Gugatan tersebut diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut.

Baca Juga:

• Terbongkar Peran 4 Surat 'Sakti' Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir: Kelabuhi Bank-BPN Hingga Lumpuhkan Pengembang

Kuasa hukum Dhody, Hasrul Benny Harahap, membenarkan pengajuan praperadilan tersebut.

"Iya gugatan praperadilan sudah kita ajukan ke PN Medan," kata Hasrul, Jumat (25/9/2026).

Dalam permohonannya, pihak Dhody meminta pengadilan menilai apakah proses penetapan dirinya sebagai tersangka dan tindakan penyidik telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Perkara yang menjerat Dhody bermula dari laporan Muhammad Gazali Iskandar, pemilik PT Rapy Ray Putratama yang merupakan pengembang Kompleks Pondok Alam. Laporan tersebut diajukan pada 11 April 2023 terkait dugaan pemalsuan akta otentik.

Kasus tersebut berkaitan dengan lahan yang kini telah dikembangkan menjadi kawasan perumahan Pondok Alam di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Pihak pelapor sebelumnya menyebut pemblokiran sertifikat tanah berdampak terhadap aktivitas bisnis perusahaan, termasuk akses terhadap fasilitas perbankan.

Dalam penyelidikan, polisi menduga pemblokiran sertifikat terjadi setelah adanya sejumlah surat yang dikirim Dhody melalui kuasa hukumnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan serta Bank BTN, Bank BRI dan Bank BJB.

Dalam surat tersebut, Dhody disebut mengklaim sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan lahan. Polisi menyebut tidak terdapat putusan pengadilan yang menetapkan Dhody sebagai pemilik tanah tersebut.

Akibat pemblokiran sertifikat, pihak pelapor disebut tidak dapat menggunakan dokumen tersebut untuk kepentingan perbankan.

Selain itu, Dhody diketahui pernah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait kawasan perumahan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada 2023.

Polda Sumut kemudian menetapkan Dhody sebagai tersangka setelah proses penyidikan. Polisi juga melakukan penahanan setelah Dhody disebut dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Penangkapan terhadap Dhody dilakukan pada Selasa (15/9/2026) di kediamannya di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelius Mangarahon Simanjuntak mengatakan penahanan dilakukan karena Dhody dinilai tidak kooperatif dalam proses penyidikan. Ketidakhadiran pada pemeriksaan sebelumnya disebut karena Dhody sedang menjalankan perjalanan dinas sebagai anggota DPRD Sumut.

Dalam perkara tersebut, penyidik menjerat Dhody dengan Pasal 394 dan Pasal 391 KUHP. Ancaman pidana dari kedua pasal tersebut masing-masing mencapai tujuh tahun dan enam tahun penjara.

Dengan diajukannya praperadilan, keabsahan penetapan tersangka serta tindakan penyidik terhadap Dhody kini menjadi bagian dari proses yang akan diperiksa di PN Medan.* (km/dh)

Permintaan tersebut disampaikan RAPI saat menyerahkan surat aspirasi ke Gedung MK, Jakarta, Jumat (25/9/2026). RAPI menilai seluruh tahapan pencalonan hingga pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran telah dilalui sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Cecar KPU di Sidang MK, Saldi Isra Skak Beda Perlakuan Verifikasi Ijazah Gibran pada Pilkada dan Pilpres

"Jadi bagi kami, persyaratan itu sudah final pada saat MK melakukan sidang perkara sengketa Pilpres 2024 yang dilaksanakan oleh calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 3 dan itu telah ditolak," kata Derek.

Menurut Derek, setelah seluruh tahapan tersebut selesai, KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Keduanya kemudian dilantik pada 20 Oktober 2024.

Derek mengatakan Gibran saat ini bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden, melainkan telah menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

"Sementara hari ini, Gibran Rakabuming Raka itu bukan lagi calon wakil presiden, tapi sudah Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo periode 2024-2029," ujarnya.

Atas dasar itu, RAPI meminta MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima dalam putusan sela. Apabila perkara dilanjutkan ke pokok perkara, mereka meminta permohonan tersebut ditolak.

"Pada saat pembacaan putusan sela kami minta permohonan para pemohon ini tidak dapat diterima. Dan kami mengharapkan apabila lanjut ke pokok perkara, kami minta untuk ditolak," kata Derek.

Derek menegaskan kedatangan mereka ke MK tidak atas perintah pihak tertentu. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk aspirasi relawan yang merasa ikut terlibat dalam pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Kami hadir bukan atas perintah siapa-siapa. Kami hadir karena keterpanggilan sebagai pihak-pihak yang turut terlibat langsung memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran di Pemilu 2024," ujarnya.

RAPI Persoalkan Legal Standing Pemohon

Ketua Umum Bara JP sekaligus bagian dari Presidium RAPI, Frans Ansanay, juga mempersoalkan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon.

Frans mempertanyakan dasar para pemohon mengajukan perkara yang berkaitan dengan syarat pencalonan Gibran. Menurut dia, para pemohon tidak terlibat sebagai peserta Pilpres 2024.

"Pertama, para pemohon ini tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan karena pemohon tidak terlibat atau tidak ikut serta sebagai peserta pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Frans.

Ia juga mempertanyakan posisi para pemohon sebagai pemilih dalam Pilpres 2024.

"Artinya, kami enggak tahu ini pemohonnya pemilih siapa. Status keikutsertaannya untuk memilih itu tidak ada pada saat itu," ujarnya.

Perkara Syarat Pendidikan Gibran

Perkara yang dipersoalkan RAPI teregister di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pemohonnya antara lain Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bonatua Silalahi dan sejumlah pihak lainnya.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu. Mereka meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan dan membatalkan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonannya.

Dalam permohonan tersebut, para pemohon juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dan memerintahkan MPR menyelenggarakan pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, KPU dalam persidangan mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut. KPU menilai permohonan yang diajukan justru berkaitan dengan sengketa proses pencalonan, bukan sengketa hasil pemilu.

Perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di MK. Sikap RAPI merupakan aspirasi pihak yang mendukung Prabowo-Gibran, sedangkan kewenangan MK dan pokok permohonan masih menjadi materi yang diperiksa dalam persidangan.* (k/dh)

Sidak dilakukan untuk mengecek langsung bangunan yang sebelumnya disorot Ombudsman RI karena memiliki fasilitas menyerupai hunian mewah atau apartemen.

Baca Juga:

• Usut 'Klaster Mewah' Lapas Cibinong, Menteri Imipas Ancang-ancang Copot Pejabat & Sanksi Pidana

Aries mengatakan bangunan yang diperiksa Ombudsman memang terdapat di kawasan tersebut. Namun, berdasarkan pengecekan, bangunan itu disebut merupakan rumah dinas yang diperuntukkan bagi pejabat lapas.

"Sama (rumahnya ada), tadi tempat yang dicek oleh Ombudsman kita sudah masuk juga, kemudian ada berita di tempat SAE ada simulator, saya ajak ke SAE. Nggak ada yang ditutupi," kata Aries kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).

Area rumah dinas pegawai dan kompleks lapas diketahui dipisahkan pagar besi. Sejumlah rumah terlihat berjejer di kawasan tersebut.

