Rojab merupakan politikus PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi periode 2024-2029. Sebelum terjun ke dunia politik, dia lebih dulu berkarier sebagai jurnalis dan berkecimpung di bidang pendidikan.

Baca Juga:

• Luruskan Bunyi Putusan MK Soal Ijazah Gibran: Istana Tegaskan 'Belum Ditemukan' Beda Sama 'Tidak Ada'

Pendidikan Rojab Asy'ari

Rojab diketahui merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Setelah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi, dia melanjutkan perjalanan profesionalnya di dunia jurnalistik.

Selain menjadi wartawan, Rojab juga pernah berkecimpung di bidang pendidikan. Dia tercatat pernah menjadi pengajar dan dosen di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).

Setelah menjalani karier di media dan pendidikan, Rojab kemudian terjun ke dunia politik melalui PDI Perjuangan. Dia terpilih sebagai anggota DPRD Kota Sukabumi dan kemudian dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua DPRD periode 2024-2029.

Rojab dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi pada 15 Oktober 2024.

Alasan Turunkan Foto Gibran

Pada 7 Oktober 2026, Rojab menurunkan foto resmi Gibran yang sebelumnya terpampang di ruang kerjanya.

Keputusan tersebut disebut sebagai sikap politik pribadi Rojab setelah mencermati fakta persidangan di MK mengenai kualifikasi pendidikan Gibran.

Foto Gibran kemudian dititipkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi. Rojab tidak menyatakan foto tersebut dicopot secara permanen.

Dia mengatakan foto Gibran akan kembali dipasang apabila dalam proses hukum selanjutnya muncul fakta yang menyatakan dokumen pendidikan Gibran sah secara hukum.

Sementara itu, foto Presiden Prabowo Subianto tetap berada di ruang kerja Rojab.* (oz/dh)

Kelima saksi tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kantor KPPN Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga:

• KPK Periksa Kadis SDABMBK Medan, Dalami Kasus Suap Bupati Langkat Ondim

Mereka yakni Hendrik Gunawan Harahap selaku Plt Kepala Dinas PUTR Kabupaten Padang Lawas Utara, Todungan Harahap selaku Kasubag Umum Kepegawaian Dinas PUTR Padang Lawas Utara, serta Ikhsan Harahap selaku Kabid Bina Marga PUTR Paluta.

Selain itu, penyidik memanggil Mariam yang disebut sebagai ibu rumah tangga sekaligus bendahara PT Dalihan Natolu Grup dan Taufik Hidayat Lubis selaku Komisaris PT Dalihan Natolu Grup.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Padang Sidempuan," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

KPK belum membeberkan materi yang akan digali dari pemeriksaan kelima saksi tersebut. Penyidik masih mengumpulkan keterangan untuk mendalami perkara yang tengah dikembangkan.

Dalam pengembangan perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan tersangka baru pada September 2026. Namun, KPK belum merinci identitas seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Untuk detail identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya karena ini penyidikan juga masih terus berprogres," ujar Budi.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP). Topan diketahui terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (26/6/2026).

Penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek infrastruktur, termasuk proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara.

KPK masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.* (oz/dh)

Pada penutupan perdagangan, sebanyak 187 saham tercatat menguat, 518 saham melemah, sementara 258 saham bergerak stagnan. Total transaksi perdagangan mencapai Rp12,5 triliun dengan volume 57,2 miliar saham.

Baca Juga:

• Rupiah Ditutup Melemah 28 Poin ke Level Rp 17.915 per Dolar AS pada 8 Oktober 2026

Mayoritas indeks sektoral juga mengalami penurunan. Sektor energi, konsumer non-siklikal, properti, bahan baku, keuangan, teknologi, konsumer siklikal, infrastruktur, dan industri berada di zona merah.

Sementara itu, hanya sektor transportasi dan kesehatan yang tercatat menguat pada perdagangan hari ini.

Beberapa saham mencatatkan penguatan paling tinggi pada perdagangan Kamis. PT Atlas Resources Tbk (ARII) naik 24,86 persen ke Rp452 per saham.

Kemudian PT Penta Valent Tbk (PEVE) menguat 24,85 persen ke Rp412, sedangkan PT Steady Safe Tbk (SAFE) naik 24,83 persen ke Rp905.

Di sisi lain, sejumlah saham mengalami tekanan cukup besar. PT Semacom Integrated Tbk (SEMA) turun 14,67 persen ke Rp384.

PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) melemah 14,39 persen ke Rp238. Sementara PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) terkoreksi 12,12 persen menjadi Rp29 per saham.* (oz/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal dan domestik. Salah satunya datang dari konflik di Timur Tengah yang membuat pasar kembali mewaspadai potensi gangguan pasokan energi.

Baca Juga:

• Rupiah Kembali Menguat, Tembus Rp17.861 per Dolar AS pada Kamis Pagi

Menurut dia, ancaman terhadap pelayaran minyak di kawasan Teluk dan Selat Hormuz meningkat pada Oktober. Kondisi tersebut menjadi perhatian pasar karena jalur tersebut sebelumnya menjadi salah satu jalur penting bagi distribusi minyak dan bahan bakar global.

Selain itu, serangan terhadap kapal tanker di kawasan tersebut juga menjadi sentimen yang diperhatikan pelaku pasar.

Dari Amerika Serikat, pasar memperkirakan bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan 27-28 Oktober 2026.

Ibrahim mengatakan peluang perubahan kebijakan moneter pada Desember masih terbuka. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah risiko inflasi yang masih tinggi, terutama akibat kenaikan harga energi.

