Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, Gubernur yang akrab disapa Mualem menyampaikan rasa duka cita kepada Pemerintah dan masyarakat Venezuela atas bencana yang terjadi.

Baca Juga:

• Korban Gempa Venezuela Tembus 1.719 Jiwa, Ribuan Orang Masih Hilang di Tengah Reruntuhan

Selain menyampaikan belasungkawa, Mualem juga mengimbau masyarakat Aceh untuk mendoakan keselamatan para korban yang selamat serta memberikan bantuan kemanusiaan sesuai kemampuan.

"Ini berkaitan dengan tragedi kemanusiaan. Jika memiliki kemampuan, silakan memberi bantuan kemanusiaan untuk Venezuela yang sedang berduka," ujar Nurlis menyampaikan pesan Gubernur.

Menurutnya, Pemerintah Aceh memahami betul situasi sulit yang tengah dihadapi Venezuela. Pengalaman menghadapi bencana tsunami pada 26 Desember 2004 menjadi alasan kuat mengapa Aceh memiliki empati terhadap musibah tersebut.

Saat bencana tsunami melanda Aceh, Venezuela menjadi salah satu negara yang memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan senilai 2 juta dolar Amerika Serikat digunakan untuk mendukung pemulihan infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta penanganan darurat bagi masyarakat terdampak.

Hubungan kemanusiaan itu juga dikenang melalui berdirinya Politeknik Indonesia Venezuela (Poliven) di Kabupaten Aceh Besar. Nama kampus tersebut menjadi simbol apresiasi atas dukungan Pemerintah Venezuela dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami.

Berdasarkan laporan yang diterima Pemerintah Aceh, gempa kembar berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang berpusat di San Felipe, Yaracuy, pada Rabu (24/6/2026), telah memicu krisis kemanusiaan di Venezuela.

Hingga Kamis (2/7/2026), sedikitnya 2.295 orang dilaporkan meninggal dunia, 11.267 orang mengalami luka-luka, dan 43.251 lainnya masih dinyatakan hilang di bawah reruntuhan. Pemerintah Venezuela juga telah menetapkan status darurat nasional serta masa berkabung selama tujuh hari.

Bencana tersebut turut menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur, termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, Bandara Internasional Simón Bolívar, dan Pelabuhan La Guaira, sehingga memperlambat proses evakuasi maupun distribusi bantuan.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan belasungkawa kepada Pemerintah Venezuela dan bergabung bersama sejumlah negara lain dalam memberikan solidaritas kemanusiaan bagi proses pemulihan pascabencana.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh juga terus menangani bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kabupaten dan kota sejak akhir Juni 2026. Penanganan banjir, tanah longsor, dan angin kencang terus dikoordinasikan bersama pemerintah daerah serta instansi terkait guna memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.* (dh)

Bunthora menilai Felicia memiliki kualitas vokal dan potensi besar untuk bersaing dengan para finalis lainnya. Menurutnya, peluang penyanyi muda tersebut untuk lolos ke babak Top 4 bahkan meraih gelar juara terbuka lebar.

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII Bahas Transformasi Digital, Rico Waas: Pemerintah Harus Cepat dan Adaptif

Meski demikian, Bunthora mengingatkan bahwa dalam ajang pencarian bakat, keberhasilan peserta tidak hanya ditentukan oleh penilaian dewan juri dan kualitas penampilan di atas panggung. Dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menentukan langkah peserta menuju babak selanjutnya.

Menurutnya, apresiasi publik diwujudkan melalui pemberian virtual gift yang menjadi salah satu bentuk dukungan kepada setiap finalis.

"Felicia merupakan aset masyarakat Batak yang harus kita dukung. Mari saksikan penampilannya dan berikan virtual gift bagi yang mampu. Semoga Felicia sukses dan terus melangkah hingga menjadi juara," katanya.

Sementara itu, Opung (kakek) Felicia, Jamal H. Sinaga, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Sumatera Utara serta sejumlah tokoh yang telah memberikan dukungan kepada cucunya selama mengikuti kompetisi.

"Semua dukungan dari masyarakat Sumatera Utara selalu kami sampaikan langsung kepada Felicia. Dukungan itu menjadi penyemangat sekaligus meningkatkan rasa percaya dirinya untuk tampil maksimal," ujar Jamal.

Ia mengatakan, sebelumnya dukungan juga datang dari Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul SH MH, melalui pesan video. Kini, dukungan dari Bunthora Situmorang dinilai semakin memperkuat motivasi Felicia menjelang penampilannya di babak Top 5.

Jamal berharap masyarakat Sumatera Utara terus memberikan doa dan dukungan kepada Felicia saat tampil di panggung The Icon Indonesia.

"Mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Sumatera Utara. Meski Felicia tampil mewakili Kota Tangerang, Sumatera Utara juga merupakan kampung halamannya. Mari saksikan penampilannya pada Senin, 6 Juli 2026, mulai pukul 21.15 WIB di SCTV," tutupnya.* (dh)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang anggota TNI Angkatan Darat aktif berinisial Kolonel BU dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan Kolonel BU saat itu menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:

• Jadi Tersangka KPK Kasus Dugaan Suap Jabatan, Harta Bupati Kuansing Suhardiman Amby Terendah di Antara Bupati se-Riau

"Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang jasa, terutama pengadaan sepeda motor," ujar Syarief dalam konferensi pers, Kamis (2/7/2026).

Menurut penyidik, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Kolonel BU diduga memiliki peran dalam pengaturan harga pengadaan yang mengalami penggelembungan (mark up).

Ia juga disebut memberikan arahan terkait penunjukan penyedia sepeda motor listrik dalam proyek tersebut.

"Itu dilakukan memang oleh PPK dan penyedia yang sudah kita melakukan penahanan," kata Syarief.

Meski demikian, Kejagung belum menetapkan Kolonel BU sebagai tersangka.

Syarief menjelaskan, karena yang bersangkutan masih berstatus anggota TNI aktif, proses hukumnya tidak dapat dilakukan langsung oleh penyidik Jampidsus.

Penanganan perkara terhadap anggota militer aktif akan dilakukan melalui mekanisme koneksitas bersama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Belum (tersangka). Makanya ini karena keterlibatan, jadi begini, karena kami di Pidsus itu tidak bisa memproses atau men-tersangka-kan TNI aktif. Itu dilakukan dengan cara koneksitas, makanya kami serahkan ke Jampidmil untuk selanjutnya akan diproses oleh Jampidmil," jelasnya.

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Mereka adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Dalam penyidikan, Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.

Sejumlah yayasan yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga dipilih karena memiliki hubungan dengan pejabat BGN, bukan berdasarkan persyaratan yang berlaku.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan mark up pada berbagai pengadaan barang yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Barang tersebut meliputi sekitar 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Kejagung menegaskan penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila ditemukan alat bukti yang cukup.* (cn/ad)

Kepercayaan yang kembali diberikan kepada Samha Putra menandai berlanjutnya kepemimpinan untuk periode kedua. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmennya untuk terus memajukan futsal di Kota Binjai.

