JAKARTA — Sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026) siang.

Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah yang mereka rangkum dalam dokumen bertajuk Tuntutan 11+9.

Baca Juga:

• Purbaya Buka Suara soal Anggaran MBG: Belum Tentu Efisiensi

Mereka akan terlebih dahulu berkumpul di titik kumpul yang telah disepakati sebelum melakukan long march menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB.

"Hari ini kawan-kawan dari berbagai organisasi dan aliansi akan menggelar aksi. Kami berkumpul di satu titik, lalu bergerak bersama menuju Bundaran HI," kata Rizaldy, Senin.

Aksi ini melibatkan aliansi yang menamakan diri Persatuan Rakyat Indonesia Anti-Imperialis (Perisai).

Sejumlah organisasi yang tergabung di antaranya FMN, GMNI Jakarta Selatan, KBM UT Jakarta, KABMU UNAS, Sentral Perjuangan Pemuda, serta beberapa kelompok GMNI dari wilayah Jakarta Pusat dan Depok.

Menurut Rizaldy, pergerakan massa akan difokuskan dari sisi selatan Bundaran HI, tepatnya kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman.

20 Tuntutan dalam Aksi

Aliansi Perisai membawa total 20 tuntutan yang dibagi dalam dua kategori, yakni 11 tuntutan mendesak dan 9 tuntutan umum.

Isu yang diangkat meliputi ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, hingga kebijakan pertahanan dan agraria.

11 tuntutan mendesak

1. Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok rakyat.

2. Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.

3. Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN.

4. Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.

5. Cabut UU Polri.

6. Hentikan pembangunan batalion teritorial TNI.

7. Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.

8. Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak.

9. Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20% persen), dan pemerataan akses di daerah 3T.

10. Transparansi BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya secara gamblang kepada publik.

11. Copot menteri keuangan, menko perekonomian, dan menteri ESDM atas kegagalan stabilitas sektornya.

9 tuntutan umum

1. Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun pedesaan.

2. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang rakus tanah.

3. Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.

4. Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis.

5. Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).

6. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang HAM.

7. Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.

8. Hentikan kekerasan terhadap kaum perempuan, lawan budaya feodal-patriarkal.

9. Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati.

Kepolisian memastikan pengamanan aksi akan dilakukan dengan melibatkan ribuan personel gabungan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, menyebut sebanyak 5.955 personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran polsek telah disiagakan.

Selain Bundaran HI, sejumlah titik lain seperti kawasan Monas, Gedung DPR RI, dan ruas jalan protokol juga diperkirakan terdampak aksi.

Polisi mengimbau masyarakat untuk menghindari area tersebut guna mengantisipasi kemacetan.

Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.

Pengguna jalan diminta berangkat lebih awal dan memanfaatkan aplikasi navigasi untuk mencari jalur alternatif.

Sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan antara lain kawasan Jalan Medan Merdeka, MH Thamrin, Kebon Sirih, hingga sekitar DPR/MPR RI.*

(km/ad)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memastikan adanya efisiensi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pemerintah masih melakukan perhitungan ulang untuk mengetahui kebutuhan anggaran yang sebenarnya.

Baca Juga:

• Kasus Suap Bupati Muara Enim, ICW: Opini Audit BPK Kerap Dijadikan “Barang Dagangan” dalam Kasus Korupsi

Karena itu, belum dapat disimpulkan apakah nantinya akan terjadi pengurangan anggaran atau hanya penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

"Belum tentu efisiensi, dia (Nanik) mau ketemu saja," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin (15/6/2026).

Menurut Purbaya, rencana pertemuan dengan Kepala BGN sempat dijadwalkan pekan lalu.

Namun agenda tersebut tertunda karena dirinya mendapat panggilan untuk menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin mau datang, tapi tidak jadi karena dipanggil Presiden," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya memastikan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BGN tetap akan dilakukan dalam waktu dekat.

Ia menegaskan pertemuan tersebut bertujuan untuk mencocokkan kebutuhan program dengan kemampuan anggaran negara.

Pernyataan Purbaya sekaligus menanggapi informasi sebelumnya yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait kemungkinan berkurangnya kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah menemukan potensi pengurangan kebutuhan dana setelah dilakukan evaluasi dan penataan program.

Namun ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti terjadi pemangkasan anggaran.

"Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan sementara kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran Program MBG," ujar Prasetyo beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Dari proses tersebut, pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah dana yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan program pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta mendukung tumbuh kembang generasi muda.

Pemerintah menargetkan proses evaluasi dan penataan program dapat selesai dalam waktu satu bulan.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan besaran anggaran final yang dibutuhkan untuk menjalankan program secara berkelanjutan.

Selain memperhatikan aspek anggaran, pemerintah juga berupaya memastikan program MBG berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran utama.*

(km/ad)

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyeret Bupati Muara Enim nonaktif Edison bersama sejumlah pihak lainnya.

ICW menilai kasus tersebut menunjukkan bahwa opini audit BPK rentan dijadikan komoditas yang diperjualbelikan demi kepentingan tertentu.

Baca Juga:

• Sony Sonjaya Bukan Aktor Utama di Kasus Korupsi MBG? Kejagung Buka Suara

Menurutnya, sejumlah perkara korupsi yang melibatkan auditor maupun pejabat BPK dalam beberapa tahun terakhir memiliki pola serupa, yakni upaya memengaruhi hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.

"Opini audit BPK sudah menjadi komoditas dagang. Kasus korupsi yang melibatkan BPK terus berulang dengan modus yang hampir sama, yaitu jual beli opini audit," ujar Wana dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2026).

Menurut ICW, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang seharusnya menjadi indikator pengelolaan keuangan yang baik kini berpotensi bergeser menjadi alat pencitraan politik sekaligus sarana memperoleh berbagai insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Wana menilai sejumlah pemerintah daerah berlomba mendapatkan opini WTP karena berkaitan dengan citra kepala daerah dan peluang memperoleh tambahan dana transfer dari pemerintah pusat.

ICW juga menyoroti mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Menurut organisasi antikorupsi tersebut, kebijakan pemberian insentif berdasarkan indikator tertentu dapat memunculkan praktik-praktik penyimpangan apabila pengawasan tidak berjalan optimal.

Wana menilai pemotongan dana transfer akibat temuan penyimpangan keuangan belum menyentuh akar persoalan korupsi daerah, seperti tingginya biaya politik dan lemahnya sistem pengawasan.

"Situasi ini justru dapat mendorong sebagian daerah untuk mengejar opini WTP dengan berbagai cara demi mendapatkan insentif dan tambahan dana transfer," katanya.

ICW juga mengkritik vonis ringan terhadap sejumlah pelaku korupsi yang berasal dari lingkungan BPK.

Wana mencontohkan kasus mantan anggota BPK, Achsanul Qosasi, yang menurutnya mendapat hukuman relatif ringan dibanding dampak perbuatannya.

