JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkap perannya dalam membantu aparat kepolisian membongkar kasus penipuan yang melibatkan perempuan yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan.

Kasus tersebut berujung pada penangkapan pelaku oleh tim gabungan Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• Diduga Tipu Ahmad Sahroni Rp300 Juta, Polda Metro Jaya Tangkap Perempuan Ngaku Pegawai KPK

"Yang ingin saya sampaikan langsung, ini berawal dari permintaan seseorang yang mengatasnamakan tim KPK dengan jumlah uang Rp300.000.000," kata Sahroni dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 11 April 2026.

Sahroni mengaku sempat menunda permintaan tersebut karena merasa janggal, terlebih pelaku terus mendesak agar uang segera diberikan.

Ia kemudian melaporkan hal itu ke pihak internal KPK untuk memastikan kebenarannya.

"Dari sana disampaikan bahwa itu tidak benar. Saya langsung bilang, tangkap saja kalau begini tidak benar," ujarnya.

Setelah dipastikan sebagai modus penipuan, KPK dan Polda Metro Jaya berkoordinasi untuk melakukan penindakan.

Dalam proses itu, Sahroni diminta bekerja sama dengan menyerahkan uang sebagai bagian dari strategi penangkapan pelaku.

"Bagaimana mau menangkap orang kalau uang belum diberikan? Maka kami diminta untuk memberikan uang tersebut, bukan sebagai pembayaran, tetapi untuk memastikan siapa yang menerima," kata dia.

Pelaku bahkan disebut sempat mendatangi Gedung DPR RI dan menemui korban di ruang tunggu pimpinan sebelum akhirnya diamankan aparat.

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita barang bukti berupa uang sekitar US$17.400 atau setara Rp300 juta, serta sejumlah atribut palsu seperti stempel dan surat berkop KPK.

Sahroni menilai modus tersebut berbahaya karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara."Ini bahaya, tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan lembaga penegak hukum dan tidak mudah percaya pada permintaan uang terkait pengurusan perkara.

Baca Juga:

• Kejati Sita Dokumen Usai Penggeledahan di Kementerian PU, Istana Buka Suara

Kasus ini masih didalami oleh aparat kepolisian dengan jeratan pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

(cn/ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial TH alias D (48) yang diduga mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan dan menipu Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Sahroni pada 9 April 2026.

Baca Juga:

• Kejati Sita Dokumen Usai Penggeledahan di Kementerian PU, Istana Buka Suara

"Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap TH alias D (48)," kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 11 April 2026.

Menurut Budi, pelaku mendatangi korban di ruang Komisi III DPR RI dengan mengaku sebagai pegawai KPK atas perintah pimpinan lembaga tersebut.

Pelaku kemudian meminta uang sebesar Rp300 juta.

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain stempel palsu KPK, delapan lembar surat panggilan berkop KPK, dua unit telepon seluler, serta empat kartu identitas berbeda.

Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif.

"Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 492 KUHP tentang penipuan," ujar Budi.

Peristiwa ini bermula pada 6 April 2026 saat Sahroni tengah mengikuti rapat di ruang Komisi III DPR RI.

Ia mendapat informasi dari stafnya bahwa seorang perempuan mengaku sebagai Kepala Biro Penindakan KPK ingin menemuinya.

Sahroni mengaku tidak memiliki janji dengan pihak tersebut. Namun pelaku tetap mendatangi dirinya dan meminta uang Rp300 juta dengan alasan untuk kegiatan pimpinan KPK.

Politikus Partai NasDem itu mengakui sempat menyerahkan uang tersebut sebagai bagian dari upaya mengungkap dugaan penipuan.

"Duit memang sudah diserahkan. Kenapa itu diserahkan? Ya karena kalau mau menangkap orang, harus ada bukti," kata Sahroni.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kaitan permintaan uang tersebut dengan pengurusan perkara hukum, sebagaimana narasi yang sempat beredar di publik.

"Tidak ada urus perkara. Dia minta uang langsung atas nama pimpinan KPK," ujarnya.

Polda Metro Jaya menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar segera melapor melalui layanan darurat 110 jika menemukan modus serupa.*

(cn/ad)

BEIRUT – Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sedikitnya 1.953 orang tewas akibat serangan militer Israel sejak 2 Maret 2026.

Ratusan korban di antaranya dilaporkan tewas hanya dalam satu hari serangan.

Baca Juga:

• Istana: Pemerintah Tak Tarik Pasukan TNI dari Misi Perdamaian UNIFIL Lebanon

Pejabat Lebanon menyebut sebagian besar jenazah korban hingga kini belum teridentifikasi akibat intensitas serangan yang terus berlangsung di sejumlah wilayah.

Sejak awal Maret, Israel dilaporkan melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Lebanon.

