JAKARTA – Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, meminta pemerintah memperluas jangkauan program beasiswa agar lebih banyak lulusan SMA dan sederajat dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Permintaan tersebut disampaikan Wening dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI yang membahas evaluasi penerimaan mahasiswa baru, Rabu, 24 Juni 2026.

Baca Juga:

• DPRD Binjai Dinilai 'Buang Badan', Mahasiswa Pertanyakan Fungsi Wakil Rakyat

"Sudah sejak lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, jumlah mahasiswa SMA yang masuk perguruan tinggi ini hanya sekitar 30 sampai 35 persen setiap tahunnya," ujar Wening.

Ia menilai pemerintah perlu memperluas cakupan bantuan pendidikan agar angka partisipasi pendidikan tinggi nasional dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

"Jadi, kalau menurut saya pemerintah mungkin perlu memperluas jangkauan beasiswa agar mahasiswa SMA yang masuk ke perguruan tinggi itu tidak hanya 30 sampai 35 persen, tapi bisa mungkin 50 sampai 60 persen," ujarnya.

Menurut Wening, perluasan program beasiswa akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi lulusan SMA untuk mengenyam pendidikan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

"Jadi, ini menjadi akan bisa menambah jumlah entah mereka itu nanti masuk perguruan tinggi negeri atau bisa masuk ke perguruan tinggi swasta," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wening juga menyoroti distribusi penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sekitar 55 persen penerima bantuan pendidikan tersebut saat ini berada di perguruan tinggi swasta.

"Karena sampai saat ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bahwa KIPK, eh KIPK ini justru banyak itu pada perguruan tinggi swasta, 55 persen. Itu laporan dari Dikti," katanya.

Selain membahas perluasan beasiswa, Wening turut mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan perguruan tinggi asing yang semakin banyak beroperasi di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah perlu mengkaji sejauh mana kampus asing memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi nasional.

"Jadi, ini perlu meninjau ulang masuknya perguruan tinggi negeri eh perguruan tinggi dari luar negeri ke Indonesia. Ini semakin banyak, jadi perlu kita lihat bermanfaat tidak, perguruan tinggi luar negeri masuk ke Indonesia itu bagi Indonesia," tutur Wening.

Ia menyebut kampus asing kini mulai banyak hadir di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Karena itu, pemerintah diharapkan lebih selektif dalam memberikan izin operasional kepada perguruan tinggi luar negeri.

"Mungkin ini saya kira perlu diberi masukan agar tidak semua masuk. Pada kenyataannya, mungkin mereka ke sini hanya nyari uang, tidak membuat perguruan tinggi kita bertambah berdaya. Karena kita sendiri sebetulnya sudah sangat berdaya kalau kita maksimal melakukan," pungkasnya.

Wening berharap perluasan akses pendidikan tinggi melalui beasiswa dan penguatan perguruan tinggi dalam negeri dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.* (km/ad)

JAKARTA – Advokat senior Hotman Paris Hutapea mengaku pernah dihubungi seseorang yang disebutnya sebagai "orang dekat Solo" setelah mengunggah video yang berisi permintaan agar Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa tidak ditahan dalam kasus dugaan fitnah ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Pengakuan tersebut disampaikan Hotman saat menjelaskan alasan dirinya membuat video yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Baca Juga:

• Sidang Perdana dr Tifa Digelar 2 Juli 2026, Roy Suryo Masih Tunggu Putusan Praperadilan

Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas politik dan kondisi nasional.

"Mohon arif kebijaksanaan. Proses hukum berjalan terus, silakan, tapi nggak usahlah ditahan'. Itu waktu itu di WA saya dan sangat viral," ujar Hotman, Rabu (24/6/2026).

Hotman mengungkapkan, setelah video tersebut viral, dirinya menerima permintaan agar unggahan tersebut dihapus dari media sosial.

"Bahkan ada 'orang yang dekat dengan Solo' meminta saya untuk menghapus video tersebut. Tapi seperti biasa, video tersebut saya selalu kirim ke Ring 1 Istana, karena presiden itu mantan klien saya," imbuhnya.

Meski demikian, Hotman tidak menjelaskan secara rinci identitas pihak yang disebut sebagai orang dekat Solo tersebut.

Dalam keterangannya, Hotman juga mengklaim video tersebut mendapat respons positif dari salah satu pejabat senior yang dekat dengan Presiden Prabowo Subianto.

Namun ia mengaku tidak mengetahui apakah video yang dibuatnya memiliki kaitan dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian memberikan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa.

"Saya tidak tahu apakah pada malam itu juga Presiden Prabowo telepon Kejaksaan Agung. Karena you tahu kan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak mungkin berani bikin putusan tanpa minta petunjuk dari Jaksa Agung," jelasnya.

Sebelumnya, Roy Suryo dan dr Tifa sempat ditahan setelah ditangkap terkait perkara dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Namun setelah berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, jaksa memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap keduanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Bellah menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah pihak keluarga dan kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada jaksa penuntut umum.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kewenangan Polri dalam perkara tersebut telah selesai setelah proses pelimpahan tahap II dilakukan.

Menurut Kapolri, keputusan terkait penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kejaksaan setelah tersangka dan berkas perkara resmi diserahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Kasus yang menyeret Roy Suryo dan dr Tifa hingga kini masih terus berlanjut dan akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.* (cn/ad)

BINJAI – Sejumlah elemen mahasiswa di Kota Binjai menilai DPRD Binjai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat.

Penilaian itu muncul setelah salah satu pimpinan DPRD Binjai menyebut sejumlah tuntutan mahasiswa bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga legislatif daerah.

Baca Juga:

• APDESU Laporkan Dugaan KKN dalam SPMB Kabupaten Batu Bara ke Kejaksaan

"Ucap Oza hasibuan Kami menilai DPRD Binjai buang badan. Ketika rakyat menyampaikan aspirasi soal BBM, rupiah melemah, sampai program MBG, jawabannya justru itu bukan tupoksi. Lalu tupoksi DPRD itu apa kalau bukan menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat?" tegas perwakilan mahasiswa dalam keterangan tertulis.

Menurut mereka, DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan warga seharusnya dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.

Mahasiswa menilai sikap yang menyatakan persoalan tersebut bukan tupoksi DPRD justru menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

"Seharusnya DPRD Binjai memanggil eksekutif, menggelar RDP, atau minimal menyampaikan rekomendasi resmi ke pusat. Bukan lepas tangan dengan dalih kewenangan," tambah mereka.

Mahasiswa juga meminta DPRD Binjai lebih terbuka terhadap kritik dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.

Mereka mendesak DPRD segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Jika tuntutan tersebut tidak mendapat respons, mahasiswa mengaku siap kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan mahasiswa. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.* (ad)

JAKARTA – Sidang kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) belum dapat dimulai.

Sidang perdana masih menunggu putusan praperadilan yang diajukan Roy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Roy Suryo Gugat Status Tersangka, PN Jaksel Jadwalkan Sidang Praperadilan

"Untuk sidang pertama perkara Roy Suryo, belum ditetapkan oleh majelis hakim karena masih menunggu permohonan praperadilan yang bersangkutan di PN Jaksel," kata Immanuel, Rabu (24/6/2026).

Sementara itu, PN Jaktim telah menjadwalkan sidang perdana terdakwa lain, yakni dr Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa, pada Kamis (2/7/2026) pukul 09.00 WIB di ruang sidang utama Prof. Kusuma Atmadja.

