Aksi tersebut disebut sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya dugaan peredaran narkotika, dugaan peredaran minuman beralkohol tanpa pita cukai resmi, serta dugaan persoalan perpajakan.

Baca Juga:

• 440 Orang Tewas dalam 2.271 Kecelakaan, Kapolda Aceh Dorong Digitalisasi dan Konsep "Polantas Karib" untuk Cegah Angka Terus Naik

Kabid Hukum dan HAM Satgas GM FKPPI Sumut Sutoyo meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyerangan tersebut secara menyeluruh.

"Kalau benar ada pihak yang mengerahkan OTK, jangan hanya menangkap pelaksana. Kami meminta aparat juga mengusut siapa yang berada di baliknya," kata Sutoyo.

Menurut Sutoyo, dugaan penyerangan perlu ditangani serius karena berkaitan dengan keamanan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Dia juga mempertanyakan pengamanan kepolisian saat insiden terjadi. Sutoyo mengklaim terdapat sejumlah personel polisi di sekitar area parkir Capital Building ketika dugaan penyerangan berlangsung.

"Kami melihat ada personel kepolisian di lokasi. Karena itu, kami mempertanyakan langkah pengamanan ketika massa aksi diduga diserang. Kami berharap hal ini dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak kepolisian," ujarnya.

Sutoyo mengatakan GM FKPPI menghormati tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi. Namun, dia meminta pengamanan diberikan secara adil kepada seluruh pihak yang berada di lokasi.

Menurut dia, setiap kegiatan aksi yang dilakukan pihaknya telah dikomunikasikan kepada kepolisian, termasuk lokasi dan agenda kegiatan.

"Setiap aksi selalu kami komunikasikan dengan pihak kepolisian agar kegiatan dapat berlangsung aman dan tertib. Karena itu, ketika terjadi dugaan penyerangan, kami meminta agar peristiwa tersebut diusut secara objektif," katanya.

GM FKPPI Sumut juga meminta penyelidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan apabila nantinya ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain.

"Jangan sampai hukum hanya tegas kepada masyarakat yang menyampaikan kritik, tetapi tidak memberikan perlindungan yang sama ketika masyarakat menjadi korban kekerasan. Kami meminta Kapolda Sumut memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan transparan," ujar Sutoyo.

Atas kejadian tersebut, PD II GM FKPPI dan Satgas PD II GM FKPPI Sumut meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan sejumlah langkah, yakni mengusut dugaan penyerangan secara menyeluruh, mengidentifikasi pihak yang terlibat, serta menelusuri kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan atau mengoordinasikan aksi.

Mereka juga meminta polisi memeriksa keterangan personel yang berada di lokasi, mengamankan serta memeriksa rekaman CCTV dan alat bukti lain yang relevan, hingga menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak yang diduga melakukan penyerangan dengan pihak lain yang berkepentingan di kawasan Capital Building.

Selain itu, GM FKPPI meminta perkembangan penanganan perkara disampaikan secara transparan kepada publik sesuai ketentuan hukum.

GM FKPPI Sumut menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum maupun aksi lanjutan apabila dugaan penyerangan tersebut tidak ditangani secara serius.

Sutoyo menegaskan pihaknya tidak bermaksud mencari konflik dan meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui proses hukum yang objektif.* (dh)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengungkap sejumlah langkah strategis Polri dalam menangani bencana hidrometeorologi di Aceh, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Hal itu disampaikan Ruddi saat menghadiri Forum Ngopi Kebangsaan bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D'Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga:

• 440 Orang Tewas dalam 2.271 Kecelakaan, Kapolda Aceh Dorong Digitalisasi dan Konsep "Polantas Karib" untuk Cegah Angka Terus Naik

Menurutnya, tahapan rekonstruksi pascabencana dimulai dengan asesmen dan pemetaan. Proses tersebut meliputi identifikasi kerusakan, pemetaan kebutuhan serta analisis potensi risiko di wilayah terdampak.

Tahapan selanjutnya dilakukan melalui intervensi kemanusiaan dan psikososial. Bentuknya antara lain bantuan kemanusiaan, layanan serta bakti kesehatan, dukungan psikososial dan trauma healing, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.

"Tentunya berbagai upaya telah kita lakukan dalam penanganan bencana, termasuk restorasi infrastruktur fisik melalui pembangunan rumah atau huntap, perbaikan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemulihan sarana vital. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan ketahanan nasional," kata Ruddi.

Salah satu program pemulihan kebutuhan dasar yang dilakukan Polri adalah pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana.

Ruddi menyebut telah dibangun 265 titik sumur bor di Aceh. Rinciannya, 10 titik melalui program Kapolri, 46 titik melalui program Kapolda Aceh dan 209 titik melalui program Aslog Kapolri.

Menurut Ruddi, berbagai langkah tersebut juga memiliki dampak terhadap ketahanan masyarakat. Dari sisi keamanan, intervensi tersebut dinilai dapat memperkuat human security sekaligus meningkatkan kepercayaan publik kepada aparat.

Sementara dari aspek sosial budaya, pemulihan psikososial dan penyediaan hunian tetap atau huntap dinilai membantu memulihkan kohesi sosial masyarakat Aceh.

Paparan Kapolda Aceh tersebut sejalan dengan tema Forum Ngopi Kebangsaan IKAL Aceh, yakni "Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional".

Dalam forum yang sama, Ketua DPD IKAL Aceh Prof Dr Syahrizal Abbas mengapresiasi kehadiran para peserta. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah untuk bertukar gagasan terkait berbagai persoalan strategis.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Pimpin Sertijab 2 PJU dan 5 Kapolres, Ini Daftar Pejabat Barunya

Syahrizal mengatakan jumlah alumni Lemhannas di Aceh yang aktif dalam berbagai kegiatan cukup dinamis. Saat ini, belasan alumni relatif aktif dalam kegiatan IKAL Aceh, sementara secara keseluruhan alumni yang pernah mengikuti program PPRA maupun PPSA dan kemudian bekerja di berbagai bidang disebut mencapai lebih dari 200 orang.

"DPD IKAL Aceh terus berupaya menjadi wadah bagi para alumni untuk memberikan pemikiran serta kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Karena itu, Ngopi Kebangsaan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang untuk membahas isu-isu strategis," ujar Syahrizal.* (dh)

Berdasarkan data BEI, IHSG ditutup di level 6.541,377 pada perdagangan Jumat (11/9/2026). Posisi itu turun dibandingkan penutupan pekan sebelumnya yang berada di level 6.636,475.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 1,43 Persen, 10 Saham Ini Justru Cetak Kenaikan hingga 85 Persen!

Aktivitas transaksi bursa turut mengalami penurunan sepanjang pekan tersebut. Rata-rata nilai transaksi harian turun 14,88% menjadi Rp16,36 triliun dari sebelumnya Rp19,22 triliun.

Rata-rata volume transaksi harian juga turun 26,34% menjadi 36,09 miliar lembar saham. Pada pekan sebelumnya, rata-rata volume transaksi harian tercatat 48,99 miliar lembar saham.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian BEI turun 7,07% menjadi 2,22 juta kali transaksi dari sebelumnya 2,39 juta kali transaksi.

Pada penutupan perdagangan Jumat (11/9/2026), investor asing juga mencatatkan aksi jual bersih atau net sell di pasar saham Indonesia.

"Adapun investor asing hari ini (Jumat) mencatatkan nilai jual bersih Rp690,19 miliar dan sepanjang tahun 2026 investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp71,415 triliun," ungkap Sekretaris Perusahaan BEI Elsierra Putri Yosita dalam keterangannya, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Dengan demikian, perdagangan saham BEI sepanjang 7-11 September 2026 mencatatkan penurunan pada sejumlah indikator utama, mulai dari IHSG, kapitalisasi pasar hingga aktivitas transaksi harian.* (d/dh)

Ketua UKK Emergensi dan Terapi Intensif Anak IDAI Dr dr Yogi Prawira, SpA, Subsp. ETIA(K), mengatakan orangtua tidak sebaiknya menunggu kondisi anak membaik dengan pengobatan rumahan sebelum mencari pertolongan medis.

Baca Juga:

• IDAI Sumut Kritik Gibran Bawa Dokter Pribadi ke Karo: Dokter Anak Kita Ada 300 Lebih, Ngapain Repot-repot?

Yogi menjelaskan, gejala yang umum muncul pada anak yang mengalami keracunan makanan antara lain mual dan muntah, nyeri perut, buang air besar (BAB) cair hingga BAB berdarah.

