BANDA ACEH – Keluarga besar Persatuan Keluarga Besar Brimob (PKBB) Aceh memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 PKBB Tahun 2026 sekaligus Hari Juang Polri Tahun 2026.

Kegiatan digelar di Aula Sakanti Yana Utama Satuan Brimob Polda Aceh, Senin, 24 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Usai dari Riau, Prabowo Langsung Gelar Rapat Karhutla Setibanya di Palembang

Kegiatan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat soliditas, serta menumbuhkan kepedulian di antara keluarga besar Brimob.

Kegiatan itu mempertemukan personel yang masih aktif berdinas dengan para purnawirawan, senior, sesepuh, warakawuri, pengurus, anggota, serta keluarga besar PKBB Aceh.

Suasana kekeluargaan terlihat dalam prosesi pemotongan tumpeng.

Komandan Satuan Brimob Polda Aceh Kombes Pol. Zulkifli Ismail, S.I.K., M.Han., menyerahkan potongan tumpeng kepada anggota PKBB tertua, AKBP (Purn.) H. S. Brahmana, S.H.

Sementara Ketua PKBB Daerah Aceh AKBP (Purn.) Drs. Masikh Burhanudin menyerahkan potongan tumpeng kepada warakawuri Ny. Poppy Khairil Anwar.

Prosesi tersebut menjadi simbol penghormatan kepada senior dan kepedulian terhadap keluarga besar Brimob lintas generasi.

Dalam sambutannya, Dansat Brimob Polda Aceh Kombes Pol. Zulkifli Ismail mengatakan perjalanan PKBB selama sepuluh tahun telah diwarnai berbagai pengalaman, perjuangan, suka dan duka, serta kontribusi para senior dan anggota.

"Sepuluh tahun perjalanan tentu bukan waktu yang singkat. Di dalamnya terdapat berbagai pengalaman, perjuangan, suka dan duka, serta kontribusi nyata dari para senior dan seluruh anggota PKBB," ujar Kombes Pol. Zulkifli.

Menurut Zulkifli, keberlangsungan PKBB tidak terlepas dari peran para senior, sesepuh, pengurus, anggota, dan seluruh keluarga besar Brimob yang selama ini menjaga eksistensi organisasi sekaligus merawat nilai persaudaraan.

Ia menegaskan, hubungan kekeluargaan di lingkungan Brimob tidak berakhir ketika seorang anggota memasuki masa purna tugas.

Ikatan kebersamaan, jiwa korsa, dan semangat pengabdian tetap menjadi bagian dari keluarga besar Brimob.

"Bagi keluarga besar Brimob, persaudaraan tidak berhenti ketika seseorang memasuki masa purna tugas atau tidak lagi berdinas aktif. Ikatan kebersamaan, jiwa korsa dan semangat pengabdian tetap melekat dan menjadi nilai yang perlu dijaga serta diwariskan kepada generasi penerus," katanya.

Zulkifli juga mengajak keluarga besar PKBB menjadikan HUT ke-10 sebagai momentum untuk memperkuat silaturahmi, kepedulian, dan semangat gotong royong.

Menurut dia, PKBB diharapkan bukan hanya menjadi wadah untuk menjaga hubungan kekeluargaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi anggotanya dan berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, negara, serta institusi Polri.

Kepada para senior dan sesepuh Brimob, Zulkifli berharap mereka terus menjadi sumber keteladanan, pengalaman, dan motivasi bagi generasi muda.

Pengalaman panjang dalam menjalankan tugas dan pengabdian, kata dia, merupakan nilai penting yang perlu diwariskan.

Sementara kepada seluruh anggota PKBB, ia berpesan agar menjaga nama baik organisasi dan keluarga besar Brimob dengan menjunjung disiplin, loyalitas, integritas, kebersamaan, serta semangat pengabdian.

"Perbedaan generasi, tempat penugasan maupun pengalaman jangan menjadi penghalang untuk tetap bersatu. Kita tetap satu keluarga besar. Kebersamaan inilah yang harus terus kita pelihara," ungkapnya.

Peringatan HUT ke-10 PKBB Aceh yang dirangkaikan dengan Hari Juang Polri Tahun 2026 tersebut menjadi pengingat bahwa pengabdian dan persaudaraan merupakan nilai yang terus hidup dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap sesama, menjaga komunikasi dan silaturahmi, serta membangun semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Menutup sambutannya, Dansat Brimob Polda Aceh mengucapkan selamat HUT ke-10 PKBB Tahun 2026.

Ia berharap PKBB Aceh semakin solid, kompak, maju, dan mampu memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat.

"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekali Brimob, tetap Brimob. Jiwa ragaku demi nusa dan bangsa," pungkasnya.* (ad)

PALEMBANG – Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setibanya di Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 24 Agustus 2026.

Prabowo tiba di Palembang setelah sebelumnya memimpin rapat penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau.

Baca Juga:

• Mualem Tunjuk Taufik sebagai Plt Sekda Aceh

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara.

Di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak.

Sebelum bertolak ke Palembang, Prabowo terlebih dahulu memimpin rapat penanganan karhutla di Pos Aju, Pekanbaru, Riau.

Dalam rapat di Riau tersebut, Prabowo memberikan sejumlah instruksi untuk memperkuat penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Salah satu instruksinya adalah meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan.

Prabowo bahkan mengancam akan mencabut izin perusahaan apabila ditemukan indikasi bahwa korporasi memerintahkan masyarakat untuk melakukan pembakaran.

"Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapa pun korporasi apa pun ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut," kata Prabowo dalam rapat penanganan karhutla, Riau, Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak akan membeda-bedakan pihak yang terbukti melanggar aturan.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bekerja secara tegas dalam menangani dugaan tindak pidana karhutla.

Presiden juga menekankan pentingnya peran kepolisian dalam mengusut kemungkinan adanya pihak yang sengaja memicu kebakaran.

"Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting," ucap dia.

Rapat di Palembang menjadi bagian dari rangkaian langkah pemerintah dalam menangani karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Prabowo juga meminta penanganan titik panas dilakukan sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.* (cn/ad)

BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menunjuk Taufik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh menggantikan M. Nasir yang diberhentikan dari jabatan tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Pada saat yang sama, M. Nasir mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Baca Juga:

• M Nasir Diberhentikan dari Sekda Aceh, Kini Dilantik Jadi Kepala Dinas Perpustakaan

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mengatakan pelantikan Nasir dilakukan atas perintah Gubernur Muzakir Manaf.

"Saya melantik Saudara Nasir atas perintah Gubernur Aceh Muzakir Manaf," kata Fadhlullah saat pelantikan.

Menurut Fadhlullah, Nasir telah memberikan banyak kontribusi selama menjabat sebagai Sekda Aceh.

