JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan krisis energi global.

Kebijakan ini dinilai dapat mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Baca Juga:

• Seskab Teddy: Prabowo Bawa “Oleh-oleh” Kesepakatan Strategis dari Rusia dan Prancis

"Kita perlu kebijakan misalnya digratiskan angkutan umum selama sebulan," kata Haris dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Menurut MTI, kebijakan pembatasan mobilitas seperti yang telah diterapkan pemerintah melalui skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat belum cukup efektif dalam menekan konsumsi BBM secara berkelanjutan.

Haris menilai, kebijakan WFH justru berpotensi memunculkan dampak samping, seperti meningkatnya perjalanan non-produktif, termasuk wisata atau perjalanan ke luar kota, yang tetap menggunakan BBM.

"Potensi efek sampingnya antara lain pergeseran perjalanan ke aktivitas non-produktif yang tetap mengonsumsi BBM, penurunan produktivitas ekonomi di sektor tertentu, serta ketidakefektifan bila tanpa dukungan transportasi publik," ujarnya.

MTI juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi, termasuk dampaknya terhadap pola mobilitas masyarakat.

Dalam jangka panjang, MTI mendorong transformasi sistem transportasi nasional berbasis angkutan umum yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Usulan tersebut mencakup perluasan layanan transportasi publik di kota menengah dan wilayah perdesaan, serta reorientasi subsidi energi dari BBM ke sektor transportasi umum.

Selain itu, MTI juga menekankan pentingnya integrasi sistem transportasi dengan sektor logistik nasional serta percepatan penggunaan kendaraan rendah emisi.

"Krisis energi tidak boleh hanya dijawab dengan membatasi mobilitas. Warga harus tetap bisa mengakses sekolah, layanan kesehatan, dan pekerjaan," kata Haris.

MTI menilai kebijakan stimulus transportasi publik, termasuk skema tarif nol, dapat menjadi titik awal perubahan perilaku mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.*

(km/ad)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan minat investor global terhadap Indonesia masih terjaga kuat, terutama pada sektor pasar keuangan, setelah rangkaian pertemuan dengan pelaku pasar dan lembaga internasional di Amerika Serikat.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah berdialog dengan 18 investor besar, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity Investments, guna menjelaskan arah kebijakan ekonomi serta pengelolaan fiskal Indonesia.

Baca Juga:

• Pemerintah Buka Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih 2026, Ini Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan

Menurut dia, ketertarikan investor saat ini masih didominasi instrumen pasar keuangan seperti obligasi dan saham.

Ia menyebut, arus investasi portofolio berpotensi masuk dalam waktu dekat seiring meningkatnya kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

"Ini sebagian besar merupakan investasi portofolio, bukan foreign direct investment. Namun kami optimistis dalam waktu dekat aliran dana tersebut akan masuk dan mendorong penguatan pasar modal Indonesia," ujarnya.

Purbaya mengatakan forum tersebut juga dimanfaatkan untuk meredam persepsi negatif terkait kondisi fiskal Indonesia yang sempat berkembang di kalangan investor.

Sejumlah pertanyaan, kata dia, muncul terkait konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas anggaran.

"Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dan menggali lebih dalam terkait fundamental ekonomi dan kebijakan kita," ujarnya.

Selain dengan investor, pemerintah juga bertemu dengan sejumlah lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan S&P Global Ratings.

Dalam pertemuan dengan IMF, dibahas kondisi ekonomi global yang masih dipengaruhi ketidakpastian geopolitik dan harga energi.

Meski demikian, Indonesia dinilai berada dalam posisi fiskal yang relatif kuat. IMF disebut tidak melihat kebutuhan dukungan khusus terhadap Indonesia.

"IMF melihat Indonesia tidak memerlukan bantuan karena kondisi fiskal kita kuat dengan bantalan anggaran sekitar Rp420 triliun," kata Purbaya.

Ia menambahkan, Bank Dunia dan lembaga pemeringkat juga menyatakan keyakinan yang lebih kuat terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia.

Kekhawatiran sebelumnya mengenai kemampuan pemerintah menjaga disiplin anggaran sambil mendorong pertumbuhan disebut mulai mereda.

Ke depan, pemerintah optimistis arus modal asing akan semakin deras masuk ke pasar keuangan domestik seiring membaiknya persepsi global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.*

(km/ad)

MANOKWARI — Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus II SMK Kehutanan Manokwari.

Keduanya merupakan pihak swasta yang terlibat dalam pelaksanaan proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Baca Juga:

• Kejati Sumsel Geledah Tiga Lokasi Kasus Sungai Lalan, Sita Dokumen dan Barang Elektronik

"Setelah melalui pemeriksaan penyidik, keduanya ditetapkan sebagai tersangka," kata Prima, Rabu, 15 April 2026.

Proyek pembangunan gedung kampus tersebut bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Kehutanan tahun anggaran 2023–2024 dengan total nilai mencapai Rp67,94 miliar.

Pada 2023, proyek memperoleh anggaran Rp24 miliar, sementara pada 2024 sebesar Rp43,9 miliar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proyek itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp17 miliar.

