MEDAN — Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menetapkan empat orang teman Wakil Komandan Koti Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang, almarhum Donny Pacek, sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata api rakitan.

Keempat tersangka tersebut adalah Muhammad Hatta alias MH, 44 tahun; Muhammad Dio Alfareza Lingga alias MDAL, 21 tahun; Juanda alias J, 39 tahun; dan Indra Wijaya Lingga alias IWL, 23 tahun.

Baca Juga:

• Dana Transfer Pusat ke Sumut Dipangkas Rp 1,125 Triliun pada 2027, Timur Tumanggor Minta Bapenda Genjot PAD

"Keempat pelaku ini kita amankan karena menggunakan, menyimpan atau membawa senjata-senjata api rakitan," ujarnya, Kamis, 22 Oktober 2026.

Kasus kepemilikan senjata api rakitan tersebut berkaitan dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Donny Pacek di Jalan Linau Mungkur, Kecamatan Limau Manis, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Cornelis menjelaskan, rangkaian peristiwa tersebut bermula dari perselisihan yang kemudian berujung pada penyerangan ke rumah Ferry, rekan Donny Pacek.

Penyerangan itu, menurut polisi, dilakukan oleh sekelompok orang dari kelompok Doni Kibot.

Setelah rumahnya diserang, Ferry meminta bantuan kepada Donny Pacek.

Donny kemudian mengumpulkan sejumlah anggotanya untuk membantu Ferry menghadapi kelompok yang diduga menyerang rumah tersebut.

Dalam persiapan itu, mereka membawa sejumlah senjata, mulai dari senjata tajam hingga senjata api yang telah dimodifikasi.

Senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam mobil Toyota Yaris sebelum rombongan berangkat.

"Kemudian Donny Pacek ini mengumpulkan para anggotanya, lalu mempersiapkan peralatan, senjata-senjata, baik itu senjata tajam maupun senjata api yang dimodifikasi, yang ini semuanya dimasukkan ke dalam mobil Toyota Yaris. Rencananya, mereka akan melakukan pembalasan ya, penyerangan terhadap kelompok saudara Doni Kibo dan kawan-kawan," kata Cornelis.

Menurut Cornelis, senjata-senjata tersebut kemudian dibawa oleh masing-masing orang yang terlibat dalam rombongan.

Rencananya, senjata api itu akan digunakan untuk menyerang balik kelompok Doni Kibot.

Namun, sebelum rencana penyerangan balasan itu terlaksana, rombongan Donny Pacek dihadang oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat.

Peristiwa tersebut kemudian berujung pada penembakan yang menewaskan Donny di lokasi kejadian.

"Namun, dalam perjalanannya mereka dihadang oleh dua orang dengan mengendarai satu sebuah sepeda motor Beat, kemudian terjadilah penembakan. Kemudian saudara Donny Pacek ini meninggal dunia di lokasi," ucapnya.

Penetapan empat tersangka dalam perkara kepemilikan senjata api rakitan ini menjadi bagian dari penanganan polisi terhadap rangkaian peristiwa yang mendahului dan menyertai kematian Donny Pacek.

Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan dua tersangka dalam kasus pembunuhan Donny Pacek.

Adapun peran masing-masing tersangka, hubungan antara kepemilikan senjata api rakitan dan penembakan, serta perkembangan penyidikan lebih lanjut perlu merujuk pada keterangan resmi kepolisian.

Kasus ini kembali menyoroti bahaya kepemilikan dan penggunaan senjata api rakitan, terutama ketika perselisihan antar-kelompok berkembang menjadi aksi kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa.
* (mi/ad)

JAKARTA — Peneliti Bonatua Silalahi mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia

. Dalam aduan tersebut, Bonatua menyerahkan sejumlah bukti, termasuk buku karyanya berjudul Ijazah Gibran Juga Tidak Ada, Hasil Riset Berbasis Empiris.

Baca Juga:

• Bonatua Silalahi Laporkan KPU dan Gibran ke Bawaslu soal Syarat Pendidikan Cawapres

Ia mengaku mendatangi Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan Orchid Park Secondary School untuk mencari informasi secara langsung.

"Tadi kita sudah kasih banyak bukti. Nah, saya kasih contoh salah satunya adalah buku saya tentang perjalanan saya di Singapura. Di buku ini saya kasih tahu bahwa saya sudah ke MDIS dan Orchid Park Secondary School," ujar Bonatua kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bonatua juga menyoroti Pasal 454 Ayat 6 UU Pemilu, yang mengatur batas waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu paling lama tujuh hari kerja sejak pelanggaran diketahui.

Dalam penelusurannya di Singapura, Bonatua mengaku tidak memperoleh pengenalan terhadap nama Gibran dari sejumlah petugas di lembaga pendidikan yang ia datangi.

Ia menyebut dua petugas keamanan dan empat petugas layanan informasi yang ditemuinya di Orchid Park Secondary School tidak langsung mengenali nama Gibran.

"Dua orang sekuriti yang sudah cukup lama menjaga di Orchard Road Secondary School tidak kenal sama Gibran. Di dalam pun saya ketemu empat orang petugas layanan informasi, awalnya tidak kenal. Saya sebut nama Gibran tidak kenal, sebut anak Presiden tidak kenal. Tapi begitu saya cocokkan dengan posisinya sebagai Wapres, baru mereka bilang pernah mendengar," tuturnya.

Pernyataan tersebut merupakan hasil penelusuran yang disampaikan Bonatua.

Keterangan dari petugas yang ditemuinya tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang pernah atau tidak pernah menempuh pendidikan di suatu lembaga.

Verifikasi riwayat pendidikan memerlukan pemeriksaan dokumen resmi dari institusi terkait.

Selain MDIS dan Orchid Park Secondary School, Bonatua meminta Bawaslu memeriksa dokumen pendidikan di UTS Insearch.

Menurut dia, pemeriksaan langsung oleh lembaga berwenang diperlukan karena peneliti independen menghadapi keterbatasan akses untuk memperoleh dokumentasi di lokasi tersebut.

"Saya ungkapkan, tolong nanti Bawaslu periksa ke UTS Insearch, minta dokumen resminya. Karena di sana kami tidak dikasih izin untuk merekam atau mengambil foto. Kalau mau meminta informasi resmi, harus bersurat melalui Kedubes. Keterbatasan ini yang membuat saya mendesak Bawaslu untuk turun tangan," kata Bonatua.

Ia berharap Bawaslu menindaklanjuti laporannya dengan meminta keterangan dan dokumen resmi dari lembaga pendidikan yang disebutkan dalam aduan.

Sebelumnya, Gibran menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum yang telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu, 7 Oktober 2026.

"Ya, terima kasih. Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," ujar Gibran.

Gibran juga menegaskan akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," katanya.

Saat ditanya mengenai pertimbangan MK terkait bukti ijazah SMA, Gibran menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi apabila belum menyelesaikan pendidikan sebelumnya.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu," ujar Gibran.

Mengenai catatan MK terhadap bukti kelulusan yang diserahkan dalam perkara tersebut, Gibran mengatakan pihaknya akan menindaklanjutinya.

"Ya, itu nanti segera kami follow up, ya? Terima kasih," kata Gibran.

Dalam perkara sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya tidak dapat diterima.

Putusan itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

"Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Putusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.

Adapun aduan Bonatua ke Bawaslu merupakan laporan tersendiri yang perlu dinilai berdasarkan bukti, ketentuan hukum, dan kewenangan Bawaslu.

Hingga laporan ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia, belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan Bawaslu atas aduan tersebut.

Karena itu, dugaan yang disampaikan Bonatua masih perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen resmi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
* (sn/ad)

JAKARTA — Peneliti Bonatua Silalahi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Ingatkan Kepala Sekolah, Kelalaian Administrasi dan Anggaran Bisa Berujung Masalah Hukum: Jangan Anggap Sepele

Dari dokumen tersebut, ia mempertanyakan kesesuaian program pendidikan yang dicantumkan dalam riwayat pendidikan Gibran dengan persyaratan minimal pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Bonatua mendatangi Gedung Bawaslu di Jakarta pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Ia menilai kalender pendidikan UTS Insearch menunjukkan adanya perbedaan antara program yang diselenggarakan lembaga tersebut dan keterangan pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) yang tercantum dalam dokumen riwayat pendidikan Gibran.

"Di daftar riwayat hidup beliau disebutkan pendidikan setara SMA di UTS Insearch pada 2004-2007. Namun, setelah dicek pada sampel kalender pendidikan UTS Insearch tahun 2005, lembaga tersebut hanya menyelenggarakan lima program: English Course, Diploma Course, Foundation Studies Certificate, Study Tours, dan English Language. Tidak ada program Grade 12 sebagaimana klaim dalam surat keterangan (suket) yang ada," ujar Bonatua di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Menurut Bonatua, temuan tersebut memperkuat keterangan Atase Pendidikan Indonesia di Canberra yang menyebut jalur pathway bukan program pendidikan formal setara SMA.

Jalur tersebut, menurut keterangan yang ia rujuk, merupakan program persiapan atau foundation, maupun program bahasa untuk memasuki perguruan tinggi.

Bonatua menilai perdebatan mengenai ijazah, surat keterangan, dan riwayat pendidikan Gibran di MDIS serta UTS Insearch selama ini belum menyentuh persoalan mendasar.

Ia berpendapat, hal utama yang perlu diperiksa adalah pemenuhan persyaratan pendidikan minimum bagi calon presiden dan wakil presiden.

Ia merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berpendidikan paling rendah SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau sederajat.

"UTS Insearch tidak masuk ke dalam salah satu dari empat kategori tersebut, dan programnya juga bukan termasuk kelompok sekolah yang diakui setara SMA oleh Peraturan Pemerintah," katanya.

Berdasarkan penafsirannya terhadap ketentuan tersebut, Bonatua berpendapat KPU seharusnya tidak meloloskan pendaftaran calon apabila persyaratan pendidikan minimum tidak terpenuhi sejak awal.

Ia juga mempersoalkan penggunaan dokumen tambahan untuk memenuhi persyaratan administrasi apabila syarat pendidikan dasar dinilai belum terpenuhi.

"Kalau Pasal 169 huruf r saja sudah tidak terpenuhi, KPU tidak perlu melangkah ke Pasal 227 huruf l untuk meminta suket, sertifikat, atau ijazah. Tidak perlu juga meributkan Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Secara logika hukum, syarat administrasinya sudah gugur di tahap paling awal," kata Bonatua.

Dalam laporannya kepada Bawaslu, Bonatua menyertakan sejumlah bahan pendukung.

Dokumen tersebut meliputi skema analisis logika pendidikan, tautan kalender pendidikan UTS Insearch, serta rujukan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu.

Dokumen kalender pendidikan itu menjadi dasar bagi Bonatua untuk mempertanyakan apakah program yang ditempuh Gibran dapat dikategorikan sebagai pendidikan setara SMA sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.

Meski demikian, penilaian Bonatua merupakan argumentasi pelapor yang masih perlu diuji berdasarkan dokumen lengkap, ketentuan hukum yang berlaku, serta kewenangan lembaga terkait.

Pelaporan ke Bawaslu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh pihak yang dilaporkan.

Karena itu, tindak lanjut laporan, pemeriksaan bukti, dan penilaian atas ketentuan pendidikan yang berlaku menjadi bagian penting untuk menentukan apakah dugaan tersebut memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
* (oz/ad)

MEDAN — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini dinilai penting untuk menopang pembangunan daerah di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat pada 2027.

