BALIKPAPAN – Upaya menjaga lingkungan kini tidak lagi hanya sebatas kampanye, tetapi mulai diarahkan menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu diwujudkan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama anak perusahaan dan afiliasinya di Zona 9 melalui peluncuran GEMAS (Gerakan Eliminasi Plastik Sekali Pakai, Mulai Pilah Sampah, Aplikasi Prinsip 4R, dan Semua Beraksi).

Baca Juga:

• Bendungan Rukoh Diresmikan Presiden Prabowo, Aceh Bersiap Perkuat Ketahanan Pangan dan Pertanian

Peluncuran GEMAS dilakukan oleh General Manager Zona 9 PHI, Dadang Soewargono, sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Dadang mengatakan, perubahan besar dalam menjaga lingkungan harus dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individu.

"Komitmen untuk mengurangi sampah plastik harus kita mulai dari diri sendiri dengan meniadakan botol plastik sekali pakai di kantor. Kita bersama dengan kesadaran penuh membawa tumbler untuk minum setiap hari sebagai langkah nyata menjaga lingkungan," ujar Dadang.

Menurutnya, GEMAS tidak dibuat hanya sebagai kegiatan simbolis, tetapi harus menjadi budaya baru di lingkungan perusahaan.

"Gerakan ini harus mampu bertransformasi menjadi DNA perusahaan sehingga kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan GEMAS, PHI memperluas edukasi lingkungan kepada masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa dan pelajar.

PEP Sangatta Field menggelar kuliah umum bertema perubahan iklim di Universitas Mulawarman yang diikuti lebih dari 187 mahasiswa.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur serta akademisi Teknik Lingkungan Universitas Mulawarman.

Sementara itu, Head Office Zona 9 memberikan edukasi pemilahan sampah kepada siswa SD Negeri 009 Balikpapan Timur.

PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) juga melakukan kegiatan edukasi serupa di SD Negeri 020 Anggana dengan melibatkan pemerintah desa setempat.

Melalui kegiatan tersebut, perusahaan berharap kesadaran menjaga lingkungan dapat ditanamkan sejak usia dini sehingga generasi muda memiliki kepedulian terhadap persoalan sampah dan perubahan iklim.

Selain memberikan edukasi, PHI juga memperkuat fasilitas pengelolaan sampah di sejumlah wilayah.

Melalui program Green and Healthy School, PEP Sangasanga Field menyalurkan tempat sampah terpilah dan fasilitas komposter kepada sejumlah sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Beberapa sekolah yang menerima dukungan tersebut di antaranya MTs Negeri 4 Kutai Kartanegara, SMP Negeri 1 Samboja, dan SMK Al-Jabar Nur Samboja.

Tidak hanya itu, PHSS juga menggelar aksi jalan sehat sambil memungut sampah bersama masyarakat Desa Sindang Jaya dan pelajar SMA Negeri 1 Muara Jawa.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi perusahaan bersama masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah, PEP Sangasanga Field juga bekerja sama dengan Bank Sampah Samboja dalam mengampanyekan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Inovasi lain dilakukan PEP Tanjung Field melalui penerapan metode Black Soldier Fly (BSF) atau budidaya maggot.

Teknologi tersebut digunakan untuk mengolah sampah organik di kawasan Taman 10K dan Kampung Iklim Lestari.

Pengelolaan sampah menggunakan maggot dinilai mampu mengurangi limbah organik sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi melalui konsep ekonomi sirkular.

Dengan cara ini, sampah tidak hanya dianggap sebagai limbah, tetapi dapat diolah menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat.

Komitmen menjaga lingkungan juga dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

PHI bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong melaksanakan Apel Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dirangkaikan dengan kegiatan penanaman pohon di kawasan Ruang Terbuka Hijau Bundaran Monumen Tanjung Puri serta penyerahan fasilitas tempat sampah.

Sementara itu, PEP Sangatta Field melakukan penanaman sebanyak 150 bibit mangrove di kawasan Teluk Lombok, Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur.

Penanaman mangrove tersebut menjadi bagian dari upaya rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pantai.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan, PHI bersama entitas usaha di Zona 9 menjalankan kegiatan operasi hulu migas dengan tetap mengedepankan prinsip ESG.

Selain menjaga keberlanjutan operasi energi, perusahaan juga menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, hingga tanggap bencana.

Melalui GEMAS, PHI menegaskan bahwa keberlanjutan industri energi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Gerakan tersebut diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membangun budaya peduli lingkungan di kalangan pekerja, keluarga, dan masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan.* (ad)

PIDIE – Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh, resmi menjadi salah satu infrastruktur strategis nasional yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peresmian bendungan tersebut dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual dari Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Medan Berlumpur dan Sungai Deras Tak Halangi Prajurit TNI Bangun Jembatan di Gayo Lues, Pulihkan Akses Warga Pedalaman

Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo meresmikan secara bersamaan lima bendungan strategis nasional, yakni Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie dan Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Meninting di NTB.

Presiden Prabowo mengatakan pembangunan bendungan merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan air, mengendalikan banjir, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan.

"Lima bendungan ini dibangun sejak tahun 2015 hingga 2025 dengan total investasi mencapai Rp9,79 triliun," ujar Prabowo dalam sambutannya.

Menurut Presiden, keberadaan lima bendungan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Infrastruktur ini mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, mengurangi potensi banjir di area seluas 932 hektare, serta mendukung pengembangan energi bersih melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung.

Selain itu, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 279,98 kilometer juga diproyeksikan mampu mengairi sekitar 39.540 hektare lahan pertanian.

Bagi Provinsi Aceh, Bendungan Rukoh dan Bendungan Keureuto memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian.

Kedua bendungan tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem irigasi, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, menyediakan kebutuhan air masyarakat, hingga mengurangi risiko banjir.

Usai mengikuti acara peresmian, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan bahwa beroperasinya Bendungan Rukoh dan Keureuto menjadi langkah penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal penyediaan air, tetapi juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya para petani.

"Pemerintah Aceh siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat kedua bendungan tersebut dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat," ujar M. Nasir.

Ia berharap keberadaan bendungan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.

Bendungan Rukoh menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi masyarakat Pidie dan wilayah sekitarnya.

Dengan dukungan sistem irigasi yang lebih baik, sektor pertanian diharapkan dapat berkembang lebih produktif dan berkelanjutan.

Pemerintah Aceh juga memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh fasilitas pendukung bendungan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Aceh, Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Pemerintah Kabupaten Pidie, serta berbagai pemangku kepentingan terkait yang menyaksikan langsung peresmian Bendungan Rukoh.* (ad)

GAYO LUES – Prajurit TNI terus mempercepat pembangunan jembatan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, meski harus menghadapi medan yang berat.

Jalan berlumpur, arus sungai yang deras, hingga cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan selama proses pengerjaan.

Baca Juga:

• Prabowo Silahkan TNI-Polri Awasi Dapur MBG: Jangan Ngerjain, Jangan Minta Setoran!

Sebelumnya, jembatan utama di kawasan itu hanyut diterjang arus sungai sehingga aktivitas warga terganggu.

Pengerjaan dipimpin langsung oleh Danrem 011/Lilawangsa, Brigjen TNI Ali Imran, bersama prajurit Kodim 0113/Gayo Lues, personel Batalyon TP 855/Raksaka Dharma, serta Yonzipur 16 Kodam Iskandar Muda.

