JAKARTA — Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat.

Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan apa pun dengan pelaporan terhadap Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• JK Tegaskan Tak Serang Jokowi: Saya Hanya Beri Nasihat, Sudah Dua Tahun Publik Terbelah Gara-Gara Isu Ijazah

"Saya bisa pastikan 1.000 persen Pak Jokowi tidak terlibat. PSI juga tidak menjadi bagian dari urusan ini," kata Ahmad Ali, Sabtu, 18 April 2026.

Ia menegaskan, langkah hukum tersebut merupakan tindakan pribadi pelapor dan tidak mencerminkan sikap organisasi partai.

Meski Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, diketahui merupakan kader PSI, Ahmad Ali menilai hal itu tidak serta-merta menjadikan laporan tersebut sebagai keputusan partai.

Ahmad Ali juga mengingatkan agar publik tidak terjebak pada spekulasi yang mengaitkan Jokowi dengan pelaporan tersebut.

Ia bahkan menyarankan agar pihak-pihak yang menuding Jokowi berada di balik laporan itu untuk melakukan klarifikasi diri.

"Kalau itu, sebaiknya bertabayyun," ujarnya.

Di sisi lain, Ahmad Ali turut menanggapi pernyataan Jusuf Kalla yang menyebut perannya sebagai faktor utama kemenangan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014.

Ia menilai klaim tersebut terlalu menyederhanakan realitas politik yang kompleks.

"Kerja itu kolektif. Tidak bisa diklaim oleh satu pihak saja," kata dia.

Menurutnya, kemenangan pasangan Jokowi–JK saat itu merupakan hasil kerja bersama antara kandidat, tim sukses, dan partai politik.

Karena itu, ia menilai tidak tepat jika keberhasilan tersebut direduksi menjadi kontribusi individual.

Pernyataan Ahmad Ali muncul di tengah kembali mencuatnya relasi politik antara Jokowi dan Jusuf Kalla—dua tokoh yang pernah berpasangan dalam pemerintahan, namun kini kerap dikaitkan dalam berbagai polemik publik.

Sebelumnya, Jusuf Kalla secara terbuka menyatakan bahwa perannya signifikan dalam mengantarkan Jokowi ke kursi presiden.

Pernyataan itu disampaikan di tengah munculnya berbagai isu yang turut menyeret nama keduanya.

Di tengah dinamika tersebut, Ahmad Ali menilai polemik yang berkembang saat ini tidak perlu diperbesar.

Ia mengingatkan bahwa peristiwa politik 2014 telah lama berlalu dan tidak seharusnya terus dijadikan bahan perdebatan.

"Lebih baik energi bangsa tidak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif," ujarnya.

Meski polemik muncul, Ahmad Ali menegaskan bahwa hubungan Jokowi dan Jusuf Kalla semestinya dilihat dalam konteks kerja sama saat memimpin pemerintahan.

Ia menyebut keduanya sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam menjalankan roda pemerintahan di masa lalu.

Namun, di tengah pernyataan yang saling bersinggungan, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan lama: sejauh mana relasi politik masa lalu masih memengaruhi dinamika hari ini?*

(kp/ad)

JAKARTA - Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar memenuhi standar layak huni.

Baca Juga:

• Bansos hingga UHC, Pemko Medan Perkuat Perlindungan Pekerja Ojol

Program ini, kata dia, dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih layak dan sehat.

Adapun kriteria penerima BSPS mencakup masyarakat berpenghasilan rendah yang hanya memiliki satu rumah dalam kondisi tidak layak huni.

Penerima juga harus memiliki alas hak atas tanah atau bangunan yang ditempati, meski tidak harus berupa sertifikat resmi.

Selain itu, penerima bantuan harus berasal dari kelompok masyarakat desil 4 ke bawah berdasarkan data kesejahteraan.

Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pemerintah saat ini juga melakukan verifikasi teknis di lapangan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.

"Tahun ini target BSPS meningkat hingga delapan kali lipat menjadi 400.000 unit. Kami juga melakukan penyempurnaan regulasi serta verifikasi teknis secara paralel," ujar Fitrah.

Peningkatan target tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Menteri PKP bersama sejumlah pejabat terkait, termasuk Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Pemerintah menargetkan percepatan pelaksanaan program agar dapat menjangkau lebih banyak rumah tidak layak huni di berbagai daerah.

Melalui BSPS, pemerintah berharap kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah dapat meningkat secara bertahap, sekaligus memperkuat penanganan masalah perumahan di Indonesia.*

(km/ad)

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 13–17 April 2026.

Indeks acuan pasar modal Indonesia itu ditutup menguat 2,35 persen, seiring meningkatnya aktivitas transaksi dan kapitalisasi pasar.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah ke Rp17.182 per Dolar AS Pagi Ini, Tertekan Sentimen Global dan Konflik Timur Tengah

Penguatan ini juga diikuti kenaikan kapitalisasi pasar sebesar 3,38 persen menjadi Rp 13.635 triliun, dari sebelumnya Rp 13.189 triliun.

Selain penguatan indeks, aktivitas perdagangan juga menunjukkan tren peningkatan signifikan.

Rata-rata nilai transaksi harian bursa naik 17,56 persen menjadi Rp 20,36 triliun, dari sebelumnya Rp 17,32 triliun.