Baca Juga:

• BNNK Binjai Gandeng INSAN Perkuat P4GN, Mahasiswa Disiapkan Jadi Garda Terdepan Perangi Narkoba

Pada periode kepengurusan 2026-2030, Samha menegaskan fokus utama AFK Binjai adalah meningkatkan kualitas pembinaan atlet usia dini hingga melahirkan pemain yang mampu bersaing di level nasional.

"Semoga di periode kedua ini futsal Kota Binjai jauh lebih baik. Kita targetkan lahir pemain-pemain futsal profesional dari Binjai yang bisa tembus Liga Pro dan Timnas," katanya.

Untuk mewujudkan target tersebut, AFK Binjai telah menyiapkan sejumlah program pembinaan, di antaranya penyelenggaraan kompetisi berjenjang mulai kelompok usia U-12, U-15, hingga U-18, pelaksanaan Liga Futsal Binjai, pelatihan pelatih berlisensi nasional, serta seleksi atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) 2026.

Selain fokus pada pembinaan, Samha juga berharap adanya dukungan nyata dari Pemerintah Kota Binjai dalam mempersiapkan tim menghadapi Porprovsu 2026.

"Harapan kami pemerintah benar-benar memiliki andil serius untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 2026. Futsal membutuhkan dukungan sarana, pendanaan pemusatan latihan, dan perhatian. Tanpa itu, akan sulit berbicara prestasi," ungkapnya.

Ia menambahkan, AFK Binjai siap membangun sinergi dengan KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan prestasi futsal Kota Binjai di tingkat provinsi maupun nasional.

Terpilihnya Samha Putra secara aklamasi mencerminkan solidnya dukungan dari 28 klub futsal anggota AFK Binjai. Sejumlah perwakilan klub menilai kepemimpinannya pada periode pertama berhasil menghidupkan kembali kompetisi futsal di Kota Binjai serta membawa prestasi pada ajang Porprovsu sebelumnya.

"Bang Samha orang lapangan, paham kebutuhan kami. Aklamasi ini bukti kami puas dengan kinerjanya," ujar salah seorang perwakilan klub.

Sementara itu, susunan lengkap kepengurusan AFK Binjai periode 2026-2030 dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu dekat setelah rapat formatur selesai dilaksanakan.* (dh)

JAKARTA – Nama Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby, menjadi perhatian publik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing.

Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnaen dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles, sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Saksi Ungkap Eks Ketua Ombudsman Marah Saat LHP PT Tosida Tak Temukan Maladministrasi: Siapa yang Pimpinan? Elu Jangan Ngatur-ngatur Gua!

Di tengah proses hukum yang berjalan, laporan harta kekayaan Suhardiman Amby dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) turut menjadi sorotan.

Berdasarkan LHKPN per 31 Desember 2025, Suhardiman melaporkan total kekayaan sebesar Rp2.010.000.000 atau sekitar Rp2,01 miliar.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, Suhardiman diduga meminta sebuah Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada pihak yang mengikuti seleksi jabatan Sekda Kuansing.

Mobil tersebut disebut bernilai sekitar Rp2,05 miliar dan dibeli secara kredit oleh Zulkarnaen dengan bantuan Ardiles.

Setelah proses seleksi berlangsung, Zulkarnaen kemudian terpilih menjadi Sekretaris Daerah Kuansing pada 2025.

Selain itu, penyidik juga mengungkap dugaan penerimaan Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai sekitar Rp700 juta saat Suhardiman masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing pada 2021.

Pemberian kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan proses pengisian jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kuansing.

KPK juga masih mendalami dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Kuansing.

Sebelum resmi ditetapkan sebagai tersangka, Suhardiman bersama Sekda Kuansing Zulkarnaen sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (30/6/2026) malam.

Keduanya datang setelah sempat tidak diketahui keberadaannya saat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung di Kuansing.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 10 orang untuk menjalani pemeriksaan.

Rincian Harta Kekayaan

Berdasarkan data LHKPN, sebagian besar kekayaan Suhardiman berasal dari aset tanah dan bangunan.

Nilai aset properti yang dilaporkan mencapai Rp1,18 miliar, seluruhnya berada di Kota Pekanbaru dan berasal dari hasil sendiri.

Rinciannya meliputi:

Tanah dan bangunan seluas 14 m²/14 m² senilai Rp160 juta.
Tanah dan bangunan seluas 102 m²/36 m² senilai Rp120 juta.
Tanah dan bangunan seluas 270 m²/450 m² senilai Rp900 juta.

Selain properti, Suhardiman juga melaporkan kepemilikan kendaraan senilai Rp590 juta yang terdiri dari tiga unit mobil, yaitu:

Toyota Land Cruiser Turbo tahun 1900 senilai Rp350 juta.
Toyota Land Cruiser Turbo tahun 2002 senilai Rp200 juta.
Opel Blazer SUV tahun 2002 senilai Rp40 juta.

Ia juga melaporkan kas dan setara kas sebesar Rp240 juta.

Dalam laporan tersebut, Suhardiman tidak mencantumkan kepemilikan surat berharga, harta bergerak lainnya, maupun utang.

Dengan demikian, total kekayaan bersihnya tetap sebesar Rp2,01 miliar.

Harta Terendah di Antara Bupati se-Riau

Berdasarkan data LHKPN, jumlah kekayaan Suhardiman menjadi yang paling rendah dibandingkan para bupati lainnya di Provinsi Riau.

Sementara itu, posisi tertinggi ditempati Bupati Rokan Hilir Bistamam dengan total kekayaan lebih dari Rp43,5 miliar, disusul sejumlah kepala daerah lain yang memiliki harta di atas Rp3 miliar.

Suhardiman Amby merupakan Bupati Kuansing hasil Pilkada 2024 untuk masa jabatan 2025–2030 bersama Wakil Bupati Mukhlisin.

Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai bupati definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah sebelumnya.

KPK menegaskan penyidikan perkara dugaan suap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing masih terus berlangsung.

Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya penerimaan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.* (km/ad)

Kelangkaan semen tidak hanya berdampak pada para kontraktor maupun pengembang perumahan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat yang sedang membangun rumah, tempat ibadah, maupun bangunan usaha. Banyak pekerjaan pembangunan terpaksa berjalan lambat karena material utama tersebut sulit diperoleh.

Baca Juga:

• Prabowo dan Presiden Belarus Luncurkan Road Map Kerja Sama Indonesia-Belarus 2026-2030, Begini Isinya

Berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, kondisi ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Batu Bara. Beberapa daerah lain di Sumatera Utara juga dilaporkan mengalami persoalan serupa, sehingga memunculkan dugaan adanya gangguan dalam rantai distribusi semen di wilayah tersebut.

Situasi ini pun memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang menduga adanya permainan dalam tata niaga atau distribusi semen yang menyebabkan pasokan ke daerah menjadi terbatas. Namun hingga kini, dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang.

Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya berdiam diri menyaksikan kondisi ini terus berlangsung. Mereka meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kelangkaan semen yang telah berlangsung hampir dua bulan.

