JAKARTA — Sidang praperadilan terkait permohonan ganti kerugian yang diajukan KMRT Roy Suryo kembali ditunda pada Senin, 7 September 2026.

Penundaan terjadi karena hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, mengalami keadaan kahar atau force majeure akibat dampak erupsi.

Baca Juga:

• Erupsi Menerus Gunung Anak Krakatau Berakhir, Aktivitas Vulkanik Masih Tinggi

Dalam perkara praperadilan tersebut, Roy Suryo kembali mengajukan permohonan setelah permohonan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim yang sama.

Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Halida Rahardhini mengatakan I Ketut Darpawan tidak dapat kembali ke Jakarta sesuai jadwal akibat terganggunya penerbangan.

"Hakim yang bersangkutan dalam keadaan force majeure akibat dampak erupsi yang menyebabkan semua penerbangan dibatalkan sejak kemarin pagi, sehingga tidak dapat kembali ke Jakarta seperti yang telah dijadwalkan," ujar Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Halida Rahardhini saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (7/9).

Halida mengatakan hakim I Ketut Darpawan kini sedang menempuh perjalanan menuju Jakarta melalui jalur darat dan laut.

"Mohon doanya untuk perjalanan darat dan laut yang lagi beliau jalani sejak kemarin demi lancarnya semua persidangan yang menjadi tanggung jawab beliau," ucap Halida.

Menurut Halida, hakim tersebut tetap berupaya kembali ke Jakarta untuk menjalankan tugasnya meski perjalanan harus ditempuh melalui jalur darat dan laut.

"Begitu besarnya tanggung jawab beliau dalam menjalankan kewajiban yang diamanatkan kepadanya, sehingga memilih melakukan perjalanan darat dan laut untuk dapat kembali ke PN Jakarta Selatan," lanjutnya.

Penundaan sidang ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas erupsi yang berdampak pada sejumlah penerbangan.

Kondisi tersebut membuat hakim tidak dapat hadir sesuai jadwal persidangan.

Roy Suryo kembali mengajukan permohonan praperadilan setelah sebelumnya hakim I Ketut Darpawan menyatakan permohonan yang diajukannya tidak dapat diterima.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima memungkinkan pemohon mengajukan kembali permohonan dengan objek praperadilan yang sama.

Dalam putusan sebelumnya, hakim menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, pihak yang berwenang melakukan pembayaran ganti kerugian adalah Menteri Keuangan.

Namun, dalam permohonannya, Roy Suryo tidak mencantumkan Menteri Keuangan sebagai pihak terkait.

"Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak," ucap hakim dalam persidangan beberapa waktu lalu.

Hakim kemudian menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena adanya kekurangan pihak dalam perkara.

"Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima," sambungnya.

Dengan penundaan terbaru ini, proses praperadilan yang diajukan Roy Suryo masih menunggu kelanjutan persidangan setelah hakim tunggal yang menangani perkara tersebut kembali ke Jakarta.* (cn/ad)

Doli menilai pernyataan AHY tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu mulai membuka peluang untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.

Baca Juga:

• Diisukan Hendak Dimakzulkan, Bupati Tapteng: Maaf Buat Para Pengganggu, Sejengkal Pun Saya Gak Mundur

Namun, Doli menyoroti posisi AHY yang saat ini berada di dalam pemerintahan.

Menurut dia, pernyataan AHY memiliki gestur politik yang berbeda jika dilihat dari posisi Demokrat yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

"Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," ujar Doli.

"Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi," tambahnya.

Doli mengatakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, DPR maupun partai politik.

Ia menilai dinamika politik menuju Pilpres 2029 mulai semakin terlihat.

"Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata 'magnet' Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda," ungkap dia.

Doli kemudian menyinggung sejumlah pihak yang dinilai mulai menunjukkan arah politik menjelang Pemilu 2029.

Salah satunya adalah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang sebelumnya disebut telah menunjukkan kesiapan politik.

Doli juga menyebut munculnya poros politik Cikeas yang dikaitkan dengan keluarga Yudhoyono dan Partai Demokrat.

"Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu 'poros politik' (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi 'poros politik' (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada 'satu kapal' di dalam pemerintahan," kata dia.

Meski melihat adanya dinamika politik menuju Pilpres 2029, Doli mengatakan Partai Golkar menghormati setiap keputusan politik yang diambil partai lain.

Menurut dia, setiap partai memiliki kedaulatan dan kewenangan untuk menentukan sikap serta agenda politiknya masing-masing.

"Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu 'poros politik' penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029. Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik," kata dia.

"Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi," imbuhnya.

Sebelumnya, AHY berbicara mengenai pengalaman Partai Demokrat dalam perjalanan politik Indonesia.

Ia mengatakan partainya pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, serta pernah mengalami kemenangan dan kekalahan dalam pemilu.

Menurut AHY, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa nilai-nilai demokrasi harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun.

"Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 September 2026.

AHY kemudian menyinggung pengalaman 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Menurut dia, pergantian kekuasaan setelah dua periode pemerintahan SBY berlangsung secara damai dan demokratis.

"Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," jelas AHY.

"Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai," imbuhnya.

Pernyataan AHY tersebut kemudian mendapat sorotan dari Doli.

Ia menilai dinamika tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai Pilpres 2029 mulai muncul meski pelaksanaannya masih beberapa tahun lagi.*(d/ad)

BATU BARA — Pengurus Besar (PB) Puan MABMI (Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia) menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada Kayla, gadis berusia 6 tahun yang mengalami luka bakar parah di sebagian tubuhnya.

Kayla merupakan warga Dusun Merdeka, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Erupsi Menerus Gunung Anak Krakatau Berakhir, Aktivitas Vulkanik Masih Tinggi

Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp4,2 juta diserahkan oleh Puan Sumiati Erwan Effendi, salah seorang pengurus PB Puan MABMI.

Dalam penyerahan itu, Sumiati didampingi antara lain Puan Aisyah dari PD MABMI Batu Bara.

Bantuan diserahkan di kediaman Kayla pada Minggu, 6 September 2026, dan diterima langsung oleh nenek korban, Ismawati (66).

Kepada keluarga Kayla, Puan Sumiati meminta agar bantuan tersebut tidak dilihat dari besar kecilnya nominal.

Ia berharap bantuan itu dapat dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan pengobatan Kayla.

Ismawati menerima bantuan tersebut dengan penuh haru. Ia mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan kepada cucunya.

Kayla merupakan putri pasangan Ismail dan Maya Sari. Ia mengalami luka bakar pada bagian bahu, tangan hingga kaki sebelah kanan.

Musibah tersebut terjadi ketika Kayla bersama beberapa teman sepermainannya sedang membakar ikan.

Saat itu, pakaian Kayla tanpa sengaja tersiram minyak tanah. Api kemudian menyambar pakaian hingga membakar tubuhnya.

"Main-main sama kawannya, saat mau menyiram kayu, namun kena bajunya dan (terbakar) kena lah badannya," kata kakek Kayla, Burhan (68), Rabu (26/8/2026).

Setelah kejadian, keluarga membawa Kayla ke salah satu rumah sakit di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. Kayla menjalani perawatan selama lima hari.

Setelah menjalani perawatan, Kayla kemudian dibawa pulang dan kini tinggal bersama kakek dan neneknya, Burhan dan Ismawati.

Sementara itu, kedua orang tua Kayla, Ismail dan Maya Sari, diketahui telah merantau untuk bekerja di daerah lain sejak beberapa waktu sebelumnya.

Ismawati mengatakan keluarganya masih menghadapi kendala biaya untuk melanjutkan pengobatan Kayla.

Kondisi tersebut membuat keluarga belum dapat membawa Kayla kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

"Mau dibawa ke rumah sakit, tapi tak ada biaya, ongkos membawa pun tak ada," ungkapnya.

Karena kondisi tersebut, keluarga berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Dinas Kesehatan, dapat memberikan perhatian dan membantu memfasilitasi rujukan Kayla ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani pasien dengan luka bakar.

