Acara tersebut menghadirkan Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya menjaga nalar kritis, idealisme, dan keberlanjutan proses kaderisasi di tubuh organisasi HMI.

Baca Juga:

• IHSG Melemah, Purbaya Tetap Pede Tembus 10.000 Tahun Ini

"Kader HMI harus tetap menjaga idealisme perjuangan dengan terus melaksanakan tugas kaderisasi. Kaderisasi adalah ruh organisasi yang harus dijaga dan diteruskan," ujar Agus Purwanto di hadapan peserta.

Ia menjelaskan, proses kaderisasi yang ia jalani hingga jenjang Latihan Kader III (LK III), Senior Course, hingga berbagai pelatihan kepemimpinan menjadi bekal penting dalam membentuk karakter dan pola pikir kritis.

Agus yang juga dosen tetap Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai itu menambahkan bahwa HMI bukan hanya organisasi mahasiswa, tetapi juga ruang pembentukan intelektual, karakter, dan kepemimpinan bagi generasi muda Islam.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi antara narasumber dan peserta. Para kader membahas berbagai isu terkait nilai perjuangan, kepemimpinan, serta tantangan kaderisasi di era modern.

Ketua Umum Komisariat Al-Ishlahiyah Binjai, Dimas Ar Ridzuan, mengapresiasi kehadiran Dr. Agus Purwanto yang dinilai memberikan motivasi besar bagi kader muda HMI.

"Kehadiran beliau menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berproses dan berjuang di HMI," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, panitia berharap nilai-nilai perjuangan HMI tetap terjaga dan mampu melahirkan kader yang berintegritas, kritis, serta berkontribusi bagi masyarakat.*

(dh)

Purbaya menjelaskan, langkah yang dilakukan pemerintah bukan dengan intervensi langsung di pasar valuta asing, melainkan melalui penguatan stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) atau bond market.

Baca Juga:

• Prabowo Soroti Bunga PNM 24 Persen, Purbaya Siapkan Skema Kredit Murah untuk Rakyat Kecil

Ia menambahkan, stabilitas di pasar obligasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga arus investasi agar tidak semakin menekan nilai tukar rupiah.

"Kita akan bantu sedikit-sedikit nanti," katanya.

Menurut Purbaya, saat ini pasar obligasi mulai menunjukkan perbaikan seiring masuknya kembali investor asing ke instrumen keuangan domestik. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal positif bagi stabilitas keuangan nasional.

"Asing juga masuk sih. Ini kayaknya bond-nya sudah mulai stabil lagi. Dan kita lihat ke depan seperti apa. Tapi yang jelas kita monitor kondisi di pasar bond sekarang," ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan opsi pembelian kembali (buyback) Surat Berharga Negara di pasar sekunder. Kebijakan ini akan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari penguatan pasar keuangan.

Di sisi lain, Purbaya memastikan pelemahan rupiah belum berdampak signifikan terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk subsidi energi. Hal ini karena pemerintah telah melakukan perhitungan risiko dengan asumsi harga minyak yang lebih tinggi.

"Jadi enggak ada masalah. Saya enggak harus hitung ulang," tegasnya.

Ia juga menyebut pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor energi dan pertambangan guna menjaga ketahanan ekonomi nasional.*

(oz/dh)

"Selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus Tahun 2026 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Semoga peringatan ini membawa kedamaian, sukacita, dan semangat baru dalam membangun kehidupan yang harmonis," kata Nasaruddin dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga:

• Komnas PA Usul Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak, Dorong Penegakan Hukum Maksimal dan Efek Jera

Ia menilai nilai-nilai agama seperti kasih, pengorbanan, keadilan, dan perdamaian harus terus dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi membangun masyarakat yang rukun dan saling menghormati.

"Setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral yang relevan bagi kehidupan bersama, seperti nilai kasih, pengorbanan, keadilan, dan perdamaian," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak umat Kristiani untuk terus berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui penguatan solidaritas, kepedulian sosial, serta kerja sama lintas elemen masyarakat.

"Nilai-nilai agama perlu dihadirkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari bersama-sama menjaga harmoni, memperkuat persatuan, dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia," tutupnya.*

(d/dh)

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian Indonesia di luar negeri, khususnya pelayanan Atase Imigrasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini Masih Merangkak Naik, Cabai Rawit Hampir Sentuh Rp70 Ribu per Kg

Maruli menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan kepada seluruh WNI, termasuk mereka yang menghadapi persoalan administratif maupun hukum.

"Paspor bukan sekadar dokumen perjalanan, tetapi simbol kehadiran negara terhadap warga negaranya di luar negeri. Negara harus mampu menghadirkan pendekatan yang humanis tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Maruli Siahaan.

