Pada awal perdagangan, aktivitas pasar saham mencatatkan volume transaksi sebanyak 986,16 juta lembar saham. Nilai transaksi mencapai Rp488,58 miliar dengan frekuensi perdagangan sebanyak 83,80 ribu kali.

Baca Juga:

• Lonjakan Harga Pangan Warnai Perdagangan Senin Pagi: Cabai Keriting dan Daging Sapi Sentuh Level Tertinggi

Berdasarkan data Stockbit, rupiah pagi ini melemah 69 poin atau 0,39 persen ke level Rp17.739,9 per dolar AS. Pada penutupan sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp17.670,9 per dolar AS.

Sementara itu, mayoritas bursa saham Asia juga bergerak melemah pada awal perdagangan Senin.

Indeks Nikkei 225 Jepang tercatat turun 2,12 persen ke level 65.001,00.

Indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,84 persen ke level 25.369,00.

Kemudian indeks SSE Composite China turun 0,65 persen ke level 3.926,53.

Indeks Straits Times Singapura juga turun 0,24 persen ke level 5.686,14.

Pergerakan pasar saham dan nilai tukar pada awal pekan menjadi perhatian investor yang mencermati perkembangan pasar keuangan domestik maupun regional.* (kp/dh)

Informasi jadwal tersebut berdasarkan unggahan akun Satlantas Polrestabes Medan yang dipantau pada Senin (31/8/2026). Masyarakat yang hendak memperpanjang SIM tidak perlu datang ke kantor polisi, melainkan dapat mengakses layanan di gerai SIM Keliling yang telah ditentukan.

Baca Juga:

• "Jangan Tunggu Viral Dulu Baru Bertindak", Rico Waas Tegur OPD soal Respons Keluhan Warga Medan

Lokasi lainnya yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) Jalan Iskandar Muda, Komplek Asia Mega Mas yang pada Sabtu berpindah ke Plaza Millenium, serta Komplek Citra Garden Padang Bulan yang pada Sabtu berada di Medan Fair.

Jadwal dan lokasi tersebut hanya berlaku selama periode 31 Agustus hingga 6 September 2026. Setelah periode itu berakhir, jadwal layanan SIM Keliling dapat berubah.

Masyarakat disarankan memantau informasi terbaru melalui Satlantas Polrestabes Medan untuk mengetahui perubahan lokasi maupun jadwal pelayanan.

Untuk memperpanjang SIM, pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen. Persyaratannya meliputi fotokopi KTP, surat keterangan sehat, surat psikologi dan SIM lama yang masih berlaku.

Pemohon juga disarankan memastikan seluruh dokumen telah lengkap sebelum mendatangi lokasi layanan agar proses perpanjangan berjalan lebih cepat.

Jam operasional SIM Keliling juga berbeda berdasarkan hari. Pada Senin hingga Jumat, layanan dibuka mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB.

Sementara pada Sabtu, layanan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Adapun pada Minggu, layanan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 10.00 WIB.

Masyarakat diimbau datang sebelum jam pelayanan berakhir agar proses perpanjangan SIM dapat dilayani.* (ds/dh)

Mengutip siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo bersama rombongan terbatas dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah itu, Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, tempat berlangsungnya Muktamar NU.

Baca Juga:

• "Kalau Ada Kartu, Aku Datang Lagi", Janji Prabowo Segera Terwujud lewat Tanda Tangan Gus Kikin

Kehadiran Prabowo dalam penutupan Muktamar ke-35 NU disebut menjadi bentuk penghormatan terhadap peran Nahdlatul Ulama dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Muktamar ke-35 NU sendiri telah menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Sementara KH Miftachul Akhyar kembali ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU untuk periode yang sama.

Gus Kikin dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah sejumlah nama calon diajukan dalam rangkaian sidang Muktamar.

Sebelumnya, Prabowo juga hadir dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU pada Kamis (27/8/2026). Saat itu, Prabowo menyinggung peran besar NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia," kata Prabowo saat membuka Muktamar.

Prabowo juga menilai NU memiliki sejarah panjang dalam menjaga semangat kebangsaan dan turut berkontribusi dalam berbagai momentum penting perjalanan Indonesia.

Setelah mengikuti pembukaan Muktamar, Prabowo kembali hadir dalam agenda penutupan pada Senin (31/8/2026) setelah proses pemilihan pimpinan PBNU selesai dilaksanakan.* (k/dh)

Gus Kikin terpilih secara mufakat melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Mengenal Gus Kikin, Cucu KH Hasyim Asy'ari yang Kini Pimpin PBNU

Gus Kikin bahkan berseloroh bahwa dirinya yang akan menandatangani kartu anggota NU milik Prabowo.

"Kalau jadinya tadi pagi kartunya, saya yang harus tanda tangan," kata Gus Kikin.

Rencana penyerahan kartu tersebut berkaitan dengan pernyataan Prabowo saat membuka Muktamar ke-35 NU pada Kamis (27/8/2026). Saat itu, Prabowo sempat menagih kartu anggota NU kepada Ketua Umum PBNU periode sebelumnya Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

"Gus Yahya, aku dari dulu minta kartu NU, jadi masih utang sama saya, ya," ujar Prabowo dalam pidatonya di Muktamar NU.

Prabowo juga menyatakan akan kembali menghadiri penutupan Muktamar pada 31 Agustus apabila kartu anggota NU tersebut sudah tersedia.

"Kalau bisa sebelum penutupan muktamar, lah, kalau gitu. Kalau penutupan (muktamar) tanggal 31 (Agustus), benar, ya? Kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut kepemilikan kartu anggota NU sebagai sebuah kehormatan. Dia menilai NU merupakan organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia.

Menurut Prabowo, NU juga selalu hadir dalam berbagai momentum penting bangsa, termasuk ketika Indonesia menghadapi situasi krisis. Ia menilai NU memiliki peran dalam menjaga stabilitas, keamanan dan perdamaian di Indonesia.

"Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin masuk dalam lima kandidat yang diajukan peserta Muktamar ke-35 NU. Empat kandidat lainnya yakni KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Sochib atau Gus Salam, petahana Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, serta KH Abdul Ghofar Rozin.

Dengan terpilihnya Gus Kikin, kepengurusan PBNU periode 2026-2031 akan dipimpin di bawah kepemimpinan baru setelah proses Muktamar ke-35 NU rampung.* (k/dh)

Mutasi dan promosi tersebut tertuang dalam Telegram tertanggal 30 Agustus 2026. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan adanya rotasi jabatan tersebut.

