JAKARTA — Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan dugaan tindak pidana makar.

Tudingan tersebut tercantum dalam somasi THMP Nomor 110/THMP-JKT/IX/2026 yang ditujukan kepada Denny pada Senin, 14 September 2026.

Baca Juga:

• Somasi Denny Indrayana, THMP Bandingkan Riwayat Pendidikan Prabowo dengan Gibran

Langkah Denny membawa persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi sorotan.

Polemik tersebut berkembang setelah Denny membuka sayembara pencarian bukti ijazah SLTA atau sederajat Gibran pada 9 Agustus 2026.

Sayembara itu kemudian ditutup pada 9 September 2026 dengan hadiah yang diklaim Denny telah mencapai miliaran rupiah.

Denny selanjutnya membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Bersama sejumlah pemohon, ia mengajukan permohonan PHPU Pilpres 2024 ke MK pada 10 September 2026 dengan mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran dan membatalkan sejumlah keputusan terkait pencalonan hingga pelantikannya sebagai wakil presiden.

Koordinator THMP C. Suhadi mengatakan rangkaian langkah tersebut dinilai telah bergeser dari persoalan dokumen pendidikan menjadi upaya mempertanyakan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Dalam somasinya, THMP menyebut apabila syarat calon presiden dan wakil presiden ditafsirkan harus memiliki secara fisik ijazah SMA atau sederajat, argumentasi tersebut dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran melalui MK.

THMP kemudian menyebut kondisi tersebut sebagai upaya membangun ruang "kudeta" terhadap presiden dan wakil presiden melalui mekanisme hukum.

Rangkaian langkah untuk mendiskualifikasi Gibran itu oleh THMP dikaitkan dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Apabila analisa Rekan dalam konteks keilmuan kami amini, syarat Capres dan Cawapres harus fisik ijazah SMA sederajat dimiliki oleh masing-masing pasangan calon, berarti Rekan sedang membangun ruang kudeta kepada Presiden dan Wakil Presiden," jelas Suhadi di Solo, Selasa, 15 September 2026.

THMP menilai MK kemudian ditarik ke dalam persoalan tersebut untuk menjadi wasit atas kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Dalam somasinya, THMP selanjutnya menyebut rangkaian tindakan Denny sebagai kegiatan yang dinilai mengarah pada makar atau aanslag.

THMP mengaitkan argumentasinya dengan Pasal 193 ayat 1 dan 2 KUHP serta Pasal 246 huruf a dan b KUHP.

THMP juga menyebut adanya unsur permulaan dan persiapan dalam rangkaian kegiatan yang mereka persoalkan.

Selain dugaan makar, THMP memasukkan dugaan penyebaran berita bohong dan penghasutan sebagai bagian dari argumentasi dalam somasi.

"Langkah-langkah Rekan yang terus menyerang pemerintah dan mengarah ke makar (aanslag) adalah sebagai bentuk perbuatan pidana," tulis THMP dalam somasinya.

THMP juga menilai tindakan yang disebutnya telah "mem-framing" kedudukan wakil presiden yang sah dalam bentuk berita tidak benar dapat berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Atas argumentasi tersebut, THMP meminta Denny menghentikan kegiatan yang dinilai melanggar hukum.

THMP memberikan waktu 3x24 jam sejak somasi disampaikan.

Jika permintaan tersebut tidak diindahkan, THMP menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak berwenang.

C. Suhadi mengatakan langkah itu ditempuh sebagai bentuk teguran sebelum THMP mengambil tindakan hukum lebih lanjut.

"Kalau permintaan ini tidak diindahkan dalam waktu 3x24 jam, dengan sangat terpaksa hal ini akan kami laporkan ke pihak berwenang," kata C. Suhadi, Selasa, 15 September 2026.

Tudingan makar, penghasutan, maupun penyebaran berita bohong tersebut merupakan argumentasi THMP dalam surat somasi kepada Denny.

Belum ada keterangan yang menunjukkan Denny telah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh aparat penegak hukum maupun pengadilan.

Polemik tersebut bermula dari langkah Denny mempersoalkan bukti pendidikan Gibran.

Denny kemudian membuka sayembara untuk mencari atau menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran.

Persoalan itu selanjutnya berkembang ke ranah MK setelah Denny bersama sejumlah pemohon membawa isu pemenuhan syarat pendidikan Gibran ke lembaga tersebut.

THMP menilai rangkaian langkah tersebut tidak lagi semata-mata berkaitan dengan dokumen pendidikan, tetapi telah menyentuh kedudukan Gibran sebagai wakil presiden dan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebelum somasi THMP, pengacara Farhat Abbas melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Hukum Jamin Rakyat Indonesia atau LSM Hajar Indonesia juga mempertanyakan sayembara yang dibuat Denny.

Farhat Abbas bersama William Albert Zai dan M. Rizaldi Hendriawan meminta Denny memberikan klarifikasi, meminta maaf, serta memulihkan nama baik Gibran Rakabuming Raka.

Somasi tersebut berlaku 3X24 jam sejak surat diterbitkan pada 12 September 2026.

Denny kemudian merespons melalui akun media sosialnya @dennyindrayana pada Selasa pagi. Ia menyambut somasi tersebut dengan senyuman.

Berikut unggahannya:

"Pagi-pagi dapat hiburan, eh somasi, dari Hajar Indonesia, Farhat Abbas dkk.

Buat saya senyum. Katanya sayembara menunjukkan bukti tamat pendidikan SLTA sederajat Gibran itu judi, makar dan menghina Gibran.

Serem ya.

Hadiahnya katanya Rp 15 Miliar. Mungkin Beliau mau tambahkan ya. Hehehe.

Jadinya bagusnya digimanain ini. Kasih komen dong.

Kalau kata Prabowo dijogetin aja ya?

Salam integritas!"

Dengan demikian, polemik mengenai bukti pendidikan Gibran kini tidak hanya bergulir di ranah politik dan hukum tata negara, tetapi juga memunculkan saling somasi antara pihak-pihak yang berbeda pandangan mengenai persoalan tersebut.* (tb/ad)

SURABAYA — Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pada 4 September 2026.

Pemecatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/2026 tertanggal 4 September 2026.

Baca Juga:

• Dapat Ganti Rugi Rp5 Juta, Roy Suryo: Tidak Ada Rp1 Pun yang Masuk ke Kami

Pemecatan Achmad menjadi sorotan karena dilakukan setelah dirinya bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2026.

Namun, DPD PDIP Jawa Timur membantah pemecatan Achmad berkaitan dengan kunjungannya ke rumah Jokowi.

Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Budi 'Kanang' Sulistyono mengatakan proses pengusulan pemecatan Achmad telah dilakukan jauh sebelum kader tersebut bertemu Jokowi.

Menurut Kanang, keputusan pemecatan merupakan akumulasi dari sejumlah pelanggaran yang dilakukan Achmad.

Partai, kata dia, juga telah melakukan telaah sebelum menjatuhkan keputusan.

"Jadi sekarang seperti ada pihak-pihak yang membuat kesan seakan pemecatan Ahmad Hidayat karena sowan ke Pak Jokowi, ini info ndak benar dan menyesatkan," ungkap Kanang dari Surabaya, Selasa (15/9/2026).

Kanang mengatakan dirinya mengetahui langsung tahapan penanganan pelanggaran yang dilakukan Achmad.

Pada periode sebelumnya, ia merupakan Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur yang membidangi Kehormatan Partai.

Catatan partai menunjukkan, pada awal Mei 2025, PDIP Jawa Timur telah mengumumkan pencopotan Achmad dari jabatan Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya.

Saat itu, Kanang juga yang mengumumkan pencopotan tersebut.

"Proses pelanggaran kode etik partai oleh Achmad hidayat yang di tangani DPD sudah sejak lama," ungkap Kanang yang merupakan anggota DPR RI ini.

Achmad Hidayat membenarkan dirinya telah dipecat sebagai kader PDIP.

Ia mengatakan pemecatan tersebut dilakukan setelah dirinya berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo pada Juli 2026.

"Betul. Saya ke rumah Jokowi itu kurang lebih bulan Juli ya. Hanya jadi silaturahim, lalu saya posting di Instagram itu."

"Nah, tidak lama setelah itu, bulan Agustus ada usulan pemecatan dari DPC Kota Surabaya ke DPP, sehingga saya dipanggil oleh DPP," kata Hidayat, Senin (14/9/2026).

Achmad menjelaskan kunjungannya ke rumah Jokowi dilakukan atas inisiatif pribadi. Sebelumnya, ia berziarah ke makam Mbah Hasan Besari di Ponorogo.

Ia juga menegaskan tidak mengenakan atribut partai ketika menemui Jokowi.

"Saya pakai pakaian putih netral, atas inisiatif saya sendiri," ujarnya.

Achmad datang bersama sejumlah rekannya. Di antara mereka terdapat kader senior PDIP dan pihak swasta.

Menurut Achmad, pertemuan tersebut hanya untuk bersilaturahmi dan berfoto.

Ia juga sempat menanyakan mengenai keharmonisan hubungan kebangsaan.

"Sekalipun ngobrolnya berdua dengan saya, penyampaiannya (Jokowi), 'Saya tidak ada masalah dengan Ibu Mega, dan suatu saat nanti mesti akan ketemu.' Nah, hanya ngobrol itu aja yang saya ungkapkan ke DPP," ceritanya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penjelasan antara pihak partai dan Achmad mengenai waktu serta latar belakang proses pemecatan.

PDIP menyatakan proses penanganan pelanggaran terhadap Achmad telah berlangsung jauh sebelum pertemuannya dengan Jokowi, sedangkan Achmad mengaitkan proses pengusulan pemecatan dengan kunjungannya ke kediaman Jokowi pada Juli 2026.* (tb/ad)

Perbandingan tersebut menjadi bagian dari somasi THMP kepada Denny Indrayana yang tertanggal 14 September 2026.

Baca Juga:

• Dapat Ganti Rugi Rp5 Juta, Roy Suryo: Tidak Ada Rp1 Pun yang Masuk ke Kami

Menurut dia, riwayat pendidikan Prabowo menjadi salah satu pembanding dalam melihat persoalan tersebut.

Dalam somasi itu, THMP mencatat Prabowo merupakan lulusan The American School London pada 1966-1968 sebelum melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer pada 1970.

"Presiden Prabowo Subianto adalah lulusan luar negeri, tepatnya The American School London, 1966-1968. Lalu tahun 1970 melanjutkan ke Akmil," jelas Suhadi, Selasa, 15 September 2026.

