JAKARTA – Polda Metro Jaya merespons isu yang menyebut Kafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, merupakan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Polisi menegaskan belum memberikan pernyataan yang mengaitkan kepemilikan kafe tersebut dengan pihak tertentu.

Baca Juga:

• Breaking News! Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat TNI

"Tahu dari mana? Silakan tanyakan sama yang tahu-tahu. Kita asasnya tetap, asas praduga tak bersalah. Kalau ada yang mengait-ngaitkan, itu silakan itu di luar dari statement kami dari kepolisian," kata Budi Hermanto di lokasi penggeledahan, Rabu (8/7/2026).

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Febrie Adriansyah terkait isu yang beredar mengenai kepemilikan kafe tersebut.

Sementara itu, kuasa hukum manajemen Kafe de'Clan, Handika Hanggowongso, membantah adanya keterkaitan antara penggeledahan yang dilakukan penyidik dengan Jampidsus Kejaksaan Agung.

"Jauh itu dengan Jampidsus. Yang pasti itu uang tidak ada kaitan dengan Jampidsus," kata Handika.

Dalam penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya di Kafe de'Clan dan Koin Money Changer, penyidik menyita uang dengan nilai total sekitar Rp67,2 miliar.

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, mengatakan uang tersebut terdiri atas berbagai mata uang asing dan rupiah.

"Kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir 60 miliar di lokasi de'Clan. Kemudian di money changer total ada 16 mata uang asing dengan total sekitar 7,2 miliar rupiah," kata Totok.

Menurut penyidik, uang yang diamankan meliputi 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta Rp259.159.000 dalam bentuk rupiah.

Selain menyita uang tunai, penyidik juga membawa sejumlah barang bukti lain dari lokasi penggeledahan.

Pantauan di lokasi menunjukkan petugas mengangkut sedikitnya tiga koper berisi barang bukti serta alat penghitung uang.

Polisi juga membawa tiga orang pegawai kafe untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

"Ada tiga pegawai yang ada di lokasi," ujar Totok.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan beberapa perkara, di antaranya dugaan korupsi tata kelola batu bara, pengembangan kasus PT Asabri (Persero), serta perkara penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Hingga kini, penyidik masih mendalami seluruh barang bukti yang telah diamankan.

Polisi juga belum menyimpulkan keterlibatan pihak mana pun dan menegaskan proses penyidikan dilakukan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.* (it/ad)

JAKARTA – Sejumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlihat melakukan penjagaan di sekitar rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026) malam.

Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah personel TNI berjaga di sekitar gerbang rumah bercat putih tersebut.

Baca Juga:

• Polisi Sita Rp67,2 Miliar dari de'Clan Signature dan Koin Money Changer, Diduga Terkait Korupsi dan TPPU

Selain prajurit berseragam, tampak pula beberapa petugas berpakaian sipil berada di sekitar lokasi.

Di dalam kompleks rumah juga terlihat sejumlah jaksa dari Jampidsus mengenakan seragam korsa berwarna merah.

Penjagaan dilakukan setelah penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada hari yang sama.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang tengah dikembangkan aparat penegak hukum.

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan tiga perkara besar melalui mekanisme joint investigation antara Polri dan Polda Metro Jaya.

Perkara pertama berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola komoditas batu bara yang diduga berdampak pada pemadaman listrik massal (blackout).

Perkara kedua menyangkut pengembangan kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada periode 2020 hingga 2025.

Sedangkan perkara ketiga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian kewajiban utang PT CBS kepada PT KNI.

"Kami terus melakukan upaya penegakan hukum, saat ini dengan skema join investigasi dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum PT Asabri dan PT Krakatau Steel," kata Totok.

Ia mengingatkan bahwa setiap upaya menghalangi proses hukum dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kami menyampaikan kepada siapapun yang mencoba menghalang-halangi proses penyidikan, dapat diproses dengan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," kata Budi.

Baca Juga:

• Polri Temukan Brankas Berisi Dolar AS dan Dolar Singapura Saat Geledah Kafe di Cipete

Nama Febrie Adriansyah sebelumnya juga sempat menjadi perhatian publik setelah dilaporkan mengalami dugaan penguntitan pada Mei 2024 saat berada di sebuah kafe yang kini dikenal sebagai de'Clan Signature.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi yang menyatakan adanya keterkaitan antara pengamanan rumah Jampidsus dengan proses penggeledahan yang dilakukan penyidik.

Aparat penegak hukum juga masih terus melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang diperoleh dalam rangkaian penyidikan tersebut.* (mitp/ad)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu malam, 8 Juli 2026.

Pertemuan berlangsung setelah Prabowo mengantar Perdana Menteri India Narendra Modi dari Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

Baca Juga:

• Qodari: Prabowo Ingin Rombak Sistem Ekonomi Nasional

"Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand periode 2001-2006, Thaksin Shinawatra, beserta keluarga di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, pada Rabu Malam, 8 Juli 2026," ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan itu, Thaksin datang bersama keluarganya, termasuk putrinya, Paetongtarn Shinawatra.

Paetongtarn merupakan mantan Perdana Menteri Thailand yang menjabat pada periode 2024–2025.

Kehadirannya menambah nuansa kekeluargaan dalam pertemuan tersebut.

Menurut Teddy, pertemuan itu menjadi momentum untuk mempererat hubungan persahabatan yang telah terjalin antara kedua tokoh.

"Dalam suasana santai, Bapak Presiden dan Thaksin juga bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan strategis global serta dinamika kawasan," ucapnya.

Selain mempererat hubungan pribadi, pertemuan juga dimanfaatkan untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu internasional yang berkembang.

Pemerintah memandang komunikasi dengan para tokoh dunia menjadi bagian penting dalam memperluas kerja sama internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Teddy menjelaskan, setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand, Thaksin kini turut berkontribusi bagi Indonesia sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara.

"Melalui pertemuan-pertemuan seperti ini, Pemerintah Indonesia terus memperkuat jejaring persahabatan dan komunikasi dengan para pemimpin serta tokoh dunia sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama dan memperkokoh posisi Indonesia di tengah dinamika global," imbuh Teddy.

Kunjungan tersebut menambah rangkaian agenda diplomasi Presiden Prabowo pada hari yang sama, setelah sebelumnya mendampingi kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya menyita uang tunai senilai sekitar Rp67,2 miliar dari de'Clan Signature dan Koin Money Changer di Jakarta Selatan.

Penyitaan dilakukan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tiga perkara besar.

Baca Juga:

• Polri Temukan Brankas Berisi Dolar AS dan Dolar Singapura Saat Geledah Kafe di Cipete

"Untuk uang yang kita sita SGD3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang US$889.965. Kemudian uang tunai rupiah Rp259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir Rp60 miliar. Ini di lokasi de'Clan," kata Totok kepada wartawan di lokasi penggeledahan, Rabu (8/7) malam.

Selain itu, penyidik juga menyita puluhan barang bukti dari Koin Money Changer.

"Kemudian di Money Changer, ada 71 item barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total sekitar Rp7,2 miliar," sambungnya.

Selain uang tunai, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen serta perangkat elektronik yang akan diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari proses penyidikan.

