BATU BARA - Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., memimpin langsung Entry Meeting atas Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batu Bara yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (8/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., Plh. Sekda Batu Bara, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Akui Baru Tahu Pengadaan Motor Listrik BGN: Sudah Terlanjur, Pastikan Tidak Ada Penambahan Tahun Ini

Turut hadir dalam rombongan BPK antara lain Kepala Bidang Pemeriksaan Sumut I Ranni Agriadi, S.E., M.Si., Ak., CA., Kepala Bidang Pemeriksaan Sumut II Ramzuhri, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA, Kepala Bidang Pemeriksaan Sumut III Tommy Tampubolon, S.H., M.H., CFE, CSFA, CertDA, QRMP, ERMCP, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksaan Terinci Dwi Prayitno, Ketua Tim Pemeriksaan Terinci Pangihutan Siallagan, Anggota Tim Pemeriksa M. Sofwan Erwanda, Wahid Qodri Damanik dan Novia Ningsih.

Dalam sambutannya, Bupati Batu Bara menyampaikan apresiasi atas kehadiran BPK RI Perwakilan Sumatera Utara di Kabupaten Batu Bara.

Ia berharap kegiatan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada penilaian semata, tetapi juga memberikan pembinaan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan.

"Kami menyambut baik kehadiran Tim BPK di Kabupaten Batu Bara, Kami berharap Tim BPK tidak hanya melihat kami sebagai objek pemeriksaan, tetapi juga dapat memberikan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik," ujar Bupati Baharuddin.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam pemaparannya menjelaskan sejumlah faktor yang memengaruhi perolehan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ia menyebutkan, terdapat tiga hal utama yang menjadi penentu, yaitu tidak adanya kecurangan (fraud), tidak adanya pembatasan ruang lingkup pemeriksaan terutama dalam penyediaan data dan dokumen oleh OPD, serta tidak adanya pelanggaran terhadap standar akuntansi pemerintahan.

"Untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tiga hal ini harus dipenuhi, yaitu tidak ada kecurangan, tidak ada pembatasan dalam akses data bagi tim pemeriksa, dan tidak ada pelanggaran terhadap standar akuntansi," jelasnya.

Kegiatan Entry Meeting ditutup dengan penyerahan plakat sebagai bentuk penghormatan dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.*

(ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara paling aman di tengah ketegangan global yang berpotensi memicu Perang Dunia III.

Pernyataan itu disampaikan saat Prabowo memberikan taklimat kepada menteri, pejabat eselon I, hingga direksi BUMN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• Dari Sawit hingga Jelantah, Prabowo Ungkap Strategi Besar Indonesia Hadapi Krisis Energi Global

Presiden menilai banyaknya warga Rusia dan Ukraina yang memilih tinggal di Bali mencerminkan keamanan Indonesia di tengah konflik global.

Untuk menangkap peluang ini, pemerintah merencanakan pembangunan Pusat Keuangan Khusus di Bali, yang akan menjadi wadah bagi investor dari negara terdampak perang, dengan insentif pajak menarik dan regulasi yang lebih ringan.

Rencana ini muncul berdasarkan rekomendasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dan telah menjadi pertimbangan beberapa tahun terakhir.

Kawasan ini diharapkan dapat menarik aliran investasi dari Timur Tengah dan negara-negara lain yang kini berada dalam situasi konflik.

"Sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau kemana? Negara mana yang tidak perang, sekarang kasih tahu? Indonesia salah satu yang paling diminati," ujar Prabowo.

Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan rencana ini berjalan maksimal.

"Kita harus kerja sama, tidak boleh ada pemikiran sektoral. Semua harus satu bahasa, satu rencana kerja," tegas Prabowo.

Keramahan Indonesia dan ketahanan ekonomi domestik menjadi faktor utama daya tarik bagi investor internasional, sekaligus membuka peluang Indonesia menjadi pusat investasi strategis di kawasan Asia.*

(tt/ad)

DELI SERDANG – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lubuk Pakam kembali menggelar razia rutin di kamar hunian warga binaan, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 dan langkah berkelanjutan untuk menjaga keamanan serta ketertiban di dalam lapas.

Baca Juga:

• Mahasiswi Korban Pelecehan Seksual di BUMN Pagar Alam Justru Jadi Tersangka, DPR: Ini Preseden Buruk Penegakan Hukum

Turut mendampingi Kasubsi Peltatib Heri Ismanto dan Kasubsi Keamanan Dicky Yehezkiel.

Dalam pelaksanaannya, Lapas Lubuk Pakam menggandeng aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk Polresta Deli Serdang, Kodim 0204/Deli Serdang, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang.

Sinergi ini menjadi wujud nyata kolaborasi "PRIMA" dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bersih dari penyimpangan.

"Razia ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret kami memastikan tidak ada ruang bagi peredaran narkoba maupun barang terlarang di dalam Lapas. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum demi Pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas," ujar Manumpak Sianturi.

