Dalam sidang tersebut, JPU menghadirkan lima saksi, yakni Direktur Utama BUMDesma Marsada Tahi Pangururan Perawati Sitanggang, Direktur Bidang Pertanian BUMDesma Elson Simanjorang, Tata Usaha BUMDesma Julyetrie Hutagaol, Bendahara BUMDesma Apriyoni Sitanggang, serta Direktur UD Bintang Tani Rahmat Siregar selaku mitra pengadaan.

Baca Juga:

• Tito Akui Sudah Lapor Prabowo soal Maraknya OTT Kepala Daerah, Ingatkan Jangan Korupsi

"Kalau kita kaitkan dengan surat dakwaan, penuntut umum menduga terdakwa menerima sekitar Rp179 juta. Namun pada persidangan hari ini, saksi yang diajukan JPU sendiri membantah adanya penyerahan uang tersebut kepada terdakwa," katanya kepada wartawan usai persidangan.

Pemeriksaan saksi juga mengungkap bahwa transaksi riil BUMDesma telah mencapai sekitar Rp1,1 miliar, sementara nilai kerugian negara dalam dakwaan mengacu pada hasil audit akuntan publik sebesar Rp516 juta.

Rudi menambahkan, sejumlah saksi juga menerangkan bahwa dana sebesar lima persen yang sebelumnya diperuntukkan bagi Kementerian Sosial telah diserahkan kepada Kristina Gultom. Menurutnya, keterangan ini berbeda dengan kesaksian Kristina Gultom pada sidang sebelumnya, sehingga perlu dilakukan konfrontasi pada sidang lanjutan.

Rudi turut mempertanyakan belum hadirnya Jonni Ronal Simanjuntak dari Bank Mandiri dalam persidangan. Menurutnya, JPU hanya menyampaikan surat keterangan sakit sebagai alasan ketidakhadiran tersebut, sehingga ia berharap yang bersangkutan dapat dihadirkan pada sidang berikutnya. Ia juga mengusulkan agar pihak Kementerian Sosial turut dihadirkan apabila dinilai diperlukan dalam proses pembuktian perkara.

Selain itu, Rudi menyoroti adanya pengembalian kerugian keuangan negara oleh sejumlah saksi yang, menurutnya, baru diakui setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan. Ia menilai seluruh fakta yang terungkap selama persidangan patut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara berdasarkan alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, PH terdakwa lainnya, Sultan Hermanto Sihombing, mengatakan pemeriksaan saksi semakin memperjelas alur penggunaan anggaran dalam program tersebut. Menurutnya, dari keterangan saksi terungkap belanja alat pertanian, ternak, dan kebutuhan lainnya mencapai sekitar Rp968 juta. Namun, BUMDesma disebut membayarkan nilai invoice sekitar Rp1,3 miliar akibat adanya markup harga, dan tetap memperoleh keuntungan sekitar delapan persen.

"Yang menjadi pertanyaan, apakah sinkron antara kerugian keuangan negara sebesar Rp516 juta dengan jumlah yang sudah tersalurkan serta keuntungan BUMDesma, dan apa kaitannya dengan terdakwa," kata Sultan.

Ia juga menilai persidangan semakin mempertegas bahwa BUMDesma merupakan badan usaha yang berdiri sendiri, sedangkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Samosir hanya berperan sebagai pembina dalam program tersebut.* (dh)

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Karoops Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, serta Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Aceh. Sementara itu, Ketua Badan Reintegrasi Aceh hadir bersama Kepala Sekretariat BRA dan Kepala Bagian Umum BRA.

Baca Juga:

• Kendaraan Kocar-kacir Saat Sidak SPBU di Banda Aceh, Pemprov Endus Kejanggalan Distribusi BBM

"Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara Polda Aceh dengan Badan Reintegrasi Aceh dalam mendukung berbagai program strategis yang berkaitan dengan reintegrasi dan pemberdayaan masyarakat," ujar Joko.

Joko menjelaskan, Polda Aceh bersama Badan Reintegrasi Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program reintegrasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian berbagai isu strategis di Aceh.

Menurutnya, komitmen tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Melalui sinergi yang semakin kuat antara Polda Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh, diharapkan situasi kamtibmas yang kondusif dapat terus terpelihara sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendukung keberhasilan pembangunan di Aceh," pungkas Joko.* (dh)

"Hari ini juga dengan pertimbangan dua alat bukti dari Tim 9 menetapkan NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang," kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung Rudi Margono, kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Poin (b), (c), (d) Raib dari Surat Penahanan, Pengacara Febrie Adriansyah: Ini Bukan Typo, Tapi Pelanggaran KUHAP!

"Mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan," katanya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan TPPU. Penetapan tersebut dilakukan usai tim penyidik menemukan barang bukti berupa emas batangan seberat 74 kilogram serta uang tunai ratusan miliar rupiah di kediaman Febrie.

Usai ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (24/7/2026) lalu, Febrie langsung ditahan. Rudi menyebutkan bahwa Febrie dititipkan di Rutan KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta.

