MEDAN – Harga daging ayam potong di tingkat pedagang besar di Sumatera Utara turun dari Rp41.000 menjadi Rp38.000 per kilogram.

Penurunan harga sebesar Rp3.000 per kilogram ini berpotensi menjadi salah satu faktor penyumbang deflasi Sumatera Utara pada Oktober 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Perda Khusus Narkoba, Polda Sumut Siapkan Tiga Program Unggulan

Kondisi ini diperkirakan akan diikuti penurunan harga di tingkat konsumen.

"Turunnya harga daging ayam terjadi merata di pedagang besar, nantinya akan mendorong pemerataan harga di level konsumen," kata Gunawan, Selasa (13/10/2026).

Menurut Gunawan, penurunan harga daging ayam dipicu oleh meningkatnya pasokan yang berlangsung secara konsisten selama empat minggu terakhir.

Di sisi lain, permintaan konsumen cenderung melemah dalam beberapa waktu terakhir.

Ketika pasokan meningkat sementara permintaan tidak bertambah sebanding, harga komoditas cenderung mengalami tekanan.

Kondisi tersebut turut memengaruhi harga daging ayam di pasaran.

Penurunan harga ini berpotensi menguntungkan konsumen karena masyarakat dapat memperoleh daging ayam dengan harga lebih rendah.

Namun, situasi tersebut juga menjadi tantangan bagi peternak yang harus menghadapi kenaikan biaya produksi.

"Beberapa peternak mengungkapkan, penurunan harga jual karena harga pokok produksi (HPP) sedang berada dalam tren kenaikan," ujarnya.

Penurunan harga jual di tengah kenaikan harga pokok produksi dapat menekan keuntungan peternak.

Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, peternak berpotensi menghadapi tekanan usaha karena harga jual tidak sejalan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Di sisi lain, harga yang lebih rendah dapat membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang rutin membeli daging ayam untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbedaan kondisi yang dihadapi konsumen dan peternak ini membuat perkembangan harga ayam perlu terus dipantau, baik dari sisi pasokan, permintaan, maupun biaya produksi.

Penurunan harga daging ayam juga berpotensi memengaruhi perkembangan inflasi Sumatera Utara pada Oktober 2026.

Jika penurunan berlanjut hingga tingkat konsumen dan tercermin dalam perhitungan indeks harga konsumen, komoditas ini dapat menjadi salah satu penyumbang deflasi.

Deflasi terjadi ketika tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Namun, penurunan harga satu komoditas saja belum cukup untuk memastikan terjadinya deflasi karena pergerakan harga komoditas lain juga ikut menentukan.

Dengan demikian, perkembangan harga daging ayam dalam beberapa pekan ke depan akan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk melihat pengaruhnya terhadap inflasi Sumatera Utara pada Oktober 2026.* (mi/ad)

MEDAN – Seng Hap 1881 yang berada di Jalan Ahmad Yani, kawasan Kesawan, Kota Medan, menjadi salah satu destinasi kuliner yang menawarkan pengalaman berbeda.

Pengunjung tidak hanya bisa menikmati beragam makanan dan berburu oleh-oleh, tetapi juga mengenal sejarah bangunan melalui informasi yang dipasang di sejumlah bagian dinding.

Baca Juga:

• Enam Bulan Disidik, Kejati Sumut Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Lahan Tol Medan-Binjai

Suasana tersebut menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati makanan sekaligus merasakan nuansa sejarah di tengah Kota Medan.

Kepala Toko Seng Hap 1881, Zeni Nafiahni, mengatakan pihaknya berupaya menjaga dan melestarikan nilai sejarah bangunan tersebut.

Salah satu caranya adalah memasang informasi sejarah agar pengunjung dapat mengetahui kisah bangunan itu.

"Upaya kami untuk menjaga dan melestarikan sejarah bangunan ini dilakukan dengan menampilkan cerita sejarah di dinding agar pengunjung bisa mengetahui seperti apa bangunan ini dahulu. Kami juga mempertahankan nuansa Melayu melalui pakaian adat yang dikenakan staf serta pemutaran lagu-lagu lawas," ujar Zeni, Selasa (13/10/2026).

Selain menghadirkan suasana bangunan bersejarah, Seng Hap 1881 menyediakan beragam pilihan kuliner dan produk UMKM.

Produk yang ditawarkan antara lain kue tradisional, keripik, kue kacang, hingga kopi kemasan.

Menurut Zeni, tempat tersebut kerap dikunjungi wisatawan dari luar kota hingga mancanegara, termasuk Malaysia.

Sebagian pengunjung datang untuk mencari oleh-oleh khas yang bisa dibawa pulang.

Sementara itu, warga Medan biasanya datang untuk menikmati makanan atau sekadar bersantai bersama keluarga dan teman.

Keberagaman produk yang tersedia membuat pengunjung memiliki banyak pilihan, baik untuk dinikmati langsung maupun dijadikan buah tangan.

Salah seorang pengunjung, Ikal, mengaku tertarik dengan beragam pilihan makanan yang tersedia di Seng Hap 1881.

Menurut dia, makanan yang ditawarkan memiliki variasi jenis dan merek sehingga pengunjung dapat memilih sesuai selera.

"Karena makanan di sini menurutku segar dan menarik ya buat dilihat dan dicoba. Apalagi makanannya itu variatif, banyak jenis, banyak juga pilihan mereknya, jadi bisa ku pilih mana yang aku suka," kata Ikal.

Bagi Ikal, daya tarik Seng Hap 1881 bukan hanya terletak pada pilihan kulinernya.

Informasi sejarah yang dipasang di sejumlah bagian bangunan juga memberikan pengalaman tambahan bagi pengunjung.

"Jadi nggak cuma belanja, tapi juga bisa tahu sedikit sejarah Melayu di sini," ujarnya.

Ikal mengatakan dirinya ingin kembali berkunjung karena masih banyak makanan yang belum sempat dicoba.

Ia juga tertarik menjelajahi bagian bangunan yang belum didatangi, termasuk lantai paling atas.

Perpaduan kuliner, produk UMKM, dan nuansa sejarah menjadi ciri khas Seng Hap 1881 di kawasan Kesawan.

Tempat ini menawarkan pilihan bagi masyarakat yang ingin berburu makanan sekaligus mengenal cerita sejarah di balik bangunan berarsitektur Melayu tersebut.

Keberadaan informasi sejarah di dalam bangunan juga menjadi cara untuk memperkenalkan warisan masa lalu kepada pengunjung, terutama generasi muda dan wisatawan yang ingin mengenal sisi lain Kota Medan.* (d/ad)

BANDA ACEH – Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Selasa, 13 Oktober 2026.

Kedatangan Sudaryono ke Provinsi Aceh tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja yang mencakup sejumlah agenda, mulai dari peninjauan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kegiatan organisasi HKTI.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Perda Khusus Narkoba, Polda Sumut Siapkan Tiga Program Unggulan

Salah satu agenda kunjungan Sudaryono adalah meninjau penyaluran Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Cot Meuraja, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

Peninjauan tersebut dijadwalkan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi para siswa di daerah.

Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah.

Melalui kunjungan tersebut, pelaksanaan program di lapangan diharapkan dapat terpantau sehingga tujuan pemenuhan gizi bagi para siswa dapat berjalan sesuai harapan.

Selain meninjau program MBG, Sudaryono juga dijadwalkan melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi Aceh pada hari yang sama.

Pelantikan tersebut akan berlangsung di Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar.

Agenda ini menjadi bagian dari kegiatan organisasi HKTI dalam memperkuat peran dan koordinasi pengurus di daerah, khususnya dalam mendukung sektor pertanian.

Rangkaian kunjungan kerja Sudaryono di Aceh diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah sekaligus memperkuat kontribusi HKTI dalam pengembangan sektor pertanian di provinsi tersebut.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Kepolisian Daerah Sumatera Utara memperkuat kerja sama dalam pemberantasan narkoba melalui langkah konkret dan penyusunan regulasi khusus.

