Kegiatan ini merupakan bagian dari program kepedulian Mitra E Pendidikan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda.

Baca Juga:

• Bapenda Batu Bara Jemput Bola, Warga Datuk Tanah Datar Kini Lebih Mudah Bayar Pajak Lewat Program Berlayar

Suasana kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Para siswa terlihat antusias dan gembira menerima bingkisan yang diberikan secara langsung. Pihak sekolah Babul Ilmi Rantauprapat juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta kepedulian yang diberikan oleh pihak Bank SUMUT KCPSyariah Rantauprapat.

Perwakilan sekolah menilai bahwa kegiatan seperti ini sangat berarti bagi dunia pendidikan, tidak hanya dari sisi bantuan material, tetapi juga sebagai bentuk dukungan moral yang mampu meningkatkan motivasi belajar para siswa.

PT Bank SUMUT KCPSyariah Rantauprapat berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus peduli terhadap pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara lembaga perbankan dengan masyarakat di lingkungan sekitar.

Ke depan, PT Bank SUMUT KCPSyariah Rantauprapat berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program sosial yang berkelanjutan, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, sosial, dan pemberdayaan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan lahir generasi muda yang lebih semangat, berprestasi, dan memiliki masa depan yang lebih baik.*

(dh)

Koordinator Media GPCI, Harfin Naqsyabandy mengatakan pembebasan tersebut diperoleh berdasarkan konfirmasi dari tim hukum Adalah serta jalur diplomatik internasional.

Baca Juga:

• Viral! Video Aktivis Gaza Global Sumud Flotilla Picu Kemarahan, Menteri Keamanan Israel Ben Gvir Dikecam Pemimpin Dunia

Menurutnya, para relawan kini dalam proses pemulangan melalui Bandara Ramon/Eilat menuju Istanbul, Turki. Tim hukum Adalah masih terus melakukan pemantauan guna memastikan seluruh aktivis, termasuk WNI, dapat keluar dari wilayah Israel dengan aman tanpa hambatan tambahan.

GPCI juga mengungkap para relawan mengalami dugaan tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama ditahan. Beberapa di antaranya mengaku mengalami pemukulan, penggunaan taser dan peluru karet, penghinaan, hingga dipaksa berada dalam posisi menyakitkan.

Selain itu, sejumlah aktivis disebut mengalami luka serius dan sempat mendapatkan perawatan medis selama masa penahanan.

Tim hukum Adalah menilai intersepsi kapal di perairan internasional hingga penahanan sipil secara paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Situasi masih dinamis. Jalur diplomatik dan jaringan internasional terus memantau proses pemulangan seluruh delegasi," kata Harfin.

Sebelumnya, sebanyak sembilan WNI dilaporkan ikut ditahan tentara Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla. Mereka berasal dari berbagai organisasi kemanusiaan dan media nasional yang tergabung dalam armada solidaritas menuju Gaza.*

(d/dh)

Setyo mengatakan, masih ada sejumlah tindakan yang belum terakomodasi secara maksimal dalam regulasi tindak pidana korupsi saat ini. Karena itu, KPK berharap DPR dapat memasukkan poin tersebut dalam revisi UU Tipikor mendatang.

Baca Juga:

• Kode Amplop ‘1’ untuk Dirjen Bea Cukai Terungkap, KPK Bicara Strategi Penyidikan

Menurutnya, pengaturan soal suap sektor swasta sebenarnya sudah menjadi bagian dari amanat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Setyo menegaskan, usulan tersebut sudah disampaikan KPK kepada Kementerian Hukum dan akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah serta DPR.

"Dokumen usulan sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan nanti akan dikoordinasikan bersama," katanya.

Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelumnya juga telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait pemantauan UU Tipikor pascaputusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan penghitungan kerugian negara.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menilai revisi dan harmonisasi aturan hukum penting dilakukan demi menciptakan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi.

DPR juga tengah mengkaji sinkronisasi antara UU Tipikor dengan KUHP baru, khususnya terkait penghitungan kerugian negara yang kini memunculkan perdebatan antar lembaga penegak hukum.*

(d/dh)

Langkah tersebut dilakukan usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami tekanan dan bergerak di zona merah setelah pengumuman kebijakan tata kelola ekspor baru tersebut.

