APAB menilai keluarga perkawinan campuran memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan Indonesia dengan masyarakat global. Anak-anak dari keluarga tersebut dinilai memiliki kemampuan seperti penguasaan beberapa bahasa, pemahaman lintas budaya, serta jaringan internasional.

Baca Juga:

• Said Iqbal Minta RUU Ketenagakerjaan Jangan Buru-buru Digodok

Menurut APAB, pasangan dan keluarga dalam perkawinan campuran juga telah memberikan kontribusi di bidang ekonomi maupun sosial. Namun, mereka masih menghadapi sejumlah persoalan terkait status kewarganegaraan dan hak tinggal di Indonesia.

Beberapa persoalan yang disoroti antara lain keterbatasan kepemilikan properti, ketidakpastian izin tinggal dan izin kerja bagi pasangan asing, hingga kewajiban bagi anak hasil perkawinan campuran untuk menentukan kewarganegaraan ketika telah mencapai usia tertentu.

APAB menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dalam pembahasan revisi aturan kewarganegaraan. Menurut mereka, sistem yang lebih fleksibel dapat memberikan kepastian hukum bagi keluarga perkawinan campuran tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Organisasi tersebut menyebut lebih dari 75 persen negara di dunia telah mengizinkan kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa berdasarkan laporan Global State of Citizenship 2025.

Dalam merespons wacana tersebut, APAB mengusulkan sejumlah skema dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan.

Usulan pertama yakni pemberian kewarganegaraan ganda seumur hidup bagi anak dari keluarga perkawinan campuran. Kedua, kewarganegaraan ganda bagi WNI dalam keluarga perkawinan campuran yang memenuhi persyaratan di negara lain.

Ketiga, APAB mengusulkan kewarganegaraan ganda bagi pasangan asing yang telah menikah dengan WNI selama minimal 10 tahun. Keempat, pemberian status khusus bagi keluarga perkawinan campuran dengan sejumlah hak terbatas.

APAB menegaskan penerapan skema tersebut tetap harus disertai persyaratan ketat dan proses verifikasi untuk memastikan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Mereka juga mendorong pemerintah dan DPR memanfaatkan momentum pembahasan RUU Kewarganegaraan untuk membangun sistem yang lebih inklusif, tetapi tetap memperhatikan aspek keamanan dan kepentingan negara.

Wacana kewarganegaraan ganda sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam konteks menarik dan mempertahankan diaspora Indonesia yang memiliki talenta tertentu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan gagasan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum memiliki skema yang ditetapkan.

"Baru disampaikan sebagai sebuah pemikiran yang kemudian minta untuk mari kita kaji bersama-sama. Belum sampai kepada skemanya seperti apa," kata Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).

Prasetyo menegaskan apabila kebijakan tersebut nantinya disepakati, pemberian kewarganegaraan ganda tidak akan diberlakukan secara umum.

"Yang pasti adalah pemikiran itu tentunya manakala pun nanti misalnya kita setujui bersama-sama tentunya sangat-sangat selektif," ujarnya.

Menurut Prasetyo, kewarganegaraan ganda nantinya tidak bisa diberikan secara bebas kepada setiap orang yang mengajukan permohonan.

"Bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian untuk bisa semuanya, atau bisa dengan mudahnya, itu tidak seperti itu," katanya.

Wacana tersebut kini menjadi salah satu topik yang berpotensi dibahas lebih lanjut pemerintah dan DPR. Di sisi lain, APAB berharap pembahasan kebijakan tidak hanya berfokus pada diaspora bertalenta, tetapi juga memberikan kepastian bagi keluarga yang terbentuk melalui perkawinan campuran.

Dengan aturan yang lebih jelas dan selektif, APAB menilai keluarga perkawinan campuran dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus tetap mendukung kepentingan nasional Indonesia.* (in/dh)

Pesan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul ke-8 Al-Maghfurlah KH Musyafa Ali di Pondok Pesantren Al-Falah, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (29/8/2026).

Baca Juga:

• DPR Desak BPS Evaluasi Pemutakhiran Data Desil agar Penyaluran Bansos dan Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran

"Sekarang ini, yang belum pintar saja sudah rumangsa pintar banyak. Bisa dilihat di televisi waktu debat, pinter-pinteran bicara. Ya meskipun pintar jangan dipamerkan," kata Jokowi.

Jokowi menilai fenomena tersebut semakin mudah ditemui ketika ruang publik semakin terbuka bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Menurutnya, orang yang benar-benar memiliki ilmu tidak perlu terus-menerus mempertontonkan kelebihannya.

Sebaliknya, kepandaian seharusnya diwujudkan melalui sikap yang bermanfaat dan mampu menghargai orang lain. Ia juga mengingatkan pentingnya kerendahan hati bagi mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan.

"Pinter meneng, malah medeni," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, seseorang yang memiliki ilmu tidak perlu merasa paling benar atau paling memahami seluruh persoalan. Sikap merasa paling pintar justru berpotensi menumbuhkan kesombongan dan menghilangkan kemampuan untuk menghormati pandangan orang lain.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyoroti pentingnya mempertahankan adab ketimuran, sopan santun dan tata krama dalam kehidupan bermasyarakat.

"Adab ketimuran, sopan santun, tata krama, dilihat jutaan orang kok tidak mengerti," kata Jokowi.

Ia menilai orang yang berbicara di hadapan publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik. Perkataan seseorang, terutama yang disampaikan di ruang publik dan disaksikan banyak orang, dapat memengaruhi perilaku masyarakat.

Karena itu, Jokowi mengingatkan tokoh publik maupun pihak yang memiliki pengaruh agar tidak menjadikan ruang publik sebagai tempat untuk mencaci, menghina, atau merendahkan orang lain.

"Mestinya kalau kita dihadiri orang banyak itu menyampaikan hal yang baik supaya orang mengikuti kita menjadi baik," ujarnya.

Jokowi juga menyayangkan apabila kepandaian berbicara justru digunakan untuk menunjukkan keunggulan diri atau menyerang pihak lain. Menurutnya, masyarakat saat ini sudah menghadapi berbagai tantangan sehingga tidak perlu ditambah dengan perilaku saling mencaci dan mempertontonkan kesombongan.

"Ada saja. Tolong dijaga. Adab ketimuran kita ada di mana, sopan santun kita ada di mana, tata krama kita ada di mana," tegas Jokowi.

Pesan tersebut disampaikan Jokowi dalam konteks pentingnya menjaga etika ketika menyampaikan pendapat, terutama di tengah perkembangan ruang publik dan media yang membuat setiap pernyataan dapat dengan cepat diketahui banyak orang.

Menurut Jokowi, kecerdasan semestinya berjalan beriringan dengan akhlak dan sikap rendah hati. Ilmu dan kemampuan akan lebih bermakna ketika digunakan untuk memberi manfaat, bukan untuk merendahkan orang lain.* (k/dh)

Penangkapan dilakukan Tim Khusus (Timsus) JCS bersama Opsnal Resmob Satreskrim Polrestabes Medan. Polisi menangkap Arif di kawasan Jalan Jamin Ginting, Medan Tuntungan, pada Senin (24/8/2026) siang.

Baca Juga:

• Kisah Cinta Medsos Berujung Bisnis Vape Narkoba, Sejoli WNI-Malaysia Diringkus di Medan

Pencurian itu terjadi pada Minggu (5/7/2026). Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka, polisi menemukan dugaan keterlibatan Arif dalam puluhan kasus lainnya.

Ramadhani mengatakan tersangka menggunakan sejumlah modus untuk mengelabui korban. Salah satunya dengan berpura-pura menolong korban kecelakaan lalu lintas.

