JAKARTA — Tim kuasa hukum politikus Roy Suryo menilai pengajuan praperadilan secara berulang tidak melanggar hukum.

Pernyataan itu disampaikan dalam sidang praperadilan keempat yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Polisi Bongkar Dugaan Galian C Ilegal di Batu Bara, Empat Orang dan Alat Berat Diamankan

Menurut Refly, praperadilan merupakan mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menguji tindakan aparat penegak hukum apabila dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

"Termohon dan Turut Termohon tidak pernah bisa menunjukkan pasal mana atau ketentuan hukum mana yang bisa membuktikan bahwa praperadilan yang berulang-ulang ini adalah sebuah bentuk pelanggaran hukum," kata Refly di PN Jakarta Selatan.

Refly menegaskan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan maupun menetapkan seseorang sebagai tersangka tetap harus dijalankan sesuai koridor hukum.

"Yang jelas secara hukum, korban atau pelapor itu sudah diwakili oleh institusi negara. Dalam hal ini penyidik ya, Polda Metro Jaya, itu harus bertindak dan bersikap profesional, dalam melakukan proses baik penyelidikan di awal maupun penyidikan," ujar Refly.

Menurut dia, apabila terdapat tindakan penyidik yang dianggap melanggar ketentuan formil maupun materiil, pihaknya memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui jalur praperadilan.

Tim hukum Roy Suryo sebelumnya telah memenangkan praperadilan.

Atas dasar itu, mereka berharap permohonan praperadilan keempat kembali dikabulkan hakim.

"Walaupun Anda punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, kemudian mentersangkakan orang, tetapi tetap harus dalam koridor hukum," ucap Refly.

Dalam sidang tersebut, Roy Suryo turut mempertahankan alasan pengajuan praperadilan keempat.

Sejumlah hal yang dipersoalkan antara lain surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), pencegahan bepergian ke luar negeri, dan keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Roy mengaku tidak menerima tembusan atau salinan SPDP.

Menurut dia, dokumen tersebut penting karena terdapat perubahan pasal dalam proses perkara yang sedang dihadapinya.

"Saya merasa betul tidak mendapatkan tembusan atau tidak mendapatkan salinan dari surat (SPDP) yang ada," ujar Roy.

Selain SPDP, Roy mempersoalkan status pencegahan bepergian ke luar negeri.

Ia mengatakan tidak pernah menerima pemberitahuan tersebut melalui surat tertulis.

Roy juga menilai dirinya masih memiliki hak untuk mengajukan praperadilan karena statusnya masih sebagai tersangka sebelum surat dakwaan dibacakan dalam persidangan perkara pokok.

"(Surat) Dikirimkan kalau belum dibacakan dakwaannya oleh hakim yang akan memutus perkara itu, statusnya belum berubah," kata Roy.

Roy berpandangan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru masih membuka ruang pengajuan praperadilan berulang selama belum terdapat aturan yang secara tegas melarangnya.

"Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru Nomor 20 Tahun 2025, itu masih bisa dilakukan berkali-kali ya, sampai tidak boleh lagi," ujar Roy.

Dengan dalil tersebut, tim hukum Roy Suryo tetap mempertahankan permohonan praperadilan keempat.

Mereka menilai terdapat persoalan formil dan materiil dalam proses hukum yang dijalankan terhadap Roy.

Permohonan tersebut selanjutnya akan diuji dalam persidangan.

Hakim akan mempertimbangkan argumentasi pemohon maupun jawaban dari pihak termohon sebelum mengambil keputusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (km/ad)

ASAHAN — Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Tahun 2026 memperebutkan Piala Dandim 0208/Asahan memasuki babak final di Stadion Mutiara Kisaran, Selasa, 18 Agustus 2026.

FC Polres Asahan keluar sebagai juara setelah mengalahkan FC KONI Asahan dengan skor 2-1.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Serahkan Penghargaan Bidang Ketahanan Pangan Kepada Kapolres Tanjungbalai

Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra mengingatkan para pemain agar tetap menjunjung sportivitas selama pertandingan.

Ia meminta seluruh peserta tidak menjadikan pertandingan sebagai ajang untuk mencederai lawan.

"Jangan terlalu ekstrem. Kita bermain happy fun, jangan ada keinginan untuk mencelakai orang lain. Menang atau kalah itu biasa, yang penting bermain fair play," ujar Dandim.

Menurut Edy, rangkaian pertandingan berlangsung dengan baik, aman, dan lancar.

Ia berharap turnamen tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda Asahan untuk mengembangkan kemampuan di bidang sepak bola.

"Kita berharap generasi-generasi muda bisa bermain secara fair play dan ke depan lahir pemain-pemain sepak bola dari Kabupaten Asahan yang mampu menjadi pemain nasional," ungkapnya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi penyelenggaraan Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Piala Dandim 0208/Asahan.

Menurut Taufik, kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, khususnya di bidang olahraga sepak bola.

"Apresiasi atas penyelenggaraan Piala Dandim 0208/Asahan. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan motivasi kepada adik-adik kita dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola," ujar Bupati.

Hal senada disampaikan Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita.

Ia menilai turnamen tersebut merupakan kegiatan positif sekaligus wadah untuk mengembangkan bakat pemain sepak bola di Kabupaten Asahan.

"Kita berharap banyak pemain bola dari Kabupaten Asahan yang bersinar di ajang nasional maupun internasional," katanya.

Pada pertandingan final, FC Polres Asahan berhadapan dengan FC KONI Asahan.

Pertandingan berlangsung sengit hingga akhirnya FC Polres Asahan memastikan kemenangan dengan skor 2-1.

Dengan hasil tersebut, FC Polres Asahan berhak menjadi juara pertama Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Piala Dandim 0208/Asahan.

Sebelum penyerahan hadiah, kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan eksibisi antara FC Forkopimda Kabupaten Asahan melawan FC Anak Harimau.

Pertandingan eksibisi tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusias dari para penonton. FC Forkopimda Kabupaten Asahan menang telak 4-0.

Yang menarik, seluruh gol kemenangan FC Forkopimda dicetak oleh Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra.

Pertandingan eksibisi itu sekaligus menjadi bagian dari kemeriahan penutupan turnamen.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antara unsur Forkopimda, masyarakat, dan pecinta sepak bola di Kabupaten Asahan.

Daftar Juara dan Penghargaan

Berikut hasil Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Piala Dandim 0208/Asahan:

Juara I: FC Polres Asahan
Juara II: FC KONI Asahan
Juara III: FC Pemkab Asahan
Juara IV: FC Iluni Universitas Asahan
Tim Fair Play: FC Peradi Asahan
Tim Favorit: FC Camat
Top Score: UHE dari FC Kemenag
Pemain Terbaik: Adha dari FC Polres Asahan
Kiper Terbaik: Hilal dari FC KONI Asahan

Turnamen tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan para juara.

Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan sportivitas, persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Asahan.* (ad)

JAKARTA — Gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah tersebut beberapa hari lalu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 3.002 aktivitas gempa susulan hingga Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB.

Baca Juga:

• Aceh Tengah Percepat Pemulihan Pascabencana, Akses Warga Jadi Prioritas Utama

"(Update) Tanggal 19 Agustus 2026 pukul 14.00 hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 3.002 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 1,1 sampai 6,2," ujar Nelly dalam konferensi pers, Rabu (19/8/2026).

Dari ribuan gempa susulan tersebut, sebanyak 86 gempa dilaporkan dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, 25 gempa susulan tercatat memiliki magnitudo lebih dari 5.

Nelly menjelaskan banyaknya gempa susulan merupakan bagian dari proses penyesuaian kerak bumi setelah terjadi gempa utama berkekuatan besar.

Menurut dia, proses tersebut merupakan mekanisme bumi untuk melepaskan energi dan mencapai keseimbangan baru.

Karena itu, masyarakat di wilayah terdampak masih perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan dalam beberapa hari ke depan.

"Perlu diketahui masyarakat gempa susulan ini cukup banyak kenapa karena itu adalah bagian dari proses penyesuaian kerak bumi atau pelepasan energi sehingga mendapatkan keseimbangan yang baru setelah terjadinya gempa utama yang besar," sambungnya.

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gempa.

Warga juga diminta memperhatikan kondisi bangunan di sekitar tempat tinggal maupun lokasi pengungsian.

Di tengah aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung, jumlah korban meninggal akibat gempa NTT juga bertambah.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan mengatakan satu korban kembali dilaporkan meninggal dunia. Korban tersebut berada di Kabupaten Nagekeo.

"Jumlah korban ada bertambah satu orang menjadi 71 (meninggal dunia) yaitu di Kabupaten Nagekeo," ujar Berton dalam konferensi pers, Rabu (19/8/2026).

Dengan tambahan tersebut, total korban meninggal dunia akibat gempa NTT menjadi 71 orang.

Sebelumnya, Basarnas melaporkan total 202 korban hingga Selasa (18/8) pukul 23.30 WIB.

Jumlah tersebut terdiri atas 70 orang meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka-luka.

Dari 132 korban luka, sebanyak 40 orang mengalami luka berat dan 92 lainnya mengalami luka ringan.

Petugas gabungan masih melakukan penyisiran di sejumlah wilayah terdampak untuk memastikan kondisi warga dan mencari kemungkinan adanya korban lain.

BNPB menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta masyarakat yang terdampak bencana gempa di NTT.