Rata-rata frekuensi transaksi harian turut meningkat 32,71 persen menjadi 2,72 juta kali transaksi.

Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian melonjak 33,12 persen menjadi 42,98 miliar saham.

Kenaikan aktivitas perdagangan tersebut mencerminkan meningkatnya partisipasi investor di tengah sentimen positif pasar.

Namun demikian, investor asing masih mencatatkan tekanan jual bersih sebesar Rp 931,61 miliar pada pekan ini.

Secara kumulatif sepanjang 2026, investor asing tercatat membukukan nilai jual bersih sebesar Rp 39,86 triliun, menandakan masih adanya arus keluar dana asing dari pasar modal domestik.

BEI menilai penguatan IHSG pekan ini ditopang oleh meningkatnya optimisme pelaku pasar serta stabilitas sentimen global dan domestik, meski tekanan dari aksi jual asing masih berlanjut.*

(km/ad)

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang dianggap sensitif di ruang publik.

Ia juga menilai polemik tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara sederhana agar tidak memicu konflik berkepanjangan di masyarakat.

Baca Juga:

• Megawati Kerap Didatangi Dubes Negara Sahabat, Ini Kata Hasto

JK menyampaikan pernyataan itu di tengah sorotan publik terhadap laporan hukum yang dilayangkan terhadap dirinya terkait dugaan penistaan agama, yang disebut muncul setelah ia melaporkan Rismon Sianipar dalam perkara lain.

Ia menegaskan tidak ingin mengaitkan hal tersebut dengan kepentingan politik.

"Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya muncul setelah saya mengadukan Rismon," kata JK.

Menurut JK, pernyataannya mengenai ijazah Jokowi sebelumnya hanya dimaksudkan sebagai imbauan agar polemik berkepanjangan di masyarakat dapat segera berakhir.

Ia menilai, perdebatan yang terjadi selama dua tahun terakhir telah menimbulkan konflik di ruang publik, termasuk saling serang antar kelompok pendukung.

"Sudah dua tahun rakyat ini berkonflik, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudahlah, kasih saja (lihat) ijazah itu," ujarnya.

JK menegaskan, dirinya tidak memiliki niat menyerang maupun menuduh Jokowi.

Ia menyebut hubungan keduanya sebagai mantan pasangan presiden dan wakil presiden tetap dalam koridor hubungan kewarganegaraan biasa setelah masa jabatan berakhir.

"Saya berpasangan dengan Pak Jokowi, tapi sekarang kita warga negara biasa. Saya lebih tua, jadi saya menasihati," kata dia.

Ia juga menepis anggapan bahwa pernyataannya merupakan bentuk serangan terhadap Jokowi.

Menurut JK, kritik yang disampaikannya semata-mata bertujuan meredam ketegangan di masyarakat.

"Apakah saya menuduh Pak Jokowi? Tidak ada," ujarnya.*

(sn/ad)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujukan penting dalam diskursus sejarah Indonesia hingga isu geopolitik global.

Hal itu disampaikan Hasto merespons intensitas pertemuan Megawati dengan sejumlah duta besar negara sahabat dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:

• Kapal Perang AS Terdeteksi di Dekat Belawan, Ini Penjelasan TNI AL

Menurut Hasto, Megawati kerap menerima kunjungan para duta besar dari berbagai negara untuk berdialog mengenai isu strategis, mulai dari hubungan bilateral hingga perkembangan situasi global.

Ia menyebut pertemuan tersebut juga menjadi ruang pertukaran pandangan terkait dinamika geopolitik internasional.

"Beliau terbuka menerima kunjungan duta besar dari negara-negara sahabat untuk berdiskusi berbagai persoalan," kata Hasto.

Ia menambahkan, dalam sejumlah kesempatan, Megawati juga menyampaikan sikap politik terhadap isu global, terutama ketika melihat adanya ketidakadilan dalam hubungan internasional.

Salah satu contoh yang disampaikan Hasto adalah respons Megawati atas sejumlah peristiwa geopolitik yang melibatkan negara-negara tertentu.

Selain itu, Hasto menyebut Megawati juga pernah menyampaikan ucapan duka maupun selamat kepada sejumlah pemimpin dunia melalui jalur diplomatik informal, termasuk kepada Iran dalam konteks pergantian kepemimpinan.

"Beliau juga bersikap ketika melihat dinamika global yang dianggap penting," ujarnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, Megawati tercatat menerima sejumlah duta besar negara sahabat di kediamannya di Menteng, Jakarta.

Di antaranya Dubes Jerman Ralf Beste, Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Al-Dosari, serta Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Al Amoudi.

Selain pertemuan bilateral, Megawati juga menerima sejumlah perwakilan negara dalam agenda halal bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah yang digelar di kantor DPP PDI-P.

Para tamu diplomatik yang hadir berasal dari Inggris, Iran, Palestina, hingga Rusia.

Hasto menyebut rangkaian pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi internasional dan membahas isu-isu global, termasuk tantangan geopolitik dan hubungan antarnegara.

"Ini menjadi ruang dialog untuk membahas tantangan global dan hubungan bilateral dengan negara sahabat," kata dia.*

(km/ad)

JAKARTA - Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik sama-sama mengklaim kepemilikan atas lahan seluas 4,3 hektare di sekitar Stasiun dan Pasar Tanah Abang.

