TULUNGAGUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat daerah diperiksa, termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo.

Baca Juga:

• OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Status Ditentukan 1x24 Jam

"Benar. Ya (Bupati Tulungagung)," kata Fitroh saat dikonfirmasi, Jumat (10/4/2026).

Berdasarkan informasi di lapangan, tim KPK mulai bergerak sekitar pukul 15.00 WIB dengan mendatangi Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah anggota Satpol PP yang berjaga diminta menyerahkan ponsel mereka untuk sementara waktu.

Selain pendapa, penyidik KPK juga melakukan penyisiran di kantor Dinas PUPR yang berada di kompleks Pemkab Tulungagung.

Pada malam harinya, aktivitas pemeriksaan berlanjut di Mapolres Tulungagung. Sejumlah pejabat Pemkab terlihat mendatangi lokasi untuk memenuhi panggilan penyidik.

Beberapa di antaranya yakni Plt Sekda Tulungagung Soeroto, Kepala Bakesbangpol Agus Prijanto Utomo, Kabag Umum Yulius Rama Isworo, hingga Direktur RSUD dr. Iskak Zuhrotul Aini.

Tak hanya itu, ajudan Bupati, Dwi Yoga, juga terlihat hadir bersama petugas KPK dengan membawa koper yang diduga berisi dokumen terkait penyidikan.

Seorang perwira Polres Tulungagung menyebutkan adanya aktivitas KPK di wilayah tersebut, meski enggan memberikan rincian lebih lanjut.

"Memang ada aktivitas KPK," ujarnya.

Hingga kini, KPK masih mendalami barang bukti dan belum mengungkap detail kasus yang melatarbelakangi OTT tersebut.

Sesuai aturan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Keterangan resmi terkait kasus ini akan disampaikan setelah pemeriksaan awal selesai.*

(k/dh)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak naik, meski harga minyak dunia sedang meningkat.

Bahlil menilai, kebijakan pemerintah menahan harga BBM merupakan langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat.

Baca Juga:

• Seskab Teddy Indra Wijaya Bantah Isu Indonesia Chaos, Tegaskan Stabilitas Nasional Terjaga

Ia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu menopang fluktuasi harga minyak dunia. Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah justru diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara.

Saat ini, harga minyak dunia disebut telah melampaui asumsi APBN 2026 yang berada di level USD70 per barel. Bahkan, harga minyak kini berada di kisaran USD100 per barel.

Dengan kondisi tersebut, subsidi energi memang meningkat. Namun di sisi lain, potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas juga ikut naik.

"Saya ingin mengatakan bahwa kenaikan ICP dari USD70 itu kita bisa menambah anggaran subsidi BBM sekitar Rp220-230 triliun," jelasnya.

Bahlil memaparkan, target PNBP sektor migas pada 2026 dengan asumsi harga minyak USD70 per barel mencapai USD10,8 miliar atau sekitar Rp184 triliun. Sementara jika harga minyak menyentuh USD100 per barel, potensi PNBP bisa meningkat hingga USD17,6 miliar atau sekitar Rp300 triliun.

"Nah ini belum termasuk pendapatan dari komoditas lain. Jadi di satu sisi subsidi naik, tapi kita punya sumber pendapatan lain," tambahnya.

Ia juga memastikan, kenaikan harga minyak dunia tidak akan memperlebar defisit APBN. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi, terutama untuk masyarakat kecil.

"Perintah Presiden Prabowo Subianto, apa pun harus kita lakukan untuk menjaga suasana kebatinan rakyat," tegas Bahlil.

Pemerintah menegaskan akan terus menjaga keseimbangan antara subsidi energi dan penerimaan negara, agar harga BBM tetap stabil tanpa membebani masyarakat.*

(oz/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo diamankan dalam operasi tersebut.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebut kepala daerah itu termasuk pihak yang terjaring dalam OTT.

Baca Juga:

• Kronologi Sahroni Diperas KPK Gadungan Rp300 Juta, Pelaku Ngaku Utusan Pimpinan

Namun, Fitroh belum merinci siapa saja pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut. Ia menyebut saat ini seluruh pihak yang terjaring masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyelidik KPK.

KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan disampaikan melalui konferensi pers resmi.

Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti kasus yang melatarbelakangi OTT di wilayah Tulungagung tersebut.

KPK memastikan akan segera memberikan penjelasan lengkap terkait perkara ini setelah proses pemeriksaan awal rampung.*

(mt/dh)

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanganan diarahkan pada perbaikan infrastruktur, pembangunan hunian tetap, hingga normalisasi sungai.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan, pihaknya telah melakukan pendataan serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemulihan di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Dimarahi Presiden Prabowo, Menteri PU Tetap Ngebut Bangun Dam Saat Tanggap Darurat

Hal tersebut disampaikan Bobby usai bertemu Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Feriyanto Pawenrusi di Kantor Gubernur Sumut.

Ia menegaskan, percepatan pemulihan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemprov Sumut pun bersinergi dengan sejumlah pihak, termasuk BPN, TNI, dan Polri.

"Pak Bupati sudah bisa menampung aspirasi masyarakat dan fokuskan bantuan ke masyarakat yang terdampak," katanya.

Sementara itu, Masinton Pasaribu menyebut pihaknya tengah fokus pada pendataan korban serta percepatan penyaluran bantuan seperti Jaminan Hidup (Jadup) dan Dana Tunggu Hunian (DTH).

Selain itu, pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) juga terus dikebut bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Pemkab Tapteng juga melakukan perbaikan infrastruktur mendesak, mulai dari jalan, jembatan, hingga sistem air bersih dan sanitasi.

Di sisi lain, pemerintah daerah turut mendorong pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan UMKM yang terdampak bencana.

"Setelah ini kami akan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengawal pemulihan pascabencana," ujar Masinton.

Pemerintah berharap langkah percepatan ini dapat mempercepat pemulihan kondisi masyarakat di Tapteng, sekaligus memulihkan aktivitas ekonomi warga pascabencana.*

(dh)

BANDA ACEH - Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP yang mulai berlaku pada 2026.

Pengawasan ini dilakukan guna memastikan sistem hukum berjalan adaptif dan berkeadilan.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Paparkan Tantangan Implementasi KUHP dan KUHAP saat Kunjungan Komisi III DPR RI

Turut hadir Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah, Wakapolda Aceh, Kajati Aceh, Kepala BNNP Aceh, serta para pejabat utama Polda dan aparat penegak hukum di wilayah tersebut.

Rano Alfath menyampaikan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP merupakan langkah besar dalam reformasi hukum nasional. Namun, ia menekankan bahwa implementasinya membutuhkan kesiapan dan pemahaman yang komprehensif dari aparat penegak hukum.

"KUHP dan KUHAP yang baru memuat banyak terobosan, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan kehati-hatian dan pendekatan yang lebih humanis," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam menangani perkara ringan. Menurutnya, tidak semua kasus harus berujung pada hukuman pidana.

"Kita tidak ingin masyarakat kecil harus dipenjara karena perkara ringan. Penegakan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan," tambahnya.

Selain itu, Komisi III DPR juga menekankan agar proses penahanan dilakukan secara selektif, sejalan dengan semangat pembaruan KUHAP.

Dalam kesempatan tersebut, Rano menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI terus melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum melalui rapat kerja dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Ia menyebut, setiap laporan yang masuk akan ditelaah terlebih dahulu sebelum dibahas di tingkat komisi. Hal ini dilakukan untuk memastikan penanganan perkara lebih terarah dan tidak menimbulkan polemik.

"Kami ingin setiap perkara yang masuk sudah jelas duduk persoalannya, sehingga pembahasan menjadi lebih produktif," tegasnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi III DPR berharap implementasi KUHP dan KUHAP yang baru dapat memperkuat sistem hukum nasional yang lebih profesional, adil, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.*

(dh)

JAKARTA - Wacana penerapan skema "war ticket" dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan skema tersebut tidak akan merugikan jemaah yang telah lama mengantre.

Dahnil menjelaskan, konsep "war ticket" merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan transformasi sistem haji, khususnya dalam mengatasi panjangnya daftar tunggu jemaah.

