JAKARTA — Komisi Pemberantasan korupsi/" target="_blank">Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima informasi mengenai meninggalnya tersangka kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam atau dore kadar emas rendah, Siman Bahar, di China.

KPK saat ini masih menunggu kelengkapan administrasi untuk memastikan penghentian perkara secara hukum.

Baca Juga:

• Eks Direktur Gas Pertamina Dituntut 6,5 Tahun dalam Kasus Korupsi LNG: Ini Sangat Berat

"Informasi meninggal dunia itu per hari ini sudah bisa kami pastikan, hanya kita butuh administrasinya," kata Taufik dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 13 April 2026.

Meski demikian, KPK masih mendalami detail keberadaan Siman Bahar sebelum dikabarkan meninggal di China.

Lembaga antirasuah itu juga tengah menelusuri perjalanan yang bersangkutan ke luar negeri.

"Ya kita harus pastikan dulu, karena ini kita coba update kenapa bisa ke Chinanya," ujarnya.

Taufik menegaskan, sesuai ketentuan hukum, perkara pidana otomatis dihentikan apabila tersangka meninggal dunia.

KPK, kata dia, saat ini tengah menyiapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tersebut.

"Sehingga untuk tentunya, ini demi hukum, kalau tersangka meninggal dunia itu SP3 pasti, tapi kita butuh administrasinya," kata dia.

Siman Bahar merupakan Direktur Utama PT Loco Montrado yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam.

Ia sempat menggugat penetapan tersangka tersebut melalui praperadilan dan sempat menang, namun kemudian KPK kembali menetapkannya sebagai tersangka pada 5 Juni 2023.

Hingga kini, Siman belum pernah ditahan oleh KPK lantaran beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit.*

(sn/ad)

JAKARTA — Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin, 13 April 2026.

Ia menilai tuntutan jaksa terlalu berat dan tidak mencerminkan fakta yang terjadi dalam proses bisnis perusahaan.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Penjualan Aset PTPN ke Ciputra, Ahli Hukum UGM: Negara Wajib Ganti Rugi dalam Pelepasan 20 Persen Lahan HGU ke HGB

Ia bahkan mengklaim kontrak LNG yang menjadi objek perkara justru memberikan keuntungan bagi Pertamina.

"Tuntutannya saya kira sangat berat ya untuk seseorang yang tidak melakukan kesalahan, tidak merugikan negara, bahkan memberikan legacy kontrak LNG sampai hari ini menghasilkan keuntungan buat Pertamina yang sampai akhir Desember sudah untung hingga USD 97,6 juta," kata Hari usai sidang.

Ia memastikan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Hari juga menyebut telah memaafkan pihak jaksa dan penyidik yang menanganinya. Ia mengklaim penahanan terhadap dirinya dilakukan atas perintah atasan.

"Penyidik dengan jelas menyatakan, mohon maaf waktu menahan saya, karena ini perintah atasan. Demikian juga JPU dalam pembicaraan informal," ujarnya.

Hari menambahkan, ia memilih memaafkan seluruh pihak yang terlibat karena meyakini mereka hanya menjalankan tugas.

Kuasa hukum Hari, Wa Ode Nur Zainab, menegaskan kliennya tidak pernah menerima keuntungan apa pun dari proyek pengadaan LNG tersebut.

Ia juga menyebut tidak ada indikasi kickback, konflik kepentingan, maupun penyitaan aset yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

"Tidak ada kickback, tidak ada conflict of interest, tidak terima uang apa pun, dan tidak ada yang disita," kata Wa Ode.

Ia juga menekankan bahwa kontrak LNG tersebut merupakan keputusan korporasi yang telah disetujui jajaran direksi Pertamina.

Menurutnya, proses realisasi penjualan terjadi saat pandemi COVID-19, ketika Hari sudah tidak lagi menjabat.

Wa Ode turut meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto serta lembaga terkait agar mencermati perkara tersebut.

"Ini kami nilai sebagai kriminalisasi yang nyata," ujarnya.

Dalam perkara yang sama, jaksa penuntut umum juga menuntut mantan VP Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina, Yenni Andayani, dengan pidana 5 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Jaksa menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan LNG.

Pertimbangan memberatkan antara lain karena perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah para terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.*

(d/ad)

GAYO LUES — Seorang pendaki asal Binjai, Sumatera Utara, Kris Biantoro (49), meninggal dunia saat turun dari puncak Taman Nasional Gunung Leuser.

Jenazah rencananya dimakamkan di area kamp Lapangan Bola, yang berada di jalur pendakian menuju puncak gunung, setelah keluarga menyatakan persetujuan tertulis.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Ungkap 119 Kasus Kriminal, Wali Kota Rico Waas Tegaskan Medan Tak Boleh Jadi Ruang Aman bagi Narkoba dan Judi

"Jenazah tidak memungkinkan dibawa ke bawah karena berisiko tinggi bagi yang membawa, yang mengevakuasi," kata Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren, Gayo Lues, Ali Sadikin, Senin, 13 April 2026.

