Rivai mengatakan pihaknya tidak perlu terlibat dalam perdebatan panjang mengenai keaslian ijazah Jokowi. Menurutnya, keterangan dari institusi penerbit sudah cukup untuk menjelaskan status dokumen tersebut.

Baca Juga:

• Gugat Menkeu di Praperadilan Jilid V, Roy Suryo Minta Ganti Rugi Rp 206 Juta Dibayar APBN

Rivai juga menjelaskan perbedaan antara dokumen palsu dan dokumen yang dinilai tidak memenuhi persyaratan tertentu. Menurut dia, sebuah dokumen tetap dapat disebut asli meski terdapat persoalan mengenai persyaratan penerbitannya.

Dia mencontohkan sertifikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurutnya, apabila BPN menyatakan tidak pernah menerbitkan sebuah sertifikat, dokumen tersebut dapat disebut palsu. Namun, apabila sertifikat memang diterbitkan BPN tetapi terdapat kekurangan persyaratan, kondisi tersebut tidak otomatis membuat dokumen menjadi palsu.

"Contoh, ada sebuah sertifikat tanah, kalau BPN menyatakan tidak pernah mengeluarkan itu sudah jelas palsu. Tapi mungkin saja sertifikat itu dikeluarkan BPN tapi tidak memenuhi syarat, ya mungkin saja," kata Rivai.

Terkait tudingan yang disampaikan Roy Suryo, Rivai menilai sejauh ini belum ada bukti yang menurutnya mendukung tuduhan tersebut. Dia menyebut persoalan ijazah Jokowi kini bercampur dengan isu mengenai persyaratan penerbitan dokumen.

"Kalau yang saya lihat, apa yang dibangun selama ini oleh Pak Roy adalah narasi-narasi tuduhan, tidak ada satu pun bukti. Tapi selama ini hanya tuduhan-tuduhan," ujarnya.

"Soal ijazah sebenarnya ini clean, sekarang coba dicampur aduk antara kepalsuan dengan seolah-olah ijazah yang tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan," sambung Rivai.

Rivai mengatakan seluruh tudingan tersebut akan dijawab dalam persidangan pokok perkara. Dia menyebut UGM nantinya akan hadir untuk memberikan penjelasan terhadap sejumlah hal yang dipersoalkan.

"Ini semua akan dijawab secara lengkap di persidangan nanti, karena UGM akan hadir menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang dituduhkan," katanya.

Di sisi lain, Roy Suryo menyatakan siap menjalani sidang perdana perkara dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026.

Roy mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi yang menurutnya belum pernah diungkap ke publik. Dia mengatakan bukti-bukti tersebut akan diajukan dalam persidangan untuk mendukung argumennya terkait keaslian ijazah Jokowi.

"Memang enggak pernah habis, dan makin mendekati tanggal 17, Kamis pekan depan ya, makin terbukti ijazah ini 99,9 persen palsu, sudah. Makin siap, makin terbukti, makin lama makin terbukti," ujar Roy.

Perkara tersebut selanjutnya akan diuji melalui proses persidangan di PN Jakarta Timur.* (in/dh)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta proses verifikasi dilakukan hingga tingkat kewilayahan. Data nomor porsi calon jemaah nantinya akan dicocokkan dengan data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

Baca Juga:

• Hadiri Pesta Sinodal Paroki Padre Pio Helvetia, Rico Waas Kirim Pasukan Kebersihan hingga Mobil Toilet

Rico mengatakan verifikasi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta jajaran kewilayahan.

"Turun ke wilayah biar diverifikasi langsung. Bisa kita sisir lagi," kata Rico didampingi Kepala Disdukcapil Medan Baginda P Siregar dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Medan Surya Syahputra.

Menurut Rico, pencocokan nomor porsi dengan NIK dan KK diharapkan dapat membantu menemukan keberadaan calon jemaah hingga ke keluarganya. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan ibadah haji 2027.

Rico juga menegaskan Pemko Medan siap membantu apabila masih ada persoalan yang dihadapi dalam proses persiapan keberangkatan jemaah. Dia meminta koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar berbagai kendala dapat segera ditangani.

"Kalau ada permasalahan menjelang haji, bisa disampaikan. Untuk meningkatkan layanan, kami siap," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Medan Muhammad Bambang Irawan Hutasuhut menyampaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan haji secara nasional mencapai 91 persen. Kota Medan juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Untuk pelaksanaan haji 2027, jumlah jemaah Kota Medan diperkirakan mencapai 1.939 orang. Jumlah tersebut ditambah 95 jemaah lanjut usia sehingga total calon jemaah diperkirakan mencapai 2.034 orang.

Bambang mengatakan percepatan verifikasi menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan Disdukcapil. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat sekitar 160 jemaah di Medan yang mendaftar sejak 2010 namun hingga kini belum ditemukan keberadaannya.

Selain verifikasi data, aspek kesehatan calon jemaah juga menjadi perhatian dalam persiapan haji 2027. Namun, pemeriksaan kesehatan masih menunggu keterhubungan sistem dari pemerintah pusat.* (dh)

Dukungan tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi pengurus dan panitia Gereja Katolik Paroki Santo Padre Pio Medan Helvetia di Ruang Khusus Wali Kota Medan, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga:

• Ditanya Kenapa Perda Baru Dicabut Sekarang, Rico Waas: Kami Tak Mau Tergesa-gesa Demi Kepastian Hukum

Rico mengapresiasi perayaan yang akan diikuti umat Paroki Padre Pio tersebut. Menurutnya, Pesta Sinodal bukan hanya menjadi bagian dari kegiatan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi momentum mempererat kebersamaan serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Kota Medan.

"Pemko Medan tentu mendukung. Kita ingin pelaksanaannya berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat," ujar Rico.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Pemko Medan akan membantu sejumlah kebutuhan teknis di lapangan. Dukungan tersebut meliputi pengaturan lalu lintas dan parkir, pengamanan, kebersihan, hingga penyediaan mobil toilet.

