Personel yang melakukan pengamanan yakni Ipda Junaidi, Kanit II Satresnarkoba Polresta Banda Aceh. Saat melintas menggunakan kendaraan dinas, dia melihat kabel melintang di jalan dan langsung menghentikan kendaraan untuk mengamankan lokasi.

Baca Juga:

• Dua Petugas PLN Gadungan Ditangkap Saat Mencuri Kabel Listrik di Tebing Tinggi

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasi Humas Iptu Eddy Musfikar mengatakan tindakan cepat tersebut merupakan bentuk respons kepolisian terhadap kondisi yang dapat membahayakan masyarakat.

"Ipda Junaidi langsung melakukan pengamanan terhadap kabel yang membentang di jalan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan keselamatan para pengguna jalan," ujar Eddy.

Junaidi mengikat kabel listrik tersebut menggunakan seutas tali. Dia juga memasang plastik kresek berwarna merah sebagai penanda bagi pengendara bahwa terdapat potensi bahaya di lokasi.

Selain itu, kendaraan dinas yang digunakan Junaidi turut dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mengikat dan menahan bentangan kabel agar tidak kembali membahayakan pengguna jalan.

"Keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam setiap penanganan gangguan yang terjadi di ruang publik, termasuk keberadaan kabel yang jatuh dan melintang di badan jalan," kata Eddy.

Setelah pengamanan sementara dilakukan, kondisi di sekitar lokasi disebut telah aman sehingga masyarakat dapat kembali melintas dengan tertib.

Eddy mengimbau pengguna jalan tetap berhati-hati ketika menemukan benda atau gangguan yang berpotensi membahayakan di jalan raya. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kondisi tersebut kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan cepat.

"Tindakan cepat personel tersebut diharapkan dapat mencegah potensi kecelakaan sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat di jalan raya," pungkas Eddy.* (dh)

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, aparat penegak hukum dipersilakan mengungkap fakta dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Terjaring OTT KPK! Petinggi Summarecon Bersama Dirjen ATR/BPN dan Belasan Orang Digelandang ke Gedung Merah Putih

Sarmuji mengatakan Golkar masih menunggu kejelasan mengenai perkara yang melibatkan Fahd. Partai, kata dia, akan menentukan langkah selanjutnya setelah duduk persoalan diketahui secara jelas.

"Kami menunggu sampai jelas duduk persoalannya," ujarnya.

Sementara itu, KPK membenarkan Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto turut diamankan dalam OTT di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak-pihak yang diamankan dibutuhkan keterangannya untuk membantu memberikan penjelasan awal dalam tahap penyelidikan.

"Ya, artinya pihak-pihak yang diamankan tersebut keterangannya dibutuhkan untuk memberikan penjelasan awal dalam tahapan kegiatan penyelidikan ini," kata Budi.

Menurut Budi, keterangan Fahd dan pihak lainnya diperlukan untuk membantu KPK menyusun kronologi dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diselidiki.

Selain Fahd dan Arif, KPK turut mengamankan belasan orang lainnya. Mereka di antaranya Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.

KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak OTT untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Setelah proses pemeriksaan selesai, KPK akan menentukan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh.

Hingga kini, Fahd Arafiq masih berstatus sebagai pihak yang diamankan dalam OTT dan belum dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.* (mt/dh)

BANDA ACEH - Hospital Islam Azzahrah Malaysia dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh menjajaki kerja sama strategis dalam pengembangan ekosistem kesehatan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut mencakup layanan medis, teknologi kesehatan digital hingga peluang pengembangan Hospital Islam di Aceh.

Ketua PWM Aceh A. Malik Musa mengatakan pembahasan kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan menjadi bagian penting dalam kerja sama yang tengah dijajaki.

Baca Juga:

• Kisah Inspiratif Muhammad Maulana, Putra Ketua PWM Aceh yang Lulus S2 UGM Cumlaude

Dalam tahap awal, ruang lingkup kerja sama yang dibahas meliputi layanan medical check-up, konsultasi medis, pengobatan, tindakan medis, operasi, layanan spesialis dan subspesialis hingga rehabilitasi kesehatan.

Selain layanan medis, kedua pihak juga menjajaki pengembangan ePharmacy, platform Telehealth Muhammadiyah, Fakultas Ilmu Kesehatan, konsep Teaching Hospital, platform Third Party Administrator (TPA), serta Kartu Kesehatan Muhammadiyah.

Sebagai langkah awal implementasi, PWM Aceh menyatakan minat untuk memulai kolaborasi dalam mempromosikan program DNA Wellness dan Genetic Testing bagi anggota Muhammadiyah maupun masyarakat umum.

Program tersebut diharapkan dapat memberikan pemetaan profil genetik seseorang untuk membantu memahami potensi risiko kesehatan, kecenderungan penyakit tertentu, kebutuhan nutrisi, pola hidup hingga rekomendasi pencegahan dan perawatan yang lebih personal.

Hasil Genetic Testing tersebut nantinya direncanakan dapat diintegrasikan ke dalam Platform Telehealth Muhammadiyah sebagai bagian dari pengembangan Lifetime Healthcare Record. Konsep ini memungkinkan data kesehatan seseorang tersimpan secara berkelanjutan dan dapat digunakan untuk mendukung pemantauan kesehatan, konsultasi medis, tindakan pencegahan hingga pengambilan keputusan klinis.