Apabila penyebabnya berasal dari gangguan produksi, distribusi, atau faktor teknis lainnya, masyarakat meminta pemerintah segera memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan maupun spekulasi liar. Namun apabila ditemukan adanya praktik penimbunan, pengaturan distribusi, kartel, atau pelanggaran hukum lainnya, masyarakat meminta agar pelaku ditindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelangkaan semen ini dikhawatirkan akan berdampak luas terhadap roda perekonomian daerah. Selain menghambat pembangunan rumah masyarakat, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu proyek-proyek swasta maupun pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pasokan semen dalam jumlah besar.

Para pelaku usaha bahan bangunan juga mengaku berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi mereka harus memenuhi kebutuhan pelanggan, namun di sisi lain pasokan dari distributor sangat terbatas. Akibatnya, tidak sedikit konsumen yang harus mencari semen hingga ke luar daerah atau bahkan menunda pekerjaan pembangunan.

Masyarakat menilai pemerintah harus segera turun tangan sebelum kondisi semakin memburuk. Stabilitas harga dan kelancaran distribusi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga iklim usaha dan melindungi kepentingan masyarakat.

Kini publik menunggu langkah nyata pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengungkap penyebab kelangkaan semen yang terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terus dihantui pertanyaan yang hingga kini belum terjawab.

Semen langka, harga menggila hampir dua bulan. Pertanyaannya sederhana: ada apa sebenarnya? Masyarakat berharap pemerintah segera menjawabnya dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana.* (dh)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko resmi meluncurkan Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 atau peta jalan kerja sama bilateral Indonesia dan Belarus.

Dokumen tersebut menjadi arah baru hubungan kedua negara dalam lima tahun ke depan.

Baca Juga:

• GTI Desak Audit SPMB Banten 2026, Soroti Data Desil, Jalur Prestasi, dan Pelimpahan Kuota

Prabowo mengatakan peta jalan tersebut menjadi bukti komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan yang lebih terarah, terukur, dan menghasilkan kerja sama yang konkret.

"Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerja sama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerja sama yang lebih terarah dan konkret," kata Prabowo.

Perkuat Kerja Sama Ketahanan Pangan

Dalam pertemuan itu, Prabowo menjelaskan salah satu fokus utama kerja sama adalah sektor ketahanan pangan.

Indonesia dan Belarus sepakat memperluas kolaborasi di bidang pertanian modern, termasuk pengembangan teknologi pertanian, penyediaan pupuk, alat pertanian, hingga alat berat.

"Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerja sama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerja sama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat," ujarnya.

Fokus Industri, Teknologi, dan Investasi

Selain sektor pertanian, kedua negara juga memperkuat kerja sama ekonomi yang diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional masing-masing.

Kerja sama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi.

Di bidang industri, Indonesia dan Belarus juga sepakat meningkatkan investasi dan kemitraan antar pelaku usaha, khususnya pada sektor manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri.

Dorong Perdagangan Lewat EAEU

Pada sektor perdagangan, Prabowo mengapresiasi Belarus yang telah menyelesaikan proses ratifikasi Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU).

Menurutnya, Indonesia saat ini juga tengah menjalankan proses ratifikasi sebagai bagian dari upaya memperluas akses perdagangan dengan negara-negara anggota EAEU.

"Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut," ujar Prabowo.

Perkuat Pendidikan dan Pertukaran Budaya

Kerja sama Indonesia dan Belarus juga mencakup bidang sosial, budaya, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kedua kepala negara sepakat memperluas kemitraan melalui pendidikan, pelatihan vokasi, serta pertukaran budaya.

"Kami mendorong kerja sama yang lebih erat melalui pertukaran budaya, penguatan kemitraan antara institusi pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Prabowo.

Pemerintah berharap peluncuran Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 dapat menjadi landasan untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Belarus sekaligus membuka peluang kerja sama baru di berbagai sektor strategis dalam lima tahun mendatang.* (d/ad)

Berdasarkan hasil pemantauan serta laporan masyarakat yang diterima GTI, terdapat sedikitnya empat persoalan utama yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah agar tidak menimbulkan polemik maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB.

Baca Juga:

• GTI Soroti SPMB Banten 2026, Penutupan NIK Dinilai Hambat Transparansi dan Pengawasan Publik

Menurut Deri, sistem SPMB Banten yang terintegrasi dengan basis data Kementerian Sosial secara otomatis menolak pendaftaran apabila data Desil calon siswa tidak terbaca sistem, meski yang bersangkutan tercatat sebagai penerima aktif Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun Program Indonesia Pintar (PIP).

"Fakta di lapangan menunjukkan masih ada keluarga penerima KIP maupun PIP yang gagal mendaftar karena data Desil tidak terbaca sistem. Padahal kedua program tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat," ujar Deri, Senin (30/6/2026).

GTI menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat hak calon peserta didik yang secara faktual memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pendidikan, namun terkendala persoalan administratif.

Selain jalur afirmasi, GTI juga menyoroti mekanisme Jalur Prestasi Akademik. Menurut organisasi tersebut, proses verifikasi dokumen dinilai belum memiliki standar yang seragam.

Deri menjelaskan, saat tahapan pra-SPMB dimulai, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum diterbitkan sehingga peserta diwajibkan mengunggah dokumen TKA secara mandiri ketika proses pendaftaran berlangsung.

"Di satu sisi sistem afirmasi dikunci secara otomatis berdasarkan data tertentu, tetapi pada jalur prestasi justru diberikan ruang unggah dokumen secara manual. Perbedaan mekanisme seperti ini perlu mendapat perhatian karena berpotensi memunculkan risiko manipulasi apabila proses verifikasinya tidak dilakukan secara ketat," katanya.

GTI juga menyoroti mekanisme pelimpahan kuota antarjalur dalam penerimaan siswa baru. Menurut organisasi tersebut, petunjuk teknis memang mengatur adanya pengalihan kuota apabila suatu jalur tidak terpenuhi. Namun, informasi mengenai peserta yang diterima melalui mekanisme pelimpahan kuota dinilai belum ditampilkan secara terbuka kepada publik.

"Transparansi tidak cukup hanya mengumumkan nama peserta yang diterima. Publik juga berhak mengetahui melalui jalur apa peserta tersebut dinyatakan lolos, termasuk apabila berasal dari pelimpahan kuota," ungkap Deri.

Ia menegaskan keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara objektif terhadap proses seleksi.

Sorotan lainnya berkaitan dengan minimnya akses pengawasan publik terhadap keseluruhan proses seleksi SPMB.

GTI menilai masyarakat belum memiliki ruang yang memadai untuk memantau data pendaftar, peringkat nilai, hingga proses seleksi secara menyeluruh. Karena itu, organisasi tersebut mendorong pemerintah menyediakan dashboard publik yang dapat diakses secara real time.

"Sistem penerimaan siswa merupakan pelayanan publik yang harus dapat diawasi bersama. Kami mendorong agar tersedia dashboard publik yang memuat data pendaftar, nilai, peringkat, serta status kelulusan secara real time dan dapat diakses masyarakat. Transparansi seperti itu justru akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil seleksi," tegas Deri.

Atas berbagai temuan tersebut, GTI meminta Pemerintah Provinsi Banten bersama instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

Menurut GTI, penyempurnaan sistem sejak dini menjadi langkah penting untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan objektif, akuntabel, transparan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon siswa sesuai prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik.* (dh)

JAKARTA – Persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, kembali mengungkap fakta baru.

