TAPSEL – Polres Tapanuli Selatan melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di Aula Mako Polres Tapsel, Selasa, 14 April 2026.

Rotasi jabatan tersebut mencakup posisi Kasat Resnarkoba serta Kapolsek Saipar Dolok Hole dan Kapolsek Dolok.

Baca Juga:

• DPR Puji Polri: Paling Transparan dalam Menindak Pelanggaran Internal

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara mengatakan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi kepolisian, sekaligus bagian dari pembinaan karier personel.

"Rotasi jabatan adalah bagian dari penyegaran organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Yon Edi Winara dalam amanatnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polres Tapanuli Selatan.

Kepada pejabat baru, Kapolres menekankan pentingnya adaptasi cepat terhadap lingkungan kerja serta pemahaman terhadap karakteristik wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

"Saya harapkan pejabat baru segera menyesuaikan diri, kenali wilayah tugas, serta bangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Yon Edi juga mengingatkan bahwa tantangan tugas kepolisian ke depan semakin kompleks, terutama dalam penanganan tindak pidana narkotika yang menjadi perhatian serius institusi.

Ia menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan pelayanan optimal kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas.

Adapun pejabat yang mengalami pergantian yakni Kasat Resnarkoba dari AKP Ivan Roberth Sitompul kepada AKP Philip Antonio Purba.

Sementara itu, Kapolsek Saipar Dolok Hole diserahterimakan dari AKP Mangatas Samosir kepada IPTU Jongga Bentony Mahulae, serta Kapolsek Dolok dari AKP Suhardi kepada IPTU Hendra Anil Dakwan Siregar.*

(ad)

IRAN – Iran menuntut ganti rugi kepada lima negara di kawasan Teluk yang diduga terlibat dalam serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap wilayahnya pada 28 Februari 2026.

Kelima negara tersebut adalah Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania.

Baca Juga:

• Judol Kian Masif, DPR Dorong Negara dan Medsos Bangun Pusat Rehabilitasi

Iravani menyebut negara-negara tersebut diduga mengizinkan wilayah udara maupun fasilitas strategis mereka digunakan dalam operasi militer yang diarahkan ke Iran.

Menurutnya, tindakan itu termasuk pelanggaran hukum internasional.

"Dengan tindakan mereka yang melanggar hukum internasional, mereka telah melanggar kewajiban internasional kepada Republik Islam Iran sehingga menimbulkan tanggung jawab internasional," kata Iravani, dikutip dari The National.

Iran menilai tindakan tersebut sebagai bentuk agresi tidak langsung dan menuntut kompensasi penuh atas kerugian materiil yang ditimbulkan akibat serangan tersebut.

Selain itu, Iran juga menolak Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817 yang sebelumnya mengutuk serangan Teheran terhadap sejumlah negara di kawasan Teluk.

Iran menilai resolusi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak mencerminkan keadilan.

Sementara itu, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari lima negara yang disebut dalam tuntutan tersebut.

Namun, pada Januari 2026, Uni Emirat Arab sempat menyatakan kebijakan pelarangan penggunaan wilayah udara, darat, dan perairannya untuk aktivitas militer yang bermusuhan terhadap Iran, serta menegaskan komitmen terhadap netralitas regional.

Ketegangan di kawasan tersebut terus meningkat seiring saling tuduh antara Iran dan negara-negara sekutu AS di Timur Tengah.*

(km/ad)

MEDAN – Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara resmi membuka pendaftaran anggota KPID Sumut untuk periode 2026–2029.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Grand Inna Hotel Medan, Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• HUT ke-78 Sumut, Pemprov Angkat Tema “Satu Kolaborasi Sejuta Energi” untuk Percepatan Pembangunan

Seleksi ini ditujukan bagi masyarakat Sumatera Utara yang memenuhi persyaratan serta memiliki komitmen terhadap pengawasan penyiaran yang sehat dan independen.

"Seleksi ini terbuka bagi masyarakat Sumatera Utara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Corry.

Proses seleksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai tata cara seleksi anggota KPI.

Adapun sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta antara lain berstatus Warga Negara Indonesia, berpendidikan minimal sarjana, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas serta rekam jejak yang baik, dan memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang penyiaran.

Selain itu, calon peserta tidak diperbolehkan memiliki keterkaitan dengan kepemilikan media massa, bukan anggota legislatif, yudikatif, maupun pejabat pemerintah, serta harus bersifat independen dan nonpartisan.