Lahan yang terbagi dalam tiga bidang tersebut terdiri dari satu bidang seluas 1,3 hektare yang dikenal sebagai area Pasar Tasik, serta dua bidang lain yang berada berdampingan dan kerap disebut sebagai tanah bongkaran.

Baca Juga:

• OJK Desak BNI Tuntaskan Kasus Nasabah Aek Nabara

Perusahaan pelat merah itu menyatakan memiliki dasar hukum yang sah atas pengelolaan area tersebut.

Namun, klaim berbeda disampaikan oleh pihak ahli waris bernama Sulaiman Effendi.

Ia mengaku memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan dokumen Eigendom Verponding Nomor 946 tahun 1923 atas nama Ilias Rajo Mentari.

Ahli waris tersebut kemudian memberikan mandat kepada organisasi masyarakat GRIB Jaya untuk mengamankan lahan yang disengketakan.

Sengketa ini semakin kompleks setelah kubu GRIB Jaya yang dipimpin Rosario de Marshal alias Hercules menyatakan keberatan atas tudingan penguasaan ilegal.

Pihaknya menegaskan bahwa lahan tersebut masih berada dalam klaim ahli waris dan belum pernah dialihkan kepada PT KAI.

Wakil Kepala Bidang Hukum dan Advokasi GRIB Jaya, Wilson Collin, menyebut tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara ahli waris dengan PT KAI.

Karena itu, ia menilai tidak tepat jika keberadaan mereka disebut sebagai pendudukan ilegal.

"Tidak pernah dilepas, kalau sudah dilepas berarti kami menduduki liar. Sekarang belum ada transaksi jual beli," ujar Wilson.

Di sisi lain, Satgas Anti-Mafia Tanah yang berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan hasil penelusuran awal menunjukkan lahan tersebut tercatat sebagai aset negara.

Data itu juga disebut telah terdaftar di Kementerian Keuangan.

Ketua Satgas Mafia Tanah, Brigjen Pol Hendra Gunawan, mengatakan negara akan mempertahankan aset tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami sebagai aparatur pemerintah akan mempertahankan aset ini sekuat dan semampu kami," kata Hendra, dikutip dari keterangan resmi Kementerian PUPR, Sabtu, 18 April 2026.

Ia menambahkan, apabila dalam proses pendalaman ditemukan unsur pidana, maka penyelesaian akan melibatkan aparat penegak hukum untuk penanganan lebih lanjut.

Sengketa lahan di kawasan strategis Tanah Abang ini menambah panjang daftar konflik agraria yang melibatkan klaim historis, aset negara, dan penguasaan fisik di lapangan.

Hingga kini, belum ada keputusan final yang mengakhiri tarik-menarik klaim tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya ramai dikaitkan dengan dugaan operasi pemburuan kapal tanker Iran.

Kapal tersebut terpantau berada di perairan timur Belawan pada Sabtu, 18 April 2026.

Baca Juga:

• TNI Sebut Dua Insiden di Papua Berbeda Lokasi, Tak Saling Terkait

"Berdasarkan hasil pantauan AIS, USS Miguel Keith termonitor di perairan timur Belawan dengan haluan ke arah barat laut dan kecepatan 13,1 knots," ujar Tunggul, Sabtu.

Menurut TNI AL, keberadaan kapal tersebut merupakan bagian dari pelayaran internasional yang sah.

Kapal perang itu disebut tengah melaksanakan hak lintas transit atau transit passage sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, khususnya Pasal 37, 38, dan 39.

"Kapten kapal melaksanakan Hak Lintas Transit sesuai UNCLOS 1982 di Selat Malaka yang merupakan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional," kata Tunggul.

Selat Malaka sendiri merupakan jalur strategis perdagangan global yang menghubungkan Laut Andaman dan Laut Cina Selatan, serta menjadi salah satu rute tersibuk di dunia.

Namun, TNI AL tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai dugaan keterkaitan aktivitas kapal tersebut dengan isu operasi militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker yang disebut-sebut terkait Iran.

Sebelumnya, sejumlah laporan media internasional menyebut militer Amerika Serikat tengah memperluas operasi pengawasan dan penindakan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat pengangkutan minyak ilegal milik Iran hingga kawasan Indo-Pasifik, termasuk perairan sekitar Selat Malaka.

Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Caine sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan aktivitas pencegahan maritim terhadap kapal yang diduga terlibat dalam pelanggaran sanksi internasional.

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Amerika Serikat terkait tujuan spesifik pergerakan USS Miguel Keith di wilayah perairan Indonesia tersebut.*

(km/ad)

MEDAN - Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira) di Aula Kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Sabtu, 18 April 2026.

Pertemuan tersebut menyoroti penguatan perlindungan sosial dan layanan kesehatan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek daring.

Baca Juga:

• Ini Bocoran Materi Prabowo di Retret Ketua DPRD se-Indonesia

Menurut dia, organisasi tersebut memudahkan penyerapan aspirasi sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan.

"Dengan adanya organisasi ini, kami di Pemko Medan lebih mudah menerima masukan dan mencari solusi bersama," ujar Zakiyuddin.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Medan saat ini menjalankan program bantuan sosial daerah berbasis skema mirip Program Keluarga Harapan (PKH).

