JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar pada Senin (20/7/2026) tidak memiliki makna politik maupun berkaitan dengan hubungan di dalam Kabinet Merah Putih.

Penjelasan tersebut disampaikan menyusul perhatian publik terhadap posisi Gibran yang tidak duduk di samping Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Satgas PRR Minta Pemda Percepat Kesiapan Lahan, Pembangunan 7.952 Hunian Tetap Korban Bencana Dimulai Tahun Ini

Prasetyo mengatakan pengaturan tempat duduk semata-mata dilakukan karena kebutuhan teknis selama pelaksanaan sidang.

"Itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menggunakan perangkat teleprompter saat memaparkan berbagai capaian pemerintahan dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Karena itu, tata letak tempat duduk disesuaikan agar penyampaian materi berjalan lebih efektif.

"Maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah," ujarnya.

Prasetyo juga membantah anggapan bahwa posisi duduk tersebut mencerminkan adanya persoalan dalam hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden maupun di internal kabinet.

"Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden," katanya.

Ia menambahkan, perhatian publik sebaiknya lebih diarahkan pada substansi Sidang Kabinet Paripurna dibandingkan pengaturan posisi duduk para peserta sidang.

Menurut Prasetyo, agenda utama sidang adalah penyampaian evaluasi kinerja sekaligus capaian Kabinet Merah Putih selama sekitar 21 bulan menjalankan pemerintahan.

"Adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi kabinet Merah Putih yang selama kurang lebih 21 bulan diberikan kepercayaan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang berhasil dicapai," ucapnya.

Pemerintah menegaskan Sidang Kabinet Paripurna difokuskan untuk mengevaluasi program kerja sekaligus memastikan seluruh jajaran kabinet tetap solid dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.* (cn/ad)

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera menuntaskan kesiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana hidrometeorologi.

Kesiapan lokasi, kepastian status hukum tanah, hingga tersedianya infrastruktur dasar dinilai menjadi syarat utama agar pembangunan rumah dapat berjalan tepat waktu dan masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman dan layak.

Baca Juga:

• Prabowo Segera Luncurkan Motor Listrik Nasional, Istana: Karya Anak Bangsa untuk Kurangi Ketergantungan BBM

Pada 2026, kementerian memperoleh anggaran sebesar Rp2,22 triliun untuk membangun hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Secara nasional, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 7.952 unit huntap yang tersebar di 54 lokasi dengan total luas lahan mencapai 198,21 hektare.

Seluruh lokasi telah melalui survei lapangan dan kajian teknis sejak Desember 2025 hingga Maret 2026.

Dari jumlah tersebut, 6.220 unit akan dibangun di 45 lokasi di Aceh, 919 unit di empat lokasi di Sumatera Utara, dan 813 unit di lima lokasi di Sumatera Barat.

Wilayah dengan alokasi pembangunan terbesar berada di Kabupaten Gayo Lues sebanyak 2.454 unit, disusul Aceh Tamiang 2.212 unit, Tapanuli Selatan 872 unit, Aceh Utara 708 unit, Aceh Tengah 533 unit, serta Kabupaten Agam 360 unit.

Pembangunan juga akan dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang, Pidie, Pidie Jaya, Pesisir Selatan, Lhokseumawe, Bireuen, dan Humbang Hasundutan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan seluruh persoalan lahan agar proses pembangunan tidak terhambat setelah proyek memasuki tahap pelaksanaan.

"Jangan sampai ini sudah tender, tetapi tanah dan lokasinya bukan kewenangan kami. Mohon pemerintah daerah segera menyelesaikan urusan tanahnya dan memastikan lahannya kondusif," kata Maruarar dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Maruarar juga mengingatkan bahwa lokasi hunian tetap harus benar-benar aman dari risiko banjir, longsor, maupun bencana serupa di masa mendatang.

Selain itu, kawasan hunian harus memiliki akses menuju sekolah, tempat kerja, pasar, rumah ibadah, serta fasilitas kesehatan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

"Pilih yang benar-benar baik bagi rakyat. Jangan di ujung dunia, sehingga jauh dari sekolah anaknya maupun tempat pekerjaannya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyiapkan akses jalan, jaringan air minum, drainase, hingga infrastruktur pendukung lainnya agar pembangunan hunian dapat berjalan bersamaan dengan penyediaan layanan dasar.

"Pemerintah daerah tolong membantu agar pembangunan tidak terhambat. Kementerian PKP sudah menjelaskan secara terperinci apa yang dikerjakan pada 2026, titiknya di mana, serta kabupaten dan kotanya. Mohon dibantu urusan tanahnya. Untuk listrik, PLN juga akan bergerak secara proaktif mengimbangi pembangunan dari Kementerian PKP," kata Tito.

Menurut Tito, pemerintah memahami kemampuan keuangan setiap daerah berbeda-beda, terutama dalam pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Karena itu, apabila terdapat daerah yang mengalami keterbatasan anggaran, Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Secara keseluruhan, rencana pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 46.521 unit.

Berdasarkan pendataan by name by address, tercatat 33.929 keluarga menjadi calon penerima manfaat, terdiri atas 8.714 keluarga melalui skema insitu, 8.627 keluarga melalui skema eksitu mandiri, dan 16.588 keluarga melalui skema eksitu komunal.

Pemerintah masih akan memutakhirkan data penerima manfaat agar pembangunan hunian tetap berjalan tepat sasaran serta menghindari tumpang tindih program di lapangan.* (ad)

JAKARTA – PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam kondisi aman.

Kebutuhan batu bara perusahaan yang mencapai sekitar 152 juta ton per tahun disebut hampir seluruhnya telah dipenuhi melalui proses kontrak bersama para pemasok.

Baca Juga:

• Prabowo Segera Luncurkan Motor Listrik Nasional, Istana: Karya Anak Bangsa untuk Kurangi Ketergantungan BBM

"Jadi kebutuhan batu bara untuk PLN per tahun 152 juta (ton). Dan saat ini sudah ada penugasan lebih dari 200 juta (ton). Kami sedang langsung melakukan kontrak," ujar Darmawan saat ditemui di JICC, Jakarta, Senin (21/7/2026).

Menurut Darmawan, kontrak tersebut dilakukan untuk memastikan batu bara yang diterima sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh seluruh pembangkit listrik milik PLN maupun pembangkit milik mitra perusahaan.

Ia mengapresiasi dukungan Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Minerba yang dinilai telah mempercepat proses pengadaan batu bara sehingga kebutuhan operasional pembangkit dapat terjamin.

"Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dari Pak Menteri ESDM dan Pak Dirjen Minerba sehingga kontrak untuk memenuhi 152 juta ton per tahun dengan spesifikasi yang sesuai dengan pembangkit, baik milik PLN maupun milik mitra kami, berjalan sangat cepat dan insyaAllah terpenuhi," kata Darmawan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan relaksasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tidak akan mengganggu pasokan energi untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.

Menurut Bahlil, pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan batu bara nasional melalui kebijakan relaksasi RKAB yang dilakukan secara terukur.

"Yang jelas untuk RKAB batu bara, kita menjaga supply and demand. Kita melakukan relaksasi yang terukur," ujar Bahlil.

Ia menegaskan pemerintah tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan batu bara di dalam negeri sebelum memenuhi permintaan pasar ekspor.

Prioritas tersebut mencakup kebutuhan PLN maupun berbagai sektor industri strategis lainnya.

"Jadi jangan lagi ada orang membangun persepsi seolah-olah RKAB itu berdampak pada PLN. Kita prioritaskan dalam negeri, termasuk industri-industri lainnya," tegasnya.

