OC Kaligis mengatakan langkah hukum itu ditempuh setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan yang sebelumnya diajukan Lodewyk Pusung.

Baca Juga:

• Sekolah Libur Karena Karhutla Tapi Siswa Tetap Diminta Ambil Makan Bergizi, Ini Alasan Tak Terduga Kepala BGN

"Ada surat dari PT dan juga putusan dari Jakarta Pusat bahwa ini mesti kewenangan Jakarta Selatan. Makanya mestinya pada waktu itu sudah diputus," ujar OC Kaligis di PN Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2026).

Ia menjelaskan pengajuan kembali praperadilan tersebut bertujuan agar substansi perkara dapat diperiksa secara langsung oleh hakim. Salah satu hal yang ingin dibuktikan adalah ada atau tidaknya keterlibatan Lodewyk dalam proses pengadaan barang dan jasa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

OC menilai dua permohonan praperadilan sebelumnya belum menyentuh substansi perkara karena proses persidangan lebih banyak berkaitan dengan persoalan kewenangan relatif pengadilan.

"Ini lucu. Pertama, di sini dikatakan bukan wewenang pengadilan. Kemudian Jakarta Pusat mengatakan ini wewenang pengadilan. Jadi substansinya tidak pernah diperiksa," katanya.

OC juga menyoroti tidak adanya saksi fakta yang menurutnya dapat membuktikan keterlibatan Lodewyk dalam proses pengadaan barang dan jasa pada dua persidangan praperadilan sebelumnya.

Ia mengatakan pihak jaksa tidak menghadirkan saksi fakta yang secara langsung menjelaskan keterlibatan kliennya dalam perkara tersebut.

"Di dua sidang praperadilan, jaksa mestinya mengajukan dua alat bukti, dua saksi fakta. Sidang pertama tidak mengajukan dua saksi fakta mengenai keterlibatan Pusung dalam pengadaan barang dan jasa. Di sidang kedua juga tidak," ujar OC.

Atas dasar itu, OC menegaskan pihaknya meyakini Lodewyk tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dipersoalkan.

Kuasa hukum juga menduga terdapat upaya kriminalisasi terhadap Lodewyk. Untuk memperjelas perkara, pihaknya berencana menghadirkan Lodewyk dalam persidangan secara daring.

OC bahkan membuka kemungkinan melakukan konfrontasi dengan sejumlah pihak yang dianggap berkaitan dengan perkara tersebut.

"Kalau perlu konfrontasi dengan Pak Dadan, Ibu Nani, dan Pak Sony. Karena dia sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah mencampuri mengenai program makan gratis ini," katanya.

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang
Sebelumnya, hakim tunggal PN Jakarta Pusat Muhammad Firman Akbar menyatakan pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan yang diajukan Lodewyk Pusung.

Putusan itu dibacakan pada Senin (24/8/2026). Hakim mengabulkan eksepsi pihak termohon mengenai kewenangan mengadili perkara.

Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan kedudukan termohon, yakni Jaksa Agung Republik Indonesia c.q. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PN Jakarta Pusat menilai alamat tersebut berada dalam wilayah hukum PN Jakarta Selatan.

Dalam pertimbangannya, hakim juga merujuk putusan PN Jakarta Selatan Nomor 105 tanggal 30 Juli 2026 yang sebelumnya menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan Lodewyk.

PN Jakarta Selatan sebelumnya mempertimbangkan bahwa tindakan upaya paksa terhadap Lodewyk tidak dilakukan di wilayah hukumnya. Namun, PN Jakarta Pusat menilai lokasi dilakukannya upaya paksa bukan menjadi patokan utama untuk menentukan kompetensi relatif dalam perkara praperadilan.

Dengan pengajuan terbaru ini, Lodewyk Pusung kembali meminta agar permohonan praperadilannya diperiksa di PN Jakarta Selatan.* (k/dh)

Zulhas menyebut berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pencurian ikan di wilayah laut Indonesia masih menjadi persoalan. Nilai ikan yang dicuri disebut mencapai lebih dari Rp200 triliun setiap tahun.

Baca Juga:

• 500 Santri Keracunan Massal di Sidoarjo, Zulhas Tancap Gas Minta Kepala SPPG Diproses Hukum Tanpa Toleransi

Menurut Zulhas, kondisi tersebut tidak terlepas dari kemampuan nelayan Indonesia yang masih kalah bersaing dengan nelayan dari sejumlah negara lain. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan armada yang dimiliki nelayan Indonesia.

Ia mengatakan banyak nelayan Indonesia masih menggunakan kapal berukuran kecil sehingga wilayah operasional penangkapan ikan menjadi terbatas.

"Karena makmur, punya kapal-kapal besar. Kita tidak punya, kita hanya berlayar dekat karena kapal-kapal kecil," ujarnya.

Selain persoalan armada, Zulhas menilai nelayan Indonesia juga menghadapi masalah rendahnya daya tawar terhadap hasil tangkapan. Kondisi tersebut membuat nelayan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika menjual ikan.

Menurutnya, ikan merupakan komoditas yang mudah rusak sehingga nelayan sering kali tidak memiliki banyak pilihan ketika harus segera menjual hasil tangkapannya.

