BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Bali pada Jumat, 31 Juli 2026, didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan.

Namun, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan ringan, terutama pada siang hingga sore hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Jumat 31 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Kabupaten Tabanan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 23–30 derajat Celsius dan tingkat kelembapan mencapai 68–97 persen.

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Kabupaten Gianyar dengan suhu udara 23–30 derajat Celsius dan kelembapan 70–93 persen.

Di Kabupaten Bangli, hujan ringan diprediksi turun dengan suhu udara lebih sejuk, yakni berkisar 20–27 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 72–99 persen.

Sementara itu, Kabupaten Badung diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara 23–30 derajat Celsius dan kelembapan 66–93 persen.

Kabupaten Karangasem juga diprediksi cerah berawan dengan suhu 20–27 derajat Celsius dan kelembapan 74–97 persen.

BMKG memprakirakan cuaca cerah akan mendominasi Kabupaten Klungkung dan Buleleng.

Klungkung memiliki suhu udara berkisar 23–30 derajat Celsius dengan kelembapan 63–82 persen, sedangkan Buleleng diprakirakan bersuhu 23–30 derajat Celsius dengan kelembapan 62–90 persen.

Untuk Kota Denpasar, cuaca diprediksi cerah berawan dengan suhu udara antara 23–31 derajat Celsius dan kelembapan udara 71–91 persen.

BMKG mengimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan, untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru.

Warga di wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan juga disarankan menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan guna mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Di sisi lain, masyarakat yang melakukan perjalanan wisata maupun aktivitas pelayaran di sekitar perairan Bali diimbau untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca resmi dari BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer.* (ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 31 Juli 2026, didominasi cuaca cerah.

Meski demikian, hujan ringan diperkirakan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah, khususnya Kabupaten Sleman.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Jumat 31 Juli 2026: Sebagian Wilayah Diguyur Hujan

Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang pada waktu-waktu tertentu sehingga masyarakat diminta tetap berhati-hati saat berkendara.

Sementara itu, Kabupaten Bantul diprakirakan cerah dengan suhu udara berkisar 21–31 derajat Celsius dan kelembapan 52–95 persen.

Cuaca cerah juga diprediksi terjadi di Kabupaten Gunungkidul dengan suhu udara 21–30 derajat Celsius dan kelembapan 54–91 persen.

Kabupaten Sleman menjadi satu-satunya wilayah di DIY yang berpotensi mengalami hujan ringan.

BMKG memperkirakan suhu udara berada pada kisaran 20–31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 50–88 persen.

Masyarakat diimbau mengantisipasi kemungkinan hujan, terutama pada siang hingga sore hari.

Adapun Kota Yogyakarta diprakirakan menikmati cuaca cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar 22–33 derajat Celsius dan kelembapan udara 45–89 persen.

Suhu maksimum tersebut menjadikan Kota Yogyakarta sebagai wilayah dengan temperatur tertinggi di DIY pada hari itu.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan maupun yang akan melakukan perjalanan antardaerah.

Perubahan kondisi atmosfer dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga kewaspadaan tetap diperlukan.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca yang cenderung panas pada siang hari, sekaligus menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi hujan ringan di wilayah tertentu.* (ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada Jumat, 31 Juli 2026, bervariasi mulai dari cerah, berawan, hingga hujan ringan dan hujan sedang.

Masyarakat di sejumlah daerah diimbau mewaspadai potensi hujan yang diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Jumat 31 Juli 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Kondisi serupa juga diprakirakan melanda Kota Sukabumi yang berpotensi mengalami hujan sedang dengan suhu 20–28 derajat Celsius dan kelembapan 59–97 persen.

Sementara itu, hujan ringan diprediksi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Cianjur, Garut, Kuningan, Majalengka, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi.

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan relatif tinggi yang mencapai 99 persen di beberapa daerah.

Cuaca berawan diprakirakan menyelimuti Kabupaten Tasikmalaya, Sumedang, Bandung Barat, serta Kota Tasikmalaya.

Adapun Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar diprediksi mengalami cuaca cerah berawan.

Di sisi lain, cuaca cerah diprakirakan mendominasi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Pangandaran, serta Kota Cirebon.

Wilayah Subang dan Bekasi diperkirakan mencatat suhu tertinggi pada hari itu, yakni mencapai 34 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, pengendara, maupun pelaku perjalanan.

Potensi hujan yang disertai peningkatan kelembapan dapat memengaruhi kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.

Warga yang berada di daerah rawan genangan maupun kawasan perbukitan juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca, terutama apabila hujan turun dengan intensitas sedang hingga berlangsung dalam durasi yang cukup lama.

