MEDAN — Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) menyerahkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan komposisi dan personalia Pengurus Wilayah (PW) MABMI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2026-2031.

Penyerahan SK tersebut berlangsung dalam sebuah pertemuan di Medan, Kamis, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Penertiban Lapak di Menara Pandang Tele Sempat Memanas, 18 Pedagang Sepakat Bongkar Mandiri

Dalam Muswil II tersebut, Dr. OK. Ibnu Affan, SH, M.Hum terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PW MABMI Sumatera Utara.

Ia kemudian ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur yang beranggotakan enam orang lainnya dari unsur PB, PW demisioner, dan Pengurus Daerah (PD).

Melalui SK tersebut, PB MABMI tidak hanya mengesahkan susunan kepengurusan PW MABMI Sumatera Utara, tetapi juga memberikan tugas untuk melakukan konsolidasi organisasi.

PW MABMI Sumatera Utara juga diminta membangun hubungan yang harmonis dan memberikan manfaat bagi seluruh komponen masyarakat di Sumatera Utara.

Penyerahan SK dilakukan jajaran Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) PB MABMI, yakni Syahril Tambuse SH, Drs. Azrin Marydha, dan OK Azhari SE.

SK tersebut diterima langsung Ketua PW MABMI Sumatera Utara masa bakti 2026-2031, Dr. OK. Ibnu Affan SH, M.Hum, yang didampingi Sekretaris PW MABMI Sumut Dra. Tarwiyah Hakim.

Setelah menerima SK kepengurusan, Ibnu Affan mengatakan pihaknya akan segera mempersiapkan pelantikan pengurus baru.

Ia juga menyatakan PW MABMI Sumatera Utara akan melakukan konsolidasi organisasi sekaligus memperluas kiprah MABMI di Sumatera Utara.

"Seterimanya SK ini, kami PW MABMI Sumatera Utara akan menyiapkan upacara pelantikan. Setelah itu akan melakukan konsolidasi dan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kepak dan kiprah, sesuai bidang organisasi ini," ujar Ibnu Affan.

Baca Juga:

• Ratusan Buruh Kepung DPRD Sumut, Tolak Magang 6 Bulan hingga Minta Perlindungan Pekerja Diperkuat

SAMOSIR — Penertiban lapak pedagang di kawasan Menara Pandang Tele, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, sempat memanas pada Kamis, 17 September 2026.

Para pedagang terlibat adu mulut dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Samosir yang datang untuk melakukan pembongkaran lapak di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• Ratusan Buruh Kepung DPRD Sumut, Tolak Magang 6 Bulan hingga Minta Perlindungan Pekerja Diperkuat

Namun, para pedagang mengaku kesepakatan dalam RDP belum dijalankan.

Mereka mempertanyakan langkah petugas yang sudah turun melakukan pembongkaran sebelum kesepakatan tersebut terlaksana.

Situasi tersebut sempat memicu ketegangan antara pedagang dan petugas. Setelah dilakukan musyawarah, situasi kemudian mereda.

Pemkab Samosir kemudian bermusyawarah dengan 18 pedagang yang selama ini berjualan di kawasan Menara Pandang Tele.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Samosir Laspayer Sipayung yang mewakili Tim Terpadu Penertiban serta Kepala Desa Sosor Dolok Robongsu Limbong.

Dalam musyawarah itu, para pedagang sepakat membongkar lapak mereka secara mandiri.

Kepala Desa Sosor Dolok Robongsu Limbong mengatakan kawasan Menara Pandang Tele akan ditata oleh Pemkab Samosir.

"Kawasan Menara Pandang Tele akan ditata Pemkab Samosir. Secepatnya akan dibongkar secara mandiri mulai besok," ujarnya, Kamis (17/9/2026).

Menurut Robongsu, 18 pedagang yang saat ini berjualan di kawasan tersebut akan menjadi prioritas untuk kembali mendapatkan tempat berjualan setelah proses penataan selesai.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Samosir Laspayer Sipayung mengatakan Pemkab Samosir sedang mengajukan pelepasan lahan kepada pihak kehutanan.

Pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana penataan kawasan Menara Pandang Tele.

"Sudah sepakat pembongkaran secara mandiri," katanya.

Kesepakatan pembongkaran secara mandiri tersebut menjadi langkah lanjutan setelah penertiban sempat memicu ketegangan antara pedagang dan petugas Satpol PP.

Pemkab Samosir selanjutnya akan melakukan penataan kawasan Menara Pandang Tele, dengan tetap memprioritaskan 18 pedagang yang sebelumnya berjualan di lokasi tersebut sesuai hasil musyawarah.* (mi/ad)

MEDAN — Ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia Sumatera Utara (KBPBI Sumut) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis, 17 September 2026.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang dinilai dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan pekerja.

Baca Juga:

• Cegah Korupsi, Bobby Nasution dan 33 Kepala Daerah se-Sumut Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu persoalan yang disoroti adalah sistem magang.

Massa menolak skema magang selama enam bulan bagi pencari kerja karena dinilai berpotensi membuat pekerja tidak memiliki status yang jelas.

"Salah satu tuntutan utama berkaitan dengan sistem magang dan menolak skema magang enam bulan bagi pencari kerja karena dianggap berisiko membuat pekerja tidak memiliki status yang jelas," ujarnya di Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (17/9/2026).

Menurut Ramlan, sistem magang pada dasarnya ditujukan bagi mahasiswa tingkat akhir dan lulusan perguruan tinggi.

Karena itu, menurut dia, ketentuan mengenai upah dan jaminan sosial bagi peserta magang juga perlu diperjelas.

Selain sistem magang, KBPBI Sumut meminta adanya regulasi yang lebih jelas untuk melindungi pekerja sektor informal.

Hal yang disoroti antara lain peluang kerja, upah, dan perlindungan bagi kelompok rentan.

Massa juga meminta adanya kepastian hukum bagi pekerja di sektor platform digital, seperti pengemudi ojek daring, kurir daring, dan pekerja media.

KBPBI Sumut turut menuntut agar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibatasi maksimal satu tahun.

Setelah masa tersebut berakhir, pekerja diminta dialihkan menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Persoalan alih daya atau outsourcing juga menjadi bagian dari tuntutan.

Buruh meminta regulasi yang lebih jelas terkait penggunaan tenaga outsourcing untuk pekerjaan seperti kebersihan, layanan makanan, keamanan, dan transportasi pekerja.

"Terkait sektor pertambangan dan minyak, muncul tuntutan agar praktik alih daya (outsourcing) dibatasi hanya pada kegiatan hulu yang membutuhkan keahlian khusus. Selain itu, diserukan pula penghapusan pasal yang memperbolehkan pekerja anak serta penjaminan akses negara bagi anak-anak terhadap pendidikan, kreativitas, dan pengembangan bakat," katanya.

Dalam tuntutan lainnya, massa meminta pekerja perempuan mendapatkan cuti haid selama dua hari tanpa harus menyertakan surat keterangan dokter.

Mereka juga mendesak adanya perlindungan yang lebih kuat terhadap uang pesangon serta aturan yang dapat mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Dalam persoalan pengupahan, buruh meminta frasa "indeks tertentu" dihapus dari rumus perhitungan upah minimum.

Mereka mengusulkan perhitungan upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

KBPBI Sumut juga menyoroti kebebasan berserikat.

Massa meminta perlindungan terhadap pekerja yang bergabung maupun menjabat dalam serikat pekerja serta dapat menjalankan kegiatan serikat, baik di dalam maupun di luar tempat kerja.

"Kami juga mendesak penguatan kebebasan berserikat termasuk hak untuk bergabung dan menjabat dalam serikat pekerja serta melakukan kegiatan serikat baik di dalam maupun di luar tempat kerja, serta perlunya tindakan tegas terhadap perusahaan yang melakukan praktik pemberangusan serikat pekerja perlindungan terhadap publikasi media," katanya.

Ramlan mengatakan seluruh tuntutan tersebut disampaikan sebagai masukan untuk menyempurnakan RUU Perlindungan Pekerja sebelum disahkan.

"Kami juga meminta agar RUU ini tidak memuat pasal-pasal yang melimpahkan kewenangan pengaturan secara berlebihan kepada peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)," ujarnya.

Aksi tersebut kemudian mendapat respons dari DPRD Sumut. Pimpinan DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra, Ihwan Ritonga, menemui massa aksi.

Ihwan menerima tuntutan yang disampaikan para buruh dan menyatakan seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti.

Massa KBPBI Sumut berharap aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Sumut dapat diteruskan kepada DPR RI sebagai bahan dalam pembahasan dan penyempurnaan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama 33 kepala daerah se-Sumatera Utara menandatangani komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat pencegahan korupsi.

Komitmen tersebut diteken dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, Kamis, 17 September 2026.

Baca Juga:

• Yaqub Didakwa Suap Bupati Langkat Ondim Rp1 Miliar demi Dapat Proyek Rp11,3 Miliar

Bobby Nasution mengatakan upaya pencegahan korupsi di Sumatera Utara perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

Menurut dia, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan di lingkungan pemerintah daerah.

Banyak pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan Pemda sehingga diperlukan kerja sama untuk memastikan pencegahan korupsi berjalan secara komprehensif.

"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komperhensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakholder dan itu tentu terkait satu sama lain," kata Bobby Nasution.

Bobby mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 kepala daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memperkuat integritas.

Menurut Bobby, kehadiran KPK di Sumatera Utara juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar terus meningkatkan integritas dalam menjalankan pemerintahan.

"Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integeritas," kata Bobby Nasution.

Pimpinan KPK Johanis Tanak mengatakan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah tidak terlepas dari peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Menurut dia, APIP memiliki posisi penting sebagai sistem peringatan dini atau early warning bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

Johanis berharap posisi APIP di daerah dapat diperkuat.

