Keberatan tersebut disampaikan dalam persidangan perkara dugaan korupsi Waterfront City di Pengadilan Tipikor Medan. Kuasa hukum menilai terdapat sejumlah hal dalam proses pemeriksaan dan perhitungan kerugian yang perlu dipertanyakan.

Baca Juga:

• Sidang Waterfront City Samosir, Saksi Mengaku Tak Tahu Ada Aliran Dana ke PPK

Namun, menurut Donny, hasil audit Victor tidak dilimpahkan sebagai barang bukti dalam persidangan.

"Kalau hasil audit dari Pak Victor tidak dijadikan barang bukti, tidak dapat dipertimbangkan. Maka hasil audit tersebut yang menjadi sumber data KAP swasta yang menyatakan ada kerugian Rp13 miliar menjadi gugur," kata Donny, Minggu (27/9/2026).

Kuasa hukum kemudian menyoroti dokumen yang disebut menggunakan Adendum 10 sebagai rujukan audit. Menurut mereka, dokumen proyek yang diperiksa hanya mencatat adendum sampai nomor 9.

"Adendum 10 ini tidak ada. Rujukan audit dia pakai adendum 10, padahal adendum itu hanya dari 1 sampai 9. Dengan rujukan adendum 10 ini berarti rujukannya data yang mana? Itu yang kami pertanyakan," ujar Donny.

Selain persoalan adendum, penasihat hukum juga mempertanyakan metode pemeriksaan yang dilakukan ahli. Mulyadi menyebut pemeriksaan terhadap pekerjaan Waterfront City dilakukan dengan metode sampling dan tidak mencakup keseluruhan pekerjaan.

Dia juga menyoroti perbedaan antara keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dengan keterangan ahli di persidangan mengenai kondisi aktual pekerjaan di lapangan.

Menurut Mulyadi, ahli dalam persidangan menyebut pemeriksaan dilakukan berdasarkan gambar. Kuasa hukum kemudian mempertanyakan apakah perhitungan volume pekerjaan benar-benar dilakukan berdasarkan kondisi aktual di lokasi.

"Artinya dia tidak melakukan perhitungan volume tersebut berdasarkan aktual di lapangan," kata Mulyadi.

Kuasa hukum juga mempertanyakan kompetensi ahli dalam menghitung pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing atau MEP. Menurut Mulyadi, Victor menyatakan tidak memiliki kemampuan menghitung pekerjaan tersebut, sementara komponen MEP disebut masuk dalam laporan perhitungan.

Selain itu, surat permohonan atau penunjukan ahli terkait perhitungan volume struktur disebut hanya mencantumkan nama Victor Gangga Sinaga.

Penasihat hukum kemudian mempertanyakan sejumlah item pekerjaan yang disebut dalam persidangan, yakni Kopi Tao, Resto Dainang dan solar panel.

Donny mengatakan tiga pekerjaan tersebut disebut dalam berbagai pembahasan mengenai proyek, tetapi menurut keterangan ahli tidak termasuk dalam perhitungan kerugian sekitar Rp13,1 miliar.

"Selama ini dakwaan atau asumsi-asumsi di luar kerugian Rp13 miliar itu karena Kopi Tao tidak terbangun, Resto Dainang tidak terbangun, solar panel tidak terbangun. Ternyata ditanya di persidangan tiga item ini termasuk dalam perhitungan audit Rp13 miliar atau tidak, ternyata Pak Victor jawab tidak," ujarnya.

Berdasarkan sejumlah keberatan tersebut, kuasa hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan fakta dan keterangan yang muncul selama persidangan.

"Ini yang menjadi fakta persidangan hari ini. Mudah-mudahan majelis hakim melihat dan mempertimbangkan ini," kata Donny.

Pada persidangan sebelumnya, majelis hakim menghadirkan ahli struktur Victor Gangga Sinaga dan ahli pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ferry Tanjung.

Victor diketahui memiliki pengalaman sekitar 30 tahun di Direktorat Jenderal Bina Marga dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi pada 2013-2015.

Perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir masih bergulir di Pengadilan Tipikor Medan. Sidang berikutnya dijadwalkan kembali digelar pada Rabu pekan depan dengan agenda melanjutkan pemeriksaan ahli pengadaan barang dan jasa Ferry Tanjung.* (tm/dh)

Kasat Reskrim Polres Toba AKP Desman Manalu mengatakan HR merupakan tahanan titipan Polres Toba yang ditempatkan di Rutan Balige sejak 14 September 2026.

Baca Juga:

• Tahanan Kasus Narkoba Ditemukan Meninggal di Rutan Balige, Begini Kronologi Kejadiannya

Petugas yang mendatangi lokasi kemudian menemukan HR dalam kondisi tidak sadarkan diri di dalam kamar tahanan.

Petugas selanjutnya menurunkan korban dan memberikan pertolongan pertama di klinik rutan. Sekitar pukul 01.30 WIB, HR kemudian dibawa ke RS HKBP Balige untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, setibanya di rumah sakit sekitar pukul 01.43 WIB, HR dinyatakan telah meninggal dunia.

"Setibanya di RS HKBP Balige sekira pukul 01.43 WIB oleh pihak rumah sakit tersangka/korban dinyatakan telah meninggal dunia," ujar Desman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/9/2026).

Jenazah HR kemudian dibawa ke RSUD Porsea untuk menjalani Visum et Repertum guna memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Desman mengatakan pihak keluarga telah menerima kematian HR. Keluarga juga membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak keberatan dan tidak meminta dilakukan autopsi.

"Surat itu ditandatangani oleh istri dan adik kandung HR," katanya.

Hingga kini, penanganan terhadap peristiwa tersebut masih dilakukan pihak kepolisian dan Rutan Balige. Berdasarkan keterangan Polres Toba, HR merupakan tahanan titipan dalam perkara narkoba.* (km/dh)

Pencalonan tersebut disampaikan Sugiono dalam pidato Indonesia pada Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu didasari pengalaman dan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian serta keamanan internasional.

Baca Juga:

• Pidato Membara Menlu Sugiono di PBB: Indonesia Kawal Palestina Sampai Merdeka

Sugiono mengatakan Indonesia selama ini telah berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik melalui diplomasi dan mediasi, baik di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Personel Indonesia telah terlibat dalam berbagai misi PBB sejak 1957.

