membersihkan bagian luar port secara hati-hati menggunakan alat yang sesuai dan tidak merusak konektor. Hindari memasukkan benda logam atau cairan ke dalam port.

Ketujuh, lakukan restart HP. Gangguan sementara pada sistem perangkat lunak terkadang memengaruhi fungsi pengisian daya. Memulai ulang perangkat dapat membantu menyegarkan sistem sebelum pengguna mencoba mengecas kembali.

Kedelapan, hindarkan HP dari paparan suhu panas. Jangan mengisi daya di bawah sinar matahari langsung atau di tempat yang membuat perangkat cepat panas. Pilih lokasi dengan suhu yang lebih sejuk dan letakkan HP di permukaan yang memiliki sirkulasi udara baik.

Kesembilan, periksa pembaruan sistem operasi. Jika tersedia pembaruan resmi, pengguna dapat memasangnya karena pembaruan perangkat lunak terkadang membawa perbaikan terhadap gangguan sistem. Pastikan baterai mencukupi atau gunakan metode pembaruan yang direkomendasikan produsen.

Kesepuluh, bawa HP ke tempat servis tepercaya apabila seluruh langkah tersebut belum berhasil. Masalah pengisian daya bisa berasal dari kerusakan port, IC pengisian daya, atau komponen internal lainnya, terutama jika HP pernah terjatuh, tertekan, atau kemasukan air.

Pengguna sebaiknya tidak membongkar perangkat sendiri apabila tidak memiliki keahlian yang memadai. Pemeriksaan teknisi dapat membantu memastikan sumber masalah dan menentukan apakah diperlukan perbaikan atau penggantian komponen.

Dengan memeriksa sumber listrik, aksesori charger, kondisi port, suhu perangkat, serta sistem operasinya, pengguna dapat mengidentifikasi sejumlah penyebab umum HP tidak bisa dicas. Namun, jika masalah berasal dari kerusakan komponen internal, penanganan teknisi tetap diperlukan.* (k/dh)

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II itu dilakukan Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM Pidmil) pada Jumat (9/10/2026) di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Jakarta.

Baca Juga:

• Bukan Kedaluwarsa Tapi Menggumpal: Pengakuan Ortu Murid SD Medan yang Tumbang Usai Minum Susu MBG

"Jumat 9 Oktober 2026 di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," kata Anang dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Lima tersangka tersebut terdiri atas BU, mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); GB, Direktur PT ASE dan PT AKI; AM, Komisaris PT ASE dan PT YAT; YY, Direktur PT YAT; serta AA, Direktur PT ASE.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tertanggal 5 Oktober 2026, kerugian dalam perkara tersebut mencapai Rp863.846.166.953 atau sekitar Rp863,8 miliar.

Nilai kerugian itu tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR/S-791/D6/03/2026.

Dalam hasil penyidikan, pengadaan motor listrik oleh PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) untuk tata kelola program MBG di BGN pada periode 2025-2026 mencakup 19.269 unit kendaraan. Jumlah tersebut terdiri atas 13.155 unit motor trail dan 6.114 unit motor skuter atau bebek.

Namun, penyidik menemukan ribuan unit motor listrik yang dilaporkan tidak dilengkapi baterai. Rinciannya, sebanyak 5.355 unit motor trail dan 230 unit motor skuter atau bebek.

Selain itu, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas. Kondisi tersebut membuat kendaraan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak bisa dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

"Kelima tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Setelah pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)," ujar Anang.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP sebagai dakwaan primair. Sementara itu, dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Sebelumnya, Kejagung mengungkap dugaan pengondisian proses pengadaan motor listrik tersebut, mulai dari penentuan pemenang, spesifikasi, hingga harga perkiraan sendiri (HPS). Anggaran pengadaan itu disebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Dalam penjelasan penyidik sebelumnya, rencana pengadaan awal mencakup 25.644 unit motor listrik, kemudian direvisi menjadi 21.000 unit. Namun, realisasi pengadaan disebut hanya mencapai 2.117 unit, sementara dokumen pelaksanaan diduga menggambarkan jumlah yang telah selesai jauh lebih besar.

Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan meneliti berkas perkara dan barang bukti, menyusun surat dakwaan, serta mempersiapkan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk proses persidangan.* (k/dh)

Orang tua siswa bernama Siti Nurjannah (33) mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, susu tersebut bukan kedaluwarsa, tetapi kondisinya sudah menggumpal.

Baca Juga:

• Lima Tersangka Kasus Motor Listrik MBG Diserahkan ke Jaksa, Ini Peran Mereka

Siti mengaku mengetahui anaknya dibawa ke rumah sakit pada Jumat (9/10) sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, ia sedang mengantar anak keduanya yang masuk sekolah pada siang hari.

Ketika tiba di sekolah, Siti melihat sejumlah orang berkumpul dan para guru terlihat panik. Awalnya, ia belum mengetahui bahwa anaknya termasuk siswa yang dibawa ke rumah sakit.

"Saya kebetulan ngantar anak saya yang kedua, dia masuk siang, terus saya lihat kok ada rame-rame, guru-gurunya juga kelihatan panik," katanya.

Setelah mengetahui anaknya turut dibawa ke rumah sakit, Siti langsung menuju RS Imelda Medan untuk memastikan kondisinya.

"Terus pas saya lihat rupanya anak saya kena juga dia. Makanya saya panik jadi langsung ke sini," ujarnya.

Menurut Siti, anaknya mengalami keluhan mual dan muntah. Ia mendapat informasi bahwa keluhan tersebut diduga berkaitan dengan susu kemasan yang dikonsumsi dalam menu MBG.

Meski demikian, penyebab pasti kejadian tersebut belum dipastikan. Siti mengatakan kondisi anaknya kini sudah membaik.

"Mual dan muntah keluhannya, tapi sekarang kondisinya sudah membaik," kata Siti.

Sebelumnya, sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870 di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Imelda Medan setelah mengalami keluhan usai menyantap menu MBG.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, mengatakan pihaknya langsung merespons laporan tersebut dengan memastikan kondisi para siswa di rumah sakit.

"Jadi tadi kami mendapat perintah untuk memastikan dan melihat bagaimana kondisi anak-anak kita tadi yang indikasinya karena ada muntah-muntah, ya, langsung respons dibawa ke rumah sakit," ujar Erfin saat diwawancarai di RS Imelda Medan.

Penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan mengenai kondisi susu kemasan tersebut berasal dari informasi yang diterima salah satu orang tua siswa.* (ds/dh)

JAKARTA – Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor menegaskan tidak menarik pernyataannya yang pernah menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai "anak haram konstitusi".

Pernyataan itu disampaikan Gielbran saat masih menjabat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2023.

Baca Juga:

• Demokrat Bicara Pilpres 2029, Sebut Belum Ada Nama Capres Selain Prabowo

"Sampai sejauh ini saya tidak menarik ucapan itu. Jadi, saya tidak menarik ucapan soal yang pernah saya sampaikan soal Mas Gibran," kata Gielbran.

Pernyataan tersebut kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan ijazah Gibran.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran yang setara dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Meski tetap mempertahankan pernyataannya, Gielbran mengatakan dirinya tidak ingin terus berfokus pada polemik ijazah.

Ia menilai masih banyak persoalan lain yang lebih substantif untuk dibahas.

"Tapi pada prinsipnya yang soal ijazah ini saya rasa kita perlu apa namanya, move on, jadi, karena belakangan ini kan terlalu sering kita membahas soal ijazah kan, baik ijazahnya si A, si B, dan segala macam," katanya.

Gielbran mengatakan, apabila Gibran merasa tidak berkenan dengan putusan MK, ia sebaiknya menunjukkan kinerja selama menjabat Wakil Presiden.

Menurut Gielbran, pembuktian melalui hasil kerja menjadi hal yang perlu diperhatikan di tengah perdebatan mengenai persoalan ijazah dan status politik Gibran.