Suhadi mengatakan perbandingan tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan luar negeri merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam pembahasan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

THMP menilai persoalan yang dipermasalahkan Denny Indrayana mengenai keberadaan ijazah SMA atau sederajat Gibran harus dilihat dalam konteks sistem pendidikan yang ditempuhnya.

Gibran diketahui menempuh pendidikan sekolah menengah di luar negeri.

Atas dasar itu, THMP mempertanyakan penggunaan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara terpisah untuk mempersoalkan status pendidikan Gibran.

Pasal tersebut mengatur calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

"Makna SMA sederajat tidak bisa dipotong hanya pada bentuk lembaran ijazah. Riwayat pendidikan luar negeri juga harus ditempatkan dalam konteks ketentuan yang berlaku," kata C Suhadi, Selasa, 15 September 2026.

THMP kemudian menarik perbandingan antara Prabowo dan Gibran.

Keduanya disebut memiliki riwayat pendidikan menengah di luar negeri.

Karena itu, THMP berpendapat Gibran tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan ada atau tidaknya ijazah SMA yang diterbitkan sekolah di Indonesia.

Dalam somasi tersebut, THMP menyebut kelulusan yang digunakan Prabowo berasal dari sistem pendidikan luar negeri sebelum kemudian melanjutkan pendidikan ke Akmil.

Kondisi serupa, menurut THMP, juga terdapat pada Gibran yang menempuh pendidikan menengah di luar negeri.

Argumentasi THMP kemudian dikaitkan dengan Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Menurut THMP, ketentuan tersebut memberikan pengecualian bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Bagi THMP, ketentuan tersebut menunjukkan pembahasan syarat pendidikan tidak semata-mata berhenti pada bukti kelulusan SMA.

Polemik mengenai pendidikan Gibran berkembang setelah Denny Indrayana membuka sayembara untuk mencari bukti ijazah SLTA atau sederajat Gibran pada 9 Agustus 2026.

Sayembara tersebut ditutup pada 9 September 2026 dengan hadiah yang diklaim Denny telah mencapai miliaran rupiah.

Denny kemudian membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Bersama sejumlah pemohon, ia mengajukan permohonan PHPU Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2026 dengan mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran dan membatalkan sejumlah keputusan terkait pencalonan hingga pelantikannya sebagai wakil presiden.

THMP menilai perdebatan mengenai pendidikan Gibran kini telah berkembang dari persoalan dokumen menjadi persoalan pemenuhan syarat pencalonan wakil presiden.

Menurut THMP, penggunaan satu ketentuan dalam UU Pemilu tanpa memperhatikan aturan turunannya dapat menghasilkan tafsir yang tidak utuh.

"Yang harus dilihat adalah keseluruhan aturan, termasuk ketentuan turunannya. Jadi persoalannya bukan semata-mata apakah ada lembar ijazah SMA atau tidak," ujarnya.

THMP menegaskan perbandingan riwayat pendidikan Prabowo dan Gibran merupakan argumentasi yang mereka gunakan dalam somasi kepada Denny.

Perbandingan tersebut bukan merupakan penetapan atau kesimpulan hukum dari Mahkamah Konstitusi.

Sebelum THMP mengirimkan somasi, pengacara Farhat Abbas melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Hukum Jamin Rakyat Indonesia atau LSM Hajar Indonesia juga mempertanyakan sayembara yang dibuat Denny.

Farhat Abbas bersama William Albert Zai dan M. Rizaldi Hendriawan meminta Denny memberikan klarifikasi, meminta maaf, serta memulihkan nama baik Gibran.

Somasi tersebut berlaku 3X24 jam sejak surat diterbitkan pada 12 September 2026.

Denny kemudian merespons melalui akun media sosialnya @dennyindrayana pada Selasa pagi.

Ia menyambut somasi tersebut dengan nada santai.

"Pagi-pagi dapat hiburan, eh somasi, dari Hajar Indonesia, Farhat Abbas dkk.

Buat saya senyum. Katanya sayembara menunjukkan bukti tamat pendidikan SLTA sederajat Gibran itu judi, makar dan menghina Gibran.

Serem ya.

Hadiahnya katanya Rp 15 Miliar. Mungkin Beliau mau tambahkan ya. Hehehe.

Jadinya bagusnya digimanain ini. Kasih komen dong.

Kalau kata Prabowo dijogetin aja ya?

Salam integritas!"

Perdebatan mengenai syarat pendidikan Gibran kini masih bergulir, termasuk melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, somasi dari THMP menjadi bagian lain dari respons hukum terhadap langkah Denny Indrayana mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.* (tm/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo berjanji menyumbangkan uang ganti rugi Rp5 juta yang diperolehnya melalui putusan praperadilan kelima ke yayasan atau perkumpulan.

Janji tersebut disampaikan Roy setelah hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukannya pada Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Wagub Babel Hellyana Bebas Setelah 4 Bulan Dipenjara Kasus Penipuan, Perkara Dugaan Ijazah Palsu Menanti

Menteri Keuangan selaku Turut Termohon II juga diperintahkan membayarkan uang tersebut kepada Roy.

"Tidak ada Rp1 pun yang masuk ke kami, tidak ada. Apalagi, alhamdulillah, beban perkara itu nihil, ya, nol," kata Roy di PN Jakarta Selatan.

Roy mengatakan mekanisme penyaluran uang tersebut masih akan dibahas.

Ia memastikan uang ganti rugi tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Kami tidak pernah melupakan janji kami. Meskipun, mohon maaf, nilainya Rp5 juta, tapi akan kita atur nanti mekanismenya yayasan atau perkumpulan apa yang nanti akan menerima," ujar Roy.

Praperadilan kelima Roy terdaftar dengan nomor perkara 149/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada 20 Agustus 2026.

Dalam permohonan tersebut, Roy sebelumnya menuntut ganti rugi sebesar Rp206 juta. Nilai itu terdiri atas Rp106 juta ganti rugi materiil dan Rp100 juta ganti rugi imateriil.

Namun, hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan Roy dengan menetapkan ganti rugi imateriil sebesar Rp5 juta. Sementara itu, biaya perkara ditetapkan nihil.

Praperadilan kelima tersebut merupakan pengajuan kembali tuntutan ganti rugi setelah permohonan serupa pada praperadilan ketiga dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada praperadilan ketiga, permohonan tidak dapat diterima karena Menteri Keuangan belum dilibatkan sebagai pihak terkait pembayaran ganti rugi.

Perkara yang menjerat Roy berkaitan dengan polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Pada 15 April 2025, Roy bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Mereka meminta penjelasan mengenai ijazah dan dokumen akademik Jokowi.

Jokowi kemudian melaporkan perkara tersebut ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.

Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyidikan pertama pada 14 Juli 2025. Roy kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025.

Roy menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada November 2025, tetapi saat itu belum ditahan. Ia kemudian ditangkap dan ditahan pada 19 Juni 2026.

Setelah penahanan tersebut, Roy mengajukan lima praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Lima Praperadilan Roy Suryo

Praperadilan I — 22 Juni 2026

Perkara Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL mempersoalkan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy.

Pada 7 Juli 2026, hakim mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan ketiga tindakan tersebut tidak sah. Putusan ini kemudian menjadi dasar bagi Roy untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.

Praperadilan II — 2 Juli 2026

Perkara Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL mempersoalkan penetapan Roy sebagai tersangka. Pada 20 Juli 2026, permohonan tersebut ditolak.

Praperadilan III — 15 Juli 2026

Perkara Nomor 118/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL berkaitan dengan tuntutan ganti rugi Rp206 juta.

Pada 6 Agustus 2026, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) karena Menteri Keuangan belum dilibatkan sebagai pihak terkait pembayaran ganti rugi.

Praperadilan IV — 30 Juli 2026

Perkara Nomor 129/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL mempersoalkan pencegahan Roy bepergian ke luar negeri dan penarikan sementara paspornya.

Pada 26 Agustus 2026, permohonan tersebut ditolak.

Praperadilan V — 20 Agustus 2026

Perkara Nomor 149/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL kembali mempersoalkan tuntutan ganti rugi Rp206 juta.

Kali ini, Menteri Keuangan dilibatkan sebagai pihak terkait pembayaran ganti rugi.

Pada 15 September 2026, hakim mengabulkan sebagian permohonan dan menetapkan ganti rugi imateriil sebesar Rp5 juta.

Rangkaian lima praperadilan tersebut berlangsung selama 85 hari, sejak 22 Juni hingga 15 September 2026.

Dari lima permohonan itu, praperadilan pertama dan kelima dikabulkan sebagian, praperadilan kedua dan keempat ditolak, sedangkan praperadilan ketiga dinyatakan tidak dapat diterima.

Roy kemudian menegaskan uang ganti rugi Rp5 juta tersebut akan disalurkan melalui yayasan atau perkumpulan. Mekanisme penyalurannya akan ditentukan kemudian.* (tb/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Empat di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Baca Juga:

• Eks Menag Yaqut Tegur Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji: Asumsi Sangat Tipis Bedanya dengan Fitnah

Empat tersangka yang disebut diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

"Saudara MF selaku pihak swasta yang juga diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN," tulis keterangan resmi KPK.

KPK belum menjelaskan secara rinci seluruh peran keempat orang tersebut.

Namun, penyidik menyebut mereka berkaitan dengan dugaan pengurusan layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Nusron Wahid mengenai kasus yang menyeret sejumlah orang di kementerian yang dipimpinnya.

Selain empat orang tersebut, KPK juga menahan empat tersangka lainnya.

Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlefi.

Kedelapan tersangka ditahan selama 20 hari pertama hingga 4 Oktober 2026.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan perkara tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti KPK melalui penyelidikan.

Taufik mengatakan dugaan korupsi bermula dari pengajuan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Sebagian tanah tersebut diduga masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah pemilik sebelumnya atau ahli waris yang disebut masih memegang SHM atas tanah tersebut.

Para ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait penerbitan sembilan SHGB Summarecon.

Sertifikat tersebut diterbitkan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Dalam prosesnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mengundang ahli waris untuk melakukan mediasi.

Para ahli waris kemudian mengajukan blokir atas SHGB Summarecon dan mencabut gugatan mereka di PTUN Bandung.

Taufik mengatakan setelah itu terjadi komunikasi antara Yaser Alfarisi, pihak swasta atau perantara Summarecon, dengan Erwin yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron.