Dengan kepastian pasokan batu bara tersebut, PLN optimistis operasional pembangkit listrik dapat berjalan normal sehingga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat dan dunia usaha tetap terjaga.* (km/ad)

JAKARTA – Timnas Indonesia bersiap menghadapi ASEAN Championship 2026, turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara.

Pada edisi ke-16 ini, skuad Garuda kembali membawa harapan besar untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara pertama sepanjang sejarah keikutsertaan di ajang tersebut.

Baca Juga:

• Airin Rico Waas Dorong Penguatan Pola Asuh Anak Usia Dini, Pemko Medan dan Tanoto Foundation Siapkan Lima Rumah Sigap

Prestasi terbaik yang pernah diraih adalah enam kali tampil sebagai finalis.

Kini, di bawah arahan pelatih John Herdman, peluang untuk mengakhiri puasa gelar kembali terbuka.

Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Persaingan dipastikan berlangsung ketat karena seluruh peserta datang dengan kekuatan yang semakin kompetitif.

Vietnam menjadi lawan yang paling diwaspadai karena berstatus sebagai juara bertahan.

Sementara itu, Singapura datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memastikan tiket ke putaran final Piala Asia 2027.

Di sisi lain, Kamboja juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Perkembangan sepak bola negara tersebut membuat mereka semakin kompetitif.

Pada pertemuan terakhir di Piala AFF 2022, Indonesia hanya mampu menang tipis 2-1 atas Kamboja.

Selain menghadapi lawan-lawan tangguh, Timnas Indonesia juga harus menjalani jadwal pertandingan yang cukup padat selama fase grup.

Setiap laga hanya dipisahkan jeda empat hari sehingga kondisi fisik pemain menjadi faktor penting.

Timnas Indonesia akan menggunakan Stadion Pakansari sebagai kandang selama fase grup ASEAN Championship 2026.

Perjalanan Garuda diawali dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026.

Laga tersebut menjadi momentum penting untuk membuka turnamen dengan kemenangan.

Empat hari kemudian, Indonesia menjalani laga tandang melawan Timor Leste.

Meski berstatus sebagai tim tamu, pertandingan akan berlangsung di Stadion Chonburi, Thailand, yang menjadi markas Timor Leste.

Selanjutnya, Indonesia kembali tampil di hadapan pendukung sendiri saat menjamu Vietnam pada 3 Agustus 2026.

Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu duel paling menentukan dalam perebutan tiket menuju semifinal.

Fase grup kemudian ditutup dengan pertandingan tandang menghadapi Singapura pada 7 Agustus 2026 di Stadion Jalan Besar.

Hasil laga tersebut diperkirakan akan sangat menentukan posisi akhir Indonesia di klasemen Grup A.

Selain kualitas lawan, jadwal pertandingan yang berdekatan menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih.

Perjalanan menuju Thailand dan Singapura juga menambah beban fisik pemain sehingga rotasi skuad, proses pemulihan, serta manajemen kebugaran akan menjadi kunci selama turnamen berlangsung.

Jika berhasil lolos dari fase grup, perjuangan Timnas Indonesia masih berlanjut.

Babak semifinal dan final ASEAN Championship 2026 akan menggunakan sistem kandang dan tandang, sehingga setiap tim harus tampil konsisten dalam dua leg untuk memperebutkan tiket ke partai puncak dan gelar juara.

Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, masyarakat Indonesia berharap Timnas Garuda mampu mencetak sejarah baru dengan membawa pulang trofi ASEAN Championship untuk pertama kalinya.

Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026

- Senin, 27 Juli 2026
Indonesia vs Kamboja – Stadion Pakansari

- Jumat, 31 Juli 2026
Timor Leste vs Indonesia – Stadion Chonburi, Thailand

- Senin, 3 Agustus 2026
Indonesia vs Vietnam – Stadion Pakansari

- Jumat, 7 Agustus 2026
Singapura vs Indonesia – Stadion Jalan Besar* (km/ad)

JAKARTA – Interpol Polri menangkap seorang warga negara Palestina bernama Abdul Karim Raed Miqdad, yang masuk dalam daftar buronan internasional berdasarkan Red Notice yang diterbitkan National Central Bureau (NCB) Nicosia, Siprus.

Penangkapan dilakukan sebagai bagian dari kerja sama kepolisian internasional terkait dugaan keterlibatan Abdul Karim dalam kasus pemboman.

Baca Juga:

• Rekomendasi Komnas HAM ke KPK, Polri, dan Kejagung: Pemberantasan Korupsi Harus Utamakan Perspektif HAM dan Pulihkan Hak Korban

"Yang jelas yang bersangkutan ini Interpol Red Notice-nya NCB Nicosia Cyprus terkait kasus pemboman," kata Brigjen Untung Widyatmoko kepada wartawan, Selasa (21/7/2026).

Menurut Untung, Abdul Karim ditangkap pada Kamis (16/7/2026) setelah aparat memantau pergerakannya dalam waktu yang cukup lama.

Ia juga meluruskan informasi yang sempat beredar di media sosial yang menyebut Abdul Karim sebagai ulama atau aktivis asal Palestina.

Menurutnya, informasi tersebut tidak benar.

"Namun yang bersangkutan benar-benar pelaku. Kami sudah mengikutinya sejak lama. Tidak ada aktivitas dakwah atau kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan," tegas Untung.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan Abdul Karim membawa tiga paspor.

Satu paspor merupakan dokumen resmi Palestina, sedangkan dua lainnya adalah paspor negara Eropa.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dua paspor Eropa tersebut diketahui merupakan dokumen palsu yang berasal dari kategori Stolen and Lost Travel Document (SLTD) atau dokumen perjalanan yang hilang maupun dicuri.

"Yang bersangkutan memiliki tiga paspor, yakni paspor Palestina dan dua paspor negara Eropa. Setelah kami teliti, ternyata dua paspor negara Eropa tersebut merupakan paspor palsu dari SLTD (Stolen and Lost Travel Document) dan berasal dari hasil pencurian," ujar Untung.

Dalam proses pemantauan, Interpol Polri menemukan pola pergerakan Abdul Karim yang dinilai tidak biasa.

Menurut Untung, buronan tersebut kerap berpindah-pindah lokasi penginapan dalam waktu singkat untuk menghindari pelacakan aparat.

"Dalam sehari yang bersangkutan bisa lima kali pindah hotel," katanya.

Untung menegaskan penangkapan Abdul Karim murni dilakukan berdasarkan mekanisme kerja sama kepolisian internasional dan penegakan hukum, bukan karena latar belakang kewarganegaraan maupun identitasnya.

Setelah diamankan pada 16 Juli 2026, Abdul Karim kemudian diserahkan oleh NCB Interpol Indonesia kepada NCB Interpol Siprus sehari kemudian untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku di negara pemohon.

Penangkapan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung kerja sama internasional melalui jaringan Interpol untuk membantu penegakan hukum lintas negara terhadap pelaku kejahatan yang masuk dalam daftar pencarian internasional.* (km/ad)

Rekomendasi tersebut tertuang dalam Laporan Penelitian Komnas HAM 2026 yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak korban korupsi, termasuk pemulihan kerugian yang mereka alami.

Baca Juga:

• 17 OTT Digelar Sepanjang 2026, KPK Sebut Kasus Bea Cukai dan Wamen Imipas Paling Menonjol

Rekomendasi pertama adalah mendorong revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) agar sepenuhnya mengadopsi serta selaras dengan norma dan standar HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), serta berbagai instrumen HAM internasional yang telah diterima dan diratifikasi Indonesia.

Rekomendasi kedua meminta KPK memiliki kewenangan untuk menetapkan pihak yang menjadi korban tindak pidana korupsi.

