Camat Binjai Utara Musya Ma'aruf Lubis menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan penilaian LBS yang dipusatkan di Kelurahan Jati Karya. Dia juga mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• PKN Binjai Utara Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni 40 Anak Yatim

Kegiatan LBS tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026. Lomba ini bertujuan mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan asri sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk menghadapi penilaian tingkat provinsi, Kecamatan Binjai Utara bersama Kelurahan Jati Karya telah melakukan berbagai persiapan. Kegiatan tersebut meliputi gotong royong, penataan lingkungan, pengelolaan sampah hingga penghijauan.

Pemerintah Kecamatan Binjai Utara berharap keikutsertaan Jati Karya dalam LBS Tingkat Provinsi Sumut dapat menjadi motivasi bagi kelurahan lain di Kota Binjai untuk terus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Musya juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga lingkungan secara bersama-sama agar kawasan tempat tinggal tetap bersih, sehat dan nyaman.

Keikutsertaan Kelurahan Jati Karya dalam LBS Tingkat Provinsi Sumut menjadi bagian dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya hidup bersih serta meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Binjai.* (dh)

Dua gubuk tersebut ditemukan dalam kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) yang dilakukan personel gabungan Satresnarkoba Polres Sergai dan Unit Reskrim Polsek Kotarih pada Rabu (16/9/2026).

Baca Juga:

• Panik Saat Digerebek di Medan Deli, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti Usai Diciduk Bareng 3 Pemakai

Tim gabungan bergerak menuju lokasi sekitar pukul 15.15 WIB dan tiba sekitar pukul 16.30 WIB. Petugas kemudian menemukan dua unit gubuk yang berada di tengah areal perkebunan kelapa sawit milik Marid Ginting.

Kasat Narkoba Polres Sergai AKP Erikson David melalui Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya mengatakan petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba di sekitar gubuk.

"Di seputaran gubuk ditemukan banyak plastik klip transparan bekas dan alat hisap sabu atau bong," kata Bringin Jaya saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, polisi tidak menemukan pelaku maupun pengguna narkoba di lokasi. Barang yang diamankan hanya berupa sejumlah plastik klip transparan bekas serta alat hisap sabu atau bong.

Polisi kemudian menghadirkan Kepala Dusun I Bahgerger, pemilik lahan Marid Ginting, serta Sinta Dame Purba yang disebut sebagai pihak yang sebelumnya menyampaikan informasi mengenai lokasi tersebut di media sosial.

Setelah dilakukan musyawarah, seluruh pihak sepakat memusnahkan dua gubuk tersebut dengan persetujuan pemilik lahan dan disaksikan masyarakat.

Sekitar pukul 17.10 WIB, kedua gubuk dibakar hingga hangus. Polisi menyebut langkah tersebut dilakukan agar lokasi itu tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas terkait narkotika.

"Hal ini dilakukan agar lokasi tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan narkotika," ujar Bringin Jaya.

Menurut Bringin Jaya, pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat sekaligus upaya merespons keresahan warga terhadap dugaan aktivitas narkoba di kawasan tersebut.

"Polres Serdang Bedagai bersama Polsek jajaran tidak akan memberikan ruang bagi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kami," katanya.

Polisi juga mengimbau masyarakat aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.

"Apabila mengetahui, melihat, atau mencurigai adanya praktik peredaran gelap maupun penggunaan narkoba di wilayahnya, segera laporkan kepada personel Polres Sergai atau Polsek terdekat," ujarnya.

Bringin Jaya menambahkan peran masyarakat diperlukan untuk membantu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta lingkungan yang bebas dari narkoba.* (md/dh)

MR ditangkap pada Selasa (22/9/2026) sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Marelan Pasar 2 Gang Argo, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan.

Baca Juga:

• Cuma 40 Menit Tim Macan Belawan Ringkus Begal Bersajam yang Rampok Opang di Martubung

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo mengatakan kasus tersebut bermula dari laporan korban Ayu Pratiwi Putri (34) setelah mengetahui rumahnya dibobol.

"Pada Minggu, 20 September 2026, korban mendapat informasi dari saksi bahwa pintu dan jendela belakang rumah di Pasar 2 Barat Marelan dalam keadaan rusak dan terbuka. Setelah dilakukan pengecekan, sejumlah barang milik korban diketahui telah hilang," kata Agus.

Sejumlah barang milik korban yang hilang di antaranya mesin pompa air, tabung gas LPG 3 kilogram, uang tunai Rp1,2 juta serta perhiasan emas seberat 12 gram yang terdiri dari anting, gelang dan cincin.

Korban kemudian membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan. Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku.

Tim URC Sat Reskrim yang dipimpin Kanit Pidum IPDA Marcelino T.S. Damanik kemudian mendapatkan informasi mengenai keberadaan MR alias W di kawasan Medan Marelan.

Petugas bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku. Dari pemeriksaan awal, MR mengakui telah mengambil mesin pompa air milik korban.

"Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui telah mengambil mesin pompa air milik korban. Pelaku juga diketahui terlibat dalam satu tindak pidana pencurian dengan pemberatan lainnya di Marelan," jelas Agus.

Kasus tersebut kini masih dikembangkan oleh penyidik. Polisi juga menelusuri keberadaan barang milik korban lainnya yang belum ditemukan.

"Kami masih melakukan pengembangan untuk mengetahui keterlibatan pelaku dalam perkara lainnya serta menelusuri barang-barang milik korban yang belum ditemukan," tegas Agus.

MR bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.* (mt/dh)

Kuasa hukum pelapor dari Kantor Hukum AFKAR & Co, Fadli Rizki, mengatakan perkara tersebut telah berjalan cukup panjang sejak laporan Muhammad Gazali Iskandar dibuat ke Polda Sumut pada 11 April 2023.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Ditahan Polda Sumut, Partai Golkar Pastikan Tidak Beri Pendampingan Hukum

"Artinya, penyidik Polda Sumut telah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif dan mendalam. Bahkan telah dilakukan gelar perkara khusus di Karo Wasidik Mabes Polri," kata Fadli, Senin (21/9/2026).

Fadli mengatakan setelah melalui proses tersebut, penyidik kemudian menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana dan menetapkan pihak yang dinilai bertanggung jawab sebagai tersangka.

Dia juga menanggapi keberatan kuasa hukum Dhody yang mempertanyakan letak pemalsuan dalam perkara tersebut. Menurut Fadli, persoalan yang dipermasalahkan bukan sekadar bentuk atau produk surat yang dibuat oleh advokat, melainkan informasi yang tercantum dalam surat tersebut.

