Persetujuan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rapat tersebut turut hadir Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Saan Mustopa.

Baca Juga:

• Korban Tembus 68 Orang, Pimpinan DPR dan Menkeu Purbaya Kompak Terbang ke NTT Besok Bawa Bantuan

"Yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan, pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan Komisi II DPR RI Nomor B/45 tanggal 30 Juli hal Pengusulan Ketua Ombudsman RI Masa Jabatan 2026-2031," kata Dasco dalam rapat paripurna.

"Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan Komisi II telah menyampaikan hasil pembahasan pemilihan dan penetapan Ketua Ombudsman RI masa jabatan 2026-2031 pada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 18 Agustus 2026 atas nama Saudara Nuzran Joher, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031," sambungnya.

Setelah menyampaikan hasil pengusulan tersebut, Dasco meminta persetujuan seluruh fraksi DPR terkait penetapan Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI.

"Sekarang kami meminta persetujuan fraksi-fraksi, apakah penetapan Ketua Ombudsman RI tersebut dapat disetujui?" tanya Dasco.

"Disetujui," jawab peserta rapat.

Dengan persetujuan tersebut, Nuzran Joher resmi ditetapkan sebagai Ketua Ombudsman RI untuk periode 2026-2031. Ia akan memimpin Ombudsman dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Nuzran menggantikan Hery Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI.* (d/dh)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan keberangkatan tersebut telah ditugaskan kepada sejumlah pimpinan dan anggota DPR bersama Menteri Keuangan serta beberapa menteri terkait.

Baca Juga:

• Ribuan Gempa Susulan Masih Guncang NTT, BMKG: Butuh 3-4 Minggu Lagi sampai Benar-benar Reda

Dasco menyampaikan duka cita atas bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT. Ia berharap para korban meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan segera mendapatkan penanganan.

"Dan keluarga yang ditinggalkan dapat ditangani segera," ucapnya.

Dasco mengatakan DPR RI sebelumnya telah mengirimkan perwakilan ke NTT pada 16 Agustus 2026. Perwakilan tersebut bertugas melakukan pengawasan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah terkait langkah penanganan dampak gempa.

"DPR RI telah mengirim perwakilannya pada tanggal 16 Agustus ke NTT, dan telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk segera menangani dampak dari bencana," katanya.

Menurut Dasco, keberangkatan pimpinan dan anggota DPR bersama pemerintah ke NTT diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak segera ditangani.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB.

Dalam informasi yang disampaikan Dasco, bencana tersebut menyebabkan 68 orang meninggal dunia. Pemerintah dan sejumlah lembaga terkait masih melakukan penanganan serta pemulihan terhadap wilayah terdampak gempa.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Papua Tengah di Nabire, Senin (17/8/2026) malam. Ia mengatakan penyampaian aspirasi tetap dijamin sepanjang dilakukan sesuai hukum dan konstitusi.

Baca Juga:

• 21 Tahun Damai Aceh, Kapolda Terima Penghargaan Gubernur di Tengah Kehadiran Dubes Negara Sahabat

Menurut Pigai, perjuangan agar masyarakat Papua mendapatkan kehidupan yang sejahtera, adil, makmur, dan sehat justru merupakan bagian dari amanat UUD 1945. Karena itu, masyarakat tidak perlu takut menyampaikan persoalan ketidakadilan selama memiliki dasar hukum dan ditempuh melalui mekanisme yang sah.

"Tetapi kalau meminta rakyat Papua sejahtera, adil, makmur, sehat sentosa, itu justru anda sedang menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Itu wajib diperjuangkan dengan tutur kata dan perbuatan. Jangan pernah takut menyatakan ketidakadilan," ujarnya.

Pigai juga mendorong masyarakat serta anggota legislatif di Papua Tengah memperkuat advokasi berbasis bukti. Ia meminta berbagai persoalan yang dialami masyarakat dihimpun dalam bentuk fakta, data, informasi, dan dokumentasi.

Menurutnya, pengaduan yang dilengkapi bukti dapat diproses melalui mekanisme hukum hingga menghasilkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat.

"Ini saya bicara karena saya ada di wilayah konflik. Kalau saya di (ibu kota) provinsi kan tidak mungkin saya tahu detailnya. Ini tujuannya membantu untuk menjaga masyarakat, memberi keadilan kepada masyarakat," kata Pigai.

Ia juga mendorong penguatan akses keadilan dengan menghadirkan institusi penegak hukum yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah konflik.

Pigai menyebut dirinya telah menerima usulan pembentukan kejaksaan untuk melayani wilayah Paniai dan sekitarnya, termasuk Puncak Jaya, Mulia, serta wilayah lain di sekitarnya.

Namun, menurut Pigai, keberadaan kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan perlu diimbangi dengan penguatan masyarakat sipil dan advokat. Hal tersebut dinilai penting agar warga memiliki pendamping dalam memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum.

"Pertanyaannya hakim pasti ada, jaksa pasti ada, polisi pasti ada. Sekarang pembelanya siapa untuk masyarakat? Pengacaranya siapa? Yang mengadvokasinya siapa?" ujarnya.

