MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memperbolehkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membeli mobil dinas baru.

Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni kendaraan dinas lama harus terlebih dahulu dilelang.

Baca Juga:

• Udara Medan Masuk Kategori Tidak Sehat, DPRD Minta Siswa Gunakan Masker

"Kalau ada yang mau membeli kendaraan dinas, banyak yang ajuin, jual dulu yang lama, berapa jual yang lama segitu lah boleh beli kendaraan dinas," kata Bobby Nasution saat memberikan sambutan dalam pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut, Jumat (18/9/2026).

Menurut Bobby, aturan tersebut disampaikan setelah dirinya menerima keluhan mengenai sejumlah mobil dinas yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penggantian.

Ia kemudian meminta agar kendaraan lama tidak langsung diganti dengan menggunakan anggaran baru. Kendaraan tersebut harus dilelang terlebih dahulu.

"Saya dengar banyak Pak mobil kami yang rusak, Innova tahun sekian, Fortuner tahun sekian, boleh beli baru nggak? Boleh, tapi yang lama jual dulu, lelang dulu, hasil lelangnya berapa ya belilah mobil seharga itu," ujarnya.

Bobby mengatakan mekanisme tersebut diperlukan agar pengadaan kendaraan dinas tidak menjadi beban bagi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ia meminta Biro Umum Pemprov Sumut memperhatikan efisiensi anggaran dalam menyediakan fasilitas kendaraan bagi pejabat.

"Saya minta hal seperti ini tidak menjadi beban anggaran, beban yang dibuang-buang untuk hanya memfasilitasi baik itu kami pimpinan, saya, Pak Wagub, dan juga para pimpinan OPD," tuturnya.

Bobby menegaskan, kebutuhan kendaraan dinas tetap dapat dipenuhi apabila memang diperlukan.

Namun, proses pengadaannya harus memperhatikan kondisi kendaraan lama dan hasil lelang.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby setelah melantik tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pelantikan berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kompleks Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jumat (18/9/2026).

Wakil Gubernur Sumut Surya turut hadir dalam pelantikan tersebut.

"Saya Gubernur Sumatera Utara dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari sebagai jabatan baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby Nasution dalam prosesi pelantikan, Jumat (18/9).

Tiga pejabat yang dilantik yakni Terang Dewi Susantri Ujung sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut.

Sebelumnya, Terang menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut.

Kemudian, Evan Botung Daulay dilantik sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Sumut.

Sebelumnya, Evan menjabat Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut.

Sementara Rudi Hadian Siregar dilantik sebagai Kepala Biro Umum Setda Sumut.

Sebelumnya, Rudi menjabat Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Sumut.

Dengan pelantikan tersebut, Bobby meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan yang diberikan serta mendukung pelaksanaan pemerintahan di lingkungan Pemprov Sumut.* (d/ad)

MEDAN — Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra meminta Pemerintah Kota Medan segera mengambil langkah konkret menyikapi kondisi kualitas udara di Kota Medan yang masuk kategori "Tidak Sehat" akibat sebaran asap yang telah mencapai sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Hadi mengatakan kondisi tersebut perlu segera ditangani karena kualitas udara yang buruk berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Karo Datangi BGN di Jakarta, Tuntut Kompensasi untuk Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG

"BMKG sudah menyampaikan bahwa sebaran asap telah sampai ke Sumatera Utara. Akibatnya, saat ini kualitas udara di Kota Medan masuk dalam kategori 'Tidak Sehat'. Kita minta Pemko Medan untuk mengambil langkah konkret terkait kondisi ini," ucap Hadi Suhendra kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).

Pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, langkah cepat diperlukan agar masyarakat terhindar dari berbagai penyakit di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk.

Menurut Hadi, kekhawatiran tersebut semakin besar karena berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Medan, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 196.547 kasus.

"Apalagi kita juga baru mendapatkan data dari Dinkes Medan bahwa sepanjang Januari – Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kota Medan mencapai 196.547 kasus. Bagaimana pula dengan kondisi kualitas udara yang saat ini sedang 'Tidak Sehat' akibat sebaran asap, kita khawatir angka ISPA akan melonjak di bulan ini," ujarnya.

Hadi meminta Dinas Kesehatan Kota Medan segera melakukan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat mengenai kondisi kualitas udara saat ini.

Menurut dia, sosialisasi dapat dilakukan melalui seluruh puskesmas dengan melibatkan perangkat kewilayahan.

Masyarakat juga perlu diberikan informasi mengenai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk.

"Melalui seluruh puskesmas dan dibantu dengan perangkat kewilayahan, Dinkes Medan harus menyosialisasikan situasi ini kepada masyarakat. Kemudian, sosialisasikan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan seperti mengurangi aktivitas di luar rumah, penggunaan masker di luar ruangan, hingga menerapkan pola hidup bersih dan sehat," jelasnya.

Selain pencegahan, Hadi meminta Dinas Kesehatan Medan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Kota Medan.

Ia meminta perhatian diberikan kepada rumah sakit milik pemerintah maupun swasta agar mampu menangani masyarakat yang mengalami ISPA atau gangguan kesehatan lainnya akibat kondisi udara.

"Dinkes Medan harus segera meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah situasi udara 'Tidak Sehat' seperti saat ini. Pastikan seluruh rumah sakit di Kota Medan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkena ISPA atau penyakit lainnya yang timbul karena situasi ini. Jangan lagi ada alasan kamar rawat inap penuh dan lain sebagainya," tegasnya.

Hadi juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan mengambil langkah perlindungan terhadap para siswa.

Ia meminta Disdikbud mengeluarkan Surat Edaran kepada sekolah-sekolah agar siswa menggunakan masker selama kondisi kualitas udara masih berada pada kategori "Tidak Sehat".

"Disdikbud Medan harus segera mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan seluruh siswa untuk menggunakan masker. Bila perlu, para siswa dapat diliburkan sementara waktu atau mengikuti proses belajar mengajar dengan sistem daring di tengah situasi kualitas udara 'Tidak Sehat' seperti saat ini," tutupnya.

Sebelumnya, Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Medan dr Shereivia Faradillah mengatakan terjadi peningkatan kasus ISPA di Kota Medan sepanjang 2026.

Untuk periode Januari hingga Agustus 2026 saja, Dinkes Medan mencatat 196.547 kasus ISPA.

"Total dari Januari – Agustus, kasus ISPA di Kota Medan sudah mencapai 196.547 kasus. Data ini sudah termasuk karena penyakit lain seperti peneumonia," ungkapnya.* (sp/ad)

MEDAN — Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br Tarigan, mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo.

Kedatangan Iriani ke Kantor BGN dilakukan untuk menyampaikan tuntutan masyarakat, khususnya para orang tua siswa korban dugaan keracunan MBG.

Baca Juga:

• Wacana PAW Anggota DPRD Sumut Dodhy Thahir Mengemuka, Pengamat: Belum Ada Putusan Inkrah

Menurut Iriani, kedatangannya ke Jakarta merupakan bentuk kesungguhan DPRD Karo dalam membawa aspirasi masyarakat, terutama para orang tua dan pelajar yang terdampak dugaan keracunan MBG.

Tuntutan kompensasi tersebut, kata dia, merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Karo bersama masyarakat dan orang tua siswa korban.

DPRD Karo meminta BGN memberikan perhatian khusus terhadap kondisi para korban.

Iriani mengatakan dampak kejadian tersebut tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga orang tua.

Kondisi psikologis anak dan orang tua turut terganggu karena sebagian siswa harus berulang kali menjalani perawatan di rumah sakit.

Kondisi tersebut juga dinilai membebani perekonomian keluarga. Sebagian besar orang tua siswa korban diketahui bekerja sebagai petani dan buruh tani.

Iriani mengatakan, penanganan kesehatan terhadap siswa terdampak sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karo bersama instansi terkait.

Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain medical check-up ulang dan persiapan pendampingan pemulihan psikologis bagi siswa.

Namun, Iriani meminta penanganan tersebut terus dikawal sampai kondisi para siswa benar-benar pulih.

"Untuk tuntutan orang tua mengenai pemulihan psikis, saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Medical check-up ulang juga sudah dilaksanakan. Kami berterima kasih untuk itu. Tetapi penanganannya harus tetap dikawal sampai anak-anak benar-benar pulih," katanya dalam keterangan tertulis di Kantor BGN Pusat, Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Selain persoalan kesehatan dan kompensasi, DPRD Karo juga meminta kejelasan mengenai hasil pemeriksaan sampel makanan yang berkaitan dengan dugaan keracunan MBG.

Iriani mengatakan pihaknya meminta penjelasan mengenai hasil pemeriksaan yang telah disampaikan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk tindak lanjut pemeriksaan di tingkat pusat.

Untuk proses hukum, DPRD Karo menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.

