DAIRI — Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Pengasuh kedua anak itu mengaku mengalami tekanan hidup hingga melampiaskan emosinya kepada korban.

Baca Juga:

• Korban Puting Beliung Masih Keluar Uang untuk Perbaikan Rumah, Bobby: Bantuan Jangan Malah Menyusahkan

Ia disebut kerap memukul korban ketika kedua anak tersebut dianggap nakal.

"Pemeriksaan sementara, RS mengakui selang mengalami tekanan hidup sehingga ketika anak nakal langsung dipukul," kata Syahril, Jumat, 21 Agustus 2026.

Menurut Syahril, RS menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah untuk memukul korban. Beberapa di antaranya sapu dan gantungan baju.

"Selain itu, uang kiriman dari ibu korban sendat-sendat," ujar Syahril.

Meski mengakui perbuatannya, RS mengatakan dirinya sebenarnya menyayangi kedua anak tersebut.

Ia mengaku tindakannya sudah terlalu keras terhadap korban.

"Dia akui terlalu keras ke korban. Tapi sebenarnya dia sayang sama korban. Itulah pengakuannya," sebut Syahril.

Kasus tersebut terungkap setelah video seorang anak laki-laki dengan luka di wajah beredar di media sosial.

Dalam video itu, korban terlihat mengalami luka pada bagian bibir.

Anak tersebut juga mengaku tidak mengetahui keberadaan ibunya. Sementara ayahnya disebut sedang menjalani hukuman karena perkara narkoba.

"Aku disiksa di sini," ucap anak tersebut dalam video.

Syahril mengatakan anak tersebut merupakan AGP. Polisi mendapatkan informasi mengenai kondisi korban dari masyarakat pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Petugas kemudian mendatangi wilayah Kecamatan Sidikalang untuk mengecek informasi tersebut.

Di lokasi, polisi menemukan AGP dalam kondisi mengalami sejumlah luka.

"Di situ petugas mendapati kondisi korban penuh luka di bagian wajah dan kaki," kata Syahril.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dairi kemudian berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Dairi untuk mengevakuasi korban.

Saat hendak membawa AGP, petugas sempat dihalangi RS.

Namun, setelah memperkenalkan diri sebagai polisi, petugas akhirnya diperbolehkan membawa korban.

"Saat mau membawa korban, petugas dihalangi wanita inisial RS (52). Tapi setelah petugas memperkenalkan diri baru lah diizinkan," ucapnya.

AGP kemudian dibawa ke RSUD Sidikalang untuk mendapatkan perawatan. Hingga kini, kondisinya masih dipantau petugas.

Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mengetahui AGP dan adiknya, AP, dititipkan kepada RS oleh ibu mereka.

Sang ibu bekerja di luar kota, sedangkan ayah kedua anak tersebut sedang menjalani hukuman dalam perkara narkoba.

RS diketahui merupakan teman dari ibu korban. Selama mengasuh kedua anak tersebut, RS menerima imbalan Rp500 ribu setiap pekan.

"Ibu korban dan RS ini statusnya teman. Setiap minggunya ibu korban memberi imbalan Rp 500 ribu agar RS mengasuh kedua anaknya," ungkap Syahril.

Namun, selama berada dalam pengasuhan RS, AGP dan AP diduga kerap mengalami kekerasan.

"Nah, selama diasuh RS, ternyata AGP dan adiknya sering dianiaya," tambahnya.

Hasil pemeriksaan medis menunjukkan AGP mengalami sejumlah luka.

Di antaranya luka pada bagian bibir, lebam di tangan kiri, serta luka pada kaki yang sudah mengalami infeksi hingga bernanah.

Polisi kemudian mengamankan RS untuk menjalani pemeriksaan di Polres Dairi. Sementara AGP dan AP masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Kasus dugaan penganiayaan terhadap kedua anak tersebut masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian.* (km/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Jumat, 21 Agustus 2026.

Dalam kunjungannya, Bobby melihat langsung proses perbaikan rumah yang dilakukan warga secara mandiri.

Baca Juga:

• Dari Narkoba hingga Pelecehan, Ini Alasan Polda Sumut Tak Pecat AKP Fadlun

Menurut dia, bantuan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perbaikan rumah sehingga warga masih harus mengeluarkan biaya sendiri.

"Ya, kemarin memang ada bantuan. Cuma tadi saya dengar ini bantuannya menyusahkan. Artinya, rumahnya rusak, dibantu bahan bangunan. Pertama, bahan bangunannya misalnya satu rumah yang dibutuhkan 30 lembar seng dan 30 kayu misalnya, ini dibantu Cuma 10," kata Bobby Nasution, Jumat (21/8/2026).

Menurut Bobby, kondisi tersebut justru dapat menambah beban warga yang sedang terdampak bencana.

Mereka harus membeli kekurangan material menggunakan uang pribadi untuk memperbaiki rumah.

"Jadi masyarakat sudah kena musibah, harus beli lagi. Makanya saya bilang ini bantuannya menyusahkan, nambah-nambah PR lagi. Kalau mengasih bantuan harusnya yang komplit lah ya. Jangan malah tambah menyusahkan," lanjutnya.

Bobby mengatakan sebagian besar warga yang terdampak bencana di kawasan tersebut berasal dari kelompok ekonomi rendah.

Karena itu, pemerintah perlu memberikan bantuan yang lebih menyeluruh agar masyarakat tidak kembali terbebani setelah terkena musibah.

"Banyak yang jualan juga tidak bisa jualan, terus ini rata-rata ekonominya lemah, ya. Jadi kita minta nanti dari provinsi saja, nggak apa-apa. Dari anggaran provinsi yang menanganinya," ujar Bobby.

Ia memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengambil bagian dalam penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung.

Bobby mengatakan rumah yang mengalami kerusakan berat akan dibangun kembali.

Sementara bentuk atau model rumah nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemilik.

"Seperti kata saya tadi, modelnya silakan pilih nanti. Yang atapnya hilang, ini semuanya kita bangun lagi. Biar kita (Pemprov) saja yang bangun semuanya," katanya.

Bobby menilai penanganan bantuan bencana harus berbeda dengan bantuan reguler.

Menurut dia, bantuan untuk korban musibah seharusnya diberikan secara tuntas sehingga warga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Ia menjadikan kondisi di Medan Johor sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam menangani bencana serupa pada masa mendatang.

"Ini pembelajaran bagi kita ya, bagi kami pemerintah. Khususnya Pemerintah Provinsi, saya minta kalau ngasih bantuan jangan tanggung-tanggung. Namanya bantuan musibah, ya, bukan bantuan reguler biasa. Itu harusnya bisa selesai. Kalau bantuan reguler kan namanya stimulan tiap bulan, nah itu mungkin tidak semuanya tidak apa-apa. Tapi kalau bantuan musibah, saya rasa harus bisa komplit selesai semuanya," ungkapnya.

Angin puting beliung sebelumnya menerjang sejumlah wilayah di Kota Medan dan menyebabkan ratusan rumah mengalami kerusakan.

Pemerintah daerah melakukan pendataan serta penanganan terhadap warga yang terdampak.

Kunjungan Bobby ke Medan Johor dilakukan untuk memastikan kondisi warga sekaligus melihat kebutuhan perbaikan rumah secara langsung.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya akan menyiapkan langkah penanganan agar rumah warga yang rusak dapat segera diperbaiki.* (km/ad)

MEDAN – Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski tercatat telah lima kali melakukan pelanggaran etik dan disiplin.

Fadlun merupakan personel Pelayanan Markas (Yanma) Polda Sumut.

Baca Juga:

• BNN Dorong Pelarangan Total Vape untuk Cegah Peredaran Narkotika

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan, keputusan untuk mempertahankan atau memberhentikan seorang anggota Polri merupakan kewenangan pimpinan berdasarkan hasil penilaian terhadap yang bersangkutan.

"Apabila penilaian pimpinan menganggap yang bersangkutan tidak layak, maka dilakukan sidang PTDH. Tetapi apabila masih layak, masih diberi kesempatan untuk bertugas lebih baik," kata Ferry.

Ferry mengatakan catatan pelanggaran Fadlun telah berlangsung sejak 2011.

Saat itu, Fadlun masih berpangkat Inspektur Satu (Iptu) dan menjabat sebagai Kasat Sabhara Polres Hulu Sungai Selatan, Polda Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan Propam Polda Kalimantan Selatan pada 24 Juni 2011, Fadlun mendapat sanksi penundaan pendidikan dan teguran tertulis terkait perkara pemerasan.

Selain itu, Fadlun disebut pernah membuat opini negatif mengenai sesama anggota kepolisian.

Pada 2015, ia kembali terseret perkara dugaan penelantaran keluarga.

Setahun kemudian, pada 2016, Fadlun menjalani sidang disiplin karena penyalahgunaan narkoba setelah hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif.

Catatan pelanggaran lainnya terjadi pada 2023. Saat itu, Fadlun menjalani sidang kode etik terkait dugaan pelecehan seksual.

Dalam sidang tersebut, Bid Propam menjatuhkan sejumlah sanksi, antara lain kewajiban meminta maaf, pembinaan rohani dan mental selama satu bulan, serta demosi atau penundaan kenaikan pangkat.

Fadlun juga dicopot dari jabatannya selama satu tahun.

