BANDA ACEH — Suasana berbeda terlihat di sejumlah keude kopi atau warung kopi di Kota Banda Aceh saat pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss berlangsung, Minggu, 12 Juli 2026.

Hampir seluruh warung kopi di Banda Aceh dipenuhi masyarakat yang datang untuk menyaksikan laga sepak bola dunia tersebut.

Baca Juga:

• Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal Piala Dunia 2026! Inggris Singkirkan Norwegia 2-1 di Extra Time

Tradisi nonton bareng (nobar) di warung kopi kembali menjadi pemandangan yang ramai selama perhelatan Piala Dunia 2026.

Mulai dari warung kopi sederhana hingga warung kopi kelas eksekutif menjadi tempat berkumpulnya warga untuk menikmati pertandingan bersama.

Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah Warung Kopi Abu Kopi yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Banda Aceh.

Ratusan pengunjung terlihat memadati lokasi tersebut sejak dini hari.

Pantauan Bitvonline, pengunjung bahkan sudah berdatangan sejak pukul 04.00 WIB untuk menyaksikan pertandingan sebelumnya antara Inggris melawan Norwegia.

Bagi sebagian masyarakat Aceh, menyaksikan pertandingan sepak bola di warung kopi memiliki sensasi tersendiri dibandingkan menonton dari rumah.

Salah seorang pengunjung yang akrab disapa Bang Boy mengatakan, suasana nobar di warung kopi membuat pertandingan terasa lebih hidup karena bisa dinikmati bersama para pencinta sepak bola lainnya.

"Nonton di rumah kata Bang Boy tidak seru, tapi kalau nonton di warung seakan akan kita nonton langsung di Stadion," ujarnya.

Menurut dia, keberadaan layar besar dan banyaknya pendukung dengan tim favorit masing-masing membuat atmosfer pertandingan semakin meriah.

"Selain kaca lebar, kita juga ketemu dengan Fans yang berbeda, sehingga jeritan dan pekikan membuat kita semangat," ujarnya.

Pertandingan Argentina melawan Swiss yang berlangsung pada hari libur membuat antusiasme masyarakat semakin tinggi.

Di Warung Kopi Abu Kopi, sejak pukul 06.00 WIB area parkir sudah dipenuhi kendaraan roda dua maupun roda empat milik pengunjung.

Tidak hanya menjadi tempat berkumpul warga, gelaran Piala Dunia juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha warung kopi di Aceh.

Salah seorang pengusaha keude kopi yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, selama Piala Dunia berlangsung, jumlah pengunjung meningkat dan berdampak pada kenaikan omzet penjualan.

"Selama piala Dunia omset penjualan naik di atas rata-rata," ujarnya.

Tingginya minat masyarakat menyaksikan pertandingan membuat sejumlah warung kopi memilih beroperasi selama 24 jam.

Menurut pantauan Bitvonline, beberapa keude kopi di kawasan Kota Banda Aceh tetap buka sepanjang hari untuk melayani masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia.

Salah satunya Warung Kopi Bg. Coy Sekber Jurnalis yang berada di Jalan Sultan Mahmud Syah Banda Aceh, yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para jurnalis dan masyarakat.

Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga bagi masyarakat Aceh, tetapi juga membawa peluang ekonomi bagi para pelaku usaha warung kopi yang menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat.* (ad)

BINJAI — Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Binjai Hasanul Jihadi bersama jajaran pengurus mendatangi lokasi pedagang bakso yang menjadi korban pohon tumbang di Jalan Bejomuna, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Tak Bergerak, 1 Gram Masih Dibanderol Rp2.655.000

Tidak hanya gerobak, sejumlah perlengkapan usaha milik pedagang tersebut juga ikut rusak akibat kejadian itu.

Kunjungan Hasanul Jihadi bersama pengurus PSI Kota Binjai dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami musibah.

Saat berada di lokasi, Hasanul melihat langsung kondisi gerobak bakso yang rusak akibat tertimpa pohon.

Ia memastikan pedagang tersebut dalam kondisi baik dan mendapatkan perhatian setelah mengalami kerugian akibat musibah tersebut.

"Kami datang bukan hanya membawa simpati, tapi juga ingin memastikan pedagang kita baik-baik saja. Ini musibah, dan kita harus saling bantu," ujar Hasanul Jihadi di lokasi, Sabtu 11 Juli 2026.

Menurut Hasanul, perhatian terhadap warga yang mengalami kesulitan merupakan bentuk kepedulian sosial yang harus dilakukan bersama.

Ia menilai masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha kecil perlu mendapat dukungan ketika terkena musibah.

Dalam kunjungan tersebut, PSI Kota Binjai menyerahkan bantuan awal berupa paket sembako dan santunan kepada pedagang bakso yang terdampak.

Selain memberikan bantuan, Hasanul juga menyampaikan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait agar pedagang tersebut dapat kembali menjalankan aktivitas usahanya.

"Kami minta Pemko Binjai melalui dinas terkait juga ikut membantu. Karena ini menyangkut mata pencaharian warga. Jangan sampai karena musibah ini roda ekonomi keluarga terhenti," tegasnya.

Hasanul berharap perhatian terhadap korban tidak berhenti pada bantuan awal, tetapi juga ada langkah lanjutan agar pedagang dapat kembali berjualan seperti sebelumnya.

Hasanul mengatakan kehadiran PSI Kota Binjai di tengah masyarakat bukan hanya saat kondisi normal, tetapi juga ketika warga menghadapi kesulitan.

Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu masyarakat yang terkena musibah, terutama warga kecil yang mengandalkan usaha harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.* (ad)

JAKARTA — Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) pada Minggu, 12 Juli 2026, tercatat tidak mengalami perubahan dibandingkan harga sebelumnya.

Harga emas Antam masih berada di level Rp2.655.000 untuk ukuran 1 gram.

Baca Juga:

• Berantas Korupsi, Wujudkan Visi Prabowo

Sementara itu, emas Antam ukuran 5 gram dijual dengan harga Rp13.090.000. Untuk ukuran 10 gram, harga emas tercatat Rp26.100.000.

Adapun emas ukuran 25 gram dibanderol Rp65.085.000, sedangkan ukuran 50 gram berada di harga Rp130.005.000.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas Antam 100 gram dijual seharga Rp259.860.000.

Kemudian ukuran 500 gram dipasarkan dengan harga Rp1.298.400.000, sedangkan emas Antam terbesar ukuran 1.000 gram mencapai Rp2.595.600.000.

Selain harga jual, harga jual kembali atau buyback emas Antam juga masih bertahan di angka Rp2.415.000 per gram.

Buyback merupakan transaksi ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan yang dimiliki kepada pihak Antam.

Harga buyback biasanya berada di bawah harga jual emas karena mengikuti perhitungan pasar dan kebijakan perusahaan.

Dalam transaksi emas, masyarakat juga perlu memperhatikan aturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan pajak sebesar 1,5 persen, sementara bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 3 persen.

Pajak tersebut langsung dipotong dari nilai transaksi buyback.

Sementara untuk pembelian emas batangan, dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP.