Menurut ICW, hukuman yang tidak memberikan efek jera berpotensi memicu munculnya kasus serupa di masa mendatang.

Selain itu, ICW menilai proses rekrutmen pimpinan BPK masih sarat kepentingan politik karena sebagian besar berasal dari kalangan partai politik atau mantan anggota DPR.

"Konflik kepentingan bisa muncul sejak awal karena auditor negara dipilih oleh lembaga yang juga menjadi objek pemeriksaan," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Mereka adalah Bupati Muara Enim nonaktif Edison, Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari, Cory Erin Hardi, Augusz Dewanggara, serta Direktur PT Millenium Solusi Abadi, Fika.

KPK menduga terjadi upaya pengubahan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 dengan imbalan sejumlah uang.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, nilai dana yang disiapkan untuk memengaruhi hasil audit disebut mencapai sekitar Rp1,6 miliar.

KPK saat ini masih mendalami aliran dana serta keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Kasus ini kembali memunculkan sorotan terhadap integritas proses audit keuangan negara dan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga pemeriksa keuangan agar tetap independen dan bebas dari praktik korupsi.*

(km/ad)

JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi kini tidak lagi menjadi satu-satunya modal untuk memasuki dunia kerja.

Menurutnya, perusahaan saat ini lebih mengutamakan kompetensi, keterampilan praktis, serta kemampuan beradaptasi dibanding sekadar gelar akademik.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Sambut Kepulangan 130 Jemaah Haji, Diharapkan Jadi Teladan di Masyarakat

Menurut Afriansyah, perubahan kebutuhan tenaga kerja terjadi seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Dunia industri kini membutuhkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan dan mampu memenuhi tuntutan pasar kerja yang terus berkembang.

"Ijazah perguruan tinggi tidak lagi menjadi satu-satunya bekal untuk memasuki dunia kerja. Dunia industri saat ini semakin mencari tenaga kerja yang adaptif, memiliki kemampuan praktis, dan siap menghadapi perubahan kebutuhan pekerjaan," ujar Afriansyah.

Ia menilai banyak perusahaan kini tidak lagi hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan pelamar.

Kemampuan teknis, pengalaman praktik, portofolio, hingga hasil uji kompetensi menjadi faktor yang semakin diperhitungkan dalam proses rekrutmen.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan berbagai program peningkatan kompetensi bagi lulusan perguruan tinggi.

Salah satunya melalui program MagangHub atau Pemagangan Nasional yang ditujukan bagi lulusan diploma dan sarjana, terutama para pencari kerja baru (fresh graduate).

Program yang didukung anggaran sebesar Rp4,14 triliun itu dirancang untuk mempercepat transisi lulusan dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.

Peserta MagangHub akan memperoleh berbagai fasilitas, mulai dari uang saku, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, hingga kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.

Afriansyah mengatakan sertifikasi kompetensi menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

"Industri tidak lagi bertanya apa ijazah kamu, tetapi apa kompetensimu. Sertifikat kompetensi menjadi bukti bahwa tenaga kerja memiliki standar kemampuan yang dibutuhkan dunia industri," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Indonesia per Februari 2026 tercatat sebesar 4,68 persen.

Meski menunjukkan perbaikan, pasar tenaga kerja masih menghadapi tantangan besar akibat perkembangan teknologi dan munculnya kebutuhan keterampilan baru.

Karena itu, Afriansyah mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dunia industri agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Ia juga mengingatkan para wisudawan agar tidak berhenti belajar setelah memperoleh gelar akademik.

Menurutnya, kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, berpikir kritis, dan kemampuan beradaptasi menjadi bekal penting untuk bersaing di dunia kerja modern.

"Investasi terbaik sebuah bangsa bukan pada sumber daya alamnya, melainkan pada kualitas sumber daya manusianya. Karena itu teruslah meningkatkan kompetensi agar mampu menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi nasional," tuturnya.

Di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat, gelar pendidikan tetap memiliki peran penting sebagai bukti pendidikan formal.

Namun, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan menyelesaikan masalah kini menjadi faktor utama yang menentukan daya saing seseorang di pasar kerja.*

(km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami peran mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Pendalaman tersebut dilakukan untuk menentukan apakah Sony dapat dikategorikan sebagai pelaku utama atau justru memenuhi syarat sebagai justice collaborator (JC), yakni pihak yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara pidana yang lebih besar.

Baca Juga:

• Kejagung Gandeng BPKP Audit Seluruh Pengadaan di BGN: Semua Kita Buka

"Nah, ini yang kita nilai. Banyak pecahannya dari perbuatannya, kemudian keterlibatan masing-masing pihak juga harus dilihat terlebih dahulu sehingga baru bisa dipastikan," kata Febrie di Kantor Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurut Febrie, penyidik masih menelusuri hubungan antar pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi MBG.

Hasil pendalaman tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah Sony layak memperoleh status justice collaborator.

"Nanti pengajuan JC akan kami jawab. Semua peran dan keterlibatan pihak-pihak terkait akan dibuka secara transparan," ujarnya.

Kejagung menegaskan bahwa status justice collaborator tidak dapat diberikan kepada seseorang yang terbukti sebagai pelaku utama tindak pidana.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan salah satu syarat utama untuk mendapatkan status JC adalah bukan aktor utama dalam sebuah perkara korupsi.

"Kalau dia pelaku utama, tentu tidak bisa diberikan status justice collaborator," kata Anang.

Sony Sonjaya diketahui telah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, pada 8 Juni 2026 lalu.

Menurut pihak kuasa hukum, langkah tersebut bukan untuk menghindari proses hukum, melainkan sebagai bentuk kerja sama dengan penyidik guna membantu mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus korupsi MBG.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono.

Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari penunjukan yayasan yang tidak memenuhi syarat hingga dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan berbagai barang, termasuk motor listrik, tablet, sepatu, dan televisi.

Kejagung menyatakan penyidikan masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban hukum.*

(km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas penyelidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meneliti seluruh pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, mengatakan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada pengadaan motor listrik yang sebelumnya menjadi sorotan, tetapi juga mencakup seluruh proses pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan program tersebut.

Baca Juga:

• Kejagung Setor Rp1,02 Triliun Hasil Pemulihan Aset Korupsi Eddy Tansil ke Kemenkeu

Menurut Febrie, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal pemerintah, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia agar dapat belajar dengan lebih baik dan tumbuh secara sehat.

Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak ingin kasus dugaan korupsi yang terjadi justru menghambat pelaksanaan program yang dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

"Yang jelas kita ingin bagaimana BGN ini berjalan sesuai rencana awal. Rencana awal tuh ini kan untuk anak-anak, anak-anak kita supaya dia juga bergizi, dia baik, ketika sekolah perutnya terisi, sehingga menerima pembelajaran bagus," ujarnya.