Meski telah menetapkan Febrie sebagai tersangka pencucian uang dan melakukan penahanan, Kejagung hingga kini belum memerinci lebih detail mengenai duduk perkara kasus tersebut. Penyidik juga belum mengungkap tindak pidana asal yang memicu terjadinya dugaan pencucian uang ini.* (d/dh)

Adapun ke-12 instansi tersebut adalah Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Baca Juga:

• Kebutuhan Pemulihan Pasaman Barat Bengkak Jadi Rp1,19 Triliun, Satgas PRR Kebut Realisasi TKD

"Anggaran 12 kementerian dan lembaga sudah masuk dalam pagu. Artinya, mereka sudah dapat memulai realisasi kegiatan dalam Rencana Induk, mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan," kata Ketua Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Andre Julian, di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut Andre, masuknya anggaran ke dalam pagu membuka jalan bagi kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyelesaian dokumen, pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan. Satgas PRR memastikan akan terus memantau setiap tahapan tersebut agar proses administrasi berjalan cepat tanpa mengurangi ketepatan sasaran dan akuntabilitas program.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu instansi yang telah memulai proses pengadaan dan pelelangan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) komunal. Pekerjaan fisik pembangunan huntap ini ditargetkan mulai berjalan pada awal September 2026.

"Semakin cepat anggaran masuk ke pagu K/L, semakin cepat pula kementerian dan lembaga tersebut harus memulai pekerjaannya. Kementerian PKP, misalnya, sudah memulai proses pengadaan dan lelang, kemudian pekerjaan ditargetkan berjalan pada awal September," ujar Andre.

Secara keseluruhan, Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026-2028 memuat 11.520 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun. Program besar ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh 33 kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah terdampak agar proses pemulihan dapat berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

Sementara itu, pengajuan anggaran untuk 20 kementerian dan lembaga lainnya masih dalam proses di Kementerian Keuangan, dengan tahapan yang bervariasi mulai dari penelaahan, verifikasi dokumen, hingga penyesuaian dan pemeriksaan ulang data. Instansi yang masih berproses ini mencakup sektor kehutanan, keagamaan, UMKM, perdagangan, pertanahan, pendidikan tinggi, industri, lingkungan hidup, kebudayaan, kebencanaan, dan sejumlah bidang lainnya.

Satgas PRR menegaskan akan terus mengawal penyelesaian proses tersebut sekaligus mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk segera menindaklanjuti kebutuhan administrasinya. Konsistensi dokumen dan ketepatan data dinilai penting agar penetapan anggaran dapat diselesaikan lebih cepat sehingga program pemulihan bisa bergerak serentak di seluruh daerah terdampak.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa anggaran yang telah tersedia harus segera diwujudkan menjadi pekerjaan nyata di lapangan.

"Kementerian dan lembaga yang anggarannya sudah turun dari Kementerian Keuangan kita dorong segera bekerja," kata Tito dalam keterangannya.* (dh)

Berdasarkan dokumen awal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), kebutuhan pemulihan Pasaman Barat sebelumnya diperkirakan mencapai Rp673 miliar. Namun setelah dilakukan pemutakhiran, Bappeda mencatat kebutuhan tersebut meningkat signifikan menjadi sekitar Rp1,19 triliun, mencakup infrastruktur, pengendalian banjir, irigasi, hunian, hingga kebutuhan lintas sektor lainnya.

Baca Juga:

• Satgas PRR Pacu Kebangkitan Ekonomi Aceh, Tambak dan Kopi Gayo Jadi Motor Pemulihan

Penyelarasan program ini dibahas dalam audiensi dan rapat koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Posko Nasional Satgas PRR bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Selasa (28/7/2026). Pertemuan tersebut melibatkan BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Tim Monev menilai percepatan realisasi tambahan TKD perlu menjadi perhatian serius mengingat tahun anggaran telah memasuki semester kedua.

"Realisasi penyerapan dana TKD masih sangat kecil dan perlu segera dipercepat agar program yang telah direncanakan dapat bergerak serta manfaatnya dirasakan masyarakat," tulis Tim Monev Posko Nasional Satgas PRR yang dipimpin Brigjen Pol Yopie Indra Sepang dalam laporannya.

Di luar tambahan TKD, pemerintah pusat juga telah memprogramkan 10 kegiatan kementerian dan lembaga di Pasaman Barat pada 2026, meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum serta rehabilitasi fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan. Pada 2027, direncanakan pembangunan jalan nasional dan jembatan, yang akan dilanjutkan dengan penanganan jalan dan jembatan lainnya pada 2028.

Satgas PRR mendorong pemerintah daerah untuk memetakan setiap kegiatan berdasarkan sumber pembiayaan, lokasi, jadwal, dan instansi pelaksana. Langkah ini penting agar tambahan TKD dapat diarahkan pada kebutuhan yang belum ditangani kementerian dan lembaga, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.

