Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf M Wirya Arthadiguna mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengungkap kronologi kejadian dan mengejar pelaku.

Baca Juga:

• 3 Korban Penembakan KKB Disebut Intel TNI, KSAD: Semua Dianggap Intel

Wirya menyampaikan keprihatinan atas tewasnya tiga petugas pemerintah tersebut. Menurutnya, para korban tengah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat ketika menjadi sasaran penembakan.

"Mereka hadir untuk melayani masyarakat dan seharusnya dapat menjalankan tugas dengan aman," ujarnya.

Koops TNI Habema saat ini berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan wilayah sekaligus mendalami rangkaian kejadian penembakan tersebut.

Wirya juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Dia meminta masyarakat bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

"Keamanan bukan tujuan akhir. Keamanan adalah ruang agar petugas dapat melayani, guru dapat mengajar, tenaga kesehatan dapat bekerja, masyarakat dapat beraktivitas, dan anak-anak Papua tetap dapat mengejar masa depannya," tuturnya.

Sebelumnya, tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Muliama pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 15.45 WIT.

Ketiga korban masing-masing berinisial WB (24), AR (49), dan AAM (35). AR diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara WB dan AAM merupakan ASN pada instansi yang sama.

Dalam perjalanan kembali menuju Wamena, rombongan ketiga korban diduga diadang dan ditembaki oleh KKB.

"Dalam perjalanan kembali menuju Wamena, rombongan tersebut diduga diadang dan ditembaki oleh KKB," kata Wirya pada Rabu (9/9/2026) malam.

Pasca kejadian tersebut, aparat keamanan melakukan pengamanan wilayah dan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif penembakan.

Koops TNI Habema menegaskan proses pengejaran dan pendalaman kasus masih berlangsung.* (k/dh)

DELI SERDANG - Seorang pemuda berinisial MF (24) ditangkap personel Sat Narkoba Polrestabes Medan karena diduga mengedarkan sabu dan ekstasi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan pemeriksaan awal, MF mengaku menjual narkoba untuk menambah tabungan biayaa pernikahan.

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan MF mengaku terpaksa mengambil jalan pintas karena uang yang disiapkan untuk menikah belum mencukupi.

Baca Juga:

• Sudah Siapkan Jalur Kabur Lewat Atap Sejauh 10 Rumah, Aksi Spiderman 2 Bandar Sabu di Medan Ini Tetap Berujung Borgol

MF merupakan warga Dusun III, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Dia ditangkap polisi pada Kamis (3/9/2026) setelah petugas menerima informasi mengenai dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga menangkap MF. Dari penangkapan itu, petugas menyita dua paket sabu-sabu dan 53 butir ekstasi.

Dalam pemeriksaan, MF mengaku baru sekitar satu bulan menjalankan aktivitas sebagai pengedar narkoba. Namun, polisi masih mendalami pengakuan tersebut untuk mengetahui jaringan peredaran narkoba yang melibatkan tersangka.

Rafli mengatakan polisi juga telah mengantongi identitas pihak yang diduga menjadi pemasok narkoba kepada MF. Tim masih melakukan pengejaran terhadap pemasok tersebut.

"Untuk pemasok narkoba, sudah kami kantongi identitasnya dan tim sedang melakukan pengejaran. Kami pastikan, pelaku narkoba tidak akan lolos," ujarnya.

MF kini harus berhadapan dengan proses hukum akibat dugaan peredaran narkoba tersebut. Rencana pernikahan yang sebelumnya menjadi alasan MF mencari tambahan uang pun terancam tertunda akibat penangkapan tersebut.* (tm/dh)

Objek tersebut terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok Irgy Firgyawan pada Sabtu (12/9/2026). Irgy mengaku melihat dua benda mengapung saat berada di atas kapal yang melintasi Selat Sunda.

Baca Juga:

• 3 Gunung Api Indonesia Erupsi Sabtu Pagi, Bagaimana Kondisi Sinabung Hari Ini?

Irgy mengatakan video tersebut direkam pada pukul 09.55 WIB. Lokasi penemuan berada di koordinat 05-59.79 S/104-53.78 E.

Dia kemudian menduga salah satu objek tersebut merupakan perlengkapan yang dibawa speedboat rombongan jurnalis. Dugaan itu muncul setelah dia mendapat informasi dari warganet bahwa kapal yang hilang biasa membawa kotak penyimpanan minuman agar tetap dingin.

"Yang saya takutkan benda tersebut merupakan benda yang ada di boat, karena saya dapat info dari komenan VT saya, kalau biasanya boat yang hilang tersebut membawa kotak seperti itu untuk menyimpan minuman agar tetap dingin," ujarnya.

Meski telah membagikan titik koordinat, Irgy mengatakan dirinya belum melaporkan langsung temuan tersebut kepada Basarnas. Dia berharap tim SAR dapat mengecek lokasi dan memastikan apakah benda yang terlihat memang berkaitan dengan speedboat yang hilang.

"Saya share titik koordinat penemuan barang tersebut, dan titik koordinat tersebut sedang dicek oleh pihak terkait. Tapi saya belum dapat informasinya," katanya.

Irgy juga berharap informasi mengenai objek tersebut dapat diketahui pemilik speedboat sehingga bisa dilakukan pencocokan dengan perlengkapan yang ada di kapal.

"Saya berharap VT saya bisa sampai ke owner (pemilik) boat yang hilang, agar bisa di-cross check apakah barang tersebut ada di boatnya atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan pencarian delapan orang yang hilang kontak di perairan Selat Sunda pada Sabtu (12/9/2026). Operasi SAR telah memasuki hari kelima.

Pencarian dilakukan melalui jalur laut dan udara dengan memperluas area penyisiran. Berdasarkan rencana operasi SAR, pencarian laut dibagi dalam enam sektor, yakni Sektor T, U, Z, W, X dan Y dengan total area sekitar 2.537 nautical mile persegi.

Sejumlah kapal dikerahkan dalam pencarian, di antaranya KRI Kerambit, KP Sanjaya, KAL Pahawang, KRI Leuser, KAL Anyer, KN SAR Antasena, KN SAR Basudewa, TB Gunung Santri, KP Hayabusa, RIB 02 Banten, KN SAR Tetuka 247, RBB Pulau Peucang dan RIB 02 Lampung.Untuk memperluas pemantauan dari udara, Tim SAR juga menggunakan Helikopter HR-3604 dan dua drone thermal Basarnas.

Delapan orang yang masih dalam pencarian terdiri atas Warta (55), kapten kapal; Surakman (60), ABK; Heriyanto (49), pemandu wisata; M Bagus Khoirunnas (28), jurnalis ANTARA; Ari Basuki (52), jurnalis Merdeka; Yudhis, jurnalis iNews; Daus (42), jurnalis Anadolu; serta Donal, jurnalis lepas.

Baca Juga:

• "Baju Kita Lepas, Kita Sama-sama Jurnalis", Tiga Organisasi Pers Bogor Doakan 5 Rekan yang Hilang di Anak Krakatau

Hingga Sabtu (12/9/2026), belum ada kepastian bahwa objek yang terlihat tersebut merupakan bagian dari speedboat yang digunakan rombongan. Tim SAR masih melakukan pengecekan dan pencarian terhadap seluruh korban yang hilang kontak.* (oz/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan temuan tersebut diperoleh dari pengembangan penyidikan kasus kerusuhan.

Baca Juga:

• Maksud Hati Cari Nafkah tapi Terganggu Kericuhan, Motif Brutal Pengeroyokan Pedagang Cermin di Pejompongan Terkuak

Dalam klaster pertama, JT disebut mendapatkan perintah dari seseorang berinisial PKL. PKL kemudian diduga mendapat order dari KHT alias HY, yang selanjutnya menerima perintah dari seseorang berinisial SO.

Polisi masih mendalami sosok yang disebut sebagai intellectual dader atau aktor intelektual yang diduga memerintahkan penyiapan massa sekaligus pendanaan dalam klaster tersebut.

Pada klaster kedua, polisi menemukan adanya koordinator lapangan berinisial ER. ER disebut merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta yang menjanjikan atau menyiapkan dana Rp70 ribu untuk setiap orang.

"Klaster 2, kami menemukan adanya temuan dari korlap atas nama ER. Ini juga kami sedang melakukan pendalaman, di mana Saudara ER salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta yang menjanjikan atau menyiapkan dana Rp70.000 per kepala," ujar Iman.

Berbeda dengan klaster pertama, ER disebut mendapatkan order dari sebuah badan hukum yang berada di Jakarta. Polisi masih mendalami identitas badan hukum yang diduga menyediakan anggaran tersebut.

"Saudara ER mendapatkan order dari salah satu badan hukum yang sedang kami lakukan pendalaman saat ini. Badan hukum itu yang menyediakan anggaran dan meminta menyiapkan orang-orang kepada Saudara ER," jelasnya.

Sementara itu, klaster ketiga berkaitan dengan dugaan eksploitasi anak. Polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka karena diduga menggerakkan serta memberikan pembayaran atau upah kepada anak-anak yang dibawa untuk melakukan kerusuhan.