Menurut Sugiono, pasukan perdamaian Indonesia juga telah bertugas selama hampir dua dekade di Lebanon di bawah misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

"Meskipun UNIFIL mungkin sedang memasuki babak akhirnya, komitmen Indonesia tidak berakhir seiring dengan selesainya misi tersebut," ujarnya.

Sugiono menegaskan arah diplomasi Indonesia ke depan akan berfokus pada penguatan persatuan dan kemajuan perdamaian.

Menurut dia, memperkuat persatuan berarti membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral dan menjaga saluran dialog tetap terbuka.

Sementara itu, memajukan perdamaian dilakukan dengan mendorong seluruh pihak untuk menjunjung tinggi hukum internasional serta menggunakan berbagai instrumen yang tersedia secara efektif.

"Kami akan secara konsisten menjunjung tinggi Piagam PBB demi memelihara perdamaian dan keamanan internasional," kata Sugiono.

Indonesia Dorong Diplomasi Multilateral

Sugiono mengatakan Indonesia akan tetap menjaga ruang dialog dengan berbagai pihak dan membangun kesepahaman bersama dalam menghadapi persoalan internasional.

Menurutnya, tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian harus diterjemahkan menjadi kerja sama yang nyata.

Pendekatan tersebut, kata Sugiono, sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang mengutamakan hubungan dengan berbagai mitra serta keterlibatan aktif dalam organisasi multilateral.

Indonesia juga menggunakan pendekatan tersebut dalam kerja sama melalui ASEAN, G20, D8, BRICS, MIKTA dan PBB.

"Pendekatan yang sama menjadi pedoman bagi interaksi Indonesia dengan seluruh mitra melalui ASEAN, G20, D8, BRICS, MICTA, dan PBB; Indonesia akan terus menjalin persahabatan demi mewujudkan kerja sama yang nyata," ujarnya.

Pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2029-2030 sendiri telah menjadi bagian dari agenda diplomasi Indonesia. PBB menyebut Indonesia tengah aktif mengupayakan kursi tersebut sebagai bentuk komitmen untuk berkontribusi lebih langsung dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Apabila terpilih, Indonesia akan kembali menjadi anggota tidak tetap DK PBB setelah sebelumnya pernah menjalankan mandat tersebut pada periode 1974-1975, 1995-1996, 2007-2008 dan 2019-2020.

Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat keterlibatannya dalam sistem multilateral serta mendorong diplomasi yang berorientasi pada perdamaian dan kerja sama internasional.* (k/dh)

DELI SERDANG - Pangdam I/Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa resmi membuka Turnamen Golf Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Tahun 2026. Turnamen tersebut digelar di Bukit Barisan Golf Course, Tuntungan, Deli Serdang, Minggu (27/9/2026).

Pembukaan turnamen ditandai dengan pemukulan tee off menggunakan bola asap secara simbolis. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan.

Baca Juga:

• Sambut HUT TNI ke-81, Kodam I/BB Gelar Bazar dan Pasar Murah di 3 Kota Sumut

Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakapolda Sumut Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kabinda Sumut Brigjen TNI Muhammad Nasrullah Nasution, Danrem 022/PT Kolonel Inf Sandi Kamidianto serta unsur Forkopimda Sumatera Utara.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa mengatakan turnamen golf tersebut digelar untuk meningkatkan kebugaran sekaligus memperkuat kebersamaan lintas sektor.

"Kegiatan Tournament Golf ini kita selenggarakan sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan, untuk memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI, Forkopimda, instansi pemerintah, BUMN, serta seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara," ujar Hendy.

Menurut Hendy, olahraga juga dapat menjadi sarana membangun sportivitas dan kekompakan. Semangat tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

"Yang jelas, kegiatan ini membangun sportivitas dan soliditas agar kita, TNI dan Polri, bisa terus solid bersatu membangun negeri ini untuk kemakmuran masyarakat Indonesia semuanya. Dari tubuh yang sehat akan lahir pengabdian yang prima untuk rakyat dan untuk Indonesia maju," katanya.

Turnamen tersebut mengusung semangat tema HUT ke-81 TNI, yakni "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur".

Peserta turnamen berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pemain amatir, atlet profesional, personel TNI dan Polri, pegawai perbankan hingga masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap olahraga golf.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di wilayah Sumatera Utara. Melalui kegiatan olahraga dan silaturahmi, panitia berharap hubungan antara TNI, pemerintah dan masyarakat semakin erat.* (dh)

ACEH TIMUR - Angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan menimpa rumah Ainun Mardiah (43), warga Dusun Tengku Ubit, Gampong Buket Pala, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (26/9/2026) siang.

Akibat kejadian tersebut, anak korban, Maulana Fitria (22), yang merupakan penyandang disabilitas, mengalami luka ringan berupa goresan di bagian paha akibat terkena serpihan material bangunan.

Baca Juga:

• Akses Mobil ke Panton Luas Lumpuh Diterjang Longsor, Polsek Tapaktuan Berjibaku Buka Jalur

Kapolsek Idi Rayeuk AKP JM Tambunan mengatakan personelnya langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari Keuchik Gampong Buket Pala.

Personel Polsek Idi Rayeuk bersama Babinsa Koramil 05/Idi Rayeuk dan masyarakat setempat kemudian bergotong royong membersihkan pohon yang tumbang serta membantu penanganan dampak kejadian.

"Begitu menerima informasi, kami langsung menuju lokasi untuk memastikan kondisi korban dan membantu proses evakuasi serta pembersihan. Keselamatan warga menjadi prioritas utama, terutama anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus," ujar JM Tambunan.

Selain membantu membersihkan lokasi, Kapolsek Idi Rayeuk bersama Keuchik dan Babinsa juga menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga korban.

Bantuan yang diberikan berupa beras, telur, air mineral dan mi instan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga yang terdampak.

JM Tambunan mengatakan kehadiran personel TNI-Polri di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga membantu warga ketika mengalami musibah.

"Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga korban. Dalam situasi seperti ini, kehadiran dan kepedulian semua pihak sangat berarti agar warga yang tertimpa musibah tidak merasa menghadapi kesulitan sendirian," katanya.

Kapolsek juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu pohon tumbang maupun bencana lainnya.

Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa pohon tumbang tersebut.* (dh)

Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Sabtu (26/9/2026) malam. Sejumlah persoalan sektor perumahan dibahas, mulai dari tingginya harga material bangunan hingga proses administrasi rumah subsidi.

Baca Juga:

• Beri 'PR' Khusus untuk Perantau Minang, Bobby Nasution Ajak IKM Sumut Kuasai Pasar Industri Halal

"Kalau untuk harga bahan material, kami coba tawarkan cara yang mungkin bisa kita atasi bersama. Jadi memang kita harus kolaborasi, agar harga itu (material bangunan) bisa lebih murah," kata Bobby.

Menurut Bobby, kebutuhan material dari pemerintah dapat digabungkan dengan kebutuhan perusahaan pengembang sehingga pembelian dilakukan dalam skala besar dan berpotensi memperoleh harga yang lebih rendah.

Dia menyebut pengadaan tersebut juga dapat dilakukan melalui badan usaha milik daerah (BUMD) Sumut.

"Jadi nanti pemerintah misalnya membutuhkan material, kita sampaikan ke distributor berapa kebutuhannya. Ditambah dengan kebutuhan para perusahaan pengembang perumahan. Sehingga pembelian dalam jumlah besar bisa mendapat potongan, dan harga bisa lebih murah. Dan itu (pengadaan) bisa dilakukan melalui BUMD kita," ujarnya.

Selain persoalan material, Bobby juga mendorong percepatan proses administrasi perumahan subsidi, termasuk pengurusan sertifikat dan kebutuhan administratif lainnya.

Dia menilai penyediaan rumah bagi MBR membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, BUMD hingga pengembang.

"Intinya semua pihak terkait harus saling bantu, termasuk perbankan, BUMD, pemerintah daerah, dan lainnya, untuk menyelesaikan masalah. Karena ini program nasional," katanya.

Bobby mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemprov Sumut terhadap program pembangunan rumah rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Andre Rosiade menyambut baik usulan Pemprov Sumut untuk membantu menciptakan iklim investasi yang mendukung sektor perumahan.

Andre mengatakan penyediaan rumah subsidi bagi MBR perlu didorong agar dapat berjalan di berbagai wilayah Indonesia. Dia juga menyatakan pihaknya di DPR akan menyuarakan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar program pemerintah tersebut dapat berjalan.

Dalam pertemuan tersebut, para pengembang menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pembangunan rumah subsidi. Persoalan harga material dan proses administrasi menjadi bagian dari pembahasan untuk mencari solusi bersama.

Pertemuan juga dihadiri perwakilan asosiasi pengembang perumahan, BUMD Sumut serta pejabat terkait. Pemprov Sumut sebelumnya juga telah melakukan kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta organisasi pengembang dalam program penyediaan hunian layak di Sumut.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat ketersediaan hunian dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah.* (dh)

Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Nasional Indonesia pada Debat Umum Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Dua Versi Berbeda, Kesaksian Kolonel Latief dan Keterangan Soeharto soal Pertemuan Sebelum G30S

Sugiono mengatakan dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak terlepas dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme.

Menurutnya, pengalaman tersebut turut membentuk sikap Indonesia dalam mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

"Palestina bukan hanya persoalan satu kawasan. Palestina adalah ujian apakah sistem multilateral mampu menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya dan mampu memberikan hasil ketika paling dibutuhkan," katanya.

Dalam pidatonya, Sugiono juga menekankan pentingnya penegakan hukum internasional, penghormatan terhadap kedaulatan negara serta pengakhiran kolonialisme.

Dia menyebut Indonesia siap terus mengambil bagian dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui diplomasi, mediasi, bantuan kemanusiaan, pembangunan perdamaian, serta kontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia juga terus mendorong penguatan dukungan internasional terhadap penyelesaian konflik Palestina melalui solusi dua negara. Kemlu mencatat isu Palestina menjadi salah satu agenda diplomasi Indonesia selama rangkaian Sidang Umum PBB ke-81.

Indonesia Dorong Penguatan Multilateralisme

Sugiono mengatakan Indonesia membawa pendekatan politik luar negeri yang menekankan keterbukaan dialog, pencarian titik temu dan penghormatan terhadap Piagam PBB.

Menurut dia, tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian perlu diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret, termasuk dalam menghadapi konflik dan persoalan kemanusiaan.

Komitmen tersebut juga berkaitan dengan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030 dengan tema "Fostering Unity, Advancing Peace".

Tema tersebut menekankan upaya membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral, menjaga ruang dialog serta memperkuat penghormatan terhadap hukum internasional.

Dalam rangkaian agenda diplomasi di New York, Indonesia juga mendorong momentum global untuk memperkuat langkah menuju solusi dua negara dan meningkatkan dukungan terhadap lembaga kemanusiaan yang membantu masyarakat Palestina.

Sidang Umum PBB ke-81 sendiri berlangsung di Markas Besar PBB, New York, pada 22-28 September 2026. Forum tersebut menjadi ajang bagi para kepala negara, pemerintahan dan perwakilan tingkat tinggi untuk menyampaikan posisi masing-masing mengenai berbagai persoalan global.

Dengan pernyataan tersebut, pemerintah Indonesia kembali menegaskan dukungan diplomatiknya terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat melalui solusi dua negara.* (in/dh)

PSMS datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan telak 6-0 atas Persiku Kudus pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Ayam Kinantan pada musim ini setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Sumsel United.

Baca Juga:

• Bawa 23 Pemain Tanpa Rudi, PSMS Medan Incar Kemenangan Ketiga Lawan Adhyaksa Bekasi

"PSMS berangkat hari ini ke Bekasi, siap untuk menghadapi Adhyaksa besok malam. Tim sangat siap, kami membawa 23 pemain dan siap buat pertandingan besok dengan hasil yang terbaik," kata Eko dalam konferensi pers, Sabtu (26/9/2026).

Meski demikian, PSMS masih memiliki sejumlah pemain yang kondisinya belum pasti. Rachmad Hidayat dan Sulthan Zaki masih menjalani latihan terpisah, sedangkan kiper Rudi dipastikan tidak tampil karena masih menjalani sanksi.

Striker PSMS Javier Siverio Toro atau Javi juga terus dipantau setelah mengalami tarikan otot saat menghadapi Persiku Kudus. Kondisinya disebut terus membaik, tetapi belum sepenuhnya pulih.