Rico meminta panitia berkoordinasi secara optimal dengan perangkat daerah terkait agar seluruh persiapan dapat dilakukan dengan baik. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mengantisipasi berbagai kebutuhan selama acara berlangsung.

Dengan persiapan dan koordinasi yang matang, Pesta Sinodal Paroki Padre Pio Helvetia diharapkan dapat berjalan aman, tertib, dan nyaman, baik bagi umat yang hadir maupun masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Dalam audiensi tersebut, Rico didampingi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Wandro Abadi Agnellus Malau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Medan Agus Maryono.

Sementara dari Paroki Santo Padre Pio hadir Pastor Hilarius Kemit selaku Pastor Paroki, Darwin Manalu selaku Ketua DPP Padre Pio, Baringin Sihombing selaku Ketua Panitia, Pastor Nathanio, Sordar Simamora selaku Sekretaris Panitia, Maurid Simbolon selaku Wakil Ketua, serta anggota DPRD Medan Antonius Tumanggor.* (dh)

Penjelasan itu disampaikan Rico dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Selasa (8/9/2026). Rapat tersebut digelar untuk menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013.

Baca Juga:

• Dari Medan hingga Batam dan Aceh, 16 Tim Lawyer Siap Bertanding di Medan Lawyer FC Cup III

"Saran, pendapat, serta pertanyaan yang disampaikan oleh seluruh fraksi menunjukkan adanya perhatian bersama kita, yaitu bagaimana memastikan lembaga kemasyarakatan di Kota Medan tetap kuat, berfungsi dengan baik dan mandiri serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Rico.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen itu, Rico juga menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Margaret MS mengenai alasan pencabutan Perda baru dilakukan meski aturan di atasnya telah mengalami perubahan sejak beberapa tahun lalu.

Rico mengakui harmonisasi regulasi idealnya dilakukan dengan segera. Namun, menurutnya, pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 harus dilakukan secara cermat karena berkaitan dengan keberlangsungan lembaga yang bekerja langsung di tengah masyarakat.

"Pencabutan tidak dilakukan tergesa-gesa untuk menghindari ketidakpastian hukum dan menjamin keberlangsungan lembaga yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," tegas Rico.

Dia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemko Medan menyesuaikan regulasi secara tertib dan terbuka, sekaligus tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan.

"Kami akan menyusun mekanisme dan memastikan kegiatan pelayanan, pemberdayaan, dan kemitraan dengan masyarakat tetap berlangsung secara tertib," ujar Rico.

Pemko Medan selanjutnya akan menyiapkan mekanisme penyesuaian agar keberadaan dan fungsi lembaga kemasyarakatan tetap dapat berjalan setelah pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 dilakukan.* (dh)

Dukungan itu disampaikan Rico saat menerima audiensi pengurus Medan Lawyer Football Club (FC) di Balai Kota Medan, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga:

• Belasan Tahun Rusak dan Kerap Tergenang, Dana Kelurahan Dimanfaatkan untuk Benahi Jalan Gang Keluarga di Pulo Brayan Kota

"Kami mengapresiasi dan mendorong agar kegiatan ini terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan berjalan lancar. Harapannya Medan Lawyer FC bisa terus mengembangkan sifat promotifnya. Melalui kegiatan seperti ini, para praktisi hukum atau lawyer bisa menjadi lebih dekat dengan masyarakat," ujar Rico.

Presiden Medan Lawyer FC, Gumilar Aditya Nugroho, mengatakan audiensi tersebut dilakukan untuk menyampaikan kesiapan turnamen yang akan digelar pada 12-13 September 2026 di Stadion Kebun Bunga.

"Kami hadir untuk mengundang secara langsung Bapak Wali Kota Medan agar berkenan hadir sekaligus membuka secara resmi event ini," kata Gumilar.

Gumilar menyebut antusiasme terhadap turnamen tahun ini cukup tinggi. Sebanyak 16 tim dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut.

Peserta tidak hanya berasal dari Kota Medan dan sejumlah daerah di Sumatera Utara, seperti Pematangsiantar dan Dairi. Tim dari luar Sumatera Utara juga akan ikut bertanding, di antaranya dari Aceh, Pekanbaru, hingga Batam.

Turnamen tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antarpraktisi hukum serta membangun kedekatan dengan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut turut hadir mendampingi Wali Kota Medan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tengku Chairuniza serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution.* (dh)

Dokumen hasil laboratorium menunjukkan sampel nasi dari sekolah terbukti positif terkontaminasi bakteri Bacillus cereus. Sementara sampel ikan dencis dengan saus dari sekolah terdeteksi positif bakteri Staphylococcus aureus.

Baca Juga:

• BGN Pastikan Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan 391 Siswa Terdampak MBG di Karo

Hasil laboratorium yang dikeluarkan pada Minggu (16/9/2026) itu baru terungkap dan viral di media sosial pada Selasa (8/9/2026). Dokumen tersebut diunggah oleh salah satu akun Threads, @stepanus_purba, yang membagikan dokumen UPTD Laboratorium Kesehatan dengan pengirim Kepala Dinas Kesehatan Karo.

Hingga kini, belum ada instansi resmi yang secara terbuka mengungkap hasil sampel makanan MBG di Karo tersebut kepada publik.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 353 siswa di Karo mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Dugaan awal mengarah pada ikan yang tidak dimasukkan ke dalam freezer selama 10-12 jam.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sebelumnya menegaskan pihaknya akan membuka hasil investigasi secara transparan. Dia menyebut penyebab keracunan diduga berasal dari ikan yang tidak dimasukkan ke freezer dalam waktu lama.

"Ikan basah tidak ditaruh ke dalam freezer, itu suatu kebodohan dan kelalaian. Kami sudah menutup dapur dan mencopot kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," tegas Sudaryono.

Salah satu siswa yang menjadi korban dugaan keracunan MBG adalah Febiona Br Purba, siswi SMK Bersama Berastagi. Kondisinya disebut kian memburuk lebih dari tiga minggu setelah insiden keracunan pada 13 Agustus 2026.