Kepala Keasistenan Utama 5 Ombudsman RI, Irma Syarifah, mengaku Hery sempat marah ketika mengetahui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait PT Tosida Indonesia tidak menemukan adanya maladministrasi.

Baca Juga:

• Diduga Sembunyikan Surat Undangan Bansos, Seknas PERMADA Resmi Laporkan Oknum Kadus Desa Paya Rengas ke Inspektorat dan Ombudsman RI

Di hadapan majelis hakim, Irma menjelaskan bahwa penyusunan LHP dilakukan bersama dua asisten Ombudsman, yakni Saputra Malik dan Muhammad Khotim.

Setelah draf laporan selesai disusun, Hery disebut meminta agar laporan tersebut ditinjau ulang.

Menurut Irma, Muhammad Khotim bahkan mendapat telepon langsung dari Hery dengan nada tinggi.

"Muhammad Khotim kemudian ditelepon oleh pengampu dengan nada emosional dan dimarah-marah bahwa kita terlalu, terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru kemudian terlalu dangkal dan perlu didalami."

Irma mengatakan Hery juga memberikan catatan pada halaman awal draf LHP agar dilakukan review, koreksi, dan pendalaman terhadap hasil pemeriksaan tersebut.

Namun, tim pemeriksa mengaku kebingungan karena tidak mendapat penjelasan yang jelas mengenai bagian mana yang harus diperbaiki.

Menurut Irma, Saputra Malik kemudian mencoba meminta arahan langsung kepada Hery mengenai maksud pendalaman tersebut.

Namun respons yang diterima justru bernada keras.

"Siapa yang pimpinan? Elu jangan ngatur-ngatur gua, elu kerjain sendiri."

Ucapan tersebut, kata Irma, membuat tim pemeriksa semakin bingung dalam menyelesaikan laporan.

Selain meminta revisi, Hery juga disebut mengusulkan penggunaan ahli tertentu dan menambahkan dua pertanyaan dalam proses pemeriksaan.

Irma mengakui tindakan tersebut memang menjadi kewenangan seorang pengampu. Namun, menurutnya, cara tersebut tidak lazim dilakukan.

"Kewenangan Pak, tapi di luar kebiasaan."

Biasanya, kata Irma, pengampu akan lebih dulu berdiskusi dengan tim pemeriksa untuk menentukan ahli yang dinilai memiliki kompetensi sesuai bidang yang sedang diperiksa.

Dalam perkara ini, Hery Susanto didakwa menerima suap berupa uang dan sebuah rumah dengan total nilai sekitar Rp4,85 miliar sepanjang 2013 hingga 2025.

Jaksa menyebut suap tersebut diberikan agar Hery memengaruhi hasil Laporan Ombudsman terkait perhitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain itu, suap juga diduga berkaitan dengan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan milik PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya.

Dalam dakwaan, jaksa menguraikan bahwa uang dan aset yang diterima Hery berasal dari sejumlah pihak, termasuk Direktur PT Tosida Indonesia, Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Agung Winarno, serta perwakilan PT Mitra Kumala Energi.

Sidang akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya guna mengungkap dugaan intervensi terhadap proses pemeriksaan Ombudsman dalam perkara tersebut.* (d/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa diduga melakukan tindak pidana fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan tersebut disampaikan saat pembacaan surat dakwaan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Jaksa Beberkan Dugaan Serangan dr Tifa soal Ijazah Jokowi, Didakwa Pasal Berlapis!

"Saksi Joko Widodo merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi," kata jaksa saat membacakan dakwaan.

Jaksa menjelaskan, perkara bermula ketika Jokowi mengetahui adanya sejumlah unggahan di media sosial yang mempertanyakan keaslian ijazah Strata Satu (S-1) miliknya.

Salah satu unggahan tersebut berasal dari dr Tifa yang menuding ijazah Jokowi tidak asli.

Setelah mengetahui unggahan itu, Jokowi meminta ajudan dan tim kuasa hukumnya mengumpulkan berbagai bukti yang beredar di media sosial.

Dari keseluruhan materi yang dikumpulkan, terdapat lima unggahan yang dinilai menyerang kehormatan dan martabat Jokowi.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan penyidik telah memperoleh bukti yang menunjukkan ijazah Jokowi merupakan dokumen asli.

Menurut jaksa, hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Polri menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi identik dengan 14 dokumen pembanding yang diperiksa.

Selain itu, berdasarkan dokumen akademik Universitas Gadjah Mada (UGM), Jokowi tercatat telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan dan memperoleh ijazah sarjana dengan nomor 1120 yang diterbitkan pada 5 November 1985.

Jaksa juga menyatakan bahwa selama proses penyidikan, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhan yang disampaikannya.

"Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa," ujar jaksa.

Dalam perkara ini, dr Tifa didakwa dengan dakwaan primer Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Sebagai dakwaan subsider, jaksa juga menerapkan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Selain itu, jaksa turut mendakwa dr Tifa dengan pasal lain terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Persidangan akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan majelis hakim.* (d/ad)

JAKARTA – Sidang perdana perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026).

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menyebut dr Tifa diduga menyerang kehormatan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), melalui tudingan mengenai keaslian ijazah sarjana miliknya.

Baca Juga:

• PN Jaktim Buka Akses Siaran Langsung Sidang Perdana Dokter Tifa

Menurut jaksa, setelah berbagai unggahan tersebut beredar, tim kuasa hukum Jokowi menggelar konferensi pers pada 14 April 2025 untuk memberikan klarifikasi kepada publik.

"Bahwa sementara mengumpulkan unggahan-unggahan tersebut, pada tanggal 14 April, Tim Kuasa Hukum saksi Jokowi melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah S-1 saksi Jokowi adalah tidak benar dan sangat menyesatkan," kata jaksa di persidangan.

Jaksa juga membacakan pernyataan kuasa hukum Jokowi yang menegaskan bahwa ijazah S-1 Jokowi adalah asli dan telah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) serta instansi yang berwenang.

"Ijazah S-1 saksi Jokowi ada, asli dan sudah jelas dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada serta instansi yang berwenang. Kuasa Hukum juga mengingatkan masyarakat agar jangan lagi menyebarkan tuduhan dan berita bohong yang menyebutkan ijazah S-1 saksi Jokowi adalah palsu," sambung jaksa.

Dalam dakwaan disebutkan, dr Tifa mengunggah berbagai pernyataan yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi.

Beberapa hal yang dipersoalkan antara lain mengenai desain sampul ijazah, foto wisuda, buku alumni UGM, hingga penyebutan nama dosen pembimbing.

Jaksa menyebut Jokowi kemudian meminta ajudan dan tim kuasa hukumnya mengumpulkan seluruh unggahan yang dianggap menyerang nama baiknya.

"Bahwa di antara 28 unggahan di media sosial yang dilihat saksi Joko Widodo, terdapat lima unggahan media sosial berisikan perbuatan terdakwa yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 Joko Widodo adalah palsu," kata jaksa.

Dalam dakwaan itu juga dijelaskan bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sejak 28 Juli 1980 dan telah memperoleh ijazah sarjana yang diterbitkan universitas tersebut.

