SUMATERA UTARA — PT Hakaaston (HKA) bersama PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) mengintensifkan kegiatan operasi keselamatan berkendara di ruas Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat).

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan sekaligus menekan potensi kecelakaan lalu lintas.

Baca Juga:

• 112 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Belmera-MKTT Saat Libur Paskah 2026

Operasi ODOL difokuskan pada penindakan kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan, yang dinilai berisiko merusak infrastruktur dan membahayakan pengguna jalan.

Manager Ruas Tol Kutepat, Gilbert Maruli Hutajulu, mengatakan operasi tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain kepolisian, Dinas Perhubungan, serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Utara.

Petugas di lapangan melakukan pemeriksaan beban kendaraan menggunakan alat timbang, mengecek kelayakan teknis seperti kondisi ban dan lampu, serta memberikan edukasi langsung kepada pengemudi.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberikan layanan operasional dan keselamatan berkendara yang optimal," ujar Gilbert.

Selain penindakan, HKA juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui Operasi Microsleep dan Simpatik. Petugas memberikan imbauan kepada pengemudi terkait bahaya kelelahan saat berkendara di jalan tol.

Menurut Gilbert, operasi microsleep dilakukan selama 24 jam untuk mendeteksi dini pengemudi yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan. "Rasa kantuk sekecil apa pun berpotensi fatal, terutama di jalan tol," kata dia.

Sebagai bentuk apresiasi, petugas juga memberikan bingkisan kepada pengemudi yang tertib berlalu lintas. Langkah ini diharapkan dapat mendorong budaya berkendara yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Ruas Tol Kutepat sendiri dinilai strategis sebagai jalur penghubung pusat ekonomi baru sekaligus kawasan pariwisata di Sumatera Utara. Oleh karena itu, aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam pengelolaannya.

HKA menyatakan akan terus meningkatkan layanan operasional, termasuk kesiapsiagaan petugas selama 24 jam. Pengguna jalan yang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi layanan call center yang tersedia.*

(dh)

MEDAN, SUMATERA UTARA – Kabar gembira bagi para lulusan SMA/SMK/MA sederajat. Universitas Al-Azhar Medan resmi membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026/2027.

Kampus berbasis nilai-nilai Islam ini kembali hadir dengan berbagai program unggulan, biaya kuliah terjangkau, serta peluang besar untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Baca Juga:

• Komisi II DPR RI Kunjungi PT Bank Sumut, Dorong Penguatan Tata Kelola BUMD di Sumut

Uang Kuliah

Kelas Reguler

- Ekonomi : Rp 8.500.000
- Teknik : Rp 8.000.000
- Hukum : Rp 8.000.000
- Pertanian : Rp 8.000.000

Keuntungan:

- Potongan 50% selama 8 semester
- Uang pangkal hanya Rp 350.000

Kelas Eksekutif (Karyawan)

Keuntungan:

- Potongan langsung Rp 3.000.000
- Uang kuliah dapat dicicil secara fleksibel bagi pekerja

Pendaftaran

Calon mahasiswa dapat mendaftar melalui:
pmb.alazhar-university.ac.id

Syarat Pendaftaran

- Siswa kelas XII atau lulusan tahun 2022 sampai dengan 2026
- Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan
- Fotokopi ijazah yang dilegalisir (3 lembar)
- Fotokopi rapor semester 5/6 atau SKL (khusus lulusan 2026)
- Fotokopi KTP calon mahasiswa dan orang tua/wali
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran
- Pas foto ukuran 3x4 latar belakang biru (3 lembar)
- Materai Rp 10.000 (1 lembar)

Program Studi (S1)

- Hukum
- Agroteknologi
- Manajemen
- Akuntansi
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Sipil

Mitra Kerjasama

Universitas Al-Azhar Medan telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi, di antaranya:

- Universiti Malaysia Perlis
- Universiti Teknikal Malaysia Melaka
- Prince of Songkla University Thailand
- Multimedia University Malaysia
- BUMN dan BUMD
- Lembaga pemerintahan dan swasta
- Perusahaan nasional dan internasional

Lembaga dan Pusat Studi

- Lembaga Pengembangan Ilmu Agama (LPIA)
- LPPM (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
- Satuan Penjamin Mutu (SPM)
- Pusat Studi Akuntansi dan Perpajakan
- Lembaga Studi Perbankan Syariah
- Klinik Hukum / Peradilan Semu
- Lembaga Bantuan Hukum
- UPT Layanan Karier dan Tracer Study
- Pusat Studi Lingkungan
- Relawan Bencana Universitas

Lokasi Kampus

- Kampus Utama:
- Jl. Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Medan
- Kampus Marelan:
- Jl. Veteran Pasar 8, Desa Manunggal, Labuhan Deli, Deli Serdang

Visi dan Misi

Universitas Al-Azhar Medan memiliki visi menjadi kampus unggul berbasis nilai Islam yang mengintegrasikan prinsip syariah dalam pengembangan sains, teknologi, dan kewirausahaan.

Dengan misi menghadirkan pendidikan inovatif, penelitian berkualitas, pengabdian kepada masyarakat, serta mencetak lulusan berjiwa entrepreneur islami, kampus ini optimistis menjadi pilihan utama generasi muda.

Ayo daftar sekarang dan menjadi bagian dari generasi unggul berkarakter islami.*

(dh)

JAKARTA - Tiga anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) didakwa melakukan pembunuhan berencana dalam kasus kematian Mohamad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank yang ditemukan tewas setelah diculik oleh ketiganya.

Dakwaan ini dibacakan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

• Sahroni Soroti Kasus Amsal Sitepu, Minta Kejagung Telusuri Tahanan Lain yang Ditangani Kejari Karo

Oditur Militer, Mayor (Chk) Wasinton Marpaung, menyebutkan bahwa ketiganya telah melakukan tindakan yang tidak pantas bagi prajurit TNI.

Mereka diduga terlibat dalam pemaksaan terhadap korban, yang berujung pada pemukulan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Perbuatan para terdakwa yang membawa secara paksa almarhum Mohamad Ilham Pradipta hingga melakukan pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan tindakan yang sangat tidak pantas bagi prajurit TNI," ungkap Wasinton Marpaung saat membacakan surat dakwaan di pengadilan.

Dalam dakwaan primer, ketiga terdakwa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yang membawa ancaman hukuman berat.

Namun, jika dakwaan primer ini tidak dapat dibuktikan, terdapat juga dakwaan subsidi yang lebih ringan, termasuk dakwaan atas penganiayaan yang menyebabkan kematian korban.

Selain itu, ada dakwaan alternatif terkait perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan kematian.

Terkait dengan terdakwa Serka Mochamad Nasir, terdapat dakwaan tambahan mengenai penyembunyian atau penghilangan mayat, yang semakin memperburuk situasi hukum para terdakwa.

"Para terdakwa didakwa dengan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan primer. Jika dakwaan tersebut tidak terbukti, kami siapkan dakwaan subsider, mulai dari Pasal 338 KUHP hingga Pasal 351 ayat (3) KUHP, bahkan alternatif seperti Pasal 333 ayat (3) KUHP," jelas Wasinton Marpaung.