Febiona yang dikenal sebagai siswa berprestasi dan menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS itu mengalami penurunan daya ingat hingga kesulitan berbicara. Dia harus bolak-balik menjalani pemeriksaan medis di sejumlah rumah sakit.

Ibu Febiona, Elvinus Lusiana br Sitanggang, mengatakan gangguan daya ingat anaknya diketahui berselang beberapa waktu usai kejadian. Menurutnya, Febiona bahkan sempat tidak mengenali sejumlah kerabat maupun teman yang selama ini dikenalnya.

"Lupa dia, misalnya bibinya kalau datang, ini siapa katanya. Kami kasih tahu lah, ini Bibi. Adik-adiknya juga gitu (gak ingat). Kawan-kawannya (di sekolah) datang pun gak kenal," ujar Elvinus.

Elvinus menceritakan awal mula kejadian bermula ketika Febiona menyantap menu MBG dengan lauk ikan tongkol pada Kamis (13/8/2026). Saat itu, Febiona sempat mengeluhkan rasa makanan yang pahit dan keras, namun tetap menyantapnya karena lapar.

Sepulang sekolah, kondisi Febiona memburuk. Dia mengalami pusing, gatal-gatal, muntah, hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Keluarga kemudian membawanya ke RSU Kabanjahe untuk mendapatkan penanganan medis.

Setelah tiga hari dirawat, Febiona sempat pulang namun kembali mengalami kejang sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Efarina Berastagi. Dua hari berselang, dia dirujuk ke Rumah Sakit Umum Haji dan dirawat selama seminggu.

Pada Sabtu (5/9/2026), Febiona kembali mengalami kejang-kejang sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Amanda. Selasa (8/9/2026), dia kembali menjalani kontrol kesehatan di RSUP H Adam Malik Medan.

Elvinus berharap kondisi anaknya dapat segera pulih sehingga bisa kembali bersekolah bersama teman-temannya seperti biasa.

"Kami pun capek. Tolong dikasih obatnya yang tepat. Dia selalu bilang mau sekolah. Tapi kayak mana mau kita kasih sekolah," tuturnya.* (tm/dh)

Peristiwa dramatis runtuhnya badan jalan itu mendadak heboh dan viral di media sosial. Dari rekaman video yang beredar, material jalan tampak tergerus parah hingga menyisakan jurang longsoran yang memutus akses penghubung antar-desa dan kecamatan.

Baca Juga:

• Disebut Bikin Buku 'Islam ala Prabowo', Yusril Tegaskan Cuma Diwawancarai: Jangan Cuma Debat Judul

Kasi Humas Polres Deli Serdang, Iptu JB Gabe Napitupulu, membenarkan peristiwa amblasnya akses jalan vital di STM Hulu tersebut. Saat ini, pihaknya berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda untuk merekayasa rute lalu lintas.

"Iya benar, saat ini jalan sedang dialihkan bekerja sama dengan Forkopimda," ujar Gabe saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2026).

Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab pasti runtuhnya struktur jalan utama tersebut. Namun, dugaannya menguat pada tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Deli Serdang dalam beberapa hari terakhir.

Saat ini, tim gabungan masih menyisir kawasan sekitar untuk memetakan jalur alternatif tercepat agar mobilitas dan aktivitas perekonomian warga desa tidak terisolasi total.

"Kami mengimbau masyarakat agar berhati-hati, terutama warga yang tinggal di kawasan rawan longsor maupun bencana alam lainnya," tegas Gabe.* (ds/dh)

Kegiatan PKKMB yang dijadwalkan berlangsung hingga 10 September 2026 ini bertujuan memperkenalkan lingkungan kampus, sistem akademik, serta menanamkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan kepada para 'Unmuha Muda'.

Baca Juga:

• PWM Muhammadiyah Aceh Gelar Rapimwil Secara Hybrid, Bahas Konsolidasi dan Program SatuMu

"Kami berharap kegiatan PKKMB tahun ini dapat menjadi bekal positif yang membekas dan aplikatif. PKKMB harapannya membuka paradigma baru bagi mahasiswa Unmuha agar nantinya mereka memiliki daya saing dan daya sanding yang kuat karakternya," ujar Mirza di hadapan ratusan mahasiswa baru.

Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unmuha, Dr. Nuzulman, S.E., yang hadir mewakili Rektor Unmuha, menyambut hangat seluruh mahasiswa baru yang telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Unmuha. Ia menegaskan komitmen kampus dalam mencetak generasi unggul.

"Unmuha berkomitmen untuk mencetak mahasiswa unggul yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki fondasi keislaman yang kuat. Kami percaya generasi muda yang berakhlak mulia dan berwawasan luas adalah kunci kemajuan bangsa," tegas Nuzulman.

Nuzulman menitipkan pesan agar para mahasiswa baru memanfaatkan masa perkuliahan untuk terus belajar, berkarya, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Ia pun menantikan momen keberhasilan para mahasiswa di masa mendatang.

"Kami berharap kegiatan PKKMB ini menjadi awal dari perjalanan mahasiswa dalam memulai perkuliahan, sehingga nantinya kita bertemu kembali di ruangan ini dengan mahasiswa mengenakan pakaian toga dan turut serta diwisuda sebagai sarjana di Unmuha," pungkasnya.

Acara pembukaan PKKMB ini turut dihadiri Sekretaris PWM Aceh Ichwanul Fitri, perwakilan LLDikti Wilayah XIII, perwakilan Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda, BNNP Aceh, hingga jajaran Muspika Lueng Bata dan tokoh masyarakat setempat.* (dh)

Hal itu disampaikan Ruddi melalui Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo dalam konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga:

• Pangdam IM Tegas Pasang Badan Dukung Polda Aceh: Tak Ada Ruang Buat Bandar Narkoba

Ari mengatakan upaya pemberantasan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penindakan kepolisian. Edukasi, sosialisasi, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Upaya tersebut, kata dia, harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, gampong hingga komunitas masyarakat.