Pasar juga menanti data mingguan klaim awal tunjangan pengangguran AS yang dijadwalkan dirilis pada Kamis malam pukul 19.30 WIB.

Dari dalam negeri, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia masih berada di zona optimistis. Namun, indeks pada September 2026 tercatat 118,1, sedikit turun dibandingkan Agustus sebesar 118,5.

Penurunan tersebut terutama terlihat pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang turun dari 109,4 menjadi 107,5. Sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) justru meningkat dari 127,6 menjadi 128,7.

Di sisi fiskal, realisasi APBN hingga Agustus 2026 tercatat mengalami defisit Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi pendapatan negara mencapai 65,2 persen dari target Rp3.153 triliun. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari target belanja Rp3.842 triliun.

Ibrahim menilai angka realisasi APBN tersebut perlu dibaca bersama sejumlah faktor penerimaan, termasuk restitusi pajak yang masih berpotensi memengaruhi penerimaan bersih pemerintah.

Melihat berbagai sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah masih bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya.

Dia memproyeksikan rupiah berpotensi kembali melemah dengan kisaran pergerakan Rp17.750 hingga Rp18.050 per dolar AS.* (oz/dh)

Bambang menyoroti pernyataan dalam putusan MK yang menyebut tidak ditemukannya dokumen ijazah atau sertifikat Gibran yang menunjukkan kelulusan pendidikan luar negeri setara SMA.

Baca Juga:

• Buka Suara Soal Putusan MK Ijazah Gibran: Jokowi Pasang Badan & Tegaskan Mas Wapres Lulus S1

Menurut Bambang, situasi terkait polemik tersebut masih dinamis setelah putusan MK. Dia meminta publik menunggu perkembangan selanjutnya.

"Ini kan masih dinamis ya setelah putusan itu. Ada yang kemudian macam-macam lah isunya itu, tapi kita tunggu sajalah kira-kira 2-3 hari ini kira-kira apa ya," katanya.

Bambang juga menilai putusan MK tersebut belum berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Saat ditanya mengenai respons Presiden Prabowo Subianto terhadap putusan MK, Bambang mengaku belum mengetahuinya. Dia mengatakan belum bertemu Prabowo karena kesibukan masing-masing.

Isi Putusan MK soal Ijazah Gibran

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya tidak dapat diterima. MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena bukan peserta Pemilihan Presiden (Pilpres).

Meski permohonan tidak dapat diterima secara formil, MK dalam pertimbangannya menyebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang setara dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.

MK juga menyebut dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan antara lain certificate of attendance dan academic records. Menurut MK, certificate of attendance bukan bukti kelulusan, melainkan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.

Atas dasar itu, MK menyimpulkan tidak memperoleh bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah luar negeri Gibran yang setara dengan pendidikan minimal tamat SMA sebagai syarat pencalonan sesuai ketentuan UU Pemilu.* (tm/dh)

Perdebatan terjadi saat kuasa hukum Dokter Tifa memeriksa saksi yang dihadirkan jaksa dalam agenda pembuktian. Salah satu persoalan yang diperdebatkan berkaitan dengan status pihak yang diperiksa, apakah sebagai pelapor atau saksi.

Baca Juga:

• Terungkap! Saksi Tak Bisa Pastikan Akun yang Dilaporkan Milik Dokter Tifa, Akui Tak Tahu Penyebab Kegaduhan Isu Ijazah Jokowi

"Karena kita ini kalau bertanya kepada saksi selalu dipotong oleh jaksa, sehingga kita tidak bisa masuk kepada substansi," ujar Tifa seusai persidangan.

Menurut Tifa, kondisi tersebut membuat pihaknya tidak bisa menggali substansi perkara secara maksimal. Dia menilai jaksa dan pihak pembela semestinya mendapat kesempatan yang setara dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi.

"Ini hak konstitusional saya," katanya.

Tifa juga menyinggung prinsip equality of arms atau kesetaraan para pihak dalam proses persidangan. Dia membandingkan waktu pemeriksaan yang diberikan kepada jaksa dengan waktu yang diterima pihaknya.

"Equality of arms itu kan harus sama. Ketika jaksa ditanya butuh berapa lama, kemudian diberikan satu jam, kami juga harusnya diberikan waktu yang sama," ujarnya.

Tifa mengatakan keterbatasan waktu dan interupsi dalam pemeriksaan membuat pihaknya belum dapat menggali seluruh substansi perkara.

Tifa Akan Laporkan Jalannya Persidangan

Atas keberatan tersebut, Tifa menyatakan akan melaporkan jalannya persidangan kepada sejumlah lembaga.

"Saya akan melaporkan persidangan ini kepada KY, Komnas HAM, Komisi III DPR, Bawas, dan juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur," kata Tifa.

Dalam sidang tersebut, JPU juga menyampaikan rencana menghadirkan empat saksi pada agenda pembuktian, yakni Andi Kurniawan, Adam Andriantama Bayu Aji, Helmi Bostam, dan Wicandres.

Perkara ini merupakan sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dari pihak penuntut umum terhadap Dokter Tifa terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dalam isu ijazah Joko Widodo.* (tm/dh)

Informasi kejadian tersebut membuat geger civitas akademika UNPRI. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.00 WIB, saat korban berada di gedung kampus di Kecamatan Medan Petisah.