Berkas pendaftaran yang wajib dilengkapi meliputi daftar riwayat hidup, makalah visi dan misi sepanjang 7–10 halaman, surat pernyataan independensi, surat dukungan masyarakat, surat keterangan sehat, bebas narkoba, serta SKCK.

Informasi lebih lanjut mengenai tahapan seleksi dapat diakses melalui laman resmi KPID Sumut di kpid.sumutprov.go.id.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Kominfo Sumut, KPI Pusat, DPRD Sumut, KPID Sumut periode sebelumnya, serta sejumlah awak media.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam mempercepat pembangunan daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dinilai menjadi kunci agar program prioritas dapat berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya secara luas.

Baca Juga:

• Tak Ajukan Banding, Vonis 5,5 Tahun Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Jadi Inkrah

Ardan mengulas tema peringatan HUT ke-78 Sumut, "Satu Kolaborasi Sejuta Energi", yang menurutnya mencerminkan semangat kebersamaan dalam mendorong pembangunan daerah.

"Satu kolaborasi mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, stakeholder, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sumut," kata Ardan.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi menjadi fokus utama karena dapat menjadi energi besar yang mempercepat pencapaian target pembangunan.

Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan melalui komunikasi dan sosialisasi yang efektif agar seluruh kepentingan dapat terakomodasi.

Selain itu, kolaborasi juga dinilai penting untuk mengurangi potensi konflik kebijakan, mencegah tumpang tindih program, serta memastikan pembangunan berjalan inklusif dan merata.

Dari kalangan akademisi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Hatta Ridho menilai konsep kolaborasi sejalan dengan nilai gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.

Ia menyebut, dalam pendekatan pembangunan modern, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang berperan aktif.

"Kalau masyarakat dulu sebagai objek, sekarang sebagai subjek. Artinya masyarakat harus berperan aktif, bukan hanya pasif," ujarnya.

Hatta menambahkan, pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui konsep collaborative governance.

Model ini menempatkan seluruh pihak memiliki peran dalam proses pembangunan.

"Kalau sudah bersatu maka akan menghasilkan energi yang tidak terbatas," kata dia.*

(ad)

SIAK – Kepolisian Resor Siak menetapkan seorang guru berinisial IP (35) sebagai tersangka dalam kasus ledakan saat kegiatan praktik sains di SMP Islamic Center, Kabupaten Siak, Riau, yang menewaskan seorang siswa bernama Muhammad Aqil pekan lalu.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Siregar mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Satuan Reserse Kriminal memeriksa sedikitnya 16 saksi terkait peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Tragis! Anggota Bintara Tewas Diduga Dianiaya Senior di Rusunawa Polda Kepri

Menurut penyidik, penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan dugaan adanya kelalaian dalam pengawasan kegiatan praktik sains yang dilakukan siswa.

IP dinilai bertanggung jawab sebagai guru pembimbing saat kejadian berlangsung.

Polisi menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, guru tersebut diduga mengetahui bahwa bahan yang digunakan dalam praktik memiliki potensi berbahaya.

Namun, kegiatan tetap dilanjutkan dan diperagakan oleh siswa di lingkungan sekolah.

"Tersangka sebenarnya sudah mengetahui bahwa hasil karya praktik sains siswa tersebut menggunakan bahan yang dapat meledak," kata Sepuh.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 8 April 2026, saat korban mengikuti kegiatan pembelajaran sains dan mempresentasikan hasil karyanya yang disebut sebagai proyek eksperimen berbasis rakitan teknologi tiga dimensi.

Karya tersebut kemudian meledak saat diperagakan di lapangan sekolah dan mengenai kepala korban. Siswa tersebut meninggal dunia akibat luka serius di bagian kepala.

Polisi masih terus mendalami unsur kelalaian dalam kasus ini serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian kegiatan praktik tersebut.*

(d/ad)

MEDAN – Putusan pengadilan terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, dalam kasus korupsi proyek jalan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Ia dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Perkuat SP4N-LAPOR dan Luncurkan Layanan Pengaduan WhatsApp, Bupati Taufik: Semua Aduan Harus Ditindak Cepat!

Ia menyebut tidak ada upaya banding yang diajukan baik oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Sudah inkrah," ujar Soniady, Selasa, 14 April 2026.

Selain Topan, mantan Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Rasuli Efendi Siregar, juga telah berstatus inkrah dalam perkara yang sama.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada Topan Ginting dalam sidang putusan pada 1 April 2026.

Ia juga dijatuhi denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Selain pidana penjara dan denda, Topan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp50 juta.