Berikut adalah rincian dakwaan yang dibacakan untuk masing-masing terdakwa:

Serka Mochamad Nasir (Terdakwa 1)
Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)
Pasal 338 KUHP (Subsider)
Pasal 351 ayat (3) KUHP (Lebih Subsider)
Pasal 333 ayat (3) KUHP (Alternatif)
Pasal 181 KUHP (Penyembunyian/Penghilangan Mayat)

Kopda Feri Herianto (Terdakwa 2)
Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)
Pasal 338 KUHP (Subsider)
Pasal 351 ayat (3) KUHP (Lebih Subsider)
Pasal 333 ayat (3) KUHP (Alternatif)

Serka Frengky Yaru (Terdakwa 3)
Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)
Pasal 338 KUHP (Subsider)
Pasal 351 ayat (3) KUHP (Lebih Subsider)
Pasal 333 ayat (3) KUHP (Alternatif)

Kasus ini mengguncang masyarakat, terutama karena ketiga terdakwa merupakan anggota Kopassus, satuan elite militer Indonesia yang dikenal dengan tanggung jawab dan profesionalismenya.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh prajurit TNI ini dianggap sangat mencoreng nama baik institusi militer yang selama ini diharapkan menjadi contoh disiplin dan pengabdian kepada negara.

Selain itu, sorotan publik juga tertuju pada fakta bahwa pengadilan militer menangani kasus ini.

Banyak pihak berharap agar proses peradilan berjalan dengan transparansi dan keadilan, mengingat kasus ini melibatkan pihak yang memiliki kewenangan yang sangat besar.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga keadilan, publik berharap agar pihak pengadilan, baik pengadilan militer maupun lembaga lainnya, dapat mengungkapkan kebenaran dengan objektif.

Proses hukum yang transparan dan akuntabel akan memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya di lingkungan militer.*

(oz/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2026–2030.

Agenda ini ditandai dengan konsultasi publik yang digelar di Hotel Adimulia Medan, Senin, 6 April 2026.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan One Day No Car Bukan Hanya Gerakan Simbolis, Tapi Transformasi Budaya ASN

Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan kontribusi sektor swasta dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Peluncuran dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap. Ia menegaskan, dokumen RAD SDGs tidak sekadar menjadi kelengkapan administratif, melainkan instrumen perencanaan berbasis data dan kebijakan berbasis bukti.

"Penyusunan dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan evidence-based policy agar pembangunan lebih inklusif dan adaptif," ujar Sulaiman.

Pemerintah daerah juga mendorong penerapan konsep Build Forward Better sebagai strategi memperkuat ketahanan wilayah, terutama dalam menghadapi risiko bencana dan penguatan infrastruktur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Sumut, Dikky Anugerah, memaparkan sejumlah target makro dalam dokumen tersebut. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,6 persen, dengan pendapatan per kapita Rp115,3 juta.

Tingkat kemiskinan diproyeksikan turun ke kisaran 2,82–3,82 persen, sementara pengangguran terbuka ditekan menjadi 4,75 persen.

Menurut Dikky, SDGs kini menjadi kerangka utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan dokumen jangka panjang dan menengah pemerintah.

Peluncuran BRS merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumut, Universitas Sumatera Utara melalui SDGs Center, serta Japan International Cooperation Agency.

Hingga saat ini, tercatat 199 pelaku usaha telah terdaftar dalam sistem tersebut, dengan target mencapai 500 usaha mikro, kecil, dan menengah pada 2026.

Konsultan proyek JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, menilai inisiatif ini berpotensi menjadi model replikasi bagi daerah lain. "Sistem ini dapat memperkuat kemitraan sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Langkah Sumatera Utara ini menandai upaya pemerintah daerah dalam mengarusutamakan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan ekonomi, sekaligus membuka ruang partisipasi dunia usaha secara lebih terukur.*

(dh)

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga retina mata, diterapkan dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Langkah ini dianggap penting untuk menghindari kebocoran subsidi yang selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

• Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Solusi Hunian Layak di Bantaran Rel Kereta Api di Tanah Abang, Bandung, dan Medan

Dalam usulannya, ia menekankan bahwa diperlukan sistem verifikasi berlapis untuk memastikan bahwa elpiji 3 kg yang disubsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.

"Yang diperlukan justru adalah subsidi Elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted," ujar Said saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Said, penerapan sistem verifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata akan menjadi langkah yang efektif untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan subsidi yang diberikan tepat.

"Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tetapi juga lakukanlah verifikasi berulang kali dengan menggunakan biometrik bagi orang yang berhak mendapatkan tabung elpiji 3 kg," lanjutnya.

Perhitungan Banggar menunjukkan bahwa jumlah penerima subsidi elpiji 3 kg yang benar-benar layak jauh lebih kecil dibandingkan dengan total pagu yang ada saat ini.

Dengan menerapkan sistem verifikasi biometrik, diharapkan distribusi elpiji subsidi dapat lebih efisien dan anggaran yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia.

"Karena hitungan kami, jika subsidi ini tepat sasaran, hanya 5,4 juta orang yang membutuhkan dari 8,6 juta yang ada dalam pagu," kata Said.

Selain itu, Said juga menegaskan penolakan terhadap usulan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang disarankan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Said berpendapat bahwa untuk menekan defisit APBN, penyesuaian harga BBM sebaiknya dilakukan pada jenis BBM non-subsidi, dengan tetap memperhatikan dampak inflasi yang bisa ditimbulkan.

"Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju. Yang paling masuk akal adalah penyesuaian harga untuk BBM non-subsidi, karena ini lebih sesuai dengan mekanisme pasar," ujar Said, menambahkan bahwa harga BBM subsidi harus dipertahankan agar tidak memberatkan masyarakat yang sudah terimbas gejolak harga energi global.

Said menilai kebijakan pemotongan subsidi BBM akan berdampak langsung pada peningkatan biaya hidup masyarakat.

"Kalau harga BBM naik terus, yang lebih berbahaya adalah peningkatan utang negara yang terus membengkak," tegasnya.

Namun, Said juga mengingatkan bahwa meski kebijakan subsidi BBM bersubsidi harus tetap dipertahankan, pemerintah perlu lebih bijak dalam mengelola subsidi agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang justru merugikan negara.*

(d/ad)

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan harga avtur di dalam negeri masih berada pada level kompetitif dibandingkan negara lain, meski terjadi lonjakan signifikan sepanjang April 2026.

Kenaikan harga bahan bakar pesawat ini dipicu oleh tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang berdampak pada pasar energi global.

Baca Juga:

• Dugaan Penyimpangan Proyek Rehab SLB Batu Bara Rp1,7 Miliar Dilaporkan ke Kejari

"Memang ada kenaikan dari Pertamina, tetapi jika dibandingkan dengan negara tetangga, harga kita masih jauh lebih kompetitif," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Bahlil menjelaskan, harga avtur mengikuti mekanisme pasar global. Selain melayani penerbangan domestik, distribusi avtur di Indonesia juga mencakup pesawat asing yang melakukan pengisian bahan bakar di bandara nasional.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat harga avtur tidak dapat dilepaskan dari dinamika internasional. "Ini bagian dari sistem pasar global yang tidak bisa dihindari," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, mendesak pemerintah segera menyesuaikan kebijakan sektor penerbangan. Ia meminta kenaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) serta penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) tiket domestik.