Selain mengecek rumah dinas, Agus dan Aries juga meninjau area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Pemeriksaan dilakukan setelah muncul informasi mengenai keberadaan simulator golf di kawasan tersebut.

Aries mengatakan pihaknya juga melihat langsung sejumlah fasilitas yang ada di area SAE.

"Tadi sudah melihat, menanyakan apa itu SAE, katanya kan ada simulator golf segala macam, sekarang kita buka apa adanya seperti ini, itu musala, ada gereja, dan lain sebagainya," ujarnya.

Aries menegaskan seluruh ruangan di lingkungan lapas akan diawasi apabila ditemukan penggunaan yang tidak sesuai aturan.

"Apa pun bentuknya ruangan itu bila dipakai untuk hal-hal yang menyimpang aturan, kita akan awasi dan tegakkan," katanya.

Menurut Aries, temuan di Lapas Cibinong menjadi momentum untuk melakukan pemeriksaan lebih luas di lingkungan pemasyarakatan. Ia mengatakan sidak serupa akan dilakukan di sejumlah lapas lain.

"Kita sudah koordinasi dengan Pak Menteri Imipas, ini merupakan kesempatan yang bagus untuk kita membersihkan seluruh lapas," ujar Aries.

"Kita akan melakukan sidak ke beberapa lapas, yang tertangkap harus bertanggung jawab," sambungnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan pihaknya masih mendalami pemanfaatan sejumlah ruangan di kompleks Lapas Cibinong.

Menurut Agus, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah bangunan tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi atau justru memiliki fungsi lain.

"Kalau ruangan begitu banyak, apa mereka sedang melakukan kegiatan asimilasi dan edukasi, atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain, itu nanti akan kami lihat," kata Agus.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak di Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas dan fasilitas rumah tangga lainnya.

Temuan itu kemudian menjadi perhatian karena fasilitas yang tersedia dinilai menyerupai hunian di luar lapas.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno sebelumnya mengatakan kawasan tersebut merupakan area Sarana Asimilasi dan Edukasi yang di dalamnya terdapat sejumlah rumah dinas jabatan.

Pemerintah kini masih melakukan pendalaman untuk memastikan penggunaan bangunan dan fasilitas di Lapas Cibinong sesuai dengan peruntukannya. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran.* (k/dh)

Pertanyaan tersebut disampaikan Saldi kepada Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran, Menhut Raja Juli: Mungkin Besok Mas Kaesang, Lusa Jan Ethes

Afifuddin menjawab KPU tidak datang langsung ke dinas pendidikan. Menurut dia, KPU saat itu menerima surat keterangan dari instansi yang berwenang dan tidak melakukan verifikasi tambahan karena tidak ada laporan mengenai persoalan tersebut.

"Tidak, tidak datang. Karena waktu itu kan kami sudah mendapat surat keterangan. Karena juga tidak ada laporannya," jawab Afifuddin, dikutip Jumat (25/9/2026).

Afifuddin kemudian menjelaskan surat keterangan penyetaraan tersebut dianggap sah karena diterbitkan oleh instansi yang memiliki kewenangan.

"Karena itu (surat keterangan) dianggap keluar dari instansi yang mempunyai kewenangan, maka kami anggap benar," kata Afifuddin.

Saldi kemudian membandingkan prosedur tersebut dengan verifikasi persyaratan calon dalam Pilkada. Ia menyinggung mekanisme KPU daerah yang disebut melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap asal sekolah atau dokumen pendidikan calon.

Saldi mempertanyakan apakah dalam kasus Gibran terdapat instrumen lain yang digunakan KPU untuk memastikan keabsahan surat penyetaraan tersebut, di luar fakta bahwa dokumen diterbitkan lembaga yang berwenang.

Pertanyaan itu berkaitan dengan proses pemeriksaan dokumen pendidikan Gibran yang kini menjadi bagian dari perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK.

KPU Jelaskan Dasar Verifikasi

Dalam persidangan, KPU juga menjelaskan dasar administratif yang digunakan untuk menyatakan Gibran memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden.

KPU merujuk pada ketentuan mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah bagi lulusan sekolah luar negeri. Dalam aturan teknis KPU, dokumen penyetaraan tersebut menjadi bagian dari persyaratan yang diperiksa dalam verifikasi administrasi.

KPU sebelumnya menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 28 Oktober 2023.

Dalam persidangan, KPU juga menyatakan para pemohon perkara tersebut pada dasarnya mempersoalkan sengketa proses pencalonan, bukan sengketa hasil pemilu. Karena itu, KPU mempertanyakan kewenangan MK untuk memeriksa pokok permohonan tersebut.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon. Mereka antara lain meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapan pencalonannya dan memerintahkan proses pengisian jabatan wakil presiden melalui mekanisme yang mereka ajukan.

Sidang masih berlangsung dan MK belum menjatuhkan putusan mengenai pokok permohonan maupun dalil para pihak.* (k/dh)

Kepala SMA dan SD SRT 2 Medan Syahripal Putra mengatakan kebutuhan guru yang masih belum terpenuhi salah satunya untuk mata pelajaran agama.

Baca Juga:

• Dengar Tangisan Tengah Malam, Warga Medan Kaget Temukan Bayi Mungil Tergeletak di Steling Jualan

Menurut Syahripal, sekolah juga memiliki opsi merekrut tenaga pengajar secara mandiri sesuai aturan yang berlaku. Guru yang dinilai memenuhi kualifikasi nantinya dapat diusulkan untuk mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Sosial.

Pemkot Medan dan Pemprov Sumut sebelumnya telah membantu menambah tiga guru untuk jenjang SD di SRT 2 Medan. Namun, kebutuhan guru agama masih belum terpenuhi.

"Sudah ada bantuan (dari Pemkot dan Pemprov). Sudah ada bantuan sebanyak tiga guru SD, namun tadi saya sampaikan ada guru yang juga di Pemko kekurangan yakni guru agama," ujarnya.

Sementara itu, Kurnia Ramadhana mengatakan kekurangan guru menjadi salah satu alasan kuota siswa SRT 2 Medan hingga 1.000 orang belum dapat dipenuhi.

Menurut Kurnia, jumlah tenaga pendidik harus disesuaikan dengan jumlah siswa agar proses pembelajaran tetap berjalan secara optimal.

"Iya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, ternyata tenaga guru belum begitu mencukupi, namun sekarang sedang berproses koordinasi dengan Pemko dan Pemprov," kata Kurnia.

Ia menambahkan, saat ini terdapat kondisi jumlah siswa yang belum sepenuhnya seimbang dengan jumlah guru, terutama pada jenjang sekolah dasar. Karena itu, pengisian kuota siswa masih menunggu penambahan tenaga pendidik.

"Iya, tentu kalau kita melihat ada cukup banyak anak-anak SD yang ada di Sekolah Rakyat dan belum berimbangan antara jumlah siswa dan jumlah guru. Tentu dalam hal ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, prosesnya sedang berjalan hari ini," ujarnya.

Di sisi lain, Kurnia menilai kebutuhan dasar siswa di SRT 2 Medan telah terpenuhi dengan layak.