Fadli menyebut informasi dalam surat yang dipersoalkan diduga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat sehingga disebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

"Lantas apakah dengan informasi yang disampaikan di dalam surat yang diduga isinya tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, bahkan surat tersebut disebarluaskan ke khalayak ramai sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dapat dibenarkan dalam hukum?" ujarnya.

Menurut Fadli, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Hal tersebut juga berlaku bagi advokat ketika memberikan pendapat maupun pembelaan hukum untuk kepentingan klien.

Namun, dia menilai kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab dan didasarkan pada fakta yang sebenarnya, terutama apabila informasi yang disampaikan berkaitan dengan hak serta kepentingan hukum pihak lain.

"Siapa pun berhak memberikan pendapat dan itu dilindungi hukum, apalagi advokat dalam membela kepentingan kliennya. Namun hendaknya dalam memberikan pendapat harus berlandaskan fakta dan/atau keadaan yang sebenarnya," katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum Dhody Thahir, Dr Hasrul Benny Harahap, menyampaikan keberatan atas penetapan kliennya sebagai tersangka. Hasrul menilai perkara tersebut berpotensi menimbulkan persoalan terkait independensi profesi advokat dan hak masyarakat memperoleh pembelaan hukum.

Menurut Hasrul, surat yang menjadi objek perkara bukan merupakan surat atau akta yang dipalsukan secara fisik. Dia mengatakan dokumen tersebut dibuat, ditandatangani, dan memuat argumentasi hukum.

Sementara itu, Polda Sumut sebelumnya telah menetapkan Dhody Thahir sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat. Penetapan tersebut tercantum dalam SP2HP Ditreskrimum Polda Sumut tertanggal 18 Agustus 2026.

Dhody kemudian ditahan penyidik Polda Sumut pada 16 September 2026 setelah menjalani pemeriksaan. Polda Sumut menyebut penahanan dilakukan setelah Dhody dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka.

Perkara tersebut masih dalam proses hukum di Polda Sumut. Masing-masing pihak juga telah menyampaikan pandangannya mengenai dasar penetapan tersangka serta objek surat yang dipersoalkan.* (an/dh)

Sutarto mengaku prihatin karena dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG kembali terjadi. Dia menilai pengawasan keamanan pangan perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak berulang.

Baca Juga:

• Sapu Bersih Utang DBH Rp 1,7 Triliun, Pemprov Sumut Sudah Kucurkan Hampir Rp 1 T ke Kab/Kota

Beberapa kasus dugaan keracunan MBG sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah Sumut. Salah satunya menimpa 353 siswa di SMAN 1 Berastagi serta SMK/SMA Bersama Kabupaten Karo pada 13 Agustus 2026.

Kasus berikutnya terjadi di Kabupaten Asahan. Sebanyak 22 hingga 30 siswa MTs Negeri 2 Kisaran dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami keluhan yang diduga berkaitan dengan makanan program MBG pada 14 September 2026.

Sementara pada 18 September 2026, sebanyak 38 murid dari empat sekolah dasar negeri di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dilarikan ke Puskesmas Galang setelah mengalami sakit perut dan muntah-muntah yang diduga muncul usai mengonsumsi paket MBG.

Menurut Sutarto, BBPOM sebagai unit pelaksana teknis BPOM di tingkat regional memiliki peran penting dalam memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.

"BBPOM ini merupakan sebuah instrumen yang perannya harus diperkuat pelibatannya dalam pengawasan, saya kira," ujarnya.

Sutarto mengatakan peran BPOM dalam pengawasan program MBG juga telah diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Dia menyebut pengawasan mencakup berbagai tahapan, mulai dari persiapan, pengujian bahan mentah, rantai pasok, distribusi hingga pelaksanaan dan penyajian makanan.

"Di sana menyebut BPOM mengawal keamanan bahan bakunya, edukasi, pengelolaan hingga distribusi dan penyajian, serta mitigasi masalah," katanya.

Sutarto mendorong Pemerintah Provinsi Sumut meningkatkan sinergi dengan BPOM RI melalui BBPOM di Medan. Menurutnya, pengawasan perlu dibarengi edukasi mengenai keamanan pangan serta pencegahan risiko berdasarkan kajian.

Dia juga meminta dilakukan investigasi setiap insiden, transparansi hasil uji laboratorium, penelusuran rantai pasok, serta tindakan koreksi setelah ditemukan persoalan.

"Perlu adanya investigasi insiden, transparansi uji lab, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi, dan penindakan pasca-temuan," imbuhnya.

Sutarto menilai penguatan standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan menjadi bagian penting untuk mencegah kasus dugaan keracunan kembali terjadi.

"Terutama soal desain rantai pasok, aturan penyimpanan suhu ruang yang tidak boleh melebihi batas aman 4 jam, serta pola distribusi makanan dan penyajian yang higienis," pungkasnya.

Dorongan tersebut disampaikan di tengah berjalannya program MBG di berbagai daerah Sumut. Pengawasan keamanan bahan makanan, proses penyimpanan, distribusi hingga penyajian menjadi perhatian menyusul adanya sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan MBG.* (an/dh)

Salmon mengatakan kondisi jalan tersebut perlu segera ditangani karena kerusakan semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Dia khawatir akses transportasi terputus apabila badan jalan kembali mengalami longsor.

Baca Juga:

• Disentil Soal DBH Medan Baru Cair 30 Persen, DPRD Sumut Pasang Badan Buat Bobby Nasution

Menurut Salmon, badan jalan di kawasan tersebut telah mengalami amblas atau longsor sejak beberapa bulan lalu. Kerusakan disebut terjadi akibat badan jalan tergerus aliran air.

Kondisi jalan yang semakin menyempit membuat pengguna kendaraan harus lebih berhati-hati saat melintas. Situasi tersebut dinilai semakin berisiko bagi kendaraan roda empat dan masyarakat yang menggunakan jalur tersebut setiap hari.

Salmon menyebut kondisi jalan tersebut sebelumnya telah mendapat perhatian dari pemerintah. Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti bahkan disebut telah meninjau langsung lokasi kerusakan.

Namun, Salmon mengatakan hingga kini belum terlihat pekerjaan perbaikan permanen di titik tersebut. Dia menyebut masyarakat, termasuk anak sekolah yang menggunakan akses tersebut, masih menghadapi risiko saat melintas.

Karena khawatir akses jalan terputus, masyarakat Desa Telagah dan sekitarnya disebut berinisiatif membuat jembatan darurat menggunakan batang pohon kelapa. Upaya tersebut dilakukan agar kendaraan, terutama roda empat, masih dapat melewati lokasi yang mengalami kerusakan.

Salmon mengapresiasi inisiatif masyarakat tersebut. Menurutnya, gotong royong warga menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan.

