Anak asuhan pelatih Timnas U-19 Thailand Jukkapant Punpee itu, membungkam pasukan pelatih Malaysia Mohd Nafuzi bin Muhammad Zain dengan skor 3-2.

Baca Juga:

• Babak Pertama, Thailand vs Malaysia Imbang 2-2

Sementara gol kedua bagi Thailand terjadi pada menit 42 melalui tendangan pemain nomor punggung 18 Pirada Larsawat. Dan, gol ketiga yang merupakan gol kemenangan bagi Thailand tercipta pada menit 79 lewat tendangan finalti yang dieksekusi kapten nomor punggung 10 Pichaiya Konsri.

Tim skuad Malaysia sendiri, sebetulnya bermain sangat dengan cukup baik. Bahkan sejak babak pertama hingga kedua, kapten Ahmad Luthfi Hadi dan kawan-kawan, bermain sangat taktis.

Gol pertama dari laga ini justru dicetak Malaysia pada menit 13 melalui tendangan pemain nomor punggung 15 Muhammad Amar Imran bin Uzaini Ashadi. Sedang gol kedua bagi Malaysia tercipta detik-detik berakhirnya babak pertama, yakni menit 45 + 1 yang dicetak Muhammad Arsyad bin Mohd Shamsul Aswadi bernomor punggung 8.

Detik detik terakhir babak kedua, persis sekitar menit 90, Malaysia terus melakukan tekanan. Beberapa kali tendangan mengarah langsung ke kiper.

Tapi tak satupun yang berhasil gol. Kiper Thailand mampu menghalau bola yang melaju kencang. Hingga akhirnya, Malaysia harus berhenti di skor 3-2 dengan kekalahan Malaysia.*

MEDAN — Timnas Thailand U-19 memastikan satu tempat di babak semifinal ASEAN U-19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 atau Piala AFF U-19 2026 setelah menundukkan Malaysia dengan skor 3-2 pada laga terakhir Grup B di Stadion Madya 1, Senin malam, 8 Juni 2026.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal.

Baca Juga:

• Nama Raffi Ahmad Muncul di Kasus Dugaan Suap Bea Cukai, KPK Buka Suara

Thailand kemudian berbalik unggul melalui gol Pirada Larsawat pada menit ke-42.

Namun keunggulan tersebut tidak bertahan hingga turun minum setelah Malaysia kembali menyamakan skor lewat Muhammad Arsyad pada menit ke-45+3.

Pada babak kedua, laga berlangsung semakin intens dengan jual beli serangan dari kedua tim.

Thailand akhirnya memastikan kemenangan lewat gol kedua Pichaiya pada menit ke-80, yang sekaligus menjadi penentu hasil akhir 3-2.

Hasil tersebut mengantarkan Thailand keluar sebagai juara Grup B dengan torehan sempurna sembilan poin dari tiga pertandingan.

Sementara Malaysia harus puas finis di posisi kedua dengan enam poin.

Meski memiliki produktivitas gol yang sama dengan Vietnam, Malaysia tersingkir karena kalah dalam selisih kebobolan dalam perhitungan runner-up terbaik.

Nasib Vietnam sendiri masih menunggu hasil laga terakhir Grup C antara Australia melawan Kamboja yang akan menentukan satu slot semifinal tersisa.

Di pertandingan lain Grup B, Singapura menutup fase grup dengan kemenangan 4-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Teladan, Medan.

Namun kemenangan tersebut tidak cukup untuk meloloskan Singapura ke semifinal.

Dengan hasil ini, Thailand menjadi tim kedua yang memastikan tiket semifinal setelah Indonesia U-19 lebih dulu lolos sebagai juara Grup A usai menaklukkan Vietnam 2-1.

Indonesia melaju ke semifinal dengan catatan sempurna, meraih tiga kemenangan dari tiga laga dan mengoleksi sembilan poin, menjadikannya salah satu kandidat kuat juara turnamen tahun ini.*

(tm/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung melimpahkan tersangka mantan Komisioner Ombudsman berinisial HS beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Pelimpahan tahap II itu dilakukan pada Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Nama Raffi Ahmad Muncul di Kasus Dugaan Suap Bea Cukai, KPK Buka Suara

Kejaksaan menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh seorang penyelenggara negara dalam proses pengawasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan yang melekat pada aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Selama penyidikan, tim jaksa telah memeriksa 38 saksi dan dua ahli serta menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan hasil penggeledahan di wilayah DKI Jakarta.

Perkara ini berawal dari kewajiban pembayaran PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh PT TSHI yang mencapai sekitar Rp130 miliar.

Nilai kewajiban tersebut kemudian dipersoalkan pihak perusahaan hingga berujung pada upaya meminta bantuan melalui pihak yang memiliki akses terhadap lembaga pengawas pelayanan publik.

Penyidik menduga terjadi rekayasa dalam proses pemeriksaan yang seolah-olah berasal dari laporan masyarakat, namun kemudian mengarah pada rekomendasi yang menguntungkan pihak perusahaan.

Dalam proses itu, Kejaksaan juga mengungkap dugaan kebocoran dokumen internal berupa draf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelum diterbitkan secara resmi.

Selain itu, tersangka HS diduga menerima sejumlah imbalan, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas lain, termasuk satu unit rumah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas perbuatannya, HS dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya.