Karena kendaraan tidak dapat menjangkau lokasi, para prajurit harus memikul material jembatan secara manual, menyeberangi sungai, dan melewati jalan berlumpur agar material dapat sampai ke lokasi pembangunan.

Pembangunan tersebut meliputi sejumlah infrastruktur penting, di antaranya jembatan Bailey di Desa Pintu Rime, jembatan perintis, jembatan beton, jembatan Aramco, hingga jembatan gantung sepanjang 70 meter.

Seluruh proyek itu diharapkan menjadi akses utama yang menghubungkan masyarakat di wilayah pedalaman.

Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengatakan proses pembangunan terus dikebut meski menghadapi berbagai kendala di lapangan.

"Medan yang berlumpur bahkan membuat sejumlah truk pengangkut material milik TNI terperosok, sehingga material terpaksa dievakuasi dan dipikul manual oleh para prajurit," ujarnya.

Menurut Ali Imran, TNI berkomitmen menyelesaikan pembangunan tersebut agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

"Sesuai perintah Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, melalui Dansatgas Jembatan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, kami mengerahkan prajurit jajaran TNI AD untuk terus menggenjot pembangunan ini. Targetnya agar aktivitas warga cepat lancar dan kembali normal," katanya.

Sebelum pembangunan dimulai, warga terpaksa menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari tali dan bambu untuk menyeberangi sungai setelah jembatan permanen putus akibat banjir.

Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak yang setiap hari harus melintasi sungai untuk pergi ke sekolah.

Melalui pembangunan jembatan baru ini, pemerintah bersama TNI berharap mobilitas masyarakat kembali pulih, distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar, serta aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di wilayah pedalaman Gayo Lues dapat berjalan lebih baik.* (ad)

LOMBOK BARAT – Presiden Prabowo Subianto mempersilakan aparat TNI dan Polri melakukan pemeriksaan terhadap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Namun, ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan untuk tujuan yang baik, bukan justru menyulitkan para pengelola dapur.

Baca Juga:

• Prabowo Minta TNI, Polri, Jaksa Introspeksi Diri: Bintang dan Sepatumu dari Rakyat!

Prabowo meminta komandan distrik militer (Dandim), kapolres, hingga kapolsek ikut mengawasi pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai tujuan.

"Dandim, kapolres, kapolsek silakan periksa. Yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah menyadari masih ada oknum yang berupaya memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat hingga kepala desa, ikut melakukan pengawasan terhadap seluruh dapur MBG.

"Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nusuk ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh memeriksa semua dapur MBG," katanya.

Prabowo juga membuka ruang bagi masyarakat maupun aparat untuk melaporkan dugaan penyimpangan yang ditemukan selama pelaksanaan program tersebut.

Ia mengatakan laporan dapat disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Bahkan, menurutnya, masyarakat juga dapat langsung menyampaikan laporan melalui media sosial.

"Saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu lapor ke saya. Gampang. Lapor di TikTok. Langsung kirim. Ting. Enggak usah susah-susah nomor telepon ini," ujarnya.

Presiden menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

"MBG kita teruskan!" tegas Prabowo.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaannya berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.* (km/ad)

JAKARTA – Investasi masih menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi terus meningkat dan bahkan mampu melampaui target pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Baca Juga:

• Prabowo Minta TNI, Polri, Jaksa Introspeksi Diri: Bintang dan Sepatumu dari Rakyat!

Nilai investasi yang terus bertambah ternyata tidak lagi diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Data menunjukkan, realisasi investasi pada kuartal IV 2025 mampu menyerap sekitar 754.186 tenaga kerja.

Sementara pada kuartal I 2026, jumlah tenaga kerja yang terserap justru turun menjadi 706.569 orang, meski nilai investasi tetap mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Center of Macroeconomics and Finance (MacFin) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Lembaga itu menilai tantangan Indonesia saat ini bukan lagi sekadar menarik investasi sebanyak-banyaknya, tetapi memastikan investasi yang masuk memiliki kualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Menurut laporan INDEF, salah satu penyebab utama menurunnya penyerapan tenaga kerja adalah perubahan karakter investasi yang kini lebih banyak mengarah ke sektor padat modal (capital intensive) dibanding sektor padat karya.

Investasi padat modal lebih banyak menggunakan mesin, teknologi, dan peralatan modern sehingga kebutuhan tenaga kerja menjadi lebih sedikit.

Akibatnya, meskipun nilai investasi terus meningkat, jumlah pekerja yang direkrut tidak bertambah secara signifikan.

Selain itu, INDEF juga menyoroti efisiensi investasi yang dinilai masih belum optimal.

Hal tersebut terlihat dari kontribusi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) yang masih berada di kisaran 22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Laporan itu menyebut keberhasilan investasi seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kapasitas produksi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih menjadi tantangan.

Data INDEF menunjukkan produktivitas tenaga kerja memang meningkat dari sekitar Rp79,68 juta per pekerja pada 2016 menjadi Rp92,67 juta per pekerja pada 2025 atau naik sekitar 16,3 persen.

Meski mengalami peningkatan, posisi Indonesia masih berada di peringkat kelima di ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Secara global, Indonesia juga masih berada di peringkat ke-111.

INDEF menilai produktivitas tenaga kerja sangat menentukan efektivitas investasi.

Semakin tinggi produktivitas, semakin besar nilai tambah yang dihasilkan dari setiap investasi yang masuk.

Sebaliknya, produktivitas yang rendah membuat tambahan modal belum mampu menghasilkan peningkatan produksi secara optimal.

Hal itu juga tercermin dari masih tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang menunjukkan investasi membutuhkan modal relatif besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut INDEF, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa kualitas investasi harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Lembaga itu juga mencatat adanya perubahan struktur investasi nasional.

Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kini terus meningkat dibandingkan Penanaman Modal Asing (PMA).

Meski demikian, investasi asing tetap dinilai memiliki peran penting karena mampu membawa teknologi baru, memperluas akses pasar ekspor, serta memperkuat rantai pasok industri nasional.

INDEF menilai Indonesia dapat belajar dari sejumlah negara.

Vietnam, misalnya, mampu menjadikan investasi asing sebagai pendorong ekspor karena terintegrasi dengan industri manufaktur dan rantai pasok global.

Sementara Malaysia berhasil memperkuat industri elektronik melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan pemasok lokal, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi.

Karena itu, INDEF menilai kebijakan investasi ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya nilai investasi maupun jumlah tenaga kerja yang diserap.

Investasi juga perlu diarahkan untuk memperkuat industri dalam negeri melalui pengembangan pemasok lokal, pelatihan vokasi, transfer teknologi, riset, serta peningkatan kapasitas produksi.

Dengan langkah tersebut, investasi diharapkan tidak hanya menjadi angka yang terus meningkat setiap tahun, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Ruang penyimpanan WhatsApp yang cepat penuh masih menjadi persoalan yang sering dialami banyak pengguna.

Aplikasi perpesanan ini tidak hanya menyimpan percakapan, tetapi juga berbagai file seperti foto, video, dokumen, GIF, hingga pesan suara yang diterima setiap hari.

Baca Juga:

• Realme P4 Lite Resmi Meluncur di Indonesia! Baterai 7.000 mAh Dibanderol Mulai Rp1,9 Jutaan

Akibatnya, kapasitas penyimpanan ponsel cepat habis, kinerja perangkat menjadi lebih lambat, bahkan pengguna kesulitan mengunduh file baru.

Salah satu penyebab utama storage WhatsApp membengkak adalah banyaknya file media yang tersimpan.

