Ketua DPD KNPI Kota Binjai Ibrahim Bazhier mengatakan percepatan perbaikan jalan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Baca Juga:

• Cegah Bahaya Limbah B3, DLH Binjai Siapkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik Terpadu

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 104 ruas jalan di Kota Binjai yang akan dilakukan pengaspalan secara bertahap.

Salah satu ruas yang telah selesai dikerjakan yakni Jalan Aiptu Radiman, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota. Sementara sejumlah ruas lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Ibrahim meminta masyarakat tetap bersabar dan mendukung proses pembangunan. Menurutnya, pekerjaan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan sementara terhadap aktivitas warga maupun arus lalu lintas.

"Kalau hari ini masih ada jalan yang belum dikerjakan, bukan berarti tidak diperhatikan. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dan tentu membutuhkan proses. Kita berharap masyarakat bersabar dan memberikan ruang agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik," katanya.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah dalam satu waktu. Karena itu, masyarakat diharapkan menunggu tahapan pengerjaan berjalan sesuai rencana.

"Kita tunggu prosesnya. Yang terpenting pekerjaan terus berjalan dan hasil akhirnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. KNPI akan terus mengambil posisi sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif," pungkas Ibrahim.* (dh)

Buku tersebut menjadi salah satu bunga rampai yang membahas MBG secara lintas disiplin. Sejumlah akademisi UPNVJ menggunakan data dan analisis ilmiah untuk menguji berbagai pandangan mengenai program tersebut yang berkembang di media sosial.

Pembahasan dalam buku mencakup aspek hukum, persepsi siswa dan guru, digitalisasi pelaksanaan program, inflasi hingga ekonomi sirkular.

Diani Sadiawati dan Edward Benedictus Roring membahas implikasi regulasi setelah program berjalan. Sementara Purwanto mengulas persepsi siswa dan guru di Jakarta serta Bekasi.

Kemudian Dr Alfatih S. Manggabarani membahas digitalisasi pelaksanaan MBG melalui siklus PDCA. Dr Fachru Nofrian menganalisis kondisi inflasi sebelum dan sesudah pelaksanaan MBG.

Sementara Prof Dianwicaksih Arieftiara mengaitkan program tersebut dengan konsep ekonomi sirkular sebagai bagian dari bela negara. Buku itu juga memuat tulisan Rémy Herrera, peneliti CNRS Prancis, yang membahas ketahanan Kuba menghadapi blokade.

Kajian MBG dan Dampak Ekonomi

Salah satu pembahasan yang menonjol berasal dari Dr Fachru Nofrian, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta sekaligus Sekretaris Jenderal Lembaga Penelitian Pekerja Indonesia (LPPI).

Dalam bab berjudul "Inflasi dengan dan tanpa Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia Periode 2023-2025", Fachru mengkaji MBG sebagai program ekonomi berskala besar yang dinilai dapat memengaruhi permintaan agregat dan pendapatan.

Berdasarkan temuan awal yang disampaikan dalam buku, harga bahan pangan cenderung lebih stabil seiring berjalannya program. Fachru juga berpendapat pendekatan universal dapat menjadi pilihan karena program yang hanya mengandalkan penargetan berdasarkan data berpotensi meleset dari sasaran.

"MBG tidak bisa dinilai hanya dari besarnya anggaran. Ini investasi jangka panjang yang menggerakkan permintaan, dari petani, pemasok, hingga pekerja dapur di daerah," ujar Fachru.

Meski demikian, Fachru menegaskan temuan mengenai inflasi tersebut masih perlu diuji lebih lanjut menggunakan analisis ekonometrik.

Tidak Hanya Membela Program

Buku tersebut tidak semata-mata memberikan pembelaan terhadap program MBG. Dalam pembahasan hukum, para penulis mendorong agar program berskala nasional memiliki kerangka regulasi yang lengkap sejak awal.

Sejumlah aspek yang disoroti meliputi standar keamanan pangan, pembagian peran antarlembaga, serta mekanisme pemulihan apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan.

Bab mengenai persepsi juga mencatat adanya keluhan guru terkait mutu makanan dan distribusi. Sementara pembahasan digitalisasi mengakui masih terdapat kesenjangan infrastruktur di sejumlah daerah.

Para penulis menyebut kajian tersebut sebagai penelitian awal yang masih terbuka untuk disempurnakan melalui penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, sampel yang lebih besar, serta metode analisis yang lebih ketat.

Kehadiran buku tersebut diharapkan dapat memperkaya diskusi publik mengenai MBG di tengah berbagai perdebatan yang berkembang, termasuk kritik terkait kasus keracunan makanan dan informasi yang beredar di media sosial.