BMKG mengingatkan masyarakat agar memperoleh informasi cuaca hanya melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Daerah Khusus Jakarta akan menikmati cuaca cerah pada Jumat, 31 Juli 2026.

Kondisi tersebut diperkirakan mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik di luar ruangan maupun mobilitas di dalam kota.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Jumat 31 Juli 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Sementara itu, Kota Jakarta Pusat diprakirakan cerah dengan suhu udara 27–32 derajat Celsius dan kelembapan 53–83 persen.

Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kota Jakarta Utara dengan suhu 27–31 derajat Celsius dan kelembapan udara 57–82 persen.

Di wilayah Kota Jakarta Barat, cuaca cerah diperkirakan berlangsung sepanjang hari dengan suhu udara berkisar 27–32 derajat Celsius dan kelembapan 54–84 persen.

Adapun Kota Jakarta Selatan diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu udara 26–33 derajat Celsius dan kelembapan 49–85 persen.

Sementara Kota Jakarta Timur menjadi wilayah dengan suhu tertinggi, yakni mencapai 34 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan berkisar 46–88 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari ketika suhu udara cenderung meningkat.

Penggunaan pelindung dari paparan sinar matahari, menjaga kecukupan cairan tubuh, serta menghindari paparan panas secara berlebihan menjadi langkah yang disarankan.

Bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan maupun aktivitas wisata di kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu, BMKG juga mengingatkan agar tetap memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer.

Meski cuaca diprakirakan cerah, BMKG menegaskan bahwa pembaruan informasi cuaca secara berkala tetap penting karena dinamika atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu.* (ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Aceh pada Jumat, 31 Juli 2026 didominasi cuaca berawan.

Meski demikian, sejumlah kabupaten diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan, sementara beberapa wilayah lainnya mengalami kondisi udara kabur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Jumat 31 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Suhu udara di wilayah-wilayah tersebut berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi, mencapai 99 persen di beberapa daerah.

Sementara itu, cuaca berawan diprediksi mendominasi sebagian besar wilayah Aceh, meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Barat, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, serta Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam.

BMKG juga memprakirakan kondisi udara kabur terjadi di Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Gayo Lues.

Masyarakat di wilayah tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang dapat berkurang, terutama pada pagi hari maupun saat berkendara.

Secara umum, suhu udara di Provinsi Aceh diperkirakan berada pada kisaran 16–33 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 99 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan sebagian wilayah masih memiliki potensi terbentuknya awan hujan, terutama pada siang hingga sore hari.

BMKG mengimbau masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama bagi nelayan, pelaku perjalanan, petani, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan genangan maupun kawasan perbukitan.

Selain itu, warga di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan disarankan menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan.

Sementara masyarakat di daerah dengan kondisi udara kabur diminta lebih berhati-hati saat berkendara dengan menjaga jarak aman dan menyalakan lampu kendaraan apabila jarak pandang menurun.* (ad)

SUMUT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Sumatera Utara pada Jumat, 31 Juli 2026 didominasi cuaca berawan dan hujan ringan.

Selain itu, beberapa wilayah juga diperkirakan mengalami udara kabur hingga kabut atau asap.

Baca Juga:

• Anggaran Rp100 Triliun Mulai Cair, 12 Kementerian Kebut Pemulihan Bencana di Sumatera

Wilayah-wilayah tersebut diperkirakan memiliki suhu udara antara 18 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi, berkisar 62 hingga 99 persen.

Kondisi tersebut berpotensi memicu hujan pada siang hingga sore hari.

Sementara itu, cuaca berawan diprediksi mendominasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Simalungun, Asahan, Toba, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, serta Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli.

BMKG juga memprakirakan kondisi udara kabur terjadi di Kabupaten Nias, Mandailing Natal, Batu Bara, serta Kota Medan.

Adapun Kabupaten Nias Utara diprediksi mengalami kabut atau asap yang dapat mengurangi jarak pandang, terutama pada pagi hari.

Di sisi lain, Kabupaten Labuhanbatu menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan menikmati cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 25–32 derajat Celsius.

Secara umum, suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan berada pada kisaran 18 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 99 persen di beberapa daerah.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

Masyarakat yang tinggal di wilayah berpotensi hujan ringan diimbau menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan.

Sementara pengendara di daerah yang mengalami udara kabur maupun kabut atau asap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga jarak aman dan menyalakan lampu kendaraan apabila jarak pandang menurun.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer yang dapat memengaruhi aktivitas harian maupun perjalanan.* (ad)

Dalam sidang tersebut, JPU menghadirkan lima saksi, yakni Direktur Utama BUMDesma Marsada Tahi Pangururan Perawati Sitanggang, Direktur Bidang Pertanian BUMDesma Elson Simanjorang, Tata Usaha BUMDesma Julyetrie Hutagaol, Bendahara BUMDesma Apriyoni Sitanggang, serta Direktur UD Bintang Tani Rahmat Siregar selaku mitra pengadaan.