Selain gejala tersebut, ada sejumlah tanda yang tidak khas tetapi perlu diwaspadai, seperti demam, sakit kepala atau pusing, pandangan kabur, kelemahan pada anggota gerak serta kesemutan. Menurut Yogi, kondisi tersebut membutuhkan penanganan tenaga medis.

Pada sebagian besar kasus, anak yang mengalami keracunan juga dapat menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Gejalanya antara lain mulut kering, terus merasa haus, pusing, lebih jarang buang air kecil, warna urine lebih pekat dan tubuh lemas.

Yogi juga menjelaskan sejumlah indikator yang dapat digunakan orangtua untuk mencurigai terjadinya keracunan makanan pada anak.

Salah satunya adalah gejala yang muncul secara berkelompok. Misalnya, beberapa anak yang mengonsumsi makanan atau minuman yang sama mengalami keluhan dalam waktu berdekatan. Menurut Yogi, pola tersebut menjadi salah satu petunjuk paling kuat.

"Jadi kalau ada puluhan anak muntah waktu bersamaan, sumber yang sama, pola berkelompok ini, pola KLB ini, menjadi salah satu yang paling kuat," ujarnya.

Indikator berikutnya adalah adanya paparan berisiko tinggi, seperti mengonsumsi daging atau unggas yang kurang matang, susu tanpa pasteurisasi, makanan laut mentah, air sumur atau air banjir, susu formula bubuk, maupun pemberian madu kepada bayi berusia di bawah 12 bulan.

Riwayat perjalanan dan pola musiman juga dapat menjadi petunjuk. Orangtua perlu memperhatikan apakah anak baru bepergian ke wilayah dengan keamanan pangan atau air yang kurang terjamin. Beberapa jenis patogen juga memiliki pola kemunculan tertentu berdasarkan musim.

Indikator lainnya adalah kesesuaian jarak waktu antara konsumsi makanan dengan munculnya gejala. Selang waktu tersebut perlu dilihat dengan masa inkubasi patogen tertentu untuk membantu menelusuri kemungkinan sumber makanan.

Dengan mengenali gejala dan sejumlah indikator tersebut, orangtua diharapkan dapat lebih cepat mengambil keputusan ketika anak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Terutama ketika keluhan muncul secara berkelompok setelah mengonsumsi makanan atau minuman dari sumber yang sama.

IDAI juga mengingatkan agar orangtua tidak menunda pemeriksaan ketika kondisi anak menunjukkan tanda bahaya. Penanganan medis lebih cepat diperlukan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat.* (d/dh)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution meminta masyarakat dan media tidak berlebihan mengekspos dua korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo. Bobby menyebut kondisi mental dan psikologis para korban juga perlu mendapat perhatian dalam proses pemulihan.

Permintaan tersebut disampaikan Bobby setelah mengantar dua korban, Agnesia Paruliana br Silitonga dan Febiona Purba, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (12/9/2026). Keduanya dibawa atas permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mendapatkan penanganan sekaligus pemantauan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Atas Perintah Wapres Gibran, Dua Korban Keracunan MBG Karo Diterbangkan ke Jakarta untuk Pemulihan Intensif

Bobby mengatakan salah satu hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi mental korban terganggu akibat perundungan siber atau cyberbullying. Karena itu, dia meminta masyarakat tidak membuat pemberitaan maupun unggahan yang dapat semakin membebani kondisi psikologis anak.

"Anak kita ini mentalnya terganggu karena siber bullying, seolah-olah mencari perhatian, ini mengganggu mental anak-anak kami," ujarnya.

Bobby menyebut para korban juga telah diminta untuk sementara mengurangi aktivitas di media sosial. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi mental mereka.

"Jadi tadi kami minta jangan main media sosial dulu, intervensi internal. Intervensi eksternal jangan terlalu diblowup demi penyembuhan, bukan demi menutupi berita," tuturnya.

Menurut Bobby, proses pemulihan para siswa tidak cukup hanya dengan penanganan medis. Pemerintah juga perlu memastikan kondisi mental dan psikologis mereka membaik setelah mengalami kejadian yang diduga berkaitan dengan makanan MBG.

"Proses pemulihan para siswa tidak berhenti setelah mereka mendapatkan perawatan medis. Pemerintah tetap melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologis mereka terus membaik," katanya.

Bobby menjelaskan Agnesia dan Febiona dibawa ke Jakarta karena adanya permintaan langsung dari Wapres Gibran. Meski dokter yang menangani menilai tenaga medis di Medan memiliki kemampuan yang memadai, Gibran menginginkan kedua korban mendapat penanganan dan pemantauan langsung.

"Sebenarnya kalau secara penanganan medis dari tim dokter yang membawa ke Jakarta juga menyampaikan tim medis kita yang di Medan itu mumpuni, namun kemarin Bapak Wakil Presiden menyampaikan agar ada penanganan langsung, dimonitor langsung sama Bapak Wapres," jelas Bobby.

Dia mengatakan kedua korban dipilih untuk dirujuk karena dinilai membutuhkan perhatian lebih, terutama dari sisi kondisi medis dan trauma yang dialami.

Sebelumnya, Gibran bersama Bobby mengunjungi korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo pada Jumat (11/9/2026). Gibran memastikan pemerintah menanggung biaya pengobatan para korban hingga mereka pulih.

"Kedatangan saya kemari untuk memastikan anak bapak ibu bisa sembuh dan bersekolah kembali. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan terbaik. Tadi saya datangi satu-satu, apa saja yang diperlukan. Apakah butuh rujukan ke Jakarta atau Medan, semua pasti kami penuhi," kata Gibran.

Gibran juga meminta seluruh biaya pengobatan korban ditanggung pemerintah dan memberikan pilihan kepada keluarga untuk menjalani perawatan di Medan maupun Jakarta sesuai kebutuhan.

"Kita tadi sudah memastikan ini dengan Pak Gubernur untuk semua biaya akan ditangani oleh pemerintah. Kita juga memberikan opsi kepada keluarga apakah anak tersebut mau dirujuk, apakah dirawat di RS di Medan atau bisa juga di RS di Jakarta," ujarnya.

Bobby berharap penanganan terhadap korban tidak hanya berorientasi pada kesembuhan fisik, tetapi juga memastikan mereka dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari tanpa tekanan psikologis.* (ds/dh)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengatakan secara medis tenaga kesehatan di Medan dinilai mampu menangani kondisi kedua korban. Namun, Gibran meminta agar dua siswa tersebut mendapat penanganan sekaligus pemantauan langsung di Jakarta.

Baca Juga:

• 333 Siswa Keracunan Kebab MBG, Pihak SPPG Defensif: Sebut Mayones Basi Gara-gara Telat Dimakan

Menurut Bobby, penanganan korban tidak hanya menyangkut kondisi medis. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kondisi mental dan psikologis anak setelah mengalami kejadian tersebut.

Bobby meminta masyarakat, termasuk media dan pengguna media sosial, tidak berlebihan mengekspos kondisi para korban karena dikhawatirkan dapat memengaruhi proses pemulihan mereka.

"Cuman saya minta tolong kepada kita semua, yang perlu dipulihkan bukan hanya kesehatan medis tapi juga mentalnya dan juga psikis. Jadi saya minta tolong sekali ke media, permintaan anaknya juga kepada kami, jangan terlalu diblowup," ujarnya.

Bobby menyebut hasil pemeriksaan menemukan adanya kondisi mental yang terganggu akibat perundungan siber atau cyberbullying. Karena itu, para korban sebelumnya telah diminta untuk mengurangi aktivitas di media sosial.

"Jadi tadi kami minta jangan main media sosial dulu intervensi internal, intervensi eksternal jangan terlalu diblowup demi penyembuhan, bukan demi menutupi berita," tuturnya.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama Bobby Nasution mengunjungi sejumlah korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo pada Jumat (11/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Gibran memastikan pemerintah akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban hingga mereka dinyatakan pulih.

"Kedatangan saya kemari untuk memastikan anak bapak ibu bisa sembuh dan bersekolah kembali. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan terbaik. Tadi saya datangi satu-satu, apa saja yang diperlukan. Apakah butuh rujukan ke Jakarta atau Medan, semua pasti kami penuhi," kata Gibran.

Gibran juga meminta agar biaya pengobatan seluruh korban ditanggung pemerintah. Keluarga diberikan pilihan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit di Medan maupun dirujuk ke Jakarta sesuai kebutuhan medis.

"Kita tadi sudah memastikan ini dengan Pak Gubernur untuk semua biaya akan ditangani oleh pemerintah. Kita juga memberikan opsi kepada keluarga apakah anak tersebut mau dirujuk, apakah dirawat di RS di Medan atau bisa juga di RS di Jakarta," ujar Gibran.