Salah satunya melalui penguatan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat APIP agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepala daerah.

"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi tidak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres," kata Johanis.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus juga menilai keberadaan APIP sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut dia, APIP yang berkualitas dapat membantu mendeteksi penyimpangan sejak awal sehingga persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sebelum masuk ke ranah hukum.

"Kalau APIP-nya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik, bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian, bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH, APIP itu partner Pemda, jadi bukan yang harus dihindari," kata Akhmad.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, serta pimpinan BPKP dan LKPP.

Seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara juga hadir bersama pimpinan DPRD kabupaten/kota serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pertemuan tersebut menjadi forum bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawasan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendorong pencegahan korupsi di Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN — Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa pihak swasta Yaqub Abdhal Al Mu'arif memberikan uang kepada Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim.

Uang tersebut disebut diberikan agar Yaqub mendapatkan sejumlah paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Cegah Korupsi, Bobby Nasution dan 33 Kepala Daerah se-Sumut Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Yaqub memberikan uang kepada Syah Afandin yang saat itu menjabat Bupati Langkat.

Total pemberian yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp1 miliar, dengan sebagian uang disalurkan melalui pihak lain.

"Yaqub memberikan uang berjumlah Rp1 miliar kepada penyelenggara negara, yaitu kepada Syah Afandin (SAF) atau Ondim selaku Bupati Langkat," ucap jaksa Hariman di persidangan.

Jaksa juga menyebut uang lainnya diterima Ondim melalui rekening atas nama Muhammad Zulpikar sebesar Rp150 juta dan melalui Syahrizal sebesar Rp100 juta.

Dalam dakwaan, pemberian tersebut disebut berkaitan dengan permintaan agar Yaqub mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2025.

Jaksa menyebut Yaqub merupakan seorang wiraswasta sekaligus kontraktor yang kerap mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Yaqub juga disebut pernah menjadi bagian dari tim sukses Ondim dalam Pilkada Serentak 2024.

Sementara itu, Muhammad Zulpikar disebut merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Dinas Perkim.

Ia juga bertugas sebagai sopir Ondim dan dipercaya mengurus kebutuhan pribadi Bupati Langkat tersebut.

Adapun Syahrizal disebut merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sekaligus teman dekat Ondim.

Jaksa menyebut Syahrizal dipercaya untuk menerima uang dari Yaqub.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Alasan Bentuk Universitas Republik Indonesia

Jaksa menguraikan rangkaian pemberian uang tersebut bermula pada Maret 2025.

Saat itu, Ondim memerintahkan Supriadi selaku PPK untuk menghadap dirinya dengan membawa daftar nama pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Setelah itu, Syahrizal dipanggil Ondim ke rumah dinas Bupati.

Jaksa menyebut pada pertemuan tersebut Ondim memberikan daftar paket pekerjaan Dinas Pendidikan tahun anggaran 2025 yang telah diberi catatan untuk kemudian diberikan kepada Yaqub.

Pada April 2025, Yaqub dihubungi Supriadi dan diminta menemui Ondim di rumah dinas Bupati.

Dalam pertemuan itu, menurut jaksa, Ondim menyampaikan nama-nama paket pekerjaan pengadaan langsung yang akan diberikan kepada Yaqub.

Nilai paket tersebut disebut sekitar Rp10 miliar.Jaksa juga menyebut Ondim meminta fee proyek sebesar 10 persen dari pagu anggaran.

"Dalam pertemuan tersebut, disepakati commitment fee yang diberikan kepada Ondim sebesar Rp 950 juta. Bupati juga meminta terlebih dahulu agar Yaqub memberikan fee sebelum ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan disetujui oleh terdakwa," kata jaksa.

Pada bulan yang sama, Ondim kembali meminta Rp500 juta melalui Zulpikar.

Yaqub kemudian disebut menyerahkan uang tersebut dua kali, yakni Rp400 juta di area Rest Area Tol Tebing Tinggi dan Rp100 juta di Kota Medan.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Kuota Haji, Saksi: Yaqut Tak Pernah Terlibat Langsung, Selalu Diwakili Gus Alex

Jaksa kemudian menyebut Supriadi mendapat perintah dari Ondim untuk mengurus perusahaan yang telah disiapkan Yaqub agar memenangkan paket pekerjaan Dinas Pendidikan yang dilelang.

Pada September 2025, proses pengadaan langsung mulai dilakukan.

Supriadi disebut menyusun paket pekerjaan melalui SPSE, termasuk spesifikasi teknis, gambar, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Menurut jaksa, proses pengadaan tersebut hanya formalitas karena sejak awal telah ada arahan dari Ondim kepada Supriadi agar perusahaan yang disiapkan Yaqub memenangkan pekerjaan.

Perusahaan-perusahaan yang disiapkan Yaqub kemudian disebut ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan di Dinas Pendidikan dengan total nilai anggaran Rp9,5 miliar.

Selain proyek di Dinas Pendidikan, jaksa juga menguraikan dugaan pemberian proyek kepada Yaqub melalui Dinas Perkim Kabupaten Langkat.

Kepala Dinas Perkim Langkat Ilham Syah Bangun disebut melakukan pertemuan dengan Yosfi dan Yoki, pejabat di Dinas Perkim.

Dalam pertemuan itu dibuat daftar kontraktor yang akan menjadi calon penyedia paket pekerjaan, termasuk Yaqub yang disebut sebagai kontraktor titipan Ondim.

Pada September 2025, Yaqub bertemu Ilham di sebuah kafe di Stabat.

Untuk urusan commitment fee, Ilham disebut meminta Yaqub membicarakannya langsung dengan Ondim.

Jaksa menyebut Yaqub memperoleh 12 paket pekerjaan pada Dinas Perkim.

Baca Juga:

• Sekolah Negeri Boleh Tolak MBG! Ini Ketentuannya

Sebanyak lima paket disebut untuk kepentingan Ondim, sedangkan tujuh paket lainnya untuk kepentingan Ilham.

Setelah itu, Yaqub kembali bertemu Ondim di sebuah kafe di Stabat.

Menurut jaksa, Ondim menyampaikan permintaan fee sekitar 10 persen dari nilai pagu kegiatan atau Rp125.420.000.

Pada September 2025, perusahaan-perusahaan yang telah disiapkan Yaqub kemudian disebut ditunjuk sebagai pelaksana paket pekerjaan di Dinas Perkim dengan total nilai kontrak Rp1.856.250.000.

Jaksa juga menguraikan mekanisme pembayaran pekerjaan tersebut.

Setelah pembayaran 50 persen dilakukan, Yaqub disebut meminta Awaluddin selaku bendahara pengeluaran mentransfer pembayaran ke rekening Bank Mandiri atas nama Yaqub Abdul Muharif.

Jaksa menyebut Yaqub dan Ondim sebelumnya telah menyepakati pemberian sisa fee proyek setelah pekerjaan dan pembayaran selesai.

Namun, pada akhir 2025 terjadi banjir yang menyebabkan material proyek Yaqub hanyut.

Kondisi tersebut disebut diperparah dengan kenaikan harga material sehingga Yaqub mengalami kesulitan membayar fee yang diminta.

Pada Agustus 2025, atas perintah Ondim, Yaqub disebut memberikan uang Rp100 juta melalui transfer BSI.Kemudian pada 5 April 2026, Yaqub disebut kembali memberikan Rp150 juta melalui transfer BSI.

Pemberian tersebut disebut dilakukan di sebuah kafe di kawasan kompleks di Medan, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Anggaran Dinkes Medan Turun Rp23 Miliar, DPRD Soroti Pelayanan Kesehatan yang Belum Maksimal

Selanjutnya pada 27 Mei 2026, Yaqub disebut memberikan Rp100 juta melalui BSI di dalam mobil dinas Bupati.

Atas perbuatan tersebut, jaksa mendakwa Yaqub melanggar sejumlah ketentuan hukum.

Dakwaan antara lain mengacu pada Pasal 5 angka 4 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Jaksa juga mendakwa dengan Pasal 76 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, jaksa mencantumkan Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana disebut dalam dakwaan.

Setelah pembacaan dakwaan selesai, Ketua Majelis Hakim Asad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menghadirkan saksi pada persidangan pekan depan.

Sidang kemudian ditutup dan akan dilanjutkan sesuai agenda persidangan berikutnya.* (ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pemerintah membentuk Universitas Republik Indonesia (URI).

Menurut dia, lembaga tersebut disiapkan untuk membantu mengatasi ketidakjelasan serta persoalan sinkronisasi antarlembaga atau institusi di pemerintahan.

Baca Juga:

• Sekolah Negeri Boleh Tolak MBG! Ini Ketentuannya

"Langkah apa untuk memperbaiki? Rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia (URI)," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan URI nantinya akan membawahi Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Menurut dia, LAN akan ditransformasi menjadi lembaga yang berfungsi mencetak calon pemimpin seperti Ecole Nationale d'Administration (ENA) di Prancis.

Prabowo menjelaskan pembentukan LAN pada awalnya memiliki tujuan yang serupa dengan ENA.

Ia mengaitkannya dengan upaya Presiden Prancis Napoleon dalam membangun sistem pendidikan bagi administrator negara.

"Jadi Napoleon itu dia mengerti, untuk Prancis itu kuat, administratornya harus hebat. Jadi dia bikin ENA. Kalau tidak salah 4 dari 6 presiden Prancis berturut-turut adalah lulusan ENA. Syarat masuknya sangat sangat sulit. IQ paling tinggi dan sebagainya. Ini merit system," imbuhnya.

Menurut Prabowo, Presiden pertama RI Soekarno juga memiliki gagasan serupa yang kemudian menjadi salah satu latar belakang dicetuskannya LAN.

