MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan daerah, memperkuat struktur bisnis, serta mengurangi beban operasional yang selama ini dinilai kurang efektif.

Baca Juga:

• Mahfud MD Tantang Prabowo Ungkap Pihak Pendana Demo: Sebutkan Siapa yang Dibayar dan Membayar!

Dalam rapat tersebut, Bobby meminta dukungan DPRD Sumut agar enam BUMD yang saat ini dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dikonsolidasikan menjadi tiga atau empat perusahaan daerah yang lebih kuat dari sisi aset, modal, dan kemampuan bisnis.

"Sidang dewan yang terhormat, izinkan kami Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan agar BUMD-BUMD ini dapat digabungkan. Dengan demikian dari sisi operasional tidak terlalu banyak direksi maupun manajemen yang justru membebani keuangan perusahaan daerah tersebut," kata Bobby Nasution.

Menurut Bobby, kondisi BUMD di Sumatera Utara saat ini masih menunjukkan ketimpangan.

Sejumlah perusahaan daerah memiliki aset yang besar, namun belum mampu menghasilkan kinerja keuangan yang optimal.

Sebaliknya, ada pula BUMD dengan aset terbatas tetapi mampu mencatatkan performa keuangan yang lebih baik.

"Kalau kita melihat BUMD kita hari ini, ada yang memiliki aset sangat besar dan luar biasa, tetapi kondisi keuangannya justru kurang baik. Bahkan ada pegawai yang mengalami berbagai kesulitan. Di sisi lain ada BUMD yang asetnya hampir tidak ada, bahkan masih menyewa fasilitas, tetapi performa keuangannya justru cukup baik," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan daerah untuk berkembang dan melakukan ekspansi usaha.

Karena itu, merger dinilai dapat menjadi solusi untuk menciptakan perusahaan yang lebih sehat dan memiliki daya saing lebih tinggi.

Bobby menjelaskan, sebagian BUMD memiliki aset yang besar namun belum didukung kemampuan pengelolaan yang maksimal.

Sebaliknya, ada perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan tetapi tidak memiliki aset yang cukup untuk melakukan pengembangan usaha secara lebih luas.

Karena itu, ia berharap konsolidasi perusahaan daerah dapat melahirkan entitas bisnis yang lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan swasta maupun investor dari luar daerah.

"Harusnya dari enam BUMD yang kita miliki saat ini bisa dimaksimalkan menjadi tiga atau empat perusahaan saja, tetapi dengan aset yang kuat dan dukungan keuangan yang memadai. Dengan begitu perusahaan daerah kita akan lebih kuat dan memiliki daya saing yang lebih baik," tegasnya.

Selain memperkuat bisnis, Bobby juga menyoroti posisi tawar BUMD dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

Menurutnya, selama ini banyak perusahaan daerah yang masih dianggap kurang kuat dalam berbagai kerja sama bisnis.

"Selama ini kita tahu ketika bekerja sama dengan pihak ketiga, sering kali posisi kita lebih lemah. Bahkan dalam banyak kesempatan perusahaan daerah kita dianggap kecil dan kurang diperhitungkan. Karena itu kami memohon dukungan dan kolaborasi dari DPRD Sumut agar langkah konsolidasi ini bisa berjalan dengan baik," katanya.

Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa tujuan merger bukan hanya untuk mengurangi jumlah direksi atau manajemen perusahaan, tetapi juga membangun tata kelola BUMD yang lebih profesional, sehat, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.

Dengan struktur organisasi yang lebih efisien, biaya operasional diharapkan dapat ditekan sehingga anggaran perusahaan dapat difokuskan untuk pengembangan usaha, peningkatan pelayanan, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki enam BUMD yang bergerak di berbagai sektor usaha, yakni Bank Sumut, PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU), PT Dhirga Surya Sumatera Utara, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatera Utara (Pusantara), PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), serta PD Aneka Tambang dan Energi (ATE).

Usulan merger tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Sumut, termasuk terkait aspek hukum, aset, sumber daya manusia, dan keberlangsungan operasional masing-masing perusahaan daerah.

Pemprov Sumut optimistis langkah konsolidasi itu dapat memperkuat peran BUMD sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah.* (sp/ad)

SLEMAN – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap secara terbuka pihak yang diduga mendanai aksi demonstrasi apabila memang telah mengetahui identitasnya.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud menanggapi pidato Presiden Prabowo yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membayar massa untuk turun ke jalan dalam sejumlah aksi demonstrasi.

Baca Juga:

• Peserta Demo Diamankan Polisi, Aksi Tolak MBG dan KDMP di Blitar Memanas

Menurut Mahfud, apabila ada tuduhan bahwa demonstrasi digerakkan oleh pihak tertentu melalui pendanaan, maka informasi tersebut sebaiknya dibuka secara terang kepada publik.

"Harusnya diomongin aja terang-terangan lah. Ini, BEM ini dibayar ini, ini yang bayar kan gitu," kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai, setiap tuduhan yang dilontarkan kepada kelompok masyarakat atau mahasiswa harus disertai bukti yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.

"Kayak mahasiswa kan jelas, ini salahnya di sini lho pemerintah disebut, pemerintahnya disebut, kebijakannya. Kalau hanya bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita? Kalau mahasiswa jelas kan kalau kritik pemerintah nyebut kasusnya, MBG, korupsinya sekian, ini sekian, ini ini, kan disebut, ini pelakunya, kan gitu, ini institusinya," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyoroti pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang Rp20 juta menjelang aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Menurut Mahfud, praktik semacam itu bukan hal baru dalam sejarah pergerakan mahasiswa.

Namun ia menyayangkan apabila mahasiswa terlibat dalam gerakan yang didorong oleh kepentingan tertentu melalui pemberian uang.

"Ya sangat menyedihkan ya kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu. Meskipun di setiap waktu itu selalu ada kelompok-kelompok kecil mahasiswa yang keluar dari arus utama perjuangan tuh sejak dulu ada," katanya.

Mahfud kemudian mengenang pengalaman saat masih menjadi mahasiswa.

Ia mengaku pernah mengetahui adanya sejumlah mahasiswa yang merangkap sebagai aktivis sekaligus informan.

"Dulu banyak intel-intel tuh mahasiswa, merangkap intel, merangkap jadi aktivis. Dan baru cair lagi hubungan kami sesudah Orde Baru runtuh, lalu kita, oh kamu dulu intel, iya dulu saya intel dibayar dan sebagainya. Sekarang orang yang dibayar tuh ada buzzer kan? Kemudian ada aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta di UBK itu. Tapi itu arus kecil, arus kecil dan mudah ketahuan juga kan," kenangnya.

Meski demikian, Mahfud menegaskan kelompok-kelompok tersebut tidak mewakili mayoritas gerakan mahasiswa di Indonesia.

Ia mengingatkan agar mahasiswa tetap menjaga independensi serta tidak mudah dipecah oleh kepentingan politik tertentu.

"Sebaiknya mahasiswa tuh jangan mau di pecah-pecah, ada BEM tandingan, ada BEM ini BEM itu gitu. Pokoknya perjuangan aja secara objektif bahwa sekarang perlu perbaikan-perbaikan, kan gitu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), mengaku mengetahui pihak yang mendanai aksi demonstrasi.

"Hati-hati loh saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu," kata Prabowo.

Meski tidak menyebut identitas pihak yang dimaksud, Prabowo mengaku pernah menemukan demonstran yang turun ke jalan karena menerima bayaran.

"Ditanya anak-anak demo enggak ngerti 'mau demo apa ya?' 'hm hm hm'. Kami dibayar Rp200 ribu, tapi ada," kata Prabowo.* (cn/ad)

BLITAR — Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Cipayung Plus Blitar Raya di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (25/6/2026), berlangsung ricuh.

