LANGKAT – Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Dusun Ampera I, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (14/10/2026) siang.

Namun, saat petugas tiba dan melakukan pemeriksaan, barak tersebut sudah dalam keadaan kosong.

Baca Juga:

• BMKG Ungkap Penyebab Kabut Asap di Danau Toba, Jarak Pandang Turun hingga 1 Kilometer

Meski tidak menemukan orang, petugas menyita sejumlah barang bukti, yakni dua alat isap sabu atau bong, satu bungkus plastik klip kosong, dan satu timbangan elektrik.

Kasat Reserse Narkoba Polres Langkat, AKP Ruspian, mengatakan penggerebekan dilakukan untuk menindaklanjuti keresahan warga mengenai keberadaan lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika.

Menurut Ruspian, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menanggapi laporan masyarakat dan mencegah lokasi itu kembali digunakan untuk aktivitas yang berkaitan dengan narkoba.

"Barak yang diduga sebagai tempat memakai narkoba ini langsung kami bongkar supaya tidak bisa digunakan kembali," kata Ruspian.

Polisi kemudian membongkar barak tersebut agar tidak dapat digunakan kembali.

Sementara itu, barang bukti yang ditemukan diamankan untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.

Penggerebekan ini menjadi salah satu upaya Polres Langkat dalam menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar melaporkan aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan peredaran atau penyalahgunaan narkotika.* (mi/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan tidak menahan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, meski sempat diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Hingga pemeriksaan dan gelar perkara pada Rabu, 14 Oktober 2026, penyidik belum menemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rustian.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB Sejak 2022, Pejabat Diduga Bekerja Sama dengan Swasta

Dari hasil pembahasan itu, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB.

"Untuk saat ini, sampai dengan sampai tadi malam hasil ekspose, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama ya. Sampai dengan tadi malam ya, gitu. Makanya hanya lima saja (pihak yang ditetapkan tersangka)," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Rustian merupakan satu dari 14 orang yang diamankan KPK dalam rangkaian OTT tersebut.

Setelah menjalani pemeriksaan, ia meninggalkan Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.50 WIB.

Rustian terlihat mengenakan kemeja putih dan masker. Ia tidak memberikan keterangan kepada wartawan sebelum meninggalkan gedung menggunakan taksi.

Dari 14 orang yang diamankan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Kelimanya diduga terlibat dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.

Berikut lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka:

- Gery Prasetiawan, pihak swasta.
- Syifa Nrika Ghifarian, pihak swasta.
- Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB yang merupakan adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
- Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto.

KPK menahan kelima tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Penetapan Bima Setiawan sebagai tersangka turut menjadi perhatian karena ia merupakan adik kandung Kepala BNPB.

Namun, Setyo menegaskan bahwa penanganan perkara didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum, bukan hubungan keluarga atau kedekatan dengan pejabat.

"Ya, terinformasi seperti itu," ujar Setyo.

Hingga saat ini, KPK belum memaparkan secara lengkap konstruksi perkara tersebut.

Penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan dana siap pakai yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,4 miliar dan sejumlah logam mulia berupa emas.

BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK terkait OTT di lingkungan lembaga tersebut.

BNPB juga meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dijunjung selama proses hukum berlangsung.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata jubir BNPB, Berton Panjaitan, kepada wartawan, Selasa (13/10).

Berton mengatakan BNPB siap bekerja sama dengan penyidik dan memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan untuk mengusut perkara tersebut.

Ia juga menegaskan lembaganya tidak akan mencampuri proses hukum yang berjalan.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.

Keputusan KPK tidak menahan Rustian didasarkan pada hasil pemeriksaan dan gelar perkara hingga saat itu.

Status tersebut tidak menutup kemungkinan penyidik mendalami keterangannya kembali apabila diperlukan dalam proses penyidikan.* (d/ad)

YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diduga berlangsung selama beberapa tahun.

Praktik tersebut diperkirakan terjadi sejak 2022 atau 2023 hingga 2026.

Baca Juga:

• KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi BNPB, Adik Kepala BNPB Ikut Ditahan

Penyidik menduga terdapat kerja sama antara sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta dalam proses pengadaan tersebut.

"Kalau soal lamanya, sudah beberapa tahun ditarik ke belakang, ya kurang lebih sekitar tiga, empat tahun tarik ke belakang. Nah, kemudian dari beberapa tahun itu, inilah yang kemudian diindikasikan bahwa selama beberapa tahun, mungkin saya sebut dari 2022 sampai sekarang ya, 2026 ini ya, atau mungkin 2023, saya agak lupa," jelas Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurut Setyo, pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan bencana dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam kondisi tertentu karena kebutuhan yang mendesak.

Namun, KPK menduga mekanisme tersebut dimanfaatkan oleh oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Setyo mengatakan penyidik masih mendalami jumlah dana yang diduga disalahgunakan serta berapa besar nilai yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Nah ini yang kemudian berapa jumlah secara keseluruhan, ya kemudian berapa yang ya mungkin digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya," ujar Setyo.