Pigai menegaskan penguatan advokasi masyarakat tidak bertentangan dengan kepentingan negara selama dilakukan berdasarkan hukum. Ia justru mendorong lebih banyak pembela keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan hadir di Papua.

"Selama kita punya suara, minimal kita berani mengungkapkannya. Munculkan terus pembela-pembela keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua. Kalau masing-masing bersaing memunculkan pembela kemanusiaan, maka akan muncul matahari keadilan mulai dari Papua Tengah," ucapnya.* (k/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan 21 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• Jakarta Siaga, 9.242 Personel Gabungan Kawal 31 Demo Termasuk Aksi BEM UI di Bundaran HI

Menurut Budi, polisi telah menyita barang-barang yang dibawa oleh 21 orang tersebut. Pihaknya masih mendalami asal-usul mereka serta keterkaitannya dengan kelompok yang berencana menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.

Budi menduga keberadaan kelompok tersebut berkaitan dengan upaya memicu konflik antara petugas keamanan dan peserta aksi.

"Tujuannya adalah membuat konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum," jelasnya.

Polisi juga masih menyelidiki tujuan membawa flare, petasan, hingga botol yang diduga akan digunakan sebagai bom molotov.

"Apakah flare, apakah petasan, apakah bom molotov, botol molotov yang akan dijadikan bom molotov ini merupakan bagian dalam penyampaian pendapat, itu kita jawab secara bijak," ujar Budi.

Pada Selasa (18/8/2026), Polda Metro Jaya mencatat terdapat 31 aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Jakarta. Salah satunya adalah aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Untuk mengamankan seluruh kegiatan tersebut, sebanyak 9.242 personel gabungan disiapkan. Rinciannya, 5.670 personel berasal dari Polda Metro Jaya, 222 personel dari polres jajaran, 1.500 personel TNI, serta 1.850 personel BKO Mabes Polri.

Budi mengatakan pengamanan dilakukan agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman dan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

Selain itu, Polda Metro Jaya menegaskan personel yang bertugas mengamankan aksi penyampaian pendapat tidak diperbolehkan membawa senjata api.

"Tidak boleh membawa senjata api di dalam pelaksanaan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum," tegas Budi.

Polisi mengimbau seluruh peserta aksi tetap menjaga ketertiban serta tidak membawa benda-benda yang berpotensi membahayakan keselamatan peserta maupun petugas selama demonstrasi berlangsung.* (k/dh)

Febri mengatakan pihaknya menilai terdapat sejumlah tahapan dalam proses penanganan perkara yang dilakukan tidak tepat. Karena itu, pihaknya meminta proses tersebut diuji melalui mekanisme hukum di pengadilan.

Baca Juga:

• Temuan Dugaan Pelanggaran Terus Bertambah, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Adriansyah Dimulai Hari Ini

Menurut Febri, seluruh perdebatan mengenai prosedur dan hukum acara akan dibawa ke ruang pengadilan agar dapat diuji secara objektif.

"Kami juga tentu sangat berharap semua pihak bisa mengawal proses ini agar proses praperadilan ini betul-betul berjalan sesuai dengan hukum," katanya.

Febri juga mengapresiasi kehadiran pihak termohon dalam persidangan. Menurutnya, kehadiran tersebut menunjukkan komitmen untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam permohonan praperadilan tersebut, tim kuasa hukum Febrie sebelumnya menyatakan sejumlah tindakan penyidik akan diuji, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, serta berbagai upaya paksa lainnya.

Perkara praperadilan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Febrie. Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di Sentul, Jawa Barat.

Selain Febrie, Kejaksaan Agung juga menetapkan pengacara Don Ritto dan pihak swasta Nurman Herin (NH) sebagai tersangka dalam perkara TPPU tersebut.

Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono mengatakan dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan tindakan Febrie saat menjabat sebagai jaksa atau pejabat struktural di Kejaksaan.

Febrie juga terseret dalam tiga perkara lain yang ditangani Kejaksaan Agung. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, dugaan korupsi pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang disebut mengakibatkan blackout, serta dugaan korupsi dalam perkara PT Asabri.

Sidang praperadilan tersebut menjadi ruang bagi pemohon dan termohon untuk menguji serta memberikan argumentasi mengenai sah atau tidaknya prosedur hukum yang dilakukan dalam penanganan perkara Febrie.* (in/dh)

Kondisi Yaqut lebih dulu ditanyakan Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani sebelum persidangan dimulai.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Yaqut Duga Kasus Korupsi Kuota Haji Tutupi Praktik Jual Beli yang Masih Berlangsung

Yaqut mengatakan telah mengonsumsi obat untuk mengatasi kondisinya. Ia memastikan tetap mampu mengikuti jalannya persidangan.

"Tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini," ujarnya.

Hakim Ni Kadek kemudian kembali memastikan kesiapan Yaqut mengikuti persidangan.

"Baik, tapi bisa mengikuti persidangan ya?" tanya hakim.