Baca Juga:

• Tito Akui Sudah Lapor Prabowo soal Maraknya OTT Kepala Daerah, Ingatkan Jangan Korupsi

"Kalau kita kaitkan dengan surat dakwaan, penuntut umum menduga terdakwa menerima sekitar Rp179 juta. Namun pada persidangan hari ini, saksi yang diajukan JPU sendiri membantah adanya penyerahan uang tersebut kepada terdakwa," katanya kepada wartawan usai persidangan.

Pemeriksaan saksi juga mengungkap bahwa transaksi riil BUMDesma telah mencapai sekitar Rp1,1 miliar, sementara nilai kerugian negara dalam dakwaan mengacu pada hasil audit akuntan publik sebesar Rp516 juta.

Rudi menambahkan, sejumlah saksi juga menerangkan bahwa dana sebesar lima persen yang sebelumnya diperuntukkan bagi Kementerian Sosial telah diserahkan kepada Kristina Gultom. Menurutnya, keterangan ini berbeda dengan kesaksian Kristina Gultom pada sidang sebelumnya, sehingga perlu dilakukan konfrontasi pada sidang lanjutan.

Rudi turut mempertanyakan belum hadirnya Jonni Ronal Simanjuntak dari Bank Mandiri dalam persidangan. Menurutnya, JPU hanya menyampaikan surat keterangan sakit sebagai alasan ketidakhadiran tersebut, sehingga ia berharap yang bersangkutan dapat dihadirkan pada sidang berikutnya. Ia juga mengusulkan agar pihak Kementerian Sosial turut dihadirkan apabila dinilai diperlukan dalam proses pembuktian perkara.

Selain itu, Rudi menyoroti adanya pengembalian kerugian keuangan negara oleh sejumlah saksi yang, menurutnya, baru diakui setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan. Ia menilai seluruh fakta yang terungkap selama persidangan patut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara berdasarkan alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, PH terdakwa lainnya, Sultan Hermanto Sihombing, mengatakan pemeriksaan saksi semakin memperjelas alur penggunaan anggaran dalam program tersebut. Menurutnya, dari keterangan saksi terungkap belanja alat pertanian, ternak, dan kebutuhan lainnya mencapai sekitar Rp968 juta. Namun, BUMDesma disebut membayarkan nilai invoice sekitar Rp1,3 miliar akibat adanya markup harga, dan tetap memperoleh keuntungan sekitar delapan persen.

"Yang menjadi pertanyaan, apakah sinkron antara kerugian keuangan negara sebesar Rp516 juta dengan jumlah yang sudah tersalurkan serta keuntungan BUMDesma, dan apa kaitannya dengan terdakwa," kata Sultan.

Ia juga menilai persidangan semakin mempertegas bahwa BUMDesma merupakan badan usaha yang berdiri sendiri, sedangkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Samosir hanya berperan sebagai pembina dalam program tersebut.* (dh)

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Karoops Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, serta Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Aceh. Sementara itu, Ketua Badan Reintegrasi Aceh hadir bersama Kepala Sekretariat BRA dan Kepala Bagian Umum BRA.

Baca Juga:

• Kendaraan Kocar-kacir Saat Sidak SPBU di Banda Aceh, Pemprov Endus Kejanggalan Distribusi BBM

"Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara Polda Aceh dengan Badan Reintegrasi Aceh dalam mendukung berbagai program strategis yang berkaitan dengan reintegrasi dan pemberdayaan masyarakat," ujar Joko.

Joko menjelaskan, Polda Aceh bersama Badan Reintegrasi Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program reintegrasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian berbagai isu strategis di Aceh.

Menurutnya, komitmen tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Melalui sinergi yang semakin kuat antara Polda Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh, diharapkan situasi kamtibmas yang kondusif dapat terus terpelihara sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendukung keberhasilan pembangunan di Aceh," pungkas Joko.* (dh)

"Hari ini juga dengan pertimbangan dua alat bukti dari Tim 9 menetapkan NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang," kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung Rudi Margono, kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Poin (b), (c), (d) Raib dari Surat Penahanan, Pengacara Febrie Adriansyah: Ini Bukan Typo, Tapi Pelanggaran KUHAP!

"Mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan," katanya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan TPPU. Penetapan tersebut dilakukan usai tim penyidik menemukan barang bukti berupa emas batangan seberat 74 kilogram serta uang tunai ratusan miliar rupiah di kediaman Febrie.