Setyo menjelaskan dana siap pakai digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak ketika bencana terjadi.

Pengadaan barang dan jasa dapat beragam, bergantung pada jenis bencana dan kebutuhan penanganan di lapangan.

"Ya jadi gini. Jadi kalau misalkan ada bencana, dana siap pakai ini digunakan tentu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak, ya yang sifatnya darurat gitu. Mungkin ya pasti banyak hal yang berhubungan dengan bencana," terang Setyo.

"Kan beberapa waktu terakhir ini kan ada beberapa musibah yang terjadi. Ya, karena itu sifatnya darurat, mendesak, maka kegiatannya dilakukan secara penunjukan langsung," katanya.

Meski penunjukan langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat, KPK menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Penyidik sedang menelusuri dugaan pengondisian proses pengadaan, penyaluran anggaran, hingga pemanfaatan dana.

"Ya kalau dari ekspose kemarin itu kan yang disalahgunakan gitu ya, itu kan dana siap pakai. Ya, dari dana siap pakai inilah kemudian ada proses-proses yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Meskipun kami juga melihat ada beberapa persyaratan untuk bisa menggunakan dana siap pakai ini," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

"Nah, dari dana siap pakai itu kan melibatkan ada perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri," sambungnya.

KPK juga menduga adanya kesepakatan antara pejabat BNPB dan penyedia barang atau jasa.

Salah satu pihak yang disoroti adalah Richard Erlangga, yang disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB.

"Ya kurang lebihnya seperti itu (ditemukan dugaan permufakatan jahat) ya, jadi dari RIC (Richard Erlangga), ya tepatnya seperti itu. Bahwa dengan posisinya dia berada di situ, memanfaatkan statusnya, kemudian melakukan pendekatan dengan beberapa pihak yang saya sebut mungkin sebagai vendor atau penyedia jasanya, melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dibutuhkan oleh badan tersebut, ya dan kemudian ada kerja sama," ungkapnya.

Dugaan tersebut masih dalam proses penyidikan.

KPK perlu mengumpulkan bukti untuk mengungkap peran masing-masing pihak serta menghitung kerugian atau nilai dana yang diduga disalahgunakan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB.

Kelima tersangka tersebut adalah:

- Gery Prasetiawan, pihak swasta.
- Syifa Nrika Ghifarian, pihak swasta.
- Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB yang disebut merupakan adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
- Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto.

Penetapan Bima Setiawan sebagai tersangka turut menjadi sorotan karena hubungan keluarganya dengan Kepala BNPB.

Namun, Setyo menegaskan bahwa KPK menangani perkara berdasarkan dugaan perbuatan dan bukti, bukan latar belakang seseorang.

"Ya, terinformasi seperti itu," ujar Setyo ketika menanggapi informasi mengenai hubungan keluarga tersebut.

"Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," jelas Setyo.

KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,4 miliar dan sejumlah logam mulia berupa emas.

Penyidik masih mendalami dugaan aliran dana serta keterlibatan para pihak dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana kebencanaan.

BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terkait OTT di lingkungan lembaga tersebut.

BNPB juga menegaskan komitmennya untuk menjunjung asas praduga tak bersalah.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata jubir BNPB, Berton Padjaitan, kepada wartawan, Selasa (13/10).

Berton menyatakan BNPB akan bersikap kooperatif dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian karena dana siap pakai memiliki peran penting dalam mendukung penanganan bencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat.

KPK kini melanjutkan penyidikan untuk mengungkap bagaimana dugaan penyimpangan itu dilakukan, berapa nilai dana yang diduga disalahgunakan, serta siapa saja pihak yang bertanggung jawab. Seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Juga:

• Dirut PT Danrus Utama Engineering Divonis Lepas dalam Kasus Dugaan Korupsi Puskesmas Nias Barat, Hakim Nyatakan Perbuatannya Bukan Tindak Pidana

KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka, yakni Richard Erlangga (RCH), tenaga ahli Kepala BNPB; Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BNPB; serta Gery P dan Syifa NG dari unsur swasta yang disebut sebagai rekanan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi penetapan kelima tersangka tersebut pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Keputusan diambil setelah pimpinan KPK bersama tim penindakan melakukan gelar perkara atau ekspose untuk membahas hasil pemeriksaan awal.

"Jadi gini, setelah proses penyelidikan tertutup yang dilakukan sejak kemarin ya, hari Selasa tepatnya, itu ada beberapa kegiatan yang kemudian membawa para pihak ke Gedung Merah Putih KPK. Nah, setelah di kantor, kemudian dilakukan pemeriksaan, wawancara atau pendalaman dalam bentuk berita acara permintaan keterangan yang dituangkan dalam sebuah produk resmi," kata Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Setyo menegaskan, KPK tidak mempertimbangkan hubungan keluarga maupun kedekatan seseorang dengan pejabat ketika menangani dugaan tindak pidana korupsi.

