JAKARTA – Rismon Sianipar membantah keterlibatannya dalam video viral yang menyebut adanya aliran dana Rp5 miliar dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia menegaskan video tersebut merupakan hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI).

Baca Juga:

• KPK Ungkap Modus Korupsi Kepala Daerah: Dana Dipakai untuk THR Forkopimda

"Video itu jelas AI. Materi mentahnya berasal dari konten saya, tetapi narasinya bukan dari saya," ujar Rismon dalam program Rakyat Bersuara yang disiarkan iNews, Selasa, 21 April 2026.

Menurut dia, konten asli tersebut merupakan kajian ilmiah yang diunggah pada 11 Maret 2024.

Namun, video tersebut diedit sedemikian rupa hingga memunculkan pernyataan yang tidak pernah ia sampaikan, termasuk penyebutan nama tokoh nasional dan nominal uang.

"Itu dibuat seolah-olah saya menyebut nama elit bangsa dan angka Rp5 miliar. Padahal itu tidak pernah saya katakan," kata Rismon.

Ia menegaskan, penyebaran video hasil manipulasi tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menyesatkan publik.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut pihak yang pertama kali membuat dan menyebarkan konten tersebut.

Rismon juga menolak bertanggung jawab atas isi video yang bukan berasal dari dirinya.

Ia menilai tidak logis jika dirinya harus memberikan klarifikasi terhadap setiap konten manipulatif yang beredar di ruang digital.

"Biarkan penyidik, khususnya dari Bareskrim, yang menelusuri siapa pembuatnya. Yang pertama mengunggah, kemungkinan besar adalah pembuatnya," ujarnya.

Polemik ini muncul di tengah sorotan publik terhadap isu dugaan ijazah Joko Widodo, yang sebelumnya juga melibatkan sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo.

Munculnya konten berbasis AI dinilai memperkeruh situasi karena berpotensi menyebarkan informasi yang tidak akurat.*

(sn/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah memiliki kemiripan, yakni pengumpulan dana untuk pembagian tunjangan hari raya (THR) kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut praktik tersebut terungkap dalam sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah.

Baca Juga:

• Kubu Roy Suryo Nilai RJ Rismon Sianipar Langgar KUHAP Baru, Desak Polda Metro Jaya Batalkan Keputusan

Menurut dia, pola tersebut muncul dalam sejumlah perkara, salah satunya kasus suap proyek yang menjerat Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.

Dalam perkara ini, penyidik turut memeriksa aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri aliran dana.

KPK juga menemukan pola serupa dalam kasus korupsi di Cilacap dan Tulungagung.

Penyidik masih mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diduga menerima manfaat dari praktik tersebut.

Dalam kasus Rejang Lebong, KPK menetapkan lima tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Maret 2026.

Penyidik menyita uang tunai Rp 756,8 juta serta sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Sementara itu, dalam kasus di Cilacap, KPK menetapkan Bupati nonaktif Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Sadmoko Danardoo sebagai tersangka.

Keduanya diduga mengumpulkan dana hingga ratusan juta rupiah dari pejabat daerah untuk kepentingan THR Forkopimda dan pribadi.

Adapun di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo diduga melakukan pemerasan terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dengan target miliaran rupiah.

Dana tersebut, antara lain, digunakan untuk kepentingan pribadi dan pembagian THR.

KPK menyebut praktik ini dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari permintaan langsung hingga pengaturan anggaran di OPD.

Penyidik menduga praktik tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan berpotensi meluas.

KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian kasus tersebut.*

(bs/ad)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum menelaah secara rinci rencana pengenaan pajak baru, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jalan tol dan pajak bagi kelompok orang super kaya atau high wealth individual (HWI).

Purbaya mengatakan, setiap kebijakan perpajakan semestinya melalui kajian mendalam oleh Badan Kebijakan Fiskal sebelum diputuskan pemerintah.

Baca Juga:

• Aceh Dinyatakan Darurat Narkoba! Sekda Minta Penanganan Terpadu Diperkuat, Fokus Pencegahan dan Rehabilitasi

Ia mengaku belum mengetahui apakah kajian tersebut sudah dilakukan. Karena itu, ia akan meminta BKF melakukan analisis lebih lanjut terkait rencana kebijakan tersebut.