Namun, pergantian tersebut merupakan keputusan Gubernur Aceh.

"Namun itulah keputusan Bapak Gubernur dan beliau ditunjuk dan diberi jabatan yang baru," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.

Pemberhentian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 95/TPA Tahun 2026 yang ditandatangani di Jakarta pada 21 Agustus 2026.

Keputusan Presiden itu kemudian disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui surat Sekretariat Dukungan Kabinet Nomor R-222/KSN/SDK/PA.01.03/08/2026 tertanggal 22 Agustus 2026.

Dalam petikan Keppres tersebut, Nasir diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekda Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan barunya.

"Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Nasir, Pembina Utama Muda (IV/c), dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," demikian petikan keputusan tersebut.

Surat tersebut juga meminta Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti keputusan Presiden dan menyampaikan petikan Keppres kepada M. Nasir.

"Mohon kiranya Saudara dapat memberitahukan pelaksanaan lebih lanjut atas penetapan Keputusan Presiden dimaksud serta berkenan untuk menyampaikan Petikan Keputusan Presiden dimaksud kepada yang bersangkutan," demikian bunyi surat tersebut.

Dengan pergantian ini, posisi Sekda Aceh untuk sementara dijalankan oleh Taufik sebagai Plt. Sementara M. Nasir melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.* (cn/ad)

BANDA ACEH — Presiden Prabowo Subianto memberhentikan M Nasir Syamaun dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.

Nasir kemudian dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada Senin, 24 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Dedi Mulyadi Bakal Gabung PSI? Gerindra Jabar Buka Suara

Dek Fadh mengikuti pelantikan dari Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, sedangkan Nasir berada di Aula Badan Kepegawaian Aceh (BKA) di Banda Aceh.

"Saya melantik saudara Nasir atas perintah Gubernur Aceh Muzakir Manaf," kata Dek Fadh dalam keterangannya.

Dek Fadh mengatakan Nasir telah memberikan banyak kontribusi selama menjabat sebagai Sekda Aceh.

Ia menyebut pergantian jabatan tersebut sebagai hal yang biasa dalam pemerintahan dan bagian dari penyegaran organisasi.

"Bagi ASN ini hal yang biasa, dan tak perlu dibesar-besarkan. Kepada Bang Nasir yang telah menjabat sebagai Sekda selama ini kita ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya," ujar Dek Fadh.

Menurut dia, pergantian jabatan tidak perlu dipandang sebagai persoalan karena Nasir tetap dipercaya menduduki jabatan baru di lingkungan Pemerintah Aceh.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memberhentikan Nasir dari posisi Sekda Aceh melalui Keputusan Presiden Nomor 95/TPA Tahun 2026.

Keputusan tersebut diteken Prabowo pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Salinan keputusan mengenai Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh.

Dalam keputusan tersebut, Nasir diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekda Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru.

"Memutuskan memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Nasir, S.IP., MPA., NIP 197402072001121001, Pembina Utama Muda (IV/c), dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," bunyi keputusan tersebut.

Dengan pelantikan ini, M Nasir tidak lagi menjabat sebagai Sekda Aceh dan resmi menjalankan tugas barunya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.* (d/ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengajak generasi muda di daerahnya untuk melihat dan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia.

Menurut dia, pemuda sebagai generasi penerus perlu mempersiapkan diri sejak dini agar mampu menghadapi tantangan masa depan.

Baca Juga:

• Cegah Karhutla Meluas, Prabowo Perintahkan Sumur Bor Dibangun di 300 Hotspot Riau

Seminar tersebut mengangkat tema "Generasi Milenial Menggapai Masa Depan dan Harapan."

Dalam kesempatan itu, Baharuddin mengatakan generasi muda perlu meningkatkan keahlian, memperluas wawasan, dan mengembangkan kemampuan intelektual.

Menurut dia, bekal tersebut penting agar pemuda mampu mengambil peran dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara.

"Jadilah bermanfaat. Sekecil apa pun usahamu, berjuanglah. Setiap usaha tidak akan mengingkari hasil," ujar Bupati Baharuddin.

Selain mendorong pemuda mengembangkan kemampuan, Baharuddin mengingatkan mereka agar menjauhi narkoba dan berbagai perilaku negatif yang dapat merusak masa depan.

Ia menilai pemuda memiliki posisi penting dalam mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Peran tersebut semakin penting karena Indonesia akan menghadapi bonus demografi.

Karena itu, pembinaan terhadap generasi muda dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pendidikan.

Karakter, kesehatan, kemampuan intelektual, dan produktivitas juga perlu diperkuat.

Baharuddin berharap kegiatan pembinaan tersebut dapat membantu membentuk pemuda Batu Bara yang memiliki karakter kuat dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Pemuda adalah harapan masa depan. Mari kita bersama-sama membangun pemuda Batu Bara yang sehat, berkarakter, berilmu, dan produktif untuk mewujudkan Batu Bara Bahagia," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Staf Ahli Bupati Rubi Anto Sari Siboro, Plt. Kepala Dinas Kesehatan PPKB, Kasatpol PP, Plt. Sekretaris DPRD, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Organisasi, serta Camat Sei Suka.* (ad)

BANDUNG — Gerindra Jawa Barat buka suara mengenai isu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan meninggalkan partai tersebut untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Gerindra menyebut belum melihat tanda-tanda Dedi Mulyadi atau Demul akan berpindah partai.

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Febrie, Eks Kepala PPATK: Kasus TPPU Tak Harus Tunggu Tindak Pidana Asal Terbukti

Menurut dia, Dedi justru telah menyampaikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk terus memimpin Indonesia.

"Saya tidak tahu data dan variabel apa yang menduga-duga Dedi Mulyadi (Demul) mau hijrah ke PSI. Namun, ada pernyataan sanggahan secara tegas bahwa Demul membantah hal tersebut. Dalam pernyataannya, ia menghendaki Prabowo untuk memimpin Indonesia," kata Buky, Senin, 24 Agustus 2026.

Buky mengatakan Dedi saat ini masih tercatat sebagai kader Gerindra.

Bahkan, Dedi menduduki posisi sebagai Dewan Pembina Gerindra di tingkat pusat.

Menurut Buky, hingga kini belum ada indikasi yang menunjukkan Dedi akan meninggalkan partai yang dipimpin Prabowo tersebut.

"Bagaimanapun, ia adalah kader Gerindra dan menjabat sebagai Dewan Pembina di Gerindra Pusat. Ini menunjukkan kualitas moral dan etika yang kuat. Jadi, beberapa kali saya bertemu dengan Demul, saya belum melihat tanda-tanda ke arah sana. Saya juga merasa aneh dengan keriuhan ini," ujarnya.

Buky juga membantah anggapan bahwa aktivitas Dedi yang kerap berkunjung ke berbagai daerah merupakan upaya mencari simpati politik.