Daftar Harga Emas Antam Minggu 12 Juli 2026

0,5 gram: Rp1.377.500
1 gram: Rp2.655.000
2 gram: Rp5.260.000
3 gram: Rp7.872.000
5 gram: Rp13.090.000
10 gram: Rp26.100.000
25 gram: Rp65.085.000
50 gram: Rp130.005.000
100 gram: Rp259.860.000
250 gram: Rp649.340.000
500 gram: Rp1.298.400.000
1.000 gram: Rp2.595.600.000

Harga emas yang stabil ini menjadi perhatian masyarakat, terutama investor dan pembeli emas yang menjadikan logam mulia sebagai salah satu pilihan investasi jangka panjang.

Pergerakan harga emas biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga kondisi ekonomi global.* (bi/ad)

DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri kegiatan Jambore Daerah (Jamdasu) XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Bobby Nasution tidak hanya hadir dalam upacara pembukaan, tetapi juga bermalam bersama ribuan peserta Pramuka.

Baca Juga:

• BBM Langka di Binjai, DPD AMPI Desak Pemko Turun Langsung Cek SPBU dan Tanyakan Pertamina

Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan rasa syukur karena dapat hadir bersama para peserta serta para kepala daerah yang juga menjadi pembina Gerakan Pramuka di wilayah masing-masing.

"Malam hari ini saya beserta seluruh kepala daerah yang juga pembina Pramuka di daerahnya masing-masing berkesempatan hadir di tengah Jambore Daerah Sumut Tahun 2026. Kami bersyukur bisa berada di tengah kalian semua. Kami bersyukur bisa bersama-sama ikut berkemah dan bertenda di jambore daerah ini," ujar Bobby Nasution di Bumi Perkemahan Sibolangit, Sabtu malam, 11 Juli 2026.

Menurut Bobby, kehadiran ribuan peserta Jamdasu XI menunjukkan besarnya potensi generasi muda Sumatera Utara sebagai penerus pembangunan daerah dan bangsa.

"Kami bersyukur karena menjadi bagian dan saksi bahwa adik-adik yang mengikuti jambore di sini adalah generasi yang kami percaya akan menggantikan posisi kami dalam membangun Sumatera Utara dan Republik Indonesia," katanya.

Bobby Nasution mengatakan api unggun yang dinyalakan dalam kegiatan tersebut bukan hanya sekadar seremoni, tetapi memiliki makna sebagai simbol semangat dan optimisme yang harus terus dijaga oleh para peserta.

"Api yang kita hidupkan menjadi simbol semangat dan optimisme. Selama lima hari berada di jambore ini, pasti banyak pelajaran yang bisa kalian dapatkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan Jambore Daerah tidak hanya mengajarkan kemampuan bertahan hidup di alam terbuka, tetapi juga membentuk karakter mandiri serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan zaman.

"Dalam jambore banyak diajarkan bagaimana bertahan hidup dan menjadi anak yang mandiri. Saya mengapresiasi karena yang diajarkan bukan hanya bertahan hidup seolah-olah di tengah hutan, tetapi juga bagaimana menghadapi tantangan saat ini, seperti ancaman narkoba dan perkembangan dunia digital yang menjadi tantangan tersendiri bagi adik-adik peserta jambore," ungkapnya.

BobbyNasution juga mengajak para peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperluas pertemanan dan membangun jaringan yang kelak dapat menjadi modal dalam berkontribusi bagi masyarakat.

"Percayalah, malam ini kita bertemu sebagai para pelajar Sumatera Utara di Jambore Daerah. Beberapa tahun ke depan, kalian akan kembali bertemu sebagai orang-orang hebat yang membangun Sumatera Utara," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing.

Salah seorang peserta asal Kabupaten Mandailing Natal menceritakan perjuangannya mengikuti Jamdasu.

Ia mengaku harus bekerja di warung bakso sepulang sekolah hingga tengah malam agar dapat mengikuti kegiatan tersebut.

"Banyak teman bertanya mengapa saya bekerja sekeras itu hanya untuk mengikuti jambore. Tapi saya ingin bisa hadir di sini untuk mendapatkan pengalaman dan melatih kedisiplinan," ungkapnya.

Selain itu, peserta dari Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan turut menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari persoalan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga harapan peningkatan kualitas pendidikan di daerah mereka.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bobby Nasution memastikan seluruh masukan akan dicatat dan menjadi perhatian pemerintah, termasuk aspirasi dari peserta yang berasal dari daerah terdampak bencana.

"Kami akan mencatat nama-nama adik-adik yang telah berani menyampaikan kondisi dan harapannya," kata Bobby.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan generasi muda, Bobby Nasution menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu keberlanjutan pendidikan para peserta.

"Kami ingin memastikan adik-adik bisa terus melanjutkan pendidikan sampai universitas. Mudah-mudahan cita-cita yang diperjuangkan, termasuk pengorbanan orang tua, dapat terwujud. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi bagi kalian," tutup Bobby.

Kegiatan Jamdasu XI turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota.* (ad)

BINJAI – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Binjai mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai.

Wakil Bendahara DPD AMPI Kota Binjai, Hadyan Haqqul Yaqin Siregar, mendesak Pemerintah Kota Binjai segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

Baca Juga:

• Usai Dua Terdakwa Dapat Pemaafan Hakim dalam Kasus Pertalite Jeriken di Medan, Kuasa Hukum Minta SPBU dan Pengawas Ikut Diselidiki

Ia meminta Pemko Binjai segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mengetahui penyebab berkurangnya pasokan BBM di sejumlah SPBU.

"Kami meminta Pemko Binjai segera menanyakan kepada pihak Pertamina, apa penyebabnya. Apakah kuotanya kurang, distribusinya tersendat, atau ada permainan di lapangan. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan," tegas Hadyan, Minggu, 12 Juli 2026.

Selain meminta koordinasi dengan Pertamina, Hadyan juga mendorong Wali Kota Binjai bersama jajaran terkait turun langsung melakukan pengecekan ke lapangan.

Menurut dia, pemeriksaan langsung ke SPBU penting dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok, mengawasi distribusi BBM, serta mencegah kemungkinan adanya penyelewengan.

"Pemerintah harus hadir. Turun langsung ke SPBU, cek stok, cek antrian. Kalau perlu bentuk tim bersama Disperindag, Satpol PP, dan Polres untuk mengawasi distribusi," ujarnya.

Hadyan menilai kelangkaan BBM dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Pengemudi ojek online, sopir angkutan umum, hingga pelaku UMKM disebut menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya karena BBM merupakan kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia juga mengingatkan bahwa gangguan distribusi BBM berpotensi memengaruhi harga barang apabila aktivitas pengiriman dan transportasi mengalami hambatan.

"Ini kebutuhan dasar masyarakat. Kami tunggu langkah cepat dari Pemko Binjai," pungkas Hadyan.

DPD AMPI Kota Binjai berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian mengenai kondisi pasokan BBM serta mengambil langkah agar distribusi kembali berjalan normal.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Binjai belum menyampaikan keterangan resmi terkait langkah penanganan kelangkaan BBM tersebut.* (ad)

MEDAN – Tim penasihat hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang menerapkan pemaafan hakim (judicial pardon) terhadap dua terdakwa dalam perkara pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken.

Putusan tersebut dinilai sebagai langkah progresif dalam penegakan hukum karena tidak hanya berpegang pada aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan aspek kemanusiaan.

Baca Juga:

• 27 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Sampang, KPAI Desak Buronan Segera Ditangkap!