Program tersebut menyasar warga lanjut usia di atas 60 tahun serta penyandang disabilitas yang belum terakomodasi bantuan dari pemerintah pusat.

Bantuan yang diberikan mencapai Rp200 ribu per bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Proses pendataan dilakukan melalui perangkat lingkungan, mulai dari kepala lingkungan hingga kelurahan.

"Kalau belum tercover PKH pusat, Pemko Medan hadir untuk membantu. Namun masyarakat juga harus aktif mendaftar," kata dia.

Selain bantuan sosial, Zakiyuddin juga menyoroti layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan.

Ia menyebut warga ber-KTP Medan dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan pada kapasitas fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit yang kerap mengalami lonjakan pasien.

"Prinsipnya UHC tetap berjalan. Warga cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan layanan," ujarnya.

Dalam bidang perlindungan tenaga kerja, Pemko Medan mendorong pengemudi ojek daring untuk terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Pendaftaran, kata Zakiyuddin, dapat difasilitasi melalui perangkat kelurahan.

Menurut dia, perlindungan tersebut penting untuk memberikan jaminan risiko kerja, termasuk kecelakaan saat bekerja di lapangan.

"Sudah ada yang mendapat santunan hingga ratusan juta rupiah. Ini bentuk kehadiran negara untuk pekerja informal," katanya.

Menjawab keluhan peserta terkait risiko kecelakaan dan tindak kriminal yang tidak sepenuhnya ditanggung BPJS, Zakiyuddin menyebut pemerintah kota menyiapkan skema pembiayaan tambahan melalui RSUD Dr. Pirngadi.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk membantu penanganan korban kecelakaan maupun korban tindak kriminal seperti begal bagi warga ber-KTP Medan.

"Kalau tidak ditanggung BPJS, bisa ditangani di Pirngadi. Ini bentuk perlindungan dari Pemko," ujarnya.

Selain itu, Pemko Medan juga bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyediakan program pelatihan kerja.

Namun, menurut Zakiyuddin, partisipasi masyarakat masih relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi.

Ia berharap komunitas Kojira dapat memanfaatkan program tersebut, tidak hanya untuk pengemudi ojol, tetapi juga anggota keluarga mereka.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota memperkuat sinergi dengan komunitas pekerja lapangan.

Zakiyuddin juga mengimbau masyarakat aktif mengakses informasi program pemerintah melalui kanal resmi kelurahan maupun media sosial instansi terkait.

Dengan berbagai program tersebut, Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya memperluas perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal yang menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi perkotaan.*

(ad)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD se-Indonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 18 April 2026.

Materi yang disampaikan berlangsung secara tertutup setelah sesi awal dibuka untuk publik melalui siaran langsung.

Baca Juga:

• Usai Beri Arahan kepada Ketua DPRD, Prabowo Sidak Gudang Bulog Magelang Cek Stok Beras Nasional

Namun, sesi utama kemudian berlangsung tertutup dan tidak lagi disiarkan secara langsung oleh Sekretariat Presiden.

Sejumlah peserta retret kemudian mengungkapkan pokok-pokok materi yang disampaikan.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengatakan Prabowo menekankan implementasi visi pembangunan nasional melalui agenda Asta Cita yang telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Beliau mengulang penekanan agar Asta Cita menjadi pedoman yang harus diimplementasikan hingga ke daerah melalui RPJMD, sehingga ada ketersambungan program nasional dan daerah," ujar Ade.

Selain itu, Prabowo juga disebut menyoroti potensi sumber daya nasional yang perlu dioptimalkan, mulai dari sektor pangan, kelautan, hingga mineral.

Menurut peserta, Presiden menekankan bahwa pengelolaan optimal sektor tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menginstruksikan dukungan daerah terhadap sejumlah program pemerintah pusat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih.

Kedua program tersebut disebut sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar berjalan efektif.

Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), Dance Ishak Palit, mengatakan pertemuan tersebut lebih banyak menekankan pada konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menilai arahan Presiden menekankan pentingnya penerjemahan program nasional oleh pemerintah daerah dan DPRD.

"Intinya bagaimana DPRD di daerah bisa menerjemahkan program nasional. Ini lebih pada konsolidasi pusat dan daerah," kata Dance yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga.

Ia menambahkan, suasana pertemuan berlangsung cair dan membuka ruang komunikasi antar-DPRD di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat mempercepat koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Kegiatan retret tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang telah dirumuskan dalam RPJMN.*

(cn/ad)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nasabah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelindungan konsumen serta menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Buka Peluang Lapor Balik Tuduhan Penistaan Agama

"OJK menegaskan bahwa pelindungan nasabah merupakan prioritas utama. Karena itu, kami meminta BNI segera menyelesaikan penanganan kasus ini secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab," kata Agus dalam keterangan resmi, Sabtu, 18 April 2026.

Dalam proses yang sedang berjalan, BNI disebut telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasabah sekaligus mendukung penyelesaian yang akuntabel.

Terkait dana nasabah, hingga saat ini BNI telah melakukan verifikasi dan merealisasikan pengembalian dana sebesar Rp 7 miliar.

OJK menyatakan akan terus memantau proses verifikasi serta penyelesaian sisa dana agar berjalan secara transparan dan adil.

Selain itu, OJK juga meminta BNI melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk menelusuri aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan.