Ia mencontohkan kunjungan Dedi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa besar yang terjadi pekan lalu.

Menurut Buky, kegiatan tersebut lebih berkaitan dengan kepedulian kemanusiaan dan bukan bagian dari upaya membangun dukungan untuk berpindah ke PSI.

Buky mengaku memahami karakter Dedi yang disebutnya senang turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Ia mengatakan bantuan yang diberikan sejumlah kepala daerah kepada masyarakat di berbagai wilayah juga tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan kepentingan politik.

"Beberapa gubernur juga memberikan bantuan, seperti dari DKI Jakarta atau Jawa Timur, tetapi itu murni atas dasar aspek kemanusiaan," sambung Buky.

Baca Juga:

• Tiga Orang Diduga Pura-Pura Memancing di Lokasi Karhutla Riau, Prabowo: Bawa ke Jakarta!

Dedi Mulyadi bukan sosok baru dalam dunia politik.

Sebelum bergabung dengan Gerindra, ia merupakan kader Partai Golkar dan pernah menduduki posisi pimpinan partai tersebut, termasuk di Jawa Barat.

Kini, Dedi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sekaligus tercatat sebagai kader Gerindra.

Di tengah munculnya isu kepindahan ke PSI, Gerindra Jawa Barat menegaskan belum melihat adanya rencana Dedi untuk meninggalkan partai.

Dengan demikian, isu Dedi Mulyadi akan bergabung dengan PSI sejauh ini masih sebatas kabar yang dibantah oleh pihak Gerindra Jawa Barat.* (cn/ad)

JAKARTA — Aturan mengenai masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Republik Indonesia digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon menilai aturan tersebut memberikan hak istimewa yang tidak proporsional dibandingkan dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? KUR BCA 2026 Tawarkan Pinjaman hingga Rp100 Juta, Ini Simulasi Angsurannya

Gugatan diajukan oleh dua warga negara Indonesia, yakni Saras Sandriyanti sebagai Pemohon I dan Lisdawati Manao sebagai Pemohon II.

Para pemohon menyoroti tidak adanya batas masa jabatan Kapolri yang tegas di luar ketentuan mengenai batas usia pensiun.

Menurut mereka, kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah jabatan strategis lain yang memiliki mekanisme periodisasi dan evaluasi yang lebih jelas.

"Jabatan-jabatan strategis lain yang pengangkatannya memerlukan persetujuan DPR dan bertanggung jawab kepada Presiden (seperti Pimpinan KPK atau Hakim Konstitusi) diikat oleh mekanisme akuntabilitas yang sangat ketat dan terukur," tulis pemohon dalam berkas permohonannya, dikutip Senin, 24 Agustus 2026.

Pemohon membandingkan masa jabatan Kapolri dengan pimpinan lembaga negara lainnya.

Pimpinan KPK, misalnya, memiliki masa jabatan lima tahun berdasarkan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.

Sementara masa jabatan hakim konstitusi maksimal 10 tahun dengan batas usia pensiun maksimal 70 tahun.

Menurut pemohon, tidak adanya batas masa jabatan yang rigid bagi Kapolri berpotensi mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law.

Mereka juga menilai posisi Kapolri perlu disertai mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala yang jelas.

Hal itu dianggap penting karena Polri merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan koersif dan menggunakan kekuatan bersenjata.

"Menempatkan Kapolri sebagai satu-satunya pimpinan lembaga koersif bersenjata tanpa adanya kejelasan instrumen, merupakan bentuk diskriminasi normatif yang merusak harmoni tata kelola kelembagaan negara hukum," papar pemohon.

Para pemohon berpendapat kepastian hukum yang adil seharusnya mencegah adanya perlakuan berbeda terhadap jabatan publik yang secara fungsional memiliki posisi strategis.

"Pembiaran posisi Kapolri berjalan tanpa jangkar pengawasan berkala eksternal, melahirkan hak istimewa (privilege) yang tidak proporsional bagi sebuah lembaga koersif (coercive power) yang memegang senjata," tulis mereka.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang transparan, objektif, dan akuntabel.

Evaluasi tersebut, menurut pemohon, dilakukan secara berkala oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Selain itu, pemohon meminta MK menetapkan masa jabatan Kapolri selama lima tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali dengan persetujuan DPR.

Mereka juga meminta MK menetapkan secara jelas alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian Kapolri agar mekanisme pergantian pimpinan kepolisian memiliki kepastian hukum.

Gugatan tersebut kini menjadi bagian dari proses pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 di Mahkamah Konstitusi.

Keputusan akhir mengenai konstitusionalitas aturan masa jabatan Kapolri berada di tangan para hakim konstitusi.* (km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung menghadirkan ahli perbankan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yunus Husein, dalam sidang praperadilan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 24 Agustus 2026.

Dalam persidangan tersebut, Yunus menegaskan bahwa perkara TPPU dapat disidik, dituntut, dan diperiksa di pengadilan tanpa harus menunggu tindak pidana asal terbukti terlebih dahulu hingga berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga:

• Tiga Orang Diduga Pura-Pura Memancing di Lokasi Karhutla Riau, Prabowo: Bawa ke Jakarta!

Yunus merupakan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut dia, penyidikan perkara tindak pidana asal dan TPPU dapat dilakukan secara bersamaan. Namun, TPPU juga dapat diproses secara mandiri atau stand alone.

"Kalau tidak ada bukti yang cukup mengenai tindak pidana asal, bisa juga didakwakan TPPU secara stand alone secara mandiri tapi biasanya diuraikan perbuatan-perbuatan yang melahirkan uang tadi," jelas dia.

Yunus menjelaskan bahwa penyidik dapat menelusuri harta kekayaan yang tidak sesuai dengan catatan resmi ataupun sumber penghasilan seseorang.

Dalam perkara TPPU, menurut dia, fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana yang menghasilkan uang, tetapi juga pada harta atau aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut.

"Nah bedanya kalau pencucian uang itu dia objeknya umumnya harta kekayaan, bisa uang, bisa aset hasil tindak pidana. Jadi dalam TPPU pendekatannya yang dipakai adalah follow the money atau follow the asset," ucapnya.

Yunus mengatakan keberadaan harta kekayaan hasil tindak pidana menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara TPPU.

Penelusuran terhadap aset juga dapat digunakan untuk mengejar hasil kejahatan agar dapat dirampas untuk negara.

"Sehingga keberadaan harta kekayaan hasil tindak pidana itu sangat penting untuk bukan saja mengungkap TPPU, tapi sebenarnya yang harus diberantas adalah tindak pidana asal yang diberantas oleh pendekatan follow the money ini dengan mengejar asetnya, dirampas untuk negara," imbuh dia.

