JAKARTA – Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tata niaga komoditas timah.

Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus upaya pemulihan kerugian negara.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Smartboard Tebing Tinggi Ungkap Dugaan Aliran Rp600 Juta ke Kasatpol PP Sumut

Dalam pelaksanaan sita eksekusi tersebut, tim jaksa mengamankan dua kelompok komoditas timah dengan berat masing-masing 49.486 kilogram dan 54.960 kilogram.

Total keseluruhan mencapai 104.446 kilogram atau sekitar 104,4 ton.

Selain komoditas timah, tim eksekutor juga mengamankan 58 bal jumbo bag yang sebelumnya disimpan di Gudang PT Timah Tbk di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.

Penyitaan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan dalam perkara korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022.

Kelompok pertama dengan berat 49.486 kilogram terdiri atas berbagai jenis material, antara lain dross, logam timah, debu timah, kristal timah, hingga campuran hasil peleburan dengan kadar timah yang bervariasi mulai sekitar 59 persen hingga hampir 100 persen.

Sementara kelompok kedua seberat 54.960 kilogram terdiri atas debu timah, slag, timah besi, dross, serta dross casting.

Beberapa material dalam kelompok ini memiliki kadar timah yang mendekati 100 persen.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, seluruh komoditas tersebut berada dalam penguasaan PT Menara Cipta Mulia (MCM).

Meski secara administratif perusahaan tercatat atas nama pihak lain, majelis hakim menyatakan perusahaan tersebut dikendalikan oleh terpidana Tamron alias Aon.

Atas dasar pertimbangan itu, pengadilan menetapkan seluruh komoditas timah tersebut sebagai harta milik terpidana yang sah untuk dirampas negara.

Kejaksaan Agung menyatakan seluruh hasil sita eksekusi selanjutnya akan dilelang.

Dana yang diperoleh dari penjualan aset tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Tamron alias Aon sesuai putusan pengadilan.

Langkah penyitaan dan pelelangan aset ini merupakan bagian dari strategi Kejaksaan Agung dalam mengoptimalkan asset recovery atau pemulihan aset negara dari perkara tindak pidana korupsi.

Upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan sebanyak mungkin kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi, khususnya dalam perkara tata kelola komoditas timah yang menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia.* (ad)

JAKARTA – Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah.

Dibutuhkan sinergi antara sains, kebijakan politik, dan etika agar pembangunan Indonesia mampu menjawab tantangan lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Baca Juga:

• Rico Waas: Pembenahan Belawan Harus Menyeluruh, Tak Bisa Lagi Parsial

Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk ikut menjawab persoalan lingkungan.

Menurutnya, kampus bukan hanya menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang lahirnya gagasan yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan nasional.

"Sebagai kampus keislaman, Universitas Paramadina memandang kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan akademik. Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan sains, politik, etika, dan tata kelola dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia," ujarnya.

Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Prof. Daniel Murdiyarso, mengingatkan bahwa dunia kini telah memasuki era Anthropocene, yaitu masa ketika aktivitas manusia menjadi faktor utama yang memengaruhi keseimbangan sistem bumi.

Ia menyebut kenaikan suhu global sekitar 1,6 derajat Celsius di atas tingkat praindustri menjadi bukti bahwa perubahan iklim telah menjadi kenyataan yang harus direspons melalui kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.

"Besarnya kerusakan lingkungan membutuhkan tata kelola yang sama besarnya. Persoalannya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, tetapi apakah sains, etika, dan politik mampu dipertemukan dalam proses pengambilan kebijakan," tegasnya.

Moderator diskusi sekaligus Senior Advisor PPPI, Abdul Malik Gismar, mengatakan forum tersebut tidak berhenti pada diskusi akademik.

Seluruh gagasan para narasumber akan dihimpun menjadi sebuah buku yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi maupun para pengambil kebijakan.

Sementara itu, Ketua Badan Riset dan Kewilayahan BRIN, Fadjar Ibnu Thufail, menilai tantangan terbesar saat ini bukan kurangnya pengetahuan ilmiah, melainkan bagaimana hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang berkeadilan.

Menurutnya, sains mampu menjelaskan risiko lingkungan, tetapi tidak dapat menentukan pilihan moral sehingga diperlukan peran etika dan kebijakan publik sebagai jembatan antara hasil riset dan keputusan pemerintah.

Perspektif hukum disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Laode M. Syarif.

Ia menilai persoalan lingkungan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konflik agraria dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang masih menyisakan persoalan.

"Selama kita belum menyelesaikan persoalan konflik agraria dan belum menetapkan secara tegas kawasan yang boleh dieksploitasi dan kawasan yang wajib dilindungi, persoalan lingkungan akan terus berulang," ujarnya.

Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashof Birry, menilai transisi energi harus dipahami sebagai upaya membangun sistem ekonomi yang lebih adil, bukan sekadar mengurangi emisi karbon.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan semestinya tidak hanya diukur dari besarnya eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Pandangan serupa disampaikan Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.

Ia mengatakan bukti ilmiah mengenai krisis iklim sudah sangat kuat, namun tantangan terbesar adalah memastikan hasil penelitian benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik.

Dari perspektif ekonomi politik, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Muhamad Rosyid Jazuli, mengkritik ketergantungan Indonesia terhadap sektor ekstraktif.

"Kekayaan sesungguhnya bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas institusi dan political will. Negara yang maju bukan karena tambangnya, tetapi karena kelembagaannya," katanya.

Peneliti Ekologi Manusia Universitas Nahdlatul Ulama, Wardah Alkatiri, mengajak masyarakat melihat persoalan lingkungan melalui perspektif keadilan global dan dekolonisasi pengetahuan.

Ia memperkenalkan pendekatan Doughnut Framework, yang menekankan pentingnya menjaga pembangunan agar tetap berada dalam batas-batas ekologis yang aman.

Sementara itu, Ketua Umum Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), Joni Aswira Putra, menilai media memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim.

Menurutnya, pemberitaan lingkungan tidak cukup hanya melaporkan bencana, tetapi juga harus menjelaskan penyebab kerusakan lingkungan dan solusi yang dapat dilakukan.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menambahkan bahwa kerusakan lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan biaya ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan jangka pendek dari eksploitasi sumber daya alam.

Diskusi ditutup oleh Ketua Komisi Kebudayaan AIPI, Prof. M. Amin Abdullah, yang mengajak seluruh peserta tetap optimistis dalam memperjuangkan tata kelola lingkungan yang lebih baik.

Ia menegaskan bahwa perubahan besar selalu berawal dari gagasan yang dibangun melalui diskusi, riset, dan karya tulis yang mampu memengaruhi arah kebijakan publik.

Melalui forum tersebut, para peserta sepakat bahwa pembangunan Indonesia pada masa depan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Integrasi sains, politik, etika, keadilan sosial, serta tata kelola yang berbasis bukti ilmiah dinilai menjadi fondasi penting untuk menghadapi krisis iklim sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.* (ad)

BENER MERIAH – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, ke daerah tersebut pada Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Warga Bener Meriah Berterima Kasih, Satgas PRR Perkuat Jembatan Enang-Enang dan Siapkan Solusi Permanen

Setibanya di Bener Meriah, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh disambut Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bener Meriah.

Agenda utama kunjungan diawali dengan Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah.

Pertemuan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, para camat, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam rapat itu, pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah membahas perkembangan penanganan wilayah terdampak bencana sekaligus menyusun langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fokus pembahasan mencakup perbaikan jembatan yang rusak, pemulihan infrastruktur pendukung, serta upaya mempercepat kembali akses transportasi masyarakat.

Pemerintah berharap kolaborasi lintas pemerintahan dapat mempercepat pemulihan aktivitas sosial maupun perekonomian warga yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Setelah rapat selesai, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh, Bupati Bener Meriah, dan rombongan meninjau langsung lokasi penanganan jembatan.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai rencana sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Pemerintah Aceh menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Bener Meriah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap infrastruktur yang terdampak segera pulih sehingga mobilitas masyarakat kembali normal dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Bener Meriah dapat berjalan seperti semula.* (ad)

MEDAN – Persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi senilai Rp14,3 miliar kembali mengungkap fakta baru.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (7/7/2026), muncul dugaan adanya permintaan uang Rp600 juta yang disebut akan diserahkan kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi saat itu, Muttaqien Hasrimy.