Dari hasil razia, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang, antara lain tiga unit handphone, enam bilah senjata tajam, empat buah stop kontak, lima buah pemantik api, dan dua set kartu joker.

Razia ini dilakukan secara menyeluruh dan humanis, tetap mengedepankan prinsip pembinaan bagi seluruh warga binaan.

Dengan kegiatan ini, Lapas Lubuk Pakam berharap seluruh warga binaan dapat menjalani masa pembinaan di lingkungan yang kondusif, aman, dan bebas dari pengaruh negatif, sehingga tercipta atmosfer pemasyarakatan yang lebih sehat dan tertib.*

(ad)

BANDA ACEH – Pengadilan Tinggi Banda Aceh menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Yayasan Pendidikan Disabilitas Insani (YAPDI) untuk memperkuat pelayanan publik inklusif bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

Penandatanganan dilakukan di Aula Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh Wakil Ketua PT Banda Aceh, A. Bondan, SH, MH, dan Kepala SLB YAPDI, Ekawati, SPd, MPd.

Baca Juga:

• Di Balik Kasus Andrie Yunus: Komnas HAM Curigai Aktor Lain

Setelah penandatanganan, dilaksanakan sosialisasi mengenai mekanisme pelayanan bagi warga disabilitas, khususnya tunarungu dan tunadaksa.

Dalam sambutannya, A. Bondan menekankan bahwa pelayanan publik di pengadilan harus bersifat non-diskriminatif.

"Saya meminta para petugas PTSP dan petugas jaga memahami bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas yang datang meminta layanan. Mereka mungkin tampak seperti orang normal, tetapi memiliki kebutuhan khusus yang harus kita pahami," ujar Bondan.

Nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik, mendapatkan haknya untuk mengakses pelayanan hukum secara setara.

Ekawati dari YAPDI menyambut positif kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pendidikan khusus dan pengadilan akan meningkatkan literasi hukum bagi penyandang disabilitas serta memperkuat implementasi hak asasi mereka dalam sistem peradilan.

Dengan langkah ini, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjadi salah satu institusi hukum yang mengedepankan inklusivitas, sekaligus memberikan contoh bagi lembaga negara lain di Indonesia untuk menerapkan prinsip pelayanan tanpa diskriminasi.*

(ad)

GAYO LUES – Bencana alam kembali menghantam Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

Setelah bencana serupa pada akhir Desember 2025, banjir dan tanah longsor kembali terjadi, merendam pemukiman warga dan menimbun sejumlah rumah dengan material tanah dan pasir.

Baca Juga:

• Kasad Maruli Simanjuntak: Penguasaan Masalah Jadi Kunci Temukan Solusi di TNI AD

"Banjir diakibatkan volume debit air sungai yang meluap. Beberapa rumah warga berada di dataran rendah yang termasuk zona merah berpotensi bencana," ujarnya, Rabu (9/4/2026).

Peristiwa ini terjadi di tengah hujan deras yang melanda Kecamatan Pining. Dalam sepekan terakhir, daerah tersebut telah dilanda dua kali banjir dan tanah longsor.

Personel TNI Koramil 05/Pining terus memantau kondisi secara berkala untuk membantu evakuasi dan mitigasi dampak bencana.

Menurut Yusuf, banjir pertama tercatat pada Rabu, 26 November 2025 pukul 23.00 WIB, yang menyebabkan sejumlah rumah tertimbun tanah dan terendam air.

Banjir susulan terjadi pada Selasa, 31 Maret 2026 pukul 22.30 WIB, yang menyebabkan rumah milik Kamsiah (65), seorang janda, rusak parah dan harus dibongkar.

Kamsiah sudah mengungsi ke rumah warga setelah bencana pertama, karena tidak memiliki keluarga untuk menampungnya.

Personel TNI membantu membongkar rumahnya dan rumah lain yang tidak layak huni, sambil menunggu program bantuan Hunian Tetap (Huntap) dari pemerintah.

Hingga saat ini, upaya tanggap darurat terus dilakukan, dengan fokus pada evakuasi warga dan pemulihan fasilitas yang terdampak.

Warga diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan akibat cuaca ekstrem.*

(ad)

MAGELANG – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengingatkan masyarakat agar menghemat energi, seiring ketidakpastian global yang membuat banyak negara cemas.

Hal ini disampaikan saat peresmian Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Berbasis Listrik PT VKTR di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4).

Baca Juga:

• Klaim Sudah Swasembada Pangan, Prabowo: Tidak boleh Ada Orang Lapar di Indonesia

Prabowo menegaskan, meski Indonesia kaya sumber daya, masyarakat tetap perlu hemat energi.

Salah satu strategi jangka panjang yang didorong pemerintah adalah peralihan menuju energi bersih dan terbarukan.

"Salah satu langkah adalah elektrifikasi, yakni menggunakan listrik agar tidak lagi terlalu banyak memakai BBM dari fosil," jelas Prabowo.

