Sultan mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat penanganan karhutla. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengerahkan sumber daya untuk memadamkan kebakaran di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Kemlu Akhirnya Buka Suara! Jawab Tawaran Bantuan Karhutla Malaysia usai Kena Sentil

Meski demikian, Sultan mengingatkan bahwa titik api masih ditemukan di sejumlah kawasan Sumatera dan Kalimantan. Karena itu, penanganan karhutla dinilai perlu terus dilakukan secara intensif agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.

"Bagi kami, Karhutla juga merupakan bencana iklim akibat peningkatan suhu bumi atau El Nino. Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," katanya.

Menurut Sultan, tawaran bantuan dari negara-negara sahabat dapat menjadi salah satu opsi untuk memperkuat upaya pemadaman, terutama jika penanganan di lapangan membutuhkan dukungan tambahan.

Ia menilai pemerintah Indonesia terbuka terhadap niat baik negara tetangga yang ingin membantu penanggulangan karhutla. Penerimaan bantuan tersebut, menurutnya, tidak harus menunggu penetapan status bencana nasional.

"Kita pernah menerima bantuan penanganan Karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini Pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan Nasional yang ada dengan skala penuh," ujarnya.

Bantuan Asing Dinilai Bisa Dipertimbangkan

Sultan menegaskan, pemerintah saat ini masih mengandalkan sumber daya nasional untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Namun, ia menilai dukungan dari negara sahabat, khususnya sesama anggota ASEAN, tetap dapat dipertimbangkan apabila diperlukan.

"Pemerintah, dengan sumber daya yang ada masih cukup mampu menangani peristiwa Karhutla. Namun jika dibutuhkan, bantuan dari negara-negara sahabat terutama ASEAN akan diterima oleh pemerintah," tuturnya.

Pernyataan Sultan muncul di tengah tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah Malaysia sebelumnya menyampaikan tawaran berupa satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta personel untuk mendukung operasi pemadaman.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan menghargai perhatian dan tawaran dukungan dari negara-negara sahabat. Tindak lanjut atas tawaran tersebut akan dilakukan melalui koordinasi antarpemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Penanganan karhutla masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kondisi cuaca dan jarak pandang yang dapat memengaruhi operasi pemadaman melalui udara.

Sultan berharap penanganan karhutla terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, koordinasi lintas sektor, serta kerja sama dengan negara sahabat apabila dibutuhkan. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan dampak kebakaran terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kawasan sekitar.* (bi/dh)

Dalam struktur kepengurusan yang dilantik, Ed Gurky Sembiring didampingi Dhani Lubis sebagai sekretaris dan Angga Tarigan sebagai bendahara. Sementara itu, Andi Putra Guru Singa dipercaya sebagai ketua panitia pelaksana.

Baca Juga:

• Binjai Diterjang Banjir, Wawalkot Turun Langsung Salurkan Bantuan Makanan ke Warga

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Binjai, perwakilan SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat, perwakilan IPK Binjai, serta sejumlah organisasi kemahasiswaan lainnya.

Kehadiran berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi, membangun persaudaraan, dan meningkatkan komunikasi antarlembaga.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, LMND Kota Binjai diharapkan dapat menjadi wadah perjuangan mahasiswa yang kritis dan progresif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

Organisasi tersebut juga diharapkan mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat, tanpa meninggalkan sikap kritis terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pelantikan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi awal bagi pengurus baru untuk menjalankan tanggung jawab organisasi, memperkuat gerakan mahasiswa, serta berkontribusi dalam mendorong perubahan sosial dan demokrasi di Kota Binjai.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama pengurus dan para tamu undangan.* (dh)

Perwakilan AKSI, Ray Rangkuti, mengatakan pihaknya menyerahkan surat resmi kepada Fraksi PKB agar mengambil inisiatif mengajukan hak angket di DPR. Menurutnya, hak angket diharapkan menjadi sarana bagi DPR untuk memfasilitasi penjelasan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang menjadi polemik.

Baca Juga:

• Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran Digoyang CELIOS, Gerindra Pasang Badan: Klaim 75% Warga Stres Sengaja Bikin Panik

Ray menilai, persoalan tersebut perlu dijelaskan melalui forum resmi karena menurutnya terdapat perbedaan antara pertimbangan dalam putusan MK dan pernyataan pihak Gibran mengenai keberadaan ijazah.

"Kan ini artinya kan menimbulkan persoalan baru. Di MK sudah diuji tidak ditemukan, di luar MK mereka gembar-gembor ada ijazahnya," kata Ray.

Ia berharap DPR dapat memfasilitasi pihak keluarga Gibran untuk memberikan penjelasan mengenai dokumen pendidikan yang dimaksud. Dengan begitu, polemik tersebut diharapkan tidak terus berlarut-larut di tengah masyarakat.

" Nah, terakhir tentu saja kalau betul saudara Gibran itu memiliki ijazah, diperlihatkan nanti di angket, nah, itu artinya kita menyelesaikan bangsa sudah 3 tahun kita kesedot hanya untuk persoalan keluarga ini. Untuk mengetahui keabsahan mereka," ujar Ray.

PKB Terima Surat dan Akan Mengkaji

Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, membenarkan pihaknya telah menerima aspirasi tertulis dari perwakilan AKSI yang terdiri atas sejumlah tokoh, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Khozin mengatakan surat tersebut akan dipelajari dan dikaji terlebih dahulu sebelum fraksi menentukan langkah selanjutnya.

"Jadi, setelah pertemuan ini, kami menerima suratnya secara resmi, nantinya akan kita tindak lanjuti, akan kita bahas, lakukan pendalaman, kajian, kalkulasi, dan seterusnya," kata Khozin.

Ia menegaskan, PKB akan membaca dan mendalami isi surat tersebut sebelum memutuskan tindak lanjut.

Khozin juga menyebut pembahasan lanjutan perlu menyesuaikan prosedur kelembagaan DPR. Sebab, saat ini parlemen memasuki masa reses sehingga kegiatan anggota DPR difokuskan di daerah pemilihan masing-masing.

"Ya, karena memang kalau prosedur kelembagaan ketika reses itu kegiatan semua difokuskan di dapil masing-masing anggota untuk menyerap aspirasi, sosialisasi program, pendampingan, dan lain sebagainya. Jadi masalah prosedural kelembagaan," ujarnya.

Ray menyambut baik kesediaan Fraksi PKB menerima aspirasi tersebut. AKSI menyatakan akan menunggu jadwal pertemuan lanjutan untuk membahas permintaan pengajuan hak angket.

AKSI Juga Soroti Aturan KPU

Selain meminta hak angket, AKSI turut menyoroti ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang sebelumnya menjadi pembahasan dalam persidangan MK terkait syarat pendidikan Gibran.

Ray meminta PKB ikut memperhatikan integritas, kemandirian, dan kejujuran dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Menurutnya, persoalan yang muncul dalam Pemilu dan Pilpres 2024 perlu menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pemilu berikutnya.

"Pengalaman pemilu dan pilpres 2024 ini cukuplah bagi kita ya. Karena berefek bukan hanya kepada KPU-nya, tapi juga kepada pemerintah yang terpilih dan sekaligus kepada bangsa dan negara ini," pungkas Ray.

Putusan MK soal Pendidikan Gibran

Polemik dokumen pendidikan Gibran sebelumnya menjadi bagian dari perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan bukti penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Dokumen yang dibahas dalam persidangan antara lain certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan nilai.