"Lebih dari itu, saya rasa kebutuhan dasar dari siswa-siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak sudah sangat terpenuhi di Sekolah Rakyat," katanya.

Kurnia menyebut saat ini telah terdapat lebih dari 180 titik Sekolah Rakyat di Indonesia. Lebih dari 90 di antaranya disebut telah menggunakan bangunan permanen, dengan jumlah siswa secara keseluruhan mencapai lebih dari 44.000 orang.

Sementara untuk SRT 2 Medan, tenaga pengajar yang bertugas saat ini masih berasal dari SRT rintisan. Terdapat 17 guru untuk jenjang SMA dan dua guru untuk tingkat SD.

Pemenuhan tenaga pendidik masih dikoordinasikan dengan Pemkot Medan dan Pemprov Sumut agar kuota siswa dapat ditambah secara bertahap sesuai kesiapan guru.* (ds/dh)

Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yaqin mengatakan bayi ditemukan warga pada Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 22.45 WIB.

Baca Juga:

• Sulap Jelantah dan Koin Sampah Jadi Bantuan Warga, Inovasi Medan Denai Dipuji Rico Waas

Penemuan bayi bermula ketika seorang pria bernama Nur Akmali (19) mendengar suara tangisan dari depan kosnya. Akmali kemudian memberitahu pemilik kos terkait suara tersebut.

Pemilik kos, Liansyah (62), bersama istrinya, Ratna (51), kemudian keluar untuk mengecek. Keduanya kaget setelah melihat seorang bayi berada di atas steling dagangan di teras rumah.

"Keduanya melihat seorang anak bayi yang masih hidup berada di atas steling jualan. Steling tersebut berada di teras depan rumah Bapak Liansyah, yang mana rumah tersebut tidak ada memiliki pagar," ujar Yaqin.

Ratna kemudian mengambil kain untuk menutupi tubuh bayi agar tidak kedinginan. Bayi itu juga sempat diberi susu oleh keduanya.

Setelah itu, Liansyah dan Ratna menghubungi kepala lingkungan setempat untuk melaporkan penemuan tersebut. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Polsek Medan Area.

Polisi selanjutnya membawa bayi ke RS Bhayangkara Medan untuk mendapatkan perawatan.

Sementara itu, polisi masih menyelidiki pihak yang diduga membuang bayi tersebut, termasuk menelusuri orang tua bayi.

"Masih dilakukan penyelidikan," pungkas Yaqin.* (ds/dh)

Agus memastikan sanksi tegas akan diberikan apabila hasil investigasi menemukan adanya penyalahgunaan rumah dinas pegawai menjadi fasilitas tambahan bagi narapidana.

Baca Juga:

• Dukung Pemenuhan Hak Integrasi WBP, Lapas Labuhan Ruku Gandeng Bapas Medan Gelar Litmas bagi 36 Warga Binaan

Menurut Agus, sanksi akan diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ia mengatakan sejumlah oknum di lingkungan Imigrasi maupun Pemasyarakatan sebelumnya juga telah diproses secara hukum.

"Kalau perlu, yang dipidana juga banyak. Sesuai pelanggarannyalah," ujarnya.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengatakan terdapat beberapa bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada pegawai jika terbukti melanggar aturan.

"Ada hukuman administrasi, ada hukuman pencopotan, ada hukuman pidana. Nanti kita lihat bagaimana hasil investigasi yang dilakukan oleh Pak Dirjen (Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi)," kata Aris.

Agus dan Aris sebelumnya datang ke Lapas Cibinong untuk mengecek langsung bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman. Di lokasi, mereka meminta keterangan Kepala Lapas Cibinong Wisnu terkait status dan penggunaan rumah tersebut.

Saat memasuki salah satu bangunan, Agus menanyakan apakah rumah tersebut ditempati pegawai. Kalapas menjawab bahwa bangunan itu merupakan rumah pegawai.

Aris kemudian mempertanyakan keberadaan pendingin ruangan atau AC di dalam bangunan. Pihak lapas menjelaskan AC sebelumnya tersedia, tetapi sedang dilepas karena mengalami kerusakan.

Temuan fasilitas tersebut bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman pada Rabu (23/9/2026). Dalam pemeriksaannya, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di area Lapas Cibinong yang memiliki fasilitas menyerupai hunian, seperti ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas dan fasilitas rumah tangga lainnya.

Ombudsman juga menemukan sejumlah fasilitas lain di kawasan tersebut, termasuk bangunan menyerupai rumah serta area yang dilengkapi fasilitas seperti simulator golf, gym dan kolam renang.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno sebelumnya mengatakan bangunan yang diperiksa Ombudsman berada di kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) dan merupakan rumah dinas jabatan.

"Lokasi yang dimaksud oleh Tim Ombudsman adalah lokasi asimilasi, yang dulu namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan," ujar Yudi, Kamis (24/9/2026).

Yudi mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman untuk memastikan tidak ada penggunaan fasilitas yang menyimpang dari peruntukannya. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan akan dilakukan sesuai aturan.

Pemeriksaan terhadap fasilitas di Lapas Cibinong masih berlangsung. Hasil investigasi nantinya akan menentukan apakah terdapat pelanggaran administratif maupun unsur pidana dalam penggunaan bangunan dan fasilitas yang menjadi sorotan tersebut.* (d/dh)

Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Noer Isrodin mengatakan Agusral ditemukan sekitar pukul 12.00 WIB. Tim SAR bersama warga menemukan tanda-tanda keberadaan korban sebelum melakukan pencarian di lokasi tersebut.

Baca Juga:

• 87 Rumah Rusak dan 1 Warga Hilang, Pemkab Solok Tetapkan Tanggap Darurat 14 Hari Buntut Banjir Bandang

Setelah ditemukan, jenazah Agusral dievakuasi dan dibawa ke RSUD Arosuka untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga.

Dengan ditemukannya Agusral, seluruh korban yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat banjir bandang di kawasan Arosuka dan Kayuaro telah ditemukan.

Meski operasi pencarian resmi dihentikan, Basarnas masih bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya laporan maupun kejadian lain yang berkaitan dengan bencana.

"Namun, karena ini dalam situasi bencana, Basarnas senantiasa standby di sini menjaga berbagai kemungkinan adanya laporan lain," ujar Noer.

Banjir bandang yang melanda Solok tersebut dilaporkan menyebabkan enam korban. Dari jumlah itu, dua orang meninggal dunia.

Seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang kini telah ditemukan oleh tim SAR.* (ds/dh)

Dua rekomendasi tersebut diberikan kepada Gereja Pantekosta Tabernakel (GPT) Kristus Jawaban di Medan Amplas dan Masjid Al Hidayah Royal Sumatera di Medan Tuntungan.

Baca Juga:

• Drainase Jalan Gaperta Diperbesar, Rico Waas Harap Genangan dan Banjir Berkurang

"Kalau kita ini saling menguatkan. Kunci kita bisa maju ini apabila perbedaan yang kita miliki ini kita rawat," ujar Rico di hadapan jajaran FKUB, Forkopimda, tokoh agama dan camat se-Kota Medan.

Dia meminta pemerintah, FKUB, tokoh agama hingga jajaran kewilayahan peka terhadap persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Menurut Rico, persoalan kecil dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak segera ditangani.