Baca Juga:

• Ekspor SDA Lewat DSI, Pemerintah Tegaskan Pasokan Dalam Negeri Tetap Aman

"Nanti akan ada penjelasan kepada para investor, sehingga sebelum 1 Juni para pelaku usaha sudah mengetahui secara lengkap," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Airlangga, pada tahap awal kebijakan ini perusahaan-perusahaan eksportir tetap dapat menjalankan aktivitas ekspor seperti biasa.

Namun, seluruh aktivitas ekspor nantinya wajib dilaporkan kepada PT DSI sebagai bagian dari masa transisi sistem baru.

"Tidak perlu khawatir karena ekspor masih dilakukan oleh perusahaan existing seperti batu bara, CPO, maupun feronikel. Dalam tiga bulan awal ini kita akan melakukan fine tune sistemnya," jelasnya.

Pemerintah menilai kebijakan baru tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional agar lebih terintegrasi dan memberikan manfaat optimal bagi negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN yang akan mengelola ekspor komoditas sumber daya alam secara terpusat.

Usai pengumuman itu, IHSG sempat mengalami tekanan cukup dalam. Berdasarkan data perdagangan RTI Business, indeks saham sempat melemah lebih dari 2 persen sebelum akhirnya ditutup turun 0,82 persen ke level 6.318,50.

Pelaku pasar disebut masih menunggu kejelasan teknis implementasi kebijakan baru tersebut terhadap prospek bisnis emiten sektor sumber daya alam.*

(d/dh)

Hingga Mei 2026, total transaksi Bursa Karbon Indonesia tercatat baru mencapai Rp93,75 miliar.

Baca Juga:

• Kemkomdigi Blokir 3,45 Juta S1tu5 Judaii, Perputaran Dana Tembus Rp286 Triliun

Sementara itu, pasar karbon China berada di kisaran US$10 miliar hingga US$40 miliar.

"Nilai total transaksi bursa karbon kita masih kecil, yakni Rp93,75 miliar. Kalau dibandingkan dengan pasar lain seperti Uni Eropa dan China tentu jauh sekali," ujar Friderica dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/5/2026).

Wanita yang akrab disapa Kiki itu menjelaskan rendahnya transaksi perdagangan karbon di Indonesia dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya belum diterapkannya pajak karbon secara menyeluruh.

Selain itu, ketentuan kuota emisi serta integrasi antara pasar primer dan sekunder juga dinilai masih belum optimal.

Menurutnya, likuiditas pasar karbon sangat bergantung pada kesiapan sistem dan regulasi yang mendukung aktivitas perdagangan karbon nasional.

Untuk mendorong percepatan transaksi, OJK kini tengah mengusulkan revisi Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

Revisi aturan itu nantinya akan memuat pembentukan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi langsung dengan IDXCarbon.

"Harapannya sistem ini bisa mempermudah dan mengakselerasi perdagangan karbon di Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengungkapkan saat ini terdapat 49 proyek perdagangan karbon yang masih berada dalam antrean atau pipeline IDXCarbon.

Puluhan proyek tersebut kini sedang menjalani proses sertifikasi baik dari lembaga domestik maupun internasional.

Namun Hasan mengakui jumlah proyek perdagangan karbon dalam negeri yang masih terbatas menjadi salah satu penyebab minimnya transaksi di IDXCarbon.

"Saat ini proyeknya masih sangat terbatas, sehingga pelaku dan transaksinya juga belum besar," katanya.*

(d/dh)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu langkah strategis dari penyidik terkait fakta persidangan yang menyebut adanya aliran uang kepada pejabat Bea Cukai, termasuk dugaan untuk Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.

Baca Juga:

• KPK Beberkan Alasan Kasus Korupsi Kuota Haji Belum Rampung, Saksi Masih Bertambah

Menurut Setyo, penyidik akan lebih dahulu mencocokkan seluruh keterangan yang muncul di persidangan dengan berita acara pemeriksaan (BAP) dalam proses penyidikan.

"Nanti akan diolah oleh Kedeputian Penindakan dan di situ baru dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh penyidik," ujarnya.

Setyo juga enggan memastikan apakah Dirjen Bea Cukai akan dipanggil untuk diperiksa usai namanya disebut dalam persidangan.

Ia menegaskan pimpinan KPK tidak ingin mencampuri proses teknis penyidikan yang tengah berjalan.

"Jangan sampai mencampuradukkan antara informasi yang berkembang dengan fakta-fakta pemeriksaan di persidangan maupun penyidikan," jelasnya.