"Bisa, Yang Mulia," jawab Yaqut.

Dalam perkara tersebut, Yaqut didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp622.090.207.166,41. Dakwaan itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah Rp622.090.207.166,41," kata JPU saat membacakan dakwaan.

Nilai kerugian tersebut disebut mengacu pada hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara dalam pengelolaan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.

Dalam dakwaan, Yaqut disebut melakukan dugaan tindak pidana tersebut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

JPU menduga para terdakwa melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu atau T0. Pengisian kuota tersebut disebut tidak mengikuti mekanisme masa tunggu yang berlaku.

Jaksa juga menduga pengaturan kuota dilakukan untuk mengakomodasi permintaan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), disertai penerimaan fee percepatan dari jemaah serta pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 sebesar 50% tanpa landasan kajian teknis.

Dalam perkara tersebut, Yaqut diduga memperoleh keuntungan sebesar 271.500 dolar AS. Selain itu, 313 PIHK diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp478.173.058.166,41, sedangkan Koperasi Perahu disebut memperoleh 26.500 dolar AS.* (in/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan selain 31 aksi penyampaian pendapat, terdapat 16 kegiatan masyarakat yang turut mendapat pengamanan.

Baca Juga:

• "Bundaran HI Milik Rakyat," BEM UI Ungkap Alasan di Balik Pilihan Lokasi Demo Hari Ini

Dari total personel yang dikerahkan, sebanyak 5.670 personel berasal dari Polda Metro Jaya, 222 personel dari polres jajaran, 1.500 personel TNI, dan 1.850 personel BKO Mabes Polri.

Budi mengatakan pengerahan personel dilakukan untuk memastikan aksi penyampaian aspirasi tetap berlangsung aman dan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

"Kehadiran petugas TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI memberikan rasa aman agar apa yang disampaikan tersampaikan dengan baik," ujarnya.

Polisi juga mengingatkan massa aksi untuk tetap memperhatikan aktivitas masyarakat lainnya, termasuk kegiatan pendidikan, pekerjaan, perekonomian, dan pelayanan kesehatan.

Sejumlah titik yang menjadi perhatian pengamanan antara lain Bundaran Hotel Indonesia (HI), Merdeka Selatan, dan kawasan Monas. Lokasi tersebut menjadi titik kegiatan demonstrasi, termasuk aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Budi menyebut rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional apabila terjadi kepadatan kendaraan akibat aksi demonstrasi.

"Apabila terjadi kepadatan arus, kita akan melakukan pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas secara situasional," katanya.

Informasi mengenai kondisi lalu lintas juga akan disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial dan media massa. Polisi mengimbau masyarakat menyesuaikan perjalanan dengan situasi di lapangan.

Sementara itu, BEM UI dijadwalkan menggelar aksi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa delapan tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil.

Delapan tuntutan BEM UI yakni:

1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Mewujudkan reforma agraria sejati.
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
7. Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan massa mahasiswa akan berangkat dari kampus UI, Depok, sekitar pukul 11.00 WIB dan dijadwalkan tiba di Bundaran HI sekitar pukul 13.00 WIB.

Dengan adanya puluhan aksi dan kegiatan masyarakat tersebut, aparat mengimbau warga tetap memperhatikan perkembangan situasi lalu lintas sebelum bepergian di sejumlah ruas jalan Jakarta.* (k/dh)

Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) Anandaku Dimas Rumi Chattaristo mengatakan Bundaran HI dipilih karena dianggap sebagai ruang publik yang menjadi bagian dari masyarakat. Menurutnya, aksi tersebut menjadi simbol untuk menyuarakan aspirasi ketika masyarakat merasa tidak lagi didengar oleh penguasa.

Baca Juga:

• 'Indonesia Gelap Jilid 2'? BEM UI Demo di HI Bawa 8 Tuntutan Sehari Usai HUT RI

Dimas menegaskan penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus bagian dari proses demokrasi. Karena itu, ia meminta aparat kepolisian tidak menghalangi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.

"Aksi penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional kita bersama, jadi jangan sampai aparat-aparat yang bertugas melanggar hak kami sebagai masyarakat," tegasnya.

Dimas juga mengatakan BEM UI telah menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian mengenai rencana aksi tersebut. Ia menyebut pihaknya tidak menerima larangan untuk menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI.

"Terkait larangan, kami sudah menyampaikan pemberitahuan tapi tidak ada sama sekali larangan," kata Dimas.

Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa delapan tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, pemerintahan, reforma agraria, penanganan bencana hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil.

Delapan tuntutan BEM UI adalah:

1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Mewujudkan reforma agraria sejati.
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
5. Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
7. Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.

Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian kritik mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah sekaligus persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat. BEM UI juga menempatkan demonstrasi tersebut sebagai momentum untuk memperjuangkan hak sipil dan menyuarakan kondisi yang mereka nilai belum sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.* (k/dh)

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan dari 2.119 gempa susulan tersebut, sebanyak 24 kejadian memiliki magnitudo di atas 5. Sementara 70 gempa susulan dilaporkan dirasakan oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah ke Rp17.839, Pasar Tunggu Sinyal The Fed dan Cermati Pidato Prabowo soal Kemandirian Ekonomi

Gempa utama terjadi pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB dengan parameter pemutakhiran M7,7. Gempa tersebut tergolong dangkal dan dipicu aktivitas tektonik di Flores Back-Arc dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault.

