Kunjungan tersebut merupakan langkah nyata INALUM untuk terus meningkatkan kapasitas perusahaan melalui pembelajaran langsung dari fasilitas peleburan mineral berteknologi tinggi milik PT Freeport Indonesia. Selain mempererat hubungan kelembagaan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk berbagi wawasan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan industri pengolahan dan pemurnian mineral yang modern, efisien, serta berkelanjutan.

Baca Juga:

• Perkuat Tata Kelola dan Sinergi Kelembagaan, Jajaran Direksi INALUM Silaturahmi ke Kejati Sumatera Utara

Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi yang konstruktif antara INALUM dan PT Freeport Indonesia. Kedua perusahaan saling bertukar informasi mengenai tantangan industri, penerapan inovasi, penguatan tata kelola perusahaan, serta berbagai strategi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing di tengah dinamika industri mineral dan logam global.

Sebagai perusahaan yang tergabung dalam Holding Industri Pertambangan MIND ID, INALUM terus berkomitmen mendukung kebijakan hilirisasi mineral nasional melalui penguatan kolaborasi, inovasi, dan peningkatan kompetensi. Sinergi dengan berbagai pelaku industri diyakini mampu menciptakan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam industri logam dunia.

Melalui study visit ini, INALUM berharap dapat mengadopsi berbagai praktik terbaik yang telah diterapkan PT Freeport Indonesia untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Kolaborasi yang terjalin juga diharapkan mampu membuka peluang kerja sama yang lebih luas, mempercepat pengembangan industri berbasis hilirisasi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan industri yang berkelanjutan.* (dh)

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kerja sama antara INALUM dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas perusahaan yang mengedepankan prinsip kepatuhan hukum (compliance), tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta mitigasi risiko dalam setiap kegiatan operasional dan pengembangan bisnis.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi dan Strategi Bisnis, INALUM Gelar Rapat Pimpinan Semester II Tahun 2026

Menurutnya, sinergi yang telah terjalin dengan Kejati Sumut memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai program perusahaan, serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap INALUM sebagai salah satu BUMN strategis di sektor industri aluminium nasional.

"Kami berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi pembangunan nasional, peningkatan daya saing industri dalam negeri, serta kontribusi nyata BUMN kepada masyarakat," ujar Melati.

Sebagai bagian dari Holding Industri Pertambangan MIND ID, INALUM terus berkomitmen menjalankan seluruh aktivitas bisnis dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Komitmen tersebut menjadi landasan dalam menciptakan perusahaan yang sehat, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

Melalui silaturahmi ini, diharapkan hubungan baik antara INALUM dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara semakin erat sehingga mampu mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif, memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik, serta mendukung keberhasilan berbagai program strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.* (dh)

Prabowo menyebut situasi ketika minyak goreng sulit ditemukan selama beberapa pekan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Sentil Pengkritik MBG: Ribuan Triliun Menguap, Kenapa Tak Ada yang Protes?

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai terdapat persoalan dalam tata kelola ekonomi nasional yang menyebabkan potensi kekayaan Indonesia tidak sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurutnya, terdapat praktik-praktik ekonomi yang membuat aliran kekayaan nasional keluar secara tidak semestinya. Salah satu yang disorot adalah praktik underinvoicing atau pemalsuan laporan perdagangan.

"Telah terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun, dengan praktik-praktik underinvoicing," kata Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara juga menyinggung praktik transfer pricing hingga dugaan penyelundupan yang dinilai dapat merugikan perekonomian Indonesia.

Prabowo menegaskan persoalan tersebut bukan hanya berdasarkan pandangan pemerintah, melainkan juga mengacu pada berbagai data internasional, termasuk laporan lembaga dunia.

"Praktik-praktik transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya tidak masuk akal, sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Ini data bukan dari kita, ini data dari internasional, ini data dari PBB di antaranya," jelasnya.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan ekonomi, termasuk memperbaiki sistem perdagangan dan memastikan kekayaan nasional dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Sorotan terhadap minyak goreng menjadi bagian dari evaluasi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.* (in/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan hingga saat ini belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet. Ia juga menegaskan isu pergantian Menteri PU tersebut tidak memiliki dasar.

