Pasukan asuhan Nova Arianto datang dengan modal positif usai mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan perdana. Hasil tersebut membuat Indonesia mengoleksi tiga poin, namun masih harus bersaing ketat dengan Vietnam yang juga meraih kemenangan dengan skor identik saat menghadapi Timor Leste.

Baca Juga:

• Timnas U-19 Menang Telak 3-0 atas Myanmar, Plh Wali Kota Tanjungbalai Harap Garuda Muda Juara AFF U-19 2026

Secara statistik, Indonesia lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Dari tiga pertemuan terakhir di level U-19, Garuda Muda selalu berhasil mengalahkan Timor Leste tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Pada pertemuan terakhir yang berlangsung pada Juli 2024, Indonesia sukses menang dengan skor telak 6-2. Sebelumnya, Garuda Muda juga mencatat kemenangan 4-0 pada 2019 dan menang 2-0 pada 2013.

Dari total tiga laga tersebut, Indonesia berhasil mencetak 12 gol dan hanya kebobolan dua kali. Catatan tersebut menjadi modal berharga bagi Arkhan Kaka dan kawan-kawan untuk tampil percaya diri menghadapi Timor Leste.

Pelatih Nova Arianto diperkirakan tetap menurunkan komposisi terbaiknya demi mengamankan tiga poin. Selain kemenangan, produktivitas gol juga menjadi perhatian mengingat selisih gol berpotensi menentukan posisi klasemen akhir Grup A.

Dukungan ribuan suporter yang diperkirakan memadati Stadion Utama Sumatera Utara diyakini akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain muda Indonesia.

Meski di atas kertas lebih diunggulkan, Garuda Muda tetap dituntut tampil disiplin dan tidak meremehkan lawan. Kemenangan atas Timor Leste akan menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam upaya mengamankan tiket menuju semifinal Piala AFF U-19 2026.*

(mi/dh)

Audiensi itu turut dihadiri unsur Mahkamah Syar'iyah Aceh, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Sekda Aceh, serta sejumlah kepala dinas dan pimpinan biro terkait di lingkungan Pemerintah Aceh.

Baca Juga:

• 1.709 Alat Berat Dikerahkan untuk Percepat Pemulihan Bencana di Sumatera

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyambut baik pertemuan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara ulama, lembaga peradilan, dan pemerintah dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

"Kita ingin semuanya berjalan lancar, sesuai dengan kekhususan Aceh," ujar Fadhlullah.

Menurutnya, Aceh memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan syariat Islam sehingga diperlukan koordinasi dan kesamaan persepsi antarlembaga agar berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan secara tepat.

Fadhlullah menilai keseragaman pemahaman terkait hukum mawaris akan membantu mengurangi potensi perbedaan penafsiran yang selama ini kerap muncul dalam praktik di lapangan.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara MPU Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam merumuskan pedoman yang lebih seragam terkait pelaksanaan hukum mawaris.

Dengan adanya kesepahaman antarlembaga, penerapan hukum waris Islam di Aceh diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat.*

(dh)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam pengadaan motor listrik yang merupakan bagian dari program operasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Piring Anak, Gengsi Presiden

Selain pengadaan motor listrik, penyidik juga menemukan dugaan mark up pada pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang dinilai tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam perkara ini, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, dan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Syarief menjelaskan, dugaan tindak pidana tersebut terjadi akibat adanya intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan. Akibat intervensi itu, sejumlah pengadaan disebut tidak didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, Dadan Hindayana sempat menjelaskan bahwa harga pengadaan motor listrik untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada di kisaran Rp 42 juta per unit. Menurutnya, harga tersebut lebih rendah dibanding harga pasar yang mencapai sekitar Rp 52 juta per unit.

"Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran," ujar Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, April 2026.

Pengadaan motor listrik tersebut sempat menjadi sorotan publik setelah video yang memperlihatkan deretan motor listrik berlogo BGN viral di media sosial. Warganet mempertanyakan urgensi dan jumlah kendaraan yang diadakan dalam mendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Kasus ini kini terus didalami Kejagung guna mengungkap potensi kerugian negara serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran program Makan Bergizi Gratis.*

(k/dh)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis, 4 Juni 2026, memicu perhatian pelaku pasar dan publik.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi tersebut masih berada dalam kendali pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Baca Juga:

• Survei Poltracking: 72,2 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Anda melihat saya panik? Nggak. Pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan rupiah ke mereka," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pelemahan rupiah saat ini belum berada di luar skenario yang telah diperhitungkan pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat penyusunan APBN 2026, pemerintah menggunakan asumsi kurs sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Namun berbagai simulasi terhadap kemungkinan gejolak ekonomi global, termasuk pelemahan rupiah yang lebih dalam, telah dilakukan sebagai langkah antisipasi.

Purbaya menjelaskan dampak pelemahan kurs terhadap pembayaran utang pemerintah masih dapat dikelola.

Sebab sebagian besar surat utang negara menggunakan kupon tetap sehingga tidak secara langsung meningkatkan beban bunga.

"Pembayaran utang memang meningkat dalam rupiah ketika kurs melemah, tetapi masih berada dalam rentang perhitungan yang telah kami siapkan sebelumnya," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyebut tekanan terhadap rupiah dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia serta meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global.

Kondisi tersebut membuat investor cenderung menarik dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia, dan mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman.

Untuk meredam tekanan, BI akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar valuta asing melalui berbagai instrumen, baik di pasar domestik maupun luar negeri.

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sesuai fundamentalnya," kata Destry.

Intervensi dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), transaksi spot, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Selain itu, BI juga memperkuat daya tarik aset keuangan domestik melalui pengelolaan instrumen moneter berbasis pasar dan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

Meski rupiah mengalami tekanan, BI memastikan kondisi eksternal Indonesia masih relatif kuat. Salah satu indikatornya adalah cadangan devisa yang tetap tinggi.

Hingga akhir April 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat mencapai 146,2 miliar dolar AS, yang dinilai cukup untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memenuhi kebutuhan pembayaran internasional.

Bank Indonesia mencatat pelemahan rupiah sejak awal tahun hingga awal Juni 2026 mencapai sekitar 7,44 persen.

Namun angka tersebut masih sejalan dengan tren pelemahan mata uang sejumlah negara berkembang lainnya yang turut terdampak gejolak ekonomi global.

Pemerintah dan BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk risiko geopolitik dan fluktuasi harga komoditas dunia.*

(tb/ad)

JAKARTA – Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasilnya, sebanyak 72,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun tersebut.

Baca Juga:

• Rico Waas Gandeng Kemenkeu Perkuat Ekonomi Medan, UMKM dan Belawan Jadi Fokus Pengembangan

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan tingkat kepuasan publik didominasi kategori cukup puas sebesar 66 persen, sementara responden yang mengaku sangat puas mencapai 6,2 persen.

"Yang sangat puas terhadap kinerja pemerintah ada 6,2 persen dan yang cukup puas 66 persen. Jika dijumlahkan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 72,2 persen," kata Masduri dalam pemaparan hasil survei yang disiarkan melalui kanal YouTube Poltracking Indonesia, Kamis, 4 Juni 2026.

Sementara itu, sebanyak 23,2 persen responden mengaku kurang puas terhadap kinerja pemerintah dan 1,9 persen menyatakan sangat tidak puas.

Adapun 2,7 persen responden memilih tidak menjawab atau tidak mengetahui.