Baca Juga:

• Ketamin Senilai Rp 3,48 Triliun Disita dari MT Global 168, Kapolri: 5,8 Juta Jiwa Berpotensi Terselamatkan

Kondisi tersebut turut memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut, yang turun dari Rp 13,101 triliun pada 2026 menjadi Rp 11,929 triliun pada 2027.

Timur menyampaikan hal itu saat mengukuhkan dan melantik pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) di lingkungan Bapenda Sumut.

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bapenda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat, 23 Oktober 2026.

Pengukuhan dan pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, yang menetapkan 15 pejabat struktural di lingkungan Bapenda Sumut.

Saat membacakan arahan Gubernur Sumut, Timur menegaskan bahwa Bapenda memiliki posisi penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, hingga pariwisata.

"Bapenda ini berbeda dengan OPD lainnya. Bapak dan Ibu sekalian adalah jantungnya untuk memompa pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Sumber pendapatan daerah yang kita kelola berasal dari 7 macam pajak serta retribusi daerah dari 15 OPD," ujar Timur Tumanggor.

Menurut Timur, kondisi fiskal daerah yang semakin menantang menuntut Bapenda bekerja lebih optimal dalam mengidentifikasi dan menggali sumber pendapatan.

Upaya tersebut harus dilakukan secara terukur dan berbasis data agar potensi pajak dan retribusi dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal, mengevaluasi kinerja, serta mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat kemampuan keuangan daerah ketika anggaran mengalami tekanan.

Selain meningkatkan pendapatan, Timur meminta Bapenda memperbaiki kualitas pelayanan perpajakan.

Pelayanan harus lebih cepat, praktis, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta bebas dari korupsi.

Para pejabat diminta membangun kepemimpinan yang kuat dan mengayomi, sekaligus mampu mendorong seluruh jajaran mencapai target kinerja.

"Di bawah kepemimpinan Kepala Bapenda Pak Sutan Tolang Lubis, saya yakin dan percaya Bapenda Sumut akan semakin kuat. Pengukuhan ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Gubernur Bobby Nasution. Gunakan potensi diri, optimalkan pelayanan, dan jangan kecewakan amanah ini," tegasnya.

Timur berharap para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Mereka juga diminta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan ketika dukungan anggaran dari pemerintah pusat berkurang.

Karena itu, peningkatan pendapatan perlu diikuti pelayanan yang lebih baik, pengelolaan yang transparan, serta upaya menggali potensi pajak dan retribusi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
* (ad)

BANDA ACEH — Ustaz Aiyub Rusli, pengajar Dar Maryam Boarding School (DMBC), mengajak umat Islam untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt.

Menurut dia, rasa syukur tidak cukup diucapkan melalui lisan, tetapi juga harus diwujudkan melalui keyakinan hati dan perbuatan sehari-hari.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Kaya, Ini 4 Tanda Orang Beruntung di Dunia dan Akhirat

Dalam khutbahnya, ia mengingatkan bahwa manusia kerap berfokus pada kekurangan hidup hingga lupa menyadari banyaknya nikmat yang telah diterima.

Padahal, nikmat Allah mencakup berbagai hal, mulai dari iman, Islam, kesehatan, keluarga, rezeki, keamanan, hingga kesempatan untuk menjalani kehidupan.

Ustaz Aiyub mengutip firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 18 untuk menegaskan bahwa nikmat Allah tidak akan mampu dihitung oleh manusia, sebanyak apa pun usaha yang dilakukan.

"Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." (QS. An-Nahl: 18)

Menurut dia, kesadaran terhadap luasnya nikmat Allah seharusnya mendorong umat Islam untuk lebih menghargai apa yang dimiliki, bukan terus-menerus mengeluhkan keadaan atau membandingkan kehidupan dengan orang lain.

Ustaz Aiyub menjelaskan bahwa syukur sejati memiliki tiga dimensi, yakni melalui hati, lisan, dan anggota badan.

Ketiganya harus berjalan beriringan agar rasa syukur tidak berhenti sebagai ucapan semata.

Syukur dengan hati, kata dia, diwujudkan melalui keyakinan yang tulus bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah.

Ia menguatkan penjelasan tersebut dengan mengutip Surah An-Nahl ayat 53.

"Dan segala nikmat yang ada pada kamu, maka semuanya berasal dari Allah." (QS. An-Nahl: 53)

Adapun syukur melalui lisan dilakukan dengan senantiasa memuji Allah dalam berbagai keadaan, baik ketika memperoleh kebahagiaan maupun saat menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan.

Sementara itu, syukur melalui anggota badan diwujudkan dengan memanfaatkan nikmat yang dimiliki untuk melakukan kebaikan dan menjalankan perintah agama.

"Adapun syukur dengan anggota badan dibuktikan dengan menggunakan ilmu, harta, kesehatan, dan waktu untuk ketaatan serta kebaikan sesama," tegasnya.

Ia menekankan bahwa ilmu, harta, kesehatan, dan waktu merupakan karunia yang semestinya digunakan secara bertanggung jawab.

Dengan begitu, rasa syukur tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain.

Dalam khutbahnya, Ustaz Aiyub juga mengingatkan janji Allah dalam Surah Ibrahim ayat 7.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan menambah nikmat kepada hamba-Nya yang bersyukur, sedangkan mereka yang mengingkari nikmat-Nya mendapat peringatan tentang azab yang berat.

"Jika kalian bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku sangat berat." (QS Ibrahim: 7)

Menurut Ustaz Aiyub, ayat tersebut menjadi pengingat agar umat Islam tidak hanya berorientasi pada apa yang belum dimiliki.

Sebaliknya, mereka perlu merawat, memanfaatkan, dan mensyukuri karunia yang telah diterima.

Ia juga mengajak umat untuk menjadikan rasa syukur sebagai bagian dari perilaku sehari-hari, termasuk ketika menghadapi kesulitan.

Dengan demikian, seseorang tidak mudah terjebak dalam keluhan dan tetap berusaha menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab.

Menutup khutbahnya, Ustaz Aiyub mengajak jamaah untuk mengurangi kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain.

Ia mengingatkan bahwa setiap orang memiliki keadaan dan ujian yang berbeda sehingga perlu belajar menghargai nikmat yang telah diterimanya.

Ia kembali mengutip firman Allah dalam Surah Saba ayat 13 yang mengingatkan tentang sedikitnya hamba yang benar-benar bersyukur.

"Beramallah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur ! Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang benar-benar bersyukur." (QS Saba': 13)

Menurut dia, ayat tersebut menjadi pengingat bahwa syukur perlu dibuktikan melalui amal dan ketaatan, bukan hanya melalui pengakuan atau perkataan.

"Semoga kita menjadi bagian dari golongan yang sedikit tersebut dengan senantiasa mendasarkan ucapan dan perbuatan kita pada ketaatan kepada Allah Swt," pungkasnya.

Pesan khutbah tersebut mengajak umat Islam menjadikan syukur sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menyadari nikmat yang dimiliki, menggunakan karunia untuk kebaikan, serta menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia.
* (ad)

BELAWAN — Tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyita 1,16 ton ketamin hidroklorida (Ketamin HCl) dari kapal tanker MT Global 168.

Barang bukti tersebut ditemukan dalam 58 karung saat petugas mengamankan kapal di perairan Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kapal Penyelundup 1,16 Ton Ketamin Ternyata Terdaftar atas Nama Perusahaan Malaysia

Nilai ekonominya diperkirakan mencapai Rp 3,48 triliun berdasarkan asumsi harga gelap Rp 3 juta per gram.

"Dari hasil penggeledahan, tim gabungan berhasil mengamankan obat keras jenis Ketamin HCl. Barang bukti ini ditemukan dalam 58 karung dengan total berat bruto mencapai 1,16 ton," kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam jumpa pers di Pelabuhan Belawan, Jumat (23/10/2026).

Selain ketamin, petugas menyita satu kapal tanker MT Global 168 dan 14 telepon seluler yang diduga digunakan awak kapal untuk berkomunikasi.

Kapal tersebut telah ditarik dan bersandar di Pelabuhan Pelindo Bandar Deli Belawan.

Suyudi menjelaskan, nilai barang bukti dihitung berdasarkan perkiraan harga ketamin di pasar gelap.

Dengan asumsi harga Rp 3 juta per gram, total nilai 1,16 ton ketamin tersebut mencapai Rp 3,48 triliun.

"Dari segi ekonomis, dengan asumsi harga gelap saat ini adalah Rp 3 juta per gram, maka total valuasi barang bukti yang berhasil kita sita mencapai Rp 3,48 triliun," ungkap Suyudi.

Menurut Suyudi, penyitaan tersebut juga diperkirakan dapat mencegah jutaan orang terpapar risiko penyalahgunaan ketamin.

Perhitungan itu menggunakan asumsi bahwa satu gram ketamin dapat disalahgunakan oleh lima orang.

"Terkait potensi penyelamatan jiwa, dengan asumsi bahwa 1 gram ketamin dapat disalahgunakan oleh 5 orang, maka penyitaan ini telah berhasil menyelamatkan 5,8 juta jiwa generasi penerus bangsa dari bahaya ketergantungan," lanjut dia.

Namun, angka 5,8 juta jiwa tersebut merupakan estimasi berdasarkan asumsi yang disampaikan Kapolri, bukan jumlah individu yang telah teridentifikasi sebagai calon pengguna.

Suyudi juga menyebut penyitaan ini berpotensi menghindarkan negara dan masyarakat dari biaya rehabilitasi sebesar Rp 116 triliun.

Perhitungan tersebut didasarkan pada estimasi biaya rehabilitasi Rp 20 juta per orang selama enam bulan.

"Angka-angka fantastis ini merupakan bukti nyata betapa besarnya daya rusak sindikat internasional terhadap ketahanan nasional kita," ucap Suyudi.

Pengungkapan penyelundupan ketamin tersebut bermula dari pemantauan intelijen terhadap pergerakan MT Global 168.

Aparat mendeteksi pola pergerakan kapal yang dinilai tidak biasa setelah kapal berlayar melalui Laut Andaman dan memasuki kawasan Selat Malaka.

Menindaklanjuti temuan itu, tim gabungan BNN, Bea dan Cukai, serta Bareskrim Polri bersiap di Kuala Tanjung pada Senin, 19 Oktober 2026.

Operasi tersebut didukung kapal patroli Bea Cukai BC 20006 dan kapal KP Murai 4018.

Petugas semula merencanakan intersepsi atau pencegatan sebelum kapal memasuki Pelabuhan Port Klang, Malaysia.

Namun, MT Global 168 akhirnya berhasil dihentikan dan diamankan di perairan Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara.

Pemeriksaan kapal kemudian menemukan 58 karung berisi ketamin dengan berat bruto 1,16 ton.

Aparat juga mengamankan delapan awak kapal yang diduga memiliki peran berbeda dalam pengoperasian kapal.

Delapan awak MT Global 168 terdiri atas tujuh warga negara Indonesia dan satu warga negara asing asal Taiwan.

Berikut identitas dan posisi mereka berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam kasus tersebut:

IC, kapten kapal atau Master.
RS, Chief Officer atau perwira utama.
JA, Chief Engineer atau kepala bagian mesin.
IAE, Second Engineer atau masinis kedua.
JMR, Oiler atau awak yang bertugas membantu pengoperasian dan perawatan mesin.
RF, Able Seaman atau awak kapal bagian dek.
DPB, Able Seaman atau awak kapal bagian dek.
YCY, warga negara Taiwan yang bertugas sebagai Able Seaman.

