JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya praktik gelap dalam aktivitas ekspor-impor yang dinilai merugikan perekonomian nasional.

Praktik tersebut dikenal sebagai trade misinvoicing, yakni manipulasi nilai dalam dokumen perdagangan internasional. Gibran menyebut praktik ini kerap tersembunyi di balik angka-angka resmi ekspor dan impor.

Baca Juga:

• Plastik di Medan Makin Mahal, Dampak Konflik Global dan Harga Minyak Naik

Menurutnya, modus yang digunakan beragam, mulai dari under invoicing (melaporkan nilai lebih rendah dari sebenarnya) hingga over invoicing (melaporkan nilai lebih tinggi dari harga riil). Kedua praktik ini membuka celah terjadinya aliran dana ilegal lintas negara.

Gibran memaparkan, dalam periode 2014 hingga 2023, nilai under invoicing ekspor diperkirakan mencapai 401 miliar dolar AS atau sekitar 40 miliar dolar AS per tahun. Sementara itu, over invoicing tercatat sebesar 252 miliar dolar AS atau rata-rata 25 miliar dolar AS per tahun.

Ia menambahkan, sektor yang paling banyak terdampak praktik ini meliputi perdagangan limbah, logam berlapis, logam mulia, serta produk teknologi seperti smartphone.

"Ini kecurangan yang terlihat teknis, tetapi dampaknya sangat nyata terhadap perekonomian nasional," tegasnya.

Gibran menilai praktik tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi menggerus penerimaan negara sekaligus melemahkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.*

(d/dh)

JAKARTA – Bareskrim Polri meminta para korban penipuan investasi yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk segera mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan LPSK guna mendata seluruh korban dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Dilaporkan JK, Rismon Sianipar Klaim Video Tudingan Dirinya Dimanipulasi AI

Ia menjelaskan, para korban dapat mengajukan permohonan restitusi melalui platform resmi LPSK. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemulihan kerugian akibat dugaan penipuan yang dilakukan perusahaan tersebut.

Ade menegaskan, proses penyidikan perkara ini akan terus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. "Kami pastikan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hingga tuntas," tegasnya.

Dalam kasus ini, Bareskrim sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk petinggi perusahaan. Mereka di antaranya TA selaku Direktur Utama, MY sebagai mantan direktur, ARL sebagai komisaris, serta AS yang merupakan pendiri perusahaan.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dugaan penipuan investasi berskala besar dengan jumlah korban yang cukup banyak. Polisi juga terus mendalami aliran dana serta potensi kerugian yang ditimbulkan.*

(oz/dh)

JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan terpantau masih tinggi pada Minggu pagi. Daging ayam ras dijual Rp41.500 per kilogram, sementara cabai rawit merah menembus Rp83.100 per kilogram.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia per pukul 10.10 WIB, Minggu (12/4/2026), sejumlah harga pangan tercatat bervariasi di tingkat pedagang eceran.

Baca Juga:

• Plastik di Medan Makin Mahal, Dampak Konflik Global dan Harga Minyak Naik

Selain itu, harga bawang merah tercatat Rp47.350 per kg dan bawang putih Rp40.200 per kg.

Komoditas beras juga mengalami variasi harga. Beras kualitas bawah I dibanderol Rp14.500 per kg, kualitas bawah II Rp14.550 per kg, medium I Rp16.050 per kg, medium II Rp15.900 per kg, serta kualitas super I Rp17.300 per kg dan super II Rp16.850 per kg.

Untuk komoditas cabai lainnya, cabai merah besar dijual Rp46.000 per kg, cabai merah keriting Rp45.600 per kg, dan cabai rawit hijau Rp52.950 per kg.

Sementara itu, harga daging sapi kualitas I tercatat Rp147.650 per kg dan kualitas II Rp139.950 per kg.

Di sektor kebutuhan pokok lainnya, gula pasir premium dijual Rp20.150 per kg dan gula pasir lokal Rp19.100 per kg.

Adapun minyak goreng curah berada di harga Rp20.100 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp23.250 per liter, dan kemasan bermerek II Rp22.350 per liter.