Salah satu tantangan yang perlu segera diselesaikan adalah perencanaan teknis. Sejumlah pekerjaan diperkirakan baru memasuki tahap konstruksi pada September 2026, bertepatan dengan mulai berlangsungnya musim hujan. Karena itu, Satgas mendorong penyiapan dokumen, pengadaan, dan administrasi dipercepat secara paralel dengan tetap menjaga kualitas serta akuntabilitas.

Sementara itu, pemulihan rumah warga juga terus menunjukkan kemajuan. Penanganan mencakup 37 rumah rusak ringan, 15 rumah rusak sedang, dan 28 rumah rusak berat. Penyerapan dana stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang telah mencapai sekitar 63,78 persen, sedangkan progres fisiknya telah melampaui 80 persen dan ditargetkan meningkat di atas 95 persen setelah penyelesaian administrasi rampung.

Isu pengendalian banjir turut menjadi pembahasan lintas wilayah. Normalisasi Sungai Batang Natal Bantahan telah tercantum dalam Rencana Induk Kabupaten Mandailing Natal karena berada dalam satu wilayah aliran sungai dengan Pasaman Barat. Sementara itu, kebutuhan penanganan Sungai Batang Pasaman masih akan didalami lebih lanjut karena belum tercantum dalam kajian kebutuhan pascabencana maupun Rencana Induk.

Tim Monev akan memfasilitasi koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, dan Balai Wilayah Sungai. Koordinasi tersebut mencakup normalisasi sungai, pembangunan pengaman tebing, rehabilitasi jaringan irigasi, serta penanganan Jalan Simpang Empat-Talu yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.* (dh)

Oleh:Dian Pratama Purba

SEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi perhatian publik setelah beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, seorang warga mengaku harus menggunakan uang pribadinya untuk memasang lampu jalan demi meningkatkan keamanan lingkungan.

Baca Juga:

• Kabar Baik Warga Marelan, Jalan Helvetia Pasar 7 Segera Mulus Lagi

Karena belum adanya penambahan fasilitas penerangan, warga tersebut mengaku berinisiatif membeli dan memasang empat tiang lampu jalan menggunakan dana pribadi agar lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih aman dan nyaman.

Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada keluhan warga. Dalam video yang beredar, Lurah Paya Pasir, Syerly, terdengar mengucapkan kalimat yang dianggap kurang tepat saat warga sedang menyampaikan aspirasi. Rekaman tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan dari masyarakat di media sosial.

Menanggapi viralnya video tersebut, Pemerintah Kota Medan melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap lurah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya indikasi pelanggaran kode etik aparatur sipil negara (ASN), sehingga Inspektorat merekomendasikan pemberian sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Lurah Paya Pasir kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa ucapannya terjadi secara spontan dan tidak memiliki maksud untuk merendahkan ataupun mengabaikan keluhan warga.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik tidak hanya diukur dari penyediaan fasilitas, tetapi juga dari sikap dan cara aparatur pemerintah dalam menerima serta menanggapi aspirasi masyarakat.

Di era digital, setiap interaksi antara pejabat publik dan warga dapat dengan mudah terdokumentasi dan menjadi perhatian luas, sehingga profesionalisme dan empati dalam pelayanan menjadi aspek yang sangat penting.

Masyarakat berharap kejadian ini menjadi evaluasi bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga, khususnya terkait fasilitas dasar seperti penerangan jalan yang berperan penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan.* (dh)

*)Penulis AdalahMahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area

"Pemerintah dan DPR harus mencari solusi agar program MBG tetap bisa berlangsung. Karena anggaran sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah," ujar Yahya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Istana Belum Pegang Salinan Resmi, Tapi Pastikan Hormati Putusan MK soal Anggaran MBG

Menurutnya, langkah efisiensi dapat dilakukan melalui refocusing anggaran, membatasi pembangunan dapur baru, serta memperbaiki tata kelola Program MBG secara menyeluruh.

"BGN harus melakukan efisiensi besar-besaran supaya program MBG tetap berjalan, antara lain dengan melakukan refocusing, membatasi pembangunan dapur baru, dan memperbaiki tata kelola MBG," tutur politikus Partai Golkar itu.

Yahya menambahkan, pembahasan mengenai penyesuaian anggaran rencananya akan dilakukan BGN bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Agustus mendatang.

"Karena soal anggaran, nanti akan dibahas BGN bersama badan anggaran pada bulan Agustus," pungkasnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan anggaran Program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 pada Kamis (30/7/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Program MBG tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan, sehingga tidak lagi dapat menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN.

Meski demikian, Mahkamah menegaskan Program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah hasil Pemilu 2024. MK turut memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memisahkan alokasi anggaran Program MBG dari anggaran pendidikan pada APBN tahun-tahun berikutnya, guna menjaga amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan Program MBG.* (k/dh)

"Reshuffle? Sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kereta The Nusantara Explorer, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Istana Belum Pegang Salinan Resmi, Tapi Pastikan Hormati Putusan MK soal Anggaran MBG

"Ya contohnya seperti Wamentan gitu," sambungnya.

