MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Foundation di Kota Medan.

Ia meminta agar program tersebut tidak berhenti pada tahap peluncuran, melainkan berjalan berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Dari Rp335 Triliun Jadi Rp268 Triliun, Ini Sikap BGN Soal Efisiensi Anggaran MBG

Rico menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga filantropi, dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

Ia menilai program Rumah Anak SIGAP merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga, terutama dalam pencegahan stunting.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Tanoto Foundation melaporkan perkembangan program Rumah Anak SIGAP di Kota Medan.

Dari lima lokasi yang direncanakan, tiga titik telah dipastikan, yakni di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kantor Lurah Tanjung Mulia, serta satu PAUD di Kelurahan Sicanang.

Selain itu, survei lokasi juga telah dilakukan sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan program.

Audiensi itu turut dihadiri perwakilan Tanoto Foundation, antara lain ECEd Head Jakarta Program Implementation Lead Jakarta Merryen Silalahi, Regional Lead Sumatera Utara Medi Yusva, Project Management Unit Felly Ardan, serta Policy Advocacy Bobby Widanto.

Hadir pula sejumlah pejabat Pemkot Medan, di antaranya Plt Kepala Dinas Pendidikan Laksamana Putera Siregar dan Kepala Dinas P3APMP2KB Edliaty.

Rumah Anak SIGAP merupakan program berbasis komunitas yang berfokus pada pengembangan anak usia dini, khususnya 0–3 tahun, serta pencegahan stunting.

Program ini memberikan pendampingan kepada orang tua melalui edukasi pengasuhan, stimulasi tumbuh kembang anak, hingga edukasi gizi.

Kegiatan yang dijalankan mencakup stimulasi kelompok melalui permainan terarah, pendampingan individu bagi anak yang membutuhkan perhatian khusus, serta kelas pengasuhan bagi orang tua.

Materi yang diberikan meliputi edukasi nutrisi, pembuatan MPASI, penanganan anak tantrum, hingga penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).*

(ad)

BINJAI – Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Kunjungan tersebut berlangsung di kantor BNNK Binjai, Selasa, 26 Mei 2026.

Baca Juga:

• Bareskrim Tangkap Oknum Polisi Terkait Jaringan Narkoba di Kelab Malam Jakarta

Dalam agenda itu, kedua pihak membahas penguatan kerja sama lintas sektor dalam mendukung program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Ucok Ferry menyambut baik kolaborasi tersebut.

Ia menegaskan bahwa persoalan narkoba bukan hanya isu hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan sosial dan masa depan bangsa.

"Narkoba bukan hanya persoalan hukum, tetapi ancaman serius terhadap ketahanan sosial dan masa depan bangsa," ujar Ucok Ferry.

Selain fokus pada pencegahan narkoba, kerja sama ini juga diarahkan pada peningkatan edukasi dan literasi finansial bagi pegawai, sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan dan ketahanan sumber daya manusia.

Pihak BNNK Binjai dan Bank Mandiri sepakat untuk melanjutkan kolaborasi dalam berbagai program ke depan, baik dalam edukasi publik, pencegahan narkoba di lingkungan kerja, maupun penguatan kapasitas pegawai.

Sinergi ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara lembaga penegak hukum dan sektor perbankan dalam mewujudkan Kota Binjai yang bersih dari narkoba atau Bersinar, sekaligus mendukung terciptanya sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berintegritas.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,3 ton untuk perayaan Iduladha 1447 Hijriah/2026.

Penyerahan dilakukan secara virtual dan diikuti Wakil Gubernur Sumut Surya dari Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa, 26 Mei 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Pilih Jalan Tengah, Ekonomi Indonesia Mengarah ke Kapitalisme Negara?

"Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka Iduladha 1447 H tahun 2026 ini, Bapak Presiden menyampaikan amanah berupa bantuan kemasyarakatan sejumlah sapi kurban untuk dibagikan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," kata Juri.

Secara nasional, pemerintah menyalurkan 598 ekor sapi kurban yang didistribusikan ke berbagai daerah.

Sapi yang disalurkan memiliki standar bobot antara 800 kilogram hingga 1,3 ton dengan usia minimal dua tahun dan telah memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan syariat Islam.

Juri menjelaskan, terdapat 46 kabupaten/kota yang menerima dua ekor sapi kurban karena keterbatasan ketersediaan sapi lokal dengan bobot sesuai standar minimal.

"Di 46 daerah tersebut tidak ada sapi dengan bobot di atas 800 kilogram, sehingga sebagai gantinya diberikan dua ekor sapi di masing-masing daerah," ujarnya.

Ia menambahkan, pengadaan hewan kurban ini melibatkan Kementerian Pertanian untuk memastikan seluruh sapi telah melalui pemeriksaan kesehatan ketat dan bebas penyakit.

Program tersebut juga melibatkan sedikitnya 525 peternak lokal di berbagai daerah.

Pemerintah berharap keterlibatan peternak lokal dapat mendorong peningkatan kualitas peternakan nasional sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di sektor peternakan.

Di akhir arahannya, Kementerian Sekretariat Negara meminta pemerintah daerah mengawal proses distribusi hingga penyembelihan agar penyaluran daging kurban tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang akan membantu mendistribusikan dan mengawasi proses ini hingga berjalan baik," kata Juri.*

(ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah memperkuat peran negara dalam kebijakan ekonomi nasional.

Pengamat ekonomi politik menilai arah tersebut semakin terlihat dalam berbagai kebijakan terbaru pemerintah.

