MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan apresiasi kepada Kepala Lingkungan (Kepling) Lingkungan 3, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Eka Purnama Sari, atas integritas dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Apresiasi tersebut diberikan melalui Piagam Penghargaan setelah Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Wali Kota Medan, Kamis, 1 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Hari Kesaktian Pancasila, Rico Waas Ajak Masyarakat Hidupkan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Menurut dia, penghargaan itu juga diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai Kepling memiliki posisi penting karena menjadi aparatur pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat di tingkat lingkungan.

"Ini baru satu dari begitu banyak rekan-rekan kita di Pemko Medan yang memiliki integritas dan semangat pengabdian," ujar Rico.

Rico meminta seluruh aparatur Pemko Medan berlomba menunjukkan kinerja dan kepedulian dalam menjalankan tugas.

Menurut dia, pengabdian kepada masyarakat tidak seharusnya dilakukan hanya demi mendapatkan penilaian dari pimpinan.

Sebaliknya, aparatur harus mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan dan kerja nyata.

"Tunjukkan kepada masyarakat bahwasanya masyarakat itu bisa bergantung, bisa menaruh harapannya kepada rekan-rekan Pemko Medan," tegasnya.

Rico mengatakan pesan tersebut berlaku bagi seluruh jajaran Pemko Medan, mulai dari Kepling, lurah, camat hingga organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut dia, aparatur pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah dapat dirasakan masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan di lingkungan.

Pemberian penghargaan kepada Eka Purnama Sari juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan setelah Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Wali Kota Medan.

Upacara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, para staf ahli dan asisten, pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, serta jajaran Pemko Medan.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat tidak menjadikan Hari Kesaktian Pancasila hanya sebagai kegiatan seremonial.

Menurut dia, peringatan tersebut harus menjadi momentum untuk kembali menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:

• Pimpin Upacara Kesaktian Pancasila Pj Sekdaprov Sumut Gaungkan Ikrar Setia NKRI di Depan Ratusan ASN

Upacara tersebut dihadiri Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda.

Hadir pula Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, Dandim 0201/Medan Letkol Inf Fernando Batubara, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, Kakanmenag Kota Medan Impun Siregar, para staf ahli dan asisten, pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, serta jajaran Pemerintah Kota Medan.

Rico mengatakan nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila harus diterapkan secara nyata, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.

Menurut dia, nilai ketuhanan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial, dan kemanusiaan tidak cukup hanya dipahami sebagai konsep.

Nilai tersebut harus tercermin dalam sikap dan tindakan masyarakat.

"Pancasila itu hidup di antara kita semuanya. Setiap sila harus masuk dalam roh dan jiwa kita, dalam semangat kehidupan kita, baik di pemerintahan maupun kehidupan sosial," ujar Rico Waas.

Rico mengatakan Pancasila merupakan bagian dari pemikiran dan ideologi bangsa yang harus terus dijunjung tinggi.

Menurut dia, semangat tersebut semakin penting di tengah berbagai persoalan yang dapat mengganggu persatuan masyarakat.

Ia menilai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial harus berjalan dengan semangat persatuan serta kepedulian terhadap sesama.

"Ada banyak usaha untuk mencederai, memecah belah bangsa kita, meruntuhkan bangsa kita dengan begitu banyak problematika yang kita miliki. Apa yang menyatukan kita? Pancasila," tegas Rico Waas.

Karena itu, Rico mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga semangat Pancasila.

Ia berharap nilai-nilai tersebut tetap menjadi perekat untuk mempertahankan keutuhan bangsa di tengah berbagai tantangan.

Rico juga mengingatkan Indonesia telah melewati berbagai peristiwa yang menyedihkan dalam perjalanan sejarahnya.

Namun, semangat Pancasila menjadi salah satu kekuatan yang menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

"Semangat itu yang harus dijaga di Hari Kesaktian Pancasila ini, agar kita tetap bisa menjaga keutuhan bangsa kita," ujar Rico Waas.

Rico berharap nilai-nilai Pancasila tidak terkikis oleh perubahan zaman.

Sebaliknya, Pancasila harus terus menjadi landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang bersatu, adil, manusiawi, dan saling menghargai.* (ad)

Permintaan tersebut disampaikan setelah Dispermasdes Kabupaten Tegal menerbitkan surat Nomor 400.10.2.2/1168-1/14 tertanggal 26 September 2026. Surat itu mengagendakan rapat klarifikasi pada 1 Oktober 2026 terkait persoalan dalam proses seleksi perangkat desa.

Baca Juga:

• Viral di Medsos, Jalan Rigid Beton Babakan-Jatibogor Rusak, Penyedia Jasa Siap Perbaiki Tanpa Dibayar

Dalam pelaksanaan agenda klarifikasi, FMPP menyoroti ketidakhadiran pejabat yang namanya tercantum sebagai penandatangan surat undangan. FMPP meminta ada penjelasan resmi agar kondisi tersebut tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Ketua FMPP Kabupaten Tegal, Irwan Jaelani, mengatakan pihaknya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan maupun menyimpulkan adanya pelanggaran dalam proses seleksi tersebut.