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan hukuman pidana.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memutus perkara ini sehingga kedua terdakwa tidak lagi menjalani hukuman," kata Daniel di Medan, Jumat (10/7/2026).

Menurut Daniel, majelis hakim telah menjalankan tugas secara adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam perkara tersebut.

Ia menilai putusan tersebut tidak hanya berlandaskan hukum formal, tetapi juga mengedepankan keadilan yang lebih substantif.

Selain kepada majelis hakim, tim penasihat hukum juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, yang hadir memberikan keterangan dalam persidangan.

"Terima kasih kepada abang kita Dr. Hinca Panjaitan selaku anggota Komisi III DPR RI yang telah datang memberikan kesaksian sehingga membantu Cibro dan Silalahi dalam perkara ini," ujarnya.

Meski menyambut baik putusan tersebut, pihak kuasa hukum masih menggunakan masa pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya banding.

Dalam kesempatan yang sama, tim penasihat hukum juga meminta aparat kepolisian mengembangkan penyelidikan terhadap pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam perkara tersebut, termasuk pengelola SPBU dan pihak pengawas.

"Harapan kami, jangan hanya dua anak muda ini yang menjadi korban. Pengelola SPBU dan pihak pengawas juga harus diproses," tegas Daniel.

Rumintang Naibaho mengatakan, dalam pertimbangan majelis hakim terdapat indikasi keterlibatan pihak SPBU maupun pengawas sehingga menurutnya perlu dilakukan penyelidikan lanjutan.

"Karena itu kami meminta kepolisian segera membuka penyidikan baru melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum," katanya.

Sementara itu, salah satu terdakwa, Ranning Alamer Mulsim Cibro, mengaku bersyukur karena dirinya bersama rekannya Aziz Apandi Silalahi tidak dijatuhi hukuman penjara.

"Hakim tidak memberikan hukuman kepada kami, namun kami masih pikir-pikir," katanya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU Simpang Pos, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Kwala Bekala, Kota Medan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satreskrim Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan terdakwa Ranning sedang mengisi sekitar 25 liter Pertalite ke dalam jeriken.

Dalam proses pengisian itu, operator SPBU Aziz Apandi Silalahi disebut membantu pengisian tanpa menggunakan barcode resmi Pertamina.

Ia juga diduga menerima imbalan sebesar Rp15 ribu untuk setiap jeriken yang diisi.

"Keduanya kemudian diamankan pada 6 Januari 2026 dan dibawa ke Kantor Satreskrim Polrestabes Medan," kata Jaksa Penuntut Umum Reza Surya Nasution.

Dalam persidangan, majelis hakim yang diketuai Efrata Happy Tarigan menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahan dan ketentuan terkait dalam KUHP baru.

Namun, hakim menerapkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai judicial pardon, sehingga kedua terdakwa dinyatakan bersalah tetapi tidak dijatuhi pidana.

"Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Para terdakwa mendapatkan pemaafan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga tidak dijatuhi pidana," kata Efrata saat membacakan putusan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut kedua terdakwa dengan hukuman penjara selama lima bulan lima hari.

Namun majelis hakim memilih menggunakan pendekatan pemaafan sebagai bentuk penerapan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

KPAI meminta kepolisian segera menangkap seluruh tersangka yang masih buron agar proses hukum dapat berjalan tanpa penundaan.

Baca Juga:

• Eks Anggota BIN: Kasus Jiwasraya dan Asabri Diduga Dimanfaatkan Rezim Jokowi untuk Kepentingan Politik

"KPAI berharap polisi tidak berkompromi dengan pelaku yang masih buron dengan cara memberi waktu atau menunggu pelaku menyerahkan diri sebelum ditetapkan menjadi DPO. Ini adalah penundaan keadilan (delayed justice), yang tidak boleh dinormalisasi di tengah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak," kata Sylvana Apituley kepada wartawan, Minggu, 12 Juli 2026.

KPAI juga meminta kepolisian segera menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap para tersangka yang belum ditangkap serta menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sesuai proses penyidikan.

"Menunggu pelaku menyerahkan diri dan menunda DPO sama dengan memberi pelaku waktu dan kesempatan melarikan diri lebih jauh, menghilangkan barang bukti, atau bahkan mengulangi kejahatannya. Pemberatan hukuman sepertiga dari ancaman pidana pokok juga harus diterapkan karena kejahatan ini dilakukan berkelompok (gang rape) terhadap anak," kata Sylvana.

Selain penegakan hukum, KPAI mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan pendampingan, layanan pemulihan, serta perlindungan kepada korban dan keluarganya.

"Terutama karena 15 pelaku masih bebas berkeliaran dapat menambah trauma dan mengancam keamanan atau keselamatan korban. Termasuk mencegah kemungkinan keluarga pelaku meminta penyelesaian damai di luar hukum, atau sebaliknya mengintimidasi korban dan keluarganya," ujarnya.

Kapolres Sampang AKBP Hartono sebelumnya menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun Februari hingga Mei 2026 di beberapa lokasi yang berbeda.

Keluarga korban baru melaporkan peristiwa itu kepada polisi pada 29 Juni 2026 karena korban mengalami trauma berat.

"Dalam kurun waktu pada bulan Februari 2026 sampai bulan Mei 2026 sekira pukul 21.00 WIB," kata Hartono saat jumpa pers, Jumat, 10 Juli 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kepolisian telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka.

Hingga kini, 12 tersangka telah diamankan, sedangkan 15 lainnya masih dalam pengejaran.

Kapolres Sampang mengimbau para tersangka yang belum ditangkap agar segera menyerahkan diri.

"Secepatnya 15 tersangka lainnya agar menyerahkan diri. Dalam kurun waktu tiga hari, kami akan menerbitkan DPO dan melakukan tindakan tegas terukur," kata Hartono.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Endang Agustina, turut menyampaikan keprihatinannya atas kasus tersebut.

Ia mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani laporan yang diterima.

"Terkait dengan kasus pemerkosaan seorang remaja putri oleh 27 orang pria di Sampang Madura, kami sangat prihatin dan mengutuk keras peristiwa itu. Dan saya mengapresiasi kecepatan Kapolres Sampang yang segera menangani dan memproses kasus tersebut dengan cepat," kata Endang.

Ia juga meminta penyidik menangani perkara secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan mengenai perlindungan anak.

Kasus ini masih dalam proses penyidikan.

Kepolisian terus melakukan pencarian terhadap tersangka yang belum ditangkap serta mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara.

Sesuai asas praduga tak bersalah, seluruh tersangka berhak memperoleh proses hukum yang adil hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (d/ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meminta seluruh kader Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan program, tetapi juga dengan memberikan masukan yang membangun.

Baca Juga:

• Eks Anggota BIN: Kasus Jiwasraya dan Asabri Diduga Dimanfaatkan Rezim Jokowi untuk Kepentingan Politik

Menurut Bahlil, Partai Golkar memiliki tanggung jawab untuk mengawal pemerintahan karena menjadi salah satu partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden.

"Ini adalah sebuah konsekuensi dari partai politik yang mengusung, memperjuangkan, memenangkan, sekaligus mengawal dalam rangka menyukseskan program-program tersebut. Sudah barang tentu dalam mengawal program pasti banyak dinamika, ada plus-minusnya," kata Bahlil.

