MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyentil keras sejumlah kepala desa yang tidak menghadiri kegiatan pelatihan Pencarian dan Pertolongan Permukaan Air tahun 2026 yang digelar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Bobby menilai kehadiran aparatur desa dalam pelatihan kebencanaan sangat penting sebagai garda terdepan dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana di daerah.

Baca Juga:

• Dari Rp2,3 Triliun Jadi Rp23,33 Triliun, Bobby Nasution Ungkap Perjuangan Naikan Dana R3P: Langsung Lapor Presiden

Ia menyebut telah mengantongi daftar kepala desa yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Bahkan, Bobby secara terbuka menyebut salah satu daerah asal peserta yang absen.

"Saya sebut saja daerahnya Langkat," ujarnya.

Selain kepala desa di Langkat, Bobby juga menyoroti adanya oknum lurah di Kota Medan yang disebut tidak kooperatif meski sudah dihubungi oleh panitia pelatihan.

"Padahal itu sudah ditelpon, tapi laporannya dia enggak mau ikut," kata Bobby.

Ia menegaskan nama-nama aparatur yang tidak mengikuti pelatihan akan dicatat sebagai bahan evaluasi.

"Nah, ini nama-namanya akan dicatat," ujarnya.

Di sisi lain, Bobby memberikan apresiasi kepada para kepala desa yang tetap hadir mengikuti pelatihan kebencanaan tersebut.

Menurutnya, partisipasi mereka sangat penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama di wilayah rawan.

Sebagai bentuk penghargaan, Bobby menyatakan akan memberikan insentif khusus kepada peserta yang aktif mengikuti kegiatan tersebut.

"Yang mau ikut kita apresiasi," katanya. "Saya sudah sebutkan (akan beri insentif), jangan tidak dikasih. Malu saya."

Saat ditanya soal besaran insentif, Bobby enggan menjelaskan secara rinci dan menyebut masih bersifat internal.

"Masih rahasia," ujarnya singkat.

Ia menegaskan bahwa insentif tersebut bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi bagian dari upaya memperkuat peran kepala desa sebagai pihak yang berada di garis depan dalam penanganan kedaruratan.

"Insentif ini bukan hanya sekadar hadiah, tapi mereka merupakan garda terdepan yang imbalannya membantu nyawa masyarakat," kata Bobby.

Berdasarkan data penyelenggara, sekitar 50 kepala desa dari berbagai daerah tercatat hadir dalam pelatihan tersebut.

Kegiatan ini diikuti unsur Basarnas dan pemerintah daerah, serta dibuka langsung oleh Kepala Basarnas Mohammad Syafii dan Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus.

Pelatihan yang dipusatkan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, itu difokuskan pada peningkatan kemampuan pencarian dan pertolongan di permukaan air sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana.*

(tm/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan dirinya sempat merasa kecewa terhadap besaran awal dana Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Hal itu disampaikan Bobby dalam kegiatan pembekalan peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI TA 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa, 9 Juni 2026, di hadapan Wakil Komandan Sesko TNI Mayjen TNI Teguh Raharjo.

Baca Juga:

• Pemerintah Terbitkan Renduk Pascabencana Sumatera, Pemulihan Masuki Fase Rekonstruksi Permanen

Namun, angka tersebut dinilai belum sesuai dengan kebutuhan pemulihan pascabencana di daerah.

"Pada saat pendataannya kami sedikit keberatan dengan kementerian terkait karena kami dikasih 2,3 triliun dan tidak ada respon perubahan. Padahal kami mengajukan besarannya tidak segitu," kata Bobby.

Ia mengatakan, karena komunikasi di tingkat kementerian tidak membuahkan hasil, dirinya kemudian melaporkan langsung kepada Presiden.

"Alhamdulillah direspon dan akhirnya kami mendapat Rp23,33 triliun," ujarnya.

Bobby menyebut, dana R3P tersebut akan digunakan dalam periode 2026–2028 untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumatera Utara.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tetap berada di bawah koordinasi kementerian terkait yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan, selain R3P, Pemprov Sumut juga menerima Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,134 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah sektor, di antaranya pendidikan sebesar 16,81 persen atau Rp190,5 miliar, kesehatan 8,07 persen atau Rp91,5 miliar, infrastruktur 57,26 persen atau Rp649,6 miliar, pertanian 3,13 persen atau Rp35,4 miliar, serta penanganan bencana lainnya 14,72 persen atau Rp166,8 miliar.

Bobby menyebut penyesuaian anggaran TKD tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026.

Sementara itu, dana R3P senilai Rp23,33 triliun akan dikelola oleh pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat porsi terbesar sebesar Rp16,78 triliun, disusul Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp1,34 triliun, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp1,10 triliun, Kementerian Pertanian Rp761,65 miliar, serta Kementerian Agama Rp740,21 miliar.

Seluruh anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera Utara.*

(tm/ad)

JAKARTA – Pemerintah menetapkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 25 Tahun 2026.

Dokumen yang disebut sebagai Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera itu menandai masuknya fase pemulihan ke tahap rekonstruksi permanen setelah rangkaian penanganan darurat dan pemulihan fungsional pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025.

Baca Juga:

• Penasihat DWP Aceh Tekankan Kolaborasi Sekolah dan Keluarga dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Pemerintah menegaskan, seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Dalam dokumen itu, pemerintah menempatkan fase baru pemulihan bukan hanya sebatas pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat terdampak bencana.

"Terbitnya Renduk menjadi tonggak penting dalam pemulihan wilayah terdampak, dari penanganan darurat menuju pembangunan kembali yang bersifat permanen," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Renduk PRRP Sumatera juga berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan kebutuhan daerah, termasuk dalam aspek perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengendalian program pemulihan di lapangan.