"Kita diuji ketangguhan kita di dalam berbicara harmonisasi umat beragama. Hal-hal kecil apabila tidak dirawat dengan baik bisa melebar ke mana-mana, bisa membesar, dan akhirnya merusak antara kita satu dengan lainnya," katanya.

Rico mencontohkan penyelesaian persoalan pendirian GPT Kristus Jawaban di Medan Amplas. Menurutnya, terbitnya rekomendasi dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) rumah ibadah tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak.

Dia mengapresiasi FKUB, Kementerian Agama, Forkopimda, TNI-Polri, organisasi masyarakat keagamaan serta jajaran kewilayahan yang ikut mengawal proses tersebut. PBG GPT Kristus Jawaban sebelumnya diterbitkan Pemko Medan pada 8 September 2026.

"Ini bisa terjadi karena banyak pihak yang membantu, yang memberikan atensi. Perjalanan yang begitu panjang telah sampai pada titik ini, problematika itu bisa kita selesaikan bersama-sama, tidak sendirian," ungkap Rico.

Rico menegaskan upaya menjaga kerukunan tidak berhenti setelah persoalan pendirian rumah ibadah selesai. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus tetap hadir ketika ada warga yang membutuhkan pendampingan agar hak beribadah dapat terpenuhi sesuai aturan.

"Pekerjaan kita semua tidak berhenti di hari ini. Kami meyakini pasti akan ada orang-orang, umat-umat yang membutuhkan kehadiran kita semua, asistensinya, perhatian, pendampingannya agar seluruh kebutuhan, hak-haknya terpenuhi," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Rico juga meminta para camat mengikuti pendidikan dan pelatihan mitigasi konflik secara serius. Menurutnya, karakter sosial dan persoalan di setiap wilayah berbeda sehingga penanganannya tidak dapat disamakan.

"Bagaimana menyelesaikan problem di Amplas akan berbeda dengan di Medan Baru, Medan Tembung, Marelan, Belawan, Tuntungan. Pasti berbeda-beda," jelasnya.

Dia menilai camat tidak hanya perlu memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga kondisi masyarakat di wilayahnya, termasuk hubungan antarwarga, sosial, ekonomi dan pendidikan.

Rico juga meminta FKUB memberikan masukan mengenai karakter sosial dan kultur masing-masing wilayah sebagai bahan pemerintah dalam melakukan mitigasi sejak dini.

"Kita mengharapkan agar Kota Medan ini selalu tetap dalam keadaan harmonis. Kita berdampingan saling menghormati satu dengan lainnya," katanya.

Sementara itu, Pendeta Michael Saimima, pimpinan GPT Kristus Jawaban, mengapresiasi Pemko Medan dan pihak terkait atas terbitnya PBG untuk rumah ibadah tersebut.

Menurut Michael, proses penerbitan dokumen tersebut berlangsung relatif cepat setelah berkas resmi diajukan.

"Saya mengapresiasi kinerja Pemko Medan. Kalau dihitung dari sejak peristiwa viral hingga terbitnya PBG pada 8 September, hanya memakan waktu sekitar dua bulan, bahkan sejak berkas masuk tidak sampai satu bulan," ujar Michael.

Sebelumnya, persoalan GPT Kristus Jawaban di Medan Amplas sempat mendapat perhatian setelah video protes warga terkait penggunaan bangunan untuk kegiatan ibadah beredar di media sosial.

Pemko Medan bersama FKUB dan unsur terkait kini mendorong pendekatan komunikasi serta mitigasi dini untuk menjaga kehidupan antarumat beragama tetap kondusif.* (dh)

Zakiyuddin hadir bersama istrinya, Martinijal Zakiyuddin Harahap, dan putrinya, Syifa Ramadhani Harahap. Mereka ikut melayani para lansia yang datang dari sejumlah kecamatan di Kota Medan.

Baca Juga:

• Sasar Warga Terabaikan, Rico Waas Cairkan Bansos PKH Makmur Rp 800 Ribu untuk 10 Ribu Lansia dan Disabilitas Medan

Kegiatan tersebut digelar Yayasan Lansia Merdeka Indonesia. Zakiyuddin mengapresiasi konsistensi yayasan dalam menjalankan kegiatan sosial, terutama membantu masyarakat lanjut usia.

Menurut Zakiyuddin, kepedulian sosial tidak selalu berkaitan dengan kemampuan finansial. Kemauan, niat baik dan keikhlasan untuk berbagi juga dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kalau setiap kecamatan ada yayasan seperti ini, insyaallah masyarakat Kota Medan tidak akan lagi ada yang susah," ujar Zakiyuddin.

Ia juga mengapresiasi kegiatan pembagian makanan yang rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat. Selain membantu kebutuhan lansia, kegiatan tersebut dinilai dapat mempererat silaturahmi dan kepedulian antarsesama.

Zakiyuddin mengatakan berbagai bantuan yang diberikan yayasan turut membantu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Bantuan tersebut antara lain makanan, beras, roti, buah-buahan hingga pembangunan fasilitas umum.

Dia mengajak camat, lurah dan kepala lingkungan ikut membiasakan diri berbagi serta membantu warga yang membutuhkan. Zakiyuddin juga menyatakan dukungannya terhadap kegiatan sosial yang dijalankan Yayasan Lansia Merdeka Indonesia.

Ketua Umum Yayasan Lansia Merdeka Indonesia Hartono Tjandra mengatakan pihaknya rutin membagikan makanan amal setiap Selasa dan Jumat kepada sekitar 350 lansia.

Program tersebut telah berjalan hampir tiga tahun dan terbuka bagi masyarakat berusia 55 tahun ke atas tanpa membedakan agama.

Selain makanan bagi lansia, yayasan juga membagikan dua kilogram beras dan tiga bungkus mi setiap Rabu kepada sekitar 200 pengemudi becak.

Yayasan turut membantu pembangunan fasilitas umum. Salah satunya Jembatan Perintis sepanjang 140 meter di Langkat yang ditargetkan diresmikan sekitar dua bulan mendatang.

Hartono menambahkan, pihaknya juga menyerahkan 21 kursi roda melalui Pemerintah Kota Medan untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada salah satu penerima.

Hartono menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang selama ini mendukung berbagai kegiatan sosial Yayasan Lansia Merdeka Indonesia.* (dh)

Saat peninjauan, bangunan lama puskesmas telah dibongkar. Pekerja kini mulai mengerjakan fondasi untuk pembangunan gedung baru.

Baca Juga:

• Medan Dikepung Kabut Asap Hingga ISPA Tembus 196 Ribu Kasus, Rico Waas Minta Warga Waspada

Rico Waas mengatakan pembenahan puskesmas tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan.

"Kami ingin wajah dunia kesehatan Kota Medan ini jauh semakin baik lagi," kata Rico.

Menurut Rico, masih terdapat puskesmas yang fasilitasnya belum memberikan kenyamanan optimal bagi masyarakat, baik dari ruang tunggu maupun fasilitas pelayanan.