"Yang bersangkutan sudah 3 kali melakukan pelanggaran di Sumut, 1 kali di Kalimantan Selatan. Dengan yang ini, jadinya 5 kali," ungkap Ferry.

Pelanggaran terbaru Fadlun terjadi pada 2026.

Ia dinyatakan melakukan intervensi terhadap penanganan perkara yang ditangani Satreskrim Polres Batu Bara.

Perkara tersebut ditangani Aipda Halomoan Gultom.

Fadlun kemudian menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Bid Propam Polda Sumut pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Hasil sidang menjatuhkan sanksi demosi selama dua tahun serta kewajiban mengikuti pembinaan rohani selama satu bulan.

"Kami juga melakukan sidang kode etik dengan sanksi demosi selama 2 tahun. Lalu wajib mengikuti pembinaan rohani selama 1 bulan," kata Kombes Ferry Walintukan.

Ferry mengatakan salah satu hal yang memberatkan Fadlun adalah statusnya sebagai perwira yang dinilai seharusnya memberikan contoh baik kepada bawahannya.

Dalam persidangan, Fadlun juga disebut mengakui perbuatannya.

Meski telah lima kali tercatat melakukan pelanggaran, Fadlun tidak dijatuhi hukuman PTDH.

Polda Sumut menyatakan keputusan tersebut berkaitan dengan penilaian pimpinan mengenai kelayakan seorang anggota untuk tetap berada di institusi Polri.

Dalam kasus terbaru, Fadlun dijatuhi demosi selama dua tahun dan wajib menjalani pembinaan rohani selama satu bulan.

Polda Sumut menyatakan Fadlun masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Kasus Fadlun sebelumnya menjadi perhatian setelah beredar unggahan di media sosial dari seorang perempuan melalui akun Instagram @yunitasari_.

Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa suaminya, AKP Fadlun, gagal naik pangkat karena membongkar dugaan praktik pungutan liar di Polres Batu Bara.

Namun, Polda Sumut membantah penundaan kenaikan pangkat Fadlun berkaitan dengan dugaan pembongkaran pungli.

Ferry mengatakan Fadlun justru dilaporkan Aipda Halomoan Gultom ke Bid Propam Polda Sumut karena diduga melakukan intervensi terhadap perkara yang sedang ditangani.

Laporan tersebut masuk menjelang proses kenaikan pangkat Fadlun dari AKP menjadi Komisaris Polisi pada awal Juli 2026.

Polda Sumut kemudian menunda proses kenaikan pangkat karena dugaan pelanggaran etik tersebut masih dalam proses pemeriksaan.

Di sisi lain, Aipda Halomoan Gultom juga dilaporkan kuasa hukum pemilik usaha di Kabupaten Batu Bara terkait dugaan pemerasan.

"AKP F, yang bersangkutan melaporkan bahwa Aipda G ini melakukan pemerasan terhadap kasus yang ditanganinya, seperti itu," kata Ferry, Selasa (4/8/2026).

"Iya, dianggap bahwa yang bersangkutan melakukan intervensi terhadap perkara yang ditangani oleh Aipda G," sambungnya.

Dengan keputusan terbaru tersebut, Fadlun tetap berstatus sebagai anggota Polri.

Polda Sumut menyatakan sanksi demosi dan pembinaan diberikan sebagai bentuk kesempatan bagi yang bersangkutan untuk memperbaiki diri dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.* (km/ad)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Nama-nama tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan dan investigasi yang dilakukan kepolisian.

Baca Juga:

• Dua Polisi di Sumut Dijatuhi Sanksi Demosi, Satu Terjerat Dugaan Pemerasan

"Kami melakukan penyelidikan dan investigasi terkait peristiwa yang terjadi. Beberapa nama sudah kami amankan," ujar Sigit kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Meski penyelidikan terhadap dugaan pelaku terus dilakukan, Sigit mengatakan prioritas Polri saat ini adalah memastikan kebakaran dapat segera dipadamkan.

"Saat ini fokus kami adalah pemadaman," tuturnya.

Di tengah penanganan karhutla di Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga mengeluarkan instruksi kepada enam gubernur di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat "Merespons Penurunan Kualitas Udara dan Ancaman Karhutla di Musim Kemarau 2026".

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meminta pemerintah daerah di Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan meningkatkan langkah perlindungan terhadap keselamatan masyarakat.

KLH menilai fenomena El Nino kuat sejak Juli 2026 menjadi salah satu faktor utama meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Kondisi tersebut turut berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah.

Data pemantauan terbaru menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2,5 di sejumlah daerah telah mencapai tingkat yang perlu mendapat perhatian.

Di Kampar, Riau, konsentrasi PM2,5 tercatat 48,84 mikrogram per meter kubik. Sementara di Ogan Ilir, Sumatra Selatan, mencapai 47,39 mikrogram per meter kubik.

Adapun di Katingan, Kalimantan Tengah, konsentrasi PM2,5 tercatat 30,16 mikrogram per meter kubik.

Kota Jambi tercatat 26,18 mikrogram per meter kubik, Pontianak 26,41 mikrogram per meter kubik, dan Banjarmasin 17,40 mikrogram per meter kubik.

Penurunan kualitas udara tersebut menjadi perhatian karena asap karhutla dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko terhadap kesehatan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat sebaran titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan.

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni 767 titik.

Selanjutnya, Kalimantan Barat 560 titik, kemudian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara 3 titik.

Tingginya jumlah titik panas menjadi perhatian pemerintah karena kondisi cuaca kering dapat meningkatkan risiko meluasnya kebakaran.

Polri bersama pemerintah dan instansi terkait kini memprioritaskan pemadaman sekaligus penanganan karhutla.

Di sisi lain, proses penyelidikan terhadap pihak yang diduga menjadi penyebab kebakaran tetap dilakukan untuk mengungkap sumber dan kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya.* (mi/ad)

BATAM – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin di perairan Kepulauan Riau (Kepri).

Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik dua kasus tersebut.

Baca Juga:

• Dua Polisi di Sumut Dijatuhi Sanksi Demosi, Satu Terjerat Dugaan Pemerasan

Namun, ia menegaskan keterkaitan tersebut bukan semata-mata karena para pelaku merupakan warga negara Myanmar.

"Pengungkapan kasus ini ada kaitannya dengan kasus ketamin. Ada irisan dan ada kaitan. Namun bukan karena pelakunya sama-sama warga Myanmar. Kami masih mengembangkan untuk mengungkap jaringan di atasnya," ujar Suyudi di Batam, Jumat (21/8/2026).

Menurut Suyudi, penyidik menemukan pola yang mirip dalam kedua kasus.

Di antaranya penggunaan kapal berbendera Tanzania, pergantian nama kapal beberapa kali, serta pergerakan kapal yang dinilai tidak biasa di sekitar Selat Malaka dan perairan Kepri.

Sebelumnya, pada 6 Agustus 2026, tim gabungan TNI AL, Bea Cukai, Bareskrim Polri, dan BNN menggagalkan penyelundupan 1.298 kilogram atau hampir 1,3 ton ketamin.

Barang tersebut ditemukan dari kapal MV King Sun di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau.

Kapal itu membawa tujuh warga negara Myanmar dan satu warga negara Taiwan.

Kasus tersebut kemudian menjadi salah satu petunjuk bagi aparat dalam mendalami jaringan penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

Dua pekan kemudian, tepatnya 17 Agustus 2026, tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan Polda Kepri kembali mengamankan sebuah kapal bernama MV Ocean Porter.

Kapal tersebut ditangkap di perairan Tanjung Parit, Karimun, dengan barang bukti 2,6 ton sabu cair. Seluruh awak kapal diketahui merupakan warga negara Myanmar.

Suyudi mengatakan pergerakan kapal menjadi salah satu hal yang diperhatikan penyidik.

Kapal diduga bergerak berputar-putar untuk mencari celah masuk ke wilayah Indonesia.

"Dari pergerakan kapalnya, mereka seperti mencari peluang masuk ke Indonesia dengan berputar-putar. Ini untuk mengelabui petugas agar terkesan tidak akan masuk ke wilayah Indonesia," kata Suyudi.

Selain mengungkap jaringan penyelundupan, BNN juga menyoroti perubahan modus yang digunakan pelaku.

Narkotika yang biasanya ditemukan dalam bentuk padat kini mulai diselundupkan dalam bentuk cair.

Suyudi mengatakan narkotika cair tersebut dapat dimanfaatkan untuk dimasukkan ke dalam cartridge vape atau rokok elektrik.

"Bentuk cair ini kemudian dimanfaatkan untuk dimasukkan ke dalam cartridge vape atau rokok elektrik. Narkotika masuk melalui gaya hidup masyarakat," jelasnya.

Perubahan modus tersebut dinilai menjadi tantangan baru bagi aparat penegak hukum.

Peredaran narkotika dapat menyasar masyarakat melalui produk yang secara kasatmata terlihat seperti bagian dari gaya hidup sehari-hari.

Karena itu, BNN RI merekomendasikan adanya regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan vape.

Suyudi bahkan menyampaikan perlunya pelarangan total untuk mencegah penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran narkotika.