"Kita salut kepada masyarakat Desa Telagah dan sekitarnya yang masih memiliki rasa peduli dan kemanusiaan. Mereka kompak bergotong royong memperbaiki badan jalan yang longsor guna menghindari jatuhnya korban saat melintas di kawasan itu," ujarnya.

Dia menilai perbaikan secara swadaya masyarakat hanya dapat menjadi solusi sementara. Menurut Salmon, jalan tersebut perlu diperbaiki secara permanen oleh pemerintah karena kerusakannya berkaitan dengan struktur badan jalan dan ancaman longsor akibat gerusan air.

"Kita berharap adanya gerak cepat dari Dinas BMBKCK Sumut melakukan penanganan terhadap badan jalan yang amblas, termasuk memperkuat struktur jalan dan mengantisipasi kembali terjadinya longsor akibat gerusan air," katanya.

Salmon juga mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu hingga badan jalan putus total dan masyarakat terisolasi. Dia mendorong pembangunan serta pemeliharaan jalan dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan kembali terjadi.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumut sebelumnya telah menyatakan perbaikan permanen jalan longsor di Dusun Pamah Semelir, Desa Telagah, Kabupaten Langkat, ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober 2026. Ruas tersebut merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Langkat dengan Tanah Karo.

Ruas jalan yang amblas tersebut menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat antara Langkat dan Karo. Karena itu, penanganan kerusakan jalan dinilai berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran aktivitas masyarakat.* (an/dh)

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Timur Tumanggor mengatakan kewajiban kurang bayar DBH tersebut berasal dari beberapa tahun anggaran, mulai 2023, 2024, 2025 hingga tahun berjalan.

Baca Juga:

• Disentil Soal DBH Medan Baru Cair 30 Persen, DPRD Sumut Pasang Badan Buat Bobby Nasution

Menurut Timur, pembayaran DBH dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pemprov Sumut serta kemampuan pendapatan daerah.

Pemprov Sumut juga telah menyiapkan pembayaran lanjutan pada bulan depan. Pemerintah provinsi berharap langkah tersebut dapat terus mengurangi sisa kewajiban kepada pemerintah kabupaten/kota.

"Pembayaran berikutnya kita rencanakan bulan depan," ujarnya.

Timur menegaskan pembayaran kurang bayar DBH diperuntukkan bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota yang memiliki hak atas dana tersebut, termasuk Pemerintah Kota Medan.

Dengan demikian, penyelesaian tunggakan DBH tidak hanya berkaitan dengan satu daerah. Pemprov Sumut menyatakan pembayaran akan dilakukan kepada seluruh kabupaten/kota sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

Pemprov Sumut menargetkan seluruh tunggakan DBH dapat diselesaikan hingga akhir Desember 2026. Namun, pencapaian target tersebut bergantung pada realisasi pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau PAD kita bisa mencapai 100 persen sesuai dengan target APBD, seluruh kurang bayar itu bisa kita selesaikan," jelas Timur.

Dia menjelaskan kondisi penerimaan daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan Pemprov Sumut dalam memenuhi kewajiban pembayaran DBH kepada kabupaten/kota.

Karena itu, meski anggaran untuk penyelesaian kurang bayar telah dialokasikan dalam APBD, pembayaran tetap dilakukan secara bertahap mengikuti realisasi pendapatan daerah.

Timur mengatakan Pemprov Sumut tetap berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban DBH. Pemerintah provinsi menargetkan tidak ada lagi tunggakan hingga akhir tahun apabila kondisi pendapatan daerah mendukung.

"Target kita sampai akhir Desember selesai. Tentunya disesuaikan dengan APBD dan pendapatan yang kita terima," pungkasnya.

Dengan alokasi sekitar Rp1,7 triliun dan realisasi pembayaran yang telah mendekati Rp1 triliun, Pemprov Sumut masih akan melanjutkan pembayaran sisa kurang bayar DBH kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kota Medan.

Penyelesaian pembayaran DBH tersebut diharapkan dapat mendukung kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik melalui APBD masing-masing.* (sp/dh)

Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga mengatakan Pemprovsu tetap akan membayarkan DBH kepada Pemko Medan secara bertahap. Menurutnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memiliki pertimbangan dalam menentukan tahapan penyaluran DBH tersebut.

Baca Juga:

• Warga Miskin Disebut Gagal Dapat Bansos gara-gara Status Desil, DPRD Medan Minta Data PKH Diverifikasi Ulang

Ihwan mengatakan pola penyaluran DBH secara bertahap berkaitan dengan kondisi transfer ke daerah yang juga diterima pemerintah provinsi secara bertahap.

"Semuanya kan bertahap, Pemprovsu juga menerima TKD dari (Pemerintah) Pusat secara bertahap," ujarnya.

Dia juga menilai kondisi keuangan masing-masing pemerintah kabupaten dan kota menjadi salah satu pertimbangan dalam penyaluran DBH. Ihwan menyebut daerah dengan kemampuan fiskal yang lebih kecil perlu mendapat perhatian dalam distribusi dana tersebut.

"Masih banyak kabupaten/kota yang APBD-nya tidak sekuat Pemko Medan, wajar bila kabupaten/kota yang APBD-nya lebih kecil yang didahulukan," katanya.

Menurut Ihwan, pembayaran DBH tidak hanya mempertimbangkan kondisi keuangan Pemprovsu, tetapi juga kondisi fiskal pemerintah kabupaten dan kota yang menerima dana.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen meminta Pemprovsu segera menyalurkan DBH kepada Pemko Medan. Wong menyebut DBH merupakan hak pemerintah kota dan dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Desakan tersebut disampaikan saat realisasi DBH dari Pemprovsu ke Pemko Medan masih berada di kisaran Rp90 miliar dari total sekitar Rp310 miliar.

"DBH itu hak Pemko Medan dan memang harus segera disalurkan. Pemprovsu harus segera mendistribusikannya," kata Wong.

Wong menilai penyaluran DBH penting bagi Pemko Medan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik serta pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Sementara itu, pembahasan Perubahan APBD Kota Medan 2026 juga mencakup penyesuaian pendapatan daerah dan kapasitas fiskal pemerintah kota. Pemko Medan menyebut perubahan APBD dilakukan untuk mengakomodasi perubahan proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.

Hingga kini, penyaluran DBH dari Pemprovsu kepada Pemko Medan masih berlangsung secara bertahap. Pemko Medan sebelumnya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemprovsu terkait sisa DBH yang belum disalurkan.* (sp/dh)

Erni tiba di Gedung Ditreskrimum Polda Sumut sekitar pukul 14.30 WIB. Dia kemudian memberikan keterangan kepada penyidik terkait SPT yang disebut menjadi alasan ketidakhadiran Dodi dalam memenuhi panggilan pemeriksaan.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Diperiksa Polda Terkait SPT Dhody Tahir

Erni menegaskan pemeriksaan tersebut tidak berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam perkara yang sedang ditangani Ditreskrimum Polda Sumut. Dia mengatakan hanya dimintai keterangan mengenai SPT yang diberikan kepada Dodi.