Purbaya juga menyoroti maraknya isu penambahan pajak yang belakangan muncul. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan terburu-buru menerapkan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak sebelum kondisi ekonomi membaik.

"Selama belum ada perbaikan daya beli yang signifikan dan pertumbuhan ekonomi belum kuat, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan tarif pajak yang ada," katanya.

Menurut Purbaya, kebijakan pajak baru baru akan dipertimbangkan ketika pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen.

Meski demikian, penerapannya tetap harus memperhatikan dampak terhadap stabilitas ekonomi.

Rencana pengenaan pajak terhadap kelompok super kaya tercantum dalam dokumen strategi Direktorat Jenderal Pajak periode 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah berencana menyusun regulasi untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, termasuk bagi wajib pajak dengan kekayaan tinggi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan regulasi lain seperti pajak transaksi digital luar negeri, pajak karbon, serta mekanisme pemungutan PPN atas jasa jalan tol.

Seluruh kebijakan tersebut ditargetkan rampung pada 2028.*

(cn/ad)

MEDAN – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pelatihan vokasi sebagai strategi menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan selaras dengan kebutuhan industri.

Pernyataan itu disampaikan saat meninjau Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch I di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Selasa, 21 April 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Laporan Rosan: Investasi Indonesia Lampaui Target, Kuartal I-2026 Capai Rp498 Triliun Lebih

Pelatihan yang digelar di BBPVP Medan mencakup 10 program dari delapan kejuruan, antara lain teknisi AC, practical office, barista, kitchen management, housekeeping management, surveyor, operator forklift, las 6G, instalasi tenaga listrik, hingga menjahit.

Menurut Yassierli, seluruh program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja, sehingga peserta diharapkan memiliki keterampilan yang relevan serta siap bekerja setelah menyelesaikan pelatihan.

Ia juga meminta seluruh balai pelatihan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk terus memperluas akses pelatihan bagi masyarakat.

Keterbatasan anggaran, kata dia, tidak boleh menjadi hambatan dalam meningkatkan jumlah peserta.

"Kalau dana terbatas, kepala balai harus aktif menjalin kerja sama dengan industri. Dari situlah kita bisa menyuplai tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan pasar," ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 70 ribu peserta mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional sepanjang 2026.

Pada Batch I, jumlah peserta tercatat mencapai 10.405 orang yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD.

Yassierli berharap program ini tidak hanya meningkatkan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor industri.*

(ad)

BATU BARA - Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Manajerial yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Rabu (22/4).

Kegiatan ini berlangsung dengan khidmat dan penuh makna sebagai bagian dari dinamika organisasi dalam meningkatkan kinerja pemasyarakatan.

Baca Juga:

• Kasus Penggelapan Dana Jemaat Rp28 Miliar: Eks Kepala Kas BNI Aek Nabara Masih Ditahan, Berkas Belum P21

Dalam suasana yang tertib dan penuh rasa tanggung jawab, para pejabat yang dilantik mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh kesungguhan, menandakan komitmen terhadap tugas dan jabatan yang diemban.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya penyegaran organisasi guna meningkatkan efektivitas serta optimalisasi kinerja di lingkungan pemasyarakatan.

Pergantian jabatan diharapkan mampu membawa semangat baru serta inovasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dalam sambutannya, Yudi Suseno menegaskan pentingnya perubahan pola pikir serta peningkatan kualitas diri bagi setiap pejabat yang dilantik.

Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga diperlukan integritas, profesionalisme, serta kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menjalankan tugas.

"Perubahan pola pikir dan peningkatan kualitas diri menjadi kunci dalam menjawab tantangan organisasi ke depan," tegas Yudi.

Lebih lanjut, Yudi juga mengingatkan bahwa setiap jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan serta mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan organisasi.

Di kesempatan yang berbeda, Kalapas Labuhan Ruku menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat.

Ia juga memberikan apresiasi atas kinerja yang telah ditunjukkan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Lapas Labuhan Ruku.

Selain itu, Kalapas juga mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat baru yang kini mengemban jabatan sebagai Kasubbag Tata Usaha, Kasi Binadik, dan Kasi Giatja.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi serta melanjutkan program kerja yang telah berjalan demi meningkatkan pelayanan dan pembinaan di Lapas Labuhan Ruku.*

(ad)

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara menahan mantan Kepala Kas Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah, terkait dugaan penggelapan dana jemaat sebesar Rp28 miliar.