Baca Juga:

• 'Ini Bukan Prestasi, Tapi Konsekuensi', Danyon Brimob Sumut Ungkap Alasan Pecat 10 Anggotanya

Dalam rotasi tersebut, Kapolres Serdang Bedagai AKBP Jhon Heri Rakuta Sitepu dimutasi menjadi Wakil Direktur Polisi Air dan Udara (Wadir Polairud) Polda Sumut. Posisinya sebagai Kapolres Serdang Bedagai akan diisi AKBP Sah Udur Togi Maritim Sitinjak yang sebelumnya menjabat Kapolres Pematangsiantar.

Selanjutnya, posisi Kapolres Pematangsiantar akan ditempati AKBP Dhana Noer Kurniawan. Sebelumnya, Dhana menjabat Kabag Ops Polrestabes Medan.

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang dimutasi menjadi Wadir Samapta Polda Sumut. Jabatan Kapolres Simalungun selanjutnya diisi AKBP Hendri Nupia Dinka Barus yang sebelumnya menjabat Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumut.

Sementara itu, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Rina Frillya dimutasi menjadi Irbid Itwasda Polda Sumut. Posisi Kapolres Tebing Tinggi akan ditempati AKBP Hotmartua Ambarita.

Kemudian, Kapolres Nias AKBP Agung Suprapto Dwi Cahyono dimutasi menjadi Kasubagpsikrim Bagsupal Ropsi Ssdm Polri. Jabatan Kapolres Nias akan diisi AKBP Ponzi Indra yang sebelumnya menjabat Kasubdit III Ditressiber Polda Jawa Tengah.

Untuk posisi Kapolres Sibolga, AKBP Edy Inganta dimutasi menjadi Wadir Resnarkoba Polda Sumut. Posisinya akan digantikan AKBP Budi Prasetyo yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditressiber Polda Sumut.

Selain enam Kapolres, sejumlah pejabat utama Polda Sumut juga mendapat rotasi.

Irwasda Polda Sumut Kombes Nanang Masbudi diangkat menjadi Auditor Kepolisian Utama Tingkat II Itwasum Polri. Posisi Irwasda Polda Sumut selanjutnya diisi Kombes Feri Handoko Soenarso yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Sumatera Selatan.

Kemudian, Pejabat Sementara (PS) Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dwi Agung Setyono dimutasi menjadi Dirreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung. Posisi tersebut akan ditempati Kombes Bulang Bayu Samudra yang sebelumnya menjabat Kabid Propam Polda Aceh.

Rotasi juga terjadi pada jabatan Wadir Polairud Polda Sumut. AKBP Rocky Hasunuhan Marpaung dimutasi menjadi Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasum Polri. Jabatan tersebut selanjutnya ditempati AKBP Jhon Heri Rakuta Sitepu.

Sementara Wadir Resnarkoba Polda Sumut AKBP Diari Astetika mendapat jabatan baru sebagai Penata Kehumasan Polri Madya Tingkat III di Divhumas Polri. Posisi Wadir Resnarkoba selanjutnya diisi AKBP Edy Inganta.

Rotasi dan mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polri, termasuk jajaran Polda Sumut.* (tm/dh)

Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh anggota AHWA setelah lima nama kandidat calon Ketua Umum PBNU diajukan dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU.

Baca Juga:

• Sah Gus Kikin Resmi Pimpin PBNU 2026-2031 Usai Dipilih Secara Mufakat Lewat Musyawarah AHWA di Jombang

"Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketum PBNU masa khodmah 2026-2031," kata KH Anwar Iskandar saat membacakan keputusan AHWA, Senin (31/8/2026).

Terpilihnya Gus Kikin melanjutkan kiprahnya yang selama ini banyak berkaitan dengan dunia pesantren dan organisasi NU. Sebelum dipercaya memimpin PBNU, dia dikenal sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, serta pernah menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Timur.

Gus Kikin lahir di Jombang pada 17 Agustus 1958. Ia memiliki garis keturunan langsung dari Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU.

Dari jalur ibu, Gus Kikin merupakan keturunan Nyai Hj Abidah Ma'shum. Ia merupakan cucu Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, putri sulung KH Hasyim Asy'ari.

Sementara dari garis ayah, nasab Gus Kikin tersambung dengan KH Anwar Alwi, pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in Paculgowang, Jombang. KH Anwar Alwi menikah dengan Nyai Hj Khadijah.

Riwayat pendidikan Gus Kikin memadukan pendidikan formal dan pesantren. Ia pernah menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Jombang, SMPN 1 Jombang dan SMAN 2 Jombang.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Gus Kikin melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta. Ia kemudian meraih gelar sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Terbuka.

Di lingkungan pesantren, Gus Kikin pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang yang didirikan ayahnya. Ia juga pernah belajar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak, Jombang, yang didirikan kakeknya.

Sebelum lebih aktif dalam kepengasuhan pesantren dan organisasi NU, Gus Kikin memiliki pengalaman profesional di sektor pelayaran dan dunia usaha.

Setelah menyelesaikan pendidikan di STIP Jakarta, dia pernah bekerja sebagai Kepala Cabang Wilayah Cilegon PT Djakarta Lloyd.

Pengalaman profesionalnya juga mencakup berbagai bidang usaha, mulai dari transportasi, pelayaran, kontraktor migas, teknologi informasi hingga media.

Gus Kikin mulai dipercaya sebagai Wakil Pengasuh Pesantren Tebuireng pada 2016. Setelah KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah wafat pada 2020, Gus Kikin melanjutkan kepengasuhan Pesantren Tebuireng.

Selain kiprahnya di pesantren, Gus Kikin juga aktif dalam struktur organisasi NU. Sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031, ia dipercaya memimpin PWNU Jawa Timur.

Kini, Gus Kikin akan mengemban amanah sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmah 2026-2031 dan memimpin organisasi bersama Rais Aam PBNU untuk periode yang sama.* (in/dh)

Harga bawang merah tercatat naik 54,64 persen menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang putih naik 50 persen menjadi Rp60.000 per kilogram.

Baca Juga:

• Awal Pekan Tanpa Gejolak Harga Emas Antam Bertahan di Rp2,67 Juta per Gram, Cek Rincian Lengkapnya di Sini

Beras kualitas medium I tercatat naik 15,15 persen menjadi Rp19.000 per kilogram. Beras medium II naik 7,36 persen menjadi Rp17.500 per kilogram.

Sementara itu, harga beras kualitas super I naik 9,56 persen menjadi Rp19.500 per kilogram dan beras super II naik 7,25 persen menjadi Rp18.500 per kilogram.