Karena itu, Pemko Medan membangun tiga puskesmas baru dan melakukan rehabilitasi besar terhadap 28 puskesmas lainnya. Tiga puskesmas baru tersebut yakni Puskesmas Glugur Darat, Puskesmas Jalan Bunga Melati di Kecamatan Medan Tuntungan, dan Puskesmas Jalan Rengas Pulau di Kecamatan Medan Marelan.

Ketiga puskesmas baru dirancang memiliki dua lantai dengan luas sekitar 1.200 meter persegi. Selain bangunan yang lebih luas, fasilitas tersebut juga disiapkan dengan instalasi gawat darurat (IGD) 24 jam.

Rico mengatakan keberadaan IGD di puskesmas dapat menjadi pilihan bagi masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat, sebelum menentukan apakah harus mendapat penanganan di rumah sakit.

"Kalau terjadi emergency, ada opsi apakah harus ke rumah sakit atau bisa ke Puskesmas yang memiliki IGD ini," ujarnya.

Rico menargetkan pembangunan tiga puskesmas baru dan rehabilitasi 28 puskesmas lainnya selesai sebelum akhir 2026, tepatnya pada minggu ketiga Desember.

Namun, dia menegaskan pembenahan fasilitas harus disertai peningkatan kualitas pelayanan tenaga kesehatan.

"Jangan nanti sudah dibangun baru pelayanannya tidak bagus. Sayang sekali. Kami juga sambil merancang agar nantinya pelayanannya jauh lebih baik dengan fasilitas yang lebih baik," katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, jumlah personel nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing puskesmas. Pemko Medan juga akan memperhatikan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pembenahan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang terpenting kualitasnya yang kita tingkatkan. Cara melayaninya, dokter-dokternya apa kebutuhannya, apakah pelatihan yang lebih baik lagi, cara melayani masyarakatnya yang lebih baik lagi, itu yang kami mau," ujar Rico.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra Pulungan mengatakan pengoperasian IGD 24 jam membutuhkan kesiapan sumber daya manusia secara lengkap.

Kesiapan tersebut mencakup dokter, tenaga kesehatan pendukung, farmasi, pelayanan obat dan unsur lainnya. Karena itu, penerapan layanan IGD 24 jam akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kesiapan SDM.

Rico juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pelayanan tenaga kesehatan yang dinilai tidak baik. Menurutnya, evaluasi pelayanan dapat dilakukan sebelum pembangunan fisik selesai.

"Jangankan harus sudah selesai bangunannya, kalau sekarang pun tenaga medisnya tidak bagus, tinggal laporkan ke kita biar nanti diperiksa. Kita benahi," tegasnya.

Pemko Medan menargetkan pembangunan dan rehabilitasi puskesmas tersebut tidak hanya memperbaiki fasilitas kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (dh)

JAKARTA – Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyoroti aturan Pemilu yang dinilainya terus mengalami perubahan dari satu periode ke periode berikutnya.

Menurut Bestari, kondisi tersebut menunjukkan pembentuk undang-undang belum berhasil menghasilkan aturan Pemilu yang dapat menjadi aturan jangka panjang atau legacy.

Baca Juga:

• Harga Ayam di Sumut Tembus Rp50.550 per Kg, UMKM Kuliner Mulai Terjepit

Bestari mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya pernah mengalami pelaksanaan pemilu yang terpisah-pisah.

Kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya gagasan untuk menyatukan pelaksanaan pemilu.

"Kita pernah mengalami hal itu. Pileg, apa, pemisahan pemilu. Pemisahan pemilu pada waktu itu kita pernah merasakannya bagaimana setiap bulan ada pemilukada bahkan," kata Bestari kepada wartawan, Jumat (25/9).

"Sehingga timbullah kemudian pemikiran untuk menyatukan. Kan begitu. Nah, saya hari ini kita melihat lagi antara ini (Pileg) dengan yang ini (Pilpres) kita pisahin lagi yuk. Kok enggak kelar-kelar gitu ya?" sambungnya.

Bestari mempertanyakan mengapa aturan mengenai Pemilu belum dapat menjadi regulasi yang berlaku secara konsisten dalam jangka panjang.

"Urusan pemilu ini kok enggak bisa jadi legacy, padahal mereka-mereka yang bikin dulu mungkin sekarang ikut bikin," ujarnya.

Meski demikian, Bestari mengatakan PSI belum ingin menyampaikan sikap lebih jauh mengenai wacana pemisahan Pileg dan Pilpres.

Menurut dia, partainya masih menunggu ruang pembahasan yang sesuai untuk menyampaikan pandangannya.

"Namun, tentu ini kami belum bisa berkomentar lebih banyak karena isyarat dari MK itu kan mengatakan bahwa yang kelima tuh, ada lima isyarat," katanya.

Bestari kemudian menyinggung putusan MK yang memuat sejumlah arahan bagi pembentuk undang-undang, termasuk pentingnya partisipasi publik dan keterlibatan partai politik nonparlemen dalam pembahasan aturan Pemilu.

"Yang kelima mengatakan mensyaratkan kepada pembuat undang-undang untuk mengajak masyarakat untuk membahas, komponen masyarakat untuk membahas, dan juga partai politik non-parlemen," ujar Bestari.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa mulai 2029, penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu daerah atau lokal dipisahkan.

Pemilu nasional mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

Sementara Pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta gubernur, bupati, dan wali kota.

Dalam putusan lain, MK menegaskan bahwa pemisahan tersebut tetap mempertahankan keserentakan pemilihan anggota DPR dan DPD dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, pemisahan yang dimaksud bukan berarti Pileg DPR dan DPD dipisahkan dari Pilpres.

Bestari mengatakan PSI hingga kini belum memiliki ruang untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada pihak yang ditugaskan sebagai pembentuk undang-undang sebagaimana amanat putusan MK.

Karena itu, menurut dia, terlalu dini bagi PSI untuk menyatakan persetujuan ataupun penolakan terhadap wacana pemisahan Pileg dan Pilpres.

"Sehingga sampai saat ini, kami belum bisa menyampaikan pendapat-pendapat kami kepada mereka-mereka yang ditugaskan gitu ya, sebagai pembuat undang-undang dari amanah keputusan MK tersebut. Belum bisa menyampaikan pendapat apa pun," katanya.

Meski begitu, Bestari menyayangkan perubahan aturan Pemilu yang terus terjadi dari satu periode ke periode berikutnya.

"Namun sangat disayangkan ternyata dari sini dan ke belakang itu belum berhasil membuat undang-undang yang bisa menjadi legacy ke depan, bisa digunakan 5, 10, 15, 20, 30 tahun ke depan," ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan yang menjadi sorotan PSI bukan hanya substansi mengenai pemisahan Pemilu, tetapi juga konsistensi pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi.

"Ya, tentu kita menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan itu, tidak obral tanggapan. Namun kami menanggapi sisinya adalah terkait dengan inkonstistensinya lembaga pembuat undang-undang ini sehingga setiap masa pemilu harus berdalih dengan menyempurnakan undang-undang itu," kata Bestari.

Bestari berharap pembahasan perubahan UU Pemilu dilakukan secara mendalam sehingga menghasilkan aturan yang dapat digunakan dalam jangka panjang dan mengurangi potensi munculnya gugatan baru di MK.