Hingga Rabu, 22 April 2026, tersangka masih menjalani penahanan di Polda Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kubu Roy Suryo Nilai RJ Rismon Sianipar Langgar KUHAP Baru, Desak Polda Metro Jaya Batalkan Keputusan

Status berkas belum dinyatakan lengkap (P21) karena penyidik masih memerlukan keterangan tambahan dari pihak BNI.

"Masih dalam proses. Kami sedang meminta keterangan dari BNI untuk mencocokkan jumlah dana yang digunakan," ujar Ferry.

Menurut penyidik, tersangka mengklaim hanya menggunakan sekitar Rp7 miliar dari total dana yang dihimpun.

Namun, aparat masih melakukan verifikasi guna memastikan nilai kerugian yang sebenarnya.

Kasus ini bermula pada 2018 ketika Andi menawarkan produk investasi bernama "BNI Deposito Investment" kepada pengurus Credit Union Paroki Santo Fransiskus Assisi di Aek Nabara.

Produk tersebut belakangan diketahui tidak tercatat sebagai layanan resmi bank.

Dana yang berhasil dihimpun mencapai sekitar Rp28 miliar dari kurang lebih 1.900 anggota koperasi, yang sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk petani.

Dalam praktiknya, sejumlah dokumen seperti bilyet deposito diduga dipalsukan dan disertai manipulasi data.

Penyelidikan mengungkap bahwa dana tersebut diduga dialihkan ke sejumlah rekening milik tersangka, keluarga, serta entitas usaha yang berada di bawah kendalinya.

Laporan atas dugaan penggelapan ini diajukan pada 26 Februari 2026 oleh pimpinan cabang bank.

Dua hari setelah laporan dibuat, tersangka diketahui meninggalkan Indonesia menuju Australia melalui Bali.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Rahmat Budi Handoko, menyebut tersangka ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Maret 2026 setelah gelar perkara.

"Tersangka sempat berada di luar negeri sebelum akhirnya kembali ke Indonesia," kata Rahmat.

Andi ditangkap bersama istrinya saat tiba di Bandara Internasional Kualanamu pada 30 Maret 2026 dan langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Di sisi lain, Direktur Utama Bank Negara Indonesia, Putrama Wahju Setyawan, memastikan pihaknya akan mengembalikan dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara secara penuh.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Bendahara CU Paroki Aek Nabara yang difasilitasi Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Pengembalian dana akan dilakukan secara penuh sesuai nilai yang dimiliki," ujar Putrama.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dana masyarakat dalam jumlah besar serta dugaan penyalahgunaan kepercayaan terhadap lembaga keuangan.*

(kp/ad)

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, S.IP., MPA. secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Narkoba Tahun 2026 yang digelar Dinas Syariat Islam Aceh bersama Lembaga Pemerhati dan Advokasi Syariat Islam (LEPADSI) di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu, 22 April 2026.

Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan Sekda, pemerintah daerah menegaskan bahwa Aceh saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Maaf ke PSMS Medan, Akui Klub Terseret Polemik Politik Pilgub 2024

"Pemerintah Aceh memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan narkoba melalui penguatan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan terhadap aparat penegak hukum," ujar Sekda dalam sambutan tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk keluarga, gampong, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat.

Menurut dia, kelompok-kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam membentengi generasi muda dari ancaman narkoba.

Rakor tersebut turut dihadiri Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani, tokoh nasional Azwar Abubakar, serta sejumlah akademisi.

Kehadiran berbagai pihak ini disebut sebagai bentuk penguatan sinergi lintas sektor dalam penanggulangan narkoba di Aceh.

Pemerintah Aceh berharap forum koordinasi ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan, tetapi juga memperkuat implementasi di lapangan agar upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif.*

(ad)

JAKARTA – Pemberian restorative justice (RJ) kepada ahli digital forensik Rismon Sianipar dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menuai keberatan dari kubu Roy Suryo dan dr. Tifa.

Mereka menilai keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana.

Baca Juga:

• Pencurian di TPI Kuala Jambi, Dinas Perikanan Tanjab Timur Turunkan Tim dan Berkoordinasi dengan Polisi

Ia menilai penerapan RJ dalam perkara tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Berdasarkan KUHAP baru, kalau ancaman hukumannya di atas lima tahun tidak boleh mendapatkan restorative justice. Ini syarat objektif yang tidak boleh dilanggar," kata Refly dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Rismon sebelumnya mengajukan restorative justice dalam kasus yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Jokowi dan telah dikabulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Bersamaan dengan itu, penyidik juga menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga status tersangka Rismon resmi dicabut.

