JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), termasuk keterlibatannya dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Tambang (HMT ITB).

Ia mengaku pernah menyanyikan lagu "Erika" yang belakangan viral dan menuai sorotan publik karena dinilai mengandung unsur yang tidak pantas.

Baca Juga:

• Megawati: Lemhannas Bukan Hanya Sekadar Lembaga Sertifikasi Pemimpin

"Ketika menjadi mahasiswa ITB, saya memang Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang. Lagu yang sekarang viral, 'Erika', dulu juga pernah dinyanyikan. Saya waktu itu ikut bagian sebagai pemain kecrekan, backing vokal," kata Pramono kepada wartawan.

Pramono menegaskan bahwa versi lagu yang ia nyanyikan saat itu memiliki konteks dan lirik yang berbeda dengan yang beredar saat ini di ruang publik.

Ia menyebut, pada masa itu lagu tersebut kerap ditampilkan dalam kegiatan seni mahasiswa sebagai bentuk ekspresi sosial dan politik.

"Kalau ditanya apakah pernah menyanyikan lagu Erika, saya jawab pernah. Tetapi syair dan liriknya berbeda," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam sejumlah kegiatan HMT ITB pada masa itu, lagu tersebut menjadi bagian dari ekspresi kritik mahasiswa terhadap situasi politik era Orde Baru.

Bahkan, dalam pertunjukan kerap disertai orasi yang menirukan figur Presiden Soeharto.

"Itu bagian dari ekspresi mahasiswa pada zamannya. Ada juga orasi dengan gaya Pak Harto dalam pementasan," kata Pramono.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan kehadirannya dalam acara halal bi halal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB, yang pernah memberikan beasiswa kepadanya.

"Saya dulu menerima beasiswa dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB hingga bisa menyelesaikan kuliah di Teknik Pertambangan," ujarnya.

Di sisi lain, HMT ITB sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf atas viralnya lagu "Erika".

Dalam pernyataan resminya, organisasi tersebut menegaskan tidak membenarkan segala bentuk konten yang merendahkan martabat individu atau kelompok.

HMT ITB juga menyebut telah melakukan penurunan (take down) sejumlah konten audio dan video terkait lagu tersebut dari kanal resmi maupun akun yang terafiliasi.*

(oz/ad)

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia menyebut informasi yang disampaikan Sekretaris Jenderal GPK Thobahul Aftoni sebagai narasi yang tidak sesuai fakta dan berpotensi memicu kegaduhan internal partai.

Baca Juga:

• PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!

"Apa yang disampaikan saudara Toni adalah narasi provokatif di tengah dinamika internal. Pernyataan tersebut sama sekali tidak mewakili sikap GPK," kata Fauzan kepada wartawan, Minggu (19/4/2026).

Ia menegaskan, proses konsolidasi internal PPP saat ini masih berjalan, mulai dari Musyawarah Wilayah (Muswil) hingga Musyawarah Cabang (Muscab).

Menurutnya, struktur organisasi partai di berbagai daerah tetap solid.

Fauzan juga membantah adanya kebijakan pemecatan massal seperti yang ditudingkan. Ia menyebut langkah DPP PPP lebih pada penataan organisasi sesuai mekanisme internal partai.

Menurut dia, penunjukan pelaksana tugas (Plt) di sejumlah daerah dilakukan karena kepengurusan sebelumnya tidak menjalankan kewajiban organisasi, termasuk tidak melaksanakan Muswil sesuai aturan partai.

Sementara itu, pergantian kepengurusan di tingkat DPC, kata Fauzan, lebih banyak disebabkan oleh berakhirnya masa berlaku surat keputusan (SK), bukan pemecatan.

"Banyak kepengurusan yang masa SK-nya habis dan diperpanjang dengan komposisi yang sama. Jadi bukan diberhentikan, melainkan perpanjangan masa tugas," ujarnya.

Ia mencontohkan di Jawa Timur, dari 38 DPC, sebanyak 26 DPC mengalami perpanjangan SK dengan struktur yang sama seperti sebelumnya.

Fauzan mengimbau seluruh kader PPP untuk menahan diri dan tidak memperkeruh situasi dengan pernyataan yang dapat memecah soliditas partai.

Ia menekankan pentingnya konsolidasi menjelang agenda politik ke depan, termasuk verifikasi Pemilu 2029.

"Yang lebih penting saat ini adalah memperkuat konsolidasi hingga ke akar rumput," kata dia.*

(sn/ad)

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawasan Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz.

Kondisi ini terjadi seiring situasi keamanan yang masih dinamis di jalur pelayaran strategis tersebut.

Baca Juga:

• DPR Minta Kenaikan BBM Tak Picu Lonjakan Harga Pangan

"Dua kapal PIS yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. PIS terus memonitor secara saksama perkembangan situasi yang sangat dinamis di Selat Hormuz," kata Vega dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

PIS, lanjut Vega, juga melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas terkait dan kementerian, untuk memastikan proses pelayaran tetap mengutamakan keselamatan.

"Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait sambil menyiapkan perencanaan pelayaran yang aman," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keselamatan awak kapal, keamanan kapal, serta muatan menjadi prioritas utama perusahaan dalam situasi tersebut.