Ismawati mengatakan Kayla masih memiliki keinginan untuk bersekolah meski tengah menghadapi kondisi tersebut.

"Kami berharap pemerintah maupun para dermawan ada yang peduli kepada nasib cucu kami Kayla. Dia ingin sekolah TK," ucap Ismawati sambil menangis.

Menurut Inong (48), pihak keluarga Kayla, Puskesmas setempat sebelumnya telah membantu proses pembuatan BPJS untuk Kayla.

Namun, keluarga berharap bantuan tersebut dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap kondisi Kayla sehingga luka bakarnya dapat memperoleh perawatan yang sesuai.*(ad)

JAKARTA — Babak baru hubungan Ruben Onsu dan Sarwendah setelah perceraian kembali mencuat.

Kali ini, persoalan yang menjadi sorotan berkaitan dengan nafkah untuk ketiga anak mereka.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dibahas, Peradi Profesional Minta Harta Sah Tak Ikut Dirampas

Menurut dia, angka tersebut ternyata tidak tercantum dalam Akta 39 yang menjadi salah satu dokumen kesepakatan antara Ruben Onsu dan Sarwendah.

Jaenudin menjelaskan, Akta 39 yang dibuat di hadapan notaris hanya mengatur mengenai hak asuh anak dan pembagian harta bersama.

Sementara itu, kewajiban pemberian nafkah untuk anak tidak dicantumkan dalam akta tersebut.

"Nafkah ya, nafkah apa namanya, anak yang selama ini diributkan Rp200 juta itu enggak di akta, itu enggak ada. Enggak dicantumkan," kata Jaenudin, Senin, 7 September 2026.

Meski nominal Rp200 juta tidak tercantum dalam Akta 39, Jaenudin mengatakan pemberian nafkah tersebut sebelumnya telah berjalan secara rutin sejak Ruben Onsu dan Sarwendah bercerai pada 2024.

Karena itu, pihak Sarwendah mempertanyakan ketika pemberian yang selama ini dilakukan secara rutin kemudian menjadi persoalan.

"Ini sudah berlangsung lama, sebelumnya kan sudah berjalan juga. Jadi sebuah kebiasaan yang sudah rutin itu diberikan, tiba-tiba dipersoalkan, kan itu jadi aneh," lanjutnya.

Persoalan nafkah tersebut berpotensi berlanjut ke pengadilan. Jaenudin mengatakan Sarwendah memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah anak secara terpisah.

Menurut dia, gugatan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai kebutuhan dan masa depan ketiga anak Ruben dan Sarwendah.

"Sarwendah bisa melakukan gugatan nafkah. Iya, dong. Hak nafkah anak juga perlu digugat, karena itu buat masa depan anak," ujarnya.

Jaenudin juga menyoroti pemberian nafkah yang disebut telah terhenti selama kurang lebih delapan bulan.

Dia menilai persoalan antara orang tua seharusnya tidak menghilangkan hak anak untuk mendapatkan nafkah.

"Hak anak itu berdiri sendiri dan diatur oleh undang-undang. Tidak ada alasan persoalan orang tua, nafkah anak ditahan sampai kalau enggak salah delapan bulan, itu kan enggak benar," tegasnya.

Dengan tidak adanya klausul mengenai nafkah anak dalam Akta 39 maupun putusan pengadilan sebelumnya, pihak Sarwendah disebut akan menempuh langkah hukum untuk memperoleh kepastian mengenai kewajiban tersebut.

Jaenudin memastikan gugatan nafkah anak akan diajukan. Persoalan tersebut kini menjadi babak baru setelah Ruben Onsu dan Sarwendah resmi bercerai.* (vv/ad)

JAKARTA — Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan episode erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Provinsi Lampung, telah berakhir.

Meski demikian, aktivitas vulkanik gunung api tersebut masih tergolong tinggi sehingga statusnya tetap berada pada Level III atau Siaga.

Baca Juga:

• Masker Diburu karena Abu Vulkanik, DPR Ingatkan Pedagang Jangan Naikkan Harga

Menurut Lana, episode erupsi menerus itu berlangsung sejak Jumat, 4 September 2026, pukul 23.07 WIB hingga Minggu, 6 September 2026, pukul 00.04 WIB.

Setelah episode tersebut berakhir, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau kembali memperlihatkan karakteristik letusan ringan yang selama ini menjadi ciri khas gunung api tersebut.

"Setelah episode erupsi menerus berakhir, teramati tiga kali erupsi strombolian dengan warna kolom erupsi hitam. Kembalinya erupsi strombolian yang merupakan karakteristik khas Gunung Anak Krakatau, untuk sementara diinterpretasikan sebagai akhir dari episode erupsi menerus yang cukup panjang tersebut," ujar Lana melalui keterangan resmi.

Badan Geologi masih menemukan aktivitas kegempaan yang tinggi berdasarkan pemantauan instrumental pada 6 hingga 7 September 2026.

Dalam periode tersebut, tercatat tiga kali gempa erupsi, sembilan kali gempa hembusan, 93 kali gempa low frequency, 98 kali gempa hybrid atau fase banyak, empat kali gempa tremor menerus, serta satu kali gempa vulkanik dangkal.

Tingginya aktivitas kegempaan tersebut membuat status Gunung Anak Krakatau belum diturunkan.

Gunung yang berada di perairan Selat Sunda itu masih berstatus Level III atau Siaga.

Lana mengatakan potensi terjadinya letusan dalam beberapa periode ke depan masih tinggi.

"Potensi bahaya utama berupa lontaran batu pijar dan hujan abu lebat, serta potensi aliran lava jika erupsi menerus kembali terjadi," jelas Lana.

Badan Geologi Kementerian ESDM mengimbau masyarakat yang terdampak abu vulkanik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.

Jika harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat disarankan menggunakan masker untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan akibat paparan abu vulkanik.

Masyarakat di wilayah pesisir Banten dan Lampung juga diminta tetap tenang.

Badan Geologi mengingatkan warga agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya, khususnya kabar yang mengaitkan erupsi Gunung Anak Krakatau dengan potensi tsunami.

"Masyarakat di wilayah pesisir Banten dan Lampung untuk tetap tenang dan tidak mempercayai isu-isu hoaks terkait erupsi yang dikaitkan dengan potensi tsunami. Warga diminta beraktivitas normal sambil terus mengikuti arahan BPBD setempat," pinta Lana.

Badan Geologi meminta masyarakat terus mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan mematuhi arahan pemerintah daerah maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).* (bi/ad)

BANDA ACEH — Pengembangan kasus dugaan pencurian oleh Unit Reskrim Polsek Baitussalam mengungkap dua aksi pencurian lainnya di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

Tersangka BH alias Ampor Tear, 51 tahun, mengakui kepada penyidik telah melakukan pencurian di dua rumah pada lokasi berbeda.

Baca Juga:

• Tuha Peut Gampong Lam Lumpu Periode 2026-2032 Dilantik, Camat Ingatkan Transparansi Dana Gampong

Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan pencurian di Jalan Mutiara Lorong 4 dan Dusun Pola Yasa Blok G, Desa Kajhu.

Salah satu aksi pencurian terjadi di rumah Azwar di Jalan Mutiara Lorong 4, Desa Kajhu. Peristiwa itu diketahui pada Sabtu, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 08.00 WIB.

Saat itu, korban sedang menyapu halaman rumah. Ia kemudian mengetahui jaket miliknya yang sebelumnya dijemur sudah tidak berada di tempat.

"Aksi pertama terjadi di rumah Azwar di Jalan Mutiara Lorong 4, Desa Kajhu, yang diketahui pada Sabtu (21/8/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Korban saat itu sedang menyapu halaman dan melihat jaket miliknya yang dijemur sudah tidak ada," kata Iptu Riyan Asriadi.

Korban kemudian memeriksa gudang dan mendapati pintunya telah terbuka. Sejumlah barang di dalam gudang juga hilang.

