BOGOR — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerapan kebijakan work from home (WFH) aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.

Ia menyebut warga dapat melaporkan ASN yang diduga tidak menjalankan WFH melalui kanal pengaduan resmi maupun media sosial.

Baca Juga:

• Imipas Gaspol Bersihkan Lapas dari Narkoba, Menteri Agus Andrianto: Petugas Terlibat Akan Dipecat dan Diproses Hukum

Bima mengatakan pengawasan terhadap ASN tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan masyarakat.

Pemerintah daerah, kata dia, turut melakukan pemantauan berjenjang, termasuk melalui aplikasi kehadiran dan komunikasi langsung dengan pejabat terkait.

"Bisa setiap saat telepon, bahkan video call. Kalau tidak ada, pasti ada konsekuensinya. Jadi pengawasan berjenjang secara internal," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Dani Rahadian, mengatakan penerapan WFH ASN mengacu pada aturan pemerintah pusat.

ASN wajib melakukan presensi tiga kali sehari dari rumah dengan sistem swafoto berbasis lokasi.

Ia merinci, absensi dilakukan pada pukul 07.00–07.30 WIB, 13.00–13.30 WIB, dan 16.30–17.00 WIB menggunakan aplikasi LEGASI yang telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

"Namanya Work From Home, jadi tidak boleh di lokasi selain rumah," kata Dani.

WFH ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor diterapkan setiap Jumat sesuai Surat Edaran Nomor 800.1.5/1633-BKPSDM Tahun 2026 tentang penyesuaian mekanisme kerja dalam rangka efisiensi anggaran dan penghematan energi.*

(km/ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya menegaskan bahwa laporan dugaan makar terhadap pengamat politik Saiful Mujani belum tentu berlanjut ke proses hukum pidana.

Saat ini, laporan tersebut masih berada pada tahap penyelidikan untuk menguji ada tidaknya unsur pidana.

Baca Juga:

• KPK Geledah 12 Lokasi Terkait Dugaan Pemerasan Wali Kota Madiun, Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik

"Apabila tidak ditemukan unsur pidana, tidak ditemukan cukup bukti, tidak ada saksi yang mendukung, serta alat bukti bukan berkaitan dengan pidana, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau tidak dilanjutkan ke penyidikan," kata Budi kepada wartawan, Jumat, 10 April 2026.

Ia menegaskan tidak semua laporan otomatis berujung pada proses penyidikan. Kepolisian, kata dia, wajib memastikan seluruh unsur terpenuhi sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.

Kasus yang melibatkan Saiful Mujani saat ini masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik.

Polisi akan mengkaji seluruh bukti serta keterangan saksi untuk menentukan arah penanganan perkara.

"Laporan tersebut juga akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan," ujar Budi.

Sebelumnya, Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan makar setelah pernyataannya dalam sebuah forum publik viral di media sosial.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 8 April 2026, dengan pelapor atas nama Aliansi Masyarakat Jakarta Timur.

Dalam potongan video yang beredar, Saiful menyebut perlunya upaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian memicu reaksi publik dan pelaporan ke kepolisian.*

(km/ad)

MADIUN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 12 lokasi di Kota Madiun, Jawa Timur, sejak Senin, 6 April 2026 hingga Kamis, 9 April 2026, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan rangkaian penggeledahan terakhir dilakukan pada Kamis dengan menyasar empat lokasi, terdiri dari satu rumah aparatur sipil negara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan tiga rumah milik pihak swasta.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Perzinaan dan Perselingkuhan Naik Penyidikan, Insanul Fahmi Diperiksa Polda Metro Jaya

Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah titik lain, termasuk rumah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, serta beberapa rumah pihak swasta dan direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

Seluruh barang bukti kini tengah dianalisis untuk memperkuat proses penyidikan.

"Penyidik selanjutnya akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas penyidikan," ujar Budi.

Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana corporate social responsibility (CSR), serta penerimaan lain atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

KPK sebelumnya telah menetapkan Maidi bersama dua orang lainnya, yakni orang kepercayaannya Rochim Ruhdiyanto dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah, sebagai tersangka.

Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, yang mengindikasikan adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi.*

(km/ad)

JAKARTA — Pengusaha Insanul Fahmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan, Jumat, 10 April 2026.

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang diajukan oleh istrinya, Wardatina Mawa.

Baca Juga:

• Ngaku Pegawai KPK dan Bisa “Atur Perkara”, Empat Orang Tipu Anggota DPR: Ribuan Dolar Disita

Ia tiba di gedung Polda sekitar pukul 11.08 WIB didampingi kuasa hukumnya, Veni Kisnawati.

Saat dimintai keterangan oleh awak media, Insanul enggan memberikan penjelasan panjang.

Ia hanya meminta doa agar proses hukum yang dijalaninya berjalan lancar.

"Yang terbaik saja, doakan ya," ujar Insanul singkat sebelum memasuki ruang pemeriksaan.

Sebelum diperiksa, Insanul terlebih dahulu menjalani prosedur administrasi dan menitipkan barang pribadinya, termasuk ponsel dan tas, ke dalam loker petugas.

Setelah itu, ia langsung diarahkan menuju ruang penyidik di lantai atas.

Kuasa hukum Insanul, Veni Kisnawati, turut mendampingi proses pemeriksaan tersebut. Hingga saat ini, pemeriksaan masih berlangsung di Polda Metro Jaya.

Kasus ini mencuat setelah Wardatina Mawa melaporkan dugaan perselingkuhan yang melibatkan suaminya dengan Inara Rusli.

Penyidik sebelumnya telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan, yang mengindikasikan adanya dugaan unsur pidana dalam laporan tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).

Ia memastikan tidak ada toleransi terhadap keterlibatan warga binaan maupun oknum petugas dalam praktik peredaran narkoba.