Ia juga menyoroti persoalan WNI yang tidak memiliki dokumen resmi serta pekerja migran nonprosedural yang rentan terhadap eksploitasi, masalah hukum, hingga ancaman keimigrasian.

Menurutnya, sistem perlindungan WNI perlu diperkuat melalui layanan bantuan hukum, pengaduan cepat, serta komunikasi aktif dengan komunitas pekerja migran di berbagai wilayah Belanda.

Selain itu, Maruli juga menyoroti peningkatan jumlah diaspora Indonesia yang kini aktif di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Ia menilai perlu adanya sistem pendataan dan layanan digital yang lebih terintegrasi agar perlindungan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran Indonesia–Belanda. Maruli menekankan pentingnya sosialisasi administrasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dalam kesempatan itu, DPR RI juga menyoroti keterbatasan akses layanan keimigrasian bagi WNI yang tinggal di luar kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, hingga Groningen. Ia mendorong adanya layanan jemput bola serta digitalisasi pelayanan.

Kunjungan kerja tersebut juga menjadi ajang pembelajaran sistem keimigrasian Belanda, termasuk pengawasan orang asing, intelijen keimigrasian, dan koordinasi antar-lembaga.

Maruli berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi referensi dalam memperkuat reformasi layanan keimigrasian Indonesia agar lebih modern, adaptif, dan humanis.*

(dh)

Pendalaman itu dilakukan penyidik KPK saat memeriksa Komisaris PT Karabha Digdaya, Joko Prihanto, sebagai saksi pada Rabu (13/5/2026).

Baca Juga:

• Usai Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 Miliar Jadi Sorotan, Gus Ipul Nonaktifkan 2 Pejabat Kemensos

"Saksi didalami pengetahuannya sebagai Komisaris atas pengeluaran-pengeluaran PT KRB, khususnya untuk pemberian kepada pihak di PN Depok," ujar Budi, Kamis (14/5/2026).

Selain itu, KPK juga memanggil dua saksi lain, yakni Komisaris Utama PT Karabha Digdaya Yanis Daniarto dan PNS Zia Ul Jannah Idris. Namun, keduanya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.

KPK menyatakan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap eksekusi pengosongan lahan di PN Depok. Mereka terdiri dari unsur hakim, juru sita, serta pihak swasta.

Kasus ini berawal dari sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, yang kemudian dimenangkan PT Karabha Digdaya melalui putusan pengadilan.

Namun, dalam proses eksekusi lahan, terjadi dugaan permintaan fee sebesar Rp 1 miliar yang kemudian disepakati menjadi Rp 850 juta untuk mempercepat proses eksekusi.

Uang tersebut diduga berasal dari pencairan dana melalui mekanisme invoice fiktif yang melibatkan pihak konsultan perusahaan.

Pada Februari 2026, KPK kemudian melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam pengembangan perkara tersebut.

KPK menegaskan masih terus menelusuri aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap tersebut.*

(k/dh)

Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang hampir menyentuh Rp70 ribu per kilogram. Harga komoditas ini naik 7,64 persen menjadi Rp69.750 per kg.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.500, Menkeu Purbaya: Tak Perlu Panik, Tak Seburuk Krisis Moneter 1998

Untuk komoditas cabai lainnya, cabai merah besar naik 7,09 persen menjadi Rp55.150 per kg, sedangkan cabai merah keriting naik menjadi Rp50.000 per kg. Daging ayam ras juga ikut naik 5,89 persen menjadi Rp41.350 per kg.

Sementara itu, gula pasir premium turut mengalami kenaikan menjadi Rp20.900 per kg, diikuti minyak goreng kemasan bermerek yang naik menjadi Rp24.400 per liter, serta telur ayam ras yang naik ke Rp31.600 per kg.

Meski demikian, sejumlah komoditas pangan lainnya justru mengalami penurunan harga. Beras berbagai kualitas tercatat kompak turun, termasuk beras medium dan premium.

Penurunan juga terjadi pada cabai rawit hijau yang turun cukup dalam sebesar 24,24 persen menjadi Rp37.350 per kg. Harga daging sapi kualitas I dan II juga turun masing-masing menjadi Rp136.400 per kg dan Rp130.800 per kg.

Dengan kondisi ini, pergerakan harga pangan masih menunjukkan fluktuasi di tengah dinamika pasokan dan distribusi kebutuhan pokok di pasar domestik.*

(oz/dh)

Selama berada di Medan, Brazier bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution serta Wali Kota Medan Rico Waas untuk membahas penguatan kerja sama di bidang ekonomi dan pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Pengangguran di Sumatera Utara Mulai Turun, Program MBG Disebut Ikut Bantu Serap Tenaga Kerja

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Brazier juga menghadiri kegiatan Social Venture Program Competition yang digelar Kedutaan Besar Australia bersama media Narasi. Kegiatan itu menampilkan gagasan inovatif anak muda Indonesia dalam menjawab tantangan sosial.