Langkah ini diharapkan menekan emisi karbon sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

Presiden juga menekankan, penggunaan energi berbasis karbon masih diperlukan untuk sektor strategis, namun secara bertahap harus dikurangi.

Selain listrik, pemerintah menargetkan pengembangan avtur dari kelapa sawit dan limbah minyak goreng (jelantah).

Prabowo menyebut rencana pembangunan refinery dan pusat pengolahan energi terbarukan sebagai bagian dari investasi besar di sektor energi.

"Negara memang butuh, kita harus tinggalkan energi fosil, gunakan hanya untuk sektor strategis. Avtur pun bisa dari kelapa sawit dan limbah minyak goreng. Kita akan buka pusat pengolahan, investasi besar-besaran," kata Prabowo.

Langkah ini sejalan dengan upaya dekarbonisasi nasional dan target Indonesia dalam mengurangi ketergantungan energi fosil, sekaligus mendorong kemandirian energi dan industri kendaraan listrik.*

(sn/ad)

MAGELANG – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan Indonesia kini sudah relatif swasembada pangan dan tidak takut menghadapi krisis pangan.

Pernyataan itu disampaikan dalam pidato peresmian pabrik kendaraan listrik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4).

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Pabrik Bus dan Truk Listrik VKTR, Dorong Industrialisasi Energi Bersih Nasional

Ia menegaskan, melalui kerja sama berbagai pihak, Indonesia sudah relatif mandiri dalam penyediaan pangan.

"Alhamdulillah, akibat kerja sama yang baik, di antara banyak pihak, kita sudah mandiri di bidang pangan, sudah relatif swasembada. Mungkin ada beberapa komoditi lagi, tapi intinya kita sudah tidak takut masalah pangan," ujar Prabowo.

Presiden menambahkan, setelah tercapainya swasembada pangan, tantangan berikutnya adalah pemerataan.

Prabowo menekankan pentingnya memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan di Indonesia.

"Yang penting sekarang adalah pemerataan, tidak boleh ada orang lapar di Indonesia," tegasnya.

Selain pangan, Prabowo juga menyoroti sektor energi.

Ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi yang cukup untuk menghadapi krisis energi global, termasuk imbas perang di Timur Tengah.

"Di bidang energi, kita sangat kaya, sangat banyak sumber-sumber kita. Jadi di tengah dunia krisis, banyak negara cemas, kita harus waspada, tapi kita optimis kita akan menghadapi tantangan beberapa bulan yang akan datang," jelasnya.

Pidato ini menegaskan fokus pemerintah terhadap kemandirian pangan dan energi sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi tantangan global.*

(kp/ad)

PADANG — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menghadiri diskusi publik yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Andalas pada Kamis, 9 April 2026.

Kehadiran Andre di tengah kampus tersebut berlangsung di tengah menguatnya kritik mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat.

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Pabrik Bus dan Truk Listrik VKTR, Dorong Industrialisasi Energi Bersih Nasional

Andre menyatakan kehadirannya bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan untuk mendengar langsung aspirasi mahasiswa.

"Saya dulu juga Presiden Mahasiswa. Kritik silakan, tapi harus berbasis data dan fakta," kata Andre dalam forum tersebut.

Dalam kesempatan itu, Andre juga meninjau sejumlah program pembangunan di kampus, termasuk proyek gedung serbaguna yang didukung dana CSR serta rencana pembangunan fasilitas olahraga.

Ia turut menyinggung upaya penyelesaian persoalan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mahasiswa yang nonaktif saat memasuki perguruan tinggi.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan untuk mencarikan solusi," ujarnya.

Sejumlah kritik mahasiswa mengemuka, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan pendidikan

. Presiden Mahasiswa KM Unand, Shabbarin Syakur, menyebut kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan hasil kajian lapangan.

"Kami tidak menolak program, tetapi implementasinya perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan daerah," kata Syakur.

Menanggapi hal itu, Andre menegaskan program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk menekan angka stunting, khususnya di Sumatera Barat.

Ia mengklaim program tersebut juga memberikan dampak ekonomi signifikan.

"Perputaran ekonomi dari program ini di Sumatera Barat mencapai Rp10 hingga Rp12 triliun, dengan sebagian besar dinikmati pelaku usaha lokal," ujarnya.

Andre menjelaskan, dari total anggaran program, sekitar 86 persen dialokasikan untuk kebutuhan bahan pangan yang diserap dari masyarakat, termasuk petani dan pelaku UMKM.

Meski demikian, ia mengakui implementasi program tersebut masih memiliki kekurangan.

Pemerintah, kata dia, membuka ruang evaluasi dan pengawasan untuk memastikan manfaat program tepat sasaran.

"Tidak ada kebijakan yang sempurna. Yang penting kita terus perbaiki," kata politikus Partai Gerindra itu.