Bobby mengatakan Pemprov Sumut juga memberikan perhatian terhadap pemulihan psikologis para siswa. Menurutnya, proses pemulihan tidak berhenti setelah korban mendapatkan perawatan medis.

"Proses pemulihan para siswa tidak berhenti setelah mereka mendapatkan perawatan medis. Pemerintah tetap melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologis mereka terus membaik," katanya.

Dengan diberangkatkannya Agnesia dan Febiona ke Jakarta, pemerintah berharap keduanya mendapat penanganan secara menyeluruh, termasuk dari sisi kesehatan mental dan psikologis. Sementara itu, biaya pengobatan kedua korban maupun korban lainnya tetap ditanggung pemerintah.* (ds/dh)

Kepala Yayasan Budi Sain Mangkling Haerudin mengatakan proses pengemasan makanan dimulai sekitar pukul 05.30 WITA. Makanan kemudian diberangkatkan menuju sekolah-sekolah penerima sekitar pukul 08.00 WITA.

Baca Juga:

• IDAI Sumut Kritik Gibran Bawa Dokter Pribadi ke Karo: Dokter Anak Kita Ada 300 Lebih, Ngapain Repot-repot?

Menurut Haerudin, jarak sekolah penerima relatif dekat sehingga waktu distribusi telah diperhitungkan. Dia juga menyebut pihak dapur melakukan uji sampel internal sebelum makanan dikirimkan ke sekolah.

"Bahkan ini kita juga buat sampel yang mencicipi pertamanya itu bukan saja dari anak-anak, dari teman kita, anggota juga ada yang menyicipi pagi," ujarnya.

Haerudin kemudian menyoroti menu kebab ayam yang dibagikan kepada siswa. Menurut dia, kebab tersebut menggunakan mayones dan memiliki batas waktu konsumsi tertentu.

"Karena di situ ayamnya kalau dibilang basi wajar karena sudah melampaui mayonesnya. Kebab itu kan campurannya itu, sehingga di bawah jam 09.00 harus dimakan," katanya.

Dia menduga persoalan muncul karena makanan di sejumlah sekolah tidak langsung dikonsumsi setelah tiba. Haerudin mencontohkan adanya kegiatan sekolah yang membuat makanan baru dibagikan kepada siswa setelah acara selesai.

"Jadi kita kan di situ ke pendistribusian, kadangkala namanya guru juga seperti tadi kan ada acara maulidan, pulang maulid setelah itu baru dibagikan anak-anak kita. Ya itu juga kan boleh dikatakan sudah melanggar SOP," ungkapnya.

Haerudin menegaskan jenis menu dan batas waktu konsumsi sebelumnya telah disampaikan kepada pihak penerima.

"Intinya sekarang anak-anak kita ini makan makanan yang tadi itu tidak tepat sesuai SOP dari menu yang sudah diumumkan jauh-jauh hari," ujarnya.

Namun, dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan resmi mengenai penyebab para siswa mengalami gangguan kesehatan. Pemeriksaan laboratorium masih dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut.

Berdasarkan rekapitulasi terbaru, jumlah siswa yang menjalani perawatan dan pengobatan tercatat 333 orang. Angka itu merupakan pembaruan dari data awal yang menyebut 352 korban.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Lombok Tengah Muhammad Ikhsan mengatakan perbedaan angka tersebut terjadi karena adanya pencatatan nama ganda ketika para korban datang secara bersamaan ke fasilitas kesehatan.

"Banyak yang datang bersamaan sehingga terjadi penumpukan pendaftaran nama ganda, dobel nama saat penanganan darurat di puskesmas kemarin," kata Ikhsan, Sabtu (12/9/2026).

Dari rekapitulasi hingga Jumat (11/9/2026) pukul 18.00 WITA, sebanyak 180 siswa ditangani di Puskesmas Pringgarata, 86 orang di Puskesmas Aik Darek, 51 orang di Puskesmas Mantang dan 16 orang di Puskesmas Bagu.

Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan, antara lain mual, pusing, muntah, nyeri pada mulut atau perut, lemas, sesak napas hingga diare.

Sebagai tindak lanjut, BGN menghentikan sementara operasional SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu yang menyalurkan makanan tersebut. Kasatgas MBG NTB Fathul Gani mengatakan penghentian dilakukan karena kejadian tersebut masuk kategori kejadian menonjol.

"Ini berdasarkan fakta lapangan karena selama ini kalau ada kejadian seperti ini langsung di-suspend," kata Fathul.

Sebagian korban telah diperbolehkan pulang, sementara sebagian lainnya masih menjalani observasi di fasilitas kesehatan.

"Observasi itu sekitar tiga jam, baru dipastikan boleh pulang atau tetap dirawat. Kita masih menunggu update-nya," ujarnya.

Sementara itu, sampel makanan berupa kebab ayam telah diambil untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sampel tersebut dibawa ke BPOM Mataram, sedangkan kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di SPPG terkait.

Kapolresta Lombok Tengah Kombes Pol Heriyanto mengatakan pihaknya masih mengawal proses penyelidikan kasus tersebut.

"Nanti kita lihat, pasti kita akan kawal," katanya.

Hingga kini, penyebab pasti dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan serta BPOM NTB.* (k/dh)

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan pihaknya telah memeriksa temuan life jacket dan mengonfirmasinya kepada pemilik speedboat Arupadhatu 1, Sandi Wiyasa.

Baca Juga:

• "Keselamatan Jiwa Lebih Penting dari Tugas", Insan Pers Aceh Gelar Doa Bersama untuk 5 Jurnalis yang Hilang di Krakatau

Life jacket terbaru berwarna oranye ditemukan pada Jumat (11/9/2026) sekitar pukul 14.45 WIB. Barang tersebut ditemukan oleh KAL Anyer dan kemudian diserahkan kepada Basarnas di Posko Aju Pelabuhan Ciwandan untuk proses lebih lanjut.

Danlanal Banten Letkol Laut (P) Wawan Subagyo Mardani mengatakan life jacket tersebut ditemukan di sebelah timur Gunung Anak Krakatau.

Titik penemuan terbaru berjarak sekitar 16,2 mil laut dari lokasi temuan sebelumnya dan berada di arah barat daya jika dibandingkan dengan titik penemuan pertama.

"Karena tentu barang ditemukan kapal langsung dilaksanakan proses serah terima kepada tim Basarnas yang berada di Posko Aju di Pelabuhan Ciwandan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti identifikasi oleh rekan-rekan dari Polair maupun dari Polri," ujar Wawan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, life jacket tersebut dipastikan bukan bagian dari perlengkapan keselamatan Arupadhatu 1.

Sebelumnya, tim SAR juga menemukan satu life jacket dan pelampung berwarna putih dalam operasi pencarian. Setelah dikonfirmasi kepada pemilik kapal, kedua benda tersebut juga dinyatakan bukan milik Arupadhatu 1.

Meski sejumlah temuan tidak berkaitan dengan speedboat yang dicari, operasi SAR terhadap delapan orang tetap berlanjut hingga hari kelima pada Sabtu (12/9/2026).

Lima orang di antaranya merupakan jurnalis, yakni M Bagus Khoirunnas dari Kantor Berita ANTARA, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudistiro Pranoto dari iNews.id, Firman Daus dari Anadolu Agency, serta Donal Husni yang merupakan jurnalis lepas.

Tiga lainnya adalah kru dan pemandu speedboat, yakni Warta (55) selaku kapten kapal, Surakman (60) sebagai anak buah kapal, dan Heriyanto (49) sebagai pemandu.

Rombongan tersebut hilang kontak bersama speedboat Arupadhatu 1 sejak Senin (7/9/2026).

Pada hari kelima pencarian, area operasi SAR diperluas menjadi sekitar 4.512 nautical mile atau mil laut. Jumlah kapal yang dikerahkan juga bertambah dari 13 menjadi 14 kapal.

Seluruh kapal dibagi ke dalam enam sektor pencarian dengan penyisiran mencakup sejumlah wilayah, termasuk perairan Lampung, Bengkulu dan Ujung Kulon.

KP Sanjaya turut diberangkatkan dari Pelabuhan Ciwandan sekitar pukul 07.30 WIB untuk membantu pencarian. Kapal tersebut dijadwalkan menempuh perjalanan pulang-pergi sekitar 80 mil dengan kecepatan sekitar 10 knot dan estimasi waktu perjalanan delapan jam.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan strategi pencarian terus dievaluasi setiap hari untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan memperluas area operasi.

