Dadan menyebut, pemberian insentif sangat bergantung pada penyebab dan tingkat pelanggaran yang terjadi di masing-masing SPPG, termasuk dalam kasus Kejadian Luar Biasa (KLB).

Baca Juga:

• BGN Sebut Rp249 Triliun Dana MBG Mengalir ke Daerah, Dorong Perputaran Ekonomi hingga Tingkat Lokal

Ia mencontohkan, kondisi seperti fasilitas dapur yang tidak memenuhi standar, bahan baku tidak segar, hingga praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau manipulasi harga menjadi alasan tidak diberikannya insentif.

Namun, jika KLB terjadi akibat kesalahan teknis operasional di tingkat dapur, seperti tidak menjalankan SOP secara optimal, SPPG masih dapat menerima insentif meski berstatus suspend.

"Kalau sifatnya teknis operasional dan masih bisa diperbaiki, insentif tetap bisa diberikan," jelasnya.

Dadan juga menegaskan bahwa insentif tidak akan diberikan apabila SPPG dihentikan secara permanen atau tidak memenuhi syarat standby readiness, termasuk saat dilakukan renovasi besar atau perbaikan menyeluruh yang membuat operasional tidak berjalan.

Ia merinci empat kategori utama dalam skema suspend, yakni kejadian menonjol tanpa kelalaian penerima bantuan yang tetap mendapat insentif, serta kejadian akibat kelalaian yang tidak mendapat insentif.

Kemudian, untuk kejadian non-menonjol dengan perbaikan minor masih diberikan insentif, sedangkan perbaikan mayor tidak diberikan insentif karena membutuhkan waktu perbaikan lebih lama dan menyeluruh.

Berdasarkan data BGN, dari total 1.720 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 1.356 masuk kategori perbaikan mayor dan tidak mendapatkan insentif.

Dadan berharap seluruh pihak memahami mekanisme tersebut secara utuh agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan tata kelola yang baik.*

(d/dh)

Permintaan tersebut disampaikan hakim dalam sidang pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa pada Rabu (29/4/2026). Hakim menilai keterangan korban penting untuk melengkapi proses pembuktian di persidangan.

Baca Juga:

• Hari Ini Sidang Perdana Kasus Andrie Yunus, 4 Prajurit TNI Duduk di Kursi Terdakwa

Dalam persidangan, oditur militer menjelaskan bahwa pihak penyidik Puspom TNI telah dua kali mengajukan pemanggilan terhadap Andrie Yunus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, LPSK menyampaikan bahwa korban masih menjalani perawatan medis.

"Pada intinya LPSK menyampaikan bahwa Saudara Andrie Yunus saat ini masih dalam perawatan medis baik fisik maupun psikis di RSCM," kata oditur di persidangan.

Hakim kemudian menegaskan bahwa keterangan korban merupakan bagian penting dalam proses peradilan, terlebih oditur bertindak mewakili kepentingan korban dalam perkara tersebut.

"Nah ini harus dicarikan solusi sehingga korban itu harus memberikan keterangan di persidangan," ujar hakim.

Hakim juga membuka opsi agar Andrie Yunus memberikan keterangan secara daring apabila tidak memungkinkan hadir langsung di ruang sidang, dengan pendampingan dari LPSK.

"Kalau misalnya tidak bisa hadir secara fisik, bisa hadir secara video conference, tidak masalah, dan itu diakomodir dalam hukum acara kita," kata hakim.

Lebih lanjut, hakim meminta oditur untuk mengupayakan kehadiran saksi korban. Jika tidak terpenuhi, majelis hakim menyatakan akan menggunakan kewenangan untuk menghadirkan secara paksa melalui penetapan.

Sebelumnya, oditur mendakwa empat prajurit TNI tersebut melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Peristiwa itu diduga dipicu oleh insiden saat Andrie melakukan interupsi dalam rapat pembahasan revisi UU TNI di Jakarta Selatan.