"Sejalan dengan fakta tersebut, negara membutuhkan regulasi yang ketat dan kuat," tegasnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mengatakan jaringan kejahatan akan mencari jalur baru ketika akses di suatu wilayah berhasil ditutup aparat.

"Ketika satu tempat ditutup, mereka pasti mencari pasar baru. Salah satunya Indonesia, karena rokok elektrik belum dilarang," kata Djaka.

Menurut dia, aparat masih menemukan kapal yang melintas di kawasan Selat Malaka.

Sebagian di antaranya diduga mencari celah untuk memasukkan barang ilegal ke Indonesia.

Pengungkapan dua kasus narkotika dalam waktu berdekatan tersebut menjadi perhatian aparat karena menunjukkan adanya pola penyelundupan melalui jalur laut.

BNN bersama instansi terkait kini masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang berada di balik pengiriman narkotika tersebut.* (mi/ad)

MEDAN – Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Bidpropam Polda Sumut) menjatuhkan sanksi terhadap dua anggota polisi melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Kedua anggota tersebut adalah AKP Fadlun Alfitri, anggota Yanma Polda Sumut, dan Aipda Halomoan Gultom, anggota Reserse Kriminal Polres Batubara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ambil Alih Perbaikan 170 Rumah Rusak akibat Cuaca Ekstrem di Medan

AKP Fadlun Alfitri dijatuhi sanksi demosi selama dua tahun, sedangkan Aipda Halomoan Gultom mendapat demosi selama tiga tahun.

Keduanya juga diwajibkan menjalani pembinaan mental dan rohani (Bintalroh) selama satu bulan.

Khusus Aipda Halomoan Gultom, sanksinya ditambah dengan Penempatan Khusus (Patsus) selama 14 hari.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan didampingi Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dwi Agung menjelaskan putusan terhadap AKP Fadlun dijatuhkan dalam sidang KKEP pada Rabu, 19 Agustus 2026.

"Dalam sidang KKEP tersebut AKP Fadlun Alfitri diputuskan dengan sanksi demosi selama 2 tahun dan wajib mengikuti pembinaan rohani selama 1 bulan," ujar Kombes Ferry Walintukan saat konferensi pers, Jumat (21/8) sore.

Ferry menjelaskan, AKP Fadlun Alfitri dipersangkakan melanggar Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (1) huruf M tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan dugaan intervensi dalam penanganan kasus yang ditangani Aipda Halomoan Gultom.

Menurut Ferry, berdasarkan catatan kepolisian, AKP Fadlun telah lima kali melakukan pelanggaran.

Pelanggaran pertama terjadi ketika Fadlun bertugas di Polda Kalimantan Selatan pada 24 Juni 2011.

Saat itu, Fadlun yang masih berpangkat Iptu dan menjabat Kasat Sabhara Polres Hulu Sungai Selatan mendapat sanksi berupa penundaan pendidikan dan teguran tertulis terkait kasus pemerasan.

Ia kemudian disebut melakukan pelanggaran lain berupa dugaan membuat opini negatif terhadap rekan kerja sesama anggota Polri.

Pelanggaran berikutnya terjadi saat Fadlun bertugas di Polres Nias. Ia disidang disiplin terkait penelantaran istri.

Pelanggaran keempat terjadi saat bertugas di Polres Tapanuli Tengah dalam kasus narkoba.

Selanjutnya, ketika bertugas di Polres Batubara, Fadlun dijatuhi sanksi dalam sidang kode etik terkait pelecehan seksual terhadap seorang wanita PHL di Mapolres Batubara.

Setelah menjalani sidang kode etik, ia didemosi dan dipindahkan ke Yanma Polda Sumut.

Pelanggaran kelima berkaitan dengan dugaan intervensi penanganan kasus yang ditangani Aipda Halomoan Gultom.

Ferry mengatakan riwayat pelanggaran tersebut menjadi salah satu hal yang memberatkan dalam sidang KKEP AKP Fadlun.

"Berdasarkan UU Polri ada disebutkan seseorang yang sudah melakukan pelanggaran dan telah menjalani sidang disiplin dan Komisi Kode Etik Polri bahwa yang bersangkutan bisa dilakukan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)," katanya sembari menambahkan, walau AKP Fadlun masih mengajukan banding bisa saja dilakukan PTDH namun itu hak Proregratif pimpinan.

Dalam persidangan, terdapat pula hal yang meringankan. AKP Fadlun dinilai berkelakuan baik, proaktif, serta mengakui kesalahannya.

Namun, riwayat lima pelanggaran dan statusnya sebagai perwira yang seharusnya menjadi teladan bagi anggota di bawahnya menjadi faktor yang memberatkan.

Sementara itu, Aipda Halomoan Gultom dijatuhi demosi selama tiga tahun. Ia juga diwajibkan menjalani Patsus selama 14 hari dan Bintalroh selama satu bulan.

Aipda Halomoan disidang KKEP pada 18 Agustus 2026 terkait kasus dugaan pemerasan. Ia disebut menerima uang dari seorang pelaku UMKM di Kabupaten Batubara.

"Aipda Halomoan Gultom disidang pada 18 Agustus 2026 dalam kasus pemerasan. Yang bersangkutan ada menerima uang dari seorang pelaku UMKM di Kabupaten Batubara yang berakibat memengaruhi profesionalisme Polri," jelasnya.

Menurut Ferry, Aipda Halomoan masih bertugas di Polres Batubara sambil menunggu pelaksanaan demosi.

Ia disebut melanggar Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (1) huruf C terkait kewajiban menjalankan tugas dengan benar dan larangan menerima atau meminta sesuatu dari pihak yang berkaitan dengan pekerjaannya.

"Untuk kedua personel mengakui perbuatannya melakukan kesalahan, meminta keringanan. Keduanya akan menjalani hukuman setelah putusan keluar," pungkasnya.* (sp/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau lokasi ratusan rumah yang rusak akibat cuaca ekstrem di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Jumat, 21 Agustus 2026.

Bobby mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membantu memperbaiki seluruh rumah warga yang terdampak.

Baca Juga:

• Diduga Kram Saat Berenang, Siswa SMA Tewas Tenggelam di Danau Toba

Keduanya berdialog dengan warga untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan masyarakat setelah bencana.

Dalam kunjungan tersebut, Bobby menerima keluhan warga mengenai bantuan material yang sebelumnya diberikan Pemerintah Kota Medan.

Menurut warga, bantuan tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan perbaikan rumah.

"Kemarin memang ada bantuan, cuman tadi saya dengar ini bantuannya menyusahkan," kata Bobby Nasution, Jumat (21/8/2026).

Bobby menjelaskan, warga menerima bantuan berupa bahan bangunan dengan jumlah yang dinilai tidak mencukupi.

Kondisi tersebut menjadi persoalan bagi warga dengan kondisi ekonomi terbatas karena mereka masih harus membeli material tambahan.

"Artinya rumahnya rusak dibantu bahan bangunan, misalnya satu bangunan yang dibutuhkan 30 lembar seng atau 30 kayu, yang dibantu cuman 10, masyarakat yang kena musibah harus beli lagi, ngerjainnya juga butuh biaya, di sini rata-rata ekonominya lemah," jelasnya.

Bobby kemudian mengatakan Pemprov Sumut akan mengambil alih penanganan perbaikan rumah yang rusak akibat cuaca ekstrem tersebut.

Ia menyebut rumah yang mengalami kerusakan berat atau hancur akan dibangun kembali.

Sementara bagian rumah yang mengalami kerusakan seperti atap juga akan diperbaiki.

"Jadi saya minta dari provinsi saja yang menanganinya, kita bantu semuanya kita bangun semua. Yang hancur kita bangun baru nanti bebas pilih modelnya, yang atapnya hilang nanti kita bangun lagi," sebutnya.

Bobby juga meminta agar pemberian bantuan kepada korban bencana dilakukan secara lengkap.

Ia bahkan berseloroh kepada Zakiyuddin agar material bantuan yang sebelumnya sudah diberikan dapat dijual kembali.

"Minta tolong nanti Pak Wakil seng yang sudah ada boleh dijual lagi aja, artinya kalau ngasih bantuan yang komplit lah, tidak nyusahin," tuturnya.

Menurut Bobby, evaluasi terhadap bantuan bencana penting dilakukan agar masyarakat yang sedang mengalami musibah tidak kembali terbebani karena harus mencari biaya tambahan untuk memperbaiki rumah.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Medan mencatat sebanyak 170 rumah rusak akibat cuaca ekstrem yang melanda Kota Medan.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) BPBD Medan per Kamis, 20 Agustus 2026, kerusakan terdiri atas 147 rumah rusak ringan, 19 rumah rusak sedang, dan enam rumah rusak berat.

"Serta dua fasilitas umum atau rumah ibadah juga terdampak," tulis laporan Pusdalops BPBD Medan.

Cuaca ekstrem terjadi pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah Kota Medan dan menyebabkan kerusakan pada rumah warga serta fasilitas umum.

Sebanyak 14 kelurahan di delapan kecamatan terdampak.

Wilayah tersebut meliputi Medan Barat, Medan Denai, Medan Amplas, Medan Sunggal, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Helvetia, dan Medan Johor.

BPBD Medan mencatat sebanyak 197 kepala keluarga atau 630 jiwa turut terdampak bencana tersebut.