Melalui pendekatan akademik, kritik maupun dukungan terhadap program diharapkan dapat dibaca berdasarkan data sehingga evaluasi kebijakan tidak hanya mengikuti isu yang sedang ramai diperbincangkan.

Buku Kondisi Sosial atas Praktik MBG: Antara Mitos Medsos dan Realitas ditujukan untuk akademisi, pengambil kebijakan, pelaksana program, maupun masyarakat umum sebagai bahan diskusi mengenai pelaksanaan MBG di Indonesia.* (dh)

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan Rojab Asy'ari mencopot foto Gibran dari ruang kerjanya. Rojab mengatakan langkah tersebut merupakan sikap pribadi setelah mencermati fakta persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik kualifikasi pendidikan Gibran.

Baca Juga:

• Profil Rojab Asy'ari, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi yang Menurunkan Foto Wapres Gibran

Sementara di Riau, foto Gibran masih terlihat di ruang Ketua DPRD Riau Kaderismanto yang juga merupakan politikus PDI Perjuangan.

"Masih ada foto Wapres, tidak ada dicopot," ujar seorang staf Kaderismanto di ruangannya.

Kondisi serupa terlihat di ruangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau. Foto Presiden dan Wakil Presiden masih terpampang bersama foto Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Belum ada dicopot, masih dipajang, lengkap semuanya, Presiden Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur juga lengkap semuanya," ujar salah seorang pengurus PDI Perjuangan yang bertugas di fraksi tersebut.

Hingga Kamis (8/10/2026), belum ada keterangan mengenai rencana pencopotan foto Gibran di lingkungan DPRD Riau.

Sementara itu, PDI Perjuangan Riau diketahui menjadi salah satu partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Riau. Partai tersebut juga meraih kemenangan di sejumlah daerah di Riau, di antaranya Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Pelalawan.* (tp/dh)

Pengamanan dilakukan di Desa Sei Tualang Pandau pada Rabu malam (7/10/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan aparat untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Baca Juga:

• Pilkades Serentak Asahan Digelar di 43 Desa, Bupati Taufik: Layani Warga Tanpa Membeda-bedakan

Setelah rekapitulasi rampung, hasil penghitungan suara selanjutnya dibawa menuju Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan.

Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol M. Rendra Salipu mengatakan personel yang menjalankan tugas bantuan kendali operasi (BKO) harus tetap menjaga kesiapsiagaan dan mengedepankan pendekatan humanis.

"Setiap penugasan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Saya tekankan kepada seluruh personel untuk tetap menjaga kesiapsiagaan, mengedepankan sikap humanis, serta memastikan setiap tahapan kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif," ujar Rendra.

Menurutnya, kehadiran personel Brimob di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.

"Kehadiran Brimob harus mampu memberikan rasa aman dan mendukung terciptanya situasi yang nyaman bagi masyarakat," tegasnya.

Selama proses rekapitulasi berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Personel Brimob Polda Sumut bersama Polres Asahan tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi gangguan keamanan selama tahapan Pilkades.* (ad/dh)

Ketiga desa yang melaksanakan Pilkades tersebut yakni Desa Bagan Asahan Pekan, Desa Bagan Asahan Baru, dan Desa Sei Apung. Proses pemungutan suara berlangsung di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan panitia.

Baca Juga:

• BSSN Kukuhkan TTIS Asahan, Pemkab Perkuat Keamanan Sistem Digital Pemerintahan

Ketua PPS TPS 01 Desa Sei Apung Jaya, Jumiran Sinaga, mengatakan proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB hingga 14.00 WIB. Setelah itu, penghitungan suara dijadwalkan dimulai pada pukul 15.00 WIB.

"Penghitungan suara dimulai pada pukul 15.00 WIB," ujar Jumiran Sinaga.

Menurut Jumiran, antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilih cukup tinggi. Warga terlihat mendatangi TPS untuk memberikan suara dalam menentukan kepala desa untuk periode berikutnya.

Dia juga mengajak masyarakat Desa Sei Apung Jaya menjaga keamanan dan kondusivitas selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.

"Ya, kami mengajak masyarakat Desa Sei Apung Jaya untuk menjaga kondusivitas Pilkades dan menggunakan hak suara sebaik-baiknya," ucapnya.

Pelaksanaan Pilkades serentak tersebut menjadi bagian dari proses pemilihan kepala desa di wilayah Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, pada 2026.* (ri/dh)

ACEH SELATAN - Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah menepati janjinya untuk membantu memperbaiki rumah seorang janda eks kombatan GAM di Gampong Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara. Rumah Mailida (42) tersebut kini selesai direhab dan diresmikan pada Kamis (8/10/2026).