Selain isu MBG, diskusi juga menyoroti pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, termasuk rencana tol Sicincin–Bukittinggi serta pengaktifan kembali jalur kereta api.

Andre juga menyinggung bantuan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Batang Anai.

Sementara itu, akademisi FISIP Unand, Indah Adi Putri, menilai program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan higienitas dan transparansi distribusi bantuan.

Senada, dosen lainnya, Malse Yulivestra, mengingatkan pentingnya keberlanjutan program serta pelibatan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan yang disampaikan.

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Unand, Hary Efendi Iskandar, menilai kehadiran Andre di tengah mahasiswa mencerminkan pentingnya menjaga ruang dialog antara pemerintah dan kampus.

Menurut dia, dinamika kritik mahasiswa merupakan bagian dari tradisi intelektual yang wajar dalam kehidupan akademik.*

(dkp/ad)

MAGELANG — Presiden Prabowo Subianto meresmikan fasilitas perakitan kendaraan listrik komersial milik VKTR di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Peresmian ini menandai langkah awal penguatan industri kendaraan listrik nasional di segmen bus, mikrobus, dan truk listrik.

Baca Juga:

• PT INALUM Raih PROPER Emas dan Hijau 2025, Tegaskan Komitmen Bisnis Berkelanjutan

"Energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan. Kita harus menuju energi bersih, energi terbarukan, dan salah satu langkahnya adalah elektrifikasi, tidak lagi terlalu banyak memakai BBM dari fosil," ujar Prabowo dalam sambutannya.

Presiden menekankan bahwa pengembangan kendaraan listrik tidak hanya soal teknologi, tetapi juga bagian dari strategi kemandirian nasional.

Menurutnya, inisiatif seperti yang dilakukan VKTR merupakan contoh industrialisasi berbasis teknologi yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Saya berharap ini menjadi national champion kita. Kalau negara lain punya merek besar, kita juga harus punya. Kita ingin industri dalam negeri bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri," tambah Prabowo.

Fasilitas ini diklaim memiliki kapasitas produksi hingga 10.000 unit bus listrik per tahun.

Saat ini, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sudah mencapai sekitar 40 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 60 persen dalam dua tahun, serta 80 persen pada tahap berikutnya.

Menurut Anindya Bakrie, pihak VKTR, pengembangan kendaraan listrik komersial bertujuan mendukung dekarbonisasi menuju net zero emission dan memperkuat kemandirian ekonomi, termasuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak.

"Kami optimistis bus dan truk listrik dapat menjadi penggerak utama ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, sekaligus mendorong transformasi industri yang berkelanjutan," ujar Anindya.

Dengan hadirnya fasilitas ini, Indonesia menegaskan langkahnya untuk memperkuat sektor strategis energi dan transportasi, sekaligus memacu percepatan transisi menuju kendaraan ramah lingkungan di tengah tantangan perubahan iklim global.*

(km/ad)

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai penanganan kasus mahasiswi magang di sebuah BUMN di Pagar Alam yang justru menjadi tersangka setelah melaporkan dugaan pelecehan seksual sebagai preseden buruk dalam penegakan hukum.

Abdullah menegaskan, aparat penegak hukum harus memastikan korban kekerasan seksual tidak mengalami penderitaan tambahan dalam proses hukum.

Baca Juga:

• Polemik Pernyataan “Menjatuhkan Prabowo”, Saiful Mujani Tak Gentar Dilaporkan: Tidak Usah Bawa-Bawa Negara!

Ia mengingatkan pentingnya membaca kasus secara menyeluruh agar tidak terjadi reviktimisasi, yakni kondisi ketika korban justru kembali dirugikan oleh proses hukum yang berjalan.

Menurut Abdullah, fenomena korban yang dilaporkan balik menunjukkan masih adanya persoalan dalam cara aparat memahami konteks perkara, terutama terkait relasi kuasa antara korban dan terlapor.

Ia menilai, dalam kasus kekerasan seksual, posisi korban kerap berada dalam kondisi tidak seimbang, seperti relasi magang dengan atasan.

"Bukti formal sering berada dalam penguasaan pihak yang memiliki posisi dominan, sementara korban memiliki ruang terbatas untuk membuktikan peristiwa yang dialaminya," kata dia.

Karena itu, Abdullah meminta aparat tidak hanya berfokus pada aspek formal dalam penerapan pasal, tetapi juga mempertimbangkan konteks korban saat mencari perlindungan hukum.

Abdullah mengingatkan, jika pendekatan tersebut diabaikan, proses hukum berpotensi menimbulkan pesan negatif di masyarakat.

"Korban yang berupaya mengungkap pelanggaran justru menghadapi beban hukum tambahan, ini bisa menghambat keberanian korban lain untuk melapor," ujarnya.

Ia menilai kasus ini menjadi tantangan dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Komisi III DPR, kata dia, akan mendorong evaluasi penanganan perkara agar kejadian serupa tidak terulang.