"Kami segenap pemerintah maupun kementerian/lembaga yang ada mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya keluarga kita yang saat ini ada di tempat tempat pengungsian dan daerah terdampak di NTT," kata Berton.

Dengan ribuan gempa susulan yang masih terjadi, masyarakat di wilayah terdampak diharapkan tetap waspada terhadap perkembangan situasi.

Informasi mengenai aktivitas gempa dan penanganan bencana sebaiknya merujuk pada keterangan resmi BMKG, BNPB, dan Basarnas.* (d/ad)

BATU BARA — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batu Bara membongkar aktivitas galian C berupa tanah pasir yang diduga tidak mengantongi perizinan.

Polisi mengamankan empat orang, satu unit excavator, dan dua unit dump truck dari kawasan Sungai Dalu-dalu, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Minta Seluruh Barang Sitaan Milik Keluarga Dikembalikan

Polisi bergerak setelah menerima informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Lokasi yang menjadi sasaran berada di kawasan Sungai Dalu-dalu, Desa Pematang Panjang.

Di tempat itu, petugas menemukan aktivitas penggalian tanah pasir yang diduga diperjualbelikan kepada masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Tim Opsnal Unit IV Tipidter Satreskrim Polres Batu Bara.

Petugas melakukan penyelidikan terhadap aktivitas pengangkutan tanah pasir yang melintas di Jalan Sungai Dalu-dalu.

Saat pemeriksaan, polisi meminta operator alat berat dan pengawas lapangan menunjukkan dokumen perizinan kegiatan galian tersebut.

Namun, berdasarkan laporan kepolisian, dokumen perizinan yang dimaksud tidak dapat ditunjukkan kepada petugas.

Polisi juga memperoleh keterangan dari salah seorang sopir dump truck.

Sopir tersebut mengaku membeli tanah pasir dari sebuah tangkahan yang diduga milik seseorang berinisial atau bernama Ramlan Lubis dengan harga Rp150 ribu per motor.

Atas temuan tersebut, petugas membawa pengawas lapangan, operator alat berat, dan sopir truk ke Unit IV Tipidter Satreskrim Polres Batu Bara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam penindakan tersebut, polisi turut mengamankan satu unit excavator merek Hitachi dan dua unit dump truck.

Salah satu dump truck menggunakan nomor polisi BK 8246 SG. Sementara satu kendaraan lainnya dilaporkan tidak menggunakan nomor polisi.

Polres Batu Bara menyatakan penanganan perkara tersebut masih berjalan.

Penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa personel yang terlibat di lapangan, serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.

Pengembangan juga dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Polisi selanjutnya akan melakukan penyitaan barang bukti dan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Aktivitas pertambangan tanpa izin dapat berhadapan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 dan/atau Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Meski demikian, Polres Batu Bara menegaskan proses hukum masih berada pada tahap pemeriksaan dan pengembangan.

Status serta pertanggungjawaban masing-masing pihak akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara.* (at/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan operasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang melayani rute Medan-Binjai dan Medan-Lubukpakam di Kabupaten Deli Serdang, Rabu, 19 Agustus 2026.

BRT Mebidang menggunakan bus listrik sebagai bagian dari upaya membangun transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan di kawasan metropolitan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Baca Juga:

• Tiga Hari Dicari, Bocah 8 Tahun yang Hanyut di Sungai Bah Sosopan Ditemukan Meninggal

Menurut dia, konsistensi pelayanan, ketepatan waktu, keselamatan, serta kemudahan akses bagi masyarakat menjadi faktor penting.

Pemerintah, kata Bobby, memiliki tanggung jawab menyediakan pilihan mobilitas yang layak bagi masyarakat.

Pertumbuhan kendaraan pribadi harus diimbangi dengan tersedianya angkutan umum yang nyaman dan terjangkau.

"Semakin banyak kendaraan pribadi, semakin sulit pemerintah memberikan pelayanan. Karena itu pemerintah harus menyiapkan transportasi umum," kata Bobby Nasution.

Bobby meminta seluruh kepala daerah di kawasan Mebidang mengesampingkan ego sektoral untuk mendukung integrasi sistem transportasi.

Menurut dia, BRT Mebidang tidak boleh berhenti pada peluncuran armada bus.

Sistem tersebut harus berkembang menjadi transportasi yang saling terkoneksi dan terintegrasi.

"Ini bukan launching bus, tapi transportasi yang terkoneksi dan terintegrasi, sekaligus mendorong perubahan budaya mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum," ujarnya.

Setelah peresmian, Bobby bersama rombongan menjajal operasional BRT Mebidang.

Mereka menaiki bus listrik dari Terminal Lubukpakam menuju Pos Blok Lapangan Merdeka Medan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Muiz Thohir mengatakan kehadiran BRT Mebidang merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih modern dan terintegrasi.

Ia menjelaskan pembangunan kawasan perkotaan menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Terdapat sekitar 20 kota atau kawasan perkotaan yang menjadi prioritas, termasuk kawasan Medan dan sekitarnya.

Berdasarkan data TomTom Traffic Index, tingkat kemacetan di Kota Medan mencapai sekitar 54,2 persen.

Kondisi tersebut membuat perjalanan yang secara normal dapat ditempuh dalam waktu 10 menit membutuhkan waktu lebih lama akibat kepadatan lalu lintas.

Karena itu, transportasi publik dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Selain mengurangi kemacetan, penggunaan transportasi umum diharapkan dapat menekan konsumsi energi dan emisi karbon.

Kementerian Perhubungan kemudian meluncurkan program BRT Transit di kawasan Medan dan Bandung Raya sebagai proyek percontohan yang didukung Bank Dunia.

"Pembangunan bukan semata proses fisik. Ada investasi bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi serta masa depan yang lebih hijau," kata Muiz.

Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan peluncuran BRT listrik di kawasan Mebidang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan konektivitas masyarakat.

BRT ditujukan untuk menyediakan transportasi publik yang modern, aman, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Program tersebut juga diarahkan untuk mengatasi kemacetan, meningkatkan efisiensi waktu tempuh, serta mengurangi emisi karbon.

Pada tahap uji coba, dua unit bus listrik mulai dioperasikan.

Tahap ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi teknis dan waktu tempuh sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan transportasi publik tersebut.

"Operasi penuh ditargetkan mulai 8 Desember 2026 dengan total 30 bus listrik, terdiri atas 14 unit untuk Koridor 11 (Teladan–Terminal Lubukpakam), 13 unit untuk Koridor 12 (Simpang Barat–Binjai), dan tiga unit sebagai armada cadangan," ujar Yuda.

Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan layanan BRT Mebidang secara gratis.

Setelah beroperasi penuh, tarif yang direncanakan sebesar Rp4.300 untuk penumpang umum dan Rp3.000 bagi kategori khusus, seperti pelajar, penyandang disabilitas, serta lanjut usia.

Kehadiran BRT Mebidang diharapkan tidak hanya menjadi tambahan pilihan transportasi bagi warga Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Pemerintah juga mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi umum.

Dengan sistem yang terintegrasi, layanan BRT diharapkan dapat memperbaiki konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian kawasan Mebidang.

Peluncuran BRT Mebidang turut dihadiri Staf Khusus Presiden sekaligus Komisaris Utama PT Blue Bird Bayu Priawan Djokosoetono, Direktur PT Big Bird Pusaka Kresna Priawan Djokosoetono, Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutiara, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan, serta jajaran Forkopimda Sumut dan Deli Serdang.* (vv/ad)

PEMATANGSIANTAR — Tiga hari pencarian berakhir dengan kabar duka.

Hidayah Sitanggang, bocah berusia 8 tahun yang dilaporkan hanyut di Sungai Bah Sosopan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bocah 8 Tahun Hanyut di Sungai Tanjung Pinggir, BPBD dan Tim Gabungan Masih Melakukan Pencarian

Lokasi tersebut berada di wilayah perbatasan Kota Pematangsiantar dengan Kabupaten Simalungun.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pematangsiantar, Dedi Idris Harahap, STP, MSi, membenarkan penemuan korban.

"Korban telah ditemukan di Jembatan Sigagak, Jalan Medan dalam keadaan meninggal dunia," ujar Dedi.

Penemuan Hidayah mengakhiri operasi pencarian yang berlangsung selama tiga hari. Bocah tersebut dilaporkan hanyut pada Senin, 17 Agustus 2026 sore.

Sejak laporan diterima, petugas bersama masyarakat menyisir aliran sungai dan sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat korban berada.

Setelah jasad ditemukan, petugas langsung melakukan evakuasi.

Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Djasamen Saragih untuk penanganan lebih lanjut.

Dedi mengatakan jasad korban selanjutnya telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Peristiwa tersebut meninggalkan duka bagi keluarga Hidayah. Sebelumnya, korban diketahui berada bersama ayahnya untuk mencari daun pisang yang akan dijual.

Saat berada di sekitar Sungai Bah Sosopan, Kecamatan Siantar Martoba, Hidayah dilaporkan hanyut.

Dedi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut membantu proses pencarian selama korban belum ditemukan.

Menurut dia, dukungan warga, informasi dari masyarakat, serta keterlibatan berbagai unsur sangat membantu proses pencarian hingga korban akhirnya ditemukan.

"Terima kasih kepada masyarakat atas dukungan, bantuan dan informasi dalam melakukan pencarian, serta kepada seluruh pihak yang membantu dalam pencarian korban," katanya.

Dengan ditemukannya Hidayah, operasi pencarian resmi berakhir.