PIS berharap kondisi di Selat Hormuz segera membaik sehingga kedua kapal dapat melanjutkan pelayaran seperti rencana awal.

Sebelumnya, situasi di Selat Hormuz kembali menjadi sorotan setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan jalur tersebut berada dalam pengawasan ketat angkatan bersenjata.

Pernyataan itu muncul di tengah ketegangan yang masih berlangsung di kawasan tersebut.*

(at/ad)

PADANG LAWAS – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padang Lawas mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Ganal, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sabtu (18/4/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam operasi tersebut, polisi menangkap empat orang pria dan menyita sejumlah barang bukti.

Baca Juga:

• Terungkap! Fakta Mencengangkan di Balik Jaringan Narkoba ‘The Doctor’

AS diketahui berprofesi sebagai wiraswasta warga Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah.

Dari tangannya, polisi menyita dua paket sabu dengan berat bruto 0,23 gram, satu bungkus plastik klip kosong, dua sendok sabu dari pipet plastik, satu unit telepon genggam, serta uang tunai Rp260.000.

Sementara AH yang masih berstatus mahasiswa juga diamankan dengan barang bukti satu unit ponsel dan uang tunai Rp50.000.

Dari pengembangan kasus, polisi kemudian menangkap AAS di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dari tersangka ini, petugas menemukan empat bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 9,89 gram serta satu unit telepon genggam.

Seorang lainnya, RHD, turut diamankan saat proses penangkapan berlangsung di lokasi berbeda.

Menurut polisi, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas transaksi narkotika di Desa Ganal.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim opsnal yang dipimpin Kanit I Satresnarkoba IPDA A. Sihotang bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan.

"Setelah dilakukan pengembangan, seluruh tersangka dan barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolres Padang Lawas untuk proses penyidikan lebih lanjut," ujar Bripka Ginda.

Polres Padang Lawas menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.*

(ad)

JAKARTA - Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya.

Laporan itu terkait unggahan di media sosial yang menyebut dirinya memiliki 750 SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan investasi.

Baca Juga:

• Diusir dari Rumah Warisan, Dr. Bajora Siregar Justru Beri Pesan Menyentuh: Tak Perlu Kaya, yang Penting Bahagia

Laporan tersebut teregistrasi dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/2746/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA yang diterima sekitar pukul 22.10 WIB di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Dalam laporan itu, Uya Kuya atau Surya Utama melaporkan dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, serta Pasal 263 dan/atau 264 KUHP.

Peristiwa bermula ketika Uya Kuya menemukan unggahan di platform Threads yang menampilkan foto dirinya yang telah diedit.

Unggahan tersebut disertai narasi yang menyebut dirinya memiliki 750 dapur MBG. Informasi itu dinilai tidak benar dan dikategorikan sebagai hoaks.

Pelapor menyatakan unggahan tersebut merugikan dirinya karena membentuk persepsi publik seolah-olah informasi tersebut merupakan fakta.

Atas dasar itu, ia memilih menempuh jalur hukum agar kasus tersebut dapat diselidiki lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan tersebut. "Iya benar," kata Budi, Minggu, 19 April 2026.

Ia menjelaskan laporan yang diajukan berkaitan dengan dugaan penyebaran berita bohong atau fitnah.

"Terkait penyebaran berita bohong," ujarnya.*

(di/ad)

JAKARTA - Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android XR.

Dalam langkah strategis ini, raksasa teknologi tersebut juga bekerja sama dengan rumah mode mewah Gucci untuk menghadirkan perangkat wearable yang memadukan teknologi dan fesyen kelas atas.

Baca Juga:

• Kemnaker Dorong Rekrutmen Pekerja Lansia, Apindo Ingatkan Risiko Jika Diterapkan Seragam

Strategi ini mengikuti pola yang sebelumnya diterapkan Meta, yang memasarkan kacamata pintar melalui merek Ray-Ban dan Oakley.

CEO Gucci Luca de Meo menyebut perangkat hasil kerja sama tersebut baru akan diluncurkan pada 2027.

Artinya, produk itu tidak akan masuk dalam gelombang awal peluncuran kacamata Android XR Google yang dijadwalkan tahun ini.

Jika Ray-Ban menjadi representasi pasar massal, Gucci diposisikan sebagai lini premium.

Kacamata pintar ini diperkirakan menyasar segmen kelas atas dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk awal Google yang dikembangkan bersama Warby Parker dan Gentle Monster.

Meski belum banyak detail teknis yang diungkap, perbedaan utama perangkat ini disebut terletak pada aspek desain.

Langkah tersebut menunjukkan upaya Google untuk menggeser posisi kacamata pintarnya dari sekadar perangkat teknologi menjadi bagian dari gaya hidup.

Strategi ini mencerminkan pendekatan serupa yang dilakukan Apple lewat Apple Watch Hermès yang dijual di atas 1.000 dolar AS sejak 2015.

Kolaborasi antara teknologi dan rumah mode kini menjadi pola umum dalam industri wearable premium.

Namun, pasar kacamata pintar kelas atas masih menyimpan ketidakpastian. Sejumlah laporan menyebut Meta juga mempertimbangkan kerja sama dengan Prada, meski belum terealisasi.

