MEDAN — Seorang perempuan berinisial AN (26) diamankan aparat kepolisian setelah mengancam karyawan toko ponsel dengan sebilah parang di Kota Medan, Sumatera Utara.

Aksi tersebut terjadi di sebuah gerai PStore di Jalan Selamat, Kecamatan Medan Amplas, pada Jumat siang, 17 April 2026.

Baca Juga:

• Emosi Dipicu Kabar Perselingkuhan Istrinya, Pria di Sunggal Nekat Bakar Rumah Ibu Sendiri

Sebelumnya, AN mengaku telah memesan iPhone 13 melalui akun yang mengatasnamakan toko tersebut.

"Pelaku datang karena merasa telah memesan handphone kepada seseorang yang mengaku bekerja di PStore," kata Poltak, Sabtu, 18 April 2026.

Setibanya di lokasi, AN meminta pertanggungjawaban kepada karyawan toko dan menuntut uangnya dikembalikan.

Dalam kondisi emosi, ia kemudian mengeluarkan parang dan mengancam.

Polisi menyebut, setelah dilakukan penjelasan oleh pihak toko, diketahui bahwa transaksi yang dilakukan AN bukan melalui akun resmi milik PStore.

Korban diduga tertipu oleh pelaku penipuan yang mencatut nama toko tersebut di media sosial.

Menurut keterangan AN kepada polisi, ia awalnya tergiur promosi iPhone 13 seharga Rp 2 juta yang dilihat di TikTok.

Setelah melakukan transfer, pelaku penipuan kembali meminta tambahan uang secara bertahap hingga total kerugian mencapai Rp 10 juta.

"Saya sudah transfer sampai Rp 10 juta, tapi handphone yang dijanjikan tidak pernah dikirim," ujar AN kepada petugas.

Polisi kemudian mengamankan AN untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana pengancaman.

Sementara itu, kasus penipuan yang dialami AN juga tengah didalami.

Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi daring, terutama memastikan keaslian akun penjual sebelum melakukan pembayaran.*

(d/ad)

JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum balik terhadap pihak-pihak yang menuding dirinya melakukan penistaan agama.

Namun, ia mengaku masih mengedepankan sikap memaafkan dan menyerahkan persoalan tersebut kepada hukum serta masyarakat.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla: Kasih Tau Semua Termul, Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!

Meski membuka kemungkinan melapor balik, JK menegaskan langkah tersebut belum menjadi keputusan final.

Ia menyebut masih mengkaji dasar hukum dari tudingan yang diarahkan kepadanya.

Menurut JK, pihak-pihak yang menuding dirinya tidak memahami konteks pernyataan yang dipersoalkan dan dinilai tidak memiliki keterlibatan langsung dalam upaya penyelesaian konflik yang pernah ia tangani, termasuk di Maluku.

"Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tahu mereka semua, orang yang besar ngomong, apa yang dia lakukan saat konflik itu?" ujar JK.

JK juga mengungkapkan adanya rencana sejumlah pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa untuk membela dirinya. Namun, ia mengaku telah meminta agar aksi tersebut dibatalkan.

"Orang-orang mau demo, saya bilang jangan. Di Makassar mau demo besar-besaran, saya larang," kata dia.

Meski demikian, JK menegaskan tidak bisa menghalangi masyarakat yang ingin melaporkan pihak-pihak yang dianggap menyebarkan fitnah terhadap dirinya.

Ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada mekanisme hukum.

"Secara hukum, kami serahkan pada tim hukum, serahkan ke masyarakat. Banyak masyarakat yang mau melaporkan," ujarnya.

JK menambahkan, dirinya memilih bersikap tenang dan tidak mengambil langkah emosional dalam menghadapi polemik tersebut.

"Saya diam saja, tapi masyarakat tidak bisa ditahan kalau mereka mau mengadukan ke hukum," kata dia.*

(oz/ad)

JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menjadi Presiden RI.

Ia menyebut dirinya turut membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur DKI.

Baca Juga:

• Tokoh Lintas Agama Minta Kasus Pernyataan JK Tak Dibawa ke Ranah Hukum

Ia juga menanggapi tudingan yang menyebut dirinya mendanai pihak tertentu untuk memperpanjang perkara tersebut.

"Kasih tahu semua itu termul-termul itu. Jokowi jadi Presiden karena saya. Setuju? Setuju. Tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden," ujar JK dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.

JK mengklaim dirinya turut meyakinkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar mengusung Jokowi sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Menurut dia, langkah tersebut menjadi titik awal naiknya karier politik Jokowi hingga ke kursi presiden.

Ia juga menyebut Megawati sempat meminta dirinya mendampingi Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014.

"Ibu Mega bilang, 'Jangan, Pak Jusuf dampingi'. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Jusuf wakilnya," kata JK menirukan percakapan tersebut.