Namun, Prabowo menilai dalam perkembangannya LAN lebih banyak menjadi lembaga formal yang menunjang karier birokrat.

Ia mengatakan pemerintah ingin memperkuat kembali fungsi LAN melalui URI, termasuk dengan menerapkan seleksi ketat terhadap calon pemimpin pemerintahan.

Prabowo mengatakan URI nantinya akan mengumpulkan lulusan terbaik dari berbagai universitas untuk dipersiapkan menjadi calon pemimpin.

"Kita testing yang terbaik dari tiap lulusan semua universitas tiap tahun, IQ yang tertinggi, itu yang kita kumpulin dan ini yang akan kita siapkan di situ (URI)," ucapnya.

Menurut dia, proses tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem rekrutmen, evaluasi, pembinaan, dan persiapan sumber daya manusia untuk pemerintahan.

URI tidak hanya diarahkan untuk menyiapkan birokrat pusat. Prabowo menyebut lembaga tersebut juga dapat dikembangkan untuk mempersiapkan pemimpin di daerah.

Prabowo mengatakan pemerintah mempertimbangkan pembentukan akademi bagi calon pemimpin daerah di bawah URI.

Akademi tersebut antara lain dapat berupa akademi gubernur dan akademi bupati.

"Dan juga mungkin akademi Dirjen, sebelum dia masuk jabatan harus digembleng (di URI)," tuturnya.

Dengan konsep tersebut, URI dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia untuk berbagai posisi strategis pemerintahan, mulai dari birokrat hingga calon pemimpin daerah.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan pejabat Kementerian Agama, M. Agus Syafi'i, mengungkapkan bahwa arahan terkait pelaksanaan ibadah haji 2024 disampaikan melalui mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Hal tersebut disampaikan Agus saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 17 September 2026.

Baca Juga:

• Jaksa: Roy Suryo Tak Pernah Minta Izin Jokowi untuk Analisis Dokumen Ijazah

Dalam keterangannya, Agus menyebut Gus Alex menyampaikan arahan agar serapan kuota haji dimaksimalkan.

Agus juga menerangkan bahwa tidak boleh ada sisa kuota yang kemudian diserahkan kepada jemaah haji reguler.

Jaksa kemudian mengonfirmasi keterangan tersebut kepada Agus dalam persidangan.

"Artinya pemaksimalan kuota juga selama dalam pelaksanaan haji 2024 ini?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Agus saat bersaksi.

Agus juga memberikan keterangan mengenai keterlibatan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyusunan rapat maupun keputusan terkait pelaksanaan ibadah haji 2024.

Jaksa menanyakan apakah Yaqut pernah terlibat langsung atau diwakili Gus Alex dalam penyusunan rapat dan keputusan mengenai pelaksanaan haji.

"Yaqut Cholil pernah terjun langsung atau diwakili oleh Gus Alex dalam penyusunan rapat atau keputusan pelaksanaan haji ini?" tanya jaksa.

"Tidak pernah terjun langsung," jawab Agus.

Jaksa kemudian kembali memastikan apakah Yaqut selalu diwakili oleh Gus Alex dalam pembahasan tersebut.

"Selalu diwakili Gus Alex?" tanya jaksa.

"Iya, selalu Gus Alex," jawab Agus.

Jaksa kembali memperjelas pertanyaan untuk memastikan apakah Yaqut pernah terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan tersebut.

"Jadi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak pernah terjun langsung dalam penyusunan itu?" tanya jaksa.

"Tidak pernah. Selalu Gus Alex," kata Agus.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024, KPK mendakwa sejumlah pihak.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

KPK dalam dakwaannya menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar.

Nilai kerugian itu disebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023 sampai 2024 pada Kementerian Agama.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang disebut seharusnya tidak berhak berangkat. Nilainya mencapai Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang disebut seharusnya tidak berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

Atas perkara tersebut, jaksa mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan Agus dalam persidangan tersebut menjadi bagian dari pembuktian perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang tengah berjalan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.* (km/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan sekolah negeri diperbolehkan menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, sekolah negeri yang memilih menerima program tersebut harus memberikan MBG kepada seluruh siswanya.

Baca Juga:

• Diduga Keracunan Usai Makan MBG, 26 Siswa dan Guru di SMP Muhammadiyah Al Amin Sorong Alami Muntah hingga Diare

Ketentuan itu, menurut Sudaryono, merupakan keputusan sementara pemerintah setelah BGN melakukan pembahasan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan).

"Namun untuk sekolah negeri, sesuai dengan hasil rapat kami dengan Dikdasmen dan dengan Kementerian Menko Pangan, untuk sekolah negeri ini kalau menerima, (siswanya) menerima semua. Tapi kalau misalnya tidak, (siswanya) tidak semua. Itu keputusan sementara adalah seperti itu," kata Sudaryono dalam rapat Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

Sudaryono menjelaskan, apabila sebuah sekolah negeri memutuskan menerima MBG, seluruh siswa di sekolah tersebut akan mendapatkan makanan bergizi gratis.

Sebaliknya, jika sekolah negeri memilih tidak menerima MBG, seluruh siswa di sekolah tersebut tidak mendapatkan program tersebut.

Dengan ketentuan itu, sekolah negeri tidak dapat menerapkan skema sebagian siswa menerima MBG sementara siswa lainnya tidak.

"Jadi tidak mungkin dalam satu sekolah negeri katakanlah 70 persen misalnya mampu, 30 persen enggak mampu, kemudian kalau memang iya, konsensusnya harus sekolah beserta seluruh wali muridnya harus sepakat-sepakat iya semua atau sepakat-sepakat tidak semua, gitu kira-kira," tegas Sudaryono.

Menurut dia, keputusan tersebut menjadi bagian dari konsensus sementara pemerintah mengenai pelaksanaan MBG di sekolah negeri.

Artinya, keputusan menerima atau menolak program tidak hanya diterapkan kepada kelompok siswa tertentu berdasarkan kondisi ekonomi mereka, tetapi berlaku untuk seluruh siswa dalam satu sekolah.

Berbeda dengan sekolah negeri, Sudaryono mengatakan penerapan MBG di sekolah swasta dinilai lebih mudah dipetakan.

Menurut dia, BGN dapat melihat kondisi masing-masing sekolah swasta untuk menentukan penerima program.

Sekolah yang tidak ingin mengikuti program juga tetap dapat menolak.

"Intinya semua diberikan kecuali yang tidak mau. Dan kami terkait sekolah swasta saya kira lebih mudah. Karena memang sebagian besar swasta bisa dilihat dari kondisi sekolah dan lain sebagainya ya," ujar Sudaryono.

Dengan demikian, mekanisme penerimaan MBG untuk sekolah negeri dan sekolah swasta memiliki ketentuan yang berbeda.

Untuk sekolah negeri, pilihan menerima atau menolak MBG berlaku bagi seluruh siswa di sekolah tersebut.

Sementara pada sekolah swasta, BGN menyatakan pemetaan penerima MBG dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing sekolah.* (km/ad)

JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut Roy Suryo tidak pernah meminta izin kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi untuk menganalisis dokumen ijazah yang menjadi bagian dari polemik keasliannya.

Hal tersebut disampaikan jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 17 September 2026.

Baca Juga:

• Jaksa: Roy Suryo Bikin Jokowi Merasa Dihina Sehina-hinanya dan Direndahkan Serendah-rendahnya

"Tidak terdapat upaya dari terdakwa (Roy Suryo) untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, maupun permintaan izin kepada Ir H Joko Widodo selaku pemilik sah dokumen tersebut," kata Diffaryza.

Menurut jaksa, Roy Suryo membahas polemik ijazah Jokowi dengan menggunakan teknologi error level analysis (ELA) dan kecerdasan buatan atau AI dalam sejumlah unggahan di media sosial.

Jaksa kemudian mendalilkan dokumen yang dianalisis Roy bukan berasal dari pemilik sah dokumen tersebut.

Atas dasar itu, jaksa menilai penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bahan analisis dilakukan tanpa hak.

Jaksa menyebut perkara ini bermula pada 26 Maret 2025.

Saat itu, Jokowi diperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah sarjana miliknya palsu.

Jaksa Citra Sagita Sudadi mengatakan tiga unggahan tersebut terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X.

Jaksa menyebut sejumlah akun yang terkait dengan unggahan tersebut, termasuk akun YouTube @EggiSudjanaChannel dan akun X @doktertifa.

"Adanya tiga unggahan di media sosial terdiri dari dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik Ir H Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata satu (Sarjana) Ir H Joko Widodo adalah palsu," kata Citra.

Setelah mengetahui unggahan tersebut, Jokowi meminta timnya mengumpulkan sejumlah konten lain yang memuat tudingan serupa.

Menurut jaksa, kuasa hukum Jokowi kemudian menggelar konferensi pers pada 14 April 2025 untuk membantah tudingan mengenai keaslian ijazah tersebut.

Sehari setelah konferensi pers tersebut, Universitas Gadjah Mada (UGM) turut memberikan keterangan mengenai status Jokowi sebagai mahasiswa hingga lulus dari Fakultas Kehutanan.

Dalam keterangannya, Wakil Rektor UGM Prof. Dr. Wening Udasmoro disebut menyatakan Jokowi tercatat menjalani pendidikan di UGM dan lulus pada 5 November 1985.

Meski telah ada keterangan dari UGM, jaksa menyebut masih ditemukan 28 unggahan di sejumlah platform media sosial yang diperlihatkan kepada Jokowi dalam rentang 22 April hingga 21 Mei 2025.

Dari 28 unggahan tersebut, jaksa menyebut tujuh di antaranya memuat perbuatan Roy Suryo terkait tudingan ijazah S-1 Jokowi palsu.