"Untuk perkara Tifauzia Tyassuma, sidang pertama hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026, jam 09.00 WIB," ujarnya.

Berdasarkan data pengadilan, perkara Roy Suryo teregister dengan nomor 300/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim, sementara dr Tifa dengan nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim.

Keduanya akan disidangkan oleh majelis hakim yang sama.

Di sisi lain, Roy Suryo juga mengajukan praperadilan terkait penggeledahan dan penangkapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juni 2026.

Permohonan tersebut teregister dengan nomor 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Sidang perdana praperadilan dijadwalkan pada Senin (29/6/2026) dengan hakim tunggal I Ketut Darpawan.

Sementara itu, dr Tifa tidak mengajukan praperadilan.

Hal ini dikonfirmasi pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebut belum ada permohonan yang teregister.

Polda Metro Jaya menyatakan siap mengikuti proses hukum praperadilan yang diajukan Roy Suryo.

Namun hingga kini, pihak kepolisian mengaku belum menerima surat panggilan sidang.

"Kami belum menerima suratnya," kata Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Abrianto Pardede.

Meski demikian, Polda Metro Jaya menegaskan akan tetap hadir jika proses hukum berjalan sesuai ketentuan.* (d/ad)

MEDAN – Kuasa hukum Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, Willyam Raja D. Halawa, menyebut hubungan bisnis antara PT PASU dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tetap berjalan setelah pandemi Covid-19.

Ia menegaskan, pengiriman bahan baku maupun pembayaran disebut tetap berlangsung hingga 2024.

Baca Juga:

• Indonesia Penuhi Standar Swasembada Pangan FAO, Prabowo Optimistis Jadi Lumbung Padi Dunia

Menurut Willyam, fakta persidangan menunjukkan kerja sama kedua perusahaan tetap berjalan meski PT PASU sempat terdampak berat oleh pandemi Covid-19.

"Fakta yang terungkap di persidangan, pengiriman dari tahun 2022 sampai 2024 tetap berjalan. Seluruh transaksi itu berlangsung lancar dan pembayarannya dilakukan secara tunai atau cash," kata Willyam.

Ia menjelaskan, pembayaran yang dilakukan PT PASU pada periode tersebut juga digunakan untuk mencicil kewajiban lama pada 2020–2021.

Menurutnya, masa itu merupakan periode sulit bagi banyak perusahaan akibat pandemi.

"Pada masa 2020–2021 terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap kegiatan ekspor dan operasional perusahaan," ujarnya.

Willyam juga membantah adanya kejanggalan dalam mekanisme pembayaran yang dilakukan dari luar negeri.

Menurut dia, skema tersebut merupakan hal yang umum dalam transaksi internasional.

"Terdakwa sudah menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan langsung dari luar negeri agar dana dapat segera diterima oleh Inalum. Administrasinya juga dipenuhi," katanya.

Ia menambahkan, PT PASU kemudian mengalami kepailitan yang telah berkekuatan hukum tetap pada 2024 akibat tekanan bisnis berkepanjangan sejak pandemi.

"Pada akhirnya dampak dari Covid-19 itu membuat PT PASU dipailitkan. Putusan tersebut sudah inkrah pada tahun 2024," ujarnya.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mendakwa empat terdakwa, termasuk mantan petinggi Inalum dan Direktur Utama PT PASU.

Jaksa menilai perubahan skema pembayaran menjadi pemicu kewajiban tidak terpenuhi dan menimbulkan dugaan kerugian negara sekitar USD 9,04 juta atau Rp141,04 miliar.

Namun pihak kuasa hukum membantah tudingan tersebut dan menyebut transaksi tetap berjalan hingga beberapa tahun setelah pandemi.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti berikutnya.* (ad)

BANDA ACEH – Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polda Aceh menggelar upacara dan tabur bunga di perairan Pelabuhan Malahayati, kawasan Teluk Krueng Raya, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 24 Juni 2026 pagi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di atas Kapal Polisi (KP) Wisanggeni 8005 dan dipimpin langsung oleh Karo Ops Polda Aceh Brigjen Pol. Heri Heriyadi, S.I.K., selaku inspektur upacara.

Baca Juga:

• Danrem 011/Lilawangsa: Tahun Baru Islam Jadi Momentum Perkuat Mental dan Ketakwaan Prajurit

Upacara berlangsung khidmat dengan prosesi penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan tabur bunga di perairan Teluk Krueng Raya sebagai simbol penghargaan atas jasa-jasa mereka.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tradisi Polri dalam mengenang perjuangan para pahlawan bangsa.

"Melalui kegiatan ini, Polri mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Nilai-nilai pengabdian, patriotisme, dan semangat juang mereka menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Joko.

Ia menambahkan, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme serta memperkuat pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, kegiatan tabur bunga bukan sekadar seremonial, melainkan juga pengingat bagi anggota Polri agar selalu meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Kegiatan tabur bunga ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk senantiasa meneladani semangat pengorbanan para pahlawan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," pungkasnya.

Kegiatan berlangsung lancar dan ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan bagi bangsa dan negara.* (ad)

BATU BARA – Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) melaporkan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Batu Bara kepada Kejaksaan Negeri Batu Bara, Selasa (24/6/2026).

Laporan tersebut disampaikan setelah APDESU menggelar aksi damai di Kantor Bupati Batu Bara dan Kejaksaan Negeri Batu Bara.

Baca Juga:

• Bakom RI Bantah Tudingan Pengondisian Demo MBG: Pemerintah Hormati Semua Pendapat

Ketua APDESU, M. Adam Malik, mengatakan laporan tersebut disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan investigasi yang dilakukan tim di sejumlah sekolah, termasuk SD Negeri 01 Labuhan Ruku.

Menurutnya, ditemukan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan SPMB dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Regulasi tersebut mengatur pelaksanaan SPMB melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

"Kami menemukan indikasi pelanggaran pada jalur domisili yang diduga melibatkan oknum panitia di tingkat sekolah hingga tingkat kabupaten. Dugaan ini perlu ditelusuri secara hukum untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan sesuai ketentuan," ujar Adam Malik.

Ia menjelaskan, jalur domisili dalam SPMB bertujuan memberikan kesempatan yang adil kepada calon murid berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah.

Karena itu, setiap data administrasi yang digunakan dalam proses seleksi wajib diverifikasi secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

APDESU menduga praktik penerimaan peserta didik yang tidak sesuai dengan ketentuan domisili bukan hanya terjadi pada satu sekolah, melainkan berpotensi berlangsung di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Batu Bara.

Menurut APDESU, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengganggu tujuan utama kebijakan SPMB, yakni pemerataan akses pendidikan dan distribusi peserta didik yang lebih proporsional antar satuan pendidikan.

Selain berdampak terhadap pemerataan layanan pendidikan, APDESU juga menyoroti potensi pengaruhnya terhadap pengelolaan anggaran sekolah.

Organisasi itu menilai jumlah peserta didik yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) memiliki keterkaitan langsung dengan besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima setiap satuan pendidikan.

Sekretaris Jenderal APDESU, Nurizat Hutabarat, S.H., mengatakan pengelolaan Dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Dalam regulasi tersebut, besaran alokasi Dana BOS ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat dalam Dapodik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, asesmen pendidikan, administrasi sekolah, serta kebutuhan operasional lainnya yang menunjang proses belajar mengajar.

"Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam proses penerimaan murid baru yang berdampak pada data peserta didik, maka kondisi tersebut berpotensi memengaruhi distribusi Dana BOS antar sekolah. Karena itu, pelaksanaan SPMB harus dijalankan secara jujur, transparan, dan sesuai aturan," kata Nurizat.

APDESU menilai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB perlu diusut secara menyeluruh untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan hak calon peserta didik maupun tata kelola pendidikan daerah.

Usai aksi damai, perwakilan APDESU menyerahkan dokumen laporan beserta sejumlah data pendukung kepada Kejaksaan Negeri Batu Bara.

Berkas tersebut diterima untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

APDESU berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan secara profesional dan independen guna memastikan seluruh proses penerimaan murid baru di Kabupaten Batu Bara berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta prinsip keadilan dalam layanan pendidikan .* (ad)

LHOKSEUMAWE – Korem 011/Lilawangsa menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Al-Fitrah Korem 011/Lilawangsa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Rabu, 24 Juni 2026.

Kegiatan tersebut diikuti prajurit TNI, aparatur sipil negara (ASN), personel satuan dinas jawatan, anggota Kodim 0103/Aceh Utara, serta masyarakat sekitar yang menjadi jemaah Masjid Al-Fitrah.

Baca Juga:

• Pertahanan, Pembangunan, dan Koridor Demokrasi

Setelah itu, peserta mengikuti ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Tgk. Taufikurrhami, S.E.

Dalam tausiyahnya, Tgk. Taufikurrhami mengajak seluruh peserta menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan.

"Pergantian tahun baru hijriah bukan sekadar perubahan angka pada kalender, melainkan momentum besar bagi kita semua untuk melakukan evaluasi total (muhasabah). Hijrah yang hakiki di era modern ini adalah bagaimana kita mampu meninggalkan kebiasaan buruk menuju perilaku yang lebih mulia, serta meningkatkan pengabdian kita kepada Allah SWT dan sesama manusia," ujar Tgk. Taufikurrhami.

Menurutnya, makna hijrah tidak hanya dipahami sebagai perpindahan secara fisik, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku menuju kehidupan yang lebih baik serta lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Sementara itu, Komandan Korem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran M.S.M menegaskan bahwa peringatan Tahun Baru Islam memiliki nilai penting dalam membangun karakter dan mental spiritual prajurit.

"Saya berharap momentum 1 Muharram 1448 Hijriah ini menjadi titik balik bagi seluruh prajurit dan PNS Korem 011/Lilawangsa untuk meningkatkan disiplin, integritas, dan keimanan. Prajurit yang kuat tidak hanya unggul secara fisik dan taktik, tetapi juga harus memiliki mental spiritual yang kokoh agar selalu berada di jalan yang benar dalam mengabdi kepada bangsa dan masyarakat," tegas Brigjen TNI Ali Imran.

Menurut Danrem, kekuatan mental dan spiritual menjadi fondasi penting bagi setiap prajurit dalam menjalankan tugas negara, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.

Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di lingkungan Korem 011/Lilawangsa berlangsung sederhana namun penuh khidmat.

Acara ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat Aceh serta bangsa Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, Korem 011/Lilawangsa berharap semangat hijrah dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, profesionalisme, serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Jambore Daerah (Jamda) XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara Tahun 2026 yang akan digelar pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Kegiatan tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar 5.575 peserta dan pengunjung dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Indonesia Siap atau Jadi Korban? Desi Mamahit Ingatkan Ancaman di Balik Revolusi AI

Dalam pertemuan tersebut, Bobby mengapresiasi langkah Kwarda Sumut yang menggabungkan nilai-nilai dasar kepramukaan dengan perkembangan teknologi modern.

"Kita melihat kegiatan Pramuka yang dilakukan Kwarda Sumut mampu menggabungkan teknologi dengan prinsip-prinsip dasar Pramuka. Ini penting agar anak-anak tetap hidup dengan nilai-nilai kepramukaan, namun tidak merasa kembali ke masa lalu," ujar Bobby.

Menurut Bobby, pendekatan tersebut menjadi salah satu cara untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap kegiatan kepramukaan yang selama ini dinilai mulai menurun.

"Kita melihat minat generasi muda untuk mengikuti Gerakan Pramuka semakin menurun. Banyak yang menganggap ikut Pramuka hanya cocok bagi mereka yang ingin menjadi anggota Mapala atau kuliah di Fakultas Kehutanan. Padahal, dari Pramuka ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh," katanya.

Ia menilai berbagai keterampilan yang diajarkan dalam kegiatan Pramuka memiliki manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Mulai dari kemampuan bertahan hidup di alam terbuka, kepemimpinan, kerja sama tim, hingga kepedulian sosial yang dapat menjadi bekal menghadapi dunia kerja dan tantangan masa depan.

Bobby juga memberikan apresiasi terhadap konsep penyelenggaraan jambore yang tidak membebani peserta dengan biaya tambahan.

Menurutnya, konsep tersebut berpotensi menjadi contoh bagi pelaksanaan kegiatan serupa di daerah lain.

Selain itu, pelaksanaan jambore tahun ini juga melibatkan sejumlah instansi dan lembaga, termasuk pihak yang bergerak di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Edukasi diberikan melalui aktivitas praktik langsung agar lebih mudah dipahami peserta.

Gubernur Sumut itu menekankan pentingnya menjaga keamanan dan fasilitas selama kegiatan berlangsung agar seluruh peserta dapat mengikuti jambore dengan nyaman.

"Jambore ini diharapkan menjadi momentum pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas, terampil, adaptif terhadap teknologi, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kebangsaan yang kuat," katanya.

Sementara itu, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumut Dikky Anugerah Panjaitan mengatakan antusiasme peserta sangat tinggi menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Hingga saat ini antusiasme peserta sangat tinggi. Tercatat sekitar 5.575 peserta dan pengunjung akan terlibat dalam euforia Jambore Daerah yang berlangsung di kawasan wisata perkemahan Sibolangit," ujarnya.

Menurut Dikky, Jambore Daerah XI Sumut dikemas dengan konsep yang lebih modern melalui enam zona utama, yakni Zona Integritas, Zona Teknologi, Zona Outdoor Activity, Zona Keterampilan, Zona Permainan, dan Zona Penanggulangan Bencana.

Materi yang diberikan kepada peserta juga difokuskan pada penguatan karakter, ketahanan pangan, keterampilan hidup, hingga pemanfaatan teknologi untuk menghadapi tantangan masa depan.

Jambore Daerah XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara Tahun 2026 akan diikuti oleh Pramuka Penggalang berusia 11 hingga 15 tahun dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda yang kreatif, mandiri, berkarakter, serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.* (ad)

JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gerindra juga membantah berbagai isu yang dinilai berupaya memecah hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Juga:

• Indonesia Siap atau Jadi Korban? Desi Mamahit Ingatkan Ancaman di Balik Revolusi AI

"Ini karena ini satu kesatuan. Jadi jangan sampai ini isu-isu ada upaya memecah belah dan membuat keretakan ataupun ingin membuat satu apa jurang pemisahlah antara Presiden dan Wakil Presiden," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Bambang, Fraksi Gerindra akan terus mendukung jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran hingga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal.

"Kami Fraksi Gerindra, memberikan, akan men-support habis terkait keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran gitu," ujarnya.