Di sisi lain, CEO Snap Inc. Evan Spiegel sebelumnya menilai kolaborasi Meta dengan EssilorLuxottica lebih menguntungkan Meta, sekaligus memunculkan isu privasi dan dampaknya terhadap citra merek fesyen yang terlibat.

Google sendiri masih menghadapi tantangan serupa, terutama terkait persepsi publik terhadap pengelolaan data pengguna, yang telah menjadi sorotan sejak peluncuran Google Glass lebih dari satu dekade lalu.*

(at/ad)

JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanahan hingga mencapai kondisi zero berkas atau tanpa penumpukan layanan.

Target ini ditetapkan sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi di sektor pertanahan.

Baca Juga:

• Diusir dari Rumah Warisan, Dr. Bajora Siregar Justru Beri Pesan Menyentuh: Tak Perlu Kaya, yang Penting Bahagia

Penurunan tersebut mencapai sekitar 22.000 berkas.

"Sudah ada penurunan selama satu kuartal ini. Progresnya sudah bagus, tapi target kita berkas yang masuk di Kuartal I, II, dan III tahun 2025 sudah harus zero berkas," ujar Nusron, Sabtu (18/4/2026).

Nusron menegaskan bahwa seluruh jajaran diminta bekerja sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Ia juga meminta kantor wilayah (Kanwil) BPN di daerah yang masih memiliki tunggakan berkas untuk segera melakukan percepatan melalui rapat khusus.

Menurutnya, target penyelesaian berkas Kuartal I 2025 ditetapkan selesai pada akhir Mei 2026, sementara berkas Kuartal 2025 ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

"Kita tetap ada target penurunan hingga mendekati nol berkas agar pelayanan tertib," kata Nusron.

Ia juga meminta sejumlah pejabat eselon I di lingkungan ATR/BPN, termasuk Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Inspektorat Jenderal, serta Pusdatin, untuk menyusun strategi percepatan penyelesaian berkas.

Strategi tersebut mencakup perbaikan sistem, mitigasi teknologi, hingga pembenahan standar operasional prosedur (SOP) agar kasus penumpukan tidak kembali terjadi.

"Kita buat strategi untuk men-cleansing berkas seperti ini. Kemudian bagaimana kejadian yang sama tidak terulang lagi, baik melalui teknologi maupun perbaikan SOP," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya, menyampaikan bahwa tren penyelesaian berkas menunjukkan perbaikan.

Hingga 2025, jumlah berkas layanan pertanahan yang berhasil diselesaikan tercatat mencapai 12.285 berkas.

"Penurunannya cukup signifikan meskipun ada libur panjang hari raya," ujarnya.

Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemukan di lapangan, seperti sengketa tanah, masalah batas wilayah, serta kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi oleh pemohon.*

(km/ad)

PADANGSIDIMPUAN — Suara lirih namun tenang itu keluar dari Dr. Badjora Muda Siregar, dokter bedah senior berusia 87 tahun, sesaat setelah ia harus meninggalkan rumah yang telah puluhan tahun ia tinggali di Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Minggu (19/4/2026).

Dalam situasi yang penuh haru, ia tidak menunjukkan kemarahan.

Baca Juga:

• Dari Rutan Padang, Kamser Sitanggang Mengadu ke Presiden Prabowo: Klaim Jadi Korban Ketidakadilan Hukum

"Jujurlah dalam menjalani hidup, jangan suka mengakali atau mengelabui orang lain. Karena rezeki dari hasil mengelabui itu justru akan membawa malapetaka bagi kita sendiri," ujarnya dengan nada tenang.

Dr. Badjora mengisahkan kembali perjalanan panjang hidupnya sebagai tenaga medis.

Ia memulai karier sebagai dokter bedah sejak 1968, kemudian bertugas di Medan selama 11 tahun, dilanjutkan di Jakarta selama 10 tahun, sebelum kembali ke tanah kelahirannya pada 1970 untuk memimpin Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan.

Di mata masyarakat, ia dikenal bukan hanya sebagai dokter, tetapi juga sosok pengayom.

Ribuan pasien kurang mampu pernah ia tangani tanpa biaya, ribuan anak telah disunat secara gratis, dan banyak anak yatim ia bantu menyelesaikan pendidikan.

Namun di usia senjanya, ia justru harus menghadapi konflik keluarga terkait rumah warisan.

Ia menyebut dirinya harus meninggalkan rumah tersebut setelah adanya surat eksekusi dari pihak keluarga.

Meski demikian, ia tetap memilih tidak larut dalam amarah. Ia justru menekankan pentingnya hidup bersih dan tidak mengejar kekayaan dengan cara yang tidak benar.

"Jangan mau kaya karena korupsi. Hasil korupsi itu merusak kepercayaan. Banyak orang yang kaya, tapi tidak tenang di hari tuanya. Peliharalah rezeki yang datang dengan cara yang baik supaya kamu bahagia di hari tua," katanya.

Ia juga menyampaikan pesan dalam bahasa daerah Mandailing sebagai penegasan makna hidup yang ia pegang teguh.

"Jadi jujur ma mangoluon, so marbahagia ho di hari tuamu. Nanggo pola kayo ho, tapi marbahagia ho," ucapnya lembut.