Harga telur ayam ras juga tercatat Rp32.550 per kg.*

(an/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan anggaran dinas untuk kepentingan pribadi.

Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Peran Adik Bupati Tulungagung, Diduga Tahu Praktik Pemerasan

"Dengan demikian, membebankan kebutuhan pribadi di luar kedinasan kepada para perangkat daerah ataupun pada anggaran dinas adalah tindakan yang melanggar hukum," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Pernyataan ini disampaikan menyusul penetapan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pejabat organisasi perangkat daerah (OPD).

Asep menjelaskan, para kepala daerah sejatinya telah mendapatkan hak keuangan yang sah, seperti gaji dan dana operasional. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan di luar ketentuan.

Selain itu, KPK juga mengingatkan agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kewenangan, termasuk menggunakan surat pernyataan sebagai alat tekanan kepada bawahan.

"Para penyelenggara negara tidak boleh menyalahgunakan wewenang, termasuk menjadikan surat pernyataan sebagai alat tekanan," tegasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan sejumlah pihak lainnya.

Sehari kemudian, KPK membawa para pihak yang diamankan ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

KPK kemudian menetapkan Gatut Sunu bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025–2026.*

(an/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro, dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gatut Sunu Wibowo. Jatmiko diduga mengetahui praktik tersebut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan penyidik menduga Jatmiko memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah diusut.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Bupati Tulungagung Targetkan Rp5 Miliar dari OPD, Terkumpul Rp2,7 Miliar

Jatmiko yang merupakan anggota DPRD Tulungagung diamankan dan telah dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan pemerasan yang dilakukan kakaknya.

KPK menyebut, kasus ini memiliki pola yang berbeda dibandingkan praktik pemerasan pada umumnya.

Biasanya, pemerasan dilakukan dengan cara intimidasi, seperti ancaman mutasi jabatan atau pencopotan pejabat untuk menimbulkan efek jera.

Namun dalam kasus ini, penyidik menemukan modus baru berupa penggunaan surat pernyataan bermeterai tanpa tanggal.

"Ini menjadi hal baru yang kami temukan dalam perkara pemerasan," kata Asep.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 April 2026 dan mengamankan 18 orang.

Sehari berselang, Gatut Sunu bersama sejumlah pihak, termasuk adiknya, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

KPK kemudian menetapkan Gatut Sunu Wibowo serta ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025–2026.*

(an/dh)

JAKARTA - Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di Islamabad, Pakistan, kembali menemui jalan buntu. Iran menuding AS sengaja mencari-cari alasan untuk keluar dari negosiasi.

Mengutip laporan Al Jazeera, Minggu (12/4/2026), kantor berita Fars Iran menyebut peluang kesepakatan sangat bergantung pada perubahan tuntutan dari pihak Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Pembicaraan 21 Jam Tak Buahkan Hasil, AS dan Iran Gagal Sepakat di Islamabad

"Amerika sedang mencari alasan untuk meninggalkan meja perundingan," ujar sumber tersebut.

Isu strategis seperti Selat Hormuz, program nuklir, hingga kebijakan energi damai menjadi beberapa poin krusial yang masih diperdebatkan. Meski negosiasi utama mengalami kebuntuan, mediator dari Pakistan disebut masih berupaya menjembatani perbedaan antara kedua pihak.

Tim ahli dari Iran dan AS juga masih melakukan konsultasi terkait draf kesepakatan yang diajukan.

Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan komitmen tegas dari Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang. Namun hingga saat ini, AS mengaku belum melihat komitmen tersebut dari Teheran.

Pembicaraan antara kedua negara disebut akan dilanjutkan setelah masing-masing pihak menyelesaikan kajian internal terhadap dokumen yang dibahas.*

(d/dh)

MEDAN - Harga plastik di Kota Medan mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah menyebut kenaikan ini dipicu gangguan impor bahan baku akibat konflik global.

Warga Medan mulai merasakan lonjakan harga berbagai produk plastik di pasaran, seperti wadah makanan jenis thinwall. Salah satu warga, Elly, mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang cukup signifikan.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Modus Bupati Tulungagung ‘Sandera’ Pejabat dengan Surat Pengunduran Diri

Kenaikan harga ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag ESDM Sumut, Charles Situmorang.

