Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan seluruh tahapan pengajuan hingga verifikasi SPPG dilakukan secara resmi dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat persetujuan atau menjamin operasional SPPG dengan meminta imbalan tertentu.

Baca Juga:

• BGN Hentikan MBG Saat Libur Sekolah, Skema Bundling Resmi Dihapus

Menurut Sony, sejak awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, BGN telah berulang kali mengingatkan masyarakat agar mewaspadai oknum yang mengatasnamakan lembaga tersebut untuk menawarkan jasa pengurusan pembangunan SPPG.

Ia menegaskan BGN tidak pernah menunjuk perantara, calo, maupun pihak mana pun yang dapat menjamin seseorang memperoleh titik lokasi pembangunan SPPG dengan cara membayar sejumlah uang.

"BGN tidak pernah menunjuk perantara, calo ataupun pihak mana pun yang dapat menjamin seseorang memperoleh titik lokasi SPPG dengan membayar sejumlah uang," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah laporan dugaan penipuan yang mengatasnamakan pembangunan dapur MBG di berbagai daerah. Sejumlah korban diketahui mendatangi BGN setelah proyek yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi dan dana yang telah diserahkan kepada pelaku tidak kembali.

Setelah melakukan klarifikasi, BGN menyarankan para korban untuk menempuh jalur hukum melalui aparat penegak hukum agar kasus tersebut dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Sony mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi terkait pembangunan SPPG melalui kanal resmi BGN. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya korban baru akibat praktik penipuan yang memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya, kasus dugaan penipuan pendirian SPPG terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pelaku diduga menawarkan titik lokasi pembangunan SPPG, pembangunan fasilitas dapur hingga janji operasional dengan meminta sejumlah uang kepada korban.

Namun setelah dana diserahkan, proyek yang dijanjikan tidak kunjung berjalan dan uang korban tidak dikembalikan. Kasus tersebut kini menjadi perhatian dan sedang ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

BGN kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.*

(k/dh)

Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengatakan kohesi sosial kini menjadi salah satu isu yang banyak dibahas dalam forum internasional. Menurutnya, Pancasila menawarkan nilai universal yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan sosial global, termasuk meningkatnya polarisasi dan intoleransi.

Baca Juga:

• ASN Pemprov Sumut Lulusan IPDN Direhabilitasi Usai Terciduk Pakai Vape Narkoba, Polrestabes Medan Ungkap Alasannya

Menurut Matius, nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila telah menjadi fondasi bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Nilai tersebut mencakup kemerdekaan, kemanusiaan, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia yang juga menjadi prinsip penting dalam berbagai instrumen internasional.

Ia mengingatkan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pernah menegaskan bahwa esensi Pancasila dapat dirangkum dalam satu kata, yakni gotong royong. Karena itu, semangat kebersamaan dan kerja sama harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Matius juga mengapresiasi kolaborasi antara Institut Leimena dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum yang dinilai mampu memperkuat kompetensi sosial dan budaya aparatur sipil negara (ASN) sebagai perekat bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Amin Abdullah, menekankan pentingnya pemahaman sila pertama sebagai konsep "Ketuhanan yang Berkebudayaan".

Menurut Amin, nilai tersebut mengajarkan masyarakat untuk beragama secara berkeadaban, menghormati perbedaan keyakinan, serta menjunjung tinggi sikap toleransi dalam kehidupan sosial.

"Ketuhanan yang Berkebudayaan berarti menjalankan agama dengan menghormati sesama, tanpa egoisme kelompok dan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan," ujarnya.

Sementara itu, Vice President G20 Interfaith Forum, Katherine Marshall, menilai Indonesia telah menunjukkan contoh nyata bagaimana keberagaman dapat dikelola menjadi kekuatan nasional melalui ideologi Pancasila.

Ia menyebut Pancasila tidak hanya mengajarkan toleransi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk saling memahami, menghormati, dan membangun kepedulian terhadap sesama.

"Pancasila melampaui toleransi menjadi penghormatan, kepedulian, dan cinta kasih. Tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga memahami dan peduli terhadap sesama," kata Katherine.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama Fakultas Hukum Brigham Young University Amerika Serikat, Brett G. Scharffs. Menurutnya, prinsip kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila memiliki kesamaan dengan berbagai nilai universal di berbagai negara dan budaya.