Selain berdampak pada kesehatan anak, Febrie menilai program MBG juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Menurut dia, program tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha lokal apabila pengadaan bahan pangan dilakukan sesuai aturan dan melibatkan masyarakat sekitar.

"Ini kan pengungkit sektor ekonomi juga. Kalau seandainya benar dia nanti vendornya betul-betul dari penghasilan sekitar situ, sayurnya, ayamnya. Nah, kita harapkan itu. Makanya kita proses, ini kita buka ya, dan ini kita dorong bagaimana tujuan ya, tujuan baik MBG ini bisa, kita pastikan berhasil," katanya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025–2026.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.

Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam penunjukan yayasan pengelola Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dugaan konflik kepentingan serta penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan sejumlah barang seperti motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi.

Kejagung memastikan penyelidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta menghitung secara menyeluruh potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam program tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA - Kejaksaan Agung menyerahkan uang tunai hasil pemulihan aset dan lelang barang rampasan negara senilai Rp1.029.874.376.628 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dana tersebut berasal dari kegiatan BPA Fair 2026 serta penelusuran aset terpidana kasus korupsi Bank Bapindo, Eddy Tansil.

Baca Juga:

• Kejagung Kejar Aset Kasus Korupsi MBG, Siap Terapkan Pasal TPPU

Kepala BPA Kejaksaan Agung, Kuntadi, mengatakan dari total dana tersebut terdapat bagian yang harus dikembalikan kepada korban kejahatan, yakni sekitar Rp19,12 miliar.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil lelang BPA Fair tercatat sekitar Rp978,19 miliar.

Selain itu, Kejagung juga berhasil menelusuri aset atas nama terpidana Eddy Tansil berupa uang sekitar Rp51,68 miliar yang turut dimasukkan dalam total pemulihan aset negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kejaksaan Agung juga menyerahkan kembali sebagian dana kepada korban melalui mekanisme pemulihan aset.

Sementara sisanya disetorkan ke kas negara melalui Kemenkeu.

Jaksa Agung Burhanuddin menyebut penyerahan ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak berhenti pada vonis pengadilan, tetapi juga mencakup pemulihan aset negara.

Ia menambahkan, selama ini masih banyak pertanyaan publik terkait efektivitas eksekusi barang rampasan negara.

Penyerahan secara terbuka ini, menurutnya, menjadi jawaban atas keraguan tersebut.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti pentingnya pengelolaan aset sitaan, termasuk kebutuhan anggaran pemeliharaan.

Ia membuka peluang agar sebagian hasil pemulihan aset dapat dialokasikan kembali untuk mendukung operasional Kejaksaan dalam menjaga aset negara.

Sementara itu, Kejaksaan Agung mengakui masih terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan aset sitaan yang jumlahnya mencapai ribuan hektare dan berbagai jenis barang bernilai tinggi.*

(kp/ad)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, mengatakan penerapan TPPU dilakukan untuk menelusuri dan menyita aset hasil tindak pidana korupsi yang diduga mengalir ke sejumlah pihak.

Baca Juga:

• Aksi Mahasiswa Serentak 15 Juni 2026 Digelar di Jakarta, Medan, Semarang, dan Palembang: Ini Tuntutannya!

Menurut Febrie, penanganan perkara ini tidak hanya bertujuan memproses pidana para tersangka, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian keuangan negara.

Ia menekankan bahwa Kejagung ingin memastikan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni pemenuhan gizi bagi anak sekolah.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut penerapan TPPU menjadi salah satu instrumen penting untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

"Tidak hanya mempidanakan orangnya, tapi juga memulihkan kerugian negara, salah satunya dengan instrumen TPPU," ujarnya.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah eks Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.

Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam penunjukan mitra Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut tidak sesuai ketentuan.

Sejumlah yayasan yang terlibat juga diduga tidak memenuhi syarat sebagai mitra program.

Selain itu, Kejagung juga menyoroti dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan berbagai barang, mulai dari motor listrik, perangkat elektronik, hingga perlengkapan penunjang program, yang menyebabkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar.*

(cn/ad)

JAKARTA - Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier tiba di Jakarta dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dan akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Pesawat yang membawa Steinmeier mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (15/6/2026) sekitar pukul 09.10 WIB.

Baca Juga:

• Aksi Mahasiswa Serentak 15 Juni 2026 Digelar di Jakarta, Medan, Semarang, dan Palembang: Ini Tuntutannya!

Setibanya di tangga pesawat, Steinmeier yang mengenakan setelan jas hitam langsung disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan jabat tangan.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam penyambutan, termasuk Duta Besar RI untuk Jerman Abdul Kadir Jailani dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste.

Selain prosesi penyambutan resmi, pasukan kehormatan TNI AU juga turut memberikan penghormatan militer.

Dalam kesempatan tersebut, Steinmeier juga menyaksikan pertunjukan tarian daerah yang disiapkan khusus sebagai sambutan kenegaraan.

Kunjungan Presiden Jerman ini menjadi bagian dari agenda penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman, yang mencakup kerja sama di bidang ekonomi, energi, pendidikan, hingga transformasi digital.

Dalam rangka pengamanan kunjungan kenegaraan tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama di Jakarta.

Pengaturan dilakukan secara situasional mulai pukul 08.00 WIB.

Sedikitnya 10 ruas jalan protokol akan ditutup sementara saat rombongan Presiden Jerman melintas.

Jalan tersebut meliputi kawasan Halim Perdanakusuma, MT Haryono, Gatot Subroto, Asia Afrika, Sudirman–Thamrin, Medan Merdeka Barat, Garnisun Dalam, Prof Satrio, Medan Merdeka Utara, hingga Jalan Perwira.

Penutupan bersifat sementara dan akan dibuka kembali setelah rombongan melintas.

Aparat kepolisian juga melakukan pengawalan ketat untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta keamanan selama kunjungan berlangsung.*

(d/ad)

MEDAN - Sejumlah elemen mahasiswa di berbagai daerah dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 15 Juni 2026.

Aksi tersebut berlangsung serentak di Jakarta, Semarang, Medan, dan Palembang dengan mengusung beragam isu sosial, ekonomi, hingga demokrasi.

Baca Juga:

• Wabup Labusel Lepas Kafilah MTQ ke-40 Sumut 2026, Tekankan Prestasi dan Jaga Nama Daerah

Aksi ini mengangkat seruan bertajuk #TataUlangIndonesia yang menyoroti krisis sosial-ekonomi, reformasi hukum, dan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi.

Seruan aksi tersebut disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UBK melalui media sosial X.

Dalam pernyataannya, mereka menyebut aksi ini sebagai bentuk respons atas kondisi yang dinilai mencerminkan berbagai persoalan mendasar di Indonesia.

Di Jakarta, aksi juga akan diikuti oleh Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina yang berencana berkumpul di Lobi Gedung Nurcholis Madjid pada pukul 13.00 WIB.

Di Sumatera Utara, mahasiswa juga menyerukan aksi dengan tagar #MenujuIndonesiaGagal.