Prima menjelaskan, proyek yang memiliki masa kerja 360 hari itu tidak selesai sesuai kontrak.

Pekerjaan dihentikan pada Januari 2025 saat progres fisik baru mencapai 84,40 persen, setelah mengalami tiga kali adendum kontrak.

"Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan progres pekerjaan dengan total mencapai Rp49,13 miliar," ujarnya.

Dalam proses penyidikan, jaksa menemukan dugaan penyimpangan, termasuk penggantian tenaga teknis yang tidak memiliki kompetensi, pengurangan kualitas dan kuantitas pekerjaan, serta tidak diserahkannya dokumen spesifikasi teknis kepada pelaksana di lapangan.

Selain itu, FGK diduga menggunakan sebagian dana proyek untuk kepentingan pribadi.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa 22 saksi dan menyita 227 dokumen sebagai barang bukti.

Kedua tersangka juga telah ditahan di Rutan Kelas II B Manokwari selama 20 hari ke depan.

"Kami tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain," kata Prima.*

(km/ad)

JAKARTA – Pemerintah resmi membuka rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tahun 2026 pada Rabu, 15 April 2026.

Seleksi tahap pertama ini menyediakan 30.000 formasi yang akan ditempatkan di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Kejati Aceh Tahan 4 Tersangka dan Periksa 67 Saksi Kasus Korupsi Beasiswa BPSDM, Kerugian Negara Capai Rp14 Miliar

"Seleksi ini dilakukan secara terbuka dan akuntabel, tanpa pungutan biaya," kata Zulkifli di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, para peserta yang lolos akan bekerja di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

"Setelah dua tahun di BUMN, kemudian akan diserahkan ke Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi yang dikelola secara profesional.

Syarat Pendaftaran

Rekrutmen terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan dengan ketentuan:

- Usia maksimal 35 tahun
- IPK minimal 2,75
- Sehat jasmani dan rohani

Pendaftaran dibuka hingga 24 April 2026 melalui laman resmi https://phtc.panselnas.go.id.

Dokumen yang Dibutuhkan

Pelamar wajib menyiapkan sejumlah berkas, antara lain:

- Pas foto terbaru berlatar biru
- e-KTP atau surat perekaman
- Ijazah atau SKL
- Transkrip nilai
- Surat keterangan sehat
- Surat pernyataan bermaterai
- Jadwal Seleksi

Seleksi berlangsung dalam beberapa tahap hingga pertengahan Juni 2026, mulai dari administrasi, kompetensi, hingga pengumuman akhir kelulusan.

Pemerintah menargetkan ribuan manajer koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat rantai distribusi pangan nasional.*

(tm/ad)

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun.

Angka ini tumbuh 22,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• Bareskrim–FBI Bongkar Jaringan Phishing Global, Kerugian Capai Rp343 Miliar

Sejak 1976 hingga awal April 2026, BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada sekitar 6 juta unit rumah dengan nilai mencapai Rp530 triliun.

"Jika satu rumah dihuni empat orang, maka sekitar 24 juta orang telah menikmati hunian layak," kata Nixon dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 April 2026.

Menurut Nixon, kebijakan pemerintah yang menjadikan sektor perumahan sebagai prioritas nasional menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan BTN.

Ia menilai sektor perumahan memiliki dampak ekonomi berantai (multiplier effect), mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi pajak.

"Industri ini dapat menyerap sekitar 12,5 juta tenaga kerja di berbagai sektor terkait," ujarnya.

Dari sisi kinerja, BTN mencatat penyaluran kredit sebesar Rp400,63 triliun, tumbuh 10,3 persen yoy.

Kredit pemilikan rumah subsidi mencapai Rp193,55 triliun, sementara KPR non-subsidi Rp112,56 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 9,9 persen menjadi Rp422,63 triliun, dengan porsi dana murah (CASA) mencapai Rp212,11 triliun atau 50,2 persen dari total DPK.

Cost of fund BTN membaik menjadi 3,0 persen dari sebelumnya 4,0 persen, sementara total aset naik 10,5 persen menjadi Rp517,54 triliun.

Pertumbuhan juga terjadi pada layanan digital BTN melalui aplikasi Bale by BTN yang melonjak 67,5 persen menjadi 4 juta pengguna.

Peningkatan ini disebut turut didorong oleh gelaran BTN Jakarta International Marathon 2026.

"Kami menargetkan pengguna Bale by BTN mencapai 5 juta tahun ini," kata Nixon.*

(ad)

PALEMBANG – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah tiga lokasi terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), periode 2019–2025.

Penggeledahan dilakukan pada Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• Kejati Aceh Tahan 4 Tersangka dan Periksa 67 Saksi Kasus Korupsi Beasiswa BPSDM, Kerugian Negara Capai Rp14 Miliar

Tiga lokasi yang digeledah yakni kantor Dinas Perhubungan Muba bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) serta Perhubungan Udara di Sekayu, kantor CV R di kawasan Kalidoni Palembang, serta rumah seorang saksi berinisial SR di Gandus Palembang.

"Penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen, antara lain laptop, tiga telepon seluler, satu CPU, serta dokumen terkait perkara," kata Vanny.

Ia menegaskan seluruh proses penggeledahan berlangsung aman dan kondusif.

Di sisi lain, Kejati Sumsel juga mencatat kemenangan dalam sidang praperadilan kasus dugaan gratifikasi dan suap proyek jaringan irigasi Ataran Air Lemutu di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan dua tersangka, yakni KT, anggota DPRD Muara Enim, dan RA, dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Qory Oktarina.

Hakim menilai seluruh tindakan penyidik mulai dari penggeledahan, penyitaan, hingga penetapan tersangka telah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dengan putusan tersebut, proses hukum terhadap kedua tersangka dipastikan tetap berlanjut ke tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang.

"Kejati Sumsel menegaskan komitmen untuk menuntaskan perkara korupsi secara profesional dan sesuai ketentuan hukum," ujar Vanny.*

(ad)

JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) melalui jalur dialog.

Ia menilai pendekatan non-litigasi lebih efektif untuk meredam potensi ketegangan sosial yang dipicu perbedaan pandangan di masyarakat.

Baca Juga:

• Dilaporkan JK, Rismon Sianipar Sebut Dirinya Korban Rekayasa AI

"Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai, Rabu, 15 April 2026.

Menurut dia, penyelesaian melalui klarifikasi dan komunikasi terbuka lebih tepat untuk menjaga kohesi sosial, terutama dalam isu-isu sensitif seperti agama.

Pigai juga menilai Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional dan negarawan tidak tepat jika langsung diasumsikan memiliki niat buruk dalam pernyataannya.

"Pak JK itu negarawan, mantan wapres. Saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu," katanya.

Ia menambahkan, jika terdapat pernyataan yang dianggap menimbulkan persoalan, mekanisme dialog harus diutamakan sebelum menempuh jalur hukum.

"Ada hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi," ujarnya.

Pigai juga mengingatkan pentingnya kedewasaan publik dalam menyikapi perbedaan agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah masyarakat.

"Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa," katanya.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat melaporkan Jusuf Kalla ke kepolisian terkait pernyataannya dalam sebuah ceramah yang dinilai menimbulkan polemik.

Salah satunya adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang melaporkan JK ke Polda Metro Jaya.

Di sisi lain, pihak Jusuf Kalla menegaskan pernyataannya bukan untuk mengajarkan teologi, melainkan menjelaskan dinamika konflik dan pentingnya meluruskan pemahaman demi perdamaian.*

(cn/ad)

MEDAN — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Redi Mawardi alias Redi (39), terdakwa kasus narkotika yang terbukti menjadi kurir 10 kilogram sabu-sabu.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Redi Mawardi dengan pidana penjara seumur hidup," ujar Hakim Ketua Muhammad Kasim di PN Medan, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Tekankan Dua Fokus: Perkuat Layanan Kesehatan dan Berantas Narkoba

Redi dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo. sejumlah aturan KUHP dan penyesuaian pidana terbaru.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan berpotensi merusak generasi bangsa.

"Keadaan yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya," kata hakim.

Meski demikian, vonis majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Belawan yang sebelumnya meminta hukuman mati bagi terdakwa.

Usai pembacaan putusan, majelis hakim memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa maupun JPU untuk menyatakan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding.*

(at/ad)

BANDA ACEH — Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi program beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh terus bergulir.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh telah memeriksa puluhan saksi untuk mendalami dugaan penyimpangan anggaran yang merugikan negara lebih dari Rp14 miliar.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Tekankan Dua Fokus: Perkuat Layanan Kesehatan dan Berantas Narkoba

"Jumlah saksi masih dapat bertambah karena proses penyidikan masih berlangsung," kata Ali di Banda Aceh, Rabu, 15 April 2026.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya melengkapi berkas perkara terhadap empat tersangka yang telah lebih dulu ditetapkan oleh penyidik.

Empat tersangka itu masing-masing berinisial S, yang merupakan Kepala BPSDM Aceh periode 2021–2024; CP, Kepala Bidang Pengembangan SDM sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran; RH, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; serta ET, pihak swasta yang berperan sebagai finance officer IEP Persada Indonesia.

Ketiganya, yakni S, CP, dan RH, ditahan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh di Kajhu sejak 2 April 2026. Sementara ET ditahan di Lapas Kelas III Lhoknga, Aceh Besar, sejak 7 April 2026.

Kejati Aceh menyebut penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti yang cukup serta mempertimbangkan potensi penghilangan barang bukti.

Kasus ini bermula dari pengelolaan dana beasiswa Pemerintah Aceh untuk mahasiswa, termasuk yang menempuh pendidikan di University of Rhode Island, Amerika Serikat.

Dana tersebut disalurkan melalui pihak ketiga, IEP Persada Indonesia, dengan total anggaran mencapai sekitar Rp26 miliar dalam periode 2021–2024.