Jaksa menyatakan tuduhan yang disampaikan terdakwa dinilai telah merugikan Jokowi secara immateriil.

"Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian immateril yaitu tercemarnya nama baik saksi secara personal," kata jaksa.

Menurut jaksa, dr Tifa tetap menyampaikan tudingan mengenai ijazah Jokowi melalui berbagai media sosial maupun dalam sejumlah acara diskusi atau talk show, tanpa disertai pembuktian yang sah.

"Sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Joko Widodo dengan sarana teknologi informasi," tutur jaksa.

Dalam perkara ini, dr Tifa didakwa menggunakan sejumlah pasal, di antaranya dakwaan primer Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP, serta dakwaan subsider Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Selain itu, jaksa juga mendakwa dr Tifa dengan pasal lain terkait dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sidang akan dilanjutkan sesuai agenda yang ditetapkan majelis hakim untuk memeriksa perkara tersebut.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026.

Tersangka terbaru adalah Lalu Muhammad Iwan (LMI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Ajak Masyarakat Dukung Polri Jaga Kamtibmas

"Kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu Saudara LMI (Lalu Muhammad Iwan). Ini yang menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN ya," kata Syarief kepada wartawan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).

Dalam penyidikan, Kejagung mengungkap dugaan keterlibatan LMI dalam pengadaan food tray atau wadah makanan yang digunakan calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Syarief, pada 2025 LMI diduga meminta dua saksi berinisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan.

Perusahaan tersebut diduga dijadikan sarana untuk menjual food tray kepada calon mitra SPPG dengan harga yang telah ditentukan.

"Jadi perannya adalah pada tahun 2025, ini Saudara LMI ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI," ungkap Syarief.

Penyidik menduga harga food tray tersebut telah ditetapkan secara sepihak.

Dalam harga yang dipatok itu, diduga terdapat bagian keuntungan yang dialokasikan untuk LMI.

"Dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada Saudara LMI untuk supaya titik tersebut diapprove atau disetujui ya dengan penjualan ompreng itu," lanjutnya.

Hingga kini, Kejagung belum mengungkap jumlah keuntungan yang diduga diterima LMI maupun nilai kerugian negara dalam perkara tersebut.

Penyidikan masih terus berlangsung untuk mendalami aliran dana dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap LMI.

"Terhadap yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," tutur Syarief.

LMI dijerat dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, atau huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Total Tersangka Menjadi Tujuh Orang

Dengan penetapan Lalu Muhammad Iwan, jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional bertambah menjadi tujuh orang, yakni:

- Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
- Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya.
- Mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung.
- Asep Yusuf Somantri (AYS), orang dekat Sony Sonjaya.
- Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), Andri Mulyono.
- Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), Glory Harimas Sihombing.
- Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Lalu Muhammad Iwan (LMI).

Kasus ini masih terus dikembangkan Kejaksaan Agung untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab.* (d/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut hangat para wali kota, wakil wali kota, delegasi, dan tamu dari seluruh Indonesia dalam pembukaan Indonesia City Expo (ICE) 2026, yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Ballroom Santika Dyandra Hotel Medan, Rabu (1/7/2026).

Dalam sambutannya, Rico Waas mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta.

Baca Juga:

• HD Premium Quality Coffee Resmi Dibuka di Pekan Bada, Bisnis Warkop di Aceh Terus Tumbuh

"Selamat datang di Kota Medan. Mudah-mudahan tempat ini bisa membawa kerja sama yang baik di antara kita semua. Semoga sepulang dari kegiatan APEKSI ini kita membawa hal-hal positif bagi perkembangan kota-kota di Indonesia," ujarnya.

Menurut Rico Waas, Indonesia City Expo merupakan momentum penting bagi pemerintah kota untuk saling mengenal potensi dan keunggulan daerah.

Sekitar 60 stan dari berbagai kota di Indonesia turut memamerkan produk unggulan yang menjadi identitas masing-masing daerah.

Ia menegaskan, pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang memamerkan produk, tetapi juga membuka peluang kerja sama di bidang investasi, bisnis, serta memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dan sektor swasta.

"Kota Medan ingin memperkenalkan produk-produk unggulannya. Ini momentum bagi kita untuk saling mengenal yang diharapkan akan melahirkan kerja sama, mulai dari hal kecil hingga hal besar," katanya.

Selain Indonesia City Expo, rangkaian Rakernas APEKSI XVIII juga diisi berbagai forum strategis, seperti forum pangan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, business matching, hingga pembahasan peluang investasi antarkota.

Rico Waas menilai tantangan pembangunan yang dihadapi setiap daerah tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri.

Karena itu, kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

"Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling menguatkan, saling mendukung, saling mengenal, dan saling mempromosikan. Kalau kita mengetahui ada produk atau inovasi yang baik dari kota lain, kenapa tidak kita adaptasi. Karena kita satu bangsa, satu Indonesia," ungkapnya.

Ia berharap Indonesia City Expo 2026 melahirkan berbagai gagasan baru, komitmen kerja sama, dan kemitraan yang mampu memperkuat UMKM, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta mendukung pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang mewakili Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, secara resmi membuka Indonesia City Expo 2026.

Dalam sambutannya, Ika menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan yang dinilai sukses menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI XVIII.

"Terima kasih kepada Pak Wali Kota Medan Rico Waas beserta jajaran yang telah memberikan fasilitasi luar biasa sehingga APEKSI ke-18 dapat terselenggara dengan sangat meriah," ujarnya.

Menurut Ika, tema Rakernas APEKSI XVIII, "Kota Tangguh, Indonesia Berdaulat", mengingatkan bahwa kekuatan Indonesia sangat ditentukan oleh ketangguhan kota-kota di seluruh Tanah Air.

Ia mengatakan setiap pemerintah kota menghadapi tantangan yang berbeda, mulai dari keterbatasan fiskal hingga potensi daerah.

Namun melalui APEKSI, seluruh kota memiliki ruang untuk saling berbagi pengalaman, melakukan benchmarking, bertukar praktik terbaik, hingga mencari solusi bersama atas berbagai persoalan pembangunan.

Ika berharap Indonesia City Expo 2026 dan Rakernas APEKSI XVIII menjadi momentum memperkuat sinergi antarkota sehingga lahir inovasi dan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin berdaulat.* (ad)

TANJUNG JABUNG TIMUR – Kanit Intelkam Polsek Muara Sabak Timur, AIPTU E. Simamora, S.E., resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam upacara kenaikan pangkat personel Polres Tanjung Jabung Timur periode 1 Juli 2026.

Sebelumnya, E. Simamora menyandang pangkat AIPDA.

Baca Juga:

• Kemenkomdigi Siap Dampingi Pemda Percepat Transformasi Digital, Fokus Integrasi Data dan AI di Forum Komdigi APEKSI 2026

Kenaikan pangkat tersebut menjadi kebanggaan tidak hanya bagi E. Simamora dan keluarga, tetapi juga bagi seluruh jajaran Polsek Muara Sabak Timur.

Penghargaan yang diberikan diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

AIPTU E. Simamora, S.E. menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Muara Sabak Timur.

Dengan pangkat yang baru, E. Simamora berharap dapat semakin optimal menjalankan tugas sebagai Kanit Intelkam.

