MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat.

Pada 2026, program tersebut ditargetkan dapat menjangkau sekitar 7,3 juta penduduk atau 46 persen dari total masyarakat Sumut.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung Hari Anak di CFD Medan, Dorong Hadirnya Ruang Bermain Aman bagi Generasi Muda

Pada 2025, sebanyak 22,56 persen masyarakat Sumatera Utara telah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut.

Tahun ini, pemerintah menaikkan target cakupan layanan menjadi 46 persen sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan penyakit melalui deteksi dini.

"Pada tahun 2025 capaian Sumut terbaik keempat tingkat nasional, kita berhasil memenuhi capaian sekitar 22,56%. Target tersebut dinaikkan secara bertahap, dan untuk tahun ini kita menargetkan capaian sebesar 46%," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan Sumut Hery Valona Bonatua Ambarita dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (10/7/2026).

Hingga Juni 2026, Dinas Kesehatan Sumut mencatat sebanyak 3,2 juta jiwa telah mengikuti layanan CKG.

Pemeriksaan kesehatan tersebut telah tersedia di 619 Puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dengan capaian tersebut, Dinas Kesehatan Sumut optimistis target 46 persen masyarakat yang mendapatkan layanan CKG dapat tercapai hingga akhir tahun.

Untuk mempercepat pelaksanaan program, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar lebih aktif mengoptimalkan layanan CKG di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah awal mengetahui kondisi tubuh secara berkala.

Program Cek Kesehatan Gratis tidak hanya bertujuan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi upaya pemerintah melakukan pemetaan kondisi kesehatan masyarakat.

Melalui skrining atau deteksi dini, berbagai potensi penyakit dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius.

"Kita mengharapkan, masyarakat memanfaatkan program ini, untuk deteksi dini kondisi kesehatan kita," kata Hery.

Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sumatera Utara.

Selain memperluas cakupan CKG, Pemprov Sumut juga terus memperkuat akses layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan merata.

Dengan kombinasi program pemeriksaan gratis dan perluasan akses layanan kesehatan, pemerintah berharap angka pencegahan penyakit dapat meningkat serta kualitas hidup masyarakat Sumut semakin baik.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut baik rencana pelaksanaan Peringatan Hari Anak yang akan digelar Lion Club pada 26 Juli 2026 di kawasan Lapangan Merdeka, bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD).

Menurut Rico Waas, kegiatan yang memberikan ruang khusus bagi anak-anak perlu terus diperbanyak.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Delegasi Hyejeon University Kenalkan UMKM Medan ke Pasar Internasional

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus Lion Club di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (10/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Jones Tjiunardi dan Ika R. Dewi bersama jajaran pengurus Lion Club.

Rico Waas mengatakan, anak-anak merupakan aset penting bagi masa depan Kota Medan dan bangsa Indonesia.

Karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memberikan tantangan baru dalam pola pengasuhan.

Anak-anak semakin dekat dengan perangkat digital sehingga membutuhkan ruang yang dapat mendorong aktivitas fisik, kreativitas, serta interaksi sosial secara langsung.

"Anak-anak itu menyenangkan. Namun terkadang kesadaran kita terhadap kebutuhan anak masih lemah. Mereka sekarang lebih banyak disuguhi tontonan dan gadget. Karena itu, ruang bermain yang aman dan sehat harus terus kita perjuangkan," kata Rico Waas.

Rico menilai kemajuan teknologi tidak dapat dihindari karena memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, penggunaan teknologi juga perlu diimbangi dengan kegiatan yang melibatkan anak secara langsung bersama lingkungan sekitarnya.

Ia menyebut kegiatan seperti peringatan Hari Anak menjadi salah satu bentuk upaya menghadirkan ruang positif bagi anak-anak untuk belajar sekaligus bermain.

"Kegiatan seperti ini sangat baik karena memberikan porsi yang tepat bagi anak-anak untuk bermain, belajar, dan berinteraksi. Hal-hal seperti ini perlu terus didukung," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Medan akan ikut berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Salah satunya dengan menghadirkan mobil pemadam kebakaran sebagai wahana edukasi bagi anak-anak.

Selain itu, anak-anak juga akan diajak mengenal fasilitas Integrated Traffic Control (ITC) agar memahami bagaimana pemerintah menggunakan teknologi dalam mengatur sistem lalu lintas perkotaan.

Peringatan Hari Anak yang digelar Lion Club akan dipusatkan di kawasan Lapangan Merdeka Medan bersamaan dengan pelaksanaan Car Free Day.

Pemilihan lokasi tersebut diharapkan dapat membuat kegiatan lebih mudah dijangkau masyarakat.

Kegiatan ini ditargetkan diikuti sekitar 1.000 anak dengan menghadirkan berbagai layanan dan aktivitas edukatif.

Sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain pemeriksaan kesehatan, konsultasi gizi, penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap anak, serta pembagian makanan dan susu gratis.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Medan berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya menyediakan ruang yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak.

Rico Waas menegaskan, pembangunan kota tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang mampu mendukung generasi muda tumbuh dengan baik.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas berharap kunjungan delegasi Hyejeon University dari Korea Selatan tidak hanya menjadi momentum pertukaran ilmu di bidang kuliner, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Medan ke dunia internasional.

Harapan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara terkait agenda kunjungan delegasi Hyejeon University sekaligus pelaksanaan K-Food Global Culinary Challenge 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• KPK Ajukan Banding atas Vonis Dua Terdakwa Kasus Korupsi DJKA Wilayah Medan

Menurut Rico, kedatangan delegasi dari Korea Selatan menjadi kesempatan bagi Kota Medan untuk menunjukkan berbagai potensi ekonomi kreatif yang dimiliki.

Salah satu lokasi yang dinilai tepat untuk memperkenalkan produk lokal adalah Galeri Dekranasda Kota Medan.

Ia meminta agar para delegasi dapat mengunjungi lokasi tersebut untuk melihat langsung berbagai produk hasil karya pelaku UMKM Medan, mulai dari kerajinan tangan, produk fesyen, hingga makanan ringan khas daerah.

"Biarkan mereka melihat Medan melalui produk-produk UMKM yang kita miliki. Banyak kriya dan makanan ringan berkualitas yang layak diperkenalkan kepada tamu dari luar negeri," ujar Rico Waas.

Selain produk UMKM, Rico Waas juga ingin delegasi Hyejeon University mengenal lebih dekat keberagaman budaya Kota Medan yang menjadi salah satu kekuatan utama daerah tersebut.

Ia menyebut keberagaman busana tradisional Melayu, Batak, dan berbagai etnis lainnya sebagai bagian dari identitas Medan yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat internasional.

Rico juga mengusulkan agar para delegasi diajak mengunjungi sejumlah destinasi wisata bersejarah di Kota Medan, seperti Tjong A Fie Mansion, Istana Maimun, hingga kawasan Kebun Bunga.

Untuk mendukung mobilitas rombongan selama kunjungan, Pemerintah Kota Medan akan menyiapkan bus listrik agar para delegasi dapat menikmati perjalanan sekaligus melihat berbagai potensi wisata yang dimiliki Kota Medan.

Rico Waas juga meminta agar pelaku UMKM kuliner Kota Medan ikut dilibatkan dalam pelaksanaan K-Food Global Culinary Challenge 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang pembelajaran bagi pelaku usaha lokal, khususnya yang bergerak di bidang kuliner Korea, Jepang, maupun Tionghoa, untuk bertukar pengalaman dengan para chef, profesor, serta mahasiswa dari Korea Selatan.