Baca Juga:

• Usai PT DSI Ditunjuk sebagai Kebijakan Ekspor Tunggal, Harga TBS Sawit Anjlok

"Saya mendengar beberapa pidato Presiden secara langsung, maka kesimpulannya peranan negara akan besar," kata Didik, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurut Didik, arah kebijakan tersebut merujuk pada implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ia menilai, prinsip tersebut memiliki akar pemikiran dari tradisi sosialisme Eropa yang kemudian diadaptasi dalam sistem ekonomi nasional.

"Presiden akan menjalankan amanah ekonomi Pasal 33 yang lahir karena pengaruh sosialisme Eropa," ujarnya.

Didik juga menyebut bahwa kecenderungan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk "kapitalisme negara" atau state capitalism, yakni model ekonomi di mana negara memiliki peran dominan dalam mengendalikan sektor strategis.

"Ada yang menyebut juga state capitalism, negara akan lebih berperan," kata dia.

Dalam perkembangannya, konsep kapitalisme negara disebut telah muncul dalam berbagai model ekonomi di Eropa hingga Uni Soviet, baik sebagai kritik terhadap sistem pasar bebas maupun sebagai strategi pembangunan yang dikendalikan negara.

Didik menilai, konsep "ekonomi Pancasila" yang kembali ditegaskan Presiden Prabowo dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 juga menjadi bagian dari arah tersebut.

"Ekonomi Pancasila mestinya lebih disebut ekonomi dasar Pancasila. Pasar dan nilai-nilai Pancasila harus seiring," ujarnya.

Ia menjelaskan, ekonomi Pancasila idealnya menekankan keseimbangan antara nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, serta peran negara dalam menjaga pemerataan ekonomi.

Sistem ini, kata dia, juga harus menghindari kesenjangan yang terlalu lebar antara pusat dan daerah.

Namun demikian, Didik mengingatkan bahwa kontribusi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam masih relatif kecil, hanya sekitar 10 persen dari total pajak nasional. Sementara kontribusi terbesar masih berasal dari sektor industri dan perdagangan.

"Jika seluruh upaya hanya berkutat di sektor ini, maka porsi penerimaan pajaknya kecil sehingga tidak akan maksimal meningkatkan pajak nasional," katanya.

Sementara itu, dalam pidato KEM-PPKF 2027, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029, dengan rasio pendapatan negara mencapai 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Target tersebut disebut membutuhkan dorongan kuat pada sektor industri dengan pertumbuhan 8 hingga 10 persen.

Prabowo sebelumnya juga menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia berada pada "jalan tengah" antara sosialisme dan kapitalisme, dengan tetap mengutamakan intervensi negara untuk melindungi kelompok rentan.

"Saya memilih jalan tengah, mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme," ujar Prabowo dalam forum ekonomi internasional di St Petersburg, Rusia.*

(km/ad)

JAKARTA – Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri Pertanian Sudaryono atau Mas Dar, Selasa, 26 Mei 2026.

Penurunan harga terjadi di sejumlah daerah hingga menembus batas bawah yang telah disepakati antara petani, pabrik kelapa sawit (PKS), dan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Tim Gabungan Berpacu Waktu Selamatkan Penambang Emas yang Terjebak di Gua Laos

Wamentan Sudaryono menyebut kebijakan tersebut menimbulkan efek psikologis di lapangan yang berdampak pada ketidakpastian harga TBS.

"Diidentifikasi bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian, dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI," kata Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta.

Ia mengungkapkan, pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 139 pabrik kelapa sawit di berbagai wilayah yang disebut ikut menurunkan harga pembelian TBS di tingkat petani.

Padahal, menurutnya, harga acuan TBS telah disepakati secara regional bersama pemangku kepentingan daerah.

Kementerian Pertanian, kata dia, telah memberikan penjelasan terkait mekanisme kerja PT DSI yang akan menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis, termasuk sawit.

Penjelasan itu diharapkan dapat meredakan kekhawatiran pelaku usaha dan mengembalikan stabilitas harga di tingkat petani.

"Diharapkan terjadi penyesuaian pembelian TBS sebagaimana harga acuan CPO yang ditetapkan di wilayah masing-masing," ujarnya.

Sudaryono menjelaskan, pada periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, PT DSI akan berperan sebagai pengawas dan pemantau aktivitas ekspor sawit dalam masa transisi. Tahap ini disebut bertujuan memastikan ekspor berjalan tanpa praktik penyimpangan seperti under invoicing.

"Tidak dipungut biaya atau mengambil keuntungan transaksi," kata dia.

Selanjutnya, pada 1 September hingga 31 Desember 2026, pelaku usaha yang telah siap akan mulai mengalihkan ekspor melalui PT DSI. Adapun mulai 1 Januari 2027, seluruh ekspor komoditas sawit, batu bara, hingga paduan besi direncanakan wajib melalui skema tersebut.

Di tengah kebijakan itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung, berharap harga TBS dapat segera pulih. Ia menilai petani sawit merupakan bagian penting dalam agenda besar pemerintah.

"Harapan kami peristiwa ambruknya harga TBS bisa segera pulih setelah ada pertemuan ini," ujar Gulat.

Menurut dia, penurunan harga TBS di lapangan berkisar antara Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram. Harga di tingkat petani swadaya kini berada di kisaran Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram, jauh di bawah harga ideal yang mencapai Rp3.600 per kilogram.

Dengan kondisi tersebut, sebagian petani disebut mulai menanggung tekanan biaya produksi, mengingat harga pokok produksi (HPP) berada di kisaran Rp2.000 per kilogram.*

(km/ad)

LAOS – Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga desa yang terjebak di dalam gua yang terendam banjir di Provinsi Xaisomboun, Laos bagian tengah.

Para korban dilaporkan telah terjebak selama hampir sepekan akibat banjir bandang yang menutup akses keluar gua.

Baca Juga:

• Dari Rp335 Triliun Jadi Rp268 Triliun, Ini Sikap BGN Soal Efisiensi Anggaran MBG

Namun, hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut memicu banjir tiba-tiba hingga menutup pintu masuk gua dan menjebak mereka di dalam.