Peresmian rumah tersebut dirangkai dengan acara syukuran dan pemberian santunan kepada anak yatim. Kegiatan turut dihadiri Anggota DPRK Aceh Selatan Syarkawi BA, jajaran kepolisian, perangkat gampong, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Lagi! Kini Rp2,565 Juta per Gram

Sejak suaminya meninggal, Mailida membesarkan ketiga anaknya seorang diri di tengah keterbatasan ekonomi.

Kondisi tersebut diketahui Kapolres saat berkunjung ke rumah Mailida beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, Ricki melihat langsung kondisi rumah yang dinilai tidak layak huni dan sering terdampak banjir.

Kapolres kemudian berkomitmen membantu memperbaiki rumah tersebut. Tidak hanya rumah, dia juga menghadirkan sebuah kios kecil yang dapat dimanfaatkan Mailida untuk menjalankan usaha dan menambah penghasilan keluarga.

"Bagi kami, Polri bersama masyarakat bukan hanya sebuah slogan. Polri harus hadir bersama masyarakat, melihat langsung kondisi mereka, mendengar apa yang menjadi kesulitan, kemudian berusaha memberikan solusi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki," ujar Ricki usai peresmian.

Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan tidak sekadar membuat keluarga Mailida memiliki tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga menjadi awal untuk membangun kemandirian ekonomi.

"Kita ingin masyarakat merasakan bahwa polisi itu dekat dan bersama masyarakat. Ketika ada warga yang membutuhkan, kita berusaha hadir dan membantu. Rumah ini kita rehab agar keluarga bisa tinggal lebih nyaman, sementara kios kita hadirkan agar Ibu Mailida memiliki kesempatan untuk berusaha dan membantu memenuhi kebutuhan anak-anaknya," katanya.

Ricki menegaskan bantuan tersebut bukan untuk membuat keluarga penerima bergantung. Dia berharap kios yang diberikan dapat berkembang menjadi usaha yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

"Kita tidak ingin bantuan ini hanya berhenti pada hari ini. Setelah rumahnya layak, kita berharap ada usaha yang bisa dijalankan. Karena itu, kondisi keluarga ini akan tetap kami perhatikan. Mudah-mudahan dari kios kecil ini bisa tumbuh usaha yang membantu perekonomian mereka," ujarnya.

Dia juga mengajak pemerintah, kepolisian, legislatif, perangkat gampong, dan masyarakat untuk bersama-sama membantu warga yang membutuhkan.

"Polri tidak bisa bekerja sendiri. Semangat Polri bersama masyarakat harus kita wujudkan dengan gotong royong. Kalau pemerintah, kepolisian, DPRK, perangkat gampong, tokoh masyarakat dan warga bersama-sama peduli, insyaallah akan semakin banyak masyarakat yang bisa kita bantu," kata Ricki.

Mailida mengaku bersyukur setelah rumahnya selesai direhab. Dia mengatakan kondisi rumah sebelumnya sering mengalami persoalan ketika hujan dan banjir.

"Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres. Sebelumnya kondisi rumah kami seperti itu, apalagi kalau hujan dan banjir. Sekarang rumah sudah bagus dan nyaman untuk ditempati. Saya sangat bersyukur," ujar Mailida.

Dia juga menyambut baik bantuan kios yang diberikan Kapolres.

"Bukan hanya rumah yang direhab, tetapi saya juga diberikan kios untuk usaha. Ini sangat membantu saya dan anak-anak. Insyaallah akan saya jaga dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Sementara itu, Anggota DPRK Aceh Selatan Syarkawi BA mengapresiasi kepedulian Kapolres terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut semakin berarti karena tidak hanya menyelesaikan persoalan tempat tinggal, tetapi juga mendukung kemandirian ekonomi keluarga.

"Kita patut memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolres yang telah melihat langsung kondisi masyarakat dan kemudian menindaklanjutinya dengan tindakan nyata. Rumah ini sekarang sudah layak huni, bahkan ada kios yang bisa dimanfaatkan untuk usaha," kata Syarkawi.

Syarkawi berharap kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, legislatif, dan masyarakat terus diperkuat agar semakin banyak persoalan sosial yang dapat ditangani bersama.

Selain meresmikan rumah hasil rehab, Kapolres Aceh Selatan juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim di Gampong Krueng Batu sebagai bagian dari rangkaian acara syukuran.* (dh)

Rivai mengatakan hingga Kamis (8/10/2026), pihaknya belum menerima panggilan dari JPU terkait rencana kehadiran Jokowi dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tersebut.