Dari pantauan di lokasi, barang bukti dimasukkan ke dalam beberapa koper sebelum dibawa menggunakan kendaraan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan pengawalan personel Brimob menuju Markas Polda Metro Jaya.

Totok menjelaskan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan melalui mekanisme joint investigation antara Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya.

"Penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN BB, kemudian Asabri tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025," ucap dia.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Macbon, mengatakan penyidikan berawal dari dua laporan polisi.

Laporan pertama berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam proses penanganan perkara PT Asabri (Persero) dan Asuransi Jiwasraya yang diduga terjadi pada periode 2020 hingga 2025.

Adapun laporan kedua menyangkut dugaan korupsi dan TPPU dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada kurun waktu yang sama.

"Langkah-langkah yang kami lakukan pada hari ini, kami melakukan upaya di dalam pemenuhan alat bukti di kira-kira delapan lokasi yang kami lakukan penggeledahan," ujar Victor.

Hingga saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap seluruh barang bukti yang telah diamankan.

Polisi juga terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Penyidik menegaskan proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara.* (cn/ad)

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan setiap proyek sekaligus ikut mengawasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah.

Baca Juga:

• Bulog Sumut Terima Tambahan 18 Ribu Ton Beras, Stok Dipastikan Aman untuk SPHP dan Bantuan Pangan

Ia mengatakan keterbukaan mengenai penggunaan anggaran maupun pelaksanaan pekerjaan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemulihan infrastruktur pascabencana.

Untuk mendukung keterbukaan informasi, Tito meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama instansi terkait memasang papan informasi atau billboard di setiap lokasi pekerjaan.

Papan informasi tersebut diharapkan memuat berbagai keterangan penting, mulai dari jenis pekerjaan, besaran anggaran, progres pembangunan, hingga target penyelesaian proyek.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara langsung perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung.

"Pasang billboard supaya masyarakat benar-benar tahu, 'oh iya jalan dan jembatan ini sedang dalam pengerjaan'. Dan diberi informasi, misalnya Jembatan Enang-Enang ini akan diperkuat. Sehingga masyarakat melihat, dan taruh logo Kementerian PU di situ," ujar Tito.

Selain menekankan pentingnya transparansi, pemerintah juga terus mempercepat penanganan infrastruktur di kawasan Bener Meriah.

Tito memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut mencapai sekitar Rp1,1 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan, pembangunan jembatan baru, pelebaran jalur alternatif, hingga pembangunan jembatan bentang panjang.

Salah satu proyek yang dipersiapkan adalah pembangunan jembatan baru sepanjang sekitar 300 meter yang direncanakan menjadi ikon baru kawasan Tanah Gayo.

Dalam penanganan kawasan Enang-Enang, pemerintah telah menyepakati tiga langkah utama.

Langkah pertama adalah memperlebar sekaligus meningkatkan kapasitas jalan alternatif melalui kawasan Wer Lah.

Kedua, membangun jembatan permanen baru sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas masyarakat.

Ketiga, memperkuat struktur Jembatan Enang-Enang agar tetap dapat dimanfaatkan secara aman selama pembangunan jembatan permanen berlangsung.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini bergantung pada Jembatan Enang-Enang sebagai jalur utama aktivitas sehari-hari.

Sebelumnya, warga setempat bahkan bergotong royong memperbaiki akses jembatan secara swadaya agar mobilitas antarwilayah tetap berjalan.

"Kita sudah sepakat. Pertama, jalan alternatif Werlah akan diperlebar dan diperbaiki oleh Balai PU. Kedua, jembatan permanen akan tetap dibangun oleh Kementerian PU karena memang penting untuk masyarakat Tanah Gayo. Ketiga, Jembatan Enang-Enang tetap difungsikan, tetapi akan diperkuat dan dipelajari lagi struktur teknisnya oleh Balai PU. Saya akan terus memonitor perkembangannya," kata Tito.

Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana, tetapi juga meningkatkan keselamatan, kelancaran transportasi, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Bener Meriah.* (ad)

JAKARTA – Tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya menemukan sebuah brankas berisi uang tunai dalam mata uang asing saat menggeledah sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Juli 2026.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tiga perkara besar.

Baca Juga:

• KPK Geledah Dinas Perkim Langkat, Dua Koper Dibawa Petugas Usai Pemeriksaan

Namun hingga kini, penyidik masih terus mendalami keterkaitan lokasi tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.

Brankas Ditemukan Tersembunyi di Balik Lemari

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan penyidik menemukan brankas yang disembunyikan di balik sebuah lemari di lantai dua kafe.

Di dalamnya terdapat sejumlah dokumen serta uang tunai dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US Dollar) dan Dolar Singapura (Singapore Dollar).

"Yang pertama terkait beberapa dokumen ini masih dilakukan kajian lebih lanjut. Yang kedua terkait temuan uang US Dollar, termasuk Singapore Dollar. Ini masih dalam proses penghitungan. Setelah proses penggeledahan dilakukan dan penghitungan uang selesai, kami akan meng-update kepada teman-teman," ujar Budi.

Ia menjelaskan nilai uang yang ditemukan masih dihitung oleh penyidik.

"Memang itu terselubung di balik satu lemari, ada suatu brankas dan ini sudah dibuka. Ternyata memang ada beberapa dokumen dan penyimpanan uang dalam jumlah yang cukup besar. Fantastis. Dan ini dalam mata uang Singapore Dollar dan US Dollar," ungkapnya.

Selain uang tunai, tim penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen yang kini sedang dipelajari untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Menurut Budi, penyelidikan masih terus berkembang dan tidak hanya dilakukan di delapan lokasi yang sebelumnya telah digeledah.

Penyidik kini juga melakukan pengembangan ke sejumlah lokasi lain di wilayah DKI Jakarta maupun Jawa Barat.

"Di wilayah hukum DKI ternyata ada beberapa wilayah lagi yang terus dikembangkan secara dinamis oleh teman-teman penyidik. Nanti semua hasil penggeledahan akan kami rangkum dan kami sampaikan kembali," terangnya.

Di Jakarta Selatan, penggeledahan dilakukan di sekitar empat hingga lima lokasi.

Tim penyidik juga bergerak ke sejumlah titik lain, termasuk kawasan Pacific Place, Kuningan, Sudirman, hingga wilayah Bogor.

"Ada beberapa rumah, termasuk kantor, tetapi nanti secara valid akan kami sampaikan," bebernya.

Saat ditanya mengenai alasan penggeledahan terhadap salah satu lokasi yang diduga berkaitan dengan kegiatan usaha, Budi mengatakan lokasi tersebut diduga digunakan sebagai sarana pencucian uang.

"Patut diduga sebagai tempat yang digunakan untuk pencucian uang. Makanya tentang money laundering-nya di situ. Tapi itu baru dugaan, kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," tegasnya.

Ia menambahkan seluruh proses penggeledahan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan disaksikan oleh para saksi untuk menjamin keabsahan barang bukti.

"Penggeledahan ini dihadiri oleh saksi-saksi. Jadi penggeledahan ini sudah melalui SOP dan ada saksi yang menyaksikan langsung pada saat proses penggeledahan dilakukan," tandasnya.

Hingga kini, penyidik belum mengungkap jumlah uang yang ditemukan maupun identitas pihak-pihak yang telah diperiksa.