Operasi penyelamatan berlangsung dalam kondisi ekstrem dan penuh risiko.

Para penyelam harus merangkak melalui lorong sempit, gelap, dan terisi air untuk mencapai lokasi para korban yang diperkirakan berada sekitar 340 meter dari pintu masuk gua.

Tim penyelamat terdiri dari personel Laos dan Thailand, termasuk dua penyelam asal Thailand serta seorang ahli gua asal Finlandia yang sebelumnya terlibat dalam operasi penyelamatan tim sepak bola remaja Thailand pada 2018.

Media pemerintah Laos menyebutkan, para korban diduga bertahan di sebuah tonjolan batu yang posisinya lebih tinggi di dalam gua.

Area tersebut masih memiliki aliran udara, sehingga memberi peluang mereka untuk tetap hidup.

"Lokasi itu masih memungkinkan adanya suplai udara, sehingga korban memiliki peluang bertahan," demikian laporan media pemerintah Laos.

Tantangan utama operasi ini terletak pada kondisi lorong gua yang sangat sempit, bahkan hanya memiliki lebar sekitar 60 sentimeter di beberapa titik.

Para penyelamat harus membawa perlengkapan selam, alat pernapasan, serta perangkat pemantau gas beracun sambil bergerak dalam kondisi minim visibilitas.

Tim juga melakukan upaya pemompaan air dari dalam gua untuk memperlancar akses menuju area terdalam.

Selain itu, kabel penuntun dipasang di sepanjang jalur untuk membantu navigasi penyelam di dalam lorong bawah tanah yang kompleks.

Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi gua yang hampir seluruhnya terendam air, dengan tim penyelamat bergerak perlahan di dalam kegelapan.

Kelompok relawan Metta Dhamma Rescue Kalasin juga melaporkan bahwa proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan prioritas keselamatan tim penyelamat dan korban.

Hingga kini, operasi penyelamatan masih terus berlangsung di tengah medan berat dan kondisi yang terus berubah akibat cuaca serta aliran air di dalam gua.

Pihak berwenang belum memastikan waktu evakuasi dapat diselesaikan.*

(km/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak lama.

Namun, ia menegaskan bahwa kondisi saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama dalam proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan.

Baca Juga:

• Gerindra Bongkar Warisan Berat yang Diterima Prabowo: Gunung Dibabat, Mineral Keluar Negeri!

Yorrys menyoroti pembukaan lahan dalam skala besar yang mencapai sekitar 2,5 juta hektar di wilayah Papua Selatan.

Menurut dia, angka tersebut menunjukkan potensi tekanan serius terhadap ekosistem hutan dan keberlanjutan lingkungan di daerah setempat.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat memandang kawasan tersebut sebagai lahan kosong yang siap dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan.

"Anda tahu bahwa Merauke itu, atau Provinsi Papua Selatan itu, penduduknya kurang daripada satu juta kan. Itu dibongkar hutan itu 2,5 juta hektar," ujarnya.

Yorrys mengaku telah mempertanyakan langsung kebijakan pembukaan lahan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Salah satu yang ia soroti adalah kejelasan pengelolaan hasil penebangan kayu dari area yang dibuka untuk proyek pangan seperti padi dan tebu.

"Kalau itu dibuka untuk padi dan tebu, pertanyaannya hutan itu dihabisin ke mana gitu? Kan pasti ada pemotongan hutan kan? Pembukaan lahan. Nah, sekarang ini ke mana itu kayu-kayu? Kan ini bukan tandus, ini bukan di Timur Tengah kan," katanya.

Menurut Yorrys, pembukaan hutan dalam skala besar berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang serius, termasuk gangguan terhadap keseimbangan lingkungan serta kehidupan masyarakat adat di Papua.

Ia juga mendorong agar isu kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi perhatian di Papua, tetapi juga di berbagai wilayah lain yang terdampak proyek strategis nasional.

"Ini harus terus disuarakan, bukan hanya di Papua, tetapi juga di daerah lain yang mengalami hal serupa," ujarnya.*

(km/ad)

JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran negara, termasuk penyesuaian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Kementerian Keuangan.

Nanik mengatakan, BGN menghormati kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memangkas anggaran MBG dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun dalam APBN 2026.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Tegaskan AI Tak Boleh Gantikan Peran ASN dalam Ambil Keputusan Publik

"BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal," kata Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menegaskan koordinasi antara BGN dan Kementerian Keuangan tetap berjalan baik dalam memastikan keberlanjutan program MBG sebagai salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sinergi tersebut, kata dia, menjadi kunci agar pelaksanaan program tetap terjaga meski terjadi penyesuaian anggaran.

"Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," ujarnya.

BGN mencatat, dalam APBN 2026, total pagu anggaran lembaga tersebut sebesar Rp 268 triliun.

Dana itu difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Hingga 24 Mei 2026, program MBG disebut telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di berbagai daerah.

Nanik menilai efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola program agar lebih efektif.

Ia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

"Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah memangkas anggaran MBG sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan efektivitas program tanpa mengganggu tujuan utamanya, yakni pemenuhan gizi bagi pelajar.

"Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah," kata Purbaya.*

(km/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil negara (ASN) harus tetap berlandaskan nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Teknologi, menurut pemerintah, harus menjadi alat bantu dalam meningkatkan kualitas layanan publik, bukan menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gelontorkan Rp1,3 Triliun untuk Infrastruktur 2026, Fokus Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sulaiman mengapresiasi BPSDM Sumut yang dinilai konsisten menyediakan ruang pengembangan kompetensi ASN di tengah percepatan transformasi digital birokrasi.