Ia juga mengingatkan kader Partai Golkar yang duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar aktif membantu menyelesaikan berbagai persoalan melalui fungsi pengawasan dan penyampaian masukan yang konstruktif.

Menurut Bahlil, Golkar memiliki cara sendiri dalam menyampaikan pandangan politik tanpa harus mengikuti pola partai lain.

"Tidak perlu kita mengikuti cara orang atau partai lain karena kita juga adalah partai yang independen. Oleh karena itu, kita mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan pandangan-pandangan politik kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan dari program-katakanlah kalau program itu belum sempurna," tuturnya.

Sebagai contoh, Bahlil menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan.

"MBG salah satu contoh, Bapak-Ibu semua. Kita tahu ini program mulia, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa terjadi kekurangan. Dan tugas Partai Golkar adalah mengawal untuk memberikan masukan yang kurang agar menjadi baik, harus," sebutnya.

Menurutnya, kritik yang disampaikan secara objektif merupakan bagian dari dukungan politik kepada pemerintah.

"Karena memberikan koreksi itu adalah bagian dari bentuk dukungan politik kepada pemerintah. Dan saya dalam arahan fraksi, saya katakan bahwa semua menteri-termasuk menteri-menteri dari Golkar-DPR khususnya kader Partai Golkar, berkewajiban mutlak untuk memberikan masukan," tambah dia.

Bahlil juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan tugas utama parlemen.

Oleh sebab itu, para menteri, termasuk yang berasal dari Partai Golkar, tetap perlu diawasi demi memastikan program pemerintah berjalan lebih baik.

"Kalau menterinya tidak bisa diawasi, terus siapa yang mau mengawasi? Jadi saya pikir ini harus kita betul-betul lakukan. Katakanlah banyak program lain yang sukses, kalian juga harus fair untuk mengatakan itu baik. Yang belum baik, kewajiban kita untuk bagaimana melakukan penyempurnaan. Inilah salah satu tugas kita, Bapak-Ibu semua," pungkasnya.

Melalui pernyataan tersebut, Bahlil menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran harus dibarengi dengan pengawasan yang objektif serta masukan yang konstruktif agar berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.* (d/ad)

JAKARTA – Pakar intelijen dan mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, menilai kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) tidak hanya berkaitan dengan persoalan keuangan negara, tetapi juga diduga memiliki dimensi politik.

Dalam keterangannya pada Minggu, 12 Juli 2026, Sri Radjasa menyampaikan pandangannya bahwa pengungkapan dua perkara tersebut diduga tidak semata-mata bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga digunakan sebagai instrumen politik.

Baca Juga:

• Kementerian HAM: Dugaan Penyimpangan Dana KIP Kuliah Berpotensi Langgar Hak Mahasiswa atas Pendidikan

"Kasus Jiwasraya (yang lekat dengan kepentingan Aburizal Bakrie) dan Asabri sengaja diangkat oleh rezim penguasa saat itu (Jokowi) menggunakan tangan Jampidsus Febrie Adriansyah. Tujuannya diduga untuk menyandera Airlangga Hartarto (yang saat itu menjabat Ketua Umum Golkar) dan faksi senior Golkar (Aburizal Bakrie)," kata Sri Radjasa Chandra.

Menurut Sri Radjasa, dugaan tersebut berkaitan dengan dinamika politik yang berkembang ketika proses penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri berlangsung.

Ia berpendapat bahwa kedua kasus itu diduga menjadi alat tawar dalam hubungan politik antara pemerintah dan sejumlah tokoh Partai Golkar.

Dalam penjelasannya, Sri Radjasa juga menyinggung posisi Airlangga Hartarto yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia menyebut Airlangga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki peran dalam mengoordinasikan langkah-langkah pemerintah menghadapi dampak gagal bayar Jiwasraya dan Asabri, termasuk pembentukan holding asuransi BUMN Indonesia Financial Group (IFG).

"Termasuk mengawal pembentukan holding asuransi BUMN (Indonesia Financial Group/IFG) dan mengalihkan polis nasabah agar tidak memicu krisis kepercayaan pasar keuangan yang lebih masif," katanya.

Sri Radjasa juga mengungkapkan bahwa investasi Jiwasraya sebelumnya pernah ditempatkan pada sejumlah emiten yang berafiliasi dengan Grup Bakrie.

Ia mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut dana investasi Jiwasraya tersebar di sejumlah perusahaan.

Selain itu, ia menyinggung pernyataan terpidana Benny Tjokrosaputro dalam persidangan yang pernah menyebut adanya aliran investasi Jiwasraya ke sejumlah saham Grup Bakrie.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari proses persidangan dan memiliki konteks hukum tersendiri.

Menurut Sri Radjasa, pengusutan perkara Jiwasraya dan Asabri yang dilakukan Kejaksaan Agung pada periode tersebut memunculkan berbagai persepsi di ruang publik.

Ia menilai penanganan perkara korupsi berskala besar perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Hingga saat ini, belum terdapat putusan pengadilan maupun pernyataan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam analisis Sri Radjasa yang membenarkan adanya dugaan penggunaan perkara hukum sebagai instrumen politik.

Karena itu, seluruh dugaan dan pendapat yang disampaikan masih merupakan pandangan narasumber dan tidak dapat dipandang sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Kasus Jiwasraya dan Asabri sendiri merupakan dua perkara korupsi besar yang telah diproses melalui mekanisme peradilan.

Sejumlah terdakwa telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sementara berbagai aspek lain yang berkaitan dengan perkara tersebut masih menjadi perhatian publik.* (vo/ad)

JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menilai dugaan penyimpangan dana bantuan pendidikan dalam Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak hanya berkaitan dengan tata kelola keuangan, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan hak dasar mahasiswa untuk memperoleh pendidikan.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan, mengatakan apabila dugaan penyimpangan tersebut terbukti, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Baca Juga:

• UMKM Wajib Tahu! KUR BCA 2026 Resmi Dibuka, Pinjaman Rp100 Juta Bisa Dicicil Mulai Rp1,9 Juta per Bulan

Menurut Munafrizal, penyalahgunaan dana bantuan pendidikan dapat menyebabkan mahasiswa kehilangan kesempatan melanjutkan kuliah.

Karena itu, persoalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai dugaan tindak pidana korupsi atau pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia.

Ia menjelaskan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Munafrizal menegaskan tidak boleh ada praktik yang menghambat terpenuhinya hak atas pendidikan, terutama bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Ia menambahkan bahwa program bantuan pendidikan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Oleh sebab itu, setiap penyalahgunaan dana bantuan berpotensi menghambat mahasiswa memperoleh hak yang seharusnya mereka terima.

Dalam perspektif hak asasi manusia, dugaan penyimpangan dana KIP Kuliah dapat menimbulkan berbagai dampak.

Mulai dari mahasiswa yang terpaksa menghentikan kuliah, hilangnya kesempatan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, semakin lebarnya kesenjangan sosial, munculnya tekanan psikologis bagi mahasiswa dan keluarganya, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Kementerian HAM juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi yang menerima dan mengelola dana bantuan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses penyaluran dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

"Sungguh merupakan paradoks jika perguruan tinggi yang mengemban amanah melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan justru membuat mahasiswa kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan," ujarnya.