Menurutnya, lonjakan harga plastik dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia serta terganggunya pasokan bahan baku impor. "Plastik berbahan dasar petrokimia, sehingga saat harga minyak dunia naik, biaya produksi ikut meningkat," kata Charles.

Ia menjelaskan, gangguan distribusi dari Timur Tengah sebagai salah satu sumber utama impor bahan baku plastik juga menjadi faktor utama.

Selain itu, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor membuat harga plastik sangat sensitif terhadap gejolak global. Meski demikian, Charles memastikan bahwa saat ini belum terjadi kelangkaan plastik di pasaran.

"Saat ini belum terjadi kelangkaan, hanya kenaikan harga," ujarnya.

Untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari diversifikasi impor bahan baku dari negara lain hingga pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga akan mendorong penguatan industri petrokimia dalam negeri serta penggunaan alternatif kemasan seperti bioplastik dan produk yang dapat digunakan ulang.*

(ds/dh)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) hari ini tidak mengalami perubahan. Setelah sempat naik tipis, harga emas kini stagnan di level Rp2,86 juta per gram.

Mengutip laman resmi Logam Mulia, Minggu (12/4/2026), harga emas Antam ukuran 1 gram dipatok Rp2,860 juta. Angka ini sama dengan harga pada hari sebelumnya.

Baca Juga:

• Gempa M 3,6 Guncang Tapanuli Tengah Pagi Ini, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

Dalam transaksi jual beli emas, terdapat ketentuan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017. Untuk penjualan kembali dengan nilai di atas Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

Adapun untuk pembelian emas, dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

- 0,5 gram: Rp1,480 juta
- 1 gram: Rp2,860 juta
- 2 gram: Rp5,660 juta
- 3 gram: Rp8,465 juta
- 5 gram: Rp14,075 juta
- 10 gram: Rp28,095 juta
- 25 gram: Rp70,112 juta
- 50 gram: Rp140,145 juta
- 100 gram: Rp280,212 juta
- 250 gram: Rp700,265 juta
- 500 gram: Rp1,400 miliar
- 1.000 gram: Rp2,800 miliar

Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar global dan nilai tukar rupiah.*

(mt/dh)

JAAKRTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menargetkan pengumpulan uang hingga Rp5 miliar dari sejumlah kepala OPD. Namun, realisasi yang diterima baru mencapai Rp2,7 miliar.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, uang tersebut dikumpulkan dari 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Baca Juga:

• Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Baru Setahun Menjabat Kini Terjaring OTT KPK

Asep menjelaskan, terdapat dua skema yang digunakan dalam praktik tersebut.

Pertama, permintaan uang dilakukan secara langsung maupun melalui perantara ajudan kepada para kepala OPD, dengan nominal bervariasi mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.

Selain itu, terdapat skema lain dengan memanfaatkan pengaturan anggaran di OPD. Gatut disebut meminta bagian dari anggaran yang ditambah atau digeser.

"Dia datang ke OPD, menambah anggaran, lalu meminta persentase dari nilai tersebut," jelas Asep.

Bahkan, dalam beberapa kasus, Gatut disebut meminta hingga 50 persen dari nilai tambahan anggaran yang diberikan kepada OPD.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung pada Jumat (10/4). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Gatut Sunu Wibowo.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan Gatut bersama ajudannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan terkait pengelolaan anggaran di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun 2025-2026.*

(mt/dh)

MEDAN - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 3,6 mengguncang Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (12/4/2026) pagi. Gempa terjadi sekitar pukul 09.14 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa tersebut melalui keterangan resminya.

Baca Juga:

• Perundingan Iran-AS Diperpanjang Sehari, Negosiasi di Islamabad Masih Berlanjut

Menurut BMKG, gempa dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng di wilayah tersebut. Meski demikian, BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. "Gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," demikian keterangan BMKG.

Hingga saat ini, belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.*

(ds/dh)

JAKARTA - Perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan negosiasi masih menemui jalan buntu.