Polisi juga masih mendalami seluruh barang bukti yang diamankan dalam proses penyidikan.* (kb6/ad)

MEDAN – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan pasokan sebanyak 18.000 ton beras dari pemerintah pusat.

Tambahan stok tersebut disiapkan untuk memperkuat ketersediaan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga beras di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Martinijal Harahap Ajak Warga Medan Jadikan Hidup Sehat Sebagai Gaya Hidup, Bukan Sekadar Tren

"Pada bulan ini, kami mendapatkan tambahan beras dari pusat sebanyak 18.000 ton yang didatangkan secara bertahap," ujar Budi di Medan, Rabu, 8 Juli 2026.

Menurut Budi, tambahan stok tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Program Bantuan Pangan periode Juli 2026.

Bulog mencatat Program Bantuan Pangan di Sumatera Utara membutuhkan sekitar 17.546 ton beras yang akan disalurkan kepada sekitar 1,7 juta penerima manfaat.

Selain itu, Bulog juga terus meningkatkan distribusi beras SPHP untuk menjaga pasokan di pasar, terutama ketika harga beras mulai mengalami kenaikan karena belum memasuki musim panen.

"Begitu juga penyaluran beras SPHP yang terus kami tingkatkan melalui mitra, seiring mulai naiknya harga beras di pasaran karena belum memasuki musim panen," kata Budi.

Bulog Sumatera Utara mencatat penyaluran beras SPHP saat ini mencapai sekitar 350 hingga 400 ton per hari melalui jaringan mitra yang tersebar di berbagai daerah.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan penyaluran pada hari-hari biasa yang berkisar 300 ton per hari.

Menurut Budi, peningkatan distribusi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

"Dengan adanya pasokan beras SPHP di sejumlah mitra tersebut, diharapkan harga beras tetap stabil di pasar," ujarnya.

Selain tambahan pasokan dari pemerintah pusat, Bulog Sumatera Utara juga memastikan stok beras yang tersimpan di gudang masih dalam kondisi aman.

Saat ini, persediaan beras di gudang Bulog Sumut mencapai sekitar 47.000 ton dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.

Bulog juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan karena distribusi SPHP akan terus dilakukan secara bertahap melalui jaringan pengecer resmi.

Dengan langkah tersebut, Bulog berharap ketersediaan beras tetap terjaga dan harga pangan di Sumatera Utara tetap stabil.* (at/ad)

JAKARTA – Persaingan Piala Dunia 2026 semakin memanas setelah turnamen sepak bola terbesar dunia itu memasuki babak perempat final atau delapan besar.

Sebanyak delapan tim berhasil melangkah ke fase ini dan akan saling berhadapan demi memperebutkan empat tiket menuju babak semifinal.

Baca Juga:

• 8 Besar Piala Dunia 2026 Resmi Lengkap, Ini Jadwal Perempat Final dan Bagan Pertandingannya

Menariknya, seluruh pertandingan di babak delapan besar mempertemukan tim yang memiliki sejarah berbeda.

Ada negara yang sudah pernah merasakan gelar juara dunia, sementara beberapa lainnya masih berusaha mengejar trofi pertama mereka di ajang bergengsi tersebut.

Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai Jumat, 10 Juli 2026 dini hari WIB hingga Minggu, 12 Juli 2026 pagi WIB.

Dari empat pertandingan yang dijadwalkan, tiga laga akan berlangsung pada waktu dini hari WIB, sedangkan satu pertandingan digelar pada pagi hari.

Prancis Hadapi Maroko di Laga Pembuka Perempat Final

Pertandingan pertama babak delapan besar akan mempertemukan Prancis melawan Maroko.

Prancis datang dengan pengalaman besar sebagai salah satu kekuatan sepak bola dunia.

Sementara Maroko menjadi salah satu tim yang mencuri perhatian setelah mampu bersaing di level tertinggi.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung:
- Prancis vs Maroko
- Jumat, 10 Juli 2026
- Pukul 03.00 WIB
- Stadion Boston Foxborough, Massachusetts

Spanyol Tantang Belgia

Pertandingan berikutnya mempertemukan dua wakil Eropa, yakni Spanyol menghadapi Belgia.

Kedua tim memiliki kualitas pemain yang mampu memberikan permainan menarik.

Spanyol dikenal dengan gaya permainan penguasaan bola, sedangkan Belgia memiliki generasi pemain yang berpengalaman.

Jadwal pertandingan:
- Spanyol vs Belgia
- Sabtu, 11 Juli 2026
- Pukul 02.00 WIB
- Stadion Los Angeles Inglewood

Norwegia Bertemu Inggris

Laga ketiga babak perempat final akan mempertemukan Norwegia melawan Inggris.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk membuktikan kemampuan mereka di panggung dunia.

Jadwal pertandingan:
- Norwegia vs Inggris
- Minggu, 12 Juli 2026
- Pukul 04.00 WIB
- Stadion Miami, Miami Gardens, Florida

Argentina Hadapi Swiss

Pertandingan terakhir mempertemukan juara dunia Argentina dengan Swiss.

Argentina akan berusaha mempertahankan statusnya sebagai salah satu kandidat kuat juara, sementara Swiss datang dengan ambisi menciptakan kejutan.

Jadwal pertandingan:
- Argentina vs Swiss
- Minggu, 12 Juli 2026
- Pukul 08.00 WIB
- Stadion Kansas City, Kota Kansas

Babak perempat final Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan pertandingan sengit karena setiap tim hanya membutuhkan dua kemenangan lagi untuk mencapai partai puncak.* (d/ad)

MEDAN – Menjaga kesehatan menjadi kebutuhan penting di tengah perubahan zaman yang semakin dinamis.

Kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat pun dinilai harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Fery Sahputra Matangkan Persiapan Pilkades Bersama Forkopimda dan Stakeholder

Dalam kesempatan itu, Martinijal mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan pola hidup sehat sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari, bukan hanya sebagai tren sesaat.

Menurutnya, kondisi tubuh yang sehat akan memberikan dampak besar terhadap berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari bekerja, belajar, hingga menjalani kehidupan bersama keluarga.

"Dengan tubuh yang sehat, kita dapat bekerja dengan baik, belajar dengan maksimal, serta menikmati momen berharga bersama keluarga secara optimal. Membangun masyarakat yang sehat harus dimulai dari kesadaran setiap individu," kata Martinijal.

Martinijal mengatakan, menerapkan gaya hidup sehat tidak selalu membutuhkan biaya besar maupun cara yang rumit.

Menurutnya, kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin justru menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh.

Ia menyampaikan beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan masyarakat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, mencukupi waktu istirahat, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

"Urusan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Lingkungan terkecil seperti keluarga, memegang peran krusial sebagai fondasi awal untuk menanamkan kebiasaan baik ini sejak usia dini, yang kemudian didukung oleh lingkungan sekolah, tempat kerja, hingga komunitas," ujar Martinijal.

Lebih lanjut, Martinijal menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Medan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas edukasi kepada masyarakat, serta menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga.

Namun, menurutnya, berbagai fasilitas dan program pemerintah tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Karena itu, ia berharap kegiatan Smart Healthy Lifestyle tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi dapat menjadi awal dari perubahan kebiasaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih sehat.

