Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengatakan tim tersebut telah dibentuk dan akan bekerja mengumpulkan data serta menelusuri penyebab pasti dari setiap kasus kematian peserta pelatihan.

Baca Juga:

• Kemhan Rombak Pelatihan Calon Manajer Kopdes, Bela Negara Kini Cuma 2 Pekan

Menurut Donny, investigasi dilakukan untuk memastikan faktor-faktor yang menyebabkan lima peserta meninggal selama mengikuti program pelatihan.

"Kami akan menindaklanjuti dengan mencari data-data tambahan mengapa hal ini bisa terjadi," katanya.

Selain menyelidiki kasus kematian peserta, tim gabungan juga menindaklanjuti temuan terkait gangguan kesehatan paru-paru yang dialami sejumlah peserta di pusat pendidikan Halim. Kemhan bersama Kemenkes telah melakukan langkah pencegahan guna menghindari penyebaran penyakit.

Donny menjelaskan, hasil evaluasi sementara menunjukkan penyebab meninggalnya para peserta tidak sama. Beberapa di antaranya diduga dipengaruhi oleh kelelahan, perubahan pola hidup dari lingkungan sipil ke sistem pelatihan berasrama, serta kondisi cuaca selama pelatihan berlangsung.

"Perubahan pola hidup dari kehidupan sipil ke kehidupan di barak yang menuntut disiplin tinggi juga menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi, selain kondisi cuaca," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagian peserta yang meninggal juga diketahui memiliki penyakit bawaan. Meski kondisi kesehatan mereka telah melalui pemeriksaan awal dan dinilai masih memenuhi syarat mengikuti pelatihan, terdapat faktor-faktor lain yang diduga memperburuk kondisi fisik peserta.

Donny mengungkapkan dua dari lima peserta meninggal akibat gangguan paru-paru yang terjadi di pusat pelatihan Halim, Jakarta. Sementara peserta lainnya yang menjalani pelatihan di Baturaja, Balikpapan, dan Singkawang meninggal akibat penyakit jantung.

Kemhan menegaskan hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar kejadian serupa tidak kembali terulang.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Kapolri saat memberikan sambutan dalam Upacara Hari Bhayangkara ke-80 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Satlat Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Ubah Paradigma Pengamanan Aksi, Unjuk Rasa Kini Dipandang sebagai Pelayanan

"Sebagaimana peribahasa tidak ada gading yang tak retak, begitu pun perjalanan pengabdian Polri yang belum sepenuhnya sempurna," ujar Kapolri.

Menurutnya, seluruh kritik, masukan, maupun evaluasi dari masyarakat akan dijadikan sebagai amanah untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan profesionalisme Korps Bhayangkara.

"Kami memaknai seluruh kritik dan masukan sebagai amanah demi meneguhkan darma bakti kami untuk menghadirkan sosok Polri yang benar-benar hadir bagi masyarakat," katanya.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi atas meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Juni 2026, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri meningkat menjadi 80,6 persen.

Menurutnya, capaian tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri, melainkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

Listyo Sigit menambahkan, transformasi Polri akan terus diperkuat sebagai bagian dari persiapan menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menilai institusi kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Dibutuhkan semangat transformasi dan kerja sama seluruh komponen bangsa agar Indonesia mampu mewujudkan cita-cita sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan," tuturnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini juga menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat profesionalisme, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui reformasi yang berkelanjutan.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Mualem Apresiasi Dedikasi Polri di Hari Bhayangkara ke-80, Tegaskan Sinergi Jadi Kunci Kemajuan Aceh

"Namun demikian, jika terdapat pelaku aksi anarkis, Polri akan melakukan tindakan tegas dan terukur agar kamtibmas tetap terjaga," ujar Kapolri.

Ia menjelaskan, transformasi tersebut merupakan bagian dari upaya Polri menciptakan rasa aman sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan kondusif.

Kapolri juga mengutip hasil The Global Safety Report 2025 yang dirilis Gallup. Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 83 persen masyarakat Indonesia mengaku merasa aman saat berjalan sendirian pada malam hari.

Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri juga mengalami peningkatan. Berdasarkan Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Juni 2026, tingkat kepercayaan masyarakat naik dari 76,2 persen menjadi 80,6 persen.

Tak hanya itu, sebanyak 82,4 persen responden optimistis kinerja Polri akan semakin baik pada masa mendatang.

Menurut Kapolri, capaian tersebut menjadi motivasi bagi institusinya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat keamanan nasional.

"Demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan berkelanjutan, dibutuhkan tekad seluruh komponen bangsa untuk saling bahu-membahu. Semangat transformasi Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bersama tersebut," katanya.

Meski demikian, Listyo Sigit mengakui perjalanan Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat belum sepenuhnya sempurna.

Ia mengibaratkan proses pembenahan institusi dengan peribahasa tak ada gading yang tak retak. Karena itu, Polri tetap membuka diri terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan ke depan.* (mt/dh)

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman perkara yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, bersama sejumlah tersangka lainnya.

Baca Juga:

• Bupati Kuansing Resmi Ditahan KPK usai OTT, Sempat Minta Doa Sebelum Digiring ke Rutan

"Para saksi yang diperiksa terdiri dari DIK selaku Jabatan Fungsional Umum, WDA, EWT, dan YKS selaku Kepala Bidang, serta ZK, IRM, HSR, dan DAA yang menjabat sebagai Kepala Seksi," kata Budi.

Ia menjelaskan, kedelapan saksi telah hadir sejak pagi dan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik guna melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2 hingga 3 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 17 orang yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap pemohon izin tinggal warga negara asing.

Dari jumlah tersebut, delapan orang merupakan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN), sedangkan sembilan lainnya berasal dari pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Selanjutnya, pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan pengurusan izin tinggal WNA yang berlangsung sepanjang periode 2022 hingga 2026.

Penyidik menduga para tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp145,5 miliar dari praktik ilegal tersebut.

Adapun delapan tersangka dalam perkara ini yakni Silmy Karim, Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Ronald Arman Abdullah, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.

KPK memastikan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan memanggil saksi-saksi lain guna mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi tersebut.* (mt/dh)

Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan pihak pengadilan akan menerapkan penyekatan sejak pintu gerbang utama sebagai langkah mengantisipasi membludaknya pengunjung maupun pendukung yang ingin menghadiri persidangan.

Baca Juga:

• Roy Suryo Putar Rekaman Penangkapan di Sidang, Klaim Polisi Masuk Tanpa Izin

Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran jalannya persidangan yang diperkirakan akan menjadi perhatian publik.

PN Jakarta Timur juga mengimbau masyarakat agar tidak datang berbondong-bondong ke lokasi sidang. Hanya pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam proses persidangan yang diperbolehkan memasuki area pengadilan.

"Yang diperkenankan masuk adalah pihak-pihak yang memang berkepentingan pada persidangan besok," jelasnya.

Dalam perkara ini, PN Jakarta Timur telah menetapkan susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan dengan nomor perkara 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim.

Majelis hakim dipimpin oleh Christina Endarwati sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina. Sementara itu, dua panitera pengganti yang ditunjuk yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

Di sisi lain, perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses praperadilan yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, berkas perkara Dokter Tifa telah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke PN Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan dinyatakan lengkap setelah melalui proses pemeriksaan administrasi.

Sidang perdana Dokter Tifa diperkirakan akan menjadi salah satu persidangan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat mengingat perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.* (mt/dh)

Bobby sebelumnya secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Jerman sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia. Namun, kekalahan tersebut membuat langkah tim Panser harus terhenti lebih awal di turnamen empat tahunan itu.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Luncurkan Berkah APP, Dorong Pelayanan Publik Sumut Lebih Cepat dan Transparan

"Prancis atau Brasil," ujar Bobby singkat sambil tersenyum ketika menjawab pertanyaan wartawan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby sebelum meninggalkan Gedung DPRD Sumut usai mengikuti agenda penyampaian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Peluang Prancis dan Brasil memang masih terbuka lebar pada Piala Dunia 2026. Prancis tampil meyakinkan setelah menundukkan Swedia dengan skor telak 3-0, sementara Brasil sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas Jepang dalam laga yang berlangsung sengit hingga menit-menit akhir.