Usai ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (24/7/2026) lalu, Febrie langsung ditahan. Rudi menyebutkan bahwa Febrie dititipkan di Rutan KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta.

Meski telah menetapkan Febrie sebagai tersangka pencucian uang dan melakukan penahanan, Kejagung hingga kini belum memerinci lebih detail mengenai duduk perkara kasus tersebut. Penyidik juga belum mengungkap tindak pidana asal yang memicu terjadinya dugaan pencucian uang ini.* (d/dh)

Adapun ke-12 instansi tersebut adalah Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Baca Juga:

• Kebutuhan Pemulihan Pasaman Barat Bengkak Jadi Rp1,19 Triliun, Satgas PRR Kebut Realisasi TKD

"Anggaran 12 kementerian dan lembaga sudah masuk dalam pagu. Artinya, mereka sudah dapat memulai realisasi kegiatan dalam Rencana Induk, mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan," kata Ketua Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Andre Julian, di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut Andre, masuknya anggaran ke dalam pagu membuka jalan bagi kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyelesaian dokumen, pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan. Satgas PRR memastikan akan terus memantau setiap tahapan tersebut agar proses administrasi berjalan cepat tanpa mengurangi ketepatan sasaran dan akuntabilitas program.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu instansi yang telah memulai proses pengadaan dan pelelangan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) komunal. Pekerjaan fisik pembangunan huntap ini ditargetkan mulai berjalan pada awal September 2026.

"Semakin cepat anggaran masuk ke pagu K/L, semakin cepat pula kementerian dan lembaga tersebut harus memulai pekerjaannya. Kementerian PKP, misalnya, sudah memulai proses pengadaan dan lelang, kemudian pekerjaan ditargetkan berjalan pada awal September," ujar Andre.

Secara keseluruhan, Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026-2028 memuat 11.520 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun. Program besar ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh 33 kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah terdampak agar proses pemulihan dapat berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

Sementara itu, pengajuan anggaran untuk 20 kementerian dan lembaga lainnya masih dalam proses di Kementerian Keuangan, dengan tahapan yang bervariasi mulai dari penelaahan, verifikasi dokumen, hingga penyesuaian dan pemeriksaan ulang data. Instansi yang masih berproses ini mencakup sektor kehutanan, keagamaan, UMKM, perdagangan, pertanahan, pendidikan tinggi, industri, lingkungan hidup, kebudayaan, kebencanaan, dan sejumlah bidang lainnya.

Satgas PRR menegaskan akan terus mengawal penyelesaian proses tersebut sekaligus mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk segera menindaklanjuti kebutuhan administrasinya. Konsistensi dokumen dan ketepatan data dinilai penting agar penetapan anggaran dapat diselesaikan lebih cepat sehingga program pemulihan bisa bergerak serentak di seluruh daerah terdampak.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa anggaran yang telah tersedia harus segera diwujudkan menjadi pekerjaan nyata di lapangan.

"Kementerian dan lembaga yang anggarannya sudah turun dari Kementerian Keuangan kita dorong segera bekerja," kata Tito dalam keterangannya.* (dh)

Berdasarkan dokumen awal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), kebutuhan pemulihan Pasaman Barat sebelumnya diperkirakan mencapai Rp673 miliar. Namun setelah dilakukan pemutakhiran, Bappeda mencatat kebutuhan tersebut meningkat signifikan menjadi sekitar Rp1,19 triliun, mencakup infrastruktur, pengendalian banjir, irigasi, hunian, hingga kebutuhan lintas sektor lainnya.

Baca Juga:

• Satgas PRR Pacu Kebangkitan Ekonomi Aceh, Tambak dan Kopi Gayo Jadi Motor Pemulihan

Penyelarasan program ini dibahas dalam audiensi dan rapat koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Posko Nasional Satgas PRR bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Selasa (28/7/2026). Pertemuan tersebut melibatkan BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Tim Monev menilai percepatan realisasi tambahan TKD perlu menjadi perhatian serius mengingat tahun anggaran telah memasuki semester kedua.

"Realisasi penyerapan dana TKD masih sangat kecil dan perlu segera dipercepat agar program yang telah direncanakan dapat bergerak serta manfaatnya dirasakan masyarakat," tulis Tim Monev Posko Nasional Satgas PRR yang dipimpin Brigjen Pol Yopie Indra Sepang dalam laporannya.

Di luar tambahan TKD, pemerintah pusat juga telah memprogramkan 10 kegiatan kementerian dan lembaga di Pasaman Barat pada 2026, meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum serta rehabilitasi fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan. Pada 2027, direncanakan pembangunan jalan nasional dan jembatan, yang akan dilanjutkan dengan penanganan jalan dan jembatan lainnya pada 2028.