Namun, MK menegaskan penilaian mengenai keabsahan dan pemenuhan syarat calon presiden maupun wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.

Sementara itu, Gibran sebelumnya menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum yang berlangsung di MK.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," kata Gibran saat meninjau pameran Inacraft di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Hingga kini, AKSI mendorong agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme hak angket DPR. Adapun Fraksi PKB baru menerima surat permohonan dan menyatakan akan mengkajinya sebelum menentukan langkah lebih lanjut.* (k/dh)

Julukan tersebut bukan sekadar menggambarkan luasnya kawasan hijau di Kalimantan. Keberadaan hutan tropis dan lahan gambut di pulau ini turut berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan membantu mengendalikan dampak perubahan iklim.

Lantas, apa saja alasan Kalimantan disebut sebagai paru-paru dunia? Berikut penjelasannya.

1. Memiliki Hutan Hujan Tropis yang Luas

Salah satu alasan utama Kalimantan mendapat julukan paru-paru dunia adalah keberadaan hutan hujan tropis yang menjadi bagian penting dari ekosistem Pulau Borneo.

Pulau Borneo terbagi menjadi wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Wilayah yang masuk Indonesia dikenal sebagai Kalimantan.

Hutan di kawasan ini memiliki beragam ekosistem, mulai dari hutan dataran rendah, hutan pegunungan, hingga hutan rawa gambut. Berbagai jenis tumbuhan tumbuh membentuk vegetasi yang lebat, mulai dari tumbuhan bawah hingga pepohonan besar yang membentuk kanopi hutan.

Keberadaan hutan tersebut tidak hanya menyediakan tempat hidup bagi satwa liar, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Menurut World Wide Fund for Nature (WWF), Borneo merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, termasuk menjadi habitat orangutan dan ribuan spesies tumbuhan.

2. Menyerap Karbon Dioksida dan Menyimpan Karbon

Hutan Kalimantan berperan dalam menyerap karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Gas tersebut merupakan salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memanfaatkan energi matahari untuk mengolah karbon dioksida dan air menjadi gula sebagai sumber energi. Proses ini juga menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke udara.

Sebagian karbon yang diserap kemudian tersimpan dalam batang, cabang, daun, akar, serta tanah. Karena itu, hutan yang terjaga dapat menjadi tempat penyimpanan karbon dalam jangka panjang.

Sebaliknya, penebangan dan kebakaran hutan dapat melepaskan karbon yang tersimpan ke atmosfer sekaligus mengurangi kemampuan ekosistem menyerap karbon pada masa mendatang.

Oleh karena itu, menjaga tutupan hutan Kalimantan menjadi salah satu langkah penting dalam melindungi keseimbangan iklim.

3. Memiliki Lahan Gambut yang Kaya Karbon

Selain hutan hujan tropis, Kalimantan memiliki ekosistem lahan gambut yang menyimpan karbon dalam jumlah besar.

Lahan gambut terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang mengalami penguraian secara lambat dalam kondisi basah dan minim oksigen. Proses yang berlangsung dalam waktu panjang tersebut membentuk lapisan bahan organik yang dapat menyimpan karbon selama ratusan hingga ribuan tahun.

Namun, ekosistem gambut rentan mengalami kerusakan ketika dikeringkan atau dialihfungsikan untuk berbagai kegiatan manusia.

Lahan gambut yang mengering lebih mudah terbakar. Kebakaran di kawasan ini juga dapat menjalar di bawah permukaan tanah sehingga sulit dipadamkan dan menghasilkan asap dalam jumlah besar.

Kerusakan gambut tidak hanya mengancam penyimpanan karbon, tetapi juga dapat memperburuk kualitas udara dan merusak habitat satwa. Karena itu, pengelolaan air serta pencegahan kebakaran menjadi bagian penting dari upaya menjaga kelestarian gambut di Kalimantan.

4. Menjadi Habitat Berbagai Satwa Langka

Kalimantan juga dikenal sebagai habitat beragam flora dan fauna, termasuk satwa yang menghadapi ancaman akibat kehilangan tempat hidup.

Salah satu satwa ikonik di pulau ini adalah orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus). Primata tersebut hidup di hutan tropis dan membantu penyebaran biji melalui aktivitas makannya. Peran ini mendukung regenerasi tumbuhan dan keberlangsungan ekosistem hutan.

Selain orangutan, Kalimantan menjadi habitat bekantan, beruang madu, burung enggang, serta berbagai jenis tumbuhan endemik.

Keberadaan satwa tersebut sangat bergantung pada kelestarian hutan. Penebangan, pertambangan, kebakaran, dan perluasan perkebunan dapat memecah habitat sehingga satwa kehilangan tempat mencari makan dan berkembang biak.

Dengan demikian, menjaga hutan Kalimantan tidak hanya berarti mempertahankan tutupan pepohonan, tetapi juga melindungi keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya.

5. Membantu Menjaga Siklus Air dan Iklim

Fungsi hutan Kalimantan juga berkaitan dengan siklus air dan kondisi iklim. Pepohonan melepaskan uap air melalui proses evapotranspirasi, yaitu gabungan penguapan air dari permukaan tanah dan pelepasan uap air dari tumbuhan.

Uap air tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan awan dan hujan. Selain itu, akar tumbuhan membantu air meresap ke dalam tanah, sementara tutupan vegetasi dapat mengurangi limpasan air di permukaan dan risiko erosi.

Hutan yang terjaga membantu mempertahankan keseimbangan lingkungan dan mendukung ketersediaan air bagi ekosistem serta masyarakat sekitar.

Sebaliknya, hilangnya tutupan hutan dapat mengubah aliran air, meningkatkan risiko erosi, dan memperbesar kemungkinan banjir maupun kekeringan di wilayah tertentu.

Menjaga Kalimantan Berarti Melindungi Lingkungan

Luasnya hutan hujan tropis, kemampuan menyimpan karbon, keberadaan lahan gambut, keanekaragaman hayati, serta perannya dalam siklus air menjadikan Kalimantan kawasan yang penting bagi keseimbangan lingkungan.

Namun, fungsi tersebut bergantung pada kondisi ekosistem yang tetap terjaga. Kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, serta kerusakan habitat dapat mengurangi manfaat ekologis yang selama ini diberikan kawasan tersebut.

Karena itu, pelestarian hutan dan lahan gambut, pencegahan kebakaran, serta perlindungan habitat satwa menjadi langkah penting agar fungsi ekologis Kalimantan tetap terpelihara untuk generasi mendatang.* (oz/dh)

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, laporan yang disusun CELIOS bersama Kabinet Bayangan memuat sejumlah tuduhan yang menurutnya tidak disertai bukti memadai.

Baca Juga:

• Pendukung Kapok! Survei CELIOS Sebut 55% Pemilih Ogah Coblos Prabowo Lagi di 2029

"Menyebut 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara," kata Sugiat dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

Ia menegaskan, pemerintah tetap menjalankan berbagai program pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sugiat, Presiden Prabowo tidak dipilih untuk memenuhi ekspektasi pengamat, melainkan menjalankan perubahan yang berdampak langsung bagi rakyat.

"Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Gerindra Tanggapi Kritik soal Demokrasi dan Kepemimpinan

Sugiat turut membantah kritik mengenai pembatasan kebebasan sipil pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai ruang demokrasi tetap terbuka dan kritik terhadap pemerintah masih dapat disampaikan di ruang publik.

