Menurut Yudi, keberadaan Satgas ini diharapkan mampu mengungkap praktik mafia ekspor-impor yang selama ini beroperasi di ruang gelap dan merugikan keuangan negara.

Baca Juga:

• Prabowo Ingin Sekolah Rakyat Hadir di Tiap Kota dan Kabupaten, Targetkan Pendidikan Gratis untuk Warga Miskin

Ia menjelaskan, praktik penyelundupan barang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama pada sektor-sektor strategis seperti hasil tambang ilegal dan komoditas perkebunan.

Yudi menyoroti bahwa komoditas seperti emas, batu bara, hingga nikel kerap menjadi sasaran penyelundupan. Selain itu, produk turunan kelapa sawit juga dinilai rawan disalahgunakan dalam praktik ilegal tersebut.

Lebih lanjut, ia menilai penyelundupan tidak berdiri sendiri, melainkan sering kali berkaitan dengan tindak pidana lain, seperti korupsi dan penambangan liar.

"Penyelundupan biasanya diawali dari kejahatan sebelumnya, antara lain korupsi dan penambangan ilegal," ungkapnya.

Ia pun berharap aparat penegak hukum, khususnya Polri, dapat bertindak tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat agar memberikan efek jera dan memperkuat sistem hukum nasional.

Sebelumnya, Polri membentuk Satgas Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyelundupan sebagai tindak lanjut arahan Prabowo Subianto kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Satgas ini bertujuan mendukung program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam penguatan reformasi hukum dan pemberantasan praktik penyelundupan yang merugikan negara.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut, Satgas akan menyasar berbagai modus penyelundupan, mulai dari manipulasi dokumen hingga penyelundupan fisik di luar kawasan pabean.

Satgas Anti Penyelundupan ini dipimpin oleh Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syarifuddin, dengan fokus pada penindakan tegas terhadap kejahatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.*

(d/dh)

Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan otoritas perpajakan dalam meningkatkan pengelolaan pajak daerah serta kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Launching Bantuan Pangan Feb-Maret 2026, Wawako Tegaskan Peran Negara Jaga Ketahanan Keluarga

"Masih banyak lagi yang perlu digali menjadi sumber pendapatan daerah, termasuk pajak orang pribadi. Kita ingin pajak menjadi mitra masyarakat," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Menurutnya, edukasi yang tepat akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Selain itu, Pemko Tanjungbalai juga berupaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyaruddin turut memaparkan capaian pendapatan pajak dari wilayah Tanjungbalai serta mendorong pemanfaatan aplikasi pelaporan pajak seperti Coretax.

Ia juga mengusulkan keterlibatan KPP Pratama Kisaran dalam kegiatan publik, seperti Car Free Day di Alun-Alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, melalui penyediaan layanan edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Kisaran Agung Budi Sulistiyo menyampaikan bahwa kunjungan tersebut juga bertujuan untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat baru sekaligus mempererat koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Ini bagian dari upaya meningkatkan sinergi untuk mencapai target penerimaan pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya di lingkungan pemerintah daerah," ungkapnya.

Ia berharap kolaborasi antara KPP Pratama Kisaran dan Pemko Tanjungbalai dapat semakin optimal dalam mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.*

(dh)

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menegaskan, program bantuan pangan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Baca Juga:

• Kenapa Tanjungbalai Disebut Kota Kerang? Ini Penjelasan Lengkap dari Sejarah hingga Budaya Pesisir

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Perum Bulog Kantor Divre Kisaran, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Abrar Ritonga, Kepala Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Muslim, Camat Datuk Bandar Syamsul Efendi, Lurah Sijambi M Iksan, serta masyarakat penerima manfaat.

Menurut Fadly, terpenuhinya kebutuhan pangan akan berdampak langsung terhadap kekuatan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah.

"Kalau keluarga kuat, maka masyarakat akan kuat, dan pada akhirnya Kota Tanjungbalai juga akan semakin kuat," jelasnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus hadir di tengah masyarakat, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tantangan.