Bambang juga menanggapi isu yang belakangan beredar mengenai adanya rapat khusus yang dipimpin Ketua Fraksi Gerindra Budi Djiwandono untuk mengawasi pergerakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia memastikan informasi tersebut tidak benar dan hanya merupakan kabar bohong yang tidak memiliki dasar.

"Jadi dalam rapat setiap rapat fraksi kita selalu dihadiri oleh seluruh pimpinan, Pak Andre, ada juga beberapa teman-teman juga kan. Dan biasanya Mas Budi selaku ketua yang memimpin, saya juga mendampingi. Dan terkait isu bahwa ada mengawasi itu saya pastikan itu hoaks ya tidak benar," kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa rapat Fraksi Gerindra selama ini rutin digelar untuk membahas berbagai persoalan di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR.

Selain itu, rapat juga bertujuan memastikan program pemerintah berjalan dengan baik di tengah masyarakat.

Menurutnya, salah satu fokus yang dibahas adalah kondisi ekonomi masyarakat dan ketersediaan kebutuhan pokok.

"Dan yang kedua terkait ketersediaan sembako ya. Karena kita harus melihat tingkat daya beli masyarakat masih terjaga atau nggak gitu. Itu aja sih sebenarnya gitu," ujarnya.

Pernyataan Bambang sekaligus menegaskan posisi Fraksi Gerindra yang tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah berbagai isu politik yang berkembang belakangan ini.* (d/ad)

Oleh: Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi

DI tengah meningkatnya kompleksitas ancaman global, peran militer tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai instrumen perang semata.

Baca Juga:

• 45 Tahun Mengabdi di ATR/BPN, Dr. Budi Suryanto Ungkap Akar Persoalan Agraria Nasional

Dalam konteks inilah pemikiran ilmuwan politik, Alfred Stepan, kembali menemukan relevansinya.

Stepan mengemukakan bahwa militer di negara berkembang memiliki dua peran yang tidak terpisahkan, yakni pertahanan dan pembangunan (defense and development).

Menurutnya, banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan kapasitas institusi sipil, tantangan keamanan internal, dan kebutuhan percepatan pembangunan, sehingga militer sering kali menjadi salah satu instrumen negara yang memiliki kemampuan organisasi, disiplin, dan mobilitas tinggi untuk membantu menjawab berbagai persoalan tersebut.

Dalam kajiannya, Stepan juga membedakan konsep old professionalism dan new professionalism.

Old professionalism menempatkan militer semata-mata sebagai penjaga pertahanan eksternal yang berorientasi pada peperangan konvensional.

Sebaliknya, new professionalism memandang keamanan secara lebih luas.

Ancaman terhadap negara tidak hanya datang dari agresi militer, tetapi juga dari berbagai persoalan nonmiliter yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan pembangunan nasional.

Keterlibatan militer dalam pembangunan sesungguhnya bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia atau negara-negara berkembang.

Negara-negara besar pun menjalankan fungsi serupa dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Di Tiongkok, militer berkontribusi dalam pengembangan teknologi strategis, industri pertahanan, dan pembangunan infrastruktur nasional sebagai bagian dari strategi kebangkitan negara.

Di Amerika Serikat, berbagai inovasi yang kemudian mengubah peradaban modern, seperti internet, GPS, dan teknologi antariksa, lahir dari investasi dan riset pertahanan.

Sementara di Rusia, sektor pertahanan menjadi salah satu penggerak penting pembangunan industri, sains, dan teknologi nasional.

Bahkan di banyak negara maju lainnya, militer terlibat dalam penanggulangan bencana, perlindungan infrastruktur kritis, riset dan inovasi, serta penguatan kapasitas nasional menghadapi berbagai krisis.

Peran pembangunan militer juga meluas pada sektor-sektor kesejahteraan masyarakat.

Di Amerika Serikat, militer secara rutin memberikan dukungan kesehatan dan pendidikan kepada komunitas terpencil melalui berbagai program pengabdian masyarakat dan bantuan kemanusiaan.

Di Tiongkok, Tentara Pembebasan Rakyat pernah menjadi salah satu instrumen penting dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan wilayah pedalaman.

Di India, militer aktif membangun fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan dan pegunungan terpencil.

Sementara di Brazil, angkatan bersenjata berkontribusi dalam program kesehatan masyarakat, pembangunan kawasan pedalaman, dan pelayanan kepada komunitas yang sulit dijangkau pemerintah sipil.

Fakta ini menunjukkan bahwa di banyak negara, militer menjadi salah satu instrumen negara untuk mempercepat pembangunan manusia dan memperkuat kohesi nasional.

Pengalaman internasional tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pertahanan dan pembangunan merupakan sebuah keniscayaan.

Keamanan dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan.

Negara yang aman memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang, sementara pembangunan yang berhasil akan memperkuat stabilitas dan ketahanan negara.

Indonesia memiliki pengalaman historis yang unik dalam konteks ini.

Sejak masa perjuangan kemerdekaan, TNI tidak hanya berperan mempertahankan kedaulatan negara, tetapi juga ikut membangun fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam berbagai fase sejarah, TNI hadir dalam pembangunan infrastruktur, pengamanan wilayah perbatasan, penanggulangan bencana, penguatan ketahanan pangan, hingga membantu masyarakat di daerah tertinggal dan terisolasi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, Indonesia membutuhkan seluruh instrumen nasional untuk bekerja secara terpadu.

Dalam banyak keadaan, TNI menjadi institusi negara yang memiliki kemampuan mobilisasi tercepat, jangkauan terluas, dan kapasitas organisasi yang memungkinkan hadir secara cepat di tengah masyarakat.

Pengalaman menghadapi bencana alam, pandemi Covid-19, maupun berbagai keadaan darurat menunjukkan bahwa peran tersebut merupakan bagian penting dari penguatan ketahanan nasional.

Namun demikian, keterlibatan militer dalam pembangunan harus tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi sipil.

Inilah pelajaran penting yang berkembang dalam teori hubungan sipil-militer modern.

Profesionalisme militer di negara demokrasi tidak diukur dari luasnya ruang politik yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya menjalankan tugas secara efektif di bawah otoritas sipil yang sah, menghormati konstitusi, serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan institusi.

Karena itu, partisipasi TNI dalam pembangunan tidak boleh dimaknai sebagai pengambilalihan fungsi institusi sipil ataupun kembalinya praktik politik militer.

Keterlibatan tersebut harus dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan negara berdasarkan keputusan politik dan peraturan perundang-undangan.

TNI membantu memperkuat kapasitas negara, bukan menggantikan peran lembaga sipil.

Di era ancaman multidimensi, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan TNI menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Pertahanan negara tidak lagi semata-mata menjadi urusan militer, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Demikian pula pembangunan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu institusi, melainkan memerlukan orkestrasi seluruh kekuatan nasional.

Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan stabilitas, ketahanan nasional, dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Alfred Stepan tetap relevan.

Militer di negara berkembang memang memikul tanggung jawab pertahanan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Kontribusi tersebut harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan tetap berada dalam koridor demokrasi.

Pada akhirnya, kekuatan militer dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan.

Keduanya justru dapat saling menguatkan.

Militer yang profesional, tunduk pada supremasi sipil, dan berkontribusi bagi pembangunan akan menjadi salah satu pilar penting bagi terwujudnya negara yang aman, maju, dan sejahtera.