Yunus menyebut mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Menurut dia, aturan tersebut tidak mewajibkan penyidik maupun jaksa untuk terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal sebelum memproses dugaan pencucian uang.

"Tidak wajib artinya dia ditempatkan sebagai suatu independent crime yang bisa diusut sendiri. Nanti tetap dibuktikan di pengadilan pada waktu pemeriksaan di pengadilan," kata dia.

"Terdakwa dikasih kesempatan membuktikan satu saja asetnya bukan berasal dari pidana, yang lain tetap dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi untuk menyidik, menuntut, memeriksa di pengadilan tidak perlu dibuktikan dulu apalagi sampai dengan inkrah baru masuk ke TPPU," sambungnya.

Febrie Adriansyah diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara.

Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Polri sebelum dalam perkembangannya penanganannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Febrie awalnya dijerat sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan perkara ASABRI.

Dalam perkara tersebut, dia dijerat bersama pengusaha bernama Don Ritto.

Selain itu, Febrie juga menjadi tersangka dalam perkara dugaan TPPU terkait temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Keterangan Yunus Husein dalam sidang praperadilan menjadi bagian dari pembuktian yang diajukan Kejagung untuk menjelaskan dasar hukum pengusutan perkara TPPU yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah.* (d/ad)

PEKANBARU — Presiden Prabowo Subianto meminta tiga orang yang diduga berpura-pura memancing saat berada di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau dibawa ke Jakarta.

Prabowo ingin mengetahui motif ketiganya berada di lokasi kebakaran.

Baca Juga:

• Cegah Karhutla Meluas, Prabowo Perintahkan Sumur Bor Dibangun di 300 Hotspot Riau

Dalam rapat itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memaparkan penanganan hukum terhadap kasus karhutla di wilayah tersebut.

Menurut Herry, kepolisian telah menangani puluhan kasus sejak 2025 hingga 2026 dengan lebih dari 100 tersangka.

"Sejak tahun 2025 sampai sekarang, kita sudah melakukan pendekatan multi-door approach. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka," kata Herry.

Khusus pada 2026, polisi telah menangani 33 laporan dengan 36 tersangka. Luas lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 806,57 hektare.

"Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang, 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar," ujarnya.

Herry mengatakan berdasarkan data penanganan perkara yang dilakukan kepolisian, kebakaran hutan dan lahan yang ditangani tersebut disebabkan oleh faktor manusia, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

"Kemudian untuk upaya pencegahan sekaligus memutus mata rantai karhutla yang disebabkan... semuanya disebabkan oleh manusia, Bapak," katanya.

Herry kemudian memaparkan salah satu modus yang tengah didalami polisi.

Menurut dia, terdapat dugaan perusahaan besar menggunakan petani atau masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan.

"Ini biasa digunakan modus, modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ kemudian melakukan pembakaran," ujar dia.

Mendengar penjelasan tersebut, Prabowo menanyakan apakah polisi telah menemukan bukti atau indikasi adanya korporasi yang memberikan perintah kepada masyarakat untuk membakar lahan.

"Maaf Kapolda, ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?" tanya Prabowo.

Herry menjawab bahwa hingga saat ini polisi belum menemukan bukti keterlibatan korporasi dalam kasus tersebut.

Namun, dalam penyelidikan perkara karhutla pada 2025, polisi menemukan sejumlah orang berada di lokasi kebakaran meski mereka tidak memiliki kebun di kawasan tersebut.

"Sampai saat ini belum, Bapak, tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang tidak mempunyai kebun di situ. Ada dua atau tiga orang," jawabnya.

Menurut Herry, orang-orang tersebut mengaku berada di lokasi untuk memancing.

Namun, polisi menemukan kejanggalan karena tidak terdapat lokasi memancing di kawasan tersebut.

"Dia ada di situ padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing di situ," tambahnya.

Prabowo kemudian memastikan jumlah orang yang dimaksud oleh Kapolda Riau.

"Ada berapa orang?" tanya Prabowo.

"Ada tiga orang pada tahun lalu, Bapak," jawab Herry.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Prabowo meminta ketiga orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk menjalani pendalaman lebih lanjut.

"Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya? Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita dalami di sini," tegas Prabowo.

"Siap. Siap, Bapak," jawab Herry.

Prabowo juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dilibatkan dalam pendalaman dugaan modus berpura-pura memancing tersebut.

"Nanti pendalamannya saya juga minta BIN ikut ya," kata Prabowo.

"Siap," jawab Herry.

Kasus tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah mengusut penyebab karhutla di Riau.

Pemerintah sebelumnya juga meminta aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, mendanai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan.* (d/ad)

PEKANBARU — Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah dan aparat bergerak sedini mungkin menangani titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

Ia meminta setiap hotspot segera ditangani agar tidak berkembang menjadi titik api.

Baca Juga:

• Prabowo Ancam Cabut Seluruh Izin Korporasi yang Terlibat Karhutla: Saya Tidak Main-Main!

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin, 24 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal melaporkan terdapat 306 hotspot yang terdeteksi di Riau hingga 23 Agustus 2026.

"Untuk per tanggal kemarin 23 Agustus, terdeteksi hotspot di Provinsi Riau sebanyak 306 titik," kata Edy.

Dari ratusan titik panas tersebut, tujuh di antaranya telah berkembang menjadi titik api. Titik api tersebut tersebar di empat kabupaten.

Menurut Edy, titik api yang masih cukup besar berada di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar.

"Saat ini yang masih cukup besar itu berada di Kabupaten Pelalawan, yaitu di Kerumutan, serta Kabupaten Kampar di Rimbo Panjang," katanya.

Edy mengatakan luas lahan yang terbakar di Riau sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 16.277,50 hektare.

Dalam periode yang sama, tercatat 10.514 hotspot di seluruh wilayah Riau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 521 titik telah berkembang menjadi titik api.

"Alhamdulillah sudah bisa kita padamkan, sehingga saat ini tinggal tersisa tujuh titik yang kami sampaikan sebelumnya," katanya.

Prabowo kemudian memastikan kondisi terkini luas lahan yang masih terbakar dari tujuh titik api tersebut.

"Jadi dari 16.000 hektare yang terbakar, sekarang tinggal 900?" tanya Prabowo.

Edy membenarkan bahwa luas lahan terbakar yang masih tersisa saat ini sekitar 900 hektare.

Prabowo mengapresiasi upaya seluruh jajaran di Riau yang menangani karhutla secara bersama-sama.

"Dari Januari sampai Agustus, saya kira cukup bagus itu. Saya terima kasih," ujar Prabowo.

Meski sebagian besar kebakaran telah berhasil dipadamkan, Prabowo meminta tujuh titik api yang masih tersisa segera ditangani.

Ia meminta TNI dan Polri dikerahkan untuk mempercepat pemadaman di lokasi yang masih terbakar.