JD Vance mengatakan pembicaraan yang berlangsung selama sekitar 21 jam itu belum menghasilkan kesepakatan, terutama terkait isu nuklir Iran.

Baca Juga:

• Perundingan Iran-AS Diperpanjang Sehari, Negosiasi di Islamabad Masih Berlanjut

Menurutnya, salah satu poin krusial yang menjadi penghambat adalah sikap Iran yang belum berkomitmen untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir.

"Kita perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan berupaya mendapatkan senjata nuklir," tegasnya. Vance menilai penolakan Iran terhadap syarat yang diajukan AS menjadi kerugian lebih besar bagi Teheran dibandingkan Washington.

Usai menyampaikan pernyataan tersebut, Vance langsung meninggalkan Islamabad tanpa membawa hasil kesepakatan.

Dalam proses negosiasi, delegasi AS disebut terus berkomunikasi dengan Presiden Donald Trump dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Sementara itu, media Iran menyebut peluang kesepakatan masih terbuka jika AS bersedia mengubah sejumlah tuntutan yang dinilai tidak realistis.

Kedua pihak disebut masih melanjutkan konsultasi internal dan membuka kemungkinan pembicaraan lanjutan.*

(k/dh)

TULUNGAGUNG- Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo tengah menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, melainkan karena terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/4/2026).

Padahal, Gatut Sunu baru menduduki kursi orang nomor satu di Tulungagung selama sekitar satu tahun. Penangkapan ini mengejutkan banyak pihak mengingat ia terpilih dengan suara mayoritas pada Pilkada 2024 lalu.

Baca Juga:

• Sampah RI Tembus 141 Ribu Ton per Hari, Pemerintah Siapkan WtE di 72 Daerah untuk Tekan Krisis

Dilantik Presiden Prabowo pada 2025

Gatut Sunu Wibowo menjabat sebagai Bupati Tulungagung periode 2025–2030. Ia resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025.

Dalam kontestasi Pilkada 2024, Gatut menggandeng politikus Partai Gerindra, Ahmad Baharudin. Pasangan ini menang telak dengan perolehan 297.882 suara atau sekitar 50,72% suara sah.

Mantan Wakil Bupati dan Pengusaha

Dunia pemerintahan sebenarnya bukan hal baru bagi pria kelahiran 17 Desember 1967 ini. Sebelum jadi bupati, Gatut adalah Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018–2023.

Kala itu, ia dilantik pada 2 November 2021 untuk mendampingi Bupati Maryoto Birowo. Sebelum terjun ke politik, Gatut dikenal luas sebagai pengusaha sukses di Jawa Timur dengan jaringan bisnis yang cukup kuat.

Terjaring OTT KPK

Karier politik Gatut kini terancam kandas. KPK mengamankan Gatut bersama 15 orang lainnya dalam operasi senyap di Jawa Timur. "Tim mengamankan 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (10/4).

Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK menyita sejumlah barang bukti, di antaranya:

- Uang tunai senilai Rp335 juta.
- Barang mewah berupa sepatu Louis Vuitton.

Hingga saat ini, status hukum Gatut Sunu akan ditentukan dalam waktu 1x24 jam setelah pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK.*

(in/dh)

JAKARTA - Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) akan diperpanjang selama satu hari. Pembicaraan kedua negara dijadwalkan kembali berlangsung di Islamabad pada Minggu (12/4/2026).

Keputusan perpanjangan ini diambil meski kedua pihak masih memiliki sejumlah perbedaan dalam proses negosiasi.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Bupati Tulungagung Terima Rp2,7 Miliar, Dipakai Beli Sepatu hingga Bagi THR

"Negosiasi akan terus berlanjut meskipun terdapat sejumlah perbedaan," demikian pernyataan pemerintah Iran melalui kanal resminya.

Sebelumnya, Iran dan AS telah memulai pembicaraan di Islamabad pada Sabtu (11/4), setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan adanya kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran.

Delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, didampingi Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Ketua Dewan Keamanan Nasional Ali Akbar Ahmadian, serta Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati.

Sementara itu, delegasi AS dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance bersama utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, serta Jared Kushner.