Menurut Poltracking, sejumlah faktor menjadi alasan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.

Bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran menjadi alasan utama dengan angka 14 persen.

Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu faktor yang paling banyak disebut responden dengan tingkat apresiasi mencapai 13,8 persen.

Program tersebut dinilai memiliki dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat.

Faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kepuasan publik antara lain kepemimpinan yang dianggap tegas dan berwibawa, serta persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai relatif stabil.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapi selama masa pemerintahan berjalan.

Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran:

Sangat puas: 6,2 persen
Cukup puas: 66 persen
Kurang puas: 23,2 persen
Sangat tidak puas: 1,9 persen
Tidak tahu/tidak menjawab: 2,7 persen

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih menjadi faktor utama dalam membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan.*

(d/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan bersama Kementerian Keuangan wilayah Sumatera Utara memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM, penguatan pengawasan cukai, hingga percepatan pembangunan kawasan Belawan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumatera Utara dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis, 4 Juni 2026.

Baca Juga:

• Piring Anak, Gengsi Presiden

Menurut Rico, posisi Medan sebagai pusat ekonomi Sumatera Utara menjadi modal penting dalam memperkuat ekosistem usaha dan perdagangan.

Karena itu, pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

"Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai hub UMKM di Sumatera Utara. Karena itu, Medan harus mampu menyiapkan produk yang dibutuhkan pasar luar daerah maupun luar negeri guna meningkatkan ekspor dan memperkuat perekonomian daerah," kata Rico.

Meski memiliki banyak produk unggulan, Rico mengakui pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kemasan produk yang dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing di pasar modern dan ekspor.

Ia menyebut berbagai produk khas Medan seperti rengginang, sumpia, hingga teri Medan memiliki kualitas yang mampu bersaing.

Namun tingginya biaya pengemasan masih menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian bersama.

"Kita punya banyak produk unggulan dengan kualitas baik, tetapi persoalan packaging masih menjadi tantangan karena biayanya cukup tinggi. Ini perlu dicarikan solusi agar produk lokal semakin kompetitif," ujarnya.

Selain pengembangan UMKM, Rico juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan kawasan Belawan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Medan.

Menurutnya, pembenahan infrastruktur, khususnya akses jalan dan fasilitas pendukung logistik, akan berperan penting dalam menarik investasi dan memperlancar arus distribusi barang.

Pengembangan Belawan dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, menyatakan pihaknya siap mendukung langkah Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat sektor ekonomi daerah.

Menurut Rudy, Kementerian Keuangan memiliki sejumlah program pemberdayaan UMKM yang dapat disinergikan dengan pemerintah daerah, termasuk pendampingan bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor.

Ia menilai posisi Medan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan UMKM di Sumatera Utara sangat strategis sehingga perlu didukung melalui kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas produk lokal dan memperluas akses pasar.

"Kami siap bersinergi dengan Pemko Medan, baik dalam pengembangan kawasan Belawan maupun pemberdayaan UMKM agar semakin banyak produk lokal yang mampu menembus pasar ekspor," kata Rudy.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing daerah, serta memperluas peluang ekspor bagi produk-produk unggulan Kota Medan.*

(ad)

Oleh:Virdika Rizky Utama

NEGARA tidak pernah hanya memberi nama. Negara memberi tempat kepada sesuatu dengan cara menamainya.

Baca Juga:

• Menatap Babak Baru MBG

Sesudah negara datang, semua memperoleh kedudukan baru. Makan menjadi program. Lapar menjadi sasaran. Dapur menjadi satuan pelayanan. Anak menjadi penerima manfaat.

Orang yang memasak menjadi pelaksana. Orang yang mengatur menjadi pejabat. Orang yang dekat dengan pengaturan menjadi penting.

Begitulah Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk ke dalam kehidupan publik.

Tidak sebagai piring, melainkan sebagai susunan.

Di depannya ada anak. Di belakangnya ada presiden, badan, jabatan, mitra, yayasan, verifikasi, insentif, dan bahasa yang membuat semua itu tampak teknis.

Negara memang sering bekerja dengan cara seperti itu.

Sesuatu yang sederhana diambil dari kehidupan sehari-hari, lalu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih besar, lebih resmi, dan lebih sulit disentuh.

Anak lapar bukan karangan. Di banyak rumah, makan pagi masih bergantung pada sisa malam. Protein masih menjadi perkara hitungan.

Telur tidak selalu hadir sebagai lauk. Susu lebih sering hadir sebagai iklan daripada kebiasaan.

Sekolah menerima tubuh-tubuh kecil yang datang dengan beban ekonomi keluarga, harga pangan, kerja harian orang tua, dan ruang hidup yang makin sempit.

Semua itu cukup untuk membuat negara bekerja. Masalahnya, negara tidak selalu bekerja dengan rendah hati saat menemukan penderitaan.

Presiden mengambil perut anak sebagai bahasa awal kekuasaannya.

Pilihan itu cermat. Perut anak tidak menolak. Perut anak tidak menulis kritik. Perut anak tidak menyusun oposisi.

Tubuh anak dapat difoto, dihitung, dan diletakkan di depan program tanpa mengganggu cerita utama.

Dalam politik yang makin penuh kecurigaan, anak memberi kekuasaan tempat berlindung yang hampir sempurna.

Tidak ada orang yang ingin tampak menolak anak makan. Di situ kata gratis mulai melakukan pekerjaannya.

Marcel Mauss pernah menulis bahwa hadiah tidak pernah benar-benar kosong dari ikatan.

Hadiah datang bersama kewajiban menerima, mengingat, dan membalas. Dalam negara modern, balasan tidak harus berupa barang.

Balasan bisa berupa rasa sungkan, diam, dukungan, atau sekurang-kurangnya kesediaan untuk tidak bertanya terlalu keras.

Makanan yang dibayar oleh uang publik tampil sebagai pemberian. Presiden tidak perlu hadir di setiap sekolah.

Cukup nama program bekerja, dan hubungan pemberian itu terbentuk.

Di dalam republik, makanan itu seharusnya hak. Dalam politik pemberian, makanan itu menjadi hadiah.

Perbedaan ini tidak selalu tampak di atas piring. Anak tetap makan. Orang tua lega. Guru tetap mengatur barisan.

Tetapi perbedaan itu bekerja di belakang piring. Hak membuat warga bertanya tentang mutu, harga, dapur, mitra, yayasan, dan aliran uang.

Hadiah membuat warga merasa tidak enak bertanya. Hak menghasilkan pemeriksaan. Hadiah menghasilkan tata krama.

Bourdieu pernah melihat negara sebagai kekuasaan yang mampu menghasilkan kategori resmi. Negara membuat kata tertentu menjadi wajar.

Negara menentukan siapa disebut miskin, siapa disebut penerima, siapa disebut mitra, makanan apa disebut bergizi, dapur mana disebut layak, yayasan mana disebut memenuhi syarat, dan proses apa disebut tata kelola.

Setelah kategori itu diberi stempel, banyak hal tampak sah sebelum benar-benar dibaca. Di dalam bahasa resmi seperti itu, politik sering bergerak dengan pakaian administrasi.

MBG penuh dengan pakaian semacam itu. SPPG, mitra pelaksana, yayasan, verifikasi, insentif, dukungan kelembagaan, pemenuhan gizi.