Denon menilai lonjakan harga avtur berpotensi menekan kinerja maskapai. Ia menyebut komponen bahan bakar menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional penerbangan.

"Penyesuaian perlu segera dilakukan agar industri tetap bertahan di tengah tekanan biaya yang meningkat," kata Denon dalam pernyataan tertulis.

Kenaikan harga avtur ini menjadi tantangan baru bagi industri penerbangan nasional, yang masih berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan keterjangkauan tarif bagi penumpang.*

(d/dh)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan untuk membahas solusi hunian bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet serta pimpinan perusahaan milik negara (BUMN), termasuk Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasidin, Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santosa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Brian Yuliarto, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Minta Masyarakat Tenang: Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik Hingga Akhir 2026

Ara menekankan bahwa negara perlu mengambil langkah tegas untuk menertibkan pengelolaan lahan tersebut agar dapat digunakan demi kepentingan masyarakat luas.

"Di Tanah Abang itu lahan negara sangat strategis, di Bandung sangat strategis, di Medan sangat strategis," ujar Maruarar Sirait.

"Kita harus punya nyali untuk menegakkan kebenaran. Negara harus hadir dalam urusan ini," tambahnya.

Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menyediakan hunian bagi warga yang tinggal di kawasan strategis tersebut.

Menurut Ara, upaya ini bukan hanya soal penataan wilayah, tetapi juga tentang bagaimana negara berperan aktif untuk menghadirkan ruang hunian yang layak bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Brian Yuliarto menyatakan kesiapan kementeriannya untuk mendukung kebijakan tersebut.

Menurut Brian, pihaknya akan melakukan kajian serta menggunakan teknologi untuk mendesain hunian yang efisien dan berkelanjutan.

Kemendikti akan mengoptimalkan potensi perguruan tinggi dalam melakukan riset dan pengembangan terkait pembangunan hunian bagi warga bantaran rel.

"Kami dari perguruan tinggi siap membackup kajian dan penelitiannya, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien," ujarnya.

Brian berjanji akan memberikan laporan lebih lanjut setelah rapat ini.

Isu hunian di bantaran rel kereta api menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat banyaknya warga yang tinggal di kawasan yang selama ini dianggap ilegal.

Di sisi lain, pemerintah melihat potensi besar dalam pemanfaatan lahan tersebut untuk kepentingan publik, baik untuk hunian layak, infrastruktur, maupun ruang terbuka hijau.

Pemerintah, melalui rapat ini, bertekad untuk mengambil langkah tegas dan terukur dalam menertibkan penggunaan lahan di bantaran rel kereta api.

Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga yang selama ini hidup di kawasan kumuh serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di kawasan-kawasan strategis.*

(d/ad)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti Pertalite dan Solar, tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Senin, 6 April 2026.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan One Day No Car Bukan Hanya Gerakan Simbolis, Tapi Transformasi Budaya ASN

Ia menjelaskan bahwa meskipun gejolak geopolitik dunia mempengaruhi harga minyak mentah, APBN Indonesia masih dalam kondisi aman.

"Dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata 100 dolar AS per barel sepanjang tahun 2026, kondisi APBN kita aman. Kami sudah melakukan perhitungan yang matang," ujar Purbaya di depan anggota Komisi XI DPR.

Purbaya menambahkan bahwa pemerintah memiliki "bantalan" yang cukup untuk mengatasi fluktuasi harga minyak.

Salah satu bantalan tersebut adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun.

Bantalan ini akan digunakan jika terjadi lonjakan harga minyak yang lebih tinggi dari asumsi 100 dolar AS per barel.

"Saya ingin menegaskan, meskipun harga minyak mentah dunia naik lebih tinggi dari 100 dolar AS per barel, kami masih bisa mengendalikan APBN dengan baik," ungkap Purbaya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, juga memastikan bahwa masyarakat dapat merasa tenang mengenai kenaikan harga BBM.

Misbakhun meminta Purbaya untuk memberikan jaminan bahwa harga BBM subsidi, yang menjadi perhatian utama masyarakat, tidak akan naik sampai akhir tahun ini.

"Pernyataan Bapak sangat penting untuk diketahui masyarakat, bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun 2026. Ini harus diketahui publik," ujar Misbakhun.

Purbaya pun menegaskan kembali bahwa kebijakan ini berlaku khusus untuk BBM bersubsidi.

"Kami siap untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun ini, tetapi untuk BBM non-subsidi, bukan merupakan bagian dari perhitungan APBN," kata Purbaya.

Purbaya juga menyebutkan bahwa pemerintah akan terus mengelola anggaran secara hati-hati dan bijaksana, termasuk dalam mengatur penggunaan SAL untuk memastikan keberlanjutan anggaran negara.

"Kami akan terus bekerja sama dengan Komisi XI untuk mengelola dana anggaran agar dapat bertahan jika harga minyak dunia melonjak," kata Purbaya.

Dengan adanya kebijakan ini, Purbaya optimis bahwa Indonesia dapat menjaga kestabilan ekonomi meskipun menghadapi tantangan dari fluktuasi harga minyak global.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan tetap memprioritaskan kebijakan yang pro-rakyat, terutama dalam menjaga harga barang pokok, termasuk BBM.*

(tm/ad)

MEDAN — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kebijakan One Day No Car (ODNC) yang diterapkan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah sekadar gerakan simbolis, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

Pernyataan ini disampaikan Sulaiman dalam Webinar Sesi III Tahun 2026 bertema Transformasi Budaya Kerja ASN Melalui Penerapan One Day No Car, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

• Sahroni Soroti Kasus Amsal Sitepu, Minta Kejagung Telusuri Tahanan Lain yang Ditangani Kejari Karo

Menurutnya, perubahan budaya kerja ASN tidak hanya melibatkan perubahan dalam cara berpikir, cara melayani, dan berkoordinasi, tetapi juga mencakup perilaku keseharian aparatur yang harus lebih efisien, tertib, dan bertanggung jawab.

"Budaya kerja ASN harus tercermin dalam sikap hidup yang lebih efisien, lebih tertib, dan lebih bertanggung jawab. Konsep One Day No Car bukan hanya ajakan untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi pada satu hari, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan keteladanan birokrasi," ujar Sulaiman.

Lebih lanjut, Sulaiman menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

ODNC memiliki manfaat strategis, seperti mendukung program penghematan energi, mengurangi polusi udara, serta mengurangi kemacetan lalu lintas, terutama di pusat pemerintahan dan kawasan perkotaan.

"Ini juga sebagai langkah untuk membangun budaya pemanfaatan transportasi publik yang lebih baik, sekaligus sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN yang disiplin, adaptif, dan berwawasan lingkungan," kata Sulaiman.

Pj Sekdaprov Sumut itu juga menegaskan bahwa ODNC tidak boleh dipandang sebagai kebijakan seremonial.

Pemprov Sumut berharap kebijakan ini dapat mendorong perubahan cara pandang aparatur agar lebih efisien dan bertanggung jawab dalam mobilitas kerja.