Kini, meski tak lagi memiliki rumah yang ia tinggali puluhan tahun, Dr. Badjora meninggalkan jejak yang lebih besar: penghormatan dari masyarakat Tapanuli Bagian Selatan yang pernah ia layani dengan sepenuh hati.*

(ad)

JAKARTA — Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III DPR RI dan Komisi Kejaksaan RI.

Ia meminta perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto atas proses hukum yang tengah dijalaninya di Pengadilan Negeri Padang.

Baca Juga:

• DPR Minta Kenaikan BBM Tak Picu Lonjakan Harga Pangan

Saat ini, ia menjalani persidangan dengan nomor perkara 47/Pid.Sus-TPK/2025/PN Padang dan ditahan di Rutan Kelas II A Padang sejak Oktober 2025.

Dalam suratnya, Kamser menyebut dirinya didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 7,87 miliar berdasarkan hasil audit internal Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Namun, ia menilai metode perhitungan kerugian tersebut tidak sesuai.

"Seluruh biaya operasional, termasuk gaji karyawan dan direksi, dianggap ilegal hanya karena dinilai tidak memenuhi aspek administratif seperti dokumen perencanaan," tulis Kamser dalam surat yang dikutip Minggu (19/4/2026).

Ia menegaskan selama menjabat, dirinya membangun berbagai unit usaha Perusda dari nol, mulai dari bengkel, perdagangan hasil bumi, jasa kontraktor, hingga pembangkit listrik tenaga biomassa di Siberut.

Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran, kondisi geografis Kepulauan Mentawai, serta minimnya dukungan kebijakan menjadi tantangan besar dalam mengembangkan perusahaan daerah tersebut.

Kamser juga menyebut tidak pernah ada temuan korupsi selama masa jabatannya berdasarkan pemeriksaan berbagai lembaga, termasuk BPK, inspektorat, kepolisian, hingga auditor independen.

"Dalam semua pemeriksaan, tidak pernah ditemukan adanya korupsi dalam bentuk apa pun," ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah unit usaha yang telah dibangun justru tidak lagi beroperasi setelah dirinya tidak menjabat, bahkan kantor perusahaan disebut dalam kondisi tidak terurus saat penyidikan berlangsung.

Dalam proses persidangan, Kamser mengklaim tidak ditemukan bukti aliran dana ke dirinya maupun indikasi memperkaya diri sendiri.

Ia juga menyebut telah memenangkan praperadilan pada Desember 2025, namun perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Kamser dengan pidana 7 tahun penjara serta denda Rp 7,8 miliar subsider kurungan tambahan.

Melalui surat terbukanya, ia meminta perhatian DPR, Komisi Kejaksaan, hingga Presiden RI untuk meninjau ulang penanganan perkara tersebut.

Kamser juga mengaku mengalami tekanan psikologis dan penurunan kondisi kesehatan selama proses hukum berlangsung.

"Kasus ini bukan hanya menyangkut saya pribadi, tetapi juga menjadi pelajaran bagi para profesional agar tidak takut terlibat dalam tata kelola pemerintahan," tulisnya.

Ia berharap adanya proses hukum yang lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan bagi warga negara dalam menghadapi perkara hukum.*

(ad)

JAKARTA — Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian masyarakat telah mencapai Rp 9,1 triliun, dengan jumlah laporan yang terus meningkat hingga sekitar 1.000 pengaduan setiap hari.

Baca Juga:

• Akhirnya! BNI Janji Kembalikan Dana Jemaat Gereja Paroki Aek Nabara Rp 28 Miliar Minggu Ini

Angka ini menunjukkan eskalasi signifikan kejahatan berbasis teknologi yang menyasar masyarakat luas.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah mitigasi, termasuk pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas penipuan.

"Ada Rp 9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang akibat scam ini. Dari jumlah tersebut, IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan sekitar Rp 432 miliar," ujar Friderica dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta.

Ia menjelaskan, sebaran kasus terbanyak berasal dari Pulau Jawa dengan lebih dari 303.000 laporan, disusul wilayah Sumatera.

Modus yang paling dominan adalah penipuan transaksi belanja, disusul panggilan palsu, investasi bodong, lowongan kerja fiktif, hingga penipuan berkedok hadiah.

Indonesia Lampaui Negara Lain dalam Jumlah Laporan

OJK menyoroti tingginya intensitas laporan di Indonesia yang mencapai 1.000 kasus per hari, jauh di atas negara lain yang berkisar 150–400 laporan harian.

"Ini menunjukkan eskalasi kejahatan penipuan di Indonesia sangat tinggi," kata Friderica.

Kondisi ini diperburuk oleh lambatnya pelaporan korban.

Sekitar 80 persen laporan baru masuk lebih dari 12 jam setelah kejadian, sementara dana hasil kejahatan dapat berpindah tangan dalam waktu kurang dari satu jam.

OJK juga mengungkap bahwa pola kejahatan semakin kompleks.

Dana korban tidak hanya dipindahkan antar rekening bank, tetapi juga mengalir ke dompet digital, aset kripto, emas digital, hingga platform e-commerce.