Ia turut hadir bersama pendiri Narasi, Najwa Shihab, dalam forum yang menekankan pentingnya peran generasi muda dalam inovasi sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum peluncuran Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI) 2026 di Medan. Acara tersebut menampilkan sejumlah film karya sineas Indonesia dan Australia sebagai bagian dari diplomasi budaya kedua negara.

Brazier juga meninjau salah satu peternakan sapi potong milik perusahaan Australia di Sumut, PT Juang Jaya Abdi Alam, untuk melihat langsung peluang penguatan investasi dan perdagangan di sektor pangan dan agribisnis.

Dalam agenda lainnya, Dubes Australia itu juga bertemu dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Sumut serta mitra program INKLUSI, yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

Kunjungan ini menegaskan komitmen Australia untuk memperkuat hubungan strategis dengan Indonesia, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pendidikan, budaya, dan sosial kemasyarakatan.*

(oz/dh)

Amran menyebut capaian tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Stok beras nasional saat ini dikelola oleh Perum Bulog melalui berbagai program stabilisasi pangan.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Hadiri Rakor Kemensos RI, Percepat Realisasi Pembangunan Sekolah Rakyat

Menurut Amran, peningkatan stok beras tersebut ditopang oleh tingginya produksi dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia mencapai 34,6 juta ton.

Sementara itu, lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) memperkirakan produksi nasional mencapai 36 juta ton, dan United States Department of Agriculture (USDA) mencatat angka serupa di level 34,6 juta ton.

Dari berbagai data tersebut, Indonesia diperkirakan mencatat surplus beras hingga 4 juta ton pada tahun ini.

"Jadi tiga data, baik dari dunia maupun nasional, menunjukkan produksi kita sekitar 34 juta ton dan itu surplus 4 juta ton," ujarnya.

Amran juga membandingkan capaian saat ini dengan rekor stok beras nasional sebelumnya, yakni pada 1984 yang hanya mencapai 2,6 juta ton saat Indonesia menerima penghargaan dari FAO.

"Sekarang di era Presiden Prabowo, kita mencapai 5,3 juta ton dan kembali mendapat pengakuan dari FAO," tambahnya.*

(in/dh)

Menurut Romy, pembangunan IKN tetap bisa berjalan dengan pendekatan yang lebih realistis, bertahap, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara serta prioritas nasional saat ini.

Baca Juga:

• MK Kembali Tolak Gugatan Kuota Internet Hangus, Dinilai Kabur dan Tak Penuhi Unsur Hukum

Ia menjelaskan, putusan MK justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyiapkan proses transisi ibu kota secara lebih matang, baik dari sisi infrastruktur, birokrasi, ekonomi, maupun kesiapan sosial masyarakat.

Romy menilai pembangunan IKN tetap memiliki nilai strategis jangka panjang bagi Indonesia. Menurutnya, kawasan Nusantara dapat diarahkan menjadi pusat pemerintahan modern berbasis lingkungan sekaligus simbol transformasi pembangunan nasional berkelanjutan.

"IKN memiliki potensi besar menjadi pusat tata kelola pemerintahan modern, pusat transisi energi, ketahanan pangan, hingga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan," katanya.

Politikus DPR itu juga menyebut IKN saat ini dapat difungsikan secara bertahap sebagai kawasan strategis kepresidenan sambil menunggu kesiapan penuh pemindahan pusat pemerintahan nasional.

Ia membandingkan posisi IKN dengan sejumlah kawasan istana negara lainnya seperti Istana Bogor, Istana Cipanas, dan Istana Tampaksiring yang memiliki fungsi strategis kenegaraan.

"Untuk saat ini, IKN bisa difungsikan bertahap sebagai kawasan istana kepresidenan strategis sebelum menjadi pusat pemerintahan nasional secara penuh," ujarnya.

Romy pun mengajak seluruh elemen bangsa agar melihat pembangunan IKN sebagai investasi jangka panjang negara, bukan sekadar proyek pembangunan biasa.

"Yang terpenting adalah bagaimana proses transisinya dilakukan secara konstitusional, realistis, efisien, dan tetap menjaga stabilitas nasional serta kepentingan rakyat Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam putusannya, MK menegaskan status Jakarta masih sebagai ibu kota negara hingga diterbitkannya keputusan presiden mengenai pemindahan resmi pusat pemerintahan ke IKN Nusantara.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang digelar pada Rabu (13/5/2026).