Dalam surat pernyataan yang dilihat, pihak keluarga menyetujui agar jenazah dimakamkan secara Islam di lokasi kamp Lapangan Bola.

Area tersebut diketahui merupakan salah satu titik jalur pendakian menuju puncak Gunung Leuser.

Ali mengatakan hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan waktu pelaksanaan pemakaman, lantaran koordinasi dengan tim pendaki dan keluarga masih berlangsung.

Sementara itu, tim evakuasi yang semula disiapkan masih berada di sekitar Sungai Alas.

"Tim evakuasi juga tidak naik karena sudah ada kesepakatan dari keluarga untuk dikebumikan," ujarnya.

Berdasarkan informasi tim pendakian, Kris mengalami hipotermia pada Kamis, 9 April 2026 sekitar pukul 07.30 WIB saat perjalanan turun dari puncak.

Upaya pertolongan pertama dilakukan oleh 13 pendaki lain bersama dua pemandu dengan metode resusitasi jantung paru (RJP), namun korban tidak kunjung sadar.

Kondisi Kris kemudian dilaporkan kepada pihak Taman Nasional Gunung Leuser. Ia dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 16.00 WIB di jalur pendakian area Kamp Lapangan Bola.

"Korban mengalami hipotermia di jalur pendakian saat perjalanan turun," kata Ali.*

(d/ad)

JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Gusma menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Senin, 13 April 2026, terkait laporannya terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Pemeriksaan berlangsung sekitar empat jam dengan agenda klarifikasi atas laporan yang ia ajukan sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• Trump Serang Paus Leo XIV, Minta Perbaiki Sikap Usai Kritik Kebijakan AS

"Jadi (tentang) pertama kali saya atau kami mendapatkan informasi atau video tersebut dari mana; lalu apa yang dipersoalkan, lengkap ya dengan tanggal berapa," kata Stefanus usai pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Ia menambahkan, penyidik juga meminta penjelasan mengenai pihak yang terdampak serta bentuk kegaduhan yang muncul di ruang publik akibat pernyataan tersebut.

"Terus kemudian ditanya juga kira-kira siapa yang terdampak, atau apa yang terakibat dari isi ceramah tersebut; bagaimana situasi yang dimaksud kegaduhan," ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Stefanus turut menyerahkan sejumlah barang bukti digital kepada penyidik.

Bukti itu berupa tautan media sosial, tangkapan layar percakapan di platform digital, hingga transkrip pernyataan Jusuf Kalla yang dipersoalkan.

"Kami menyerahkan bukti-bukti berupa link media, baik itu Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Lalu kami juga menyerahkan tangkapan layar terkait kegaduhan di media sosial, termasuk transkrip dari video ceramah Pak Jusuf Kalla," kata dia.

Laporan terhadap Jusuf Kalla sebelumnya dilayangkan Stefanus ke Polda Metro Jaya pada Minggu, 12 April 2026.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Dalam laporan itu, JK dilaporkan atas dugaan penistaan agama dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Stefanus menyebut laporan tersebut dibuat untuk meluruskan pernyataan Jusuf Kalla terkait konsep "mati syahid" dalam konteks agama Kristen dan Katolik yang dinilainya tidak sesuai.

"Di Kristen-Katolik itu tidak mengenal seperti itu, bahkan ada jelas bahwa kita dilarang untuk menyakiti sesama, bahkan dengan musuh kita pun harus saling memaafkan," ujarnya.

Ia juga menilai pernyataan tersebut memicu kegaduhan di media sosial yang berujung pada perdebatan bernuansa SARA.

"Sudah saling caci maki, saling menghina, saling menghujat, dan sudah melibatkan unsur SARA," kata Stefanus.

Sementara itu, juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, menegaskan bahwa pernyataan JK dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak bermaksud memberikan penjelasan teologis, melainkan menggambarkan realitas sosial dalam konflik sejarah di Indonesia.

Husain menyebut konteks yang disampaikan JK merujuk pada konflik Poso dan Ambon yang bernuansa SARA, di mana pada masa itu terdapat penggunaan simbol dan narasi keagamaan oleh pihak-pihak yang bertikai.

"Yang disampaikan JK adalah realitas sosiologis di lapangan saat konflik pecah," kata Husain dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, istilah yang muncul dalam konflik tersebut merupakan bagian dari fakta sejarah, bukan pandangan pribadi JK.*

(kp/ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait viralnya informasi di media sosial yang menyebut adanya pengadaan senilai Rp4 triliun untuk berbagai kebutuhan operasional, mulai dari alat dapur, alat makan, laptop, hingga kaos kaki.

Lembaga tersebut menegaskan informasi itu tidak sesuai dengan fakta dan data anggaran yang sebenarnya.

Baca Juga:

• Ramai Isu Pengadaan Kaos Kaki, Kepala BGN Buka Suara

"Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32.000 unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar," kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 13 April 2026.