Salah satu unggahan yang disebut jaksa adalah video dari akun YouTube @SentanaTV berjudul Hasil Uji Forensik Ungkap Unsur Pidana di Kasus Ijazah Jokowi - Sentana Eksklusif Roy Suryo, yang diunggah pada 8 April 2025.

Jaksa juga menyebut Roy Suryo membahas polemik ijazah Jokowi melalui analisis menggunakan metode ELA dan AI dalam unggahan lainnya.

Menurut jaksa, tudingan tersebut kemudian berdampak terhadap nama baik Jokowi karena muncul pihak-pihak yang menuduhnya menggunakan ijazah sarjana palsu ketika memenuhi persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik.

"Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Ir H Joko Widodo telah menggunakan ijazah S1 palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden ke-7 Republik Indonesia," tutur Diffaryza.

Atas perbuatannya, Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dakwaan tersebut disusun secara subsider dengan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jaksa juga mendakwa Roy dengan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sidang pokok perkara ini digelar setelah Roy Suryo lima kali mengajukan praperadilan terkait proses hukum yang dijalaninya.

Permohonan praperadilan kelima yang diajukan Roy berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum tersebut.

Perkara pokok kini berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda persidangan sesuai tahapan hukum acara pidana.* (km/ad)

SORONG — Puluhan siswa dan sejumlah guru SMP Muhammadiyah Al Amin Kota Sorong, Papua Barat Daya, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gangguan kesehatan tersebut dilaporkan terjadi setelah siswa mengonsumsi menu MBG pada Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Anggaran Dinkes Medan Turun Rp23 Miliar, DPRD Soroti Pelayanan Kesehatan yang Belum Maksimal

Ketua Satgas MBG Kota Sorong, Ruddy Laku, mengatakan hasil observasi bersama Dinas Kesehatan menemukan 26 orang mengalami gejala muntah dan buang air besar secara terus-menerus.

"Jadi, tadi tadi siang, kami mendapat laporan dari sekolah SMP Muhammadiyah dan juga dari Dinas Kesehatan terkait dengan sejumlah siswa yang mengalami gejala muntah dan buang air besar secara terus-menerus. Kemudian, setelah mendapat laporan itu, tim Satgas kami dari yang bertugas bidang kesehatan turun ke lapangan untuk melakukan observasi dan didapati bahwa ada sekitar 26 orang yang mengalami gejala," kata Ruddy ketika melihat langsung para pelajar korban keracunan di RSUD Sele Be Solu, Kamis (17/9/2026).

Dari 26 orang tersebut, delapan siswa mengalami gejala yang lebih berat sehingga harus mendapatkan penanganan di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong.

Sementara siswa lainnya mendapat penanganan di sekolah.

"Setelah observasi lanjut, ternyata ada delapan orang yang gejalanya agak berat, sehingga dikirimlah ke Rumah Sakit Sele Be Solu. Yang lain, sisanya itu penanganan di sekolah saja, dikasih obat kemudian bisa pulang. Kemudian ada lima guru yang juga mengalami gejala, tapi sudah ditangani di sekolah oleh Dinas Kesehatan dan boleh pulang," katanya.

Satgas MBG Kota Sorong masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab munculnya gejala pada siswa dan guru.

Ruddy mengatakan terdapat sejumlah jenis bakteri yang belum dapat diperiksa di laboratorium Sorong.

Karena itu, sampel makanan perlu dikirim ke Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih menyeluruh.

"Informasi dari Dinas Kesehatan, ada beberapa bakteri yang belum bisa kita uji di Sorong, sehingga harus dibawa ke Makassar. Jadi supaya bisa menyeluruh. Jadi memang saran kita sebaiknya ke Makassar supaya dapat ditemukan sebenarnya apa sih yang terjadi," katanya.

Ruddy berharap sampel makanan dapat segera dikirim ke Makassar.

Namun, dia belum dapat memastikan berapa lama proses pemeriksaan laboratorium tersebut.

"Jadi saya juga tidak bisa pastikan kapan apa selesai pemeriksaan. Intinya yang penting kita bisa dapat mengetahui makanan ini tercemar oleh bakteri apa. Sehingga nanti, saya sudah minta kepada penanggung jawab dan ahli gizinya," katanya.

Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi bahan evaluasi terhadap proses penyediaan makanan MBG.

Ruddy menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut.

Dia juga meminta seluruh pihak bersabar selama siswa dan guru yang mengalami gangguan kesehatan menjalani penanganan.

Sejumlah ambulans terlihat mendatangi SMP Muhammadiyah Al Amin.

Beberapa siswa tampak berbaring di lantai karena mengalami sakit, sementara sebagian lainnya mendapatkan penanganan dari petugas Puskesmas Malanu.

Petugas kesehatan mengarahkan siswa yang mengalami sakit perut dan mual untuk segera mendapatkan pengobatan.

Siswa dengan gejala ringan diberikan oralit, sedangkan mereka yang mengalami sakit cukup berat diarahkan untuk mendapatkan penanganan di RSUD Sele Be Solu.

Di rumah sakit, delapan pelajar yang didampingi keluarganya menjalani perawatan. Sejumlah siswa terlihat mendapatkan infus dan bantuan oksigen.

Salah satu siswa kelas 9, Sri, mengatakan mengalami sakit perut, tubuh lemas, sesak hingga nyeri dada setelah mengonsumsi makanan MBG.

"Perut rasanya kayak terputar-putar, terus kayak badan lemas sekali," ujar Sri.

Sri mengatakan keluhan tersebut muncul beberapa jam setelah dirinya mengonsumsi makanan MBG.

"Karena sesak, dada sakit," lanjutnya.

Menu MBG yang dikonsumsi Sri terdiri atas ayam, tempe, dan sayur toge campur sawi.

"Pas kemarin jam 12.00 WIT," jawabnya saat ditanya kapan mengonsumsi menu tersebut.

Sri juga mengatakan tidak mengonsumsi jajanan sembarangan sebelum mengalami keluhan kesehatan.

"Kalau tadi pagi tidak sih. Cuma nasi sama telur, sudah," tambahnya.

Siswa kelas 8A, Andri, mengatakan mengalami muntah-muntah sejak dini hari.

Ia juga mengaku mulai merasakan sakit sejak malam setelah mengonsumsi menu MBG.

"Dari subuh, dari jam 05:00 WIT. Sakit dari kemarin malam. Iya, ada makan MBG. Ayam dengan toge sama tempe. Belum ada makan lagi. Muntah-muntah," katanya.

Wali kelas 8A, Sumi, yang mendampingi Andri di rumah sakit, mengatakan muridnya mengalami sakit perut, muntah-muntah hingga buang air.

"Keluhannya, sakit perutnya sakit, terus muntah-muntah, buang-buang air," kata Sumi.

Menurut Sumi, sejumlah siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena mengalami keluhan serupa.

"Kan tadi pagi izin karena sudah rasa sakit toh, jadi enggak masuk sekolah," tambahnya.

Sumi kemudian menyampaikan kondisi tersebut kepada para orang tua melalui grup komunikasi kelas.

Dia juga mengimbau orang tua segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala serupa.

Siswa kelas 8F, Alvitro, juga mengaku mengalami sakit perut cukup kuat.

Menurut dia, makanan MBG yang dikonsumsinya sehari sebelumnya terdiri atas ayam, tempe, nasi, dan buah naga.

"Perut sakit kayak ditusuk-tusuk. Tadi belum makan MBG, yang kemarin. Menunya ada ayam, tempe, nasi, sama buah naga," katanya.

Keluhan serupa dialami Febriana, siswa kelas 8E. Dia mengatakan kondisi tubuhnya memburuk setelah mengonsumsi makanan MBG.

"Habis makan MBG, pas pulang, jalan kaki langsung rasa mata gelap. Saya juga berak-berak. Dari kemarin sakitnya," katanya.

Saat ditanya mengenai kondisi terakhirnya, Febriana mengatakan kondisinya mulai membaik.

"Agak mendingan," katanya.

Febriana menyebut menu MBG yang dikonsumsinya berupa opor ayam, sayur toge dan tempe.

"Opor ayam, sayur toge sama tempe. Ayam habis, cuma sayur togenya saya tidak kasih habis," katanya.

Sementara itu, Aurelia, siswa kelas 7, mengatakan sakit perut mulai dirasakannya sejak dini hari.

"Sakit perut. Perutnya kayak terputar-putar. Baru kali ini. Berak. Dari tadi malam, jam 03.00 WIT. Habis itu berhenti pagi. Habis itu pas mau jam 08.00 WIT sakit lagi cuma sebentar aja, habis itu jam 11.00 WIT sakit. Sakit sekali," katanya.

Aurelia mengatakan dirinya tidak kembali mengonsumsi makanan setelah pulang sekolah.

"Pulang sekolah tidak makan apa-apa lagi," katanya.

Orang tua siswa, Kurnia, mengaku khawatir setelah mengetahui anaknya harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Hingga kini, penyebab pasti munculnya gangguan kesehatan pada siswa dan guru tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan.

Satgas MBG dan Dinas Kesehatan Kota Sorong melakukan penanganan sekaligus menelusuri sumber masalah untuk menjadi bahan evaluasi penyediaan makanan MBG.* (km/ad)

JAKARTA — Jaksa penuntut umum mendakwa Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau Roy Suryo melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026, jaksa menyebut perbuatan Roy Suryo telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Jokowi.

Baca Juga:

• Roy Suryo Tolak Damai dengan Jokowi, Tak Akui Dakwaan dan Ajukan Perlawanan

"Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ir H Joko Widodo mengalami kerugian immateriil, yaitu tercemarnya nama baik saksi Ir H Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya," ujar jaksa dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (17/9/2026).