"Dalam kasus di Medan Baru, pelaku awalnya berpura-pura menolong korban—yang merupakan penyandang disabilitas tuna rungu—yang terjatuh dari sepeda motor akibat bersenggolan dengan angkutan umum, lalu membawanya ke rumah sakit," kata Ramadhani, Sabtu (29/8/2026).

Setelah korban selesai mendapatkan perawatan, tersangka kembali ke lokasi penitipan kendaraan. Ia kemudian mengambil sepeda motor korban dengan alasan mendapat perintah dari pemilik kendaraan.

Selain modus tersebut, Arif disebut kerap meminjam sepeda motor milik orang lain. Kendaraan yang menjadi sasaran antara lain milik rekan, pengemudi ojek online, satpam hingga jemaah masjid.

Kendaraan yang dipinjam tersebut kemudian disebut dibawa kabur dan dijual. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan penadah yang membantu aktivitas tersangka.

"Hasil kejahatan tersebut sebagian besar digunakan pelaku untuk membeli narkotika jenis sabu, menyewa hotel, pakaian, hingga menyewa pekerja seks komersial (PSK)," ujar Ramadhani.

Berdasarkan pengakuan sementara, aksi pencurian tersebut tersebar di sejumlah wilayah hukum di Sumatera Utara. Polisi mencatat lokasi yang disebut antara lain Kota Medan dan Medan Belawan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Pematangsiantar serta Kabupaten Simalungun.

Polisi menyebut terdapat 42 TKP yang dikaitkan dengan tersangka. Jumlah tersebut masih berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan yang dilakukan penyidik.

Setelah ditangkap, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti dan menelusuri dugaan jaringan penadah. Dalam proses tersebut, tersangka disebut melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri.

Petugas kemudian mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki tersangka.

Arif selanjutnya mendapat perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut. Setelah menjalani perawatan medis, ia dibawa ke Polsek Medan Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu unit handphone Vivo berwarna biru dan satu topi.

Penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut untuk memastikan seluruh lokasi yang menjadi sasaran aksi tersangka sekaligus menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Polrestabes Medan juga masih mendalami aliran hasil kejahatan serta kemungkinan adanya jaringan penadah kendaraan hasil curian yang dipasarkan oleh tersangka.* (dh)

Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati mengatakan ketidaksesuaian data desil dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah.

Baca Juga:

• Mabuk Berat & Bawa Sajam, Ulah Nekat Sopir Pikap Asal Jember Terobos Gerbang DPR Berujung Borgol Polisi

Esti mencontohkan kasus Timbul, seorang pengemudi becak di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Status kesejahteraan keluarganya sempat tercatat berubah dari desil 1 menjadi desil 9.

Perubahan klasifikasi tersebut berdampak terhadap akses pendidikan anak Timbul. Putranya, Luki Arya Wijaya, yang diterima di Program Studi Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), disebut mengalami kesulitan memperoleh keringanan biaya kuliah dan mengakses Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah karena keluarganya tercatat dalam kelompok yang dianggap mampu.

"Negara tidak boleh membuat seorang anak berhenti kuliah hanya karena sistem lebih cepat mengubah desil daripada memperbaiki data yang dipersoalkan," ujar Esti.

Menurut Esti, persoalan serupa masih ditemukan di sejumlah daerah. Ia mencontohkan seorang orang tua tunggal yang tinggal di rumah kontrakan dan memiliki pekerjaan tidak tetap, tetapi tercatat dalam desil 7.

"Ada juga single parent dengan rumah kontrakan dan kerja tidak tetap, tapi masuk desil 7, dan banyak temuan lain di lapangan. Ini dampaknya sangat besar," katanya.

Esti menilai data desil semestinya menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara faktual. Karena itu, BPS diminta tidak hanya melakukan pemutakhiran secara administratif, tetapi juga memastikan hasil pendataan sesuai dengan kondisi warga di lapangan.

Sorotan DPR ini muncul di tengah ramainya perbincangan mengenai sistem desil yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima berbagai program bantuan.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian adalah pengemudi becak di Kulonprogo yang sempat tercatat berada di desil 9. Klasifikasi tersebut menimbulkan pertanyaan karena kondisi ekonomi warga yang bersangkutan dinilai tidak mencerminkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.

BPS kemudian memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data warga yang bersangkutan telah dimutakhirkan dan kini tercatat dalam desil 3.

"Kan sudah dimutakhirkan, sekarang dia sudah ada di desil tiga. Hal itu terjadi karena sebelumnya beliau belum memasukkan datanya ke dalam kanal pemutakhiran, dan setelah diperbarui datanya langsung sesuai dengan fakta terbaru," kata Amalia, Jumat (28/8/2026).

BPS menilai pemutakhiran menjadi bagian penting dalam memastikan data kesejahteraan tetap sesuai dengan kondisi terbaru masyarakat. Data sosial ekonomi dinilai bersifat dinamis sehingga perubahan kondisi warga dapat memengaruhi klasifikasi desil.

Meski demikian, DPR meminta proses tersebut terus dievaluasi agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan. Ketepatan data dinilai penting karena kesalahan klasifikasi dapat berpengaruh terhadap akses bansos maupun program pendidikan.

Esti juga menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah pusat, BPS dan pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting karena lebih dekat dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan. Dengan data yang sesuai kondisi faktual, bantuan pemerintah dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

BPS sendiri terus membuka ruang pemutakhiran data bagi masyarakat. Perubahan klasifikasi desil dapat dilakukan setelah informasi mengenai kondisi sosial ekonomi warga diperbarui melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.

Perdebatan mengenai data desil tersebut kini menjadi perhatian karena sistem tersebut digunakan dalam berbagai kebijakan pemerintah. DPR berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang dan masyarakat tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian data.* (in/dh)

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan penambahan hotspot membuat pemerintah terus meningkatkan upaya pemadaman, baik melalui operasi udara maupun darat.

Baca Juga:

• Sudah Dikasih Tanda Tapi Tetap Disedot! Kolam Ikan Warga Kalsel Dijadikan 'Mangsa' Heli Water Bombing, 2 Ton Ikan Mati

Di Kalimantan Barat, jumlah hotspot bertambah 1.629 titik sehingga totalnya mencapai 3.371 titik. BNPB juga mendeteksi 23 titik api di wilayah tersebut.

Sementara di Kalimantan Tengah, jumlah hotspot tercatat mencapai 4.515 titik setelah mengalami penambahan 156 titik. Adapun titik api bertambah 55 menjadi 79 titik.

Di Kalimantan Selatan, jumlah hotspot bertambah 457 titik sehingga total mencapai 1.356 titik. Jumlah titik api di wilayah tersebut juga bertambah 47 menjadi 69 titik.

Selain wilayah Kalimantan, BNPB masih memantau keberadaan hotspot di sejumlah daerah di Sumatera hingga Jambi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena cuaca kering dapat meningkatkan risiko kebakaran meluas.

Untuk mempercepat penanganan, BNPB mengerahkan 52 armada udara dalam operasi water bombing. Dari jumlah tersebut, 14 armada difungsikan untuk patroli udara guna memantau kemungkinan munculnya titik panas maupun titik api baru.

"52 armada udara yang 14 di antaranya itu adalah berfungsi untuk patroli melihat di bawah apakah memang ketambahan titik api atau ketambahan titik panas," ujar Berton.

BNPB juga telah mendistribusikan sekitar 3,5 juta liter air ke enam provinsi untuk mendukung operasi pemadaman dari udara.

Salah satu operasi water bombing dilakukan di Kecamatan Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Petugas berupaya menentukan posisi yang tepat agar air yang dijatuhkan dari udara mengenai titik api secara langsung.

"Ini berusaha untuk mendapatkan posisi yang benar agar air jatuh tepat di titik-titik api," kata Berton.

