Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengatakan informasi tersebut diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Nairobi yang berkoordinasi dengan otoritas setempat di Somalia.

Baca Juga:

• Teken Permendag 11/2026, Mendag Budi Santoso Batasi Impor Komoditas Pangan Strategis

Peristiwa penyanderaan ini terjadi pada Rabu (22/4/2026), ketika kapal MT Honour 25 dibajak di perairan sekitar Hafun, Somalia. Selain WNI, kapal tersebut juga diawaki oleh sejumlah warga negara asing.

"Pada kapal tersebut diawaki oleh 4 ABK WNI, 10 ABK Pakistan, serta masing-masing 1 ABK dari India dan Myanmar," jelasnya.

Kemlu menyebut pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk otoritas pemerintah Somalia, tokoh masyarakat, hingga pihak perusahaan terkait untuk proses pembebasan sandera.

Upaya tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan para WNI yang disandera.

"Penanganan masih terus berlangsung melalui koordinasi lintas pihak dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI," ujar Heni.

Sebelumnya, salah satu sandera yang merupakan kapten kapal, diketahui sempat mengirimkan pesan darurat kepada keluarga. Dalam komunikasi tersebut, para perompak disebut meminta uang tebusan dan mengancam akan menembak kru kapal jika permintaan tidak dipenuhi.*

(in/dh)

Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah mengatakan, dari total temuan tersebut, proses pemusnahan dilakukan pada area seluas sekitar tiga hektare di lokasi Lampanah.

Baca Juga:

• Operasi Antik Seulawah 2026, Kapolda Aceh Pimpin Pemusnahan 20 Hektare Ladang Ganja di Aceh Besar

Pemusnahan ladang ganja ini dilakukan dalam rangka Operasi Antik Seulawah 2026. Kegiatan tersebut melibatkan personel Polda Aceh, Polres Aceh Besar, TNI, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.

Proses pemusnahan dilakukan dengan cara mencabut seluruh tanaman ganja, kemudian membakarnya di lokasi.

Dalam kegiatan tersebut, kepolisian juga melibatkan petani muda milenial sebagai bagian dari upaya edukasi dan perubahan pola pikir masyarakat.

"Mereka diharapkan menjadi agen perubahan untuk mengedukasi masyarakat agar beralih dari tanaman ganja ke komoditas produktif seperti kopi, sayur-mayur, dan tanaman bernilai ekonomi lainnya," ujarnya.

Kapolda menegaskan, upaya pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga pendekatan pencegahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa narkotika merupakan ancaman serius bagi generasi bangsa.

"Kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi peredaran narkotika. Ini adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa," tegasnya.

Marzuki menambahkan, ke depan Aceh diharapkan tidak lagi identik dengan tanaman ganja, melainkan menjadi daerah pertanian produktif yang legal dan berkelanjutan.*

(mt/dh)

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.

Baca Juga:

• Mendag Ungkap Penyebab Harga Minyak Goreng Naik, Dipicu Lonjakan Harga Plastik

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, kebijakan ini diterbitkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional serta memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.

"Permendag Nomor 11 Tahun 2026 ini bertujuan menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen, serta memperkuat ketahanan pangan nasional," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Dalam aturan tersebut, pemerintah memasukkan beberapa komoditas ke dalam daftar pembatasan impor, di antaranya gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan, serta buah pir.

Dengan ketentuan baru ini, importir wajib mengantongi Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan yang didasarkan pada rekomendasi teknis Kementerian Pertanian.

"Importir harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis, kemudian mengajukan Persetujuan Impor secara elektronik melalui SINSW sebelum melakukan impor," jelasnya.

Direktur Impor Kemendag Andri Gilang Nugraha menambahkan, kebijakan ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan impor dan mendorong peningkatan produksi petani lokal.

Menurutnya, salah satu alasan pengaturan ketat dilakukan adalah menurunnya minat petani untuk membudidayakan komoditas seperti kacang hijau dan kacang tanah akibat masuknya produk impor secara bebas.

"Peraturan ini ditujukan untuk mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan," ujarnya.

Dalam aturan tersebut, impor beras pakan juga diwajibkan memiliki neraca komoditas, sementara buah pir harus dilengkapi persyaratan gudang berpendingin (cold storage) serta Laporan Surveyor (LS).

Pemerintah memastikan kebijakan ini telah melalui proses kajian lintas kementerian, konsultasi publik, hingga harmonisasi regulasi sebelum ditetapkan.*

(d/dh)

Indonesia sukses mencatatkan hasil gemilang dari cabang sport climbing dengan raihan satu emas dan dua perak. Medali emas diraih oleh Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Kadek Adi Kasih di nomor speed women's relay.