Kondisi ini membuat proses pelacakan dan pemblokiran menjadi lebih sulit dan membutuhkan koordinasi lintas sektor secara cepat.

OJK menegaskan perlunya kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pencegahan, termasuk pemberantasan pinjaman online ilegal yang kerap menjadi pintu masuk kejahatan digital.

"Kolaborasi menjadi kunci agar masyarakat tidak terus menjadi korban," kata Friderica.*

(cb/ad)

JAKARTA — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepentingan strategis Indonesia di tengah dinamika global.

Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato dalam peringatan Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.

Baca Juga:

• Bupati Malang Lantik Anaknya Jadi Kepala Dinas, Hasto: Tidak Elok dan Abaikan Meritokrasi

Menurut dia, doktrin dan strategi pertahanan harus dilandasi cara pandang geopolitik yang kuat.

Ia mengaitkan hal tersebut dengan gagasan Presiden pertama RI, Soekarno, yang mendirikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebagai pusat pengembangan pemikiran strategis kebangsaan.

Namun, Megawati mengkritik arah perkembangan Lemhannas saat ini.

"Lemhannas jangan dipersempit maknanya hanya menjadi lembaga yang mengeluarkan sertifikat kepemimpinan," kata dia.

Menurut Presiden kelima RI itu, Lemhannas seharusnya menjadi ruang penggemblengan calon pemimpin dari berbagai latar belakang, mulai dari sipil, militer, hingga kalangan profesional dan budayawan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun kekuatan nasional yang utuh.

"Semua wajib bersatu dalam pemikiran dan cita-cita untuk Indonesia Raya," ujarnya.

Megawati juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran kolektif sebagai satu bangsa yang memiliki tujuan bersama, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Menurut dia, persatuan tersebut harus berakar pada kesadaran terhadap ruang hidup bangsa—meliputi tanah, air, dan udara—sebagai bagian dari identitas geopolitik Indonesia.*

(tb/ad)

JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tidak berdampak pada kenaikan harga bahan pokok.

Menurut Rivqy, stabilitas harga pangan harus tetap dijaga agar daya beli masyarakat tidak tergerus di tengah tekanan ekonomi.

Baca Juga:

• Harga Pangan Naik di Akhir Pekan: Daging Sapi, Beras, hingga Minyak Goreng Kompak Menguat

Ia menilai, kenaikan harga BBM saat ini hanya terjadi pada jenis dengan Research Octane Number (RON) tinggi, sehingga tidak secara langsung memicu lonjakan harga barang kebutuhan dasar.

Namun demikian, potensi efek lanjutan tetap perlu diantisipasi.

Rivqy juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang transparan terkait kebijakan energi.

Pemerintah, kata dia, perlu menjelaskan kondisi riil sektor BBM, mulai dari ketersediaan pasokan hingga beban subsidi.

"Transparansi penting agar masyarakat memahami urgensi kebijakan ini dan tidak menimbulkan kegelisahan," ujarnya.

Sebelumnya, Pertamina resmi menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi per 18 April 2026.

Berdasarkan data dari aplikasi MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) melonjak dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Dexlite yang naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara itu, harga BBM subsidi relatif tidak berubah. Pertamax (RON 92) masih dipatok Rp12.300 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter, dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Rivqy menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif, termasuk penguatan distribusi dan pengelolaan cadangan energi, agar stabilitas harga tetap terjaga.

Ia berharap kebijakan energi ke depan tetap mengedepankan perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan, di tengah dinamika global yang mempengaruhi sektor energi.*

(km/ad)

JAKARTA — Sejumlah harga bahan pangan strategis terpantau mengalami kenaikan pada Minggu, 19 April 2026.

Kenaikan terutama terjadi pada komoditas daging sapi dan minyak goreng, meski beberapa bahan pokok lainnya justru mencatat penurunan harga.

Baca Juga:

• Emas Antam Tak Bergerak Hari Ini, Harga Buyback Justru Menguat!

Sebaliknya, daging sapi kualitas II turun tipis Rp100 ke level Rp139.850 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada kelompok beras. Beras kualitas bawah I naik Rp100 menjadi Rp14.600 per kilogram.

Sementara beras kualitas medium I dan II masing-masing naik Rp50 menjadi Rp16.100 dan Rp15.950 per kilogram.

Untuk beras kualitas premium, kenaikan turut terjadi. Beras kualitas super I tercatat naik Rp100 menjadi Rp17.400 per kilogram, sedangkan super II naik Rp50 menjadi Rp16.900 per kilogram.

Harga gula juga mengalami penyesuaian. Gula pasir premium naik Rp100 menjadi Rp20.250 per kilogram, sementara gula pasir lokal naik Rp50 menjadi Rp19.150 per kilogram.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada minyak goreng. Minyak goreng curah naik Rp200 menjadi Rp20.300 per kilogram.

Adapun minyak goreng kemasan bermerek I naik Rp250 menjadi Rp23.500 per kilogram, dan kemasan bermerek II naik Rp300 menjadi Rp22.650 per kilogram.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kebijakan domestic market obligation (DMO) minimal 35 persen dinilai efektif menjaga stabilitas harga minyak goreng, khususnya produk Minyakita.