"Apa yang terjadi nelayan itu karena dia tidak punya daya tawar. Tidak punya pendukung. Dia serajin apa pun kalau dapat ikan, dia tidak punya daya tawar. Tetap ditawar rendah, harganya murah. Kalau tidak, ikannya busuk," kata Zulhas.

Ia menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan Indonesia atas wilayah laut.

"Kalau nelayan kita miskin, maka lautan kita bisa dikuasai nelayan lain," tegasnya.

Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan daya tawar hasil tangkapan nelayan. Zulhas menyebut dukungan pemerintah melalui berbagai program bantuan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan dan petani.

Menurutnya, penguatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, kata Zulhas, perlu memastikan masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi bawah mendapatkan dukungan sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memperkuat sektor pangan nasional.* (d/dh)

Sudaryono menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena keputusan meliburkan sekolah disampaikan ketika dapur penyedia MBG telah menyiapkan makanan. Proses pengadaan bahan hingga memasak disebut sudah dilakukan sebelum adanya pengumuman libur.

Baca Juga:

• Dicecar DPR soal Ganti Rugi Siswa Keracunan MBG, Kepala BGN Blak-blakan Ngaku Belum Ada Kompensasi Resmi

Menurut Sudaryono, makanan yang telah dipersiapkan tersebut tetap harus disalurkan pada hari itu agar tidak terbuang. Karena itu, dalam kondisi tertentu siswa atau orang tua diminta mengambil makanan yang sudah tersedia.

Ia menegaskan BGN tidak memaksakan pelaksanaan distribusi MBG apabila pemerintah daerah telah menetapkan sekolah diliburkan akibat kondisi tertentu, termasuk karhutla.

"Intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur atau tidak libur, kami mengikuti. Kami tidak pernah memaksa demi MBG, walaupun ada karhutla, sekolah tetap buka," jelasnya.

Sudaryono mengatakan keputusan terkait kegiatan sekolah menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai tingkat pendidikan. Untuk jenjang SMA, kebijakan berada di pemerintah provinsi melalui gubernur. Sementara SD dan SMP berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota.

"Untuk SMA itu di pemerintah gubernur, kemudian SD, SMP di bupati atau wali kota. Kami serahkan. Begitu libur, kemudian MBG mengikuti," kata Sudaryono.

BGN, lanjutnya, akan menyesuaikan pelaksanaan program MBG dengan kebijakan pemerintah daerah, termasuk ketika sekolah harus diliburkan karena kondisi darurat seperti kebakaran hutan dan lahan.

Penyesuaian tersebut dilakukan agar distribusi program MBG tetap berjalan dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan keputusan pemerintah setempat.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026). Pernyataan tersebut disampaikan setelah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan tanggung jawab BGN terhadap korban keracunan MBG.

Baca Juga:

• Siswa Terus Jadi Korban, Komnas HAM Desak Dapur Makan Bergizi Gratis Disetop dan Diusut Tuntas

"Apakah selama ini Saudara pernah melakukan ganti rugi dari pihak SPPG, misalnya semacam ganti rugi atau permintaan maaf kepada korban keracunan MBG?" tanya Charles.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sudaryono mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti apakah terdapat pemberian ganti rugi sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala BGN.

Namun, selama dirinya memimpin BGN, belum ada pemberian kompensasi yang dilakukan secara kelembagaan. Menurutnya, bantuan yang diberikan selama ini lebih bersifat personal.

"Untuk yang lalu sebelum kami masuk, mungkin harus kami cek. Tapi setelah saya, sifatnya pribadi saja, belum secara kelembagaan," ujar Sudaryono.

Sudaryono menilai persoalan kompensasi bagi korban keracunan MBG dapat menjadi masukan untuk perbaikan pelaksanaan program. Ia juga menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan Komisi IX DPR RI.

"Saya kira ini mungkin jadi masukan yang bagus juga, jadi ada kompensasi misalnya. Terima kasih masukannya," katanya.

Menurut Sudaryono, ketika terjadi kasus keracunan MBG, prioritas BGN selama ini adalah memastikan korban mendapatkan penanganan medis dan menjalani proses pemulihan kesehatan.

Ia menjelaskan BGN juga menanggung sejumlah biaya tambahan yang tidak tercakup dalam skema pembiayaan tertentu. Termasuk ketika korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit swasta yang tidak ter-cover BPJS Kesehatan.

"Begitu keracunan, fokus kita adalah bagaimana memulihkan kondisi kesehatannya. Di setiap kasus keracunan ada biaya tambahan yang tidak ter-cover atau misalnya dirawat di rumah sakit swasta, kemudian rumah sakit swasta tidak ter-cover BPJS dan lain-lain. Itu kemudian dari BGN kita cover biayanya," jelas Sudaryono.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi pelaksanaan program MBG, khususnya terkait bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban apabila terjadi persoalan dalam penyediaan makanan.* (d/dh)

Dalam kegiatan itu, Pertamina bersama Hiswana Migas Aceh memberikan cinderamata kepada sejumlah pelanggan sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan dan kesetiaan menggunakan produk LPG Non Subsidi.

Baca Juga:

• Cuaca Ekstrem Menghambat Distribusi LPG ke Sabang, Ribuan Warga Terimbas

Sekretaris Hiswana Migas Aceh, Munazar Ismail, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi Pertamina bersama Hiswana Migas Aceh dalam memberikan perhatian kepada pelanggan.