Dadan menjelaskan, sepanjang tahun 2025, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya mencapai sekitar 5.000 unit.

Jumlah tersebut, menurut dia, telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan.

"Pengadaan laptop bukan 32.000 unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025," ujarnya.

Terkait isu pengadaan kaos kaki, BGN menegaskan barang tersebut bukan bagian dari pengadaan langsung lembaga.

Kaos kaki, kata Dadan, merupakan perlengkapan peserta dalam program pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan.

"Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan," katanya.

Ia menjelaskan, program SPPI menggunakan anggaran BGN melalui skema swakelola tipe 2, di mana pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan perlengkapan dilakukan oleh pihak Universitas Pertahanan, bukan langsung oleh BGN.

Selain itu, BGN juga meluruskan informasi terkait pengadaan alat makan.

Menurut Dadan, pengadaan tersebut hanya dilakukan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan nilai pagu sekitar Rp215 miliar.

"Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar," ujarnya.

Dadan merinci, dari pagu tersebut, anggaran alat makan ditetapkan sebesar Rp89,32 miliar dengan realisasi sekitar Rp68,94 miliar.

Sementara pengadaan alat dapur memiliki pagu Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.

Ia menegaskan seluruh pengadaan dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sesuai aturan, serta diawasi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Setiap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan," kata dia.

Dadan juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang tidak terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial.*

(tb/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memberantas narkoba, perjudian, serta kejahatan jalanan yang dinilai masih menjadi ancaman serius di ibu kota Sumatera Utara itu.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul pengungkapan ratusan kasus oleh Polrestabes Medan dalam rangka Operasi Ketupat Toba 2026.

Baca Juga:

• Gaya Komunikasi Teddy Indra Wijaya Dinilai Sejalan dengan Era Digital Pemerintahan

"Selama saya menjabat bersama Kapolrestabes, sudah empat kali kita melakukan konferensi pers seperti ini. Artinya, kasus-kasus ini bukan sedikit, tetapi cukup banyak dan berulang," kata Rico.

Ia menyoroti dampak luas dari kejahatan narkoba dan perjudian yang menurutnya merusak struktur sosial masyarakat, terutama generasi muda.

Karena itu, Pemerintah Kota Medan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap segala bentuk praktik ilegal tersebut.

"Atas nama Pemerintah Kota Medan, kami mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja Polrestabes Medan dan seluruh Forkopimda. Ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban," ujarnya.

Rico menegaskan Pemko Medan akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan ruang gerak pelaku kejahatan semakin sempit.

Ia bahkan menyatakan tidak ada toleransi bagi aparatur pemerintah yang terlibat dalam jaringan narkoba maupun perjudian.

"Jika ada yang terlibat narkoba, perjudian, atau menjadi kurir, sudah kami pastikan akan kami pecat. Tidak ada ruang narkoba di Pemerintah Kota Medan," tegasnya.

Di sisi lain, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak dalam kesempatan yang sama memaparkan capaian pengungkapan kasus selama Operasi Ketupat Toba 2026.

Ia menyebut terjadi peningkatan 24 persen dalam jumlah kasus yang terungkap.

Total terdapat 119 kasus yang berhasil diungkap, terdiri atas 23 kasus kejahatan jalanan, 35 kasus perjudian, 58 kasus narkoba, dan 3 kasus premanisme.

Dari jumlah tersebut, 11 kasus dikategorikan sebagai kasus prioritas karena dinilai meresahkan masyarakat dan sempat viral di ruang publik.

Pengungkapan tersebut, menurut kepolisian, menjadi bagian dari upaya penguatan stabilitas keamanan selama masa operasi, sekaligus respons terhadap meningkatnya laporan kejahatan di wilayah Kota Medan.

Acara tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, antara lain Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar, Kepala BNNK Deli Serdang Kombes Pol Joshua Tampubolon, serta Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut Kombes Pol Charles P. Sinaga.*

(ad)

JAKARTA – Pakar komunikasi digital Anthony Leong menilai gaya komunikasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mencerminkan pendekatan yang adaptif di era digital.

Menurut dia, sikap tersebut terlihat dari keterbukaan dan respons cepat dalam menghadapi pertanyaan media.

Baca Juga:

• Dua Kepling Terlibat Narkoba, Wali Kota Medan Pastikan Langsung Dipecat

Ia menjelaskan, situasi ketika seorang pejabat publik harus menghadapi puluhan wartawan secara bersamaan merupakan tekanan komunikasi yang tidak ringan.

Namun, Teddy dinilai mampu merespons dengan tenang, jelas, dan terstruktur.

"Ketika seorang pejabat publik berada dalam situasi dikepung puluhan wartawan dan tetap mampu menjawab dengan tenang, jelas serta terstruktur, itu menunjukkan kapasitas komunikasi yang kuat," ujarnya.