Satgas PRR mendorong pemerintah daerah untuk memetakan setiap kegiatan berdasarkan sumber pembiayaan, lokasi, jadwal, dan instansi pelaksana. Langkah ini penting agar tambahan TKD dapat diarahkan pada kebutuhan yang belum ditangani kementerian dan lembaga, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.

Salah satu tantangan yang perlu segera diselesaikan adalah perencanaan teknis. Sejumlah pekerjaan diperkirakan baru memasuki tahap konstruksi pada September 2026, bertepatan dengan mulai berlangsungnya musim hujan. Karena itu, Satgas mendorong penyiapan dokumen, pengadaan, dan administrasi dipercepat secara paralel dengan tetap menjaga kualitas serta akuntabilitas.

Sementara itu, pemulihan rumah warga juga terus menunjukkan kemajuan. Penanganan mencakup 37 rumah rusak ringan, 15 rumah rusak sedang, dan 28 rumah rusak berat. Penyerapan dana stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang telah mencapai sekitar 63,78 persen, sedangkan progres fisiknya telah melampaui 80 persen dan ditargetkan meningkat di atas 95 persen setelah penyelesaian administrasi rampung.

Isu pengendalian banjir turut menjadi pembahasan lintas wilayah. Normalisasi Sungai Batang Natal Bantahan telah tercantum dalam Rencana Induk Kabupaten Mandailing Natal karena berada dalam satu wilayah aliran sungai dengan Pasaman Barat. Sementara itu, kebutuhan penanganan Sungai Batang Pasaman masih akan didalami lebih lanjut karena belum tercantum dalam kajian kebutuhan pascabencana maupun Rencana Induk.

Tim Monev akan memfasilitasi koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, dan Balai Wilayah Sungai. Koordinasi tersebut mencakup normalisasi sungai, pembangunan pengaman tebing, rehabilitasi jaringan irigasi, serta penanganan Jalan Simpang Empat-Talu yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.* (dh)

Oleh:Dian Pratama Purba

SEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi perhatian publik setelah beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, seorang warga mengaku harus menggunakan uang pribadinya untuk memasang lampu jalan demi meningkatkan keamanan lingkungan.

Baca Juga:

• Kabar Baik Warga Marelan, Jalan Helvetia Pasar 7 Segera Mulus Lagi

Karena belum adanya penambahan fasilitas penerangan, warga tersebut mengaku berinisiatif membeli dan memasang empat tiang lampu jalan menggunakan dana pribadi agar lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih aman dan nyaman.

Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada keluhan warga. Dalam video yang beredar, Lurah Paya Pasir, Syerly, terdengar mengucapkan kalimat yang dianggap kurang tepat saat warga sedang menyampaikan aspirasi. Rekaman tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan dari masyarakat di media sosial.

Menanggapi viralnya video tersebut, Pemerintah Kota Medan melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap lurah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya indikasi pelanggaran kode etik aparatur sipil negara (ASN), sehingga Inspektorat merekomendasikan pemberian sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Lurah Paya Pasir kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa ucapannya terjadi secara spontan dan tidak memiliki maksud untuk merendahkan ataupun mengabaikan keluhan warga.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik tidak hanya diukur dari penyediaan fasilitas, tetapi juga dari sikap dan cara aparatur pemerintah dalam menerima serta menanggapi aspirasi masyarakat.

Di era digital, setiap interaksi antara pejabat publik dan warga dapat dengan mudah terdokumentasi dan menjadi perhatian luas, sehingga profesionalisme dan empati dalam pelayanan menjadi aspek yang sangat penting.

Masyarakat berharap kejadian ini menjadi evaluasi bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga, khususnya terkait fasilitas dasar seperti penerangan jalan yang berperan penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan.* (dh)

*)Penulis AdalahMahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area

"Pemerintah dan DPR harus mencari solusi agar program MBG tetap bisa berlangsung. Karena anggaran sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah," ujar Yahya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Istana Belum Pegang Salinan Resmi, Tapi Pastikan Hormati Putusan MK soal Anggaran MBG

Menurutnya, langkah efisiensi dapat dilakukan melalui refocusing anggaran, membatasi pembangunan dapur baru, serta memperbaiki tata kelola Program MBG secara menyeluruh.

"BGN harus melakukan efisiensi besar-besaran supaya program MBG tetap berjalan, antara lain dengan melakukan refocusing, membatasi pembangunan dapur baru, dan memperbaiki tata kelola MBG," tutur politikus Partai Golkar itu.

Yahya menambahkan, pembahasan mengenai penyesuaian anggaran rencananya akan dilakukan BGN bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Agustus mendatang.