"Ya, terinformasi seperti itu, tapi pastinya nanti akan dikonfirmasi kembali. Karena kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," tegas Setyo saat merespons keterlibatan adik Kepala BNPB.

Sebelum menetapkan tersangka, seluruh pimpinan KPK mengikuti gelar perkara bersama Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, para kepala satuan tugas, serta Deputi Penindakan.

Setelah gelar perkara, penanganan kasus tersebut resmi beralih dari Direktorat Penyelidikan ke Direktorat Penyidikan.

KPK kemudian menyelesaikan administrasi penyidikan dan menahan kelima tersangka.

"Tersangka ada lima orang, sudah dimasukkan ke Rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan. Jadi ibaratnya sekarang itu statusnya sudah beralih dari Direktorat Penyelidikan ke Direktorat Penyidikan," ujar Setyo.

Memasuki tahap penyidikan, KPK akan memeriksa kembali sejumlah saksi untuk mendalami dugaan korupsi tersebut.

Penyidik juga menyiapkan langkah hukum lanjutan, termasuk penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

"Nah, dalam proses penyidikan ini nanti akan ada pemeriksaan kembali, kemudian juga upaya paksa-upaya paksa lainnya, misalkan penggeledahan dan penyitaan, serta kegiatan proses hukum lainnya," tambah Setyo.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan memperjelas konstruksi perkara, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Dalam perkembangan perkara ini, nilai barang bukti yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tersebut dilaporkan meningkat menjadi Rp3,3 miliar.

Sebelumnya, nilai barang bukti yang disebutkan sekitar Rp1,4 miliar, ditambah sejumlah logam mulia berupa emas batangan.

KPK menduga perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana siap pakai merupakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana, mulai dari masa siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi darurat menuju pemulihan.

Pada awal 2026, BNPB disebut telah menerima anggaran sebesar Rp4,6 triliun dan mengajukan tambahan dana siap pakai senilai Rp5,6 triliun.

Meski demikian, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.

Di tengah penetapan lima tersangka, KPK memulangkan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian bersama delapan orang lainnya yang sebelumnya turut diamankan dalam OTT.

Hingga pemeriksaan tersebut selesai, Rustian masih berstatus sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Rustian telah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

"Benar, salah satu yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK adalah Sestama BNPB. Sedangkan pihak-pihak yang sampai dengan saat ini status hukumnya sebagai saksi, maka dapat kembali," tutur Budi di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Status saksi berarti seseorang dimintai keterangan untuk membantu proses penyidikan dan tidak sama dengan status tersangka.

KPK masih dapat mendalami keterangan para saksi sesuai kebutuhan penyidikan.

KPK dijadwalkan mengumumkan konstruksi perkara secara lengkap, termasuk rincian dugaan penyimpangan anggaran kebencanaan, melalui konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Pengumuman tersebut diharapkan menjelaskan lebih lanjut dugaan praktik korupsi yang sedang diusut, peran masing-masing tersangka, serta penggunaan dana siap pakai yang menjadi bagian dari perkara.* (tm/ad)

TOBA – Kawasan Danau Toba di Sumatera Utara diselimuti kabut asap pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi asap tersebut berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Baca Juga:

• Kecelakaan Beruntun di Sergai, Sopir Angkot Tewas dan 9 Orang Luka-Luka

Angin yang bertiup dari arah timur hingga tenggara membuat asap menyebar ke wilayah tersebut.

"Asap yang terjadi di kawasan Danau Toba berasal dari titik panas yang terjadi di Sumatera bagian selatan. Arah angin yang berasal dari timur hingga tenggara mengakibatkan asap yang berasal dari Sumatera bagian selatan masuk ke wilayah kawasan Danau Toba," ungkap Prakirawan BMKG Silangit Christy, Rabu (14/10/2026).

Berdasarkan data pengamatan pada Selasa, 13 Oktober 2026, BMKG mencatat 2.253 titik panas di Sumatera Bagian Selatan.

Selain itu, terdapat 187 titik panas di Jambi, 134 titik panas di Bangka Belitung, dan 132 titik panas di Lampung.

Banyaknya titik panas di sejumlah wilayah tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pemantauan sebaran asap yang mencapai kawasan Danau Toba.

Christy menyebutkan jarak pandang di kawasan Danau Toba pada Rabu, 14 Oktober 2026, berkisar antara 1 hingga 3 kilometer.

Kondisi ini perlu diwaspadai, terutama oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna jalan.

Selain mengganggu jarak pandang, kabut asap juga berpotensi memengaruhi kualitas udara yang dihirup masyarakat.

Berdasarkan pemantauan Stasiun Klimatologi Sumatera Utara pada Selasa, 13 Oktober 2026, kualitas udara berdasarkan konsentrasi partikel halus PM2.5 berada pada kategori sedang sejak pukul 00.00 hingga 17.00 WIB.