Baca Juga:

• Menhut Raja Juli Kembalikan Amplop Bupati Kuansing, KPK: Seharusnya Diserahkan kepada Kami sebagai Laporan Gratifikasi

Dugaan tersebut terungkap melalui keterangan saksi Fatimah alias Vie, Komisaris PT Bismacindo sekaligus istri terdakwa Budi Pranoto Seputra.

Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa Irjen (Purn) Bambang Giri, Paulus Gulo, memperlihatkan percakapan grup WhatsApp antara Fatimah dan Bahrun Walidin alias Baron yang disebut sebagai perantara proyek smartboard di Langkat dan Tebing Tinggi.

Dalam percakapan itu, Baron menuliskan permintaan uang kepada Fatimah.

"Pak Pj minta Rp 600 juta. Bisa?" pinta Baron kepada Fatimah.

Fatimah sempat menolak permintaan tersebut.

"Gw udah keluarin duit dari 2020 engga jelas semua. Tanggungjawab u apa?" kata Fatimah.

Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis kemudian mengonfirmasi isi percakapan tersebut kepada Fatimah. Saksi membenarkan adanya percakapan itu.

Hakim juga mengaitkan keterangan tersebut dengan pengakuan sopir mantan Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi, Idham Khalid, yang sebelumnya menyebut adanya penyerahan uang Rp600 juta kepada ajudan Pj Wali Kota.

"Supir Kadis sudah mengaku menyerahkan uang Rp 600 juta kepada ajudan Pj Wali Kota di Tebing Tinggi ini kan semua sudah jelas. Makanya penting Baron dihadirkan disini," kata As'ad.

Saat ditanya berapa kali menyerahkan uang kepada Baron, Fatimah mengaku tidak mengingat secara pasti.

"Saya gak ingat, yang mulia. Ada lebih dari dua kali," katanya.

Dalam persidangan yang sama, Fatimah kembali menjelaskan bahwa Baron beberapa kali meminta uang sebesar Rp600 juta yang disebut untuk Penjabat Wali Kota.

"Disampaikan Baron, untuk Pj senilai Rp 600 juta. Permintaan lebih dari dua kali soal uang Rp 600 juta," kata Fatimah.

Ia juga menceritakan awal perkenalannya dengan Baron sejak 2019.

"Kenalan sama Baron, dari principal brandnya HP jadi saat itu Baron, meminta 20 ribu unit, katanya ada orang Aceh mau beli tahun 2019. Kemudian ditunggu tahun 2020, lalu saya hubungi Baron lagi untuk pengadaan ini," ujarnya.

Majelis hakim menilai kehadiran Bahrun Walidin alias Baron dan Iskandar sangat penting untuk mengungkap rangkaian perkara tersebut.

Hakim bahkan menyoroti munculnya nama Baron, Iskandar, Faisal Hasrimy, dan Muttaqien Hasrimy sebagai bagian dari fakta yang perlu diklarifikasi di persidangan.

"Kalian gak sungguh-sungguh. Ini yang mau kita buktikan, karena berkas kalian yang mau diuji. Pentingnya Iskandar dan Baron. Ini sama-sama Hasrimy, (Faisal dan Muttaqien)," kata As'ad kepada tim Jaksa Penuntut Umum.

Hakim juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Baron secara paksa apabila kembali mangkir dari persidangan.

"Ini kenapa ada si Baron dan Iskandar tidak dihadirkan. Padahal keterangan mereka penting. Kenapa mereka kalian lepas aja seperti ini. Harus didatangkan paksa dia untuk sidang selanjutnya untuk mendengarkan kesaksiannya," tegas hakim.

Dalam persidangan, hakim juga menyebut adanya keterangan mengenai dugaan penyerahan uang tunai.

"Kata Baron ada penyerahan Rp 600 juta melalui ajudan, ada penyerahan uang Rp 600 juta di basement yang disebut kepada Pj Walikota Tebing Tinggi, Moettaqien dikasih uang pakai plastik kresek," kata hakim.

Muttaqien Hasrimy yang kini menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara turut hadir sebagai saksi.

Saat ditanya majelis hakim mengenai hubungannya dengan Faisal Hasrimy, ia menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga.

"Tidak ada yang mulia. Hasrimy nama kampung di Aceh. Kami sama-sama dari sana," kata Muttaqien.

Usai persidangan, Muttaqien membantah tudingan bahwa dirinya meminta atau menerima uang dari proyek pengadaan smartboard tersebut.

"Ada permintaan katanya, yang minta siapa, saya gak tahu yang minta siapa," kata Muttaqien.

Saat kembali dimintai tanggapan mengenai dugaan uang Rp600 juta itu, ia kembali membantah.

"Saya tidak tahu, jadi saya tadi ditanya cuma dua kali saja," ujarnya.

Sebelumnya, kepada wartawan, Muttaqien juga membantah bahwa dirinya adalah sosok Pj yang dimaksud dalam percakapan tersebut.

"Tadi kan dikatakan Pj, Pj mana? Ada 200 lebih Pj di Indonesia (saat itu)," kata Muttaqien sembari meninggalkan lokasi persidangan.

Perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard ini menjerat tiga terdakwa, yakni Budi Pranoto Seputra selaku pemilik PT Bismacindo, Irjen (Purn) Bambang Giri selaku Direktur Utama PT Gunung Mas Ekaputra, serta Idham Khalid selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Hingga saat ini, dugaan aliran dana kepada Muttaqien Hasrimy masih merupakan bagian dari fakta yang diungkap dalam persidangan dan belum menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Majelis hakim meminta jaksa menghadirkan saksi-saksi yang dinilai mengetahui langsung aliran dana tersebut agar seluruh fakta perkara dapat diuji di persidangan.* (ad)

JAKARTA – Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak menghapus pokok perkara yang sedang diproses penyidik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu, Ade Darmawan, mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo.

Baca Juga:

• Usai Menang Sebagian, Roy Suryo: Jangan Lupa, Masih Ada Praperadilan Kedua

"Perlu digarisbawahi, sebagian. Bukan menang telak, tidak. Karena tidak menggugurkan pokok perkara. Pokok perkara ada peristiwanya. Nah, peristiwanya itu tidak gugur, Saudara-saudara. Tidak gugur," ujar Ade Darmawan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Peradi Bersatu merupakan salah satu pihak yang turut melaporkan Roy Suryo dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Jokowi.

Ade menilai langkah Roy Suryo mengajukan praperadilan untuk kedua kalinya tidak akan mengubah substansi perkara.

Ia juga mengajak masyarakat mengawal proses hukum agar perkara segera memasuki tahap persidangan pokok.

"Artinya, dia melakukan praperadilan kedua di sini tercermin bahwa untuk praperadilan kedua saya rasa hal yang sia-sia," kata Ade.

"Dan ini kita harus betul-betul kawal untuk praperadilan yang kedua. Agar supaya cepat masuk kepada pokok perkara. Jangan-jangan upaya meninggalkan Dokter Tifa ada," lanjutnya.

Ade juga mengingatkan Roy Suryo agar tidak menganggap putusan praperadilan sebagai kemenangan penuh dalam perkara tersebut.

"Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara," kata Ade.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penanganan kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian," kata Hakim I Ketut Darpawan saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Dalam putusannya, hakim menyatakan tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah karena dinilai terdapat cacat secara formil.

Hakim menilai Roy Suryo tidak menunjukkan indikasi akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun menghambat proses penyidikan.

Selain itu, Roy dinilai selalu memenuhi kewajiban wajib lapor sehingga penyidik seharusnya lebih dahulu mengirimkan surat panggilan resmi sebelum melakukan upaya paksa.

"Menimbang adanya cacat secara formil, tindakan penangkapan dan penggeledahan dinyatakan tidak sah," kata Hakim.

Hakim juga menyatakan penahanan terhadap Roy Suryo tidak memenuhi syarat subjektif karena sikap kooperatif yang ditunjukkan selama proses penyidikan.

"Hakim berpendapat tindakan penahanan tidak memenuhi syarat subjektif, sudah seharusnya dinyatakan tidak sah," ujar Hakim.

Meski demikian, putusan praperadilan tersebut hanya menyangkut keabsahan prosedur tindakan penyidik dan tidak memutus substansi perkara pidana.

