Dari total temuan tersebut, sekitar Rp3,17 miliar telah dikembalikan ke kas daerah. Sementara berdasarkan pemberitaan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2025, masih terdapat Rp4.431.673.699 atau sekitar Rp4,43 miliar yang belum dikembalikan.

Baca Juga:

• Cek Daftar 6 Wilayah Medan Baru yang Terdampak Pemadaman Listrik PLN Kamis Siang

Dalam proses penyelidikan itu, Kejati Sumut sebelumnya menyatakan tidak menutup kemungkinan memanggil sejumlah pihak, termasuk Ali Sipahutar yang ketika itu menjabat Sekretaris DPRD Kota Medan.

LKK Sumut kemudian mempertanyakan pengangkatan Ali sebagai Sekretaris DPRD Sumut. Ketua Umum LKK Sumut Rasyid Siddiq meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan persoalan kelebihan pembayaran tersebut ditangani sesuai ketentuan.

"Ini ironi birokrasi yang memuakkan, bagaimana bisa pejabat yang meninggalkan beban dugaan korupsi Rp4,4 miliar di Medan justru diberi hadiah jabatan Sekwan DPRD Sumut?" kata Rasyid dalam pernyataannya.

LKK Sumut juga mendesak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Utara mengevaluasi jabatan Ali Sipahutar. Selain itu, mereka meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas tersebut.

Rasyid turut meminta agar sisa uang yang berdasarkan temuan audit belum dikembalikan segera ditindaklanjuti. LKK Sumut juga mendorong adanya audit investigatif untuk memperjelas penggunaan anggaran dan pihak yang bertanggung jawab.

Selain menyampaikan desakan, LKK Sumut menyatakan telah menyiapkan aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Rabu (16/9/2026). Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, termasuk pengusutan dugaan penyimpangan perjalanan dinas dan penelusuran sisa kelebihan pembayaran.

LKK Sumut juga meminta BPK RI melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap persoalan tersebut. Menurut mereka, tindak lanjut atas temuan audit diperlukan untuk memastikan pengelolaan uang daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, temuan BPK dan penyelidikan Kejati Sumut terkait kelebihan pembayaran perjalanan dinas tidak dengan sendirinya membuktikan Ali Sipahutar melakukan tindak pidana korupsi. Status pidana dan tanggung jawab setiap pihak masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Ali Sipahutar sendiri pada Maret 2026 dilantik sebagai Sekretaris DPRD Sumatera Utara setelah sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Medan.

Hingga kini, desakan LKK Sumut menjadi bagian dari perkembangan polemik terkait tindak lanjut temuan kelebihan pembayaran perjalanan dinas DPRD Medan. Proses hukum dan pemeriksaan atas perkara tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai tahapan yang berlaku.* (dh)

Dalam kesempatan tersebut, Surya membacakan amanat Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Dalam amanatnya, transportasi disebut tidak hanya berkaitan dengan kendaraan dan infrastruktur, tetapi juga menjadi penghubung antarpulau, kota dengan desa, serta sentra produksi dengan pasar.

Baca Juga:

• "Ini Negara, Gak Ada Kawan!": Prabowo Buka-bukaan Serahkan Eks Timses Dadan Hindayana ke Kejaksaan

Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan layanan transportasi tetap menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kita harus memperkuat angkutan massal perkotaan agar transportasi publik menjadi pilihan yang semakin layak dan menarik. Kita harus membangun integrasi antarmoda agar perjalanan dari pintu ke pintu menjadi lebih mudah. Dan kita harus memperbaiki sistem logistik agar konektivitas benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian," kata Dudy dalam amanat yang dibacakan Surya.

Selain pembangunan konektivitas, transformasi digital juga menjadi perhatian dalam sektor perhubungan. Teknologi diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan agar lebih transparan dan efektif.

Dudy mengatakan pemanfaatan teknologi harus memberikan dampak nyata, mulai dari meningkatkan keselamatan perjalanan, kepatuhan hingga membuat sistem logistik lebih tertib.

"Namun, secanggih apapun teknologi, ujung dari pelayanan publik tetap manusia. Aplikasi, sistem pengawasan, infrastruktur terbaik, pada akhirnya berpulang kepada integritas, kepedulian, dan keberanian kita mengambil keputusan yang benar," ujarnya.

Dalam amanat tersebut, Dudy juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan insan perhubungan yang tetap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, banyak tugas di sektor perhubungan berlangsung ketika sebagian besar masyarakat tidak melihat secara langsung prosesnya. Mulai dari pemeriksaan landasan, pengawasan pergerakan kapal, pengaturan persinyalan kereta, pemeriksaan kendaraan hingga pengelolaan terminal, stasiun, pelabuhan dan bandar udara.

Petugas perhubungan juga tetap berada di lapangan ketika terjadi bencana maupun kecelakaan untuk memastikan layanan dan keselamatan masyarakat tetap tertangani.

"Pekerjaan kita sering kali berlangsung ketika sebagian besar masyarakat tidak melihatnya. Ketika orang lain tidur, ada petugas yang memeriksa landasan. Ada yang mengawasi pergerakan kapal. Ada yang memastikan persinyalan kereta bekerja. Ada yang memeriksa kendaraan. Ada yang mengatur navigasi dan lalu lintas," kata Dudy.

Momentum Harhubnas 2026 tersebut menjadi pengingat mengenai pentingnya peran sektor transportasi dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi.

Penguatan konektivitas antarmoda, peningkatan keselamatan, digitalisasi pengawasan serta pelayanan hingga wilayah 3T menjadi bagian dari arah pengembangan sektor perhubungan yang disampaikan dalam peringatan tersebut.* (dh)

Di tengah persidangan tersebut, pegiat media sosial Arif Wicaksono menyoroti ketidakhadiran Jokowi di ruang sidang. Arif kemudian mengaitkan ketidakhadiran itu dengan kunjungan Jokowi ke Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menemui warga terdampak gempa.

Baca Juga:

• Pede Bakal Menang Lagi Dokter Tifa Optimistis Eksepsi Keduanya Dikabulkan Hakim, Siap Bongkar 712 Dokumen di Persidangan

Arif juga menyampaikan kritik melalui pernyataannya mengenai posisi Jokowi yang sedang berada di lokasi pengungsian ketika persidangan perkara tersebut berlangsung.

"Ijazahnya yang nunggu di pengadilan, yang punya ijazah malah nginep di tenda," katanya.