Iman mengatakan ketiga tersangka dalam klaster tersebut menjalani proses penyidikan di Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA dan TPPO). Mereka juga telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.

"Ketiganya sedang melakukan atau menjalani proses penyidikan pada Direktorat PPA dan TPPO, dan saat ini sedang menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Kami tidak akan berhenti sampai di sini dan kami akan terus melakukan pendalaman terhadap para aktor penggerak dan yang menyediakan dana untuk melakukan kerusuhan," katanya.

Polda Metro Jaya menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi penggerak maupun penyandang dana kerusuhan tersebut.

Iman juga menegaskan perkara yang ditangani polisi merupakan kasus kerusuhan dan tidak berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum.

"Kami sampaikan bahwa perkara yang kami tangani perkara kerusuhan, tidak ada kaitannya dengan perkara penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa," tegasnya.* (oz/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan ketiga tersangka mengaku merasa terganggu ketika melintas di lokasi yang sedang terjadi kerusuhan.

Baca Juga:

• Polda Metro Buru Aktor Intelektual Kerusuhan Pejompongan, Massa Disebut Dibayar Rp40 Ribu

Menurut Iman, ketiga tersangka kemudian ikut terlibat dalam kericuhan yang berlangsung di lokasi. Mereka diketahui mencari nafkah di sekitar tempat kejadian perkara.

"Kebetulan para pelaku ini mencari nafkah di sekitaran atau area tempat kejadian perkara. Kemudian sedang terjadi kerusuhan, mereka ikut serta di dalam kerusuhan itu sendiri," ujarnya.

Polisi menyebut ketiga tersangka bukan bagian dari kelompok massa terorganisasi. Mereka disebut merupakan pekerja harian lepas atau pekerja serabutan.

"Untuk profilnya sendiri bahwa ketiganya merupakan pekerja kasar, serabutan, yang melaksanakan atau mencari nafkah dengan mencari pekerjaan-pekerjaan yang dadakan, ya serabutan," kata Iman.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial FP (23), DS (33), dan DDS (29). Mereka ditangkap di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Iman mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan metode investigasi berbasis ilmiah atau scientific crime investigation.

Sebelum menangkap ketiga tersangka, polisi sempat menyebarkan sketsa wajah dua orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut untuk membantu proses pencarian.

Penyidik kemudian menelusuri pergerakan para terduga pelaku sekaligus mencocokkan sidik jari yang ditemukan pada sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara.

Iman mengatakan sidik jari tersebut kemudian menjadi salah satu petunjuk dalam proses penyidikan. Data tambahan mengenai kecocokan sidik jari diperoleh ketika para terduga pelaku berada di wilayah Babakan Madang, sekitar Sentul, Bogor.

Sidik jari yang ditemukan polisi sebelumnya berasal dari sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, di antaranya kayu, batu, piring dan gelas.

Bambang Setiyawan meninggal dunia setelah keluar dari rumahnya di kawasan Pejompongan ketika terjadi kericuhan pada Kamis (27/8/2026) malam.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan belum menemukan indikasi bahwa orang-orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut merupakan anggota kelompok atau komunitas tertentu.

Kini ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat Pasal 262 ayat (3) atau ayat (4) serta Pasal 466 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman pidana terberat dalam pasal yang diterapkan penyidik tersebut adalah penjara paling lama 12 tahun.* (an/dh)

Ketua IDAI Sumut dr Rizky Ardiansyah SpA mengatakan perhatian Gibran terhadap kondisi para siswa patut diapresiasi. Namun, menurutnya, keberadaan dokter pribadi Wapres di Karo dinilai tidak terlalu mendesak mengingat Sumut memiliki cukup banyak tenaga medis dan dokter spesialis anak.

Baca Juga:

• Keracunan MBG Terus Terjadi, Pengamat: Jika Presiden Prabowo Tetap Memaksakan, Saya Akan Mundur Kalau Saya sebagai Kepala BGN

Rizky menyebut Sumut memiliki lebih dari 300 dokter spesialis anak dan lebih dari 50 dokter subspesialis anak dari berbagai disiplin ilmu. Sementara itu, Kabupaten Karo disebut memiliki sedikitnya lima dokter spesialis anak.

"Sumut memiliki lebih dari 300 dokter spesialis anak, 50 lebih dokter subspesialis anak dari disiplin ilmu berbeda dan Kabupaten Karo memiliki setidaknya lima dokter spesialis anak," ujarnya.

Menurut Rizky, penanganan siswa yang mengalami keluhan setelah diduga mengonsumsi menu MBG sejauh ini telah dilakukan sesuai kebutuhan medis. Para korban disebut telah mendapatkan pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Rumah sakit yang menangani para siswa antara lain Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik, Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe serta RS Efarina Etaham.

Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Kardiologi IDAI tersebut menilai sistem pelayanan dan rujukan terhadap korban sudah berjalan. Karena itu, dia mengatakan kebutuhan saat ini bukan sekadar kehadiran simbolis, melainkan penguatan sistem penanganan kesehatan.

"Layanan itu menunjukkan sistem dan rujukannya telah berjalan, namun saat ini dibutuhkan bukan hanya simbol kehadiran saja, melainkan penguatan pada sistemnya," katanya.

Rizky mengatakan pihaknya tetap mengapresiasi perhatian Wapres terhadap para korban dugaan keracunan MBG di Karo. Namun, dia berharap penguatan pelayanan kesehatan anak dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya medis yang telah tersedia di Sumut.

Kehadiran Gibran di Karo sebelumnya dilakukan untuk melihat langsung kondisi para siswa yang masih mengalami keluhan setelah insiden dugaan keracunan MBG. Dalam kunjungan tersebut, Gibran juga membawa dokter pribadinya untuk membantu menangani kondisi para korban.

Kasus dugaan keracunan MBG di Karo terjadi pada 13 Agustus 2026 dan berdampak pada ratusan siswa. Penanganan para korban hingga kini masih menjadi perhatian pemerintah dan tenaga kesehatan.* (mi/dh)

"Saya bisa simpulkan, bahwa Prabowo tidak berani mengganti Kapolri dan Panglima, selama itu pula Jokowi terus menggebu untuk terus berkuasa," kata Amien Rais dalam tayangan YouTube Amien Rais Official, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga:

• Kapolri: Pungli dan Premanisme di Kawasan Industri, Akan Ditindak

"Pertanyaan besar dan mendasar saya adalah mengapa Presiden Prabowo yang sudah hampir dua tahun berkuasa, tidak berani mengganti Kapolri Sigit Listyo dan Panglima TNI Mas Agus Subiyanto," ujarnya.

Amien menilai kedua pimpinan lembaga tersebut memiliki kedekatan dan loyalitas kepada Jokowi.

"Dua tokoh kita ini menurut saya, saya bisa keliru, lahir batin hidup mati demi Jokowi," kata Amien.

Amien juga menanggapi berbagai anggapan mengenai kondisi Jokowi. Dia menilai Jokowi bukan gila, melainkan terlalu berani atau nekat dalam melakukan manuver politik.

"Apakah Jokowi edan? Jokowi tidak edan, tapi nekat. Dan kenekatannya belum sampai titik saturasi, titik jenuh. Belum," tuturnya.

Menurut Amien, manuver politik Jokowi ke depan berpotensi terus berkembang dan dapat memengaruhi dinamika politik Indonesia.

"Masih terus berpencak silat politik yang berbahaya bagi kelanjutan Indonesia," ujarnya.

Amien kemudian menyerukan apa yang disebutnya sebagai de-Jokowisasi. Dia menganggap langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi pengaruh politik Jokowi dan memperkuat kehidupan demokrasi.

"Kita hidupkan demokrasi. Tetapi De-Jokowisasi harus kita jadikan agenda politik demi masa depan bangsa," katanya.

Amien juga menyinggung potensi dinamika menuju Pemilu 2029. Dia mengaitkannya dengan pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang sebelumnya sempat viral saat berbicara di hadapan Jokowi mengenai kemungkinan percepatan pemilihan presiden.

"Omongan Budi Arie Setiadi yang tidak begitu cerdas didampingi Jokowi, bahwa kalau bisa Pilpres dipercepat tidak usah menunggu tahun 2029, merasa itu sangat mengerikan," ujarnya.

Meski pernyataan tersebut kemudian disertai permintaan maaf dari Budi Arie, Amien tetap menilai ada persoalan politik yang lebih besar di balik dinamika tersebut.

"Kemudian penjahat judol ini minta maaf, tetapi tidak ada gunanya karena ada makar besar yang sudah disiapkan Jokowi," kata Amien.

Amien selanjutnya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap apa yang dia sebut sebagai political engineering untuk mengembalikan kekuasaan kepada kelompok yang mendukung Jokowi.

Menurut dia, apabila dinamika tersebut terus berlangsung, kondisi politik Indonesia berpotensi berkembang di luar kendali.

"Tetapi kalau kondisinya masih terjadi political engineering, para pendukung Jokowi yang ingin berkuasa kembali, perkembangan di lapangan bisa lepas kendali," pungkasnya.