"Ini merupakan bentuk sinergi antara Pertamina dengan Hiswana Migas Aceh untuk memberikan perhatian kepada pelanggan, khususnya mereka yang telah memilih dan menggunakan produk LPG Non Subsidi," ujar Munazar.

Menurut Munazar, pelanggan memiliki peran penting dalam keberlangsungan ekosistem distribusi LPG Non Subsidi. Karena itu, komunikasi dan kualitas pelayanan dinilai perlu terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat terhadap produk energi dapat terpenuhi dengan baik.

Ia menambahkan, peringatan Hari Pelanggan Nasional bukan hanya menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada konsumen. Kegiatan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi LPG untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Melalui kegiatan tersebut, Pertamina dan Hiswana Migas Aceh berharap hubungan dengan pelanggan semakin erat. Selain itu, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya memperoleh LPG Non Subsidi melalui jalur distribusi resmi demi menjaga kualitas, keamanan, dan pelayanan kepada konsumen.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi pleno Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).

Baca Juga:

• Arahan Tegas Prabowo di Vladivostok: Kerja Sama Energi RI-Rusia Harus Berbuah Investasi dan Manfaat Nyata

"Kami, berdasarkan tradisi, kami non-blok. Seperti yang saya katakan, kami tidak tergabung dalam aliansi militer mana pun. Kami menghormati semua kekuatan," ujar Prabowo.

Sesi pleno tersebut juga dihadiri Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar U Nyo Saw, serta Wakil Perdana Menteri Dewan Negara China Ding Xuenxiang.

Prabowo mengatakan prinsip independen tidak hanya diterapkan Indonesia dalam bidang politik dan pertahanan, tetapi juga dalam hubungan ekonomi.

Menurutnya, Indonesia terbuka untuk membangun kerja sama dengan berbagai negara tanpa membedakan kelompok atau blok tertentu.

"Secara ekonomi, kami juga independen, dan kami ingin bekerja sama dengan semua sahabat kami. Kami ingin bekerja sama dengan semua negara," kata Prabowo.

Ia menegaskan Indonesia menawarkan hubungan perdagangan yang adil kepada seluruh mitra yang ingin bekerja sama.

Prabowo juga menjelaskan bahwa keterbukaan Indonesia dalam menjalin hubungan ekonomi tidak berarti negara ini akan bergabung dengan satu kelompok untuk menghadapi kelompok lainnya.

Indonesia, lanjutnya, akan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pihak yang ingin menjalin kerja sama.

"Namun, seperti yang saya katakan, karena kami sangat terbuka, semua orang tahu, semua pihak tahu bahwa kami tidak akan bekerja sama dengan satu kelompok untuk melawan kepentingan kelompok lain," ujarnya.

"Kami akan memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang yang datang ke Indonesia dan kami bernegosiasi. Kami tidak ingin mengancam siapa pun. Jadi, itulah posisi kami," sambung Prabowo.

Dalam forum yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin turut menyoroti posisi strategis Indonesia dalam dinamika global.

Putin menyebut Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia sekaligus negara dengan populasi Muslim terbesar.

Menurut Putin, posisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang perlu diperhitungkan dalam berbagai perkembangan dan kebijakan global.

"Saya ingin menarik perhatian pada fakta berikut, bahwa Indonesia bukan hanya negara terbesar dengan populasi Muslim terbesar, tetapi juga salah satu negara terbesar di dunia," kata Putin.

Ia menilai perkembangan kebijakan di berbagai kawasan dunia tidak dapat mengabaikan posisi strategis Indonesia.

"Apapun jenis kebijakan yang sedang dijalankan di bagian dunia mana pun, Anda harus memperhitungkan hal ini juga," ujar Putin.

Pernyataan Prabowo dalam EEF ke-11 tersebut kembali menegaskan posisi Indonesia yang berupaya menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan dunia tanpa terikat pada aliansi militer tertentu.* (k/dh)

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepolisian menangani kasus keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara transparan, independen dan adil.

Permintaan tersebut disampaikan Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyusul kembali munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Sebut Alasannya Mengada-ada, Sudaryono Resmi Batalkan Proyek Janggal LED Rp 535 Miliar di BGN

Komnas HAM mencatat sejumlah kejadian keracunan pangan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jombang dan Kota Solo pada September 2026.

Peristiwa tersebut berdampak pada ratusan peserta didik di sekolah maupun pondok pesantren.

Sebelumnya, dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG juga terjadi di Kabupaten Jayapura dan Kota Semarang pada Agustus 2026.

Menurut Uli, kejadian tersebut perlu mendapat perhatian serius karena kasus serupa terus muncul di berbagai wilayah.

"Kasus keracunan pangan dalam pelaksanaan MBG ini mengalami keberulangan, bukan hanya satu kasus keracunan, tetapi peristiwanya berlangsung terus menerus, dan hampir menjadi sebuah pola," ujarnya.

Uli menegaskan hak atas pangan, khususnya pangan yang aman, merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Menurutnya, pemenuhan hak atas pangan tidak cukup hanya dengan memastikan jumlah makanan tersedia atau mengurangi rasa lapar. Makanan yang diberikan juga harus memenuhi standar kualitas, keamanan dan gizi.