Refly menilai penerapan RJ dalam kasus tersebut janggal karena pasal yang disangkakan, yakni Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Ia juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan penyidik dalam menerapkan RJ.

Menurutnya, jika merujuk KUHAP lama, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai restorative justice, sehingga seharusnya mengacu pada aturan yang lebih baru.

"Kalau KUHAP lama tidak mengatur, maka seharusnya kembali ke KUHAP baru, bukan turun ke peraturan kepolisian," ujarnya.

Refly bersama kubu Roy Suryo dan dr. Tifa pun mendesak Polda Metro Jaya untuk membatalkan keputusan restorative justice tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Sementara itu, Rismon Sianipar sebelumnya telah menyatakan menerima SP3 dari penyidik Polda Metro Jaya.

Ia mengaku lega dengan keputusan tersebut yang menghentikan proses penyidikan terhadap dirinya.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa penerbitan SP3 merupakan kewenangan penuh penyidik kepolisian.

"Kalau sudah diberikan artinya semuanya sudah clear, sudah selesai," kata Jokowi.*

(tm/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani untuk memangkas sejumlah regulasi yang dinilai menghambat arus investasi ke Indonesia.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah persetujuan teknis (pertek) impor yang diminta untuk dievaluasi dan dihapus apabila dianggap menghambat.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Laporan Rosan: Investasi Indonesia Lampaui Target, Kuartal I-2026 Capai Rp498 Triliun Lebih

Rosan mengatakan, arahan tersebut tidak hanya bertujuan mempercepat masuknya investor asing, tetapi juga untuk menyelaraskan iklim investasi Indonesia dengan standar global, termasuk negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Pemerintah, kata dia, juga akan melakukan benchmarking dengan negara-negara ASEAN serta standar regulasi internasional untuk memastikan kebijakan investasi lebih kompetitif.

"Jadi tingkatkan terus iklim investasi di Indonesia. Kita lihat benchmarking-nya dengan negara ASEAN, dengan peraturan OECD dan lainnya," ujarnya.

Selain soal regulasi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Ia meminta agar setiap kebijakan investasi tidak hanya mendorong arus modal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi penyerapan tenaga kerja.

"Pesan dari beliau, investasi yang masuk harus menciptakan lapangan pekerjaan yang tumbuh baik, benar, dan berkualitas. Jangan sampai ada regulasi yang justru menghambat," kata Rosan.

Rosan menyebut minat investor asing terhadap Indonesia masih tinggi. Tercatat komitmen investasi sekitar 30 miliar dolar AS dari Jepang dan sekitar 10 miliar dolar AS dari Korea Selatan.

Secara keseluruhan, realisasi investasi Indonesia pada periode 2014–2024 mencapai sekitar Rp9.100 triliun.

Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam lima tahun ke depan, yakni 2025–2029, dengan target lebih dari Rp13.000 triliun sebagaimana ditetapkan Bappenas.

"Peningkatannya signifikan, tapi alhamdulillah masih bisa tercapai target tersebut," ujar Rosan.*

(tt/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani terkait realisasi investasi pada kuartal I-2026 yang mencapai Rp498,79 triliun.

Angka tersebut melampaui target awal sebesar Rp497 triliun.

Baca Juga:

• Dudung Abdurachman Menghadap Prabowo di Istana, Ini yang Dibahas

Selain itu, investasi yang masuk juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Penyerapan tenaga kerja Indonesia mencapai 706.569 orang atau tumbuh 18,93 persen year on year," ujar Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

Ia menjelaskan, komposisi investasi dalam negeri dan asing relatif seimbang.

Penanaman modal dalam negeri tercatat 49,89 persen, hampir setara dengan penanaman modal asing yang mencapai Rp249,94 triliun.

Dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa sedikit lebih dominan dengan porsi 50,37 persen, sementara di Pulau Jawa sebesar 49,63 persen atau setara Rp247,53 triliun.

Rosan juga mengungkap lima negara utama asal investasi, yakni Singapura dengan nilai sekitar USD4,6 miliar, Hong Kong USD2,7 miliar, Tiongkok USD2,2 miliar, Amerika Serikat USD1,7 miliar, dan Jepang USD1 miliar.