"Alasannya mangkir karena ada SPT. Begitu kata PH-nya dengan penyidik," ujarnya.

Erni juga menyayangkan pemberitaan yang menurutnya membangun persepsi seolah-olah dirinya memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Dia meminta media melakukan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum memuat informasi mengenai dirinya.

"Jangan digoreng-goreng seperti pemberitaan yang lain. Apalagi kan media itu harus konfirmasi ke saya terlebih dahulu. Ini tidak ada. Sangat disayangkan kemasan beritanya," tegas Erni.

Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Sumut Dodi Tahir telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Sumut dalam perkara dugaan pemalsuan surat. Penetapan tersebut tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tertanggal 18 Agustus 2026.

Dalam perkara tersebut, penyidik sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap Dodi. Erni kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai SPT yang disebut berkaitan dengan ketidakhadiran Dodi memenuhi panggilan penyidik.

Pemeriksaan Erni berlangsung di Ditreskrimum Polda Sumut pada Senin (21/9/2026). Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut dari penyidik mengenai hasil pemeriksaan tersebut.

Erni sendiri tetap menegaskan bahwa dirinya hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait SPT Dodi Tahir dan tidak berkaitan dengan perkara dugaan pemalsuan surat yang sedang ditangani Polda Sumut.* (sp/dh)

Pimpinan Wilayah Bulog Sumut Budi Cahyanto mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut telah memasuki hari keempat. Setiap KPM yang terdaftar mendapatkan 30 kilogram beras kualitas medium yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Baca Juga:

• Beraksi di 71 TKP Sumut-Riau, Sindikat Maling Motor Ditembak Polisi Usai Hasil Curian Buat Nyabu

Menurut Budi, bantuan pangan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kelompok ekonomi bawah yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4. Data penerima mengacu pada basis data tunggal sosial ekonomi nasional yang dirilis pemerintah.

Bulog Sumut mencatat penyaluran bantuan pangan di Kota Medan telah mencapai 71,36 persen dari total alokasi sekitar 6.000 ton beras.

Bulog menargetkan seluruh pasokan bantuan dapat dikirim ke titik pembagian di tingkat kelurahan paling lambat 25 September 2026. Dengan target tersebut, seluruh KPM di Kota Medan diharapkan menerima bantuan paling lambat 28 September 2026.

Dalam proses distribusi, Bulog masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kondisi geografis dan cuaca ekstrem menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi penyaluran bantuan pangan.

"Masih ada kendala di lapangan, terutama kondisi geografis dan cuaca ekstrem. Curah hujan yang tinggi berpotensi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Ditambah lagi gelombang laut yang tinggi, sehingga distribusi ke daerah kepulauan terluar seperti Nias terkendala," ujar Budi.

Sementara itu, penyaluran bantuan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat penerima. Salah seorang KPM, Masiyah (70), mengaku bantuan beras dari pemerintah cukup membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Alhamdulillah, terima kasih banyak sama pemerintah yang tahu rakyat susah. Berasnya lumayan enak, biasanya saya campur sedikit daun pandan biar wangi. Kondisi ekonomi saat sekarang, bantuan ini rasanya seperti dapat rezeki nomplok," tutur Masiyah.* (mi/dh)

Humas PN Medan Soniady Drajat Sadarisman mengatakan putusan MA telah diberitahukan kepada pihak terkait, termasuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terpidana.

Baca Juga:

• Dr Taqwaddin: Putusan Bebas Tak Bisa Lagi Dibanding dan Dikasasi

Perkara tersebut tercatat dengan nomor 2657 K/PID.SUS/2026. MA memutus perkara itu pada 21 Mei 2026 dan putusannya telah diteruskan oleh PN Medan pada 3 Agustus 2026.

"Dengan Nomor 2657 K/PID.SUS/2026, terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 3 Agustus 2026," ujar Soni.

Dalam putusan kasasi tersebut, MA menyatakan Alexander Halim alias Akuang terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan serta putusan PN Medan.

Selain pidana penjara, Akuang juga dijatuhi denda Rp1 miliar dengan ketentuan subsider tiga bulan kurungan.

Terpidana juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut tercantum dalam amar putusan. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda milik terpidana untuk menutupi kewajiban tersebut.

Apabila harta benda terpidana tidak mencukupi, Akuang diwajibkan menjalani pidana penjara tambahan selama lima tahun sebagai pengganti uang pengganti yang tidak dapat dibayar.

Putusan MA tersebut juga menyatakan ketentuan pidana terhadap Akuang tetap berkekuatan hukum. Dalam perkara tersebut, dia dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Akuang diketahui belum menjalani penahanan sejak perkara tersebut mulai disidangkan.

Dengan telah diberitahukannya putusan kasasi kepada pihak terkait, proses selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (tm/dh)

Persoalan tersebut salah satunya muncul dalam penyaluran Program PKH Medan Makmur yang bersumber dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga:

• Nyamar Jadi Tukang Bersih-bersih Warung, Prajurit TNI Disersi di Medan Nekat Curi Motor Bosnya

Menurut Afif, pihaknya masih menerima laporan warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan karena berada dalam kategori Desil 6 hingga 10. Hal serupa juga disebut terjadi pada warga lanjut usia yang membutuhkan bantuan.

"Kami menerima laporan masih banyak terkait nama penerima PKH Medan Makmur yang tidak sesuai. Ada warga yang benar-benar miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan karena status Desil 6-10," ujar Afif, Selasa (22/9/2026).

Afif mengatakan DPRD Medan akan meminta penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan mengenai mekanisme pendataan hingga penetapan kategori desil.

Dinas Sosial Kota Medan juga akan dimintai penjelasan mengenai pelaksanaan Program PKH Medan Makmur. Menurut Afif, persoalan data penerima bansos perlu segera dibenahi agar tidak terus menimbulkan masalah di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

"Menurut saya, penggunaan Desil dalam pendataan penerima bansos justru menimbulkan persoalan baru. Kalau memang sistem ini tidak mampu menghasilkan data yang akurat, harus diperbaiki atau dievaluasi," tegasnya.

Afif juga menyebut DPRD Medan akan membahas kemungkinan revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan kemiskinan. Dia mengusulkan evaluasi terhadap Program PKH Medan Makmur, termasuk mekanisme pendataan calon penerima bantuan.