Baca Juga:

• Prasetyo Hadi Ingatkan Hotman Paris, Jangan Seret Nama Prabowo dalam Kasus Febrie Adriansyah

Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah belum membahas maupun merencanakan adanya pergantian menteri dalam waktu dekat. Karena itu, kabar yang menyebut Dody Hanggodo akan diganti pada Agustus mendatang dipastikan tidak benar.

"Tidak ada, belum ada. Tidak ada isu reshuffle," tegasnya.

Sebelumnya, isu mengenai pergantian Menteri PU mencuat setelah muncul berbagai polemik yang menyeret nama Dody Hanggodo dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya berkaitan dengan kabar mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Kementerian PU.

Mutasi tersebut disebut menyasar sekitar 117 pejabat, mulai dari tingkat sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, sejumlah direktorat, hingga jajaran balai besar di berbagai daerah.

Namun, Dody Hanggodo telah membantah bahwa mutasi tersebut berkaitan dengan isu dugaan kebocoran dokumen perjalanan dirinya dan keluarga ke Amerika Serikat.

Menurut Dody, mutasi pejabat merupakan bagian dari penyegaran organisasi yang biasa dilakukan dalam sebuah kementerian dengan jumlah pegawai yang besar.

"Mutasi, mutasi kan biasa saja. Orang pegawai saya 38.600 masa enggak boleh mutasi?" kata Dody saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan perubahan struktur maupun rotasi jabatan di lingkungan Kementerian PU tidak berkaitan dengan isu lain yang berkembang di publik.

Dengan adanya klarifikasi dari Istana, pemerintah memastikan belum ada agenda reshuffle kabinet dalam waktu dekat dan seluruh menteri masih menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.* (in/dh)

Refly menyatakan pihaknya tetap menghormati putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan yang menolak seluruh permohonan praperadilan kliennya. Namun, ia menilai terdapat substansi penting yang belum mendapatkan penjelasan dalam pertimbangan hakim.

Baca Juga:

• Ditolak Lagi, Roy Suryo Lempar Sinyal Praperadilan Jilid IV: 'Tunggu Tanggal Mainnya'

Menurut Refly, persoalan utama yang diajukan dalam praperadilan bukan hanya mengenai waktu pengajuan permohonan, melainkan terkait dasar hukum penyidik dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka.

Ia menjelaskan, pihaknya ingin menguji apakah penyidik Polda Metro Jaya telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Roy sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Yang kita tantang sebenarnya adalah apakah penyidik Polda Metro Jaya memiliki minimal dua alat bukti untuk mentersangkakan Mas Roy," kata Refly.

Refly menilai pertimbangan hakim yang menyebut permohonan praperadilan sudah tidak relevan karena perkara telah masuk tahapan berikutnya belum menjawab inti keberatan yang diajukan pihaknya.

"Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum, karena relevan itu lebih pada timing-nya," ujarnya.

Meski permohonan praperadilan ditolak, Refly memastikan Roy Suryo siap menghadapi proses hukum lanjutan dalam perkara pokok. Ia menyebut langkah praperadilan merupakan bagian dari upaya hukum untuk membela hak kliennya.

"Kalau ditanyakan pada Mas Roy apakah siap untuk pokok perkara? At anytime, siap," tutur Refly.

Sebelumnya, hakim tunggal PN Jakarta Selatan I Ketut Darpawan membacakan putusan yang menyatakan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo.

"Menolak permohonan praperadilan seluruhnya," kata hakim dalam sidang putusan.

Dengan putusan tersebut, status penetapan tersangka Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Jokowi tetap dinyatakan sah secara hukum.

Perkara praperadilan tersebut diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam perkara ini, pihak termohon terdiri atas Kapolda Metro Jaya beserta jajaran penyidik terkait dan pihak kejaksaan yang menangani proses hukum lanjutan.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Tito menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, di Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Mengenal Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat yang Terjaring OTT KPK

Menurut Tito, pemerintah telah melakukan berbagai langkah pencegahan agar kepala daerah dapat menjalankan pemerintahan secara bersih dan akuntabel. Selain pembekalan sejak awal masa jabatan, pemerintah juga terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan mudah diawasi.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah beberapa kali mengumpulkan para kepala daerah untuk memberikan arahan langsung mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh bapak presiden di Sentul, masih terjadi juga," ujarnya.

Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengawasi perilaku setiap kepala daerah karena mereka merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi.

Karena itu, menurutnya, faktor integritas pribadi menjadi penentu utama agar seorang kepala daerah tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

"Pertama mereka memang dipilih rakyat, rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," tegasnya.

Mendagri berharap kasus OTT yang kembali menjerat kepala daerah dapat menjadi pelajaran sekaligus peringatan keras bagi seluruh pejabat daerah di Indonesia.

Ia mengimbau seluruh kepala daerah melakukan introspeksi dan tetap berpegang pada prinsip integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Kepala daerah lainnya agar semua mawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (20/7/2026). Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan 19 orang. Dari jumlah itu, tujuh orang, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus tersebut kini masih dalam proses penyelidikan KPK guna mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pihak.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Ia menegaskan program MBG bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia (lansia).

Baca Juga:

• Jelang 2 Tahun Memimpin, Prabowo Kumpulkan Menteri untuk Evaluasi Besar Kabinet

Presiden kemudian mempertanyakan mengapa kritik lebih banyak diarahkan kepada program bantuan pangan tersebut, sementara praktik yang disebutnya menyebabkan hilangnya uang negara dalam jumlah sangat besar selama bertahun-tahun justru minim sorotan.

"Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun tidak ada yang komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting, sebagian besar tidak makan ke sekolah, kita dituduh pemborosan," ujarnya.

Prabowo menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program Makan Bergizi Gratis karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, kemampuan sebuah negara menyediakan pangan bagi rakyat merupakan ukuran utama keberhasilan sebuah bangsa.

Ia mengatakan kemerdekaan tidak hanya diukur dari kedaulatan wilayah, tetapi juga dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan pokok seluruh rakyatnya.

"Setiap negara, setiap perekonomian, pasti diukur. Apakah bangsa itu bisa memberi makan rakyatnya? Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yaitu pangan," katanya.

Prabowo juga menanggapi pandangan sejumlah pihak yang menilai anggaran MBG sebaiknya dialihkan ke sektor lain. Menurutnya, persoalan pangan tidak bisa ditunda karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat.

"Kalau ada orang-orang pintar mengatakan ada yang lebih penting dari perut yang lapar, saya persilakan. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Peradaban bisa punah kalau tidak ada makan," tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya sebagai upaya menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.* (in/dh)

Dalam arahannya di hadapan seluruh jajaran kabinet, Prabowo mengatakan sidang tersebut digelar sebagai momentum untuk menilai capaian pemerintah sekaligus mempersiapkan laporan kepada masyarakat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Kejar 30.000 Koperasi Merah Putih, Sebut Capaian Ini Langka di Dunia

"Sudah menjadi tradisi Presiden Republik Indonesia menyampaikan kepada seluruh bangsa apa yang sudah dikerjakan selama masa pemerintahan," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Prabowo mengungkapkan, pemerintahannya akan memasuki usia dua tahun dalam waktu kurang dari tiga bulan. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah dijalankan.

Ia menilai, selama hampir dua tahun terakhir pemerintah bekerja dengan ritme yang sangat tinggi untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Menurutnya, padatnya aktivitas pemerintahan justru membuat banyak capaian belum sepenuhnya disadari, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

"Kadang-kadang karena kita bekerja sangat keras, kita sendiri tidak terlalu menyadari berapa banyak yang telah kita capai dalam dua tahun pertama," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan besar, baik dari kondisi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian maupun persoalan dalam negeri yang membutuhkan penyelesaian secara bertahap.

Ia menegaskan evaluasi kabinet menjadi langkah penting agar seluruh program prioritas dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sidang Kabinet Paripurna tersebut juga menjadi forum konsolidasi bagi seluruh jajaran pemerintahan dalam menyusun langkah strategis menghadapi sisa masa pemerintahan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Pemerintah berharap evaluasi tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sehingga berbagai target pembangunan nasional dapat tercapai sesuai rencana.* (in/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan perkara yang menjerat Lalu Ahmad Zaini berkaitan dengan dugaan penerimaan yang terjadi saat menjabat sebagai Bupati Lombok Barat. Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Baca Juga:

• Operasi Senyap KPK Berujung OTT Bupati Lombok Barat, Uang Ratusan Juta Ikut Diamankan

Selain pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, KPK juga mengamankan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Lahir di Praya, Berkarier dari BUMD

Lalu Ahmad Zaini lahir di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada 27 Juni 1970. Ia mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Nusa Tenggara Barat sebelum melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.