Gempa utama tersebut juga memicu tsunami di sejumlah wilayah. BMKG mengeluarkan Peringatan Dini Tsunami 1 dalam waktu 2 menit 16 detik setelah gempa dengan status Siaga untuk potensi tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter dan status Waspada untuk potensi tsunami kurang dari 0,5 meter.

Sejumlah wilayah yang sempat masuk status Siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, Flores Timur dan Jeneponto. Sementara status Waspada diberlakukan di Flores Timur, Bima, Dompu dan Wajo.

Peringatan Dini Tsunami kemudian dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB atau 2 jam 31 menit 37 detik setelah gempa utama.

Berdasarkan hasil observasi stasiun pasang surut, gempa tersebut memicu tsunami di 16 lokasi yang tersebar di empat provinsi, yakni NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Ketinggian tsunami tertinggi tercatat di Pota, Manggarai Timur, NTT, pada pukul 05.03 WIB dengan tinggi 1,605 meter. Sementara ketinggian terendah tercatat di Bakalang, Alor, NTT, pada pukul 05.41 WIB sebesar 0,14 meter.

Data sementara juga menunjukkan gempa M7,7 Flores menyebabkan 53 orang meninggal dunia dan 137 orang mengalami luka-luka. Selain itu, kerusakan ringan hingga berat dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, terutama Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sikka dan Maumere.

BMKG telah menerjunkan tim gabungan dari pusat dan unit pelaksana teknis untuk melakukan survei dampak gempa. Kegiatan tersebut meliputi survei makroseismik, pengukuran mikrotremor dan MASW, pemantauan gempa susulan, hingga verifikasi dampak tsunami di lapangan.

Survei tersebut dilakukan untuk mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana. Hasil survei nantinya digunakan sebagai dasar pemetaan mikrozonasi pascagempa, evaluasi kondisi wilayah terdampak serta penyusunan rekomendasi mitigasi dan rekonstruksi yang lebih aman.

Wilayah dengan kerusakan sedang hingga berat menjadi prioritas survei dan akan dibandingkan dengan wilayah yang relatif tidak mengalami kerusakan.

BMKG juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terdampak mengenai kondisi pascagempa. Warga diminta menghindari bangunan yang mengalami retak atau kerusakan serta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

"BMKG akan terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi secara berkala kepada stakeholder dan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat diimbau untuk memperbarui informasi resmi BMKG melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi," kata Wijayanto.* (in/dh)

Sementara itu, data Yahoo Finance menunjukkan rupiah berada di level Rp17.830 per dolar AS pada waktu yang sama. Pergerakan rupiah tersebut dipengaruhi sejumlah sentimen dari dalam maupun luar negeri.

Baca Juga:

• Jangan Sampai RI Kehilangan Talenta Global, DPR Nilai Dwikewarganegaraan Terbatas Tak Langgar UUD 1945

Berdasarkan CME FedWatch, peluang The Fed mempertahankan suku bunga pada pertemuan September diperkirakan sekitar 63%. Sementara peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin berada di kisaran 37%.

Pelaku pasar juga menanti publikasi risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Juli. Risalah tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai pandangan pejabat The Fed terhadap arah kebijakan suku bunga ke depan.

Perbedaan pandangan di internal The Fed turut menjadi perhatian investor. Sebelumnya, tiga presiden bank sentral regional berbeda pendapat dengan keputusan FOMC yang mempertahankan suku bunga.

Dari dalam negeri, pasar juga masih mencermati pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja positif meski perekonomian global menghadapi ketidakpastian.

Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi nasional agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri ketika kondisi global memburuk.

"Kita harus bisa mandiri, kita tidak boleh tergantung pasokan-pasokan dari luar karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek kita tetap harus survive," kata Prabowo.

Presiden juga menyebut ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh 5,61%, sedangkan pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45%. Menurut Prabowo, capaian tersebut menjadi pertumbuhan kuartal I dan semester I tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan merupakan tujuan akhir pemerintah. Menurutnya, pertumbuhan harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita, kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin," tegasnya.

Pergerakan rupiah selanjutnya masih akan dipengaruhi sentimen global terkait kebijakan The Fed serta respons pasar terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah di dalam negeri.* (mt/dh)

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan posisi ULN Indonesia pada periode tersebut masih terjaga. Kenaikan ULN terutama dipengaruhi peningkatan utang sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi ULN swasta yang lebih rendah.

Baca Juga:

• 145 dari 226 Warga Binaan Rutan Bener Meriah Kantongi Remisi HUT ke-81 RI, Ini Rinciannya

BI menyebut peningkatan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu. Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel agar pembiayaan dapat dilakukan secara efisien dan optimal.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN, ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah antara lain digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22% dari total ULN pemerintah. Kemudian administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.