Pemerintah menerapkan pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable, yang menekankan bahwa proses rekonstruksi tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi membangun kawasan yang lebih aman dan tangguh terhadap risiko bencana di masa depan.

Sejumlah program prioritas telah ditetapkan, antara lain pembangunan hunian tetap, penataan kawasan permukiman aman bencana, pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik, rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, pertanian, perikanan, dan pasar rakyat.

Selain itu, penguatan sistem mitigasi dan tata kelola kebencanaan juga menjadi bagian penting dalam Renduk, termasuk pengembangan data tunggal rehabilitasi dan rekonstruksi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemasangan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana.

Renduk PRRP Sumatera akan diterapkan di 53 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi tersebut.

Pelaksanaan program akan dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan target pemulihan, efektivitas anggaran, dan kesesuaian implementasi di lapangan.

"Terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pembangunan kembali yang terpadu, inklusif, dan berbasis risiko bencana," demikian visi yang tercantum dalam dokumen yang ditandatangani Menko PMK Pratikno.

Pemerintah berharap, melalui kebijakan ini, proses pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi wilayah terdampak, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.*

(ad)

BANDA ACEH – Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh, Mukarramah Fadhlullah, menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Pentas Seni dan Pelepasan Siswa TK B Yayasan TK Pertiwi Setda Aceh di Aula DWP Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Tersangka Pengrusakan dan Pembakaran Fakultas Pertanian USK Bertambah Jadi 12 Orang

Dalam sambutannya, Mukarramah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di TK Pertiwi Setda Aceh.

Ia menilai pendidikan anak usia dini bukan semata-mata soal kemampuan akademik dasar, melainkan juga pembentukan karakter, penanaman nilai kehidupan, serta penguatan rasa percaya diri anak.

Menurut dia, keberhasilan pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari peran bersama antara lembaga pendidikan dan lingkungan keluarga.

"Pendidikan yang paling pertama dan paling utama adalah pendidikan dalam keluarga. Sekolah membantu membimbing, tetapi rumah adalah tempat karakter dibentuk. Apa yang dilihat anak setiap hari akan lebih membekas daripada apa yang hanya didengarnya sesekali," kata Mukarramah.

Ia juga mengajak orang tua untuk terus terlibat aktif dalam mendampingi anak, terutama saat memasuki jenjang pendidikan dasar yang dinilai memiliki tantangan dan dinamika sosial yang lebih kompleks.

Sementara itu, Ketua Yayasan TK Pertiwi Setda Aceh, Malahayati M. Nasir, menyampaikan apresiasi kepada para guru dan orang tua yang telah mendampingi proses tumbuh kembang anak selama menempuh pendidikan di TK tersebut.

Ia berharap para siswa yang dilepas dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan semangat belajar yang baik, akhlak yang terjaga, serta rasa percaya diri dalam meraih cita-cita.

Kegiatan pelepasan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni dari para siswa.

Acara tersebut tidak hanya menjadi ajang unjuk bakat, tetapi juga momen emosional bagi orang tua, guru, dan keluarga besar TK Pertiwi Setda Aceh.*

(ad)

BANDA ACEH – Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus pengrusakan dan pembakaran Gedung Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) serta sejumlah fasilitas kampus lainnya.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa puluhan saksi.

Baca Juga:

• TNI Buka Suara Soal Protes Keterlibatan Prajurit Bantu Polri Tangani Begal: Mungkin Belum Pernah Jadi Korban

"Sejauh ini jumlah tersangka yang telah ditetapkan sebanyak 12 orang dan saksi yang diperiksa sebanyak 35 orang. Penetapan tersebut berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan," kata Miftahuda, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurut dia, para tersangka memiliki peran berbeda dalam aksi yang menyebabkan kerusakan fasilitas di lingkungan kampus.

Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Salah satu tersangka berinisial MJ (23) disebut berperan sebagai pengarah aksi sekaligus menunjuk koordinator lapangan.

Sementara WS, yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, diduga menjadi koordinator lapangan sekaligus memimpin rapat sebelum aksi berlangsung.

MJ dijerat dengan Pasal 262 ayat (1) jo Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP.

Sementara AH (20) yang diduga melempar bom molotov serta merusak fasilitas kampus dikenakan Pasal 308 ayat (1) jo Pasal 262 ayat (1) KUHP.

Selain itu, sembilan tersangka lainnya masing-masing berinisial RA (20), AL (22), FA (21), MGA (20), TAJ (21), HF (22), IS (20), dan TKS (20), diduga turut serta dalam penyerangan dan pelemparan di lokasi kejadian.

Mereka dijerat sejumlah pasal berlapis terkait perusakan dan keterlibatan dalam aksi kekerasan.

Penyidik menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan, termasuk membuka peluang pengembangan kasus jika ditemukan bukti baru.

Kasus pengrusakan dan pembakaran di Fakultas Pertanian USK sebelumnya menjadi perhatian publik karena menimbulkan kerugian material serta mengganggu aktivitas akademik di lingkungan kampus.

Pihak universitas berharap proses hukum dapat segera tuntas agar kepastian hukum tercapai dan kegiatan perkuliahan kembali normal.

Sementara itu, Universitas Syiah Kuala menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan berupaya memulihkan fasilitas yang terdampak.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa, 9 Juni 2026.

Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri para wakil ketua, anggota dewan, serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Medan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat Tim Gerak Cepat Antisipasi Wabah Flu Burung

"Pengelolaan APBD pada dasarnya ditujukan untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," kata Rico dalam sidang tersebut.

Ia menegaskan, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan kewenangan pengelolaan keuangan, tetapi juga menuntut transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rico menjelaskan, dokumen LPJ APBD 2025 yang disampaikan mencakup laporan keuangan secara lengkap, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, hingga catatan atas laporan keuangan.