Ia meraih gelar Sarjana Teknik (ST) dari Universitas Al-Azhar Mataram, kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Teknik (MT) dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Sebelum menjadi kepala daerah, Lalu Ahmad Zaini dikenal sebagai sosok profesional yang cukup lama berkecimpung di sektor pengelolaan air minum. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) selama beberapa periode dan aktif di organisasi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

Menang Pilkada Lombok Barat

Karier politik Lalu Ahmad Zaini dimulai saat maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Barat. Ia diusung koalisi partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra, PKB, PAN, serta sejumlah partai pendukung lainnya.

Dengan mengusung visi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pasangan Lalu Ahmad Zaini berhasil memenangkan Pilkada berdasarkan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dilantik sebagai Bupati Lombok Barat.

Terjerat OTT KPK

Karier politiknya kini menghadapi ujian setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat. Dalam rangkaian penyidikan, tim antirasuah menyegel ruang kerja Bupati, Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

KPK juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut. Hingga kini, Lalu Ahmad Zaini bersama beberapa pihak lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk menentukan status hukum mereka.* (in/dh)

Roy mengatakan keputusan untuk melanjutkan langkah hukum sepenuhnya berada di tangan tim kuasa hukumnya. Meski demikian, ia memastikan peluang mengajukan praperadilan keempat masih terbuka.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Hormati Putusan Hakim, Praperadilan Kedua Roy Suryo Ditolak

Menurut Roy, praperadilan ketiga yang telah didaftarkan berbeda dengan permohonan sebelumnya. Gugatan tersebut berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atas putusan praperadilan pertama yang sebelumnya mengabulkan sebagian permohonannya terkait penangkapan, penahanan, dan penggeledahan.

Ia menjelaskan, hasil sidang praperadilan ketiga nantinya akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah pihaknya akan kembali mengajukan praperadilan jilid IV.

"Nah ini kita bisa uji nanti apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak. Karena kalau kemudian itu ditolak, tentu saja ini ada hal yang big question mark, tanda tanya besar," ujarnya.

Meski memberi sinyal akan kembali menempuh jalur hukum, Roy belum mengungkap materi yang akan dijadikan dasar apabila praperadilan keempat benar-benar diajukan.

"Apakah praperadilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak, tunggu saja tanggal mainnya. Nanti tunggu hasil keputusan dari para kuasa hukum saya," ucapnya.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan permohonan tersebut sudah tidak relevan untuk diperiksa karena perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan.

"Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan praperadilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya," ujar hakim saat membacakan putusan.

Perkara bernomor 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL itu merupakan gugatan Roy terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Jokowi.

Sebelumnya, Roy telah tiga kali mengajukan praperadilan. Pada praperadilan pertama, hakim menyatakan proses penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya tidak sah. Namun, pada praperadilan kedua, hakim menolak permohonan Roy sehingga status tersangkanya tetap dinyatakan sah.* (in/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan barang bukti yang disita berasal dari hasil operasi senyap yang dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Baca Juga:

• Dicecar soal Dugaan Amplop Kuansing, Raja Juli Pilih Bungkam usai KPK Tutup Laporan

Meski belum merinci jumlah pasti uang yang diamankan, KPK memperkirakan nilai barang bukti tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

"Sampai dengan saat ini uang yang diamankan senilai ratusan juta rupiah," katanya.

Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan total 19 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta. Namun, hanya tujuh orang, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, yang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Menurut Budi, pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

"Tentu nanti yang dibawa di Jakarta yang memang sesuai kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, tim penyidik KPK juga telah melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk ruang kerja Bupati Lombok Barat dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Hingga kini, KPK masih terus mendalami konstruksi perkara, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan tersebut. Lembaga antirasuah itu dijadwalkan akan menyampaikan perkembangan resmi setelah proses pemeriksaan awal rampung.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Menurutnya, meski program tersebut baru berjalan sekitar satu setengah bulan, perkembangannya dinilai cukup positif.