Pendalaman ini dinilai krusial untuk mengidentifikasi akar persoalan serta memastikan langkah perbaikan dapat segera dilakukan guna mencegah kejadian serupa.

Agus menambahkan, BNI telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas.

OJK, kata dia, akan terus mengawasi setiap tahapan penyelesaian dengan menekankan prinsip pelindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas.

OJK juga membuka kemungkinan pengambilan langkah pengawasan lanjutan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

"Kami akan bertindak sesuai kewenangan," ujarnya.

Sebagai penutup, OJK mengimbau seluruh pihak untuk menjaga komunikasi yang konstruktif dan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.

Nasabah yang membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan dapat menghubungi layanan resmi BNI maupun Kontak OJK 157.*

(km/ad)

JAKARTA - Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang didanai dari bantuan keuangan negara mendapat sambutan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menilai gagasan tersebut sejalan dengan fungsi dasar partai dalam membangun kader dan menyiapkan kepemimpinan nasional.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla: Kasih Tau Semua Termul, Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!

Menurut Hasto, pendidikan politik bukan sekadar program tambahan, melainkan mandat utama partai politik.

Ia menekankan bahwa proses kaderisasi harus berjalan sistematis dan berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab partai dalam menyiapkan calon pemimpin di berbagai sektor strategis.

"Pendidikan politik merupakan fungsi pokok partai yang harus dijalankan, terutama dalam proses rekrutmen dan persiapan calon pemimpin bangsa," kata dia.

Sebelumnya, KPK mengusulkan kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan politik sebagai bagian dari perbaikan tata kelola partai politik.

Dalam kajiannya, lembaga antirasuah itu menemukan sejumlah persoalan mendasar, seperti belum adanya peta jalan pendidikan politik, lemahnya sistem pelaporan keuangan, serta belum terintegrasinya sistem kaderisasi di tubuh partai.

KPK juga menyoroti belum jelasnya mekanisme pengawasan terhadap partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Karena itu, lembaga tersebut merekomendasikan perubahan regulasi dengan menambahkan klausul kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan politik yang didanai negara.

Pelaporan itu diusulkan mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis kegiatan, peserta, tujuan, hingga output yang dihasilkan.

Rekomendasi tersebut ditujukan kepada pemerintah dan DPR, khususnya dalam proses revisi undang-undang terkait partai politik.

Bagi PDI-P, transparansi dalam pengelolaan pendidikan politik dinilai dapat memperkuat akuntabilitas partai sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi.

Namun, Hasto menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut perlu dirumuskan secara rinci agar tidak membebani operasional partai.

Usulan KPK ini dipandang sebagai langkah awal untuk mendorong reformasi internal partai politik, terutama dalam memastikan penggunaan dana publik tepat sasaran dan berkontribusi pada peningkatan kualitas kader serta kepemimpinan nasional.*

(km/ad)

TOBA — Kantor Basarnas Kelas A Medan bersama tim SAR gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap Christtopher Rustam (21), mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas yang hilang di Air Terjun Situmurun, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Penghentian operasi dilakukan pada Sabtu sore, 18 April 2026, setelah pencarian memasuki hari ketujuh tanpa hasil.

Baca Juga:

• Viral! Wanita Ancam Karyawan PStore Medan Pakai Parang Usai Jadi Korban Penipuan Online

"Setelah melakukan segala cara selama tujuh hari pencarian, operasi SAR terhadap satu orang korban tenggelam secara resmi dihentikan," kata Hery dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).

Dalam operasi tersebut, tim SAR gabungan membagi pencarian ke dalam tiga Search and Rescue Unit (SRU).

SRU I melakukan penyelaman di titik-titik yang dicurigai dengan bantuan teknologi sonar Aqua Eye.

SRU II menyisir permukaan perairan menggunakan perahu karet hingga radius 3 kilometer.

Sementara SRU III mengoperasikan Remotely Operated Vehicle (ROV) untuk menjangkau area bawah air.

Koordinator Pos SAR Danau Toba, Erikson Gultom, menjelaskan bahwa kondisi geografis Danau Toba menjadi kendala utama pencarian.

Tim penyelam hanya mampu menjangkau kedalaman 40 hingga 45 meter.

"Penyelaman dilakukan sampai batas kemampuan penyelam. Kami juga harus mempertimbangkan keselamatan, karena tekanan air di danau berbeda dengan laut," ujar Erikson.

Selain kedalaman, visibilitas air yang rendah akibat arus dari air terjun serta kondisi bebatuan di dasar danau turut menyulitkan proses pencarian.

Berdasarkan keterangan saksi, korban diduga hilang sekitar 20 meter dari titik awal berenang. Namun, lokasi pasti keberadaan korban belum dapat dipastikan.

Peristiwa ini bermula pada Sabtu, 11 April 2026, saat korban bersama rombongan kampus berjumlah 59 orang melakukan kegiatan wisata ke Air Terjun Situmurun menggunakan kapal wisata.

Sekitar 20 menit setelah berenang, korban dilaporkan mengalami kram dan tenggelam.

Kasi Humas Polres Toba, Ipda Khairuddin, mengatakan rekan korban sempat berupaya menolong dengan membawa pelampung, namun korban lebih dulu hilang terseret arus.