Adapun sektor yang paling banyak menyerap investasi meliputi industri logam dasar dan barang logam, jasa lainnya, pertambangan, perumahan dan kawasan industri, serta sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi.

Rosan menyebut tren investasi nasional menunjukkan peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir.

Ia menilai target ke depan masih dapat dicapai meski lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.

"Target lima tahun ke depan mencapai lebih dari Rp13.000 triliun. Ini memang meningkat signifikan, tetapi masih bisa kita kejar," kata dia.*

(mt/ad)

TANJAB TIMUR – Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurunkan tim untuk menindaklanjuti kasus pencurian yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuala Jambi.

Peristiwa itu kini juga telah dikoordinasikan dengan aparat kepolisian setempat.

Baca Juga:

• Pelaku Pencurian Besi di Gudang TPI Berhasil Kabur, Polsek Kuala Jambi Sita Sejumlah Barang Bukti

Kepala Dinas Perikanan Tanjab Timur, Hendri, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pencurian yang menyasar fasilitas TPI yang merupakan aset negara dan diperuntukkan bagi aktivitas nelayan.

"Anggota sudah saya turunkan ke lapangan untuk mengecek dan mendata barang yang hilang. Ini sangat kita sayangkan karena menyangkut fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan," kata Hendri, Selasa, 21 April 2026.

Menurut dia, saat ini tim masih melakukan pendataan untuk memastikan jenis barang yang hilang serta menghitung potensi kerugian akibat kejadian tersebut.

Hendri menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk proses penanganan lebih lanjut.

Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum.

"Kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian. Penanganannya kami serahkan kepada yang berwenang," ujarnya.

Ia berharap pelaku pencurian dapat segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hendri juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap fasilitas publik agar kejadian serupa tidak kembali terulang.*

(ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada PSMS Medan dan para suporter terkait polemik yang sempat terjadi dalam dinamika politik Pilgub Sumut 2024.

PSMS sempat terseret dalam suasana debat yang memicu kontroversi di ruang publik.

Baca Juga:

• Emas Turun Lagi! Harga Antam Anjlok Rp50.000, Saatnya Beli?

Acara tersebut dihadiri manajemen klub, pemain, serta ratusan suporter.

Dalam sambutannya, Bobby mengakui bahwa euforia politik saat itu membuat nama PSMS ikut terbawa ke dalam kontestasi politik yang seharusnya tidak melibatkan klub sepak bola tersebut.

"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena setahun yang lalu, karena euforia politik PSMS sampai dibawa-bawa ke ranah politik. Dan yang kita sampaikan, kita akui membawa PSMS dalam debat itu salah satunya dari tim sukses kami," ujar Bobby.

Ia menegaskan, meski pihak terkait sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf, dirinya merasa perlu menyampaikan langsung sebagai kepala daerah sekaligus penanggung jawab politik.

"Kalau secara pribadi belum afdol kalau belum menyampaikan permohonan maaf," kata Bobby.

Sebelum menutup sambutan, Bobby kembali menegaskan permintaan maafnya kepada PSMS Medan, baik secara pribadi maupun sebagai Gubernur Sumut.

"Jadi sebelum mengucapkan selamat ulang tahun, izinkan saya atas nama gubernur, secara pribadi, dan seluruh tim menyampaikan permohonan maaf kepada PSMS.

Mudah-mudahan kami dari unsur pemerintahan bisa terus mendukung PSMS," ucapnya.

Pernyataan tersebut disambut positif oleh para suporter yang hadir dan menjadi salah satu momen hangat dalam perayaan HUT ke-76 PSMS Medan.

Suasana peringatan berlangsung penuh kekeluargaan dan harapan akan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah daerah dan klub kebanggaan Sumatera Utara itu.

Sebelumnya, dalam debat Pilgub Sumut 2024 di Medan, nama PSMS sempat terseret dalam dinamika politik setelah adanya pernyataan bernada ejekan dari pendukung salah satu pasangan calon, yang kemudian memicu polemik di kalangan publik dan suporter.*

(tm/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu, 22 April 2026, tercatat mengalami penurunan.

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini berada di level Rp2.830.000 per gram, turun Rp50.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Dudung Abdurachman Menghadap Prabowo di Istana, Ini yang Dibahas

Koreksi harga emas domestik tersebut sejalan dengan pergerakan harga emas global yang tengah melemah.

