JAKARTA — Kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talauho, menyatakan belum menerima nomor laporan polisi (LP) setelah mendatangi Badan Reserse Kriminal Polri pada Senin, 6 April 2026.

Abdul mengatakan pihaknya telah menyampaikan laporan terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap kliennya. Laporan tersebut ditujukan kepada ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar serta sejumlah konten kreator di platform digital.

Baca Juga:

• Kasus Memanas! Pengacara JK Laporkan 5 Orang ke Polisi

Menurut dia, tim kuasa hukum telah bertemu dengan penyidik dan menyerahkan dokumen pendukung laporan. Proses administrasi selanjutnya akan diinformasikan kemudian.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi yang dinilai mencemarkan nama baik Jusuf Kalla, termasuk tudingan mengenai keterlibatannya dalam polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Kejadian ini menjadi perhatian publik karena melibatkan tokoh nasional serta isu yang berkembang di ruang digital.*

(mt/dh)

JAKARTA— Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak aparat kepolisian memberantas praktik premanisme hingga ke akar. Ia menilai penindakan yang selama ini dilakukan masih menyasar pelaku lapangan tanpa menyentuh jaringan di baliknya.

Desakan tersebut disampaikan Sahroni menyusul kasus tewasnya seorang warga di akarta/" target="_blank">Purwakarta yang diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah pemuda.

Baca Juga:

• Tanah Negara Dikuasai Pihak Lain, Pemerintah Janji Ambil Alih

Menurut dia, praktik premanisme umumnya terorganisir dan melibatkan jaringan tertentu. Bahkan, kata dia, tidak jarang berlindung di balik nama kelompok atau organisasi.

Sahroni menilai penindakan terhadap pelaku di tingkat bawah tidak akan menimbulkan efek jera jika aktor utama di balik praktik tersebut tidak tersentuh hukum.

"Kalau hanya pelaku di lapangan yang ditindak, pola yang sama akan terus berulang. Akar masalahnya harus diberantas," ujarnya.

Sebelumnya, seorang pria bernama Dadang, 57 tahun, meninggal dunia setelah diduga dianiaya sejumlah pemuda saat acara pesta pernikahan anaknya di wilayah akarta/" target="_blank">Purwakarta pada 4 April 2026.

Kepolisian setempat menyebut insiden tersebut bermula dari permintaan uang oleh pelaku yang diduga dalam pengaruh minuman keras. Keributan terjadi setelah permintaan tersebut tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku.

Kasus ini kembali memicu sorotan terhadap maraknya praktik premanisme dan keamanan di ruang publik.*

(mt/dh)

JAKARTA — jaksaan-agung/" target="_blank">Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah jaksa yang menangani perkara dugaan korupsi terkait Amsal Sitepu. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pemeriksaan tidak hanya menyasar Kepala jaksaan-negeri-karo/" target="_blank">Kejaksaan Negeri Karo, Danke Rajagukguk, tetapi juga jaksa lain yang menangani perkara tersebut.

Baca Juga:

• Pemuda Asal Sumut Dituntut Seumur Hidup dalam Kasus Mutilasi Pacar

Menurut Anang, pemeriksaan dilakukan oleh tim intelijen Kejagung sebagai langkah awal untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara. Hasil pemeriksaan akan menentukan apakah kasus tersebut dilanjutkan ke tahap eksaminasi oleh bidang pidana khusus.

Ia menyebut proses tersebut merupakan respons atas arahan pimpinan Kejagung untuk menjaga integritas institusi.

"Ini bagian dari upaya menjaga marwah Kejaksaan dalam penanganan perkara," ujarnya.

Kejagung belum merinci materi pemeriksaan terhadap para pihak yang diperiksa. Namun, langkah ini dilakukan menyusul polemik dalam penanganan kasus dugaan korupsi mark up pembuatan video yang menjerat Amsal Sitepu.*

(mt/dh)

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang masyarakat Indonesia pada layanan pinjaman daring (pinjol) mencapai Rp100,69 triliun pada Februari 2026.