Selain itu, turut dilampirkan laporan keuangan tiga perusahaan umum daerah milik Pemerintah Kota Medan.

"Ruang lingkup laporan ini disusun secara lengkap, transparan, dan informatif sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2025," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rico juga menyampaikan bahwa laporan keuangan Pemko Medan tahun anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Capaian tersebut sekaligus menandai keberhasilan Pemerintah Kota Medan mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut.

"Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel," kata Rico.

Ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Medan atas dukungan dalam proses penganggaran dan pengawasan APBD sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan akuntabel.

Dalam paparannya, Rico juga memaparkan realisasi keuangan daerah tahun 2025.

Pendapatan daerah tercatat lebih dari Rp6,3 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp3 triliun, pendapatan transfer lebih dari Rp3,1 triliun, serta pendapatan lain yang sah lebih dari Rp100 miliar.

Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp5,8 triliun, dengan belanja operasi dan belanja modal sebagai komponen utama.

Adapun realisasi pembiayaan daerah tercatat lebih dari Rp105 miliar.

Menurut Rico, pengelolaan keuangan yang efektif turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang tercatat sebesar 5,10 persen, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp353,28 triliun dan inflasi yang terkendali di angka 4,36 persen.

Menutup pidatonya, Rico mengajak seluruh pihak menjadikan capaian tersebut sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.

"Pengelolaan keuangan daerah harus semakin baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujarnya.

Usai penyampaian pidato, Rico Waas menyerahkan dokumen LPJ APBD 2025 kepada Ketua DPRD Kota Medan untuk kemudian dibahas lebih lanjut oleh legislatif.*

(ad)

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia tersebut.

Baca Juga:

• Antusias Piala Dunia 2026 Tinggi, Bobby Nasution Ingatkan ASN Tetap Prioritaskan Pelayanan Publik

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mengatakan flu burung masih menjadi salah satu ancaman kesehatan global yang perlu diwaspadai secara serius.

Menurut dia, perkembangan berbagai varian virus baru menuntut kewaspadaan yang tidak boleh menurun.

"Perkembangan global menunjukkan adanya berbagai varian virus baru. Kondisi ini menuntut kewaspadaan kita agar tidak boleh berkurang sedikit pun," kata Sulaiman dalam sambutannya.

Ia menegaskan, respons terhadap potensi wabah harus dilakukan secara terpadu melalui investigasi lapangan yang cepat dan koordinasi lintas sektor.

Menurut dia, karakteristik wilayah Sumatera Utara yang memiliki aktivitas peternakan, perdagangan, serta mobilitas masyarakat yang tinggi membuat daerah ini memiliki risiko lebih besar terhadap penyebaran penyakit zoonosis.

"Upaya terpadu melalui investigasi lapangan yang cepat serta koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap potensi penularan dapat diantisipasi sedini mungkin," ujarnya.

Sulaiman menyebut pemerintah daerah terus mendorong penerapan pendekatan One Health atau Satu Kesehatan yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu sistem penanganan.

Menurut dia, penanggulangan penyakit zoonosis tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas instansi.

"Tantangan penanggulangan penyakit zoonosis tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja," kata dia.

Ia menambahkan, hasil workshop tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja perangkat daerah terkait, termasuk penguatan anggaran untuk kesiapsiagaan kesehatan daerah.

Sementara itu, Ketua Panitia Windy mengatakan kegiatan yang berlangsung selama 9–12 Juni 2026 itu diikuti 47 peserta dari Tim Gerak Cepat lintas sektor.

Fokus penguatan kapasitas diarahkan pada tiga wilayah dengan mobilitas tinggi, yakni Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Deli Serdang.

Sejumlah instansi turut terlibat dalam kegiatan tersebut, di antaranya RSUP H. Adam Malik Medan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Medan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumut, serta berbagai mitra pembangunan kesehatan lainnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap sistem ketahanan kesehatan Sumatera Utara semakin kuat dalam menghadapi potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) flu burung, terutama melalui penguatan koordinasi lintas sektor di lapangan.*

(ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tetap mengutamakan tugas dan pelayanan publik selama gelaran Piala Dunia 2026 berlangsung.

Imbauan tersebut disampaikan Bobby menanggapi antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola dunia itu yang sejumlah pertandingannya dijadwalkan berlangsung pada pagi hari dan berpotensi beririsan dengan jam kerja.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ingatkan Waspada Ancaman Gempa dan Tsunami Megathrust di Sumatera

Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat.

"Walaupun ada tim ataupun negara kesukaan yang didukung, tetap sesuaikan dengan kebutuhan dan jangan sampai mengganggu pekerjaan," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia menilai euforia Piala Dunia harus disikapi secara bijak, terutama oleh ASN yang memiliki kewajiban menjaga kualitas pelayanan publik.

Menurut dia, disiplin kerja harus tetap menjadi prioritas meskipun masyarakat tengah disuguhi berbagai pertandingan menarik dari ajang tersebut.

Bobby juga meminta agar aktivitas menonton pertandingan tidak berdampak pada produktivitas kerja maupun kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemprov Sumut.

"Semangat mendukung tim favorit silakan saja, tetapi tugas utama sebagai pelayan masyarakat harus tetap menjadi prioritas," ujarnya.

Menurut Bobby, ASN dituntut tetap profesional dalam menjalankan tugas, termasuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal tanpa terganggu agenda hiburan atau kegiatan luar pekerjaan.

Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko diperkirakan akan mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.