Ia menjelaskan, pangan yang disediakan negara harus aman dari berbagai bentuk kontaminasi, baik biologis, kimia maupun fisik.

"Ketika kontaminasi pangan terjadi, pendekatan berbasis HAM mewajibkan adanya pemulihan hak bagi korban secara komprehensif," tutur Uli.

Pemulihan tersebut, lanjutnya, antara lain mencakup investigasi epidemiologis secara transparan untuk menemukan akar masalah, pemberian sanksi yang adil serta adanya jaminan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Komnas HAM menilai keberulangan kasus keracunan dapat membahayakan hak hidup penerima manfaat MBG, terutama anak-anak peserta didik.

"Hak hidup tidak hanya terkait eksistensi jiwa/fisik saja, tetapi kualitas dan kelangsungan hidup seseorang," kata Uli.

Komnas HAM juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan di lokasi terjadinya keracunan.

Penghentian sementara tersebut diminta dilakukan hingga evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kejadian selesai dan langkah-langkah perbaikan dipastikan terlaksana.

Selain itu, Komnas HAM menekankan pentingnya akses pemulihan bagi para korban. Pemulihan tidak hanya berupa permohonan maaf dan jaminan agar kejadian tidak terulang, tetapi juga mencakup pemulihan kesehatan fisik dan mental korban.

Uli menyebut pemulihan korban merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Badan Gizi Nasional perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi/kota/kabupaten, Kementerian Kesehatan, dan BPOM agar memperbaiki sistem pengawasan di seluruh tahapan penyediaan makanan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah kasus gangguan kesehatan atau keracunan yang diduga berkaitan dengan makanan MBG telah naik ke tahap penyidikan.

Sudaryono mengatakan aparat penegak hukum telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah titik dapur yang diduga menyebabkan gangguan kesehatan setelah penerima manfaat mengonsumsi makanan MBG.

"Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan," ujar Sudaryono seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026) malam.

Menurut Sudaryono, BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Termasuk mengenai kemungkinan adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan," katanya.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan pangan dalam program MBG yang menyasar peserta didik. Transparansi proses penanganan dan evaluasi sistem penyediaan makanan menjadi salah satu hal yang didorong agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.* (k/dh)

Informasi tersebut disampaikan Kemendikdasmen melalui akun Instagram resminya pada Jumat (4/9/2026). Penjelasan itu merujuk pada sejumlah temuan penelitian mengenai hubungan antara asupan gizi dan kemampuan kognitif anak.

Baca Juga:

• Rebutan Duit Negara! Kemendikdasmen hingga Kemenhan 'Ngantre' Tambahan Anggaran Jumbo Tembus Ratusan Triliun

Selain zat gizi tersebut, kebutuhan kalori juga penting untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan organ tubuh dan aktivitas anak sehari-hari.

Asupan energi yang cukup juga membantu menjaga kestabilan energi sepanjang hari sehingga anak tidak mudah merasa lelah atau mengantuk ketika mengikuti kegiatan belajar.

Bagaimana Komposisi Makanan Bergizi untuk Anak?
Kemendikdasmen mengingatkan pentingnya memperhatikan komposisi makanan dalam setiap porsi makan anak.

Pola makan seimbang dapat diterapkan dengan membagi isi piring menjadi makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan.

Rekomendasi komposisi yang disampaikan meliputi:

- Sepertiga bagian makanan pokok.
- Seperenam bagian lauk pauk.
- Sepertiga bagian sayur-mayur.
- Seperenam bagian buah-buahan.
- Pola tersebut diharapkan membantu anak memperoleh beragam zat gizi yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan sekaligus aktivitas belajar.

MBG Disebut Kurangi Gangguan Belajar akibat Lapar
Selain pola makan bergizi secara umum, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut memberikan dampak positif terhadap proses belajar siswa.

Kemendikdasmen menyatakan MBG dapat membantu mengurangi gangguan konsentrasi yang disebabkan rasa lapar sehingga siswa lebih siap mengikuti pembelajaran.

Temuan tersebut berasal dari survei evaluasi yang terintegrasi dalam program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH). Salah satu kebiasaan yang didorong dalam program tersebut adalah konsumsi makanan sehat dan bergizi.

Evaluasi dilakukan oleh Kemendikdasmen melalui Pusat Penguatan Karakter. Pengumpulan data dilakukan pada tahap baseline Mei-Juni 2025 hingga November-Desember 2025 dengan melibatkan 1.203.309 responden siswa secara nasional.

Hasil evaluasi menunjukkan sekolah penerima MBG mengalami penurunan gangguan belajar akibat lapar rata-rata 2,37 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program tersebut.

Di wilayah Indonesia Timur, perbedaannya tercatat lebih besar. Penurunan gangguan belajar akibat lapar pada sekolah penerima MBG mencapai 14,85 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum melaksanakan program tersebut.

Evaluasi Dilakukan Berbasis Data
Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, mengatakan pemilihan responden dilakukan menggunakan pendekatan sampling sistematik.

Menurut Rusprita, sekolah pelaksana MBG dipilih secara acak dengan mempertimbangkan ketersediaan data awal dan akhir yang memadai.

Sekolah penerima MBG kemudian dipadankan dengan sekolah yang belum menjalankan program tersebut berdasarkan jenjang pendidikan, wilayah dan jumlah murid yang relatif sama.