DPRD juga meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat setelah seluruh proses selesai.

"Yang kami bawa ke sini adalah aspirasi rakyat. Kami tidak datang dengan embel-embel apa pun. Kami hanya ingin mendapatkan jawaban yang bisa kami sampaikan kembali kepada orang tua yang menunggu di daerah. Kalau belum ada jawaban, tentu kami akan datang lagi," tegas Iriani.

Dalam pertemuan tersebut, Iriani didampingi anggota DPR RI Drs Rapidin Simbolon MM.

Rapidin menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG, termasuk mempertimbangkan keberlanjutan program apabila persoalan serius terus terjadi di tengah masyarakat.

Rapidin menyatakan menolak keberadaan MBG.

Namun, apabila program tersebut tetap dilanjutkan, ia mengusulkan perubahan mekanisme dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai secara langsung kepada orang tua siswa.

Menurut dia, penerima manfaat juga perlu dipilah karena tidak seluruh pelajar memiliki kebutuhan yang sama terhadap program tersebut.

Dengan demikian, anggaran dapat dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan yang dinilai lebih mendesak.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima seluruh masukan dan aspirasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Karo.

BGN juga menyatakan akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.

Namun, mengenai tuntutan kompensasi bagi siswa korban dugaan keracunan, BGN belum dapat memberikan jawaban karena persoalan tersebut perlu dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga negara lainnya.

"Kami menerima aspirasi dan masukan yang disampaikan DPRD Kabupaten Karo. Ini menjadi perhatian kami untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG. Terkait tuntutan kompensasi, saat ini belum dapat kami jawab karena hal tersebut perlu melibatkan kementerian dan lembaga negara lainnya. Aspirasi ini akan kami koordinasikan lebih lanjut," pungkas Agustina Arumsari.* (sp/ad)

MEDAN — Wacana Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Dodhy Thahir, menjadi perhatian setelah politikus tersebut terseret dalam proses hukum.

Namun, pengamat politik dan pemerintahan Rafriandi Nasution menilai, proses PAW tidak dapat dilakukan begitu saja hanya karena seorang anggota legislatif sedang menjalani proses penyidikan.

Baca Juga:

• Pelajar Ditakut-takuti dengan Tuduhan Tabrak Ibu di Medan Sunggal, Motor Dibawa Kabur 2 Pelaku

"PAW itu tidak serta-merta bisa dilakukan hanya karena yang bersangkutan sedang berproses hukum di kepolisian. Ada mekanisme dan ketentuannya," kata Rafriandi, Jumat (18/9/2026).

Rafriandi mengatakan, proses hukum menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan langkah terhadap anggota DPRD yang tersandung perkara pidana.

Menurut dia, jika perkara masih berada pada tahap penyidikan, proses hukum tersebut belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, masih terdapat kemungkinan mengenai bagaimana perkara tersebut akan berlanjut.

"Kalau masih di Polda, masih proses penyidikan, itu kan belum inkrah. Artinya masih debatabel, masih ada kemungkinan proses hukumnya seperti apa," ujarnya.

Ia menjelaskan, perkara yang tengah dihadapi Dodhy Thahir harus terlebih dahulu mengikuti tahapan hukum yang berlaku.

Proses tersebut dapat dimulai dari penyidikan, pelimpahan perkara apabila memenuhi unsur, persidangan, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Rafriandi menilai, kondisi tersebut juga dapat memunculkan dinamika politik di internal partai.

Partai politik memiliki kepentingan terhadap kadernya yang duduk di lembaga legislatif, sementara proses hukum terhadap kader tersebut tetap harus dihormati.

Menurut dia, partai memiliki kewenangan untuk menentukan sikap terhadap kader.

Namun, keputusan tersebut tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mekanisme PAW yang berlaku.

"Kalau sudah ada putusan inkrah dan disampaikan kepada pimpinan partai maupun pimpinan DPRD, maka itu bisa menjadi dasar bagi partai untuk mengambil kebijakan. Apakah kemudian akan diganti atau bagaimana, itu menjadi keputusan pimpinan partai," katanya.

Rafriandi menambahkan, keputusan mengenai PAW tidak selalu berhenti di tingkat daerah.

Dalam struktur organisasi partai politik, keputusan strategis mengenai pergantian anggota legislatif dapat melibatkan pimpinan partai di tingkat yang lebih tinggi.

Karena itu, menurut dia, wacana PAW terhadap Dodhy Thahir perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika internal partai sekaligus mempertimbangkan proses hukum yang masih berjalan.

"Di situ tentu ada dinamika politik. Ada kepentingan partai, ada kepentingan fraksi, dan ada juga pertimbangan terhadap kader yang bersangkutan. Tetapi jangan sampai kepentingan politik itu mendahului proses hukum," tegasnya.

Rafriandi mengingatkan agar wacana PAW tidak dilakukan secara tergesa-gesa hanya karena adanya tekanan atau dorongan politik.

Menurut dia, anggota DPRD yang sedang menjalani proses hukum tetap memiliki hak sebagai warga negara.

Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, proses hukum harus dihormati dan dijalankan sesuai ketentuan.

"Partai tidak bisa sembarangan melakukan PAW. Kita harus melihat aturan dan proses hukumnya. Bagaimanapun juga, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum," ujarnya.

Ia juga mengatakan, perkara yang sedang dihadapi seseorang masih dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum tertentu.

Salah satunya restorative justice apabila perkara tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Karena itu, Rafriandi menilai proses hukum yang belum selesai tidak semestinya langsung dijadikan dasar final untuk mengambil keputusan politik.

"Kalau proses hukumnya belum selesai, masih ada kemungkinan penyelesaian lain, termasuk restorative justice kalau memang memenuhi syarat. Jadi jangan sampai kita mengambil kesimpulan sebelum proses hukumnya selesai," katanya.

Menurut Rafriandi, dorongan untuk melakukan PAW dalam situasi tersebut merupakan bagian dari dinamika internal partai.

Namun, keputusan akhirnya tetap perlu mempertimbangkan ketentuan hukum serta mekanisme administratif yang berlaku.* (sp/ad)

MEDAN — Sebanyak 760 atlet pelajar dari seluruh kecamatan di Kota Medan mengikuti Kejuaraan Sepak Bola Pelajar Antarkecamatan Piala Wali Kota Medan I Tahun 2026.

Kejuaraan sepak bola pelajar yang untuk pertama kalinya digelar tersebut dibuka Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Lapangan Balai Desa, Medan Helvetia, Jumat, 18 September 2026.

Baca Juga:

• Tindak Lanjut Rakor Integritas, Pemko Medan Minta OPD Segera Selesaikan Pekerjaan yang Belum Tuntas

Untuk tingkat SD, terdapat 21 tim yang mewakili kecamatan. Sementara tingkat SMP diikuti 20 tim kecamatan.

Pertandingan berlangsung di dua lokasi, yakni Lapangan Sepak Bola Balai Desa Helvetia dan Lapangan Sepak Bola Gajah Mada Krakatau Medan.

Babak final direncanakan digelar di Stadion Kebun Bunga.

Saat membuka kejuaraan, Rico Waas mengatakan kompetisi tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk memperebutkan trofi.

Menurut dia, pengalaman bertanding dan penerapan kemampuan yang selama ini dilatih para pelajar menjadi bagian penting dari kompetisi tersebut.

"Intinya acara ini bukan mencari pialanya. Tapi bagaimana pengalaman di dalam kejuaraan, bagaimana sportivitas dilatih, adil, dan bagaimana skill yang selama ini sudah dilatih bisa dijalankan dan dipraktikkan secara langsung," kata Wali Kota.

Rico juga meminta para camat memberikan dukungan kepada tim yang mewakili wilayah masing-masing.

Para peserta, kata dia, tidak hanya bertanding sebagai individu, tetapi juga membawa nama kecamatan.

"Pertandingannya adalah membawa nama kecamatan masing-masing. Ini marwah kecamatan masing-masing," ujarnya.

Rico berharap para atlet pelajar mengikuti seluruh pertandingan dengan semangat.

Ia juga meminta mereka menjadikan kompetisi tersebut sebagai bagian dari proses untuk mengembangkan prestasi olahraga di masa depan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan H.T. Chairuniza mengatakan kejuaraan tersebut digelar untuk mengembangkan potensi sekaligus meningkatkan kemampuan dan daya saing atlet pelajar di tingkat kecamatan.

Menurut Chairuniza, kompetisi tersebut juga menjadi sarana untuk menanamkan disiplin dan sportivitas kepada pelajar.

Selain itu, kegiatan olahraga diharapkan dapat mengarahkan generasi muda untuk mengisi waktu dengan aktivitas positif.

Upaya tersebut juga berkaitan dengan pencegahan berbagai persoalan sosial yang melibatkan remaja, seperti geng motor, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba.