Suyudi menyatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil koordinasi sejumlah instansi dalam mengawasi jalur laut yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkotika lintas negara.

Ia menegaskan bahwa aparat tidak akan memberikan ruang bagi jaringan yang berupaya memasukkan narkotika ke Indonesia.

"Dan saya tegaskan, jangan harap ada celah sejengkal pun di bumi Indonesia, dan kita tidak akan pernah memberikan ruang atau berkompromi bagi para pengkhianat kemanusiaan yang berani merusak masa depan anak-anak kita," tegas Suyudi.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Polair, serta BNN atas kerja sama dalam operasi tersebut.

"Sejumlah barang bukti yang hari ini kita sita bukanlah sekadar angka pencapaian semata, melainkan jutaan nyawa generasi muda bangsa yang berhasil kita selamatkan. Untuk itu mari kita rapatkan barisan, bersama kita wujudkan Indonesia aman, tangguh, dan bersih dari narkoba," pungkas Suyudi.

Penyidikan terhadap delapan awak kapal dan asal-usul ketamin masih menjadi bagian penting dari pengungkapan kasus ini.

Aparat perlu menelusuri jaringan pemasok, tujuan pengiriman, serta pihak-pihak yang diduga mengendalikan distribusi barang tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan sindikat narkotika lintas negara.
* (d/ad)

JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi klaim Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, mengenai kepemilikan lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Maruarar menegaskan, berdasarkan hasil pengecekan kepada sejumlah pejabat terkait, tanah tersebut merupakan aset negara milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Baca Juga:

• Selain Sentil Nusron, Hercules Murka ke Maruarar soal Sengketa Lahan Tanah Abang: Kau Harus Tahu Diri!

Hercules mengklaim dirinya telah mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah untuk membebaskan dan mengosongkan lahan.

Dalam aksi di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin, 19 Oktober 2026, Hercules menyampaikan keberatannya melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya.

"Kamu tau nggak Ara Sirait, tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pake uang. Aku pake uang. Aku kosongkan pake uang. Uang puluh-puluhan miliar," kata Hercules, dikutip dari akun Instagram GRIBJAYA.ID.

Menanggapi pernyataan tersebut, Maruarar mengatakan telah meminta konfirmasi kepada sejumlah pihak, mulai dari pejabat ATR/BPN, direksi PT KAI, hingga Badan Pengaturan BUMN.

"Saya sudah cek ke BPN ke Dirjen Tejo [Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono], cek ke Dirut KAI (Bobby Rasyidin), ke Kepala BP BUMN negara (Dony Oskaria), menurut mereka yang di Tanah Abang jelas aset negara," ujar Maruarar, Rabu (21/10).

Maruarar menjelaskan, lahan yang disengketakan direncanakan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat.

Namun, proyek tersebut belum dapat berjalan karena status kepemilikan tanah masih dalam proses gugatan di pengadilan.

Menurut Maruarar, negara perlu memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.

"Kita akan bangun rusun untuk masyarakat. Indonesia negara hukum, negara harus hadir untuk menggunakan asetnya untuk membantu rakyatnya," katanya.

Rencana pembangunan rusun tersebut menjadi bagian dari upaya penyediaan hunian bagi masyarakat.

Namun, kepastian hukum atas lahan menjadi persoalan yang harus diselesaikan sebelum proyek dapat dilaksanakan.

Di sisi lain, kuasa hukum GRIB Jaya, Wilson Colling, sebelumnya menyatakan bahwa lahan di Tanah Abang tersebut merupakan milik ahli waris almarhum Iljas Gelar Radjo, yakni Sulaeman Effendi, bukan milik PT KAI.

Menurut Wilson, klaim kepemilikan ahli waris didasarkan pada dokumen hak atas tanah berupa verponding yang diterbitkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan disebut telah dikonversi menjadi Verponding Indonesia Nomor 946.

Pihak ahli waris juga mengacu pada surat keterangan PM 1 yang diterbitkan lurah setempat.

Wilson menyatakan, berdasarkan dokumen tersebut, lahan dikuasai secara fisik oleh ahli waris sejak 2004 hingga 2007 dan terus ditempati sampai sekarang.

Sementara itu, PT KAI mendasarkan klaim kepemilikannya pada Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 dan 6 yang disebut terbit pada 2008.

Wilson mempersoalkan dasar penerbitan HPL tersebut. Menurut dia, dokumen itu berasal dari proses administrasi di Kementerian Perhubungan yang merujuk pada Verponding Nomor 14399, yang diklaimnya tidak berlokasi di Tanah Abang.

Perbedaan dokumen dan riwayat penguasaan tanah tersebut menjadi inti perselisihan antara pihak ahli waris dan PT KAI.

Keabsahan masing-masing dasar kepemilikan perlu dinilai melalui pemeriksaan dokumen dan proses hukum yang berlaku.

Sengketa lahan Tanah Abang kini telah masuk ke jalur hukum. Sulaeman Effendi, dengan bantuan Hercules serta Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya, menggugat persoalan kepemilikan tanah tersebut.

Perkara itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst.

Selama proses gugatan berlangsung, lahan tersebut belum dapat digunakan untuk pembangunan rusun yang direncanakan Kementerian PKP.

Perselisihan ini mempertemukan klaim negara melalui PT KAI dengan klaim ahli waris yang mengandalkan dokumen pertanahan lama.

Pemeriksaan terhadap riwayat tanah, keabsahan dokumen, serta dasar penerbitan sertifikat menjadi penting untuk menentukan pihak yang memiliki hak secara hukum.

Di tengah sengketa tersebut, rencana pembangunan hunian bagi masyarakat masih menunggu kepastian status lahan.

Penyelesaian melalui pengadilan diharapkan memberikan kejelasan hukum bagi seluruh pihak sekaligus menentukan apakah tanah tersebut dapat digunakan untuk proyek rusun.* (cn/ad)

JAKARTA — Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo membantah adanya hubungan antara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 dengan program pengembangan biodiesel B50 yang digencarkan pemerintah.

Ia menegaskan, data jutaan hektare lahan hutan terdegradasi yang pernah disampaikannya merujuk pada kerusakan akibat kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• Hashim Sebut Ada Pihak Asing Tak Suka Indonesia Swasembada Energi

Pernyataan Hashim ini muncul setelah ucapannya dalam Investor Daily Summit 2026 pada Rabu, 7 Oktober, menjadi sorotan publik.

Saat itu, ia menyebut terdapat sekitar 12,7 juta hektare hutan terdegradasi di Indonesia yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku biofuel atau bahan bakar nabati.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk mendukung program energi berbasis tanaman, termasuk sawit.

Hashim menjelaskan, data mengenai 12,7 juta hektare lahan terdegradasi itu diperolehnya dari Kementerian Kehutanan pada 2024.

Ia mengaku pernah menyampaikan informasi tersebut ketika menghadiri konferensi iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, sebagai utusan khusus presiden.

"Itu data tahun 2024 yang saya dapat dari Kementerian Kehutanan yang waktu itu saya hadir di COP29 di Baku, Azerbaijan sebagai utusan khusus, saya sampaikan bahwa ada di Indonesia 12,7 juta hektar yang rusak akibat kebakaran tahun-tahun sebelumnya." jelasnya.

Menurut Hashim, lahan tersebut merupakan lahan milik pemerintah yang telah mengalami kerusakan dan berubah menjadi semak belukar.

Ia menyatakan lahan yang dimaksud sudah tidak ditumbuhi pepohonan seperti hutan pada umumnya.

Pemerintah, kata dia, mempertimbangkan pemanfaatan sebagian lahan terdegradasi untuk mendukung program kedaulatan energi.

Namun, ia membantah rencana tersebut berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2026.

Hashim mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai jenis tanaman yang dapat dikembangkan di lahan terdegradasi tersebut.

Pilihan tanaman mencakup tebu, singkong, dan kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi nabati.

"Pemerintah dalam program menuju ke B50 dan lain-lain ya, bisa dari tebu, kita bisa tanam tebu, kita bisa tanam singkong, pemerintah ingin untuk tanam singkong, juga untuk sawit, itu ada berbagai tanaman yang mau ditanam di situ," ungkap Hashim.

Program biodiesel B50 merupakan kebijakan pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak nabati dengan 50 persen bahan bakar diesel berbasis fosil.

Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar impor.

Meski demikian, pemanfaatan lahan terdegradasi untuk perkebunan maupun tanaman energi membutuhkan kejelasan mengenai status kawasan, kesesuaian lahan, serta dampak lingkungannya.

Hashim menyebut tidak seluruh lahan seluas 12,7 juta hektare tersebut akan digunakan untuk penanaman tanaman energi.

Menurut dia, luas lahan yang dipertimbangkan untuk dimanfaatkan maksimal sekitar 2 juta hektare.

"Saya dengar maksimum yang akan dipakai 2 juta hektar. Ya sisanya 12 dari 12,7 juta hektar, saya dengar akan nanti dilakukan reboisasi," katanya.

Reboisasi merupakan penanaman kembali pohon di lahan yang kehilangan tutupan hutan.

Dengan demikian, menurut keterangan Hashim, sebagian besar lahan yang tidak digunakan untuk penanaman tanaman energi direncanakan untuk dipulihkan melalui penanaman kembali.

Namun, ia menyebut keputusan mengenai lokasi dan luas lahan yang akan ditanami masih dalam tahap penentuan.

Hashim menjelaskan, pemerintah masih melakukan pemetaan untuk menentukan lokasi yang sesuai bagi berbagai jenis tanaman.

Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi, termasuk citra satelit dan pesawat nirawak atau drone.

"Pemetaan itu pakai ada satelit, kita pakai drone, kita macam-macam, itu alat-alat canggih supaya untuk bisa menetapkan, bisa menentukan lokasi yang paling cocok untuk tanaman ini," ungkap Hashim.

Pemetaan tersebut menjadi penting karena tidak semua lahan terdegradasi memiliki kondisi yang sama.

Jenis tanah, topografi, ketersediaan air, dan status kawasan perlu dipertimbangkan sebelum lahan dimanfaatkan untuk perkebunan atau tanaman energi.

Selain itu, lahan yang pernah terbakar tidak otomatis dapat dialihkan untuk kegiatan budidaya.

Status hukum kawasan dan kewajiban pemulihan lingkungan tetap perlu diperiksa untuk memastikan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut, Hashim juga menanggapi isu mengenai kepemilikan kebun sawit.

Ia membantah masih menjalankan usaha di sektor tersebut dan menyebut telah berhenti dari bisnis sawit pada 2018.

"Itu fitnah itu! Saya sudah keluar sebagai pengusaha sawit, saya sudah berhenti tahun 2008, eh sorry 2018. Sudah 8 tahun lalu,"

Hashim mengatakan dirinya tidak lagi berniat menjalankan bisnis kelapa sawit.

Ia mengaku kini bergerak di sektor usaha lain, termasuk minyak dan gas bumi serta pertambangan.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perdebatan mengenai rencana pemanfaatan lahan terdegradasi untuk mendukung program energi pemerintah.

Persoalan utama yang masih perlu diperjelas adalah lokasi lahan yang akan dimanfaatkan, dasar penetapan status terdegradasinya, serta mekanisme pengawasan agar program ketahanan energi tidak mengorbankan pemulihan hutan dan perlindungan lingkungan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pemanfaatan lahan untuk tanaman energi benar-benar dilakukan pada kawasan yang sesuai dan tidak mendorong pembukaan hutan baru.* (cn/ad)

JAKARTA — Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai ada pihak luar negeri yang tidak menyukai upaya Indonesia mewujudkan swasembada energi melalui program biodiesel B50 hingga B100.

Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus menekan pasar bagi pemasok dari luar negeri.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Loyo! Dolar AS Bertengger di Rp18.071, Ini Pemicunya

Hashim menjelaskan, pengembangan biodiesel merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Ia memperkirakan program tersebut dapat mengurangi pengeluaran Indonesia untuk impor energi hingga Rp 200 triliun sampai Rp 300 triliun.

Menurut dia, pengurangan impor itu berpotensi memengaruhi pihak luar negeri yang selama ini memasok kebutuhan energi Indonesia.

Namun, Hashim tidak menyebutkan secara spesifik negara atau perusahaan yang dimaksud.

"Nanti pasar mereka kan semakin berkurang. Yang mereka berhasil tiap tahun jual 600, 500-600 triliun setiap tahun nanti ya kita akan nanti kurangi kan," katanya.

Pernyataan Hashim muncul di tengah upaya pemerintah mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Program ini juga diarahkan untuk mengurangi kebutuhan devisa yang selama ini digunakan untuk membeli energi dari luar negeri.

Hashim mengatakan ketergantungan pada impor membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap perubahan kondisi geopolitik global.

Konflik antarnegara, menurut dia, dapat memicu gangguan pasokan dan perubahan harga energi yang berdampak langsung pada Indonesia.

Ia mencontohkan konflik Rusia-Ukraina serta ketegangan di kawasan Teluk Persia yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Hashim juga menyinggung ketegangan di kawasan Timur Tengah lainnya.

"Setiap kali ada gejolak, misalnya ada perang di dulu di Ukraina, sekarang perang di Teluk ya, Teluk Persia antara Amerika, Israel, dan Iran, sekarang apalagi hari ini ada antara Yaman Houthi dengan Arab Saudi, Indonesia yang kena. Indonesia kena dampaknya, dampak negatifnya," ujarnya.

Hashim menilai situasi tersebut menjadi alasan bagi Indonesia untuk mempercepat upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Menurut dia, impor energi juga membebani perekonomian karena membutuhkan pembayaran dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat.

"Rp500-600 triliun rupiah itu beban besar bagi ekonomi kita. Kita harus keluarkan dolar, kita harus keluarkan valuta asing dolar untuk mengimpor ya, dan ini berat sekali untuk apa ekonomi kita," ujarnya.

Ia menambahkan, pengurangan impor energi dinilai dapat membantu mengurangi kebutuhan dolar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Meski demikian, besarnya dampak terhadap kurs akan bergantung pada berbagai faktor ekonomi, bukan hanya kebijakan biodiesel.

Selain mengurangi impor, Hashim menilai pengembangan biodiesel dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Menurut dia, industri berbasis pertanian membutuhkan banyak tenaga manusia, mulai dari kegiatan budidaya hingga pengolahan bahan baku.

Ia juga melihat peluang pertumbuhan green jobs, yakni pekerjaan yang mendukung kegiatan ekonomi dengan memperhatikan aspek lingkungan.

"Belum ada sampai sekarang robot atau ya atau apa yang bisa menggantikan manusia untuk untuk apa bidang pertanian ini. So saya kira ini kesempatan untuk masa depan kita menciptakan lapangan kerja yang cukup besar," kata Hashim.

Program B50 merujuk pada pencampuran 50 persen bahan bakar nabati dengan 50 persen bahan bakar diesel berbasis fosil.

Sementara itu, B100 merujuk pada bahan bakar yang sepenuhnya berasal dari bahan baku nabati.

Pengembangan program tersebut membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, termasuk minyak nabati.

Karena itu, pelaksanaannya berkaitan dengan kesiapan industri pengolahan, ketersediaan bahan baku, infrastruktur distribusi, dan kemampuan produksi dalam negeri.

Di sisi lain, pengembangan bahan bakar nabati juga memerlukan pengawasan agar peningkatan kebutuhan bahan baku tidak mendorong pembukaan hutan, memperburuk kerusakan lingkungan, atau memicu konflik penggunaan lahan.

Pernyataan Hashim mengenai pihak asing yang tidak menyukai program swasembada energi merupakan pandangannya mengenai kemungkinan dampak kebijakan tersebut terhadap pasar energi internasional.

Ia tidak merinci pihak yang dimaksud maupun menyampaikan bukti spesifik mengenai adanya upaya asing untuk menghambat program B50 hingga B100.

Dengan demikian, keberhasilan program swasembada energi tidak hanya ditentukan oleh pengurangan impor, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan ketersediaan bahan baku, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mengukur manfaat ekonominya secara transparan.
* (cn/ad)

MEDAN— Kapal tanker MT Global 168 yang diamankan aparat karena diduga membawa 1,16 ton ketamin di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, terdaftar atas nama perusahaan Malaysia, Makmur Marine Petroleum.

Kepolisian kini mendalami kemungkinan keterlibatan perusahaan dan pihak-pihak yang mengendalikan kapal tersebut dalam jaringan penyelundupan narkotika lintas negara.

Baca Juga:

• Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Padangsidimpuan, BMKG Sebut Tak Berpotensi Tsunami

Menurut dia, identitas perusahaan pemilik kapal menjadi salah satu petunjuk untuk menelusuri jaringan di balik pengiriman ketamin tersebut.

"Dari spesifikasi fisik, kapal ini memiliki panjang 56,99 hingga 57 meter, dengan lebar 9,02 meter," kata Suyudi dalam konferensi pers, Jumat (23/10).

"Terkait dengan manajemen kapal tim gabungan telah mengidentifikasi bahwa kapal ini terdaftar atas nama perusahaan pemilik atau register owner yaitu Makmur Marine Petroleum," tambahnya.

Berdasarkan hasil penelusuran tim gabungan, Makmur Marine Petroleum tercatat beralamat di Switch 11 dan S12 Lantai 5 Menara TJB, Jalan Syekh Murti Bandar, Johor Baru 8000, Johor, Malaysia.

Kapal tersebut memiliki ukuran gross tonnage (GT) sekitar 370 dan kapasitas deadweight tonnage (DWT) antara 726 hingga 776 ton.

GT merupakan ukuran volume ruang kapal, sedangkan DWT menunjukkan kemampuan kapal membawa total beban, termasuk muatan, bahan bakar, dan kebutuhan operasional lainnya.

Suyudi mengatakan penyidik akan menelusuri lebih jauh hubungan perusahaan tersebut dengan pengoperasian kapal dan dugaan penyelundupan ketamin.

"Fakta ini tentunya akan menjadi bekal penting bagi tim penyidik untuk mendalami keterlibatan korporasi, tiap-tiap pengendali di balik jaringan internasional ini," ujarnya.

Pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan terhadap pergerakan MT Global 168 yang dinilai tidak wajar di kawasan Selat Malaka setelah kapal melintasi Laut Andaman.

Tim gabungan yang terdiri atas Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kemudian melakukan penindakan hingga kapal tersebut diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara.

"Berhasil mengamankan sebuah kapal yang terpantau melakukan anomali pergerakan di selat Malaka melalui laut Andaman dan berhasil diamankan tepatnya di Perairan Tanjung Balaiasahan Sumatera Utara," kata Suyudi.

Kapal tanker itu diketahui menggunakan bendera Mongolia. Suyudi juga menjelaskan identitas bendera kapal tersebut dalam konferensi pers.

"Jadi benderanya Mongolia tapi benderanya dari Malaysia," katanya.

Dalam operasi tersebut, petugas menangkap delapan awak kapal yang diduga terlibat dalam pengoperasian kapal.

Penyidik masih perlu mendalami peran setiap awak serta kemungkinan adanya pihak lain yang mengatur pengiriman ketamin tersebut.

Penelusuran terhadap pemilik kapal, pengendali operasional, dan jaringan komunikasi menjadi bagian penting untuk mengungkap bagaimana barang terlarang itu dapat diangkut melintasi perairan internasional.

Dalam kasus ini, aparat menyita ketamin dengan berat bruto sekitar 1,16 ton.

Kapolri menyebut nilai ekonomis barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp 3,48 triliun berdasarkan asumsi harga di pasar gelap.

Selain nilai barang bukti, Suyudi menyatakan penyitaan tersebut berpotensi mencegah dampak penyalahgunaan narkotika terhadap jutaan orang.

"Terkait potensi penyelamatan jiwa dengan asumsi 1 gram ketamin dapat disalahgunakan oleh 5 orang, maka penyitaan ini telah berhasil menyelamatkan 5,8 juta jiwa penerus bangsa dari bahaya ketergantungan," kata dia.

Suyudi juga menyebut operasi gabungan tersebut berpotensi mencegah kerugian biaya rehabilitasi hingga Rp 116 triliun.

Perhitungan itu menggunakan asumsi biaya rehabilitasi sebesar Rp 20 juta per orang selama enam bulan.

"Jika kita menghitung pencegahan kerugian negara dan masyarakat dari segi total biaya kalau kita atau negara melakukan rehabilitasi, angka tersebut sangat fantastis, dengan asumsi biaya rehabilitasi Rp 20 juta per orang selama 6 bulan," ucap Suyudi.

"Maka kita telah mencegah kerugian biaya rehabilitasi sebesar Rp 116 triliun," tambahnya.

Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan asumsi yang disampaikan kepolisian, bukan penghitungan kerugian negara yang telah terjadi secara langsung.

Suyudi menegaskan, pengungkapan kasus MT Global 168 merupakan bagian dari upaya aparat membongkar jaringan penyelundupan narkotika lintas negara.

"Angka-angka ini menjadi bukti nyata betapa besarnya daya rusak sindikat narkoba internasional terhadap ketahanan nasional kita," ujar Suyudi.

Dengan teridentifikasinya Makmur Marine Petroleum sebagai perusahaan yang tercatat sebagai pemilik kapal, penyidik memiliki petunjuk tambahan untuk menelusuri hubungan antara kepemilikan kapal, pengoperasian, dan pengiriman ketamin.

Meski demikian, pencatatan perusahaan sebagai pemilik kapal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam penyelundupan.

Keterlibatan korporasi maupun individu tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan alat bukti yang sah.

Penyidik juga perlu memastikan asal ketamin, tujuan pengiriman, pihak yang menerima muatan, serta kemungkinan adanya jaringan pembiayaan di balik operasi tersebut.

Pengungkapan peran seluruh pihak yang terlibat akan menentukan sejauh mana kasus ini dapat dibongkar, tidak hanya pada tingkat awak kapal, tetapi juga hingga pihak yang diduga mengendalikan penyelundupan dari balik layar.
* (cn/ad)

Oleh:Yogen Sogen

KETIKA lahan bekas kebakaran segera ditanami sawit, penegakan hukum harus menelusuri bukan hanya siapa pelaku yang membakar, tetapi juga siapa yang menguasai lahan dan menikmati hasilnya.

Baca Juga:

• Kapolri Suyudi Beberkan Kronologi Penangkapan Kapal Pembawa 1 Ton Ketamin di Perairan Asahan

Gambaran ini muncul dari sejumlah lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang 2026.

Api meninggalkan tanah yang menghitam, sementara aktivitas pembukaan lahan dan penanaman mulai berlangsung.

Rangkaian peristiwa tersebut mengundang kecurigaan yang tak boleh dijawab dengan dugaan semata, tetapi juga memerlukan penyelidikan serius.

Di Dharmasraya, Sumatera Barat, lahan seluas 5,9 hektar di kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Lantak, Kecamatan Timpeh, terbakar pada 15 September 2026.