Komunikasi tersebut berkaitan dengan permintaan agar Sontang Coin Manurung membuka blokir dan melakukan pemecahan HGB.

"SON [Sontang Coin Manurung] tidak mau nurut, kecuali dapat arahan dari atasannya," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa malam, 15 September 2026.

Yaser dan Rizal Pahlevi kemudian disebut mendekati Erwin agar membantu berkomunikasi dengan Sontang untuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB tersebut.

Pada awal Agustus 2026, dari komunikasi antara Yaser dan Rizal Pahlevi, diperoleh informasi bahwa untuk pembukaan blokir atau penerbitan sertifikat tanah Summarecon, Sontang melalui Erwin meminta fee dengan kode "dua" yang diduga berarti Rp2 miliar.

"Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi sejumlah Rp1,5 miliar, karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang akan mendapatkan fee broker dari pengurusan tersebut," ucap Taufik.

Pada 27 Agustus 2026, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adhi melalui Yaser dan Rizal diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin.

"Selanjutnya, ERW [Erwin] menyerahkan sebagian dari uang tersebut yaitu senilai Rp200 juta kepada SON [Sontang] di sebuah kafe di Jakarta Selatan, untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon," ungkap Taufik.

Selain perkara pengurusan HGB Summarecon, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan serta sejumlah layanan pertanahan lainnya.

Salah satunya berkaitan dengan pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT BPA Bela Parahyangan (PT BPA).

PT BPA diduga memberikan "uang pengurusan" kepada Erwin sebesar Rp2,1 miliar.

Dari jumlah tersebut, Erwin disebut menyetorkan Rp1,8 miliar kepada Arif Sugiyanto.

KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya yang dilakukan Lampri bersama Arif Sugiyanto sebesar Rp8 miliar.

Uang tersebut ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah yang bertuliskan nama Lampri.

Selain itu, penyidik menemukan setoran tunai Rp10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif Sugiyanto.

KPK juga menemukan sejumlah penerimaan lain yang diduga berkaitan dengan layanan pertanahan.

"Uang-uang tersebut disimpan dalam koper dan kardus-kardus," kata Taufik.

Taufik mengatakan Arif Sugiyanto diduga berperan sebagai pengepul uang dari Erwin maupun Muhammad Fakhry.

Keduanya disebut sebagai pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron dalam pengurusan layanan pertanahan.

Pengurusan tersebut disebut mencakup layanan di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, hingga Kementerian ATR/BPN.

Uang yang terkumpul kemudian diduga diberikan kepada Fahd A Rafiq, politikus Partai Golkar yang disebut sebagai penampung uang yang dikumpulkan Arif Sugiyanto.

"Penyidik masih terus mendalami asal-usul, peruntukan, aliran, serta pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyerahkan uang tersebut, termasuk kaitannya dengan proses pengurusan layanan pertanahan pada berbagai tingkatan," kata Taufik.

KPK masih mendalami dugaan aliran uang tersebut, termasuk pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara OTT di lingkungan Kementerian ATR/BPN.* (km/ad)

KUTACANE — Puluhan warga bersama personel TNI Kodim 0108/Agara menguji kekuatan Jembatan Gantung Perintis di Desa Kumbang Jaya, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa, 15 September 2026.

Sebanyak 70 orang berjalan secara bersamaan melintasi jembatan sepanjang 265 meter tersebut.

Baca Juga:

• The End of Purbayanomics

Dandim 0108/Agara Letkol Czi Arya Murdyantoro melalui Danramil 0108-03/Badar Kapten Inf Sadriadi mengatakan uji coba tersebut merupakan tahapan penting untuk mengukur ketahanan fisik jembatan.

Kapten Sadriadi menjelaskan, tim teknis TNI AD bersama Babinsa mengerahkan massa dalam jumlah besar.

Selain itu, kendaraan roda dua juga digunakan secara bersamaan dalam pengujian.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat sekaligus memastikan hasil pembangunan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan.

"Kami ingin memastikan jembatan terpanjang ini aman 100 persen sebelum masyarakat menggunakannya secara luas. Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Pembangunan jembatan dengan lebar 1,2 Meter ini sudah rampung sepenuhnya dan siap menopang mobilitas harian warga," ujarnya di lokasi pengujian.

Kehadiran kembali jembatan gantung tersebut diharapkan membuka akses masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di wilayah Kumbang Jaya.

Sebelum diperbaiki, jembatan yang menjadi salah satu infrastruktur penting bagi warga itu mengalami kerusakan parah hingga terputus selama bertahun-tahun.

Kondisi tersebut membuat akses langsung antarwilayah sempat lumpuh dan menghambat aktivitas masyarakat.

Sekretaris Desa Kumbang Jaya, Asmadi, menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan jembatan tersebut.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajaran TNI AD.

Menurut Asmadi, keberadaan jembatan yang kembali dapat digunakan menjadi solusi yang telah lama dinantikan warga Desa Kumbang Jaya dan Desa Gulo.

"Kami bertahun-tahun kesulitan akses. Setelah melihat langsung 70 orang melintas bersamaan dengan aman hari ini, warga kini merasa tenang karena jembatan baru ini terbukti sangat kokoh," kata Asmadi dengan nada lega.

Jembatan sepanjang 265 meter dengan lebar 1,2 meter tersebut kini telah rampung dan diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kedua desa.* (ad)

KUALA LUMPUR — Mantan Menteri Urusan Agama Malaysia, Jamil Khir Baharom, 65 tahun, didakwa terkait dugaan penggelapan dana Tabung Haji sebesar 860,3 juta ringgit atau sekitar Rp3,7 triliun pada Senin, 14 September 2026.

Politisi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang menjabat pada era pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak pada 2009-2018 itu menghadapi tiga dakwaan terkait dugaan penyelewengan dana investasi properti di Arab Saudi sepanjang 2015 hingga 2017.

Baca Juga:

• Eks Menag Yaqut Tegur Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji: Asumsi Sangat Tipis Bedanya dengan Fitnah

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang dibuat selama menjabat sebagai menteri dilakukan berdasarkan rekomendasi resmi dewan Tabung Haji dan mengikuti prosedur yang berlaku.

"Keputusan-keputusan yang dibuat selama masa jabatan saya sebagai menteri didasarkan pada rekomendasi resmi dari dewan Tabung Haji dan sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga," tegas Jamil Khir Baharom, dikutip dari Channel News Asia.

Penetapan Jamil sebagai terdakwa menjadikannya pejabat dengan posisi tertinggi yang terseret dalam skandal lembaga pengelola tabungan haji tersebut.

Tabung Haji saat ini mengelola tabungan lebih dari 9,8 juta nasabah Muslim di Malaysia.

Dalam persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Rosli Ahmad mengabulkan permohonan pembebasan bersyarat terhadap Jamil.

Jamil dibebaskan dengan jaminan sebesar 300.000 ringgit atau sekitar Rp1,3 miliar. Pengadilan juga memerintahkan agar paspornya diserahkan.

Perkara tersebut kini memasuki proses hukum dan dugaan yang dikenakan terhadap Jamil masih harus dibuktikan melalui persidangan.

Dakwaan yang diajukan Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) menyebut Jamil diduga secara tidak jujur menginstruksikan pengalihan dana Tabung Haji kepada perusahaan Al Rawda Real Estate Development and Projects Management Co. Ltd.

Dugaan aliran dana tersebut dilakukan melalui tiga tahap transaksi di kantor Jamil di Putrajaya.

Rinciannya yakni 42,9 juta ringgit pada April 2015, kemudian 288,1 juta ringgit pada Desember 2016.

Transaksi terbesar disebut mencapai 529,1 juta ringgit pada Agustus 2017.

Penyidikan perkara tersebut berawal dari laporan Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) setebal 252 halaman yang dibuka kepada publik pada Juli 2026.

Laporan tersebut mengungkap dugaan intervensi politik dan persoalan tata kelola, termasuk kerugian investasi penyewaan hotel di Arab Saudi.

Persoalan itu disebut memicu penyimpangan lebih dari 1 miliar ringgit atau sekitar Rp4,3 triliun sepanjang 2014-2020.

Atas perkara tersebut, Jamil dijerat Pasal 403 dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun, hukuman cambuk, dan denda.

Kasus yang menjerat Jamil menambah daftar panjang petinggi UMNO yang terseret dalam persoalan pengelolaan Tabung Haji.

Sepekan sebelumnya, mantan Ketua Tabung Haji sekaligus politikus UMNO, Abdul Azeez Abdul Rahim, juga telah didakwa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam investasi senilai 190 juta ringgit pada perusahaan yang disebut memiliki kaitan dengan kepentingan pribadinya.

Pengusutan perkara tersebut berlangsung di tengah dinamika politik Malaysia.

Hubungan antara UMNO dan koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjadi sorotan publik.

Perhatian terhadap kasus tersebut juga meningkat menjelang pemilihan umum tingkat negara bagian di Johor dan Negeri Sembilan.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegur mantan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji.

Teguran tersebut disampaikan Yaqut karena Nur Arifin mengakui keterangannya mengenai kebijakan pengisian kuota haji tambahan khusus hanya berdasarkan asumsi.

Baca Juga:

• Wagub Babel Hellyana Bebas Setelah 4 Bulan Dipenjara Kasus Penipuan, Perkara Dugaan Ijazah Palsu Menanti

Dalam persidangan itu, Yaqut membantah pernah memberikan perintah kepada Nur Arifin terkait kebijakan pengisian kuota haji tambahan khusus.

Yaqut kemudian memastikan apakah dirinya pernah menyampaikan kebijakan tersebut secara langsung kepada Nur Arifin.

"Pernah enggak saya menyampaikan langsung kepada Pak Nur Arifin soal ini?" tanya Yaqut.

"Tidak pernah," jawab Nur Arifin.

Yaqut kembali memastikan jawaban tersebut.

"Berarti asumsi, Pak?" tanya Yaqut.

"Iya, itu asumsi," jawab Nur Arifin.

Yaqut kemudian menegaskan bahwa dirinya juga tidak pernah memberikan perintah tertulis kepada Nur Arifin terkait pengisian kuota haji khusus tersebut.

"Saya juga tidak pernah memberikan perintah tertulis kepada Pak Nur Arifin terkait ini?" tanya Yaqut.

"Tidak," jawab Nur Arifin.

"Tidak pernah. Lagi-lagi asumsi," kata Yaqut.

Yaqut lalu mempertanyakan dasar keterangan Nur Arifin.