"Setiap kebiasaan birokrasi, sekecil apa pun, memiliki dampak terhadap konsumsi energi, kualitas udara, ketertiban lalu lintas, dan citra pemerintah di mata masyarakat," tambahnya.

Sulaiman juga mengingatkan bahwa pelaksanaan ODNC perlu dilakukan secara bertahap dan terukur.

Implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan pelayanan publik di setiap daerah.

"Pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan pelayanan publik," jelasnya.

Webinar Sesi III Tahun 2026 ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan diikuti oleh ASN di lingkungan Pemprov Sumut, akademisi, serta pengamat transportasi perkotaan.

Webinar tersebut membahas bagaimana kebijakan One Day No Car dapat diterapkan dengan efektif untuk mencapai transformasi budaya kerja ASN yang lebih baik.*

(ad)

JAKARTA - Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerita pribadinya yang penuh emosional.

Dalam sebuah tayangan YouTube pada Senin, 6 April 2026, Inara mengungkapkan cobaan hidup yang begitu berat, yang datang bersamaan dengan konflik rumah tangganya yang semakin pelik.

Baca Juga:

• Mencekam! Kapal Tenggelam, Tim Gabungan Selamatkan Puluhan Wisatawan Terdampar di Pulau Salah Namo

"Saat itu aku baru dapat diagnosisnya bahwa anak aku yang kedua ada ADHD, yang ketiga ada autisme ringan. Jadi kayak patah hatinya tuh bertubi-tubi sih," ungkapnya dengan suara bergetar.

Perasaan sedih dan cemas semakin mendalam karena kabar tersebut datang di tengah konflik rumah tangga yang tengah dialaminya.

Inara yang belakangan terpisah dengan anak-anaknya setelah dibawa oleh sang mantan, Virgoun, merasa sangat terpuruk.

"Momen paling berat itu ketika enggak bisa ada di samping anak ketika mereka sakit. Ada luka yang kita enggak bisa ceritakan, ada luka yang harus kita tahan sendiri," jelasnya.

Namun, meskipun dihadapkan dengan banyak tantangan, Inara merasa bersyukur karena akhirnya bisa kembali mendekap anak-anaknya.

Ia pun fokus pada pengobatan dan terapi rutin untuk kedua putranya tersebut.

"Anak aku yang nomor dua yang ADHD, dia jadi jauh bisa lebih mendengarkan, lebih fokus ketika aku ngomong sama dia. Yang nomor tiga autisme ringan, alhamdulillah hari ini udah banyak progres, udah bisa eye contact lebih lama," katanya dengan penuh harapan.

Bagi Inara, anak-anak adalah sumber kekuatan utama dalam hidupnya.

"Biar bagaimanapun ya, anak-anak butuh ibu yang tenang. Ada dua hal yang enggak pernah meninggalkan aku, alhamdulillah, anak dan iman. Dua hal itu yang aku pegang erat-erat," tegasnya.

Selain mengungkapkan cobaan hidupnya, Inara juga menarik perhatian dengan keputusan mengejutkan untuk mengganti nama panggungnya menjadi Inara Sati.

Bahkan, ia mengungkapkan bahwa identitas barunya ini juga tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) resmi.

"Inara Sati. Kebetulan aku juga ngerubah tanda tangan aku di KTP," ujarnya dalam podcast YouTube Kacamata Nanda.

Inara menjelaskan bahwa perubahan nama ini bukanlah semata-mata untuk sekadar gimmick.

Nama "Sati" yang dipilihnya memiliki filosofi mendalam, yang berasal dari bahasa Sansekerta.

Menurutnya, "Sati" berarti mindfulness, cukup, penuh, dan kesetiaan.

"Sati ini secara Sansekerta artinya mindfulness, cukup, penuh, dan juga berarti kesetiaan," jelasnya.

Perubahan nama ini juga diharapkan menjadi pengingat bagi dirinya sendiri untuk tetap menjadi pribadi yang lebih jujur dan setia kepada dirinya.

"Orang yang setia, orang yang jujur sama diri sendiri, dan orang yang berterus terang. Jadi, ini sekaligus menjadi pengingat buat diri aku," tambahnya.

Tidak hanya nama, Inara juga memutuskan untuk mengubah tanda tangan resmi di KTP, yang menurutnya memiliki makna tersendiri.

"Ada seorang teman yang bijak memberikan saran. Jadi sebagaimana ucapan itu adalah doa, begitupun dengan tanda tangan," tuturnya.

Baginya, tanda tangan adalah representasi dari sebuah doa yang menyertai setiap langkah hidupnya.

Kendati perubahannya signifikan, Inara menegaskan bahwa nama aslinya tetap sama.

Nama "Ina Idola Rusli" masih tercatat secara hukum.

Namun, dengan nama baru ini, ia berharap bisa membuka babak baru dalam hidupnya, berlandaskan kesetiaan dan kejujuran.*

(oz/ad)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tahanan lain yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara, setelah polemik yang melibatkan videografer Amsal Sitepu.

Sahroni menyatakan bahwa Komisi III sebelumnya juga telah menyoroti dugaan kasus serupa saat rapat dengan Kejari Karo beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!

Sahroni menekankan bahwa kejadian ini menjadi perhatian serius Komisi III DPR, yang sebelumnya telah mengingatkan Kejari Karo untuk menindaklanjuti setiap kasus dengan transparansi dan profesionalisme.

Dia juga memberikan apresiasi terhadap langkah Kejagung yang langsung menindaklanjuti polemik yang melibatkan Amsal Sitepu, seorang videografer yang kasusnya sempat menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Kejari Karo, Sumatera Utara, terkait penanganan kasus Amsal Sitepu.

Pemeriksaan ini melibatkan Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk, Kepala Seksi Pidana Khusus, hingga jaksa penuntut umum yang terlibat dalam kasus tersebut.

Mereka diamankan oleh tim intelijen Kejaksaan Agung pada Sabtu (4/4) malam untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mengevaluasi profesionalitas dan prosedur yang diikuti dalam penanganan perkara tersebut.

"Tim Kejaksaan Agung akan memastikan apakah ada kesalahan prosedural dalam penanganan kasus ini dan menilai sejauh mana profesionalitas yang dijalankan oleh jajaran Kejari Karo," ujar Anang dalam keterangan tertulisnya.

Sahroni menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan, khususnya dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan masyarakat luas.

Dia menekankan bahwa agar tidak ada lagi tindakan yang menyalahi prosedur hukum dan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan.

"Kejaksaan harus bekerja secara transparan dan tidak boleh terjebak dalam praktek yang dapat merusak integritasnya. Kami akan terus mengawasi kinerja Kejaksaan Agung agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan," tutup Sahroni.

Sahroni juga berharap agar Kejaksaan Agung terus melakukan pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh agar tidak ada ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang, baik di tingkat Kejari Karo maupun lembaga kejaksaan lainnya.*

(at/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 yang melibatkan Kementerian Agama.

Lima saksi tersebut adalah petinggi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang diminta hadir untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai dugaan praktik penyelewengan yang merugikan negara hingga Rp622 miliar.

Baca Juga:

• Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!