Sebulan kemudian, lokasi itu ditemukan telah ditanami sawit. Polisi memasang garis pembatas dan menyelidiki pihak yang bertanggung jawab.

Temuan serupa muncul di Pematang Pudu, Bengkalis, Riau. Sekitar enam hektar kawasan Hutan Produksi Terbatas diduga digarap tanpa izin.

Sekitar 1,5 hektar telah dibersihkan dan bibit sawit ditemukan di lokasi.

Seorang tersangka ditetapkan dalam perkara pendudukan dan penanaman di kawasan hutan.

Di Desa Sungai Awan Kiri, Ketapang, Kalimantan Barat, kebakaran melalap sekitar 2.400 hektar.

Tim penegakan hukum menyegel lokasi dan menyita ekskavator setelah menemukan aktivitas pembukaan lahan dan persiapan perkebunan.

Pemerintah desa menyatakan alat berat itu digunakan untuk membersihkan parit lama.

Penjelasan tersebut perlu diuji bersama bukti lapangan, bukan diterima atau ditolak sebelum penyidikan tuntas.

Kasus-kasus itu memiliki konteks hukum dan kondisi lahan yang berbeda.

Namun, kemunculan penanaman sawit setelah kebakaran meretas persoalan yang sama tentang bagaimana memastikan kebakaran tidak menjadi jalan pintas untuk menguasai kawasan, mengubah peruntukan lahan, atau memperoleh keuntungan dari pelanggaran hukum?

Api dan Keuntungan

Kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola.

Api bisa muncul karena kelalaian, aktivitas masyarakat, kondisi cuaca, maupun tindakan yang disengaja. Karena itu, setiap kasus harus diperiksa berdasarkan bukti.

Namun, ketika lahan terbakar segera dibuka dan ditanami komoditas bernilai ekonomi, penyidikan perlu bergerak melampaui penentuan sumber api.

Siapa pemilik atau penguasa lahan? Siapa yang membiayai pembukaan kawasan? Dari mana alat berat dan bibit berasal?

Apakah ada transaksi tanah, perantara, atau pihak yang memberi perintah?

Apakah penanaman dilakukan di kawasan hutan, konsesi, atau tanah yang memiliki hak legal?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat memperlihatkan apakah kebakaran berdiri sebagai peristiwa tersendiri atau terhubung dengan upaya memperoleh manfaat ekonomi.

Kementerian Kehutanan pada Agustus 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara pembukaan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Riau, dengan cara membakar untuk kemudian ditanami sawit.

Penyidik juga menemukan dugaan jual beli lahan di dalam kawasan hutan.

Dalam perkara berbeda, sebuah perusahaan ditetapkan sebagai tersangka korporasi atas dugaan perambahan di Mempawah, Kalimantan Barat.

Temuan itu memperlihatkan, penegakan hukum perlu menelusuri rangkaian kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat.

Penanganan yang berhenti pada pelaku pembakaran berisiko meninggalkan mata rantai lain, terutama apabila terdapat pihak yang mengatur, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembukaan kawasan.

Data yang diberitakan Inilah.com berdasarkan catatan Bareskrim hingga 13 Oktober 2026 mencatat 273 laporan perkara perorangan dengan 223 tersangka dan luas lahan terbakar sekitar 5.157,89 hektar.

Untuk perkara korporasi, tercatat 98 laporan dengan luas lahan terbakar sekitar 25.600,26 hektar dan sembilan perusahaan berstatus tersangka.

Angka tersebut menunjukkan pentingnya membedakan jumlah perkara, luas area, dan status hukum.

Ia belum membuktikan, seluruh kebakaran berkaitan dengan sawit, tetapi memperlihatkan besarnya kawasan yang harus ditelusuri dan pentingnya pengusutan terhadap korporasi.

Negara Harus Hadir

Pada 7 September 2026, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menyelidiki dugaan pembakaran yang berkaitan dengan pembukaan perkebunan.

Ia juga meminta nama-nama korporasi yang diduga terlibat ditelusuri, termasuk kemungkinan pencabutan izin dan hak guna usaha.

Arahan itu memberikan mandat politik yang jelas. Tantangannya ialah memastikan perintah tersebut berujung pada hasil yang dapat diperiksa publik.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penyegelan lokasi atau pengumuman penyelidikan.

Masyarakat perlu mengetahui perkembangan perkara, status kawasan, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta dasar hukum setiap tindakan.

Jika ditemukan pelanggaran, proses pidana dan sanksi administratif harus dijalankan sesuai ketentuan.

Jika dugaan tidak terbukti, hasil penyelidikan pun perlu dijelaskan secara terbuka.

Pemeriksaan juga harus membedakan pelaku yang membakar, pihak yang menguasai lahan, dan pihak yang memperoleh manfaat.

Ketiganya mungkin orang atau badan hukum berbeda.

Tanpa penelusuran kepemilikan dan aliran keuntungan, penegakan hukum berisiko hanya menjangkau orang yang berada paling dekat dengan api.

Industri sawit tentu tidak dapat dipukul rata.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia membantah bahwa perusahaan sengaja membakar lahan dan menyatakan pembukaan lahan tanpa bakar telah lama dilakukan.

Bantahan itu perlu ditempatkan dalam pemeriksaan berbasis bukti.

Perusahaan yang mematuhi hukum tidak boleh dituduh tanpa dasar, sementara pelaku yang terbukti melanggar tidak boleh berlindung di balik nama besar industri.

Kerugian kebakaran juga tidak berhenti pada pohon yang hangus.

Masyarakat menghirup asap, kegiatan ekonomi terganggu, habitat satwa terancam, dan negara mengeluarkan sumber daya untuk pemadaman serta penanganan dampaknya.

Jika lahan kemudian menghasilkan keuntungan bagi pihak tertentu tanpa pertanggungjawaban atas kerusakan, beban ekologis dan sosial dipikul masyarakat, sementara manfaat ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Karena itu, pemulihan kawasan harus menjadi bagian dari penegakan hukum.

Lahan yang terbakar tidak boleh otomatis dianggap tersedia untuk ditanami atau dialihkan penggunaannya.

Status kawasan, hak atas tanah, izin, serta kewajiban pemulihan mesti diperiksa sebelum aktivitas baru dibiarkan berjalan.

Pengawasan berbasis citra satelit dan pemeriksaan lapangan juga perlu menghubungkan catatan kebakaran dengan perubahan tutupan lahan setelah api padam.

Ungkapan yang hari-hari ini jadi guyonan warganet menyoal "habis asap terbitlah sawit" mungkin terdengar seperti sindiran, tetapi kenyataan di lapangan menuntut lebih dari narasi tersebut.

Negara perlu memastikan bahwa kebakaran tidak berubah menjadi keuntungan, sementara kerusakan menjadi beban bersama.

Lebih dari itu, ukuran keberhasilan bukan berapa banyak pelaku yang diumumkan tertangkap, tetapi seberapa jauh hukum mampu mengungkap seluruh rantai tanggung jawab, memulihkan kawasan, dan mencegah lahan terbakar menjadi pintu masuk bagi pelanggaran berikutnya.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Analis Sosial-Politik dan Kebijakan Publik, lulusan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STIPAN.

JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, meluapkan kemarahannya kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait sengketa lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hercules mempersoalkan klaim kepemilikan tanah yang disebut Maruarar sebagai aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Baca Juga:

• KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Namun, status kepemilikan tanah masih menjadi sengketa karena selain diklaim PT KAI, lahan tersebut juga diklaim oleh Sulaiman Effendi yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah berdasarkan dokumen Eigendom Verponding peninggalan era kolonial Belanda.

Dalam video pernyataan yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya pada Kamis, 22 Oktober 2026, Hercules menyatakan bahwa tanah tersebut bukan lahan kosong yang bisa begitu saja diklaim pihak lain.

Ia mengaku telah mengeluarkan uang untuk membebaskan lahan tersebut.

"Kamu tahu enggak Ara (sapaan akrab Maruarar Sirait), tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pakai uang," kata Hercules dalam sebuah video pernyataan yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya, Kamis (22/10/2026).

Hercules juga menyampaikan peringatan langsung kepada politikus yang akrab disapa Ara tersebut.

"Saya peringatkan saudara Ara Sirait, hei Ara Sirait, kau harus tahu diri," ucap Hercules dengan nada meninggi.

Tak hanya Maruarar, Hercules juga melontarkan kritik kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Dalam video terpisah yang diunggah GRIB Jaya, Hercules menyinggung persoalan transparansi penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Hercules mengaku mengenal Nusron secara pribadi. Namun, ia menilai persoalan pertanahan yang melibatkan anak buah Nusron perlu mendapat perhatian serius.

"Wahid (Nusron Wahid) itu teman saya, tapi dia sombong dia. Lampri itu teman saya, yang (Direktur) Jenderal yang kemarin (ditangkap KPK)," ucap Hercules.

Lampri yang dimaksud Hercules adalah mantan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Kementerian ATR/BPN yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi terkait penerbitan HGB Summarecon.

Hercules mengklaim telah memperingatkan Lampri sebelum penangkapan tersebut.

Ia mengaku pernah mendatangi kantor BPN di Bogor dan menghubungi pejabat itu untuk menyampaikan kekhawatirannya mengenai perubahan status sertifikat tanah.

"Sebelum dia ditangkap, aku datangi BPN Bogor, aku telepon dia. Aku telepon Lampri. Eh Jenderal, kamu hati-hati ini tanah Summarecon ini hak milik diubah jadi HGB," kata Hercules.

Ia juga mengaku telah mengingatkan Nusron agar mengawasi persoalan tersebut.

"Bilang sama Nusron hati-hati. Ini tanah Summarecon itu harusnya sertifikat hak milik (SHM milik warga), diubah HGB. Ini hati-hati kamu Lampri. Kalau enggak sebentar lagi ditangkap lo. Jadi Anda enggak sampai dua minggu (betul-betul) ditangkap. Ya kan?" kata dia lagi.

Pernyataan tersebut merupakan klaim Hercules mengenai peringatannya kepada pejabat ATR/BPN sebelum penangkapan.

Dugaan pelanggaran dalam penerbitan sertifikat tanah tetap harus merujuk pada hasil penyidikan dan proses hukum yang berlaku.

Hercules kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan masalah administrasi pertanahan yang berpotensi memunculkan sengketa kepemilikan.

Menurut dia, perubahan status sertifikat tanah perlu diawasi agar tidak merugikan pemilik yang memiliki hak atas tanah tersebut.

"Nah makanya kemarin peristiwa lagi masalah Summarecon, pada ditangkapin semua, dan masih menyeret nama besarnya. Dari setikat hak miliknya ahli waris diubah jadi HGB," beber Hercules.

Ia menilai Menteri ATR/BPN harus ikut bertanggung jawab atas persoalan yang melibatkan jajaran kementeriannya.

"Saya agak emosi gitu loh, agak emosi, agak marah. Menteri Nusron itu harus dimintai pertanggungjawaban. Karena ini anak buahnya yang berbuat. Masa menteri nggak tahu," tegasnya.

Hercules mengatakan sengketa tanah dapat muncul ketika terdapat persoalan dalam pencatatan atau penerbitan dokumen pertanahan.

Dalam perkara di Tanah Abang, ia mengklaim berada di pihak ahli waris yang menurutnya memiliki hak atas lahan tersebut.

"Tapi memang juga sampai hari ini masih, kalau lihat-lihat begini masih marah, masih emosi saja gitu kan," ucap Hercules.

Perselisihan antara Hercules dan GRIB Jaya dengan PT KAI mengenai lahan di Tanah Abang bukan persoalan baru.