"Saya mengajak kita semua untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum menambah pengetahuan. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini tidak berhenti di sini, tapi diterapkan di rumah dan dibagikan ke lingkungan sekitar," harapnya.

Melalui kegiatan tersebut, Martinijal berharap semakin banyak masyarakat Kota Medan yang memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dan menjadikan hidup sehat sebagai bagian dari budaya sehari-hari.* (ad)

Rapat yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam memastikan seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Dorong Posyandu Terapkan Enam Standar Pelayanan untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Dalam rapat tersebut, berbagai aspek penyelenggaraan Pilkades dibahas, termasuk kesiapan teknis, koordinasi antarinstansi, hingga perkembangan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Bupati Fery Sahputra Simatupang mengatakan seluruh perangkat daerah dan pihak terkait harus membangun koordinasi sejak awal agar setiap tahapan persiapan Pilkades dapat dilakukan secara matang dan terencana.

Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi faktor penting untuk menciptakan pelaksanaan Pilkades yang aman, demokratis, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

"Yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh unsur terkait memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Setiap kebijakan nantinya tentu akan kita laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Bupati.

Ia menegaskan, berbagai perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan Pilkades, harus menjadi perhatian bersama.

Menurut Bupati, setiap kebijakan baru harus dipelajari dan disiapkan dengan baik agar pelaksanaannya tetap sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta seluruh OPD terkait untuk terus melakukan koordinasi, mengidentifikasi kebutuhan, serta menyusun langkah teknis sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah menghadapi pelaksanaan Pilkades.

Koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Forkopimda, aparat keamanan, serta seluruh stakeholder akan terus diperkuat.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian tahapan Pilkades berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Bupati berharap seluruh pihak dapat menjaga komunikasi dan kerja sama yang baik agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat berlangsung aman, damai, demokratis, dan berkualitas.

Menurutnya, keberhasilan Pilkades menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan desa sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

ASAHAN – Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik melakukan kunjungan ke Posyandu Gelatik di Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Rabu, 9 Juli 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan Posyandu sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Matangkan Persiapan HUT ke-18, Artis Lokal hingga Nasional Siap Meriahkan Perayaan dan Dongkrak Ekonomi Daerah

Turut hadir pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kecamatan Kota Kisaran Barat, Camat Kota Kisaran Barat, Lurah Dadi Mulyo, Ketua TP PKK Kelurahan Dadi Mulyo, para kader PKK Kecamatan Kota Kisaran Barat, serta Kepala Puskesmas Sidodadi.

Saat berada di Posyandu Gelatik, rombongan meninjau langsung berbagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, Ketua TP PKK Asahan juga melakukan kunjungan ke Posyandu Mutiara Satu di Dusun II Sei Dadap dan Posyandu Cempaka II di Dusun III Desa Perkebunan Sei Dadap III/IV untuk melihat pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Yusnila Indriati Taufik menekankan pentingnya optimalisasi penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu.

Menurutnya, Posyandu saat ini tidak hanya berperan sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga harus berkembang menjadi pusat pelayanan terpadu yang mampu mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Enam standar pelayanan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, hingga ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Pada bidang kesehatan, pelayanan meliputi pemenuhan kebutuhan kesehatan sepanjang siklus hidup, imunisasi, serta perbaikan gizi masyarakat.

Sementara bidang pendidikan mencakup layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), edukasi keluarga, serta peningkatan literasi.

Di bidang pekerjaan umum, Posyandu juga berperan dalam mendukung pemantauan sanitasi lingkungan dan akses terhadap air bersih.

Untuk bidang perumahan rakyat, pelayanan diarahkan pada upaya mewujudkan rumah sehat serta lingkungan permukiman yang layak huni.

Sedangkan bidang sosial mencakup edukasi kesehatan mental dan dukungan sosial bagi masyarakat.

Adapun bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Ny. Yusnila berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat kolaborasi agar Posyandu mampu memberikan pelayanan yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan Posyandu tidak hanya bergantung pada kader kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai sektor agar setiap kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara terpadu.

Dengan penerapan enam SPM Posyandu, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap kualitas pelayanan dasar masyarakat semakin meningkat, terutama dalam mendukung kesehatan keluarga, tumbuh kembang anak, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang memimpin rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rapat tersebut digelar di Lantai III Kantor Bupati Labusel, Rabu, 8 Juli 2026.

Baca Juga:

• Kak Na Bangga Melihat Kekompakan Masyarakat Aceh di Makassar, Silaturahmi Jadi Penguat Ikatan Perantau

Dalam arahannya, Bupati Fery menegaskan pentingnya kerja sama seluruh perangkat daerah untuk mempersiapkan setiap agenda dengan matang.

Menurutnya, peringatan HUT Kabupaten Labuhanbatu Selatan bukan hanya kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah, sekaligus memperkenalkan berbagai potensi Labusel kepada masyarakat luas.

Bupati meminta seluruh pihak yang terlibat agar memberikan perhatian serius terhadap setiap detail persiapan kegiatan, mulai dari teknis pelaksanaan hingga pelayanan kepada masyarakat selama acara berlangsung.

Dalam rapat tersebut, berbagai persiapan dibahas secara rinci, mulai dari susunan acara, kesiapan lokasi kegiatan, hingga konsep hiburan yang akan disuguhkan kepada masyarakat.

Salah satu pembahasan utama adalah penentuan pengisi acara yang akan memeriahkan perayaan HUT ke-18 Labuhanbatu Selatan.

Pemerintah daerah berencana menghadirkan perpaduan hiburan dari artis lokal, artis tingkat Provinsi Sumatera Utara, hingga artis nasional.

Bupati Fery berharap rangkaian kegiatan HUT tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Menurutnya, kegiatan besar seperti perayaan hari jadi daerah dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.

Melalui kegiatan tersebut, sektor UMKM, perdagangan, dan jasa diharapkan ikut bergerak selama pelaksanaan perayaan berlangsung.

Peringatan HUT ke-18 Kabupaten Labuhanbatu Selatan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Juli 2026.

Berbagai kegiatan akan digelar dan melibatkan masyarakat dari seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pemerintah daerah berharap perayaan hari jadi tersebut dapat menjadi ruang kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat membangun Labusel ke arah yang lebih baik.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.* (ad)

MAKASSAR – Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh Ny. Marlina Muzakir melakukan silaturahmi dengan Ikatan Masyarakat Aceh (IMA) Makassar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 8 Juli 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Marlina Muzakir yang akrab disapa Kak Na didampingi Ketua Staf Ahli TP PKK Aceh Ny. Mukarramah Fadhlullah bersama sejumlah pengurus TP PKK Aceh.

Baca Juga:

• Kementan Akui Program MBG Bikin Harga Ayam dan Telur Anjlok, Pemerintah Tetapkan Harga Minimum Mulai 15 Juli 2026

Kak Na mengaku bangga melihat kekompakan warga Aceh di Makassar yang tetap menjaga rasa persaudaraan meskipun jauh dari kampung halaman.

Menurutnya, kebersamaan masyarakat Aceh di perantauan menjadi kekuatan penting dalam menjaga nama baik daerah serta memperkuat hubungan kekeluargaan antarwarga Aceh di berbagai wilayah.