BI menilai posisi ULN pemerintah masih relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang.

Sementara itu, ULN bank sentral meningkat terutama dipengaruhi naiknya kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kondisi tersebut sejalan dengan operasi moneter pro-market serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada triwulan II 2026 tercatat sebesar US$194,6 miliar. Angka tersebut mengalami kontraksi 0,6% secara tahunan, membaik dibandingkan kontraksi 1,3% pada triwulan sebelumnya.

Perkembangan ULN swasta terutama dipengaruhi oleh ULN lembaga keuangan yang mengalami kontraksi 3,4% secara tahunan, membaik dibandingkan kontraksi 6,3% pada triwulan I 2026.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 79,4% dari total ULN swasta.

ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 75,7% dari total ULN swasta.

Secara keseluruhan, BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal itu didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, rasio ULN terhadap PDB sebesar 30,6%, serta dominasi ULN jangka panjang yang mencapai 82,1% dari total ULN.

BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan ULN. Pengelolaan utang luar negeri akan terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian.* (an/dh)

Berdasarkan data PIHPS yang dikelola Bank Indonesia dan dilansir Selasa pukul 09.50 WIB, harga bawang merah tercatat Rp40.700 per kg dan bawang putih Rp41.100 per kg.

Baca Juga:

• Malam Taptu di Batu Bara, Bupati Baharuddin Pimpin Upacara dan Ziarah Makam Pejuang

Adapun beras kualitas super I tercatat Rp17.550 per kg, sedangkan beras kualitas super II berada di level Rp15.250 per kg.

Harga aneka cabai juga masih relatif tinggi. PIHPS mencatat cabai merah besar berada di Rp44.550 per kg, cabai merah keriting Rp49.100 per kg, dan cabai rawit hijau Rp49.750 per kg.

Untuk komoditas daging, harga daging ayam ras segar tercatat Rp39.200 per kg. Sementara daging sapi kualitas I berada di Rp151.150 per kg dan daging sapi kualitas II Rp148.200 per kg.

Selanjutnya, harga gula pasir kualitas premium tercatat Rp21.450 per kg. Gula pasir lokal berada di harga Rp19.250 per kg.

Untuk minyak goreng, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.150 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I berada di Rp23.950 per liter, sedangkan kemasan bermerek II Rp23.450 per liter.

Data PIHPS tersebut menjadi salah satu acuan untuk memantau perkembangan harga pangan strategis di tingkat nasional.* (an/dh)

BENER MERIAH - Sebanyak 145 narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bener Meriah menerima Surat Keputusan (SK) Remisi Umum Tahun 2026 bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penyerahan remisi berlangsung di Rutan Kelas IIB Bener Meriah, Kecamatan Wih Pesam, Senin (17/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Armia, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Rutan Kelas IIB Bener Meriah Ari Samanto, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan.

Baca Juga:

• Kenalan dengan Neeltje, Paskibraka Asal Papua Pembawa Baki di Istana

Remisi juga disebut sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial untuk mempercepat kembalinya warga binaan ke tengah masyarakat sebagai sumber daya manusia yang produktif.

"Remisi harus dipandang sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial yang mempercepat kembalinya warga binaan menjadi sumber daya manusia yang produktif, bukan sebagai beban masyarakat," demikian inti sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibacakan Wakil Bupati.

Data Rutan Kelas IIB Bener Meriah mencatat terdapat 226 warga binaan yang terdiri dari 191 narapidana dan 35 tahanan.

Dari jumlah tersebut, 145 narapidana dinyatakan memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk memperoleh SK Remisi Umum Tahun 2026. Sebanyak 13 orang menerima Remisi Umum I, satu orang menerima Remisi Umum II, dan 131 orang mendapatkan remisi lanjutan.

Sementara itu, 46 warga binaan lainnya belum mendapatkan remisi karena belum memenuhi persyaratan substantif maupun administratif.

Dari jumlah tersebut, tujuh orang masih menjalani pidana subsider, 27 orang berstatus Register F, dan delapan orang belum menjalani masa pidana selama enam bulan.

Pemberian remisi dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Bener Meriah.* (dh)

MEDAN - Layanan SIM Keliling di Kota Medan kembali beroperasi pada 18-23 Agustus 2026. Warga yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat memanfaatkan sejumlah gerai SIM Keliling tanpa harus datang ke kantor polisi.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram Satlantas Polrestabes Medan yang dilihat pada Selasa (18/8/2026), terdapat lima lokasi layanan SIM Keliling yang tersebar di sejumlah titik di Kota Medan.

Baca Juga:

• Baru 265 Ribu dari 760 Ribu KK Terdata, Rico Waas Kebut Perlinsos Medan hingga Akhir Agustus

Namun, beberapa lokasi memiliki jadwal khusus pada akhir pekan. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan lokasi dan hari layanan sebelum mendatangi gerai SIM Keliling.