Peristiwa ini menjadi pengingat mengenai risiko beraktivitas di sekitar aliran sungai, terutama ketika kondisi arus berubah dan sulit diprediksi.

Bagi keluarga Hidayah, pencarian selama tiga hari akhirnya memberikan kepastian. Namun, kepastian tersebut datang bersama kehilangan yang begitu berat.* (sp/ad)

JAKARTA — Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Febrie Adriansyah menempuh jalur praperadilan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dirinya.

Melalui tim kuasa hukum yang dipimpin Mgs. Muhammad Farizi, Febrie mengajukan dua gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Wawali Pekalongan Balgis Diab Diperiksa Kejati Jateng Terkait Dugaan Korupsi Kredit BPR BKK

Sidang perdana gugatan pertama dengan nomor perkara 134/Pid.Pra/2026/PN JKT SEL digelar pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Dalam permohonannya, pihak Febrie meminta hakim menyatakan sejumlah rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya atau Kortas Tipidkor Polri tidak sah dan batal demi hukum.

Sementara itu, gugatan kedua dengan nomor perkara 135/Pid.Pra/2026/PN JKT SEL dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menjadi pihak termohon. Gugatan tersebut kembali mempersoalkan sah atau tidaknya penetapan Febrie sebagai tersangka.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Febrie meminta hakim menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan bernomor SP.Sidik/2932/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026.

Kuasa hukum juga mempersoalkan penggeledahan yang dilakukan pada 8 Juli 2026 malam hingga 9 Juli 2026 dini hari di kediaman keluarga Febrie di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor.

Penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan bernomor SP.Dah/3006/VII/RES.3.3./2026/Polda Metro Jaya.

Pihak Febrie meminta surat penggeledahan tersebut beserta seluruh tindakan penyitaan yang dilakukan dalam proses tersebut dinyatakan tidak sah.

"Kami meminta kedua surat dan tindakan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," kata Farizi dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Tak hanya mempersoalkan surat penyidikan dan penggeledahan, tim hukum juga meminta hakim membatalkan penetapan Febrie sebagai tersangka.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka bernomor S.Tap/02/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 10 Juli 2026.

Menurut pihak pemohon, apabila tindakan awal dalam proses penyidikan dinyatakan tidak sah, tindakan hukum yang muncul sebagai konsekuensinya juga patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Tim kuasa hukum Febrie turut mempersoalkan sejumlah surat panggilan dan perintah penyidikan yang diterbitkan Kejaksaan Agung pada 11 Juli 2026.

Mereka menilai surat-surat tersebut merupakan tindakan lanjutan yang bersumber dari proses penyidikan dan penetapan tersangka yang sejak awal dipersoalkan keabsahannya.

Atas dasar itu, seluruh barang milik Febrie dan keluarganya yang telah disita juga diminta dikembalikan dalam kondisi utuh seperti semula.

Permohonan tersebut membuat hakim praperadilan memiliki peran penting dalam menilai apakah prosedur hukum yang ditempuh aparat telah sesuai dengan ketentuan atau terdapat persoalan hukum yang dapat memengaruhi keabsahan tindakan penyidikan.

Di tengah sengketa hukum tersebut, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjaga independensi pengadilan.

Hakim meminta tidak ada pihak yang berupaya memengaruhi proses persidangan, baik secara materiil maupun immateriil.

"Baik sesuatu yang materiil maupun immateriil, tolong kita sama-sama jaga," ujar Richard dalam persidangan.

Peringatan tersebut disampaikan agar proses praperadilan berjalan secara objektif dan bebas dari intervensi.

Setiap dalil yang disampaikan pemohon maupun jawaban termohon nantinya akan diuji berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan dua gugatan tersebut, Febrie menggunakan mekanisme praperadilan untuk menguji legalitas tindakan penyidik dan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Persidangan berikutnya akan menjadi ruang bagi masing-masing pihak untuk mempertahankan argumentasi.

Adapun keputusan akhir mengenai sah atau tidaknya tindakan hukum yang dipersoalkan berada di tangan hakim.* (sp/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan meresmikan Gallery Mustika Deli Dekranasda Medan sebagai ruang promosi sekaligus inkubasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Galeri ini diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong PWPM Medan Perkuat Profesionalisme dan Kualitas Pemberitaan

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Rico Waas.

Kegiatan tersebut dihadiri antara lain Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XI Dim 0201/Medan Dita Delli Yudha, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Besar (Polrestabes) Medan Nelly Calvijn, Ketua Dekranasda Kota Medan Airin Rico Waas, Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, Wakil Ketua Dekranasda Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap, para Asisten Setdako Medan, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho Gunawan Siregar, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Rico Waas mengatakan kehadiran Mustika Deli menjadi momentum untuk membangun ekosistem ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, dan industri yang mendukung pariwisata Kota Medan.

"Ini adalah momentum awal. Ini adalah kick-off kita, start bersama kita. Semuanya harus bergerak maju. Kami membutuhkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder untuk memajukan kekuatan UMKM kita," kata Rico Waas.

Menurut Rico, potensi UMKM Kota Medan sangat besar.

Karena itu, pengembangan usaha tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat untuk mempromosikan produk.

Pelaku usaha, kata dia, membutuhkan pendampingan sesuai kebutuhan.

Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kualitas produk, branding, kemasan, akses pasar, hingga permodalan.

Rico mencontohkan produk stik dari Kecamatan Medan Perjuangan. Produk tersebut dinilai telah memiliki kualitas rasa, tetapi masih perlu mendapatkan pengembangan dari sisi kemasan.

"Bagaimana branding-nya, bagaimana packaging-nya, kita naikkan pelan-pelan, kita bisa masukkan kemari. Sehingga nanti kita bisa bawa ke tempat-tempat luar, untuk di galeri lain, untuk di pameran-pameran lain," ujarnya.

Rico juga ingin produk lokal Kota Medan tidak berhenti di pasar nasional. Produk wastra dan fesyen, misalnya, didorong agar dapat menembus pasar internasional.

Ia mencontohkan tema empat musim yang dibawa Dekranasda Kota Medan dalam Indonesia Fashion Week.

Menurut Rico, pendekatan tersebut dapat mendorong desainer lokal melihat peluang pasar global.

"Bisa saja ulos dipakai sewaktu winter. Bisa saja uis gara dipakai waktu lagi spring. Jadi kita berharap produk-produk kita ini bisa dipakai di dunia internasional di berbagai musimnya," katanya.

Rico berharap Mustika Deli berkembang menjadi one stop shopping bagi masyarakat dan wisatawan yang ingin mengenal produk Kota Medan.

Produk yang ditampilkan tidak hanya makanan, pakaian, dan kriya, tetapi juga parfum, skincare, sepatu, tas, serta berbagai produk kreatif lainnya.

"Ini harusnya menjadi sebuah etalase. Etalase kebanggaan kita dan tempat ini juga difungsikan menjadi tempat inkubasi UMKM yang ada di Kota Medan," katanya.

Untuk mendukung fungsi tersebut, Mustika Deli juga menyediakan mini stage yang dapat digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan, seperti fashion show, talkshow, maupun pertemuan.

Dalam kesempatan tersebut, Rico menegaskan Mustika Deli juga diperuntukkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki tempat untuk memamerkan produknya.

"Kami menginginkan Mustika Deli itu tempat seperti itu, menjadi tempat inkubasi tersebut," ujarnya.

Produk yang masuk ke galeri tetap melalui proses kurasi.

Namun sebelum mencapai tahap tersebut, Pemerintah Kota Medan bersama Dekranasda dan perangkat daerah terkait akan memberikan pendampingan agar produk UMKM semakin siap.

Rico mengatakan kebutuhan setiap pelaku usaha berbeda. Ada yang membutuhkan pelatihan, akses permodalan, pengembangan produk, penciptaan pasar, hingga akses pasar yang lebih luas.

Ia mencontohkan pelaku usaha kerupuk dan basreng dari Medan Denai yang telah mengirim produknya ke sejumlah kota dan ingin menembus pasar luar negeri.

Menurut Rico, keinginan tersebut harus diikuti kesiapan dari sisi kualitas, konsistensi produksi, perizinan, kemasan, hingga kemampuan memenuhi permintaan pasar.

"Memang butuh tahapan. Bagaimana konsistensinya, produknya, kualitas seperti apa, BPOM-nya bagaimana, halal-nya seperti apa, bagaimana packaging-nya, bagaimana konsistensinya, bagaimana tonase yang bisa disediakan. Nah, ini kan butuh kita dampingi terus," katanya.

Ketua Dekranasda Kota Medan Airin Rico Waas mengatakan Gallery Mustika Deli bukan sekadar peresmian sebuah galeri, melainkan ruang bagi karya dan usaha masyarakat Kota Medan untuk berkembang.

"Kita sedang membuka ruang bagi karya dan usaha masyarakat Kota Medan," ujarnya.

Airin mengatakan Kota Medan memiliki banyak perajin dan pelaku usaha dengan beragam produk yang lahir dari keterampilan, kreativitas, dan kerja keras.

Karena itu, menurut dia, karya tersebut membutuhkan ruang agar semakin dikenal dan dapat dipasarkan secara lebih luas.

Sejak soft launching pada Juni 2025, Gallery Mustika Deli telah diisi sekitar 150 pelaku usaha dari bidang kuliner, wastra, dan kriya.

Airin berharap keberadaan galeri memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha.