Jaksa mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan tuduhan bahwa Jokowi menggunakan ijazah S-1 palsu ketika mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Menurut jaksa, tuduhan tersebut tetap muncul meskipun Universitas Gadjah Mada atau UGM telah menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan dinyatakan lulus dari universitas tersebut.

"Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Ir H Joko Widodo telah menggunakan ijazah S-1 palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia," ungkapnya.

Menurut jaksa, perkara ini bermula pada 26 Maret 2025.

Saat itu, Jokowi ditunjukkan tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Tiga unggahan tersebut terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X.

"Adanya tiga unggahan di media sosial terdiri dari dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial 'X' yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Ir H Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata satu (S-1) saksi lr H Joko Widodo adalah palsu," kata jaksa.

Jaksa kemudian menyebut sejumlah akun dan judul unggahan yang menjadi bagian dari dakwaan.

"Unggahan tersebut yaitu Youtube Akun @EggiSudjanaChannel dengan judul 'Konsisten TPUA Pengungkapan Ijazah Palsu', serta akun X @DokterTifa dengan judul 'ERA AI: Segala Ijazah Palsu Bakal Terungkap Dalam Hitungan Detik'," tambah jaksa.

Setelah mengetahui unggahan tersebut, Jokowi disebut menghubungi tim penasihat hukumnya.

Kuasa hukum Jokowi kemudian menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan yang beredar.

Jaksa juga merujuk pada konferensi pers Universitas Gadjah Mada pada 15 April 2025.

Dalam konferensi pers tersebut, menurut jaksa, UGM menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan dinyatakan lulus.

Dalam dakwaannya, jaksa juga mempersoalkan dokumen ijazah yang disebut dianalisis Roy Suryo menggunakan metode error level analysis atau ELA.

Jaksa menyatakan dokumen yang digunakan dalam analisis tersebut bukan berasal dari pemilik sah ijazah, yakni Jokowi.

Jaksa juga menyebut tidak terdapat upaya konfirmasi langsung dari Roy Suryo kepada Jokowi.

Jaksa kemudian memaparkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap dokumen ijazah yang menjadi bagian dari perkara.

"Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4578/DCF/2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan, hasil pemeriksaan perbandingan terhadap satu lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan No 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama," ujar jaksa.

Perkara tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan persidangan berikutnya untuk menguji dakwaan jaksa dan pembelaan Roy Suryo beserta tim penasihat hukumnya.* (d/ad)

JAKARTA — Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau Roy Suryo menolak menempuh proses keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Roy juga menyatakan tidak mengakui perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU).

Baca Juga:

• Babak Panas Sidang Dokter Tifa Jaksa Bakal Boyong Saksi Pelapor di Agenda Pembuktian 1 Oktober

Dalam perkara ini, Roy didakwa melakukan pencemaran nama baik, fitnah, serta pelanggaran terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Setelah dakwaan selesai dibacakan, majelis hakim menjelaskan kepada Roy mengenai hak untuk menempuh mekanisme restorative justice.

Mekanisme tersebut dapat ditempuh melalui perdamaian dengan Jokowi selaku korban atau melalui pengakuan terhadap dakwaan sesuai ketentuan KUHAP baru.

"Ada ketentuan bahwa di Pasal 204 ayat 5 dengan dihubungkan dengan ayat 7, saudara bisa melakukan RJ (restorative justice) kalau memenuhi ketentuan pasal ayat 7-nya. Atau, kalau tidak melakukan RJ, bisa menggunakan 205, pengakuan terhadap dakwaan. Bagaimana?" ujar majelis hakim.

Roy kemudian menyatakan tidak akan memilih mekanisme tersebut.

"Tidak, Yang Mulia. Kami tidak akan melakukan RJ dan tidak akan mengakui perbuatannya," ungkap Roy.

Hakim kemudian menanyakan langkah hukum yang akan ditempuh Roy setelah menolak RJ dan pengakuan terhadap dakwaan.

"Begitu ya. Akan mengajukan perlawanan?" tanya hakim.

"Ya, Yang Mulia," jawab Roy.

Majelis hakim kemudian menetapkan sidang berikutnya pada Kamis, 24 September 2026.

Agenda persidangan adalah mendengarkan perlawanan yang diajukan Roy bersama tim penasihat hukumnya.

"Acara perlawanan dari Terdakwa dan tim advokat," tutur hakim.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025.

Menurut jaksa, ketika itu terdapat dua unggahan video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baik Jokowi.

"Adanya tiga unggahan di media sosial terdiri dari dua video di YouTube dan satu (satu) unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Ir H Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata satu (S-1) saksi Ir H Joko Widodo adalah palsu," kata jaksa saat membacakan dakwaan.

Jaksa menyebut salah satu unggahan berasal dari akun YouTube @EggiSudjanaChannel dengan judul Konsisten TPUA Pengungkapan Ijazah Palsu.

Unggahan lainnya berasal dari akun X @DokterTifa dengan judul ERA AI: Segala Ijazah Palsu Bakal Terungkap Dalam Hitungan Detik.

"Unggahan tersebut yaitu YouTube Akun @EggiSudjanaChannel dengan judul 'Konsisten TPUA Pengungkapan Ijazah Palsu', serta akun X @DokterTifa dengan judul 'ERA AI: Segala Ijazah Palsu Bakal Terungkap Dalam Hitungan Detik'," tambah jaksa.

Menurut jaksa, Jokowi kemudian menghubungi tim penasihat hukumnya terkait unggahan tersebut.

Tim kuasa hukum Jokowi selanjutnya menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan yang diarahkan kepada Jokowi.

Pada 15 April 2025, Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menggelar konferensi pers.

Jaksa mengatakan UGM pada saat itu menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM dan dinyatakan lulus.

Jaksa menilai perbuatan Roy menimbulkan kerugian imateriil bagi Jokowi karena nama baiknya disebut tercemar.

"Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Ir H Joko Widodo telah menggunakan ijazah S-1 palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden ke-7 Republik Indonesia," tutur jaksa.

Jaksa juga mempersoalkan dokumen ijazah yang dianalisis Roy menggunakan metode error level analysis (ELA).

Menurut jaksa, dokumen tersebut bukan bersumber dari pemilik sah ijazah, yakni Jokowi.

Jaksa juga menyatakan Roy tidak melakukan verifikasi atau meminta izin kepada Jokowi sebelum menyebarkan dokumen yang digunakan dalam analisis tersebut.

"Selain itu, tidak terdapat upaya dari terdakwa untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, maupun permintaan izin kepada saksi Ir H Joko Widodo selaku pemilik sah dokumen tersebut sehingga Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dijadikan dasar analisis oleh terdakwa dilakukan secara tanpa hak," kata jaksa.

Atas perbuatannya, Roy didakwa dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan tersebut juga disusun secara subsider dengan ketentuan dalam UU ITE sebagaimana telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sebelum perkara pokok memasuki persidangan, Roy Suryo tercatat telah mengajukan lima kali praperadilan.

Dalam proses tersebut, hakim menyatakan Roy menyalahgunakan mekanisme praperadilan untuk menunda persidangan perkara pokok.

Dengan penolakan RJ dan pengakuan terhadap dakwaan, persidangan perkara Roy kini akan dilanjutkan dengan agenda perlawanan dari terdakwa dan tim penasihat hukumnya pada 24 September 2026.* (d/ad)

JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menemui ratusan warga yang berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial pada Kamis, 17 September 2026.

Massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pembaruan pemeringkatan desil kesejahteraan.

Baca Juga:

• Antisipasi Demo Anarkis di Objek Vital Kodim Aceh Utara Digembleng Brimob Padamkan Kericuhan Massa

Mendengar kehadiran massa, Gus Ipul dan Agus Jabo keluar dari kantor untuk menemui langsung para demonstran.

Keduanya kemudian mengajak peserta aksi masuk ke area kementerian agar aspirasi dapat disampaikan melalui dialog.

Pertemuan berlangsung di Taman Sekolah Rakyat. Pihak Kemensos menyiapkan kursi khusus bagi ibu-ibu dan lansia.

Sebagian warga lainnya duduk dan berdiri mengelilingi taman sembari membawa poster berisi aspirasi.

Ketua Umum Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK), Marlo Sitompul, mengaku terkejut karena aksi tersebut berujung pada dialog langsung dengan Menteri Sosial.

"Selama saya jadi aktivis. Baru kali ini Menteri Sosial menerima kita. Jadi, Kita sudah sering datang ke sini, Pak Menteri. Dari zaman beberapa Menteri sebelumnya, baru kali ini Menteri Sosial menerima kita," ujar Marlo pada keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2026).

Dalam dialog tersebut, sejumlah warga mendapat kesempatan menyampaikan keluhan secara langsung kepada Gus Ipul.

Salah satunya Mardiana, buruh pengupas bawang yang mengaku berpenghasilan Rp30 ribu per hari.

Mardiana mempertanyakan status kesejahteraannya yang tercatat dalam desil 6.

"Saya ini orang susah juga. Rumahnya di pinggir kali, Pak," kata Mardiana kepada Gus Ipul.

Keluhan juga disampaikan Sri Sugiarti, warga Rusun Pesakih.

Sri mengaku belum pernah menerima bantuan selama 14 tahun. Ia juga berhenti berdagang karena harus merawat suaminya yang sakit.

"Saya sudah ke Wali Kota, Dinas Sosial. Tapi tetap enggak ada solusi. Terus solusinya bagaimana, Bapak Menteri? Tolong dibantu," kata Sri.

Warga lainnya, Julia, mengaku khawatir status desil keluarganya yang dinilai tinggi akan berpengaruh terhadap akses bantuan pendidikan bagi anaknya.