"Program bantuan harus benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Bersama teman-teman di DPRD Medan, dalam waktu dekat kami akan membahas revisi Perda tentang kemiskinan. Mekanisme pendataan juga perlu dievaluasi dan jangan hanya bergantung pada Desil," katanya.

Afif menegaskan penggunaan data desil merupakan bagian dari sistem pendataan yang berada di bawah BPS, bukan Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial.

"Intinya, kita tidak menyerang Kemensos. Kita ingin mengurai dulu pokok persoalannya dan memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem pendataan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti mengatakan data penerima bantuan terus diperbarui secara berkala. Dia menjelaskan data yang digunakan merupakan bagian dari basis data sosial yang berasal dari beberapa sumber.

Menurut Khoiruddin, DTSN merupakan penggabungan sejumlah basis data, antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi, serta data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Kami memberikan data bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Untuk PKH Medan Makmur, bantuannya sebenarnya belum cair. Saat ini kami masih melakukan verifikasi ulang terhadap nama-nama yang masuk," jelas Khoiruddin.

Verifikasi tersebut juga dilakukan bersama anggota DPRD Medan yang mengetahui kondisi masyarakat di daerah pemilihannya.

Anggota DPRD Medan dari Fraksi NasDem Antonius Devolis Tumanggor juga meminta daftar calon penerima PKH Medan Makmur diverifikasi ulang. Dia mengaku menerima banyak pengaduan masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan tetapi tidak tercatat dalam daftar.

"Data nama calon penerima PKH Medan Makmur yang diberikan kepada kami harus diverifikasi ulang karena masih banyak yang salah sasaran," tegas Antonius.

Antonius menilai mekanisme penetapan penerima bantuan yang bersumber dari APBD Kota Medan tidak semestinya hanya bergantung pada sistem desil. Menurutnya, diperlukan dasar regulasi daerah yang lebih jelas dan dapat menyesuaikan dengan kondisi riil masyarakat.

Dia juga mendorong evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial apabila persoalan data penerima bantuan tidak segera diselesaikan.* (tm/dh)

H ditangkap personel Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Penindakan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Mabar Hilir.

Baca Juga:

• Nongkrong Sambil Transaksi Ganja di Lapangan Bola, Remaja 18 Tahun di Simalungun Diringkus Polisi

"Sebuah rumah yang menjadi transaksi, petugas melakukan penindakan dan mengamankan H. Saat hendak diamankan, yang bersangkutan sempat membuang barang bukti menggunakan tangan kirinya," ujar Riza, Selasa (22/9/2026).

Dari penindakan tersebut, polisi mengamankan empat paket sabu, satu bungkus plastik klip kosong, satu pipet ujung runcing, satu kotak berwarna putih serta uang tunai Rp60 ribu dari H.

Setelah diamankan, H menjalani pemeriksaan awal dan mengakui perbuatannya mengedarkan sabu, berdasarkan keterangan polisi.

Selain H, petugas juga mengamankan tiga pria lainnya, yakni J (49), DA (32), dan AF (24). Ketiganya diduga sebagai pengguna narkotika.

"Terhadap tiga orang lainnya dilakukan pemeriksaan dan tes urine. Hasilnya, urine ketiganya positif mengandung metamfetamina," jelas Riza.

Polisi turut mengamankan masing-masing satu botol urine milik J, DA, dan AF yang menunjukkan hasil positif metamfetamina.

Sementara itu, H masih menjalani pemeriksaan bersama barang bukti yang diamankan petugas. Polisi juga melakukan pengembangan untuk mengetahui asal narkotika tersebut.

"Pengungkapan ini masih kami kembangkan untuk mengetahui sumber narkotika yang diperoleh tersangka serta kemungkinan adanya jaringan lain yang berkaitan," tegas Riza.

Keempat pria tersebut bersama seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.* (tm/dh)

Prayogi diamankan personel Polsek Gunung Malela pada Minggu (20/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi mengenai dugaan transaksi narkoba di sekitar lokasi tersebut.

Baca Juga:

• Beraksi di 71 TKP Sumut-Riau, Sindikat Maling Motor Ditembak Polisi Usai Hasil Curian Buat Nyabu

"Awalnya kami mendapat informasi terkait adanya transaksi jual beli narkoba di Jalan Purwo, Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, tepatnya di sekitar Lapangan Bola," kata Hengky.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan menemukan seorang pria dengan ciri-ciri sesuai informasi sedang duduk di pinggir lapangan. Polisi langsung mengamankan pria tersebut yang kemudian diketahui bernama Prayogi.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan lima plastik kecil berwarna biru yang diduga berisi ganja dengan berat bruto 11,59 gram. Polisi juga mengamankan satu unit telepon genggam merek Vivo berwarna biru.

"Barang bukti yang kami amankan berupa lima buah plastik kecil warna biru yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11,59 gram, serta satu unit telepon genggam merk Vivo warna biru milik pelaku," ujar Hengky, dikutip Selasa (22/9/2026).

Dari hasil interogasi awal, Prayogi mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seorang pria berinisial Kentus yang disebut tinggal di Gang Mandor, Nagori Karang Sari, Kabupaten Simalungun.

"Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama Kentus yang beralamat di Gang Mandor Nagori Karang Sari," kata Hengky.

Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Kentus yang diduga menjadi pemasok ganja kepada Prayogi.

Prayogi bersama barang bukti selanjutnya dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Polsek Gunung Malela menyatakan masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan serta memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukumnya.* (tm/dh)

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan penangkapan EV berawal dari laporan warga yang terganggu dengan aktivitas yang diduga dilakukan wanita tersebut.

Baca Juga:

• Sempat Kabur dan Kejar-kejaran dengan Polisi, Pengedar Sabu di Hamparan Perak Akhirnya Diciduk

Setelah diamankan, petugas menginterogasi dan menggeledah barang bawaan EV. Polisi kemudian menemukan dua paket sabu dengan berat total 0,86 gram serta 24 plastik yang diduga digunakan sebagai pembungkus narkotika.

"Barang bukti yang kita sita berupa dua paket sabu seberat 0,86 gram dan 24 pcs plastik yang digunakan sebagai pembungkus narkotika," ujarnya.

Dari pemeriksaan awal, EV mengaku baru beberapa pekan menjalani aktivitas tersebut. Polisi menyebut EV mengedarkan narkoba dengan alasan kebutuhan ekonomi.

"Pemeriksaan awal, pelaku baru beberapa pekan terakhir mengedarkan narkoba," kata Rafli.

Dari keterangan EV, polisi juga mengantongi identitas pihak yang diduga memasok narkotika kepadanya. Pemasok tersebut berinisial I alias G.