Pada perdagangan Selasa, 21 April 2026, harga emas dunia di pasar spot ditutup di level US$ 4.733,8 per troy ons, turun 1,81 persen dan menjadi posisi terendah sejak awal April.

Tekanan terhadap harga emas dipicu oleh sentimen geopolitik yang mulai menunjukkan dinamika baru.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengindikasikan kemungkinan menahan serangan terhadap Iran dengan syarat adanya proposal damai baru dari pihak Teheran.

Meski demikian, ketidakpastian masih membayangi kawasan Timur Tengah.

Selama potensi konflik belum sepenuhnya mereda, emas tetap dipandang sebagai instrumen lindung nilai (safe haven) oleh pelaku pasar global.

Adapun rincian harga emas Logam Mulia Antam hari ini adalah sebagai berikut:

0,5 gram: Rp1.465.000
1 gram: Rp2.830.000
2 gram: Rp5.600.000
3 gram: Rp8.375.000
5 gram: Rp13.925.000
10 gram: Rp27.795.000
25 gram: Rp69.362.000
50 gram: Rp138.645.000
100 gram: Rp277.212.000
250 gram: Rp692.765.000
500 gram: Rp1.385.320.000
1.000 gram: Rp2.770.600.000

Pelaku pasar kini mencermati perkembangan geopolitik global dan arah kebijakan moneter sebagai faktor utama yang akan mempengaruhi pergerakan harga emas dalam jangka pendek.*

(bb/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi pertahanan dan keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang kian berkembang.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.165 per Dolar AS, Tekanan Geopolitik AS–Iran Membayangi

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait dinamika geopolitik serta perkembangan di bidang pertahanan dan keamanan," ujar Teddy dalam keterangan tertulis.

Selain menerima laporan, Prabowo juga memberikan arahan strategis terkait langkah-langkah penguatan sistem pertahanan nasional.

Arahan tersebut disebut mencakup upaya menjaga stabilitas keamanan negara di tengah ketidakpastian global.

"Sekaligus memberikan arahan strategis untuk langkah geostrategi ke depan," kata Teddy.

Pertemuan ini menegaskan fokus pemerintah dalam memperkuat kesiapsiagaan pertahanan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

Sebelumnya, Dudung mengaku mendapat panggilan mendadak untuk menghadap Presiden Prabowo pada sore hari di Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia menyebut pertemuan dengan kepala negara biasanya berkaitan dengan permintaan masukan di bidang pertahanan.

"Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat," kata Dudung.*

(di/ad)

MEDAN — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, melepas keberangkatan jemaah haji kelompok terbang (Kloter) 1 asal Sumut di Asrama Haji Medan, Selasa malam, 21 April 2026.

Ia berpesan agar para jemaah menjaga nama baik daerah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Tinjau Ekonomi Rakyat di Sorong, Pedagang Minta Perubahan Nyata: Jangan Hanya Datang Lalu Selesai

Sulaiman menyebut kelompok ini menjadi rombongan pertama dari Sumut yang berangkat ke Arab Saudi pada musim haji tahun ini, sehingga menjadi representasi daerah.

"Kloter 1 itu wajah Sumut. Apa yang bapak/ibu lakukan di sana akan menjadi cerminan kita. Tetap santun, disiplin, dan jaga kebersamaan," kata Sulaiman dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan.

Menurutnya, perbedaan iklim antara Sumut dan Tanah Suci menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi.

"Saling menjaga, saling membantu dan menguatkan. Petugas layani secara maksimal, terutama kesehatan dan keselamatan," ujarnya.

Sulaiman juga meminta doa dari para jemaah agar Sumatera Utara dijauhkan dari bencana serta diberi keberkahan dan kemajuan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sumut, Zulkifli Sitorus, memastikan seluruh jemaah Kloter 1 berangkat dalam kondisi lengkap tanpa kendala.

"Insya Allah tidak satu pun yang tertinggal, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh," kata Zulkifli.

Pelepasan jemaah haji ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, pihak maskapai, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah.*

(ad)

TANJAB TIMUR – Kepolisian Sektor Kuala Jambi menggagalkan aksi pencurian besi di gudang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selasa malam, 21 April 2026.