Ia menilai penghormatan terhadap martabat manusia dapat memperkuat kohesi sosial, meningkatkan efektivitas institusi, serta menciptakan masyarakat yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, para pembicara berharap nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi bangsa tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata demi menjaga persatuan dan harmoni di tengah keberagaman Indonesia.*

(an/dh)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa penguatan tata kelola pekerja migran harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga sistem perlindungan yang berbasis desa.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP

"Penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pelindungan berbasis desa," ujar Rachmat dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Dalam pertemuan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Bappenas juga menyoroti pentingnya pengembangan Satu Data Pekerja Migran Indonesia sebagai bagian dari implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Keberadaan data yang terintegrasi dinilai akan mempermudah pemerintah dalam memetakan lokasi penempatan PMI, memonitor kondisi pekerja migran, sekaligus memperkuat sistem perlindungan yang lebih efektif dan terukur.

Selain itu, pemerintah juga membahas pelaksanaan Program SMK Go Global yang menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut menargetkan penyaluran 500 ribu pekerja migran Indonesia sepanjang periode 2026 hingga 2029.

Program SMK Go Global difokuskan untuk menjembatani kebutuhan pasar kerja internasional dengan lulusan pendidikan vokasi dalam negeri melalui peningkatan kemampuan bahasa asing, sertifikasi kompetensi, serta penguatan keterampilan kerja sesuai standar global.

Rachmat juga menekankan pentingnya penerapan konsep village based protection atau perlindungan berbasis desa. Menurutnya, desa memiliki peran strategis sebagai sumber tenaga kerja sekaligus pusat pengawasan dan perlindungan pekerja migran sejak tahap perekrutan hingga kembali ke tanah air.

"Konsep village based protection penting karena desa menjadi bagian dari sumber tenaga kerja kita. Jika konsep ini berjalan optimal, maka akan menjadi model baru pembangunan nasional yang dimulai dari desa namun memiliki peluang hingga tingkat internasional," katanya.

Bappenas memastikan akan terus mendukung penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan implementatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional serta memperkuat perlindungan bagi PMI di luar negeri.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pekerja migran Indonesia yang lebih kompetitif, terlindungi, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan remitansi dan transfer keterampilan dari luar negeri.*

(an/dh)

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan aspek utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan SPAM Karang Baru adalah keberlanjutan sumber air baku atau intake agar sistem tetap dapat beroperasi secara optimal, terutama saat musim kemarau.

Baca Juga:

• Cash Flow Kontraktor Seret, Menteri PU Gandeng Danantara Selamatkan Proyek Sekolah Rakyat

"Pembangunan IPA baja saat ini sudah berproses. Namun kita harus memastikan sumbernya atau intake-nya memang terjaga. Saat musim kering nanti, debit air harus tetap mampu mendukung kebutuhan masyarakat," ujar Dody dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Pembangunan SPAM Karang Baru merupakan bagian dari paket Penanganan SPAM Pasca Bencana di Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues dengan nilai kontrak mencapai Rp277,97 miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Selain pembangunan IPA baja dan bangunan intake, proyek ini juga mencakup pembangunan jaringan perpipaan distribusi, infrastruktur kawasan, bangunan pendukung, serta fasilitas penunjang lainnya.

Dody menilai progres pembangunan hingga saat ini masih berada di jalur yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Meski demikian, beberapa aspek teknis masih perlu disempurnakan, termasuk pembangunan pintu air yang akan dilakukan pada tahap berikutnya.

"Progresnya sudah cukup baik dan sesuai target. Tinggal memastikan beberapa pekerjaan teknis agar sistem bisa berfungsi maksimal dalam jangka panjang," katanya.

Keberadaan SPAM Karang Baru diharapkan mampu memperkuat ketahanan layanan air minum pascabencana sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang layak. Pemerintah juga menargetkan program sambungan rumah dapat menjangkau sekitar 10.000 kepala keluarga secara bertahap.

"Yang paling penting minimum suplai air tidak terganggu, terutama untuk layanan dasar seperti rumah sakit. Selanjutnya sambungan rumah akan disiapkan secara bertahap untuk masyarakat," ujar Dody.

Dengan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah berharap kebutuhan air bersih masyarakat Aceh Tamiang dapat terpenuhi secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga di wilayah tersebut.*

(an/dh)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara, Yudi Suseno, membenarkan pemindahan tersebut. Menurutnya, proses pemindahan telah dilakukan sekitar sepekan lalu sebagai tindak lanjut atas status hukum Topan yang telah final.

Baca Juga:

• Dijanjikan Rp1,5 Juta, Wanita Nekat Selundupkan Sabu ke Rutan Salemba

Yudi menjelaskan, pemindahan dilakukan sesuai prosedur karena Topan telah berstatus terpidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Alasan utama pemindahan karena putusan yang bersangkutan sudah inkrah. Jadi sudah semestinya dipindah ke lapas," katanya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada Topan Ginting dalam perkara korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Selain hukuman badan, Topan juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta dengan subsider 80 hari kurungan.