Pernyataan Amien Rais tersebut merupakan pandangan politik yang disampaikannya dalam tayangan YouTube dan belum menjadi kesimpulan resmi mengenai adanya agenda politik tertentu yang melibatkan Jokowi maupun pihak lainnya.* (fj/dh)

Hasrul mengatakan surat yang dipersoalkan dalam perkara tersebut bukan surat atau akta yang dipalsukan secara fisik. Menurut dia, dokumen itu dibuat, ditandatangani dan disampaikan oleh tim kuasa hukum terdahulu Dhody dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat.

Baca Juga:

• Senjata Dipakai Mantan Istri hingga Tewas, Brigadir Iman Disanksi Demosi 5 Tahun

Menurut Hasrul, surat tersebut merupakan bagian dari upaya pembelaan hukum untuk mempertahankan kepentingan Dhody sebagai klien. Karena itu, dia menilai perbedaan pendapat atau argumentasi hukum dalam surat advokat semestinya diselesaikan melalui mekanisme dan argumentasi hukum, bukan langsung diarahkan ke ranah pidana.

"Kalau suatu pendapat hukum dianggap keliru, lawan dengan argumentasi hukum. Kalau surat dianggap tidak benar, bantah substansinya dengan dokumen dan putusan. Jangan setiap perbedaan posisi hukum langsung dibawa ke ranah pidana. Itu berbahaya dan jelas merupakan kriminalisasi terhadap produk advokat," tegasnya.

Hasrul khawatir apabila pola tersebut berkembang, masyarakat akan takut menggunakan jasa advokat untuk mengirimkan somasi, surat keberatan, pendapat hukum maupun dokumen hukum lainnya.

"Bayangkan akibatnya kalau pola seperti ini dibenarkan. Besok klien akan takut ketika pengacaranya mengirim somasi. Klien juga akan berpikir dua kali sebelum meminta advokat membuat surat keberatan. Sebab ketika pihak lain tidak suka dengan isi surat itu, kliennya bisa saja ditarik menjadi tersangka," katanya.

Dia menyebut kondisi tersebut dapat menimbulkan chilling effect, yakni situasi ketika advokat menjadi tidak leluasa menyampaikan pendapat hukum karena khawatir produk profesinya berujung pada persoalan pidana.

"Advokat adalah profesi yang memang bertugas membela kepentingan hukum klien. Dalam praktiknya, posisi hukum yang kami sampaikan tentu bisa berlawanan dengan kepentingan pihak lain. Justru di situlah fungsi advokat bekerja. Kalau perbedaan itu kemudian dijawab dengan pidana, maka independensi profesi advokat sedang berada dalam ancaman serius," ujarnya.

Meski demikian, Hasrul menegaskan perlindungan terhadap profesi advokat bukan berarti memberikan kekebalan hukum. Menurutnya, perlindungan diperlukan agar advokat yang menjalankan profesinya dengan iktikad baik tidak mudah dikriminalisasi.

"Ini bukan lagi soal Dhody Thahir semata. Ini soal apakah hukum kita masih memberikan ruang aman bagi advokat untuk berbicara, menulis, berargumentasi, dan membela kliennya tanpa dihantui ancaman pidana. Kalau surat advokat bisa dengan mudah dikriminalisasi, maka hari ini Dhody Thahir yang menjadi tersangka, besok bisa siapa saja," katanya.

Hasrul juga meminta organisasi profesi advokat mencermati perkara tersebut karena dinilai berpotensi menjadi preseden dalam praktik penegakan hukum terhadap advokat.

"Kalau ini dibiarkan dan menjadi pola, maka dunia advokat bisa rusak. Advokat akan takut menulis, klien akan takut memberi kuasa, dan pihak yang paling dirugikan akhirnya adalah masyarakat pencari keadilan," ujarnya.

Atas perkara tersebut, tim kuasa hukum meminta penanganan kasus Dhody Thahir di Polda Sumut dievaluasi secara objektif, transparan dan profesional. Mereka juga meminta proses hukum tidak mengarah pada kriminalisasi produk advokat yang dibuat dalam rangka menjalankan profesi.

"Kami tidak meminta advokat kebal hukum. Yang kami minta sederhana: jangan kriminalisasi pendapat hukum, jangan kriminalisasi produk advokat, dan jangan pidanakan klien atas pekerjaan profesional yang dilakukan oleh advokatnya," tegas Hasrul.

Hasrul menambahkan, menurutnya advokat yang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik memperoleh perlindungan hukum dan hak imunitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat serta ditegaskan dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi.

"Kalau batas ini dibiarkan kabur, maka bukan hanya independensi advokat yang terancam, tetapi juga hak masyarakat untuk memperoleh pembelaan hukum secara bebas dan efektif," pungkasnya.

Perkara dugaan pemalsuan surat yang menjerat Dhody Thahir tersebut kini menjadi perhatian tim kuasa hukum yang meminta proses penyidikannya dilakukan secara objektif dan profesional.* (dh)

JAKARTA— Kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program tersebut secara serius di tengah munculnya kasus keracunan di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• IMT-GT ke-32 Sukses Digelar: Sumut Tawarkan Proyek Investasi Triliunan, Forum Sumatera 10 Mengemuka

Sepanjang 2026, kasus dugaan keracunan MBG juga kembali muncul di berbagai daerah. Salah satu kasus dengan jumlah korban cukup besar terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan lebih dari 800 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG.

Meski berbagai kasus tersebut bermunculan, pemerintah tetap melanjutkan program MBG karena dinilai masih dibutuhkan masyarakat.

Fernando Emas menilai keberlanjutan program di tengah banyaknya laporan keracunan menunjukkan pemerintah belum cukup mendengarkan kritik dan masukan dari masyarakat.

"Program ini berjalan kan karena beliau (Presiden Prabowo). Sudah banyak pihak meminta ini dihentikan sementara dilakukan evaluasi."

"Tetapi Prabowo tetap dengan kekeuhnya, dengan angkuhnya sebagai presiden yang begitu bebalnya tidak mau mendengarkan kritik masukan sehingga program ini masih tetap berjalan," kata Fernando Emas dalam Program 'On Focus' di Klodran, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Jumat (11/9/2026).

Fernando mengatakan keputusan untuk tetap menjalankan program MBG dinilai memiliki dampak yang perlu diperhatikan, terutama karena kasus gangguan kesehatan pada penerima manfaat masih dilaporkan di sejumlah daerah.

"Karena program ini masih tetap berjalan, makanya belakangan ini kan sampai ada korban yang begitu banyak."

"Dan bukan hal sepele, bukan hal yang kecil ini, karena sudah sampai mencapai ratusan orang yang belakangan ini apa mengalami keracunan."

Ia juga menyoroti posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam pelaksanaan program MBG.Menurut Fernando, jika dirinya berada dalam posisi Sudaryono dan program tersebut tetap dipaksakan berjalan meski berbagai persoalan muncul, ia memilih mengundurkan diri.

"Kalau kalau saya jadi Pak Sudaryono dengan persoalan ini saya akan menyatakan mengundurkan diri, kalau Pak Prabowo masih memaksakan untuk pelaksanaan program MBG di tengah banyaknya persoalan dan banyaknya korban dari pelaksanaan program ini," ungkap Fernando.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bongkar Penyebab Harga Ayam Tinggi: Rantai Pasok Terlalu Panjang

Di sisi lain, BGN telah melakukan evaluasi terhadap berbagai kasus dugaan keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan hasil evaluasi menunjukkan mayoritas insiden diduga berkaitan dengan ketidakpatuhan pengelola dapur terhadap Standar Operasional Prosedur atau SOP.

Pelanggaran tersebut disebut terjadi dalam sejumlah tahapan, mulai dari penerimaan bahan makanan, penyimpanan, pengaturan suhu hingga batas waktu konsumsi.

"Kami tadi sudah, sudah jelaskan juga di dalam. Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90 persen tuh karena tidak taat SOP."

"Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu," ungkapnya.

Sudaryono mengatakan BGN sebelumnya telah menerapkan pengaturan jam kerja bagi Kepala Dapur dan Pengawas Gizi.Keduanya dijadwalkan bekerja pada dini hari dan sore hari untuk memperketat pengawasan terhadap proses penyediaan makanan.

Menurut Sudaryono, penerapan pola tersebut sempat membuat kasus dugaan keracunan berada dalam kondisi relatif landai selama sekitar tiga pekan.

"Nah, jadi ini menjadi catatan bagi kami. So far dengan kami berlakukan jam kerjanya Kepala Dapur dan Pengawas Gizi di dini hari dan di sore hari, itu kemudian so far kemarin cukup landai selama 3 minggu."

"Kemudian kita di beberapa hari terakhir ini kemudian tersebar berita adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam, kemudian tadi di mana? Di Lasem ya, ini di Rembang ya. Ini tentu saja kami sangat, sangat terpukul sebetulnya. Tapi ini, dan kami tidak boleh menyerah," ucapnya.

Baca Juga:

• Kapolri: Pungli dan Premanisme di Kawasan Industri, Akan Ditindak

Munculnya kembali kasus dugaan keracunan membuat BGN menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap tata kelola program MBG secara menyeluruh.Pembenahan tidak hanya menyangkut proses penyediaan makanan, tetapi juga aturan, alur pelaksanaan hingga tata kelola keuangan.