Munafrizal menegaskan bahwa Kementerian HAM menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Apabila nantinya ditemukan unsur tindak pidana, penanganan perkara diharapkan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan.

Di luar proses hukum tersebut, ia menekankan bahwa perlindungan terhadap hak mahasiswa harus tetap menjadi prioritas.

Karena itu, Kementerian HAM mendorong kementerian terkait bersama perguruan tinggi menyiapkan langkah mitigasi agar mahasiswa yang terdampak tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan studinya.* (vo/ad)

CARACAS – Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 kembali bertambah.

Hingga Sabtu, 12 Juli 2026, korban tewas yang telah teridentifikasi secara resmi mencapai 4.333 orang.

Baca Juga:

• Satgas PRR Percepat Pembangunan 27 Ribu Huntap Pascabencana di Sumatera, Tito: Tinggal Lima Bulan Lagi

Sementara itu, lebih dari 6.400 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dari reruntuhan bangunan.

Pembaruan data ini disampaikan 17 hari setelah dua gempa besar berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang wilayah utara-tengah Venezuela dalam waktu yang hampir bersamaan.

Bencana tersebut menyebabkan kerusakan luas pada bangunan, melumpuhkan jaringan listrik, serta mengganggu pasokan air bersih di sejumlah daerah.

Meski operasi pencarian telah berlangsung lebih dari dua pekan, pemerintah Venezuela masih terus melakukan proses identifikasi terhadap para korban.

Data terbaru juga menunjukkan peningkatan dibandingkan laporan sehari sebelumnya yang mencatat 4.118 korban meninggal dunia.

Seiring berjalannya waktu, operasi di lapangan kini mulai beralih dari pencarian korban selamat menuju tahap pemulihan dan penanganan dampak pascabencana.

Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) menyebutkan gempa tersebut berdampak pada sedikitnya tujuh negara bagian di Venezuela.

Wilayah La Guaira dan kawasan Greater Caracas menjadi daerah yang mengalami kerusakan paling parah.

Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke berbagai lokasi darurat, seperti sekolah, gereja, stadion, hingga tenda-tenda penampungan.

Selain rumah warga, berbagai fasilitas penting seperti layanan kesehatan, jaringan listrik, dan sistem penyediaan air bersih juga mengalami kerusakan.

Bencana ini semakin memperberat kondisi Venezuela yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan di sektor pelayanan publik dan kesehatan.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Venezuela Delcy Rodríguez mendesak pencairan aset-aset luar negeri Venezuela yang masih dibekukan agar dapat digunakan untuk membantu para korban gempa.

Menurutnya, dana tersebut dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan kembali rumah-rumah warga yang hancur, memperbaiki infrastruktur dasar, serta mendukung proses pemulihan di wilayah terdampak.

Pemerintah Venezuela bersama organisasi kemanusiaan internasional masih terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, sementara proses rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan akan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang.* (bb/ad)

JAKARTA – Banyak orang masih menganggap kebiasaan menahan buang air kecil sebagai hal yang biasa, terutama saat sedang bekerja, berkendara, atau melakukan aktivitas lainnya.

Padahal, kebiasaan tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, terutama pada kandung kemih, saluran kemih, hingga ginjal.

Baca Juga:

• Shalat Bukan Sekadar Gerakan, Ini Hikmah Kesehatan di Balik Setiap Rukunnya

Ketika kapasitasnya mulai penuh, saraf akan mengirimkan sinyal ke otak sebagai tanda bahwa tubuh perlu segera buang air kecil.

Namun, jika dorongan tersebut terus diabaikan, fungsi kandung kemih dapat terganggu dan meningkatkan risiko berbagai penyakit.

1. Otot Kandung Kemih Bisa Melemah

Menurut Dr. Ankit Sharma, kandung kemih memiliki sifat elastis seperti balon.

Jika terlalu sering dipaksa menahan urine, otot-otot pada dinding kandung kemih dapat meregang secara berlebihan hingga kehilangan elastisitasnya.

Akibatnya, kandung kemih menjadi kurang kuat saat berkontraksi untuk mengeluarkan urine sehingga proses buang air kecil tidak lagi berlangsung secara optimal.

2. Meningkatkan Risiko Infeksi Saluran Kemih

Kandung kemih yang tidak mampu mengosongkan urine secara sempurna dapat menyisakan urine di dalamnya.

Kondisi ini menjadi tempat yang ideal bagi bakteri untuk berkembang biak.

Akibatnya, risiko terkena infeksi saluran kemih (ISK) menjadi lebih tinggi.

ISK biasanya ditandai dengan rasa nyeri saat buang air kecil, anyang-anyangan, hingga urine yang tampak keruh atau berbau menyengat.

3. Berisiko Menyebabkan Gangguan Ginjal

Masalah akibat menahan buang air kecil tidak hanya terjadi pada kandung kemih.

Jika kandung kemih terlalu penuh, urine dapat mengalir kembali ke arah ginjal melalui ureter atau dikenal sebagai reflux.

Kondisi ini dapat meningkatkan risiko infeksi ginjal dan, jika terjadi berulang, berpotensi mengganggu fungsi ginjal dalam jangka panjang.

4. Memicu Kandung Kemih Overaktif

Kebiasaan menahan buang air kecil juga dapat mengganggu koordinasi antara otak dan kandung kemih.

Akibatnya, seseorang berisiko mengalami Overactive Bladder (OAB) atau kandung kemih overaktif.

Kondisi ini ditandai dengan dorongan buang air kecil yang datang secara tiba-tiba dan sangat sering, meskipun volume urine belum terlalu banyak.

Jangan Tunggu Sampai Terlalu Mendesak

Untuk menjaga kesehatan saluran kemih, Dr. Ankit Sharma menyarankan agar seseorang tidak menunggu hingga rasa ingin buang air kecil menjadi sangat kuat.

Idealnya, buang air kecil dilakukan setiap tiga hingga empat jam sekali.

Selain itu, apabila muncul keluhan seperti nyeri di perut bagian bawah, anyang-anyangan, urine keruh, atau keluhan lain yang tidak biasa, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter agar penyebabnya dapat diketahui dan ditangani lebih awal.

Menghindari kebiasaan menahan buang air kecil merupakan langkah sederhana yang dapat membantu menjaga kesehatan kandung kemih, saluran kemih, dan ginjal dalam jangka panjang.* (d/ad)

SIBOLGA – Kebakaran hebat melanda Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, pada Sabtu malam, 11 Juli 2026.

Kobaran api yang membesar dengan cepat menghanguskan puluhan kios di lantai satu, dua, dan tiga gedung pasar.

Baca Juga:

• UMKM Wajib Tahu! KUR BCA 2026 Resmi Dibuka, Pinjaman Rp100 Juta Bisa Dicicil Mulai Rp1,9 Juta per Bulan

Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 21.30 WIB.

Ia menyebut petugas pemadam kebakaran masih berupaya menjinakkan api.

"Kejadiannya sekitar jam setengah 10, sampai saat ini pemadam kebakaran masih berusaha untuk memadamkan api," kata Akhmad Syukri Nazry Penarik.

Untuk mempercepat penanganan, Pemerintah Kota Sibolga mengerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran, satu mobil penyuplai air, serta mendapat bantuan armada pemadam dari Kabupaten Tapanuli Tengah.