Eskalasi konflik meningkat setelah sebelumnya Israel dan Iran terlibat serangan militer yang turut menyeret keterlibatan Amerika Serikat pada akhir Februari.

Serangan tersebut disebut menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, menurut laporan yang beredar di tengah konflik yang masih berkembang.

Ketegangan kemudian berlanjut dengan aksi balasan dari kelompok bersenjata di Lebanon, termasuk Hizbullah yang meluncurkan serangan ke wilayah Israel.

Dalam beberapa hari terakhir, Israel disebut terus menggempur sejumlah wilayah Lebanon tanpa jeda, memperburuk situasi kemanusiaan di kawasan tersebut.

Di tengah eskalasi konflik, pemerintah Lebanon berupaya membuka jalur diplomatik untuk meredakan ketegangan.

Kedua pihak dilaporkan sepakat memulai perundingan damai pada 14 April 2026 di Amerika Serikat.

Pertemuan awal disebut akan melibatkan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Yechiel Leiter dan Duta Besar Lebanon untuk AS Nada Hamadeh Moawad, dengan mediasi dari Duta Besar AS untuk Lebanon Michael Issa.

Hingga kini, belum ada rincian resmi mengenai agenda maupun hasil awal dari proses negosiasi tersebut.*

(cn/ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme bersifat terbatas dan tetap berada dalam kendali aparat kepolisian.

Menurut Yusril, hal tersebut merujuk pada perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Baca Juga:

• Kejati Sita Dokumen Usai Penggeledahan di Kementerian PU, Istana Buka Suara

"Kalau sekiranya polisi memerlukan bantuan, TNI bisa di-BKO kepada polisi," ujar Yusril, Sabtu (11/4/2026).

Ia menjelaskan, skema Bantuan Kendali Operasi (BKO) menempatkan TNI sebagai unsur pendukung dalam operasi yang tetap dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dengan demikian, peran TNI tidak berdiri sendiri dalam penanganan terorisme.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak mengaku tidak mengikuti langsung pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

Namun ia menilai, seluruh warga negara memiliki kewajiban menjaga keamanan negara.

"Kalau memang diperlukan dan diatur porsinya, kami ikut aturan," kata Maruli.

Pemerintah saat ini masih membahas rancangan Perpres yang akan mengatur secara lebih rinci peran TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme.

Pembahasan dilakukan melalui panitia antar kementerian.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut rancangan beleid tersebut belum rampung. Ia menambahkan, proses pembahasan masih berlangsung dan akan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Rencana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sebelumnya menuai kritik dari sejumlah pihak. Isu yang disorot antara lain potensi perluasan kewenangan militer dalam ranah sipil.

Pemerintah menegaskan, pengaturan tersebut tetap mengacu pada prinsip hukum dan mekanisme yang berlaku, serta menempatkan kepolisian sebagai leading sector dalam penanganan terorisme.*

(bb/ad)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pemerintah tidak keberatan atas langkah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Pekerjaan Umum.

Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap proses penegakan hukum.

Baca Juga:

• Respons Pernyataan Jusuf Kalla, Jokowi: Saya Ingin Secepatnya, Tapi yang Menuduh Harus Membuktikan

Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan pentingnya akuntabilitas dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

"Pemerintah terbuka, apalagi kalau memang ada hal-hal yang harus diperiksa," ujar Teddy kepada awak media, Sabtu (11/4/2026).

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan di kantor Kementerian PU pada Kamis (9/4/2026).

Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan, termasuk di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Penyidik juga menggeledah ruang kerja pejabat terkait, termasuk Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya.

Dalam proses tersebut, sejumlah dokumen dan perangkat elektronik diamankan sebagai bagian dari alat bukti.

Kejaksaan menyebut penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada sejumlah kegiatan Tahun Anggaran 2023–2024.

Langkah tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan dan penggeledahan yang telah diterbitkan sebelumnya.

"Barang-barang yang diamankan akan diteliti dan didalami lebih lanjut untuk mendukung proses pembuktian," demikian keterangan resmi Kejati DKI Jakarta.

Teddy menambahkan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Ia memastikan tidak ada intervensi dalam proses tersebut.*

(bb/ad)

SOLO — Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan kesediaannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, jika diminta dalam persidangan.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas polemik yang kembali mencuat terkait tudingan keaslian dokumen pendidikannya.

Baca Juga:

• Polemik Makin Panas! Rismon Sianipar Ancam Somasi Dokter Tifa, Minta Audit Dana Penjualan Buku Jokowi’s White Paper

"Kalau diminta hakim, saya siap menunjukkan semuanya," ujar Jokowi dalam keterangannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/4/2026).

Menurut dia, pengadilan merupakan forum yang tepat untuk menguji kebenaran secara objektif.

Ia juga menilai bahwa proses hukum penting agar polemik yang berkembang di ruang publik tidak berlarut-larut.

