Ganjar menilai alasan untuk tidak terburu-buru dalam membahas revisi UU Pemilu tidak berarti pembahasan harus ditunda terlalu lama. Sebaliknya, proses legislasi perlu segera dimulai agar tersedia waktu yang cukup untuk menyelesaikan berbagai penyesuaian yang diperlukan.

Baca Juga:

• RUU Satu Data Indonesia Disiapkan, DPR Target Akhiri Kekacauan Data Bansos hingga BPJS

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan, percepatan pembahasan diperlukan mengingat sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem kepemiluan harus diakomodasi dalam revisi regulasi tersebut.

Menurut Ganjar, semakin lama pembahasan ditunda, semakin banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Kondisi itu berpotensi mempersulit proses penyesuaian aturan serta komunikasi politik antarpartai.

"Kita harus mempercepat pemrosesan atau pembahasan Undang-Undang paket Pemilu ini agar kita tidak terlambat," ujarnya.

Ganjar menambahkan, PDI Perjuangan melihat faktor waktu sebagai tantangan utama dalam proses revisi UU Pemilu. Apalagi, berbagai putusan MK dan dinamika politik antarpartai membutuhkan pembahasan yang matang serta komunikasi intensif.

Ia menilai lobi dan komunikasi politik sebaiknya dilakukan sejak dini agar tidak menimbulkan hambatan ketika pembahasan resmi dimulai di DPR.

Menurut Ganjar, jika komunikasi politik berjalan lebih cepat, maka berbagai persoalan yang berpotensi muncul dapat diantisipasi sejak awal.

"Kalau ini dibahas berlarut-larut atau bahkan belum ada agenda apa pun, ini akan berbahaya untuk penyiapan RUU berikutnya," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan komunikasi terkait revisi UU Pemilu masih terus dilakukan di internal partai politik meski pembahasannya belum masuk agenda formal parlemen.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak bersabar dan tidak terburu-buru dalam menyusun revisi UU Pemilu. Menurutnya, regulasi yang disusun harus matang agar tidak kembali digugat dan berubah akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

Dasco menilai pembahasan yang terlalu cepat justru berisiko menghasilkan aturan yang belum sempurna dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.*

(k/dh)

Penangkapan dilakukan pada Sabtu (30/5/2026) di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya saat personel Operasi Damai Cartenz melaksanakan patroli jalan kaki di kawasan permukiman warga.

Baca Juga:

• Kepala BKKBN Sumut Fatmawati Pamit, Wagub Surya Beri Apresiasi

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka guna mengungkap jaringan kelompok yang lebih luas.

"Penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara intensif terhadap yang bersangkutan beserta barang bukti yang diamankan," ujar Yusuf, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, analisis terhadap perangkat komunikasi dan dokumen yang ditemukan menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi jaringan kelompok serta kemungkinan keterlibatan anggota lainnya.

Dari hasil penyelidikan sementara, EK diduga terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Intan Jaya dalam beberapa tahun terakhir.

Selain diduga terlibat dalam pembakaran barak bandara dan mobil tangki air di kawasan Bandara Bilorai serta pembakaran perumahan pemerintah daerah pada 2021, EK juga diduga terlibat dalam penembakan terhadap warga bernama Joni Hendra pada 25 Juni 2025 yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Tak hanya itu, aparat menduga EK ikut terlibat dalam aksi penembakan terhadap pos pantau pada Februari 2025 dan penembakan pesawat Caravan PK-RVV di sekitar Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Mapolres Intan Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga terus mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap keberadaan anggota KKB lainnya yang masih aktif di wilayah Intan Jaya.

Yusuf menegaskan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Setiap informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan akan didalami secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami mengedepankan proses penegakan hukum yang terukur, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia," tegasnya.*

(k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Perubahan Besar Indonesia Akan Dilawan Kelompok Koruptor

"Kita terus memberi Makan Bergizi Gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas," ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga melakukan transformasi besar yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas manusia Indonesia.

Transformasi tersebut, kata Prabowo, dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Selain melanjutkan program MBG, pemerintah juga terus memperkuat kebijakan hilirisasi sumber daya alam, membangun ketahanan pangan nasional, serta mendorong pengembangan koperasi dan ekonomi desa sebagai motor pertumbuhan ekonomi rakyat.

Prabowo menegaskan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan agar kekayaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.

"Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri," katanya.