"Saya takutnya mempengaruhi KJP anak-anak saya. Anak saya tahun depan mau melanjutkan kuliah. Kalau desilnya tinggi bagaimana, Pak?" tanya Julia.

Juru Bicara KWJK Dea Melrisa kemudian menyerahkan dokumen berisi sekitar 2.500 data warga yang dikumpulkan melalui posko pengaduan.

Data tersebut mencakup warga yang menilai status desilnya tidak sesuai hingga masyarakat yang belum terdaftar dalam DTSEN.

"Dari posko yang telah kita buka, ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTSEN," kata Dea.

Dea meminta pemerintah tidak hanya menindaklanjuti keluhan warga yang hadir dalam dialog. Menurut dia, seluruh data yang diserahkan kepada Kemensos perlu diproses.

"Tidak hanya Ibu dan Bapak yang tadi ngomong megang mikrofon, tapi semua data yang kami pegang itu juga harus diberikan perubahan," ujarnya.

Gus Ipul memastikan Kemensos akan menerima dan memeriksa seluruh data yang diserahkan warga.

Pemeriksaan tersebut akan dilakukan melalui pendalaman dan pengkajian sebelum ditindaklanjuti.

"Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindaklanjuti," kata Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, pemerintah menyadari data kesejahteraan masyarakat masih perlu terus disempurnakan.

Karena itu, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan koreksi maupun sanggahan.

"Karena kita sudah membuka data, maka kami tentu berkewajiban untuk menerima koreksi, menerima sanggahan, menerima usulan-usulan dari masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan pemerintah," katanya.

Gus Ipul juga mengajak KWJK dan warga ikut mengawal proses verifikasi terhadap 2.500 data tersebut.

Perwakilan warga diminta berkoordinasi dengan Kemensos selama satu pekan.

"Kita lakukan verifikasi dan validasi, kita urut satu per satu, dan nanti kita sampaikan hasilnya," ujar Gus Ipul.

Ia memastikan hasil penelusuran akan disampaikan kepada warga dalam waktu dekat.

"Paling lambat seminggu sudah ada jawaban. Karena tugas Kemensos adalah melayani rakyat," sambungnya.

Gus Ipul menjelaskan masyarakat dapat menggunakan jalur resmi yang tersedia apabila menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial.

Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos.

"Bapak-Ibu sekalian bisa usul, bisa menyanggah. Saya usul, saya ini pengen dapat bansos, boleh. Atau Ibu mengatakan saya punya tetangga, sebenarnya tidak layak menerima bansos, maka saya ingin menyanggah," kata Gus Ipul.

Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi, Kemensos menyiapkan pendampingan melalui Agen Perlindungan Sosial atau Perlinsos.

Gus Ipul juga mengajak Marlo dan pendamping warga untuk terlibat sebagai Agen Perlinsos.

"Saya minta Pak Marlo dan teman-teman semuanya menjadi Agen Perlinsos. Jadi nanti kalau mau perjuangkan mereka tidak perlu lagi datang ke sini dulu," kata Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk membantu pemerintah melakukan verifikasi data di lapangan.

"Pemerintah tidak bisa sendirian. Butuh bantuan Bapak-Ibu sekalian," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat melaporkan apabila menemukan data yang dinilai tidak sesuai.

"Kalau ada data yang tidak akurat, mari kita perbaiki," kata Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan bantuan sosial ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

"Bansos itu adalah hak dari rakyat dan harus diterima oleh rakyat yang membutuhkan, yang memenuhi kriteria," ujarnya.

Menjelang dialog berakhir, Gus Ipul menyatakan Kemensos terbuka terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

"Kalau ada orang demo silakan masuk ke dalam. Syukur-syukur kalau memberi tahu sebelumnya, berapa yang mau datang sehingga kami bisa menyiapkan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan Kemensos merupakan ruang pelayanan bagi masyarakat.

"Jadi ingat ya, Kemensos adalah kantornya rakyat," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan data ribuan warga yang diserahkan KWJK akan segera dipadankan.

Proses tersebut akan dilakukan dengan pendampingan dari perwakilan warga.

"Datanya kita padankan. Nanti Pak Marlo asistensi supaya seminggu ini selesai. Yang penting ada kejelasan. Pokoknya datanya masukkan, seminggu ini harus sudah ada hasil," kata Agus Jabo.* (d/ad)

MEDAN — DPRD Kota Medan menyoroti penurunan anggaran Dinas Kesehatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau P-APBD Kota Medan 2026.

Anggaran Dinas Kesehatan disebut turun dari Rp1,224 triliun lebih menjadi sekitar Rp1,201 triliun.

Baca Juga:

• Modus Ibu Ditabrak Geng Motor, Komplotan Ini Tipu Pelajar di Medan hingga Bawa Kabur Motor

"Kami mempertanyakan penurunan anggaran ini sementara pelayanan kesehatan belum maksimal," ujar Paul Mei Anton Simanjutak dalam pandangan fraksi terhadap P-APBD Medan tahun 2026, Kamis (17/9/2026).

Menurut Paul, Fraksi PDIP menerima sejumlah keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di Kota Medan.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah jam operasional puskesmas dan puskesmas pembantu atau pustu.

"Misalnya dari temuan dan keluhan masyarakat yang kami terima saat pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah maupun reses, warga masyarakat mulai mengeluhkan menurunnya disiplin waktu para tenaga medis dan dokter yang bertugas," katanya.

Selain persoalan kedisiplinan waktu tenaga medis, Fraksi PDIP DPRD Medan menyoroti distribusi obat dan alat kesehatan ke sejumlah fasilitas kesehatan.

Menurut Paul, keterlambatan distribusi obat dan alat kesehatan, khususnya ke puskesmas pembantu, dapat berdampak terhadap pelayanan yang diterima masyarakat.

"Obat dan alat kesehatan seringkali terlambat pendistribusiannya ke puskesmas-puskesmas terutama di puskesmas pembantu (pustu), sehingga pelayanan yang dirasakan warga masyarakat menjadi berkurang," imbuhnya.

Paul mengatakan Fraksi PDIP mempertanyakan alasan penurunan anggaran belanja kesehatan dalam P-APBD 2026.

Hal itu dinilai perlu mendapat penjelasan karena masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelayanan kesehatan.

Menurut dia, kualitas pelayanan, ketersediaan alat kesehatan serta tenaga medis dan dokter di puskesmas maupun puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan.

"Termasuk Rumah Sakit dr Pirngadi dan Rumah Sakit Haji Bachtiar Djafar masih perlu dibenahi dan dilengkapi," ungkapnya.

Fraksi PDIP DPRD Medan meminta Wali Kota Medan Rico Waas tetap melakukan pengawasan terhadap unit-unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Medan.

Paul mengatakan pengawasan tersebut perlu dilakukan secara ketat dan menyeluruh agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Selain pelayanan kesehatan, Fraksi PDIP juga meminta Pemerintah Kota Medan meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan stunting, terutama di wilayah Medan Utara.

"Karena banyak kami dapatkan keluhan terkait waktu pelayanan yang tidak maksimal terutama di puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada di Kota Medan," pungkasnya.* (d/ad)

MEDAN — Komplotan penipu mencuri sepeda motor milik seorang pelajar berinisial MA, 14 tahun, di Kota Medan, Sumatera Utara.

Pelaku menjalankan aksinya dengan modus mengaku bahwa ibu salah satu pelaku menjadi korban tabrak lari.

Baca Juga:

• Dewan Komisaris PT PSU Ungkap Dugaan Korupsi Replanting Sawit dan Lahan Tanaman Ubi Kayu, Kerugian Disebut Capai Rp73,8 Miliar

Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Iptu Wanter Simanungkalit, mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Tempua, Kecamatan Medan Sunggal, pada Kamis, 2 September 2026, sore.

Sebelum kejadian, korban sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Balam, Kecamatan Medan Sunggal, sekitar pukul 15.30 WIB.

Korban kemudian diikuti empat orang pelaku yang mengendarai dua sepeda motor.

"Tanpa disadari, korban diikuti empat orang pelaku. Tiga laki-laki dan satu perempuan dengan mengendarai dua sepeda motor," kata Wanter, Kamis (17/9).

Para pelaku kemudian memepet sepeda motor korban dan menghentikannya.

Dua pelaku, yakni seorang perempuan dan seorang laki-laki, berpura-pura menanyakan apakah korban melihat sekelompok geng motor yang melintas di lokasi tersebut.

Pelaku kemudian mengaku bahwa geng motor tersebut telah menabrak ibu salah satu pelaku.

Korban menjawab bahwa dirinya tidak melihat geng motor yang dimaksud.

Untuk menjalankan aksinya, para pelaku membujuk korban agar ikut membantu mencari geng motor tersebut.

Karena berniat membantu, korban akhirnya mengikuti para pelaku.

Setibanya di Jalan Tempua, korban diminta menitipkan sepeda motor beserta kuncinya kepada pelaku lain.

Korban yang terbujuk kemudian menyerahkan kendaraan tersebut.

Setelah itu, korban dibonceng oleh pelaku perempuan dan seorang pelaku laki-laki. Mereka berdalih hendak mencari orang yang menabrak ibu pelaku.

Namun, setibanya di Jalan Rajawali, korban diturunkan dan diminta menunggu. Pelaku beralasan hendak menjemput orangtuanya.

"Setiba di Jalan Rajawali, korban diturunkan dan disuruh menunggu oleh pelaku dengan dalih hendak menjemput orangtuanya," sebutnya.

Korban kemudian menunggu cukup lama. Namun, pelaku tidak kunjung kembali menjemputnya.

Korban akhirnya kembali ke Jalan Tempua untuk mengambil sepeda motornya yang sebelumnya dititipkan kepada pelaku lain.

Namun, kendaraan tersebut sudah tidak berada di lokasi.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan.