Baca Juga:

• Prabowo Berani Turunkan Biaya Haji di Tengah Lonjakan Harga Avtur

Ia menegaskan, istilah "war ticket" hanyalah istilah populer. Skema tersebut tidak berarti calon jemaah harus berebut tiket secara daring seperti pembelian konser atau transportasi.

"War ticket bukan berarti lomba-lomba beli di situs, kami membangun sistemnya," katanya.

Dalam skema tersebut, lanjut Dahnil, calon jemaah yang memiliki kemampuan finansial dapat langsung berangkat tanpa harus menunggu lama, dengan asumsi biaya haji berada di kisaran Rp200 juta.

"Yang sanggup membayar bisa langsung berangkat, sementara yang tetap memilih antre tetap dilayani," jelasnya.

Meski begitu, pemerintah menegaskan wacana ini belum menjadi kebijakan resmi. Kajian masih terus dilakukan bersama DPR untuk memastikan sistem yang adil dan berkelanjutan.

Menurut Dahnil, skema ini baru akan relevan jika terjadi penambahan kuota jemaah haji dari Arab Saudi secara signifikan. Ia mencontohkan, pada 2030 jumlah jemaah haji global diperkirakan bisa mencapai lebih dari 5 juta orang.

Dengan kondisi tersebut, kuota Indonesia berpotensi meningkat hingga 500.000 jemaah dari saat ini sekitar 221.000 jemaah.

Namun, peningkatan jumlah jemaah juga berdampak pada kebutuhan pembiayaan. Saat ini, subsidi haji mencapai sekitar Rp18,2 triliun, dan berpotensi melonjak menjadi lebih dari Rp40 triliun jika kuota meningkat signifikan.

"Keuangan haji kemungkinan tidak bisa meng-cover seluruhnya. Karena itu, diperlukan skema alternatif," ujar Dahnil.

Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil nantinya akan tetap mengutamakan keadilan bagi seluruh calon jemaah, sekaligus mencari solusi untuk mengurai antrean haji yang panjang di Indonesia.*

(k/dh)

JAKARTA - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun.

Capaian ini disebut sebagai bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.

Baca Juga:

• Dimarahi Presiden Prabowo, Menteri PU Tetap Ngebut Bangun Dam Saat Tanggap Darurat

"Satu dari banyaknya bentuk aksi tegas konkret bukti nyata pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan tim untuk memberantas korupsi dan segala pelanggaran hukum," ujar Teddy di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Terbaru, Satgas PKH menyerahkan uang tunai sebesar Rp11,4 triliun kepada negara. Penyerahan tersebut dilakukan langsung di hadapan Presiden Prabowo.

Menurut Teddy, dana tersebut berasal dari denda pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan hutan. Ia menjelaskan, sejak dibentuk sekitar satu tahun lalu, Satgas PKH terus melakukan penertiban dan penagihan terhadap pelanggar.

"Total sampai sekarang uang cash yang diserahkan kepada negara sekitar Rp31,3 triliun, ditambah aset senilai kurang lebih Rp370 triliun," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja Satgas PKH. Ia mengaku bangga karena dalam kurun waktu 1,5 tahun, pemerintah berhasil menyelamatkan puluhan triliun rupiah dari praktik korupsi.

"Ini angka yang sangat besar dan menjadi kehormatan bagi saya," kata Prabowo dalam acara di Gedung Kejaksaan Agung.

Rinciannya, pada April 2026 pemerintah berhasil menagih denda administratif sebesar Rp11,4 triliun.

Kemudian pada Oktober 2025, negara diselamatkan dari kerugian Rp13,255 triliun terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO). Sementara pada Desember 2025, tambahan Rp6,625 triliun berhasil diamankan.

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat langkah penegakan hukum, khususnya dalam pengelolaan kawasan hutan, guna mencegah praktik korupsi dan kerugian negara di masa mendatang.*

(k/dh)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kondisi tanggap darurat. Keputusan itu diambil demi mencegah dampak bencana yang lebih besar, khususnya di wilayah Sumatera.

Dody mengaku sempat mendapat teguran dari Presiden Prabowo Subianto terkait langkah percepatan pembangunan tersebut. Namun, ia tetap menjalankan proyek karena dinilai mendesak.

