Pengakuan tersebut disampaikan Asisten Ombudsman RI, Muhammad Khotim, saat bersaksi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Saksi Ungkap Eks Ketua Ombudsman Marah Saat LHP PT Tosida Tak Temukan Maladministrasi: Siapa yang Pimpinan? Elu Jangan Ngatur-ngatur Gua!

Menurutnya, kesimpulan tersebut telah melalui proses pembahasan berjenjang bersama pimpinan pemeriksa sebelum akhirnya disampaikan kepada Hery Susanto.

Namun, setelah menerima draf tersebut, Hery disebut langsung menghubungi Khotim melalui sambungan telepon dan menyatakan ketidakpuasannya terhadap hasil pemeriksaan.

"Beliau tidak puas dengan draf LHP yang menyatakan tidak ada maladministrasi. Bahkan saya diancam akan dievaluasi," ungkap Khotim di hadapan majelis hakim.

Khotim mengatakan perdebatan terjadi karena dirinya meyakini dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat diubah begitu saja tanpa prosedur yang sah.

Selain ancaman evaluasi, Khotim mengaku merasakan adanya intervensi selama proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Saat dikonfirmasi jaksa apakah dirinya merasa mendapat intimidasi dari terdakwa, Khotim menjawab bahwa tekanan tersebut memang dirasakannya selama menangani perkara PT Tosida Indonesia.

Tak hanya itu, Khotim juga mengungkap Hery meminta agar sejumlah pertanyaan ahli dalam LHP dihapus dan diganti dengan dua pertanyaan baru yang berasal langsung dari dirinya.

Untuk mempermudah koordinasi internal tanpa campur tangan pimpinan, tim Keasistenan 5 Ombudsman RI bahkan membuat grup WhatsApp khusus yang tidak melibatkan Hery Susanto.

Sementara itu, Hery Susanto didakwa menerima suap berupa uang dan sebuah rumah dengan total nilai mencapai Rp4,85 miliar sepanjang 2023 hingga 2025.

Jaksa menyebut pemberian tersebut diduga bertujuan memengaruhi Hery agar menyatakan adanya maladministrasi dalam penetapan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perusahaan nikel oleh KLHK, serta dalam sejumlah perkara perizinan usaha pertambangan lainnya.

Dalam surat dakwaan, uang dan aset yang diduga diterima Hery berasal dari sejumlah pihak, termasuk direksi perusahaan swasta dan perantara, dengan total mencapai hampir Rp5 miliar.

Persidangan perkara dugaan suap tersebut masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya guna mengungkap keseluruhan rangkaian kasus yang kini tengah ditangani Pengadilan Tipikor Jakarta.* (d/dh)

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang ditempuh Lodewyk sebagai hak setiap warga negara. Meski demikian, Kejagung memastikan telah menyiapkan seluruh materi untuk menghadapi proses persidangan praperadilan.

Baca Juga:

• Kolonel TNI Aktif Masuk Pusaran Korupsi MBG, Mabes TNI Hormati Proses Hukum

Syarief menegaskan, tim penyidik akan memberikan jawaban atas seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh Lodewyk maupun tim kuasa hukumnya dalam sidang praperadilan mendatang.

"Ya kami hormati itu dan kami akan menjawab nanti dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh yang bersangkutan ataupun penasihat hukumnya," tegasnya.

Lodewyk Pusung diketahui mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menggugat sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut didaftarkan pada Senin (29/6/2026) dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Dalam permohonan itu, Lodewyk mempersoalkan legalitas tindakan penyidik dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Sementara pihak termohon adalah Jaksa Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Sidang perdana praperadilan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 13 Juli 2026, dengan agenda pembacaan permohonan atau petitum dari pihak pemohon.

Seperti diketahui, Lodewyk merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini tengah diusut Kejaksaan Agung. Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran program tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Kejagung memastikan proses penyidikan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum sembari menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh salah satu tersangka.* (d/dh)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi SadewaPurbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan memenuhi seluruh usulan tambahan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun anggaran 2027 yang nilainya mencapai Rp984 triliun. Pemerintah akan melakukan seleksi terhadap setiap usulan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal serta target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan akan mengevaluasi seluruh permintaan tambahan anggaran sebelum menentukan alokasi yang dinilai layak untuk dipenuhi.