Khusus cabang sepak bola, Chairuniza berharap kejuaraan Piala Wali Kota Medan I 2026 dapat menjadi wadah untuk meningkatkan potensi atlet pelajar yang nantinya bisa memperkuat prestasi olahraga Kota Medan.

Dengan melibatkan seluruh kecamatan, kompetisi ini sekaligus menjadi ruang bagi para pelajar untuk mendapatkan pengalaman bertanding dan mengembangkan kemampuan sepak bola sejak usia dini.* (ad)

MEDAN — Unit Reskrim Polsek Sunggal menangkap dua orang yang diduga terlibat penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor.

Kedua pelaku, seorang pria dan wanita, disebut menyasar pelajar di wilayah hukum Polsek Sunggal.

Baca Juga:

• Bersama 33 Kepala Daerah se-Sumut, Bupati Asahan Teken Komitmen Cegah Korupsi dan Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

"Benar, para pelaku sudah berhasil kami amankan berdasarkan laporan dari korban serta informasi akurat dari masyarakat terkait keberadaan mereka," ujar Iptu Wanter Simanungkalit.Wanter mengatakan kedua pelaku diduga menjalankan aksinya dengan menghentikan korban yang masih berstatus pelajar di tengah jalan.

Korban kemudian dituding sebagai anggota geng motor yang telah menabrak ibu atau mamak salah satu pelaku.

Dengan alasan tersebut, korban diduga dibuat panik hingga akhirnya menyerahkan sepeda motornya kepada pelaku.

"Dari hasil interogasi sementara, uang maupun barang hasil kejahatan tersebut nekat digunakan oleh para pelaku untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam (dugem) serta pesta narkoba," tegas Iptu Wanter Simanungkalit.

Berdasarkan data press release kepolisian dengan nomor LP/B/1357/IX/2026/SPKT/POLSEK SUNGGAL/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, kejadian tersebut berlangsung pada Kamis, 3 September 2026 sekitar pukul 16.00 WIB.

Lokasinya berada di Jalan Tempua, dekat Kompleks Platinum, Kelurahan Sei Kambing B, Kecamatan Medan Sunggal.

Saat itu, korban yang sedang melintas dihentikan oleh dua pelaku berinisial AT, 27 tahun, karyawati swasta asal Balige Silaktang, Kabupaten Tapanuli Utara, dan R, 27 tahun, seorang wiraswasta yang berdomisili di Jalan Tengah, Medan Kota.

Kedua pelaku diduga menuduh korban atau keluarganya telah menabrak ibu salah satu pelaku menggunakan sepeda motor.

Dalam kondisi panik dan takut, korban kemudian mengikuti kemauan pelaku.Korban dibawa berkeliling.

Sepeda motor miliknya kemudian dititipkan di kawasan Jalan Rajawali dengan alasan pelaku hendak menjemput orang tua.

Baca Juga:

• Alexander Halim Hadapi Eksekusi 10 Tahun Penjara, Kejari Langkat Layangkan Panggilan

Korban setelah itu kembali dibonceng dan diturunkan di depan Masjid Ar-Irma.

Ketika korban kembali ke lokasi penitipan sepeda motor, kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempat.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian berupa satu unit sepeda motor beserta surat-suratnya.

Korban kemudian membuat laporan resmi ke Polsek Sunggal. Polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi di lapangan.

Pada Sabtu, 12 September 2026, petugas mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan kedua pelaku.

"Piket Unit Reskrim langsung bergerak cepat menuju TKP dan berhasil mengamankan kedua pelaku tanpa perlawanan, berikut barang bukti satu lembar Surat Keterangan Leasing dari CV Benteng Honda Marelan untuk diproses hukum lebih lanjut," pungkas Iptu Wanter Simanungkalit.

Kedua tersangka kini ditahan di Mapolsek Sunggal untuk menjalani proses hukum.

Polisi menjerat keduanya dengan Pasal 372 subsider Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana.

Keduanya terancam hukuman penjara paling lama empat tahun.* (ad)

MEDAN — Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) akan menggelar forum akademik internasional bertajuk The 1st International Conference on the Strait of Malacca (ICSM 2026).

Konferensi pertama mengenai Selat Malaka ini akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi kawasan strategis tersebut, mulai dari regulasi maritim, ekonomi biru, lingkungan, hingga keberadaan masyarakat adat pesisir dan laut.

Baca Juga:

• Gelegar Vespa Mania 5 di Binjai Ditargetkan Hadirkan 3.000 Peserta, Bobby Nasution Beri Dukungan

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran penting dunia.

Kawasan tersebut dilintasi lebih dari 80.000 kapal dan menjadi jalur distribusi sekitar 70 juta kontainer global setiap tahun.

Namun, menurut ISMI, aktivitas perdagangan dan pelayaran yang besar juga perlu diimbangi dengan perhatian terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat pesisir dan komunitas bahari tradisional.

"Kehidupan, hak atas ruang hidup, serta urat nadi masyarakat adat pesisir dan komunitas bahari tradisional seperti Orang Laut yang merupakan penjaga tertua (the oldest guardians) kawasan selat ini secara turun-temurun, membutuhkan perlindungan nyata," ungkap Yanhar kepada wartawan di Medan, Jumat (18/9/2026).

ICSM 2026 akan berlangsung pada 24-25 September 2026 di Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan konferensi berdekatan dengan momentum Hari Maritim Nasional yang diperingati setiap 23 September.

Konferensi mengangkat tema "Assessing the Future of the Strait of Malacca: IMO Global Regulations, Blue Economy, and the Existence of Marine and Coastal Indigenous Peoples" atau mengkaji masa depan Selat Malaka dari sisi regulasi global IMO, ekonomi biru, serta keberadaan masyarakat adat pesisir dan laut.

Menurut Yanhar, pembahasan Selat Malaka tidak cukup hanya dilihat dari sisi jalur transportasi dan aktivitas ekonomi.

Kawasan tersebut juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan ekologis yang perlu menjadi bagian dari kebijakan.

"Konferensi ini hadir untuk mendobrak sekat-sekat sektoral dengan merajut kembali Selat Malaka pada khitahnya sebagai ruang kebudayaan, ruang hidup, dan ekologi sosial yang dinamis. Melalui pendekatan multidisiplin, forum ini menyelaraskan harmonisasi regulasi keselamatan dan lingkungan IMO seperti Konvensi MARPOL dan SOLAS, akselerasi paradigma Ekonomi Biru (Blue Economy), serta penegakan keadilan sosial bagi komunitas adat maritim tempatan," tutur Yanhar.

Ia mengatakan konferensi tersebut juga mengontekstualisasikan kembali amanat historis Presiden Soekarno dalam Musyawarah Nasional Maritim I pada 23 September 1963 mengenai pentingnya Indonesia kembali menjadi bangsa samudra yang berjiwa bahari.

Ketua Umum PB ISMI, Nizhamul, S.E., M.M., mendorong agar konferensi menghasilkan resolusi strategis dan komprehensif.

Hasil pembahasan tersebut nantinya diharapkan dituangkan dalam bentuk policy brief yang dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat dan lembaga internasional dalam menyusun kebijakan terkait Selat Malaka.

Ketua Dewan Pembina PB ISMI, Tun Dr. H. Rahmat Shah, turut mendukung penyelenggaraan konferensi tersebut.

Ia menekankan pentingnya menjaga ekosistem Selat Malaka dari emisi serta dampak aktivitas transportasi dunia.

Menurut dia, kelestarian laut Selat Malaka berkaitan langsung dengan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

Provinsi Kepulauan Riau dipilih sebagai lokasi konferensi karena memiliki posisi geografis dan geopolitik yang strategis.

Yanhar mengatakan Kepri merupakan salah satu pintu utama lalu lintas pelayaran yang berkaitan dengan Selat Malaka.

Selain itu, sekitar 96 persen wilayah provinsi tersebut berupa lautan.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyambut baik penyelenggaraan konferensi tersebut.

Ia menegaskan posisi Kepri sebagai salah satu wilayah penting di kawasan maritim Indonesia.

"Bersama tiga provinsi yang berbatasan langsung lainnya, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, Kepri memegang peran vital sebagai pilar utama penopang kedaulatan maritim, keamanan perbatasan, serta benteng kelestarian kebudayaan tempatan dan tamadun Melayu Indonesia," begitu dikatakan.

ICSM 2026 digelar melalui kolaborasi ISMI dengan Batam Tourism Polytechnic (BTP), Institut Teknologi Batam (ITEBA), dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), serta mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Forum tersebut akan mempertemukan akademisi dari berbagai negara, pakar ekonomi, ilmuwan lingkungan, pembuat kebijakan, serta sejumlah lembaga yang berkaitan dengan isu maritim.