Baca Juga:

• Hadapi Potensi Kemarau Panjang akibat El Nino, Menteri PU Siapkan Optimalisasi Bendungan dan Modifikasi Cuaca

Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan lantaran risiko banjir susulan masih tinggi. Ia mencontohkan kondisi di Aceh yang kembali dilanda banjir.

"Kalau tidak segera dikerjakan nanti timbul banjir lagi yang lebih parah, dan sekarang terbukti mulai banjir lagi di Aceh," ujarnya.

Kementerian PU saat ini mempercepat pembangunan sabo dam di sekitar 188 titik, termasuk di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Sejumlah proyek bahkan berada di kawasan taman nasional dan telah mendapat dukungan dari Kementerian Kehutanan.

Dody menegaskan langkah tersebut merupakan upaya preventif untuk memperkuat infrastruktur di wilayah rawan bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Beliau sedikit marah, tapi enggak apa-apa karena itu diperlukan," imbuhnya.

Perbaikan Jembatan Dikebut

Selain pembangunan dam, Kementerian PU juga mempercepat perbaikan jembatan di jalur strategis Medan-Banda Aceh. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi logistik menjelang Lebaran 2026.

"Terutama yang terkait logistik apakah BBM, beras, dan seterusnya," jelas Dody.

Pemerintah juga menyiapkan jembatan sementara di sejumlah titik yang belum terbangun, termasuk di wilayah pelosok.*

(k/dh)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan penyelundupan di Indonesia.

Instruksi tersebut ditujukan kepada Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga:

• Purbaya Dukung Penyesuaian RBB, Minta Bank Danai Program MBG hingga Koperasi Desa

Prabowo menekankan bahwa hukum harus menjadi instrumen utama dalam menjaga kekayaan negara. Menurutnya, tanpa pengelolaan kekayaan yang baik, kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai.

"Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa itu, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera," ujarnya.

Ia juga mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah, mulai dari kebocoran anggaran hingga praktik penyelundupan yang masih terjadi.

"Perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut menyaksikan penyerahan hasil penertiban kawasan hutan oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun kepada Menteri Keuangan.

Dana tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan keuangan negara yang selanjutnya akan dikelola untuk kepentingan pembangunan nasional.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum serta menutup celah kebocoran yang merugikan keuangan negara.*

(dw/dh)

MEDAN - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke-59 Kota Medan yang akan digelar pada 11-18 April 2026.

Pelantikan berlangsung di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan, Jalan Rotan, Medan Petisah, Jumat (10/4/2026), didampingi Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap dan Sekda Medan Wiriya Alrahman.

Baca Juga:

• MTQ ke-58 Tanjungbalai Segera Digelar, Wali Kota Minta Semua Pihak Siap

"Menjadi Dewan Hakim bukan hal mudah. Dibutuhkan ketelitian, kepekaan, serta komitmen tinggi terhadap keadilan dalam menilai setiap peserta," ujar Rico.

Ia menyebut, peran dewan hakim sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pembinaan generasi muda pencinta Al-Qur'an di Kota Medan.

Rico juga mengingatkan agar para dewan hakim menjaga objektivitas dan menghindari pengaruh kedekatan sosial dalam penilaian.

"Jangan karena kedekatan sosial, tetapi buatlah penilaian berdasarkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab," tegasnya.

Selain itu, Rico turut menyoroti aspek teknis pelaksanaan, khususnya kualitas sound system yang dinilai berpengaruh terhadap ketepatan penilaian.

"Sound system yang baik sangat penting karena berkaitan dengan kejelasan bacaan peserta. Hal ini bisa memengaruhi hasil penilaian," jelasnya.

Menariknya, pada MTQ ke-59 ini, Rico mengusulkan tema yang terinspirasi dari Surah An-Nisa ayat 59. Tema tersebut diharapkan mampu memberikan pesan mendalam tentang pentingnya ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

"Harapan saya, MTQ ini menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali kepada Al-Qur'an dalam menyelesaikan setiap permasalahan hidup," pungkasnya.