Menghadapi Adhyaksa FC, Eko meminta para pemain tetap waspada dan tidak menganggap remeh lawan. Tim pelatih PSMS telah menganalisis sejumlah pemain Adhyaksa sebelum pertandingan.

"Untuk pemain Adhyaksa Bekasi kita tahu, kita sudah analisa beberapa pemain. Kita harus waspada untuk hasil yang terbaik," ujar Eko.

Penjaga gawang PSMS M Natshir Fadil atau Deden Natshir juga menyadari laga tandang tersebut tidak akan mudah. Dia meminta rekan-rekannya bekerja keras untuk mempertahankan momentum positif.

"Sebagai pemain tentunya kita pengen menjaga tren positif, tapi itu tidak mudah. Kita main di kandang lawan dan kita harus bekerja keras untuk mendapatkan poin di Bekasi," kata Deden.

Sementara itu, Adhyaksa FC belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Persiku Kudus sebelum kalah 1-2 dari Persikad.

Pertandingan melawan PSMS menjadi kesempatan bagi Adhyaksa FC untuk meraih kemenangan pertama sekaligus memperbaiki catatan mereka di awal musim.

PSMS sendiri akan berusaha membawa pulang poin dari Bekasi demi menjaga momentum setelah kemenangan besar atas Persiku. Laga kedua tim malam ini menjadi pertemuan yang penting bagi perjalanan keduanya di pekan ketiga kompetisi.* (tm/dh)

Dalam kesaksiannya di persidangan, Latief mengatakan dirinya sempat melaporkan rencana penculikan itu kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Baca Juga:

• Stok Beras RI Cetak Rekor Baru, Bapanas Optimistis Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia

"Sehari sebelum kejadian itu saya melapor langsung kepada Bapak Mayjen Soeharto, sewaktu beliau berada di RSPAD sedang menunggui putranya yang ketumpahan sup panas," kata Latief dalam kesaksiannya.

Latief mengatakan sebelumnya dia juga pernah membicarakan isu mengenai Dewan Jenderal dengan Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim.

Saat itu, Latief menyebut Dewan Jenderal disebut akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Menurut kesaksiannya, Soeharto mengatakan informasi tersebut akan diselidiki.

Dalam buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karya John Roosa, kesaksian Latief tersebut disebut menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan mengenai peran Soeharto menjelang G30S.

Latief juga mengatakan dirinya kembali menyampaikan informasi mengenai rencana tersebut setelah laporan kepada Pangdam Jaya Mayjen Umar Wirahadikusumah dan Pangdam Brawijaya Mayjen Basoeki Rachmat tidak mendapat respons yang menurutnya memadai.

Menurut Latief, Soeharto tidak mengambil langkah untuk memperketat pengamanan meski telah menerima informasi mengenai kemungkinan penculikan para jenderal.

Namun, kesaksian Latief tidak sepenuhnya sama dengan keterangan Soeharto mengenai pertemuan mereka sebelum G30S.

Keterangan Soeharto Berbeda

Soeharto mengakui pernah bertemu atau ditemui Latief menjelang peristiwa G30S. Namun, keterangan yang disampaikannya pada waktu berbeda tidak sama.

Dalam wawancara dengan majalah Jerman Der Spiegel pada 19 Juni 1970, Soeharto mengatakan Latief datang menemuinya di RSPAD pada malam 30 September 1965. Saat itu, Soeharto sedang menjaga Tommy, putranya yang dirawat karena luka bakar.

Soeharto dalam wawancara tersebut mengatakan Latief tidak menyampaikan informasi mengenai rencana penculikan. Ia bahkan menyebut Latief memiliki niat untuk membunuhnya, tetapi mengurungkan niat karena berada di tempat umum.

Sementara dalam autobiografinya yang terbit pada 1988, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soeharto memberikan keterangan berbeda. Ia mengatakan hanya melihat Latief dari kejauhan dan tidak sempat berbicara dengannya.

Perbedaan keterangan tersebut kemudian menjadi salah satu bahan pembahasan dalam kajian mengenai peran Soeharto menjelang dan setelah peristiwa G30S.

Soeharto dan Peristiwa G30S

Saat G30S terjadi, Soeharto berpangkat mayor jenderal dan menjabat Pangkostrad. Posisi tersebut membuatnya menjadi salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang tidak menjadi sasaran penculikan.

Sejumlah sejarawan kemudian memiliki tafsir berbeda mengenai posisi Soeharto dalam peristiwa tersebut.

Sejarawan WF Wertheim, sebagaimana dikutip dalam sumber tersebut, pernah berpendapat bahwa Soeharto memiliki kemungkinan berada dalam pihak yang berkomplot. Tafsir itu dikaitkan dengan ketidakpuasan Soeharto terhadap kepemimpinan TNI Angkatan Darat serta konflik politik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam pandangan Wertheim, G30S kemudian dapat dimanfaatkan untuk melemahkan pimpinan TNI AD sekaligus memberikan alasan bagi tindakan terhadap PKI.

Namun, pandangan mengenai keterlibatan Soeharto dalam G30S merupakan bagian dari perdebatan historiografi dan memiliki tafsir yang berbeda di antara para sejarawan.

Peristiwa G30S sendiri terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Enam jenderal dan seorang perwira TNI AD menjadi korban penculikan dan kemudian ditemukan tewas di kawasan Lubang Buaya, Jakarta.

Setelah peristiwa tersebut, Soeharto mengambil peran penting dalam penanganan situasi politik dan militer. Pada perkembangan berikutnya, ia menjadi Pejabat Presiden pada 1967 dan Presiden Republik Indonesia pada 1968 hingga 1998.

Dengan demikian, kesaksian Kolonel Abdul Latief mengenai Soeharto sebelum G30S menjadi salah satu sumber yang terus diperdebatkan. Sementara itu, keterangan Soeharto mengenai pertemuannya dengan Latief juga tercatat berbeda dalam sejumlah sumber.* (k/dh)

DELI SERDANG, BITV – Warga Dusun II, Gang Buntu, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Padahal, jalan tersebut merupakan akses utama yang setiap hari digunakan warga untuk beraktivitas.

Kerusakan jalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini membuat warga merasa kecewa. Pasalnya, mereka mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan dan memohon kepada Pemerintah Desa Cinta Damai agar jalan tersebut segera diperbaiki. Namun, hingga kini, belum ada realisasi perbaikan.