Baca Juga:

• Tepis Tudingan Intervensi MK Soal Gibran: Jokowi Buka-bukaan Isi Pertemuan Kertanegara Bareng Prabowo

Menurut Rivai, Jokowi justru berharap dapat segera dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

"Kembali lagi Pak Jokowi juga inginnya lebih cepat lebih baik, ya," tuturnya.

Meski demikian, Rivai memahami JPU dan majelis hakim memiliki pertimbangan serta jadwal tersendiri dalam menghadirkan saksi. Dia mengatakan perkara tersebut masih memiliki cukup banyak saksi yang harus dipanggil.

"Tapi juga dengan mengingat jaksa, hakim memiliki jadwal kerja gitu ya, tidak hanya menangani perkara ini saja dan juga daftar saksi cukup banyak, akhirnya kami juga tetap menghormatilah nanti bagaimana kapan jaksa memanggil dan saya pastikan Pak Jokowi akan hadir," kata Rivai.

Persidangan Dokter Tifa sendiri merupakan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi. Dalam sidang lanjutan pada Kamis (8/10/2026), JPU menghadirkan sejumlah saksi untuk agenda pembuktian.* (in/dh)

Jokowi menegaskan dirinya dan Prabowo tidak membahas putusan MK dalam pertemuan tersebut. Keduanya justru banyak berbincang mengenai sepak bola, ekonomi, dan politik.

Baca Juga:

• Luruskan Bunyi Putusan MK Soal Ijazah Gibran: Istana Tegaskan 'Belum Ditemukan' Beda Sama 'Tidak Ada'

Pertemuan Jokowi dan Prabowo menjadi sorotan karena waktunya berdekatan dengan pembacaan putusan MK mengenai gugatan syarat pendidikan Gibran.

Namun, Jokowi memastikan persoalan tersebut tidak menjadi topik pembahasan dalam pertemuannya dengan Prabowo. Dia menyebut urusan MK berada dalam ranah yudikatif.

"Ini kan wilayah eksekutif. Nggak ada bicara soal itu (MK)," kata Jokowi.

Jokowi juga ditanya apakah dirinya dan Prabowo membicarakan Pemilu 2029 dalam pertemuan tersebut. Dia menilai pembahasan mengenai kontestasi politik lima tahun mendatang masih terlalu jauh.

Menurut Jokowi, saat ini seluruh pihak sebaiknya fokus bekerja, baik dalam pemerintahan maupun politik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Masih jauh 2029, semua kerja dulu, entah kerja di politik, kerja di pemerintahan. Kerja untuk rakyat lah pokoknya," ujar Jokowi.* (in/dh)

Rojab merupakan politikus PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi periode 2024-2029. Sebelum terjun ke dunia politik, dia lebih dulu berkarier sebagai jurnalis dan berkecimpung di bidang pendidikan.

Baca Juga:

• Luruskan Bunyi Putusan MK Soal Ijazah Gibran: Istana Tegaskan 'Belum Ditemukan' Beda Sama 'Tidak Ada'

Pendidikan Rojab Asy'ari

Rojab diketahui merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Setelah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi, dia melanjutkan perjalanan profesionalnya di dunia jurnalistik.

Selain menjadi wartawan, Rojab juga pernah berkecimpung di bidang pendidikan. Dia tercatat pernah menjadi pengajar dan dosen di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).

Setelah menjalani karier di media dan pendidikan, Rojab kemudian terjun ke dunia politik melalui PDI Perjuangan. Dia terpilih sebagai anggota DPRD Kota Sukabumi dan kemudian dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua DPRD periode 2024-2029.

Rojab dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi pada 15 Oktober 2024.

Alasan Turunkan Foto Gibran

Pada 7 Oktober 2026, Rojab menurunkan foto resmi Gibran yang sebelumnya terpampang di ruang kerjanya.

Keputusan tersebut disebut sebagai sikap politik pribadi Rojab setelah mencermati fakta persidangan di MK mengenai kualifikasi pendidikan Gibran.

Foto Gibran kemudian dititipkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi. Rojab tidak menyatakan foto tersebut dicopot secara permanen.

Dia mengatakan foto Gibran akan kembali dipasang apabila dalam proses hukum selanjutnya muncul fakta yang menyatakan dokumen pendidikan Gibran sah secara hukum.