Baca Juga:

• Pecah Telur! Desak/Asih Sumbang Emas Perdana Indonesia di Asian Beach Games 2026 Sekaligus Cetak Rekor Dunia

"Alhamdulillah, kabar menggembirakan diberikan oleh kontingen Indonesia. Hari ini kita panen medali dari cabang sport climbing," kata Erick dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Erick juga memberikan selamat kepada para atlet yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang tersebut, khususnya Desak Rita dan Kadek Adi yang sukses mempersembahkan emas.

"Saya ucapkan selamat kepada Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Kadek Adi Kasih yang berhasil mempersembahkan emas dan membuat lagu Indonesia Raya berkumandang," ujarnya.

Ia menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan masyarakat Indonesia yang terus memberikan doa dan semangat kepada para atlet selama bertanding.

Namun demikian, Erick mengingatkan agar para atlet tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan masih ada tantangan yang lebih besar, yakni Asian Games mendatang.

"Saya berpesan kepada para atlet untuk tetap fokus, menjaga semangat, dan terus berlatih keras. Masih ada tugas besar di depan, yaitu Asian Games," tegasnya.

Erick berharap para atlet mampu menjaga konsistensi performa dan tampil maksimal di ajang yang lebih besar demi mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.*

(d/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemanggilan dilakukan pada Kamis (30/4/2026) di Gedung Merah Putih KPK.

Baca Juga:

• KPK Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA, Bupati Pati Nonaktif Sudewo Diperiksa dalam Kapasitas Tersangka

Tiga saksi yang dipanggil yakni Budiyana selaku Direktur PT Bagja Bagea Balarea, Ina Irwina selaku Direktur Utama PT Cahaya Raudah, serta Andina Adira selaku Direktur PT Megacitra Intinamandiri.

Namun, KPK belum merinci materi pemeriksaan yang akan didalami terhadap para saksi tersebut. KPK juga belum memberikan keterangan apakah ketiganya telah memenuhi panggilan.

Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ini sebelumnya telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Di antaranya dua pimpinan biro travel serta eks pejabat asosiasi penyelenggara haji dan umrah.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan kuota haji yang bermasalah tersebut.*

(oz/dh)

Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengatakan penangkapan tersebut telah dikonfirmasi melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.

Baca Juga:

• Mantan Dubes RI untuk Jerman Eddy Pratomo Wafat di Usia 72 Tahun, Kemlu Sampaikan Duka Mendalam

Heni menjelaskan, ketiganya diduga menjalankan modus penipuan dengan menawarkan layanan haji ilegal melalui media sosial. Tawaran tersebut disebut tidak memiliki izin resmi dari otoritas terkait.

"Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penipuan dan penggelapan terkait pelayanan haji ilegal, termasuk melalui penyebaran iklan layanan haji palsu di media sosial," ujarnya.

Dalam penangkapan tersebut, aparat keamanan Arab Saudi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai, perangkat komputer, serta kartu haji yang diduga palsu. Dua dari tiga terduga pelaku bahkan disebut menggunakan atribut petugas haji Indonesia.

Saat ini, KJRI Jeddah masih melakukan verifikasi identitas para terduga pelaku serta berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk mengawal proses hukum lebih lanjut.

Pemerintah Indonesia mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran haji nonresmi yang beredar di media sosial, serta memastikan seluruh proses ibadah haji dilakukan melalui jalur resmi yang telah ditetapkan pemerintah.*

(in/dh)

PMK yang mulai berlaku sejak 24 April 2026 tersebut menegaskan bahwa pengaturan hanya bersifat administratif dan tidak mengganggu independensi OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan.

Baca Juga:

• Pemerintah Beri Diskon 50% Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Mandiri, Berlaku Bertahap hingga 2027

Kementerian Keuangan menyebut aturan ini dibuat untuk memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam pengelolaan keuangan sektor jasa keuangan. Langkah tersebut juga disebut sebagai upaya meningkatkan kredibilitas lembaga pengawas keuangan.

Menurut Herman, penerapan tata kelola yang lebih transparan justru memperkuat independensi OJK, bukan sebaliknya. Ia menegaskan, mekanisme ini tetap menjaga keseimbangan antara independensi kebijakan dan akuntabilitas anggaran.

"Independensi kebijakan tetap berjalan berdampingan dengan akuntabilitas yang kuat," kata dia.