Nama Dirjen Bea Cukai mencuat setelah jaksa KPK mengungkap adanya amplop berkode angka "1" dalam persidangan kasus suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Jaksa menyebut kode tersebut diduga merujuk kepada Dirjen Bea Cukai dengan nilai uang mencapai 213.600 dolar Singapura.

Dalam sidang itu, saksi Orlando Hamonangan Sianipar alias Ocoy yang merupakan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I DJBC mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa penerima amplop berkode tersebut.

Kasus ini sendiri menyeret tiga petinggi BlueRay Cargo, yakni John Field, Deddy Kurniawan Sukolo, dan Andri.

Jaksa KPK mendakwa ketiganya memberikan uang suap mencapai Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura, serta fasilitas dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar untuk memuluskan proses importasi barang di lingkungan Bea Cukai.*

(d/dh)

Purbaya mengaku keputusan batal berangkat tersebut bukan disebabkan faktor ekonomi maupun persoalan lain yang berkaitan dengan tugas negara.

Baca Juga:

• Purbaya Klaim Perusahaan Tambang Bisa Raup Untung Ganda dari DSI

Saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan pembatalan keberangkatannya, Purbaya hanya menyebut belum mendapat rezeki untuk berangkat tahun ini.

"Nggak-nggak, belum rezekinya," katanya.

Tak hanya dirinya, Purbaya menyebut seluruh anggota keluarganya juga batal berangkat haji tahun ini. Meski demikian, ia berharap bisa kembali menjadwalkan ibadah haji pada musim haji tahun depan.

"Ya sedih juga, tapi tahun depan lah naik hajinya. Doain tahun depan nggak batal lagi," ucapnya.

Sebelumnya, Purbaya sempat menyampaikan rencana keberangkatannya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin (18/5/2026).

Kala itu, ia mengaku telah mempersiapkan keberangkatan hajinya sejak dua minggu terakhir, termasuk mempelajari doa-doa ibadah haji.

"Persiapan sudah dua minggu lalu, sudah belajar, tapi doa-doanya masih lupa juga," ujarnya sambil berkelakar.

Rencananya, Purbaya akan menjalankan ibadah haji selama sekitar 10 hari di Arab Saudi sebelum akhirnya jadwal tersebut batal terlaksana.*

(d/dh)

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Telekomunikasi terkait aturan masa berlaku kuota internet, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga:

• Kemendukbangga Ingatkan Bahaya Stunting, SDM Unggul Jadi Kunci Indonesia Emas 2045

"Kalau memungkinkan, operator seperti Telkomsel, XL, dan Indosat bisa duduk bersama melalui asosiasi untuk mencari formula yang relevan terhadap persoalan ini," ujar Saldi.

Menurutnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan kepentingan bisnis operator, tetapi juga harus melihat kerugian nyata yang dialami konsumen akibat sisa kuota internet yang hangus setelah masa aktif berakhir.

"Mahkamah juga harus memperhitungkan kerugian riil yang dialami masyarakat sebagai konsumen," katanya.

Saldi menegaskan, tugas hakim konstitusi adalah menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri telekomunikasi dengan perlindungan hak warga negara.

"Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah melindungi hak konstitusional warga negara," tegasnya.

Sidang tersebut merupakan lanjutan perkara uji materi Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Para pemohon meminta MK mengubah aturan yang dinilai memberi ruang bagi operator untuk menghanguskan kuota internet yang telah dibayar konsumen.

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar sisa kuota tetap bisa digunakan selama kartu prabayar masih aktif atau dapat dikonversi menjadi pulsa maupun dikembalikan dalam bentuk refund secara proporsional.

Sebelumnya, sejumlah operator seluler menyatakan kebijakan penghapusan kuota diperlukan untuk menjaga stabilitas bisnis dan jaringan telekomunikasi nasional.

Namun, Mahkamah menilai perlu ada jalan tengah agar kepentingan bisnis tetap berjalan tanpa merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan.*

(k/dh)

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, jumlah saksi yang diperiksa dalam perkara tersebut cukup banyak sehingga membutuhkan waktu agar seluruh unsur pembuktian benar-benar lengkap.

Baca Juga:

• KPK Temukan Celah Korupsi dalam Tata Kelola Program MBG, Dorong Penerbitan Perpres

Menurutnya, penyidik tidak ingin ada celah dalam proses pembuktian perkara saat nantinya dibawa ke persidangan.