"Melalui kegiatan tersebut, pelaku usaha lokal dapat mempelajari tren kuliner yang sedang berkembang, termasuk makanan jalanan Korea yang tengah digemari masyarakat," ungkap Rico.

Ia berharap kolaborasi tersebut tidak hanya memperkenalkan kuliner Korea kepada masyarakat Medan, tetapi juga membuka peluang bagi produk kuliner lokal untuk dikenal lebih luas.

Ketua BPD PHRI Sumatera Utara Melky Maydiroy Waas menjelaskan, sebanyak 33 delegasi dari Hyejeon University yang terdiri dari mahasiswa, profesor, dan master chef akan berada di Sumatera Utara pada 13–16 Juli 2026.

Selama berada di Medan, rombongan dijadwalkan mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari kunjungan ke sejumlah kampus dan sekolah, seminar, workshop, demonstrasi memasak, pameran kuliner Korea, hingga roadshow edukasi ke beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Rangkaian kegiatan tersebut akan ditutup melalui K-Food Global Culinary Challenge 2026 yang berlangsung pada 16 Juli 2026 di Hotel Santika Medan.

Melky berharap kerja sama antara Kota Medan dan Hyejeon University dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Korea Selatan, khususnya dalam bidang pendidikan, kuliner, pariwisata, perhotelan, serta pengembangan UMKM.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jaringan dan membawa produk khas Medan semakin dikenal di tingkat internasional.* (ad)

LOMBOK BARAT — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta agar penyajian makanan dalam program gizi-gratis/" target="_blank">Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memperhatikan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah porsi ayam yang disajikan dalam menu MBG.

Baca Juga:

• Kejagung Benarkan Penelusuran Dugaan SPPG Bermasalah dalam Program MBG, Sejumlah Kejati Diminta Kumpulkan Data

Menurutnya, pembagian tersebut dapat membuat porsi yang diterima anak-anak menjadi terlalu sedikit.

Hal itu disampaikan Prabowo sebelum meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo membandingkan kebiasaan konsumsi ayam di Amerika Serikat dengan kondisi di Indonesia.

"Kalau negara kaya kayak Amerika, 1 orang (red-ayam) dipotong 4. Satu orang makan 1/4. Kalau kita, 1 ayam dipotong 8 atau 10. Paling kecil 12. Jangan pula dipotong 18 atau 22," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut disambut tawa masyarakat yang hadir di lokasi acara.

Prabowo menilai, pemotongan ayam dalam jumlah terlalu banyak membuat porsi makanan terlihat semakin kecil.

Ia meminta agar pelaksanaan MBG tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, bukan sekadar membagikan makanan.

"Ayam dipotong 10, ayam dipotong 20, kelihatan makannya ayamnya sedikit-sedikit," sambungnya.

Selain memperhatikan porsi ayam, Prabowo juga memberikan arahan terkait penyajian menu telur dalam program MBG.

Ia meminta agar telur lebih baik disajikan dalam bentuk telur rebus atau telur ceplok, bukan dibuat dadar dengan campuran bahan lain.

Prabowo menyampaikan pesan tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang agar menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG.

"Kalau dadar dicampur macam-macam bisa 4 orang makan satu ayam. Apalagi itu scrambled egg, orek. Nanti oreknya sedikit lagi ya," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa program gizi-gratis/" target="_blank">Makan Bergizi Gratis akan terus dilanjutkan karena menurutnya pemenuhan gizi menjadi bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ia mengatakan, makanan bergizi diperlukan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan perkembangan otak dan fisik yang optimal.

"Kalau makan enggak bagus, tidak maksimal. Kita mungkin satu-satunya negara yang memberi makan kepada ibu hamil," ujar Prabowo.

Presiden berharap anak-anak yang mendapatkan manfaat dari program MBG kelak dapat menjadi generasi unggul yang mampu berkontribusi bagi bangsa, termasuk menjadi ilmuwan maupun tenaga kesehatan di masa depan.

Menurut Prabowo, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas manusia yang sejak dini mendapatkan asupan gizi yang cukup.* (km/ad)

KALIMANTAN TIMUR — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur terus mendalami dugaan korupsi pembayaran insentif guru non-ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kasus ini mencuat setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kejanggalan dalam sistem pembayaran.

Baca Juga:

• Kejagung Benarkan Penelusuran Dugaan SPPG Bermasalah dalam Program MBG, Sejumlah Kejati Diminta Kumpulkan Data

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Aspidsus Kejati Kaltim, Danang Prasetyo Dwiharjo, mengatakan penyidikan yang dilakukan pihaknya memiliki cakupan lebih luas dibandingkan audit yang dilakukan BPK.

Menurut Danang, audit BPK dilakukan berdasarkan sampel dan periode tertentu, sedangkan penyidik kejaksaan akan menelusuri seluruh proses pembayaran selama lima tahun, mulai 2020 hingga 2025.

"Kalau penyidikan kan harus ketemu benang merahnya. Jadi bisa dibedakan jenis audit-nya. Kami masuk ke pembuktian yang spesifik berdasarkan alat bukti untuk menemukan rangkaian peristiwa pidana," ujar Danang.

Terkait potensi kerugian negara dalam perkara tersebut, Kejati Kaltim masih menunggu hasil perhitungan secara menyeluruh.

Danang mengatakan nilai kerugian negara kemungkinan dapat lebih besar dari temuan awal BPK, namun angka pastinya belum dapat disampaikan karena masih dalam proses penyidikan.

"Nanti lihat saja. Yang penting nilainya besar. Bisa jadi lebih (dari Rp 9,5 miliar sebagaimana temuan BPK), tetapi angka pastinya belum bisa kami sampaikan dulu," tuturnya.

Menurut penyidik, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, tetapi diduga terdapat pola yang mengarah pada tindak pidana.

Sebelumnya, Kejati Kaltim melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin, 6 Juli 2026.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pembayaran insentif guru dan TPP ASN.

Danang mengungkapkan, dugaan permasalahan bukan hanya terjadi pada proses administrasi, tetapi diduga sudah muncul sejak dana keluar dari kas daerah.

"Waktu masuk ke rekening itu sudah tidak benar. Keluar dari kas keuangan negara itu melibatkan beberapa pihak. Untuk detail polanya seperti apa, mohon maaf jangan dulu kami sampaikan karena masuk materi penyidikan," jelasnya.

Penyidik menyebut perkara ini cukup kompleks karena melibatkan banyak transaksi pembayaran.

Tim kejaksaan kini masih melakukan pemeriksaan terhadap ribuan transaksi, termasuk memastikan keabsahan rekening penerima dana.

Untuk memperkuat pembuktian, Kejati Kaltim juga mengamankan dokumen fisik dan barang bukti elektronik yang nantinya akan dianalisis melalui pemeriksaan forensik digital.

Sejauh ini, sekitar 200 dokumen pembayaran telah disita dan puluhan saksi telah diperiksa.

Mereka berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar serta pihak-pihak yang mengetahui mekanisme pencairan dana tersebut.

Kasus ini bermula dari temuan BPK yang menemukan adanya kejanggalan dalam sistem pencairan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri sebelumnya mengungkapkan bahwa seorang ASN tercatat menerima honor sebanyak 900 kali dalam satu tahun anggaran dengan total nilai Rp9,5 miliar.

"Semua kaget, di pemeriksaan BPK kemarin ada satu orang ASN kita yang menerima honor sebanyak 900 kali dalam satu tahun. Nilai honor yang diterima satu orang ASN itu sebesar Rp 9,5 miliar dalam setahun," kata Aulia.