Namun dalam prosesnya, penyidik menemukan adanya penagihan biaya kuliah fiktif yang tidak sesuai dengan perjanjian pemberian beasiswa (Letter of Sponsorship).

Dana yang dicairkan diduga tidak seluruhnya disalurkan kepada penerima beasiswa maupun universitas, melainkan dialihkan kepada pihak tertentu.

Berdasarkan hasil audit, praktik tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp14,07 miliar. Dari jumlah itu, Kejati Aceh baru menyita sekitar Rp1,88 miliar sebagai barang bukti.

Penyidik juga membuka kemungkinan penetapan tersangka baru seiring berlanjutnya pemeriksaan saksi.

Kejati Aceh turut mengimbau pihak yang menerima dana beasiswa namun tidak sesuai peruntukan agar segera mengembalikannya.

"Penyidikan masih terus berjalan," kata Ali.*

(km/ad)

MEDAN — Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat sekaligus memperketat upaya pemberantasan peredaran narkoba di Kota Medan.

Pernyataan itu disampaikan Zakiyuddin dalam sebuah podcast bertema "Mengenal Wakil Wali Kota Medan Lebih Dekat dan Program Ke Depannya: Medan untuk Semua" yang digelar Media Indonesia Raya (MIRA) di Kantor DPD Gerindra Sumatera Utara, Jalan Sudirman, Rabu, 15 April 2026.

Baca Juga:

• Buruh Sumut Gelar Aksi Pra-May Day Besok, Tuntut UU Ketenagakerjaan Baru hingga Upah Layak

Ia menilai tidak ada negara yang dapat maju tanpa sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang baik.

Pemerintah Kota Medan, kata dia, terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Program tersebut memungkinkan warga mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP.

"Kita merasa sangat bahagia ketika bisa membantu masyarakat. Dengan adanya UHC, warga cukup menggunakan KTP untuk berobat," ujar Zakiyuddin.

Namun, ia mengakui keterbatasan fasilitas kesehatan, terutama ketersediaan kamar rumah sakit, masih menjadi tantangan di Kota Medan.

Untuk itu, Pemko Medan membuka peluang bagi investasi sektor kesehatan guna memperluas kapasitas layanan.

Di sisi lain, Zakiyuddin juga menyoroti serius persoalan narkoba yang dinilai mengancam generasi muda.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

"Bagaimana kita bisa membangun generasi yang unggul jika peredaran narkoba masih terjadi secara terang-terangan," katanya.

Ia juga menegaskan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna narkoba. Menurutnya, pengguna adalah korban yang harus mendapatkan perawatan, sementara pengedar harus ditindak tegas.

"Pemakai narkoba adalah orang sakit yang harus direhabilitasi, bukan dipenjara. Yang harus dihukum berat adalah pengedarnya," ujarnya.

Zakiyuddin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keluarga dan lingkungan dari bahaya narkoba serta mendukung peningkatan layanan kesehatan demi terwujudnya Kota Medan yang lebih baik.*

(ad)

MEDAN — Exco Partai Buruh bersama sejumlah elemen serikat pekerja dan serikat buruh di Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut dan DPRD Sumut, Kamis, 16 April 2026.

Aksi ini disebut sebagai pemanasan menjelang Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Tekankan Dua Fokus: Perkuat Layanan Kesehatan dan Berantas Narkoba

"Tuntutan utama kami adalah pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang berpihak kepada buruh, hapus outsourcing, dan tolak upah murah," kata Willy di Medan, Rabu, 15 April 2026.

Ia juga menyinggung janji pemerintah pusat terkait peningkatan kesejahteraan pekerja.

"Kami juga menagih janji Presiden Prabowo yang akan menyejahterakan buruh," ujarnya.

Selain isu nasional, massa aksi juga membawa tuntutan lokal kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobby Nasution.

Di antaranya permintaan pembangunan rumah murah bagi buruh, penyelesaian kasus ketenagakerjaan, penindakan pelanggaran K3 di sektor industri, serta distribusi lahan bagi petani.

Menurut Willy, aksi kali ini merupakan peringatan awal sebelum mobilisasi massa yang lebih besar pada peringatan May Day.

"Jika Gubernur tidak menerima kami, maka kami akan menggelar aksi besar-besaran pada 1 Mei nanti," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Partai Buruh Sumut, Ijon Tua Hamonangan Purba, menyebutkan sekitar 500 peserta aksi akan dikerahkan dari berbagai kabupaten dan kota di Sumut.

Massa berasal dari sejumlah organisasi seperti KSPSI AGN, KSPI Sumut, FSPMI Sumut, KPBI, serikat petani, komunitas ojek online, hingga mahasiswa.

"Kami pastikan aksi berjalan damai dan tertib. Ini murni penyampaian aspirasi," kata Ijon.