Kasus ini bermula ketika seorang mahasiswi magang berinisial RA (25) melaporkan atasannya, UB, ke kepolisian pada 8 Desember 2025 atas dugaan pelecehan seksual.

Laporan tersebut berujung pada penetapan UB sebagai tersangka.

Namun, UB kemudian melaporkan balik RA atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

RA sempat ditahan pada 25 Maret 2026 sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan.

Kapolres Pagar Alam AKBP Januar Kencana menyatakan pihaknya akan melakukan gelar perkara di Polda Sumatera Selatan untuk menentukan kelanjutan kasus tersebut.

"Kasus UB tetap berjalan, untuk RA akan dilakukan gelar perkara terlebih dahulu apakah bisa dihentikan," kata Januar.

Pihak keluarga korban menolak upaya penyelesaian melalui restorative justice dan meminta proses hukum tetap dilanjutkan.

Kasus ini kembali menyoroti tantangan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia, terutama dalam memastikan keadilan substantif tetap terjaga di tengah proses hukum yang kompleks.*

(km/ad)

JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) kembali menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan dengan meraih peringkat PROPER Emas dan Hijau dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2025.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Hanif Faisol Nurofiq di Taman Mini Indonesia Indah pada 7 April 2026.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Bakal Resmikan Pabrik EV VKTR di Magelang Hari Ini, Dorong Transformasi Transportasi Nasional

Dalam sambutannya, Menteri Hanif menegaskan bahwa PROPER kini tidak lagi sekadar instrumen evaluasi, melainkan menjadi pendorong transformasi dunia usaha menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

"PROPER adalah motor transformasi yang mendorong perusahaan tidak hanya taat, tetapi melampaui ketaatan melalui inovasi dan kontribusi nyata kepada masyarakat," ujarnya.

Pada periode 2024–2025, jumlah peserta PROPER mencapai 5.476 perusahaan atau meningkat 22 persen dibanding tahun sebelumnya.

Namun, hanya 282 perusahaan yang berhasil masuk kategori beyond compliance, terdiri dari 39 perusahaan berperingkat Emas dan 243 perusahaan berperingkat Hijau.

INALUM menjadi salah satu perusahaan yang masuk dalam kelompok tersebut.

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menyatakan capaian ini merupakan hasil konsistensi perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis.

"Pencapaian ini mencerminkan komitmen jangka panjang INALUM dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang berdampak nyata," kata Melati.

Secara historis, INALUM menunjukkan tren positif dalam penilaian PROPER.

Peringkat Emas untuk Pabrik Peleburan Kuala Tanjung diraih pada 2022, 2024, dan 2025, sementara operasional PLTA Paritohan juga pernah meraih Emas pada 2023.

Perusahaan juga secara konsisten memperoleh peringkat Hijau untuk operasional PLTA dalam beberapa tahun terakhir.

Capaian ini didukung oleh berbagai inisiatif eco-innovation, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta penerapan konsep circular economy melalui pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai guna.

Di sektor sosial, INALUM menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan Social Return on Investment (SROI).

Salah satu program unggulan, "Dari Sampah Jadi Berkah", mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pencapaian PROPER Emas dan Hijau ini memperkuat posisi INALUM sebagai pelaku industri strategis yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, INALUM menyatakan akan terus meningkatkan standar keberlanjutan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.*

(ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa sikap tegas yang kerap dianggap sebagai "keras kepala" justru diperlukan dalam menghadapi tantangan dan mempertahankan prinsip sebuah bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• Polemik Pernyataan “Menjatuhkan Prabowo”, Saiful Mujani Tak Gentar Dilaporkan: Tidak Usah Bawa-Bawa Negara!

Presiden mengakui bahwa dirinya kerap dinilai memiliki karakter tersebut. Ia pun menanggapi dengan nada santai, bahkan sempat melontarkan candaan.

"Saya coba pegang-pegang kepala saya keras enggak nih," ujarnya sambil tertawa.

Dalam pemaparannya, Prabowo menyinggung karakter bangsa lain, termasuk Iran, yang dinilai memiliki keteguhan dalam menghadapi tekanan dan ancaman.

"Sekarang orang mengatakan rakyat Iran keras kepala. Bolak-balik diancam, bolak-balik mau dihabisi," katanya.

Menurut Presiden, sikap serupa juga tercermin dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Para pendiri bangsa, kata dia, menunjukkan keteguhan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menolak penjajahan.

"Dulu bapak-bapak pendiri bangsa kita keras kepala. Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Merah putih harga mati," ujarnya.

Rapat kerja tersebut dihadiri para menteri, wakil menteri, hingga pejabat tinggi kementerian dan lembaga.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo, menyatakan pertemuan itu bertujuan menyamakan pemahaman seluruh jajaran pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

Presiden juga menyampaikan berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan negara serta perkembangan situasi nasional dan global.