Tak hanya itu, majelis hakim juga menghukum Topan membayar uang pengganti sebesar Rp50 juta. Jika tidak dibayarkan, harta bendanya dapat disita dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, hukuman akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pembangunan, serta tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Kasus yang menjerat Topan bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Topan Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, serta dua pihak swasta Akhirun Piliang dan Rayhan Dulasmi. Dugaan korupsi berkaitan dengan pengaturan pemenang proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas dan Tapanuli Selatan dengan total nilai proyek mencapai sekitar Rp231,8 miliar.

Sejumlah terdakwa lain dalam kasus tersebut juga telah menjalani proses hukum dan menerima putusan pengadilan. Dengan status inkrah yang kini disandang Topan Ginting, proses pembinaan pidana selanjutnya akan dijalani di Lapas Kelas I Medan.*

(ds/dh)

Ledia mengatakan selama ini mata pelajaran bahasa asing di banyak sekolah masuk dalam kategori muatan lokal. Karena itu, jenis bahasa yang diajarkan biasanya disesuaikan dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masing-masing sekolah.

Baca Juga:

• Lemigas Berpeluang Impor Minyak Rusia, ESDM Siapkan Skema Khusus untuk Ketahanan Energi

Menurut dia, sejumlah sekolah saat ini memiliki guru Bahasa Mandarin, Jepang, atau Korea. Namun, belum tentu semua sekolah memiliki tenaga pendidik yang mampu mengajarkan Bahasa Perancis.

Politikus PKS tersebut menilai pembelajaran Bahasa Perancis tetap dapat diterapkan apabila sekolah memiliki sumber daya yang memadai. Namun, persoalan utama yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini adalah ketersediaan guru bahasa asing di berbagai daerah.

"Berapa bahasa asing yang bisa diajarkan sebetulnya tergantung dengan SDM-nya. Kita juga memberi kebebasan kepada sekolah dan siswa untuk memilih ingin belajar apa saja," katanya.

Ledia menambahkan tantangan tersebut akan semakin besar di wilayah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Menurutnya, banyak sekolah di daerah tertinggal yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan guru, termasuk untuk mata pelajaran bahasa asing.

"PR besarnya adalah kita tidak memiliki cukup guru bahasa asing untuk ditempatkan di sekolah-sekolah, apalagi di sekolah-sekolah daerah tertinggal," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Bahasa Perancis mulai dipelajari di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.

Prabowo menilai penguasaan Bahasa Perancis penting untuk menghadapi perkembangan global sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di masa mendatang. Sebelum itu, Prabowo juga sempat mendorong penguatan pembelajaran Bahasa Portugis sebagai bagian dari kerja sama strategis dengan Brasil.

Meski demikian, sejumlah kalangan menilai implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah, tenaga pengajar, dan kebutuhan peserta didik di berbagai daerah.*

(k/dh)

Kebijakan tersebut menjadi tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional.

Baca Juga:

• Viral Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng', Bahlil Mau Ajak Makan Penciptanya

"Jadi, dari regulasi ini, Lemigas bisa melakukan impor," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Yuliot, pemerintah akan mengoptimalkan peran BLU yang berada di bawah sektor energi, salah satunya Lemigas, guna memperkuat ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan pasokan energi dalam negeri.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur bahwa BLU dapat melakukan impor berdasarkan perjanjian kerja sama antarpemerintah maupun kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok luar negeri.

Selain itu, regulasi tersebut juga memungkinkan BLU melakukan pengadaan impor di luar kesepakatan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan cadangan penyangga energi maupun cadangan operasional nasional dalam kondisi tertentu.

Tak hanya itu, Pasal 5 Perpres 26/2026 juga memberikan kewenangan kepada Lemigas maupun Pertamina untuk melakukan impor dalam kondisi mendesak meskipun terdapat perbedaan harga berdasarkan jumlah, jenis produk, negara asal, maupun waktu pengiriman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan bahwa pemerintah masih menyiapkan regulasi tambahan dan skema teknis terkait impor minyak dari Rusia.

Menurutnya, minyak asal Rusia memerlukan mekanisme khusus mengingat Pertamina memiliki keterikatan dengan obligasi global (global bond) yang mengharuskan perusahaan memperhatikan berbagai ketentuan internasional dalam aktivitas bisnisnya.