Kenaikan cukup tinggi juga terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai merah besar naik 1,83 persen menjadi Rp50.000 per kilogram.

Cabai merah keriting menjadi salah satu komoditas dengan lonjakan tertinggi. Harganya naik 113,18 persen menjadi Rp110.000 per kilogram.

Sementara harga cabai rawit hijau justru turun 13,57 persen menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit merah naik 38,6 persen menjadi Rp100.000 per kilogram.

Harga daging ayam juga meningkat 18,34 persen menjadi Rp50.000 per kilogram. Daging sapi kualitas I naik 31,84 persen menjadi Rp200.000 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II naik 40,2 persen dan juga berada di level Rp200.000 per kilogram.

Komoditas gula turut mengalami kenaikan. Gula pasir premium naik 23,15 persen menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara gula pasir lokal naik 5,26 persen menjadi Rp20.000 per kilogram.

Pada komoditas minyak goreng, pergerakannya bervariasi. Harga minyak goreng curah turun 2,2 persen menjadi Rp20.000 per liter.

Sebaliknya, minyak goreng kemasan bermerek I naik 31,69 persen menjadi Rp32.000 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek II juga naik 6,61 persen menjadi Rp25.000 per liter.

Harga telur ayam ras segar turut mengalami kenaikan 28,21 persen menjadi Rp37.500 per kilogram.

Pergerakan harga tersebut menunjukkan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas pangan utama, sementara beberapa komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga pada perdagangan Senin pagi.* (oz/dh)

Gus Kikin dipilih melalui musyawarah anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah lima nama calon Ketua Umum PBNU diajukan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Aam PBNU terpilih.

Baca Juga:

• Pagar Roboh & Saling Dorong Pecah! Klausul 'Iddah Politik' Meledak Jadi Kericuhan Massal di Muktamar NU Jombang

Sebelumnya, Pimpinan Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU, Ganefri, menyampaikan lima nama yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan tertulis Rais Aam PBNU terpilih.

Kelima nama tersebut yakni KH Abdul Hakim Mahfudz, KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Sochib, KH Yahya Cholil Staquf dan KH Abdul Ghaffar Rozin.

Lima nama itu berasal dari hasil aspirasi peserta Muktamar yang disampaikan dalam Sidang Pleno V di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, pada Senin dini hari.

Nama-nama tersebut kemudian dimusyawarahkan oleh anggota AHWA hingga akhirnya mencapai kesepakatan secara mufakat untuk menetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU.

Terpilihnya Gus Kikin melengkapi susunan kepemimpinan PBNU untuk masa khidmat 2026-2031 setelah KH Miftachul Akhyar kembali terpilih sebagai Rais Aam PBNU dalam Muktamar ke-35 NU.

Dengan hasil tersebut, Gus Kikin akan memimpin PBNU bersama Rais Aam KH Miftachul Akhyar untuk periode lima tahun mendatang.

Penetapan kepemimpinan baru ini menjadi salah satu agenda penting dalam Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang.* (in/dh)

Harga buyback emas Antam juga tidak mengalami perubahan, yakni Rp2.523.000 per gram. Harga buyback merupakan nilai yang digunakan ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan kepada Antam.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Senin 31 Agustus 2026: Mayoritas Berawan, Aceh Barat Daya Hujan Ringan

Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi saat proses buyback dilakukan.

Sementara itu, pembelian emas Antam dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar emas yang tercantum di laman resmi.

Berikut rincian harga dasar emas Antam hari ini:

Emas Antam 0,5 gram: Rp1.385.000

Emas Antam 1 gram: Rp2.670.000

Emas Antam 2 gram: Rp5.280.000

Emas Antam 3 gram: Rp7.895.000

Emas Antam 5 gram: Rp13.125.000

Emas Antam 10 gram: Rp26.195.000

Emas Antam 25 gram: Rp65.362.000

Emas Antam 50 gram: Rp130.645.000

Emas Antam 100 gram: Rp261.212.000

Emas Antam 250 gram: Rp652.765.000

Emas Antam 500 gram: Rp1.305.320.000

Emas Antam 1.000 gram atau 1 kilogram: Rp2.610.600.000.

Harga emas Antam tersebut merupakan harga dasar sebelum pengenaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pembaruan harga dapat berubah kembali mengikuti informasi terbaru dari Logam Mulia.* (an/dh)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan penerapan aturan perampasan aset nantinya tidak hanya menyasar perkara korupsi. Menurutnya, siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mendapat sanksi tanpa melihat latar belakang maupun jabatannya.

Baca Juga:

• Dikejar Tenggat Dua Bulan, Buruh Was-was RUU Ketenagakerjaan Dibahas Asal Cepat tapi Rugikan Pekerja

Habiburokhman menyadari adanya kekhawatiran bahwa aturan perampasan aset dapat berdampak terhadap masyarakat biasa meskipun tidak berstatus pejabat. Karena itu, dia menegaskan pelaksanaannya harus tetap berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Menurutnya, penerapan perampasan aset yang mencakup berbagai tindak pidana memiliki kemiripan dengan mekanisme yang telah diterapkan di Inggris, Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya.

Komisi III DPR juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan UU Perampasan Aset. Habiburokhman mengingatkan aturan tersebut tidak boleh berubah menjadi alat kekuasaan untuk memeras masyarakat, mengkriminalisasi lawan politik maupun membungkam pihak yang bersikap kritis.

"Untuk itu Komisi III sedang mencari formula terbaik untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan UU Perampasan Aset," ujarnya.

Dia mengatakan harus ada lembaga yang kuat untuk menindak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan dalam proses perampasan aset. Oknum yang terbukti melakukan pelanggaran juga harus dikenai sanksi sesuai ketentuan etika, profesi maupun pidana.

"Pendeknya, pemberlakuan UU Perampasan Aset mensyaratkan aparat penegak hukum yang bersih dan berintegritas," katanya.

Adapun 13 jenis tindak pidana yang diusulkan dapat masuk dalam cakupan RUU Perampasan Aset yakni tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia serta tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya.

Selanjutnya, cakupan tersebut meliputi tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan serta kelautan dan perikanan.

Jenis tindak pidana terakhir yang diusulkan masuk dalam RUU tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang.

Pembahasan terhadap RUU Perampasan Aset masih berlangsung di DPR. Komisi III menyatakan aspek pengawasan dan perlindungan terhadap hak masyarakat menjadi bagian penting yang perlu diperkuat sebelum aturan tersebut diberlakukan.* (an/dh)

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat membuka Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Sopo Bolon Convention Hall & Meeting Room Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Minggu (30/8/2026) malam.