"Kedua memiliki kewenangan untuk menetapkan korban tindak pidana korupsi," tulis Laporan Penelitian Komnas HAM 2026.

Selanjutnya, Komnas HAM meminta KPK memastikan hak-hak korban korupsi dipenuhi dan dipulihkan selama proses penyidikan maupun penuntutan perkara korupsi.

Selain itu, lembaga antirasuah juga didorong menerbitkan regulasi teknis atau Peraturan KPK yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemulihan aset (asset recovery) dengan perspektif pemulihan hak korban.

Rekomendasi kelima menekankan pentingnya memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan atau perwakilan korban, untuk mengajukan tuntutan sebagai pihak yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi.

"Kelima, memberikan kemudahan bagi masyarakat korban korupsi terutama kelompok rentan atau perwakilan yang hendak mengajukan tuntutan sebagai korban yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi," tulis Komnas HAM.

Selain kepada KPK, Komnas HAM juga menyampaikan tiga rekomendasi yang ditujukan kepada Polri dan Kejaksaan Agung.

Pertama, kedua institusi diminta memenuhi sekaligus memulihkan hak-hak korban tindak pidana korupsi dalam setiap proses penyelidikan maupun penuntutan.

Kedua, Polri dan Kejaksaan Agung didorong menerbitkan regulasi teknis sebagai pedoman pelaksanaan pemulihan aset yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban korupsi.

"Kedua, menerbitkan regulasi teknis atau Peraturan Kepolisian sebagai pedoman Polri dalam mendukung proses pemulihan aset yang berperspektif pemulihan hak-hak korban korupsi," tulis Komnas HAM.

Ketiga, Komnas HAM meminta agar masyarakat yang menjadi korban korupsi, terutama kelompok rentan, memperoleh kemudahan dalam mengajukan tuntutan sebagai pihak yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi.

Melalui rekomendasi tersebut, Komnas HAM berharap proses pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan dan pemulihan hak-hak masyarakat yang menjadi korban praktik korupsi.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang periode Januari hingga Juli 2026.

Dari seluruh operasi tersebut, KPK menilai perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta kasus dugaan pemerasan yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim menjadi dua kasus yang paling menonjol.

Baca Juga:

• Mendobrak Kebuntuan Tata Kelola Pajak

"Ditambah yang ini berarti ada 17 peristiwa tertangkap tangan atau kegiatan penyelidikan tertutup. Yang menonjol mungkin, bisa dinilai sendiri oleh teman-teman pers ya. Kalau dari kami, yang agak mungkin asset recovery-nya atau barang buktinya agak besar itu Bea Cukai. Itu kita bisa dapatkan dari hasil tertangkap tangannya saja sudah Rp 45 miliar," kata Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Selain perkara Bea Cukai, KPK juga menaruh perhatian pada kasus dugaan pemerasan di lingkungan Imigrasi yang menyeret mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim.

"Yang kedua, Imigrasi. Itu kan juga ya menurut kita karena itu pelayanan yang notabene itu juga menjadi barometer pelayanan internasional ya tentunya di negara kita itu juga bisa dikatakan menonjol," sambungnya.

Meski demikian, KPK menegaskan perhatian lembaga antirasuah tidak hanya tertuju pada dua perkara tersebut.

Sejumlah kasus yang melibatkan kepala daerah maupun dugaan korupsi di sektor perpajakan juga terus dikembangkan.

"Dan ada terkait pajak. Itu ada Banjarmasin, Jakarta Utara, itu juga peristiwa-peristiwa OTT yang kemudian kita atensi," ujarnya.

Menurut Ahmad Taufik, operasi tangkap tangan bukanlah akhir dari proses penegakan hukum.

OTT justru menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan perkara dan menelusuri dugaan tindak pidana lain, termasuk pencucian uang.

Ia mengungkapkan, beberapa perkara hasil OTT kini telah naik ke tahap penyidikan baru dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tambahan.

"Ada penyidikan baru dan kita juga lapis dengan TPPU terkait tersangka si M ya, yang eks Kepala Pajak Banjarmasin. Kemudian, kepala daerah juga kita ada yang sudah dikembangkan ke TPPU, Bupati Ponorogo itu sudah kita kembangkan juga," katanya.

KPK memastikan pengembangan perkara akan terus dilakukan untuk menelusuri aliran aset hasil tindak pidana korupsi sekaligus memaksimalkan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme asset recovery.* (km/ad)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 mengalami penyesuaian.

Dari semula sebesar Rp268 triliun, anggaran dikurangi menjadi sekitar Rp229 triliun sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Baca Juga:

• Prabowo Segera Luncurkan Motor Listrik Nasional, Istana: Karya Anak Bangsa untuk Kurangi Ketergantungan BBM

"Untuk tahun 2026, saat ini sudah ada efisiensi anggaran dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Namun angka tersebut masih sebelum dilakukan penyesuaian kembali terhadap berbagai perubahan tata kelola yang sedang kami lakukan," kata Agustina dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Menurut Agustina, BGN saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai komponen yang memengaruhi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Kalau nantinya ditemukan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut berdasarkan kajian ilmiah dan data yang kuat, maka angka anggarannya akan menyesuaikan secara otomatis," katanya.

Agustina mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu selama satu bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk menyempurnakan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, proses penyisiran ulang terhadap data penerima manfaat yang mencapai sekitar 62,7 juta orang akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran yang lebih akurat.

"Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Jadi nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 (juta penerima manfaat), itu saya yakin sebenarnya nanti akan otomatis mengikuti," ujarnya.

Ia menegaskan, pengurangan anggaran bukan semata-mata dilakukan untuk menghemat belanja negara, melainkan sebagai hasil dari pembenahan data agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.

Dalam proses evaluasi, BGN menemukan adanya sekolah yang menerima layanan dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran karena jumlah penerima manfaat tidak sesuai dengan data sebenarnya.

"Kalau ketemu nanti yang begitu, otomatis penerima manfaatnya juga berarti ada yang kemungkinan kemarin terbuang uang, karena sebenarnya harusnya nggak segitu. Karena dapodik sebenarnya memang nggak segitu jumlahnya," jelas Agustina.

Karena itu, Presiden Prabowo meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi hanya berorientasi pada besarnya jumlah penerima manfaat, tetapi lebih mengutamakan kualitas pelaksanaan serta ketepatan sasaran.

"Beliau tidak lagi menargetkan angka tertentu, tapi perbaiki kualitas. Benar-benar memang yang tepat sasaran," imbuhnya.

BGN berharap pembenahan tata kelola tersebut dapat membuat Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.* (d/ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, saat mengenang peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli.

Menurut Hasto, Megawati menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh dengan baik apabila didukung kebebasan pers, pendidikan politik yang sehat, serta penegakan hukum yang adil.

Baca Juga:

• Kasus Anak 12 Tahun Bunuh Ibu Kandung di Medan Inkrah, Dihukum 5 Bulan Perawatan di Sentra Bahagia Kemensos

"Demokrasi memerlukan pers yang bebas, memerlukan pendidikan politik yang baik dan kehidupan demokrasi yang sehat, serta hukum yang betul-betul berkeadilan, hukum yang tidak tebang pilih," kata Hasto.

Menurut Hasto, Megawati juga berpesan bahwa demokrasi harus dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, serta penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bebas.

"Demokrasi harus hidup dengan terang kemanusiaan, memperjuangkan kebenaran, dan memperkuat watak politik yang memperjuangkan agar rakyat betul-betul dapat secara merdeka menyampaikan seluruh kehendaknya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan aspirasinya," katanya.

Selain itu, Megawati juga mengingatkan agar praktik politik tidak diwarnai fitnah maupun upaya menyerang kehidupan pribadi seseorang.