"Kita harus berjalan bersama, saling menopang dan saling menguatkan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Fadly turut menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog atas perannya dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di daerah.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga organisasi dan komunitas dalam mendukung pembangunan daerah menuju visi Tanjungbalai EMAS.

"Kalau kita ingin Kota Tanjungbalai maju dan sejahtera, tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat dan saling mendukung," tegasnya.

Program bantuan pangan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan keluarga di Kota Tanjungbalai.*

(dh)

Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Agus Salim, serta Kepala Dinas Sosial Zul Abdiman.

Baca Juga:

• Tak Banyak yang Tahu! Rumah Tua di Berastagi Ini Pernah Jadi Tempat Pengasingan Soekarno, Haji Agus Salim, dan Sutan Sjahrir

Menurut Ferina, sinergi dan koordinasi antarinstansi sangat penting, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap program jaminan sosial tenaga kerja.

"Melalui audiensi ini, kami berharap adanya dukungan dari Pemko Tanjungbalai untuk mengoptimalkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai tantangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Tanjungbalai. Salah satu fokus utama adalah percepatan pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ), terutama bagi 63.955 pekerja yang hingga kini belum terdaftar.

Ferina menambahkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian perlindungan finansial bagi pekerja, terutama dalam menghadapi risiko kerja.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung program jaminan sosial tenaga kerja.

"BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan penting bagi tenaga kerja. Kami akan terus mendorong agar lebih banyak pekerja di Tanjungbalai terdaftar," tegasnya.

Ia mengakui, masih banyak pekerja di Tanjungbalai, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pihaknya akan memastikan pendataan dan verifikasi berjalan sesuai kriteria yang ditetapkan.

Selain itu, Pemko Tanjungbalai juga mendorong percepatan realisasi kerja sama perlindungan bagi non-ASN dan pekerja rentan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas rencana sosialisasi bersama kepada perusahaan, termasuk sektor usaha kapal nelayan dan kapal pukat apung, guna meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban kepesertaan dan pembayaran iuran.

Berdasarkan data periode Januari hingga Maret 2026, jumlah pekerja yang telah terlindungi di Tanjungbalai baru mencapai 18.017 orang atau sekitar 21,98 persen. Sementara itu, sebanyak 63.955 pekerja atau 78,02 persen lainnya masih belum mendapatkan perlindungan.

Adapun total klaim yang telah disalurkan mencapai Rp5,66 miliar kepada 579 pekerja melalui berbagai program, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), hingga Jaminan Pensiun (JP) dan beasiswa.*

(dh)

Dosen sejarah Universitas Sumatera Utara, M. Azis Risky Lubis, menjelaskan bahwa julukan itu terbentuk dari interaksi panjang antara manusia dan lingkungan alam di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Program Bobby Nasution di Nias Berbuah Hasil, Layanan RS Tafaeri Meningkat hingga 1.000 Persen

"Julukan ini tidak muncul begitu saja, tetapi mengakar kuat pada kondisi geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisirnya," ujarnyaKamis (16/4/2027).

Letak strategis di kawasan muara membuat Tanjungbalai kaya akan hasil laut, khususnya kerang. Komoditas ini pun mudah ditemukan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dari sisi ekonomi, kerang memiliki peran penting sebagai sumber mata pencaharian warga. Mulai dari aktivitas penangkapan di laut, pengolahan, hingga distribusi ke pasar tradisional dan antar daerah, semuanya melibatkan komoditas ini.

"Kerang sudah menjadi bagian dari rantai perdagangan lokal hingga antar daerah. Dominasi inilah yang turut menguatkan julukan kerang/" target="_blank">Kota Kerang," jelasnya.

Tak hanya bernilai ekonomi, kerang juga menjadi bagian dari identitas kuliner khas Tanjungbalai. Berbagai olahan kerang kerap disajikan dan menjadi ciri khas rasa yang melekat di kota tersebut.