Baca Juga:

• Tabungan APBN Menyusut, Menkeu Purbaya Pastikan Fiskal Tetap Aman

Menurutnya, pemerintah harus tetap menjaga disiplin fiskal agar target defisit APBN 2027 tetap berada dalam kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Nanti kita lihat mana yang pantas, mana yang enggak. Yang jelas, kita kan ada target defisitnya berapa. Selama defisitnya dipenuhi ya sudah, tapi rasanya sih usulan Rp984 triliun itu di atas ruang defisit yang tersedia," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan total tambahan anggaran yang diajukan kementerian dan lembaga melalui komisi-komisi di DPR mencapai Rp984 triliun.

Usulan tersebut berasal dari hasil pembahasan Komisi I hingga Komisi XIII bersama mitra kerja masing-masing, termasuk usulan dari DPD, MPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Said menjelaskan, pagu belanja kementerian dan lembaga yang dirancang pemerintah untuk tahun 2027 sebesar Rp1.389,84 triliun. Namun, dengan tambahan usulan tersebut, total kebutuhan anggaran K/L berpotensi meningkat menjadi Rp2.373,84 triliun.

Nilai itu jauh lebih besar dibandingkan alokasi belanja kementerian dan lembaga pada APBN 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun.

Meski demikian, Said menegaskan keputusan akhir mengenai tambahan anggaran sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Besaran anggaran yang disetujui nantinya akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBN (RAPBN) 2027 pada 16 Agustus 2026.

Pemerintah menegaskan proses penyusunan RAPBN 2027 akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar kondisi fiskal negara tetap terjaga di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat.* (d/dh)

Kapolsek Lima Puluh AKP Salomo Sagala mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 00.45 WIB. Petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan kobaran api sekitar pukul 01.30 WIB.

Baca Juga:

• Kades Bogak Fazzary Akbar Tanjung Ajak Warga Sukseskan Gerakan Cerdas Tanpa Putus Sekolah, Bimbingan Belajar Gratis Disiapkan untuk Anak-anak Desa

"Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam kamar mandi rumah yang terbakar," ujar Salomo.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk anak korban, Reja Surya (24). Dari keterangan saksi, sebelum kebakaran terjadi sempat berlangsung pertengkaran antara Suriono dan istrinya.

Saat itu, Suriono disebut berada dalam pengaruh minuman keras. Dalam kondisi tersebut, ia diduga mengancam akan membakar istrinya dengan menyiramkan bahan bakar minyak (BBM) ke lantai rumah sebelum menyalakan api menggunakan korek.

Akibatnya, kobaran api dengan cepat membesar dan melalap bangunan rumah sekaligus toko sembako tersebut.

"Korban saat itu diduga dalam pengaruh alkohol dan sempat mengancam akan membakar istrinya," kata Salomo.

Mengetahui api semakin membesar, istri dan anak korban berusaha menyelamatkan diri keluar dari rumah. Meski berhasil selamat, keduanya mengalami luka bakar dan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bidadari Batu Bara.

Sementara itu, Suriono diduga tidak sempat menyelamatkan diri hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia di dalam bangunan yang terbakar.

Polisi menyebut hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan bahwa kebakaran dipicu oleh tindakan korban sendiri saat mencoba menyalakan api di dalam rumah.

Kasus tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kebakaran serta melengkapi hasil olah TKP.* (ds/dh)

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan TNI akan mengikuti seluruh proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi MBG Meluas, Brigjen Polri Jadi Tersangka dan Kolonel TNI Ikut Terseret

Menurutnya, apabila nantinya ditemukan bukti yang menguatkan keterlibatan BU, Mabes TNI akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung guna memperoleh informasi lengkap serta menindaklanjuti perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"TNI mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum," katanya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengungkap adanya dugaan keterlibatan Kolonel Cpl BU dalam perkara korupsi tata kelola Program MBG di BGN.

BU diketahui menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor untuk mendukung program MBG.

Dalam proses penyidikan, BU diduga berperan dalam penggelembungan harga (markup) pengadaan serta mengarahkan proses pemilihan penyedia tertentu.

Meski demikian, Kejagung belum menetapkan BU sebagai tersangka. Hal itu karena statusnya sebagai prajurit TNI aktif membuat proses penanganan perkara harus dilakukan melalui mekanisme koneksitas bersama Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).

"Belum. Karena kami Pidsus tidak bisa memproses atau menetapkan tersangka terhadap TNI aktif. Maka perkara ini dilakukan secara koneksitas dan diserahkan kepada Jampidmil untuk proses selanjutnya," ujar Syarief.