Hingga kini, belum ada keterangan lebih lanjut terkait hasil konkret dari perundingan tersebut. Namun, perpanjangan waktu negosiasi menunjukkan kedua pihak masih berupaya mencapai kesepakatan.*

(an/dh)

PADANG LAWAS UTARA - Tim Opsnal Reskrim Polsek Padang Bolak berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang terjadi di Desa Napahalas, Kecamatan Portibi. Seorang pelaku berinisial IRH (22) diamankan.

Kapolsek Padang Bolak AKP Abdul Hakim Harahap mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait keberadaan sepeda motor yang diduga hasil curian.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Pantau Kesiapan Pos Pelayanan Mudik, Minta Pemudik Hati-hati Demi Keselamatan

Motor tersebut kemudian hilang saat anak korban pulang dari sekolah. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp10 juta.

"Tim bergerak cepat menindaklanjuti informasi masyarakat hingga akhirnya menemukan keberadaan kendaraan di wilayah Desa Batu Sundung," ujar Abdul Hakim, Sabtu (11/4/2026).

Petugas kemudian menghentikan seorang pria yang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri sesuai laporan. Dari hasil interogasi, diketahui kendaraan tersebut telah berpindah tangan melalui beberapa orang.

Polisi selanjutnya melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan pelaku utama, IRH. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya.

"Pelaku sempat berupaya menghilangkan jejak dengan cara menggadaikan kendaraan hasil curian melalui perantara," jelasnya.

Saat ini, pelaku telah diamankan di Polsek Padang Bolak bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Sonic serta kendaraan yang digunakan dalam aksi tersebut.

Kapolsek mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam menjaga kendaraan.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu mengunci stang atau menggunakan kunci tambahan guna mencegah tindak kejahatan," pungkasnya.*

(dh)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengapresiasi kontribusi Yonzipur 1/Dhira Dharma dalam mendukung pembangunan di wilayah Sumut, khususnya di sektor infrastruktur.

Apresiasi tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Yonzipur 1/Dhira Dharma yang digelar di Aula Suganda, Jalan Kapten Muslim, Medan, Sabtu (11/4/2026) malam.

Baca Juga:

• Momentum Paskah, Sekdaprov Sumut Dorong Generasi Muda Cerdas, Berkarakter, dan Peduli

"Selamat HUT ke-76. Ini menunjukkan Yonzipur telah berkontribusi membangun Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Atas nama pemerintah dan masyarakat Sumut, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi Yonzipur," ujarnya.

Menurut Bobby, peran TNI, khususnya satuan zeni tempur, sangat penting dalam membantu pembangunan infrastruktur serta penanganan berbagai tantangan di daerah.

Sementara itu, Komandan Yonzipur 1/Dhira Dharma Andri Prasetyo Wibowo menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur Sumut dalam peringatan tersebut.

"Kami adalah prajurit Yonzipur I/DD yang berkomitmen untuk terus mengabdi kepada masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan, Yonzipur I/DD telah terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan di Sumut, seperti pembukaan jalan Tarutung-Sibolga bersama Dinas PUPR, pemasangan jembatan penghubung di wilayah Tapanuli, hingga pembangunan jembatan di Kepulauan Nias.

Ke depan, Yonzipur I/DD berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pengabdian.

Perayaan HUT ke-76 Yonzipur 1/Dhira Dharma juga diisi dengan pemberian tali asih serta hiburan bagi para undangan.*

(mi/dh)

MEDAN - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap mengajak generasi muda menjadi bagian dari solusi dalam pembangunan bangsa.

Hal itu disampaikannya dalam perayaan Paskah Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia Wilayah I Sumut-Aceh.

Baca Juga:

• Di Wisuda Universitas Widya Mataram, Sekda Aceh Soroti Peran Generasi Muda Hadapi Bonus Demografi

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya generasi muda untuk tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat.

"Kuasai ilmu pengetahuan, tetapi jangan lupakan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli," ujarnya.

Sulaiman juga mengingatkan agar generasi muda mampu berperan aktif dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. "Jadilah generasi yang mampu menjadi solusi, bukan bagian dari masalah," tegasnya.