Menurut dia, penegakan hukum harus berjalan secara adil tanpa pandang bulu. Sugiat juga berpendapat bahwa peredaran laporan CELIOS di ruang publik menjadi salah satu hal yang menunjukkan kritik terhadap pemerintah tetap berlangsung.

Ia kemudian menanggapi kritik mengenai gaya komunikasi dan ketegasan Prabowo. Menurut Sugiat, sikap Presiden yang dinilai tegas tidak seharusnya langsung dianggap sebagai bentuk kepemimpinan yang militeristik.

Sugiat menyebut ketegasan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah, terutama ketika negara menghadapi tantangan ekonomi, persoalan pangan, dan bencana.

Gerindra juga menilai perubahan atau pergeseran posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Sugiat mengatakan evaluasi pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan pemerintahan dan target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar.

Gerindra Bela Kebijakan Pertahanan dan Ekonomi

Dalam tanggapannya, Sugiat turut membela kebijakan pertahanan yang dijalankan Prabowo. Ia menilai penguatan pertahanan dan kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan Indonesia.

Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pertahanan pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan membangun kekuatan yang mampu melindungi kepentingan nasional.

Sugiat juga menanggapi rekomendasi CELIOS mengenai penggunaan indikator kesejahteraan seperti happiness index dan planetary boundary sebagai pertimbangan dalam mengevaluasi pembangunan.

Ia menilai pemerintah tetap perlu menggunakan indikator pembangunan yang terukur, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.

Terkait usulan penerapan pajak kekayaan sebesar 1-2 persen terhadap kelompok masyarakat superkaya yang disebut berpotensi menambah penerimaan hingga Rp142,2 triliun, Sugiat mengingatkan risiko pelarian modal dan penurunan minat investasi apabila kebijakan diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi.

Menurut dia, pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak secara proporsional dan mendorong hilirisasi industri untuk memperluas basis penerimaan negara.

"Pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak secara proporsional dan mendorong hilirisasi industri untuk memperluas basis penerimaan negara secara sehat, bukan dengan kebijakan gegabah yang menakutkan para investor," katanya.

Gerindra Pertahankan Program Koperasi Desa dan MBG

Sugiat turut menanggapi kritik CELIOS terhadap pemotongan Dana Desa untuk membiayai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, koperasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat desa.

Ia menilai penguatan ekonomi lokal diperlukan untuk mendorong kemandirian finansial masyarakat. Karena itu, Sugiat tidak sependapat apabila program KDMP dinilai sebagai beban bagi desa.

Gerindra juga membela program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sugiat menilai pemenuhan gizi anak sekolah penting untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia. Ia menolak kritik yang menurutnya mengabaikan manfaat program tersebut bagi anak-anak.

"Pemenuhan gizi anak sekolah adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tidak mungkin kita mencetak generasi cerdas dan berdaya saing global jika anak-anak bangsa masih mengalami masalah gizi dan kesehatan di usia pertumbuhan," ungkapnya.

Ia juga menyoroti kritik CELIOS terhadap penempatan figur militer di lingkungan istana. Menurut Sugiat, penempatan pejabat merupakan kewenangan Presiden untuk membangun tata kelola pemerintahan yang dinilai cepat, disiplin, dan responsif.

Gerindra Soroti Penanganan Karhutla dan Beban Utang

Dalam laporan evaluasinya, CELIOS turut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Laporan tersebut menyebut 96 persen responden menilai penanganan karhutla tidak efektif dan mengklaim kerugian mencapai Rp123,1 triliun.

Sugiat membantah anggapan bahwa pemerintah gagal menangani karhutla. Ia menyebut pemerintah telah mengerahkan ribuan personel, menggunakan teknologi modifikasi cuaca, dan melakukan penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga merusak lingkungan.

Meski demikian, angka dan penilaian tersebut merupakan temuan dalam laporan CELIOS, sedangkan tanggapan Sugiat merupakan pandangan Gerindra terhadap hasil evaluasi tersebut.

Laporan CELIOS juga menyoroti beban bunga utang sebesar Rp599,4 triliun yang disebut melampaui belanja kesehatan sebesar Rp247,3 triliun.

Sugiat menilai perbandingan tersebut perlu mempertimbangkan struktur pembiayaan makroekonomi dan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Ia berpandangan bahwa pembiayaan infrastruktur strategis perlu dilihat dalam konteks kebijakan fiskal secara menyeluruh.

Selain itu, Sugiat mengkritik penilaian CELIOS terhadap kunjungan luar negeri Presiden. Menurutnya, diplomasi tingkat tinggi diperlukan untuk membuka peluang investasi dan mengamankan pasokan strategis bagi Indonesia.

Ia menegaskan pemerintah tetap menjalankan program perlindungan sosial, subsidi yang tepat sasaran, serta penciptaan lapangan kerja untuk membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi.

Gerindra Nilai Rapor CELIOS Tidak Menghapus Kerja Pemerintah

Sugiat menyebut laporan CELIOS tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai evaluasi pemerintah perlu melihat pelaksanaan program, kondisi riil masyarakat, serta hasil pembangunan yang dicapai.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah seharusnya juga memperhitungkan berbagai upaya yang sedang dijalankan, termasuk program pemenuhan gizi, penguatan ekonomi desa, hilirisasi industri, dan penanganan bencana.

Meski demikian, laporan CELIOS dan tanggapan Gerindra memperlihatkan perbedaan penilaian terhadap arah kebijakan serta kinerja pemerintahan menjelang dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.

CELIOS menyampaikan evaluasi dan rekomendasi berdasarkan riset yang mereka lakukan, sedangkan Gerindra menyanggah sejumlah kesimpulan laporan tersebut dan menekankan program kerja pemerintah.

Dengan demikian, perdebatan mengenai rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran masih berpusat pada perbedaan ukuran keberhasilan, dampak kebijakan terhadap masyarakat, serta prioritas pembangunan nasional.* (d/dh)

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Melalui pertemuan ini, pihak sekolah berupaya membangun komunikasi yang lebih baik antara guru dan tenaga kependidikan di luar rutinitas pekerjaan sehari-hari.

Baca Juga:

• Generasi Cerdas Berawal dari Buku: Pesan Sekda Binjai pada Pelajar dan Masyarakat

Dengan suasana yang lebih santai, komunikasi di lingkungan sekolah diharapkan semakin terbuka sehingga koordinasi dan sinergi antara guru serta tenaga kependidikan dapat berjalan lebih baik.

Kepala SMPN 3 Binjai, Azizah Amini, berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin. Menurutnya, kebersamaan dan hubungan kerja yang harmonis menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang solid dan produktif.

Melalui kegiatan tersebut, SMPN 3 Binjai berharap semangat kekeluargaan dapat terus terjaga dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan.* (dh)

Bukan sekadar mengejar nilai akademik, yayasan Islam terpadu ini fokus membentuk generasi berilmu, berakhlak mulia, disiplin, dan berprestasi.

Visi besarnya jelas: menjadi sekolah Islam terpadu yang mewujudkan generasi berkarakter Al-Qur'ani, tangguh, dan berprestasi.

Baca Juga:

• Ingin Jadi Jurnalis Muda, 62 Siswa Al Farabi Ikuti Pelatihan Jurnalistik

Seiring tingginya animo masyarakat, kata Ketua Yayasan Pendidikan Maulana Al Farabi didampingi Kepala Sekolah (Kasek) SMK Al Farabi Muhammad Arroji Lubis, pada 15 Desember 2020, Yayasan Muttaqin Al-Farabi resmi melebarkan sayap dengan membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan tiga program keahlian unggulan: Otomotif, Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), serta Multimedia.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Pihak yayasan ingin mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara agama, tapi juga siap bersaing di dunia industri.