"BPBD Medan bersama pemangku kebijakan terkait terus melakukan berbagai upaya termasuk melakukan pendataan jumlah pengungsi dan mendirikan tenda posko," tutup laporan tersebut.* (d/ad)

TOBA – Seorang siswa SMA berinisial GM, 17 tahun, tewas tenggelam di Danau Toba, tepatnya di Pantai Biru, Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Jumat, 21 Agustus 2026.

Korban yang merupakan siswa kelas XII SMA Negeri Uluan itu diduga mengalami kram pada bagian kaki saat berenang bersama empat temannya.

Baca Juga:

• Rico Waas Hadiri Kenal Pamit Wakapolda Sumut, Sinergi Keamanan Diharapkan Makin Kuat

Saat itu, GM bersama empat temannya datang ke Pantai Biru untuk berenang.

"Korban bersama keempat temannya sempat berenang menuju tepian yang berjarak sekitar 100 meter. Namun, setelah korban melompat ke danau sekitar 10 meter dari lokasi awal, korban mengalami kram pada bagian kaki," ujar Khairudin, Jumat (21/8/2026).

Saat GM mengalami kram, posisi keempat temannya sudah cukup berjauhan.

Kondisi tersebut membuat mereka tidak sempat memberikan pertolongan kepada korban.

"Korban mengalami kram pada bagian kakinya. Karena jarak korban dengan saksi sudah agak berjauhan, keempat temannya tidak sempat memberikan pertolongan," ujarnya.

Mengetahui korban mengalami kesulitan saat berenang, teman-temannya segera meminta bantuan warga sekitar dan Forkopimda.

Pencarian kemudian dilakukan secara gabungan.

Tim gabungan menyisir lokasi untuk mencari keberadaan korban. Setelah sekitar tiga jam pencarian, korban akhirnya ditemukan.

"Pada sekitar pukul 14.20 WIB, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," ujarnya.

Jenazah GM kemudian dievakuasi ke RSUD Porsea. Pemeriksaan luar dilakukan untuk mengetahui kondisi dan penyebab kematian korban.

Jenazah selanjutnya didampingi oleh pihak keluarga.

Polsek Balige melakukan sejumlah langkah setelah kejadian tersebut.

Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan dari sejumlah saksi.

Polisi juga berkoordinasi dengan BPBD serta instansi terkait selama proses pencarian dan evakuasi korban.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya wisatawan dan anak-anak yang beraktivitas di kawasan Danau Toba, untuk meningkatkan kewaspadaan saat berenang.

Kondisi tubuh yang tiba-tiba mengalami kram di dalam air dapat membahayakan keselamatan, terutama ketika jarak dengan orang lain cukup jauh.* (d/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri acara Kenal Pamit Wakapolda Sumatera Utara di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Jumat, 21 Agustus 2026.

Acara tersebut menjadi bagian dari pergantian kepemimpinan Wakapolda Sumatera Utara dari Brigjen Pol. Sonny Irawan kepada Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak.

Baca Juga:

• Kisah Perjuangan Djamin Ginting Diangkat ke Layar Lebar, Pemko Medan Beri Dukungan

Acara Kenal Pamit berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Brigjen Pol. Sonny Irawan berpamitan setelah mendapat amanah baru sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen) Sespim Lemdiklat Polri.

Selama menjabat Wakapolda Sumut, Sonny Irawan disebut aktif membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Medan.

Tongkat estafet Wakapolda Sumut kemudian diterima Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak. Sebelumnya, Naek Pamen menjabat sebagai Karo Provos Divpropam Polri.

Kehadiran Naek Pamen diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Polda Sumut dan pemerintah daerah, terutama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah.

Upacara serah terima jabatan dan Kenal Pamit tersebut dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto.

Acara turut dihadiri para Pejabat Utama Polda Sumut dan Kapolres jajaran.

Di sela acara, Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di Sumatera Utara.

Rico berharap hubungan dan koordinasi yang telah terbangun antara Pemerintah Kota Medan dan Polda Sumut dapat terus berjalan meski terjadi pergantian pejabat.

Sementara kepada Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak, Rico menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas sebagai Wakapolda Sumut.

"Kita berharap hubungan baik dan koordinasi yang telah terbangun selama ini dapat terus berlanjut demi mendukung terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta kondusivitas Kota Medan yang kita cintai ini," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Pergantian kepemimpinan di tubuh Polda Sumut diharapkan tidak mengurangi koordinasi yang selama ini telah berjalan.

Sebaliknya, kerja sama tersebut dapat semakin diperkuat untuk menghadapi berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung pemutaran film nasional "Djamin Setia Selamanya" yang mengangkat perjalanan hidup dan perjuangan pahlawan nasional Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamin Ginting.

Film tersebut dijadwalkan tayang serentak di bioskop pada 1 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Pemda di Sumut Percepat Pembangunan, Waspadai Cuaca Akhir Tahun

Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan siap ikut mempromosikan film tersebut.

Menurut dia, kisah perjuangan Djamin Ginting memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Kota Medan.

"Kami siap mempromosikan film ini karena kisah perjuangan Letjen Djamin Ginting juga erat kaitannya dengan Kota Medan," ujar Rico Waas didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas.

Rico menilai film tersebut dapat menjadi karya sinematik yang monumental.

Selain memperkenalkan sosok Djamin Ginting sebagai pahlawan nasional kepada masyarakat, film itu dinilai dapat memberikan refleksi mengenai perjalanan perjuangan tokoh tersebut.

Karena itu, Pemerintah Kota Medan berencana menggelar kegiatan nonton bareng bersama masyarakat.

"Kami berencana akan menggelar nonton bareng bersama masyarakat," tambah Rico Waas.

Dalam pertemuan tersebut, Riahna Djamin Ginting menyampaikan rencana penayangan film yang menceritakan perjuangan Letjen TNI (Purn) Djamin Ginting.

Menurut Riahna, proses produksi film telah melalui tahapan syuting yang cukup panjang. Film tersebut kini siap ditayangkan kepada masyarakat.

"Setelah melakukan proses syuting yang cukup panjang, akhirnya film mengisahkan perjuangan pahlawan nasional Letjen Djamin Ginting siap tayang pada 1 Oktober 2026 di Bioskop 21 dan Cinepolis," ujarnya.

Film "Djamin Setia Selamanya" diharapkan menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan sejarah perjuangan Djamin Ginting, khususnya kepada generasi muda.

Selain menjadi hiburan, film tersebut juga membawa kisah mengenai perjuangan seorang tokoh yang memiliki hubungan erat dengan sejarah Sumatera Utara dan Kota Medan.

Audiensi tersebut tidak hanya membahas rencana pemutaran film.

Riahna Djamin Ginting juga menyampaikan rencana prosesi adat penabalan marga kepada Rico Waas dan istrinya, Airin Rico Waas, pada Oktober 2026.

Dalam prosesi tersebut, Rico Waas akan ditabalkan marga Ginting Suka, sedangkan Airin Rico Waas akan ditabalkan marga Sembiring Pelawi.

"Rangkaian prosesi adat tersebut nantinya akan dilakukan oleh empat raja yang ada di Kota Medan," tambah Riahna.

Dalam audiensi tersebut, Riahna Djamin Ginting turut didampingi Oddie Octaviadi, Roy Fachraby Ginting, Roma Elisya Sebayang, dan Edison Ginting.

Rombongan juga menyerahkan cenderamata kepada Rico Waas berupa kain bakabuluh dan alat musik tradisional Karo kulcapi.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi pembangunan fisik dan nonfisik.

Percepatan diperlukan untuk menghindari hambatan pekerjaan menjelang akhir 2026, terutama akibat faktor cuaca.

Baca Juga:

• Waktu Tinggal 4 Bulan, Tito Karnavian Minta Anggaran Pemulihan Bencana Sumatera Segera Dibelanjakan

Rapat berlangsung di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 02, Medan, Jumat (21/8/2026).

Dalam rapat tersebut turut disampaikan pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Konsumen dan Ranperda Kepemudaan.

Rapat paripurna dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus bersama para wakil ketua dan anggota DPRD Sumut, serta jajaran pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menyoroti aspirasi masyarakat mengenai percepatan realisasi bantuan bidang kesejahteraan rakyat (Kesra).

Bantuan yang dimaksud antara lain bantuan sosial, bantuan untuk rumah ibadah, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai bentuk bantuan lain yang telah dialokasikan dalam Perda APBD Sumut 2026.

"Khususnya kepada Biro Kesra agar segera mempercepat realisasi anggarannya," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, percepatan diperlukan agar program yang telah dianggarkan pemerintah dapat segera dirasakan masyarakat dan tidak menumpuk menjelang akhir tahun.

Usai rapat paripurna, Bobby kembali menegaskan pentingnya mempercepat pembangunan fisik di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Saat ini waktu telah mendekati September 2026 atau akhir triwulan III.

Karena itu, capaian realisasi pembangunan menjadi perhatian pemerintah provinsi sebelum memasuki akhir tahun anggaran.

"Hari ini yang juga perlu kita percepat tentu pelaksanaan (pembangunan) fisik. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada kendala nanti kalau menjelang akhir tahun. Walaupun sekarang kita bersyukur curah hujan belum terlalu tinggi, bahkan di beberapa daerah itu panas. Jadi jangan sampai nanti pengerjaan terkendala cuaca (musim hujan)," tegasnya.