Baca Juga:

• Pasca Longsor Sembahe, BPBD Siaga Antisipasi Bencana Susulan

Agus mengatakan pemerintah terus memperkuat pengawasan melalui sejumlah langkah konkret, termasuk pemasangan sistem keamanan berbasis teknologi seperti CCTV terintegrasi serta peningkatan razia rutin dan insidentil di lapas dan rutan.

Upaya tersebut juga dilakukan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia, dalam rangka penindakan terpadu.

Di sisi internal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperketat disiplin petugas.

Agus menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak tegas, termasuk pemecatan dan proses hukum apabila terbukti terlibat.

"Jika ada petugas yang terbukti terlibat, sanksi tegas hingga proses hukum akan diberlakukan," ujarnya.

Ia menyebut sejumlah oknum petugas telah dijatuhi hukuman disiplin berat hingga diberhentikan, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke Lapas Nusakambangan sebagai bagian dari penanganan warga binaan berisiko tinggi.

Menurut data kementerian, pemindahan warga binaan kategori bandar narkotika dan berisiko tinggi ke Nusakambangan telah mencapai 2.284 orang.

Langkah ini disebut sebagai upaya memutus jaringan peredaran narkotika di dalam lapas dan rutan.

Agus menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif.

"Kami akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar lapas dan rutan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang aman, bersih dari narkotika, dan mendukung reintegrasi sosial," kata dia.*

Baca Juga:

• Api Melahap Kawasan Pertokoan Gunungsitoli, 17 Ruko Ludes Tak Bersisa

(d/ad)

JAKARTA — Tim gabungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang diduga melakukan penipuan dengan mengaku sebagai pegawai KPK.

Penangkapan dilakukan di wilayah Jakarta Barat pada Kamis malam, 9 April 2026.

Baca Juga:

• Kejari Simalungun Periksa 7 Camat, Usut Korupsi Pelatihan Ketahanan Pangan dan BUMDes 2025

"Empat orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK dan dapat melakukan pengaturan penanganan perkara di KPK," kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 April 2026.

Menurut Budi, para pelaku menyasar anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan meminta sejumlah uang. Mereka berdalih dapat mengamankan kasus yang sedang ditangani KPK.

"Yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR," ujarnya.

Saat penangkapan, tim gabungan menemukan uang sebesar 17.400 dolar Amerika Serikat di sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi aktivitas para pelaku.

KPK menduga praktik penipuan tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali, meski belum merinci pihak yang menjadi korban.

Keempat pelaku kini telah diamankan di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

KPK mengimbau masyarakat dan seluruh penyelenggara negara untuk mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.

Budi menegaskan, pegawai KPK selalu dilengkapi identitas resmi dan surat tugas dalam menjalankan tugasnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada pegawai KPK yang diperbolehkan meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun, serta tidak ada pihak luar yang diberi kewenangan sebagai perwakilan KPK.

"KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga mana pun sebagai perpanjangan tangan," kata Budi.

Masyarakat yang menemukan praktik serupa diminta segera melapor ke aparat penegak hukum atau melalui call center KPK di 198 agar dapat ditindaklanjuti.*

(vo/ad)

DELI SERDANG — Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memastikan seluruh korban dalam peristiwa tanah longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, telah ditemukan.

Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan resmi ditutup pada Jumat, 10 April 2026.

Baca Juga:

• Api Melahap Kawasan Pertokoan Gunungsitoli, 17 Ruko Ludes Tak Bersisa

"Seluruh korban tanah longsor di Desa Sembahe telah berhasil ditemukan dan dievakuasi. Operasi SAR gabungan juga sudah resmi ditutup," kata Mukti dalam keterangan tertulis, Jumat.

Dalam peristiwa tersebut, lima orang dilaporkan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya mengalami luka ringan.

Selain menelan korban jiwa, longsor juga merusak sejumlah rumah warga dan satu fasilitas ibadah.

Saat ini, area terdampak telah diamankan oleh aparat kepolisian dengan pemasangan garis pembatas.

Pemerintah daerah, kata Mukti, akan melanjutkan proses pembersihan melalui kegiatan gotong royong setelah kondisi dinyatakan aman.

Di lokasi lain di Kecamatan Sibolangit, seperti Desa Batu Belin dan Desa Tambunen, material longsor yang sebelumnya menutup badan jalan telah dibersihkan.

Namun, akses di beberapa titik masih terbatas.

"Di Sibolangit terdapat lima desa terdampak. Untuk Desa Tambunen, akses jalan saat ini masih diberlakukan satu arah," ujarnya.

Sementara itu, di Desa Penungkiren, Kecamatan STM Hilir, jalur penghubung antar kecamatan yang sempat tertutup longsor kini telah kembali dapat dilalui setelah proses pembersihan selesai.

BPBD bersama instansi terkait masih bersiaga untuk mengantisipasi potensi longsor susulan.

Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah tersebut sejak Selasa malam disebut menjadi pemicu utama bencana.

Pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan longsor, untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat.*

(vv/ad)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi laporan Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.

Ia menilai revisi proyeksi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang dinilai masih resilien.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 7.346, Pasar Masih Dibayangi Geopolitik Global

Untuk Indonesia, lembaga tersebut juga memangkas proyeksi dari 4,8 persen menjadi 4,7 persen pada 2026.

Menanggapi hal itu, Purbaya menyebut Bank Dunia kemungkinan besar memasukkan asumsi dampak kenaikan harga minyak akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah sebagai faktor penekan pertumbuhan.

Namun, ia menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global.

Bahkan, ia menilai terdapat perbedaan perhitungan dalam proyeksi yang dirilis lembaga internasional tersebut.