Ketegangan terjadi setelah seorang mahasiswa diduga diamankan aparat kepolisian saat aksi penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berlangsung.

Baca Juga:

• PT Dhirga Surya Naik Status Jadi Perseroda, Bobby Nasution Bidik PAD dan Investasi Sumut Meningkat

Ia diduga dibawa masuk ke area Kantor DPRD Kabupaten Blitar setelah mengambil tabung alat pemadam api yang digunakan polisi untuk memadamkan ban yang dibakar massa aksi.

Tindakan aparat tersebut langsung memicu reaksi peserta demonstrasi.

Puluhan mahasiswa bergerak mendekati pintu gerbang Kantor DPRD yang dijaga aparat keamanan.

Aksi saling dorong pun sempat terjadi ketika massa menuntut rekannya segera dibebaskan.

"Saya minta sekarang juga lepaskan teman kami," teriak salah seorang orator melalui pengeras suara.

Tuntutan pembebasan mahasiswa yang diamankan terus disuarakan berulang kali oleh massa aksi.

Situasi semakin memanas ketika sejumlah mahasiswa mencoba merangsek ke arah gerbang kantor DPRD.

Koordinator aksi, Santa Febriana, kemudian mengambil alih pengeras suara dan meminta peserta demonstrasi untuk menahan diri serta tidak memaksakan masuk ke area gedung dewan.

Meski demikian, imbauan tersebut tidak langsung diindahkan.

Ketegangan berlangsung selama beberapa menit sebelum akhirnya mereda setelah Wisnu Eka dilepaskan oleh pihak kepolisian.

Setelah situasi kembali kondusif, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi menemui para mahasiswa yang masih bertahan di luar kompleks kantor DPRD.

Namun kehadiran Supriadi tanpa didampingi pimpinan DPRD lainnya memunculkan kekecewaan dari peserta aksi.

"Sekali lagi saya mohon maaf jika saya hanya bisa seorang diri menyambut adik-adik mahasiswa. Pimpinan lainnya memang sedang tidak bisa hadir. Tadi rapat paripurna juga saya sendiri yang memimpin," kata Supriadi di hadapan massa.

Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Melalui koordinator aksi Santa Febriana, mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.

Sebanyak 11 tuntutan disampaikan dalam aksi tersebut, mulai dari stabilisasi harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, evaluasi program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.

Mahasiswa juga mendesak penguatan kembali fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, penegakan hukum lingkungan, pencopotan pejabat yang dianggap tidak kompeten, serta penegakan etika politik nasional.

Aksi yang berlangsung beberapa jam itu akhirnya berakhir setelah seluruh tuntutan dibacakan.

Massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan.* (km/ad)

Penjelasan tersebut disampaikan Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Adji Prakoso, saat memberikan keterangan dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 62/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (24/6/2026).

Baca Juga:

• Siap-Siap! Tak Lagi Gratis, Tol Sinaksak–Simpang Panei Segera Berlakukan Tarif Resmi

"Hal ini bertujuan menjaga independensi hakim, mencegah intervensi eksekutif dan militer, dan memastikan bahwa penindakan terhadap hakim tetap melalui otoritas yudisial," ujar Adji dalam persidangan.

Ia menjelaskan, ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirancang sebagai mekanisme kontrol sebelum aparat penegak hukum melakukan tindakan paksa terhadap seorang hakim.

Menurutnya, aturan tersebut tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum, tetapi hanya menambahkan prosedur berupa izin dari Ketua Mahkamah Agung.

Adji juga menilai keberadaan mekanisme izin tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga marwah lembaga peradilan dan memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip negara hukum.

"Dalam perspektif sosiologis, mekanisme tersebut memiliki beberapa tujuan utama, satu mencegah kriminalisasi hakim, dua menjaga stabilitas institusi peradilan, tiga menjamin due process of law," ujarnya.

Namun ketentuan tersebut kini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan pengujian diajukan oleh 14 pemohon yang terdiri dari mahasiswa Program Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) serta seorang advokat.

Para pemohon mempersoalkan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP yang mengatur bahwa penangkapan maupun penahanan hakim harus mendapatkan izin Ketua Mahkamah Agung.

"Dalam hal Penangkapan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung," bunyi Pasal 98 KUHAP.

"Dalam hal Penahanan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung," bunyi Pasal 101 KUHAP.

Para pemohon menilai pemberian kewenangan mutlak kepada Ketua Mahkamah Agung berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Mereka berpendapat bahwa perlindungan terhadap independensi hakim tidak harus dilakukan melalui mekanisme izin yang bersifat mutlak, terlebih dalam kasus tertangkap tangan atau dugaan tindak pidana tertentu.

Menurut para pemohon, ketika kepentingan menjaga independensi hakim berbenturan dengan kepentingan penegakan hukum yang adil dan pasti, aturan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

Karena itu, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keseimbangan antara perlindungan independensi hakim dan efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana, termasuk dugaan korupsi yang melibatkan aparat peradilan.* (km/ad)

SIMALUNGUN – PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan memberlakukan tarif pada ruas Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) Seksi 4 Segmen Sinaksak–Simpang Panei yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Pemberlakuan tarif tersebut dilakukan setelah pemerintah menetapkan besaran tarif dan golongan kendaraan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6938/KPTS/Mn/2026 tertanggal 3 Juni 2026.

Baca Juga:

• PT Dhirga Surya Naik Status Jadi Perseroda, Bobby Nasution Bidik PAD dan Investasi Sumut Meningkat

"Sebelum dioperasikan, ruas Tol Sinaksak dan Simpang Panei telah melalui rangkaian Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) dan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO)," ujar Dindin, Kamis (25/6/2026).

Menurut Dindin, proses pengujian dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan hingga Kepolisian Republik Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ruas Tol Sinaksak–Simpang Panei dinyatakan layak digunakan oleh masyarakat.

Selain aspek kelayakan jalan, PT Hamawas juga memastikan seluruh fasilitas pendukung telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan pemerintah.

Saat ini, ruas tol tersebut telah dilengkapi 30 unit CCTV, 16 armada pendukung operasional, 32 personel layanan jalan tol, serta empat Variable Message Sign (VMS) atau papan informasi elektronik yang tersebar di sejumlah titik.

Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna jalan, petugas layanan juga disiagakan selama 24 jam penuh.

"Petugas layanan telah disiapkan dan bertugas selama 24 jam, mulai dari tim patroli, rescue, petugas derek, dan paramedis," ujarnya.

Dengan segera diberlakukannya tarif, PT Hamawas mengingatkan seluruh pengguna jalan agar mematuhi aturan keselamatan berkendara di jalan tol.

Pengendara diwajibkan menjaga kecepatan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni minimal 60 kilometer per jam dan maksimal 80 kilometer per jam.

Penggunaan bahu jalan juga hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat.

"Kami berharap masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terkait keselamatan dan etika berkendara di jalan tol," kata Dindin.

Kehadiran ruas Tol Sinaksak–Simpang Panei diharapkan dapat mempercepat mobilitas masyarakat menuju kawasan wisata Danau Toba sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Simalungun dan sekitarnya.* (mi/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berharap perubahan bentuk hukum PT Dhirga Surya menjadi Perseroda mampu meningkatkan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, perusahaan daerah itu juga diharapkan menjadi motor penggerak investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Fakta Sidang Perdana Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto: Gunakan Nama Samaran John Lennon 07 hingga Tulkiyen MM

Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, pimpinan dan anggota DPRD Sumut, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Bobby, perubahan bentuk hukum tersebut merupakan langkah penting untuk menyesuaikan BUMD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut baik dan memberikan apresiasi atas seluruh saran, masukan, koreksi, serta penyempurnaan selama proses pembahasan. Ini bukan hanya untuk memenuhi aspek legal formal, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja usaha," ujar Bobby Nasution.