Kendati sejumlah kursi kosong tersebut berpotensi menjadi alasan reshuffle, Prasetyo kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo hingga kini belum melakukan pembahasan apa pun terkait rencana pergantian kabinet.

"Oh iya itu (Wamen Imipas) juga kosong. Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet," imbuh Prasetyo.* (km/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah telah menerima informasi mengenai putusan MK tersebut. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menerima salinan resmi putusan karena masih mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah.

Baca Juga:

• Ketika Program Makan Gratis Mengorbankan Gaji Guru: Putusan MK yang Mengubah Arah Anggaran

Prasetyo memastikan pemerintah menghormati setiap putusan yang diambil MK. Ia menegaskan pemerintah akan mempelajari substansi putusan tersebut secara mendalam sebelum menentukan langkah selanjutnya, mengingat kebijakan anggaran juga melibatkan DPR sebagai mitra penyusun APBN.

"Dan tentu saja apapun keputusan MK tentu kita hormati. Nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian. Karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu," kata dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama lima pemohon perseorangan terhadap Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, MK menyatakan ketentuan tersebut tetap konstitusional untuk APBN Tahun Anggaran 2026. Namun, mulai penyusunan APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran Program MBG yang dinilai bukan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dengan batas waktu paling lambat pada APBN 2028.

Mahkamah menilai, alokasi dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD harus difokuskan untuk pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Karena itu, anggaran MBG tidak lagi dapat dimasukkan sebagai bagian dari komponen operasional penyelenggaraan pendidikan pada tahun anggaran berikutnya.* (in/dh)

"Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan," kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Mualem Bertemu Hashim Djojohadikusumo, Bahas Percepatan Investasi dan Hilirisasi Energi Aceh

Menurut Nurlis, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun untuk membentuk tim khusus guna mengurai penyebab kelangkaan kedua komoditas tersebut. Tim ini bekerja di bawah koordinasi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, dengan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teuku Adi Darma, Kepala Dinas ESDM Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini.

Terkait kelangkaan semen, Teuku Adi Darma telah mengonfirmasi langsung ke PT Solusi Bangun Andalas selaku produsen Semen Andalas pada Kamis (30/7/2026). Dari pihak produsen diperoleh penjelasan bahwa permintaan semen belakangan ini melonjak di sejumlah wilayah sehingga mempercepat penyerapan stok, sementara proses produksi disebut berjalan tanpa kendala.

Meski begitu, Pemerintah Aceh memastikan akan terus menelusuri penyebab persoalan ini hingga ke tingkat pengecer.

"Tentu saja jika ditemukan perbuatan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat akan diambil tindakan, dan melibatkan aparat penegak hukum dari kepolisian di Aceh," ujar Nurlis.

Sementara untuk menelusuri penyebab kelangkaan BBM, Pemerintah Aceh telah menggelar sidak pengendalian distribusi BBM di wilayah Kota Banda Aceh pada hari yang sama. Sidak ini melibatkan Dinas ESDM, Disperindag, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta tim dari Polda Aceh.

Dalam sidak di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk, pemeriksaan data stok menunjukkan ketersediaan BBM masih aman dan proses pengisian berjalan lancar. Namun, petugas menemukan sejumlah kendaraan dengan QR Barcode Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

"Di SPBU Lambhuk ditemukan keanehan, ketika petugas sampai ke SPBU malah banyak kendaraan kocar-kacir keluar dari antrean. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dalam administrasi antrean pengisian konsumen," kata Nurlis, seraya menambahkan seluruh temuan tersebut telah didata dan akan segera ditindaklanjuti.

Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga Aceh menjelaskan kepada Pemerintah Aceh bahwa stok BBM di wilayah tersebut masih dalam batas aman, termasuk ketersediaan LPG tabung 3 kilogram.

"Pertamina berjanji terus melakukan langkah-langkah percepatan agar penyaluran kepada masyarakat berlangsung optimal. Ketersediaan BBM bersubsidi dijamin aman, dan memiliki stok yang cukup," kata Nurlis menirukan penjelasan Pertamina.

Nurlis menegaskan, sejauh ini belum ditemukan data maupun fakta yang membuktikan adanya praktik permainan atau penyimpangan dalam distribusi BBM dan semen di Aceh.

"Komoditas semen, ketersediaan pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistik. Sedangkan BBM, penyalurannya dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dan mekanisme distribusi yang ditetapkan Pemerintah melalui Pertamina," jelasnya.

Pemerintah Aceh menyatakan akan terus berkoordinasi intensif dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan dan distribusi tetap berjalan optimal. Masyarakat juga diajak turut berpartisipasi dalam pengawasan dengan melaporkan dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan.

"Setiap laporan akan menjadi bahan verifikasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait," pungkas Nurlis.* (dh)

Dari pantauan di lapangan, pohon yang tumbang menutupi sebagian badan jalan dan area pedestrian. Kondisi hujan yang masih mengguyur saat kejadian membuat warga yang melintas harus ekstra hati-hati.