Inilah esensi new professionalism di abad ke-21: tentara yang tangguh dalam menjaga kedaulatan, sekaligus hadir membantu bangsa membangun masa depannya, tanpa pernah meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi.*

*) Penulis adalahAsisten Strategi Panglima TNI

JAKARTA — Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terus melaju cepat dan diprediksi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan.

Namun di balik peluang besar tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah Indonesia sudah siap menghadapi berbagai risiko keamanan yang menyertai revolusi teknologi AI?

Baca Juga:

• 45 Tahun Mengabdi di ATR/BPN, Dr. Budi Suryanto Ungkap Akar Persoalan Agraria Nasional

Menurut Desi, persaingan global dalam penguasaan teknologi AI saat ini tidak lagi sekadar soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan digital, keamanan nasional, hingga ketahanan ekonomi suatu negara.

"Negara yang berhasil menguasai AI tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mengelola data, melindungi infrastruktur digital, serta menjaga stabilitas sistem nasional dari berbagai ancaman siber," ujar Desi di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pelaksanaan ASOCIO Digital AI Summit 2026 dan ASOCIO Digital AI Award yang akan berlangsung di Jakarta pada 29-31 Juli 2026.

Menurutnya, forum internasional itu dapat menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kesiapan menghadapi tantangan keamanan di era kecerdasan buatan.

Desi menjelaskan bahwa AI menghadirkan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan.

Di satu sisi, teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi industri, mempercepat pelayanan publik, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi di berbagai sektor.

Namun di sisi lain, AI juga membawa ancaman baru yang semakin kompleks.

Mulai dari serangan siber berbasis AI, penyebaran disinformasi digital, manipulasi data, hingga penyalahgunaan informasi dalam skala besar.

Karena itu, menurutnya, pembangunan ekosistem AI nasional tidak boleh hanya berfokus pada investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Penguatan keamanan siber harus menjadi bagian utama dalam setiap kebijakan pengembangan teknologi digital.

"Ketergantungan yang semakin tinggi terhadap sistem digital akan meningkatkan risiko apabila aspek keamanan tidak dipersiapkan secara matang sejak awal," katanya.

Desi menilai hal tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia saat ini sedang mempercepat transformasi digital di berbagai sektor strategis seperti pemerintahan, perbankan, energi, transportasi, kesehatan, hingga pertahanan.

Seluruh sektor tersebut merupakan bagian dari infrastruktur kritis nasional yang rentan menjadi sasaran serangan siber.

Untuk itu, ia mendorong agar investasi teknologi diimbangi dengan investasi pada keamanan digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan regulasi yang mampu menjawab tantangan masa depan.

Selain itu, Desi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas teknologi dalam membangun ketahanan siber nasional.

Menurutnya, ancaman digital tidak mengenal batas wilayah maupun sektor sehingga diperlukan kerja sama lintas pihak untuk membangun sistem pertahanan siber yang kuat dan adaptif.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pengembangan talenta digital nasional.

Indonesia dinilai membutuhkan lebih banyak tenaga ahli di bidang keamanan siber, data science, AI, dan teknologi informasi agar mampu bersaing di tingkat global.

"Kedepan Indonesia harus bisa menjadi negara yang unggul dan terdepan, menjadi leader bukan hanya jadi follower, pengguna dan hanya sekedar pasar konsumen dari perkembangan industri dunia digital dan AI," tegasnya.

Untuk memperkuat kapasitas nasional, Desi mengusulkan sejumlah langkah strategis.

Mulai dari pengembangan pendidikan digital dan AI sejak sekolah hingga perguruan tinggi, peningkatan program pelatihan dan sertifikasi AI, penguatan riset dan pengembangan, pembangunan industri AI nasional, hingga perluasan literasi digital kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi era AI tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau tingginya tingkat adopsi teknologi.

"Transformasi digital dan AI yang kuat harus ditopang oleh keamanan digital dan AI yang kuat pula. Tanpa fondasi keamanan yang memadai, inovasi teknologi justru dapat menjadi sumber kerentanan baru bagi negara," tegasnya.

Desi mengingatkan bahwa di balik peluang besar yang ditawarkan AI, terdapat tantangan keamanan yang tidak boleh diabaikan.

Oleh sebab itu, agenda pengembangan teknologi nasional harus berjalan seimbang antara inovasi, keamanan, dan kedaulatan digital agar Indonesia mampu menjadi pemain utama dalam persaingan teknologi global.* (ad)

JAKARTA – Persoalan agraria dinilai masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, meskipun pemerintah terus mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, hingga penguatan ketahanan pangan.

Praktisi agraria senior sekaligus mantan pejabat fungsional tertinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dr. Budi Suryanto, SH, MH, MSi, menilai reformasi tata kelola pertanahan harus menjadi prioritas apabila Indonesia ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Tanjungbalai Jadi Kota Maritim Modern, Infrastruktur dan Layanan Publik Jadi Fokus

"Tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Dari tanah lahir ketahanan pangan, sumber energi, ruang hidup masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan nasional," ujar Budi di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Budi yang telah mengabdikan diri lebih dari 45 tahun di lingkungan ATR/BPN mengatakan, akar persoalan agraria yang terjadi saat ini merupakan akumulasi panjang dari berbagai kebijakan masa lalu yang belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan zaman.

Ia menjelaskan, konflik pertanahan kini tidak lagi didominasi sengketa kepemilikan antarindividu.

Persoalan telah berkembang menjadi konflik tata kelola ruang yang melibatkan banyak kepentingan, mulai dari masyarakat, pemerintah, dunia usaha, sektor kehutanan, hingga investasi.

Salah satu masalah mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah belum terintegrasinya data lintas sektor secara menyeluruh.

"Peta pertanahan, tata ruang, kawasan hutan, dan berbagai izin usaha sering kali masih memiliki referensi data yang berbeda. Ketidaksinkronan ini menjadi sumber lahirnya berbagai konflik agraria yang hingga kini terus berulang," jelasnya.

Karena itu, Budi menilai percepatan implementasi kebijakan One Map Policy menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum, mengurangi sengketa lahan, dan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif.

Selain pembenahan data, ia juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pelaksanaan reformasi agraria.

Menurutnya, program sertifikasi tanah tidak boleh berhenti pada legalisasi aset semata.

"Legalisasi aset hanyalah tahap awal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana tanah tersebut mampu menjadi instrumen produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemiliknya," katanya.

Budi menegaskan bahwa sertifikat tanah harus menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses pembiayaan, teknologi, pendampingan usaha, serta akses pasar.

Dalam menghadapi era digital, Budi juga mendorong pemanfaatan teknologi modern seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), citra satelit, penginderaan jauh, dan sistem informasi geospasial digital dalam pengelolaan pertanahan.

Menurutnya, teknologi dapat membantu meningkatkan akurasi data, mempercepat pelayanan publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pertanahan nasional.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Budi mengusulkan lima tahapan reformasi agraria, yakni konsolidasi data nasional, penyelesaian konflik dan penguatan tata kelola, pemberdayaan ekonomi berbasis aset tanah, digitalisasi penuh layanan pertanahan, serta penguatan sektor agraria sebagai penopang ketahanan pangan dan daya saing ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa teknologi dan sistem yang baik tidak akan cukup tanpa integritas aparatur dan penegakan hukum yang konsisten.

Menurut Budi, praktik percaloan, manipulasi administrasi, pungutan liar, hingga mafia tanah masih menjadi ancaman serius yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan.