Kejagung menyatakan penyidikan terhadap BU akan dilakukan bersama penyidik Jampidmil sesuai prosedur yang berlaku dalam penanganan perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer.

Kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG sendiri terus berkembang. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sejumlah pejabat dan pihak swasta sebagai tersangka, termasuk Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan yang diduga terlibat dalam pengaturan pengadaan food tray (ompreng) untuk mitra program MBG.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Lukashenko usai menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Raja Juli Siap Penuhi Panggilan KPK jika Dibutuhkan dalam Pengembangan Kasus Kuansing

"Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas rencana pembukaan Kedutaan Besar Indonesia di Belarus," ujar Lukashenko.

Selain itu, Presiden Belarus juga menyambut positif rencana pembukaan penerbangan langsung Indonesia-Belarus. Menurutnya, konektivitas tersebut akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan maupun pelaku usaha dari kedua negara.

Ia meyakini masyarakat Belarus memiliki minat yang tinggi untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga keberadaan penerbangan langsung akan menjadi nilai tambah dalam mempererat hubungan antarmasyarakat.

Lukashenko juga mengapresiasi kebijakan Indonesia yang berencana memberikan kemudahan bebas visa bagi warga Belarus. Menurutnya, langkah tersebut akan semakin memperkuat kerja sama di sektor pariwisata, perdagangan, hingga investasi.

Sebagai bentuk timbal balik, Belarus juga telah lebih dulu memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang berkunjung ke negaranya.

"Kami terbuka dengan pembukaan Kedutaan Indonesia di Belarus dan juga mendukung kebijakan bebas visa karena akan mempermudah kunjungan warga Belarus ke Indonesia, sebagaimana yang telah kami lakukan kepada warga Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Lukashenko turut mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas undangan resmi untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa pertemuan kedua kepala negara sebenarnya telah direncanakan sejak setahun lalu dan kini berhasil diwujudkan sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral.

Menurut Lukashenko, hubungan Indonesia dan Belarus dalam beberapa tahun terakhir berkembang semakin erat dengan berbagai kerja sama strategis di sejumlah sektor.

Ia pun menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra terpenting Belarus di kawasan Asia Tenggara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kedua negara sepakat memperluas kerja sama di berbagai bidang strategis, mulai dari industri, pertanian, teknologi, kesehatan, budaya, jasa keuangan hingga pertahanan.

Pemerintah Indonesia berharap berbagai kesepakatan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan hubungan bilateral dan kesejahteraan masyarakat kedua negara.* (k/dh)

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di rentang 5.695 hingga 5.766 sebelum akhirnya ditutup di level 5.744,55. Sementara itu, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia tercatat mencapai sekitar Rp9.984 triliun.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Menguat ke Level 5.695, Asing Masih Lepas Saham Rp548 Miliar

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 395 saham menguat, 219 saham melemah, dan 169 saham lainnya ditutup stagnan.

Indeks LQ45 juga mencatatkan performa positif dengan kenaikan 1,56 persen ke level 565,49, didorong oleh penguatan sejumlah saham berkapitalisasi besar.

Saham-saham sektor perbankan masih mendominasi nilai transaksi tertinggi. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menjadi emiten dengan nilai transaksi terbesar mencapai Rp984,19 miliar, disusul PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebesar Rp838,83 miliar, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) Rp768,12 miliar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Rp711,50 miliar, serta PT Barito Pacific Tbk (BRPT) Rp585,06 miliar.

Sementara itu, dari sisi volume perdagangan, saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi yang paling aktif diperdagangkan, diikuti PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).

Penguatan IHSG ditopang mayoritas sektor yang berakhir di zona hijau. Sektor perindustrian memimpin dengan kenaikan 2,97 persen, diikuti sektor transportasi 2,22 persen, sektor barang baku 2,16 persen, sektor barang konsumer nonprimer 1,78 persen, serta sektor properti dan real estat yang naik 1,04 persen.

Selain itu, sektor teknologi menguat 0,81 persen, sektor keuangan naik 0,72 persen, sektor energi bertambah 0,13 persen, dan sektor infrastruktur menguat tipis 0,03 persen. Sebaliknya, sektor kesehatan turun 0,47 persen dan sektor barang konsumer primer melemah 0,32 persen.