Dorong Gampong Bebas Narkoba

Polda Aceh juga mendorong penguatan program gampong atau desa bebas narkoba sebagai gerakan bersama berbasis masyarakat. Program tersebut dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Selain pencegahan, penanganan perkara narkotika juga diminta dilakukan secara komprehensif. Salah satunya dengan menelusuri aset dan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kemudian juga dirasa perlu pengembangan penanganan perkara narkotika secara komprehensif, termasuk penelusuran aset dan penerapan tindak pidana pencucian uang, agar jaringan narkotika dapat diputus hingga ke sumber kekuatan ekonominya," tegas Ari.

Ari juga meminta masyarakat tidak takut memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Dia mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam upaya pemberantasan narkotika, mulai dari Direktorat Reserse Narkoba, seluruh satuan kerja terkait, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, Bea dan Cukai, TNI, pemerintah daerah hingga elemen masyarakat.

"Semoga sinergi dan kolaborasi ini terus dipelihara dan ditingkatkan. Mari kita jadikan Bumi Serambi Mekkah ini sebagai daerah yang aman, sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika," pungkasnya.* Waka Polda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK, memusnahkan brang bukti Narkotika disaksikan oleh Forkopimda Aceh

Rumah berukuran 6 x 6 meter itu diperbaiki setelah kondisinya mengalami kerusakan cukup parah. Atap rumah Katratunida sebelumnya bocor di sejumlah bagian, sementara dinding bangunan sudah lapuk dimakan usia.

Baca Juga:

• Ratusan Elemen Masyarakat Bireuen Bersatu di Apel Kebangsaan, Ikrarkan Perang Lawan Hoaks dan Perpecahan

Proses rehabilitasi dilakukan secara bergotong royong selama 18 hari hingga rumah tersebut dinyatakan rampung 100 persen dan siap ditempati.

"Kini, rumah baru tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur, ruang tamu, serta satu kamar mandi di bagian luar. Katratunida bersama suami dan kedua anaknya pun sudah mulai menempati rumah baru yang jauh lebih layak, aman, dan nyaman," ujar Andriyanto.

Katratunida mengaku tidak menyangka proses pembangunan rumahnya berlangsung begitu cepat. Dengan mata berkaca-kaca, dia menyebut rumah baru tersebut seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi keluarganya.

"Rasanya seperti mimpi. Tiba-tiba rumah kami dibangun dan sekarang sudah selesai 100 persen. Dulu rumah kami tidak layak huni, banyak yang bocor di mana-mana dan dindingnya juga sudah lapuk," kata Katratunida.

Kini, Katratunida bersama suami dan kedua anaknya dapat menempati rumah yang lebih layak dan nyaman.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, khususnya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Haji Eko Setiawan bin Katoh atas perhatian yang diberikan kepada keluarganya.

"Se sekarang kami sekeluarga sudah memiliki rumah yang layak. Saya bisa melihat tawa anak-anak dan mereka bisa tumbuh di rumah yang lebih layak. Semoga kebaikan ini menjadi keberkahan bagi Bapak KSAD dan Haji Eko Setiawan, baik di dunia maupun di akhirat," ujar Katratunida.

Rehabilitasi rumah tersebut diharapkan dapat memberikan hunian yang lebih aman dan nyaman bagi Katratunida bersama keluarganya sekaligus membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.* (dh)

Kepastian itu disampaikan Bobby saat meninjau kawasan Jalan Letda Sujono yang kerap tergenang ketika hujan deras, Selasa (8/9/2026). Dalam peninjauan tersebut, Bobby berdiskusi dengan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap serta pihak Balai Jalan Kementerian PU.

Baca Juga:

• Asap Karhutla Sumatera-Kalimantan Siap 'Menyeberang', Singapura hingga Brunei Waspada Kabut Lintas Batas

"Ini kan ada jalan nasional, karenanya ada pihak Kementerian PU yang ikut. Jadi untuk ini, ada pembagian tugas, di mana jalur drainase itu ranahnya Balai Jalan, dan nanti di ujung akan dibangun kolam retensi di bibir sungai. Panjangnya itu sekitar 1,7 Km dari lokasi jalan yang tergenang (banjir)," ujar Bobby saat meninjau lokasi, Selasa (8/9/2026).

Bobby menyebut Pemko Medan telah melakukan proses pembebasan lahan milik warga yang akan digunakan untuk pembangunan kolam retensi. Proses tersebut dilakukan pada tahun ini agar pembangunan dapat segera dimulai.

Menurut Bobby, desain pembangunan kolam retensi juga telah tersedia. Dia meminta proses pembebasan lahan dipercepat sehingga pengerjaan dapat direalisasikan pada awal 2027.

"Kami tadi hanya meyakinkan saja, kalau memang dari Pemko Medan belum menganggarkan, biar dari Pemprov. Tetapi dari Pemko menyanggupinya. Maka kami minta prosesnya dipercepat, karena desainnya sudah ada," katanya.

Selain Jalan Letda Sujono, Bobby turut menyoroti persoalan banjir di Kecamatan Medan Johor, khususnya kawasan Jalan Eka Warni.

Penanganan banjir di kawasan tersebut juga akan dilakukan melalui kolaborasi Pemprov Sumut dan Pemko Medan. Pemprov Sumut akan membangun sodetan, sedangkan Pemko Medan menangani pembangunan jalan.

"Dari Pemprov Sumut itu akan bangun sodetan. Dan Pemko Medan membangun jalannya," ujar Bobby.

Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap mengapresiasi perhatian Bobby terhadap persoalan banjir di kawasan Jalan Letda Sujono.

Zakiyuddin memastikan Pemko Medan akan melakukan pembebasan lahan warga yang dibutuhkan untuk pembangunan kolam retensi.

"InsyaAllah kita akan membebaskan lahan dulu untuk bisa membangun kolam retensinya. Sejauh ini kita akan ikuti prosedur, dan sedang negosiasi dengan pemilik lahan," kata Zakiyuddin.

Dengan adanya pembagian tugas antara Pemko Medan, Pemprov Sumut, dan Kementerian PU, penanganan banjir di Jalan Letda Sujono ditargetkan mulai dikerjakan pada awal 2027.* (dh)

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan titik polutan dengan intensitas pekat masih terdeteksi di sejumlah wilayah Kalimantan, Sumatera hingga Papua.