Semuanya terdengar netral. Semuanya terdengar seperti urusan formulir and prosedur.

Justru bahasa semacam ini membuat hubungan kuasa lebih nyaman bergerak. Kedekatan tidak perlu disebut kedekatan.

Akses tidak perlu disebut akses. Atensi tidak perlu disebut perintah. Semua dapat masuk ke dalam istilah yang terdengar bersih.

Perkara Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung muncul dari ruang yang tampak bersih itu.

Kejaksaan Agung menyebutnya dugaan korupsi tata kelola MBG. Kata tata kelola terdengar dingin, hampir sopan.

Tetapi dalam program seperti ini, tata kelola adalah pusat perkara. Di sanalah pintu dibuka. Di sanalah nama masuk.

Di sanalah yayasan dianggap memenuhi syarat. Di sanalah verifikasi dapat menjadi seleksi atau pembenaran.

Di sanalah insentif berubah dari biaya pelaksanaan menjadi godaan kekuasaan.

Dadan tidak penting hanya karena namanya. Sony dan Lodewyk juga tidak penting hanya karena jabatan mereka.

Mereka penting karena berada di dalam badan yang menghubungkan janji presiden dengan piring anak.

Perkara mereka memperlihatkan bahwa jarak antara istana dan sekolah tidak pernah kosong.

Jarak itu diisi oleh dokumen, keputusan, hubungan, tanda tangan, portal, atensi, and orang-orang yang tahu cara membaca kehendak program.

Makanan tidak berjalan lurus dari negara kepada anak. Makanan melewati mesin. Mesin itu mempunyai selera sendiri.

Sesudah Dadan jatuh, negara memainkan adegan yang sangat dikenal. Nama lama pergi. Nama baru datang. Istana tampak bergerak.

Program dinyatakan tetap berjalan. Seolah-olah kerusakan sudah dipisahkan dari tubuh program.

Di Indonesia, penggantian orang sering menjadi cara agar bentuk tidak terlalu lama diperiksa. Seorang pejabat dijadikan tempat berhentinya kemarahan.

Satu nama menanggung panas. Lembaga memperoleh waktu untuk tetap hidup. Di sekitar kekuasaan, kesetiaan jarang datang sebagai masalah.

Kesetiaan datang sebagai kebiasaan. Orang yang pernah berada dekat dengan presiden dianggap lebih mudah memahami maksud presiden.

Orang yang pernah bekerja untuk kemenangan dianggap lebih aman menjaga warisan kemenangan.

Dari sana jabatan publik bergerak pelan-pelan keluar dari ukuran kecakapan and masuk ke dalam ukuran kedekatan. Tidak selalu dengan niat buruk.

Justru karena tampak wajar, ia menjadi lebih sulit dipersoalkan. BGN memperlihatkan gejala itu. Sesudah Dadan jatuh, negara tidak keluar dari lingkar istana.

Negara hanya mencari wajah lain di dalam lingkar yang sama. Nama berganti, tetapi logika penunjukannya tidak banyak berubah.

Seolah-olah urusan gizi nasional adalah perkara menerjemahkan kehendak presiden, bukan perkara membangun pengetahuan tentang tubuh anak, pangan, sekolah, dapur, daerah, dan uang publik.

Di titik itu, republik menyempit menjadi ruang percaya. Yang dibutuhkan bukan lagi orang yang paling mengerti lapar, melainkan orang yang paling dipercaya mengurus janji tentang lapar.

Masalah MBG lalu tidak dapat diletakkan hanya pada pelaksanaan. Pelaksanaan memang dapat buruk. Dapur dapat bermasalah.

Makanan dapat terlambat. Mitra dapat tidak layak. Verifikasi dapat dilunakkan. Tetapi itu semua gejala dari sesuatu yang lebih tua.

Program ini sejak awal terlalu dekat dengan gengsi presiden. Terlalu cepat menjadi lambang. Terlalu besar sebelum pengetahuan publik sempat menyusul.

Terlalu terikat pada cerita bahwa negara sedang memberi makan anak. Kedekatan dengan gengsi presiden membuat program ini sukar diperiksa secara biasa.

Audit dapat terlihat seperti gangguan. Kritik dapat terlihat seperti serangan kepada janji. Penundaan dapat terlihat seperti pengkhianatan kepada anak.

Dalam keadaan seperti itu, program sosial berubah menjadi benda setengah sakral. Orang boleh membicarakan teknisnya, tetapi jangan menyentuh maknanya.

Orang boleh mengeluh soal nasi, tetapi jangan menggugat hubungan antara nasi dan presiden.

Di sinilah kasus Dadan, Sony, dan Lodewyk mengubah keadaan. Perkara itu datang terlalu dekat dengan pusat untuk disebut gangguan pinggir.

Dugaan itu menyangkut tata kelola, bukan hanya makanan basi atau dapur terlambat. Dugaan itu menyangkut yayasan, verifikasi, and insentif, bukan sekadar kesalahan lapangan.

Setelah itu, program ini tidak lagi bisa berjalan seolah hanya perlu dirapikan. Kepercayaan retak bukan di pinggir piring, melainkan di jalan menuju piring.

Menghentikan MBG dalam bentuk sekarang bukan soal menolak anak makan. Itu cara memisahkan anak dari program yang sudah terlalu penuh oleh kepentingan orang dewasa.

Anak lapar tetap ada tanpa MBG. Daerah stunting tetap ada tanpa MBG.

Sekolah terpencil tetap ada tanpa MBG. Keluarga miskin tetap ada tanpa MBG. Semua itu bahkan lebih tua daripada nama program ini.

Keliru jika negara membuat seolah-olah hak anak hanya bisa hidup melalui satu proyek yang sedang dipertahankan oleh presiden.

Negara dapat kembali kepada pekerjaan yang lebih kecil dan lebih tidak menarik untuk dipotret. Mencari anak yang paling rentan. Membuka data. Memeriksa dapur lokal.

Menghubungkan sekolah dengan puskesmas. Membiarkan orang tua mengawasi. Membuat belanja yang dapat dilihat. Mengurangi skala agar kesalahan terlihat.

Menunda perluasan agar pengetahuan sempat tumbuh. Pekerjaan seperti itu tidak memberi presiden monumen. Mungkin justru karena itu pekerjaan tersebut lebih dekat kepada republik.

Presiden berada di pusat persoalan ini bukan karena setiap lauk harus dihitung olehnya. Presiden berada di pusat karena program ini menyerap makna dari dirinya.

Jika program berhasil, gambar anak makan kembali kepada presiden sebagai bukti kehadiran. Jika program rusak, kerusakan itu tidak bisa sepenuhnya dibuang kepada bawahan.

Keuntungan simbolik and tanggung jawab simbolik datang dari sumber yang sama. Dadan, Sony, dan Lodewyk dapat menjadi perkara hukum.

Nanik dapat menjadi nama administratif berikutnya. Kejaksaan dapat meneruskan berkas. Istana dapat menyusun kalimat pembenahan. Semua itu gerak biasa negara setelah skandal.

Tetapi gerak biasa terlalu kecil untuk masalah ini. MBG bukan lagi sekadar program yang mengalami penyimpangan.

MBG telah menjadi cermin tentang cara kekuasaan melihat rakyat kecil. Rakyat kecil dilihat sebagai tubuh yang perlu diurus, sekaligus sebagai panggung yang berguna.