"Ibu Mega juga mengingatkan bagaimana politik yang sering bising karena berbagai upaya-upaya untuk mendiskreditkan, termasuk dari aspek-aspek pribadi, harus dijauhkan dan politik tidak boleh dengan fitnah," ujar Hasto.

Peristiwa Kudatuli terjadi pada 27 Juli 1996 di Kantor Sekretariat DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Mengacu pada hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), peristiwa tersebut diduga bermula dari konflik perebutan kepemimpinan dan kantor PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi.

Namun, berbagai pihak menilai terdapat persoalan lain yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.

Berdasarkan data Komnas HAM, kerusuhan itu mengakibatkan lima orang meninggal dunia, 149 orang mengalami luka-luka, serta 23 orang dinyatakan hilang.

Selain korban jiwa, kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp100 miliar.

Peristiwa Kudatuli hingga kini masih dikenang sebagai salah satu catatan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia dan menjadi simbol perjuangan kebebasan politik pada masa itu.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan meluncurkan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri kendaraan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil.

Kabar tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Baca Juga:

• Pemerintah Kucurkan Rp21,16 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera, Ribuan Huntap Mulai Dibangun September

"Nah berkenaan dengan motor listrik nasional nanti pada waktunya akan kami sampaikan dalam waktu dekat. Mungkin akan ada semacam launching ya, motor listrik nasional hasil karya anak bangsa," kata Prasetyo Hadi.

Ia mengatakan, kehadiran motor listrik nasional menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi kendaraan ramah lingkungan melalui inovasi anak bangsa.

Prasetyo menegaskan, pemerintah juga terbuka terhadap berbagai masukan untuk menyempurnakan produk tersebut apabila masih terdapat kekurangan.

"Yang sekali lagi ini membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kehendak, kalau kita memiliki keinginan, bangsa Indonesia akan mampu mencapainya. Bahwa mungkin masih ada sedikit kekurangan ya mari itu bersama-sama kita perbaiki," ujarnya.

Menurut Prasetyo, peluncuran motor listrik nasional bukan hanya berdampak pada perkembangan industri otomotif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat transisi energi.

Dengan semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan listrik, konsumsi BBM berbasis fosil diharapkan dapat ditekan sehingga ketergantungan Indonesia terhadap energi impor ikut berkurang.

"Saya kira itu juga perlu menjadi perhatian kita bahwa sebuah prestasi itu tidak berdiri sendiri, tidak sekadar memberi efek atau impact di dunia otomotif, tetapi juga itu membawa pengaruh kepada konsumsi bahan bakar kita yang berbasis fosil sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan BBM kita," katanya.

Pemerintah sebelumnya juga telah menyiapkan program insentif untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Program tersebut sempat ditargetkan berjalan pada Juni 2026, namun pelaksanaannya mengalami penundaan.

Dalam skema yang telah diumumkan, pemerintah berencana memberikan insentif kepada 200 ribu kendaraan listrik, masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit motor listrik.

Untuk motor listrik, pemerintah merencanakan subsidi sebesar Rp5 juta per unit, sedangkan besaran insentif untuk mobil listrik masih dalam tahap pembahasan.

"Kira-kira untuk mobil listrik akan kita kasih berapa? 100 ribu (unit) subsidi pertama. Kalau habis, kita kasih lagi. Motor listrik juga sama, 100 ribu pertama kita akan kasih. Berapa? (Subsidi) Rp5 juta," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.

Peluncuran motor listrik nasional diharapkan menjadi langkah awal mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia sekaligus memperkuat industri otomotif nasional yang mampu bersaing di pasar global.* (d/ad)

JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp21,16 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dana tersebut difokuskan pada pembangunan kembali infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Baca Juga:

• Rico Waas Tinjau Lokasi Ledakan Grand Polonia, Pemko Medan Kerahkan Alat Berat dan Tenaga Medis untuk Evakuasi Korban

"Tadi dipaparkan oleh Sekjen PU bahwa anggarannya sebanyak Rp 21,16 (triliun) untuk Kementerian PU itu sudah disampaikan bentuk kegiatannya. Titiknya jalan, jembatan, irigasi, macam-macam fasilitas yang akan dibangun," kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menjelaskan tambahan anggaran tersebut dibagi ke empat direktorat di lingkungan Kementerian PU.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperoleh anggaran sebesar Rp7,5 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga Rp6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4 triliun, serta Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebesar Rp2,89 triliun.

"Untuk penanganan pascabencana di Sumatera, Kementerian PU telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp21,16 triliun," ujar Apri.

Meski anggaran baru diterima pada akhir Juni 2026, pelaksanaan program mulai menunjukkan perkembangan.

Hingga pertengahan Juli, realisasi keuangan telah mencapai Rp2,4 triliun atau 11,35 persen, sementara progres fisik pekerjaan telah menyentuh 26,4 persen.

"Kami menyadari ini memang masih belum terlalu tinggi realisasinya, karena memang mengingat dana ini baru masuk di Kementerian PU di akhir bulan Juni 2026. Sehingga memang untuk realisasi kami terus akan menggenjot terus agar penuntasannya untuk di 2026 ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat banyak," imbuhnya.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan proses tender pembangunan huntap telah berjalan dan pembangunan secara masif ditargetkan dimulai pada September 2026.

"Tadi kita sudah melaporkan kepada Pak Mendagri, yang pertama proses tender sudah berjalan. Kita siap membangun bulan September," kata Maruarar.

Ia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan lahan agar pembangunan tidak mengalami keterlambatan.

Menurutnya, lokasi relokasi harus benar-benar aman dari ancaman bencana serta tetap memiliki akses terhadap sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat ibadah.

"Saya sudah minta dari awal, lahan yang disiapkan itu benar-benar aman. Jangan kita memindahkan masyarakat yang terkena bencana ke daerah yang tidak aman juga," ujarnya.

"Jadi supaya jangan nanti kosong, kalau dibuatnya jauh sekali nanti enggak ada yang mau menghuni," jelasnya.

Maruarar juga mengungkapkan bahwa pembangunan huntap melalui skema gotong royong telah menunjukkan hasil.

Hingga saat ini sekitar 500 unit huntap telah selesai dibangun dari target 2.603 unit.

"Sekitar 500 huntap sudah selesai. Bukan huntara ya, huntap yang sudah selesai di tiga provinsi itu," ujarnya.

Menurutnya, rumah-rumah tersebut segera diserahkan kepada masyarakat agar para penyintas bencana dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.

"Kita sudah bisa menyerahkan kepada rakyat, bisa dihuni, karena mereka pengungsi ini sangat-sangat sekali berharap kita menyediakan hunian dengan cepat," katanya.

Sementara itu, Tito Karnavian menjelaskan pemerintah menargetkan pembangunan 7.952 unit huntap melalui pendanaan APBN dengan nilai Rp2,2 triliun.

Hunian tersebut akan dibangun di 54 lokasi dengan total luas lahan mencapai 198,21 hektare.

"Jadi 7.952 unit dengan anggaran 2,2 triliun akan dibangunkan huntap kompleks. Lokasinya 54 kompleks dan total lahannya 198 hektare," ujar Tito.

Dari total target tersebut, sebanyak 6.220 unit akan dibangun di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengerahkan alat berat, personel, ambulans, serta tenaga kesehatan untuk mempercepat proses evakuasi korban ledakan yang terjadi di Perumahan Grand Polonia, Selasa (21/7/2026).

Hingga kini, dua korban masih dalam pencarian setelah diduga tertimbun reruntuhan bangunan.

Baca Juga:

• Airin Rico Waas Dorong Penguatan Pola Asuh Anak Usia Dini, Pemko Medan dan Tanoto Foundation Siapkan Lima Rumah Sigap

Menurut Rico, prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan dan menemukan seluruh korban yang masih berada di lokasi kejadian.