Ia menilai, status baru sebagai Perseroda akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Dhirga Surya untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

Selain memperkuat kinerja perusahaan, transformasi tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PAD Sumatera Utara.

Bobby mengatakan, keberadaan Perseroda Dhirga Surya harus mampu menciptakan peluang investasi baru, membuka lapangan pekerjaan, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

"Kami berharap setelah penetapan Ranperda menjadi Perda nantinya, Perseroda Dhirga Surya dapat segera menyesuaikan kelembagaan, manajemen, serta menyusun strategi bisnis yang mampu menjawab tantangan dan peluang usaha di masa mendatang," jelas Bobby Nasution.

Pada kesempatan itu, Bobby juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sumut atas sinergi yang terjalin selama pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda telah berlangsung sejak 2024 dan mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di DPRD Sumut.

"Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan, perubahan ini telah memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis serta selaras dengan ketentuan yang ada. Dan diharapkan menjadi momentum transformasi," pungkasnya.

Perubahan status PT Dhirga Surya menjadi Perseroda diharapkan menjadi titik awal penguatan BUMD Sumatera Utara agar lebih profesional, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat serta pemerintah daerah.* (ad)

JAKARTA – Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa Hery menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total mencapai Rp4,85 miliar, termasuk satu unit rumah yang diduga berkaitan dengan pengurusan sejumlah laporan dan rekomendasi Ombudsman RI terkait sektor pertambangan.

Baca Juga:

• Jaksa Agung: Saya Tidak Butuh Jaksa Pintar Tapi Tidak Bermoral

Saat sidang berlangsung, Hery tampak mengenakan kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak biru muda dan celana hitam.

Ia duduk di kursi terdakwa didampingi tim penasihat hukum.

Jaksa menyebut suap diberikan agar Hery menggunakan kewenangannya untuk memengaruhi hasil pemeriksaan Ombudsman RI.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu menggerakkan terdakwa Hery Susanto dalam jabatannya selaku Anggota Ombudsman Republik Indonesia agar dalam Laporan Hasil Ombudsman RI," ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Menurut jaksa, penerimaan suap itu berkaitan dengan sejumlah perkara pertambangan, termasuk penetapan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri.

Selain itu, suap juga diduga diberikan agar Ombudsman menyatakan penolakan peningkatan status Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya sebagai bentuk maladministrasi.

Dalam dakwaan disebutkan, Hery menerima uang dan aset dari sejumlah pihak.

Di antaranya Rp675 juta dari Direktur PT Tosida Indonesia Laode Sinarwan Oda, Rp200 juta dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri Capeng Coan, serta sebuah rumah di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur, senilai Rp2,2 miliar dari Agung Winarno.

Selain rumah tersebut, Hery juga diduga menerima uang tunai dari berbagai pihak dengan total nilai mencapai miliaran rupiah sehingga keseluruhan penerimaan yang didakwakan mencapai Rp4,85 miliar.

Jaksa menilai perbuatan tersebut bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Undang-Undang Ombudsman RI dan kode etik lembaga tersebut.

Fakta menarik lain yang terungkap dalam persidangan adalah penggunaan sejumlah nama samaran oleh Hery saat berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan perantara bernama Agung Winarno.

Jaksa mengungkapkan beberapa nama yang diduga digunakan Hery, antara lain Harry Haemi, John Lennon 07, Tulkiyen, Komandante, Edi Adik Mas Harry Haemi Cirebon, Septian Harry Haemi Ponakan Supir 2021, hingga Tulkiyen MM.

"Bahwa terdakwa Hery Susanto berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp dengan Agung Winarno terkait pengurusan rekomendasi terhadap beberapa perusahaan pertambangan telah menggunakan beberapa nama samaran yaitu: Harry Haemi, John Lennon 07, Tulkiyen, Komandante, Edi Adik Mas Harry Haemi Cirebon, Septian Harry Haemi Ponakan Supir 2021, Tulkiyen MM, dengan nomor handphone antara lain sebagaimana termuat dalam surat dakwaan," kata jaksa.

Jaksa menduga komunikasi tersebut dilakukan untuk mengatur penerbitan rekomendasi dan laporan hasil pemeriksaan Ombudsman yang menguntungkan sejumlah perusahaan tambang.

"Didasari dan diketahui bahwa penerimaan uang dan barang melalui Agung Winarno adalah untuk menggerakkan terdakwa Hery Susanto dalam menerbitkan LHP Ombudsman RI yang menyatakan adanya maladministrasi," jelas jaksa.

Dalam sidang perdana itu, tim kuasa hukum Hery memutuskan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan jaksa.

Pengacara Hery, Alex Candra, mengatakan pihaknya memilih langsung menghadapi proses pembuktian di persidangan.

"Ya kalau eksepsi kan kita ketahui hanya menyangkut tentang bagaimana formil dakwaan, apakah formil dakwaan itu terpenuhi secara umum atau tidak," kata Alex.

"Ya menurut kami hanya untuk mengulur waktu saja," tambahnya.

Menurut Alex, yang lebih penting adalah membuktikan tuduhan yang disampaikan jaksa dalam persidangan.

"Tentunya perkara pidana ini lebih kepada bagaimana pembuktian terhadap apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum," pungkasnya.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, sebelumnya menjelaskan perkara ini bermula dari persoalan perhitungan PNBP yang melibatkan salah satu perusahaan tambang.

Menurut penyidik, saat masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman, Hery diduga menerbitkan rekomendasi yang menguntungkan perusahaan tersebut setelah menerima imbalan.

"Kemudian PT TSHI mencari jalan keluar dan kemudian bersama-sama dengan Saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar," ujar Syarief dalam konferensi pers sebelumnya.

Dari perkara itu, Hery diduga menerima uang sekitar Rp1,5 miliar.

Kejaksaan menjeratnya dengan sejumlah pasal tindak pidana korupsi terkait suap dan penyalahgunaan jabatan.* (tbkp/ad)

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa moralitas, integritas, dan profesionalitas merupakan syarat utama yang harus dimiliki setiap insan Adhyaksa.

Menurutnya, kecerdasan semata tidak cukup jika tidak dibarengi dengan karakter dan etika yang kuat dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Baca Juga:

• Penyidikan Korupsi MBG Berlanjut, Dadan Hindayana Cs Ditahan 40 Hari Lagi

Dalam amanatnya, Burhanuddin mengingatkan bahwa seorang jaksa memiliki kewenangan besar, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan eksekusi putusan.

Karena itu, integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas.

"Saya tidak butuh jaksa yang pintar namun tidak bermoral, saya juga tidak butuh jaksa yang cerdas tapi tidak berintegritas. Yang saya butuh adalah jaksa yang pintar, berintegritas, dan bermoral," kata Burhanuddin.

Upacara tersebut sekaligus menjadi momen pelantikan para calon jaksa yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan selama empat bulan.

Menariknya, terdapat lima peserta dari unsur TNI yang juga dinyatakan lulus dan dilantik menjadi jaksa.

Burhanuddin berharap kehadiran unsur TNI dapat memperkuat sinergi antarinstansi, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas yang melibatkan unsur sipil dan militer.

Ia juga berpesan kepada para jaksa muda agar menjadi agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing.

Menurutnya, generasi baru kejaksaan harus berani meninggalkan budaya kerja yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme.

"Sebagai Tunas Adhyaksa, para jaksa yang telah dilantik ini harus bersiap menghadapi regenerasi dan bertindak sebagai Agen Perubahan yang berani mengubah kultur kerja koruptif, malas, dan feodal yang mungkin masih tersisa di sudut-sudut lingkungan kerja," ujarnya.