Lebih jauh, julukan kerang/" target="_blank">Kota Kerang dinilai sebagai simbol identitas kolektif masyarakat. Sebutan ini mencerminkan karakter kota pesisir yang produktif sekaligus mempertahankan tradisi berbasis sumber daya alam.

"Julukan ini merupakan hasil dari interaksi panjang antara manusia, lingkungan, dan aktivitas ekonomi, yang juga dapat menjadi branding bagi Kota Tanjungbalai," pungkasnya.*

(ds/dh)

Beberapa menit setelah pembukaan, penguatan IHSG berlanjut hingga 0,44 persen dengan posisi tetap di kisaran 7.645. Pergerakan ini ditopang mayoritas saham yang berada di zona hijau.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 7.663, Didorong Sentimen Global dan Bursa AS

Sejumlah indeks unggulan juga mengalami penguatan. Indeks LQ45 naik 0,43 persen ke level 760, indeks JII menguat 0,34 persen ke 531, indeks MNC36 bertambah 0,56 persen ke 317, serta IDX30 naik 0,53 persen ke level 277.

Secara sektoral, hampir seluruh sektor berada di zona hijau, di antaranya energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, infrastruktur, bahan baku, industri, teknologi, hingga kesehatan. Sementara itu, sektor konsumer siklikal menjadi satu-satunya yang mengalami pelemahan.

Adapun saham-saham yang memimpin penguatan (top gainers) antara lain PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), dan PT Semacom Integrated Tbk (SEMA).

Sementara itu, saham yang mengalami pelemahan terdalam (top losers) diisi oleh PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN), PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS), dan PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK).

Penguatan IHSG di awal perdagangan ini mencerminkan sentimen positif pelaku pasar terhadap pergerakan saham domestik.*

(oz/dh)

Berdasarkan data terbaru, harga emas Antam per pukul 08.45 WIB berada di level Rp 2.868.000 per gram, atau turun Rp 20.000 dibandingkan harga pembukaan yang sempat menyentuh Rp 2.888.000 per gram.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Rp5.000 Hari Ini, Simak Daftar Harga Terbaru Semua Ukuran

Emas batangan Antam sendiri tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram), sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pembeli.

Berikut rincian harga emas Antam per Jumat (17/4/2026):

0,5 gram: Rp 1.484.000
1 gram: Rp 2.868.000
2 gram: Rp 5.676.000
3 gram: Rp 8.489.000
5 gram: Rp 14.115.000
10 gram: Rp 28.175.000
25 gram: Rp 70.312.000
50 gram: Rp 140.545.000
100 gram: Rp 281.012.000
250 gram: Rp 702.265.000
500 gram: Rp 1.404.320.000
1.000 gram (1 kg): Rp 2.808.600.000

Selain harga, masyarakat juga perlu memperhatikan ketentuan pajak dalam transaksi emas sesuai aturan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP.

Sementara itu, untuk transaksi penjualan kembali (buyback) dengan nilai di atas Rp 10 juta, dikenakan pajak sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Harga emas Antam sendiri diperbarui setiap hari melalui laman resmi Logam Mulia pada pukul 08.30 WIB.*

(k/dh)

BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan pada Kamis (16/04/2026).

Dimulai tepat pukul 09.00 WIB, kegiatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batu Bara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62.

Baca Juga:

• Perkuat Kompetensi Petugas, Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Pelatihan Calon Asesor di Lapas Labuhan Ruku

Sinergi ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan seluruh elemen di dalam Lapas tetap prima melalui skrining kesehatan yang komprehensif, mulai dari pengecekan tekanan darah hingga konsultasi medis lainnya.

​Kehadiran tim medis dari Dinkes Batu Bara menjadi bukti nyata kuatnya kolaborasi lintas instansi dalam mendukung program pemasyarakatan yang sehat.

Selain pemeriksaan fisik, kegiatan ini juga menjadi ajang edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang sangat penting diterapkan dalam lingkungan hunian pemasyarakatan guna mencegah penyebaran penyakit.