Sengketa kepemilikan tanah tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan kembali menjadi perhatian setelah Kementerian PKP merencanakan pembangunan hunian vertikal di lokasi itu.

Pemerintah berencana membangun 1.000 unit rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Program tersebut ditujukan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal dengan biaya lebih terjangkau.

Namun, rencana pembangunan belum dapat dilanjutkan karena status kepemilikan lahan masih dipersengketakan.

PT KAI mengklaim memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah tersebut.

Sementara itu, Sulaiman Effendi mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan dengan menunjukkan dokumen Eigendom Verponding, yaitu dokumen hak atas tanah yang berasal dari masa pemerintahan kolonial Belanda.

Adapun dua bidang tanah dengan HPL Nomor 17 dan HPL Nomor 19 disebut selama ini dikelola oleh GRIB Jaya.

Perbedaan klaim kepemilikan tersebut membuat kepastian hukum atas lahan menjadi persoalan utama.

Pemerintah perlu memastikan status tanah berdasarkan dokumen, riwayat kepemilikan, serta keputusan hukum yang relevan sebelum pembangunan dilakukan.

Di satu sisi, pembangunan rusun ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, sengketa kepemilikan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum agar tidak merugikan pihak yang terbukti memiliki hak atas tanah tersebut.

Hingga status kepemilikan lahan dipastikan, rencana pembangunan 1.000 unit rusun di Tanah Abang masih menghadapi kendala.

Persoalan ini juga menempatkan transparansi administrasi pertanahan dan kepastian hukum sebagai isu penting dalam penyelesaian sengketa.* (km/ad)

PADANGSIDIMPUAN — Gempa bumi bermagnitudo 3,1 mengguncang wilayah Kabupaten Padangsidimpuan, Sumatera Utara, pada Jumat, 23 Oktober 2026, pukul 12.06 WIB.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpusat sekitar 30 kilometer di sebelah barat Padangsidimpuan, dengan kedalaman 3 kilometer.

Baca Juga:

• Kapolri Suyudi Beberkan Kronologi Penangkapan Kapal Pembawa 1 Ton Ketamin di Perairan Asahan

Informasi tersebut disampaikan melalui keterangan resmi lembaga tersebut pada Jumat, 23 Oktober 2026.

"Info gempa Mag: 3,1 pada 23 Oktober 2026 pukul 12:06:34 WIB," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Jumat (23/10/2026).

Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 1,32 derajat Lintang Utara dan 99,01 derajat Bujur Timur.

Dengan kedalaman hanya 3 kilometer, gempa tersebut tergolong gempa dangkal.

BMKG juga menyebutkan bahwa pusat gempa berjarak sekitar 30 kilometer di sebelah barat Padangsidimpuan.

"Gempa tersebut terjadi pada 30 km barat Padangsidimpuan dengan kedalaman 3 km," ucapnya.

Dalam keterangannya, BMKG menyebut gempa tersebut berkaitan dengan aktivitas subduksi.

Subduksi merupakan proses ketika satu lempeng tektonik bergerak dan masuk ke bawah lempeng lainnya.

Proses ini dapat memicu tekanan dan pergeseran batuan yang kemudian menghasilkan gempa bumi.

Meski terjadi di wilayah Sumatera Utara, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

"Gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," pungkasnya.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengutamakan informasi dari BMKG maupun instansi resmi terkait apabila terdapat perkembangan lebih lanjut mengenai aktivitas gempa di wilayah tersebut.
* (d/ad)

JAKARTA — Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Bareskrim Polri membongkar dugaan penyelundupan 1 ton ketamin menggunakan kapal MT Global 168.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan delapan awak kapal, terdiri atas tujuh warga negara Indonesia dan satu warga negara asing asal Tiongkok/Taiwan.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Eksekusi Mantan Kades Tapak Kuda dalam Kasus Alih Fungsi Hutan Langkat

Identitas MT Global 168 terungkap melalui dokumen docking atau dokumen terkait proses perawatan kapal yang ditemukan di kapal Fushanxing 1, yang sebelumnya ditangkap karena mengangkut 800 kilogram ketamin.

"Kita memang seperti itu. Kita selalu menganalisa kapal itu tidak sebentar, ya, tiga bulan tuh paling sebentar, enam bulan. Ya, nah identitas kapal ini terungkap, ya, dari dokumen docking yang ditemukan di atas kapal yang kita tangkap sebelumnya," kata Jenderal Suyudi dalam konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan narkotika di Pelabuhan Bengawan, Jumat, 23 Oktober 2026.

Kapal Fushanxing 1 sebelumnya ditangkap dengan empat tersangka.

Dari pengembangan kasus tersebut, aparat kemudian menelusuri identitas dan pergerakan kapal lain yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkotika lintas negara.

Menurut Suyudi, pada September 2026, MT Global 168 berangkat dari tempat docking di Pasir Gudang, Johor, Malaysia, menuju perairan Laut Andaman, Thailand.

Sebelum melanjutkan perjalanan, kapal itu sempat singgah di Port Klang untuk mengisi air dan bahan bakar.

Setelah beberapa hari, kapal tersebut melanjutkan pelayaran ke Laut Andaman.

Di wilayah itu, kapal diduga melakukan transaksi ship-to-ship, yakni pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain.

Suyudi menjelaskan, metode tersebut digunakan penyelundup untuk memindahkan barang tanpa harus melakukan transaksi secara langsung di pelabuhan.

"Nah, inilah, modus para penyelundup itu seperti itu, ya. Mereka datang dari beberapa negara, ya. Kadang dari wilayah-wilayah Laos dan sebagainya. Kemudian mengadakan transaksi di Laut Andaman atau juga Selat Malaka, ya, dari ship-to-ship, dari kapal ke kapal, ya," jelasnya.

"Ada kapal pembawa barang, ada penerima. Nanti habis nanti diisi lagi, terus saja begitu. Nah, ini tentunya butuh kejelian, kesabaran, keuletan kita semua, ya," sambungnya.

Praktik pemindahan muatan antarkapal di laut terbuka menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum.

Petugas harus menganalisis pola perjalanan kapal, perubahan kecepatan, hingga aktivitas komunikasi pelayaran untuk mengidentifikasi pergerakan yang tidak wajar.

Pada minggu kedua Oktober 2026, tim analis meyakini MT Global 168 sedang melakukan transaksi ship-to-ship di perairan Andaman.

Salah satu indikasi yang menjadi perhatian petugas adalah tidak aktifnya sistem Automatic Identification System (AIS) selama 3 hari 17 jam.

AIS merupakan sistem yang digunakan kapal untuk memancarkan informasi identitas, posisi, arah, dan kecepatan.

Sistem ini membantu kapal lain dan otoritas terkait memantau pergerakan kapal di laut.

Suyudi mengatakan, penonaktifan AIS saat transaksi diduga dilakukan untuk menghindari pemantauan aparat.

"Modus-modus para penyelundup itu selalu mematikan AIS, ya, pada saat mereka sedang transaksi. Nah, tapi ini jadi bagus juga buat kita, ya, kita jadi bisa membaca sebuah anomali yang perlu kita ikuti," paparnya.

Berdasarkan pemantauan yang disampaikan Kapolri, pada Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 12.31 hingga 13.25 WIB, kapal terpantau melintasi bagian tengah Selat Malaka ke arah barat laut, sejajar dengan perairan Perak atau Taiping, Malaysia.

Kecepatannya berada di kisaran 5,5 hingga 6 knot.

Pada Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 02.26 WIB, kapal kembali terpantau melintasi bagian tengah Selat Malaka ke arah barat laut dengan kecepatan yang menurun.

Pada pukul 10.32 WIB, kapal melanjutkan perjalanan menuju bagian utara Selat Malaka atau perairan terbuka.

Pada malam harinya, pukul 22.28 hingga 23.55 WIB, kapal terpantau berada di perairan lepas pantai utara Aceh atau Langsa dengan kecepatan 5 hingga 5,5 knot.

Pergerakan berlanjut pada Jumat, 16 Oktober 2026. Sejak pukul 00.57 hingga 04.50 WIB, kapal bergerak dengan kecepatan sekitar 4,9 knot di perairan utara.

Pada pukul 05.37 WIB, kapal tiba di perairan terluar barat Thailand, sekitar lepas pantai Trang atau Palian.

Di wilayah tersebut, kapal dilaporkan melakukan manuver memutar atau looping pattern, disertai penurunan kecepatan.

Pada pukul 14.50 WIB, sinyal AIS mencatat kecepatan kapal sekitar 4,9 knot.

Selanjutnya, pada pukul 18.57 hingga 20.57 WIB, kapal mengubah arah ke tenggara atau selatan menuju area labuh jangkar.

Pada Minggu, 18 Oktober 2026, sistem AIS merekam 161 parameter lokasi kapal di area labuh jangkar.

Kecepatan kapal tercatat mencapai 5,8 knot, yang dalam laporan pemantauan dikaitkan dengan kemungkinan pengaruh pergerakan jangkar atau arus laut.

Selain pola pergerakan yang tidak biasa, tim gabungan menemukan dugaan ketidaksesuaian identitas kapal.

Menurut Suyudi, satu nomor identifikasi kapal atau MMSI terpantau memancarkan dua identitas berbeda.

MMSI (Maritime Mobile Service Identity) merupakan nomor identifikasi yang digunakan dalam komunikasi radio maritim untuk mengenali kapal atau stasiun radio kapal.

"Nah, dari pemantauan tersebut, tim menemukan sejumlah indikasi anomali AIS, di antaranya adalah ketidaksesuaian identitas kapal, nomor MMSI kapal yang tersebut memancarkan dua identitas, yaitu MT Global 168 sebagai kapal tanker dan Rovos Ki Dotim sebagai kapal tunda," jelasnya.

"Nah, setelah itu, pergerakan terus melambat, ya, di kawasan Laut Andaman," sambungnya.

Perbedaan identitas tersebut menjadi salah satu petunjuk yang dianalisis aparat untuk menelusuri pergerakan kapal.

Pemantauan kemudian berlanjut hingga tim gabungan mempersiapkan operasi penindakan.

Pada Senin, 19 Oktober 2026, tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan Bareskrim Polri bersiap melakukan penindakan terhadap MT Global 168.

Operasi tersebut mendapat dukungan kapal Bea Cukai BC 20006 dan KP Murai 4018.

Menurut Suyudi, penindakan direncanakan melalui intersepsi sebelum kapal memasuki Pelabuhan Port Klang, Malaysia.

Namun, MT Global 168 kemudian berhasil diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara.

"Kapal MT Global 168 selanjutnya diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan, tim gabungan berhasil mengamankan delapan orang awak kapal, ya, crew yang berada di atas kapal tersebut," paparnya.

"Kedelapan awak kapal ini terdiri dari tujuh orang warga negara Indonesia, ya, dan satu orang warga negara asing, ya, WNA asal Tiongkok/Taiwan," imbuh dia.

Penangkapan MT Global 168 menjadi bagian dari pengembangan penyelidikan setelah aparat lebih dahulu mengamankan kapal Fushanxing 1 yang mengangkut 800 kilogram ketamin.

Pengungkapan tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antarlembaga dan pemantauan lintas negara dalam membongkar dugaan penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

Meski demikian, identitas dan peran masing-masing awak kapal dalam dugaan penyelundupan tersebut perlu dipastikan melalui proses penyidikan lebih lanjut.

Status hukum mereka juga harus mengacu pada hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.
* (d/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada masa lalu ibarat Tom and Jerry.