"InsyaAllah ini kami, kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow, flow, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya, ya. Kami kemudian terus berkoordinasi, data antar kementerian/lembaga yang terkait-terkait MBG ini juga saling, udah saling ngobrol, sehingga BGN ini tidak hanya ngasih makan orang kemudian kenyang, selesai, enggak," ujarnya.

Sudaryono menegaskan keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang telah disalurkan kepada penerima manfaat.

Menurut dia, program tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap status gizi masyarakat dan hasilnya dapat dipantau secara terukur.Salah satu instrumen yang akan digunakan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Integrasi data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memantau perkembangan fisik dan status gizi anak setelah menerima MBG dalam periode tertentu.

"Tapi output dan impact yang kita inginkan adalah si A yang ber-NIK ini, yang sekolah di SD ini, itu kemudian setelah diberikan MBG selama sekian bulan, di catatan sistemnya Kementerian Kesehatan bisa kita tarik datanya sehingga kita bisa tahu perkembangan gizinya. Yang tadinya kurus tambah gemuk enggak? Yang tadinya apa, underweight itu jadi kemudian normal enggak? Yang tadinya pendek jadi tinggi enggak? Dan lain-lain, itu kan intinya itu," pungkasnya.

Kasus dugaan keracunan MBG kini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan makanan sekaligus kesehatan penerima manfaat.

Baca Juga:

• Jejaring Rakyat Miskin Minta DPR Hentikan Pembagian Sertifikat Tanah Secara Individu

JAKARTA — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya di sekitar Selat Hormuz, terus menekan pasar energi global.

Konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir membuat harga minyak mentah dunia bergerak fluktuatif dan berpotensi berdampak terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bongkar Penyebab Harga Ayam Tinggi: Rantai Pasok Terlalu Panjang

Menurut Eko, dampak konflik di Timur Tengah membuat harga minyak dunia masih berada pada level tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan.

"Katanya hari ini harga dunia, BBM juga sedang naik lagi dibandingkan, jadi kalau berharap turun US$ 70 per barel atau US$ 60 per barel sebelum terjadinya krisis geopolitik, ya kita doakan mungkin semoga itu bisa terjadi dalam waktu segera," ujar Eko dalam acara Pertamax Journey di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (12/9/2026).

Eko menjelaskan, apabila harga minyak dunia tetap bertahan tinggi dan belum mengalami penurunan, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

Dalam skenario tersebut, harga Pertamax dan produk BBM nonsubsidi lainnya berpotensi berada di kisaran Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

"Karena kalau tidak kondisi ini akan berdampak seperti sekarang, harga Pertamax dan lain-lain itu akan berkisar antara di angka Rp 18-20 ribuan, karena belum ada indikasi terjadi penurunan harga minyak dunia," beber Eko.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga BBM nonsubsidi di Indonesia.

Sebelumnya, harga minyak mentah dunia kembali mengalami kenaikan setelah konflik antara Amerika Serikat dan Iran memanas.

Pada perdagangan Kamis, harga minyak bahkan sempat menembus US$108 per barel, yang menjadi level tertinggi sejak Mei 2026.

Harga minyak dunia kembali berada di atas US$100 per barel pada pekan ini seiring meningkatnya eskalasi konflik di sekitar Selat Hormuz dan Laut Merah.

Amerika Serikat dan Iran terlibat dalam aksi saling serang.

Sementara itu, kelompok Houthi yang mendapat dukungan Iran juga melancarkan serangan terhadap Arab Saudi.

Situasi tersebut meningkatkan ketegangan di kawasan Selat Bab al-Mandab yang menjadi salah satu jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dan energi dunia.

Konflik di kawasan Timur Tengah turut meningkatkan kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan energi global.

Ketidakpastian tersebut mendorong para pedagang meningkatkan pembelian minyak mentah sebagai langkah antisipasi apabila gangguan distribusi berlangsung lebih lama.

Meningkatnya permintaan minyak mentah di tengah kekhawatiran terhadap pasokan kemudian ikut memberikan tekanan terhadap harga komoditas energi dunia.

Jika harga minyak global terus berada pada level tinggi, tekanan terhadap harga BBM nonsubsidi di Indonesia juga berpotensi berlanjut.

Namun, perkembangan harga BBM tetap bergantung pada kondisi pasar minyak dunia dan kebijakan harga yang diterapkan oleh masing-masing badan usaha.* (d/ad)

MEDAN — Sumatera Utara sukses menjadi tuan rumah Pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 yang berlangsung di Medan pada 7–10 September 2026.

Pertemuan yang diikuti delegasi Indonesia, Malaysia, dan Thailand itu dinilai membuka peluang lebih besar untuk investasi, memperkuat konektivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Baca Juga:

• Polres Asahan Gagalkan Pengiriman 5 Kg Sabu dan 285 Ekstasi ke Jawa Timur, Kurir Dijanjikan Rp80 Juta

Forum tersebut mempertemukan 10 gubernur se-Sumatera dan digagas oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.

Malaysia Soroti Potensi Besar Sumatera Utara

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah mengapresiasi potensi yang dimiliki Sumatera Utara.

Menurut dia, posisi Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Malaysia dan Thailand menjadi modal penting untuk memperluas pasar dan memperkuat hubungan perdagangan antarwilayah.

"Ini kali pertama saya bertemu dengan beliau (Gubernur Bobby Nasution). Saya melihat potensi yang besar dan komitmen yang kuat. Paparan yang disampaikan juga menunjukkan banyak peluang ekonomi yang dimiliki Sumatera Utara," kata Akmal usai IMT GT di Hotel JW Marriott, Medan, Kamis (10/9/2026).

Akmal juga mencontohkan sistem logistik Malaysia melalui Pelabuhan Pulau Pinang yang terhubung dengan Perlis dan Thailand.

Menurut dia, pola tersebut berpotensi menjadi contoh untuk memperluas jalur perdagangan dan konektivitas di kawasan IMT-GT.

Forum Sumatera 10 Dibentuk

Apresiasi terhadap pelaksanaan IMT-GT ke-32 juga datang dari pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Bobby Nasution yang mempertemukan 10 gubernur se-Sumatera dalam rangkaian kegiatan IMT-GT.

Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan pembentukan Forum Sumatera 10 sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama antarprovinsi di Pulau Sumatera.

Tito menilai kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas apabila potensi setiap provinsi dapat diintegrasikan.

Kerja sama antarprovinsi dinilai tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera, tetapi juga meningkatkan kontribusi kawasan terhadap perekonomian nasional.

Sumut Tawarkan Sejumlah Proyek Strategis

Dalam forum gubernur, Bobby Nasution memaparkan sejumlah proyek strategis yang dimiliki Sumatera Utara dan dinilai memiliki peluang investasi.

Beberapa di antaranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dengan luas 1.934 hektare.

Selain itu, terdapat Toba Caldera Resort di kawasan Danau Toba dengan nilai investasi US$1,73 miliar.

Sumut juga menawarkan Kawasan Industri Strategis Sumatera Utara (KISS) seluas 2.445 hektare serta pengembangan pusat ekonomi kreatif, MICE, dan smart city terpadu di Deli Serdang.

Berbagai proyek tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera dalam kerangka kerja sama IMT-GT.

Provinsi Lain Pamerkan Proyek Unggulan

Bukan hanya Sumatera Utara yang menawarkan peluang investasi.

Sejumlah provinsi lain di Pulau Sumatera turut memaparkan proyek unggulannya dalam forum tersebut.

Aceh, misalnya, menawarkan pengembangan rumah sakit wisata medis di Sabang.

Riau membawa proyek jalur RORO Dumai–Melaka dan Tanjung Buton.

Sementara Kepulauan Riau menawarkan peluang investasi melalui Kawasan Perdagangan Bebas Batam–Bintan–Karimun (Kepri).

Adapun Jambi menawarkan KEK Ujung Jabung dengan nilai proyek mencapai Rp87,87 triliun.

Berbagai proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kerja sama antarprovinsi di Sumatera dan negara-negara dalam kawasan IMT-GT.

Lima Rekomendasi Gubernur

Dalam pertemuan tersebut, Bobby Nasution juga menyampaikan lima rekomendasi gubernur untuk memperkuat kerja sama ekonomi kawasan.

Pertama, mendorong mobilisasi sumber daya di sepanjang koridor ekonomi IMT-GT dengan negara bagian dan provinsi sebagai penggerak utama untuk mempercepat konektivitas serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kedua, mengintegrasikan konsep hijau ke dalam kerangka kerja CMGF agar kebijakan Green City dapat selaras dengan Sustainable Urban Development Framework (SUDF).

Ketiga, mempertahankan IMT-GT Green City Award sebagai program tahunan untuk memberikan apresiasi kepada kota-kota yang mendorong pembangunan hijau, inklusif, dan tangguh.

Keempat, memperkuat pelaksanaan SUDF melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta platform Konferensi Tingkat Menteri Green City.