"Fokus kita saat ini adalah pencarian korban. Dari data yang kami terima, awalnya terdapat enam orang yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Sampai saat ini masih ada dua orang lagi yang menjadi fokus pencarian kami," kata Rico Waas.

Ia menjelaskan, dari enam korban, seorang balita dan seorang kurir berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Sementara itu, istri pemilik rumah ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 02.00 WIB.

Dua korban lainnya diduga masih berada di bawah timbunan material bangunan.

Rico mengatakan proses evakuasi dilakukan secara bertahap karena kondisi bangunan mengalami kerusakan berat.

Petugas harus memastikan area aman sebelum memasuki bagian dalam bangunan.

"Bagian depan bangunan harus dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alat berat agar proses pencarian dapat dilakukan dengan lebih aman," ujarnya.

Selain mengerahkan alat berat, Pemko Medan juga menyiagakan ambulans beserta tenaga kesehatan di sekitar lokasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi apabila korban berhasil ditemukan maupun jika petugas membutuhkan penanganan medis saat proses evakuasi berlangsung.

"Ambulans dan tenaga kesehatan tetap siaga di lokasi apabila ada kebutuhan penanganan medis," katanya.

Mengenai penyebab ledakan, Rico menyebut dugaan awal mengarah pada kebocoran gas.

Namun, ia menegaskan penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

"Indikasi awal memang mengarah pada adanya kebocoran gas. Tetapi nanti Puslabfor yang akan menjelaskan secara lebih detail apa penyebab pastinya. Ini harus dipastikan terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan," tuturnya.

Rico juga mengajak masyarakat untuk mendoakan agar dua korban yang masih dalam pencarian segera ditemukan.

Sementara itu, penanganan terhadap rumah-rumah yang terdampak ledakan akan diputuskan setelah seluruh proses evakuasi selesai dilakukan.

Pemerintah Kota Medan memastikan seluruh unsur terkait tetap bersiaga hingga proses pencarian korban dinyatakan selesai dan penyebab pasti ledakan berhasil diungkap oleh tim investigasi.* (ad)

MEDAN – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, menegaskan pentingnya peran orang tua dan pengasuh dalam membentuk karakter anak sejak usia dini.

Menurutnya, masa golden age menjadi periode yang sangat menentukan karena anak akan menyerap dan meniru setiap perilaku yang mereka lihat dari lingkungan terdekat.

Baca Juga:

• Kasus Anak 12 Tahun Bunuh Ibu Kandung di Medan Inkrah, Dihukum 5 Bulan Perawatan di Sentra Bahagia Kemensos

Menurut Airin, anak-anak pada usia dini memiliki kemampuan belajar yang sangat cepat.

Karena itu, sikap, perilaku, dan ucapan orang tua maupun pengasuh akan menjadi contoh yang melekat dalam proses tumbuh kembang mereka.

"Anak-anak seperti kertas polos, mereka mengikuti apa yang dilakukan dan di ucapkan oleh pengasuhnya. Karena itu, diperlukan karakter dan watak pengasuh yang baik dalam mengasuh anak usia dini," kata Airin.

Istri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas itu menjelaskan, selama ini TP PKK Kota Medan terus mendorong berbagai program dasar yang berfokus pada pembentukan karakter anak sejak usia dini.

Menurutnya, kolaborasi dengan Tanoto Foundation menjadi peluang untuk memperluas dampak program tersebut sehingga dapat menjangkau lebih banyak keluarga di Kota Medan.

"Program yang diusung Tanoto Foundation sangat sejalan dengan program PKK dan PAUD di Kota Medan, sehingga peluang sinergi di lapangan sangat terbuka lebar," ujarnya.

Sementara itu, Regional Lead Tanoto Foundation Sumatera Utara, Medi Yusva, mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari rencana pelaksanaan program pengasuhan anak usia dini di Kota Medan sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Ia menjelaskan, Tanoto Foundation berencana membangun lima Rumah Sigap di Kota Medan.

Rumah Sigap merupakan pusat layanan berbasis komunitas yang akan memberikan pendampingan pola asuh secara holistik bagi anak usia 0 hingga 3 tahun.

Program tersebut mencakup stimulasi perkembangan bahasa, kemampuan sosial emosional, hingga perkembangan motorik anak.

"Dalam program ini kami berencana membangun 5 Rumah Sigap di Kota Medan. Rumah Sigap ini merupakan pusat layanan berbasis komunitas yang dirancang untuk memberikan stimulasi pola pengasuhan holistik bagi anak usia 0–3 tahun, mencakup aspek perkembangan bahasa, sosial emosional, hingga motorik," jelas Medi.

Menurutnya, kualitas karakter generasi mendatang sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan yang diterapkan sejak usia dini.

Karena itu, Tanoto Foundation berharap Pemerintah Kota Medan dapat memberikan dukungan dalam penetapan lokasi lima Rumah Sigap yang akan dibangun.

Saat ini program tersebut telah memasuki tahap pelatihan kader serta pembentukan tim pelaksana.

Layanan Rumah Sigap ditargetkan mulai menerima anak dan beroperasi pada awal tahun depan.

Audiensi tersebut juga dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Medan Ny. Ismiralda Wiriya Alrahman, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Barli Mulia Nasution, serta Kepala Dinas DP3APMP2KB Kota Medan Edliaty.* (ad)

BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi Aceh mulai mempercepat pelaksanaan program pemulihan pascabencana melalui pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026.

Sebanyak 766 paket kegiatan dengan nilai mencapai Rp824,90 miliar telah dipersiapkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

Baca Juga:

• Mendobrak Kebuntuan Tata Kelola Pajak

Berdasarkan data hingga 16 Juli 2026, sebanyak 346 paket atau 45,2 persen dengan nilai Rp337,29 miliar telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.

Sementara dari sisi pengadaan barang dan jasa, sebanyak 447 paket atau 58,4 persen senilai Rp570,92 miliar telah menyelesaikan proses pemilihan penyedia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 379 paket dengan nilai Rp546,25 miliar telah masuk tahap penandatanganan kontrak.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mengatakan, percepatan pelaksanaan program tetap dibarengi dengan pengawasan dan pengendalian agar seluruh pekerjaan berjalan sesuai target.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan kualitas pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Pemerintah Aceh terus melakukan monitoring dan pengendalian secara intensif terhadap seluruh SKPA pelaksana untuk memastikan setiap kegiatan berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar M. Nasir, dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Aceh.

Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi keuangan tambahan TKD di tingkat Pemerintah Aceh tercatat mencapai Rp98,79 miliar atau sekitar 11,98 persen.

Angka tersebut diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya pekerjaan fisik di lapangan serta proses pembayaran terhadap proyek yang telah memiliki kontrak.

Selain tingkat provinsi, pelaksanaan tambahan TKD juga berjalan di tingkat kabupaten dan kota.

Hingga saat ini, realisasi tambahan TKD di daerah tercatat mencapai Rp27,32 miliar atau 2,4 persen.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai sektor, di antaranya infrastruktur sebesar Rp6,94 miliar, pendidikan Rp2,95 miliar, pertanian Rp1,91 miliar, serta Rp15,53 miliar untuk bidang lainnya.

Percepatan pemanfaatan tambahan TKD ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera.

Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 dalam APBD daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah dapat menggunakan tambahan TKD untuk berbagai kebutuhan, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Penggunaan anggaran tersebut mencakup pemulihan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, rehabilitasi fasilitas pertanian, hingga penyediaan hunian bagi warga terdampak.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Aceh bersama 23 kabupaten/kota mendapatkan tambahan TKD sekitar Rp1,652 triliun.