Namun, pelaku diduga lebih dari satu orang berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi.

Baca Juga:

• Pencurian di SPDN Kuala Jambi, Dinas Perikanan Tanjab Timur Turunkan Tim dan Berkoordinasi dengan Polisi

Kapolsek Kuala Jambi, IPDA Ekka Kasumayadi, mengatakan aksi pencurian itu terungkap setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas pemotongan besi di area gudang TPI.

"Awalnya kami menerima laporan dari masyarakat, kemudian anggota langsung turun ke TKP," ujar Ekka saat dikonfirmasi, Selasa malam.

Menurut dia, besi yang dicuri merupakan bagian dari kerangka bangunan gudang TPI yang dipotong menggunakan alat las oleh pelaku.

Saat petugas tiba di lokasi, para pelaku sudah melarikan diri.

Meski pelaku lolos, polisi mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, antara lain potongan besi hasil curian, tabung gas, timbangan, serta satu unit mobil pikap jenis Suzuki Carry berwarna hitam yang diduga digunakan untuk mengangkut barang curian.

"Barang bukti sudah kita amankan. Saat ini kami bersama Satreskrim Polres Tanjab Timur masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku," kata Ekka.

Polisi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, terutama yang menyasar fasilitas publik.*

(ad)

JAKARTA — Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rivai Kusumanegara, menilai polemik dugaan ijazah palsu tidak akan berakhir meskipun dokumen tersebut telah diperlihatkan kepada pihak-pihak terkait dalam proses penyidikan.

Ia menegaskan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah melalui proses hukum di pengadilan.

Baca Juga:

• KUHP Baru Ubah Arah Hukuman: Penjara Tak Lagi Jadi Andalan Utama

Namun, menurut dia, hal itu tidak serta-merta menghentikan perdebatan yang berkembang di ruang publik.

"Ijazah ini sudah pernah ditunjukkan, para tersangka sudah melihat. Faktanya selesai tidak? Tidak," ujar Rivai dalam sebuah program televisi, Selasa, 21 April 2026.

Ia menilai, pembuktian dokumen tidak cukup hanya melalui penampakan fisik.

Menurutnya, diperlukan pengujian teknis dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan tafsir yang berlarut-larut di masyarakat.

Rivai juga memperingatkan bahwa tanpa putusan hukum yang berkekuatan tetap, isu serupa berpotensi kembali muncul di kemudian hari, termasuk oleh pihak yang berbeda.

Karena itu, ia menilai penyelesaian melalui persidangan merupakan langkah yang paling tepat untuk memberikan kepastian hukum.

Hingga kini, kasus dugaan ijazah palsu tersebut masih bergulir dalam proses hukum dan menjadi perhatian publik.*

(mi/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah di pasar spot kembali melemah pada awal perdagangan Rabu, 22 April 2026, di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik akibat potensi jeda konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran, serta sikap pelaku pasar yang menanti arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia.

Berdasarkan data pasar, rupiah dibuka melemah 0,03 persen ke level Rp17.150 per dolar AS.

Baca Juga:

• IHSG Loyo di 7.528, Saham BBRI hingga BBCA Terkoreksi di Awal Perdagangan

Pelemahan ini terjadi setelah rupiah sempat menguat selama dua hari berturut-turut. Namun, tekanan global membuat penguatan tersebut tidak bertahan lama.

Di kawasan Asia, pergerakan rupiah tampak tidak sejalan dengan mayoritas mata uang regional.

Won Korea Selatan tercatat menguat 0,13 persen, dolar Singapura naik 0,09 persen, sementara yuan offshore dan yen China masing-masing menguat 0,07 persen.

Sebaliknya, rupiah bergerak bersama sejumlah mata uang yang tertekan, seperti baht Thailand yang melemah 0,36 persen, peso Filipina 0,29 persen, ringgit Malaysia 0,15 persen, serta dolar Taiwan 0,03 persen.

Secara kuartalan, rupiah tercatat telah terdepresiasi 1,59 persen.

Sejak awal April, pelemahan mencapai 0,87 persen, menjadikan rupiah sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan, di tengah tren penguatan mata uang Asia lainnya.

Tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga domestik.

Sebelum konflik di Timur Tengah meningkat, rupiah sudah tertekan oleh kekhawatiran fiskal akibat rencana belanja ekspansif pemerintah yang memicu penurunan outlook peringkat kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat.