Jokowi berharap perkara terkait tudingan tersebut dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.

Ia juga mendorong aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, untuk segera menyatakan berkas perkara lengkap atau P21 agar proses hukum dapat berlanjut ke tahap persidangan.

"Ya penginnya secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir satu tahun," katanya.

Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa pihak yang melontarkan tuduhan seharusnya membuktikan dalilnya melalui jalur hukum.

Ia menilai tidak tepat jika pihak yang dituduh justru diminta terlebih dahulu untuk membuktikan tuduhan tersebut.

"Yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh lalu yang dituduh diminta membuktikan. Itu terbalik," ujarnya.

Pernyataan ini juga menjadi respons atas pandangan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang sebelumnya mendorong agar ijazah asli segera ditunjukkan untuk mengakhiri polemik.

Meski demikian, Jokowi memilih untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada proses hukum yang sedang berjalan.

Ia juga enggan berspekulasi mengenai pihak-pihak yang berada di balik isu tersebut.

"Semua perlu bukti dan fakta hukum. Jadi serahkan saja pada proses yang ada," kata dia.

Jokowi menilai kepastian hukum menjadi kunci untuk mengakhiri perdebatan yang berkembang di masyarakat terkait isu tersebut.*

(tm/ad)

JAKARTA – Ahli digital forensik Rismon Sianipar berencana melayangkan somasi kepada pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terkait dugaan pengelolaan hasil penjualan buku Jokowi's White Paper.

Ia juga meminta dilakukan audit terhadap rekening penjualan buku tersebut.

Baca Juga:

• Jokowi Tolak Tunjukkan Ijazah Asli, Tegaskan Hanya Dibuka di Persidangan

Ia menuding adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan hasil penjualan buku yang disebut-sebut mencapai ribuan eksemplar.

"Saya dan kuasa hukum saya akan mensomasi Bu Tifa untuk audit rekening penjualan buku JWP yang selama ini Anda pegang," kata Rismon dalam sebuah tayangan YouTube, Sabtu (11/4/2026).

Buku Jokowi's White Paper sebelumnya ditulis oleh tiga nama, yakni Rismon Sianipar, Dokter Tifa, dan Roy Suryo.

Publikasi tersebut berisi rangkaian analisis yang menyoroti isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam pernyataan terbarunya, Rismon juga meminta agar hasil penelitiannya dihapus dari buku tersebut. Ia mengklaim hanya bersedia melanjutkan penjualan buku jika konten yang dianggap bermasalah telah dikeluarkan.

"Silakan lanjutkan penjualan, tapi tanpa tulisan saya," ujarnya.

Selain itu, Rismon mengklaim adanya potensi keuntungan miliaran rupiah dari penjualan buku tersebut, terutama pada edisi premium yang dijual hingga Rp500 ribu per eksemplar.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti aliran dana penjualan buku itu.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Dokter Tifa terkait ancaman somasi tersebut.

Rismon sendiri sebelumnya telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi bersama Roy Suryo dan Dokter Tifa.

Namun, ia mengajukan restorative justice kepada penyidik.*

(tm/ad)

INDRAMAYU – Seorang balita berinisial AZH di Kabupaten Indramayu sempat dilaporkan terlindas kendaraan operasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Ponpes Salaf Annur membantah informasi tersebut dan menyebut kejadian itu tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial.

Baca Juga:

• Purbaya Dukung Penyesuaian RBB, Minta Bank Danai Program MBG hingga Koperasi Desa

Video insiden itu sempat viral dan menimbulkan kepanikan warga karena memperlihatkan dugaan balita terlindas kendaraan.

Pemilik SPPG, KH Farid Ashr Wadahr, mengatakan balita tersebut tidak mengalami luka seperti yang ramai diberitakan.

Ia menyebut anak itu dalam kondisi baik setelah dilakukan pemeriksaan medis.

"Anak kecil itu sedang bermain, kemudian berada di belakang ban kendaraan. Sopir tidak mengetahui keberadaan anak tersebut," kata Farid dalam keterangannya.

Menurut dia, kendaraan saat itu sedang bersiap meninggalkan lokasi setelah mengambil peralatan makanan dari sekolah.

Karena posisi anak berada di titik buta, sopir disebut tidak menyadari keberadaannya.

Situasi kemudian berubah menjadi kepanikan setelah warga sekitar berteriak bahwa balita tersebut terlindas. Rekaman momen kepanikan itu kemudian menyebar luas di media sosial.

Balita AZH kemudian dibawa ke RS Pertamina Klayan untuk pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan luka maupun patah tulang.

"Setelah diperiksa dokter dan disaksikan aparat serta pemerintah setempat, hasilnya anak dalam kondisi sehat," ujar Farid.