Berikut jadwal dan lokasi SIM Keliling Medan pada 18-23 Agustus 2026:

1. Komplek MMTC
Lokasi ini menjadi salah satu gerai SIM Keliling untuk layanan perpanjangan SIM.

2. Mal Pelayanan Publik (MPP) Jalan Iskandar Muda
Gerai SIM Keliling melayani masyarakat di kawasan MPP Jalan Iskandar Muda.

3. Depan CIMB Lapangan Merdeka
Layanan di lokasi ini memiliki jadwal khusus pada Sabtu dan berada di depan CIMB Lapangan Merdeka.

4. Komplek Asia Mega Mas
Gerai ini memiliki jadwal khusus Sabtu dan menjadi salah satu titik pelayanan SIM Keliling.

5. Komplek Citra Garden Padang Bulan
Lokasi ini memiliki jadwal khusus Minggu dan layanan berlangsung di kawasan Lapangan Merdeka.

Masyarakat perlu memperhatikan bahwa jadwal tersebut hanya berlaku pada 18 hingga 23 Agustus 2026. Setelah periode tersebut, jadwal dan lokasi layanan SIM Keliling dapat berubah.

Untuk memperpanjang SIM, pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen. Persyaratannya meliputi fotokopi KTP, surat keterangan sehat, surat psikologi, serta SIM lama yang masih berlaku.

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM. Bagi masyarakat yang ingin membuat SIM baru, prosesnya tetap harus dilakukan melalui Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Jam operasional SIM Keliling juga berbeda antara hari kerja dan akhir pekan. Pada Senin hingga Jumat, layanan dibuka pukul 09.00-14.00 WIB.

Sementara pada Sabtu, layanan berlangsung pukul 09.00-12.00 WIB. Adapun pada Minggu, operasional dimulai pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB.

Masyarakat disarankan datang sebelum jam pelayanan berakhir agar proses administrasi dapat dilakukan sesuai waktu operasional yang tersedia.

Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan lokasi maupun jadwal SIM Keliling, warga dapat memantau informasi resmi Satlantas Polrestabes Medan.* (ds/dh)

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan massa mahasiswa berangkat dari kampus UI, Depok, sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka dijadwalkan tiba di kawasan Bundaran HI sekitar pukul 13.00 WIB.

Baca Juga:

• Isu Demo Besar Sepanjang Agustus, Istana: Everything Is Okay

Delapan tuntutan yang dibawa BEM UI dalam aksi tersebut adalah:

- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.

Aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yatalathof mengatakan demonstrasi menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini.

"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" tutur Yatalathof.

Menurut Yatalathof, kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa seharusnya ditujukan untuk seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang menunjukkan belum terwujudnya kedaulatan rakyat.

Beberapa persoalan yang disoroti antara lain perjanjian dagang dengan negara lain yang dinilai menguntungkan pihak asing, pembungkaman suara rakyat, persoalan penegakan hukum, minimnya lapangan kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan gratis yang dinilai masih sebatas janji.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," ucapnya.

BEM UI menyatakan aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah sekaligus menyuarakan persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat.* (k/dh)

Mafirion merujuk Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Baca Juga:

• Rumah Susanah Dipasangi Garis Polisi Usai Viral Disebut Prabowo

Menurut Mafirion, langkah awal untuk mengakomodasi kewarganegaraan ganda terbatas dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Ia meminta apabila revisi dilakukan, aturan tersebut harus mengatur secara jelas hak dan kewajiban pemegang kewarganegaraan ganda. Hal itu mencakup ketentuan mengenai hak politik, jabatan publik, serta aspek pertahanan dan keamanan.

"Kita tidak perlu takut terhadap kewarganegaraan ganda. Yang penting desain hukumnya jelas, kepentingan nasional terlindungi, dan talenta Indonesia di seluruh dunia tetap memiliki ikatan kuat dengan tanah air," katanya.

Mafirion menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi bagi warga negara Indonesia yang memiliki karier dan talenta di luar negeri tetapi telah memiliki kewarganegaraan asing.

Menurut dia, Indonesia tidak seharusnya kehilangan hubungan dengan diaspora yang memiliki kemampuan, pengalaman, serta jaringan internasional hanya karena mereka memperoleh kewarganegaraan negara lain.

"Jangan sampai karena mereka menjadi warga negara asing, Indonesia kemudian kehilangan hubungan dengan anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan dan jaringan global. Mereka tetap bisa menjadi aset strategis bagi Indonesia," ujarnya.

Ia menjelaskan kewarganegaraan ganda tersebut dimaksudkan secara terbatas dan hanya diberikan kepada kelompok dengan kriteria tertentu. Mereka antara lain ilmuwan, profesional, akademisi, dokter, teknolog, pengusaha, atlet, serta talenta lainnya yang dinilai memiliki kontribusi strategis.

"Indonesia jangan kehilangan talenta hanya karena mereka memilih kewarganegaraan lain. Negara harus mampu menarik kembali kemampuan, jaringan dan pengalaman mereka untuk kepentingan nasional," kata Mafirion.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar Indonesia membuka peluang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta tertentu yang dibutuhkan negara. Usulan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"Hari ini saya sampaikan ke dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo menyebut kebijakan tersebut ditujukan kepada talenta istimewa yang dinilai mampu memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan keberadaan jutaan diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara.