"Prinsip equality before the law harus ditegakkan tanpa kompromi. Setiap bentuk korupsi, kolusi, manipulasi administrasi, maupun praktik mafia tanah harus ditindak secara tegas dan transparan tanpa memandang jabatan, kedudukan, atau pengaruh politik pelakunya," tegas Budi.

Di akhir keterangannya, Budi mengingatkan bahwa tanah merupakan amanah konstitusi sekaligus warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

"Ketika seluruh sumber daya agraria dapat dikelola secara tertib, transparan, dan berkeadilan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka amanat Pasal 33 UUD 1945 benar-benar terwujud. Pada saat itulah agraria tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi perekat persatuan bangsa dan fondasi utama menuju Indonesia yang maju dan berdaulat," pungkasnya.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mendorong percepatan penataan kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tanjungbalai.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang terintegrasi.

Baca Juga:

• Bakom RI Bantah Tudingan Pengondisian Demo MBG: Pemerintah Hormati Semua Pendapat

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyampaikan sejumlah usulan pembangunan yang meliputi pengelolaan kawasan perkotaan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga penataan kawasan kota.

Sebagian usulan tersebut berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bobby Nasution mengapresiasi konsep pembangunan yang dipaparkan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Menurutnya, Tanjungbalai memiliki potensi besar, terutama di sektor perikanan dan kelautan yang dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah.

"Kami apresiasi penyampaian dari Walikota Tanjungbalai, dan saya kira ini salah satu konsep yang terbaik dari beberapa pemaparan kepala daerah. Sebagaimana kita tahu, kota ini punya potensi besar dari perikanan dan kelautan, sekaligus menjadi ikon," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, potensi tersebut perlu terus diperkuat agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

"Karena itu bagaimana bisa kita menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik atau menguntungkan bagi masyarakat. Sehingga kalau ada pilihan, orang akan mencari pekerjaan yang baik dan bisa menghidupi keluarganya. Untuk itu perlu ada konsep pembangunan yang jelas, dengan adanya potensi unggulan di setiap daerah," jelasnya.

Gubernur Sumut juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan kawasan baru dan program penataan kota yang sedang disiapkan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

"Banyak potensi daerah yang bisa kita andalkan. Dan untuk membangun kawasan baru, tentu kami mendukung. Apa yang diperlukan nanti, kita bisa sama-sama berkolaborasi mengerjakannya. Begitu juga untuk pembangunan (perbaikan) jalan provinsi di sana, kita minta bisa dilakukan lelang dini sesuai perencanaan, agar secepatnya dikerjakan," kata Bobby.

Selain pembangunan kawasan perkotaan, Bobby turut menyoroti peningkatan kualitas layanan kesehatan di RSUD Tanjungbalai.

Menurutnya, perbaikan pelayanan dan manajemen rumah sakit harus menjadi prioritas sebelum pembangunan fisik dilakukan.

Sementara itu, Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap berbagai kebutuhan pembangunan di Tanjungbalai.

Ia menjelaskan bahwa salah satu program prioritas daerah adalah pengembangan kawasan sentra perikanan di Pulau Buaya, Kecamatan Teluknibung.

Untuk mendukung program tersebut, dibutuhkan pembangunan akses jembatan menuju kawasan tersebut.

"Kami berharap bagaimana perhatian dari Pak Gubernur untuk bisa membantu membenahi Kota Tanjungbalai. Dan satu rencana kami adalah pengembangan kawasan sentra perikanan yang memerlukan bantuan akses jembatan menuju ke lokasi sekitar 100-150 meter jaraknya," ujar Mahyaruddin.

Selain itu, Mahyaruddin menyebutkan bahwa program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Tanjungbalai telah berjalan dengan baik.

Saat ini cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 99,4 persen dari total penduduk.

Pemerintah Kota Tanjungbalai kini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas, khususnya di RSUD Tanjungbalai.

Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai program strategis tersebut sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor perikanan, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Tanjungbalai.* (ad)

JAKARTA – Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) membantah isu yang menyebut pemerintah melakukan pengondisian terhadap aksi demonstrasi yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menegaskan pemerintah menghormati seluruh bentuk penyampaian pendapat masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Baca Juga:

• PB ISMI Gelar Konferensi Internasional Selat Malaka 2026 di Batam, Buka Kesempatan bagi Pemakalah dari Dalam dan Luar Negeri

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas berkembangnya isu mengenai dugaan keterlibatan pemerintah dalam aksi-aksi yang memberikan dukungan terhadap program MBG.

Menurut Kurnia, fokus pemerintah saat ini adalah melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Evaluasi serta perbaikan terus dilakukan oleh jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan yang baru.

"Pada intinya, yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal program Makan Bergizi Gratis. Sembari itu juga perbaikan-perbaikan sembari dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru," ucapnya.

Kurnia kembali menegaskan bahwa tudingan adanya pengondisian massa untuk mendukung MBG tidak benar.

Ia memastikan pemerintah tidak terlibat dalam pengorganisasian aksi demonstrasi, baik yang mendukung maupun yang menolak suatu kebijakan.

"Ya, saya rasa penjelasan saya tadi sudah bisa merespons ya terkait dengan dugaan ada pengondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG. Saya rasa itu tidak benar," ujarnya.

"Karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra," tambahnya.

Belakangan, Program Makan Bergizi Gratis menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah kritik terkait pelaksanaan program tersebut di beberapa daerah.

Di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat juga menggelar aksi yang menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Pemerintah menyatakan akan terus melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan manfaat program MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat yang menjadi sasaran utama program.* (d/ad)

MEDAN – Nama Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menjadi sorotan setelah dimintai keterangan oleh penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terkait perkara dugaan korupsi kredit yang menyeret seorang tersangka berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Zakiyuddin diperiksa sebagai saksi pada Selasa (23/6/2026) di Kantor Kejati Sumut.

Baca Juga:

• Mahfud MD Minta Kejagung Umumkan 41 Nama yang Muncul dalam Kasus Dugaan Korupsi MBG

"Selasa pagi, sekitar pukul 09.00 WIB Zakiyuddin datang memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati Sumut. Dimintai keterangan sebagai saksi," ujar Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, Rabu (24/6/2026).

Menurut Rizaldi, pemeriksaan berlangsung sekitar dua jam dan Zakiyuddin dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Diperiksa sebagai saksi terkait satu orang DPO atas nama Farah. Itu saja. Kurang lebih dua jam dia tadi diperiksa," kata Rizaldi.

Kasus yang sedang ditangani penyidik berkaitan dengan dugaan korupsi kredit modal usaha yang melibatkan Farah Hamina Harahap, Direktur CV Hasian Abadi Group, yang saat ini berstatus DPO.

Dalam perkara tersebut, Farah disebut mengajukan kredit rekening koran kepada Bank Sumut.

Namun pengajuan kredit diduga dilakukan tanpa memenuhi sejumlah dokumen pendukung yang menjadi syarat pengajuan kredit usaha.

Penyidik menduga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,2 miliar.

Zakiyuddin diketahui pernah berkarier cukup lama di dunia perbankan sebelum terjun ke politik.

Ia pernah menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu (Pimcapem) Bank Sumut KCP Krakatau pada tahun 2012.

Perjalanan Karier Zakiyuddin Harahap

Zakiyuddin Harahap lahir di Medan, 1 Januari 1973.