"Realisasi distribusi yang sudah melampaui 49 persen menunjukkan mekanisme berjalan baik dalam menjaga pasokan dan harga," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 17 April 2026.

Per 10 April 2026, harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp15.961 per liter, turun 5,45 persen dibandingkan akhir Desember 2025 sebelum kebijakan diterapkan.

Di tengah tren kenaikan, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga. Cabai merah keriting turun Rp350 menjadi Rp45.250 per kilogram.

Cabai rawit hijau turun Rp40 menjadi Rp48.950 per kilogram, sementara cabai rawit merah turun Rp115 menjadi Rp71.550 per kilogram.

Harga bawang juga melemah. Bawang merah ukuran sedang turun Rp1.200 menjadi Rp46.150 per kilogram, sedangkan bawang putih ukuran sedang turun Rp25 menjadi Rp39.950 per kilogram.

Untuk komoditas protein, daging ayam ras segar turun Rp1.100 menjadi Rp40.400 per kilogram. Telur ayam ras segar juga turun signifikan Rp2.500 menjadi Rp32.300 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas bawah II tercatat tidak mengalami perubahan dan tetap berada di level Rp14.550 per kilogram.

Kondisi ini menunjukkan fluktuasi harga pangan masih berlangsung dinamis, dipengaruhi oleh faktor pasokan dan distribusi di berbagai daerah.*

(bb/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stagnan pada perdagangan Minggu, 19 April 2026.

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas ukuran 1 gram tetap berada di level Rp2.884.000, tidak berubah dibandingkan hari sebelumnya.

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Ketua DPRD Se-Indonesia sebagai Patriot

Untuk ukuran lebih besar, emas 5 gram dibanderol Rp14.195.000 dan 10 gram sebesar Rp28.335.000.

Adapun emas ukuran 25 gram tercatat seharga Rp70.712.000. Sementara itu, emas ukuran 50 gram dijual Rp141.345.000 dan 100 gram Rp282.612.000.

Harga untuk pecahan besar lainnya juga tidak mengalami perubahan, yakni 250 gram Rp706.265.000, 500 gram Rp1.412.320.000, hingga 1.000 gram mencapai Rp2.824.600.000.

Meski harga jual emas tidak bergerak, harga pembelian kembali (buyback) justru mengalami kenaikan sebesar Rp22.000 menjadi Rp2.681.000 per gram.

Kenaikan ini memberi sinyal adanya permintaan yang cukup kuat di pasar sekunder.

Dalam transaksi emas batangan, pemerintah menetapkan ketentuan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas ke Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP.

Pajak tersebut akan langsung dipotong dan disertakan dalam bukti transaksi resmi.

Stabilnya harga emas Antam di tengah kenaikan buyback menunjukkan pasar masih menunggu sentimen global, termasuk pergerakan dolar Amerika Serikat dan kebijakan suku bunga bank sentral, yang kerap memengaruhi harga logam mulia.

Daftar Harga Emas Antam 19 April 2026
0,5 gram: Rp1.492.000
1 gram: Rp2.884.000
2 gram: Rp5.708.000
3 gram: Rp8.537.000
5 gram: Rp14.195.000
10 gram: Rp28.335.000
25 gram: Rp70.712.000
50 gram: Rp141.345.000
100 gram: Rp282.612.000
250 gram: Rp706.265.000
500 gram: Rp1.412.320.000
1.000 gram: Rp2.824.600.000*

(bi/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak masyarakat menghapus stigma dan diskriminasi terhadap anak dengan down syndrome dalam peringatan Hari Down Syndrome Dunia 2026 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Sabtu, 18 April 2026.

Staf Ahli I Tim Penggerak PKK Sumut, Titiek Sugiharti, mengatakan anak dengan down syndrome memiliki potensi yang sama untuk berkembang jika mendapat dukungan yang tepat.

Baca Juga:

• Akhirnya! BNI Janji Kembalikan Dana Jemaat Gereja Paroki Aek Nabara Rp 28 Miliar Minggu Ini

Menurut dia, upaya menciptakan lingkungan inklusif tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan keluarga dan masyarakat.

PKK, kata dia, terus mendorong penguatan peran keluarga dalam pengasuhan, stimulasi, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

"Kita ingin memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sentra Bahagia Kementerian Sosial, Teguh Supriono, menilai peringatan ini harus menjadi lebih dari sekadar seremoni. Ia menekankan pentingnya aksi nyata dalam pendampingan anak dan keluarga.

"Anak-anak down syndrome memiliki hak yang sama untuk belajar, bermain, dan berkarya. Mereka tidak untuk dikasihani, tetapi diberi kesempatan," kata Teguh.

Ia juga mengakui keterbatasan fasilitas yang dimiliki Sentra Bahagia saat ini, namun berharap ke depan jangkauan layanan dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas P3AKB Sumut Dwi Endah Purwanti serta Ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Umi Idayanti.

Peringatan ini juga diisi dengan penampilan anak-anak down syndrome, mulai dari bermain musik djembe, pembacaan puisi, hingga bernyanyi.

Penampilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa mereka memiliki bakat dan kemampuan yang perlu didukung.