Namun demikian, Bobby mengingatkan agar antusiasme tersebut tidak mengurangi kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Ia berharap seluruh jajaran Pemprov Sumut tetap menjaga ritme kerja dan pelayanan publik meskipun momentum olahraga internasional tersebut berlangsung meriah di tengah masyarakat.*

(kd/ad)

Pernyataan itu disampaikan Bobby usai memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI TA 2026 di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Terkesan dengan Performa Timnas U-19 Indonesia, John Herdman Ingin Saksikan Langsung di Sumut

"Yang pertama tentu setiap peringatan yang disampaikan harus diperhatikan dengan baik. Kemudian simulasi-simulasi kebencanaan juga harus dipelajari, termasuk langkah penanggulangan saat terjadi bencana," kata Bobby.

Ia menekankan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir barat Sumatera Utara perlu memiliki pemahaman lebih terhadap risiko bencana, mengingat kawasan tersebut berada di dekat jalur pertemuan lempeng tektonik aktif.

Menurut dia, kondisi geografis tersebut membuat wilayah pantai barat Sumatera memiliki potensi terdampak gempa bumi besar maupun tsunami apabila terjadi aktivitas megathrust.

"Kalau lempengannya berada di sepanjang pantai barat Sumatera, tentu daerah-daerah di kawasan itu harus lebih waspada," ujarnya.

Bobby juga menyoroti pentingnya edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, termasuk pemanfaatan kearifan lokal dalam mitigasi risiko bencana.

Ia menyebut, sejumlah rumah adat di Indonesia pada masa lalu dibangun dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi bencana di wilayah masing-masing.

Menurut dia, rumah-rumah adat di kawasan pesisir umumnya dirancang menyesuaikan kondisi pasang surut air laut, sementara di daerah aliran sungai memiliki karakteristik berbeda sesuai kondisi alam setempat.

"Rumah adat biasanya dibangun dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan potensi alam di sekitarnya. Ini menjadi pelajaran penting yang akan kami kaji lebih lanjut," kata Bobby.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menerjemahkan arahan tersebut ke dalam berbagai program dan kebijakan daerah untuk memperkuat sistem mitigasi serta kesiapsiagaan bencana.

Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami yang berpotensi terjadi akibat aktivitas megathrust di wilayah barat Sumatera.*

(kd/ad)

MEDAN – Pelatih Tim Nasional Indonesia senior, John Herdman, mengaku terkesan dengan performa Timnas Indonesia U-19 yang berhasil menembus semifinal Piala AFF U-19 2026 usai menaklukkan Vietnam dengan skor 2-1 di Sumatera Utara.

Herdman menyebut permainan skuad muda Indonesia menunjukkan karakter kuat, terutama dalam hal mental bertanding dan daya juang yang tinggi.

Baca Juga:

• 41 Korban Banjir dan Longsor di Sumut Masih Hilang, Bobby Nasution: Terseret Arus

Tim asuhan Nova Arianto memastikan langkah ke semifinal setelah mencatat tiga kemenangan beruntun pada fase grup.

Selain mengalahkan Vietnam, Garuda Muda juga menundukkan Myanmar dan Timor Leste.

Laga terakhir kontra Vietnam digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, dan menjadi penentu posisi Indonesia sebagai salah satu tim yang melaju ke babak empat besar turnamen.

Herdman juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pelatih Nova Arianto yang dinilainya berhasil membangun konsistensi permainan tim sepanjang turnamen.

Menurut dia, perkembangan para pemain muda tersebut menunjukkan progres signifikan dalam aspek taktik maupun mental bertanding.

Lebih jauh, pelatih asal Inggris itu menyatakan keinginannya untuk menyaksikan langsung pertandingan Timnas U-19 di Sumatera Utara pada laga berikutnya.

Ia menilai atmosfer pertandingan di stadion dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai perkembangan generasi muda sepak bola Indonesia.

Pernyataan dukungan dari pelatih timnas senior tersebut dinilai menjadi tambahan motivasi bagi para pemain yang tengah bersaing di ajang ASEAN U-19 Boys Championship 2026, yang berlangsung pada 1–13 Juni 2026 di Sumatera Utara.

Timnas U-19 kini diharapkan mampu menjaga momentum kemenangan untuk melangkah hingga partai final di hadapan publik sendiri.*

(ad)

Baca Juga:

• BI Naikkan Suku Bunga Jadi 5,50 Persen untuk Stabilkan Rupiah

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menanggapi kritik publik terkait keterlibatan prajurit TNI dalam membantu aparat kepolisian menangani aksi kriminalitas jalanan, termasuk kasus begal.

Nas menduga, sebagian pihak yang memprotes keterlibatan TNI dalam penanganan kejahatan jalanan belum pernah menjadi korban langsung tindak kriminal tersebut.

Baca Juga:

• Wamenkum Jelaskan Alasan Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan di Luar Polri

Ia menambahkan, persepsi masyarakat terhadap penanganan begal akan berbeda jika mereka pernah mengalami langsung menjadi korban.

Menurut dia, penolakan terhadap keterlibatan TNI dalam kasus tersebut kerap berubah ketika masyarakat menghadapi situasi darurat keamanan.

"Begitu ada yang protes, lalu besok anaknya jadi korban begal dan kita biarkan, pasti protes lagi, salah lagi," ujar Nas.

Nas menyebut, TNI tidak mengambil alih tugas kepolisian dalam penegakan hukum, melainkan terlibat dalam kerangka operasi perbantuan yang memiliki dasar hukum dan dilakukan atas permintaan Polri.

Menurut dia, kehadiran prajurit TNI di lapangan merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat akan rasa aman, terutama di wilayah yang rawan kejahatan jalanan.

"Kalau di depan mata terjadi aksi begal, saya TNI dan tidak boleh menangani lalu saya biarkan, itu bisa masuk pembiaran," kata dia.

Ia menegaskan, setiap tindakan prajurit tetap berada dalam koridor hukum dan mekanisme yang berlaku, serta tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan aparat kepolisian.