Meski kini mendukung Prabowo, mantan politikus PDI Perjuangan itu menegaskan tidak memiliki alasan personal maupun moral untuk berterima kasih kepada mantan rival politiknya tersebut.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Hadiri Rakornas TPAKD, Dorong Akses Keuangan bagi UMKM dan Masyarakat

"Saya ini dalam posisi kayak Tom and Jerry dengan Pak Prabowo puluhan tahun yang lalu. Saya tidak punya alasan secara personal untuk berterima kasih pada beliau. Saya tidak punya alasan personal. Saya tidak punya alasan moral untuk secara personal, secara emosional mengatakan, 'terima kasih, Pak Prabowo'," ujar Budiman.

Meski memiliki sejarah hubungan yang berseberangan dengan Prabowo, Budiman menyatakan dukungannya kepada Prabowo sebagai calon presiden pada 2024.

Ia mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan ideologi, geopolitik, dan geostrategi, bukan hubungan pribadi.

"Tetapi, pada malam 1 Suro di tanggal, tahun 2023, malam 1 Suro, malam Tahun Baru Islam, saya datang ke rumah Pak Prabowo dan menyatakan dukungan. Alasannya ideologi. Alasannya geopolitis. Alasannya geostrategis. Sederhana saja," tuturnya.

Budiman menjelaskan dukungannya terhadap Prabowo berkaitan dengan situasi geopolitik dunia yang dinilainya semakin bergejolak.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menjalin komunikasi dengan para pemimpin negara lain tanpa menunjukkan sikap rendah diri.

Ia membandingkan kemampuan Prabowo dalam hubungan internasional dengan dua kandidat lain pada Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

"Siapa dari calon-calon presiden ini yang ketika bicara dengan Xi Jinping itu bisa tepuk-tepukkan punggung dengan santai tanpa rasa minder?Siapa dari calon-calon pemimpin ini yang ketika ketemu Putin tidak bungkuk-bungkuk? Ketemu Trump ngobrol dengan santai? Siapa? Dari yang ada, dari stok yang ada, sederhana, satu (cuma Prabowo)," tegas Budiman.

Menurut Budiman, bahasa tubuh seorang pemimpin dapat berperan dalam membangun komunikasi dan meredakan ketegangan antarnegara.

Ia menilai diplomasi tidak selalu harus dilakukan melalui langkah yang rumit, tetapi juga dapat dimulai dari interaksi sederhana.

"Karena gestur sederhana di dalam tegangan politik global itu bisa mencairkan suasana. Gestur politik sederhana. Kalau seorang pemimpin dari bangsa Indonesia bahkan tidak mampu menunjukkan bahasa tubuh, gestur politik sederhana untuk meredakan ketegangan antarnegara, saya tidak bisa membayangkan, akan rumit sekali," sambungnya.

Budiman juga menekankan bahwa persoalan geopolitik berkaitan dengan keberadaan dan kepentingan suatu bangsa di tengah persaingan global.

"Persoalannya susah, kadang-kadang solusinya mudah kalau soal ekstensi itu. Mudah, potretnya hanya perlu ngopi bareng, diplomasi sederhana," imbuh Budiman.

Sebelum menyatakan dukungan kepada Prabowo pada 2023, Budiman juga pernah mengungkap percakapannya dengan mantan Danjen Kopassus tersebut mengenai penculikan aktivis pada 1997-1998.

Dalam program Gaspol! yang disiarkan pada 26 Juli 2023, Budiman menceritakan wawancaranya bersama Nezar Patria dengan Prabowo pada 2002.

Budiman mengatakan Prabowo saat itu mengakui telah mengambil sejumlah aktivis, tetapi menyatakan seluruh orang yang diambilnya telah dikembalikan.

Adapun nasib aktivis yang hingga kini belum kembali ke rumah, menurut Budiman, disebut tidak diketahui oleh Prabowo.

"(Prabowo bilang) 'Yang saya ambil sudah kembali semua. Saya kembalikan semua. Saya tidak tahu kenapa sebagian tidak pernah kembali ke rumah. Tapi yang saya ambil saya sudah lepaskan semua'. Itu pengakuannya," tutur dia.

Persoalan tersebut berkaitan dengan kasus penculikan aktivis menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Setidaknya 13 aktivis yang menjadi korban penculikan pada periode 1997-1998 masih dinyatakan hilang hingga kini.

Pernyataan Budiman tersebut merupakan kesaksiannya mengenai percakapan dengan Prabowo.

Adapun nasib para aktivis yang masih hilang tetap menjadi persoalan yang menuntut penjelasan dan penyelesaian.

Pada 27 Januari 2024, ketika masih menjadi calon presiden nomor urut 2, Prabowo menghadiri acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Dalam acara tersebut, Prabowo menyapa sejumlah aktivis 1998 yang bergabung dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, termasuk Budiman Sudjatmiko dan Agus Jabo.

Prabowo lebih dahulu meminta maaf kepada Agus Jabo karena pernah mengejarnya pada masa lalu.

"Hadir juga Ahmad Muzani, Agus Jabo Ketua Prima, maaf dulu saya kejar-kejar anda. Dulu. Atas perintah. Bandel sih dulu," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menyapa Budiman dan mengakui pernah mengejarnya ketika keduanya berada di kubu yang berseberangan.

"Kemudian saudara Budiman Sudjatmiko. Ini juga sorry, Man, dulu kejar-kejar elu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya," imbuh Prabowo.

Budiman sendiri merupakan aktivis 1998 yang pernah ditahan pada era Orde Baru.

Perjalanan politiknya kemudian berubah, dari aktivis yang berseberangan dengan kekuasaan menjadi pendukung Prabowo dalam Pilpres 2024.

Pernyataan Budiman mengenai hubungan personalnya dengan Prabowo memperlihatkan bahwa dukungan politik tidak selalu berangkat dari kedekatan pribadi.

Dalam penjelasannya, Budiman menempatkan pertimbangan geopolitik dan kemampuan diplomasi sebagai alasan utama mendukung Prabowo.
* (km/ad)

CIREBON — Sebanyak 395 orang mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Hingga Kamis, 22 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB, sebanyak 218 orang masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit dan puskesmas.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026: Sejumlah Wilayah Cerah

Secara keseluruhan, makanan dalam program tersebut dikonsumsi sekitar 700 orang.

"Data per pukul 14.00 WIB tercatat ada 395 orang. Sebanyak 218 orang menjalani rawat inap, sedangkan 177 orang sisanya menjalani rawat jalan atau sudah dipulangkan," ujar Siti Maria dalam keteranganya, Jumat 23 Oktober.

Dari total 395 orang yang terdata, sebanyak 177 orang lainnya telah menjalani rawat jalan atau diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis.

Siti Maria mengatakan kondisi pasien yang masih dirawat relatif stabil.

Hingga pendataan dilakukan, tidak ada pasien yang dilaporkan mengalami kondisi serius hingga membutuhkan perawatan di ruang intensif.

"Alhamdulillah, tidak ada pasien yang kondisinya sampai serius hingga membutuhkan ruang intensif. Rata-rata pasien mengalami keluhan diare dan masih memerlukan ruang perawatan biasa," katanya.

Berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan, para korban tersebar di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.

Kelompok usia taman kanak-kanak (TK) tercatat memiliki proporsi kasus tertinggi dalam kejadian tersebut.

Meski demikian, penyebab pasti munculnya gejala pada ratusan orang tersebut masih ditelusuri.

Dugaan keracunan makanan belum dapat dipastikan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan medis selesai.

Dinas Kesehatan Kota Cirebon masih memantau kondisi para pasien serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah berkonsultasi dengan dokter spesialis mikrobiologi klinik mengenai kemungkinan penyebab infeksi dan masa inkubasi penyakit.

Masa inkubasi merupakan rentang waktu antara seseorang terpapar penyebab penyakit dan munculnya gejala.

Rentang waktu ini dapat berbeda, bergantung pada jenis mikroorganisme yang menjadi penyebab.

"Kami sedang berkonsultasi mengenai sampai jam atau hari ke berapa gejala masih bisa dianggap sebagai akibat dari konsumsi makanan MBG. Sebab, masing-masing kuman memiliki karakteristik waktu inkubasi," jelasnya.

Menurut Siti Maria, respons tubuh setiap orang terhadap paparan makanan yang diduga terkontaminasi juga dapat berbeda.

Karena itu, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan tersebut.

Hingga Kamis siang, Dinas Kesehatan bersama instansi terkait masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Hasil pemeriksaan diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab kejadian sekaligus menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Peristiwa ini menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, mulai dari pengolahan hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.

Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan sumber gangguan kesehatan serta mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.
* (vo/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 23 Oktober 2026.

Rupiah turun 0,06 persen ke level Rp 18.071 per dolar AS, sejalan dengan pelemahan sejumlah mata uang di kawasan Asia.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Hari Ini, Saat Tepat Beli atau Sebaiknya Menunggu?

Pergerakan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah masih berlanjut di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Berdasarkan pergerakan mata uang Asia pada pembukaan perdagangan, baht Thailand melemah 0,13 persen, ringgit Malaysia turun 0,01 persen, dan rupee India terkoreksi 0,38 persen.

Dolar Taiwan juga melemah 0,09 persen, dolar Singapura turun 0,02 persen, dolar Hong Kong terkoreksi 0,05 persen, serta yen Jepang melemah 0,05 persen.

Di tengah pelemahan tersebut, peso Filipina menguat 0,16 persen dan won Korea Selatan naik 0,26 persen.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai pelemahan rupiah dipicu oleh aksi jual bersih atau net sell investor asing di pasar domestik.

Kondisi tersebut terjadi meskipun sejumlah indikator sentimen dalam negeri menunjukkan perbaikan.

Selain arus modal asing, kenaikan harga minyak mentah dunia turut menjadi faktor yang menekan rupiah.

Lonjakan harga energi dipengaruhi kekhawatiran terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

"Tekanan terhadap mata uang Garuda kian diperberat oleh lonjakan harga minyak mentah dunia seiring menguatnya kekhawatiran eskalasi geopolitik di Timur Tengah, menyusul antisipasi laporan bahwa AS dan Israel tengah mempersiapkan langkah militer terhadap Iran," katanya, Kamis (22/10/2026).

Kenaikan harga minyak berpotensi menambah tekanan inflasi global.

Bagi negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia, lonjakan harga energi dapat meningkatkan biaya impor dan memengaruhi kebutuhan valuta asing.

Jika tekanan tersebut berlanjut, pergerakan rupiah berpotensi semakin dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas, arus modal asing, dan arah kebijakan ekonomi global.

Lukman memperkirakan rupiah berpotensi bergerak konsolidasi pada perdagangan berikutnya.

Investor akan mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah serta pergerakan pasar saham untuk menentukan arah investasi.

Dia memperkirakan rupiah berpotensi bergerak konsolidasi pada perdagangan selanjutnya dengan estimasi kisaran di rentang Rp17.900 hingga Rp18.000 per dolar AS.

Kisaran tersebut merupakan proyeksi analis, bukan kepastian pergerakan nilai tukar.

Perkembangan geopolitik, harga minyak, dan arus dana investor asing masih dapat memengaruhi pergerakan rupiah dalam waktu dekat.

Pelemahan rupiah juga perlu dicermati karena nilai tukar berpengaruh terhadap biaya impor, harga barang tertentu, dan beban pembayaran kewajiban dalam mata uang asing.

Namun, dampak terhadap harga barang di dalam negeri bergantung pada sejumlah faktor, termasuk biaya produksi, distribusi, dan kebijakan pemerintah.