Hasil tersebut memastikan kedua tim melanjutkan langkah mereka di turnamen dan menjaga peluang untuk bersaing memperebutkan trofi juara dunia.

Sementara itu, tersingkirnya Jerman menjadi salah satu kejutan besar di fase gugur Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Der Panzer harus mengakhiri perjalanan lebih cepat setelah gagal melewati adu penalti melawan Paraguay.* (mi/dh)

Penandatanganan MoU berlangsung di Gedung Syekh Abdul Halim Hasan, Kampus INSAN Binjai, Rabu (1/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BNNK Binjai, Rektor INSAN Binjai, jajaran dosen, mahasiswa, serta sejumlah pejabat BNNK Binjai.

Baca Juga:

• Kades di Deli Serdang Positif Narkoba Usai Terjaring Razia BNNK di Kafe Kita, Kini Jalani Asesmen Rehabilitasi

"Kampus merupakan benteng terakhir dalam upaya pencegahan narkoba. Mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami berharap INSAN dapat menjadi role model Kampus Bersinar atau Bersih Narkoba di Kota Binjai," ujarnya.

Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua belah pihak menyepakati sejumlah program kerja sama. Di antaranya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba secara rutin kepada mahasiswa baru maupun organisasi kemahasiswaan, pelaksanaan tes urine berkala bagi civitas akademika, pembentukan Satgas Anti Narkoba Kampus di bawah koordinasi BNNK Binjai, pelibatan mahasiswa dalam program Desa atau Kampung Bersinar, hingga pelaksanaan riset bersama mengenai rehabilitasi dan penyalahgunaan narkoba di Kota Binjai.

Sementara itu, Rektor INSAN Binjai menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, upaya pemberantasan narkoba sejalan dengan visi kampus dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang kuat.

"INSAN tidak hanya mencetak sarjana, tetapi juga membentuk generasi yang berakhlak, berintegritas, dan bebas dari narkoba. Kami siap mendukung penuh program BNNK Binjai. Gedung Syekh Abdul Halim Hasan juga kami harapkan menjadi pusat edukasi antinarkoba bagi masyarakat Kota Binjai," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa materi mengenai P4GN akan diintegrasikan ke dalam mata kuliah wajib serta menjadi bagian dari kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman, penyerahan cenderamata, serta sesi foto bersama. Ke depan, BNNK Binjai dan INSAN akan menyusun rencana aksi triwulanan guna memastikan seluruh program yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.* (dh)

Ucapan tersebut disampaikan Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Tak Boleh Ada yang Kebal Hukum, Penegakan Harus Adil untuk Semua

Ia juga mengapresiasi langkah Polda Aceh yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam pelaksanaan tugas melalui identitas Polda Aceh Meutuah.

"Penamaan Polda Aceh Meutuah mencerminkan integrasi antara kebijakan nasional, arahan pimpinan, dan nilai-nilai budaya Aceh yang berlandaskan syariat serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat," ujar Mualem.

Menurutnya, pendekatan tersebut menunjukkan komitmen Polri dalam membangun institusi yang semakin dekat dengan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas Aceh.

Mualem juga menilai keberhasilan menjaga keamanan dan mendorong pembangunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Ia menekankan pentingnya penerapan konsep kolaborasi pentahelix, yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Menurutnya, pemerintah bersama kepolisian berperan sebagai regulator dan fasilitator, akademisi menghadirkan riset dan inovasi, dunia usaha menyediakan investasi dan teknologi, masyarakat memberikan partisipasi aktif, sementara media berfungsi menyebarluaskan informasi sekaligus mengedukasi publik.

"Kolaborasi lima unsur tersebut menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan," katanya.

Mualem berharap sinergi yang selama ini telah terjalin dapat terus diperkuat demi menciptakan Aceh yang semakin aman, nyaman, dan kondusif bagi investasi maupun pembangunan.

"Jika kerja sama ini terus diperkuat, Aceh tidak hanya akan menjadi daerah yang aman, tetapi juga nyaman. Ekonomi akan terus tumbuh dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat," pungkasnya.* (dh)

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, mengatakan penyelidikan dilakukan secara bersama oleh Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Medan Baru. Saat ini, petugas masih menganalisis rekaman CCTV yang merekam aktivitas pelaku sebelum membawa kabur sepeda motor korban.