Pernyataan Arif tersebut merupakan pandangannya terhadap ketidakhadiran Jokowi dalam persidangan. Ketidakhadiran Jokowi sendiri tidak secara otomatis menentukan jalannya proses hukum yang sedang berlangsung di PN Jakarta Timur.

Pada hari yang sama, Roy Suryo menjalani sidang perdana dalam perkara dugaan fitnah yang berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Agenda sidang berupa pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Sementara itu, Dokter Tifa menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota perlawanan atau eksepsi atas dakwaan JPU. Sebelumnya, dia menyatakan optimistis nota perlawanan keduanya dapat kembali dikabulkan majelis hakim.

Dokter Tifa menyebut surat dakwaan yang telah diperbaiki jaksa dinilai tidak jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Dia juga mengatakan timnya telah menyiapkan sejumlah dokumen yang menurutnya akan digunakan dalam proses persidangan.

Polemik mengenai dokumen akademik Jokowi telah berlangsung cukup lama dan kini bergulir melalui proses hukum. Pihak Jokowi melalui kuasa hukumnya menyatakan ijazah tersebut asli, sementara Roy Suryo dan Dokter Tifa menghadapi perkara pidana terkait pernyataan mereka mengenai isu tersebut.

Di sisi lain, Jokowi pada waktu yang sama berada di Pulau Palue untuk menemui masyarakat terdampak gempa Flores. Berdasarkan informasi Pemerintah Kabupaten Sikka, Jokowi tiba di Maumere pada Rabu (16/9/2026), kemudian melanjutkan perjalanan menuju Palue menggunakan kapal motor dan mengunjungi lokasi pengungsian.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi berdialog dengan warga, meninjau sejumlah kerusakan akibat gempa, serta menyerahkan bantuan secara simbolis. Jokowi juga dijadwalkan bermalam di lokasi pengungsian bersama masyarakat di Desa Rokirole.

Warga Palue menyampaikan sejumlah persoalan kepada Jokowi, termasuk kebutuhan perbaikan rumah yang rusak akibat gempa agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Sementara itu, proses persidangan Roy Suryo dan Dokter Tifa tetap berjalan sesuai agenda masing-masing di PN Jakarta Timur. Argumentasi pihak jaksa dan terdakwa selanjutnya akan diuji melalui tahapan hukum yang berlaku.* (fj/dh)

Razia melibatkan Pasukan Brimob I Korbrimob Polri, Kodim 0203/LKT, Polres Binjai dan BNNK Binjai. Kegiatan dipimpin langsung Kalapas Kelas IIA Binjai bersama jajaran pejabat struktural.

Baca Juga:

• Jajaran Binadik Lapas Labuhan Ruku Sosialisasikan Bantuan Hukum, WBP Diberi Kebebasan Memilih Pendamping

Pemeriksaan dilakukan secara humanis, teliti dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Kalapas Kelas IIA Binjai mengatakan razia gabungan tersebut merupakan bagian dari komitmen mewujudkan Lapas Bersinar atau bersih dari narkoba. Kegiatan juga menjadi upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, terutama peredaran handphone, pungutan liar (pungli) dan narkoba atau Halinar.

Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan narkoba di dalam blok hunian. Namun, sejumlah barang yang dilarang berada di kamar warga binaan ditemukan dan diamankan.

Barang-barang tersebut antara lain peralatan yang dinilai berpotensi membahayakan keamanan. Seluruh barang yang diamankan kemudian didata untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai ketentuan.

Razia berlangsung aman, tertib dan kondusif. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari warga binaan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Lapas Binjai berharap kegiatan razia gabungan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) di Kota Binjai. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas.

Melalui kegiatan pemeriksaan rutin dan kerja sama lintas instansi, Lapas Kelas IIA Binjai terus memperkuat upaya pencegahan peredaran narkoba serta gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam program Presiden Menjawab yang disiarkan pada Rabu (16/9/2026). Dia menyampaikan hal itu saat menjelaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi tanpa membedakan latar belakang kedekatan politik.

Baca Juga:

• Viral Aksi Seskab Teddy 'Usir' Pejabat LRT dari Gerbong Utama, Begini Suasana Panas Peresmian LRT Manggarai

Dadan Hindayana sebelumnya menjabat sebagai Kepala BGN. Namanya kemudian terseret dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditangani aparat penegak hukum.

Prabowo menggunakan kasus tersebut sebagai contoh bahwa hubungan politik maupun kedekatan personal tidak menjadi alasan untuk memberikan perlakuan khusus dalam proses hukum.

Selain Dadan, Prabowo juga menyinggung penanganan aset Hotel Sultan yang dikelola PT Indobuildco. Presiden mengatakan Presiden Direktur PT Indobuildco Pontjo Sutowo merupakan salah satu orang yang dikenalnya secara pribadi.

"Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara," kata Prabowo.

Prabowo juga menceritakan kebijakan yang diterapkannya sejak menjabat Menteri Pertahanan pada 2019. Dia mengaku meminta keluarga dan orang-orang dekatnya tidak mencari proyek bisnis di Kementerian Pertahanan untuk menghindari konflik kepentingan.

"Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulkan semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Menurut Prabowo, prinsip serupa diterapkannya setelah menjadi Presiden. Dia mengatakan kader Partai Gerindra juga telah diingatkan agar tidak mengandalkan posisi politik untuk menghindari proses hukum apabila melakukan pelanggaran.

"Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati dari Gerindra yang ditangkap, berapa wali kota, dan sebagainya," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan kebijakan pemerintahan harus diarahkan pada kepentingan negara dan masyarakat. Dia mengatakan kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal," pungkasnya.

Pernyataan Prabowo tersebut menjadi bagian dari penjelasannya mengenai komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum dan penanganan dugaan korupsi. Proses hukum terhadap pihak-pihak yang terseret perkara tetap berjalan sesuai kewenangan lembaga penegak hukum.* (tp/dh)

Optimisme itu disampaikan Dokter Tifa saat menjalani sidang di PN Jakarta Timur, Kamis (17/9/2026). Menurutnya, isi surat dakwaan yang diperbaiki jaksa penuntut umum (JPU) dinilai tidak jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya.

Baca Juga:

• Panas di PN Jaktim Jelang Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa, Pendukung Bentangkan Spanduk 'Adili Jokowi'

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dokter Tifa dalam perkara pertama. Dalam putusan sela pada 23 Juli 2026, hakim menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum dan memerintahkan berkas perkara beserta barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum.