Produk UMKM diharapkan semakin dikenal, pasar semakin luas, dan usaha masyarakat terus berkembang.

Ia juga mengajak para perajin dan pelaku usaha menjaga kualitas, memperhatikan desain, meningkatkan mutu, serta mempertahankan ciri khas produk Kota Medan.

"Semoga galeri ini menjadi tempat bertemunya karya, masyarakat, dan pasar. Semoga semakin banyak produk Kota Medan dikenal dan semakin banyak usaha masyarakat yang berkembang," katanya.

Rico Waas kemudian mengajak para pemangku kepentingan di sektor pariwisata, termasuk hotel dan biro perjalanan, ikut menggunakan produk UMKM Kota Medan.

"Kalau mau beli produk sabun, lotion, beli aja sama Mustika Deli. Karena itu mendukung UMKM yang ada di Kota Medan," katanya.

Menurut Rico, sinergi tersebut penting agar produk lokal tidak hanya dikenal di dalam galeri, tetapi juga hadir dalam aktivitas ekonomi dan pariwisata Kota Medan.

Mustika Deli telah melalui proses kurasi terhadap produk UMKM dari berbagai wilayah di Kota Medan.

Proses kurasi akan terus dilakukan seiring dengan berkembangnya produk usaha masyarakat.

"Semoga memberikan dampak dan manfaat untuk UMKM kita. Jaya UMKM, semangat terus," ujar Rico Waas.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) memperkuat profesionalisme organisasi dan meningkatkan kualitas pemberitaan di tengah perkembangan media yang semakin dinamis.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Pertama PWPM Tahun 2026 di Hotel Madani, Medan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Aceh Tengah Percepat Pemulihan Pascabencana, Akses Warga Jadi Prioritas Utama

Rico mengatakan Raker pertama menjadi momentum bagi PWPM untuk membangun organisasi yang lebih profesional, bukan sekadar menjadi paguyuban wartawan.

Menurut dia, legalitas dan aturan organisasi juga penting sebagai dasar dalam menjalankan organisasi.

"Kami menganggap PWPM ini sebuah organisasi yang tidak hanya sekadar dibuat sebagai paguyuban saja, tetapi harus bisa menjadi pemikir dan bagaimana arah kebijakan setidaknya bisa dijaga," ujar Rico Waas di hadapan Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting, Ketua Panitia Prans Hasibuan, beserta jajaran pengurus.

Rico menilai wartawan memiliki peran penting dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah sekaligus menyampaikan saran dan masukan.

Karena itu, ia meminta organisasi memiliki struktur yang baik dan profesional agar insan pers di dalamnya dapat menjunjung tinggi profesionalisme.

"Sebuah organisasi yang berkembang menjadi profesional tentunya insan-insan pers yang di dalamnya akan menjunjung tinggi profesionalisme tersebut, sehingga pemberitaan-pemberitaan kita semakin berkualitas, semakin baik," kata Rico Waas.

Dalam kegiatan itu, Rico hadir didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahman Pane, Camat Medan Kota M. Andi Syahputra, Kabag Prokopim Arafat Syam, serta jajaran Pemerintah Kota Medan.

Rico juga mengingatkan wartawan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berbagai platform media, mulai dari media daring, YouTube, TikTok, Reels, Instagram, hingga Facebook.

"Kami mengharapkan di Raker ini juga bisa dirumuskan bagaimana cara ke depannya rekan-rekan wartawan bisa mengkanalisasi pola pemberitaan, supaya pemberitaan semakin banyak platform yang bisa dipakai," ungkapnya.

Selain kemampuan beradaptasi, Rico menekankan pentingnya kapasitas dan integritas wartawan.

Menurut dia, pemberitaan positif maupun negatif tetap dapat disampaikan selama berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemberitaan yang baik, buruk, ataupun netral, selama berdasarkan sebuah realitas dan memang bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa ini sah-sah saja. Tapi kalau misalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini yang harus kita hindari," tegasnya.

Rico juga mendorong PWPM tidak hanya menghasilkan berita mengenai pemerintahan.

Ia ingin wartawan turut mengangkat berbagai potensi Kota Medan, seperti sejarah, kebudayaan, kuliner, dan pariwisata.

Menurut Rico, karya jurnalistik tersebut juga dapat dikembangkan melalui podcast dengan menghadirkan Wali Kota, camat, maupun pimpinan perangkat daerah sebagai narasumber.

"Kita punya kuliner, punya kebudayaan. Rekan-rekan juga memiliki kapasitas untuk menulis hal tersebut. Kami mendorong ini bisa menjadi karya tulis-karya tulis yang bisa kita sebarkan," katanya.

Rico berharap Raker Pertama PWPM menjadi titik awal organisasi untuk semakin maju, profesional, dan mampu memberikan kontribusi melalui pemberitaan serta karya jurnalistik berkualitas bagi masyarakat.

"Kami menyampaikan selamat atas pelaksanaan Rapat Kerja Pertama PWPM Medan ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Pak Ketua bersama seluruh panitia. Pak Ketua, kami harapkan bisa menjadi pemimpin yang baik dan adil bagi para anggotanya, memberikan pencerahan, masukan, serta mengayomi," pungkasnya.

Ketua PWPM M. Edison Ginting mengatakan Raker pertama bukan sekadar agenda rutin.

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi forum untuk menentukan arah kebijakan, menyusun program kerja, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kualitas pengabdian organisasi kepada anggota, Pemko Medan, dan masyarakat.

Edison menekankan pentingnya wartawan menjaga objektivitas, profesionalisme, dan kode etik jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurut dia, setiap berita harus disajikan secara akurat, berimbang, dan melalui proses konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

"Wartawan itu tidak hanya menerima informasi dari sebelah pihak, tapi juga harus ada konfirmasi dari yang bersangkutan yang kita beritakan," ujar Edison yang akrab dijuluki Cobra.

Edison juga mengajak seluruh pengurus dan anggota meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi informasi.

Ia berharap kekompakan dan persaudaraan antaranggota terus dijaga dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Panitia pelaksana Raker PWPM, Prans Hasibuan, mengatakan sebanyak 21 anak wartawan tingkat SD, SMP, dan SMA menerima apresiasi atas prestasi yang diraih, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Menurut Prans, pemberian apresiasi tersebut menjadi nilai lebih dalam pelaksanaan Raker PWPM yang tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi.

"Rapat kerja ini sebenarnya hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Namun, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting memiliki niat agar rangkaian kegiatan ini memiliki nilai lebih. Karena itu, ada apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi, baik akademik maupun nonakademik," ujar Prans.

Ia menambahkan, Raker PWPM juga akan membahas dan memfinalisasi berbagai program kerja yang telah disusun masing-masing bidang.

Sejumlah program baru juga akan dirumuskan untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan organisasi ke depan.

Edison mengatakan pemberian apresiasi tersebut merupakan bentuk perhatian PWPM sekaligus tindak lanjut dari dorongan Rico Waas agar kegiatan Raker memiliki nilai lebih.

"Anak wartawan juga bisa berprestasi. Untuk kali ini sebenarnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota Medan yang juga tetap memikirkan hal-hal yang bisa sifatnya berkontribusi kepada kawan-kawan wartawan, khususnya yang di Pemko Medan," katanya.

Rangkaian Raker PWPM turut diwarnai yel-yel yang dipimpin panitia untuk membangkitkan semangat peserta.

Edison juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut.* (ad)

ACEH TENGAH — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana dengan memprioritaskan pemulihan akses masyarakat.

Penanganan jalan, jembatan, aliran sungai, dan infrastruktur dasar dilakukan melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten.

Baca Juga:

• Rico Waas: PWPM Jangan Sekadar Paguyuban, Harus Mampu Beri Arah Pembangunan

Pemerintah juga memastikan akses warga menuju permukiman, sekolah, lahan pertanian, layanan publik, dan pusat kegiatan ekonomi dapat kembali terhubung.

"Program rehabilitasi dan rekonstruksi sedang berjalan. Pekerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan BPJN Aceh berjalan dengan baik. Begitu juga pekerjaan dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten melalui berbagai sumber pendanaan yang saat ini masih berproses," kata Muchsin.

Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian pemerintah meliputi normalisasi sungai, pemulihan ruas jalan menuju permukiman, penanganan jembatan terdampak, serta penyediaan infrastruktur dasar.

Penanganan tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko akses kembali terganggu akibat banjir dan longsor.

Infrastruktur yang kembali berfungsi juga diharapkan membantu masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman.

Pemkab Aceh Tengah memperkuat pendataan kerusakan sebagai dasar untuk menentukan skala prioritas.

Lokasi yang berkaitan langsung dengan keselamatan warga, mobilitas, pendidikan, pertanian, dan kegiatan ekonomi didorong untuk mendapatkan penanganan lebih dahulu.

Sementara itu, kebutuhan yang bersifat jangka panjang akan diselaraskan dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 20 Juli 2026, Kabupaten Aceh Tengah tidak memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026.

Meski demikian, ketiadaan tambahan TKD tidak berarti dukungan pemulihan pascabencana di Aceh Tengah berhenti.

Pekerjaan yang bersumber dari anggaran kementerian dan lembaga, Pemerintah Aceh, APBD kabupaten, serta sumber pendanaan sah lainnya tetap berjalan sesuai kewenangan dan tahapan masing-masing.

Aceh Tengah juga menerima bantuan keuangan antardaerah sebesar Rp27 miliar.