Di kelompok saham unggulan LQ45, saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menjadi salah satu motor penggerak IHSG setelah melonjak 8,70 persen ke level Rp1.500 per saham. Kenaikan juga dicatatkan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) sebesar 7,19 persen, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) 6,85 persen, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) 5,75 persen, serta PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) yang menguat 4,50 persen.

Sebaliknya, saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) menjadi emiten LQ45 dengan pelemahan terdalam setelah turun 3,71 persen. Disusul PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) yang melemah 2,61 persen, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) turun 1,89 persen, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terkoreksi 0,87 persen, serta PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang turun 0,85 persen.

Di kawasan Asia, pergerakan bursa berlangsung bervariasi. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,76 persen dan S&P/ASX 200 Australia menguat tipis 0,02 persen. Sementara itu, Nikkei 225 Jepang turun 2,47 persen, Shanghai Composite melemah 2,03 persen, Asia Dow terkoreksi 1,04 persen, dan KOSPI Korea Selatan merosot 7,89 persen.

Di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah ke level Rp17.995 per dolar AS atau turun 0,25 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.952 per dolar AS. Pelemahan rupiah dipengaruhi meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar terhadap potensi tekanan inflasi, termasuk dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi terhadap prospek ekonomi domestik.* (k/dh)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan bahwa Brigjen Pol. Lalu Muhammad Iwan (LMI) resmi ditetapkan sebagai tersangka. LMI sebelumnya menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Maret 2025 dan kini menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

Baca Juga:

• Kejari Medan Periksa 10 Saksi Usai Geledah RSUD Pirngadi, Dalami Dugaan Korupsi Dana BLUD Rp23,8 Miliar

Kejagung menduga harga penjualan ompreng tersebut telah ditentukan oleh LMI dan di dalamnya terdapat komponen fee yang diduga menjadi keuntungan pribadi sebagai syarat agar calon mitra memperoleh persetujuan atau approval.

Selain menetapkan LMI sebagai tersangka, Kejagung juga mengungkap dugaan keterlibatan anggota TNI aktif berpangkat Kolonel Korps Peralatan (CPL) berinisial BU.

BU diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional. Penyidik menduga BU berperan dalam penggelembungan harga (markup) serta mengarahkan proses pemilihan penyedia barang.

Karena masih berstatus prajurit TNI aktif, proses hukum terhadap BU dilakukan melalui mekanisme koneksitas yang melibatkan unsur penyidik sipil dan militer.

Direktur Penindakan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil), Brigjen TNI Andi Suci Agustiansyah, mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara dari Jampidsus dan akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap BU sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Kami akan menangani perkara ini melalui mekanisme koneksitas karena yang bersangkutan merupakan prajurit TNI aktif," ujarnya.

Hingga Kamis (2/7/2026), Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing, serta Brigjen Pol. Lalu Muhammad Iwan.

Penyidik menduga penyimpangan terjadi dalam tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk penggunaan yayasan yang terafiliasi dengan pejabat tertentu serta pengadaan berbagai kebutuhan program yang diduga tidak sesuai ketentuan hingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kasus tersebut masih terus dikembangkan dan Kejagung membuka kemungkinan adanya penambahan tersangka baru apabila ditemukan alat bukti yang cukup.* (k/dh)

Purbaya menyampaikan, pada awal 2025 pemerintah memiliki SAL sebesar Rp457,54 triliun. Sepanjang tahun, dana tersebut dimanfaatkan sebesar Rp93,15 triliun untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga:

• Pemerintah Targetkan 3,49 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2027, Hilirisasi Jadi Motor Utama

"Saldo ini tetap berada pada level yang memadai dan berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian ke depan," ujar Purbaya dalam Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, besarnya SAL memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas APBN apabila sewaktu-waktu terjadi gejolak ekonomi maupun kebutuhan pembiayaan yang mendesak.

Selain memaparkan posisi SAL, Purbaya juga menjelaskan kondisi neraca keuangan pemerintah yang dinilai masih solid. Hingga 31 Desember 2025, total aset pemerintah tercatat mencapai Rp14.600,98 triliun, sedangkan total kewajiban sebesar Rp11.527,29 triliun.

Dengan kondisi tersebut, nilai ekuitas pemerintah mencapai Rp3.073,69 triliun.