Baca Juga:

• Prabowo Siapkan Skema Baru BSPS, Bantuan Renovasi Rumah Diusulkan Tak Lagi Tunai

"Tentunya baru satu setengah bulan beroperasi banyak kekurangan. Ada yang listriknya belum baik, ada yang airnya belum baik, ada yang belum dapat internet dan sebagainya," ujar Prabowo.

Meski demikian, Kepala Negara optimistis seluruh hambatan tersebut dapat diatasi sehingga target pembentukan puluhan ribu koperasi dapat terealisasi sesuai jadwal.

"Dalam waktu dekat saya mendapat laporan akhir tahun ini kita bisa selesaikan 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih," katanya.

Prabowo juga menilai pencapaian tersebut akan menjadi salah satu langkah besar dalam memperkuat ekonomi berbasis desa dan kelurahan.

Menurutnya, membangun puluhan ribu koperasi dalam waktu relatif singkat merupakan capaian yang tidak mudah dilakukan oleh banyak negara.

"Saya kira ini juga jarang ada negara yang berhasil membuat 30.000 koperasi dalam satu setengah tahun," ucapnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat usaha masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengembangan ekonomi berbasis desa.

Dengan percepatan pembangunan koperasi tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi masyarakat semakin tumbuh, akses pembiayaan menjadi lebih luas, serta potensi desa dapat berkembang secara optimal.* (in/dh)

Saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026), Raja Juli enggan memberikan tanggapan mengenai keputusan KPK tersebut. Ia langsung berjalan menuju kendaraannya tanpa menjawab pertanyaan wartawan.

Baca Juga:

• KPK Terbitkan Sprindik Baru, Kasus Suap Bupati Rejang Lebong Masuk Babak Baru

Sikap bungkam Raja Juli muncul setelah KPK memutuskan tidak menerima laporan gratifikasi yang sebelumnya diajukan terkait dugaan pemberian amplop dari Bupati nonaktif Kuansing.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin menjelaskan, laporan tersebut tidak dapat diproses karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi.

"KPK menolak laporan gratifikasi RJ (Raja Juli)," ujar Aminuddin kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Menurut Aminuddin, berdasarkan Pasal 14 Perkom Nomor 1 Tahun 2026, laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila objek laporan telah masuk dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh aparat penegak hukum, maupun diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Selain itu, ketentuan tersebut juga mengatur sejumlah kondisi lain yang membuat laporan gratifikasi tidak dapat diproses lebih lanjut, seperti laporan yang tidak sesuai ketentuan maupun objek gratifikasi yang tidak dapat digunakan atau diperjualbelikan.

Sebelumnya, isu dugaan pemberian amplop tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan Bupati nonaktif Kuantan Singingi, Suhardiman Amby. Namun, Suhardiman telah membantah tudingan tersebut dan menyatakan tidak mengetahui isi amplop yang dimaksud.

Hingga kini, Raja Juli Antoni belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait sikapnya maupun keputusan KPK yang menyatakan laporan tersebut ditutup (case closed).* (in/dh)

Laporan itu didaftarkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Senin (20/7/2026) dengan Nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Hormati Putusan Hakim, Praperadilan Kedua Roy Suryo Ditolak

Direktur Antikekerasan Wartawan PWI Pusat, Edison Siahaan, mengatakan langkah hukum ditempuh karena organisasi menilai ucapan Hotman telah merendahkan profesi wartawan.

"Jadi untuk itu kita dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat ingin melaporkan orang yang menyebut bahwa wartawan itu punya otak nggak. Seperti kita ketahui wartawan itu cerdas-cerdas," kata Edison kepada wartawan di Polda Metro Jaya.

Menurut Edison, permintaan maaf yang sebelumnya disampaikan Hotman Paris belum dianggap cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Permohonan maaf itu menurut kami belum benar-benar menunjukkan penyesalan yang tulus dari hati yang paling dalam," ujarnya.

Ia menambahkan, laporan tersebut merupakan keputusan resmi PWI Pusat yang didukung jajaran pengurus, termasuk bidang hukum organisasi.