Selain itu, Burhanuddin meminta para jaksa yang baru dilantik tetap memegang teguh idealisme yang diperoleh selama masa pendidikan.

Namun, mereka juga diingatkan agar mampu memahami realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, seorang jaksa tidak hanya dituntut memahami aturan hukum secara tekstual, tetapi juga harus memiliki kepekaan dan nurani dalam mengambil keputusan yang berkeadilan.

"Peran jaksa sebagai dominus litis atau pengendali perkara menuntut kesiapan intelektual yang tinggi dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru. Mengingat tugas penegakan hukum ini berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang paling mendasar seperti kemerdekaan dan harta benda," ungkap Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa kesalahan sekecil apa pun dalam menerapkan hukum dapat berdampak besar terhadap kehidupan seseorang sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung juga menyoroti perilaku aparatur kejaksaan di media sosial.

Ia mengingatkan seluruh insan Adhyaksa untuk mematuhi aturan penggunaan media sosial secara bijak.

Burhanuddin secara tegas melarang para jaksa mempertontonkan gaya hidup mewah atau hedonis, terutama ketika mengenakan atribut kedinasan.

"Para Jaksa dilarang keras mengunggah konten yang mempertontonkan gaya hidup mewah atau hedonisme, terutama saat mengenakan baju dinas Kejaksaan. Sebagai role model bagi masyarakat, insan Adhyaksa wajib memperlihatkan pola hidup yang sederhana dan bersahaja dalam kehidupan bermasyarakat," tegasnya.

Menutup amanatnya, Burhanuddin mengingatkan bahwa perjalanan pengabdian para jaksa baru justru baru dimulai.

Ia meminta seluruh jaksa muda menjaga jiwa korsa, menjunjung tinggi nilai Tri Krama Adhyaksa, serta menjalankan tugas dengan penuh integritas demi menjaga kehormatan institusi kejaksaan.* (kp/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memperpanjang masa penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, selama 40 hari ke depan terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perpanjangan penahanan dilakukan setelah masa penahanan awal selama 20 hari berakhir pada 23 Juni 2026.

Baca Juga:

• Dua Terdakwa Suap Proyek Kereta Api DJKA Medan Divonis Berbeda, Eks PPK 5 Tahun dan Broker Proyek 4 Tahun Penjara

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya perpanjangan masa penahanan tersebut.

"Sudah perpanjang penyidik," kata Anang, Kamis, 25 Juni 2026.

Menurut Anang, keputusan memperpanjang penahanan diambil karena penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan alat bukti.

"(Perpanjangan penahanan) 40 hari dimana penyidik mengajukan perpanjangan ke penuntut umum," ucap dia.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026.

Selain Dadan Hindayana, tersangka lainnya adalah mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri yang disebut sebagai orang kepercayaan Sony, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing.

Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program yang seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki keterkaitan langsung dengan sekolah penerima manfaat.

Namun dalam praktiknya, sejumlah yayasan yang ditunjuk diduga memiliki afiliasi dengan petinggi BGN.

Selain itu, beberapa yayasan yang menjadi mitra pelaksana disebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kejagung juga mengungkap adanya dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam sejumlah pengadaan barang yang berkaitan dengan program MBG.

Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan penyidik antara lain 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Penyidik menduga praktik tersebut menyebabkan kerugian negara sekaligus tidak mendukung kebutuhan operasional pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana tujuan awal program tersebut.

Saat ini, tim penyidik Kejagung masih terus mendalami aliran dana, mekanisme pengadaan, serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara yang menjadi salah satu kasus korupsi besar yang menyita perhatian publik sepanjang tahun 2026.

Perpanjangan penahanan dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan optimal hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan.* (cn/ad)

JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, mengungkap dugaan adanya kepentingan elite politik di balik pemberian uang Rp20 juta yang diterimanya menjelang aksi demonstrasi mahasiswa pada 15 Juni 2026.

Abdi menilai dana tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diduga terkait dengan upaya untuk memengaruhi arah gerakan mahasiswa.

Baca Juga:

• Dilaporkan ke Polisi, Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Ini Momentum Mereka Mempersembahkan Loyalitas ke Prabowo

"Setelah saya merangkai berbagai informasi secara utuh, saya menyadari adanya dugaan bahwa oknum-oknum senior tersebut justru mengkapitalisasi aksi kami," ujar Abdi, Kamis, 25 Juni 2026.

Menurut Abdi, terdapat dugaan aliran dana yang lebih besar yang diterima oleh pihak-pihak tertentu sebelum sebagian dana tersebut diberikan kepadanya.

"Saya menduga terdapat aliran dana yang lebih besar dari pihak-pihak tertentu kepada mereka. Sementara sebagian dana yang kemudian diberikan kepada saya digunakan semata-mata untuk kebutuhan teknis aksi," jelasnya.

Abdi mengatakan dana yang diterimanya digunakan untuk kebutuhan teknis demonstrasi, seperti pembelian makanan, minuman, hingga bahan bakar kendaraan bagi mahasiswa yang terlibat dalam aksi.

Ia juga membantah anggapan bahwa dirinya menerima uang tersebut untuk menghentikan gerakan mahasiswa.

Menurutnya, sejak awal ia tetap berkomitmen melanjutkan aksi dan menyuarakan aspirasi mahasiswa.

Abdi menyebut sikapnya yang tetap ingin turun ke jalan membuat dirinya dianggap tidak bisa diarahkan oleh pihak tertentu.

"Berdasarkan informasi yang saya peroleh, setelah saya tidak dapat diarahkan untuk menghentikan aksi, dilakukan upaya pembusukkan terhadap nama baik saya," tutur Abdi.

Ia menilai berbagai informasi yang beredar setelah polemik tersebut mencuat tidak disampaikan secara utuh sehingga memicu kesalahpahaman di kalangan mahasiswa.

"Informasi-informasi yang tidak utuh, narasi yang dipelintir, dan tekanan terhadap lingkungan organisasi kemudian memicu kemarahan sejumlah kawan," lanjut dia.

Menurut Abdi, situasi tersebut kemudian berujung pada pencopotan dirinya dari jabatan Ketua BEM FH UBK.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penjelasan yang disampaikannya bukan untuk membela diri, melainkan agar masyarakat dapat melihat persoalan secara lebih menyeluruh.

"Melainkan agar publik dan kawan-kawan mahasiswa dapat melihat persoalan secara utuh: bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh dijadikan komoditas, alat tawar-menawar, atau ruang mencari keuntungan oleh pihak mana pun," jelasnya.

"Aksi mahasiswa harus tetap berdiri di atas kepentingan rakyat, independensi gerakan, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran," tegas dia.

Kasus ini bermula dari aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar pada 15 Juni 2026.

Universitas Bung Karno sebelumnya mengungkap adanya dugaan penerimaan uang sebesar Rp20 juta oleh Abdimaludin.

Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, menyatakan pihak kampus telah meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan terkait penerimaan dana tersebut.

"Kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum, saudara Abdi. Dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp 20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian," kata Daniel dalam konferensi pers di Kampus UBK, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.

Menurut Daniel, uang tersebut diberikan menjelang aksi mahasiswa dengan tujuan agar demonstrasi tidak dilakukan di kawasan Istana Negara.

"Dari pengakuan yang bersangkutan, uang tersebut diserahkan pada Senin dini hari menjelang aksi mahasiswa dari beberapa BEM di UBK dengan catatan agar mereka tidak melakukan demonstrasi ke Istana," ujar Daniel.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran kampus, mahasiswa tetap melaksanakan aksi sesuai rencana awal dan tidak mengikuti arahan untuk memindahkan lokasi demonstrasi ke Gedung DPR RI.

"Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demonstrasi di DPR RI. Namun, hal itu ditolak oleh yang bersangkutan. Jadi mahasiswa tetap pergi ke Istana, meskipun mereka menerima uang tersebut," kata Daniel.

Pihak kampus juga mengungkap bahwa dana Rp20 juta tersebut diduga tidak hanya diterima oleh Abdimaludin, tetapi sebagian dibagikan kepada sejumlah pengurus dan anggota BEM yang terlibat dalam persiapan aksi.

"Dari pengakuan beliau, uang tersebut diserahkan kepada beberapa mahasiswa atau pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, serta beberapa mahasiswa lainnya," ujarnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut independensi gerakan mahasiswa serta dugaan adanya upaya memengaruhi aksi demonstrasi melalui pemberian dana kepada aktivis kampus.* (km/ad)

MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis berbeda terhadap dua terdakwa kasus suap proyek pembangunan Jalur Kereta Api Medan-Binjai Paket 1 hingga 6 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Medan periode 2021-2024.

Kedua terdakwa yang menjalani persidangan adalah mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan, Muhlis Hanggani Capah, serta Komisaris PT Tri Tirta Permata, Eddy Kurniawan Winarto, yang disebut berperan sebagai broker proyek.

Baca Juga:

• Digitalisasi Pasar Dimulai, Rico Waas Luncurkan Sistem Pembayaran Nontunai di Pasar Petisah

"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhlis Hanggani Capah dengan pidana penjara selama lima tahun dan terdakwa II Eddy Kurniawan Winarto selama empat tahun penjara," ujar Khamozaro.

Selain pidana penjara, kedua terdakwa juga dijatuhi hukuman denda masing-masing sebesar Rp250 juta.

Majelis hakim menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan para terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban pembayaran.

"Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 70 hari," lanjutnya.

Dalam putusan tersebut, hakim juga membebankan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada para terdakwa.

Muhlis diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp4,4 miliar. Dari jumlah tersebut, baru Rp200 juta yang telah disetorkan.

Sementara itu, Eddy dibebankan uang pengganti sebesar Rp10,9 miliar dan seluruh kewajiban tersebut telah dibayarkan.

"Apabila paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, Muhlis tidak membayar sisa uang pengganti, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika tidak memiliki harta yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Khamozaro.

Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama yang diajukan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertimbangannya, hakim menilai tindakan para terdakwa bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi harapan masyarakat.

Selain itu, perbuatan tersebut dinilai menghambat percepatan pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.

"Terlebih Muhlis telah menikmati sebagian besar hasil kejahatan yang dilakukannya dan memberikan citra buruk bagi institusi DJKA," ujar Khamozaro.

Meski demikian, majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan.

Kedua terdakwa dinilai bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggungan keluarga.

Khusus untuk Eddy, hakim menilai pengembalian kerugian keuangan negara menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman.

Usai putusan dibacakan, baik jaksa penuntut umum maupun para terdakwa menyatakan masih pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Muhlis dan Eddy masing-masing dengan pidana enam tahun penjara.

Muhlis juga dituntut membayar denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan serta uang pengganti Rp4,4 miliar subsider dua tahun penjara.

Dari jumlah tersebut, Muhlis baru membayar Rp200 juta.

Sementara itu, Eddy dituntut membayar denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan serta uang pengganti Rp14,7 miliar subsider dua tahun penjara.

Hingga persidangan, Eddy telah menyetor uang pengganti sebesar Rp10,9 miliar.

Kasus ini merupakan bagian dari perkara dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sumatera Utara yang sebelumnya diungkap KPK dan menyeret sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.* (mi/ad)

CARACAS – Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) memperingatkan potensi dampak besar dari gempa kembar yang mengguncang Venezuela pada Rabu, 24 Juni 2026.

Berdasarkan analisis awal, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut diperkirakan dapat mencapai puluhan ribu hingga 100.000 orang.

Baca Juga:

• Gempa Dahsyat Venezuela Tewaskan 32 Orang dan Lukai 700 Warga, La Guaira Jadi Zona Bencana

Gempa pertama tercatat terjadi pada kedalaman 22 kilometer dengan pusat gempa berada sekitar 21 kilometer di sebelah barat Kota Moron, kawasan pesisir yang berjarak sekitar 160 kilometer dari ibu kota Caracas.

Sementara itu, gempa kedua terjadi pada kedalaman 10 kilometer dan berpusat sekitar 45 kilometer dari lokasi gempa pertama.

Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, dalam konferensi pers yang digelar Kamis dini hari waktu setempat menyampaikan bahwa hingga saat ini sedikitnya 32 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana tersebut.

Selain itu, sekitar 700 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih menjalani penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan.

Meski angka korban resmi masih terus diperbarui, USGS mengingatkan bahwa jumlah korban berpotensi meningkat secara signifikan mengingat karakteristik bangunan di wilayah terdampak yang dinilai sangat rentan terhadap guncangan gempa besar.

"Korban jiwa yang tinggi dan kerusakan yang luas kemungkinan besar terjadi, dan bencana ini mungkin meluas," kata USGS.

Lembaga tersebut menjelaskan bahwa banyak bangunan di kawasan terdampak dibangun menggunakan batu bata tanpa penguatan struktur maupun material adobe yang memiliki tingkat ketahanan rendah terhadap gempa bumi.

"Secara keseluruhan, penduduk di wilayah ini tinggal di bangunan yang rentan terhadap guncangan gempa bumi, meskipun ada bangunan yang tahan terhadap gempa. Jenis bangunan yang paling rentan adalah bangunan batu bata tanpa penguatan dan konstruksi blok adobe," demikian pernyataan penilaian USGS.

Berdasarkan model analisis bencana yang digunakan USGS, terdapat peluang sekitar 33 persen bahwa jumlah korban meninggal akan berada pada kisaran 1.000 hingga 10.000 orang.

Sementara itu, peluang korban jiwa mencapai antara 10.000 hingga 100.000 orang diperkirakan mencapai 42 persen.

USGS menegaskan bahwa angka tersebut bukan jumlah korban yang sudah terkonfirmasi, melainkan estimasi statistik yang digunakan untuk membantu perencanaan tanggap darurat dan mitigasi bencana.

Menurut lembaga itu, pusat gempa berada di Negara Bagian Yaracuy yang terletak di sebelah barat Caracas.

Sejumlah wilayah dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah, terutama kawasan Altamira dan El Paraiso di Caracas.

Kerusakan bangunan juga dilaporkan terjadi di La Guaira serta beberapa wilayah lain di Venezuela bagian tengah.

Sementara itu, insinyur struktur dari MHP Structural Engineers, Kenneth O'Dell, menilai tingginya potensi korban tidak terlepas dari kondisi bangunan yang banyak dibangun menggunakan standar konstruksi lama.

Menurut O'Dell, sebagian besar bangunan yang ada saat ini diperkirakan dibangun sebelum awal dekade 1970-an sehingga lebih rentan mengalami kerusakan serius ketika terjadi gempa berkekuatan besar.

Tim penyelamat dan petugas tanggap darurat hingga kini masih terus melakukan pencarian korban, evakuasi warga, serta pendataan kerusakan di berbagai wilayah terdampak.

Pemerintah Venezuela juga terus memantau perkembangan situasi sambil menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana tersebut.* (d/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meluncurkan Sistem Pembayaran Kontribusi dan Digitalisasi Pasar di Pasar Tradisional Petisah, Kamis, 25 Juni 2026.

Program tersebut menjadi langkah awal Pemerintah Kota Medan dalam mendorong modernisasi pasar tradisional agar lebih transparan, profesional, dan mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi digital.