Dalam aturan tersebut, anggaran OJK ditegaskan sebagai bagian dari anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) dalam APBN. Meski demikian, penyusunannya tetap dilakukan oleh Dewan Komisioner OJK dan dibahas bersama DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku.

PMK ini juga mengatur adanya koordinasi antara OJK dan Kementerian Keuangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan. Tujuannya untuk menyelaraskan program OJK dengan kebijakan pemerintah.

Selain itu, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu juga diberi mandat melakukan penilaian terhadap rencana kerja dan kebutuhan anggaran OJK sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Kemenkeu menegaskan pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional, di mana lembaga pengawas independen tetap berada dalam sistem pelaporan keuangan negara sebagai bagian dari prinsip check and balances dan transparansi publik.*

(d/dh)

Dalam sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (29/4/2026), keempat terdakwa hadir untuk mendengarkan pembacaan dakwaan oleh oditur militer. Kasus ini langsung menyita perhatian publik karena menyangkut aktor negara dan korban dari kalangan sipil.

Baca Juga:

• Yusril Usul Ambang Batas Parlemen Pakai Jumlah Komisi DPR, Minimal 13 Kursi

"Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum," kata Sri, Kamis (30/4/2026).

Ia merujuk pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan asas equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Menurutnya, pengadilan militer yang menangani pidana umum dapat menciptakan kesan eksklusivitas hukum.

Sri menegaskan, dalam negara hukum demokratis, prajurit TNI seharusnya tunduk pada peradilan umum ketika melakukan tindak pidana umum demi menjamin transparansi dan independensi hukum.

"Tidak boleh ada pihak yang diistimewakan," ujarnya.

Kasus Andrie Yunus juga kembali membuka perdebatan lama soal batas kewenangan peradilan militer. Secara ideal, peradilan militer hanya menangani pelanggaran disiplin dan hukum militer. Namun dalam praktiknya, sejumlah kasus pidana umum yang melibatkan anggota TNI masih ditangani di lingkungan tersebut.

Kondisi ini dinilai sebagian kalangan menimbulkan persoalan transparansi dan akuntabilitas hukum, terutama ketika korban berasal dari masyarakat sipil.

Di sisi lain, dorongan revisi Undang-Undang Peradilan Militer kembali menguat. Sejumlah pakar hukum hingga pegiat HAM menilai perubahan aturan menjadi penting untuk mencegah potensi impunitas.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga mengakui bahwa aturan tersebut sudah lama perlu diperbarui, namun belum masuk prioritas legislasi.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menegaskan bahwa selama aturan belum berubah, semua perkara prajurit TNI tetap harus diproses melalui peradilan militer. Meski begitu, ia membuka ruang revisi agar ke depan tindak pidana umum oleh prajurit TNI dapat diadili di peradilan sipil.*

(k/dh)

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan, Zulkifli Sitorus, mengatakan penundaan terjadi baik sebelum masuk asrama haji maupun setelah tiba di Asrama Haji Medan.

Baca Juga:

• Korupsi Proyek RS Rp 38,5 M di Nias, Kadis Kesehatan Ikut Ditahan Kejaksaan

Ia merinci, dari Kloter 3 terdapat satu jamaah bernama Supartini Gino (69) asal Kota Medan yang mengalami stroke sebelum masuk asrama sehingga tidak dapat diberangkatkan.

Sementara itu, pada Kloter 5 terdapat empat calon haji yang gagal berangkat, masing-masing karena kondisi kesehatan seperti penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), demensia, serta satu orang pendamping pasangan jamaah.

Di Kloter 6, dua calon haji juga menunda keberangkatan, yakni satu jamaah karena sakit dan satu lainnya sebagai pendamping suami.

Zulkifli menyebutkan, faktor kesehatan masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya.

"Memang dari tahun ke tahun masalah kita adalah kesehatan jamaah. Jauh sebelum berangkat sudah dipersiapkan, tetapi ada kondisi yang tiba-tiba muncul sehingga tidak bisa diberangkatkan," jelasnya.

Hingga Kloter 7, PPIH Embarkasi Medan telah memberangkatkan 2.512 calon haji dan petugas, atau sekitar 41,94 persen dari total 5.990 jamaah asal Sumut.*

(mt/dh)

Kepala Disnaker Sumut, Yuliani Siregar, mengatakan sebanyak 20.000 pekerja rentan akan menerima perlindungan tersebut, khususnya dari kelompok masyarakat kategori desil 1 dan 2.