Dengan ketidakpastian global yang masih tinggi, pelaku pasar diperkirakan akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan geopolitik sebelum mengambil keputusan investasi.
* (bi/ad)

BIREUEN – Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Satlantas Polres) Bireuen mulai menggencarkan sosialisasi menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Seulawah 2026.

Operasi yang berlangsung serentak di seluruh wilayah Aceh itu dijadwalkan selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Baca Juga:

• Kolonel Teuku Mustafa Kamal Resmi Jabat Danrem 011/Lilawangsa, Putra Pidie Alumni Dayah Jeumala Amal

Pengendara diminta memastikan surat-surat kendaraan masih berlaku dan mematuhi aturan lalu lintas.

"Tiga hari menuju Operasi Patuh Seulawah 2026, saatnya menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kami mengajak seluruh masyarakat Bireuen untuk tertib. Polisi bersama masyarakat mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan," ujar AKBP Yulhendri melalui Kasat Lantas, Jumat (23/10/2026).

Operasi tahun ini mengusung tema "Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas".

Penindakan akan difokuskan pada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan mengganggu ketertiban di jalan raya.

Ini 15 Pelanggaran yang Menjadi Sasaran Operasi Patuh Seulawah 2026

Kasat Lantas Polres Bireuen AKP Irwansyah Nasution merinci 15 jenis pelanggaran yang menjadi perhatian petugas selama operasi berlangsung, yaitu:

- Tidak menggunakan helm berstandar Nasional Indonesia (SNI).
- Tidak menggunakan sabuk keselamatan atau safety belt.
- Tidak memiliki atau tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Tidak memiliki atau tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- Berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor.
- Berkendara melebihi batas kecepatan.
- Menerobos lampu merah.
- Mendahului kendaraan di tempat terlarang, seperti tikungan dan persimpangan.
- Menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, termasuk knalpot bising atau knalpot brong.
- Mengoperasikan kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL).
- Mengendarai kendaraan di bawah umur.
- Menggunakan telepon genggam saat berkendara.
- Melakukan aksi balap liar.
- Menggunakan lampu rotator atau strobo yang tidak sesuai ketentuan.
- Menggunakan kaca film yang tidak sesuai ketentuan.

Daftar tersebut menjadi pengingat bagi pengendara untuk memeriksa kembali kebiasaan berkendara sehari-hari.

Pelanggaran seperti menerobos lampu merah, menggunakan telepon genggam, dan melaju melebihi batas kecepatan dapat meningkatkan risiko kecelakaan yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.

Penindakan Melalui Tilang Elektronik dan Teguran

Polres Bireuen menyatakan penindakan selama Operasi Patuh Seulawah 2026 akan dilakukan secara tegas, humanis, dan profesional.

Petugas akan menggunakan kombinasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik, tilang konvensional, serta teguran simpatik sesuai kondisi dan jenis pelanggaran di lapangan.

Masyarakat diimbau memeriksa masa berlaku SIM dan STNK, menggunakan helm berstandar SNI, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan.

Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan hanya untuk menghindari sanksi.

Lebih dari itu, disiplin berkendara diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan.

Melalui Operasi Patuh Seulawah 2026, Polres Bireuen mengajak masyarakat menjadikan tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan hanya ketika operasi kepolisian berlangsung.
* (ad)

LANGKAT — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah mengeksekusi Imran, mantan Kepala Desa Tapak Kuda, Kabupaten Langkat, yang terjerat kasus alih fungsi kawasan hutan suaka margasatwa menjadi perkebunan kelapa sawit.

Imran menjalani hukuman penjara selama dua tahun sesuai putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah dikuatkan pada tingkat kasasi.

Baca Juga:

• Eksekusi Terpidana Alih Fungsi Hutan Mangrove Jadi Sawit di Langkat Batal, Alexander Halim Dirujuk ke Rumah Sakit

Menurut dia, Imran kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

"Imran sudah dieksekusi dan ditahan di Lapas Tanjung Pura, sekitar 2 minggu lalu yang ditangani jaksa eksekutor Langkat," ujar Bani Ginting saat di temui di Gedung Kejati Sumut, Kamis (22/10/2026) malam.

Imran dinyatakan bersalah bersama Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng dalam perkara pengalihan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kawasan tersebut merupakan wilayah yang dilindungi negara.

Penguasaan dan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah di kawasan itu tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memenuhi ketentuan dan perizinan yang berlaku.

Dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Medan, Imran sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Jika denda tidak dibayar, hukuman tersebut disertai pidana kurungan pengganti selama tiga bulan.

Namun, Pengadilan Tinggi Medan mengubah putusan tersebut.

Imran kemudian divonis dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta, dengan pidana kurungan pengganti selama satu bulan apabila denda tidak dibayarkan.

Imran mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Namun, permohonannya ditolak sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan tetap berlaku.

Pelaksanaan eksekusi terhadap Imran dilakukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Berdasarkan uraian perkara, Imran dan Alexander disebut melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kawasan suaka margasatwa menjadi perkebunan kelapa sawit.

Lahan yang menjadi objek perkara memiliki luas 1.059.852 meter persegi atau sekitar 105,982 hektare.

Di atas lahan tersebut juga telah terbit 60 Sertifikat Hak Milik (SHM).

Perbuatan itu disebut berlangsung dalam kurun waktu 2007 hingga 2022.

Alexander diduga menguasai lahan tersebut sendiri maupun bersama Imran, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa Tapak Kuda.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut pemanfaatan kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi.

Alih fungsi hutan suaka margasatwa menjadi perkebunan tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan tanah, tetapi juga dengan perlindungan ekosistem dan kepentingan negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara pada 2022 serta keterangan ahli perekonomian dari Universitas Gadjah Mada (UGM), kerugian keuangan negara dan perekonomian negara akibat perambahan kawasan tersebut ditaksir mencapai Rp 856.801.945.598 atau sekitar Rp 856,8 miliar.

Nilai tersebut belum mencakup kerugian dari hasil penebangan kayu ketika kawasan suaka margasatwa dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, Kejati Sumut sebelumnya juga berupaya mengeksekusi Alexander Halim dalam perkara yang sama.

Namun, pelaksanaan eksekusi terhadap Alexander tertunda setelah yang bersangkutan dinyatakan mengalami gangguan kesehatan jantung dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Berbeda dengan Imran yang telah menjalani hukuman di Lapas Tanjung Pura, pelaksanaan eksekusi terhadap Alexander masih menunggu perkembangan kondisi kesehatannya dan langkah lanjutan dari pihak kejaksaan.

Perkara ini menyoroti besarnya dampak alih fungsi kawasan konservasi terhadap keuangan negara sekaligus pentingnya penegakan hukum untuk menjaga kawasan hutan yang dilindungi.
* (d/ad)

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menunda eksekusi terhadap Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng, terpidana kasus pengalihan fungsi kawasan hutan suaka margasatwa menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat.

Penundaan dilakukan setelah Alexander dinyatakan mengalami gangguan kesehatan jantung dan harus menjalani perawatan lebih lanjut.

Baca Juga:

• KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Namun, rencana eksekusi tersebut batal setelah dokter memeriksa kondisi kesehatannya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Alexander terlihat keluar dari gedung Kejati Sumut menggunakan kursi roda dalam kondisi lemas.

Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut, Bani Immanuel Ginting, mengatakan Alexander telah diamankan oleh tim intelijen sebelum dibawa ke kantor kejaksaan untuk menjalani proses eksekusi.

Namun, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan terpidana tersebut belum memungkinkan menjalani proses penahanan.

"Terpidana dalam keadaan kurang sehat dan harus dirujuk kembali ke Rumah Sakit Columbia, dikarenakan harus ada tindakan yang dilakukan dan rawat jalan sebab Alexander sakit jantung," ujar Bani saat ditemui di area Gedung Kejati Sumut.

Bani mengatakan Alexander kemudian dibawa kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Kejati Sumut akan berkoordinasi dengan keluarga dan dokter untuk memantau perkembangan kondisi kesehatannya sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Terdakwa belum ditahan, langkah selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak keluarga melalui dokter, nanti kita tanyakan apakah kondisinya sudah sehat atau belum, nanti kita tentukan sikap selanjutnya," imbuh Bani.

Meski eksekusi belum terlaksana, Bani menyatakan pihak kejaksaan tetap memantau kondisi Alexander selama menjalani perawatan di rumah sakit.

Ia juga mengatakan Alexander tidak melakukan perlawanan ketika dijemput oleh tim intelijen.

Alexander merupakan terpidana kasus pengalihan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, putusan kasasi terhadap Alexander tercatat dengan nomor perkara 2657 K/PID.SUS/2026.

Dalam putusan tersebut, Alexander dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Jika denda tidak dibayar, hukuman tersebut disertai pidana kurungan pengganti selama tiga bulan.

Majelis hakim juga membebankan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 856.801.945.550 atau sekitar Rp 856,8 miliar.

Putusan itu mengatur bahwa apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terpidana untuk menutupi kewajiban tersebut.

Jika harta benda Alexander tidak mencukupi, kewajiban pembayaran uang pengganti itu diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Meski telah dijatuhi hukuman, Alexander diketahui belum menjalani penahanan sejak proses persidangan hingga penjemputan oleh Kejati Sumut pada Kamis malam.

Perkara ini berkaitan dengan penguasaan lahan seluas 105,982 hektare yang berada di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

Berdasarkan data SIPP PN Medan, Alexander disebut menguasai 60 bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Lahan tersebut berada di Desa Tapak Kuda dan Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Penguasaan lahan dilakukan sendiri maupun bersama Imran, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Tapak Kuda.

Kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi yang dilindungi negara.

Karena itu, pemanfaatannya tidak dapat dilakukan secara bebas apabila bertentangan dengan ketentuan perlindungan kawasan suaka margasatwa.

Dalam perkara ini, Alexander dan Imran dinyatakan terlibat dalam perbuatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kawasan suaka margasatwa menjadi perkebunan kelapa sawit.

Perbuatan tersebut disebut berlangsung dalam kurun waktu 2007 hingga 2022.

Luas kawasan yang dialihfungsikan mencapai 1.059.852 meter persegi atau sekitar 105,982 hektare.

Di atas lahan tersebut kemudian terbit 60 sertifikat hak milik.

Besarnya dampak perkara ini terlihat dari nilai kerugian negara dan perekonomian negara yang ditaksir mencapai Rp 856.801.945.598 atau sekitar Rp 856,8 miliar.

Berdasarkan keterangan dalam dokumen perkara, perhitungan tersebut merujuk pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara pada 2022 serta keterangan ahli perekonomian dari Universitas Gadjah Mada.

Nilai kerugian tersebut belum termasuk kerugian akibat hasil penebangan kayu ketika kawasan hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, Imran, yang turut terseret dalam perkara tersebut, sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh Pengadilan Negeri Medan.

Namun, Pengadilan Tinggi Medan kemudian mengubah hukumannya menjadi dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta, dengan pidana kurungan pengganti selama satu bulan.

Imran mengajukan kasasi, tetapi permohonannya ditolak sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan tetap berlaku.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut alih fungsi kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi, penguasaan lahan dalam skala luas, serta kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Kini, pelaksanaan eksekusi terhadap Alexander masih menunggu perkembangan kondisi kesehatannya.

Kejati Sumut menyatakan akan menentukan langkah berikutnya setelah berkoordinasi dengan keluarga dan dokter yang menangani terpidana tersebut.
* (d/ad)