Acara pelantikan turut dihadiri Kepala Kementerian Agama Kota Medan, perwakilan MUI, Baznas, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.*

(dh)

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mendukung rencana penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) yang tengah disiapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan ini diharapkan mendorong perbankan lebih aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor riil dan program prioritas pemerintah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution dan LPS Bahas Akses Keuangan, Sektor Riil Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Sumut

"Selama ini masih ada kecenderungan bank lebih memilih menempatkan dananya di bank sentral. Ke depan, diharapkan bisa lebih didorong ke sektor riil dan pembangunan," ujar Purbaya kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Penyesuaian RBB yang tengah dirancang melalui Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tersebut bertujuan mendorong perbankan mendukung sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

Meski demikian, Purbaya mengaku masih akan mengkaji lebih lanjut isi aturan tersebut sebelum memberikan penilaian secara menyeluruh.

"Yang penting adalah memastikan bank menjalankan fungsi intermediasinya, yaitu menyalurkan kredit. Itu baik untuk ekonomi," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian RBB tidak bersifat wajib, melainkan sebagai dorongan agar perbankan lebih berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi.

"Kita dorong agar bank bisa lebih masuk ke program-program prioritas pemerintah, tetapi tetap berdasarkan manajemen risiko masing-masing," ujar Friderica.

Ia menegaskan, setiap keputusan penyaluran kredit tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian serta profil risiko masing-masing bank, guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.*

(oz/dh)

JAKARTA - Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menepis isu yang menyebut Indonesia akan mengalami situasi chaos dalam waktu dekat. Ia menegaskan kondisi nasional saat ini tetap aman dan terkendali.

Pernyataan tersebut disampaikan Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Baca Juga:

• Indonesia Tekuk Vietnam Dramatis 3-2, Tiket Final Piala AFF Futsal 2026 di Tangan

Ia memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan kondisi Indonesia tetap stabil, salah satunya kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah dinamika global.

Menurut Teddy, di saat sejumlah negara terdampak konflik global, termasuk di kawasan Timur Tengah, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas harga energi.

"Banyak negara menaikkan harga BBM, tapi Presiden Prabowo Subianto memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi. Itu fakta," katanya.

Selain itu, Teddy menyebut kondisi perekonomian nasional masih menunjukkan tren positif. Ia menilai daya beli masyarakat tetap terjaga berdasarkan data dari para ekonom.

"Data perekonomian menunjukkan kita mengarah ke optimistik. Daya beli masyarakat terjaga," ujarnya.

Teddy juga menyoroti stabilitas yang terlihat selama dua periode perayaan Lebaran di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menilai ketersediaan bahan pokok, harga yang relatif stabil, serta kelancaran distribusi energi dan arus mudik menjadi bukti nyata kondisi yang terkendali.

"Faktanya, selama dua kali Lebaran, harga kebutuhan pokok stabil, BBM tersedia, dan arus mudik berjalan lancar. Itu semua terukur di lapangan," jelasnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar terkait kondisi nasional.

"Jadi masyarakat jangan khawatir," pungkasnya.*

(in/dh)

JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia memastikan tiket ke final Piala AFF Futsal 2026 setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 pada babak semifinal.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Skuad Merah Putih tampil dominan di babak pertama dan mampu membuka keunggulan lewat aksi Andarias Kareth.

Baca Juga:

• Indonesia vs Vietnam: Garuda Pimpin 2-0 di Babak Pertama Semifinal AFF Futsal 2026

Empat menit berselang, Kareth kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini, ia melewati satu pemain di sisi kanan sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang berbuah gol kedua. Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Memasuki babak kedua, Vietnam tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, mereka mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol tendangan bebas yang dicetak Nguyen Da Hai pada awal babak kedua. Skor berubah menjadi 2-1.

Namun, tim asuhan Hector Souto tidak tinggal diam. Melalui skema serangan balik, M Sanjaya berhasil mencetak gol ketiga setelah menerima umpan dari Yogi. Indonesia kembali menjauh dengan skor 3-1.

Pertandingan semakin memanas di pertengahan babak kedua. Vietnam terus menekan dan akhirnya mencetak gol kedua melalui Trinh Cong Dai pada menit ke-30, memperkecil skor menjadi 3-2.