Program ini, dalam bentuk sekarang, telah selesai secara politik sebelum selesai secara administratif. Nama besarnya masih dapat dipertahankan.

Anggarannya masih dapat dialirkan. Kepala badannya masih dapat diganti. Dapurnya masih dapat dibuka. Anak-anak masih dapat difoto.

Tetapi kepercayaan yang dibutuhkan oleh program sosial sudah retak di tempat yang paling sulit diperbaiki. Retak itu berada pada hubungan antara hak anak and gengsi presiden.

Jika negara sungguh ingin mengurus gizi, negara harus turun dari panggung pemberian. Tidak ada lagi presiden sebagai sumber makanan.

Tidak ada lagi badan sebagai monumen janji. Tidak ada lagi loyalitas sebagai pengganti kecakapan. Tidak ada lagi gratis sebagai kabut atas biaya publik.

Yang tersisa semestinya hanya pekerjaan yang lebih kecil, lebih lambat, lebih terbuka, and lebih mudah diganggu warga.

Sebelum itu terjadi, setiap sendok dalam MBG akan membawa rasa yang sama. Rasa kuasa yang lebih dulu kenyang sebelum anak.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University.

Oleh: Yakub F. Ismail

UJIAN penting kini menghinggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kabar pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana disertai dugaan korupsi yang menyeret pucuk pimpinan.

Baca Juga:

• Kejagung Sebut Dadan Hindayana Cs Bersekongkol dalam Korupsi Program MBG

Hal itu membuat program ini awalnya didesain tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, melainkan juga menjadi simbol komitmen negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Setelah mencuat berita adanya dugaan korupsi menyeret Dadan Hindayana, publik langsung dikejutkan sekaligus dibuat prihatin.

Tentu, kasus ini bukan sekadar persoalan penyalahgunaan anggaran negara, tapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap kelangsungan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini.

Kasus ini sekali lagi menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik harus disertai pengawasan publik yang maksimal agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran dan jabatan.

Mengapa Korupsi

Saat ini masih menunggu perkembangan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG.

Harapan besar, permasalahan ini bukan sebagai sinyal buruk yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap program yang sejak awal mendapat perhatian besar dari pemerintah dan masyarakat.

Jika dilihat dari perspektif tata kelola pemerintahan (good governance), korupsi pada umumnya muncul dari pertemuan antara besarnya kewenangan, minimnya pengawasan, dan tersedianya celah dalam sistem administrasi.

Perspektif tersebut telah banyak dijadikan alat baca untuk memahami berbagai gejala korupsi yang terjadi di tubuh birokrasi.

Terkait program MBG yang merupakan program dengan cakupan sangat luas, karena melibatkan anggaran besar, rantai distribusi yang panjang, pengadaan barang dan jasa yang kompleks, serta koordinasi lintas lembaga yang besar tentu menjadi tantangan tersendiri.

Kompleksitas tersebut secara praktis dapat menciptakan titik-titik celah terjadinya penyimpangan jika tidak diimbangi dengan sistem pengendalian yang memadai.

Di samping itu, akselerasi implementasi program sering kali menjadi faktor yang melahirkan risiko penyimpangan serius yang perlu diantisipasi dengan bijak.

Berdasarkan pengalaman yang ada, berbagai proyek pemerintah, tuntutan untuk segera merealisasikan program sering kali membuat proses verifikasi, audit internal, hingga pengawasan administratif kurang berjalan optimal.

Kondisi semacam ini dalam banyak kesempatan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait yang mencoba melakukan mark-up, pengaturan pemenang pengadaan, manipulasi data penerima manfaat, sampai pada upaya penyalahgunaan kewenangan.

Faktor berikutnya yang tidak bisa diabaikan adalah budaya integritas dalam birokrasi kita yang masih sarat akan praktik kurang profesional dan budaya permisif terhadap korupsi.

Kondisi ini membuat sistem sebaik apa pun dibangun, jika tidak didukung oleh komitmen etika dari para penyelenggara program dan pengawasan maksimal publik, maka peluang terjadinya korupsi tetap terbuka lebar.

Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG menjadi agenda penting dan mendesak yang harus segera dilakukan.

Tujuan utama evaluasi total ini yakni demi memperbaiki sistem agar program tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa terganggu oleh tindakan segelintir pihak yang menyalahgunakan kepercayaan publik.

Pentingnya Pengawasan

Belajar dari kasus yang ada, kita bisa memetik pelajaran penting bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara tidak bisa dilakukan dengan hanya menyerahkan kepada aparat pengawas internal maupun penegak hukum.

Masyarakat harus menjadi bagian penting dari proses pengawasan tersebut. Dalam negara demokratis, pengelolaan anggaran publik pada esensinya adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah untuk dikelola demi kepentingan publik.

Ketika anggaran tersebut dikelola secara tidak transparan, maka publik akan mempertanyakan mekanisme penggunaan anggaran secara demokratis.

Padahal, kita tahu bahwa masyarakat mempunyai hak sekaligus kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan, siapa yang menerima manfaat, dan apakah implementasinya berjalan sesuai harapan atau sebaliknya.

Pengawasan masyarakat perlu diberikan ruang yang lebih besar dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.

Sebagai contoh, pengawasan melalui media massa, adalah salah satu bentuk pemberian ruang kepada publik untuk ikut serta mengontrol kebijakan dan pengelolaan anggaran publik.

Melalui monitoring, publik dapat mengawasi secara langsung seperti apa kualitas layanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, proses pengadaan barang dan jasa, serta konsistensi antara anggaran yang disediakan dan hasil yang didapatkan.

Perkembangan teknologi informasi yang kian masif belakangan ini mestinya turut membuka peluang lebih besar bagi partisipasi publik.

Yang tidak kalah penting, pengawasan masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan pemerintah.

Sebaliknya, tujuan utama pengawasan adalah ikut membantu pemerintah dalam kesuksesan program itu sendiri.

Dalam konteks pelaksanaan program MBG, keberhasilan pengawasan bermakna seberapa besar melibatkan masyarakat, teristimewa media dalam mengawasi secara intens pelaksanaannya di lapangan hingga sampai ke tangan penerima manfaat.

Dengan demikian, kepercayaan publik akan kembali bangkit dan tetap terjaga, sehingga tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakay dapat tercapai sesuai harapan.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR

TANJAB TIMUR – Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Surya Agro Gemilang (SGAM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan berupaya mengikuti harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang ditetapkan pemerintah.

Namun, perusahaan menegaskan bahwa penentuan harga pembelian tetap mempertimbangkan kondisi produksi, kualitas buah, serta keberlangsungan operasional usaha.

Baca Juga:

• Tertinggi dalam Sejarah Pengadaan Pangan Nasional! BULOG Serap 3 Juta Ton Gabah dan Beras Petani, Sumut Serap Hampir 15 Ribu Ton

Meski demikian, kondisi riil di lapangan tetap menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan harga beli.

"Pada prinsipnya kami berusaha semaksimal mungkin mengikuti harga yang telah ditetapkan pemerintah. Namun kami juga harus melihat kondisi buah sawit yang masuk ke pabrik serta hasil produksi minyak yang diperoleh. Yang terpenting adalah menjaga kesinambungan usaha agar perusahaan tetap berjalan dan masyarakat tetap memiliki tempat menjual hasil panennya," kata Ngadiono, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurut dia, perusahaan menggunakan perhitungan berbasis rendemen atau tingkat kandungan minyak dalam buah sawit untuk menentukan harga pembelian.