Ia menjelaskan, dokumen pembayaran yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diduga mengalami perubahan ketika masuk dalam proses kliring di perbankan.

"Ini terjadi ketika berkas sudah diverifikasi dengan baik oleh BPKAD dan sudah di-ACC. Namun, pada saat pindah ke perbankan, lampirannya berubah. Lampirannya berubah, nama-namanya berubah," ujar Aulia.

Perubahan data tersebut diduga membuat aliran dana yang keluar dari bank tidak sesuai dengan dokumen yang sebelumnya telah diverifikasi.

Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan Pemkab Kukar memperkuat sistem pengawasan pembayaran dengan menerapkan sistem SP2D Online agar proses pencairan dana dapat dipantau secara langsung dan lebih transparan.

Kejati Kaltim memastikan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat serta memastikan penggunaan anggaran negara sesuai aturan.* (km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya langkah pengecekan terhadap sejumlah laporan terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa daerah.

Penelusuran tersebut dilakukan setelah Kejagung menerima laporan mengenai dugaan adanya titik SPPG yang bermasalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Lima Bendungan Strategis, Produksi Padi Diprediksi Naik 720 Ribu Ton per Tahun

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan adanya SPPG yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani penyidik.

"Memang ada beberapa laporan yang menyatakan ada beberapa daerah yang didata terkait permasalahan SPPG di daerah dan dilaporkan ke Kejagung. Kemudian ditindaklanjuti untuk mengecek laporan tentang dugaan ada titik-titik SPPG apakah ada yang fiktif dan yang terkait dengan para tersangka," kata Anang, Jumat (10/7/2026).

Anang menegaskan, langkah Kejagung tersebut bukan berarti melakukan pemeriksaan terhadap seluruh SPPG yang tersebar di Indonesia.

Menurut dia, pengecekan hanya dilakukan terhadap wilayah tertentu yang memiliki laporan masuk.

Ia memastikan SPPG yang berjalan sesuai aturan tidak perlu merasa khawatir.

"Kalau sepanjang sudah ada SPPG yang benar dan sesuai ketentuan, enggak ada masalah," ujar Anang.

Anang juga membenarkan adanya permintaan dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung kepada sejumlah Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk melakukan pengumpulan data terkait titik-titik SPPG di wilayah masing-masing.

Menurutnya, permintaan tersebut bukan merupakan pemeriksaan langsung, melainkan upaya memastikan kebenaran atas laporan yang telah diterima penyidik.

"Sifatnya meminta untuk mengecek ke wilayah terhadap laporan tersebut apakah benar atau tidaknya dan untuk dilaporkan," kata Anang.

Namun, Anang belum dapat memastikan jumlah Kejati yang telah melakukan pendataan maupun berapa banyak titik SPPG yang masuk dalam proses pengecekan.

"Saya tidak tahu pastinya dan hanya wilayah tertentu karena adanya laporan," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) mengungkapkan telah menerima permintaan dari Pidsus Kejagung untuk mengumpulkan data mengenai titik-titik SPPG di wilayahnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Langgeng Prabowo mengatakan, permintaan tersebut merupakan bagian dari pengumpulan data yang dilakukan di sejumlah daerah.

"Terkait dengan SPPG memang di bidang pidsus kemarin, memang ada permintaan bantuan dari pidsus Kejagung untuk melakukan pengumpulan data terhadap titik-titik SPPG yang ada di masing-masing wilayah termasuk di wilayah DIY," kata Langgeng.

Ia menyebut proses pengumpulan data di wilayah DIY telah selesai dilakukan dan hasilnya telah diserahkan kepada Pidsus Kejagung.

Namun, Kejati DIY tidak membuka hasil pendataan tersebut karena kewenangan penanganan perkara berada di tingkat Kejagung.

"Hasil pengumpulan data sudah disampaikan ke pidsus Kejagung. Karena yang menangani Pidsus Kejagung. Kita tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan," ujar Langgeng.

Kejagung memastikan proses pengecekan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang melibatkan banyak titik layanan SPPG di berbagai daerah.

Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaannya dinilai penting agar manfaat program dapat diterima masyarakat sesuai tujuan awal.* (km/ad)

LOMBOK BARAT — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan lima bendungan strategis secara serentak pada Jumat, 10 Juli 2026.

Peresmian dilakukan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan, ketersediaan air, dan energi nasional.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Belum Dapat Perintah Usut Dugaan Penyelewengan MBG

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, keberadaan bendungan tersebut akan memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian nasional.

Dengan dukungan sistem irigasi yang terintegrasi, pemerintah memperkirakan tambahan produksi padi dapat mencapai sekitar 720.000 ton per tahun.

"Jadi, dari kelima bendungan ini Insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720.000 ton padi per tahun," kata Dody dalam siaran langsung Sekretariat Presiden.

Menurut Dody, pengelolaan air menjadi faktor penting dalam mendukung program swasembada pangan, energi, dan penyediaan air bagi masyarakat.

Air yang ditampung melalui bendungan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, mulai dari mengairi sawah, menyediakan air baku, mendukung pembangkit energi, hingga mengurangi risiko banjir.

"Bendungan adalah hulu dari layanan itu, manfaatnya baru lengkap ketika air tersebut benar-benar bisa diterima oleh para petani, keluarga, dan masyarakat sekitar," ujar Dody.

Dody menjelaskan, pembangunan lima bendungan tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2015 hingga 2025.

Infrastruktur tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yakni Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh.

Lima bendungan yang diresmikan meliputi Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah; Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, NTB; Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali; Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara; serta Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh.

Kelima bendungan tersebut memiliki total kapasitas tampung sekitar 371 juta meter kubik air.

Selain mendukung pertanian, infrastruktur ini juga mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik untuk kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga memperkirakan keberadaan bendungan ini dapat membantu mengurangi risiko banjir pada wilayah seluas sekitar 932 hektare.

Di sektor energi, infrastruktur tersebut memiliki potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 9,6 megawatt dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung hingga 346 megawatt.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU turut menyoroti manfaat Bendungan Meninting yang berada di Lombok Barat.

Bendungan ini dinilai mampu memberikan perubahan besar bagi masyarakat petani, terutama dalam mengatasi persoalan distribusi air saat musim tanam.

Menurut Dody, sebelum adanya bendungan, sejumlah petani kerap menghadapi persoalan perebutan air.

Namun dengan sistem pengairan yang lebih baik, distribusi air kini dapat dilakukan secara lebih teratur.

Bendungan Meninting memiliki kapasitas tampung sekitar 10 juta meter kubik air dan mampu mengairi sekitar 1.500 hektare sawah melalui jaringan irigasi sepanjang 26 kilometer.

Dengan dukungan infrastruktur tersebut, lahan pertanian yang sebelumnya hanya bisa ditanami satu kali dalam setahun kini dapat meningkatkan intensitas tanam hingga tiga kali dalam setahun.

Produktivitas pertanian juga meningkat dengan hasil panen mencapai sekitar 6,3 ton per hektare.

Selain mendukung sektor pangan, Bendungan Meninting juga menyediakan layanan air baku sebesar 0,15 meter kubik per detik untuk kebutuhan sekitar 100.000 jiwa.

Bendungan tersebut juga berperan dalam mengurangi potensi banjir di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Gunungsari, Lingsar, Batu Layar, Ampenan, hingga sebagian kawasan Kota Mataram.

Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur air ini tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.* (km/ad)

JAKARTA — Vendor smartphone asal China, OnePlus, dikabarkan tengah menyiapkan perubahan besar pada strategi perangkatnya.

Perusahaan tersebut disebut akan menjadikan layar dengan refresh rate 185 Hz sebagai standar baru untuk hampir seluruh lini smartphone yang akan datang.

Baca Juga:

• Investasi di Indonesia Meningkat, Tapi Lapangan Kerja Menurun, Apa Penyebabnya?

Menurutnya, teknologi layar dengan refresh rate tinggi itu tidak hanya akan hadir pada seri flagship seperti OnePlus 16, tetapi juga berpotensi digunakan pada berbagai model lain, termasuk perangkat kelas menengah hingga seri Ace yang dipasarkan khusus di China.

Jika selama ini teknologi refresh rate tinggi lebih banyak ditemukan pada smartphone kelas atas, OnePlus disebut ingin membawa pengalaman visual tersebut ke lebih banyak segmen pengguna.

Saat ini, OnePlus diketahui telah memiliki sejumlah perangkat dengan layar refresh rate 165 Hz.

Beberapa di antaranya adalah OnePlus 15, Ace 6, Ace 6 Ultra, 15T, 15R, dan Nord 6.

Apabila rumor tersebut benar, penerus dari perangkat-perangkat tersebut kemungkinan akan menggunakan panel layar dengan refresh rate yang lebih tinggi, yakni 185 Hz.

Apa Keunggulan Layar Refresh Rate Tinggi?

Refresh rate merupakan kemampuan layar dalam memperbarui tampilan gambar setiap detik.

Semakin tinggi angka refresh rate, semakin banyak pembaruan gambar yang dapat dilakukan sehingga tampilan terlihat lebih halus.

Layar dengan refresh rate tinggi membuat aktivitas seperti menggulir media sosial, berpindah aplikasi, hingga bermain gim terasa lebih responsif dan minim gangguan.

Saat ini, sebagian besar smartphone kelas menengah hingga flagship sudah menggunakan layar dengan refresh rate 120 Hz.

Sementara beberapa perangkat gaming mulai menghadirkan refresh rate 144 Hz untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih maksimal.

Dengan menghadirkan layar 185 Hz, OnePlus disebut ingin memberikan pengalaman visual yang lebih mulus dibanding standar smartphone saat ini.

OnePlus 16 Disebut Jadi Ponsel Pertama dengan Layar 185 Hz

Sebelumnya, OnePlus 16 dikabarkan menjadi perangkat pertama perusahaan yang akan membawa layar dengan refresh rate 185 Hz.

Bahkan, OnePlus sempat disebut sedang mengembangkan panel dengan refresh rate lebih tinggi hingga 240 Hz.

Namun berdasarkan laporan tipster Digital Chat Station (DGS), pengembangan tersebut akhirnya dihentikan dan perusahaan memilih konfigurasi 185 Hz sebagai pilihan akhir.

Meski begitu, informasi mengenai penggunaan layar 185 Hz di perangkat OnePlus masih sebatas rumor.

Hingga kini, perusahaan belum memberikan pengumuman resmi terkait rencana tersebut.

Kabar yang disampaikan Smart Pikachu juga masih berupa prediksi mengenai perubahan strategi produk OnePlus, bukan informasi resmi dari pihak perusahaan.

Di sisi lain, OnePlus masih menghadapi tantangan terkait keberlangsungan penjualan smartphone di sejumlah pasar internasional, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa.

Situasi tersebut dinilai dapat memengaruhi penerapan teknologi layar 185 Hz secara global.

Meski demikian, jika strategi ini benar diterapkan, OnePlus berpotensi menjadi salah satu produsen yang mendorong standar baru teknologi layar smartphone di berbagai kelas.* (km/ad)

Pernyataan tersebut disampaikan Kejati Sumut menyusul langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tengah melakukan penelusuran dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG dan telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Baca Juga:

• KPK Ajukan Banding atas Vonis Dua Terdakwa Kasus Korupsi DJKA Wilayah Medan

"Belum ada untuk pengumpulan data dan keterangan penyelewengan MBG di Sumut," kata Rizaldi, Jumat (10/7/2026).

Menurut Rizaldi, hingga kini Kejati Sumut juga belum menerima perintah seperti yang dilakukan terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sebelumnya diminta melakukan pengumpulan data terkait dugaan penyimpangan program MBG.

"Kalau di Kejatisu belum diperintahkan melakukan Puldata MBG," ujarnya.

Meski belum ada instruksi resmi untuk melakukan penyelidikan, Kejati Sumut mengaku telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG.

Rizaldi menyebut laporan tersebut masih dalam tahap pengumpulan dan analisis sebelum diteruskan kepada Kejaksaan Agung.

"Hanya ada data-data dari masyarakat yang disampaikan kepada Kejatisu soal dugaan penyelewengan," kata Rizaldi.

"Kita kumpulin laporan tersebut dan kita sampaikan atau diteruskan ke Kejagung," lanjutnya.

Ia menjelaskan, laporan masyarakat tersebut menjadi bagian dari informasi awal yang akan dipelajari sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung diketahui tengah melakukan penelusuran terhadap dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG.

Program yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah tersebut kini mendapat perhatian aparat penegak hukum setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Selain melakukan penelusuran di tingkat pusat, Kejagung juga disebut telah meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan terkait dugaan penyelewengan anggaran MBG di wilayah tersebut.

Sementara di Sumatera Utara, Kejati Sumut masih menunggu arahan resmi dari Kejagung terkait langkah hukum yang akan dilakukan.* (tm/ad)

MEDAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan dalam perkara dugaan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan.

Pengajuan banding tersebut dilakukan terhadap dua terdakwa, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 Wilayah Sumatera Utara, Muhlis Hanggani Capah, serta pihak swasta Eddy Kurniawan Winarto.

Baca Juga:

• Hakim Ungkap Kode BC1 hingga BC4 dalam Dugaan Suap Blueray Cargo, Diduga Merujuk ke Dirjen hingga Sejumlah Pejabat Bea Cukai

Dalam perkara tersebut, JPU KPK tercatat sebagai pihak pembanding, sedangkan Muhlis Hanggani Capah dan Eddy Kurniawan Winarto menjadi pihak terbanding.

"Tanggal permohonan Kamis (2/7/2026), permohonan banding dari pembanding (penuntut umum) Ramaditya Virgiyansyah. Sedangkan terbanding terdakwa Muhlis Hanggani Capah dan Eddy Kurniawan Winarto," demikian keterangan dalam SIPP PN Medan, Jumat (10/7/2026).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan telah menjatuhkan vonis terhadap kedua terdakwa dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 9 PN Medan, Kamis (25/6/2026).

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu.

Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun kepada Muhlis Hanggani Capah dan 4 tahun penjara kepada Eddy Kurniawan Winarto.

"Menjatuhkan hukuman kepada Muhlis Hanggani Capah selama 5 tahun penjara dan denda 250 juta subsider 70 hari. Lalu, menjatuhkan hukuman kepada Eddy Kurniawan Winarto selama 4 tahun dan denda 250 juta subsider 70 hari," ujar hakim Khamozaro Waruwu saat membacakan putusan.

Selain hukuman badan, Muhlis juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4 miliar.

Nilai tersebut dikurangi Rp200 juta yang sebelumnya telah disetorkan ke rekening KPK.

Apabila uang pengganti tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan terdakwa dapat disita.