Di sisa waktu pertandingan, Vietnam menerapkan strategi power play untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pertahanan Indonesia tetap solid hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan ini memastikan Indonesia melaju ke partai final Piala AFF Futsal 2026.*

(mt/dh)

MEDAN - Program peningkatan layanan kesehatan yang digagas Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mulai menunjukkan dampak nyata di Kepulauan Nias.

Salah satunya terlihat dari meningkatnya kualitas layanan di RS Tafaeri, Kabupaten Nias Utara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution dan LPS Bahas Akses Keuangan, Sektor Riil Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Sumut

Sejumlah dokter spesialis, mulai dari penyakit dalam, anestesi, obstetri dan ginekologi, hingga patologi klinik, ditempatkan di RS Tafaeri sejak Maret tahun lalu.

Dampaknya, jumlah pasien yang sebelumnya hanya berkisar 30 hingga 40 orang per bulan meningkat drastis hingga lebih dari 1.000 persen dalam setahun terakhir.

Wakil Gubernur Sumut, Surya, mengatakan program ini merupakan bagian dari percepatan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Sumut, termasuk daerah kepulauan.

"Kami sangat berharap Kepulauan Nias mendapatkan akses layanan kesehatan yang sama dengan daerah lainnya," ujar Surya saat menerima audiensi jajaran USU dan RS USU di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/4/2026).

Selain penempatan dokter spesialis, Pemprov Sumut juga memberikan beasiswa kepada putra daerah Nias untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Saat ini, terdapat tujuh putra daerah Nias yang tengah menempuh pendidikan spesialis di USU dan diharapkan dapat mengisi kebutuhan tenaga medis di wilayah tersebut.

"Harapan kami mereka tetap berkomitmen mengabdi di daerahnya setelah lulus," kata Surya.

Sementara itu, Direktur Utama RS USU, Inke Nadia Diniyati Lubis, menyebut fasilitas RS Tafaeri sebenarnya sudah cukup memadai, namun selama ini terkendala pada ketersediaan dokter spesialis.

"Ruang operasinya bahkan lebih baik dibanding beberapa rumah sakit di Medan, tetapi selama ini kekurangan tenaga dokter spesialis," ujarnya.

Ia menambahkan, sejak program pengabdian berjalan, jumlah pasien di RS Tafaeri mengalami peningkatan signifikan.

Program ini diharapkan dapat terus berlanjut guna memperkuat layanan kesehatan di daerah terpencil serta meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas medis yang berkualitas.*

(dh)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan sektor riil di wilayahnya mendapatkan akses dan dukungan keuangan yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Bobby saat menerima kunjungan Lembaga Penjamin Simpanan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (10/4/2026).

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Bobby Nasution Serahkan Bonus Atlet SEA Games 2025, Dorong Indonesia Emas 2045

"Sektor riil ini sangat penting, baik untuk perekonomian daerah maupun nasional. Karena itu, akses keuangan harus benar-benar didukung," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini fokus pada hilirisasi produk unggulan seperti sawit, karet, kopi, dan kakao, serta peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) dan pengembangan koperasi sektor riil.

Bobby juga berharap pemerintah pusat dapat melibatkan bank pembangunan daerah dalam mendukung berbagai program pembiayaan, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kami berharap bank daerah bisa dilibatkan dalam mendukung program pembiayaan pemerintah pusat," katanya.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis, Ferdinand D. Purba, menilai kontribusi daerah sangat penting bagi perekonomian nasional.

Ia menyebut, LPS terus mendorong peningkatan literasi keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, khususnya bagi generasi muda dan pelaku UMKM.

"LPS terus mengedukasi generasi muda dan UMKM terkait pengelolaan keuangan dan fungsi penjaminan simpanan," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sumut masih menjadi kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera.

Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Sumut tercatat sebesar 4,53 persen secara tahunan, dengan sektor transportasi dan pergudangan menjadi salah satu penggerak utama.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan perwakilan LPS guna membahas penguatan sektor keuangan dan ekonomi daerah ke depan.*

(dh)

DELISERDANG - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyerahkan tali asih kepada atlet peraih medali pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Atlet asal Sumut tercatat berhasil meraih total 30 medali dalam ajang tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tanggapi Tudingan Dana Pilgub dari Korupsi DJKA: Kapan Terjadinya?