Dengan demikian, proses hukum terkait dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo tetap berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku.* (km/ad)

BENER MERIAH – Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembatan Enang-Enang di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mendapat apresiasi dari masyarakat setempat.

Jembatan yang sebelumnya diperbaiki secara swadaya oleh warga itu selama ini menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Majelis Taklim di Medan Punya Program Nyata, Pemko Siap Bantu Legalitas hingga Fasilitas

Tokoh masyarakat Enang-Enang, Syahrial, mengatakan hasil pertemuan bersama pemerintah memberikan harapan baru bagi masyarakat terkait perbaikan konektivitas di kawasan tersebut.

"Perencanaannya sungguh luar biasa, ada tiga hal yang akan dikerjakan. Jalan Werlah ke Simpang Lancang diperlebar menjadi enam meter, kemudian langsung diaspal, dibangun dua jembatan, kemudian satu jembatan layang. Alhamdulillah," ujar Syahrial saat berbincang dengan Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian, Selasa (7/7/2026) malam.

Menurut Syahrial, masyarakat juga menyambut baik keputusan pemerintah untuk tetap mempertahankan fungsi Jembatan Enang-Enang sembari mempersiapkan pembangunan infrastruktur yang lebih permanen.

"Jembatan Enang-Enang ini sudah bersepakat kita bahwa PU dan pemerintah bekerja sama di sini demi kepentingan rakyat. Sekali lagi kami mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sudah memperhatikan kami demi kepentingan rakyat," katanya.

Sementara itu, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pemerintah telah menetapkan tiga langkah penanganan yang akan berjalan secara bersamaan.

Langkah pertama adalah memperkuat struktur Jembatan Enang-Enang agar tetap dapat digunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

Langkah kedua, pemerintah akan memperlebar dan mengaspal jalan alternatif Werlah menjadi enam meter, sekaligus membangun dua jembatan permanen pada tahun ini.

Adapun langkah ketiga adalah membangun jembatan bentang panjang sekitar 300 meter sebagai solusi jangka panjang yang diproyeksikan menjadi ikon baru kawasan Tanah Gayo.

"Jembatan Enang-Enang ini tetap difungsikan, diperkuat semaksimal mungkin oleh Balai PU, tujuannya supaya paling tidak untuk roda dua dan roda empat kendaraan biasa. Tapi kalau untuk roda enam, truk apalagi, belum bisa," kata Tito.

Menurut Tito, pembangunan jalan alternatif Werlah beserta dua jembatan permanen telah disiapkan dengan anggaran sekitar Rp100 miliar dan ditargetkan mulai dikerjakan tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan jembatan bentang panjang sepanjang sekitar 300 meter dengan estimasi anggaran sekitar Rp700 miliar.

Proyek tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 2027 dan diperkirakan selesai dalam waktu tiga tahun.

Tito menegaskan pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan masyarakat segera terpenuhi tanpa mengabaikan faktor keselamatan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada warga yang selama ini bergotong royong menjaga akses jembatan tetap bisa digunakan.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bergotong royong. Tapi bukan berarti pemerintah tidak peduli. Jalan alternatif sudah dirapikan, akan disempurnakan lagi berikut jembatannya. Yang ini sudah ada perkuatan dan akan dimaksimalkan lagi," katanya.

Pemerintah berharap penguatan Jembatan Enang-Enang dapat menjadi solusi sementara agar mobilitas masyarakat tetap berjalan, sembari menunggu rampungnya pembangunan jalan alternatif dan jembatan permanen yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas di Kabupaten Bener Meriah dalam jangka panjang.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemko) Medan, kata dia, siap memberikan dukungan, mulai dari pendampingan pengurusan legalitas organisasi hingga penyediaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga:

• Rico Waas: Pembenahan Belawan Harus Menyeluruh, Tak Bisa Lagi Parsial

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Andy Mario Siregar dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Agus Maryono itu, Rico menegaskan bahwa keberadaan majelis taklim tidak cukup hanya aktif menggelar kegiatan seremonial atau acara besar yang berlangsung setahun sekali.

Menurutnya, kegiatan sederhana yang dilakukan secara rutin justru akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

"Majelis taklim harus memiliki program kerja yang jelas. Tidak harus membuat acara besar. Pelatihan hidroponik, menjahit, atau keterampilan lainnya yang dilaksanakan secara rutin di tengah masyarakat justru jauh lebih bermanfaat," ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Rico memastikan Pemko Medan siap memfasilitasi penggunaan aula kelurahan maupun kecamatan sebagai lokasi kegiatan.

Ia juga meminta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) membantu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan apabila majelis taklim membutuhkan dukungan.

"Silakan manfaatkan aula kelurahan atau kecamatan. Kesra akan membantu berkoordinasi. Selama kegiatan itu memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan siapa pun, tentu akan kami dukung," katanya.

Selain pemberdayaan ekonomi, Rico mengajak majelis taklim mengambil peran dalam mendukung program kesehatan masyarakat.

Menurut dia, para ibu memiliki posisi strategis untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya imunisasi dan pemberian ASI eksklusif kepada bayi.

"Banyak masyarakat yang masih takut imunisasi. Begitu juga masih ada ibu yang menyerah memberikan ASI, bahkan ada yang menggantinya dengan susu kental manis. Hal-hal seperti ini perlu diedukasi bersama karena menyangkut masa depan anak-anak kita," ucapnya.

Rico juga menyarankan agar setiap majelis taklim memiliki karakter atau fokus program yang menjadi ciri khas organisasi.

Dengan begitu, keberadaan majelis taklim akan lebih mudah dikenal sekaligus memiliki kontribusi yang jelas bagi masyarakat.

"Majelis taklim di Kota Medan jumlahnya sangat banyak. Harus ada pembeda. Misalnya fokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ekonomi keluarga, atau bidang lainnya. Kalau punya karakter yang kuat, keberadaan majelis taklim akan lebih berbobot dan memberi manfaat," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menyusun rencana kerja setiap memasuki hari jadi organisasi.

Menurutnya, rapat kerja yang menghasilkan program nyata lebih penting dibandingkan sekadar merayakan milad.

"Di hari ulang tahun, buatlah rencana kerja. Walaupun rapatnya sederhana, hasilkan program yang benar-benar akan dikerjakan sehingga organisasi berjalan dengan arah yang jelas," pesannya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, Rico menawarkan bantuan bibit ikan lele bagi majelis taklim yang memiliki lahan untuk budidaya.

Pemko Medan, kata dia, juga siap memberikan pendampingan dan penyuluhan agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Majelis Taklim Ikhwanatul Jannah Kota Medan, Nursafniaty, menyampaikan bahwa organisasinya akan menggelar milad pertama sekaligus pengukuhan kepengurusan pada bulan ini.

Ia berharap Wali Kota Medan dapat menghadiri kegiatan tersebut.

Nursafniaty juga mengharapkan dukungan Pemko Medan terhadap sejumlah program yang sedang dipersiapkan, antara lain pelatihan menjahit dan memayet jilbab bagi perempuan, pengurusan sertifikat halal produk jamaah, pembuatan jilbab bagi ibu tunggal, serta kegiatan bakti sosial berupa sunat massal, pemeriksaan kesehatan, dan pembagian perlengkapan sekolah bagi anak yatim.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsial.

Menurutnya, kawasan pesisir yang menjadi satu-satunya wilayah Kota Medan yang memiliki laut itu membutuhkan penanganan secara menyeluruh, mulai dari legalitas lahan, penataan permukiman, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• PLN: Blackout Sumatera Telan Kerugian Rp80 Miliar

Pertemuan itu juga membahas peluang kerja sama antara LMB dan Pemerintah Kota Medan dalam mendukung pembangunan kawasan Belawan.

"Belawan adalah nama yang kita cintai. Banyak harapan di sana, tetapi juga masih banyak yang harus dibenahi. Kalau bisa dibenahi dengan baik, tentu akan sangat bagus," kata Rico Waas.

Menurut Rico, Belawan merupakan aset strategis Kota Medan karena memiliki kawasan laut dengan potensi ekonomi yang besar.

Namun, potensi tersebut belum didukung oleh kondisi kawasan yang tertata dengan baik.

Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah legalitas lahan.