Kasus ini berawal dari dugaan manipulasi kuota haji yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan beberapa tersangka, termasuk Ismail Adhan dari Maktour Travel dan Asrul Azis Taba dari Kesatuan Tour Travel Haji Umrah RI (Kesthuri).

Keduanya diduga berkolusi dengan pejabat di Kementerian Agama untuk mendapatkan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi dengan cara yang tidak sah.

Dalam pengusutannya, KPK menemukan bahwa Ismail memberikan suap kepada sejumlah pejabat Kemenag, termasuk mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Dirjen PHU Abdul Latief.

Dugaan suap ini kemudian membuat Maktour Travel memperoleh keuntungan sebesar Rp27,8 miliar, sementara Kesthuri mendapatkan keuntungan hingga Rp40,8 miliar dari hasil pengaturan kuota yang tidak transparan tersebut.

Pada tahun 2023-2024, Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji untuk Indonesia.

Namun, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, diduga secara sepihak mengubah komposisi kuota tersebut.

Dalam Keputusan Menteri Agama yang tidak disebarluaskan secara transparan, tambahan kuota ini dibagi secara tidak adil: 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus, yang seharusnya hanya 8 persen dari total kuota.

Implementasi kebijakan tersebut kemudian dikelola dengan cara yang longgar oleh Ishfah Abidal Azis yang mempermudah persyaratan bagi penyelenggara haji khusus.

Untuk mengisi kuota yang tersisa, penyelenggara ibadah haji diminta untuk memberikan sejumlah uang sebagai imbalan fasilitas percepatan.

Pada tahun 2023, besaran pungutan liar yang dibebankan kepada calon jemaah haji mencapai USD5.000 per orang, sementara pada 2024, besaran pungutannya diperkirakan akan turun menjadi USD2.000 hingga USD2.500 per jemaah.

Pungutan liar yang dilakukan oleh pihak travel agent ini telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp622 miliar.

Selain itu, praktik korupsi ini juga memperburuk citra penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, dengan banyaknya laporan mengenai adanya ketidakadilan dalam distribusi kuota haji.

Para tersangka, termasuk Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Azis, kini tengah diperiksa oleh KPK dan terancam dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara yang berat.

Pihak KPK pun terus mengembangkan penyelidikan ini untuk mengungkap lebih lanjut aliran dana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Kemenag dan pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap lima saksi travel agent ini sangat penting untuk mengungkap lebih banyak fakta dalam kasus ini.

Ia juga mengingatkan agar semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini bisa kooperatif untuk memastikan proses penyidikan berjalan dengan efektif.

"Kami berharap dengan adanya pemeriksaan ini, proses penyidikan perkara kuota haji ini bisa berjalan lancar dan terbukti siapa saja yang terlibat dalam skandal besar ini," ujar Budi.

KPK juga berharap agar kasus ini menjadi pelajaran penting dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa depan agar praktik korupsi dan pungutan liar tidak lagi terjadi.

Masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan dalam setiap aspek penyelenggaraan ibadah haji.*

(vo/ad)

JAKARTA – Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang mengusulkan perampasan harta hasil tindak pidana khusus tanpa menunggu keputusan pengadilan dapat melanggar hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pakar hukum di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

• Dosen Hukum UGM Usulkan Pembentukan Lembaga Khusus di Bawah Presiden untuk Kelola Aset Rampasan Negara

Ia mencontohkan kasus yang terjadi pada 2019, di mana banyak aset yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun tidak semuanya berasal dari tindak pidana korupsi.

"Ada kasus di 2019 yang menimbulkan banyak kerugian. Banyak aset yang disita, tetapi tidak semua berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Bahkan, beberapa aset yang disita merupakan milik yang sah," ujar Hasbiallah.

Ia juga mengungkapkan bahwa setelah beberapa aset tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, status barang-barang tersebut sudah tercemar oleh label "disegel karena hasil korupsi," yang membuat aset tersebut sulit dijual dan bernilai rendah.

Politikus PKB ini pun mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak berujung pada kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum.

Menurutnya, jika tidak hati-hati, RUU ini bisa berpotensi memperlebar ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Kita harus berhati-hati dalam merancang dan menyusun UU ini. Jangan sampai niat baik untuk memperkuat landasan hukum malah justru berujung pada kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum," kata Hasbiallah.

RUU Perampasan Aset sendiri tengah dalam pembahasan di DPR, dan mengusulkan agar negara dapat merampas aset yang diduga terkait tindak pidana tertentu tanpa menunggu keputusan pengadilan yang bersifat tetap.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat pengembalian aset negara yang diperoleh secara ilegal.

Namun, pengaturan semacam ini dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait hak atas properti yang dilindungi oleh konstitusi.

Pakar hukum yang hadir dalam rapat tersebut juga mengingatkan pentingnya kejelasan dalam pengaturan mengenai siapa yang berhak memutuskan apakah aset tersebut sah atau tidak.

Hal ini berkaitan dengan pentingnya sistem transparansi dalam pengelolaan aset yang dirampas.

Mengingat nilai ekonomi dari aset rampasan yang semakin besar, pengelolaannya pun memerlukan lembaga yang kuat dan berwenang, di samping proses hukum yang lebih transparan dan adil.

Menurut Hasbiallah, "Jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, ini bisa menjadi masalah bagi banyak pihak dan merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah."

Dalam pembahasan lebih lanjut, Hasbiallah menegaskan bahwa pengaturan yang terlalu longgar dalam perampasan aset dapat menciptakan ketidakadilan dan menyalahgunakan prinsip hukum yang ada.

Sebagai anggota Komisi III DPR, dirinya akan terus mengawal pembahasan ini untuk memastikan bahwa RUU Perampasan Aset tetap berpihak pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.*

(d/ad)

JAKARTA — Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset rampasan negara, sebagai respons terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah diproses di Komisi III DPR.

Menurut Oce, lembaga ini perlu berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia agar memiliki kewenangan dan kedudukan yang lebih kuat.

Baca Juga:

• APBN Cuma Tersisa 2 Minggu? Menkeu Purbaya Bantah: Isu Ini Dari Dalam Kemenkeu, Saya Bingung

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan aset rampasan saat ini masih terbagi antara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, dengan potensi besar aset yang akan dirampas setelah RUU ini disahkan, diperlukan lembaga yang lebih kuat dan terstruktur dengan baik.

"Lembaga ini perlu berada di bawah Presiden, selain untuk menunjukkan pentingnya lembaga ini dalam pemerintahan, juga untuk memperkuat aspek kelembagaan, kewenangan, dan dasar hukum. Sehingga fungsinya akan jauh lebih kuat," ujar Oce dalam kesempatan tersebut.

Menurut Oce, lembaga yang diusulkan ini akan memiliki kewenangan besar dalam mengelola aset-aset rampasan negara.

Hal ini mengingat aset yang dirampas, seperti tanah, bangunan, dan saham, berpotensi jauh lebih besar setelah RUU ini disahkan.

Data yang dipaparkan Oce menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah berhasil merampas sekitar Rp 800 triliun aset dari tindak pidana.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengembalikan Rp 2,5 triliun dari aset hasil rampasan tindak pidana korupsi sepanjang 2020 hingga 2024.