Setelah evaluasi bersama, pihak keluarga menyatakan menerima penghentian operasi pencarian.

Meski demikian, Basarnas memastikan pemantauan tetap dilakukan apabila muncul informasi baru terkait keberadaan korban.

Seluruh unsur yang terlibat dalam operasi, mulai dari Basarnas, TNI AL, kepolisian, BPBD, hingga relawan, telah dikembalikan ke satuan masing-masing.*

(km/ad)

DELI SERDANG — Pertengkaran dalam lingkup keluarga kembali berujung petaka.

Seorang pria bernama Agus Suyanto (43) diduga membakar rumah orang tuanya sendiri di Jalan Harapan, Desa Fuji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu pagi (18/4/2026).

Baca Juga:

• Emosi Dipicu Kabar Perselingkuhan Istrinya, Pria di Sunggal Nekat Bakar Rumah Ibu Sendiri

Menurut Yunus, pertengkaran tersebut memicu emosi pelaku.

Sekitar pukul 09.30 WIB, Agus masuk ke dalam kamar, lalu membakar kapas bantal menggunakan mancis. Api dengan cepat membesar dan melahap rumah semi permanen milik orang tuanya.

"Adik pelaku melihat langsung saat kapas bantal dibakar hingga menyebabkan kebakaran," ujar Yunus.

Saksi yang juga merupakan adik pelaku, Omayani, segera keluar rumah dan meminta bantuan warga.

Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, seperti ember dan selang air, sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba.

Namun, material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar.

Sekitar pukul 11.00 WIB, satu unit mobil pemadam kebakaran dari Deli Serdang tiba di lokasi. Api baru berhasil dipadamkan sekitar satu jam kemudian.

Akibat kejadian tersebut, dua unit rumah semi permanen ludes terbakar—rumah milik ibu pelaku serta rumah milik saudaranya yang berada di sebelah.

Polisi telah mengamankan pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, tim Inafis Polrestabes Medan turun ke lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, kerugian material diperkirakan cukup besar, meski hingga kini belum dapat dihitung secara pasti.

Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa konflik keluarga, jika tak dikelola, dapat berubah menjadi bencana yang merugikan banyak pihak.*

(d/ad)

MEDAN — Seorang perempuan berinisial AN (26) diamankan aparat kepolisian setelah mengancam karyawan toko ponsel dengan sebilah parang di Kota Medan, Sumatera Utara.

Aksi tersebut terjadi di sebuah gerai PStore di Jalan Selamat, Kecamatan Medan Amplas, pada Jumat siang, 17 April 2026.

Baca Juga:

• Emosi Dipicu Kabar Perselingkuhan Istrinya, Pria di Sunggal Nekat Bakar Rumah Ibu Sendiri

Sebelumnya, AN mengaku telah memesan iPhone 13 melalui akun yang mengatasnamakan toko tersebut.

"Pelaku datang karena merasa telah memesan handphone kepada seseorang yang mengaku bekerja di PStore," kata Poltak, Sabtu, 18 April 2026.

Setibanya di lokasi, AN meminta pertanggungjawaban kepada karyawan toko dan menuntut uangnya dikembalikan.

Dalam kondisi emosi, ia kemudian mengeluarkan parang dan mengancam.

Polisi menyebut, setelah dilakukan penjelasan oleh pihak toko, diketahui bahwa transaksi yang dilakukan AN bukan melalui akun resmi milik PStore.

Korban diduga tertipu oleh pelaku penipuan yang mencatut nama toko tersebut di media sosial.

Menurut keterangan AN kepada polisi, ia awalnya tergiur promosi iPhone 13 seharga Rp 2 juta yang dilihat di TikTok.

Setelah melakukan transfer, pelaku penipuan kembali meminta tambahan uang secara bertahap hingga total kerugian mencapai Rp 10 juta.

"Saya sudah transfer sampai Rp 10 juta, tapi handphone yang dijanjikan tidak pernah dikirim," ujar AN kepada petugas.

Polisi kemudian mengamankan AN untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana pengancaman.

Sementara itu, kasus penipuan yang dialami AN juga tengah didalami.

Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi daring, terutama memastikan keaslian akun penjual sebelum melakukan pembayaran.*

(d/ad)

JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum balik terhadap pihak-pihak yang menuding dirinya melakukan penistaan agama.

Namun, ia mengaku masih mengedepankan sikap memaafkan dan menyerahkan persoalan tersebut kepada hukum serta masyarakat.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla: Kasih Tau Semua Termul, Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!

Meski membuka kemungkinan melapor balik, JK menegaskan langkah tersebut belum menjadi keputusan final.

Ia menyebut masih mengkaji dasar hukum dari tudingan yang diarahkan kepadanya.

Menurut JK, pihak-pihak yang menuding dirinya tidak memahami konteks pernyataan yang dipersoalkan dan dinilai tidak memiliki keterlibatan langsung dalam upaya penyelesaian konflik yang pernah ia tangani, termasuk di Maluku.

"Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tahu mereka semua, orang yang besar ngomong, apa yang dia lakukan saat konflik itu?" ujar JK.

JK juga mengungkapkan adanya rencana sejumlah pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa untuk membela dirinya. Namun, ia mengaku telah meminta agar aksi tersebut dibatalkan.