JK mengatakan keterlibatannya saat itu bukan atas permintaan pribadi, melainkan karena dorongan dari Megawati yang menilai Jokowi belum memiliki pengalaman politik nasional yang memadai.

Dalam kesempatan yang sama, JK kembali menyinggung polemik dugaan ijazah palsu Jokowi.

Ia menilai persoalan tersebut dapat segera diselesaikan apabila Presiden ke-7 RI itu menunjukkan ijazah aslinya ke publik.

"Sebenarnya sederhana persoalannya. Tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya. Saya yakin itu asli. Selesai," ujarnya.

Menurut JK, polemik yang berlarut-larut tersebut telah menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi, termasuk menguras waktu berbagai pihak serta biaya hukum yang tidak sedikit.

"Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan semua pihak," kata dia.*

(oz/ad)

JAKARTA — Sejumlah tokoh lintas agama mendorong agar polemik pernyataan "mati syahid" yang disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak dilanjutkan ke ranah hukum.

Mereka meminta pihak yang keberatan mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Sebut Rismon Sianipar Minta Bertemu: Mau Minta Uang, Saya Tolak

"Kalau ada sesuatu yang dianggap tidak cocok itu biasanya kita memanggil dengan empat mata. Kami selalu mengedepankan dialog," ujar Supit dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Sabtu, 18 April 2026.

Supit menilai konsep penodaan agama dalam perspektif Kristen masih bersifat terbuka untuk diperdebatkan dan belum memiliki batasan yang sepenuhnya baku.

Karena itu, ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak langsung dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

"Di dalam Kristiani itu istilah penodaan agama itu memang masih menjadi satu perdebatan juga. Apa itu penodaan agama, kapan itu terjadi, dan bagaimana ukurannya," kata dia.

Ia menambahkan, jika seluruh perbedaan tafsir keagamaan dibawa ke ranah hukum, maka potensi pelaporan akan menjadi sangat luas.

"Kalau itu dianggap penodaan agama, akan sangat banyak yang terlapor," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Kesatuan Aksi Pemuda Kristen Indonesia (KAPKI), Imanuel Ebenhaezer Lubis.

Ia mengingatkan agar penyelesaian persoalan dilakukan dengan pendekatan dialogis.

"Sebaiknya isu-isu seperti ini ajaklah berdialog. Cara itu lebih wise, lebih berhikmat. Jangan dulu melaporkan," kata Imanuel.

Ia juga menegaskan pentingnya menghindari eskalasi konflik melalui proses hukum, dan mengedepankan komunikasi langsung dengan pihak yang dipersoalkan.

Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah organisasi lintas elemen, di antaranya KAPKI, Perkumpulan Gereja-Gereja di Jakarta (PGGJ), Perkumpulan Generasi Penerus Bangsa (GPB), HAGAI, serta Perhimpunan Advokat Tri Brata Indonesia.

Sebelumnya, pernyataan Jusuf Kalla mengenai istilah "mati syahid" dalam ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) menuai polemik dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi lainnya.*

(oz/ad)

MAGELANG — Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 18 April 2026.

Kunjungan ini dilakukan usai ia memberikan arahan kepada 503 ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer Magelang.

Baca Juga:

• Megawati Ajak Bangun Pertahanan RI dengan Doktrin Geopolitik Bung Karno

Ia ingin memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan siap disalurkan kepada masyarakat.

Kunjungan ini dilakukan di tengah kekhawatiran global atas ketegangan geopolitik dan krisis energi di sejumlah kawasan, termasuk Timur Tengah, yang berdampak pada stabilitas pasokan pangan dunia.

Meski demikian, pemerintah menyebut kondisi pangan Indonesia masih relatif stabil, baik dari sisi ketersediaan maupun harga.

Di lokasi, Prabowo juga sempat berdialog dengan para pekerja gudang Bulog.

Suasana terlihat hangat dan akrab saat Presiden menyapa serta berbincang singkat dengan para karyawan yang bertugas.

Kompleks Gudang Bulog Danurejo diketahui memiliki dua unit bangunan dengan kapasitas total sekitar 7.000 ton.

Seluruh kapasitas tersebut dilaporkan dalam kondisi terisi penuh dan siap mendukung distribusi pangan di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kota dan Kabupaten Magelang.

Prabowo menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ia menekankan bahwa negara harus hadir dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Turut mendampingi Presiden dalam sidak tersebut antara lain Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.*

(mt/ad)

JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pembangunan postur pertahanan Republik Indonesia yang berlandaskan visi geopolitik Presiden pertama RI, Sukarno.

Ia menilai, arah pertahanan nasional harus tetap berpijak pada misi menjaga perdamaian dunia.

Baca Juga:

• Pidato Tertutup di Retret Ketua DPRD, Prabowo Minta Maaf ke Wartawan: Kalau Saya Bicara Nanti Ada yang Tersinggung dan Sedih

Presiden kelima RI itu mengingatkan bahwa pemikiran geopolitik menjadi dasar penting dalam menjaga arah kebangsaan.