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menekan peredaran narkotika, tetapi juga menciptakan keamanan bagi masyarakat serta mendukung perkembangan pariwisata dan perekonomian daerah.

Baca Juga:

• Daftar 10 Menteri dengan Nilai Terendah Versi Survei Arawicaksa, Bahlil di Urutan Pertama dengan Skor 1,2 dari 10

Dalam pertemuan itu, Bobby menekankan pentingnya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama di bidang pendidikan, pariwisata, dan penanganan masalah sosial.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi tantangan serius di Sumatera Utara.

"Mudah-mudahan dengan program yang ada di Polda dapat dijalankan bersama dengan Pemprov Sumut, dan diharapkan program pengentasan narkoba ini tidak hanya seremonial saja, namun dapat memberikan hasil nyata," ujar Bobby Nasution yang didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya dan Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor.

Bobby mengatakan, pemberantasan narkoba perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengawasan jalur masuk hingga kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi yang berpotensi dimanfaatkan untuk peredaran narkotika.

Untuk memperkuat upaya tersebut, ia mengajak Polda Sumut menyusun usulan regulasi khusus yang selanjutnya dapat dibahas bersama DPRD Sumut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan hukum sekaligus meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sumatera Utara.

Menurut Bobby, kerja sama antara pemerintah daerah dan kepolisian perlu diwujudkan melalui program yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain pemberantasan narkoba, pengembangan pariwisata juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengapresiasi potensi wisata alam Sumatera Utara, khususnya kawasan Berastagi dan Kabupaten Karo.

Menurut dia, daya tarik wisata di wilayah tersebut tidak kalah dibandingkan dengan sejumlah destinasi populer di Jawa Barat.

Namun, Sonny menilai pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam.

Kesiapan infrastruktur, kemudahan akses, serta jaminan keamanan dan kenyamanan juga menjadi faktor penting untuk menarik wisatawan.

Ia mengatakan, aktivitas ekonomi dan tingkat keterisian hotel di Sumatera Utara merupakan potensi yang perlu terus didukung.

Kehadiran kepolisian untuk menjaga keamanan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan sehingga mereka bersedia kembali berkunjung.

"Kalau akses dan pelayanan keamanannya nyaman, pasti orang akan balik lagi ke sini. Kami siap mensupport dan mengawal program Pak Gubernur dalam meningkatkan daya tarik pariwisata Sumatera Utara," ungkap Irjen Pol Sonny Irawan.

Dalam pertemuan itu, Sonny juga memaparkan tiga program unggulan Polda Sumut yang dapat dijalankan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pertama, Gerakan Masyarakat (Germas) Tolak Narkoba.

Program ini dirancang untuk menangani persoalan narkoba dari hulu hingga hilir melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif.

Pendekatan tersebut mencakup upaya membangun kesadaran masyarakat, mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum.

Pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur masyarakat hingga tingkat desa, RT, dan RW.

Kedua, Kompak atau Kolaborasi Pemberantasan Kejahatan Jalanan.

Program ini berfokus pada penindakan terhadap kejahatan jalanan, seperti pembegalan, tawuran, dan aksi premanisme.

Melalui program tersebut, kepolisian berharap lingkungan masyarakat menjadi lebih aman, termasuk bagi wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi di Sumatera Utara.

Ketiga, Sahata atau Satu Hati Satu Kekuatan dalam Tertib Lalu Lintas.

Program ini mengutamakan pembinaan dan penegakan aturan lalu lintas secara humanis untuk membangun kebiasaan berkendara yang tertib.

Program Sahata juga diharapkan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui sektor pajak kendaraan bermotor.

Bobby dan Sonny berharap kerja sama antara Pemprov Sumut dan Polda Sumut dapat membuat program pemberantasan narkoba, pencegahan kejahatan, serta penertiban lalu lintas berjalan lebih terpadu.

Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat, memperkuat kepercayaan wisatawan, dan mendukung iklim investasi yang kondusif.

Dengan keamanan yang terjaga dan dukungan pembangunan infrastruktur, Sumatera Utara diharapkan semakin mampu mengembangkan potensi pariwisata sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.* (ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku sempat mengira kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih meluas hingga ratusan ribu hektare.

Namun, berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, luas lahan yang masih terbakar dan ditangani satuan tugas di enam provinsi tersisa 639,23 hektare.

Baca Juga:

• Daftar 10 Menteri dengan Nilai Terendah Versi Survei Arawicaksa, Bahlil di Urutan Pertama dengan Skor 1,2 dari 10

Prabowo meminta Suharyanto memastikan angka tersebut karena jauh lebih kecil daripada perkiraannya.

"Kepala BNPB, saya mau rekonfirmasi ya. Jadi kondisi sekarang, total di 6 provinsi yang masih, masih harus dipadamkan berarti masih, masih terbakar ya, adalah 639,23 hektar. Apa benar itu?," tanya Prabowo kepada Suharyanto, Selasa, 13 Oktober 2026.

"Betul Bapak Presiden," jawab Suharyanto.

"Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh ya," jelas Prabowo.

Meski luas lahan yang masih terbakar telah menyusut, pemerintah tetap melanjutkan upaya pemadaman, terutama di wilayah yang sulit dijangkau petugas.

Dalam pembahasan tersebut, Prabowo meminta agar kebutuhan 70 ribu polisi hutan ditindaklanjuti.

Menurut dia, penambahan personel diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan Indonesia.

"Karena itu, tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu Polisi Hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita," kata Prabowo.

Prabowo juga membuka kemungkinan pelatihan personel dengan dukungan kepolisian maupun TNI untuk membantu pengamanan kawasan hutan.

Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Kepala BNPB Suharyanto menyebut Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menghadapi kondisi yang cukup berat.

Kalimantan Tengah tercatat sebagai wilayah dengan luas kebakaran terbesar, yakni 513,89 hektare.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian pemerintah adalah Taman Nasional Tanjung Puting, yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Prabowo menegaskan kawasan konservasi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena memiliki fungsi penting bagi kelestarian hutan dan lingkungan.

"Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu taman nasional," ujar Prabowo.

Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa titik-titik kebakaran di kawasan tersebut tersebar di sejumlah lokasi.

Kondisi medan berupa rawa membuat petugas kesulitan menjangkau sumber api menggunakan kendaraan.

Untuk membantu pemadaman, Pangdam mengusulkan pengadaan pompa air berukuran kecil yang dapat digunakan di lokasi sulit dijangkau.

Ketika ditanya mengenai jumlah pompa yang dibutuhkan, Pangdam menyebut sekitar 50 unit.

Namun, Prabowo memutuskan memberikan bantuan dalam jumlah lebih besar.

"Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200," ujar Prabowo.

Selain pompa air, Pangdam mengusulkan pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air di sekitar lokasi kebakaran.

Menurut dia, karakteristik kawasan rawa memungkinkan sumber air diperoleh melalui pengeboran pada kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter.

Menanggapi usulan tersebut, Prabowo menyetujui dukungan anggaran Rp2 miliar untuk pembangunan 200 titik bor air.

"Saya kirim Rp2 miliar, 200 titik," kata Prabowo.

Presiden juga meminta agar masyarakat setempat dilibatkan dalam proses pembuatan titik-titik bor tersebut.

Pelibatan warga diharapkan dapat membantu mempercepat penyediaan sumber air untuk mendukung pemadaman.

Meskipun luas karhutla yang masih ditangani dilaporkan tersisa 639,23 hektare di enam provinsi, tantangan di lapangan belum sepenuhnya selesai.

Lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, terutama di kawasan rawa dan taman nasional, membuat dukungan personel serta ketersediaan air tetap menjadi kebutuhan penting dalam upaya pemadaman.* (di/ad)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi terbawah dalam daftar menteri dengan penilaian terendah di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan survei Arawicaksa Institute, Bahlil memperoleh skor rata-rata 1,2 dari skala 0–10.