Setelah putusan tersebut, jaksa kembali melimpahkan perkara Dokter Tifa ke PN Jakarta Timur pada 28 Juli 2026. Perkara tersebut kemudian kembali tercatat dengan nomor 354/Pid.B/2026/PN Jkt Tim.

Dokter Tifa kemudian kembali mengajukan nota perlawanan terhadap surat dakwaan yang telah diperbaiki JPU.

Dia menjelaskan terdapat perbedaan mekanisme persidangan kali ini. Jika sebelumnya putusan sela diberikan setelah pembacaan eksepsi, keputusan atas nota perlawanan kedua disebut akan disampaikan pada akhir persidangan.

"Persoalannya, yang harus dipahami oleh masyarakat secara luas adalah bahwa keputusan untuk diterimanya nota perlawanan kedua kami ini baru akan diberikan di akhir sidang," katanya.

Menurut Dokter Tifa, mekanisme tersebut memungkinkan perkara lebih cepat masuk ke tahap pembuktian apabila eksepsi yang diajukannya tidak diterima oleh majelis hakim.

Meski demikian, dia mengatakan tetap siap mengikuti proses persidangan. Dokter Tifa juga menyebut timnya telah meneliti ratusan dokumen yang akan digunakan dalam pembelaan terkait perkara tersebut.

"Jadi dengan itu kita bersemangat, ya, karena kita akan menjadi penegak kebenaran. Kita akan bongkar 709 dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti. Tambah ya, jadi malah 712 dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, kita akan bongkar satu demi satu," ujar Dokter Tifa.

Dia sebelumnya menyebut timnya telah meneliti 709 dokumen dan jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 712 dokumen. Selain itu, timnya mengaku telah memeriksa keterangan dari 148 saksi.

Perkara yang dihadapi Dokter Tifa berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi. JPU sebelumnya mendakwa Dokter Tifa dengan sejumlah pasal terkait dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan pelanggaran ketentuan informasi elektronik.

Polemik mengenai dokumen akademik Jokowi tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum. Argumentasi pihak penuntut umum dan pembelaan terdakwa akan diuji melalui tahapan persidangan di PN Jakarta Timur.

Putusan mengenai nota perlawanan kedua Dokter Tifa selanjutnya menjadi kewenangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut.* (in/dh)

Sejumlah pendukung terlihat berkumpul di sekitar area PN Jakarta Timur sebelum persidangan dimulai. Spanduk tersebut juga menarik perhatian pengendara yang melintas di sekitar gedung pengadilan.

Baca Juga:

• Lawan Balik Dakwaan Jaksa Dokter Tifa Siap Bacakan Eksepsi Kasus Tudingan Ijazah Jokowi

Sementara itu, Dokter Tifa juga menjalani persidangan pada hari yang sama. Agenda sidangnya yakni pembacaan perlawanan atau eksepsi terhadap dakwaan JPU dan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB.

Dokter Tifa sebelumnya didakwa dengan sejumlah pasal terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam perkara yang berkaitan dengan tudingan mengenai ijazah Jokowi.

Dalam dakwaan primer, JPU mendakwa Dokter Tifa menggunakan Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara dakwaan subsidair menggunakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dokter Tifa juga didakwa dengan pasal terkait informasi elektronik dalam dakwaan subsidair berikutnya, yakni Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Usai dakwaan dibacakan dalam persidangan sebelumnya, Dokter Tifa menyatakan akan mengajukan eksepsi bersama tim penasihat hukumnya.

Sementara Roy Suryo menghadapi sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan fitnah terkait pernyataannya mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Menjelang sidang, Roy menyatakan telah menyiapkan sejumlah alat bukti dan saksi yang menurutnya akan disampaikan dalam proses persidangan.

Polemik mengenai keaslian dokumen akademik Jokowi telah berlangsung dan melibatkan sejumlah pihak. Pihak Jokowi melalui kuasa hukumnya menyatakan ijazah tersebut asli, sedangkan sejumlah pihak lain menyampaikan klaim berbeda yang kini menjadi bagian dari proses hukum.

Spanduk "Adili Jokowi" yang dibentangkan pendukung merupakan bentuk aspirasi kelompok yang hadir di lokasi persidangan. Belum ada keterangan resmi yang mengaitkan pembentangan spanduk tersebut dengan keputusan atau proses hukum dalam perkara Roy Suryo maupun Dokter Tifa.

Persidangan Roy Suryo dan Dokter Tifa selanjutnya akan berlangsung di PN Jakarta Timur sesuai agenda masing-masing. Proses hukum tersebut menjadi forum bagi jaksa dan pihak terdakwa untuk menyampaikan argumentasi serta bukti berdasarkan ketentuan yang berlaku.* (in/dh)

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara. Menurutnya, dana dalam jumlah besar sebaiknya diarahkan untuk kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• Daftar Lengkap Harga Pangan Nasional 17 September 2026: Dari Bawang, Beras, hingga Daging Sapi

Menurut Prabowo, efisiensi anggaran tidak hanya menyasar penyelenggaraan pertandingan internasional. Pemerintah juga mengevaluasi berbagai kegiatan seremonial dan operasional di lingkungan kementerian serta lembaga negara.

Sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian antara lain perayaan hari ulang tahun instansi, seminar, focus group discussion (FGD), kunjungan kerja hingga berbagai kebutuhan pendukung kegiatan pemerintahan.

Prabowo menilai penghematan dari berbagai kegiatan tersebut dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan yang dinilai lebih mendesak, termasuk penanganan dan mitigasi bencana.

"Jadi hal-hal semacam itu ternyata kita bisa menghemat banyak. Seminar, FGD, kunjungan kerja, luar biasa," kata Prabowo.

Dia kemudian memaparkan besarnya efisiensi anggaran yang menurutnya berhasil dilakukan pemerintah pada tahap awal masa kepemimpinannya. Prabowo menyebut penghematan pada 2025 mencapai sekitar Rp300 triliun.

"Di bulan, di tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama saya mimpin, 2025 saya kita bisa menghemat Rp300 triliun. Anda bayangkan, Rp300 triliun," ujarnya.

Prabowo mengatakan penghematan tersebut berasal dari berbagai komponen belanja, mulai dari pembelian alat tulis, percetakan, suvenir, sewa gedung hingga kebutuhan rapat dan seminar.