Baca Juga:

• Bupati Baharuddin Apresiasi Kafilah Batu Bara, Raih Sederet Prestasi di MTQ ke-40 Sumut 2026

Pemerintah Kota Medan menilai pasar tradisional harus beradaptasi agar tetap menjadi pilihan masyarakat di tengah pesatnya pertumbuhan ritel modern dan perdagangan berbasis daring.

Dalam sambutannya, Rico Waas mengakui masih terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat terkait kondisi pasar tradisional yang dinilai kurang berkembang dibandingkan pusat perbelanjaan modern.

"Masyarakat bilang, 'Kami kurang nyaman.', bentuknya kurang ada perubahan. Apalagi zaman sekarang, semua dilihat lewat visual dan masyarakat punya banyak pilihan, bahkan bisa belanja sambil scrolling dari HP," kata Rico Waas.

Menurut Rico, perkembangan teknologi merupakan tantangan yang tidak bisa dihindari.

Karena itu, pengelola pasar harus mampu beradaptasi dan melakukan perubahan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

"kita harus beradaptasi untuk bisa masuk dalam dunia teknologi tersebut. Agar cara kerja kita semakin profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat juga bisa semakin nyaman," ujar Rico Waas.

Salah satu fokus utama dalam program digitalisasi tersebut adalah pembenahan sistem pembayaran kontribusi pedagang yang selama ini masih dilakukan secara konvensional.

Menurut Rico, sistem lama kerap menjadi perhatian karena dinilai rentan terhadap kebocoran dan kurang optimal dalam pengawasan.

Melalui kerja sama dengan Bank Mandiri, seluruh pembayaran kontribusi pedagang kini dilakukan secara digital dan langsung masuk ke rekening PUD Pasar Kota Medan tanpa perantara.

"Hari ini adalah langkah yang berani. Agar nantinya semua pembayaran kontribusi oleh pedagang itu clear, tidak ada yang aneh-aneh di tengah. Tidak ada lagi istilah 'potong tengah'. Semuanya direct dan bisa dikontrol secara real time setiap harinya," tegas Rico Waas.

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran PUD Pasar Kota Medan yang telah mendorong lahirnya inovasi tersebut.

Menurutnya, perubahan sistem yang dilakukan saat ini merupakan investasi penting bagi masa depan pasar tradisional di Kota Medan.

"Ini adalah sebuah langkah awal. Perubahan memang tidak mudah, tapi jangan takut dan jangan ragu untuk berubah karena ini untuk kebaikan kita semua. Pasar Petisah dan pasar-pasar lainnya adalah milik masyarakat Kota Medan yang harus kita perjuangkan," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, mengatakan digitalisasi yang diluncurkan bukan hanya perubahan metode pembayaran, tetapi juga bagian dari reformasi tata kelola pasar secara menyeluruh.

"Ini adalah langkah awal reformasi tata kelola pasar menuju sistem yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan profesional. Ini juga menjadi semangat Bapak Wali Kota Medan dalam mewujudkan pemerintahan serta BUMD yang bersih," ujarnya.

Menurut Anggia, transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi mengingat perubahan perilaku konsumen yang semakin cepat serta meningkatnya persaingan dengan pasar modern dan platform e-commerce.

"Jika para pedagang tidak mampu mengimbangi tuntutan pelayanan yang cepat dan berkualitas, dikhawatirkan pasar tradisional akan kehilangan daya saingnya. Oleh karena itu, PD Pasar menegaskan bahwa digitalisasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi membangun lingkungan pasar yang bersih, tertib, aman, dan nyaman," tambahnya.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Medan berharap pasar tradisional dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih modern tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai penggerak ekonomi masyarakat kecil dan menengah.* (ad)

MEDAN – Kafilah Kabupaten Batu Bara berhasil menorehkan sejumlah prestasi membanggakan pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Astaka Pancing, Jalan Willem Iskandar, Medan, Rabu (24/6/2026) malam.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi langsung kepada para kafilah asal Kabupaten Batu Bara, Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Penutupan MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Baca Juga:

• LKBH Binjai Desak Pemko Terbitkan Perda Earmarking Parkir Lapangan Merdeka, Dana Diminta Kembali untuk Fasilitas Publik

Penutupan MTQ ke-40 menjadi puncak rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak pertengahan Juni 2026 dan diikuti oleh kafilah dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Acara berlangsung meriah dan khidmat dengan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, para kepala daerah, tokoh agama, serta peserta MTQ dari berbagai daerah.

Bupati Batu Bara menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menampilkan kemampuan terbaik selama perlombaan.

Menurutnya, MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Qur'an, tetapi juga sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kami berharap prestasi yang diraih para peserta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan generasi Qurani di Kabupaten Batu Bara. Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan terus mendukung program-program keagamaan yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing," ujar Bupati.

Pada perhelatan MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, kafilah Kabupaten Batu Bara berhasil menorehkan sejumlah prestasi membanggakan, di antaranya Juara I Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an, Juara II Cabang Digital Kontemporer, Juara II Tilawah Tuna Netra Putra, Juara III Qariah Tuna Netra Putri, Juara III Qari Remaja Putra, Juara III Hifzhil Al-Qur'an, Juara III Tafsir Al-Qur'an Putri, Juara III Terjemahan Bahasa Inggris Putri, dan Juara III Khat Al-Qur'an Putri.

Selain itu, kafilah Batu Bara juga meraih sejumlah predikat harapan, yakni Harapan I Hifzhil Al-Qur'an 5 Juz, Harapan I Hifzhil Al-Qur'an 10 Juz, Harapan I Grup Syarhil Al-Qur'an Putri, Harapan III Tartil/Murattal Al-Qur'an, Harapan III Qariah Murattal Dewasa, Harapan III Tafsir Bahasa Arab, serta Harapan III Terjemahan Bahasa Inggris.

Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam melakukan pembinaan terhadap generasi muda Islam, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu kabupaten yang aktif dalam pengembangan syiar Al-Qur'an di Sumatera Utara.* (ad)

LANGKAT – Di tengah derasnya arus modernisasi yang terus berkembang, upaya pelestarian budaya daerah dinilai semakin penting untuk menjaga identitas dan warisan leluhur.

Semangat itu tercermin dalam Pagelaran Seni Silat Melayu Langkat yang digelar di Kabupaten Langkat, Kamis, 25 Juni 2026.

Baca Juga:

• Kunjungi Galeri Dekranasda Gunungsitoli, Kahiyang Ayu Dorong UMKM dan Kerajinan Lokal Naik Kelas

Pagelaran seni budaya itu tidak hanya menampilkan keindahan gerak silat Melayu sebagai warisan leluhur, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk lebih mengenal sejarah, adat istiadat, serta identitas budaya Melayu yang menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat Langkat.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Rasyidin Pane menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai memiliki nilai strategis dalam menjaga kelestarian budaya daerah.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya Melayu.

"Menurutnya, menjaga budaya merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, karena budaya adalah akar yang memperkuat eksistensi suatu bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi."

Abdul Rasyidin Pane juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pagelaran Seni Silat Melayu Langkat.

Menurutnya, keberadaan kegiatan budaya seperti ini sangat penting untuk memastikan nilai-nilai tradisi tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya di tengah perubahan zaman yang semakin cepat.

Selain menjadi bagian dari seni bela diri tradisional, silat Melayu juga mengandung nilai-nilai luhur seperti disiplin, penghormatan kepada sesama, keberanian, serta semangat menjaga kehormatan diri dan budaya.

Karena itu, pelestarian seni silat tidak hanya berkaitan dengan menjaga tradisi, tetapi juga membangun karakter generasi muda agar tetap memiliki jati diri yang kuat di tengah pengaruh budaya global.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia.