Baca Juga:

• Terungkap! Pria yang Jatuh dari Lantai 22 UNPRI Medan Ternyata Bukan Mahasiswa UNPRI

"Korban tadi malam langsung dibawa ke RS Royal Prima, personel dari Polsek Medan Baru juga sudah datang ke TKP untuk mengecek langsung. Yang bersangkutan mahasiswa dari luar," ujar Devi, Kamis (8/10/2026).

Devi mengatakan saat ditemukan di lokasi, korban masih bernapas. Pihak kampus kemudian berkoordinasi dengan rumah sakit untuk membawa korban mendapatkan pertolongan medis.

"Meninggalnya di rumah sakit, karena di lokasi kejadian korban masih bernafas makanya langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi setelah dilakukan penanganan, korban meninggal," katanya.

Keluarga Sebut Korban Alami Depresi

Mengenai penyebab kejadian, Devi mengatakan pihak kampus mendapat informasi dari keluarga bahwa korban sedang mengalami depresi. Namun, pihaknya belum mengetahui secara rinci persoalan yang diduga menjadi penyebab kondisi tersebut.

"Jadi tadi malam keluarganya datang ke rumah sakit, kalau informasi dari keluarga korban mengalami depresi. Kalau penyebabnya kita belum tahu," ujarnya.

Devi juga mengatakan korban sebelumnya pernah datang ke kampus tersebut. Berdasarkan keterangan keluarga, beberapa hari sebelumnya korban bersama keluarganya menghadiri kegiatan gereja yang menggunakan aula UNPRI.

Setelah kegiatan tersebut, keluarga korban sempat mampir ke kafe yang berada di lantai 22 gedung kampus. Saat berada di lokasi, salah seorang kerabat disebut sempat melihat korban memperhatikan kondisi di sekitarnya.

"Jadi saat mereka di cafe, salah satu keluarganya sempat lihat korban ini melihat ke sana ke sini, seperti mengamati situasi," kata Devi.

Pihak UNPRI kemudian menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada kepolisian. Polisi disebut telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara dan penyelidikan masih berlangsung.* (tm/dh)

Kepala Balai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan Hendro Nugroho mengatakan kondisi itu terpantau berdasarkan konsentrasi PM2.5 atau partikel berukuran sangat kecil di udara.

Baca Juga:

• Sengit! Ungguli Rival Tipis 10 Suara, Aris Rinaldi Cetak Rekor Pimpin Forwakum Sumut 3 Periode

19 wilayah yang terdampak asap tersebut yakni Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Simalungun, Asahan, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, dan Kota Tanjung Balai.

BMKG belum dapat memastikan sumber asap secara rinci. Hendro mengatakan pemantauan yang dilakukan BMKG menggunakan satelit cuaca sehingga belum disertai pengecekan langsung di lapangan.

Meski demikian, berdasarkan pemantauan satelit pada Rabu (7/10/2026), terdapat lima titik panas (hotspot) yang tersebar di Sumut. Titik panas tersebut terpantau berada di Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, dan Padang Lawas Utara.

Jarak Pandang Turun

Kabut asap juga berdampak terhadap jarak pandang di sejumlah wilayah. Berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit, jarak pandang turun menjadi sekitar 4-5 kilometer.

"Terjadi penurunan jarak pandang menjadi berkisar antara 4-5 km. Masyarakat yang berada di wilayah jarak pandang rendah akibat kabut dan asap diimbau untuk berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak pandang, dan menggunakan perlengkapan yang sesuai," kata Hendro.

BMKG juga mengimbau para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memantau perkembangan kondisi serta mengikuti informasi terbaru yang disampaikan BMKG Wilayah I Medan.* (km/dh)

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2026). Dia menyebut seluruh pihak perlu menghormati proses hukum serta ketentuan konstitusi yang berlaku.

Baca Juga:

• Soal Pemakzulan Gibran, Bambang Pacul: “Bola” Belum di MPR, Jadi No Problem

Menurut Jokowi, sistem pendidikan di setiap negara memiliki tingkatan dan jalur yang berbeda. Karena itu, menurutnya, sistem pendidikan di luar negeri tidak selalu sama dengan jenjang pendidikan formal di Indonesia.

"Di setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita tahapan dari bawah ada SD, SMP, SMA, S1 atau ada di sini juga Diploma," ujarnya.

Jokowi kemudian mencontohkan adanya sistem pendidikan di luar negeri yang menggunakan jalur secondary school, pathway, diploma hingga perguruan tinggi.

"Di luar ada sistemnya sendiri. Ada yang seperti kita SD, SMP kemudian secondary school. Kemudian masuk universitas tapi juga ada sistem yang lewat program pathway kemudian Diploma dan S1-nya," tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan Gibran telah menuntaskan pendidikan S1. Dia mengatakan seseorang yang sudah menyelesaikan jenjang sarjana semestinya telah melalui tahapan pendidikan sebelumnya.

"Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Dan yang paling penting Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 mestinya sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini SMA-nya sudah selesai. Kalau belum ya tidak bisa daftar ke S1-nya," kata Jokowi.

Putusan MK soal Gugatan Ijazah Gibran

Sebelumnya, MK memutus permohonan gugatan terkait ijazah Gibran tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Selasa (6/10/2026).

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum. Sementara dalam pokok permohonan, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meluncurkan 11 proyek hilirisasi sekaligus ekspor perdana baterai kendaraan listrik (EV) di Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga:

• Teka-teki Pertemuan 2 Jam Jokowi & Prabowo di Kertanegara Tepat di Malam Putusan MK

Prabowo mengatakan optimismenya semakin kuat setelah melihat langsung aktivitas para pekerja di kawasan industri tersebut. Menurutnya, para karyawan yang menyambut kedatangannya menunjukkan semangat dan suasana positif.