Massa dijadwalkan berkumpul dan bergerak menuju kantor DPRD Sumatera Utara di Medan.

Isu yang diangkat meliputi Undang-Undang Kepolisian, kondisi ekonomi nasional, program Makan Bergizi Gratis (MBG), sektor energi, pendidikan, hingga persoalan lingkungan.

Sementara itu, di Semarang, sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga menyampaikan seruan aksi yang akan digelar di beberapa titik pusat kota mulai pukul 10.00 WIB.

Di Sumatera Selatan, mahasiswa dari UIN Raden Patah Palembang turut mengeluarkan seruan aksi bertajuk #IndonesiaDarurat.

Aksi direncanakan berlangsung di depan gedung DPRD Sumatera Selatan di Palembang mulai pukul 08.00 WIB.

Aksi serentak ini menjadi bagian dari gelombang aspirasi mahasiswa yang menyoroti berbagai kebijakan publik dan arah pembangunan nasional di tengah dinamika sosial-politik yang berkembang.*

(vo/ad)

LABUHANBATU SELATAN – Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, secara resmi melepas Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan mengikuti MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Pelepasan berlangsung di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK), Kotapinang, Minggu malam, 14 Juni 2026.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Sambut Kepulangan 130 Jemaah Haji, Diharapkan Jadi Teladan di Masyarakat

"Kalian adalah perwakilan terbaik Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, bermusabaqahlah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan," ujar Syahdian.

Ia berharap keikutsertaan kafilah tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga mampu menunjukkan kualitas dan hasil pembinaan yang telah dilakukan selama ini.

Menurutnya, MTQ bukan sekadar ajang lomba, tetapi juga sarana untuk memperdalam pemahaman terhadap Al-Qur'an serta membentuk karakter peserta agar lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Syahdian juga berpesan kepada para pelatih dan official agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam mendampingi peserta selama perlombaan berlangsung.

"Dampingi para peserta dengan baik agar mereka bisa tampil maksimal dan percaya diri," katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh anggota kafilah untuk menjaga nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MTQ.

"Jaga nama baik Labuhanbatu Selatan, tunjukkan akhlak yang baik, disiplin, dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Al-Qur'an," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap keikutsertaan dalam MTQ ke-40 ini dapat menjadi momentum untuk meraih prestasi sekaligus memperkuat syiar Islam di daerah.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kedatangan 130 jemaah haji asal Kota Tanjungbalai tahun 1447 H/2026 M di Alun-Alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Minggu, 14 Juni 2026.

Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, bersama jajaran Forkopimda.

Baca Juga:

• dr. Ferdinand Lumban Tobing dari Tapanuli: Dokter, Pejuang Kemerdekaan, Gubernur Sumut, hingga Menteri RI

Dalam sambutannya, Fadly menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat dan selamat setelah menunaikan ibadah di Tanah Suci.

"Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai dan masyarakat, kami mengucapkan selamat datang kembali ke tanah air. Semoga seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajjah mabrurah," ujar Fadly.

Ia berharap, sepulang dari ibadah haji, para jemaah dapat membawa nilai-nilai kebaikan seperti kesabaran, keteladanan, dan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

Menurutnya, para jemaah haji diharapkan tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik secara spiritual, tetapi juga menjadi contoh dalam menjaga kerukunan dan memperkuat persaudaraan di Kota Tanjungbalai.

"Kami berharap para jemaah dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dan ikut berkontribusi dalam menjaga keharmonisan serta pembangunan kota," katanya.

Fadly juga mengingatkan bahwa perjalanan ibadah haji merupakan perjalanan yang panjang dan melelahkan, sehingga para jemaah diminta untuk beristirahat dan memulihkan kondisi bersama keluarga.

Dalam kesempatan itu, Pemkot Tanjungbalai juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses keberangkatan hingga pemulangan jemaah haji, mulai dari Kementerian Agama, petugas haji, tenaga kesehatan, hingga keluarga yang memberikan dukungan dan doa.

Sebelumnya, jemaah haji Kloter 11 Tanjungbalai tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, pada Minggu dini hari sekitar pukul 00.01 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Setelah itu, jemaah melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Medan sebelum akhirnya dipulangkan ke Tanjungbalai.*

(ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan Senin, 15 Juni 2026.

Penguatan ini terjadi seiring membaiknya sentimen pasar global setelah muncul harapan tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 2,85 Persen, Tembus Level 6.178!

Penguatan rupiah juga sejalan dengan mayoritas mata uang Asia lainnya.

Rupee India mencatat penguatan tertinggi sebesar 0,67 persen, disusul baht Thailand 0,52 persen, dolar Taiwan 0,31 persen, dan won Korea Selatan 0,29 persen.

Selain itu, ringgit Malaysia menguat 0,23 persen, dolar Singapura naik 0,19 persen, peso Filipina bertambah 0,16 persen, yuan China terapresiasi 0,06 persen, dan yen Jepang menguat tipis 0,02 persen.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai rupiah masih berpeluang melanjutkan penguatan dalam beberapa waktu ke depan.

Sentimen positif global dinilai menjadi faktor utama pendorong pergerakan mata uang negara berkembang.

Menurut dia, pasar saat ini cenderung berada dalam fase risk-on, yakni kondisi ketika investor lebih berani masuk ke aset berisiko, menyusul meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

"Rupiah berpotensi kembali menguat terhadap dolar AS di tengah meningkatnya harapan perdamaian di Timur Tengah yang memicu sentimen risk-on dan penurunan harga minyak mentah dunia," ujar Lukman, Senin (15/6/2026).

Ia menambahkan, pelemahan indeks dolar AS turut memberikan ruang penguatan bagi mata uang seperti rupiah.

Selain itu, penurunan harga minyak dunia juga menjadi sentimen positif bagi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak karena dapat menekan biaya impor energi dan inflasi.

Untuk perdagangan hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp17.700 hingga Rp17.850 per dolar AS.

Meski demikian, pelaku pasar disebut masih mencermati perkembangan global serta dinamika dalam negeri, termasuk potensi aksi demonstrasi di sejumlah wilayah.

Namun, pengaruh faktor domestik dinilai masih terbatas selama kondisi tetap stabil.*

(bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Senin, 15 Juni 2026.

Penguatan terjadi seiring meningkatnya minat beli investor pada saham-saham sektor tambang, energi, dan komoditas.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Naik, Tembus Rp2.729.000 per Gram

Dari total perdagangan pagi ini, sebanyak 519 saham menguat, 74 saham melemah, dan 366 saham bergerak stagnan.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar menjadi penopang utama penguatan indeks.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) naik 8,70 persen ke Rp3.750, disusul PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) yang menguat 7,01 persen ke Rp168.

Saham PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) juga tercatat naik 6,69 persen ke Rp2.710, sementara PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) menguat 6,67 persen ke Rp352.