Operasi pemadaman juga dilakukan dari darat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Daops, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, relawan hingga Masyarakat Peduli Api.

Sejumlah pihak swasta turut membantu penanganan dengan menyediakan peralatan seperti mobil tangki, pompa air dan motor trail untuk mendukung mobilisasi petugas di lapangan.

BNPB menyatakan setiap titik api baru akan segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

"Ketika kita menemukan api baru misalnya, tentu tim kita akan berusaha untuk mematikan secepat mungkin agar tidak menyebar ke mana-mana," ujar Berton.

Penambahan hotspot menjadi tantangan dalam penanganan karhutla di tengah kondisi cuaca kering di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah terus menggabungkan pemantauan udara, operasi water bombing, pemadaman darat serta upaya pencegahan untuk mengendalikan kebakaran.

BNPB juga terus memantau perkembangan titik panas dan titik api di wilayah rawan. Perubahan kondisi di lapangan menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan lebih cepat.

Dengan ribuan hotspot yang masih terdeteksi, masyarakat di wilayah rawan karhutla diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembakaran lahan secara terbuka.* (k/dh)

"Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa permohonan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (29/8/2026).

Baca Juga:

• "Jangan Mainkan Lagu Lama dengan Kaset Baru", LSAK Ingatkan Kejagung soal Kasus Eks Jampidsus Febrie

Meski demikian, pihak Kejagung menyatakan tetap menghormati langkah hukum tersebut dan akan terlebih dahulu mencermati substansi permohonan ketiga ini.

"Terutama apakah objek, dasar, tindakan upaya paksa, serta substansi yang dipersoalkan sama dengan permohonan-permohonan sebelumnya," ucap Anang.

Sebelumnya, permohonan praperadilan kedua yang diajukan Lodewyk sempat ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Firman Akbar, pada Senin (24/8/2026), karena pengadilan dinilai tidak berwenang mengadili perkara tersebut.* (k/dh)

Rekomendasi tersebut disampaikan Komisi Bathsul Masa'il Qanunniyah dalam sidang pleno III Muktamar ke-35 NU di Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026).

Baca Juga:

• Sejarah Baru Militer Jepang: Kirim 3 Helikopter dan 600 Prajurit untuk Padamkan Karhutla Kalimantan

Rekomendasi tersebut berkaitan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Komisi Bathsul Masa'il Qanunniyah menilai pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan perlu dilakukan agar alokasi 20 persen untuk sektor pendidikan tetap dapat digunakan sesuai peruntukannya.

"Namun demikian, dalam praktiknya anggaran 20 persen tersebut tidak dijalankan secara maksimal," ujar pembaca rekomendasi.

Muktamar NU juga merujuk pada putusan MK terkait pengujian anggaran MBG. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan anggaran program MBG harus dipisahkan dari pos anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN pada tahun-tahun berikutnya.

MK juga menegaskan program MBG bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada 30 Juli 2026 dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama sejumlah pemohon lainnya.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Suhartoyo saat membacakan putusan.

Dalam putusannya, MK menyatakan ketentuan mengenai anggaran MBG masih konstitusional untuk APBN 2026. Namun, mulai penyusunan APBN tahun berikutnya, anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

MK memberikan batas waktu penerapan pemisahan tersebut paling lambat pada APBN 2028.

Muktamar NU kemudian meminta pemerintah menjalankan pemisahan tersebut lebih cepat, yakni mulai tahun anggaran 2027.

NU menilai keputusan tersebut penting untuk memastikan anggaran pendidikan tetap tersedia secara optimal bagi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, sementara program MBG memiliki pos anggaran tersendiri.

Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari hasil pembahasan Komisi Bathsul Masa'il Qanunniyah dalam Muktamar ke-35 NU. Forum tersebut membahas sejumlah persoalan hukum dan kebijakan yang dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Desakan agar pemisahan anggaran dilakukan sejak 2027 juga menunjukkan perhatian NU terhadap tata kelola APBN, khususnya penggunaan anggaran pendidikan dan pembiayaan program MBG.

Pemerintah nantinya perlu menyesuaikan kebijakan penganggaran dengan putusan MK sekaligus mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan Muktamar NU.* (in/dh)

Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, mengatakan pihaknya akan mempelajari salinan lengkap putusan banding sebelum menentukan langkah berikutnya.

Baca Juga:

• Banding Dikabulkan, Nikita Mirzani Tak Lagi Wajib Bayar Ganti Rugi ke Reza Gladys

"Kalau untuk melanjutkan atau tidak tentu ini kan atas permintaan klien kami. Tetapi kalau nanti klien kami berdiskusi, kami akan memberikan masukan bahwa ini kita harus lanjutkan karena hanya sebatas memperbaiki cacat formilnya saja," kata Julianus, dikutip dari kanal YouTube Reyben Entertainment, Sabtu (29/8/2026).

Julianus menduga salah satu persoalan yang menjadi perhatian hakim berkaitan dengan nilai kerugian yang dicantumkan dalam gugatan. Ia menyebut terdapat perbedaan nominal yang diajukan antara proses di tingkat pertama dan banding.

"Kemungkinan besar ini soal jumlah kerugian yang kami minta. Di tingkat pertama kan Rp857 juta ratus lima tapi saat banding tetap bertahan membuat Rp500 miliar. Ya mungkin itu saja yang mungkin kabur atau kurang pembuktian," ujarnya.

Meski demikian, Julianus menegaskan pihaknya tidak melihat putusan tersebut sebagai kekalahan dalam substansi perkara. Menurutnya, perbaikan yang diperlukan lebih berkaitan dengan aspek formil, seperti pengetikan maupun penambahan dalil yang dianggap diperlukan.

Ia juga menyebut pihak Reza Gladys tidak harus menghadirkan bukti baru untuk memperbaiki gugatan tersebut. Fokusnya adalah menyempurnakan aspek administratif dan formal dalam perkara.

Julianus bahkan menyatakan optimistis terhadap peluang Reza Gladys apabila perkara tersebut kembali diajukan setelah kekurangan formil diperbaiki.

"Peluang kemenangannya itu sangat tinggi karena hanya salah formil aja bukan masalah tentang materi pokok perkara tentang pembuktiannya. Kalau misalnya peluang menang ya seratus persen dong," kata Julianus.

Untuk saat ini, pihak Reza masih menunggu salinan fisik putusan banding. Dokumen tersebut akan dipelajari lebih lanjut untuk menentukan strategi hukum yang akan ditempuh.

"Tentu nanti kalau mekanisme seperti apa memperbaikinya, kami akan melihat dulu pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim tingkat banding. Saya pikir klien kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada kami untuk mengambil keputusan," ujarnya.

Perkara Reza Gladys dan Nikita Mirzani berawal dari konflik terkait ulasan produk kecantikan yang kemudian berkembang ke jalur hukum pidana dan perdata.

Dalam perkara perdata, Nikita Mirzani menggugat Reza Gladys terkait dugaan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan gugatan rekonvensi pihak Reza Gladys tidak dapat diterima karena persoalan formil.

Sementara itu, pihak Nikita Mirzani menyampaikan klaim kemenangan setelah putusan banding tersebut. Namun, kubu Reza menilai hasil putusan perlu dibaca secara utuh karena gugatan utama dan gugatan balik memiliki posisi hukum yang berbeda.

Polemik mengenai perkara perdata tersebut juga tidak secara otomatis mengubah proses pidana yang sedang dijalani Nikita Mirzani. Masing-masing perkara memiliki jalur hukum dan mekanisme tersendiri.