"Untuk pencarian ke depannya, hasil evaluasi semua alut-alut yang telah melaksanakan operasi SAR pada hari ini, kita akan evaluasi kembali termasuk dengan memperluas area pencarian seperti apa, termasuk dengan pembagian sektor di esok hari," kata Amrad.

Hingga Sabtu (12/9/2026), tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga kru Arupadhatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda.* (k/dh)

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf M Wirya Arthadiguna mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengungkap kronologi kejadian dan mengejar pelaku.

Baca Juga:

• 3 Korban Penembakan KKB Disebut Intel TNI, KSAD: Semua Dianggap Intel

Wirya menyampaikan keprihatinan atas tewasnya tiga petugas pemerintah tersebut. Menurutnya, para korban tengah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat ketika menjadi sasaran penembakan.

"Mereka hadir untuk melayani masyarakat dan seharusnya dapat menjalankan tugas dengan aman," ujarnya.

Koops TNI Habema saat ini berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan wilayah sekaligus mendalami rangkaian kejadian penembakan tersebut.

Wirya juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Dia meminta masyarakat bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

"Keamanan bukan tujuan akhir. Keamanan adalah ruang agar petugas dapat melayani, guru dapat mengajar, tenaga kesehatan dapat bekerja, masyarakat dapat beraktivitas, dan anak-anak Papua tetap dapat mengejar masa depannya," tuturnya.

Sebelumnya, tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Muliama pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 15.45 WIT.

Ketiga korban masing-masing berinisial WB (24), AR (49), dan AAM (35). AR diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara WB dan AAM merupakan ASN pada instansi yang sama.

Dalam perjalanan kembali menuju Wamena, rombongan ketiga korban diduga diadang dan ditembaki oleh KKB.

"Dalam perjalanan kembali menuju Wamena, rombongan tersebut diduga diadang dan ditembaki oleh KKB," kata Wirya pada Rabu (9/9/2026) malam.

Pasca kejadian tersebut, aparat keamanan melakukan pengamanan wilayah dan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif penembakan.

Koops TNI Habema menegaskan proses pengejaran dan pendalaman kasus masih berlangsung.* (k/dh)

DELI SERDANG - Seorang pemuda berinisial MF (24) ditangkap personel Sat Narkoba Polrestabes Medan karena diduga mengedarkan sabu dan ekstasi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan pemeriksaan awal, MF mengaku menjual narkoba untuk menambah tabungan biayaa pernikahan.

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan MF mengaku terpaksa mengambil jalan pintas karena uang yang disiapkan untuk menikah belum mencukupi.

Baca Juga:

• Sudah Siapkan Jalur Kabur Lewat Atap Sejauh 10 Rumah, Aksi Spiderman 2 Bandar Sabu di Medan Ini Tetap Berujung Borgol

MF merupakan warga Dusun III, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Dia ditangkap polisi pada Kamis (3/9/2026) setelah petugas menerima informasi mengenai dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga menangkap MF. Dari penangkapan itu, petugas menyita dua paket sabu-sabu dan 53 butir ekstasi.

Dalam pemeriksaan, MF mengaku baru sekitar satu bulan menjalankan aktivitas sebagai pengedar narkoba. Namun, polisi masih mendalami pengakuan tersebut untuk mengetahui jaringan peredaran narkoba yang melibatkan tersangka.

Rafli mengatakan polisi juga telah mengantongi identitas pihak yang diduga menjadi pemasok narkoba kepada MF. Tim masih melakukan pengejaran terhadap pemasok tersebut.

"Untuk pemasok narkoba, sudah kami kantongi identitasnya dan tim sedang melakukan pengejaran. Kami pastikan, pelaku narkoba tidak akan lolos," ujarnya.

MF kini harus berhadapan dengan proses hukum akibat dugaan peredaran narkoba tersebut. Rencana pernikahan yang sebelumnya menjadi alasan MF mencari tambahan uang pun terancam tertunda akibat penangkapan tersebut.* (tm/dh)

Objek tersebut terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok Irgy Firgyawan pada Sabtu (12/9/2026). Irgy mengaku melihat dua benda mengapung saat berada di atas kapal yang melintasi Selat Sunda.

Baca Juga:

• 3 Gunung Api Indonesia Erupsi Sabtu Pagi, Bagaimana Kondisi Sinabung Hari Ini?

Irgy mengatakan video tersebut direkam pada pukul 09.55 WIB. Lokasi penemuan berada di koordinat 05-59.79 S/104-53.78 E.

Dia kemudian menduga salah satu objek tersebut merupakan perlengkapan yang dibawa speedboat rombongan jurnalis. Dugaan itu muncul setelah dia mendapat informasi dari warganet bahwa kapal yang hilang biasa membawa kotak penyimpanan minuman agar tetap dingin.

"Yang saya takutkan benda tersebut merupakan benda yang ada di boat, karena saya dapat info dari komenan VT saya, kalau biasanya boat yang hilang tersebut membawa kotak seperti itu untuk menyimpan minuman agar tetap dingin," ujarnya.

Meski telah membagikan titik koordinat, Irgy mengatakan dirinya belum melaporkan langsung temuan tersebut kepada Basarnas. Dia berharap tim SAR dapat mengecek lokasi dan memastikan apakah benda yang terlihat memang berkaitan dengan speedboat yang hilang.

"Saya share titik koordinat penemuan barang tersebut, dan titik koordinat tersebut sedang dicek oleh pihak terkait. Tapi saya belum dapat informasinya," katanya.

Irgy juga berharap informasi mengenai objek tersebut dapat diketahui pemilik speedboat sehingga bisa dilakukan pencocokan dengan perlengkapan yang ada di kapal.

"Saya berharap VT saya bisa sampai ke owner (pemilik) boat yang hilang, agar bisa di-cross check apakah barang tersebut ada di boatnya atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan pencarian delapan orang yang hilang kontak di perairan Selat Sunda pada Sabtu (12/9/2026). Operasi SAR telah memasuki hari kelima.

Pencarian dilakukan melalui jalur laut dan udara dengan memperluas area penyisiran. Berdasarkan rencana operasi SAR, pencarian laut dibagi dalam enam sektor, yakni Sektor T, U, Z, W, X dan Y dengan total area sekitar 2.537 nautical mile persegi.

Sejumlah kapal dikerahkan dalam pencarian, di antaranya KRI Kerambit, KP Sanjaya, KAL Pahawang, KRI Leuser, KAL Anyer, KN SAR Antasena, KN SAR Basudewa, TB Gunung Santri, KP Hayabusa, RIB 02 Banten, KN SAR Tetuka 247, RBB Pulau Peucang dan RIB 02 Lampung.Untuk memperluas pemantauan dari udara, Tim SAR juga menggunakan Helikopter HR-3604 dan dua drone thermal Basarnas.

Delapan orang yang masih dalam pencarian terdiri atas Warta (55), kapten kapal; Surakman (60), ABK; Heriyanto (49), pemandu wisata; M Bagus Khoirunnas (28), jurnalis ANTARA; Ari Basuki (52), jurnalis Merdeka; Yudhis, jurnalis iNews; Daus (42), jurnalis Anadolu; serta Donal, jurnalis lepas.

Baca Juga:

• "Baju Kita Lepas, Kita Sama-sama Jurnalis", Tiga Organisasi Pers Bogor Doakan 5 Rekan yang Hilang di Anak Krakatau

Hingga Sabtu (12/9/2026), belum ada kepastian bahwa objek yang terlihat tersebut merupakan bagian dari speedboat yang digunakan rombongan. Tim SAR masih melakukan pengecekan dan pencarian terhadap seluruh korban yang hilang kontak.* (oz/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan temuan tersebut diperoleh dari pengembangan penyidikan kasus kerusuhan.

Baca Juga:

• Maksud Hati Cari Nafkah tapi Terganggu Kericuhan, Motif Brutal Pengeroyokan Pedagang Cermin di Pejompongan Terkuak

Dalam klaster pertama, JT disebut mendapatkan perintah dari seseorang berinisial PKL. PKL kemudian diduga mendapat order dari KHT alias HY, yang selanjutnya menerima perintah dari seseorang berinisial SO.

Polisi masih mendalami sosok yang disebut sebagai intellectual dader atau aktor intelektual yang diduga memerintahkan penyiapan massa sekaligus pendanaan dalam klaster tersebut.

Pada klaster kedua, polisi menemukan adanya koordinator lapangan berinisial ER. ER disebut merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta yang menjanjikan atau menyiapkan dana Rp70 ribu untuk setiap orang.