"Jangan sampai hanya karena banyak saksi, ternyata masih ada bagian yang belum lengkap. Harapannya semua bisa tertutupi secara maksimal saat persidangan nanti," katanya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Tiga tersangka lainnya yakni eks staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) Asrul Azis Taba, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.

KPK menduga terjadi pengaturan kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai aturan, termasuk adanya aliran dana kepada sejumlah pihak terkait penyelenggaraan haji.

Dalam konstruksi perkara, Ismail Adham diduga memberikan uang sebesar 30 ribu dolar AS kepada Gus Alex terkait pengaturan kuota tambahan. Selain itu, terdapat pula pemberian 5 ribu dolar AS dan 16 ribu riyal Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief.

Sementara itu, Asrul Azis Taba disebut memberikan dana mencapai 406 ribu dolar AS kepada Gus Alex untuk memuluskan pengaturan kuota khusus tambahan.

Dari pengaturan tersebut, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi disebut memperoleh keuntungan tidak sah hingga mencapai Rp40,8 miliar.

KPK menilai Gus Alex dan Hilman Latief merupakan representasi dari Yaqut dalam penerimaan sejumlah uang tersebut.*

(k/dh)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara produksi siap jual atau lifting minyak nasional masih berada di bawah angka 600 ribu barel per hari.

Baca Juga:

• Makin Moncer! Tata Kelola Arsip Kemnaker Raih Predikat Sangat Memuaskan dari ANRI

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah mempercepat penggunaan energi alternatif berbasis minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui program biodiesel.

Setelah menjalankan program B40, pemerintah kini bersiap meningkatkan campuran biodiesel menjadi B50 mulai pertengahan tahun 2026.

"Sebagian impor itu bisa tersubstitusi lewat B40 dan mulai 1 Juli nanti kita dorong ke B50. Konversinya diperkirakan setara 200 ribu hingga 300 ribu barel per day," katanya.

Menurut Bahlil, langkah tersebut berpotensi menekan kebutuhan impor minyak mentah menjadi sekitar 600 ribu hingga 700 ribu barel per hari.

Ia juga menyebut Indonesia kini tidak lagi melakukan impor solar untuk kebutuhan umum, baik subsidi maupun subsidi/" target="_blank">nonsubsidi. Impor hanya dilakukan untuk solar dengan spesifikasi kualitas tertentu.

"Untuk solar standar umum kita sudah mampu penuhi sendiri. Kecuali solar dengan kualitas tinggi seperti C51 atau C48," ujarnya.

Selain persoalan energi, Bahlil turut menyoroti tantangan geopolitik global yang dinilai memengaruhi stabilitas ekonomi dunia, termasuk sektor energi internasional.

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi ekonomi nasional masih relatif kuat di tengah tekanan global. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,61 persen dengan inflasi berada di level 2,41 persen.

"Ini menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara G20," pungkasnya.*

(k/dh)

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Riset dan Advokasi LBH dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH AP PP Muhammadiyah), Gufroni, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga:

• Guru Ngaji di Deli Serdang Diintimidasi Usai Bubarkan Transaksi Narkoba, DPR Minta Polisi Beri Perlindungan

Menurutnya, kondisi psikologis Ilma hingga kini masih terguncang akibat kejadian tersebut. Pihaknya pun berencana mendampingi korban untuk berkonsultasi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna mendapatkan pendampingan psikologis.

"Kami akan konsultasi ke LPSK karena di sana ada layanan konseling psikologis untuk korban," katanya.

Gufroni belum membeberkan secara rinci bentuk dugaan intimidasi yang dialami Ilma. Ia menyebut pihaknya masih menunggu adanya jaminan perlindungan dan keamanan dari pihak terkait sebelum membuka detail kejadian ke publik.

"Ini persoalan sensitif karena korban perempuan. Setelah ada jaminan keamanan, nanti akan kami buka lebih detail," ujarnya.

Kasus ini mencuat setelah rumah Ahmad Bahar didatangi sejumlah anggota GRIB Jaya usai beredarnya narasi kritik terhadap Hercules.

Sementara itu, GRIB Jaya membantah adanya tindakan intimidasi maupun pengerahan massa ke rumah Ahmad Bahar. Organisasi tersebut menyebut hanya lima anggota satgas yang datang untuk meminta klarifikasi secara persuasif.