Ia menambahkan, kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak keluarga dan pengelola.

Keluarga korban disebut tidak mempermasalahkan kejadian itu setelah mengetahui kondisi anaknya baik.

Farid juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi di media sosial.

Ia meminta publik melakukan verifikasi sebelum menyebarkan video yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

"Tabayyun dulu sebelum memviralkan," katanya.

Pihak SPPG menyatakan akan melakukan evaluasi internal terkait standar operasional prosedur (SOP), terutama pengawasan kendaraan di area kegiatan.*

(tm/ad)

TOBA – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) kembali menegaskan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan dengan menyalurkan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada SD Negeri 178491 Pintupohan. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan pada Jumat (10/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana belajar, agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal, nyaman, dan kondusif bagi siswa maupun tenaga pendidik.

Momen ini juga menjadi sarana mempererat sinergi yang harmonis antara INALUM, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Kolaborasi yang baik dinilai sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menyampaikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar terhadap lingkungan sosial.

"INALUM berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata. Melalui program TJSL ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan mendukung generasi muda meraih masa depan yang cerah," ujar Melati Sarnita.

Ia menambahkan, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama karena merupakan fondasi penting dalam mencetak SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Pihak sekolah dan masyarakat setempat menyambut baik bantuan ini serta menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian INALUM.

Diharapkan dukungan ini tidak hanya memperbaiki fasilitas, tetapi juga memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam belajar.

Dengan adanya program ini, INALUM kembali membuktikan perannya sebagai perusahaan yang peduli dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• Wujud Kepedulian Sosial, Lapas Labuhan Ruku Salurkan Bantuan kepada Masyarakat dalam Rangka HBP ke-62

(ad)

​BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket bantuan kepada warga yang tinggal di sekitar lingkungan Lapas pada Jumat (10/04/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 yang mengusung semangat pengabdian dan kontribusi nyata bagi masyarakat luas.
​Acara yang berlangsung dengan khidmat ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, beserta seluruh jajaran pejabat struktural dan staf.

Baca Juga:

• Imipas Gaspol Bersihkan Lapas dari Narkoba, Menteri Agus Andrianto: Petugas Terlibat Akan Dipecat dan Diproses Hukum

​Dalam sambutannya, Kalapas Hamdi Hasibuan menyampaikan bahwa pemberian bantuan sosial ini merupakan bentuk rasa syukur atas dedikasi insan pemasyarakatan selama 62 tahun.

Selain sebagai momen perayaan HBP, kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi untuk membangun citra positif Lapas Labuhan Ruku di mata publik serta memperkuat sinergi antara pihak Lapas dengan warga penyangga yang selama ini telah mendukung kondusivitas keamanan.

​Kalapas Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menegaskan bahwa semangat berbagi ini akan terus dijaga sebagai bagian dari pengabdian tanpa batas.

Melalui momentum Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 ini, diharapkan Lapas Labuhan Ruku tidak hanya unggul dalam aspek pelayanan hukum dan pembinaan, tetapi juga senantiasa hadir sebagai institusi yang responsif dan memiliki kepedulian tinggi terhadap aspek sosial di sekelilingnya.*

(ad)

BATU BARA – Ketua TP PKK Kabupaten Batu Bara yang diwakili Staf Ahli TP PKK, Ny. Leli Syafrizal, menghadiri kegiatan Sepekan Mengejar Imunisasi (PENARI) dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia (PID) di Kantor Camat Air Putih, Indrapura, Kecamatan Air Putih, Jumat (10/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ny. Leli Syafrizal meninjau langsung pelayanan posyandu kepada balita serta mengikuti pemberian vaksin secara simbolis bersama Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Batu Bara, Renold Asmara, dan Kepala Puskesmas Indrapura, dr. Juni Hainarida.

Baca Juga:

• Sumut Hadapi Tantangan Kekurangan Dokter Spesialis, Ini Langkah Pemprov

Dalam sambutannya, Ny. Leli Syafrizal menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu hak dasar manusia yang harus dipenuhi dan diperjuangkan bersama, tidak hanya oleh individu penerima vaksin, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa untuk memastikan masyarakat terlindungi secara optimal, cakupan imunisasi harus tinggi dan merata di setiap wilayah.

Namun demikian, saat ini cakupan imunisasi di Indonesia masih tergolong rendah sehingga belum mampu membentuk kekebalan kelompok (herd immunity).

"Kondisi ini mendorong Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam menutup kesenjangan imunitas. Diperlukan berbagai strategi kolaboratif, salah satunya melalui pelaksanaan Pekan Imunisasi Dunia tahun 2026," ujarnya.

Berdasarkan data laporan bulanan Kabupaten Batu Bara per 9 April 2026, target capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) hingga Maret 2026 sebesar 23,25 persen, namun realisasi yang dicapai baru sebesar 6,45 persen. Capaian tersebut dinilai masih belum optimal.