Berbeda dengan pesan teks yang berukuran kecil, foto dan video memiliki ukuran jauh lebih besar sehingga lebih cepat memenuhi memori perangkat.

Kondisi ini semakin terasa bagi pengguna yang tergabung dalam banyak grup.

Setiap foto, video, maupun dokumen yang dibagikan di grup berpotensi tersimpan secara otomatis di perangkat jika fitur unduh otomatis masih aktif.

Pengaturan auto download menjadi faktor lain yang membuat ruang penyimpanan cepat habis.

Secara bawaan, WhatsApp dapat mengunduh gambar melalui data seluler dan video saat perangkat terhubung ke jaringan WiFi.

Akibatnya, banyak file yang sebenarnya tidak diperlukan tetap tersimpan di ponsel tanpa disadari pengguna.

Dalam jangka panjang, file-file tersebut memenuhi galeri maupun penyimpanan internal.

Untuk mengurangi penggunaan memori, WhatsApp menyediakan fitur Kelola Penyimpanan (Manage Storage) yang memudahkan pengguna menemukan file berukuran besar.

Berikut langkah-langkah menghapus file besar di WhatsApp:

- Buka aplikasi WhatsApp.
- Masuk ke Pengaturan (Settings).
- Pilih Penyimpanan dan Data (Storage and Data).
- Tekan Kelola Penyimpanan (Manage Storage).
- Pilih kategori Lebih Besar dari 5 MB atau pilih percakapan tertentu.
- Urutkan file berdasarkan ukuran terbesar jika diperlukan.
- Pilih file yang sudah tidak digunakan.
- Tekan Hapus (Delete).

Pengguna juga perlu memastikan apakah file yang dihapus masih tersimpan di galeri ponsel.

Jika terdapat salinan lain, file tersebut juga harus dihapus agar ruang penyimpanan benar-benar bertambah.

Selain rutin membersihkan file besar, pengguna disarankan menonaktifkan fitur unduh media otomatis pada grup yang tidak terlalu penting.

Cara ini dapat membantu menghemat kapasitas penyimpanan sekaligus menjaga performa ponsel tetap optimal.

Dengan pengelolaan penyimpanan yang rutin, WhatsApp dapat berjalan lebih ringan dan pengguna tidak lagi terganggu oleh notifikasi memori penuh.* (km/ad)

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mengungkap adanya kode-kode yang digunakan dalam dugaan aliran suap kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam perkara yang menjerat bos Blueray Cargo Group, John Field.

Fakta tersebut disampaikan majelis hakim saat membacakan pertimbangan putusan terhadap John Field, Deddy Kurniawan Sukolo, dan Andri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Minta TNI, Polri, Jaksa Introspeksi Diri: Bintang dan Sepatumu dari Rakyat!

Berdasarkan pertimbangan hakim:

BC1 merujuk kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
BC2 merujuk kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026, Rizal.
BC3 merujuk kepada Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono.
BC4 merujuk kepada bagian intelijen Bea Cukai.

Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien menyatakan para terdakwa terbukti secara bersama-sama memberikan uang kepada sejumlah pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan secara bersama-sama terdakwa 1 dan terdakwa 2, terdakwa 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat dan pegawai Direktorat Bea Cukai sejumlah Rp 61.743.597.000," kata hakim saat membacakan putusan.

Majelis hakim menilai unsur memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Menimbang bahwa dari unsur memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu bersifat alternatif, salah satu dari perbuatan memberi atau menjanjikan terbukti, maka unsur ini sudah terpenuhi," ujar hakim.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga mengungkap pola pembagian dana yang dilakukan setiap bulan mulai Juli 2025 hingga Januari 2026.

Untuk setiap periode, alokasi dana disebut diberikan dengan komposisi yang hampir sama, yakni:

BC1 (Djaka Budhi Utama): Rp3 miliar per bulan.
BC2 (Rizal): Rp2 miliar per bulan.
BC3 (Sisprian Subiaksono): Rp1 miliar per bulan.
BC4 (Intelijen Bea Cukai): sekitar Rp1,1 miliar hingga Rp1,25 miliar per bulan.

Hakim menyebut pada Juli 2025 total dana yang dialokasikan mencapai sekitar Rp8,2 miliar, sedangkan mulai Agustus 2025 hingga Januari 2026 nilainya meningkat menjadi sekitar Rp8,95 miliar setiap bulan.

Berdasarkan perhitungan majelis hakim, total alokasi yang tercatat untuk BC1 selama tujuh bulan mencapai sekitar Rp21 miliar.

Selain dugaan suap kepada pejabat Bea Cukai, majelis hakim sebelumnya juga mengungkap adanya pemberian dana kepada pihak lain, sehingga total pengeluaran yang berkaitan dengan perkara tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama telah memberikan tanggapan setelah namanya muncul dalam persidangan perkara tersebut.

Djaka memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh dan meminta publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Terkait dengan permasalahan importasi di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja," ujar Djaka.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa juga mengungkap adanya pertemuan antara pemilik Blueray Cargo John Field dengan Djaka Budhi Utama di Hotel Borobudur, Jakarta.

Hingga saat ini, proses hukum perkara tersebut masih terus berjalan sesuai mekanisme peradilan.* (km/ad)

LOMBOK BARAT – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pejabat negara, mulai dari birokrat, TNI, Polri hingga Kejaksaan, untuk melakukan introspeksi diri dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Prabowo, setiap jabatan yang diemban merupakan amanah rakyat sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Terima Bantuan 25 Lampu PJU Tenaga Surya dari Kemenhub, Dipasang di Jalan Sudirman

Dalam pidatonya, Prabowo tampak memegang dada dengan kedua tangannya sambil mengajak seluruh pejabat untuk melakukan evaluasi terhadap diri masing-masing.

"Saya minta kita semua introspeksi," kata Prabowo.

Presiden kemudian mengarahkan pesannya kepada jajaran TNI dan Polri yang hadir dalam acara tersebut.

Ia mengingatkan bahwa seluruh atribut yang dikenakan aparat berasal dari kepercayaan rakyat.

"Pejabat-pejabat militer, dan polisi introspeksi!" katanya.

"Saudara adalah milik rakyat."

"Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat!"

"Jangan pernah lupa itu!" tegas Prabowo.

Tak hanya TNI dan Polri, Prabowo juga meminta jajaran Kejaksaan untuk melakukan hal yang sama.

Menurutnya, seluruh aparat penegak hukum harus selalu mengingat bahwa mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Kejaksaan demikian juga! Anda Jaksa ya, pakai bintang juga kau, kau juga milik rakyat!" ujar Prabowo.

Prabowo menilai introspeksi menjadi penting karena masih banyak masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat.

Menurut Presiden, persoalan kelaparan tidak boleh dipandang sebagai masalah kecil.

Ia menegaskan Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila masih ada masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pangannya.

"Apapun segelintir elite di Jakarta berpendapat bahwa perut lapar itu tidak penting, saya berbeda. Ada rakyat Indonesia yang lapar, itu penting bagi saya. Tidak ada negara yang berhasil kalau tidak bisa menghasilkan pangan bagi rakyatnya sendiri," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai salah satu fondasi utama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.* (km/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh masyarakat menjaga toleransi dan merawat keberagaman sebagai modal sosial yang penting untuk mendukung pembangunan Kota Medan.

Menurutnya, keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang harus terus dipelihara agar kehidupan masyarakat tetap harmonis.