"Tidak ada pengerahan massa, hanya lima anggota satgas yang datang," kata Kepala Bidang Humas dan Publikasi GRIB Jaya, Marselinus Gual.

Marselinus juga membantah tudingan penyanderaan terhadap Ilma. Menurutnya, proses pertemuan berlangsung terbuka dan disaksikan Ketua RW setempat serta aparat kepolisian.

"Kehadiran Ketua RW dan polisi membuktikan proses berjalan terbuka, kondusif, dan menghormati norma sosial," pungkasnya.*

(oz/dh)

Penetapan tersangka dilakukan setelah kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, serta gelar perkara dengan melibatkan keterangan ahli pidana.

Baca Juga:

• Menteri HAM Pigai Tolak Wacana Tembak Begal di Tempat

Dalam kasus tersebut, tersangka dijerat Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

"Tersangka terancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda kategori V sebesar Rp500 juta," ujarnya.

Peristiwa nahas itu terjadi saat rombongan pendaki melakukan pendakian ilegal ke Gunung Dukono di tengah status aktivitas vulkanik gunung yang sedang erupsi pada Jumat (8/5/2026) sekitar pukul 07.41 WIT.

Sebanyak 20 pendaki dilaporkan terjebak dalam insiden tersebut. Dari jumlah itu, 17 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan.

Sementara tiga pendaki lainnya ditemukan meninggal dunia di sekitar kawasan kawah Gunung Dukono. Korban terdiri dari satu pendaki asal Jayapura dan dua warga negara Singapura, yakni Heng Wen Qiang Timothy (30) dan Shahin Muhrez Bin Abdul Hamid (27).

Tim SAR sebelumnya menemukan korban pertama sekitar 50 meter dari bibir kawah pada Sabtu (9/5/2026). Sedangkan dua korban lainnya ditemukan pada hari ketiga proses pencarian.

Kasus ini kini masih terus didalami aparat kepolisian, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran prosedur keselamatan dalam kegiatan pendakian wisata tersebut.*

(oz/dh)

Menurut Budi, kebijakan baru tata niaga ekspor sumber daya alam (SDA) tidak menghapus kewajiban perusahaan memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Baca Juga:

• Purbaya Klaim Perusahaan Tambang Bisa Raup Untung Ganda dari DSI

Saat ini pemerintah masih menerapkan kebijakan DMO untuk batu bara serta minyak sawit melalui program minyak goreng rakyat Minyakita. Nantinya, ekspor komoditas strategis akan dilakukan melalui PT DSI yang berada di bawah pengawasan Danantara.

Budi menjelaskan, pemerintah tengah menyusun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru sebagai aturan teknis pelaksanaan ekspor melalui PT DSI. Regulasi tersebut ditargetkan rampung dan diterbitkan dalam waktu dekat.

"Kalau sudah berjalan penuh, otomatis DMO PT DSI karena dia nanti jadi eksportirnya," ujarnya.

Ia menambahkan, pembahasan aturan teknis ekspor tiga komoditas utama yakni batu bara, CPO, dan ferroalloy kini hampir selesai.

"Hari ini harus selesai, paling lambat besok sudah rampung," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pembentukan BUMN khusus ekspor dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.

Melalui kebijakan tersebut, seluruh ekspor komoditas sumber daya alam strategis akan dipusatkan melalui BUMN di bawah supervisi Danantara untuk memperkuat tata kelola perdagangan nasional.

Sementara itu, Kementerian ESDM menetapkan target DMO batu bara tahun 2026 sebesar 247,9 juta ton. Meski target produksi batu bara nasional diturunkan menjadi sekitar 600 juta ton, pemerintah tetap meningkatkan persentase pasokan domestik menjadi di atas 30 persen dari sebelumnya 25 persen.

Kebijakan tersebut dilakukan guna menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi di tengah perubahan tata kelola ekspor komoditas nasional.*

(oz/dh)

Menurut Purbaya, skema baru tersebut memungkinkan perusahaan menjual komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy melalui DSI dengan harga yang mengacu pada standar pasar internasional.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Menkeu hingga Gubernur BI ke Istana, Apa yang Dibahas?

Ia menjelaskan, selama ini banyak perusahaan menjual komoditas dengan harga lebih rendah demi mengejar volume penjualan dan memperluas pasar. Kehadiran DSI dinilai dapat memperbaiki struktur perdagangan ekspor sehingga harga jual menjadi lebih kompetitif.