Nur Arifin menjelaskan bahwa keterangannya didasarkan pada informasi yang didengarnya dari Rizki Fisa Abadi, mantan Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

"Yang saya maksud adalah karena Mas Rizki selalu cerita atas nama Gus Alex, Gusmen itu selalu cerita atas nama itu," jawab Nur Arifin.

Yaqut kemudian menyinggung konsekuensi dari informasi yang hanya didasarkan pada asumsi.

Ia juga mengingatkan Nur Arifin dan mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid, mengenai prinsip yang disebutnya berkaitan dengan fitnah.

"Pak Nur Arifin dan Pak Subhan Cholid tahu bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Tahu ya?" tanya Yaqut.

"Tahu," jawab Nur Arifin dan Subhan.

Yaqut kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan kondisi yang kini dialaminya sebagai terdakwa.

"Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dan saya berada di sini sudah dirampas kemerdekaan saya. Salah satunya karena itu, Pak. Karena fitnah," kata Yaqut.

Dalam pemeriksaan terhadap Subhan Cholid, Yaqut juga menanyakan surat tertanggal 27 Desember yang ditandatanganinya dan ditujukan kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Taufiq bin Fawzan Al-Rabiah.

Yaqut menyebut dalam persidangan sebelumnya terdapat keterangan bahwa Subhan merupakan pihak yang menyusun draf surat tersebut.

"Mereka mengatakan bahwa yang melakukan drafting atas surat itu Pak Subhan. Benar enggak itu, Pak?" tanya Yaqut.

"Tidak," jawab Subhan.

"Tidak benar ya?" kata Yaqut.

"Tidak benar," jawab Subhan lagi.

Yaqut kemudian menggali mekanisme penerapan kebijakan first come, first serve oleh pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji 2024.

Subhan mengatakan Arab Saudi telah membuka layanan setelah mengumumkan persiapan penyelenggaraan haji tahun berikutnya.

"Saya enggak ingat bulannya, tapi ketika Arab Saudi sudah mengumumkan persiapan untuk penyelenggaraan haji tahun berikutnya, mereka sudah membuka layanan itu," ujar Subhan.

Ketika ditanya waktunya, Subhan memperkirakan layanan tersebut dibuka sekitar Juli atau Agustus.

Yaqut kemudian membandingkannya dengan waktu Indonesia yang baru dapat melakukan kontrak pada 30 Januari.

"Sementara kita baru bisa melakukan kontrak itu 30 Januari," ujar Yaqut.

"Iya," jawab Subhan.

"Berarti kita bukan first come itu," kata Yaqut.

"Iya," jawab Subhan.

Yaqut kemudian menyimpulkan posisi Indonesia bisa saja menjadi negara yang datang jauh lebih belakangan dalam pemilihan layanan haji.

"Bisa jadi third come, bisa fourth come, bisa fifth come. Datang sudah sangat terlambat ketika yang lain sudah diisi oleh negara lain," ujar Yaqut.

Menurut Subhan, kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pilihan lahan bagi jemaah Indonesia, terutama di Mina.

"Sehingga keterbatasan lahan di tempat, terutama di Mina, pun menjadi sangat sempit buat kita untuk memilih," kata Yaqut.

"Betul," jawab Subhan.

Yaqut juga mengingatkan bahwa ketika menjabat Menteri Agama, ia selalu menekankan agar kebijakan penyelenggaraan haji mempertimbangkan hifzun nafs atau keselamatan jiwa jemaah.

Perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut menjerat empat terdakwa.

Mereka adalah Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar.

Nilai tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.

Kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang disebut tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang disebut tidak seharusnya berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

Jaksa mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seluruh dakwaan dan tuduhan tersebut masih menjadi bagian dari proses persidangan dan harus dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (km/ad)

PANGKALPINANG — Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, akhirnya bebas setelah menjalani hukuman empat bulan di Lapas Perempuan Pangkalpinang.

Hellyana keluar dari lapas pada Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Sidang Perdana Roy Suryo soal Tudingan Ijazah Jokowi Digelar 17 September, Kuasa Hukum: Kami Tunggu Kehadiran Jokowi

Hukuman tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta Hellyana dihukum delapan bulan penjara.

Saat keluar dari pintu lapas, Hellyana terlihat dalam kondisi bugar. Ia langsung disambut pelukan anggota keluarganya yang telah menunggu di halaman lapas.

"Alhamdulillah bahagia pasti bisa ketemu cucu sudah empat bulan. Alhamdulillah ini tanggal 15, memang waktunya bebas," kata Hellyana.

Hellyana mengaku senang dapat kembali berkumpul dengan keluarga besarnya setelah menjalani hukuman.

"Alhamdulillah orang tua, bapak, ada di sini, adik-adik juga ada di sini, anak-anak juga ada di sini. Alhamdulillah kami ketemu keluarga besar serta sahabat-sahabat terdekat," ujar Hellyana.

Tak lama setelah bertemu keluarganya, Hellyana kemudian menaiki kendaraan dan meninggalkan Lapas Perempuan Pangkalpinang.

Majelis hakim yang diketuai Marolop Winner Pasrolan sebelumnya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Hellyana.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa selama delapan bulan.

Kasus tersebut bermula dari sejumlah pemesanan fasilitas hotel di Pangkalpinang yang berlangsung pada Agustus 2023 hingga September 2024.

Hellyana didakwa melakukan pemesanan kamar hotel, ruang meeting, paket meeting, makanan dan minuman, serta sejumlah fasilitas lainnya untuk beberapa kegiatan.

Pemesanan dilakukan melalui Nuraida Adelia Saragih alias Adelia yang saat itu merupakan manajer hotel sekaligus pelapor.

Namun, tagihan atas berbagai fasilitas tersebut disebut belum dibayarkan kepada pihak manajemen hotel.

Pelapor mengaku telah beberapa kali melakukan penagihan kepada Hellyana.

Hingga perkara tersebut dilaporkan ke polisi, pembayaran tagihan belum juga dilunasi.

Akibat kejadian tersebut, Nuraida mengaku mengalami kerugian karena harus membayar sendiri tagihan hotel dan fasilitas lainnya sebesar Rp22.257.000.

Dalam proses persidangan sebelumnya, sejumlah pendukung Hellyana sempat menggelar aksi unjuk rasa dan penggalangan koin di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Mereka menilai perkara yang menjerat Hellyana bernuansa politis.

Setelah bebas dari hukuman kasus tagihan hotel, Hellyana masih harus menghadapi perkara lain.

Ia dijadwalkan menjalani persidangan terkait kasus dugaan ijazah palsu.

Dengan demikian, kebebasan Hellyana dari Lapas Perempuan Pangkalpinang belum mengakhiri proses hukum yang sedang dihadapinya.* (km/ad)

JAKARTA — Tim SAR gabungan belum menemukan lima jurnalis dan tiga awak speedboat Arupadhatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda hingga hari kedelapan pencarian, Selasa, 15 September 2026.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten, Al Amrad, mengatakan seluruh sektor yang menjadi area pencarian telah disisir oleh tim SAR gabungan.

Baca Juga:

• Perbedaan Agama Disebut Jadi Alasan Sarwendah Membatasi Hubungan Ruben Onsu dengan Anak

"Untuk hasil operasi SAR yang hari ke-8, dari keseluruhan sektor yang melaksanakan pencarian, hasilnya nihil," kata Al Amrad dalam konferensi pers di Posko SAR Carita, Pandeglang, Selasa, 15 September 2026.

Pada hari kedelapan, pencarian dilakukan di lima sektor dengan total luas sekitar 3.962 nautical mile persegi.

Sebanyak 20 alat utama sistem pertahanan atau alut laut dikerahkan, yang terdiri dari unsur Basarnas, TNI AL, dan Polairud.

Salah satu pencarian dilakukan KN SAR Tetuka di wilayah timur laut Pulau Panaitan hingga pesisir Gunung Anak Krakatau.

Kapal tersebut melakukan pemantauan hingga radius sekitar 4 kilometer dari Gunung Anak Krakatau.

Tim SAR juga mengecek informasi yang beredar di Instagram pada 13 September 2026 terkait kemungkinan keberadaan rombongan jurnalis yang hilang.

Untuk memastikan informasi tersebut, tim menurunkan sekoci dan Srider serta mengerahkan drone.

Pencarian bahkan dilakukan hingga sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau.

"Jadi, teman-teman di lapangan bermain dengan waktu untuk memastikan dengan info yang kami dapatkan. Setelah mereka melakukan cross-check tentang informasi tersebut, itu hasilnya nihil," ujar Amrad.

Selain KN SAR Tetuka, KRI Kerapu melakukan pencarian sekitar 10 jam di sebelah tenggara Gunung Anak Krakatau.

Sementara KRI Karambit menyisir wilayah sekitar tenggara Pulau Sebesi selama kurang lebih delapan jam.

Namun, kedua pencarian tersebut juga belum membuahkan hasil.

Amrad mengatakan wilayah pencarian diperluas berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan kemungkinan pergerakan korban maupun material yang terbawa arus.

Kantor SAR Bengkulu juga dilibatkan untuk melakukan pemantauan di wilayah barat Bengkulu, termasuk Pulau Enggano.

"Bengkulu juga melakukan penyisiran di sisi barat Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano, dan itu sampai saat ini masih nihil," kata dia.

Selain mengerahkan kapal dan personel, Basarnas menyebarkan informasi melalui e-broadcast kepada kapal-kapal yang melintas di sekitar wilayah pencarian.

Tim SAR juga berkoordinasi dengan nelayan, terutama yang berada di sekitar Ujung Kulon, untuk memperoleh informasi apabila menemukan korban maupun benda yang diduga berkaitan dengan speedboat Arupadhatu 1.

"Hasil e-broadcast yang kami sebar luaskan, termasuk ke kapal-kapal dan ada beberapa tadi juga tim kita yang bertemu dengan nelayan terutama di sekitaran Ujung Kulon, itu sampai saat ini masih nihil," ujar Amrad.

Hingga hari kedelapan operasi SAR, lima jurnalis dan tiga awak speedboat Arupadhatu 1 masih belum ditemukan.

Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dengan memperluas wilayah penyisiran berdasarkan hasil evaluasi kondisi dan kemungkinan pergerakan di laut.* (km/ad)

MUARA SABAK BARAT — Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Jambi, menyalurkan bantuan sekitar 6.000 liter air bersih kepada warga yang terdampak musim kemarau di Kelurahan Talang Babat dan Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Selasa, 15 September 2026.