"Posisi ini mencerminkan kekayaan bersih negara yang tetap kuat sekaligus menunjukkan kapasitas fiskal pemerintah untuk terus mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, laporan operasional pemerintah menunjukkan pendapatan operasional sebesar Rp3.006,42 triliun, sedangkan beban operasional mencapai Rp3.429,51 triliun. Kondisi tersebut menyebabkan defisit operasional sebesar Rp423,09 triliun.

Di luar itu, pemerintah juga mencatat defisit aktivitas nonoperasional sebesar Rp109,91 triliun sehingga total defisit laporan operasional sepanjang 2025 mencapai Rp532,99 triliun.

Pada laporan arus kas, aktivitas operasi membukukan arus kas bersih negatif Rp243,90 triliun. Aktivitas investasi juga mencatat arus kas negatif sebesar Rp712,07 triliun, sementara aktivitas transitoris mengalami arus kas negatif Rp44,16 triliun.

Namun demikian, aktivitas pendanaan menghasilkan arus kas positif Rp828,37 triliun sehingga mampu menopang kebutuhan pembiayaan pemerintah sepanjang tahun.

Purbaya menegaskan arus kas negatif pada aktivitas investasi bukan menjadi indikator lemahnya kondisi fiskal. Menurutnya, kondisi tersebut justru mencerminkan komitmen pemerintah dalam membiayai investasi produktif guna mempercepat pembangunan nasional.

"Arus kas dari aktivitas investasi yang negatif tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional," pungkasnya.* (k/dh)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, program itu akan dilaksanakan serentak di 178 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dengan melibatkan 1.000 taruna Akmil, 1.000 taruna Akpol, serta didampingi 365 perwira pembina.

Baca Juga:

• Bakom RI: Prabowo Ingin Anak Indonesia Sehat, Cerdas, dan Mampu Bersaing pada 2045

Menurutnya, para taruna tidak akan memberikan pelatihan bergaya militer kepada para siswa. Sebaliknya, mereka akan berperan sebagai kakak asuh yang mendampingi peserta didik selama masa pengenalan lingkungan sekolah.

Selain membantu proses adaptasi, para taruna juga akan membimbing siswa dalam membangun disiplin, kerja sama, rasa tanggung jawab, hingga meningkatkan kepercayaan diri.

Gus Ipul menegaskan materi yang diberikan difokuskan pada pendidikan karakter dengan pendekatan edukatif dan ramah anak.

"Materinya meliputi penguatan karakter dan kepribadian, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, kedisiplinan positif, tanggung jawab, keterampilan kepramukaan, ketangguhan diri, kerja sama, serta kepedulian sosial," jelasnya.

Ia berharap kehadiran para taruna mampu menjadi teladan bagi siswa, terutama pada masa awal tahun ajaran ketika peserta didik dan tenaga pendidik masih beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru.

Menurut Gus Ipul, waktu pelaksanaan dipilih pada awal Agustus karena menjadi momentum yang tepat untuk membangun kebiasaan positif sejak awal proses pembelajaran.

"Belajar dari pengalaman tahun lalu, masa awal sekolah merupakan fase penting untuk saling beradaptasi. Di situlah peran pendamping sangat dibutuhkan agar siswa lebih percaya diri dan cepat menyesuaikan diri," katanya.

Sebelumnya, pemerintah hanya mengumumkan keterlibatan 1.000 taruna Akmil dalam program tersebut. Kini, jumlah pendamping diperkuat dengan keikutsertaan 1.000 taruna Akpol sehingga total mencapai 2.000 taruna yang akan bertugas di Sekolah Rakyat.

Pemerintah menilai program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun karakter generasi muda, tanpa mengurangi peran guru dalam proses pembelajaran formal di sekolah.* (k/dh)

Penyampaian laporan tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Gerak Cepat Bobby Nasution Selamatkan Kepulangan Kontingen Pesparawi Sumut, GAMKI Beri Apresiasi

"Laporan realisasi pendapatan daerah selama tahun anggaran 2025 mencapai lebih dari Rp12 triliun atau sebesar 95,87 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp11,5 triliun atau sekitar 92 persen dari anggaran yang telah ditetapkan," ujar Bobby dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2026).

Ia mengatakan laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Sumatera Utara dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil pemeriksaan itu juga telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumut pada 25 Juni 2026.

Selain laporan realisasi anggaran, dokumen keuangan yang disampaikan meliputi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, hingga Laporan Perubahan Ekuitas.

Bobby mengungkapkan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp521,494 miliar. Sementara pembiayaan netto tercatat Rp10,992 miliar sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp532,486 miliar.