Baca Juga:

• Ingin Ribuan Desa Lepas dari Status Tertinggal, Pemprov Sumut Genjot Pemutakhiran Indeks Desa!

Surya mengatakan rapat kerja tersebut memiliki arti penting karena menjadi forum evaluasi sekaligus momentum menyusun arah kerja kelembagaan DPRD untuk tahun berikutnya.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang DPRD sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, sinergi antara rencana kerja DPRD dengan rencana kerja pemerintah daerah perlu terus diperkuat," ujar Surya.

Menurutnya, setiap kebijakan, program dan keputusan yang dihasilkan Pemprov Sumut bersama DPRD harus mengarah pada tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Surya menyebut Sumut memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sektor pertanian dan perkebunan, daerah ini memiliki komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet dan kopi. Industri pengolahan serta UMKM juga dinilai menjadi penopang perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Di sektor pariwisata, Danau Toba, Geopark Kaldera Toba dan Kepulauan Nias menjadi sejumlah potensi yang dapat terus dikembangkan. Keragaman budaya Batak, Melayu dan Nias juga dinilai menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Sumut juga memiliki potensi sumber daya energi, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan dan energi panas bumi. Pengembangan sektor tersebut dinilai dapat mendukung kemandirian energi sekaligus membuka peluang investasi.

Dari sisi konektivitas, Sumut dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia bagian barat melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bandara Internasional Kualanamu.

"Ditambah dengan perkembangan digital dan inovasi melalui percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan ekosistem startup, Sumut memiliki fondasi kuat untuk menjadi provinsi yang kompetitif dan berdaya saing tinggi," katanya.

Karena itu, Surya meminta pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Perubahan APBD 2026 serta APBD 2027 tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sejumlah prioritas pembangunan yang perlu diperkuat antara lain peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan sosial serta penanganan cepat wilayah yang terdampak bencana.

Surya juga mengapresiasi peran DPRD Sumut dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Menurutnya, aspirasi yang dihimpun dari berbagai daerah harus menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti mengatakan rapat kerja menjadi momentum bagi lembaga legislatif untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode 2025-2026.

Dia menilai evaluasi harus dilakukan secara objektif, terbuka dan konstruktif. Capaian yang telah diraih perlu diapresiasi, sementara berbagai kekurangan dan hambatan harus diidentifikasi untuk diperbaiki.

"Memasuki tahun kerja 2027, kita harus membangun perencanaan kerja DPRD yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil," kata Erni.

Erni berharap Rapat Kerja DPRD Sumut 2026 menghasilkan rencana kerja yang realistis, terukur dan responsif sehingga dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas DPRD.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Muhammad Ali Sipahutar menjelaskan rapat kerja tersebut juga menjadi forum untuk membangun komunikasi dan menyamakan persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah mengenai kondisi serta arah pembangunan Sumut.

Kegiatan tersebut diikuti pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut, Sekretariat DPRD beserta jajaran, staf dan tenaga ahli DPRD serta organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut.* (dh)

Budi yang juga Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation (JCF) menilai pasar memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pedagang kecil, pelaku UMKM dan sektor informal.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Olahraga & Barongsai Warga Belawan Bisa Urus Paspor hingga Bayar Pajak Langsung di Tengah Kemeriahan CFD

Menurutnya, pasar merupakan sebuah ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Selain pedagang dan pembeli, terdapat petani, nelayan, pengepul, sopir, buruh bongkar muat, tukang parkir hingga pelaku UMKM yang kehidupannya bergantung pada aktivitas perdagangan.

Budi menilai pergerakan aktivitas di pasar dapat menciptakan efek ekonomi berantai bagi masyarakat.

"Kalau ekonomi warga adalah gerbong, pasar adalah lokomotifnya. Ketika pasar bergerak, banyak sektor ikut bergerak," katanya.

Dia juga menilai pasar rakyat memiliki fungsi sosial yang tidak seluruhnya dapat digantikan pusat perbelanjaan modern maupun perdagangan digital. Hubungan antara pedagang dan pembeli, kata dia, tidak hanya dibangun melalui transaksi, tetapi juga melalui kepercayaan dan interaksi sosial.

Dalam konteks Jakarta, Budi menyebut pasar memiliki posisi strategis dalam menjaga ketersediaan dan distribusi kebutuhan pangan. Karena itu, pengelolaan pasar dinilai tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi daerah dan ketahanan pangan.

Budi secara khusus menyoroti peran Perumda Pasar Jaya sebagai badan usaha milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, perusahaan daerah tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pengelola aset, tetapi juga sebagai instrumen pelayanan publik dan penggerak ekonomi masyarakat.

"Karena pasar menyangkut hajat hidup masyarakat, maka ukuran keberhasilan Perumda Pasar Jaya bukan hanya berapa banyak pasar yang dikelola, tetapi seberapa baik pelayanan yang diterima pedagang dan masyarakat," tuturnya.

Budi mengakui berbagai pembenahan dan revitalisasi pasar telah dilakukan. Namun, dia menilai evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan manfaat program tersebut dirasakan secara merata.

Sejumlah persoalan klasik seperti fasilitas yang kurang memadai, sanitasi, drainase, parkir, keamanan, penataan pedagang dan kebersihan masih perlu menjadi perhatian. Menurutnya, kondisi pasar secara langsung memengaruhi kenyamanan pembeli dan keberlangsungan usaha pedagang.

"Pertanyaannya bukan apakah sudah ada program. Program pasti ada. Pertanyaannya adalah apakah manfaatnya sudah dirasakan secara merata oleh pedagang dan masyarakat," katanya.

Budi menilai revitalisasi Perumda Pasar Jaya harus dilakukan secara menyeluruh. Perbaikan fisik seperti atap, toilet, drainase, listrik, akses pasar, parkir, keamanan dan kebersihan tetap penting, tetapi harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola dan sumber daya manusia.

Pedagang juga perlu mendapatkan pendampingan dalam pemasaran digital, pencatatan keuangan, pengemasan produk, pelayanan konsumen dan penggunaan teknologi pembayaran.

"Pasar rakyat tidak boleh hanya diperbaiki gedungnya. Pedagangnya juga harus naik kelas dan pengelolaannya harus naik kelas," ujarnya.

Menurut Budi, pasar rakyat saat ini menghadapi persaingan dengan minimarket, pusat perbelanjaan dan perdagangan elektronik. Karena itu, modernisasi pasar perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter sosial dan kerakyatan yang menjadi kekuatan pasar tradisional.