"Tadi saya disambut oleh para karyawan dengan semangat dan tampangnya semua cerah. Saya tidak melihat yang tidak cerah hari ini, saudara-saudara sekalian," ujarnya.

Prabowo juga mengaku selalu merasakan tambahan semangat ketika mengunjungi wilayah Indonesia Timur. Dia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan latar belakang keluarganya yang memiliki darah Indonesia Timur.

"Rasanya kalau saya ke Indonesia Timur, saya tambah semangat. Mungkinkah karena saya juga darahnya setengah Indonesia Timur?" tutur Prabowo.* (d/dh)

Kegiatan tersebut diikuti Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kota Medan Citra Effendi Capah dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan.

Baca Juga:

• Penantian 20 Tahun Berakhir, Air Bersih PDAM Segera Mengalir ke Griya Kencana Medan

Sosialisasi membahas penerapan Clearance Pejabat BUMD sebagai mekanisme evaluasi dan penyaringan bagi para pejabat yang mengelola BUMD. Sistem tersebut diarahkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja perusahaan daerah.

Selain itu, penerapan clearance juga ditujukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh pengelola BUMD.

Asisten Ekbang Setda Kota Medan Citra Effendi Capah menyambut baik penerapan sistem tersebut. Menurutnya, tata kelola yang bersih menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun BUMD yang kuat dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

"Pemko Medan terus mendorong agar BUMD yang kita miliki dapat berkembang secara profesional. BUMD tidak hanya dituntut menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah, tetapi juga harus mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan menjadi motor penggerak perekonomian lokal," ujar Citra.

Pemko Medan berharap penerapan mekanisme clearance dapat memperkuat profesionalisme pengelolaan BUMD sekaligus mendukung peningkatan kinerja perusahaan daerah di Kota Medan.* (dh)

Aris terpilih dalam pemilihan yang digelar di Sekretariat Forwakum Sumut, Jalan Candi Prambanan, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Rabu (7/10/2026) sore.

Baca Juga:

• Korupsi Proyek Jalan Sumut Makin Melebar! KPK Tetapkan 8 Tersangka Baru, Ada Mantan Kepala BBPJN

Aris menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Jurnalis LKBN Antara Sumut itu mengatakan akan menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempercayai saya sebagai Ketua Forwakum Sumut. Saya berkomitmen akan mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan integritas," kata Aris.

Aris juga mengajak seluruh anggota Forwakum Sumut untuk bersama-sama membangun organisasi selama periode 2026-2029. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar dan tidak seharusnya memecah kekeluargaan.

"Dalam pesta demokrasi, suatu hal yang biasa perbedaan pilihan. Jangan jadikan perbedaan pilihan ini membuat kita saling menjelekkan atau menjatuhkan satu sama lain, kita harus solid. Mari kita berjalan dan melangkah bersama untuk memajukan organisasi yang kita cintai ini," ujarnya.

Sementara itu, Rido Sitompul menerima hasil pemilihan tersebut dengan lapang dada. Jurnalis Harian SIB itu menilai proses demokrasi penting dalam sebuah organisasi untuk menentukan pimpinan.

Rido juga mengajak seluruh anggota Forwakum Sumut untuk mendukung kepengurusan Aris Rinaldi Nasution selama periode mendatang.

Setelah pemilihan ketua, Forwakum Sumut selanjutnya dijadwalkan menggelar pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) periode 2026-2029.

Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 30, 31 Oktober dan 1 November 2026.* (dh)

JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan tindak lanjut terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum sampai ke MPR.

Pacul meminta semua pihak mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak berspekulasi mengenai kemungkinan pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran.

Baca Juga:

• Komarudin Watubun PDIP Minta Gibran Mundur: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Berbohong

Pacul menekankan bahwa proses pemakzulan Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri.

Menurut dia, proses tersebut terlebih dahulu berada di DPR sebelum kemudian ditangani MPR.

Karena itu, politikus PDI Perjuangan tersebut memilih tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Pacul mengatakan DPR dan MPR memiliki kewenangan yang harus dijalankan sesuai mekanisme rapat serta ketentuan konstitusi dan undang-undang.

"Mekanisme harus diikuti. Kekuatan DPR, kekuatan MPR, itu ada di mekanisme rapat. Jadi mekanisme ikuti dulu, kayak apa. Kalau Anda bertanya-tanya berspekulasi, saya tidak boleh berspekulasi. Gitu loh, karena kami pimpinan MPR. Pimpinan MPR itu pegangannya konstitusi, undang-undang. Kan enggak bisa, kemudian kita berspekulasi. Enggak boleh," kata dia.

Pernyataan Pacul disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait sengketa syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024.

Sebelumnya, MK menyatakan gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Suhartoyo dalam sidang putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta Pilpres.

Namun, MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Dokumen yang ditemukan dalam persidangan antara lain berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

Meski demikian, MK menegaskan penilaian mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.

Sementara itu, Gibran mengatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang berlangsung di MK terkait gugatan mengenai syarat pendidikannya.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," kata Gibran saat meninjau pameran Inacraft di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Gibran juga menyatakan akan tetap fokus bekerja serta menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Polemik mengenai syarat pendidikan Gibran kini memasuki tahap tindak lanjut setelah putusan MK.