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan capaian imunisasi di Kabupaten Batu Bara adalah masih adanya orang tua yang menolak imunisasi bagi anaknya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menyiapkan sejumlah strategi, antara lain peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, optimalisasi peran tenaga kesehatan, peningkatan akses layanan imunisasi, penguatan kerja sama lintas sektor, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi khusus terhadap puskesmas dengan capaian rendah.

Mengakhiri sambutannya, Ny. Leli Syafrizal mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program imunisasi demi kesehatan generasi masa depan.

"Dengan imunisasi, anak-anak akan mendapatkan perlindungan terbaik dari berbagai penyakit berbahaya dan mematikan, sehingga dapat tumbuh sehat dan tangguh dalam menghadapi masa depan," tutupnya.*

(ad)

JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran masih bergerak tinggi pada Sabtu (11/4/2026) pagi.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia mencatat cabai rawit merah menempati posisi tertinggi dengan harga Rp83.100 per kilogram, disusul telur ayam ras Rp32.550 per kilogram.

Baca Juga:

• Emas Antam Kembali Menguat, Harga 1 Gram Kini Rp2,86 Juta

Komoditas beras juga bervariasi di pasar eceran. Beras kualitas bawah I dijual Rp14.500 per kilogram dan kualitas bawah II Rp14.550 per kilogram.

Adapun beras kualitas medium I berada di harga Rp16.050 per kilogram, dan medium II Rp15.900 per kilogram.

Untuk kategori beras premium, harga beras kualitas super I tercatat Rp17.300 per kilogram, sedangkan super II Rp16.850 per kilogram.

Sementara itu, kelompok cabai lain juga masih tinggi.

Cabai merah besar berada di level Rp48.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp45.600 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp52.950 per kilogram.

Pada komoditas protein hewani, daging ayam ras segar dipatok Rp41.500 per kilogram

Sedangkan daging sapi kualitas I mencapai Rp147.650 per kilogram dan kualitas II Rp137.950 per kilogram.

Untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, gula pasir premium dijual Rp20.150 per kilogram, sementara gula lokal Rp19.100 per kilogram.

Adapun minyak goreng curah berada di harga Rp20.100 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp23.250 per liter, sedangkan merek II Rp22.350 per liter.

Fluktuasi harga pangan ini masih dipengaruhi oleh faktor distribusi, cuaca, serta pergerakan pasokan di sejumlah daerah sentra produksi.*

(at/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penguatan signifikan pada periode perdagangan 6–10 April 2026.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan IHSG melonjak 6,14 persen dan ditutup pada level 7.458,49, setelah pekan sebelumnya terkoreksi 0,99 persen ke posisi 7.026,78.

Baca Juga:

• Emas Antam Kembali Menguat, Harga 1 Gram Kini Rp2,86 Juta

Analis PT MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menyebut penguatan IHSG tidak lepas dari sentimen global, terutama meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, serta dibukanya kembali Selat Hormuz, menurunkan kekhawatiran investor terhadap gangguan pasokan energi dunia.

"Sentimen ini ikut menekan harga minyak global dan meningkatkan kembali selera risiko investor," kata Herditya.

Meski demikian, ia mencatat nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kekhawatiran inflasi dan fiskal domestik, serta revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh Bank Dunia menjadi 4,7 persen.

Dari sisi perdagangan, aktivitas di BEI juga mengalami peningkatan. Rata-rata volume transaksi harian naik 24,81 persen menjadi 32,28 miliar saham.

Nilai transaksi harian turut meningkat 17,26 persen menjadi Rp17,32 triliun, sementara frekuensi transaksi naik 15,05 persen menjadi 2,05 juta kali.

Namun, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp3,31 triliun dalam sepekan. Sepanjang 2026, arus keluar dana asing tercatat mencapai Rp37,14 triliun.

Sementara itu, penguatan IHSG juga ditopang oleh tembusnya indeks di atas rata-rata pergerakan 200 hari (MA-200), yang secara teknikal mengindikasikan tren penguatan jangka menengah.

Meski demikian, sejumlah sektor masih mencatat pelemahan. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling tertekan dengan penurunan 3,57 persen, diikuti sektor keuangan dan energi.

Di sisi lain, sektor consumer siklikal menjadi penopang utama dengan kenaikan 6,58 persen, disusul sektor industri dan consumer non-siklikal.*

(lp/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu, 11 April 2026.

Dalam operasi senyap tersebut, total 16 orang turut diamankan.

Baca Juga:

• KPK Bawa 12 Pejabat Tulungagung ke Jakarta Usai OTT Bupati, Perkara Masih Belum Diketahui

Lembaga antirasuah itu juga belum menjelaskan perkara dugaan korupsi yang melibatkan Gatut Sunu maupun barang bukti yang disita dalam operasi tersebut.