Jika tidak dibayarkan, harta benda dapat disita dan dilelang, atau diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun 6 bulan.

Majelis hakim menyatakan sejumlah hal memberatkan, di antaranya perbuatan terdakwa yang merusak kepercayaan masyarakat, menghambat pembangunan, serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana dan memiliki tanggungan keluarga.

Vonis tersebut sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari KPK yang sebelumnya menuntut hukuman serupa, yakni 5 tahun 6 bulan penjara.*

(d/ad)

JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri undangan Silaturahmi dan Dialog Bidang Politik dan Keamanan yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Gedung Utama Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dan menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat stabilitas politik serta keamanan nasional.

Baca Juga:

• Aceh Jadi Tuan Rumah Hari Posyandu Nasional 2026, Marlina Muzakir Minta Persiapan Maksimal

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan forum tersebut penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

"Kegiatan ini penting untuk memastikan kesamaan persepsi dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga stabilitas tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," kata Mualem.

Ia menegaskan Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi pembangunan daerah.

Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Gubernur Aceh turut didampingi Asisten I Sekda Aceh Syakir, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Bob Mizwar.*

(ad)

BANDA ACEH – Aceh ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 yang akan dihadiri Ketua Umum Posyandu Tri Tito Karnavian.

Penunjukan tersebut dinilai sebagai tantangan sekaligus kehormatan bagi daerah untuk menjadi penyelenggara perdana kegiatan berskala nasional tersebut di tingkat provinsi.

Baca Juga:

• Dukung Program ASRI Presiden Prabowo, Polda Aceh Gelar Gotong Royong di Pasar Al-Mahirah

Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Posyandu Nasional di ruang adat Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa, 14 April 2026.

"Ini merupakan kali pertama peringatan Hari Posyandu Nasional digelar di daerah. Aceh harus menjadi tolok ukur kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini bagi daerah lain," kata Marlina.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik.

Menurut dia, keberhasilan penyelenggaraan acara ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat citra Aceh di tingkat nasional.

"Kita harus mampu melakukan yang terbaik. Suksesnya kegiatan ini akan membuktikan bahwa Aceh merupakan daerah yang tangguh," ujarnya.

Peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 akan dipusatkan di Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Kecamatan Langkahan.

Wilayah tersebut diketahui pernah terdampak bencana hidrometeorologi.

Kegiatan tersebut akan mengangkat kampanye penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Marlina juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi demi menyukseskan kegiatan tersebut sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan Posyandu.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Iskandar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Meutia Juliana, serta perwakilan SKPA lainnya.*

(ad)

BANDA ACEH – Kepolisian Daerah Aceh menggelar kegiatan gotong royong massal di kawasan Pasar Al-Mahirah, Lamdingin, Banda Aceh, Selasa, 14 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program ASRI yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan tertata.

Baca Juga:

• Tragis! Anggota Bintara Tewas Diduga Dianiaya Senior di Rusunawa Polda Kepri

Ia bersama unsur TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait turun langsung membersihkan area pasar.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan kegiatan ini melibatkan personel gabungan dari berbagai unsur, termasuk dua pleton Ditsamapta Polda Aceh, satu pleton Ditpolairud, serta satu pleton Satsamapta Polresta Banda Aceh.

Selain itu, personel Polsek Kuta Alam juga turut dikerahkan dalam kegiatan tersebut.

Dari unsur TNI dan pemerintah daerah, kegiatan ini melibatkan Koramil Kuta Alam, UPTD Pasar Kota Banda Aceh, serta Dinas Kebersihan Kota Banda Aceh.

Sejumlah pejabat daerah juga hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Asisten II Kota Banda Aceh, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pangan, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3).

Kegiatan diawali dengan apel bersama di halaman parkir Pasar Al-Mahirah Lamdingin, sebelum seluruh peserta melakukan aksi bersih-bersih di area pasar.

"Gotong royong ini merupakan wujud implementasi program ASRI sekaligus bentuk kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat," ujar Joko.

Ia menyebut kegiatan tersebut memberikan dampak langsung berupa lingkungan pasar yang lebih bersih, rapi, dan nyaman bagi masyarakat serta pedagang.

Polda Aceh berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.*

(ad)

JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan apresiasi terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dinilai semakin terbuka dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan transformasi menuju institusi yang lebih transparan dan responsif dalam penegakan disiplin internal.

Baca Juga:

• Fakta Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI: Terjadi Sejak 2025, 27 Korban Termasuk 7 Dosen Perempuan

Ia menyebut setiap institusi negara tidak terlepas dari potensi pelanggaran oleh oknum, namun yang membedakan adalah respons institusi dalam menanganinya.

"Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, jangan risau dengan oknum. Semua institusi pasti ada yang melanggar. Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut," kata Habiburokhman.

Politikus Partai Gerindra itu menilai Polri saat ini relatif lebih terbuka dibanding sejumlah institusi lain dalam menyampaikan proses penindakan terhadap anggota yang melanggar aturan.

Ia menyebut sanksi seperti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kerap diumumkan secara terbuka kepada publik.

"Kalau Polri melanggar sedikit, PTDH. Ini dilakukan secara terbuka," ujarnya.

Habiburokhman juga menilai keterbukaan merupakan bentuk pertanggungjawaban institusi kepada publik.

Menurut dia, transparansi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

"Sejelek apa pun, kalau terbuka, rakyat masih bisa memberi maklum," kata dia.

Selain itu, ia menyebut Komisi III DPR RI akan terus mengawasi kinerja penegakan hukum melalui mekanisme rapat dan fungsi pengawasan lainnya.

Ia mengapresiasi respons cepat Polri dalam menindaklanjuti setiap catatan maupun rekomendasi DPR.

"Rakyat bisa melihat bagaimana tegasnya institusi Polri menyikapi oknum yang melanggar," ujarnya.*

(kp/ad)

JAKARTA – Polemik pengadaan sepeda motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan perbedaan pernyataan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Keuangan.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa rencana pengadaan kendaraan tersebut telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025 dan melalui mekanisme persetujuan lintas kementerian.

Baca Juga:

• Rico Waas Ingin Pedagang Pasar dan Pelaku Usaha Ikut “Cicipi” Manfaat Program MBG

"Di dalam pengelolaan uang negara, you are never alone. Ketika kita merencanakan satu program, harus ada perencanaan," ujar Dadan dalam program Dipo Investigasi di Kompas TV, Selasa (14/4/2026).

Menurut Dadan, penganggaran program prioritas BGN melibatkan skema tripartit antara BGN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Setelah disetujui dalam tahap perencanaan, anggaran kemudian masuk dalam daftar anggaran dengan status blokir atau "bintang".

Ia menjelaskan, untuk membuka blokir anggaran tersebut, BGN harus melalui proses konsultasi dan verifikasi dengan kementerian terkait.

Proses itu dilanjutkan dengan mekanisme pengawasan internal pemerintah melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sebelum akhirnya diajukan kembali ke Kementerian Keuangan untuk persetujuan akhir.

"Begitu lolos dari APIP, diajukan ke Kementerian Keuangan, disetujui. Artinya sudah boleh dilakukan," kata Dadan.

Dadan juga menegaskan bahwa pengadaan motor listrik untuk mendukung program MBG telah diketahui dan disetujui dalam proses tersebut.

Namun ia menduga terdapat bagian proses yang tidak sepenuhnya tersampaikan dalam komunikasi publik.

"Tentu saja sudah saya sampaikan. Mungkin ada hal yang terlewatkan saja bahwa proses ini sudah berjalan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pernah menolak usulan pengadaan sepeda motor listrik untuk mendukung program MBG pada tahun sebelumnya.

Ia mengatakan pengajuan serupa juga pernah diajukan untuk pengadaan komputer.

"Setahu saya setahun lalu pernah diajukan untuk motor dan komputer. Kalau nggak salah, ditolak," ujar Purbaya, Selasa (7/4/2026).

Purbaya juga menyatakan bahwa fokus utama program MBG seharusnya tetap pada pemenuhan kebutuhan pangan, bukan pengadaan kendaraan operasional.

Ia bahkan sempat mempertanyakan informasi mengenai rencana pengadaan puluhan ribu motor listrik tersebut.

Sehari setelahnya, Purbaya mengaku baru mengetahui adanya rencana pengadaan motor listrik oleh BGN. Ia menyebut akan kembali melakukan pengecekan internal terkait hal tersebut.

"Kita baru tahu belakangan, jadi dipotong. Saya harus tanya Dirjen Anggaran lagi," katanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyebut pengadaan motor listrik BGN telah melalui mekanisme anggaran yang sah dan disetujui dalam APBN 2025.

Menurutnya, proses pengadaan dilakukan secara bertahap setelah seluruh tahapan perencanaan dan administrasi selesai.

"Pengadaan sepeda motor listrik ini merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 yang telah disetujui Kementerian Keuangan," kata Yahya.