"Klaster 2, kami menemukan adanya temuan dari korlap atas nama ER. Ini juga kami sedang melakukan pendalaman, di mana Saudara ER salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta yang menjanjikan atau menyiapkan dana Rp70.000 per kepala," ujar Iman.

Berbeda dengan klaster pertama, ER disebut mendapatkan order dari sebuah badan hukum yang berada di Jakarta. Polisi masih mendalami identitas badan hukum yang diduga menyediakan anggaran tersebut.

"Saudara ER mendapatkan order dari salah satu badan hukum yang sedang kami lakukan pendalaman saat ini. Badan hukum itu yang menyediakan anggaran dan meminta menyiapkan orang-orang kepada Saudara ER," jelasnya.

Sementara itu, klaster ketiga berkaitan dengan dugaan eksploitasi anak. Polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka karena diduga menggerakkan serta memberikan pembayaran atau upah kepada anak-anak yang dibawa untuk melakukan kerusuhan.

Iman mengatakan ketiga tersangka dalam klaster tersebut menjalani proses penyidikan di Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA dan TPPO). Mereka juga telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.

"Ketiganya sedang melakukan atau menjalani proses penyidikan pada Direktorat PPA dan TPPO, dan saat ini sedang menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Kami tidak akan berhenti sampai di sini dan kami akan terus melakukan pendalaman terhadap para aktor penggerak dan yang menyediakan dana untuk melakukan kerusuhan," katanya.

Polda Metro Jaya menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi penggerak maupun penyandang dana kerusuhan tersebut.

Iman juga menegaskan perkara yang ditangani polisi merupakan kasus kerusuhan dan tidak berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum.

"Kami sampaikan bahwa perkara yang kami tangani perkara kerusuhan, tidak ada kaitannya dengan perkara penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa," tegasnya.* (oz/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan ketiga tersangka mengaku merasa terganggu ketika melintas di lokasi yang sedang terjadi kerusuhan.

Baca Juga:

• Polda Metro Buru Aktor Intelektual Kerusuhan Pejompongan, Massa Disebut Dibayar Rp40 Ribu

Menurut Iman, ketiga tersangka kemudian ikut terlibat dalam kericuhan yang berlangsung di lokasi. Mereka diketahui mencari nafkah di sekitar tempat kejadian perkara.

"Kebetulan para pelaku ini mencari nafkah di sekitaran atau area tempat kejadian perkara. Kemudian sedang terjadi kerusuhan, mereka ikut serta di dalam kerusuhan itu sendiri," ujarnya.

Polisi menyebut ketiga tersangka bukan bagian dari kelompok massa terorganisasi. Mereka disebut merupakan pekerja harian lepas atau pekerja serabutan.

"Untuk profilnya sendiri bahwa ketiganya merupakan pekerja kasar, serabutan, yang melaksanakan atau mencari nafkah dengan mencari pekerjaan-pekerjaan yang dadakan, ya serabutan," kata Iman.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial FP (23), DS (33), dan DDS (29). Mereka ditangkap di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Iman mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan metode investigasi berbasis ilmiah atau scientific crime investigation.

Sebelum menangkap ketiga tersangka, polisi sempat menyebarkan sketsa wajah dua orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut untuk membantu proses pencarian.

Penyidik kemudian menelusuri pergerakan para terduga pelaku sekaligus mencocokkan sidik jari yang ditemukan pada sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara.

Iman mengatakan sidik jari tersebut kemudian menjadi salah satu petunjuk dalam proses penyidikan. Data tambahan mengenai kecocokan sidik jari diperoleh ketika para terduga pelaku berada di wilayah Babakan Madang, sekitar Sentul, Bogor.

Sidik jari yang ditemukan polisi sebelumnya berasal dari sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, di antaranya kayu, batu, piring dan gelas.

Bambang Setiyawan meninggal dunia setelah keluar dari rumahnya di kawasan Pejompongan ketika terjadi kericuhan pada Kamis (27/8/2026) malam.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan belum menemukan indikasi bahwa orang-orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut merupakan anggota kelompok atau komunitas tertentu.

Kini ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat Pasal 262 ayat (3) atau ayat (4) serta Pasal 466 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman pidana terberat dalam pasal yang diterapkan penyidik tersebut adalah penjara paling lama 12 tahun.* (an/dh)

Ketua IDAI Sumut dr Rizky Ardiansyah SpA mengatakan perhatian Gibran terhadap kondisi para siswa patut diapresiasi. Namun, menurutnya, keberadaan dokter pribadi Wapres di Karo dinilai tidak terlalu mendesak mengingat Sumut memiliki cukup banyak tenaga medis dan dokter spesialis anak.

Baca Juga:

• Keracunan MBG Terus Terjadi, Pengamat: Jika Presiden Prabowo Tetap Memaksakan, Saya Akan Mundur Kalau Saya sebagai Kepala BGN

Rizky menyebut Sumut memiliki lebih dari 300 dokter spesialis anak dan lebih dari 50 dokter subspesialis anak dari berbagai disiplin ilmu. Sementara itu, Kabupaten Karo disebut memiliki sedikitnya lima dokter spesialis anak.

"Sumut memiliki lebih dari 300 dokter spesialis anak, 50 lebih dokter subspesialis anak dari disiplin ilmu berbeda dan Kabupaten Karo memiliki setidaknya lima dokter spesialis anak," ujarnya.

Menurut Rizky, penanganan siswa yang mengalami keluhan setelah diduga mengonsumsi menu MBG sejauh ini telah dilakukan sesuai kebutuhan medis. Para korban disebut telah mendapatkan pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Rumah sakit yang menangani para siswa antara lain Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik, Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe serta RS Efarina Etaham.

Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Kardiologi IDAI tersebut menilai sistem pelayanan dan rujukan terhadap korban sudah berjalan. Karena itu, dia mengatakan kebutuhan saat ini bukan sekadar kehadiran simbolis, melainkan penguatan sistem penanganan kesehatan.

"Layanan itu menunjukkan sistem dan rujukannya telah berjalan, namun saat ini dibutuhkan bukan hanya simbol kehadiran saja, melainkan penguatan pada sistemnya," katanya.

Rizky mengatakan pihaknya tetap mengapresiasi perhatian Wapres terhadap para korban dugaan keracunan MBG di Karo. Namun, dia berharap penguatan pelayanan kesehatan anak dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya medis yang telah tersedia di Sumut.

Kehadiran Gibran di Karo sebelumnya dilakukan untuk melihat langsung kondisi para siswa yang masih mengalami keluhan setelah insiden dugaan keracunan MBG. Dalam kunjungan tersebut, Gibran juga membawa dokter pribadinya untuk membantu menangani kondisi para korban.

Kasus dugaan keracunan MBG di Karo terjadi pada 13 Agustus 2026 dan berdampak pada ratusan siswa. Penanganan para korban hingga kini masih menjadi perhatian pemerintah dan tenaga kesehatan.* (mi/dh)

"Saya bisa simpulkan, bahwa Prabowo tidak berani mengganti Kapolri dan Panglima, selama itu pula Jokowi terus menggebu untuk terus berkuasa," kata Amien Rais dalam tayangan YouTube Amien Rais Official, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga:

• Kapolri: Pungli dan Premanisme di Kawasan Industri, Akan Ditindak

"Pertanyaan besar dan mendasar saya adalah mengapa Presiden Prabowo yang sudah hampir dua tahun berkuasa, tidak berani mengganti Kapolri Sigit Listyo dan Panglima TNI Mas Agus Subiyanto," ujarnya.

Amien menilai kedua pimpinan lembaga tersebut memiliki kedekatan dan loyalitas kepada Jokowi.

"Dua tokoh kita ini menurut saya, saya bisa keliru, lahir batin hidup mati demi Jokowi," kata Amien.

Amien juga menanggapi berbagai anggapan mengenai kondisi Jokowi. Dia menilai Jokowi bukan gila, melainkan terlalu berani atau nekat dalam melakukan manuver politik.

"Apakah Jokowi edan? Jokowi tidak edan, tapi nekat. Dan kenekatannya belum sampai titik saturasi, titik jenuh. Belum," tuturnya.

Menurut Amien, manuver politik Jokowi ke depan berpotensi terus berkembang dan dapat memengaruhi dinamika politik Indonesia.

"Masih terus berpencak silat politik yang berbahaya bagi kelanjutan Indonesia," ujarnya.

Amien kemudian menyerukan apa yang disebutnya sebagai de-Jokowisasi. Dia menganggap langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi pengaruh politik Jokowi dan memperkuat kehidupan demokrasi.

"Kita hidupkan demokrasi. Tetapi De-Jokowisasi harus kita jadikan agenda politik demi masa depan bangsa," katanya.