Nilai tersebut tumbuh 25,75 persen secara tahunan.

Baca Juga:

• OJK Sikat 6 BPR Sekaligus, Ini Alasan Pencabutan Izinnya

"Outstanding pembiayaan pinjaman daring pada Februari 2026 mencapai Rp100,69 triliun atau tumbuh 25,75 persen secara tahunan," kata Agusman dalam konferensi pers, Senin, 6 April 2026.

OJK juga mencatat tingkat risiko kredit atau rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) sebesar 4,54 persen. Angka ini meningkat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 4,38 persen, namun masih berada di bawah ambang batas 5 persen.

Di sektor lain, industri pergadaian mencatat pertumbuhan pembiayaan sebesar 61,78 persen secara tahunan menjadi Rp152,40 triliun. Mayoritas penyaluran berasal dari produk gadai yang mencapai Rp126 triliun.

Sementara itu, pembiayaan modal ventura tercatat tumbuh tipis 0,78 persen menjadi Rp16,46 triliun pada periode yang sama.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan kinerja sektor jasa keuangan nasional secara umum masih terjaga di tengah ketidakpastian global.

Menurut dia, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi sektor keuangan melalui pasar keuangan, kenaikan harga energi, serta jalur perdagangan dan investasi.

OJK pun mendorong lembaga jasa keuangan untuk memperkuat manajemen risiko dan menjaga likuiditas guna menghadapi potensi tekanan ke depan.*

(mt/dh)

JAKARTA — Pemerintah menetapkan batas kenaikan harga tiket pesawat domestik di kisaran 9 hingga 13 persen di tengah tekanan kenaikan biaya operasional maskapai, terutama akibat lonjakan harga avtur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan daya beli masyarakat.

Baca Juga:

• Tak Mau Sekadar Seremonial, Medan Kembangkan Budaya Melayu Lebih Kreatif

Untuk menahan kenaikan harga, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen khusus untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Nilai subsidi yang disiapkan mencapai sekitar Rp1,3 triliun per bulan.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan tambahan seperti relaksasi pembayaran antara Pertamina dan maskapai, serta penghapusan bea masuk suku cadang pesawat menjadi nol persen.

Airlangga menyebut langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya operasional maskapai sekaligus mendorong pertumbuhan industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri.

"Dengan penghapusan bea masuk, biaya operasional maskapai dapat ditekan," katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan penyesuaian komponen biaya seperti fuel surcharge telah melalui koordinasi dengan maskapai penerbangan.

Menurut dia, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional di tengah tekanan global.

Pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga stabilitas harga tiket sekaligus memastikan sektor penerbangan tetap efisien dan berdaya tahan.*

(dw/dh)

MOJOKERTO — Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus pembunuhan disertai mutilasi, Alvi Maulana, dengan pidana penjara seumur hidup. Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Mojokerto, Senin, 6 April 2026.

Alvi merupakan pemuda berusia 27 tahun asal Desa Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Ia diketahui merantau ke Jawa Timur dan sempat menempuh pendidikan bersama korban.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Cecar Kejari Karo Soal Dugaan Intimidasi dan Brownies

"Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa," kata jaksa saat membacakan tuntutan.

Persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Jenny Tulak. Jaksa menjerat terdakwa dengan ketentuan pembunuhan berencana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa tergolong sangat keji dan melampaui batas kemanusiaan. Terdakwa disebut memutilasi tubuh korban menjadi ratusan bagian, bahkan sebagian potongan belum ditemukan.

"Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat dan luka mendalam bagi keluarga korban," ujar jaksa.

Selama persidangan, jaksa menghadirkan 13 saksi dan tiga ahli. Adapun hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Penasihat hukum terdakwa, Edi Harianto, menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Majelis hakim memberikan waktu tujuh hari untuk penyusunan pembelaan.