Barang yang dilaporkan hilang antara lain dua pemanas nasi stainless, dua kuali, pembakar ikan berbahan kaca, gerobak sorong, dua termos es, lima kepala kompor gas, dua panci stainless dan dua unit Cosmos.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp3,2 juta dan kemudian melaporkannya ke Polsek Baitussalam.

Dalam pemeriksaan, BH juga mengakui melakukan pencurian di rumah Muhaimil Mubaraq, 19 tahun, di Dusun Pola Yasa Blok G, Desa Kajhu.

Pencurian tersebut terjadi pada Rabu, 5 Agustus 2026 sekitar pukul 18.00 WIB.

Korban mengetahui rumahnya dibobol setelah mendapati bagian atas pintu belakang dalam kondisi jebol.

Sejumlah barang dibawa pelaku dari rumah tersebut.

Di antaranya kompor gas Rinnai, dua tabung gas ukuran 3 dan 12 kilogram, mesin cuci, mesin pompa air Sumitzu, baterai mobil, laptop Toshiba, setrika listrik, tiga pasang sepatu Converse, set sok sepeda motor, kulkas Panasonic, Cosmos, empat pelek mobil, dua unit AC dan kipas angin.

Kerugian korban dalam pencurian tersebut ditaksir mencapai Rp14,4 juta.

Dalam pengungkapan dua perkara tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti.

Di antaranya arko, jaket Honda, laptop Toshiba, sepatu, setrika, kipas angin, kompor gas, Cosmos, dispenser, kulkas dan lemari kayu.

Penyidik masih mencari barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian tersebut.

Polisi juga mendalami kemungkinan adanya tempat kejadian perkara atau TKP lain yang dilakukan tersangka.

Iptu Riyan mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, mengamankan dan menyita barang bukti, serta melakukan pengembangan terhadap lokasi lainnya.

Tersangka diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dijerat Pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengetahui kemungkinan adanya TKP lain.

"Kami dari Satreskrim Polresta Banda Aceh akan melakukan pendalaman terhadap ada atau tidaknya TKP lainnya yang dilakukan oleh terduga pelaku dan pengawasan penyidikan serta manajemen penyidikan tetap Satreskrim lakukan asistensi," ucap Kompol Dizha.

Polisi masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan aksi pencurian lain yang berkaitan dengan tersangka serta menelusuri keberadaan barang bukti yang belum ditemukan.* (ad)

JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2026-2030.

Ia melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya dipegang Presiden Prabowo Subianto selama puluhan tahun.

Baca Juga:

• Video Prabowo dan Putin di Rusia Dipelintir, Sahroni Desak Polisi Beri Efek Jera: Jangan Dibiarkan!

"Kepengurusan ini melanjutkan tongkat estafet yang selama berdasawarsa dipegang, diampu, dibina dan dibimbing oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," ucap Sugiono, dalam keterangan tertulisnya.

Sugiono mengatakan pencak silat merupakan olahraga bela diri yang lahir dan berkembang dari budaya Indonesia.

Karena itu, ia berkomitmen menjaga dan mengembangkan pencak silat, baik dari sisi prestasi olahraga maupun pelestarian budaya.

Menurut Sugiono, kepengurusan baru PB IPSI menghadapi tanggung jawab besar.

Selain mempertahankan prestasi yang telah diraih, pengurus juga memiliki misi untuk memperkuat pencak silat sebagai bagian dari persatuan bangsa.

Ia mengajak seluruh unsur dalam ekosistem pencak silat untuk bekerja sama, termasuk perguruan, pengurus daerah, atlet, pelatih, dan masyarakat pencak silat.

Salah satu target yang ingin dicapai adalah membawa pencak silat ke ajang Olimpiade.

"Kerja sama dari semua unsur, kerjasama dari semua pimpinan, kerjasama dari seluruh masyarakat pencak silat, sangat-sangat-sangat kita butuhkan. Pencak silat ini selain olahraga juga merupakan sarana membina persaudaraan dan persatuan, oleh karena itu kita wujudkan persaudaraan dan persatuan tersebut dalam struktur PB IPSI 2026-2030," ucap Sekjen Gerindra tersebut.

Sugiono juga mengutip bagian dari lagu Indonesia Raya untuk menggambarkan peran pencak silat dalam membangun masyarakat Indonesia.

"Saya mengutip syair dari lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Menurut saya, tidak berlebihan jika saya sampaikan pencak silat adalah media untuk membangun jiwa, badan seluruh rakyat Indonesia untuk kejayaan Indonesia Raya," ucapnya.

Sugiono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus PB IPSI yang bersedia menjalankan tugas untuk meningkatkan reputasi dan prestasi pencak silat Indonesia.

Menurut dia, dukungan dan dedikasi seluruh pengurus dibutuhkan agar pencak silat semakin dikenal di tingkat internasional.

"Bantuan, dukungan bapak-bapak sekalian merupakan sesuatu yang tidak terhingga yang bisa kami utarakan dalam rangka membesarkan olahraga dan budaya yang sama-sama kita cintai," ucapnya.

Sugiono berharap amanah sebagai Ketua Umum PB IPSI dapat dijalankan dengan baik sehingga pencak silat mampu berkembang dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di dunia.

"Dan semoga tanggung jawab yang besar, amanah yang besar ini bisa kita jalankan dan bisa kita tunaikan dengan baik, membawa pencak silat mendunia, membawa Indonesia semakin dikenal dan berkarisma di mata dunia," lanjut Sugiono.

Pengukuhan PB IPSI 2026-2030 dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh olahraga nasional.

Mereka antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Ketua Umum KONI Marciano Norman.

Acara tersebut juga dihadiri pengurus provinsi IPSI dan perwakilan perguruan pencak silat dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan kepengurusan baru tersebut, Sugiono bersama PB IPSI periode 2026-2030 akan menghadapi tantangan untuk mempertahankan prestasi sekaligus memperluas kiprah pencak silat di tingkat internasional, termasuk mewujudkan target masuk Olimpiade.* (d/ad)

JAKARTA — Komisi III DPR kembali membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset bersama sejumlah pakar.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Peradi Profesional Yuhelson memberikan sejumlah catatan mengenai kewenangan negara dalam merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dipastikan Diketok 15 Desember, Sahroni Ingatkan Aparat Jangan Abuse of Power

Sahroni mengawali rapat dengan menyoroti pentingnya membedakan kekayaan seseorang dengan aset yang benar-benar berasal dari tindak pidana.

"Sebelum dilanjut paparan saya menarik bahwa pembahasan RUU Perampasam Aset ini antara si pemilik kekayaan dan tindak pidana harus dipisahkan dan tidak dijadikan seolah-olah (hasil) tindak pidana yang dilakukan misal Rp 10 miliar, maka aset yang dimiliki oleh si pelaku tindak pidana Rp 100 miliar maka patokannya hanya Rp 10 miliar yang dirampas," kata Sahroni mengawali rapat.

Menanggapi hal tersebut, Yuhelson mengatakan pemberantasan tindak pidana harus tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan hak milik yang diperoleh secara sah.

"Menjaga aset recovery tanpa korbankan due process of law dan hak milik yang sah. Peradi Profesional sikapnya mendukung pemberantasan tindak pidana khususnya korupsi serta upaya negara untuk mengambil kembali aset yang benar-benar berasal dari aset kejahatan, namun pemberantasan kejahatan tidak boleh dilakukan dengan korbankan prinsip negara hukum due process of law," ucap Yuhelson.

Menurut Yuhelson, RUU Perampasan Aset akan memberikan kewenangan yang besar kepada negara dan aparat penegak hukum untuk menelusuri, memblokir, menyita hingga merampas aset.

Karena itu, ia menilai aturan tersebut harus memiliki mekanisme yang jelas agar kewenangan tersebut tidak digunakan untuk mengambil harta yang bukan berasal dari tindak pidana.

"RUU Perampasan Aset akan memberikan kewenangan yang sangat besar kepada negara dan aparat hukum untuk menelusuri, memblokir, menyita dan akhirnya merampas aset, karena itu persoalan utama RUU ini bukan hanya bagaimana negara dapat merampas hasil kejahatan tapi juga bagaimana memastikan negara tidak merampas harta yang bukan hasil kejahatan. Di sini poin pentingnya," jelas dia.