"Pendekatan ini memperkuat validitas hasil sekaligus memastikan setiap rekomendasi kebijakan benar-benar berbasis data," kata Rusprita dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Ia menilai hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa intervensi gizi melalui MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

Program tersebut juga dinilai dapat mendukung kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, terutama dengan mengurangi gangguan belajar yang muncul akibat rasa lapar.

Dengan demikian, makanan bergizi bukan hanya penting bagi pertumbuhan fisik anak. Pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang juga menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung konsentrasi, energi dan kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Baca Juga:

• Bongkar Penyebab Utama, BGN Sebut 80 hingga 90 Persen Kasus Keracunan MBG Terjadi Akibat Langgar SOP Dapur

Menurut Sudaryono, setelah mengetahui proses pengadaan itu, BGN mengambil keputusan untuk membatalkannya.

"Kami belum ada di situ ya. Dan begitu kami Juli kami masuk, kami dilaporkan ini, ini kemudian ini keputusan kami cancel," kata Sudaryono dalam rapat tersebut.

Sudaryono menyebut terdapat sejumlah alasan yang menjadi pertimbangan BGN membatalkan pengadaan LED senilai Rp535 miliar tersebut.

Salah satunya, alasan pengadaan dinilai tidak masuk akal. Selain itu, menurut Sudaryono, pengadaan tersebut juga tidak memiliki pagu anggaran.

"Keputusannya kami cancel. Kenapa? Satu, alasannya cukup mengada-ada. Yang kedua, pagu anggarannya nggak ada, jadi kalau diadakan pasti keliru," tegasnya.

Ia menilai pengadaan tersebut seharusnya tidak dilanjutkan karena tidak memiliki pagu anggaran. Karena itu, setelah mengetahui prosesnya, BGN memutuskan untuk menghentikan dan membatalkan pengadaan tersebut.

"Tidak diadakan saja sebetulnya sudah keliru, karena tidak ada pagu anggarannya di sini. Nah sehingga ini sebetulnya sudah kami batalkan dalam proses pembatalan. Jadi ini memang sudah kami batalkan," pungkas Sudaryono.* (oz/dh)

Persidangan yang dilangsungkan di ruang sidang 2 PN Jakarta Selatan ini dipimpin oleh hakim tunggal praperadilan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Hadir pula tim kuasa hukum pemohon yang dipimpin oleh pengacara senior OC Kaligis, serta perwakilan Tim Hukum dari Kejaksaan Agung cq Jampidsus selaku pihak termohon.

Baca Juga:

• Hakim Sebut Tan Kian Beri Rp40 Miliar ke Eks Jampidsus Febrie, Kejagung Buka Suara

Melalui upaya praperadilan ini, pihak Lodewyk berharap bisa memperoleh keadilan atas apa yang mereka sebut sebagai kesesatan dalam penegakan hukum. Dalam materi permohonannya, kubu Lodewyk secara spesifik mempersoalkan serangkaian tindakan penyidik mulai dari proses penggeledahan, penyitaan, penetapan status tersangka, hingga penahanan yang dinilai dilakukan tanpa didukung minimal dua alat bukti yang sah serta menyalahi ketentuan KUHAP.

Gugatan praperadilan ini sendiri merupakan langkah hukum kesekian kalinya yang ditempuh oleh Lodewyk. Sebelumnya, upaya serupa sempat diajukan ke PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Pusat, sebelum akhirnya kembali didaftarkan di PN Jakarta Selatan untuk diuji keabsahannya secara hukum.* (oz/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi panggilan penyidik dan hadir di Gedung Merah Putih KPK sejak pagi hari untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Baca Juga:

• "Matikan Kamera Langsung Kena SP", BGN Perketat Pengawasan Petugas MBG Lewat Zoom - Sejumlah Kasus Keracunan Naik ke Penyidikan Polisi

Perkara rasuah ini bermula dari operasi tangkap tangan dan pengembangan penyidikan yang menjerat Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, sebagai tersangka utama. Thobari diduga kuat meminta fee dari para kontraktor dalam sejumlah proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP).

Selain sang bupati, KPK sebelumnya telah menetapkan empat tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong Hary Eko Purnomo, serta tiga pihak swasta masing-masing Irsyad Satria Budiman (PT Statika Mitra Sarana), Edi Manggala (CV Manggala Utama), dan Youki Yusdianto (CV Alpagker Abadi).

Dalam perkembangannya, penyidikan kasus ini kian meluas, termasuk langkah KPK yang mulai membidik dugaan penyelewengan dalam proyek limbah kesehatan di Bengkulu. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lintas sektor, termasuk unsur legislatif, dilakukan untuk mengurai aliran dana haram serta melengkapi berkas perkara para tersangka.* (in/dh)

Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga tersebut naik dari perdagangan sebelumnya, Kamis (3/9/2026), yang berada di level Rp2.639.000 per gram.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Level Rp17.631 per Dolar AS di Akhir Pekan, Berhasil Pangkas Pelemahan

Harga buyback atau harga pembelian kembali emas Antam juga mengalami kenaikan Rp31.000 menjadi Rp2.523.000 per gram.

Dalam pembelian emas batangan, terdapat ketentuan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,9% sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Tarif PPh 22 dapat lebih rendah menjadi 0,45% bagi pembeli yang mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat melakukan transaksi.