Menurut Prabowo, seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerataan kesejahteraan sekaligus memperkuat fondasi Indonesia menuju negara maju di masa mendatang.*

(k/dh)

Dadan bersama sang istri diketahui mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji reguler pada 5 Mei 2014. Setelah menanti lebih dari satu dekade, keduanya akhirnya mendapat panggilan berhaji dan berangkat pada 20 Mei 2026.

Baca Juga:

• BGN Targetkan 30.000 Dapur MBG, Kini 27.900 Sudah Beroperasi

Ia menjelaskan bahwa dirinya berangkat menggunakan kuota haji reguler melalui Kelompok Terbang (Kloter) 27 Embarkasi JKS yang diberangkatkan dari Bekasi.

Selama menjalankan rangkaian ibadah haji, Dadan mengaku merasakan banyak kemudahan yang menurutnya menjadi pengalaman spiritual yang sangat berkesan.

Menurutnya, sejak keberangkatan dari Indonesia hingga pelaksanaan berbagai rukun haji, seluruh proses berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

"Pengalaman spiritualnya, entah kenapa semua dilancarkan sejak awal, mulai dari keberangkatan," katanya.

Dadan menceritakan salah satu pengalaman yang paling berkesan terjadi saat melaksanakan lempar jumrah aqabah pada 10 Dzulhijjah. Meski kondisi lokasi dipadati jemaah, ia merasa mendapatkan kemudahan saat menuju area jamarat.

Selain itu, Dadan juga mengaku bersyukur karena dapat menjalankan ibadah di Raudhah saat berada di Madinah sebelum kembali ke Jeddah.

Meski awalnya dijadwalkan pulang ke Indonesia pada 4 Juni 2026, Dadan memutuskan kembali lebih cepat karena mendapat tugas yang berkaitan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kepulangan lebih awal dilakukan untuk menghadiri kegiatan penting bersama Presiden yang berlangsung pada 2 dan 3 Juni 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan operasional haji tahun 2026. Ia menilai pelayanan yang diberikan kepada jemaah Indonesia berjalan baik, mulai dari proses keberangkatan hingga pelayanan di Arab Saudi.

"Saya kira bagus sekali, dari embarkasi sampai tiba di Jeddah semuanya berjalan cepat dan tertata dengan baik," ujarnya.

Ia juga memberikan penghargaan kepada para petugas haji yang dinilai sigap membantu dan mendampingi jemaah selama menjalankan ibadah.

Menurut Dadan, pelayanan yang optimal membuat para jemaah merasa nyaman sehingga dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan lebih khusyuk dan lancar.*

(k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Beberkan Alasan Ekspor SDA Satu Pintu, Keuntungan Tak Boleh Lari ke Luar Negeri

"Pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak mau hanya bicara pembangunan, kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa," ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan sejumlah program prioritas yang saat ini terus dijalankan pemerintah, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan nasional, pembangunan koperasi, hingga pengembangan ekonomi berbasis desa.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan.

Prabowo menambahkan, pemerintah juga fokus memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.

Di sisi lain, pembenahan tata kelola pemerintahan terus dilakukan agar kekayaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat dan tidak terus mengalami kebocoran.

"Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri," katanya.

Meski optimistis dengan arah pembangunan nasional, Prabowo mengakui bahwa perubahan besar selalu menghadirkan tantangan. Ia menilai akan ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan agenda reformasi yang sedang dijalankan pemerintah.

"Suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyelundupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal," tegasnya.

Prabowo juga mengingatkan adanya pihak-pihak yang dinilai tidak memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan nasional dan berpotensi menghambat upaya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meski demikian, ia menegaskan bangsa Indonesia harus berani mengambil keputusan yang benar demi kepentingan rakyat, meskipun langkah tersebut tidak selalu mudah untuk dijalankan.

"Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita," pungkas Prabowo.*

(dw/dh)

Usai prosesi pemakaman, Sjafrie menyampaikan bahwa almarhum merupakan figur militer yang sepanjang kariernya dikenal memiliki integritas tinggi dan tidak pernah mengharapkan balas jasa atas pengabdiannya.

Baca Juga:

• Bangsa Kehilangan Putra Terbaik, Mantan Menhan Ryamizard Ryacudu Tutup Usia 76 Tahun

Menurutnya, Ryamizard juga dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menolak berbagai tindakan yang bertentangan dengan aturan dan nilai-nilai keprajuritan.

Sjafrie mengaku telah mengenal Ryamizard sejak sama-sama bertugas di lingkungan TNI. Selama bertahun-tahun, ia melihat konsistensi pengabdian almarhum yang tidak pernah berubah, baik saat masih aktif berdinas maupun setelah memasuki masa purnatugas.

"Keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI. Saya mengenal beliau sejak muda hingga pensiun, dan dedikasinya kepada negara tidak pernah berubah," ujarnya.

Ia menilai negara patut memberikan penghormatan tertinggi kepada Ryamizard atas jasa dan pengabdiannya selama bertugas sebagai prajurit TNI.

Dalam kesempatan itu, Sjafrie juga mengingat salah satu prinsip kepemimpinan yang selalu dipegang almarhum. Menurutnya, Ryamizard kerap menekankan bahwa keberhasilan sebuah tugas merupakan hasil kerja para prajurit di lapangan, sementara kegagalan harus menjadi tanggung jawab seorang komandan.

Prinsip tersebut, kata Sjafrie, menjadi cerminan karakter kepemimpinan Ryamizard yang selalu mengutamakan anak buah dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diemban.

Prosesi pemakaman berlangsung khidmat dengan penghormatan militer. Peti jenazah yang dibalut Bendera Merah Putih diarak menuju liang lahat dengan iringan tabuhan drum militer dan penghormatan terakhir dari para prajurit TNI.

Rangkaian upacara ditutup dengan penghormatan kepada almarhum sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.*

(oz/dh)

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman bangsa dalam menghadapi berbagai gejolak dunia, mulai dari disrupsi teknologi, dinamika geopolitik, hingga ancaman fragmentasi sosial di era digital.

Baca Juga:

• Pancasila Jadi Jawaban Hadapi Xenophobia Global, Aktualisasi Nilai Gotong Royong Ditekankan

"Hari ini, 1 Juni 2026, kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Lebih dari sekadar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia," ujar Susiwijono dalam keterangan resminya, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kebijakan negara, termasuk di bidang ekonomi, pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Susiwijono menilai Pancasila masih sangat relevan sebagai pedoman dalam menghadapi meningkatnya ketidakpastian global serta berbagai risiko polarisasi sosial yang terjadi di banyak negara.

Ia menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia juga merupakan bentuk nyata implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila.

"Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik," tegasnya.

Lebih lanjut, Susiwijono mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan karakter kebangsaan serta nilai-nilai moral yang menjadi identitas bangsa Indonesia.

Karena itu, generasi muda diharapkan mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar simbol maupun hafalan.

Selain itu, aparatur negara juga didorong untuk menghadirkan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan persatuan nasional.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga harmoni kehidupan berbangsa sekaligus menghadapi berbagai ancaman intoleransi dan radikalisme yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas, persatuan, dan nilai-nilai kemanusiaan," pungkasnya.*

(oz/dh)

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengadaan perangkat teknologi, tetapi juga berpotensi mengungkap dugaan praktik kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang terjadi selama pelaksanaan program Merdeka Belajar periode 2019-2024.

Baca Juga:

• P2G Soroti Wacana Bahasa Prancis Wajib di Sekolah, Kekurangan 480 Ribu Guru Jadi Tantangan

Menurutnya, terdapat sejumlah program yang perlu ditelusuri lebih jauh karena diduga melibatkan pola kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu melalui pemanfaatan anggaran pendidikan dalam jumlah besar.

P2G menyoroti alokasi anggaran program pelatihan guru yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Di sisi lain, program yang dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan karier guru disebut belum memperoleh perhatian yang seimbang.

Selain itu, P2G juga menyoroti indikator keberhasilan sejumlah program pendidikan yang dianggap lebih banyak mengedepankan aspek digitalisasi dan popularitas platform dibandingkan peningkatan kualitas pembelajaran secara substansial.

"Kasus korupsi Chromebook hanya bisa menangkap bagian kecilnya saja, tapi sesungguhnya sangat bisa ditelusuri lebih jauh," kata Iman, dikutip Senin (1/6/2026).

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi melibatkan ekosistem yang lebih luas, termasuk lembaga pelatihan digital yang selama ini memperoleh keuntungan dari berbagai program pendidikan berbasis teknologi.

P2G menilai langkah Kejagung dalam mengusut kasus Chromebook menjadi momentum penting untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan lain dalam penggunaan anggaran pendidikan.

Pengusutan secara menyeluruh dinilai penting agar penggunaan anggaran negara di sektor pendidikan benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran serta kesejahteraan guru.