Kasus ini bermula dari peristiwa pembunuhan di kamar kos kawasan Surabaya pada September 2025. Terdakwa diduga menghabisi korban yang telah menjalin hubungan selama lima tahun dengannya, sebelum memutilasi jasad dan membuang bagian tubuh di wilayah Pacet-Cangar.

Sidang akan dilanjutkan pada 13 April 2026 dengan agenda pembacaan pembelaan.*

(tm/dh)

MEDAN — Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap mengusulkan pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi relokasi warga yang tinggal di kawasan pinggiran sungai dan rel kereta api.

Gagasan tersebut disampaikan Zakiyuddin saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumatera Utara di ruang kerjanya, Senin, 6 April 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Solusi Hunian Layak di Bantaran Rel Kereta Api di Tanah Abang, Bandung, dan Medan

"Saya sangat setuju adanya rusun. Ini solusi agar masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai maupun rel kereta api bisa pindah ke hunian yang jauh lebih layak," ujarnya.

Ia menambahkan, relokasi ke hunian vertikal juga akan mempermudah pemerintah dalam melakukan normalisasi sungai, sehingga dapat mengurangi potensi banjir di wilayah perkotaan.

Ketua Apersi Sumatera Utara, HM Yulius, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Ia menilai pembangunan rusun merupakan solusi konkret dalam penyediaan hunian terjangkau di tengah keterbatasan lahan di kota.

"Rusun sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang terjangkau namun tetap berkualitas," kata Yulius.

Dalam pertemuan itu, Apersi juga mengundang Wakil Wali Kota Medan untuk menghadiri kegiatan halal bihalal yang akan digelar pada 9 April 2026 di Gedung Andaliman.

Acara tersebut merupakan agenda rutin organisasi untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas program kerja ke depan.*

(dh)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan mendorong inovasi dalam pelestarian budaya Melayu agar tetap relevan di tengah masyarakat multikultural.

Upaya tersebut diarahkan agar budaya tidak hanya hadir dalam seremoni, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga.

Baca Juga:

• KRI Bima Suci Bersandar di Belawan, Wali Kota Medan Sambut Peserta ASEAN Plus Cadet Sail 2026

Dalam pertemuan tersebut, ia didampingi Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Agus Suryono.

Rico menilai pelestarian budaya Melayu perlu dilakukan melalui pendekatan kreatif. Ia mendorong pengembangan budaya lewat seni pertunjukan, tarian persembahan, hingga eksplorasi di bidang sinema dan kuliner.

"Budaya tidak boleh hanya berhenti di acara seremonial. Harus ada inovasi agar tetap hidup dan dikenal luas," ujarnya.

Menurut dia, ruang publik dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi budaya. Salah satu contohnya adalah kegiatan car free night yang dapat diisi dengan pertunjukan budaya Melayu.

Rico juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan tradisi. Ia mengatakan pendekatan kekinian diperlukan agar budaya Melayu tetap dekat dengan masyarakat.

"Generasi muda harus dilibatkan secara aktif. Kreativitas mereka menjadi kunci agar budaya tetap relevan," kata Rico.

Sementara itu, Ketua Panitia Halal Bihalal Masyarakat Melayu Indonesia, Milhan, menyebutkan kegiatan tersebut akan digelar di Hotel Mercure Medan dan melibatkan berbagai organisasi Melayu.

Acara itu direncanakan dihadiri sejumlah tokoh, termasuk anggota DPD RI Sultan Najamuddin, para sultan dari Sumatera Utara dan daerah lain, serta peserta dari sedikitnya 10 provinsi.

"Kami berharap Wali Kota dapat hadir dan memberikan sambutan," ujar Milhan.*

(dh)

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha enam bank perkreditan rakyat (BPR) sepanjang kuartal I 2026.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan aturan dan perlindungan konsumen di sektor perbankan.