Kualitas udara kemudian memburuk menjadi kategori tidak sehat pada pukul 18.00–21.00 WIB.

Kondisi tersebut berlanjut hingga kategori sangat tidak sehat pada pukul 22.00–23.00 WIB.

PM2.5 merupakan partikel polutan berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan.

Paparan partikel ini berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG mengingatkan masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba agar mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap menggunakan masker.

Imbauan ini penting untuk mengurangi paparan asap selama kualitas udara belum membaik.

Masyarakat juga perlu memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan kualitas udara dari sumber resmi.

Pengguna jalan di kawasan yang terdampak kabut asap diharapkan lebih berhati-hati karena jarak pandang yang terbatas dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Masyarakat disarankan segera membatasi paparan asap apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau iritasi mata.

Jika keluhan berlanjut atau memburuk, segera cari bantuan medis.

BMKG terus memantau kondisi atmosfer dan sebaran asap yang memengaruhi kawasan Danau Toba.

Masyarakat diimbau mengikuti informasi terbaru dari BMKG serta mengutamakan keselamatan selama kabut asap masih terjadi.* (d/ad)

SERDANG BEDAGAI – Kecelakaan beruntun yang melibatkan satu angkutan umum dan dua truk terjadi di Jalan Lintas Medan–Tebing Tinggi, tepatnya di Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, Rabu, 14 Oktober 2026, sekitar pukul 08.00 WIB.

Insiden tersebut menyebabkan sopir angkutan umum KUPM, Nixson Maju P. Sianturi, 46 tahun, meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di RS Melati Perbaungan.

Baca Juga:

• Aktivis Dhani Lubis Diskusi dengan Direktur Siber Polda Sumut, Bahas Maraknya Trading Bodong hingga Judol

Kecelakaan itu melibatkan angkutan umum KUPM bernomor polisi BK 1152 UE, truk Fuso B 9987 XQ, dan truk Hino Dutro BK 8004 GB.

Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan bermula ketika angkot KUPM yang dikemudikan Nixson melaju dari arah Tebing Tinggi menuju Medan.

Setibanya di lokasi kejadian, angkot tersebut diduga kurang konsentrasi dan kurang berhati-hati saat berusaha mendahului kendaraan di depannya dari sebelah kanan.

Namun, ruang untuk mendahului tidak mencukupi.

Bagian depan kanan angkot kemudian bertabrakan dengan bagian depan kanan truk Fuso yang melaju dari arah berlawanan, yakni dari Medan menuju Tebing Tinggi.

Sesaat setelah tabrakan pertama, truk Hino Dutro yang berada di belakang truk Fuso menabrak bagian belakang truk tersebut.

Tabrakan itu menyebabkan tiga kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun.

Benturan mengakibatkan bagian depan angkot KUPM mengalami kerusakan parah.

Truk Fuso mengalami kerusakan pada bagian depan kanan, sedangkan truk Hino Dutro rusak pada bagian depan.

Selain sopir angkot yang meninggal dunia, sembilan korban lainnya mengalami luka-luka dan dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis.

Kasat Lantas Polres Sergai AKP Gokma W. Silitonga, melalui Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya, membenarkan kejadian tersebut saat memberikan keterangan di Mapolres Sergai.

Menurut Bringin Jaya, personel Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Sergai telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, serta mendata para korban.

Dalam penanganan kasus tersebut, polisi mengamankan tiga kendaraan yang terlibat, yakni angkot KUPM BK 1152 UE, truk Fuso B 9987 XQ, dan truk Hino Dutro BK 8004 GB.

Petugas juga mengamankan surat-surat kendaraan yang ditemukan di lokasi kejadian.

Seluruh barang bukti dibawa ke Pos Lantas Sei Sijenggi, Unit Gakkum Satlantas Polres Sergai, untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.

Kepolisian masih menangani peristiwa tersebut untuk mendalami penyebab kecelakaan.

Pengendara yang melintasi jalur Medan–Tebing Tinggi diimbau berhati-hati, menjaga konsentrasi, serta memastikan kondisi jalan aman sebelum mendahului kendaraan lain.* (at/ad)

YOGYAKARTA – Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM se-DIY) mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Mahasiswa memberikan tenggat waktu tujuh hari atau 7 x 24 jam agar Gibran menindaklanjuti tuntutan tersebut.

Baca Juga:

• Aktivis Dhani Lubis Diskusi dengan Direktur Siber Polda Sumut, Bahas Maraknya Trading Bodong hingga Judol

Namun, pernyataan itu merupakan sikap politik mahasiswa, bukan keputusan pemberhentian yang memiliki kekuatan hukum.

Pemberhentian wakil presiden harus melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.

Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan bertajuk "#RepublikKoruptor: Bangun Persatuan, Rebut Daulat Rakyat" di Yogyakarta, Senin, 12 Oktober 2026.

Forum BEM se-DIY mengaitkan tuntutan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan persyaratan pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Mahasiswa meminta persoalan itu tidak berhenti sebagai polemik politik, tetapi ditindaklanjuti oleh lembaga negara sesuai kewenangan masing-masing melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan.