Bantuan tersebut terdiri atas Rp25 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Rp2 miliar dari Pemerintah Kabupaten Solok.

Bantuan itu telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Aceh Tengah pada Juni 2026.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari gotong royong antardaerah untuk membantu proses pemulihan pascabencana.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera turut melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebutuhan Aceh Tengah tersampaikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.

Tim meninjau perkembangan penanganan hunian sementara, jembatan terdampak, serta sejumlah ruas jalan yang terganggu akibat banjir dan longsor di Takengon dan sekitarnya.

Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar untuk memperjelas pembagian penanganan antarlembaga.

Langkah ini juga ditujukan untuk menghindari tumpang tindih program dan mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang membutuhkan koordinasi lintas kewenangan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menempatkan pemulihan akses warga sebagai salah satu fokus utama.

Infrastruktur yang kembali terhubung diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan, pertanian, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi setelah bencana.* (ad)

PEKALONGAN — Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab dipanggil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan Perseroda Cabang Wonopringgo tahun anggaran 2021-2025.

Pemeriksaan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Sehari, Tiga Ruang Sidang: Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Febrie Kompak Uji Proses Hukum di PN Jaksel

Saat ditanya wartawan mengenai agenda pemeriksaan, Balgis hanya memberikan jawaban singkat.

"Ra usah," ujar Balgis saat ditemui di halaman Kejari Kabupaten Pekalongan, Rabu siang.

Setelah itu, Balgis langsung masuk ke dalam kendaraan. Perkataan selanjutnya tidak terdengar jelas

. Kendaraan yang ditumpanginya kemudian meninggalkan Kantor Kejari Kabupaten Pekalongan.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Arfan Triono, masih diupayakan untuk dikonfirmasi mengenai pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan terhadap Balgis merupakan bagian dari rangkaian pendalaman dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan Perseroda Cabang Wonopringgo.

Kejati Jawa Tengah tidak hanya memanggil Balgis. Lebih dari 50 orang dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Pemeriksaan tersebut telah berlangsung di Kantor Kejari Kabupaten Pekalongan sejak Selasa, 18 Agustus 2026.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Pekalongan, Triyo Jatmiko, membenarkan adanya rangkaian pemeriksaan tersebut.

Namun, ia menegaskan pemeriksaan sepenuhnya dilakukan oleh penyidik Kejati Jawa Tengah.

"Benar, Kejari Kabupaten Pekalongan hanya memfasilitasi tempatnya saja. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi," kata Triyo, Rabu, 19 Agustus 2026.

Triyo mengatakan pemeriksaan tidak dilakukan hanya dalam satu atau dua hari.

Berdasarkan informasi yang diterima Kejari Kabupaten Pekalongan, rangkaian pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 27 Agustus 2026.

"Jumlah saksi yang dipanggil hingga minggu depan lebih dari 50 orang," katanya.

Menurut Triyo, banyaknya pihak yang dipanggil menunjukkan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap persoalan pemberian kredit tersebut.

Namun, Triyo belum dapat menjelaskan identitas pihak-pihak yang dipanggil, termasuk posisi mereka dalam perkara yang sedang didalami.

"Untuk siapa-siapa yang bisa menjawab dari Kejaksaan Tinggi. Namun, yang jelas penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi," katanya.

Kejari Kabupaten Pekalongan juga belum mengetahui secara pasti nilai kredit yang menjadi pokok pemeriksaan.

Menurut Triyo, pihaknya tidak terlibat langsung dalam proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejati Jawa Tengah.

"Masalah nilai kita tidak tahu pasti, karena kami juga tidak dilibatkan dalam proses pemeriksaan," ujarnya.

Pemeriksaan terhadap Balgis dan puluhan saksi lainnya menjadi bagian dari proses pendalaman Kejati Jawa Tengah terhadap dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan Perseroda Cabang Wonopringgo periode 2021-2025.* (km/ad)

AMBON — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menanggapi polemik pernyataan pengawal pribadinya, Serka La Rahimu, terhadap seorang mahasiswa yang dinilai berbau rasial.

Pernyataan tersebut memicu kegaduhan setelah videonya beredar di media sosial.

Baca Juga:

• ICJS Harus Jadi “Tameng” Pencegahan, Bukan Sekadar Sistem Administrasi

"Terkait aturan, sudah minta maaf. Ya, biarkan, manusia bisa khilaf. Dia sudah minta maaf," kata Hendrik kepada wartawan saat dimintai tanggapannya di Kantor DPRD Maluku, Rabu, 19 Agustus 2026.

Saat ditanya mengenai desakan publik agar dugaan kasus tersebut diproses secara hukum, Hendrik mempersilakan pihak yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Terkait yang lain-lain, teman-teman media tahulah. Saya juga sudah mengambil tindakan yang saya rasa perlu untuk saya lakukan. Jadi silakan saja," tandasnya.

Kasus dugaan pernyataan rasial yang melibatkan pengawal pribadi Gubernur Maluku tersebut terjadi di Tribun Lapangan Merdeka, Kota Ambon, setelah upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Senin, 17 Agustus 2026.

Dalam video yang beredar, Serka La Rahimu terlihat berusaha mencegat seorang mahasiswa yang hendak menemui Gubernur Maluku.

Mahasiswa tersebut disebut ingin menyampaikan surat dari masyarakat adat Desa Manusela di Pulau Seram.

Dalam video yang kemudian viral, pengawal gubernur itu terdengar melontarkan kata-kata yang dinilai berbau rasial terhadap mahasiswa tersebut.

Video tersebut kemudian menyebar di media sosial dan memicu reaksi dari masyarakat.

Pengawal Gubernur Maluku sebelumnya mengakui telah melakukan kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf.

Ia juga menyatakan tidak bermaksud melakukan tindakan rasial.

Polemik tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah organisasi pemuda, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan.

Mereka mengecam pernyataan pengawal pribadi gubernur yang dinilai tidak pantas.

Kasus ini masih menjadi sorotan publik.

Sejumlah pihak mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* (km/ad)

MEDAN — Siswi SMK Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Krimas Dayanti, 18 tahun, yang sebelumnya mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), kini mulai pulih.

Krimas sudah tidak lagi merasakan sakit pada tubuhnya dan berharap segera diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

Baca Juga:

• Bayang-Bayang Program Makan Bergizi: Saat Ratusan Pelajar Karo Tumbang dan Perawatan Intensif Dikebut di Medan

"Perutku udah nggak sakit, leherku udah nggak sakit, kepalaku juga udah nggak sakit lagi. Pengin cepat pulang," ujarnya saat ditemui di PICU RS Haji Medan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Meski kondisi fisiknya membaik, Krimas masih mengalami trauma akibat peristiwa tersebut.

Ia mengatakan tidak ingin kembali mengonsumsi MBG setelah nantinya kembali bersekolah.

"Nggak mau (MBG lagi, trauma. Bawa bontot (bekal) aja dari rumah kalau lapar," kata Kris.

Selama menjalani perawatan di RS Haji Medan, Krimas dijaga ayah dan kakaknya secara bergantian.

Kakak Krimas, Winda Apriati, 22 tahun, mengatakan keluarga terkejut ketika mengetahui adiknya mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG di sekolah.

Winda mengatakan saat kejadian, ia sedang membersihkan rumah ketika Krimas mengabarkan bahwa dirinya dan sejumlah siswa mengalami keracunan.

"Aku lagi bersih-bersih rumah terus Krismas bilang 'kak, kami keracunan MBG'. Berpencarlah sama bapak dan adik nyari si Krismas ke rumah sakit, kan ada 4 rumah sakit ya, ketemunya di RS Efarina," ujarnya.

Menurut Winda, saat pertama kali ditemukan, kondisi Krimas masih terlihat cukup baik dan masih dapat berbicara.

Namun, kondisinya berubah ketika ia mencoba makan.

"Awalnya kami lihat dia segar masih bisa ngomong. Tapi setiap makan dia muntah, nggak nerima dia," lanjutnya.

Kondisi Krimas kemudian tidak kunjung membaik.

Ia bahkan sempat mengalami penurunan kesadaran sebelum akhirnya dirujuk ke RS Haji Medan pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Setelah beberapa hari menjalani perawatan intensif, kondisi Krimas perlahan membaik.

Winda mengatakan pengalaman keracunan tersebut juga membuat adiknya sempat mengalami trauma terhadap makanan tertentu.

Krimas bahkan sempat takut ketika rumah sakit menyediakan menu tahu.

Menurut Winda, tahu merupakan salah satu menu dalam makanan MBG yang dikonsumsi Krimas saat kejadian.

"Dia sempat juga trauma, kan pas kejadian itu ada menu tahu di MBG-nya, jadi sempat makan siang di sini ada menu tahu juga. Jadi sempat takut dia bilang 'nggak mau aku tahu, waktu itu nggak enak'," ucap Winda.

Winda berharap kejadian yang dialami adiknya tidak kembali terjadi.

Ia meminta pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih memperhatikan kebersihan dalam proses penyediaan makanan.

"Program ini sebenarnya bagus cuma cara pengerjaannya aja yang harus diperhatikan kebersihannya," ucapnya.* (d/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) memperkuat profesionalisme organisasi dan meningkatkan kualitas pemberitaan di tengah perkembangan media yang semakin dinamis.