Menurut Bobby, pengelolaan keuangan daerah harus terus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik agar mampu mendukung pembangunan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran," katanya.* (tm/dh)

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Manurung, mengatakan seluruh pihak yang diperiksa masih berstatus sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Baca Juga:

• Rico Waas Sambut Indonesia City Expo 2026, Dorong Kolaborasi Antarkota Perkuat UMKM dan Investasi

Menurutnya, pemeriksaan saksi akan terus dilakukan guna mengungkap fakta-fakta hukum serta mengetahui pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Medan menggeledah RSUD Pirngadi Medan pada Selasa (30/6/2026). Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari dana BLUD.

Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar satu jam itu, penyidik menyita sejumlah dokumen administrasi dan transaksi keuangan yang akan menjadi bahan pendalaman penyidikan.

"Dokumen yang diperoleh akan dipelajari lebih lanjut bersamaan dengan pemeriksaan saksi lanjutan," kata Valentino.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, nilai pagu anggaran BLUD yang menjadi objek penyidikan mencapai sekitar Rp23,8 miliar.

Anggaran tersebut terdiri atas belanja obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar, serta utang senilai lebih dari Rp13 miliar.

Penyidik juga menemukan indikasi adanya pembayaran utang yang berasal dari satu tahun anggaran menggunakan alokasi anggaran pada tahun berikutnya. Selain itu, sebagian utang tersebut diduga belum seluruhnya diselesaikan hingga saat ini.

Kejari Medan menegaskan penyitaan dokumen dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Proses penyidikan masih terus berlangsung dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.* (tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli menyusul adanya peluang KPK memanggil sejumlah pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan proses pengusutan perkara yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.

Baca Juga:

• Prabowo dan Presiden Belarus Sepakat Perkuat Kerja Sama, Dukung Perdamaian Dunia

"Saya sudah membaca informasi yang berkembang terkait dugaan kasus tersebut, termasuk pengembangan mengenai proses pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi," ujar Raja Juli kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Ia menegaskan Kementerian Kehutanan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tata kelola sektor kehutanan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Raja Juli juga memastikan dirinya beserta jajaran Kementerian Kehutanan akan bersikap kooperatif apabila penyidik membutuhkan dokumen maupun keterangan dalam proses penyelidikan.

"Kami akan kooperatif. Apabila ada dokumen yang dibutuhkan atau saya diminta memberikan keterangan, Insya Allah akan kami penuhi sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi," katanya.

Ia menambahkan, proses hukum yang tengah berjalan diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sektor kehutanan sehingga semakin transparan dan berintegritas.

Sebelumnya, KPK membuka peluang memanggil sejumlah pihak dalam pengembangan dugaan kasus gratifikasi yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kuantan Singingi. Hingga saat ini, proses penanganan perkara masih terus berlangsung dan KPK belum menyampaikan adanya penetapan status hukum terhadap Raja Juli Antoni.* (dw/dh)

Dalam pernyataan pers bersama, Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis di tingkat kawasan maupun global.

Baca Juga:

• Belarus Siap Transfer Teknologi ke Indonesia, Bangun Industri Bersama dan Latih SDM

Selain membahas isu global, kedua negara juga menyepakati sejumlah kerja sama di berbagai sektor strategis sebagai langkah memperkuat hubungan bilateral.

Kerja sama tersebut meliputi bidang kesehatan, kebudayaan, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, jasa keuangan, hingga kerja sama pertahanan.

Prabowo berharap seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani dapat segera direalisasikan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua negara.

"Hubungan kami sangat baik. Saya berharap kerja sama tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi manfaat nyata dalam waktu dekat bagi kedua negara," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya dilakukan pada 2013.

Presiden RI juga menyatakan akan membalas kunjungan kenegaraan tersebut sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan diplomatik kedua negara.

Prabowo optimistis momentum pertemuan bilateral ini akan membuka peluang kerja sama yang lebih luas serta memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Belarus di berbagai bidang.

Menurutnya, penguatan hubungan bilateral diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kedua negara.* (oz/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Dokter Tifa kepada awak media setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Tuduhan dr Tifa Tak Terbukti, Jaksa: Jokowi Merasa Dihina Sehina-hinanya

"Kalau saya dituduh melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo harus menunjukkan ijazah aslinya, bukan hanya di persidangan tetapi juga kepada publik," ujar Dokter Tifa.