Ia menyebut, kekuatan pertahanan Indonesia tidak semata diarahkan pada aspek militer, tetapi juga pada peran sebagai penjaga stabilitas global.

Megawati juga menyinggung peran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang didirikan Sukarno sebagai wadah pembentukan kader pemimpin bangsa yang berlandaskan wawasan geopolitik.

Namun, ia mengkritik kecenderungan Lemhannas yang menurutnya kini cenderung menyempit.

"Lemhannas jangan dipersempit maknanya hanya menjadi lembaga yang mengeluarkan sertifikat kepemimpinan," kata Megawati.

Ia menegaskan, Lemhannas seharusnya tetap menjadi ruang penggemblengan calon pemimpin dari berbagai latar belakang—sipil, militer, profesional, akademisi, hingga tokoh adat dan budaya.

Menurut dia, integrasi lintas sektor itu penting untuk membangun kekuatan nasional yang solid.

Megawati juga menyerukan pentingnya persatuan visi kebangsaan di tengah keragaman latar belakang politik dan sosial.

"Semua wajib bersatu dalam pemikiran dan cita-cita untuk Indonesia Raya. Semua harus menjadi satu kekuatan progresif bagi kemajuan peradaban bangsa," ujarnya.

Ia menambahkan, proses pembentukan kepemimpinan nasional harus mampu menumbuhkan kesadaran kolektif sebagai satu bangsa yang memiliki ruang hidup bersama, yakni bumi, udara, tanah, dan air Indonesia.*

(cn/ad)

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker) Batch I untuk menyelesaikan seluruh tahapan akhir program sesuai jadwal.

Program ini akan berakhir pada 19 April 2026 untuk Batch 1A dan 23 April 2026 untuk Batch 1B, setelah berlangsung selama enam bulan di dunia industri.

Baca Juga:

• Komdigi Tunda Sistem Rating IGRS Usai Dugaan Kebocoran Data Game, Tunggu Hasil Investigasi

Tahap ini sekaligus menjadi penanda bahwa pengalaman magang di dunia kerja telah selesai dan siap diolah menjadi bekal profesional.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan program magang tersebut dirancang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja muda.

"Pengalaman selama enam bulan ini menjadi modal penting bagi peserta untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. Peserta kini lebih siap kerja," ujar Darmawansyah dalam Final Briefing Magang Nasional Batch I & 1B secara virtual, Jumat, 17 April 2026.

Ia juga mengapresiasi peserta, perusahaan mitra, serta para mentor yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Menurut dia, magang di industri tidak hanya memberikan pengalaman teknis, tetapi juga penguatan keterampilan non-teknis seperti komunikasi, kerja sama tim, dan adaptasi kerja.

Peserta diingatkan untuk mendokumentasikan pengalaman magang dalam CV maupun portofolio sebagai nilai tambah saat melamar pekerjaan.

Sementara itu, Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa peserta wajib menyelesaikan sejumlah kewajiban akhir, termasuk presensi terakhir, laporan bulanan, dan pengisian kuesioner sebagai syarat pencairan uang saku.

Ia menegaskan kelengkapan tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam penutupan program.

Operator perusahaan dan mentor juga memiliki peran krusial pada periode 19–22 April 2026.

Operator diwajibkan menyiapkan sertifikat magang melalui sistem MagangHub Kemnaker, termasuk pengisian data peserta, logo perusahaan, serta tanda tangan elektronik.

Sementara mentor harus memberikan penilaian akhir, menyetujui laporan peserta, serta mengisi kuesioner sebelum pengajuan pencairan uang saku dilakukan.

Penutupan Program Magang Nasional Batch I dijadwalkan pada 24 April 2026.

Pemerintah juga menyiapkan tindak lanjut berupa pelatihan daring dan sertifikasi kompetensi bagi peserta magang sebagai upaya meningkatkan kesiapan kerja dan peluang terserap di dunia industri.*

(ad)

MAGELANG — Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato tertutup dalam kegiatan retret Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 18 April 2026.

Wartawan tidak diperkenankan meliput isi pidato tersebut.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo: Perbedaan Politik Tak Boleh Halangi Pengabdian kepada Negara

"Saya ingin bicara apa adanya. Mungkin kalau saya bicara nanti ada yang kurang berkenan, tersinggung, sedih," kata Prabowo dalam pidato yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo kemudian menanyakan keberadaan wartawan di lokasi acara sebelum melanjutkan pidatonya. Ia memastikan ruang pertemuan telah steril dari peliputan media.

"Maaf, ya, wartawan karena ada masalah di dunia sekarang ini," ujarnya.

Pidato tersebut disampaikan di tengah forum tertutup yang dihadiri para pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia.

Akses media terhadap isi pidato tidak dibuka, sementara kamera yang berada di dalam ruangan disebut merupakan perangkat resmi penyelenggara.