Yuhelson menegaskan perampasan aset tidak semestinya berubah menjadi perampasan seluruh kekayaan seseorang yang terlibat tindak pidana.

Ia mengatakan seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tetap dapat memiliki harta yang diperoleh secara sah.

Karena itu, aset hasil kejahatan perlu dibedakan dengan kekayaan pribadi yang tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana.

"Perampasan aset tak boleh berubah menjadi perampasan seluruh kekayaan pelaku. Kita lihat bahwa seseorang lakukan tindak pidana tidak berarti seluruh harta kekayaannya merupakan hasil tindak pidana seperti yang disampaikan pimpinan rapat tadi di mana pelaku tindak pidana tetap dapat mempunyai hak untuk rumah, tanah, perusahaan, tabungan, saham, warisan , dan kekayaan lain yang diperoleh secara sah" tutur dia.

Yuhelson juga meminta agar RUU Perampasan Aset membedakan beberapa kategori aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

"Harus dibedakan secara tegas aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sarana tindak pidana, dan aset yang merupakan pengalihan hasil tindak pidana dan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, serta kerugian negara dan harta kekayaan sah milik seseorang," lanjutnya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi penting karena aturan tersebut akan mengatur kewenangan negara dalam menelusuri dan mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Di sisi lain, catatan Yuhelson menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan dengan perlindungan terhadap hak milik yang diperoleh secara sah.

Dengan demikian, perampasan aset tidak hanya diarahkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya, tetapi juga tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum dan due process of law.* (d/ad)

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memastikan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset akan disahkan pada 15 Desember 2026.

Ia menegaskan tujuan utama aturan tersebut adalah memperkuat pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

• Masker Diburu karena Abu Vulkanik, DPR Ingatkan Pedagang Jangan Naikkan Harga

Dalam rapat tersebut, Sahroni mengatakan masyarakat perlu mendapatkan edukasi lebih lanjut mengenai substansi RUU Perampasan Aset.

"Banyak hal yang memang perlu edukasi kepada masyarakat. Kalau yang tidak suka dengan pemerintah, ngomong apa saja salah. Seperti hal di ruangan ini, kan logika kita kita pakai. Oh ini maksudnya ke sini, ininya begini, gitu. Tapi kalau orang yang tidak berpikiran tentang pakai logika, maka dia bilang, 'Nggak, itu nggak bener. Udah matiin aja'," kata Sahroni saat rapat.

Sahroni mengatakan pengesahan RUU Perampasan Aset akan tetap dilakukan pada 15 Desember, terlepas dari apakah aturan tersebut nantinya memuaskan seluruh masyarakat atau tidak.

"Perampasan aset apa pun ceritanya, 15 Desember tolong dicatat, direkam, 15 Desember kalau pun diketok, apakah memberikan hasil yang memuaskan orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah? Belum tentu. Tapi pasti diketok. Pasti diketok. Tapi setelah diketok, mungkin tanggal 15 diketok sore atau besok, ribut lagi nanti. 'Oh ini katanya begini, ini katanya begini," jelas dia.

Menurut Sahroni, kepastian tersebut merupakan bagian dari komitmen pimpinan DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset.

"Tapi sesuai janji pimpinan DPR, 15 Desember dipastikan diketok. Kita enggak mau ada hal-hal nanti setelah perampasan aset ini diketok, jangan sampai nuntut lagi hal-hal yang lain," lanjut dia.

Di sisi lain, Sahroni menegaskan Komisi III DPR tidak ingin kewenangan dalam RUU Perampasan Aset justru disalahgunakan aparat penegak hukum.

Ia mengatakan upaya merampas aset hasil kejahatan harus tetap dilakukan dengan menghindari tindakan sewenang-wenang.

"Kita nggak ingin bahwa apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita upayakan ini intinya adalah punya komitmen sama-sama. Memberantas koruptor itu pasti, tapi jangan melakukan kesewenang-wenangan. Jangan akhirnya perampasan aset menjadi abuse of power dari aparat penegak hukum yang ada. Kita nggak ingin," tegas dia.

Sahroni mengatakan pemberantasan korupsi harus menjadi tujuan utama dari RUU Perampasan Aset.

Namun, pelaksanaannya tetap harus memiliki batas agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan.

"Upaya pemerintah yaitu Pak Presiden ini dilakukan sebaik-baik mungkin walaupun banyak kekurangan yang dihadapi. Yuk, kita sama-sama bahwa perampasan aset ini pedomannya satu bahwa memberantas koruptor adalah yang utama bagi kita semua. Intinya itu. Tapi tidak melakukan kesewenang-wenangan atau abuse of power dilakukan oleh aparat penegak hukum," lanjutnya.

Pernyataan Sahroni tersebut disampaikan ketika Komisi III DPR kembali menggelar rapat dengan sejumlah pakar untuk membahas RUU Perampasan Aset.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan ialah bagaimana memastikan kewenangan negara dalam merampas aset tetap berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat dan prinsip negara hukum.

Dengan target pengesahan pada 15 Desember 2026, pembahasan RUU Perampasan Aset masih akan menjadi salah satu agenda legislasi yang mendapat perhatian publik dalam beberapa bulan ke depan.* (d/ad)

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyampaikan keprihatinan atas sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mencapai Jakarta dan sejumlah wilayah di sekitarnya.

Ia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai dampak abu vulkanik terhadap kesehatan, terutama sistem pernapasan dan mata.

Baca Juga:

• Tuha Peut Gampong Lam Lumpu Periode 2026-2032 Dilantik, Camat Ingatkan Transparansi Dana Gampong

Yahya meminta masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.

Ia juga menyarankan penggunaan kacamata untuk mengurangi risiko iritasi mata akibat paparan abu vulkanik.

"Ketiga, saya meminta masyarakat untuk waspada dengan menggunakan masker kalau beraktivitas di luar rumah. Supaya aman dari bahaya abu vulkanik bagi pernapasan. Dan menggunakan kacamata supaya terhindar dari iritasi," kata legislator Golkar ini.

Selain meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, Yahya mendorong Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya gangguan kesehatan akibat abu vulkanik.

Menurut dia, fasilitas kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, serta obat-obatan perlu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya penyakit pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.

"Keempat, saya minta Kemenkes berkoordinasi dengan Pemda DKI untuk menyiapkan sarana rumah sakit, tenaga medis, tenaga kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan jika berdampak bagi munculnya penyakit pernapasan seperti ISPA," tambahnya.

Yahya juga mengingatkan pihak apotek dan penjual masker agar tidak mengambil keuntungan berlebihan dari kondisi tersebut.

Ia meminta harga masker tidak dinaikkan secara tidak wajar ketika kebutuhan masyarakat meningkat.

"Kelima, saya minta pihak apotek dan toko penjual masker tidak memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga masker berlipat-lipat. Harus ada rasa empati terhadap masyarakat yang hidupnya masih mengalami kesulitan," ungkapnya.

Yahya mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi sebaran abu vulkanik.

Menurut dia, warga perlu mengikuti arahan dan protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, terutama ketika harus beraktivitas di luar rumah.

"Keenam, meminta masyarakat untuk tetap tenang tidak panik dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah jika beraktivitas di luar rumah, terutama para pengendara sepeda motor dan pengguna kendaraan umum," kata Yahya.

Ia juga meminta Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi mengenai bahaya abu vulkanik.

Media sosial, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat secara lebih luas.

"Ketujuh, saya minta Kemenkes dan Pemda DKI untuk melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial guna mengedukasi masyarakat mengenai bahaya abu vulkanik dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah," imbuhnya.

Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sebelumnya dilaporkan mencapai sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan daerah sekitarnya.

Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memperhatikan informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung api dan kualitas udara.