"Triwulan pertama saja mungkin 5,5 persen, 5,6 persen atau lebih. Berarti World Bank itu kita mau resesi, turun ke bawah sekali. Saya pikir World Bank salah hitung," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan.

Purbaya menilai faktor seperti harga minyak bersifat sementara dan dapat berubah cepat, sehingga tidak semestinya menjadi dasar utama dalam penurunan proyeksi jangka menengah.

Ia juga menyebut revisi proyeksi tersebut dapat menimbulkan sentimen negatif terhadap perekonomian nasional.

"Kalau sebulan harga minyak turun, World Bank pasti akan merubah prediksinya. Dia sudah melakukan dosa besar karena menimbulkan sentimen negatif," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan mengoptimalkan kebijakan fiskal dan belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Ia menyebut penguatan sistem keuangan dan iklim investasi menjadi kunci utama menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Kami memastikan program berjalan baik, sistem keuangan mendukung pertumbuhan, dan iklim investasi terjaga," katanya.

Sementara itu, Bank Dunia dalam laporannya menyebut perlambatan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik dipicu guncangan eksternal, terutama kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Laporan tersebut juga menyoroti risiko inflasi dan ketidakpastian kebijakan global yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi regional.*

(oz/ad)

JAKARTA - Salah satu tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rustam Effendi, membantah adanya permintaan uang Rp20 miliar terkait penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Ia menyebut narasi tersebut tidak lebih dari sebuah candaan yang kemudian berkembang menjadi serius di ruang publik.

Baca Juga:

• Disnaker Medan Dorong Link and Match Kampus–Industri, Fasilitasi PT Tradepro Latih Mahasiswa FISIP USU untuk Siap Hadapi Dunia Kerja

Pernyataan Rustam merespons pengakuan Ketua Umum KAMI Jokowi–Gibran, Razman Arif Nasution, yang sebelumnya menyebut adanya informasi permintaan uang Rp20 miliar dari salah satu tersangka agar bersedia menjalani proses RJ.

Rustam mengaku tidak mengetahui bagaimana informasi tersebut bisa sampai kepada Razman

Ia menegaskan bahwa pernyataan soal angka Rp20 miliar itu muncul dalam percakapan informal yang bernuansa candaan.

"Canda-candaan, tapi Razman menganggapnya serius," ujarnya.

Rustam kemudian menjelaskan awal mula percakapan yang memunculkan angka tersebut.

Ia menyebut mendapat telepon dari seorang rekan yang merupakan mantan anggota TPUA.

Dalam percakapan itu, disebutkan adanya pembahasan dengan seorang "jenderal" terkait upaya pengondisian restorative justice.

"Yang menarik buat saya itu karena ada sebutan jenderal. Makanya dalam hati saya, 'wah ini saya kerjai juga nih jenderalnya'," kata Rustam.

Ia menambahkan, dalam percakapan tersebut dirinya menyebut angka Rp20 miliar hingga Rp30 miliar dalam konteks candaan.

Menurut dia, pernyataan itu tidak dimaksudkan sebagai permintaan serius.

"Kalau di atas Rp20 miliar atau Rp30 miliar oke, di bawah itu tidak usah. Saya bilang begitu, sambil ketawa-ketawa," ujarnya.

Rustam juga menegaskan bahwa jika memang ada upaya serius penyelesaian perkara melalui RJ, ia tidak akan menyampaikannya melalui pihak tertentu.

"Kalau saya mau, tidak melalui Razman. Memangnya Razman siapa?" katanya.

Sebelumnya, Razman Arif Nasution menyebut adanya informasi yang diterimanya terkait dugaan permintaan Rp20 miliar untuk penyelesaian perkara dengan mekanisme RJ.

Ia mengklaim informasi tersebut diperoleh dari rekaman percakapan yang didengarnya dari pihak ketiga.

"Bahwa salah satu dari lima tersangka meminta untuk RJ tidak kurang dari Rp20 miliar," kata Razman dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, Selasa (7/4/2026).*

(oz/ad)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendapat pengawalan udara ketat dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) saat melakukan kunjungan kerja ke Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Pengawalan tersebut melibatkan empat pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dan dua pesawat latih tempur KAI T-50 Golden Eagle.

Baca Juga:

• Barisan Oposisi Indonesia (BOI) Soroti Delapan Masalah dalam Pemerintahan Prabowo Subianto

Momen pengawalan itu terekam dalam unggahan video di akun Instagram Sekretariat Kabinet.

Pengawalan udara tersebut merupakan bagian dari prosedur pengamanan VVIP yang dijalankan TNI AU.

Selain sebagai standar pengamanan, misi ini juga bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI Angkatan Udara.

Dalam kesempatan itu, dari kokpit pesawat pengawal, penerbang TNI AU menyampaikan penghormatan kepada Presiden Prabowo sekaligus apresiasi atas dukungan terhadap modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AU.

"Dengan penuh rasa hormat dan bangga, di hari ulang tahun yang ke-80 TNI Angkatan Udara, kami elang-elang muda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak," ujar penerbang dalam pernyataannya kepada Presiden.

Penerbang tersebut juga menyebutkan bahwa sejak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan pada 2019 hingga kini sebagai Presiden, TNI AU mengalami penguatan dan modernisasi pertahanan udara.

"Dengan semangat pengabdian tanpa batas, kami bertekad meneguhkan TNI Angkatan Udara yang ampuh menuju Indonesia maju," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat ulang tahun kepada TNI AU.

Ia menyebut bangsa Indonesia bangga terhadap para prajurit udara.

"Pertama-tama dirgahayu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Swa Bhuwana Paksa. Selamat ulang tahun yang ke-80, semoga TNI AU terus jaya, selalu kuat mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di udara," kata Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada para prajurit TNI AU atas pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan negara.