"Jangan membuat pasar rakyat kehilangan jiwanya ketika dimodernisasi. Yang harus dimodernisasi adalah fasilitas, pelayanan, tata kelola dan kemampuan pedagangnya," katanya.

Dia menilai pasar juga dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi. Sektor perdagangan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memulai usaha dengan modal relatif kecil dan berkembang melalui pengalaman serta jaringan.

Pasar juga disebut menjadi ruang ekonomi bagi masyarakat yang belum memiliki akses mudah ke sektor pekerjaan formal.

"Pasar tidak bertanya seseorang punya ijazah apa. Pasar memberikan ruang bagi orang untuk mencoba, belajar, bekerja dan bangkit kembali," ujarnya.

Budi juga menilai pasar memiliki fungsi sosial bagi masyarakat perantau karena menjadi tempat bertemu, berinteraksi dan membangun solidaritas.

Karena itu, pasar harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Pasar yang sehat dinilai mampu mempertemukan produsen dan konsumen, memperlancar distribusi barang, membuka lapangan kerja dan memperkuat UMKM.

"Pasar yang baik akan melahirkan perekonomian yang baik bagi warga. Pasar tertib, pedagang sejahtera, warga kuat dan ekonomi daerah bergerak," katanya.

Dalam proses revitalisasi, Budi mengingatkan agar pembangunan tidak justru membebani pedagang kecil. Menurutnya, keberhasilan revitalisasi harus dilihat dari meningkatnya kenyamanan pedagang dan pembeli serta berkembangnya usaha yang ada di dalam pasar.

"Revitalisasi jangan sampai hanya bagus di foto, tetapi pedagangnya justru semakin berat. Ukuran keberhasilan revitalisasi adalah ketika pedagang bisa berjualan lebih nyaman, pembeli lebih nyaman dan usaha mereka berkembang," tutur Budi.

Budi turut menyoroti Pasar Induk Kramat Jati yang dinilainya memiliki posisi strategis dalam ekosistem pangan Jakarta. Pasar tersebut menjadi salah satu mata rantai distribusi yang menghubungkan pemasok dengan masyarakat Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Menurutnya, pasar strategis seperti Kramat Jati membutuhkan visi pengelolaan jangka panjang yang mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi dan tantangan distribusi pangan.

Dia juga mengingatkan pentingnya regenerasi pedagang. Kondisi pasar yang identik dengan kumuh, tidak aman dan tidak nyaman dikhawatirkan membuat generasi muda semakin enggan memilih sektor perdagangan sebagai usaha.

"Pasar jangan sampai menjadi museum ekonomi rakyat. Pasar harus menjadi inkubator UMKM dan tempat lahirnya pengusaha-pengusaha baru," ujarnya.

Budi menilai digitalisasi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi pasar rakyat. Teknologi justru dapat dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran, mendukung pembayaran digital, mencatat transaksi dan memungkinkan pemesanan secara daring.

Pada akhirnya, Budi mengibaratkan pasar sebagai salah satu penopang utama ekonomi masyarakat kecil. Karena itu, pemerintah daerah dan Perumda Pasar Jaya dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan ekosistem ekonomi di dalam pasar tetap berjalan.

"Tugas kita bukan sekadar membangun pasar. Tugas kita adalah membangun perekonomian melalui pasar dan memastikan nafas ekonomi warga tidak pengap. Pasar hidup, warga hidup. Pasar mati, ekonomi rakyat ikut sesak," tutup Budi.* (dh)

Latihan tersebut berlangsung pada 25-30 Agustus 2026 di Jinhae Naval Base dan Pulau Jeju, Korea Selatan. Kegiatan melibatkan personel Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air (Koppeba), Komando Pasukan Katak (Kopaska), serta ROKN.

Baca Juga:

• Di Bawah Cahaya Obor Tengah Malam, Danrem Lilawangsa Pastikan Aceh Aman Jelang HUT ke-81 RI

Latihan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana atau Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).

Dalam DIVEX 2026, TNI AL mengerahkan 10 personel Koppeba dan dua personel Kopaska. Kontingen tersebut berada di bawah komando Dansatgas Letkol Laut (S) Mz Lerry yang dalam kedinasannya menjabat sebagai Wadan Satkoppeba 3.

Sejumlah materi teknis menjadi bagian dari latihan. Prajurit TNI AL dan ROKN berlatih menerapkan prosedur Wet-Bell Diving dalam operasi penyelaman dan penyelamatan bawah air.

Mereka juga mengasah kemampuan Helicopter Rescue Swimming, termasuk teknik penyelamatan dengan dukungan helikopter.

Latihan juga memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasi bawah permukaan. Personel dilatih mengoperasikan Remotely Operated Vehicle (ROV) untuk melakukan pengamatan visual dan identifikasi objek di bawah air.

Selain ROV, latihan menggunakan Side Scan 3D Sonar untuk membantu proses pencarian, pendeteksian dan identifikasi objek di bawah permukaan laut.

Kemampuan yang diperoleh dalam latihan kemudian diterapkan melalui Field Tactical Exercise (FATEX) dengan sejumlah skenario yang menyerupai kondisi operasi nyata.

Skenario tersebut meliputi pencarian dan penyelamatan atau SAR bawah air, evakuasi black box hingga pengangkatan benda berat menggunakan lifting bag.

Pelaksanaan latihan turut ditinjau Staf Khusus Kasal Laksamana Pertama TNI Baroyo Eko Basuki didampingi Kolonel Laut (P) Norman Faizal. Peninjauan tersebut juga dihadiri delegasi militer ROK Navy.

Baroyo mengatakan DIVEX 2026 tidak hanya menjadi latihan rutin, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kemampuan kedua angkatan laut.

"Latihan ini merupakan platform strategis untuk berbagi pengalaman dan mengadopsi teknik penyelaman militer modern. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesiapan dan profesionalisme kedua angkatan laut dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan," ujarnya.

Melalui DIVEX 2026, TNI AL dan ROKN menunjukkan komitmen memperkuat kemampuan operasional, membangun kepercayaan serta meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai tantangan keamanan dan keselamatan di wilayah maritim.

Kerja sama tersebut sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertahanan, khususnya dalam operasi penyelaman, penyelamatan bawah air serta pertukaran pengalaman mengenai teknik penyelaman militer modern.* (dh)

"Sampai 5 tahun mendatang rupiah tetap tidak akan menguat, akan tetap lemah dan bahkan terus melemah," ujar Didik.

Baca Juga:

• Diperkuat Tiga Pemain Diaspora, Garuda Muda Siap Tantang Australia di Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20

"Pasar domestik yang besar tidak menjamin ekonomi menjadi kuat setidaknya dilihat dari nilai tukar mata uangnya," katanya.