Imbauan penggunaan masker dan perlindungan mata menjadi langkah pencegahan bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik, terutama mereka yang harus melakukan aktivitas di luar ruangan.* (d/ad)

MEDAN — Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial MA, 21 tahun, yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja.

MA merupakan residivis kasus pencurian yang pernah menjalani hukuman penjara.

Baca Juga:

• Dijanjikan Rp80 Juta, Pemuda Asal Sampang Nekat Bawa 5 Kg Sabu dan 285 Ekstasi dari Sumut ke Madura

"Dari tangan pelaku, kami menyita 141 paket daun ganja kering beragam ukuran, mulai dari yang siap edar hingga ukuran besar yang siap untuk dipasok ke pengedar lain," ujar Rafli di Medan, Minggu, 6 September 2026.

Penangkapan MA bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan Medan Tembung.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan pengintaian selama beberapa hari.

Polisi kemudian menangkap MA ketika diduga hendak mengedarkan narkotika.

Dari penangkapan tersebut, petugas menemukan 141 paket daun ganja kering dengan berbagai ukuran.

Rafli mengatakan MA sebelumnya pernah berurusan dengan hukum.

Pada 2023, dia menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan baru bebas pada 2025.

"Pelaku ini residivis kasus pencurian, menjalankan bisnis haram ini sejak dua bulan lalu usai di-PHK dari pekerjaannya," katanya.

Menurut Rafli, setelah keluar dari penjara, MA sempat bekerja di pasar malam.

Namun, setelah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, MA diduga beralih ke bisnis peredaran ganja.

Polisi menduga MA memasok dan mengedarkan ganja di kawasan Medan Tembung dan wilayah Tembung, Kabupaten Deli Serdang.

"Pelaku kami pastikan bandar sekaligus pengedar untuk kawasan Tembung. Dia mampu menjual lebih dari 100 paket ganja dalam kurun waktu satu pekan," ujar Rafli.

Penyidik kini masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga melibatkan MA.

Polisi juga telah mengantongi identitas orang yang diduga menjadi pemasok ganja kepada MA. Pemasok tersebut masih dalam pengejaran.

"Saat ini kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku yang identitasnya sudah kami kantongi. Kami pastikan, apa pun itu narkoba akan kami usut tuntas dan akan kami berantas," ujar Rafli.* (at/ad)

ASAHAN — Polisi menangkap seorang pria berinisial J, 23 tahun, di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Ia diduga membawa narkotika berupa sekitar 5 kilogram sabu dan 285 butir ekstasi.

Baca Juga:

• Sungai Deli Meluap, Permukiman Warga Medan Terendam hingga 1 Meter

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan AKP Gunawan Effendi mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi mengenai dugaan pengiriman narkotika.

"Dalam pengungkapan kasus narkoba ini, mengamankan barang bukti berupa sekitar 5 kilogram sabu dan 285 butir ekstasi," ungkap Gunawan, Minggu, 6 September 2026.

Pengungkapan kasus bermula ketika polisi memperoleh informasi mengenai adanya pengiriman narkotika.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut.

J akhirnya ditangkap di kawasan Desa Binjai Serbangan, Lingkungan VII, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, pada Sabtu pagi, 5 September 2026, sekitar pukul 09.45 WIB.

"Petugas kemudian melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Tidak lama berselang, polisi menemukan seorang pria dengan ciri-ciri yang sesuai informasi sedang duduk di sebuah kedai," jelas Gunawan.

Polisi kemudian mengamankan J dan melakukan penggeledahan. Dari pemeriksaan itu, petugas menemukan sejumlah paket yang diduga berisi narkotika.

Barang bukti yang ditemukan antara lain empat bungkus plastik teh Cina merek Chinese Pin Wei yang berisi sabu dengan berat bruto sekitar 3.600 gram.

Polisi juga menemukan dua bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bruto sekitar 1.400 gram.

"Selain itu, polisi juga menemukan tiga bungkus plastik klip bening berisi 285 butir ekstasi dengan berat bruto sekitar 176,6 gram," ucap Gunawan.

Dalam pemeriksaan awal, J disebut mengakui bahwa narkotika tersebut diperolehnya dari seseorang. Ia mengaku diperintahkan membawa paket tersebut menuju Madura.

"Pelaku J, mengaku diperintahkan untuk membawa paket narkotika tersebut menuju Madura. Jika barang berhasil sampai dan diterima oleh pemiliknya, ia dijanjikan upah sebesar Rp80 juta," ungkap Gunawan.

Polisi masih mendalami keterangan J untuk mengetahui pihak yang memberikan narkotika tersebut serta jaringan yang kemungkinan berada di balik pengiriman.

Tersangka bersama seluruh barang bukti kini dibawa ke Mapolres Asahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

"Kita juga termasuk menelusuri asal-usul dan tujuan akhir narkotika," sebut Kasat Narkoba Polres Narkoba ini.

Polisi juga melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.* (vv/ad)

ACEH BESAR — Tuha Peut Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, periode 2026-2032 dilantik dan diambil sumpah di Meunasah Darul Aman Gampong Lam Lumpu, Senin, 7 September 2026.

Pelantikan tersebut dilakukan dengan disaksikan masyarakat serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Pekan Bada, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Abulyatama.

Baca Juga:

• Diisukan Hendak Dimakzulkan, Bupati Tapteng: Maaf Buat Para Pengganggu, Sejengkal Pun Saya Gak Mundur

Dalam amanatnya, Salamuddin mengingatkan anggota Tuha Peut yang baru dilantik bahwa jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

"Pada hari saudara saudara dilantik dan diambil sumpah disaksikan oleh Allah SWT, Masyarakat yang Hadir disini. Kepada saudara akan diminta pertanggung jawaban atas kinerja bpk / ibu, untuk itu bpk kami harapkan untuk dapat menjaga amanah yang telah di Amanah kan kepada bpk ibu sekalian," kata Salamuddin.

Menurut dia, Tuha Peut memiliki posisi penting sebagai mitra kerja pemerintah gampong.

Karena itu, anggota Tuha Peut diminta membangun kolaborasi dengan pemerintah gampong, terutama dalam pembahasan anggaran.

"Tuha Peut yang baru dilantik dapat berkolaborasi dengan pemerintah Gampong, Tuha Peut itu adalah mitra kerja pemerintah Gampong, jadi setiap alokasi dana harus dibahas atau dimusyawarahkan bersama," ujar Salamuddin.

Ia meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dilakukan berdasarkan skala prioritas dan fungsi anggaran.

Selain membahas anggaran, Tuha Peut juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintahan gampong, termasuk mengawasi kinerja Keuchik dan perangkatnya.

Salamuddin juga mengingatkan agar seluruh anggota Tuha Peut bersatu dalam mengambil keputusan.

Menurut dia, Tuha Peut juga berkewajiban meminta pertanggungjawaban Keuchik yang masa jabatannya akan berakhir.

Dalam proses pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang digunakan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam arahannya, Salamuddin kembali menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana gampong.

"Keuchik maupun Tuha Peut harus Transparansi dalam pengelolaan dana Gampong," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar rapat resmi pemerintahan gampong dilakukan di Kantor Keuchik.

Menurut dia, rapat resmi tidak semestinya dilakukan di tempat lain tanpa mekanisme yang jelas.

Salamuddin bahkan menggunakan istilah lokal untuk menggambarkan rapat yang dilakukan di luar mekanisme resmi.

"Selalu adakan rapat Resmi di Kantor Keuchik bukan jangan buat rapat di luar Meunasah atau Diluar Kantor,"

Camat kemudian memisalkan rapat di luar kantor yang resmi dengan ungkapan dalam bahasa Aceh.

"Lagei Rapat Tokoh Poh Mi" ( seperti Rapat Tikus ingin membunuh Kucing ), ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tuha Peut Gampong Lam Lumpu yang baru dilantik, Juliosi, menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pemerintah gampong dalam menjalankan tugas selama periode 2026-2032.

"Untuk menjalan kan tugas tugas ke depan kami mohon dukungan kepada Pihak kecamatan maupun masyarakat Gampong Lam Lumpu," kata Juliosi.