Baca Juga:

• Direktur BCA Harap Pimpinan Baru OJK Antisipatif terhadap Tekanan Global

"Pencabutan izin usaha ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem perbankan dan perlindungan nasabah," ujar Dian dalam konferensi pers, Senin, 6 April 2026.

Enam BPR yang dicabut izinnya meliputi BPR Suliki Gunung Mas di Sumatera Barat, BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat, BPR Pembangunan Nagari di Sumatera Barat, BPR Prima Master Bank di Jawa Timur, BPR Bank Cirebon di Jawa Barat, dan BPR Kamadana di Bali.

Sebagian besar pencabutan dilakukan karena tidak terpenuhinya Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 12 persen serta kegagalan dalam melakukan penyehatan kondisi keuangan. Selain itu, terdapat pula kasus tata kelola yang buruk dan dugaan fraud di internal bank.

OJK menyatakan telah berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penanganan BPR yang ditutup. LPS bertugas menyelesaikan hak dan kewajiban bank kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, OJK juga mendorong konsolidasi perbankan melalui penerbitan 12 izin penggabungan BPR dan BPR Syariah (BPRS) dalam periode yang sama.

Langkah penutupan dan konsolidasi tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan industri perbankan nasional agar lebih sehat dan berdaya saing.*

(k/dh)

JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp 27,9 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru.

Data tersebut disampaikan pada 23 Maret 2026 dan diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 6 April 2026.

Baca Juga:

• KPK Sebut Kepatuhan Laporan LHKPN Capai 96,24%, Sektor Yudikatif Jadi Pemimpin

Aset terbesar Gibran berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp 17,44 miliar. Ia tercatat memiliki tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Surakarta dan Sragen.

Selain itu, Gibran juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 286,5 juta, yang terdiri dari tiga unit sepeda motor dan empat unit mobil.

Harta lainnya meliputi surat berharga sebesar Rp 5,55 miliar, kas dan setara kas Rp 4,35 miliar, serta harta bergerak lainnya senilai Rp 280 juta.

Dalam laporan tersebut, Gibran tidak tercatat memiliki utang maupun harta lain di luar komponen yang dilaporkan.

LHKPN merupakan instrumen transparansi yang wajib dilaporkan oleh penyelenggara negara sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penguatan akuntabilitas publik.*

(k/dh)

JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan pihaknya telah menggelar pertemuan dengan Badan Gizi Nasional untuk membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pertemuan berlangsung di Gedung DPR RI, Senin, 6 April 2026, dalam format berbagi informasi antara pimpinan Banggar dan jajaran BGN.

Baca Juga:

• Wacana Potong Gaji Menteri Muncul, Purbaya: Sekitar 25%

"BGN menjelaskan pelaksanaan program secara menyeluruh dan kami memberikan apresiasi karena sudah terbentuk lebih dari 26.000 SPPG," ujar Said.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi program di lapangan. Menurut dia, BGN telah berkomitmen memperbaiki tata kelola, termasuk menindak pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur.

Said menyebut, BGN telah mencabut dan menangguhkan sejumlah titik pelaksanaan program yang tidak memenuhi standar operasional.

"Beberapa titik koordinat dicabut dan disuspend karena tidak menjalankan SOP," kata dia.

Selain evaluasi program, pertemuan tersebut juga membahas kondisi fiskal pemerintah yang tengah menghadapi tekanan. Banggar dan BGN sepakat untuk melakukan penajaman prioritas anggaran.

Menurut Said, BGN turut berkontribusi dalam efisiensi anggaran hingga mencapai Rp 20 triliun sebagai bagian dari penyesuaian fiskal.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pengawasan dan tata kelola agar berjalan optimal.*

(k/dh)

BATUBARA- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhan Ruku terus memperkuat komitmennya dalam menjaga integritas dan menjaga internal.

Hal ini ditandai dengan mengikuti pelantikan dan pengukuhan Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) melalui virtual pada Senin, (6/4).