Selain itu, langkah hukum yang komprehensif juga diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan nasional sekaligus memastikan hak pendidikan peserta didik dapat terpenuhi secara optimal.*

(oz/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Baca Juga:

• Jokowi Absen di Upacara Hari Lahir Pancasila, Ajudan Sebut Belum Terima Undangan

"Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu," ujar Prabowo.

Selain kebijakan ekspor satu pintu, pemerintah juga berkomitmen mendorong investasi besar-besaran pada sektor hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Prabowo menegaskan pengelolaan devisa hasil ekspor juga menjadi perhatian pemerintah agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam Indonesia dapat lebih optimal dinikmati masyarakat.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.

Ia menilai sistem ekonomi nasional harus disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan," katanya.

Prabowo menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya harus tinggi, tetapi juga harus disertai pemerataan hasil pembangunan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud secara nyata.*

(oz/dh)

Pertandingan Indonesia kontra Myanmar dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin (1/6/2026) malam WIB. Laga tersebut menjadi ujian awal bagi Timnas U-19 dalam upaya meraih hasil maksimal di turnamen sepak bola usia muda Asia Tenggara.

Baca Juga:

• Pelatih: Skuad U-19 Sudah Siap Hadapi Myanmar

"Saat ini Timnas Indonesia U-19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF," ujar Nova, dikutip Senin (1/6/2026).

Menurutnya, laga pertama memiliki peran penting karena dapat menentukan kepercayaan diri dan arah permainan tim sepanjang kompetisi berlangsung. Karena itu, ia meminta para pemain tampil disiplin dan fokus sejak menit awal pertandingan.

Selain menyoroti kesiapan timnya, Nova juga mengakui persaingan di Grup A akan berlangsung ketat. Ia menyebut seluruh peserta memiliki persiapan yang sangat baik sebelum turun di turnamen ini.

Nova menilai Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste datang dengan kekuatan yang patut diwaspadai. Bahkan Myanmar disebut telah menjalani kompetisi kelompok umur di negaranya serta menggelar sejumlah laga uji coba sebagai bagian dari persiapan.

"Kami sangat senang berada di grup yang sangat kompetitif. Semua tim memiliki persiapan yang baik dan itu membuat persaingan semakin menarik," katanya.

Meski demikian, Nova menegaskan fokus utama tim saat ini adalah menghadapi Myanmar. Ia berharap para pemain mampu menerapkan strategi yang telah disiapkan dan mengamankan tiga poin pada laga pembuka.

Lebih dari sekadar mengejar prestasi di Piala AFF U-19, turnamen ini juga menjadi bagian dari proses pembentukan skuad menuju Kualifikasi Piala Asia U-20 2026 yang akan berlangsung pada Agustus hingga September mendatang.

Nova menyebut performa para pemain sepanjang turnamen akan menjadi bahan evaluasi penting dalam menentukan komposisi skuad untuk agenda internasional berikutnya.

"Ini menjadi uji coba yang sangat baik bagi kami untuk menentukan skuad yang akan dibawa menuju Kualifikasi Piala Asia," tuturnya.*

(in/dh)

Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, mengatakan hingga pelaksanaan upacara berlangsung pihaknya belum menerima undangan resmi maupun pemberitahuan lainnya terkait agenda tersebut.

Baca Juga:

• Budi Arie: Pak Jokowi Keliling Saja Sudah Heboh, Padahal Hanya Ingin Mendengar dan Menyapa Rakyat

Menurutnya, karena tidak menerima undangan, Jokowi akhirnya tidak menghadiri kegiatan yang menjadi agenda kenegaraan tahunan tersebut.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Sejumlah tokoh nasional tampak hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Selain Jokowi, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak terlihat menghadiri upacara tersebut.

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan akan mengundang seluruh mantan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai bagian dari semangat kebersamaan dan gotong royong nasional.

"Ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya," kata Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto beberapa waktu lalu.

Namun hingga pelaksanaan upacara berlangsung, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai daftar undangan yang telah dikirim maupun konfirmasi kehadiran dari para mantan kepala negara dan wakil kepala negara.*

(in/dh)

Purbaya mengatakan perkembangan hubungan internasional, khususnya yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel, menunjukkan sinyal positif menuju stabilitas. Menurutnya, berbagai upaya diplomasi yang sedang berlangsung berpotensi meredakan ketegangan global dan memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat di Awal Perdagangan, Tembus Rp17.827 per Dolar AS

Ia menjelaskan, meredanya tekanan eksternal akan membuka ruang bagi penguatan ekonomi domestik yang pada akhirnya dapat mendorong perbaikan nilai tukar rupiah.