Ia mengatakan teknologi AI telah mengubah cara kerja di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, mulai dari pengolahan data, penyusunan dokumen, hingga mendukung pelayanan publik yang lebih cepat.

"AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja ASN, tetapi tidak boleh menggantikan tanggung jawab manusia dalam pengambilan keputusan," kata Sulaiman.

Meski demikian, ia mengingatkan adanya sejumlah risiko dalam penggunaan AI, seperti potensi kebocoran data, bias informasi, kesalahan analisis, hingga persoalan akuntabilitas keputusan.

Karena itu, ASN dinilai perlu memiliki literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta integritas dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Sulaiman menegaskan penggunaan AI harus sejalan dengan nilai ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Ia juga meminta ASN menjaga keamanan data serta melakukan verifikasi terhadap informasi yang dihasilkan sistem berbasis AI.

Sementara itu, Kepala BPSDM Sumut, Agustinus, mengatakan webinar tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman ASN terhadap inovasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi digital.

Menurut dia, penguatan kapasitas ASN menjadi kunci dalam menciptakan aparatur yang adaptif dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.

Anggaran tersebut menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) yang diusung Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Program Ruang Bersama Indonesia untuk Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Dana tersebut terbagi untuk program PHTC, Proyek Strategis Daerah (PSD), serta sejumlah program pendukung lainnya.

"Anggaran ini dibagi untuk program PHTC, dukungan Proyek Strategis Daerah, dan lainnya," kata Chandra dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (26/5/2026).

Untuk program PHTC, Pemprov Sumut mengalokasikan Rp672,22 miliar yang digunakan untuk 52 kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis.

Program ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 86 kilometer, pemeliharaan berkala 11,91 kilometer, rehabilitasi 1 kilometer jalan, serta pembangunan dan perbaikan sejumlah infrastruktur jembatan dan drainase.

Sementara itu, untuk Proyek Strategis Daerah, pemerintah mengalokasikan Rp320,2 miliar dengan target pembangunan jalan sepanjang 55 kilometer melalui delapan kegiatan utama.

Program ini difokuskan pada pembukaan akses wilayah terisolir dan penguatan konektivitas kawasan strategis.

Chandra menyebut hingga saat ini tingkat kemantapan jalan di Sumut berada pada angka 74,12 persen atau sekitar 3.006 kilometer.

Adapun sisanya, 25,88 persen jalan masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat.

"Pembangunan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah," ujarnya.

Ia menambahkan, total pembangunan jalan dari program PHTC dan PSD tahun ini ditargetkan mencapai 141 kilometer.

Selain infrastruktur jalan, Pemprov Sumut juga mengalokasikan Rp137 miliar untuk penanganan infrastruktur pascabencana, termasuk pembangunan turap, jembatan, serta box culvert di sejumlah titik.

Untuk wilayah Kepulauan Nias, pemerintah menyiapkan anggaran afirmasi sebesar Rp83,875 miliar yang difokuskan pada pembangunan jalan sepanjang 8,4 kilometer dan jembatan sepanjang 70,6 meter.

Pemprov Sumut juga memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp16,2 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 2,7 kilometer, serta tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp143 miliar dengan target pembangunan jalan 22 kilometer.

Di sektor keciptakaryaan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah, termasuk peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Cemara sebesar Rp12 miliar.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Program ini ditargetkan menjadi ruang aman bagi kelompok rentan sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.

Baca Juga:

• Prabowo Gelontorkan Rp100 Miliar untuk 1.098 Sapi Kurban Idul Adha 2026, Dibiayai APBN

Sulaiman mengatakan pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal apabila perempuan dan anak masih menghadapi kekerasan serta ketertinggalan.

"Perempuan dan anak adalah jantung ketahanan keluarga sekaligus fondasi generasi penerus pembangunan di Sumatera Utara," ujar Sulaiman.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang 2025 tercatat 1.975 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut.

Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1.822 kasus.

Dari total kasus pada 2025, sekitar 68,8 persen korban merupakan anak-anak, terdiri atas 905 anak perempuan, 455 anak laki-laki, dan 615 perempuan dewasa.

Pemerintah menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Sulaiman menyebut Pemprov Sumut telah memperkuat sejumlah kebijakan, antara lain penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), percepatan program Kabupaten/Kota Layak Anak, serta kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa dan kelurahan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam pelaksanaan RBI.

"Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar target program, tetapi menyelamatkan peradaban Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Roro Endah Sri Rejeki, mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut terhadap penguatan program RBI.

Menurut dia, RBI diharapkan menjadi ruang aman yang menjangkau kelompok perempuan dan anak yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.

Program tersebut juga disebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan kualitas sumber daya manusia.

Roro menambahkan, tantangan yang masih dihadapi antara lain tingginya kasus kekerasan, rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, serta perlunya penguatan ekonomi perempuan.

"RBI tidak hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan melalui edukasi, literasi digital, dan pemberdayaan ekonomi," ujarnya.*

(ad)

PADANG LAWAS – Ketua Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM), Zulfahmi Siregar, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) di bawah kepemimpinan Irjen Pol Wisnu untuk melakukan langkah hukum atas dugaan pelanggaran yang melibatkan pengelolaan jaringan wifi ilegal di Kabupaten Padang Lawas.

Dalam aksinya, Zulfahmi menyebut adanya indikasi pembiaran terhadap aktivitas penyedia layanan internet tanpa izin yang diduga memanfaatkan fasilitas milik PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Sibuhuan serta keterlibatan pihak tertentu dari PT Telkom.