Ia menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan.

Karena itu, Juliosi meminta masyarakat memberikan teguran apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan atau kekurangan.

"manusia itu dalam kekurangan , jadi bila ada kesalahan atau kekurangan mohon untuk di tegur," ujarnya.

Juliosi menegaskan Tuha Peut akan menjalankan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami Tuha Peut tetap bekerja sama dengan pihak pemerintah Gampong, dan akan difungsikan tugas tugas sesuai peraturan dan per undang undang yang berlaku,

Terutama Fungsi Pengawas Anggaran dan lain lain," katanya.

Pengambilan sumpah anggota Tuha Peut disaksikan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekan Bada.

Acara pelantikan diawali dengan pembacaan Al-Qur'an oleh Tgk. Zainuddin. Sementara doa dipimpin Tgk. Zainuddin RZ.

Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimca Kecamatan Pekan Bada, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta mahasiswa KKN Universitas Abulyatama.* (ad)

MEDAN — Sejumlah permukiman warga di Kota Medan, Sumatera Utara, tergenang setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Minggu, 6 September 2026 malam hingga Senin, 7 September 2026 dinihari.

Genangan tidak hanya terjadi di permukiman. Sejumlah ruas jalan juga sempat terendam.

Baca Juga:

• Radius Bahaya Sinabung Dipersempit, Warga Kuta Tengah Akhirnya Bisa Pulang ke Rumah

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Yunita Sari, mengatakan masih terdapat sejumlah permukiman yang tergenang.

"Hingga pagi ini masih ada beberapa permukiman warga yang tergenang. Kalau untuk ruas jalan, rata-rata yang tergenang sudah mulai surut," ucap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Yunita Sari, Senin (7/9/2026).

Yunita mengatakan hujan deras tidak hanya terjadi di Kota Medan, tetapi juga mengguyur wilayah pegunungan.

Kondisi tersebut membuat debit sungai di Medan masih mengalami peningkatan meskipun hujan di kota telah berhenti sejak Senin dinihari.

Sungai Deli menjadi salah satu sungai yang debit airnya masih meningkat. Arus sungai juga terpantau cukup deras dan mulai memasuki sejumlah kawasan permukiman.

"Hujannya bukan hanya terjadi di Kota Medan, tetapi juga di wilayah pegunungan. Pagi ini Sungai Deli masih mengalami peningkatan debit air dengan arus yang cukup deras dan sudah memasuki areal pemukiman warga setinggi 20 cm sampai 1 meter, beberapa titik bahkan sudah memasuki rumah warga," ujarnya.

Genangan dengan ketinggian hingga 1 meter tersebut membuat sejumlah kawasan permukiman harus mendapat pemantauan lebih ketat dari petugas.

BPBD Medan mencatat genangan terjadi di beberapa kawasan.

Salah satunya Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun. Genangan juga terjadi di Jalan Brigjend Katamso Gang Merdeka, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun.

Di wilayah Medan Utara, genangan dilaporkan terjadi di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan.

Petugas BPBD telah bersiaga sejak Minggu malam di sejumlah lokasi yang terdampak.

"Petugas kita sudah standby dari tadi malam di Kelurahan Aur dan Martubung. Sampai saat ini semua masih terkendali, kita tidak ada melakukan evakuasi," katanya.

Meski kondisi masih terkendali, BPBD Medan terus memantau perkembangan debit air sungai dan kawasan yang berpotensi mengalami banjir.

Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan genangan bertambah jika debit sungai kembali meningkat.

Yunita meminta masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai dan kawasan rawan banjir meningkatkan kewaspadaan.

"Kepada masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai dan kawasan rawan banjir, kita minta untuk tetap waspada," pungkasnya.

Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi dari pemerintah daerah dan petugas di lapangan, terutama jika terjadi hujan kembali atau debit sungai terus meningkat.* (sp/ad)

KARO — Setelah lebih dari sepekan mengungsi, warga Desa Kuta Tengah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah pada Senin, 7 September 2026.

Pemulangan warga dilakukan setelah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mempersempit zona rekomendasi Gunung Sinabung berdasarkan hasil evaluasi aktivitas vulkanik terbaru.

Baca Juga:

• Erupsi Anak Krakatau Bikin Penerbangan Kualanamu-Jakarta “Mandek” hingga Sore

Perubahan zona rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Satgas Tanggap Darurat Kabupaten Karo melalui rapat khusus yang dipimpin Dandim 0205/TK Letkol Inf. Robert Panjaitan selaku Ketua Satgas Tanggap Darurat.

Rapat tersebut turut dihadiri Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho selaku Wakil Ketua Satgas, Sekda Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, serta Kalaksa BPBD Kabupaten Karo Juspri M. Nadeak.

Berdasarkan hasil pemantauan PVMBG hingga 6 September 2026, aktivitas Gunung Sinabung menunjukkan sejumlah perkembangan.

Asap kawah terpantau berwarna putih dengan intensitas tebal dan ketinggian sekitar 300 hingga 500 meter di atas puncak kawah.

Pemantauan menggunakan drone juga tidak menunjukkan adanya pertumbuhan kubah lava baru di pusat erupsi.

Selain itu, tidak terekam gempa guguran yang dapat menjadi indikasi adanya peningkatan aktivitas pada kubah lava lama.

Hasil pemantauan tersebut menjadi salah satu dasar PVMBG dalam mengevaluasi dan menyesuaikan zona rekomendasi Gunung Sinabung.

Mulai 6 September 2026 pukul 12.00 WIB, radius rekomendasi dari puncak Sinabung tetap 3 kilometer.

Namun, radius sektoral untuk wilayah selatan-tenggara dipersempit dari sebelumnya 6 kilometer menjadi 5 kilometer.

Perubahan tersebut membuat Desa Kuta Tengah tidak lagi berada dalam radius sektoral 5 kilometer yang direkomendasikan untuk dihindari.

Perubahan zona rekomendasi tersebut berdampak langsung terhadap warga Desa Kuta Tengah yang selama ini mengungsi di Desa Sukatepu.

Dalam rapat Satgas Tanggap Darurat Kabupaten Karo, diputuskan pengungsi asal Kuta Tengah dapat dipulangkan pada Senin, 7 September 2026.

Kepulangan tersebut menjadi kabar baik bagi warga yang selama lebih dari sepekan harus meninggalkan rumah untuk menghindari potensi bahaya erupsi Gunungapi Sinabung.

Namun, pemulangan warga bukan berarti ancaman erupsi telah berakhir.

Gunungapi Sinabung masih berstatus Level III atau Siaga.

Karena itu, warga yang telah kembali diminta tetap mengikuti perkembangan aktivitas gunung dan mematuhi setiap rekomendasi PVMBG.

Selain potensi bahaya langsung akibat aktivitas erupsi, masyarakat juga diminta memperhatikan potensi bahaya sekunder berupa aliran lahar.

Ancaman tersebut terutama perlu diwaspadai ketika hujan deras terjadi di kawasan lereng Gunungapi Sinabung.

Curah hujan tinggi dapat membawa material vulkanik yang berada di sekitar puncak dan lereng gunung melalui aliran sungai.

Karena itu, warga Kuta Tengah yang telah kembali ke rumah diminta tidak lengah.

Kewaspadaan tetap diperlukan meskipun wilayah tempat tinggal mereka sudah berada di luar radius sektoral yang direkomendasikan PVMBG.

Pemulangan warga menjadi bagian dari penyesuaian penanganan bencana berdasarkan perkembangan aktivitas Gunung Sinabung.

Selama status gunung masih Siaga, masyarakat tetap harus menjadikan informasi resmi PVMBG dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama.* (sp/ad)

MEDAN — Penerbangan dari Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, menuju Jakarta ditiadakan hingga sore ini.