Sementara itu, foto Presiden Prabowo Subianto tetap berada di ruang kerja Rojab.* (oz/dh)

Kelima saksi tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kantor KPPN Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga:

• KPK Periksa Kadis SDABMBK Medan, Dalami Kasus Suap Bupati Langkat Ondim

Mereka yakni Hendrik Gunawan Harahap selaku Plt Kepala Dinas PUTR Kabupaten Padang Lawas Utara, Todungan Harahap selaku Kasubag Umum Kepegawaian Dinas PUTR Padang Lawas Utara, serta Ikhsan Harahap selaku Kabid Bina Marga PUTR Paluta.

Selain itu, penyidik memanggil Mariam yang disebut sebagai ibu rumah tangga sekaligus bendahara PT Dalihan Natolu Grup dan Taufik Hidayat Lubis selaku Komisaris PT Dalihan Natolu Grup.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Padang Sidempuan," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

KPK belum membeberkan materi yang akan digali dari pemeriksaan kelima saksi tersebut. Penyidik masih mengumpulkan keterangan untuk mendalami perkara yang tengah dikembangkan.

Dalam pengembangan perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan tersangka baru pada September 2026. Namun, KPK belum merinci identitas seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Untuk detail identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya karena ini penyidikan juga masih terus berprogres," ujar Budi.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP). Topan diketahui terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (26/6/2026).

Penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek infrastruktur, termasuk proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara.

KPK masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.* (oz/dh)

Pada penutupan perdagangan, sebanyak 187 saham tercatat menguat, 518 saham melemah, sementara 258 saham bergerak stagnan. Total transaksi perdagangan mencapai Rp12,5 triliun dengan volume 57,2 miliar saham.

Baca Juga:

• Rupiah Ditutup Melemah 28 Poin ke Level Rp 17.915 per Dolar AS pada 8 Oktober 2026

Mayoritas indeks sektoral juga mengalami penurunan. Sektor energi, konsumer non-siklikal, properti, bahan baku, keuangan, teknologi, konsumer siklikal, infrastruktur, dan industri berada di zona merah.

Sementara itu, hanya sektor transportasi dan kesehatan yang tercatat menguat pada perdagangan hari ini.

Beberapa saham mencatatkan penguatan paling tinggi pada perdagangan Kamis. PT Atlas Resources Tbk (ARII) naik 24,86 persen ke Rp452 per saham.

Kemudian PT Penta Valent Tbk (PEVE) menguat 24,85 persen ke Rp412, sedangkan PT Steady Safe Tbk (SAFE) naik 24,83 persen ke Rp905.

Di sisi lain, sejumlah saham mengalami tekanan cukup besar. PT Semacom Integrated Tbk (SEMA) turun 14,67 persen ke Rp384.

PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) melemah 14,39 persen ke Rp238. Sementara PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) terkoreksi 12,12 persen menjadi Rp29 per saham.* (oz/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal dan domestik. Salah satunya datang dari konflik di Timur Tengah yang membuat pasar kembali mewaspadai potensi gangguan pasokan energi.

Baca Juga:

• Rupiah Kembali Menguat, Tembus Rp17.861 per Dolar AS pada Kamis Pagi

Menurut dia, ancaman terhadap pelayaran minyak di kawasan Teluk dan Selat Hormuz meningkat pada Oktober. Kondisi tersebut menjadi perhatian pasar karena jalur tersebut sebelumnya menjadi salah satu jalur penting bagi distribusi minyak dan bahan bakar global.

Selain itu, serangan terhadap kapal tanker di kawasan tersebut juga menjadi sentimen yang diperhatikan pelaku pasar.

Dari Amerika Serikat, pasar memperkirakan bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan 27-28 Oktober 2026.

Ibrahim mengatakan peluang perubahan kebijakan moneter pada Desember masih terbuka. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah risiko inflasi yang masih tinggi, terutama akibat kenaikan harga energi.

Pasar juga menanti data mingguan klaim awal tunjangan pengangguran AS yang dijadwalkan dirilis pada Kamis malam pukul 19.30 WIB.

Dari dalam negeri, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia masih berada di zona optimistis. Namun, indeks pada September 2026 tercatat 118,1, sedikit turun dibandingkan Agustus sebesar 118,5.

Penurunan tersebut terutama terlihat pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang turun dari 109,4 menjadi 107,5. Sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) justru meningkat dari 127,6 menjadi 128,7.

Di sisi fiskal, realisasi APBN hingga Agustus 2026 tercatat mengalami defisit Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi pendapatan negara mencapai 65,2 persen dari target Rp3.153 triliun. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari target belanja Rp3.842 triliun.