Para pihak yang diamankan saat ini dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Juru Bicara KPK menyatakan seluruh proses masih berlangsung dan tim masih bekerja di lapangan.

"Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Profil Gatut Sunu Wibowo

Gatut Sunu Wibowo lahir di Tulungagung pada 17 Desember 1967.

Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di daerahnya sebelum melanjutkan studi ke Universitas Merdeka Malang pada jurusan Ekonomi dan lulus pada 1992.

Ia kemudian meraih gelar magister ekonomi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada 2023.

Sebelum menjabat Bupati Tulungagung periode 2025–2030, Gatut pernah menjabat Wakil Bupati Tulungagung periode 2021–2024.

Dalam perjalanan politiknya, ia tercatat pernah bernaung di PDI Perjuangan sebelum berpindah ke Partai Gerindra pada 2024.

Harta Kekayaan Rp20,3 Miliar

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 3 Maret 2026, Gatut Sunu tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp20,3 miliar tanpa utang.

Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan senilai Rp14,53 miliar yang tersebar di Tulungagung, Surabaya, Trenggalek, hingga Tanah Laut, dengan total sekitar 20 bidang properti.

Selain itu, ia memiliki aset kendaraan dan alat transportasi senilai Rp3,47 miliar, termasuk mobil Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, dan Toyota Innova Zenix, serta sejumlah truk dan sepeda motor.

Ia juga melaporkan harta bergerak lain senilai Rp1,74 miliar serta kas dan setara kas sebesar Rp592 juta.*

(tt/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa belasan pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung ke Jakarta usai menjalani pemeriksaan maraton di Polres Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu, 11 April 2026.

Para pejabat tersebut diberangkatkan menggunakan Bus Harapan Jaya menuju Bandara Juanda, Sidoarjo.

Baca Juga:

• Istana: Pemerintah Tak Tarik Pasukan TNI dari Misi Perdamaian UNIFIL Lebanon

Sebagian keluarga pejabat tampak mendatangi Polres Tulungagung sebelum keberangkatan, membawa koper dan pakaian ganti.

Sumber internal kepolisian menyebutkan sebanyak 12 orang pejabat dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Sementara empat orang lainnya yang ikut diperiksa tidak turut dibawa.

"Ini tadi ada 12 orang yang dibawa bus," kata salah satu sumber di Polres Tulungagung, Sabtu (11/4/2026).

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur.

Sebanyak 16 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

"Benar, malam ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Ia menyebut seluruh pihak yang diamankan masih dalam proses pemeriksaan intensif di lapangan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap sesuai ketentuan KUHAP.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya juga membenarkan adanya OTT tersebut, namun belum membeberkan perkara yang tengah ditangani.

"Benar [OTT di Tulungagung]. Iya [bupati ditangkap]," kata Fitroh.

Hingga kini, KPK belum memberikan rincian perkara maupun konstruksi dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi operasi senyap tersebut.*

(vod/ad)

JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, menantang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membuktikan klaim kepemilikan lahan di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hercules menyatakan lahan seluas sekitar 34.690 meter persegi tersebut bukan milik PT KAI, melainkan milik ahli waris Sulaeman Effendi.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Ajak Pemuda IPK Perkuat Soliditas dan Dukung Pembangunan Daerah

"Kalau memang ini milik negara, bawa bukti, tunjukkan di sini. Kita kroscek sama-sama, dari mana hak pakainya, HPL-nya, asal-usulnya," ujar Hercules di Tanah Abang, Jumat, 10 April 2026.

Ia juga membuka ruang dialog dengan pemerintah, termasuk Kementerian PKP dan PT KAI, terutama jika lahan tersebut akan digunakan untuk program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tapi kami masih terbuka untuk bicara baik-baik kalau ini program negara," katanya.

Hercules menegaskan keyakinannya bahwa lahan tersebut telah lama dikuasai secara turun-temurun oleh keluarga Sulaeman Effendi.

Ia menyebut lahan itu pernah disewa pihak swasta dan memiliki riwayat pengelolaan hingga 2017.

Menurut dia, setelah masa hak pengelolaan lahan (HPL) berakhir, penguasaan fisik tetap berada pada ahli waris.

Saat ini, lahan tersebut disebut masih digunakan untuk aktivitas usaha, termasuk parkir kendaraan.

Ia juga membantah tudingan bahwa GRIB Jaya menguasai lahan negara secara ilegal.

"Jadi jangan framing seolah-olah ormas menguasai tanah negara," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung kawasan tersebut dan menyebut adanya indikasi penguasaan lahan milik PT KAI oleh pihak lain.

Lahan itu rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Maruarar menegaskan negara harus hadir dalam pengelolaan asetnya.