Peserta dan narasumber berasal antara lain dari Kementerian Politik Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Dinas Perbatasan, perwakilan IMO-PBB, dan lembaga kajian maritim.

Selain menjadi ruang pertukaran hasil penelitian, karya ilmiah yang terpilih dalam konferensi tersebut akan diterbitkan dalam prosiding ilmiah internasional yang dilengkapi ISBN/ISSN, DOI aktif, dan indeks Google Scholar.

Koordinator konferensi, Tengku Ryo Rizqan, mengatakan pada akhir kegiatan direncanakan penandatanganan Deklarasi 4 Gubernur se-Kawasan Selat Malaka.

Deklarasi tersebut akan melibatkan empat provinsi yang berada di kawasan Selat Malaka, yakni Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh.

Deklarasi itu antara lain berisi pernyataan bersama mengenai pentingnya memperkuat Selat Malaka sebagai kawasan terdepan Indonesia.

Selain itu, deklarasi akan memuat komitmen untuk mencegah Selat Malaka dimanfaatkan sebagai jalur peredaran narkoba di Indonesia.

Dengan konferensi tersebut, PB ISMI berharap pembahasan mengenai masa depan Selat Malaka dapat mempertemukan kepentingan ekonomi, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, serta hak masyarakat pesisir dan komunitas bahari tradisional.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi kuatnya nilai kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang dibangun komunitas pecinta Vespa.

Menurut Bobby, soliditas yang terjalin di antara para pengendara Vespa merupakan kekuatan sosial yang bernilai dan dapat ditularkan kepada masyarakat luas.

Baca Juga:

• Pimpinan Bank Mandiri Pangururan Tersangka, Perkara Dugaan Korupsi Bantuan Bencana Masuk Tahap Pemberkasan

Bobby mengatakan keunikan Vespa tidak hanya terletak pada sejarah maupun nilai kendaraannya.

Menurut dia, kekuatan utama komunitas Vespa juga terlihat dari hubungan kekeluargaan yang terbangun di antara para pengendaranya.

"Vespa ini kegiatan komunitas yang paling utama kekeluargaannya. Baik yang tergabung dalam klub maupun independen, soliditasnya luar biasa. Nilai kekeluargaan ini pasti tidak bisa dinilai dengan uang," ujar Bobby Nasution.

Bobby menilai semangat persaudaraan dan gotong royong yang tumbuh di komunitas Vespa relevan untuk diterapkan lebih luas di tengah masyarakat.

Menurut dia, kebersamaan dapat menjadi modal sosial untuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul, baik di tingkat daerah maupun nasional.

"Yang perlu kita lakukan hari ini adalah mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Jika ada permasalahan, baik di tingkat daerah maupun nasional, kebersamaan seperti ini menjadi kekuatan besar untuk menyelesaikannya," tambahnya.

Dalam audiensi tersebut, Bobby Nasution juga mendapat undangan untuk hadir sekaligus membuka Gelegar Kontes Vespa Mania 5 dalam rangka Anniversary ke-30 Binjai Italian Scooter.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Lapangan Merdeka Binjai pada 17-18 Oktober 2026.

Bobby menyatakan dukungannya terhadap kegiatan tersebut.

Ia meminta panitia berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung kelancaran acara.

Bobby juga mengingatkan para pengendara dan panitia agar memperhatikan ketertiban serta keselamatan lalu lintas selama rangkaian kegiatan berlangsung.

"Selamat beracara untuk teman-teman. Jaga keselamatan di jalan, bantu pihak kepolisian, dan pastikan kegiatan ini dapat menyebarkan nilai-nilai positif serta kebahagiaan bagi masyarakat sekitar," katanya.

Ketua Panitia Dwi Rendra Perkasa mengatakan Gelegar Kontes Vespa Mania 5 merupakan ajang berskala besar yang digelar lima tahunan.

Kegiatan tersebut mengusung tema "Jejak Tiga Dekade, Dari Mesin Tua Menjadi Keluarga Seutuhnya".

"Event ini merupakan bagian dari perayaan 30 tahun berdirinya komunitas kami. Berbagai kegiatan telah kami siapkan, mulai dari seremoni potong tumpeng, kontes Vespa klasik dan modern, riding (sanmori), hiburan live music, bakti sosial pembagian sembako, hingga pelibatan UMKM lokal. Kami menargetkan sekitar 3.000 pengunjung dan peserta yang berasal dari Sumatra Utara, Aceh, Riau, hingga Sumatra Barat," ujar Dwi Rendra.

Dwi mengatakan kegiatan tersebut digelar secara independen.

Pendanaan berasal dari swadaya dan gotong royong anggota komunitas tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi selaku pembina, bersama jajaran penasihat dan pengurus komunitas Vespa dari berbagai daerah di Sumatera Utara.* (ad)

KISARAN — Seorang anggota polisi berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial SAS diamankan warga di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kisaran, Kamis malam, 17 September 2026.

Bripda SAS ditemukan warga berada di dalam sebuah mobil Toyota Rush putih bernomor polisi BK 1244 MOR bersama seorang wanita.

Baca Juga:

• Tersengat Listrik Saat Pasang Bendera, Wali Kota Tanjungbalai Pastikan 2 Pekerja DLH Dapat Pendampingan

Peristiwa itu kemudian ditangani aparat kepolisian.

Kasi Humas Polres Tanjungbalai, IPDA Muhammad Ruslan, membenarkan bahwa SAS merupakan personel Satuan Samapta Polres Tanjungbalai.

Menurut Ruslan, SAS yang sempat ditangani Propam Polres Asahan kini telah dilimpahkan ke Propam Polres Tanjungbalai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Benar personel polisi, kini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polres Tanjungbalai," kata Kasi Humas Polres Tanjungbalai, IPDA Muhammad Ruslan, Jumat (18/9/2026).

Ruslan mengatakan pemeriksaan terhadap Bripda SAS masih berlangsung.

Jika penyidik menemukan dua alat bukti, SAS dapat ditempatkan secara khusus (Patsus) selama 30 hari.

"Saat ini masih dalam penyelidikan. Oknum tersebut bertugas di Satuan Samapta Polres Tanjungbalai," katanya.

Ruslan juga menyampaikan keterangan SAS mengenai wanita yang berada di dalam mobil bersamanya.

"Benar, menurut penuturannya, wanita itu adalah pacarnya," pungkasnya.

Berdasarkan keterangan petugas keamanan Rusunawa Kisaran, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.00 WIB.

Seorang petugas keamanan yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengatakan keberadaan mobil tersebut pertama kali diketahui anak-anak yang sedang bermain di sekitar rusunawa.

Anak-anak tersebut kemudian melihat mobil dalam kondisi yang mencurigakan dan memanggil orang dewasa untuk memastikan kondisi di dalam kendaraan.

"Awalnya mereka main-main, kemudian melihat mobil itu goyang-goyang. Selanjutnya, diintip sama anak-anak itu. Dipanggilnya orang-orang dewasa untuk mengamankan pria dan wanita yang berada dalam mobil tersebut," ujar pria berbadan pendek itu.

Menurut dia, pria yang berada di dalam mobil sempat berusaha meninggalkan lokasi dengan menghidupkan kendaraan.

Namun, warga segera menutup pagar rusunawa sehingga mobil tersebut tidak dapat keluar dari area tersebut.

"Kondisinya sudah tidak berpakaian, Dan anak-anak ini juga sudah resah," ungkapnya.

Petugas keamanan tersebut mengatakan mobil Toyota Rush putih itu disebut cukup sering keluar masuk kawasan Rusunawa Kisaran.

Pengelola Rusunawa Kisaran, Oni, juga membenarkan adanya penggerebekan terhadap sebuah mobil pada Kamis malam.

Menurut Oni, mobil Toyota Rush putih itu terparkir di halaman lorong antara Gedung 1 dan Gedung 2 Rusunawa Kisaran.

"Iya benar, tadi malam ada digerebek satu mobil yang kami juga nggak tahu. Saya tidak tahu pasti bagaimana kejadiannya, tapi memang satu dari tiga orang ini dalam mobil itu ada penghuni sini hanya saja memang setahu saya rumah itu atas penyewa orang tua, kami juga masih mencari tahu apakah itu anak dari penyewa rumah atau bukan," terang Oni.

Oni mengatakan pihak pengelola telah melaporkan kejadian tersebut kepada UPT Rusunawa.

Kepala UPT disebut akan mengecek hubungan orang yang berada di dalam mobil dengan penghuni rusunawa.

"Tadi kami sudah menelepon UPT, dan akan mengambil tindakan dengan mengecek langsung apa hubungan wanita tersebut dengan penyewa rumah," terangnya.

Video yang diterima bitvonline.com memperlihatkan warga menyenteri mobil Toyota Rush putih tersebut.