Menurut Prabowo, sebagian diaspora harus memilih satu kewarganegaraan karena aturan yang berlaku saat ini belum memungkinkan status kewarganegaraan ganda secara umum.

Karena itu, pemerintah berencana mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta yang memiliki kemampuan khusus dan dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional.* (k/dh)

Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pukul 09.00 WIB, IHSG bergerak di rentang 6.448,26 hingga 6.472,40 pada awal perdagangan.

Baca Juga:

• Setelah Sempat Mandek, Harga Emas Antam Kembali Naik Rp18 Ribu, Buyback Ikut Terkerek

Pada awal sesi perdagangan, sebanyak 283 saham tercatat menguat, 185 saham melemah, sedangkan 495 saham lainnya belum mengalami perubahan.

Sejumlah indeks saham domestik juga bergerak di zona hijau. Indeks LQ45 menguat 0,35% ke level 634,48. Kemudian indeks KOMPAS100 naik 0,5% ke posisi 833,25 dan IDX30 menguat 0,3% menjadi 354,79.

Penguatan juga terjadi pada indeks saham berbasis syariah. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) naik 1,92% ke level 226,77. Sementara Jakarta Islamic Index (JII) menguat 0,59% ke posisi 383,86.

Sementara itu, pergerakan saham-saham unggulan yang masuk dalam indeks LQ45 cenderung bervariasi pada awal perdagangan.

Saham PT Adaro Andalan Indonesia (AADI) melemah 0,27% ke level 9.400. PT Alamtri Minerals Indonesia (ADMR) turun 0,3% menjadi 1.675, sedangkan PT Alamtri Resources Indonesia (ADRO) terkoreksi 0,4% ke level 2.520.

Di sisi lain, beberapa saham tambang mencatat penguatan. Saham PT Amman Mineral (AMMN) naik 0,23% ke level 4.280 dan saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menguat 1,63% menjadi 3.120.

Saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) juga naik 0,53% ke level 1.880. Sementara saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menguat 2,21% ke posisi 185.

Dari sektor perbankan, mayoritas saham bank besar juga bergerak menguat. Saham PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) naik 0,32% ke level 3.130. Saham PT Bank Mandiri (BMRI) menguat 0,72% menjadi 4.200, sedangkan PT Bank Central Asia (BBCA) naik 0,39% ke level 6.375.

Pergerakan IHSG dan saham-saham unggulan tersebut menjadi perhatian investor pada awal sesi perdagangan hari ini di tengah aktivitas transaksi yang cukup tinggi.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Nusron saat meluncurkan transformasi layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/8/2026). Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI disebutnya menjadi kesempatan untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih pasti bagi masyarakat.

Baca Juga:

• 18 Tahun Dipenjara dan Diasingkan Tanpa Pengadilan, Megawati Bongkar Kisah Pahit Bung Karno di HUT ke-81 RI

Nusron menegaskan kepastian menjadi salah satu prinsip utama dalam transformasi pelayanan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, masyarakat yang mengajukan layanan harus mengetahui kapan permohonan mereka dapat diselesaikan.

"Jangan sampai rakyat itu putus asa, frustrasi karena layanan publiknya tidak pasti. Kita ngasih kepastian," ujarnya.

Nusron mengatakan pelayanan publik merupakan salah satu hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah. Karena itu, pelayanan pertanahan harus memberikan kepastian dan tidak membuat masyarakat menunggu tanpa kejelasan.

"Kita sebagai pemerintah, sebagai aparatur negara harus memberikan hak dasar warga negara. Itu namanya hak," katanya.

Salah satu transformasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN adalah penerapan Pengukuran Terjadwal. Layanan tersebut kini telah diterapkan di 446 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia dengan target masa tunggu pengukuran maksimal tujuh hari.

Nusron menyebut rata-rata waktu tunggu pengukuran secara nasional saat ini berada di kisaran nol hingga satu hari. Ia mengatakan kondisi tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika masyarakat tidak mendapatkan kepastian mengenai jadwal pengukuran tanah.

"Dulunya masa tunggunya hanya tugas ngukur sama Allah SWT. Jelas tidak ada kepastian, ada yang cepat, ada yang lambat," ujarnya.

Selain layanan pengukuran, Kementerian ATR/BPN juga mulai menerapkan Peralihan Hak Terintegrasi atau layanan balik nama sertifikat. Program tersebut menargetkan penyelesaian maksimal 10 hari dan telah diterapkan di 17 Kantor Pertanahan.

Nusron menegaskan kepastian waktu pelayanan belum menjadi tujuan akhir. Menurutnya, pelayanan publik juga harus mampu memenuhi harapan dan menciptakan kepuasan masyarakat.

"Kalau sudah pasti kan harus menjawab ekspektasi masyarakat. Kan esensi daripada pelayanan publik adalah menciptakan kepuasan masyarakat," katanya.