Namun, Bambang Pacul menegaskan bahwa proses tersebut belum sampai ke MPR dan seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan.* (km/ad)

JAKARTA — Wicandres, saksi dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik akun media sosial yang dilaporkannya dalam perkara tersebut.

Hal itu disampaikan Wicandres saat memberikan kesaksian dalam sidang perkara Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis, 8 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Komarudin Watubun PDIP Minta Gibran Mundur: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Berbohong

Ia juga menyerahkan tangkapan layar atau screenshot akun tersebut kepada penyidik.

"Saya memberikan informasi itu ketika ditanya. Saya kasih screenshot-an akun itu. Tapi saya tidak menegaskan siapa pemiliknya," ujar Wicandres dalam persidangan.

Wicandres juga mengaku tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi secara langsung dengan Dokter Tifa.

Ia mengatakan tidak pernah mendapatkan informasi dari pihak lain yang memastikan akun tersebut merupakan milik Dokter Tifa.

Menurut Wicandres, informasi mengenai akun itu diberikan kepada penyidik berdasarkan tangkapan layar yang dimilikinya.

Ketika ditanya apakah sejak mengambil screenshot dirinya mengetahui akun tersebut milik Dokter Tifa, Wicandres tidak dapat memastikan kepemilikannya.

Dalam persidangan, Wicandres juga mengakui dirinya bukan ahli digital forensik maupun ahli bahasa.

Ia mengatakan kesimpulan mengenai akun dan unggahan yang menjadi bagian dari perkara tersebut merupakan penilaiannya sendiri.

"Ya, ini penilaian sendiri," kata Wicandres saat ditanya apakah kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan keahliannya.

Selain mengenai kepemilikan akun, Wicandres juga ditanya tentang pernyataannya yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai korban dalam perkara tersebut.

Wicandres mengatakan kesimpulan bahwa Jokowi menjadi korban didasarkan pada unggahan yang menyatakan ijazah Jokowi palsu.

Menurut dia, unggahan tersebut dinilai menimbulkan kegaduhan.

"Kalau soal beliau menjadi korban, saya menyimpulkan sendiri," ujar Wicandres.

Wicandres mengaku tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Jokowi.

Ia juga tidak pernah memperoleh keterangan langsung dari Jokowi yang menyatakan dirinya menjadi korban.

Wicandres mengatakan dirinya mengetahui adanya pihak yang pro dan kontra terhadap isu ijazah Jokowi.

Ia mengaku pernah bertemu dengan orang-orang yang memiliki sikap berbeda terhadap isu tersebut, termasuk dari kalangan teman-temannya.

Namun, Wicandres mengakui tidak mengetahui apakah perbedaan sikap tersebut disebabkan oleh unggahan Dokter Tifa.

"Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa mereka pro atau kontra terhadap Jokowi, ijazahnya, dan sebagainya karena postingan Dokter Tifa," ujarnya.

Ketika kembali ditanya mengenai hubungan antara unggahan Dokter Tifa dengan kegaduhan yang terjadi, Wicandres menegaskan dirinya tidak mengetahui penyebabnya.

"Enggak tahu. Jadi kegaduhan, kita enggak tahu masalahnya apa," kata dia.

Dengan demikian, dalam persidangan Wicandres mengakui mengetahui adanya pro dan kontra mengenai isu ijazah Jokowi.

Namun, ia tidak mengetahui apakah kegaduhan tersebut disebabkan oleh unggahan Dokter Tifa.

PN Jakarta Timur kembali menggelar sidang perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Joko Widodo dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Sidang tersebut merupakan lanjutan agenda pembuktian dari pihak penuntut umum dengan menghadirkan empat orang saksi.

"Majelis, untuk di agenda pembuktian selanjutnya, kami akan memanggil atas nama Andi Kurniawan, kemudian atas nama Adam Andriantama Bayu Aji, kemudian Helmi Bostam, dan yang terakhir atas nama Wicandres, Majelis. Mohon izin, empat orang, Majelis," ucap JPU dalam persidangan.

Pemeriksaan saksi dalam sidang tersebut juga diwarnai perdebatan antara tim kuasa hukum Dokter Tifa dan jaksa penuntut umum.

Salah satunya terjadi ketika kuasa hukum mempertanyakan status pihak yang dihadirkan jaksa, apakah sebagai pelapor atau saksi dalam perkara.

Dokter Tifa juga mempertanyakan apakah ijazah yang pernah dilihat oleh saksi merupakan dokumen yang sama dengan ijazah yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang berawal dari isu mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Proses persidangan kini memasuki tahap pembuktian dengan pemeriksaan saksi dari pihak penuntut umum.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi II DPR, Komarudin Watubun, menyampaikan pandangannya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan.

Komarudin menilai Gibran sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum.

Baca Juga:

• Jokowi Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo di Malam Putusan MK soal Ijazah Gibran

"Ini kan hanya ada dua hal. Pertama, kemarin kan sudah terbuka semua. Kalau Pak Gibran merasa, dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, MK sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurut Komarudin, seorang pemimpin yang mendapat mandat dari masyarakat seharusnya tidak berbohong.

Ia mengatakan seorang pemimpin dapat melakukan kesalahan, tetapi menurutnya tidak boleh berbohong.

"Saya lebih bilang kan, pemimpin itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong," tuturnya.

"Jadi kalau itu merasa bagian dari kebohongan, ya mengundurkan diri kan lebih baik," imbuh dia.

Komarudin mengatakan terdapat pilihan lain apabila Gibran tidak mengundurkan diri.