"Saya kira ini cukup membanggakan ya, kalian mengatasi 15.000 hektare. Nah, ini saya yakin yang 900 ini bisa segera," kata Prabowo.

"Kerahkan TNI-Polri ya, kerahkan kekuatan kita. Kalau Anda perlu tambahan bantuan, segera lapor," lanjutnya.

Selain meminta percepatan pemadaman, Prabowo menekankan pentingnya pencegahan.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh menunggu sampai hotspot berubah menjadi titik api.

"Jangan nunggu sampai jadi titik api. Ya tolong ya, masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk, ambil tindakan dini," tegas Prabowo.

Prabowo kemudian menanyakan kemungkinan pembangunan sumur bor di lokasi yang terdeteksi hotspot.

Menurut Edy, sumur bor dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter.

"Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air?" tanya Prabowo.

Setelah mendapat penjelasan tersebut, Prabowo meminta pembangunan sumur bor segera dilakukan di sekitar 300 titik hotspot yang terdeteksi.

"Segera saja di 300 titik langsung bikin bor air," tegas Prabowo.

"Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air. Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ. Jangan tunggu jadi titik api," imbuhnya.

Instruksi tersebut diarahkan untuk memperkuat langkah pencegahan karhutla.

Dengan adanya sumber air di sekitar lokasi yang rawan terbakar, penanganan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat ketika hotspot mulai terdeteksi.* (d/ad)

BINJAI — Kabar baik bagi masyarakat Kota Binjai.

Jembatan Titi Paya Roba yang menjadi salah satu akses penting penghubung Kecamatan Binjai Barat dan Binjai Utara akhirnya diperbaiki.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Menguat Tipis ke Rp17.693 per Dolar AS Hari Ini

Perbaikan tersebut diharapkan dapat kembali memperlancar mobilitas masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur tersebut untuk bekerja, bersekolah maupun menjalankan aktivitas perdagangan.

"Titi Paya Roba ini jalur penting bagi masyarakat dua kecamatan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai diperbaiki oleh Dinas PUPR. Kami berharap pengerjaannya cepat selesai agar roda ekonomi dan mobilitas warga kembali normal," ujar salah seorang warga.

Sebelumnya, kerusakan Jembatan Titi Paya Roba menjadi keluhan masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai mengganggu akses kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas setiap hari.

Jembatan tersebut memiliki peran penting bagi warga Binjai Barat dan Binjai Utara.

Selain menjadi jalur penghubung antarkecamatan, akses ini juga digunakan masyarakat untuk menunjang kegiatan ekonomi dan aktivitas sehari-hari.

Dengan dimulainya perbaikan, Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas PUPR menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Warga menyambut baik perbaikan tersebut. Mereka berharap pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga jembatan bisa kembali digunakan secara optimal.

Masyarakat juga berharap hasil perbaikan dapat membuat jembatan lebih aman dan nyaman untuk dilalui serta mampu bertahan dalam jangka panjang.

Jembatan Titi Paya Roba selama ini menjadi salah satu akses utama yang menghubungkan wilayah Binjai Barat dan Binjai Utara.

Setiap hari, jalur tersebut dilalui ratusan kendaraan dan menjadi bagian penting dari aktivitas perekonomian masyarakat di kawasan tersebut.* (ad)

MEDAN — Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara disebut telah menetapkan anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, Dhody Thahir, sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan surat.

Penetapan tersangka tersebut tercantum dalam surat Polda Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tertanggal 18 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Gelapkan Uang Rp68,6 Juta, Pemuda Asal Pidie Jaya Diamankan Polresta Banda Aceh

Dalam SP2HP itu disebutkan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut telah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik dan/atau pemalsuan surat.

Perkara tersebut sebelumnya dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/449/IV/2023/SPKT/Polda Sumatera Utara tertanggal 11 April 2023.

Berdasarkan surat SP2HP tersebut, penyidik menyatakan telah memperoleh fakta dan bukti-bukti yang dinilai cukup untuk menduga terlapor melakukan tindak pidana.

Penyidik kemudian melaksanakan gelar perkara untuk menentukan status hukum terlapor.

Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan terlapor berinisial atau bernama H. Dhody Thahir, S.E., sebagai tersangka.

Surat tersebut juga menyebut perkara berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 266 subsider Pasal 263 KUHP serta ketentuan dalam KUHP baru sebagaimana tercantum dalam dokumen.

"Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada saudara perkembangan hasil penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik dan atau pemalsuan surat," demikian substansi surat SP2HP Polda Sumut tersebut.

Penetapan status tersangka ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Sumut berdasarkan laporan yang diterima sejak April 2023.

Penyidik menyatakan telah melakukan serangkaian proses untuk mengumpulkan fakta dan alat bukti sebelum menggelar perkara penetapan tersangka.

Hingga informasi ini disusun, perkara tersebut masih berada dalam proses hukum di Ditreskrimum Polda Sumatera Utara.* (pmm/ad)

MEDAN — Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek dua lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di kawasan permukiman padat penduduk, Jalan Mangkubumi, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Ahad, 23 Agustus 2026.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap sembilan orang yang terdiri atas tujuh pengguna narkoba dan dua orang yang diduga sebagai pengedar.

Baca Juga:

• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Juara Umum Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengatakan dua lokasi tersebut memiliki modus yang berbeda.

"Ada dua sarang narkoba dengan modus berbeda yang kami gerebek," kata Rafli, Senin (24/8/2026).

Rafli menjelaskan lokasi pertama berada di lantai satu sebuah rumah. Sementara lantai dua bangunan tersebut digunakan sebagai rumah kos.

Lokasi kedua berada di kawasan pinggiran sungai. Saat polisi melakukan penggerebekan, sejumlah orang diduga melarikan diri dengan cara melompat ke sungai.

"Satu titik lagi di pinggiran bantaran sungai mereka gunakan untuk melakukan praktik haram. Kami amankan 1 orang, 4 sampai 5 orang berhasil meloloskan diri menyeberang sungai," jelasnya.

Dari dua lokasi tersebut, polisi mengamankan sembilan orang.

Tujuh di antaranya diduga sebagai pengguna narkoba, sedangkan dua lainnya diduga berperan sebagai pengedar.

Kedua pengedar yang diamankan merupakan warga sekitar dengan inisial AR, 37 tahun, dan AG, 42 tahun.

Dari tangan keduanya, polisi menyita tujuh paket sabu.

Selain sabu, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Barang bukti tersebut antara lain puluhan alat hisap, puluhan plastik klip, sejumlah uang, dan sebilah kapak.

Polisi menduga kapak tersebut sengaja disiapkan untuk menghadapi atau menyerang petugas ketika dilakukan penggerebekan.