"Kami didirikan untuk mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan menjadi penghafal Al-Quran terbaik," ujar Maulana Malik Muttaqin.

Untuk mewujudkan itu, Muttaqin Al-Farabi menjalankan misi terstruktur. Mulai dari peningkatan kualitas ibadah, penerapan nilai karakter, program tahfidz Al-Quran, hingga pembelajaran aktif berbasis teknologi.

Tak hanya itu, sekolah ini juga menanamkan Profil Pelajar Pancasila dan melaksanakan proses pembelajaran Qur'an dengan metode khas Ilman Wa Ruuhan, metode yang menyeimbangkan ilmu dan spiritual.

Dengan perjalanan 13 tahun sejak 2012, Yayasan Muttaqin Al-Farabi kini telah menjadi salah satu pilihan utama pendidikan Islam terpadu di kawasan Sunggal dan Deliserdang.

Diharapkan, sekolah ini terus maju dan menjadi kawah candradimuka bagi siswa untuk meraih cita-cita dan mengukir prestasi.* kiriman: adzkia, syakila, salsa, faqih, levin, sakina, arika, salsabila, Cici

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memaparkan hasil riset bertajuk Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran dalam acara peluncuran virtual pada Minggu (11/10/2026).

Baca Juga:

• Kebijakan Bikin Kena Mental! Survei CELIOS Sebut 75% Responden Stres di Era Prabowo

"Jadi jika ada pilpres mendatang, 55 persen itu bilang bahwa tidak akan memilih kembali Prabowo, dan 27 persen yang menjawab akan memilih kembali. Sisanya 19 persen tidak tahu," ujar Bhima, dikutip Selasa (13/10/2026).

Skor Kinerja Pemerintah Masih Rendah

Survei CELIOS juga mengukur penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Berdasarkan penilaian kelompok ahli, kinerja Presiden Prabowo mendapatkan skor 2,8 dari skala 10.

Sementara itu, penilaian dari kelompok masyarakat umum terhadap kinerja Presiden berada pada angka 4,6 dari skala 10.

Riset tersebut melibatkan 1.122 responden dan turut mengukur persepsi responden terhadap kebijakan pemerintah serta gaya kepemimpinan Presiden.

Hasilnya, sebanyak 75 persen responden menyatakan merasa stres akibat kebijakan pemerintah. Selain itu, 67 persen responden mengaku mengalami stres akibat perilaku dan gaya kepemimpinan Prabowo.

Angka-angka tersebut merupakan hasil survei sebagaimana dipaparkan CELIOS. Temuan itu menggambarkan persepsi responden yang diteliti dan tidak otomatis mewakili seluruh penduduk Indonesia.

Publik Inginkan Pemimpin Berintegritas

Selain mengevaluasi pemerintahan, CELIOS turut mengidentifikasi kriteria pemimpin nasional yang diharapkan untuk Pilpres 2029.

Kalangan ahli menekankan tiga kualifikasi utama, yakni komitmen terhadap demokrasi, kebebasan sipil dan hak asasi manusia; integritas dalam pemberdayaan masyarakat serta pemberantasan korupsi; dan kompetensi teknokratik dalam memahami kebijakan publik.

Sementara itu, masyarakat umum lebih menekankan pentingnya sosok pemimpin yang bersedia mendengarkan aspirasi rakyat. Komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi juga menjadi pertimbangan yang diperhatikan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap kualitas kepemimpinan, integritas, dan kemampuan calon pemimpin dalam merespons kebutuhan masyarakat.

38 Persen Responden Ingin Capres di Luar Kader Partai

Survei CELIOS juga mencatat preferensi responden terhadap latar belakang calon presiden pada Pilpres 2029.

Sebanyak 38 persen responden menginginkan calon presiden yang bukan berasal dari kader partai politik.

Selain itu, karakteristik religius dan berusia muda juga termasuk kriteria yang banyak diusulkan responden. Sebaliknya, latar belakang pengusaha dan penampilan fisik yang menarik menjadi indikator yang paling sedikit dipilih.

Hasil survei ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang dua tahun masa pemerintahan pada 20 Oktober 2026.

Meski demikian, preferensi responden dalam survei belum dapat diartikan sebagai hasil Pilpres 2029. Pilihan pemilih masih dapat berubah mengikuti perkembangan politik, kinerja pemerintahan, serta kemunculan kandidat dan program yang ditawarkan menjelang pemilihan.* (sc/dh)

Bantuan tersebut disalurkan sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir.

Baca Juga:

• Kemlu Akhirnya Buka Suara! Jawab Tawaran Bantuan Karhutla Malaysia usai Kena Sentil

Pemerintah Kota Binjai melalui BPBD juga terus melakukan pemantauan debit air serta asesmen di sejumlah wilayah yang rawan banjir. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan dan mendukung penanganan terhadap warga yang terdampak.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir dan mengutamakan keselamatan. Warga yang membutuhkan bantuan atau evakuasi diminta segera melapor kepada petugas terkait.

BPBD Kota Binjai memastikan kesiapsiagaan akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai unsur terkait dalam penanganan banjir.

Penyaluran bantuan nasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membantu warga memenuhi kebutuhan pangan selama menghadapi kondisi banjir. Pemantauan wilayah terdampak dan koordinasi penanganan juga terus dilakukan sesuai perkembangan situasi di lapangan.* (dh)

SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Sumatera Utara, memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan kasus Influenza A Subklade H3N2 di kawasan Asia Tenggara. Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di Kabupaten Simalungun, pemerintah daerah meminta masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pencegahan dan promosi kesehatan yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• Jalan Mulus Dilarang Asal Lapak, Wali Kota Tanjungbalai Wanti-wanti Pedagang Tak Serobot Bahu Jalan

Mixnon mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut informasi dari Kementerian Kesehatan RI mengenai peningkatan tren kasus Influenza A Subklade H3N2 di Asia Tenggara. Penyakit tersebut dilaporkan dapat menimbulkan gejala, antara lain demam tinggi dan nyeri otot.

"Meskipun saat ini belum ada kasus di Kabupaten Simalungun, kesiapsiagaan harus tetap dioptimalkan. Penyakit ini dapat dicegah melalui upaya kolektif dan edukasi kesehatan kepada masyarakat," ujar Mixnon saat membuka kegiatan.

Menurut dia, koordinasi lintas sektor diperlukan agar upaya pencegahan, promosi kesehatan, dan pemantauan kondisi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Dokter Ingatkan Pentingnya Pemeriksaan Kesehatan

Dalam rapat tersebut, dokter spesialis dari RS Efarina, Ade Baswin dan Meviliani Sinaga, menyampaikan materi mengenai pemeriksaan kesehatan serta pencegahan Influenza A Subklade H3N2.

Ade Baswin menjelaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mengetahui kondisi tubuh dan mendeteksi potensi gangguan kesehatan lebih awal.

Ia menyarankan masyarakat menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU) setidaknya satu kali dalam setahun. Pemeriksaan yang dapat dilakukan meliputi tekanan darah, gula darah, profil lemak, pemeriksaan darah, dan urine.

"Sehat itu adalah investasi, bukan sekadar harapan. Hasil pemeriksaan juga perlu ditindaklanjuti untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima," kata Ade.