"Toh juga saya rasa Mas Gibran juga harus bisa membuktikan kalau semisal putusan itu bagi beliau kurang berkenan, ya tunjukkan dengan kinerja, gitu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Gielbran menyatakan PKB tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Adapun mengenai wacana pembentukan panitia khusus (pansus) pemakzulan Gibran, hingga kini belum ada sikap resmi dari PKB.

Baca Juga:

• Saya Mundur

Dengan demikian, pernyataan pribadi Gielbran mengenai Gibran perlu dibedakan dari sikap resmi partai.

PKB, menurut keterangan yang disampaikan dalam kesempatan tersebut, tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara sikap partai mengenai wacana pansus pemakzulan belum diumumkan secara resmi.* (oz/ad)

MEDAN – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkapkan bahwa pengguna vape atau pod narkotika yang mengandung etomidate, dikenal sebagai pod getar, didominasi kalangan pelajar SMA dan mahasiswa.

Berdasarkan hasil pengungkapan kasus, kelompok usia 15 hingga 20 tahun menjadi yang paling banyak ditangkap.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Binjai Ronggur Raja Doli Simorangkir Apresiasi Gerak Cepat Polres Gerebek Lokasi yang Diduga Jadi Sarang Narkoba

"Pengguna dari kelompok usia 15 hingga 20 tahun merupakan yang paling banyak dari hasil pengungkapan yang kami lakukan," katanya, Sabtu (10/10/2026).

Menurut Josua, temuan tersebut menunjukkan bahwa ancaman penyalahgunaan narkotika melalui perangkat vape perlu mendapat perhatian, terutama di kalangan generasi muda.

Selain menyoroti penggunaan vape narkotika di kalangan remaja, Josua menyebut Sumatera Utara masih menjadi salah satu daerah dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tertinggi di Indonesia.

Ia memperkirakan jumlah pengguna narkotika di Sumatera Utara mencapai 1 juta hingga 1,5 juta orang.

Dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa, angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan pemberantasan narkotika di provinsi ini.

"Sumut sampai hari ini masih berstatus paling tinggi. Angka prevalensinya antara 1 juta sampai 1,5 juta pengguna. Ini berarti, jika melihat jumlah penduduk Sumut sekitar 15 juta jiwa, hampir 10 persen," ungkapnya.

Josua mengatakan, tingginya angka tersebut harus menjadi perhatian bersama.

Ia menyebut Sumatera Utara berada di posisi teratas dalam kasus penggunaan narkoba, disusul Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.

Josua mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan berperan aktif mencegah penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara.

Menurut dia, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum.

Keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat juga perlu ikut memperkuat pengawasan serta memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai bahaya narkotika.

"Saya berharap kepada seluruh masyarakat agar kita bersama-sama bangkit, mulai membangun kesadaran bahwa ancaman narkotika ini sudah sangat mengkhawatirkan di Sumatera Utara," katanya.

Pernyataan BNNP Sumut tersebut menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, termasuk yang menggunakan perangkat vape sebagai media konsumsi.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menyerahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) kepada tim penuntut umum, Jumat, 9 Oktober 2026.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM Pidmil) kepada Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Kerugian Negara Rp863 Miliar dalam Kasus Motor Listrik Program MBG

"Jumat 9 Oktober 2026 di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," kata Anang.

Kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) itu diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp863.846.166.953 atau sekitar Rp863,8 miliar.

Nilai kerugian tersebut merujuk pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR/S-791/D6/03/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.

Anang menjelaskan, lima tersangka yang diserahkan kepada penuntut umum terdiri atas BU, mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); GB, Direktur PT ASE dan PT AKI; AM, Komisaris PT ASE dan PT YAT; YY, Direktur PT YAT; serta AA, Direktur PT ASE.

"Lima tersangka yang diserahkan kepada penuntut umum terdiri dari BU, mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); GB, Direktur PT ASE dan PT AKI; AM, Komisaris PT ASE dan PT YAT; YY, Direktur PT YAT; serta AA, Direktur PT ASE," ucap Anang.

Kelima tersangka disangkakan dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP sebagai dakwaan primair.

Adapun dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

"Kelima tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Setelah pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)," kata Anang.