Baca Juga:

• Polri Resmi Bentuk Polresta IKN, Siapa Sosok Kapolresta Pertama?

Meski pelaku mengenakan seragam yang menyerupai perwira Polri, Calvijn menegaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah pria tersebut benar merupakan anggota kepolisian atau hanya menyamar. Kepastian itu masih menunggu hasil penyelidikan yang sedang berlangsung.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak mudah meminjamkan kendaraan kepada orang yang belum dikenal, meskipun mengenakan atribut atau seragam instansi tertentu.

"Yang terpenting, masyarakat harus lebih berhati-hati. Jangan mudah meminjamkan kendaraan kepada orang yang tidak dikenal agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Iptu Fandi Setiawan mengatakan korban telah dimintai keterangan sebagai pelapor. Polisi juga akan memanggil sejumlah saksi guna melengkapi proses penyelidikan.

"Pelapor sudah kami periksa. Selanjutnya saksi-saksi akan kami undang untuk dimintai keterangan. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan," ujarnya.

Peristiwa tersebut terjadi di depan sebuah kompleks perumahan yang berada di kawasan parkiran belakang Kantor Wali Kota Medan pada Kamis (25/6/2026) sore. Saat itu korban sedang bertugas ketika didatangi seorang pria yang mengenakan seragam menyerupai anggota Polri berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).

Pelaku mengaku sepeda motornya mengalami kerusakan dan meminta meminjam motor milik korban dengan alasan hendak menjemput anaknya di kawasan Jalan WR Supratman, Medan. Korban yang tergerak untuk membantu akhirnya menyerahkan kendaraannya.

Di lokasi kejadian, seorang tukang becak juga sempat meyakinkan korban dengan mengaku mengenal pria tersebut serta menyebut istrinya bekerja di lingkungan Kantor Wali Kota Medan.

Namun hingga malam hari, pelaku tak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut. Merasa menjadi korban penipuan, Ardi kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Medan Baru pada 26 Juni 2026.

Selain kehilangan sepeda motor yang baru delapan bulan dikredit, korban juga kehilangan sejumlah dokumen penting yang tersimpan di dalam bagasi kendaraan, seperti KTP, STNK, buku tabungan, kartu ATM, serta uang tunai sekitar Rp130 ribu. Saldo dalam rekening ATM korban juga dilaporkan masih tersisa sekitar Rp600 ribu.

Polisi kini terus mengumpulkan alat bukti dan mendalami seluruh keterangan saksi guna memastikan identitas pelaku sekaligus mengungkap apakah seragam Polri yang digunakan merupakan atribut resmi atau hanya modus penyamaran untuk melancarkan aksi kejahatan.* (ds/dh)

Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mengatakan dirinya memiliki pandangan yang sejalan dengan Puan Maharani dalam menyikapi dinamika politik nasional, termasuk aktivitas Jokowi yang mulai melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Dari Jokowi hingga Jusuf Kalla, Para Tokoh Nasional Hadiri HUT ke-80 Bhayangkara

Menurut Bestari, Puan memahami alasan PSI mengambil langkah-langkah politik yang dianggap penting, termasuk dalam menghadapi proses verifikasi faktual partai.

Ia juga menilai kapasitas Puan sebagai Ketua DPR RI membuatnya mampu melihat persoalan secara lebih objektif dan bijaksana dibandingkan sejumlah politisi lain yang memberikan kritik terhadap aktivitas politik Jokowi.

"Sebagai Ketua DPR, tentu beliau jauh lebih bijak dalam menyikapi persoalan ini dibandingkan mereka yang mungkin belum memahami konteks langkah politik yang sedang dilakukan PSI," katanya.

Bestari juga mendukung ajakan Puan agar seluruh pihak menjaga situasi politik tetap kondusif di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan. Menurutnya, kunjungan Jokowi ke berbagai daerah justru membawa dampak positif bagi masyarakat.