Kejaksaan Agung menegaskan pelimpahan perkara ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum dalam kasus korupsi sektor sumber daya alam yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Perkara tersebut selanjutnya akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam fungsi pengawasan lembaga negara yang semestinya bersifat independen.

Persidangan diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati aliran keuntungan dari praktik tersebut.*

(ad)

JAKARTA – Pemerintah masih mengkaji sejumlah skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk opsi pelibatan kantin sekolah sebagai salah satu penyedia makanan bagi siswa.

Skema ini dinilai berpotensi menjadi alternatif pelaksanaan di daerah dengan keterbatasan infrastruktur.

Baca Juga:

• TP-PKK Asahan Monitoring Lomba HKG 2026 di Pulau Rakyat dan Rahuning, Dorong Pemanfaatan Pekarangan Lewat Program Hatinya PKK

Namun, opsi itu masuk dalam pembahasan internal Badan Gizi Nasional (BGN).

"Secara spesifik kalau berbentuk arahan tidak, tetapi itu adalah bagian dari diskusi. Untuk mencari pola karena tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Menurut dia, pelaksanaan MBG tidak dapat diseragamkan di seluruh wilayah Indonesia karena perbedaan kondisi geografis, jumlah penerima manfaat, hingga kesiapan infrastruktur di daerah.

Karena itu, pemerintah membuka ruang untuk berbagai pendekatan pelaksanaan.

"Dalam rangka perbaikan maka dimintalah teman-teman BGN untuk memikirkan skema-skema yang mungkin bisa dilakukan yang bisa jadi itu berbeda dengan skema di tempat-tempat yang ideal," ujarnya.

Salah satu opsi yang dibahas adalah pemanfaatan kantin sekolah yang sudah berjalan.

Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi terutama di wilayah yang tidak memungkinkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur baru.

"Misalnya ada usul atau ide untuk melibatkan kantin-kantin sekolah. Tapi semua sedang dikaji oleh pimpinan BGN yang baru," kata Prasetyo.

Sementara itu, Kepala BGN Nanik S. Deyang menilai pemanfaatan kantin sekolah dan fasilitas dapur yang sudah ada dapat menjadi solusi di wilayah dengan jumlah siswa yang terbatas.

Menurut dia, pembangunan dapur baru tidak selalu efisien untuk daerah tertentu.

"Di tempat terpencil itu, misalnya di Lombok Barat, muridnya hanya 119. Kan tidak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin, jadi bisa digunakan," kata Nanik.

Ia menambahkan, skema serupa juga dapat diterapkan di wilayah kepulauan atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk dapur milik program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Kalau di Raja Ampat, muridnya hanya 115, tapi ada dapur CSR Pertamina, itu bisa digunakan. Jadi tidak harus selalu membangun dapur baru," ujarnya.

Nanik menegaskan, pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran agar pelaksanaan program MBG tidak sepenuhnya bergantung pada pembangunan infrastruktur baru yang bersumber dari APBN.

"Ini bagian efisiensi, supaya tidak semuanya menggunakan APBN," katanya.

Kementerian dan BGN menyatakan kajian skema pelaksanaan MBG akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan di berbagai daerah.*

(kp/ad)

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan nama Raffi disebut dalam rangkaian fakta pemeriksaan karena pernah diduga menitipkan sejumlah barang elektronik saat berkunjung ke Kantor Blueray Cargo di Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Kejari Langkat Akan Hadirkan Kadis Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy sebagai Saksi Kasus Smartboard Rp29,5 Miliar

Taufik menjelaskan, barang yang dimaksud antara lain perangkat elektronik seperti telepon genggam.

Namun, KPK belum mengembangkan lebih jauh keterkaitan peristiwa tersebut dengan perkara utama yang sedang diusut.

"Kemarin kami tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blueray mengurus kepabeanan di Ditjen Bea Cukai," ujarnya.

Ia menegaskan, KPK masih membuka peluang pendalaman apabila ditemukan bukti baru dalam proses persidangan maupun penyidikan lanjutan.

"Apakah nanti fakta persidangan itu menjadi fakta baru yang perlu didalami, kami akan lakukan pemeriksaan," kata dia.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juni 2026, nama Raffi juga disebut dalam keterangan saksi perkara dugaan suap pengurusan barang impor Blueray Cargo.

Jaksa KPK menggali keterangan terkait permintaan pengiriman barang elektronik dari Amerika Serikat ke Indonesia, termasuk laptop dan telepon genggam.

Permintaan itu disebut muncul saat Raffi Ahmad berada di Amerika Serikat dan berkunjung ke kantor perusahaan kargo tersebut.

Saksi dalam persidangan mengakui adanya komunikasi terkait pengiriman barang tersebut, namun menyebut rencana pengiriman itu tidak pernah terealisasi.

Nama Raffi juga tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan salah satu saksi dalam perkara tersebut.

Sementara itu, dalam perkara ini, KPK telah menjerat sejumlah pihak dari unsur swasta dan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas dugaan suap senilai puluhan miliar rupiah serta pemberian fasilitas mewah untuk melancarkan proses kepabeanan.

Para penerima suap diduga berasal dari jajaran pejabat Bea Cukai, sementara pemberi suap berasal dari pihak perusahaan jasa pengurusan kargo.

KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan terhadap pihak-pihak lain yang disebut dalam persidangan.