"Biaya pembelian alat tulis, percetakan, suvenir ya, sewa gedung, peralatan, rapat, seminar dan sejenis kajian kita banyak sekali yang kita hemat," pungkasnya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah melakukan efisiensi belanja negara. Pemerintah mengarahkan penggunaan anggaran agar lebih selektif dan diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.* (bp/dh)

Mengutip data PIHPS yang dikelola Bank Indonesia, harga tersebut merupakan harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional yang dipantau hingga pukul 10.30 WIB.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini: Cabai Merah Keriting Melonjak Nyaris 100 Persen Jadi Rp122.500 per Kg

Untuk komoditas cabai, harga cabai merah besar tercatat Rp46.100 per kg, cabai merah keriting Rp60.650 per kg, sedangkan cabai rawit hijau Rp58.150 per kg. Harga daging ayam ras segar berada di level Rp41.250 per kg, sementara daging sapi kualitas I Rp153.300 per kg dan kualitas II Rp145.000 per kg.

Harga gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.150 per kg dan gula pasir lokal Rp18.900 per kg. Sementara minyak goreng curah berada di level Rp20.300 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp23.550 per liter dan bermerek II Rp23.700 per liter.

Harga telur ayam ras yang menjadi salah satu komoditas pangan yang dipantau PIHPS berada di level Rp28.900 per kg.

Pergerakan harga sejumlah bahan pangan tersebut menjadi salah satu indikator yang diperhatikan masyarakat dan pemerintah dalam memantau perkembangan harga kebutuhan pokok secara nasional.* (an/dh)

Data tersebut kembali menjadi sorotan setelah pegiat media sosial Jhon Sitorus mempertanyakan penanganan warga terdampak bencana di NTT. Dia menilai meninggalnya warga ketika berada di pengungsian perlu mendapat perhatian serius.

Baca Juga:

• Sebulan Usai Gempa di Palue, Jokowi Datang Dengarkan Keluhan Warga dan Bermalam di Tenda Pengungsian

Jhon juga mempertanyakan apakah penanganan bencana di NTT mendapat perhatian yang sama dibandingkan daerah lain. Dia mengaitkan kondisi tersebut dengan lokasi NTT yang berada di luar Pulau Jawa.

"Apa karena NTT bukan pulau Jawa? Apa karena NTT tidak dianggap begitu penting untuk bonus politik? Siapapun kalian, tolong lihat sebentar NTT," katanya.

Selain korban meninggal, BNPB mencatat sebanyak 1.603 orang mengalami luka-luka akibat gempa. Hingga kini, masih ada 46.461 warga yang berada di pengungsian.

Jumlah pengungsi tersebut sebenarnya telah menurun dibandingkan kondisi sebelumnya. BNPB menyebut jumlah warga yang mengungsi sempat mencapai lebih dari 150 ribu orang.

"Saat ini pengungsi itu sudah jauh turun, yang kemarin-kemarin sampai 150 ribu lebih, sekarang hanya 46.461 jiwa," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, dikutip Antara.

Meski jumlah pengungsi telah berkurang, puluhan ribu warga masih harus bertahan di tempat pengungsian karena sejumlah rumah belum dapat ditempati kembali.

BNPB juga masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap kerusakan rumah di tujuh kabupaten terdampak. Per 7 September 2026, sebanyak 51.591 rumah telah diverifikasi dari total 102.384 unit data awal.

Dampak gempa juga terlihat dari kerusakan fasilitas umum. Berdasarkan data yang menjadi dasar laporan tersebut, sebanyak 103.427 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda.

Selain rumah, kerusakan dilaporkan terjadi pada 712 fasilitas pendidikan, 558 rumah ibadah, 157 fasilitas kesehatan dan 685 unit kantor. Sebanyak 1.175 titik jalan serta 50 fasilitas irigasi juga tercatat terdampak.

Kerusakan tersebut membuat proses pemulihan tidak hanya berfokus pada kebutuhan dasar pengungsi, tetapi juga perbaikan hunian dan fasilitas publik yang rusak.

Sejak fase tanggap darurat, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan sejumlah kementerian serta lembaga telah menyalurkan bantuan berupa personel, logistik dan peralatan untuk menangani dampak gempa.

Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan dari gudang logistik di Kupang, termasuk dukungan dapur umum dan pelayanan psikososial bagi masyarakat terdampak.

Dalam perkembangan berikutnya, penanganan bencana mulai diarahkan pada tahap pemulihan. Pemerintah menyiapkan dukungan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan setelah seluruh proses pendataan, verifikasi dan validasi selesai.

Sementara itu, masih adanya puluhan ribu warga di pengungsian membuat kebutuhan terhadap layanan dasar, hunian sementara, kesehatan dan bantuan kemanusiaan masih menjadi bagian dari penanganan pascagempa di NTT.

Kritik Jhon Sitorus mengenai penanganan korban merupakan pandangannya terhadap situasi bencana. Sementara angka korban, pengungsi dan kerusakan dalam laporan ini merujuk pada data BNPB yang disebut dalam sumber.* (fj/dh)

Potongan video itu diunggah ulang oleh akun Threads @zulhilmi.yahya dan kemudian mendapat beragam respons dari warganet. Dalam rekaman tersebut, Teddy terlihat berinteraksi dengan sejumlah pejabat yang sebelumnya berada di dalam gerbong bersama Prabowo.

Baca Juga:

• "Bukan Anak Menteri Lagi, Bebas Asbun!" Anak Purbaya Sentil Keras Gaji Kecil, Kerja Nonstop, hingga Singgung Bawahan Korup

Namun, hingga laporan ini ditulis, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan Teddy meminta para pejabat tersebut berpindah dari gerbong utama.

Kehadiran Iwan Takwin dan Aditia Kesuma Negara dalam rangkaian peresmian LRT Jakarta tercatat dalam agenda kegiatan. Dalam sambutannya di Stasiun LRT Manggarai, Prabowo juga menyapa sejumlah pejabat, termasuk kedua direktur utama tersebut.

Pada kegiatan tersebut, Prabowo didampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

Peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai dilakukan Prabowo pada Rabu (16/9/2026). Sebelum peresmian, Prabowo juga menjajal langsung perjalanan LRT bersama Pramono Anung dan sejumlah pejabat.

Potongan video yang beredar tidak hanya menyoroti tindakan Teddy. Ekspresi Pramono Anung dan Prabowo dalam rekaman tersebut juga menjadi perhatian pengunggah dan warganet.