"Oleh karena itu, dengan disahkannya UU Perampasan Aset, kapasitas lembaga pengelola aset rampasan ini akan jauh lebih besar dan lebih kuat," lanjutnya.

Salah satu perhatian utama dari Oce adalah bagaimana memastikan aset rampasan tidak hanya terkumpul, tetapi juga dikelola dengan baik agar memberikan nilai tambah bagi negara.

Ia mengingatkan agar pengelolaan aset rampasan tidak menyebabkan nilai ekonomi aset tersebut turun, rusak, atau bahkan tidak bernilai sama sekali.

"RUU ini tidak hanya mengatur soal penegakan hukum, tetapi juga bagaimana aset ini dikelola agar memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat. Model pengelolaan yang baik harus dipikirkan, termasuk bagaimana jika ada pihak ketiga yang terbukti memiliki itikad baik untuk mengembalikan aset tersebut kepada mereka," ujar Oce.

Lebih lanjut, Oce mengusulkan agar RUU Perampasan Aset mencakup ketentuan yang jelas mengenai tata cara pengelolaan aset tersebut.

Hal ini bertujuan agar aset yang dirampas tidak hanya menjadi beban negara, tetapi juga dapat dimanfaatkan dengan cara yang lebih produktif.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan aset rampasan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan dalam jangka pendek, tetapi mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tersebut dalam jangka panjang.

Melalui usulannya, Oce berharap RUU Perampasan Aset yang akan disahkan nanti tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga pada pengelolaan aset yang lebih transparan dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian negara.

Dengan lembaga yang kuat, pengelolaan aset rampasan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional.*

(km/ad)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai kondisi keuangan negara yang dianggap kritis.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026), Purbaya mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak di Kemenkeu yang menyebarkan isu yang mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan bertahan selama dua minggu.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Usulkan Kenaikan Harga BBM untuk Redam Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah

"Ada orang yang bilang uang saya tinggal dua minggu saja sudah habis, bahkan bukan dari luar, tapi dari orang Kementerian Keuangan itu sendiri yang sebarkan isu-isu seperti itu. Saya baru tahu, padahal menterinya saya, jadi saya agak bingung," ujar Purbaya dengan nada heran saat menyampaikan penjelasan kepada anggota Komisi XI di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menteri Purbaya menambahkan, isu ini muncul di tengah krisis minyak dunia yang mempengaruhi perekonomian global.

Ia pun menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan perhitungan matang mengenai dampak lonjakan harga minyak terhadap APBN.

Purbaya mengungkapkan bahwa Kemenkeu telah mempersiapkan skenario untuk mengantisipasi harga minyak yang melonjak hingga mencapai USD 100 per barel.

"Begitu harga minyak naik ke level yang tinggi, kami langsung exercise untuk masing-masing harga, harga sampai 80 dolar (per barel), kondisi APBN berapa, 90 dolar seperti apa, sampai 100 dolar seperti apa, dan mitigasinya seperti apa," jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa defisit anggaran negara tetap terjaga di bawah 4%, bahkan dengan asumsi harga minyak rata-rata USD 100 per barel sepanjang tahun 2026.

"Langkah-langkah yang disebutkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan anggota kabinet yang lain itu sudah dipertimbangkan, kami sudah hitung asumsi harga minyak dunia 100 dolar per barel rata-rata sepanjang tahun 2026 dan dengan exercise tertentu, anggaran bisa kita tekan masih di 2,92% dari PDB," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa Indonesia siap menghadapi potensi krisis minyak dunia, dan dengan perhitungan yang matang, APBN diharapkan tetap dapat mengakomodasi kebutuhan belanja negara, meskipun tantangan global semakin berat.*

(d/ad)

JAKARTA — Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Senin (6/4/2026).

Salah satu pembahasan penting yang mengemuka adalah potensi ketidakseimbangan antara aset yang dimiliki dengan profil pemiliknya, terutama dalam kasus tindak pidana seperti korupsi.

Baca Juga:

• Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!

Menurutnya, pengaturan tersebut perlu ditegaskan dalam RUU agar tidak terjadi penafsiran yang keliru yang justru berpotensi menyimpang dari prinsip hukum yang ada.

"Penting untuk ada aturan yang lebih jelas, karena kalau tidak, ini bisa keluar jalur hukum. Misalnya, penegakan hukum bisa meluas dan menjadi masalah di lapangan. Tidak boleh ada tafsiran yang mengaburkan prinsip asas legalitas," ujar Heri saat memberikan pemaparan di hadapan anggota Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta.

Heri mengusulkan agar mekanisme perampasan aset yang tidak seimbang dengan profil pemiliknya diatur lebih rinci.

Salah satu masalah utama adalah potensi penyalahgunaan penafsiran hukum yang bisa memunculkan keraguan di kalangan penegak hukum.

"Pihak yang menentukan apakah aset itu tidak seimbang dengan profil harus jelas. Jika tidak, kita bisa melihat ada banyak interpretasi dari berbagai pihak, yang akhirnya menciptakan kontroversi," tambahnya.

Heri juga menyoroti kemungkinan melibatkan berbagai lembaga, seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dalam menentukan apakah suatu transaksi atau aset patut diduga sebagai hasil tindak pidana.

Namun, dia juga mengingatkan agar mekanisme tersebut tetap berpegang pada prosedur yang jelas dan sah.Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengajukan pertanyaan yang menggugah perhatian.

Sahroni mempertanyakan bagaimana jika ada pelaku korupsi yang berasal dari golongan miskin, namun berhasil mengumpulkan aset besar.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Heri mengingatkan bahwa RUU ini harus memikirkan secara matang siapa yang berhak memutuskan apakah aset tersebut tidak seimbang dengan profil pemiliknya.

"Perlu ada proses yang jelas, karena pada praktiknya, banyak perdebatan mengenai siapa yang berhak mengatakan aset itu tidak sah. Harus ada mekanisme yang melibatkan berbagai pihak dan lembaga," ujarnya.

Baca Juga:

• Dosen Hukum UGM Usulkan Pembentukan Lembaga Khusus di Bawah Presiden untuk Kelola Aset Rampasan Negara

Heri juga menekankan bahwa dalam dunia hukum pidana, siapa yang disebut sebagai pemilik sah aset perlu melalui pembuktian yang kuat.

Dalam konteks RUU Perampasan Aset, dia menilai bahwa ada potensi klaim sebagai "innocent owner" atau pemilik yang tidak bersalah.

Oleh karena itu, penting untuk menyertakan mekanisme yang memungkinkan pihak-pihak terkait dapat memberikan pembelaan sebelum keputusan perampasan aset dilakukan.

"Bicara soal pidana, mens rea (niat jahat) itu penting. Kita tidak bisa begitu saja mengatakan seseorang bersalah hanya berdasarkan aset yang dimilikinya. Ini harus dibuktikan dengan jelas," jelas Heri.

RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahap pembahasan, dan Komisi III DPR mengharapkan saran dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Anggota DPR berjanji akan mengevaluasi masukan-masukan tersebut dan merumuskan ketentuan yang tegas namun adil dalam penegakan hukum, terutama dalam perampasan aset yang tidak seimbang dengan profil.*

(d/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut yang mulai diterapkan pada hari Jumat pekan ini.