Kini, langkah berikutnya berada di tangan Reza Gladys dan tim kuasa hukumnya setelah salinan putusan banding diterima. Mereka akan menentukan apakah gugatan rekonvensi akan diajukan kembali dengan perbaikan sesuai pertimbangan pengadilan.* (in/dh)

Kegiatan bertema "Melalui Temu Kangen Anantakupa Sumut, Kita Tingkatkan Kolaborasi Menuju Sumut Berkah" digelar di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Jalan H.M. Said Nomor 27, Medan, Sabtu (29/8/2026).

Baca Juga:

• Tiga Wilayah Sumut Dilanda Karhutla dalam Lima Hari, Total 13 Hektare Lahan Terbakar

Anak, cucu dan keluarga almarhum juga turut hadir. Kehadiran keluarga tersebut membuat pertemuan tidak hanya menjadi reuni, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antargenerasi keluarga besar Anantakupa Sumut.

Ketua Forum Anantakupa Sumut Zainuddin Mars mengatakan insan penerangan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pembangunan bangsa. Menurutnya, keterbatasan yang dihadapi pada masa lalu tidak menghalangi para pegawai Departemen Penerangan menjalankan tugas dan pengabdian.

"Kita lahir di tengah-tengah kesulitan, tetapi kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Semangat itu masih berkobar seperti lautan biru samudra," kata Zainuddin.

Zainuddin juga menyampaikan apresiasi kepada para istri dan keluarga alumni yang selama ini ikut menopang perjalanan pengabdian para insan penerangan.

Ketua panitia Temu Kangen Anantakupa Sumut, Amran Matondang, mengaku terkejut dengan tingginya antusiasme peserta. Ia menyebut sekitar 250 alumni hadir dalam kegiatan tersebut.

"Tidak percaya begitu banyak yang hadir, sekitar 250 orang. Semangat eks Departemen Penerangan ternyata masih sangat tinggi," ujar Amran.

Amran menjelaskan ide kegiatan tersebut berawal dari keinginan sejumlah mantan pegawai Departemen Penerangan untuk kembali bertemu dengan rekan-rekan lama. Gagasan itu kemudian dibicarakan bersama para senior dan keluarga besar hingga akhirnya diwujudkan dalam temu kangen.

Menurut Amran, pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang nostalgia. Para alumni juga diajak memperkuat komunikasi serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Sumatera Utara.

"Jadikan temu kangen ini sebagai motivasi untuk lebih bagus dan lebih baik. Kita juga harus berkolaborasi dengan pemerintah dan mendukung program pemerintah. Temu kangen ini mempertemukan masa lalu dengan masa kini," tegasnya.

Tokoh eks Departemen Penerangan Rustam Efendi Nainggolan juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap temu kangen dapat menjaga komunikasi, persaudaraan dan hubungan kekeluargaan di antara seluruh keluarga besar eks Departemen Penerangan Sumut.

"Pertemuan seperti ini penting untuk menjaga hubungan persaudaraan yang telah dibangun selama masa pengabdian," ujarnya.

Tokoh eks Departemen Penerangan lainnya, Hasban Ritonga, menilai temu kangen memiliki makna khusus karena dilaksanakan di tempat yang pernah menjadi bagian dari perjalanan pengabdian mereka.

"Ini kesempatan kita bertemu dan bersilaturahmi di tempat lama kita mengabdi. Api Anantakupa tak kunjung padam," kata Hasban.

Hasban juga mengapresiasi jumlah alumni yang hadir. Menurutnya, antusiasme tersebut menunjukkan kuatnya ikatan emosional para mantan pegawai terhadap Departemen Penerangan.

"Belum pernah perkumpulan eks pensiunan bisa sebanyak ini. Ini lambang kecintaan kita terhadap Departemen Penerangan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Sumut Yazid Matondang yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Sumut menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Ia menilai pengalaman dan nilai pengabdian insan penerangan tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan komunikasi digital.

"Di era digital saat ini, semakin kompleks. Oleh sebab itu, sinergi dan kolaborasi antara pengalaman masa lalu dan energi masa kini menjadi kunci bagi kita untuk menghadirkan pelayanan informasi yang terbaik bagi masyarakat," ujar Yazid.

Yazid juga menyampaikan penghargaan kepada Forum Anantakupa Sumut dan panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut hingga berlangsung meriah.

"Atas nama Dinas Kominfo Sumatera Utara, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, dengan keikhlasan dan dedikasi, sehingga kegiatan ini berlangsung meriah dan sukses," katanya.

Ia mengajak para peserta memanfaatkan temu kangen sebagai momentum memperkuat kekompakan dan persaudaraan.

"Selamat bernostalgia, selamat melepas rindu, dan selamat menikmati kebersamaan hari ini. Semoga setiap detik pertemuan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala," pungkasnya.

Temu Kangen Anantakupa Sumut menjadi ruang untuk merawat sejarah perjalanan Departemen Penerangan sekaligus mengenang pengabdian para insan penerangan. Pertemuan tersebut juga mempertemukan kembali para mantan pegawai beserta keluarga yang pernah menjadi bagian dari perjalanan panjang lembaga tersebut.

Semangat "Api Nan Tak Kunjung Padam" diharapkan tetap terjaga. Tidak hanya sebagai simbol kenangan masa lalu, semangat tersebut juga diharapkan menjadi energi untuk memperkuat kolaborasi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat serta pembangunan Sumatera Utara.* (dh)

Robinson menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi pembicara dalam diskusi buku Mengapa Negara Gagal (Why Nations Fail) di Gramedia Makarya, Jakarta, Sabtu (29/8/2026).

Baca Juga:

• Warga Dairi Desak BGN Cabut Izin SPPG Sidikalang 3 Usai Ratusan Siswa Keracunan MBG

Ilmuwan politik dari Universitas Harvard itu mengatakan institusi politik dan ekonomi yang kuat menjadi fondasi penting agar kemajuan negara dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut Robinson, sistem yang kuat akan membuat pembangunan tidak bergantung pada visi atau kebijakan satu orang. Dengan demikian, pergantian kepemimpinan tidak seharusnya menghentikan laju kemajuan sebuah negara.

"Dengan begitu, siapa pun yang memimpin, laju kemajuan negara akan tetap terjaga dan tidak bergantung pada satu visi atau sosok pemimpin," ujarnya.

Robinson juga menyoroti peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi, termasuk melalui hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, keterlibatan negara yang kuat dalam perekonomian tidak otomatis membuat sistem tersebut menjadi ekstraktif.

Ia menilai campur tangan negara tetap dapat memberikan manfaat luas apabila disertai tata kelola pemerintahan yang transparan serta kompetisi yang adil.

Dalam buku Why Nations Fail yang ditulis Robinson bersama Daron Acemoglu, keduanya membedakan institusi politik dan ekonomi menjadi dua karakter utama, yakni inklusif dan ekstraktif.

Institusi inklusif atau terbuka memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi maupun politik. Sistem tersebut memungkinkan lebih banyak kelompok mendapatkan akses terhadap peluang serta sumber daya.

Sebaliknya, institusi ekstraktif cenderung membuat kekuasaan dan sumber daya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi tersebut dapat menghambat pemerataan manfaat pembangunan.

Karena itu, Robinson menilai ukuran keberhasilan sebuah negara tidak cukup hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana institusi memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara luas.

Pandangan tersebut menjadi salah satu gagasan utama dalam Why Nations Fail, yang membahas hubungan antara kualitas institusi, distribusi kekuasaan dan keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam membangun perekonomian.

Robinson juga menekankan pentingnya membangun institusi yang tetap berjalan efektif meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Dengan sistem yang kuat, kebijakan publik dapat memiliki kesinambungan dan tidak berubah hanya karena pergantian figur pemimpin.

Menurut dia, pembangunan berkelanjutan membutuhkan institusi yang mampu menciptakan kesempatan ekonomi dan politik secara lebih merata. Institusi tersebut juga harus memiliki mekanisme untuk mencegah kekuasaan dan sumber daya hanya dikuasai kelompok tertentu.