Baca Juga:

• SI MiKE SU Hadir di Jambore Daerah XI Pramuka Sumut, Dorong Literasi Digital Generasi Muda

Dalam sambutannya, Rico Waas mengatakan Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat.

Kondisi tersebut juga tercermin di Kota Medan yang dikenal sebagai miniatur Indonesia karena dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang.

Untuk menggambarkan pentingnya keberagaman, Rico Waas mengibaratkan Kota Medan seperti sebuah taman yang dipenuhi berbagai jenis bunga dengan warna dan bentuk yang berbeda.

"Bayangkan kalau sebuah taman hanya punya satu bunga yang sama dari ujung ke ujung. Awalnya mungkin indah, tapi lama-lama kita bosan. Tapi bayangkan jika sebuah taman yang di dalamnya ada warna hijau, biru, kuning, ada rumput, ada bunga dengan tekstur berbeda. Itulah sebuah taman yang indah dan enak dipandang karena ada harmoni," kata Rico Waas.

Menurut Rico Waas, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan telah diajarkan sejak dini.

Karena itu, nilai-nilai tersebut harus terus dipertahankan agar kerukunan yang telah terbangun tidak berhenti pada generasi saat ini.

Ia meminta para camat dan seluruh elemen masyarakat menjadi agen harmoni dengan menyosialisasikan pentingnya pengisian E-Survey Indeks Harmoni Indonesia kepada masyarakat, terutama generasi muda.

"Kita hari ini mungkin sepakat di dalam ruangan ini, tetapi kita harus cek bagaimana dengan Gen Z dan Gen Alpha kita? Apakah mereka berpikir hal yang sama? Kita harus melakukan transfer knowledge kepada anak-anak kita agar perbedaan ini tidak menjadi pembatas, melainkan menjadi kekuatan yang memajukan ekonomi dan pembangunan kota kedepannya," tegasnya.

Rico Waas juga kembali mengingatkan makna semboyan "Medan Untuk Semua dan Semua Untuk Medan."

Menurutnya, Kota Medan adalah rumah bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun ras.

"Mari terus kita jaga harmonisasi ini. Perbedaan yang ada bukan menjadi problem, tapi justru harus dijadikan kekuatan untuk kita membangun bersama kota Medan," ajaknya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan Andi Mario Siregar mengatakan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) dilaksanakan di 19 provinsi, termasuk Sumatera Utara.

Ia mengungkapkan antusiasme masyarakat Kota Medan cukup tinggi.

Hingga Jumat pagi pukul 08.00 WIB, jumlah warga yang telah mengisi e-survey mencapai 2.020 orang, melampaui target yang ditetapkan.

"Antusiasme warga Medan pun terbukti sangat tinggi. Kami lihat sampai tadi pagi jam 08.00 WIB, jumlah penduduk Kota Medan yang sudah mengisi e-survey ini telah melampaui target, yaitu sebanyak 2.020 orang. Harapan kita ke depan adalah sebaran data yang merata di seluruh wilayah," ungkap Andi Mario.

Menurutnya, hasil survei akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis data, terutama pada sektor ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman.

Selain itu, survei ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan sosial demi terciptanya suasana yang aman dan damai.

Kegiatan sosialisasi dijadwalkan berlangsung pada 10, 13, dan 14 Juli 2026 dengan melibatkan sekitar 500 peserta.

Acara turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Medan, pimpinan perangkat daerah, serta para camat.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menerima bantuan 25 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya (solar cell) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Wilayah Sumatera Utara.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di malam hari.

Baca Juga:

• SI MiKE SU Hadir di Jambore Daerah XI Pramuka Sumut, Dorong Literasi Digital Generasi Muda

Kepala BPTD Kelas II Sumatera Utara Ariyandi Ariyus mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan aspek keselamatan transportasi dan lalu lintas di daerah.

Menurut Ariyandi, terealisasinya bantuan ini juga tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sebelumnya mengajukan permohonan melalui Dinas Perhubungan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada Kota Tanjungbalai.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan sarana prasarana yang telah diberikan. Semoga ke depannya sinergi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Kementerian Perhubungan, khususnya melalui BPTD Kelas II Sumatera Utara, dapat terus ditingkatkan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat," ujar Fadly Abdina.

Ia berharap pemasangan lampu PJU tenaga surya tersebut mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintasi Jalan Sudirman pada malam hari.

"Saya harapkan juga masyarakat dapat bersama-sama ikut menjaga keberadaan lampu PJU tenaga surya tersebut," tandasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Tanjungbalai Elvandia menjelaskan, seluruh lampu PJU tenaga surya akan dipasang di sepanjang ruas Jalan Sudirman.

Bantuan tersebut merupakan hasil koordinasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungbalai saat berkunjung ke Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara di Jakarta.

Selain bantuan lampu penerangan jalan, Kota Tanjungbalai juga menerima bantuan 50 unit life jacket dan 25 unit traffic cone.

Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung keselamatan pelayaran sekaligus meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di wilayah Tanjungbalai.

Elvandia menambahkan, proses pengerjaan pemasangan lampu PJU akan segera dimulai dalam beberapa hari ke depan.

Saat ini, tahap awal berupa pembangunan pondasi tiang lampu tengah berlangsung.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap seluruh bantuan tersebut dapat memperkuat fasilitas keselamatan transportasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut menghadirkan layanan SI MiKE SU (Sistem Mobil Informasi Keliling Elektronik Sumatera Utara) pada Jambore Daerah XI Gerakan Pramuka Sumut 2026.

Kehadiran mobil edukasi digital tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan literasi digital dan kecakapan teknologi bagi generasi muda.

Baca Juga:

• Target 7,3 Juta Orang, Cek Kesehatan Gratis Sumut Baru Menjangkau 2,8 Juta Warga

Ribuan peserta Pramuka dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara mendapat kesempatan mengikuti pembelajaran digital melalui berbagai materi multimedia yang dikemas secara interaktif.

Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan, keikutsertaan SI MiKE SU merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

"Keikutsertaan SI MiKE SU dalam Jambore Daerah XI yang digelar di Bumi Perkemahan Sibolangit pada 8-12 Juli 2026 merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sumut untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan teknologi," ujar Erwin, Jumat (10/7/2026).

Menurut Erwin, Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus melahirkan calon pemimpin masa depan.

Karena itu, generasi muda perlu dibekali kemampuan memanfaatkan teknologi secara cerdas, kreatif, aman, dan bertanggung jawab.

"Melalui SI MiKE SU inilah kami berharap para peserta dapat menjadi pelopor literasi digital di sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat," kata Erwin.

Ia menilai perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat menghadirkan peluang sekaligus tantangan.

Oleh sebab itu, peningkatan literasi digital harus terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi yang benar.

"Peningkatan literasi digital harus dilakukan agar masyarakat tidak hanya mampu mengakses informasi, melainkan juga memiliki kemampuan berpikir kritis, menyaring informasi yang benar, dapat melindungi data pribadi juga memanfaatkan ruang digital secara positif dan bertanggung jawab," ujarnya.

Selain menjadi sarana edukasi, SI MiKE SU juga dimanfaatkan sebagai media penyebarluasan informasi mengenai berbagai program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengenal berbagai inovasi layanan publik berbasis digital yang dikembangkan Diskominfo Sumut.

"Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai transformasi digital pemerintahan, layanan publik berbasis digital serta berbagai inovasi yang dikembangkan Diskominfo Sumut dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Erwin.