Kelima, memanfaatkan kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB) dan ASEAN untuk memobilisasi dukungan teknis dan finansial bagi proyek koridor ekonomi serta berbagai inisiatif Green City.

Melalui IMT-GT ke-32, Sumatera Utara tidak hanya menjadi tuan rumah pertemuan regional, tetapi juga berupaya memperkuat posisi Sumatera sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi besar dalam perdagangan, investasi, konektivitas, dan pembangunan berkelanjutan.* (ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya masih mendalami dugaan aktor intelektual di balik pengerahan massa dalam kerusuhan yang terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 27 Agustus 2026.

Kerusuhan tersebut mengakibatkan seorang warga, Bambang Setiawan, meninggal dunia setelah diduga dikeroyok oleh massa.

Baca Juga:

• Polda Metro Pastikan 3 Tersangka Pengeroyokan Bambang Setiawan Bukan Anggota Ormas

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin mengatakan sejumlah tersangka kerusuhan disebut mendapatkan pendanaan dari seorang koordinator lapangan (korlap) berinisial JT.

Masing-masing orang disebut menerima uang Rp40 ribu.

"Beberapa tersangka kerusuhan mendapatkan pendanaan dari korlap atas nama Saudara JT dengan nominal per orang Rp40.000,00. Dari JT, kemudian diorder oleh atas nama PKL, diorder atas nama KHT alias HY, dan diorder atas nama SO," kata Imannudin saat konferensi pers, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu.

Menurut Imannudin, JT kemudian mendapatkan order dari sejumlah pihak.

Polisi kini mendalami siapa pihak yang berada di balik permintaan pengerahan massa sekaligus pihak yang menyiapkan pendanaannya.

"Nah, selanjutnya kami sedang melakukan pendalaman terhadap intellectual leader yang mengorder atau meminta menyiapkan massa dan yang bersangkutan menyiapkan pendanaannya," ujarnya.

Polisi juga menemukan dugaan alur pendanaan lainnya melalui korlap berinisial ER.

ER disebut merupakan salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta.

Menurut polisi, ER menjanjikan atau menyiapkan uang Rp70 ribu untuk setiap orang yang dikerahkan.

"Kemudian klaster dua, kami menemukan adanya temuan dari korlap atas nama ER. Nah, ini juga kami sedang melakukan pendalaman di mana Saudara ER adalah salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta yang menjanjikan atau menyiapkan dana Rp70.000,00 per kepala," ujarnya.

Imannudin mengatakan ER mendapatkan order dari salah satu badan hukum. Identitas badan hukum tersebut masih didalami penyidik.

"Di mana Saudara ER mendapatkan order dari salah satu badan hukum yang sedang kami lakukan pendalaman saat ini. Badan hukum itu adalah yang menyediakan anggaran dan meminta menyiapkan orang-orang kepada Saudara ER," ucapnya.

Dalam kasus dugaan pengeroyokan yang menyebabkan Bambang Setiawan meninggal dunia, Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial FP (23), DS (33), dan DDS (29).

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti serta memeriksa saksi dan ahli.

"Berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti yang lain, kami telah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial FP usia 23 tahun, DS usia 33 tahun, DDS usia 29 tahun," kata Iman Imanuddin.

Ketiga tersangka kini menjalani proses penyidikan dan telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

"Saat ini para tersangka sedang menjalani penyidikan di Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya," ujarnya.

Selain mengusut alur pendanaan massa dewasa, Polda Metro Jaya juga mengungkap dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam rangkaian kerusuhan 27 Agustus 2026.

Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari Wibowo mengatakan polisi telah menahan tiga orang berinisial B, N, dan P.

Ketiganya diduga memprovokasi dan merekrut anak-anak untuk ikut dalam aksi unjuk rasa yang kemudian berujung kericuhan.

"Ada tiga orang, yaitu inisial B, N dan juga P. Yang mana mereka didapati berdasarkan alat bukti yang sudah kami lakukan analisa. Ada sekian anak masing-masing sudah melakukan, ada indikasi eksploitasi ekonomi," kata Rita dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Sabtu (12/9/2026).

Rita mengatakan ketiga pelaku diduga memengaruhi anak-anak dengan iming-iming uang.

Masing-masing pelaku disebut merekrut sejumlah anak untuk ikut dalam aksi.

"Jadi mereka mempengaruhi, memprovokasi anak-anak untuk dilibatkan dalam kegiatan aksi unjuk rasa dengan iming-iming sejumlah uang. Dari pelaku atas nama, panggilannya B atau inisialnya adalah F, dia sudah berhasil merekrut 53 anak. Kemudian di situ dijanjikan setiap anak mendapatkan Rp 55 ribu," kata Rita.

"Kemudian inisial N, perempuan, telah berhasil mengumpulkan atau merekrut 22 anak yang masing-masing diberikan rencana uang sebesar Rp 50 ribu. Kemudian inisial F, atau biasa dipanggil P, dia sudah berhasil mengumpulkan 8 anak yang rencana diberikan Rp 40 ribu," imbuhnya.

Rita mengatakan ketiga pelaku diduga memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut.

Berdasarkan penelusuran awal dan bukti transfer yang ditemukan polisi, B disebut memperoleh keuntungan Rp2.350.000, N sebesar Rp842.500, dan P sebesar Rp250.000.

"Sehingga dari hasil penelusuran dan bukti transfer didapatkan keuntungan masing-masing, B Rp 2.350.000, N Rp 842.500, dan untuk P Rp 250 ribu. Namun ini baru berdasarkan bukti yang terlihat, sementara ada beberapa hal yang memang kami perlu dalami bahwa ada kegiatan-kegiatan transaksi yang lain yang perlu pembuktian lebih lanjut," imbuh Rita.

Polisi masih mendalami dugaan alur pendanaan, pihak yang memerintahkan pengerahan massa, serta keterlibatan pihak lain dalam rangkaian kerusuhan tersebut.

Kasus ini bermula dari kericuhan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 27 Agustus 2026.

Dalam peristiwa tersebut, Bambang Setiawan, seorang warga lanjut usia, menjadi korban pengeroyokan hingga meninggal dunia.

Penyidik kini masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa, termasuk pihak yang diduga berada di balik pengerahan massa dan sumber pendanaan yang digunakan.* (d/ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan tiga tersangka kasus pengeroyokan yang menyebabkan pedagang kaca Bambang Setiawan meninggal dunia saat kericuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 27 Agustus 2026, tidak terafiliasi dengan organisasi atau organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan kepastian tersebut diperoleh berdasarkan pemeriksaan terhadap para tersangka.

Baca Juga:

• Polda Metro Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengeroyokan yang Tewaskan Bambang Setiawan Saat Kerusuhan 27 Agustus

Dalam kasus tersebut, Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial FP (23), DS (33), dan DDS (29).

Ketiganya saat ini menjalani pemeriksaan dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Iman mengatakan para tersangka diamankan di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Iman mengatakan tim Subdit Polda Metro Jaya melakukan pencarian terhadap para terduga pelaku hingga 11 September 2026.

"Tim Subdit PMJ telah lakukan pencarian terduga pelaku hingga 11 September 2026, keberadaan tiga orang terduga pelaku berhasil diamankan dan kami tangkap," ujarnya.

Sebelum menangkap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya juga membuat sketsa wajah terduga pelaku.

Sketsa tersebut disusun berdasarkan keterangan 14 saksi dan rekaman kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian.

"Berdasarkan keterangan saksi, didukung dengan petunjuk-petunjuk lain, selanjutnya penyidik melakukan persesuaian antara keterangan saksi dan hasil analisa digital didapatkan sketsa wajah yang mengarah kepada terduga pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut," kata Iman.

Iman menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, terduga pelaku pertama merupakan seorang laki-laki yang diperkirakan berusia 30 sampai 40 tahun.

Terduga pelaku pertama memiliki bentuk wajah oval, alis tipis, bibir tebal, hidung pendek, bola mata berwarna hitam, serta warna kulit cokelat.

Sementara itu, terduga pelaku kedua merupakan laki-laki yang diperkirakan berusia 30 sampai 40 tahun.

Ciri-cirinya memiliki bentuk wajah kotak, hidung pesek, bibir bawah tebal, terdapat kumis dan janggut, bola mata berwarna hitam, serta warna kulit cokelat.

Polda Metro Jaya masih mendalami peran masing-masing tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan Bambang Setiawan meninggal dunia tersebut.

Penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan untuk mengungkap secara lengkap rangkaian peristiwa yang terjadi saat kericuhan di Pejompongan pada 27 Agustus 2026.* (cn/ad)

ASAHAN — Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang pria berinisial J (23) yang diduga memiliki narkotika jenis sabu dan ekstasi.

Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan sekitar 5 kilogram sabu dan 285 butir pil ekstasi yang diduga akan dikirim dari Sumatera Utara menuju Jawa Timur.

Baca Juga:

• Jalan Amblas dan Pipa Air Putus, Bobby Nasution Siapkan Solusi untuk Warga Pamah Semelir

Penangkapan dilakukan pada Sabtu, 5 September 2026, sekitar pukul 10.45 WIB.