"Ini untuk kepentingan rakyat, jangan ragu," ujarnya.*

(km/ad)

JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai "inflasi pengamat" di tengah derasnya arus opini publik di ruang digital.

Ia menilai, semakin banyak pihak yang tampil sebagai pengamat, namun tidak semuanya memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dan berbasis data akurat.

Baca Juga:

• Istana: Pemerintah Tak Tarik Pasukan TNI dari Misi Perdamaian UNIFIL Lebanon

Teddy menyebut sejumlah pihak kerap memberikan analisis di berbagai bidang, mulai dari isu beras, militer, hingga hubungan luar negeri, namun tidak selalu didukung data yang valid.

"Ada pengamat beras tapi dia background-nya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan datanya tidak sesuai fakta," ujarnya.

Menurut Teddy, sebagian figur yang kerap muncul di ruang publik tersebut bukan hal baru, melainkan sudah aktif sejak sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai kelompok tersebut turut membentuk opini publik sejak lama, termasuk sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden.

Meski demikian, Teddy menegaskan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo tetap tinggi.

Ia menyebut jutaan warga tetap memberikan dukungan dibandingkan narasi yang berkembang dari sebagian pengamat.

"Tapi faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo," ujarnya.

Teddy juga mengingatkan agar kritik dan pandangan publik tetap disampaikan secara konstruktif dan tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

"Boleh berbeda pendapat, silakan beri kritik, tapi jangan sampai membuat orang cemas terhadap negeri ini," kata dia.

Ia memastikan kondisi nasional saat ini tetap stabil dan mengajak masyarakat menjaga optimisme dalam membangun masa depan Indonesia.*

(d/ad)

MEDAN — Di tengah derasnya arus globalisasi dan perubahan sosial yang kian cepat, masyarakat modern dihadapkan pada beragam persoalan, mulai dari pragmatisme hingga lunturnya nilai-nilai moral.

Namun, jauh sebelum fenomena itu mengemuka, masyarakat Simalungun telah memiliki falsafah hidup yang menempatkan kebenaran sebagai fondasi utama: Habonaron do Bona.

Baca Juga:

• Kejari Simalungun Periksa 7 Camat, Usut Korupsi Pelatihan Ketahanan Pangan dan BUMDes 2025

Dalam buku tersebut ditegaskan bahwa falsafah ini bukan sekadar warisan budaya, melainkan pedoman hidup yang tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Secara harfiah, Habonaron do Bona berarti "kebenaran adalah pangkal."

Makna ini menempatkan kebenaran sebagai dasar dalam seluruh aktivitas sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, setiap tindakan manusia idealnya berakar pada nilai kejujuran dan keadilan.

Falsafah ini telah lama hidup dalam tradisi masyarakat Simalungun.

Bahkan, nilai tersebut ditetapkan sebagai falsafah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun pada 1960.

Penetapan itu menegaskan bahwa Habonaron do Bona bukan hanya simbol budaya, tetapi juga mencerminkan karakter kolektif masyarakatnya.

Namun, tantangan terhadap nilai-nilai tersebut semakin nyata di era modern.

Globalisasi, perkembangan teknologi, dan pengaruh budaya populer dinilai telah menggeser orientasi hidup masyarakat.

Pola konsumsi berlebihan, gaya hidup hedonis, hingga meningkatnya pragmatisme menjadi fenomena yang sulit dihindari.

Dalam konteks ini, Habonaron do Bona justru dinilai semakin relevan.

Dalam kehidupan politik, misalnya, falsafah ini menempatkan kebenaran sebagai prinsip utama untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Nilai ini juga dipandang sebagai fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Lebih jauh, falsafah tersebut tidak hanya berhenti pada tataran moral.

Dalam buku itu disebutkan bahwa Habonaron do Bona dapat dimaknai sebagai dorongan mental untuk mencapai kesuksesan.

Nilai kebenaran dianggap mampu menjadi energi kolektif dalam mendorong prestasi dan kemajuan sosial.

Di tengah dunia yang semakin kompetitif, falsafah ini menawarkan keseimbangan antara nilai moral dan kemajuan.

Ia tidak menolak modernitas, melainkan memberikan arah agar manusia tidak kehilangan pijakan dalam menghadapi perubahan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Habonaron do Bona juga bersifat universal, seperti kejujuran, keadilan, dan kebenaran—prinsip yang sejalan dengan berbagai ajaran moral dan agama.

Hal ini menjadikannya relevan tidak hanya bagi masyarakat Simalungun, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Pada akhirnya, Habonaron do Bona bukan sekadar peninggalan masa lalu.

Di tengah kompleksitas abad ke-21, falsafah ini menjadi pengingat bahwa kemajuan tanpa kebenaran berpotensi melahirkan krisis yang lebih dalam.