Platform Telehealth Muhammadiyah juga diharapkan menjadi salah satu pilar transformasi digital layanan kesehatan Muhammadiyah. Platform tersebut dirancang untuk menghubungkan masyarakat dengan dokter, tenaga kesehatan, rumah sakit, farmasi serta layanan pendukung lainnya dalam satu ekosistem digital.

Tidak hanya layanan digital, Hospital Islam Azzahrah dan PWM Aceh turut menjajaki peluang pembangunan serta pengoperasian Hospital Islam di Aceh. Kerja sama itu berpotensi mencakup penyediaan aset, pengelolaan operasional rumah sakit, pengembangan layanan medis, pendidikan kesehatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi model pengembangan layanan kesehatan Islam yang modern dan inovatif. Konsepnya tidak hanya ditujukan untuk Aceh, tetapi juga berpotensi dikembangkan ke wilayah lain di Indonesia melalui jaringan Muhammadiyah.

Selanjutnya, kedua pihak akan melanjutkan pembahasan teknis, kajian kelayakan dan kunjungan kerja. Dokumen kerja sama juga akan disiapkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA) maupun perjanjian definitif lainnya sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia serta Malaysia.

Kerja sama Hospital Islam Azzahrah dan PWM Aceh tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya ekosistem kesehatan yang terintegrasi, berbasis teknologi dan berorientasi pada pencegahan penyakit, sekaligus memberikan manfaat bagi anggota Muhammadiyah dan masyarakat secara luas.* (dh)

Pengacara Roy Suryo, Yasena, meminta agar proses hukum dalam praperadilan jilid kelima tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia menegaskan hukum harus berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi pihak luar.

Baca Juga:

• Vonis Praperadilan Diketok Siang Ini! Roy Suryo Janji Bakal Sumbangkan Seluruh Uang Ganti Rugi Rp206 Juta Kalau Menang

Yasena juga meminta masyarakat mendoakan agar hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara tersebut. Dia mengatakan pihak Roy Suryo siap menghadapi sidang pokok perkara yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (17/9/2026).

"Semoga perjuangan kami dalam prapid kelima ini dan pokok perkaranya tanggal 17 September 2026. Mohon doanya, semoga Allah selalu melindungi kita semua, dihindarkan dari hal-hal yang bersifat tekanan, ancaman, atau apa pun bentuknya," katanya.

Praperadilan tersebut diajukan Roy Suryo untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp206 juta. Permohonan itu berkaitan dengan tindakan penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan PN Jakarta Selatan.

Dengan adanya putusan tersebut, pihak Roy Suryo kemudian mengajukan permohonan ganti kerugian atas tindakan aparat yang menurut putusan sebelumnya tidak sah.

Sementara itu, sidang pokok perkara yang berkaitan dengan tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 17 September 2026. Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya menyatakan siap mengikuti proses persidangan tersebut.

Putusan praperadilan ganti kerugian Rp206 juta yang dibacakan hari ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum perkara pokok memasuki agenda persidangan di PN Jakarta Timur.* (in/dh)

Purbaya menyampaikan hal tersebut saat menghadiri prosesi serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Baca Juga:

• Miris! Zulhas Ungkap Nelayan RI Termasuk Kelompok Termiskin, Sementara Ikan Dikeruk Asing Rp200 Triliun Tiap Tahun

"Mau pensiun aja, capek, udah tua," kata Purbaya.

Ketika awak media kemudian bergurau dengan menanyakan apakah dirinya akan menggelar acara syukuran atau makan-makan setelah melepas jabatan, Purbaya kembali menjawab dengan nada bercanda.

"Eh, udah pensiun, enggak punya duit," ujarnya.

Sertijab tersebut digelar setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (14/9/2026).

Pelantikan Suahasil menandai pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan kini dipercaya melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan.

Sementara itu, Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak September 2025. Setelah pergantian tersebut, Purbaya tidak lagi menduduki posisi dalam kabinet pemerintahan Prabowo.* (oz/dh)

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Jayadi Hanan mengatakan sanksi terhadap Achmad menjadi sinyal bagi kader lain agar tidak mengambil langkah politik yang dinilai bertentangan dengan garis partai, terutama terkait Jokowi.

Baca Juga:

• Legislator PDIP: Banyak Koruptor Tidak Takut Dipenjara

Menurut Jayadi, keputusan tersebut menjadi perhatian karena Achmad bukan pengurus tingkat nasional maupun tokoh dengan profil politik tinggi. Hal itu dinilai menunjukkan bahwa isu yang berkaitan dengan Jokowi masih dianggap serius di internal PDIP.

"Di sisi lain itu juga berarti bahwa tampaknya PDI-P melihat memang isu yang terkait dengan Jokowi itu masih merupakan isu yang serius bagi PDI-P. Kalau ini isu bukan serius kan enggak akan terlalu ditanggapi oleh PDI-P," ujarnya.

Jayadi juga menilai ketegasan PDIP tidak terlepas dari pengaruh politik Jokowi yang menurutnya masih cukup kuat di kalangan pemilih. Sebagian masyarakat, kata dia, masih mengasosiasikan Jokowi dengan PDIP selain dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Kalau kita tanya ke publik, partai mana yang identik dengan Jokowi? Masih banyak masyarakat atau pemilih yang menganggap Jokowi itu selain terafiliasi dengan PSI, juga masih banyak yang mengasosiasikannya dengan PDI-P," tutur Jayadi.