Anthony menilai kemampuan tersebut tidak hanya mencerminkan keterampilan berbicara, tetapi juga penguasaan substansi dan kesiapan dalam menghadapi dinamika komunikasi secara langsung.

Ia juga menyebut pola komunikasi Teddy yang relatif jarang tampil di publik, namun muncul pada momen tertentu untuk merespons isu strategis, sebagai pendekatan yang efektif.

"Yang biasanya beliau jarang tampil, tetapi sesekali tampil untuk menepis isu strategis. Itu sangat tepat dan diperlukan di kondisi seperti ini," katanya.

Menurut Anthony, dalam komunikasi digital, kecepatan dan keterbukaan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.

Transparansi yang disampaikan langsung di hadapan media dinilai berdampak pada persepsi kredibilitas pemerintah.

Ia juga menyoroti gaya komunikasi Teddy yang dinilai lebih cair namun tetap berbobot, serta sesuai dengan karakter audiens digital saat ini, terutama generasi milenial dan Gen Z.

"Audiens digital saat ini cenderung menyukai komunikasi yang autentik, tidak kaku, dan langsung ke inti persoalan," ujarnya.

Lebih lanjut, Anthony menilai pola komunikasi terbuka tersebut tidak hanya berdampak pada publik, tetapi juga pada efektivitas komunikasi internal pemerintahan.

Kejelasan pesan disebut dapat memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga.

"Dalam perspektif komunikasi organisasi, transparansi dan kejelasan pesan merupakan fondasi koordinasi yang efektif," kata dia.

Ia menambahkan, gaya komunikasi seperti itu merupakan bagian dari transformasi komunikasi pemerintah menuju model yang lebih modern, interaktif, dan dekat dengan masyarakat.*

(at/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait pengadaan kaos kaki yang disebut-sebut memiliki anggaran besar.

Ia menegaskan, pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN.

Baca Juga:

• Warga Tapteng Keluhkan Bantuan Bencana Tak Cair, Bobby Nasution Ungkap Penyebabnya

"Untuk kaos kaki itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan," ujar Dadan di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, pelaksanaan pendidikan SPPI dilakukan oleh Unhan dengan menggunakan anggaran BGN melalui mekanisme swakelola tipe 2

. Dalam skema tersebut, pelaksanaan kegiatan beserta pengadaan perlengkapan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana, yakni Unhan.

"Jadi perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI," katanya.

Dadan menegaskan, seluruh penggunaan anggaran di lingkungan BGN telah melalui tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

"Karena itu kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan mempercayai informasi yang belum terverifikasi," ujarnya.

BGN, kata Dadan, berkomitmen menjalankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran, serta terbuka terhadap pengawasan dari pihak internal maupun eksternal.*

(at/ad)

JAKARTA – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, kembali menanggapi polemik Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Ia menegaskan putusan tersebut tidak ditujukan untuk individu tertentu, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Bank Aceh Syariah Diminta Lebih Digital dan Pro-UMKM, Ini Arahan Gubernur Muzakir Manaf

Putusan MK tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik karena membuka peluang bagi warga berusia di bawah 40 tahun untuk maju dalam kontestasi Pilpres, dengan syarat pernah atau sedang menjabat melalui pemilu, termasuk sebagai kepala daerah.

Anwar menyebut, hingga kini masih terdapat perdebatan yang belum selesai terkait putusan tersebut di ruang publik.

Ia menilai sebagian pihak belum dapat menerima hasil putusan yang telah ditetapkan.

"Masih banyak yang belum move on dari Putusan MK 90," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Anwar juga mengaku lega usai mengakhiri masa tugasnya sebagai hakim konstitusi.

Ia menggambarkan dirinya meninggalkan MK dalam kondisi yang bersih dari beban jabatan.

"Saya plong. Saya ibarat meninggalkan MK ini seperti bayi, seperti kertas putih," kata dia.

Anwar turut menyinggung berbagai polemik yang mengiringi putusan tersebut, termasuk isu dugaan konflik kepentingan hingga spekulasi adanya campur tangan pihak tertentu.

Ia menegaskan bahwa berbagai tuduhan tersebut telah diklarifikasi dalam proses yang berjalan.

Selain itu, ia juga merujuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatannya terkait pemulihan nama baik.

Dalam putusan itu, PTUN menyatakan membatalkan keputusan pengangkatan Ketua MK serta memulihkan harkat dan martabat Anwar Usman sebagai hakim konstitusi.

"Putusan PTUN Jakarta itu memulihkan harkat, martabat, dan nama baik saya. Itu yang utama," ujarnya.

Anwar menegaskan bahwa pemulihan nama baik menjadi hal penting baginya setelah rangkaian polemik yang terjadi.

Ia bahkan mengaku khawatir apabila hal tersebut tidak terselesaikan semasa hidupnya.