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, sekali lagi atas nama rakyat seluruh Indonesia kami bangga dengan angkatan udara kami, kami bangga dengan elang-elang muda. Semangat terus, terima kasih," lanjutnya.

"Terima kasih, hormat saya kepada kalian semua," tandas Prabowo.*

(km/ad)

JAKARTA - Fenomena berburu tautan saldo digital atau link saldo DANA gratis kembali ramai diperbincangkan di ruang digital.

Tren ini muncul seiring meningkatnya penggunaan dompet digital dalam transaksi harian masyarakat, mulai dari pembayaran makanan, transportasi, hingga kebutuhan rutin lainnya melalui aplikasi seperti DANA.

Baca Juga:

• Perjuangan Gubernur Bobby Nasution Berbuah Hasil, Dana Pemulihan Pascabencana Sumut Tembus Rp23 Triliun!

Link tersebut biasanya disebarkan melalui grup WhatsApp, Telegram, hingga platform media sosial lainnya.

Fitur DANA Kaget memungkinkan pengguna membagikan saldo melalui tautan khusus yang dapat diklaim oleh pengguna lain selama kuota masih tersedia.

Penerima cukup membuka tautan, masuk ke aplikasi, dan saldo akan otomatis masuk ke akun jika masih tersedia.

Nominal yang dibagikan bervariasi, mulai dari beberapa ribu hingga ratusan ribu rupiah, tergantung pada pengirim dan jumlah penerima yang ditentukan.

Namun, di balik tren ini, muncul pula sejumlah risiko keamanan digital. Pengguna diimbau untuk berhati-hati terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan program pembagian saldo.

Praktik penipuan digital kerap memanfaatkan popularitas istilah tersebut untuk mencuri data pribadi pengguna.

Pihak keamanan digital secara umum mengingatkan agar pengguna tidak sembarangan mengakses tautan yang meminta informasi sensitif seperti kode OTP atau PIN.

Aplikasi resmi dompet digital juga tidak pernah meminta data tersebut melalui pihak ketiga.

Selain melalui tautan gratis, pengguna juga dapat memperoleh saldo tambahan melalui program cashback dari merchant mitra, seperti minimarket, layanan transportasi, hingga platform e-commerce.

Fitur lain seperti program referral juga menjadi salah satu cara legal untuk mendapatkan insentif digital dengan mengajak pengguna baru bergabung.

Fenomena ini menunjukkan perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi finansial.

Dompet digital tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga bagian dari strategi pengelolaan keuangan sehari-hari.

Namun demikian, literasi keamanan digital tetap menjadi kunci utama agar pengguna tidak terjebak dalam praktik penipuan yang memanfaatkan tren tersebut.*

(ss/ad)

GUNUNGSITOLI - Kebakaran hebat melanda kawasan pertokoan di Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, pada Kamis sore (9/4/2026).

Peristiwa tersebut menghanguskan sedikitnya 17 unit rumah toko (ruko) yang berada di kawasan padat aktivitas perdagangan.

Baca Juga:

• Struktur Anggaran MBG Dinilai Tidak Proporsional: Belanja Kaos Kaki Miliaran Rupiah, Kendaraan dan Teknologi Lebih Besar dari Porsi Makanan

"Api menghanguskan kurang lebih 17 ruko," kata Sowa'a dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

Berdasarkan informasi di lapangan, api diduga pertama kali muncul dari salah satu toko yang menjual aksesori.

Dalam hitungan menit, kobaran api merembet ke toko lain yang menjual sepatu, kain, plastik, tas, hingga fasilitas klinik gigi di sekitar lokasi kejadian.

Sowa'a menjelaskan sebagian besar bangunan yang terbakar merupakan konstruksi kayu atau papan yang mudah terbakar, meski terdapat juga bangunan permanen berbahan beton.

Kondisi tersebut mempercepat penyebaran api di sepanjang deretan ruko.

"Isi ruko seperti kain, plastik, sepatu, tas, dan barang dagangan lainnya ikut mempercepat rambatan api," ujarnya.

Sejumlah unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api.

Petugas baru berhasil mengendalikan kobaran api setelah beberapa waktu upaya pemadaman dilakukan.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, hingga kini pemerintah daerah belum dapat memastikan total kerugian material akibat kebakaran tersebut.

"Korban jiwa tidak ada, sementara kerugian masih dalam pendataan," kata Sowa'a.

Pemerintah Kota Gunungsitoli masih melakukan pendataan serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan pascakebakaran dan identifikasi penyebab pasti kebakaran.*

(d/ad)

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat kembali menjadi sorotan publik.

Kritik mengemuka bukan pada tujuan program, melainkan pada struktur alokasi anggaran yang dinilai tidak mencerminkan fokus utama penyediaan makanan bergizi.

Baca Juga:

• LSM Perisai dan Sejumlah Organisasi Gelar Aksi di Patung Kuda, Soroti Program MBG

Pos terbesar tercatat berada pada belanja kendaraan operasional dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,2 triliun dialokasikan untuk pengadaan sepeda motor listrik melalui sistem e-Katalog 6.0 dari penyedia tertentu.

Selain kendaraan, belanja perangkat teknologi juga menjadi pos besar.

Pengadaan perangkat keras dan komputer mencapai Rp830,1 miliar, termasuk tablet yang digunakan untuk mendukung sistem pelaksanaan program.

Salah satu perangkat yang masuk dalam pengadaan adalah tablet dengan harga e-katalog yang disebut mencapai belasan juta rupiah per unit, lebih tinggi dibanding harga pasar pada umumnya.

Di sisi lain, belanja untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga tercatat signifikan, yakni sekitar Rp1,26 triliun.

Pos ini menjadi bagian dari infrastruktur pelaksanaan program di lapangan.