Achmad Hidayat diketahui resmi dipecat dari keanggotaan PDIP per 4 September 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/2026.

Dalam keputusan tersebut, DPP PDIP menyatakan Achmad melakukan sejumlah pelanggaran terhadap Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai. DPP juga menilai kunjungan Achmad ke kediaman Jokowi dan pernyataannya mengenai rehabilitasi status keanggotaan Jokowi sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagai kader.

Namun, Ketua DPP PDIP Said Abdullah membantah bahwa Achmad dipecat semata-mata karena bertemu Jokowi. Menurut Said, terdapat sejumlah pelanggaran lain yang menjadi dasar keputusan pemecatan.

"Ada anggota dari PDI-P namanya Achmad Hidayat. Dia menyatakan bahwa menurut dia, dia dipecat karena sowan ke Pak Jokowi. Yang terjadi sesungguhnya, terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Achmad Hidayat yang tidak kami sampaikan ke publik," kata Said.

Pemecatan Achmad pun menjadi sorotan di tengah dinamika hubungan PDIP dan Jokowi yang masih menjadi perhatian politik nasional. Pernyataan pengamat maupun partai terkait alasan pemecatan tersebut merupakan pandangan masing-masing pihak.* (k/dh)

Informasi mengenai lokasi SIM Keliling tersebut disampaikan melalui akun Instagram Satlantas Polrestabes Medan, Selasa (15/9/2026). Lima lokasi layanan disiapkan di sejumlah titik di Kota Medan.

Baca Juga:

• Jembatan Pongpet Pangandaran Rusak, Kasad Maruli Simanjuntak Janji Bangun Ulang dalam Dua Bulan

Lokasi berikutnya berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jalan Iskandar Muda. Kemudian ada gerai di depan CIMB Lapangan Merdeka, yang khusus hari Sabtu berlokasi di Plaza Medan Fair.

Layanan lainnya tersedia di Komplek Asia Mega Mas. Khusus hari Minggu, gerai tersebut berada di Lapangan Merdeka Medan.

Sementara titik kelima berada di Komplek Citra Garden Padang Bulan. Khusus Sabtu, lokasi layanan berpindah ke depan CIMB Lapangan Merdeka.

Jadwal tersebut hanya berlaku untuk periode 14-20 September 2026. Setelah periode tersebut berakhir, lokasi maupun jadwal layanan SIM Keliling dapat kembali berubah.

Untuk mengetahui perubahan jadwal, masyarakat disarankan memantau informasi terbaru dari Satlantas Polrestabes Medan maupun detikSumut.

Bagi warga yang ingin melakukan perpanjangan SIM, sejumlah dokumen perlu disiapkan. Persyaratannya antara lain fotokopi KTP, surat keterangan sehat, surat psikologi, serta SIM lama yang masih berlaku.

Pemohon juga perlu memastikan seluruh dokumen telah disiapkan sebelum datang ke lokasi layanan agar proses perpanjangan dapat berjalan lebih lancar.

Adapun jam operasional SIM Keliling berbeda berdasarkan hari. Pada Senin hingga Jumat, layanan dibuka pukul 09.00-14.00 WIB.

Pada Sabtu, layanan berlangsung pukul 09.00-12.00 WIB. Sementara pada Minggu, layanan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 10.00 WIB.

Masyarakat diimbau datang sesuai jam operasional dan memastikan masa berlaku SIM masih aktif saat mengajukan perpanjangan melalui layanan SIM Keliling.

SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM. Sementara masyarakat yang ingin membuat SIM baru tetap harus mendatangi Satpas sesuai ketentuan yang berlaku.* (ds/dh)

Menurut Zulhas, kondisi tersebut menunjukkan nelayan masih termasuk kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Baca Juga:

• "Bukan Anak Menteri Lagi, Bebas Asbun!" Anak Purbaya Sentil Keras Gaji Kecil, Kerja Nonstop, hingga Singgung Bawahan Korup

Zulhas menilai kondisi tersebut membuat nelayan Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi laut nasional. Di sisi lain, dia mengatakan sumber daya perikanan Indonesia masih menghadapi persoalan pencurian oleh nelayan asing.

"Lautan kita dikuasai oleh nelayan-nelayan kuat, nelayan-nelayan dari asing. Asing itu, ya, dari Thailand, Vietnam, dari Tiongkok," ujarnya.

Zulhas menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan memperkirakan nilai ikan Indonesia yang dicuri nelayan asing mencapai lebih dari Rp200 triliun setiap tahun.

"Menurut Menteri Kelautan, ikan kita itu rata-rata per tahun dicuri Rp200 triliun lebih," kata Zulhas.

Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas. Salah satu program yang didorong adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Program tersebut mencakup pembangunan berbagai fasilitas pendukung aktivitas nelayan, seperti balai lelang, akses kapal, cold storage, bengkel, pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Pemerintah menargetkan sebanyak 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih dapat berdiri hingga akhir 2029. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan.

"Jadi mendapat prioritas ini, agar kemiskinan yang dialami oleh nelayan ini bisa dikejar, dipercepat. Itu satu, kampung nelayan 5.000," pungkas Zulhas.