Baca Juga:

• Desakan Mundur Menguat, Ini Respons Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Hasil survei ini menjadi salah satu catatan evaluasi terhadap kinerja para menteri menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto.

Sejumlah persoalan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah disebut turut memengaruhi penilaian publik.

Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, mengatakan penilaian masyarakat terhadap para menteri dipengaruhi berbagai persoalan yang berkembang selama pemerintahan berjalan.

Menurut Rudi, salah satu persoalan yang menjadi perhatian publik terhadap Kementerian ESDM adalah dinamika harga bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah berhasil menahan kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Namun, kenaikan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, turut mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite.

Kondisi tersebut disebut memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Meskipun pemerintah berhasil menahan kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah, naiknya harga BBM non-subsidi seperti Pertamax mendorong terjadi migrasi konsumen ke Pertalite dan menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU," jelas Rudi dalam keterangannya, Selasa, 13 Oktober 2026.

Selain Bahlil, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memperoleh skor 1,3. Rudi mengatakan berbagai kabar mengenai pelaksanaan program Koperasi Desa perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Berbagai kabar miring terhadap pelaksanaan program Kopdes perlu mendapat perhatian, supaya target mendorong ekosistem perekonomian desa bisa berjalan lebih baik dan mendapat penerimaan publik," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh skor 1,5. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendapat skor 1,6.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid berada di posisi berikutnya dengan skor rata-rata 1,8.

Menurut Rudi, penilaian terhadap Nusron antara lain berkaitan dengan sorotan publik terhadap kasus dugaan suap yang menyeret sejumlah petinggi kementerian, politikus, dan pengusaha properti.

Nama Nusron juga disebut dalam perkara dugaan korupsi kuota haji yang masih menjalani proses persidangan.

Penyebutan nama seseorang dalam suatu perkara tidak serta-merta membuktikan keterlibatan atau kesalahannya.

Penilaian tersebut merupakan bagian dari temuan survei dan penjelasan peneliti mengenai isu yang menjadi perhatian publik.

Daftar 10 Menteri dengan Skor Terendah

Berikut daftar 10 menteri dengan skor rata-rata terendah berdasarkan survei Arawicaksa Institute:

- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: 1,2
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto: 1,3
- Menteri HAM Natalius Pigai: 1,5
- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait: 1,6
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid: 1,8
- Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: 2,0
- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono: 2,1
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini: 2,2
- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: 2,2
- Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo: 2,3

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, evaluasi terhadap kinerja para menteri kembali menjadi sorotan, seiring dengan perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan pemerintah.

Rudi menegaskan, evaluasi perlu dilakukan secara objektif untuk mendukung keberhasilan program pemerintah ke depan, dengan tetap mempertimbangkan dinamika dukungan politik.

Survei Arawicaksa Institute dilaksanakan pada 3–8 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling, yakni pengambilan sampel secara bertahap berdasarkan sejumlah tingkatan.

Survei tersebut memiliki margin of error atau batas kesalahan sebesar ±2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei ini menggambarkan penilaian responden dalam periode penelitian.

Skor yang diperoleh tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan mutlak mengenai kinerja setiap menteri.* (di//ad)

JAKARTA – POCO dikabarkan tengah menyiapkan ponsel pintar baru dari seri X8, yakni POCO X8s.

Perangkat ini kembali menjadi sorotan setelah muncul dalam daftar sertifikasi otoritas Singapura, IMDA, dengan nomor model 2609CPC5FG.

Baca Juga:

• HP Tetap Gak Bisa Dicas Padahal Sudah Ganti Charger? Jangan Panik, Coba 10 Cara Ampuh Ini

Meski begitu, POCO belum mengumumkan secara resmi spesifikasi maupun jadwal peluncuran ponsel tersebut.

Mengutip Gizmochina, Selasa waktu setempat, POCO X8s telah memperoleh persetujuan dari IMDA Singapura.

Sebelumnya, perangkat dengan nomor model yang sama juga muncul di platform sertifikasi EEC dan IECEE di Eropa.

Namun, daftar sertifikasi tersebut belum mengungkapkan secara terperinci spesifikasi perangkat kerasnya.

Salah satu informasi yang menarik perhatian adalah penggunaan chipset Snapdragon 7 Gen 4.

Perangkat dengan nomor model 2609CPC5FG itu sebelumnya dilaporkan muncul di platform pengujian Geekbench pada Agustus 2026.

Dalam daftar tersebut, POCO X8s dikabarkan dibekali RAM 12 GB dan menjalankan sistem operasi Android 16.

Jika informasi tersebut akurat, kombinasi chipset dan kapasitas memori itu berpotensi menjadikan perangkat ini sebagai salah satu pilihan POCO di segmen ponsel kelas menengah.

Meski demikian, spesifikasi tersebut masih mengacu pada informasi yang beredar dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh POCO.

Laporan XimiTime juga menyebut perangkat Xiaomi dengan nomor model 2609CPC5FG akan dipasarkan dengan nama POCO X8s.

Penamaan ini memunculkan dugaan bahwa ponsel tersebut akan mengisi posisi di antara POCO X8 versi standar dan POCO X8 Pro.

Namun, posisi produk tersebut dalam jajaran seri X8 masih belum dapat dipastikan.

Selain sertifikasi di Singapura, kemunculan POCO X8s di sejumlah platform sertifikasi memperkuat indikasi bahwa perangkat tersebut tengah dipersiapkan untuk dipasarkan di beberapa negara.

Menurut laporan yang beredar, ponsel ini ditujukan untuk pasar tertentu, termasuk Wilayah Ekonomi Eropa, Turki, Rusia, dan China.

Peluncuran di India disebut tidak masuk dalam rencana pemasaran perangkat ini.

Sementara itu, varian yang ditujukan untuk pasar China dikabarkan menggunakan nomor model M583CF dan kemungkinan dipasarkan dengan merek Redmi.

Perbedaan nomor model dan merek tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya varian regional, tetapi belum ada konfirmasi resmi mengenai hubungan antara POCO X8s dan perangkat Redmi yang dimaksud.

Hingga saat ini, POCO belum mengumumkan tanggal peluncuran, harga, maupun spesifikasi lengkap POCO X8s.

Informasi lebih lanjut masih perlu menunggu pengumuman resmi dari perusahaan.* (at/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dimakzulkan hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan sebagai syarat pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.

Syahganda mengatakan pemerintah sebagai bagian dari rumpun eksekutif menghormati putusan MK sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Baca Juga:

• Hak Angket Ijazah Gibran Diusulkan ke DPR, Ini Respons PKB

"Yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach, ya kan. Dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden," kata Syahganda.

Ia mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan dan dinamika yang muncul setelah putusan MK tersebut.

Menurut dia, persoalan itu berpotensi berlanjut melalui jalur politik maupun hukum, meski ia tidak merinci proses apa yang dimaksud.

"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujarnya.

Selain membahas kemungkinan perkembangan kasus melalui jalur politik dan hukum, Syahganda menyayangkan tindakan seorang anggota DPRD di suatu daerah yang menurunkan foto Gibran setelah putusan MK dibacakan.

Menurut dia, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden sehingga tindakan tersebut dinilai tidak tepat dilakukan oleh pejabat yang menjadi bagian dari lembaga negara.

"Kalau yang turunin foto misalkan tukang becak di pinggir jalan sih enggak ada masalah ya kan, tapi kalau anggota DPRD dia kan makan dari gaji negara," ucap dia.

Pernyataan Syahganda muncul setelah MK memutus perkara yang mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam persidangan, salah satu pemohon, Denny Indrayana, menjelaskan bahwa dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran berupa surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, bukan bukti kelulusan yang dipersoalkan para pemohon.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara.

Namun, perhatian publik juga tertuju pada pertimbangan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Hakim konstitusi Adies Kadir, saat membacakan pertimbangan putusan, menyatakan bahwa meskipun tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah tersebut, secara faktual Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden.

MK juga menyebut persoalan mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah pendidikan setara SMA tersebut menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan UUD 1945.