"Karena Pertamina memiliki komitmen terhadap obligasi global, maka perlu dicari skema yang ideal agar proses impor dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku," jelas Laode.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merealisasikan komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2026. Kesepakatan itu merupakan salah satu hasil kerja sama yang terjalin dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu memperkuat cadangan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan minyak dan BBM di tengah dinamika pasar energi global yang masih bergejolak.*

(mt/dh)

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan di Medan, Soleman mempertanyakan sejumlah aspek dalam proses penyidikan, termasuk dasar penetapan tersangka serta perhitungan kerugian negara yang disebut mencapai miliaran rupiah.

Baca Juga:

• Refly Harun Minta Kasus Dugaan Ijazah Jokowi Dihentikan, Sebut Tak Layak Dilanjutkan

"Sesuai prosedur dan alat bukti cukup adalah klaim, bukan bukti. Pertanyaannya apakah prosedur itu menyasar pihak yang tepat dan didukung materi yang benar," kata Soleman.

Ia mengaku telah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara tersebut dan menilai tidak ditemukan uraian yang secara jelas menunjukkan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan sebagai penyebab timbulnya kerugian negara.

Soleman juga menyoroti posisi PT Pelindo dalam perkara tersebut. Menurutnya, berdasarkan regulasi pelabuhan, operator pelabuhan merupakan pihak yang menjalankan layanan dan menerima pembayaran jasa pemanduan kapal, sementara KSOP berfungsi sebagai regulator dan pengawas keselamatan pelayaran.

"KSOP berada di sisi regulator pengawas keselamatan, bukan di sisi penerima uang," ujarnya merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015.

Ia mempertanyakan alasan PT Pelindo dan General Manager perusahaan hanya diperiksa sebagai saksi, sedangkan sejumlah pejabat KSOP Belawan ditetapkan sebagai tersangka.

"Bila aliran uang ada di tangan operator, mengapa yang dipenjarakan adalah pengawasnya? Logika ini terbalik dan patut dipertanyakan publik," tegas Soleman.

Selain itu, Soleman juga menyoroti dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan dalam perkara tersebut. Menurutnya, dalam dokumen pemeriksaan yang dipelajarinya tidak ditemukan rincian nominal kerugian negara sebagaimana yang disampaikan penyidik.

Ia menegaskan bahwa unsur kerugian negara semestinya dibuktikan melalui audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Tanpa hasil audit BPK, angka miliaran rupiah itu bukan kerugian negara yang sah, melainkan baru sebatas taksiran penyidik," ujarnya.

Soleman menambahkan, keberadaan dua alat bukti permulaan yang cukup memang menjadi syarat penetapan tersangka. Namun menurutnya, hal itu belum otomatis membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Karena itu, ia meminta Kejati Sumut memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait nominal kerugian negara, metode perhitungan, keberadaan audit resmi BPK, serta perbuatan konkret yang diduga dilakukan masing-masing tersangka.

"Selama empat hal ini belum dijawab, profesional dan objektif baru sebatas pernyataan," katanya.

Soleman menyatakan kritik tersebut disampaikan demi menjaga marwah penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Ia juga membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke DPR RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan apabila tidak ada penjelasan memadai dari pihak kejaksaan.*

(dh)

Berdasarkan siaran langsung Sekretariat Presiden, Prabowo turun dari pesawat sekitar pukul 10.19 WIB. Kedatangannya disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah pejabat tinggi negara.

Baca Juga:

• Prabowo Foto Bersama Pengawal Prancis Sebelum Pulang, Tutup Kunjungan Kenegaraan dengan Momen Hangat

Selama berada di Prancis, Presiden Prabowo menjalani sejumlah agenda penting dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis. Salah satu agenda utama adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris.

Selain melakukan pembahasan kerja sama strategis kedua negara, Prabowo juga menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Les Invalides serta jamuan makan malam kenegaraan yang digelar Presiden Macron di Salle des Fêtes, Istana Élysée.

Di sela-sela kunjungan resminya, Prabowo juga melaksanakan Salat Idul Adha bersama masyarakat dan diaspora Indonesia yang berada di Paris. Kehadiran Presiden dalam kegiatan tersebut mendapat sambutan hangat dari warga negara Indonesia yang menetap di Prancis.

Kunjungan kenegaraan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat diplomasi aktif serta memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis dengan negara-negara mitra di kawasan Eropa.

Dalam penerbangan kembali ke Jakarta, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Lawatan ke Prancis ini sekaligus menandai komitmen Indonesia dalam meningkatkan hubungan bilateral, kerja sama ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga investasi dengan negara-negara sahabat di tingkat global.*

(d/dh)

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa sebelumnya sistem bundling diterapkan untuk mengantisipasi hari libur sekolah yang jatuh di tengah pekan. Dalam skema tersebut, siswa menerima paket makanan yang bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi saat libur.