Pemerintah berharap penguatan fasilitas dan pemberdayaan nelayan dapat meningkatkan Nilai Tukar Nelayan serta membuat masyarakat pesisir lebih mampu mengelola dan memperoleh manfaat dari potensi sumber daya laut Indonesia.* (d/dh)

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Adlan saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota dalam peresmian Jembatan Perintis di Jalan Sawit I, Kelurahan Mangga, Senin (14/9/2026).

Baca Juga:

• Penuh Kehangatan! Rico Waas Resmi Sambut Dandim Baru Fernando Batubara dan Lepas Delli Yudha, Tekankan Sinergi Jaga Medan

Menurut Adlan, pembangunan fasilitas publik harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jembatan Perintis diharapkan turut mendukung aktivitas warga sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan di Kelurahan Mangga.

Adlan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan jembatan tersebut. Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Umum Yayasan Lansia Merdeka Indonesia Hartono Tjandra dan Sekretaris Theresia Riama Marbun.

Dia menilai kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat yang diwujudkan melalui fasilitas bersama patut diapresiasi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, yayasan, dan organisasi kemasyarakatan dinilai dapat mempercepat hadirnya pembangunan yang memberi manfaat nyata.

Adlan mengajak warga untuk menggunakan, menjaga, dan merawat jembatan secara bersama-sama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Selain peresmian Jembatan Perintis, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembagian beras kepada 100 warga.

Pembangunan jembatan tersebut diharapkan menjadi salah satu bentuk fasilitas publik yang mendukung kemudahan akses sekaligus memperkuat aktivitas masyarakat di wilayah Kelurahan Mangga dan sekitarnya.* (dh)

Pisah sambut Dandim 0201/Medan tersebut digelar di Ballroom Hotel Santika Dyandra Medan, Senin (14/9/2026). Acara dihadiri Rico Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Ny Airin Rico Waas, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, Anggota DPR RI Maruli Siahaan, para kepala daerah di Sumatera Utara, serta unsur Forkopimda Kota Medan.

Baca Juga:

• Pesan Adem Wali Kota Rico Waas di Maulid Nabi: Ajak Warga Medan Teladani Akhlak Rasul & Perkuat Persatuan

Rico menyampaikan apresiasi atas kontribusi Delli Yudha selama sekitar empat bulan memimpin Kodim 0201/Medan. Menurutnya, meski masa tugas relatif singkat, intensitas koordinasi dengan Pemko Medan sangat tinggi karena dinamika kota yang kompleks.

"Kota Medan dengan populasi 2,5 juta jiwa memiliki kompleksitas yang tinggi—terdiri dari dua wilayah hukum Polres, dua Kejaksaan, serta pembangunan dan perekonomian yang melaju cepat. Membutuhkan sinergi dan komunikasi yang rutin serta intens," kata Rico.

Rico menilai Delli Yudha tidak hanya menjadi mitra kerja selama bertugas, tetapi juga telah dianggap sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat Kota Medan.

"Bang Delli telah memberikan yang terbaik, bukan hanya sebagai mitra kerja, tetapi sudah dianggap sebagai keluarga dan bagian dari masyarakat Medan," ujarnya.

Delli Yudha selanjutnya akan menjalankan tugas baru sebagai Kepala Seksi Personel (Kasipers) Korem 151/Binaiya di Ambon. Rico mendoakan agar pengalaman selama bertugas di Medan menjadi bekal dalam melanjutkan pengabdian dan kariernya.

Pada kesempatan yang sama, Rico menyambut kembalinya Fernando Batubara yang dinilai bukan sosok asing bagi Kota Medan. Dia menegaskan Pemko Medan siap memperkuat kerja sama dengan Kodim 0201/Medan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Kami siap membersamai perjalanan Kodim 0201/Medan. Mari kita perkuat sinergi ini demi mempersembahkan kota yang lebih aman, tenteram, maju, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kota Medan," tegas Rico.

Fernando Batubara mengatakan dirinya memiliki tanggung jawab besar setelah kembali ditugaskan di kota kelahirannya. Menurutnya, Medan memiliki dinamika dan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Karena itu, Fernando menilai kolaborasi lintas instansi menjadi kunci untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dia menyebut pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh lapisan masyarakat.

"Kodim 0201/Medan siap bekerja sama, berkoordinasi, dan berkolaborasi demi memperkuat situasi kondusif yang kita harapkan bersama," ujar Fernando.

Sementara itu, Delli Yudha menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama memimpin Kodim 0201/Medan. Dia menilai sinergi dan rasa kekeluargaan antarinstansi di Kota Medan telah terjalin dengan baik.

"Banyak sekali yang sudah kita lalui bersama, rasanya luar biasa. Seolah baru kemarin kita bertemu, ternyata tugas kami di sini sudah selesai," kata Delli.

Delli juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak apabila selama empat bulan bertugas masih terdapat kekurangan.

"Secara pribadi dan keluarga, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama empat bulan menjabat masih ada khilaf atau pelayanan yang belum maksimal," ujarnya.

Pergantian kepemimpinan Kodim 0201/Medan tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, dan berbagai unsur masyarakat dalam menjaga Kota Medan tetap aman, damai, dan kondusif.* (dh)

Sambutan Rico Waas dibacakan Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi dalam acara yang digelar di Sekretariat Forum Minang Sati, Jalan Datuk Kabu, Medan, Senin (14/9/2026) malam.