"Bayangkan kalau saya meninggal sebelum nama baik saya dipulihkan," kata dia.*

(km/ad)

MALANG – Tersangka kasus dugaan pornografi, Imam Muslimin atau yang dikenal dengan nama Yai Mim, meninggal dunia saat hendak menjalani pemeriksaan lanjutan di Polresta Malang Kota, Senin, 13 April 2026.

Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Lukman Shobikin, membenarkan kabar tersebut.

Baca Juga:

• Dua Kepling Terlibat Narkoba, Wali Kota Medan Pastikan Langsung Dipecat

"Iya benar, tersangka Imam Muslimin meninggal dunia," kata Lukman, Senin (13/4/2026).

Menurut Lukman, Yai Mim awalnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan di Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota sekitar pukul 13.45 WIB, terkait kasus dugaan pornografi yang dilaporkan oleh tetangganya, Sahara.

Namun, di tengah proses tersebut, Yai Mim mendadak terjatuh saat berjalan kembali menuju ruang penyidik.

Petugas kemudian segera mengevakuasi yang bersangkutan ke rumah sakit terdekat.

"Dalam perjalanan, setelah terjatuh dievakuasi ke rumah sakit dan diketahui kemudian meninggal dunia," ujarnya.

Sebelumnya, Imam Muslimin telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota sejak 20 Januari 2026 dalam perkara dugaan pornografi.

Kasus tersebut bermula dari laporan warga terkait dugaan pelanggaran yang kemudian diproses berdasarkan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 281 KUHP, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait penyebab pasti meninggalnya Yai Mim.*

(d/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan tidak ada toleransi bagi aparatur Pemerintah Kota Medan yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Ia memastikan sanksi tegas berupa pemecatan akan dijatuhkan kepada siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk kepala lingkungan.

Baca Juga:

• Sosok Muhibuddin, Kajati Sumut Baru Putra Bireuen Kelahiran Medan

"Kami sudah memberikan atensi khusus. Mulai dari camat, lurah, OPD hingga kepling, apabila menggunakan, bertransaksi, bahkan menjadi kurir narkoba, sudah kami pastikan akan kami pecat," kata Rico.

Ia menilai peredaran narkoba telah menjadi ancaman serius di Kota Medan, terutama bagi generasi muda.

Karena itu, pemerintah kota bersama aparat penegak hukum menyatakan komitmen untuk menindak tegas seluruh jaringan yang terlibat.

"Tidak ada ruang bagi narkoba di Pemerintah Kota Medan. Ini ancaman serius, karena bisa menyasar anak-anak kita," ujarnya.

Menurut Rico, keberadaan jaringan pengedar di lingkungan masyarakat harus menjadi perhatian bersama.

Ia menyebut unsur Forkopimda juga memiliki komitmen yang sama dalam memberantas peredaran narkoba.

Penegasan ini muncul setelah terungkapnya dugaan keterlibatan dua kepala lingkungan di Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, dalam peredaran narkotika.

Dalam kasus tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengamankan barang bukti sabu seberat sekitar 3 ons.

Selain itu, keduanya juga diduga terlibat dalam peredaran pil ekstasi.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan perangkat lingkungan yang seharusnya berperan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Rico berharap langkah tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah kota untuk menjaga integritas dan menjauhi narkoba.*

(mi/ad)

MEDAN — ST Burhanuddin melakukan perombakan besar di tubuh Kejaksaan Agung dengan merotasi dan mempromosikan sejumlah pejabat struktural, termasuk 14 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 488 Tahun 2026 tertanggal 13 April 2026.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Penjualan Aset PTPN ke Ciputra, Ahli Hukum UGM: Negara Wajib Ganti Rugi dalam Pelepasan 20 Persen Lahan HGU ke HGB

"Benar," ujar Anang, Senin, 13 April 2026.

Salah satu posisi yang mengalami pergantian adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Jabatan tersebut kini diisi oleh Muhibuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Sumatera Barat.

Ia menggantikan Harli Siregar yang dipromosikan sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Muhibuddin, yang lahir di Medan pada 1968 dan berasal dari Peudada, Bireuen, dikenal sebagai jaksa dengan pengalaman panjang di berbagai lembaga strategis.

Dalam perjalanan kariernya, ia pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Koordinator Bidang Pelacakan Aset dan Eksekusi.

Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Atase Hukum di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, serta mengemban tugas sebagai Kepala Penasihat Hukum di Pertamina.

Muhibuddin juga pernah menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh hingga Pelaksana Tugas Kajati Aceh.

Rotasi ini merupakan bagian dari langkah penyegaran organisasi di Korps Adhyaksa, sekaligus upaya meningkatkan efektivitas dan kinerja institusi dalam penegakan hukum.

Selain posisi Kajati Sumatera Utara, mutasi juga menyasar berbagai jabatan eselon II dan III di lingkungan Kejaksaan Agung. Secara keseluruhan, terdapat 14 posisi Kajati yang mengalami pergantian dalam kebijakan tersebut.*

(sr/ad)

MEDAN — Pakar hukum agraria dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurhasan Ismail, menegaskan negara tetap berkewajiban memberikan ganti rugi atas pelepasan 20 persen lahan dalam perubahan status Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).