Jika tidak mencukupi, terdakwa akan menjalani pidana pengganti selama dua tahun.

Sementara Eddy Kurniawan Winarto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp10 miliar.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA wilayah Medan periode 2021-2024.

Dalam dakwaan, Eddy Kurniawan Winarto disebut menerima hadiah berupa uang sebesar Rp3,903 miliar dari PT Waskita Karya terkait dua paket pekerjaan proyek.

Dua proyek tersebut yakni pembangunan jalur kereta api lintas Medan-Binjai Km 0+000 sampai Km 1+745 dan Km 0+000 sampai Km 0+500 lintas Medan-Araskabu (JLKAMB 1) dengan nilai pagu sekitar Rp125,7 miliar.

Kemudian proyek pembangunan emplasemen dan bangunan Stasiun Medan Tahap II atau Jalur Lintas Kereta Api Medan-Binjai (JLKAMB 6) dengan nilai pagu mencapai Rp385 miliar.

Selain Muhlis dan Eddy, perkara ini juga menyeret terdakwa lain, yakni Muhammad Chusnul yang menjabat sebagai PPK pada paket pekerjaan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan.

Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyebut terdapat sejumlah hal yang memberatkan para terdakwa.

Hakim menilai perbuatan para terdakwa bertentangan dengan keinginan masyarakat serta terjadi ketika kondisi ekonomi negara masih menghadapi berbagai tantangan.

Selain itu, tindakan tersebut dinilai menghambat pembangunan infrastruktur perkeretaapian.

Khusus untuk Muhlis Hanggani Capah, hakim menilai terdakwa telah menikmati sebagian kerugian negara dan memberikan citra buruk terhadap lingkungan aparatur sipil negara (ASN) di sektor perkeretaapian.

Sementara hal yang meringankan, kedua terdakwa dinilai bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggungan keluarga.

Untuk Eddy, hakim juga mempertimbangkan pengembalian sebagian kerugian negara.

Sebelum putusan dibacakan, JPU KPK sebelumnya menuntut hukuman lebih berat terhadap kedua terdakwa.

Muhlis Hanggani Capah dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp300 juta. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4 miliar.

Sementara Eddy Kurniawan Winarto dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp14 miliar.

Dengan adanya pengajuan banding ini, proses hukum perkara dugaan korupsi proyek DJKA wilayah Medan masih berlanjut melalui pemeriksaan di tingkat pengadilan berikutnya.* (d/ad)

BALIKPAPAN – Upaya menjaga lingkungan kini tidak lagi hanya sebatas kampanye, tetapi mulai diarahkan menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu diwujudkan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama anak perusahaan dan afiliasinya di Zona 9 melalui peluncuran GEMAS (Gerakan Eliminasi Plastik Sekali Pakai, Mulai Pilah Sampah, Aplikasi Prinsip 4R, dan Semua Beraksi).

Baca Juga:

• Bendungan Rukoh Diresmikan Presiden Prabowo, Aceh Bersiap Perkuat Ketahanan Pangan dan Pertanian

Peluncuran GEMAS dilakukan oleh General Manager Zona 9 PHI, Dadang Soewargono, sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Dadang mengatakan, perubahan besar dalam menjaga lingkungan harus dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individu.

"Komitmen untuk mengurangi sampah plastik harus kita mulai dari diri sendiri dengan meniadakan botol plastik sekali pakai di kantor. Kita bersama dengan kesadaran penuh membawa tumbler untuk minum setiap hari sebagai langkah nyata menjaga lingkungan," ujar Dadang.

Menurutnya, GEMAS tidak dibuat hanya sebagai kegiatan simbolis, tetapi harus menjadi budaya baru di lingkungan perusahaan.

"Gerakan ini harus mampu bertransformasi menjadi DNA perusahaan sehingga kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan GEMAS, PHI memperluas edukasi lingkungan kepada masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa dan pelajar.

PEP Sangatta Field menggelar kuliah umum bertema perubahan iklim di Universitas Mulawarman yang diikuti lebih dari 187 mahasiswa.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur serta akademisi Teknik Lingkungan Universitas Mulawarman.

Sementara itu, Head Office Zona 9 memberikan edukasi pemilahan sampah kepada siswa SD Negeri 009 Balikpapan Timur.

PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) juga melakukan kegiatan edukasi serupa di SD Negeri 020 Anggana dengan melibatkan pemerintah desa setempat.

Melalui kegiatan tersebut, perusahaan berharap kesadaran menjaga lingkungan dapat ditanamkan sejak usia dini sehingga generasi muda memiliki kepedulian terhadap persoalan sampah dan perubahan iklim.

Selain memberikan edukasi, PHI juga memperkuat fasilitas pengelolaan sampah di sejumlah wilayah.

Melalui program Green and Healthy School, PEP Sangasanga Field menyalurkan tempat sampah terpilah dan fasilitas komposter kepada sejumlah sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Beberapa sekolah yang menerima dukungan tersebut di antaranya MTs Negeri 4 Kutai Kartanegara, SMP Negeri 1 Samboja, dan SMK Al-Jabar Nur Samboja.

Tidak hanya itu, PHSS juga menggelar aksi jalan sehat sambil memungut sampah bersama masyarakat Desa Sindang Jaya dan pelajar SMA Negeri 1 Muara Jawa.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi perusahaan bersama masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah, PEP Sangasanga Field juga bekerja sama dengan Bank Sampah Samboja dalam mengampanyekan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Inovasi lain dilakukan PEP Tanjung Field melalui penerapan metode Black Soldier Fly (BSF) atau budidaya maggot.

Teknologi tersebut digunakan untuk mengolah sampah organik di kawasan Taman 10K dan Kampung Iklim Lestari.

Pengelolaan sampah menggunakan maggot dinilai mampu mengurangi limbah organik sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi melalui konsep ekonomi sirkular.

Dengan cara ini, sampah tidak hanya dianggap sebagai limbah, tetapi dapat diolah menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat.

Komitmen menjaga lingkungan juga dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

PHI bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong melaksanakan Apel Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dirangkaikan dengan kegiatan penanaman pohon di kawasan Ruang Terbuka Hijau Bundaran Monumen Tanjung Puri serta penyerahan fasilitas tempat sampah.

Sementara itu, PEP Sangatta Field melakukan penanaman sebanyak 150 bibit mangrove di kawasan Teluk Lombok, Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur.

Penanaman mangrove tersebut menjadi bagian dari upaya rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pantai.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan, PHI bersama entitas usaha di Zona 9 menjalankan kegiatan operasi hulu migas dengan tetap mengedepankan prinsip ESG.

Selain menjaga keberlanjutan operasi energi, perusahaan juga menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, hingga tanggap bencana.

Melalui GEMAS, PHI menegaskan bahwa keberlanjutan industri energi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Gerakan tersebut diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membangun budaya peduli lingkungan di kalangan pekerja, keluarga, dan masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan.* (ad)

PIDIE – Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh, resmi menjadi salah satu infrastruktur strategis nasional yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peresmian bendungan tersebut dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual dari Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Medan Berlumpur dan Sungai Deras Tak Halangi Prajurit TNI Bangun Jembatan di Gayo Lues, Pulihkan Akses Warga Pedalaman

Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo meresmikan secara bersamaan lima bendungan strategis nasional, yakni Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie dan Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Meninting di NTB.

Presiden Prabowo mengatakan pembangunan bendungan merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan air, mengendalikan banjir, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan.

"Lima bendungan ini dibangun sejak tahun 2015 hingga 2025 dengan total investasi mencapai Rp9,79 triliun," ujar Prabowo dalam sambutannya.