​Dalam arahannya, Kalapas Hamdi Hasibuan menyampaikan bahwa kesehatan adalah fondasi utama dalam melaksanakan proses pembinaan.

Beliau menekankan bahwa momentum HBP ke-62 ini harus dimaknai dengan peningkatan pelayanan publik, di mana pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan dan kesejahteraan fisik para petugas menjadi prioritas utama instansi.

​Kalapas Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan komitmen berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan Lapas yang sehat dan kondusif.

Melalui semangat HBP ke-62, Lapas Labuhan Ruku berupaya terus bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga sangat memperhatikan aspek kemanusiaan dan kualitas hidup di dalamnya.*

(dh)

Program Sekolah Rakyat tersebut ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Laporan 300 Jembatan Perintis Rampung dalam 3 Bulan, TNI AD Tancap Gas

"Presiden mintanya setiap kota/kabupaten minimal punya satu Sekolah Rakyat. Tinggal menunggu waktu realisasinya," ujar Agus dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat saat ini telah memasuki tahap kedua dengan total 104 titik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sekolah tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026.

Sekolah Rakyat ini nantinya akan menggantikan fasilitas rintisan yang telah digunakan sejak pertengahan 2025, dengan bangunan permanen yang lebih representatif.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tahap ketiga pembangunan dengan tambahan sekitar 100 sekolah baru pada tahun ini, guna memperluas jangkauan program.

Agus menegaskan, daerah yang ingin mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat harus memastikan status lahan sudah jelas dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Targetnya, angka kemiskinan nasional pada 2029 bisa ditekan hingga di bawah 2 persen. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting," jelasnya.

Pemerintah juga mendorong daerah untuk aktif mengakses berbagai program prioritas lainnya, seperti koperasi desa dan pengembangan kampung nelayan, sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.*

(in/dh)

Media Lebanon menyebut, sedikitnya 11 kota di wilayah selatan menjadi sasaran bombardir oleh jet tempur Israel, sekitar 10 menit sebelum kesepakatan gencatan senjata diberlakukan.

Baca Juga:

• PBB Desak Hizbullah Patuhi Gencatan Senjata Lebanon-Israel, Berlaku 10 Hari

Pihak Israel Defense Forces (IDF) menyatakan, serangan tersebut menargetkan peluncur roket milik Hizbullah yang digunakan untuk menyerang wilayah Israel utara.

"IDF menyerang peluncur yang digunakan Hizbullah untuk meluncurkan roket ke arah Israel utara beberapa saat yang lalu," demikian pernyataan militer Israel.

Tak lama setelah itu, Hizbullah dilaporkan melancarkan serangan balasan dengan menembakkan roket ke wilayah Israel, kurang dari lima menit sebelum gencatan senjata berlaku.

Kelompok tersebut juga disebut melakukan serangan intensif terhadap posisi militer Israel di kawasan perbatasan, termasuk di wilayah Bint Jbeil.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon selama 10 hari, sebagai upaya meredakan konflik yang telah menewaskan ribuan orang.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah komunikasi antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun.

Meski demikian, Netanyahu dilaporkan tetap memerintahkan pasukannya untuk bertahan di wilayah Lebanon selatan, dengan alasan kepentingan strategis dan hubungan dengan Amerika Serikat.

Gencatan senjata ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perdamaian, meski ketegangan di lapangan masih tinggi menjelang pemberlakuannya.*

(in/dh)

Laporan tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis (16/4/2026).

Baca Juga:

• Baru Pulang dari Rusia-Prancis, Prabowo Gerak Cepat Gelar Ratas Bahas Program Prioritas

"Dalam tiga bulan ini, TNI Angkatan Darat telah menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan gantung perintis yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Teddy, Jumat (17/4/2026).

Presiden Prabowo sebelumnya menunjuk KSAD sebagai Kepala Satgas Jembatan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, khususnya wilayah terpencil.