"Jumlah pemadam ada 4 unit yang lagi beroperasi ditambah mobil suplai air dan dibantu oleh pemadam dari Kabupaten Tapanuli Tengah," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, penyebab kebakaran belum dapat dipastikan.

Begitu pula jumlah pasti kios yang terbakar karena api masih berkobar di sejumlah bagian bangunan.

"Jumlah ruko masih belum bisa diperkirakan karena api masih hidup, tetapi ada beberapa kios secara kasat mata yang tidak terkena si jago merah," tuturnya.

Selain menghanguskan kios di dalam gedung, kobaran api juga membakar barang dagangan milik pedagang yang berada di pelataran pasar.

Sejumlah pedagang terlihat berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka, sementara sebagian lainnya hanya bisa menyaksikan tempat usaha mereka dilalap api.

Suasana di lokasi dipenuhi kepanikan.

Beberapa pedagang tampak histeris karena kehilangan kios yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka.

Salah seorang pedagang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku melihat sejumlah kejanggalan dalam peristiwa tersebut.

Menurutnya, para pedagang sebelumnya berencana menggelar pertemuan terkait tuntutan penurunan pajak tahunan kios setelah menerima surat peringatan mengenai tunggakan pembayaran.

Pedagang tersebut juga menyoroti pergantian petugas jaga malam sebelum kebakaran terjadi.

Selain itu, ia menyebut sistem pipa air pemadam kebakaran yang tersedia di setiap lantai bangunan tidak berfungsi saat dibutuhkan.

"Kami merasa ada yang tidak beres. Pipa air untuk keadaan darurat di setiap lantai bangunan juga tidak berfungsi sehingga api cepat membesar," ujarnya.

Pernyataan tersebut masih berupa dugaan dari pedagang dan belum mendapat konfirmasi dari pihak berwenang.

Aparat kepolisian diperkirakan akan melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya korsleting listrik atau faktor lainnya.

Kebakaran kali ini menambah daftar panjang insiden yang pernah terjadi di Pasar Sibolga Nauli.

Pada 5 Maret 2015, kebakaran besar menghanguskan ratusan kios dan berdampak kepada sekitar 351 pedagang.

Peristiwa serupa kembali terjadi pada 29 Januari 2025 ketika sejumlah kios di pelataran pasar terbakar dan api merembet hingga ke rumah warga di Jalan Patuan Anggi.

Pasar Sibolga Nauli sendiri merupakan pasar yang telah direnovasi menggunakan dana APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Renovasi dikerjakan oleh PT Tureloto Battu Indah pada 2021 dan selesai pada 2022 dengan anggaran sekitar Rp66,55 miliar.

Bangunan pasar memiliki luas sekitar 11.421 meter persegi dengan total 1.265 unit kios dan los.

Hingga kini, penyebab kebakaran serta total kerugian yang ditimbulkan masih menunggu hasil penyelidikan pihak berwenang.* (dmm/ad)

MIAMI – Timnas Inggris memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu dalam laga perempat final di Miami Stadium, Minggu, 12 Juli 2026, dini hari WIB.

Jude Bellingham menjadi pahlawan kemenangan The Three Lions setelah mencetak dua gol yang membawa tim asuhan Thomas Tuchel membalikkan keadaan.

Baca Juga:

• Jangan Lewatkan! Ini Link Live Streaming Inggris vs Norwegia, Duel Haaland vs Kane di Perempat Final

Norwegia tampil agresif sejak awal pertandingan.

Tim berjuluk Løvene langsung membuka keunggulan pada menit kedua melalui Andreas Schjelderup.

Tendangan pemain muda tersebut dari sisi kanan kotak penalti membentur tiang jauh sebelum masuk ke gawang Jordan Pickford, membuat Norwegia unggul 1-0.

Inggris berusaha meningkatkan intensitas serangan sepanjang babak pertama.

Upaya mereka membuahkan hasil pada masa injury time ketika Jude Bellingham memanfaatkan umpan tarik Anthony Gordon.

Gelandang Real Madrid itu mengontrol bola dengan tenang sebelum melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi kiper Orjan Nyland. Skor berubah menjadi 1-1.

Harry Kane sempat membawa Inggris berbalik unggul menjelang turun minum.

Namun gol kapten tim tersebut dianulir karena lebih dahulu berada dalam posisi offside.

Pada babak kedua, Norwegia kembali mencetak gol melalui Torbjorn Heggem lewat situasi sepak pojok pada menit ke-55.

Akan tetapi, setelah melakukan peninjauan melalui Video Assistant Referee (VAR), wasit membatalkan gol tersebut karena Erling Haaland lebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap Elliot Anderson dalam proses terjadinya gol.

Hingga waktu normal berakhir, kedua tim gagal menambah gol sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

Inggris akhirnya memastikan kemenangan pada awal extra time.

Jude Bellingham kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Morgan Rogers yang tidak bisa diamankan secara sempurna oleh Orjan Nyland.

Gol tersebut sekaligus menjadi gol keduanya dalam pertandingan dan membawa Inggris unggul 2-1.

Tim asuhan Thomas Tuchel sempat memperoleh hadiah penalti pada menit ke-96 setelah Eberechi Eze terjatuh di dalam kotak penalti.

Namun, keputusan tersebut dibatalkan wasit setelah meninjau ulang tayangan VAR.

Norwegia berusaha mengejar ketertinggalan hingga akhir babak tambahan.

Namun, rapatnya pertahanan Inggris membuat skor 2-1 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan ini memastikan Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia 2026.

The Three Lions kini menanti pemenang laga Argentina kontra Swiss untuk memperebutkan satu tiket menuju partai final.* (d/ad)

JAKARTA – Pemerintah bersama perbankan nasional, termasuk Bank Central Asia (BCA), kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program KUR BCA 2026 ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal dengan bunga yang relatif ringan.

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Beri Fleksibilitas Kerja ASN untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, Apel Pagi Ditiadakan

BCA menawarkan suku bunga KUR mulai 6 hingga 9 persen per tahun.

Selain itu, debitur juga dibebaskan dari biaya provisi dan biaya administrasi.

Pilihan tenor pinjaman pun cukup fleksibel, mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan, sehingga angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan usaha.

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Calon debitur perlu memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mengajukan pinjaman, antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki e-KTP.
- Pengajuan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Tidak sedang memiliki fasilitas KUR aktif di bank lain.
- Memenuhi ketentuan kelayakan kredit sesuai kebijakan yang berlaku.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Beberapa dokumen yang wajib dilengkapi meliputi:

- e-KTP pemohon dan pasangan.
- NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta.
- Kartu Keluarga (KK).
- Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- BPJS Ketenagakerjaan, khusus untuk pengajuan KUR Kecil.

Cara Mengajukan KUR BCA 2026

Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun langsung di kantor cabang.

Untuk pengajuan secara online, calon debitur dapat mengakses situs resmi BCA, memilih menu pengajuan KUR, mengisi data diri, serta melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

Sementara itu, pengajuan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BCA terdekat.

Petugas akan membantu proses pengisian formulir hingga tahapan verifikasi dokumen.

Setelah dilakukan analisis kelayakan usaha dan permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, dana pinjaman akan dicairkan ke rekening debitur.