Baca Juga:

• Bripda M. Dimas Pratama Sabet Medali Emas Kapolri Cup 2026, Harumkan Nama Polda Aceh

"Diduga ada pembiaran terhadap pengusaha wifi ilegal yang menggunakan fasilitas PLN. Ini merugikan negara dan masyarakat, bahkan bisa mengganggu pelayanan PLN kepada konsumen," ujar Zulfahmi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Zulfahmi juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk Kepala PLN ULP Sibuhuan, perwakilan PT Telkom, serta Kapolres Padang Lawas.

Ia menduga adanya aliran imbalan dari aktivitas tersebut yang membuat praktik itu berlangsung dalam waktu lama.

"Perlu dilakukan pengusutan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya penerimaan fee dari aktivitas tersebut," katanya.

Menanggapi laporan dan aspirasi tersebut, perwakilan dari Kriminal Khusus (Krimsus) AKP Rawi menyatakan bahwa laporan mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Laporan tersebut akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum," ujar AKP Rawi singkat.

Usai menyampaikan aspirasi, massa SALAM menyatakan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan apabila kasus tersebut tidak segera mendapat penanganan serius.

Mereka juga telah menyerahkan pemberitahuan aksi lanjutan kepada pihak berwenang.

Aksi tersebut berlangsung dengan tertib dan diakhiri dengan pernyataan sikap dari mahasiswa yang menuntut transparansi serta penegakan hukum dalam pengelolaan infrastruktur digital dan energi di daerah.*

(ad)

BANDA ACEH – Personel Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, Bripda M. Dimas Pratama, berhasil mengharumkan nama institusinya setelah meraih medali emas pada ajang Kejuaraan Judo Piala Kapolri Cup Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Bripda Dimas tampil impresif pada kelas +90 kilogram dan sukses keluar sebagai juara pertama usai mengalahkan atlet dari Polda Metro Jaya dalam partai final.

Baca Juga:

• Kejari Medan dan Forwakum Gelar Mini Soccer, Perkuat Sinergi Penegak Hukum dan Insan Pers

Ajang tersebut diikuti oleh kontingen dari seluruh Kepolisian Daerah (Polda) se-Indonesia dan dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, mengatakan keberhasilan Bripda Dimas menjadi bukti kualitas pembinaan atlet di lingkungan Polda Aceh.

"Bripda M. Dimas Pratama berhasil meraih juara pertama dan memperoleh medali emas pada kelas +90 kilogram setelah mengalahkan atlet dari Polda Metro Jaya di partai final," kata Joko Krisdiyanto dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Menurut Joko, kompetisi tersebut mempertandingkan berbagai kelas baik untuk kategori polisi laki-laki (Polki) maupun polisi wanita (Polwan).

Untuk kategori Polki, nomor yang dipertandingkan meliputi kelas -60 kilogram, -66 kilogram, -73 kilogram, -81 kilogram, -90 kilogram, hingga +90 kilogram.

Sementara kategori Polwan mempertandingkan kelas -52 kilogram, -57 kilogram, -63 kilogram, -70 kilogram, -78 kilogram, dan +78 kilogram.

Selain Bripda Dimas, Polda Aceh juga mengirimkan Bripda M. Fadhil Thoriq yang berlaga pada kelas -60 kilogram.

Kedua atlet didampingi Brigadir Polisi Agus Satria dari SPN Polda Aceh yang bertindak sebagai official tim selama kejuaraan berlangsung.

Joko menambahkan, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo turut hadir mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah dalam rangkaian kegiatan pembukaan hingga penutupan Kejuaraan Judo Piala Kapolri Cup 2026.

Prestasi yang diraih Bripda Dimas dinilai menjadi kebanggaan tersendiri bagi Polda Aceh sekaligus menunjukkan kemampuan personel kepolisian daerah tersebut tidak hanya dalam tugas pengamanan dan pelayanan masyarakat, tetapi juga di bidang olahraga prestasi.

Keberhasilan tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi personel lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan dan mengukir prestasi di tingkat nasional.

"Prestasi ini menunjukkan dedikasi, disiplin, dan kemampuan personel Polda Aceh dalam bidang olahraga bela diri, khususnya judo," ujar Joko.

Dengan raihan medali emas tersebut, nama Polda Aceh kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional melalui ajang olahraga yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari seluruh jajaran kepolisian Indonesia.*

(ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurkan ke berbagai daerah dan lembaga sosial pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan seluruh pengadaan sapi kurban tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program bantuan kemasyarakatan Presiden.

Baca Juga:

• LPG 3 Kg Tembus 109 Persen! Hanif Dhakiri Ungkap Alarm Bahaya Subsidi Energi

Menurut Juri, seluruh sapi kurban yang disalurkan Presiden berasal dari peternak lokal di berbagai daerah.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor peternakan nasional dan ekonomi masyarakat.

Ia menjelaskan harga setiap sapi berbeda-beda, bergantung pada bobot, jenis, dan lokasi pembelian.

Namun secara keseluruhan, nilai anggaran yang digunakan diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar.

"Bobot dan lokasi tentu memengaruhi harga. Karena itu, pembelian disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Secara keseluruhan anggaran yang digunakan sekitar Rp100 miliar," ujarnya.

Juri mengungkapkan sapi yang dipilih untuk kurban Presiden merupakan sapi kategori premium dengan bobot rata-rata di atas 800 kilogram.

Beberapa jenis sapi yang disalurkan antara lain sapi Simental, Limousin, Peranakan Ongole (PO), Brahman, Angus, sapi Bali, Friesian Holstein (FH), Belgian Blue, hingga Charolais.

Selain memiliki ukuran besar, seluruh hewan kurban tersebut telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat syariat Islam untuk pelaksanaan ibadah kurban.

"Seluruh sapi sudah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dan dipastikan dalam kondisi sehat. Jadi tidak hanya besar dan berkualitas, tetapi juga memenuhi ketentuan syariat," kata Juri.