Taklimat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan konsolidasi internal tetap solid dalam menghadapi dinamika kebijakan dan tantangan ke depan.*

(tt/ad)

JAKARTA — Selebgram Clara Shinta menyampaikan pernyataan terbuka kepada publik setelah sebelumnya mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya, Alexander Assad, di media sosial.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Clara mengawali dengan permintaan maaf atas tindakannya yang dilakukan dalam kondisi emosional.

Baca Juga:

• Inara Rusli Ganti Nama Jadi Inara Sati, Ungkap Dua Putranya Didiagnosis ADHD dan Autisme

Clara menegaskan tidak memiliki niat mengambil keuntungan pribadi dari permasalahan rumah tangganya yang sempat menjadi konsumsi publik.

Ia juga memastikan tidak akan menerima undangan podcast atau wawancara yang membahas isu tersebut.

Setelah polemik yang ramai diperbincangkan di media sosial, Clara menyatakan ingin memulai lembaran baru dalam kehidupannya.

Ia memilih fokus memperbaiki diri serta memberikan perhatian penuh kepada anaknya.

Ia berharap dapat membangun kembali kehidupan keluarga yang lebih baik dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Clara juga menghapus seluruh konten yang sebelumnya mengungkap aib sang suami.

"Untuk yang sudah tersebar di media, biarlah menjadi pelajaran berharga untuk kami berdua," tulisnya.

Keputusan Clara untuk berdamai dengan suaminya memicu beragam respons dari warganet.

Sebagian menyatakan empati terhadap kondisi emosional yang dialaminya saat mengungkap persoalan tersebut.

Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan keputusannya untuk rujuk, dengan alasan potensi terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Polemik ini kembali menyoroti dinamika kehidupan pribadi figur publik di era digital, di mana persoalan rumah tangga kerap menjadi konsumsi luas dan memicu perdebatan di ruang publik.*

(oz/ad)

JAKARTA — Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menanggapi rencana sejumlah simpul relawan Prabowo Subianto yang akan melaporkannya ke polisi terkait pernyataan "menjatuhkan Prabowo".

Saiful menyatakan tidak keberatan atas rencana pelaporan tersebut.

Baca Juga:

• KPK Dalami Dugaan Pemotongan Anggaran di Kejari Hulu Sungai Utara yang Menjerat Kajari Albertinus Napitupulu

Namun demikian, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu menilai bahwa dalam praktik demokrasi, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui adu argumen, bukan dengan melibatkan aparat penegak hukum.

"Yang ideal, opini dan sikap dibalas dengan opini dan sikap juga. Tidak usah bawa-bawa negara," tegasnya.

Saiful menambahkan, pelaporan tersebut tidak menjadi persoalan, tetapi dinilai tidak mencerminkan praktik demokrasi yang sehat.

"Tetapi boleh saja sih, cuma tidak ideal," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah simpul relawan Presiden Prabowo berencana melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke kepolisian.

Rencana ini muncul setelah pernyataan keduanya terkait ajakan "menjatuhkan Prabowo" dalam sebuah acara menjadi viral.

Ketua Presidium Kebangsaan 08 sekaligus Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan, menyatakan pelaporan dilakukan karena pernyataan tersebut dinilai mengandung unsur ajakan, hasutan, dan penyebaran kebencian terhadap kepala negara.

Ia menilai sikap tersebut tidak pantas dalam sistem demokrasi Indonesia.

"Indonesia tidak mengenal istilah kudeta atau makar dalam praktik demokrasi yang sah," ujar Kurniawan.

Polemik ini memperlihatkan ketegangan antara kebebasan berpendapat dan batasan hukum dalam sistem demokrasi Indonesia, terutama terkait kritik terhadap kekuasaan.*

(oz/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami praktik dugaan pemerasan dan pemotongan anggaran di Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU) yang menjerat mantan Kepala Kejari, Albertinus Parlinggoman Napitupulu.

Penyidik KPK memeriksa Aganta Haris Saputra, jaksa di Kejari HSU, pada Rabu (8/4/2026) untuk mengungkap mekanisme pemotongan dana yang diduga menjadi ladang pemerasan oleh Albertinus.

Baca Juga:

• Legitimasi Kekuasaan Presiden Prabowo Dibangun di Atas Demokrasi Sah dan Kuat

Selain Aganta, penyidik sebenarnya memanggil dua saksi lain, yakni Henrikus Ion Sidabutar (Staf Bidang Datun) dan Anggun Devianty (Bendahara Pembantu Pengeluaran), namun keduanya mangkir dan pemeriksaannya akan dijadwalkan ulang.

Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 18 Desember 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka utama: Albertinus Napitupulu, Kasi Intelijen Asis Budianto, dan Kasi Datun Tri Taruna Fariadi.

Ketiganya diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di HSU, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan RSUD untuk tahun anggaran 2025–2026.