Baca Juga:

• Cegah Sengketa, Pemko Medan Percepat Sertifikasi 200 Aset di BPN

"Mulai dari lingkungan keluarga hingga kehidupan bermasyarakat, mari kita jaga persaudaraan, saling menghargai, saling membantu, dan tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan," kata Erfin di hadapan pengurus Forum Minang Sati.

Dalam kesempatan itu, Erfin juga menyampaikan apresiasi Rico Waas kepada Forum Minang Sati yang dinilai konsisten menjaga silaturahmi, kekompakan, dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Medan.

Menurutnya, keberadaan organisasi kemasyarakatan seperti Forum Minang Sati memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan harmoni sosial.

Erfin berharap semangat persaudaraan tersebut terus dipelihara agar dapat mendukung terwujudnya Kota Medan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan.

"Inilah semangat yang harus terus kita jaga untuk mewujudkan Kota Medan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan, sebagaimana semangat Medan Untuk Semua, Semua Untuk Medan," pungkasnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H tersebut menjadi momentum bagi pemerintah kota dan masyarakat untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menjaga kerukunan di tengah kemajemukan Kota Medan.* (dh)

Pengakuan tersebut disampaikan Andi saat berbincang dengan pengamat politik Hendri Satrio dalam podcast di kanal YouTube Hendri Satrio Official. Andi ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-JK.

Baca Juga:

• Wanti-Wanti Prabowo! Amien Rais Bongkar Isu 'Makar Besar' hingga Pertanyakan Loyalitas Aparat di Tengah Dinamika Politik Jokowi

"Terkait dengan ijazah Pak Jokowi, pelibatan saya hanya berkaitan dengan proses kelengkapan berkas administrasi calon presiden, calon wakil presiden di 2014, saat saya menjabat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional untuk Jokowi-JK 2014," kata Andi, dikutip Selasa (15/9/2026).

Dalam proses pengumpulan dokumen tersebut, Andi mengatakan dirinya melihat sekaligus memegang ijazah milik Jokowi. Dia juga mengaku melakukan hal serupa terhadap ijazah Jusuf Kalla yang saat itu menjadi calon wakil presiden.

"Pada saat itu saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK," ujarnya.

Menurut Andi, pengumpulan dokumen merupakan bagian dari persiapan administrasi pencalonan Jokowi-JK. Berkas yang disiapkan mencakup berbagai data diri dan dokumen riwayat pendidikan calon presiden serta calon wakil presiden.

Dokumen pendidikan tersebut, kata Andi, meliputi ijazah dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Seluruh berkas kemudian diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu persyaratan pencalonan.

"Semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah hingga ijazah universitas, dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK," katanya.

Andi mengatakan tugas tim kampanye dalam proses administrasi tersebut berakhir setelah seluruh dokumen diserahkan kepada KPU. Selanjutnya, KPU melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pencalonan.

Menurut Andi, proses pencalonan Jokowi-JK kemudian berlanjut setelah KPU menyatakan dokumen persyaratan yang diajukan telah sah dan lengkap.

"Tugas kami berakhir di situ. Dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap, sehingga calon kami, Jokowi-JK, berhak untuk mengikuti proses pemilihan presiden 2014," tuturnya.

Andi kembali menegaskan pengalamannya melihat dokumen tersebut menjadi dasar dirinya menyebut pernah memegang ijazah Jokowi yang dia anggap asli saat proses pencalonan Pilpres 2014.

"Saya selalu akan bilang, saya salah satu orang yang merasa pernah memegang ijazah Jokowi asli ketika 2014," tegas Andi.

Pernyataan Andi tersebut muncul di tengah polemik mengenai dokumen akademik dan ijazah Jokowi yang kembali menjadi perhatian publik. Pengakuan tersebut merupakan kesaksian mengenai pengalaman Andi dalam proses administrasi pencalonan pada 2014.* (fj/dh)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung Deden Ridwansyah mengatakan perpanjangan operasi dilakukan karena hingga hari ketujuh belum ditemukan keberadaan delapan orang yang masih dalam pencarian.

Baca Juga:

• Jasad Pria Ditemukan di Pulau Enggano, Polisi Cocokkan DNA dengan Keluarga 5 Jurnalis dan 3 Awak Kapal yang Hilang di Selat Sunda

Sebelumnya, hari ketujuh menjadi batas waktu pencarian berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Namun, hingga operasi hari ketujuh berakhir, tim SAR belum menemukan tanda keberadaan para korban.

Hasil evaluasi kemudian memutuskan pencarian dilanjutkan selama tiga hari. Tim SAR akan kembali memaksimalkan penyisiran di sejumlah area yang dinilai masih berpotensi memberikan petunjuk.

"Meski pencarian telah memasuki hari kedelapan, upaya pencarian tetap dilakukan secara maksimal. Perpanjangan ini menjadi kesempatan bagi seluruh unsur untuk kembali menyisir area yang dinilai memiliki kemungkinan adanya petunjuk," ujar Deden.

Dari sisi Lampung, KN SAR Basudewa dan RIB 02 Lampung kembali dikerahkan untuk melakukan pencarian. Kedua armada tersebut menyisir bersama unsur SAR lainnya, termasuk KAL Anyer dan KAL Pahawang.

Secara keseluruhan, area pencarian laut pada hari kedelapan mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Operasi melibatkan 20 unit alutsista matra laut serta sejumlah sarana SAR gabungan.