Pagelaran Seni Silat Melayu Langkat pun diharapkan menjadi agenda budaya yang terus berkembang dan mampu melahirkan generasi penerus yang bangga terhadap sejarah, adat istiadat, serta identitas Melayu yang telah diwariskan oleh para pendahulu.* (ad)

BINJAI – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Kota Binjai mendesak Pemerintah Kota Binjai untuk segera membenahi tata kelola retribusi parkir di kawasan Lapangan Merdeka dan Taman Kota Binjai.

LKBH menilai persoalan parkir yang selama ini menjadi sorotan masyarakat perlu diselesaikan secara menyeluruh melalui regulasi yang menjamin transparansi penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.

Baca Juga:

• Khawatir Kehilangan Mata Pencaharian, Ribuan Relawan SPPG Geruduk Kantor Bupati Bangkalan: Jangan Hentikan MBG

Menurutnya, dana parkir yang dikutip dari masyarakat seharusnya dikembalikan untuk meningkatkan kualitas fasilitas yang ada di Lapangan Merdeka dan Taman Kota Binjai.

"Pendapatan dari kutipan parkir di sekitar Lapangan Merdeka jangan dialihfungsikan atau dilempar ke pos anggaran lain. Uang itu harus dikunci lewat Perda untuk digunakan langsung membiayai pembangunan dan perawatan fasilitas taman itu sendiri. Biarkan masyarakat melihat langsung wujud nyata uang parkir yang mereka bayar," ujar Binka Simatupang kepada awak media, Rabu, 24 Juni 2026.

Binka menilai masih banyak fasilitas publik di kawasan Lapangan Merdeka yang membutuhkan perhatian serius.

Menurut dia, masyarakat yang rutin berolahraga di lokasi tersebut belum memperoleh fasilitas yang memadai meskipun pungutan parkir terus diberlakukan.

Ia menyebut kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa warga harus membayar untuk menggunakan ruang publik tanpa diimbangi peningkatan kualitas sarana yang tersedia.

"Banyak hal yang sangat mendesak untuk dibenahi di Lapangan Merdeka. Hingga saat ini, belum ada fasilitas kamar mandi layak dan ruang bilas yang cukup bagi warga setelah berolahraga. Kita juga butuh penyediaan loker penyimpanan barang yang aman bagi pengunjung taman guna meminimalisasi angka kriminalitas pencurian saat warga fokus beraktivitas fisik," tambahnya.

Selain fasilitas olahraga, LKBH Binjai juga menyoroti persoalan kebersihan lingkungan dan penataan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai masih belum tertata dengan baik.

Menurut Binka, apabila dana parkir dikelola secara transparan melalui Perda khusus, sebagian anggaran tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendukung bagi pedagang agar kawasan taman menjadi lebih tertib dan nyaman.

Meski demikian, ia mengingatkan agar upaya penataan UMKM tidak mengubah fungsi utama Lapangan Merdeka dan taman kota sebagai ruang terbuka hijau serta area olahraga masyarakat.

"Zonasi pedagang harus dibuat tanpa mengubah alih fungsi taman. Area hijau dan jalur olahraga wajib tetap murni. Jika Pemko berani transparan dan menunjukkan bahwa uang parkir dikembalikan dalam bentuk perawatan, pengadaan alat olahraga, toilet bersih, loker aman, gazebo, penghijauan berupa penanaman pohon teduh dan tanaman bunga, hingga pengelolaan sampah modern, masyarakat pasti akan dengan senang hati membayar parkir resmi sekaligus bersama-sama memberantas keberadaan juru parkir liar," pungkas Binka.

LKBH Binjai berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas ruang publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel.* (ad)

BANGKALAN – Ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendatangi Kantor Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Kamis, 25 Juni 2026.

Mereka menyuarakan aspirasi agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan meskipun saat ini memasuki masa libur sekolah.

Baca Juga:

• Dilaporkan ke Polisi, Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Ini Momentum Mereka Mempersembahkan Loyalitas ke Prabowo

Selain menyoroti pentingnya pemenuhan gizi masyarakat, mereka juga mengkhawatirkan dampak penghentian sementara program terhadap lapangan pekerjaan yang telah tercipta.

Koordinator aksi, Mahmudi Ibnu Khotib, mengatakan ribuan relawan turun langsung menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar program MBG tidak dihentikan selama masa libur sekolah.

Menurutnya, kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat di Bangkalan masih sangat tinggi.

Ia menyebut Kabupaten Bangkalan masih termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Timur sehingga program tersebut dinilai sangat dibutuhkan.

"Kalau memang betul-betul memperbaiki gizi, program harus tetap berjalan. Angka stunting masih tinggi, anak-anak masih butuh gizi," ujarnya.

Mahmudi menjelaskan bahwa manfaat program MBG tidak hanya dirasakan oleh siswa sekolah.

Program tersebut juga menyasar kelompok masyarakat lain yang membutuhkan perhatian khusus, seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Selain berdampak pada sektor kesehatan, ia menilai program MBG juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah.

"Para relawan di MBG ini rata-rata memang tidak memiliki pekerjaan. Dengan adanya MBG ini mereka bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.

Salah seorang relawan dapur MBG, Ummu Salamah, mengaku keberadaan program tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi dirinya.

Karena itu, penghentian operasional dapur selama masa libur sekolah menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

"Tentu kami khawatir karena ini satu-satunya pekerjaan kami. Kami berharap dapur segera beroperasi," ucapnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, mengatakan pihaknya telah menerima dan mendengarkan langsung tuntutan para relawan.

Bahkan, di hadapan massa aksi, Bambang mengaku telah menyampaikan seluruh aspirasi tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

"Mereka menuntut agar MBG tidak berhenti dan dilanjutkan. Beliau juga menerima ada evaluasi. Kami juga berkomitmen mendukung keberlanjutan program ini," pungkasnya.

Saat ini terdapat 128 dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Bangkalan.

Program tersebut disebut telah menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap.

Karena itu, keberlangsungan program MBG tidak hanya menjadi harapan bagi penerima manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga bagi ribuan relawan yang menggantungkan sumber penghasilan dari operasional dapur program tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memastikan salah satu kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS), Kapal Gamsunoro, berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman di tengah situasi keamanan kawasan yang sempat menjadi perhatian dunia.

Kapal tersebut dilaporkan berhasil melewati jalur pelayaran strategis itu pada Rabu, 24 Juni 2026, sekitar pukul 20.00 WIB.

Baca Juga:

• Bahlil: Saya Menteri yang Tidak Suka Impor, Banyak Celah Rente di Dalamnya

"Pemilihan waktu dan rute melintasi Selat Hormuz telah melalui pembahasan dan penilaian risiko yang sangat ketat," ujar Vega di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.

Menurut Vega, sebelum memutuskan melintasi Selat Hormuz, perusahaan telah melakukan pembahasan risk assessment selama satu bulan terakhir serta berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri.

Selain itu, berbagai persyaratan teknis dan operasional juga harus dipenuhi untuk memastikan keamanan pelayaran.

"Kami mencatat puluhan persyaratan yang harus dipenuhi kapal, mulai dari asuransi, aspek teknis dan operasional, keamanan, hingga kesiapan kru, sehingga diputuskan kapal dapat mulai bergerak dari Teluk Arab," katanya.

Kapal Gamsunoro memulai perjalanan dari kawasan Teluk Arab pada Rabu dini hari.

Kapal bergerak pada pukul 01.06 waktu Dubai atau sekitar pukul 04.06 WIB dengan kecepatan rata-rata 7,5 knot.

Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 16 jam, kapal tiba di mulut Selat Hormuz sekitar pukul 13.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB.

"Empat jam kemudian, kapal dinyatakan berhasil melintasi selat dan mencapai titik aman," kata Vega.