"Untuk tujuh orang kami deteksi sebagai pengguna. Mereka ini umumnya berprofesi sebagai juru parkir dan beberapa berprofesi sebagai buruh harian lepas. Selain narkotika jenis sabu, kami juga menyita puluhan alat hisap, puluhan plastik klip, sejumlah uang, dan sebilah kapak yang diduga sengaja disiapkan untuk menyerang petugas," jelas Rafli.

Setelah penggerebekan, polisi menghancurkan dan membakar lokasi yang diduga digunakan sebagai sarang narkoba tersebut.

Langkah itu dilakukan agar tempat tersebut tidak kembali digunakan sebagai lokasi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

"Kawasan ini akan kami awasi dengan ketat," pungkasnya.

Polrestabes Medan menyatakan pengawasan terhadap kawasan tersebut akan terus dilakukan untuk mencegah munculnya kembali aktivitas peredaran narkoba.* (d/ad)

PEKANBARU — Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mencabut seluruh izin korporasi yang terbukti atau terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Ancaman tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin, 24 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bareskrim Polri: Mayoritas Kasus Karhutla Diduga untuk Buka Lahan Sawit

Prabowo mengatakan perusahaan yang terbukti memberikan perintah kepada masyarakat untuk membakar lahan akan mendapatkan sanksi tegas, termasuk pencabutan seluruh izin usaha.

"Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting," ujar Prabowo, Senin (24/08/2026).

Selain meminta penyelidikan terhadap korporasi, Prabowo memerintahkan seluruh aparat untuk mencegah masyarakat maupun oknum yang sengaja membakar hutan dan lahan dengan alasan apa pun.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak melarang masyarakat membuka lahan.

Namun, pembukaan lahan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan kebakaran dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat luas.

Prabowo meminta masyarakat yang membutuhkan lahan untuk membuka perkebunan atau pertanian melapor kepada perangkat desa dan pemerintah daerah.

Pemerintah, kata dia, akan membantu masyarakat agar pembukaan lahan dapat dilakukan secara terorganisasi.

Prabowo mengatakan masyarakat dapat dikelompokkan dalam kelompok tani untuk mempermudah proses pembukaan lahan.

Pembiayaan kegiatan tersebut juga dapat menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR [Kredit Usaha Rakyat] operasi, tetapi tidak boleh mereka liar," ujarnya.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan.

Penanganan karhutla menjadi perhatian pemerintah setelah kebakaran meluas di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan

Pemerintah juga telah mengerahkan personel serta peralatan untuk melakukan pemadaman dan mencegah meluasnya titik api.

Prabowo menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara serius.

Aparat diminta tidak hanya memadamkan api, tetapi juga mencari pihak yang berada di balik terjadinya pembakaran.* (bb/ad)

JAKARTA — Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sembilan wilayah sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mohammad Irhamni mengatakan, dari 89 laporan tersebut, sebanyak 75 laporan berkaitan dengan dugaan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan kelapa sawit.

Baca Juga:

• Gelapkan Uang Rp68,6 Juta, Pemuda Asal Pidie Jaya Diamankan Polresta Banda Aceh

"Semua pembukaan lahan sawit rata-rata itu. Ada 75 laporan polisi itu rata-rata pembukaan lahan itu untuk sawit. Justru terbanyak penyidikannya adalah di Riau," ujar Irhamni kepada awak media, Minggu (23/8/2026).

Menurut Irhamni, hasil penyidikan menunjukkan pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi modus yang banyak ditemukan dalam perkara karhutla tersebut.

Lahan yang sebelumnya telah ditebang kemudian dibakar untuk membersihkan sisa vegetasi.

Cara ini diduga dipilih karena dianggap lebih murah dan ekonomis dibandingkan metode pembukaan lahan lainnya.

Selain menghemat biaya, abu hasil pembakaran juga dianggap dapat memberikan unsur yang menyuburkan tanah sebelum lahan digunakan untuk kegiatan perkebunan.

Namun, praktik tersebut dapat menyebabkan api meluas dan sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi lahan dan cuaca mendukung terjadinya kebakaran.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan.

Barang bukti tersebut antara lain 35 korek api, sejumlah botol dan jeriken berisi bahan bakar, 21 parang, dua kapak, cangkul, dua unit chainsaw, sampel tanah terbakar, batang kayu bekas terbakar, serta bibit sawit.

Barang bukti tersebut digunakan penyidik untuk mendalami dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan 72 tersangka perorangan dalam perkara dugaan tindak pidana karhutla di Sumatra dan Kalimantan.

Total luas lahan yang terbakar dalam perkara yang ditangani polisi mencapai 1.006,67 hektare.

Irhamni mengatakan, penetapan para tersangka tersebut merupakan hasil penanganan 89 laporan polisi yang masuk sejak awal Januari hingga 21 Agustus 2026.

"Laporan polisi itu terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara," ujar Irhamni.

Polisi masih mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap rangkaian aktivitas pembakaran serta pihak-pihak yang diduga terlibat.* (bb/ad)

JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menegaskan tidak ada aturan yang secara khusus melarang kadet perempuan Universitas Pertahanan (Unhan) menggunakan hijab.

Penjelasan ini disampaikan setelah muncul pengakuan seorang calon kadet yang menyatakan memilih mundur karena diminta melepas hijab dalam sejumlah kegiatan.

Baca Juga:

• Bukan Dilarang, Ini Batasan Berhias bagi Perempuan dalam Islam

"Kemhan menegaskan bahwa dalam Peraturan Rektor Unhan RI Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Kehidupan Kadet Universitas Pertahanan tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik melarang penggunaan hijab bagi Kadet perempuan," bunyi siaran pers Kemhan, dikutip Senin (24/8/2026).

Dalam aturan tersebut, nilai ketakwaan menjadi bagian dari kode kehormatan kadet.

Para kadet juga diwajibkan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, baik dalam kegiatan kedinasan maupun kehidupan pribadi.

Kemhan menyebut ibadah dan pembinaan mental juga menjadi hak kadet selama menjalani pendidikan di Unhan.

Kemhan menjelaskan penggunaan hijab dalam kegiatan tertentu, khususnya saat Latihan Dasar Militer (Latsarmil) di Akademi Militer, Magelang, dapat disesuaikan dengan kebutuhan latihan.

"Terkait informasi mengenai tidak digunakannya hijab pada saat Latihan Dasar Militer (Latsarmil) yang dilaksanakan di Akademi Militer, ketentuan tersebut diterapkan pada kegiatan tertentu dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan selama latihan," ucap Kemhan.

Menurut kementerian, ketentuan tersebut berlaku untuk kegiatan yang membutuhkan keseragaman gerak atau penggunaan perlengkapan latihan tertentu.