Aksi buruh ini menjadi bagian dari eskalasi tuntutan pekerja di daerah menjelang May Day 2026, di tengah pembahasan sejumlah regulasi ketenagakerjaan di tingkat nasional.*

Baca Juga:

• PAD Medan Capai 19,91 Persen, Wali Kota Rico Waas: Bukan Saatnya Bersantai

(sp/ad)

JAKARTA — Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Aceh meraih dua penghargaan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Kegiatan yang diikuti jajaran Humas Polri dari seluruh Indonesia tersebut berlangsung secara luring dan daring, mulai dari tingkat Mabes hingga satuan kewilayahan.

Baca Juga:

• Bareskrim–FBI Bongkar Jaringan Phishing Global, Kerugian Capai Rp343 Miliar

Kabid Humas Polda Aceh Joko Krisdiyanto mengatakan Rakernis tahun ini mengusung tema "Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media, Humas Polri Presisi Siap Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Tahun 2026."

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kapasitas kehumasan di tengah dinamika informasi publik yang semakin cepat dan kompleks di era digital.

"Rakernis ini menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme fungsi Humas, sekaligus memperkuat sinergi antar jajaran," kata Joko dalam keterangan tertulis, Rabu.

Dalam forum itu, peserta juga menerima pembekalan dari narasumber internal dan eksternal, serta mengikuti diskusi panel terkait komunikasi publik dan manajemen media.

Rakernis menekankan pentingnya peran Humas Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas informasi dan meningkatkan kepercayaan publik.

"Di era digital dan kecerdasan buatan, kecepatan informasi harus diimbangi dengan kebenaran," ujarnya.

Ia menambahkan, Humas Polri harus memastikan informasi yang diterima masyarakat tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan dapat dipercaya.

Dalam ajang tersebut, Bidhumas Polda Aceh berhasil meraih dua penghargaan, yakni juara III kategori SPIT-Media Hub wilayah Zona B dan juara II kategori Polri TV di zona yang sama.

Penghargaan ini, kata Joko, menjadi bukti peningkatan kinerja dan inovasi jajaran humas di daerah dalam mendukung komunikasi publik Polri.

Rakernis Humas Polri 2026 diharapkan memperkuat sinergi antarjajaran serta mengoptimalkan manajemen media dalam membangun opini publik yang konstruktif dan berkelanjutan.*

(ad)

JAKARTA — Bareskrim Polri bersama Federal Bureau of Investigation (FBI) membongkar jaringan penipuan siber lintas negara yang diduga menyebabkan kerugian hingga US$20 juta atau sekitar Rp343 miliar.

Dalam keterangan resmi, FBI menyebut operasi gabungan ini dilakukan bersama Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebagai bagian dari upaya pengungkapan kejahatan digital berskala global.

Baca Juga:

• Dilaporkan JK, Rismon Sianipar Sebut Dirinya Korban Rekayasa AI

FBI menjelaskan jaringan tersebut menggunakan metode phishing untuk mencuri ribuan data kredensial korban dan mengambil alih akun digital secara ilegal.

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Rizki Agung Prakoso, membenarkan adanya kerja sama internasional tersebut.

Namun ia belum merinci lebih jauh modus operandi maupun jumlah pelaku yang telah diamankan.

"Nanti kita akan update untuk rilisnya," ujarnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari patroli siber rutin terhadap situs-situs mencurigakan.

Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan platform w3llstore.com yang terhubung dengan distribusi alat phishing melalui bot Telegram.

Tools tersebut digunakan untuk mencuri username, password, hingga session login korban tanpa memerlukan kode OTP.

"Tools yang diperoleh terbukti dapat digunakan untuk aksi phishing, termasuk mencuri kredensial dan mengambil alih akun korban," kata Isir.

Ia menambahkan, penyidik juga menemukan pergeseran pola transaksi dari situs web ke aplikasi Telegram dengan pembayaran berbasis mata uang kripto.

Dalam pengembangan kasus, polisi mengidentifikasi dua tersangka berinisial GWL dan FYTP.

GWL diduga sebagai pembuat dan pengelola tools, sementara FYTP berperan mengelola aliran dana hasil kejahatan.

Keduanya disebut telah diamankan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 9 April 2026.

Polisi juga menyita aset senilai sekitar Rp4,5 miliar berupa rumah, kendaraan, dan perangkat elektronik.

Dari hasil penelusuran transaksi sejak 2021 hingga 2026, kedua tersangka diperkirakan meraup keuntungan hingga Rp25 miliar.

Korban phishing disebut tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga luar negeri.

Polri menyatakan kerja sama dengan FBI akan terus diperluas untuk menelusuri jaringan lain yang diduga terlibat, termasuk pembeli dan pengguna tools phishing tersebut.

"Keberhasilan ini sekaligus memperkuat kepercayaan global terhadap Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan ekosistem digital internasional," ujar Isir.*

(cn/ad)

MEDAN — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan menunjukkan tren positif pada awal tahun anggaran 2026.

Hingga pertengahan April, capaian PAD tercatat sebesar 19,91 persen dari target tahunan Rp3,80 triliun.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Dorong KADIN Medan Percepat Investasi dan Hilirisasi Produk Lokal

Dalam rapat tersebut, pemerintah kota mencatat realisasi PAD hingga akhir triwulan I mencapai Rp757,46 miliar.