Baca Juga:

• Rumah Warga Rusak Diterjang Angin Kencang, Kades Sambirejo Timur Gerak Cepat Salurkan Bantuan

Warga sekitar dan para pedagang di kawasan Tanah Lapang Merdeka turut membantu mengamankan area kejadian agar tidak menimbulkan korban tambahan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa akibat peristiwa tersebut, meski sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki sempat tertahan karena akses jalan tertutup material pohon.

"Kami imbau masyarakat tetap waspada saat hujan dan angin kencang, terutama di area yang banyak pohon," ujar salah satu petugas di lokasi.

Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan ke Posko BPBD Kota Binjai atau menghubungi Call Center 112 apabila menemukan pohon yang berpotensi tumbang atau kejadian serupa di sekitar wilayahnya.

Pemerintah Kota Binjai juga diharapkan segera melakukan pemangkasan dan perawatan berkala terhadap pohon-pohon tua di ruang publik guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.* (dh)

Dalam audiensi tersebut, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai mendukung penuh kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk yang diselenggarakan oleh umat Kristiani. Ia berharap Bamagnas dapat menjadi mitra strategis dalam menyukseskan program-program pemerintah kota.

Baca Juga:

• Jelang Jatuh Tempo, Wawako Tanjungbalai Minta Pelunasan PBB-P2 dan PKB Dipercepat

Kami berharap Bamagnas dapat menjadi mitra dalam mensukseskan program-program Pemerintah Kota Tanjungbalai, dan menjadi organisasi pelopor untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan penuh toleransi," ujar Wakil Kota Fadly Abdina.

Sebelumnya, Ketua DPD Bamagnas Kota Tanjungbalai Pdt Karmudin Sihotang menyampaikan apresiasi atas kesediaan Pemko Tanjungbalai dalam menerima audiensi. Ia menyatakan bahwa Bamagnas siap mendukung dan bersinergi dalam mewujudkan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai menuju Tanjungbalai EMAS.

Pdt. Karmudin menyampaikan bahwasanya Bamagnas akan melaksanakan kegiatan Seminar Hamba – Hamba Tuhan (Asahan, Tanjungbalai,Batu Bara) dan Kebaktian Kebangunan Rohani untuk siswa/siswi SMP/SMA Sekota Tanjungbalai terkhusus untuk para siswa/siswi yang beragama Nasrani dan seminar singkat tentang Pengaruh Buruk Narkoba Terhadap anak didik, yang dilayani oleh BNN provinsi Sumatera Utara Yang rencana kegiatan tersebut dilaksanakn pada tanggal 14 September 2026.

"Kami berharap Kota Tanjungbalai dapat menjadi kota yang lebih baik di bawah kepemimpinan Wali Kota Mahyaruddin Salim dan Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina. Kami juga siap menjadi mitra yang konstruktif dalam membangun kota ini," katanya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah kota dan umat Kristiani.* (dh)

BANDA ACEH - Sebuah kisah inspiratif kembali terukir dari pasangan kader Muhammadiyah dan Aisyiyah Aceh, Dr. H. Muhammad Yamin Abduh, S.E., M.Si. dan Dr. dr. Hj. Aslinar, Sp.A., M.Biomed. Keduanya berhasil meraih gelar doktor pada periode yang hampir bersamaan, mengulang momen serupa yang pernah mereka alami 24 tahun silam saat sama-sama menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Syiah Kuala.

Kisah pasangan ini tak sekadar berbicara soal pencapaian akademik semata. Jauh sebelum menyandang gelar doktor, keduanya telah dipertemukan dalam satu ruang perjuangan yang sama, yakni sebagai kader Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Aceh yang kini dikenal sebagai Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).

Baca Juga:

• Jelang Jatuh Tempo, Wawako Tanjungbalai Minta Pelunasan PBB-P2 dan PKB Dipercepat

(DR. H. M. Yahmin dan DR. dr .Hj. Aslinar sama sama di Lantik pengurus Muhammadiyah Aceh dan pengurus Aisyiyah Aceh.)

Pada periode 1998-2000, Muhammad Yamin Abduh dipercaya memimpin IRM Aceh sebagai Ketua Wilayah. Di masa yang sama, Aslinar juga aktif sebagai pengurus dengan mengemban amanah sebagai Ketua Pengkajian Ilmu Pengetahuan (PIP) IRM Aceh. Sejak muda, keduanya telah mengabdikan diri untuk dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat melalui Muhammadiyah.

Perjalanan itu kemudian membawa keduanya menempuh pendidikan tinggi di kampus yang sama, Universitas Syiah Kuala. Pada 2003, Muhammad Yamin Abduh menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi, sementara Aslinar menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Lebih dari dua dekade berselang, keduanya kembali dipertemukan dalam momen istimewa yakni meraih gelar doktor pada periode yang berdekatan. Muhammad Yamin Abduh menjalani sidang promosi doktor pada Kamis, 30 Juli 2026. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang juga menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh itu mengangkat disertasi berjudul "Pengaruh Modal Intelektual dan Kapasitas Serap terhadap Kinerja Organisasi melalui Berbagi Pengetahuan dengan Moderasi Budaya Organisasi Kemuhammadiyahan pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia".