Baca Juga:

• Rupiah Dekati Rp17.900 per Dolar AS, Pemerintah Pastikan APBN Aman dan BBM Subsidi Tak Naik

"Kalau sebelumnya ada bundling, misalnya hari Rabu dan Kamis libur, maka hari Selasa makanan untuk hari libur ikut dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Nah sekarang sudah tidak lagi," ujar Sony dalam keterangannya, dikutip Sabtu (30/5/206).

Menurut Sony, distribusi MBG kini hanya akan dilakukan pada hari aktif belajar mengajar ketika siswa berada di lingkungan sekolah. Dengan demikian, tidak ada lagi pembagian makanan saat peserta didik sedang menjalani masa libur atau kegiatan di luar sekolah.

"Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya libur atau ada kegiatan di luar sekolah, maka tidak diberikan MBG," katanya.

BGN menilai kebijakan baru tersebut akan membuat distribusi program lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari optimalisasi penggunaan anggaran negara.

Sementara itu, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan sesuai target meskipun dilakukan penyesuaian pola distribusi. Dalam APBN 2026, Badan Gizi Nasional memperoleh pagu anggaran sebesar Rp268 triliun yang difokuskan untuk mendukung operasional program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Berdasarkan data BGN hingga 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program prioritas tersebut. Menurutnya, langkah efisiensi justru dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar manfaat program semakin luas dan berkelanjutan.

"Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan," ujar Nanik.

Dengan kebijakan baru ini, seluruh distribusi MBG akan disesuaikan dengan kalender kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efisien dan terukur.*

(d/dh)

Berdasarkan laporan Pos Pengamat Gunung Api (PGA) Marapi di Bukittinggi, erupsi terjadi pada pukul 08.42 WIB dan masih berlangsung saat laporan dibuat sekitar pukul 09.00 WIB.

Baca Juga:

• Kementerian HAM Siapkan Aturan Kebebasan Beragama di Revisi UU HAM

"Terjadi erupsi Gunung Marapi pada Sabtu, 30 Mei 2026 pukul 08.42 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak," ujar Asep dalam laporan resminya.

Selain semburan abu vulkanik, aktivitas erupsi juga menghasilkan material vulkanik yang bergerak ke arah timur laut. Hingga kini, petugas masih terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas gunung tersebut.

Saat ini Gunung Marapi masih berstatus Level II atau Waspada. Masyarakat, pendaki, dan wisatawan diimbau tidak memasuki wilayah dalam radius 3 kilometer dari pusat erupsi guna menghindari potensi bahaya.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga mengingatkan warga yang berada di sekitar kawasan terdampak hujan abu agar menggunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Selain itu, masyarakat diminta melindungi sumber air bersih serta membersihkan timbunan abu vulkanik di atap rumah guna menghindari risiko bangunan roboh.

Gunung Marapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di Pulau Sumatera yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Warga diminta tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan petugas terkait.*

(ds/dh)

Bahlil mengaku penasaran dengan sosok pencipta lagu yang belakangan banyak digunakan oleh warganet dalam berbagai unggahan media sosial. Bahkan, ia mengaku ingin bertemu langsung dengan pembuat lagu tersebut.

Baca Juga:

• Bahlil Respons Lagu “My Little Bolu Ketan” yang Viral: Resiko Jadi Pejabat

Menurut Bahlil, viralnya lagu tersebut bahkan menjadi bahan candaan di lingkungan keluarganya. Saat menjalankan ibadah umrah, ia mengaku sempat ditertawakan anak-anaknya karena lagu tersebut ramai diperbincangkan publik.

"Saya lagi ibadah umrah, pagi-pagi bangun, anak saya saja ketawain saya, 'Bapak MBG'," ujarnya sambil berkelakar.

Karena penasaran, Bahlil berharap Raffi Ahmad dapat membantu menemukan sosok di balik lagu yang sedang viral tersebut. Ia bahkan berencana mengundang pembuat lagu untuk berbincang sekaligus makan bersama.

"Kalau yang bersangkutan berkenan, saya akan mengundang untuk berbincang-bincang sekaligus makan, karena penasaran juga saya," katanya.

Meski menjadi objek dalam lagu yang viral, Bahlil mengaku menghargai kreativitas generasi muda dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana berekspresi. Namun, ia mengingatkan agar kreativitas tersebut tetap digunakan secara positif dan tidak mengandung unsur SARA yang dapat memicu perpecahan.

"Teman-teman, socmed ini penting, namun kalau boleh dipergunakan dengan terukur. Jangan sampai masuk di SARA karena itu bisa memicu perpecahan sesama anak bangsa," ujarnya.