Namun, perhatian publik justru tertuju pada belanja non-makanan lainnya, termasuk pengadaan perlengkapan penunjang seperti pakaian, sepatu, hingga kaos kaki yang mencapai total Rp623,3 miliar.

Salah satu komponen yang disorot adalah pengadaan kaos kaki yang mencapai miliaran rupiah dengan harga satuan bervariasi.

Selain itu, anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi tercatat sebesar Rp464,6 miliar. Pos ini dialokasikan untuk peningkatan kapasitas pelaksana program di berbagai daerah.

Yang menjadi perhatian utama adalah alokasi anggaran untuk makanan yang justru berada di posisi paling kecil, yakni sekitar Rp242,8 miliar.

Kontras antara besarnya belanja penunjang dan kecilnya porsi makanan memunculkan pertanyaan publik terkait arah prioritas program MBG yang semestinya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat.

Sejumlah pihak menilai komposisi tersebut perlu dievaluasi agar tujuan utama program tidak bergeser dari substansi awal, yakni penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran.*

(tm/ad)

SIMALUNGUN — Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun kembali memeriksa delapan aparatur sipil negara (ASN) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pelatihan ketahanan pangan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2025.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Simalungun, Yudi Sahputers, mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Rabu (8/4/2026) untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan yang tengah berjalan.

Baca Juga:

• Kejagung Bongkar Skandal Petral 2008–2015: Riza Chalid Diduga Kendalikan Tender Minyak, Picu Kenaikan Harga BBM

Ia menjelaskan, penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/L.2.24/Fd.1/02/2026 tertanggal 23 Februari 2026.

Sejak tahap penyidikan dimulai, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) telah memeriksa sedikitnya 110 saksi.

Para saksi tersebut meliputi kepala desa atau pangulu, sekretaris desa, camat, operator komputer dinas terkait, hingga pengurus BUMDes di wilayah Kabupaten Simalungun.

Menurut Yudi, langkah pemeriksaan lanjutan ini merupakan bagian dari upaya Kejari Simalungun untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan dan pengelolaan dana BUMDes.

"Penyidikan masih terus berjalan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Simalungun telah melakukan rangkaian pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan program tersebut.*

(tm/ad)

Oleh:Dody Wijaya.

REVISI Undang-Undang Pemilu kembali dibahas. Komisi II DPR mulai menghimpun masukan publik. Seperti biasa, isu yang langsung mengemuka adalah soal sistem proporsional terbuka mau dipertahankan atau tidak, daftar calon tetap terbuka atau kembali tertutup, sampai wacana sistem campuran.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 7.346, Pasar Masih Dibayangi Geopolitik Global

Gagasan ini penting karena berangkat dari masalah yang nyata. Selama ini sistem pemilu kita seolah memaksa semua politisi untuk bertarung di daerah. Semua harus punya dapil. Semua harus masuk ke kompetisi lokal. Padahal, dalam kenyataannya, tidak semua kerja-kerja politik berlangsung di level lokal.

Ada kader partai yang memang tumbuh dari bawah, kuat di lapangan, dekat dengan pemilih, dan cocok bertarung di dapil. Tetapi ada juga pengurus pusat yang sehari-hari bekerja di tingkat nasional: menyusun strategi makro partai, menjaga konsolidasi organisasi, merawat koalisi, mengelola arah politik, dan memastikan manajemen partai berjalan.

Masalahnya, ketika pemilu tiba, mereka semua didorong untuk masuk ke jalur yang sama: maju sebagai calon legislatif di satu dapil daerah tertentu.

Secara aturan, itu sah. Tetapi secara politik seringkali problematik. Tokoh pusat tiba-tiba maju di satu dapil di daerah bukan karena punya akar sosial yang kuat di sana, melainkan karena sistem pemilu tidak memberi pilihan lain.

Akibatnya, kerja politik nasional dipaksa masuk ke kompetisi elektoral lokal. Sistem kita seperti tidak mau mengakui bahwa ada fungsi politik yang memang bekerja di tingkat nasional. Di situlah dapil nasional menjadi relevan.

Sistem Terlalu Sibuk Urus Kandidat

Dapil nasional tidak harus dipahami sebagai perubahan total sistem pemilu. Justru kekuatannya ada pada sifatnya yang moderat. Gagasan ini hadir untuk menyempurnakan sistem pemilu kita, bukan menggantinya.

Bayangkan DPR terdiri dari 600 kursi. Dari jumlah itu, 500 kursi tetap dipilih dari dapil regional dengan sistem proporsional, mau terbuka atau tertutup. Pemilih tetap memilih partai atau caleg di wilayah masing-masing. Keterwakilan daerah tetap dijaga.

Lalu 100 kursi sisanya dialokasikan sebagai dapil nasional.

Seratus kursi itu dibagikan kepada partai politik berdasarkan persentase perolehan suara sah nasional. Kalau satu partai mendapatkan 20 persen suara nasional, maka partai itu memperoleh sekitar 20 kursi dari dapil nasional. Kalau memperoleh 10 persen suara nasional, jatahnya sekitar 10 kursi. Sederhana. Mudah dijelaskan. Mudah dipahami publik.

Dengan model seperti itu, sistem pemilu akhirnya mengakui satu hal, yakni ada kerja politik nasional yang memang layak diwakili lewat saluran nasional pula.

Lebih Masuk Akal Ketimbang Sistem Campuran

Mengapa gagasan ini patut dipertimbangkan? Karena gagasan ini lebih realistis dibanding langsung melompat ke sistem campuran.

Sistem campuran sering terdengar menarik. Di atas kertas, sistem ini menjanjikan kombinasi antara keterwakilan wilayah dan proporsionalitas partai. Tetapi di banyak tempat, desain semacam itu justru melahirkan kerumitan baru.