Kebijakan tersebut dilakukan setelah Bandara Soekarno-Hatta menghentikan operasional penerbangan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Baca Juga:

• Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Meluas, 6 Bandara Ini Tutup hingga Senin Pagi

"Iya, benar (tidak ada penerbangan). Update sementara Jakarta closed sampai jam 6 sore," ungkap Manager of Corporate Affairs PT Angkasa Pura Aviasi Mohamad Hikmat Hidayat, Senin (7/9/2026).

Dengan penutupan tersebut, sejumlah maskapai membatalkan penerbangan yang memiliki tujuan atau berasal dari beberapa bandara di Jakarta dan sekitarnya.

Bandara yang terdampak antara lain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Husein Sastranegara, dan Bandara Radin Inten II.

Maskapai Citilink membatalkan seluruh penerbangan dengan rute Jakarta hingga pukul 12.00 WIB.

Lion Air juga membatalkan penerbangan dari dan menuju Jakarta hingga pukul 08.59 WIB.

Informasi tersebut akan diperbarui sesuai perkembangan kondisi penerbangan.

Sejumlah penerbangan yang sebelumnya dijadwalkan berangkat dari Bandara Kualanamu pada Senin juga terdampak pembatalan.

Di antaranya penerbangan Lion Air yang dijadwalkan berangkat pukul 08.00 WIB dan Batik Air pada pukul 10.10 WIB.

Pembatalan penerbangan tersebut berkaitan dengan penghentian sementara operasional bandara tujuan akibat kondisi ruang udara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Gangguan penerbangan menuju Jakarta juga terjadi sehari sebelumnya.

Ratusan calon penumpang sempat tertahan di Bandara Kualanamu pada Minggu, 6 September 2026.

Penerbangan mereka dibatalkan karena terjadi peningkatan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah bandara di wilayah Jakarta menghentikan sementara operasional penerbangan.

Situasi ini membuat penumpang harus menunggu kepastian jadwal keberangkatan berikutnya.

Calon penumpang yang memiliki penerbangan dari Kualanamu menuju Jakarta disarankan memeriksa informasi terbaru dari maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara.

Perubahan jadwal maupun pembatalan penerbangan masih dapat terjadi mengikuti perkembangan kondisi Gunung Anak Krakatau dan keselamatan ruang udara.* (d/ad)

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya dalam batas satu negara.

Menurut dia, kerja sama dan jejaring internasional diperlukan untuk menghadapi kejahatan korupsi yang semakin kompleks.

Baca Juga:

• Video Prabowo dan Putin di Rusia Dipelintir, Sahroni Desak Polisi Beri Efek Jera: Jangan Dibiarkan!

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah isu penegakan hukum menjadi pembahasan.

Di antaranya investigasi kejahatan keuangan, financial and cyber crimes, korupsi publik internasional, pencucian uang, serta kejahatan yang berkaitan dengan aset kripto atau cryptocurrency.

"Korupsi tidak mengenal batas wilayah. Karena itu, penegakan hukumnya juga membutuhkan jejaring dan kolaborasi yang mampu melampaui batas yurisdiksi. Forum seperti ILEA menjadi ruang penting untuk membangun koneksi, bertukar pengalaman, dan memperkuat kerja sama agar pemberantasan korupsi semakin efektif," kata Setyo dikutip dari rilis resmi KPK RI, Senin, 7 September 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Setyo juga menerima commemorative plaque dari ILEA Bangkok dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Plakat tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap Setyo yang dinilai merepresentasikan nilai profesionalisme, integritas, dan kepemimpinan.

Plakat diserahkan oleh Acting Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Aqueelah T. Johnson bersama Program Director ILEA Bangkok Robert Sommerville.

"Penghargaan ini menjadi apresiasi yang baik sekaligus pengingat bahwa integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan merupakan nilai yang harus terus dijaga dalam menjalankan amanah penegakan hukum," tegas Setyo.

Setyo mengatakan jejaring yang terbentuk melalui komunitas ILEA juga dapat menjadi modal dalam memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas negara.

"Lebih dari itu, jejaring yang dibangun melalui komunitas ILEA menjadi modal penting untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi," sambung eks Direktur Penyidikan KPK tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kehadiran Setyo dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan dan jejaring internasional.

Menurut Budi, kerja sama lintas negara dibutuhkan bukan hanya dalam proses penindakan korupsi, tetapi juga untuk meningkatkan pengetahuan dan pencegahan.

"KPK memandang penguatan kerja sama internasional bukan hanya penting untuk mendukung penindakan, tetapi juga membuka ruang pertukaran pengetahuan dan praktik baik dalam pencegahan korupsi," ujar Budi.

Perkembangan teknologi dan pola kejahatan keuangan membuat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam menangani modus kejahatan yang melintasi batas negara.

"Dengan jejaring yang semakin kuat, koordinasi dan kolaborasi antarpenegak hukum diharapkan dapat semakin responsif dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan, termasuk kejahatan keuangan dan kejahatan berbasis teknologi," pungkas dia.* (vo/ad)

NABIRE — Kebakaran melanda kawasan pasar di Kampung Bapouda, Distrik Paniai Timur, Papua Tengah, pada Senin dini hari, 7 September 2026.

Sebanyak 11 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Enam di antaranya merupakan anak-anak.

Baca Juga:

• 113 Orang Jadi Tersangka Karhutla, Mengapa Belum Ada Korporasi yang Dijerat?

Sekitar 40 bangunan dilaporkan hangus terbakar.

Kasubbid Penmas Humas Polda Papua Tengah Kompol Henry J Manurung mengatakan seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Paniai untuk penanganan lebih lanjut.

"Kebakaran di kawasan pasar di Kampung Bapouda, Distrik Paniai Timur, mengakibatkan puluhan rumah terbakar dan 11 orang meninggal dunia," kata Henry, Senin 7 September.

Lima korban merupakan orang dewasa, yakni Na (70), Wa (36), Ha (30), RF (28), dan He (30).

Adapun enam korban lainnya merupakan anak-anak, yaitu As (9), Ab (6), Ad (5), Ar (9), Ic (6), dan AY (2).

Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama.

Kondisi bangunan yang berdempetan juga membuat api dengan cepat menjalar dari satu bangunan ke bangunan lainnya.

Polisi mengerahkan satu kendaraan taktis atau rantis penyemprot air untuk membantu proses pemadaman.

Kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan sekitar pukul 03.30 WIT.

"Besarnya kobaran api dan kondisi bangunan yang saling berdempetan membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama," ujar Henry.

Setelah api berhasil dipadamkan, aparat memeriksa sejumlah rumah dan kios yang terbakar.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 11 korban dalam kondisi meninggal dunia dengan luka bakar.

Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Paniai.

Hingga kini, penyebab kebakaran belum diketahui.

Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber api dan kronologi lengkap peristiwa tersebut.

Polisi juga mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi serta melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).

"Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Kami masih mengumpulkan keterangan dari para saksi dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara," kata Henry.

Kepolisian masih mendalami seluruh informasi yang diperoleh dari lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menewaskan 11 orang tersebut.* (vo/ad)

TAPTENG — Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu merespons wacana pemakzulan dirinya yang disebut diusulkan sejumlah partai politik di DPRD Tapanuli Tengah.

Masinton menilai langkah politik sejumlah anggota DPRD Tapteng masih berkaitan dengan dinamika politik pada Pilkada sebelumnya.

Baca Juga:

• Video Prabowo dan Putin di Rusia Dipelintir, Sahroni Desak Polisi Beri Efek Jera: Jangan Dibiarkan!

Menurut Masinton, tindakan politik yang dilakukan sejumlah politisi tersebut dilakukan secara sistematis.

Dia menyebut pola semacam itu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Masinton kemudian menyinggung situasi pemerintahan Tapteng setelah masa jabatan kepala daerah sebelumnya berakhir pada Mei 2022.

Saat itu, pemerintah pusat menunjuk penjabat bupati dalam masa transisi menuju Pilkada serentak.

Menurut dia, Tapteng sempat memiliki tiga penjabat bupati.

Namun, kata Masinton, ketiganya menghadapi gangguan selama menjalankan pemerintahan.