Dia menilai Bank Indonesia juga menghadapi dilema dalam menggunakan instrumen suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah. Ketika rupiah tertekan, kenaikan suku bunga dapat meningkatkan daya tarik aset berbasis rupiah dan mendorong masuknya modal asing.

Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan bagi dunia usaha, kredit perumahan, investasi dan aktivitas ekonomi domestik.

Sebaliknya, penurunan suku bunga yang terlalu agresif dapat mengurangi daya tarik aset rupiah ketika investor melihat aset berbasis dolar Amerika Serikat lebih menguntungkan.

"Sentral bank yang konservatif yang sederhana hanya dengan instrumen suku bunga tidak akan menjadikan nilai tukar lebih kuat," tegas Didik.

Karena itu, menurutnya, persoalan rupiah tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada BI. Kebijakan moneter hanya menjadi salah satu bagian dari persoalan yang lebih besar.

Didik menyoroti sejumlah persoalan struktural seperti kepastian hukum, korupsi, tingginya biaya transaksi serta daya saing sektor luar negeri yang dinilai belum cukup kuat. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi persepsi risiko investor dan membuat rupiah rentan mengalami tekanan.

"Jadi dengan kondisi seperti ini, nilai tukar rupiah sangat rentan dan tidak perlu krisis untuk menjadikan rupiah lemah dengan sendirinya," ujarnya.

Menurut Didik, ketahanan rupiah sangat bergantung pada kemampuan Indonesia menghasilkan devisa secara konsisten. Karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya didorong dari konsumsi domestik.

Dia juga mengkritik kecenderungan ekonomi Indonesia yang terlalu berorientasi ke dalam atau inward looking. Besarnya pasar domestik memang memberi ruang bagi dunia usaha untuk berkembang, tetapi dapat menjadi persoalan ketika kegiatan produksi sangat bergantung pada bahan baku dan barang modal impor.

Dalam kondisi tersebut, meningkatnya konsumsi dan produksi domestik justru dapat meningkatkan kebutuhan terhadap dolar AS.

"Praktek seperti ini bisa menguntungkan tetapi tidak memberi efek positif memperkuat nilai tukar rupiah. Bahkan bisa negatif menjadikan nilai tukar melemah karena dalam proses produksinya rakus impor," katanya.

Didik mendorong perubahan strategi ekonomi menjadi lebih berorientasi keluar atau outward looking. Menurutnya, ekspor, investasi asing, pariwisata dan aktivitas bisnis internasional perlu diperbesar untuk memperkuat sumber pendapatan luar negeri Indonesia.

"Untuk menjadikan nilai tukar stabil dan kuat, maka orientasi kebijakan harus diubah menjadi berorientasi keluar (outward looking). Indonesia memerlukan lebih banyak transaksi bisnis yang memperoleh pendapatan signifikan dari luar negeri, bukan hanya dari konsumen domestik," tegasnya.

Selain struktur ekonomi, Didik juga menyoroti posisi cadangan devisa Indonesia. Dia menyebut cadangan devisa Indonesia berada di sekitar US$145,3 miliar pada akhir Juli 2026.

Menurut Didik, posisi tersebut perlu dilihat berdasarkan skala ekonomi Indonesia dan dibandingkan dengan negara-negara kawasan. Dia menyebut Singapura memiliki sekitar US$426,2 miliar dan Thailand sekitar US$279,2 miliar. Sementara Malaysia yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih kecil berada di kisaran US$132,6 miliar.

"Bagi negara sebesar Indonesia, cadangan devisa sebesar ini tidak cukup dan bahkan terlalu kecil untuk menjadi penyangga eksternal," ujarnya.

Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah sumber devisa besar, terutama dari ekspor komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit dan nikel. Namun, ketergantungan terhadap komoditas membuat penerimaan ekspor sensitif terhadap perubahan harga di pasar global.

Ketika harga komoditas turun, penerimaan devisa dapat ikut tertekan. Di sisi lain, kebutuhan terhadap dolar AS untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal tetap berjalan.

Didik juga menilai investasi asing masih menghadapi sejumlah tantangan. Persepsi risiko, kepastian hukum, korupsi dan tingginya biaya transaksi dapat memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Investor memiliki banyak pilihan pasar berkembang lainnya. Persepsi risiko berinvestasi di Indonesia tidak dijaga dengan baik sehingga investasi berpikir dua tiga kali untuk masuk ke Indonesia," jelasnya.

Karena itu, menurut Didik, penguatan rupiah membutuhkan pendekatan lintas sektor. Stabilitas nilai tukar tidak cukup dijaga melalui suku bunga maupun intervensi pasar valuta asing.

Indonesia dinilai perlu memperkuat daya saing ekspor, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan kepastian hukum, menekan biaya ekonomi tinggi serta memperbesar aktivitas ekonomi yang menghasilkan devisa.

"Jadi berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kondisi sektor moneter, sektor riil, sektor domestik dan sektor luar negeri di atas, maka BI lima tahun diperkirakan menghadapi kesulitan dan tidak akan bisa memperbaiki nilai tukar rupiah yang lebih stabil dan lebih kuat," pungkas Didik.

Dengan demikian, tantangan rupiah ke depan dinilai tidak hanya berada di tangan BI. Perubahan struktural yang lebih luas dibutuhkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sekadar besar di dalam negeri, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih kuat dari pasar global.* (dh)

Penghargaan tersebut diterima Kepala Desa Sambirejo Timur Mhd. Arifin pada Sabtu (29/8/2026). Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, didampingi Asisten I Zainal A. Hutagalung dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Deli Serdang Danang Purnama Yuda.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Bongkar Sarang Narkoba di Percut, Sita 40 Paket Sabu

Pelayanan tersebut mencakup pengurusan Kartu Keluarga (KK), penambahan anggota keluarga, perubahan status pekerjaan dalam KK, perubahan KK manual menjadi KK berbarkode, akta kelahiran bagi warga yang belum memiliki akta sejak usia 0 bulan hingga 17 tahun, serta akta kematian bagi warga yang meninggal dan dilaporkan sebelum tiga tahun.

Seluruh layanan dalam program tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Desa Sambirejo Timur mendapat amanah menjalankan Program Paten Kali sejak Agustus 2025. Sejak saat itu, Arifin bersama jajaran pemerintah desa aktif menjalankan program sekaligus menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Arifin mengatakan pihaknya menerima program tersebut sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga. Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa memberikan kemudahan karena masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh untuk mengurus dokumen.