Sementara itu, khusus sektor pajak daerah, capaian per 14 April telah menyentuh Rp735,67 miliar atau 20,16 persen dari target Rp3,64 triliun.

Rico menilai capaian tersebut masih dalam kategori baik. Namun, ia mengingatkan jajarannya agar tidak terlena dengan tren positif di awal tahun.

"Ini bukan capaian untuk bersantai. Kita harus terus mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah," ujar Rico.

Menurut dia, capaian tersebut juga tidak lepas dari faktor eksternal seperti dana transfer dan kebijakan relaksasi keuangan daerah.

Karena itu, upaya peningkatan PAD harus tetap dilakukan secara konsisten.

Di sisi lain, sektor retribusi daerah dinilai masih tertinggal. Hingga 13 April 2026, realisasinya baru mencapai Rp21,78 miliar atau 14,12 persen dari target Rp154,31 miliar.

Dalam rapat itu, Rico turut menyoroti rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ia meminta Bapenda segera mengidentifikasi wajib pajak yang menunggak, khususnya dengan nilai besar, serta mempercepat proses penagihan.

"Penanganan tunggakan tidak boleh menunggu hingga akhir tahun," kata dia.

Selain itu, potensi pajak reklame juga menjadi perhatian. Rico menilai masih banyak objek pajak yang belum tergarap maksimal, sehingga diperlukan pendataan dan penertiban secara menyeluruh.

Di tengah evaluasi tersebut, ia mengapresiasi kinerja sektor pajak restoran dan perhotelan yang menunjukkan tren peningkatan.

Pemerintah kota, kata dia, akan terus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS untuk meningkatkan transparansi dan akurasi penerimaan.

"Perlu sinkronisasi antara pelaporan manual dan sistem digital agar tidak terjadi tumpang tindih data," ujarnya.

Rico juga menyinggung sejumlah layanan publik lain, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai masih lambat, serta persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah kota.

Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih konkret dengan menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar menyampaikan kendala.

"Saya tidak mau hanya mendengar keluhan. Yang dibutuhkan adalah solusi dan langkah kerja yang jelas," kata Rico.*

(ad)

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan mendorong dunia usaha dan dunia industri memperluas akses kerja bagi tenaga kerja lanjut usia (lansia), seiring meningkatnya proporsi penduduk menua di Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Estiarty Haryani, mengatakan Indonesia tengah memasuki era masyarakat menua.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Dorong KADIN Medan Percepat Investasi dan Hilirisasi Produk Lokal

"Di satu sisi jumlah lansia meningkat, namun tingkat partisipasi angkatan kerja lansia masih terbatas dibandingkan kelompok usia produktif lainnya," kata Esti dalam workshop bertajuk Inklusi untuk Semua: Lansia Bekerja, Lansia Sejahtera di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, proporsi penduduk lansia pada 2025 mencapai 11,93 persen dari total populasi nasional.

Angka ini diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya usia harapan hidup.

Esti menilai kondisi tersebut membuka peluang sekaligus tantangan. Potensi tenaga kerja lansia, kata dia, masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pasar kerja nasional.

Workshop yang digelar Kemnaker ini bertujuan merumuskan strategi konkret untuk memperluas akses kerja bagi lansia.

Fokusnya mencakup penguatan implementasi kebijakan, pengembangan model penempatan kerja, serta pemberdayaan berkelanjutan yang dapat diterapkan secara nasional.

Menurut Esti, penguatan ekosistem ketenagakerjaan inklusif membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas dan media.

"Kolaborasi menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata," ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Kemnaker tengah menyusun regulasi berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus, termasuk tenaga kerja lansia.

Regulasi ini diharapkan menjadi landasan untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat perlindungan bagi kelompok tersebut.

Dengan kebijakan yang lebih inklusif, pemerintah berharap tenaga kerja lansia dapat tetap produktif dan berkontribusi dalam perekonomian nasional.*

(ad)

MEDAN — Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Whisnu Hermawan Februanto, secara resmi melepas kontingen Polda Sumatera Utara untuk mengikuti ajang Kemala Run 2026 yang akan digelar di Bali.

Pelepasan berlangsung di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Rabu, 15 April 2026, dan dihadiri jajaran pejabat utama, Bhayangkari, serta seluruh peserta kontingen.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ultimatum Camat Tukka: Pembebasan Lahan Harus Kelar dalam Sepekan

"Keikutsertaan ini bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi bagaimana kita saling mendukung dan memperkuat kekompakan sebagai satu keluarga besar," ujar dia.

Ajang Kemala Run 2026 akan berlangsung pada 16–19 April 2026 di Bali United Training Center, dengan jumlah peserta mencapai 10 ribu orang dari berbagai kategori, yakni half marathon, 10K, dan 5K.

Polda Sumut mengirimkan kontingen yang terdiri dari 15 atlet Polwan dan 6 anggota Bhayangkari, didukung pelatih, official, serta personel pendamping lainnya.