Dalam video itu terlihat seorang wanita di dalam mobil, sementara seorang pria tampak berusaha mengenakan pakaian.

Namun, proses pemeriksaan terhadap Bripda SAS masih berlangsung.

Polisi juga belum menyampaikan kesimpulan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi.

Propam Polres Tanjungbalai masih melakukan penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh personel tersebut.* (tm/ad)

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tengah melakukan pemberkasan perkara dugaan korupsi Program Bantuan Penguatan Ekonomi Masyarakat Korban Bencana di Kabupaten Samosir.

Dalam perkara tersebut, Pimpinan Bank Mandiri KCP Pangururan, Jonni Ronal Simanjuntak, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Beri Tenggat BUMD Sumut Bereskan Utang dan Hasilkan PAD, Jika Gagal Bakal Digabung

Rizaldi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengatakan penyidik masih menyelesaikan proses pemberkasan perkara tersebut.

"Sedang pemberkasan, kemudian segera dilimpahkan," kata Rizaldi, Jumat (18/9/2026).

Nama Jonni Ronal Simanjuntak sebelumnya tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Modana Hutajulu dalam perkara yang menjerat mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karo-karo.

Dalam perkara tersebut, Fitri didakwa bersama Jonni melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Program Bantuan Penguatan Ekonomi Masyarakat Korban Bencana dengan nilai bantuan mencapai Rp1,5 miliar.

Rizaldi mengatakan untuk saat ini Kejaksaan baru memproses perkara atas nama Jonni Ronal Simanjuntak.

"Selama dalam proses sementara ini belum (tersangka lainnya)," tambah Rizaldi.

Berdasarkan surat dakwaan, program bantuan tersebut diperuntukkan bagi 303 kepala keluarga yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

Program itu merupakan bantuan pemerintah pusat yang ditujukan untuk membantu penguatan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

Dalam perkara tersebut, dugaan tindak pidana korupsi disebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp516 juta.

Sementara itu, Fitri Agust Karo-karo saat ini masih menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Fitri menguntungkan diri sendiri dalam program pemerintah pusat yang ditujukan bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Samosir.

Proses hukum terhadap Jonni Ronal Simanjuntak selanjutnya menunggu penyelesaian pemberkasan dan pelimpahan perkara oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke pengadilan.* (tm/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Sumut memperbaiki kinerja dan mulai memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Bobby memberikan tenggat hingga 2028 bagi BUMD yang masih menghadapi persoalan keuangan untuk menyelesaikan utang dan berbagai masalah lainnya.

Baca Juga:

• Nama SM Amin Nasution Diusulkan Jadi Nama Jalan di Medan, Rico Waas: Sudah Sangat Layak

Pernyataan itu disampaikan Bobby Nasution saat memberikan sambutan dalam pelantikan pejabat eselon II Pemprov Sumut, Jumat, 18 September 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby meminta Kepala Biro Perekonomian Setda Sumut Evan Butong Daulay berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan BUMD untuk mengendalikan harga bahan pokok.

"Kepada Biro Perekonomian, yang pertama kolaborasi dengan Perindustrian, Pertanian, Perikanan, dan juga BUMD. Saya minta tolong harga bahan pokok yang ada di Sumatera Utara, kita tahu banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang harga," kata Bobby Nasution, Jumat (18/9/2026).

Menurut Bobby, pengendalian harga bukan berarti membuat harga menjadi semurah mungkin.

Ia menilai harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani, sementara harga yang terlalu tinggi akan membebani masyarakat.

"Saya minta ini benar-benar bisa kita buat stabil, bukan buat murah, tapi stabil, karena kalau terlalu murah petani menjadi korban, terlalu tinggi masyarakat yang menjadi korban, oleh karena itu harga harus stabil," imbuhnya.

Bobby juga menyoroti proses penyusunan dan pengesahan rencana bisnis (Renbis) BUMD.

Ia meminta dokumen tersebut tidak lagi berlarut-larut hingga melewati Februari atau Maret.

Menurut dia, proses administrasi yang terlalu panjang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan daerah.

"Jangan mempersulit, jangan memperlambat, mulai tahun depan nggak ada lagi Renbis BUMD itu lewat bulan 2 bulan 3 baru ditandatangani, biarpun yang nandatangani saya, tapi berkasnya sering mondar-mandir di Biro Perekonomian, ini yang membuat kinerja BUMD kita tidak perform," ucapnya.

Bobby kemudian menegaskan BUMD yang tidak memberikan manfaat terhadap PAD dan justru membebani keuangan perusahaan harus segera menyelesaikan persoalannya.

Ia memberikan batas waktu paling lama hingga 2028.

Jika tidak mampu memenuhi target tersebut, Bobby mengatakan akan mempertimbangkan penggabungan BUMD menjadi satu entitas perusahaan baru.

"BUMD yang tidak ada manfaat kepada PAD dan juga membebani pegawai di dalamnya, nggak bisa gajian dan segala macam, harus punya target 2028 maksimal harus bisa selesai hutang-hutang dan lainnya, kalau memang tidak bisa, kita margerkan menjadi satu perusahaan entiti yang baru sehingga punya nilai ekuitas yang baik," tuturnya.

Sebelumnya, Bobby Nasution mengungkapkan Pemprov Sumut memiliki enam BUMD.

Dari jumlah tersebut, empat BUMD disebut masih memiliki kondisi fiskal surplus, sedangkan dua lainnya mengalami kerugian.

Hal itu disampaikan Bobby dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah yang disiarkan melalui YouTube DPR pada 30 April 2025.

"BUMD di Provinsi Sumatera Utara itu jumlah BUMD nya kurang lebih ada 6, dari 6 BUMD ini sejauh ini memang masih 4 yang memiliki fiskalnya surplus, 2 di antaranya masih mengalami kerugian," kata Bobby Nasution dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI dengan Mendagri hingga kepala daerah yang dilihat di YouTube DPR, Rabu (30/4/2025).

Keenam BUMD tersebut adalah PT Bank Sumut, Perumda Tirtanadi, PT Pembangunan Prasarana Sumut, PT Perkebunan Sumut, PT Dhirga Surya, dan PD Aneka Industri dan Jasa.

Dua BUMD yang disebut mengalami kerugian adalah PT Dhirga Surya Sumatera Utara dan PT Perkebunan Sumatera Utara.

"2 yang masih mengalaminya kerugian itu adalah PT Dhirga Surya Sumatera Utara dan PT Perkebunan Sumatera Utara," ucapnya.

Bobby menyebut PT Perkebunan Sumut mencatat kerugian Rp64,3 miliar pada 2023.

Sementara PT Dhirga Surya mengalami kerugian Rp4,1 miliar pada tahun yang sama.

"Kami di Provinsi Sumatera Utara punya perkebunan yang lumayan luas tapi di sini jugalah mengalami kerugian yang paling banyak yaitu rugi dari tahun 2023 sebesar Rp 64,3 miliar dan di PT Dhirga Surya sebesar Rp 4,1 miliar, selebihnya masih sehat dan masih menyumbangkan PAD kepada kami," ujarnya.

Dengan tenggat tersebut, Bobby meminta jajaran Pemprov Sumut memperbaiki tata kelola BUMD agar perusahaan daerah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.* (d/ad)

BINJAI — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai bersiap menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) sekaligus pelantikan Pengurus Rayon AMPI Kecamatan Binjai Timur periode 2026–2031.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 20 September 2026, di Aula Kantor Camat Binjai Timur, Jalan Bejomuna, Kelurahan Timbang Langkat, Kota Binjai.

Baca Juga:

• Lantik 3 Pejabat Eselon II Pemprov Sumut, Bobby Nasution: Jauhi Korupsi dan Pungli yang Merugikan Masyarakat

"Momentum ini diharapkan melahirkan kepemimpinan pemuda yang responsif, solutif, serta berintegritas tinggi dalam mendukung pembangunan di wilayah Binjai Timur", ungkapnya.

Surya Darma Sitepu menegaskan Muscam tidak hanya menjadi agenda seremonial.

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan potensi pemuda sekaligus menyusun arah gerak organisasi ke depan.

"Muscam ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pijakan utama dalam menyusun arah gerak serta menyatukan potensi pemuda. AMPI Binjai Timur harus mampu menjadi wadah kepemudaan yang solid, siap berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dan hadir memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegas Surya Darma Sitepu.

Menurut dia, keberadaan AMPI di tingkat kecamatan diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk berorganisasi, membangun kolaborasi, serta ikut berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Menjelang pelaksanaan Muscam, DPD AMPI Kota Binjai mengimbau seluruh jajaran pengurus, kader, dan simpatisan untuk ikut menyukseskan agenda tersebut.

Dukungan seluruh unsur organisasi dinilai penting agar proses konsolidasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kepengurusan yang mampu menjalankan program organisasi selama periode 2026–2031.