Berikut rincian harga emas Antam pada Jumat (4/9/2026):

0,5 gram: Rp1.385.000
1 gram: Rp2.670.000
2 gram: Rp5.280.000
3 gram: Rp7.895.000
5 gram: Rp13.125.000
10 gram: Rp26.195.000
25 gram: Rp65.362.000
50 gram: Rp130.645.000
100 gram: Rp261.212.000
250 gram: Rp652.765.000
500 gram: Rp1.305.320.000
1.000 gram: Rp2.610.600.000

Kenaikan harga emas Antam pada perdagangan hari ini menjadi perhatian investor yang menjadikan logam mulia sebagai salah satu instrumen investasi.* (in/dh)

Mekanisme menunjukkan STNK itu sebelumnya merupakan rencana pengawasan lokal di wilayah Sumatera Selatan. Namun, informasi tersebut kemudian meluas dan menjadi perhatian masyarakat secara nasional.

Baca Juga:

• Usai dari Riau, Prabowo Langsung Gelar Rapat Karhutla Setibanya di Palembang

"Kami memahami respons dan perhatian masyarakat terhadap informasi yang beredar. Untuk itu, kami meminta Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan untuk membatalkan implementasi mekanisme tersebut," ujar Kitty dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Pertamina Patra Niaga juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang muncul akibat informasi tersebut dan kesalahpahaman yang kemudian berkembang di masyarakat.

Perusahaan menegaskan setiap kebijakan terkait penyaluran BBM yang berdampak langsung kepada masyarakat akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan regulator. Koordinasi dilakukan khususnya dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam upaya memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga penyalur.

Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, Pertamina Patra Niaga mencatat telah melakukan pembinaan terhadap lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasionalnya.

Apabila ditemukan pelanggaran, Pertamina Patra Niaga akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, skorsing, hingga pemutusan hubungan usaha.

Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendorong penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi.

Selain pengawasan langsung di lapangan, perusahaan memperkuat pengawasan melalui penggunaan QR Code Subsidi Tepat pada aplikasi MyPertamina. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung penyaluran BBM subsidi agar diterima masyarakat yang berhak.

Dengan pembatalan tersebut, rencana kewajiban menunjukkan STNK saat membeli BBM subsidi di wilayah Sumatera Selatan tidak jadi diterapkan.* (d/dh)

Bahlil mengatakan kerja sama energi dengan Rusia diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Hal itu mencakup peningkatan produktivitas minyak dan gas bumi (migas), pembangunan infrastruktur energi, hingga pengembangan teknologi energi masa depan.

Baca Juga:

• Ekspansi Global ke Rusia, Pupuk Indonesia Jajaki Pembangunan Pabrik Urea Strategis di Vladivostok

Arahan tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan Prabowo ke Rusia dan kehadirannya pada Eastern Economic Forum (EEF) di Vladivostok.

Menurut Bahlil, Prabowo menekankan pentingnya menjadikan ketahanan energi dan hilirisasi sumber daya alam sebagai bagian dari pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo juga mendorong hubungan Indonesia dan Rusia tidak berhenti pada perdagangan barang. Rusia memiliki kekuatan di sektor energi, ilmu pengetahuan, serta rekayasa teknologi, sedangkan Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan posisi strategis sebagai pintu masuk ke kawasan ASEAN.

Kekuatan tersebut dinilai membuka peluang kerja sama di berbagai sektor energi, termasuk minyak dan gas bumi. Indonesia menyambut peluang kerja sama dengan Rusia untuk meningkatkan produktivitas eksplorasi, produksi, hingga pengolahan migas.

Selain migas, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan energi masa depan. Kerja sama tersebut dapat mencakup energi terbarukan, modernisasi jaringan ketenagalistrikan, serta pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Bahlil menegaskan seluruh peluang kerja sama tersebut harus memiliki tindak lanjut yang jelas dan terukur. Menurutnya, kesepakatan tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk komitmen, tetapi harus menghasilkan investasi dan transfer teknologi.

"Kerja sama ini tidak boleh berhenti pada komitmen. Tindak lanjutnya harus konkret, terukur, menghadirkan investasi dan transfer teknologi, serta memberikan nilai tambah bagi industri nasional dan manfaat bagi masyarakat," tegas Bahlil.

Kementerian ESDM selanjutnya akan mengawal berbagai peluang kerja sama Indonesia-Rusia tersebut agar dapat diterjemahkan menjadi program dan investasi nyata.

Langkah itu diarahkan untuk memperkuat pasokan energi, meningkatkan produksi energi dalam negeri, memperluas penguasaan teknologi, serta mendorong kemandirian energi nasional.* (d/dh)

Berdasarkan data Bloomberg, dolar AS melemah 0,27% ke level Rp17.631. Pada perdagangan sebelumnya, Kamis (3/9/2026), dolar AS ditutup di posisi Rp17.679.

Baca Juga:

• Tinjau Huntap hingga Infrastruktur di Tapanuli, Wapres Gibran dan Gubernur Bobby Nasution Turun Langsung ke Lapangan

Meski demikian, secara year to date (YtD) dolar AS masih tercatat menguat 5,70% terhadap rupiah sepanjang 2026.