Penyaluran bantuan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:

• Tersangka Penganiayaan di Kantor Bupati Langkat Disebut Adik Anggota DPRD

Air bersih tersebut diangkut menggunakan kendaraan Armoured Water Cannon (AWC) milik Satuan Sabhara Polres Tanjab Timur.

Penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh Kasat Sabhara Polres Tanjab Timur Iptu Roni Melantika, S.H.

Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat dampak musim kemarau.

Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polri mempererat hubungan dan silaturahmi dengan masyarakat.

Warga menyambut antusias bantuan air bersih tersebut.

Air yang disalurkan dinilai sangat membantu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kemarau.

Kegiatan penyaluran bantuan selesai sekitar pukul 16.45 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan berjalan aman dan kondusif.* (ad)

JAKARTA — Sidang perdana pakar telematika Roy Suryo dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026.

Sidang tersebut menjadi agenda pokok perkara setelah Roy Suryo menjalani sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Minta Rp206 Juta Cuma Diganjar Rp5 Juta! Roy Suryo Menang Sebagian Praperadilan dan Janji Sumbangkan Semuanya

Menjelang sidang pokok perkara, kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan timnya telah melakukan berbagai persiapan.

Menurut Abdul Gafur, tim kuasa hukum telah mempelajari surat dakwaan jaksa, berkas berita acara pemeriksaan, hingga keterangan saksi ahli.

"Dua hari lagi pokok perkara Mas Roy itu akan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan dan kami semua tim kuasa hukum bersama sebagian dari pendukung-pendukung kami yang ada di belakang akan melangkah dengan gagah berani ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa ada lagi rasa keraguan," ujarnya kepada awak media, Selasa (15/9/2026).

"Karena kami sudah membentuk tim kuasa hukum yang kuat, dan kami juga sudah menyiapkan nota perlawanan, drafnya juga sudah kami siapkan, kami juga sudah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum. Semua berkas berita acara pemeriksaan, saksi ahli sudah kami sisir semua," papar Abdul Gafur.

Abdul Gafur mengatakan tim kuasa hukum Roy Suryo juga menunggu kehadiran Jokowi dalam persidangan pokok perkara tersebut.

"Insya Allah hanya satu pesan kami, kami tunggu Pak Jokowi di persidangan pokok perkara. Dan kita tunggu nanti apa yang akan terjadi di dalam persidangan pokok perkara."

Abdul Gafur juga menyinggung sejumlah pihak yang sebelumnya menyebut Roy Suryo kalah dalam proses praperadilan.

"Karena selama ini ada pendapat-pendapat dari kubu sebelah yang selalu mengatakan Roy Suryo kalah dalam praperadilan. Beberapa YouTuber juga mengatakan praperadilan yang kelima ini juga akan ditolak, akhirnya hukum berkata lain. Permohonan kami diterima, dan itu juga akan terjadi dalam pokok perkara," tambah Abdul Gafur.

Sebelumnya, Roy Suryo juga meminta Jokowi hadir secara langsung dalam persidangan perkara tersebut.

Roy Suryo menilai pelapor harus hadir sendiri dan tidak cukup hanya memberikan keterangan melalui konferensi video ataupun berita acara pemeriksaan.

"Saya selalu menegaskan, jangan hanya bilang siap, siap, siap. Buktikan nanti pada saat sidang pelapor itu harus datang sendiri," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2026).

"Jokowi harus datang sendiri dan tidak boleh menggunakan alasan kalau misalnya nanti memang sidangnya itu ada perbedaan waktu."

"Tidak boleh mengenal alasan 'Oh itu sudah pernah hadir di sidang apa misalnya Dokter Tifa'. Kemudian dia hanya hadir dengan menggunakan Zoom, apalagi dengan hanya membacakan BAP-nya, berita acara pemeriksaannya. Enggak boleh," tegas Roy Suryo.

Menurut Roy Suryo, apabila pelapor tidak hadir secara langsung, pihaknya akan menolak persidangan tersebut.

"Harus hadir ya. Kalau tidak hadir maka seperti pada sidang Nikita Mirzani yang terjadi juga di sini, maka kami tolak dan perkara itu dinyatakan batal atau selesai," tegasnya.

Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengatakan kliennya berencana hadir dan menunjukkan ijazahnya di persidangan.

Menurut Rivai, Jokowi akan membawa ijazah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kenapa Pak Jokowi ingin hadir? Pertama Pak Jokowi sendiri ingin menggunakan ini sebagai forum untuk bisa menunjukkan ijazahnya, baik ijazah SD, SMP, kuliah, maupun SMA," kata Rivai, Selasa.

Rivai mengatakan Jokowi memilih persidangan sebagai tempat untuk menunjukkan ijazah karena forum tersebut dinilai tepat untuk menguji kebenaran materiil.

"Karena menurut beliau (Jokowi) di forum inilah yang paling terhormat untuk bisa menunjukkan (ijazahnya), karena memang ini untuk menguji sebuah kebenaran material," ujar Rivai.

Menurut Rivai, Jokowi juga mempersilakan pihak-pihak dalam persidangan maupun publik untuk menguji keaslian ijazah yang ditunjukkannya.

"Dari ijazah-jazah yang ditunjukkan juga beliau memberikan kesempatan kepada persidangan yang terhormat maupun publik untuk menguji secara terbuka," tuturnya.

Rivai mengatakan Jokowi selama ini tidak ingin menunjukkan ijazahnya di sembarang tempat karena tidak ingin persoalan tersebut menjadi sekadar tontonan.

"Tidak seperti selama ini kan dinarasikan, 'Ayo tunjukkan, tunjukkan.' Mau ditunjukkan di mana? Di lapangan bola? Di depan rumahnya? Sesuatu yang seperti main-main," kata Rivai.

"Di forum ini beliau akan hadir dan membawa itu semua. Jadi beliau juga bilang selain ijazah SMA dan S1 yang sudah disita oleh jaksa, beliau pun juga akan membawa ijazah asli SD maupun SMP. Dengan izin hakim beliau akan menunjukkan ini semua," pungkasnya.

Sementara itu, dalam praperadilan jilid 5 yang digelar di PN Jakarta Selatan, hakim mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo.

Hakim menetapkan ganti rugi immateriil sebesar Rp5 juta yang harus dibayarkan kepada Roy Suryo.

Nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tuntutan ganti rugi yang diajukan, yakni Rp206 juta.

"Menetapkan ganti rugi imateriil bagi Pemohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Memerintahkan kepada Turut Termohon II untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pemohon," kata hakim, Selasa.

Roy Suryo terlihat senang setelah mendengar putusan tersebut.

Ia beberapa kali mengepalkan tangan, sementara tim kuasa hukum dan pendukungnya turut menyambut putusan hakim.

Praperadilan jilid 5 itu merupakan upaya Roy Suryo memperbaiki gugatan ganti rugi yang sebelumnya tidak dapat diterima dalam praperadilan jilid 3 pada awal Agustus 2026.

Saat itu, hakim tunggal I Ketut Darpawan menyatakan permohonan Roy Suryo tidak dapat diterima karena kurang pihak.

Kementerian Keuangan dinilai perlu turut menjadi pihak karena berkaitan dengan kewenangan pembayaran ganti rugi dari kas negara.

Dalam gugatan tersebut, Roy Suryo menuntut ganti rugi total Rp206 juta yang terdiri atas Rp106 juta kerugian materiil dan Rp100 juta kerugian immateriil.

Tuntutan itu diajukan setelah putusan praperadilan sebelumnya menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah.

Roy Suryo sebelumnya menyatakan apabila ganti rugi tersebut dikabulkan, uangnya akan disumbangkan ke panti asuhan sebagai bentuk perlawanan moral terhadap abuse of power.

Kini, perhatian beralih ke sidang pokok perkara Roy Suryo di PN Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026.

Persidangan tersebut akan menjadi forum untuk menguji perkara melalui proses pembuktian di pengadilan.* (tb/ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membuat aplikasi yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan aplikasi tersebut nantinya memungkinkan kepala sekolah memberikan rating sekaligus catatan mengenai pelayanan dapur MBG.

Baca Juga:

• Puluhan Siswa SMKN 1 Merdeka Karo Sakit Usai Santap MBG, Berikut Daftar 39 Siswa yang Masih Dirawat

"Nantinya kami itu akan memberikan semacam aplikasi kepada bapak ibu kepala sekolah untuk kemudian seperti di ojek online seperti GoFood yang kemudian bapak ibu bisa memberikan bintang atau catatan terhadap si dapur itu," katanya dalam webinar bertajuk Literasi Gizi bagi Kepala Sekolah yang ditayangkan di YouTube Badan Gizi Nasional, Selasa (15/9/2026).

Selain aplikasi penilaian, BGN juga tengah mengembangkan aplikasi bernama Kurir MBG.

Aplikasi tersebut digunakan untuk memantau proses distribusi makanan dari dapur SPPG hingga sampai ke sekolah.

Sudaryono mengatakan sistem tersebut memungkinkan proses pengiriman makanan dipantau secara digital.

"Sekarang ini, kami sudah mengembangkan aplikasi seperti kurir MBG di mana MBG yang dikirimkan ke sekolah, ada prosesnya. Jadi kita bisa memonitor," ujarnya.

Menurut Sudaryono, aplikasi penilaian SPPG ditargetkan dapat digunakan oleh kepala sekolah dalam waktu satu hingga tiga minggu.

"Yang berikutnya nanti kami akan siapkan, tentu saja kami butuh waktu 1-3 minggu ini untuk bisa semua kepala sekolah bisa mengakses itu dan memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG dari dapur yang melayani di sekolah bapak ibu kepala sekolahnya semua," sambung Sudaryono.

Aplikasi tersebut, kata dia, dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap pelayanan MBG.

"Ini menjadi penting bagi kami," tuturnya.

Sudaryono juga meminta kepala sekolah tidak ragu memberikan teguran kepada SPPG apabila ditemukan pelayanan yang dinilai tidak sesuai.

Ia mengatakan kepala sekolah dapat melaporkan dapur MBG kepada BGN apabila teguran yang diberikan tidak diikuti perbaikan.

"Saya minta dan mohon untuk tidak segan-segan melaporkan (dapur MBG) itu kami. Karena kadang-kadang kalau ngomong sama dapur SPPG, udah dibilangin, kadang-kadang suka tidak melakukan perubahan."

Menurut Sudaryono, kepala sekolah terkadang tidak dapat mengambil tindakan langsung terhadap dapur MBG sehingga laporan kepada BGN diperlukan.