Dari total 1.098 ekor sapi, sebanyak 598 ekor akan disalurkan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Sementara 500 ekor lainnya akan diberikan kepada berbagai lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, serta sejumlah tokoh masyarakat yang dianggap memiliki peran strategis dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

"Untuk pemerintah daerah sebanyak 598 ekor, sedangkan 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat. Totalnya 1.098 ekor sapi," ujarnya.

Program bantuan kurban Presiden setiap tahun menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas manfaat perayaan Idul Adha kepada masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.

Selain membantu distribusi daging kurban, program tersebut juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi peternak lokal yang menjadi pemasok hewan kurban.

Penyaluran sapi kurban Presiden dijadwalkan berlangsung menjelang pelaksanaan Salat Idul Adha yang tahun ini diperingati pada 27 Mei 2026.*

(km/ad)

MEDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bersama Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara menggelar pertandingan mini soccer sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan insan pers.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (25/5/2026) malam tersebut menjadi ajang membangun komunikasi yang lebih erat di luar aktivitas formal, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung penyampaian informasi yang edukatif kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik dalam Pembinaan Aparatur Peradilan

"Kegiatan ini bukan sekadar olahraga bersama, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi, komunikasi, dan kebersamaan antara Kejari Medan dengan rekan-rekan wartawan," ujar Ridwan.

Menurut dia, hubungan yang harmonis antara institusi penegak hukum dan media massa memiliki peran penting dalam membangun keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Ridwan menegaskan Kejari Medan terbuka terhadap kritik dan masukan yang disampaikan insan pers selama bertujuan membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Kami tidak anti kritik. Justru kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami butuhkan sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Pertandingan mini soccer berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban.

Sejumlah pejabat Kejari Medan turut ambil bagian dalam laga persahabatan tersebut, di antaranya Kepala Seksi Intelijen Valentino Harry Parluhutan Manurung, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Juanda Ronny Hutauruk, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Anthonius Ginting Munthe, serta Kasubsi II Bidang Intelijen Reza Surya Mahardika bersama jajaran pegawai Kejari Medan.

Dari pihak Forwakum, kegiatan dihadiri pengurus dan anggota Forwakum Sumatera Utara, termasuk Ketua Forwakum Kabupaten Serdang Bedagai Darmawan bersama jajaran pengurus dan anggota lainnya.

Ketua Forwakum Sumut, Aris Rinaldi Nasution, menyambut positif kegiatan tersebut.

Menurutnya, olahraga bersama menjadi salah satu cara efektif untuk memperkuat komunikasi dan membangun hubungan profesional yang lebih solid antara wartawan dan aparat penegak hukum.

"Hubungan baik yang selama ini sudah terjalin diharapkan semakin kuat melalui kegiatan olahraga bersama seperti ini. Komunikasi yang baik akan mendukung terciptanya pemberitaan yang berimbang dan konstruktif," ujarnya.

Laga mini soccer berlangsung sportif dan penuh semangat. Para peserta tampak menikmati pertandingan yang diwarnai canda dan keakraban, mencerminkan hubungan harmonis antara kedua pihak.

Usai pertandingan, kegiatan dilanjutkan dengan makan malam bersama yang semakin mempererat hubungan kekeluargaan antara jajaran Kejari Medan dan anggota Forwakum.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat kemitraan strategis antara institusi penegak hukum dan media, sekaligus mendukung terciptanya iklim informasi yang sehat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.*

(ad)

BANDA ACEH – Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, menegaskan pentingnya integritas, kehati-hatian, dan dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai aparat peradilan.

Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan pembinaan dan pengawasan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Selasa (26/5/2026).

Baca Juga:

• Kejari Medan dan Forwakum Gelar Mini Soccer, Perkuat Sinergi Penegak Hukum dan Insan Pers

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan adanya temuan pelanggaran tertentu, melainkan bagian dari mekanisme pembinaan reguler untuk menjaga kualitas pelayanan lembaga peradilan.

"Pembinaan dan pengawasan ini bukan karena ada temuan sesuatu, tetapi merupakan kegiatan rutin yang bersifat reguler setiap tahun," ujar Nursyam saat memberikan arahan.

Dalam pembinaannya, Nursyam mengangkat tema tentang pentingnya menjaga hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai insan peradilan.

Ia menekankan tiga prinsip utama yang harus dipegang seluruh hakim dan aparatur pengadilan.

Pertama adalah bekerja dengan rendah hati. Menurutnya, setiap aparatur harus menjunjung sikap sopan santun, menghormati sesama, serta memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan apabila melakukan kekeliruan.

"Di lingkungan pengadilan tidak ada kepala, yang ada adalah ketua sebagai sosok yang dituakan. Karena itu, hormatilah orang yang dituakan. Hakim tidak boleh sombong dan tidak boleh haus pujian," katanya.

Prinsip kedua adalah bersikap dan bertindak dengan penuh kehati-hatian.

Nursyam mengingatkan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan pengadilan memiliki konsekuensi bagi para pihak yang berperkara sehingga dibutuhkan kecermatan dan kewaspadaan dalam setiap proses kerja.

Menurutnya, hakim harus berpihak pada keadilan, bukan kepada pihak yang sedang berperkara.

Adapun prinsip ketiga adalah bekerja dengan sepenuh hati. Nursyam mengajak seluruh aparatur menjadikan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, bukan semata-mata sarana mencari nafkah.

Ia juga mendorong terciptanya suasana kerja yang harmonis dan nyaman agar kantor pengadilan menjadi lingkungan yang mendukung profesionalisme sekaligus kebersamaan.

Baca Juga:

• Pengamat Desak Prabowo Evaluasi Sistem Rekrutmen Ombudsman RI Usai Kasus Hery Susanto dan Yeka Hendra

"Jadikan kantor ini sebagai rumah kedua. Bangun hubungan yang baik dan penuh persaudaraan dengan sesama aparatur pengadilan," ujarnya.