Akun @zulhilmi.yahya menyebut Pramono terlihat menunjukkan ekspresi tertentu ketika sejumlah pejabat diminta meninggalkan gerbong. Namun, penilaian mengenai ekspresi tersebut merupakan interpretasi pengunggah dan belum disertai keterangan resmi dari Pramono maupun Prabowo.

"Jelas aja Pramono Anung keliatan kesel. Para petinggi LRT yang udah berjasa bikin LRT kok diusir sama Seskab pas peresmian. Prabowo udah nyalamin Dirut-Dirut di atas juga kelihatan bingung pada kemana," tulis akun tersebut dalam keterangan unggahannya, Kamis (17/9/2026).

Pernyataan tersebut merupakan komentar pemilik akun terhadap rekaman video yang diunggahnya. Belum ada keterangan dari Istana, Teddy maupun pejabat LRT mengenai konteks lengkap percakapan dan perpindahan para pejabat dari gerbong tersebut.

Di luar video yang ramai diperbincangkan, peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai menandai beroperasinya jalur baru transportasi massal di Jakarta. Jalur tersebut memiliki panjang 12,2 kilometer dan melayani 11 stasiun.

LRT rute tersebut juga terintegrasi dengan sejumlah moda transportasi di kawasan Manggarai, termasuk KRL, TransJakarta, TransJabodetabek dan Kereta Bandara.

Video mengenai momen di dalam gerbong tersebut hingga kini masih menjadi perhatian di media sosial. Sementara alasan Teddy meminta sejumlah pejabat berpindah dari gerbong utama belum dapat dipastikan tanpa penjelasan langsung dari pihak-pihak yang terlibat.* (fj/dh)

Pemadaman dilakukan Tim Rayon 1 Penanggulangan Karhutla di kawasan HLG Londerang, tepatnya di Kelurahan Parit Culum I dan Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat.

Baca Juga:

• Warning Keras Mendagri Cairkan Cepat Rp 760 Miliar dan Tutup Celah Aturan 'Boleh Bakar Lahan' di Daerah

Hasil ground check menunjukkan api kembali muncul dan merambat ke sejumlah titik lain di dalam kawasan HLG. Perubahan arah angin menjadi salah satu faktor yang membuat api kembali menyebar.

Saat pemantauan dilakukan, cuaca di lokasi dilaporkan cerah. Namun, kondisi tanah berupa gambut membuat api relatif mudah muncul kembali. Hingga saat ini, luas lahan yang terbakar masih dalam pendataan dan api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.

Pemadaman melibatkan personel gabungan dari Polri, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta masyarakat sekitar. Sebanyak empat personel TNI, tiga personel BPBD dan sekitar 10 warga turut membantu upaya pemadaman.

Sejumlah personel Polres Tanjab Timur juga diterjunkan, di antaranya Kasat Res Narkoba AKP Charles M Sitorus, Kasubbag Kerma Bag Ops AKP Abdul Kadar, Kasi Humas AKP Edi Tasrif, Kasat Tahti Iptu Muis Dermawan, Kapolsek Sabak Barat Iptu Nurhadi Sutrisno, serta Kanit Kamneg Sat Intelkam Ipda Eki Febrianto.

Untuk mendukung operasi, tim mengerahkan enam unit mesin pompa air dan 11 gulung selang. Bantuan helikopter water bombing juga digunakan untuk menjangkau area yang sulit ditangani dari darat.

Upaya pemadaman dilakukan dengan penyemprotan langsung menggunakan mesin pompa, pembasahan dan pendinginan di sekitar titik api, serta penyiraman dari udara melalui metode water bombing.

Pembasahan dilakukan untuk mencegah api merambat kembali mengingat karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar dan menyimpan bara di bawah permukaan.

Kapolres Tanjab Timur mengatakan salah satu kendala utama dalam pemadaman adalah tiupan angin yang cukup kencang. Kondisi tersebut membuat api berpotensi kembali menyala dan berpindah ke area lain.

Selain angin, tim juga menghadapi keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Ketersediaan alat berat untuk melakukan penyekatan api dan membuat embung air juga masih terbatas.

Tim gabungan masih melakukan pemadaman sekaligus pemantauan untuk mencegah api meluas ke wilayah lain. Luas lahan yang terdampak kebakaran masih dihitung berdasarkan hasil pendataan di lapangan.* (dh)

Berdasarkan informasi di situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas ukuran 0,5 gram hari ini berada di level Rp1.349.000. Sementara emas ukuran 10 gram dibanderol Rp25.475.000.

Baca Juga:

• The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan, Nilai Tukar Dolar AS Menguat ke Rp 17.749

Meski naik pada perdagangan hari ini, harga emas Antam masih lebih rendah dibandingkan posisi sepekan dan sebulan sebelumnya.

Dalam sepekan terakhir, harga emas Antam tercatat turun dari Rp2.625.000 per gram menjadi Rp2.598.000 per gram. Sementara dalam periode satu bulan, harganya turun dari level Rp2.677.000 per gram.

Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam tidak mengalami perubahan. Harga buyback berada di level Rp2.438.000 per gram.

Harga buyback merupakan nilai yang dibayarkan Antam ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan kepada perusahaan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi buyback.

Berikut rincian harga emas Antam pada Kamis (17/9/2026):

0,5 gram: Rp1.349.000
1 gram: Rp2.598.000
2 gram: Rp5.136.000
3 gram: Rp7.679.000
5 gram: Rp12.765.000
10 gram: Rp25.475.000
25 gram: Rp63.562.000
50 gram: Rp127.045.000
100 gram: Rp254.012.000
250 gram: Rp634.765.000
500 gram: Rp1.269.320.000
1.000 gram: Rp2.538.600.000

Pergerakan harga emas Antam hari ini menjadi perhatian investor dan masyarakat yang menjadikan logam mulia sebagai salah satu pilihan investasi maupun penyimpanan nilai.* (d/dh)

Mengutip data Bloomberg, dolar AS pada pukul 09.50 WIB berada di level Rp17.749. Penguatan dolar terjadi setelah The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan 16 September 2026.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.490 di Tengah Bervariasinya Pergerakan Bursa Asia

Kenaikan tersebut menjadi yang pertama dilakukan The Fed sejak 2023. Bank sentral AS juga memberikan sinyal bahwa kenaikan suku bunga lanjutan masih terbuka apabila diperlukan untuk mengendalikan inflasi.

Setelah keputusan tersebut, dolar AS bergerak bervariasi terhadap sejumlah mata uang dunia. Dolar AS tercatat melemah 0,15% terhadap dolar Australia, tetapi menguat 0,06% terhadap euro.