Pernyataan itu disampaikan Nurhasan saat menjadi saksi ahli dalam sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN kepada Ciputra Group di Pengadilan Negeri Medan, Senin, 13 April 2026.

Baca Juga:

• KPK Tahan Ajudan Eks Gubernur Riau, Diduga Jadi Pengumpul Setoran “Jatah Preman”

Namun, kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara tidak bisa dipahami secara sempit hanya dari Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

"Ketentuan itu tidak disertai petunjuk teknis. Karena itu harus dibaca bersama kebijakan reforma agraria, termasuk Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang telah diperbarui menjadi Perpres Nomor 62 Tahun 2023," ujar Nurhasan di persidangan.

Ia menjelaskan, dalam kerangka reforma agraria, penyerahan lahan 20 persen berkaitan dengan penataan penguasaan dan redistribusi tanah kepada masyarakat.

Namun, proses tersebut tetap mensyaratkan adanya kompensasi kepada pemegang hak.

Nurhasan merujuk Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pelepasan sebagian lahan akibat perubahan hak harus disertai pemberian ganti rugi.

"Negara tidak boleh mengambil hak seseorang tanpa kompensasi. Ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945," kata dia.

Ia menegaskan, tanpa mekanisme ganti rugi, kewajiban penyerahan 20 persen lahan berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dalam sidang yang sama, kuasa hukum Direktur PT Nusa Dua Propertindo, Johari Damanik, menyatakan proses pemberian HGB kepada kliennya telah sesuai ketentuan hukum.

Ia menilai, aturan mengenai penyerahan 20 persen lahan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara memberikan kompensasi kepada pemegang HGU, dalam hal ini PTPN.

"Penyerahan lahan harus disertai ganti rugi. Tanpa itu, tidak bisa serta merta dianggap sebagai pelanggaran hukum," ujar Johari.

Sidang perkara ini turut menghadirkan sejumlah ahli lain, termasuk pakar hukum bisnis Nindyo Pramono.*

(tm/ad)

MEDAN — Polrestabes Medan menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat total 52 kilogram yang diduga berasal dari jaringan internasional Thailand.

Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya oleh Satuan Reserse Narkoba.

Baca Juga:

• Oknum Lurah di Padangsidimpuan Diduga Tipu Warga Medan Lewat Investasi Fiktif, Kerugian Tembus Rp270 Juta

"Dari pengungkapan awal 2 kilogram, tim melakukan pengembangan hingga berhasil menemukan tambahan 50 kilogram sabu," kata Calvijn saat konferensi pers di Medan, Senin, 13 April 2026.

Pengembangan tersebut membawa tim bergerak ke wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Setelah melakukan penyelidikan selama hampir empat hari, petugas menangkap dua pria berinisial DK dan YS di kawasan Pantai Lok Puuk.

Menurut Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Rafli Yusuf Nugraha, kedua tersangka ditangkap saat membawa karung berisi sabu yang baru diturunkan dari kapal.

"Lokasinya cukup mengecoh karena berada di kawasan wisata. Barang ini baru saja bersandar dan langsung diambil oleh para kurir," ujar Rafli.

Polisi memastikan sabu tersebut berasal dari Thailand, yang ditandai dengan kemasan khas jaringan internasional.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui pengiriman ini bukan yang pertama.

"Para kurir mengaku ini sudah yang ketiga kalinya. Jaringan ini mendistribusikan sabu ke berbagai wilayah di Pulau Sumatra," kata Rafli.

Dalam setiap pengiriman, para kurir dijanjikan upah hingga Rp600 juta jika berhasil mengantarkan barang ke titik yang telah ditentukan.

Saat ini, polisi masih memburu sosok bandar utama berinisial D yang diduga mengendalikan jaringan tersebut dari wilayah Aceh.

Pengembangan terus dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.*

(tm/ad)

JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rotasi sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), termasuk posisi Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Sumatera Utara.

Pergantian itu tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026.

Baca Juga:

• Oknum Lurah di Padangsidimpuan Diduga Tipu Warga Medan Lewat Investasi Fiktif, Kerugian Tembus Rp270 Juta

"Benar," kata Anang saat dikonfirmasi, Senin, 13 April 2026.

Dalam keputusan itu, posisi Kajari Karo yang sebelumnya dijabat Danke Rajagukguk kini diisi Edmond Novvery Purba.

Sebelum menduduki jabatan baru, Edmond menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

Rotasi ini terjadi di tengah sorotan terhadap Kejaksaan Negeri Karo terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Amsal Sitepu.

Perkara tersebut bermula pada 2020 ketika Amsal menawarkan jasa pembuatan video profil desa dengan nilai Rp30 juta per proyek kepada 50 desa, dengan 20 desa di antaranya menyetujui.

Pada 2025, Amsal ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan penggelembungan anggaran.