"Kami merasa bangga melihat kekompakan masyarakat Aceh di Makassar. Meskipun berada jauh dari kampung halaman, semangat kebersamaan dan persaudaraan tetap terpelihara dengan baik. Semoga silaturahmi seperti ini terus terjalin dan semakin memperkuat ikatan keluarga besar Aceh di mana pun berada," ujar Kak Na.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Masyarakat Aceh yang menetap di Makassar menyambut kehadiran rombongan TP PKK Aceh dengan penuh antusias.

Pertemuan tersebut juga menjadi ajang melepas rindu antara warga Aceh di perantauan dengan perwakilan pemerintah daerah yang sedang berada di Sulawesi Selatan.

Kunjungan Kak Na ke Makassar dilakukan dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Nasional ke-54 serta Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-46.

Ketua Ikatan Masyarakat Aceh (IMA) Makassar, Muhammad Husni Alsa, menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kehadiran Ny. Marlina Muzakir beserta rombongan.

Menurut Husni, kehadiran pimpinan TP PKK Aceh menjadi momen istimewa bagi masyarakat Aceh yang selama ini berada jauh dari tanah kelahiran.

"Ini adalah sesuatu yang menggembirakan bagi kita. Rindu kampung halaman dan sanak saudara terobati sudah," ujar Husni.

Silaturahmi tersebut ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama.

Momen itu menjadi simbol eratnya hubungan antara Pemerintah Aceh dengan masyarakat Aceh yang berada di luar daerah.

Kak Na berharap hubungan baik antara pemerintah daerah dan masyarakat Aceh di perantauan dapat terus terjaga.

Menurutnya, peran masyarakat Aceh di berbagai daerah sangat penting dalam membawa nama baik Aceh serta menjaga nilai budaya dan persaudaraan.* (ad)

SUKOHARJO – Mobil supercar McLaren 720S berpelat nomor B 331 mengalami kerusakan berat setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu, 8 Juli 2026 dini hari.

Mobil berwarna oranye tersebut menabrak tiang hingga pembatas jalan sekitar pukul 01.45 WIB.

Baca Juga:

• Detik-detik Truk Rem Blong Hantam 13 Kendaraan di Kotapinang Terungkap, 2 Orang Tewas dan 13 Terluka

Supercar tersebut diketahui ditumpangi oleh dua konten kreator, Andra ST dan Robby Pantjaro.

Keduanya mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut.

Dari kondisi kendaraan setelah kejadian, kerusakan paling parah terlihat pada bagian depan mobil.

Bagian depan McLaren 720S tampak ringsek berat setelah menghantam tiang listrik.

Sejumlah bagian rangka kendaraan bahkan terlihat terdorong ke arah depan akibat kerasnya benturan.

Sementara bagian belakang mobil mengalami kerusakan yang relatif lebih ringan, meski ban belakang sisi kanan terlihat kempis.

Pada bagian pintu penumpang juga ditemukan ceceran darah yang diduga berasal dari korban.

Saat ini kendaraan mewah tersebut telah diamankan di Pos Lalu Lintas Grogol Polres Sukoharjo untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukoharjo, Iptu Ardian, mengatakan mobil McLaren 720S keluaran 2023 tersebut baru dibeli oleh Andra sekitar tiga bulan lalu.

"Keterangan awal supercar McLaren keluaran 2023 itu baru dibeli Andra sekitar tiga bulan lalu. Beli baru. Atas nama Andra sendiri," kata Ardian, Rabu, 8 Juli 2026.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Menurut Ardian, pihaknya belum dapat meminta keterangan lebih lanjut dari pengemudi karena kondisi korban masih dalam tahap pemulihan.

Polisi juga berencana melakukan pemeriksaan urine terhadap Andra dan Robby.

"Saat ini pengemudi belum bisa dimintai keterangan lagi. Rencananya memang akan dilakukan tes urine terhadap Andra dan Robby," ujar Ardian.

Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi belum menemukan indikasi bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pengemudi dalam kondisi mengantuk, mengonsumsi alkohol, maupun menggunakan obat-obatan terlarang.

"Tidak. Kondisi pengemudi dalam keadaan fit, tidak terpengaruh alkohol maupun mengantuk," kata Ardian.

Meski begitu, kepolisian masih mendalami berbagai faktor yang mungkin menyebabkan kecelakaan, termasuk kondisi kendaraan, situasi jalan, serta faktor pengemudi.

Kecelakaan ini menjadi perhatian publik karena kendaraan yang terlibat merupakan McLaren 720S, salah satu mobil sport berperforma tinggi dengan nilai yang mencapai miliaran rupiah.* (kp/ad)

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memengaruhi pergerakan harga ayam dan telur di dalam negeri.

Pemerintah menyebut penurunan harga kedua komoditas tersebut belakangan ini terjadi karena berkurangnya permintaan selama program MBG berhenti sementara akibat masa libur sekolah.

Baca Juga:

• KPK Geledah Dinas Perkim Langkat, Dua Koper Dibawa Petugas Usai Pemeriksaan

"MBG ini punya kebutuhan besar terhadap ayam dan telur, selain kebutuhan lain seperti beras, sayur," ujar Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

Menurut Sudaryono, tingginya kebutuhan dari program MBG sebelumnya telah mendorong peternak meningkatkan produksi.

Banyak kandang ayam kembali terisi penuh, bahkan muncul peternak baru yang ikut memasok kebutuhan program tersebut.

Namun, ketika sekolah memasuki masa libur selama kurang lebih tiga pekan dan pelaksanaan MBG ikut berhenti sementara, permintaan ayam dan telur mengalami penurunan.

Akibatnya, pasokan yang sebelumnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan MBG menjadi lebih banyak dibandingkan permintaan pasar.

Kondisi tersebut membuat harga ayam dan telur di tingkat peternak ikut turun.

"Karena memang MBG ini besar. Sekarang salah satunya mungkin bertambah pengaruhnya karena tiga minggu anak sekolahnya libur," kata Sudaryono.

Untuk mengatasi perubahan harga akibat pola permintaan yang bersifat musiman, Kementan akan melakukan evaluasi terhadap pola produksi peternak agar lebih sesuai dengan kalender pendidikan.

Pemerintah berharap penyesuaian tersebut dapat menjaga keseimbangan antara jumlah produksi dan kebutuhan pasar, sehingga gejolak harga ayam dan telur dapat dikurangi.

"Kita ingin bagaimana peternak menyesuaikan kalender (produksinya) dengan kalender anak sekolah," ucap Sudaryono.

Ia mengatakan kondisi tersebut merupakan pengalaman baru karena sebelumnya belum pernah terjadi perubahan permintaan pangan dalam skala besar akibat program pemerintah seperti MBG.

"Ini kondisi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan insyaallah kita belajar dari kondisi ini sehingga di waktu-waktu yang akan datang kita lebih prima," imbuh Sudaryono.

Sebagai langkah menjaga keseimbangan harga, pemerintah menetapkan harga minimum ayam hidup atau live bird sebesar Rp19.500 per kilogram dan harga telur ayam sebesar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 15 Juli 2026.

Penetapan harga dilakukan melalui hasil musyawarah antara Kementan dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), asosiasi usaha, pelaku industri, serta para peternak unggas.

"Hasil keputusannya adalah mulai tanggal 15 Juli ini nanti harga live bird, ayam pedaging di semua peternak dengan size apa pun, itu di harga Rp19.500 per kg minimal, dan juga Rp24.000 per kg untuk telur," ungkap Sudaryono.