Para terdakwa disebut menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi TNI.*

(d/dh)

Mufti menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya celah dalam tata kelola keselamatan transportasi rel yang selama ini dianggap sebagai moda paling aman.

Baca Juga:

• MK Gelar Sidang Uji Materi APBN 2026, MBG Dinilai Sah dan Masuk Ranah Pendidikan Nasional

Ia juga menyinggung dugaan kegagalan sistem sinyal yang menyebabkan kereta jarak jauh tidak mendapatkan informasi keberadaan KRL di depannya.

"Saya menerima informasi bahwa kereta api jarak jauh tidak mendapatkan sinyal terkait keberadaan kereta di depannya. Jika benar, ini adalah kegagalan sistem atau bahkan human error," ujarnya.

Mufti menyoroti belum optimalnya penerapan sistem keselamatan berlapis seperti Automatic Train Protection (ATP) atau European Train Control System (ETCS) yang di sejumlah negara sudah menjadi standar.

Menurutnya, Indonesia masih tertinggal dalam penerapan sistem keselamatan berbasis teknologi untuk mencegah kecelakaan fatal.

"Kenapa sistem pengaman berlapis seperti ini belum diterapkan secara optimal di Indonesia," ucapnya.

Ia juga mengkritik posisi KAI sebagai BUMN yang disebut memiliki berbagai fasilitas dan dukungan negara, namun dinilai belum maksimal dalam melindungi keselamatan penumpang.

"Kami kecewa, KAI sebagai salah satu BUMN yang paling privileged, justru gagal melindungi nyawa rakyat," tegasnya.

Mufti mendesak dilakukan audit investigatif independen untuk mengungkap penyebab kecelakaan secara transparan, apakah akibat sistem, SOP, atau human error.

Ia juga meminta agar pimpinan KAI bertanggung jawab jika terbukti ada kelalaian serius.

"Jika terbukti human error, kami minta Dirut dan pimpinan tertinggi bertanggung jawab dan mundur," katanya.

Selain itu, ia mendorong percepatan implementasi sistem keselamatan otomatis di seluruh jalur padat, khususnya Jabodetabek, serta evaluasi total manajemen operasional KAI.

Mufti juga menyoroti aspek lain dalam insiden tersebut, termasuk perlunya penutupan perlintasan kereta ilegal yang dinilai masih membahayakan keselamatan publik.

"Perlintasan ilegal harus ditutup permanen atau dilengkapi sistem digital seperti sensor dan alarm peringatan," ujarnya.

Sebelumnya, KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. Peristiwa tersebut bermula dari insiden taksi yang tertemper KRL di perlintasan dekat lokasi kejadian, hingga akhirnya terjadi tabrakan beruntun yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya.*

(d/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau fasilitas SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Baca Juga:

• Wagub Sumut Ajak Anak Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif, Dorong Inovasi hingga Tembus Pasar Global

Prabowo menegaskan optimisme pemerintah dalam mencapai target tersebut, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Menurutnya, tantangan utama adalah pada kemampuan pengelolaan dan keberanian dalam mengambil langkah strategis.

Ia menyebut, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia juga membawa konsekuensi geopolitik, yakni tingginya perhatian dari berbagai pihak terhadap negara kaya sumber daya.

"Kita optimis. Yang Maha Kuasa telah memberi karunia sumber-sumber yang luar biasa, tinggal kita pandai mengelola atau tidak, kita berani atau tidak. Biasa kalau negara yang kaya pasti jadi incaran banyak pihak," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah menempatkan sektor energi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional, termasuk dalam upaya memperkuat ketahanan energi jangka panjang serta mengurangi ketergantungan pada energi impor.*

(k/dh)

Kuasa hukum pihak terkait, Prof Joko Sriwidodo, bersama timnya, menyampaikan pandangan tersebut dalam sidang uji materi Pasal 22 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, pada Selasa (28/4/2026).