Kehadiran SI MiKE SU di Jambore Daerah XI diharapkan tidak hanya memperkuat kemampuan digital peserta Pramuka, tetapi juga mendorong lahirnya generasi muda yang bijak memanfaatkan teknologi serta mampu menjadi agen literasi digital di lingkungan masing-masing.* (ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) menyebut pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi salah satu program pemerintah masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal Lubis, mengatakan hingga 8 Juli 2026 jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis mencapai 2.824.245 jiwa.

Baca Juga:

• Mulai 1 Agustus 2026, Wings Air Buka Rute Baru Kualanamu–Mandailing Natal!

Sementara target pemerintah pusat pada tahun ini adalah 45 persen dari jumlah penduduk.

"Sampai dengan 8 Juli 2026, yang sudah melaksanakan CKG 2.824.245 jiwa. Jika dipersentasekan dari jumlah penduduk sudah 17,73 persen."

Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan target yang diberikan pemerintah pusat, capaian Sumatera Utara saat ini baru sekitar 35 persen dari target yang harus dipenuhi.

"Namun dari target yang ditetapkan pemerintah pusat 45 persen masyarakat harus sudah CKG, kita sudah mencapai 35 persen dari angka 2,8 juta jiwa tersebut," terangnya, Jumat (10/7/2026).

Hamid mengatakan target Program Cek Kesehatan Gratis di Sumatera Utara tahun ini mencapai 7.325.579 jiwa atau sekitar 7,3 juta penduduk.

Untuk mengejar target tersebut, Dinas Kesehatan kini memfokuskan percepatan pelaksanaan program di Kota Medan yang memiliki jumlah penduduk terbesar di provinsi tersebut.

Menurutnya, jika capaian di Medan meningkat, maka target Sumatera Utara akan lebih mudah dicapai.

"Ini cukup variatif ya, tapi kami konsen dengan Medan. Karena Medan ini yang secara administratif paling tinggi jumlah penduduknya. Dan paling minim kendala seperti yang disebutkan di atas."

Ia menambahkan bahwa capaian di Kota Medan hingga kini juga masih belum sesuai harapan.

"Ini memang konsen Kota Medan untuk pencapaian CKG. Karena kalau berhasil di Medan sudah cukup mengurangi beban capaian target tersebut."

Hamid mengungkapkan salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan Program CKG adalah gangguan pada aplikasi ASIK milik Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk menginput data peserta.

Menurutnya, data peserta baru diakui apabila telah masuk ke sistem tersebut.

"Yang menjadi kendala utama itu sistem di aplikasi ASIK. Jadi data yang diakui telah dilakukan CKG itu adalah data yang sudah terinput di aplikasi Kementerian Kesehatan dan aplikasi ini sering sekali maintenance."

Akibat gangguan tersebut, sekitar 200 ribu data peserta hingga kini belum dapat diinput ke dalam sistem.

"Hampir 200 ribu data belum diinput karena maintenance dari aplikasi terlalu sering dan ini diakui oleh Menkes sendiri."

Selain kendala sistem, Dinas Kesehatan juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), alat kesehatan, serta akses menuju puskesmas di sejumlah daerah.

Saat ini Program Cek Kesehatan Gratis dilaksanakan melalui 619 puskesmas yang tersebar di seluruh Sumatera Utara.

"Tentu masih ada kendala terkait kapasitas SDM dalam menjalankan CKG, terutama daerah yang jauh dari akses utama dalam hal ini kita menjalankan CKG di 619 Puskesmas se-Sumut."

Ia juga menilai kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis masih perlu ditingkatkan.

"Ada juga kendala partisipasi masyarakat. Jadi memang masyarakat masih ada yang belum antusias mengikuti CKG ini walaupun sudah diberikan label gratis."

Padahal, menurut Hamid, biaya pemeriksaan kesehatan serupa di rumah sakit, klinik, maupun laboratorium swasta relatif tidak murah.

Karena itu, Dinas Kesehatan Sumut akan terus meningkatkan sosialisasi agar masyarakat memanfaatkan layanan tersebut sejak dini.

Program Cek Kesehatan Gratis merupakan program pemerintah yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sejak 10 Februari 2025.

Masyarakat yang ingin mengikuti program ini cukup mengunduh aplikasi Satu Sehat milik Kementerian Kesehatan, melakukan pendaftaran, kemudian mengikuti jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan di puskesmas.

Seluruh layanan pemeriksaan dalam program tersebut diberikan secara gratis.* (tm/ad)

Kepala Satuan Pelaksana Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Doni Romandika, mengatakan seluruh aspek operasional telah dipersiapkan untuk memastikan penerbangan berjalan aman, lancar, dan sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Prabowo Akui Ada Penyusup di Program MBG, Minta Kepala Daerah dan Aparat Keamanan Ikut Mengawasi

Rute baru ini akan dilayani menggunakan pesawat ATR 72-500/600 dengan jadwal penerbangan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Penerbangan dijadwalkan berangkat dari Bandara Kualanamu pukul 13.00 WIB, sedangkan penerbangan dari Bandara Mandailing Natal akan berangkat pada pukul 14.45 WIB.

Menurut Doni, pembukaan rute ini didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat akan akses transportasi yang lebih cepat antara Mandailing Natal dan Kota Medan.

Selama ini perjalanan darat menuju Medan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga transportasi udara diharapkan menjadi pilihan yang lebih efisien bagi masyarakat.

"Potensi penumpang cukup besar, mulai dari pelaku usaha, aparatur pemerintah, mahasiswa, wisatawan hingga masyarakat umum dengan mobilitas tinggi," katanya.

Pihak bandara menyebut telah menjalin koordinasi dengan Wings Air, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Kementerian Perhubungan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kerja sama tersebut mencakup kesiapan operasional, penyediaan fasilitas pendukung, hingga promosi rute baru kepada masyarakat.

Menurut Doni, hadirnya jalur penerbangan langsung ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Akses transportasi yang lebih mudah diyakini akan memperlancar arus investasi, perdagangan, pengembangan UMKM, hingga sektor pariwisata di Mandailing Natal.

"Konektivitas ini membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional," ujarnya.

Melalui Bandara Internasional Kualanamu, masyarakat Mandailing Natal nantinya juga dapat melanjutkan perjalanan ke berbagai kota besar di Indonesia maupun sejumlah rute internasional yang dilayani jaringan Lion Air Group.

Untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan rute baru tersebut, pihak bandara bersama Wings Air dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan melakukan berbagai kegiatan promosi melalui media sosial, media massa, publikasi digital, hingga sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat keterisian penumpang sejak awal operasional sekaligus menjaga keberlanjutan layanan penerbangan di masa mendatang.* (at/ad)

JAKARTA – Perbedaan pandangan di internal tim hukum Roy Suryo kembali menjadi perhatian setelah putusan praperadilan terkait perkara dugaan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis (TA-AKAA) menyampaikan kritik terbuka terhadap pakar hukum tata negara sekaligus advokat Refly Harun.

Baca Juga:

• Harta Kekayaan Jampidsus Febrie Adriansyah Naik Rp11,9 Miliar dalam Setahun, Ini Rinciannya

Menurut Ahmad, sikap yang disampaikan bukan merupakan pendapat pribadi, melainkan mewakili sejumlah advokat yang tergabung dalam tim tersebut.

Ia menyebut sejumlah nama seperti Petrus Selestinus, Jemmy Mokolensang, Azam Khan, hingga Juju Purwantoro berada dalam barisan yang menyampaikan keberatan terhadap langkah-langkah Refly Harun.