Ia menilai agenda tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi warga, tetapi juga memperkuat komunikasi politik yang sehat tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Menanggapi adanya perbedaan pandangan di internal PDI Perjuangan terkait safari politik Jokowi, Bestari kembali menegaskan bahwa Puan menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi persoalan tersebut.

"Kalau Mbak Puan berbeda pendapat, mungkin karena beliau jauh lebih dewasa dalam melihat konteks persoalan dibandingkan yang lain," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk mantan Presiden Joko Widodo.

Meski demikian, Puan mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah situasi global yang belum sepenuhnya kondusif. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan suasana yang sejuk dan tidak memunculkan kegaduhan politik.

"Situasi global saat ini sedang tidak menentu. Karena itu, alangkah baiknya kita semua bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif dan adem," kata Puan.* (d/dh)

Kebijakan itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto usai mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Rapat tersebut turut membahas evaluasi pelaksanaan pelatihan setelah meninggalnya lima peserta calon manajer koperasi.

Baca Juga:

• Wamenhan Ungkap Alasan Calon Manajer Kopdes Ikut Pelatihan Bela Negara

Selain memangkas waktu pelatihan, Kemhan juga mengubah konsep pembelajaran. Latihan dasar kemiliteran (Latsarmil) kini resmi diganti menjadi pelatihan Bela Negara dan manajerial dengan materi yang lebih berorientasi pada pembentukan karakter.

Donny menegaskan, peserta tidak lagi mendapatkan materi penggunaan senjata maupun taktik militer. Sebagai gantinya, mereka akan dibekali pemahaman mengenai nasionalisme, patriotisme, kedisiplinan, serta pembentukan karakter kepemimpinan.

"Peserta hanya diberikan materi tentang nasionalisme, patriotisme, disiplin, serta pembiasaan mengikuti jadwal harian sebagai bagian dari pembentukan karakter," jelasnya.

Usai menyelesaikan pelatihan Bela Negara selama dua minggu, para calon manajer koperasi akan mengikuti pelatihan manajerial selama sekitar satu bulan. Materi pelatihan akan difokuskan pada pengelolaan koperasi dan disusun sesuai kebutuhan masing-masing sektor.

Menurut Donny, penyusunan modul pembelajaran dilakukan oleh kementerian teknis terkait. Kementerian Koperasi menyiapkan materi pengelolaan koperasi, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun materi khusus bagi calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih.

Di sisi lain, Kemhan juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut meninggalnya lima peserta SPPI selama mengikuti pelatihan. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Selain melakukan investigasi, pemerintah juga memberikan bantuan kepada keluarga para peserta yang meninggal dunia, mulai dari proses pemulangan jenazah, biaya pemakaman, santunan dari Kementerian Pertahanan, hingga pendampingan pengurusan santunan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.* (d/dh)

Di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/7/2026), Suhardiman terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol. Bersama dirinya turut digiring Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnaen, serta seorang pihak swasta yang juga terjaring dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Usai Diultimatum KPK, Bupati Kuansing dan Sekda Akhirnya Menyerahkan Diri

"Terima kasih, mohon dukungannya dan doanya. Kita sama-sama menjunjung asas praduga tak bersalah," ujar Suhardiman.

Ketiganya kemudian dibawa menuju Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK di Gedung Merah Putih untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Sebelumnya, Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnaen menyerahkan diri ke KPK pada Selasa (30/6/2026) malam setelah sempat diminta bersikap kooperatif menyusul pelaksanaan OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, keduanya tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 21.17 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan total 10 orang. Sebanyak sembilan orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sementara satu orang lainnya ditangkap di Jakarta.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita barang bukti berupa barang bukti elektronik (BBE) serta satu unit mobil yang diduga berkaitan dengan tindak pidana suap.

KPK mengungkapkan, OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah dilakukan gelar perkara, lembaga antirasuah menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Perkara ini menjadi sorotan publik karena kembali menyeret kepala daerah aktif dalam dugaan tindak pidana korupsi. KPK menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Judol dan Korupsi Jadi Biang Kemiskinan, Polri Diminta Tak Lengah

"Negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan, dihormati, dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat dan memberi rasa aman kepada masyarakat yang jujur," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, hukum tidak boleh hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara pihak yang memiliki kekuasaan atau kekuatan ekonomi justru terbebas dari jerat hukum.

"Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat bagi mereka yang memiliki uang, tidak boleh menjadi alat balas dendam politik," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun praktik kriminalisasi dalam proses penegakan hukum.

Menurutnya, seluruh aparat penegak hukum harus memastikan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.

"Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," katanya.

Prabowo menambahkan, masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan, sementara mereka yang mencari keadilan wajib dilayani secara profesional.

Ia menegaskan bahwa setiap orang yang benar harus merasa aman, sedangkan siapa pun yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (dw/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Sekjen Perindo: Polri Jadi Kunci Stabilitas Nasional dan Keberhasilan Pembangunan

"Judi online merupakan ancaman yang sangat merugikan bangsa kita. Begitu juga perdagangan orang, kejahatan siber, terorisme, korupsi, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal, hingga praktik white collar crime yang sangat merugikan bangsa," ujar Prabowo.

Meski demikian, Presiden memberikan apresiasi kepada Polri bersama kementerian dan lembaga terkait atas berbagai keberhasilan dalam memberantas tindak kejahatan.

Ia menyoroti keberhasilan aparat dalam mengungkap ribuan kasus narkotika, memberantas judi online bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta menjaga Indonesia tetap bebas dari insiden terorisme dalam beberapa tahun terakhir.

"Saya mengapresiasi keberhasilan Polri bersama lembaga-lembaga lain yang terus mengungkap ribuan kasus narkotika, memberantas judi online, dan berhasil mempertahankan nol insiden terorisme dalam beberapa tahun terakhir," katanya.

Namun, Prabowo mengingatkan seluruh aparat penegak hukum agar tidak cepat merasa puas. Menurutnya, tantangan yang dihadapi masih besar, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai kemiskinan yang masih dialami sebagian masyarakat merupakan dampak dari praktik korupsi, penyelundupan, dan berbagai aktivitas ekonomi ilegal yang merugikan negara.

"Rakyat kita masih menghadapi kemiskinan dan kemiskinan itu merupakan akibat langsung dari korupsi, penyelundupan, serta berbagai kegiatan ekonomi ilegal," tegas Prabowo.

Karena itu, Presiden meminta seluruh jajaran Polri bersama elemen pemerintah lainnya terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat sinergi, dan konsisten memberantas berbagai bentuk kejahatan demi menjaga stabilitas nasional dan melindungi kepentingan masyarakat.

"Tantangan kita semua masih besar dan masih banyak yang harus diselesaikan," pungkasnya.* (dw/dh)

Pernyataan itu disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dalam pidatonya pada upacara Hari Bhayangkara ke-80. Presiden menekankan bahwa hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat, bukan alat kepentingan ataupun balas dendam politik.

Baca Juga:

• Atraksi Penerjun Payung Kibarkan Foto Prabowo Jadi Sorotan Hari Bhayangkara ke-80

Menurutnya, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan fondasi utama dalam membangun legitimasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.

"Saya mencermati penegasan Presiden bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Prinsip ini harus terus dijaga karena keadilan menjadi syarat utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum," ujar Kang Ferry.

Ia menilai tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, profesional, dan akuntabel semakin tinggi. Karena itu, Polri diharapkan terus memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan hukum benar-benar hadir untuk melindungi seluruh warga negara.

Kang Ferry juga menekankan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui kewenangan, tetapi melalui konsistensi aparat dalam menghadirkan rasa aman dan keadilan.

Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memastikan berbagai program pembangunan pemerintah berjalan dengan baik.

"Polri memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal transformasi nasional yang sedang dijalankan pemerintah. Tanpa keamanan dan kepastian hukum, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud," katanya.

Selain menjaga keamanan dan ketertiban, Kang Ferry mengapresiasi kontribusi Polri dalam mendukung berbagai program strategis nasional, seperti ketahanan pangan, penanganan bencana, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kemampuan menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kepercayaan masyarakat.* (in/dh)

Rekaman yang diputar di ruang sidang memperlihatkan sejumlah personel kepolisian memasuki rumah Roy Suryo. Dalam video itu juga terlihat polisi memasuki area kamar yang saat itu ditempati istri Roy.