"FMPP tidak menghakimi siapa pun. Kami hanya mendorong agar proses klarifikasi dilakukan secara transparan, objektif dan akuntabel," ujar Irwan.

Menurut Irwan, persoalan utama bukan semata mengenai siapa yang hadir ataupun tidak hadir dalam forum klarifikasi. FMPP ingin memastikan proses pemeriksaan memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan kepada masyarakat.

"Kami meminta ada penjelasan resmi mengenai alasan ketidakhadiran pejabat yang menandatangani undangan. Bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, tetapi agar publik mendapatkan kejelasan mengenai proses yang sedang berlangsung," katanya.

FMPP juga mendorong Dispermasdes tidak hanya mengandalkan keterangan lisan dalam proses klarifikasi. Pemeriksaan dinilai perlu dilakukan dengan mencocokkan keterangan para pihak dengan dokumen administrasi dan bukti pelaksanaan setiap tahapan seleksi.

Dokumen yang dinilai perlu diperiksa antara lain persyaratan peserta, dasar dan tahapan seleksi, mekanisme serta kriteria penilaian, berita acara, daftar atau hasil penilaian hingga keputusan akhir seleksi.

"Kalau seluruh proses memang sudah sesuai ketentuan, sampaikan berdasarkan dokumennya. Kalau ditemukan persoalan administratif, jelaskan apa bentuk persoalannya dan bagaimana tindak lanjutnya," kata Irwan.

Ia mengatakan keterbukaan diperlukan karena proses pengisian perangkat desa tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Karena itu, FMPP meminta seluruh pihak menahan diri untuk tidak menarik kesimpulan sebelum proses klarifikasi, pemeriksaan dokumen dan verifikasi keterangan selesai dilakukan.

Irwan menegaskan pengawasan yang dilakukan FMPP bukan untuk mencari kesalahan pemerintah desa maupun pihak yang terlibat dalam proses seleksi. Menurutnya, pengawasan masyarakat diperlukan untuk memastikan setiap tahapan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan memiliki dasar administrasi yang jelas.

"FMPP tidak meminta siapa pun dinyatakan bersalah. Kami hanya meminta proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka, objektif, berbasis dokumen, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," tegasnya.

FMPP selanjutnya meminta Dispermasdes Kabupaten Tegal menyampaikan hasil klarifikasi secara proporsional setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai. Penjelasan tersebut diharapkan mencakup apabila terdapat temuan administratif maupun jika seluruh proses dinyatakan telah berjalan sesuai ketentuan.

"Pengawasan masyarakat bukan untuk mencari kesalahan. Pengawasan adalah bagian dari upaya memastikan pemerintahan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Irwan.* (Atang)

Humas Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang juga Hakim Ad Hoc Tipikor, Dr Taqwaddin, SH, SE, MS, mengatakan data tersebut berdasarkan statistik Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Banda Aceh per pukul 12.00 WIB, 1 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Banding Jaksa Kandas, Eks Kepala PPI Ujung Serangga Abdya Tetap Dihukum 2,5 Tahun dan Bayar Rp258,9 Juta

"Alhamdulillah, kinerja para Hakim Banding tetap tinggi dan penuh semangat. Walaupun jumlah Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc hanya 10 orang," kata Taqwaddin.

Taqwaddin menjelaskan, perkara yang masuk hingga akhir Triwulan III 2026 berasal dari sejumlah lingkungan peradilan. Rinciannya mencakup 86 perkara perdata, 733 perkara pidana, 37 perkara Tipikor dan 7 perkara pidana khusus anak.

Berdasarkan rincian tersebut, perkara pidana menjadi jenis perkara yang paling banyak masuk dalam upaya hukum banding hingga akhir September 2026. Setelah itu disusul perkara perdata, Tipikor dan perkara pidana khusus anak.

Taqwaddin mengatakan data tersebut baru mencerminkan perkara yang masuk hingga Rabu (30/9/2026). Jumlah perkara masih berpotensi bertambah pada Oktober, November dan Desember 2026.

"Ini data hingga hari Rabu, 30 September 2026. Tentu saja dalam bulan Oktober, November, dan Desember akan juga ada perkara yang masuk," ujarnya.

Ia memperkirakan hingga akhir 2026 jumlah perkara yang diterima dan harus diadili Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat mendekati 900 perkara.

"Bisa jadi hingga akhir Desember 2026, PT Banda Aceh akan menerima dan mengadili hampir 900 perkara," kata Taqwaddin.

Ia menambahkan, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menargetkan tingkat penyelesaian perkara dapat mencapai 90 persen dari seluruh perkara yang masuk hingga akhir tahun.

"Target kami bisa memutuskan 90 persen dari perkara yang masuk," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr Sutio Jumagi Akhirno, SH, MH, memberikan apresiasi terhadap kinerja para hakim, baik Hakim Tinggi maupun Hakim Ad Hoc.