MK menyatakan bahwa selama belum ada Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota, maka Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia demi menjaga kepastian hukum dan kesinambungan ketatanegaraan.*

(an/dh)

Statistik Ahli Utama BPS Sumut, Misfaruddin, mengatakan jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara pada Februari 2026 mencapai 8,135 juta orang. Dari angka tersebut, sebanyak 7,727 juta orang telah bekerja, sementara sekitar 408 ribu orang masih berstatus pengangguran.

Baca Juga:

• Kunjungi Lapas Kelas I Medan, Maruli Siahaan Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai Aturan Pemerintah

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka di Sumut turun sebesar 0,04 persen poin dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini dinilai menjadi sinyal positif terhadap kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara.

Dari sisi lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi mencapai 27,85 persen. Posisi berikutnya ditempati sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 20,45 persen serta sektor Industri sebesar 10,18 persen.

Meski demikian, struktur ketenagakerjaan di Sumut masih didominasi sektor informal. Tercatat sebanyak 4,475 juta orang atau sekitar 57,91 persen bekerja di sektor informal, sedangkan sektor formal hanya menyerap 42,09 persen tenaga kerja.

Menurut Misfaruddin, kualitas tenaga kerja juga masih menjadi tantangan tersendiri. Mayoritas pekerja di Sumut didominasi lulusan SMA atau sederajat dengan persentase mencapai 29,85 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran tertinggi justru ditemukan pada lulusan Diploma I, II, dan III dengan angka mencapai 9,14 persen.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan, menilai penurunan angka pengangguran di Sumut patut diapresiasi meski belum terlalu signifikan.

Ia menyebut salah satu faktor yang membantu penyerapan tenaga kerja pada awal 2026 adalah implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

"Penyerapan tenaga kerja dari kehadiran dapur MBG menjadi salah satu pintu masuk yang membuat tingkat pengangguran alami penurunan," kata Gunawan.

Namun demikian, Gunawan mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri. Sebab, jumlah pengangguran di Sumut dinilai masih relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, pertumbuhan lapangan kerja masih belum mampu mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja baru setiap tahunnya.

"Jangan berpuas hati, jumlah masyarakat yang menganggur relatif tidak mengalami perbaikan yang berarti," ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara masih membutuhkan penguatan investasi dan perluasan sektor formal agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja berkualitas di masa mendatang.*

(mi/dh)

Pernyataan itu disampaikan Xi Jinping dalam pidato pembukaan pertemuan bilateral kedua pemimpin negara adidaya tersebut di Balai Besar Rakyat, Beijing.

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan Subsidi Pangan Impor Jika Harga Tembus HET Imbas Rupiah Melemah ke Rp 17.500 per Dolar AS

Xi juga menyinggung kondisi geopolitik dunia yang disebutnya tengah berada di persimpangan penting. Menurut dia, hubungan China dan Amerika Serikat akan menentukan arah stabilitas global ke depan.

Dalam kesempatan itu, Xi turut menyoroti istilah "Perangkap Thucydides", yakni teori yang menggambarkan potensi konflik ketika kekuatan baru mulai menyaingi negara adidaya yang telah mapan.

"Pertanyaannya sekarang adalah apakah China dan AS dapat melampaui apa yang disebut Perangkap Thucydides dan mempelopori paradigma baru hubungan negara-negara besar," katanya.

Sementara itu, Donald Trump menyambut positif pertemuan tersebut dan memuji hubungan yang terjalin dengan Xi Jinping. Trump juga menyebut delegasi Amerika Serikat berharap pembicaraan dapat menghasilkan kerja sama perdagangan yang lebih baik.

Pertemuan Trump dan Xi Jinping menjadi sorotan dunia karena dinilai berpotensi memengaruhi arah ekonomi global, terutama setelah hubungan kedua negara sempat memanas akibat perang dagang dan kebijakan tarif impor beberapa tahun terakhir.

Trump diketahui tiba di Beijing menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One pada Rabu malam. Dalam lawatan dua hari tersebut, Trump turut membawa sejumlah bos perusahaan teknologi besar Amerika Serikat.

Beberapa tokoh bisnis yang ikut dalam rombongan antara lain CEO Nvidia Jensen Huang dan CEO Tesla Elon Musk. Kehadiran para petinggi perusahaan teknologi itu dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Washington ingin membuka peluang kesepakatan bisnis baru dengan Beijing.

Selain menggelar pertemuan resmi dan makan malam kenegaraan bersama Xi Jinping, Trump juga dijadwalkan mengunjungi Kuil Surga, salah satu situs bersejarah penting di China.

Kunjungan kali ini menjadi lawatan pertama presiden Amerika Serikat ke Beijing dalam hampir satu dekade sejak kunjungan Trump sebelumnya pada 2017 lalu.

Hubungan kedua negara diketahui sempat memanas usai Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi terhadap barang-barang China. Kebijakan tersebut memicu perang dagang yang berdampak luas terhadap ekonomi global sebelum kedua negara menyepakati gencatan dagang sementara pada Oktober tahun lalu.

Pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump kini dinilai menjadi momentum penting dalam menentukan arah hubungan dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut di tengah ketidakpastian global.*

(k/dh)

Kasus tersebut diungkap jajaran Polres Kepulauan Tanimbar bersama Polda Maluku. Penyidik bahkan telah melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

Baca Juga:

• Nadiem Disambut Haru Driver Ojol usai Dituntut 18 Tahun Penjara: Saya Tak Sendirian

"Penanganan perkara ini menunjukkan keseriusan Polres Kepulauan Tanimbar bersama Polda Maluku dalam menindak tegas praktik penyelundupan manusia yang melibatkan jaringan lintas negara," ujar AKBP Ayani, Rabu (13/5/2026).

Dari hasil penyidikan, Lin Xianzeng disebut mengatur seluruh perjalanan para WNA China mulai dari Jakarta hingga keberangkatan menggunakan kapal kayu dari wilayah Kepulauan Tanimbar menuju Australia.

Polisi mengungkap tersangka berperan dalam pemesanan tiket perjalanan, penyediaan penginapan, hingga pencarian kapal kayu yang digunakan untuk menyeberang ke Australia secara ilegal.

Tak hanya itu, tersangka juga diduga membiayai seluruh kebutuhan operasional pelayaran seperti bahan bakar minyak (BBM) dan konsumsi awak kapal maupun penumpang.

Penyidik turut menemukan aliran dana sebesar 50.000 Yuan atau lebih dari Rp100 juta yang diterima tersangka dari salah satu WN China yang ikut diberangkatkan.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka merekrut tiga warga lokal berinisial SL, M, dan KFM. Mereka diminta membantu pengiriman para WNA China menuju Australia dengan imbalan mencapai Rp60 juta.

Kasatreskrim Polres Kepulauan Tanimbar Iptu Rivaldy Said menjelaskan sembilan WNA China tersebut sempat masuk ke wilayah Australia sebelum akhirnya diamankan aparat keamanan setempat.

"Mereka diberangkatkan tanpa melalui pemeriksaan resmi otoritas imigrasi Indonesia maupun Australia," kata Rivaldy.

Kesembilan WN China yang diberangkatkan secara ilegal itu masing-masing bernama Lin Jian, Huang Tianhui, Weng Tong-tong, Ma Honghai, Wei Minghao, Weng Shengping, Chen Jie, Chen Jiatong, dan Yu Qinping.

Atas perbuatannya, Lin Xianzeng dijerat Pasal 120 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP terkait tindak pidana penyelundupan manusia.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi mengimbau masyarakat pesisir agar tidak tergiur tawaran aktivitas ilegal yang melibatkan jaringan internasional.

"Polda Maluku memberikan perhatian serius terhadap setiap tindak pidana lintas negara. Kami mengimbau masyarakat wilayah perbatasan agar tidak terlibat aktivitas pengiriman orang secara ilegal," tegas Rositah.

Sementara itu, tiga tersangka lokal yang membantu proses penyelundupan sebelumnya telah menjalani persidangan dan mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Saumlaki.*

(k/dh)

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman menyebut progres pembangunan sekolah di sejumlah daerah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Baca Juga:

• Program MBG Dinilai Terlalu Dipaksakan, DPR Ungkap Ribuan Dapur Belum Siap Operasi

Menurut Dudung, antusiasme masyarakat terhadap program Sekolah Garuda sangat tinggi. Tercatat sebanyak 6.738 siswa dari 34 provinsi telah mendaftar dalam program tersebut.

Ia menjelaskan, Kantor Staf Presiden (KSP) turut berperan dalam menyelesaikan berbagai hambatan teknis di lapangan, mulai dari koordinasi lintas kementerian hingga persoalan kewilayahan dan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie mengatakan keberadaan KSP menjadi bagian penting dalam proses pembangunan Sekolah Garuda sejak tahap awal.

"Tanpa KSP kita tidak bisa membangun Sekolah Garuda. Dari pembentukan Perpres sampai hal-hal mendadak yang harus segera diselesaikan," kata Stella.

Ia juga memastikan keberlanjutan operasional Sekolah Garuda telah dijamin negara melalui dukungan dana abadi pendidikan bersama Kementerian Keuangan dan LPDP.

"Sekolah Garuda mempunyai dana abadi. Investasi negara yang dibuat sekarang akan berlangsung selamanya," ujarnya.

Program Sekolah Garuda dibangun di sejumlah wilayah strategis di Indonesia seperti Belitung, Soe di Nusa Tenggara Timur, Tanjung Selor di Kalimantan Utara hingga Sulawesi Tenggara. Pemerintah menargetkan pemerataan akses pendidikan bagi siswa berprestasi dari seluruh daerah.