Ia menilai, momentum Paskah memiliki makna penting sebagai refleksi kehidupan, terutama dalam menumbuhkan semangat harapan dan kebangkitan.

"Paskah bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi momentum tentang pengorbanan, harapan, dan kebangkitan," katanya.

Selain itu, Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada MPK yang dinilai berperan dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, tidak hanya dari sisi akademik tetapi juga karakter dan kepedulian sosial.

Menurutnya, pendidikan berbasis keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk integritas generasi muda.

"Untuk itu mari kita perkuat solidaritas dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Sumatera Utara yang unggul dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PMKW Sumut RE Nainggolan mengatakan MPK merupakan wadah kolaborasi antara pemerintah, yayasan, dan tokoh gereja dalam membina sekolah-sekolah Kristen di Indonesia.

"Harapannya, anak-anak tidak hanya meningkatkan ilmu, tetapi juga iman," katanya.

Perayaan Paskah tersebut dihadiri generasi muda dari 23 perguruan Kristen wilayah Sumut-Aceh, perwakilan MPK pusat, kepala daerah, serta tokoh masyarakat.*

(dh)

Oleh:Wahyuddin Luthfi Abdullah

ANAK-anak kini mungkin tidak lagi bebas memiliki akun media sosial sebelum usia 16 tahun. Namun pertanyaannya, apakah mereka benar-benar sedang dilindungi atau hanya sedang dibatasi?

Baca Juga:

• Prabowo Klaim Selamatkan Rp31,3 Triliun, Bisa Perbaiki 34 Ribu Sekolah di Indonesia

Di usia tersebut, anak pada umumnya belum memiliki kematangan yang cukup dalam mengambil keputusan, apalagi dalam menghadapi kompleksitas dunia maya yang sarat dengan informasi, opini, dan pengaruh yang tidak selalu sehat.

Pembatasan ini menjadi sinyal penting bahwa tidak semua akses digital layak diberikan tanpa kesiapan usia dan kedewasaan.

Dalam perspektif Islam, media sosial pada dasarnya berada dalam wilayah mubah—boleh digunakan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Namun, kemubahan ini tidak bersifat mutlak.

Ia sangat bergantung pada tujuan dan dampak penggunaannya. Sesuatu yang pada asalnya diperbolehkan dapat berubah menjadi berbahaya ketika membuka jalan kepada kerusakan yang lebih besar.

Di sinilah konsep sadd dzari'ah dalam kajian ushul fiqh menjadi relevan: menutup jalan menuju mudarat sebelum mudarat itu benar-benar terjadi. Analogi sederhana dapat diambil dari penggunaan pisau. Bagi orang dewasa, ia adalah alat yang bermanfaat.

Namun bagi anak yang belum mampu mengontrol diri, ia justru bisa menjadi sumber bahaya. Maka pembatasan bukanlah sekadar larangan, melainkan bentuk perlindungan.

Namun demikian, pembatasan tidak boleh berhenti pada dirinya sendiri. Sebab pembatasan mungkin mampu mengurangi akses, tetapi tidak otomatis melahirkan kesadaran.

Anak-anak yang dibatasi tanpa dibekali pemahaman berpotensi mencari celah dengan menggunakan akun orang lain, memalsukan usia, atau mengakses melalui cara lain. Dalam situasi seperti ini, yang lahir bukanlah kedisiplinan, melainkan kepatuhan semu: patuh ketika diawasi, tetapi bebas ketika tidak terlihat.

Di titik inilah pendidikan mengambil peran yang tidak tergantikan. Islam tidak hanya mengenal larangan, tetapi juga menekankan proses tarbiyah—pembentukan karakter dan kesadaran dari dalam.

Anak tidak cukup hanya dijauhkan dari sesuatu yang berisiko, tetapi juga perlu dipersiapkan agar mampu mengelola dan menyikapinya dengan bijak ketika akses itu pada akhirnya terbuka.

Pendidikan karakter dalam konteks digital menjadi kebutuhan mendesak. Anak perlu diajarkan bukan hanya apa yang boleh dan tidak boleh, tetapi juga mengapa sesuatu itu perlu dihindari atau dilakukan.