Baca Juga:

• Balita di Cianjur Meninggal, BGN Tegaskan Bukan Dampak Program MBG

"Program MBG harus dimaknai sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni membentuk manusia yang sehat, berilmu, dan berdaya saing," ujar Joko di hadapan majelis hakim MK.

Ia menjelaskan, aspek kesehatan dan kecukupan gizi memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan belajar siswa, termasuk konsentrasi dan partisipasi di lingkungan pendidikan.

Pihak terkait juga menolak dalil pemohon yang menyebut anggaran pendidikan seharusnya hanya difokuskan pada fungsi pedagogis. Menurut mereka, pandangan tersebut dianggap terlalu sempit dan tidak mencerminkan konsep pendidikan yang komprehensif.

Selain itu, tudingan bahwa program MBG menyebabkan distorsi anggaran pendidikan juga dibantah. Pihak terkait menilai program tersebut justru memperkuat efektivitas belanja pendidikan melalui peningkatan kesiapan belajar siswa dan pengurangan beban ekonomi keluarga.

Joko juga menegaskan bahwa program MBG telah melalui proses perencanaan dan penganggaran yang sah, termasuk pembahasan bersama DPR hingga pengesahan dalam APBN 2026.

"Dengan demikian, tidak ada pelanggaran prinsip konstitusional karena program ini telah sesuai dengan mekanisme negara hukum," katanya.

Ia menambahkan, berbagai kasus seperti dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai kegagalan program secara keseluruhan karena bersifat kasuistis.

Pihak terkait dalam perkara ini meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon, dengan alasan ketentuan dalam UU APBN 2026 tidak bertentangan dengan UUD 1945.*

(oz/dh)

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia, Rabu (29/4/2026), menunjukkan pergerakan harga sejumlah bahan pokok di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Pemerintah Kantongi Rp 40 Triliun dari Lelang 9 Seri Surat Utang Negara, Permintaan Investor Tembus Rp 74,9 Triliun

Sementara itu, harga bawang merah tercatat Rp48.000 per kg dan bawang putih Rp39.500 per kg.

Di kelompok beras, harga beras kualitas bawah I berada di Rp15.500 per kg, bawah II Rp14.900 per kg. Adapun beras kualitas medium I Rp16.350 per kg dan medium II Rp16.300 per kg. Untuk beras kualitas super I berada di Rp17.450 per kg, sedangkan super II Rp16.950 per kg.

Untuk komoditas protein hewani, daging ayam ras segar berada di harga Rp37.550 per kg. Sementara daging sapi kualitas I tercatat Rp152.250 per kg dan kualitas II Rp144.650 per kg.

Komoditas lainnya, gula pasir premium berada di Rp21.350 per kg dan gula lokal Rp19.200 per kg. Untuk minyak goreng, harga curah tercatat Rp19.450 per liter, minyak kemasan bermerek I Rp23.850 per liter, dan merek II Rp23.000 per liter.

Pergerakan harga ini mencerminkan dinamika pasokan dan distribusi pangan di pasar domestik yang masih fluktuatif pada sejumlah komoditas utama.*

(mt/dh)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sumber pendanaan program tersebut sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat melalui APBN.

Baca Juga:

• Pemerintah Kantongi Rp 40 Triliun dari Lelang 9 Seri Surat Utang Negara, Permintaan Investor Tembus Rp 74,9 Triliun

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria menyebutkan bahwa program perbaikan lintasan KA tersebut merupakan bagian dari agenda kerja pemerintah tahun 2026 yang difokuskan pada peningkatan keselamatan transportasi publik.

Ia menegaskan, pendanaan utama tetap berasal dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas infrastruktur perkeretaapian.

"Itu dari pemerintah. Dari kami (BP BUMN) juga ada budget, tapi yang utama ini Kemenhub yang menangani prasarana," kata Dony.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki ribuan titik perlintasan kereta api, khususnya di Pulau Jawa.

"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 triliun ya, demi keselamatan," ujar Prabowo saat meninjau korban kecelakaan kereta di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Menurut Presiden, banyak perlintasan kereta api yang merupakan warisan lama sejak era kolonial dan belum tertangani secara menyeluruh, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun penumpang.