Baca Juga:

• Dari Jokowi hingga Jusuf Kalla, Para Tokoh Nasional Hadiri HUT ke-80 Bhayangkara

"Saya dengar Bapak bilang, 'Ada apa ini?' lalu mereka langsung menuju ke arah Bapak," ujar Khoiri saat memberikan kesaksian di persidangan.

Khoiri juga mengklaim Roy Suryo sempat meminta waktu untuk mengganti sepatu ketika hendak dibawa petugas. Namun, menurutnya, permintaan tersebut tidak dipenuhi dan Roy langsung dibawa keluar rumah.

Dalam tayangan video yang diputar di persidangan, terlihat pula petugas hendak menyerahkan surat penangkapan kepada istri Roy Suryo. Namun, pihak keluarga disebut memilih berkonsultasi terlebih dahulu dengan kuasa hukum sebelum menerima dokumen tersebut.

Saksi juga mengungkapkan bahwa sebelum memasuki rumah, awalnya hanya seorang petugas keamanan kompleks yang datang menyampaikan ada tamu. Tidak lama kemudian, beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian meminta gerbang rumah segera dibuka.

Menurut Khoiri, ia sempat meminta waktu untuk meminta izin kepada Roy Suryo. Namun, ia mengklaim petugas tetap mendesak agar pintu segera dibuka sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah.

Ia juga menyebut petugas terus mengikutinya hingga ke lantai atas saat dirinya hendak memanggil Roy Suryo.

Sidang praperadilan ini diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan fitnah terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Sementara itu, Polda Metro Jaya sebelumnya menegaskan seluruh tahapan penegakan hukum terhadap Roy Suryo telah dilakukan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Dalam sidang sebelumnya, pihak kepolisian juga menyatakan akan menghadirkan saksi ahli guna membantah dalil yang diajukan pemohon dalam proses praperadilan.* (in/dh)

Upacara dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan, Ketua Bhayangkari Cabang Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Danyon TP 954 Naga Bekisar, Danyon 126/KC, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua FKUB, Ketua Bamag, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Atraksi Penerjun Payung Kibarkan Foto Prabowo Jadi Sorotan Hari Bhayangkara ke-80

Presiden juga menegaskan bahwa Polri dituntut untuk terus meningkatkan kinerja secara prediktif, responsif, dan adaptif di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

Selain itu, seluruh jajaran Polri didorong untuk memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Usai upacara, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Asahan.

Ia berharap Polri terus menjadi institusi yang profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta mengawal pembangunan di Kabupaten Asahan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin Presisi, semakin dicintai masyarakat, dan terus bersinergi bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang aman, tertib, dan kondusif demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat," ujar Taufik.

Rangkaian upacara dan syukuran Hari Bhayangkara ke-80 berlangsung dengan khidmat, aman, tertib, dan lancar hingga seluruh kegiatan selesai dilaksanakan.* (dh)

Donny mengatakan, nilai-nilai yang diajarkan dalam pelatihan tersebut bukan semata-mata berorientasi pada aspek militer, melainkan membangun karakter kepemimpinan yang dibutuhkan seorang manajer.

Baca Juga:

• Kapolres Tanjab Timur Sampaikan Pesan Tegas di Hari Bhayangkara ke-80, Soroti Tantangan Polri ke Depan

Selain disiplin, pelatihan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama, berkoordinasi, dan membangun kekompakan dalam tim.

Menurut Donny, nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi para calon manajer dalam mengelola koperasi desa secara profesional.

Ia menambahkan, metode pembinaan karakter melalui pusat pendidikan TNI maupun Pusat Bela Negara Kementerian Pertahanan juga telah lama dimanfaatkan oleh berbagai kementerian, lembaga, hingga perusahaan swasta.

Menurutnya, banyak instansi mengirimkan pegawainya mengikuti pelatihan serupa guna membentuk sumber daya manusia yang memiliki disiplin, integritas, serta kemampuan kepemimpinan yang lebih baik.