"Setiap tahun itu selalu ada perubahan. Kita berharap pada tahun ini PSI berharap kalaupun memang itu sudah menjadi amanah daripada keputusan MK untuk membuat undang-undang, mohon didalami betul agar dia menjadi legacy ke depan," ujarnya.

"Dan tidak lagi digugat ya dikarenakan sebagian pihak atau masyarakat merasa tidak puas karena hak-hak mereka terbrangus mungkin," tutup Bestari.* (kp/ad)

Pemerintah memang tengah menyiapkan penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan opsi pendidikan tinggi gratis di PTN. Pada 23 September 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan telah menghitung kebutuhan pembiayaan dan menyiapkan sejumlah skema pelaksanaan pendidikan tinggi gratis.

Baca Juga:

• Diam Saat Prabowo Sebut Pakar "Goblok", Ekspresi Datar Kaesang Tuai Spekulasi Publik

"Sejatinya, regulasi pendidikan gratis sudah diamanatkan dalam skema Wajib Belajar 13 Tahun dalam UU Sisdiknas," kata Muzammil dalam keterangan tertulis kepada Mistar, Kamis (24/9/2026).

Ia menilai lemahnya pengawasan serta celah regulasi masih dapat membuka ruang komersialisasi pendidikan. Karena itu, menurutnya, pembebasan biaya masuk maupun SPP perlu disertai pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh untuk menjamin akses dan kualitas pembelajaran.

Muzammil juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Ia meminta penyaluran anggaran tersebut dievaluasi agar penggunaannya lebih terarah pada peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Selain anggaran, ia menyoroti tata kelola pendidikan yang saat ini tersebar di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

"Pemisahan wewenang ini dapat memicu hambatan birokrasi, ego sektoral serta inefisiensi alokasi anggaran," tuturnya.

Sebagai usulan, Muzammil mendorong agar tata kelola pendidikan diintegrasikan dalam satu kementerian yang fokus menangani seluruh jenjang pendidikan.

Menurut dia, integrasi tersebut dapat membuat perencanaan kebijakan dan anggaran lebih terarah, termasuk memastikan alokasi anggaran pendidikan dapat menjangkau pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis. Pemerintah kemudian menggelar rapat terbatas untuk membahas penerapannya, dengan pendidikan tinggi gratis masih dalam tahap penyusunan skema dan perhitungan pembiayaan.

Dengan demikian, rencana pendidikan gratis pemerintah saat ini masih berada dalam tahap penyiapan kebijakan, terutama untuk jenjang perguruan tinggi negeri.* (dh)

Hal itu disampaikan Guru Dayah Miftahul Jannah Lamreung, Tgk Muhammad Ridha, dalam khutbah Jumat di Masjid Al Ittihadiyah Kemukiman Lamreung, Aceh Besar, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga:

• Utang Puasa Ramadan Belum Dibayar? Ini Batas Waktu dan Tata Cara Qadhanya

Menurut dia, pakaian fisik berfungsi menutup tubuh dan aurat, sedangkan pakaian takwa berkaitan dengan upaya menjaga hati dan jiwa dari berbagai penyakit batin seperti kesombongan, riya dan perbuatan dosa.

Orang yang memiliki pakaian takwa, kata dia, akan berusaha menjaga perkataan, perbuatan dan niat agar tetap berada di jalan yang diridai Allah SWT.

Tgk Muhammad Ridha kemudian mengutip Surat Al-A'raf ayat 26 yang menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan pakaian kepada manusia untuk menutup aurat sekaligus sebagai perhiasan. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa pakaian takwa merupakan yang terbaik.

Menurutnya, ayat tersebut menjadi pengingat agar manusia mensyukuri nikmat Allah SWT sekaligus senantiasa meningkatkan ketakwaan dan menjauhi kemaksiatan.

Dia juga menguatkan pesannya dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada."

Tgk Muhammad Ridha mengajak umat Islam menjadikan pakaian sebagai sarana untuk menjaga aurat dengan baik, sopan dan sesuai syariat. Di saat yang sama, umat juga diminta menjaga hati dan jiwa dengan ketakwaan.

"Pada saat bersamaan dengan menjaga aurat, mari kita hiasi hati dan jiwa kita dengan pakaian takwa agar hidup kita mulia di dunia dan selamat di akhirat," pungkasnya.* (dh)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan sistem pembayaran nontunai sekali bayar bagi penumpang Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).

Sistem tersebut memungkinkan penumpang melakukan satu kali pembayaran untuk satu perjalanan, meski harus transit atau berganti koridor maupun armada bus.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya: Lulusan PKN II Harus Buktikan Perubahan Nyata bagi Masyarakat

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan sistem pembayaran terintegrasi tersebut menjadi bagian dari modernisasi layanan transportasi BRT Mebidang.

Hal itu disampaikan Yuda dalam Temu Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (25/9/2026).

Yuda mengatakan BRT Mebidang dijadwalkan beroperasi penuh mulai 8 Desember 2026. Saat ini, layanan tersebut masih dalam tahap uji coba sehingga jumlah bus yang beroperasi masih terbatas.

BRT Mebidang sebelumnya diluncurkan pada Agustus 2026 di Stasiun Terminal Lubukpakam.

"Pada tanggl 8 Desember seluruh bus dengan jumlah 30 akan hadir di Sumut dan sudah bisa melayani masyarakat di Mebidang," ucapnya.

Sebanyak 30 bus disiapkan untuk melayani masyarakat di kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang.

Rinciannya, 14 unit akan melayani Koridor 11 rute Teladan–Terminal Lubukpakam, 13 unit melayani Koridor 12 rute Simpang Barat–Binjai, sedangkan tiga unit lainnya disiapkan sebagai armada cadangan.

Selama masa uji coba, masyarakat masih dapat menggunakan layanan BRT Mebidang secara gratis.

Setelah beroperasi penuh, tarif yang direncanakan sebesar Rp4.300 untuk penumpang umum.

Sementara tarif bagi penumpang kategori khusus, seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, direncanakan sebesar Rp3.000.

Untuk pembayaran, Pemprov Sumut menyiapkan sistem nontunai atau cashless menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) dan QRIS melalui skema Scan & Tap.

Dengan sistem tersebut, penumpang tidak perlu membayar kembali ketika berpindah bus atau koridor selama masih berada dalam satu perjalanan dan tidak keluar dari koridor layanan.

Yuda memberikan contoh perjalanan dari Lubukpakam menuju kawasan Amplas hingga melanjutkan perjalanan ke Pos Blok.

"Contohnya kita dari Pakam sampai ke Amplas atau on-corridor yanga ada di SM Raja. Kemudian penumpang turun di situ karena mau menuju Pos Blok, maka tidak akan bayar lagi. Cukup sekali bayar, setelah itu nunggu bus selanjutnya ke Pos Blok maka tidak akan bayar lagi selama tidak keluar dari koridor. Itu rencana kita supaya tidak membenai masyarakat," terangnya.

BRT Mebidang merupakan salah satu Proyek Strategis Daerah (PSD) Pemprov Sumut yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten dan kota.

Layanan tersebut menghadirkan transportasi massal berbasis bus listrik untuk kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang.