Untuk perdagangan hari ini, dolar AS diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.623 hingga Rp17.636.

Pergerakan dolar AS juga bervariasi terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Terhadap euro (EUR), dolar AS menguat 0,03%. Penguatan juga terjadi terhadap poundsterling (GBP) sebesar 0,07%, dolar Australia (AUD) 0,11%, serta franc Swiss (CHF) 0,01%.

Sementara itu, dolar AS melemah terhadap yen Jepang (JPY) sebesar 0,08% dan dolar Kanada (CAD) sebesar 0,04%.

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selanjutnya akan mencermati sentimen pasar global serta perkembangan ekonomi sepanjang perdagangan hari ini.* (d/dh)

Turut hadir Wakil Rektor Bidang Non Akademik Universitas Asahan (UNA). Dr. Hadi Suriono, S.E., M.M., Dekan Fakultas Hukum Assoc. Prof. Dr. Bahmid, SH., M.Kn
dan Para Dosen Pembimbing.

Baca Juga:

• Fadila, Putri Batu Bara yang Tembus Timnas Indonesia U-16 dan Bersiap ke Piala AFC

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batu Bara menyampaikan rasa senang dan apresiasi atas kehadiran mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan yang telah melaksanakan program KKNT Berdampak di Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, kehadiran para mahasiswa memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada generasi muda.

"Kegiatan ini sangat baik sekali, karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Batu Bara, khususnya para pemuda-pemudi," pungkasnya.

Selama melaksanakan KKNT Berdampak, para mahasiswa turut melakukan berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya sosialisasi kepada pemuda-pemudi mengenai penggunaan gadget secara bijak.

Mahasiswa mengajak generasi muda agar tidak terlalu terlena dalam menggunakan gadget sehingga menjadi "kaum rebahan", melainkan dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif, positif dan bermanfaat.

Selain itu, para mahasiswa juga memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Edukasi tersebut dinilai penting sebagai upaya meningkatkan kesadaran generasi muda agar menjauhi penyalahgunaan narkotika dan dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas.

Bupati Baharuddin juga menekankan bahwa latar belakang mahasiswa dari Fakultas Hukum sangat relevan dengan upaya membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.

"Karena ini Fakultas Hukum, maka berkaitan dengan aspek-aspek mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Semua memakai aturan," tegas Bupati Batu Bara.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan Prof. Dr. Bahmid, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Bupati Batu Bara, yang telah menerima dan mendukung pelaksanaan kegiatan KKNT Berdampak.

Dirinya menjelaskan, para mahasiswa telah melaksanakan kegiatan KKN selama kurang lebih satu bulan di sejumlah wilayah, yakni Kelurahan Tanjung Tiram, Desa Kuala Gunung, Desa Mesjid Lama, Desa Dahari Selebar, Desa Guntung dan Desa Pahang.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Bapak Bupati, yang telah menerima dan mendukung pelaksanaan KKN mahasiswa kami," ungkapnya.

Ia berharap pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama berada di tengah masyarakat dapat menjadi bekal berharga dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.

Penutupan KKNT Berdampak Fakultas Hukum UNA ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta membangun generasi muda yang cerdas, produktif dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.* (dh)

Gibran tiba di Bandar Udara Dr Ferdinand Lumban Tobing, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Kedatangannya disambut langsung Bobby Nasution bersama Bupati Tapteng Masinton Pasaribu.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,40 Persen, Sempat Tembus Level 6.700 pada Awal Perdagangan

Di Tapteng, salah satu lokasi yang dikunjungi yakni SMAN 1 Barus. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Wapres untuk melihat kondisi fasilitas pendidikan sekaligus perkembangan pembangunan di wilayah terdampak.

Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke sejumlah hunian tetap dan infrastruktur. Salah satunya Hunian Tetap Kelurahan Aek Parombunan, Kota Sibolga.

Gibran dan Bobby juga meninjau Sabo Dam di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu titik yang diperiksa dalam kunjungan kerja tersebut.

Selanjutnya, Gibran bersama Bobby menuju Kabupaten Tapanuli Selatan. Keduanya meninjau Hunian Tetap Desa Napa dan Hunian Tetap Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru.

Selain hunian tetap, rombongan juga melihat kondisi Jembatan Garoga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Hunian Tetap Asrama Haji Pinangsori di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kunjungan Wapres Gibran bersama Gubernur Bobby Nasution tersebut menjadi bagian dari pemantauan pembangunan hunian tetap serta sejumlah infrastruktur di wilayah Tapanuli.* (dh)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kemensos akan melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap data tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan aktivitas judi online memang dilakukan oleh penerima bansos atau justru menggunakan identitas maupun rekening milik penerima manfaat.

Baca Juga:

• Desil DTSEN Sempat Berubah Drastis Akibat 12 Juta Data Baru, Kemensos Pastikan Data Kembali Stabil

Menurut Gus Ipul, sebagian penerima bansos yang masuk dalam data tersebut telah memberikan klarifikasi. Ada yang mengaku sudah tidak melakukan aktivitas judi online sejak tahun lalu dan menyatakan tidak akan mengulanginya.

"Sama dengan yang sekarang ini, yang jumlahnya lebih besar, 1,4 juta kita sedang dalami, dan sebagian di antaranya telah melakukan klarifikasi," ujarnya.