Hingga berita ini diturunkan, Raffi Ahmad belum memberikan pernyataan terkait penyebutan namanya dalam perkara tersebut.*

(cn/ad)

ASAHAN – Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, melakukan monitoring kegiatan lomba dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026 di dua desa percontohan di Kecamatan Pulau Rakyat dan Rahuning, Senin, 8 Juni 2026.

Kegiatan tersebut turut didampingi Staf Ahli TP-PKK Kabupaten Asahan, Ny. Juni Rianto, serta jajaran pengurus TP-PKK kabupaten dan kecamatan.

Baca Juga:

• Wabup Asahan Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPRD soal Pertanggungjawaban APBD 2025

Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau pemanfaatan pekarangan rumah warga yang digunakan untuk tanaman pangan, tanaman obat keluarga (TOGA), serta pengelolaan lingkungan bersih dan sehat.

Yusnila menyampaikan bahwa program Hatinya PKK tidak hanya menjadi ajang lomba, tetapi juga sarana mendorong masyarakat agar lebih produktif dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk kebutuhan keluarga.

"Melalui program Hatinya PKK, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan baik sehingga mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat," ujarnya.

Selanjutnya, monitoring dilanjutkan ke Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, yang mengikuti lomba Tertib Administrasi PKK.

Di lokasi ini, tim TP-PKK melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi, termasuk buku kegiatan, laporan program kerja, dan dokumen pendukung lainnya.

Menurut Yusnila, tertib administrasi menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan program PKK di tingkat desa.

Administrasi yang baik, kata dia, akan memudahkan evaluasi sekaligus memastikan program berjalan berkelanjutan.

"Administrasi yang tertata dengan baik menjadi cerminan tertibnya pelaksanaan program PKK. Karena itu, kader PKK harus terus meningkatkan kualitas administrasi," kata dia.

TP-PKK Asahan berharap seluruh desa peserta lomba HKG PKK 2026 dapat terus meningkatkan inovasi, peran kader, serta kualitas program dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Asahan.

Kegiatan monitoring turut dihadiri unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta kader PKK setempat.*

(ad)

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, mewakili Bupati Asahan menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Asahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyampaian jawaban tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan yang digelar di ruang rapat utama DPRD, Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Kejari Langkat Akan Hadirkan Kadis Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy sebagai Saksi Kasus Smartboard Rp29,5 Miliar

Dalam forum tersebut, tujuh fraksi DPRD, yakni Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, NasDem, dan Nurani Pembangunan, menyampaikan pandangan umum, masukan, serta catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025.

Seluruh dokumen pandangan fraksi kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Asahan.

Membacakan pidato Bupati Asahan, Rianto menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD.

Menurut dia, berbagai catatan tersebut mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah tahun 2025.

Capaian itu disebut menjadi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel.

Dari sisi realisasi anggaran, Pemkab Asahan mencatat tingkat penyerapan APBD 2025 sebesar 94,22 persen.

Pemerintah menyebut capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan program pembangunan berjalan relatif optimal, termasuk dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah.

Terkait infrastruktur, pemerintah daerah menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penanganan jalan provinsi di wilayah Asahan.

Sementara itu, perbaikan jalan kabupaten akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan fiskal daerah.

Rapat paripurna berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif, serta menjadi bagian dari tahapan pembahasan lanjutan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.*

(ad)

MEDAN – Kejaksaan Negeri Langkat berencana menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Faisal Hasrimy, sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat senilai Rp29,5 miliar.

Faisal sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Langkat saat proyek tersebut bergulir pada 2024.

Baca Juga:

• PHI Gandeng Pemkot Samarinda dan Kejati Kaltim, Klaim Selamatkan Potensi Produksi Rp480 Miliar per Tahun

"Iya, bakal kita hadirkan sebagai saksi," ujar Toni di Pengadilan Negeri Medan, Senin, 8 Juni 2026.

Meski demikian, Toni belum memastikan jadwal pemanggilan terhadap Faisal.

Menurut dia, jaksa masih menyusun urutan saksi yang akan diperiksa secara bertahap, mulai dari kepala sekolah hingga pejabat daerah.

"Kita mulai dari bawah dulu, jadi berjenjang, termasuk Faisal. Nanti kita lihat dinamika persidangannya," kata dia.

Dalam perkara ini, tiga orang menjadi terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Supriadi, serta Direktur PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra.

Ketiganya didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan smartboard yang merugikan keuangan negara hingga Rp29,5 miliar.

Proyek tersebut bersumber dari dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Langkat 2024 dengan total pagu Rp49,9 miliar.

Jaksa menyebut terdapat dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan perangkat smartboard.

Barang yang dibeli dengan harga sekitar Rp30 juta per unit, diduga ditampilkan dalam katalog elektronik hingga mencapai Rp158 juta per unit.

Selain dugaan mark-up, pengadaan juga dinilai tidak berdasarkan kebutuhan sekolah maupun usulan satuan pendidikan penerima barang.

Dalam dakwaan, nama Faisal Hasrimy turut disebut memiliki peran saat menjabat Pj Bupati Langkat.

Ia diduga mengenalkan perantara kepada pihak Dinas Pendidikan serta mengarahkan pembahasan anggaran agar proyek smartboard masuk dalam APBD perubahan.