"Kami menerima amanah ini dengan sepenuh hati. Kami berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebisa dan semaksimal yang kami bisa. Yang terpenting, masyarakat merasa terbantu dan mendapatkan kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan," ujar Arifin.

Selain Paten Kali, Pemdes Sambirejo Timur juga aktif memanfaatkan Program SADOKU (Siap Antar Dokumen Kependudukan), salah satu inovasi pelayanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil Deli Serdang.

Menurut Arifin, program tersebut semakin membantu masyarakat memperoleh dokumen kependudukan dengan lebih mudah.

Pelaksanaan Paten Kali di Desa Sambirejo Timur juga terus dimonitor dan mendapat dukungan dari Kepala Disdukcapil Deli Serdang Danang Purnama Yuda serta Camat Percut Sei Tuan Muhammad Kennedy Tarigan.

Dukungan tersebut mendorong pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

"Hingga saat ini, Program Paten Kali di Desa Sambirejo Timur masih berjalan dan mendapat respons positif dari masyarakat," ungkap Arifin.

Pemdes Sambirejo Timur berkomitmen mempertahankan pelayanan yang mudah, cepat, dekat dan tanpa biaya. Penghargaan juara pertama tersebut juga diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

"Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan. Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah desa, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Sambirejo Timur yang telah memanfaatkan program ini," kata Arifin.

Capaian tersebut menjadi bukti bahwa inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Desa Sambirejo Timur mendapat respons positif dan kepercayaan masyarakat.

Pemdes Sambirejo Timur di bawah kepemimpinan Arifin pun terus mendorong agar pelayanan administrasi kependudukan semakin dekat, mudah dan bermanfaat bagi seluruh warga.

Kegiatan olahraga bersama itu menjadi penutup rangkaian HUT ke-33 RSUP H Adam Malik yang telah berlangsung sejak 21 Juli 2026. Peserta berasal dari berbagai kalangan dan usia.

Baca Juga:

• Ini Alasan Jepang Kirim 3 Helikopter dan 600 Personel ke Karhutla Kalimantan

"Saya apresiasi selama berdiri 33 tahun ini telah memberikan pelayanan kesehatan terbaik khususnya buat masyarakat Sumut," ujar Azhar saat didampingi Direktur RSUP H Adam Malik dr Zainal Safri M.Ked(PD), Sp.PD-KKV, Sp.JP.

Azhar mengatakan Kementerian Kesehatan akan terus mendukung langkah transformasi yang dilakukan RSUP H Adam Malik. Dukungan tersebut diarahkan agar rumah sakit vertikal tersebut mampu menghadirkan layanan kesehatan dengan standar internasional.

Peningkatan kualitas layanan diharapkan membuat masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, tidak perlu lagi mencari pengobatan ke luar negeri dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan di dalam negeri.

"Kegiatan yang kita lakukan hari ini harus terus dimasyarakatkan seperti lari pagi, jalan sehat, dan sebagainya. Tentunya ini sangat baik untuk kesehatan masyarakat kedepannya," tambahnya.

Ketua Panitia HUT ke-33 RSUP H Adam Malik dr Faisal Habib, Sp.JP(K), FIHA, mengatakan acara puncak tidak hanya diisi jalan dan lari santai. Bazar, hiburan serta pengumuman pemenang berbagai perlombaan internal dan eksternal juga turut memeriahkan kegiatan.

Sebelum acara puncak, panitia telah menggelar berbagai kegiatan sosial dan edukatif selama sebulan. Kegiatan tersebut antara lain bakti sosial bagi masyarakat kurang mampu, seminar kesehatan preventif dan kuratif, serta pemeriksaan kesehatan gratis.

Faisal mengatakan jumlah peserta yang hadir juga melampaui target pendaftaran resmi. Sebelumnya tercatat sekitar 1.400 peserta melakukan pendaftaran.

"Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebenarnya ada 1.400 yang terdaftar, tapi kalau kita lihat tadi banyak juga yang ikut lari dan mungkin saya rasa di atas 1.500 peserta lebih," pungkas Faisal.

Melalui perayaan HUT ke-33 tersebut, manajemen RSUP H Adam Malik berharap sinergi antara tenaga medis, staf rumah sakit, pasien dan masyarakat semakin kuat. Kegiatan olahraga dan edukasi kesehatan juga diharapkan mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.* (dh)

Kejuaraan tersebut berlangsung selama dua hari, 29-30 Agustus 2026. Nadira tampil mewakili Sekolah Dasar Islam (SDI) Ash-Sholihah Medan Johor sekaligus klub renangnya, Tirta Prima SC.

Baca Juga:

• SMAN 7 Banda Aceh Borong 5 Medali di O2SN 2026, Raih 2 Emas dan 3 Perak

Prestasi tersebut menjadi torehan perdana Nadira setelah sebelumnya mengikuti sejumlah kejuaraan renang. Meski masih berusia muda dan belum lama terjun ke kompetisi, penampilannya dinilai menunjukkan perkembangan, terutama dari catatan waktu yang berhasil dicapai.

Ibu Nadira, Fauziah Fitriani, mengaku bersyukur atas pencapaian putrinya. Dua medali yang diraih dinilai menjadi tambahan motivasi bagi Nadira untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan.

"Syukur alhamdulillah, dari lima gaya, anak saya dapat dua medali dari kejuaraan Fun Swimming Kemerdekaan," ujar Fauziah, Minggu (30/8/2026).

Fauziah mengatakan capaian tersebut menjadi prestasi pertama Nadira dari beberapa kejuaraan yang telah diikutinya. Selain hasil berupa medali, dia juga melihat adanya peningkatan kemampuan sang anak dari catatan waktu yang ditorehkan dalam setiap perlombaan.

"Ada peningkatan waktu dari beberapa kejuaraan yang pernah diikuti," katanya.

Nadira merupakan putri pasangan M Agusman dan Fauziah Fitriani. Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor yang mendorong Nadira terus mengembangkan bakatnya di cabang olahraga renang sejak usia dini.

Fauziah berharap perkembangan kemampuan Nadira dapat terus terjaga melalui latihan rutin dan bimbingan dari para pelatih di Tirta Prima SC. Pengalaman bertanding yang semakin banyak juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri Nadira saat mengikuti kejuaraan berikutnya.

"Semoga di event-event selanjutnya Nadira bisa terus berkembang dan mengharumkan nama sekolah serta klub renang," pungkas Fauziah.