Dalam sambutannya, Bobby menegaskan bahwa prestasi atlet menjadi titik awal penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

"Kebanggaan Indonesia, atlet ini punya nilai tawar berbeda. Saya minta tolong benar-benar jadikan atlet kita ini sebagai start awal bisa mencapai Indonesia emas 2045," ujar Bobby.

Adapun besaran bonus yang diberikan meliputi Rp75 juta untuk peraih emas perorangan, Rp45 juta untuk emas beregu, Rp50 juta perak perorangan, Rp40 juta perak beregu, Rp25 juta perunggu perorangan, serta Rp20 juta perunggu beregu.

Bobby juga menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi para atlet, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai guna meningkatkan motivasi dan prestasi.

"Artinya berikan hal seperti itu agar ini jadi motivasi bagi para atlet kita," katanya.

Sementara itu, Ketua KONI Sumut, Hatunggal Siregar, menyampaikan bahwa total anggaran tali asih yang disiapkan mencapai Rp1,2 miliar dan telah dipotong pajak.

Ia juga mengungkapkan adanya peningkatan jumlah atlet yang dikirim Sumut pada ajang tersebut. Pada tahun 2025, Sumut mengirimkan 35 atlet, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang hanya mengirim 20 atlet.

Hatunggal berharap para atlet berprestasi dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus meningkatkan capaian di bidang olahraga.

"Jangan bosan berprestasi, kita harap dapat meningkatkan motivasi terus agar meningkatkan prestasi," ujarnya.*

(dh)

JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Farida Farichah, mendorong seluruh koperasi di Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan guna membentuk jaringan ekosistem ekonomi nasional yang solid.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 Koperasi Astra di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Baca Juga:

• Penyelamatan Rp371 Triliun, Prabowo Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah oleh Mafia Hutan

"Koperasi bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan koperasi lain. Koperasi adalah sebuah jaringan ekosistem yang besar," ujar Farida.

Ia memaparkan, saat ini terdapat sekitar 131 ribu koperasi aktif di Indonesia, ditambah 83 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang baru terbentuk. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan aset strategis yang perlu dikelola secara terintegrasi.

Farida juga menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Secara khusus, ia mendorong Koperasi Astra yang telah berkembang pesat untuk menjalin kemitraan dengan koperasi desa guna memperkuat ekonomi di tingkat akar rumput.

Dalam kesempatan itu, Farida turut mengapresiasi kinerja Koperasi Astra yang dinilai mampu bertahan dan tumbuh positif selama 36 tahun. Ia menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari kepercayaan dan partisipasi aktif para anggotanya.

"Koperasi Astra yang anggotanya mencapai 62 ribu orang adalah forum bagi semua anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang setara," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengawas Koperasi Astra, Endro Wahono, menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola serta melakukan inovasi layanan guna menjawab kebutuhan anggota di tengah tantangan global.

Berdasarkan laporan keuangan 2025, Koperasi Astra mencatatkan kinerja positif dengan pendapatan usaha mencapai Rp510,43 miliar atau tumbuh 12,41% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sisa Hasil Usaha (SHU) juga meningkat menjadi Rp82,10 miliar atau naik 9,33%. Sementara itu, total aset tercatat sebesar Rp1,71 triliun atau tumbuh 5,77%, memperkuat posisi keuangan koperasi tersebut.*

(dh)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam penyelamatan keuangan negara serta penertiban kawasan hutan.

Hal itu disampaikan saat menghadiri penyerahan hasil kerja Satgas PKH Tahap VI di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Tegaskan Hukum Jadi Benteng Kekayaan Negara, Siap Tindak Tanpa Pandang Bulu

"Negara tidak boleh kalah oleh mafia hutan," tegasnya di hadapan jajaran menteri dan anggota Satgas.

Prabowo mengungkapkan, selama sekitar satu setengah tahun pemerintahannya, Satgas PKH berhasil menyelamatkan uang tunai sebesar Rp31,3 triliun.

Jika digabungkan dengan nilai aset kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali sejak Februari 2025, total penyelamatan mencapai Rp371,1 triliun.