Menurut dia, DPR dapat menindaklanjuti putusan MK melalui mekanisme yang tersedia di parlemen.

"Kalau tidak, ya, DPR harus yang menindaklanjuti," ujarnya.

Ia menilai putusan MK telah menyerahkan dampak atau tindak lanjut tertentu kepada lembaga pembuat undang-undang dan penyelenggara pemilu.

Komarudin kemudian mengaitkan hal tersebut dengan mekanisme pemakzulan atau impeachment.

"Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud itu DPR, itu masuk urusan impeachment. Tapi itu kan tergantung DPR," ujarnya.

"Kalau masih menjaga harkat dan martabat lembaga ini dalam menjaga etik dan moral berbangsa dan bernegara, ya harus ada tindak lanjut yang tegas," sambungnya.

Meski menyampaikan pandangan tersebut, Komarudin mengatakan Fraksi PDIP DPR belum membahas putusan MK mengenai perkara tersebut.

Ia juga menyebut kemungkinan pembentukan panitia khusus atau penggunaan hak angket masih terbuka.

Namun, keputusan mengenai langkah tersebut bergantung pada sikap partai-partai di DPR.

"Kemungkinan bisa saja, tergantung orang partai-partai di sini kan mau apa," tuturnya.

Sementara itu, Gibran mengatakan menghormati putusan MK terkait perkara yang mempertanyakan syarat pendidikan dalam pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Gibran mengatakan dirinya akan tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dan fokus mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran, Rabu (7/10).

Gibran juga menanggapi putusan MK yang tidak dapat mendiskualifikasi dirinya sebagai Wakil Presiden meski Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk memenuhi syarat pendidikan.

"Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," katanya.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi juga memberikan tanggapan mengenai putusan MK tersebut.

Jokowi menilai sistem pendidikan di setiap negara memiliki tahapan yang berbeda.

Ia menjelaskan bahwa jalur pendidikan di luar negeri tidak selalu sama dengan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia.

"Jadi setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar (negeri) juga ada sistemnya sendiri," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Kamis (8/10).

Jokowi mengatakan terdapat sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang menempuh secondary school sebelum melanjutkan ke universitas.

Selain itu, terdapat pula jalur pathway sebelum seseorang melanjutkan pendidikan ke jenjang diploma atau sarjana.

"Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas. Tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda," katanya.

Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan setelah MK memutus perkara terkait syarat pendidikan calon wakil presiden.

Putusan tersebut kemudian mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah pihak, termasuk Komarudin Watubun, Gibran Rakabuming Raka, dan Jokowi.* (d/ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto membantah anggapan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet pada 1 Oktober 2026 dilakukan untuk menyingkirkan orang-orang Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bambang mengatakan pergantian sejumlah pejabat dalam kabinet merupakan hal yang biasa dilakukan dalam pemerintahan.

Baca Juga:

• Jokowi Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo di Malam Putusan MK soal Ijazah Gibran

"Nggak ada. Nggak ada isu mempreteli, beritanya nggak benar," kata Bambang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurut Bambang, pemerintahan Prabowo tetap solid.

Ia meminta anggapan mengenai reshuffle sebagai upaya 'mempreteli' orang-orang Jokowi tidak dijadikan dasar dalam melihat perubahan susunan kabinet.

"Kita tetap solid kok. Tidak ada kaitannya dengan dengan hal mempreteli. Itu itu hanya pergantian biasa saja," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle terhadap sejumlah posisi di kabinet pemerintahannya.

Salah satu perubahan terjadi pada posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Prabowo melantik Sugiono sebagai Menko PMK untuk menggantikan Pratikno.

Pratikno kemudian dilantik sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pelantikan Sugiono berlangsung di Istana Negara pada Kamis, 1 Oktober 2026, sedangkan pelantikan Pratikno dilakukan pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Selain Sugiono dan Pratikno, sejumlah pejabat lain juga mengalami pergantian posisi dalam pemerintahan Prabowo.

Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi, Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, dan Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.

Pergantian sejumlah pejabat tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah pemerintahan Prabowo, termasuk anggapan bahwa reshuffle berkaitan dengan posisi orang-orang yang sebelumnya dekat dengan pemerintahan Jokowi.

Namun, Bambang Eko Suhariyanto menegaskan anggapan tersebut tidak benar.

Menurut dia, perubahan susunan kabinet merupakan bagian dari dinamika pemerintahan dan tidak berkaitan dengan upaya menyingkirkan kelompok tertentu.* (d/ad)

SOLO — Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran: Sistem Pendidikan Tiap Negara Berbeda

Keduanya juga berbincang mengenai sepak bola, terutama setelah tim nasional Indonesia meraih kemenangan.

"Membahas kemenangan bola. Ya benar, cerita yang banyak mengenai bola kok. Kan senang kita menang," kata Jokowi di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (8/10/2026).

Jokowi membenarkan dirinya datang ke Kertanegara setelah diundang langsung oleh Prabowo.

Selain membicarakan sepak bola, pembicaraan keduanya juga menyentuh isu ekonomi dan politik.

"Iya (diundang Prabowo), berbicara mengenai bola, juga mengenai ekonomi dan politik," ujarnya.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo di kediaman Prabowo menjadi perhatian publik. Keduanya diketahui sempat bertemu selama kurang lebih dua jam.

Meski demikian, Jokowi tidak merinci lebih jauh pembahasan mengenai ekonomi dan politik dalam pertemuan tersebut.