Dari proses seleksi terbaru, sebanyak 320 peserta lolos hingga tahap keempat. Mayoritas peserta berasal dari luar Pulau Jawa seperti Sumatera Utara, Bangka Belitung, NTT dan Kalimantan Utara.

Stella menyebut sebagian besar peserta penerima beasiswa penuh berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, namun memiliki prestasi akademik tinggi dengan rata-rata nilai mencapai 88.

Ia mengibaratkan investasi pendidikan melalui Sekolah Garuda seperti membangun tim nasional sepak bola Indonesia.

"Kita tidak pernah ragu membangun stadion terbaik untuk timnas sepak bola. Di pendidikan, inilah jawaban Presiden," ucap Stella.

Pemerintah berharap Sekolah Garuda mampu melahirkan generasi unggul Indonesia yang mampu bersaing di tingkat dunia, termasuk melahirkan peraih Nobel dari Tanah Air di masa depan.*

(k/dh)

Dalam kunjungannya, Maruli menyoroti kondisi over kapasitas penghuni lapas yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, solusi seperti remisi maupun pengurangan masa tahanan bagi warga binaan yang memenuhi syarat perlu didorong agar kapasitas lapas kembali normal.

Baca Juga:

• Kunjungi Lapas Kelas I Medan, Maruli Siahaan Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai Aturan Pemerintah

Maruli juga mengapresiasi pembinaan yang dilakukan pihak lapas terhadap warga binaan. Ia menilai program pembinaan rohani hingga pelatihan keterampilan berjalan cukup baik.

Menurutnya, kerja sama Lapas Kelas I Medan dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi langkah positif, terutama dalam pelatihan penanganan pertama bagi warga binaan ketika terjadi kondisi darurat kesehatan di dalam lapas.

"Pembinaan rohani berjalan baik, termasuk pelatihan-pelatihan untuk warga binaan. Tadi juga ada kerja sama dengan PMI untuk pelatihan penanganan pertama kalau ada warga binaan sakit atau cedera," katanya.

Selain itu, Maruli turut meninjau fasilitas klinik dan dapur lapas. Ia menyebut kondisi kebersihan lapas cukup baik, meski ada beberapa fasilitas dapur yang masih perlu dibenahi.

"Nanti kita sarankan kepada Kalapas supaya diajukan ke kementerian terkait kekurangan peralatan dapur agar bisa segera dilengkapi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Medan, Fanika Affandi menegaskan pihaknya terus memperketat pengawasan di lingkungan lapas, termasuk dalam menangani kasus penipuan digital seperti love scamming.

Menurut Fanika, pihak lapas telah menerapkan sejumlah langkah pengawasan, termasuk peluncuran aplikasi Simwas Pim atau Sistem Pengawasan Pimpinan.

"Kami sudah melaksanakan pengawasan ketat di lapangan dan menerapkan aplikasi Simwas Pim untuk memperkuat sistem pengawasan secara berjenjang," jelas Fanika.

Terkait program MBG, Fanika menyebut pihaknya masih melakukan pembahasan terkait titik lokasi dapur SPPG di kawasan Tanjung Gusta karena harus menyesuaikan aturan jarak antar dapur MBG.

"Kalau di Sumut sudah ada beberapa titik seperti Langkat, Tebing Tinggi, dan Sibolga. Untuk kawasan Tanjung Gusta masih dibahas karena jaraknya cukup dekat dengan SPPG lain," ujarnya.

Maruli menambahkan, pembangunan dapur MBG harus mengikuti aturan radius agar tidak terjadi tumpang tindih pelayanan yang justru merugikan program pemerintah.

"Kalau memang sudah ada MBG lain di lokasi tersebut, maka tidak boleh terlalu dekat. Harus mengikuti aturan radius supaya program Presiden ini berjalan maksimal dan tidak tumpang tindih," tegasnya.*

(dh)

Hingga Mei 2026, Ditjen PAS menargetkan sekitar 70 titik dapur MBG beroperasi di berbagai lapas dan rumah tahanan di Indonesia. Di Sumut sendiri, program tersebut telah berjalan di sejumlah daerah seperti Langkat, Tebing Tinggi, dan Sibolga dengan melibatkan langsung warga binaan dalam pengelolaannya.

Baca Juga:

• Program MBG Dinilai Terlalu Dipaksakan, DPR Ungkap Ribuan Dapur Belum Siap Operasi

"Kami melihat langsung kondisi dapur yang dikelola warga binaan. Ada beberapa yang memang masih perlu dibenahi, terutama terkait fasilitas dan peralatan dapur. Nanti akan kita dorong agar diajukan ke kementerian supaya kekurangannya bisa dilengkapi," ujar Maruli, Rabu (13/5/2026).