Jaksa juga menduga adanya pengondisian pemenang proyek melalui mekanisme mini kompetisi, dengan melibatkan sejumlah perusahaan penyedia yang ditunjuk dalam proses pengadaan.

Sebelumnya, pada sidang yang menghadirkan kepala sekolah, terungkap bahwa sejumlah perangkat smartboard telah disalurkan ke sekolah-sekolah tanpa mekanisme pengajuan kebutuhan dari pihak sekolah penerima.

Persidangan perkara ini masih berlanjut di Pengadilan Tipikor Medan dengan agenda pemeriksaan saksi secara bertahap.

Kejaksaan menyatakan akan terus menelusuri alur kebijakan dan pelaksanaan proyek hingga ke tingkat pejabat daerah.*

(tm/ad)

Permainan kedua skuad kedua negara yang dipimpin wasit Bainazarov Alimardon ini, benar-benar bermain imbang.

Baca Juga:

• Vietnam U-19 Gantung Nasib, Lolos Semifinal AFF U-19 Ditentukan Hasil Grup Lain

Tim skuad Malaysia dengan kapten Ahmad Luthfi Hadi Bin Sahabudin bernomor punggung 5, yang pertama membobol gawang Thailand. Di menit 13, pemain nomor 15 Muhammad Amar Imran bin Uzaini Ashadi, berhasil memanfaatkan umpan tendangan pojok dengan menyundul bola ke gawang Thailand yang dijaga Poomraphee Siribunyakul.
Gol pertama untuk Malaysia.

Namun, hanya 7 menit kemudian, kapten Thailand nomor punggung 10 Pichaiya Konsri berhasil menyamakan kedudukan 1-1, setelah bermain lincah di area krusial Malaysia. Gol kedua bagi Thailand terjadi pada menit 42 melalui tendangan pemain nomor punggung 18 Pirada Larsawat. Namun, di luar dugaan Malaysia justru mampu menyamakan kedudukan di detik-detik terakhir, yakni pada menit 45 + 1 melalui tendangan pemain nomor punggung 8 Muhammad Arsyad bin Mohd Shansul Aswadi.

Hingga wasit membunyikan pluit babak pertama berakhir, skor imbang 2-2.*

JAKARTA – Pemerintah menjalankan program pemulihan lahan pertanian di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program ini menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• PHI Gandeng Pemkot Samarinda dan Kejati Kaltim, Klaim Selamatkan Potensi Produksi Rp480 Miliar per Tahun

Pemerintah menargetkan sistem produksi pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap percepatan pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi tersebut.

Ia menyebut langkah cepat seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar lahan pertanian kembali produktif.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran, mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota, agar penanganan lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi berjalan maksimal," kata Amran saat meninjau rehabilitasi lahan di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp1 triliun untuk mendukung percepatan pemulihan, yang mencakup perbaikan infrastruktur pertanian, irigasi, hingga bantuan sarana produksi bagi petani.

Program tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Dokumen ini menjadi acuan utama pemulihan jangka menengah yang dirancang untuk periode 2026–2028.

Renduk tidak hanya menitikberatkan pada pemulihan fisik, tetapi juga penguatan sistem pangan daerah melalui nilai tambah hasil pertanian, pengembangan koperasi, akses pasar, serta penguatan ketahanan ekonomi petani.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan Renduk menjadi instrumen utama dalam mengoordinasikan pemulihan lintas sektor.

"Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga," ujar Tito dalam rapat kerja bersama DPR RI di Senayan, Jakarta.

Ia menjelaskan, dokumen tersebut telah diselaraskan bersama Bappenas dan akan menjadi panduan pelaksanaan pemulihan selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu, realisasi program pemulihan terus berjalan.

Data Satgas PRR hingga akhir Mei 2026 mencatat bantuan pertanian yang telah tersalurkan mencapai Rp877,126 miliar, mencakup rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, dan pembangunan jaringan irigasi.

Dari sisi fisik, sebanyak 9.931 hektare sawah telah berhasil direhabilitasi dari total target 42.702 hektare lahan terdampak di tiga provinsi tersebut.

Pemerintah menargetkan pemulihan berlanjut seiring percepatan implementasi program di lapangan.*

(ad)

JAKARTA – Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menjalin sinergi dengan Pemerintah Kota Samarinda dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam upaya penguatan tata kelola aset lahan hulu migas yang berstatus Barang Milik Negara (BMN).

Kolaborasi tersebut diklaim berhasil mengamankan aset strategis sekaligus mencegah potensi kehilangan produksi energi nasional hingga Rp480 miliar per tahun.

Baca Juga:

• Guru Besar Unair Ragukan P21 Kasus Ijazah Jokowi: Tidak Mungkin

Agenda utama difokuskan pada penyelesaian isu pertanahan di wilayah operasi hulu migas Under Muara Mahakam (UMM) yang dikelola PT Pertamina EP (PEP) di Kalimantan Timur.

Manajemen PHI menyebut, hasil kolaborasi lintas lembaga tersebut turut menyelamatkan aset tanah BMN dengan nilai taksiran Rp21,5 miliar.

Selain itu, pengamanan juga mencakup perlindungan terhadap aset investasi sumur dan fasilitas produksi migas yang disebut mencapai Rp1,25 triliun.

Senior Manager Legal Counsel PHI, Ardhi Apriyanto, mengatakan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan operasi hulu migas.