Rafli mengatakan pihaknya kini masih memburu I alias G untuk mengungkap lebih lanjut jaringan peredaran narkotika tersebut.

Hingga kini, EV masih menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan oleh Satresnarkoba Polrestabes Medan. Polisi juga terus mengembangkan kasus untuk mengejar pihak yang diduga menjadi pemasok sabu.* (tm/dh)

Korban bernama Desi Gusmanti (47) mengatakan sepeda motornya dibawa ZAL pada Selasa (15/9/2026). Saat itu, Desi mengaku belum mengetahui bahwa ZAL merupakan anggota TNI.

Baca Juga:

• Viral Jukir Medan Getok Tarif Rp 3 Ribu dan Maki Pengendara, Dishub Beri Sanksi Pemecatan

Desi mengatakan dirinya baru mengetahui sepeda motornya hilang ketika hendak mengantarkan minuman pada hari kejadian. Dia kemudian mendapat informasi dari pedagang nasi di depan warung bahwa sepeda motornya dibawa oleh ZAL.

"Panik lah aku. Terus tukang bungkus nasi di depan (warung) bilang motor itu dibawa Z," ujarnya.

Desi kemudian memeriksa rekaman kamera CCTV yang terpasang di sekitar warung. Dari rekaman tersebut, dia melihat ZAL membawa sepeda motor miliknya.

Menurut Desi, ZAL diduga mengambil kunci sepeda motor dari dalam tas miliknya. Namun, barang lain seperti ponsel dan uang disebut tidak ikut dibawa.

"Mereka pikir saya yang kasih. Terus saya cek CCTV ternyata memang dia. Dia ambil kunci dari dalam tas aku. Kalau ponsel dan uang gak ada diambil," katanya.

Setelah mengetahui sepeda motornya dibawa ZAL, Desi berusaha mencari keberadaan pria tersebut. Dari informasi yang diperolehnya, dia kemudian mengetahui bahwa ZAL merupakan prajurit TNI yang masih aktif.

Desi mengaku mendapat informasi bahwa ZAL masih berstatus sebagai prajurit TNI meski disebut meninggalkan tugas.

"Kabarnya dia masih aktif. Cuma dia lari dari tugas jadi belum dipecat," ucap Desi.

Desi kemudian membuat laporan ke Denpom 1/5 pada 17 September 2026. Dia berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti dan pihak yang dilaporkan dapat ditemukan.

Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan Kolonel Sandy mengatakan laporan tersebut sedang ditindaklanjuti oleh Denpom Medan.

"Kalau memang sudah dilaporkan ke Denpom I/5, tentunya laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan," ujar Sandy.

Hingga kini, laporan dugaan pencurian sepeda motor tersebut masih dalam proses penyelidikan. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai hasil penanganan terhadap Prada ZAL. (km/dh)

Dalam video yang beredar, jukir terlihat meminta uang parkir Rp3.000 kepada pengendara sepeda motor. Padahal, tarif retribusi parkir sepeda motor di tepi jalan umum Kota Medan disebut sebesar Rp2.000 sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga:

• Asap Erupsi Capai Medan, Warga Serbu Masker Hingga Harga Naik Jadi Rp 28 Ribu

"Memang tarif parkir Rp2.000 tapi setoran tinggi," kata jukir dalam video tersebut.

Di lokasi juga terlihat seorang personel Dishub Medan. Perekam video kemudian menyayangkan petugas yang dinilai tidak langsung menertibkan jukir tersebut.

Video itu kemudian ramai di media sosial. Dishub Medan melakukan penelusuran dan memanggil pihak yang terkait untuk dimintai klarifikasi.

Humas Dishub Medan Ali Hanafi menjelaskan pria yang terlihat dalam video sebenarnya bukan jukir resmi yang terdaftar di lokasi. Jukir resmi di kawasan tersebut merupakan istrinya.

Menurut Ali, pada Minggu (20/9/2026), volume kendaraan di lokasi sedang tinggi sehingga jukir resmi meminta bantuan suaminya untuk membantu mengatur dan mendorong sepeda motor.

"Jadi dari hasil penelusuran kami, jukir ini bukan jukir resmi. Tapi jukir yang diperbantukan di lokasi, jukir resminya adalah istrinya," ujar Ali dalam video klarifikasi yang diunggah melalui akun Instagram Dishub Medan, dikutip Selasa (22/9/2026).

Ali mengatakan jukir resmi yang bertugas di lokasi tersebut telah dipecat oleh pihak pengelola parkir. Sanksi itu diberikan karena adanya tindakan yang dinilai tidak dibenarkan.

"Jadi ibu ini sudah dipecat karena pertimbangan perbuatan yang tidak dibenarkan. Tapi nanti akan dipertimbangkan kembali jika yang bersangkutan kooperatif," katanya.

Sementara itu, Dishub Medan juga memberikan teguran kepada pria yang meminta tarif parkir Rp3.000 tersebut. Ali menegaskan tidak boleh ada penarikan tarif parkir melebihi ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, tarif parkir tepi jalan umum tidak bertambah berdasarkan lamanya kendaraan diparkir. Hal tersebut berbeda dengan sistem tarif parkir di dalam gedung yang dapat dihitung berdasarkan durasi.

"Kita sudah menegur yang bersangkutan untuk tidak memaki pengendara dan memang tidak dibolehkan mengutip parkir melebihi aturan," ucap Ali.

Petugas Dishub yang berada di lokasi saat kejadian juga mendapat peringatan. Ali menilai petugas seharusnya lebih sigap ketika melihat adanya perselisihan antara jukir dan pengendara.

"Itu petugasnya juga kita beri peringatan. Harusnya sigap dan tidak menunggu sampai terjadi pertengkaran baru dipisah," pungkasnya.* (ds/dh)

Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan Iptu Ramadhani Bimo Setiadi mengatakan para pelaku merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan begal.

Baca Juga:

• Pelatihan Pertanian Cabai Dampingan MPM PWM Sumut Masuk Tahap Tanam

Empat pelaku yang diamankan yakni Julpan (38), Welly Hutabarat (29), Sufandy (30) dan Marchelino Agung Gumelar (24). Mereka ditangkap secara bertahap pada Minggu (20/9) hingga Senin (21/9).

Bimo menyebut Sufandy dan Marchelino merupakan residivis dalam kasus pencurian.

Salah satu aksi komplotan itu terjadi di Jalan Menteng VII, Kecamatan Medan Denai, pada Kamis (27/8) sekitar pukul 04.50 WIB. Korban bernama Tumpak Situmorang (64) kehilangan dua sepeda motor yang sebelumnya diparkir di teras rumah.

Kejadian tersebut diketahui setelah Tumpak pulang mengantar anaknya ke kawasan Kampung Lalang. Korban kemudian memeriksa rekaman CCTV dan melihat empat pria datang menggunakan dua sepeda motor lalu mencuri kendaraan miliknya.