"Karena mungkin gara-gara bapak ibu guru atau kepala sekolah tidak bisa menutup dapur, maka mereka terkadang tidak mengindahkan itu. Maka harus dilaporkan ke saya," tegas Sudaryono.

Selain aplikasi pemantauan dan rating SPPG, BGN juga menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku program MBG.

Sistem tersebut dirancang agar proses pengadaan bahan pangan lebih transparan dan mudah dilacak.

Konsepnya akan mengadopsi sistem pengadaan digital yang telah diterapkan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memantau barang yang dibeli, pemasok, hingga harga transaksi.

"Sehingga kami tahu nanti transaksinya jelas, peracakannya jelas. Termasuk quality control kan ada di situ, jadi orang-orang yang curang itu tidak bisa lagi diakomodasi," kata Sudaryono dalam video yang diunggah melalui Instagram, Senin (14/9/2026).

BGN menargetkan marketplace tersebut mulai digunakan pada akhir September atau awal Oktober 2026.

Pada tahap awal, sistem itu akan memuat enam komoditas utama yang menjadi bahan baku MBG, yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.

BGN akan melibatkan asosiasi dalam proses verifikasi pemasok. Penjual yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan status sebagai verified seller.

Sudaryono mengatakan BGN juga tengah menyusun mekanisme yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan bahan pangan dari daerah setempat.

Jika komoditas yang dibutuhkan tersedia di suatu wilayah, pengadaan diupayakan dilakukan dari wilayah tersebut.

Pembelian dari daerah lain baru dilakukan apabila pasokan lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Mekanisme tersebut masih dalam tahap penyusunan.

Namun, konsepnya diarahkan agar marketplace tidak hanya menjadi tempat transaksi bahan pangan, tetapi juga mendukung rantai pasok MBG yang lebih dekat dengan produsen dan pelaku usaha di daerah.

Dengan mekanisme tersebut, anggaran MBG diharapkan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan program, tetapi juga ikut mendorong perputaran ekonomi di daerah.* (tb/ad)

JAKARTA — Seorang perwira menengah Polri berinisial Kombes F yang bertugas di lingkungan Bareskrim Polri dilaporkan oleh warga negara Malaysia berinisial S terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas di Sulawesi Utara.

Kombes F disebut saat ini menjabat Kepala Subdirektorat (Kasubdit) I Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri.

Baca Juga:

• Wawako Fadly Ingatkan Ancaman ‘Bencana Demografi’, Kader IPPNU Diminta Siap Jadi Pemimpin

Kuasa hukum S, Bagas Pangestu Pribadi, mengatakan pihaknya menerima pemberitahuan mengenai perkembangan penyelidikan laporan tersebut ketika mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

"Kami menerima laporan perkembangan penyelidikan atas laporan kami terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas yang diduga dilakukan oleh Kombes berinisial F," kata Bagas.

Menurut Bagas, penyidik telah melakukan pengecekan ke lokasi pertambangan. Penyidik juga disebut telah memeriksa pelapor dan sejumlah saksi.

Tahap berikutnya, kata Bagas, penyidik akan mendalami dokumen serta keterangan yang telah dikumpulkan, termasuk memeriksa pihak yang dilaporkan.

Bagas mengatakan S pertama kali dikenalkan kepada Kombes F melalui pihak ketiga di Gedung Bareskrim Polri pada Mei 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Kombes F disebut menawarkan investasi tambang emas kepada S.

Menurut Bagas, Kombes F menyampaikan bahwa tambang tersebut legal dan izin pertambangannya akan segera terbit.

Status Kombes F sebagai aparat penegak hukum disebut menjadi salah satu alasan S tertarik dengan tawaran investasi tersebut.

Bagas juga menyebut Kombes F menjanjikan hasil tambang hingga 100 kilogram.

Menurut Bagas, S kemudian melakukan investasi secara bertahap sejak Mei hingga Oktober 2025 dengan total dana mencapai Rp58,5 miliar.

Investasi pertama disebut sebesar Rp26 miliar pada Mei 2025.

Ketika izin pertambangan belum terbit, S kembali ditawari investasi sekitar Rp13 miliar pada Juni atau Juli 2025.

Investasi kemudian berlanjut pada Oktober 2025 sebesar Rp19,5 miliar.

Namun, menurut Bagas, S hanya menerima pengembalian dana sekitar Rp4 miliar pada Februari 2026.

"Nah, dari masa itu klien kami hanya menerima Rp4 miliar pada Februari 2026," kata Bagas.

Bagas mengatakan jumlah pengembalian tersebut tidak sesuai dengan keuntungan yang sebelumnya disebut akan diperoleh S dari investasi tersebut.

Pihak S kemudian mengirimkan dua kali somasi kepada Kombes F. Namun, Bagas mengatakan somasi tersebut tidak mendapat tanggapan.

Selain membuat laporan ke Bareskrim Polri, pihak S juga menyampaikan pengaduan masyarakat atau dumas kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Kombes F membantah tuduhan yang disampaikan pihak S terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi tersebut.

Ia bahkan menyatakan akan melaporkan balik S atas dugaan pencemaran nama baik serta laporan atau keadaan palsu.

"Oh, nanti sore ini akan saya laporkan yang bersangkutan (dugaan) pencemaran nama baik dan laporan atau keadaan palsu," kata Kombes F.

Kombes F juga menyebut cerita yang disampaikan pihak S tidak sesuai dengan versinya.

"Asli ceritanya enggak seperti yang disampaikan dan yang bersangkutan merupakan terlapor atas kasus penipuan investasi eurobit yang saya infokan ke cyber di bulan April dan ada korban di Bali bulan Agustus," ujarnya.

Dengan adanya laporan dari kedua pihak, penyidik masih perlu mendalami bukti, dokumen, serta keterangan para pihak untuk menentukan fakta dalam perkara tersebut.

Hingga kini, laporan S terhadap Kombes F masih dalam proses penyelidikan.

Sementara itu, Kombes F telah menyatakan bantahan dan rencana membuat laporan balik terhadap S.* (tm/ad)

Menurut Minola, Ruben merasa sedih karena perbedaan keyakinan disebut berkaitan dengan haknya untuk bertemu dan berkumpul bersama anak-anak.

Baca Juga:

• Andre Taulany Dikabarkan Akan Nikahi Amanda Rigby, KUA Kebayoran Baru Buka Suara

Minola menjelaskan, saat Ruben memutuskan memeluk agama Islam, anak-anaknya disebut berada di lokasi bersama keluarga.

Menurut dia, keberadaan anak-anak saat itu bukan untuk mempengaruhi keyakinan mereka.

Anak-anak disebut hanya menyaksikan salah satu momen penting dalam kehidupan ayahnya.

"Anak-anaknya ada kok di situ. Didampingi oleh keluarganya, ada anak-anak di situ. Ya hanya untuk agar anaknya melihat ada saksi sejarah bagaimana ayahnya pernah mengalami suatu proses yang seperti itu. Tanpa ingin mempengaruhi," ujarnya.

Minola kemudian mencontohkan hubungan Ruben dengan Betrand Peto atau Onyo yang saat ini tinggal bersamanya.

Menurut Minola, perbedaan keyakinan tidak menjadi persoalan dalam hubungan Ruben dan Onyo.

Ia mengatakan Ruben tetap menghormati keyakinan Onyo sebagai seorang Katolik.

"Karena Onyo pun diantar sama Ruben ke gereja. Enggak jadi persoalan gitu loh," kata Minola.

Atas dasar itu, Minola menilai perbedaan agama semestinya tidak menjadi alasan untuk membatasi hubungan Ruben dengan anak-anaknya.

"Jadi janganlah ayah dan anak itu dipisahkan hanya gara-gara mereka saat ini karena sesuatu dan lain hal memeluk agama yang berbeda. Karena cinta kasih itu tentu lintas keyakinan," tuturnya.

Minola mengatakan pihaknya akan memberikan jawaban terkait persoalan tersebut dalam proses persidangan.

Perkara hak asuh anak ini menjadi bagian dari proses hukum yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwendah.

Pihak Ruben akan menyampaikan tanggapan atas materi rekonvensi tersebut melalui persidangan.* (tb/ad)

Oleh:Firdaus Arifin

PERGANTIAN Menteri Keuangan selalu melampaui urusan administratif.

Baca Juga:

• Eks Kadisdik Langkat Ungkap Didatangi Penyidik , Diminta Akui Terima Rp50 Juta: Nanti Kami Tuntut 1,5 Tahun, Agar Divonis 1 Tahun

Karena itu, pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026) tidak cukup dibaca sebagai pergantian seorang pembantu Presiden.

Peristiwa tersebut mengakhiri kepemimpinan yang selama satu tahun enam hari memberi warna berbeda pada pengelolaan keuangan negara.

Warna itu dapat disebut Purbayanomics.

Bukan doktrin ekonomi yang pernah dirumuskan secara resmi, melainkan sebutan bagi corak kebijakan yang menekankan percepatan pertumbuhan, mobilisasi dana pemerintah, penggunaan instrumen likuiditas, dan komunikasi publik yang lugas.

Purbaya hadir dengan keyakinan bahwa ekonomi tidak boleh hanya ditunggu untuk bergerak. Negara harus ikut menyalakan mesinnya.

Gagasan tersebut memiliki daya tarik. Indonesia membutuhkan keberanian untuk keluar dari pertumbuhan yang terus berputar di sekitar lima persen.

Namun, keberanian fiskal selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa uang negara bukan sekadar bahan bakar pembangunan.

Ia juga jangkar kepercayaan. Ketika jangkar itu dipersepsikan bergeser, pasar dapat menjawab melalui pergerakan rupiah, imbal hasil obligasi, arus modal, dan indeks saham.

Sebuah Corak

Tanda awal Purbayanomics terlihat segera setelah Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025.

Salah satu langkah pertamanya adalah menempatkan sekitar Rp 200 triliun dana pemerintah yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia pada sejumlah bank milik negara.

Logikanya sederhana. Dana yang mengendap di bank sentral dinilai tidak segera menggerakkan sektor produktif.

Dengan menempatkannya di perbankan, likuiditas bertambah, biaya dana diharapkan menurun, kredit meningkat, dan kegiatan ekonomi bergerak lebih cepat.

Kebijakan itu mencerminkan optimisme bahwa pertumbuhan dapat didorong dengan mengaktifkan sumber daya yang telah dimiliki negara.

Pemerintah tidak harus selalu menunggu investasi baru. Uang yang tersedia dapat digerakkan agar lebih cepat menjangkau dunia usaha.