Formula kursi makin sulit dipahami, potensi overhang seats muncul, dan celah sistem bisa dimanfaatkan oleh aktor politik.

Korea Selatan, misalnya, memberi contoh yang jelas. Reformasi elektoral di sana justru diikuti oleh munculnya partai satelit yang dibentuk untuk memaksimalkan keuntungan dari desain baru.

Alih-alih memperbaiki representasi, sistem malah dipermainkan secara strategis oleh partai besar. Indonesia tidak perlu buru-buru masuk ke kerumitan semacam itu.

Dibandingkan dengan sistem campuran penuh, dapil nasional jauh lebih sederhana. Sistem yang ada tidak dibongkar. Dapil regional tetap berjalan. Proporsional terbuka tetap dipakai. Yang ditambahkan hanyalah ruang representasi nasional bagi partai.

Ini penting terutama karena sistem kita saat ini terlalu berat ke arah candidate-centered. Pemilih memang bisa memilih calon secara langsung. Itu kelebihannya. Tetapi kita juga tahu biayanya: kompetisi intrapartai makin keras, biaya kampanye makin tinggi, dan partai lebih sibuk mencari vote getter daripada membangun kelembagaan.

Dalam situasi seperti itu, dapil nasional bisa menjadi penyeimbang. Gagasan ini memberi tempat pada partai sebagai institusi, bukan hanya sebagai kendaraan kandidat.

Tentu, kekhawatiran publik tetap harus dijawab. Dapil nasional jangan sampai berubah menjadi jalur aman bagi elit partai. Karena itu, desain harus ketat. Jumlah kursi harus dibatasi.

Daftar calon nasional harus diumumkan sejak awal. Seseorang tidak boleh maju sekaligus di dapil regional dan dapil nasional. Mekanisme penyusunan daftar nasional juga harus transparan agar tidak berubah menjadi ruang patronase.

Kalau pagar ini tidak ada, kritik publik akan sulit dibantah.

Tetapi kalau desainnya dijaga, dapil nasional justru bisa menjadi langkah perbaikan yang masuk akal. Ide ini tidak menghapus keterwakilan di dapil/daerah, tetapi juga tidak memaksa semua fungsi politik masuk ke kompetisi lokal.

Pada akhirnya, revisi UU Pemilu tidak boleh hanya menjadi arena mengulang perdebatan lama. Yang lebih penting juga adalah keberanian melihat persoalan kita apa adanya.

Salah satu persoalan itu adalah terlalu dominannya kompetisi personal (candidate-centered), sementara kerja pekerja/petugas organisasi partai di tingkat nasional justru kurang mendapat ruang yang layak.

Kalau itu yang ingin dibenahi, maka dapil nasional patut dipertimbangkan secara serius. Sudah waktunya sistem pemilu kita berhenti berpura-pura bahwa semua politisi harus lahir, hidup, dan menang dengan cara yang sama.

Demokrasi modern membutuhkan keterwakilan daerah, benar. Tetapi demokrasi juga membutuhkan partai yang kuat sebagai institusi nasional.

Dan untuk itu, gagasan dapil nasional layak masuk ke meja perdebatan dalam ruang legislasi revisi undang-undang Pemilu.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Petugas Pemilu atau Komisioner KPU Provinsi Jakarta

JAKARTA - Sholat istikharah merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam ketika dihadapkan pada pilihan atau kebimbangan dalam mengambil keputusan hidup.

Ibadah ini dilakukan sebagai bentuk permohonan petunjuk kepada Allah SWT agar diberikan jalan terbaik.

Baca Juga:

• MTQ ke-58 Tanjungbalai Segera Digelar, Wali Kota Minta Semua Pihak Siap

"Jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah sholat sunnah dua rakaat," demikian sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut.

Secara bahasa, istikharah berarti meminta kebaikan atas suatu pilihan.

Amalan ini dilakukan untuk memantapkan hati dalam menentukan keputusan, baik dalam urusan pekerjaan, jodoh, maupun persoalan kehidupan lainnya.

Tanda Jawaban Sholat Istikharah

Menurut berbagai literatur keislaman, termasuk Manfaat Sholat Perspektif Kesehatan Mental dan Spiritual, jawaban dari sholat istikharah umumnya tidak datang dalam bentuk langsung seperti mimpi, melainkan berupa kemantapan hati terhadap salah satu pilihan.

Pilihan yang dianggap baik biasanya akan terasa lebih mudah dijalani, sementara pilihan lain justru terasa terhambat atau tidak dimudahkan.

Pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya, menegaskan bahwa setelah beristikharah seseorang dianjurkan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT tanpa terus-menerus menunggu tanda tertentu.

"Kalau sudah istikharah, lepas saja. Kalau itu memang milik Anda, maka akan sampai," ujarnya dalam sebuah ceramah yang dikutip dari kanal Al Bahjah TV.

Menurutnya, bentuk kemudahan dalam proses pengambilan keputusan sering kali menjadi tanda petunjuk, bukan semata-mata mimpi atau isyarat tertentu.

Sholat istikharah dilakukan dua rakaat sebagaimana sholat sunnah pada umumnya, dengan dengan niat sholat istikharah dan bacaan tertentu yang dianjurkan, seperti Surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua.

Ini bacaan niat sholat istikharah:

أصلى سنة الإستخارة ركعتين لله تعالى
Usholli sunnatal istikharati rak'ataini lillaahi ta'ala.
Artinya: "Aku niat sholat istikharah dua rakaat karena Allah ta'ala."

Setelah sholat, umat Islam dianjurkan membaca doa istikharah yang berisi permohonan agar Allah SWT memberikan pilihan terbaik dan menjauhkan dari pilihan yang buruk.