Petugas kemudian menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam komplotan tersebut pada Sabtu, 12 September 2026.

Keduanya ditangkap di Jalan Abdul Kadir, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak.

Kedua pelaku yang diamankan yakni Renaldi, 27 tahun, dan Ati Lina, 27 tahun. Keduanya diketahui berteman dan diduga tergabung dalam komplotan tersebut.

"Tim opsnal berhasil mengamankan 2 orang pelaku modus tabrak," jelasnya.

Wanter mengatakan kedua pelaku merupakan residivis. Polisi juga mendapati bahwa komplotan tersebut diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa.

Berdasarkan penyelidikan sementara, komplotan itu telah empat kali beraksi di wilayah hukum Polsek Sunggal.

Polisi juga menemukan dugaan aksi serupa di wilayah lainnya.

"Di Tempat lain banyak juga. Khususnya Sunggal yang terdeteksi empat kali sudah. Modusnya sama," pungkasnya.* (d/ad)

MEDAN — Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program kerja sama replanting tanaman sawit dan pemanfaatan lahan untuk tanaman sela ubi kayu di Kebun Tanjung Kasau.

Berdasarkan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), potensi pendapatan yang tidak diterima PT PSU disebut mencapai Rp73.816.764.772 atau sekitar Rp73,8 miliar.

Baca Juga:

• Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dukung Penyelesaian Sengketa Lewat Peradilan Adat Gampong, Siap Perkuat Kerja Sama dengan Kanwil Hukum

Program tersebut dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan dana operasional PT PSU.

Pada saat yang sama, terdapat tawaran kerja sama dari sejumlah pihak yang kemudian berujung pada penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dengan kelompok tani.

Nilai kompensasi dalam kerja sama tersebut berkisar Rp2 juta hingga Rp4 juta.

"Berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan Dewan Komisaris diketahui bahwa kerja sama yang dilakukan atas inisiatif pihak ketiga (mitra) hanya berdasarkan proposal kerja sama dan SPK, tidak ditemukan hasil study kelayakan dan kelengkapan rencana bisnis," kata Muhammad Syarif Lubis, Kamis, 17 September 2026.

Menurut Syarif, terdapat 11 SPK yang berkaitan dengan kegiatan replanting dan pemanfaatan lahan atau sewa lahan untuk penanaman ubi.

Sebagian SPK tersebut masih berlaku hingga Oktober 2026, sedangkan sebagian lainnya telah berakhir.

Dewan Komisaris PT PSU mulai memprioritaskan penelusuran terhadap program replanting dan tanaman sela ubi kayu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan kepatuhan BPK terhadap pengelolaan operasional PT PSU pada Februari 2026.

Dalam beberapa bulan berikutnya, Dewan Komisaris bersama Komite Pengawasan dan Komite Audit melakukan penelusuran terhadap dokumen, data, serta keterangan dari sejumlah pihak.

Dari penelusuran tersebut, mereka mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam administrasi dan pelaksanaan kerja sama di lapangan.

Dewan Komisaris juga menyebut adanya dugaan keterlibatan salah seorang kepala bagian PT PSU berinisial BS dalam dugaan penyalahgunaan wewenang.

Menurut Syarif, dugaan tersebut antara lain didasarkan pada temuan bukti transfer dan kuitansi pembayaran dari sejumlah orang ke rekening pribadi BS.

Ia juga menyebut seorang pegawai membenarkan telah mengirimkan uang sebesar Rp1,1 miliar kepada BS.

"Ia (pegawai) juga ditugaskan oleh BS untuk mencarikan petani yang mau menyewa lahan sesuai dengan luas SPK dan melakukan pengutipan biaya sewa lahan kepada para petani dengan harga Rp 7 juta per tahun selama 3 tahun," ucapnya.

Syarif mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, produktivitas tanaman ubi kayu di lahan seluas 1.080,55 hektare diperkirakan menghasilkan pendapatan Rp103.732.800.000 selama periode kerja sama 2021 hingga 2026.

Perkiraan tersebut terdiri atas pendapatan periode 2021 hingga 30 Juni 2025 sebesar Rp68.444.160.000 dan pendapatan periode 1 Juli 2025 hingga 1 Agustus 2026 sebesar Rp35.288.640.000.

Sementara itu, biaya yang dibutuhkan perusahaan dan kelompok tani untuk penanaman ubi selama tiga tahun disebut mencapai Rp16.208.250.000.

Total biaya yang dikeluarkan perusahaan dan kelompok tani diperkirakan sebesar Rp26.473.475.000.

Dari perhitungan tersebut, Syarif menyebut terdapat potensi pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh PT PSU apabila seluruh pekerjaan replanting dan penanaman ubi dilakukan secara mandiri.

"Terdapat selisih jika seluruh pekerjaan replanting dan penanaman ubi dilaksanakan secara mandiri oleh PT PSU akan diperoleh potensi pendapatan yang berasal dari hasil produksi ubi sebesar Rp 77.259.325.000," ucapnya.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, kompensasi yang seharusnya diterima PT PSU disebut sebesar Rp3.650.580.000. Namun, realisasi yang diterima baru Rp3.422.578.228.

Dengan demikian, masih terdapat kompensasi sebesar Rp228.001.772 yang belum dibayarkan dan masih diupayakan untuk ditagih.

Syarif menilai skema kerja sama tersebut tidak memberikan manfaat optimal bagi PT PSU dan pemerintah daerah.

"Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2027 tentang BUMD yang menyatakan kerja sama mestinya harus pada prinsip saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama. Potensi dari pemanfaatan lahan penanaman ubi berdampak tidak diterimanya pendapatan minimal sebesar Rp 73.816.764.772. Angka sebesar itu seharusnya bisa menjadi sumber penambahan pendapatan PT PSU," sebutnya.

Syarif mengatakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berharap perusahaan milik daerah dapat kembali memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut dia, kondisi PT PSU dalam beberapa tahun terakhir membutuhkan pembenahan agar perusahaan dapat kembali berkembang.

"Pak Gubernur sangat berharap bagaimana PT PSU yang beberapa tahun terakhir terseok-seok bisa bangkit dan menyumbangkan PAD kepada provinsi. Jujur, saya kecewa dengan kejadian ini dan saya yakin kekecewaan Pak Gubernur yang begitu concern terhadap korupsi pasti lebih besar dengan terendusnya indikasi praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pak BS," ungkapnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Syarif mengatakan Dewan Komisaris telah melaporkan dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang tersebut kepada Polda Sumatera Utara.

Laporan itu, kata dia, disampaikan melalui penasihat hukum pada Jumat pekan sebelumnya.

Syarif berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut.

"Saya sudah mengadukan kasus ini ke Poldasu jum'at lalu melalui penasehat hukum untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, proses selanjutnya kita serahkan kepada Aparat Penegak Hukum. Semoga ini momentum agar semua pihak di PT PSU benar-benar bisa bekerja secara bermartabat dan menjaga kepercayaan yang diberikan pemilik saham sehingga perusahaan ini benar-benar bangkit lagi," tuturnya.

Dugaan tindak pidana tersebut kini menjadi ranah aparat penegak hukum untuk ditelusuri lebih lanjut.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan rangkaian kerja sama, aliran dana, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.* (d/ad)

BANDA ACEH — Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr Sutio Jumagi Akhirno, SH, MH, menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Aceh, Dr Meurah Budiman, SH, MH, Kamis, 17 September 2026.

Kunjungan tersebut membahas penguatan sinergi antara Kantor Wilayah Hukum Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, terutama dalam mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Banding Kasus Korupsi Aset PTPN-Citraland Dinyatakan Gugur, Kejati Sumut Buka Suara

Sementara itu, Sutio didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh A Bondan, SH, MH, Hakim Ad Hoc Tipikor sekaligus Humas Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dr Taqwaddin, SH, SE, MS, Panitera Drs Effendi, SH, serta Plh Sekretaris Pengadilan Tinggi Banda Aceh Ridwan, SH, MH.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam suasana bersahaja dan santai.

Dalam kesempatan tersebut, Sutio menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala Kantor Wilayah Hukum Aceh.

Ia juga menjelaskan cakupan kerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membawahi 22 Pengadilan Negeri di seluruh Aceh.

Menurut Sutio, perkara yang ditangani pada tingkat banding mencapai sekitar 800 perkara setiap tahun.

"Mari kita saling bersinergi dan kordinasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Ujar Dr Sutio dengan ramah".

Dalam pertemuan tersebut, Meurah Budiman meminta dukungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Aceh terhadap dua program yang sedang dijalankan Kantor Wilayah Hukum Aceh.

Program pertama berupa sosialisasi bantuan hukum berbasis Qanun Aceh, khususnya mengenai penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui mekanisme peradilan adat gampong.

Program kedua adalah pembinaan notaris terkait perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Sutio merespons positif dua program tersebut.

Pengadilan di Aceh, kata dia, mendukung upaya yang dilakukan Kanwil Hukum, terutama sosialisasi mengenai penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan adat gampong.

Menurut Sutio, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat memiliki relevansi dengan perkembangan sistem peradilan pidana saat ini.

Ia mengatakan berlakunya KUHP dan KUHAP sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan dalam orientasi peradilan pidana.

"Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP sejak 2 Januari 2026 maka orientasi peradilan pidana sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kini arah peradilan pidana tidak lagi fokus pada pemidanaan, melainkan juga pada berupa tindakan, ganti rugi, dan juga pemaafan Hakim. Ketiga hal ini bisa saja mengadopsi tata cara penyelesaian sengketa atau perselisihan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Adat Istiadat." ujar Ketua PT Aceh.

Sutio mengatakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di seluruh Aceh siap mendukung program Divisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Hukum Aceh.