Ia menambahkan, pemesanan kendaraan mulai dilakukan pada Juni 2025 setelah seluruh proses penganggaran dinyatakan lengkap.*

(tm/ad)

DEPOK – Dunia akademik kembali diguncang oleh dugaan kasus pelecehan yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).

Kuasa hukum korban, Timotius Rajagukguk, menyebut dugaan pelecehan tersebut telah berlangsung sejak 2025 melalui sebuah grup percakapan daring yang melibatkan sedikitnya 16 mahasiswa.

Baca Juga:

• Sahroni Minta Pelaku Pelecehan di FH UI Disanksi Tegas, Dinilai Ancam Masa Depan Hukum

Namun, proses pelaporan baru mengemuka setelah perjuangan yang berlangsung lebih dari satu tahun.

"Para korban sudah mengetahui mereka dilecehkan dari tahun 2025. Setiap kali masuk kampus, mereka merasa tidak aman karena para pelaku bisa membicarakan mereka kapan saja, bahkan di depan mereka sendiri," ujar Timotius di Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia, Depok, Selasa (14/4/2026).

Dalam temuan awal yang disampaikan pihak kuasa hukum, percakapan dalam grup tersebut diduga memuat narasi bernuansa pelecehan seksual yang tidak hanya menyasar mahasiswa, tetapi juga dosen perempuan di lingkungan FH UI.

Hingga kini, jumlah korban yang teridentifikasi mencapai 27 orang, terdiri dari 20 mahasiswa dan 7 dosen FH UI.

Pihak kuasa hukum menyebut angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendalaman kasus.

Timotius juga menyebut para korban sempat mengalami keraguan untuk melapor.

Namun, setelah melalui proses pendampingan, kasus ini akhirnya mendapat perhatian dari pihak kampus dan publik.

"Ini bukan kebocoran biasa. Ini perjuangan panjang lebih dari satu tahun," ujarnya.

Pihak korban, melalui kuasa hukum, mendesak agar para terduga pelaku dijatuhi sanksi tegas berupa drop out dari universitas.

Menurut mereka, tindakan tersebut dianggap paling tepat untuk memberikan rasa aman di lingkungan akademik.

"Sanksi yang kami harapkan sederhana, yaitu drop out," kata Timotius.

Ia menambahkan bahwa berbagai pertimbangan akademik dapat menjadi dasar sanksi pemutusan studi, termasuk jika seseorang dinilai tidak lagi layak berada di lingkungan kampus atau dianggap membahayakan ekosistem pendidikan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Universitas Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait perkembangan terbaru kasus tersebut.*

(d/ad)

BATAM — Seorang anggota Bintara Samapta Polda Kepulauan Riau (Kepri) berinisial Bripda NS meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan oleh seniornya di lingkungan rumah susun (rusunawa) Polda Kepri.

Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh persoalan kedisiplinan internal, yakni tidak melaksanakan kegiatan kurve.

Baca Juga:

• Halal Bihalal di Banda Aceh, Kapolda Soroti Solidaritas Polri dan Program Kesejahteraan Purnawirawan

Ia menyebut kejadian terjadi pada Senin malam, 13 April 2026, sekitar pukul 23.00 WIB.

"Memang benar, tadi malam sekitar pukul 11 terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Ditsamapta atas nama Bripda AS," kata Eddwi, Selasa, 14 April 2026.

Menurut Eddwi, berdasarkan keterangan sementara para saksi, peristiwa bermula ketika terduga pelaku memanggil dua anggota junior, yakni Bripda NS dan Bripda AP, terkait pelanggaran tidak mengikuti kegiatan kurve, yaitu kerja bakti rutin di lingkungan asrama.

Bripda AP disebut lebih dulu memenuhi panggilan, disusul Bripda NS ke kamar di rusunawa tempat salah satu anggota tinggal. Di lokasi tersebut kemudian terjadi dugaan penganiayaan.

Akibat kejadian itu, Bripda NS dinyatakan meninggal dunia, sementara Bripda AP selamat dan kini dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan.

Pihak Propam menyatakan telah memeriksa sedikitnya delapan orang saksi untuk mendalami peristiwa tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

"Untuk sementara berdasarkan keterangan saksi, pemicunya karena tidak melaksanakan kurve. Tidak ada indikasi masalah pribadi," ujar Eddwi.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit sekitar pukul 01.00 WIB, namun nyawanya tidak tertolong.

Hingga kini, penyebab pasti kematian masih menunggu hasil autopsi dari tim medis.