Baca Juga:

• Polres Tanjab Timur Siapkan Pengamanan May Day 2026, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Dialog dengan Buruh

Ia menjelaskan, program ini menyasar pekerja sektor perkebunan yang pembiayaannya berasal dari hibah sawit, serta pekerja rentan di Kepulauan Nias yang akan didanai melalui APBD Provinsi Sumut.

Selain program perlindungan sosial, peringatan May Day 2026 di Sumut juga akan dihadiri sekitar 2.000 massa dari 77 serikat buruh yang dipusatkan di GOR Serbaguna Astaka.

Yuliani menegaskan, peringatan May Day tahun ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan buruh untuk membahas persoalan ketenagakerjaan.

"Kita ingin May Day bukan sekadar perayaan, tapi juga ruang dialog untuk mencari solusi bersama," katanya.

Dalam kegiatan tersebut juga akan digelar berbagai layanan publik seperti pembuatan SIM dan KTP, donor darah, cek kesehatan, hingga lucky draw untuk peserta.*

(mi/dh)

Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Ade Candra, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personel di sejumlah titik strategis serta melakukan patroli rutin, baik secara terbuka maupun tertutup.

Baca Juga:

• Rico Waas Tegaskan May Day di Medan Bukan Sekadar Pengamanan, Tapi Pelayanan untuk Buruh

Selain pengamanan di lapangan, Polres juga mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta perwakilan buruh dan pekerja. Upaya ini dilakukan untuk memastikan potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini.

Polres Tanjab Timur juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi kamtibmas dan menyampaikan aspirasi secara damai sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan sinergi seluruh pihak, aparat kepolisian berharap peringatan May Day 2026 di wilayah Tanjung Jabung Timur dapat berjalan tertib, aman, dan penuh makna tanpa gangguan keamanan.*

(dh)

Pemeriksaan terhadap Sudewo dilakukan pada Rabu (29/4/2026) dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Penyidik menelusuri dugaan peran Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI, termasuk dugaan pengaturan dan penerimaan fee proyek dari pihak swasta.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi DJKA Medan, Terdakwa Akui Terima Rp 1,9 Miliar untuk Uang Operasional dari Kontraktor

KPK menyebut pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pendalaman terhadap sejumlah saksi dan pihak terkait, baik dari internal DJKA maupun swasta. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat di Kementerian Perhubungan serta pihak terkait mekanisme pengadaan proyek.

Dalam perkara ini, KPK juga telah mendalami dugaan pengaturan calon penyedia proyek di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sudewo sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara berbeda, yakni dugaan suap proyek jalur kereta DJKA serta dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

KPK menyatakan penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pengondisian proyek tersebut.*

(k/dh)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI Tahun 2026 yang digelar di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026). Dalam kegiatan tersebut, Prabowo juga akan memberikan taklimat atau pengarahan langsung kepada jajaran perwira TNI.

Dari pantauan persiapan yang dibagikan Sekretariat Presiden, sejumlah perwira tinggi TNI serta pejabat di lingkungan TNI telah memadati area Unhan sebelum acara dimulai. Para peserta apel tampak mengenakan Pakaian Dinas Lengkap (PDL) untuk menyambut kedatangan kepala negara.

Baca Juga:

• Usai Tragedi KA di Bekasi, Dasco Sampaikan Aspirasi ke Presiden, Prabowo Langsung Tinjau Korban dan Siapkan Anggaran Rp 4 Triliun

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memaparkan sejumlah capaian program TNI AD dalam Apel Dansat TNI 2026 sehari sebelumnya. Program tersebut mencakup penyediaan air bersih, pembangunan jembatan, hingga pengelolaan sampah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Maruli menegaskan, TNI AD tidak hanya fokus pada pertahanan, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Salah satu program yang berjalan adalah pembangunan ribuan titik sumber air di berbagai wilayah Indonesia sejak 2020.

Selain itu, TNI AD juga menargetkan pembangunan 1.244 jembatan dengan ratusan di antaranya telah rampung dan sisanya masih dalam tahap pengerjaan. Program ini disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pemerataan pembangunan.*

(in/dh)

Yusril menyebut setiap partai politik idealnya harus memiliki minimal 13 kursi di DPR RI, menyesuaikan dengan jumlah komisi yang saat ini ada sebanyak 13 komisi.