Meski kebijakan ini mengizinkan ASN untuk bekerja dari rumah, Bobby memastikan pelayanan publik, terutama di sektor-sektor vital seperti rumah sakit dan administrasi masyarakat, tidak akan terganggu.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Usulkan Kenaikan Harga BBM untuk Redam Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah

"WFH akan dilakukan setiap hari Jumat. Namun, pelayanan operasional, seperti rumah sakit dan pelayanan administrasi masyarakat, tetap berjalan seperti biasa," ujar Bobby, Senin (6/4/2026).

Bobby Nasution menambahkan bahwa penerapan WFH di hari Jumat ini bertujuan untuk menghemat pengeluaran bahan bakar minyak (BBM), yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk lebih efisien dalam penggunaan energi.

Menurutnya, meski kebijakan ini dapat berpotensi menciptakan long weekend bagi ASN, tujuannya tetap untuk efisiensi biaya.

"Ini tujuannya untuk penghematan BBM. Nanti kita lihat apakah ada dampak dari penerapan WFH ini. Kalau ternyata ASN malah berpergian ke luar kota dan menggunakan BBM lebih banyak, tentu kita akan evaluasi," kata Bobby.

Gubernur Sumut juga menegaskan bahwa meskipun kebijakan ini baru dimulai, evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas dari kebijakan WFH ini.

"Penerapan ini baru dimulai, jadi belum bisa dikatakan efektif atau tidak. Tapi tugas kami adalah membuatnya lebih efektif," ujar Bobby, sembari menambahkan bahwa apabila terjadi pemborosan BBM, pihaknya akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah lebih lanjut.

Penerapan kebijakan WFH untuk ASN ini sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas dari pemerintah pusat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pada akhir Maret 2026 bahwa kebijakan tersebut diterapkan di seluruh instansi pusat dan daerah mulai tanggal 1 April 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan BBM di kalangan ASN dan mendukung upaya penghematan energi di seluruh Indonesia.

"Penerapan WFH bagi ASN akan dilakukan satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat. Dengan begitu, ASN dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan berkontribusi pada penghematan BBM," kata Airlangga dalam keterangan resminya.

Terkait dampak kebijakan ini pada perjalanan dinas ASN, Bobby Nasution mengungkapkan bahwa pihaknya masih sedang melakukan kajian lebih lanjut.

"Kami sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi kebijakan 'one day no car' untuk ASN Pemprov Sumut, di mana pada hari tertentu, mereka tidak diperkenankan menggunakan kendaraan pribadi. Ini masih dalam kajian," jelasnya.

Bobby juga menegaskan bahwa meski kebijakan ini baru dimulai, Pemprov Sumut tetap berkomitmen untuk memantau dampak dari kebijakan tersebut, baik dari sisi penghematan BBM maupun efektivitas pelayanan publik.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Sumut berharap dapat menyeimbangkan antara efisiensi penggunaan energi dan kelancaran pelayanan publik yang tetap optimal.*

(tm/ad)

JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri.

Laporan ini terkait tuduhan yang beredar bahwa JK mendanai upaya pengungkapan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang menurut JK, sama sekali tidak berdasar.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Siap Lapor Rismon Sianipar, Roy Suryo: Saya Dukung 11.000 Triliun Persen!

Tak hanya Rismon, sejumlah pihak yang terlibat dalam penyebaran tuduhan tersebut juga dimasukkan dalam laporan, termasuk pemilik kanal YouTube "Ruang Konsensus" Bhudius M Piliang dan beberapa saluran lainnya yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi yang merugikan nama baik JK.

Abdul Haji mengungkapkan bahwa laporan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Rismon yang menuduh JK memberi dana sebesar Rp5 miliar dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

Tuduhan tersebut, kata Abdul, sangat merugikan kliennya dan sama sekali tidak berdasar.

"Pernyataan tersebut jelas-jelas fitnah. Pak JK tidak pernah terlibat dalam kasus tersebut dan tidak pernah mengenal Rismon atau Roy Suryo secara pribadi," tegas Abdul.

Lebih lanjut, kuasa hukum JK juga melaporkan sejumlah saluran media sosial yang turut menyebarkan tuduhan ini, termasuk kanal YouTube "Ruang Konsensus" yang menghadirkan Mardiansyah Semar, serta channel Mosato TV yang dianggap memprovokasi publik dengan klaim-klaim tak berdasar.

Dalam laporan ini, pihak pelapor membawa sejumlah bukti berupa tiga video yang diduga menjadi sumber penyebaran informasi palsu tersebut.

Mereka mengacu pada Pasal 439 juncto Pasal 441 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta Pasal 27A juncto Pasal 45 UU ITE tentang penyebaran berita bohong.

Sementara itu, kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, merespons langkah hukum JK dengan santai.

Jahmada mengungkapkan bahwa laporan yang diajukan akan ditelaah oleh kepolisian dan diuji terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang ada.

"Rismon tidak pernah menyebut nama Pak JK dalam pernyataan apapun. Semua yang beredar adalah hasil olahan artificial intelligence (AI)," ujar Jahmada menanggapi tuduhan tersebut.

JK sendiri menanggapi tuduhan tersebut dengan tegas. Dalam klarifikasinya, ia membantah keras bahwa dirinya terlibat dalam upaya pengungkapan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Bahkan, JK menegaskan bahwa ia tidak mengenal Rismon secara pribadi dan tidak pernah bertemu dengannya.

"Saya tidak pernah kenal Rismon, apalagi terlibat dalam hal ini. Saya hanya mengenal Roy Suryo karena dia pernah menjadi menteri di kabinet saya," jelas JK saat memberi keterangan pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

JK juga menegaskan bahwa ia tidak pernah membantu siapa pun terkait isu ijazah palsu Jokowi, meski ia mengenal beberapa tokoh yang terlibat dalam masalah tersebut.

JK berharap laporan ini akan membantu membuktikan kebenaran dan mengungkap pihak-pihak yang sengaja menyebarkan tuduhan palsu tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam demokrasi, setiap orang berhak untuk membela nama baiknya dan meminta klarifikasi hukum atas fitnah yang merugikan.

Dengan langkah hukum ini, JK berharap proses hukum dapat mengungkapkan kebenaran dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang bisa merusak reputasi seseorang tanpa dasar yang jelas.*

(tm/ad)

JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mendesak PBB untuk segera meninjau ulang misi pasukan penjaga perdamaian (peacekeeper) TNI di Lebanon.

Menurut Andi, pasukan UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) yang melibatkan tentara Indonesia harus segera ditarik, karena situasi di lapangan saat ini sudah jauh dari kondisi perdamaian yang seharusnya dijaga.

Baca Juga:

• Ini Daftar Negara yang Tankernya Direstui Iran Melintas Selat Hormuz, Lalu Bagaimana Nasib Indonesia?

"Pasukan kita di sana di UNIFIL bertugas sebagai penjaga perdamaian. Kalau tidak ada perdamaian yang dijaga, lalu untuk apa pasukan kita ada di sana?" ujar Andi kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/4).

Andi menegaskan bahwa pasukan TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL tidak dilengkapi dengan senjata berat.