"Seluruh jajaran pengurus, kader, dan simpatiskan AMPI Kota Binjai diimbau untuk menyukseskan gelaran ini demi terciptanya sinergi organisasi yang lebih solid dan berdaya saing", tambahnya.

Muscam AMPI Binjai Timur sekaligus pelantikan pengurus periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum memperkuat peran organisasi kepemudaan di tingkat kecamatan.

Selain konsolidasi internal, AMPI juga diarahkan untuk membangun kerja sama dengan pemerintah dan berbagai unsur masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kota Binjai.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal dengan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas dan memperbaiki berbagai persoalan yang masih ditemukan.

Baca Juga:

• Nama SM Amin Nasution Diusulkan Jadi Nama Jalan di Medan, Rico Waas: Sudah Sangat Layak

"Seluruh dinas agar menindaklanjuti arahan yang disampaikan pihak KPK RI dalam Rakor Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal dan segera menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, atau jika ada masalah segera perbaiki dan jangan diulangi," tegas Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap usai memimpin Rapat Tindak Lanjut Rakor Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Jumat (18/9/2026).

Rapat tersebut diikuti Pj. Sekda Medan Erfin Fachrurrazi yang juga Inspektur Kota Medan, para asisten, kepala dinas, kepala bagian, serta seluruh camat.

Zakiyuddin meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dengan Sekda untuk memastikan setiap pekerjaan dan tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, pembenahan tata kelola juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Zakiyuddin menegaskan, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi merupakan kewajiban pemerintah.

Menurut dia, pelayanan yang lebih mudah tidak perlu menunggu arahan dari kementerian atau lembaga lain.

"Memang kewajiban kita dari Pemerintah Kota Medan untuk selalu memudahkan masyarakat di dalam administrasi. Banyak masyarakat sampai detik ini masih mengeluh kalau dalam pengurusan administrasi dengan Pemerintah Kota Medan," katanya.

Ia meminta keluhan masyarakat menjadi perhatian seluruh jajaran Pemko Medan.

Zakiyuddin mencontohkan persoalan lampu jalan yang menurut dia harus ditangani secara proaktif.

"Lampu jalan itu memang kewajiban kita membenahinya. Nggak pun dia melapor, ya memang harus dibenahi," ujarnya.

Selain pelayanan publik, Zakiyuddin meminta percepatan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan saluran air di kawasan Jalan Letda Sujono.

Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan anggaran pembangunan riol sepanjang hampir satu kilometer.

Pemko Medan juga telah menyiapkan anggaran pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk area resapan air.

Zakiyuddin meminta proses administrasi dan pembayaran lahan segera diselesaikan agar rencana pembangunan tidak kehilangan momentum.

Pembangunan saluran tersebut diharapkan membantu mengatasi persoalan banjir di kawasan Jalan Letda Sujono, terutama di sekitar ujung tol.

"Jangan sampai nanti Kementerian PU pun terakhir tidak mau lagi atau anggarannya dialihkan ke tempat yang lain. Kita harus cepat jemput bolanya," kata Zakiyuddin.

Ia memastikan anggaran pembebasan lahan dari Pemko Medan telah tersedia.

Karena itu, pembayaran dan pembebasan lahan ditargetkan selesai pada bulan ini sehingga pekerjaan fisik dapat diajukan untuk dilaksanakan pada tahun depan.

"Uangnya sudah ada. Tinggal pembebasannya," katanya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut penguatan integritas, rapat tersebut diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kota Medan dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Komitmen tersebut ditandatangani Pj. Sekda Medan, seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan kepala bagian Sekretariat Daerah Kota Medan.

Dokumen itu memuat tujuh komitmen utama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Pertama, memastikan proses perencanaan dan penganggaran berlangsung transparan, berbasis data dan regulasi, sesuai prioritas pembangunan, serta terdokumentasi dalam SIPD RI.

Proses tersebut juga harus bebas dari intervensi tidak sah dan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kedua, memastikan setiap program, kegiatan, belanja, dan perubahan APBD memiliki dasar perencanaan, indikator kinerja, standar harga yang wajar, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Anggaran yang tidak efektif, tidak efisien, tidak wajar, atau tidak sesuai ketentuan harus dikoreksi.

Ketiga, pokok-pokok pikiran DPRD, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif.

Penerima manfaat harus dapat diverifikasi dan prosesnya bebas dari konflik kepentingan maupun praktik pemahalan harga.

Keempat, seluruh proses pengadaan barang dan jasa harus bebas dari pengaturan pemenang, pengondisian penyedia, pemecahan paket, pengaturan spesifikasi dan harga, benturan kepentingan, suap, gratifikasi, serta pemberian imbalan tidak sah.

Pengadaan berisiko tinggi juga mendapatkan pengawasan APIP berbasis risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pembayaran.

Kelima, setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, APIP, KPK, Kemendagri, serta lembaga pengawasan lainnya wajib ditindaklanjuti secara tepat waktu, terukur, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi.

Keenam, Pemko Medan mendukung APIP menjalankan pengawasan berbasis risiko secara independen.

Pengawasan termasuk kaji ulang atau reviu terhadap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan yang terindikasi melanggar aturan, tidak efektif, tidak efisien, atau berpotensi menimbulkan kecurangan maupun kerugian keuangan daerah.

Ketujuh, setiap tindakan korektif dan tindak lanjut atas komitmen tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Wali Kota Medan untuk diteruskan kepada KPK, Kemendagri, BPKP, dan LKPP.

Penandatanganan komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat agar berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungannya terhadap usulan menjadikan nama SM Amin Nasution sebagai salah satu nama jalan di Kota Medan.

Rico menilai jasa, rekam sejarah, dan kontribusi SM Amin bagi bangsa serta daerah menjadi dasar kuat untuk mengabadikan namanya sebagai nama jalan.

Baca Juga:

• Rico Waas Ingin Musik Jazz Membumi di Medan, Car Free Night Bisa Jadi Ruang Pertunjukan

Pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membahas aspirasi keluarga dan sejarawan agar nama SM Amin Nasution, yang merupakan pahlawan nasional asal Sumatera Utara, digunakan sebagai nama salah satu ruas jalan di Kota Medan.

"Terima kasih atas kehadiran keluarga besar SM Amin Nasution. Sebelum pertemuan ini saya sudah melihat dan mempelajari kondisi serta proses yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Ternyata usulan ini sudah disampaikan sejak tahun 2022," ujar Rico Waas didampingi Kadishub Medan, Irsan Idris Nasution, Kadis SDABMBK Khairul Azmi, Kadis Perkimcikataru Jhon Ester Lase serta Kabag Hukum Junaidi Sanjaya.

Rico mengatakan usulan tersebut memiliki dasar yang kuat jika dilihat dari kredibilitas, jasa, dan nama besar SM Amin Nasution.

"Menurut saya, secara kredibilitas dan nama besar SM Amin sudah sangat layak menjadi nama jalan," tegas Rico Waas.

Meski memberikan dukungan, Rico menegaskan bahwa perubahan atau penamaan jalan tetap harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Pemko Medan, kata dia, perlu memastikan ruas jalan yang diusulkan bukan berstatus jalan nasional atau jalan provinsi.

Selain itu, persetujuan masyarakat yang terdampak juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.

"Yang penting bukan jalan nasional dan provinsi, kemudian 70 persen masyarakat setuju dan bersedia jalan tersebut diganti. Dokumennya juga harus benar," jelasnya.

Rico mengatakan kajian lanjutan diperlukan dengan mempertimbangkan aspek administratif, sosial, dan kultural.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkenalan nama jalan yang sudah digunakan masyarakat.

Menurut Rico, pengusulan nama SM Amin Nasution tidak sekadar berkaitan dengan perubahan nama jalan.

Penamaan tersebut juga dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan kembali sejarah dan kontribusi SM Amin kepada masyarakat, terutama generasi muda.

SM Amin Nasution dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemerintahan Sumatera Utara. Ia juga memiliki perhatian terhadap gagasan otonomi daerah.

Rico mengatakan pengabadian nama SM Amin sebagai nama jalan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga memori sejarah daerah sekaligus mengenalkan sosok tersebut kepada masyarakat.

Untuk memastikan proses berjalan sesuai mekanisme, Pemko Medan akan membentuk tim untuk menindaklanjuti usulan tersebut.

"Kami akan membuat tim untuk menindaklanjuti usulan ini," tegas Rico Waas.

Rico juga meminta proses pengusulan disertai sosialisasi kepada masyarakat.

Informasi mengenai status SM Amin sebagai pahlawan nasional dan tokoh yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara dinilai perlu disampaikan secara luas.

"Nama pahlawan dan gubernur Sumut pertama dan ketiga, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Sosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.