Jaksa menilai sejumlah komponen biaya dalam jasa tersebut tidak memiliki nilai, sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp202 juta.

Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Amsal dengan pidana penjara dua tahun serta denda sesuai nilai kerugian negara.

Namun, majelis hakim memutuskan Amsal tidak bersalah dan membebaskannya dari seluruh dakwaan.

Kasus ini kemudian menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Pihak Kejari Karo, termasuk Danke Rajagukguk, sempat dimintai penjelasan dalam rapat bersama DPR terkait penanganan perkara tersebut.

Belakangan, Danke Rajagukguk dan sejumlah pihak dari Kejari Karo diamankan oleh Kejaksaan Agung untuk keperluan klarifikasi.

Anang mengatakan langkah itu dilakukan untuk menilai apakah proses hukum terhadap Amsal telah berjalan sesuai ketentuan dan prinsip profesionalitas.

"Kita akan melihat apakah proses hukum tersebut sudah sesuai. Jika ditemukan pelanggaran, akan ada sanksi etik," ujarnya.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Danke Rajagukguk terkait langkah klarifikasi tersebut.*

(kp/ad)

PADANGSIDIMPUAN — Seorang warga Medan, Rudi Setiawan (56), mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah setelah diduga menjadi korban penipuan investasi fiktif yang melibatkan seorang oknum lurah di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Kuasa hukum Rudi, Aulia Arifandi, menyebut oknum lurah berinisial EWN diduga menawarkan investasi proyek pembangunan desa yang menjanjikan keuntungan dalam waktu singkat.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Tekankan Keterbukaan Informasi: Kunci Jaga Kepercayaan Publik

Menurut Aulia, hubungan perkenalan awal Rudi dengan EWN terjadi melalui suami terlapor yang lebih dahulu dikenalnya.

Dari kedekatan itu, EWN kemudian menawarkan skema investasi pada sekitar 2023 dengan dalih proyek pembangunan desa di Padangsidimpuan.

Pada Februari 2024, Rudi mulai diminta mengirimkan dana awal sebesar Rp20 juta ke rekening yang disebut milik EWN.

Setelah itu, permintaan dana terus berlanjut hingga periode 2024–2025 dengan berbagai alasan pengembangan proyek.

"Total dana yang telah dikucurkan klien kami mencapai sekitar Rp270 juta," ujar Aulia.

Namun, ketika Rudi mulai menagih kejelasan pada November 2025, pihak terlapor disebut membantah telah menerima uang tersebut dan menantang korban untuk melapor ke kepolisian.

Upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui mediasi yang difasilitasi kepolisian juga tidak membuahkan hasil. Pihak terlapor tetap membantah seluruh tuduhan.

Rudi akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Padangsidimpuan dengan nomor laporan LP/B/185/IV/SPKT/Polres Padangsidimpuan/Polda Sumatera Utara tertanggal 10 April 2026.

Kuasa hukum korban mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti, termasuk bukti transfer dan percakapan yang diduga menunjukkan adanya ajakan investasi.

"Kami memiliki bukti rekening koran dan chat yang mengindikasikan adanya dugaan tipu muslihat," kata Aulia..*

(tm/ad)

VATIKAN — Paus Leo XIV menyatakan tidak gentar setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebutnya "lemah" akibat kritiknya terhadap kebijakan perang AS–Israel terhadap Iran.

Ia menegaskan akan tetap bersuara menentang perang sesuai ajaran Injil.

Baca Juga:

• Memanas! Iran Siapkan “Pusaran Mematikan” di Hormuz, Balasan atas Langkah Trump

Paus Leo mengatakan dirinya tidak berniat terlibat dalam polemik dengan Trump. Ia menegaskan fokusnya tetap pada misi moral Gereja Katolik.

"Saya tak berniat berdebat dengannya," ujarnya.

Ia menambahkan, sikapnya menolak perang bukanlah sikap politik, melainkan bagian dari ajaran iman yang ia pegang teguh.

Menurutnya, Gereja akan terus bersuara lantang terhadap kekerasan dan konflik bersenjata di berbagai belahan dunia.

"Saya hanya berpegang pada ajaran Injil dan akan terus bersuara lantang untuk menentang perang," kata dia.

Sebelumnya, Donald Trump melalui platform Truth Social melontarkan kritik keras terhadap Paus Leo XIV.

Ia menyebut Paus "lemah dalam menyikapi kejahatan" dan menilai kebijakan luar negerinya buruk.

Trump juga menyatakan ketidaksetujuannya atas sikap Paus yang dianggap membuka ruang bagi Iran terkait isu senjata nuklir.

"Saya tak menginginkan seorang Paus yang menganggap Iran boleh memiliki senjata nuklir," tulis Trump.

Ia bahkan menyebut terpilihnya Leo sebagai Paus berkaitan dengan latar belakang kewarganegaraan Amerika Serikat yang dimilikinya.