Menurut Presiden, keberadaan lima bendungan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Infrastruktur ini mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, mengurangi potensi banjir di area seluas 932 hektare, serta mendukung pengembangan energi bersih melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung.

Selain itu, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 279,98 kilometer juga diproyeksikan mampu mengairi sekitar 39.540 hektare lahan pertanian.

Bagi Provinsi Aceh, Bendungan Rukoh dan Bendungan Keureuto memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian.

Kedua bendungan tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem irigasi, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, menyediakan kebutuhan air masyarakat, hingga mengurangi risiko banjir.

Usai mengikuti acara peresmian, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan bahwa beroperasinya Bendungan Rukoh dan Keureuto menjadi langkah penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal penyediaan air, tetapi juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya para petani.

"Pemerintah Aceh siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat kedua bendungan tersebut dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat," ujar M. Nasir.

Ia berharap keberadaan bendungan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.

Bendungan Rukoh menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi masyarakat Pidie dan wilayah sekitarnya.

Dengan dukungan sistem irigasi yang lebih baik, sektor pertanian diharapkan dapat berkembang lebih produktif dan berkelanjutan.

Pemerintah Aceh juga memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh fasilitas pendukung bendungan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Aceh, Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Pemerintah Kabupaten Pidie, serta berbagai pemangku kepentingan terkait yang menyaksikan langsung peresmian Bendungan Rukoh.* (ad)

GAYO LUES – Prajurit TNI terus mempercepat pembangunan jembatan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, meski harus menghadapi medan yang berat.

Jalan berlumpur, arus sungai yang deras, hingga cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan selama proses pengerjaan.

Baca Juga:

• Prabowo Silahkan TNI-Polri Awasi Dapur MBG: Jangan Ngerjain, Jangan Minta Setoran!

Sebelumnya, jembatan utama di kawasan itu hanyut diterjang arus sungai sehingga aktivitas warga terganggu.

Pengerjaan dipimpin langsung oleh Danrem 011/Lilawangsa, Brigjen TNI Ali Imran, bersama prajurit Kodim 0113/Gayo Lues, personel Batalyon TP 855/Raksaka Dharma, serta Yonzipur 16 Kodam Iskandar Muda.

Karena kendaraan tidak dapat menjangkau lokasi, para prajurit harus memikul material jembatan secara manual, menyeberangi sungai, dan melewati jalan berlumpur agar material dapat sampai ke lokasi pembangunan.

Pembangunan tersebut meliputi sejumlah infrastruktur penting, di antaranya jembatan Bailey di Desa Pintu Rime, jembatan perintis, jembatan beton, jembatan Aramco, hingga jembatan gantung sepanjang 70 meter.

Seluruh proyek itu diharapkan menjadi akses utama yang menghubungkan masyarakat di wilayah pedalaman.

Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengatakan proses pembangunan terus dikebut meski menghadapi berbagai kendala di lapangan.

"Medan yang berlumpur bahkan membuat sejumlah truk pengangkut material milik TNI terperosok, sehingga material terpaksa dievakuasi dan dipikul manual oleh para prajurit," ujarnya.

Menurut Ali Imran, TNI berkomitmen menyelesaikan pembangunan tersebut agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

"Sesuai perintah Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, melalui Dansatgas Jembatan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, kami mengerahkan prajurit jajaran TNI AD untuk terus menggenjot pembangunan ini. Targetnya agar aktivitas warga cepat lancar dan kembali normal," katanya.

Sebelum pembangunan dimulai, warga terpaksa menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari tali dan bambu untuk menyeberangi sungai setelah jembatan permanen putus akibat banjir.

Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak yang setiap hari harus melintasi sungai untuk pergi ke sekolah.

Melalui pembangunan jembatan baru ini, pemerintah bersama TNI berharap mobilitas masyarakat kembali pulih, distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar, serta aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di wilayah pedalaman Gayo Lues dapat berjalan lebih baik.* (ad)

LOMBOK BARAT – Presiden Prabowo Subianto mempersilakan aparat TNI dan Polri melakukan pemeriksaan terhadap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Namun, ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan untuk tujuan yang baik, bukan justru menyulitkan para pengelola dapur.

Baca Juga:

• Prabowo Minta TNI, Polri, Jaksa Introspeksi Diri: Bintang dan Sepatumu dari Rakyat!

Prabowo meminta komandan distrik militer (Dandim), kapolres, hingga kapolsek ikut mengawasi pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai tujuan.

"Dandim, kapolres, kapolsek silakan periksa. Yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah menyadari masih ada oknum yang berupaya memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat hingga kepala desa, ikut melakukan pengawasan terhadap seluruh dapur MBG.

"Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nusuk ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh memeriksa semua dapur MBG," katanya.

Prabowo juga membuka ruang bagi masyarakat maupun aparat untuk melaporkan dugaan penyimpangan yang ditemukan selama pelaksanaan program tersebut.

Ia mengatakan laporan dapat disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Bahkan, menurutnya, masyarakat juga dapat langsung menyampaikan laporan melalui media sosial.

"Saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu lapor ke saya. Gampang. Lapor di TikTok. Langsung kirim. Ting. Enggak usah susah-susah nomor telepon ini," ujarnya.

Presiden menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

"MBG kita teruskan!" tegas Prabowo.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaannya berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.* (km/ad)

JAKARTA – Investasi masih menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi terus meningkat dan bahkan mampu melampaui target pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Baca Juga:

• Prabowo Minta TNI, Polri, Jaksa Introspeksi Diri: Bintang dan Sepatumu dari Rakyat!

Nilai investasi yang terus bertambah ternyata tidak lagi diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Data menunjukkan, realisasi investasi pada kuartal IV 2025 mampu menyerap sekitar 754.186 tenaga kerja.

Sementara pada kuartal I 2026, jumlah tenaga kerja yang terserap justru turun menjadi 706.569 orang, meski nilai investasi tetap mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Center of Macroeconomics and Finance (MacFin) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Lembaga itu menilai tantangan Indonesia saat ini bukan lagi sekadar menarik investasi sebanyak-banyaknya, tetapi memastikan investasi yang masuk memiliki kualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Menurut laporan INDEF, salah satu penyebab utama menurunnya penyerapan tenaga kerja adalah perubahan karakter investasi yang kini lebih banyak mengarah ke sektor padat modal (capital intensive) dibanding sektor padat karya.

Investasi padat modal lebih banyak menggunakan mesin, teknologi, dan peralatan modern sehingga kebutuhan tenaga kerja menjadi lebih sedikit.

Akibatnya, meskipun nilai investasi terus meningkat, jumlah pekerja yang direkrut tidak bertambah secara signifikan.

Selain itu, INDEF juga menyoroti efisiensi investasi yang dinilai masih belum optimal.

Hal tersebut terlihat dari kontribusi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) yang masih berada di kisaran 22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Laporan itu menyebut keberhasilan investasi seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kapasitas produksi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih menjadi tantangan.

Data INDEF menunjukkan produktivitas tenaga kerja memang meningkat dari sekitar Rp79,68 juta per pekerja pada 2016 menjadi Rp92,67 juta per pekerja pada 2025 atau naik sekitar 16,3 persen.

Meski mengalami peningkatan, posisi Indonesia masih berada di peringkat kelima di ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Secara global, Indonesia juga masih berada di peringkat ke-111.

INDEF menilai produktivitas tenaga kerja sangat menentukan efektivitas investasi.