Perwakilan keluarga SM Amin Nasution, Dewi, mengatakan kedatangan mereka bersama sejumlah sejarawan merupakan bagian dari upaya untuk mengusulkan agar nama SM Amin diabadikan sebagai nama jalan di Kota Medan.

"Kami berinisiatif bersama para sejarawan untuk mendukung nama SM Amin menjadi nama jalan. Saya juga mewakili keluarga. Mudah-mudahan ini bisa terwujud atas bantuan Bapak Wali Kota Medan Rico Waas," ungkap Dewi.

Dalam audiensi tersebut, keluarga SM Amin juga menyerahkan buku yang memuat sejarah dan perjalanan perjuangan SM Amin Nasution kepada Rico Waas.

Buku tersebut diharapkan dapat menjadi bahan dalam kajian pengusulan nama jalan.

Sementara itu, perwakilan lainnya, Nurdin Lubis, mengatakan usulan penggunaan nama SM Amin sebagai nama jalan telah disampaikan kepada Pemko Medan sejak 2002.

Menurut Nurdin, proses pengkajian dan riset mengenai pengusulan SM Amin sebagai pahlawan nasional berlangsung cukup panjang hingga akhirnya SM Amin ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 2022.

Ia berharap setelah melalui proses panjang tersebut, nama SM Amin juga dapat diabadikan di Kota Medan melalui penamaan salah satu ruas jalan.

Rico menegaskan Pemko Medan akan mempertimbangkan seluruh aspek yang diperlukan, mulai dari jumlah kepala keluarga yang terdampak, persetujuan masyarakat, dokumen administrasi hingga kajian sosial dan budaya.

"Ini cukup penting. Semoga dapat terealisasi," pungkas Rico Waas.* (ad)

MEDAN — Musik jazz di Kota Medan diharapkan tidak lagi identik dengan pertunjukan eksklusif yang hanya dinikmati kelompok tertentu.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong agar musik jazz dapat lebih dekat dengan masyarakat melalui festival yang terbuka dan kreatif.

Baca Juga:

• Tak Sekadar Pelatihan, Rico Waas Dorong UMKM Medan Dibina hingga Mandiri dan Berpenghasilan

Dengan begitu, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi pertunjukan musik, tetapi juga bagian dari pengembangan ekosistem seni di Kota Medan.

Gagasan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi panitia North Sumatera Jazz Festival di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat, 18 September 2026.

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua North Sumatera Jazz Festival Hendra Budiman, Ketua Pappri Sumatera Utara Eru Cakra, Wakil Ketua Pappri Irsan, dan Bendahara Pappri Win Win.

Rico mengatakan penyelenggaraan festival jazz di Kota Medan merupakan sesuatu yang sudah lama diharapkannya.

Karena itu, rencana North Sumatera Jazz Festival perlu dipersiapkan secara serius agar dapat memperluas apresiasi masyarakat terhadap musik jazz.

Menurut dia, konsep dan kemasan acara menjadi salah satu faktor penting untuk membuat jazz lebih mudah diterima berbagai lapisan masyarakat.

"Jazz itu jangan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Kita ingin bagaimana jazz bisa membumi dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Medan," ujar Rico Waas didampingi Kadis Pariwisata Odi Anggia Batubara.

Rico mengatakan musik jazz tidak harus selalu ditampilkan di ruang pertunjukan yang terkesan eksklusif.

Musik tersebut, menurut dia, dapat dibawa ke ruang publik dengan suasana yang lebih santai dan terbuka.

Salah satu ruang yang ditawarkan adalah Car Free Night (CFN) di Kota Medan.

Menurut Rico, ruang publik tersebut dapat dimanfaatkan untuk menguji konsep pertunjukan jazz yang lebih dekat dengan masyarakat.

"Untuk Kota Medan, Car Free Night dapat menjadi salah satu ruang yang bisa dimanfaatkan untuk mencoba konsep pertunjukan jazz di ruang publik," ungkapnya.

Dengan pertunjukan di ruang publik, masyarakat yang sebelumnya belum terbiasa mendengarkan jazz dapat mengenal musik tersebut secara langsung.

Kegiatan itu juga dapat menjadi alternatif hiburan yang bisa dinikmati bersama keluarga.

Rico juga menilai North Sumatera Jazz Festival sebaiknya tidak hanya menghadirkan musisi terkenal.

Talenta dan komunitas jazz lokal juga perlu mendapat ruang untuk tampil.

Menurut dia, kesempatan tersebut penting untuk membantu musisi lokal membangun jejaring dan mengembangkan kemampuan.

Festival yang digelar secara berkelanjutan juga dapat memperkuat komunitas jazz serta memperkaya ruang ekspresi seni di Kota Medan.

Sementara itu, Ketua North Sumatera Jazz Festival Hendra Budiman mengatakan audiensi dilakukan untuk berdiskusi dengan Wali Kota Medan mengenai perkembangan musik jazz di Kota Medan.

Selain itu, panitia juga mengundang Rico Waas untuk berpartisipasi dalam konser North Sumatera Jazz Festival.

Hendra mengatakan festival tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Medan untuk menikmati musik jazz sekaligus mempertemukan musisi, komunitas, dan pencinta jazz.

"Saya berharap Pak Wali dapat mendukung festival jazz ini dan berbagai pihak dapat semakin memperkenalkan musik jazz sekaligus mendorong tumbuhnya talenta dan komunitas jazz di Kota Medan," harapnya.

Dengan dukungan pemerintah dan keterlibatan komunitas, North Sumatera Jazz Festival diharapkan dapat menjadi lebih dari sekadar agenda pertunjukan.

Festival tersebut diharapkan ikut mendorong perkembangan musik jazz sebagai bagian dari seni dan budaya Kota Medan.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ingin pola pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan diubah.

Menurut dia, pembinaan tidak cukup hanya melalui pelatihan, tetapi harus mampu membuat pelaku usaha mandiri dan menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas: Duta GenRe Jangan Hanya Bawa Selempang, Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

Rico mengatakan pendampingan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir atau end-to-end.

Pola tersebut mencakup proses sejak seseorang mulai membuka usaha hingga mampu menghasilkan pendapatan.

"Yang terpenting dalam membantu UMKM ialah secara end-to-end, artinya kita harus menyiapkan role model bisnisnya. Ke depan saya tidak ingin hanya memberikan pelatihan saja, tetapi harus kita siapkan mulai dari awal membuka usaha hingga menghasilkan income," Ujar Rico Waas.

Rico juga meminta perangkat daerah dan para pemangku kepentingan tidak hanya fokus mendampingi pelaku UMKM yang sudah menjalankan usaha.

Menurut dia, masyarakat yang baru ingin memulai usaha juga perlu mendapatkan pendampingan sejak awal.

Pendampingan tersebut antara lain mencakup penentuan ide bisnis, penyusunan sistem operasional hingga akses permodalan.

"Masyarakat yang ingin memulai usaha perlu dibimbing sejak tahap penentuan ide bisnis, penyusunan sistem operasional, hingga akses permodalan,"tambahnya.

Dengan pola pembinaan tersebut, Pemko Medan diharapkan tidak hanya menghasilkan pelaku usaha yang memiliki keterampilan, tetapi juga mampu menjalankan bisnis secara mandiri dan memperoleh penghasilan.

Sementara itu, Program Director Mercy Corps Indonesia Andi Ikhwan mengatakan audiensi tersebut bertujuan menyampaikan capaian program pada tahun pertama.

Selain itu, Mercy Corps juga memaparkan rencana agenda diseminasi pembelajaran bagi pelaku UMKM yang dijadwalkan pada 30 September 2026.

"​Program pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas wirausaha lokal, dengan fokus utama pada pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan,"jelasnya seraya berharap Wali Kota Medan berkenan hadir dalam acara tersebut.

Dalam audiensi tersebut, Rico Waas didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Citra Effendi Capah, serta Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho Gunawan Siregar.

Pembinaan UMKM dengan pendekatan menyeluruh dinilai penting agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola bisnis, mengakses pembiayaan, dan mengembangkan usaha hingga menghasilkan pendapatan.* (ad)

LANGKAT — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Langkat, Datok Abd. Rasyidin Pane, SH, mengucapkan selamat Hari Palang Merah Indonesia (PMI) yang diperingati setiap 17 September.

Dalam peringatan Hari PMI 2026, Rasyidin Pane mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama.

Baca Juga:

• Alexander Halim Hadapi Eksekusi 10 Tahun Penjara, Kejari Langkat Layangkan Panggilan

Menurut Rasyidin Pane, PMI memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Sejak didirikan pada 17 September 1945, PMI menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari donor darah, penanganan bencana hingga kegiatan sosial di tengah masyarakat.