Pasukan penjaga perdamaian hanya dibekali senjata ringan yang hanya digunakan untuk mempertahankan diri.

"Senjata ringan semacam itu tidak mungkin melawan misil rudal dan senjata berat lainnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, pasukan TNI ditempatkan di zona biru yang dulunya merupakan zona perdamaian, namun kini telah berubah menjadi zona perang yang berbahaya.

Dalam pernyataannya, Andi juga mencatat adanya korban dari pasukan TNI yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Beberapa prajurit kita sudah ada yang tewas dan luka-luka akibat terjebak dalam serangan," katanya.

Keberadaan pasukan penjaga perdamaian di zona konflik yang tidak lagi aman ini dinilai tidak lagi sesuai dengan mandat misi yang awalnya diberikan oleh PBB.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga mengungkapkan bahwa seharusnya PBB segera menarik pasukan TNI dari Lebanon.

Menurutnya, PBB harus mempertimbangkan situasi yang sudah berubah dan memastikan keamanan pasukan yang terlibat dalam misi tersebut.

"PBB harus segera meninjau ulang misi ini, tidak hanya pasukan Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang prajuritnya menjadi korban," katanya.

Andi juga mengkritik pihak-pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik yang terjadi di Lebanon, khususnya terkait dengan serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah tersebut.

"Kita harus jelas siapa yang melakukan agresi di wilayah itu. Israel harus bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di zona biru," tegas Andi.

Andi menegaskan bahwa jika PBB dapat kembali menegakkan perdamaian di Lebanon dan menyelesaikan konflik secara menyeluruh, pasukan TNI bisa kembali bertugas sebagai penjaga perdamaian, sesuai dengan mandat internasional yang disepakati.

"Tentu saja, jika PBB bisa mengupayakan perdamaian lagi, dan ada kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berkonflik, kita bisa kembali menjaga perdamaian sesuai dengan mandat yang diberikan," ujarnya.

Pada Sabtu (4/4), Komandan PMPP TNI Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan, S.I.P., melakukan kunjungan kepada prajurit Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S yang menjadi korban dalam insiden yang terjadi di Lebanon.

Para prajurit yang terluka tengah menjalani perawatan di RS Saint George, Beirut, Lebanon.

Insiden tersebut menggugah perhatian publik terkait keamanan pasukan TNI yang terlibat dalam misi internasional ini.*

(kp/ad)

JAKARTA – Konflik yang berlangsung antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran kini memasuki bulan kedua, dengan dampak serius pada jalur perdagangan migas global, khususnya di Selat Hormuz.

Selat yang strategis ini, yang melayani sekitar 20% kebutuhan minyak dunia, telah ditutup oleh otoritas Iran, membuat sejumlah kapal terjebak di kawasan Teluk Persia.

Baca Juga:

• IHSG Tertekan 1% di Awal Pekan, Saham DSSA dan DATA Anjlok Drastis!

Kapal-kapal Indonesia Tertahan

Indonesia masih menghadapi kendala dalam meloloskan dua kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) yang terjebak di Teluk Persia, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro.

Pemerintah Indonesia, melalui PT Pertamina International Shipping (PIS) dan Kementerian Luar Negeri, mengungkapkan bahwa negosiasi dengan pihak Iran masih terus berlangsung.

Menurut Corporate Secretary PIS, Vega Pita, upaya diplomasi dengan otoritas terkait terus dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran kedua kapal tersebut.

Selat Hormuz Mulai Dibuka untuk Negara Sahabat

Iran telah mengonfirmasi bahwa Selat Hormuz tetap terbuka untuk negara-negara yang dianggap sebagai "sahabat," termasuk China, Rusia, India, Irak, dan Pakistan.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menegaskan bahwa jalur perdagangan migas ini hanya diblokir bagi kapal-kapal yang "terkait dengan musuh" Iran.

Meskipun demikian, beberapa negara memilih menghindari jalur ini karena kekhawatiran akan keselamatan kapal mereka, sementara beberapa lainnya terhambat oleh masalah asuransi.

Negara-negara Sahabat yang Telah Diberi Izin Melintas

Berikut adalah negara-negara yang sudah diizinkan Iran untuk melewati Selat Hormuz:

1. China – Dua kapal kontainer dari Cosco Shipping Corp., perusahaan pelayaran milik negara China, berhasil melintas dari Teluk Persia pada 30 Maret 2026, menandai pertama kalinya kapal besar yang didukung Beijing melewati jalur ini sejak konflik dimulai.
2. Thailand – Perusahaan Bangchak Corporation berhasil memastikan kapal tanker milik mereka dapat melintasi Selat Hormuz setelah koordinasi dengan pemerintah Thailand, Iran, dan Oman.
3. Malaysia – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan pada 26 Maret bahwa kapal-kapal Malaysia yang terjebak di Teluk Persia akhirnya diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz tanpa dikenakan biaya tol.
4. Jepang – Menteri Luar Negeri Iran mengonfirmasi bahwa kapal-kapal Jepang juga diperbolehkan melintas setelah melakukan konsultasi dengan pejabat Jepang.
5. Irak – Iraq dikecualikan dari pembatasan pelayaran di Selat Hormuz, membuka kemungkinan untuk mengirimkan 3 juta barel minyak per hari melalui jalur ini.
6. Filipina – Menteri Luar Negeri Iran memberikan jaminan bahwa kapal Filipina dapat melewati Selat Hormuz dengan aman, setelah adanya koordinasi yang intens antara kedua negara.
7. Pakistan – Pakistan memperoleh izin untuk 20 kapal tambahan berbendera Pakistan melintasi Selat Hormuz, dengan dua kapal melintasi jalur ini setiap harinya.
8. India – Dua kapal tanker India berhasil melintasi selat pada akhir Maret, membawa gas minyak cair (LPG).
9. Bangladesh – Iran juga memberi izin untuk enam kapal Bangladesh yang sebelumnya terjebak di Teluk Persia.
10. Turki – Salah satu kapal Turki yang terjebak di dekat Iran telah diizinkan melewati Selat Hormuz setelah mendapatkan izin dari Teheran.
11. Oman – Kapal-kapal Oman Shipping Management juga berhasil melintasi Selat Hormuz, dengan satu kapal pengangkut LNG diizinkan melintas pada 2 April 2026.
12. Rusia – Iran mengizinkan kapal-kapal Rusia melintasi Selat Hormuz, memperkuat hubungan kedua negara di tengah konflik regional ini.

Selat Hormuz menjadi jalur vital bagi pengiriman migas dunia.

Penutupan atau pembatasan jalur ini dapat mempengaruhi harga minyak global, yang telah melihat lonjakan harga sejak dimulainya konflik.

Negara-negara yang terjebak di Teluk Persia kini berharap dapat menyelesaikan masalah ini melalui diplomasi yang intens antara Iran, negara asal kapal, dan pihak terkait lainnya.

Namun, sejumlah kapal masih menghadapi kesulitan untuk melintas akibat kekhawatiran akan keselamatan di tengah ketidakpastian perang ini.

Beberapa negara, meskipun sudah mendapatkan izin, tetap berhati-hati dalam menggunakan Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran.*

(bb/ad)