Sementara itu, Meviliani Sinaga memaparkan gejala, penyebab, serta langkah-langkah pencegahan Influenza A Subklade H3N2 agar penularannya dapat diantisipasi dan tidak menimbulkan dampak lebih luas.

Dinkes Simalungun Pantau Kondisi Masyarakat

Mixnon juga mengajak masyarakat agar tidak ragu memeriksakan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ia meminta instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan Posyandu.

"Jangan takut melakukan MCU. Sakit itu adalah alarm yang memberi tahu ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam tubuh kita. Jika menyayangi keluarga, rutinlah mengecek kesehatan. Karena dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat," tuturnya.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Debora Haloho menegaskan, hingga saat ini belum ditemukan kasus Influenza A Subklade H3N2 di wilayahnya.

Meski demikian, Dinas Kesehatan terus melakukan pemantauan dan memperkuat deteksi dini di seluruh kecamatan, terutama terhadap kondisi kesehatan anak-anak.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri staf ahli bupati, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta tenaga medis dari sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Simalungun.

Pemkab Simalungun berharap koordinasi lintas sektor dan peningkatan edukasi kesehatan dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam mengantisipasi potensi penyebaran penyakit tersebut.* (dh)

Refleksi itu disampaikan oleh pemilik akun media sosial Guswedha_ melalui tulisan yang membahas hubungan antara religiusitas, spiritualitas, dan sikap terhadap perbedaan. Ia menyoroti bahwa menjalankan agama tidak semestinya menjadi alasan untuk membenci orang lain atau merasa paling suci.

Baca Juga:

• Gong Xi Fa Cai! Presiden Prabowo Sampaikan Pesan Persaudaraan di Imlek 2026

Menurut pandangan tersebut, kehidupan beragama tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya ritual yang dilakukan. Kesadaran dalam bersikap, memperlakukan sesama, dan menjaga lingkungan juga menjadi bagian penting dari penghayatan spiritual.

Tri Hita Karana, Filosofi Keseimbangan Hidup

Salah satu filosofi Bali yang diangkat dalam refleksi tersebut adalah Tri Hita Karana, yakni konsep keseimbangan yang mencakup tiga hubungan utama dalam kehidupan.

Pertama, Parahyangan, yaitu menjaga hubungan dengan Tuhan. Kedua, Pawongan, yang menekankan hubungan harmonis antarmanusia. Ketiga, Palemahan, yakni menjaga hubungan dengan alam dan lingkungan.

Ketiga unsur tersebut menggambarkan pentingnya keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Hubungan dengan Tuhan tidak dipisahkan dari cara seseorang memperlakukan sesama maupun menjaga lingkungan sekitarnya.

Dalam refleksi Guswedha_, nilai tersebut juga menjadi pengingat bahwa kehidupan spiritual tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas di tempat ibadah.

"TIDAK ADA PAKSAAN untuk membenci yang berbeda. TIDAK ADA OBSESI merasa paling suci. Karena Tuhan tidak hanya ada di pura, Ia ada di alam, di sesama manusia, bahkan di dalam diri," tulisnya.

Pesan itu mengajak pembaca melihat bahwa keyakinan pribadi seharusnya tidak menjadi pembenaran untuk merendahkan atau memaksakan pandangan kepada orang lain.

Spiritualitas dalam Aktivitas Sehari-hari

Refleksi tersebut juga menyoroti bagaimana nilai spiritual dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Seorang petani yang menjaga sistem irigasi subak agar air dapat dibagikan secara adil kepada petani lain, misalnya, menjalankan nilai kepedulian terhadap sesama.

Pedagang yang tidak berbuat curang dalam menimbang barang menunjukkan kejujuran, sedangkan warga yang membantu membersihkan sampah setelah upacara memperlihatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam pandangan yang disampaikan Guswedha_, kesadaran terhadap konsekuensi dari setiap tindakan menjadi bagian penting dalam menjalani kehidupan spiritual.

"Orang tidak takut pada Tuhan, mereka sadar setiap tindakan punya konsekuensi. Dan mungkin itulah spiritualitas yang sesungguhnya dalam beragama," tulisnya.

Baca Juga:

• 717 Posbankum di Bali Resmi Beroperasi, Akses Bantuan Hukum Kini Lengkap di Desa & Kelurahan

Pesan tersebut mengajak masyarakat untuk tidak berhenti pada penampilan religius, melainkan juga memperhatikan dampak perilaku terhadap orang lain dan lingkungan.

Religiusitas dan Sikap terhadap Perbedaan

Di tengah perdebatan mengenai keyakinan dan kebenaran, refleksi itu menawarkan sudut pandang bahwa agama tidak seharusnya menjadi sumber kebencian. Keyakinan dapat dijalani secara mendalam tanpa harus disertai sikap fanatik yang menutup ruang bagi perbedaan.

Meski demikian, pandangan tersebut merupakan refleksi pribadi yang disampaikan Guswedha_, bukan gambaran tunggal mengenai seluruh masyarakat Bali atau seluruh tradisi keagamaan.

Nilai toleransi, kejujuran, kepedulian, dan penghormatan terhadap alam menjadi pokok pesan yang ingin disampaikan melalui tulisan tersebut.

Pada akhirnya, refleksi itu menempatkan spiritualitas bukan sebagai perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling benar, melainkan sebagai upaya untuk terus memperbaiki kesadaran dan perilaku.

Religius tidak harus berarti fanatik. Melalui filosofi keseimbangan dan tindakan sehari-hari, tulisan tersebut mengajak pembaca merenungkan kembali makna beragama: bukan hanya tentang apa yang diyakini, tetapi juga bagaimana keyakinan itu tercermin dalam cara memperlakukan sesama dan menjaga kehidupan.* (dh)

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan Indonesia menghargai perhatian dan dukungan yang ditawarkan negara-negara sahabat untuk membantu penanggulangan karhutla.

Baca Juga:

• Disindir Malaysia Soal Bantuan Karhutla "Dicuekin", Menko Dudung: Prabowo Belum Bahas!

Yvonne mengatakan pemerintah memahami dampak kebakaran hutan dan lahan yang turut dirasakan negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura akibat kabut asap yang melintasi batas negara.

Menurut dia, pemerintah Indonesia telah mengerahkan lebih dari 60.000 personel untuk mempercepat penanganan karhutla di berbagai wilayah terdampak.

Selain pengerahan personel, pemerintah juga melakukan pemadaman melalui operasi udara menggunakan helikopter dan pesawat patroli untuk water bombing atau pengeboman air. Upaya lain yang dilakukan meliputi modifikasi cuaca serta penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan.

"Upaya ini masih menghadapi tantangan terutama kondisi cuaca dan jarak pandang, yang juga menjadi pertimbangan dalam menindaklanjuti tawaran dukungan negara sahabat," ujar Yvonne.

Ia menjelaskan, pemerintah akan menilai kebutuhan di lapangan sebelum menentukan tindak lanjut terhadap tawaran bantuan. Koordinasi dan komunikasi antarnegara akan menjadi bagian dari proses tersebut.

Malaysia Tawarkan Pesawat dan Helikopter

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan negaranya telah menawarkan bantuan untuk membantu memadamkan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran di wilayah tersebut turut memicu kabut asap yang berdampak hingga ke Malaysia.

Malaysia menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta personel untuk mendukung operasi pemadaman di wilayah terdampak.