Koordinator Umum Forum BEM se-DIY, Faturahman Djaguna, mengatakan pihaknya menyoroti putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.

Dalam pernyataannya, mahasiswa menyoroti pertimbangan MK yang menyebut tidak ditemukannya dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri dengan tingkat yang setara sekolah menengah atas atau sederajat.

Forum BEM se-DIY juga menyoroti proses verifikasi persyaratan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Mereka mengacu pada pertimbangan putusan yang menilai KPU mengabaikan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam memverifikasi dokumen persyaratan calon.

"Atas dasar itu, Forum BEM se-DIY menilai terdapat persoalan hukum dan konstitusional yang perlu diperiksa lebih lanjut. Mereka mempertanyakan konsekuensi hukum dari temuan MK, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta langkah yang semestinya diambil oleh lembaga negara," kata Faturahman di Hall Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, DIY, Senin (12/10/2026).

Mahasiswa meminta lembaga negara menindaklanjuti persoalan tersebut berdasarkan kewenangan masing-masing.

Mereka menegaskan, penyelesaian harus mengacu pada mekanisme hukum, bukan hanya perdebatan politik.

Selain meminta Gibran mundur, Forum BEM se-DIY mendesak DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) melalui hak angket untuk menindaklanjuti persoalan yang mereka soroti dalam putusan MK.

Sekretaris Jenderal Forum BEM se-DIY, Muhammad Ilham, meminta para ketua umum partai politik menginstruksikan kadernya di DPR RI agar mendorong pembentukan pansus tersebut.

Mereka ingin persoalan persyaratan pendidikan Gibran diperiksa melalui mekanisme yang relevan, termasuk dari aspek pidana, etik, dan politik ketatanegaraan.

Forum BEM se-DIY juga mendesak Presiden dan DPR RI memberhentikan seluruh komisioner KPU RI.

Selain itu, mereka meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menindaklanjuti pengaduan yang telah diterima serta menjatuhkan sanksi sesuai kewenangannya.

Mahasiswa turut meminta pemeriksaan terhadap komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Mereka juga menolak pencalonan kembali komisioner yang dinilai tidak objektif.

Mereka meminta Komisi II DPR RI dan tim seleksi anggota KPU-Bawaslu periode 2027–2032 menjadikan rekam jejak etik serta kecermatan dalam menjalankan tugas sebagai pertimbangan utama.

Di bidang penegakan hukum, Forum BEM se-DIY mendesak Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam terhadap dugaan tindak pidana yang mereka kaitkan dengan persoalan tersebut.

Proses itu, menurut tuntutan mereka, harus tetap berlandaskan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Forum BEM se-DIY juga mengarahkan tuntutannya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Mereka meminta dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dibuka kepada publik melalui situs resmi kementerian dan media nasional.

Mahasiswa secara khusus meminta pengusutan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mereka kaitkan dengan penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJKLN/2019.

Menurut mereka, keterbukaan dokumen diperlukan agar dasar administrasi yang dipersoalkan dapat diperiksa secara transparan.

Meski demikian, tuntutan dan dugaan yang disampaikan Forum BEM se-DIY tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran pidana.

Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap membutuhkan pemeriksaan oleh lembaga berwenang berdasarkan bukti yang sah.

MK sebelumnya membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada 6 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

MK juga menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden dan menyerahkan tindak lanjut persoalan tersebut kepada lembaga terkait.

Forum BEM se-DIY menyoroti bagian pertimbangan putusan mengenai dokumen pendidikan yang disebut tidak ditemukan dalam pemeriksaan MK.

Hal itu menjadi salah satu alasan mahasiswa meminta lembaga negara mengambil langkah sesuai kewenangan konstitusionalnya.

Dengan demikian, tuntutan mahasiswa agar Gibran mundur perlu dibedakan dari amar putusan MK.

Pernyataan Forum BEM se-DIY merupakan desakan politik, sedangkan perubahan atau pemberhentian jabatan wakil presiden harus mengikuti prosedur konstitusional.

Dalam pernyataan yang sama, Forum BEM se-DIY turut menyoroti sejumlah persoalan nasional.

Isu yang diangkat antara lain kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Maluku Utara, banjir dan bencana di Sumatera serta Nusa Tenggara Timur, hingga deforestasi di Papua.

Mahasiswa juga menyoroti pencemaran lingkungan laut, dugaan perampasan ruang hidup masyarakat, serta penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Mereka mengkritik arah prioritas pemerintah yang, menurut penilaian Forum BEM se-DIY, lebih banyak berfokus pada peresmian proyek hilirisasi, penguasaan lahan, pembentukan lembaga, dan kegiatan pencitraan politik.

Melalui pernyataan tersebut, mahasiswa menyerukan konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan negara serta memperjuangkan kedaulatan rakyat.