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa inklusivitas bukan sekadar wacana, melainkan komitmen bersama untuk membuka ruang yang setara bagi semua anak.*

(ad)

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mengakui adanya kelengahan dalam kasus dugaan penggelapan dana anggota Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, senilai sekitar Rp 28 miliar.

Perseroan menyebut, kasus tersebut tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga berdampak pada BNI.

Baca Juga:

• Akhirnya! BNI Janji Kembalikan Dana Jemaat Gereja Paroki Aek Nabara Rp 28 Miliar Minggu Ini

"BNI termasuk yang dirugikan dalam kejadian ini. Kami telah melakukan verifikasi awal dan koordinasi dengan aparat hukum," ujar Munadi dalam konferensi pers daring, Minggu (19/4/2026).

Munadi menjelaskan, kasus ini pertama kali terdeteksi pada Februari 2026 melalui audit internal.

Ia menegaskan, praktik tersebut dilakukan oleh oknum individu di luar sistem dan kewenangan resmi perbankan.

Menurut dia, produk investasi yang ditawarkan pelaku tidak tercatat dalam sistem operasional BNI dan bukan merupakan layanan resmi bank.

"Transaksi ini tidak masuk sistem, sehingga secara korporasi BNI tidak mengetahui aktivitas tersebut sampai ditemukan dalam audit internal," kata Munadi.

Meski demikian, BNI menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pengembalian dana nasabah.

Perseroan telah mengembalikan dana sebesar Rp 7 miliar sebagai tahap awal, sementara sisa dana akan diselesaikan dalam waktu dekat melalui mekanisme hukum yang disepakati para pihak.

"Pengembalian dilakukan secara bertahap dan dituangkan dalam perjanjian hukum agar memberikan kepastian bagi semua pihak," ujarnya.

BNI menegaskan dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi tetap aman dan tidak terdampak kasus ini.

Direktur Network & Retail Funding BNI, Rian Eriana Kaslan, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penawaran investasi di luar kanal resmi perbankan.

"Kami mengimbau masyarakat memastikan setiap transaksi dilakukan melalui saluran resmi dan menghindari iming-iming bunga tinggi yang tidak wajar," kata Rian.

Berdasarkan penyelidikan, kasus ini diduga bermula sejak 2019 ketika tersangka menawarkan produk investasi fiktif bernama "Deposito Investment" kepada jemaat gereja.

Produk tersebut menjanjikan imbal hasil hingga 8 persen per tahun, jauh di atas rata-rata bunga perbankan yang berkisar 3–4 persen.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rahmat Budi Handoko, menyebut produk tersebut tidak pernah ada dalam sistem resmi bank.

Untuk meyakinkan korban, tersangka diduga memalsukan dokumen, termasuk bilyet deposito dan tanda tangan nasabah, serta mengalihkan dana ke rekening pribadi, keluarga, dan perusahaan miliknya.

BNI menyatakan akan terus mengawal penyelesaian kasus ini hingga tuntas, sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal dan literasi keuangan masyarakat guna mencegah kejadian serupa.*

(km/ad)

JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memastikan proses pengembalian dana milik anggota Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Labuhanbatu, Sumatera Utara, terus berjalan dan ditargetkan rampung dalam pekan ini.

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, mengatakan penyelesaian dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan aspek kehati-hatian dan kepastian hukum.

Baca Juga:

• Gempa M 5,6 Guncang Nias Utara Dini Hari, Warga Sempat Panik dan Terbangun

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penggelapan dana umat senilai sekitar Rp28 miliar yang sebelumnya dilaporkan ke Polda Sumatera Utara.

Dana tersebut diduga diselewengkan melalui skema investasi fiktif oleh oknum yang tidak lagi bekerja di institusi perbankan.

Munadi menjelaskan, mekanisme pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum antara BNI dan pihak CU Paroki Aek Nabara.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan proses berjalan transparan dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Sejak kasus mencuat pada Februari 2026, BNI disebut telah menyalurkan sebagian dana sebagai bentuk iktikad baik.

Proses selanjutnya kini difokuskan pada penyelesaian penuh dengan tetap memperhatikan aspek legalitas.

"Sejak awal, BNI tidak tinggal diam. Kami terus menjalankan proses penyelesaian secara hati-hati agar hasilnya tidak hanya cepat, tetapi juga sah secara hukum," kata Munadi.

BNI menegaskan bahwa produk investasi yang digunakan dalam kasus tersebut bukan bagian dari layanan resmi perseroan.

Seluruh aktivitas dilakukan oleh individu di luar sistem operasional bank.

Menurut BNI, seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi tetap aman dan tidak terdampak oleh kasus tersebut.

Selain menyelesaikan pengembalian dana, BNI menyatakan akan memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Baca Juga:

• KPK Ingatkan Bahaya Kejahatan Korporasi, Pasar Modal Dinilai Kian Rentan Disalahgunakan

Perseroan menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum hingga tuntas serta memastikan perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas utama.*

(km/ad)

Kode ini menjadi bentuk apresiasi kepada pemain yang aktif bermain game besutan Garena tersebut setiap hari.

Baca Juga:

• Komdigi Tunda Sistem Rating IGRS Usai Dugaan Kebocoran Data Game, Tunggu Hasil Investigasi

Namun, kode hanya berlaku dalam waktu terbatas dan dapat diklaim satu kali untuk setiap akun.