Menurut dia, sinergi antarlembaga diperlukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kolaborasi yang kuat menjadi kunci untuk mendukung keberlanjutan operasi dan ketahanan energi nasional," ujarnya dalam keterangan yang disampaikan perusahaan.

Kepala Kantor Pertanahan Samarinda, Ceto Subagyo, menilai penyelesaian persoalan aset tersebut merupakan hasil pengelolaan yang akuntabel dan koordinasi lintas sektor.

Ia menekankan bahwa pengamanan aset negara memiliki dampak jangka panjang terhadap tata ruang dan pembangunan daerah.

"Menjaga aset negara bukan hanya soal tanah, tetapi juga bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan," kata Ceto.

Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyoroti pentingnya koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mencegah potensi sengketa lahan di masa mendatang.

Ia menyebut dinamika pertanahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Supardi menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lahan dilakukan dengan pendekatan hukum yang presisi, termasuk melalui pendampingan terhadap aset negara di sektor strategis.

Direktur Utama PHI, Sunaryanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tersebut.

Ia menekankan bahwa pendekatan musyawarah dan mufakat menjadi dasar dalam menjaga keberlanjutan operasi perusahaan.

PHI sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina menyatakan akan terus menjalankan operasional dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta memperkuat kontribusi melalui program tanggung jawab sosial di wilayah operasi Kalimantan.*

(ad)

Kehadiran Kasad menjadi penanda dukungan militer terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Smartboard Langkat Rp29,5 Miliar, Hakim Tipikor Pertanyakan Dokumen Bimtek yang Tak Pernah Disita Penyidik

Kehadiran para pejabat lintas kementerian itu menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengembangan pendidikan yang tidak hanya menekankan capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepemimpinan, dan nilai kebangsaan.

MA Insan Cendekia Nusantara merupakan lembaga pendidikan yang digagas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

Sekolah ini mengusung konsep boarding school berbasis pendidikan terpadu yang menggabungkan kurikulum akademik modern, penguatan karakter, serta pendidikan keagamaan.

Dalam sambutannya, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa pembangunan kualitas manusia merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Ia menilai pendidikan tidak hanya berfungsi mencetak kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk moralitas dan jiwa kepemimpinan.

"Generasi masa depan membutuhkan bekal yang lengkap, bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga moralitas, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan yang kokoh," ujar Maruli.

Konsep pendidikan di MA Insan Cendekia Nusantara dirancang untuk membentuk peserta didik yang mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas kebangsaan.

Sistem asrama terpadu menjadi sarana pembinaan disiplin, kepemimpinan, dan pembiasaan nilai-nilai sosial-keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah menilai kehadiran lembaga pendidikan seperti ini penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional, terutama di tengah tantangan era digital dan persaingan global yang semakin ketat.

Dengan mulai beroperasinya MA Insan Cendekia Nusantara di Purwakarta, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, wawasan kebangsaan, serta kesiapan menjadi pemimpin masa depan Indonesia.*

(ad)

JAKARTA – Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, memimpin langsung Sakramen Perkawinan pasangan Carolus Raditya dan Klara Fidelia dalam misa pemberkatan di Gereja Katolik Paroki Kalvari, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Jumat, 5 Juni 2026.

Perayaan berlangsung khidmat dan dihadiri keluarga besar kedua mempelai, sahabat, serta para undangan. Kardinal Suharyo dalam misa didampingi Romo Yohanes Joko dan RM Clemens Tribawa Saksana.

Baca Juga:

• KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Total 10 Orang Diamankan

Sementara Carolus Raditya merupakan putra almarhum Aloysius Muhariadi dan Valentina Heni Catur Rini.

Dalam homilinya yang merujuk pada Injil Yohanes 17:20–26, Kardinal Suharyo mengajak umat merenungkan doa Yesus tentang persatuan dan kasih di antara para pengikut-Nya.

Pesan tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan rumah tangga Katolik.

"Persatuan, kesetiaan, dan kasih menjadi dasar kehidupan perkawinan," demikian inti refleksi yang disampaikan dalam misa tersebut.

Suasana haru tampak saat kedua mempelai mengucapkan janji perkawinan di hadapan altar, disaksikan keluarga dan umat yang memenuhi gereja.

Momen sakral itu menjadi puncak perayaan Sakramen Perkawinan yang menandai dimulainya kehidupan baru pasangan tersebut.

Sejumlah tokoh hadir sebagai saksi dalam peristiwa tersebut, di antaranya Dar Edi Yoga, Ketua Umum Forum Pemimpin Redaksi Media Siber Indonesia (Forum Pemred SMSI), serta Maria Brida Nova yang turut menyaksikan langsung jalannya misa pemberkatan.

Hadir pula Laksamana Pertama TNI (Purn) B.M.Y. Darbagus bersama istri, Tatik Chandra, yang memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai.

Usai pemberkatan, pasangan Carolus dan Klara resmi memasuki kehidupan baru sebagai suami istri dalam tradisi Gereja Katolik.

Keluarga dan tamu undangan turut mendoakan agar rumah tangga mereka tumbuh dalam iman, kasih, dan pengabdian.

Sementara itu, resepsi pernikahan digelar di Queen of the South Resort, Parangtritis, Yogyakarta, Sabtu, 6 Juni 2026.