"Tim Dokes masih melakukan visum untuk mengetahui penyebab kematian korban," kata dia.*

(d/ad)

KOTAPINANG — Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengunjungi SD Negeri 26 Nagodang, Kecamatan Kotapinang, Selasa, 14 April 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas sarana pendidikan di tingkat sekolah dasar berjalan sesuai rencana.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Perkuat SP4N-LAPOR dan Luncurkan Layanan Pengaduan WhatsApp, Bupati Taufik: Semua Aduan Harus Ditindak Cepat!

Selain meninjau kondisi fasilitas, Fery berdialog dengan kepala sekolah dan para guru terkait kebutuhan sarana pembelajaran serta sejumlah tantangan pendidikan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Fery menegaskan bahwa pemerintah daerah akan merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi sejumlah fasilitas sekolah pada tahun anggaran berjalan.

Sejumlah pembangunan yang direncanakan meliputi laboratorium komputer, kantin sekolah, ruang UKS, ruang kelas baru (RKB), serta rehabilitasi ruang perpustakaan, toilet dan sanitasi, hingga perbaikan ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang.

Ia menekankan bahwa pembangunan sektor pendidikan harus dilakukan secara serius dan terukur karena kualitas sumber daya manusia daerah ditentukan sejak usia sekolah.

"Kalau kita ingin masa depan Labusel lebih maju, maka sekolah-sekolah anak kita harus dibangun dengan serius. Pendidikan bukan pelengkap, tetapi pondasi," kata Fery.

Menurut dia, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur umum, tetapi juga harus menyentuh sektor strategis seperti pendidikan yang berdampak langsung pada generasi masa depan.*

(ad)

KISARAN — Pemerintah Kabupaten Asahan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pengaduan masyarakat yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif.

Upaya ini dilakukan dengan memperkuat pengelolaan SP4N-LAPOR, portal web, serta media sosial pemerintah daerah, sekaligus meluncurkan layanan pengaduan berbasis WhatsApp.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Murka ke Camat Tukka soal Lambatnya Pembebasan Lahan Proyek Tanggul: Daerah Kau Paling Lambat!

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, serta operator pengelola layanan di setiap unit kerja.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan menyebut penguatan SP4N-LAPOR, website, dan media sosial menjadi langkah penting agar informasi pemerintah tersampaikan secara terstruktur, sekaligus memastikan setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan terkoordinasi.

Dalam arahannya, Bupati Taufik menegaskan seluruh perangkat daerah harus aktif menyampaikan informasi publik secara terbuka dan berkelanjutan, termasuk terkait program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah kabupaten.

Ia menekankan bahwa informasi pembangunan tidak hanya memuat rencana dan hasil, tetapi juga proses pelaksanaan di lapangan agar masyarakat memahami secara utuh perkembangan proyek pemerintah.

Bupati juga menyoroti pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu perhatian utama masyarakat.

Ia meminta perangkat daerah menjelaskan secara rinci mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga jadwal pengerjaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.

Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi jika terjadi penyesuaian atau keterlambatan pelaksanaan program, sehingga masyarakat tetap memperoleh informasi yang utuh dan akurat.

"Setiap pengaduan masyarakat, baik melalui SP4N-LAPOR, website, media sosial, maupun WhatsApp resmi harus segera ditindaklanjuti secara cepat dan terukur," kata Taufik.

Menurut dia, penguatan kanal pengaduan dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.*

(ad)

TAPANULI TENGAH — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meluapkan kemarahan kepada Camat Tukka, Yan Munzir Hutagalung, saat meninjau proyek tanggul dan sabo dam di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin, 13 April 2026.

Kemarahan itu dipicu lambatnya proses pembebasan lahan yang menghambat pengerjaan proyek pengendali banjir.

Baca Juga:

• Akui Kinerja Pemkab Tapteng Belum Optimal dalam Penanganan Pascabencana, Bupati Masinton: Ini Kesalahan Saya

"Pak gubernur marah karena pekerjaan yang dilakukan BBWS belum bisa dikerjakan karena pembebasan lahan dan sosialisasi ke warga belum tuntas," kata Gibson, Selasa, 14 April 2026.

Proyek tanggul dan sabo dam tersebut dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai sebagai upaya mitigasi banjir yang kerap melanda wilayah Tukka.

Namun, pelaksanaannya terkendala persoalan lahan yang belum seluruhnya diselesaikan pemerintah daerah.