Pemerintah akan menangani perlintasan tersebut melalui dua skema, yakni pembangunan pos penjagaan atau pembangunan jalan layang (flyover), terutama di titik-titik dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Bekasi.*

(mt/dh)

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga memastikan layanan KRL rute Cikarang–Jakarta akan kembali beroperasi pada siang hari dengan frekuensi normal.

Baca Juga:

• Geger! 190 Kg Emas Ilegal Senilai Rp502 Miliar Gagal Diselundupkan Lewat Halim

Bobby menegaskan, KAI tidak memberikan perbedaan tingkat keselamatan berdasarkan gender penumpang, baik laki-laki maupun perempuan.

"Kami perlu menegaskan bahwa keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami tidak ada toleransi sama sekali untuk menurunkan tingkat keselamatan pelanggan, baik laki-laki maupun perempuan," ujarnya.

Terkait keberadaan gerbong khusus perempuan yang selama ini ditempatkan di bagian paling depan dan belakang rangkaian KRL, Bobby menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk alasan kenyamanan, kemudahan akses, serta keamanan tambahan bagi penumpang perempuan.

"Selama ini kami mengutamakan perempuan untuk tingkat kenyamanan dan kemudahan akses, serta keamanan di dalam kereta," jelasnya.

Ia menambahkan, posisi gerbong perempuan di ujung rangkaian juga mempertimbangkan kedekatan dengan petugas keamanan untuk meningkatkan pengawasan.

"Alasannya agar tidak terjadi harassment, memberi kemudahan akses, dan memberikan security lebih karena lebih dekat dengan penjaga di ujung," katanya.

KAI juga menegaskan akan melakukan pembenahan sistem keselamatan perkeretaapian, termasuk penertiban perlintasan resmi serta penutupan perlintasan liar sesuai arahan pemerintah.

Sebelumnya, insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam menewaskan 15 orang dan melukai 88 orang. Seluruh korban dalam peristiwa tersebut merupakan perempuan yang berada di gerbong khusus di bagian belakang rangkaian.*

(d/dh)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu menyampaikan, total penawaran yang masuk dalam lelang tersebut mencapai Rp 74,95 triliun, dengan sembilan seri SUN yang ditawarkan kepada investor.

Baca Juga:

• Prabowo Jenguk Korban Tabrakan Kereta di RSUD Bekasi, Sampaikan Belasungkawa Mendalam atas Tragedi Maut

Adapun sembilan seri yang dilelang terdiri dari SPN01260530, SPN12260730, SPN12270429, serta beberapa seri obligasi negara (FR) seperti FR0102, FR0105, FR0106, FR0107, FR0108, dan FR0109. Seluruh proses lelang dilakukan melalui sistem Bank Indonesia (BI).

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 dengan nilai Rp 15,75 triliun dari total penawaran masuk Rp 34,74 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,63518% dan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Sementara itu, seri FR0107 menyerap Rp 5,15 triliun, disusul SPN12270429 sebesar Rp 4,4 triliun, dan FR0102 sebesar Rp 3,6 triliun.

Untuk tenor jangka pendek, pemerintah juga memenangkan SPN12260730 sebesar Rp 2,4 triliun dengan imbal hasil 5,4% dan jatuh tempo 30 Juli 2026.

Adapun seri lainnya seperti FR0108, FR0106, FR0105, hingga SPN01260530 turut diserap dengan nilai bervariasi, melengkapi total serapan Rp 40 triliun dari seluruh seri yang ditawarkan.*

(d/dh)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pihak Wikimedia Foundation telah melakukan komunikasi langsung dengan Komdigi, termasuk pertemuan resmi yang digelar pada Selasa (29/4/2026).