Nas juga menilai, pertimbangan utama dalam pelibatan TNI adalah aspek keamanan masyarakat.

Selama tidak bertentangan dengan aturan, TNI akan tetap mendukung upaya menjaga ketertiban umum.

Ia menambahkan, Indonesia menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang menempatkan seluruh elemen bangsa sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.

"Kalau orang sudah berpikir seperti itu, artinya ketenangan dan kenyamanan di masyarakat berkurang," ujarnya.

Sebelumnya, TNI ikut dilibatkan dalam patroli bersama kepolisian di wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam rangka penanganan aksi begal dan peningkatan keamanan publik.

TNI juga menurunkan personel dari berbagai satuan, termasuk Koramil, Kodim, hingga batalion tempur, untuk mendukung patroli gabungan dengan Polri.

Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letkol Arh Noor Iskak, mengatakan keterlibatan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan keamanan wilayah melalui rencana pembentukan batalion teritorial pembangunan di berbagai daerah, yang disebut turut berperan dalam patroli dan penguatan sistem keamanan lingkungan.*

(km/ad)

JAKARTA – Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan alasan pemerintah membuka peluang bagi anggota polisi aktif untuk mengisi jabatan di kementerian atau lembaga yang menangani urusan pemenuhan gizi nasional dan pangan dalam Undang-Undang Polri yang baru disahkan.

Menurut Edward, kebijakan tersebut tidak keluar dari fungsi utama kepolisian, yakni perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• BRT Mebidang Rp1,9 Triliun Jadi Sorotan DPRD Medan, Khawatir Bebani APBD

Ia menjelaskan, pengaturan penugasan anggota Polri di luar struktur institusinya mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tiga fungsi utama kepolisian, yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang pertama adalah Harkamtibmas, pemeliharaan ketertiban masyarakat. Yang kedua perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, dan yang ketiga penegakan hukum," ujarnya.

Edward menyebut tiga fungsi tersebut kemudian dijabarkan dalam sejumlah bidang yang dinilai memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian.

Bidang-bidang itu menjadi dasar penempatan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian.

"Jadi itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa, sekali lagi, dapat ditempatkan anggota Polri di situ," kata dia.

Ia menambahkan, ketentuan dalam undang-undang tersebut juga merujuk pada praktik yang selama ini telah berjalan di sejumlah lembaga negara.

Penjelasan dalam aturan itu, menurut dia, hanya mempertegas kondisi yang sudah ada.

"Di dalam penjelasan pasal pun kita memberikan contoh yang existing yang ada sekarang ini," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati ketentuan mengenai penempatan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian dalam revisi Undang-Undang Polri yang kini telah disahkan.

Dalam aturan tersebut, anggota Polri dapat mengisi jabatan di kementerian atau lembaga sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian.

Penugasan itu juga dapat dilakukan atas permintaan kementerian atau lembaga maupun berdasarkan penugasan Presiden.

Pada bagian penjelasan undang-undang, sejumlah bidang disebut memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian, termasuk urusan perlindungan saksi dan korban, pengawasan obat dan makanan, serta pemenuhan gizi nasional dan pangan.

Ketentuan tersebut juga membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk ditempatkan di jabatan sipil di luar institusi kepolisian, dengan tata cara lebih lanjut yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.*

(km/ad)

MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyoroti rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Medan–Binjai–Deli Serdang (Mebidang) yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,9 triliun dari Kementerian Perhubungan.

Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyatakan kekhawatiran proyek transportasi massal tersebut akan menimbulkan beban baru bagi pemerintah daerah, khususnya terkait biaya operasional dan keberlanjutan sistem transportasi.

Baca Juga:

• Menaker Beberkan Strategi Prabowo Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja di Era Digital

Dalam forum tersebut, DPRD juga menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Irsan Indris Nasution.

Paul menilai absennya pejabat terkait menunjukkan lemahnya komunikasi pemerintah kota dengan legislatif dalam pembangunan proyek strategis tersebut.

Ia juga mengeluhkan minimnya sosialisasi terkait pembangunan koridor BRT kepada DPRD.

Menurut dia, sejumlah informasi justru diketahui setelah pekerjaan fisik mulai berjalan di lapangan.

"Kita pun tahu karena sudah ada pengerjaan di lapangan. Lantas banyak warga mempertanyakan ke kita, lalu kita respon," ujarnya.

Selain proyek BRT Mebidang, DPRD Medan turut menyoroti operasional layanan bus listrik atau Trans Metro Deli yang dinilai belum efisien secara fiskal.

Paul menyebut biaya operasional sistem transportasi tersebut mencapai sekitar Rp90 miliar per tahun, sementara pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan hanya sekitar Rp8 miliar per tahun.

"Apalagi jika nanti ada tambahan sekitar 200 armada BRT, tentu biaya operasional dan perawatan akan semakin besar," kata dia.

Menurut DPRD, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota karena berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa mendatang.

Paul juga menyinggung dampak pembangunan koridor BRT terhadap kondisi lalu lintas di Kota Medan.

Ia menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru seperti penyempitan badan jalan hingga peningkatan kemacetan di sejumlah titik.

"Akan banyak masalah baru yang muncul seperti penyempitan badan jalan, potensi kemacetan, hingga beban operasional yang dapat membebani APBD Kota Medan," ujarnya.

Hingga kini, Pemerintah Kota Medan belum memberikan penjelasan resmi terkait sorotan DPRD tersebut, termasuk mengenai skema pembiayaan lanjutan dan strategi pengelolaan operasional BRT Mebidang.*

(d/ad)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan berbagai program untuk memperkuat keterampilan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang dipicu perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan transformasi digital.