Berikut bacaannya yang dinukil dari buku Sukseskan Bisnismu dengan 21 Amalan Sunnah yang Terbukti Dahsyat karya Ahmad Jarifin.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِيْ وَدُنْيَايَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَعَـاجِلِهِ وَآجِـلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَبَارِكْ لِي فِيهِ ثُمَّ يَسِّرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِيْ وَدُنْيَايَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ عَاجِلِهِ وَآجِـلِهِ فَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ أَيْنَـــمَا كَانَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Allâhumma shalli wa sallim 'alâ sayyidina muḫamamdin, Alḫamdulillâhi rabbil 'âlamîn. Allâhumma innî astakhîruka bi 'ilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa as-aluka min fadhlika, fa innaka taqdiru wa lâ aqdiru, wa ta'lamu wa lâ a'lamu, wa anta 'allâmul ghuyûb. Allahumma fa-in kunta ta'lamu hâdzal amra khairun lî fî dînî wa dun-yâya wa 'âqibati amrî 'âjilihi wa âjilihi faqdurhu lî wa bârik lî fîhi tsumma yassirhu lî. Wa in kunta ta'lamu anna hâdzal amra syarrun lî fî dînî wa dun-yâya wa 'âqibati amrî 'âjilihi wa âjilihi fashrifnî 'anhu washrfhu 'annî waqdur liyal khaira ainamâ kânû innaka 'alâ kulli syai-in qadîr. Wa shallallâhu 'alâ sayyidina muḫamamdin, walḫamdulillâhi rabbil 'âlamîn.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah dengan pengetahuan-Mu, aku memohon kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Sesungguhnya Engkau yang menakdirkan sementara aku tidak mampu melakukannya. Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam bagi agamaku, kehidupanku, akhir urusanku, duniaku, dan akhiratku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, akhir urusanku, duniaku, dan akhiratku, maka palingkanlah aku darinya dan palingkanlah dia dariku. Takdirkanlah yang terbaik untukku apa pun keadaannya. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Bisa atas segala sesuatu."

Doa istikharah menegaskan sikap tawakal seorang hamba kepada Tuhannya, dengan keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang mengetahui mana yang terbaik bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Dengan demikian, sholat istikharah bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga bentuk spiritual untuk menenangkan hati dalam mengambil keputusan penting.*

(d/ad)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008–2015 yang diduga berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pihaknya terus berupaya menghadirkan salah satu tersangka, Muhammad Riza Chalid, ke Indonesia dengan melibatkan kerja sama internasional melalui Interpol.

Baca Juga:

• Banjir Rob Belawan Tak Kunjung Tuntas, Wali Kota Medan Dorong Penanganan Serius Bersama Komisi V DPR RI

Menurut Kejagung, Riza Chalid atau MRC diduga berperan dalam pengondisian proses tender pengadaan minyak mentah bersama tersangka lain, IRW, dengan memanfaatkan informasi internal dari lingkungan Petral dan Pertamina.

Penyidik menemukan adanya kebocoran informasi terkait kebutuhan minyak mentah dan produk kilang yang kemudian diduga digunakan untuk mengatur proses tender.

Informasi tersebut mencakup data harga perkiraan sendiri (HPS) yang memungkinkan terjadinya pengaturan harga tidak kompetitif.

"Komunikasi tersebut berupa pengondisian tender dan informasi nilai HPS, sehingga terjadi mark up harga karena pengadaan tidak kompetitif," kata Syarief.

Kejagung menyebut praktik tersebut membuat rantai pasok minyak menjadi lebih panjang dan tidak efisien.

Kondisi itu berdampak pada kenaikan harga pengadaan BBM, khususnya Premium (Gasoline 88) dan Pertalite (Gasoline 92), yang diduga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk pejabat di lingkungan Pertamina dan Petral.

Mereka diduga terlibat dalam pengaturan tender, penerbitan pedoman internal yang bertentangan dengan keputusan direksi, hingga kerja sama dengan perusahaan terafiliasi.

Selain itu, Kejagung juga menyoroti adanya nota kesepahaman (MoU) pemasokan produk kilang periode 2012–2014 yang disebut memperpanjang rantai distribusi dan membuka ruang pengondisian harga.

Saat ini, lima tersangka telah ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari. Sementara satu tersangka lainnya dikenakan penahanan kota karena alasan kesehatan.

Kejagung menegaskan proses pengejaran terhadap tersangka yang berada di luar negeri masih terus dilakukan, meski menghadapi kendala yurisdiksi antarnegara.

"Karena ini menyangkut yurisdiksi negara lain di luar Indonesia, memang membutuhkan waktu. Tapi semua upaya terbaik sudah kami lakukan," ujar Syarief.

Kejaksaan memastikan koordinasi dengan Interpol dan otoritas terkait terus dilakukan untuk mempercepat proses penanganan perkara tersebut.*

(vod/ad)

JAKARTA – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung bersama LSM Perisai menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Aksi tersebut menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Janji Dukung Kegiatan Sosial IPA Sumut: Jika Dana Pemprov Sulit, Saya Akan Biayai Sendiri

Mereka menilai realisasi program di lapangan masih jauh dari harapan dan kerap menimbulkan persoalan baru.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti dugaan adanya praktik "bagi-bagi kue" dalam pelaksanaan proyek MBG.

Mereka meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar program tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam orasinya, perwakilan massa menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan skema alternatif dalam penyaluran anggaran program MBG.

Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan tunai sebesar Rp15.000 per siswa.

"Lebih baik anggaran itu diberikan langsung kepada siswa. Manfaatnya akan lebih terasa dibandingkan penyediaan makanan yang terus menimbulkan masalah," ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Para demonstran juga menyinggung adanya kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Hal ini dinilai menjadi bukti bahwa pelaksanaan program tersebut masih memiliki banyak kelemahan.