Ibrahim menilai angka realisasi APBN tersebut perlu dibaca bersama sejumlah faktor penerimaan, termasuk restitusi pajak yang masih berpotensi memengaruhi penerimaan bersih pemerintah.

Melihat berbagai sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah masih bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya.

Dia memproyeksikan rupiah berpotensi kembali melemah dengan kisaran pergerakan Rp17.750 hingga Rp18.050 per dolar AS.* (oz/dh)

Bambang menyoroti pernyataan dalam putusan MK yang menyebut tidak ditemukannya dokumen ijazah atau sertifikat Gibran yang menunjukkan kelulusan pendidikan luar negeri setara SMA.

Baca Juga:

• Buka Suara Soal Putusan MK Ijazah Gibran: Jokowi Pasang Badan & Tegaskan Mas Wapres Lulus S1

Menurut Bambang, situasi terkait polemik tersebut masih dinamis setelah putusan MK. Dia meminta publik menunggu perkembangan selanjutnya.

"Ini kan masih dinamis ya setelah putusan itu. Ada yang kemudian macam-macam lah isunya itu, tapi kita tunggu sajalah kira-kira 2-3 hari ini kira-kira apa ya," katanya.

Bambang juga menilai putusan MK tersebut belum berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Saat ditanya mengenai respons Presiden Prabowo Subianto terhadap putusan MK, Bambang mengaku belum mengetahuinya. Dia mengatakan belum bertemu Prabowo karena kesibukan masing-masing.

Isi Putusan MK soal Ijazah Gibran

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya tidak dapat diterima. MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena bukan peserta Pemilihan Presiden (Pilpres).

Meski permohonan tidak dapat diterima secara formil, MK dalam pertimbangannya menyebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang setara dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.

MK juga menyebut dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan antara lain certificate of attendance dan academic records. Menurut MK, certificate of attendance bukan bukti kelulusan, melainkan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.

Atas dasar itu, MK menyimpulkan tidak memperoleh bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah luar negeri Gibran yang setara dengan pendidikan minimal tamat SMA sebagai syarat pencalonan sesuai ketentuan UU Pemilu.* (tm/dh)

Perdebatan terjadi saat kuasa hukum Dokter Tifa memeriksa saksi yang dihadirkan jaksa dalam agenda pembuktian. Salah satu persoalan yang diperdebatkan berkaitan dengan status pihak yang diperiksa, apakah sebagai pelapor atau saksi.

Baca Juga:

• Terungkap! Saksi Tak Bisa Pastikan Akun yang Dilaporkan Milik Dokter Tifa, Akui Tak Tahu Penyebab Kegaduhan Isu Ijazah Jokowi

"Karena kita ini kalau bertanya kepada saksi selalu dipotong oleh jaksa, sehingga kita tidak bisa masuk kepada substansi," ujar Tifa seusai persidangan.

Menurut Tifa, kondisi tersebut membuat pihaknya tidak bisa menggali substansi perkara secara maksimal. Dia menilai jaksa dan pihak pembela semestinya mendapat kesempatan yang setara dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi.

"Ini hak konstitusional saya," katanya.

Tifa juga menyinggung prinsip equality of arms atau kesetaraan para pihak dalam proses persidangan. Dia membandingkan waktu pemeriksaan yang diberikan kepada jaksa dengan waktu yang diterima pihaknya.

"Equality of arms itu kan harus sama. Ketika jaksa ditanya butuh berapa lama, kemudian diberikan satu jam, kami juga harusnya diberikan waktu yang sama," ujarnya.

Tifa mengatakan keterbatasan waktu dan interupsi dalam pemeriksaan membuat pihaknya belum dapat menggali seluruh substansi perkara.

Tifa Akan Laporkan Jalannya Persidangan

Atas keberatan tersebut, Tifa menyatakan akan melaporkan jalannya persidangan kepada sejumlah lembaga.

"Saya akan melaporkan persidangan ini kepada KY, Komnas HAM, Komisi III DPR, Bawas, dan juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur," kata Tifa.

Dalam sidang tersebut, JPU juga menyampaikan rencana menghadirkan empat saksi pada agenda pembuktian, yakni Andi Kurniawan, Adam Andriantama Bayu Aji, Helmi Bostam, dan Wicandres.

Perkara ini merupakan sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dari pihak penuntut umum terhadap Dokter Tifa terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dalam isu ijazah Joko Widodo.* (tm/dh)

Informasi kejadian tersebut membuat geger civitas akademika UNPRI. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.00 WIB, saat korban berada di gedung kampus di Kecamatan Medan Petisah.