Acara berlangsung hangat dan dihadiri tamu dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Batam.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam resepsi tersebut, di antaranya Marsma TNI (Purn) dr. Wahyu Wihartana, Sp.S., M.Kes., yang memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai.

Dengan rangkaian sakramen dan resepsi tersebut, Carolus Raditya dan Klara Fidelia resmi memulai kehidupan berumah tangga dalam ikatan perkawinan Katolik yang sakral.*

(ad)

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, mengkritik keras penanganan perkara hukum yang menjerat Roy Suryo dan dr. Tifa terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Henri menilai terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan apabila aparat penegak hukum memaksakan penggunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dinilai tidak relevan dengan substansi perkara.

Baca Juga:

• PT Duri Rejang Berseri Hadapi PKPU, Kuasa Hukum Kreditur Minta Pengadilan Kabulkan Permohonan

Ia menyebut kondisi tersebut dapat mengarah pada praktik political engineering, yakni ketika hukum digunakan sebagai instrumen kepentingan tertentu.

Henri bahkan menyinggung adanya pola yang menurutnya pernah terjadi dalam kasus lain, di mana aparat justru mendapat promosi jabatan setelah menangani perkara secara agresif.

"Kalau begini, polisi hanya menjadi instrumen political engineering untuk melayani pemesan," ujarnya.

Henri menegaskan kritiknya bukan ditujukan untuk membela Roy Suryo maupun dr. Tifa, melainkan untuk menjaga integritas penegakan hukum.

Ia menilai perkara tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap penerapan UU ITE, terutama Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 28 ayat (2).

Menurut dia, pasal-pasal tersebut sejatinya mengatur kejahatan terhadap sistem elektronik seperti peretasan dan manipulasi data digital.

Namun, dalam kasus ini, ia mempertanyakan apakah terdapat bukti perubahan data elektronik milik pelapor yang dapat dijadikan dasar hukum.

"Dalam kasus ijazah ini, belum ada informasi elektronik yang diubah atau dimanipulasi, tapi orangnya sudah dijerat duluan," kata Henri.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk normalization of oppression by law, yakni normalisasi penindasan melalui instrumen hukum, yang berpotensi menimbulkan efek gentar di masyarakat.

Henri juga meragukan kelengkapan berkas perkara yang disebut telah masuk tahap P21. Ia menilai unsur Pasal 32 dan 35 UU ITE sulit terpenuhi tanpa bukti forensik digital yang jelas.

"Saya yakin ini tidak mungkin P21," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, menilai belum ada kejelasan resmi terkait status P21 berkas perkara tersebut.

Ia menyebut pernyataan aparat kepolisian masih bersifat ambigu dan belum menunjukkan dokumen resmi dari kejaksaan.

"Belum ada ketegasan terkait dengan berkas dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI," kata Abdul.

Ia menegaskan bahwa P21 seharusnya disertai kejelasan administratif termasuk jadwal pelimpahan tersangka dan barang bukti, sebagaimana diatur dalam mekanisme penanganan perkara pidana.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara kasus dugaan ijazah palsu Jokowi telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati DKI Jakarta.

Dalam perkara ini, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dibagi dalam dua klaster.*

(tb/ad)

JAKARTA – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengungkap dugaan kepemilikan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh oknum pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Temuan tersebut disebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Baca Juga:

• Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo, Pengamat: Jawaban atas Gelombang PHK dan Pengangguran

"Mengagetkan lagi, saya dapat temuan kasus BGN ini diduga ada pejabat setara eselon II yang punya dapur umum sekitar di atas 100," kata Boyamin, Senin, 8 Juni 2026.

Boyamin menyebut pihaknya akan menyerahkan data lengkap temuan tersebut kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa, 9 Juni 2026.

Data itu juga akan disampaikan kepada Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar aparat penegak hukum dapat menelusuri dugaan konflik kepentingan dalam proses penunjukan mitra SPPG.

"Harapannya dua oknum ini dipecat karena ada konflik kepentingan, tidak boleh punya dapur umum, tapi nyatanya punya," ujarnya.

Boyamin juga mengklaim sebelumnya menemukan dugaan kepemilikan sekitar 20 dapur MBG oleh pejabat setingkat eselon I.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola program.

Ia menyoroti proses verifikasi awal SPPG yang dinilai lemah sehingga memungkinkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan struktural tetap lolos sebagai pengelola dapur MBG.

"Dapur MBG tidak boleh dimiliki oleh pejabat karena rawan konflik kepentingan. Kalau ini terjadi, bisa mengarah pada kolusi dan nepotisme," kata dia.

MAKI berencana menyerahkan data tambahan yang disebut mencakup dugaan penyimpangan di berbagai daerah, termasuk wilayah yang pengawasannya dinilai minim karena lokasi yang jauh dari pusat.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa program MBG.

Mereka adalah eks Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung.

Kejagung menduga para tersangka melakukan intervensi dalam proses pengadaan serta verifikasi mitra SPPG sehingga sejumlah yayasan terafiliasi tetap ditunjuk meski tidak memenuhi syarat.

Selain itu, ditemukan dugaan markup pada sejumlah pengadaan, termasuk kendaraan listrik, sepatu, tablet, dan televisi, yang menyebabkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar.*

(tb/ad)

MEDAN – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menyoroti keberadaan dokumen undangan bimbingan teknis (bimtek) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard Kabupaten Langkat senilai Rp29,5 miliar.