Tak hanya itu, TNI Angkatan Darat juga terlibat dalam pemulihan daerah terdampak bencana. Dalam periode yang sama, TNI AD dilaporkan telah merenovasi 300 sekolah di tiga provinsi di Sumatera serta membangun 300 titik sumur bor air bersih di lingkungan sekolah.

Teddy menambahkan, percepatan pembangunan tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan fasilitas umum hingga ke desa-desa dan daerah terpencil guna mendukung pemerataan pembangunan nasional.*

(an/dh)

Ketiga terdakwa tersebut yakni mantan konsultan teknologi Ibrahim Arief, mantan Direktur SD Sri Wahyuningsih, dan mantan Direktur SMP Mulyatsyah.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Pertamina Memanas, Ahli Sebut Kekayaan BUMN Bukan Keuangan Negara

Tak hanya itu, jaksa turut menuntut Ibrahim membayar uang pengganti sebesar Rp 16,9 miliar. Jika tidak dibayar, ia terancam tambahan hukuman 7,5 tahun penjara.

Jaksa menilai Ibrahim berperan melalui kajian teknis yang mengarahkan penggunaan Chromebook dalam proyek pengadaan. Meski tidak terbukti menerima aliran dana, pemaparannya dinilai mempengaruhi pengambilan kebijakan.

Sementara itu, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah masing-masing dituntut 6 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 120 hari kurungan.

Keduanya diduga menekan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan terlibat dalam penyusunan dokumen teknis yang mengarahkan pemilihan Chromebook.

Dalam persidangan terungkap, Mulyatsyah menerima uang senilai sekitar Rp 3,3 miliar. Sebagian dana tersebut telah dibagikan ke sejumlah pejabat, sementara Rp 500 juta telah dikembalikan ke negara.

Namun, masih terdapat sisa uang sebesar Rp 2,28 miliar yang belum dikembalikan. Jaksa menuntut agar jumlah tersebut dibayarkan sebagai uang pengganti, dengan ancaman tambahan 3 tahun penjara jika tidak dipenuhi.

Adapun Sri Wahyuningsih disebut tidak menerima aliran dana dalam kasus ini.

Secara keseluruhan, perkara ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2,1 triliun. Kerugian tersebut berasal dari dua proyek, yakni pengadaan Chromebook sebesar Rp 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar Rp 621 miliar.

Usai sidang, Ibrahim Arief mengaku terkejut dengan tuntutan terhadap dirinya. Ia menilai tuntutan tersebut lebih berat dibanding terdakwa lain yang justru terbukti menerima aliran dana.

Ia juga mempertanyakan dasar tuntutan uang pengganti Rp 16,9 miliar yang menurutnya tidak tercantum dalam dakwaan awal.

Di sisi lain, jaksa menegaskan angka tersebut merupakan fakta persidangan yang menunjukkan adanya peningkatan kekayaan dalam periode proyek berlangsung.

Sementara itu, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim hingga kini masih menjalani proses pembuktian dan belum menghadapi tuntutan.*

(k/dh)

Rapat yang digelar pada Kamis (16/4/2026) itu menjadi langkah cepat pemerintah untuk memastikan kesinambungan program strategis nasional sekaligus menindaklanjuti hasil kerja sama internasional.

Baca Juga:

• Bahlil Lapor ke Prabowo: RI Akan Dapat Pasokan Minyak Mentah dari Rusia

"Sepulang dari lawatan kenegaraan ke Rusia dan Prancis, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas yang dihadiri oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih," ujar Teddy dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya percepatan implementasi program-program prioritas pemerintah.

Sejumlah sektor strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya pendidikan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pemanfaatan sampah menjadi energi.

Menurut Teddy, ratas ini juga menjadi forum untuk mengintegrasikan hasil diplomasi luar negeri ke dalam kebijakan domestik yang konkret dan terukur.

"Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menindaklanjuti hasil penguatan kerja sama Indonesia dengan negara mitra, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor guna mendukung pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Pemerintah berharap, langkah percepatan tersebut dapat mendorong pemerataan pembangunan serta memperkuat daya saing nasional ke depan.*(in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan melalui juru bicara PBB, Stéphane Dujarric, dalam konferensi pers pada Kamis.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 7.663, Didorong Sentimen Global dan Bursa AS

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari.

Kesepakatan tersebut mulai berlaku pada Kamis (16/4) pukul 21.00 GMT atau Jumat (17/4) pukul 04.00 WIB.

Trump juga menyatakan rencana untuk mengundang kedua pemimpin ke Washington guna melanjutkan pembicaraan lebih mendalam terkait upaya perdamaian jangka panjang.

Selain itu, pemerintah AS menugaskan Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine untuk berkoordinasi dengan pihak Israel dan Lebanon dalam mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

PBB berharap seluruh pihak dapat mematuhi kesepakatan tersebut guna mengakhiri konflik dan mengurangi penderitaan masyarakat sipil di kedua wilayah.*

(an/dh)

Pengajuan tersebut disampaikan Bobby dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/4/2026). Ia menyatakan siap memberikan keterangan untuk mengungkap fakta dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Menaker Ingin Itjen Tak Lagi Sekadar Cari Temuan, Tapi Cegah Masalah Sejak Awal

Namun, langkah Bobby itu sempat menuai keberatan dari sejumlah terdakwa lain. Mereka menilai pengajuan saksi mahkota seharusnya dilakukan sejak tahap penyidikan, bukan saat persidangan berlangsung.

Majelis hakim akhirnya memutuskan menunda pemeriksaan saksi mahkota hingga Senin (20/4/2026).

Di sisi lain, Immanuel Ebenezer atau Noel merespons langkah tersebut dengan meminta agar para terdakwa tidak saling menyerang selama proses persidangan berlangsung.

"Yang pasti, ya kita berharap nanti jangan sampai saling memberatkan, itu enggak baik," ujar Noel.

Noel juga berharap Bobby dapat mengungkap seluruh fakta secara terbuka, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain di level pimpinan.

"Harapan saya, ya sudah dibongkar saja semuanya. Jangan nanggung, jangan diumpetin," katanya.

Kuasa hukum Bobby menyebut pengajuan sebagai saksi mahkota merupakan inisiatif pihaknya sebagai bentuk iktikad baik untuk membantu mengungkap kebenaran materiil dalam perkara tersebut.

Dalam kasus ini, Noel bersama sejumlah terdakwa lainnya didakwa menerima uang miliaran rupiah dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat dan lisensi K3 di lingkungan Kemnaker.

Jaksa menyebut, praktik tersebut telah berlangsung sejak 2021 dengan modus penarikan biaya non-teknis kepada pemohon sertifikasi melalui perusahaan jasa K3.*

(k/dh)

Direktur Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, mengatakan kebijakan ini diambil berdasarkan surat memo internal kampus.

Baca Juga:

• Habiburokhman Apresiasi BEM-IKM FH UI Gelar Forum Terbuka, 16 Terduga Pelaku Grup Chat Mesum Dihadirkan

"Pengawasan terhadap pihak terlibat juga dilakukan secara intensif untuk mencegah interaksi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan korban maupun saksi selama proses pemeriksaan berlangsung," ujar Erwin, Jumat (17/4/2026).

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan tindakan administratif preventif guna menjaga objektivitas proses pemeriksaan serta menjamin ketertiban di lingkungan kampus.

"Langkah ini bukan merupakan sanksi akhir, melainkan upaya untuk menjaga integritas pemeriksaan dan melindungi seluruh pihak yang terlibat," tegasnya.

UI bersama Fakultas Hukum dan Satgas PPK UI disebut telah bergerak cepat menangani kasus ini sejak mencuat ke ruang publik. Kampus menegaskan komitmennya untuk tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan seksual.