"Saya menyampaikan apresiasi atas capaian kita telah mencapai angka lebih dari 90% dalam memutuskan perkara yang masuk, karena ini hari pun masih ada beberapa perkara yang putus," ujar Sutio saat membuka acara Pengawasan Antar Bidang oleh para Hakim Tinggi di Aula Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Kamis (1/10/2026).

Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan capaian tersebut menjadi bagian dari kinerja penyelesaian perkara sepanjang 2026, dengan proses pemeriksaan terhadap perkara yang masih tersisa terus berjalan.* (dh)

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan tantangan ketenagakerjaan Indonesia semakin kompleks. Kondisi tersebut mencakup perubahan rantai pasok global, persaingan investasi, transformasi teknologi, transisi hijau hingga kebutuhan peningkatan kompetensi pekerja.

Baca Juga:

• Buruh Masuk Gedung DPR, Sampaikan 11 Tuntutan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

APINDO berharap penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurut Shinta, perlindungan pekerja, perluasan kesempatan kerja dan keberlanjutan usaha perlu ditempatkan sebagai agenda yang saling menguatkan.

"Pekerja membutuhkan kepastian hak dan penghasilan yang layak. Pencari kerja membutuhkan kesempatan. Untuk memenuhi keduanya, perusahaan harus mampu bertahan, berinvestasi, dan merekrut," kata Shinta dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (1/10/2026).

APINDO juga meminta agar dampak regulasi terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan maupun menciptakan lapangan kerja turut menjadi pertimbangan dalam pembahasan RUU tersebut.

Menurut APINDO, penyusunan regulasi ketenagakerjaan tidak cukup hanya dengan mengembalikan pendekatan yang pernah digunakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Regulasi baru dinilai perlu menyesuaikan perkembangan dunia usaha dan perubahan struktur pasar kerja.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Indonesia pada Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Angka tersebut memenuhi 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

APINDO menilai momentum investasi tersebut perlu dijaga sekaligus diarahkan ke sektor-sektor yang memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja lebih besar.

Asosiasi pengusaha tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara pelindungan pekerja, penciptaan lapangan kerja dan keberlanjutan usaha dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha untuk mempertahankan investasi dan membuka kesempatan kerja baru.* (dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan persiapan administrasi pelantikan Suyudi tengah dilakukan.

Baca Juga:

• Cetak Rekor Kapolri Terlama Era Reformasi Listyo Sigit Resmi Lengser, Komjen Suyudi Dilantik Siang Ini

Selain pelantikan Kapolri baru, Prabowo juga disebut akan melantik sejumlah pejabat lainnya pada Kamis siang. Namun, tidak disebutkan lebih lanjut mengenai pejabat yang akan dilantik dalam agenda tersebut.

Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui Suyudi sebagai Kapolri melalui Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi III DPR menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Suyudi.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III secara aklamasi menyepakati Suyudi untuk menjadi Kapolri sekaligus menyetujui pemberhentian dengan hormat Listyo Sigit dari jabatan tersebut.

Setelah hasil Komisi III dibacakan dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota Dewan atas pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri.

"Kami meminta persetujuan pengangkatan Komjen Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, apakah dapat disetujui?" kata Puan dalam rapat paripurna.

"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.

Dengan persetujuan tersebut, DPR kemudian menyiapkan hasil keputusan untuk disampaikan kepada Presiden. Puan mengatakan Suyudi akan dilantik oleh Prabowo pada Kamis siang setelah proses administrasi selesai.

Suyudi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia diusulkan Presiden Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri melalui Surat Presiden (Surpres) yang diterima pimpinan DPR pada 30 September 2026.

Pergantian ini menandai berakhirnya masa jabatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri setelah DPR menyetujui pemberhentian dengan hormat dirinya dari jabatan tersebut.

Pelantikan Suyudi di Istana Kepresidenan menjadi tahapan lanjutan setelah proses pengajuan Presiden dan persetujuan DPR selesai.* (d/dh)

Dorongan tersebut disampaikan Timur saat menerima audiensi pengurus ABP-PTSI Wilayah Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (30/9/2026). Dalam pertemuan itu turut hadir Ketua ABP-PTSI Sumut Bahdin Nur Tanjung bersama sejumlah pengurus yang mewakili yayasan perguruan tinggi masing-masing.

Baca Juga:

• Pimpin Upacara Kesaktian Pancasila Pj Sekdaprov Sumut Gaungkan Ikrar Setia NKRI di Depan Ratusan ASN

"Sekarang ini sudah banyak perguruan tinggi swasta di berbagai daerah. Bahkan ada beberapa kampus juga yang menerima mahasiswa dari luar Sumatera Utara. Artinya keberadaan dan kualitas pendidikan tinggi di sini semakin baik," ujarnya.

Menurut Timur, banyaknya PTS yang berkembang harus diikuti dengan upaya bersama untuk menjaga dan meningkatkan mutu akademik. ABP-PTSI diharapkan dapat berperan dalam mengawal kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di Sumut.