"Karena soal anggaran, nanti akan dibahas BGN bersama badan anggaran pada bulan Agustus," pungkasnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan anggaran Program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 pada Kamis (30/7/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Program MBG tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan, sehingga tidak lagi dapat menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN.

Meski demikian, Mahkamah menegaskan Program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah hasil Pemilu 2024. MK turut memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memisahkan alokasi anggaran Program MBG dari anggaran pendidikan pada APBN tahun-tahun berikutnya, guna menjaga amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan Program MBG.* (k/dh)

"Reshuffle? Sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kereta The Nusantara Explorer, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Istana Belum Pegang Salinan Resmi, Tapi Pastikan Hormati Putusan MK soal Anggaran MBG

"Ya contohnya seperti Wamentan gitu," sambungnya.

Kendati sejumlah kursi kosong tersebut berpotensi menjadi alasan reshuffle, Prasetyo kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo hingga kini belum melakukan pembahasan apa pun terkait rencana pergantian kabinet.

"Oh iya itu (Wamen Imipas) juga kosong. Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet," imbuh Prasetyo.* (km/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah telah menerima informasi mengenai putusan MK tersebut. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menerima salinan resmi putusan karena masih mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah.

Baca Juga:

• Ketika Program Makan Gratis Mengorbankan Gaji Guru: Putusan MK yang Mengubah Arah Anggaran

Prasetyo memastikan pemerintah menghormati setiap putusan yang diambil MK. Ia menegaskan pemerintah akan mempelajari substansi putusan tersebut secara mendalam sebelum menentukan langkah selanjutnya, mengingat kebijakan anggaran juga melibatkan DPR sebagai mitra penyusun APBN.

"Dan tentu saja apapun keputusan MK tentu kita hormati. Nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian. Karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu," kata dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama lima pemohon perseorangan terhadap Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, MK menyatakan ketentuan tersebut tetap konstitusional untuk APBN Tahun Anggaran 2026. Namun, mulai penyusunan APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran Program MBG yang dinilai bukan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dengan batas waktu paling lambat pada APBN 2028.

Mahkamah menilai, alokasi dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD harus difokuskan untuk pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Karena itu, anggaran MBG tidak lagi dapat dimasukkan sebagai bagian dari komponen operasional penyelenggaraan pendidikan pada tahun anggaran berikutnya.* (in/dh)

"Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan," kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Mualem Bertemu Hashim Djojohadikusumo, Bahas Percepatan Investasi dan Hilirisasi Energi Aceh

Menurut Nurlis, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun untuk membentuk tim khusus guna mengurai penyebab kelangkaan kedua komoditas tersebut. Tim ini bekerja di bawah koordinasi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, dengan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teuku Adi Darma, Kepala Dinas ESDM Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini.

Terkait kelangkaan semen, Teuku Adi Darma telah mengonfirmasi langsung ke PT Solusi Bangun Andalas selaku produsen Semen Andalas pada Kamis (30/7/2026). Dari pihak produsen diperoleh penjelasan bahwa permintaan semen belakangan ini melonjak di sejumlah wilayah sehingga mempercepat penyerapan stok, sementara proses produksi disebut berjalan tanpa kendala.

Meski begitu, Pemerintah Aceh memastikan akan terus menelusuri penyebab persoalan ini hingga ke tingkat pengecer.

"Tentu saja jika ditemukan perbuatan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat akan diambil tindakan, dan melibatkan aparat penegak hukum dari kepolisian di Aceh," ujar Nurlis.

Sementara untuk menelusuri penyebab kelangkaan BBM, Pemerintah Aceh telah menggelar sidak pengendalian distribusi BBM di wilayah Kota Banda Aceh pada hari yang sama. Sidak ini melibatkan Dinas ESDM, Disperindag, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta tim dari Polda Aceh.

Dalam sidak di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk, pemeriksaan data stok menunjukkan ketersediaan BBM masih aman dan proses pengisian berjalan lancar. Namun, petugas menemukan sejumlah kendaraan dengan QR Barcode Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

"Di SPBU Lambhuk ditemukan keanehan, ketika petugas sampai ke SPBU malah banyak kendaraan kocar-kacir keluar dari antrean. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dalam administrasi antrean pengisian konsumen," kata Nurlis, seraya menambahkan seluruh temuan tersebut telah didata dan akan segera ditindaklanjuti.

Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga Aceh menjelaskan kepada Pemerintah Aceh bahwa stok BBM di wilayah tersebut masih dalam batas aman, termasuk ketersediaan LPG tabung 3 kilogram.

"Pertamina berjanji terus melakukan langkah-langkah percepatan agar penyaluran kepada masyarakat berlangsung optimal. Ketersediaan BBM bersubsidi dijamin aman, dan memiliki stok yang cukup," kata Nurlis menirukan penjelasan Pertamina.