Gagasan Robinson menjadi relevan dalam pembahasan pembangunan Indonesia, terutama ketika pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan industri. Kebijakan tersebut, menurutnya, perlu berjalan bersama tata kelola yang transparan dan kompetitif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, kemajuan suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang berada di puncak kekuasaan. Kekuatan institusi dan kualitas tata kelola menjadi faktor penting untuk menjaga pembangunan tetap berjalan dalam jangka panjang.* (k/dh)

Pemilik kolam, Ahmad Jailani, mengatakan helikopter mengambil air dari kolamnya pada Kamis (27/8/2026). Pengambilan air dilakukan beberapa kali karena terbatasnya sumber air untuk mendukung operasi pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Kalsel.

Baca Juga:

• Sejarah Baru Militer Jepang: Kirim 3 Helikopter dan 600 Prajurit untuk Padamkan Karhutla Kalimantan

"Sudah kita kasih kode agar jangan mengambil air di kolam ini. Namun mereka tetap mengambilnya," kata Jailani, dikutip Sabtu (29/8/2026).

Akibat pengambilan air tersebut, volume kolam menyusut drastis. Kondisi itu berdampak pada sekitar 2 ton ikan berbagai jenis yang sedang dibudidayakan sekaligus menjadi bagian dari usaha pemancingan miliknya.

"Kolam saya ini khusus untuk kolam pemancingan, dan isi kolam ini sebanyak 2 ton ikan dengan berbagai jenis. Karena adanya helikopter tadi ikan menjadi stres dan banyak yang mati," ujarnya.

Jailani mengaku kondisi tersebut menimbulkan kerugian karena kolam pemancingan telah menjadi salah satu sumber penghidupan keluarganya. Ia juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.

Menurut Jailani, kolam tersebut telah dikelolanya sejak 2010. Selama musim kemarau, ia rutin mengisi kembali kolam menggunakan mobil pikap yang dilengkapi tandon air.

Setiap kali mengangkut air, biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp600 ribu.

"Selama kemarau ini kami berusaha mempertahankan debit air dengan mengisi menggunakan mobil pikap dengan disertai tandon air. Sekali angkut itu saya mengeluarkan biaya sebesar Rp600.000," kata Jailani.

Pengambilan air untuk operasi water bombing kemudian membuat debit kolam kembali berkurang. Jailani menilai upaya yang selama ini dilakukan untuk menjaga ikan tetap hidup menjadi sia-sia karena air kembali menyusut dalam waktu singkat.

Ia kini masih menghitung total kerugian yang dialami, termasuk akibat ikan yang mati dan berkurangnya kondisi kolam.

Jailani juga berencana meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kerugian yang dialaminya.

"Siapa yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kami. Air ini kami dapat dengan biaya sendiri, kami langsir supaya ikan bisa bertahan. Sekarang airnya habis lagi dan ikannya stres," ucapnya.

Di sisi lain, operasi helikopter water bombing masih terus dilakukan untuk membantu menangani karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Penggunaan sumber air dari berbagai lokasi dilakukan karena keterbatasan sumber air selama musim kemarau.

Kondisi tersebut menunjukkan penanganan karhutla juga dapat berdampak terhadap aktivitas warga di sekitar wilayah operasi. Pemerintah dan pihak terkait perlu memperhatikan ketersediaan sumber air serta dampak terhadap masyarakat ketika menentukan lokasi pengambilan air untuk pemadaman.

Jailani berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan dan ada kejelasan mengenai tanggung jawab atas kerugian yang dialaminya.* (k/dh)

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan perpanjangan status tanggap darurat ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur NTT.

Baca Juga:

• Bukan Gelombang Susulan, Validasi Lapangan Ungkap Lonjakan Drastis Pengungsi Gempa NTT hingga Belasan Ribu Jiwa

Menurut Berton, perpanjangan masa tanggap darurat penting untuk memastikan proses penanganan pascabencana dapat dilakukan secara optimal. Salah satunya terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat yang masih membutuhkan.

"Perpanjangan itu penting sehingga logistik dan bantuan-bantuan yang lain bisa kita distribusikan dengan baik, kita kirimkan dengan baik tanpa ada kesalahan administrasi di dalamnya," ujarnya.

BNPB mencatat hingga Sabtu (29/8), jumlah pengungsi akibat gempa yang tersebar di tujuh wilayah di NTT mencapai 192.303 orang.

Kabupaten Nagekeo menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni mencapai 52.284 orang.

Jumlah pengungsi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam melanjutkan masa tanggap darurat. Pemerintah bersama unsur penanganan bencana masih perlu memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi selama mereka belum dapat kembali ke rumah.

Perpanjangan status tanggap darurat juga memberikan waktu tambahan bagi pemerintah daerah dan BNPB untuk melanjutkan penanganan berbagai dampak gempa, termasuk distribusi bantuan, pelayanan bagi pengungsi serta pemantauan kondisi wilayah terdampak.

Sebelumnya, masa tanggap darurat gempa NTT ditetapkan selama 14 hari dan berakhir pada 28 Agustus 2026. Dengan adanya perpanjangan, status tersebut kini berlaku hingga 12 September 2026.

BNPB memastikan koordinasi penanganan bencana terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Pengelolaan logistik menjadi salah satu fokus agar bantuan dapat diterima warga terdampak secara tepat dan sesuai kebutuhan.

Data pengungsi juga terus diperbarui untuk menyesuaikan kondisi terkini di lapangan. Pemutakhiran diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran akurat mengenai jumlah warga yang masih membutuhkan bantuan.

Dengan perpanjangan masa tanggap darurat ini, penanganan gempa NTT diharapkan dapat berlangsung lebih terarah, terutama bagi warga yang masih berada di pengungsian dan wilayah yang membutuhkan penanganan lanjutan.* (in/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pengemudi tersebut telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga menemukan senjata tajam di dalam mobil pikap.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Perusuh Jalanan, Polisi Endus Ada Penggerak dan Pembiaya di Balik Kerusuhan Demo DPR

Budi menjelaskan mobil pikap tersebut mencoba menerobos akses menuju pintu belakang kompleks DPR/MPR. Aksi itu menyebabkan sejumlah petugas pengamanan terluka.

"Ada mobil pikap yang mencoba menerobos, menabrak, melukai personel petugas pengamanan pelayanan aksi. Seseorang tersebut sudah diamankan, ditemukan ada sajam," ujarnya.

Peristiwa tersebut terekam dalam video dan kemudian beredar luas di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, mobil pikap terlihat melaju ke arah Gerbang Pancasila ketika situasi di sekitar Gedung DPR/MPR tengah memanas.

Sejumlah aparat keamanan yang berada di lokasi tampak berusaha menghindari kendaraan tersebut. Mobil kemudian berhasil dihentikan dan pengemudinya diamankan petugas.

Selain menemukan senjata tajam, polisi masih mendalami latar belakang aksi pengemudi tersebut. Salah satu yang diperiksa yakni kemungkinan adanya keterkaitan dengan organisasi masyarakat (ormas).

Budi mengatakan hingga kini pihaknya belum memastikan apakah pengemudi tersebut terhubung dengan kelompok atau organisasi tertentu.

Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi untuk mengetahui motif serta rangkaian kejadian sebelum mobil pikap menerobos kawasan Gedung DPR/MPR.

Peristiwa mobil pikap menabrak gerbang dan aparat terjadi di tengah demonstrasi yang berlangsung pada Kamis (27/8/2026). Aksi yang awalnya merupakan penyampaian aspirasi kemudian berujung kericuhan di sejumlah titik Jakarta.