Albertinus, yang menjabat sebagai Kajari HSU sejak Agustus 2025, diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya Rp804 juta, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Selain uang tunai, penyidik juga menyita satu unit mobil milik Pemerintah Kabupaten Tolitoli dari kediaman pribadi Albertinus.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Kasus ini masih dalam proses penyidikan intensif untuk melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

KPK menegaskan, pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti akan terus berlanjut demi menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap praktik korupsi di institusi penegak hukum.*

(vo/ad)

JAKARTA — Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menegaskan legitimasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto lahir dari proses demokrasi yang sah dan kuat.

Menurutnya, pergantian atau mandat kekuasaan di negara hukum hanya dapat diperoleh melalui mekanisme elektoral, bukan tekanan massa di jalanan.

Baca Juga:

• Buntut Pernyataan ‘Menjatuhkan Prabowo’, Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penghasutan

Anthony menekankan kritik adalah elemen vital dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara etis dan berbasis data.

Upaya mendorong perubahan kekuasaan lewat jalur ekstra konstitusional hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan mengancam stabilitas nasional.

"Kondisi global yang tidak menentu seharusnya kita di dalam negeri solid dan mendukung memberi masukan kepada pemerintah dengan cara yang benar," tambah Anthony.

Ia menekankan stabilitas politik adalah kunci pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pengalaman banyak negara menunjukkan instabilitas politik selalu berujung pada perlambatan ekonomi, volatilitas pasar, dan hilangnya kepercayaan pelaku usaha.

Anthony juga menekankan pentingnya atmosfer politik kondusif untuk mendukung agenda besar pemerintah, seperti penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing nasional.

Pernyataan ini sejalan dengan kekhawatiran Presiden Prabowo dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan kemarin.

Presiden menyoroti ancaman hoaks dan fitnah yang kini semakin berbahaya berkat teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

"Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoaks," ujar Presiden Prabowo, menyinggung penyebaran narasi destruktif melalui media digital.

Menanggapi hal tersebut, Anthony mengajak masyarakat dan akademisi tetap mengedepankan narasi solutif demi menjaga persatuan bangsa.

"Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dikelola dengan tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi disrupsi sosial maupun ekonomi," pungkasnya.*

(vo/ad)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru mengetahui adanya pembelian motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi sorotan publik.

Pembelian 25 ribu unit motor listrik tersebut menggunakan anggaran tahun sebelumnya, yaitu 2025.

Baca Juga:

• Target 24 Ribu Unit, Motor Listrik MBG Fokus ke Wilayah Sulit Dijangkau

Purbaya menegaskan, untuk tahun ini tidak ada lagi pengadaan motor listrik baru oleh BGN. Realisasi pengadaan saat ini baru mencapai 21.600 unit dari target 24.400 unit.

"Kan sebagian udah keluar, sisanya ya ditolak. Jadi dibatasilah, bukan ditolak," ujar Menkeu menanggapi kabar penolakan pengajuan tambahan unit motor listrik.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pembelian motor listrik memang sudah masuk dalam anggaran 2025.

Dadan menjelaskan pihaknya hanya mampu merealisasikan 21.800 unit dari target 24.400 unit.

"Motor listrik sudah ada dalam perencanaan 2025, masuk dalam anggaran 2025, dan realisasinya dari target 24.400 hanya bisa kita realisasikan 21.800-an," kata Dadan.

Dadan menambahkan, pengadaan motor listrik tersebut dilakukan dengan harga lebih murah dibandingkan pasaran, yakni Rp42 juta per unit, padahal harga pasaran mencapai Rp52 juta.

"Harga pasaran 52 juta, tapi kita beli kalau tidak salah 42 juta, di bawah harga pasaran," tegas Dadan.

Pengadaan motor listrik ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menunjang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi gizi masyarakat lebih efisien dan ramah lingkungan.*

(di/ad)

MANDAILING NATAL — Ribuan masyarakat Mandailing Natal menghadiri halalbihalal dan tabligh akbar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) di Masjid Jamik Diyaul Islam, Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Rabu (8/4/2026).

Bupati H. Saipullah Nasution dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Madina untuk lebih sering menggelar kegiatan berbasis keagamaan.

Baca Juga:

• Heboh Isu Pemakzulan Dirinya, Begini Respons Presiden Prabowo

Bupati Saipullah juga meminta peran aktif masyarakat dalam pengawasan penyalahgunaan narkoba dan aksi kriminalitas yang masih menyasar anak-anak dan remaja.

"Peredaran narkoba dan aksi pencurian masih saja terjadi meski Polri, TNI, dan Satpol PP terus melakukan razia," katanya.

Selain itu, masyarakat diminta memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar hak penerima manfaat tersalurkan tepat sasaran.

Menurut Bupati, pengawasan ini penting agar program pemerintah pusat berjalan efektif dan bermanfaat.

Bupati juga mengingatkan warga untuk menjaga keselamatan di masa kemarau, termasuk kewaspadaan terhadap kebakaran dan penggunaan perangkat elektronik.