Kegiatan retret Ketua DPRD ini merupakan bagian dari Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI pada 15–19 April 2026.

Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily sebelumnya menyebutkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menyinkronkan program Asta Cita pemerintahan pusat dengan kebijakan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah.

"Termasuk tantangan geopolitik global yang akan dihadapi kita dan program-program strategis pusat," kata Ace.

Selain itu, retret ini juga diarahkan untuk membentuk pemimpin daerah yang memiliki integritas serta perspektif kebangsaan yang kuat dalam menjalankan tugasnya.*

(km/ad)

MAGELANG — Presiden Prabowo Subianto menilai Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia merupakan agenda strategis yang penting untuk memperkuat koordinasi pemerintahan daerah.

Karena itu, ia memilih hadir langsung dalam kegiatan tersebut di Magelang, Sabtu, 18 April 2026.

Baca Juga:

• Harga BBM Nonsubsidi Naik, Ini Kata Bahlil

Prabowo menyebut kehadirannya dimaksudkan untuk berbicara secara langsung dari hati ke hati dengan para pimpinan legislatif daerah sebagai sesama anak bangsa.

Ia menekankan pentingnya persamaan komitmen dalam pengabdian kepada negara, terlepas dari perbedaan latar belakang politik, daerah, maupun profesi.

"Hari ini saya ingin bicara sebagai anak bangsa, sama dengan saudara-saudara sekalian. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda," ujarnya.

Presiden juga menegaskan bahwa perbedaan tidak boleh mengurangi semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menurut dia, nilai patriotisme dan kecintaan terhadap rakyat harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas di daerah masing-masing.

"Saya ingin bicara dari hati ke hati. Saya ingin bicara apa adanya," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan.

Ia menyebut sinergi lintas level pemerintahan menjadi kunci percepatan pembangunan daerah.

Menurut Luthfi, kerja sama tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga unsur legislatif di berbagai tingkatan.

"Kita gandeng bupati-wali kota, juga DPRD Jawa Tengah melalui Forum Berlian, serta Forum Senayan yang beranggotakan DPR RI daerah pemilihan Jawa Tengah dari berbagai partai. Kita bentuk satu tim kuat," ujarnya.*

(at/ad)

JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), membantah keras tuduhan keterlibatannya dalam dugaan pendanaan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia justru mengungkap adanya dugaan permintaan uang dan upaya pengaturan pertemuan dari pihak pelapor sebelum laporan tersebut mencuat ke publik.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Sebut Laporan Terhadap Dirinya Muncul Usai Laporkan Rismon Sianipar: Sensitif Sekali Masalah Ijazah Jokowi Ini

Ia menyebut pihak pelapor, Rismon Sianipar, sempat meminta untuk bertemu dirinya bersama sejumlah orang.

"Si Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang, saya tidak terima. Minta uang itu, saya tolak," kata JK.

Ia juga menyebut pakar telematika Roy Suryo turut berupaya mengatur pertemuan serupa, namun ditolak olehnya. Menurut JK, permintaan itu tidak pernah ia penuhi.

"Roy Suryo mau ketemu, saya tolak. Tanggal 2 Maret dia mau ketemu saya dengan tujuh orang, saya tidak terima," ujarnya.

JK menduga penolakan tersebut kemudian memicu munculnya tuduhan yang menyebut dirinya mendanai pihak tertentu untuk memperkarakan keaslian ijazah Jokowi.

Ia menilai tuduhan itu tidak berdasar dan merugikan nama baiknya.

"Karena saya tidak kasih, dia buat fitnah ini. Dia libatkan semua orang, tuduh saya, tuduh Pak SBY. Ini murni fitnah dan pengalihan isu," kata JK.

JK juga menepis tudingan adanya aliran dana hingga Rp5 miliar untuk membiayai pihak-pihak yang menggugat keaslian ijazah Jokowi.

Ia menegaskan tidak pernah memberikan dana ataupun memfasilitasi pertemuan terkait isu tersebut.

Merasa nama baiknya dicemarkan, JK mengatakan telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri untuk diproses secara hukum.

"Makanya saya laporkan dia ke Bareskrim," ujarnya.

JK menambahkan, polemik yang berlarut terkait ijazah Jokowi seharusnya dapat diselesaikan secara terbuka agar tidak memicu kegaduhan publik yang berkepanjangan.*

(kp/ad)

JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Ia menilai regulasi kepemiluan perlu diperbarui secara berkala agar sesuai dengan dinamika politik dan perkembangan zaman.

Baca Juga:

• Hasto Kristiyanto: Banyak Kritik di Era Jokowi, dan Ternyata Terbukti Benar

"Pemilu mencakup hajat hidup orang banyak yang dimanifestasikan dalam suara rakyat yang secara merdeka dan berdaulat menyampaikan pilihannya," kata Hasto kepada wartawan.