"Kita berharap kehadiran ABP-PTSI di Sumut ini mampu mengawal itu. Sehingga siswa-siswa kita yang ada di Sumut, prioritasnya kuliah di dalam provinsi juga. Apalagi sekarang perguruan tinggi swasta yang ada cukup bagus, tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri," kata Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Timur juga menyampaikan kebijakan Pemprov Sumut di sektor pendidikan, termasuk program pembebasan uang sekolah SMA dan SMK bagi siswa yang terdampak bencana alam. Kebijakan tersebut telah diberlakukan di Kepulauan Nias dan sejumlah kabupaten/kota yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025, termasuk keringanan biaya kuliah bagi para penyintas.

Ketua ABP-PTSI Sumut Prof. Bahdin Nur Tanjung mengapresiasi perhatian Pemprov Sumut terhadap sektor pendidikan. Ia mengatakan asosiasi akan terus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di kampus-kampus swasta yang tergabung dalam ABP-PTSI.

"Untuk itu kami sebagai pengurus yang baru terpilih di periode 2026-2030 ini akan meneruskan perjuangan kita menjadikan perguruan tinggi swasta di Sumut sejajar dengan perguruan tinggi negeri. Sehingga generasi kita tidak perlu jauh-jauh ke luar untuk kuliah. Karena prosesnya sama, seperti ijazahnya hingga akreditasi itu sudah sama (setara)," pungkas Bahdin.

Bahdin juga mengundang Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk menghadiri pelantikan pengurus ABP-PTSI Sumut periode 2026-2030. Pelantikan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2026 di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

ABP-PTSI Sumut berharap kolaborasi dengan Pemprov Sumut dapat terus diperkuat untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi swasta sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di Sumatera Utara.* (dh)

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut.

Baca Juga:

• Kobar Semangat Kesaktian Pancasila Kapolda Aceh Tegaskan Pesan Penting Ini Buat Seluruh Personel

Rangkaian upacara diawali dengan mengheningkan cipta yang dipimpin inspektur upacara untuk mengenang jasa para Pahlawan Revolusi yang telah gugur.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara dan pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh petugas yang telah ditunjuk.

Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh perhatian sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila serta komitmen menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Puncak upacara ditandai dengan pembacaan naskah Ikrar. Dalam ikrar tersebut ditegaskan kembali kebulatan tekad untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan dalam membangun kebersamaan demi menjaga keutuhan NKRI.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pembacaan doa bersama. Doa ditujukan bagi keselamatan bangsa, kemajuan daerah serta keharmonisan masyarakat di Sumatera Utara.

Usai upacara, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor menyalami para komandan barisan dan jajaran kepala dinas yang hadir.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pemprov Sumut menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.* (dh)

BANDA ACEH- Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Mapolda Aceh, Kamis (1/10/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran personel serta ASN Polri di lingkungan Polda Aceh.

Rangkaian upacara diawali dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan ideologi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga:

• Beda Panggung Saat Suyudi Di-fit and Proper Test di DPR, Listyo Sigit Dampingi Prabowo di Lubang Buaya

Upacara tersebut diikuti para pejabat utama, perwira, bintara, tamtama hingga ASN Polri. Seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, peserta mengikuti pembacaan teks Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ikrar untuk tetap setia mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan nilai-nilai Pancasila harus terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari, termasuk ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pemersatu bangsa. Karena itu, semangat persatuan, gotong royong, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman perlu terus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang peristiwa 30 September 1965 serta para Pahlawan Revolusi yang gugur dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Melalui peringatan tersebut, Polda Aceh menegaskan pentingnya menjaga nilai persatuan dan mengamalkan Pancasila dalam pelaksanaan tugas kepolisian maupun kehidupan bermasyarakat.* (dh)

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh M. Nasir melalui Sekretaris Dinas, Dr. Zulkifli, mengatakan festival literasi tidak hanya menjadi kegiatan tahunan, tetapi juga bagian dari upaya membangun ekosistem literasi yang kuat di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Digaji APBN 2 Tahun! Cek Besaran Penghasilan Manajer Koperasi Merah Putih Tembus Rp 8,3 Juta

Menurut Zulkifli, literasi saat ini tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis. Literasi juga menjadi fondasi dalam meningkatkan kecerdasan, daya saing, serta kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, penguatan literasi dinilai menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh yang tangguh dan berkarakter.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, lanjutnya, berkomitmen mendukung dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Aceh Tengah, dalam membangun visi literasi Aceh yang unggul dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli juga memaparkan capaian pembangunan literasi di Aceh dan Aceh Tengah yang diukur melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM).

Mulai 2025, pengukuran IPLM menggunakan instrumen dan metodologi baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Penilaian tersebut terdiri dari dimensi kinerja sebesar 70 persen serta dimensi kepatuhan atau fisik sebesar 30 persen.