Baca Juga:

• BBM Nonsubsidi Bakal Naik? Pemerintah Masih Hitung-hitungan

Prosesi berlangsung dengan tertib dan khidmat sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal di lingkungan masyarakat.

Dalam pengukuhan tersebut, Kalapas mewakili Kakanwil Ditjenpas Sumut mengukuhkan secara simbolis Suriawan yang ditetapkan sebagai Ketua Satops Patnal.

Sementara itu, Denny Pebryanto, Helianto, Muhadi Cunjaya manurung, Zulfan Manurung dan Suriyo Wibowo ditetapkan sebagai anggota

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjenpas Sumut Yudi Suseno, menegaskan bahwa pembentukan Satops Patnal bukan sekedar formalitas, melainkan langkah nyata dalam menjaga marwah institusi pemasyarakatan.

Satops Patnal ini mempunyai peran strategis dalam memastikan seluruh jajaran sesuai aturan dan menjaga integritas.

Saya berharap tim yang telah dikukuhkan hari ini dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, bekerja profesional, dan berani bertindak terhadap setiap pelanggaran," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan pengawasan internal merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola Lapas yang bersih dan bebas dari praktik-praktik yang menyimpang.

Keberadaan tim ini harus mampu menjadi garda terdepan dalam deteksi dini serta pencegahan gangguan keamanan dan keselamatan. Kita ingin Lapas yang berada di Sumatera Utara Khususnya menjadi lingkungan yang aman, tertib, dan berintegritas," imbuhnya.

Ditempat yang sama Kalapas Labuhan Ruku Hamdi Hasibuan berharap dengan dikukuhkannya Tim Satops Patnal ini, Lapas Labuhan Ruku semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan internal, sekaligus membantu terciptanya sistem pemasyarakatan yang transparan dan akuntabel.*

(dh)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan pemotongan gaji menteri sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah langkah pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap di bawah 3 persen. Purbaya menyebut kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan Langkah Tingkatkan Pendapatan Negara, Fokus pada Pajak dan PNBP

Ia menegaskan keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Adapun terkait kemungkinan pemotongan gaji anggota DPR, Purbaya mengaku belum mengetahui rencana tersebut.

Purbaya juga menyampaikan perkiraan besaran pemotongan gaji menteri. Menurut dia, angka yang beredar berada di kisaran 25 persen, meski belum ada pembahasan resmi.

"Sekitar 25 persen, tapi itu baru perkiraan," kata dia.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji berbagai langkah efisiensi untuk menjaga kesehatan fiskal di tengah tekanan ekonomi global. Selain pengendalian belanja, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memastikan kesinambungan pembiayaan pembangunan nasional.

Wacana pemotongan gaji pejabat negara menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan dalam rangka memperkuat disiplin fiskal sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.*

(d/dh)

JAKARTA — Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, menekankan pentingnya kemandirian Indonesia dalam pengelolaan data nasional. Ia mengingatkan risiko ketergantungan pada teknologi asing yang dinilai dapat memengaruhi kedaulatan data.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Informasi Geospasial di DPR, Senin, 6 April 2026.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Disorot DPR, Penyitaan Tanpa Putusan Pidana Dinilai Rawan Disalahgunakan

"Bagaimana kita bisa bersaing jika tidak memiliki data yang akurat," ujarnya.

Ia juga mengkritik penggunaan dana pinjaman luar negeri untuk pengelolaan data nasional. Menurutnya, skema tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa keterbukaan data kepada pihak pemberi pinjaman.

Firman turut menyinggung ketergantungan pada platform teknologi global, seperti Google. Ia mengingatkan bahwa informasi yang disajikan tidak selalu akurat dan dapat menyesatkan jika tidak diverifikasi.

"Jangan sepenuhnya bergantung pada teknologi asing," kata dia.

Ia berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data dapat memperkuat kedaulatan data nasional dan mendorong integrasi sistem informasi yang lebih mandiri.