Mereka perlu dilatih untuk memiliki kontrol diri, tanggung jawab, serta kemampuan memilah informasi. Tanpa itu, larangan hanya akan mengubah cara anak mengakses, bukan cara mereka berpikir.

Peran orang tua dan sekolah menjadi sangat sentral dalam hal ini. Regulasi negara tidak akan efektif tanpa diperkuat oleh pendidikan dalam keluarga dan institusi pendidikan. Orang tua tidak cukup hanya melarang, tetapi juga perlu hadir sebagai pembimbing yang memahami dunia anak.

Sekolah pun tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga harus mampu menanamkan etika digital sebagai bagian dari pendidikan karakter.

Dalam sebuah penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa intensitas screen time memiliki pengaruh terhadap tingkat religiusitas mahasiswa, meskipun bukan satu-satunya faktor penentu. Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi yang intens dengan layar—termasuk media sosial—dapat memengaruhi cara berpikir, kebiasaan, bahkan kedalaman spiritual seseorang.

Jika pada usia mahasiswa saja dampaknya sudah terasa, maka pada anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan karakter, pengaruh tersebut tentu bisa lebih signifikan.

Lebih jauh lagi, fenomena ini dapat dilihat melalui konsep "khalil"—sesuatu yang dekat dan memiliki pengaruh kuat terhadap seseorang. Dalam kehidupan tradisional, "khalil" seorang anak biasanya adalah orang tua, guru, atau lingkungan pergaulan terdekat.

Namun dalam kehidupan modern, media sosial perlahan mengambil posisi tersebut. Ia menjadi teman yang selalu hadir, sumber informasi utama, sekaligus pembentuk persepsi dan nilai.

Ketika media sosial telah menjadi "khalil", maka pengaruhnya tidak lagi sekadar teknis, tetapi juga ideologis dan emosional. Ia membentuk cara pandang, menentukan standar, bahkan memengaruhi identitas.

Di titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar boleh atau tidak boleh, tetapi siapa yang paling dekat dan paling berpengaruh dalam membentuk diri seorang anak.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar anak yang tidak memiliki akun media sosial, tetapi anak yang memiliki kesiapan karakter untuk menggunakannya.

Sebab tanpa pendidikan, larangan hanya akan menunda masalah—bukan menyelesaikannya. Di era digital ini, menjaga anak bukan hanya soal membatasi akses, tetapi memastikan pendidikannya bahwa yang paling dekat dengan mereka adalah nilai—bukan sekadar layar.* (news.detik.com)

*)Penulis adalah Dosen Pendidikan Agama Islam, Universitas Andalas, Padang.

JAMBI - Volume sampah nasional Indonesia kini mencapai sekitar 141 ribu ton per hari. Pemerintah pun menyiapkan berbagai strategi untuk menekan angka tersebut, salah satunya melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau Waste-to-Energy (WtE).

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, proyek WtE akan dibangun di 72 kabupaten/kota sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah hingga sekitar 4 ribu ton per hari.

Baca Juga:

• 34 Tahun di Pencak Silat, Prabowo Lepas Jabatan Ketum IPSI Demi Fokus Jadi Presiden

Meski demikian, masih terdapat sekitar 100 ribu ton sampah per hari yang belum tertangani melalui proyek tersebut. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah menyiapkan berbagai metode tambahan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Beberapa metode yang akan diterapkan antara lain pengolahan refuse-derived fuel (RDF), biodigester, hingga sistem pengelolaan sampah skala lokal yang telah dikalibrasi oleh kementerian terkait.

"Sesuai arahan Presiden, dilakukan metodologi lain yang menyesuaikan karakteristik demografi di seluruh tanah air," jelasnya.

Hanif juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya, sampah yang dipilah memiliki nilai ekonomi, sementara sampah yang tercampur justru menjadi beban biaya dan masalah lingkungan.

"Sampah yang dipilah sebagian akan menjadi berkah, sampah yang tidak dipilah akan menjadi musibah," tegasnya.