PWI berharap proses hukum dapat mengungkap secara terang konteks maupun alasan di balik pernyataan yang disampaikan Hotman Paris.

Sebagai bukti awal, PWI menyerahkan rekaman video yang telah beredar luas di media sosial dan memperlihatkan pernyataan Hotman saat berbicara kepada wartawan.

"Video yang sudah beredar luas itu akan kami serahkan kepada penyidik sebagai bagian dari alat bukti," kata Edison.

Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea telah menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya atas ucapannya yang memicu polemik.

Dalam klarifikasinya, Hotman mengatakan kalimat "lu punya otak nggak sih?" merupakan potongan pernyataan yang tidak ditampilkan secara utuh.

Ia menjelaskan, saat itu dirinya telah lebih dulu menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui dugaan agenda tersembunyi ataupun kekeliruan yang ditanyakan wartawan terkait perkara mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Menurut Hotman, dirinya kemudian terpancing emosi karena pertanyaan serupa kembali diajukan, sehingga spontan mengucapkan kalimat tersebut.

Meski telah menyampaikan permintaan maaf, PWI menilai proses hukum tetap perlu berjalan sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan kehormatan profesi wartawan.* (in/dh)

Usulan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026). Ia meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Sosial mengkaji ulang mekanisme penyaluran program BSPS.

Baca Juga:

• Prabowo Warning Pelaku Penyelewengan: Tak Ada Tebang Pilih, Semua Akan Ditindak

"Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Rp20 juta per rumah, 400.000 penerima manfaat, nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dikaji kembali," kata Prabowo.

Ia mengatakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan bangunan, bukan uang tunai. Material tersebut dapat berupa semen, genteng, kayu, baja ringan, maupun kebutuhan lain yang menunjang renovasi rumah.

"Apakah ditambah penerima manfaat BSPS, sehingga indeksnya bisa dikurangi. Mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau baja ringan dan sebagainya, supaya lebih banyak yang bisa menerima," ujarnya.

Prabowo menilai skema tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperluas cakupan penerima manfaat program renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain memperbaiki kualitas hunian, perluasan program BSPS juga diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan melalui penyediaan rumah yang lebih layak huni.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan target penyaluran program BSPS pada 2027 mencapai dua juta unit rumah. Program tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

Untuk merealisasikan target tersebut, Kementerian PKP mengajukan tambahan anggaran hingga total Rp106 triliun pada 2027. Dari jumlah itu, sekitar Rp57,29 triliun dialokasikan untuk mendanai program BSPS.

Maruarar menegaskan program BSPS tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami melihat sendiri di lapangan bagaimana program BSPS memberikan manfaat besar dan membahagiakan masyarakat yang membutuhkan. Karena itu program ini tetap menjadi fokus utama Kementerian PKP," ujar Maruarar dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada 17 Juli 2026.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam arahannya, ia kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap praktik-praktik yang merugikan negara.

Baca Juga:

• Kemenhan Dukung Wacana Prabowo Pangkas Anggaran Pertahanan demi Atasi Kemiskinan

Meski demikian, Prabowo menilai langkah pemberantasan penyelewengan harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan dampak yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Ia kemudian mengibaratkan proses pemberantasan penyelewengan seperti menangani penyakit kanker pada tubuh manusia. Menurutnya, penanganan yang tepat membutuhkan strategi, terapi, dan teknologi sehingga masalah dapat diatasi tanpa merusak sistem yang lebih luas.

"Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa potong saja tangannya, potong saja kakinya, kan begitu? Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, kita bisa tanpa terlalu merusak badan," ujarnya.

Prabowo juga mengaitkan analogi tersebut dengan kondisi perekonomian Indonesia. Menurutnya, ekonomi akan tetap tumbuh sehat apabila dikelola dengan tata kelola yang baik dan terbebas dari praktik-praktik yang merusak.

Ia menyoroti sejumlah persoalan seperti praktik mark-up, korupsi, penipuan, under-invoicing, transfer pricing, hingga kolusi antara birokrat, pelaku usaha, dan sektor perbankan yang dinilai dapat mengganggu kesehatan ekonomi nasional.

Karena itu, pemerintah saat ini terus melakukan berbagai langkah pembenahan untuk menciptakan sistem pemerintahan dan ekonomi yang lebih bersih, transparan, serta berkeadilan.