Dana tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus mempercepat perubahan anggaran menjadi pembangunan nyata yang dapat dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang masih membutuhkan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.* (ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

PAJAK merupakan salah satu instrumen yang selama ini dinilai paling vital dalam mendorong pemasukan negara.

Baca Juga:

• Berkantor di Kepulauan Nias, Bobby Nasution Bawa Agenda Besar Percepat Pembangunan Infrastruktur hingga Kesehatan

Kendati demikian, potensi pajak Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan realisasi di lapangan.

Hal yang kemudian berulang kali dijadikan target penerimaan namun selalu saja meleset.

Sementara itu, berbagai kasus korupsi yang menyeret para elite politik dan ekonomi, lebih khusus lagi aparat perpajakan dan kepabeanan terus-menerus mencederai kepercayaan publik.

Situasi ini pada akhirnya memunculkan gagasan besar untuk mengambil langkah reformasi kelembagaan, termasuk wacana pembubaran Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna membangun institusi baru yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas.

Di sisi lain, pemerintah juga tidak berhenti menunggu mukjizat datang dan mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih tegas dalam penegakan kepatuhan pajak melalui pelibatan aparat TNI dan Polri.

Namun, optimalisasi penerimaan negara tidak semestinya mengandalkan hanya pada peningkatan pajak semata.

Indonesia, seperti kita ketahui sejak dahulu kala, memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa besar yang seharusnya mampu menjadi sumber penerimaan strategis apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Mengatasi Kebocoran

Sejak dulu, akar permasalahan pengelolaan pajak di Indonesia bukan semata rendahnya kepatuhan wajib pajak, melainkan lemahnya tata kelola institusional yang membuka peluang bagi terjadinya kebocoran penerimaan negara.

Berdasarkan realitas empiris, berbagai kasus korupsi seringkali melibatkan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa persoalan terbesar justru berada pada aspek integritas institusi.

Ketika aparat yang semestnya menjadi teladan yang baik selaku penjaga arus penerimaan negara justru menyalahgunakan kewenangannya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan pun ikut tergerus.

Bukan rahasia umum lagi bahwa korupsi di sektor perpajakan tidak sekadar menyebabkan kerugian keuangan negara, melainkan juga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang taat membayar pajak.

Di samping itu, praktik manipulasi nilai impor, penyelundupan barang, permainan klasifikasi tarif, sampai dengan negosiasi ilegal dalam berbagai proses pemeriksaan pajak juga nyatanya masih menuai banyak persoalan yang terus berulang.

Apa yang terjadi sebagai akibatnya, yakni potensi penerimaan negara yang sangat besar gagal masuk ke kas negara.

Temali dengan persoalan di atas, muncul ide untuk melakukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh, termasuk membentuk badan penerimaan negara yang lebih independen dengan sistem pengawasan yang jauh lebih kuat.

Wacana yang muncul belakangan ini berangkat dari keinginan membangun institusi yang lebih profesional, modern, dan mampu menutup ruang praktik koruptif yang selama ini dianggap menghambat optimalisasi penerimaan negara.

Apa pun bentuk institusinya, esensi reformasi tetap menjadi poin utama yang diarahkan pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, integritas aparatur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempersempit ruang penyimpangan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu membenahi sistem pengawasan terhadap penerimaan nonpajak, yang selama ini kurang mendapat atensi serius.

Sebagai contoh, berbagai jenis retribusi daerah yang hingga kini masih menyisakan banyak kebocoran.

Penerimaan negara melalui retribusi, mulai dari pasar tradisional, parkir, pelabuhan, hingga pemanfaatan aset daerah, masih dijumpai praktik pungutan yang tidak seluruhnya tercatat dalam sistem resmi.

Potensi penerimaan tersebut hilang lantaran pengawasan yang rendah yang seharusnya dapat menopang keuangan negara dan daerah.

Demikian, reformasi penerimaan negara mestinya dilakukan secara menyeluruh, tidak sebatas menyasar pada sektor tertentu saja (dalam hal ini sektor perpajakan), tetapi juga seluruh sumber penerimaan yang selama ini belum dikelola secara optimal.

Optimalisasi Penerimaan Negara

Pemerintah tentu sangat berkepentingan untuk memastikan seluruh potensi pajak dapat dipungut secara optimal.

Langkah untuk menyiasati kondisi yang ada, pelibatan unsur TNI dan Polri lalu menjadi opsi dalam mendukung pengamanan penerimaan negara dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai praktik penghindaran pajak, penyelundupan, maupun kejahatan ekonomi yang merugikan negara.

Peran tersebut memang tampak cukup masuk akal dan semestinya ditempatkan dalam koridor bantuan pengamanan, penegakan hukum sesuai kewenangan, serta perlindungan terhadap aset serta kepentingan negara, bukan sebagai pengganti otoritas perpajakan.

Dalam konteks optimalisasi penarikan pajak, pendekatan yang lebih tegas terkadang menjadi sangat krusial mengingat masih banyak pelaku usaha berskala besar yang memiliki kemampuan finansial tinggi.

Namun, perlu ditegaskan bahwa melakukan berbagai skema agresif untuk mengurangi kewajiban perpajakan, termasuk melalui manipulasi laporan keuangan, transfer pricing, perusahaan cangkang, hingga praktik penyelundupan barang impor.

Peluang yang didapatkan dari kelompok ini jauh lebih besar dibandingkan mengejar wajib pajak kecil yang kontribusinya terhadap penerimaan negara relatif terbatas.

Karenanya, strategi penegakan hukum harus difokuskan pada sektor-sektor dengan risiko dan nilai kebocoran terbesar agar dapat menciptakan rasa keadilan sekaligus meningkatkan efektivitas penerimaan negara.

Pada saat bersamaan, kebocoran retribusi daerah juga perlu mendapat perhatian serius.

Digitalisasi sistem pembayaran, integrasi data lintas instansi, sekaligus penguatan pengawasan internal merupakan langkah strategis yang mampu mengurangi ruang bagi praktik pungutan ilegal maupun manipulasi setoran.

Dengan demikian, upaya pemerintah memperluas basis penerimaan dapat terealisasi tanpa harus terus meningkatkan beban masyarakat.

Selain itu, strategi memperkuat penerimaan negara juga tidak boleh berhenti hanya pada optimalisasi pajak semata.

Siapapun tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber daya alam paling melimpah di dunia, mulai dari mineral, batu bara, nikel, tembaga, emas, minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga potensi energi terbarukan.

Artinya, seluruh kekayaan tersebut seharusnya mampu menjadi sumber penerimaan strategis yang tanpa mengandalkan pajak pun negara sudah bisa menghidupi dirinya, bahkan masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera tanpa harus membayar pajak.

Pengelolaan sumber daya alam secara optimal akan mampu mengurangi ketergantungan negara terhadap pajak sebagai tulang punggung fiskal.

Karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, transparan, berorientasi pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, sekaligus didukung dengan tata kelola yang bebas dari korupsi dengan sendirinya memberikan manfaat jangka panjang bagi negara.

Alhasil, arah kebijakan fiskal Indonesia jika dikelola dengan baik dan benar akan menjadi lebih seimbang.

Dengan kata lain, pajak mungkin dapat dioptimalkan melalui sistem yang adil dan berintegritas, namun fokus terhadap tata kelola kekayaan alam nasional perlu dimaksimalkan guna memperkuat kemandirian ekonomi dan memperluas ruang fiskal bagi penerimaan dan pembangunan berkelanjutan.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

MEDAN — Putusan terhadap anak berinisial AL (12), terdakwa kasus pembunuhan terhadap ibu kandungnya di Kecamatan Medan Sunggal, telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Kepastian tersebut disampaikan setelah jaksa penuntut umum (JPU) maupun penasihat hukum (PH) AL sama-sama menerima putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan dan tidak mengajukan banding.