"Orang-orang mau demo, saya bilang jangan. Di Makassar mau demo besar-besaran, saya larang," kata dia.

Meski demikian, JK menegaskan tidak bisa menghalangi masyarakat yang ingin melaporkan pihak-pihak yang dianggap menyebarkan fitnah terhadap dirinya.

Ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada mekanisme hukum.

"Secara hukum, kami serahkan pada tim hukum, serahkan ke masyarakat. Banyak masyarakat yang mau melaporkan," ujarnya.

JK menambahkan, dirinya memilih bersikap tenang dan tidak mengambil langkah emosional dalam menghadapi polemik tersebut.

"Saya diam saja, tapi masyarakat tidak bisa ditahan kalau mereka mau mengadukan ke hukum," kata dia.*

(oz/ad)

JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menjadi Presiden RI.

Ia menyebut dirinya turut membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur DKI.

Baca Juga:

• Tokoh Lintas Agama Minta Kasus Pernyataan JK Tak Dibawa ke Ranah Hukum

Ia juga menanggapi tudingan yang menyebut dirinya mendanai pihak tertentu untuk memperpanjang perkara tersebut.

"Kasih tahu semua itu termul-termul itu. Jokowi jadi Presiden karena saya. Setuju? Setuju. Tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden," ujar JK dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.

JK mengklaim dirinya turut meyakinkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar mengusung Jokowi sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Menurut dia, langkah tersebut menjadi titik awal naiknya karier politik Jokowi hingga ke kursi presiden.

Ia juga menyebut Megawati sempat meminta dirinya mendampingi Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014.

"Ibu Mega bilang, 'Jangan, Pak Jusuf dampingi'. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Jusuf wakilnya," kata JK menirukan percakapan tersebut.

JK mengatakan keterlibatannya saat itu bukan atas permintaan pribadi, melainkan karena dorongan dari Megawati yang menilai Jokowi belum memiliki pengalaman politik nasional yang memadai.

Dalam kesempatan yang sama, JK kembali menyinggung polemik dugaan ijazah palsu Jokowi.

Ia menilai persoalan tersebut dapat segera diselesaikan apabila Presiden ke-7 RI itu menunjukkan ijazah aslinya ke publik.

"Sebenarnya sederhana persoalannya. Tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya. Saya yakin itu asli. Selesai," ujarnya.

Menurut JK, polemik yang berlarut-larut tersebut telah menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi, termasuk menguras waktu berbagai pihak serta biaya hukum yang tidak sedikit.

"Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan semua pihak," kata dia.*

(oz/ad)

JAKARTA — Sejumlah tokoh lintas agama mendorong agar polemik pernyataan "mati syahid" yang disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak dilanjutkan ke ranah hukum.

Mereka meminta pihak yang keberatan mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Sebut Rismon Sianipar Minta Bertemu: Mau Minta Uang, Saya Tolak

"Kalau ada sesuatu yang dianggap tidak cocok itu biasanya kita memanggil dengan empat mata. Kami selalu mengedepankan dialog," ujar Supit dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Sabtu, 18 April 2026.

Supit menilai konsep penodaan agama dalam perspektif Kristen masih bersifat terbuka untuk diperdebatkan dan belum memiliki batasan yang sepenuhnya baku.

Karena itu, ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak langsung dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

"Di dalam Kristiani itu istilah penodaan agama itu memang masih menjadi satu perdebatan juga. Apa itu penodaan agama, kapan itu terjadi, dan bagaimana ukurannya," kata dia.

Ia menambahkan, jika seluruh perbedaan tafsir keagamaan dibawa ke ranah hukum, maka potensi pelaporan akan menjadi sangat luas.

"Kalau itu dianggap penodaan agama, akan sangat banyak yang terlapor," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Kesatuan Aksi Pemuda Kristen Indonesia (KAPKI), Imanuel Ebenhaezer Lubis.

Ia mengingatkan agar penyelesaian persoalan dilakukan dengan pendekatan dialogis.

"Sebaiknya isu-isu seperti ini ajaklah berdialog. Cara itu lebih wise, lebih berhikmat. Jangan dulu melaporkan," kata Imanuel.

Ia juga menegaskan pentingnya menghindari eskalasi konflik melalui proses hukum, dan mengedepankan komunikasi langsung dengan pihak yang dipersoalkan.

Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah organisasi lintas elemen, di antaranya KAPKI, Perkumpulan Gereja-Gereja di Jakarta (PGGJ), Perkumpulan Generasi Penerus Bangsa (GPB), HAGAI, serta Perhimpunan Advokat Tri Brata Indonesia.

Sebelumnya, pernyataan Jusuf Kalla mengenai istilah "mati syahid" dalam ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) menuai polemik dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi lainnya.*

(oz/ad)

MAGELANG — Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 18 April 2026.

Kunjungan ini dilakukan usai ia memberikan arahan kepada 503 ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer Magelang.

Baca Juga:

• Megawati Ajak Bangun Pertahanan RI dengan Doktrin Geopolitik Bung Karno

Ia ingin memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan siap disalurkan kepada masyarakat.

Kunjungan ini dilakukan di tengah kekhawatiran global atas ketegangan geopolitik dan krisis energi di sejumlah kawasan, termasuk Timur Tengah, yang berdampak pada stabilitas pasokan pangan dunia.