Ia merupakan putra pasangan Drs. H. M. Shaleh Harahap dan Hj. Nurlaniah Siregar.

Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri 060877 Medan.

Setelah itu ia melanjutkan pendidikan ke MTsN III Pondok Pinang, Jakarta Selatan, kemudian SMA Husni Thamrin Medan.

Di perguruan tinggi, Zakiyuddin menempuh pendidikan Perbankan di Universitas Trikarya Medan dan lulus pada 1997.

Ia juga tercatat pernah menempuh pendidikan di Akademi Teknologi Grafika Trisakti serta Universitas Bina Nusantara.

Karier profesionalnya dimulai di Bank Sumut.

Selama hampir dua dekade, yakni sejak 1997 hingga 2016, ia berkarier sebagai pegawai bank daerah tersebut.

Setelah itu, Zakiyuddin aktif di berbagai organisasi politik dan kepemudaan.

Ia pernah menjadi Sekretaris Gema MKGR Sumut, Wakil Bendahara AMPI Sumut, Sekretaris AMPG Sumut, hingga Wakil Sekretaris DPD Golkar Sumatera Utara.

Pada 2017, Zakiyuddin bergabung dengan Partai Gerindra.

Di partai tersebut, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara dan Ketua DPC Gerindra Padang Lawas Utara periode 2019-2024.

Selain aktif di dunia politik, Zakiyuddin juga pernah menjabat Ketua Bidang KNPI Sumut dan kini dipercaya sebagai Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kota Medan periode 2025 hingga sekarang.

Menang Pilkada Medan 2024

Nama Zakiyuddin semakin dikenal publik setelah maju dalam Pilkada Medan 2024 sebagai calon Wakil Wali Kota Medan mendampingi Rico Tri Putra Bayu Waas.

Pasangan Rico Waas-Zakiyuddin berhasil memenangkan Pilkada Medan dengan perolehan 297.498 suara atau sekitar 49,28 persen suara sah.

Keduanya kemudian resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk memimpin Kota Medan periode 2025-2030.

Sebagai Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin aktif mendampingi berbagai program pembangunan kota, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, lingkungan hidup, hingga pemberdayaan masyarakat.

Meski tengah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kredit Bank Sumut, Kejati Sumut menegaskan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan hingga saat ini Zakiyuddin berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.* (tm/ad)

BATAM – Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) akan menyelenggarakan The 1st International Conference on The Strait of Malacca (ICSM 2026) atau Konferensi Internasional Pertama tentang Selat Malaka pada 23-24 September 2026 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana penyelenggaraan konferensi internasional tersebut diumumkan PB ISMI dalam konferensi pers di Kantor PB ISMI, Jalan Pepaya, Medan, Rabu (24/6/2026).

Baca Juga:

• Masyarakat Bisa Pilih Logo HUT ke-81 RI, Begini Caranya!

Konferensi akan mengangkat tema besar "Menilai Masa Depan Selat Malaka: Regulasi Global IMO, Ekonomi Biru, dan Keberadaan Masyarakat Adat Laut dan Pesisir".

Ketua Harian PB ISMI Prof. Ilmi Abdullah, Sekretaris Jenderal Dr. Yanhar Djamaluddin, Bendahara Umum Dr. Wardayani, serta Ketua Panitia Tengku Ryo menjelaskan bahwa konferensi akan membahas empat tema utama.

Tema pertama adalah IMO Global Regulations yang membahas bagaimana standar dan regulasi global dapat diterapkan untuk menjaga keberlanjutan Selat Malaka.

Tema kedua yakni Blue Economy atau Ekonomi Biru yang fokus pada inovasi, ketahanan ekonomi, dan pembangunan kelautan berkelanjutan.

Tema ketiga adalah Marine & Coastal Indigenous Peoples yang membahas pengakuan, perlindungan, dan hak hidup masyarakat adat laut serta pesisir yang selama ini menjadi bagian penting ekosistem Selat Malaka.

Sementara tema keempat, Sustainability For The Future, akan membahas berbagai gagasan dan aksi kolaboratif guna menjaga keberlanjutan kawasan Selat Malaka untuk generasi mendatang.

PB ISMI membuka kesempatan bagi akademisi, peneliti, praktisi, pemerhati kemaritiman, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu kelautan dan pesisir untuk mengirimkan makalah sekaligus menjadi peserta konferensi.

Panitia menetapkan masa pengajuan makalah berlangsung mulai 25 Juni hingga 1 September 2026.

Sementara surat penerimaan makalah atau Letter of Acceptance (LoA) akan diterbitkan mulai 1 Juli hingga 20 September 2026.

Ketua Panitia ICSM 2026, Tengku Ryo, mengatakan hingga saat ini sejumlah peserta dari Malaysia dan Turki telah mendaftarkan diri.

Panitia juga menargetkan keikutsertaan peserta dari Singapura, Thailand, Amerika Serikat, dan Australia.

Dari dalam negeri, peserta diharapkan berasal dari berbagai wilayah yang memiliki keterkaitan dengan kawasan Selat Malaka, seperti Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Utara, serta daerah lainnya.

"Kita sengaja membuka konferensi ini pada tanggal 23 September, sebab tanggal tersebut adalah juga merupakan Hari Maritim Nasional kita," ujar Tengku Ryo.

Menurut Prof. Ilmi Abdullah, konferensi ini lahir dari keprihatinan terhadap berbagai ancaman yang dihadapi kawasan Selat Malaka, mulai dari degradasi lingkungan pesisir hingga tantangan sosial dan ekonomi masyarakat maritim.

Melalui forum internasional tersebut, PB ISMI berharap lahir berbagai rekomendasi dan solusi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun lembaga internasional dalam menjaga keberlanjutan kawasan Selat Malaka.

"Nantinya, gagasan atau rumusan hasil konferensi ini akan dijadikan rekomendasi untuk disampaikan kan baik kepada pihak IMO, maupun kepada Pemerintah Indonesia, sekurangnya sebagai upaya ISMI memberikan sumbangan pemikiran untuk penataan yang baik dan berkelanjutan dari berbagai aspek, untuk kawasan Selat Malaka," tambah Dr. Yanhar.

PB ISMI menilai Selat Malaka memiliki posisi strategis sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan kawasan tersebut tetap menjadi ruang maritim yang aman, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir maupun dunia internasional.* (ad)

Mahfud menilai nama-nama yang diduga berkaitan dengan pengajuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tersebut perlu dibuka kepada publik sebagai bentuk transparansi sekaligus memberikan sanksi moral kepada pihak-pihak yang diduga terlibat.

Baca Juga:

• Pasien TBC Jadi Sasaran Baru MBG? Ini Respons DPR

Menurut Mahfud, kasus tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya terkait potensi benturan kepentingan dalam proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara.

Ia menyinggung aturan yang sudah diterapkan sejak era kolonial Belanda melalui Reglement Nomor 321 Tahun 1900 yang melarang pejabat maupun keluarganya terlibat dalam proyek pemerintah guna mencegah konflik kepentingan.

"Karena gini, di zaman Belanda saja itu ada reglemen nomor 321 tahun 1900 yang itu diacu Indonesia lama merdeka itu, bagaimana di dalam kontrak-kontrak kerja pemerintah itu jangan melibatkan pejabat yang punya conflict of interest."