Isu kedaulatan data menjadi perhatian di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital serta ketergantungan pada platform global dalam pengelolaan informasi.*

(d/dh)

JAKARTA — Kementerian Perdagangan meminta pelaku usaha menjaga harga minyak goreng bersubsidi Minyakita tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET), meski terjadi kenaikan bahan baku plastik.

Direktur Bina Usaha Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra, mengatakan kenaikan harga bahan baku bijih plastik berdampak pada produk yang menggunakan kemasan, termasuk minyak goreng.

Baca Juga:

• Direktur BCA Harap Pimpinan Baru OJK Antisipatif terhadap Tekanan Global

Ia menjelaskan, dalam 10 hari terakhir pasca-Lebaran, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, termasuk minyak goreng. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 2 April 2026, harga minyak goreng premium tercatat Rp21.433 per liter, sementara minyak goreng curah Rp19.081 per liter.

Adapun Minyakita berada di kisaran Rp15.877 per liter.

Meski demikian, Nawandaru menyebut sebanyak 19 provinsi masih menjual Minyakita sesuai dengan HET, mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, sebagian Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Kementerian Perdagangan juga berupaya menstabilkan harga di kawasan Indonesia timur seperti Papua dan Maluku, yang masih menghadapi kendala distribusi.

Menurut Nawandaru, kehadiran Minyakita diharapkan dapat menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasar serta memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

"Ketersediaan Minyakita menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat," kata dia.*

(an/dh)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan belanja yang meningkat.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin, 6 April 2026, Purbaya menegaskan kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat penerimaan negara tanpa mengganggu iklim investasi.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Minta Masyarakat Tenang: Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik Hingga Akhir 2026

Pemerintah, kata dia, akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan terintegrasi.

Selain penguatan pengawasan, kebijakan juga mencakup pemberian insentif perpajakan yang terukur serta penyempurnaan regulasi agar lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum.

Di sektor perpajakan, pemerintah menetapkan empat fokus utama, yakni implementasi sistem coretax untuk meningkatkan kepatuhan, penguatan regulasi, pemberian insentif yang tepat sasaran, serta optimalisasi penagihan dan perbaikan manajemen restitusi.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan sistem coretax mulai menunjukkan stabilitas. Pemerintah juga memperpanjang batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 30 April 2026 tanpa sanksi.

"Per 31 Maret, sekitar 410 ribu SPT masuk dalam satu hari," kata Bimo.

Selain pajak, pemerintah juga memperkuat penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai melalui pemanfaatan teknologi, termasuk penggunaan Trade AI untuk mendeteksi praktik under invoicing dan peredaran barang kena cukai ilegal.

Sementara pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah akan melakukan evaluasi tarif secara berkala, memperluas sistem digital, serta meningkatkan pengawasan melalui integrasi data dan analisis risiko.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.*

(mt/dh)

JAKARTA — Tim kuasa hukum Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, melaporkan lima pihak ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong.

Laporan tersebut menyasar Rismon Sianipar serta empat akun YouTube, yakni Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara.

Baca Juga:

• Buron Lama! Andre “The Doctor” Pemasok Sabu Ko Erwin Ditangkap di Malaysia

"Total barang bukti sekitar tiga video," ujar Abdul di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Menurut dia, laporan ini berkaitan dengan tudingan bahwa Jusuf Kalla mendanai Roy Suryo dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Abdul menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan telah berkembang menjadi informasi yang menyesatkan di ruang publik.

Selain pencemaran nama baik, pihaknya juga menyoroti dugaan penyebaran berita bohong yang beredar melalui platform digital.

Ia menambahkan, sejumlah pernyataan dalam konten yang dilaporkan dinilai menyudutkan dan merugikan reputasi Jusuf Kalla, termasuk narasi yang dianggap tidak sesuai fakta.