Bobby mengatakan percepatan pembangunan juga dilakukan melalui peninjauan langsung ke berbagai daerah.

Bersama Wakil Gubernur Sumut Surya dan jajaran Pemprov Sumut, ia saat ini tengah meninjau wilayah Kepulauan Nias.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Yang pasti kita rancang sebelum akhir tahun ini, akan berkantor di wilayah lainnya (setelah Kepulauan Nias)," katanya.

Selain Kepulauan Nias, Bobby menyebut Pemprov Sumut berencana berkantor sementara di sejumlah kawasan lain.

Wilayah tersebut antara lain Tabagsel, Pantai Timur, dan Dataran Tinggi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendekatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dengan berada langsung di daerah, Pemprov Sumut dapat memantau program sekaligus mengidentifikasi persoalan yang muncul di lapangan.

Bobby berharap percepatan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan sebelum memasuki periode dengan curah hujan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, pekerjaan fisik yang membutuhkan kondisi cuaca mendukung tidak mengalami keterlambatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus mengapresiasi langkah Bobby Nasution dalam mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Ia berharap kesepakatan KUA-PPAS antara pemerintah provinsi dan DPRD Sumut dapat segera dilanjutkan dengan pembahasan Ranperda P-APBD Sumut 2026 sesuai jadwal.

Percepatan pembahasan anggaran dan pelaksanaan pembangunan tersebut diharapkan dapat menjaga target pembangunan Sumatera Utara hingga akhir tahun sekaligus memastikan program yang telah direncanakan benar-benar terlaksana di tengah masyarakat.* (ad)

JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga mempercepat realisasi anggaran pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Percepatan diperlukan karena waktu pelaksanaan program tahun anggaran 2026 tinggal sekitar empat bulan.

Baca Juga:

• Serapan Baru 38,81 Persen, Pemkab Gayo Lues Perketat Evaluasi Dana Tambahan TKD Rp24,9 Miliar

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan pemerintah harus segera digunakan.

Menurut dia, anggaran tersebut tidak boleh berhenti pada tahap pengalokasian.

"Karena ini tambahan uang TKD, spesifik untuk menangani bencana, dikasih besar-besar oleh Pak Presiden, jangan tidak dimanfaatkan," kata Tito dalam Rapat Laporan Update Percepatan Rencana Induk pada Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera, Jumat (21/8/2026).

Pemerintah telah menyiapkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dana tersebut diarahkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan prioritas masing-masing daerah.

Tito meminta jajaran Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memperkuat pengawasan terhadap daerah yang realisasi anggarannya masih rendah.

Evaluasi diperlukan untuk menemukan berbagai kendala, baik administratif, teknis, maupun persoalan lain yang membuat program pemulihan berjalan lambat.

Selain tambahan TKD, Satgas PRR juga mendorong kementerian dan lembaga mempercepat pelaksanaan anggaran tambahan belanja (ABT) yang telah disiapkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut Tito, anggaran yang sudah tersedia harus segera diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

"Yang dibutuhkan masyarakat saat ini jelas nomor satu adalah perbaikan jalan yang rusak, jembatan rusak. Saya bersyukur Menteri PU sudah turun anggaran karena infrastruktur ini paling ditunggu sekali," ujar Tito.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp38,9 triliun melalui ABT 2026 untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumatera.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp37 triliun disebut telah dikeluarkan. Sebagian anggaran lainnya masih berada dalam proses persetujuan dan pencairan.

Tito meminta para penanggung jawab program di kementerian dan lembaga memastikan anggaran yang telah tersedia segera dilaksanakan.

Sementara untuk anggaran yang masih dalam proses, koordinasi dengan Kementerian Keuangan diminta dipercepat.

Langkah tersebut diperlukan agar pencairan anggaran tidak terlalu dekat dengan batas akhir tahun anggaran.

Satgas PRR akan terus memperkuat monitoring di lapangan untuk memastikan penggunaan TKD dan ABT benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Pengawasan juga dilakukan untuk menemukan persoalan baru yang belum masuk dalam program pemulihan.

Dengan begitu, pemerintah dapat segera mencari solusi dan memasukkannya ke dalam langkah penanganan berikutnya.

Percepatan realisasi anggaran menjadi penting karena pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan penyerapan dana, tetapi juga menyangkut kembalinya akses masyarakat terhadap jalan, jembatan, fasilitas umum, serta layanan dasar.

Dengan waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang tersisa sekitar empat bulan, pemerintah daerah dan kementerian serta lembaga kini didorong memastikan anggaran pemulihan benar-benar bergerak dari meja administrasi ke lapangan.* (ad)

GAYO LUES — Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memperketat evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp24,9 miliar.

Dana yang berasal dari dukungan pemerintah pusat tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana, terutama melalui perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai layanan dasar masyarakat.

Baca Juga:

• Penanganan Sungai Terdampak Bencana di Padang Dipercepat, Tiga Sungai Jadi Prioritas

Pemerintah kabupaten menargetkan seluruh anggaran dapat terserap hingga akhir tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Sukri mengatakan, anggaran yang telah direalisasikan saat ini digunakan untuk penanganan infrastruktur, terutama perbaikan akses jalan kabupaten.

"Untuk rinciannya itu adalah untuk rehabilitasi jalan, pembuatan jalan, dan satu lagi untuk konstruksi jalan," kata Sukri usai rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Kamis (20/8/2026).

Sekretaris Daerah Gayo Lues Irwansyah meminta seluruh SKPK mempercepat realisasi anggaran.

Ia mengingatkan agar persoalan birokrasi tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Evaluasi dilakukan hampir setiap pekan karena waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas.

"Kami mengevaluasi hampir setiap minggu karena mengingat bulan sudah Agustus. Apabila nanti ada SKPK yang memang sengaja memperlambat ini, kami akan memberikan sanksi kepada SKPK tersebut," kata Irwansyah.

Evaluasi tersebut berlaku di seluruh lini pelaksana, mulai dari pimpinan perangkat daerah hingga staf dan bendahara.

Pemkab Gayo Lues ingin memastikan proses administrasi, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan berjalan secara bersamaan sehingga anggaran yang telah tersedia dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Setiap minggu kita mengadakan rapat percepat realisasi TKD yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Karena ini kegunaannya untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecewa. Kesalahannya ada sama pemerintah daerah termasuk sama SKPK terkait di Pemda Gayo Lues ini," ujar Irwansyah.

Percepatan penyerapan tambahan TKD tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian pembangunan dan pemulihan fasilitas publik.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan pengelolaan anggaran tetap akuntabel.

Pemkab Gayo Lues menargetkan tambahan TKD sebesar Rp24,9 miliar dapat terealisasi 100 persen pada Desember 2026.

Pemerintah daerah juga berupaya agar tidak terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari dana tersebut.

Monitoring dan evaluasi bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) turut dilakukan untuk mengawal proses percepatan.

Pendampingan tersebut diarahkan untuk membantu Pemkab Gayo Lues mengidentifikasi berbagai hambatan di lapangan sekaligus memastikan tindak lanjut pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan waktu yang tersisa sekitar empat bulan hingga akhir tahun, Pemkab Gayo Lues kini dituntut memastikan tambahan dana pemerintah pusat tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar berubah menjadi pembangunan dan layanan yang dapat dirasakan masyarakat.* (ad)

PADANG — Pemerintah Kota Padang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat kolaborasi untuk mempercepat penanganan sejumlah sungai yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Penanganan tersebut diarahkan untuk memperlancar aliran sungai, mengurangi risiko banjir berulang, sekaligus melindungi masyarakat dan kawasan produktif di sekitar aliran sungai.

Baca Juga:

• Waktu Tinggal 4 Bulan, Tito Karnavian Minta Anggaran Pemulihan Bencana Sumatera Segera Dibelanjakan

Sementara Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, menyiapkan pekerjaan pengendalian sungai sesuai kewenangannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan penanganan awal di sejumlah titik yang terdampak.

Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi mengatakan penanganan setiap sungai disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

"Untuk Sungai Guo akan dilakukan pembangunan check dam. Kemudian untuk Sungai Marangsi dilakukan normalisasi dan pembangunan kolam retensi. Sedangkan untuk Sungai Kuranji disiapkan pembangunan check dam dan tanggul sungai," kata Reski saat diwawancarai, Kamis (20/8/2026).

Penanganan Sungai Kuranji kini memasuki tahap lelang. BWS Sumatera V Padang menyiapkan satu unit bangunan pengendali sedimen atau check dam serta tanggul sungai sepanjang dua kilometer.

Pembangunan tersebut ditujukan untuk mengurangi gerusan pada badan jalan, kawasan perumahan, dan fasilitas umum yang berada di sekitar aliran Sungai Kuranji.

Sementara di Sungai Guo, penanganan dilakukan melalui normalisasi atau penataan kembali alur sungai dan pembangunan check dam.

Untuk tahap awal, penanganan Sungai Guo dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.

Penanganan Sungai Guo menjadi penting setelah banjir pada 3 Agustus 2026 menyebabkan tanggul jebol.

Banjir tersebut menggenangi sekitar 30 hektare sawah yang sebelumnya telah direhabilitasi Kementerian Pertanian.