Amien juga menyinggung potensi dinamika menuju Pemilu 2029. Dia mengaitkannya dengan pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang sebelumnya sempat viral saat berbicara di hadapan Jokowi mengenai kemungkinan percepatan pemilihan presiden.

"Omongan Budi Arie Setiadi yang tidak begitu cerdas didampingi Jokowi, bahwa kalau bisa Pilpres dipercepat tidak usah menunggu tahun 2029, merasa itu sangat mengerikan," ujarnya.

Meski pernyataan tersebut kemudian disertai permintaan maaf dari Budi Arie, Amien tetap menilai ada persoalan politik yang lebih besar di balik dinamika tersebut.

"Kemudian penjahat judol ini minta maaf, tetapi tidak ada gunanya karena ada makar besar yang sudah disiapkan Jokowi," kata Amien.

Amien selanjutnya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap apa yang dia sebut sebagai political engineering untuk mengembalikan kekuasaan kepada kelompok yang mendukung Jokowi.

Menurut dia, apabila dinamika tersebut terus berlangsung, kondisi politik Indonesia berpotensi berkembang di luar kendali.

"Tetapi kalau kondisinya masih terjadi political engineering, para pendukung Jokowi yang ingin berkuasa kembali, perkembangan di lapangan bisa lepas kendali," pungkasnya.

Pernyataan Amien Rais tersebut merupakan pandangan politik yang disampaikannya dalam tayangan YouTube dan belum menjadi kesimpulan resmi mengenai adanya agenda politik tertentu yang melibatkan Jokowi maupun pihak lainnya.* (fj/dh)

Hasrul mengatakan surat yang dipersoalkan dalam perkara tersebut bukan surat atau akta yang dipalsukan secara fisik. Menurut dia, dokumen itu dibuat, ditandatangani dan disampaikan oleh tim kuasa hukum terdahulu Dhody dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat.

Baca Juga:

• Senjata Dipakai Mantan Istri hingga Tewas, Brigadir Iman Disanksi Demosi 5 Tahun

Menurut Hasrul, surat tersebut merupakan bagian dari upaya pembelaan hukum untuk mempertahankan kepentingan Dhody sebagai klien. Karena itu, dia menilai perbedaan pendapat atau argumentasi hukum dalam surat advokat semestinya diselesaikan melalui mekanisme dan argumentasi hukum, bukan langsung diarahkan ke ranah pidana.

"Kalau suatu pendapat hukum dianggap keliru, lawan dengan argumentasi hukum. Kalau surat dianggap tidak benar, bantah substansinya dengan dokumen dan putusan. Jangan setiap perbedaan posisi hukum langsung dibawa ke ranah pidana. Itu berbahaya dan jelas merupakan kriminalisasi terhadap produk advokat," tegasnya.

Hasrul khawatir apabila pola tersebut berkembang, masyarakat akan takut menggunakan jasa advokat untuk mengirimkan somasi, surat keberatan, pendapat hukum maupun dokumen hukum lainnya.

"Bayangkan akibatnya kalau pola seperti ini dibenarkan. Besok klien akan takut ketika pengacaranya mengirim somasi. Klien juga akan berpikir dua kali sebelum meminta advokat membuat surat keberatan. Sebab ketika pihak lain tidak suka dengan isi surat itu, kliennya bisa saja ditarik menjadi tersangka," katanya.

Dia menyebut kondisi tersebut dapat menimbulkan chilling effect, yakni situasi ketika advokat menjadi tidak leluasa menyampaikan pendapat hukum karena khawatir produk profesinya berujung pada persoalan pidana.

"Advokat adalah profesi yang memang bertugas membela kepentingan hukum klien. Dalam praktiknya, posisi hukum yang kami sampaikan tentu bisa berlawanan dengan kepentingan pihak lain. Justru di situlah fungsi advokat bekerja. Kalau perbedaan itu kemudian dijawab dengan pidana, maka independensi profesi advokat sedang berada dalam ancaman serius," ujarnya.

Meski demikian, Hasrul menegaskan perlindungan terhadap profesi advokat bukan berarti memberikan kekebalan hukum. Menurutnya, perlindungan diperlukan agar advokat yang menjalankan profesinya dengan iktikad baik tidak mudah dikriminalisasi.

"Ini bukan lagi soal Dhody Thahir semata. Ini soal apakah hukum kita masih memberikan ruang aman bagi advokat untuk berbicara, menulis, berargumentasi, dan membela kliennya tanpa dihantui ancaman pidana. Kalau surat advokat bisa dengan mudah dikriminalisasi, maka hari ini Dhody Thahir yang menjadi tersangka, besok bisa siapa saja," katanya.

Hasrul juga meminta organisasi profesi advokat mencermati perkara tersebut karena dinilai berpotensi menjadi preseden dalam praktik penegakan hukum terhadap advokat.

"Kalau ini dibiarkan dan menjadi pola, maka dunia advokat bisa rusak. Advokat akan takut menulis, klien akan takut memberi kuasa, dan pihak yang paling dirugikan akhirnya adalah masyarakat pencari keadilan," ujarnya.

Atas perkara tersebut, tim kuasa hukum meminta penanganan kasus Dhody Thahir di Polda Sumut dievaluasi secara objektif, transparan dan profesional. Mereka juga meminta proses hukum tidak mengarah pada kriminalisasi produk advokat yang dibuat dalam rangka menjalankan profesi.

"Kami tidak meminta advokat kebal hukum. Yang kami minta sederhana: jangan kriminalisasi pendapat hukum, jangan kriminalisasi produk advokat, dan jangan pidanakan klien atas pekerjaan profesional yang dilakukan oleh advokatnya," tegas Hasrul.

Hasrul menambahkan, menurutnya advokat yang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik memperoleh perlindungan hukum dan hak imunitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat serta ditegaskan dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi.

"Kalau batas ini dibiarkan kabur, maka bukan hanya independensi advokat yang terancam, tetapi juga hak masyarakat untuk memperoleh pembelaan hukum secara bebas dan efektif," pungkasnya.

Perkara dugaan pemalsuan surat yang menjerat Dhody Thahir tersebut kini menjadi perhatian tim kuasa hukum yang meminta proses penyidikannya dilakukan secara objektif dan profesional.* (dh)

JAKARTA— Kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program tersebut secara serius di tengah munculnya kasus keracunan di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• IMT-GT ke-32 Sukses Digelar: Sumut Tawarkan Proyek Investasi Triliunan, Forum Sumatera 10 Mengemuka

Sepanjang 2026, kasus dugaan keracunan MBG juga kembali muncul di berbagai daerah. Salah satu kasus dengan jumlah korban cukup besar terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan lebih dari 800 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG.

Meski berbagai kasus tersebut bermunculan, pemerintah tetap melanjutkan program MBG karena dinilai masih dibutuhkan masyarakat.

Fernando Emas menilai keberlanjutan program di tengah banyaknya laporan keracunan menunjukkan pemerintah belum cukup mendengarkan kritik dan masukan dari masyarakat.

"Program ini berjalan kan karena beliau (Presiden Prabowo). Sudah banyak pihak meminta ini dihentikan sementara dilakukan evaluasi."

"Tetapi Prabowo tetap dengan kekeuhnya, dengan angkuhnya sebagai presiden yang begitu bebalnya tidak mau mendengarkan kritik masukan sehingga program ini masih tetap berjalan," kata Fernando Emas dalam Program 'On Focus' di Klodran, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Jumat (11/9/2026).

Fernando mengatakan keputusan untuk tetap menjalankan program MBG dinilai memiliki dampak yang perlu diperhatikan, terutama karena kasus gangguan kesehatan pada penerima manfaat masih dilaporkan di sejumlah daerah.

"Karena program ini masih tetap berjalan, makanya belakangan ini kan sampai ada korban yang begitu banyak."

"Dan bukan hal sepele, bukan hal yang kecil ini, karena sudah sampai mencapai ratusan orang yang belakangan ini apa mengalami keracunan."

Ia juga menyoroti posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam pelaksanaan program MBG.Menurut Fernando, jika dirinya berada dalam posisi Sudaryono dan program tersebut tetap dipaksakan berjalan meski berbagai persoalan muncul, ia memilih mengundurkan diri.

"Kalau kalau saya jadi Pak Sudaryono dengan persoalan ini saya akan menyatakan mengundurkan diri, kalau Pak Prabowo masih memaksakan untuk pelaksanaan program MBG di tengah banyaknya persoalan dan banyaknya korban dari pelaksanaan program ini," ungkap Fernando.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bongkar Penyebab Harga Ayam Tinggi: Rantai Pasok Terlalu Panjang

Di sisi lain, BGN telah melakukan evaluasi terhadap berbagai kasus dugaan keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan hasil evaluasi menunjukkan mayoritas insiden diduga berkaitan dengan ketidakpatuhan pengelola dapur terhadap Standar Operasional Prosedur atau SOP.