Menurut dia, pemerintah akan melakukan pengawasan agar kesepakatan harga tersebut dapat dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha.

Dengan adanya harga minimum tersebut, pemerintah berharap kesejahteraan peternak dapat meningkat, sekaligus menjaga harga jual di tingkat konsumen tetap mengikuti harga eceran tertinggi (HET).

"Kalau ini dipatuhi maka akan menaikkan kesejahteraan peternaknya, hidupnya tambah baik, dan memastikan kemudian di harga HET-nya juga sesuai, kemudian konsumen atau pedagang di tahap akhir itu menjual sesuai dengan harga HET," kata Sudaryono.

Program MBG yang menyasar kebutuhan pangan bagi masyarakat, terutama peserta didik, kini menjadi salah satu faktor baru yang memengaruhi pola permintaan komoditas pangan nasional.

Pemerintah pun terus menyesuaikan kebijakan agar produksi peternak dan kebutuhan masyarakat tetap berjalan seimbang.* (km/ad)

LANGKAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 8 Juli 2026.

Dalam penggeledahan tersebut, petugas KPK terlihat membawa dua koper hitam dari kantor Dinas Perkim yang berada di Jalan Diponegoro, Kecamatan Stabat.

Baca Juga:

• Anak Eks Dandim Pematangsiantar Divonis Bebas dalam Kasus Korupsi Lahan PTPN IV, Hakim Nilai Tak Ada Kerugian Negara

Mereka keluar melalui pintu samping gedung dan berjalan menuju kendaraan yang telah terparkir di halaman kantor.

Satu per satu petugas membawa barang yang diduga hasil penggeledahan.

Terlihat seorang petugas perempuan menyeret koper hitam menuju mobil.

Tidak lama kemudian, petugas perempuan lainnya juga membawa koper serupa ke kendaraan berbeda.

Beberapa petugas laki-laki turut masuk ke dalam mobil sebelum rombongan meninggalkan lokasi dengan pengawalan kendaraan Brimob.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat Amril sebelumnya membenarkan bahwa KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Langkat.

"Iya, benar (rumah dinas Bupati digeledah)," kata Amril.

Namun, Amril mengaku belum mengetahui secara pasti barang atau dokumen apa saja yang dibawa oleh penyidik KPK dari lokasi tersebut.

"Kalau itu saya nggak tahu pasti apa yang diambil mereka," jelasnya.

Selain rumah dinas Bupati Langkat, Amril mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) juga menjadi lokasi penggeledahan KPK.

Beberapa lokasi yang disebut turut digeledah antara lain Dinas Perkim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Dinas Kesehatan.

"Iya, saya baru juga dapat informasi katanya (yang digeledah) Perkim, PU. Ada juga penggeledahan katanya di BKD, Disdik juga. Iya (Dinas Kesehatan juga digeledah), informasinya begitu. Namun, baru dapat informasi, belum terkonfirmasi dengan kadisnya. Katanya masih ada dalam proses penggeledahan, ada yang sudah selesai," ujar Amril.

Amril juga menyampaikan bahwa segel yang sebelumnya dipasang KPK di beberapa ruangan kantor pemerintahan Langkat telah dilepas.

Dengan pencabutan segel tersebut, ruangan yang sebelumnya tidak dapat digunakan kini sudah kembali berfungsi.

"Jadi, hari ini kebetulan tadi juga menyaksikan mereka melakukan penggeledahan dan melepas segel. Artinya ruangan-ruangan yang disegel, bisa kita bilang sudah bisa dipergunakan," ujarnya.

Penggeledahan ini berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim pada Rabu, 1 Juli 2026.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi.

KPK menduga Syah Afandin menerima gratifikasi dengan nilai mencapai Rp3,5 miliar dari sejumlah sumber.

Selain itu, ia juga diduga menerima suap dari pihak swasta bernama Yaqub Abdhal Al Mu'arif.

Yaqub disebut merupakan tim sukses Syah Afandin saat Pilkada 2024.

Setelah Syah Afandin memenangkan pemilihan, Yaqub diduga mendapatkan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Proyek tersebut antara lain proyek di Dinas Pendidikan Langkat dengan nilai sekitar Rp9,5 miliar dan proyek di Dinas Permukiman Langkat senilai Rp748 juta.

KPK menduga Syah Afandin kemudian meminta fee sebesar 10 persen dari proyek tersebut.

Nilainya disebut mencapai Rp990 juta untuk proyek di Dinas Pendidikan dan Rp126,8 juta untuk proyek di Dinas Permukiman.

KPK menduga hingga April 2026, Syah Afandin telah menerima sekitar Rp800 juta dari Yaqub.

Kemudian pada Juni 2026, Syah Afandin kembali meminta uang sebesar Rp300 juta, namun Yaqub disebut hanya mampu memberikan Rp100 juta.

Selain dugaan suap, KPK juga mengusut dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, termasuk pengangkatan kepala sekolah serta pengadaan seragam sekolah.

KPK menyebut dugaan korupsi juga menyentuh sektor pengadaan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP.

"Di mana ketika banyak anak didik membutuhkan seragam sekolah, namun justru pengadaannya tidak luput menjadi ceruk korupsi," ujar KPK.* (d/ad)

MEDAN – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan bebas terhadap M. Eslo Simanjuntak dalam perkara dugaan korupsi penguasaan dan penyewaan lahan milik PTPN IV Regional II di Jalan Simbolon No. 2, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat.

Putusan dibacakan majelis hakim yang diketuai Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam sidang di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 8 Juli 2026.

Baca Juga:

• JPU Sebut Eksepsi Terdakwa Korupsi Waterfront Pangururan Masuk Materi Pokok Perkara

Hakim menilai perbuatan penguasaan dan penyewaan lahan PTPN IV Regional II yang dilakukan terdakwa tidak terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana didalilkan jaksa.

"Mengadili, menyatakan terdakwa M. Eslo Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU dalam dakwaan primer dan subsider. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan," ucap Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang.

Majelis hakim juga memerintahkan agar Eslo segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta Medan setelah putusan diucapkan.

"Memerintahkan terdakwa untuk segera dilepaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya," ujar hakim.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai penguasaan dan penyewaan lahan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut tidak berdampak langsung terhadap kerugian yang dialami PTPN IV Regional II.

Karena itu, unsur kerugian keuangan negara yang menjadi dasar dakwaan jaksa dinilai tidak terpenuhi.

Eslo Simanjuntak merupakan anak dari mantan Komandan Distrik Militer (Dandim) Pematangsiantar, Letkol Infanteri (Purn) S.M.T. Simanjuntak.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penguasaan dan penyewaan lahan PTPN IV Regional II yang disebut berlangsung sejak 1996 hingga 2024.

Usai membacakan putusan, majelis hakim menyatakan baik Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pematangsiantar maupun terdakwa masih memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, jaksa menuntut Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1 miliar.

Apabila tidak dibayar, jaksa meminta agar diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Menurut jaksa, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, dalam pembelaannya, Eslo bersama penasihat hukumnya membantah seluruh dakwaan tersebut.

Pihak terdakwa berpendapat perkara yang dihadapi Eslo merupakan sengketa kepemilikan lahan dan bangunan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan melalui proses pidana korupsi.