Ia menekankan pemilu merupakan agenda lima tahunan yang membutuhkan persiapan matang, termasuk dari sisi regulasi.

Karena itu, menurut dia, pembahasan RUU Pemilu tidak boleh berlarut-larut di parlemen.

PDI-P, kata Hasto, mendorong adanya kerja sama lintas fraksi di DPR agar proses legislasi berjalan lebih efektif.

"PDI Perjuangan mendorong kerja sama dengan fraksi-fraksi agar segera dilakukan pembahasan Undang-Undang Pemilu," ujarnya.

Hasto juga menyebut partainya telah melakukan sejumlah kajian internal melalui forum diskusi dan workshop.

Pembahasan itu mencakup isu-isu strategis dalam sistem pemilu, termasuk ambang batas parlemen hingga penguatan independensi penyelenggara pemilu.

"PDI Perjuangan telah mempersiapkan dengan mengadakan berkali-kali workshop untuk membahas isu-isu strategis terkait sistem pemilu, ambang batas minimal, dan juga independensi penyelenggara pemilu," kata dia.

Ia menilai percepatan pembahasan RUU Pemilu penting karena tahapan pemilu membutuhkan waktu panjang dan harus dirancang secara terukur sejak awal.*

(kp/ad)

MAGELANG — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax Turbo merupakan bagian dari mekanisme pasar yang diatur dalam regulasi pemerintah.

Ia menegaskan, skema penetapan harga BBM dibedakan antara subsidi dan nonsubsidi.

Baca Juga:

• Hasto Kristiyanto: Banyak Kritik di Era Jokowi, dan Ternyata Terbukti Benar

Kenaikan harga BBM nonsubsidi terjadi pada sejumlah jenis bahan bakar. Pertamax Turbo naik dari Rp 13.100 menjadi Rp 19.400 per liter.

Dexlite naik dari Rp 14.200 menjadi Rp 23.600 per liter, sementara Pertamina Dex meningkat dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter.

Bahlil menjelaskan, ketentuan tersebut mengacu pada regulasi Kementerian ESDM yang menyebut BBM dengan oktan tinggi seperti RON 98 atau Pertamax Turbo tidak termasuk dalam kategori subsidi.

Menurut dia, jenis BBM tersebut umumnya dikonsumsi oleh masyarakat mampu sehingga harganya mengikuti dinamika pasar global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"BBM jenis ini bukan untuk subsidi," ujarnya.

Selain itu, BBM solar dengan cetane number (CN) tinggi juga masuk dalam kategori non-subsidi dan lebih banyak digunakan oleh sektor industri.

Bahlil juga menyinggung mekanisme eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) yang dilakukan melalui sistem tender wilayah kerja atau blok migas.

Perusahaan yang memenangkan lelang kemudian berhak melakukan eksplorasi untuk mengetahui potensi cadangan energi.

Ia menegaskan seluruh proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai aturan untuk menjaga keberlanjutan sektor energi nasional.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil usai menjadi narasumber dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.*

(at/ad)

PAPUA — Dua peristiwa berbeda terjadi dalam satu hari di wilayah Papua.

Tentara Nasional Indonesia melalui Pusat Penerangan (Puspen) menegaskan, kedua insiden itu tidak saling berkaitan meskipun sama-sama melibatkan laporan kekerasan bersenjata.

Baca Juga:

• Koramil 02/Wih Pesam Hijaukan Bantaran Sungai Redelong, Cegah Erosi Sungai dan Mitigasi Bencana

Insiden pertama terjadi di Kampung Kembru. TNI menyebut operasi bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, aparat melakukan patroli. Setibanya di lokasi, menurut keterangan resmi, prajurit TNI mendapat serangan tembakan lebih dulu sehingga terjadi kontak bersenjata.

Dalam peristiwa itu, empat orang yang disebut sebagai anggota kelompok bersenjata dilaporkan tewas.

Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain senjata rakitan, senapan angin, amunisi berbagai kaliber, serta alat komunikasi dan atribut yang diduga terkait kelompok bersenjata.

Pada hari yang sama, laporan berbeda muncul dari Kampung Jigiunggi, sekitar 7 kilometer dari lokasi pertama. Seorang anak ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak.

TNI menyatakan menerima laporan dari aparat kampung setempat dan langsung melakukan pengecekan ke lokasi.

Namun, hingga kini penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Pihak TNI menegaskan tidak ada keterlibatan prajurit dalam insiden tersebut.

Mereka menyebut tidak ada kegiatan patroli di wilayah Jigiunggi saat kejadian berlangsung, serta menekankan jarak lokasi yang cukup jauh dari titik kontak tembak di Kembru.

TNI menyatakan komitmennya untuk bertindak profesional, transparan, dan akuntabel dalam setiap operasi.

Proses investigasi disebut masih berjalan guna memastikan fakta yang terjadi di lapangan.