Penguatan turut terjadi pada PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) yang naik 5,33 persen ke Rp1.680, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) naik 5,29 persen ke Rp1.790, serta PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang menguat 4,91 persen ke Rp2.990.

Di sisi lain, sejumlah saham tercatat melemah, antara lain PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) yang turun 2,40 persen ke Rp1.625, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) turun 1,16 persen ke Rp8.550, serta PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang melemah 1,09 persen ke Rp1.360.

Saham konglomerasi juga bergerak variatif. PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) naik 6,13 persen ke Rp4.330, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menguat 7,30 persen ke Rp1.985, serta PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) naik 6,25 persen ke Rp765.

Sementara itu, saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) naik 4,33 persen ke Rp6.625, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) menguat 1,56 persen ke Rp6.525.

Analis Stockbit, Edi Chandren, menilai penguatan IHSG dipengaruhi sentimen global, termasuk meredanya ketegangan geopolitik yang mendorong penurunan harga minyak dunia dan penguatan bursa Asia.

Menurut dia, kondisi tersebut menciptakan sentimen "risk-on" yang mendorong investor kembali masuk ke pasar saham, khususnya sektor komoditas dan saham berkapitalisasi besar.

"Penurunan harga minyak berpotensi mengurangi kekhawatiran fiskal dan menjadi sentimen positif bagi rupiah serta saham blue chip," ujar Edi.

Ia menambahkan, saham berbasis komoditas seperti emas berpotensi melanjutkan penguatan seiring meningkatnya minat investor terhadap aset berisiko.*

(bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Minggu, 14 Juni 2026.

Kenaikan ini membuat harga emas Antam ukuran 1 gram mencapai Rp2.729.000 per gram.

Baca Juga:

• Ketika Bangsa Sedang Lelah

Sementara itu, emas ukuran 5 gram dijual Rp13.420.000 dan ukuran 10 gram dibanderol Rp26.785.000.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas Antam 25 gram dipasarkan seharga Rp66.837.000, sedangkan ukuran 50 gram mencapai Rp133.595.000.

Adapun emas ukuran 100 gram dijual Rp267.112.000.

Harga emas ukuran 500 gram tercatat sebesar Rp1.334.820.000.

Sementara emas batangan terbesar ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram dibanderol Rp2.669.600.000.

Tak hanya harga jual, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga mengalami kenaikan.

Hari ini harga buyback naik Rp46.000 dibandingkan hari sebelumnya menjadi Rp2.500.000 per gram.

Buyback merupakan layanan pembelian kembali emas oleh Antam dari masyarakat.

Harga buyback biasanya lebih rendah dibandingkan harga jual emas pada hari yang sama.

Bagi investor emas, kenaikan harga ini menjadi sinyal positif karena nilai investasi yang dimiliki ikut meningkat.

Namun masyarakat yang berencana membeli emas tetap disarankan mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan investasi jangka panjang.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017, transaksi penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP.

Berikut daftar harga emas Antam per Minggu, 14 Juni 2026:

0,5 gram: Rp1.414.500
1 gram: Rp2.729.000
2 gram: Rp5.398.000
3 gram: Rp8.072.000
5 gram: Rp13.420.000
10 gram: Rp26.785.000
25 gram: Rp66.837.000
50 gram: Rp133.595.000
100 gram: Rp267.112.000
250 gram: Rp667.515.000
500 gram: Rp1.334.820.000
1.000 gram: Rp2.669.600.000

Kenaikan harga emas Antam ini menjadi perhatian pelaku pasar dan investor sebagai salah satu instrumen investasi yang dinilai aman di tengah dinamika ekonomi global.*

(bi/ad)

MEDAN – Nama dr. Ferdinand Lumban Tobing mungkin tidak sepopuler sejumlah tokoh nasional lainnya.

Namun, sosok kelahiran Tapanuli ini memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Ketika Bangsa Sedang Lelah

Berikut sejumlah fakta menarik tentang perjalanan hidup dr. Ferdinand Lumban Tobing.

Lahir di Tapanuli dan Menempuh Pendidikan Kedokteran

Ferdinand Lumban Tobing lahir di Sibuluan, Tapanuli, pada 19 Februari 1899.

Ia merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara pasangan Herman Lumban Tobing dan Laura Sitanggang.

Sejak kecil, Ferdinand dikenal memiliki semangat belajar yang tinggi.

Pada usia lima tahun, ia dibawa ke Depok oleh ayah angkatnya, Jonathan Pasanea, dan mengenyam pendidikan di sekolah dasar Belanda.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Ferdinand melanjutkan studi di STOVIA, sekolah kedokteran bergengsi pada masa Hindia Belanda yang banyak melahirkan tokoh pergerakan nasional.

Lulus pada tahun 1924, ia mulai berkarier sebagai dokter di Centrale Burgelijke Ziekenhuis (CBZ) Jakarta yang kini dikenal sebagai Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Dari Dokter Menjadi Tokoh Politik

Perjalanan hidup Ferdinand berubah ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942.

Saat itu, ia membantu mengobati seorang perwira polisi militer Jepang yang terluka.

Peristiwa tersebut membuka jalan baginya untuk terlibat dalam pemerintahan daerah.

Ferdinand kemudian dipercaya menjadi Ketua Badan Perwakilan Daerah di Keresidenan Tapanuli.

Meski mulai aktif dalam dunia politik dan pemerintahan, ia tetap menjalankan profesinya sebagai dokter yang melayani masyarakat.

Berperan dalam Pengalihan Kekuasaan Pasca Proklamasi

Salah satu jasa terbesar Ferdinand Lumban Tobing terjadi setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Ketika pemerintah pusat meminta pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di Tapanuli, kondisi saat itu masih rumit karena tentara Jepang masih berada di wilayah tersebut.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan diplomatis, Ferdinand berhasil memindahkan kekuasaan pemerintahan di Keresidenan Tapanuli kepada Republik Indonesia tanpa menimbulkan konflik besar.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat eksistensi pemerintahan Indonesia di wilayah Sumatera.

Mengeluarkan Orita untuk Membantu Rakyat

Pada masa perang kemerdekaan, Tapanuli menjadi salah satu daerah tujuan pengungsian masyarakat dari berbagai wilayah yang terdampak konflik.

Melihat kondisi tersebut, Ferdinand yang saat itu menjabat Residen Tapanuli dan Ketua Dewan Pertahanan Daerah mengambil langkah penting dengan mencetak Orita atau Oeang Republik Indonesia Tapanuli.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempermudah transaksi ekonomi masyarakat sekaligus membantu para pengungsi yang datang ke wilayah Tapanuli.

Menjabat Gubernur Sumut dan Menteri Penerangan

Karier politik Ferdinand terus berkembang setelah Indonesia merdeka. Ia dipercaya menjadi Gubernur Sumatera Utara kedua pada periode 1948 hingga 1950.