Tabel Angsuran KUR BCA 2026 Plafon Rp100 Juta

Berikut simulasi angsuran pinjaman KUR BCA 2026 untuk plafon Rp100 juta:

Tenor Angsuran per Bulan
12 bulan Rp8.606.400
24 bulan Rp4.431.700
36 bulan Rp3.041.800
48 bulan Rp2.347.400
60 bulan Rp1.930.700

Besaran cicilan tersebut merupakan simulasi yang dapat menjadi gambaran bagi calon debitur dalam merencanakan pembiayaan usaha.

Persetujuan pinjaman tetap bergantung pada hasil analisis kelayakan yang dilakukan pihak bank sesuai ketentuan program KUR yang berlaku.* (di/ad)

BANDA ACEH – Shalat bukan hanya menjadi kewajiban bagi setiap Muslim, tetapi juga mengandung berbagai hikmah, termasuk manfaat bagi kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa.

Pesan itu disampaikan Ustaz dr. Al-Bukhari dalam Pengajian Rutin Ahad Subuh yang digelar di Masjid Taqwa Muhammadiyah Banda Aceh, Minggu, 12 Juli 2026.

Baca Juga:

• Jangan Berlebihan! 5 Jenis Makanan Ini Diam-Diam Bisa Melemahkan Daya Tahan Tubuhmu

Ia mengutip sabda Rasulullah SAW, "Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah." (HR. Tirmidzi).

Menurutnya, shalat bukan sekadar rangkaian gerakan fisik, tetapi ibadah yang melibatkan hati, pikiran, lisan, dan seluruh anggota tubuh sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT.

Mengutip firman Allah dalam Surah Al-'Ankabut ayat 45, ia menjelaskan bahwa tujuan utama shalat adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membentuk akhlak yang mulia.

Adapun manfaat kesehatan merupakan salah satu hikmah yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya.

Dalam ceramah tersebut, Ustaz dr. Al-Bukhari menguraikan hikmah kesehatan dari setiap rangkaian gerakan shalat.

Ia menjelaskan bahwa wudhu yang dilakukan sebelum shalat membantu menjaga kebersihan anggota tubuh yang paling sering terpapar lingkungan, seperti wajah, tangan, kepala, telinga, dan kaki.

Dari sisi medis, sentuhan air pada bagian tubuh tersebut dapat memberikan efek menyegarkan sekaligus membantu relaksasi karena banyaknya ujung saraf sensorik.

Pada gerakan takbiratul ihram dan berdiri, otot bahu, lengan, serta dada ikut bergerak sehingga membantu menjaga kelenturan persendian.

Sementara bacaan shalat yang dilakukan secara perlahan dan tartil membuat pola pernapasan menjadi lebih teratur dan membantu tubuh lebih rileks.

Ia juga menekankan pentingnya kekhusyukan saat bersedekap.

Menurutnya, kualitas shalat tidak hanya ditentukan oleh gerakan, tetapi juga oleh kehadiran hati dalam beribadah kepada Allah SWT.

Saat menjelaskan rukuk, Ustaz dr. Al-Bukhari mengatakan bahwa posisi punggung yang lurus, leher rileks, dan tangan bertumpu pada lutut membantu meregangkan otot punggung, bahu, serta paha.

Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan agar rukuk dilakukan dengan tuma'ninah atau penuh ketenangan.

Pada gerakan sujud, ia menjelaskan bahwa posisi kepala yang lebih rendah dari jantung membantu distribusi darah ke bagian kepala dalam beberapa saat.

Selain itu, sujud juga meregangkan otot leher, bahu, punggung, lutut, hingga pergelangan kaki.

Namun, ia menegaskan bahwa manfaat terbesar sujud bukan terletak pada aspek fisik, melainkan karena saat itulah seorang hamba berada paling dekat dengan Allah SWT.

Gerakan duduk di antara dua sujud juga disebut memberi kesempatan tubuh beristirahat sejenak sekaligus meregangkan persendian kaki dan lutut.

Pada posisi ini, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak doa memohon ampunan, rahmat, kesehatan, rezeki, dan petunjuk dari Allah SWT.

Sementara itu, gerakan salam ke kanan dan kiri membantu menjaga kelenturan otot leher.

Lebih dari itu, salam menjadi simbol bahwa seorang Muslim kembali ke tengah masyarakat dengan membawa kedamaian setelah menyelesaikan ibadah.

Di akhir ceramahnya, Ustaz dr. Al-Bukhari mengingatkan bahwa umat Islam tidak melaksanakan shalat semata-mata untuk memperoleh manfaat kesehatan.

"Kita shalat karena Allah SWT memerintahkannya. Kalaupun Allah memberikan manfaat berupa kesehatan jasmani, ketenangan jiwa, kestabilan emosi, kelenturan otot, dan kebugaran tubuh, semuanya merupakan bonus dari ketaatan kepada-Nya," ujarnya.

Ia mengajak seluruh jamaah untuk menjaga kualitas shalat dengan memenuhi syarat, rukun, sunnah, dan melaksanakannya secara tuma'ninah agar ibadah tersebut benar-benar menjadi penyejuk hati, penghapus dosa, sekaligus bekal menuju surga.* (ad)

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memberikan fleksibilitas waktu kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki anak usia PAUD, SD, hingga SMA untuk mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah, Senin, 13 Juli 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas imbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka mendukung penguatan ketahanan keluarga.

Baca Juga:

• Berantas Korupsi, Wujudkan Visi Prabowo

Surat tersebut ditujukan kepada para Asisten Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Dalam surat itu dijelaskan, ASN yang memiliki anak pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah diberikan fleksibilitas waktu kerja pada Senin, 13 Juli 2026.

ASN tetap diwajibkan melakukan presensi elektronik dari lokasi sekolah tempat anak bersekolah.

Sementara itu, ASN yang tidak mengantar anak tetap melaksanakan presensi elektronik di unit kerja masing-masing seperti biasa.

Selain memberikan fleksibilitas jam kerja, Pemerintah Aceh juga meniadakan pelaksanaan apel pagi pada 13 Juli 2026.

Langkah ini dilakukan agar para orang tua memiliki waktu yang cukup untuk mendampingi anak-anak mereka pada hari pertama sekolah.

Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, meminta seluruh pimpinan perangkat daerah segera menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Ia juga menegaskan agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal sehingga masyarakat tetap mendapatkan layanan secara optimal.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri PANRB Nomor B/257/M.KT.02/2026 tentang Imbauan Mendukung Penguatan Ketahanan Keluarga bagi Pegawai ASN.

Melalui surat tersebut, instansi pemerintah didorong memberikan ruang bagi orang tua, baik ayah maupun ibu, untuk mendampingi anak pada hari pertama masuk sekolah tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperkuat peran keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.* (ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

SIAPAPUN pasti setuju bahwa korupsi adalah penyakit paling bebahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga:

• Siapa Tan Kian? Pengusaha Properti yang Diperiksa Polda Metro dalam Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara

Korupsi memang menjadi ancaman paling serius bagi sebuah negara untuk memperkuat seluruh sendi pembangunannya.

Karena, semua agenda pembangunan nasional bergantung pada berapa banyak anggaran publik yang tersedia.

Jika uang tersebut terkuras akibat korupsi yang semakin tidak terkendali, maka nasib pembangunan akan menjadi suram.