Meski demikian, dua peristiwa ini kembali menyoroti kompleksitas situasi keamanan di Papua.

Di satu sisi, operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Di sisi lain, setiap laporan korban sipil selalu memunculkan tuntutan akan kejelasan dan akuntabilitas.

Hingga saat ini, belum ada keterangan tambahan dari otoritas lain terkait penyebab pasti kematian korban di Kampung Jigiunggi.*

(ad)

JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menduga pelaporan dirinya ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama berkaitan dengan langkah hukum yang sebelumnya ia tempuh terhadap pihak lain di Bareskrim Polri.

JK diketahui lebih dulu melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri pada 6 April 2026 atas dugaan pencemaran nama baik.

Baca Juga:

• Hasto Kristiyanto: Banyak Kritik di Era Jokowi, dan Ternyata Terbukti Benar

"Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan Rismon," kata JK dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.

Rismon sebelumnya menuding JK terlibat dalam pendanaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

JK menilai tudingan tersebut telah memicu polemik berkepanjangan di ruang publik.

"Masalah ijazah ini sensitif sekali. Kenapa sih? Ini sudah dua tahun membuat masyarakat saling berkelahi," ujarnya.

JK juga menyinggung kembali polemik ceramahnya di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, yang kini menjadi dasar pelaporan dirinya.

Ia menegaskan ceramah tersebut tidak membahas doktrin agama, melainkan konflik sosial di Ambon dan Poso.

"Saya tidak bicara tentang dogma agama, saya tidak bicara tentang ideologi agama, tidak," kata JK.

Menurut dia, konflik Ambon dan Poso yang berlatar SARA justru menunjukkan adanya penyimpangan perilaku dari nilai-nilai agama oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.

"Tidak ada dalam ajaran Islam maupun Kristen yang membenarkan saling membunuh. Jadi semua pihak melanggar ajaran agama," ujarnya.

Sebelumnya, JK dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Pemuda Katolik, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya.

Laporan itu berkaitan dengan potongan video ceramah JK di Masjid Kampus UGM yang beredar di media sosial sejak awal April 2026.*

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Akhirnya Buka Suara Soal Laporan Penistaan Agama di Ceramah UGM

(tb/ad)

JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah serta partai politik di dalam koalisi pemerintahan agar tidak mengabaikan kritik publik.

Ia menyebut pengalaman di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo menunjukkan bahwa sejumlah kritik yang sempat disampaikan masyarakat kemudian terbukti benar.

Baca Juga:

• Megawati Kembali Gaungkan Penolakan Pangkalan Militer Asing: Ancam Kedaulatan Negara

Ia menilai ruang kritik seharusnya tidak dipersempit, apalagi diperlakukan sebagai ancaman terhadap pemerintah.

"Ketika kami berada di dalam pemerintahan khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik. Dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.

Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi pelajaran politik bagi PDI-P agar pemerintahan saat ini tidak mengulang sikap abai terhadap masukan publik.

Ia menekankan kritik justru harus dijadikan bahan evaluasi kebijakan.

"Sehingga kami tidak ingin partai yang berada di dalam pemerintah mengalami pengalaman seperti PDI-P saat itu," ujarnya.

Hasto menegaskan kritik seharusnya dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa, bukan serangan terhadap pemerintah.

Ia menyebut kebijakan yang lahir dari niat baik tetap harus dikritisi ketika dalam implementasinya menimbulkan persoalan.

"Ketika melihat pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo, tetapi dalam praktiknya menimbulkan persoalan, maka itu harus ditanggapi secara terbuka," kata dia.

Ia mencontohkan program makan bergizi gratis yang menurutnya memiliki tujuan ideologis dan strategis, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan berbagai catatan dari masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyoroti fenomena pelaporan kritik ke aparat penegak hukum.

Ia menilai praktik tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan tradisi dialektika politik di Indonesia.

"Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal republik ini dibangun dengan suatu dialektika," ujarnya.

Hasto kemudian mengaitkan pentingnya menjaga ruang kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta fungsi lembaga legislatif sebagai mekanisme pengawasan (check and balances).

Menurut dia, seluruh elemen itu harus tetap dijaga agar demokrasi tidak mengalami kemunduran.*

(km/ad)

JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali sikap penolakan terhadap keberadaan pangkalan militer asing di berbagai negara.

Ia menilai, keberadaan fasilitas militer asing dapat mempercepat intervensi terhadap kedaulatan negara berdaulat.

Baca Juga:

• Megawati Serukan Reformasi PBB: Usul Hak Veto Dihapus, Markas Dipindah ke Negara Netral

Megawati menyebut gagasan penolakan pangkalan militer asing bukan hal baru.

Ia merujuk pada pengalaman Indonesia yang pernah menggelar Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) pada 1965 sebagai bagian dari sikap politik luar negeri yang menekankan kedaulatan negara.

Dalam pidatonya, Presiden ke-5 RI itu juga menyinggung dinamika geopolitik global yang dinilainya kembali bergejolak.