Ia juga menyoroti aturan jarak antar dapur MBG agar tidak terjadi tumpang tindih distribusi layanan di satu wilayah. Menurutnya, pemerintah telah menetapkan ketentuan radius antar titik dapur SPPG.

"Kalau di satu lokasi sudah ada MBG lain, maka tidak boleh terlalu berdekatan. Ada aturan radius agar penyaluran tidak dobel dan lebih merata," katanya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Medan, Fanika Affandi mengatakan pihaknya masih melakukan kajian dan persiapan matang terkait lokasi dapur MBG di kawasan Tanjung Gusta, Medan.

"Di Sumut memang sudah ada beberapa titik yang berjalan. Untuk wilayah Tanjung Gusta masih dalam pembahasan karena harus melihat kesiapan lokasi serta aturan jarak antar dapur MBG," ujar Fanika.

Menurutnya, aturan tersebut penting agar program MBG berjalan efektif tanpa menimbulkan penumpukan layanan di satu kawasan tertentu.

Program MBG di lingkungan lapas tidak hanya bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keterampilan kerja bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.*

(dh)

Saat keluar dari ruang sidang, Nadiem tampak menghampiri para driver ojol yang telah menunggu di area pengadilan. Suasana haru pun tak terhindarkan ketika mantan bos Gojek itu berjabat tangan hingga berpelukan dengan beberapa pengemudi.

Baca Juga:

• Dituntut 18 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Mengaku Patah Hati: Saya Cinta Negara Ini

"Saya enggak merasa sendirian, saya merasakan pasukan di belakang saya selalu. Terima kasih, terima kasih," kata Nadiem sambil menahan tangis.

Setelah menyampaikan rasa terima kasihnya, Nadiem berpamitan kepada para driver ojol karena harus menjalani operasi di rumah sakit. Dalam kesempatan itu, dia juga mengaku yakin Tuhan akan memberikan jalan terbaik atas persoalan yang dihadapinya.

"Saya ke rumah sakit ya, terima kasih. Saya yakin Tuhan nggak akan diam, Tuhan tidak akan diam. Nggak bisa ini kayak gini terus," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek.

Dalam dakwaan, Nadiem disebut melakukan perbuatan melawan hukum bersama sejumlah pihak, di antaranya konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias IBAM, mantan Direktur SD Sri Wahyuningsih, serta mantan Direktur SMP Mulyatsyah.

Jaksa menyebut proyek tersebut merugikan negara hingga Rp2,1 triliun. Namun dalam putusan perkara terdakwa lain, nilai kerugian negara disebut meningkat menjadi sekitar Rp5,2 triliun akibat dugaan mark up pengadaan Chromebook dan aktivasi CDM.

Kasus ini masih menjadi perhatian publik karena melibatkan proyek digitalisasi pendidikan berskala nasional yang sebelumnya digadang-gadang menjadi program transformasi pendidikan Indonesia.*

(in/dh)

Stabilnya harga emas juga terjadi pada nilai buyback atau harga jual kembali yang masih bertahan di angka Rp2.656.000 per gram.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Kamis Ini: Banda Aceh Berpotensi Petir, Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Ringan

Dalam ketentuannya, transaksi penjualan emas dikenakan potongan pajak sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Untuk transaksi buyback di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Sementara itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai bukti potong pajak resmi.

Berikut rincian harga emas Antam terbaru Kamis pagi ini:

- 0,5 gram: Rp1.469.500
- 1 gram: Rp2.839.000
- 2 gram: Rp5.618.000
- 3 gram: Rp8.402.000
- 5 gram: Rp13.970.000
- 10 gram: Rp27.885.000
- 25 gram: Rp69.587.000
- 50 gram: Rp139.095.000
- 100 gram: Rp278.112.000
- 250 gram: Rp695.015.000
- 500 gram: Rp1.389.820.000
- 1.000 gram: Rp2.779.600.000

Harga emas Antam sendiri masih menjadi perhatian investor sebagai instrumen lindung nilai di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan internasional.*

(an/dh)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyebut informasi yang diterimanya dari internal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan jumlah dapur MBG yang ditutup sementara telah mencapai lebih dari 4.000 unit. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding data resmi pemerintah yang sebelumnya menyebut 1.738 dapur dihentikan operasionalnya.

Baca Juga:

• 200 Siswa Keracunan MBG di Surabaya, BGN Akui SPPG Tembok Dukuh Langgar SOP

Charles mengungkapkan, mayoritas dapur MBG yang dihentikan operasionalnya tidak memenuhi standar dasar, mulai dari higienitas, kualitas bahan pangan, kesiapan sumber daya manusia, hingga sarana dan prasarana yang belum sesuai standar operasional.