Dengan meningkatnya harga jual komoditas, kata dia, pendapatan perusahaan otomatis ikut terdongkrak. Kondisi tersebut diyakini akan berdampak positif terhadap kinerja emiten sektor sumber daya alam di pasar modal.

Purbaya juga menanggapi pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi usai pengumuman pembentukan DSI. Menurutnya, penurunan tersebut lebih dipicu ketidakpastian investor yang masih menghitung dampak kebijakan baru terhadap prospek perusahaan tambang dan komoditas.

"Biasanya kalau pasar belum paham dampaknya seperti apa, investor memilih jual dulu. Tapi kalau nanti sudah memahami manfaatnya, harga saham bisa naik lagi," ujarnya.

Pada perdagangan Kamis siang, IHSG tercatat bergerak di zona merah. Indeks sempat menyentuh level terendah 6.080 setelah dibuka pada posisi 6.365.

Sebelumnya, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir menyampaikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan mulai beroperasi efektif pada 1 Juni 2026.

DSI nantinya bertugas membeli komoditas strategis dari perusahaan domestik untuk kemudian dipasarkan ke luar negeri melalui sistem perdagangan ekspor yang terintegrasi.

Pemerintah menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat tata kelola ekspor nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor sumber daya alam Indonesia.*

(in/dh)

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Michael terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Baca Juga:

• Rico Waas Tekankan Pelayanan Humanis dalam HUT Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas Kota Medan: Harus Melindungi dan Dekat dengan Masyarakat

Hakim menilai terdakwa lalai dalam menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama operasional perusahaan berlangsung. Kelalaian tersebut disebut terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir sebelum insiden kebakaran maut itu terjadi.

Dalam persidangan terungkap sejumlah fasilitas keselamatan dasar di gedung kantor Terra Drone tidak tersedia. Mulai dari tidak adanya detektor asap, detektor api, jalur evakuasi, tangga darurat, hingga minimnya alat pemadam api ringan (APAR).

Tak hanya itu, perusahaan juga dinilai tidak pernah melakukan simulasi kebakaran bagi para pegawai yang bekerja di dalam gedung tersebut.

Majelis hakim menegaskan pembiaran terhadap aspek keselamatan kerja menjadi faktor utama jatuhnya korban jiwa dalam tragedi kebakaran tersebut. Sebab, para korban disebut masih dalam kondisi hidup saat api mulai membesar dan kesulitan menyelamatkan diri akibat minimnya sistem evakuasi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun dan empat bulan," kata hakim.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta Michael dihukum dua tahun penjara.

Kasus kebakaran Gedung Terra Drone sempat menjadi sorotan publik nasional karena menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Peristiwa itu juga memicu evaluasi besar terhadap standar keamanan gedung perkantoran di Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan mulai melakukan penertiban dan pemeriksaan terhadap sejumlah gedung yang dinilai tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran pasca tragedi tersebut.*

(in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono saat menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Tekankan Integritas dan Loyalitas dalam Kepemimpinan ASN: Mengubah Kebiasaan yang Jelek Jadi Baik Itu Sulit

"Agar visi Indonesia Maju 2045 tercapai, kualitas SDM harus dijaga tanpa stunting. Reformasi pendidikan dan keterampilan harus menjadi agenda utama nasional," ujar Budi di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diprioritaskan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan ibu menyusui yang berisiko melahirkan anak stunting.

Selain itu, pemerintah juga diminta menggeser fokus pembangunan pendidikan dari sekadar angka partisipasi sekolah menjadi peningkatan kualitas SDM berbasis teknologi dan industri masa depan.

Menurutnya, pendidikan di bidang matematika, sains, rekayasa, kecerdasan buatan (AI), hingga vokasi industri harus diperkuat untuk menyiapkan generasi unggul menghadapi persaingan global.

Tak hanya itu, Budi juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi berbasis meritokrasi dan digitalisasi layanan pemerintah guna mendorong efisiensi serta mengurangi kebocoran anggaran negara.

"Tanpa birokrasi yang efisien, industrialisasi hanya akan menghasilkan rente baru dan kebocoran anggaran," tegasnya.

Kemendukbangga juga mendorong hilirisasi industri nasional naik kelas dengan memperkuat sektor baterai kendaraan listrik, petrokimia, material maju, hingga komponen teknologi.

Di sisi lain, investasi riset dan pengembangan dinilai harus ditingkatkan secara signifikan agar Indonesia tidak terus bergantung pada teknologi asing.