"Ironisnya yang tiga-tiganya diganggu. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan, tindakan-tindakan yang sudah dibuat di luar batas kewenangan yang atas namakan politik dan pemerintahan, ini sudah tindakan-tindakan primitif," katanya, Minggu (6/9/2026).

Masinton mengatakan istilah "primitif" yang digunakannya merujuk pada tindakan politik yang menurut dia tidak memperhatikan aturan, etika, dan norma dalam pemerintahan.

Dia kemudian menyinggung peran Sugeng Riyanta yang pernah menjadi Pj Bupati Tapteng pada masa transisi pemerintahan.

Menurut Masinton, Sugeng tetap menjalankan pemerintahan sesuai aturan meskipun menghadapi tekanan politik.

"Pak Sugeng pada saat itu dengan segala macam tekanan, beliau konsisten dengan aturan. Bahkan ketika itu DPRD tidak mau membahas anggarannya, sementara pembangunan daerah kan harus berjalan. Pak Sugeng keluarkan perkada," ucapnya.

Masinton menilai penerbitan peraturan kepala daerah (Perkada) terkait APBD bukan sesuatu yang baru dalam pemerintahan.

Menurut dia, kepala daerah memiliki kewenangan tersebut ketika terjadi gangguan atau tekanan yang dapat menghambat keberlangsungan pembangunan.

Dia juga mengaitkan dinamika tersebut dengan proses Pilkada Tapteng sebelumnya.

Masinton mengatakan saat itu dirinya mendaftar sebagai calon pada hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran setelah partainya menugaskannya mengikuti kontestasi politik di Tapteng.

Menurut dia, berkas pendaftarannya sempat tidak diterima atau ditolak KPU.

Namun, setelah adanya surat edaran KPU, pasangan calon tersebut akhirnya diterima dan ditetapkan sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan.

Masinton mengatakan dirinya bersama Mahmud dipilih masyarakat Tapteng melalui proses Pilkada. Dia menyebut pasangan tersebut menang di 17 dari 20 kecamatan.

Dia menilai hasil pilihan masyarakat tersebut harus dihormati.

"Maaf buat para pengganggu. Kita tinggalkan cara-cara primitif itu. Ini mandat rakyat. Kita ini, Masinton-Mahmud dipilih secara legitimate oleh rakyat. Maka saya sebagai pelaksana mandat rakyat tidak akan tinggal diam. Tugas saya adalah melaksanakan mandat rakyat sebaik-baiknya, seluruhnya dan seadil-adilnya," ujarnya.

Masinton menegaskan dirinya tidak akan mundur dari mandat yang diberikan masyarakat.

"Kita minta itu supaya ditinggalkan pemaksaan kehendak dan gangguan. Ini urusannya nanti berhadapan dengan rakyat. Jika ingin berkontestasi siapkan dari sekarang untuk nanti pilkada berikutnya," ucapnya.

Menurut Masinton, kondisi Tapteng setelah bencana membutuhkan persatuan dan kebersamaan.

Dia meminta agar persoalan politik tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

"Sekali lagi maaf, saya kepala daerah di pilih rakyat. Mandat rakyat inilah yang kita jalankan. Sejengkal pun saya gak mundur, karena suara rakyat, suara Tuhan. Mandat rakyat tadilah yang kita laksanakan sebaik-baiknya," tuturnya.

Masinton mengajak seluruh pihak memahami kondisi masyarakat yang sedang menghadapi bencana.

Dia meminta kelompok politik menghormati pilihan masyarakat dan tidak mempertentangkan warga dengan warga lainnya.

"Kita minta supaya kelompok-kelompok politik yang gagal men-skenariokan calon tunggal, yang gagal terpilih, kita minta hormati pilihan rakyat, kita minta jangan benturkan rakyat dengan rakyat. Mari kita jaga keharmonisan dalam Tapteng ini," ucapnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga kearifan lokal Tapteng, termasuk prinsip yang diwariskan leluhur dengan semboyan Sahata Saoloan.

Menurut Masinton, berbagai persoalan, termasuk penanganan bencana, dapat diselesaikan apabila seluruh pihak bekerja bersama.

"Hari ini masyarakat butuh persatuan dan kebersamaan, bukan adu domba, perpecahan, kegaduan dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita minta supaya semua pihak dapat memahami, sebab kita sudah berbuat baik selama ini," tuturnya.

Masinton mengatakan dirinya sudah lama berkecimpung dalam dunia politik.

Karena itu, dia menilai integritas dan komitmen menjadi hal penting dalam menjalankan politik.

"Saya sampaikan bahwa kita ini orang politik, politik yang kita jalankan itu politik yang punya etika dan keadapan, politik itu bukan sekedar kekuasaan, tapi politik itu adalah membangun dan mengajarkan ada kemajuan," katanya.

Dia menegaskan politik, menurut pandangannya, tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan kekuasaan.

Politik juga harus digunakan untuk membangun daerah dan membawa masyarakat menuju kemajuan.

Masinton berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengutamakan kepentingan masyarakat Tapanuli Tengah, terutama ketika daerah tersebut masih menghadapi dampak bencana.* (mi/ad)

JAKARTA — Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali berdampak terhadap aktivitas penerbangan.

Hingga Senin pagi, 7 September 2026, enam bandara masih ditutup sementara sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya abu vulkanik di ruang udara.

Baca Juga:

• Imbas Erupsi Anak Krakatau, BGN Setop Sementara Distribusi MBG bagi Siswa PJJ

Keputusan itu diambil setelah pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan sebaran abu vulkanik meluas ke sejumlah wilayah.

Wilayah yang terdampak meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, hingga Bengkulu.

Di tengah kondisi tersebut, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga.

Berdasarkan pembaruan Notice to Airmen (NOTAM) dari AirNav Indonesia, penghentian sementara operasional berlaku di enam bandara yang berada di wilayah Jawa dan Sumatera.

Enam bandara tersebut adalah:

- Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK)
- Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP)
- Bandar Udara Radin Inten II, Lampung (TKG)
- Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung (BDO)
- Bandar Udara Budiarto, Curug (RTO)
- Bandar Udara Pondok Cabe (PCB)

Penutupan sementara dilakukan bukan hanya karena abu vulkanik dapat mengganggu aktivitas di sekitar bandara.

Abu vulkanik yang berada di ruang udara juga dapat membahayakan keselamatan penerbangan.

Karena itu, pengaturan operasional penerbangan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan penumpang, awak pesawat, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penerbangan.

EVP Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro mengatakan penghentian sementara operasional merupakan bagian dari prosedur standar ketika kondisi ruang udara berpotensi membahayakan penerbangan.

"Informasi aeronautika akan terus diperbarui sesuai perkembangan kondisi aktual dan informasi keselamatan penerbangan," ujar Hermana, Senin (7/9).

AirNav Indonesia memastikan pemantauan terhadap kondisi ruang udara terus dilakukan secara berkala.

Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan penerbangan juga diperkuat.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan aktivitas vulkanik dapat segera diterjemahkan menjadi informasi keselamatan bagi maskapai, operator penerbangan, dan pengguna jasa penerbangan.

"AirNav Indonesia juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan penerbangan untuk memastikan informasi mengenai kondisi ruang udara dan pelayanan navigasi penerbangan tersampaikan secara tepat waktu," katanya.

Dengan status Gunung Anak Krakatau yang masih berada pada Level III, kondisi ruang udara di wilayah terdampak tetap menjadi perhatian.

Operasional bandara akan mengikuti perkembangan terbaru sebaran abu vulkanik dan informasi keselamatan penerbangan.

Bagi calon penumpang, perubahan jadwal maupun pembatalan penerbangan masih mungkin terjadi selama penutupan diberlakukan.

Penumpang disarankan memantau informasi terbaru dari maskapai dan otoritas penerbangan sebelum berangkat menuju bandara.

Kondisi penerbangan dapat berubah mengikuti perkembangan sebaran abu vulkanik dan hasil pemantauan keselamatan ruang udara.* (sp/ad)