Tak hanya itu, pada 1953 ia diangkat menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

Pada periode yang sama, Ferdinand juga sempat merangkap sebagai Menteri Kesehatan ad interim sebelum akhirnya fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Penerangan.

Diangkat Menjadi Pahlawan Nasional

Dr. Ferdinand Lumban Tobing wafat di Jakarta pada 7 Oktober 1962 dalam usia 63 tahun.

Jenazahnya dimakamkan di Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 361 Tahun 1962.

Nama Ferdinand Lumban Tobing juga diabadikan menjadi nama rumah sakit umum di Sibolga serta bandar udara di Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hingga kini, sosok dr. Ferdinand Lumban Tobing dikenang sebagai dokter pejuang yang mengabdikan hidupnya untuk kemerdekaan, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.*

(dwp/ad)

JAKARTA – Sejumlah laga menarik mewarnai matchday pertama fase grup Piala Dunia 2026, Senin (15/6/2026).

Pertandingan Grup F antara Belanda dan Jepang berlangsung sengit hingga berakhir imbang 2-2, sementara Jerman tampil luar biasa dengan membantai Curacao 7-1.

Baca Juga:

• Akhir Penantian 28 Tahun, Skotlandia Taklukkan Haiti di Laga Perdana Piala Dunia

Laga Belanda melawan Jepang menjadi salah satu pertandingan paling menarik pada hari ini.

Kedua tim tampil menyerang sejak awal pertandingan dan saling menciptakan peluang berbahaya. Meski demikian, babak pertama berakhir tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Belanda berhasil memecah kebuntuan melalui sundulan kapten tim Virgil van Dijk pada menit ke-51

. Namun keunggulan tersebut hanya bertahan enam menit setelah Keito Nakamura sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-57.

Belanda kembali unggul lewat gol Crysencio Summerville pada menit ke-64.

Saat kemenangan sudah di depan mata, Jepang berhasil menyelamatkan satu poin berkat sundulan Daichi Kamada menjelang akhir pertandingan.

Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Hasil tersebut membuat persaingan di Grup F dipastikan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengamankan satu poin pada laga pembuka.

Sementara itu di pertandingan lain, Jerman menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kandidat juara setelah menghancurkan Curacao dengan skor telak 7-1.

Der Panzer sempat mendapat perlawanan di awal pertandingan ketika Curacao mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada babak pertama.

Namun setelah itu, Jerman tampil dominan dan tak terbendung.

Gol-gol kemenangan Jerman dicetak melalui kontribusi sejumlah pemain, termasuk Kai Havertz, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, dan Deniz Undav.

Kemenangan besar tersebut menempatkan Jerman di puncak klasemen sementara grupnya dengan modal selisih gol yang sangat meyakinkan.

Di Grup E, Pantai Gading berhasil meraih kemenangan penting atas Ekuador dengan skor tipis 1-0.

Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim saling menyerang, namun gagal mencetak gol sepanjang hampir seluruh laga.

Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya lahir pada menit ke-90 melalui aksi Amad Diallo.

Winger yang bermain untuk Manchester United itu menjadi pahlawan kemenangan Pantai Gading setelah memanfaatkan peluang emas di depan gawang lawan.

Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi tiga poin dan membuka peluang besar untuk bersaing memperebutkan tiket lolos ke babak 32 besar bersama Jerman.

Hasil-hasil pada matchday pertama ini menunjukkan persaingan ketat mulai terasa sejak awal turnamen.

Tim-tim unggulan seperti Jerman berhasil menunjukkan dominasinya, sementara Jepang membuktikan diri mampu memberikan perlawanan sengit kepada Belanda hingga merebut satu poin berharga.*

(bi/ad)

JAKARTA – Platform pengujian performa perangkat AnTuTu kembali merilis daftar tablet Android flagship dengan performa tertinggi untuk periode Mei 2026.

Hasilnya menunjukkan dominasi chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang menguasai enam posisi teratas dalam daftar 10 tablet Android terkencang bulan ini.

Baca Juga:

• Huawei Gebrak Pasar, HarmonyOS 7 Hadir dengan AI Super Canggih

Capaian tersebut menjadikannya sebagai tablet Android dengan performa tertinggi versi AnTuTu saat ini.

Di posisi kedua terdapat iQOO Pad 6 Pro yang mencatat skor 4.081.031 poin.

Selisih skor kedua perangkat ini terbilang tipis, hanya sekitar 51 ribu poin. Kondisi tersebut dinilai wajar karena keduanya memiliki spesifikasi perangkat keras yang hampir serupa.

Posisi ketiga ditempati Lenovo Legion Tablet Y700 Gen 5 dengan skor 4.073.338 poin.

Tablet gaming tersebut melengkapi dominasi Snapdragon 8 Elite Gen 5 di tiga besar perangkat dengan performa terbaik.

Dominasi chipset terbaru Qualcomm itu berlanjut hingga posisi keenam.

Oppo Pad 5 Pro berada di peringkat keempat dengan skor 4.021.900 poin, disusul OnePlus Tablet 3 Pro dengan skor 4.019.015 poin.

Sementara Honor MagicPad 3 Pro 13.3 menempati posisi keenam dengan perolehan 3.717.674 poin.

Salah satu kejutan dalam daftar kali ini datang dari Redmi K Pad 2.

Tablet besutan Redmi tersebut menjadi satu-satunya perangkat dalam 10 besar yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9500.

Meski tidak memakai Snapdragon, Redmi K Pad 2 mampu meraih skor 3.716.562 poin dan bertahan di posisi ketujuh.

Perangkat lain yang cukup menarik perhatian adalah H3C MegaBook.

Tablet ini tampil berbeda karena menggunakan prosesor Intel Core Ultra 5 228V, bukan chipset berbasis ARM yang umum digunakan pada tablet Android.

H3C MegaBook berhasil menempati posisi kedelapan dengan skor 3.390.074 poin.

Sementara itu, dua posisi terakhir dalam daftar ditempati Oppo Pad 4 Pro dan OnePlus Tablet 2 Pro yang masih mengandalkan Snapdragon 8 Elite generasi sebelumnya.

Kedua perangkat tersebut masing-masing mencatat skor 3.341.039 poin dan 3.299.505 poin.

Daftar 10 Tablet Android Terkencang Mei 2026 Versi AnTuTu

1. Vivo Pad 6 Pro – Snapdragon 8 Elite Gen 5 (16GB/512GB): 4.132.697 poin
2. iQOO Pad 6 Pro – Snapdragon 8 Elite Gen 5 (16GB/512GB): 4.081.031 poin
3. Lenovo Legion Tablet Y700 Gen 5 – Snapdragon 8 Elite Gen 5 (24GB/1TB): 4.073.338 poin
4. Oppo Pad 5 Pro – Snapdragon 8 Elite Gen 5 (16GB/512GB): 4.021.900 poin
5. OnePlus Tablet 3 Pro – Snapdragon 8 Elite Gen 5 (16GB/512GB): 4.019.015 poin
6. Honor MagicPad 3 Pro 13.3 – Snapdragon 8 Elite Gen 5 (16GB/512GB): 3.717.674 poin
7. Redmi K Pad 2 – MediaTek Dimensity 9500 (16GB/512GB): 3.716.562 poin
8. H3C MegaBook – Intel Core Ultra 5 228V (32GB/128GB): 3.390.074 poin
9. Oppo Pad 4 Pro – Snapdragon 8 Elite (16GB/512GB): 3.341.039 poin
10. OnePlus Tablet 2 Pro – Snapdragon 8 Elite (16GB/512GB): 3.299.505 poin

Daftar terbaru ini menunjukkan bahwa persaingan pasar tablet premium semakin ketat.