Rico menjelaskan, banyak permukiman di Belawan berdiri di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan sehingga pembangunan fasilitas umum sering mengalami hambatan.

"Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama," ujarnya.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Andy Mario Siregar, Sekretaris Dinas P3APM dan Pengendalian Penduduk KB Kota Medan Vianti Dewi Nasution, serta Camat Medan Belawan Robby Kurniawan itu, Rico juga menyinggung persoalan akses keluar jalan tol di Belawan yang sempat belum jelas menjadi tanggung jawab pemerintah, Pelindo, atau pihak lainnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya sinkronisasi antarinstansi agar pembangunan berjalan lebih efektif.

Karena itu, Pemerintah Kota Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memastikan status kepemilikan lahan sehingga pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi lebih jelas.

"Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemko, berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau itu lahan Pemko, maka menjadi kewajiban kami membangun jalan, drainase hingga penyediaan air bersih," katanya.

Selain persoalan lahan, Rico juga menyoroti penataan permukiman sebagai solusi jangka panjang menghadapi banjir rob yang terus melanda Belawan.

Ia menilai relokasi warga harus dipersiapkan secara matang dengan memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

Ia mencontohkan relokasi ke Kampung Nelayan yang sebelumnya belum berjalan optimal karena sebagian warga memilih kembali ke tempat asal akibat lokasi baru dinilai terlalu jauh dari tempat mereka bekerja.

"Relokasi harus disiapkan bersama pekerjaannya juga. Infrastruktur dibenahi secara bertahap. Dengan rob yang terus datang, kita harus memetakan solusi dengan benar," ujarnya.

Rico mengungkapkan dirinya dijadwalkan bertemu dengan Kementerian Pekerjaan Umum pada 15 atau 16 Juli 2026 untuk membahas pembangunan tanggul rob di Belawan.

Ia mengatakan desain tanggul sebenarnya sudah tersedia, namun masih terdapat penolakan dari sebagian masyarakat sehingga perlu dicari solusi bersama.

Selain pembangunan tanggul, Rico juga akan mengusulkan normalisasi Sungai Deli sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di kawasan utara Kota Medan.

Menurutnya, pembenahan Belawan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan penegakan aturan.

"Aturan harus ditegakkan, tetapi fasilitas juga harus kita siapkan. Kalau direlokasi, sekolah kita bantu, fasilitas kita siapkan. Yang penting bagaimana kita berbuat untuk manusia," katanya.

Ia menambahkan, kawasan yang nantinya direlokasi dapat dimanfaatkan menjadi daerah resapan air, ruang terbuka hijau, maupun fasilitas publik lainnya.

Di akhir pertemuan, Rico mengungkapkan harapannya agar Belawan berkembang menjadi kawasan modern dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Saya punya mimpi besar Belawan berubah, punya mal, ekonominya berkembang. Tapi Pemko Medan tidak mungkin bekerja sendiri. Kita harus punya strategi bersama agar perusahaan mau masuk. Kalau infrastruktur belum baik dan SDM belum siap, investasi juga akan sulit datang," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPP Lembaga Masyarakat Belawan, Effendy, menyatakan organisasinya siap mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Medan.

Menurut Effendy, LMB ingin berkontribusi dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, sosialisasi program pemerintah, hingga menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan masyarakat.

"Kami ingin ikut serta dalam program-program dinas di Pemko Medan, mulai dari kebersihan, poskamling hingga pemberdayaan masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah, kami tetap mendukung penuh," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Effendy juga menyampaikan aspirasi masyarakat Kampung Nelayan Seberang yang masih sering terdampak banjir rob dan berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai langkah penanganan yang akan dilakukan.* (ad)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati dan Aurellia Tsabitha Meidirama, ikut dalam perjalanan dinas ke Amerika Serikat dengan menggunakan anggaran negara.

Bantahan tersebut disampaikan setelah beredarnya potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat di media sosial.

Baca Juga:

• Pencabutan Kartu Merah Balogun Memanas, Parlemen Eropa Desak Selidiki Presiden FIFA Gianni Infantino: Ada Tekanan Trump?

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menegaskan bahwa tidak ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai keberangkatan keluarga Menteri PU.

"Perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga, itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi," kata Apri di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Menurut Apri, pencantuman nama istri dan anak Menteri PU dalam surat tersebut bukan berarti mereka menjadi bagian dari rombongan perjalanan dinas yang dibiayai pemerintah.

Ia menjelaskan, nama anggota keluarga dimasukkan dalam daftar karena berkaitan dengan proses pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri.

"Terkait di dalam list itu ada anggota keluarga, itu memang di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa, itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu daftar," ujarnya.

Apri menambahkan, dokumen yang beredar merupakan rencana perjalanan pada Juli 2026 dan belum seluruhnya terlaksana.

Selain persoalan pembiayaan, publik juga menyoroti nama Irma Hermawati yang tercantum menggunakan paspor diplomatik dalam daftar perjalanan tersebut.

Menanggapi hal itu, Apri menjelaskan bahwa penggunaan paspor diplomatik bagi pasangan pejabat negara memiliki dasar aturan yang berlaku.

"Secara aturan, spouse dari pejabat yang dinas itu boleh menggunakan paspor diplomatik mengikuti suami," ungkapnya.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa fasilitas tersebut tidak berkaitan dengan penggunaan uang negara untuk membiayai perjalanan keluarga Menteri PU.

"Enggak pakai APBN," tegas Apri.

Ia memastikan perjalanan dinas tersebut tetap mengikuti aturan yang berlaku, sementara apabila terdapat anggota keluarga yang ikut dalam perjalanan, seluruh biaya menjadi tanggung jawab pribadi.

Kementerian PU juga menyampaikan bahwa pencantuman nama keluarga dalam dokumen administrasi perjalanan merupakan bagian dari proses koordinasi antarinstansi, khususnya untuk kebutuhan administrasi keimigrasian dan pengurusan visa.* (km/ad)

JAKARTA – PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Mei hingga Juni 2026.

Gangguan kelistrikan tersebut menyebabkan energi listrik yang seharusnya tersalurkan kepada pelanggan tidak dapat digunakan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp80 miliar.

Baca Juga:

• Harga Tiket PRSU 2026 Jadi Perbincangan, Panitia Buka Suara

"Energy not served-nya sekitar 50-an GWh, dengan estimasi kerugian kurang lebih sekitar Rp 80 miliar. Tapi, ini hanya dampak dari energi yang tidak disalurkan dan belum termasuk potensi kerugian akibat kerusakan fisik infrastruktur maupun biaya pemulihan sistem," ujar Annisa dalam webinar bertajuk "Reformasi Jaringan Listrik Indonesia", Selasa (7/7/2026).

Menurut Annisa, pemadaman listrik di Sumatera menjadi evaluasi penting bagi PLN dalam menghadapi meningkatnya ancaman cuaca ekstrem yang dipengaruhi perubahan iklim.

Ia menjelaskan, gangguan yang awalnya dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem dapat berkembang menjadi gangguan berantai apabila sistem kelistrikan tidak memiliki ketahanan yang cukup.

Karena itu, PLN tidak hanya mengevaluasi penyebab awal terjadinya gangguan, tetapi juga melakukan penguatan sistem secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, desain infrastruktur, pengoperasian jaringan, kesiapan menghadapi kondisi darurat, hingga percepatan pemulihan setelah gangguan.

"Harapannya pengelolaan risiko ini memastikan sistem memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menghadapi ketidakpastian kejadian ekstrem," kata Annisa.

PLN menilai perubahan iklim kini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam menjaga keandalan sistem listrik nasional.

Risiko yang muncul tidak hanya berupa kehilangan pendapatan akibat listrik yang tidak tersalurkan, tetapi juga mencakup potensi kerusakan aset, meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan, hingga biaya pemulihan jaringan setelah gangguan.

Untuk menghadapi risiko tersebut, PLN telah melakukan berbagai kajian climate risk assessment guna mengetahui tingkat kerentanan infrastruktur listrik sekaligus menghitung potensi dampak finansial yang dapat terjadi.

"Ini menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan prioritas investasi adaptasi dan penguatan infrastruktur," ujar Annisa.

Ia memberikan contoh kejadian banjir yang melanda salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) pada 2022.