Dengan demikian, putusan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut bukanlah putusan yang menyatakan Gibran bersalah ataupun secara langsung memutus keabsahan seluruh dokumen pendidikannya.

Terpisah, Gibran telah menanggapi putusan MK tersebut. Ia menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Polemik dokumen pendidikan Gibran masih menjadi perbincangan politik setelah putusan MK.

Sementara itu, pernyataan Syahganda menyoroti pentingnya menghormati lembaga negara sekaligus membuka ruang bagi perkembangan persoalan tersebut melalui jalur politik atau hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.* (cn/ad)

JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI akan mengkaji usulan pembentukan hak angket terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut disampaikan Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) agar DPR menindaklanjuti persoalan yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Buntut Putusan MK, Koalisi Sipil 'Gedor' PKB Pakai Hak Angket DPR Soal Ijazah Gibran: Tunjukkan di Forum Resmi

Khozin menegaskan, PKB akan mempelajari isi surat tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Fraksi PKB belum mengambil keputusan mengenai dukungan terhadap usulan hak angket itu.

"Jadi, setelah pertemuan ini, kami menerima suratnya secara resmi, nantinya akan kita tindak lanjuti, akan kita bahas, lakukan pendalaman, kajian, kalkulasi, dan seterusnya," kata Khozin.

Ia menjelaskan, pembahasan lebih lanjut belum dapat dilakukan karena DPR sedang memasuki masa reses.

Dalam periode tersebut, anggota dewan menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing, antara lain menyerap aspirasi masyarakat, menyosialisasikan program, dan mendampingi konstituen.

Masa reses DPR dijadwalkan berlangsung hingga 9 November 2026.

Karena itu, PKB masih membutuhkan waktu untuk membaca dan mengkaji materi yang disampaikan AKSI sebelum menentukan sikap.

"Belum tahu kita kan. Belum diserahkan. Jadi suratnya kita terima dulu, baru kita baca, kita kaji, ya nanti akan ada tindak lanjut pastinya," ujarnya.

Perwakilan AKSI, Ray Rangkuti, menjelaskan bahwa surat tersebut berisi permintaan agar Fraksi PKB mengambil inisiatif mengajukan hak angket DPR terkait polemik ijazah Gibran.

"Pada intinya sebetulnya kami menyerahkan surat mendorong dan sekaligus meminta kepada PKB untuk menginisiasi langkah untuk mengajukan hak angket," ujar Ray.

Menurut Ray, hak angket diharapkan dapat menjadi instrumen bagi DPR untuk memfasilitasi penjelasan terbuka mengenai ijazah Gibran yang terus menjadi perdebatan publik.

Ray menyoroti perbedaan antara hal yang menurutnya tercantum dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pernyataan pihak Gibran mengenai keberadaan ijazah tersebut.

"Kan ini artinya kan menimbulkan persoalan baru. Di MK sudah diuji tidak ditemukan, di luar MK mereka gembar-gembor ada ijazahnya," tuturnya.

Atas dasar itu, Ray menilai DPR dapat menyediakan forum resmi bagi keluarga Gibran untuk memberikan penjelasan mengenai dokumen pendidikan yang dipersoalkan.

Ia berharap mekanisme kelembagaan tersebut dapat membantu memperjelas persoalan yang selama ini menjadi polemik.

"Nah, oleh karena itu kita dorong DPR memfasilitasi keluarga Gibran untuk menjelaskan bahwa ijazah itu ada," jelasnya.

Ray berharap usulan hak angket dapat menjadi jalan untuk mengakhiri polemik ijazah Gibran yang telah berlangsung lama.

Ia menyatakan, apabila Gibran memang memiliki ijazah yang dipersoalkan, dokumen tersebut diharapkan dapat diperlihatkan melalui forum yang dibentuk DPR.

"Nah, terakhir tentu saja kalau betul saudara Gibran itu memiliki ijazah, diperlihatkan nanti di angket. Itu artinya kita menyelesaikan, bangsa sudah tiga tahun kita kesedot hanya untuk persoalan keluarga ini. Untuk mengetahui keabsahan mereka," kata Ray.

Meski demikian, usulan pembentukan hak angket tersebut masih berada pada tahap penyampaian dan pengkajian.

Fraksi PKB belum memastikan apakah akan menginisiasi atau mendukung usulan tersebut.

Dengan demikian, tindak lanjut polemik ijazah Gibran melalui hak angket DPR masih bergantung pada hasil kajian dan keputusan politik fraksi-fraksi di parlemen.* (js/ad)

PALANGKA RAYA – Sejumlah pemuda di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya karena menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum memberikan hasil nyata.

Menanggapi desakan tersebut, Raja Juli menegaskan pemerintah tetap bekerja menangani kebakaran dan kabut asap yang telah berdampak pada masyarakat selama sekitar tiga bulan terakhir.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah

Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah memiliki kepedulian terhadap warga yang terdampak kabut asap.

Kondisi tersebut, menurut dia, justru menjadi dorongan untuk meningkatkan upaya penanganan kebakaran.

"Kami dari pemerintah pusat maupun daerah mempunyai empati yang sangat dalam terhadap masyarakat yang tiga bulan terakhir terpapar asap. Ini memotivasi kami untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Sama sekali kita tidak lepas tangan atau cuci tangan," ujar Raja Juli, Selasa (13/10/2026).

Raja Juli menyatakan kondisi yang dialami masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Penanganan karhutla, kata dia, perlu terus diperkuat, terutama di wilayah yang masih memiliki potensi kebakaran dan menghasilkan asap.

Menteri Kehutanan itu juga menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat mengenai penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.

Ia menilai kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendorong pemerintah bekerja lebih keras.

"Kritik, saran, bahkan kritik pedas sekalipun kami terima sebagai vitamin untuk bekerja lebih keras lagi. Kami butuh dukungan seluruh masyarakat agar kita bisa bersama-sama menghadapi bencana ini," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah sejumlah pemuda menggelar aksi protes di depan hotel tempat Raja Juli menginap pada Senin malam, 12 Oktober 2026.

Dalam aksi itu, para pemuda menyoroti penanganan karhutla di Kalteng yang mereka nilai belum menunjukkan hasil nyata.

Mereka juga mendesak pemerintah pusat mengambil langkah yang lebih tegas untuk mengatasi kebakaran dan dampak kabut asap.

Salah seorang perwakilan pemuda yang mengikuti aksi, Aris, bahkan meminta Raja Juli mengundurkan diri apabila tidak mampu memberikan solusi konkret terhadap persoalan tersebut.

"Kalau tidak bisa menjadi Menteri, mending mengundurkan diri saja dari Menteri Kehutanan," seru Aris dalam aksi tersebut.

Desakan mundur itu mencerminkan kekecewaan para peserta aksi terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Raja Juli menegaskan pemerintah tidak lepas tangan dan menyatakan siap menerima kritik sebagai dorongan untuk meningkatkan upaya penanganan kebakaran.

Penanganan karhutla di wilayah tersebut masih menjadi perhatian karena kebakaran dan kabut asap berdampak pada kehidupan masyarakat.

Pemerintah dituntut terus memperkuat langkah penanggulangan agar risiko kebakaran dapat ditekan dan paparan asap terhadap warga berkurang.* (d/ad)

LABUHANBATU – Video yang memperlihatkan dugaan penembakan dan penganiayaan terhadap seorang pria berinisial RA di perkebunan kelapa sawit PT Milano, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, viral di media sosial.

Peristiwa tersebut memicu kemarahan warga Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, yang mendatangi kawasan perumahan perkebunan untuk mencari pihak yang diduga terlibat.

Baca Juga:

• Enam Bulan Disidik, Kejati Sumut Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Lahan Tol Medan-Binjai

Namun, setelah keluar dari area perkebunan, pria tersebut ditemukan warga dalam kondisi terluka.