Kapolda menyebut partisipasi tersebut menjadi bagian dari komitmen institusi dalam mendukung kegiatan positif sekaligus menjaga kebugaran personel.

Dalam arahannya, Whisnu mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga kondisi fisik, menjunjung tinggi sportivitas, serta menunjukkan sikap disiplin selama mengikuti perlombaan.

"Jaga kondisi, junjung tinggi etika dan kehormatan institusi, serta tampilkan performa terbaik dengan penuh tanggung jawab," kata dia.

Ia juga mendorong peserta menjadikan ajang ini sebagai sarana memperluas jaringan dan mempererat silaturahmi dengan peserta dari berbagai daerah.

Menurut Whisnu, kegiatan olahraga seperti ini mencerminkan bahwa personel Polri tidak hanya solid dalam menjalankan tugas, tetapi juga kompak dalam kebersamaan.

Mengakhiri sambutannya, ia mengutip pepatah mens sana in corpore sano—di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat—seraya berharap seluruh kontingen dapat mengikuti kegiatan dengan lancar dan membawa hasil terbaik.*

(ad)

MEDAN— Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, meminta pengurus baru Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan periode 2025–2030 untuk memperkuat investasi serta mendorong hilirisasi produk lokal guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Rico saat menghadiri pelantikan pengurus KADIN Medan di JW Marriott Hotel Medan, Rabu, 15 April 2026.

Baca Juga:

• Harga Plastik Naik hingga 80 Persen, Puan Maharani Dorong UMKM Kembali ke Kemasan Daun

Ia menekankan pentingnya kerja kolektif dalam menjalankan organisasi.

"Organisasi tidak boleh berjalan sendiri. Semua struktur harus bergerak bersama untuk menciptakan dampak nyata," ujar Rico.

Ia menyebut KADIN harus berperan sebagai agent of change yang mampu menghadirkan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha.

Menurut dia, pengurus tidak cukup bekerja secara normatif, tetapi perlu langkah yang lebih progresif dan terukur.

Rico memaparkan capaian investasi Kota Medan yang meningkat hingga 191 persen pada tahun sebelumnya.

Ia berharap tren positif tersebut dapat terus ditingkatkan melalui peran aktif KADIN dalam menarik investor.

Pemerintah Kota Medan, kata dia, berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk dengan menghapus praktik pungutan liar dan memangkas hambatan birokrasi.

"Pemko Medan menjamin kemudahan investasi sesuai regulasi yang berlaku," katanya.

Rico juga menyoroti potensi ekonomi dari program nasional Makan Bergizi Gratis.

Di Medan, program ini ditargetkan memiliki 255 titik layanan dengan jangkauan hingga 700 ribu penerima manfaat per hari.

Menurut dia, kebutuhan bahan pangan dari program tersebut sangat besar. Salah satunya kebutuhan telur yang diperkirakan mencapai 5,6 juta butir per bulan.

"Ini peluang besar. KADIN harus mendorong lahirnya pengusaha baru di sektor pangan untuk memperkuat rantai pasok," ujar Rico.

Rico juga menyinggung potensi UMKM Medan yang dinilai masih didominasi pasar mikro. Ia mendorong KADIN melakukan riset pasar global serta mengembangkan produk lokal agar mampu menembus pasar internasional.

Ia mencontohkan produk makanan tradisional seperti rengginang yang memiliki peluang ekspor jika dikemas dan dipasarkan secara tepat.

Selain itu, Rico mengajak pelaku usaha mengembangkan industri kreatif berbasis budaya, mencontoh keberhasilan Korea Selatan dalam memasarkan budaya populer seperti K-Pop ke pasar global.

Sementara itu, Ketua KADIN Medan Arman Chandra menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun ekonomi daerah yang tangguh dan inklusif.

"KADIN tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi," ujarnya.

Ia menyoroti berbagai tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga gangguan rantai pasok.

Di tingkat lokal, KADIN akan fokus pada digitalisasi UMKM, transisi ekonomi hijau, serta menjaga daya beli masyarakat.

Arman menegaskan KADIN Medan akan berupaya menjadi solusi bagi seluruh pelaku usaha, dari skala mikro hingga besar, sekaligus memperkuat posisi Medan sebagai pusat ekonomi di wilayah barat Indonesia.*

(ad)

BANDUNG — Kepala Internasional Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), Jean-Claude Lafargue, menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam sepak bola, termasuk di sektor sepak bola putri.

Namun, ia menekankan bahwa bakat saja tidak cukup tanpa sistem pembinaan yang berkelanjutan.

Baca Juga:

• PSSI Klarifikasi Isu Paspoortgate, Pemain Timnas Tetap Sah sebagai WNI

Lafargue yang pernah terlibat dalam pembinaan pemain muda di akademi legendaris INF Clairefontaine, Prancis—tempat lahirnya sejumlah bintang dunia seperti Thierry Henry hingga Kylian Mbappé—mengibaratkan bakat seperti tanaman yang membutuhkan perawatan.