Baca Juga:

• Polres Binjai Kampanyekan Gerakan Stop Tawuran, Kapolres: Jangan Rusak Masa Depan! Pilih Damai, Pilih Prestasi!

"Iya, sudah inkrah vonisnya, karena JPU dan PH anak menerima putusan majelis hakim," kata Valentino, Senin (20/7/2026).

Dalam putusannya, PN Medan menjatuhkan hukuman berupa perawatan dan pendampingan selama lima bulan kepada AL di Balai Sentra Bahagia Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain menjalani pendampingan, AL juga akan mendapatkan intervensi psikologi dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Majelis hakim menilai perbuatan AL terbukti memenuhi unsur Pasal 458 ayat (2) sesuai dakwaan pertama jaksa penuntut umum.

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta agar AL menjalani perawatan dan pendampingan psikologi selama delapan bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Tanjungmorawa.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut hal yang memberatkan adalah perbuatan AL yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Sementara itu, beberapa faktor yang meringankan di antaranya karena AL masih berusia 12 tahun, mengakui perbuatannya, menunjukkan penyesalan, bersikap sopan selama proses persidangan, serta belum pernah menjalani hukuman sebelumnya.

Jaksa juga menyampaikan sejumlah faktor yang diduga memengaruhi kondisi psikologis AL.

Di antaranya pola pengasuhan keluarga yang disebut tidak harmonis, dugaan kekerasan verbal maupun fisik, serta pengaruh lingkungan dan tontonan yang dinilai ikut memengaruhi perilaku anak.

Kasus ini berawal dari peristiwa tragis pada 10 Desember 2025 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah korban di Kota Medan.

Korban berinisial F (42) ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya.

Dalam proses penyidikan, terungkap bahwa pelaku merupakan anak kandung korban sendiri, AL, yang saat kejadian masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar.

Saat peristiwa terjadi, di dalam rumah terdapat korban, suami korban, AL, dan kakaknya.

Suami korban diketahui berada di kamar lantai dua, sementara korban bersama kedua anaknya berada di kamar lantai satu.

Dengan telah inkrahnya putusan tersebut, AL selanjutnya akan menjalani masa perawatan dan pendampingan sebagai bagian dari proses pemulihan kondisi psikologis serta pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.* (tm/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution membawa sejumlah agenda strategis saat menjalankan komitmen berkantor di Kepulauan Nias.

Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga penguatan ketahanan logistik masyarakat kepulauan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat Layanan Kesehatan Nias Utara, RSUD Tafaeri Diproyeksikan Naik Kapasitas

Menurut Erwin, ada tiga sektor utama yang menjadi perhatian pemerintah provinsi, yakni pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemerataan fasilitas pendidikan, serta peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

"Pak Gubernur memfokuskan akselerasi pembangunan pada tiga sektor krusial, yakni percepatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemerataan fasilitas pendidikan, serta penguatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kepulauan," kata Erwin, Selasa (21/7/2026).

Di sektor infrastruktur, Pemprov Sumut memastikan rekonstruksi ruas jalan strategis yang menghubungkan Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat melalui jalur pantai barat mulai dikerjakan pada Agustus 2026.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Bobby Nasution melakukan peninjauan langsung kondisi jalan dari Desa Silimbowo Siwalawa, Kecamatan Lolowau, hingga Kecamatan Sirombu.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi jalan mengalami kerusakan cukup parah dan selama ini menjadi hambatan bagi aktivitas masyarakat, terutama dalam mobilitas ekonomi dan pelayanan publik.

Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pembangunan sepanjang 2,3 kilometer ruas jalan tersebut.

Selain jalan, Bobby juga menerima aspirasi masyarakat terkait pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian.

Sekitar 500 hektare lahan sawah di wilayah tersebut membutuhkan dukungan pengairan karena sebagian saluran irigasi tidak lagi berfungsi maksimal.

Sementara di Kota Gunungsitoli, Pemprov Sumut memastikan perbaikan lantai Jembatan Sungai Mo'awo di Jalan Yos Sudarso mulai dilakukan tahun ini.

Perbaikan tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan sekaligus memperlancar akses menuju Kabupaten Nias Utara.

Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian dalam agenda pembangunan Kepulauan Nias.

Pemprov Sumut melakukan relokasi dan rekonstruksi sejumlah sekolah unggulan, salah satunya SMK Negeri 1 Gido di Kabupaten Nias.

Sekolah tersebut dipindahkan ke Desa Somi dengan menggunakan lahan hibah masyarakat seluas dua hektare.

Relokasi dilakukan karena lokasi sebelumnya berada di kawasan yang rawan banjir dan dekat dengan muara.

Pembangunan tahap pertama sekolah agribisnis perikanan air tawar tersebut ditargetkan selesai pada November 2026.

Fasilitas yang akan dibangun meliputi ruang praktik, sumur bor, serta dukungan beasiswa kuliah bagi siswa berprestasi.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menghibahkan anggaran senilai Rp5 miliar kepada Pemkab Nias untuk merampungkan akses jalan menuju relokasi SMKN 1 Gido," ujar Erwin.

Pemprov Sumut juga mempercepat pembangunan kembali SMAN Unggulan Sukma Nias di Kota Gunungsitoli dengan anggaran Rp87 miliar.

Proyek tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026 sehingga fasilitas asrama dan laboratorium baru dapat digunakan oleh siswa mulai Januari 2027.

Di bidang kesehatan, Pemprov Sumut menjadikan peningkatan status Puskesmas Mandrehe di Kabupaten Nias Barat sebagai salah satu program prioritas.

Puskesmas yang melayani sekitar 23 ribu penduduk di 20 desa tersebut akan ditingkatkan kapasitasnya melalui penambahan tempat tidur rawat inap dari dua menjadi 10 tempat tidur.

Selain itu, fasilitas pelayanan juga akan dilengkapi ruang persalinan serta alat USG 4D.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan rujukan rumah sakit yang jaraknya mencapai sekitar 60 kilometer.

"Pemprov Sumut menerapkan sistem rotasi dokter dari RSUD, mengoptimalkan penempatan dokter residen kerja sama dengan FK USU dan UGM, serta menggenjot program beasiswa dokter spesialis khusus bagi putra-putri Kepulauan Nias," kata Erwin.

Selain pembangunan fisik dan pelayanan dasar, Bobby Nasution juga menggagas pembangunan gudang logistik di Kepulauan Nias.

Gudang tersebut dirancang sebagai pusat distribusi komoditas strategis untuk menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah kepulauan.

Pemerintah berharap keberadaan fasilitas logistik tersebut dapat memperkuat ketahanan pasokan sekaligus mengurangi kendala distribusi akibat kondisi geografis Nias yang berada di wilayah kepulauan.

Selama menjalankan agenda berkantor di Nias, Bobby Nasution juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Salah satunya dengan menghadiri kegiatan nonton bareng final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol di Alun-alun Kota Gunungsitoli yang dihadiri ribuan warga.

Melalui rangkaian agenda tersebut, Pemprov Sumut menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Kepulauan Nias agar tidak tertinggal dan mampu berkembang sejajar dengan wilayah lain di Sumatera Utara.* (ad)

NIAS UTARA — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkuat kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tafaeri Kabupaten Nias Utara melalui peningkatan fasilitas, penambahan tenaga medis, serta penguatan kualitas pelayanan.