Peristiwa tersebut menyebabkan biaya pemulihan langsung sekitar Rp1,6 miliar, di luar kehilangan produksi listrik mencapai sekitar 160 GWh selama masa gangguan.

Selain itu, PLN juga melakukan kajian Climate Disaster Risk Assessment (CDRA) terhadap sejumlah aset pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik.

Hasil kajian menunjukkan, tanpa langkah adaptasi terhadap perubahan iklim, aset pembangkit PLN yang berada di wilayah pesisir berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp4 triliun hingga Rp6 triliun setiap tahun.

Sebaliknya, penerapan strategi adaptasi diperkirakan mampu menekan potensi kerugian hingga sekitar Rp1 triliun per tahun.

"Temuan ini memperkuat bahwa investasi adaptasi bukan sekadar biaya tambahan, melainkan investasi strategis untuk mengurangi potensi kerugian dan mengamankan nilai aset," katanya.

Dalam menghadapi tantangan kelistrikan ke depan, PLN berencana memperkuat jaringan listrik pintar atau smart grid agar sistem mampu merespons gangguan dengan lebih cepat.

Annisa menjelaskan, pengembangan smart grid akan didukung oleh digitalisasi jaringan, integrasi energi baru terbarukan, sistem penyimpanan energi, teknologi high voltage direct current (HVDC), serta sistem pengaturan keseimbangan beban listrik.

Dengan teknologi tersebut, jaringan listrik diharapkan menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi gangguan, terutama akibat fenomena cuaca ekstrem.

Selain penguatan jaringan, PLN juga melihat pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) memiliki potensi sebagai salah satu sumber energi yang stabil dan rendah emisi untuk mendukung ketahanan listrik nasional.

"PLTN tidak hanya berperan dalam dekarbonisasi, tetapi juga menjaga stabilitas dan keandalan sistem. Kerawanan sistem Sumatera juga sudah dimitigasi di dalam RUPTL," ujar Annisa.

PLN menegaskan, transformasi sistem kelistrikan menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus memastikan pasokan listrik tetap andal bagi masyarakat dan dunia usaha di masa mendatang.* (km/ad)

JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kali ini, gugatan tersebut tidak hanya mempersoalkan proses penangkapan dan penggeledahan, tetapi juga menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

Baca Juga:

• Menhut Raja Juli Kembalikan Amplop Bupati Kuansing, KPK: Seharusnya Diserahkan kepada Kami sebagai Laporan Gratifikasi

Roy menyebut langkah hukum itu merupakan bagian dari upayanya untuk memperjuangkan hak dan menguji proses hukum yang sedang berjalan.

"Jangan lupa ya, ini kami akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada praperadilan yang kedua," kata Roy usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Kuasa hukum Roy Suryo, Ghafur Sangadji, menjelaskan bahwa gugatan kali ini berfokus pada penerapan Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang digunakan penyidik dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Menurut Ghafur, pihaknya menilai penerapan pasal tersebut belum memiliki dasar bukti permulaan yang cukup.

Ia menyebut pihaknya ingin menguji sejauh mana bukti yang dimiliki penyidik Polda Metro Jaya dalam menerapkan pasal tersebut.

"Untuk menguji Pasal 32 Undang-Undang ITE yang menurut kami itu adalah pasal penyelundupan, pasal entertain, yang tidak diperkuat dengan bukti-bukti permulaan yang cukup," ujar Ghafur.

Ia mengatakan, pihaknya ingin mengetahui bukti apa saja yang akan diajukan kepolisian untuk memperkuat dugaan manipulasi dokumen elektronik dalam perkara tersebut.

"Karena kami membaca dakwaan Bu Tifa (Tifauzia Tyassuma, tersangka lainnya) peristiwa manipulasi dokumen elektronik itu lemah, makanya kami uji di praperadilan," katanya.

Gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dan diajukan pada Kamis (2/7/2026).

Kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo sebelumnya menyeret delapan orang sebagai tersangka setelah proses penyidikan dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE serta KUHP.

Secara umum, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi yang dianggap merugikan serta dugaan manipulasi dokumen elektronik.

Penyidik kemudian membagi para tersangka ke dalam dua kelompok berdasarkan dugaan perbuatan masing-masing.

Kelompok pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis.

Mereka dikenakan tambahan Pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan.

Sementara kelompok kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Ketiganya dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE mengenai penghapusan, penyembunyian, serta manipulasi dokumen elektronik.

Dalam perkembangan perkara, status tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis kemudian dicabut setelah proses hukum diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Rismon Sianipar.

Ia menyampaikan bahwa dirinya mengakui adanya kekeliruan dalam penelitian yang berkaitan dengan dugaan ijazah Joko Widodo.

Sementara itu, Roy Suryo memilih melanjutkan proses hukum melalui jalur praperadilan untuk menguji keputusan penyidik yang menetapkannya sebagai tersangka.

Melalui gugatan tersebut, pihak Roy ingin memastikan apakah seluruh prosedur hukum dan dasar penetapan tersangka telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Hingga kini, proses hukum perkara dugaan tudingan ijazah palsu tersebut masih terus berjalan dan menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah tokoh serta menyangkut isu hukum, informasi digital, dan kebebasan berpendapat.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti langkah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop berisi uang dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby kepada pemberinya.

KPK menilai, sebagai penyelenggara negara, setiap pemberian yang diterima semestinya dilaporkan melalui mekanisme pelaporan gratifikasi.

Baca Juga:

• Mobil Mewah Bupati Kuansing Disita KPK di Pematangsiantar, Pemko Angkat Bicara

"Sepatutnya ketika seorang penyelenggara negara menerima sesuatu, termasuk amplop yang juga berisi uang tersebut, melaporkannya ke KPK melalui pelaporan gratifikasi sehingga dalam laporan gratifikasi itu juga dilampirkan amplop yang ada isinya tersebut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menurut Budi, Raja Juli memang telah melaporkan peristiwa tersebut kepada KPK sebagai bentuk penolakan gratifikasi.

Namun, laporan itu tidak disertai dengan keberadaan amplop karena barang tersebut sudah lebih dahulu dikembalikan kepada Bupati Kuansing.

"Sehingga kami juga di sini kita belum mengecek ya isian dari amplop tersebut," ujar Budi.

KPK menyebut kasus amplop tersebut berkaitan dengan dua aspek, yakni pencegahan korupsi dan penindakan hukum.

Dari sisi penindakan, pemberian amplop itu diduga berkaitan dengan perkara yang menjerat Suhardiman Amby terkait dugaan suap pengisian jabatan dan gratifikasi.

Sementara dari sisi pencegahan, Raja Juli melaporkan penerimaan amplop tersebut sebagai bentuk penolakan gratifikasi kepada lembaga antikorupsi.

"Yang kemudian atas amplop tersebut penerimaannya dilaporkan oleh Pak Menteri dalam konteks pencegahan, laporan penolakan gratifikasi," kata Budi.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengungkap bahwa dirinya menerima sebuah amplop yang ditinggalkan oleh Bupati Kuansing Suhardiman Amby saat melakukan audiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Menurut Raja Juli, amplop tersebut ditutup menggunakan map dan ditinggalkan setelah pertemuan selesai. Ia mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut.

"Dalam audiensi itu ternyata Pak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map," kata Raja Juli.

Karena merasa tidak memiliki hak atas pemberian tersebut, Raja Juli kemudian meminta ajudannya untuk mengembalikan amplop itu kepada Bupati Kuansing.

"Saya tidak tahu isinya apa tapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut. Oleh karena itu saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," ujarnya.

Namun, proses pengembalian amplop tersebut tidak dapat langsung dilakukan karena menyesuaikan jadwal kedinasan.

Amplop akhirnya diserahkan kembali pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singingi dengan bantuan fasilitasi dari Polda Riau.

Raja Juli menyebut proses pengembalian tersebut telah dilengkapi dokumentasi dan tanda terima bermeterai sebagai bukti bahwa dirinya tidak menerima pemberian tersebut.

Kasus amplop tersebut mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Selain kasus suap jabatan, KPK juga mengembangkan penyidikan terkait dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuansing.

Dalam perkara tersebut, KPK menduga terdapat pemberian tertentu yang berkaitan dengan pengurusan kepentingan tertentu di wilayah tersebut.