Ia juga berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi institusi Polri sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kenaikan pangkat tersebut menjadi bagian dari penghargaan institusi kepada personel yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja selama bertugas.

Selain menjadi apresiasi, momentum ini juga diharapkan mampu mendorong semangat seluruh anggota Polri untuk terus memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berintegritas.* (ad)

ACEH BESAR – Bisnis warung kopi di Aceh dinilai masih memiliki prospek yang cerah meski kondisi ekonomi sedang menghadapi berbagai tantangan.

Hal itu ditandai dengan dibukanya HD Premium Quality Coffee di Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? KUR Mandiri 2026 Tawarkan Pinjaman hingga Rp50 Juta, Cicilan Mulai Rp1 Jutaan

Owner HD Premium Quality Coffee, Hamdani, mengatakan perkembangan warung kopi di Banda Aceh maupun Aceh Besar dalam beberapa tahun terakhir berlangsung cukup pesat.

"Saat tumbuh dan berkembang warung kopi di setiap sudut Kota di Banda Aceh dan Aceh Besar sangat pesat," ujarnya kepada wartawan di sela-sela grand opening.

Hamdani mengakui menjalankan usaha warung kopi membutuhkan kesabaran dan ketekunan.

Menurutnya, bisnis tersebut memang tidak memberikan hasil secara instan, tetapi dapat berkembang secara bertahap apabila dikelola dengan baik.

"Bisnis Warung Kopi ini pelan tapi pasti, namun dengan keuletan dan berlaku sabar, Alhamdulillah tetap bisa bertahan," katanya.

Ia menilai, di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, banyak sektor usaha mengalami tekanan.

Namun, usaha kedai kopi masih mampu bertahan karena telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Aceh.

Selain mengembangkan usaha sendiri, Hamdani berharap keberadaan HD Premium Quality Coffee juga dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil di sekitar lokasi.

"Kami berharap dengan kehadiran HD kopi di sini dapat pula bisa membantu pengusaha kecil seperti pengusaha kue atau usaha rumahan lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dusun Banda, Samsir Harahap, menyampaikan masyarakat menyambut baik hadirnya HD Premium Quality Coffee di wilayah Gampong Lam Lumpu.

Menurutnya, keberadaan kedai kopi tersebut diharapkan dapat menambah aktivitas ekonomi sekaligus membuat kawasan Pekan Bada semakin ramai.

"Masyarakat menyambut baik kehadiran HD kopi di wilayahnya, karena dengan hadirnya HD Premium Quality Coffee maka Gampong Lam Lumpu bertambah ramai," katanya.

Prosesi grand opening berlangsung dengan nuansa kearifan lokal Aceh.

Acara diawali dengan prosesi adat Peusijuk (Tepung Tawar) sebagai bentuk doa dan ungkapan syukur, kemudian ditutup dengan doa bersama.

Peresmian HD Premium Quality Coffee juga dihadiri Kapolsek Pekan Bada, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan yang memberikan dukungan atas hadirnya usaha baru tersebut.

Dengan bertambahnya pelaku usaha di sektor kuliner dan warung kopi, diharapkan perekonomian masyarakat lokal semakin tumbuh sekaligus membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang bersama.* (ad)

MEDAN – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital yang lebih efisien, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemenkomdigi, Aris Kurniawan, saat menjadi keynote speaker dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII Bahas Transformasi Digital, Rico Waas: Pemerintah Harus Cepat dan Adaptif

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Erwin Hotmansyah Harahap, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, serta kepala dinas komunikasi dan informatika dari berbagai pemerintah kota anggota APEKSI.

Mengusung tema "Arah Kebijakan Nasional Komunikasi Digital dalam Mewujudkan Kota Tangguh dan Bangsa Berdaulat", Aris memaparkan sejumlah strategi nasional untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan, mulai dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data nasional, hingga penguatan komunikasi publik berbasis data.

Menurut Aris, selama ini banyak pemerintah daerah lebih fokus membangun aplikasi, namun kurang memperhatikan tata kelola dan manajemen sistem digital.

"Selama ini kita selalu konsentrasi kepada layanan dan aplikasi. Di lima tahun ke depan, fokus kami adalah memberikan pendampingan melalui program Klinik Pemerintah Digital agar dimensi tata kelola dan manajemen di pemerintah daerah bisa ditingkatkan bersama," ujar Aris.

Ia menjelaskan, Kemenkomdigi kini mendorong prinsip "minim aplikasi, kaya fungsi" melalui pemisahan lapisan data dan aplikasi.

Konsep tersebut bertujuan menjaga kesatuan data (single source of truth) sekaligus menghindari ketergantungan terhadap satu penyedia teknologi atau vendor lock-in.

Aris mengatakan keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah menjadi alasan penting untuk menerapkan sistem digital yang lebih efisien.

Karena itu, Kemenkomdigi mendorong pemanfaatan Government Cloud (Awan Pemerintah) dengan sistem pembayaran sesuai penggunaan (pay-as-you-use), sehingga pemerintah daerah tidak perlu membangun infrastruktur digital secara mandiri dengan biaya besar.

Selain itu, pemerintah juga membuka skema kolaboratif melalui Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN).

Pemerintah daerah yang telah memiliki pusat data sesuai standar dapat bergabung dan berbagi sumber daya dengan pemerintah lainnya.

Dalam paparannya, Aris menjelaskan Kemenkomdigi saat ini tengah membangun tiga komponen utama Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi layanan digital nasional.

Komponen tersebut meliputi Single Sign-On (SSO) sebagai satu pintu akses layanan publik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk menghubungkan data antarinstansi, serta penguatan infrastruktur Pusat Data Nasional.

Menurut Aris, infrastruktur tersebut saat ini telah diuji coba untuk mendukung percepatan penyaluran bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di 42 kabupaten dan kota.

Program itu mengintegrasikan data secara real-time dari berbagai instansi seperti Kemendagri, BKN, ATR/BPN, BPJS, PLN, hingga Korlantas Polri agar penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran sekaligus memangkas proses birokrasi.

Targetnya, sistem tersebut akan diterapkan secara nasional pada akhir 2026 atau awal 2027.

Selain membahas transformasi layanan pemerintahan, Aris juga menyoroti tantangan komunikasi publik di era digital yang semakin kompleks.

Menurutnya, maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi menuntut pemerintah mengubah pola komunikasi konvensional menjadi manajemen reputasi yang berbasis data.

Kemenkomdigi kini mulai memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) untuk menganalisis tren percakapan di media sosial sekaligus mempercepat respons pemerintah terhadap isu maupun krisis komunikasi.

Usai menjadi pembicara, Aris menilai Forum Komdigi menjadi ruang penting bagi pemerintah kota untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengembangkan pemerintahan digital.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antarpemerintah daerah, kementerian, akademisi, hingga sektor swasta menjadi solusi terbaik di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi banyak daerah.

Lebih lanjut, Aris mengatakan Kemenkomdigi kini memprioritaskan integrasi dan validitas data daerah.

Menurutnya, teknologi canggih seperti Artificial Intelligence tidak akan memberikan hasil maksimal apabila data yang digunakan belum akurat dan sistem antarinstansi belum saling terhubung.