Saat itu, petugas mengamankan J di sebuah warung di Lingkungan VII, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.

"Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sebuah tas jinjing, berwarna hitam yang di dalamnya terdapat kotak berbahan triplek berisi sejumlah paket narkotika," sebut AKBP Adi Dharma Pramudhita, dalam keterangan persnya, Sabtu 12 September 2026.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah paket yang diduga berisi sabu dan pil ekstasi.

AKBP Adi Dharma Pramudhita mengatakan barang bukti pertama berupa empat bungkus plastik teh Cina merek Chinese Pin Wei yang diduga berisi sabu.

Total berat bruto barang tersebut mencapai 3.750,38 gram, dengan berat netto 3.621,28 gram.

"Petugas juga menemukan 2 bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bruto 1.433,36 gram dan netto 1.384,88 gram, serta 3 bungkus plastik klip bening berisi 285 butir pil ekstasi dengan berat netto 173,16 gram," jelas AKBP Adi Dharma Pramudhita.

Jika digabungkan berdasarkan berat netto yang disampaikan polisi, sabu yang diamankan mencapai sekitar 5.006 gram atau 5 kilogram.

Selain narkotika, polisi turut menyita satu unit telepon seluler OPPO A5i warna ungu (Burgundy), satu tas jinjing hitam dan satu kotak berbahan triplek yang digunakan untuk menyimpan barang tersebut.

Kapolres Asahan mengatakan berdasarkan pemeriksaan awal, J mengaku mendapatkan barang tersebut setelah mendapat perintah dari seseorang yang tidak dikenalnya.

Komunikasi tersebut dilakukan melalui aplikasi WhatsApp.

"Tersangka diduga diminta membawa barang tersebut menuju Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, dengan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp80 juta apabila barang telah sampai kepada penerima," ucap AKBP Adi Dharma Pramudhita.

Polisi masih melakukan penyidikan untuk mendalami pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka J alias J dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 610 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Tersangka terancam hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Kapolres Asahan menegaskan Polres Asahan akan terus melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya, termasuk menindak jaringan yang terlibat.

"Pengungkapan ini sekaligus menjadi bentuk keseriusan Polres Asahan dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika," tutur AKBP Adi Dharma Pramudhita.* (vv/ad)

MEDAN— Pemerintah Kota Medan terus berupaya menekan harga daging ayam yang masih tergolong tinggi di sejumlah pasar.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan, Hendra Ridho Gunawan Siregar, mengatakan harga daging ayam saat ini berada di kisaran Rp46.000 hingga Rp47.000 per kilogram.

Baca Juga:

• Jejaring Rakyat Miskin Minta DPR Hentikan Pembagian Sertifikat Tanah Secara Individu

"Berbagai upaya sudah kita lakukan. Bukan hanya melakukan peninjauan ke pasar-pasar dan melakukan kegiatan pasar murah, tetapi juga upaya-upaya lainnya," ucap Hendra Ridho, Sabtu (12/9/2026).

Hendra Ridho mengatakan persoalan tingginya harga ayam tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan intervensi di tingkat pedagang atau hilir.

Menurut dia, Pemko Medan perlu melihat persoalan sejak dari peternak hingga ayam sampai ke pedagang di pasar.

"Jadi kita sudah tracking masalahnya, mulai dari hulu sampai ke hilir. Alhamdulillah, kita sudah temukan beberapa permasalahan yang terjadi dan disinyalir menjadi penyebab tingginya harga daging ayam," ujarnya.

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah panjangnya rantai pasok.

Ayam dari peternak harus melewati sejumlah mata rantai distribusi sebelum sampai ke pedagang di pasar tradisional.

"Jadi kalau kita telusuri, itu dari peternak sampai ke pedagang di pasar, rantai pasoknya terlalu panjang. Panjangnya rantai pasok inilah yang membuat harga daging ayam menjadi tinggi di tingkat pedagang eceran di pasar-pasar," katanya.

Hendra Ridho mengungkapkan pihaknya telah mendatangi sejumlah produsen ayam yang selama ini memasok kebutuhan daging ayam di Kota Medan.

Dari penelusuran tersebut, peternak disebut menjual ayam dengan harga di bawah Rp30.000 per kilogram.

Namun, harga di tingkat pedagang pasar dapat mencapai Rp54.000 per kilogram.

"Karena rantai pasok dari peternak hingga pedagang terlalu panjang, harga ayam yang sampai ke meja pedagang menjadi jauh lebih tinggi dari harga dari peternak. Itu salah satu kunci masalahnya," ungkapnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi untuk menekan harga ayam di tingkat konsumen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Diskop UKM Perindag Kota Medan meminta produsen dan peternak memperpendek jalur distribusi.

Dengan rantai pasok yang lebih pendek, diharapkan harga ayam dapat lebih efisien sebelum sampai kepada distributor maupun pedagang pasar.

"Kita minta mereka untuk memperpendek rantai pasok. Bagaimana supaya mereka sebagai produsen ataupun peternak dapat langsung mensuplai daging ayam langsung ke distributor di pasar-pasar. Kalau pendistribusiannya dapat diperpendek, itu akan lebih efektif dan efisien," tegasnya.

Selain itu, Pemko Medan telah berkomunikasi dengan PUD Pasar Kota Medan untuk memastikan pedagang ayam di pasar tradisional memperoleh stok yang cukup dengan harga yang lebih terjangkau.

Ke depan, Pemko Medan akan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), PUD Pasar serta pihak terkait lainnya untuk memantau ketersediaan bahan pangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia sekaligus mengendalikan harga bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat.

"Kedepan kita bersama DKP3 (Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan), PUD Pasar, dan pihak-pihak terkait lainnya akan terus mengontrol ketersediaan bahan-bahan pangan di Kota Medan dan melakukan intervensi guna menekan harga agar lebih terjangkau bagi masyarakat," tutupnya.* (sp/ad)

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang membebaskan lima terdakwa dalam perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit.

Kelima terdakwa tersebut adalah Aziz, Mislan, Samsu Alam, Junaidi dan Alluk.

Baca Juga:

• Polda Metro Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengeroyokan yang Tewaskan Bambang Setiawan Saat Kerusuhan 27 Agustus

Yusril menyampaikan apresiasi tersebut dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

"Saya mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang telah memutus perkara ini dengan membebaskan para terdakwa. Saya juga mengucapkan selamat dan penghargaan kepada para advokat yang telah membela masyarakat kecil yang sedang berhadapan dengan proses hukum," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/9).

Menurut Yusril, putusan tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan pidana harus berpedoman pada pembuktian yang sah dan meyakinkan.

Ia menegaskan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

"Saya berpesan kepada para hakim, tegakkanlah keadilan sampai langit ini runtuh. Pedomani pesan Ilahi dalam Al-Qur'an agar keadilan ditegakkan terhadap siapa pun tanpa pandang bulu," kata Yusril.

Yusril juga mengingatkan para hakim mengenai pesan Rasulullah SAW bahwa seorang qadi atau hakim lebih baik keliru dalam ijtihadnya ketika membebaskan seseorang daripada keliru menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah.

Ia mengatakan hukuman harus dijatuhkan apabila terdakwa memang terbukti bersalah.

Sebaliknya, terdakwa harus dibebaskan apabila kesalahannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

"Kalau terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, jatuhkanlah hukuman yang adil dan pantas. Tetapi kalau tidak terbukti bersalah, jangan ragu-ragu untuk membebaskannya," tegas Yusril.

Dalam perkara tersebut, kelima terdakwa mendapatkan pendampingan hukum dari tim penasihat hukum yang terdiri atas Kemas Muhamad Sholihin, S.H., Adie Yansah, S.H., Doni Mudaris, S.H., Zainal Abidin, S.H., M.H., Febrinaldo, S.H., dan Muhamad Rizqi.

Menurut Yusril, keberanian advokat mendampingi masyarakat yang menghadapi proses peradilan merupakan bagian penting untuk memastikan setiap orang memperoleh hak pembelaan dan proses hukum yang adil.

"Advokat yang membela rakyat kecil dalam perkara seperti ini juga harus kita apresiasi. Kehadiran advokat bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian penting dari upaya memastikan hukum ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan asumsi atau tekanan apa pun," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengingatkan adanya perubahan mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut dia, Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP menentukan bahwa permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas.

Ketentuan tersebut, kata Yusril, kemudian dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026.

"SEMA Nomor 4 Tahun 2026 sudah sangat jelas. Terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Karena itu, putusan bebas harus memberikan kepastian hukum dan menjadi titik akhir dari proses perkara tersebut," ujar Yusril.

Ia juga meminta agar tidak lagi dibuat kategori antara "bebas murni" dan "bebas tidak murni" sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan bebas.

"Jangan lagi dicari-cari celah dengan membuat kategori 'bebas murni' dan 'bebas tidak murni' untuk mengajukan banding atau kasasi. Kategori seperti itu tidak dikenal dalam KUHAP baru," tegasnya.

Menurut Yusril, hukum acara pidana harus memberikan kepastian mengenai kapan proses hukum terhadap seseorang berakhir.