Menurut Ahmad Zahid, tawaran tersebut telah disampaikan saat kunjungan resminya ke Jakarta pada bulan sebelumnya. Dalam kunjungan itu, ia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan perwakilan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Badan Pengurusan Bencana Negara Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga disebut telah mengirimkan surat kepada mitra mereka di Indonesia untuk menindaklanjuti tawaran bantuan tersebut.

Namun, hingga Minggu (11/10/2026), pemerintah Malaysia mengaku belum menerima respons resmi dari Indonesia.

"Penawaran itu kami lakukan dengan tulus, tetapi belum ada respons terhadap tawaran kami untuk membantu mereka," kata Ahmad Zahid, seperti dilaporkan Scoop.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari pemerintah Indonesia melalui Kemlu. Yvonne menegaskan tawaran bantuan dari negara sahabat dihargai dan akan ditindaklanjuti melalui komunikasi antarpemerintah.

Dengan demikian, tindak lanjut bantuan asing untuk penanganan karhutla masih mempertimbangkan kebutuhan operasional di lapangan, kondisi cuaca, jarak pandang, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan. Pemerintah Indonesia juga tetap melanjutkan upaya pemadaman melalui pengerahan personel, operasi udara, modifikasi cuaca, dan penegakan hukum.* (k/dh)

Direktur Utama CELIOS Bhima Yudhistira menyampaikan temuan tersebut pada Senin (12/10/2026). Survei itu dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.142 responden.

Baca Juga:

• Obral Dukungan Prabowo 2 Periode: Cuma Cari Aman atau Bertahan Hingga 2029?

Hasil survei tersebut turut mendapat tanggapan dari jurnalis Dandhy Laksono. Melalui unggahan di media sosial X, Dandhy menyampaikan kritik bernada satire dengan membandingkan peran pemimpin sebagai sumber inspirasi dan sumber stres.

"Pemimpin sumber inspirasi ❌. Pemimpin sumber stres ✅," tulis Dandhy, dikutip Selasa (13/10/2026).

67 Persen Responden Stres akibat Perilaku Prabowo

Selain mengukur persepsi responden terhadap kebijakan pemerintah, survei CELIOS dan Kabinet Bayangan juga mencatat 67 persen responden merasa stres akibat perilaku Prabowo.

Angka tersebut menjadi bagian dari temuan survei mengenai persepsi terhadap kepemimpinan dan kebijakan pemerintah. Namun, hasil itu perlu dibaca sesuai cakupan responden dan metode penelitian yang digunakan.

Survei melibatkan 1.142 responden dengan pendekatan pengumpulan data yang disesuaikan untuk kelompok masyarakat umum dan kelompok ahli. Untuk kelompok ahli, penyelenggara menggunakan metode snowball sampling, yakni perekrutan responden melalui jaringan atau rekomendasi responden sebelumnya.

Bhima mengatakan penyusunan instrumen survei mencakup pengujian validitas dan reliabilitas serta penelaahan oleh pihak eksternal. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas instrumen dan objektivitas pertanyaan.

Meski demikian, penilaian mengenai keterwakilan hasil survei perlu mempertimbangkan rincian komposisi sampel, rumusan pertanyaan, teknik pemilihan responden, serta hasil masing-masing kelompok.

Dengan demikian, angka 75 persen tersebut merujuk pada responden yang tercakup dalam survei, bukan otomatis menggambarkan kondisi seluruh penduduk Indonesia.

Survei Muncul Jelang Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Temuan CELIOS dan Kabinet Bayangan ini muncul menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.

Hasil survei tersebut menambah bahan perbincangan mengenai persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah dan perilaku kepemimpinan Presiden.

Sementara itu, komentar Dandhy Laksono merupakan tanggapan pribadinya terhadap hasil survei, bukan kesimpulan metodologis dari penelitian CELIOS dan Kabinet Bayangan.

Informasi yang tersedia belum memuat rincian lengkap mengenai karakteristik responden, pembagian hasil antara kelompok masyarakat umum dan ahli, maupun rumusan pertanyaan yang menghasilkan angka tersebut. Karena itu, data lebih terperinci diperlukan untuk menilai sejauh mana temuan survei dapat menggambarkan pandangan masyarakat secara lebih luas.* (fj/dh)

Partai yang telah menyatakan dukungan antara lain Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem mengaku belum menentukan sikap terkait Pilpres 2029, meski tetap mendukung pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan.

Baca Juga:

• KPK Tetapkan 8 Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, Ada Eks Kepala BBPJN

"Partai politik yang menyatakan dukungan kepada Prabowo sejak dini, tidak dapat dipercaya sepenuhnya, sebab saat ini sekadar pernyataan bukan deklarasi dukungan, mereka sekadar berkomunikasi manis semata, tujuannya untuk mengamankan posisi dalam konfigurasi kekuasaan saat ini, sekaligus untuk menjaga kepentingan dan stabilitas politik semata," ujar Efriza, Senin (12/10/2026).

Efriza menjelaskan, dukungan sejak awal dapat membuka peluang bagi partai untuk membangun komunikasi lebih dekat dengan Presiden sekaligus memperjuangkan agenda politiknya. Namun, langkah tersebut juga memiliki risiko apabila kebijakan pemerintah tidak populer atau kinerjanya tidak sesuai harapan masyarakat.

Menurut dia, partai-partai kemungkinan akan mengevaluasi kembali posisi politiknya pada pertengahan 2027 hingga 2028. Kinerja pemerintahan, elektabilitas Prabowo, aspirasi konstituen, serta keuntungan politik selama berada di pemerintahan dapat memengaruhi keputusan mereka.

Karena itu, Efriza menilai dukungan yang muncul saat ini belum menjadi jaminan bahwa partai-partai tersebut akan secara resmi mengusung Prabowo pada Pilpres 2029.

Peluang Petahana Jadi Pertimbangan

Peneliti senior bidang politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, melihat dukungan dini kepada Prabowo sebagai langkah yang rasional. Menurutnya, partai politik mempertimbangkan peluang kemenangan petahana ketika menentukan sikap politik.

"Dukungan diberikan sejak awal tersebut tampaknya penting bagi partai tersebut. Ini penting karena kandidat petahana akan berpeluang menang lebih kuat dibandingkan dengan calon lain. Jadi, wajar jika kemudian partai-partai tersebut memberikan dukungan sejak dini," ujar Lili, Senin (12/10/2026).

Lili menilai, selama Prabowo tetap maju dan memiliki peluang kemenangan yang kuat, kemungkinan partai-partai tersebut berpindah dukungan relatif kecil. Meski demikian, keputusan akhir tetap dipengaruhi perkembangan politik menjelang pemilihan.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai dukungan partai dapat berubah apabila elektabilitas Prabowo mengalami penurunan atau muncul perubahan dalam peta persaingan politik.

Menurut Jamiluddin, partai politik pada dasarnya berusaha mendukung kandidat yang dinilai memiliki peluang menang besar. Karena itu, dukungan yang disampaikan saat ini belum tentu bertahan ketika memasuki masa penentuan calon presiden.

Ia juga menilai dukungan lebih awal dapat memberikan keuntungan bagi partai, termasuk membuka peluang memperoleh posisi strategis di pemerintahan. Namun, langkah tersebut berpotensi mengurangi daya tawar ketika negosiasi politik menjelang Pilpres 2029 berlangsung.