Baca Juga:

• Jarak Pandang Anjlok ke 500 Meter, 14 Kabupaten di Sumut Terancam Asap, Bobby Siap Berlakukan PJJ Lagi

Menurut BNPB, kondisi sebaran polutan tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga Rabu (9/9). Intensitas dan luasan polusi PM2.5 akibat karhutla di Sumatera dan Kalimantan juga menunjukkan peningkatan.

Polutan turut terdeteksi di wilayah timur Indonesia, khususnya Merauke, Papua.

Berpotensi Picu Kabut Asap Lintas Batas

BNPB menyebut pergerakan polutan ke arah utara dan barat laut berpotensi membawa kabut asap lintas batas. Dampaknya diperkirakan dapat mencapai Singapura, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Sabah, hingga Brunei Darussalam.

BNPB mengimbau masyarakat tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, terutama di wilayah yang terdampak sebaran polutan.

Di sisi lain, BNPB melaporkan penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah daerah.

Di Kalimantan Barat, terdapat 36 titik api dengan luas lahan terbakar lebih dari 350 hektare. Petugas gabungan telah melakukan pemadaman pada lahan seluas lebih dari 105 hektare.

Kemudian di Kalimantan Tengah terdapat 47 titik api dengan luas lahan terbakar lebih dari 100 hektare. Dari luasan tersebut, lebih dari 67 hektare telah berhasil dipadamkan.

Sementara di Kalimantan Selatan, tercatat 21 titik api dengan luas lahan terbakar lebih dari 260 hektare. Petugas telah memadamkan lebih dari 163 hektare lahan.

Di Sumatera, Riau tercatat memiliki 51 titik api dengan luas lahan terbakar lebih dari 309 hektare. Petugas telah memadamkan lebih dari 162 hektare.

Di Jambi terdapat 29 titik api dengan luas lahan terbakar sekitar 60 hektare. Sekitar 46 hektare di antaranya telah berhasil dipadamkan.

Sedangkan di Sumatera Selatan ditemukan 21 titik api dengan luas lahan terbakar hampir 400 hektare. Namun, lahan yang berhasil dipadamkan baru sekitar 13 hektare.

Penanganan karhutla di sejumlah wilayah dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari operasi satgas darat dan udara, water bombing, hingga operasi modifikasi cuaca (OMC).* (in/dh)

Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Medan, Erdianta Sitepu, mengatakan pihaknya masih mendampingi Febiona dan keluarganya dalam menjalani pemeriksaan medis di RSUP H Adam Malik Medan.

Baca Juga:

• Siswa Karo Hilang Ingatan Imbas MBG, Bobby Nasution Ogah Stop Program: Kuncinya Perbaikan

"Dokter Yazid tadi menyampaikan, tidak dikasih terapi apa-apa karena normal. Tidak dikasih obat juga. Jadi obat yang diterima Febiona dari psikiatri semalam aja," kata Erdianta, Selasa (8/9/2026).

Erdianta mengaku sempat berinteraksi langsung dengan Febiona setelah pemeriksaan. Saat itu, dia menyebut tidak melihat tanda-tanda gangguan ingatan seperti yang sebelumnya diceritakan keluarga.

"Kami tadi diskusi nyambung kok. Terus dia tadi bisa juga perkenalkan diri dengan bahasa Jepang. Dia ingat juga cita-citanya mau kuliah di National University of Singapore. Tahu kok dia sudah juara satu dua kali. Dia ingat semua kok," ujarnya.

BGN Tanggung Biaya Pengobatan dan Transportasi

Erdianta menegaskan seluruh biaya pengobatan yang timbul akibat penanganan korban dugaan keracunan MBG di Karo akan ditanggung BGN.

"Semua kita cover. BGN yang membayar biaya yang timbul akibat pengobatan. Kita tanggung jawab untuk itu termasuk transportasi menuju rumah sakit," katanya.

Selain biaya pengobatan, BGN juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban maupun keluarga.

Febiona sebelumnya dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG di SMK Bersama Berastagi pada Kamis (13/8/2026). Menu tersebut disebut berupa nasi dengan lauk ikan tongkol.

Menurut keterangan ibunya, Elvinus Lusiana Sitanggang, Febiona sempat mengalami pusing, gatal-gatal, muntah, hingga tidak sadarkan diri setelah pulang sekolah.

Febiona kemudian beberapa kali menjalani perawatan dan pemeriksaan di sejumlah rumah sakit. Pada Selasa (8/9), dia kembali dibawa ke RSUP H Adam Malik untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Keluarga juga sebelumnya menyampaikan bahwa Febiona diduga mengalami penurunan daya ingat. Elvinus mengatakan anaknya sempat tidak mengenali sejumlah kerabat dan teman yang datang menjenguk.

Selain keluhan tersebut, keluarga menyebut Febiona mengalami kesulitan berbicara karena kondisi pada bagian lidah.

Namun, berdasarkan keterangan Erdianta setelah pemeriksaan terbaru, pihak KPPG menyebut Febiona masih dapat berkomunikasi dan mengingat sejumlah informasi mengenai dirinya.

BGN memastikan pendampingan terhadap Febiona dan korban lainnya tetap dilakukan selama proses pengobatan berlangsung.* (k/dh)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meluruskan isu viral terkait namanya yang terseret dalam penerbitan buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Yusril menegaskan dirinya sama sekali bukan penulis dari buku tersebut.

Yusril mengungkapkan bahwa posisinya dalam buku tersebut murni hanya sebagai narasumber yang diwawancarai oleh tim penyusun. Ia mengaku tak pernah dilibatkan dalam proses penentuan judul, penggagasan ide, maupun pembiayaan penerbitannya.

Baca Juga:

• Disorot Publik, BAZNAS Tegaskan Dana Zakat Tak Sepeser pun Dipakai untuk Buku Islam Ala Prabowo

Proses wawancara itu, lanjut Yusril, terjadi jauh sebelum dirinya diangkat menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih. Bahkan setelah wawancara tuntas, ia tak pernah disodori transkrip maupun naskah awal hingga buku tersebut resmi dicetak dan beredar.