Dengan tata kelola data yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat serta memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat.* (ad)

MEDAN – Kedaulatan bangsa di era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh luas wilayah atau kekayaan sumber daya alam.

Kemampuan mengelola data, menguasai informasi, serta menjaga kepercayaan publik di ruang digital kini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan.

Baca Juga:

• Dialog Kota Tangguh APEKSI Bahas Ketahanan Pangan, Rico Waas Tekankan Kolaborasi Hadapi Bencana

Forum dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Adlan S.Pd.

Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

"Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pelayanan publik lebih cepat, efektif, dan akurat," ujar Adlan.

Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut pemerintah daerah menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif sekaligus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Selain pelayanan publik, komunikasi pemerintah juga dinilai memiliki peran yang semakin strategis.

Adlan mengatakan media sosial pemerintah harus dimanfaatkan sebagai saluran informasi resmi sekaligus ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Ketika pemerintah terlambat memberi penjelasan, ruang itu akan diisi spekulasi," kata Adlan.

Ia juga menyoroti meningkatnya ancaman hoaks, disinformasi, hingga kejahatan digital seperti judi online yang dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda.

Karena itu, pemerintah dituntut lebih cepat menghadirkan informasi yang akurat, berbasis data dan fakta, khususnya saat menghadapi situasi darurat agar tidak memberi ruang bagi penyebaran informasi yang menyesatkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Erwin Hotmansyah Harahap, mengatakan tantangan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek hukum dalam pengelolaan informasi publik.

Menurut Erwin, pemerintah perlu memperkuat counter narrative berbasis data agar mampu meluruskan berbagai opini yang berkembang di media sosial.

Ia juga memperkenalkan inovasi digital Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi PASADA (Portal Satu Data) yang menjadi pusat data statistik sektoral.

Aplikasi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat, pelaku usaha, hingga investor dalam memperoleh berbagai data strategis daerah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane menjelaskan Forum Komdigi diselenggarakan sebagai respons terhadap semakin kompleksnya tantangan transformasi digital yang dihadapi pemerintah daerah.

Mengusung tema "Digitalization Insights, Better Government", forum tersebut menjadi wadah berbagi pengalaman, wawasan, serta praktik terbaik antar-Dinas Kominfo dari berbagai kota di Indonesia dalam mengembangkan layanan pemerintahan berbasis digital.

Forum Komdigi berlangsung pada 1–2 Juli 2026 dan diikuti 98 Kepala Dinas Kominfo dari kota-kota anggota APEKSI.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya pemerintahan digital yang modern, adaptif, transparan, serta mampu membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan berbasis data.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya membangun kota yang tangguh melalui kolaborasi antardaerah, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta penguatan sistem ketahanan pangan.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat memberikan sambutan pada Dialog Kota Tangguh dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Grand City Hall, Medan, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Dibuka Wamendagri Bima Arya, Rico Waas Dorong Rakernas XVIII APEKSI Hasilkan Aksi Nyata untuk Perkuat Pembangunan Daerah

Hadir pula Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, para wali kota dari berbagai daerah, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pendudukan Kemenko PMK Woro Sri Astuti Sulistyaningsih, serta Asisten Deputi Kerawanan Pangan dan Bantuan Pangan Kemenko Bidang Pangan Muhammad Saleh Nugrahadi.

Mengawali sambutannya, Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir di Kota Medan.

Ia juga memperkenalkan keberagaman budaya Sumatera Utara melalui berbagai sapaan khas seperti Horas, Mejuah-juah, Ya'ahowu, Ahoi, hingga Oii Dunsanak sebagai simbol keberagaman masyarakat Kota Medan.

Menurut Rico, tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat" dipilih berdasarkan pengalaman nyata ketika banjir besar melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Kota Medan, pada akhir November tahun lalu.

"Di Kota Medan, dari 21 kecamatan, sebanyak 19 kecamatan terdampak banjir. Bahkan volume sampah yang biasanya sekitar 1.500 hingga 1.700 ton per hari melonjak menjadi sekitar 6.500 ton hanya dalam satu hari," ujarnya.

Ia mengatakan, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan saat terjadi, tetapi juga berdampak terhadap pelayanan publik, aktivitas ekonomi, hingga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Karena itu, pemerintah harus memiliki strategi yang matang untuk menghadapi situasi serupa di masa mendatang.

Rico juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya membangun kota yang tangguh.

Menurutnya, Kota Medan yang bukan daerah penghasil pangan sangat bergantung pada kelancaran distribusi dari wilayah lain.

Saat banjir melanda, Pemerintah Kota Medan bersama berbagai pihak berhasil menyalurkan sekitar 163 ton beras kepada 25 ribu kepala keluarga yang terdampak.

Karena itu, ia mendorong terjalinnya kerja sama yang lebih erat antara daerah produsen dan kota-kota konsumen agar distribusi pangan tetap berjalan meski terjadi bencana.

Selain itu, masyarakat perkotaan juga didorong memanfaatkan pekarangan rumah dan mengembangkan budidaya hidroponik untuk memperkuat kemandirian pangan.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam membangun kota yang tangguh.

Menurut Hanif, forum Rakernas APEKSI menjadi momentum penting bagi 98 pemerintah kota di Indonesia untuk memperkuat kerja sama dan merumuskan berbagai rekomendasi dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 60,02 persen atau sekitar 173 juta penduduk Indonesia kini tinggal di kawasan perkotaan.

Kondisi tersebut membuat pemerintah kota menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kota tidak lagi hanya menjadi tempat menerima pasokan, tetapi telah menjadi pusat konsumsi, perdagangan, logistik, dan pengambilan keputusan ekonomi. Karena itu, kota yang tangguh harus memiliki sistem pangan yang terintegrasi," ujarnya.

Hanif menjelaskan, sistem pangan yang tangguh harus mencakup ketersediaan pasokan, distribusi yang lancar, stabilisasi harga, keamanan pangan, penguatan cadangan pangan daerah, hingga kemampuan pemerintah merespons berbagai gejolak secara cepat.

Ia juga mengingatkan bahwa perubahan iklim telah memicu cuaca ekstrem yang berdampak langsung terhadap distribusi pangan.

Salah satu contohnya adalah banjir besar yang melanda Sumatera bagian utara pada akhir tahun lalu, termasuk kawasan sentra pertanian di Sidikalang.

"Kalau pasokan terganggu, harga akan naik. Ketika harga naik, daya beli masyarakat menurun. Pada akhirnya stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak. Kota yang pangan dan logistiknya rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh," tegasnya.

Hanif menyebut, saat ini masih terdapat 81 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk kategori rawan pangan.

Meski Kota Medan sudah berada pada kategori tahan pangan, upaya penguatan tetap perlu dilakukan agar mampu mencapai kategori sangat tahan pangan.

Karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah membangun ekosistem pangan yang terintegrasi melalui penguatan tata kelola kelembagaan, dukungan pembiayaan, pembangunan infrastruktur logistik, kepastian produksi, stabilisasi harga, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui Dialog Kota Tangguh tersebut, para peserta diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta mendorong terwujudnya kota-kota yang semakin tangguh di Indonesia.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menjadikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI sebagai momentum untuk melahirkan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan rekomendasi di atas kertas.