Pengembangan BRT Mebidang ditujukan untuk membantu mengurangi kemacetan dan polusi sekaligus menyediakan pilihan transportasi umum yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Selain menyiapkan sistem pembayaran terintegrasi, pembangunan infrastruktur halte pada koridor utama atau on-corridor juga terus dilakukan secara bertahap di sejumlah ruas jalan utama Kota Medan.

Pembangunan halte tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan BRT Mebidang dan mendorong terbentuknya sistem transportasi publik Sumatera Utara yang lebih modern, terintegrasi, dan mudah digunakan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, dan mampu menghasilkan perubahan nyata bagi organisasi maupun masyarakat.

Menurut Surya, keberhasilan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tidak cukup hanya dengan memperoleh sertifikat kelulusan.

Baca Juga:

• 3.001 Massa ATUR Jakarta Geruduk Istana, Warga Kelapa Dua Wetan Desak Pemerintah Tetapkan Wilayahnya sebagai Lokasi Reforma Agraria

Pesan tersebut disampaikan Surya saat menutup PKN Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (25/9/2026).

"Keberhasilan PKN Tingkat II tidak diukur dari sertifikat kelulusan yang diterima hari ini, melainkan dari sejauh mana gagasan tersebut benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat," ujar Surya.

Dalam kesempatan tersebut, Surya juga menyampaikan refleksinya mengenai pentingnya integritas bagi pejabat publik.

Ia mengutip pengalamannya saat mengikuti pembekalan kepemimpinan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Menurut Surya, pemahaman mengenai aspek teknis pemerintahan hanya menjadi sebagian dari kunci keberhasilan seorang pemimpin.

Bagian lainnya berkaitan dengan hati nurani atau kalbu.

"Integritas itu jujur, dan jujur itu identik dengan baik, baik dalam perilaku maupun perbuatan yang tidak melanggar ketentuan peraturan. Integritas adalah ukuran yang harus terus kita pertahankan," tegasnya.

Surya mengatakan kepemimpinan yang memiliki integritas merupakan fondasi penting dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Karena itu, alumni PKN Tingkat II diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di instansi masing-masing.

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI Erna Irawati dalam kesempatan yang sama memaparkan empat kompetensi utama yang perlu dimiliki seorang pemimpin.

Keempat kompetensi tersebut yakni kemampuan mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, mengelola kinerja, dan mengelola perubahan.

Erna mengatakan dinamika perubahan yang berlangsung cepat membuat tantangan birokrasi tidak hanya berkaitan dengan transformasi digital.

Pemimpin juga harus memiliki kesiapan menghadapi berbagai situasi krisis.

Karena itu, seorang pemimpin dituntut untuk terus belajar atau continuous learning.

"Kunci dari perubahan adalah belajar. Pemimpin ketika berhenti belajar, organisasinya tidak akan tumbuh. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang meninggalkan legacy (warisan kebermanfaatan) yang dimulai dari proses transformasi," tutur Erna.

Erna juga mengingatkan agar proyek perubahan yang telah dirancang peserta PKN tidak berhenti setelah pelatihan selesai.

Proyek tersebut diharapkan terus dilanjutkan dan dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan PKN Tingkat II Angkatan XII mengusung tema

"Kepemimpinan Adaptif dalam Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana untuk Mewujudkan Resiliensi dan Daya Saing Daerah".

Pelatihan berlangsung sejak 20 Mei hingga 25 September 2026 dan diikuti 49 peserta dari berbagai instansi.

Peserta berasal dari Pemerintah Provinsi Sumut, Kejaksaan Agung RI, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara, serta beberapa daerah lainnya seperti Kampar dan Pasaman Barat.

"Dari total 49 peserta, sebanyak 48 orang dinyatakan LULUS, sementara 1 orang ditunda kelulusannya dikarenakan sakit," papar Agustinus.

Berbeda dengan angkatan sebelumnya yang mengunjungi lokasi best practice, Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Angkatan XII dilaksanakan langsung di lokasi pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dari hasil kajian lapangan tersebut, para peserta merumuskan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat penanganan bencana dan pelayanan kepada masyarakat.

Rekomendasi tersebut antara lain penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana berbasis data, perlindungan dan perawatan kelompok rentan pascabencana, transformasi kepemimpinan melalui kolaborasi dan kearifan lokal, serta pemulihan pelayanan publik pascabencana.

Rangkaian PKN Tingkat II Angkatan XII kemudian ditutup dengan pemberian apresiasi kepada lima peserta terbaik serta penyerahan rekomendasi kebijakan atau policy brief kepada pemerintah daerah.* (ad)

JAKARTA – Sebanyak 3.001 massa yang tergabung dalam Aliansi Tanah untuk Rakyat (ATUR) Jakarta menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/9/2026), bertepatan dengan momentum Hari Agraria Nasional.

Massa membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan agraria di wilayah perkotaan. Mereka mengangkat tema "Tanah untuk Rakyat, Bukan untuk Mafia!"

Baca Juga:

• Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, Ini Alasannya

Koordinator Aksi ATUR Jakarta mengatakan persoalan reforma agraria tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan.

Menurut dia, Jakarta juga menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan tanah.

"Reforma Agraria tidak boleh berhenti di desa. Jakarta juga menyimpan ketimpangan agraria yang nyata. Di tengah tingginya nilai tanah dan pesatnya pembangunan, masih banyak rakyat yang bahkan belum memperoleh kepastian atas tanah dan ruang hidupnya sendiri," ujar Koordinator Aksi ATUR Jakarta.

Tujuh Tuntutan ATUR Jakarta

Dalam aksi tersebut, ATUR Jakarta membawa tujuh tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, mewujudkan reforma agraria perkotaan dengan menempatkan kampung kota dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai subjek, bukan objek penataan.

Kedua, menghentikan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Jakarta dengan menegaskan fungsi sosial tanah.

Ketiga, menuntaskan konflik agraria dan persoalan PTSL serta memberantas mafia tanah secara transparan dan berkeadilan.

Keempat, melindungi kampung kota yang menjadi tempat tinggal buruh, pedagang kecil, pekerja informal, dan kelompok masyarakat lainnya.

Kelima, menghentikan penggusuran paksa tanpa penyelesaian hak masyarakat.

Keenam, melakukan audit terhadap Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan (HPL) terlantar yang dikuasai korporasi di DKI Jakarta.

Ketujuh, membentuk lembaga penyelenggara reforma agraria di bawah Presiden untuk membantu penyelesaian konflik agraria.

UU Reforma Agraria Telah Disahkan DPR

Tuntutan mengenai pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria muncul bersamaan dengan disahkannya RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-Undang oleh DPR pada 22 September 2026.

Dalam proses pembahasannya, RUU tersebut mengalami perubahan dari draf awal.

Draf awal terdiri atas 16 bab dan 70 pasal, sedangkan regulasi yang telah disahkan terdiri atas 14 bab dan 53 pasal.

UU tersebut mengatur penyelenggaraan reforma agraria, termasuk kelembagaan, penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria.

Kementerian ATR/BPN menyebut lembaga penyelenggara reforma agraria atau LPRA akan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga tersebut dirancang untuk menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta membantu penyelesaian konflik agraria.