Semakin tinggi produktivitas, semakin besar nilai tambah yang dihasilkan dari setiap investasi yang masuk.

Sebaliknya, produktivitas yang rendah membuat tambahan modal belum mampu menghasilkan peningkatan produksi secara optimal.

Hal itu juga tercermin dari masih tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang menunjukkan investasi membutuhkan modal relatif besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut INDEF, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa kualitas investasi harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Lembaga itu juga mencatat adanya perubahan struktur investasi nasional.

Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kini terus meningkat dibandingkan Penanaman Modal Asing (PMA).

Meski demikian, investasi asing tetap dinilai memiliki peran penting karena mampu membawa teknologi baru, memperluas akses pasar ekspor, serta memperkuat rantai pasok industri nasional.

INDEF menilai Indonesia dapat belajar dari sejumlah negara.

Vietnam, misalnya, mampu menjadikan investasi asing sebagai pendorong ekspor karena terintegrasi dengan industri manufaktur dan rantai pasok global.

Sementara Malaysia berhasil memperkuat industri elektronik melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan pemasok lokal, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi.

Karena itu, INDEF menilai kebijakan investasi ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya nilai investasi maupun jumlah tenaga kerja yang diserap.

Investasi juga perlu diarahkan untuk memperkuat industri dalam negeri melalui pengembangan pemasok lokal, pelatihan vokasi, transfer teknologi, riset, serta peningkatan kapasitas produksi.

Dengan langkah tersebut, investasi diharapkan tidak hanya menjadi angka yang terus meningkat setiap tahun, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Ruang penyimpanan WhatsApp yang cepat penuh masih menjadi persoalan yang sering dialami banyak pengguna.

Aplikasi perpesanan ini tidak hanya menyimpan percakapan, tetapi juga berbagai file seperti foto, video, dokumen, GIF, hingga pesan suara yang diterima setiap hari.

Baca Juga:

• Realme P4 Lite Resmi Meluncur di Indonesia! Baterai 7.000 mAh Dibanderol Mulai Rp1,9 Jutaan

Akibatnya, kapasitas penyimpanan ponsel cepat habis, kinerja perangkat menjadi lebih lambat, bahkan pengguna kesulitan mengunduh file baru.

Salah satu penyebab utama storage WhatsApp membengkak adalah banyaknya file media yang tersimpan.

Berbeda dengan pesan teks yang berukuran kecil, foto dan video memiliki ukuran jauh lebih besar sehingga lebih cepat memenuhi memori perangkat.

Kondisi ini semakin terasa bagi pengguna yang tergabung dalam banyak grup.

Setiap foto, video, maupun dokumen yang dibagikan di grup berpotensi tersimpan secara otomatis di perangkat jika fitur unduh otomatis masih aktif.

Pengaturan auto download menjadi faktor lain yang membuat ruang penyimpanan cepat habis.

Secara bawaan, WhatsApp dapat mengunduh gambar melalui data seluler dan video saat perangkat terhubung ke jaringan WiFi.

Akibatnya, banyak file yang sebenarnya tidak diperlukan tetap tersimpan di ponsel tanpa disadari pengguna.

Dalam jangka panjang, file-file tersebut memenuhi galeri maupun penyimpanan internal.

Untuk mengurangi penggunaan memori, WhatsApp menyediakan fitur Kelola Penyimpanan (Manage Storage) yang memudahkan pengguna menemukan file berukuran besar.

Berikut langkah-langkah menghapus file besar di WhatsApp:

- Buka aplikasi WhatsApp.
- Masuk ke Pengaturan (Settings).
- Pilih Penyimpanan dan Data (Storage and Data).
- Tekan Kelola Penyimpanan (Manage Storage).
- Pilih kategori Lebih Besar dari 5 MB atau pilih percakapan tertentu.
- Urutkan file berdasarkan ukuran terbesar jika diperlukan.
- Pilih file yang sudah tidak digunakan.
- Tekan Hapus (Delete).

Pengguna juga perlu memastikan apakah file yang dihapus masih tersimpan di galeri ponsel.

Jika terdapat salinan lain, file tersebut juga harus dihapus agar ruang penyimpanan benar-benar bertambah.

Selain rutin membersihkan file besar, pengguna disarankan menonaktifkan fitur unduh media otomatis pada grup yang tidak terlalu penting.

Cara ini dapat membantu menghemat kapasitas penyimpanan sekaligus menjaga performa ponsel tetap optimal.

Dengan pengelolaan penyimpanan yang rutin, WhatsApp dapat berjalan lebih ringan dan pengguna tidak lagi terganggu oleh notifikasi memori penuh.* (km/ad)

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mengungkap adanya kode-kode yang digunakan dalam dugaan aliran suap kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam perkara yang menjerat bos Blueray Cargo Group, John Field.

Fakta tersebut disampaikan majelis hakim saat membacakan pertimbangan putusan terhadap John Field, Deddy Kurniawan Sukolo, dan Andri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Minta TNI, Polri, Jaksa Introspeksi Diri: Bintang dan Sepatumu dari Rakyat!

Berdasarkan pertimbangan hakim:

BC1 merujuk kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
BC2 merujuk kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026, Rizal.
BC3 merujuk kepada Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono.
BC4 merujuk kepada bagian intelijen Bea Cukai.

Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien menyatakan para terdakwa terbukti secara bersama-sama memberikan uang kepada sejumlah pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan secara bersama-sama terdakwa 1 dan terdakwa 2, terdakwa 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat dan pegawai Direktorat Bea Cukai sejumlah Rp 61.743.597.000," kata hakim saat membacakan putusan.

Majelis hakim menilai unsur memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Menimbang bahwa dari unsur memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu bersifat alternatif, salah satu dari perbuatan memberi atau menjanjikan terbukti, maka unsur ini sudah terpenuhi," ujar hakim.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga mengungkap pola pembagian dana yang dilakukan setiap bulan mulai Juli 2025 hingga Januari 2026.

Untuk setiap periode, alokasi dana disebut diberikan dengan komposisi yang hampir sama, yakni:

BC1 (Djaka Budhi Utama): Rp3 miliar per bulan.
BC2 (Rizal): Rp2 miliar per bulan.
BC3 (Sisprian Subiaksono): Rp1 miliar per bulan.
BC4 (Intelijen Bea Cukai): sekitar Rp1,1 miliar hingga Rp1,25 miliar per bulan.

Hakim menyebut pada Juli 2025 total dana yang dialokasikan mencapai sekitar Rp8,2 miliar, sedangkan mulai Agustus 2025 hingga Januari 2026 nilainya meningkat menjadi sekitar Rp8,95 miliar setiap bulan.

Berdasarkan perhitungan majelis hakim, total alokasi yang tercatat untuk BC1 selama tujuh bulan mencapai sekitar Rp21 miliar.

Selain dugaan suap kepada pejabat Bea Cukai, majelis hakim sebelumnya juga mengungkap adanya pemberian dana kepada pihak lain, sehingga total pengeluaran yang berkaitan dengan perkara tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama telah memberikan tanggapan setelah namanya muncul dalam persidangan perkara tersebut.

Djaka memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh dan meminta publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Terkait dengan permasalahan importasi di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja," ujar Djaka.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa juga mengungkap adanya pertemuan antara pemilik Blueray Cargo John Field dengan Djaka Budhi Utama di Hotel Borobudur, Jakarta.