Ia juga menyatakan perkara yang dihadapinya merupakan delik aduan sehingga, menurut pandangannya, pelapor perlu hadir dalam proses persidangan.

Selain itu, Dokter Tifa menjelaskan bahwa pernyataan yang menjadi dasar dakwaan berkaitan dengan analisisnya terhadap foto pada dokumen ijazah yang beredar di ruang digital.

Ia mengaku menyampaikan analisis tersebut berdasarkan kompetensinya di bidang anatomi morfologi ketika diundang sebagai narasumber dalam sebuah program pada 2025.

Dokter Tifa menegaskan dirinya hanya memberikan pendapat ilmiah mengenai aspek foto pada dokumen yang beredar dan tidak melakukan manipulasi terhadap dokumen tersebut.

Menurutnya, dakwaan yang dikenakan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, ia menilai dakwaan tersebut lebih menitikberatkan pada pernyataan lisannya dibandingkan dugaan manipulasi dokumen.

"Saya tidak pernah melakukan manipulasi terhadap foto maupun dokumen tersebut. Yang saya sampaikan adalah analisis sesuai bidang keilmuan saya," katanya.

Ia menyatakan siap memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai analisis tersebut dalam proses persidangan.

Sementara itu, proses persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah tersebut masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan sesuai tahapan persidangan yang berlaku.* (oz/dh)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan BU menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan motor listrik.

Baca Juga:

• Kejagung Banding Vonis 10 Tahun Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Chromebook

"Sebagai PPK, yang bersangkutan diduga ikut mengatur penggelembungan harga dan pengarahan pemilihan penyedia. Dugaan tersebut dilakukan bersama penyedia yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Syarief di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).

Meski demikian, Kejagung menegaskan BU hingga kini belum berstatus tersangka. Hal itu karena Jampidsus tidak memiliki kewenangan menetapkan prajurit TNI aktif sebagai tersangka dalam perkara pidana umum.

Syarief menjelaskan, penanganan terhadap personel TNI aktif dilakukan melalui mekanisme koneksitas sehingga berkas perkara BU telah dilimpahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Karena yang bersangkutan merupakan anggota TNI aktif, proses hukumnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme koneksitas oleh Jampidmil," katanya.

Sementara itu, Direktur Penindakan Jampidmil Brigjen TNI Andi Suci Agustiansyah membenarkan pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara dari Jampidsus.

Ia menyatakan Jampidmil akan mempelajari berkas tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku serta terus berkoordinasi dengan tim penyidik Jampidsus dalam penanganan perkara.

"Perkara ini akan kami tangani melalui mekanisme koneksitas. Kami akan terus berkoordinasi agar proses penegakan hukum berjalan lancar, tertib, dan sesuai ketentuan," ujar Andi.

Kasus dugaan korupsi pengadaan di lingkungan Badan Gizi Nasional masih terus dikembangkan oleh Kejagung. Penyidik menyatakan akan mendalami peran seluruh pihak yang diduga terlibat dalam proyek tersebut sesuai alat bukti yang diperoleh.* (dh)

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan Roy RoySuryo terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanannya dalam perkara dugaan penyebaran berita bohong mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pada sidang yang berlangsung Kamis (2/7/2026), Polda Metro Jaya selaku pihak termohon menyampaikan alat bukti dan menghadirkan seorang ahli hukum pidana.

Sidang yang digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan itu dipimpin hakim tunggal I Ketut Darpawan. Persidangan dihadiri Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya sebagai pemohon, Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya sebagai termohon, serta Tim Biro Hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai turut termohon.

Baca Juga:

• Roy Suryo Putar Rekaman Penangkapan di Sidang, Klaim Polisi Masuk Tanpa Izin

Dokumen tersebut mencakup tahapan penangkapan, penggeledahan, hingga penahanan yang menjadi objek permohonan praperadilan.

Setelah menyerahkan bukti tertulis, Polda Metro Jaya menghadirkan ahli hukum pidana Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).

Dalam persidangan, ahli terlebih dahulu memberikan keterangan atas pertanyaan dari kuasa hukum Polda Metro Jaya sebelum kemudian diperiksa oleh hakim dan tim kuasa hukum Roy Suryo.

Hakim tunggal I Ketut Darpawan juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengulang pertanyaan yang telah disampaikan selama proses pemeriksaan ahli berlangsung sehingga persidangan dapat berjalan efektif.