"Atas nama keluarga besar DPC Partai HANURA Kabupaten Langkat, saya mengucapkan Selamat Hari Palang Merah Indonesia 17 September 2026. Terima kasih kepada seluruh relawan PMI yang tanpa lelah menolong sesama tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Ini sejalan dengan semangat HANURA yang peduli dan hadir untuk rakyat," ujar Datok Rasyidin Pane, Jumat, 18 September 2026, di Stabat.

Rasyidin Pane mengatakan kader Hanura di Langkat akan terus didorong untuk bersinergi dengan PMI dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Ia menilai kegiatan kemanusiaan merupakan bagian penting dalam membangun kepedulian terhadap masyarakat.

Menurut dia, politik juga harus memiliki keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan.

"Semangat PMI adalah semangat HANURA. Terus bergerak menebar kebaikan. Kami siap berkolaborasi untuk kegiatan donor darah dan sosial kemanusiaan lainnya di Kabupaten Langkat," Ucap Datok Abd.Rasyidin Pane,SH.

Peringatan Hari PMI menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran relawan dan kegiatan kemanusiaan dalam membantu masyarakat, terutama ketika terjadi bencana maupun saat masyarakat membutuhkan bantuan.* (ad)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Saiful Bahri di ruang kerja Kapolda Aceh, Jumat, 18 September 2026.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Polda Aceh dan KONI Aceh untuk mempererat hubungan sekaligus membangun komunikasi dan sinergi dalam mendukung kemajuan olahraga di Aceh.

Baca Juga:

• Bahu-membahu di Krueng Aceh, Polisi dan Pasukan Oranye Sisir Sampah Hingga Pangkas Pohon Lapuk

"Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Polda Aceh dan KONI Aceh. Kolaborasi lintas lembaga tentu sangat penting dalam mendukung terciptanya kegiatan olahraga yang aman, tertib, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat," kata Joko.

Menurut Joko, komunikasi dan kolaborasi dengan KONI Aceh penting untuk mendukung berbagai program olahraga.

Sinergi tersebut juga diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif dalam setiap penyelenggaraan kegiatan olahraga di Aceh.

"Polri pada prinsipnya terbuka untuk membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Sinergi yang terjalin dengan baik diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan olahraga dan masyarakat Aceh," ujarnya.

Joko berharap pertemuan tersebut dapat semakin memperkuat hubungan kelembagaan antara Polda Aceh dan KONI Aceh.

Komunikasi yang terus terjalin dinilai dapat membuka berbagai peluang kolaborasi untuk mendukung kegiatan olahraga yang positif dan menjunjung tinggi sportivitas.

Selain itu, sinergi tersebut diharapkan memberikan ruang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di bidang olahraga.

"Semangat kebersamaan dan kolaborasi harus terus dijaga. Melalui sinergi yang baik, kita berharap olahraga Aceh semakin maju dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah maupun Indonesia," pungkasnya.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Medan tidak cepat puas hanya dengan gelar dan penampilan.

Mereka dituntut memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam melindungi generasi muda dari berbagai persoalan sosial.

Baca Juga:

• Ada Program Tebus Ijazah di Medan, 278 Siswa Sudah Terbantu

Audiensi itu turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Medan sekaligus Bunda GenRe Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas.

Rico mengatakan Duta GenRe memiliki peran penting sebagai penggerak di kalangan anak muda.

Mereka diharapkan mampu mengajak rekan-rekan sebaya menjauhi perilaku seks bebas dan penyalahgunaan narkoba.

"Saya minta Duta GenRe tidak hanya membawa selempang saja, namun juga harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Duta GenRe dituntut aktif mengadvokasi rekan sebayanya tentang berbagai isu seperti membentengi diri dari seks bebas & narkoba, mencegah pernikahan dini, dan mendorong generasi muda agar punya tujuan jelas dan masa depan yang terarah,"ujar Rico Waas.

Menurut Rico, menjadi generasi berencana juga membutuhkan kesiapan mental dan karakter yang kuat.

Para Duta GenRe diminta tidak hanya menyusun rencana masa depan, tetapi juga siap menghadapi berbagai kondisi yang mungkin muncul dalam kehidupan.

"Kalian sebagai Duta GenRe tentunya sudah menyiapkan rencana untuk masa depan. Namun kalian juga harus siap menghadapi realitas kehidupan yang kemungkinan akan terjadi,"pesan Rico Waas.

Ketua Forum GenRe Kota Medan, Dio Ferdiansyah, mengatakan audiensi tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi.

Mereka juga meminta doa dan dukungan dari Wali Kota Medan dan Bunda GenRe Kota Medan.

Dio mengatakan Duta GenRe Kota Medan akan mengikuti Jambore Ajang Kreativitas yang berlangsung pada 20-22 September 2026.

"kami sudah mengutus perwakilan untuk bersaing di tingkat provinsi hingga nasional, termasuk dalam mengikuti Jambore Ajang Kreativitas yaitu forum berkumpulnya ribuan anak muda kreatif dan produktif se-Indonesia,"ungkapnya.

Audiensi tersebut turut didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Kota Medan.

Di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan M. Sofyan, Plt Kepala Dinas P3APMP2KB Kota Medan Vianti Dewi Nasution, serta Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P3APMP2KB Kota Medan Elviyanti Pohan.

Program GenRe diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk memperoleh edukasi dan pendampingan dalam merencanakan masa depan.

Peran Duta GenRe juga diarahkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat melalui edukasi dan kegiatan yang bermanfaat.* (ad)

Dalam pelantikan tersebut, Bobby menekankan pentingnya target pembangunan yang terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga:

• Tersengat Listrik Saat Pasang Bendera, Wali Kota Tanjungbalai Pastikan 2 Pekerja DLH Dapat Pendampingan

Tiga pejabat yang dilantik yakni Terang Dewi Susantri Ujung sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Rudi Hadian Siregar sebagai Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut, serta Evan Botung Daulay sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut.

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, serta jajaran pimpinan OPD Pemprov Sumut.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dan tugas dengan baik. Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.

"Harapan kami, anda bisa menjalankan amanah, tugas dengan sebaiknya. Karena jabatan itu nantinya harus anda pertanggungjawabkan, terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa," ujar Gubernur.

Bobby kemudian menyoroti pentingnya target capaian pembangunan di setiap sektor, termasuk pariwisata.

Menurut dia, pemerintah perlu melakukan intervensi yang tepat agar kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Sumatera Utara meningkat.

"Saya berharap selesai pelantikan, bagaimana bisa meningkatkan jumlah wisatawan melalui berbagai event. Bukan harus seremonial, yang terpenting berbasis data yang akurat, apa yang harus diintervensi oleh Pemprov Sumut," jelas Gubernur Bobby Nasution.

Ia juga meminta agar pengembangan sektor pariwisata disusun dengan perencanaan yang jelas dan target yang dapat diukur berdasarkan periode tertentu.

Menurut Bobby, pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan oleh satu OPD saja. Infrastruktur dan sektor pendukung lainnya juga perlu dilibatkan.

"Jumlah wisatawan kita ini sangat rendah, 200 ribu (kunjungan) per tahun. Sedangkan di tempat lain, bahkan provinsi di negara tetangga angkanya bahkan di atas 2 Juta, dan kita hanya 10 persennya. Targetnya juga bukan hanya jumlah kunjungan, tetapi berapa lama wisatawan itu tinggal, dimana semua OPD juga mendukung Disbudparekraf," jelas Gubernur Bobby Nasution.

Kepada Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Botung Daulay, Bobby Nasution meminta penguatan kerja sama dengan dunia industri, sektor pertanian dan perikanan, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kolaborasi tersebut dinilai penting dalam menjaga perekonomian daerah, termasuk merespons berbagai keluhan masyarakat terkait stabilitas harga bahan pokok.

"Perhatikan indikator makro ekonomi, dan jadilah orang tua bagi BUMD serta jangan mempersulit rencana bisnis," ujar Bobby.

Sementara kepada Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut Rudi Hadian Siregar, Bobby menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan pemerintahan.

Ia meminta belanja pemerintah memperhatikan efektivitas, manfaat, serta kebutuhan kerja agar anggaran dapat digunakan secara tepat.

"Untuk kita semua, tolong jauhi korupsi, pungli atau hal yang merugikan masyarakat, merugikan keuangan negara. Apalagi beberapa waktu lalu kita baru dengar paparan dari KPK," sebut Gubernur.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara Terang Dewi Susantri Ujung mengatakan akan menjalankan tugas sesuai instruksi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Ia juga menyatakan akan menyusun rencana pembangunan dan target capaian yang terukur, khususnya untuk pelaksanaan program pada tahun anggaran 2027.

Dengan target yang terukur dan kolaborasi lintas OPD, Pemprov Sumut mendorong agar program pembangunan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menghasilkan capaian yang dapat dievaluasi.* (ad)