Dengan putusan tersebut, Eslo Simanjuntak dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.* (ad)

ASAHAN – Pemerintah Kota Tanjungbalai memastikan ketersediaan beras di wilayahnya dalam kondisi aman.

Kepastian itu disampaikan setelah Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan monitoring langsung ke gudang Bulog Divre Asahan, Rabu, 8 Juli 2026.

Baca Juga:

• Jamda XI Pramuka Sumut 2026 Dibuka, Wagub Surya: Jadilah Generasi Pembawa Solusi

Dalam kegiatan itu, Muhammad Fadly didampingi Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan Dadang beserta jajaran.

Mereka mengecek langsung kondisi stok beras yang tersimpan di gudang Bulog.

Usai melakukan pengecekan, Fadly menyampaikan bahwa persediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di gudang Bulog Asahan masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat hingga enam bulan ke depan.

"Saat ini juga telah dilakukan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras SPHP di level yang masih dalam tahap normal. Hal ini dikarenakan peranan Bulog penting dalam menjaga stabilitas bahan pokok bagi masyarakat, terutama khususnya beras yang menjadi komponen penting berkontribusi pada inflasi dan juga deflasi di daerah," kata Fadly Abdina.

Menurut dia, kerja sama antara pemerintah daerah dan Bulog perlu terus diperkuat agar distribusi bahan pangan tetap berjalan baik serta mampu menjaga kestabilan harga di masyarakat.

"Diperlukan penguatan kerja sama guna memastikan kolaborasi yang berkelanjutan. Dalam waktu dekat, Pemko Tanjungbalai bersama Bulog akan melaksanakan kegiatan pasar murah atau gerakan pangan murah dan akan mengevaluasi jumlah rumah pangan kita (RPK) yang ada di Kota Tanjungbalai," pungkas Wakil Wali Kota.

Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan Dadang menjelaskan, saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog Asahan mencapai 3.084.500 kilogram atau sekitar 3.084 ton.

Selain beras, Bulog juga memiliki stok Minyak Kita sebanyak 44.736 liter.

"Stok beras yang ada di gudang Bulog Asahan saat ini 3.084.500 Kg dan untuk Minyak Kita sebanyak 44.736 liter, artinya stok beras saat ini hingga 6 bulan kedepan aman," ujar Dadang.

Ia menjelaskan, karena kapasitas gudang Bulog Asahan relatif kecil, pihaknya juga menyiapkan cadangan stok di gudang Bulog Medan.

Jika persediaan di Asahan mulai menipis, pasokan akan segera dikirim dari Medan untuk memenuhi kebutuhan.

"Dikarenakan kondisi gudang penyimpanan Bulog Asahan skalanya kecil, maka saat ini ketersediaan stok beras juga dicadangkan di gudang Bulog Medan, apabila kondisi di gudang Bulog Asahan menipis nantinya segera akan dikirimkan kembali pasokan beras dari Medan ke gudang Bulog Asahan," jelas Dadang.

Selain memastikan stok pangan, Bulog juga mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang untuk menjadi mitra melalui program Rumah Pangan Kita (RPK).

Dadang mengatakan keberadaan RPK sangat penting untuk memperlancar distribusi beras Bulog kepada masyarakat.

Menurut dia, jumlah RPK di Kota Tanjungbalai masih perlu ditingkatkan.

Dari 27 RPK yang terdaftar, baru 14 RPK yang melakukan daftar ulang dan menyatakan kesediaannya kembali menjadi mitra.

"Bulog juga berharap agar para pelaku UMKM/pedagang mau menjadi mitra Bulog dengan mendaftar sebagai RPK karena jumlah RPK di Tanjungbalai sendiri saat ini masih sedikit dari yang terdaftar 27 baru 14 RPK yang mendaftar ulang kesediaannya, sehingga dengan adanya RPK pendistribusian beras lancar karena beras Bulog disalurkan melalui RPK nantinya," kata Dadang.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap langkah pengawasan stok dan kerja sama dengan Bulog dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga yang stabil.* (ad)

MEDAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menilai nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa Enda Simakasura Ketaren, ST dalam perkara dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir, telah masuk ke dalam materi pokok perkara.

Jaksa menyebut sejumlah keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa seharusnya diuji melalui proses pembuktian di persidangan, bukan melalui nota keberatan.

Baca Juga:

• Ironi di Tubuh Polri: Bongkar Dugaan Pungli Oknum Polisi Batubara, AKP Fadlun Malah Dilaporkan Balik

Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota perlawanan dari pihak terdakwa Enda Simakasura Ketaren.

Menurut Nurdiono, pihaknya telah mempelajari seluruh poin keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa.

"Ada beberapa poin, dari poin satu sampai poin sembilan yang dibacakan penasihat hukum terdakwa. Setelah kami pelajari, kesimpulannya seluruhnya sudah masuk ke materi pokok perkara," ujar Nurdiono.

Ia menjelaskan, salah satu keberatan yang menyangkut penetapan tersangka karena dianggap tidak didukung minimal dua alat bukti bukan termasuk materi yang dapat diuji melalui eksepsi.

"Soal penetapan tersangka tidak didukung dua alat bukti, kami sebagai penuntut umum meyakini alat bukti itu telah terpenuhi. Kalau memang itu menjadi keberatan, seharusnya diajukan melalui praperadilan, bukan dalam nota perlawanan," katanya.

Nurdiono juga menanggapi keberatan penasihat hukum terdakwa terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi salah satu dasar dalam perkara tersebut.

Menurut dia, audit yang digunakan pihak penasihat hukum dilakukan pada 2023 ketika proyek Waterfront City Pangururan masih dalam tahap pengerjaan dan belum selesai.

Sementara itu, audit yang digunakan oleh jaksa dilakukan setelah pekerjaan proyek selesai dan ditemukan adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

"Audit BPK yang disampaikan penasihat hukum dilakukan saat pekerjaan belum selesai. Sedangkan audit yang kami gunakan dilakukan setelah proyek selesai dan diketahui terjadi keterlambatan sampai sekitar 498 hari kalender," jelas Nurdiono.

Ia mengatakan perbedaan pandangan mengenai kewenangan audit merupakan bagian dari materi perkara yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan.

"Kami meminta kepada majelis hakim agar perkara ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan materi pokok perkara," ucapnya.

Dalam perkara ini, Enda Simakasura Ketaren didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Danau Toba pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan dakwaan JPU, Enda bersama Edwyn Tresnanugraha selaku Kepala Wilayah PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan diduga melakukan sejumlah tindakan yang bertentangan dengan aturan pelaksanaan proyek.

Jaksa menyebut Enda sebagai PPK menandatangani kontrak jasa konsultan manajemen konstruksi Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Danau Toba dengan nilai sekitar Rp3,316 miliar.

Selain itu, terdakwa juga disebut menandatangani kontrak pekerjaan konstruksi dengan KSO Hutama Karya–Bethesda Mandiri dengan nilai sekitar Rp161,589 miliar dan masa pekerjaan selama 360 hari kalender.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut terdakwa menyetujui pemberian uang muka kepada penyedia pekerjaan sebesar Rp24,238 miliar serta menyetujui pembayaran pekerjaan melalui sejumlah dokumen Monthly Certificate (MC).