"Pelapor mengecek CCTV. Ternyata motor pelapor ini dicuri 4 orang laki-laki yang datang dengan mengendarai 2 sepeda motor," jelas Bimo.

Setelah menerima laporan korban, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi para pelaku.

Tim Resmob kemudian menangkap Julpan di Jalan Garu, Kecamatan Medan Amplas, pada Minggu (20/9) pagi. Sehari berikutnya, polisi mengamankan Welly di Jalan Perhubungan, Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, sekitar pukul 00.30 WIB.

Sekitar pukul 04.00 WIB pada hari yang sama, petugas kembali menangkap Sufandy dan Marchelino di Jalan Batang Kuis-Pantai Labu, kawasan Sei Rotan.

Dalam proses pengembangan kasus, Julpan dan Welly disebut berusaha melarikan diri. Polisi kemudian melakukan tindakan tegas dengan menembak kaki keduanya.

Dari pemeriksaan, Julpan mengaku terlibat dalam pencurian dua sepeda motor milik Tumpak bersama Welly dan dua pelaku lain yang masih diburu.

Motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada terduga penadah seharga Rp7,5 juta. Polisi menyebut uang hasil penjualan digunakan para pelaku untuk membeli sabu dan berfoya-foya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, komplotan tersebut diduga telah beraksi di 71 lokasi yang tersebar di Sumut dan Riau. Rinciannya, 30 TKP berada di Medan, 13 TKP di Deli Serdang, 12 TKP di Serdang Bedagai, 15 TKP di Tebing Tinggi dan satu TKP di Pekanbaru.

Selain menangkap empat pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang yang diduga digunakan dalam aksi pencurian, di antaranya kunci L dan kunci T.

Polrestabes Medan masih melakukan pengembangan untuk mengejar pelaku lain yang disebut terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk pihak yang diduga berperan sebagai penadah.* (ds/dh)

PHI yang mengelola operasi hulu migas Pertamina di Regional 3 Kalimantan mendapatkan penghargaan untuk sejumlah kategori komunikasi korporat, mulai dari komunikasi internal, riset hubungan masyarakat, komunikasi keberlanjutan hingga hubungan media.

Baca Juga:

• Dari Amplang hingga Hidroponik, Pertamina Hulu Berdayakan 750 Warga Kalimantan

PHI juga memperoleh Awards of Excellence pada kategori Impactful Communications Awards (ICOMMA) untuk subkategori Best Sustainability Communications serta IMPRA untuk subkategori Best Creative PR Campaign.

Tiga penghargaan lainnya berupa Awards of Merit masing-masing untuk kategori ICOMMA pada subkategori Best Leadership Communications Program dan Best Employee Engagement Program, serta kategori IMPRA untuk subkategori Best Media Relations Program.

Penghargaan tersebut mencakup berbagai aspek komunikasi, mulai dari hubungan perusahaan dengan pekerja dan media hingga strategi komunikasi keberlanjutan dan kampanye publik.

Presiden IABC Indonesia Elvera N. Makki membuka rangkaian kegiatan IABC Indonesia Awards 2026 yang mengangkat tema komunikasi, kepercayaan dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI.

Head of Committee IABC Indonesia Awards 2026 Jeane Niode Sindy mengatakan perkembangan teknologi dapat mempercepat proses komunikasi. Namun, menurutnya, unsur manusia tetap penting dalam membangun kepercayaan dan reputasi organisasi.

"Teknologi dapat mengakselerasi proses, namun integritas, empati, dan human touch tetap menjadi penentu utama reputasi sebuah institusi," kata Jeane.

Tema tersebut sejalan dengan The 5th IABC Indonesia Conference & Awards 2026, yakni "Driving Communications Impact: Building Trust in the Age of AI".

Manager Communication Relations & CID PHI Dony Indrawan menyambut perolehan tujuh penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian itu menjadi pengakuan terhadap upaya PHI dalam menerapkan praktik komunikasi korporat yang mengikuti perkembangan dan standar komunikasi global.

"Mengingat posisi IABC Indonesia sebagai bagian dari Aliansi Global, maka penghargaan ini menjadi sebuah pengakuan yang sangat berarti atas konsistensi dan upaya PHI untuk terus menerapkan praktik terbaik komunikasi korporat yang sejalan dengan standar global," ujar Dony.

Dony mengatakan komunikasi korporat memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan operasi perusahaan, terutama bagi industri hulu migas yang memiliki cakupan pemangku kepentingan yang luas.

Menurutnya, strategi komunikasi yang terukur diperlukan untuk membangun pemahaman antara perusahaan dengan pekerja, pemerintah, media, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

"Strategi komunikasi korporat yang efektif dapat memberikan nilai dan dampak yang signifikan bagi kelancaran operasi hulu migas serta reputasi perusahaan, sekaligus membangun kepercayaan para pemangku kepentingan," katanya.

Di tengah derasnya arus informasi digital, PHI menjalankan strategi komunikasi melalui berbagai saluran. Komunikasi internal dan eksternal, hubungan media, keterlibatan stakeholder serta program tanggung jawab sosial dan pengembangan masyarakat menjadi bagian dari strategi tersebut.

Dony mengatakan pendekatan terintegrasi itu juga diarahkan untuk mengurangi risiko distorsi informasi, misinformasi dan disinformasi mengenai perusahaan maupun industri hulu migas.

"Dengan strategi ini, kita membangun pemahaman pemangku kepentingan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mengurangi potensi risiko adanya distorsi, disinformasi, misinformasi tentang perusahaan dan industri hulu migas," ujarnya.

PHI merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina yang mengelola operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan, yang mencakup Zona 8, Zona 9 dan Zona 10.

Berdasarkan data resmi PHI, sepanjang 2025 perusahaan mencatat produksi minyak sebesar 58 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 630 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Operasi tersebut dijalankan bersama anak perusahaan dan afiliasi dengan melibatkan SKK Migas serta mengacu pada prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).

Dalam konteks industri hulu migas, komunikasi tidak hanya berkaitan dengan reputasi perusahaan. Hubungan dengan masyarakat, pemerintah, pekerja, media dan pemangku kepentingan juga menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung keberlangsungan operasi.

Sepanjang 2026, PHI juga melakukan sejumlah kegiatan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Pada Juli 2026, misalnya, PHI menggelar forum dialog industri hulu migas bersama media di Balikpapan yang membahas peran media dalam menyampaikan informasi mengenai operasi dan kontribusi industri migas.