Aturan itu disebut sebagai ketentuan teknis untuk menjaga keamanan dan keselamatan, bukan bentuk pembatasan terhadap keyakinan maupun pelaksanaan ajaran agama.

Dalam kehidupan sehari-hari, kadet perempuan Muslim tetap diperbolehkan menggunakan hijab di tempat tinggal atau mes.

Hijab juga dapat digunakan dalam kegiatan tertentu di luar kampus, termasuk ketika menjalani magang.

"Sementara dalam kegiatan pendidikan dan latihan, penggunaan pakaian Kadet disesuaikan dengan jenis dan karakter kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek keseragaman, disiplin, keamanan, dan keselamatan," jelas Kemhan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin disebut telah meminta agar aturan seragam kadet Unhan disesuaikan sehingga dapat mengakomodasi penggunaan hijab bagi kadet perempuan Muslim.

Penggunaan hijab nantinya akan diatur secara seragam, termasuk tata cara pemakaiannya.

Ketentuan tersebut akan mempertimbangkan kerapian, disiplin, keamanan, keselamatan, serta memastikan hijab tidak menghambat gerak kadet ketika mengikuti pendidikan dan latihan.

"Kemhan memandang bahwa disiplin dan karakter pendidikan tidak bertentangan dengan penghormatan terhadap pelaksanaan agama dan keyakinan," tegas Kemhan.

Penyesuaian aturan dilakukan untuk memperjelas ketentuan yang sebelumnya belum secara khusus mengatur penggunaan hijab bagi kadet perempuan Muslim.

Kemhan berharap langkah tersebut dapat mencegah perbedaan pemahaman dan penerapan aturan dalam kegiatan pendidikan kadet Unhan.

Pernyataan Kemhan tersebut muncul setelah seorang pengguna Instagram dengan akun @wafaahdina mengaku mundur sebagai kadet Unhan setelah diminta melepas hijab dalam sejumlah kegiatan.

Wafa mengatakan dirinya sempat diterima sebagai Kadet Mahasiswa Cohort 7 Unhan RI jurusan Kedokteran, Fakultas Kedokteran Militer.

Ia mengaku tertarik mendaftar Unhan karena program Kedokteran Militer.

Setelah melewati sejumlah tahapan seleksi, Wafa menyatakan dirinya lolos dan diterima sebagai kadet.

Namun, ia kemudian memilih mengundurkan diri dan menandatangani surat pengunduran diri.

"Ya, saya sempat menjadi bagian dari Kadet Mahasiswa Cohort 7 UNHAN RI, jurusan Kedokteran, fakultas Kedokteran Militer, selama 15 jam. Karena keesokan paginya, saya walkout and signed the resignation letter instead of the contract agreement," tulis dia.

Wafa mengatakan sebenarnya sudah mengetahui adanya informasi mengenai aturan penggunaan hijab.

Namun, ia mengaku tidak pernah melihat aturan tertulis yang secara spesifik melarang penggunaan hijab.

Menurut Wafa, kadet perempuan yang mengenakan hijab masih diberi kesempatan dan difasilitasi ketika mengikuti tahapan tes.

Namun, setelah dinyatakan lulus, ia mengaku hanya diberikan dua pilihan, yakni melepas hijab atau mengundurkan diri.

"Saya memilih opsi kedua," tegas dia.

Wafa menilai penggunaan hijab merupakan bagian dari prinsip yang dipilihnya secara pribadi.

Karena itu, ia meminta Unhan memperjelas ketentuan mengenai penggunaan hijab sejak proses pendaftaran.

Menurut dia, aturan tersebut sebaiknya disampaikan secara resmi dan tertulis kepada calon kadet sejak awal.

Dengan begitu, calon peserta dapat mengetahui seluruh ketentuan sebelum mengikuti rangkaian seleksi hingga pendidikan.* (km/ad)

BANDA ACEH — Presiden Prabowo Subianto memberhentikan M Nasir dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.

Pemberhentian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95/TPA Tahun 2026 pada 21 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Budi Arie Bicara Hubungan Jokowi dan Prabowo: Ada yang Berusaha Adu Domba, Stop!

Ia mengatakan keputusan tersebut telah diterima Pemerintah Aceh melalui surat resmi dari Kementerian Sekretariat Negara.

"Saya sudah bertanya ke Gubernur, beliau menyampaikan memang demikian (Sekda diberhentikan Presiden)," kata Nurlis Effendi, Minggu (23/8/2026).

Berdasarkan surat Kementerian Sekretariat Negara RI tertanggal 22 Agustus 2026 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, pemberhentian M Nasir dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 95/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Dalam Keppres tersebut, M Nasir diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekda Aceh.

Pemerintah juga memberikan apresiasi atas pengabdian dan jasa M Nasir selama menjalankan tugasnya.

"Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Nasir, S.IP., MPA., NIP 197402072001121001, Pembina Utama Muda (IV/c), dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," bunyi Keppres itu.

Dengan demikian, pemberhentian tersebut dilakukan secara resmi dan M Nasir akan meninggalkan jabatan Sekda Aceh setelah dilantik dalam jabatan barunya.

Pemerintah Aceh menyatakan telah memiliki nama yang akan menggantikan M Nasir sebagai Sekda Aceh.

Namun, sosok tersebut belum diumumkan kepada masyarakat.

"Benar, memang seperti itu. Penggantinya juga sudah ada, nanti kita umumkan," ujar Nurlis.

Pergantian Sekda Aceh, kata Nurlis, bukan karena adanya persoalan tertentu.

Menurut dia, perubahan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Pemerintah Aceh.

Nurlis juga mengatakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan apresiasi terhadap kinerja M Nasir selama menduduki jabatan Sekda.

"Tidak ada masalah apa-apa. Pak Nasir juga selama ini sudah menjalankan tugasnya sebagai Sekda Aceh dengan baik. Gubernur mengucapkan berterima kasih telah membantunya," demikian Nurlis Effendi.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan organisasinya masih memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga menyebut hubungan Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi masih berjalan baik.

Baca Juga:

• Rektor Unsoed Pernah Tolak MBG dan KDMP, KPK Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan OTT

"Jadi soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya ini kan ada yang usaha adu domba, kan begitu. Menurut saya stop adu domba, karena kita ingin pemerintahan ini dibangun berbasis persatuan nasional," kata Budi Arie kepada wartawan.

Menurut Budi Arie, Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan yang tidak ringan.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak mengesampingkan perbedaan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Bahwa persatuan nasional ini penting, dan juga bagaimana sesama anak bangsa ini sama-sama kita bersatu untuk menyelesaikan berbagai problematika permasalahan bangsa dan rakyat. Karena tentu tantangan kebangsaan kita, kenegaraan kita hari ini tidak ringan di tengah berbagai gejolak yang terjadi di masyarakat," ucapnya.