Baca Juga:

• Terungkap! Pria yang Jatuh dari Lantai 22 UNPRI Medan Ternyata Bukan Mahasiswa UNPRI

"Korban tadi malam langsung dibawa ke RS Royal Prima, personel dari Polsek Medan Baru juga sudah datang ke TKP untuk mengecek langsung. Yang bersangkutan mahasiswa dari luar," ujar Devi, Kamis (8/10/2026).

Devi mengatakan saat ditemukan di lokasi, korban masih bernapas. Pihak kampus kemudian berkoordinasi dengan rumah sakit untuk membawa korban mendapatkan pertolongan medis.

"Meninggalnya di rumah sakit, karena di lokasi kejadian korban masih bernafas makanya langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi setelah dilakukan penanganan, korban meninggal," katanya.

Keluarga Sebut Korban Alami Depresi

Mengenai penyebab kejadian, Devi mengatakan pihak kampus mendapat informasi dari keluarga bahwa korban sedang mengalami depresi. Namun, pihaknya belum mengetahui secara rinci persoalan yang diduga menjadi penyebab kondisi tersebut.

"Jadi tadi malam keluarganya datang ke rumah sakit, kalau informasi dari keluarga korban mengalami depresi. Kalau penyebabnya kita belum tahu," ujarnya.

Devi juga mengatakan korban sebelumnya pernah datang ke kampus tersebut. Berdasarkan keterangan keluarga, beberapa hari sebelumnya korban bersama keluarganya menghadiri kegiatan gereja yang menggunakan aula UNPRI.

Setelah kegiatan tersebut, keluarga korban sempat mampir ke kafe yang berada di lantai 22 gedung kampus. Saat berada di lokasi, salah seorang kerabat disebut sempat melihat korban memperhatikan kondisi di sekitarnya.

"Jadi saat mereka di cafe, salah satu keluarganya sempat lihat korban ini melihat ke sana ke sini, seperti mengamati situasi," kata Devi.

Pihak UNPRI kemudian menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada kepolisian. Polisi disebut telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara dan penyelidikan masih berlangsung.* (tm/dh)

Kepala Balai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan Hendro Nugroho mengatakan kondisi itu terpantau berdasarkan konsentrasi PM2.5 atau partikel berukuran sangat kecil di udara.

Baca Juga:

• Sengit! Ungguli Rival Tipis 10 Suara, Aris Rinaldi Cetak Rekor Pimpin Forwakum Sumut 3 Periode

19 wilayah yang terdampak asap tersebut yakni Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Simalungun, Asahan, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, dan Kota Tanjung Balai.

BMKG belum dapat memastikan sumber asap secara rinci. Hendro mengatakan pemantauan yang dilakukan BMKG menggunakan satelit cuaca sehingga belum disertai pengecekan langsung di lapangan.

Meski demikian, berdasarkan pemantauan satelit pada Rabu (7/10/2026), terdapat lima titik panas (hotspot) yang tersebar di Sumut. Titik panas tersebut terpantau berada di Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, dan Padang Lawas Utara.

Jarak Pandang Turun

Kabut asap juga berdampak terhadap jarak pandang di sejumlah wilayah. Berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit, jarak pandang turun menjadi sekitar 4-5 kilometer.

"Terjadi penurunan jarak pandang menjadi berkisar antara 4-5 km. Masyarakat yang berada di wilayah jarak pandang rendah akibat kabut dan asap diimbau untuk berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak pandang, dan menggunakan perlengkapan yang sesuai," kata Hendro.

BMKG juga mengimbau para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memantau perkembangan kondisi serta mengikuti informasi terbaru yang disampaikan BMKG Wilayah I Medan.* (km/dh)

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2026). Dia menyebut seluruh pihak perlu menghormati proses hukum serta ketentuan konstitusi yang berlaku.

Baca Juga:

• Soal Pemakzulan Gibran, Bambang Pacul: “Bola” Belum di MPR, Jadi No Problem

Menurut Jokowi, sistem pendidikan di setiap negara memiliki tingkatan dan jalur yang berbeda. Karena itu, menurutnya, sistem pendidikan di luar negeri tidak selalu sama dengan jenjang pendidikan formal di Indonesia.

"Di setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita tahapan dari bawah ada SD, SMP, SMA, S1 atau ada di sini juga Diploma," ujarnya.

Jokowi kemudian mencontohkan adanya sistem pendidikan di luar negeri yang menggunakan jalur secondary school, pathway, diploma hingga perguruan tinggi.