Hal itu disampaikan Rico saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Pertama PWPM Tahun 2026 di Hotel Madani, Medan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• PT Inalum Perkuat Kompetensi dan Perlindungan Pekerja Batu Bara, 25 Peserta Ikuti Pelatihan K3 Scaffolding

Rico mengatakan Raker pertama harus menjadi momentum bagi PWPM untuk membangun organisasi yang profesional, bukan sekadar paguyuban wartawan.

Menurut dia, legalitas, aturan, dan struktur organisasi yang jelas menjadi landasan penting bagi PWPM dalam menjalankan peran dan menentukan arah kebijakan.

"Kami menganggap PWPM ini menjadi organisasi yang tidak hanya sekadar dibuat sebagai paguyuban saja, tetapi harus bisa menjadi pemikir dan bagaimana memberi arah kebijakan pemerintah, arah pembangunan bisa dijaga," ujar Rico di hadapan Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting, Ketua Panitia Pran Hasibuan, serta jajaran pengurus.

Rico menilai wartawan memiliki peran penting dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah sekaligus menyampaikan saran dan masukan kepada masyarakat.

Karena itu, ia berharap profesionalisme organisasi berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas insan pers dan produk jurnalistik.

"Sebuah organisasi yang berkembang menjadi profesional tentunya insan-insan pers yang di dalamnya akan menjunjung tinggi profesionalisme tersebut, sehingga pemberitaan-pemberitaan kita semakin berkualitas, semakin baik," katanya.

Ia juga mengingatkan wartawan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berbagai platform digital, mulai dari media daring, YouTube, TikTok, Reels, Instagram, hingga Facebook.

Menurut Rico, perkembangan platform digital harus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemberitaan.

"Kami mengharapkan di Raker ini juga bisa dirumuskan bagaimana cara ke depannya rekan-rekan wartawan bisa mengkanalisasi pola pemberitaan, supaya pemberitaan semakin banyak platform yang bisa dipakai," ungkapnya.

Selain kemampuan beradaptasi, Rico menekankan pentingnya kapasitas dan integritas wartawan.

Ia mengatakan pemberitaan positif maupun negatif tetap dapat disampaikan selama berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemberitaan yang baik, buruk, ataupun netral, selama berdasarkan sebuah realitas dan memang bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa ini sah-sah saja. Tapi kalau misalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini yang harus kita hindari," tegasnya.

Rico juga mendorong PWPM menghasilkan karya jurnalistik yang tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan.

Menurut dia, potensi Kota Medan seperti sejarah, kebudayaan, kuliner, dan pariwisata juga perlu lebih banyak diangkat.

Ia bahkan membuka peluang pengembangan karya jurnalistik melalui podcast dengan menghadirkan Wali Kota, camat, maupun pimpinan perangkat daerah sebagai narasumber.

"Kita punya kuliner, punya kebudayaan. Rekan-rekan juga memiliki kapasitas untuk menulis hal tersebut. Kami mendorong ini bisa menjadi karya tulis-karya tulis yang bisa kita sebarkan," katanya.

Rico berharap Raker Pertama PWPM menjadi titik awal bagi organisasi untuk semakin maju dan profesional serta mampu memberikan kontribusi melalui pemberitaan dan karya jurnalistik yang berkualitas.

"Kami menyampaikan selamat atas pelaksanaan Rapat Kerja Pertama PWPM Medan ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Pak Ketua bersama seluruh panitia. Pak Ketua, kami harapkan bisa menjadi pemimpin yang baik dan adil bagi para anggotanya, memberikan pencerahan, masukan, serta mengayomi," pungkasnya.

Ketua PWPM M. Edison Ginting mengatakan Raker pertama bukan sekadar agenda rutin organisasi.

Kegiatan tersebut menjadi forum untuk menentukan arah kebijakan, menyusun program kerja, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kualitas pengabdian kepada anggota, Pemko Medan, dan masyarakat.

Edison menekankan pentingnya wartawan menjaga objektivitas, profesionalisme, dan kode etik jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurut dia, setiap berita harus disajikan secara akurat dan berimbang serta melalui proses konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

"Wartawan itu tidak hanya menerima informasi dari sebelah pihak, tapi juga harus ada konfirmasi dari yang bersangkutan yang kita beritakan," ujar Edison yang akrab disapa Cobra.

Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi informasi.

Selain itu, Edison berharap kekompakan dan persaudaraan antaranggota terus dijaga dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ketua Panitia Raker PWPM, Prans Hasibuan, mengatakan sebanyak 21 anak wartawan tingkat SD, SMP, dan SMA menerima apresiasi atas prestasi yang diraih, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Menurut Pran, pemberian apresiasi tersebut menjadi nilai lebih dalam pelaksanaan Raker PWPM yang tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi.

"Rapat kerja ini sebenarnya hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Namun, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting memiliki niat agar rangkaian kegiatan ini memiliki nilai lebih. Karena itu, ada apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi, baik akademik maupun nonakademik," ujar Pran.

Ia menambahkan, Raker PWPM juga membahas dan memfinalisasi berbagai program kerja yang telah disusun masing-masing bidang.

Sejumlah program baru turut dirumuskan untuk memperkuat kegiatan organisasi ke depan.

Edison mengatakan pemberian apresiasi tersebut merupakan bentuk perhatian PWPM sekaligus tindak lanjut dari dorongan Rico Waas agar pelaksanaan Raker memiliki nilai lebih.

"Anak wartawan juga bisa berprestasi. Untuk kali ini sebenarnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota Medan yang juga tetap memikirkan hal-hal yang bisa sifatnya berkontribusi kepada kawan-kawan wartawan, khususnya yang di Pemko Medan," katanya.

Rangkaian Raker PWPM turut diwarnai yel-yel yang dipimpin panitia untuk membangkitkan semangat peserta.

Edison juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut.

Kegiatan itu turut dihadiri Kadis Kominfo Kota Medan Arrahman Pane, Camat Medan Kota M. Andi Syahputra, Kabag Prokopim Arafat Syam, jajaran Pemerintah Kota Medan, pengurus dan anggota PWPM, serta anak-anak wartawan penerima apresiasi bersama keluarga.* (tm/ad)

ACEH TENGAH — Kegiatan belajar-mengajar di SD Negeri 10 Linge, Desa Jamat, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, mulai berlangsung lebih baik setelah sebagian siswa berpindah dari tenda darurat ke ruang kelas darurat (RKD).

Ruang kelas darurat tersebut memberikan tempat belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa setelah bangunan sekolah mereka rusak akibat banjir.

Baca Juga:

• Anggaran Rp50 Miliar Belum Bergerak, Tito Turunkan Tim Kemendagri ke Nias

Siswa kelas I hingga kelas VI sempat belajar bersama di dalam satu tenda karena bangunan sekolah tidak dapat digunakan.

"Semua kelas, dari kelas I sampai kelas VI, terpaksa digabung dalam satu tenda," ujarnya.

Banjir juga merendam buku paket dan berbagai fasilitas pendidikan di sekolah tersebut.

Sejumlah bantuan buku kemudian datang dari Dinas Pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat.

Namun, jumlahnya belum mencukupi kebutuhan seluruh siswa.

Dalam kondisi tersebut, para guru mengandalkan pengalaman dan penguasaan materi agar kegiatan belajar tetap berjalan.

Belajar di bawah tenda menimbulkan berbagai kendala. Suhu panas dan perubahan cuaca membuat konsentrasi siswa terganggu.

Jam pelajaran pun harus dipersingkat. Para siswa kerap dipulangkan lebih awal karena kondisi tenda tidak memungkinkan kegiatan belajar berlangsung hingga siang.

Keadaan mulai berubah setelah ruang kelas darurat dibangun di kawasan Tenda 01. Pihak sekolah kini memanfaatkan tiga ruangan untuk menampung enam jenjang kelas.

"Setelah ada RKD, pembelajaran jauh lebih efektif. Anak-anak lebih nyaman dan proses belajar mulai mendekati kondisi normal," kata Aji.

Keterbatasan ruangan disiasati dengan menggabungkan kelas secara berpasangan. Kelas I belajar bersama kelas II, kelas III dengan kelas IV, serta kelas V dengan kelas VI.

Meski berada dalam ruangan yang sama, guru tetap memberikan materi yang berbeda sesuai dengan jenjang masing-masing.

Perubahan paling terasa terlihat dari waktu belajar siswa. Ketika masih belajar di tenda, kegiatan sekolah harus dihentikan lebih awal karena panas dan cuaca ekstrem.

Setelah menempati RKD, siswa dapat mengikuti pelajaran hingga pukul 12.00, 12.30, bahkan 13.00, bergantung pada jenjang kelas.

Pihak sekolah mengapresiasi dukungan pemerintah dan berbagai lembaga yang membantu pembangunan RKD serta memenuhi kebutuhan pendidikan siswa.

Bagi guru dan siswa, bantuan tersebut memberi kesempatan untuk menjalankan pembelajaran secara lebih teratur di tengah proses pemulihan pascabencana.

Namun, pemulihan layanan pendidikan di SD Negeri 10 Linge belum sepenuhnya selesai.

Sebagian siswa yang berada di kawasan Tenda 02 masih harus mengikuti kegiatan belajar di bawah tenda.

Bagi keluarga besar SD Negeri 10 Linge, RKD bukan sekadar bangunan sementara.

Ruangan tersebut menjadi jembatan agar pendidikan anak-anak tidak terputus sekaligus mengembalikan rasa aman dan semangat belajar mereka.