Dukungan Dini Dinilai Bisa Membatasi Kader

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menyoroti dampak dukungan dini kepada Prabowo terhadap peluang kader partai untuk maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

Menurut Agung, keputusan mendukung Prabowo sejak awal berpotensi mempersempit kesempatan kader partai yang memiliki kualitas dan potensi elektoral untuk tampil dalam Pilpres 2029.

"Jadi, dukungan awal ini sedikit banyak memutus harapan kader-kader partai yang berkualitas, yang memang punya potensi elektoral untuk bisa maju sebagai kandidat capres ataupun cawapres," ujar Agung, Selasa (13/10/2026).

Agung mengatakan, kepemilikan figur calon presiden dapat membantu partai memperkenalkan diri kepada masyarakat, terutama ketika keterikatan pemilih terhadap partai politik masih rendah. Meski begitu, ia menilai dukungan awal juga menunjukkan hubungan yang baik antara Prabowo dan partai-partai koalisi pemerintah.

Agung mengingatkan bahwa dukungan yang disampaikan sekarang belum bersifat resmi. Keputusan formal mengenai pencalonan masih akan mengikuti tahapan dan mekanisme pemilu yang berlaku.

Pengamat Ingatkan Kinerja Pemerintahan

Di sisi lain, Efriza menilai partai-partai pendukung seharusnya lebih memprioritaskan pelaksanaan program pemerintah daripada terlalu dini membicarakan Pilpres 2029.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo masih perlu menunjukkan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat. Ia juga mengingatkan risiko politik apabila banyak partai mendukung kandidat yang sama tanpa memunculkan alternatif calon lain.

"Tidak layak, tidak etis, karena pemerintahan baru dua tahun, kerja dan hasil kinerja pemerintah saja belum memuaskan publik," ujar Efriza.

Efriza turut mempertanyakan dampaknya terhadap persaingan demokrasi apabila banyak partai politik secara bersamaan mendukung Prabowo untuk kembali menjabat sebagai presiden.

Beragam pandangan tersebut menunjukkan dukungan sejumlah partai kepada Prabowo untuk Pilpres 2029 masih dipengaruhi kepentingan politik, peluang kemenangan, dan dinamika pemerintahan. Dukungan yang disampaikan sejak dini belum otomatis menjadi komitmen final hingga pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mendatang.* (k/dh)

Operasi itu melibatkan Satresnarkoba Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, dan Satpol PP.

Baca Juga:

• Sarang Narkoba Kualanamu Digerebek, 4 Pria Positif Sabu Diangkut Polisi, Pemasok 'Amok' Buron

"Kami amankan satu orang, statusnya merupakan pengguna dan telah kami tes urine di lokasi," kata Rafli.

Selain mengamankan IR, petugas menemukan dua paket sabu yang disebut siap pakai, sejumlah alat isap, serta barang bukti lainnya.

Menurut Rafli, sejumlah orang yang berada di lokasi melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas. Polisi menduga keberadaan pos pemantauan di sekitar barak membuat orang-orang di kawasan itu mengetahui kedatangan petugas lebih awal.

Rafli menjelaskan, kawasan bantaran rel kereta api Medan-Binjai di Desa Serbajadi sebelumnya juga pernah digerebek karena diduga menjadi lokasi transaksi narkoba.

Namun, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, aktivitas yang diduga berkaitan dengan narkoba kembali ditemukan di kawasan tersebut. Petugas kemudian membakar enam barak yang ditemukan dalam operasi itu.

"Enam barak narkoba yang kami temukan kami bumihanguskan. Kami akan mengawasi tempat ini ke depannya," ujar Rafli.

Pembakaran tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah bangunan-bangunan itu kembali digunakan untuk aktivitas serupa. Meski demikian, kepolisian tetap perlu melakukan pengawasan lanjutan untuk memastikan lokasi tersebut tidak kembali menjadi tempat penyalahgunaan maupun transaksi narkoba.

Polrestabes Medan menyatakan operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) akan terus dilaksanakan di kawasan yang dinilai rawan peredaran narkotika.

Rafli mengatakan, upaya pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga dengan memulihkan pengguna dan memutus mata rantai peredaran narkotika.

"Kami menargetkan daerah rawan narkoba menjadi daerah zero narkoba. Pulihkan pengguna, putus mata rantai bandar narkoba, polisi bersama masyarakat," katanya.

Kepolisian juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui dugaan aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

Hingga berita ini ditulis, polisi masih mengawasi kawasan bantaran rel Medan-Binjai tersebut untuk mencegah aktivitas serupa kembali terjadi.* (tm/dh)

Mengutip data Bloomberg, rupiah berada di level Rp17.939 per dolar AS pada pembukaan perdagangan. Posisi tersebut melemah 26 poin atau sekitar 0,15% dibandingkan penutupan perdagangan pekan sebelumnya di level Rp17.913 per dolar AS.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Rp 20.000 per Gram pada 13 Oktober 2026, Simak Daftar Lengkapnya

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini masih akan berfluktuasi dengan kecenderungan melemah. Rupiah diproyeksikan bergerak dalam rentang Rp17.910 hingga Rp17.960 per dolar AS.

Ibrahim menilai salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan rupiah adalah pernyataan sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) mengenai kemungkinan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut.

Presiden The Fed St. Louis Alberto Musalem disebut menilai pengetatan kebijakan moneter masih diperlukan untuk mengembalikan inflasi ke target 2% bank sentral AS.

Sementara itu, Gubernur The Fed Christopher Waller mengindikasikan kenaikan suku bunga tambahan mungkin diperlukan untuk menekan inflasi lebih cepat apabila data ekonomi secara umum tetap sesuai perkiraan.

Pelaku pasar juga mencermati sejumlah indikator ekonomi AS yang akan dirilis pada pekan ini, mulai dari data inflasi konsumen, inflasi produsen, hingga penjualan ritel. Pernyataan sejumlah pejabat The Fed turut menjadi perhatian investor.

"Minggu ini pasar akan mencermati data inflasi tingkat konsumen dan produsen, yang akan disusul oleh data penjualan ritel dan juga pernyataan beberapa pejabat The Fed," ujar Ibrahim.

Perkembangan data tersebut dinilai penting bagi pasar karena dapat memengaruhi ekspektasi terhadap arah kebijakan suku bunga AS dan pergerakan dolar terhadap mata uang lainnya.

Sentimen Geopolitik dan MSCI Jadi Perhatian

Selain kebijakan moneter AS, perkembangan geopolitik juga menjadi salah satu faktor yang dicermati pelaku pasar.

Presiden AS Donald Trump menyatakan Ukraina dan Rusia telah sepakat menghentikan serangan terhadap fasilitas energi masing-masing menyusul kesepakatan pasokan diesel AS dengan Moskow.

Di dalam negeri, pelaku pasar juga menunggu pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait ancaman penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi Frontier Market.

Potensi pembekuan pasar saham Indonesia turut menjadi perhatian. Apabila penyelesaian persoalan berlangsung lambat atau tidak tercapai, pembekuan tersebut dikhawatirkan dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Berbagai sentimen tersebut menjadi faktor yang diperhatikan investor dalam mengambil keputusan di pasar keuangan. Untuk perdagangan Selasa (13/10/2026), rupiah diperkirakan masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah dalam rentang Rp17.910-Rp17.960 per dolar AS menurut proyeksi Ibrahim Assuaibi.* (mt/dh)

Pelantikan ini merupakan bagian dari pengembangan karier pegawai sekaligus upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemasyarakatan.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Monitoring Usulan PB dan CB, Pastikan Hak Integrasi Warga Binaan Berjalan Tepat Waktu

Usai prosesi pelantikan, Kalapas Labuhan Ruku menyampaikan ucapan selamat kepada Rosi Pardosi atas kenaikan jenjang jabatan yang telah diperolehnya. Ia berharap amanah baru tersebut dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

"Saya berharap kenaikan jenjang jabatan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga kedisiplinan, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jabatan yang dipercayakan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, disertai integritas dan komitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi organisasi," demikian draf pernyataan Kalapas yang perlu dikonfirmasi sebelum dipublikasikan.