"Di luar ada sistemnya sendiri. Ada yang seperti kita SD, SMP kemudian secondary school. Kemudian masuk universitas tapi juga ada sistem yang lewat program pathway kemudian Diploma dan S1-nya," tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan Gibran telah menuntaskan pendidikan S1. Dia mengatakan seseorang yang sudah menyelesaikan jenjang sarjana semestinya telah melalui tahapan pendidikan sebelumnya.

"Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Dan yang paling penting Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 mestinya sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini SMA-nya sudah selesai. Kalau belum ya tidak bisa daftar ke S1-nya," kata Jokowi.

Putusan MK soal Gugatan Ijazah Gibran

Sebelumnya, MK memutus permohonan gugatan terkait ijazah Gibran tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Selasa (6/10/2026).

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum. Sementara dalam pokok permohonan, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meluncurkan 11 proyek hilirisasi sekaligus ekspor perdana baterai kendaraan listrik (EV) di Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga:

• Teka-teki Pertemuan 2 Jam Jokowi & Prabowo di Kertanegara Tepat di Malam Putusan MK

Prabowo mengatakan optimismenya semakin kuat setelah melihat langsung aktivitas para pekerja di kawasan industri tersebut. Menurutnya, para karyawan yang menyambut kedatangannya menunjukkan semangat dan suasana positif.

"Tadi saya disambut oleh para karyawan dengan semangat dan tampangnya semua cerah. Saya tidak melihat yang tidak cerah hari ini, saudara-saudara sekalian," ujarnya.

Prabowo juga mengaku selalu merasakan tambahan semangat ketika mengunjungi wilayah Indonesia Timur. Dia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan latar belakang keluarganya yang memiliki darah Indonesia Timur.

"Rasanya kalau saya ke Indonesia Timur, saya tambah semangat. Mungkinkah karena saya juga darahnya setengah Indonesia Timur?" tutur Prabowo.* (d/dh)

Kegiatan tersebut diikuti Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kota Medan Citra Effendi Capah dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan.

Baca Juga:

• Penantian 20 Tahun Berakhir, Air Bersih PDAM Segera Mengalir ke Griya Kencana Medan

Sosialisasi membahas penerapan Clearance Pejabat BUMD sebagai mekanisme evaluasi dan penyaringan bagi para pejabat yang mengelola BUMD. Sistem tersebut diarahkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja perusahaan daerah.

Selain itu, penerapan clearance juga ditujukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh pengelola BUMD.

Asisten Ekbang Setda Kota Medan Citra Effendi Capah menyambut baik penerapan sistem tersebut. Menurutnya, tata kelola yang bersih menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun BUMD yang kuat dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

"Pemko Medan terus mendorong agar BUMD yang kita miliki dapat berkembang secara profesional. BUMD tidak hanya dituntut menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah, tetapi juga harus mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan menjadi motor penggerak perekonomian lokal," ujar Citra.

Pemko Medan berharap penerapan mekanisme clearance dapat memperkuat profesionalisme pengelolaan BUMD sekaligus mendukung peningkatan kinerja perusahaan daerah di Kota Medan.* (dh)

Aris terpilih dalam pemilihan yang digelar di Sekretariat Forwakum Sumut, Jalan Candi Prambanan, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Rabu (7/10/2026) sore.

Baca Juga:

• Korupsi Proyek Jalan Sumut Makin Melebar! KPK Tetapkan 8 Tersangka Baru, Ada Mantan Kepala BBPJN

Aris menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Jurnalis LKBN Antara Sumut itu mengatakan akan menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempercayai saya sebagai Ketua Forwakum Sumut. Saya berkomitmen akan mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan integritas," kata Aris.

Aris juga mengajak seluruh anggota Forwakum Sumut untuk bersama-sama membangun organisasi selama periode 2026-2029. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar dan tidak seharusnya memecah kekeluargaan.

"Dalam pesta demokrasi, suatu hal yang biasa perbedaan pilihan. Jangan jadikan perbedaan pilihan ini membuat kita saling menjelekkan atau menjatuhkan satu sama lain, kita harus solid. Mari kita berjalan dan melangkah bersama untuk memajukan organisasi yang kita cintai ini," ujarnya.

Sementara itu, Rido Sitompul menerima hasil pemilihan tersebut dengan lapang dada. Jurnalis Harian SIB itu menilai proses demokrasi penting dalam sebuah organisasi untuk menentukan pimpinan.

Rido juga mengajak seluruh anggota Forwakum Sumut untuk mendukung kepengurusan Aris Rinaldi Nasution selama periode mendatang.

Setelah pemilihan ketua, Forwakum Sumut selanjutnya dijadwalkan menggelar pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) periode 2026-2029.

Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 30, 31 Oktober dan 1 November 2026.* (dh)