Baca Juga:

• Usai Tragedi KA di Bekasi, Dasco Sampaikan Aspirasi ke Presiden, Prabowo Langsung Tinjau Korban dan Siapkan Anggaran Rp 4 Triliun

Ia menjelaskan, jika ada partai yang tidak mencapai 13 kursi, maka dapat bergabung dalam koalisi atau fraksi gabungan agar memenuhi ambang tersebut. Menurutnya, hal ini bisa menjadi solusi agar tidak ada suara pemilih yang hilang dalam sistem pemilu proporsional.

"Dengan demikian tidak ada suara yang hilang dan ini lebih adil bagi semua," ujarnya.

Yusril menilai sistem pemilu proporsional memang sudah tepat, namun perlu penguatan aturan agar suara rakyat benar-benar terkonversi menjadi keterwakilan di parlemen.

Ia juga mendorong agar Undang-Undang MD3 segera direvisi untuk mengatur lebih jelas soal ambang batas dan pembentukan fraksi di DPR.

"Ini bisa menjadi solusi jalan tengah dalam menentukan threshold dan pembentukan fraksi," kata Yusril.*

(d/dh)

Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis (30/4/2026), dolar AS tercatat berada di level Rp 17.368, naik 42 poin atau sekitar 0,24 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Terkuak! Duit 1 Juta Dolar di Kasus Haji Diduga untuk Pansus DPR, KPK Dalami

Sementara itu, terhadap sejumlah mata uang utama dunia, dolar AS justru bergerak variatif. Mata uang tersebut melemah terhadap yen Jepang, dolar Australia, dolar Singapura, yuan China, dan pound sterling, namun menguat terhadap euro.

Secara rinci, dolar AS melemah 0,08 persen terhadap yen Jepang, 0,13 persen terhadap dolar Australia, serta 0,05 persen terhadap dolar Singapura. Terhadap yuan China, dolar AS turun 0,01 persen, dan melemah 0,04 persen terhadap pound sterling.

Namun demikian, dolar AS masih mencatat penguatan tipis sebesar 0,02 persen terhadap euro.

Pergerakan ini menunjukkan pasar masih dipengaruhi sentimen global yang tidak stabil, termasuk ekspektasi kebijakan suku bunga dan dinamika ekonomi internasional.*

(d/dh)

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja pendapatan bunga yang solid serta efisiensi pada beban bunga.

Baca Juga:

• Wali Kota Mahyaruddin Terima LBH Keadilan Setara, Dorong Akses Bantuan Hukum Gratis bagi Warga Tanjungbalai

Pendapatan bunga BRI tercatat mencapai Rp 52,83 triliun atau tumbuh 5,94 persen secara tahunan. Sementara beban bunga turun 9,31 persen menjadi Rp 12,68 triliun.

Dari sisi penyaluran kredit, BRI mencatat total kredit dan pembiayaan secara konsolidasi sebesar Rp 1.497 triliun per Maret 2026, atau tumbuh 13 persen secara tahunan.

Penyaluran kredit tersebut masih didominasi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 47,09 triliun kepada sekitar 947 ribu debitur.

Selain itu, pembiayaan perumahan melalui skema FLPP juga mencapai Rp 17,13 triliun kepada sekitar 125 ribu debitur.

Meski tumbuh kuat, BRI mencatat adanya kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) bruto menjadi 3,31 persen, dari sebelumnya sekitar 3 persen. NPL net juga naik menjadi 1,01 persen, seiring ekspansi penyaluran kredit.

Dana pihak ketiga (DPK) BRI tercatat sebesar Rp 1.555 triliun, tumbuh 9,4 persen secara tahunan, dengan komposisi dana murah (CASA) mencapai 68,1 persen.

Sementara itu, total aset BRI mencapai Rp 2.249 triliun, tumbuh lebih dari 7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.*

(k/dh)

Penahanan RZ menambah daftar tersangka dalam kasus tersebut menjadi empat orang. Sebelumnya, kejaksaan telah menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) JPZ, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) OKG, serta Direktur PT VCM berinisial FL selaku penyedia barang.

Baca Juga:

• Kesawan Medan dari Lahan Sawah Kolonial hingga Pusat Bisnis, Ini Jejak Bangunan Bersejarah dan Perkembangannya dari Masa ke Masa

"RZ diduga sebagai pengguna anggaran yang menyetujui pembayaran yang tidak semestinya serta mengintervensi proses pembayaran kepada rekanan," ujar Yaatulo, Kamis (30/4/2026).

Ia menyebut, dalam praktiknya terdapat dugaan pembayaran yang dilakukan tidak sesuai ketentuan hingga mencapai nilai kontrak penuh.