Forum BEM se-DIY menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan apabila persoalan yang mereka angkat tidak ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.

Pernyataan pers itu ditutup dengan seruan, "Bangun Persatuan, Rebut Daulat Rakyat".* (tb/ad)

MEDAN – Aktivis hukum Dhani Lubis bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dengan Direktur Siber Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, mengenai maraknya kejahatan digital yang meresahkan masyarakat.

Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan di ruang digital, mulai dari penipuan daring hingga dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Gandeng PWNU Berantas Narkoba dan Kejahatan Jalanan

Dhani menilai perkembangan teknologi digital seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti mempermudah komunikasi, memperluas akses informasi, dan meningkatkan produktivitas.

Namun, ruang digital juga dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, menyebarkan informasi menyesatkan, mencatut identitas orang lain, hingga membangun opini yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

"Persoalan kejahatan digital hari ini harus menjadi perhatian bersama. Mulai dari penipuan berkedok investasi dan trading, maraknya judi online, hingga penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Kita perlu mencari win-win solution agar masyarakat terlindungi, tetapi kebebasan berpendapat dan berekspresi tetap dihormati sesuai ketentuan hukum," ujar Dhani Lubis.

Dhani juga menyoroti kebiasaan sejumlah akun media sosial yang memviralkan suatu persoalan tanpa melakukan verifikasi secara menyeluruh.

Menurut dia, penyebaran informasi tanpa pemeriksaan fakta berpotensi membentuk opini publik secara sepihak, merusak reputasi seseorang, serta menimbulkan kerugian sosial maupun ekonomi.

Karena itu, ia menilai penanganan dugaan kejahatan digital harus dilakukan secara profesional dan adil.

Setiap laporan perlu diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan hanya karena tekanan atau ramai dibicarakan di media sosial.

Menurut Dhani, penegakan hukum juga harus mempertimbangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi.

Dengan begitu, upaya memberantas kejahatan digital tidak mengabaikan hak-hak warga negara.

Selain penegakan hukum, Dhani menekankan pentingnya edukasi literasi digital bagi masyarakat.

Pemahaman tersebut diperlukan agar warga lebih waspada terhadap tawaran investasi yang tidak jelas, tidak mudah menjadi korban penipuan daring, dan memahami batasan hukum ketika membuat maupun menyebarkan konten di media sosial.

"Tujuan diskusi ini adalah mencari solusi yang konstruktif. Kita ingin ruang digital yang aman, masyarakat yang terlindungi, serta penegakan hukum yang tidak mengabaikan hak-hak warga negara. Jangan sampai teknologi yang seharusnya membawa manfaat justru menjadi alat untuk menipu, memfitnah, atau merugikan orang lain," tambahnya.

Melalui pertemuan tersebut, Dhani berharap terbangun kesadaran bersama antara aparat penegak hukum, aktivis, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan kejahatan digital.

Ia juga mendorong peningkatan sosialisasi mengenai bahaya kejahatan siber, tata cara pelaporan yang tepat, serta pemahaman terhadap UU ITE.

Dengan edukasi yang memadai, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan media sosial secara lebih bijak dan bertanggung jawab.* (ad)

MEDAN – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara di Jalan Sei Batanghari, Medan, Rabu, 14 Oktober 2026.

Kunjungan ini menjadi agenda silaturahmi pertamanya dengan organisasi kemasyarakatan setelah resmi menjabat sebagai Kapolda Sumut.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Dukung Ekshumasi dan Autopsi Ulang Winda Lorenza, Minta Penyebab Kematian Diperjelas

Dalam pertemuan tersebut, KH. Marahalim menyampaikan apresiasi atas amanah yang diberikan kepada Sonny sebagai Kapolda Sumut.

Ia menilai pengalaman Sonny sebagai Wakapolda Sumut menjadi bekal penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Utara.

"Sumatera Utara merupakan miniatur Indonesia dengan berbagai keberagaman. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kondusivitas dan kebersamaan," ujar KH. Marahalim.

Dalam kesempatan itu, Sonny memaparkan tiga program prioritas Polda Sumut, yakni pemberantasan narkoba melalui Gerakan Masyarakat Sumut Tolak Narkoba (Germastoba), pemberantasan kejahatan jalanan, serta penertiban lalu lintas.

Untuk mendukung program tersebut, Sonny mengajak PWNU dan jajarannya hingga tingkat ranting agar ikut meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban.

Ia juga mendorong penyampaian pesan-pesan kamtibmas melalui kegiatan keagamaan, seperti Jumat Keliling dan Subuh Keliling.

Menurut dia, keterlibatan tokoh agama dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat upaya menjaga keamanan di Sumatera Utara.

"Kami membutuhkan dukungan tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban serta keamanan di Sumatera Utara," kata Kapolda Sumut.

PWNU Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Polda Sumut dalam mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

KH. Marahalim menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama sejak dahulu konsisten berjalan bersama pemerintah dalam membangun bangsa.