Berdasarkan hasil penyidikan, pengadaan tersebut mencakup 19.269 unit motor listrik. Jumlah itu terdiri atas 13.155 unit motor trail dan 6.114 unit motor skuter atau bebek.

Namun, penyidik menemukan bahwa 5.355 unit motor trail dan 230 unit motor skuter atau bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai.

Selain itu, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas.

Kondisi tersebut membuat kendaraan tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

"Selain itu, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)," ujar Anang.

Temuan tersebut menjadi bagian dari penyidikan kasus dugaan penyimpangan pengadaan motor listrik dalam program MBG yang berada di lingkungan BGN.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di lingkungan BGN periode 2025–2026.

Ketiganya adalah YY, Direktur PT Yasa Artha Trimanunggal; serta AA dan GB, yang sama-sama menjabat sebagai direktur PT ASE.

Sebelum penetapan tiga tersangka tersebut, penyidik telah menetapkan dua tersangka lain, yakni Kolonel Cpl Budi Utomo (BU), selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, serta Andri Mulyono (AM), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal.

Menurut Kejagung, para tersangka diduga bersekongkol untuk mengatur proses pengadaan motor listrik dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 triliun.

Pengaturan itu diduga mencakup penentuan pemenang, spesifikasi barang, hingga harga perkiraan sendiri (HPS).

"Mulai dari pemenangan, spesifikasi, dan HPS juga, yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan. Nilai anggarannya kurang lebih Rp 1,2 triliun," ungkap Anang, di Kejagung, Jakarta, Jumat, 4 September 2026.

Andri Mulyono ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Juni 2026.

Kolonel Cpl Budi Utomo ditetapkan pada Agustus 2026, sedangkan GB ditetapkan pada 27 Agustus 2026.

Adapun AA dan YY ditetapkan sebagai tersangka pada 1 September 2026.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan sebelumnya, Budi Utomo ditahan di Pomdam Jaya, Andri Mulyono di Rumah Tahanan Negara Salemba, YY di Rutan Pondok Bambu, serta AA dan GB di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam proses pengadaan tersebut, BGN di bawah kendali Kolonel Cpl Budi Utomo disebut semula merencanakan pembelian 25.644 unit motor listrik.

Jumlah itu kemudian direvisi menjadi 21.000 unit.

Namun, menurut keterangan Anang, realisasi pengadaan hingga Maret 2026 hanya mencapai 2.117 unit.

Meski demikian, pengadaan disebut dibuat seolah-olah telah selesai sekitar 21.800 unit.

" Ternyata dalam pelaksanaan direvisi jadi 21.000, dan di akhir sekitar Maret 2026, realisasi cuma 2.117 unit, tapi dibuat seolah-olah sudah selesai sekitar 21.800 unit. Jadi tidak sesuai," ujar dia.

Penyerahan lima tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum menandai berlanjutnya penanganan perkara tersebut ke tahap penuntutan.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan kendaraan listrik yang menggunakan anggaran negara dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis.* (km/ad)

BINJAI – Anggota DPRD Kota Binjai mengapresiasi langkah cepat Polres Binjai dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai dugaan lokasi penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Binjai Utara.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul penggerebekan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai di Jalan T. Amir Hamzah, Gang Beringin 27, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, pada Jumat pagi, 9 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Polisi Periksa 23 Saksi, Tak Temukan Unsur Pidana dalam Kematian Taruna Poltekpel Malahayati

Dalam penggerebekan tersebut, petugas tidak menemukan orang di lokasi.

Namun, hasil penyisiran menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Barang-barang tersebut meliputi tiga alat hisap sabu, 15 plastik klip kosong, dua korek mancis, serta enam pipet yang telah dimodifikasi menjadi sekop sabu.

"Untuk mencegah lokasi tersebut kembali digunakan sebagai tempat mengonsumsi narkotika, petugas kemudian membongkar gubuk yang berada di lokasi," ujar AKP Ismail Pane.

Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Partai Gerindra, H. Ronggur Raja Doli Simorangkir, S.Pd., M.A., mengapresiasi respons cepat Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., beserta jajarannya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Menurut Ronggur, langkah tersebut menunjukkan keseriusan kepolisian dalam merespons keresahan warga sekaligus mendukung upaya pemberantasan narkoba di Kota Binjai.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, terutama demi melindungi generasi muda.

"Pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama semua pihak. Dengan sinergi antara Kepolisian, Pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan lingkungan yang bersih dari narkoba dapat terwujud demi masa depan generasi muda," pungkasnya.

Polres Binjai menegaskan akan terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Kepolisian juga menyatakan akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai serta mencegah lokasi yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan narkoba kembali dimanfaatkan untuk kegiatan serupa.

Polres Binjai juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi apabila mengetahui dugaan aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.* (ad)

BANDA ACEH– Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menyatakan tidak menemukan peristiwa pidana dalam kasus meninggalnya Muhammad Rasya Fadilla, 18 tahun, calon taruna Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh.

Penyidik telah meminta keterangan dari 23 saksi untuk mengungkap peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Beraksi di 3 Lokasi, Tiga Terduga Pelaku Begal Dibekuk Polrestabes Medan

Kesimpulan penyelidikan disampaikan dalam konferensi pers di Aula Meuligoe Rastra Sewakottama, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal Kompol Miftahuda Dizha Fezuono menjelaskan, penyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan Informasi Nomor R/LI/20/IX/RES/2026/Satreskrim tertanggal 27 September 2026.

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, petugas tidak menemukan suatu peristiwa pidana atas meninggalnya Muhammad Rasya Fadilla," kata Kompol Dizha.

Peristiwa itu bermula pada Sabtu, 26 September 2026, sekitar pukul 16.21 WIB.

Saat itu, Rasya mendatangi poliklinik Poltekpel Malahayati Aceh dengan keluhan demam dan nyeri tenggorokan.

Menurut keterangan dokter klinik yang disampaikan Kompol Dizha, suhu tubuh Rasya mencapai 39,7 derajat Celsius.

Tekanan darahnya tercatat 131/74 mmHg dengan denyut nadi 104 kali per menit.

Dokter kemudian memberikan penanganan berupa pemasangan infus dan obat minum untuk membantu mengatasi demam serta mengurangi nyeri.

Namun, pada Minggu, 27 September 2026, sekitar pukul 10.17 WIB, muncul ruam kemerahan pada tubuh Rasya.

Ruam tersebut semakin banyak sehingga dokter memutuskan merujuknya ke RSUDZA sekitar pukul 12.13 WIB dengan pendampingan tim medis.

Rasya tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUDZA sekitar pukul 15.20 WIB.

Berdasarkan keterangan dokter yang menangani, kondisinya kemudian memburuk secara drastis.

Sekitar pukul 15.57 WIB, Rasya mengalami sesak napas hebat. Tim medis melakukan resusitasi jantung paru (RJP) sebanyak lima siklus di ruang resusitasi.

"Dari keterangan dokter yang menangani, menyebutkan korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 16.05 WIB," tutur Kompol Dizha.

Dalam penyelidikan, polisi meminta keterangan dari dokter yang menangani Rasya di RSUDZA.

Dokter spesialis kulit dan kelamin yang bertugas di IGD, dr. Sulamsih Sri Budini, Sp.KK, menerangkan bahwa berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium, Rasya didiagnosis mengalami demam berdarah dengue (DBD) berat.

Menurut keterangan yang disampaikan Kasatreskrim, diagnosis tersebut didukung oleh gejala demam yang naik turun, berkurangnya asupan makanan dan cairan, serta munculnya ruam kebiruan di sejumlah bagian tubuh.

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar trombosit yang sangat rendah dan kadar leukosit yang tinggi.

Pemeriksaan juga menemukan gangguan fungsi ginjal, dengan kadar ureum 68 mg/dL dan kreatinin 3,11 mg/dL.

Selain itu, kadar AST/SGOT tercatat 62 U/L, glukosa darah 58 mg/dL, dan kalium 3,10 mmol/L.