Di akhir sambutan, Bupati menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada masyarakat:

"Minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan Syawal ini kita dapat terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT," harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ustaz H. Salman Ahmad Nasution menyampaikan ceramah mengenai keutamaan dan manfaat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian memandu ribuan jemaah berselawat secara khidmat.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Pj. Sekretaris Daerah Afrizal Nasution, para asisten dan kepala OPD, para camat, serta tokoh masyarakat.*

(ad)

JAKARTA — Pernyataan pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, dan aktivis Islah Bahrawi terkait ajakan "menggulingkan" Presiden Prabowo Subianto berbuntut hukum.

Kedua tokoh ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan untuk melawan penguasa umum.

Baca Juga:

• Istana Respons Desakan Pembentukan TGPF untuk Usut Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan laporan tersebut:

"Iya benar, dilaporkan pada Rabu 8 April 2026 sekira jam 21.30 WIB terkait Pasal 246 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023," ujar Budi Hermanto, Kamis (9/4/2026).

Pasal 246 KUHP mengatur penghasutan untuk melawan penguasa umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori V.

Robina Akbar menyebut pernyataan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi di acara halalbihalal di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026, bukan sekadar kebebasan berpendapat, tetapi sudah mengarah ke tindak pidana.

"Pernyataan-pernyataan seperti ini bukan lagi sebuah pendapat, namun sudah masuk ke dalam kategori tindakan pidana," ujar Robina.

Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menilai ucapan keduanya menimbulkan kegaduhan dan berpotensi memecah belah bangsa, sehingga meminta kepolisian bertindak cepat.

Dalam video yang viral di media sosial, Saiful Mujani menyampaikan:

"Saya alternatifnya bukan pada prosedur formal impeachment, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo… itu menyelamatkan diri kita dan bangsa ini."

Menanggapi laporan tersebut, Saiful Mujani menegaskan bahwa pelaporan sah-sah saja, namun menurutnya opini dan sikap politik masyarakat sipil tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum.

"Langkah yang sah. Tapi karena ini berada dalam wilayah civil society dan berada dalam bentuk sikap dan opini maka sebaiknya ditanggapi saja. Tidak bagus untuk demokrasi kalau melibatkan negara (polisi) ikut ngurusin opini dan sikap politik warga," ujarnya.

Ia menambahkan, kritik dan bantahan sebaiknya dilakukan secara demokratis tanpa mengkriminalisasi opini politik.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menanggapi pernyataan viral tersebut dengan menyebut Presiden Prabowo fokus pada hal-hal yang lebih strategis.

"Wah, saya masih banyak sekali pekerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa. Gitu kira-kira," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).*

(d/ad)

JAKARTA — Sejumlah tokoh masyarakat mendesak pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Seruan ini disampaikan sembari memegang bunga mawar putih sebagai simbol perdamaian dan keadilan.

Baca Juga:

• Anggota DPR Soedeson Tandra Kritik RUU Perampasan Aset: Rampas Tanpa Proses Hukum Adalah Kesalahan

"Nanti kami koordinasikan dulu ya. Kan sekarang prosesnya juga sudah berjalan, dengan cepat, transparan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, pemerintah akan mengkaji pemikiran atau usulan pembentukan TGPF secara serius.

"Bahwa ada pemikiran atau ada usulan, nanti kita coba kajikan," katanya.

Seruan pembentukan TGPF disampaikan oleh sembilan tokoh, antara lain Busyro Muqoddas, Sukidi, Halida Hatta, Karlina Supelli, Zumrotin K. Susilo, Lukman Hakim Saifuddin, Jacky Manuputty, Suciwati, dan Gomar Gultom.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jacky Manuputty, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan bebas intervensi dalam penyelidikan.

"Kami menyerukan membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang bekerja transparan, akuntabel, dan bebas intervensi, melibatkan profesional dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil," kata Manuputty di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Jacky juga menekankan pentingnya asas kesetaraan di hadapan hukum, terutama jika terduga pelaku berasal dari kalangan militer.

Ia menyinggung pasal 74 UU TNI dan menilai ketentuan transisional tersebut sebaiknya dicabut agar semua warga, termasuk anggota militer, dapat diperlakukan setara di hadapan hukum.

"Ketentuan transisional seperti pasal 74 UU TNI agar dicabut supaya asas kesetaraan di hadapan hukum sungguh-sungguh berlaku bagi semua warga, termasuk ketika anggota militer diduga terlibat dalam penyerangan terhadap warga sipil," tegasnya.

Sebelumnya, Komnas HAM telah meminta akses untuk memeriksa empat tersangka kasus penyerangan Andrie Yunus, menegaskan adanya proses hukum yang tengah berjalan.

Seruan sembilan tokoh ini menjadi dorongan kuat agar kasus tersebut ditangani secara transparan dan profesional.*

(d/ad)