"Tapi kalau diracuni dengan mark-up, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under-invoicing, dengan transfer pricing, dengan patgulipat permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu-itu saja, ya rusak, sakit. Nah ini kita sedang perbaiki," tegas Prabowo.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum dan reformasi birokrasi.* (in/dh)

Kunjungan tersebut menjadi agenda hari pertama program Berkantor di Nias yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Senin (20/7/2026). Setibanya di lokasi, Surya disambut tarian dan penampilan lagu dari para siswa sebelum meninjau berbagai fasilitas asrama, termasuk kamar tempat tinggal mereka.

Baca Juga:

• Empat Pelajar Aceh Raih Beasiswa ke Tiongkok, Wagub Targetkan Jadi Penggerak Hilirisasi Daerah

Sebelum tinggal di asrama, sebagian siswa harus menempuh perjalanan sejauh lima hingga 12 kilometer setiap hari untuk berangkat ke sekolah.

Mendengar cerita tersebut, Surya berpesan agar para siswa selalu menebarkan kebaikan kepada siapa pun karena setiap perbuatan baik akan kembali kepada diri sendiri.

"Berikanlah yang terbaik yang kamu miliki, karena yang baik itu pasti akan kembali kepadamu. Apakah tutur katanya, perilakunya, budi bahasa, hatinya. Kepada siapa saja, terutama kepada guru, orang tua, kawan dan siapapun. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita berikan, akan kembali ke kita," ujar Surya.

Dalam dialog bersama para siswa, beberapa di antaranya seperti Denny Zebua asal Kabupaten Nias, Agnes Zalukhu dan Intan Waruwu asal Kabupaten Nias Utara, serta Tifon Harefa dari Gunungsitoli Selatan menyampaikan pengalaman mereka selama tinggal di asrama.

Surya mengaku bersyukur melihat perubahan kehidupan para siswa yang kini memiliki kesempatan belajar dengan lebih baik. Ia berharap mereka terus meningkatkan prestasi dan mampu mewujudkan cita-cita yang telah mereka impikan.

"Saya dengar anak-anak hidupnya sudah enak di sini, artinya kehidupan kalian lebih baik. Karena memang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Cita-cita yang anak-anak sebutkan tadi adalah keinginan yang sangat mulia," katanya.

Pada kesempatan itu, Surya juga meninjau rencana revitalisasi gedung Asrama dan Kantor UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli. Meski kondisi bangunan masih terawat, sejumlah fasilitas dinilai sudah memerlukan pembenahan.

Menurutnya, revitalisasi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pelayanan sosial, khususnya di wilayah Kepulauan Nias yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Sebagaimana arahan Pak Gubernur Bobby Nasution, bagaimana Kepulauan Nias sebagai daerah kategori 3T, kita harus mengentaskan kemiskinan. Kalau bisa tidak ada lagi yang tertinggal. Makanya kita minta dukungan semua pihak, pemerintah pusat, daerah termasuk masyarakat," ujar Surya.

Sementara itu, mewakili para penghuni asrama, Agnes Zalukhu dan Intan Waruwu mengaku bersyukur dapat tinggal di Asrama UPTD Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sumut. Mereka berharap semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu di Kepulauan Nias memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dengan dukungan fasilitas asrama.* (dh)

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi manajemen untuk menyelaraskan arah kebijakan perusahaan sekaligus memperkuat kolaborasi di lingkungan grup INALUM. Melalui forum tersebut, seluruh peserta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja selama semester pertama tahun 2026 serta membahas berbagai strategi guna meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Baca Juga:

• SMA Negeri 1 Tanjung Tiram Gelar LDKM Perdana untuk Cetak Generasi Disiplin dan Berkarakter

Kehadiran seluruh jajaran pimpinan perusahaan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi, menyelaraskan strategi bisnis, serta membangun kolaborasi yang semakin solid demi mendukung pengembangan industri aluminium nasional dan ekosistem hilirisasi yang berkelanjutan.