Semakin tinggi rendemen yang dihasilkan, semakin besar kemampuan perusahaan dalam memberikan harga yang kompetitif kepada petani.

Setiap TBS yang masuk ke pabrik, kata Ngadiono, terlebih dahulu melalui proses sortasi dan pengujian ekstraksi guna mengetahui kualitas buah dan potensi hasil minyak yang dapat diperoleh.

"Dari hasil ekstraksi itulah kami menentukan harga pembelian. Karena itu ada perbedaan antara buah sawit milik masyarakat dengan buah dari perusahaan besar. Umumnya buah dari perusahaan memiliki kualitas lebih baik karena pola tanam dan perawatannya lebih terjaga sehingga rendemennya lebih tinggi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak membatasi pemasok yang ingin menjual hasil panennya ke PKS Surya Agro Gemilang.

Selama buah sawit memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, perusahaan akan menerima pasokan tersebut.

Menurut Ngadiono, proses sortasi merupakan prosedur standar yang dilakukan untuk menjaga kualitas bahan baku.

Buah yang masih mentah, janjang kosong, maupun buah yang tidak memenuhi spesifikasi akan dikembalikan kepada pemasok.

"Siapa pun yang membawa buah sawit matang akan kami terima. Tidak ada pembatasan pemasok. Yang kami lakukan hanya memastikan kualitas buah sesuai standar pengolahan," katanya.

Ngadiono juga menjelaskan bahwa perbedaan harga TBS antara Tanjung Jabung Timur dan daerah lain tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis masing-masing wilayah.

Sebagian besar perkebunan sawit di Tanjung Jabung Timur berada di lahan rawa dan gambut yang memiliki kandungan air lebih tinggi dibandingkan lahan mineral.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap rendemen minyak yang dihasilkan sehingga berdampak pada harga pembelian TBS di tingkat pabrik.

"Di daerah seperti Muaro Jambi banyak perkebunan berada di lahan mineral sehingga rendemennya lebih tinggi. Sementara di Tanjung Jabung Timur mayoritas lahan berupa rawa dan gambut yang menyebabkan kandungan air lebih tinggi dan rendemen lebih rendah," ujarnya.

Ia mengakui sebagian petani memilih menjual hasil panen ke daerah lain yang menawarkan harga lebih tinggi.

Namun menurut dia, kondisi tersebut dipengaruhi oleh komposisi bahan baku yang diolah masing-masing pabrik.

Saat ini PKS Surya Agro Gemilang memiliki kapasitas olah sekitar 45 ton per jam dengan kebutuhan pasokan ideal mencapai 800 hingga 900 ton TBS per hari.

Namun pasokan yang diterima perusahaan masih berada pada kisaran 400 hingga 500 ton per hari.

"Kami masih membutuhkan tambahan pasokan. Faktor yang mempengaruhi antara lain persaingan pembelian buah dan dinamika pasar yang berkembang saat ini," kata Ngadiono.

Pemerintah sebelumnya melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah PKS untuk memastikan pelaksanaan harga TBS sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambi.*

(ad)

MEDAN – Perum Bulog mencatat capaian baru dalam program pengadaan gabah dan beras dalam negeri.

Hingga 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3.008.626 ton setara beras atau sekitar 75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah tahun ini.

Baca Juga:

• Disbunnak Tanjab Timur Sidak PKS, Pastikan Harga TBS Sawit Sesuai Ketetapan Pemerintah

Dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, Bulog berhasil mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan stabilitas harga beras.

Di Sumatera Utara, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut mencatat realisasi serapan sebesar 14.992,34 ton beras.

Angka tersebut menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.

Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen Bulog untuk hadir langsung di tengah petani dan memastikan hasil panen terserap secara optimal.

"Realisasi serapan sebesar 14.992,34 ton beras di wilayah kerja Kanwil Sumut menunjukkan komitmen kami untuk terus hadir di tengah petani, memastikan hasil panen terserap secara optimal, serta mendukung penguatan ketahanan pangan nasional," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Juni 2026.

Menurut Bulog, keberhasilan serapan gabah dan beras tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, pelaku usaha penggilingan padi, hingga jajaran Bulog yang bekerja selama musim panen berlangsung.

Kebijakan pemerintah yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dinilai turut berperan dalam meningkatkan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga harga jual hasil panen.

Selain mendukung kesejahteraan petani, tingginya serapan gabah juga berdampak pada penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah.

Saat ini stok beras yang dikelola Bulog disebut telah melampaui 5 juta ton, menjadikannya salah satu level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional.

Cadangan tersebut akan digunakan untuk berbagai program pemerintah, antara lain Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, hingga kebutuhan penanganan bencana dan gejolak pasokan di berbagai daerah.

Bulog optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras pada 2026 dapat tercapai sebelum akhir tahun.

Optimisme tersebut didukung masih berlangsungnya musim panen di sejumlah sentra produksi padi nasional.

Bagi pemerintah, capaian serapan tersebut menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi serta tantangan pangan global.

"Keberhasilan serapan ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional," ujar Budi.*

(ad)

PANGKALPINANG – Sidang lanjutan perkara dugaan malapraktik yang menjerat dokter spesialis anak, dr Ratna Setia Asih Sp.A, di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Kamis, 4 Juni 2026, mendapat perhatian besar dari kalangan tenaga kesehatan di Bangka Belitung.

Ratusan tenaga kesehatan hadir memberikan dukungan moral kepada dr Ratna yang saat ini tengah menjalani proses hukum.

Baca Juga:

• Vonis Bebas! Mantan Kepala BPN Sumut Cs Lepas dari Jerat Korupsi Aset PTPN-Citraland

Mereka mengikuti aksi damai yang digelar bertepatan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Ruang Sidang Tirta.

Aksi tersebut dikoordinasikan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bangka Belitung bersama Pengurus Cabang IDI Kota Pangkalpinang.

Sejumlah pengurus organisasi profesi kedokteran turut hadir memberikan dukungan kepada peserta aksi.

Ketua Pengurus Wilayah IDI Bangka Belitung, dr Arinal Pahlevi Sp.DV, menegaskan kehadiran para tenaga kesehatan bukan untuk memengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung.

Menurut dia, aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas dan dukungan moral kepada sesama tenaga medis yang sedang menghadapi proses peradilan.

"Kami hadir untuk memberikan dukungan moral kepada teman sejawat kami. Kami percaya setiap dokter bekerja dengan niat baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan pasien," kata Arinal dalam orasinya di depan pengadilan.

Arinal menilai profesi dokter selalu berorientasi pada keselamatan pasien

. Karena itu, ia berharap seluruh fakta yang terungkap selama persidangan dapat menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan.

Ia juga berharap dr Ratna memperoleh keadilan melalui proses hukum yang objektif dan profesional.

"Kami berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Semoga teman sejawat kami memperoleh putusan terbaik sesuai fakta persidangan," ujarnya.

Perkara yang menjerat dr Ratna berkaitan dengan dugaan malapraktik yang menyebabkan meninggalnya seorang pasien anak pada 2024.

Kasus tersebut menjadi perhatian luas, terutama di lingkungan tenaga kesehatan, karena menyangkut praktik pelayanan medis dan aspek hukum profesi kedokteran.