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, Pastikan Pasokan Aman untuk Masyarakat

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan dukungan pemerintah terhadap peningkatan pelayanan kesehatan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam agenda Berkantor di Nias tersebut, Surya melihat langsung sejumlah fasilitas pelayanan, termasuk ruang perawatan dan ruang rawat inap yang tersedia di rumah sakit tersebut.

RSUD Tafaeri diketahui mengalami perkembangan setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan membangun gedung baru untuk menambah kapasitas pelayanan.

Sementara itu, Pemprov Sumut turut memberikan dukungan melalui penyediaan tenaga dokter spesialis bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU).

Surya mengatakan, peningkatan fasilitas harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia, terutama tenaga medis yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan.

"Kalau fasilitas sudah bagus, berarti dokternya harus disiapkan. Pak Gubernur ingin semua daerah di Nias tidak ada lagi yang tertinggal. Terutama Nias Utara ini," ujar Surya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam kemajuan suatu daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas RSUD Tafaeri menjadi bagian dari komitmen Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Kepulauan Nias.

Direktur RSUD Tafaeri Wariswan Lahagu menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sumut yang dinilai memberikan dampak besar terhadap perkembangan rumah sakit tersebut.

Ia menjelaskan, sejak mulai beroperasi pada 2019, RSUD Tafaeri masih memiliki kemampuan pelayanan yang terbatas.

Namun, secara bertahap rumah sakit tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada 2024 naik status menjadi rumah sakit tipe D.

Saat ini RSUD Tafaeri memiliki kapasitas 50 tempat tidur dengan dukungan tujuh dokter spesialis, satu dokter gigi, tujuh dokter umum, serta hampir 200 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya.

Dengan kondisi tersebut, Wariswan menilai RSUD Tafaeri sudah memenuhi persyaratan untuk berkembang menjadi rumah sakit tipe C.

"Mungkin kalau tidak ada bantuan dari provinsi untuk penyediaan dokter spesialis, mungkin sampai saat ini kami RSUD tetap kesulitan. Makanya kami sangat berterimakasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah memperhatikan Nias Utara," sebut Wariswan.

Sementara itu, Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega mengungkapkan, kondisi geografis wilayahnya menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dengan luas wilayah sekitar 1.200 kilometer persegi yang didominasi kawasan dataran tinggi dan medan yang cukup berat, Nias Utara masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kesehatan tambahan.

Salah satu kebutuhan yang disampaikan pemerintah daerah adalah bantuan kendaraan operasional berupa mobil jenazah untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

"Kami juga berharap kalau bisa kita mendapat bantuan berupa mobil jenazah. Mengingat selama ini kita hanya pakai mobil pengangkut pasien. Tetapi kami sangat berbahagia, karena perhatian Pemprov Sumut kepada Nias Utara sangat besar. Untuk membuat kabupaten ini tidak lagi masuk kategori tertinggal," katanya.

Menutup kunjungannya, Wakil Gubernur Sumut Surya mengingatkan jajaran RSUD Tafaeri dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara agar terus menjaga integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Menurutnya, kepemimpinan yang berintegritas akan menjadi contoh bagi seluruh jajaran dan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat.* (ad)

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG tabung 3 kilogram tetap aman serta dapat diterima masyarakat sesuai kebutuhan.

Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), serta sejumlah instansi terkait di ruang rapat Asisten Perekonomian, Selasa (21/7/2026).

Baca Juga:

• Polda Aceh Perkuat Sinergi dengan Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk Tingkatkan Penegakan Hukum serta Pelayanan Publik

Pemerintah Aceh menilai ketersediaan energi bersubsidi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius.

Karena itu, pemerintah memastikan distribusi harus berjalan lancar, stok mencukupi, pelayanan ditingkatkan, serta penyaluran subsidi tepat sasaran.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, mengatakan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

"Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar Robby.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga menjaga ketersediaan stok BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg, sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi hingga tingkat SPBU dan pangkalan.

Selain memastikan pasokan, pengawasan terhadap distribusi juga akan diperkuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan energi bersubsidi yang dapat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penambahan kuota Bio Solar dan LPG tabung 3 Kg kepada kementerian serta lembaga terkait berdasarkan kebutuhan riil masyarakat Aceh.

Pemerintah Aceh bersama Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait juga akan melakukan penertiban terhadap penggunaan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg agar penyalurannya tepat sasaran.

Selain itu, Pertamina diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di SPBU, mulai dari pengaturan antrean kendaraan, optimalisasi proses pengisian BBM, hingga memastikan kecukupan stok di seluruh jaringan distribusi.

Pertamina juga diminta meningkatkan kualitas pelayanan operasional SPBU dengan menambah operator pada setiap dispenser atau nozzle, terutama saat jam sibuk.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan, mengurangi antrean panjang, serta mencegah gangguan terhadap lalu lintas maupun aktivitas masyarakat sekitar SPBU.

Pemerintah Aceh juga meminta Pertamina secara berkala menyampaikan laporan mengenai kondisi stok, distribusi, dan pelayanan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Masyarakat Aceh pun diimbau agar menggunakan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 Kg sesuai peruntukannya.

Pemerintah meminta warga tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying agar distribusi energi tetap berjalan adil.

Dengan langkah koordinasi tersebut, Pemerintah Aceh berharap ketersediaan energi bersubsidi dapat terjamin dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Aceh.* (ad)

BINJAI — Kepolisian Resor (Polres) Binjai terus mengintensifkan upaya pencegahan aksi tawuran yang melibatkan kalangan remaja dan pelajar.

Di bawah kepemimpinan AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., Polres Binjai menggaungkan gerakan "STOP TAURAN" sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda di Kota Binjai.

Baca Juga:

• Polda Aceh Perkuat Sinergi dengan Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk Tingkatkan Penegakan Hukum serta Pelayanan Publik

Melalui imbauan resmi yang disebarkan kepada masyarakat, Polres Binjai mengingatkan terdapat sejumlah tindakan yang harus dihindari karena dapat memicu terjadinya tawuran.

Adapun tujuh bentuk larangan yang ditegaskan Polres Binjai, yakni:

- Berkumpul untuk melakukan tawuran.
- Membawa senjata tajam atau benda keras.
- Melakukan penyerangan maupun pengejaran terhadap pihak lain.
- Melakukan provokasi atau mengajak orang lain untuk tawuran.
- Melempar batu maupun benda berbahaya lainnya.
- Melakukan konvoi dan persiapan yang mengarah pada tawuran.
- Merusak fasilitas umum maupun melakukan pembakaran.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Setiap kegiatan yang mengarah pada aksi tawuran akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Jangan rusak masa depan! Pilih damai, pilih prestasi. Masa depanmu bukan untuk kekerasan," tegas AKBP R. Bimo Moernanda.

Menurut Kapolres, masa depan generasi muda harus diisi dengan kegiatan positif yang mampu membangun kemampuan dan prestasi, bukan dengan tindakan yang dapat menghancurkan cita-cita.

Ia juga mengingatkan bahwa aksi tawuran sering kali berawal dari persoalan kecil, seperti saling mengejek atau tantangan di media sosial, namun dapat berujung pada kerugian besar.

Karena itu, Polres Binjai mengajak seluruh pihak, mulai dari orang tua, sekolah, hingga masyarakat, untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada para pelajar.

Selain melakukan pencegahan, Polres Binjai juga membuka layanan pengaduan masyarakat melalui Call Center 110 yang aktif selama 24 jam.

Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan adanya potensi tawuran, konvoi mencurigakan, atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.

"Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari jaga Binjai tetap aman dan kondusif," pungkas Kapolres.

Melalui gerakan Stop Tawuran, Polres Binjai berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga Kota Binjai tetap menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuhnya generasi muda yang berprestasi.* (ad)