Bahlil menilai kebebasan berekspresi merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati selama dilakukan dalam koridor yang baik dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa sebagai pejabat publik dirinya harus siap menjadi perhatian masyarakat, termasuk menjadi bahan candaan maupun konten kreatif di media sosial.

"Ya risiko pejabat publik harus menerima semuanya," kata Bahlil.

Diketahui, lagu "MBG Mas Bahlil Ganteng" belakangan viral di berbagai platform media sosial. Lagu tersebut diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan telah digunakan ribuan pengguna dalam berbagai konten hiburan.*

(in/dh)

Sementara itu, harga telur ayam ras berada di level Rp30.500 per kg di tingkat pedagang eceran secara nasional.

Baca Juga:

• Harga Pangan Melonjak Saat Iduladha 2026, Cabai Tembus Rp109 Ribu per Kilogram!

Untuk kelompok beras, PIHPS mencatat harga beras kualitas bawah I sebesar Rp14.600 per kg dan beras kualitas bawah II Rp14.450 per kg. Kemudian beras kualitas medium I berada di angka Rp16.150 per kg dan medium II sebesar Rp16.000 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super I tercatat Rp17.400 per kg dan kualitas super II mencapai Rp16.950 per kg.

Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar mencapai Rp73.050 per kg, cabai merah keriting Rp69.600 per kg, serta cabai rawit hijau sebesar Rp53.300 per kg.

Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp39.200 per kg. Sedangkan daging sapi kualitas I dijual Rp150.700 per kg dan daging sapi kualitas II mencapai Rp141.150 per kg.

Adapun harga gula pasir premium berada di level Rp20.250 per kg, sementara gula pasir lokal tercatat Rp19.100 per kg.

Di sektor minyak goreng, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.550 per liter. Sementara minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp24.000 per liter dan minyak goreng kemasan bermerek II sebesar Rp23.150 per liter.

Data PIHPS menunjukkan cabai rawit merah masih menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi di pasar nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor pasokan dan distribusi yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.*

(an/dh)

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan Eddy alias Awie diduga memiliki peran penting dalam peredaran narkotika di THM New Zone. Polisi kini terus melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Baca Juga:

• Bareskrim Tetapkan 4 Tersangka Kasus Narkoba di New Zone Medan, Perputaran Uang Diduga Capai Rp 65,7 Miliar

Penerbitan status DPO terhadap Eddy tercantum dalam surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/84/V/Dittipidnarkoba tertanggal 29 Mei 2026. Dalam surat tersebut, Eddy memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 170 sentimeter, berusia sekitar 50 tahun, berambut tipis lurus, bermata sipit, berhidung besar, bertubuh agak gemuk, dan berkulit putih.

Eddy diburu atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana narkotika, termasuk menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, hingga melakukan permufakatan jahat dalam peredaran narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Satgas NIC di THM New Zone, Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, pada 23 Mei 2026 dini hari.

Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan 34 orang yang terdiri dari pemilik, manajemen, staf, hingga pengunjung. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika di lokasi hiburan malam tersebut.

Bareskrim menegaskan akan terus memburu Eddy alias Awie dan mengembangkan penyelidikan guna mengungkap jaringan peredaran narkoba yang diduga beroperasi di tempat hiburan malam tersebut.

Polisi juga mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan Eddy agar segera melapor kepada aparat penegak hukum untuk membantu proses penangkapan.*

(d/dh)

Kenaikan ini turut diikuti oleh harga beli kembali (buyback) yang juga mengalami peningkatan menjadi Rp2.609.000 per gram. Tren penguatan harga emas terjadi di tengah meningkatnya minat investor terhadap aset lindung nilai seiring ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Baca Juga:

• Pemerintah Longgarkan Cukai Etanol, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya

Dalam transaksi jual beli emas, pemerintah masih memberlakukan ketentuan perpajakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP.

Sementara itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP.

Daftar Harga Emas Antam Sabtu, 30 Mei 2026
- 0,5 gram: Rp1.449.500
- 1 gram: Rp2.799.000
- 2 gram: Rp5.538.000
- 3 gram: Rp8.282.000
- 5 gram: Rp13.770.000
- 10 gram: Rp27.485.000
- 25 gram: Rp68.587.000
- 50 gram: Rp137.095.000
- 100 gram: Rp274.112.000
- 250 gram: Rp685.015.000
- 500 gram: Rp1.369.820.000
- 1.000 gram (1 kg): Rp2.739.600.000

Analis menilai pergerakan harga emas masih berpotensi melanjutkan tren positif dalam beberapa waktu ke depan. Faktor pelemahan rupiah, ketidakpastian ekonomi global, serta tingginya permintaan investor terhadap aset safe haven menjadi pendorong utama kenaikan harga logam mulia.*

(an/dh)

Erick menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Bank Sumut terhadap penyelenggaraan turnamen sepak bola bergengsi tingkat Asia Tenggara tersebut. Menurutnya, keterlibatan institusi keuangan daerah menjadi sinyal positif bahwa pembinaan atlet muda semakin mendapat perhatian luas.