Baca Juga:

• Gelombang Demonstrasi Warnai Papua, Warga Suarakan Isu Keamanan hingga Dugaan Pelanggaran HAM

Ia menjelaskan bahwa Wikimedia Foundation telah menyatakan komitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

Menurut Meutya, kewajiban pendaftaran PSE berlaku untuk seluruh penyelenggara sistem elektronik tanpa terkecuali, baik perusahaan komersial maupun organisasi nirlaba.

"Termasuk komitmen kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, yaitu PP Nomor 71 tahun 2019 dan Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 yang berlaku bagi semua PSE, baik mancanegara maupun lokal," jelasnya.

Saat ini, proses pendaftaran Wikimedia Foundation telah memasuki tahap awal berupa penyerahan dokumen kepada Komdigi untuk segera diproses lebih lanjut.

Pemerintah menegaskan bahwa aturan ini diberlakukan secara adil demi perlindungan pengguna layanan digital di Indonesia.*

(d/dh)

Korban diketahui bernama Jainal Abidin (37), yang saat kejadian sedang berada di atas sampan miliknya.

Baca Juga:

• Awas Macet! 18 Ruas Jalan di Medan Ditutup Mulai 16.00 WIB Jelang May Day

"Korban ditemukan di bawah badan kapal, tidak jauh dari lokasi awal sampan diduga tenggelam," ujar Wahyu.

Menurutnya, sampan korban diduga terhimpit akibat arus kuat dari kapal yang sedang bersandar di dermaga. Arus tersebut kemudian menyeret sampan hingga terjepit antara kapal dan struktur dermaga.

Peristiwa itu pertama kali diketahui warga sekitar sebelum dilaporkan ke TNI AL. Setelah menerima laporan, personel gabungan dari TNI AL, Basarnas, dan kepolisian langsung melakukan pencarian di lokasi kejadian.

Dalam proses pencarian, sejumlah barang milik korban sempat ditemukan mengapung di sekitar perairan. Setelah penyisiran lebih lanjut, jasad korban akhirnya berhasil ditemukan pada pagi hari.

"Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka di Belawan Bahagia melalui jalur laut," jelasnya.

Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti insiden tersebut, termasuk dugaan kuat pengaruh arus kapal saat proses sandar.*

(ds/dh)

Dadan mengatakan, dana tersebut disalurkan langsung ke daerah melalui sistem virtual account di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga perputaran uang terjadi di tingkat lokal.

Baca Juga:

• 1.720 SPPG Disetop Sementara, Tapi Tetap Terima Insentif Rp6 Juta per Hari

Menurut dia, skema ini menjadikan SPPG sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di berbagai daerah. Setiap unit SPPG diketahui mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan.

Sebagian besar dana tersebut, lanjut Dadan, digunakan untuk pembelian bahan pangan dari masyarakat lokal. Sekitar 70 persen anggaran SPPG dialokasikan untuk bahan baku, dengan 95 persen berasal dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan daerah.

"Artinya, program makan bergizi ini identik dengan kemandirian pangan lokal karena hampir seluruh kebutuhan dipasok dari dalam daerah," katanya.

Dadan mencontohkan, di Jawa Barat yang memiliki sekitar 6.200 SPPG, perputaran uang dari program MBG mencapai sekitar Rp6 triliun per bulan.

"Di Jawa Barat sudah ada 6.200 SPPG. Artinya sekitar Rp6 triliun per bulan uang beredar di daerah hanya dari program ini," ujarnya.

Ia menilai, perputaran dana dalam skala besar tersebut mulai memberikan dampak ekonomi berantai, seperti meningkatnya permintaan komoditas pertanian, stabilnya harga produk, hingga meningkatnya aktivitas pelaku usaha kecil.

BGN juga mencatat adanya tren positif di sejumlah daerah, termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta penyempitan ketimpangan ekonomi.

"Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, gini ratio mulai menyempit, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun karena uang beredar di masyarakat," kata Dadan.*

(k/dh)

MEDAN - Komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia kembali ditunjukkan Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., dengan keberhasilannya meraih gelar doktor pada Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Capaian akademik ini menjadi bukti nyata dedikasi kepala daerah dalam mengembangkan kapasitas diri sekaligus memberi inspirasi bagi generasi muda di Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Hadiri Pelantikan DEMA IAIDU, Dorong Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Pembangunan Daerah

Turut hadir Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Plh. Sekda Batu Bara, para asisten dan staf ahli, kepala OPD, Bupati Deli Serdang dan Bendahara Partai Gerindra.

Sidang terbuka dipimpin oleh Rektor UINSU, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., dengan Penguji Eksternal Dr. Tappil Rambe, M.Si., Penguji Lintas Disiplin Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd., serta Penguji Internal Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, M.A., dan Dr. Abdul Karim Batubara, M.A. Adapun Tim Promotor terdiri dari Prof. Dr. Hasan Sazali, M.Ag., dan Dr. Anang Anas Azhar, M.A.

Dalam pemaparannya, promotor menyampaikan bahwa disertasi yang diangkat mampu mengedepankan nilai-nilai Islam serta penguatan peran media sosial dalam komunikasi politik.

Sekretaris Sidang, Prof. Dr. Hasan Sazali, M.Ag., menyampaikan bahwa Baharuddin Siagian dengan NIM 4004233018, melalui disertasi berjudul "Komunikasi Politik Identitas Berbasis Agama dan Budaya di Media Sosial dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Batu Bara Tahun 2024", dinyatakan lulus dalam Ujian Sidang Terbuka Promosi Doktor (S-3) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan.

Ia juga menjelaskan bahwa Bupati Batu Bara tersebut memperoleh nilai disertasi A+ dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,78 serta tercatat sebagai doktor ke-178 di program studi tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Batu Bara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga proses pendidikan hingga sidang promosi doktor dapat berjalan lancar. Ucapan terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada ibunda dan istri tercinta atas doa dan dukungan yang tiada henti.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga berpesan kepada generasi muda agar terus meningkatkan kualitas pendidikan hingga jenjang tertinggi.

"Generasi muda harus menjadi pribadi yang cerdas dan berdaya saing agar mampu memberikan kontribusi terbaik di mana pun berada," ujar Bupati Baharuddin.*

(dh)

Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyebut sedikitnya 40 tokoh dan pimpinan ormas Islam hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menjelaskan, pertemuan digelar sebagai bentuk keprihatinan sejumlah tokoh atas dinamika yang berkembang di publik.

Baca Juga:

• Ferdinand Hutahaean Sebut Laporan terhadap Jusuf Kalla ke Polisi Ditunggangi Kepentingan Politik, Singgung Arah Elektoral

Menurut Din, para pimpinan ormas Islam kemudian merasa perlu melakukan silaturahmi untuk membahas situasi yang berkembang terkait JK.

"Maka pimpinan ormas-ormas Islam merasa tergerak untuk bersilaturahim membicarakan apa yang terjadi terakhir ini, khususnya atas Bapak Jusuf Kalla," ujarnya.

Din menilai kasus yang menimpa JK masih berada dalam ranah kontroversi dan telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Pengaduan sekelompok warga masyarakat ke polisi yang menuduh Bapak Jusuf Kalla melakukan penistaan agama dari ceramah beliau pada bulan suci Ramadan di Masjid Kampus UGM ini telah menimbulkan kontroversi, hiruk-pikuk," katanya.

Lebih lanjut, Din menegaskan JK dikenal sebagai tokoh perdamaian yang tidak hanya dihormati di Indonesia, tetapi juga di tingkat internasional.

"Tentu bangsa Indonesia dan umat Islam tidak terpengaruh, karena mereka mengetahui pasti Bapak Jusuf Kalla adalah tokoh perdamaian tidak hanya di Indonesia, juga di dunia," ucapnya.

Ia juga menyinggung peran JK dalam sejumlah proses perdamaian konflik di Indonesia.

"Beliaulah yang mengambil prakarsa mendamaikan kasus Poso dan kasus Ambon di awal reformasi Indonesia," tambahnya.