Sementara itu, pengukuran TKM mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025, yang mencakup dimensi pra-membaca sebesar 15 persen, saat membaca 50 persen dan pasca-membaca sebesar 35 persen.

Berdasarkan data 2025 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, IPLM Provinsi Aceh tercatat sebesar 45,29, sedangkan IPLM nasional mencapai 54,8. Kabupaten Aceh Tengah tercatat memiliki IPLM sebesar 7,33.

Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk menghadirkan berbagai inovasi dan kebijakan afirmatif dalam memperkuat pembangunan literasi di Aceh Tengah.

Di sisi lain, indikator Tingkat Kegemaran Membaca menunjukkan capaian yang berbeda. TKM Kabupaten Aceh Tengah pada 2025 tercatat sebesar 59,35, sedikit lebih tinggi dibandingkan TKM Provinsi Aceh sebesar 59,23 dan capaian nasional sebesar 54,8.

"Hal ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Aceh Tengah cukup tinggi. Namun, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta pemerataan layanan perpustakaan di seluruh wilayah," ujarnya.

Festival Literasi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan literasi daerah sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas literasi, pegiat baca, pelajar dan masyarakat.

Zulkifli berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi perkembangan literasi serta pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah dan Provinsi Aceh.

"Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi kemajuan literasi di Kabupaten Aceh Tengah dan Provinsi Aceh secara keseluruhan," kata Zulkifli.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, komunitas literasi, pegiat baca, pelajar dan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam Festival Literasi Kabupaten Aceh Tengah 2026.* (dh)

Dalam sidak pada Selasa (29/9/2026), Rico menemukan sejumlah kondisi kantor yang dinilai tidak terawat. Di antaranya debu tebal, berkas yang berserakan, lampu mati hingga sarang laba-laba di sejumlah ruangan. Rico juga menemukan asbak rokok di salah satu ruangan, padahal kantor pemerintahan tersebut merupakan kawasan tanpa rokok.

Baca Juga:

• Baru Terserap 15% dari Rp 565 M Rico Waas Desak OPD Gaspol Realisasi Dana Bencana Medan

"Kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Setiap ASN harus memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan kerjanya," kata Erfin, Kamis (1/10/2026).

Menurut Erfin, persoalan yang ditemukan di Kantor Kelurahan Dwikora tidak hanya berkaitan dengan kebersihan. Kondisi lingkungan kerja juga dinilai mencerminkan kedisiplinan dan kepedulian aparatur serta dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kebersihan dan kenyamanan kantor bukan sekadar persoalan tampilan, tetapi mencerminkan disiplin, kepedulian, dan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat," tegasnya.

Erfin menegaskan kantor kelurahan merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, aparatur diminta memastikan lingkungan kerja siap digunakan untuk memberikan pelayanan publik.

"Jangan menunggu sidak pimpinan baru berbenah. Pimpinan unit kerja harus memastikan seluruh jajarannya memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kondisi kantor dan kualitas pelayanan," ujarnya.

Terkait kemungkinan sanksi, Erfin mengatakan keputusan akan bergantung pada hasil pemeriksaan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran disiplin berat, sanksi dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan penonaktifan dari jabatan.

"Kalau dari hasil pemeriksaan nanti didapati dugaan pelanggaran disiplin berat, tentu ada konsekuensi sesuai ketentuan. Termasuk kemungkinan dinonaktifkan dari jabatan," kata Erfin.

Sebelumnya, saat sidak, Rico meminta seluruh jajaran Kelurahan Dwikora berbenah. Ia juga meminta Inspektorat memeriksa kondisi kantor dan aparatur di kelurahan tersebut.

Rico menemukan sejumlah ruangan dalam kondisi berdebu dan dipenuhi sarang laba-laba. Ia mempertanyakan kondisi tersebut di tengah adanya keluhan mengenai keterbatasan ruangan di Kantor Kelurahan Dwikora.

Tindak lanjut berupa pembinaan dan pemeriksaan oleh Inspektorat kini menjadi bahan evaluasi Pemko Medan terhadap kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan di Kelurahan Dwikora. Perkembangan mengenai ada atau tidaknya sanksi lebih lanjut akan menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.* (tm/dh)

Persetujuan tersebut diberikan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan mengenai pemberhentian Listyo Sigit serta hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi. Ketua DPR Puan Maharani kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri dan disetujui secara aklamasi.

Baca Juga:

• Beda Panggung Saat Suyudi Di-fit and Proper Test di DPR, Listyo Sigit Dampingi Prabowo di Lubang Buaya

"Setuju," jawab peserta rapat.

Dengan keputusan tersebut, Listyo Sigit akan mengakhiri masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Listyo resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021. Informasi resmi Polri mencatat Listyo menjabat sejak tanggal tersebut.