Baca Juga:

• Pelayanan Kesehatan Warga Sumut Membaik, Pemprov Catat Peningkatan Umur Harapan Hidup dan Penurunan Angka Kematian Ibu

Selain mendukung pembinaan talenta muda, kehadiran Bank Sumut sebagai sponsor utama juga dinilai dapat menjadi sarana promosi daerah. Turnamen internasional tersebut diharapkan mampu memperkenalkan potensi pariwisata serta infrastruktur olahraga Sumatera Utara kepada peserta dan tamu dari berbagai negara.

Erick juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Gubernur Bobby Nasution, atas dukungan penuh dalam mempersiapkan pelaksanaan turnamen. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda olahraga internasional tersebut.

Piala AFF U-19 2026 diyakini akan menjadi panggung bagi lahirnya generasi baru pesepak bola berbakat yang siap bersaing di level yang lebih tinggi. Erick menegaskan pembinaan usia muda merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola Indonesia.

Ia juga mengajak masyarakat, khususnya warga Sumatera Utara, untuk turut memeriahkan dan memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U-19 selama turnamen berlangsung.

Sebagai informasi, ASEAN U19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 akan berlangsung di Sumatera Utara pada 1-14 Juni 2026 dengan diikuti 11 negara Asia Tenggara. Timnas Indonesia U-19 tergabung di Grup A bersama Vietnam, Timor-Leste, dan Myanmar.

Laga pembuka akan digelar pada 1 Juni 2026 dengan pertandingan Vietnam melawan Timor-Leste pada pukul 16.00 WIB. Sementara Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Myanmar pada pukul 20.00 WIB.

Turnamen ini diharapkan tidak hanya menghadirkan persaingan kompetitif, tetapi juga memperkuat hubungan persahabatan antarnegara di kawasan Asia Tenggara melalui olahraga sepak bola.*

(k/dh)

JAKARTA – Pelemahan nilai nilaitukar rupiah yang mendekati level Rp17.900 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai menjadi perhatian pemerintah. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi fiskal nasional masih dalam keadaan aman dan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.

Berdasarkan data pasar spot pada Jumat (29/5/2026), rupiah berada di level Rp17.880 per dolar AS. Tekanan terhadap mata uang Garuda terjadi di tengah ketidakpastian global serta fluktuasi harga minyak mentah dunia yang masih tinggi.

Baca Juga:

• Dolar AS Diprediksi Tembus Rp18.000, Rupiah Masih Dibayangi Tekanan Berat

Purbaya menyebut kondisi rupiah yang melemah di tengah fundamental ekonomi domestik yang masih relatif baik merupakan situasi yang tidak biasa. Namun demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut masih dapat dikendalikan.

Selain itu, pemerintah melihat adanya sinyal positif dari pasar obligasi. Imbal hasil surat utang negara yang cenderung menurun menunjukkan tingkat kepercayaan investor masih terjaga. Bahkan, aliran modal asing mulai kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Di sisi lain, pemerintah memastikan pelemahan rupiah tidak akan berdampak pada harga BBM subsidi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan produksi minyak dalam negeri serta memperkuat kapasitas kilang nasional guna mengurangi ketergantungan impor energi.

Menurut Yuliot, cadangan BBM nasional saat ini masih berada jauh di atas batas minimal yang ditetapkan pemerintah. Ketersediaan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi disebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan pemerintah belum memiliki rencana menaikkan harga BBM subsidi meskipun harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan. Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga energi.

Tekanan terhadap subsidi energi memang meningkat setelah harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) pada April 2026 mencapai 117,31 dolar AS per barel. Namun pemerintah menilai kondisi tersebut masih dapat diantisipasi melalui berbagai kebijakan fiskal dan energi yang telah disiapkan.

Pemerintah optimistis stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tantangan global, sembari menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat nilai tukar rupiah dalam waktu mendatang.*

(k/dh)

Momen tersebut berlangsung di Apron Bandara Orly, Prancis, Jumat (29/5/2026). Sebelum menaiki pesawat menuju Jakarta, Presiden Prabowo menghampiri para pengawal yang selama beberapa hari terakhir mendampingi dan memastikan kelancaran kegiatan kenegaraannya.