Laporan ini diharapkan menjadi langkah hukum untuk menguji kebenaran informasi yang beredar sekaligus memberikan kepastian hukum terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Kasus ini menambah daftar polemik hukum yang melibatkan ruang digital, terutama terkait penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial.*

(mt/dh)

JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait temuan sejumlah tanah milik negara yang dikuasai pihak lain secara tidak sah.

Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 April 2026. Maruarar menyatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut bagi kepentingan publik.

Baca Juga:

• Universitas Al-Azhar Medan Tawarkan Kuliah Terjangkau dengan Segudang Keunggulan

Ia mengungkapkan telah meninjau sejumlah lokasi strategis, termasuk kawasan Tanah Abang di Jakarta serta wilayah di Bandung bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia.

Dari hasil peninjauan itu, ditemukan sejumlah aset negara yang dikuasai pihak lain.

Menurut Maruarar, pemerintah berencana memanfaatkan kembali lahan tersebut untuk pembangunan perumahan rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Ia juga menyebut proyek pembangunan akan segera dimulai, antara lain melalui peletakan batu pertama di Bandung.

Sejumlah lahan yang menjadi perhatian berada di kawasan strategis, termasuk di sekitar bantaran rel kereta api di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Medan.

Pemerintah menilai pengembalian aset negara menjadi bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan lahan sekaligus penyediaan hunian bagi masyarakat.

Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan hukum terkait pengelolaan aset negara dan memastikan pemanfaatannya tepat sasaran.*

(iz/dh)

BATU BARA, SUMATERA UTARA– Warga Kecamatan Talawi kini dilanda keresahan akibat sampah yang tidak kunjung diangkut oleh petugas kebersihan selama berhari-hari.

Tumpukan sampah yang semakin menggunung menimbulkan bau menyengat dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi kesehatan serta lingkungan sekitar, senin,6/4/2026.

Baca Juga:

• Dapatkan Modal Usaha hingga Rp500 Juta! KUR BNI 2026 Tawarkan Cicilan Fleksibel untuk UMKM

"Biasanya tidak pernah seperti ini. Sampah rutin diangkut, tapi sekarang kok lain, sudah berminggu-minggu bekas potongan kaca kami tidak diambil," ujarnya dengan nada kecewa.

Menurutnya, selama ini pihaknya telah berupaya mengelola limbah dengan baik dan aman agar tidak membahayakan lingkungan. Namun karena tidak adanya kepastian jadwal pengangkutan, limbah kaca tersebut kini menumpuk dan berpotensi membahayakan keselamatan.

Merasa tidak mendapatkan kepastian layanan, masyarakat akhirnya mengambil langkah resmi dengan menyurati Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta DPRD Kabupaten Batu Bara. Surat tersebut berisi keluhan sekaligus permintaan agar pemerintah daerah segera turun tangan dan memberikan solusi konkret terkait persoalan pengangkutan sampah ini.

Warga berharap pelayanan pengelolaan sampah dapat segera kembali normal seperti sebelumnya, mengingat persoalan ini menyangkut kepentingan umum dan kesehatan masyarakat luas.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara terkait keterlambatan pengangkutan sampah di Kecamatan Talawi.*

(dh)

JAKARTA — Pemerintah menyatakan masih mengkaji rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Hingga kini, belum ada keputusan final terkait penyesuaian harga tersebut.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Minta Masyarakat Tenang: Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik Hingga Akhir 2026

"Masih dalam pengkajian," ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Menurut dia, pemerintah akan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada publik setelah proses evaluasi selesai.

Kebijakan ini disebut mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global dan daya beli masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah memastikan belum akan menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, untuk periode April 2026. Keputusan itu diambil setelah koordinasi antara pemerintah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Pertamina.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan BBM tetap aman dan harga tetap terjangkau. Pernyataan ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran masyarakat di tengah isu kenaikan harga energi.

Kebijakan harga BBM menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika harga energi global yang fluktuatif.*

(oz/dh)