Din menilai tuduhan terhadap JK merupakan bentuk fitnah yang tidak dapat dibenarkan dan harus diselesaikan melalui jalur hukum.

"Maka sungguh tuduhan dari orang-orang tersebut adalah sebuah upaya penyebaran fitnah yang tidak bisa ditolerir. Maka harus diselesaikan secara hukum," tegasnya.*

(oz/dh)

Hingga pukul 09.05 WIB, IHSG tercatat sempat menyentuh level tertinggi di 7.115,30 dan level terendah di 7.087,79. Pergerakan indeks terpantau relatif terbatas namun masih menunjukkan tren positif di awal perdagangan.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok Rp30 Ribu, Buyback Terjun Bebas hingga Rp52 Ribu di Tengah Tekanan Pasar Global

Sebelumnya, tim riset MNC Sekuritas menilai pergerakan IHSG masih berpotensi fluktuatif dalam jangka pendek. Dalam analisis teknikalnya, IHSG disebut masih berada dalam fase gelombang koreksi yang terbatas sebelum berpeluang kembali menguat.

"Diperkirakan koreksi IHSG akan cenderung terbatas menguji 6.983–7.009 dan berpeluang menguat dalam jangka pendek untuk menguji 7.109–7.270," tulis MNC Sekuritas dalam riset MNCS Daily Scope.

Untuk level teknikal, support IHSG berada di 7.022 dan 6.917. Sementara resistance terdekat berada di 7.313 dan 7.484 yang menjadi batas penguatan berikutnya.*

(oz/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemindahan dilakukan karena perkara tersebut telah memasuki tahap persidangan.

Baca Juga:

• Terkuak! Duit 1 Juta Dolar di Kasus Haji Diduga untuk Pansus DPR, KPK Dalami

Selain Ardito, tiga tersangka lainnya yang turut dipindahkan yakni anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra, adik Ardito Ranu Hari Prasetyo, serta Plt Kepala Bapenda Lampung Tengah Anton Wibowo.

Budi menjelaskan, keempatnya dijadwalkan menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung, pada 29 April 2026.

Pemindahan tahanan ini juga sekaligus menjawab beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah tahanan KPK berada di bandara dengan rompi oranye.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek di Lampung Tengah usai operasi tangkap tangan (OTT) pada Desember 2025.

Dalam konstruksi perkara, Ardito diduga mematok fee proyek sebesar 15–20 persen dari anggaran proyek di Pemkab Lampung Tengah. Total aliran dana yang diterima ditaksir mencapai Rp5,75 miliar dari berbagai proyek daerah.

KPK memastikan proses hukum akan terus berjalan hingga persidangan, termasuk mendalami seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.*

(oz/dh)

Pernyataan itu disampaikan Ferdinand dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Kisruh, Video Ceramah JK Dipotong", Selasa (28/4/2026).

Baca Juga:

• NasDem Dukung Pembatasan Uang Tunai Pemilu, Soroti Risiko Ketidakadilan Penegakan

Ia menduga para pelapor memiliki kepentingan politik tertentu yang berkaitan dengan agenda elektoral pada Pemilu mendatang.

Menurut Ferdinand, kasus ini berpotensi tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga bisa memicu kegaduhan politik di tengah masyarakat jika tidak segera diluruskan.

"Saya tidak ingin polemik ini menimbulkan konflik sosial," ujarnya.

Ferdinand juga mengaku telah melayangkan somasi terbuka kepada JK terkait potongan video ceramah yang beredar di media sosial. Namun setelah melihat video secara utuh, ia menilai perlu ada klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman publik.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai dugaan kepentingan politik yang dimaksud, Ferdinand menyebut adanya keterkaitan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Ini adalah orang-orang PSI. Di sana ada GAMKI Sahat Sinurat, dia ketua DPW PSI. Saya melihat ada kepentingan politik yang tertunggangi di sini," kata Ferdinand.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pelapor maupun pihak terkait atas pernyataan Ferdinand tersebut.*

(in/dh)

Penurunan ini terjadi setelah sehari sebelumnya harga emas Antam sempat naik ke level Rp2.814.000 per gram.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Naik Tipis ke Rp 2,81 Juta per Gram, Ini Rincian Lengkapnya

Pergerakan harga emas ini menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi di tengah dinamika pasar global dan sentimen ekonomi yang masih fluktuatif.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemilik NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi.