Terhadap dolar Singapura, dolar AS melemah 0,02%. Sementara terhadap yuan China, dolar AS menguat 0,02%.

Dolar AS juga melemah tipis 0,01% terhadap yen Jepang. Sementara terhadap baht Thailand, dolar AS menguat 0,15% dan terhadap ringgit Malaysia menguat 0,53%.

Penguatan dolar AS turut tercermin dari indeks dolar yang naik ke level tertinggi dalam beberapa pekan setelah keputusan The Fed. Pasar merespons kebijakan tersebut dengan meningkatkan ekspektasi bahwa bank sentral AS masih dapat mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama.

Dalam pernyataannya, The Fed menyebut inflasi masih berada pada level tinggi. Bank sentral AS mengatakan kebijakan kenaikan suku bunga tersebut ditujukan untuk mendukung kembalinya inflasi menuju target 2%.

Penguatan dolar AS kemudian menjadi salah satu sentimen yang diperhatikan pasar keuangan Indonesia. Pergerakan dolar terhadap rupiah akan terus dicermati seiring respons pasar terhadap kebijakan moneter AS dan perkembangan ekonomi global.* (d/dh)

Mengutip data RTI, IHSG pada pukul 09.05 WIB berada di level 6.490,38. Pada pembukaan perdagangan, indeks berada di level 6.455,03.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 17 September: Hujan Ringan di Banyak Wilayah, Suhu Capai 32 Derajat

Volume transaksi tercatat mencapai 2,05 miliar saham dengan nilai transaksi atau turnover sebesar Rp834,61 miliar. Frekuensi transaksi mencapai 123.025 kali.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 364 saham tercatat menguat. Sementara 138 saham melemah dan 189 saham lainnya tidak mengalami perubahan.

Penguatan IHSG terjadi di tengah pergerakan bursa saham Asia yang bervariasi. Indeks Nikkei terpantau naik 0,32%.

Sementara itu, Hang Seng melemah cukup dalam sebesar 1,47% dan Shanghai Composite Index turun 0,38%.

Pergerakan pasar saham domestik pada perdagangan hari ini akan menjadi perhatian investor seiring perkembangan bursa regional dan sentimen pasar global.* (d/dh)

Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Terang Dewi Susantri Ujung mengatakan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) diprioritaskan untuk penanganan sekolah yang terdampak bencana. Dana tersebut diarahkan untuk rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas baru.

Baca Juga:

• Prabowo Heran Dana Pemda Disimpan di Bank: Ke Mana Uang Itu?

Menurut Terang, pembiayaan dari Pemprov Sumut dipisahkan dari anggaran yang berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.

"Anggaran yang diberikan ke sekolah-sekolah baik itu melalui cabang dinas maupun bidang, itu tidak beririsan dengan dana dari kementerian. Jadi kita pisahkan kalau sudah dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah," jelasnya.

Secara keseluruhan, Pemprov Sumut menyiapkan program pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 297 ruang kelas SMA, SMK dan SLB pada 2026. Program tersebut mencakup pembangunan ruang kelas baru serta rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan.

Untuk pembangunan ruang kelas baru, terdapat 120 ruang kelas yang tersebar di 43 sekolah. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp41,49 miliar.

"Untuk ruang kelas baru ada 120 kelas untuk 43 sekolah dengan anggaran Rp41.494.275.000," ujar Terang.

Sementara itu, rehabilitasi dilakukan terhadap 187 ruang kelas yang tersebar di 70 sekolah. Program tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp31,39 miliar.

"Melaksanakan rehabilitasi terhadap 187 ruang kelas dan saat ini sudah ada yang berproses dengan rata-rata pekerjaan fisik di 70 persen," tuturnya.

Dari 187 ruang kelas yang direhabilitasi tersebut, sebanyak 17 ruang kelas disebut telah selesai dikerjakan, sementara pekerjaan lainnya masih berlangsung.

Selain pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, Pemprov Sumut juga menyiapkan program revitalisasi terhadap tujuh sekolah. Program tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Daerah (PSD) dengan total anggaran sekitar Rp31,08 miliar.

"Revitalisasi ada di 7 sekolah dengan total Rp31.079.491.760," kata Terang.

Jika dirinci berdasarkan sekolah, sebanyak 27 sekolah mendapat pembangunan ruang kelas baru dan 48 sekolah mendapat rehabilitasi ruang kelas. Program tersebut menjadi bagian dari penanganan sarana pendidikan yang mengalami dampak bencana maupun membutuhkan peningkatan fasilitas.

Pemprov Sumut menargetkan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar sekaligus mempercepat pemulihan sekolah yang terdampak bencana.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumut meningkatkan kualitas sarana pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri di wilayah Sumatera Utara.* (ds/dh)

Putusan tersebut dibacakan Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Baca Juga:

• Buruh Kecewa dengan Draf RUU Ketenagakerjaan, Beri Tenggat DPR hingga 22 September

MK menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, frasa mengenai perubahan anggaran harus dimaknai bahwa perubahan yang berdampak pada jumlah belanja pemerintah pusat menurut fungsi dilakukan dengan persetujuan DPR.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam putusan terhadap permohonan yang diajukan MBG Watch, mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas, dan sejumlah pemohon lainnya.

Selain itu, MK menyatakan ketentuan mengenai insentif desa pada Pasal 14 ayat (1) huruf b tetap memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Frasa mengenai insentif desa harus dimaknai sebagai bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan pemerintah desa untuk mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

MK juga menyoroti kebijakan darurat perekonomian dalam Pasal 29 ayat (1). Pemerintah tetap dapat mengambil langkah terkait pendapatan, belanja maupun pembiayaan untuk menghadapi ancaman terhadap perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Namun, pelaksanaannya diwajibkan memperoleh persetujuan DPR.

"Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," ujar Suhartoyo.

Dalam permohonannya, koalisi MBG Watch menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pemohon menyertakan 138 aduan masyarakat yang di antaranya berkaitan dengan ketidaksesuaian anggaran harian dan keluhan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.

Perkara dengan Nomor 100/PUU-XXIV/2026 tersebut menguji sejumlah ketentuan dalam UU APBN 2026. Para pemohon meminta adanya tafsir bersyarat yang menjamin partisipasi publik bermakna dalam perubahan kebijakan anggaran.

Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengatakan gugatan tersebut diajukan karena adanya kekhawatiran terhadap tata kelola program MBG dan dampaknya terhadap masyarakat.