Saat ini, capaian pengelolaan sampah nasional baru mencapai 26 persen. Padahal, target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 63,41 persen pada tahun 2026.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penghentian praktik pembuangan terbuka (open dumping) di seluruh Indonesia paling lambat Agustus 2026.*

(k/dh)

JAKARTA - Polemik pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan program tersebut telah melalui prosedur resmi dan mendapat persetujuan pemerintah.

Menurut Yahya, pengadaan sepeda motor listrik itu merupakan bagian dari anggaran negara tahun 2025 yang telah disetujui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Banggar DPR Sebut APBN Masih Kuat, Harga BBM Tak Perlu Naik di Tengah Krisis Global

Ia menjelaskan, proses pengadaan dilakukan secara bertahap dan telah direncanakan sejak awal. Pemesanan kendaraan disebut mulai dilakukan pada Juni 2025 setelah seluruh tahapan administratif dinyatakan lengkap.

Yahya juga menegaskan pengadaan tersebut tetap melibatkan industri dalam negeri. Meski unit didatangkan dari luar negeri dalam bentuk completely knock down (CKD), proses perakitan dilakukan di Indonesia.

"Artinya tetap ada keterlibatan industri nasional," ujarnya.

Diketahui, pengadaan kendaraan roda dua itu dilakukan melalui satu penyedia, yakni PT Yasa Putra Tri Manunggal, dengan skema katalog elektronik.

Menkeu Pernah Tolak Usulan

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat menolak usulan serupa pada tahun sebelumnya.

Ia menilai pengadaan kendaraan operasional tidak sejalan dengan prioritas utama program, yakni penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. "Harusnya utamanya untuk makanan," ujar Purbaya.

Pernyataan ini mencuat di tengah viralnya motor listrik berstiker BGN di media sosial, serta kondisi APBN yang tengah mengalami defisit.

Hingga Maret 2026, defisit anggaran tercatat mencapai Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya juga mempertanyakan bagaimana usulan yang sebelumnya ditolak dapat terealisasi pada tahun anggaran berikutnya.

BGN Klarifikasi Jumlah Motor

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana membenarkan adanya pengadaan motor listrik, namun meluruskan jumlah yang beredar di publik.

Ia menyebut jumlah kendaraan yang direalisasikan saat ini sebanyak 21.801 unit dari rencana 25.000 unit pada 2025, bukan 70 ribu unit seperti yang ramai di media sosial.

Motor tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

"Motor tersebut belum dibagikan dan akan dicatat sebagai Barang Milik Negara sebelum didistribusikan," jelas Dadan.

Meski demikian, perbedaan pernyataan antara pihak terkait memunculkan pertanyaan mengenai sinkronisasi kebijakan anggaran pemerintah.*

(tm/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menambah panjang daftar kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pejabat daerah.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut kasus di Tulungagung menjadi salah satu dari sejumlah praktik korupsi serupa yang terjadi sepanjang 2026.

Baca Juga:

• OTT Bupati Tulungagung, KPK Sita Rp335 Juta hingga Sepatu Mewah Bermerek Louis Vuitton

Selain di Tulungagung, KPK juga mengungkap dugaan pemerasan di sejumlah daerah lain, seperti Pemkab Cilacap, Pemkab Pati, hingga Pemkot Madiun.

Asep mengatakan maraknya praktik pemerasan oleh pejabat daerah menjadi catatan penting bagi upaya pencegahan korupsi. KPK mendorong penguatan sistem pengawasan melalui Monitoring Control Surveillance for Prevention (MCP) serta tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

KPK juga menyoroti skor SPI Kabupaten Tulungagung tahun 2025 yang masih berada di angka 72,32 atau masuk kategori rentan. Nilai tersebut menempatkan Tulungagung di peringkat ke-35 dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Menurut Asep, capaian tersebut menunjukkan masih adanya risiko dalam tata kelola pemerintahan daerah yang perlu segera dibenahi.

"Harapannya para pejabat di Tulungagung bisa segera melakukan perbaikan, khususnya terkait hasil SPI dan rekomendasi dari Kedeputian Pencegahan," katanya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka.

Gatut diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah dengan total permintaan mencapai Rp5 miliar. Dari jumlah tersebut, ia diduga telah menerima Rp2,7 miliar.*

(in/dh)