Sinergi tersebut, menurut dia, tetap mengedepankan sikap santun dan nilai amar ma'ruf nahi mungkar.

Pertemuan Kapolda Sumut dengan jajaran PWNU Sumut ditutup dengan penyerahan plakat Polda Sumut kepada PWNU Sumatera Utara.

Acara kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin Wakil Rais PWNU KH. Abdul Hamid Ritonga dan foto bersama pengurus.

Kunjungan ini menjadi langkah awal membangun komunikasi antara Polda Sumut dan PWNU Sumatera Utara.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat dan tokoh agama dalam mendukung pemberantasan narkoba, menekan kejahatan jalanan, serta meningkatkan ketertiban berlalu lintas.* (ad)

MEDAN – Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Berkat Kurniawan Laoli, mendukung permintaan keluarga Winda Lorenza agar dilakukan ekshumasi dan autopsi ulang untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya.

Dukungan itu disampaikan di tengah perbedaan pandangan mengenai kematian Winda.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek Gang Jati Medan, 40 Orang Positif Narkoba Diamankan dan Sejumlah Barang Bukti Disita

Namun, pihak keluarga mempertanyakan kemungkinan adanya dugaan pembunuhan yang melibatkan mantan suaminya, Imansyah Harefa, yang merupakan anggota Polri.

Berkat menilai ekshumasi atau penggalian kembali makam untuk kepentingan pemeriksaan forensik dapat membantu memperjelas perkara tersebut.

Hasil pemeriksaan diharapkan memberikan kepastian sehingga tidak muncul dugaan yang berkepanjangan.

"Saya kira, menurut saya pribadi ya, ekshumasi dilakukan ini akan menguntungkan pihak IH ataupun kepolisian. Karena itu akan berbicara apakah yang bersangkutan seperti diduga keluarga, jadi terbuka dan tidak akan ada menduga-duga," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu (14/10/2026).

Penasihat hukum keluarga Winda Lorenza, Fernando Zai, menjelaskan bahwa permintaan ekshumasi dan autopsi ulang didasarkan pada sejumlah hal yang dinilai perlu diperjelas.

Salah satunya menyangkut prosedur pelaksanaan ekshumasi pertama.

Menurut Fernando, keluarga tidak memperoleh informasi atau pemberitahuan yang memadai sebelum autopsi dilakukan.

Ia merujuk Pasal 50 ayat 1 dan 2 hukum acara pidana sebagai dasar keberatan pihaknya.

"Penyakit utamanya adalah tidak lepas dari fakta hukum. Ini berdasarkan hukum acara pidana pasal 50 ayat 1 dan 2. Ketika pelaksanaan autopsi itu wajib diberikan informasi kepada keluarga dengan jelas. Tetapi itu tidak dapat diakses oleh keluarga Winda, boro-boro izin, pemberitahuan bahkan tidak ada," katanya.

Fernando mengatakan keberatan terhadap prosedur tersebut membuat keluarga meragukan hasil pemeriksaan sebelumnya.

Ia menilai proses penyelidikan harus dilakukan secara transparan agar hasilnya dapat dipercaya.

"Jadi kami sebagai kuasa hukum, walaupun ada ahli menyampaikan berbagai hal, kami tidak percaya. Bagaimana kita percaya kalau prosesnya saja sudah tidak benar. Menegakkan hukum dilaksanakan dengan benar ya, tetapi proses hukum dilanggar, jadi itu poinnya. Jadi gejala ini dimulai dari situ," ujarnya.

Fernando juga mempertanyakan alasan apabila Polda Sumut tidak bersedia melakukan ekshumasi untuk kepentingan autopsi ulang.

Menurut dia, pihak keluarga memiliki sejumlah dasar untuk mengajukan permintaan tersebut.

"Pertanyaannya, kenapa? Kita sebagai tim kuasa memiliki alasan, selain tubuh dari jasad Winda itu sendiri. Namun prosedur sudah banyak penyelidikan yang terjadi, jadi itu poin penting," ucapnya.

Selain mempermasalahkan prosedur pemeriksaan, pihak kuasa hukum juga menyoroti kondisi fisik jenazah Winda yang menurut mereka menimbulkan pertanyaan.

Fernando mempertanyakan adanya memar pada bagian kening Winda, yang dinilainya perlu dijelaskan kaitannya dengan dugaan luka tembak.

"Ketika ditembakkan atau menembakkan dari sebelah kiri, apa kaitannya kepala bagian depan itu bonyok, pertanyaannya kenapa kening Winda itu bonyok di sebelah kiri. Sementara peluru itu masuk dari samping, jadi kenapa hal itu bisa terjadi, ini yang perlu diterangkan lebih dulu," katanya.

Pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari alasan keluarga meminta pemeriksaan ulang.

Namun, dugaan mengenai penyebab dan keterkaitan luka pada tubuh Winda masih memerlukan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan forensik.