Kehadiran Snapdragon 8 Elite Gen 5 menjadi faktor utama yang mendongkrak performa perangkat-perangkat flagship, sementara MediaTek dan Intel mulai menunjukkan kemampuan untuk bersaing di segmen tablet kelas atas.*

(km/ad)

Oleh:Dr. Rika Hardani, M.Si. Dosen.

BELAKANGAN ini, ada satu fenomena sosial yang terasa semakin nyata di tengah kehidupan masyarakat Indonesia: banyak orang tampak lelah secara emosional.

Baca Juga:

• UMKM Wajib Tahu! KUR BNI 2026 Tawarkan Bunga Rendah dan Tenor hingga 5 Tahun

Sering kali kelelahan emosional hadir dalam bentuk lain: mudah marah, cepat tersinggung, sinis terhadap kebijakan, pesimis terhadap masa depan, serta kecenderungan menanggapi berbagai informasi secara impulsif.

Kita dapat melihatnya dalam berbagai peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Ketika muncul isu kenaikan harga bahan bakar, penyesuaian tarif, kenaikan biaya pendidikan, perubahan aturan bantuan sosial, atau kebijakan publik lainnya, ruang publik segera dipenuhi reaksi emosional.

Sebagian masyarakat langsung menolak. Sebagian lainnya membela. Tidak sedikit yang saling menyerang.

Padahal sering kali substansi kebijakan belum sepenuhnya dipahami.

Di sisi lain, pemerintah juga kerap dianggap kurang memberikan penjelasan yang memadai sebelum kebijakan diumumkan.

Akibatnya, masyarakat merasa tidak dilibatkan, sementara pemerintah merasa kebijakannya ditolak bahkan sebelum sempat dijelaskan.

Yang muncul kemudian adalah lingkaran yang tidak sehat: masyarakat semakin tidak percaya, pemerintah semakin defensif, dan komunikasi publik menjadi semakin buruk.

Masyarakat yang Sedang Menanggung Banyak Beban

Kita perlu memahami bahwa reaksi emosional masyarakat tidak muncul begitu saja.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat menghadapi berbagai tekanan yang datang hampir bersamaan.

Pandemi meninggalkan dampak ekonomi dan psikologis yang belum sepenuhnya pulih.

Harga kebutuhan pokok terus berfluktuasi. Lapangan pekerjaan semakin kompetitif.

Banyak keluarga menghadapi tekanan biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Bagi sebagian orang, persoalannya bukan lagi bagaimana meningkatkan kesejahteraan, tetapi bagaimana mempertahankan kondisi agar tidak semakin sulit.

Di saat yang sama, masyarakat hidup dalam banjir informasi yang nyaris tanpa jeda.

Setiap hari kita menerima berita tentang korupsi, konflik politik, kriminalitas, bencana, perang, hingga berbagai polemik kebijakan publik.

Media sosial membuat semua informasi itu hadir di genggaman tangan, dua puluh empat jam sehari.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa hampir 10 persen penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional.

Angka ini mengingatkan kita bahwa tekanan psikologis bukan lagi persoalan sebagian kecil orang, melainkan telah menjadi realitas yang dialami banyak anggota masyarakat.

Di balik angka tersebut ada jutaan orang yang setiap hari berusaha bertahan menghadapi tekanan hidup, ketidakpastian ekonomi, dan kekhawatiran terhadap masa depan.

Akibatnya, banyak orang hidup dalam kondisi kewaspadaan psikologis yang tinggi.

Mereka menjadi lebih sensitif terhadap ancaman, lebih mudah curiga, dan lebih cepat bereaksi secara emosional.

Ketika Kita Tidak Lagi Punya Energi untuk Memahami

Kelelahan emosional tidak selalu membuat seseorang berhenti beraktivitas. Sering kali yang terjadi justru sebaliknya.

Orang tetap bekerja, tetap menjalankan tanggung jawabnya, tetapi perlahan kehilangan energi untuk mendengarkan, memahami, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang.

Dalam kondisi seperti itu, informasi yang sebenarnya netral dapat terasa sebagai ancaman.

Kebijakan yang membutuhkan penjelasan panjang menjadi sulit diterima. Pendapat yang berbeda mudah dianggap sebagai serangan. Kritik dianggap permusuhan.

Sementara klarifikasi dianggap pembelaan diri.

Tidak mengherankan jika ruang publik kita semakin dipenuhi komentar yang keras, tuduhan, kecurigaan, dan kemarahan.

Penelitian menunjukkan bahwa emosi, sikap, dan respons sosial dapat menyebar melalui jejaring sosial dan komunitas secara luas.

Dalam konteks masyarakat yang sedang mengalami tekanan, kemarahan dan kecurigaan dapat menyebar jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan untuk melakukan refleksi dan dialog yang tenang (Guilbeault & Centola, 2021).

Masalahnya, ketika semua pihak bereaksi secara emosional, ruang dialog menjadi semakin sempit.

Menurut saya, persoalan yang lebih mendasar bukanlah kemarahan masyarakat itu sendiri.

Masalah yang lebih besar adalah menurunnya kepercayaan.

Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa.

Berbagai studi menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap institusi publik cenderung lebih mampu bekerja sama menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi (OECD, 2022).

Sebaliknya, ketika kepercayaan mulai menurun, setiap kebijakan berpotensi dicurigai sejak awal.

Masyarakat tidak lagi bertanya, "Apa manfaat kebijakan ini?" tetapi lebih dahulu bertanya, "Apa kepentingan di balik kebijakan ini?"

Fenomena ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Laporan Edelman Trust Barometer 2025 menemukan bahwa sekitar 61 persen responden di berbagai negara berada dalam kategori grievance, yaitu kelompok masyarakat yang merasa sistem ekonomi, politik, dan sosial tidak lagi bekerja untuk kepentingan mereka.

Temuan tersebut menarik. Kemarahan sosial sering kali tidak lahir karena satu kebijakan tertentu.

Ia merupakan akumulasi dari pengalaman panjang merasa tidak didengar, tidak dilibatkan, atau tidak memperoleh manfaat yang adil dari sistem yang ada.