"Yang melatarbelakangi kami mendaftarkan JR ini adalah tragedi akibat tata kelola MBG yang semakin tidak terkontrol. Sejumlah dampak destruktif yang menyengsarakan masyarakat secara luas sudah kita rasakan," kata Busyro saat mendaftarkan permohonan pada Maret 2026.

Sementara itu, MK sebelumnya juga memutus perkara lain mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG. Dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara dan sejumlah pemohon, MK menyatakan program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah hasil Pemilu 2024.

Namun, MK memutuskan program MBG tidak lagi dapat dimasukkan dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, program tersebut tidak dapat menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya.

"Program pembagian makan bergizi dalam bentuk program MBG secara substansi adalah konstitusional sebagai wujud program prioritas pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2024," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan.

Enny menegaskan program MBG atau program lain dengan bentuk serupa yang masuk dalam lingkup anggaran pendidikan harus dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan.

"Program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN," ujarnya.

Dengan putusan tersebut, MK memberikan batasan mengenai mekanisme perubahan anggaran pemerintah serta posisi program MBG dalam struktur anggaran negara. Program MBG tetap dinyatakan konstitusional, tetapi tidak lagi ditempatkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan pada tahun-tahun berikutnya.* (k/dh)

Informasi tersebut disampaikan PLN UP3 Medan melalui akun Instagram resminya. Wilayah yang terdampak berada di bawah pelayanan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Medan Baru.

Baca Juga:

• Waspada Udara Medan "Tidak Sehat"! AQI Tembus 149 Akibat Kepungan Asap Kiriman dan Polusi Lokal

Adapun enam lokasi yang terdampak pemeliharaan jaringan PLN yakni:

- Jalan Jamin Ginting sebagian
- Jalan Bunga Ester
- Jalan Saudara
- Jalan Masjid Syuhada
- Jalan Bunga Kantil
- Jalan Bunga Kenangan

PLN melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan jaringan listrik. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pemotongan pohon serta pemindahan utilitas pada tiang PLN.

Selama proses pemeliharaan berlangsung, PLN mengimbau pelanggan yang menggunakan generator set (genset) memastikan instalasi genset dipisahkan dari instalasi listrik PLN.

Pemadaman sementara tersebut dilakukan agar proses pemeliharaan jaringan dapat berjalan dengan aman. Pelanggan di wilayah terdampak diimbau menyesuaikan aktivitas selama pekerjaan berlangsung.

Setelah pemeliharaan selesai, pasokan listrik akan kembali disalurkan sesuai kondisi jaringan di lapangan.

Sebelumnya, Fahd pernah dipidana dalam kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada 2011 dan perkara suap pengadaan Al Quran serta laboratorium komputer di Kementerian Agama pada 2017.

Baca Juga:

• Buntut Duit Rp 3,5 M Disita KPK dari Rumah Petingginya, PSI Buka Suara Sebut Peristiwa Sebelum Gabung

Pada 2017, Fahd kembali dipidana setelah terbukti menerima suap sebesar Rp3,411 miliar dalam perkara pengadaan Al Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kini, Fahd kembali berhadapan dengan hukum dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan ATR/BPN. KPK menduga Fahd berperan sebagai pihak yang menampung uang yang dikumpulkan dari tersangka lain.

Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut Fahd telah masuk kategori residivis dalam konteks pidana.

"Jadi, dalam konsep pidana ini istilahnya sudah residivis begitu ya. Tentunya sudah betul tadi ada pemberatan," ujar Achmad Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/9/2026).

Pengulangan perkara tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas hukuman dalam mencegah seseorang kembali melakukan tindak pidana korupsi.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi seseorang kembali melakukan tindak pidana. Salah satunya hukuman yang dinilai terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera yang kuat.

"Yang berpengaruh, pertama hukuman terlalu ringan," ujar Fickar Rabu (16/9/2026).

Selain berat-ringannya hukuman, Fickar menyoroti faktor penegakan hukum. Menurutnya, masih adanya aparatur peradilan yang dapat dipengaruhi suap juga menjadi persoalan.

"Yang kedua, aparatus peradilan termasuk hakim dan jaksa masih mau disuap," katanya.

Menurut Fickar, status residivis dapat menjadi salah satu faktor pemberat dalam perkara terbaru Fahd apabila dakwaan tersebut nantinya terbukti di pengadilan. Namun, dia menekankan bahwa efek jera tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis.

"Efek jera itu soal pelaksanaan," ujar Fickar.

Dia mengatakan efektivitas hukuman perlu dilihat berdasarkan data mengenai narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman.

"Jadi harus dilihat datanya di LP baru bisa disimpulkan," kata dia.

Fickar menjelaskan sistem hukum pidana Indonesia sebenarnya telah mengenal konsep residivisme sebagai faktor yang dapat memperberat pidana. Karena itu, persoalan pengulangan korupsi tidak semata-mata harus dijawab dengan membuat aturan baru.

"Residivis atau pengulangan itu faktor pemberat, sehingga jelas ada ketentuan penambahan hukuman sampai 1/3 dari hukuman pokoknya," ujarnya.

Dia menilai yang tidak kalah penting adalah memastikan aturan tersebut diterapkan secara konsisten, sekaligus memperkuat proses penegakan hukum agar tidak mudah dipengaruhi praktik suap.

Fickar juga menjelaskan mengenai kondisi ketika tindak pidana baru dilakukan saat seseorang masih menjalani hukuman atas perkara sebelumnya. Dalam kondisi tertentu, pidana baru dapat diperhitungkan bersama sisa hukuman sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia memberikan contoh seseorang yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, baru menjalani dua tahun kemudian melakukan tindak pidana lain. Dalam ilustrasinya, sisa hukuman 18 tahun dapat diperhitungkan bersama pidana untuk perkara baru.

Namun, Fickar menegaskan penerapan pidana tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan batasan yang berlaku dalam masing-masing perkara.

Sementara itu, perkara dugaan suap di lingkungan ATR/BPN yang menjerat Fahd masih dalam proses penyidikan KPK. Status hukum dan dugaan keterlibatan Fahd dalam perkara terbaru tersebut nantinya akan diuji melalui proses persidangan.