Menurut mereka, jika anggaran MBG dialihkan menjadi bantuan tunai, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas manfaat bagi siswa, tetapi juga berpotensi menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun.

Dana yang dihemat tersebut, lanjut mereka, dapat dialokasikan untuk mendukung program pendidikan gratis yang dinilai lebih berdampak luas bagi masyarakat.

Hingga aksi berakhir, massa meminta pemerintah segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program MBG agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya para pelajar.*

(ad)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Jumat, 10 April 2026.

Pada pukul 09.01 WIB, indeks tercatat naik 38,9 poin atau 0,53 persen ke level 7.346.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik, Kini Sentuh Rp2,857 Juta per Gram

Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 87.887 kali. Adapun 316 saham menguat, 119 saham melemah, dan 214 saham stagnan.

Penguatan IHSG terjadi di tengah masih kuatnya sentimen global yang dipengaruhi ketidakpastian geopolitik serta arah kebijakan ekonomi dunia.

Pelaku pasar disebut masih mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah serta dinamika hubungan Amerika Serikat dengan sejumlah negara di kawasan tersebut.

BRI Danareksa Sekuritas menilai kekhawatiran pasar terhadap eskalasi konflik geopolitik masih menjadi faktor yang membayangi pergerakan indeks.

Di sisi lain, sentimen domestik juga tertekan setelah Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen.

Penurunan proyeksi tersebut mencerminkan dampak dari tingginya harga energi global akibat ketegangan di Timur Tengah, yang turut menekan outlook ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik di luar Tiongkok.

Secara teknikal, IHSG masih berpotensi bergerak dalam rentang terbatas.

BRI Danareksa memperkirakan indeks bergerak di kisaran 7.200–7.350 dengan pelaku pasar tetap mencermati arah harga komoditas global, khususnya minyak, serta rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan memengaruhi kebijakan suku bunga global.

Sentimen positif juga datang dari perkembangan geopolitik, setelah Israel menyatakan akan melakukan negosiasi dengan Lebanon dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyebut pasukan AS akan tetap berada di kawasan Teluk hingga tercapai kesepakatan yang stabil.

Phintraco Sekuritas mencatat IHSG masih berada dalam tren teknikal positif, dengan indikator MACD yang tetap menunjukkan momentum penguatan.

Secara teknikal, indeks diperkirakan berpotensi menguji level 7.350, dengan beberapa saham unggulan seperti EMTK, CUAN, CTRA, ISAT, dan BRPT.

Sementara itu, CGS International Sekuritas Indonesia melihat penguatan bursa Wall Street dan stabilisasi harga komoditas global menjadi penopang sentimen positif.

Namun, arus keluar dana asing (net sell) masih menjadi tekanan bagi pasar domestik.

CGS memperkirakan IHSG bergerak dalam rentang support 7.084–7.191 dan resistance 7.423–7.528, dengan sejumlah saham pilihan seperti TAPG, DSNG, EMTK, ITMG, HRTA, dan BRPT.

Di sisi lain, Panin Sekuritas justru memperkirakan IHSG berpotensi melemah akibat aksi wait and see investor terhadap negosiasi geopolitik, pelemahan harga komoditas logam, tekanan nilai tukar rupiah, serta arus keluar dana asing yang masih berlanjut.*

(bb/ad)

JAKARTA - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menguat pada perdagangan Jumat, 10 April 2026.

Kenaikan ini mengikuti tren positif harga emas global yang terus menanjak dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga:

• Rupiah di Pasar NDF Melemah ke Rp17.086 per Dolar AS, Tertekan Harga Minyak dan Sentimen Fiskal

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) juga mengalami kenaikan sebesar Rp14.000 menjadi Rp2.619.000 per gram.

Kenaikan harga ini mencerminkan sentimen positif pasar global terhadap logam mulia, yang kembali menjadi instrumen lindung nilai di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik.

Secara rinci, harga emas Antam untuk berbagai ukuran tercatat sebagai berikut:

0,5 gram: Rp1.478.500
1 gram: Rp2.857.000
2 gram: Rp5.654.000
3 gram: Rp8.456.000
5 gram: Rp14.060.000
10 gram: Rp28.065.000
25 gram: Rp70.037.000
50 gram: Rp139.995.000
100 gram: Rp279.912.000
250 gram: Rp699.515.000
500 gram: Rp1.398.820.000
1.000 gram: Rp2.797.600.000

Penguatan harga emas domestik ini sejalan dengan lonjakan harga emas dunia di pasar spot yang ditutup naik 0,91 persen ke level US$4.763,7 per troy ons, level tertinggi sejak awal April.

Selama tiga hari terakhir, harga emas global telah menguat sekitar 2,42 persen.

Tren ini dipicu oleh meningkatnya optimisme pasar terhadap potensi meredanya konflik geopolitik di Timur Tengah.

Negosiasi yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad pada akhir pekan ini menjadi perhatian utama pelaku pasar.

Delegasi Amerika Serikat akan dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance, sementara Presiden Donald Trump menyatakan optimisme terhadap tercapainya kesepakatan damai.

Harapan meredanya konflik berdampak langsung pada penurunan harga energi global.

Dalam sepekan terakhir, harga minyak mentah jenis brent dan light sweet tercatat turun lebih dari 12 persen.

Penurunan harga energi dinilai dapat menekan risiko inflasi global.

Kondisi ini membuka ruang bagi bank sentral di berbagai negara untuk melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga acuan.

Dalam situasi suku bunga rendah, emas menjadi semakin menarik karena sifatnya sebagai aset tanpa imbal hasil (non-yielding asset).

Investor cenderung beralih ke emas untuk menjaga nilai aset di tengah ketidakpastian ekonomi.*

(bb/ad)