"Semestinya sebelum meminta Surat Kuasa dari klien, RH (Refly Harun) bertanya kepada rekan sejawat apakah boleh dirinya terlibat. Faktanya, RH langsung membentuk tim RRT, Troya, dan terlibat di TalkHAM untuk mengajukan praperadilan tanpa berkomunikasi dengan kami. Tak ada etika, main serobot," ujar Ahmad Khozinudin.

Lima Poin Keberatan TA-AKAA

Dalam keterangannya, TA-AKAA menyampaikan lima catatan terhadap langkah yang diambil Refly Harun selama mendampingi Roy Suryo dan pihak terkait.

Pertama, Refly disebut melakukan upaya mediasi dengan mempertemukan kelompok Roy Suryo, Rismon, dan dr. Tifa dengan Jimly Asshiddiqie di Tim Percepatan Reformasi Polri tanpa berkoordinasi dengan tim lain.

TA-AKAA menilai saat itu Refly belum bertindak sebagai kuasa hukum resmi.

Kedua, Refly dituding membentuk kelompok hukum sendiri yang hanya mendampingi Roy Suryo, Rismon, dan dr. Tifa, serta dianggap mencatut nama sejumlah advokat tanpa komunikasi terlebih dahulu.

Ketiga, TA-AKAA menilai langkah tersebut turut memengaruhi perubahan sikap salah satu pihak yang sebelumnya berada dalam kelompok yang sama.

Keempat, tim bentukan Refly yang dikenal sebagai Tim Troya disebut akhirnya tidak lagi berjalan sebagaimana awal pembentukannya.

Kelima, pengajuan praperadilan melalui Tim TalkHAM dinilai dilakukan tanpa koordinasi dengan TA-AKAA.

TA-AKAA berpendapat langkah tersebut justru menggeser fokus dari substansi perkara yang menurut mereka seharusnya dibuktikan di persidangan.

"Siapapun yang berdamai dengan Jokowi berarti telah berkhianat terhadap perjuangan rakyat. Tak ada perdamaian antara Al Haq dan Al Batil," tegas Ahmad Khozinudin.

Bantahan atas Tuduhan terhadap Tim Hukum

TA-AKAA juga menanggapi pernyataan yang menyebut tim hukum sengaja membawa klien menuju proses pidana.

Ahmad membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa hingga saat ini klien yang mereka dampingi tidak ditahan meski telah berstatus tersangka.

"Itu tuduhan yang sangat menyakitkan. Alhamdulillah hingga saat ini klien kami merdeka dan tidak ditahan meski berstatus tersangka. Kami mendampingi secara gratis karena meyakini ini adalah perjuangan seluruh rakyat."

Menurutnya, pendampingan hukum dilakukan secara probono sejak April 2025 dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari advokat, purnawirawan TNI, hingga aktivis.

Sebelumnya, Refly Harun menyampaikan bahwa seluruh langkah hukum yang ditempuh telah dibahas dan mendapat persetujuan dari Roy Suryo maupun dr. Tifa.

"Strategi kami adalah strategi yang kami diskusikan dan disetujui oleh Mas Roy dan dokter Tifa," ujar Refly dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV.

Refly menjelaskan strategi yang dijalankan mencakup pengiriman surat kepada Komnas HAM, audiensi dengan Kejaksaan Agung, penyampaian surat kepada DPR, hingga pengajuan praperadilan.

Menurut Refly, apabila ada anggota tim yang tidak lagi sejalan dengan strategi yang dipilih klien, maka langkah yang tepat adalah mengundurkan diri dari tim kuasa hukum.

"Kalau dia tidak setuju, seharusnya dia mengundurkan diri dari Mas Roy sebagai pengacara dan mengatakan, 'Saya sudah tidak sejalan lagi dengan Anda'," kata Refly.

Hingga kini, perbedaan pandangan tersebut masih menjadi bagian dari dinamika internal tim hukum yang mendampingi Roy Suryo dalam perkara yang sedang berjalan.

Belum ada pernyataan resmi yang menunjukkan adanya penyelesaian atas perbedaan sikap di antara kedua pihak.* (tm/ad)

LOS ANGELES – Laga seru akan tersaji pada babak perempat final Piala Dunia 2026 saat Timnas Spanyol menghadapi Belgia.

Pertandingan yang mempertemukan dua tim kuat Eropa itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Los Angeles pada Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 WIB.

Baca Juga:

• Prancis Singkirkan Maroko 2-0, Les Bleus Jadi Tim Pertama ke Semifinal Piala Dunia

Spanyol memastikan langkah ke delapan besar usai menyingkirkan Portugal dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal Mikel Merino pada penghujung babak kedua menjadi penentu kemenangan La Roja sekaligus mengakhiri perjalanan Cristiano Ronaldo dan Portugal di Piala Dunia 2026.

Sementara itu, Belgia tampil lebih dominan saat menghadapi tuan rumah Amerika Serikat.

Tim berjuluk Setan Merah menang telak 4-1, dengan Charles De Ketelaere menjadi bintang lapangan setelah mencetak dua gol.

Jika melihat catatan pertemuan sebelumnya, Spanyol memiliki modal positif.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim pada 2 September 2016, La Roja berhasil mengalahkan Belgia dengan skor 2-0.

Meski demikian, performa Belgia sepanjang turnamen membuat pertandingan diperkirakan berlangsung ketat.

Kedua tim sama-sama menunjukkan permainan menyerang yang efektif dan memiliki kualitas pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja.

Spanyol mengandalkan penguasaan bola dan permainan kolektif yang menjadi ciri khas mereka.

Di sisi lain, Belgia datang dengan lini depan yang sedang produktif dan percaya diri setelah kemenangan besar atas Amerika Serikat.

Laga ini diperkirakan menjadi salah satu pertandingan paling menarik pada babak perempat final Piala Dunia 2026 karena mempertemukan dua kandidat kuat menuju semifinal.

Jadwal Spanyol vs Belgia

Pertandingan: Spanyol vs Belgia
Babak: Perempat Final (8 Besar) Piala Dunia 2026
Hari/Tanggal: Sabtu, 11 Juli 2026
Kick-off: 02.00 WIB
Stadion: Los Angeles Stadium
Siaran Langsung: TVRI
Link Live streaming: Klik di MAXStream dan Folaplay

Pemenang pertandingan ini akan melangkah ke babak semifinal dan semakin dekat menuju perebutan gelar juara Piala Dunia 2026.* (d/ad)

DILI – Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, di Palm Springs, Dili, Jumat, 10 Juli 2026.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah komitmen strategis yang diharapkan dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Timor Leste, sekaligus memberikan manfaat bagi generasi muda kedua negara.

Baca Juga:

• Gerindra Hormati Sikap PDIP Jadi Penyeimbang, Persahabatan Prabowo-Megawati Tetap Kokoh

Dalam sambutannya, Kalbuadi Lay menyampaikan apresiasi terhadap cara Megawati menyampaikan gagasan di hadapan para peserta.

"Banyak yang terkesan, Ibu Mega memegang catatan yang ringkas, namun poin-poin yang disampaikan sangat luas dan mendalam saat di podium. Kami berharap anak muda di Timor Leste dapat belajar banyak dari ketokohan dua pemimpin besar, Ma Xanana dan Ibu Mega," ujarnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão mengenang kehadiran Megawati pada peringatan kemerdekaan Timor Leste pada 20 Mei 2002 sebagai momen penting dalam sejarah hubungan kedua negara.

Menurut Xanana, kehadiran Megawati saat itu menjadi simbol rekonsiliasi setelah perjalanan panjang hubungan Indonesia dan Timor Leste.