Dalam jangka pendek, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjaga stabilitas pasar obligasi agar investor asing tetap percaya terhadap instrumen keuangan dalam negeri.

Menurut Purbaya, langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya capital loss yang berpotensi mendorong investor menarik dananya dari pasar domestik.

Di sisi fiskal, pemerintah memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam kondisi aman meski nilai tukar rupiah mengalami pelemahan. Ia menegaskan asumsi pelemahan kurs telah diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pemerintah.

Lebih lanjut, Purbaya menilai penguatan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor utama yang akan menentukan arah rupiah dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah fokus menjaga pertumbuhan ekonomi tetap kuat melalui berbagai kebijakan strategis.

Ia menambahkan, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbaik di kawasan maupun di tingkat global. Kondisi tersebut diyakini mampu menarik minat investor asing untuk terus menanamkan modalnya di Tanah Air.

Menurut Purbaya, prospek ekonomi Indonesia yang tetap solid menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap rupiah di tengah ketidakpastian global.*

(mt/dh)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengingatkan pentingnya penerapan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara nyata dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

Menurut dia, penguasaan negara atas kekayaan alam tidak boleh berhenti pada aspek formal, melainkan harus benar-benar menghadirkan kemakmuran bagi rakyat.

Baca Juga:

• Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Wabup Labusel Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan

Hasto menegaskan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 harus dipahami secara utuh.

Negara memang diberi kewenangan menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun tujuan akhirnya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Bukan dikuasai negara, titik. Tetapi rakyat harus menjadi pusat, dasar, tujuan, sekaligus penerima manfaat yang sebesar-besarnya," kata Hasto.

Ia menilai masih terdapat sejumlah daerah yang kaya sumber daya alam, namun masyarakatnya belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal.

Dalam pidatonya, Hasto menyinggung Papua, Aceh, dan sejumlah wilayah lain yang selama ini dikenal memiliki kekayaan alam melimpah.

"Jangan seperti yang terjadi di Papua, Aceh, dan bagian dari provinsi Indonesia lainnya," ujarnya.

Menurut Hasto, negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam memiliki orientasi yang jelas terhadap kesejahteraan rakyat.

Ia menilai konsep penguasaan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi tidak boleh dimaknai hanya sebagai kewenangan administratif atau politik semata.

"Rakyat harus menjadi dasar kebijakan, orientasi pembangunan, dan pihak yang memperoleh kemanfaatan tertinggi atas pendayagunaan seluruh kekayaan negara," katanya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyoroti pentingnya penerjemahan nilai-nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 ke dalam kebijakan pemerintahan yang konkret dan terukur.

Menurut dia, setiap kebijakan publik harus memiliki indikator yang jelas mengenai manfaatnya bagi masyarakat.

Ia menyebut kebijakan negara seharusnya diarahkan untuk memperkuat kedaulatan politik, keberdikarian ekonomi, serta pembangunan karakter bangsa.

"Setiap kebijakan harus jelas manfaatnya bagi rakyat, bagi kedaulatan politik, keberdikarian ekonomi, dan membangun karakter bangsa," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menilai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan riset, serta inovasi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Menurut dia, tidak ada bangsa yang mampu mencapai kemajuan tanpa investasi serius pada pendidikan dan kesehatan masyarakat.

"Tidak ada kemajuan peradaban suatu bangsa tanpa memajukan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakatnya," kata Hasto.

Pernyataan Hasto muncul di tengah menguatnya kembali perdebatan mengenai implementasi ekonomi Pancasila, pemerataan hasil pembangunan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan rakyat di berbagai daerah penghasil komoditas strategis Indonesia.*

(km/ad)

KOTAPINANG – Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Senin, 1 Juni 2026.

Upacara yang berlangsung khidmat itu diikuti aparatur sipil negara, unsur TNI-Polri, serta berbagai elemen masyarakat.

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Donor Darah Peringatan Waisak 2570 BE, Ajak Perkuat Kerukunan Antarumat Beragama

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia."

Tema tersebut menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia, tetapi juga memiliki nilai universal yang relevan dalam menciptakan perdamaian dunia.

Dalam amanat BPIP disebutkan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan sejarah, mulai dari ancaman perpecahan hingga dinamika geopolitik global.

Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia dapat tetap terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia karena kuatnya nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, Indonesia juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui momentum Hari Lahir Pancasila, Syahdian mengajak seluruh masyarakat Labuhanbatu Selatan untuk terus memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga persatuan, serta memperkokoh semangat toleransi di tengah keberagaman.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati, gotong royong, serta kepedulian terhadap sesama.

Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai paham yang dapat mengancam persatuan bangsa, termasuk intoleransi dan radikalisme.

"Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persatuan dan kerukunan harus terus dijaga demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Syahdian.

Upacara tersebut turut dihadiri Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Aditya SP Sembiring, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, anggota DPRD Labuhanbatu Selatan Zulkifli Nasution, Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Dr. H. Sri Armaini, unsur Kejaksaan Negeri, tokoh agama, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Labuhanbatu Selatan menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat kebangsaan serta memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri resepsi Milad 'Aisyiyah ke-109 dan kegiatan Baitul Arqom II yang diselenggarakan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kota Tanjungbalai di Masjid Taqwa Ranting Sei Apung Jaya, Minggu, 31 Mei 2026.

Kegiatan yang mengusung tema "Memperkokoh Dakwah Kemanusiaan untuk Mewujudkan Perdamaian" tersebut menjadi momentum memperkuat peran dakwah, pemberdayaan perempuan, serta mempererat hubungan antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Donor Darah Peringatan Waisak 2570 BE, Ajak Perkuat Kerukunan Antarumat Beragama

Menurutnya, Milad 'Aisyiyah tidak hanya menjadi perayaan organisasi, tetapi juga ruang strategis untuk memperkuat persaudaraan dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Muhammadiyah atas terselenggaranya kegiatan ini. Milad 'Aisyiyah ke-109 yang dirangkaikan dengan pengajian berkala dan Baitul Arqom II menjadi wadah mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat," kata Fadly.

Ia menilai 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah telah menunjukkan kontribusi nyata dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Peran tersebut dinilai penting dalam menciptakan perempuan yang berdaya, mandiri, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

"'Aisyiyah selama ini konsisten mengambil peran dalam dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi ini turut melahirkan perempuan berkemajuan yang mampu berkiprah di berbagai bidang kehidupan," ujarnya.

Menurut Fadly, perempuan berkemajuan merupakan perempuan yang memiliki kesempatan berkembang secara setara tanpa mengalami hambatan maupun diskriminasi, baik secara struktural maupun kultural.

Dalam kesempatan tersebut, Fadly juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, untuk terus berkolaborasi menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Ia menegaskan Pemerintah Kota Tanjungbalai saat ini terus melakukan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan ekonomi masyarakat.

"Saat ini Pemko Tanjungbalai terus melakukan pembenahan dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS, yakni Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera. Kami berharap 'Aisyiyah dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah," katanya.

Kegiatan Milad 'Aisyiyah ke-109 dan Baitul Arqom II tersebut berlangsung selama dua hari, mulai 31 Mei hingga 1 Juni 2026.

Acara turut dihadiri Kepala Dinas DP3APPKB Kota Tanjungbalai Irma Suryani, Kabag Kesra Abu Said Lubis, Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tanjungbalai Azizah, serta jajaran pengurus dan anggota 'Aisyiyah.

Melalui momentum Milad ke-109, 'Aisyiyah diharapkan terus memperkuat dakwah kemanusiaan, pemberdayaan perempuan, serta berkontribusi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, maju, dan sejahtera.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri sekaligus mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka peringatan Hari Tri Suci Waisak 2570 BE/2026 yang digelar di Aula Vihara Tri Ratna, Kota Tanjungbalai, Minggu, 31 Mei 2026.

Kegiatan sosial tersebut terselenggara melalui kolaborasi Lions Club Golden Shell Tanjungbalai, Vihara Tri Ratna, Palang Merah Indonesia (PMI), serta berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus memperingati Hari Raya Waisak.

Baca Juga:

• Bobby Nasution: Pancasila Bukan Hanya untuk Indonesia, Tapi Relevan bagi Dunia

Dalam sambutannya, Fadly menyampaikan ucapan Selamat Hari Tri Suci Waisak kepada umat Buddha di Kota Tanjungbalai.

Ia juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan donor darah tersebut.

"Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, kami mengucapkan Selamat Hari Tri Suci Waisak 2570 BE/2026. Terima kasih kepada Lions Club Golden Shell Tanjungbalai, Vihara Tri Ratna, PMI, para relawan, dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan ini," kata Fadly.

Menurut dia, peringatan Waisak harus menjadi momentum memperkuat persatuan dan kerukunan antarumat beragama di Kota Tanjungbalai.

Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan sosial dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

"Mari bergandengan tangan memperkuat persatuan antarumat beragama. Semoga peringatan Tri Suci Waisak ini memberikan manfaat bagi pengembangan budaya sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai," ujarnya.

Fadly juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta donor darah yang telah menyumbangkan darahnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, donor darah merupakan bentuk nyata solidaritas dan kepedulian sosial.

"Donor darah adalah wujud kepedulian terhadap sesama. Darah yang didonorkan akan disalurkan melalui PMI dan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadly mengajak masyarakat untuk memaknai Hari Tri Suci Waisak sebagai momentum refleksi atas tiga peristiwa penting dalam ajaran Buddha, yakni kelahiran, wafatnya Sang Buddha, dan pencapaian kesempurnaan atau pencerahan.

Ia menilai nilai cinta kasih yang diajarkan dalam ajaran Buddha memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

"Jadikan cinta kasih sebagai landasan dalam menjaga perdamaian. Tanpa cinta kasih, persatuan dan kesatuan yang kita bangun tidak akan kokoh," ujarnya.

Fadly juga mengajak umat Buddha untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari dan berkolaborasi bersama pemerintah dalam membangun keharmonisan sosial.

Menurutnya, sinergi antarumat beragama menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Tanjungbalai EMAS, yakni Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera.

Kegiatan donor darah tersebut diikuti ratusan warga. Sebelum mendonorkan darah, para peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk pengecekan tekanan darah dan kadar hemoglobin (HB).

Usai kegiatan, Muhammad Fadly Abdina menyerahkan secara simbolis kantong darah kepada PMI Tanjungbalai serta membagikan bantuan sembako kepada para peserta donor darah sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.*

(ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Mapolda Aceh, Senin, 1 Juni 2026.

Upacara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh personel kepolisian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan tantangan global yang semakin kompleks.

Baca Juga:

• Bobby Nasution: Pancasila Bukan Hanya untuk Indonesia, Tapi Relevan bagi Dunia

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, Irwasda Polda Aceh, para pejabat utama, perwira menengah, perwira pertama, bintara, tamtama, serta aparatur sipil negara di lingkungan Polda Aceh.

Mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam menciptakan perdamaian dunia yang berkelanjutan.

Dalam amanat yang dibacakan Kapolda Aceh, Yudian Wahyudi menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar peringatan seremonial tahunan.

Momentum tersebut menjadi refleksi bersama untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Yudian, Pancasila telah terbukti menjadi "bintang penuntun" yang menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.

Dengan lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis, Indonesia mampu tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang bersatu karena berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

"Pancasila menjadi jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik dunia," demikian amanat yang dibacakan Kapolda Aceh.

Selain menjadi fondasi persatuan nasional, Pancasila juga dinilai menjadi pedoman Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Melalui berbagai misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keterlibatan dalam penyelesaian konflik regional, serta konsistensi memperjuangkan keadilan bagi bangsa-bangsa yang tertindas, Indonesia dinilai telah mengimplementasikan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Dalam amanat tersebut, generasi muda juga diajak menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup atau living ideology dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau hafalan semata, tetapi harus diwujudkan dalam sikap toleransi, gotong royong, dan semangat persatuan.

Kepala BPIP turut mengingatkan para pemimpin di tingkat pusat maupun daerah agar memastikan setiap kebijakan publik berlandaskan keadilan sosial, menjamin hak-hak masyarakat, serta melindungi kelompok rentan.

Seluruh elemen bangsa juga diajak untuk terus melawan intoleransi, radikalisme, dan berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu harmoni kehidupan kebangsaan.

Mengakhiri amanatnya, Yudian mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara sekaligus panduan dalam membangun masa depan bangsa.

Upacara berlangsung khidmat dan menjadi pengingat bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk institusi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan nasional.*

(ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Penegasan itu disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Deliserdang, Senin, 1 Juni 2026.

Baca Juga:

• Ikuti Amanat Presiden Prabowo, Rico Waas Perkuat Pengamalan Pancasila di Lingkungan Pemko Medan

"Pancasila sangat relevan, bukan hanya untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk kondisi global saat ini," kata Bobby usai memimpin upacara.

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, pengamalan Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai konsep ideologis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berpihak kepada masyarakat.

Dalam upacara itu, Bobby membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Dalam pidatonya, Yudian menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia," ujar Yudian dalam amanat tertulisnya.