Baca Juga:

• Serapan Baru 38,81 Persen, Pemkab Gayo Lues Perketat Evaluasi Dana Tambahan TKD Rp24,9 Miliar

Perbaikan sungai diharapkan dapat kembali melindungi lahan pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.

Di Sungai Marangsi, Pemkot Padang telah mengajukan penyesuaian Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk), Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi), serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Penyelarasan dokumen tersebut diperlukan karena penanganan Sungai Marangsi membutuhkan perencanaan dan dukungan anggaran dari sejumlah instansi.

BWS Sumatera V Padang menyiapkan normalisasi Sungai Marangsi sepanjang 2,3 kilometer.

Selain itu, dua kolam retensi akan dibangun untuk menampung sementara limpasan air.

Pekerjaan tersebut diharapkan dapat memperbaiki aliran Sungai Marangsi dan mengurangi risiko genangan di kawasan perkotaan.

Sebelumnya, genangan akibat persoalan aliran sungai berdampak pada sejumlah fasilitas penting, termasuk Kantor Wali Kota Padang, rumah sakit, dan permukiman warga.

Koordinator Wilayah Sumatera Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang mengatakan penanganan sungai merupakan bagian penting dari pemulihan Kota Padang.

Menurut Yopie, kondisi sungai berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas warga.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan kerusakan sungai akibat bencana, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian banjir di Kota Padang.

Dengan penanganan yang terencana, kawasan permukiman, fasilitas umum, jalan, dan lahan pertanian di sekitar sungai diharapkan lebih terlindungi dari ancaman banjir berulang.* (ad)

Baca Juga:

• Rico Waas Minta CSR Perbankan Tak Sekadar Bantuan, Harus Tinggalkan Legacy untuk Medan

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perbankan, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), mengarahkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR pada kebutuhan nyata masyarakat.

Menurut Rico, CSR seharusnya tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat.

Baca Juga:

• Pemko Medan Dorong Car Free Night Kesawan Jadi Magnet Wisata dan Penggerak UMKM

"CSR tidak cukup sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi harus melahirkan program yang berkelanjutan dan meninggalkan legacy bagi Kota Medan," ucap Rico Waas saat menerima audiensi pihak BSI di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (21/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan terbuka untuk membangun kerja sama dengan perbankan melalui program CSR.

Namun, kerja sama tersebut harus disusun secara konkret berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Audiensi itu antara lain dihadiri Area Manager Area Medan Raya Jefri Sofyan, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Medan Suluh Aulia Harahap, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Medan Surya Syahputra Pulungan, serta Plt. Direktur Utama RSUD Dr. Pirngadi Medan Mardohar Tambunan.

"Kalau memang ada beberapa segmentasi yang bisa kita capai, saya rasa baik saja," kata Rico Waas.

Rico mengatakan bidang kesehatan dapat menjadi salah satu prioritas kerja sama CSR.

Penanganan stunting, misalnya, dapat masuk dalam program apabila memang menjadi kebutuhan yang ingin ditangani bersama.

Selain kesehatan, ia membuka peluang kerja sama di bidang UMKM, penanganan kemiskinan, literasi, hingga pencegahan narkoba.

Menurut Rico, bentuk CSR tidak harus selalu berupa bantuan dengan pola yang sama.

Ia mendorong perusahaan mencari program yang lebih kreatif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kenapa enggak CSR-nya yang lain? Kebun Binatang Medan saja kasih makan kebun binatang Medan, itu CSR. Kalau perlu, salah satu binatang di situ menjadi anak angkat satu perusahaan," ujarnya.

Rico juga mengajak perusahaan mengambil bagian dalam penghijauan kota.

Penanaman pohon maupun pembangunan taman kota dinilai dapat menjadi bentuk CSR yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

"Kalau kita kekurangan pohon, tanam saja pohon. Boleh kasih label kecil di situ. Asal pohonnya ditanam, ada hijau-hijau. Bikin taman kota juga silakan," katanya.

Selain program sosial dan lingkungan, Rico melihat perbankan memiliki peluang besar untuk membantu pelaku UMKM naik kelas.

Ia menyebut BSI memiliki sejumlah program yang dapat diarahkan untuk membantu masyarakat yang ingin memulai usaha.

Bantuan tersebut dapat berupa penyediaan peralatan usaha hingga pendampingan.

"Kalau mau sustain, ya mungkin bisa menjadi pendampingan," ujarnya.

Rico bahkan membuka kemungkinan pola kerja sama yang lebih jauh, termasuk sharing modal bagi UMKM binaan, sepanjang memungkinkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, pendampingan penting agar bantuan yang diberikan tidak berhenti pada pemberian modal atau peralatan, tetapi mampu membuat usaha masyarakat bertahan dan berkembang.

Rico menegaskan Pemko Medan tidak ingin sekadar meminta perusahaan menyalurkan CSR.

Menurut dia, tanggung jawab sosial harus muncul dari kesadaran perusahaan untuk ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Kami tidak ingin mengejar terkesan, 'Mana nih CSR kalian?' Saya enggak seperti itu. Kalau kita bicara responsibility, itu adalah panggilan," tegasnya.

Karena itu, Rico berharap perbankan dapat berlomba membuat program CSR yang kreatif dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

"Kami mengimbau setiap perbankan itu berlomba-lomba menciptakan program kreatif yang bisa kena kepada masyarakat," katanya.

Ia menilai program yang dibangun bersama pemerintah dan perusahaan harus memiliki manfaat jangka panjang.

Dengan begitu, CSR tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi dapat menjadi bagian dari pembangunan Kota Medan.

"Supaya kita bisa punya legacy. Yang terakhir bagi saya adalah tidak habis dibuang, tapi bisa menjadi legacy. Ciptakanlah legacy-legacy baru," pungkasnya.

Dalam audiensi tersebut, BSI turut menyampaikan rencana kolaborasi dengan Pemko Medan di bidang kesehatan melalui kegiatan sosial atau CSR.

Kerja sama juga mencakup kemungkinan pemanfaatan sistem layanan BSI di lingkungan Dinas Kesehatan, termasuk RSUD dan puskesmas.

Selain itu, dibahas pula rencana pelaksanaan event Pemerintah Kota Medan Berhaji.

Pertemuan tersebut turut membahas perlunya melibatkan perangkat daerah terkait agar rencana kerja sama dapat disusun secara lebih konkret dan sesuai dengan kebutuhan Pemko Medan.

Dengan pendekatan tersebut, Pemko Medan berharap kolaborasi bersama perbankan tidak hanya menghasilkan kegiatan seremonial, tetapi menghadirkan program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkelanjutan.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan terus mendorong Car Free Night (CFN) di kawasan Kesawan sebagai ruang aktivasi wisata sekaligus penggerak ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kegiatan yang digelar rutin setiap dua minggu sekali itu dinilai membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar.

Baca Juga:

• Kabut Asap Makin Parah, Malaysia Siapkan Jalur Ini ke Indonesia

Hal itu disampaikan Rico Waas dalam wawancara khusus dengan DAAI TV di rumah dinasnya, Jumat (21/8/2026).

"Ini mengartikan juga potensi ekonominya meningkat," kata Rico Waas.

Menurut Rico, Car Free Night menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan aktivitas ekonomi di kawasan pusat wisata.

Kesawan merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) 1 dalam perencanaan kawasan Kota Tua Medan.

Pengembangan kawasan tersebut, kata dia, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik.

Pemerintah juga berupaya membangun ekosistem yang menghubungkan transportasi, papan penunjuk atau signage, UMKM, bisnis, hingga business matching.

Selain CFN, Pemerintah Kota Medan menggelar Car Free Day setiap Minggu. Kegiatan tersebut lebih banyak diisi dengan aktivitas olahraga.

Sejumlah pemangku kepentingan dan komunitas juga diberikan ruang untuk menggelar kegiatan.

Dengan demikian, kawasan Kesawan diharapkan semakin aktif dan menjadi tempat berkumpul masyarakat.

"Ini untuk aktivasi agar nantinya masyarakat aware ataupun memahami ini adalah daerah wisata, daerah tempat berkumpulnya masyarakat," ujar Rico Waas.

Dalam wawancara tersebut, Rico didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Medan Arrahmaan Pane, Kepala Dinas Pariwisata M. Odi Anggia Batubara, serta Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Hendra Ridho Gunawan Siregar.

Berbeda dengan Car Free Day, Car Free Night lebih diarahkan pada kegiatan kebudayaan dan kreativitas masyarakat.

Sejumlah panggung disiapkan untuk menampilkan kebudayaan lokal, musik anak muda, kegiatan komunitas dan berbagai aktivitas kreatif.

Rico mengatakan pengunjung CFN tidak hanya berasal dari Kota Medan.

Masyarakat dari sejumlah daerah seperti Deli Serdang, Kisaran, Serdang Bedagai hingga Tebing Tinggi juga datang menikmati kegiatan tersebut.

Menurut dia, kondisi itu menunjukkan mulai terbentuknya sentra aktivitas baru yang menarik masyarakat di pusat Kota Medan.

Keberadaan Lapangan Merdeka juga menjadi bagian penting dalam upaya mengaktifkan KSP 1.