Gibson menjelaskan, pemerintah provinsi mendorong percepatan pembangunan tanggul, namun proses komunikasi dengan warga terdampak harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten, termasuk memberikan penjelasan manfaat proyek serta opsi solusi bagi warga yang keberatan, seperti penyediaan hunian tetap (huntap).

Sebelumnya, dalam kunjungan lapangan yang terekam dalam video yang beredar, Bobby Nasution terlihat menegur keras Camat Tukka terkait lambatnya progres proyek.

Dalam video tersebut, ia menyinggung lambatnya penanganan di Tapanuli Tengah dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara.

"Daerah kau paling lambat," ujar Bobby dalam potongan video tersebut.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah provinsi telah memperjuangkan anggaran besar untuk penanganan pascabencana, namun pelaksanaan di lapangan tidak berjalan optimal.

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu terlihat berada di lokasi saat perdebatan berlangsung, mendampingi jalannya peninjauan proyek.*

(d/ad)

TAPANULI TENGAH — Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum efektif, khususnya dalam penanganan pemulihan pascabencana.

Ia mengakui masih terdapat kelemahan dalam pelayanan publik, termasuk lambatnya penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) yang menjadi keluhan warga.

Baca Juga:

• Fraksi Gerindra Sebut Penertiban Pedagang di Binjai Tebang Pilih, Pemkot Angkat Bicara

Dalam kesempatan itu, Masinton menegaskan Musrenbang bukan hanya agenda rutin penyusunan program, tetapi momentum untuk membenahi arah pembangunan daerah agar lebih tangguh terhadap bencana.

Ia menyebut pemulihan pascabencana tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga harus membangun sistem yang lebih kuat untuk masa depan.

"Ini momentum kebangkitan Tapanuli Tengah," ujarnya.

Masinton juga memaparkan evaluasi internal terhadap kinerja pemerintahan daerah yang dinilai masih memiliki kelemahan mendasar.

Ia menyebut reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum berjalan optimal.

Menurut dia, sejumlah indikator kinerja belum memenuhi standar, termasuk perencanaan yang tidak spesifik dan target yang dinilai tidak realistis.

Ia juga menyoroti belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, rendahnya indeks kualitas kebijakan, serta minimnya evaluasi kepuasan masyarakat.

"Pemerintah tidak boleh berjalan tanpa sistem, standar, dan evaluasi," ujarnya.

Selain itu, ia menilai perencanaan program selama ini masih bersifat administratif dan belum berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

Masinton juga mengingatkan adanya risiko serius jika pembenahan tidak dilakukan, termasuk potensi pemborosan anggaran hingga penurunan kepercayaan pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer anggaran daerah.

Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kerja sama dalam mempercepat pemulihan daerah.

"Mari kita satukan langkah dan perkuat solidaritas. Tapanuli Tengah harus bangkit," kata dia.*

(tm/ad)

BINJAI — Fraksi Gerindra DPRD Kota Binjai menyoroti kebijakan penertiban bangunan oleh Pemerintah Kota Binjai yang dinilai tidak konsisten dalam penegakan peraturan daerah (Perda).

Mereka menuding Wali Kota Binjai Amir Hamzah tidak adil karena hanya menertibkan pedagang kecil, sementara bangunan lain yang disebut melanggar aturan tidak tersentuh.

Baca Juga:

• Warga Keluhkan Bantuan Tak Kunjung Cair, Bobby Nasution: Tanyakan ke Camat!

"Untuk objek bangunan yang saat ini menjadi perhatian publik, kami belum mengeluarkan rekomendasi penindakan karena masih dalam status sengketa dan berproses di pengadilan," kata Kepala Dinas Perkim Binjai, Irsan Firdaus, dikutip dari akun resmi Diskominfo Binjai, Selasa, 14 April 2026.

Irsan menjelaskan, pemerintah daerah memilih bersikap hati-hati dan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap sebelum mengambil langkah lanjutan.

Menurut dia, setelah ada putusan pengadilan, barulah tindakan penertiban dapat dilakukan sesuai ketentuan.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Setelah ada putusan, barulah ditentukan tindakan yang tepat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai Arif Budiman Sihotang menyatakan bahwa setiap langkah penertiban mengacu pada peraturan daerah yang berlaku.

Ia menegaskan Satpol PP tidak dapat bertindak di luar prosedur hukum.

"Kami masih menunggu putusan pengadilan dan rekomendasi resmi untuk tindak lanjut," kata Arif.