Sebuah bangsa yang besar tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sebaliknya, sebuah keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada kemampuan negara membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam konteks inilah, relevansi pemberantasan korupsi menjadi poin mutlak bagi keberhasilan agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

Harus diakui bahwa setiap rupiah anggaran negara yang raib akibat praktik korupsi, sejatinya merupakan kehilangan hak masyarakat yang paling fundamental.

Hal ini dikarenakan setiap uang yang hilang, terdapat hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang berkualitas, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Demikian, perang terhadap korupsi bukan sekadar agenda penegakan hukum, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memastikan seluruh program prioritas pemerintah berjalan efektif.

Dalam realitas kehidupan bernegara yang terjadi hari-hari ini menunjukkan sebuah dinamika yang cukup kontras.

Dimulai dari pengungkapan dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saling gertak antara dua institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung dan Polri dalam mengusut berbagai perkara besar.

Sekali lagi, situasi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa komitmen membangun pemerintahan yang bersih harus diwujudkan melalui tindakan nyata, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Ancaman Serius bagi Pembangunan Nasional

Percaya tidak percaya, suka ataupun tidak suka, korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang menghambat terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Implikasi di balik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, melainkan juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, memperlemah efektivitas birokrasi, serta menghambat kualitas pelayanan publik.

Dalam berbagai situasi, praktik korupsi kerapkali mengganggu pelaksanaan berbagai program strategis nasional yang semestinya memberikan manfaat langsung kepada rakyat.

Kondisi terbaru justru kian memprihatinkan perihal dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini menjadi pengingat bahwa program sebesar apa pun tetap memerlukan sistem pengawasan yang kuat.

MBG, biar bagaimanapun, merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo yang didesain khusus untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Demikian, program ini jangan sampai gagal di tengah jalan hanya karena banyaknya 'kebocoran' anggaran akibat korupsi yang merajalela.

Apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaannya, maka otomatis yang dirugikan bukan hanya negara secara finansial, melainkan juga masyarakat.

Selain kasus MBG, berbagai kasus besar lainnya yang tidak kalah sadis juga masih menjadi tantangan tersendiri dalam memberantas gurita korupsi yang melanda republik.

Di balik rentetan kasus korupsi ini menunjukkan pentingnya membangun tata kelola yang transparan sejak tahap perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga evaluasi program.

Pencegahan korupsi tidak cukup dengan hanya mengandalkan aparat penegak hukum setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga perlu didukung sistem pengawasan internal yang efektif, digitalisasi proses administrasi, keterbukaan informasi publik, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.

Dalam kerangka pembangunan nasional, korupsi merupakan biaya ekonomi yang sangat mahal.

Setiap penyelewengan dana publik berimbas pada pengurangan kapasitas pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, maupun perlindungan sosial.

Karenanya, keberhasilan mewujudkan visi Presiden Prabowo menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan makmur sangat ditentukan oleh kemampuan negara menutup seluruh ruang penyalahgunaan kewenangan.

Penegakan Hukum sebagai Pilar Membangun Pemerintahan Bersih

Komitmen terhadap pemberantasan korupsi mesti diwujudkan lewat penegakan hukum yang sungguh-sungguh, profesional, dan independen.

Berkaca dari pengalaman, upaya penegakan hukum yang konsisten telah ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung melalui serangkaian tindak pidana ekonomi (TPE) yang dilakukan demi memulihkan berbagai aset dan kerugian negara.

Langkah Kejagung tersebut memperlihatkan bahwa negara semakin serius memulihkan kerugian keuangan negara sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku.

Sementara itu, komitmen yang serius juga ditunjukkan oleh Polri dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum melalui berbagai aksi dan instrumentasi yang dijalankannya.

Apa yang dibutuhkan saat ini adalah sinergi yang kokoh antara Kejaksaan, Polri, serta lembaga penegak hukum lainnya menjadi faktor penting dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

Kolaborasi yang apik akan melahirkan kekuatan yang utuh-padu dalam melawan gurita korupsi yang semakin meresahkan masyarakat.

Upaya penegakan hukum terhadap korupsi memang sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pengembalian aset negara, penguatan sistem pengawasan, dan pencegahan korupsi di masa mendatang.

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum yang tegas dan konsisten memberikan pesan penting bahwa seluruh program prioritas nasional harus dijalankan secara akuntabel.

Atinya, setiap penyimpangan terhadap anggaran publik, termasuk apabila terjadi dalam program-program strategis seperti MBG, harus diproses berdasarkan prinsip due process of law, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Akhirnya, melalui pendekatan yang ada, pemberantasan korupsi akan menjadi fondasi kokoh dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045 mendatang.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Provinsi Bali pada Minggu, 12 Juli 2026, didominasi kondisi cerah sepanjang hari.

Masyarakat dapat memanfaatkan cuaca yang relatif stabil untuk berbagai aktivitas di luar ruangan, namun tetap disarankan memperhatikan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Minggu 12 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Di Kabupaten Tabanan, cuaca juga diprediksi cerah dengan suhu 20–28 derajat Celsius serta kelembapan antara 58–82 persen.

Sementara itu, Kabupaten Badung diperkirakan menikmati cuaca cerah dengan suhu relatif lebih hangat, yakni 22–32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 49–83 persen.

Kabupaten Gianyar diprakirakan cerah dengan suhu udara 20–30 derajat Celsius dan kelembapan 52–76 persen.

Adapun Kabupaten Klungkung diprediksi memiliki suhu 24–31 derajat Celsius dengan kelembapan 51–86 persen.

Untuk wilayah dataran tinggi seperti Kabupaten Bangli, suhu udara diperkirakan lebih sejuk, berkisar 18–25 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 57–92 persen.

Kabupaten Karangasem juga diprakirakan cerah dengan suhu 18–28 derajat Celsius dan kelembapan 51–89 persen.

Di wilayah utara Bali, Kabupaten Buleleng diperkirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu udara 21–29 derajat Celsius serta kelembapan 56–86 persen.

Sementara itu, Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali diprediksi cerah dengan suhu berkisar 24–31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 60–89 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer, terutama bagi nelayan, pelaku pariwisata, serta masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.* (ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu, 12 Juli 2026, didominasi cuaca cerah.

Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul diperkirakan mengalami cuaca berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Minggu 12 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 54 hingga 93 persen.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Kabupaten Bantul.

Wilayah ini diprakirakan menikmati cuaca cerah dengan suhu udara 21–30 derajat Celsius dan kelembapan relatif tinggi, yakni 48–97 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Gunungkidul diprediksi mengalami cuaca berawan sepanjang hari.

Suhu udara di kawasan tersebut berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 43–93 persen.

Di Kabupaten Sleman, BMKG memprakirakan cuaca cerah dengan suhu udara 21–30 derajat Celsius.

Adapun kelembapan udara diperkirakan berada pada kisaran 43–91 persen.

Sementara itu, Kota Yogyakarta diprediksi cerah dengan suhu udara antara 21 hingga 30 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara berkisar 38–93 persen, sehingga masyarakat tetap disarankan menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Meski sebagian besar wilayah DIY diprakirakan cerah, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca.

Perubahan kondisi atmosfer dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada masa peralihan musim yang berpotensi memicu perubahan cuaca dalam waktu singkat.

Informasi prakiraan cuaca ini juga menjadi acuan bagi masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, hingga sektor transportasi untuk merencanakan aktivitas secara lebih aman dan nyaman.* (ad)