Ketegangan geopolitik AS–Iran kemudian memperburuk sentimen pasar, terutama karena lonjakan harga minyak mentah yang kini bertahan di kisaran US$90 per barel.

Padahal, asumsi dalam APBN 2026 hanya menetapkan harga minyak di level US$70 per barel.

Dari dalam negeri, pelaku pasar juga menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang digelar hari ini.

Mayoritas analis memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen, di tengah tingginya volatilitas rupiah dan tekanan inflasi global.*

(bb/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Rabu pagi, 22 April 2026, dan bergerak di zona merah di tengah tekanan sejumlah saham berkapitalisasi besar seperti BBRI, BBCA, hingga emiten energi BRPT.

Berdasarkan data RTI Infokom pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka di level 7.528,34 dan sempat bergerak pada kisaran 7.525–7.535.

Baca Juga:

• Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tidak Naik, Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Tetap Terjaga

Sejumlah saham unggulan perbankan terpantau ikut tertekan. Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melemah 0,61 persen ke level Rp3.250 per saham.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turun 0,38 persen ke posisi Rp6.475 per saham.

Di sektor lain, tekanan juga terjadi pada saham energi dan infrastruktur.

PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) turun 0,87 persen ke Rp2.280 per saham, sementara PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) anjlok 6,69 persen ke level Rp5.575.

Saham PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) juga melemah 0,93 persen ke Rp530 per saham.

Penurunan IHSG pada awal perdagangan ini terjadi di tengah sentimen global dan domestik yang masih dibayangi ketidakpastian arah kebijakan indeks global.

Phintraco Sekuritas mencatat, tekanan datang dari keputusan MSCI yang kembali membekukan rebalancing indeks saham Indonesia untuk periode Mei 2026.

Meski demikian, MSCI tidak lagi menyebut potensi penurunan status Indonesia ke frontier market, sehingga meredakan sebagian kekhawatiran investor.

MSCI masih akan mengevaluasi kebijakan terkait transparansi data kepemilikan saham serta rencana peningkatan batas free float menjadi 15 persen.

Investor juga mencermati potensi penghapusan saham berkategori High Shareholding Concentration (HSC) dari MSCI Global Standard Indexes, yang berpotensi berdampak pada saham seperti BREN dan DSSA.

Keputusan lanjutan MSCI dijadwalkan pada Juni 2026.

Dari sisi domestik, pelaku pasar menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,76 persen.

Selain itu, data pertumbuhan kredit Maret 2026 diproyeksikan melambat menjadi 7,5 persen dari 9,37 persen pada bulan sebelumnya.*

(bi/ad)

SORONG – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja hari kedua di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dengan meninjau aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Jembatan Puri, Rabu, 22 April 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta Wakil Wali Kota Anshar Karim.

Baca Juga:

• Pengamat dan Fenomena Post Truth

Kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu disambut antusias oleh ratusan warga yang memadati area Jembatan Puri.

Sejumlah pedagang terlihat menawarkan dagangan mereka kepada rombongan wakil presiden.

"Bapak beli sayur, beli pinang, ikan ini borong jualan kami kah," teriak para pedagang di lokasi.

Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait kondisi fasilitas pasar yang dinilai belum memadai serta kesejahteraan pedagang kecil.

Salah satu pedagang, Tami Way, mengatakan aktivitas berdagang menjadi tumpuan utama ekonomi keluarga.

"Kita jualan maka kita bisa makan dan minum. Kalau tidak jualan, anak-anak mau sekolah bagaimana?" ujarnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Nelayan Tangkap Tradisional Kota Sorong, Piter Koromat, menyoroti kondisi pasar yang masih jauh dari layak.

Ia menyebut pedagang masih berjualan tanpa fasilitas yang memadai.

"Pasarnya belum layak, mama-mama masih jualan di bawah tanah tanpa meja yang baik," kata Piter.

Ia berharap pemerintah tidak hanya melakukan kunjungan seremonial, tetapi juga menindaklanjuti kondisi tersebut dengan pembangunan konkret.

"Jangan hanya datang lalu selesai. Pemerintah harus benar-benar melihat kondisi ini," ujarnya.

Selain persoalan pasar, warga juga menyampaikan aspirasi terkait status tenaga honorer yang telah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk harapan agar dapat diangkat menjadi PNS.*

(km/ad)