Polda Metro Jaya sebelumnya juga telah mengungkap adanya sejumlah orang yang diamankan terkait kerusuhan tersebut. Polisi masih mendalami peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.

Kasus mobil pikap ini menjadi salah satu bagian yang turut diselidiki dalam rangkaian kericuhan demo 27 Agustus. Polisi memastikan proses hukum akan dilakukan berdasarkan fakta serta bukti yang ditemukan selama penyidikan.* (in/dh)

Prasetyo menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Merdeka Run 2026 di Jakarta, Sabtu (29/8/2026). Ia mengajak masyarakat tetap memberikan dukungan terhadap sepak bola nasional sekaligus mendorong PSSI melakukan evaluasi dan perbaikan.

Baca Juga:

• "Semua Bergerak, Semua Sehat, Semua Semangat" - 12 Ribu Pelari Rayakan Kemerdekaan di Istana Merdeka

Menurut Prasetyo, dukungan terhadap Timnas Indonesia harus terus diberikan meski hasil yang diraih belum selalu sesuai harapan. Namun, dukungan tersebut perlu dibarengi pembenahan agar tim nasional bisa semakin kompetitif di level internasional.

Ia menilai perbaikan tidak hanya menyangkut performa pemain, tetapi juga tata kelola federasi, kualitas pelatih, ofisial serta program pembinaan sepak bola nasional.

Target tampil di Piala Dunia menjadi salah satu agenda besar sepak bola Indonesia. Pemerintah sebelumnya juga menyatakan dukungan terhadap ambisi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2030.

Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI terus menjalankan berbagai program penataan organisasi dan pembinaan sepak bola. Prasetyo berharap seluruh elemen tersebut dapat bergerak searah untuk mengejar target internasional.

"Harapan kita tentu PSSI masuk ke Piala Dunia," ujarnya.

Di sisi lain, Prasetyo juga menyinggung persiapan kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menyampaikan perkembangan persiapan kontingen kepada pemerintah.

"Tadi sempat Pak Menpora melapor kepada kami dan alhamdulillah persiapan sangat baik. Kita berharap target kita bisa dipenuhi dan tercapai," kata Prasetyo.

Indonesia akan mengirim 432 atlet dari 35 cabang olahraga untuk berlaga di Asian Games 2026. Ajang olahraga tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pemerintah menargetkan kontingen Indonesia mampu meningkatkan prestasi di tingkat Asia. Namun, sepak bola tidak masuk dalam kontingen Indonesia di Asian Games 2026 setelah Timnas U-23 gagal lolos ke Piala Asia U-23 2026.

Situasi tersebut membuat pembenahan sepak bola nasional dinilai semakin penting. PSSI dituntut tidak hanya mengejar hasil jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem pembinaan serta kualitas kompetisi untuk menghasilkan pemain yang mampu bersaing di level internasional.

Prasetyo menegaskan pemerintah akan tetap memberikan dukungan terhadap sepak bola nasional. Namun, target tampil di Piala Dunia harus diwujudkan melalui kerja nyata seluruh elemen, mulai dari federasi, pemain, pelatih, ofisial hingga sistem pembinaan.

Menurut dia, perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas tim nasional menjadi bagian penting agar ambisi Indonesia tampil di Piala Dunia tidak sekadar menjadi target di atas kertas.

Dengan pembenahan yang konsisten, pemerintah berharap prestasi sepak bola Indonesia terus meningkat dan peluang untuk bersaing di kompetisi dunia dapat semakin terbuka.* (mt/dh)

Bilal tampil agresif sejak ronde pertama menghadapi Rojas di Oriental Sports Center. Petarung berjuluk The IndoNinja itu langsung mencoba mengambil inisiatif dengan serangkaian serangan kombinasi.

Baca Juga:

• David Beckham Jengkel Lihat Manchester United Terpuruk, Kritik Pedas untuk Pemain dan Amorim

Pertarungan kemudian berlangsung dalam jarak dekat. Keduanya saling bertukar pukulan, tetapi Bilal terlihat lebih efektif dalam melepaskan kombinasi serangan.

Bilal beberapa kali mengombinasikan leg kick, body kick, hingga high kick. Serangan pukulannya juga beberapa kali tepat mengenai sasaran hingga membuat Rojas sempat terjatuh dan mengalami luka pada wajah.

Bilal kemudian berhasil melakukan takedown dan melanjutkan tekanan melalui ground and pound. Empat pukulan dilepaskan dari posisi tersebut.

Ia juga sempat mencoba kuncian rear naked choke, tetapi Rojas mampu bertahan dan berusaha kembali berdiri.

Ketika keduanya berusaha bangkit, Bilal kembali memberikan tekanan dengan serangan lutut ke arah wajah. Rojas masih mencoba membalas, tetapi beberapa pukulan telak kembali mendarat.

Rojas sempat membalas melalui serangan siku dalam posisi clinch. Namun, ronde pertama berakhir dengan kondisi Rojas terlihat lebih banyak menerima kerusakan.

Memasuki ronde kedua, Bilal kembali mengambil inisiatif serangan. Kombinasi pukulannya kembali masuk dan membuat Rojas harus bekerja keras menjaga pertahanan.

Rojas kemudian sempat membuat kejutan dengan tendangan lurus ke arah badan yang menjatuhkan Bilal. Namun, Bilal segera bangkit dan bahkan terlihat tetap tenang.

Bilal kemudian mengubah pola bertarung dengan berganti kuda-kuda orthodox dan southpaw. Rojas sempat mengambil kendali pertandingan sebelum Bilal menemukan celah untuk mengakhiri laga.

Ketika Rojas tengah memegang momentum, Bilal melepaskan pukulan kanan lurus yang tepat mengenai sasaran.

Bum! Rojas langsung terjatuh. Wasit kemudian menghentikan pertarungan dan memastikan Bilal Hasan menang KO pada ronde kedua.

Kemenangan tersebut menjadi debut impresif Bilal di ajang UFC. Setelah pertarungan berakhir, Bilal bahkan merayakan kemenangan dengan berdansa ala Michael Jackson.

Hasil tersebut sekaligus membuat rekor profesional Bilal Hasan di dunia MMA menjadi 10-0. Artinya, petarung Indonesia tersebut masih belum terkalahkan sepanjang kariernya.

Debut kemenangan ini menjadi modal penting bagi Bilal untuk melanjutkan kiprahnya di UFC sekaligus membawa nama Indonesia di panggung MMA dunia.* (d/dh)

Bantuan tersebut diumumkan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi pada pekan ini. Tiga helikopter CH-47 milik Pasukan Bela Diri Darat Jepang akan dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla di Indonesia.

Baca Juga:

• Siang Bolong Terasa Senja, BMKG Ungkap Penyebab Langit Pontianak Berubah Kuning

Menurut laporan Japan Times dan NHK World, helikopter CH-47 akan digunakan dalam kegiatan pemadaman kebakaran. Sekitar 600 personel SDF juga akan terlibat dalam misi bantuan tersebut.

Ketiga helikopter beserta ratusan personel akan diberangkatkan menggunakan kapal angkut Kunisaki milik Pasukan Bela Diri Laut Jepang menuju Indonesia.

Koizumi mengatakan Jepang berkomitmen memberikan bantuan untuk mencegah dampak kebakaran semakin meluas.

"Jepang akan melakukan segala upaya yang mungkin untuk membantu mencegah meluasnya dampak kerusakan," kata Koizumi kepada wartawan di Tokyo, Jumat (28/8/2026).

Misi tersebut menjadi perhatian karena merupakan kali pertama Pasukan Bela Diri Jepang menjalankan operasi bantuan semacam itu di luar negeri, khususnya untuk mendukung penanganan kebakaran hutan.