Berdasarkan informasi yang beredar, RA kemudian dibawa ke Puskesmas Labuhanbilik untuk mendapatkan pertolongan medis.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka robek di bagian kepala yang diduga akibat benda tumpul. Ia juga dilaporkan mengalami luka tembak di bagian pinggang dan paha kanan.

Karena mengalami sejumlah luka, RA selanjutnya dirujuk ke rumah sakit di Rantauprapat untuk memperoleh penanganan medis lebih lanjut.

Dugaan penembakan dan penganiayaan tersebut memicu reaksi warga.

Puluhan orang mendatangi salah satu perumahan di kawasan perkebunan PT Milano untuk mempertanyakan keberadaan pihak yang diduga terlibat dalam insiden itu.

Menanggapi kejadian tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara memeriksa seorang oknum polisi yang diduga terlibat dalam penanganan kasus tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap anggota kepolisian itu sedang berlangsung.

"Iya benar lagi diperiksa di Propam (Polda Sumut)," katanya, Selasa (13/10/2026).

Ferry menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami penggunaan senjata api dalam peristiwa tersebut.

Propam akan menelusuri apakah tindakan penembakan yang diduga terjadi telah sesuai dengan prosedur kepolisian.

"Propam mendalami apakah proses penembakannya sesuai prosedur atau tidak," ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan perkara tersebut masih berlangsung di Polda Sumut.

Ferry juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk mengusut kasus itu secara profesional dan transparan.

Hingga kini, pemeriksaan Propam masih berjalan.

Dugaan penembakan dan penganiayaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kronologi kejadian, pihak yang bertanggung jawab, serta kesesuaian penggunaan senjata api dengan aturan yang berlaku.* (ss/ad)

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah melakukan penyidikan selama enam bulan terhadap dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai.

Namun, hingga Selasa, 13 Oktober 2026, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• 27 Tim Ramaikan Football Cup Pemuda Pancasila Medan, Rico Waas Ajak Kader Junjung Sportivitas dan Kekeluargaan

Pembangunan ruas tol tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan total anggaran sebesar Rp1.170.440.000.000 atau sekitar Rp1,17 triliun.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan perkara dugaan korupsi tersebut masih dalam tahap penyidikan.

"Masih kayak kemaren (dalam penyidikan)," ujar Rizaldi, Selasa (13/10/2026).

Rizaldi juga membenarkan bahwa hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Kejati Sumut.

"Iya (belum ada tersangka yang ditetapkan penyidik dari Kejati Sumut)," imbuh Rizaldi.

Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa 30 orang saksi untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan lahan pembangunan Tol Medan-Binjai.

Sebelumnya, penyidik bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut juga menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan dan BPN Sumatera Utara.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan lahan proyek jalan tol tersebut.

Rizaldi menjelaskan, penggeledahan dilakukan berdasarkan surat izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

"Telah dilakukan penggeledahan dengan melakukan pemeriksaan di beberapa tempat, seperti ruang kerja kepala bidang pengadaan tanah dan pengembangan. Lalu ruang kerja staff, hingga gudang arsip yang berhubungan dengan dokumentasi atau arsip dokumen bidang pengadaan tanah," ujar Rizaldi dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan lahan.

Dokumen-dokumen itu kemudian dikumpulkan untuk dianalisis guna mengetahui keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.

"Dari hasil penggeledahan ini, tim penyidik telah mengumpulkan sejumlah dokumen serta melakukan analisa dokumen tersebut. Jika diyakini terkait dengan dugaan tindak pidana maka akan dilakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya," tambahnya.

Hingga kini, Kejati Sumut masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami perkara tersebut.

Penetapan tersangka belum dilakukan, sementara keterangan saksi dan dokumen yang telah dikumpulkan menjadi bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Medan-Binjai.* (d/ad)

DELI SERDANG — Kekecewaan masyarakat Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kian memuncak.

Kondisi Jalan Haji Anif, tepatnya melewati Hotel Miyana menuju kantor media BITV dan sekitarnya, dikeluhkan warga karena debu tebal beterbangan serta kerikil tajam berserakan di badan jalan.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah

Keluhan ini disebut telah dirasakan masyarakat selama kurang lebih dua minggu lamanya, tanpa adanya penanganan yang dirasakan memadai.

Warga berharap pihak terkait segera turun tangan sebelum kondisi tersebut menimbulkan kecelakaan maupun dampak kesehatan yang lebih serius.

Pada Selasa (13/10/2026), debu yang beterbangan saat kendaraan melintas terlihat mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Sementara itu, kerikil tajam yang berserakan meningkatkan risiko pengendara sepeda motor tergelincir, mengalami pecah ban, hingga terjatuh.

Pemandangan di kawasan tersebut bahkan menyerupai suasana wilayah terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, kondisi berdebu tersebut perlu dibedakan dari kabut asap akibat kebakaran karena debu di lokasi ini dikeluhkan berasal dari jalan yang berdebu.

Persoalan ini bukan sekadar mengganggu kenyamanan.

Debu yang terus beterbangan dapat mengiritasi mata dan saluran pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang setiap hari beraktivitas di sekitar jalan tersebut.

DUA MINGGU DIBIARKAN, WARGA PERTANYAKAN TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT

Masyarakat mempertanyakan perhatian dan langkah konkret pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan tersebut.

Selama kurang lebih dua minggu, warga harus menghadapi debu yang beterbangan dan kerikil yang berserakan setiap kali melintasi kawasan itu.

Warga berharap penanganan segera dilakukan, mulai dari pengendalian debu, pembersihan kerikil tajam, hingga perbaikan kondisi jalan sesuai standar keselamatan.

Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung risiko akibat kondisi jalan yang belum tertangani.

ADA DASAR HUKUM, KESELAMATAN PENGGUNA JALAN HARUS DIPERHATIKAN

Persoalan ini berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai penyelenggaraan jalan dan keselamatan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, melalui Pasal 24 ayat (1), mengatur kewajiban penyelenggara jalan untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 24 ayat (2), mengatur kewajiban penyelenggara jalan untuk memasang tanda atau rambu pada jalan yang rusak apabila perbaikan belum dapat dilakukan.

Adapun Pasal 273 undang-undang tersebut mengatur konsekuensi hukum dalam kondisi tertentu apabila penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki jalan rusak hingga mengakibatkan kecelakaan, sesuai unsur dan ketentuan yang berlaku.

Penerapan ketentuan tersebut tetap harus mempertimbangkan status jalan, pihak yang berwenang, serta kondisi faktual di lapangan.

Masyarakat Desa Sampali berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi serta mengambil langkah nyata.

Jangan menunggu sampai ada korban kecelakaan atau masyarakat mengalami gangguan kesehatan yang lebih serius.

Dua minggu bukan waktu yang singkat bagi warga yang setiap hari harus menghadapi debu dan kerikil tajam.

Keselamatan masyarakat semestinya menjadi perhatian utama, bukan menunggu sampai persoalan berubah menjadi musibah.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi penyelenggaraan Turnamen Football Cup yang digelar Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Medan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pemuda Pancasila.

Turnamen tersebut berlangsung di Stadion Kebun Bunga, Medan, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga:

• 6 Lokasi di Medan Kena Pemadaman Listrik Hari Ini 13 Oktober, Cek Daftarnya

"Atas nama Pemko Medan dan saya pribadi, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemuda Pancasila Kota Medan. Kegiatan positif seperti ini tidak hanya membangun sportivitas dan semangat perjuangan, tetapi juga mempererat kekeluargaan," ujar Rico Waas.

Ia juga mengingatkan para peserta agar menjaga nama baik organisasi selama pertandingan berlangsung.

Menurut Rico, setiap tim perlu menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas, terlepas dari hasil pertandingan.

"Tunjukkan bahwasanya Pemuda Pancasila bisa bermain dengan sportif. Kekeluargaan itu penting, agar ke depan kader Pemuda Pancasila semakin solid untuk bersama-sama membangun kota Medan yang lebih baik," tambahnya.

Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Medan Muhammad Rahmaddian Shah mengatakan turnamen tersebut diikuti 27 tim.

Peserta berasal dari berbagai unsur organisasi, mulai dari perwakilan MPC, Koti, BPH, Sapma, hingga pimpinan anak cabang (PAC) Pemuda Pancasila se-Kota Medan.

Rahmaddian menegaskan, turnamen ini tidak semata-mata mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan solidaritas antarkader.

Ia meminta seluruh ketua PAC yang hadir ikut bertanggung jawab menjaga sikap dan perilaku tim masing-masing selama kompetisi berlangsung.

"Ini pertandingan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat solidaritas sesama kader, bukan ajang keributan. Tolong junjung tinggi sportivitas," pungkasnya.

Pembukaan turnamen tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara Ikbal Hanafi Hasibuan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tengku Chairuniza, serta sejumlah pengurus Pemuda Pancasila Kota Medan.

Melalui turnamen ini, Pemuda Pancasila Kota Medan diharapkan dapat memperkuat kebersamaan antarkader sekaligus mendorong kegiatan olahraga yang positif di tengah masyarakat.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memperkuat kerja sama dalam memberantas peredaran narkoba.

Ia mendorong langkah konkret, termasuk penyusunan regulasi khusus untuk memperkuat upaya pemberantasan narkotika di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah

Bobby menilai, pemberantasan narkoba harus dilakukan secara serius dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Menurut dia, program pemerintah daerah dan kepolisian perlu berjalan beriringan agar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan program yang ada di Polda dapat dijalankan bersama dengan Pemprov Sumut, dan diharapkan program pengentasan narkoba ini tidak hanya seremonial saja, namun dapat memberikan hasil nyata," ujar Bobby Nasution yang didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya dan Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor.

Bobby mengatakan, upaya pemberantasan narkoba perlu dimulai dengan memperketat pengawasan di jalur masuk ke Sumatera Utara.

Pengawasan juga perlu diperkuat di kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi yang berpotensi dimanfaatkan oleh bandar untuk mengedarkan narkotika.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Bobby mengajak Polda Sumut menyusun usulan regulasi khusus.

Usulan itu nantinya dapat dibahas bersama DPRD Sumut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat sekaligus meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba di Sumatera Utara.

Selain membahas pemberantasan narkoba, pertemuan tersebut juga menyoroti pengembangan sektor pariwisata.

Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengapresiasi potensi wisata alam Sumatera Utara, terutama kawasan Berastagi dan Kabupaten Karo.

Sonny menilai, daya tarik wisata di wilayah tersebut tidak kalah dibandingkan dengan sejumlah destinasi populer di Jawa Barat.

Namun, menurut dia, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam.

Kesiapan infrastruktur, kemudahan akses, serta jaminan keamanan dan kenyamanan menjadi faktor penting agar wisatawan tertarik berkunjung dan kembali ke Sumatera Utara.

Ia juga menilai tingginya perputaran ekonomi dan tingkat keterisian hotel di Sumut merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan.

Dalam hal ini, kepolisian berperan menjaga keamanan agar masyarakat dan wisatawan merasa nyaman.

"Kalau akses dan pelayanan keamanannya nyaman, pasti orang akan balik lagi ke sini. Kami siap mensupport dan mengawal program Pak Gubernur dalam meningkatkan daya tarik pariwisata Sumatera Utara," ungkap Irjen Pol Sonny Irawan.

Dalam pertemuan tersebut, Sonny memaparkan tiga program unggulan Polda Sumut yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Program pertama adalah Gerakan Masyarakat (Germas) Tolak Narkoba.

Program ini dirancang untuk menangani persoalan narkoba secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penindakan.

Pelaksanaannya mencakup pendekatan preemtif, preventif, dan represif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Kegiatan tersebut direncanakan menjangkau tingkat desa hingga rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Program kedua adalah Kompak atau Kolaborasi Pemberantasan Kejahatan Jalanan.

Program ini berfokus pada penindakan terhadap berbagai kejahatan jalanan, seperti pembegalan, tawuran, dan aksi premanisme.

Melalui program tersebut, Polda Sumut berharap lingkungan masyarakat menjadi lebih aman, termasuk bagi wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi di Sumatera Utara.

Adapun program ketiga adalah Sahata atau Satu Hati Satu Kekuatan dalam Tertib Lalu Lintas.

Program ini menitikberatkan pada pembinaan dan penegakan aturan lalu lintas secara humanis untuk membangun budaya berkendara yang tertib.

Program Sahata juga diharapkan mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya melalui sektor pajak kendaraan bermotor.

Bobby dan Sonny berharap sinergi antara Pemprov Sumut dan Polda Sumut dapat membuat berbagai program tersebut berjalan secara terpadu.

Selain menekan peredaran narkoba dan angka kriminalitas, kerja sama itu diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan daya saing pariwisata Sumatera Utara.

Keamanan dan kenyamanan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Sumatera Utara sebagai destinasi wisata yang semakin diminati.* (ad)

ASAHAN – Kejaksaan Negeri Asahan meluncurkan program Jaksa Sahabat Pendidik bertema "Sebuah Kolaborasi Mengawal Pendidikan, Mencegah Penyimpangan" di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Selasa (13/10/2026).

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum bagi tenaga pendidik sekaligus mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Baca Juga:

• Menyambut Era Baru Polri yang Lebih Humanis-Adaptif

Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Mochamad Judhy Ismono, S.H., M.H., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia menjelaskan, Jaksa Sahabat Pendidik merupakan bentuk komitmen Kejaksaan yang dicetuskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Gubernur Sumatera Utara, kemudian ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

Menurut Judhy, pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa.

Karena itu, penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat perhatian bersama, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, hingga pengelolaan aset.

Seluruh proses tersebut, kata dia, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penindakan ketika terjadi persoalan hukum, tetapi juga mengutamakan pencegahan melalui edukasi hukum, penguatan integritas, dan koordinasi dengan pihak terkait.

Program ini diharapkan membantu kepala sekolah, guru, dan pengelola pendidikan memahami aspek hukum dalam menjalankan tugas, sehingga pengelolaan pendidikan dapat berlangsung secara profesional dan bertanggung jawab.

Judhy menegaskan bahwa program tersebut bukan untuk memberikan kekebalan hukum kepada tenaga pendidik, melainkan membangun budaya taat hukum dan mencegah penyimpangan sejak dini.

Pendampingan maupun layanan hukum, menurut dia, tetap dilaksanakan sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengajak seluruh insan pendidikan agar tidak ragu berkomunikasi dengan Kejaksaan apabila menghadapi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas.

Ia berharap Jaksa Sahabat Pendidik dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Asahan dan Kejaksaan Negeri Asahan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, transparan, berintegritas, dan berkualitas.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa pendidikan merupakan investasi penting untuk mempersiapkan generasi muda yang lebih baik.

Upaya tersebut membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru dan orang tua.

Taufik menyambut baik kehadiran Kejaksaan Negeri Asahan melalui program Jaksa Sahabat Pendidik.

Menurut dia, program tersebut bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik, melainkan memberikan pendampingan dan pemahaman hukum, terutama dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Ia juga mengutip pesan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bahwa pencegahan korupsi di dunia pendidikan bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga merupakan upaya melindungi dan menjaga generasi muda demi masa depan bangsa.

Taufik menegaskan bahwa setiap anggaran pendidikan, berapa pun nilainya, harus dikelola dengan baik dan digunakan sesuai peruntukannya.

Pengurangan atau penyalahgunaan anggaran dapat berdampak terhadap kualitas pendidikan yang diterima peserta didik.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Asahan demi mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Pada akhir sambutannya, Taufik mengimbau para guru dan kepala sekolah agar tidak ragu berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan jika menemukan hal yang belum dipahami dalam pengelolaan anggaran.

Dengan komunikasi dan konsultasi sejak dini, berbagai kekurangan diharapkan dapat diperbaiki sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencegah penyimpangan dan memperkuat tata kelola pendidikan di Kabupaten Asahan.

Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Asahan diharapkan dapat membangun kerja sama berkelanjutan untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara bertanggung jawab demi kepentingan siswa dan kemajuan pendidikan daerah.* (ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

SETIAP kepemimpinan baru selalu membawa harapan dan optimistisme yang kuat.

Baca Juga:

• Karo SDM Polda Aceh Tinjau Tes Psikologi CAT PAG 2026 di Aceh Besar, Pastikan Seleksi Transparan dan Akuntabel

Meski begitu, seperti dua sisi mata uang, setiap ekspektasi selalu ada rintangan yang hadir berdampingan.

Tantangan besar itu, utamanya berupa komitmen mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk menjawab kepercayaan masyarakat.

Bagi institusi Polri, tantangan paling besar bukan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban yang seringkali menjadi pemicu keretakan dan disintegrasi sosial.

Lebih dari itu, upaya merawat kepercayaan, menghadirkan keadilan, sekaligus memastikan hukum berjalan seimbang bagi setiap warga negara melalui pelayanan kepolisian yang profesional dan manusiawi menjadi taruhan yang tidak mudah dimenangkan.

Tagline "Polisi Bersama Masyarakat" dengan sub-slogan "Melindungi, Mengayomi dan Melayani" yang digaungkan Kapolri Suyudi layak diapresiasi.

Pasalnya, narasi penyemangat itu setidaknya menawarkan pesan yang melampaui sekat identitas komunikasi.

Bila dicerna lebih dalam, tagline tersebut terselip arah perubahan tentang bagaimana Polri membangun relasi dengan masyarakat, merespons kritik dan aspirasi, dan memperkuat legitimasi institusional di tengah perubahan zaman serta gerusan kepercayaan publik.

Bagi kepemimpinan Kapolri Suyudi, gagasan tersebut bisa menjadi fondasi penting untuk memijaki babak baru transformasi Polri.

Sebuah fase ketika kekuatan institusi tidak lagi diukur semata karena kewenangan, melainkan lewat kepercayaan, keteladanan, pengetahuan, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Tafsir Makna "Bersama Masyarakat"

Setiap kata atau kalimat memiliki makna yang lekat pada konteks tertentu. Begitupun dengan slogan: "Bersama Masyarakat" yang sedang digaungkan Kapolri Suyudi.

Slogan tersebut tentu bukan hadir tiba-tiba ataupun dibuat tanpa dasar. Ia muncul berdasarkan perenungan dan pembacaan terhadap dinamika yang sedang muncul dan berkembang.

Singkatnya, ia hadir berdasarkan konteks tertentu.

Karena itu, frasa 'bersama masyarkat' harus dimaknai dalam konteks pentingnya menjadikan masyarakat sebagai kawan atau rekan dalam membangun ketertiban, keamanan, kedamaian, dan kebersamaan.

Masyarakat adalah sumber utama kekuatan negara. Tanpa dukungan masyarakat, negara bahkan tidak bisa berdiri bahkan hanya hitungan detik.

Sebaliknya, dengan dukungan penuh masyarakat, negara akan tetap berdiri kokoh, bahkan sampai langit runtuh.

Bertolak dari premis sederhana di atas, dapat dikatakan bahwa tidak ada institusi kepolisian yang dapat melaksanakan mandatnya dengan baik dan optimal tanpa adanya dukungan publik.

Keamanan, biar bagaimana pun, bukan semata-mata hasil patroli, penegakan hukum, atau kecanggihan teknologi. Ia tumbuh dari hubungan yang sehat antara polisi dan warga.

Ia hadir dari keberanian masyarakat menyampaikan informasi, hingga kesediaan publik bekerja bersama aparat dalam mencegah kejahatan dan menyelesaikan persoalan sosial.

Dalam konteks "Polisi Bersama Masyarakat", maka di sana terdapat pesan strategis bagi masa depan Polri.

Slogan tersebut menempatkan masyarakat bukan sekadar objek pengamanan, melainkan mitra penting dalam membangun ketertiban dan keadilan.

Dalam poin ini, paradigma humanis menjadi relevan kala kepolisian menghadapi persoalan yang semakin kompleks, mulai dari kejahatan siber, penipuan digital, penyalahgunaan narkotika, konflik sosial, kekerasan, hingga penyebaran disinformasi yang dapat memicu keresahan publik.

Melalui paradigma baru ini, Polri dituntut untuk memastikan semangat kebersamaan itu hadir dalam pengalaman nyata masyarakat.

Publik membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, penanganan perkara yang transparan, respons yang lebih cepat, adil, serta mekanisme pengaduan yang dapat dipercaya.

Karena itu, kepemimpinan Kapolri Suyudi memiliki peluang untuk memperkuat pendekatan kepolisian yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Bagi INISIATOR, agenda ini juga membuka ruang penting bagi pengembangan pengetahuan institusional.

Praktik baik di lapangan, inovasi pelayanan, pengalaman anggota, dan keberhasilan membangun kemitraan dengan masyarakat adalah aset intelektual yang layak dan pantas didokumentasikan, dikaji, dan disebarluaskan.

Sebab, biar bagaimanapun, institusi yang kuat bukan hanya yang mampu bertindak, melainkan yang sanggup belajar dari pengalaman, memperbaiki kekurangan, dan membagikan pengetahuan untuk kemajuan bersama.

Membangun Warisan Transformasi

Kembali pada makna slogan tersebut, maka, bila "Polisi Bersama Masyarakat" merupakan arah hubungan yang ingin diciptakan, "Melindungi, Mengayomi dan Melayani" adalah mandat yang mesti diterjemahkan sebagai pengalaman nyata bagi setiap warga.

Ini berarti bahwa ketiganya bukan semata-mata sebuah rangkaian kata, tetapi ukuran mendasar untuk menilai kualitas kehadiran kepolisian di tengah masyarakat.

Melindungi di sini bermakna menghadirkan rasa aman serta menjamin hak setiap warga tanpa ada diskriminasi maupun kriminalisasi.

Mengayomi, sebaliknya, mengandung arti membangun pendekatan yang manusiawi, menghormati martabat setiap orang, dan memahami bahwa ketegasan penegakan hukum tidak harus meniadakan empati.

Sementara itu, kata melayani bermakna memastikan bahwa kewenangan kepolisian dijalankan dengan profesionalisme, kepastian prosedur, integritas, dan orientasi pada kepentingan publik.

Demikian, menafsirkan makna ketiga prinsip tersebut memerlukan transformasi yang menyentuh banyak dimensi.

Pembenahan sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan kepolisian, sekaligus konsistensi penegakan kode etik mesti berjalan bersamaan.

Teknologi dapat mempercepat tugas pelayanan, namun integritas manusialah yang menentukan apakah teknologi itu digunakan secara bertanggung jawab.

Di lain sisi, transformasi Polri juga mensyaratkan fondasi pengetahuan yang kokoh. Hal ini berarti bahwa kebijakan yang efektif tidak cukup dibangun berdasarkan intuisi dan pengalaman semata.

Diperlukan riset, pengkajian, evaluasi, dokumentasi praktik baik, serta publikasi yang mampu menjembatani pengalaman operasional dengan kebutuhan pengembangan kebijakan.

Kepemimpinan yang meninggalkan jejak bukan hanya dikenang melalui program yang dijalankan, melainkan melalui gagasan, pembelajaran, dan sistem pengetahuan yang terus hidup setelah periode kepemimpinannya berakhir.

Kepemimpinan baru Polri merupakan momentum untuk mempertemukan reformasi kelembagaan dengan penguatan tradisi intelektual.

Semangat "Polisi Bersama Masyarakat" serta komitmen "Melindungi, Mengayomi dan Melayani" akan semakin bermakna takala ia diterjemahkan bukan hanya ke dalam tindakan, melainkan juga ke dalam gagasan, dokumentasi, evaluasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, membangun Polri yang semakin dipercaya adalah tugas kolektif yang membutuhkan kepemimpinan, profesionalisme, keterbukaan, dan pengetahuan yang mencerdaskan.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

ACEH BESAR – Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Aceh, Kombes Pol. Ricky Purnama Kertapati, meninjau pelaksanaan tes psikologi berbasis Computer Assisted Test (CAT) bagi peserta Pendidikan Alih Golongan (PAG) Tahun Anggaran 2026.