Ketika perasaan itu menumpuk, sebuah kebijakan baru—apapun bentuknya—mudah menjadi pemicu kekecewaan yang sebenarnya telah lama tersimpan.

Lingkaran yang Saling Memperburuk

Yang membuat situasi semakin rumit adalah bahwa kelelahan ini tampaknya tidak hanya dialami masyarakat.

Pemerintah juga dapat mengalami kelelahan komunikasi.

Ketika setiap kebijakan langsung disambut kritik dan kecurigaan, muncul perasaan bahwa apa pun yang dilakukan akan tetap dianggap salah.

Akibatnya, sebagian institusi mungkin menjadi lebih defensif. Sosialisasi berkurang. Dialog menjadi semakin terbatas.

Di sisi lain, masyarakat merasa tidak dilibatkan. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan, ketidakpercayaan meningkat.

Ketika ketidakpercayaan meningkat, penolakan semakin besar. Lingkaran ini terus berputar dan saling menguatkan.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa situasi seperti ini bukan hal yang unik. Perancis pernah mengalami gelombang protes besar Yellow Vest Movement.

Meskipun dipicu oleh kenaikan pajak bahan bakar, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap gerakan tersebut juga dipengaruhi oleh perasaan ketidakadilan, rendahnya kepercayaan terhadap institusi, dan keyakinan bahwa suara masyarakat tidak cukup didengar oleh pengambil kebijakan (Wagner-Egger et al., 2022).

Amerika Serikat juga mengalami peningkatan polarisasi sosial yang tajam dalam satu dekade terakhir.

Penelitian Finkel dan koleganya menunjukkan bahwa perbedaan pandangan politik semakin sering berkembang menjadi ketidakpercayaan dan permusuhan antarkelompok, bukan sekadar perbedaan pendapat (Finkel et al., 2020).

Pelajaran penting dari berbagai negara tersebut adalah bahwa kebijakan yang baik sekalipun akan sulit diterima jika kepercayaan sosial sedang melemah.

Membangun Kembali Jembatan yang Retak

Membangun kepercayaan tentu tidak mudah. Kepercayaan tidak lahir dari slogan. Ia tumbuh dari pengalaman yang berulang.

Pemerintah perlu menyadari bahwa masyarakat saat ini sedang berada dalam kondisi yang sensitif secara emosional.

Karena itu, komunikasi publik yang terbuka, transparan, dan empatik menjadi semakin penting.

Sosialisasi bukan sekadar menyampaikan keputusan, tetapi menjelaskan alasan, tujuan, manfaat, dan risiko dari sebuah kebijakan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memberi ruang bagi proses memahami sebelum menghakimi. Sikap kritis tetap penting dalam demokrasi.

Namun, kritik yang sehat membutuhkan data, pemahaman, dan kesediaan untuk mendengar.

Kita memerlukan lebih banyak dialog dan lebih sedikit pertengkaran. Lebih banyak penjelasan dan lebih sedikit prasangka.

Lebih banyak upaya memahami dan lebih sedikit dorongan untuk segera menghakimi.

Mungkin persoalan terbesar yang sedang kita hadapi bukan hanya masalah ekonomi, politik, atau kebijakan publik.

Mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang lebih mendasar: kelelahan emosional kolektif.

Bangsa yang lelah akan mudah marah. Bangsa yang marah akan mudah curiga. Bangsa yang curiga akan sulit percaya.

Dan sering kali, yang hilang lebih dahulu bukanlah kepercayaan kepada pemerintah, melainkan kepercayaan bahwa suara kita masih memiliki arti.

Padahal sebuah bangsa tidak dibangun hanya oleh kebijakan, anggaran, atau program kerja.

Sebuah bangsa juga dibangun oleh keyakinan bahwa meskipun berbeda pandangan, kita masih memiliki tujuan bersama dan masih bersedia mendengarkan satu sama lain.

Kepercayaan memang tidak dapat dibangun dalam semalam.

Namun, setiap dialog yang jujur, setiap kebijakan yang transparan, dan setiap kritik yang disampaikan dengan itikad baik adalah langkah kecil untuk memperbaiki hubungan yang mulai renggang.

Di tengah masyarakat yang sedang lelah, mungkin yang paling kita butuhkan bukan sekadar kebijakan baru, melainkan kemampuan untuk kembali saling mendengar.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen; Pengelola sekolah jenjang TK-Sekolah Tinggi; Konselor Keluarga, Anak dan Remaja.

JAKARTA – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Pada 2026, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali membuka layanan KUR dengan bunga rendah untuk membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya.

Baca Juga:

• Danantara: Penguatan IHSG Tunjukkan Kepercayaan Investor terhadap Ekonomi Indonesia

KUR BNI 2026 menawarkan suku bunga sekitar 6 persen efektif per tahun atau setara sekitar 0,5 persen per bulan.

Selain bunga yang terjangkau, KUR BNI juga menyediakan pilihan tenor yang fleksibel mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.

Dengan jangka waktu yang lebih panjang, cicilan bulanan menjadi lebih ringan sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan usaha.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Berdasarkan informasi resmi BNI, calon debitur yang ingin mengajukan KUR harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi buku nikah bagi yang sudah menikah.
- Surat izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha dari pejabat berwenang.
- NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta.
- Dokumen agunan untuk pengajuan kredit di atas Rp100 juta.
- Tidak sedang menerima kredit produktif atau kredit program lain di luar KUR.

Sementara itu, nasabah yang masih memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), atau kartu kredit tetap dapat mengajukan KUR selama status kreditnya lancar.

Cara Mengajukan KUR BNI 2026

Pengajuan KUR BNI dapat dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang BNI terdekat.

Pengajuan Online:

- Kunjungi situs resmi eform.bni.co.id.
- Baca dan pahami syarat serta ketentuan KUR.
- Centang persetujuan persyaratan umum.
- Klik menu "Lanjutkan".
- Isi data pribadi dan data usaha secara lengkap.
- Tunggu proses verifikasi dari pihak BNI.
- Petugas akan melakukan survei lokasi usaha dan wawancara.

Pengajuan Offline:

- Datangi kantor cabang BNI terdekat.
- Membawa seluruh dokumen persyaratan.
- Mengisi formulir pengajuan KUR.
- Menyerahkan dokumen agunan jika diperlukan.
- Mengikuti proses survei dan wawancara dari pihak bank.
- Menunggu proses persetujuan kredit yang umumnya berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari kerja.

Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Rp100 Juta

Bagi pelaku UMKM yang berencana mengajukan pinjaman Rp100 juta, berikut simulasi angsuran per bulan berdasarkan tenor yang dipilih:

Tenor 12 bulan: Rp8.606.643 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp4.432.061 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp3.042.194 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp2.348.503 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp1.933.280 per bulan

Besaran cicilan tersebut dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk menentukan jangka waktu pinjaman yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan arus kas usaha.

Melalui program KUR BNI 2026, pemerintah dan perbankan berharap pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.*

(di/ad)