"Di hadapan ribuan rakyat Timor dan para pemimpin dunia seperti Kofi Annan dan Bill Clinton, kehadiran Anda (Megawati) kala itu mengubah momen kemerdekaan menjadi momen rekonsiliasi yang luar biasa," kata Xanana.

Ia menilai keputusan Megawati menghadiri upacara tersebut mengirimkan pesan bahwa hubungan Indonesia dengan Timor Leste memasuki babak baru yang dibangun di atas semangat perdamaian.

"Anda menunjukkan kepada dunia bahwa mantan pihak yang berseberangan dapat memilih jalan perdamaian dan martabat. Hari ini, Timor Leste tidak memiliki sahabat yang lebih dekat daripada Indonesia."

Megawati Usulkan Tiga Bidang Kerja Sama

Dalam pidatonya, Megawati mengawali sambutannya dengan menceritakan kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja di Dili pada pagi hari.

Ia juga sempat menyampaikan cerita ringan mengenai Presiden pertama RI, Soekarno, dan pengalaman Xanana selama menjalani masa penahanan.

"Saya sering menggoda Pak Xanana. Kalau beliau menyebut penjara sebagai 'universitas tertutup', saya bilang bapak masih kalah dengan bapak saya (Bung Karno). Pak Xanana di LP Cipinang selama 7 tahun, bapak saya total menjalani 22 tahun penjara dan dibuang 3 kali."

Di balik candaan tersebut, Megawati menekankan pentingnya keteguhan dan integritas bagi seorang pemimpin.

"Tanpa keyakinan, manusia bisa menjadi pengkhianat di tengah jalan hanya demi mencari keuntungan materi. Kita harus berusaha menjadikan jalan hidup kita bermakna."

Megawati kemudian menawarkan tiga bidang kerja sama yang dinilai dapat memperkuat hubungan kedua negara pada masa mendatang, yaitu:

- kerja sama maritim dan perubahan iklim melalui BRIN,
- kajian nasionalisme komparatif melalui BPIP,
- serta kerja sama antarpartai politik.

Ia juga menyatakan PDI Perjuangan siap berbagi pengalaman mengenai penguatan kelembagaan partai dan kaderisasi kepada partai-partai politik di Timor Leste, khususnya CNRT.

Menutup pidatonya, Megawati mengajak Timor Leste untuk terus percaya diri menghadapi tantangan global.

"Masa depan itu kita yang menentukan, bukan orang lain."

Ia juga mengusulkan agar semangat Dasasila Bandung dapat diangkat sebagai salah satu agenda ketika Timor Leste memegang Keketuaan ASEAN pada 2029.

Sebelum menghadiri pertemuan bilateral, Megawati lebih dahulu berziarah ke Taman Makam Pahlawan Seroja di Dili.

Didampingi Puti Guntur Soekarno dan Romy Soekarno, Megawati mengikuti upacara penghormatan, mengheningkan cipta, meletakkan karangan bunga, menaburkan bunga di pusara para pahlawan, serta memanjatkan doa.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Megawati ke Timor Leste sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur.* (d/ad)

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Ahmad Dedi alias Dedi Congor menerima uang sebesar Rp30 miliar dari pimpinan Blueray Cargo, John Field.

Pernyataan tersebut disampaikan saat pembacaan putusan terhadap tiga terdakwa perkara dugaan suap terkait aktivitas kepabeanan, Jumat, 10 Juli 2026.

Baca Juga:

• Guru Besar UB: Ego Sektoral Aparat Penegak Hukum Jadi Penghambat Pemberantasan Korupsi

"Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa I (John Field), saksi Vini Liveri Vie dan bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 177 menerangkan bahwa setahu Terdakwa I, saksi Ahmad Dedi statusnya di Badan Intelijen Negara adalah sebagai Bendahara PPIR Persatuan Paripurna Indonesia Raya," kata hakim.

Majelis hakim menyebut John Field menyerahkan uang kepada Ahmad Dedi secara bertahap sebesar Rp5 miliar setiap bulan melalui seorang staf bernama Alexander.

Pemberian tersebut berlangsung sejak Juli hingga Desember 2025, sehingga total dana yang diserahkan mencapai Rp30 miliar.

"Terdakwa I menyerahkan uang setiap bulannya kepada Ahmad Dedi sejumlah Rp5 miliar yaitu melalui stafnya saudara Alexander, staf TNI yang juga staf dari Ahmad Dedi mulai dari bulan Juli 2025 sampai Desember 2025. Pemberian uang tersebut berhenti di Desember 2025 karena Terdakwa I sudah tidak sanggup lagi memberikan uang kepada saudara Ahmad Dedi tersebut. Tidak ada yang terdakwa dapatkan apa-apa dari saudara Ahmad Dedi," ujar hakim.

Untuk Mengatasi Jalur Merah Bea Cukai

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut pemberian uang tersebut dilakukan bersamaan dengan pemberian dana kepada sejumlah pejabat dan pegawai Bea Cukai.

Menurut hakim, tujuan pemberian uang itu agar persoalan banyaknya barang impor milik pelanggan Blueray Cargo yang masuk jalur merah di Pelabuhan Tanjung Priok dapat diatasi.

"Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas dalam penyelesaian permasalahan banyaknya barang customer Blueray yang masuk jalur merah pada Pelabuhan Tanjung Priok, Blueray telah mengeluarkan uang tidak saja untuk pejabat-pejabat dan pegawai Bea Cukai namun juga telah mengeluarkan uang untuk oknum pihak Badan Intelijen Negara," ujar hakim.

Namun, majelis hakim menilai pemberian uang kepada Ahmad Dedi tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

"Terdakwa I telah memberikan uang kepada Ahmad Dedi dari bulan Juli 2025 sampai dengan Desember 2025, sehingga berjumlah Rp30 miliar namun pemberian uang kepada saudara Ahmad Dedi sama sekali tidak memberikan efek apa pun terhadap permasalahan meningkatnya jalur merah terhadap barang-barang impor dari PPJK Blueray, malahan jalur merahnya semakin meningkat."

Total Pemberian Mencapai Rp91,7 Miliar

Majelis hakim juga mengungkap total dana yang dikeluarkan Blueray Cargo untuk berbagai pihak mencapai Rp91.769.073.000.

Jumlah tersebut terdiri atas:

- Uang kepada pejabat dan pegawai Bea Cukai sebesar Rp61,7 miliar.
- Fasilitas hiburan senilai Rp1,4 miliar.
- Satu unit mobil Mazda CX-5 senilai Rp330 juta.
- Satu unit jam tangan TAG Heuer senilai Rp65 juta.
- Uang kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebesar Rp30 miliar.

"Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Vini Liveri Vie bersesuaian dengan barang bukti nomor 177 menerangkan bahwa penyerahan uang dari Blueray Cargo kepada pejabat dan pegawai Bea Cukai dan juga penyerahan uang kepada Ahmad Dedi pihak Badan Intelijen Negara di dalam dokumen bertuliskan total biaya bonus bulan Juli 2025 sampai Januari 2026 sejumlah Rp91.769.073.000."

Tiga Terdakwa Divonis Bersalah

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan tiga terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

- John Field divonis 2 tahun penjara dan denda Rp300 juta, subsider 100 hari kurungan.
- Deddy Kurniawan Sukolo divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta, subsider 80 hari kurungan.
- Andri divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta, subsider 80 hari kurungan.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman lebih tinggi bagi ketiga terdakwa.* (d/ad)

LOMBOK BARAT – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah dan aparat keamanan ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, pengawasan diperlukan agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong OPD Perkuat Media Sosial, Komunikasi Publik Harus Cepat dan Responsif

Menurut Prabowo, pemerintah berkomitmen melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis.