Deden mengatakan wilayah pencarian dibagi menjadi beberapa sektor agar penyisiran dapat berlangsung lebih terarah dan mencakup area yang lebih luas.

"Kami membagi wilayah pencarian ke dalam sejumlah sektor agar penyisiran dapat dilakukan secara terkoordinasi. Unsur dari Lampung maupun daerah lainnya terus bergerak sesuai sektor yang telah ditentukan," katanya.

Operasi pencarian juga melibatkan unsur TNI-Polri serta kapal-kapal SAR lainnya. Kondisi cuaca dan hasil pencarian sebelumnya menjadi pertimbangan dalam menentukan pola penyisiran.

Deden menegaskan setiap perkembangan di lapangan akan terus dievaluasi selama masa perpanjangan operasi. Tim berharap tambahan waktu pencarian dapat membuahkan hasil dan menemukan delapan orang yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Delapan orang tersebut terdiri dari tiga kru speedboat, yakni Warta (55) selaku kapten kapal, Surakman (60) sebagai anak buah kapal (ABK), dan Heriyanto (49) sebagai pemandu.

Sementara lima jurnalis yang berada dalam rombongan yakni M Bagus Khoirunnas (28) dari ANTARA, Ari Basuki (52) dari Merdeka, Yudhis (43) dari iNews, Daus (42) dari Anadolu, dan Donal (51) yang merupakan pekerja lepas.

Rombongan berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Salah satu jurnalis sempat mengirimkan titik lokasi terakhir sekitar pukul 14.42 WIB. Namun, komunikasi dengan rombongan kemudian terputus sekitar pukul 15.04 WIB.

Hingga hari kedelapan, keberadaan lima jurnalis dan tiga kru speedboat Arupadhatu 1 masih belum diketahui. Tim SAR gabungan kini memiliki tambahan waktu tiga hari untuk memaksimalkan pencarian di perairan Selat Sunda, termasuk wilayah sekitar Gunung Anak Krakatau.* (k/dh)

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur. Pemerintah pusat juga memastikan dukungan akan terus diberikan hingga kondisi kembali kondusif.

Baca Juga:

• Darurat Karhutla Kaltim 4.000 Lebih Hektare Lahan Hangus Terbakar, Pengamanan Kawasan IKN Jadi Prioritas Utama

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, luas area yang terbakar sejak Januari hingga September 2026 mencapai sekitar 5.708,96 hektare. Pada Minggu (13/9/2026), terpantau 34 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 24 titik kejadian kebakaran dengan estimasi luas terbakar sekitar 712,94 hektare.

Dari luasan tersebut, sekitar 392,99 hektare telah berhasil dipadamkan. Penanganan dilakukan melalui operasi darat seluas 377,99 hektare dan dukungan operasi udara terhadap 15 hektare area.

Sementara sekitar 319,95 hektare masih dalam penanganan. Seluruh area tersebut berada di kawasan IKN yang menjadi salah satu prioritas penanganan karhutla di Kaltim.

Suharyanto sebelumnya menyebut luas lahan yang terbakar di Kaltim secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 4.000 hektare. Namun, kondisi karhutla di Kaltim dinilai relatif lebih baik dibandingkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Penanganan karhutla dilakukan oleh unsur BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Otorita IKN, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta relawan. Operasi darat menjadi salah satu fokus utama, sementara dukungan udara disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

BNPB juga menindaklanjuti permintaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kapolda Kaltim. Operasi tersebut mencakup wilayah Berau dan sekitarnya dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta potensi pertumbuhan awan hujan berdasarkan pemantauan BMKG.

Selain personel dan operasi pemadaman, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait juga memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap. Dukungan antara lain berasal dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Polri.

Sebanyak 47 tangki air telah didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan untuk mendukung proses penanganan karhutla.

Dari total 4.068 personel yang dikerahkan di Kaltim, sekitar 324 personel secara khusus ditempatkan untuk mendukung penanganan di kawasan IKN, termasuk unsur pemerintah kabupaten dan kecamatan.

BNPB bersama seluruh unsur Satgas Karhutla akan terus melakukan penanganan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Penanganan diarahkan untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke wilayah lainnya, terutama di sekitar kawasan IKN.* (in/dh)

"LPG no issue (tidak ada masalah), karena kita sudah mendapat kontrak jangka panjang," kata Bahlil dalam acara Innovation Technology for Social and Environmental Awards (InTechSEA) di Jakarta, dikutip Selasa (15/9/2026).

Baca Juga:

• Nilai Tukar Rupiah Hari Ini: Dolar AS Naik Tipis ke Level Rp17.671 di Awal Perdagangan

Selain memastikan stok aman, Bahlil juga menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan harga LPG nonsubsidi.

Terkait rencana impor LPG dari Rusia, Bahlil menjelaskan pembahasan kerja sama energi Indonesia dan Rusia saat ini masih berada pada tahap impor minyak mentah atau crude oil.

"Kalau kontrak jangka panjang kita dari LPG kan salah satunya dari Amerika. Kalau di Rusia itu, kami baru bicara pada tataran crude, minyak. Kalau LPG masih dari Amerika, ya," ujarnya.

Dengan demikian, pasokan LPG melalui kontrak jangka panjang saat ini masih mengandalkan impor dari AS.