Baca Juga:

• Simpan Sabu Dalam Kotak Kacamata, Tepos dan Doyok Akhirnya Diangkut Polisi Deli Serdang

Salah seorang warga, Bahli Hasibuan, saat diwawancarai wartawan BITV, menyampaikan keluhannya terkait kondisi jalan yang sudah lama rusak. Ia bersama warga lainnya berharap pemerintah desa segera mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki akses jalan tersebut.

Menurut keterangan warga, mereka telah beberapa kali mendatangi kantor Desa Cinta Damai dan bertemu langsung dengan kepala desa untuk menyampaikan permohonan perbaikan jalan.

Namun, hingga saat ini, warga mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai kapan perbaikan akan dilakukan.

Kondisi tersebut membuat warga Dusun II kecewa dan mempertanyakan perhatian pemerintah desa terhadap keluhan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Warga berharap Pemerintah Desa Cinta Damai segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Mereka meminta agar perbaikan jalan segera direalisasikan demi kelancaran aktivitas serta kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Sementara itu, wartawan BITV telah berupaya menghubungi Kepala Desa Cinta Damai melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta konfirmasi terkait keluhan warga dan kondisi jalan yang rusak tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan kepada kepala desa belum mendapatkan respons.
Warga Dusun II berharap keluhan yang telah mereka sampaikan selama bertahun-tahun dapat segera ditindaklanjuti.

Mereka menginginkan adanya langkah nyata dari pemerintah desa agar akses jalan yang setiap hari mereka gunakan dapat segera diperbaiki.* (dh)

Hingga akhir Agustus 2026, IASC mencatat 668.441 laporan penipuan yang masuk. Pemerintah juga menerima laporan terhadap 1.276.688 rekening yang diduga digunakan untuk aktivitas keuangan ilegal.

Baca Juga:

• Beri 'PR' Khusus untuk Perantau Minang, Bobby Nasution Ajak IKM Sumut Kuasai Pasar Industri Halal

"Pemerintah melalui IASC dan Satgas PASTI terus menindak aktivitas keuangan ilegal serta membantu mengamankan dana korban. Jika menemukan penipuan atau aktivitas keuangan ilegal, jangan diam. Laporkan melalui SIPASTI di sipasti.ojk.go.id atau IASC di iasc.ojk.go.id," tulis Badan Komunikasi Pemerintah dalam unggahan Instagram @bakom.ri, Minggu (27/9/2026).

Modus penipuan yang dilaporkan masyarakat beragam, mulai dari transaksi belanja, investasi, tawaran pekerjaan hingga penipuan melalui media sosial.

Pada Agustus 2026, terdapat lima modus penipuan yang paling banyak dilaporkan. Modus transaksi belanja tercatat sebanyak 119.494 laporan.

Berikutnya, modus impersonation atau fake call mencapai 65.914 laporan. Penipuan investasi tercatat sebanyak 32.738 laporan.

Kemudian, penipuan berkedok tawaran pekerjaan mencapai 29.373 laporan, sedangkan penipuan melalui media sosial sebanyak 25.919 laporan.

Selain memblokir rekening, pemerintah juga mencatat dana yang berhasil diamankan mencapai Rp771,2 miliar. Dari penanganan tersebut, dana sebesar Rp206 miliar disebut telah dikembalikan kepada korban aktivitas keuangan ilegal.

Pemerintah juga menerima 159.472 laporan terkait nomor telepon yang digunakan dalam aktivitas penipuan.

Penindakan Satgas PASTI

Sementara itu, Satgas PASTI yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 30.328 pengaduan hingga periode yang dilaporkan.

Pengaduan tersebut terdiri dari 26.729 aduan pinjaman online ilegal, 200 aduan gadai ilegal dan 3.399 aduan investasi ilegal.

Satgas PASTI juga menghentikan 1.222 entitas keuangan ilegal. Jumlah tersebut terdiri dari 951 pinjaman online ilegal, 27 gadai ilegal, 242 investasi ilegal serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.

Data tersebut menunjukkan penipuan digital dan aktivitas keuangan ilegal masih menjadi salah satu persoalan yang ditangani pemerintah melalui pemblokiran rekening, pengamanan dana serta penghentian entitas yang dinilai melanggar ketentuan.* (d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Andre saat menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah IKM Sumatera Utara periode 2024-2029 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Sabtu (26/9/2026). Acara tersebut juga dihadiri Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Beri 'PR' Khusus untuk Perantau Minang, Bobby Nasution Ajak IKM Sumut Kuasai Pasar Industri Halal

Andre mengatakan Sumut memiliki kekuatan anggaran yang lebih besar dibandingkan Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, dia menyebut APBD Sumut sekitar dua kali lipat dibandingkan APBD Sumbar.

Menurut Andre, kemampuan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan sejumlah proyek strategis. Salah satu yang disorot yakni rencana pembangunan jalan menuju Berastagi dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) berbasis APBD.

"Beliau akan memakai konsep kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berbasis APBD. Karena APBD Sumut ini luar biasa," ujar Andre.

Andre juga menyebut pembangunan jalan tol menuju kawasan Danau Toba serta konektivitas jalur kereta api dari Aceh ke Sumatera Utara sebagai bagian dari rencana pembangunan yang menurutnya perlu didorong.

Dia berharap pembangunan tersebut dapat memperkuat konektivitas sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Utara.

Selain membahas pembangunan, Andre mengajak keluarga besar IKM dan masyarakat Minang di Sumut menjadi bagian dari kolaborasi pembangunan daerah.

Dia berharap Pemprov Sumut juga memperluas konektivitas dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, termasuk warga Minang yang berada di perantauan.

Sementara itu, Bobby Nasution dalam acara tersebut mengajak IKM Sumut memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan ekonomi keumatan dan industri halal.