Ajakan tersebut disampaikan Rico Waas saat pembukaan Rakernas XVIII APEKSI yang secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Grand City Hall Medan, Rabu (1/7/2026) malam.

Baca Juga:

• Ladies Program Rakernas APEKSI 2026, Airin Rico Waas Dorong Peran Ibu Bangun Keluarga Hebat dan Berkelanjutan

Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan rasa bangga karena Kota Medan dipercaya menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI.

"Selamat datang di Kota Medan. Kami, Pemerintah Kota Medan, benar-benar merasa terhormat Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir di Kota Medan. Kami ingin menjamu Bapak dan Ibu sebagai tuan rumah yang baik," ujarnya.

Menurut Rico, rangkaian Rakernas XVIII APEKSI telah berlangsung sejak 28 Juni dan akan berakhir pada 4 Juli 2026.

Berbagai agenda telah digelar, mulai dari Youth City Changers (YCC), Forum Pangan, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Informatika, Forum Bappeda, Forum Investasi, Ladies Program, hingga Indonesia City Expo.

Mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat", Rico berharap seluruh forum tersebut mampu menghasilkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota, seperti ketahanan fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi bencana.

Ia menegaskan hasil pembahasan selama Rakernas harus diwujudkan dalam bentuk program nyata di daerah masing-masing.

"Kami berharap jangan sampai forum ini berakhir di atas kertas atau hanya menjadi wacana. Komitmen yang dibangun harus menjadi aksi nyata dan diimplementasikan di kota masing-masing agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Rico juga berharap rekomendasi yang dihasilkan Rakernas dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat, baik kementerian maupun DPR RI, dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Rico memperkenalkan inovasi digitalisasi perpajakan restoran bernama QRESTO yang dikembangkan Pemerintah Kota Medan bersama Bank Indonesia dan Bank Sumut.

Melalui sistem itu, pembayaran pelanggan di restoran akan langsung terbagi secara otomatis sehingga pajak restoran sebesar 10 persen masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Menurut Rico, inovasi tersebut akan meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak daerah.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, pelaksanaan kebijakan strategis nasional, pemenuhan janji kampanye, hingga perkembangan media sosial yang memengaruhi persepsi masyarakat.

"Solusi atas berbagai tantangan itu sesungguhnya ada di daerah. Praktik-praktik terbaik ada di lingkungan kawan-kawan kita sendiri," ujar Bima.

Ia mendorong pemerintah kota terus berinovasi dalam meningkatkan PAD, memanfaatkan skema pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta membangun city branding yang mampu meningkatkan daya saing dan menarik investasi.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan.

Menurutnya, forum tersebut harus menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Bobby memberikan masukan agar rekomendasi yang dihasilkan APEKSI tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah provinsi.

"Saya perhatikan rekomendasi APEKSI hampir selalu ditujukan kepada Pemerintah Pusat atau kementerian terkait. Karena saya sekarang di provinsi, saya menyarankan agar ke depan APEKSI juga melayangkan rekomendasi kepada pemerintah provinsi melalui Komisariat Wilayah (Komwil) masing-masing," ujar Bobby.

Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah pusat karena setiap daerah memiliki kondisi fiskal dan tantangan pembangunan yang berbeda.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi menegaskan Rakernas bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang memperkuat kolaborasi antarkota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Berbagai isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain pengurangan transfer daerah, belanja pegawai, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

"Tidak ada kota yang tertinggal dan tidak ada kota yang paling baik di antara kita. Ketika ada kelebihan di satu kota, kelebihan itu diberikan untuk membantu kota yang lain. Itulah semangat APEKSI," ujar Eri.* (ad)

SAN FRANCISCO – Timnas Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bosnia-Herzegovina dengan skor 2-0 pada laga babak 32 besar yang berlangsung di San Francisco Bay Arena, Kamis (2/7/2026) WIB.

Kemenangan ini terasa istimewa karena Amerika Serikat mampu mempertahankan keunggulan hingga menambah gol meski harus bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak kedua.

Baca Juga:

• Lukaku Hidupkan Asa Belgia! Tumbangkan Senegal 3-2, Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2026

Pada fase berikutnya, tim asuhan Mauricio Pochettino akan menghadapi Belgia yang sebelumnya menyingkirkan Senegal dengan kemenangan dramatis 3-2.

Bosnia-Herzegovina lebih dulu menciptakan peluang pada menit ke-10.

Ermedin Demirovic menerima umpan dari Edin Dzeko sebelum melepaskan tembakan ke arah gawang.

Namun, kiper Matt Freese masih mampu mengamankan bola.

Amerika Serikat merespons melalui serangan pada menit ke-18.

Weston McKennie mengirim umpan ke Antonee Robinson, tetapi kiper Nikola Vasilj berhasil menepis bola.

Robinson gagal memanfaatkan bola liar sehingga peluang emas terbuang.

Folarin Balogun sempat membobol gawang Bosnia pada menit ke-31.

Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi penyerang AS Monaco itu lebih dahulu berada dalam posisi offside.

Balogun akhirnya benar-benar membawa Amerika Serikat unggul menjelang turun minum. M

emanfaatkan bola liar hasil umpan Malik Tillman di dalam kotak penalti, ia sukses menaklukkan Nikola Vasilj dan mengubah skor menjadi 1-0.

Menjelang akhir babak pertama, pertandingan sempat terhenti akibat benturan antara Tyler Adams dan Edin Dzeko.

Setelah tambahan waktu yang cukup panjang, Amerika Serikat tetap mempertahankan keunggulan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Bosnia-Herzegovina mencoba meningkatkan intensitas serangan.

Situasi berubah pada menit ke-64 ketika Folarin Balogun mendapat kartu merah usai wasit meninjau tayangan VAR.

Balogun dinilai melakukan pelanggaran serius setelah menginjak kaki Tarik Muharemovic.

Keputusan tersebut membuat Amerika Serikat harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain.

Meski kalah jumlah pemain, Amerika Serikat tetap mampu memberikan tekanan.

Christian Pulisic sempat mencetak gol pada menit ke-77, tetapi kembali dianulir karena offside.

Gol kedua akhirnya lahir pada menit ke-82.

Malik Tillman melepaskan tendangan bebas yang bersarang di sisi kanan gawang Bosnia-Herzegovina tanpa mampu dijangkau Nikola Vasilj.

Bosnia-Herzegovina berusaha mengejar ketertinggalan pada sisa pertandingan, termasuk memanfaatkan tambahan waktu 10 menit di babak kedua.

Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Amerika Serikat.

Hasil ini memastikan Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Mereka akan menghadapi Belgia dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit untuk memperebutkan tiket ke perempat final.

Susunan Pemain

Amerika Serikat (4-2-3-1): Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams, Malik Tillman; Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Dest; Folarin Balogun. Pelatih: Mauricio Pochettino.

Bosnia-Herzegovina (3-4-2-1): Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Nikola Katic; Sead Kolasinac, Ivan Sunjic, Armin Gigovic, Amar Dedic; Kerim Alajbegovic, Ermedin Demirovic; Edin Dzeko. Pelatih: Sergej Barbarez.* (km/ad)