"Setiap pimpinan tentu menginginkan pegawai yang disiplin, tepat waktu, memiliki integritas tinggi, dan mampu bekerja sama dalam tim. Nilai-nilai itulah yang ingin dibangun melalui pembekalan ini," kata Donny.

Sebelumnya, program pembekalan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi sorotan publik. Pemerintah kemudian melakukan penyesuaian terhadap materi pelatihan, termasuk menghapus latihan menembak, mengurangi porsi latihan fisik, serta mengubah nomenklatur pelatihan menjadi pembekalan bela negara yang lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter, kepemimpinan, dan manajerial.* (in/dh)

Atraksi diawali dengan aksi terjun payung menggunakan smoke system yang menghasilkan jejak asap berwarna di langit. Setelah mendarat secara terkoordinasi, para penerjun menampilkan rangkaian atraksi yang disambut antusias para tamu undangan.

Baca Juga:

• 139 Personel Polresta Banda Aceh Naik Pangkat, Kapolresta Tekankan Integritas dan Pelayanan

"Dirgahayu ke-80 Polri. Polri Presisi untuk masyarakat," ujar Brigjen Audie Latuheru usai atraksi berlangsung.

Dari tribun kehormatan, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung seluruh rangkaian demonstrasi keterampilan personel Polri, mulai dari atraksi terjun payung, defile pasukan, hingga simulasi operasi taktis.

Penampilan drum corps turut memeriahkan jalannya upacara sebelum pasukan Kolone Senapan Polri memasuki lapangan dan membentuk formasi bertuliskan "80th Polri" sebagai simbol delapan dekade pengabdian Korps Bhayangkara.

Selain itu, simulasi penyelamatan sandera juga menjadi perhatian para tamu undangan. Aksi cepat personel Polri dalam menjalankan operasi taktis disertai dentuman senjata latihan mendapat sambutan tepuk tangan dari peserta yang hadir.

Presiden Prabowo beberapa kali terlihat memberikan hormat sebagai bentuk apresiasi atas penampilan personel yang memperagakan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan kemampuan taktis dalam menjalankan tugas.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 juga dimeriahkan defile yang melibatkan lebih dari 6.000 peserta dari 22 resimen. Selain personel Polri, defile diikuti unsur masyarakat, mulai dari tokoh pemuda, pelajar, mahasiswa, kelompok buruh, organisasi keagamaan, hingga komunitas pengemudi ojek daring.

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan penampilan polisi cilik yang menampilkan berbagai formasi baris-berbaris secara presisi di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para tamu undangan.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Kapolri saat memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Polri Resmi Bentuk Polresta IKN, Siapa Sosok Kapolresta Pertama?

"Polri berkomitmen untuk mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah demi terjaganya stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan bangsa," ujar Listyo.

Untuk mendukung swasembada pangan, Polri menjalankan berbagai program, mulai dari pemanfaatan lahan produktif, pengembangan pekarangan pangan bergizi, pengawasan distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, hingga kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani.

Selain itu, Polri juga memfasilitasi 30 kelompok tani di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam pengembangan komoditas bawang putih melalui penanaman di lahan seluas 948 hektare. Program tersebut menghasilkan panen mencapai 18.960 ton.

Tak hanya itu, Polri juga memperluas area tanam di Kabupaten Karanganyar, Temanggung, Lampung Barat, dan Tanggamus dengan total luas lahan mencapai 127,5 hektare.

Dalam mendukung modernisasi sektor pertanian, Polri menghadirkan sejumlah inovasi, di antaranya penggunaan metode pertanian modern, bibit unggul, pupuk organik Presisi berbahan eceng gondok, hingga pengembangan teknologi mobile rotary dryer.

Polri juga mengembangkan pemanfaatan limbah tongkol jagung menjadi briket arang, pupuk Presisi berbasis batu bara, serta membangun 29 gudang ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pertanian nasional.

Kapolri berharap kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat terus diperkuat agar Indonesia mampu menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat kemandirian di sektor pertanian.

"Dengan semangat kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat, Indonesia dapat mempertahankan kemandirian dan menjaga ketersediaan pangan nasional yang berkelanjutan," kata Listyo.* (mt/dh)