Peninjauan berlangsung di SMA Negeri 1 Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Selasa, 13 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Serangan Balik! Relawan Gibran Bakal Laporkan Denny Indrayana ke Bareskrim Soal Payment Gateway

Ricky juga memantau secara langsung pelaksanaan tes yang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses seleksi peserta PAG.

Tes psikologi CAT merupakan bagian dari seleksi untuk menilai aspek psikologis peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahapan ini diharapkan mendukung proses seleksi yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Dalam kegiatan tersebut, Karo SDM Polda Aceh memantau jalannya ujian sebagai bentuk perhatian terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Polri.

Pelaksanaan seleksi diharapkan berlangsung secara objektif dan akuntabel, sehingga setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, mengatakan seleksi PAG merupakan bagian dari upaya Polri meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui proses yang profesional dan berintegritas.

Ia berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi kejujuran, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Polda Aceh berkomitmen mendukung pelaksanaan seleksi yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas personel Polri. Melalui proses yang berintegritas, diharapkan lahir personel yang kompeten, berkarakter, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutup Joko.

Melalui seleksi PAG Tahun Anggaran 2026, Polda Aceh berharap proses pengembangan karier personel Polri dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendukung peningkatan kompetensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

DELI SERDANG – Polisi menangkap dua pria yang diduga mencuri tujuh kursi besi milik Gereja HKBP Pertekstilan TD Pardede di Jalan Binjai KM 10,8, Kompleks Pardede, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Polisi masih memburu seorang terduga pelaku lainnya dan orang yang diduga membeli barang curian tersebut.

Baca Juga:

• Sarang Narkoba Kualanamu Digerebek, 4 Pria Positif Sabu Diangkut Polisi, Pemasok 'Amok' Buron

Keduanya diamankan oleh personel Polsek Sunggal pada 12 Oktober 2026 sekitar pukul 22.00 WIB.

Kapolsek Sunggal, AKP Muhammad Ainul Yaqin, S.I.K., M.H., membenarkan penangkapan tersebut.

Menurut dia, kedua pria itu diamankan dari rumah masing-masing dan mengakui perbuatannya saat diperiksa polisi.

"Kedua pelaku diamankan dari rumahnya dan mengakui perbuatannya mencuri kursi gereja dan telah menjual barang tersebut. Saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Mapolsek Sunggal," ujar AKP Ainul Yaqin, Minggu (12/10/2026).

Kasus ini terungkap setelah pendeta Gereja HKBP Pertekstilan TD Pardede, Reynold R. Hutabarat, menerima kiriman video melalui WhatsApp pada 11 Oktober 2026 sekitar pukul 15.20 WIB.

Video tersebut memperlihatkan dua pria sedang mengangkat kursi keluar dari area gereja.

Reynold kemudian meneruskan video itu ke grup WhatsApp lingkungan gereja sebelum memeriksa langsung lokasi kejadian.

Dari hasil pengecekan, tujuh kursi besi berwarna hijau milik gereja diketahui hilang.

Akibat kejadian tersebut, pihak gereja mengalami kerugian sekitar Rp 1.050.000. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polsek Sunggal untuk diproses secara hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pencurian diduga terjadi pada 11 Oktober 2026 sekitar pukul 15.00 WIB di Wisma Gereja HKBP Pertekstilan TD Pardede.

Polisi menyebut kedua pria yang ditangkap melakukan aksi tersebut bersama seorang rekan berinisial Iqbal.

Rekan mereka itu kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menurut keterangan polisi, ketiganya diduga memanjat tembok pembatas wisma untuk masuk ke area tersebut.

Mereka kemudian mengambil tujuh kursi besi dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor Honda Supra berwarna hitam.

Kursi-kursi itu kemudian dijual kepada seseorang yang diduga sebagai penadah barang rongsokan atau botot di Jalan Mesjid, Desa Purwodadi. Pembeli tersebut disebut berinisial Hutagaol, dengan nilai transaksi Rp 200.000.

Hingga kini, polisi masih melakukan pencarian terhadap Iqbal dan orang yang diduga membeli barang hasil pencurian tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, kedua pria yang ditangkap dijerat Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian.

Polisi masih menangani perkara tersebut untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pencurian tujuh kursi besi milik gereja itu.* (ad)

TANJUNG JABUNG TIMUR – Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar kegiatan ngaji bareng bersama Gus Muwafiq dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional (HSN) 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Tunas Kubung, Masjid Nurul Ikhsan, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat.

Baca Juga:

• Bikin Terharu Bupati Batu Bara Ajak Santri Syukuri Negeri Damai Usai Dengar Anak Pejuang Gaza

Selain mempererat silaturahmi, acara tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan semangat santri dalam menuntut ilmu agama dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia.

Perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ahmad Hizbullah Maksum, menyampaikan terima kasih kepada para tamu undangan dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Ia berharap kehadiran dan partisipasi seluruh peserta mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT serta membawa keberkahan, kemudahan rezeki, dan manfaat bagi semua pihak.

Menurut Ahmad Hizbullah, kegiatan menyambut Hari Santri Nasional bukan sekadar ajang berkumpul, melainkan juga sarana memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kecintaan terhadap pendidikan pesantren.

Ia berpesan agar para santri terus bersemangat menuntut ilmu, memperdalam pemahaman agama, serta mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Ahmad Hizbullah juga berharap para santri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh menjadi generasi yang saleh dan salehah, memiliki akhlak yang baik, serta memperoleh ilmu yang bermanfaat dan penuh keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat.

Selain memiliki pemahaman agama yang kuat, para santri diharapkan mampu mengambil peran dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Bekal ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak mulia dinilai penting untuk menjaga persatuan, memperkuat kehidupan bermasyarakat, serta mendukung kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Hizbullah menyampaikan bahwa peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur direncanakan berlangsung melalui upacara pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur.

Upacara itu diharapkan berjalan lancar dan menjadi momentum untuk memperkuat semangat perjuangan serta pengabdian santri kepada agama, masyarakat, daerah, dan negara.

Hari Santri Nasional menjadi kesempatan bagi kalangan pesantren untuk menegaskan kembali peran santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Santri diharapkan tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan zaman, memperluas wawasan, dan berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan.

Di sisi lain, panitia menyampaikan adanya kendala terkait kehadiran narasumber yang telah diundang.

Menurut keterangan perwakilan forum, panitia sebenarnya telah melakukan berbagai persiapan sejak jauh-jauh hari agar narasumber dapat hadir secara langsung di tengah peserta.

Namun, pada hari pelaksanaan, panitia menerima informasi bahwa narasumber mengalami kendala penerbangan dari Jakarta sehingga tidak dapat melakukan perjalanan sesuai rencana.

Meski demikian, panitia berupaya agar kegiatan tetap berjalan.

Sebagai alternatif, ceramah narasumber direncanakan disampaikan melalui siaran langsung atau live streaming dari Jakarta sehingga peserta tetap dapat mengikuti materi yang telah dipersiapkan.

Perwakilan forum berharap para peserta dapat memahami situasi tersebut dan tetap mengikuti kegiatan dengan semangat.

Ia juga berharap narasumber dapat diundang kembali pada kesempatan mendatang agar bisa hadir secara langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menurutnya, persiapan yang dilakukan panitia merupakan bentuk ikhtiar untuk menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi santri dan masyarakat.

Namun, setiap usaha juga perlu disertai doa dan diserahkan kepada kehendak Allah SWT.

Panitia pun mengajak seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib, menjaga kebersamaan, dan mengambil manfaat dari setiap agenda yang telah disiapkan dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2026.* (ad)