Menurut Budi, pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan untuk menekan biaya logistik nasional sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

(an/dh)

Baca Juga:

• JAM Intel Kejagung Gandeng SMSI dan ABPEDNAS Awasi Program JAGA DESA hingga MBG

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Bustami Rangkuti, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI).

Baca Juga:

• Antisipasi El Nino, Pemprov Sumut Siagakan Ribuan Pompa Air untuk Jaga Produksi Pangan

Sebanyak 17 daerah penerima program tersebut meliputi Deliserdang, Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Tebingtinggi, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Selatan, Padanglawas Utara, Sibolga, Toba, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, dan Serdangbedagai.

Selain rehabilitasi RTLH, Pemprov Sumut juga menjalankan program peremajaan dan pemugaran kawasan kumuh. Pemugaran dilakukan di lahan seluas 15,05 hektare di beberapa daerah, sementara peremajaan kawasan kumuh mencakup 21,25 hektare di wilayah lain seperti Asahan, Samosir, Simalungun, dan Batubara.

Bustami menambahkan, Pemprov Sumut juga membangun rumah khusus bagi korban bencana sebanyak 100 unit di Langkat, serta dukungan prasarana umum di 48 lokasi yang tersebar di lima kabupaten/kota.

"Selain itu, program KPR Sejahtera FLPP bagi MBR juga sudah terealisasi sebanyak 7.157 unit rumah subsidi," ujarnya.

Realisasi rumah subsidi tersebut tersebar di sejumlah daerah, termasuk Deliserdang, Medan, Binjai, Serdangbedagai, Asahan, Batubara, Pematangsiantar, hingga Simalungun.

Bustami menegaskan, seluruh program tersebut menyasar masyarakat yang belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah serta memiliki penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan.

"Kami terus berkomitmen meningkatkan kualitas permukiman yang layak, terjangkau, dan inklusif untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah bagi MBR," pungkasnya.*

(dh)

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kembali meraih penghargaan nasional di bidang kearsipan setelah memperoleh predikat "Sangat Memuaskan (AA)" dari Arsip Nasional Republik Indonesia dalam ajang Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 Klaster II.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional dan Anugerah Kearsipan Nasional 2026 yang digelar di Kantor ANRI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Tekankan Pelayanan Humanis dalam HUT Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas Kota Medan: Harus Melindungi dan Dekat dengan Masyarakat

Kenaikan nilai itu dinilai mencerminkan konsistensi Kemnaker dalam memperkuat tata kelola arsip yang lebih tertib, modern, dan terintegrasi dengan sistem digital pemerintahan.

Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi.

Ia mengatakan penguatan sistem kearsipan menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan percepatan layanan publik berbasis digital.

"Penguatan tata kelola kearsipan menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya untuk mempercepat layanan publik berbasis digital sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan," ujar Cris Kuntadi.

Menurut dia, pengelolaan arsip tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung efektivitas pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain penghargaan pengawasan kearsipan, Kemnaker juga memperoleh predikat Simpul Jaringan Terbaik Nasional (SJTN) 2026.

Pengakuan tersebut diberikan atas konsistensi kementerian dalam mengelola dan mengunggah arsip terbuka yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional.

Capaian itu disebut mempertegas komitmen Kemnaker dalam mendukung transformasi birokrasi digital sekaligus memperkuat sistem administrasi pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di tengah dorongan percepatan digitalisasi pemerintahan, tata kelola arsip menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga akuntabilitas dan kesinambungan data administrasi negara.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya pelayanan yang profesional sekaligus humanis dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), serta Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Hal itu disampaikan Rico Waas saat memimpin upacara peringatan HUT Satpol PP ke-76, Damkarmat ke-107, dan Satlinmas ke-64 di Lapangan Benteng, Medan, Kamis, 21 Mei 2026.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Tekankan Integritas dan Loyalitas dalam Kepemimpinan ASN: Mengubah Kebiasaan yang Jelek Jadi Baik Itu Sulit

"Yang terpenting adalah ketiga bidang ini bisa melayani secara profesional dan secara humanis. Bisa melindungi masyarakat dan selalu dekat dengan masyarakat," ujar Rico.

Menurut dia, keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan yang santun menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat pelayanan masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kota Medan mendorong peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan berkala dan terintegrasi agar seluruh petugas memiliki kompetensi serta kesiapsiagaan yang lebih baik di lapangan.