Meski demikian, Yusril mengaku sudah membaca keseluruhan isi buku tersebut secara utuh. Ia menilai poin-poin pandangannya yang dituangkan oleh tim penyusun sudah tersampaikan dengan cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Apa yang saya sampaikan dalam wawancara tersebut merupakan pandangan saya dan tentu dapat saya pertanggungjawabkan secara akademik. Saya tidak keberatan pandangan tersebut dimuat," tegas mantan Ketum PBB tersebut.

Mengenai namanya yang tercantum pada bagian hak cipta, Yusril memilih santai dan tak ingin memperpanjang polemik. Menurutnya, hal itu kemungkinan hanya berkaitan dengan bagian kutipan wawancaranya semata.

Menanggapi riuh tanggapan masyarakat di media sosial, Yusril mengingatkan publik agar membiasakan diri membaca isi buku secara berimbang sebelum melontarkan kritik pedas. Menurutnya, sebuah karya tak bisa dinilai hanya dari sepenggal judul.

"Saya kira kita perlu membiasakan diri membaca dan memahami substansinya terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian. Jangan sampai kita hanya berdebat mengenai judul, sementara isi bukunya sendiri belum pernah dibaca dengan saksama," imbau Yusril.

Untuk diketahui, buku Islam ala Prabowo sebelumnya resmi diluncurkan di tengah Rakornas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2025 pada 26 Agustus 2025. Buku tersebut diketahui diinisiasi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani bersama Ketua MUI KH Anwar Iskandar.* (lp/dh)

Dukungan tersebut disampaikan melalui Danpomdam IM Kolonel Imran Ilyas dalam konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolda Aceh, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga:

• Dilarutkan Air Panas & Digilas 'Baby Roller'! Puluhan Ribu Ekstasi dan Vape Narkoba di Aceh Dimusnahkan

"Atas nama Kodam Iskandar Muda, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Aceh beserta jajaran, khususnya Ditresnarkoba, atas keberhasilan mengungkap kasus peredaran narkotika. Langkah ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika memerlukan keseriusan, konsistensi, dan kerja sama lintas sektor," kata Imran sebagaimana isi sambutan Pangdam IM.

Menurut Imran, pemusnahan barang bukti narkotika menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum sekaligus menunjukkan keseriusan aparat dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Aceh.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 569,65 gram, cartridge vape yang mengandung etomidate sebanyak 2.538 pcs, liquid etomidate sebanyak 3.827 ml, serta 49.627 butir pil ekstasi (MDMA).

"Jumlah tersebut bukan sekadar angka atau barang sitaan, tetapi mencerminkan adanya potensi ancaman yang sangat serius terhadap kesehatan, keselamatan, dan masa depan masyarakat, khususnya generasi muda," tegasnya.

Imran mengajak seluruh komponen masyarakat di Aceh tidak memberikan ruang bagi peredaran narkotika. Menurutnya, narkoba dapat merusak generasi muda, menghancurkan keluarga, sekaligus mengganggu masa depan daerah.

Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

"Jangan pernah mencoba narkoba, karena satu kali mencoba dapat menjadi awal dari kehancuran masa depan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Imran turut mengapresiasi peran media dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika.

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik sekaligus memperkuat gerakan bersama untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.

Imran berharap pemusnahan barang bukti tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Dia menilai langkah tersebut harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas jaringan narkotika di Aceh.

"Kita semua tentu berharap agar upaya yang dilakukan hari ini tidak berhenti pada pemusnahan barang bukti, tetapi menjadi bagian dari gerakan bersama yang berkelanjutan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Kodam Iskandar Muda siap bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mewujudkan Aceh yang aman, sehat, produktif, dan bebas dari narkotika," pungkasnya.* (dh)

Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas sabu seberat 569,65 gram netto, 49.627 butir pil ekstasi (MDMA), serta 2.538 buah vape getar dan cartridge liquid yang mengandung etomidate.

Baca Juga:

• Perangi Narkoba, Pemko Tanjungbalai dan BNN Perkuat Program P4GN untuk Cegah Peredaran

Menurutnya, peredaran narkotika dapat merusak sendi kehidupan masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam masa depan generasi muda.

"Kondisi geografis Aceh dengan panjang wilayah, jalur perbatasan, pelabuhan dan akses antar-daerah membutuhkan kewaspadaan bersama terhadap potensi masuk dan peredaran narkotika," demikian sambutan Kapolda Aceh yang dibacakan Wakapolda.

Kapolda juga menyoroti munculnya modus baru dalam peredaran narkotika. Peredaran zat berbahaya disebut tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional, tetapi juga melalui produk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk vape liquid yang mengandung etomidate.

"Hari ini Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Narkoba melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus beberapa bulan yang lalu," ujarnya.

Barang bukti yang dimusnahkan sebelumnya telah memperoleh status sebagai barang sitaan dari Kejaksaan Negeri yang menangani perkara masing-masing.

Pemusnahan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Barang bukti sabu dan pil ekstasi dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi air panas.

Sementara cartridge vape dan liquid yang mengandung etomidate dimusnahkan menggunakan baby roller.

Kapolda menegaskan pemusnahan barang bukti tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, kegiatan itu merupakan pesan tegas kepada pelaku kejahatan narkotika bahwa aparat akan terus melakukan pemberantasan.

Polda Aceh menyatakan tidak akan memberikan ruang bagi pengguna, pengedar maupun bandar narkotika di wilayah Aceh.

Jajaran Polda Aceh juga diminta terus meningkatkan upaya pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika secara profesional, tegas dan terukur.

Selain itu, penguatan intelijen dan pengawasan terhadap seluruh jalur yang berpotensi menjadi pintu masuk narkotika juga ditekankan untuk mencegah peredaran barang terlarang tersebut di Aceh.

Pemusnahan barang bukti turut disaksikan Badan Narkotika Nasional (BNN), para pejabat utama Polda Aceh serta seluruh unsur Forkopimda Aceh.