Menanggapi isu yang berkembang, Raja Juli menegaskan dirinya tidak pernah menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuansing.

"Tidak ada satu SK pun yang saya keluarkan untuk pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi. Tidak ada sejengkal kawasan hutan pun di Kuantan Singingi yang ada dalam otoritas saya, saya keluarkan jadi APL (Area Penggunaan Lainnya)," tegas Raja Juli.

KPK memastikan penyidikan terhadap perkara yang melibatkan Suhardiman Amby masih terus berjalan.

Penyidik akan menelusuri seluruh informasi, aset, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut untuk mengungkap konstruksi hukum secara menyeluruh.* (km/ad)

JAKARTA – Perselisihan terkait pencabutan hukuman kartu merah striker Timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, kini memasuki babak baru.

Parlemen Eropa ikut turun tangan dengan meminta adanya penyelidikan terhadap proses pengambilan keputusan FIFA yang dinilai menimbulkan tanda tanya.

Baca Juga:

• Enam Tim Lolos Perempat Final Piala Dunia 2026, Belgia Susul Spanyol Usai Drama 16 Besar

Mereka ingin mengetahui apakah tekanan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki pengaruh terhadap keputusan FIFA mencabut skorsing Balogun.

Dikutip dari Euronews, surat tersebut ditujukan kepada 27 asosiasi sepak bola anggota Uni Eropa.

Para anggota parlemen meminta organisasi sepak bola Eropa tersebut mengambil langkah resmi dengan mendorong FIFA membuka penyelidikan terkait mekanisme keputusan dalam kasus Balogun.

"Kami merasa bahwa sudah saatnya Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), yang semuanya merupakan asosiasi anggota FIFA, untuk turun tangan dan meminta FIFA untuk menyelidiki proses pengambilan keputusan (dalam kasus Balogun)," demikian bunyi isi surat tersebut.

Polemik Kartu Merah Balogun

Kasus ini bermula ketika Folarin Balogun mendapat kartu merah dalam pertandingan Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina pekan lalu.

Berdasarkan aturan kompetisi, kartu merah biasanya membuat pemain otomatis menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan.

Kondisi tersebut membuat Balogun seharusnya tidak dapat tampil ketika Amerika Serikat menghadapi Belgia di babak 16 besar.

Namun, FIFA kemudian menangguhkan hukuman tersebut melalui mekanisme aturan yang sebelumnya belum pernah digunakan dalam ajang Piala Dunia.

Keputusan itu langsung menuai perhatian setelah Presiden Donald Trump mengakui telah melakukan komunikasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino terkait kartu merah Balogun.

Trump menyebut hukuman tersebut tidak adil, tetapi menegaskan dirinya tidak meminta imbalan apa pun dari komunikasi tersebut.

Setelah keputusan FIFA keluar, Trump menyampaikan apresiasi kepada Infantino atas pencabutan skorsing tersebut.

Sementara itu, Infantino menyatakan dirinya telah menjelaskan kepada Trump bahwa badan disiplin FIFA memiliki kewenangan independen dalam mengambil keputusan.

UEFA dan Belgia Pertanyakan Keputusan FIFA

Keputusan FIFA mencabut hukuman Balogun memicu reaksi keras dari sejumlah pihak di Eropa.

UEFA menyebut keputusan tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat dibenarkan.

Federasi Sepak Bola Belgia juga mengajukan protes resmi terkait kelayakan Balogun untuk tampil dalam pertandingan melawan Belgia.

Selain itu, Komisaris Eropa Glenn Micallef turut menyampaikan kritik dan menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang keliru.

Parlemen Eropa Soroti Netralitas FIFA

Surat yang digagas oleh anggota Parlemen Eropa Barry Andrews dari kelompok Renew Europe, serta Lara Wolters dan Niels Fuglsang dari kelompok Sosialis dan Demokrat, saat ini masih beredar untuk mengumpulkan dukungan tanda tangan dari anggota parlemen lainnya.

Dalam surat tersebut, anggota parlemen meminta agar asosiasi sepak bola Eropa memastikan adanya pertanggungjawaban terhadap pejabat tinggi FIFA apabila ditemukan pelanggaran terkait prinsip netralitas politik.

"Mendesak asosiasi sepak bola untuk memastikan bahwa para pejabat senior FIFA dimintai pertanggungjawaban jika ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka melanggar aturan tentang netralitas politik," tulis surat tersebut.

Mereka juga mengingat kembali surat sebelumnya yang ditandatangani oleh 50 anggota Parlemen Eropa terkait permintaan penyelidikan atas pemberian penghargaan perdamaian FIFA kepada Presiden Donald Trump.

Hingga kini, FIFA belum memberikan keputusan akhir terkait desakan penyelidikan tersebut.

Polemik ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian karena menyangkut isu independensi badan sepak bola dunia dan hubungan antara olahraga dengan kepentingan politik.* (km/ad)

BIMA – Wali Kota Bima, Aji Man, memberikan klarifikasi terkait polemik pelantikan sejumlah anggota keluarganya dalam jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

Sebelumnya, pelantikan tersebut menjadi sorotan setelah Aji Man diketahui melantik istrinya, Badrah Ekawati, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan (Sekdis) Kota Bima, serta sepupunya, Irwansyah, sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Bima.

Baca Juga:

• Mobil Mewah Bupati Kuansing Disita KPK di Pematangsiantar, Pemko Angkat Bicara

"Saya kembalikan posisi awal. Jadi dia bukan eselon II. Dia kan eselon III, jadi harus lihat kompetensinya, rekam jejaknya. Dia kan sempat nonjob karena pilkada," ujar Aji Man, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, Badrah Ekawati memiliki pengalaman panjang sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Ia menyebut istrinya telah mengabdi selama 33 tahun dan proses pengangkatan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi, istri saya tidak dinaikkan jabatannya. Kan setiap pengisian jabatan juga harus mendapatkan persetujuan dari BKN (Badan Kepegawaian Negara)," katanya.

Selain menjelaskan soal posisi istrinya, Aji Man juga membantah isu yang menyebut dirinya melantik ipar sebagai pejabat di lingkungan Pemkot Bima.

Ia meminta masyarakat melakukan pengecekan langsung terkait informasi tersebut.

Menurutnya, tudingan tersebut tidak benar dan hanya menjadi isu yang berkembang di publik.

"Kalau dibilang ipar, itu fitnah. Tidak ada ipar. Cek saja, datang ke Bima itu. Mana ipar saya? Kan bisa dilihat," tegasnya.

Aji Man menjelaskan, dalam pelantikan 87 pejabat eselon III dan eselon II di lingkungan Pemkot Bima, tidak terdapat anggota keluarga yang memiliki hubungan ipar seperti yang ramai diperbincangkan.

Politikus Partai Demokrat NTB tersebut juga menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan telah melalui mekanisme kepegawaian yang berlaku.

Ia mengatakan jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan yang ditempati Badrah Ekawati bukan termasuk jabatan eselon II yang membutuhkan proses seleksi terbuka melalui panitia seleksi (pansel).

"Jadi tanpa pertek BKN dibekukan status kepegawaiannya. Cuma kan zaman ini belum tentu benar sudah diviralkan. Kan Kota Bima itu kecil," kata Aji Man.

Ia menambahkan, setiap keputusan terkait mutasi dan pengisian jabatan telah mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta rekam jejak para ASN yang bersangkutan.

Polemik pelantikan keluarga pejabat daerah tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena menyangkut isu nepotisme dalam birokrasi pemerintahan.

Namun, Aji Man menegaskan seluruh proses telah dilakukan sesuai aturan dan ketentuan administrasi kepegawaian.* (d/ad)

MEDAN – Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026 memberikan penjelasan terkait kebijakan harga tiket masuk (HTM) yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.

Panitia menegaskan, tiket masuk PRSU tidak hanya berfungsi sebagai akses bagi pengunjung untuk menikmati berbagai rangkaian acara, tetapi juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif serta pelestarian budaya Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Mobil Mewah Bupati Kuansing Disita KPK di Pematangsiantar, Pemko Angkat Bicara

Menurutnya, kritik dan saran merupakan hal yang wajar dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan besar.

"Tentu selama setiap masukan menjadi perhatian dan bahan evaluasi kami dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Namun perlu kami sampaikan, bahwa PRSU ke-50 hadir dengan arah dan wajah baru," sebut Farah kepada wartawan di Medan, Selasa (7/7/2026).