Pemain dapat menukarkan kode redeem melalui situs resmi Garena Free Fire dengan login menggunakan akun Google, Facebook, Apple, VK, atau Twitter/X.

Setelah itu, kode dapat dimasukkan untuk mendapatkan hadiah secara langsung.

Kode redeem FF terdiri dari kombinasi 12 hingga 16 karakter huruf kapital dan angka.

Berikut beberapa kode redeem Free Fire terbaru 19 April 2026 yang masih bisa diklaim:

INCURMDN2026, BURUBERKAHFF, BANSOSATMIN1, FFBATTLERSH1,
FF2026APR02B, FF2026APR03C, FF2026APR06F, FF2026APR07G,
FF2026APR08H, FF2026APR09I, FF2026APR17Q, FF2026APR18R,
FF2026APR19S, FF2026APR20T, FF2026APR21U, FFNSGFINAL26,
FFNSGFSPRG26, FFNSSPRING26, H2QXKNB65JV9, XD497ZNQE4EJ,
FF2026APR22V, FF2026APR23W, FF2026APR24X, FF2026APR25Y,
FF2026APR10J, FF2026APR11K, FF2026APR12L, FF2026APR13M,
FF2026APR14N, FF2026APR15O, FF2026APR16P, FF2026APR26Z,
FF2026APR271, FF2026APR282, FF2026APR04D, FF2026APR05E,
FF2026APR293, FF2026APR304, FF2026APR01A.

Pemain diimbau segera menukarkan kode tersebut sebelum masa berlaku habis karena berpotensi tidak dapat digunakan kembali setelah kuota penuh atau kedaluwarsa.*

(di/ad)

ACEH BESAR – Madrasah Tsanawiyah (MTs) Baitul Arqam menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) bertema "Mengajar dengan Hati, Menyemai Cinta di Madrasah" pada 17–19 April 2026.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Cut Mutia I Pusjar SKMK LAN Batoh dan diikuti 26 guru dari MTs Baitul Arqam, MTs Darul Aman Tungkop, dan MTs Fauzul Kabir Jantho.

Baca Juga:

• Ini Rekomendasi 12 Tempat Wisata Alam di Karo untuk Libur Akhir Pekan!

Bimtek ini dirancang untuk memperkuat kapasitas guru dalam mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis cinta sesuai KMA 1503 Tahun 2025.

Selama tiga hari, peserta memperoleh 24 jam pelajaran dengan materi penguatan growth mindset, konsep deep learning, pemetaan pembelajaran berbasis Panca Cinta, hingga praktik penyusunan modul ajar berbasis kecerdasan buatan (AI).

Rosyidah Lubis menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran guru, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga pendidik nilai kemanusiaan dan spiritualitas.

Ia menyebut pendekatan KBC penting dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, berempati, dan peduli terhadap lingkungan.

Adapun konsep Panca Cinta yang menjadi inti kurikulum meliputi cinta kepada Allah dan Rasul, cinta ilmu, cinta alam, cinta diri dan sesama, serta cinta tanah air.

Kegiatan ini akan ditutup pada 19 April 2026 di Pantai Riting, Aceh Besar, dengan pembelajaran luar ruang yang menekankan praktik langsung nilai cinta lingkungan.

"Penutupan di Pantai Riting bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari pembelajaran. Peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mempraktikkan nilai cinta lingkungan secara langsung," ujar Rosyidah Lubis.*

(ad)

NIAS UTARA - Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah barat daya Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, pada Minggu (19/4/2026) pukul 03.06 WIB.

Getaran gempa yang cukup kuat membuat warga di sejumlah wilayah terbangun dari tidur dini hari.

Baca Juga:

• Dana Umat Rp 28 Miliar Diduga Digelapkan Eks Pejabat Bank BUMN, Suster Natalia Akui Tanggung Beban Moral yang Berat

Pelaksana Tugas Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, menjelaskan episenter gempa berada di koordinat 1,11° Lintang Utara dan 97,02° Bujur Timur, atau sekitar 52 kilometer barat daya Nias Utara, dengan kedalaman 17 kilometer.

"Gempa ini tergolong dangkal dan dipicu oleh aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia," kata Rahmat dalam keterangan resmi.

BMKG menyebut mekanisme gempa menunjukkan pergerakan naik (thrust fault), yang umum terjadi di zona tumbukan lempeng aktif di wilayah barat Sumatera.

Getaran gempa dirasakan cukup kuat di beberapa daerah.

Di Gunungsitoli, intensitas mencapai skala V MMI, yang berarti guncangan dirasakan hampir seluruh warga dan banyak orang terbangun.

Sementara di Nias Barat, Nias Utara, dan Tapanuli Tengah, intensitas tercatat pada skala IV MMI, di mana getaran terasa jelas di dalam rumah.

BMKG juga mencatat adanya satu kali gempa susulan dengan magnitudo 3,7 hingga pukul 03.40 WIB.

Aktivitas susulan tersebut masih dalam kategori wajar untuk gempa tektonik di zona subduksi.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

BMKG menegaskan bahwa informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi lembaga tersebut.*

(sp/ad)