Penyediaan ruang belajar bagi siswa di Tenda 02 menjadi langkah berikutnya agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama selama menunggu pemulihan sekolah secara permanen.* (ad)

NIAS — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi di Kabupaten Nias dengan menurunkan tim pendamping dari Kementerian Dalam Negeri.

Pendampingan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai hambatan administrasi agar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dapat segera digunakan untuk memulihkan akses, permukiman, dan infrastruktur dasar masyarakat yang terdampak bencana.

Baca Juga:

• Bocah 8 Tahun Hanyut di Sungai Tanjung Pinggir, BPBD dan Tim Gabungan Masih Melakukan Pencarian

"Saya akan turunkan tim Dirjen Keuda dan Dirjen Bangda untuk membantu agar anggaran tambahan jangan stagnan," kata Tito.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Selasa, 18 Agustus 2026, kerugian akibat bencana di Kabupaten Nias diperkirakan mencapai Rp93,61 miliar.

Sementara kebutuhan pemulihan yang tercantum dalam dokumen R3P mencapai sekitar Rp101,16 miliar.

Monitoring dan evaluasi tersebut dipimpin Kepala Tim Monev Sumatera Utara Brigjen TNI Fadjar Tjahjono.

Dukungan yang telah tersedia antara lain bantuan Presiden sebesar Rp4 miliar, tambahan TKD sekitar Rp50 miliar, serta bantuan stimulan dari Kementerian Sosial sebesar Rp163,5 juta.

Namun, tambahan TKD tersebut belum masuk tahap pelaksanaan fisik.

Pergeseran APBD baru disahkan pada pertengahan Juli, sedangkan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi dasar penggunaan anggaran belum diterbitkan.

Sejumlah dokumen administrasi kebencanaan dan pertanggungjawaban hibah rehabilitasi-rekonstruksi sebelumnya juga perlu segera diselesaikan.

Hal itu diperlukan agar akses terhadap dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat kembali dibuka.

Percepatan administrasi menjadi penting karena kerusakan jalan dan longsor telah mengganggu konektivitas di sejumlah wilayah Kabupaten Nias, antara lain Kecamatan Idanogawo, Sogaeadu, Hiliduho, dan Botomuzoi.

Di Desa Saitagaramba, ruas Sogaeadu–Somolo-molo nyaris terputus setelah bahu jalan amblas ke jurang.

Kondisi jalan yang tersisa berupa permukaan berkerikil sehingga berisiko bagi pengguna kendaraan.

Kerusakan jalan nasional juga berdampak terhadap distribusi bahan bakar minyak atau BBM.

Pengangkutan BBM kini dibatasi hingga lima ton, jauh di bawah kebutuhan pasokan yang dilaporkan mencapai 36 ton.

Kondisi tersebut berisiko menghambat distribusi energi dan mengganggu layanan listrik di wilayah Nias Selatan jika penanganan jalur tidak segera dilakukan.

Sebanyak 17 desa juga dilaporkan belum dapat diakses kendaraan roda empat.

Dari kebutuhan sekitar 50 jembatan, sebanyak 13 unit telah dibangun oleh Kodim.

Pemerintah juga masih membutuhkan dukungan untuk membuka akses menuju desa-desa yang terisolasi.

Pada sektor permukiman, sebanyak 12 rumah terdampak bencana. Rinciannya lima rumah rusak berat, lima rusak sedang, dan dua rusak ringan.

Permukiman di sepanjang Jalan Nikhu Gara, Desa Saiwahili Hiliadulo, juga menghadapi ancaman pergerakan tanah aktif.

Pemerintah Kabupaten Nias berkomitmen mempercepat penyelesaian dokumen yang diperlukan.

BPBD akan ditempatkan sebagai pengendali koordinasi, sementara organisasi perangkat daerah teknis diminta aktif menindaklanjuti program sesuai kewenangannya.

Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi langsung dengan BNPB untuk menyelesaikan persyaratan administrasi dan memulihkan jalur pendanaan kebencanaan.

Satgas PRR mendorong BNPB menurunkan tim asistensi langsung ke Nias.

Koordinasi juga akan diperkuat dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Utara untuk menangani kondisi darurat jalan nasional.

Selain itu, koordinasi dengan TNI akan dilakukan untuk menambah dukungan pembangunan jembatan darurat bagi desa-desa yang masih terisolasi.* (ad)

BATU BARA – PT Inalum terus memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Batu Bara.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui program pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja lokal serta pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan pekerja rentan.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Buka Pelatihan K3 Scaffolding, Dorong Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Lokal

Kegiatan yang dilaksanakan melalui sinergi PT Inalum dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag) tersebut menjadi langkah strategis dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang terampil, kompeten, dan memahami standar keselamatan kerja, khususnya di tengah pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Batu Bara.

Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengapresiasi kontribusi PT Inalum yang terus berperan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, perkembangan industri di wilayah Batu Bara harus dibarengi dengan kesiapan SDM lokal agar masyarakat daerah dapat mengambil peluang dari pertumbuhan ekonomi dan industri yang ada.

"Pembangunan industri di wilayah Kabupaten Batu Bara berkembang pesat. Maka dari itu, kita dituntut memiliki tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki sertifikasi resmi dan standar keselamatan yang tinggi," ujar Baharuddin.

Ia menilai pelatihan K3 Operator Scaffolding memiliki arti penting karena pekerjaan scaffolding termasuk pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi.

Karena itu, Bupati menekankan agar peserta tidak hanya mengejar keterampilan teknis, tetapi juga menjadikan keselamatan sebagai budaya dalam bekerja.

"Pekerjaan scaffolding merupakan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Karena itu, sinergi antara PT Inalum dan Disnakerperindag merupakan langkah konkret untuk menyiapkan SDM lokal yang kompeten dan terampil," katanya.

Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan secara serius dan memahami penerapan K3 secara menyeluruh.

"Saya harap pelatihan ini diikuti dengan baik. Ini bukan hanya untuk keselamatan kalian, tetapi ketika bekerja, keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain juga harus diperhatikan," tegasnya.

Mewakili PT Inalum, Kepala Departemen Pemberdayaan Masyarakat PT Inalum Ali Hasian Harahap menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.

Ali mengatakan, pelatihan K3 Operator Scaffolding kali ini diikuti oleh 25 pekerja lokal Kabupaten Batu Bara.

"Kami hari ini melaksanakan program latihan keterampilan bagi 25 pekerja di wilayah Kabupaten Batu Bara. Ke depannya, kami akan melakukan sinergi pelatihan untuk UMKM. Kami juga berharap mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Bapak Bupati," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PT Inalum tidak hanya diarahkan pada sektor industri, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan.

Ke depan, program pelatihan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga manfaat program pemberdayaan dapat dirasakan secara lebih luas.

Selain pelatihan K3, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan melalui program CSR PT Inalum kepada 3.000 pekerja rentan di Kabupaten Batu Bara.

Program tersebut menjadi bentuk kepedulian PT Inalum terhadap perlindungan sosial tenaga kerja, khususnya masyarakat yang bekerja pada sektor rentan.

Dalam kesempatan yang sama, turut diserahkan santunan kecelakaan kerja akibat meninggal dunia beserta beasiswa bagi dua orang anak sebagai bentuk perhatian terhadap keluarga pekerja yang mengalami musibah.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan aspek keselamatan di tempat kerja, tetapi juga memberikan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya.

Pelatihan Operator Scaffolding Tahun 2026 diikuti oleh 25 peserta dan menghadirkan trainer ahli K3, Doni, yang merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).

Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam pengoperasian scaffolding sesuai standar keselamatan kerja, sehingga nantinya mampu bekerja secara profesional dan mengutamakan aspek K3.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan tenaga kerja lokal yang lebih siap bersaing di tengah berkembangnya sektor industri di Kabupaten Batu Bara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Departemen Pemberdayaan Masyarakat PT Inalum Ali Hasian Harahap, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran Ferina Burhan, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara Fadli Kurniawan, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Ginda Harahap, Ketua KNPI Kabupaten Batu Bara, Kepala Baznas Kabupaten Batu Bara, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Kolaborasi PT Inalum, Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus berkembang sehingga semakin banyak masyarakat lokal yang memperoleh akses peningkatan kompetensi, peluang kerja, serta perlindungan sosial.

Dengan penguatan SDM dan perlindungan tenaga kerja secara berkelanjutan, keberadaan industri di Kabupaten Batu Bara diharapkan mampu memberikan dampak yang semakin luas bagi kesejahteraan masyarakat.* (ad)

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag) Kabupaten Batu Bara tersebut berlangsung di Gedung MPH PT Inalum, Kecamatan Sei Suka, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga:

• Bocah 8 Tahun Hanyut di Sungai Tanjung Pinggir, BPBD dan Tim Gabungan Masih Melakukan Pencarian

Menurutnya, perkembangan sektor industri di Kabupaten Batu Bara yang semakin pesat harus diiringi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi serta sertifikasi sesuai standar yang berlaku.

"Pembangunan industri di wilayah Kabupaten Batu Bara berkembang pesat. Maka dari itu, kita dituntut memiliki tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki sertifikasi resmi dan standar keselamatan yang tinggi," ujar Bupati Baharuddin.

Bupati Batu Bara menegaskan, pekerjaan scaffolding memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga pemahaman dan penerapan K3 harus menjadi prioritas setiap tenaga kerja.

"Pekerjaan scaffolding merupakan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Karena itu, sinergi antara PT Inalum dan Disnakerperindag merupakan langkah konkret untuk menyiapkan SDM lokal yang kompeten dan terampil," katanya.