Menurutnya, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari perbaikan 34.000 sekolah hingga pembangunan 500.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Penghargaan saya sangat tinggi atas kerja keras Saudara-saudara. Ini pekerjaan yang tidak mudah dan penuh risiko," ujarnya.

Pada Tahap VI, total dana yang berhasil disetorkan ke kas negara mencapai Rp11,42 triliun. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk denda administratif sektor kehutanan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta setoran pajak dari sejumlah pihak.

Selain itu, Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 5,88 juta hektare dari sektor perkebunan sawit dan 10.257 hektare dari sektor pertambangan.

Lahan tersebut selanjutnya diserahkan kepada kementerian terkait untuk dikelola sesuai fungsinya, termasuk untuk kawasan konservasi dan hutan produksi di berbagai daerah.

Sementara itu, ST Burhanuddin menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam menjaga kekayaan sumber daya alam nasional.

"Negara tidak boleh kalah oleh mafia yang menghisap kekayaan alam. Penegakan hukum harus memberikan dampak nyata bagi ekonomi dan tata kelola," ujarnya.

Ia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor kehutanan dan lingkungan hidup.*

(dh)

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Maruli Simanjuntak, menerima kunjungan Wakil Uskup untuk umat Katolik di lingkungan TNI-Polri, Yos Bintoro, di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pembinaan rohani keagamaan dengan institusi militer, khususnya dalam membentuk karakter prajurit yang berintegritas dan berjiwa nasionalisme.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Usulkan Hakim Ad Hoc di Kasus Andrie Yunus, Amnesty International: Masuk Akal

Buku tersebut berisi dokumentasi perjalanan pelayanan rohani bagi prajurit TNI dan anggota Polri beragama Katolik di seluruh Indonesia.

Romo Yos mengatakan, buku tersebut diharapkan menjadi sumber inspirasi sekaligus pijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan rohani ke depan.

"Semoga buku ini menjadi tonggak pelayanan umat Katolik TNI dan Polri yang semakin menancap dan membumi di Indonesia," ujarnya.

Kasad Maruli menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen TNI AD dalam mendukung pembinaan mental dan rohani bagi seluruh prajurit.

Menurutnya, pembinaan rohani merupakan bagian penting dalam membentuk prajurit yang profesional, humanis, serta memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas negara.

"TNI AD akan terus mendukung program pembinaan rohani yang inklusif sebagai bagian dari pembangunan karakter prajurit," kata Maruli.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan Keuskupan Militer Indonesia diharapkan mampu memperkuat keharmonisan antarumat beragama di lingkungan TNI, sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Pertemuan tersebut juga diisi dengan diskusi terkait pengembangan program pembinaan iman bagi prajurit TNI AD di berbagai daerah, guna memastikan kesejahteraan spiritual tetap terjaga di tengah dinamika tugas yang tinggi.*

(dh)

JAKARTA - Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, menyerahkan sejumlah berkas terkait penyelesaian sengketa internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat, Reynold Hutagalung, Jumat (10/4/2026).

Penyerahan berkas tersebut dilakukan dalam pertemuan silaturahmi yang juga dihadiri Ketua Pokja PWI Jakarta Pusat, Helmi AR.

Baca Juga:

• Bonjowi Ungkap 4 Dokumen Krusial Tak Diserahkan KPU DKI, Ijazah SD hingga SMA Jokowi Tak Ada

"Harapannya, seluruh permasalahan PWI yang terjadi sebelumnya bisa segera diselesaikan secara administrasi hukum," ujar Anrico.

Ia menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut amanat kongres yang digelar di Cikarang, Jawa Barat, guna mendorong penyelesaian konflik organisasi secara menyeluruh dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penyerahan berkas juga menjadi bagian dari komitmen PWI Pusat dalam menata kembali organisasi secara profesional serta menjaga soliditas di kalangan insan pers.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak juga membahas pentingnya sinergi antara organisasi pers dan aparat penegak hukum. Hal ini dinilai penting untuk mendukung penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik.

Silaturahmi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara PWI dan kepolisian, khususnya dalam menciptakan iklim pers yang sehat dan profesional di Indonesia.*

(dh)