Nursyam optimistis apabila ketiga nilai tersebut dijalankan secara konsisten, PN Banda Aceh akan mampu memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan.

Menurut dia, peningkatan kualitas pelayanan publik akan berbanding lurus dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah Hakim Tinggi PT Banda Aceh, di antaranya Dr. Taqwaddin, Dr. Firmansyah, Rahmawati, Irwan Efendi, dan M. Joni Kemri, serta jajaran sekretariat PT Banda Aceh.

Sementara itu, Wakil Ketua PN Banda Aceh Fauzi menyampaikan apresiasi atas pembinaan yang diberikan oleh PT Banda Aceh.

Mewakili Ketua PN Banda Aceh, Dr. Teuku Syarafi, yang sedang menunaikan ibadah haji, Fauzi berkomitmen menindaklanjuti seluruh hasil pengawasan dan arahan yang telah disampaikan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pembinaan yang diberikan. Kami akan segera menindaklanjuti hasil pengawasan yang telah dilakukan," kata Fauzi.*

Baca Juga:

• TNI Resmi Turun Ikut Buru Begal! Kemhan Ungkap Alasannya

JAKARTA – Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran.

Menurutnya, tantangan utama sektor energi saat ini bukan lagi sekadar menjaga ketersediaan pasokan, tetapi memastikan subsidi negara tidak bocor dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

• Prabowo Jalani Salat Idul Adha di Prancis, Istana: Presiden Masih dalam Kunjungan Kerja

Namun, ia menilai masih terdapat persoalan mendasar dalam tata kelola subsidi energi, khususnya pada distribusi biosolar dan LPG 3 kilogram.

"Secara umum Komisi XI DPR mengapresiasi kesiapan PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga pasokan energi menjelang Idul Adha. Namun tantangan saat ini bukan hanya soal stok, melainkan bagaimana tata kelola subsidi energi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," kata Hanif Dhakiri di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pernyataan tersebut merujuk pada hasil kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Fuel Terminal Boyolali milik PT Pertamina Patra Niaga beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan itu, DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan Public Service Obligation (PSO) yang menjadi bagian penting distribusi energi bersubsidi di Indonesia.

Hanif mengungkapkan data yang dipaparkan menunjukkan realisasi penyaluran biosolar dan LPG subsidi telah melampaui kuota tahun berjalan.

Realisasi biosolar tercatat mencapai 100,1 persen dari target year to date, sementara LPG 3 kilogram bahkan telah mencapai 109,18 persen.

Menurutnya, angka tersebut menjadi sinyal bahwa masih terdapat potensi kebocoran maupun penyaluran yang tidak sesuai peruntukan.

"Ini menjadi alarm serius bahwa persoalan salah sasaran dan kebocoran subsidi energi masih terjadi. Negara harus memastikan setiap rupiah subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Hanif mengakui Pertamina telah melakukan berbagai langkah digitalisasi pengawasan distribusi, termasuk melalui sistem QR Code dan integrasi data penerima subsidi.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya instrumen teknologi, tetapi efektivitas pengendalian yang mampu menutup celah penyalahgunaan dan memastikan subsidi tepat sasaran," tegas politikus PKB tersebut.

Selain itu, Hanif juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pemegang saham strategis untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat tata kelola perusahaan di lingkungan Pertamina Group.

Baca Juga:

• Dasco Diduga Ucapkan 'Asal Jangan Teriak Hidup Jokowi' di Sidang DPR, Begini Respons Jokowi

Menurutnya, transformasi tata kelola dan peningkatan efisiensi menjadi langkah penting agar dana subsidi energi yang bersumber dari APBN dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Kami meminta BPI Danantara aktif mendorong penguatan governance di PT Pertamina Patra Niaga maupun Pertamina Group. Tujuannya agar subsidi energi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan memberikan manfaat optimal bagi rakyat," katanya.

DPR menilai momentum menjelang Idul Adha menjadi ujian penting bagi distribusi energi nasional.

Selain menjaga pasokan tetap aman selama lonjakan konsumsi masyarakat, pemerintah juga dituntut memastikan kebijakan subsidi berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.*

(ad)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan menjalankan ibadah Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro yang menyebut kepala negara masih berada di Eropa dalam rangka kunjungan kerja saat Hari Raya Idul Adha berlangsung.

Baca Juga:

• Pengamat Desak Prabowo Evaluasi Sistem Rekrutmen Ombudsman RI Usai Kasus Hery Susanto dan Yeka Hendra

"Bapak Presiden semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, yaitu ke Prancis. Karena pada hari Rabu beliau masih berada di sana, tentu pelaksanaan Salat Idul Adha akan menyesuaikan dengan situasi dan agenda di lokasi," kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.

Meski demikian, pemerintah belum mengungkap lokasi pasti tempat Presiden akan melaksanakan Salat Idul Adha.

Juri meminta publik menunggu informasi lebih lanjut terkait agenda resmi Presiden selama berada di Prancis.

"Nanti kita tunggu saja informasi selanjutnya," ujarnya.

Saat ditanya mengenai detail agenda kenegaraan Prabowo selama berada di Prancis, Juri enggan menjelaskan lebih jauh.

Menurut dia, informasi terkait substansi kunjungan luar negeri Presiden akan disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri.

"Nanti Pak Menlu yang akan menjelaskan," kata Juri.

Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda internasional penting Presiden Prabowo di tengah berbagai isu geopolitik global yang sedang berkembang.

Di tengah kunjungan kerjanya ke luar negeri, Presiden Prabowo tetap menyalurkan bantuan hewan kurban untuk masyarakat Indonesia pada momentum Idul Adha tahun ini.