Hal tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference ke-114 di Jenewa.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi MBG, KPK Akui Sudah Lebih Dulu Menyelidiki

Karena itu, pemerintah menempatkan penguatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan pekerja sebagai agenda utama dalam menghadapi masa depan dunia kerja.

"Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menyiapkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperkuat perlindungan pekerja agar masyarakat tetap memiliki masa depan kerja yang layak," kata Yassierli dalam keterangan resmi, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia mengatakan perubahan pola kerja akibat digitalisasi telah memengaruhi cara masyarakat mencari pekerjaan, membangun karier, hingga bertahan di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

Menurut dia, generasi muda membutuhkan pengalaman kerja yang relevan, lulusan sekolah membutuhkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sementara pekerja di sektor digital memerlukan perlindungan yang lebih kuat.

Dalam forum tersebut, Yassierli memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja masa depan.

Salah satunya adalah Program Pemagangan Nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi.

Melalui program tersebut, peserta memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan dengan dukungan uang saku dari pemerintah.

Pemerintah mencatat program itu telah menjangkau 100 ribu peserta pada 2025 dan ditargetkan meningkat menjadi 150 ribu peserta pada 2026.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional bagi lulusan sekolah menengah atas dan sederajat dengan target 300 ribu peserta.

Yassierli menegaskan bahwa seluruh program tersebut dirancang agar dapat diakses secara setara oleh perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan.

"Program-program ini memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat dari wilayah terpencil," ujarnya.

Selain penguatan keterampilan, pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja melalui sejumlah program strategis nasional.

Dalam pidatonya, Yassierli menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan Food Estate, serta proyek hilirisasi industri sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

Menurut dia, masa depan kerja tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan negara menyediakan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pada aspek perlindungan pekerja, Indonesia juga memperkuat komitmen terhadap standar ketenagakerjaan internasional melalui ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization Nomor 188 tentang pekerjaan di sektor penangkapan ikan.

Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan kerja bagi awak kapal perikanan.

Pemerintah juga tengah menyusun kebijakan nasional untuk pekerja platform digital sebagai respons terhadap berkembangnya ekonomi digital dan model kerja berbasis aplikasi.

Yassierli mengatakan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja terus diperkuat melalui forum tripartit nasional guna membahas regulasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, keselamatan kerja, serta pelatihan vokasi.

Dalam forum internasional itu, Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk memperluas kerja sama dengan ILO dan berbagai mitra global dalam pengembangan kurikulum vokasi, pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta penguatan perlindungan bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja.

"Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan kerja layak, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Bersama-sama, kita membangun masa depan kerja yang menghormati martabat pekerja," kata Yassierli.*

(km/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan tetap pada seluruh tuntutan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Sikap tersebut disampaikan jaksa saat membacakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan (pleidoi) yang diajukan terdakwa dan tim penasihat hukumnya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi MBG, KPK Akui Sudah Lebih Dulu Menyelidiki

Dalam repliknya, jaksa menilai pembelaan yang disampaikan pihak terdakwa tidak mampu membantah fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Menurut jaksa, meskipun nota pembelaan disusun dengan argumentasi yang luas dan menggunakan berbagai referensi, substansi pembelaan tersebut dinilai tidak menyentuh inti perkara yang sedang diperiksa pengadilan.

"Pada hakikatnya sama sekali tidak menyentuh inti pembuktian dan tidak mampu menggoyahkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap secara terang benderang di persidangan," ujar jaksa.

Jaksa juga menilai tim penasihat hukum terdakwa melakukan penafsiran ulang terhadap fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan.

Menurut penuntut umum, pembelaan tersebut cenderung memisahkan setiap tindakan terdakwa dari rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan perkara.

"Nota pembelaan memutarbalikkan fakta melalui penafsiran ulang fakta yang sudah jelas agar seolah terdakwa tidak bersalah dengan cara memenggal-menggal setiap perbuatan terdakwa lalu menilainya secara terpisah dari rangkaian kejadian yang utuh," kata jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa tetap meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun kepada Nadiem Makarim.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi masa tahanan sementara," ujar jaksa saat membacakan tuntutan.

Tak hanya itu, jaksa turut menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan total nilai mencapai Rp5,68 triliun yang terdiri atas Rp809,596 miliar dan Rp4,871 triliun.

Menurut jaksa, nilai tersebut berkaitan dengan harta kekayaan terdakwa yang dinilai tidak seimbang dengan penghasilan sah dan diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, jaksa meminta agar diganti dengan pidana penjara selama sembilan tahun.

Jaksa juga meminta majelis hakim menetapkan status barang bukti sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp10 ribu kepada terdakwa.

Kasus pengadaan Chromebook menjadi salah satu perkara korupsi yang mendapat perhatian luas publik karena berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan nasional yang dijalankan pemerintah pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah lebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum Kejaksaan Agung menetapkan para tersangka dalam perkara tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan lembaganya telah mengumpulkan sejumlah informasi dan temuan awal melalui proses penyelidikan yang dilakukan secara tertutup.

Baca Juga:

• 41 Korban Banjir dan Longsor di Sumut Masih Hilang, Bobby Nasution: Terseret Arus

Meski demikian, perkembangan perkara bergerak lebih cepat di Kejaksaan Agung yang lebih dahulu meningkatkan status penanganan kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

Dalam perkara dugaan korupsi program MBG tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Penetapan tersangka tersebut menempatkan Kejaksaan Agung sebagai institusi yang berada di garis depan dalam pengungkapan kasus yang menjadi sorotan publik tersebut.

Taufik mengatakan KPK saat ini masih mempelajari perkembangan perkara yang ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut dia, lembaganya akan mengedepankan prinsip sinergi antarpenegak hukum untuk menghindari tumpang tindih penanganan perkara.