Sebelum keputusan pengerahan bantuan diambil, pemerintah Jepang melakukan pembahasan mengenai bentuk dukungan yang dapat diberikan setelah menerima permintaan dari pemerintah Indonesia.

Pada Jumat (28/8), Koizumi kemudian memerintahkan Komandan Komando Operasi Gabungan SDF untuk menjalankan misi bantuan ke Indonesia.

Pengerahan tersebut dilakukan di tengah upaya Indonesia menangani karhutla yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan dan daerah lainnya. Asap kebakaran juga telah berdampak terhadap kualitas udara dan jarak pandang di beberapa wilayah.

Bantuan Jepang diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemadaman dari udara, terutama di wilayah yang sulit dijangkau petugas darat. Helikopter CH-47 memiliki kemampuan membawa muatan dalam jumlah besar sehingga dapat digunakan untuk mendukung operasi darurat.

Kerja sama ini juga berlangsung tidak lama setelah pertemuan trilateral pertama Menteri Pertahanan Jepang, Australia dan Indonesia pada Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi salah satu momentum penguatan hubungan pertahanan dan kerja sama regional antara ketiga negara.

Dengan pengerahan tiga helikopter dan ratusan personel SDF, Jepang kini turut terlibat langsung dalam membantu Indonesia menghadapi ancaman karhutla.

Pemerintah Jepang menyatakan misi tersebut merupakan bentuk dukungan darurat internasional, sementara penanganan di lapangan tetap dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Indonesia dan instansi terkait.* (d/dh)

Salah satu warga, Apriyani (30), menilai pengaturan berdasarkan desil dapat membuat subsidi elpiji 3 kg lebih tepat sasaran. Menurutnya, selama ini masih ada masyarakat mampu yang membeli hingga menyimpan banyak tabung elpiji bersubsidi.

Baca Juga:

• Demi Generasi Unggul 2045 Pemko Tanjungbalai Perkuat Barisan dan Sinergi Lintas Sektor Demi Tekan Stunting

Apriyani menilai pembatasan diperlukan agar subsidi energi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ia menyoroti adanya warga mampu yang disebut membeli dan menyimpan beberapa tabung elpiji 3 kg sekaligus.

"Bukan apa-apa nih yang mampu tuh kebanyakan mereka kayak nyetok bisa sampai empat tabung gas melon. Kan menurut saya itu kebangetan pelitnya," ujarnya.

Warga lainnya, Cici (45), juga mendukung rencana pembelian elpiji bersubsidi berdasarkan desil. Namun, ia meminta pemerintah memperbaiki data sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Kalau saya sih setuju aja beli gas elpiji pakai desil, cuma datanya diperbaiki dulu biar masyarakat kelas menengah ke bawah enggak jadi korban atas kebijakan ini," kata Cici.

Menurut Cici, data desil yang akurat menjadi kunci agar subsidi elpiji dapat diberikan kepada kelompok yang tepat. Ia meminta pemerintah tidak terburu-buru memberlakukan pembatasan jika proses pemutakhiran data belum selesai.

Sementara itu, warga lainnya, Rany (28), meminta pemerintah lebih transparan dalam menentukan kelompok desil masyarakat. Ia menilai mekanisme pendataan perlu mempertimbangkan pendapatan dan kondisi ekonomi secara menyeluruh, bukan hanya melihat besarnya pengeluaran.

"Pemerintah harus lebih jujur lagi sih, kalau emang mau sensus ekonomi itu dari pendapatan dong, jangan dari pengeluaran," ujar Rany.

Menurut Rany, tingginya pengeluaran seseorang tidak selalu menggambarkan kondisi ekonominya. Pengeluaran besar bisa disebabkan utang atau tanggungan keluarga yang cukup banyak.

"Harusnya tanya pendapatannya berapa, cukup enggak buat hidupin satu keluarga, dengan harga sembako yang semakin tinggi," katanya.

Rencana pembelian elpiji 3 kg berdasarkan desil sebelumnya disampaikan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperbaiki penyaluran subsidi energi. Pengelompokan penerima akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemerintah juga akan membahas penerapan skema tersebut bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina. Penggunaan desil diharapkan membantu pemerintah menentukan masyarakat yang berhak menerima elpiji subsidi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pembatasan diperlukan karena konsumsi elpiji 3 kg terus meningkat. Penyaluran elpiji 3 kg sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 8,677 juta metrik ton (MT), lebih tinggi dari kuota APBN 2026 yang berada di kisaran 8 juta MT.

"Memang kalau kita perhatikan bahwa di tahun 2025 kemarin juga sudah ada penyesuaian untuk prognosa dan untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton elpiji," kata Laode dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Pemerintah kini menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni menjaga subsidi elpiji 3 kg tetap tepat sasaran dan memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap energi bersubsidi.

Masukan warga menunjukkan penerapan kebijakan berbasis desil sangat bergantung pada kualitas data. Pemutakhiran data menjadi penting agar kelompok masyarakat menengah ke bawah tidak justru terdampak akibat kesalahan klasifikasi.* (k/dh)

Bivitri yang juga pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera mengatakan analisis tersebut didasarkan pada sejumlah temuan masyarakat sipil serta rangkaian aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang berlangsung pada Juni dan Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Perusuh Jalanan, Polisi Endus Ada Penggerak dan Pembiaya di Balik Kerusuhan Demo DPR

"Kedua, berdasarkan aksi demo mahasiswa UI yang terjadi sebelumnya pada Juni maupun Agustus 2026. Dari dua catatan itu kalau saya melihat memang ada semacam setting terhadap apa yang terjadi kemarin itu," sambungnya.

Menurut Bivitri, salah satu hal yang perlu dicermati adalah kemunculan kelompok lain setelah massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bertemu dengan pimpinan DPR.

Ia menjelaskan, massa AMPB awalnya datang untuk menyampaikan aspirasi dan kemudian diikuti kelompok-kelompok lain. Setelah perwakilan AMPB selesai beraudiensi dengan pimpinan DPR dan keluar dari gedung, kelompok lain justru mulai berdatangan.

"Setting-nya dalam arti begini, satu misalnya kelompok yang datang ke sana banyak sekali. Seperti tadi disampaikan, awalnya ketika Aliansi Masyarakat Pati Bersatu datang, kemudian banyak yang ikut. Kemudian AMPB bertemu dengan pimpinan DPR, setelah itu keluar. Baru kelompok-kelompok itu datang," ujarnya.

Bivitri juga menyoroti situasi yang berkembang pada Kamis sore. Berdasarkan sejumlah rekaman media sosial dan pemberitaan, ia melihat adanya kelompok yang diduga sengaja dibenturkan dengan kelompok lainnya.

"Ada kelompok yang memang nampaknya sengaja dibenturkan. Kelompok yang mendukung program pemerintah dengan kelompok yang mengkritik, itu sore," katanya.

Karena itu, Bivitri mendorong agar kerusuhan yang terjadi pada Kamis malam diinvestigasi secara menyeluruh. Menurut dia, banyak warga maupun pengguna media sosial yang merekam kejadian sehingga rekaman tersebut dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap rangkaian peristiwa.

"Karena saya kira sudah banyak sekali netizen yang merekam. Memang kami mendorong semua orang untuk merekam," ujarnya.

Bivitri juga menyinggung adanya kelompok yang disebut turun dari bus dengan tanda-tanda tertentu. Namun, ia menegaskan identitas maupun organisasi kelompok tersebut belum dapat dipastikan.

"Ada kelompok yang turun dari bus dengan tanda-tanda tertentu. Nampaknya mungkin organisasi massa yang kita belum bisa identifikasi secara penuh siapa," katanya.

Ia meminta publik tidak mencampuradukkan massa yang datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan kelompok yang kemudian terlibat dalam kerusuhan.