Ia hanya menyebut ketiga topik itu menjadi bagian dari percakapan bersama Prabowo.

Pertemuan tersebut berlangsung setelah keduanya beberapa kali terlihat berkomunikasi dalam sejumlah kesempatan.

Namun, Jokowi tidak menyampaikan adanya agenda khusus selain pembicaraan mengenai berbagai hal tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga ditanya mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pemilihan Presiden 2029.

Jokowi memilih tidak banyak berkomentar mengenai peluang tersebut. Menurut dia, Pilpres 2029 masih terlalu jauh untuk dibicarakan.

"Masih jauh 2029. Semuanya kerja dulu, entah kerja politik, entah kerja di pemerintahan, kerja untuk rakyatlah semuanya," tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi ketika ditanya mengenai arah politik Gibran menjelang Pemilu 2029.

Dengan demikian, Jokowi menilai perhatian saat ini sebaiknya diarahkan pada pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam kapasitas politik maupun pemerintahan.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat.

Jokowi mengatakan sistem pendidikan di setiap negara memiliki aturan dan jenjang yang berbeda.

Baca Juga:

• Bawaslu Surakarta Buka Suara soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pilkada 2020

"Jadi setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar (negeri) juga ada sistemnya sendiri," kata Jokowi ditemui di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Kamis (8/10/2026).

Menurut Jokowi, terdapat sistem pendidikan di luar negeri yang memungkinkan seseorang menempuh pendidikan dari secondary school sebelum melanjutkan ke universitas.

Selain itu, ada pula jalur pendidikan melalui program pathway sebelum masuk ke jenjang diploma atau sarjana.

"Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas. Tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda," katanya.

Jokowi kemudian menyinggung pendidikan Gibran yang disebutnya telah diselesaikan hingga jenjang sarjana atau S1.

Menurut Jokowi, seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan S1 semestinya telah melewati tahapan pendidikan yang menjadi syarat untuk masuk ke jenjang tersebut.

"Dan yang paling penting, Mas Wapres ini kan sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya," ujar ayah Wapres Gibran ini.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran setelah putusan MK terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Meski memberikan penjelasan mengenai perbedaan sistem pendidikan antarnegara, Jokowi menegaskan dirinya menghormati putusan MK.

Ia juga mengatakan seluruh tahapan persidangan serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut perlu dihormati.

"Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan. Dan yang paling penting, kita semua menghormati dari konstitusi yang kita miliki," ujarnya.

Putusan MK mengenai perkara tersebut sebelumnya menjadi sorotan karena Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Pemilu.

Polemik tersebut kemudian kembali memunculkan pembahasan mengenai riwayat pendidikan Gibran dan proses verifikasi dokumen pendidikannya saat mengikuti Pilkada Kota Surakarta 2020.* (d/ad)

JAKARTA — Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Kelompok IV Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara mempelajari penerapan tata kelola pemerintahan berbasis data, teknologi, dan kolaborasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembelajaran tersebut menjadi bagian dari studi lapangan yang diharapkan dapat memberikan bekal bagi peserta untuk mengembangkan inovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Penantian 20 Tahun Berakhir, Air Bersih PDAM Segera Mengalir ke Griya Kencana Medan

Kegiatan ini diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari rangkaian PKA Tahun 2026.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan PKA Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis pagi.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebelum peserta melanjutkan agenda studi lapangan ke Diskominfotik DKI Jakarta.

Dalam studi lapangan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan transformasi digital secara terpadu untuk mendukung pelayanan publik.

Transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi dalam pemerintahan.

Peserta juga mempelajari bagaimana teknologi harus diikuti dengan perubahan tata kelola, kepemimpinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, pengelolaan data, keamanan informasi, pengukuran kinerja, serta kolaborasi lintas sektor.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya data yang berkualitas dan terintegrasi.

Data menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengambil keputusan dan menyusun kebijakan.

Pengelolaan data juga perlu disertai dengan penguatan keamanan informasi.

Hal tersebut penting untuk menjaga keandalan sistem sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital.

"Saya belajar banyak dari insight Jakarta Smart City yang menjadi salah satu branding utama DKI Jakarta dalam mengintegrasikan data, teknologi, dan pelayanan publik. Di sini kita melihat bahwa digitalisasi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memperkuat keterhubungan antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan," ujar Reza Prima Kurniawan, salah satu peserta PKA Angkatan I Kelompok IV Tahun 2026 Provinsi Sumut.

Pembelajaran dari DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat.

Selain itu, pemerintah perlu memiliki indikator kinerja yang jelas dan sistem yang dapat dikelola secara berkelanjutan.

Teknologi yang dibangun pemerintah tidak cukup hanya berfungsi secara teknis.

Sistem digital harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung pelayanan yang lebih efektif.

Melalui studi lapangan ini, peserta PKA dapat melihat secara langsung praktik transformasi digital yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Peserta juga berkesempatan mengidentifikasi praktik yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Dari pembelajaran tersebut, pemerintahan digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi yang canggih.

Teknologi harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik dapat berjalan lebih adaptif, aman, responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Studi lapangan dalam rangkaian PKA tersebut diharapkan menjadi bekal bagi peserta untuk merancang dan menerapkan inovasi di unit kerja masing-masing.

Hasil pembelajaran di Jakarta diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan yang diperoleh selama studi lapangan.