Negara memang memiliki kewenangan untuk menuntut dan mengadili, tetapi kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh hukum.

"Kalau pengadilan sudah menyatakan seseorang bebas, maka hukum harus menghormati kebebasan itu. Jangan orang yang sudah dibebaskan masih terus dibayangi proses hukum karena dicari-cari jalan untuk mengajukan upaya hukum. Itu bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan," kata Yusril.

Yusril berharap putusan PN Tanjung Jabung Timur dapat menjadi contoh bahwa hukum harus ditegakkan secara objektif berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah.

Ia juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan hukum yang sama kepada setiap orang tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kedudukannya.

"Semoga para hakim terus teguh menjalankan amanahnya. Keadilan tidak boleh tunduk kepada siapa pun. Tegakkan hukum dengan hati nurani, berdasarkan bukti dan keyakinan yang lahir dari persidangan yang jujur dan terbuka," kata Yusril.* (kp/ad)

LANGKAT — Akses jalan di Dusun Pamah Semelir, Desa Telagah, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengalami longsor beberapa waktu lalu.

Bencana tersebut membuat jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo terganggu dan tidak dapat dilalui kendaraan secara normal.

Baca Juga:

• Longsor di STM Hulu Ganggu Akses Warga, Pemkab Deli Serdang Siapkan Jalan Alternatif

Kondisi itu membuat kendaraan yang melintas harus bergantian karena badan jalan yang tersisa hanya cukup untuk satu kendaraan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan perbaikan jalan tersebut mulai dikerjakan pada Oktober 2026.

Selain perbaikan permanen, pemerintah juga akan menyiapkan akses sementara agar aktivitas dan mobilitas masyarakat tetap berjalan selama proses pengerjaan.

"Perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Oktober 2026. Nanti akan dibangun akses sementara untuk warga," ujar Bobby, Sabtu (12/9).

Longsor tidak hanya mengganggu akses kendaraan. Bencana tersebut juga berdampak pada jaringan air bersih yang digunakan masyarakat.

Pipa distribusi air bersih yang berada di sekitar lokasi ikut terputus akibat longsor. Kondisi tersebut membuat warga mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.

Bobby mengatakan pemerintah akan menyiapkan pasokan air bersih sementara bagi masyarakat yang terdampak.

"Nanti kita kirim air ya untuk masyarakat," ujarnya setelah mendengar langsung keluhan warga.

Sementara itu, Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti mengatakan pemerintah daerah akan terlebih dahulu memperbaiki pipa saluran air bersih yang terputus.

"Kami akan memperbaiki dulu pak pipanya yang terputus, biar masyarakat dapat air bersih," ucapnya.

Warga Desa Telaga, Kecamatan Sungai Bingei, Kabupaten Langkat, Ade Sembiring, mengatakan masyarakat sudah sekitar tiga pekan tidak mendapatkan air bersih akibat terputusnya jaringan distribusi.

Selain persoalan air bersih, kerusakan jalan juga menghambat distribusi barang serta aktivitas masyarakat yang bepergian dari Karo menuju Langkat maupun sebaliknya.

Warga berharap perbaikan jalan dan jaringan air bersih segera dilakukan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal.

"Harapan kami agar jalan kami ini segera diperbaiki agar seluruh aktivitas masyarakat lancar. Begitu juga dengan ketersediaan air bersih yang terputus," katanya.

Perbaikan akses tersebut dinilai penting karena jalur Pamah Semelir menjadi salah satu akses alternatif yang menghubungkan wilayah Langkat dan Karo.

Pemerintah diharapkan dapat memastikan akses sementara tetap dapat digunakan masyarakat selama pekerjaan perbaikan berlangsung.* (km/ad)

JAKARTA — Risiko kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap masa depan manusia kembali menjadi sorotan.

Evan Hubinger, peneliti keselamatan utama di perusahaan AI Anthropic, memperingatkan adanya peluang lebih dari 10 persen bahwa perkembangan AI dapat membawa kiamat bagi seluruh manusia dalam 10 tahun mendatang.

Baca Juga:

• Cegah Tiga Dosa Besar Pendidikan, Gus Ipul Perintahkan Sekolah Rakyat Perkuat SOP

Menurut Hubinger, risiko yang ditimbulkan oleh model AI saat ini masih tergolong rendah.

Namun, ia mengkhawatirkan perkembangan kemampuan AI untuk mengembangkan dan memperbarui dirinya sendiri dalam waktu dekat.

Kemampuan tersebut, menurut dia, berpotensi memunculkan risiko eksistensial bagi manusia.

"Kami benar-benar percaya bahwa AI menimbulkan risiko yang dapat mengakhiri spesies manusia," ujar Hubinger.

Ia juga menyoroti persoalan AI alignment atau keselarasan AI dengan nilai dan etika manusia.

Menurutnya, hingga kini belum ada solusi yang benar-benar memadai untuk memastikan sistem AI superinteligensi tetap berada dalam kendali manusia.

"Saya percaya Anthropic telah berupaya sebaik mungkin, tetapi kami belum memiliki rencana untuk menyelesaikan masalah alignment (keselarasan etika) pada tingkat superintelijensi dan belum ada tanda-tanda ke arah sana," lanjutnya.

Pernyataan Hubinger disampaikan sebagai tanggapan terhadap unggahan Jacob Coxon, peneliti AI yang baru mengundurkan diri dari Anthropic.

Sebelumnya, Coxon juga pernah bekerja di OpenAI.

Coxon menilai persaingan pengembangan AI antara perusahaan-perusahaan teknologi saat ini telah bergerak terlalu jauh dan sulit dikendalikan.

"Tidak ada satu pun dari kedua perusahaan ini yang bertindak secara bertanggung jawab," tulis Coxon.

Ia memperingatkan bahwa perkembangan AI dapat segera menghasilkan sistem dengan kemampuan jauh melampaui manusia.

"Ini akan segera menjadi sistem supermanusia yang mampu meretas apa pun, merevolusi bidang apa pun dalam sekejap, serta memperoleh kekuatan dan sumber daya nyata," tambahnya.

Pernyataan kedua peneliti tersebut kemudian memicu reaksi dari kalangan akademisi dan pemerhati AI.

Pakar ilmu komputer yang menjadi penasihat AI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dame Wendy Hall, mengaku terkejut dengan peringatan terbuka yang disampaikan peneliti Anthropic tersebut.

Meski demikian, Hall juga mempertanyakan kemungkinan bahwa narasi mengenai ancaman AI digunakan sebagai bagian dari strategi pemasaran perusahaan menjelang rencana penawaran saham perdana atau IPO Anthropic dan OpenAI.

"Mengapa seseorang ingin mengatakan hal seperti itu? Saya memohon kepada para investor untuk tidak berinvestasi di perusahaan ini jika itu adalah sistem nilai mereka," kata Hall kepada BBC Radio Four.

Hall menilai perkembangan teknologi AI perlu disikapi dengan serius, terutama jika perusahaan yang mengembangkan teknologi tersebut sendiri mengakui adanya risiko yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan.

Peringatan mengenai risiko AI dan pengunduran diri sejumlah peneliti juga mendorong Darren Jones, mantan Sekretaris Utama Perbendaharaan Inggris, mengirim surat kepada Perdana Menteri Andy Burnham.

Jones mendesak pemerintah membentuk traktat multilateral baru yang mengatur pengembangan AI secara aman.

"Kecuali jika pemerintah menanggapinya dengan cukup serius dan mengambil langkah nyata, pesatnya laju perkembangan dapat membuat kita menghadapi masalah sebelum sempat mengkaji apakah hal itu menjadi isu bagi kita atau tidak," tutur Jones.

Di sisi lain, Financial Times melaporkan bahwa Anthropic sempat menahan model AI terbarunya dari AI Security Institute (AISI) Inggris.

AISI merupakan salah satu lembaga yang menilai risiko keamanan AI.

Anthropic menolak memberikan komentar mengenai unggahan karyawannya maupun situasi dengan AISI.

Sementara itu, juru bicara Kantor Kabinet Inggris mengatakan pemerintah terus bekerja sama dengan mitra industri, termasuk Anthropic, untuk memastikan pengembangan model AI berlangsung lebih aman.

Upaya AI alignment yang bertujuan memastikan sistem AI mengikuti prinsip dan nilai etika manusia dinilai oleh sejumlah peneliti mulai menghadapi jalan buntu.

Kekhawatiran tersebut semakin kuat setelah muncul sejumlah insiden yang melibatkan sistem AI otonom atau agen AI.

Beberapa sistem dilaporkan telah digunakan dalam serangan siber.

OpenAI, Anthropic dan Meta juga telah mengonfirmasi adanya peretasan yang melibatkan perangkat AI mereka.

Dalam laporan keselamatan yang diterbitkan pada Agustus, Anthropic mencatat adanya indikasi awal mengenai percepatan potensi risiko AI.

Meskipun risiko AI mengambil alih sistem atau melakukan penelitian secara otonom yang merusak masih dinilai rendah, Anthropic mengaku tingkat keyakinannya terhadap penilaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

"Kami melihat tanda-tanda awal potensi percepatan," tulis Anthropic dalam laporan tersebut.