Warga Kelapa Dua Wetan Ajukan Lokasi Prioritas

Seiring disahkannya UU Reforma Agraria tersebut, Forum Warga RW 06 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, menyatakan dukungan terhadap tuntutan ATUR Jakarta.

Wilayah tersebut disebut dihuni sekitar 600 kepala keluarga sejak 1980-an dan telah menghadapi persoalan agraria selama lebih dari 30 tahun.

Forum Warga RW 06 Kelapa Dua Wetan kemudian mengajukan permohonan penetapan wilayah mereka sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Perkotaan.

"Kami mendukung 7 tuntutan ATUR Jakarta. RW 06 Kelapa Dua Wetan adalah contoh nyata ketimpangan agraria perkotaan. Kami mohon negara hadir melalui UU baru ini. Tanah untuk rakyat, bukan untuk mafia," tegas Oloan Rajagukguk, Ketua Forum Warga RW 06 Kelapa Dua Wetan.

Surat permohonan bernomor 09/FW-RW06-KDW/LPRA/IX/2026 tersebut disebut telah dilayangkan kepada lembaga penyelenggara reforma agraria dan Kementerian ATR/BPN.

Dengan disahkannya UU Pengaturan Reforma Agraria, penyelesaian konflik pertanahan kini memiliki kerangka hukum baru.

Pemerintah juga masih perlu menyiapkan sejumlah aturan turunan untuk menjalankan ketentuan dalam undang-undang tersebut.* (ad)

BATU BARA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya mengoptimalkan pemenuhan hak integrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Salah satunya melalui pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilaksanakan bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Medan.

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Dugaan Pungli Rp150 Ribu per Pekan di Lapas Cibinong, Kalapas: Tidak Ada

Kegiatan ini diikuti oleh 36 warga binaan yang tengah dipersiapkan untuk diusulkan mengikuti program integrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak enam Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas Medan hadir secara langsung untuk melakukan wawancara serta penggalian informasi terhadap warga binaan.

Proses tersebut mencakup pengumpulan data mengenai latar belakang warga binaan, kondisi sosial, riwayat keluarga, serta perkembangan perilaku selama menjalani masa pidana di Lapas.

Data yang diperoleh melalui proses Litmas selanjutnya menjadi bahan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun laporan dan memberikan rekomendasi terkait kelayakan warga binaan untuk memperoleh program integrasi.

Pelaksanaan Litmas menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan pemenuhan hak integrasi WBP dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Litmas.

Koordinasi dengan Bapas Medan juga terus diperkuat guna mendukung proses pembinaan serta mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali berperan secara positif di tengah masyarakat.

Melalui sinergi antara Lapas Labuhan Ruku dan Bapas Medan, diharapkan proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi warga binaan, keluarga, dan masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Menurut Teddy, pembentukan BPGMN merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang setiap tahun.

Baca Juga:

• Wali Kota Binjai Amir Hamzah Lantik Sofyan Syahputra Jadi Kadisdik, 76 Kepala Sekolah Dapat SK

Pertemuan itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Teddy mengatakan Prabowo secara langsung mendengarkan pandangan para ahli untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai persoalan pengelolaan gambut.

"Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang," ujar Teddy, dalam siaran pers, Jumat (25/9/2026).

Teddy mengatakan BPGMN nantinya akan melibatkan para ilmuwan dan profesional.

Pelibatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sejumlah upaya, mulai dari pencegahan kebakaran, riset, pemetaan kawasan, hingga pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas.

Menurut Teddy, langkah tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kawasan gambut yang lebih komprehensif.

Selain pembentukan BPGMN, pemerintah juga akan memperkuat operasi di lapangan untuk menangani karhutla.

Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi.

Dengan begitu, kebakaran diharapkan dapat ditangani sedini mungkin sebelum meluas.

Teddy mengatakan pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan pompa air sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla.

Pompa portabel dan pengeboran dangkal akan dimanfaatkan untuk mendukung respons terhadap kebakaran, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus.

Menurut Teddy, kawasan gambut membutuhkan penanganan cepat karena kondisi lahannya memiliki tantangan tersendiri ketika terjadi kebakaran.

Pemerintah juga menilai keterlibatan masyarakat sekitar kawasan gambut menjadi bagian penting dalam pencegahan karhutla.

Teddy menekankan pentingnya peran perangkat desa dan masyarakat melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kawasan gambut dinilai memiliki posisi strategis untuk melakukan pencegahan sekaligus memberikan respons awal ketika kebakaran terjadi.

Pendekatan tersebut, kata Teddy, menggabungkan pengetahuan ilmiah, teknologi, penguatan operasi di lapangan, serta pengalaman masyarakat dalam pengelolaan kawasan gambut.

"Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang," ujar dia.

Pembentukan BPGMN dan penguatan penanganan karhutla tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus menjaga ekosistem dan mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.* (km/ad)

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan seluruh sekolah negeri di Indonesia saat ini telah gratis.

Kebijakan tersebut berlaku mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK negeri.

Baca Juga:

• Wali Kota Binjai Amir Hamzah Lantik Sofyan Syahputra Jadi Kadisdik, 76 Kepala Sekolah Dapat SK

Meski demikian, Mu'ti tidak menjelaskan secara langsung apakah seluruh siswa di sekolah negeri benar-benar terbebas dari pembayaran SPP.

Ia menegaskan bahwa sekolah negeri mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Mu'ti, setiap sekolah negeri memperoleh dana BOS.

Sementara itu, siswa yang mendapatkan bantuan tersebut tidak bisa sekaligus menerima Program Indonesia Pintar (PIP).

"Semua sekolah mendapatkan dana BOS, dan siswa tidak bisa mendapatkan PIP," tutupnya.

Pernyataan Abdul Mu'ti muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan agar biaya pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi negeri dapat digratiskan.

Prabowo mengatakan akses pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri, harus dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat.

"Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," kata Prabowo dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden, Senin (21/9/2026).

Prabowo juga menjelaskan sumber pendanaan untuk mewujudkan pendidikan gratis tersebut.

Ia menyebut pemerintah dapat menggunakan uang negara yang selama ini hilang akibat korupsi.

"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dikorupsi," ucapnya.

Menurut Prabowo, pemerintah terus bekerja selama dua tahun terakhir untuk memperbaiki berbagai persoalan pendidikan.

Ia menekankan perbaikan sekolah dan kesejahteraan guru tidak bisa ditunda.

"Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atapnya runtuh, sekolah-sekolah enggak ada WC yang bagus, harus kita perbaiki. Gaji-gaji guru juga harus diperbaiki" pungkas Prabowo.

Persoalan pendidikan gratis juga pernah menjadi objek putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025, MK menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Putusan tersebut mencakup satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

"Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat," bunyi amar keputusan MK.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan pendidikan dasar gratis berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Namun, MK juga menyatakan pemenuhan hak tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan negara.

"Oleh karena itu, peralihan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan memuat hak ekosob dapat dilakukan secara bertahap, secara merata, dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif," kata Enny.

Dengan demikian, isu pendidikan gratis saat ini mencakup dua hal yang perlu dibedakan, yakni kondisi sekolah negeri yang menurut Mendikdasmen telah gratis serta pelaksanaan kewajiban pendidikan dasar tanpa biaya sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK.* (km/ad)