Dari hasil pendalaman sementara, Gus Ipul menyebut aktivitas judi online tidak selalu dilakukan oleh penerima bansos yang tercatat sebagai pemilik rekening. Dalam sejumlah kasus, aktivitas tersebut diduga dilakukan anggota keluarga penerima manfaat.

Anggota keluarga yang dimaksud antara lain suami, istri, anak, cucu, atau anggota keluarga lain dalam satu Kartu Keluarga (KK).

"Yang pengurus itu adalah penerima manfaat yang tertera dalam rekening penerima Bansos. Sementara yang bukan pengurus itu adalah keluarganya, bisa suami, bisa istri, atau bisa anak-anaknya, atau cucunya yang satu KK," jelasnya.

Kemensos menilai proses verifikasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar penyaluran bansos tetap tepat sasaran. Pendalaman data juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan.

Gus Ipul mengatakan Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah dan para pendamping sosial untuk memberikan edukasi kepada penerima manfaat. Masyarakat juga diingatkan agar bantuan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

"Kita harapkan juga makin menurun, seiring adanya sosialisasi, edukasi yang kita berikan bersama-sama dengan pemerintah daerah," katanya.

Selain data penerima bansos, Kemensos juga menerima data sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi melakukan aktivitas judi online. Data tersebut mencakup pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kita juga menerima data pegawai-pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi main judol, apakah itu PNS atau P3K," ujar Gus Ipul.

Kemensos kini menelusuri data tersebut dan menyiapkan tindakan sesuai tingkat pelanggaran. Sanksi dapat berupa peringatan hingga penundaan tunjangan kinerja, penurunan pangkat, bahkan pemberhentian.

Untuk pegawai PPPK, sanksi juga dapat berupa tidak diperpanjangnya kontrak kerja.

"Kita sedang telusuri dan pasti kita akan ambil tindakan, mulai dari peringatan, penurunan pangkat, penundaan tukin. Bagi teman-teman P3K bisa jadi nanti tidak akan kita perpanjang kontraknya," pungkasnya.* (d/dh)

Berdasarkan data perdagangan RTI, IHSG dibuka di level 6.695,69 pada pukul 09.00 WIB. Lima menit kemudian, indeks berada di level 6.694,54 atau menguat 0,40% secara harian.

Baca Juga:

• Gerak Cepat Tinjau Sumut, Wapres Gibran Pastikan Pembangunan Huntara dan Infrastruktur Pascabencana Tepat Sasaran

Pada perdagangan sehari sebelumnya, Kamis (3/9/2026), IHSG ditutup menguat 1,09% ke level 6.667,89.

Penguatan IHSG pada awal perdagangan hari ini juga diikuti mayoritas saham. Tercatat 314 saham menguat, 168 saham melemah, dan 211 saham bergerak stagnan.

Pergerakan IHSG selanjutnya akan mencermati sentimen pasar serta aktivitas transaksi investor sepanjang perdagangan Jumat.* (d/dh)

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pihaknya bersama Direktur Utama Pupuk Indonesia telah menandatangani studi bersama atau joint study untuk mengkaji potensi investasi tersebut.

Baca Juga:

• Pulang Usai Kunjungi Rusia dan Temui Putin, Presiden Prabowo Disambut Panglima TNI-Kapolri di Halim

Rosan menyebut kinerja Pupuk Indonesia terus menunjukkan peningkatan, termasuk dari sisi efisiensi. Kondisi itu dinilai membuka peluang bagi perusahaan pelat merah tersebut untuk memperluas investasi hingga ke luar negeri.

"Performance-nya makin lama makin bagus, makin efisien, sehingga mempunyai potensi yang sangat besar untuk berinvestasi di Vladivostok ini dan dengan pihak Rusia," katanya.

Menurut Rosan, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ketahanan bahan baku dan industri pupuk nasional.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan penandatanganan studi bersama tersebut sejalan dengan arahan Danantara agar Pupuk Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga meningkatkan ekspansi global.

Vladivostok dinilai memiliki posisi strategis karena menghadap langsung ke kawasan Pasifik. Wilayah tersebut juga berkaitan dengan pasar yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama Pupuk Indonesia.

"Ini menjadi menarik karena Vladivostok adalah menghadap ke Pasifik, pasar yang selama ini memang menjadi pasar utama Pupuk Indonesia," ujar Rahmad.

Kerja sama tersebut sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) 2026 di Vladivostok.

Prabowo mengungkapkan telah ada nota kesepahaman antara Pupuk Indonesia dan salah satu kelompok usaha terbesar di Rusia untuk menjajaki investasi bersama dalam proyek produksi pupuk berbahan baku gas di wilayah Timur Jauh Rusia.

"Hari ini, sebuah nota kesepahaman (MoU) juga telah ditandatangani antara perusahaan pupuk kami dan salah satu kelompok usaha terbesar di Rusia untuk investasi bersama dalam proyek produksi pupuk berbahan baku gas di wilayah Timur Jauh Rusia ini," kata Prabowo.

Rencana tersebut masih berada dalam tahap studi bersama untuk melihat kelayakan dan potensi pengembangan proyek. Pupuk Indonesia selanjutnya akan mengkaji lebih lanjut peluang investasi bersama dengan mitra dari Rusia.* (d/dh)