Pelanggaran tersebut disebut terjadi dalam sejumlah tahapan, mulai dari penerimaan bahan makanan, penyimpanan, pengaturan suhu hingga batas waktu konsumsi.

"Kami tadi sudah, sudah jelaskan juga di dalam. Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90 persen tuh karena tidak taat SOP."

"Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu," ungkapnya.

Sudaryono mengatakan BGN sebelumnya telah menerapkan pengaturan jam kerja bagi Kepala Dapur dan Pengawas Gizi.Keduanya dijadwalkan bekerja pada dini hari dan sore hari untuk memperketat pengawasan terhadap proses penyediaan makanan.

Menurut Sudaryono, penerapan pola tersebut sempat membuat kasus dugaan keracunan berada dalam kondisi relatif landai selama sekitar tiga pekan.

"Nah, jadi ini menjadi catatan bagi kami. So far dengan kami berlakukan jam kerjanya Kepala Dapur dan Pengawas Gizi di dini hari dan di sore hari, itu kemudian so far kemarin cukup landai selama 3 minggu."

"Kemudian kita di beberapa hari terakhir ini kemudian tersebar berita adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam, kemudian tadi di mana? Di Lasem ya, ini di Rembang ya. Ini tentu saja kami sangat, sangat terpukul sebetulnya. Tapi ini, dan kami tidak boleh menyerah," ucapnya.

Baca Juga:

• Kapolri: Pungli dan Premanisme di Kawasan Industri, Akan Ditindak

Munculnya kembali kasus dugaan keracunan membuat BGN menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap tata kelola program MBG secara menyeluruh.Pembenahan tidak hanya menyangkut proses penyediaan makanan, tetapi juga aturan, alur pelaksanaan hingga tata kelola keuangan.

"InsyaAllah ini kami, kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow, flow, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya, ya. Kami kemudian terus berkoordinasi, data antar kementerian/lembaga yang terkait-terkait MBG ini juga saling, udah saling ngobrol, sehingga BGN ini tidak hanya ngasih makan orang kemudian kenyang, selesai, enggak," ujarnya.

Sudaryono menegaskan keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang telah disalurkan kepada penerima manfaat.

Menurut dia, program tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap status gizi masyarakat dan hasilnya dapat dipantau secara terukur.Salah satu instrumen yang akan digunakan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Integrasi data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memantau perkembangan fisik dan status gizi anak setelah menerima MBG dalam periode tertentu.

"Tapi output dan impact yang kita inginkan adalah si A yang ber-NIK ini, yang sekolah di SD ini, itu kemudian setelah diberikan MBG selama sekian bulan, di catatan sistemnya Kementerian Kesehatan bisa kita tarik datanya sehingga kita bisa tahu perkembangan gizinya. Yang tadinya kurus tambah gemuk enggak? Yang tadinya apa, underweight itu jadi kemudian normal enggak? Yang tadinya pendek jadi tinggi enggak? Dan lain-lain, itu kan intinya itu," pungkasnya.

Kasus dugaan keracunan MBG kini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan makanan sekaligus kesehatan penerima manfaat.

Baca Juga:

• Jejaring Rakyat Miskin Minta DPR Hentikan Pembagian Sertifikat Tanah Secara Individu

JAKARTA — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya di sekitar Selat Hormuz, terus menekan pasar energi global.

Konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir membuat harga minyak mentah dunia bergerak fluktuatif dan berpotensi berdampak terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bongkar Penyebab Harga Ayam Tinggi: Rantai Pasok Terlalu Panjang

Menurut Eko, dampak konflik di Timur Tengah membuat harga minyak dunia masih berada pada level tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan.

"Katanya hari ini harga dunia, BBM juga sedang naik lagi dibandingkan, jadi kalau berharap turun US$ 70 per barel atau US$ 60 per barel sebelum terjadinya krisis geopolitik, ya kita doakan mungkin semoga itu bisa terjadi dalam waktu segera," ujar Eko dalam acara Pertamax Journey di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (12/9/2026).

Eko menjelaskan, apabila harga minyak dunia tetap bertahan tinggi dan belum mengalami penurunan, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

Dalam skenario tersebut, harga Pertamax dan produk BBM nonsubsidi lainnya berpotensi berada di kisaran Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

"Karena kalau tidak kondisi ini akan berdampak seperti sekarang, harga Pertamax dan lain-lain itu akan berkisar antara di angka Rp 18-20 ribuan, karena belum ada indikasi terjadi penurunan harga minyak dunia," beber Eko.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga BBM nonsubsidi di Indonesia.

Sebelumnya, harga minyak mentah dunia kembali mengalami kenaikan setelah konflik antara Amerika Serikat dan Iran memanas.

Pada perdagangan Kamis, harga minyak bahkan sempat menembus US$108 per barel, yang menjadi level tertinggi sejak Mei 2026.

Harga minyak dunia kembali berada di atas US$100 per barel pada pekan ini seiring meningkatnya eskalasi konflik di sekitar Selat Hormuz dan Laut Merah.

Amerika Serikat dan Iran terlibat dalam aksi saling serang.

Sementara itu, kelompok Houthi yang mendapat dukungan Iran juga melancarkan serangan terhadap Arab Saudi.

Situasi tersebut meningkatkan ketegangan di kawasan Selat Bab al-Mandab yang menjadi salah satu jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dan energi dunia.

Konflik di kawasan Timur Tengah turut meningkatkan kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan energi global.

Ketidakpastian tersebut mendorong para pedagang meningkatkan pembelian minyak mentah sebagai langkah antisipasi apabila gangguan distribusi berlangsung lebih lama.

Meningkatnya permintaan minyak mentah di tengah kekhawatiran terhadap pasokan kemudian ikut memberikan tekanan terhadap harga komoditas energi dunia.

Jika harga minyak global terus berada pada level tinggi, tekanan terhadap harga BBM nonsubsidi di Indonesia juga berpotensi berlanjut.

Namun, perkembangan harga BBM tetap bergantung pada kondisi pasar minyak dunia dan kebijakan harga yang diterapkan oleh masing-masing badan usaha.* (d/ad)

MEDAN — Sumatera Utara sukses menjadi tuan rumah Pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 yang berlangsung di Medan pada 7–10 September 2026.

Pertemuan yang diikuti delegasi Indonesia, Malaysia, dan Thailand itu dinilai membuka peluang lebih besar untuk investasi, memperkuat konektivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Baca Juga:

• Polres Asahan Gagalkan Pengiriman 5 Kg Sabu dan 285 Ekstasi ke Jawa Timur, Kurir Dijanjikan Rp80 Juta

Forum tersebut mempertemukan 10 gubernur se-Sumatera dan digagas oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.

Malaysia Soroti Potensi Besar Sumatera Utara

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah mengapresiasi potensi yang dimiliki Sumatera Utara.

Menurut dia, posisi Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Malaysia dan Thailand menjadi modal penting untuk memperluas pasar dan memperkuat hubungan perdagangan antarwilayah.

"Ini kali pertama saya bertemu dengan beliau (Gubernur Bobby Nasution). Saya melihat potensi yang besar dan komitmen yang kuat. Paparan yang disampaikan juga menunjukkan banyak peluang ekonomi yang dimiliki Sumatera Utara," kata Akmal usai IMT GT di Hotel JW Marriott, Medan, Kamis (10/9/2026).

Akmal juga mencontohkan sistem logistik Malaysia melalui Pelabuhan Pulau Pinang yang terhubung dengan Perlis dan Thailand.

Menurut dia, pola tersebut berpotensi menjadi contoh untuk memperluas jalur perdagangan dan konektivitas di kawasan IMT-GT.

Forum Sumatera 10 Dibentuk

Apresiasi terhadap pelaksanaan IMT-GT ke-32 juga datang dari pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Bobby Nasution yang mempertemukan 10 gubernur se-Sumatera dalam rangkaian kegiatan IMT-GT.

Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan pembentukan Forum Sumatera 10 sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama antarprovinsi di Pulau Sumatera.

Tito menilai kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas apabila potensi setiap provinsi dapat diintegrasikan.

Kerja sama antarprovinsi dinilai tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera, tetapi juga meningkatkan kontribusi kawasan terhadap perekonomian nasional.