"Jadi kami akan melihat sinerginya untuk proses-proses penyidikannya," ujarnya.

Ia tidak menjelaskan secara rinci temuan-temuan yang telah diperoleh KPK selama proses penyelidikan berlangsung.

Namun, menurut dia, seluruh informasi yang telah dikumpulkan akan menjadi bahan evaluasi internal sebelum pimpinan KPK menentukan langkah lanjutan.

Dalam waktu dekat, KPK berencana menggelar ekspose atau gelar perkara untuk membahas perkembangan penyelidikan yang telah dilakukan.

Forum tersebut akan menjadi dasar bagi pimpinan KPK dalam menentukan arah penanganan kasus, termasuk kemungkinan koordinasi lebih lanjut dengan Kejaksaan Agung.

"Kita akan menunggu gelar perkara, bagaimana yang diputuskan pimpinan," kata Taufik.

Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian publik karena program tersebut merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Munculnya dugaan penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut memunculkan tuntutan agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hingga kini, Kejaksaan Agung masih terus mendalami peran masing-masing tersangka serta menelusuri aliran dana dalam perkara yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut.*

(tm/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan sebanyak 41 korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada akhir 2025 hingga kini masih belum ditemukan.

Menurut Bobby, berdasarkan hasil pemantauan dan laporan di lapangan, para korban diduga hilang akibat terseret arus banjir bandang yang melanda sejumlah daerah terdampak.

Baca Juga:

• Terlibat di Berbagai Program Pemerintah, TNI Tegas Bantah Kebangkitan Dwifungsi

Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu berdampak luas terhadap masyarakat.

Total warga terdampak mencapai 1.803.715 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten dan kota.

Selain korban hilang, jumlah korban meninggal dunia akibat rangkaian bencana tersebut tercatat mencapai 375 orang.

"Untuk korban meninggal dunia sebanyak 375 jiwa. Ada 12 kabupaten yang menetapkan status darurat pada saat kejadian," ujar Bobby.

Kerusakan yang ditimbulkan bencana juga menyentuh hampir seluruh sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 23.111 unit rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi, mulai dari ringan hingga berat.

Di sektor pendidikan, sebanyak 1.218 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan.

Sementara itu, 119 fasilitas kesehatan terdampak bencana dan membutuhkan perbaikan.

Tak hanya itu, kerusakan juga terjadi pada infrastruktur transportasi dan layanan dasar masyarakat.

Sebanyak 346 unit jembatan serta 762 ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.

Jaringan air bersih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat juga terdampak. Pemerintah mencatat sedikitnya 104 titik jaringan air bersih mengalami kerusakan.

"Untuk sektor perumahan ada 23.111 unit yang rusak, fasilitas pendidikan 1.218 unit, fasilitas kesehatan 119 unit, jembatan 346 unit, jalan 762 ruas, dan jaringan air bersih sebanyak 104 titik," kata Bobby.

Sektor pertanian dan peternakan juga mengalami kerugian besar.

Luas lahan pertanian yang rusak mencapai 36.118 hektare, sedangkan area perkebunan yang terdampak mencapai 1.227 hektare.

Selain itu, sebanyak 134.753 ekor ternak dilaporkan mati akibat bencana yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera Utara.

Untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp23,33 triliun bagi Sumatera Utara.

Dana tersebut akan digunakan secara bertahap selama periode 2026 hingga 2028.

Menurut Bobby, saat ini seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur masih berjalan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).

"Semua masih dalam proses perbaikan infrastruktur dengan menggunakan dana fiskal TKD yang telah diberikan pemerintah pusat," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan proses pemulihan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak dapat berjalan secara bertahap agar aktivitas masyarakat kembali normal setelah bencana besar yang melanda pada akhir tahun lalu.*

(d/ad)

JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah anggapan bahwa keterlibatan prajurit dalam berbagai program pemerintah merupakan bentuk kebangkitan dwifungsi TNI atau ancaman terhadap demokrasi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menegaskan seluruh tugas yang dijalankan prajurit memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Pecatan TNI AU di Rohil Ditangkap Usai Todong Pengendara, Senjata Ternyata Airsoft Gun

Nas menjelaskan keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintah dilakukan berdasarkan kebutuhan negara dan mekanisme yang telah diatur.

Salah satu contohnya adalah keikutsertaan TNI dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menurut dia, dalam program tersebut TNI hanya berperan mendampingi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam menjalankan tugasnya.

"Kita mendampingi kejaksaan dan bekerja sama. Hasilnya, harta kekayaan negara sekitar Rp371 triliun berhasil dikembalikan ke kas negara," ujarnya.

Selain itu, Nas menyinggung peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Ia mengatakan keterlibatan Babinsa dilakukan untuk membantu penyuluh pertanian lapangan yang jumlahnya masih terbatas di berbagai daerah.

Menurut dia, keterlibatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas Kementerian Pertanian, melainkan membantu percepatan program pemerintah berdasarkan kesepakatan kerja sama yang telah dibuat.

"Setelah semua berjalan, akan dikembalikan kepada Kementerian Pertanian. Jadi bukan kita mengambil alih tugas kementerian," kata dia.

Nas juga menyoroti peran TNI dalam penanganan bencana alam. Ia menilai prajurit tidak mungkin menunggu instruksi formal ketika masyarakat membutuhkan pertolongan segera di lapangan.

Menurut dia, kecepatan respons personel TNI saat bencana terjadi merupakan bagian dari tanggung jawab kemanusiaan yang melekat pada setiap prajurit.

"Saat terjadi bencana, masyarakat membutuhkan bantuan, obat-obatan, dan penanganan cepat. Kami tidak mungkin hanya menunggu ketika kesulitan itu ada di depan mata," ujarnya.