Selama proses pelayaran, kondisi kapal terus dipantau secara intensif.

Awak kapal di laut juga melakukan koordinasi berkelanjutan dengan tim yang berada di pusat krisis atau crisis center PIS guna memastikan seluruh perjalanan berlangsung aman.

Vega menjelaskan bahwa perusahaan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan otoritas terkait untuk memantau perkembangan situasi secara real time.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh keputusan operasional dapat diambil secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di kawasan.

Sementara itu, armada PIS lainnya yang berada di wilayah Teluk Arab, yakni VLCC Pertamina Pride, masih dalam tahap persiapan sebelum melakukan pelayaran melintasi Selat Hormuz.

Perusahaan saat ini masih mengevaluasi berbagai faktor, mulai dari perkembangan keamanan kawasan, kondisi lalu lintas pelayaran, tingkat kepadatan jalur, hingga berbagai risiko lainnya berdasarkan rekomendasi internasional.

"Terima kasih atas dukungan dan doa seluruh pihak serta masyarakat Indonesia untuk Kapal Gamsunoro. Kami juga memohon dukungan dan doa bagi kapal VLCC Pertamina Pride agar dapat segera melintasi Selat Hormuz dengan aman," tutup Vega.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia karena menjadi pintu keluar masuk distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk.

Karena itu, setiap perkembangan keamanan di wilayah tersebut selalu menjadi perhatian pelaku industri energi dan perdagangan global.* (km/ad)

YOGYAKARTA – Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, angkat bicara setelah dirinya dilaporkan ke kepolisian oleh sejumlah pihak terkait pernyataan yang dianggap kontroversial.

Sebelumnya, advokat Muhammad Firdaus Oiwobo melaporkan Tiyo ke Polres Tangerang Selatan atas dugaan penghasutan terkait penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Tahu Pihak Pendana Demo, PDIP: Justru Terkesan Mengancam Rakyatnya Sendiri

Menanggapi laporan tersebut, Tiyo mengaku memandang langkah yang dilakukan para pelapor sebagai bentuk loyalitas kepada Presiden Prabowo.

"Saya pribadi memandang bahwa momentum ini memang bagus sekali untuk mereka yang ingin mempersembahkan loyalitasnya kepada Pak Presiden Prabowo, dan ini saya kira dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang melaporkan saya," ujar Tiyo Ardianto saat ditemui di lingkungan UGM, Kamis, 25 Juni 2026.

"Jadi, saya harap Pak Presiden memberikan apresiasi terbaik bagi mereka yang sedang menunjukkan loyalitasnya," lanjutnya.

Meski telah dilaporkan ke polisi, Tiyo menegaskan dirinya akan bersikap kooperatif apabila diminta memberikan keterangan oleh aparat penegak hukum.

"Saya pribadi akan tetap fokus untuk melakukan hal-hal yang substantif dengan tetap tentu kooperatif, apabila kita dipanggil pihak kepolisian, ya kita akan datang. Apabila kita dimintai keterangan, ya kita akan berikan," ungkapnya.

Menurut Tiyo, perannya sebagai warga negara yang kritis tetap akan dijalankan.

Ia menilai kritik terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai kepentingan rakyat.

Ia mengibaratkan kondisi bangsa sebagai sebuah rumah yang membutuhkan perhatian seluruh anak bangsa agar tidak mengalami kerusakan yang lebih besar.

"Salah satu peran yang saya ambil adalah menjadi warga negara kritis yang tidak rela apabila penghancuran dilakukan oleh mereka yang harusnya melakukan perbaikan," tuturnya.

Tiyo juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima panggilan resmi dari pihak kepolisian terkait laporan yang diajukan terhadapnya.

"Belum ada. Belum ada. Belum ada (panggilan dari kepolisian)," ujar Tiyo Ardianto.

Pasca pelaporan tersebut, Tiyo mengaku banyak pihak yang menawarkan bantuan hukum.

Menurutnya, dukungan itu merupakan bentuk solidaritas masyarakat sipil dalam menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.

"Ya banyak pihak-pihak yang menawarkan bantuan hukum kepada saya dan tentu saya akan terima setiap bantuan hukum itu sebagai bagian dari wujud solidaritas masyarakat sipil di dalam membela hak-hak kaum tertindas dan membela demokrasi," ungkapnya.

Meski menghadapi proses hukum, Tiyo menegaskan aktivitasnya untuk berdiskusi dengan masyarakat dan anak muda di berbagai daerah akan tetap berjalan.

Ia mengatakan akan terus mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran politik dan mengawasi jalannya kekuasaan agar tetap berada di jalur yang benar.

"Meskipun ada pelaporan, kita masih terus keliling di daerah-daerah ketemu dengan anak-anak muda dan membangkitkan kesadaran politik, bahwa hari ini ada kekuasaan yang harus kita awasi supaya kekuasaan itu berjalan dengan benar dan berpihak pada rakyat," katanya.

Kasus pelaporan terhadap mantan Ketua BEM UGM tersebut kini menjadi perhatian publik dan menambah daftar perdebatan mengenai kebebasan berekspresi, kritik terhadap pemerintah, serta batasan hukum dalam ruang demokrasi di Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah nyata apabila benar mengetahui pihak yang mendanai aksi demonstrasi bayaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Andreas menanggapi pidato Prabowo yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai sejumlah demonstrasi di Indonesia.

Baca Juga:

• Usai Viral, Barak Narkoba di Labuhanbatu Dibakar Polisi: Ada yang Janggal, Tempat Musnah, Bandar ke Mana?

"Justru yang dibutuhkan dari presiden karena beliau mengetahui, langkah dan tindakan apa yang dilakukan terhadap demonstrasi yang substantif dan mana demonstrasi bayaran," kata Andreas, Kamis, 25 Juni 2026.

Ia menilai, dengan dukungan aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara, seharusnya tidak sulit bagi presiden untuk membedakan demonstrasi yang murni menyampaikan aspirasi masyarakat dengan aksi yang didorong kepentingan tertentu.

"Sebagai presiden dengan kelengkapan alat-alat negara, alat intelijen, alat penegak hukum dan perangkat negaranya, memang seharusnya tidak sulit bagi presiden untuk mengetahuinya," kata Andreas.

"Tanpa presiden menyampaikan di depan umum pun kita memahami bahwa presiden mengetahui itu," sambung dia.

Meski demikian, Andreas mengaku menangkap kesan berbeda dari pernyataan yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya.

"Kalau melihat ucapan presiden dalam pidatonya, justru terkesan nada ancaman terhadap rakyatnya sendiri," pungkas dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik pendanaan sejumlah aksi demonstrasi.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo memberikan peringatan kepada pihak yang disebutnya membiayai aksi demonstrasi tersebut.

"Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu," kata Prabowo.

Prabowo juga menyebut sebagian peserta demonstrasi yang dibayar tidak memahami tujuan aksi yang mereka ikuti.

"Ditanya anak-anak demo, (mereka yang berdemo tapi dibayar) enggak ngerti. Mau demo apa ya? 'Em... em... Kami dibayar Rp 200.000.' Gitu ya," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pembangunan nasional dan menjaga persatuan di tengah persaingan global yang semakin ketat.

"Kita ini kalau merasa, kalau dalam pertandingan kita jadi suporter, dukung satu tim, 'Ayo maju, maju, maju'. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak," ujar Prabowo.

Pernyataan Presiden mengenai demonstrasi bayaran tersebut kemudian memunculkan beragam respons dari sejumlah kalangan, termasuk partai politik.

Sejumlah pihak menilai jika memang terdapat bukti terkait pendanaan aksi demonstrasi, maka penegakan hukum dan pengungkapan kepada publik menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.* (km/ad)