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan ukuran:

- 0,5 gram: Rp1.442.000
- 1 gram: Rp2.784.000
- 2 gram: Rp5.508.000
- 3 gram: Rp8.237.000
- 5 gram: Rp13.695.000
- 10 gram: Rp27.335.000
- 25 gram: Rp68.212.000
- 50 gram: Rp136.345.000
- 100 gram: Rp272.612.000
- 250 gram: Rp681.265.000
- 500 gram: Rp1.362.320.000
- 1.000 gram: Rp2.724.600.000*

(dh)

Sidak tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub sebagai tindak lanjut atas insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Baca Juga:

• Kemenhub Turun Tangan! Green SM Diaudit Usai Kecelakaan KRL di Bekasi

"Sidak kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan dijalankan, mulai dari pre-trip inspection hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi," kata Aan di Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Aan menjelaskan, pihaknya mendatangi langsung pool Green SM di Bekasi karena lokasi tersebut merupakan titik awal operasional kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan.

"Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum, termasuk Green SM, telah dilaksanakan sesuai ketentuan," ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Kemenhub menyebut telah menemukan sejumlah catatan yang akan didalami lebih lanjut.

"Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut," kata Aan.

Kemenhub menegaskan akan melanjutkan pendalaman ke pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih komprehensif.

Selain itu, Kemenhub juga akan berkoordinasi dengan kepolisian serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mendalami keterlibatan kendaraan dalam kecelakaan KRL Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub, Yusuf Nugroho, mengatakan hasil audit nantinya akan menjadi dasar rekomendasi penindakan.

"Baik berupa perbaikan sistem keselamatan maupun pemberian sanksi administratif, mulai dari surat peringatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin sesuai tingkat pelanggaran," ujarnya.*

(mt/dh)

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum, Hermansyah Siregar, menegaskan bahwa hak siaran olahraga merupakan bagian dari kekayaan intelektual bernilai ekonomi tinggi yang dilindungi undang-undang.

Baca Juga:

• Gelombang Demonstrasi Warnai Papua, Warga Suarakan Isu Keamanan hingga Dugaan Pelanggaran HAM

Ia menjelaskan, praktik ilegal seperti streaming tanpa izin, penyebaran ulang pertandingan, hingga penggunaan perangkat bajakan untuk kepentingan komersial merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan pemilik hak siar maupun industri olahraga secara keseluruhan.

Menurut Hermansyah, dampak pembajakan tidak hanya pada kerugian finansial, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri kreatif dan ekosistem olahraga di Indonesia.

"Tanpa perlindungan yang kuat, ekosistem olahraga tidak akan berkembang secara optimal," ujarnya.

Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum dengan menggunakan platform resmi dan berlisensi.

Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum DJKI Kemenkum, Arie Ardian Rishadi, menegaskan pihaknya tidak akan ragu menindak pelanggaran hak siar, baik yang dilakukan individu maupun terorganisir.

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran hak siaran olahraga," tegas Arie.

Ia menambahkan, penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kepastian hukum di sektor kekayaan intelektual.

Kemenkum juga mengimbau masyarakat untuk tidak menonton dari sumber ilegal, tidak membagikan ulang siaran tanpa izin, serta menghindari penggunaan aplikasi atau perangkat bajakan.

Adapun momentum Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026 mengangkat tema "Kekuatan Kekayaan Intelektual dalam Dunia Olahraga" sebagai pengingat pentingnya perlindungan hak siar dalam mendukung keberlanjutan industri olahraga.*

(an/dh)