Ia menambahkan, selain tugas pertahanan negara, naluri kemanusiaan menjadi landasan bagi prajurit untuk hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Dalam kesempatan itu, Nas juga menyinggung sejumlah program pembangunan yang selama ini melibatkan TNI, seperti pembangunan jembatan, saluran irigasi, sumur air bersih, hingga program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Menurut dia, program-program tersebut justru memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.

"Yang kami lakukan adalah bekerja untuk masyarakat. Pembangunan jembatan, irigasi, sumur, dan TMMD semuanya memberikan manfaat bagi warga," katanya.

Terkait keterlibatan TNI dalam penanganan tindak kriminal seperti aksi begal, Nas menegaskan langkah tersebut dilakukan melalui mekanisme operasi perbantuan atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, TNI memiliki kewajiban membantu aparat kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku, terutama ketika keamanan masyarakat menjadi prioritas.

Nas menegaskan bahwa seluruh tugas yang dijalankan TNI, baik dalam operasi militer maupun kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetap merupakan bagian dari sistem pertahanan negara.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

Karena itu, Nas meminta masyarakat tidak terburu-buru menafsirkan keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintah sebagai bentuk militerisme atau kebangkitan dwifungsi.

Menurut dia, TNI tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan negara.*

(km/ad)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan perubahan ketentuan batas usia pensiun anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam Undang-Undang Polri yang baru tidak akan menimbulkan sumbatan karier atau bottleneck di lingkungan institusi kepolisian.

Pernyataan tersebut disampaikan Listyo Sigit seusai menghadiri rapat paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• RUU Polri Jadi UU, Wamenkum Ungkap Alasan Pembahasan Berlangsung Cepat

"Batas usia pensiun saya kira sudah diatur sehingga terkait dengan sumbatan atau bottleneck karena posisi yang stagnan, semuanya sudah diatur," kata Sigit.

Ia mengatakan Polri akan segera menindaklanjuti amanat yang tertuang dalam undang-undang baru tersebut.

Tujuannya, kata dia, agar institusi kepolisian dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Sigit menegaskan reformasi kelembagaan Polri akan terus diarahkan untuk membangun institusi yang profesional, humanis, dan semakin dipercaya publik.

"Kita ingin membentuk postur Polri yang benar-benar bisa diharapkan masyarakat. Utamanya bagaimana Polri ke depan menjadi lebih humanis, lebih profesional, dan lebih dicintai masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Kapolri menilai perubahan regulasi tersebut penting untuk menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang seiring perubahan zaman.

Menurut dia, Polri harus mampu beradaptasi dengan berbagai persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat.

Ia menegaskan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap menjadi syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

"Kita harus terus beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan zaman yang memunculkan berbagai persoalan baru yang harus dihadapi Polri untuk menjaga stabilitas dan situasi kamtibmas," katanya.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada DPR, pemerintah, serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembahasan hingga pengesahan revisi Undang-Undang Polri.

Ia menyebut perubahan regulasi kali ini merupakan revisi ketiga sejak undang-undang tersebut diberlakukan.

Menurut dia, sejumlah substansi dalam revisi UU Polri merupakan hasil serapan aspirasi publik yang berkembang selama proses pembahasan.

"Ini bagian dari upaya menjawab harapan publik karena banyak hal yang kami serap. Kami ingin Polri ke depan betul-betul menjadi institusi yang mampu memenuhi apa yang diharapkan masyarakat," ujar Sigit.

Salah satu poin penting dalam revisi UU Polri adalah penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum.

Menurut Kapolri, digitalisasi akan meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kinerja aparat.

Ia mengatakan penggunaan teknologi informasi akan diterapkan sejak tahap awal proses hukum hingga pemeriksaan sehingga pengawasan terhadap setiap tahapan menjadi lebih efektif.

"Pengawasannya menjadi jauh lebih kuat dan komplain dari masyarakat juga diharapkan bisa direspons lebih cepat," kata dia.

Dalam revisi UU Polri yang telah disahkan DPR, terdapat perubahan ketentuan batas usia pensiun anggota kepolisian.

Khusus bagi perwira tinggi berpangkat bintang empat, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui keputusan presiden.

Selain itu, aturan peralihan juga mengatur perpanjangan masa dinas bagi anggota Polri yang saat undang-undang mulai berlaku telah memasuki usia 56 hingga 58 tahun.

Ketentuan tersebut disusun untuk menjamin proses transisi berjalan secara bertahap tanpa mengganggu kebutuhan organisasi maupun regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri.*

(d/ad)

Selain BI-Rate, suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 4,50 persen, sementara suku bunga Lending Facility turut dinaikkan menjadi 6,25 persen.

Baca Juga:

• Harga Cabai Rawit Tembus Rp75.150 per Kg, Telur Ayam Rp30.350 per Kg Hari Ini

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak gejolak global serta menjaga inflasi tetap dalam kisaran target pemerintah," ujar Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Ia menambahkan, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan valuta asing di dalam negeri serta keluarnya modal asing dari instrumen portofolio domestik (capital outflow).

Bank Indonesia menilai kebijakan pengetatan moneter perlu dilakukan untuk menjaga daya tarik investasi di pasar keuangan Indonesia serta memperkuat imbal hasil instrumen keuangan domestik.

Selain menaikkan suku bunga, BI juga mengeluarkan sejumlah langkah lanjutan melalui penguatan operasi moneter, termasuk penyesuaian suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), penguatan instrumen repo, serta intervensi di pasar valuta asing.

BI juga memperluas intensitas lelang SRBI serta memperkuat intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pasar offshore NDF guna menstabilkan rupiah.

Denny menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional.

"Koordinasi fiskal dan moneter terus diperkuat secara berkesinambungan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.*

(oz/dh)