Meski berlangsung di tengah tingginya perhatian publik terhadap kasus tersebut, aksi solidaritas para tenaga kesehatan berjalan tertib dan kondusif.

Para peserta tampak berdiri dengan tenang sambil membawa pesan dukungan moral kepada dr Ratna hingga persidangan berlangsung.

Komunitas tenaga kesehatan di Bangka Belitung berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan, objektif, dan tetap menjunjung prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.*

(ad)

TANJAB TIMUR – Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Kamis, 4 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat pabrik tetap mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga:

• Kejagung Sebut Dadan Hindayana Cs Bersekongkol dalam Korupsi Program MBG

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Timur, Riko, mengatakan kegiatan pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga TBS di tingkat petani sekaligus menindaklanjuti arahan Kementerian Pertanian.

"Hari ini kami melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 dan dilanjutkan dengan sidak ke lapangan terkait pelaksanaan harga TBS di tingkat PKS. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga yang diterima petani," kata Riko.

Menurut dia, seluruh PKS yang beroperasi di wilayah Tanjung Jabung Timur diharapkan mematuhi harga TBS yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perkebunan.

Harga tersebut ditetapkan setiap pekan setelah melalui pembahasan bersama pemerintah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat.

Riko menjelaskan, harga yang ditetapkan pemerintah provinsi telah melalui proses kajian yang panjang sehingga menjadi acuan resmi dalam transaksi pembelian TBS dari petani.

"Kami ingin memastikan implementasi harga di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah telah memiliki acuan harga mingguan sehingga setiap selisih harga yang terjadi dapat diketahui dan dievaluasi," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa PKS berada pada posisi strategis dalam rantai pasok industri kelapa sawit sehingga turut menghadapi dinamika pasar yang dipengaruhi harga Crude Palm Oil (CPO) di tingkat nasional maupun global.

Karena itu, Disbunnak Tanjung Jabung Timur berharap fluktuasi harga CPO tidak berdampak secara berlebihan terhadap harga TBS yang diterima petani.

"Kami berharap harga CPO di tingkat eksportir tidak memberikan tekanan yang terlalu besar kepada petani. Kepentingan petani harus tetap menjadi perhatian utama agar mereka memperoleh harga yang wajar dan berkeadilan," kata Riko.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga telah menetapkan harga CPO sebagai salah satu komponen utama dalam perhitungan harga TBS.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kondisi pasar dan perlindungan terhadap pendapatan petani sawit.

Melalui pengawasan rutin dan koordinasi dengan perusahaan, pemerintah daerah berharap stabilitas harga TBS dapat terus terjaga sehingga memberikan kepastian usaha bagi petani kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.*

(ad)

PASURUAN – Taman Safari Indonesia (TSI) II Prigen, Jawa Timur, memperkenalkan empat anak harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae) yang lahir pada 23 Maret 2026.

Kelahiran empat anak harimau tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi upaya konservasi salah satu satwa endemik Indonesia yang saat ini berstatus terancam punah.

Baca Juga:

• 5 Pantai Terindah di Batubara Sumut, Cocok untuk Liburan Keluarga

Mereka merupakan hasil pasangan indukan jantan bernama Praja dan indukan betina bernama Dini yang berada dalam program pengembangbiakan konservasi Taman Safari Indonesia.

Vice President of Life Sciences Taman Safari Indonesia, drh. Bongot Huaso Mulia, mengatakan kelahiran tersebut menjadi pencapaian penting dalam program pelestarian harimau sumatra yang selama ini dijalankan lembaganya.

Menurut Bongot, keberhasilan itu memiliki nilai strategis karena harimau sumatra merupakan spesies yang semakin terancam akibat penyusutan habitat, konflik dengan manusia, dan perburuan liar.

"Keberhasilan ini menjadi pencapaian penting dalam program konservasi harimau sumatra yang kami jalankan," kata Bongot dalam keterangannya di Pasuruan, Rabu, 3 Juni 2026.

Ia menjelaskan, Dini sebelumnya juga pernah melahirkan dua anak harimau sumatra bernama Isyana dan Aura pada Mei 2021.

Dengan kelahiran terbaru tersebut, kontribusi indukan Dini terhadap program konservasi dinilai semakin signifikan.

Bongot mengatakan proses pengembangbiakan harimau sumatra bukan perkara mudah.

Selain memiliki tingkat selektivitas tinggi dalam memilih pasangan, spesies ini juga menghadapi berbagai risiko selama proses reproduksi, mulai dari cedera, stres, hingga kematian saat penggabungan pasangan.

Tantangan lain muncul setelah kelahiran, yakni memastikan seluruh anak harimau dapat tumbuh sehat hingga mencapai usia dewasa. Karena itu, keberhasilan kelahiran empat anak harimau dalam satu kali persalinan dinilai sebagai capaian yang cukup langka.

"Umumnya harimau sumatra melahirkan dua anak dalam satu kelahiran. Empat anak sekaligus merupakan jumlah yang berada di atas rata-rata," ujarnya.

Keberhasilan tersebut, kata Bongot, merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari perawat satwa yang memantau siklus reproduksi indukan, tim dokter hewan, hingga penyediaan fasilitas kandang yang mendukung proses persalinan dan perawatan pascakelahiran.

Sebagai bagian dari komitmen konservasi, Taman Safari Indonesia terus mengembangkan program pengembangbiakan harimau sumatra secara berkelanjutan.

Lembaga itu menargetkan sedikitnya satu kelahiran harimau sumatra setiap tahun guna membantu menjaga keberlangsungan populasi spesies tersebut.

Saat ini Taman Safari Indonesia memiliki 24 ekor harimau sumatra yang dipelihara khusus untuk kepentingan konservasi.

Seluruh satwa tersebut dikelola dalam program pelestarian guna mendukung peningkatan populasi harimau sumatra yang terus mengalami tekanan di habitat alaminya.

"Seluruh harimau sumatra yang kami pelihara murni untuk tujuan konservasi dan mendukung peningkatan populasi spesies yang terancam punah," kata Bongot.

Kelahiran empat anak harimau sumatra ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam menjaga keberlangsungan salah satu satwa kebanggaan Indonesia sekaligus memperkuat upaya konservasi keanekaragaman hayati nasional.*

(ad)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 4 Juni 2026.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Baca Juga:

• Rupiah Kian Terpuruk, Tembus Rp17.998 per Dolar AS!

Seluruh peserta rapat menyatakan setuju sehingga rancangan beleid tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco dalam sidang paripurna yang kemudian dijawab serempak dengan kata "setuju" oleh peserta rapat.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menjelaskan pembahasan revisi UU P2SK telah berlangsung sejak Februari 2026 melalui serangkaian rapat kerja bersama pemerintah dan pemangku kepentingan sektor keuangan.

Menurut Hekal, revisi UU P2SK diharapkan mampu memperkuat kerangka regulasi sektor keuangan nasional sekaligus meningkatkan koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

"RUU Perubahan P2SK ini diharapkan dapat mendukung pengembangan, pendalaman, dan stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan," ujar Hekal dalam rapat paripurna.

Pemerintah dan DPR menilai revisi regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi sektor keuangan nasional di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global, ketidakpastian pasar keuangan internasional, serta dinamika geopolitik yang berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia.

Dengan disahkannya revisi UU P2SK, pemerintah berharap berbagai kebijakan pengembangan sektor keuangan dapat berjalan lebih efektif, memperkuat daya tahan ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha dalam aktivitas keuangan.