Baca Juga:

• 6 Relawan Indonesia Misi Kemanusiaan Palestina Tiba di Jakarta, 1 Orang Masih di Istanbul

Dalam sesi foto itu turut hadir Menteri Urusan Frankofoni, Kemitraan Internasional, dan Warga Negara Prancis di Luar Negeri, Eléonore Caroit, yang mewakili Pemerintah Prancis untuk melepas keberangkatan Presiden Prabowo menuju Indonesia.

Tak hanya berfoto, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada para pengawal Prancis atas dukungan dan pengamanan yang diberikan selama kunjungan berlangsung.

Gestur sederhana tersebut dinilai mencerminkan sikap penghargaan terhadap setiap bentuk pengabdian dan kerja profesional. Momen itu sekaligus menjadi simbol eratnya hubungan persahabatan yang terjalin antara Indonesia dan Prancis selama kunjungan kenegaraan berlangsung.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis diisi dengan sejumlah agenda penting untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Salah satunya adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris.

Selain menghadiri upacara penyambutan kenegaraan dan jamuan makan malam resmi, Presiden Prabowo juga mengikuti berbagai agenda kerja sama strategis yang melibatkan pemerintah maupun pelaku industri dari kedua negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat dan warga negara Indonesia yang berada di Paris di Wisma Indonesia.

Dari Bandara Orly, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas kemudian bertolak menuju Jakarta. Kepulangan tersebut menandai berakhirnya kunjungan resmi kenegaraan yang diharapkan semakin memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Prancis di berbagai sektor.*

(oz/dh)

Pernyataan itu disampaikan Refly Harun saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026). Ia menilai proses hukum yang berjalan saat ini mengandung ketidakjelasan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

• PSI Sentil PDIP: Sejak “Kenikmatan Politik” Dicabut Jokowi, Komentar Selalu Miring

Ia juga menyoroti lamanya proses penanganan perkara yang menyeret nama Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Menurut Refly, kondisi tersebut berdampak pada aktivitas dan pekerjaan para pihak yang terlibat karena harus menghadapi ketidakpastian hukum dalam waktu yang cukup panjang.

Selain itu, Refly menilai proses penanganan berkas perkara telah melampaui batas waktu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia merujuk pada ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yang mengatur tenggat waktu pelengkapan berkas perkara oleh penyidik setelah adanya petunjuk dari jaksa peneliti.

Menurutnya, jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kelanjutan proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, pihaknya meminta Kejati DKI Jakarta mengambil langkah tegas dengan menghentikan perkara demi menjamin kepastian hukum.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait permintaan yang disampaikan tim hukum Troya tersebut. Sementara itu, proses hukum terkait kasus dugaan tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih menjadi perhatian publik dan terus berkembang.

Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan perkara tersebut masih menunggu sikap resmi aparat penegak hukum yang menangani kasus dimaksud.*

(in/dh)

Berdasarkan informasi resmi Kemlu RI, keenam relawan tersebut mendarat di Jakarta pada Jumat (29/5/2026) pukul 17.35 WIB. Sementara satu relawan Indonesia lainnya masih berada di Istanbul, Turki, dan dijadwalkan kembali ke Indonesia dalam beberapa hari mendatang.

Baca Juga:

• Kemlu RI Pastikan Tak Ada Komunikasi Langsung dengan Israel soal Pembebasan WNI GSF

Sejak awal keberangkatan, Kemlu RI bersama sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk KBRI Tripoli, terus melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan keselamatan seluruh relawan Indonesia.

Namun dalam perjalanannya, rombongan konvoi tidak memperoleh izin melintas di wilayah Sirte yang menjadi perbatasan antara Libya bagian barat dan timur. Kondisi tersebut membuat perjalanan menuju tujuan akhir tidak dapat dilanjutkan.

Sebagai langkah perlindungan, KBRI Tripoli kemudian menjemput ketujuh relawan Indonesia pada 25 hingga 26 Mei 2026 dan membawa mereka ke Wisma KBRI Tripoli untuk mendapatkan pendampingan serta perlindungan selama proses pemulangan.

Selama berada di Tripoli, para relawan mendapatkan bantuan logistik dan pendampingan dari pemerintah Indonesia. Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada Kemlu RI dan KBRI Tripoli atas dukungan yang diberikan selama menghadapi situasi tersebut.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri tetap menjadi prioritas utama, termasuk bagi mereka yang terlibat dalam misi kemanusiaan di wilayah berisiko tinggi.

Kemlu juga mengimbau masyarakat yang berencana menjadi relawan di wilayah konflik agar mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan secara matang. Selain itu, penyaluran bantuan kemanusiaan disarankan dilakukan melalui lembaga resmi yang memiliki akreditasi dan jaringan operasional di wilayah tujuan.*

(mt/dh)