Sementara itu, perwakilan Pangdam Iskandar Muda mengapresiasi langkah kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika, apa pun jenisnya. TNI menyatakan siap memperkuat sinergi bersama Polda Aceh dan BNN Aceh dalam memerangi peredaran narkotika di wilayah hukum Aceh.

"Menyelamatkan generasi muda bangsa adalah tugas kita bersama," ujar perwakilan Pangdam IM.* (dh)

Bobby mengatakan pemerintah akan memantau perkembangan cuaca dan kondisi sebaran asap dalam beberapa hari ke depan. Jika kondisi memburuk, pembelajaran jarak jauh dapat diterapkan mulai jenjang SD hingga SMA.

Baca Juga:

• Siswa Karo Hilang Ingatan Imbas MBG, Bobby Nasution Ogah Stop Program: Kuncinya Perbaikan

Selain mempertimbangkan PJJ, Bobby mengimbau masyarakat di wilayah terdampak agar mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada kepentingan mendesak. Warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker.

"Ya, makanya yang pertama kalau untuk aktivitas normal di luar rumah, kita anjurkan ditahan. Tapi aktivitas yang memang tidak bisa terhindarkan di luar rumah, kita anjurkan pakai alat tambahan seperti masker," ujarnya.

Bobby juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut bergerak cepat menangani titik-titik kebakaran. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya memastikan kebakaran hutan di wilayah Sumut segera dipadamkan.

"Kalau kebakaran hutan di wilayah Sumatera Utara, kami selalu pastikan agar segera dipadamkan dan sosialisasi ke masyarakat apabila memang itu pembakarannya untuk membuka lahan," katanya.

Bobby menyebut sebelumnya terdapat sejumlah titik kebakaran di Sumut. Namun, berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, kondisi sejumlah titik tersebut kini relatif aman setelah dilakukan pemadaman bersama.

"Ada beberapa titik yang memang sudah kami tinjau dan kami kasih estimasi waktu pemadaman jangan lebih dari dua hari. Dan alhamdulillah, dari beberapa titik kemarin tidak ada lagi dari dua hari, dan ini semua dari BPBD provinsi, kabupaten, dan juga tim pemadam, dan juga dari Kementerian Kehutanan juga bekerja bersama-sama," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan adanya potensi sebaran asap ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Berdasarkan pemantauan titik panas pada 7 September 2026, terdapat 26 titik panas di Sumut. Empat titik di antaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan tersebar di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan.

Sebaran asap diperkirakan bergerak ke arah barat laut mengikuti pola angin yang bertiup dari tenggara.

Ke-14 kabupaten yang berpotensi terdampak sebaran asap tersebut yakni Asahan, Batubara, Simalungun, Samosir, Toba, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal.

Hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi Silangit, Stasiun Meteorologi F.L. Tobing Sibolga, serta Stasiun Meteorologi Aek Godang juga menunjukkan penurunan jarak pandang pada 8 September 2026, yakni berkisar 500 meter hingga 5 kilometer.

Penurunan jarak pandang tersebut terpantau bersamaan dengan kondisi kabut dan asap. Sementara itu, berdasarkan pemantauan kualitas udara, konsentrasi PM2.5 di Sumatera Utara berada pada kategori sedang hingga tidak sehat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena kualitas udara dapat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan pelajar. Pemerintah masih memantau perkembangan kondisi udara sebelum menentukan kebijakan PJJ.* (tm/dh)

Bobby mengatakan pemerintah lebih memilih memperbaiki sistem pelaksanaan, penyaluran, hingga mekanisme program MBG. Menurutnya, program tersebut masih dibutuhkan masyarakat di berbagai daerah.

Baca Juga:

• "Ini Anak Kami, Tanggung Jawab Kami", Bobby Nasution Kerahkan Dinas Perlindungan Anak Kawal Siswa Karo Diduga Gangguan Ingatan

Bobby menegaskan perbaikan menjadi poin utama dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.

"Perbaikan, perbaikan itu kata kuncinya," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby di tengah kasus Febiona Purba, siswi SMK Bersama Berastagi, Kabupaten Karo, yang masih menjalani pemeriksaan medis setelah diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi MBG pada 13 Agustus 2026.

Menurut ibu Febiona, Elvinus Lusiana br Sitanggang, kondisi anaknya mengalami perubahan setelah kejadian tersebut. Febiona disebut mulai kesulitan mengenali sejumlah anggota keluarga dan teman sekolahnya.

"Lupa dia, misalnya bibinya kalau datang, ini siapa katanya. Kami kasih tahu lah, ini Bibi. Adik-adiknya juga gitu (gak ingat). Kawan-kawannya (di sekolah) datang pun gak kenal," ujar Elvinus, Selasa (8/9/2026).

Febiona kemudian kembali menjalani pemeriksaan di RSUP H Adam Malik Medan. Elvinus mengatakan putrinya juga mengalami gangguan pada bagian lidah sehingga kesulitan berbicara.

Kondisi Febiona masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebelumnya, Bobby mengatakan Pemprov Sumut akan memantau kondisi fisik dan psikis siswi tersebut serta melibatkan tenaga psikolog untuk melihat kemungkinan adanya trauma.

Bobby juga menegaskan penanganan siswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat dugaan keracunan MBG tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, meski pasien telah dirujuk ke rumah sakit lain.

Selain Febiona, beredar informasi di media sosial mengenai dua siswa lain yang disebut masih menjalani perawatan medis, yakni Agnesia P Br Silitonga dan Karissa Zefania Br Aritonang.

Informasi tersebut berasal dari unggahan akun Instagram @matapublikinfo. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dari BGN terkait kondisi kedua siswa tersebut.

Bobby menilai program MBG tetap perlu dilanjutkan dengan pembenahan pada pelaksanaan di lapangan. Perbaikan kualitas menu, mekanisme distribusi dan pengawasan dinilai penting agar program tidak kembali menimbulkan masalah kesehatan bagi penerima manfaat.* (tm/dh)

Hal itu diungkap Arif saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi penanganan COVID-19 di Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/9/2026) malam.