Kondisi tersebut membuat desakan agar laju pengembangan AI diperlambat semakin menguat.

Petinggi Anthropic seperti Dario Amodei dan Jared Kaplan, bersama sekitar 1.300 karyawan dari berbagai perusahaan AI, telah menandatangani surat terbuka.

Mereka meminta pemerintah Amerika Serikat mendukung upaya internasional untuk mengatur kecepatan pengembangan AI secara terukur.

Seruan kehati-hatian juga disampaikan Ilmuwan Utama OpenAI, Jakub Pachocki.

Ia meminta semua pihak menerapkan kehati-hatian ekstrem dalam menghadapi kemajuan teknologi AI.

Menurutnya, intervensi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan manusia tetap memiliki kendali atas perkembangan teknologi dan masa depan AI.* (km/ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan, warga Pejompongan, Jakarta Pusat, dalam kerusuhan pada 27 Agustus 2026.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti serta memeriksa keterangan saksi dan ahli.

Baca Juga:

• Pinjam Motor Alasan Adik Sakit, Pria di Aceh Besar Ini Malah Menghilang dan Bawa Kabur Motor

"Berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti yang lain, kami telah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial FP usia 23 tahun, DS usia 33 tahun, DDS usia 29 tahun," kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, dalam konferensi pers, di Polda Metro Jaya, Sabtu (12/9/2026).

Iman mengatakan ketiga tersangka saat ini masih menjalani proses penyidikan.

Polisi juga telah menahan mereka di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan.

"Saat ini para tersangka sedang menjalani penyidikan di Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya," ujarnya.

Dalam proses penyidikan, polisi turut menyita hasil visum et repertum Bambang Setiawan yang diterbitkan Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Penyidik juga melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap sejumlah rekaman yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk rekaman CCTV dan video amatir.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap saksi. Polda Metro Jaya juga melibatkan sejumlah ahli untuk mendalami kasus tersebut.

Polisi melakukan pemeriksaan laboratorium digital forensik terhadap CCTV dan video amatir di Puslabfor Polri.

Selain itu, penyidik memeriksa ahli kedokteran forensik, ahli digital forensik, ahli psikologi forensik, ahli psikologi massa, ahli sosiologi hukum dan ahli hukum pidana.

"Kami telah melakukan pemeriksaan laboratorium digital forensik terhadap CCTV dan video amatir di Puslabfor Polri. Dan kami telah melakukan pemeriksaan ahli, baik itu ahli kedokteran forensik, ahli digital forensik, ahli psikologi forensik, ahli psikologi massa, ahli sosiologi hukum, dan ahli hukum pidana," tuturnya.

Penyidikan terhadap ketiga tersangka masih berlangsung untuk mengungkap secara lebih lanjut rangkaian kejadian yang menyebabkan Bambang Setiawan meninggal dunia dalam kerusuhan 27 Agustus 2026.* (d/ad)

BANDA ACEH — Ketua Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPW ICMI) Aceh, Dr Taqwaddin, mengajak para cendekiawan Muslim Aceh tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual.

Menurut Taqwaddin, kecerdasan harus diikuti kesantunan, keteladanan dan kerja nyata untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Pinjam Motor Alasan Adik Sakit, Pria di Aceh Besar Ini Malah Menghilang dan Bawa Kabur Motor

"Cendekiawan adalah orang-orang cerdas yang santun," kata Taqwaddin.

Ia mengatakan kecendekiawanan tidak cukup diukur dari gelar akademik ataupun kemampuan seseorang dalam berbicara.

Seorang cendekiawan, kata dia, harus mampu mengubah ilmu dan gagasan menjadi kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, Taqwaddin berharap para cendekiawan Muslim Aceh ikut mengambil peran dalam mewujudkan Aceh yang mulia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Taqwaddin juga mengangkat sejarah panjang Aceh dalam hubungan internasional.

Ia mengingatkan bahwa Kesultanan Aceh pernah menjadi salah satu kekuatan politik penting di kawasan Asia Tenggara.

Pada abad ke-17, Aceh berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat intelektual Islam di kawasan tersebut.

Taqwaddin kemudian menyampaikan pandangannya mengenai hubungan sejarah antara Aceh dan Belanda.

"Kerajaan Aceh lebih tua dari Kerajaan Belanda. Aceh adalah kerajaan pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda pada 1603," ujar Taqwaddin.

Ia juga menceritakan pernah ada seorang profesor berkebangsaan Belanda yang menyampaikan permintaan maaf melalui Ketua ICMI Aceh terkait sejarah penjajahan Belanda terhadap Aceh.

"Ada seorang profesor berkebangsaan Belanda meminta maaf melalui Ketua ICMI Aceh. Beliau mengatakan, seharusnya Belanda tidak berperang dengan Aceh," ungkapnya.

Menurut Taqwaddin, sejarah tersebut harus menjadi pelajaran bagi generasi sekarang.

Kejayaan dan kedaulatan Aceh pada masa lalu, kata dia, seharusnya menjadi energi untuk membangun Aceh saat ini dan bukan sekadar menjadi nostalgia.

Hubungan Aceh dan Belanda sendiri kemudian berkembang menjadi konflik panjang.

Perang Aceh melawan Belanda berlangsung sejak 1873 dan menjadi salah satu konflik kolonial terpanjang yang dihadapi Belanda di Nusantara.

Dari pembahasan sejarah tersebut, Taqwaddin kemudian mengajak peserta Musywil melihat persoalan Aceh saat ini, terutama mengenai ketahanan pangan.

Ia mengingatkan bahwa pada masa lalu, keberadaan lumbung padi di rumah menjadi salah satu simbol kemuliaan dan kesejahteraan keluarga Aceh.

"Dulu salah satu simbol kemuliaan dan kesejahteraan adalah lumbung padi di rumah," katanya.

Menurut Taqwaddin, lumbung padi menggambarkan keluarga yang memiliki persediaan pangan sendiri sehingga tidak mudah bergantung kepada pihak lain.

Karena itu, ketahanan pangan dinilai menjadi salah satu agenda penting yang perlu diperjuangkan ICMI Aceh.

Ia mengatakan ketahanan pangan bukan hanya persoalan pertanian.

Di dalamnya terdapat aspek kemandirian, ekonomi masyarakat, kesejahteraan dan martabat suatu daerah.

Para cendekiawan, kata dia, harus mampu membaca persoalan tersebut sekaligus menawarkan solusi yang dapat diterapkan di tengah masyarakat.

"Cendekiawan Muslim Aceh diharap bekerja untuk membantu terwujudnya Aceh mulia dan membangun kesejahteraan masyarakat Aceh," katanya.

Taqwaddin juga menjelaskan perbedaan kepemimpinan dalam ICMI dengan kepemimpinan kepala daerah.

Menurut dia, kepala daerah memiliki otoritas pemerintahan, sedangkan ICMI merupakan organisasi kemasyarakatan dengan peran, fungsi dan kewenangan kelembagaan yang berbeda.

"Kepemimpinan di ICMI berbeda dengan kepala daerah, baik otoritas, peran maupun fungsi kelembagaannya," ujarnya.

Ia mengatakan kepemimpinan dalam organisasi cendekiawan lebih banyak bertumpu pada gagasan, keteladanan, kemampuan membangun komunikasi dan kerja bersama.

Dalam kesempatan itu, Taqwaddin juga mengungkapkan perjalanan kepemimpinan ICMI Aceh pada periode sebelumnya.

Ia menyebut dinamika organisasi saat itu sempat membuat roda organisasi ICMI Aceh seperti kehilangan napas.

"ICMI Aceh dalam periode lalu pernah sempat seperti kehilangan napas karena kondisi yang berkembang saat itu," ujarnya.

Atas kesepakatan Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Pengurus Harian, kemudian disepakati penunjukan dirinya sebagai Ketua MPW ICMI Aceh melalui mekanisme pergantian antarwaktu atau PAW.

Penunjukan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi.

Kini dalam Musywil VIII ICMI Aceh, Taqwaddin menyatakan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua MPW ICMI Aceh.

"Untuk kelangsungan roda kepemimpinan organisasi, saya mencalonkan diri untuk dipilih dalam Muswil ini," katanya.

Menurut Taqwaddin, proses pemilihan dalam Musywil merupakan bagian dari mekanisme organisasi.

Karena itu, ia berharap seluruh proses berlangsung dalam suasana persaudaraan, santun dan mengutamakan kepentingan ICMI serta kemajuan Aceh.

Musywil VIII ICMI Aceh diharapkan menjadi momentum konsolidasi para cendekiawan Muslim untuk merumuskan agenda organisasi ke depan.

Sejumlah agenda yang menjadi perhatian antara lain memperkuat kemandirian ekonomi umat, ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membangun kesejahteraan masyarakat.

Dengan agenda tersebut, ICMI diharapkan tidak hanya menjadi rumah bagi kaum intelektual Muslim, tetapi juga menjadi kekuatan gagasan yang ikut menghadirkan perubahan nyata bagi Aceh.* (ad)