Dalam sidang tersebut, ia berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji dan meraih nilai A dengan predikat sangat memuaskan.

Sementara itu, Aslinar lebih dulu menyelesaikan sidang tertutup dan promosi doktornya pada 25 Juli 2026 di Program Studi Ilmu Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Dokter spesialis anak tersebut mengangkat disertasi berjudul "Kajian Profil Mikrobiota ASI dan Saluran Cerna Berdasarkan Faktor Maternal, Post Natal, Faktor Lingkungan dan Sosial Ekonomi pada Bayi Stunting di Aceh".

(Setelah Sidang Disertai Doktor)

Selain aktif sebagai akademisi dan tenaga medis, Aslinar juga mengemban sejumlah amanah di lingkungan persyarikatan, di antaranya sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah Aceh, Wakil Ketua MDMC PWM Aceh, serta anggota dan fasilitator Emergency Medical Team (EMT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Keberhasilan pasangan ini menjadi bukti bahwa tradisi keilmuan yang tumbuh dalam lingkungan Muhammadiyah dan Aisyiyah mampu melahirkan kader yang tak hanya berkiprah di bidang akademik, tetapi juga terus mengabdikan diri kepada masyarakat dan persyarikatan. Perjalanan keduanya turut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, pengabdian, dan perjuangan organisasi dapat berjalan beriringan, mulai dari organisasi pelajar, ruang kuliah, hingga medan pengabdian kemanusiaan.* (dh)

"Memang Sumut, kita siapkan diri menjadi tuan rumah event nasional maupun internasional," kata Bobby saat menerima audiensi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bantah Arogan saat Walk Out Paripurna, Minta DPRD Sumut Pahami Aturan Kuorum

"Di bidang olahraga ini selain prestasi, kehidupan para atlet juga harus terjamin," ujarnya.

Asian Women U20 Volleyball Championship sendiri direncanakan berlangsung di Indonesia pada 2027, dengan Indoor Volleyball di kawasan Sumut Sport Center dipilih sebagai salah satu venue penyelenggaraan kejuaraan tingkat Asia tersebut.

Ketua PBVSI Imam Sudjarwo menilai venue voli di Sumut Sport Center sudah memiliki fasilitas mumpuni dan memenuhi standar internasional. Ia optimistis Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) dan Asian Volleyball Confederation (AVC) akan menyetujui penggunaan venue tersebut.

"Karena fasilitasnya sudah bertaraf internasional, sehingga tentu dari FIVB dan juga dari AVC tentu akan menyetujui bahwa pelaksanaan di bawah umur 20 itu akan dilaksanakan di Sumut, mudah-mudahan akan bisa lancar," kata Imam.

Imam menyebut, GOR Voli Sumut merupakan salah satu dari hanya dua venue voli berstandar internasional yang ada di luar Pulau Jawa.

"Sumut ini sudah dikenal juga, waktu pemberangkatan Tim Voli Putri Sea Games juga di Sumut beberapa waktu lalu," ujarnya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Bapperida Sumut Dikky Anugerah, Kepala BKAD Sumut Timur Tumanggor, serta Kepala Dispora Sumut Mahfullah Pratama.* (dh)

Pertimbangan ini dibacakan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara). Permohonan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah.

Baca Juga:

• MK Menangkan Gugatan Anggaran MBG, JPPI: Jangan Tunggu 2028, Mulai Saja dari 2027!

Daniel mencontohkan, persoalan seperti pemenuhan sarana-prasarana pendidikan serta gaji dan tunjangan guru merupakan unsur penting dalam operasional penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya tidak tersaingi oleh program di luar sektor tersebut.

Menurut Daniel, pembiayaan Program MBG semestinya memiliki pos anggaran tersendiri di luar anggaran pendidikan, mengingat cakupan program ini sangat luas dan tidak melulu berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

"Sudah semestinya pembiayaan program dimaksud ditentukan secara tersendiri atau secara khusus di luar anggaran pendidikan yang telah diprioritaskan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan," ujarnya.

Mahkamah turut menegaskan bahwa tidak semua program yang menyasar peserta didik, tenaga pendidik, maupun institusi pendidikan otomatis bisa dikategorikan sebagai operasional penyelenggaraan pendidikan, apalagi jika substansinya tidak berkaitan langsung dengan fungsi pendidikan itu sendiri.

"Tidak setiap program yang menyasar peserta didik, tenaga pendidik atau institusi pendidikan dapat ditarik masuk ke dalam kategori operasional penyelenggaraan pendidikan," kata Daniel.