Berdasarkan perhitungan hingga 1 Oktober 2026, Listyo Sigit telah memimpin Polri selama sekitar 5 tahun 8 bulan. Masa jabatan tersebut menjadikannya Kapolri dengan masa kepemimpinan terpanjang pada era Reformasi dan berada di urutan kedua dalam daftar masa jabatan Kapolri setelah Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

Raden Said Soekanto tercatat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara sejak 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959. Sementara itu, daftar resmi Polri mencatat Listyo mulai menjabat pada 27 Januari 2021.

Selama menjabat, Listyo Sigit melalui dua masa pemerintahan, yakni pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

Pergantian tersebut bermula dari Surat Presiden (Surpres) yang dikirim Prabowo kepada DPR. Surat tertanggal 30 September 2026 itu memuat usulan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan Kapolri baru. Komisi III DPR kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi pada Kamis pagi.

Suyudi yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden. Dalam fit and proper test, Suyudi memaparkan visi, misi, serta programnya sebagai calon pimpinan Polri.

Setelah mendapat persetujuan Komisi III, nama Suyudi dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan hasil keputusan tersebut selanjutnya akan dikirimkan kepada Presiden.

Puan juga menyampaikan bahwa Suyudi akan dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis siang setelah seluruh proses administrasi di DPR selesai.

Sementara itu, Listyo Sigit tercatat sebagai Kapolri ke-25 berdasarkan daftar resmi Polri. Dengan berakhirnya masa jabatannya, posisi pucuk pimpinan Polri selanjutnya akan beralih kepada Suyudi Ario Seto setelah proses pelantikan oleh Presiden.* (k/dh)

Kasubdit III Jatanras Polda Sumut Kompol Jama Kita Purba mengatakan kedua pelaku langsung menuju Medan setelah melakukan perampokan dan pembunuhan.

Baca Juga:

• Pelarian Berakhir di Medan! 2 Perampok & Pembunuh Wakil Rektor IT&B Karo Ditangkap, Mobil Xforce Sempat Raib

Setelah itu, kedua pelaku kembali bergerak menuju sebuah warung internet (warnet) di Jalan Manunggal, Kabupaten Deli Serdang.

"Sekitar pukul 02.00 WIB, kembali ke warnet di Jalan Manunggal," kata Jama.

Kedua pelaku kemudian mempersiapkan rencana untuk melarikan diri ke Provinsi Sumatera Selatan. Mereka berencana menjual mobil milik korban di Palembang.

"Rencana hari Senin tanggal 28 September, kedua pelaku akan berangkat ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk menjual mobil milik korban," ungkapnya.

Namun, rencana tersebut gagal setelah tim gabungan Jatanras Polda Sumut bersama Satreskrim Polres Karo menangkap keduanya.

Kedua diduga pelaku diamankan pada Senin (28/9/2026) sekitar pukul 04.00 WIB. Keduanya ditangkap bersama mobil milik korban di Jalan Manunggal 4, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam pemeriksaan awal, kedua pelaku mengakui telah melakukan pencurian. Mereka juga mengaku melakukan kekerasan terhadap korban setelah aksinya diketahui.

"Dari interogasi awal, kedua orang diduga pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian dan karena ketahuan oleh korban mengakibatkan kedua orang diduga pelaku melakukan pemukulan dan mencekik leher korban sampai meninggal dunia," pungkas Jama.* (ds/dh)

Selain menghadirkan saksi dan ahli, JPU juga akan mengajukan sejumlah alat bukti dalam persidangan. Bukti tersebut meliputi surat, keterangan terdakwa, serta bukti elektronik.

Baca Juga:

• Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Komisioner KPU: Dokumen Pendaftaran Tak Bisa Ditolak, Tapi Belum Tentu Benar

Dalam persidangan, JPU kembali menguraikan secara singkat perkara yang didakwakan kepada Dokter Tifa. Jaksa menyebut terdakwa didakwa melakukan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

JPU juga menyebut tuduhan mengenai keaslian ijazah S1 Jokowi sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang akan dibuktikan di persidangan.

"Perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Ir. H. Joko Widodo mengalami kerugian immateriil, yaitu tercemarnya nama baik saksi Ir. H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya," ucap JPU dalam persidangan.

Jaksa menegaskan perkara tersebut tidak berkaitan dengan larangan seseorang menyampaikan pendapat, kritik, maupun pandangan di ruang publik. Menurut JPU, yang akan diuji dalam persidangan adalah rangkaian perbuatan yang dinilai memiliki konsekuensi hukum.

"Penuntut Umum akan membuktikan bahwa perkara ini tidak berdiri hanya pada satu kalimat atau satu unggahan yang terpisah. Surat dakwaan menguraikan rangkaian perbuatan yang dilakukan melalui beberapa platform yang menurut Penuntut Umum saling berkaitan dan ditujukan kepada persoalan yang sama, yakni tuduhan mengenai keaslian ijazah S1 saksi Ir. H. Joko Widodo," tutur jaksa.