Ia menyebut sejumlah konflik internasional sebagai contoh rapuhnya sistem hubungan antarnegara saat ini.

"Ketika dunia saat ini dihadapkan pada persoalan di Venezuela dan serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran, maka sistem internasional guncang," kata Megawati.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dunia kembali pada prinsip kesetaraan antarbangsa sebagaimana semangat Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok yang pernah diperjuangkan Indonesia.

Megawati juga menekankan bahwa kekuatan pertahanan nasional seharusnya dibangun dengan orientasi perdamaian dunia, bukan ketergantungan pada kekuatan militer asing.

"Situasi global hari ini menuntut kita memperkuat kedaulatan dengan cara pandang geopolitik yang berdaulat dan mandiri," ujarnya.

Sejumlah pengamat sebelumnya juga menilai isu keberadaan pangkalan militer asing kerap menjadi sensitivitas dalam dinamika hubungan internasional, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang tengah mengalami rivalitas kekuatan besar.*

(km/ad)

IRAN — Militer Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Sabtu, 18 April 2026, hanya beberapa jam setelah jalur pelayaran strategis itu sempat dibuka kembali dan dilalui lebih dari selusin kapal komersial.

Keputusan ini diumumkan komando militer pusat Iran melalui siaran televisi pemerintah.

Baca Juga:

• Harga BBM Nonsubsidi Naik Saat Minyak Dunia Turun, Pertamina dan ESDM Buka Suara

Penutupan kembali selat itu disebut akan berlaku hingga Washington memulihkan "kebebasan bergerak" kapal-kapal komersial yang terkait dengan Iran.

"Sampai Amerika Serikat memulihkan kebebasan bergerak untuk semua kapal yang mengunjungi Iran, situasi di Selat Hormuz akan tetap dikendalikan secara ketat," demikian pernyataan militer Iran yang dikutip AFP, Sabtu.

Sebelumnya, Selat Hormuz sempat dibuka kembali pada Jumat, 17 April 2026, setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

Namun, Iran mengancam akan kembali menutup jalur itu jika blokade AS tetap diberlakukan.

Ketegangan semakin meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak menutup kemungkinan mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran apabila kesepakatan damai tidak tercapai.

Ia juga menyebut gencatan senjata yang ada saat ini bisa saja tidak diperpanjang.

"Tidak akan ada tarif yang dikenakan Iran pada kapal-kapal di Selat Hormuz," kata Trump, merujuk pada salah satu isu dalam negosiasi sebelumnya yang sempat dibahas kedua pihak.

Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa seluruh keputusan terkait Selat Hormuz akan tetap bergantung pada situasi di lapangan, termasuk keberadaan blokade militer asing.

Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran paling strategis di dunia yang menjadi penghubung utama ekspor minyak dari kawasan Teluk ke pasar global.

Ketidakpastian di kawasan ini kembali memicu kekhawatiran terhadap stabilitas energi dan perdagangan internasional.*

(d/ad)

JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerukan perlunya reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk penghapusan hak veto dan wacana pemindahan markas besar lembaga tersebut ke negara yang dianggap netral.

Ia menilai struktur PBB saat ini sudah tidak lagi relevan dengan dinamika global.

Baca Juga:

• Hasto Kristiyanto: Kita Kritik Pemerintah, Karena Cinta dan Sayang Tanah Air

Dalam pidatonya, Presiden ke-5 RI itu mengaitkan gagasan reformasi PBB dengan pemikiran Presiden pertama RI Soekarno yang pada 1960 melalui pidato "To Build The World a New" telah menyerukan perlunya pembaruan tata kelola dunia dan kesetaraan antarbangsa.

"Kesetaraan antarbangsa menjadi agenda terbesar Bung Karno," ujar Megawati.

Ia menilai, struktur Dewan Keamanan PBB saat ini masih mencerminkan konfigurasi politik pasca-Perang Dunia II yang memberikan hak istimewa kepada negara-negara pemenang perang.

Kondisi tersebut, menurut dia, membuat sistem internasional berjalan tidak seimbang.

Megawati juga kembali mengangkat gagasan penghapusan hak veto yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Ia menyebut hak tersebut sebagai salah satu bentuk ketimpangan dalam sistem global yang perlu ditinjau ulang.

"Bung Karno mengusulkan penghapusan hak veto yang dimiliki negara pemenang Perang Dunia II," kata Megawati.

Selain itu, ia mendorong adanya perubahan Piagam PBB yang lebih mencerminkan nilai-nilai universal, termasuk memasukkan prinsip Pancasila sebagai salah satu dasar dalam tata kelola global.

Megawati juga menilai perlunya reformasi kelembagaan PBB, termasuk wacana pemindahan markas besar organisasi tersebut ke lokasi yang lebih netral untuk menjaga independensi lembaga internasional itu dari pengaruh kekuatan besar dunia.