Ia menambahkan, setiap tindakan penertiban harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pemerintah Kota Binjai juga mengimbau masyarakat memahami bahwa proses penertiban dilakukan melalui tahapan administratif dan hukum.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD Kota Binjai menyebut penegakan Perda oleh Pemkot tidak berjalan adil.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Binjai, Ronggur Raja Doli Simorangkir, menilai pemerintah hanya menertibkan pedagang kecil, sementara lokasi yang disebut sebagai "tempat maksiat" dibiarkan.

"Tidak adil kalau penegakan Perda hanya menyasar pedagang kecil," ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya mendukung penegakan aturan, namun meminta pemerintah bersikap konsisten dan tidak tebang pilih dalam penindakan.*

(d/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong penguatan sirkulasi ekonomi lokal melalui keterlibatan pedagang pasar tradisional dan pelaku usaha dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai sistem koordinasi data secara real-time menjadi kunci agar distribusi pangan berjalan tepat sekaligus membuka ruang partisipasi bagi pelaku usaha lokal.

Baca Juga:

• Wagub Aceh Buka Rakor MPU, Tekankan Peran Ulama Jaga Syariat dan Stabilitas Sosial

Rapat tersebut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Imam Gunadi, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, serta sejumlah pejabat perangkat daerah dan Koordinator Wilayah SPPG.

Rico menekankan bahwa Program MBG tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal.

Ia mendorong agar pelaku usaha, termasuk pedagang di 52 pasar tradisional di bawah BUMD Medan, dapat terlibat dalam rantai pasok program tersebut.

Menurut dia, keterlibatan tenaga kerja lokal di setiap titik layanan SPPG juga perlu diperkuat agar manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat kecamatan.

"Ini program yang sangat baik di tengah tantangan lapangan pekerjaan saat ini. Penyerapan tenaga kerja yang menyentuh masyarakat paling membutuhkan perlu diapresiasi," kata Rico.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia bahan pangan untuk menjaga kelancaran distribusi.

Kebutuhan bahan pangan, seperti telur yang diproyeksikan mencapai jutaan butir per bulan, disebut membutuhkan perencanaan pasokan yang matang.

Rico menegaskan, keseimbangan antara pemenuhan gizi dan stabilitas ekonomi daerah harus dijaga melalui kerja sama seluruh pihak, termasuk peternak dan pelaku UMKM.

Sementara itu, pihak Koordinator Wilayah SPPG memaparkan bahwa hingga pertengahan April 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 449.694 penerima manfaat.

Distribusi dilakukan melalui 201 satuan SPPG, dengan 181 di antaranya telah aktif melayani 3.134 kelompok masyarakat.

Sebanyak 9.149 relawan dilaporkan turut terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Mayoritas penerima manfaat berasal dari kalangan peserta didik, yakni 374.567 orang, sementara 75.136 lainnya berasal dari kelompok non-peserta didik, termasuk kelompok rentan kesehatan.*

(ad)

TAPANULI TENGAH — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons keluhan warga terkait bantuan pascabencana saat melakukan kunjungan kerja di Desa Lubukampolu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin, 13 April 2026.

Sejumlah warga mengeluhkan belum menerima bantuan jatah hidup (Jadup) dan hunian sementara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tinjau Sungai Tukka, Minta Proyek Tanggul Dipercepat

"Anggarannya sudah ada, kami tinggal menunggu data. Jadi jangan dibilang tidak menyalurkan. Tanyakan ke camat," kata Bobby di lokasi peninjauan pembangunan tanggul Sungai Badiri.

Ia menekankan bahwa validasi data menjadi kunci dalam penyaluran bantuan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut dia, data korban bencana dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga perbedaan penerimaan bantuan di sejumlah wilayah tidak dapat dihindari.

Bobby juga menyebut dirinya aktif turun langsung ke daerah terdampak bencana untuk memastikan proses penanganan berjalan.

Di Tapanuli Tengah, ia menilai pendampingan dilakukan secara intensif oleh pemerintah provinsi.

"Kalau soal bantuan, datanya harus jelas. Ada yang rusak ringan, ada yang rusak berat, itu semua klasifikasinya dari pemerintah daerah," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya ketelitian pemerintah desa hingga kecamatan dalam memperbarui data warga terdampak.

Bobby meminta agar pendataan dilakukan secara berkala dan menjadi perhatian utama aparat daerah.

"Data itu harus dicek terus, seperti alarm harian, pagi dan malam," katanya.

Usai meninjau lokasi di Kecamatan Badiri, Bobby melanjutkan kunjungan kerja ke Kecamatan Tukka, wilayah lain di Tapanuli Tengah yang terdampak bencana.*

(ad)