Pengesahan UU tersebut juga menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga kepercayaan investor terhadap sistem keuangan Indonesia di tengah tekanan pasar yang masih berlangsung, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar modal dalam beberapa waktu terakhir.*

(km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026 diduga dilakukan secara bersama-sama oleh para tersangka yang telah ditetapkan.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mohammad Jeffry, mengatakan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, diduga bekerja sama dalam menjalankan praktik yang kini tengah diusut penyidik.

Baca Juga:

• Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 Pejabat Ditahan, KPK Ungkap Dugaan Pemerasan di Kasus Imigrasi Capai Ratusan Miliar Rupiah

Menurut Jeffry, ketiga tersangka diduga saling mengetahui peran masing-masing dalam pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut.

Namun, Kejagung belum merinci lebih jauh bentuk koordinasi maupun pembagian peran di antara para tersangka karena proses penyidikan masih berlangsung.

"Pokoknya saling mengetahui," ujarnya.

Kejagung mengungkap dugaan penyimpangan tidak hanya terkait pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menyangkut penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.

Sebelumnya, penyidik menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG.

Ketiganya diduga melakukan intervensi terhadap proses verifikasi portal mitra BGN agar sejumlah yayasan tetap lolos sebagai mitra meski tidak memenuhi persyaratan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG diduga digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana korupsi dan memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai BGN.

"Yayasan-yayasan tersebut tetap ditunjuk melalui pengaturan proses verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka," kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 3 Juni 2026.

Penyidik juga menemukan dugaan afiliasi antara para tersangka dengan sejumlah yayasan pengelola SPPG.

Dari hubungan tersebut, yayasan yang menjadi mitra program disebut memperoleh pendapatan dalam jumlah besar setiap harinya.

Selain itu, Kejagung menduga para tersangka melakukan intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Intervensi tersebut diduga menyebabkan terjadinya penggelembungan harga atau markup dalam sejumlah pengadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG.

Hingga kini, penyidik masih terus mendalami aliran dana, pola kerja sama para tersangka, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.

Kejagung juga membuka peluang adanya penambahan tersangka seiring perkembangan penyidikan.*

(d/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai dugaan pemerasan dalam kasus pengurusan dokumen keimigrasian yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim mencapai ratusan miliar rupiah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih terus mendalami dan menghitung nilai keseluruhan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Baca Juga:

• Tak Cukup Tiga Tersangka, Pengamat Minta Kejagung Telusuri Jaringan Kasus MBG hingga Akar

"Nanti kami akan sampaikan angkanya secara rinci dalam konferensi pers. Yang pasti, nilainya mencapai ratusan miliar," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Selain menetapkan sejumlah tersangka, KPK juga menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Barang bukti itu meliputi uang tunai dalam mata uang asing, logam mulia, hingga kendaraan bermotor.

Menurut Budi, penyidik mengamankan dana dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, baik berupa uang tunai maupun dana yang tersimpan di rekening.

"Kami juga menyita tujuh unit mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, termasuk enam sepeda gunung dan empat unit Brompton. Selain itu terdapat logam mulia berupa emas dengan berat mencapai ratusan gram," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan penyimpangan dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra, serta sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

KPK menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," kata Budi.

Seluruh tersangka kini menjalani penahanan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

KPK menduga para tersangka terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, termasuk izin tinggal warga negara asing.

Selain pasal pemerasan, penyidik juga menerapkan pasal gratifikasi dalam perkara tersebut.

"Pasal yang digunakan adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Selain itu juga disangkakan Pasal 12B terkait penerimaan gratifikasi," ujar Budi.

Kasus ini menjadi salah satu operasi tangkap tangan terbesar yang dilakukan KPK pada 2026 karena melibatkan pejabat tinggi kementerian dan sejumlah pejabat strategis di sektor keimigrasian.*

(d/ad)

TANJAB TIMUR – Pemanfaatan rumah dinas bagi pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinilai belum optimal.

Dari total 27 unit rumah dinas yang disediakan pemerintah daerah, tercatat tiga unit tidak ditempati oleh pejabat yang berhak.

Baca Juga:

• Deretan Kontroversi Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Program MBG: Pengadaan Motor Listrik hingga Usulan Serangga sebagai Sumber Protein

Sebagian bangunan bahkan menunjukkan penurunan kondisi fisik akibat tidak digunakan dalam jangka waktu lama.

Rumah dinas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah sejatinya diperuntukkan menunjang kinerja dan mobilitas pejabat daerah dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Namun, tidak optimalnya pemanfaatan fasilitas tersebut memunculkan sorotan terhadap pengelolaan aset daerah.

Selain berpotensi menurunkan nilai aset, rumah dinas yang tidak dihuni juga rentan mengalami kerusakan karena minim pemeliharaan.

Situasi ini mendorong perlunya evaluasi terhadap tata kelola dan pemanfaatan aset pemerintah daerah agar lebih efektif.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan dapat melakukan pendataan ulang serta peninjauan terhadap rumah dinas yang kosong, termasuk menyiapkan skema pemanfaatan yang lebih optimal untuk mencegah pemborosan aset daerah.

Kepala Bagian Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur, Awaludin, membenarkan adanya tiga unit rumah dinas yang belum ditempati dari total 27 unit yang tersedia.

"Dalam waktu dekat akan dioptimalkan penggunaan rumah dinas tersebut. Beberapa kepala OPD belum menempatinya karena sudah memiliki rumah pribadi di Tanjung Jabung Timur, dan sebagian masih dalam tahap pembenahan," kata Awaludin.*

(ad)

JAKARTA – Penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung dinilai belum cukup untuk mengungkap keseluruhan perkara.

Pengamat politik Samuel F. Silaen meminta penyidik menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain yang lebih luas dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Deretan Kontroversi Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Program MBG: Pengadaan Motor Listrik hingga Usulan Serangga sebagai Sumber Protein

"Kasus ini tidak bisa berhenti pada tiga nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Harus ada pendalaman lebih jauh terhadap pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat," kata Samuel kepada wartawan, Rabu, 3 Juni 2026.

Ia mengutip pernyataan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung yang menyebut adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran MBG yang mencapai Rp 85,27 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp 268 triliun pada 2026.

Menurut Samuel, skala anggaran yang besar semestinya diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat.

Namun, dugaan manipulasi penunjukan mitra yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), afiliasi tidak sesuai ketentuan, hingga potensi konflik kepentingan, menunjukkan lemahnya kontrol internal.

"Jika benar ada pola penunjukan yang tidak sesuai prosedur dan terindikasi konflik kepentingan, maka ini sudah masuk kategori persoalan sistemik, bukan sekadar kesalahan administratif," ujarnya.

Samuel juga menyoroti pertanyaan publik mengenai lambatnya deteksi terhadap dugaan penyimpangan tersebut.

Ia menilai fungsi pengawasan seharusnya dapat bekerja lebih awal sebelum kerugian negara menjadi besar.

"Pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Kalau sistem pengawasan berjalan efektif, penyimpangan seperti ini semestinya bisa dicegah sejak awal," kata dia.

Terkait pemberhentian ketiga pimpinan BGN oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum penetapan tersangka, Samuel menilai langkah itu menunjukkan respons cepat pemerintah.

Namun ia mengingatkan bahwa pergantian pejabat tidak otomatis menyelesaikan persoalan tata kelola.

"Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Bukan hanya orangnya. Kalau sistemnya tetap sama, risiko penyimpangan akan terus berulang," ujarnya.

Ia meminta Kejaksaan Agung membuka penyidikan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak eksternal maupun aktor lain di balik pengelolaan program MBG.

"Jangan sampai berhenti pada tiga tersangka. Harus dibongkar sampai tuntas agar jelas siapa yang bertanggung jawab," kata Samuel.

Menurutnya, keberlanjutan program MBG sangat bergantung pada kepercayaan publik. Karena itu, penegakan hukum yang transparan dinilai penting untuk menjaga legitimasi program tersebut.

"Ini program besar yang menyangkut generasi masa depan. Jika tidak dibersihkan sampai tuntas, kepercayaan publik akan rusak," ujarnya.*

(ad)

DELI SERDANG – Aksi kekerasan terhadap pasangan suami istri di kawasan Terowongan Tembung, Jalan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, viral di media sosial.

Dalam insiden itu, seorang perempuan yang tengah hamil muda ditendang oleh dua pria yang diduga preman, sementara suaminya dipukuli.

Baca Juga:

• Polemik Akomodasi ASEAN U-19 di Medan, PSSI Sumut Angkat Bicara

Rekaman video memperlihatkan korban berhenti dengan sepeda motor di depan terowongan saat di lokasi terjadi keributan atau tawuran di atas rel.

Dalam video yang beredar, tampak tiga orang mengerumuni pasangan tersebut. Dua di antaranya kemudian melakukan penganiayaan.

Seorang pria bercelana loreng terlihat menendang perut korban perempuan hingga ia terduduk kesakitan sambil memegangi perutnya.

Sementara itu, pelaku lainnya memukuli suami korban berkali-kali di bagian wajah sambil memaksa pasangan itu untuk melanjutkan perjalanan.

Korban perempuan juga tampak berteriak histeris di lokasi kejadian yang saat itu ramai pengendara melintas.

Narasi dalam unggahan media sosial menyebutkan bahwa korban merupakan pasangan suami istri dan perempuan tersebut sedang dalam kondisi hamil muda.

Polisi Tangkap Dua Pelaku

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Ia mengatakan, dua pelaku telah diamankan dan mengakui perbuatannya.

"Kedua terduga pelaku diamankan dan mengakui perbuatannya," ujar Adrian, Kamis (4/6/2026).

Kedua pelaku diketahui bernama Zul Yarham Lubis (46) dan Julpikar Lubis (37). Keduanya ditangkap pada malam hari di sebuah bengkel di Jalan Baru sekitar pukul 23.00 WIB.

Setelah penangkapan, keduanya langsung dibawa ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh tim Jatanras dan Resmob.

Motif: Takut Tawuran Direkam

Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan Iptu Ramadhani Bimo Setiadi menjelaskan, penganiayaan bermula ketika korban berhenti di depan terowongan karena khawatir dengan adanya tawuran di atas rel.

Namun, pelaku justru memaksa korban untuk tetap melintas karena dianggap menghambat arus lalu lintas.

"Korban berhenti karena di atas rel sedang terjadi tawuran. Para pelaku memaksa korban untuk jalan," ujar Bimo.

Menurut polisi, salah satu pelaku kemudian melihat korban mengeluarkan telepon genggam, yang diduga akan digunakan untuk merekam kejadian tersebut.

Pelaku lantas menendang perut korban perempuan karena khawatir peristiwa tawuran itu direkam dan disebarkan ke media sosial.

"Pelaku mengaku menendang karena takut diviralkan," kata Bimo.

Sempat Todongkan Air Gun

Usai melakukan penendangan, pelaku lainnya mengambil senjata jenis air gun dari sebuah bengkel di sekitar lokasi dan menggunakannya untuk mengancam korban agar segera meninggalkan tempat kejadian.

Selain itu, suami korban juga dipukul berulang kali di bagian wajah agar segera melanjutkan perjalanan.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit air gun, tujuh tabung gas air gun, serta amunisi.

Peristiwa ini menambah daftar kekerasan jalanan yang terjadi di wilayah Deli Serdang dan sekitarnya, sekaligus memicu kembali sorotan publik terhadap keamanan ruang publik di kawasan rawan konflik.*

(d/ad)

SIMALUNGUN – Jauh sebelum agama Islam dan Kristen berkembang di Tanah Simalungun, masyarakat setempat telah mengenal sistem kepercayaan asli yang disebut Habonaron.

Kepercayaan ini tidak hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan dengan alam dan sesama manusia.

Baca Juga:

• Kapan Puasa 1 Muharram 1448 H? Ini Niat dan Keutamaannya

"Habonaron adalah agama atau keyakinan asli orang Simalungun. Seperti agama tradisional lainnya, di dalamnya terdapat konsep dewata tertinggi yang disebut Naibata (Tuhan), serta dewa-dewi dan kisah penciptaan manusia pertama di Desa Naualuh," ujar Erond, Rabu (3/6/2026).

Menurut Erond, jejak Habonaron juga telah tercatat dalam tulisan J. Tideman pada 1922 yang mendokumentasikan kosmologi dan kepercayaan masyarakat Simalungun sebelum pengaruh agama samawi masuk ke wilayah tersebut.

Ajaran Keseimbangan antara Manusia dan Alam

Erond menjelaskan, inti ajaran Habonaron adalah kebajikan dan keseimbangan.

Sistem kepercayaan ini menempatkan hubungan harmonis antara manusia, alam, hewan, dan tumbuhan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

"Ini adalah keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos, yakni manusia dengan alam semesta," katanya.

Dalam pandangan tersebut, manusia tidak ditempatkan sebagai pusat yang mendominasi alam, melainkan sebagai bagian yang wajib menjaga harmoni kehidupan.

Masuknya Agama Baru dan Perubahan Sosial

Seiring masuknya agama Islam pada 1886, kemudian Protestan pada 1903, serta Katolik pada 1937, masyarakat Simalungun tidak mencatat adanya konflik besar dalam proses perubahan keyakinan tersebut.

Menurut Erond, proses tersebut berlangsung bersamaan dengan kehadiran kolonialisme yang membawa perubahan dalam bentuk pendidikan, layanan kesehatan, dan sistem sosial baru.

"Tidak ada catatan konflik rasial maupun agama yang signifikan ketika agama-agama tersebut masuk," ujarnya.

Nilai Habonaron Masih Bertahan

Meski secara formal tidak lagi dianut dan tidak ditemukan masyarakat yang mengaku sebagai penganut Habonaron dalam survei tahun 2004–2005, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disebut masih hidup dalam budaya masyarakat Simalungun.

Nilai tersebut kemudian dirumuskan kembali dalam Seminar Kebudayaan Simalungun tahun 1963 melalui falsafah hidup Habonaron do Bona, yang menempatkan kebenaran sebagai dasar berpikir dan bertindak.

Hingga kini, jejak Habonaron masih dapat ditemukan dalam berbagai upacara adat dan praktik budaya masyarakat Simalungun.

"Konsep keseimbangan antara manusia dan alam itu masih menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan," kata Erond.

Meski tidak lagi menjadi sistem kepercayaan formal, Habonaron tetap menjadi bagian penting dalam memahami sejarah, identitas, dan nilai budaya masyarakat Simalungun hingga saat ini.*

(d/ad)