Nurlis menegaskan, sejauh ini belum ditemukan data maupun fakta yang membuktikan adanya praktik permainan atau penyimpangan dalam distribusi BBM dan semen di Aceh.

"Komoditas semen, ketersediaan pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistik. Sedangkan BBM, penyalurannya dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dan mekanisme distribusi yang ditetapkan Pemerintah melalui Pertamina," jelasnya.

Pemerintah Aceh menyatakan akan terus berkoordinasi intensif dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan dan distribusi tetap berjalan optimal. Masyarakat juga diajak turut berpartisipasi dalam pengawasan dengan melaporkan dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan.

"Setiap laporan akan menjadi bahan verifikasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait," pungkas Nurlis.* (dh)

Dari pantauan di lapangan, pohon yang tumbang menutupi sebagian badan jalan dan area pedestrian. Kondisi hujan yang masih mengguyur saat kejadian membuat warga yang melintas harus ekstra hati-hati.

Baca Juga:

• Rumah Warga Rusak Diterjang Angin Kencang, Kades Sambirejo Timur Gerak Cepat Salurkan Bantuan

Warga sekitar dan para pedagang di kawasan Tanah Lapang Merdeka turut membantu mengamankan area kejadian agar tidak menimbulkan korban tambahan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa akibat peristiwa tersebut, meski sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki sempat tertahan karena akses jalan tertutup material pohon.

"Kami imbau masyarakat tetap waspada saat hujan dan angin kencang, terutama di area yang banyak pohon," ujar salah satu petugas di lokasi.

Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan ke Posko BPBD Kota Binjai atau menghubungi Call Center 112 apabila menemukan pohon yang berpotensi tumbang atau kejadian serupa di sekitar wilayahnya.

Pemerintah Kota Binjai juga diharapkan segera melakukan pemangkasan dan perawatan berkala terhadap pohon-pohon tua di ruang publik guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.* (dh)

Dalam audiensi tersebut, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai mendukung penuh kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk yang diselenggarakan oleh umat Kristiani. Ia berharap Bamagnas dapat menjadi mitra strategis dalam menyukseskan program-program pemerintah kota.

Baca Juga:

• Jelang Jatuh Tempo, Wawako Tanjungbalai Minta Pelunasan PBB-P2 dan PKB Dipercepat

Kami berharap Bamagnas dapat menjadi mitra dalam mensukseskan program-program Pemerintah Kota Tanjungbalai, dan menjadi organisasi pelopor untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan penuh toleransi," ujar Wakil Kota Fadly Abdina.

Sebelumnya, Ketua DPD Bamagnas Kota Tanjungbalai Pdt Karmudin Sihotang menyampaikan apresiasi atas kesediaan Pemko Tanjungbalai dalam menerima audiensi. Ia menyatakan bahwa Bamagnas siap mendukung dan bersinergi dalam mewujudkan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai menuju Tanjungbalai EMAS.

Pdt. Karmudin menyampaikan bahwasanya Bamagnas akan melaksanakan kegiatan Seminar Hamba – Hamba Tuhan (Asahan, Tanjungbalai,Batu Bara) dan Kebaktian Kebangunan Rohani untuk siswa/siswi SMP/SMA Sekota Tanjungbalai terkhusus untuk para siswa/siswi yang beragama Nasrani dan seminar singkat tentang Pengaruh Buruk Narkoba Terhadap anak didik, yang dilayani oleh BNN provinsi Sumatera Utara Yang rencana kegiatan tersebut dilaksanakn pada tanggal 14 September 2026.

"Kami berharap Kota Tanjungbalai dapat menjadi kota yang lebih baik di bawah kepemimpinan Wali Kota Mahyaruddin Salim dan Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina. Kami juga siap menjadi mitra yang konstruktif dalam membangun kota ini," katanya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah kota dan umat Kristiani.* (dh)

BANDA ACEH - Sebuah kisah inspiratif kembali terukir dari pasangan kader Muhammadiyah dan Aisyiyah Aceh, Dr. H. Muhammad Yamin Abduh, S.E., M.Si. dan Dr. dr. Hj. Aslinar, Sp.A., M.Biomed. Keduanya berhasil meraih gelar doktor pada periode yang hampir bersamaan, mengulang momen serupa yang pernah mereka alami 24 tahun silam saat sama-sama menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Syiah Kuala.

Kisah pasangan ini tak sekadar berbicara soal pencapaian akademik semata. Jauh sebelum menyandang gelar doktor, keduanya telah dipertemukan dalam satu ruang perjuangan yang sama, yakni sebagai kader Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Aceh yang kini dikenal sebagai Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).