Ia menilai ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terus meningkat. Karena itu, aparatur negara harus mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Transformasi layanan pertanahan tersebut, kata Nusron, merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan hak dasar masyarakat di bidang pertanahan dapat terpenuhi.

"Ini salah satu ikhtiar untuk memberikan karpet merah buat rakyat Indonesia dalam hal pelayanan publik," ujarnya.* (k/dh)

Neeltje tergabung dalam Tim Adil Makmur. Berdasarkan informasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Neeltje merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura.

Baca Juga:

• "Suatu Saat Kalian Harus Jadi Pemimpin," Pesan Haru Rico Waas untuk 48 Paskibraka Medan

Neeltje merupakan putri dari Aiwoisendin Hendrik Werimon dan Steffi Edithya Florence Awom.

Posisi cadangan pembawa baki dalam Tim Adil Makmur ditempati Ismi Ulfaidah yang berasal dari Sulawesi Barat. Ismi merupakan siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar dan putri dari Rahman serta Suburia.

Selain Neeltje, Tim Adil Makmur terdiri atas sejumlah anggota Paskibraka dari berbagai provinsi di Indonesia. Baruno Wicaksono dari Jawa Barat dipercaya sebagai Komandan Kelompok (Danpok) 17. Ia berasal dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi.

Sementara Danpok 8 diisi Atanasius Meyllano Frans Yogar dari Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang.

Posisi penggerek ditempati Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana dari Nusa Tenggara Barat, sedangkan pembentang dipercayakan kepada Mirza Rafi Navazani dari Kalimantan Barat.

Sejumlah anggota lain dalam kelompok tersebut juga berasal dari berbagai daerah, di antaranya Chintya Graciella Rorong dari Sulawesi Tengah, Cinzia Christovani Marantika dari Maluku, serta Felesia Rismaito Munthe dari Sumatera Utara.

Felesia tercatat sebagai siswi SMA Unggul Del. Keberadaan anggota Paskibraka dari berbagai wilayah tersebut mencerminkan keterwakilan daerah dalam pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan di tingkat pusat.

Selain 76 anggota Paskibraka tingkat pusat, sebanyak 24.397 anggota Paskibraka tingkat provinsi serta kabupaten dan kota juga menjalankan tugas dalam rangkaian upacara 17 Agustus 2026 di berbagai daerah di Indonesia.* (k/dh)

Potongan garis polisi berwarna kuning terlihat masih terpasang di bagian atap teras rumah Susanah pada Senin (17/8/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Garis serupa juga terlihat di sebuah bangunan di ujung gang yang biasa digunakan warga sebagai tempat berkumpul atau pos kamling.

Baca Juga:

• Selama Ini Kita Tak Menentukan Harga Sendiri, Pemerintah Siapkan Bursa Komoditas Icomex Mulai 2027

Pemasangan garis tersebut merupakan hasil pembahasan perangkat lingkungan, mulai dari Ketua RW, kepala desa hingga kepala dusun. Langkah itu dilakukan karena rumah Susanah terus didatangi awak media setelah namanya menjadi sorotan publik.

"Takutnya, khawatirnya mungkin jiwa anak-anaknya belum siap dengan kondisi yang tiba-tiba orang tuanya viral," kata Iis, dikutip dari Tribunnews.

Selain untuk membatasi keramaian, pemasangan garis pembatas tersebut disebut sebagai upaya menjaga kondisi psikologis anak-anak Susanah yang ikut terdampak sorotan setelah nama ibunya viral.

Warga setempat juga mengatur aktivitas peliputan di sekitar rumah Susanah. Wartawan yang hendak melakukan peliputan diminta berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat lingkungan agar kegiatan media tidak mengganggu warga.

Iis menyebut pemerintah, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos), sempat melakukan pengambilan gambar di lokasi tanpa berkoordinasi dengan perangkat lingkungan. Kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam memperketat pengaturan akses di sekitar rumah Susanah untuk sementara waktu.

Nama Susanah mencuat setelah disebut Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan Susanah sebagai warga Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah sekitar Rp700.000 per kilogram.

"Hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah sekitar Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan Program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan publik, terutama mengenai angka upah Rp700.000 per kilogram. Namun, besaran tersebut hingga kini belum terverifikasi secara independen.

Di sisi lain, warga sekitar menyebut pekerjaan Susanah berbeda dari narasi yang beredar. Menurut Iis, profesi sebagai pengupas bawang tidak dikenal di lingkungan Kampung Ciuncal, khususnya RT 01.

"Di Kampung Ciuncal ini, terutama di RT 01, tidak ada profesi pengupas bawang ya," ujar Iis.

Iis menjelaskan Susanah diketahui membuat kain majun pada pagi hari. Pada siang hingga sore, Susanah disebut bekerja mencuci ompreng di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sementara itu, suami Susanah, Didim, disebut bekerja serabutan. Ia disebut menjalani pekerjaan sebagai kuli bangunan hingga menerima pekerjaan memperbaiki rumah warga.* (k/dh)