Dokumen tersebut dinilai penting karena hingga kini belum disita oleh penyidik maupun jaksa.

Baca Juga:

• Diduga Atur Kuota Haji Khusus, Bos Maktour dan Ketua Kesthuri Ditahan KPK

Persoalan bermula dari keterangan saksi Kepala SMP Negeri 1 Hinai, Togar Matondang, yang menyebut dirinya pernah mengikuti bimtek pengenalan Smartboard atas undangan yang disebut berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi.

Namun, Saiful membantah keterangan tersebut.

Ia menegaskan tidak pernah menandatangani undangan kegiatan dimaksud, terlebih pada periode saat dirinya telah berstatus tersangka dalam perkara lain.

Perbedaan keterangan itu membuat majelis hakim meminta agar saksi menghadirkan dokumen undangan bimtek tersebut pada sidang lanjutan yang dijadwalkan Jumat, 12 Juni 2026.

"Dokumen itu penting untuk memastikan fakta yang sebenarnya," ujar hakim dalam persidangan.

Dalam persidangan, saksi Togar juga mengungkap SMPN 1 Hinai menerima tiga unit Smartboard yang diserahkan melalui operator sekolah tanpa adanya proposal pengajuan dari pihak sekolah.

Ia mengaku menandatangani berita acara serah terima sekitar satu bulan setelah perangkat diterima.

Meski demikian, saksi menyatakan tidak mengetahui pihak yang mengantarkan perangkat tersebut.

Ia juga menyebut Smartboard masih berfungsi dan digunakan dalam proses belajar-mengajar.

Saat diperiksa tim penasihat hukum terdakwa, saksi menegaskan tidak pernah diminta membuat proposal pengadaan maupun dikumpulkan bersama kepala sekolah lain terkait proyek tersebut.

Dalam perkara ini, Saiful Abdi didakwa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi dan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Smartboard.

Jaksa menyebut hasil audit Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan menemukan adanya penyimpangan, termasuk dugaan markup dalam proyek pengadaan tersebut.

Sementara itu, penasihat hukum Saiful Abdi sebelumnya meminta agar penyidikan perkara tidak berhenti pada para terdakwa yang sedang disidangkan.

Mereka juga menyinggung nama mantan Penjabat Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, yang disebut beberapa kali dalam berkas perkara dan diduga memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.*

(ad)

JAKARTA – Penunjukan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dinilai sebagai respons pemerintah terhadap meningkatnya persoalan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan kondisi ketenagakerjaan saat ini menjadi salah satu masalah paling krusial yang tidak bisa diabaikan.

Baca Juga:

• Majelis Etik Ungkap Fakta Mengejutkan! Ada Arahan Internal Ombudsman agar MBG "Tak Disentuh"

Menurut dia, Said Iqbal memiliki kapasitas yang relevan dengan jabatan tersebut karena selama ini aktif dalam isu ketenagakerjaan dan advokasi buruh.

Dengan demikian, masukan yang diberikan diharapkan lebih operasional dan berbasis persoalan lapangan.

Pangi menilai penunjukan tersebut mencerminkan prinsip penempatan pejabat yang tepat sesuai bidang keahlian.

"Sesuai dengan prinsip the right man on the right place," ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kejelasan batas tugas antara penasihat khusus presiden dan kementerian teknis, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Menurut dia, Said Iqbal dapat difokuskan pada upaya penanganan PHK, sementara Kementerian Ketenagakerjaan tetap mengurus kebijakan kesejahteraan buruh secara struktural.

"Jadi tidak akan adu gerobak kewenangan," kata Pangi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh melalui Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026.

Dalam prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026, Said Iqbal mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.*

(km/ad)

JAKARTA – Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie mengungkap adanya dugaan intervensi internal yang membuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) Badan Gizi Nasional (BGN) sempat dihambat.

Ia menyebut, Ketua Ombudsman nonaktif Hery Susanto pernah menginstruksikan jajaran Ombudsman agar tidak "menyentuh" tata kelola program tersebut.

Baca Juga:

• Nanik Deyang Gebrak BGN: Dewan Pengarah Diisi Pakar Gizi dan Dokter Anak, Tak Lagi Kejar Jumlah Dapur SPPG

"Untuk program MBG, jangan disentuh. Jadi selama periode yang lalu itu MBG tidak boleh disentuh. Ini kan kurang ajar ini," kata Jimly di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Menurut dia, Ombudsman seharusnya tetap menjalankan fungsi pengawasan tanpa pengecualian, termasuk terhadap program prioritas pemerintah.

Ia menegaskan, program MBG justru perlu mendapat perhatian lebih karena menyangkut tata kelola anggaran dan layanan publik.

Jimly bahkan menyebut adanya kasus hukum yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan program tersebut sebagai indikasi adanya persoalan serius.

"Buktinya sekarang pimpinan MBG ditangkap, jadi tersangka. Itu artinya ada masalah dalam tata kelola," ujarnya.

Jimly menambahkan, informasi mengenai adanya arahan untuk tidak mengawasi MBG diperoleh dari staf Ombudsman yang kemudian membuka fakta tersebut kepada majelis etik.

Ia menyebut hal itu tidak semestinya terjadi dalam lembaga independen.

"Ombudsman itu independen. Arahan seperti itu tidak patut dan tidak boleh terjadi," kata dia.