Namun, likuiditas bukan satu-satunya penghambat kredit.

Bank dapat memiliki dana berlimpah, tetapi pengusaha belum tentu meminjam ketika daya beli melemah, permintaan tidak pasti, dan risiko usaha meningkat.

Tambahan likuiditas juga belum tentu mengalir ke sektor produktif. Ia dapat berhenti di neraca bank atau berpindah ke instrumen keuangan yang dianggap lebih aman.

Kebijakan semacam itu membutuhkan koordinasi erat dengan Bank Indonesia.

Kementerian Keuangan mengelola kebijakan fiskal, sedangkan bank sentral berwenang menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter.

Ketika instrumen fiskal semakin aktif memengaruhi likuiditas, pasar membutuhkan kepastian, koordinasi tersebut tidak mengaburkan independensi dan kewenangan Bank Indonesia.

Di sinilah Purbayanomics menghadapi ujian. Keberanian menggerakkan uang harus disertai ketepatan dalam membaca sumber persoalan.

Jika yang lemah adalah permintaan dan kepercayaan pelaku usaha, tambahan pasokan dana tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan.

Dua Mandat

Menteri Keuangan memikul dua mandat yang tidak selalu berjalan searah.

Ia harus membantu Presiden membiayai program pemerintahan, tetapi sekaligus menjaga agar keinginan politik tidak melampaui kemampuan negara.

Ia berdiri di antara pedal gas dan rem.

Hampir semua janji pemerintahan berakhir di meja Kementerian Keuangan: subsidi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, transfer ke daerah, hingga pembayaran utang.

Setiap kementerian membawa kebutuhan. Setiap program mempunyai alasan. Akan tetapi, kemampuan APBN tetap terbatas.

Dalam outlook terbaru APBN 2026, pemerintah memproyeksikan defisit sekitar Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen dari produk domestik bruto.

Angka itu masih berada di bawah batas maksimal tiga persen, tetapi jaraknya semakin tipis.

Perubahan harga minyak, pelemahan rupiah, penurunan penerimaan, atau tambahan belanja dapat dengan cepat mempersempit ruang fiskal.

Kedekatan terhadap batas tiga persen tidak dengan sendirinya menunjukkan krisis.

Namun, ia menjadi peringatan bahwa pemerintah tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan.

Disiplin anggaran dalam keadaan seperti ini bukan sikap antipertumbuhan. Ia diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung lebih dari satu tahun anggaran.

Menteri Keuangan, karena itu, tidak cukup hanya menemukan sumber uang.

Ia harus menjelaskan dari mana uang diperoleh, bagaimana penggunaannya dicatat, risiko apa yang menyertainya, dan beban apa yang mungkin diwariskan kepada masa depan.

Bahasa Kebijakan

Purbaya dikenal berbicara langsung, cepat, dan terkadang tanpa lapisan bahasa birokratis. Bagi sebagian masyarakat, gaya itu menyegarkan.

Negara terdengar seperti manusia, bukan mesin yang berlindung di balik istilah teknis.

Akan tetapi, komunikasi pejabat ekonomi mempunyai konsekuensi berbeda dari percakapan politik biasa.

Sebuah kalimat mengenai defisit, pajak, dividen badan usaha milik negara, atau hubungan dengan bank sentral dapat memengaruhi keputusan pelaku pasar.

Mereka tidak hanya menilai isi kebijakan, tetapi juga konsistensi informasi dan kesatuan suara pemerintah.

Menjelang pemberhentiannya, Purbaya menyampaikan rencana penyaluran sekitar Rp 120 triliun keuntungan Danantara ke kas negara.

Pimpinan Danantara kemudian menyatakan, rencana tersebut belum dibicarakan. Perbedaan keterangan itu menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi antarlembaga.

Belum ada bukti, persoalan tersebut menjadi alasan pemberhentian Purbaya.

Menghubungkan keduanya secara langsung hanya akan mengubah kedekatan waktu menjadi kesimpulan sebab-akibat.

Namun, peristiwa itu tetap memberikan pelajaran: kebijakan fiskal tidak cukup benar secara substansi.

Ia juga harus lahir melalui proses yang jelas dan disampaikan dengan informasi yang seragam. Pasar dapat menerima keputusan yang keras.

Yang lebih sulit diterima adalah ketidakpastian mengenai siapa yang mengambil keputusan dan apakah pemerintah berbicara dengan satu suara.

Harga Risiko

Pada 14 September 2026, JISDOR Bank Indonesia tercatat Rp 17.635 per dolar AS, sedikit melemah dibandingkan Rp 17.611 pada perdagangan sebelumnya.

Pada hari sama, IHSG sempat turun sekitar 2,5 persen sebelum mempersempit pelemahannya menjadi sekitar 0,1 persen pada penutupan.

Pergerakan satu hari tentu tidak dapat digunakan untuk menghakimi seorang menteri ataupun menilai keberhasilan penggantinya.

Rupiah dan saham dipengaruhi oleh suku bunga global, harga energi, keadaan geopolitik, dan arus modal.

Data tersebut hanya memperlihatkan betapa sensitifnya pasar terhadap pergantian pejabat yang menentukan kebijakan ekonomi.

Reuters melaporkan, Fitch dan Moody's telah mengubah prospek peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, antara lain karena ketidakpastian kebijakan dan meningkatnya tekanan fiskal.

Yang berubah adalah prospeknya, bukan peringkat kredit pokok Indonesia. Perbedaan itu penting agar kekhawatiran tidak dibesar-besarkan.

Penilaian lembaga pemeringkat tersebut juga tidak dapat dibebankan kepada Purbaya seorang.

Arah fiskal merupakan hasil keputusan Presiden dan keseluruhan pemerintahan.

Menteri Keuangan tidak menentukan sendiri besarnya subsidi, pilihan program prioritas, ataupun ambisi pembangunan.

Kepercayaan memang tidak tercatat sebagai satu pos dalam APBN, tetapi memiliki harga nyata.

Ketika kepercayaan melemah, biaya pinjaman dapat meningkat, investasi menahan diri, dan ruang untuk membiayai pembangunan justru menyempit.

Hak Presiden

Dari sudut hukum tata negara, pemberhentian Purbaya tidak menyisakan persoalan kewenangan.

Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Kewenangan itu dijalankan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026, yang sekaligus menjadi dasar pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih.

Presiden tidak memerlukan persetujuan DPR untuk mengganti menteri. Ia juga tidak harus menunggu adanya putusan pengadilan atau pelanggaran etik.

Dalam sistem presidensial, menteri merupakan pembantu Presiden yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Karena itu, istilah "dicopot" tidak boleh otomatis diartikan sebagai penghukuman.

Sampai kini, tidak ada keterangan resmi bahwa Purbaya diberhentikan karena pelanggaran hukum, kesalahan etik, atau tindakan tercela.

Pergantian tersebut harus dipahami sebagai keputusan politik-administratif dalam pengelolaan kabinet.

Namun, sahnya kewenangan tidak menghapus kebutuhan akan pertanggungjawaban publik.

Presiden memang berhak mengganti menteri tanpa mengungkap seluruh percakapan internal pemerintahan.

Masyarakat, di sisi lain, berhak mengetahui kebijakan yang akan diubah dan yang tetap dilanjutkan.

Kebutuhan akan penjelasan semakin besar ketika jabatan yang berganti adalah Menteri Keuangan.

Keputusan kementerian ini berhubungan langsung dengan pajak, utang, subsidi, transfer daerah, kekayaan negara, dan keberlanjutan program pembangunan.

Sebuah Sinyal

Pilihan Presiden terhadap Suahasil Nazara dapat dibaca sebagai pesan kesinambungan sekaligus koreksi. Suahasil bukan orang luar.

Ia menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal, serta lama berada dalam lingkungan akademik dan teknokrasi ekonomi.

Kesinambungan terlihat dari pengangkatan figur yang memahami struktur APBN, birokrasi kementerian, dan proses pengambilan kebijakan.

Risiko kekosongan kendali relatif kecil karena pengganti berasal dari dalam institusi yang sama.

Adapun sinyal koreksi tampak dari pernyataan pertamanya. Menurut Suahasil, Presiden memintanya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya serta komitmen untuk mempertahankan defisit di bawah tiga persen.

Meski demikian, Suahasil menegaskan bahwa pengelolaan fiskal di bawah kepemimpinannya merupakan kesinambungan, bukan perubahan arah secara menyeluruh.

Belum ada keputusan resmi mengenai masa depan penempatan dana pemerintah di bank negara, setoran Danantara, transfer ke daerah, ataupun kebijakan lain yang diasosiasikan dengan Purbaya.

Yang telah berakhir adalah masa jabatan Purbaya.

Adapun nasib Purbayanomics baru dapat dinilai setelah pemerintah memperlihatkan kebijakan mana yang dipertahankan dan mana yang ditinjau kembali.

Terlalu sederhana jika pergantian ini dijadikan cerita tentang seorang menteri yang gagal dan seorang teknokrat yang datang menyelamatkan keadaan.

Menteri Keuangan memang berpengaruh, tetapi ia tidak menyusun seluruh prioritas belanja sendirian.

Jika terlalu banyak program harus dibiayai sementara penerimaan terbatas, mengganti bendahara tidak otomatis mengurangi tagihan.

Jika suatu program tidak efisien, penyelesaiannya bukan hanya mencari uang baru, tetapi juga berani mengevaluasi belanja.

Kesehatan APBN merupakan tanggung jawab Presiden dan seluruh kabinet.

Menteri Keuangan yang paling berhati-hati sekalipun tidak akan mampu mempertahankan disiplin jika setiap permintaan anggaran harus diterima.

Sebaliknya, bendahara yang hanya menjaga angka tanpa memahami kebutuhan masyarakat dapat membuat APBN kehilangan fungsi sosialnya.

Persoalan sebenarnya bukan memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian.

Negara memerlukan keberanian untuk membangun sekaligus kedisiplinan agar pembangunan tidak dibiayai dengan risiko yang disembunyikan.

Warisan Purbaya

Purbaya meninggalkan pelajaran penting.

Ia mengingatkan bahwa uang negara tidak semestinya sekadar mengendap, birokrasi perlu diuji melalui hasil, dan perekonomian membutuhkan tindakan aktif.

Keberaniannya menggugat kenyamanan teknokrasi layak dicatat.

Namun, pengalamannya juga menunjukkan bahwa terobosan ekonomi membutuhkan bantalan institusional.