Selain itu, UI memastikan perlindungan terhadap korban menjadi prioritas, termasuk menjaga kerahasiaan identitas, memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta dukungan akademik melalui mekanisme yang berlaku.

Erwin juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menghindari spekulasi yang dapat mengganggu jalannya proses investigasi.*

(mt/dh)

MEDAN — Polemik pelaporan terhadap Muhammad Jusuf Kalla oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas) berlatar agama tertentu, dinilai berujung anti klimaks.

Dinamika terbaru justru mengarah pada wacana mediasi di tengah sorotan publik yang kian menguat.

Baca Juga:

• Yusril: Polri Garda Terdepan Penegakan Hukum dalam Asta Cita Prabowo

Situasi ini memicu reaksi publik di media sosial, termasuk dorongan agar persoalan diselesaikan melalui dialog, bukan jalur hukum.

Di sisi lain, menurut Sutrisno, elite partai yang disebut memiliki hubungan dengan pelapor mulai mengambil langkah meredam polemik. Salah satu petinggi partai bahkan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi mediasi antara pelapor dan Muhammad Jusuf Kalla.

Wacana mediasi ini muncul di tengah rencana sebagian pendukung Jusuf Kalla yang dikabarkan akan menggelar aksi sebagai bentuk dukungan. Namun hingga kini, belum ada kepastian terkait realisasi rencana tersebut.

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk dari kalangan umat Kristen, kata Sutrisno, juga mulai menyampaikan pandangan yang lebih menyejukkan. Mereka menilai tidak terdapat persoalan mendasar di tingkat akar rumput yang memicu konflik antarumat beragama.

Sutrisno menilai, penyelesaian melalui pendekatan dialog dan silaturahmi dinilai lebih relevan dibandingkan proses hukum formal. Apalagi, isu kerukunan umat beragama selama ini dinilai lebih efektif diselesaikan melalui komunikasi langsung antar pihak terkait.

Surrisno mengakui, beberapa kalangan bahkan menyarankan agar komunikasi dilakukan melalui lembaga representatif seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), guna menjaga keseimbangan dan representasi umat.

Sutrisno berharap, aparat penegak hukum tetap bersikap cermat dalam menangani laporan yang berkaitan dengan isu sensitif seperti hubungan antarumat beragama. Pendekatan yang proporsional dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial.*

(dh)

Roy menyebut terbitnya SP3 tersebut tidak mengubah pandangannya terhadap Rismon. Ia bahkan mengaku sudah tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap yang bersangkutan.

Baca Juga:

• Usai SP3, Rismon Sianipar Tantang Roy Suryo Debat Terbuka Soal Ijazah Jokowi: Gak Usah Bawa Cheerleader!

Menurut Roy, persoalan yang menimpa Rismon tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga menyangkut kredibilitas pribadi di mata publik.

Ia turut menyinggung dugaan kasus lain yang sebelumnya dikaitkan dengan Rismon, yang dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat.

"Udah, nggak usah nantang-nantang. Dia ngapain dia harus menipu lagi masyarakat?" kata Roy.

Roy menegaskan, dirinya tidak lagi mempercayai Rismon karena tindakan yang dianggap telah mencederai kepercayaan publik.

Sebelumnya, Rismon Sianipar menerima salinan SP3 dari Polda Metro Jaya pada Kamis (16/4/2026). Dokumen tersebut diperoleh setelah ia bersama kuasa hukumnya mendatangi pihak kepolisian.

Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, menyebut penghentian penyidikan tersebut telah diproses sejak 3 Maret 2026 dan resmi diterbitkan pada 14 April 2026 sebagai bagian dari restorative justice.

"Kami sudah finalisasi dan hari ini secara mantap kami sudah pegang surat SP3-nya," ujar Jahmada.