Peserta didorong menerjemahkan pengalaman tersebut menjadi aksi perubahan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Dengan penerapan inovasi yang tepat, pembelajaran dari praktik tata kelola digital di DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN — Setelah hampir dua dekade menanti, warga Perumahan Griya Kencana, Lingkungan 1, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, akhirnya segera mendapatkan akses air bersih melalui jaringan perpipaan PDAM Tirtanadi.

Pemasangan jaringan perpipaan tersebut disambut antusias warga.

Baca Juga:

• Nagori Silou Huluan Wakili Simalungun di Evaluasi PTP2WKSS Sumut 2026, Ketua TP PKK Darmawati: Menang atau Tidak Adalah Bonus

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung proses pemasangan dan distribusi pipa air bersih di Perumahan Griya Kencana, Kamis, 8 Oktober 2026.

Dalam peninjauan tersebut, Rico memastikan pemasangan jaringan perpipaan PDAM Tirtanadi terus dikebut.

Berdasarkan hasil peninjauannya, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 85 persen dan diperkirakan selesai dalam satu hingga dua minggu mendatang.

"Ada usulan warga juga yaitu pembangunan pipanisasi untuk PDAM di Kompleks Griya Kencana ini yang selama ini masih menggunakan sumur bor. Sumur bor ini kondisinya kurang baik, kurang layak. Artinya kuning, ada karat, bahkan menimbulkan bau," kata Rico Waas.

Menurut Rico, pembangunan jaringan perpipaan menjadi solusi agar layanan air PDAM dapat masuk dan dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan tersebut.

"Memang harus kita lakukan pipanisasi, sehingga nanti air PDAM bisa masuk ke masyarakat. Ini kami melihat kondisinya sudah 85 persen, mungkin sekitar satu sampai dua minggu lagi sudah selesai," ujar Rico Waas.

Rico juga meminta pihak kelurahan segera mendata warga yang ingin menjadi pelanggan PDAM Tirtanadi setelah jaringan perpipaan selesai dibangun.

"Kami minta pihak wilayah kelurahan untuk bisa mendata warga-warga yang langsung ingin menggunakan PDAM," pungkasnya.

Penasihat Serikat Tolong Menolong (STM) Eklisia sekaligus warga Perumahan Griya Kencana, Arjuna Pandia, menyampaikan rasa syukur atas perhatian Pemerintah Kota Medan.

Menurut Arjuna, kedatangan langsung Wali Kota Medan menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini menghadapi persoalan air bersih.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Pak Wali Kota. Masalah air ini sudah kami nantikan hampir 20 tahun. Baru kali ini perumahan kami mendapatkan air bersih," ujar Arjuna.

Selama ini, warga menggunakan air sumur bor yang disebut berwarna kuning pekat, berminyak, mengandung karat, serta menimbulkan bau.

Kondisi tersebut membuat air sulit digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga.

Air sumur juga disebut meninggalkan noda pada pakaian saat digunakan untuk mencuci.

Untuk kebutuhan memasak, minum, dan mengolah makanan, warga harus membeli air galon isi ulang setiap hari.

"Dengan masuknya air bersih ini, kami berharap airnya benar-benar layak konsumsi sehingga warga tidak perlu lagi terus-menerus membeli air isi ulang untuk kebutuhan sehari-hari," lanjut Arjuna.

Dalam kunjungan tersebut, Rico Waas tidak hanya meninjau persoalan air bersih.

Ia juga melihat kondisi infrastruktur di dalam kompleks, termasuk jalan, drainase, dan penerangan.

Kondisi jalan di kawasan tersebut disebut mengalami kerusakan cukup parah.

Sementara drainase yang tersedia dinilai terlalu kecil sehingga belum mampu mendukung sistem pengaliran air secara optimal.

"Nah, lalu saya juga mengecek kondisi jalan komplek. Kondisi jalan komplek ini termasuk yang rusak parah, dan juga drainasenya kurang baik. Maka dari itu saya sampaikan menjadi atensi saya agar diperbaiki di komplek ini," ujar Rico Waas.

Rico mengatakan persoalan drainase juga akan menjadi perhatian pemerintah.

Sejumlah saluran yang ada saat ini merupakan drainase lama yang membutuhkan penanganan.

"Drainase dibangun. Tetap kita bangunkan karena masih drainase lama. Beberapa titik nanti juga pasti, ya, penerangan jalan juga harus," ucap Rico Waas.

Lurah Namo Gajah Erwin Elkana Tarigan mengatakan Perumahan Griya Kencana telah dibangun sejak 2007.

Fasilitas umum kawasan tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Medan sekitar 2022.

Menurut Erwin, sekitar 200 kepala keluarga tinggal di kawasan tersebut.

Ia menyebut terdapat empat persoalan utama yang selama ini menjadi perhatian warga, yakni jalan, drainase, penerangan, dan air bersih.

"Permasalahannya yang pertama adalah jalan, seperti yang disampaikan tadi. Kemudian drainasenya kecil. Kemudian yang ketiga, lampu. Dan ya pasti air bersih," ungkap Erwin.

Erwin mengatakan persoalan air bersih kini mulai mendapatkan solusi setelah jaringan pipanisasi PDAM masuk ke kawasan perumahan tersebut.

"Air bersih sudah diatasi dengan dimasukkannya pipanisasi. Semoga kendala-kendala yang terjadi bisa diantisipasi karena kepedulian Pak Wali Kota", katanya.

Dengan progres pemasangan jaringan yang telah mencapai sekitar 85 persen, warga Griya Kencana kini tinggal menunggu penyelesaian jaringan sebelum dapat menikmati layanan air PDAM Tirtanadi.* (ad)