Rencana menghadirkan 94 saksi dan 26 ahli tersebut sebelumnya juga telah disampaikan dalam penanganan perkara. Polda Metro Jaya menyebut penyidik telah memeriksa 94 saksi dan 26 ahli dalam proses penyidikan kasus terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Persidangan perkara Dokter Tifa selanjutnya akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak JPU sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim.* (oz/dh)

Harga bawang merah tercatat naik 10,15 persen menjadi Rp41.250 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting yang mencapai 17,02 persen menjadi Rp81.150 per kilogram.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Mengapa Intervensi BI Belum Mampu Redam Badai Global?

Minyak goreng kemasan bermerek I turut naik 0,41 persen menjadi Rp24.450 per liter.

Di sisi lain, sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga. Bawang putih turun 0,25 persen menjadi Rp38.900 per kilogram.

Harga beras kualitas bawah II turun 0,34 persen menjadi Rp14.650 per kilogram. Beras medium I turun 1,2 persen menjadi Rp16.400 per kilogram, sedangkan beras medium II turun 1,52 persen menjadi Rp16.150 per kilogram.

Beras kualitas super I turun 3,43 persen menjadi Rp17.350 per kilogram. Sementara beras kualitas super II turun 4,32 persen menjadi Rp16.600 per kilogram.

Harga cabai merah besar juga turun 0,35 persen menjadi Rp56.750 per kilogram. Cabai rawit hijau turun 3,54 persen menjadi Rp65.450 per kilogram.

Komoditas daging sapi kualitas I tercatat turun 2,66 persen menjadi Rp148.400 per kilogram. Daging sapi kualitas II turun 0,77 persen menjadi Rp142.050 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada gula pasir premium yang turun 2,45 persen menjadi Rp19.900 per kilogram. Sementara gula pasir lokal turun 1,04 persen menjadi Rp18.950 per kilogram.

Harga minyak goreng curah turun 1,47 persen menjadi Rp20.100 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek II juga turun 2,98 persen menjadi Rp22.800 per liter.

Sementara itu, harga telur ayam ras segar tercatat turun 2,34 persen menjadi Rp29.250 per kilogram.

Data PIHPS tersebut menunjukkan pergerakan harga pangan pada awal Oktober 2026 cukup beragam, dengan sejumlah komoditas mengalami kenaikan dan lainnya mencatat penurunan.* (oz/dh)

Pada pembukaan perdagangan Kamis, rupiah berada di level Rp17.915 per dolar AS. Posisi ini melemah 21 poin atau 0,12 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.894 per dolar AS.

Baca Juga:

• Buka Perdagangan Oktober 2026, IHSG Bolak-balik Hijau-Merah Pagi Ini

Dengan posisi tersebut, rupiah hanya berjarak sekitar Rp63 dari level Rp18.000 per dolar AS.

Sehari sebelumnya, Rabu (30/9/2026), rupiah sempat bergerak menguat. Pada pembukaan perdagangan, rupiah menguat 56 poin atau 0,31 persen menjadi Rp17.925 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.981 per dolar AS.

Penguatan berlanjut pada perdagangan pagi. Hingga pukul 11.38 WIB, rupiah tercatat berada di kisaran Rp17.854 per dolar AS.

Pergerakan positif tersebut terjadi setelah harga minyak dunia mengalami penurunan cukup besar. Kondisi pasokan energi yang mulai membaik di kawasan Timur Tengah turut menjadi salah satu sentimen yang diperhatikan pasar.

Harga minyak mentah Brent pada perdagangan sebelumnya turun 2,8 persen atau US$2,94 menjadi US$102,35 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun US$3,50 atau 3,8 persen menjadi US$89 per barel.

Penurunan harga minyak memberikan ruang bagi rupiah untuk menguat karena kondisi tersebut dapat memengaruhi kebutuhan devisa untuk impor energi.

Namun, penguatan rupiah tersebut belum bertahan sepenuhnya. Pada Kamis pagi, rupiah kembali tertekan dan bergerak mendekati level Rp18.000 per dolar AS.

Pergerakan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi berbagai sentimen, mulai dari arah dolar AS, kondisi pasar global, harga minyak dunia hingga perkembangan pasokan energi di kawasan Timur Tengah.

Bank Indonesia sebelumnya juga disebut melakukan langkah stabilisasi melalui pasar valuta asing, termasuk pasar spot, Non-Deliverable Forward (NDF), dan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF).

Pergerakan rupiah pada awal Oktober 2026 menjadi perhatian pasar setelah mata uang Garuda sempat menguat cukup jauh dari level Rp18.000 pada perdagangan sebelumnya. Pelaku pasar masih mencermati perkembangan rupiah sepanjang perdagangan Kamis.* (vv/dh)

Berdasarkan data RTI Business, IHSG menguat 0,15% ke level 6.080,43 pada pukul 09.05 WIB. Saat pembukaan perdagangan, indeks sempat berada di level terendah 6.062,81.

Baca Juga:

• Anjlok Rp 14 Ribu Cek Daftar Terbaru Harga Emas Antam per 1 Oktober 2026

Sepanjang perdagangan 2026, IHSG dalam data tersebut tercatat mengalami pelemahan hingga 29,91%.