Pengulangan perkara korupsi yang kembali menjerat Fahd juga menjadi perhatian terhadap efektivitas pemberian hukuman, penerapan faktor pemberat bagi residivis, serta pelaksanaan penegakan hukum secara keseluruhan.* (k/dh)

Di tengah dorongan pemerintah untuk memperkuat hilirisasi, industri aluminium berada pada posisi penting. Tantangannya bukan semata-mata meningkatkan produksi, melainkan membangun ekosistem industri yang mampu mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga:

• S&P Global Ratings Beri INALUM Peringkat 'BBB-', Tegaskan Peran Strategis dalam Hilirisasi Aluminium Nasional

Hilirisasi pada akhirnya bukan hanya persoalan membangun fasilitas produksi. Hilirisasi menyangkut kemampuan Indonesia mengembangkan industri dari hulu hingga hilir, sehingga semakin banyak tahapan pengolahan, teknologi, tenaga kerja, dan nilai ekonomi berada di dalam negeri.

Bagi Sumatera Utara, perkembangan industri aluminium juga membuka ruang bagi tumbuhnya ekosistem ekonomi baru. Rantai pasok industri dapat melibatkan berbagai sektor, mulai dari tenaga kerja, jasa, transportasi, pemasok, hingga industri pengguna aluminium.

Namun, peluang tersebut membutuhkan fondasi yang kuat.

HILIRISASI DAN NILAI TAMBAH

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, aluminium merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam penguatan struktur industri nasional. Pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas pengolahan, pengembangan industri turunan, serta pemanfaatan produk aluminium untuk memenuhi kebutuhan sektor konstruksi, transportasi, manufaktur, energi, dan teknologi.

PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) sebagai bagian dari holding industri pertambangan MIND ID juga memiliki posisi strategis dalam rantai industri aluminium nasional. Penguatan kapasitas produksi dan pengembangan fasilitas pengolahan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan pasokan domestik, serta memperbesar nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri.

Data tersebut penting untuk menjawab satu pertanyaan mendasar: seberapa besar hilirisasi aluminium mampu meningkatkan nilai tambah yang dinikmati Indonesia?

Menurut M. Adam Malik, S.Sos, Ketua Umum DPP APDEDU INDONESIA, Sekretaris DPC HNSI Batu Bara, pembangunan industri harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Ia menilai, hilirisasi tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan manfaat ekonomi dirasakan oleh masyarakat sekitar serta dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari bertambahnya kapasitas produksi. Ukuran lainnya adalah seberapa besar industri dalam negeri mampu menyerap produk aluminium, menciptakan industri turunan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.

DARI PABRIK MENUJU EKOSISTEM

Industri yang kuat membutuhkan ekosistem yang kuat pula.

Pengembangan industri turunan juga dapat memperluas peran pelaku usaha nasional, termasuk usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengolahan, distribusi, perawatan, logistik, serta penyediaan komponen pendukung. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menciptakan nilai di tingkat pabrik, tetapi juga membentuk jaringan ekonomi yang lebih luas.

Pengamat industri menilai, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kemampuan membangun keterkaitan antara industri besar, pemasok lokal, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Keterkaitan tersebut penting agar investasi tidak berdiri sendiri, melainkan mampu mendorong pertumbuhan industri pendukung di sekitarnya.

Baca Juga:

• INALUM Raih Rating Investment Grade BBB- dari S&P Global Ratings, Siapkan Ekspansi Hilirisasi Aluminium

Di titik inilah hilirisasi memiliki arti yang lebih luas: bukan hanya tentang apa yang diproduksi, tetapi tentang siapa saja yang memperoleh manfaat dari rantai produksi tersebut.

KETIKA INDUSTRI HARUS BERJALAN BERSAMA KEBERLANJUTAN

Pertumbuhan industri juga membawa pertanyaan lain: bagaimana memastikan peningkatan produksi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan masyarakat?

Konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan tersebut.Aspek lingkungan menyangkut bagaimana perusahaan mengelola energi, emisi, limbah, serta dampak operasional. Aspek sosial berkaitan dengan pekerja dan masyarakat sekitar. Sementara itu, tata kelola menyangkut transparansi, kepatuhan, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

Dalam pengembangan industri aluminium, penerapan ESG dapat diwujudkan melalui peningkatan efisiensi energi, pengendalian emisi, pengelolaan limbah produksi, pemanfaatan teknologi yang lebih bersih, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Pengukuran yang transparan dan pelaporan berkala menjadi penting agar komitmen keberlanjutan dapat dinilai secara objektif.

Menurut M. Adam Malik, perhatian terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal, bukan sekadar pelengkap setelah kegiatan industri berjalan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, serta pengawasan terhadap dampak kegiatan industri di wilayah sekitar.

Artinya, masa depan industri aluminium tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak produk yang dapat dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuan industri menjawab tuntutan keberlanjutan.

MANUSIA DI BALIK HILIRISASI

Pada akhirnya, angka investasi dan kapasitas produksi hanyalah sebagian dari cerita.

Di tingkat lokal, kehadiran industri dapat membuka peluang bagi usaha penyedia makanan, transportasi, jasa perawatan, logistik, hingga penyedia kebutuhan operasional. Namun, peluang tersebut hanya dapat berkembang apabila masyarakat memiliki akses terhadap pelatihan, informasi, pembiayaan, dan kesempatan untuk masuk ke dalam rantai pasok.

Karena itu, pengembangan sumber daya manusia harus menjadi bagian penting dari agenda hilirisasi. Pendidikan vokasi, pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dapat membantu menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Baca Juga:

• Kapolri: Pungli dan Premanisme di Kawasan Industri, Akan Ditindak

Cerita mereka memberikan dimensi lain bahwa hilirisasi bukan hanya agenda ekonomi. Jika dirancang dan dijalankan secara inklusif, hilirisasi juga dapat menjadi jalan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

FONDASI UNTUK MASA DEPAN

Indonesia memiliki peluang untuk membangun industri aluminium yang lebih terintegrasi dan bernilai tambah.

Namun, peluang tersebut membutuhkan fondasi: teknologi, energi yang kompetitif, sumber daya manusia, industri turunan, infrastruktur, kepastian investasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan.Karena itu, pertanyaan mengenai masa depan aluminium Indonesia bukan lagi sekadar berapa banyak yang mampu diproduksi.

Pertanyaan yang lebih besar adalah berapa besar nilai yang mampu diciptakan, berapa banyak masyarakat yang dapat memperoleh manfaat, dan seberapa berkelanjutan industri tersebut dibangun.Jika hilirisasi mampu menjawab tiga pertanyaan itu, aluminium tidak lagi sekadar menjadi produk industri.

Ia dapat menjadi bagian dari fondasi transformasi industri Indonesia.* (dh)