Kawasan tersebut tidak hanya menjadi tempat masyarakat berkumpul dan berolahraga, tetapi juga digunakan untuk kegiatan kenegaraan, agenda pemerintah kota hingga kegiatan swasta.

Meski aktivitas ekonomi dan wisata terus dikembangkan, Rico menegaskan karakter serta nilai sejarah kawasan Kesawan tetap harus dijaga.

Ia mencontohkan Pos Bloc yang telah direvitalisasi dengan tetap mempertahankan esensi bangunan cagar budaya sekaligus memberikan ruang bagi pelaku UMKM.

Menurut Rico, konsep tersebut dapat diterapkan pada bangunan lain di kawasan Kesawan.

Revitalisasi bangunan cagar budaya, kata dia, harus tetap mempertahankan karakter bangunan sekaligus membuka peluang untuk mengaktifkan kembali fungsi ekonominya.

Rico juga menegaskan pembangunan bisnis baru di kawasan Kesawan tidak boleh mengubah bentuk bangunan cagar budaya.

Pemerintah Kota Medan akan mengarahkan pembangunan sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta.

Di sisi lain, Rico menilai potensi UMKM Kota Medan cukup besar.

Produk lokal dinilai memiliki kualitas, keunikan, serta cita rasa yang dapat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah terus mendorong pelatihan, dukungan perbankan, hingga perluasan pemasaran bagi pelaku UMKM.

Upaya menaikkan kelas UMKM juga dilakukan melalui penyediaan ruang etalase dan inkubasi.

Melalui Gelar UMKM daerah atau Musda, produk dari berbagai kluster lokal diperkenalkan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk menyusun strategi pengembangan produk dan memperluas jaringan pemasaran.

Perluasan pasar juga dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Rico menyebut sejumlah produk unggulan UMKM Kota Medan telah memperoleh ruang etalase di Uniqlo.

Ia kemudian mengajak masyarakat, terutama anak muda, ikut mempromosikan destinasi wisata, kegiatan, dan produk lokal melalui media sosial.

Dengan promosi yang semakin luas, pemerintah berharap kawasan Kesawan dan produk UMKM Medan tidak hanya dikenal oleh masyarakat Kota Medan, tetapi juga wisatawan dan masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera Utara maupun luar daerah.* (ad)

MEDAN — Earbuds nirkabel atau True Wireless Stereo (TWS) umumnya menggunakan eartip berbahan silikon yang masuk ke dalam lubang telinga.

Namun, desain tersebut tidak selalu nyaman bagi semua pengguna.

Baca Juga:

• Vivo Y31T 5G Resmi Meluncur, Bisa Foto Bawah Air hingga Kedalaman 1,5 Meter!

Salah satu produk yang populer dengan desain tersebut adalah AirPods 4 dari Apple, yang dibanderol sekitar Rp3,5 jutaan.

Namun, pengguna yang mencari TWS semi in-ear dengan harga lebih terjangkau memiliki sejumlah pilihan. Berikut lima di antaranya:

1. Oppo Enco Air 5s — Rp1,3 juta

Oppo Enco Air 5s hadir sebagai TWS semi in-ear pertama Oppo yang dilengkapi fitur Active Noise Cancellation (ANC).

Perangkat ini menggunakan teknologi Real-time Adaptive Noise Cancellation yang dapat menyesuaikan tingkat peredaman suara secara otomatis berdasarkan posisi earbud, bentuk telinga, hingga kondisi lingkungan sekitar.

Untuk kualitas audio, Enco Air 5s menggunakan dynamic driver 12 mm yang dipadukan dengan Adaptive Sound Enhancement agar suara tetap optimal ketika ANC diaktifkan.

Pengguna juga dapat mengatur karakter suara melalui Custom EQ 10-band.

Selain itu, tersedia fitur Slide Volume Control untuk mengatur volume dengan menggeser jari pada earbud.

2. Xiaomi Buds 6 — Rp2 juta

Xiaomi Buds 6 memiliki desain semi in-ear dengan bobot sekitar 4,4 gram untuk setiap earbud.

TWS ini menggunakan sistem audio yang mendukung rentang frekuensi 16 Hz-40 kHz.

Xiaomi Buds 6 juga telah mendukung Bluetooth 5.4 serta sejumlah codec, yakni AAC, SBC, aptX Lossless, aptX Adaptive, dan LC3 pada model tertentu.

Dari sisi ketahanan, earbud memiliki rating IP54 sehingga terlindung dari debu dan cipratan air.

Untuk baterai, masing-masing earbud memiliki kapasitas 35 mAh, sedangkan charging case berkapasitas 475 mAh.

Xiaomi mengklaim perangkat dapat digunakan hingga enam jam atau total 35 jam dengan bantuan charging case ketika ANC dimatikan.

3. Vivo Buds Air 3 — Rp399.000

Bagi pengguna dengan anggaran lebih terbatas, Vivo Buds Air 3 bisa menjadi salah satu pilihan. TWS ini dibanderol sekitar Rp399.000.

Vivo Buds Air 3 memiliki desain ergonomis dengan bobot hanya 3,6 gram untuk setiap earbud.

Perangkat menggunakan driver 12 mm dengan kumparan suara empat lapis.

Untuk konektivitas, Vivo Buds Air 3 mendukung koneksi multi-device sehingga dapat terhubung ke dua perangkat sekaligus.

TWS ini juga menawarkan latensi gaming rendah hingga 88 milidetik serta fitur AI Call Noise Reduction yang diklaim mampu mengurangi kebisingan hingga 51 persen.

Dalam kondisi tertentu, Vivo Buds Air 3 dapat digunakan hingga 10 jam dalam sekali pengisian.

Jika digabungkan dengan charging case, total daya tahan baterainya mencapai 50 jam.

Pengisian selama 10 menit juga diklaim dapat digunakan untuk memutar musik hingga tiga jam.

Earbud ini memiliki rating IP54 sehingga tahan terhadap debu, keringat, dan cipratan air dalam penggunaan normal.

4. Huawei FreeBuds SE 3 — Rp419.000

Pilihan lain datang dari Huawei melalui FreeBuds SE 3. TWS ini memiliki desain ringan dengan bobot sekitar 3,8 gram untuk setiap earbud.

Huawei FreeBuds SE 3 menggunakan driver dinamis 10 mm dan telah mendukung Bluetooth 5.4.

Untuk daya, masing-masing earbud dibekali baterai 41 mAh, sedangkan charging case memiliki kapasitas 510 mAh.

Huawei mengeklaim perangkat mampu digunakan hingga sembilan jam melalui earbud dan mencapai total 42 jam dengan bantuan charging case.

Fitur pengisian cepat juga tersedia. Pengisian selama 10 menit diklaim dapat digunakan untuk memutar musik hingga tiga jam.

Dari sisi ketahanan, earbud memiliki rating IP54 terhadap debu dan cipratan air.

5. JBL Live Flex 3 — Rp2,8 juta

JBL Live Flex 3 menjadi pilihan bagi pengguna yang menginginkan TWS semi in-ear dengan sejumlah fitur audio tambahan.

Perangkat ini menggunakan dynamic driver 12 mm, mendukung JBL Spatial Sound serta True Adaptive Noise Cancelling.

JBL juga membekali TWS ini dengan enam mikrofon untuk membantu meredam gangguan angin dan kebisingan ketika digunakan untuk melakukan panggilan.

Live Flex 3 mendukung koneksi multipoint sehingga pengguna dapat berpindah di antara perangkat Bluetooth dengan lebih mudah.

Untuk daya tahan, setiap earbud dapat digunakan hingga 10 jam dengan Bluetooth aktif dan ANC dimatikan.

Jika menggunakan charging case, total daya tahan mencapai 50 jam.

Pengisian melalui USB-C selama 10 menit diklaim mampu memberikan tambahan waktu pemutaran hingga empat jam.

JBL Live Flex 3 juga mendukung pengisian daya nirkabel.

Earbud ini memiliki rating IP55 untuk ketahanan terhadap air dan debu.

Pengguna juga dapat mengatur ANC, kontrol gestur, serta sejumlah pengaturan audio melalui aplikasi JBL Headphones.

Kelima TWS tersebut menawarkan keunggulan yang berbeda.

Vivo Buds Air 3 dan Huawei FreeBuds SE 3 menjadi pilihan bagi pengguna yang mencari TWS semi in-ear dengan harga di bawah Rp500 ribu.

Sementara itu, Oppo Enco Air 5s dan Xiaomi Buds 6 menawarkan fitur yang lebih lengkap di kelas menengah.

Adapun JBL Live Flex 3 dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang mengutamakan fitur audio, ANC, konektivitas multipoint, dan daya tahan baterai.

Desain semi in-ear juga memberikan alternatif bagi pengguna yang kurang nyaman menggunakan eartip silikon.

Dengan semakin banyaknya pilihan di pasaran, pengguna dapat menyesuaikan TWS berdasarkan kenyamanan, fitur, kebutuhan, dan anggaran.* (km/ad)

JAKARTA — Pemerintah Malaysia akan menggunakan jalur diplomatik untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas yang semakin memburuk, terutama di wilayah Sarawak.

Pemerintah Malaysia menyatakan serius menghadapi dampak pencemaran udara yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan regional.