Selain membahas hubungan Jokowi dan Prabowo, Budi Arie juga menanggapi dinamika politik terkait masa depan Jokowi di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Budi Arie mengatakan Projo siap memberikan dukungan apabila Jokowi memutuskan terlibat dalam kepemimpinan PSI.

Namun, ia belum memberikan kepastian mengenai kabar yang menyebut dirinya akan bergabung dan menduduki posisi Sekretaris Jenderal PSI.

"Tunggu aja, kan mesti tanya Pak Jokowi, Pak Jokowi mau jadi Ketua Umum PSI apa enggak, gitu lho. Iya kan, tanyanya Pak Jokowi, 'Pak, Bapak mau jadi Ketua Umum PSI apa enggak Pak?' Gitu dong," ujar Budi Arie.

Ia mengatakan keputusan mengenai kepemimpinan PSI tetap berada pada Jokowi.

Jika Jokowi nantinya menjadi Ketua Umum PSI, Projo disebut akan memberikan dukungan.

"Kalau Projo itu, kalau Pak Jokowi jadi Ketua PSI, pasti Projo dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia pasti dukung partainya Pak Jokowi," sambungnya.

Budi Arie mengatakan Projo hingga kini masih menunggu arah politik yang akan dipilih Jokowi.

Ia menyebut organisasinya siap mengikuti keputusan politik mantan presiden tersebut.

"Ya kita menunggu arahan dan perintah Pak Jokowi, begitu. Kalau Pak Jokowi jadi ketua umum, kita akan mendukung arah politik Pak Jokowi," imbuhnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Projo yang tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, sembari membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada Jokowi jika mantan presiden itu mengambil posisi penting di PSI.* (d/ad)

BANDA ACEH — Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh mengungkap dugaan tindak pidana penggelapan yang melibatkan seorang pemuda berinisial IR, 22 tahun, warga Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam perkara tersebut, seorang wiraswasta bernama Muhammad Rizal, 34 tahun, dilaporkan mengalami kerugian sekitar Rp68,6 juta.

Baca Juga:

• Rektor Unsoed Pernah Tolak MBG dan KDMP, KPK Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan OTT

"Pada Sabtu, 21 Agustus 2026, sekitar pukul 16.00 WIB, Piket Reskrim menerima penyerahan seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan oleh korban," ujar Kompol Dizha, Minggu, 23 Agustus 2026.

Polisi kemudian menindaklanjuti perkara tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/632/VIII/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh, tanggal 22 Agustus 2026.

Korban Muhammad Rizal diketahui merupakan warga Desa Ulee Pata, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Sementara IR merupakan warga Desa Meunasah Kumbang, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya.

Dugaan penggelapan tersebut terjadi di sebuah kios penjualan kartu telepon di Desa Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh.

Kompol Dizha menjelaskan, kasus itu terungkap setelah korban melakukan pemeriksaan terhadap hasil penjualan kios selama periode Januari hingga Juli 2026.

"Awalnya, pada 30 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, korban selaku pemilik kios melakukan pengecekan terhadap hasil penjualan selama periode Januari hingga Juli 2026," jelasnya.

Dari pemeriksaan tersebut, korban menemukan sejumlah uang hasil transaksi yang diduga masuk ke akun dompet digital Dana milik IR.

Uang tersebut diduga merupakan hasil transaksi yang seharusnya masuk ke akun milik korban.

Korban kemudian meminta penjelasan kepada IR mengenai sejumlah transaksi tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, IR mengakui bahwa uang yang masuk ke akun Dana miliknya merupakan uang dari transaksi milik korban.

Akibat kejadian tersebut, Muhammad Rizal diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp68,6 juta.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti.

Di antaranya tiga unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan perkara.

Barang bukti tersebut terdiri atas satu unit Oppo A78 RAM 8 GB warna hitam, satu unit Infinix Zero warna gold, dan satu unit iPhone 14 Plus warna biru toska.

Penyidik juga telah melakukan sejumlah langkah penanganan perkara, mulai dari menerima laporan polisi, memeriksa saksi, mengumpulkan alat bukti, hingga melakukan gelar perkara untuk menentukan proses penyelidikan dan penyidikan.

"Terduga pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih melengkapi berkas perkara dan akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum," pungkas Kompol Dizha.

Perkara tersebut disangkakan dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hingga kini, perkara masih dalam proses penyidikan Satreskrim Polresta Banda Aceh.* (ad)

JAKARTA — Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menyebut mayoritas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan bukan semata-mata disebabkan oleh fenomena El Nino.

Polisi menduga sebagian besar kebakaran terjadi akibat pembakaran yang dilakukan secara sengaja.

Baca Juga:

• Ratas di Hambalang, Prabowo Bahas Karhutla Kalimantan hingga Pemulihan Gempa NTT

"Sebagian besar yang kami lakukan penyidikan terbakar karena dibakar. Tadi barang buktinya ada bahan bakar minyak, ada Pertalite, ada Solar yang di dalam jeriken ataupun di botol tadi kan tadi barang bukti yang ada," ujar Irhamni kepada awak media, Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Irhamni, fenomena El Nino memang dapat memengaruhi kondisi yang menyebabkan kebakaran lebih mudah terjadi dan meluas.

Namun, faktor iklim tersebut dinilai bukan satu-satunya penyebab kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar.

Polisi, kata dia, melihat adanya pemicu berupa tindakan manusia yang sengaja membakar lahan.

Irhamni mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi dampak El Nino.

Karena itu, apabila kebakaran hanya disebabkan oleh faktor alam, luas lahan yang terbakar dinilai tidak akan sebesar yang terjadi saat ini.

Dia juga menyebut kebakaran yang murni dipicu faktor iklim lebih memungkinkan untuk dikendalikan karena tidak terjadi secara masif.

Bareskrim Polri saat ini telah menetapkan 72 tersangka perorangan dalam perkara dugaan tindak pidana karhutla di Sumatra dan Kalimantan.

Total luas lahan yang terbakar dalam perkara yang ditangani kepolisian mencapai 1.006,67 hektare.

Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menerima 89 laporan polisi terkait dugaan karhutla sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026.

"Laporan polisi itu terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara," ujar Irhamni.

Dalam penyidikan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan.

Di antaranya bahan bakar minyak seperti Pertalite dan solar yang ditemukan dalam jeriken maupun botol.

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik dalam mendalami dugaan bahwa kebakaran dilakukan secara sengaja.

Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengetahui motif pembakaran, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat di balik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Bareskrim menegaskan penanganan perkara karhutla tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan.

Penyidik juga dapat mendalami pihak yang menyuruh, mendanai, maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas pembakaran apabila ditemukan bukti keterlibatan.

Dengan puluhan tersangka dan luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari seribu hektare, penyidikan karhutla di Sumatra dan Kalimantan masih terus berjalan.* (bb/ad)