"Bahkan dilarang satu garis ke atas satu garis ke samping. Satu garis ke atas itu ke orang tuanya tidak boleh, anaknya tidak boleh. Satu garis ke samping saudaranya tidak boleh ikut dalam proyek-proyek pemerintah. Maksudnya agar tidak terjadi conflict of interest," jelas Mahfud.

Mahfud juga mengaku prihatin terhadap dugaan penyimpangan dalam program MBG yang memiliki anggaran sangat besar, namun manfaat yang diterima masyarakat dinilai belum maksimal.

Menurut dia, praktik korupsi atau pemotongan anggaran berpotensi mengurangi kualitas program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat.

"Orang-orang yang kayak gini nih, kenapa Anda nitip-nitip dan kenapa dapat uang sebegitu banyak? Apa tidak kasihan kepada rakyat yang uang ratusan triliun hanya dapat maksimal Rp8.000? Ada yang bilang 6.000, ada yang bilang 8.000. Pokoknya di bawah 8.000 lah untuk sekali makan gitu kan," ujarnya.

Mahfud menilai setiap rupiah anggaran negara harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.

Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan tetap mendalami 41 nama yang ditemukan dalam perangkat komunikasi milik Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik masih menelusuri apakah nama-nama tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana atau hanya bagian dari pelaksanaan program MBG.

"Nama-nama itu sedang kami pelajari apakah hal itu merupakan suatu tindak pidana atau adanya penyimpangan lain atau ada sesuatu yang lebih besar. Itu yang sedang kami dalami dalam penyidikan ini," kata Syarief.

Menurutnya, penyidik belum memutuskan untuk memanggil seluruh nama yang tercantum karena masih memeriksa konteks komunikasi dan peran masing-masing pihak.

"Nama-nama itu apa sih sebetulnya yang disampaikan? Maksudnya urgensinya apa keterangan saksi itu," ujarnya.

Ia menambahkan, penyidik juga masih memeriksa isi percakapan yang terdapat dalam perangkat milik Sony.

"Atau berhubungan chat atau telepon, tapi isinya apa, itu yang masih kami cek," katanya.

Temuan 41 nama tersebut terungkap saat Sony Sonjaya menjalani pemeriksaan selama sekitar 9,5 jam di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung pada 18 Juni 2026.

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menjelaskan daftar tersebut ditemukan dalam salah satu percakapan yang diperiksa penyidik saat menelaah 26 nama yang sebelumnya diserahkan dalam pengajuan permohonan justice collaborator.

Dari hasil pemeriksaan percakapan tersebut, ditemukan tabel yang berisi sekitar 41 nama yang diduga berkaitan dengan pengajuan titik SPPG.

"Nah dari 26 nama itu ada satu orang yang dibuka tadi hasil chatnya itu terisi sekitar 41 nama di tabel. Iya terkait menyangkut SPPG," ujar Krisna.

Menurutnya, sebagian nama yang muncul berasal dari berbagai unsur, mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif yang pernah berkomunikasi dengan Sony.

Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis hingga kini masih terus dikembangkan oleh Kejaksaan Agung untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.* (tb/ad)

JAKARTA – Pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan logo resmi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026 mendatang.

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme jajak pendapat atau voting yang dapat diakses secara daring melalui situs logohutri.istanapresiden.go.id.

Baca Juga:

• Prabowo: Juli Ini Kita Launching B50, Indonesia Tak Akan Impor Solar Lagi

"Mulai dari tanggal 24 sampai dengan 28 Juni 2026, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan," kata Teuku Riefky Harsya, Rabu (24/6/2026).

Menurut Teuku, terdapat lima desain terbaik yang berhasil lolos dari proses seleksi dan kini masuk tahap pemilihan publik.

"Sebanyak lima alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat," imbuhnya.

Kelima desain tersebut merupakan hasil kurasi dari sayembara nasional yang diikuti oleh 124 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah menilai keterlibatan masyarakat dalam menentukan logo menjadi bagian penting dalam membangun rasa memiliki terhadap simbol peringatan kemerdekaan.

Teuku berharap logo yang nantinya terpilih benar-benar menjadi representasi semangat kebangsaan sekaligus kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa para finalis berasal dari berbagai daerah di Tanah Air.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan tingginya partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam merancang identitas visual peringatan kemerdekaan Indonesia.

Juri menyebut lima kandidat logo berasal dari Surakarta, Padang, Bali, Malang, dan Batam.

Selain pemilihan logo, pemerintah juga telah menetapkan tema resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

Tema tersebut diharapkan menjadi semangat bersama dalam memperingati perjalanan bangsa sekaligus memperkuat optimisme menuju Indonesia yang lebih maju.

Untuk meningkatkan partisipasi publik, panitia penyelenggara juga menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat yang mengikuti proses pemungutan suara.

"Yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih," ujar Juri.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan logo HUT ke-81 RI sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan yang melibatkan seluruh elemen bangsa.* (cn/ad)

JAKARTA – Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dikabarkan tengah mengajukan perubahan aturan adu penalti yang akan diterapkan pada Piala Dunia 2026.

Perubahan tersebut berkaitan dengan mekanisme undian koin yang selama ini digunakan sebelum babak adu penalti dimulai.

Baca Juga:

• Hasil Lengkap Piala Dunia 2026: Portugal Pesta, Inggris Imbang, Kolombia Lolos

Undian pertama digunakan untuk menentukan tim yang mendapat giliran menendang lebih dulu, sedangkan undian kedua menentukan sisi gawang yang akan digunakan dalam adu penalti.

Menurut laporan Sports Illustrated yang mengutip The Times, FIFA telah mengajukan usulan kepada International Football Association Board (IFAB) agar proses tersebut dibuat lebih sederhana.

"FIFA sudah mengajukan satu usulan agar kapten satu tim memilih giliran [menendang] atau lokasi tendangan, bukan keduanya," tulis Sports Illustrated mengutip kabar The Times.

Usulan tersebut disebut bertujuan membuat proses lebih efisien sekaligus mengurangi kemungkinan satu tim mengalami kerugian ganda akibat kalah dalam dua kali undian.

Hingga kini FIFA belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan utama perubahan tersebut diajukan.

Padahal, Piala Dunia 2026 telah berlangsung lebih dari sepekan dan fase gugur yang berpotensi menghadirkan adu penalti akan segera dimulai.

Laporan Sports Illustrated menyebut FIFA memiliki pengaruh besar dalam proses perubahan regulasi tersebut.

"FIFA punya kekuatan untuk menekan IFAB untuk menerima pengajuan [perubahan] sebelum fase gugur dimulai," tulis Sports Illustrated.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai perubahan aturan ini belum memiliki urgensi yang kuat.

Sebab, berbagai penelitian menunjukkan tidak ada keuntungan signifikan bagi tim yang mendapat kesempatan menendang lebih dulu dalam adu penalti.

Salah satu penelitian yang banyak dikutip berasal dari jurnal Ekonomi dan Psikologi karya David Pipke.

Dalam penelitiannya, Pipke menganalisis sekitar 7.000 adu penalti dan 74 ribu tendangan penalti.

"Pipke meneliti 7.000 adu penalti dan 74 ribu tendangan untuk menemukan bahwa tidak ada bukti bahwa tim penendang pertama punya peluang lebih baik untuk menang," demikian laporan Sports Illustrated.

Jika usulan FIFA disetujui IFAB, perubahan aturan tersebut berpotensi diterapkan sebelum babak 32 besar Piala Dunia 2026 dimulai.

Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait penerapan regulasi baru tersebut.* (cn/ad)