Ia berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan memahami pentingnya keselamatan kerja, bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain di lingkungan kerja.

"Saya harap pelatihan ini diikuti dengan baik. Ini bukan hanya untuk keselamatan kalian, tetapi ketika bekerja, keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain juga harus diperhatikan," tegasnya.

Bupati Batu Bara juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Inalum serta BPJS Ketenagakerjaan yang terus berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi sekaligus memberikan perlindungan kepada para pekerja di Kabupaten Batu Bara.

Dalam kesempatan tersebut, mewakili PT. Inalum Kepala Departemen Pemberdayaan Masyarakat PT Inalum Ali Hasian Harahap menyampaikan komitmen PT Inalum untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Selain pelatihan K3 bagi tenaga kerja, ke depan program pemberdayaan juga akan diperluas kepada kelompok pekerja dan pelaku UMKM.

"Kami hari ini melaksanakan program latihan keterampilan bagi 25 pekerja di wilayah Kabupaten Batu Bara. Ke depannya, kami akan melakukan sinergi pelatihan untuk UMKM. Kami juga berharap mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Bapak Bupati," ujarnya.

Selain pembukaan pelatihan, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan melalui CSR PT Inalum kepada 3.000 pekerja rentan di Kabupaten Batu Bara.

Turut diserahkan santunan kecelakaan kerja akibat meninggal dunia beserta beasiswa bagi dua orang anak sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap keluarga pekerja.

Pelatihan tersebut diikuti 25 peserta dan menghadirkan trainer ahli K3, Doni, yang merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).

Turut hadir Kepala Departemen Pemberdayaan Masyarakat PT Inalum Ali Hasian Harahap, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran Ferina Burhan, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara Fadli Kurniawan, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Ginda Harahap, Ketua KNPI Kabupaten Batu Bara, Kepala Baznas Kabupaten Batu Bara, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara.* (ad)

JAKARTA — Integrated Criminal Justice System atau ICJS dinilai tidak seharusnya hanya menjadi sistem digital untuk menghubungkan data dan mempercepat pertukaran berkas antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Sistem tersebut dinilai perlu dikembangkan menjadi instrumen pencegahan kejahatan.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Angka Peringkat: Guru Besar Lemhannas Desak Pengisian Ombudsman Utamakan Kebutuhan Lembaga demi Jaga Independensi

Menurut dia, negara tidak cukup hanya bertindak setelah tindak pidana terjadi.

"Negara tidak boleh hanya hadir setelah ada korban. Negara harus hadir lebih dulu, membaca risiko, dan mencegah kejahatan terjadi," tegasnya dalam diskusi kebijakan di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.

Menurut Indira, ICJS tidak boleh berhenti sebagai perangkat administrasi.

Sistem tersebut harus dapat membantu negara membaca potensi risiko dan melakukan pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

Dari Reaktif Menjadi Prediktif

Indira menilai sistem peradilan pidana selama ini cenderung bekerja secara reaktif.

Ketika ada laporan, perkara diproses. Setelah ada korban, aparat mencari pelaku.

Pola tersebut membuat negara berpotensi selalu berada satu langkah di belakang pelaku kejahatan.

Karena itu, ia menawarkan perubahan pendekatan dari reaktif menjadi prediktif dengan memanfaatkan data.

Menurut dia, integrasi data perkara pidana dengan data lalu lintas barang, kependudukan, serta indikator sosial dan ekonomi dapat membantu menemukan pola kejahatan.

Data tersebut, misalnya, dapat digunakan untuk membaca wilayah yang rawan penipuan online menjelang hari raya, peningkatan penyelundupan ketika pengawasan melemah, hingga potensi konflik sosial yang dipengaruhi ketimpangan ekonomi.

"Data adalah bahasa baru negara untuk berbicara dengan masa depan," ujarnya.

Namun, Indira mengingatkan penggunaan data dalam ICJS harus disertai tanggung jawab dan pengawasan.

Ia menyebut ada tiga prinsip utama yang harus diterapkan, yakni proporsional, akuntabel, dan diawasi.

Prinsip proporsional berarti data hanya digunakan sebatas yang diperlukan untuk tujuan pencegahan.

Prinsip akuntabel mengharuskan setiap analisis dan keputusan dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, mekanisme pengawasan independen diperlukan agar data tidak berubah menjadi alat pengawasan berlebihan terhadap masyarakat.

Lima Indikator Keberhasilan ICJS

Indira juga menilai ukuran keberhasilan sistem peradilan pidana perlu diubah.

Selama ini, keberhasilan kerap dilihat dari jumlah perkara yang masuk, kecepatan perkara diputus, dan jumlah perkara yang dieksekusi.

Menurut dia, ukuran tersebut tidak cukup jika tujuan akhirnya adalah menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Ia mengusulkan lima indikator keberhasilan baru.

Pertama, daya cegah. Sistem harus mampu meredam potensi kejahatan sebelum terjadi, bukan sekadar menangani perkara setelah tindak pidana terjadi.

Kedua, kecepatan keadilan. Kecepatan tidak hanya diukur dari proses persidangan, tetapi sejak laporan pertama hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, efisiensi. Integrasi sistem diharapkan dapat mencegah perputaran berkas yang tidak perlu dan mengurangi pekerjaan ganda antar-lembaga.

Keempat, transparansi. Masyarakat perlu dapat melihat bahwa proses hukum berjalan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, kepercayaan. Indikator ini dinilai paling mendasar karena hukum membutuhkan kepercayaan masyarakat agar memiliki wibawa.

ICJS Bukan Sekadar Proyek Teknologi

Indira mengatakan kesalahan terbesar dalam membangun ICJS adalah menganggapnya hanya sebagai proyek teknologi informasi.

Menurut dia, teknologi hanyalah alat untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi.

Agar ICJS dapat berjalan secara optimal, diperlukan lima pilar utama, yaitu integrasi data, harmonisasi regulasi, interoperabilitas teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan.

Integrasi data diperlukan agar setiap lembaga memiliki bahasa data yang sama.

Harmonisasi regulasi dibutuhkan supaya aturan antar-lembaga tidak saling bertabrakan.

Sementara itu, interoperabilitas teknologi diperlukan agar berbagai sistem dapat saling terhubung.

Peningkatan sumber daya manusia juga penting agar aparatur mampu memahami data, menjaga etika, dan berorientasi pada pelayanan.

Pilar terakhir adalah pengawasan, baik internal maupun eksternal, untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

"Tanpa kelima pilar ini, teknologi secanggih apa pun hanya akan menjadi pajangan mahal di atas meja," pungkasnya.

Tujuan Akhir Adalah Kepercayaan Publik

Pada akhirnya, pembangunan ICJS diarahkan bukan semata-mata untuk mempercepat administrasi perkara.

Tujuan yang lebih besar adalah menciptakan masyarakat yang aman dan memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum.

Hukum yang hanya menghasilkan kepatuhan karena tekanan, menurut pandangan tersebut, akan melahirkan ketertiban yang rapuh.

Sebaliknya, hukum yang dipercaya masyarakat dapat membangun ketertiban yang lebih kuat.

Karena itu, ICJS diharapkan berkembang menjadi sistem yang tidak hanya bekerja setelah kejahatan terjadi.

Sistem ini juga diharapkan mampu membaca risiko, memperkuat pencegahan, meningkatkan transparansi, dan pada akhirnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum.* (ad)

SIMALUNGUN — Seorang anak berusia 8 tahun, Qholil Hidayat Sitanggang, dilaporkan hanyut di aliran Sungai Tanjung Pinggir, wilayah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Senin, 17 Agustus 2026.

Tim gabungan hingga kini masih melakukan pencarian.

Baca Juga:

• Kabar Gembira untuk Guru! PPPK Bisa Ikut Seleksi PNS 2027, Menkeu Pastikan APBN Aman!

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Qholil saat itu bersama ayahnya mencari daun pisang di sekitar aliran sungai.

Korban diduga terpeleset dan jatuh ke sungai. Arus yang cukup deras kemudian membawa korban.

Peristiwa itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.00 WIB.

Mendapat informasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD segera menuju lokasi untuk membantu proses pencarian.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simalungun, Budiman Silalahi, juga turun langsung memantau pencarian dan berkoordinasi dengan unsur terkait.

"Mendengar peristiwa ini, kami bergegas turun ke lapangan dan terus berkoordinasi dengan seluruh unsur yang ada di lokasi. Harapan kita semua, korban segera ditemukan dan proses pencarian dapat berjalan secara maksimal," ujar Budiman di lokasi kejadian.

Tim BPBD Kabupaten Simalungun bergabung dengan tim gabungan untuk memperluas pencarian.

Petugas menyisir sepanjang aliran sungai dan sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi lokasi korban.

Tim gabungan terdiri atas personel BPBD Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, unsur TNI dan Polri, relawan, serta masyarakat setempat.

Hingga berita ini ditulis, pencarian masih berlangsung. Tim terus berupaya menemukan korban dengan tetap memperhatikan keselamatan seluruh personel di lapangan.

Budiman mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas di sekitar sungai, terutama saat arus deras, kondisi tebing atau tepian sungai licin, dan cuaca kurang bersahabat.

"Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak melakukan aktivitas di sekitar sungai yang berisiko, terutama saat arus sedang deras. Keselamatan harus menjadi hal yang utama," pungkasnya.* (ad)