Ia juga menyebut keberadaan Dr Taqwaddin dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat mendukung pembahasan mengenai substansi Qanun Aceh yang mengatur penyelesaian sengketa atau perselisihan secara adat.

"Kami dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Aceh akan mendukung program Devisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum dari Kanwil Hukum, terlebih lagi ada Dr Taqwaddin, yang paham terkait sunstansi Qanun Aceh yang mengatur penyelesaian sengketa atau perselisihan secara adat."

Sutio kemudian mengusulkan agar dukungan tersebut dituangkan dalam bentuk kerja sama resmi antara kedua lembaga.

"Sebaiknya kita buat nota kesepahaman kerjasama untuk memformalkan kesepakatan kita ini. Ujar Dr Sutio Jumagi Akhirno, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh." mengakhiri sambutannya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pelayanan hukum di Aceh, termasuk mendorong pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kearifan lokal Aceh.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution serta kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara menandatangani komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Komitmen tersebut mencakup perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Banding Kasus Korupsi Aset PTPN-Citraland Dinyatakan Gugur, Kejati Sumut Buka Suara

Kegiatan tersebut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus, Pimpinan KPK Johanis Tanak, perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, serta perwakilan LKPP.

Kegiatan merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Acara diawali dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Bobby Nasution dan diikuti para kepala daerah serta Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Setelah pembacaan komitmen, para kepala daerah dan Ketua DPRD menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk kesepakatan untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara nyata dan berkelanjutan.

Penandatanganan diawali Bobby Nasution bersama Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.

Selanjutnya, penandatanganan diikuti kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota, termasuk Rico Waas dan Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengatakan pertemuan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperkuat pencegahan korupsi.

Menurut Bobby, pertemuan tersebut juga penting untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hampir seluruh kepala daerah di Sumatera Utara hadir dalam pertemuan tersebut.

Bobby menilai kehadiran para kepala daerah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk mendapatkan pembekalan sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing.

Bobby berharap upaya pencegahan korupsi di Sumatera Utara dilakukan secara menyeluruh karena pemerintahan daerah melibatkan banyak pihak.

"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komperhensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakholder dan itu tentu terkait satu sama lain," kata Bobby Nasution

Bobby juga memastikan Pemprov Sumut bersama 33 kepala daerah di Sumatera Utara berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas.

Menurut dia, kehadiran KPK dalam kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

"Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integeritas," sebut Bobby.

Bobby menegaskan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota siap menerima pembekalan serta melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Ia berharap penguatan pencegahan korupsi tidak hanya diterapkan di tingkat provinsi, tetapi juga dilakukan secara konsisten di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Wamendagri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus dan Pimpinan KPK Johanis Tanak menyampaikan materi mengenai penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Johanis mengatakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Ia berharap posisi APIP di daerah diperkuat sehingga dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi engga bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres," kata Johanis.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menambahkan bahwa APIP memiliki posisi penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut dia, keberadaan APIP yang berkualitas dapat membantu mendeteksi penyimpangan sejak awal sebelum masuk ke proses hukum.

"Kalau APIPnya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik, bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian, bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH, APIP itu partner Pemda, jadi bukan yang harus dihindari," kata Akhmad.

Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah daerah di Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa sekaligus memperkuat mekanisme pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.* (ad)

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) belum menerima secara resmi salinan keputusan terkait upaya hukum banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara korupsi penjualan aset PTPN ke pengembangan kawasan Citraland.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan pihaknya belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh karena JPU belum menerima salinan resmi mengenai status banding tersebut dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Baca Juga:

• Ditangkap Jelang Pernikahan karena Kasus Narkoba, Pria di Medan Tetap Nikahi Kekasih di Ruang Tahanan

Rizaldi mengatakan Kejati Sumut masih menunggu keputusan resmi dari Pengadilan Negeri Medan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Kami menunggu keputusan secara resmi terlebih dahulu," sambungnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Medan menyatakan permohonan banding yang diajukan JPU atas vonis bebas empat terdakwa dalam perkara tersebut tidak memenuhi syarat formal.

Juru Bicara PN Medan Soniady Drajat Sadarisman mengatakan JPU Kejati Sumut sebelumnya telah menyerahkan memori banding melalui kepaniteraan PN Medan.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, berkas tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formal.

"Terhadap ke-4 nomor perkara (terdakwa) tersebut, permohonan banding dari JPU adalah tidak memenuhi syarat formal," katanya, Rabu, 9 September 2026.

Soni juga menyebut berkas banding tersebut belum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, status perkara tercatat sebagai "Pernyataan Gugur Perkara Banding".

"Iya, berkas banding belum dikirim ke PT Medan. Di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan dapat dibaca status perkara 'Pernyataan Gugur Perkara Banding'," ucap Soni.

Empat terdakwa dalam perkara tersebut adalah Askani, mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara; Abdul Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor BPN Deli Serdang; Irwan Perangin-angin, mantan Direktur PTPN II; dan Iman Subakti, Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP).Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan yang diketuai Muhammad Kasim membacakan putusan bebas terhadap keempat terdakwa pada 3 Juni 2026.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan oleh JPU.

Baca Juga:

• Siswa SMKN 1 Merdeka Karo Alami Gangguan Kesehatan Usai Santap MBG, Bobby Nasution: Jangan Dianggap Lebay!

Perkara tersebut berkaitan dengan penjualan aset PTPN I Regional I yang kemudian digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan Citraland.

Jaksa dalam perkara ini sebelumnya menyebut adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp263,4 miliar.

Dalam tuntutannya, JPU meminta masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp263,4 miliar kepada PT Nusa Dua Propertindo.

Dalam dakwaan jaksa, Askani dan Abdul Rahim Lubis disebut berperan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP.

Jaksa mendalilkan proses tersebut tidak memenuhi kewajiban penyerahan paling sedikit 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang berubah menjadi HGB kepada negara.

Keduanya juga didakwa berkaitan dengan pengembangan dan penjualan lahan HGU yang berubah menjadi HGB tersebut kepada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR), anak perusahaan PT Ciputra Land.

Sementara itu, Irwan Perangin-angin dan Iman Subakti disebut jaksa berperan dalam pengajuan permohonan HGB atas sejumlah bidang tanah berstatus HGU PTPN II kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang secara bertahap pada 2022-2023.

Perkara tersebut berkaitan dengan pengembangan dan pemasaran perumahan Citraland di kawasan Helvetia, Sampali, dan Tanjung Morawa.

Dari total lahan yang disebut dalam perkara, yakni sekitar 8.077 hektare, kurang lebih 93 hektare disebut telah berstatus HGB.

Baca Juga:

• Ngaku Wartawan dan LSM, 4 Pria Ditangkap Polres Samosir karena Diduga Peras Perangkat Desa

PT Nusa Dua Propertindo bersama PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial disebut telah membayarkan uang pengganti sebesar Rp263,4 miliar.

Dana tersebut kini masih dititipkan di rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejati Sumut.

Kejati Sumut saat ini masih menunggu salinan resmi keputusan terkait status upaya hukum tersebut sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut.* (tm/ad)

MEDAN — Seorang pria berinisial DK, 26 tahun, menikahi kekasihnya, TR, di ruang besuk tahanan Polrestabes Medan, Selasa, 15 September 2026.

Pernikahan itu digelar setelah DK ditangkap polisi dalam perkara narkoba beberapa minggu sebelum jadwal pernikahan mereka.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bekali Guru Keterampilan Media Sosial untuk Dukung Transformasi Pendidikan

Keluarga kedua mempelai hadir setelah orang tua DK dan TR mengajukan permohonan kepada Polrestabes Medan agar keduanya dapat melangsungkan akad nikah.

Kasi Humas Polrestabes Medan AKP Nover Gultom mengatakan pihak kepolisian memberikan izin setelah menerima permohonan dari keluarga kedua calon mempelai.

"Benar, pihak keluarga menyampaikan permohonan dan diberikan (izin). Keduanya melangsungkan pernikahan di ruang besuk tahanan dengan saksi dua personel Sat Tahti," ucapnya.

Prosesi pernikahan dihadiri keluarga kedua mempelai. Mahar sebesar Rp100 ribu tunai telah dipersiapkan dalam akad tersebut.

Dua personel Sat Tahti turut menjadi saksi dalam prosesi pernikahan pasangan tersebut.

Di tengah kondisi DK yang sedang menjalani proses hukum, akad nikah tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

Setelah DK mengucapkan ijab kabul, keluarga yang hadir langsung menyatakan pernikahan tersebut sah.

"Aku terima nikah dan kawin TR dengan mahar seratus ribu rupiah tunai," ucap DK, yang kemudian disambut teriakan "Sah" dari dalam ruang tahanan.

Dengan akad tersebut, DK dan TR resmi menjadi pasangan suami istri.

Pernikahan di ruang tahanan bukanlah situasi yang sebelumnya dibayangkan DK dan TR.

Namun, keduanya tetap menjalankan komitmen untuk membangun rumah tangga di tengah persoalan hukum yang sedang dihadapi DK.

Bagi TR, momen yang semestinya menjadi awal kehidupan baru bersama pasangan kini berubah menjadi penantian.

Ia harus menunggu DK menyelesaikan proses hukum dan menjalani hukuman atas perkara narkoba yang menjeratnya.

Meski berlangsung di ruang besuk tahanan, prosesi tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan DK dan TR.

Keluarga kedua pihak turut hadir menyaksikan akad nikah yang berlangsung sederhana namun penuh haru.

Saat ini, DK masih menghadapi proses hukum terkait perkara narkoba.

Sementara TR menjalani kehidupan sebagai istri sambil menunggu suaminya dapat kembali berkumpul bersama keluarga.* (mi/ad)