Selain membahas LPG, Bahlil sebelumnya juga memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman. Cadangan BBM disebut berada di kisaran 20 hari, sedangkan standar nasional minimal berada pada kisaran 21-28 hari.

Pernyataan itu disampaikan setelah muncul antrean panjang pembelian BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahlil mengatakan pemerintah telah mengecek penyebab antrean tersebut.

"Aku sudah cek apa ini masalahnya, karena cadangan nasional kita 20 hari. Harusnya enggak (antre). Ternyata, bapak ibu semua, itu adalah ada sebagian yang shifting (berpindah)," katanya.

Menurut Bahlil, antrean di sejumlah SPBU turut dipengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih menggunakan BBM subsidi setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan.

Bahlil mengatakan perpindahan tersebut tidak menjadi persoalan, tetapi mengimbau masyarakat yang tergolong mampu agar tidak menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar.

"Yang tadinya tidak memakai subsidi, mereka beralih ke minyak subsidi. Ya, nggak apa-apa, tetapi saya mohon, saya mengimbau kepada saudara-saudara kita yang mampu, yang mobilnya bagus, pakai perasaanlah," ujarnya.* (mt/dh)

Taruna mengatakan BPOM memiliki peran sebagai pengawas dalam pelaksanaan program MBG, termasuk memastikan standar keamanan pangan dan prosedur pengolahan makanan diterapkan dengan baik.

Baca Juga:

• Geram Kasus Keracunan MBG Terus Berulang, Pimpinan DPR Desak APH Langsung Sikat Pelaku Tanpa Tunggu Laporan

Menurut Taruna, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam setiap tahapan penyediaan makanan MBG, mulai dari proses memasak hingga makanan sampai kepada penerima.

Dia mencontohkan makanan yang diproduksi pada dini hari, tetapi baru disajikan pada siang hari. Jeda waktu yang terlalu panjang dinilai meningkatkan risiko terhadap keamanan pangan.

"Salah satu penyebabnya misalnya diproduksi jam 01.00 malam, diolah, dimasak, nanti diedarkan, disajikan pada saat jam 12.00 siang. Artinya itu kurang lebih 11 jam," ujarnya.

Taruna mengatakan SOP BPOM menetapkan makanan tidak boleh melewati batas empat jam setelah matang sebelum didistribusikan dan disajikan.

"Sementara SOP yang kami berikan kepada satuan pelaksana yang berhubungan itu jangan lewat 4 jam. Kalau lewat 4 jam itu hitungan kami sudah basi," tegasnya.

Dia menjelaskan makanan yang terlalu lama disimpan dapat mengalami degradasi sehingga berisiko meningkatkan kemungkinan terjadinya keracunan pangan.

Karena itu, BPOM mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan SOP secara disiplin, terutama dalam hal waktu distribusi dan penyajian makanan.

Taruna juga menyebut BPOM merekomendasikan pemberian sanksi terhadap SPPG yang tidak mampu menjalankan SOP dengan baik. Sanksi tersebut dapat berupa penghentian sementara hingga penutupan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat MBG sekaligus mencegah kejadian keracunan pangan kembali terjadi.* (mt/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Adrianto ikut terjaring dalam operasi tersebut.

Baca Juga:

• "Tinggal Sejengkal Lagi", Ucapan Noel 7 Bulan Lalu soal Purbaya Ramai Dibahas Lagi usai Pergantian Menkeu

Selain Adrianto, KPK juga mengamankan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Mereka di antaranya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantah Tangerang Tardi.

"Di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor, dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya," ujar Budi.

KPK sebelumnya menyebut OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor. Penyidik juga mendalami dugaan penerimaan lainnya dalam operasi tersebut.

Namun, KPK belum menetapkan status tersangka terhadap 17 orang yang diamankan. Seluruhnya masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi.

Budi mengatakan KPK masih melakukan ekspose atau gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Jadi ini masih di tahapan penyelidikan yang kemudian nanti digelar perkara, nanti akan diputuskan apakah kemudian ditemukan peristiwa tindak pidananya untuk kemudian naik ke tahap penyidikan atau seperti apa," kata Budi.

KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Operasi ini menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah pejabat pertanahan dan pihak swasta serta berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. KPK masih mendalami seluruh keterangan dan barang bukti sebelum menentukan status hukum masing-masing pihak.* (d/dh)

Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, harga emas ukuran 0,5 gram kini berada di level Rp1.346.000. Sementara emas ukuran 10 gram dijual Rp25.415.000 dan ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram dibanderol Rp2.543.600.000.

Baca Juga:

• Nilai Tukar Rupiah Hari Ini: Dolar AS Naik Tipis ke Level Rp17.671 di Awal Perdagangan

Harga buyback emas Antam juga ikut melemah. Hari ini harga pembelian kembali turun Rp15.000 menjadi Rp2.437.000 per gram.Harga buyback merupakan harga yang diberikan Antam ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan yang dimilikinya kepada Antam.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017, pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,9%.

Tarif tersebut dapat lebih rendah menjadi 0,45% apabila pembeli mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam transaksi.