Menurut Bivitri, massa yang hadir pada siang hari memiliki isu dan tuntutan yang lebih jelas serta sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian. Sementara kelompok yang muncul pada malam hari perlu ditelusuri secara khusus karena aksinya berujung pada kerusuhan.

"Itu yang kita harus perhatikan betul, isunya apa. Saya kira yang malam itu enggak ada isu, yang siang itu agak jelas," ujarnya.

Kerusuhan di sekitar Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026) berlangsung sejak sore hingga malam. Di bawah Flyover Slipi, sejumlah orang dilaporkan merusak fasilitas umum dan membakar ban di jalan.

Polisi kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa di sekitar kawasan tersebut. Pos polisi di persimpangan Slipi juga terbakar dan mengalami kerusakan parah.

Kericuhan kemudian terjadi di Jalan Pejompongan Raya. Dua sepeda motor dibakar di dekat Menara BNI Pejompongan sekitar pukul 19.00 WIB.

Sejumlah saksi menyebut terdapat kelompok yang diduga mengenakan seragam sekolah dan membawa bambu, kayu serta batu. Namun, identitas pihak yang membakar kendaraan tersebut hingga kini belum dipastikan.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya mengamankan 63 orang yang diduga akan menunggangi atau memanfaatkan situasi aksi penyampaian pendapat di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk 39 senjata tajam, dua airsoft gun, jeriken berisi bensin serta bom molotov.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan kelompok tersebut diduga menyebarkan isu, menggalang dana dan mengajak masyarakat mengikuti aksi ketika demonstrasi berlangsung.

Polisi masih mendalami keterlibatan mereka untuk memastikan apakah 63 orang tersebut merupakan bagian dari massa penyampai aspirasi atau kelompok lain.

Dugaan adanya "setting" dalam kerusuhan tersebut hingga kini masih sebatas analisis dari Bivitri Susanti. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta rangkaian kejadian yang menyebabkan demonstrasi berujung ricuh.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap tiga pejabat tersebut berlangsung di Polresta Denpasar pada Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• KPK Pastikan Gedung Merah Putih Aman Usai Insiden Kepulan Asap

Tiga pejabat yang diperiksa masing-masing berinisial RHS selaku Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, ALB selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta KOD yang menjabat Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Budi menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme pelayanan izin tinggal WNA sekaligus dugaan penerimaan uang oleh oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Pemeriksaan lanjutan kepada para saksi terkait mekanisme layanan izin tinggal WNA dan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh para oknum di Ditjen Imigrasi dari para pemohon izin," ujarnya.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2022-2026.

Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim serta tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka.

Penyidik KPK juga mendalami dugaan setoran dari biro jasa kepada oknum di Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar. Setoran tersebut diduga tidak sesuai dengan tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

KPK menduga biro jasa mengalami hambatan dalam pengurusan dokumen apabila tidak memberikan uang kepada oknum tertentu. Dugaan praktik tersebut berkaitan dengan pengurusan KITAS, KITAP maupun dokumen izin tinggal lainnya.

"Dalam hal para biro jasa tidak menyetor uang tersebut di loket layanan, maka berkas pengajuan KITAS, KITAP, ataupun pengurusan izin lainnya akan dipersulit dan tidak 'diklik'," kata Budi dalam keterangannya pada Juni 2026.

Menurut KPK, dugaan penerimaan tersebut menjadi bagian dari konstruksi perkara tindak pidana pemerasan yang disangkakan dalam kasus ini. Perbuatan tersebut diduga berkaitan dengan ketentuan Pasal 12e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengembangkan penyidikan, KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar serta dua kantor biro jasa pengurusan visa dan izin tinggal WNA. Penggeledahan berlangsung pada 17-19 Juni 2026.

Hasil pemeriksaan dan penyitaan terbaru tersebut akan dianalisis penyidik untuk mengungkap aliran uang serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara.

KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap mekanisme pengurusan izin tinggal WNA, termasuk dugaan penerimaan uang dari pemohon maupun pihak biro jasa.

Penyitaan lebih dari Rp6 miliar menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti dalam perkara yang menyeret sejumlah pejabat Imigrasi tersebut.

KPK memastikan proses penyidikan masih berjalan dan pihak-pihak lain yang diduga terkait akan diperiksa berdasarkan kebutuhan penyidik serta perkembangan alat bukti.* (k/dh)

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video di TikTok Vilmei, disebutkan adanya dugaan Zahra terobsesi dengan kehidupan atasannya. Zahra disebut berusaha mengikuti gaya hidup Vilmei, termasuk dalam hal barang, fesyen, makeup hingga perawatan kecantikan.

Baca Juga:

• Sempat Diprotes Ojol karena 'Pulang Duluan', Massa AMPB Bongkar Alasan Krusial Tinggalkan Gedung DPR

"Zahra ini terobsesi sama Ci Vilmei, kan tahu sendiri, dia punya barang branded, punya fashion atau make-up branded semuanya kan. Terus dia ikutin tuh dari lipstiknya itu sama persis," kata orang tersebut.

"Dia sebenarnya pengen banget kayak hidupnya Ci Vilmei," sambungnya.

Selain barang dan makeup, Zahra juga disebut menjalani sejumlah prosedur kecantikan. Menurut keterangan yang beredar, Zahra pernah melakukan tanam benang pada bagian hidung dan membawa referensi bentuk hidung yang disebut menyerupai Vilmei ketika menjalani prosedur tersebut.

Zahra juga disebut pernah melakukan filler pada bagian dagu. Namun, informasi tersebut masih merupakan keterangan dari pihak yang disampaikan dalam video dan belum menjadi kesimpulan hukum terhadap Zahra.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah uang milik Vilmei diduga diambil oleh Zahra hingga mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Zahra disebut mengakui perbuatannya dan memberikan alasan bahwa dirinya mendapat ancaman dari Arka.

Seiring perkembangan kasus, muncul pula sejumlah tudingan mengenai hubungan Zahra dan Arka. Kakak Arka, dalam keterangan yang disampaikan, menyebut Zahra pernah membuat pengakuan kepada pihak sekolah Arka bahwa dirinya telah hamil.

Pengakuan tersebut disebut membuat Arka berada dalam situasi sulit. Namun, tudingan tersebut merupakan versi dari pihak keluarga Arka dan masih perlu dibuktikan melalui proses hukum maupun bukti yang sah.

Zahra juga disebut beberapa kali menahan Arka ketika hubungan mereka hendak berakhir. Dalam keterangan yang sama, Zahra disebut pernah memegang sejumlah barang dan akses milik Arka, termasuk kartu tanda penduduk (KTP) dan akun Instagram.

"Kalau misalnya Arka minta putus selalu saja ada barang Arka yang dipegang dia, kayak KTP, atau akun Instagram dia," ujar kakak Arka.

Kakak Arka juga membantah tudingan bahwa adiknya pernah mengancam menyebarkan video pribadi Zahra. Ia menyebut Arka tidak mungkin melakukan hal tersebut dan memberikan alasan bahwa Arka sebelumnya bahkan tidak memiliki telepon seluler.

Perkembangan kasus dugaan pencurian ini masih menjadi perhatian publik karena melibatkan figur media sosial dengan jumlah pengikut besar. Berbagai informasi yang muncul di media sosial juga berasal dari sejumlah pihak yang memberikan versi masing-masing mengenai latar belakang perkara.

Karena itu, setiap tudingan terkait motif, hubungan pribadi maupun tindakan pihak-pihak yang terlibat masih perlu dilihat berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

Kasus dugaan pencurian uang Rp1,2 miliar tersebut kini tidak hanya menjadi pembicaraan terkait kerugian materi, tetapi juga berkembang ke persoalan hubungan pribadi dan dugaan motif di balik tindakan yang dilakukan Zahra.* (oz/dh)