Namun demikian, pihak kejaksaan belum memerinci lebih jauh pola lengkap dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Saat ini, RZ telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

RZ dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diperbarui dalam regulasi terbaru.*

(k/dh)

Menurut Bahlil, capaian tersebut menunjukkan Indonesia mampu bertahan di tengah tekanan geopolitik global yang memengaruhi pasokan energi di berbagai negara.

Baca Juga:

• Mantan Dubes RI untuk Jerman Eddy Pratomo Wafat di Usia 72 Tahun, Kemlu Sampaikan Duka Mendalam

Ia menjelaskan, data tersebut merujuk pada laporan Eye on the Market yang dirilis JP Morgan Asset Management. Laporan itu menganalisis 52 negara konsumen energi terbesar yang mencakup sekitar 82 persen konsumsi energi dunia.

Dalam pemeringkatan tersebut, Indonesia berada di posisi kedua, di bawah Afrika Selatan, dan satu tingkat di atas China yang berada di peringkat ketiga.

Bahlil menilai ketahanan energi Indonesia ditopang oleh kuatnya produksi dalam negeri, baik dari minyak dan gas bumi (migas), batu bara, hingga potensi energi baru dan terbarukan.

Ia juga menyoroti capaian lifting minyak Indonesia yang pada 2025 mencapai 605 ribu barel per hari, dan ditargetkan naik menjadi 610 ribu barel per hari pada 2026.

Selain itu, pemerintah disebut terus mendorong pengurangan impor BBM melalui program biodiesel B50 yang direncanakan mulai berlaku pada Juli 2026.

"Dengan B40 dan B50, kita harapkan mulai 2026 tidak lagi impor solar," ujar Bahlil.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengembangkan alternatif energi seperti Dimetil Eter (DME) dan Compressed Natural Gas (CNG) untuk menekan ketergantungan impor LPG.*

(in/dh)

Mengutip data RTI, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 7.109, sementara level terendah berada di 7.023. Pada pembukaan, indeks dibuka di posisi 7.103 sebelum bergerak turun.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.096 Jelang Akhir April 2026, Transaksi Pasar Capai Rp1,38 Triliun

Dari sisi pergerakan saham, sebanyak 178 saham menguat, 384 saham melemah, dan 157 saham stagnan, menunjukkan dominasi tekanan jual di pasar.

Analis Samuel Sekuritas, Fadhlan Banny Firmansyah, mengatakan IHSG masih berpotensi tertekan akibat berlanjutnya aksi jual investor asing serta sentimen global yang kurang kondusif.

"Tekanan dari pasar global dan pergerakan asing masih menjadi faktor utama pergerakan IHSG hari ini," ujarnya dalam riset yang dikutip Kamis (30/4/2026).

Dari pasar global, bursa Asia bergerak variatif. KOSPI Korea Selatan dibuka menguat 0,44 persen, sementara Nikkei Jepang melemah 0,92 persen.

Sementara itu, Wall Street ditutup beragam pada perdagangan sebelumnya. Indeks Dow Jones melemah 0,57 persen, S&P 500 turun 0,04 persen, sedangkan Nasdaq naik tipis 0,04 persen.

Tekanan juga datang dari pasar komoditas, di mana harga minyak dunia melonjak tajam. Minyak Brent tercatat naik ke level US$118,03 per barel, sementara WTI berada di US$106,88 per barel, yang turut mempengaruhi sentimen global.

Investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati menunggu arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve serta perkembangan geopolitik yang masih fluktuatif.*

(mt/dh)

Mengutip data Logam Mulia, harga emas Antam hari ini berada di level Rp2.769.000 per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) juga ikut terkoreksi sebesar Rp24.000 menjadi Rp2.549.000 per gram.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok Rp30 Ribu, Buyback Terjun Bebas hingga Rp52 Ribu di Tengah Tekanan Pasar Global

Dalam transaksi jual beli emas, pemerintah masih memberlakukan ketentuan pajak sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Untuk penjualan kembali emas dengan nilai di atas Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Sementara itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung pada saat transaksi.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

- 0,5 gram: Rp1.434.500
- 1 gram: Rp2.769.000
- 2 gram: Rp5.478.000
- 5 gram: Rp13.620.000
- 10 gram: Rp27.185.000
- 25 gram: Rp67.837.000
- 50 gram: Rp135.595.000
- 100 gram: Rp271.112.000
- 1.000 gram: Rp2.709.000.000

Pelaku pasar dan investor emas diimbau tetap mencermati pergerakan harga global, mengingat emas masih menjadi salah satu instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi.*

(mt/dh)