Farah menjelaskan, PRSU tahun ini tidak lagi hanya diposisikan sebagai ajang hiburan semata.

Menurutnya, PRSU dirancang menjadi wadah yang menampilkan identitas, budaya, serta berbagai potensi daerah Sumatera Utara.

Ia mengatakan, setiap pertunjukan seni, budaya, hingga produk ekonomi kreatif yang ditampilkan telah melalui proses kurasi agar kualitas acara tetap terjaga sekaligus mampu menggambarkan keberagaman budaya Sumut.

"Sekitar 75% konten yang dihadirkan merupakan hasil karya pelaku seni, budaya, UMKM, dan ekonomi kreatif lokal. Dengan demikian, harga tiket yang dibayarkan masyarakat tidak hanya menjadi akses untuk menikmati rangkaian acara, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap ekosistem kreatif dan pelestarian budaya daerah," jelasnya.

Menurut Farah, penetapan harga tiket PRSU 2026 telah mempertimbangkan berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari keamanan, kenyamanan pengunjung, fasilitas, hingga kualitas program yang disiapkan.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman yang memiliki nilai lebih bagi setiap pengunjung. Di sisi lain, PRSU dengan wajah barunya juga dirancang sebagai ruang yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Selama ini, PRSU kerap dipersepsikan hanya menyasar segmen tertentu," ungkap Farah.

Ia menambahkan, panitia ingin menjadikan PRSU sebagai ruang bersama yang dapat dinikmati berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pelaku UMKM, komunitas seni dan budaya, keluarga, generasi muda, hingga pelaku usaha.

"Dengan kualitas program yang semakin baik, kami berharap PRSU menjadi ruang bersama yang mampu mempertemukan seluruh elemen masyarakat dalam satu panggung kebanggaan Sumatera Utara," sebutnya.

Panitia PRSU 2026 meyakini peningkatan kualitas penyelenggaraan tidak hanya memberikan pengalaman bagi pengunjung, tetapi juga membawa dampak positif terhadap pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

Farah menyebut investasi dalam peningkatan kualitas acara, penguatan budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif diharapkan mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Sumatera Utara.

Meski demikian, panitia tetap membuka ruang terhadap berbagai masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan PRSU berikutnya.

"Kami tetap terbuka terhadap seluruh masukan sebagai bahan evaluasi agar penyelenggaraan PRSU pada masa mendatang semakin baik, inklusif, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat," pungkasnya.* (ad)

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk klarifikasi sekaligus ajakan kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Baca Juga:

• India Mulai Mengerem Impor, Ke Mana Arah Baru Ekspor Batu Bara Indonesia?

"Kami secara tegas menyatakan bahwa setiap tuduhan maupun narasi negatif yang disebarkan terkait situasi di Lapas harus disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jangan sampai opini yang berkembang justru menyesatkan masyarakat," ujar Evi Chandra Sitorus, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, menciptakan persepsi yang keliru, bahkan dapat merusak citra institusi negara yang sedang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPD BAPERA juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Batu Bara serta tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar tetap mengedepankan sikap bijaksana dalam menerima informasi. Jangan mudah terprovokasi oleh berita bohong yang dapat merusak nama baik instansi serta mengganggu kondusivitas daerah," lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan SATMA BAPERA Kabupaten Batu Bara, M. Nurizat Hutabarat, S.H., menegaskan bahwa setiap persoalan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki mekanisme penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menurutnya, semua pihak hendaknya menghormati proses yang telah diatur oleh negara dan tidak menggiring opini yang belum tentu sesuai dengan fakta.

Dalam kesempatan tersebut, DPD BAPERA dan SATMA BAPERA Kabupaten Batu Bara juga menyatakan dukungan penuh kepada Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap warga binaan.

"DPD SATMA BAPERA Kabupaten Batu Bara mendukung penuh upaya Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap warga binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas M. Nurizat Hutabarat, S.H.

BAPERA berharap setiap bentuk kritik, masukan, maupun aspirasi dapat disampaikan melalui mekanisme yang benar, santun, dan sesuai koridor hukum, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Melalui pernyataan sikap tersebut, DPD BAPERA dan SATMA BAPERA Kabupaten Batu Bara kembali mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi, khususnya yang berkaitan dengan institusi pemerintah.

"Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai informasi kepada masyarakat. Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah dengan tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya," tutup pernyataan resmi DPD BAPERA dan SATMA BAPERA Kabupaten Batu Bara.* (ad)

PEMATANGSIANTAR – Sebuah mobil mewah milik Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, ditemukan dan disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah gudang penitipan kendaraan di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Penemuan kendaraan tersebut menarik perhatian publik karena lokasi penyitaan berada cukup jauh dari wilayah Kabupaten Kuansing, Riau.

Baca Juga:

• Kejari Medan Periksa 11 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana BLUD RSUD Pirngadi, Tersangka Belum Ditetapkan

Mobil yang diamankan merupakan Toyota Land Cruiser 300 tahun 2023 dengan nilai sekitar Rp2,05 miliar.

Kendaraan tersebut diduga menjadi salah satu barang bukti dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Hendra P Simamora, mengatakan tidak ada hubungan kerja sama pemerintahan antara Pemko Pematangsiantar dengan Pemkab Kuansing dalam waktu dekat.

"Nggak ada kerjasama atau kunjungan antar-pemerintah daerah," ujar Hendra, Selasa (7/7/2026).

KPK menduga mobil tersebut sempat disembunyikan dengan cara mengganti pelat nomor polisi untuk menghindari pelacakan penyidik.

Setelah ditemukan, kendaraan itu kemudian dibawa ke Jakarta menggunakan jasa towing untuk kepentingan penyidikan.

Penyitaan mobil tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuansing Suhardiman Amby.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi selama tiga hari, mulai Sabtu (4/7/2026) hingga Senin (6/7/2026).

Lokasi yang digeledah meliputi sejumlah kantor pemerintahan, rumah pribadi, rumah dinas tersangka, hingga beberapa tempat yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

"Tim menemukan dokumen dan barang bukti elektronik yang memperkuat pembuktian dalam konstruksi perkara dimaksud," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).

Selain dokumen dan barang bukti elektronik, penyidik juga menemukan Toyota Land Cruiser LC 300 tahun 2023 yang diduga merupakan pemberian dari tersangka Zulkarnain kepada Suhardiman Amby.

Menurut KPK, kendaraan tersebut ditemukan di sebuah gudang penitipan kendaraan di Pematangsiantar dalam kondisi pelat nomor telah diganti.

"KPK akan terus menelusuri setiap informasi, aset, maupun pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara ini sebagai wujud komitmen menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan," ujar Budi.

Kasus ini bermula dari dugaan suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing.

KPK menduga Suhardiman Amby meminta sebuah mobil Toyota Land Cruiser 300 sebagai syarat agar Zulkarnain dapat dipilih menjadi Sekda Kuansing.

Zulkarnain kemudian diduga memenuhi permintaan tersebut dengan membeli kendaraan senilai sekitar Rp2,05 miliar melalui skema kredit menggunakan identitas Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant.

Setelah proses tersebut, Zulkarnain akhirnya ditetapkan sebagai Sekda Kuansing.

KPK juga menduga pemberian kendaraan tersebut bukan kali pertama dilakukan.

Saat Zulkarnain hendak menduduki jabatan Kepala Dinas PUPR Kuansing pada 2021, ia disebut pernah memberikan sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport senilai sekitar Rp700 juta kepada Suhardiman Amby.

Dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan keterkaitan Ardiles dengan sejumlah proyek pemerintah daerah.

Ardiles disebut mendapatkan sejumlah proyek setelah membantu proses pengadaan kendaraan tersebut.

Nilai proyek yang diperoleh disebut mencapai miliaran rupiah dalam beberapa tahun.

Selain dugaan suap pengisian jabatan, KPK juga mengembangkan penyidikan terkait dugaan gratifikasi penerbitan rekomendasi teknis pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Suhardiman Amby diduga menerima gratifikasi yang berkaitan dengan proses tersebut.

Dana yang diduga diterima disebut berasal dari pemotongan sisa hasil usaha (SHU) anggota koperasi yang merupakan petani di Kabupaten Kuansing.