Namun, ia mengakui ada pihak-pihak yang diduga mencoba memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi.

"MBG kita teruskan! Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ," kata Prabowo.

Presiden meminta gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa aktif memantau seluruh dapur penyedia makanan dalam program tersebut.

Ia juga meminta setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Bahkan, Prabowo mengatakan masyarakat dapat langsung menyampaikan laporan kepadanya melalui media sosial.

"Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh memeriksa semua dapur MBG."

"Saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu lapor ke saya. Gampang. Lapor di TikTok. Langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Enggak usah susah-susah."

Selain pemerintah daerah, Prabowo juga meminta aparat penegak hukum ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG.

Namun, ia mengingatkan agar pemeriksaan dilakukan secara profesional dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

"Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan! Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran."

Prabowo menilai masyarakat kini memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya program pemerintah.

Menurutnya, perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah melaporkan berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di lapangan.

"Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh. Rakyat punya gadget. Tapi memang ya, orang mau nyolong ada saja."

Presiden berharap pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat menjaga Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.* (d/ad)

JAKARTA – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi perhatian publik setelah rumah pribadinya di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, digeledah dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Febrie mengakui bahwa rumah yang digeledah tersebut merupakan miliknya.

Baca Juga:

• Dr. Budi Suryanto Dorong Sistem "Satu Tanah, Satu Surat, Satu Kepemilikan" untuk Akhiri Sengketa Agraria

"Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegakan hukum tentunya saling mendukung agar bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan pada masyarakat," kata Febrie.

Ia juga meminta publik menunggu hasil penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

"Terkait pemberitaan tersebut makanya kita tunggu bagaimana hasil proses penyidikannya," ujarnya.

Febrie juga membantah memiliki keterkaitan dengan kafe de'Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan.

"Saya jelaskan Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis apa yang telah diberitakan di media sosial seperti di Cipete."

Meski demikian, ia kembali menegaskan rumah di Sentul memang merupakan aset pribadinya.

"Itu memang rumah pribadi Jampidsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal."

Mengenai uang tunai dan emas batangan yang ditemukan penyidik saat penggeledahan, Febrie mengatakan seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum.

"Mengenai uang, bahwa itu ada pemiliknya, ada kegiatan, ada orang yang terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Ada bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar."

Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kepemilikan maupun peruntukan uang dan emas tersebut karena masih menjadi bagian dari proses hukum.

Harta Kekayaan Rp18,26 Miliar

Berdasarkan LHKPN yang telah dipublikasikan, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat sebesar Rp18.261.445.180.

Dalam laporan tersebut, sebagian besar aset berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai Rp14.852.820.000.

Salah satu aset yang dilaporkan merupakan tanah dan bangunan di Jakarta Selatan yang berasal dari warisan dengan nilai Rp10.829.474.000.

Selain aset properti, Febrie juga melaporkan kepemilikan kendaraan senilai Rp2.310.500.000, yang terdiri dari:

- Honda HR-V tahun 2018
- Toyota Land Cruiser Prado tahun 2020
- Peugeot New 2008 AT tahun 2018
- Toyota Alphard 2.5 G tahun 2021

Dalam LHKPN tersebut, Febrie juga mencatat harta bergerak lainnya sebesar Rp60 juta, kas dan setara kas Rp938.125.180, serta harta lainnya senilai Rp100 juta.

Ia tidak melaporkan kepemilikan surat berharga maupun utang sehingga total harta bersihnya tetap sebesar Rp18.261.445.180.

Kenaikan Harta dalam LHKPN

Data LHKPN menunjukkan total kekayaan Febrie pada periode pelaporan tahun 2022 sebesar Rp6.360.108.742.

Pada laporan tahun 2023, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp18.261.445.180, atau bertambah sekitar Rp11,9 miliar.

Sementara itu, dalam laporan periodik tahun 2024 dan 2025, jumlah harta yang dilaporkan tetap sama dan tidak mengalami perubahan.

Hingga kini, proses penyidikan terkait penggeledahan rumah di Sentul masih berlangsung.

Aparat penegak hukum belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai status maupun kepemilikan barang bukti yang diamankan dalam perkara tersebut.* (tm/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong seluruh pengelola media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun komunikasi publik yang informatif, responsif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi digital.

Melalui sinergi tersebut, informasi mengenai program pembangunan dan pelayanan publik diharapkan dapat disampaikan lebih cepat, menjangkau masyarakat lebih luas, serta lebih mudah diakses.

Baca Juga:

• Menkop Ferry Juliantono Ziarah ke Makam Bung Hatta, Dorong Koperasi Kembali Jadi Pilar Ekonomi Rakyat

Menurut Erwin, media sosial kini tidak lagi sekadar menjadi sarana berbagi informasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang layanan publik yang memungkinkan pemerintah berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

"Media sosial saat ini bukanlah sekadar kanal komunikasi, melainkan telah menjadi ruang layanan publik dan media komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara real time. Media sosial juga menuntut respons yang cepat, akurat dan terukur, terutama ketika masyarakat menyampaikan pertanyaan, aspirasi maupun keluhan," kata Erwin.

Ia menilai konten yang dipublikasikan pemerintah harus mampu menarik perhatian masyarakat tanpa mengabaikan akurasi informasi.

Selain itu, informasi yang disampaikan juga harus bermanfaat, sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Karena itu, Erwin mengajak seluruh pengelola media sosial OPD untuk memperkuat kolaborasi agar informasi mengenai program-program pemerintah dapat tersampaikan secara lebih luas.

"Marilah kita kolaborasi, sehingga apa yang menjadi program kerja Pemprov Sumut dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Jangan hanya kegiatan OPD masing-masing. Marilah kita berinovasi."

Bimbingan teknis tersebut juga menghadirkan pegiat media sosial Toga Nainggolan sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Toga menjelaskan bahwa media sosial kini menjadi salah satu sumber utama masyarakat memperoleh informasi.

Ia menyebut berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 88,9 persen penduduk usia 18 tahun ke atas menggunakan media sosial.

Selain itu, rata-rata masyarakat menghabiskan waktu sekitar 21 jam 50 menit setiap minggu, atau hampir tiga jam setiap hari, untuk mengakses berbagai platform digital.

Menurut Toga, perubahan perilaku masyarakat membuat pemerintah perlu menyesuaikan cara berkomunikasi agar informasi yang disampaikan lebih mudah diterima.

Ia mengatakan masyarakat saat ini lebih menyukai konten yang sederhana, visual, dan langsung menjawab kebutuhan mereka dibandingkan penjelasan yang panjang.

"Terdapat perubahan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi. Masyarakat ingin cepat dan tidak mau tahu soal teknis. Kemudian penyampaian yang disampaikan sederhana, yang penting masalah selesai. Masyarakat juga lebih menyukai visual, sudah tidak kuat dengan teks panjang, dan dialog tidak bisa lagi komunikasi satu arah. Publik tak hanya menilai bagaimana pemerintah bekerja tetapi juga bagaimana berkomunikasi."

Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan mengelola media sosial pemerintah, menghadapi perkembangan tren digital, membangun interaksi yang lebih baik dengan masyarakat, sekaligus mengantisipasi penyebaran disinformasi di ruang digital.* (ad)