Yudian menyebut Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan sejarah, mulai dari ancaman disintegrasi hingga dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya merupakan bukti nyata kekuatan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

"Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik," katanya.

Yudian juga mengingatkan para menteri, kepala daerah, serta seluruh penyelenggara pemerintahan agar menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam merumuskan setiap kebijakan publik.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus mengedepankan keadilan sosial, menjamin hak-hak masyarakat, serta tidak meninggalkan kelompok yang paling rentan.

"Kepada para Menteri dan Kepala Daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan," ujarnya.

Selain itu, Yudian mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus melawan intoleransi, radikalisme, dan berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu persatuan nasional.

Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Sumatera Utara turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, personel TNI-Polri, ASN, serta para pelajar dari berbagai sekolah di Sumatera Utara.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung semangat memperkuat persatuan bangsa di tengah tantangan global sekaligus meneguhkan komitmen untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Lobby Kantor Wali Kota Medan, Senin, 1 Juni 2026.

Baca Juga:

• Hasto Sentil Jokowi: Jangan Sekadar Blusukan, Rakyat Butuh Pertanggungjawaban

Upacara nasional yang dipusatkan di Gedung Pancasila, Jakarta, tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto selaku inspektur upacara.

Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia".

Tema tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa sekaligus kontribusi Indonesia dalam menciptakan perdamaian global.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar warisan sejarah, melainkan konsensus nasional yang telah terbukti mampu mempersatukan Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa.

"Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia," kata Prabowo dalam amanatnya.

Presiden juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Perekonomian Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang berpihak kepada rakyat. Kekayaan alam bangsa harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Prabowo.

Menanggapi amanat tersebut, Rico Waas menyatakan Pemerintah Kota Medan berkomitmen menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurutnya, pengamalan Pancasila tidak cukup hanya diperingati melalui seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami memastikan Pancasila hidup dalam pikiran dan pekerjaan kami, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Rico Waas.

Ia berharap momentum Hari Lahir Pancasila dapat menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus mengedepankan nilai persatuan, gotong royong, keadilan sosial, dan pengabdian kepada masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.*

(ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi aktivitas Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang belakangan kembali melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.

Menurut Hasto, yang lebih penting dari sekadar blusukan adalah pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinannya.

Baca Juga:

• Hasto Kristiyanto Sebut Utang Negara Mengkhawatirkan: Gali Lubang, Tutup Lubang

"Turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tetapi harusnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban seorang pemimpin," kata Hasto.

Menurut dia, kunjungan ke masyarakat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai aktivitas politik atau upaya menjaga kedekatan dengan publik.

Seorang pemimpin, kata Hasto, juga perlu memberikan penjelasan atas dampak kebijakan yang pernah diambil selama menjabat.

Hasto menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor fiskal dan ekonomi.

Namun, ia berpendapat sebagian persoalan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dijalankan pemerintahan sebelumnya.

"Presiden Prabowo menghadapi berbagai persoalan fiskal yang bukan sepenuhnya berasal dari pemerintahannya saat ini, tetapi juga akibat kebijakan sebelumnya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyoroti penggunaan anggaran bantuan sosial menjelang Pemilu 2024.

Menurutnya, belanja bansos yang nilainya sangat besar memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

Ia mengutip sejumlah analisis pengamat internasional yang memperkirakan nilai belanja bantuan sosial saat itu mencapai lebih dari 13 miliar dolar Amerika Serikat.

Selain bansos, Hasto mengkritik sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai belum memberikan efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Ia juga menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kebijakan hilirisasi industri yang menurutnya belum menghadirkan manfaat yang merata bagi masyarakat.

"Belanja infrastruktur yang tidak memberikan multiplier effect yang optimal, pemindahan ibu kota, hingga kebijakan hilirisasi yang dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu, kini menjadi bagian dari evaluasi publik," katanya.

Hasto menilai berbagai kebijakan tersebut turut memunculkan kritik terkait kondisi hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia.

Menurut dia, masyarakat pada akhirnya akan meminta penjelasan atas berbagai persoalan yang muncul sebagai dampak dari kebijakan tersebut.

"Rakyat pasti akan bertanya. Berbagai persoalan yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang pernah diambil sebelumnya," ujar Hasto.

Pernyataan Hasto menambah dinamika hubungan politik antara PDIP dan Joko Widodo yang dalam beberapa waktu terakhir kerap menjadi sorotan publik, terutama setelah perbedaan sikap politik menjelang dan pasca Pemilu 2024.*

(cn/ad)