Baca Juga:

• Ketua Komisi VIII DPR Sentil Malaysia-Singapura soal Karhutla: Jangan Hanya Protes, Dia Juga Punya Kebun Sawit di Indonesia

Mohamad mengatakan Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Alam Malaysia Datuk Seri Arthur Joseph Kurup akan mengirim surat kepada mitranya di Indonesia.

Selain itu, Malaysia akan membawa persoalan tersebut kepada Sekretariat ASEAN.

"Mekanisme ASEAN lebih efektif untuk memastikan Sekretariat ASEAN dapat mengoordinasikan upaya bersama antara Malaysia dan Indonesia dalam menangani sumber kebakaran hutan yang berkontribusi terhadap pencemaran udara lintas batas," kata Mohamad, Jumat (21/8/2026), sebagaimana dilansir Harian Metro Malaysia.

Menurut Mohamad, surat tersebut akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dalam satu atau dua hari ke depan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi antara negara-negara terkait dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas.

Malaysia memilih mekanisme ASEAN sebagai salah satu jalur untuk mencari solusi atas persoalan kabut asap.

Menurut Mohamad, kerja sama regional diperlukan karena dampak kebakaran hutan tidak berhenti di wilayah negara tempat kebakaran terjadi.

Melalui mekanisme yang tersedia di ASEAN, Malaysia berharap koordinasi dengan Indonesia dapat dilakukan secara lebih terarah.

Fokusnya adalah menangani sumber kebakaran yang menyebabkan pencemaran udara lintas batas.

Langkah diplomatik tersebut dilakukan ketika kondisi udara di sejumlah wilayah Sarawak semakin memburuk.

Salah satu wilayah yang terdampak adalah Serian, kawasan yang berada tidak jauh dari perbatasan Malaysia dan Indonesia.

Berdasarkan data portal Sistem Pengelolaan Indeks Pencemaran Udara Malaysia (APIMS), indeks pencemaran udara (IPU) di Serian mencapai 242 pada Jumat (21/8/2026) pukul 06.00 waktu setempat.

Angka tersebut masuk kategori sangat tidak sehat.

Kondisi itu meningkatkan kekhawatiran masyarakat karena paparan kabut asap dapat mengganggu kesehatan.

Kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak pencemaran udara juga menjadi perhatian pemerintah.

Malaysia dan Indonesia dinilai perlu memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi dampak kesehatan sekaligus menangani sumber kebakaran hutan yang menyebabkan asap melintasi batas negara.

Memburuknya kualitas udara di Sarawak sebelumnya juga berdampak terhadap kegiatan pendidikan.

Pemerintah setempat menutup sementara hampir 600 sekolah sebagai langkah perlindungan terhadap siswa dari paparan udara yang tidak sehat.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kabut asap lintas batas tidak hanya menjadi persoalan lingkungan.

Dampaknya juga dapat meluas ke sektor kesehatan, pendidikan, dan aktivitas masyarakat.

Dengan kondisi udara di sejumlah wilayah Sarawak yang masih memburuk, pemerintah Malaysia kini mendorong penanganan melalui jalur diplomatik dan mekanisme ASEAN.

Malaysia berharap koordinasi dengan Indonesia dapat menghasilkan langkah bersama untuk mengatasi kebakaran hutan dan mencegah pencemaran udara lintas batas kembali memburuk.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Malaysia dan Singapura ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan setelah asap karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan terbawa angin hingga berdampak ke negara tetangga.

Baca Juga:

• Bobby Nasution: Sumut Kirim 1-2 Ton Produk UMKM untuk Korban Gempa NTT

Namun, menurut dia, negara tetangga juga memiliki aktivitas perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, di Indonesia.

"Ya saya kira kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah," kata Marwan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Karena itu, Marwan meminta Malaysia dan Singapura tidak hanya menyampaikan keberatan ketika asap karhutla Indonesia melintasi perbatasan.

Ia mendorong negara-negara tersebut ikut terlibat dalam upaya pencegahan kebakaran, terutama di wilayah yang terdapat aktivitas perkebunan.

"Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang, gitu," ujarnya.

Marwan menilai pencegahan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

Menurut dia, negara yang memiliki kepentingan ekonomi melalui aktivitas perkebunan di Indonesia juga mempunyai peran dalam mencegah terjadinya kebakaran.

"Jadi jangan asal protes dong, nah itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu. Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga kurang punya peran di situ," tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya dampak karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.

Selain mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat di Indonesia, asap kebakaran juga mulai terbawa hingga wilayah negara tetangga.

Dampak kabut asap juga dirasakan di Sarawak, Malaysia.

Dilansir Bernama pada Kamis, 20 Agustus 2026, Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak atau JPBN melaporkan sebanyak 108 sekolah di wilayah Serian ditutup sementara akibat memburuknya kualitas udara.

Penutupan sekolah dilakukan setelah Indeks Pencemaran Udara (API) di wilayah tersebut melewati ambang batas yang ditentukan.

Kegiatan Pembelajaran dan Pengajaran Berbasis Rumah (PdPR) kemudian diterapkan untuk menjaga aktivitas pendidikan tetap berjalan.

JPBN Sarawak menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Rencana Aksi Kabut Nasional.

Sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak dapat ditutup ketika indeks pencemaran udara mencapai level 200.

"Berdasarkan Rencana Aksi Kabut Nasional, yang berada di bawah yurisdiksi direktur Departemen Pendidikan Negara Bagian Sarawak, sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak akan segera ditutup begitu API mencapai 200," kata JPBN Sarawak dalam sebuah pernyataannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap masyarakat di sekitar lokasi kebakaran.

Asap yang terbawa angin dapat melintasi batas negara dan mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Karena itu, upaya pencegahan karhutla dinilai membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan negara, termasuk keterlibatan perusahaan serta pemilik perkebunan yang menjalankan aktivitas usaha di Indonesia.* (d/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghormati sikap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) yang menolak nota perlawanan atau eksepsi tim penasihat hukumnya dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024.

Yaqut mengatakan akan mengikuti seluruh tahapan persidangan dan menyerahkan penilaian perkara kepada majelis hakim.

Baca Juga:

• Usai Vonis 3 Terdakwa, Hakim Buka Jalan Pengembangan Kasus Korupsi Smartboard Tebing Tinggi

Pernyataan tersebut disampaikan Yaqut setelah mendengarkan pendapat JPU KPK atas nota perlawanan yang diajukan tim penasihat hukumnya.

Yaqut mengatakan dirinya menunggu keputusan majelis hakim dan meyakini perkara tersebut akan diputus secara objektif.

"Sambil menunggu keputusan ini tentu saya akan terus berserah diri kepada Allah dan tawakal. Alhamdulillah," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Yaqut membantah pernah memberikan perintah kepada pihak mana pun untuk mencari keuntungan dari proses penyelenggaraan ibadah haji.

Bantahan tersebut berkaitan dengan konstruksi perkara yang menyinggung dugaan keuntungan atau fee percepatan dalam pengelolaan kuota haji tambahan.

"Dan selanjutnya saya mau sampaikan bahwa tidak ada perintah apapun dari saya kepada siapapun ya untuk mencari keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari proses ibadah haji. Ya, baik itu berupa fee, percepatan atau apapun namanya. Tidak pernah ada perintah dari saya," kata Yaqut.

Yaqut juga menjelaskan mengenai pembagian kuota haji tambahan.

Menurut dia, pemerintah Indonesia tidak dapat menentukan pembagian kuota tersebut secara sepihak.

Pembagian kuota tambahan, kata Yaqut, harus didasarkan pada kesepakatan dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

"Dan kemudian yang paling penting bahwa terkait dengan pembagian kuota tambahan ya. Ya, pemerintah Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya tidak bisa memutuskan itu sendiri," ujar Yaqut.

Menurut dia, ketentuan tersebut telah dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani bersama Menteri Haji Arab Saudi pada 8 Januari 2024.

"Ini harus didasarkan pada kesepakatan bersama dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Dan itu jelas tertuang pada MOU yang kami tanda tangani saya bersama dengan Menteri Haji Raja Saudi Arabia pada tanggal 8 Januari tahun 2024," kata Yaqut.

Yaqut menyebut pemerintah Arab Saudi memiliki kewenangan akhir dalam menentukan kuota haji tambahan.

"Artinya apa? Bahwa dalam hal ini pemerintah Kerajaan Saudi Arabia ini adalah ultimate authority. Tanpa persetujuan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia pembagian berapa pun tidak akan pernah bisa," kata dia.

Dalam perkara tersebut, JPU KPK mendakwa Yaqut menerima uang sebesar US$271.500.

Jaksa menyebut penerimaan tersebut merupakan bagian dari uang yang memperkaya Yaqut dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2022-2024.

Selain Yaqut, jaksa menyebut 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memperoleh Rp478,17 miliar.

Sementara itu, Koperasi Perahu disebut menerima US$26.500.

KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara sedikitnya Rp622,09 miliar.

Nilai kerugian itu mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 pada Kementerian Agama.

Kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang dinilai seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang dinilai seharusnya tidak berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

JPU KPK mendakwa Yaqut bersama pihak-pihak lainnya melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perkara tersebut kini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sikap Yaqut yang menghormati proses hukum sekaligus membantah tuduhan tersebut akan menjadi bagian dari proses persidangan yang masih berjalan.* (km/ad)