Meski demikian, pemerintah menyebut kondisi pangan Indonesia masih relatif stabil, baik dari sisi ketersediaan maupun harga.

Di lokasi, Prabowo juga sempat berdialog dengan para pekerja gudang Bulog.

Suasana terlihat hangat dan akrab saat Presiden menyapa serta berbincang singkat dengan para karyawan yang bertugas.

Kompleks Gudang Bulog Danurejo diketahui memiliki dua unit bangunan dengan kapasitas total sekitar 7.000 ton.

Seluruh kapasitas tersebut dilaporkan dalam kondisi terisi penuh dan siap mendukung distribusi pangan di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kota dan Kabupaten Magelang.

Prabowo menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ia menekankan bahwa negara harus hadir dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Turut mendampingi Presiden dalam sidak tersebut antara lain Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.*

(mt/ad)

JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pembangunan postur pertahanan Republik Indonesia yang berlandaskan visi geopolitik Presiden pertama RI, Sukarno.

Ia menilai, arah pertahanan nasional harus tetap berpijak pada misi menjaga perdamaian dunia.

Baca Juga:

• Pidato Tertutup di Retret Ketua DPRD, Prabowo Minta Maaf ke Wartawan: Kalau Saya Bicara Nanti Ada yang Tersinggung dan Sedih

Presiden kelima RI itu mengingatkan bahwa pemikiran geopolitik menjadi dasar penting dalam menjaga arah kebangsaan.

Ia menyebut, kekuatan pertahanan Indonesia tidak semata diarahkan pada aspek militer, tetapi juga pada peran sebagai penjaga stabilitas global.

Megawati juga menyinggung peran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang didirikan Sukarno sebagai wadah pembentukan kader pemimpin bangsa yang berlandaskan wawasan geopolitik.

Namun, ia mengkritik kecenderungan Lemhannas yang menurutnya kini cenderung menyempit.

"Lemhannas jangan dipersempit maknanya hanya menjadi lembaga yang mengeluarkan sertifikat kepemimpinan," kata Megawati.

Ia menegaskan, Lemhannas seharusnya tetap menjadi ruang penggemblengan calon pemimpin dari berbagai latar belakang—sipil, militer, profesional, akademisi, hingga tokoh adat dan budaya.

Menurut dia, integrasi lintas sektor itu penting untuk membangun kekuatan nasional yang solid.

Megawati juga menyerukan pentingnya persatuan visi kebangsaan di tengah keragaman latar belakang politik dan sosial.

"Semua wajib bersatu dalam pemikiran dan cita-cita untuk Indonesia Raya. Semua harus menjadi satu kekuatan progresif bagi kemajuan peradaban bangsa," ujarnya.

Ia menambahkan, proses pembentukan kepemimpinan nasional harus mampu menumbuhkan kesadaran kolektif sebagai satu bangsa yang memiliki ruang hidup bersama, yakni bumi, udara, tanah, dan air Indonesia.*

(cn/ad)

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker) Batch I untuk menyelesaikan seluruh tahapan akhir program sesuai jadwal.

Program ini akan berakhir pada 19 April 2026 untuk Batch 1A dan 23 April 2026 untuk Batch 1B, setelah berlangsung selama enam bulan di dunia industri.

Baca Juga:

• Komdigi Tunda Sistem Rating IGRS Usai Dugaan Kebocoran Data Game, Tunggu Hasil Investigasi

Tahap ini sekaligus menjadi penanda bahwa pengalaman magang di dunia kerja telah selesai dan siap diolah menjadi bekal profesional.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan program magang tersebut dirancang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja muda.

"Pengalaman selama enam bulan ini menjadi modal penting bagi peserta untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. Peserta kini lebih siap kerja," ujar Darmawansyah dalam Final Briefing Magang Nasional Batch I & 1B secara virtual, Jumat, 17 April 2026.

Ia juga mengapresiasi peserta, perusahaan mitra, serta para mentor yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Menurut dia, magang di industri tidak hanya memberikan pengalaman teknis, tetapi juga penguatan keterampilan non-teknis seperti komunikasi, kerja sama tim, dan adaptasi kerja.

Peserta diingatkan untuk mendokumentasikan pengalaman magang dalam CV maupun portofolio sebagai nilai tambah saat melamar pekerjaan.

Sementara itu, Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa peserta wajib menyelesaikan sejumlah kewajiban akhir, termasuk presensi terakhir, laporan bulanan, dan pengisian kuesioner sebagai syarat pencairan uang saku.

Ia menegaskan kelengkapan tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam penutupan program.

Operator perusahaan dan mentor juga memiliki peran krusial pada periode 19–22 April 2026.

Operator diwajibkan menyiapkan sertifikat magang melalui sistem MagangHub Kemnaker, termasuk pengisian data peserta, logo perusahaan, serta tanda tangan elektronik.

Sementara mentor harus memberikan penilaian akhir, menyetujui laporan peserta, serta mengisi kuesioner sebelum pengajuan pencairan uang saku dilakukan.

Penutupan Program Magang Nasional Batch I dijadwalkan pada 24 April 2026.

Pemerintah juga menyiapkan tindak lanjut berupa pelatihan daring dan sertifikasi kompetensi bagi peserta magang sebagai upaya meningkatkan kesiapan kerja dan peluang terserap di dunia industri.*

(ad)