Juri mengungkapkan Presiden menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang didistribusikan ke berbagai daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

"Pada Idul Adha tahun ini, Presiden menyerahkan total 1.098 ekor sapi untuk masyarakat di seluruh Indonesia," ujarnya.

Salah satu sapi kurban Presiden diserahkan kepada Masjid Istiqlal, Jakarta. Hewan kurban tersebut merupakan sapi jenis Simental dengan bobot mencapai 1,3 ton.

Penyaluran hewan kurban tersebut menjadi bagian dari komitmen Presiden dalam menyemarakkan perayaan Idul Adha sekaligus membantu masyarakat di berbagai daerah.*

(ad)

JAKARTA — Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan penjaringan anggota Ombudsman Republik Indonesia.

Desakan itu muncul setelah mencuatnya kasus hukum yang menjerat Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031, Hery Susanto, serta mantan anggota Ombudsman, Yeka Hendra.

Baca Juga:

• TNI Resmi Turun Ikut Buru Begal! Kemhan Ungkap Alasannya

"Kasus yang menimpa Ketua dan mantan anggota Ombudsman ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem rekrutmen yang selama ini berjalan," kata Ratama dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Ia menilai persoalan yang menyeret kedua tokoh tersebut mencerminkan lemahnya proses penelusuran rekam jejak, integritas, serta independensi calon yang dilakukan oleh panitia seleksi.

Ratama menyoroti kasus Hery Susanto yang kini berhadapan dengan proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel.

Padahal, kata dia, Hery sebelumnya lolos seluruh tahapan seleksi dan memperoleh rekomendasi dari panitia seleksi yang dibentuk pemerintah.

"Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penilaian yang digunakan dalam proses seleksi perlu ditinjau kembali agar mampu mendeteksi persoalan integritas secara lebih komprehensif," ujarnya.

Selain itu, Ratama juga menyinggung kasus yang menyeret Yeka Hendra.

Menurutnya, kasus tersebut semakin memperkuat urgensi evaluasi terhadap mekanisme penjaringan calon anggota Ombudsman RI.

Ratama berpendapat bahwa Presiden perlu meninjau kembali sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Ombudsman, khususnya yang mengatur proses seleksi dan penetapan anggota lembaga tersebut.

Ia menilai terdapat potensi kerawanan dalam proses seleksi yang melibatkan unsur pemerintah dan kemudian dilanjutkan ke DPR untuk proses pemilihan.

"Presiden perlu melihat titik-titik rawan dalam sistem yang ada saat ini agar ke depan proses rekrutmen menghasilkan figur yang benar-benar independen, profesional, dan memiliki integritas tinggi," katanya.

Menurut Ratama, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memperkuat peran unsur masyarakat sipil, akademisi, aktivis, dan jurnalis dalam panitia seleksi, sehingga proses penjaringan lebih objektif dan minim intervensi kepentingan politik.

Ia menegaskan bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik harus diisi oleh figur yang bebas dari konflik kepentingan dan memiliki rekam jejak yang kuat dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Tujuannya agar Ombudsman tetap menjadi lembaga independen yang dipercaya masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih," ujar Ratama.

Menurut dia, evaluasi terhadap sistem rekrutmen bukan semata menyikapi kasus yang sedang berjalan, melainkan langkah preventif untuk menjaga kredibilitas dan marwah Ombudsman RI di masa mendatang.*

(ad)

JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli keamanan dan upaya memburu pelaku begal merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), bukan pengambilalihan fungsi penegakan hukum yang menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan tugas utama penegakan hukum tetap berada di tangan Polri.

Baca Juga:

• Dua Wajah Indonesia

"Dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan," kata Rico, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurut Rico, keterlibatan TNI yang dilakukan di wilayah Kodam Jaya lebih difokuskan pada patroli bersama, dukungan kewilayahan, serta penguatan efek pencegahan terhadap potensi tindak kriminalitas.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat.

Ia menjelaskan, kehadiran personel TNI di lapangan juga sejalan dengan arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mendorong satuan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat.

"Kehadiran batalyon teritorial diharapkan mampu membantu menekan angka kriminalitas sekaligus menjaga stabilitas wilayah," ujar Rico.

Meski demikian, Kemhan menegaskan seluruh pelaksanaan tugas dilakukan dengan tetap menjunjung profesionalisme, koordinasi lintas institusi, serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Kodam Jaya mengungkapkan telah mengerahkan personel dari tingkat Koramil, Kodim hingga batalyon tempur untuk melaksanakan patroli gabungan bersama kepolisian dalam rangka mengantisipasi maraknya aksi begal dan gangguan keamanan lainnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Iskak mengatakan patroli gabungan dilakukan sebagai bentuk sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan masyarakat.

"Kami sudah melaksanakan patroli bersama mulai dari tingkat bawah," kata Iskak dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya.

Wacana pelibatan TNI dalam menjaga keamanan lingkungan juga berkaitan dengan rencana pembentukan 750 batalion baru hingga 2029.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyebut keberadaan batalion teritorial diperlukan untuk memperkuat kehadiran negara di daerah-daerah yang selama ini minim satuan militer.

Menurut Sjafrie, sejumlah wilayah mengalami penurunan tingkat kriminalitas setelah dibangun pangkalan militer dan ditempatkan pasukan TNI secara permanen.

Selain melakukan patroli, satuan tersebut juga didorong untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling bersama masyarakat.

Pernyataan tersebut memunculkan perdebatan publik mengenai batas kewenangan TNI dan Polri dalam penanganan keamanan sipil.

Namun pemerintah menegaskan keterlibatan TNI tetap berada dalam koridor OMSP serta dilakukan melalui koordinasi dengan aparat kepolisian.*

(km/ad)