Ia menilai terdapat sejumlah dapur yang dipaksakan beroperasi meski belum benar-benar siap melayani masyarakat.

"Jangan sampai target percepatan justru mengorbankan standar keamanan pangan dan kualitas layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Charles, program MBG menyangkut kesehatan anak-anak sehingga standar keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Ia mengingatkan agar program strategis nasional tersebut tidak berubah menjadi persoalan baru akibat lemahnya pengawasan di lapangan.

"Dengan jumlah suspend yang sangat besar, BGN perlu melakukan evaluasi total, bukan sekadar penutupan sementara," tegasnya.

Komisi IX DPR juga memberikan tiga catatan penting kepada BGN. Pertama, evaluasi mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur. Kedua, audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan quality control di lapangan. Ketiga, evaluasi pola target yang dinilai terlalu mengejar kuantitas dibanding kesiapan operasional.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom RI) M Qodari menyebut sebanyak 1.738 dapur MBG dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar pelaksanaan program.

"Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar," ujar Qodari.

Pemerintah memastikan evaluasi dan pembenahan terus dilakukan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal dan aman bagi masyarakat penerima manfaat.*

(d/dh)

Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Ferdy Sambo Kuliah S2 Teologi dari Penjara, Ditjen Pas Tegaskan Bukan Perlakuan Khusus

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Keikutsertaan Kabupaten Asahan dalam rakor ini merupakan tindak lanjut atas surat Sekretariat Jenderal Kemensos Nomor 1779/1/PR.01.04/5/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang Usulan Alternatif Lokasi Potensial Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.

Kabupaten Asahan sendiri ditetapkan sebagai salah satu daerah yang telah memenuhi readiness criteria atau kriteria kesiapan sebagai calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahap II.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan siap menindaklanjuti seluruh tahapan dan persyaratan yang diperlukan demi mempercepat realisasi program strategis nasional tersebut.

"Kami berkomitmen mempersiapkan seluruh kebutuhan mulai dari kesiapan lahan, dukungan utilitas, kelengkapan administrasi hingga koordinasi lintas perangkat daerah sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung program Sekolah Rakyat," ujarnya.

Menurutnya, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dr. Robben Rico, S.H., M.Si., menegaskan pihaknya bersama Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat akan terus melakukan percepatan penetapan lokasi pembangunan, pengecekan kesiapan lahan, pemenuhan dokumen administrasi, hingga dukungan infrastruktur dasar di daerah calon penerima program.

Ia juga memastikan Kabupaten Asahan masuk dalam usulan prioritas pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berdasarkan hasil survei lapangan, pemenuhan kriteria kesiapan, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Dengan masuknya Kabupaten Asahan dalam tahapan lanjutan program tersebut, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas.

Kegiatan rapat koordinasi berlangsung aman, lancar, dan sukses.*

(dh)

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mengatakan banyak aturan yang saling tumpang tindih sehingga membuat proses perizinan berjalan lambat dan tidak efisien.

Baca Juga:

• DPR Soroti Haji Ilegal WNI, Imigrasi Diminta Perketat Pengawasan Jelang Puncak Haji 2026

Menurutnya, lemahnya koordinasi antarlembaga juga menjadi penyebab utama sulitnya investasi berkembang cepat di Indonesia. Kondisi tersebut, kata dia, sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh.

Sarmuji mengaku bersyukur Presiden Prabowo secara terbuka menyoroti persoalan birokrasi yang dianggap menghambat dunia usaha dan investasi nasional.

"Persoalan ini memang sudah lama terjadi dan terus diupayakan jalan keluarnya, tetapi belum juga terurai," katanya.

Sekjen Partai Golkar itu menilai pemerintah perlu segera melakukan sinkronisasi regulasi untuk memangkas hambatan investasi. Ia menyebut langkah deregulasi menjadi salah satu solusi yang harus kembali diperkuat.

"Harus disisir seluruh aturan yang membuat investasi terhambat. Dulu ada istilah deregulasi," ucapnya.

Selain itu, koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi pemerintah juga dinilai harus diperkuat agar pelayanan perizinan lebih cepat dan efektif.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku jengkel terhadap lambatnya proses pengurusan izin usaha di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut membuat banyak investor berpindah ke negara lain yang memiliki birokrasi lebih sederhana.

Dalam arahannya di acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026), Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga memperbaiki sistem birokrasi.

"Permudah perizinan, jangan dipersulit," tegas Prabowo.

Prabowo juga membandingkan proses perizinan di Indonesia dengan negara lain yang disebut hanya membutuhkan waktu dua minggu. Sementara di Indonesia, proses serupa bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun.

Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan reformasi birokrasi agar iklim investasi Indonesia lebih kompetitif dan mampu menarik investor asing maupun domestik.*

(d/dh)