Sumut Tawarkan Sejumlah Proyek Strategis

Dalam forum gubernur, Bobby Nasution memaparkan sejumlah proyek strategis yang dimiliki Sumatera Utara dan dinilai memiliki peluang investasi.

Beberapa di antaranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dengan luas 1.934 hektare.

Selain itu, terdapat Toba Caldera Resort di kawasan Danau Toba dengan nilai investasi US$1,73 miliar.

Sumut juga menawarkan Kawasan Industri Strategis Sumatera Utara (KISS) seluas 2.445 hektare serta pengembangan pusat ekonomi kreatif, MICE, dan smart city terpadu di Deli Serdang.

Berbagai proyek tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera dalam kerangka kerja sama IMT-GT.

Provinsi Lain Pamerkan Proyek Unggulan

Bukan hanya Sumatera Utara yang menawarkan peluang investasi.

Sejumlah provinsi lain di Pulau Sumatera turut memaparkan proyek unggulannya dalam forum tersebut.

Aceh, misalnya, menawarkan pengembangan rumah sakit wisata medis di Sabang.

Riau membawa proyek jalur RORO Dumai–Melaka dan Tanjung Buton.

Sementara Kepulauan Riau menawarkan peluang investasi melalui Kawasan Perdagangan Bebas Batam–Bintan–Karimun (Kepri).

Adapun Jambi menawarkan KEK Ujung Jabung dengan nilai proyek mencapai Rp87,87 triliun.

Berbagai proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kerja sama antarprovinsi di Sumatera dan negara-negara dalam kawasan IMT-GT.

Lima Rekomendasi Gubernur

Dalam pertemuan tersebut, Bobby Nasution juga menyampaikan lima rekomendasi gubernur untuk memperkuat kerja sama ekonomi kawasan.

Pertama, mendorong mobilisasi sumber daya di sepanjang koridor ekonomi IMT-GT dengan negara bagian dan provinsi sebagai penggerak utama untuk mempercepat konektivitas serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kedua, mengintegrasikan konsep hijau ke dalam kerangka kerja CMGF agar kebijakan Green City dapat selaras dengan Sustainable Urban Development Framework (SUDF).

Ketiga, mempertahankan IMT-GT Green City Award sebagai program tahunan untuk memberikan apresiasi kepada kota-kota yang mendorong pembangunan hijau, inklusif, dan tangguh.

Keempat, memperkuat pelaksanaan SUDF melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta platform Konferensi Tingkat Menteri Green City.

Kelima, memanfaatkan kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB) dan ASEAN untuk memobilisasi dukungan teknis dan finansial bagi proyek koridor ekonomi serta berbagai inisiatif Green City.

Melalui IMT-GT ke-32, Sumatera Utara tidak hanya menjadi tuan rumah pertemuan regional, tetapi juga berupaya memperkuat posisi Sumatera sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi besar dalam perdagangan, investasi, konektivitas, dan pembangunan berkelanjutan.* (ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya masih mendalami dugaan aktor intelektual di balik pengerahan massa dalam kerusuhan yang terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 27 Agustus 2026.

Kerusuhan tersebut mengakibatkan seorang warga, Bambang Setiawan, meninggal dunia setelah diduga dikeroyok oleh massa.

Baca Juga:

• Polda Metro Pastikan 3 Tersangka Pengeroyokan Bambang Setiawan Bukan Anggota Ormas

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin mengatakan sejumlah tersangka kerusuhan disebut mendapatkan pendanaan dari seorang koordinator lapangan (korlap) berinisial JT.

Masing-masing orang disebut menerima uang Rp40 ribu.

"Beberapa tersangka kerusuhan mendapatkan pendanaan dari korlap atas nama Saudara JT dengan nominal per orang Rp40.000,00. Dari JT, kemudian diorder oleh atas nama PKL, diorder atas nama KHT alias HY, dan diorder atas nama SO," kata Imannudin saat konferensi pers, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu.

Menurut Imannudin, JT kemudian mendapatkan order dari sejumlah pihak.

Polisi kini mendalami siapa pihak yang berada di balik permintaan pengerahan massa sekaligus pihak yang menyiapkan pendanaannya.

"Nah, selanjutnya kami sedang melakukan pendalaman terhadap intellectual leader yang mengorder atau meminta menyiapkan massa dan yang bersangkutan menyiapkan pendanaannya," ujarnya.

Polisi juga menemukan dugaan alur pendanaan lainnya melalui korlap berinisial ER.

ER disebut merupakan salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta.

Menurut polisi, ER menjanjikan atau menyiapkan uang Rp70 ribu untuk setiap orang yang dikerahkan.

"Kemudian klaster dua, kami menemukan adanya temuan dari korlap atas nama ER. Nah, ini juga kami sedang melakukan pendalaman di mana Saudara ER adalah salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta yang menjanjikan atau menyiapkan dana Rp70.000,00 per kepala," ujarnya.

Imannudin mengatakan ER mendapatkan order dari salah satu badan hukum. Identitas badan hukum tersebut masih didalami penyidik.

"Di mana Saudara ER mendapatkan order dari salah satu badan hukum yang sedang kami lakukan pendalaman saat ini. Badan hukum itu adalah yang menyediakan anggaran dan meminta menyiapkan orang-orang kepada Saudara ER," ucapnya.

Dalam kasus dugaan pengeroyokan yang menyebabkan Bambang Setiawan meninggal dunia, Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial FP (23), DS (33), dan DDS (29).

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti serta memeriksa saksi dan ahli.

"Berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti yang lain, kami telah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial FP usia 23 tahun, DS usia 33 tahun, DDS usia 29 tahun," kata Iman Imanuddin.

Ketiga tersangka kini menjalani proses penyidikan dan telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

"Saat ini para tersangka sedang menjalani penyidikan di Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya," ujarnya.

Selain mengusut alur pendanaan massa dewasa, Polda Metro Jaya juga mengungkap dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam rangkaian kerusuhan 27 Agustus 2026.

Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari Wibowo mengatakan polisi telah menahan tiga orang berinisial B, N, dan P.

Ketiganya diduga memprovokasi dan merekrut anak-anak untuk ikut dalam aksi unjuk rasa yang kemudian berujung kericuhan.

"Ada tiga orang, yaitu inisial B, N dan juga P. Yang mana mereka didapati berdasarkan alat bukti yang sudah kami lakukan analisa. Ada sekian anak masing-masing sudah melakukan, ada indikasi eksploitasi ekonomi," kata Rita dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Sabtu (12/9/2026).

Rita mengatakan ketiga pelaku diduga memengaruhi anak-anak dengan iming-iming uang.

Masing-masing pelaku disebut merekrut sejumlah anak untuk ikut dalam aksi.

"Jadi mereka mempengaruhi, memprovokasi anak-anak untuk dilibatkan dalam kegiatan aksi unjuk rasa dengan iming-iming sejumlah uang. Dari pelaku atas nama, panggilannya B atau inisialnya adalah F, dia sudah berhasil merekrut 53 anak. Kemudian di situ dijanjikan setiap anak mendapatkan Rp 55 ribu," kata Rita.

"Kemudian inisial N, perempuan, telah berhasil mengumpulkan atau merekrut 22 anak yang masing-masing diberikan rencana uang sebesar Rp 50 ribu. Kemudian inisial F, atau biasa dipanggil P, dia sudah berhasil mengumpulkan 8 anak yang rencana diberikan Rp 40 ribu," imbuhnya.

Rita mengatakan ketiga pelaku diduga memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut.

Berdasarkan penelusuran awal dan bukti transfer yang ditemukan polisi, B disebut memperoleh keuntungan Rp2.350.000, N sebesar Rp842.500, dan P sebesar Rp250.000.

"Sehingga dari hasil penelusuran dan bukti transfer didapatkan keuntungan masing-masing, B Rp 2.350.000, N Rp 842.500, dan untuk P Rp 250 ribu. Namun ini baru berdasarkan bukti yang terlihat, sementara ada beberapa hal yang memang kami perlu dalami bahwa ada kegiatan-kegiatan transaksi yang lain yang perlu pembuktian lebih lanjut," imbuh Rita.

Polisi masih mendalami dugaan alur pendanaan, pihak yang memerintahkan pengerahan massa, serta keterlibatan pihak lain dalam rangkaian kerusuhan tersebut.

Kasus ini bermula dari kericuhan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 27 Agustus 2026.

Dalam peristiwa tersebut, Bambang Setiawan, seorang warga lanjut usia, menjadi korban pengeroyokan hingga meninggal dunia.

Penyidik kini masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa, termasuk pihak yang diduga berada di balik pengerahan massa dan sumber pendanaan yang digunakan.* (d/ad)