Sebelumnya, Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hery Susanto. Ia dinyatakan melanggar kode etik berat.

Majelis juga merekomendasikan agar keputusan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI untuk proses penggantian anggota Ombudsman.

Di sisi lain, Hery Susanto juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel.

Ia diduga menerima suap terkait penyelesaian persoalan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor kehutanan.*

(km/ad)

JAKARTA — Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU terhadap PT Duri Rejang Berseri.

Permohonan tersebut diajukan oleh Lina sebagai Pemohon PKPU I dan Jamilah sebagai Pemohon PKPU II melalui Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan dalam perkara Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst.

Baca Juga:

• Eks Wakil Kepala BGN Ajukan JC, Sebut 20 Nama Terlibat Kasus Korupsi MBG!

Menurut Hadi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Ia menyebut rangkaian persidangan telah menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pemohon sebagai kreditur dengan PT Duri Rejang Berseri sebagai termohon.

Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Rosana Kesuma Hidayah dengan anggota Sunoto dan Harika Nova Yeri, terungkap bahwa salah satu pemohon, Lina, merupakan investor dalam pekerjaan pengerukan yang dijalankan perusahaan tersebut berdasarkan kontrak dengan PT Bumi Natura Indonesia.

Nilai pembiayaan yang diberikan disebut mencapai Rp1,057 miliar, disertai adanya surat perjanjian pengembalian dana investasi tertanggal 29 Oktober 2025 yang menjadi dasar klaim kewajiban pembayaran.

Hadi juga menyebut adanya pengalihan hak piutang yang memperkuat kedudukan hukum para pemohon sebagai kreditur.

"Dengan adanya perjanjian dan pengalihan hak atas piutang tersebut, para pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah," ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti fakta persidangan terkait keterlibatan pihak lain dalam operasional proyek perusahaan, termasuk proses penagihan dan penerbitan invoice yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan proyek.

Di sisi lain, PT Duri Rejang Berseri membantah memiliki hubungan pembiayaan langsung dengan para pemohon.

Perusahaan menyatakan pembiayaan proyek dilakukan melalui pihak ketiga, serta menegaskan adanya laporan pidana terhadap pihak terkait dugaan penggelapan dan perbuatan curang.

Namun Hadi menilai laporan pidana tersebut tidak menghapus kewajiban perdata dalam perkara PKPU.

"Fokus PKPU adalah ada atau tidaknya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih," katanya.

Para pemohon juga menyatakan perusahaan memiliki lebih dari satu kreditur, yang menjadi salah satu syarat pengajuan PKPU.

Dalam petitumnya, pemohon meminta majelis hakim menetapkan PKPU sementara selama 45 hari, menunjuk hakim pengawas, serta mengangkat tim pengurus.

Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan perkara tersebut pada 18 Juni 2026.*

(ad)

Dewan ini akan berperan sebagai pengarah kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Heboh Dapur MBG Diduga Stop Beroperasi, Kepala BGN Bantah

Ia menjelaskan, Dewan Pengarah tersebut akan beranggotakan tujuh orang yang bertugas memberikan arahan dan supervisi kepada pimpinan BGN dalam menjalankan program MBG.

Sebagian besar anggota, kata dia, akan berasal dari kalangan akademisi dan pakar gizi.

"Yang akan meng-guidance kami, yang akan membimbing kami nanti adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari tujuh orang. Mungkin lima di antaranya pakar gizi," ujarnya.

Pembentukan Dewan Pengarah ini dilakukan seiring dengan restrukturisasi kepemimpinan BGN yang baru.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Nanik sebagai Kepala BGN bersama dua wakil kepala, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, melalui Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026.

Pergantian ini juga sekaligus menggantikan jajaran sebelumnya yang terseret kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Di sisi lain, BGN juga mulai mengubah arah kebijakan program MBG pada 2026.

Setelah sebelumnya fokus pada percepatan pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tahun ini pemerintah menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman, Harsono Budi Waluyo, menyebut fase ekspansi pada tahun pertama pelaksanaan program telah mencapai hasil signifikan.

Karena itu, pemerintah kini melakukan konsolidasi untuk memperbaiki standar layanan.

"Kalau tahun 2025 temanya percepatan, maka tahun 2026 temanya kualitas. Yang ingin kita bangun sekarang bukan hanya jumlah dapurnya, tetapi bagaimana layanan yang diberikan benar-benar berkualitas," kata Harsono di Purworejo.

Perbaikan kualitas tersebut mencakup tata kelola, standar menu, keamanan pangan, disiplin pengelola, hingga pengawasan anggaran.

Pemerintah juga menerbitkan Surat Edaran BGN Nomor 3 Tahun 2026 sebagai pedoman baru pelaksanaan program.

Sejumlah evaluasi menunjukkan masih adanya persoalan di lapangan, mulai dari konflik pengelolaan dapur, kedisiplinan SPPG, hingga distribusi makanan yang tidak konsisten.

Selain itu, pemerintah juga memperketat standar menu MBG dengan menghindari jenis makanan yang dinilai kurang sesuai untuk distribusi massal, serta memperkuat penggunaan bahan baku lokal untuk mendorong ekonomi daerah.

BGN mencatat sekitar 70 persen anggaran program MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan baku, yang diharapkan memberi dampak langsung bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.*

(km/ad)