Aktivitas perdagangan saham pagi ini mencatat volume sebesar 6,63 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1 triliun. Sementara frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 175.668 kali.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 236 saham menguat, 277 saham melemah, dan 207 saham stagnan.

Sementara itu, indeks LQ45 juga bergerak melemah 0,30% ke level 599,348.

Pergerakan IHSG pada awal perdagangan menjadi perhatian investor seiring pasar saham bergerak fluktuatif pada pembukaan perdagangan Oktober 2026.* (d/dh)

Berdasarkan data Logam Mulia, harga emas Antam sebelumnya berada di level Rp2.595.000 per gram. Penurunan tersebut terjadi pada perdagangan awal Oktober 2026 setelah harga emas sempat menguat pada perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Warga Medan Siap-siap Listrik Padam 4 Jam Hari Ini, Cek Daftar 14 Jalan Terdampak

Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.340.500.

Harga emas Antam 1 gram: Rp2.581.000.

Harga emas Antam 2 gram: Rp5.102.000.

Harga emas Antam 3 gram: Rp7.628.000.

Harga emas Antam 5 gram: Rp12.680.000.

Harga emas Antam 10 gram: Rp25.305.000.

Harga emas Antam 25 gram: Rp63.137.000.

Harga emas Antam 50 gram: Rp126.195.000.

Harga emas Antam 100 gram: Rp252.312.000.

Harga emas Antam 250 gram: Rp630.515.000.

Harga emas Antam 500 gram: Rp1.260.820.000.

Harga emas Antam 1.000 gram: Rp2.521.600.000.

Harga tersebut merupakan harga dasar yang tercantum pada laman resmi Logam Mulia. Nilai yang tercantum belum termasuk pajak yang dikenakan sesuai ketentuan transaksi pembelian emas.

Dengan penurunan Rp14.000 per gram, harga emas Antam ukuran 1 gram pada Kamis (1/10/2026) berada di level Rp2.581.000. Pergerakan harga emas selanjutnya dapat berubah mengikuti pembaruan harga dari Logam Mulia.* (ri/dh)

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan harga BBM subsidi tetap mengikuti kebijakan pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan hingga akhir 2026.

Baca Juga:

• Cek Dompet Ini Rincian Lengkap Harga BBM Pertamina per 1 Oktober: Dari Sumut Hingga Jawa

Sementara itu, harga BBM nonsubsidi juga belum mengalami perubahan. Pertamina mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum melakukan penyesuaian harga, termasuk kondisi masyarakat dan daya beli.

"Adapun untuk BBM nonsubsidi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat maka sampai saat ini masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya," kata Kitty.

Dengan demikian, memasuki Oktober 2026 belum terdapat perubahan harga BBM Pertamina. Harga BBM nonsubsidi tetap akan dievaluasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor serta kondisi yang berkembang.

Untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, harga BBM nonsubsidi yang berlaku antara lain Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp19.150 per liter, Pertamax Turbo Rp19.600 per liter, Dexlite Rp23.700 per liter, dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter.

Pertamina menyatakan evaluasi harga BBM nonsubsidi akan terus dilakukan sesuai dengan berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan harga. Sementara itu, harga BBM subsidi tetap mengikuti kebijakan pemerintah hingga akhir 2026.* (oz/dh)

Listyo Sigit hadir dalam upacara yang dipimpin langsung Prabowo di Monumen Pancasila Sakti. Dalam agenda tersebut, Listyo terlihat bersama sejumlah pejabat negara, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

Baca Juga:

• Tok DPR Sahkan Komjen Suyudi Jadi Kapolri Baru Gantikan Listyo Sigit Secara Aklamasi

Sementara itu, proses pergantian Kapolri berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Komisi III DPR menggelar fit and proper test terhadap Suyudi yang diajukan Presiden Prabowo sebagai calon Kapolri menggantikan Listyo Sigit.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan pimpinan DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo terkait usulan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan Kapolri baru.

Surpres tersebut bernomor R57/Surpres/09/2026 dan tertanggal 30 September 2026. Setelah surat diterima, Badan Musyawarah DPR menugaskan Komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto pada Kamis (1/10/2026).

"Maka sesuai dengan barusan digelar Badan Musyawarah DPR, hari ini 1 Oktober pagi, menugaskan Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan terhadap Komjen Suyudi, calon Kapolri," kata Habiburokhman.

Uji kelayakan terhadap Suyudi dimulai sekitar pukul 09.20 WIB. Dalam agenda tersebut, Suyudi memaparkan visi dan misinya sebagai calon Kapolri sebelum menjalani pendalaman dari anggota Komisi III.

Listyo Sigit diketahui masih menjalankan agenda kedinasan sebagai Kapolri pada saat proses fit and proper test Suyudi berlangsung. Pergantian jabatan Kapolri sendiri masih melalui tahapan yang ditetapkan setelah adanya Surpres dari Presiden kepada DPR.* (in/dh)