Dalam pandangannya, dunia membutuhkan pendekatan baru dalam mewujudkan perdamaian global.

Ia menyebut semangat Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, serta pidato Soekarno sebagai "kompas" untuk membangun tatanan dunia yang lebih setara.

"Dunia kini memerlukan pemikiran alternatif tentang bagaimana perdamaian dunia diwujudkan," ujarnya.

Megawati juga mendorong digelarnya Konferensi Asia Afrika Jilid II sebagai ruang strategis bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi dalam percaturan global.

"Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Jilid II sangat relevan," kata dia.*

(km/ad)

JAKARTA — PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu, 18 April 2026.

Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis BBM, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, di tengah tren penurunan harga minyak dunia akibat dibukanya kembali Selat Hormuz.

Baca Juga:

• Iran Buka Selat Hormuz, Kemlu RI Siapkan Langkah Kawal Dua Kapal Pertamina

Dexlite turut mengalami kenaikan menjadi Rp 23.600 per liter dari Rp 14.200, sementara Pertamina Dex naik menjadi Rp 23.900 per liter dari Rp 14.500 per liter.

Kenaikan harga ini terjadi di saat harga minyak mentah dunia justru melemah.

Minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) tercatat turun sekitar 10,29 persen menjadi 84,95 dollar AS per barel, sedangkan Brent turun 8,52 persen menjadi 90,87 dollar AS per barel, setelah Selat Hormuz kembali dibuka.

Selat Hormuz diketahui sebagai jalur strategis perdagangan energi dunia yang menghubungkan negara-negara penghasil minyak di Teluk dengan pasar global.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti ketentuan regulasi pemerintah, khususnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Aturan tersebut mengatur bahwa harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar global.

"Penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait," kata Robert, Sabtu (18/4/2026).

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyebut kenaikan hanya berlaku pada BBM nonsubsidi tertentu.

Pertamina tidak menaikkan harga Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95.

"Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, mengingat kedua jenis BBM tersebut paling banyak digunakan," ujar Baron.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai penyesuaian harga tersebut merupakan dampak langsung dinamika pasar energi global, termasuk konflik geopolitik di Timur Tengah.

"Penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan respons terhadap kondisi pasar global," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia.

Pemerintah memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan dan tetap stabil hingga akhir 2026.

Meski demikian, kenaikan BBM nonsubsidi di tengah turunnya harga minyak global kembali memunculkan sorotan terhadap mekanisme penetapan harga energi di dalam negeri, terutama terkait sensitivitas terhadap fluktuasi pasar internasional dan nilai tukar rupiah.*

(km/ad)

JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan terus memantau perkembangan situasi di Selat Hormuz, menyusul dibukanya kembali jalur pelayaran strategis tersebut.

Pemerintah Indonesia juga memastikan komunikasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tehran serta otoritas terkait di Iran.

Baca Juga:

• Fahri Hamzah Ungkap Prabowo Tak Ingin Dua Periode Jika Tak Berprestasi: Beliau Malu

"Pemerintah Indonesia akan terus memantau secara cermat perkembangan situasi di kawasan, termasuk Selat Hormuz, melalui koordinasi dengan KBRI Tehran serta otoritas dan mitra terkait," ujar Yvonne, Sabtu, 18 April 2026.

Menurut dia, pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi sinyal positif bagi stabilitas pelayaran internasional dan perdagangan global.

Jalur tersebut diketahui merupakan salah satu rute energi paling vital di dunia.

"Perkembangan ini merupakan sinyal positif bagi upaya de-eskalasi serta mendukung kelancaran pelayaran internasional yang aman dan terbuka," kata Yvonne.

Kemlu RI bersama pihak terkait saat ini masih mengupayakan agar dua kapal Pertamina, yakni Gamsunoro dan VLCC Pride, dapat segera melintas di Selat Hormuz secara aman.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan Selat Hormuz kembali dibuka untuk pelayaran komersial setelah tercapainya gencatan senjata di kawasan Lebanon–Israel.

Ia menyebut jalur tersebut dibuka selama periode 10 hari sebagai bagian dari kesepakatan de-eskalasi.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menyambut pembukaan Selat Hormuz dan menyebutnya sebagai perkembangan positif bagi stabilitas global.

Namun, Iran menegaskan bahwa status pembukaan jalur tersebut tetap bersifat situasional dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan bahwa pembukaan Selat Hormuz tidak bersifat permanen.

Ia menegaskan keputusan terkait jalur strategis itu tetap bergantung pada dinamika di lapangan, termasuk keberadaan blokade militer asing.

Meski pelayaran komersial kembali diizinkan, otoritas Iran disebut masih mengatur rute pelayaran melalui Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), sehingga pengawasan terhadap aktivitas kapal tetap berlangsung ketat.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman dan menjadi salah satu titik transit utama perdagangan minyak dunia.*

(km/ad)