"Itu seperti bunga, seperti tanaman. Jika Anda menyiraminya dengan baik dan menempatkannya di tempat yang tepat, ia akan tumbuh," kata dia.

Program kerja sama PSSI dan FFF melalui inisiatif Next Goal melibatkan 400 talenta muda sepak bola putri serta 60 pelatih lokal.

Program ini juga mencakup pelatihan intensif di Bandung serta rencana pemusatan latihan Timnas U-17 Putri Indonesia di Clairefontaine pada Mei mendatang.

Menurut Lafargue, pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan Prancis menjadi bagian penting dalam pengembangan sepak bola modern.

"Dalam pertukaran itu kami juga bertumbuh. Tidak ada negara yang lebih unggul," ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh talenta pemain, tetapi juga oleh ekosistem pendukung seperti pelatih, metode latihan, dan infrastruktur.

"Ini bukan hanya soal bakat, tetapi apa yang kita bangun di sekitarnya," kata Lafargue.*

(km/ad)

JAKARTA – Kenaikan harga plastik hingga 30–80 persen sejak awal 2026 mulai menekan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terutama di sektor makanan dan minuman.

Kenaikan ini membuat biaya produksi meningkat di tengah pemulihan daya beli masyarakat yang belum stabil.

Baca Juga:

• APINDO Ungkap 67 Persen Perusahaan Tak Mau Rekrut Karyawan Baru, Menaker Buka Suara

"Harga plastik yang melonjak dan pasokan yang mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil semakin kesulitan dari sisi ekonomi," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 April 2026.

Puan menyebut penggunaan kemasan berbahan alami bukan hal baru di Indonesia.

Menurut dia, masyarakat telah lama memanfaatkan daun pisang, daun jati, dan bahan organik lain sebagai pembungkus makanan tradisional.

Ia mencontohkan sejumlah makanan seperti nasi liwet, gudeg, lontong, hingga lemper yang masih menggunakan kemasan daun di beberapa daerah, termasuk Jawa Tengah.

"Pedagang makanan bisa kembali memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti itu," ujarnya.

Selain lebih ramah lingkungan, Puan menilai kemasan organik memiliki nilai tambah ekonomi dan budaya.

Dalam beberapa kasus, penggunaan daun justru meningkatkan kualitas makanan, termasuk memberikan aroma khas yang menjadi daya tarik tersendiri.

Menurutnya, penggunaan kemasan alami juga sejalan dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

"Ini sekaligus mendukung warisan budaya Indonesia dan kampanye gerakan ramah lingkungan," kata Puan.

Puan juga menyinggung dampak limbah plastik global.

Mengutip data United Nations Environment Programme (UNEP), sekitar 19 hingga 23 juta ton sampah plastik mencemari ekosistem perairan dunia setiap tahun, dengan ribuan truk sampah plastik masuk ke laut, sungai, dan danau setiap hari.

Meski demikian, Puan mengakui perubahan tidak dapat dilakukan secara instan.

Ia mendorong transisi bertahap, misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di rumah makan untuk konsumsi di tempat.

Ia juga meminta pemerintah menyiapkan ekosistem pendukung, mulai dari regulasi, ketersediaan bahan baku, hingga edukasi kepada masyarakat.

"Jika sistemnya mendukung, bukan tidak mungkin bahan organik bisa menggantikan kemasan plastik sekali pakai," ujarnya.

Puan turut mendorong kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk berkolaborasi menyediakan solusi kemasan alternatif yang terjangkau.*

(km/ad)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah "oleh-oleh" berupa kesepakatan strategis usai kunjungan kerja ke Rusia dan Prancis.

Prabowo diketahui melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Senin, 13 April 2026, serta bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris pada Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• Program 3 Juta Rumah Prabowo Terus Dikebut, Ini Capaian, Skema KPR Murah, dan Target Terbarunya

"Tiba di Tanah Air, Presiden Prabowo membawa pulang oleh-oleh berbagai kesepakatan strategis," ujar Teddy melalui akun resmi Sekretariat Kabinet, Rabu, 15 April 2026.

Teddy menjelaskan, dalam pertemuan di Moskow, kedua negara membahas peningkatan kerja sama di sektor energi, khususnya terkait pasokan jangka panjang.

Indonesia, kata dia, membuka peluang kerja sama dalam pengadaan cadangan minyak mentah dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga disebut menugaskan Menteri energi/" target="_blank">Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk melanjutkan pembahasan teknis dengan pihak Rusia.

Sementara itu, dalam pertemuan di Paris, Prabowo dan Macron membahas penguatan kerja sama di berbagai sektor, mulai dari energi, pendidikan, komunikasi digital, hingga investasi jangka panjang.

Menurut Teddy, kunjungan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan awal yang dinilai konkret untuk memperkuat posisi Indonesia di sektor strategis global.

Teddy menyebut Rusia dan Prancis merupakan negara dengan pengaruh besar di dunia internasional, termasuk sebagai pemegang hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kunjungan singkat dua hari ke dua negara super power tersebut menghasilkan hasil besar dan konkret untuk Indonesia," ujarnya.*

(km/ad)