Setiap percepatan memerlukan diagnosis yang tepat. Setiap perpindahan dana membutuhkan koordinasi.

Setiap pernyataan pejabat harus memperhitungkan pengaruhnya terhadap harapan masyarakat dan perilaku pasar.

Kini Suahasil menghadapi ruang fiskal yang terbatas, nilai tukar yang rentan, program prioritas yang mahal, dan pelaku usaha yang menunggu kepastian.

Tugasnya bukan menghapus seluruh jejak pendahulunya. Ia harus memilah keberanian yang layak diteruskan dan risiko yang harus dikendalikan.

The end of Purbayanomics, dengan demikian, bukan kepastian bahwa semua kebijakan Purbaya telah tamat.

Ia terutama menandai berakhirnya corak kepemimpinan dan komunikasi fiskal yang dilekatkan kepadanya.

Arah berikutnya bergantung pada Suahasil dan, terutama, pilihan fiskal Presiden. Purbaya telah meninggalkan kursi Menteri Keuangan.

Namun, pertanyaan yang diwariskannya tetap tinggal: sejauh mana negara boleh menggerakkan uang publik untuk mengejar pertumbuhan?

Jawabannya tidak ditemukan hanya pada pedal gas atau rem.

Ia terletak pada kemampuan pemerintah untuk mengetahui kapan harus mempercepat, kapan harus menahan diri, dan kapan harus jujur bahwa tidak semua ambisi dapat dibiayai sekaligus.*(money.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB).

Adrianto langsung ditahan KPK setelah sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• KPK Tahan Fahd A Rafiq Usai Terjaring OTT BPN Bogor, Jadi Tersangka untuk Ketiga Kalinya

Adrianto tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.

Ia kemudian keluar dari gedung KPK dengan dikawal petugas dan langsung masuk ke mobil tahanan.

Selain Adrianto, KPK menetapkan tujuh orang lainnya sebagai tersangka dan menahan mereka. Mereka adalah:

- Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
- Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
- Rizal Pahlefi.
- Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen.
- Fahd A Rafiq, Ketua DPP Golkar.
- Erwin.
- Muhammad Fakhry.

Adrianto merupakan salah satu pihak yang diamankan dalam OTT KPK di kantor BPN Kabupaten Bogor.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan HGB.

Dalam operasi itu, KPK juga mengamankan puluhan boks hingga koper yang berisi uang. Barang bukti tersebut terdiri atas mata uang rupiah dan valuta asing.

Namun, KPK belum mengungkap secara rinci jumlah uang yang diamankan maupun konstruksi lengkap perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut telah diputuskan naik ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan.

"KPK telah melakukan gelar perkara di tingkat pimpinan, dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan," jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (15/9).

Hingga kini, KPK belum menjelaskan secara rinci peran masing-masing tersangka dalam dugaan suap pengurusan HGB tersebut.

KPK menyatakan konstruksi perkara dan barang bukti yang telah diamankan akan disampaikan dalam konferensi pers.

Penetapan tersangka terhadap Adrianto menambah daftar pihak yang diproses KPK dalam OTT di BPN Kabupaten Bogor.

Penyidik masih mendalami dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam proses pengurusan hak guna bangunan tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq setelah politikus Partai Golkar itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

Pantauan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 15 September 2026, Fahd keluar dari ruang pemeriksaan di lantai dua sekitar pukul 17.30 WIB.

Baca Juga:

• Kejagung Sita 38 Aset dalam Kasus Dugaan TPPU Febrie Adriansyah, Nilainya Capai Rp846 Miliar

Fahd kemudian dikawal petugas menuju mobil tahanan. Ia langsung masuk ke dalam kendaraan tersebut untuk menjalani masa penahanan.

Penahanan ini menjadi kali ketiga Fahd ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang ditangani KPK.

Fahd merupakan salah satu dari 17 orang yang diamankan KPK dalam OTT di kantor BPN Kabupaten Bogor.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB).

Selain Fahd, KPK mengamankan sejumlah pejabat dan pihak swasta. Mereka antara lain:

- Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
- Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
- Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.
- Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen.
- Adrianto Pitojo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.

Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan puluhan boks hingga koper yang berisi uang.

Uang yang ditemukan tidak hanya dalam pecahan rupiah, tetapi juga mata uang asing.

Namun, KPK belum mengungkap secara rinci jumlah uang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Nilai barang bukti itu akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan.

"KPK telah melakukan gelar perkara di tingkat pimpinan, dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan," jelas jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (15/9).

Dengan naiknya perkara ke tahap penyidikan, KPK selanjutnya akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka sekaligus menjelaskan konstruksi perkara dan barang bukti yang telah diamankan.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan HGB. KPK masih melakukan pendalaman terhadap peran masing-masing pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Kejagung menyebut nilai 38 obyek aset yang disita tersebut ditaksir mencapai sekitar Rp846 miliar.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Tindak Pidana Asal Kasus TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) sekaligus Ketua Tim 9, Rudi Margono, mengatakan penyitaan aset dilakukan selama proses penyidikan perkara.

"Terkait dengan progres penyitaan, dari tahap penyidikan kemarin, telah disita eh kurang lebih 38 obyek aset tanah dan/atau bangunan," kata Rudi Margono di Kejagung, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

"Kemudian dugaan dari 38 obyek aset ditaksir kurang lebih senilai Rp 846 miliar," tambah dia.

Rudi mengatakan nilai Rp846 miliar tersebut belum mencakup aset berupa rumah di kawasan Sentul dan sejumlah aset lain yang sebelumnya digeledah oleh Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya.

Selain tanah dan bangunan, penyidik juga menyita 27 lembar saham perusahaan, barang bukti berupa valuta asing dan emas, serta 1.150 lembar dokumen.

Penyitaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan perkara dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat Febrie bersama dua tersangka lainnya.

Rudi mengatakan proses penyidikan perkara tersebut telah selesai dilakukan oleh Tim 9.

Saat ini, penyidik masih menunggu jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21.

"Iya, jadi perkaranya dari teknis penyidikan, menurut Tim 9, dianggap sudah selesai," kata dia.

Rudi mengatakan perkara tersebut belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan selaku jaksa penuntut umum.

Penyidik masih melakukan finalisasi sebelum masuk ke tahap berikutnya, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti.

"Jadi, perkaranya belum dilimpahkan (ke Kejari). Tapi proses finalisasi untuk penyelesaian yang nanti akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti," kata dia.

Setelah proses penuntutan selesai, Febrie disebut akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Perampungan penyidikan tersebut disepakati setelah Kejagung menggelar rapat koordinasi bersama Polri, KPK, dan Komisi Kejaksaan pada Selasa, 15 September 2026.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU dengan tindak pidana asal berupa dugaan korupsi.

Setelah menjalani pemeriksaan, Febrie langsung ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Jakarta Timur.

Kejagung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan ketika Febrie menjabat sebagai jaksa maupun pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan.

"Modus secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat, mengabdikan diri di kejaksaan," ujar Rudi Margono saat ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, 24 Juli 2026 lalu.

Namun, Rudi saat itu belum menjelaskan secara rinci konstruksi maupun modus perkara.

Menurut dia, penjelasan lebih detail berkaitan dengan kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

"Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau kita sampaikan akan menyulitkan kita ke depannya," kata dia.

Selain Febrie, Kejagung juga menetapkan Don Ritto dan Nurman Herin sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Berbeda dengan Febrie, Don Ritto dan Nurman Herin disangkakan dengan pasal TPPU.

Kejagung hingga kini masih memproses tahapan hukum perkara tersebut.

Kepemilikan 38 aset yang telah disita serta keterkaitannya dengan masing-masing tersangka akan menjadi bagian dari proses pembuktian dalam perkara tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan tindak pidana asal yang mendasari perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Kejagung menyebut dugaan pemerasan menjadi tindak pidana asal dalam perkara yang menjerat Febrie.

Baca Juga:

• Eks Kadisdik Langkat Ungkap Didatangi Penyidik , Diminta Akui Terima Rp50 Juta: Nanti Kami Tuntut 1,5 Tahun, Agar Divonis 1 Tahun

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono, seusai rapat koordinasi bersama Kortas Tipikor Polri, KPK, Polda Metro Jaya, dan Komisi Kejaksaan (Komjak) di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan.

"Dari hasil rapat koordinasi disepakati bahwa perkara ini akan disangkakan dengan sangkaan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU dengan tersangka FA, DR, dan NH," kata Rudi dalam konferensi pers.

Rudi menjelaskan tindak pidana asal dalam perkara TPPU tersebut berupa dugaan tindak pidana korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Menurut dia, dugaan pemerasan itu berkaitan dengan penanganan perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI.

"Perkaranya tindak pidana asal dengan TPPU. Pemerasan, dugaan pemerasan (Pasal) 12e (dalam penanganan perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI)," ujar Rudi menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam perkara tersebut, Febrie disebut dijerat dugaan korupsi berupa pemerasan sebagai tindak pidana asal sekaligus TPPU.

Sementara dua tersangka lainnya, yakni Don Ritto dan Nurman Herin, disangkakan dengan pasal TPPU.

Rudi mengatakan proses penyidikan perkara tersebut telah rampung. Selanjutnya, penyidik akan mempersiapkan pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum.

"Perkara ini segera dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses penanganan perkara ini," ujarnya.

Rudi belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara. Ia mengatakan detail perkara nantinya akan terbuka dalam proses persidangan.

"Itu kan teknis. Jadi kami memahami betul jangan sampai sangkaan atau dakwaan belum dibacakan sudah bergulir dipublikasi, karena ini menjunjung asas praduga tak bersalah. Pastinya dalam waktu dekat perkara ini apabila dilimpahkan akan sangat terbuka untuk kita semua," ujar Rudi.

Rudi menyebut rangkaian penyidikan yang dilakukan Tim 9 telah selesai. Namun, pelimpahan tahap dua masih menunggu kelengkapan dari jaksa penuntut umum.

"Dari teknis penyidikan menurut Tim 9 dianggap sudah selesai. Kita menunggu pernyataan lengkap, P-21 dari penuntut umum," ujarnya.

Kejagung belum menjelaskan secara pasti kapan pelimpahan tahap dua perkara tersebut akan dilakukan.

Proses selanjutnya akan menentukan apakah perkara tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan dan kemudian disidangkan.

Perkara ini masih berada dalam proses hukum.

Karena itu, dugaan pemerasan dan TPPU yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses persidangan.* (d/ad)