Bobby mengatakan potensi industri halal dan ekonomi berbasis syariah di Sumatera Utara masih dapat dikembangkan lebih luas melalui kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Ketua DPW IKM Sumut Delfitri Munir yang baru dilantik juga menyatakan organisasi akan mendukung program pembangunan Pemprov Sumut serta memperluas kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda pelantikan pengurus IKM Sumut sekaligus membahas peluang kolaborasi antara masyarakat Minangkabau dan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi serta pembangunan.* (pm/dh)

Hal itu disampaikan Denny saat membahas perkara tersebut dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV. Ia menjelaskan konsekuensi yang dimohonkan dalam gugatan tersebut adalah diskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 27 September: Berawan Mendominasi, Hujan Ringan di Sejumlah Daerah

Denny menegaskan istilah gugatan ijazah yang banyak digunakan publik tidak sepenuhnya menggambarkan substansi permohonan yang diajukannya.

"Orang menyebutnya gugatan ijazah, sebenarnya jauh lebih dalam persoalannya dari ijazah," ujarnya.

Menurut Denny, persoalan utama berkaitan dengan syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu. Ketentuan tersebut mensyaratkan calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Denny mengatakan salah satu hal yang dipersoalkan adalah bukti pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika proses pencalonan berlangsung.

"Memang sejauh ini kita tidak melihat, Gibran punya tanda bukti tamat pendidikan SLTA atau ijazah, itu satu hal," tuturnya.

Namun, menurut Denny, persoalan mengenai ijazah hanya merupakan bagian dari perkara yang lebih luas. Ia mengatakan pihaknya ingin menguji proses pemenuhan syarat pencalonan Gibran melalui mekanisme hukum di MK.

"Tapi kalau soal ijazah itu ecek-ecek untuk MK. Masa MK urus ijazah. MK itu kan Mahkamah Konstitusi, mahkamah yang menegakkan hukum dasar," katanya.

Denny kemudian menyampaikan dugaan adanya persoalan dalam proses pencalonan Gibran. Ia mengklaim terdapat indikasi bahwa Gibran diloloskan sebagai calon wakil presiden meski menurutnya tidak memenuhi syarat.

"Tapi ini memang bukan ijazah, ternyata dari proses pencalonan ini dari hari ke hari, waktu ke waktu makin terlihat ada indikasi upaya memang meloloskan Gibran padahal tidak memenuhi syarat," ujar Denny.

Pernyataan tersebut merupakan dalil dan penilaian dari pihak pemohon dalam perkara dan belum menjadi kesimpulan atau putusan MK.

Gugatan Gibran di MK

Gugatan Denny bersama sejumlah pemohon lainnya telah diregistrasi MK dengan Nomor Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pokok perkara tersebut tercatat sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan keabsahan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat proses pencalonan pada Pemilu 2024. Mereka juga meminta MK menguji konsekuensi hukum apabila syarat tersebut dinilai tidak terpenuhi.

MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026 dan pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026 dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan Bawaslu, serta pihak terkait.

Hingga kini, perkara tersebut masih menjadi objek pemeriksaan MK. Penilaian akhir mengenai dalil para pemohon serta konsekuensi hukumnya bergantung pada proses persidangan dan putusan MK.* (fj/dh)

Rektor UGM Prof Ova Emilia mengatakan keyakinan kampus terhadap status akademik dan keaslian ijazah Jokowi didasarkan pada data serta arsip yang tersimpan di universitas.

Baca Juga:

• Jokowi imbau kader PSI tidak jadikan ambang batas parlemen beban menuju Pemilu 2029

UGM sebelumnya juga telah menyatakan Jokowi merupakan mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 1980. Kampus menyebut proses pendidikan Jokowi tercatat dalam berbagai dokumen, mulai dari penerimaan mahasiswa hingga penyelesaian studi.

Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran Prof Wening Udasmoro mengatakan Jokowi menjalani proses akademik seperti mahasiswa lainnya. Proses tersebut antara lain mencakup kegiatan akademik, kuliah kerja nyata (KKN), hingga penyusunan skripsi.

UGM mencatat Jokowi dinyatakan lulus pada 5 November 1985. Beberapa waktu kemudian, dia mengikuti wisuda pada 19 November 1985.

Menurut UGM, rangkaian catatan akademik tersebut menjadi dasar dalam menjelaskan status Jokowi sebagai alumnus, bukan hanya berdasarkan dokumen ijazah secara terpisah.

Soal Bentuk Ijazah

Polemik mengenai ijazah Jokowi salah satunya berkaitan dengan bentuk fisik dokumen yang dinilai berbeda dibandingkan ijazah alumni lain.

UGM menjelaskan perbedaan tersebut harus dilihat sesuai kondisi administrasi pendidikan pada era 1980-an. Saat itu sistem administrasi akademik belum terkomputerisasi dan format dokumen belum diseragamkan seperti sekarang.

Ova mengatakan ijazah pada masa tersebut masih dapat dibuat dengan penulisan tangan. Karena itu, tampilan dokumen antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya tidak selalu sama.

"Pada waktu itu juga belum sampai ada penyeragaman seperti saat ini di mana Dikti memiliki format khusus sehingga ada perbedaan antara satu dan lainnya. Tetapi kami punya dokumen arsip untuk hal itu," ujarnya.

Dengan penjelasan tersebut, UGM menyatakan perbedaan tampilan fisik ijazah tidak dapat dipisahkan dari konteks administrasi pendidikan pada masa penerbitannya.

UGM Batasi Data Pribadi

Di tengah polemik tersebut, UGM juga membatasi informasi akademik Jokowi yang dapat dibuka kepada publik. Kampus menyatakan sebagian data termasuk informasi pribadi yang dilindungi ketentuan hukum.

UGM menyebut informasi yang bersifat publik dapat disampaikan, sedangkan data pribadi akan diberikan apabila terdapat permintaan resmi dari aparat penegak hukum.

Sikap tersebut juga pernah ditegaskan UGM dalam klarifikasi sebelumnya. Kampus menyatakan Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM dan menyebut proses studinya dimulai pada 1980 hingga lulus pada 5 November 1985.

Siap Hadapi Proses Hukum

Polemik ijazah Jokowi kini juga telah berkembang ke ranah hukum. Dalam konteks tersebut, UGM menyatakan arsip akademik yang dimiliki dapat digunakan untuk proses verifikasi melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Bagi UGM, pembuktian status akademik tidak hanya melihat selembar ijazah, tetapi juga rangkaian dokumen yang mencatat perjalanan pendidikan mahasiswa.

Dengan dasar tersebut, UGM tetap mempertahankan pernyataannya mengenai status Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan dan keaslian ijazahnya, sembari membatasi akses terhadap data akademik yang bersifat pribadi.