Baca Juga:

• Geruduk Kejati Sumut, DPP RAJA Desak Usut Dugaan Mark Up Eks Rumah Singgah Covid-19 Pematangsiantar

Arif mengatakan pemberian uang tersebut dilakukan sebanyak dua kali. Masing-masing pemberian bernilai Rp80 juta.

Dia mengaku hanya menjalankan perintah Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Batubara, Muhamad Faisal Sitorus, untuk menyerahkan uang tersebut kepada Deni.

"Pak Faisal yang memerintahkan ke saya agar uang tersebut diserahkan ke Pak Deni. Saya dan Pak Faisal bersama-sama mengantarkan uang tersebut ke Deni," ujarnya.

Dalam persidangan yang sama, Faisal juga memberikan keterangan. Dia menyebut perintah pemberian uang kepada Deni berasal dari mantan Kadinkes Batubara Wahid Khusyairi yang sebelumnya telah divonis.

"Pak Wahid yang memerintahkan saya agar memberikan uang ke Deni. Uang tersebut untuk mengsukseskan kegiatan vaksinasi di Polres Batubara," ujar Faisal.

Setelah mendengar keterangan para saksi, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Deni Syahputra untuk menanggapi. Deni membenarkan telah menerima uang Rp160 juta tersebut, tetapi membantah uang itu masuk ke kantong pribadinya.

"Benar adanya uang sebesar Rp160 juta saya terima Yang Mulia, tetapi saya serahkan ke Polres Batubara untuk kegiatan vaksinasi," kata Deni.

Deni juga menyebut dirinya menerima perintah dari Wahid untuk mengantarkan uang tersebut ke Polres Batubara. Menurut Deni, uang itu kemudian diterima oleh seseorang bernama Daulay.

"Saat itu, Wahid minta ke saya agar mengantarkan uang tersebut kepada Polres Batubara. Pihak yang menerima uang itu Daulay," terangnya.

Dalam perkara ini, Deni merupakan terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara. Dia didakwa melakukan dugaan korupsi dana BTT Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan sebesar Rp5,1 miliar untuk kegiatan vaksinasi COVID-19.

Pada saat kegiatan vaksinasi tersebut, Deni juga disebut merangkap sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batubara menghadirkan enam orang saksi dalam persidangan. Tiga di antaranya disebut telah lebih dahulu divonis dan menjalani hukuman dalam perkara tersebut.

Dalam dakwaan, Deni disebut melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian dalam pengelolaan anggaran. Nilai dugaan korupsi yang dikaitkan dengan Deni disebut mencapai sekitar Rp1,1 miliar.

Keterangan mengenai penyerahan Rp160 juta tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan. Perbedaan keterangan antara saksi dan terdakwa selanjutnya akan dinilai bersama alat bukti lainnya oleh majelis hakim.* (tm/dh)

Bobby mengatakan pemerintah terus memantau kondisi fisik dan psikis Febiona. Pemerintah juga telah meminta rumah sakit menyiapkan kebutuhan perawatan medis untuk menangani kondisi siswa tersebut.

Baca Juga:

• Bikin Geger Bangunan Masjid di Klaten Dialihfungsikan Jadi Dapur MBG, Bolehkah dalam Islam?

Menurut Bobby, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui penyebab gangguan yang dialami Febiona. Pemerintah akan melihat apakah kondisi tersebut berkaitan dengan pengaruh obat, gangguan saraf, atau faktor medis lainnya.

"Kita bilang anak kita terjadi gangguan, nanti gangguan di sini perlu kita lihat apakah tindak lanjut dari medisnya, pemeriksaan dari medisnya, apakah memang pengaruh dari obatnya atau sarafnya atau yang lainnya," ujarnya.

Selain pemeriksaan medis, Pemprov Sumut juga merekomendasikan pendampingan psikologis untuk melihat kemungkinan adanya trauma yang dialami Febiona setelah kejadian tersebut.

"Dan juga kita juga rekomendasikan dari psikologinya juga, kan kita enggak bisa nilai traumatis seseorang itu setelah keracunan itu apakah dia ada trauma atau segala macam, dan itu mengganggu mental dan segala macam, ini juga kita ikut periksa," kata Bobby.

Saat ini, Febiona masih menjalani perawatan lanjutan di RSUP H Adam Malik Medan. Bobby menjelaskan penanganan sebelumnya dilakukan untuk masalah kesehatan akibat dugaan keracunan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penanganan di rumah sakit rujukan.

"Hari ini baru ada penindaklanjutannya, dari kemarin kan di rumah sakit kami untuk medisnya, penanganan keracunannya, nah setelah itu penanganan lanjutannya dilimpahkan kepada Rumah Sakit Adam Malik," terangnya.

Bobby menegaskan Pemprov Sumut tetap bertanggung jawab memantau kondisi Febiona meski penanganannya telah dirujuk ke rumah sakit lain.

"Bukan karena sudah dipindahkan terus kita lepas tangan, karena itu siswa kami, anak SMA kami, yang menjadi pantauan kami juga," tegasnya.

Terkait rencana keluarga mencari pengobatan tradisional, Bobby mengatakan pemerintah tetap akan memastikan proses pemulihan korban mendapatkan perhatian.

"Pokoknya selagi ini saya sampaikan ini anak kami, ini siswa kami, dia anak SMA yang ada di wilayah Sumatera Utara itu anak kami, jadi tanggung jawab kami juga," katanya.

Pemprov Sumut juga akan melibatkan Dinas Perlindungan Anak dalam penanganan Febiona, khususnya untuk aspek psikologis dan kemungkinan trauma yang dialaminya.

"Selama ini mungkin hanya masuk dari Dinas Kesehatan, nah kita akan coba masuk juga Dinas Perlindungan Anak karena kan di sana ada psikologi, ada psikolog dan segala macam," pungkas Bobby.

Hingga kini, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami Febiona masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemantauan medis dan psikologis terus dilakukan untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan penanganan selanjutnya.* (tm/dh)