Menghidupkan kembali nilai tersebut dinilai penting sebagai upaya menjaga arah pembangunan manusia yang berintegritas.*

(d/ad)

DELI SERDANG — Kawasan wisata Batu Belah di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi salah satu destinasi alam yang mulai banyak dikunjungi wisatawan dalam beberapa tahun terakhir.

Lokasinya berada di kawasan perkemahan dengan jarak sekitar 45 menit dari Kota Medan.

Baca Juga:

• Momen Gubernur Bobby Nasution Tampar Terduga Pengguna Narkoba di Kantor KONI Sumut

Di sekitarnya, kawasan dipenuhi pepohonan hijau yang menambah kesan sejuk bagi pengunjung.

Selain Batu Belah, wisatawan juga dapat menikmati aliran sungai serta air terjun kecil yang berada tidak jauh dari lokasi utama.

Area tersebut kerap dimanfaatkan sebagai tempat berkemah karena tersedia camping ground di sekitar aliran sungai.

Salah satu pengunjung, Razali, mengatakan Batu Belah sebenarnya sudah dikenal sejak lama, namun baru dalam beberapa tahun terakhir mulai ramai dikunjungi wisatawan pecinta alam.

"Batu Belah itu sudah ada sejak dulu. Saya tahu sekitar tahun 2000, tapi lima tahun belakangan ini mulai populer," ujarnya kepada wartawan, Jumat, 10 April 2026.

Menurut Razali, suasana alam di kawasan tersebut masih terjaga. Suara aliran sungai dan kicauan burung menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang mencari ketenangan.

"Tempatnya masih alami, suara air sungai dan burung-burung masih sangat terasa," katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa fasilitas di kawasan tersebut sudah semakin berkembang, termasuk akses jalan yang kini lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Pengelola juga menyediakan fasilitas camping, pondok istirahat, serta area parkir dengan tarif yang bervariasi.

Dengan jarak yang relatif dekat dari Kota Medan, Batu Belah kini menjadi salah satu alternatif wisata alam bagi warga perkotaan yang ingin menikmati suasana hutan dan sungai tanpa harus menempuh perjalanan jauh.*

(d/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjadi sorotan usai menampar seorang pria yang diduga pengguna narkoba saat menghadiri acara penyerahan tali asih atlet peraih medali SEA Games 2025 di Kantor KONI Sumut, Jalan Willem Iskandar, Jumat (10/4/2026).

Peristiwa itu terjadi ketika Bobby hendak menuju aula di lantai dua.

Baca Juga:

• Porwasu 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Wartawan se-Sumut Berebut Piala Gubernur: Ini Cabang yang Dipertandingkan!

Petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara yang berada di lokasi telah lebih dahulu mengamankan pria tersebut.

Bobby kemudian menghampiri dan sempat menanyakan kondisi pria itu.

"Kau kenapa?" ujar Bobby.

Namun karena tidak mendapat respons, ia terlihat menampar pria tersebut sebanyak beberapa kali.

Pria itu kemudian menjawab singkat, "Siap salah, Pak."

Bobby yang tampak geram lalu meminta petugas untuk segera membawa pria tersebut.

"Bawa orang ini. Bereskan ini," katanya kepada petugas di lokasi.

Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara yang turut hadir juga langsung memerintahkan agar pria tersebut diamankan.

Pria itu kemudian dibawa ke salah satu ruangan di Kantor KONI Sumut. Hingga acara penyerahan tali asih selesai, yang bersangkutan masih berada di ruangan tersebut.

Sejumlah petugas BNN bersama tenaga medis juga terlihat mendatangi lokasi, namun belum memberikan keterangan resmi.

Identitas pria yang diamankan belum diketahui secara pasti.

Berdasarkan informasi yang beredar, ia mengaku sebagai sopir salah satu direktur utama badan usaha milik daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pihak BNN Sumut belum memberikan penjelasan rinci terkait status pria tersebut.

Humas BNN Sumut menyatakan belum dapat memberikan keterangan karena tidak mendampingi pimpinan saat kejadian.

Sementara itu, perwakilan bagian rehabilitasi BNN Sumut membenarkan adanya seorang pria yang diamankan dari lokasi acara.

Namun, pihaknya belum dapat memastikan apakah yang bersangkutan merupakan pengguna narkoba.

"Menurut pengakuannya, ia mendapatkan barang itu dari temannya dan mengaku baru pertama kali menggunakan," ujar salah satu petugas rehabilitasi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara menyatakan belum menerima laporan lengkap mengenai insiden tersebut dan akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

Bobby Nasution selama ini dikenal aktif mengkampanyekan pemberantasan narkoba di Sumatera Utara.

Dalam berbagai kesempatan, ia kerap menyoroti tingginya angka penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.*

(sp/ad)