JPU juga mendalilkan adanya perubahan kontrak pekerjaan atau addendum hingga tujuh kali perubahan serta persetujuan perubahan pekerjaan tambah kurang atau Contract Change Order (CCO) yang disebut tidak dilengkapi justifikasi teknis yang jelas.

Jaksa juga menyebut terdakwa tidak membuat justifikasi teknis secara rinci terhadap sejumlah pekerjaan yang tidak dilaksanakan, termasuk pekerjaan Resto Dainang dan Toilet Umum serta Kafe Topi Tao dan Toilet Umum.

Selain persoalan pekerjaan yang belum selesai, jaksa mendalilkan terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap keterlambatan proyek.

Pekerjaan yang seharusnya selesai dalam 360 hari disebut mengalami keterlambatan hingga 498 hari kalender.

JPU juga menyebut terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pada 23 Januari 2024 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen, meski menurut jaksa masih terdapat pekerjaan yang belum terlaksana.

Salah satu pekerjaan yang disebut belum selesai adalah struktur panel solar cell dengan nilai sekitar Rp1,324 miliar.

Selain itu, jaksa mendalilkan terdakwa tidak mengenakan denda keterlambatan pekerjaan yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp6,264 miliar sesuai ketentuan kontrak.

Dalam dakwaan, jaksa juga menguraikan dugaan pelanggaran lain terkait perubahan personel inti, penggunaan tenaga ahli, pelaksanaan pekerjaan melalui pihak lain tanpa izin tertulis, serta perubahan pekerjaan tambah kurang yang dinilai tidak memiliki dasar teknis memadai.

Atas rangkaian tindakan tersebut, JPU mendakwa perbuatan terdakwa bersama pihak terkait menyebabkan kerugian keuangan negara dalam proyek Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Danau Toba sekitar Rp13,185 miliar.* (ad)

MEDAN – Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyoroti penanganan dugaan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan oknum anggota Unit Ekonomi Satreskrim Polres Batu Bara.

Mereka menilai proses yang dilakukan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Utara berjalan lambat dan belum memberikan kepastian hukum.

Baca Juga:

• Jamda XI Pramuka Sumut 2026 Dibuka, Wagub Surya: Jadilah Generasi Pembawa Solusi

Menurut Paul, AKP Fadlun merupakan pihak yang pertama kali menyampaikan informasi mengenai dugaan permintaan uang kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sejumlah dokter di Kabupaten Batu Bara.

"Klien kami dapat dikatakan sebagai whistleblower yang membantu mengungkap dugaan praktik pungli tersebut. Namun ironisnya, justru beliau diadukan balik oleh AIPDA HG dan kini berstatus sebagai terduga pelanggar di Bidpropam Polda Sumut. Akibat proses tersebut, klien kami juga tidak memperoleh kenaikan pangkat pada 1 Juli 2026," ujar Paul.

Menurut dia, laporan yang diajukan AKP Fadlun terhadap AIPDA HG terkait dugaan fitnah maupun laporan di Subdit I Kamneg hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang berarti.

Paul menilai, karena terdapat dua laporan yang saling berkaitan antara seorang perwira dan seorang bintara Polri, seharusnya penyidik melakukan gelar perkara secara menyeluruh dengan memanggil semua pihak yang berkaitan, termasuk masyarakat yang diduga menjadi korban permintaan uang.

Ia menjelaskan komunikasi antara AKP Fadlun dan AIPDA HG hanya berisi pengingat agar menjalankan tugas secara profesional serta menghindari tindakan yang dapat mencoreng nama institusi Polri.

Namun, menurutnya, komunikasi tersebut justru dijadikan dasar pengaduan dengan tuduhan mengintervensi proses penyidikan.

"Kondisi ini menjadi preseden buruk. Anggota Polri yang berupaya menjaga nama baik institusi dengan menyampaikan informasi dugaan penyimpangan justru berujung mendapatkan tekanan dan tidak memperoleh hak kenaikan pangkat," katanya.

Paul menyebut AIPDA HG telah menjadi terlapor dalam dua laporan dugaan permintaan dan penerimaan uang kepada dua dokter PNS spesialis serta dugaan permintaan barang kepada seorang pengusaha toko pakaian di Indrapura.

Kedua laporan tersebut masing-masing teregister dengan Nomor LP-A/336/V/2026/Bidpropam dan LP-A/407/V/2026/Bidpropam yang saat ini ditangani Subbid Wabprof Bidpropam Polda Sumut.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga menemukan adanya pengaduan serupa terhadap oknum yang sama pada April 2025 sebagaimana tercatat dalam Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/75/IV/2025/SUBBAGYANDUAN tertanggal 28 April 2025.

"Jika benar oknum yang sama pernah dilaporkan atas dugaan serupa pada tahun 2025 dan kini kembali dilaporkan pada 2026, tentu hal ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai praktik penyalahgunaan wewenang terus berulang," ujarnya.

Paul mengatakan pihaknya telah menyampaikan kronologi perkara beserta sejumlah bukti kepada Kapolda Sumatera Utara, Wakapolda Sumatera Utara, Kadiv Propam Polri, dan Karopaminal Polri melalui surat maupun aplikasi WhatsApp.

Mereka juga telah mengajukan permohonan audiensi, tetapi hingga kini belum mendapatkan jadwal pertemuan.

Ia menilai penanganan perkara yang berjalan sejak April 2026 berlangsung lambat.

Menurut dia, kondisi itu berbeda dengan sejumlah perkara lain yang dinilai dapat ditindak lebih cepat melalui penempatan khusus (Patsus) terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran.

Sementara itu, kuasa hukum pemilik salah satu kafe di Kabupaten Batu Bara, Daniel S. Sihotang, SH, juga menyampaikan keberatan atas hasil pemeriksaan Subbid Paminal Bidpropam Polda Sumut yang menyatakan belum ditemukan bukti yang cukup.

Menurut Daniel, apabila pola dugaan permintaan uang terjadi dengan cara yang sama terhadap beberapa korban, seharusnya penanganan dilakukan secara profesional dan objektif.

Daniel berharap Biro Paminal Mabes Polri yang menangani perkara tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelapor.

"Kami telah mengajukan keberatan atas hasil penanganan tersebut. Saat ini pengaduan klien kami sudah ditangani Biro Paminal Mabes Polri sejak 25 Mei 2026. Namun hingga kini belum ada kepastian hukum, padahal perkara ini menyangkut dugaan permintaan uang maupun dugaan pemerasan," katanya.

Pernyataan senada disampaikan Marudut Hasiholan Gultom, SH., MH yang mendampingi pemilik toko pakaian di Kabupaten Batu Bara.

Ia meminta Bidpropam Polda Sumut segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik pungli tersebut.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan kuat penyalahgunaan wewenang, maka sudah selayaknya dilakukan langkah pengawasan, termasuk mempertimbangkan penempatan khusus sementara terhadap anggota yang diduga terlibat agar proses pemeriksaan berjalan objektif.

"Kami berharap Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Kadiv Propam Polri, Kapolda Sumatera Utara, Wakapolda Sumatera Utara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tetap terjaga serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak," tutupnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Bidpropam Polda Sumatera Utara maupun Polda Sumatera Utara terkait pernyataan dan tudingan yang disampaikan tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri.* (ad)