Meski begitu, MK menegaskan Program MBG tetap memiliki fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat, termasuk sebagai solusi mengatasi persoalan stunting. Namun, karena tujuannya jauh lebih luas dari sekadar pendidikan, pendanaannya dinilai harus ditempatkan dalam pos anggaran tersendiri di APBN.

"Tujuan program MBG yang disebut sebagai solusi nyata terhadap persoalan stunting atau permasalahan kesehatan lainnya akibat ketidakmerataan pemenuhan gizi warga negara merupakan tujuan yang sifatnya luas. Sehingga menurut Mahkamah, harus ditempatkan sebagai satu alokasi anggaran tersendiri dalam APBN," ucap Daniel.

Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026. Mahkamah menyatakan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG masih diperbolehkan pada APBN 2026, namun pemerintah dan DPR wajib memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.* (k/dh)

"Kesimpulan awal kami saat ini, ditemukan sejumlah indikasi bahwa penahanan ini, pendapat kami, penahanan ini tidak sah karena melanggar aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP kita yang baru, dan prinsip kehati-hatian," kata Febri.

Baca Juga:

• MAKI Minta Polri Waspadai Serangan Balik usai Bongkar Kasus Febrie Adriansyah

"Ini tidak mungkin typo karena poin (e) dilanjutkan dengan poin (f) di bawahnya. Ini bisa teman-teman lihat, ada nomornya dan ada uraiannya di sini," ujarnya.

Febri juga mengungkap bahwa surat perintah penahanan dan surat penetapan tersangka terhadap kliennya diterima bersamaan pada Jumat malam pukul 19.00 WIB. Padahal, Febrie baru selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sekitar pukul 23.00 WIB dan langsung ditahan malam itu juga.

"Artinya apa? Penahanan sudah dilakukan meskipun belum ada proses pemeriksaan sebagai tersangka. Penahanan sudah dilakukan, Surat Perintah Penahanan sudah diberikan, meskipun penyidik tidak memperhatikan Pasal 100 ayat (5)," tegasnya.

Meski begitu, Febri mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan praperadilan terkait status hukum kliennya karena masih perlu kehati-hatian ekstra dalam menyusun langkah hukum selanjutnya.

"Keputusan untuk mengajukan praperadilan belum ada sampai saat ini ya, karena kami memang harus ekstra hati-hati," ucapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menahan Febrie Adriansyah di Rutan KPK untuk 20 hari masa penahanan pertama. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, menjelaskan penitipan tahanan di Rutan KPK dilakukan dengan pertimbangan faktor perlindungan, mengingat rekam jejak Febrie yang pernah menangani berbagai perkara besar selama menjabat sebagai Jampidsus.

"Kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya terbiasa menangani kasus besar. Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan," kata Rudi.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penitipan tahanan antarlembaga penegak hukum merupakan praktik yang lumrah dan terbuka dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan.

"Sebelumnya ada, memang ada. Hal demikian memang ketika ada kebutuhan dalam proses penyidikan itu terbuka kemungkinan. Termasuk KPK juga beberapa kali melakukan penitipan penahanan," kata Budi.* (k/dh)

"Saya kirim tim-tim ke mana-mana, saya kirim tim ke Tiongkok, tim ke India, tim ke Mesir untuk lihat, untuk catat, untuk belajar, kita ambil yang terbaik dari bangsa-bangsa lain," kata Prabowo dalam acara Akad Rumah Subsidi di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi, Ingin RI Tiru Capaian India Bangun 40 Juta Rumah

"Rintangan yang kita hadapi adalah rintangan besar, bukan rintangan kecil, kita paham itu," ucapnya.

Karena itu, ia menilai Indonesia perlu memiliki keberanian besar, termasuk keberanian untuk terbuka belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain tanpa rasa gengsi maupun malu.

"Jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk bertanya, jangan takut bahkan untuk minta nasihat," tegas Prabowo.

Ia mencontohkan, semangat belajar dari negara lain ini turut diterapkan dalam sektor perumahan, di mana pemerintah aktif mempelajari teknik pembangunan terbaik sekaligus menggandeng mitra-mitra terbaik dari berbagai negara.

"Bagi kita, kita akan bekerja dengan sangat cepat untuk segera bisa memberi hasil nyata kepada rakyat," tandasnya.* (k/dh)

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa penyediaan rumah layak menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal yang layak, dan pemerintah akan terus memperluas akses kepemilikan rumah lewat berbagai program.

Baca Juga:

• Prabowo Wanti-wanti: Perang Timur Tengah Bakal Makin Ngeri, RI Harus Siap Mental

Meski capaian pembangunan perumahan saat ini dinilai patut diapresiasi, Prabowo mengakui kebutuhan rumah masyarakat masih sangat besar. Karena itu, pemerintah tengah mempelajari berbagai pendekatan inovatif, termasuk belajar dari negara lain yang dinilai berhasil mempercepat pembangunan perumahan.

Prabowo secara khusus menyinggung India yang mampu membangun sekitar 40 juta unit rumah dalam kurun 12 tahun. Ia menegaskan Indonesia tidak boleh ragu mempelajari praktik-praktik terbaik dari berbagai negara demi mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.