Kalapas juga menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemasyarakatan. Menurutnya, setiap pegawai diharapkan mampu menunjukkan dedikasi serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara profesional.

Ia berharap Rosi Pardosi dapat menjalankan amanah jabatan dengan baik serta menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari seluruh pegawai kepada Rosi Pardosi. Momentum tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan karier pegawai sekaligus komitmen bersama untuk membangun lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Melalui pelantikan ini, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berharap pengembangan sumber daya manusia dapat terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang semakin berkualitas.* (dh)

Penurunan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback emas Antam. Harga buyback tercatat sebesar Rp2.383.000 per gram.

Baca Juga:

• Rincian Harga Sembako Terbaru Hari Ini: Cabai Rawit Merah, Daging Sapi, Hingga Beras Medium

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Berikut daftar harga dasar emas batangan Antam pada Selasa (13/10/2026):

Emas 0,5 gram: Rp1.337.000

Emas 1 gram: Rp2.574.000

Emas 2 gram: Rp5.088.000

Emas 3 gram: Rp7.607.000

Emas 5 gram: Rp12.645.000

Emas 10 gram: Rp25.235.000

Emas 25 gram: Rp62.962.000

Emas 50 gram: Rp125.845.000

Emas 100 gram: Rp251.612.000

Emas 250 gram: Rp628.765.000

Emas 500 gram: Rp1.257.320.000

Emas 1.000 gram (1 kg): Rp2.514.600.000

Harga tersebut merupakan harga dasar yang tercantum dalam data sumber. Harga transaksi akhir dapat dipengaruhi oleh ketentuan pajak yang berlaku.

Ketentuan Pajak Buyback Emas Antam

Dalam transaksi jual kembali emas Antam, pemilik emas akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% apabila nilai transaksi buyback melebihi Rp10 juta. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi saat buyback dilakukan.

Sementara itu, transaksi pembelian emas Antam dikenakan PPh sebesar 0,25% dari harga dasar yang tercantum di laman resmi Logam Mulia.

Dengan demikian, masyarakat yang hendak membeli atau menjual kembali emas Antam perlu memperhatikan perubahan harga serta ketentuan pajak agar dapat memperhitungkan nilai transaksi secara tepat.* (an/dh)

Berdasarkan data PIHPS yang dikelola Bank Indonesia dan dihimpun pada Selasa pukul 08.40 WIB, sejumlah komoditas pangan lainnya juga tercatat memiliki harga yang bervariasi, mulai dari beras, bawang, cabai, hingga daging dan minyak goreng.

Baca Juga:

• Pasar Saham Berdarah! IHSG Makin Amblas Tembus 5.880, Level 6.000 Makin Jauh

Daftar Harga Beras dan Cabai

PIHPS mencatat harga beras kualitas bawah I sebesar Rp14.900 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II Rp14.700 per kg.

Untuk beras kualitas medium, harga medium I tercatat Rp16.600 per kg dan medium II Rp16.450 per kg. Sementara itu, beras kualitas super I dijual dengan harga rata-rata Rp17.950 per kg dan super II Rp17.350 per kg.

Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar mencapai Rp73.800 per kg. Cabai merah keriting tercatat Rp88.350 per kg, sedangkan cabai rawit hijau sebesar Rp78.850 per kg.

Adapun cabai rawit merah menjadi komoditas cabai dengan harga tertinggi dalam data tersebut, yakni Rp105.300 per kg.

Harga Daging, Telur, Gula, dan Minyak Goreng

Untuk kelompok protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp41.250 per kg. Sementara itu, daging sapi kualitas I berada di angka Rp152.550 per kg dan daging sapi kualitas II Rp143.450 per kg.

Harga telur ayam ras segar tercatat Rp29.700 per kg.

Pada komoditas gula, gula pasir kualitas premium dijual dengan harga rata-rata Rp20.450 per kg. Adapun gula pasir lokal tercatat Rp19.250 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah berada di angka Rp20.400 per kg. Minyak goreng kemasan bermerek I tercatat Rp24.350 per kg, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II Rp23.600 per kg.

Data PIHPS tersebut merupakan gambaran harga rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran berdasarkan pencatatan pada Selasa (13/10/2026) pukul 08.40 WIB. Harga yang berlaku di setiap daerah dapat berbeda sesuai kondisi pasar setempat.* (an/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, delapan tersangka tersebut sebelumnya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (7/10/2026). Namun, hanya tujuh orang yang memenuhi panggilan penyidik.

Baca Juga:

• Dua Tahun Kekuasaan Prabowo-Gibran

Selain Stanley, tujuh tersangka lainnya terdiri atas mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I BBPJN Sumut Dicky Erlangga dan Rahmad Parulian.

Kemudian, tiga mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, yakni Munson Ponter Paulus Hutauruk, Faisal, dan Heri Handoko.

Dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut T. Rahmatsyah Putra serta mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut, Manaek Manalu.

Daftar 8 Tersangka Baru Kasus Korupsi Jalan Sumut

Berikut daftar delapan tersangka yang diungkap KPK:

- Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, mantan Kepala BBPJN Sumut.
- Dicky Erlangga, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- Rahmad Parulian, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- Munson Ponter Paulus Hutauruk, mantan PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- Faisal, mantan PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- Heri Handoko, mantan PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- T. Rahmatsyah Putra, mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
- Manaek Manalu, mantan PPK Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.

Menurut Budi, Munson Hutauruk menjadi satu-satunya tersangka yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada 7 Oktober 2026. Sementara itu, tujuh tersangka lainnya telah menjalani pemeriksaan.

Penyidik masih mendalami dugaan pengondisian proyek pembangunan jalan di Sumut serta dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Jadi, kami masih fokus di wilayah tersebut yang kemudian ada dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh para oknum tersangka tersebut. Semuanya tentu masih terus didalami," ujar Budi.

KPK belum memerinci dugaan perbuatan masing-masing tersangka maupun jumlah uang yang diduga diterima dalam pengembangan penyidikan ini.

Pengembangan Kasus dari OTT 2025

Penetapan delapan tersangka baru tersebut merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut serta Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

KPK mengumumkan penetapan delapan tersangka baru pada 7 Oktober 2026. Pengembangan penyidikan itu dilakukan setelah penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada 5 Mei 2026.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut. Dua hari kemudian, pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara awal.

Kelima tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, mantan Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus PPK Rasuli Efendi Siregar, serta PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto.

Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Dalam perkara awal, penyidik mengusut enam proyek yang terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua mencakup dua proyek di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

Total nilai enam proyek tersebut mencapai sekitar Rp231,8 miliar.

Dengan penetapan delapan tersangka baru, jumlah tersangka dalam perkara awal dan pengembangannya mencapai 13 orang. KPK masih mendalami dugaan pengondisian proyek dan penerimaan uang serta menelusuri peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.* (an/dh)