Trump juga menyinggung perannya di Gedung Putih dalam konteks pengaruh geopolitik.

Pernyataan saling silang antara Vatikan dan Gedung Putih itu menambah ketegangan hubungan simbolik antara otoritas keagamaan dan politik global di tengah memanasnya isu konflik Timur Tengah.*

(at/ad)

MOSKWA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan kunjungannya ke Istana Kremlin, Moskwa, Rusia, bertujuan untuk berkonsultasi dengan Presiden Vladimir Putin terkait dinamika geopolitik global yang terus berubah cepat.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin, 13 April 2026 waktu setempat.

Baca Juga:

• Bank Aceh Syariah Diminta Lebih Digital dan Pro-UMKM, Ini Arahan Gubernur Muzakir Manaf

Ia menilai Rusia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas global.

"Saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat," ujar Prabowo dalam keterangan yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia menambahkan, Indonesia memandang Rusia sebagai salah satu pihak yang berkontribusi positif dalam menghadapi kondisi global tersebut.

Karena itu, Indonesia perlu memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan Moskwa.

"Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menyinggung pentingnya penguatan kerja sama bilateral, khususnya di sektor ekonomi dan energi.

"Karena itu, kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan. Dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerja sama terutama di bidang ekonomi dan energi," ujar Prabowo.

Selain membahas isu global, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Rusia atas dukungan terhadap Indonesia, termasuk proses keanggotaan Indonesia dalam BRICS yang berlangsung cepat.

Ia juga menyebut sejumlah kerja sama yang telah disepakati sebelumnya mengalami kemajuan signifikan.

Namun, ia mengakui masih ada beberapa hal yang perlu dipercepat, terutama di bidang kerja sama militer.

"Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri, terutama hubungan militer antara kedua pihak," ujarnya.

Pertemuan Prabowo dan Putin di Kremlin tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat posisi diplomasi di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.*

(dcb/ad)

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Komisi Informasi (KI) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 13 April 2026.

Baca Juga:

• Bank Aceh Syariah Diminta Lebih Digital dan Pro-UMKM, Ini Arahan Gubernur Muzakir Manaf

"Pemprov Sumut tetap akan mendukung keterbukaan informasi dan melaksanakan sesuai apa yang menjadi regulasi dari pusat," kata dia.

Ia menjelaskan, komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme, termasuk memberi ruang kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyampaikan program dan capaian kinerja melalui forum temu pers.

Menurutnya, hal itu menjadi salah satu bentuk transparansi kepada publik.

Selain itu, keterbukaan informasi juga diterapkan dalam agenda kunjungan kerja Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution ke berbagai daerah.

Dalam setiap kunjungan, masyarakat diberi ruang untuk berdialog langsung dengan kepala daerah maupun pejabat yang mendampingi.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sumut Abdul Haris Nasution menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di daerah.

Ia menekankan keterbukaan informasi sebagai elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Abdul Haris juga menjelaskan adanya perubahan mekanisme penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada 2025.

Jika sebelumnya penilaian melibatkan 10 informan ahli per provinsi, maka tahun ini metode penilaian diperluas dengan partisipasi yang lebih luas tanpa bergantung pada informan ahli.

Perubahan itu, kata dia, bertujuan meningkatkan efektivitas komunikasi publik pemerintah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses kebijakan pembangunan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemprov Sumut.*

(ad)

BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf menekankan pentingnya transformasi digital, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bank Aceh Syariah.

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar di Meuligoe Gubernur Aceh, Senin, 13 April 2026.

Baca Juga:

• KPK Tahan Ajudan Eks Gubernur Riau, Diduga Jadi Pengumpul Setoran “Jatah Preman”

Ia meminta laporan pertanggungjawaban tahun buku 2025 mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan lembaga keuangan daerah tersebut.

"Bank Aceh Syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap kebijakan harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Muzakir.

Ia juga menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Bisnis Bank periode 2026–2028 yang dinilai krusial di tengah dinamika ekonomi global dan percepatan digitalisasi sektor keuangan.

Menurutnya, Bank Aceh perlu memperkuat layanan berbasis digital serta memperluas pembiayaan ke sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah Aceh, kata Muzakir, berharap Bank Aceh Syariah dapat terus tumbuh sebagai lembaga keuangan daerah yang sehat, kuat, dan terpercaya dengan tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik serta manajemen risiko yang optimal.

Ia juga meminta penguatan layanan digital agar nasabah semakin mudah mengakses layanan perbankan, tanpa mengabaikan aspek keamanan data dan dana.

"Semoga RUPS ini menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan Bank Aceh Syariah dan pembangunan ekonomi Aceh," ujarnya.

RUPS tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Direktur Utama Bank Aceh Syariah Fadhil Ilyas, serta jajaran komisaris, direksi, dan para pemegang saham yang terdiri dari bupati dan wali kota se-Aceh.*

Baca Juga:

• Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Tito Karnavian: Yang Milih Siapa?