Dua medali dari Fun Swimming Merdeka 2026 menjadi langkah awal bagi Nadira untuk mengembangkan perjalanan di dunia renang. Dengan usia yang masih sangat muda, pengalaman bertanding dan konsistensi latihan diharapkan semakin mengasah potensi atlet cilik tersebut.* (dh)

Kegiatan yang diinisiasi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan tersebut diikuti ribuan warga. Rico mengapresiasi dukungan politik konstruktif PAN dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kota Medan.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Olahraga & Barongsai Warga Belawan Bisa Urus Paspor hingga Bayar Pajak Langsung di Tengah Kemeriahan CFD

Dalam kesempatan itu, Rico juga menyampaikan perkembangan pembangunan di Kota Medan. Dia mengatakan 20 dari 24 janji kampanye pemerintah daerah telah direalisasikan pada tahun pertama.

Pemko Medan kini masih berfokus menyelesaikan sejumlah target lainnya, termasuk penanganan banjir, kemacetan dan sejumlah proyek strategis daerah.

Beberapa proyek yang sedang berjalan di antaranya pembangunan layanan transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) di pusat kota serta fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Terjun, Marelan.

Rico juga menegaskan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan di wilayah Medan Bagian Utara. Dia meminta alokasi pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut dapat direalisasikan minimal 35 persen dari anggaran APBD.

"Medan Bagian Utara membutuhkan perhatian lebih. Pembangunan jalan, perbaikan akses jalan tanah, serta pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) harus terus didorong dan dikawal bersama oleh para anggota dewan," tegas Rico.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua DPD PAN Kota Medan Faisal serta anggota DPRD Medan T Bahrumsyah dan Edwin Sugesti. Rico hadir didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) T Chairuniza serta Camat Medan Tembung.

Rico selanjutnya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran aparatur di tingkat wilayah merespons setiap aspirasi dan keluhan masyarakat dengan cepat.

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu suatu persoalan menjadi viral di media sosial baru kemudian mengambil tindakan.

"Jangan menunggu keluhan masyarakat viral di media sosial. Setiap aspirasi dan persoalan warga harus direspons secara cepat," kata Rico.

Kegiatan gerak jalan santai tersebut ditutup dengan pembagian berbagai doorprize. Rico Waas turut mencabut kupon undian hadiah utama berupa sepeda listrik bagi warga yang beruntung.* (dh)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, unsur Forkopimda, anggota DPRD Medan, pimpinan perangkat daerah dan para camat turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Ajak Warga Tinggalkan Rebahan! Wagub Sumut Gaspol Jalan Santai 5 Km di HUT RS Adam Malik Sambil Borong Cek Kesehatan Gratis

CFD kali ini digelar bekerja sama dengan PT Pelindo. Kegiatan tersebut melanjutkan CFD perdana yang sebelumnya digelar pada Minggu (2/8/2026) melalui kolaborasi dengan Kodaeral I Belawan.

"Car Free Day ini bukan hanya tentang berolahraga. Kita hadirkan sebagai ruang bersama bagi masyarakat untuk bergerak, bersilaturahmi, menikmati hiburan, sekaligus mendapatkan pelayanan dari Pemko Medan," kata Rico Waas.

Sejak pagi, Jalan Sumatera dipadati warga yang mengikuti berbagai aktivitas olahraga. Masyarakat juga menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga dan kerabat.

Kemeriahan semakin terasa dengan pembagian hadiah dan doorprize dari panggung utama. Sekitar 90 tenda UMKM juga disiapkan di sepanjang kawasan CFD untuk menawarkan berbagai produk dan kuliner kepada masyarakat.

Warga turut dihibur atraksi barongsai merah-kuning serta pertunjukan musik live yang berlangsung di tengah kegiatan. Anak-anak terlihat antusias menyaksikan atraksi tersebut.

Selain olahraga dan hiburan, Pemko Medan menghadirkan berbagai pelayanan publik di lokasi CFD. Warga dapat mengurus dan memperpanjang paspor, membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM.

Pelayanan lainnya meliputi sosialisasi pembuatan surat tanah, pembayaran dan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembuatan serta perpanjangan Buku Pelaut, pembukaan rekening baru Bank Sumut hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

Berbagai stan pelayanan tersebut ditempatkan di tengah kawasan CFD sehingga warga dapat mengakses layanan tanpa harus meninggalkan lokasi kegiatan.

Kehadiran layanan publik dan UMKM tersebut membuat aktivitas di Jalan Sumatera tidak hanya berfokus pada olahraga. Masyarakat juga dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi, memanfaatkan layanan kesehatan dan berbelanja produk lokal dalam satu kawasan.

Menjelang siang, suasana CFD masih ramai. Sebagian warga melanjutkan aktivitas olahraga, sementara lainnya mengunjungi stan UMKM dan pelayanan publik yang disediakan Pemko Medan.* (dh)

Peresmian gedung ditandai dengan syukuran dan peresmian langsung oleh Presiden PKS Almuzzammil Yusuf. Bobby mengapresiasi keberadaan kantor baru tersebut yang dinilainya memiliki fasilitas terstruktur, termasuk ruang kaderisasi.

Baca Juga:

• Ingin Ribuan Desa Lepas dari Status Tertinggal, Pemprov Sumut Genjot Pemutakhiran Indeks Desa!

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menerima masukan, kritikan, maupun usulan kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Cita-cita kita menjadikan Provinsi Sumatera Utara yang diberkahi Allah SWT bisa benar-benar terwujud melalui kerja dan kolaborasi bersama," ujar Bobby.

Bobby menegaskan Pemprov Sumut terbuka terhadap berbagai masukan dan gagasan yang dapat mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, termasuk partai politik, dinilai penting dalam mewujudkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menekankan pentingnya kepemimpinan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan dan rasa aman masyarakat.

"Rahasia pelayanan publik dan kepemimpinan itu diringkas hanya dalam dua kata, yaitu membebaskan rakyat dari rasa lapar dan melindungi mereka dari rasa ketakutan. Siapa manusia yang paling berpengaruh untuk menurunkan rahmat itu? Pemimpin, utamanya eksekutif," ucap Almuzzammil.

Menurutnya, pemimpin memiliki peran penting dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sekaligus menciptakan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua DPW PKS Sumut Andy Pranata berharap kantor baru tersebut dapat meningkatkan produktivitas pengurus dan kader. Selain menjadi pusat aktivitas organisasi, kantor tersebut diharapkan memperkuat kaderisasi dan mengoptimalkan kontribusi PKS dalam pelayanan publik di Sumatera Utara.

Dengan peresmian kantor baru itu, PKS Sumut berharap kerja organisasi semakin efektif serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.* (dh)