Perolehan tujuh penghargaan IABC Indonesia Awards 2026 menjadi bagian dari perjalanan komunikasi korporat PHI. Di tengah perkembangan teknologi AI dan semakin cepatnya arus informasi, PHI menyatakan tantangan berikutnya adalah menjaga akurasi, konsistensi dan keterbukaan dalam komunikasi.

Bagi perusahaan hulu migas, komunikasi juga menjadi sarana untuk menjelaskan kegiatan operasi, kontribusi produksi energi, program sosial dan lingkungan serta berbagai risiko yang melekat pada kegiatan industri.

Dengan basis operasi di Kalimantan, agenda komunikasi PHI tidak hanya berkaitan dengan citra perusahaan, tetapi juga bagaimana informasi mengenai industri hulu migas dipahami oleh para pemangku kepentingan dalam konteks ketahanan energi nasional.* (dh)

MEDAN — Seorang pria berinisial MZ (40), warga Kabupaten Labuhanbatu, melaporkan dugaan penyekapan dan penganiayaan yang disebut dialaminya di sebuah panti rehabilitasi narkoba di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

MZ mengaku awalnya datang ke panti tersebut untuk berkonsultasi sekaligus melihat fasilitas rehabilitasi.

Baca Juga:

• Sebulan Usai Puting Beliung Medan Johor, Warung Sumarni Bangkit tapi Harus Terlilit Utang

Selama sekitar empat bulan berada di tempat tersebut, MZ mengaku mengalami penganiayaan sebanyak tiga kali.

Ia menyebut mengalami sejumlah luka memar di tubuh serta gangguan pada bagian gendang telinga berdasarkan pemeriksaan dokter.

MZ kemudian melaporkan dugaan penyekapan, perampasan kemerdekaan, dan penganiayaan itu ke Polda Sumatera Utara.

MZ mengatakan persoalan tersebut bermula pada 11 Mei 2026.

Saat itu, ia mengaku sebagai pengguna rokok elektrik yang mengandung narkotika dan kemudian berkonsultasi dengan pihak panti rehabilitasi.

Setelah berkomunikasi melalui telepon, MZ mengaku sepakat datang ke Medan untuk melihat fasilitas rehabilitasi.

Pada 18 Mei 2026, ia berangkat dari Labuhanbatu menggunakan kereta api. Setibanya di Medan, MZ mengaku dijemput oleh pihak panti.

Namun, menurut MZ, dirinya kemudian langsung dibawa masuk ke ruang isolasi.

"Saya dijemput di stasiun kereta api, kemudian dibawa di tempat rehab awalnya cuma mau konsultasi doang, belum ada kita deal-dealan masalah harga dan lain-lain. Ternyata saya langsung dimasukkan ke dalam ruangan mereka, semacam penjaralah gitu kan, ruangan isolasi orang itu," kata MZ, Senin (21/9/2026).

MZ mengatakan dirinya sempat memprotes tindakan tersebut. Namun, ia mengaku protesnya tidak mendapat tanggapan dari pihak panti.

Dua hari setelah berada di panti, atau pada 20 Mei 2026, MZ mengaku melihat petugas memeriksa tas miliknya.

Menurut dia, sejumlah barang seperti kartu ATM, kartu kredit dan barang pribadi lainnya kemudian diambil.

MZ mengaku memprotes tindakan tersebut. Namun, menurut pengakuannya, protes itu justru berujung pada dugaan penganiayaan.

"Nah, ketika saya tanya, saya cuma hanya bertanya, komplain kenapa barang-barang saya diambil. Dibalas 'kau jangan bising kali,' katanya. Orang itu langsung masuk ke kamar, buka kerangkeng, saya langsung dipukulin di situ," katanya.

MZ juga mengaku sempat digantung pada sebuah tiang dan dipukuli.

"Saya dipukuli, saya ditarik, digantung di tiang restok. Itu tiangnya tinggi, jadi saya jinjit. Saya digebukin lagi di situ, rusuk dipukul," sambungnya.

MZ mengklaim penganiayaan tersebut tidak hanya terjadi sekali.

Selama sekitar empat bulan berada di panti, ia mengaku mengalami penganiayaan sebanyak tiga kali.

Pada penganiayaan kedua, MZ menyebut mengalami sakit pada bagian telinga hingga akhirnya dibawa menjalani pemeriksaan medis.

Dalam kesempatan tersebut, MZ mengaku sempat mencoba melarikan diri. Namun, upaya tersebut gagal setelah dirinya kembali tertangkap.

MZ mengaku kembali mendapat kekerasan dan kemudian dikurung serta diborgol selama sekitar satu minggu.

"Jadi, begitu saya lari, ternyata saya dapat sama mereka. Saya dihajar lagi kan saya diborgol selama 1 minggu di dalam kerangkeng, diborgol, saya enggak bisa ngapa-ngapain," ungkapnya.

"Maaf-maafnya, saya buang air aja enggak bisa karena posisi diborgol," sambungnya.

Selain dugaan penyekapan dan penganiayaan, MZ juga mengaku diminta membayar biaya rehabilitasi sebesar Rp31 juta.

Menurut MZ, uang tersebut disebut sebagai biaya perawatan selama enam bulan.

Namun, ia mengaku hanya berada di panti tersebut selama sekitar empat bulan.

Setelah keluar dari tempat tersebut, MZ mengaku mengalami trauma. Ia berharap polisi segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuatnya.

MZ juga mengklaim dirinya bukan satu-satunya orang yang mendapat perlakuan serupa di panti tersebut.

"Iya, dibayar 6 bulan. Berharap segera menindaklanjuti lah biar selesai. Jadi masalah ini kan bukan hanya saya aja yang yang menerima, tapi teman-teman juga di sana banyak diperlakukan seperti saya," kata MZ.

MZ kemudian mendatangi Polda Sumatera Utara bersama kuasa hukumnya, Halomoan Panjaitan, pada Senin (21/9/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyekapan, perampasan kemerdekaan, dan penganiayaan.

Laporan tercatat dengan nomor LP/B/1591/X/2026/Polda Sumut tertanggal 21 September 2026.

Dalam laporan tersebut, dugaan perbuatan dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 466 juncto Pasal 266.

Halomoan mengatakan laporan dibuat karena pihaknya menduga terjadi tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang.

"Iya, hari ini kita akan membuat laporan polisi di Polda Sumatera Utara terkait dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang," kata Halomoan Panjaitan, Senin (21/9/2026).

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan dari pihak panti rehabilitasi terkait tuduhan penyekapan, penganiayaan, dan perampasan kemerdekaan yang disampaikan MZ.

Polisi selanjutnya akan melakukan proses penyelidikan terhadap laporan tersebut untuk mengetahui fakta dan rangkaian peristiwa yang sebenarnya terjadi.* (km/ad)