Sidang praperadilan ini merupakan bagian dari upaya hukum yang diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara yang sedang ditangani.

Hingga saat ini, proses persidangan masih berlangsung dan majelis hakim belum mengambil keputusan atas permohonan praperadilan tersebut.* (dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pengajuan banding dilakukan setelah tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca Juga:

• Kolonel TNI Aktif Diduga Terlibat dalam Kasus Korupsi MBG, Siapa?

Anang menjelaskan, langkah banding diambil karena terdapat sejumlah hal yang dinilai belum diakomodasi dalam putusan majelis hakim.

Meski demikian, ia belum merinci poin-poin yang menjadi dasar pengajuan banding tersebut.

"Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Yang jelas, ada beberapa hal yang menurut kami belum diakomodasi oleh majelis hakim dan itu menjadi bagian dari materi banding," katanya.

Ia menambahkan, Kejagung tetap menghormati putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim, meskipun memilih menempuh jalur hukum lanjutan.

"Kami tetap mengapresiasi dan menghormati putusan pengadilan, namun tim penuntut umum memutuskan mengajukan upaya hukum banding," ujar Anang.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang dibacakan pada Selasa (30/6/2026).

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan.

Hakim turut menghukum Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Apabila tidak dibayarkan, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Dalam putusan tersebut, salah seorang hakim anggota menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda yang menyatakan terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun.

Perkara ini masih berproses di tingkat peradilan karena Kejagung telah mengajukan banding atas putusan tersebut.* (dh)

WASHINGTON – Amerika Serikat mengerahkan sekitar 2.000 personel militer ke Venezuela untuk membantu proses pencarian dan penyelamatan korban gempa bumi dahsyat yang melanda negara tersebut. Hingga Rabu (1/7/2026), jumlah korban meninggal dunia dilaporkan mencapai 2.295 orang.

Pengerahan personel dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) sebagai bagian dari operasi kemanusiaan untuk membantu pemerintah Venezuela menangani dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang wilayah San Felipe pada 24 Juni 2026.

Baca Juga:

• Pemerintah dan DPR Sepakati RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan Tembus 6,5 Persen

"Saat ini militer Amerika Serikat memiliki sekitar 2.000 personel di darat, udara, dan laut di Venezuela. Mereka bekerja setiap hari membantu operasi pencarian dan penyelamatan, pemulihan, serta pengiriman bantuan yang dibutuhkan," ujar Donovan dalam pernyataan resmi, dikutip Kamis (2/7/2026).

Ia menegaskan, militer Amerika Serikat akan terus mendukung operasi kemanusiaan hingga seluruh misi dinyatakan selesai tanpa menetapkan batas waktu tertentu.

Berdasarkan data terbaru, selain 2.295 korban meninggal dunia, lebih dari 11.200 orang mengalami luka-luka, sementara puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal dan masih bertahan di lokasi pengungsian.

Otoritas juga memperkirakan lebih dari 50.000 orang masih dinyatakan hilang akibat runtuhnya ribuan bangunan di sejumlah wilayah terdampak gempa.

Di tengah proses pencarian, tim penyelamat dilaporkan berhasil mengevakuasi sedikitnya 6.461 korban dalam kondisi selamat dari reruntuhan bangunan.

Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Venezuela dan berbagai mitra internasional untuk mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan serta mendukung proses evakuasi korban di wilayah terdampak bencana.* (in/dh)

Target tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Pemerintah dan DPR Sepakati RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan Tembus 6,5 Persen

Dalam pembahasan RAPBN 2027, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Sementara itu, penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen.

Selain membuka jutaan lapangan kerja baru, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 4,3 hingga 4,87 persen pada 2027.

Menurut Wihadi, kebijakan fiskal dalam APBN 2027 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lebih banyak peluang kerja.

Ia menjelaskan, terdapat delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pada 2027.

Salah satu fokus utama adalah penguatan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, serta memperluas kesempatan kerja.

Selain itu, pemerintah juga menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia industri.

Menurut Banggar DPR RI, keberhasilan program hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan industri, tetapi juga membutuhkan sinergi kebijakan lintas sektor.

Karena itu, penyusunan PKPN dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah, karakteristik wilayah, kebutuhan pembangunan, isu strategis, serta kesiapan masing-masing daerah agar implementasi program berjalan lebih efektif.

Pemerintah berharap kebijakan yang berfokus pada hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 2027.* (mt/dh)