Proses hukum yang berjalan nantinya akan menjadi ruang untuk menguji dokumen serta bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.* (fj/dh)

Asprina ditemukan meninggal dunia pada Jumat (25/9/2026) sekitar pukul 19.30 WIB. Korban ditemukan di kamar mandi rumahnya yang berada di Kompleks J-Kesain, Blok C1 Nomor 2, Desa Raya, Kecamatan Berastagi.

Baca Juga:

• Mulut Keluarkan Darah di Kamar Mandi, Misteri Kematian Warek II IT&B Kabanjahe Didalami Polisi

Karena curiga, pihak tempat kerja kemudian menghubungi abang korban. Abang Asprina selanjutnya datang ke rumah korban bersama sekuriti sekitar pukul 19.30 WIB.

Setelah dipanggil tidak ada jawaban, mereka masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan korban. Asprina kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar mandi.

"Kalau dari luar gak ada luka, tapi mulutnya mengeluarkan darah," kata Pedoman, Sabtu (26/9/2026).

Polisi kemudian datang ke lokasi dan mengevakuasi jenazah Asprina ke RS Bhayangkara TK II Medan untuk menjalani autopsi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.

Selain kematian korban, polisi juga mendapat informasi bahwa mobil milik Asprina tidak ditemukan di lokasi. Telepon genggam korban juga diduga tidak berada di rumah.

"Infonya mobilnya gak ada, dan juga handphone tidak ada. Kami masih melakukan penyelidikan, menunggu hasil autopsi," ujar Pedoman.

Meski demikian, polisi belum dapat memastikan apakah mobil tersebut benar hilang atau berada di tempat lain. Polisi juga belum menyimpulkan apakah korban menjadi korban perampokan yang disertai pembunuhan.

Hingga kini, Polres Karo masih melakukan penyelidikan dan menunggu hasil autopsi untuk mengungkap penyebab pasti kematian Asprina. Polisi juga mendalami keberadaan mobil serta telepon genggam milik korban.* (tm/dh)

Politisi Golkar David Pajung mengatakan perkara tersebut dinilai tidak membutuhkan bantuan hukum maupun keterlibatan politik dari partai-partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Baca Juga:

• Aktivis Terjal Beberkan Celah PKPU Soal Ijazah Gibran, Desak MK Buka Persidangan Pembuktian

David bahkan menyebut keterlibatan partai dalam perkara tersebut justru tidak diperlukan. Menurut dia, respons politik dari partai pendukung berpotensi membuat persoalan semakin besar.

"Ini buang energi aja, melecehkan aja kalau partai-partai ini harus turun tangan," ujarnya.

David juga menilai gugatan tersebut tidak memenuhi sejumlah persyaratan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Namun, pandangan tersebut merupakan pendapat dari pihak Golkar dan belum menjadi putusan MK.

Menurut David, pihak yang semestinya mengajukan sengketa hasil Pilpres 2024 adalah pasangan calon yang kalah dalam pemilu tersebut.

"Harusnya kan dua paslon yang kalah kemarin yang mengajukan," katanya.

Dia kemudian meminta partai-partai pendukung tidak merespons perkara tersebut secara politik.

"Sehingga baiknya didiamkan aja. Ini enggak ada artinya dan ini pasti akan akan ditolaklah hasilnya nanti," ujar David.

Gugatan Gibran di MK

Gugatan terkait syarat pendidikan Gibran diajukan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Perkara tersebut telah diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

MK mencatat perkara tersebut sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar pada 21 September 2026, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mereka juga meminta MK menguji konsekuensi hukum apabila syarat tersebut dinilai tidak terpenuhi.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam persidangan 23 September 2026 menyatakan telah menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan pasangan Prabowo-Gibran pada 28 Oktober 2023.

KPU juga menjelaskan bahwa pendidikan Gibran di luar negeri dilengkapi surat keterangan penyetaraan. Berdasarkan ketentuan yang dirujuk KPU, dokumen tersebut dapat menjadi bukti kesetaraan pendidikan.

Dengan demikian, perkara tersebut masih berada dalam proses persidangan dan belum terdapat putusan MK yang menentukan apakah permohonan para pemohon dapat dikabulkan atau tidak.* (tm/dh)

Berdasarkan informasi dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam 1 gram setelah memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.619.533.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 27 September: Berawan Mendominasi, Hujan Ringan di Sejumlah Daerah

Harga buyback merupakan harga yang ditetapkan ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan kepada pihak penyedia layanan pembelian kembali.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Minggu (27/9/2026), sebelum pajak:

Emas 0,5 gram: Rp1.356.500
Emas 1 gram: Rp2.613.000
Emas 2 gram: Rp5.166.000
Emas 3 gram: Rp7.724.000
Emas 5 gram: Rp12.840.000
Emas 10 gram: Rp25.625.000
Emas 25 gram: Rp63.937.000
Emas 50 gram: Rp127.795.000
Emas 100 gram: Rp255.512.000
Emas 250 gram: Rp638.515.000
Emas 500 gram: Rp1.276.820.000
Emas 1.000 gram atau 1 kilogram: Rp2.553.600.000

Setelah memperhitungkan PPh 0,25 persen, harga emas Antam menjadi:

Emas 0,5 gram: Rp1.359.891
Emas 1 gram: Rp2.619.533
Emas 2 gram: Rp5.178.915
Emas 3 gram: Rp7.743.310
Emas 5 gram: Rp12.872.100
Emas 10 gram: Rp25.689.063
Emas 25 gram: Rp64.096.843
Emas 50 gram: Rp128.114.488
Emas 100 gram: Rp256.150.780
Emas 250 gram: Rp640.111.288
Emas 500 gram: Rp1.280.012.050
Emas 1.000 gram atau 1 kilogram: Rp2.559.984.000

Ketentuan Pajak Emas

Transaksi pembelian emas Antam dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen bagi pembeli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bukti potong PPh diberikan dalam setiap transaksi pembelian sebagai dasar pelaporan pajak.

Sementara untuk transaksi buyback emas Antam dengan nilai lebih dari Rp10 juta, tarif pajak yang disebut berlaku adalah 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP.

Pajak atas transaksi buyback tersebut dipotong langsung dari nilai penjualan kembali emas.

Harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan harga dari Logam Mulia. Berdasarkan informasi yang dicantumkan, harga emas diperbarui setiap hari sekitar pukul 08.30 WIB.* (k/dh)

Wisnu saat ini dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Lapas Cibinong untuk memudahkan pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman RI mengenai dugaan fasilitas mewah di area Lapas Cibinong.

Baca Juga:

• Daftar 5 Pejabat Lapas Cibinong yang Dinonaktifkan Terkait Dugaan Maladministrasi Fasilitas

Berdasarkan data LHKPN, Wisnu melaporkan memiliki harta tidak bergerak berupa lima bidang tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp2,73 miliar.

Lima aset tersebut tersebar di Semarang, Depok dan Jakarta Selatan. Berikut rincian tanah dan bangunan yang dilaporkan Wisnu:

Pertama, tanah dan bangunan seluas 120 meter persegi dengan bangunan 30 meter persegi di Kota Semarang senilai Rp250 juta.

Kedua, tanah dan bangunan seluas 183 meter persegi dengan bangunan 100 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp1.015.909.000.

Ketiga, tanah dan bangunan seluas 63 meter persegi dengan bangunan 45 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp408.375.000.

Keempat, tanah dan bangunan seluas 31 meter persegi dengan bangunan 20 meter persegi di Kota Depok senilai Rp55 juta.

Kelima, tanah dan bangunan seluas 180 meter persegi dengan bangunan 100 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp1 miliar.

Dalam LHKPN tersebut, seluruh tanah dan bangunan dilaporkan Wisnu sebagai hasil sendiri, bukan berasal dari warisan maupun hibah.

Selain properti, Wisnu juga melaporkan dua kendaraan. Keduanya yakni Toyota Hilux tahun 2023 senilai Rp350 juta dan Jeep SUV tahun 1995 senilai Rp30 juta.

Wisnu juga mencantumkan harta bergerak lainnya senilai Rp25 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp55,12 juta.

Dengan rincian tersebut, total harta yang dilaporkan Wisnu mencapai sekitar Rp3,19 miliar. Nilai terbesar berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan.

LHKPN sendiri merupakan laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara. Data tersebut berbasis pada pelaporan mandiri sehingga tidak secara otomatis dapat menggambarkan seluruh kondisi aset seseorang di luar yang dilaporkan.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap Wisnu dan pejabat Lapas Cibinong lainnya masih berlangsung setelah Ombudsman menemukan adanya fasilitas yang disebut menyerupai hunian mewah di dalam kompleks lapas.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih menelusuri berbagai barang dan fasilitas yang ditemukan maupun yang menjadi bagian dari temuan pemeriksaan tersebut.* (k/dh)

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras nasional dalam kondisi aman. Menurutnya, sebagian stok tersebut disimpan di gudang Bulog dan fasilitas penyimpanan milik pihak swasta.

Baca Juga:

• Percepat Penyaluran Bantuan Pangan, Perum Bulog Gandeng TNI Jangkau 33,2 Juta Penerima Manfaat

Ahmad menjelaskan keterbatasan kapasitas gudang Bulog membuat pihaknya menyewa gudang swasta untuk menampung sebagian stok beras.

"Gudang-gudang Bulog sendiri pun sudah tidak muat lagi untuk menyimpan beras Bulog. Oleh karena itu, Bulog harus menyewa gudang-gudang swasta untuk menempatkan beras-beras tersebut," katanya.

Stok beras tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Salah satunya bantuan pangan yang ditargetkan menyasar 33,2 juta penerima manfaat pada periode Oktober hingga Desember 2026.

Selain bantuan pangan, Bulog juga akan menyalurkan tambahan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton.

Ahmad memastikan ketersediaan beras yang dikelola Bulog masih aman hingga akhir tahun. Setelah penyaluran bantuan pangan dan tambahan SPHP dilakukan, stok Bulog diperkirakan masih berada pada level yang cukup.

"Mudah-mudahan dengan nanti disalurkannya tambahan bantuan pangan untuk 33,2 juta penerima manfaat, ditambah lagi nanti tambahan SPHP 1 juta ton, maka stok Bulog nanti diharapkan di akhir tahun itu minimal sekitar 3,2 juta ton," jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, Bulog menyiapkan penyaluran stok beras secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah sekaligus menjaga ketersediaan pangan hingga akhir 2026.* (ds/dh)

Dokter Dion Haryadi mengatakan posisi tubuh saat minum, baik duduk maupun berdiri, tidak mengubah proses fisiologis air di dalam tubuh.

Baca Juga:

• Jangan Sepelekan Kebiasaan Menahan Buang Air Kecil, Ini 4 Bahayanya bagi Kesehatan

"Bukan berarti minum sambil berdiri bikin airnya melewati saluran pencernaan dan merusak ginjal kita. Nggak sama sekali, sama aja," ujar Dion seperti dikutip dari unggahan Instagram @dionharyadi.

Dion menjelaskan klaim bahwa minum sambil berdiri membuat air tidak melalui proses pencernaan yang benar hingga membebani kerja ginjal merupakan mitos yang sudah lama beredar.

Dia menegaskan, tidak terdapat hubungan antara posisi tubuh saat minum dengan kerusakan ginjal.

Hal senada juga pernah disampaikan spesialis penyakit dalam dr. Tunggul Situmorang, SpPD-KGH. Menurut Tunggul, anggapan minum sambil berdiri dapat merusak ginjal tidak memiliki dasar medis.

Ahli urologi dr. Ponco Birowo, SpU, PhD dari RSCM juga menjelaskan air yang diminum tetap membutuhkan waktu untuk diserap tubuh hingga akhirnya diproses oleh ginjal, terlepas dari posisi tubuh saat meminumnya.

Dengan demikian, minum sambil berdiri tidak perlu dikhawatirkan sebagai penyebab kerusakan ginjal.

Meski begitu, minum sambil duduk tetap dinilai lebih nyaman dan dianggap lebih sesuai dengan adab, terutama ketika dilakukan di tempat umum.

Pada situasi tertentu, seperti saat mengikuti kegiatan lari, minum sambil berdiri juga bukan menjadi persoalan medis.

Dengan penjelasan tersebut, masyarakat tidak perlu mengaitkan posisi tubuh saat minum dengan risiko kerusakan ginjal tanpa adanya dasar ilmiah.* (d/dh)