KPK memastikan proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat serta menelusuri aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menyembunyikan, memindahkan, atau merusak barang bukti karena tindakan tersebut dapat menghambat proses hukum.* (tm/ad)

MEDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2023-2024.

Dalam proses penyidikan yang berjalan, penyidik telah memeriksa sebanyak 11 orang saksi.

Baca Juga:

• KPK Temukan Land Cruiser Rp2 Miliar di Pematangsiantar, Diduga Terkait Suap Bupati Kuansing

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Valentino Manurung, mengatakan penyidikan masih terus dilakukan dengan memeriksa pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

"Sudah ada 11 orang dari RSUD Pirngadi yang diperiksa sebagai saksi. Sampai saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka," ujar Valentino, Selasa (7/7/2026).

Valentino menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi dan dokumen yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan dana BLUD tersebut.

Namun, ia belum bersedia mengungkap identitas maupun jabatan para saksi yang telah diperiksa.

Menurutnya, penyidik masih membutuhkan proses lebih lanjut sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Terkait potensi kerugian negara, Kejari Medan juga masih menunggu hasil perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kerugian negara masih dalam proses perhitungan oleh BPK, jadi belum bisa disampaikan," kata Valentino.

Ia menegaskan, penyidik akan bekerja secara profesional dan memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut akan dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan.

"Semua pihak yang berkaitan tentu akan dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan," pungkasnya.

Kasus dugaan korupsi dana BLUD RSUD Dr Pirngadi Medan ini sebelumnya mencuat setelah tim penyidik Pidana Khusus Kejari Medan melakukan penggeledahan di rumah sakit tersebut pada 30 Juni 2026.

Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BLUD untuk kepentingan proses penyidikan.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, anggaran yang menjadi objek pemeriksaan mencapai sekitar Rp23,81 miliar.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar serta pembayaran utang senilai Rp13,01 miliar.

Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah adanya dugaan pembayaran utang yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya, namun baru direalisasikan pada tahun berikutnya.

Bahkan, sebagian kewajiban tersebut disebut masih belum terselesaikan hingga saat ini.

Penyidik mendalami dugaan pembayaran utang lintas tahun anggaran tersebut karena diduga berkaitan dengan pengelolaan dana BLUD yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara ini, Kejari Medan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Hingga kini, penyidik masih melakukan pengumpulan bukti dan pendalaman untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan pengelolaan dana BLUD RSUD Dr Pirngadi Medan.* (sp/ad)

MEDAN – Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan sepanjang semester I 2026.

Kenaikan laporan tersebut mencapai 118,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• KPK Temukan Land Cruiser Rp2 Miliar di Pematangsiantar, Diduga Terkait Suap Bupati Kuansing

Kepala Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi Adnin, mengatakan dari total aduan tersebut terdapat 353 laporan masyarakat yang masuk melalui berbagai mekanisme, mulai dari laporan reguler, Respons Cepat Ombudsman, hingga Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).

Selain itu, Ombudsman Sumut juga menerima 399 layanan nonlaporan yang terdiri dari konsultasi masyarakat dan tembusan informasi.

Menurut Herdensi, meningkatnya jumlah aduan masyarakat menunjukkan adanya dua kondisi yang berjalan bersamaan.

Pertama, kesadaran masyarakat untuk menyampaikan keluhan terhadap pelayanan publik semakin meningkat.

Kedua, masih terdapat persoalan pelayanan yang perlu mendapat perhatian dari penyelenggara negara.

"Kami pastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan profesional. Selain itu, penyelenggara pelayanan publik juga terus kita dorong untuk melakukan perbaikan," kata Herdensi, Selasa (7/7/2026).

Berdasarkan data Ombudsman Sumut, persoalan hak sipil dan politik menjadi kategori laporan terbanyak dengan jumlah 66 laporan.

Selanjutnya, laporan terkait administrasi kependudukan mencapai 46 laporan.

Kemudian persoalan agraria, pertanahan, dan tata ruang sebanyak 32 laporan.

Sementara sektor kepolisian, jaminan kesehatan, serta jaminan ketenagakerjaan masing-masing tercatat sebanyak 28 laporan.

Adapun persoalan kesejahteraan sosial menerima delapan laporan.

Herdensi menjelaskan, pada sektor kesejahteraan sosial, banyak masyarakat mengeluhkan penghentian bantuan sosial yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi penerima manfaat.

"Pada sektor kesejahteraan sosial, kami menemukan banyak aduan terkait penghentian bantuan sosial kepada masyarakat yang dinilai masih layak menerima manfaat," ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut diduga berkaitan dengan proses sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum berjalan optimal.

Akibat proses tersebut, sebagian masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial mengalami perubahan status atau bahkan tidak lagi masuk dalam daftar penerima, meskipun kondisi ekonomi mereka masih memenuhi kriteria.

"Permasalahan ini juga berdampak kepada akses layanan kesehatan masyarakat, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan program bantuan pemerintah lainnya," tutur Herdensi.

Ombudsman Sumut menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh penyelenggara pelayanan publik agar proses pendataan serta penyaluran bantuan dapat berjalan lebih akurat.

Herdensi mengingatkan agar setiap laporan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai keluhan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan publik.

Ia berharap seluruh instansi pelayanan dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transparansi, serta memastikan hak masyarakat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melapor, Ombudsman Sumut menilai pengawasan publik menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik.* (mi/ad)

PEMATANGSIANTAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Tim penyidik KPK mengamankan satu unit mobil mewah Toyota Land Cruiser 300 tahun 2023 senilai sekitar Rp2,05 miliar dari sebuah gudang di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Sabtu (4/7/2026).

Baca Juga:

• Fraksi PKS DPRD Binjai Soroti Penggunaan Anggaran 2025, Minta Program Lebih Dirasakan Masyarakat

Jarak antara Kuansing dan Pematangsiantar mencapai sekitar 790 kilometer.

Mobil SUV premium itu diduga menjadi bagian dari instrumen suap yang berkaitan dengan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing.

Kendaraan tersebut diduga diberikan kepada Bupati Kuansing periode 2025–2030, Suhardiman Amby, sebagai bentuk imbalan agar Zulkarnain (ZKN) dapat lolos dalam seleksi jabatan Sekda Kuansing.

Saat ditemukan penyidik, mobil tersebut diketahui telah mengalami perubahan pelat nomor polisi.

Langkah tersebut diduga dilakukan untuk menyamarkan identitas kendaraan dan menghindari pelacakan oleh penyidik KPK.

Usai diamankan, mobil mewah tersebut kemudian dibawa ke Jakarta menggunakan kendaraan towing untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Hendra P Simamora, membenarkan adanya informasi penyitaan kendaraan tersebut.

Namun, ia memastikan tidak ada kerja sama maupun agenda resmi antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam waktu dekat.

"Nggak ada kerjasama atau kunjungan antar-pemerintah daerah," ujar Hendra, Selasa (7/7/2026).

Berdasarkan informasi penyidikan KPK, kasus tersebut bermula ketika Suhardiman diduga meminta Zulkarnain menyediakan sebuah mobil mewah sebagai syarat agar dapat menduduki posisi Sekda Kuansing pada April 2025.

Zulkarnain kemudian disebut menyanggupi permintaan tersebut dengan membeli kendaraan melalui identitas Ardilles, Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC).

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Ardilles.

Ketiganya juga telah ditahan di Rumah Tahanan KPK sejak 1 Juli 2026.

Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada 29 Juni 2026.

Saat operasi berlangsung, Suhardiman dan Zulkarnain sempat tidak berada di lokasi, sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 30 Juni malam.

Selain dugaan suap jual beli jabatan, Suhardiman juga diketahui berstatus tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Terkait adanya dugaan upaya menyembunyikan atau memindahkan barang bukti, KPK mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tindakan menyembunyikan, memindahkan, atau merusak barang bukti dapat berdampak pada proses hukum.

"KPK mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyembunyikan, memindahkan, ataupun merusak barang bukti karena tindakan tersebut dapat berdampak pada proses hukum," ujar Budi, Selasa (7/7/2026).

KPK memastikan penyidik akan terus menelusuri seluruh aset yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk mengungkap dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

"KPK berkomitmen penuh menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.* (tm/ad)