Baca Juga:

• Jelang Jatuh Tempo, Wawako Tanjungbalai Minta Pelunasan PBB-P2 dan PKB Dipercepat

(DR. H. M. Yahmin dan DR. dr .Hj. Aslinar sama sama di Lantik pengurus Muhammadiyah Aceh dan pengurus Aisyiyah Aceh.)

Pada periode 1998-2000, Muhammad Yamin Abduh dipercaya memimpin IRM Aceh sebagai Ketua Wilayah. Di masa yang sama, Aslinar juga aktif sebagai pengurus dengan mengemban amanah sebagai Ketua Pengkajian Ilmu Pengetahuan (PIP) IRM Aceh. Sejak muda, keduanya telah mengabdikan diri untuk dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat melalui Muhammadiyah.

Perjalanan itu kemudian membawa keduanya menempuh pendidikan tinggi di kampus yang sama, Universitas Syiah Kuala. Pada 2003, Muhammad Yamin Abduh menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi, sementara Aslinar menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Lebih dari dua dekade berselang, keduanya kembali dipertemukan dalam momen istimewa yakni meraih gelar doktor pada periode yang berdekatan. Muhammad Yamin Abduh menjalani sidang promosi doktor pada Kamis, 30 Juli 2026. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang juga menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh itu mengangkat disertasi berjudul "Pengaruh Modal Intelektual dan Kapasitas Serap terhadap Kinerja Organisasi melalui Berbagi Pengetahuan dengan Moderasi Budaya Organisasi Kemuhammadiyahan pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia".

Dalam sidang tersebut, ia berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji dan meraih nilai A dengan predikat sangat memuaskan.

Sementara itu, Aslinar lebih dulu menyelesaikan sidang tertutup dan promosi doktornya pada 25 Juli 2026 di Program Studi Ilmu Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Dokter spesialis anak tersebut mengangkat disertasi berjudul "Kajian Profil Mikrobiota ASI dan Saluran Cerna Berdasarkan Faktor Maternal, Post Natal, Faktor Lingkungan dan Sosial Ekonomi pada Bayi Stunting di Aceh".

(Setelah Sidang Disertai Doktor)

Selain aktif sebagai akademisi dan tenaga medis, Aslinar juga mengemban sejumlah amanah di lingkungan persyarikatan, di antaranya sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah Aceh, Wakil Ketua MDMC PWM Aceh, serta anggota dan fasilitator Emergency Medical Team (EMT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Keberhasilan pasangan ini menjadi bukti bahwa tradisi keilmuan yang tumbuh dalam lingkungan Muhammadiyah dan Aisyiyah mampu melahirkan kader yang tak hanya berkiprah di bidang akademik, tetapi juga terus mengabdikan diri kepada masyarakat dan persyarikatan. Perjalanan keduanya turut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, pengabdian, dan perjuangan organisasi dapat berjalan beriringan, mulai dari organisasi pelajar, ruang kuliah, hingga medan pengabdian kemanusiaan.* (dh)

"Memang Sumut, kita siapkan diri menjadi tuan rumah event nasional maupun internasional," kata Bobby saat menerima audiensi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bantah Arogan saat Walk Out Paripurna, Minta DPRD Sumut Pahami Aturan Kuorum

"Di bidang olahraga ini selain prestasi, kehidupan para atlet juga harus terjamin," ujarnya.

Asian Women U20 Volleyball Championship sendiri direncanakan berlangsung di Indonesia pada 2027, dengan Indoor Volleyball di kawasan Sumut Sport Center dipilih sebagai salah satu venue penyelenggaraan kejuaraan tingkat Asia tersebut.

Ketua PBVSI Imam Sudjarwo menilai venue voli di Sumut Sport Center sudah memiliki fasilitas mumpuni dan memenuhi standar internasional. Ia optimistis Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) dan Asian Volleyball Confederation (AVC) akan menyetujui penggunaan venue tersebut.

"Karena fasilitasnya sudah bertaraf internasional, sehingga tentu dari FIVB dan juga dari AVC tentu akan menyetujui bahwa pelaksanaan di bawah umur 20 itu akan dilaksanakan di Sumut, mudah-mudahan akan bisa lancar," kata Imam.

Imam menyebut, GOR Voli Sumut merupakan salah satu dari hanya dua venue voli berstandar internasional yang ada di luar Pulau Jawa.

"Sumut ini sudah dikenal juga, waktu pemberangkatan Tim Voli Putri Sea Games juga di Sumut beberapa waktu lalu," ujarnya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Bapperida Sumut Dikky Anugerah, Kepala BKAD Sumut Timur Tumanggor, serta Kepala Dispora Sumut Mahfullah Pratama.* (dh)