Berikut rincian harga emas Antam pada Selasa (15/9/2026):

0,5 gram: Rp1.346.000
1 gram: Rp2.592.000
2 gram: Rp5.124.000
3 gram: Rp7.661.000
5 gram: Rp12.735.000
10 gram: Rp25.415.000
25 gram: Rp63.412.000
50 gram: Rp126.745.000
100 gram: Rp253.412.000
250 gram: Rp635.265.000
500 gram: Rp1.266.320.000
1.000 gram: Rp2.543.600.000Penurunan harga emas Antam kembali menjadi perhatian investor dan masyarakat yang menjadikan logam mulia sebagai salah satu pilihan investasi.* (d/dh)

Berdasarkan data Bloomberg yang dikutip Selasa (15/9/2026), dolar AS naik 2 poin atau 0,01% ke level tersebut.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah 0,81 Persen di Level 6.481, Pasar Cermati Arah Kebijakan Menkeu Suahasil Nazara

Dolar AS juga menguat 0,11% terhadap dolar Singapura dan naik 0,01% terhadap yuan China.

Sementara terhadap yen Jepang, dolar AS menguat 0,38%. Mata uang Paman Sam juga naik 0,10% terhadap baht Thailand dan menguat 0,05% terhadap ringgit Malaysia.

Pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang tersebut menjadi salah satu perhatian pasar pada perdagangan valuta asing hari ini.* (d/dh)

Pergerakan IHSG tersebut sejalan dengan mayoritas bursa saham Asia yang dibuka melemah. Beberapa indeks yang tertekan antara lain Straits Times Singapura, PSEi Filipina, KLCI Malaysia, Hang Seng Hong Kong, TW Weighted Index Taiwan, Topix Jepang, dan Shanghai Composite China.

Baca Juga:

• Dapat Instruksi Khusus Prabowo DPR Yakin Menkeu Suahasil Mampu Amankan APBN Lewat Sektor Pajak & Cukai

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), setelah satu jam perdagangan berlangsung volume transaksi mencapai 10,79 miliar saham dengan nilai Rp4,78 triliun. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 633.040 kali.

Sebanyak 318 saham menguat, 283 saham melemah, dan 181 saham tidak mengalami perubahan.

Dari sisi sentimen domestik, pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menjadi perhatian pelaku pasar. Sejumlah analis menilai pasar memberikan respons positif terhadap pergantian tersebut, tetapi investor kini menunggu langkah dan kebijakan awal Menkeu baru.

BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menilai fokus pasar selanjutnya akan tertuju pada arah pengelolaan fiskal dan upaya menjaga kredibilitas keuangan negara.

Secara teknikal, BRIDS melihat IHSG membentuk pola dragonfly doji setelah sempat menguji level support 6.390 dan bertahan di atas MA20 pada 6.545. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya technical rebound, meski momentum masih terbatas karena indikator MACD menunjukkan bearish crossover.

BRIDS memperkirakan IHSG berpeluang menguji resistance 6.585-6.605. Sementara level support berada di 6.390 dengan support berikutnya di 6.220.

Phintraco Sekuritas juga menilai pergantian Menteri Keuangan berpotensi membantu memulihkan kredibilitas dan konsistensi kebijakan fiskal. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan investor domestik maupun global terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Phintraco, apabila kepercayaan meningkat, arus modal masuk berpotensi menguat sehingga rupiah dapat lebih stabil, yield Surat Berharga Negara (SBN) menurun, dan IHSG bergerak lebih stabil.

Namun, dampak pergantian Menteri Keuangan dalam jangka pendek dinilai masih berpotensi membuat pasar bergerak fluktuatif. Dalam jangka panjang, investor akan menunggu realisasi kebijakan yang dijalankan Suahasil.

CGS International Sekuritas Indonesia menilai pelemahan bursa Wall Street menjadi salah satu sentimen negatif bagi pasar domestik. Di sisi lain, pergantian Menteri Keuangan diharapkan menjaga kredibilitas APBN, sementara kenaikan sejumlah harga komoditas dapat menjadi sentimen positif.

CGS memperkirakan IHSG bergerak bervariasi cenderung menguat dengan kisaran support 6.465-6.395 dan resistance 6.600-6.670.

Panin Sekuritas juga memproyeksikan IHSG berpotensi menguat meski pasar global masih dibayangi volatilitas tinggi. Investor masih mencermati kenaikan harga minyak dan potensi perubahan suku bunga The Fed.

Ekspektasi terhadap Menteri Keuangan baru dinilai dapat mendorong kebijakan fiskal yang lebih prudent serta membantu menjaga stabilitas nilai tukar dan yield obligasi.

Di tengah dinamika tersebut, sejumlah saham menjadi pilihan berbagai sekuritas. BRIDS merekomendasikan UNTR, COCO, dan BBNI. Phintraco memilih BMRI, BBNI, BBRI, TLKM, dan ASII.

Sementara CGS merekomendasikan BMRI, BBNI, ASII, DSNG, BRMS, dan AMMN. Panin Sekuritas memilih BNGA, CLEO, dan ANTM.

Selain sentimen domestik, pasar juga masih menghadapi tekanan dari faktor global. Perhatian investor tertuju pada rapat Federal Reserve Amerika Serikat yang hasilnya dijadwalkan diumumkan pada Kamis (17/9/2026) dini hari waktu Indonesia.

Pergerakan harga minyak, arah yield obligasi global, nilai tukar rupiah, serta perkembangan geopolitik juga akan menjadi faktor yang memengaruhi arah IHSG dalam perdagangan selanjutnya.* (bb/dh)