Melalui Rapat Pimpinan Semester II Tahun 2026 ini, INALUM menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, meningkatkan kinerja perusahaan, serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan melalui tata kelola perusahaan yang baik dan sinergi yang kuat.* (dh)

Jembatan darurat kembali dibuka setelah proses normalisasi alur Sungai Batang Anai selesai lebih cepat dari target. Pekerjaan yang semula diperkirakan memakan waktu tiga hari berhasil dirampungkan hanya dalam dua hari berkat kolaborasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), TNI, Polri, serta sejumlah pihak terkait.

Baca Juga:

• Satgas PRR Desak Penguatan Tanggul Sungai Usai Banjir Tapteng, Mitigasi Permanen Jadi Prioritas

Meski demikian, dibukanya kembali jembatan tersebut disambut positif oleh masyarakat. Jalur itu merupakan akses utama yang setiap hari digunakan lebih dari 2.000 kendaraan dan melayani mobilitas sekitar 40 ribu warga di wilayah Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.

"Kami benar-benar bersyukur jembatan ini bisa dibuka lebih cepat. Sekarang anak-anak bisa sekolah dan kami bisa bekerja tanpa harus memutar jauh. Semoga pembangunan jembatan permanen segera dimulai," ujar Rino, salah seorang warga.

Sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi permanen, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional telah menyiapkan pembangunan jembatan baru sepanjang 140 meter yang terdiri atas dua bentang masing-masing sepanjang 70 meter.

Jembatan permanen tersebut akan memiliki lebar enam meter dengan konstruksi rangka baja. Proyek yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai sekitar Rp45,2 miliar itu ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026.

Pembangunan jembatan permanen diharapkan mampu mengembalikan konektivitas masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur di kawasan yang rawan bencana hidrometeorologi.

Dengan infrastruktur yang lebih andal, akses transportasi, distribusi logistik, pelayanan publik, hingga aktivitas perekonomian masyarakat diharapkan tetap berjalan meski terjadi bencana pada masa mendatang.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dukungan seluruh pihak agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

"Kita harapkan dukungan dari semua pihak untuk bergerak bergotong royong mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Tito usai Rapat Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.* (dh)

Banjir yang terjadi pada Sabtu (18/7/2026) dipicu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah Tapanuli Tengah selama lebih dari satu setengah jam. Akibatnya, debit air sungai meningkat drastis hingga meluap dan merendam sejumlah kawasan, terutama di Kecamatan Tukka.

Baca Juga:

• Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Tanggul Jebol di Tapanuli Tengah, Akses Warga Mulai Pulih

Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, mengatakan penanganan darurat telah dilakukan secara cepat melalui sinergi pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, serta berbagai unsur terkait.

Sedimen yang menumpuk di sekitar jembatan langsung dibersihkan menggunakan alat berat sehingga akses masyarakat dapat kembali dilalui.

"Langkah mitigasi yang harus kita lakukan adalah memperkuat tanggul di sepanjang aliran sungai. Sedimen yang diangkat tidak cukup hanya ditumpuk kembali, tetapi tanggul perlu diperkuat dengan batu atau bronjong sehingga saat debit air meningkat, lumpur tidak kembali masuk ke permukiman," kata Fadjar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurutnya, Satgas PRR saat ini tengah mengonsolidasikan langkah-langkah mitigasi bersama pemerintah daerah sebagai tindak lanjut pascapenanganan darurat.

Penguatan tanggul sungai, penataan daerah aliran sungai (DAS), serta perlindungan titik-titik yang rawan luapan air menjadi prioritas agar penanganan banjir tidak berhenti pada tahap pembersihan, melainkan berlanjut menjadi solusi jangka panjang.

Fadjar menambahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

Karena itu, pemerintah daerah diharapkan segera mengoptimalkan program mitigasi sesuai kebutuhan di lapangan sehingga risiko banjir dapat diminimalkan di masa mendatang.

Sementara itu, selama masa tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama BPBD, TNI, Polri, Basarnas, dan masyarakat bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir di Kecamatan Tukka, Badiri, Pinangsori, dan Sarudik.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah juga mendirikan dapur umum di Aula Gereja HKBP Sipange.

Berdasarkan data sementara, banjir tersebut berdampak kepada sedikitnya 67 kepala keluarga (KK) atau sekitar 223 jiwa yang sempat mengungsi sebelum kondisi banjir berangsur surut dan situasi kembali membaik.* (dh)