Ia menambahkan, dengan terbitnya SP3 tersebut, proses hukum terhadap kliennya telah resmi dihentikan.*

(in/dh)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan dampak sosial yang berpotensi muncul di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri sosialisasi PBPH di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (16/4/2026). Dalam kegiatan itu turut hadir sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Baca Juga:

• Cuaca Sumatera Utara Hari Ini: Hujan Ringan hingga Petir Dominasi Sejumlah Wilayah

"Pasti para kepala daerah ini akan bicara tentang bagaimana masyarakatnya nanti. Tentu selain soal administrasi, pasti tentang keluhan masyarakat," ujarnya.

Bobby mengungkapkan, kekhawatiran itu muncul setelah dirinya menerima perwakilan aliansi pekerja dari 13 perusahaan terkait. Mereka menyampaikan aspirasi mengenai kepastian hidup puluhan ribu masyarakat yang terdampak jika pencabutan izin dilakukan.

"Jadi ada sekitar 11 ribu pekerja yang terdampak karena PBPH ini. Dan kita diskusikan hal ini dengan pihak BUMN, tentang pengelola berikutnya, yaitu Perhutani," jelasnya.

Ia menegaskan, meski kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, dampaknya akan langsung dirasakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia meminta agar nasib pekerja dan masyarakat menjadi perhatian utama dalam implementasinya.

Selain itu, Bobby juga menyoroti keberadaan perusahaan yang tidak sejalan dengan skema pengelolaan Perhutani, seperti sektor pertambangan dan pembangkit listrik, yang dinilai membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan pencabutan izin.

"Kemudian soal perusahaan yang tidak sama dengan Perhutani seperti pertambangan dan pembangkit listrik, ini bagaimana kemungkinan pertimbangan pencabutan izin. Dan juga soal pasca pencabutan izin, satu hari saja lahan ditinggalkan, potensinya bisa terjadi penjarahan atas nama masyarakat, saling klaim kepemilikan," katanya.

Ia menekankan pentingnya antisipasi konflik sosial yang mungkin muncul jika pengelolaan lahan beralih dan bersinggungan langsung dengan masyarakat.

"Kami minta ini menjadi pembahasan juga, termasuk para bupati dan wali kota di Sumut bisa menyampaikan masukannya. Karena mereka yang tahu bagaimana masyarakatnya," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemen LHK Ardi Risman menjelaskan sejumlah alasan pencabutan izin PBPH.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena adanya pelanggaran seperti tidak dilaksanakannya kegiatan sesuai izin, tidak terpenuhinya kewajiban administrasi dan teknis, hingga tidak adanya aktivitas aktivitasnyata di lapangan.

Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola perizinan serta respons terhadap bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara.

Pemerintah pusat pun berharap adanya dukungan aktif dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan efektif dan minim dampak sosial.*

(dh)

Hal tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVI antara manajemen pekerja-pt-bridgestone/" target="_blank">PT Bridgestone Tire Indonesia dan Serikat Pekerja PT Bridgestone, Kamis (16/4).

Baca Juga:

• Menaker Ingin Itjen Tak Lagi Sekadar Cari Temuan, Tapi Cegah Masalah Sejak Awal

"Kehadiran serikat pekerja bukan untuk mengganggu perusahaan, melainkan untuk memastikan hak-hak fundamental pekerja yang sudah dijamin negara terpenuhi melalui dialog yang kondusif," ujarnya.

Ia menambahkan, hubungan industrial yang baik tidak cukup hanya harmonis, tetapi harus berkembang menjadi kolaboratif dan transformatif. Artinya, pekerja dan perusahaan perlu memiliki visi bersama untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing.

"Kita ingin hubungan industrial naik kelas, tidak hanya harmonis, tetapi juga proaktif dan transformatif, di mana pekerja dan perusahaan memiliki visi bersama untuk meningkatkan daya saing," tegasnya.

Menurutnya, selama ini banyak hubungan industrial berhenti pada level harmonis, yakni tercapainya kesepakatan antara pekerja dan manajemen. Padahal, kondisi tersebut belum cukup untuk mendorong produktivitas dan inovasi secara optimal.

Oleh karena itu, penandatanganan PKB dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.*

(dh)