Presiden juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Perumahan, perbankan, BP Tapera, pengembang, hingga sektor swasta dalam mendukung program rumah subsidi ini, yang menurutnya mencerminkan semangat Indonesia Incorporated.

"Kuncinya adalah kerja sama. Kita semua berada dalam satu keluarga besar, satu kapal besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan saling percaya dan saling mendukung, kita akan mencapai hasil yang besar," katanya.

Di luar sektor perumahan, Prabowo turut mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan permukiman. Ia mengungkapkan pemerintah akan menggelar rapat khusus bersama para gubernur dan bupati untuk membahas program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), dengan target persoalan sampah bisa tertangani signifikan pada akhir 2027.

Ia juga meminta kepala daerah bersama TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan aktif mengawasi kebersihan lingkungan, sungai, serta kawasan permukiman. Pemerintah, kata dia, berencana memberi insentif berupa penghargaan dan dukungan anggaran bagi daerah yang berhasil menjaga kebersihan.

Di akhir sambutannya, Prabowo mengucapkan selamat kepada para penerima rumah subsidi dan mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung program tersebut.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh penerima rumah subsidi dan penghargaan kepada semua yang telah bekerja keras. Saya yakin arah kita sudah benar dan kita akan terus bekerja cepat untuk memberikan hasil nyata bagi rakyat Indonesia," tutup Prabowo.* (k/dh)

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai masa transisi tersebut terlalu panjang dan tidak sejalan dengan substansi pertimbangan hakim MK sendiri.

Baca Juga:

• Hakim Tolak Praperadilan Eks Waka BGN Lodewyk Pusung, Status Tersangka Kasus MBG Tetap Berlaku

Ubaid menyoroti bahwa pemerintah dan DPR sebenarnya masih memiliki waktu untuk menyesuaikan postur APBN 2027, mengingat proses penyusunannya saat ini masih berlangsung. Bahkan menurutnya, MK sendiri mengakui hal tersebut dalam pertimbangannya.

"Kalau MK sendiri mengakui bahwa APBN 2027 masih bisa disesuaikan, mengapa pemerintah diberi ruang menunggu sampai 2028? Kalau kekeliruan klasifikasi anggarannya sudah dinyatakan hari ini, koreksinya juga harus dilakukan secepatnya, bukan ditunda dua tahun," tegasnya.

JPPI menegaskan bahwa tenggat 2028 semestinya dibaca sebagai batas paling lambat, bukan sebagai izin bagi pemerintah untuk terus membebani anggaran pendidikan dengan program MBG. Ubaid mendesak pemerintah dan DPR menjadikan APBN 2027 sebagai titik awal pemisahan total pembiayaan MBG dari anggaran pendidikan.

"Putusan ini jangan dibaca sebagai lampu hijau untuk kembali menggunakan dana pendidikan pada 2027. Pemerintah jangan berlindung di balik tenggat paling lambat," ujarnya.

Lebih lanjut, Ubaid memperingatkan bahwa setiap tahun penundaan pemisahan anggaran MBG akan memperpanjang penggerusan struktural terhadap anggaran pendidikan. Dampaknya, kata dia, bukan hanya soal angka di APBN, melainkan langsung menyasar anak-anak yang tak mendapat bangku sekolah, guru yang digaji tidak layak, hingga siswa yang belajar di ruang kelas rusak.

"Menunda sampai 2028 berarti memberi ruang satu tahun lagi bagi anggaran pendidikan untuk dibebani program nonpendidikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, MK sebelumnya memutuskan anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN tahun-tahun berikutnya, dengan tenggat waktu paling lambat pada APBN 2028.

"Pemisahan anggaran pendidikan dan anggaran program MBG dimaksud paling lambat dilakukan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).* (k/dh)

"Perang di Timur Tengah, kita harus siap mental bahwa akan panjang, akan meluas, akan tambah buruk," ujar Prabowo dalam acara Akad Rumah Subsidi di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Minta BI dan Bank Himbara Kompak: "Kita Harus Jadi Satu Tim"

"Sumber daya kita sangat besar, tinggal bagaimana kita kelola dengan baik," katanya.Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan itu menegaskan bahwa perang yang tengah berlangsung saat ini bukan sekadar konflik biasa, melainkan ancaman nyata yang membahayakan banyak negara di dunia.

"Krisis dunia bukan krisis yang ringan, krisis dunia nyata, perang itu sangat berbahaya dan dahsyat, untuk itu kita harus kompak," tegasnya.

Prabowo berharap pemerintah dapat bergerak lebih cepat, efektif, dan efisien dalam menambal berbagai kebocoran anggaran di tengah tekanan krisis global yang tengah melanda dunia saat ini.

"Kita akan bekerja dengan sangat cepat untuk segera bisa memberi hasil nyata kepada rakyat, menggerakkan ekonomi kita," pungkasnya.* (k/dh)