Mengutip keterangan dokter, Kompol Dizha mengatakan kondisi Rasya memburuk dengan cepat hingga mengalami gangguan pernapasan dan memerlukan tindakan resusitasi.

"Dari keterangan medis, menyebutkan bahwa meninggalnya korban berkaitan dengan komplikasi berat berupa Dengue Shock Syndrome dan kegagalan fungsi multiorgan yang berkembang secara akut," sebut Kasatreskrim.

Sementara itu, dokter klinik Poltekpel Malahayati Aceh, dr. Rahmawati Aliwarman, menerangkan bahwa Rasya awalnya mengalami demam tinggi disertai menggigil dan nyeri tenggorokan.

Gejala kemudian berkembang dengan munculnya bercak merah tidak beraturan yang menyebar di wajah, tangan, kaki, badan, punggung, dan kepala.

Selain meminta keterangan tenaga medis, penyidik berkoordinasi dengan dokter forensik untuk memeriksa jenazah Rasya.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 097/VER/SK-19/KFM/IX/2026, dokter forensik Prof. Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE, tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban.

Pemeriksaan luar menemukan bercak dan bintik kehitaman serta kehitaman kemerahan di sejumlah bagian tubuh, antara lain wajah, leher, dada, perut, pinggang, kantung pelir, serta belahan bokong kanan dan kiri.

Kompol Dizha juga menjelaskan bahwa pemeriksaan radiologi melalui pemindaian CT scan kepala tidak menunjukkan adanya infark, perdarahan, ataupun peningkatan tekanan intrakranial pada otak.

Namun, pemeriksaan menemukan peradangan pada rongga sinus etmoid dan maksila di kedua sisi.

Meski tidak menemukan tanda kekerasan, dokter forensik menyatakan penyebab pasti kematian Rasya tidak dapat ditentukan secara medis hanya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Hal itu karena tidak dilakukan autopsi atau pemeriksaan bagian dalam jenazah, sesuai dengan batasan permintaan pemeriksaan dari pihak kepolisian.

"Meski tidak menemukan tanda kekerasan, dokter forensik menjelaskan bahwa penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan secara medis hanya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Hal itu karena tidak dilakukan autopsi atau pemeriksaan bagian dalam jenazah sesuai dengan batasan permintaan pemeriksaan dari pihak kepolisian," ungkap Kompol Dizha.

Untuk mengungkap peristiwa tersebut, Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan di lingkungan Poltekpel Malahayati Aceh.

Polisi juga berkoordinasi dengan pihak kampus, RSUDZA, dan dokter forensik.

Penyidik turut mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV dari asrama dan klinik kampus.

Sebanyak 23 saksi telah dimintai keterangan.

Mereka meliputi dokter Poltekpel, dokter yang bertugas di IGD RSUDZA, dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter forensik, serta pihak keluarga korban.

Polisi juga mengumpulkan sejumlah dokumen untuk mendukung penyelidikan.

Dokumen tersebut antara lain rekam medis Rasya saat mendaftar sebagai calon taruna pada 6 Mei 2026, rekam medis ketika berobat di klinik kampus pada 26 September 2026, rekaman CCTV dari 10 titik, hasil pemeriksaan laboratorium dan CT scan pada 27 September 2026, serta dokumen Visum et Repertum.

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan saksi, dokumen medis, rekaman CCTV, dan keterangan para dokter, penyidik menyimpulkan tidak menemukan peristiwa pidana dalam kasus meninggalnya Muhammad Rasya Fadilla.

"Kesimpulan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan saksi, dokumen medis, rekaman CCTV, serta keterangan dokter dan hasil pemeriksaan forensik yang menjadi bagian dari penyelidikan," lanjut Kompol Dizha.

Penyidik mencatat bahwa tenaga medis telah memberikan penanganan sejak Rasya mengalami keluhan awal di klinik kampus hingga dirujuk ke RSUDZA.

Meski demikian, berdasarkan keterangan dokter forensik, penyebab pasti kematian Rasya secara medis belum dapat dipastikan melalui pemeriksaan yang dilakukan tanpa autopsi.* (ad)