"Seluruh personel baik itu Damkarmat, Satpol PP, maupun Satlinmas harus dibekali dengan berbagai pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi, kesiapsiagaan, dan profesionalitas," kata Rico.

Selain itu, Rico juga menyoroti pentingnya penguatan jaringan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) hingga ke tingkat lingkungan di Kota Medan.

Menurut dia, keberadaan relawan sangat membantu petugas dalam penanganan kebakaran maupun penyelamatan karena dapat menjadi sumber informasi awal di lapangan.

"Relawan pemadam kebakaran ini harus terus kita perbanyak dan perkuat, karena peran mereka cukup krusial dalam membantu petugas di lapangan," ujarnya.

Peringatan hari jadi ketiga institusi tersebut turut diisi dengan sejumlah simulasi ketangkasan dan penyelamatan.

Personel Satpol PP menampilkan atraksi bela diri serta simulasi pengamanan aset pemerintah daerah, sedangkan tim Damkarmat memperagakan simulasi penanganan kebakaran secara cepat dan taktis.

Rico mengaku terkesan dengan kesiapan fisik dan mental personel, termasuk sinergi antara Satpol PP dengan aparat penegak hukum dalam penegakan peraturan daerah.

"Kita lihat tadi beberapa aparat kita sangat terlatih, bahkan ada atraksi bela diri dari personel wanita. Ini membuktikan bahwa petugas kita siap dalam kondisi apa pun," kata dia.

Kepala Dinas Damkarmat Kota Medan Wandro Malau mengatakan pihaknya tengah memperkuat program Redkar secara masif di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Medan.

Menurut Wandro, relawan akan direkrut dari unsur masyarakat dan dilatih untuk membantu proses pemadaman maupun penyelamatan.

"Mereka akan menjadi informan kami di lapangan, sehingga jika ada kebakaran atau kebutuhan penyelamatan, informasinya bisa diterima secara cepat dan akurat," ujar Wandro.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Medan M. Yunus menegaskan pihaknya telah berkomitmen memperkuat sinergi dengan Damkarmat, khususnya dalam pengamanan lokasi kebakaran.

"Pada saat terjadi kebakaran, tim Satpol PP akan turun langsung untuk membantu pengamanan," kata Yunus.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, unsur Forkopimda Kota Medan, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, serta lurah se-Kota Medan.*

(ad)

BANDA ACEH – Sebanyak 76 calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian (Akpol) mengikuti ujian kemampuan jasmani dalam rangka seleksi penerimaan Akpol Tahun Anggaran 2026 di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Kamis, 21 Mei 2026.

Seleksi tersebut digelar oleh Biro Sumber Daya Manusia Polda Aceh dan disaksikan langsung Kapolda Aceh Marzuki Alibasyah.

Baca Juga:

• Jokowi Tak Ingin Tergesa-gesa, Harap Kasus Dugaan Ijazah Palsu Dibuka di Pengadilan

Mereka menjalani serangkaian tes fisik yang meliputi lari, pull up atau chinning, sit up, push up, dan shuttle run.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Joko Susilo, para pejabat utama Polda Aceh, serta pengawas internal dan eksternal yang memantau langsung jalannya seleksi.

Kapolda Aceh Marzuki Alibasyah mengatakan tes kemampuan jasmani menjadi salah satu tahapan penting untuk mengukur ketahanan fisik peserta dalam proses seleksi calon perwira Polri.

"Polri ingin mencari calon perwira yang berkualitas, tangguh, dan berintegritas. Karena itu, kemampuan fisik dan mental menjadi salah satu syarat penting bagi calon anggota Polri," ujar Marzuki.

Menurut dia, seluruh proses seleksi dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip BETAH, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

Ia menegaskan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya perlakuan khusus dalam seluruh tahapan penerimaan Akpol.

Untuk menjamin transparansi, panitia juga melakukan perekaman terhadap seluruh proses ujian kemampuan jasmani peserta.

Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari pengawasan agar proses seleksi berjalan objektif dan akuntabel.

Seleksi penerimaan Akpol merupakan bagian dari rekrutmen anggota Polri untuk menjaring calon perwira muda yang memiliki kemampuan akademik, fisik, mental, serta integritas yang baik.

Tahapan seleksi dipastikan terus diawasi secara ketat oleh pengawas internal maupun eksternal guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses penerimaan anggota Polri.*

(ad)