Hingga saat ini, proses hukum perkara tersebut masih terus berjalan sesuai mekanisme peradilan.* (km/ad)

LOMBOK BARAT – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pejabat negara, mulai dari birokrat, TNI, Polri hingga Kejaksaan, untuk melakukan introspeksi diri dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Prabowo, setiap jabatan yang diemban merupakan amanah rakyat sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Terima Bantuan 25 Lampu PJU Tenaga Surya dari Kemenhub, Dipasang di Jalan Sudirman

Dalam pidatonya, Prabowo tampak memegang dada dengan kedua tangannya sambil mengajak seluruh pejabat untuk melakukan evaluasi terhadap diri masing-masing.

"Saya minta kita semua introspeksi," kata Prabowo.

Presiden kemudian mengarahkan pesannya kepada jajaran TNI dan Polri yang hadir dalam acara tersebut.

Ia mengingatkan bahwa seluruh atribut yang dikenakan aparat berasal dari kepercayaan rakyat.

"Pejabat-pejabat militer, dan polisi introspeksi!" katanya.

"Saudara adalah milik rakyat."

"Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat!"

"Jangan pernah lupa itu!" tegas Prabowo.

Tak hanya TNI dan Polri, Prabowo juga meminta jajaran Kejaksaan untuk melakukan hal yang sama.

Menurutnya, seluruh aparat penegak hukum harus selalu mengingat bahwa mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Kejaksaan demikian juga! Anda Jaksa ya, pakai bintang juga kau, kau juga milik rakyat!" ujar Prabowo.

Prabowo menilai introspeksi menjadi penting karena masih banyak masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat.

Menurut Presiden, persoalan kelaparan tidak boleh dipandang sebagai masalah kecil.

Ia menegaskan Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila masih ada masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pangannya.

"Apapun segelintir elite di Jakarta berpendapat bahwa perut lapar itu tidak penting, saya berbeda. Ada rakyat Indonesia yang lapar, itu penting bagi saya. Tidak ada negara yang berhasil kalau tidak bisa menghasilkan pangan bagi rakyatnya sendiri," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai salah satu fondasi utama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.* (km/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh masyarakat menjaga toleransi dan merawat keberagaman sebagai modal sosial yang penting untuk mendukung pembangunan Kota Medan.

Menurutnya, keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang harus terus dipelihara agar kehidupan masyarakat tetap harmonis.

Baca Juga:

• SI MiKE SU Hadir di Jambore Daerah XI Pramuka Sumut, Dorong Literasi Digital Generasi Muda

Dalam sambutannya, Rico Waas mengatakan Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat.

Kondisi tersebut juga tercermin di Kota Medan yang dikenal sebagai miniatur Indonesia karena dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang.

Untuk menggambarkan pentingnya keberagaman, Rico Waas mengibaratkan Kota Medan seperti sebuah taman yang dipenuhi berbagai jenis bunga dengan warna dan bentuk yang berbeda.

"Bayangkan kalau sebuah taman hanya punya satu bunga yang sama dari ujung ke ujung. Awalnya mungkin indah, tapi lama-lama kita bosan. Tapi bayangkan jika sebuah taman yang di dalamnya ada warna hijau, biru, kuning, ada rumput, ada bunga dengan tekstur berbeda. Itulah sebuah taman yang indah dan enak dipandang karena ada harmoni," kata Rico Waas.

Menurut Rico Waas, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan telah diajarkan sejak dini.

Karena itu, nilai-nilai tersebut harus terus dipertahankan agar kerukunan yang telah terbangun tidak berhenti pada generasi saat ini.

Ia meminta para camat dan seluruh elemen masyarakat menjadi agen harmoni dengan menyosialisasikan pentingnya pengisian E-Survey Indeks Harmoni Indonesia kepada masyarakat, terutama generasi muda.

"Kita hari ini mungkin sepakat di dalam ruangan ini, tetapi kita harus cek bagaimana dengan Gen Z dan Gen Alpha kita? Apakah mereka berpikir hal yang sama? Kita harus melakukan transfer knowledge kepada anak-anak kita agar perbedaan ini tidak menjadi pembatas, melainkan menjadi kekuatan yang memajukan ekonomi dan pembangunan kota kedepannya," tegasnya.

Rico Waas juga kembali mengingatkan makna semboyan "Medan Untuk Semua dan Semua Untuk Medan."

Menurutnya, Kota Medan adalah rumah bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun ras.

"Mari terus kita jaga harmonisasi ini. Perbedaan yang ada bukan menjadi problem, tapi justru harus dijadikan kekuatan untuk kita membangun bersama kota Medan," ajaknya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan Andi Mario Siregar mengatakan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) dilaksanakan di 19 provinsi, termasuk Sumatera Utara.

Ia mengungkapkan antusiasme masyarakat Kota Medan cukup tinggi.

Hingga Jumat pagi pukul 08.00 WIB, jumlah warga yang telah mengisi e-survey mencapai 2.020 orang, melampaui target yang ditetapkan.

"Antusiasme warga Medan pun terbukti sangat tinggi. Kami lihat sampai tadi pagi jam 08.00 WIB, jumlah penduduk Kota Medan yang sudah mengisi e-survey ini telah melampaui target, yaitu sebanyak 2.020 orang. Harapan kita ke depan adalah sebaran data yang merata di seluruh wilayah," ungkap Andi Mario.

Menurutnya, hasil survei akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis data, terutama pada sektor ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman.

Selain itu, survei ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan sosial demi terciptanya suasana yang aman dan damai.

Kegiatan sosialisasi dijadwalkan berlangsung pada 10, 13, dan 14 Juli 2026 dengan melibatkan sekitar 500 peserta.

Acara turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Medan, pimpinan perangkat daerah, serta para camat.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menerima bantuan 25 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya (solar cell) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Wilayah Sumatera Utara.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di malam hari.

Baca Juga:

• SI MiKE SU Hadir di Jambore Daerah XI Pramuka Sumut, Dorong Literasi Digital Generasi Muda

Kepala BPTD Kelas II Sumatera Utara Ariyandi Ariyus mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan aspek keselamatan transportasi dan lalu lintas di daerah.

Menurut Ariyandi, terealisasinya bantuan ini juga tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sebelumnya mengajukan permohonan melalui Dinas Perhubungan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada Kota Tanjungbalai.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan sarana prasarana yang telah diberikan. Semoga ke depannya sinergi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Kementerian Perhubungan, khususnya melalui BPTD Kelas II Sumatera Utara, dapat terus ditingkatkan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat," ujar Fadly Abdina.

Ia berharap pemasangan lampu PJU tenaga surya tersebut mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintasi Jalan Sudirman pada malam hari.

"Saya harapkan juga masyarakat dapat bersama-sama ikut menjaga keberadaan lampu PJU tenaga surya tersebut," tandasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Tanjungbalai Elvandia menjelaskan, seluruh lampu PJU tenaga surya akan dipasang di sepanjang ruas Jalan Sudirman.

Bantuan tersebut merupakan hasil koordinasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungbalai saat berkunjung ke Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara di Jakarta.

Selain bantuan lampu penerangan jalan, Kota Tanjungbalai juga menerima bantuan 50 unit life jacket dan 25 unit traffic cone.

Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung keselamatan pelayaran sekaligus meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di wilayah Tanjungbalai.

Elvandia menambahkan, proses pengerjaan pemasangan lampu PJU akan segera dimulai dalam beberapa hari ke depan.

Saat ini, tahap awal berupa pembangunan pondasi tiang lampu tengah berlangsung.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap seluruh bantuan tersebut dapat memperkuat fasilitas keselamatan transportasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.* (ad)