Kuasa hukum keluarga Winda lainnya, Ricardo Siringo-ringo, turut mempertanyakan penerapan pasal dan sanksi terhadap Imansyah Harefa.

Ricardo merujuk Pasal 474 ayat (3), yang menurutnya mengatur kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dengan ancaman pidana lima tahun.

Ia mempertanyakan dasar penempatan khusus atau patsus selama 30 hari terhadap Imansyah serta alasan pasal yang dimaksud pihaknya tidak diterapkan.

"Dari pasal itu berbunyi, kelalaian yang menimbulkan menyebabkan matinya seseorang dapat menyebabkan pidana 5 tahun. Makanya kami tidak paham apa dasarnya Patsus (penempatan khusus) 30 hari kepada terduga, dan kenapa pasal yang seharusnya ada itu tidak diterapkan," tuturnya.

Permintaan ekshumasi dan autopsi ulang kini menjadi salah satu tuntutan keluarga untuk memperjelas penyebab kematian Winda Lorenza.

Di sisi lain, keberatan dan dugaan yang disampaikan pihak keluarga maupun kuasa hukumnya masih perlu diuji melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan yang sesuai ketentuan hukum.* (mi/ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek kawasan Jalan Denai, Gang Jati, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 40 orang yang dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urine.

Baca Juga:

• Hakim Batalkan Status Tersangka Anggota DPRD Dhody Thahir, Polda Sumut Periksa Dugaan Kejanggalan Penyidikan

Operasi ini melibatkan personel Polda Sumut bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), TNI, dan aparat terkait lainnya.

Puluhan personel menyisir gang-gang sempit di lokasi yang menjadi sasaran operasi.

Sejumlah orang dilaporkan berusaha melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas.

Namun, polisi berhasil mengamankan 40 orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasubdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, AKBP Henri Riston Sibarani, mengatakan orang-orang yang diamankan diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

"Ada 40 orang yang kita amankan. Diduga mereka terlibat penyalahgunaan narkoba," ujarnya di lokasi penggerebekan.

Henri mengatakan, hasil pemeriksaan urine menunjukkan seluruh orang yang diamankan positif mengonsumsi narkoba.

"Semua positif," katanya.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas juga menyita sejumlah barang bukti.

Barang-barang yang diamankan antara lain narkoba, timbangan elektrik, alat isap atau bong, serta senjata tajam.

Meski seluruh orang yang diamankan dinyatakan positif narkoba, polisi masih mendalami peran masing-masing.

Penyidik juga menelusuri keterkaitan mereka dengan aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di kawasan Gang Jati.

"Ini masih kita dalami semua, apa saja perannya. Nanti akan kita sampaikan selanjutnya," ungkap Henri.

Pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk mengetahui keterlibatan masing-masing orang serta menentukan langkah hukum sesuai hasil penyelidikan.

Henri mengimbau masyarakat agar ikut membantu kepolisian memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Warga diminta segera memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.

"Kita harap peran serta masyarakat untuk menginformasikan ke kita terkait aktivitas mencurigakan di lokasi ini," pungkasnya.

Penggerebekan di Gang Jati tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat mengenai aktivitas narkoba.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap peran orang-orang yang diamankan dan memastikan perkembangan penanganan perkara.* (mi/ad)

MEDAN – Polda Sumatera Utara menyatakan akan mematuhi putusan hakim praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Dhody Thahir.

Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan penetapan Dhody sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tidak sah secara hukum.

Baca Juga:

• Bawa Kayu Balok saat Beraksi, Terduga Pelaku yang Begal Dua Wanita di Belawan Ditangkap Polisi

"Kami akan taat hukum, kita akan lakukan sesuai dengan putusan praperadilan itu," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Rabu (14/10/2026).

Terkait kinerja penyidik Subdit II Harda/Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut yang menetapkan Dhody sebagai tersangka, Ferry mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur.

"Soal kinerja penyidik terkait penetapan tersangka, biasanya ada gelar perkara. Nanti akan kita cek, apakah ada kealpaan oleh penyidik dalam menangani kasus itu. Prosedurnya Wassidik dulu yg akan proses, melihat apakah ada kejanggalan," katanya.

Ferry juga memastikan hak-hak Dhody akan dipenuhi sesuai putusan hakim.

Ia meminta kuasa hukum Dhody menyampaikan putusan tersebut kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

"Keputusan itu sudah ada, pengacaranya harus langsung sampaikan ke penyidik," pungkasnya.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Dhody melalui kuasa hukumnya, Hasrul Benny Harahap.

Putusan perkara nomor 112/Pid.Pra/2026/PN Mdn itu dibacakan di Ruang Sidang Cakra 8 PN Medan pada Selasa, 13 Oktober 2026, menjelang magrib.

Dalam putusannya, hakim menyatakan surat penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/166/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2026 tentang Penetapan Tersangka Atas Nama Dhody Thahir tidak sah dan tidak mengikat secara hukum," ucapnya.

Hakim juga memerintahkan pihak termohon untuk segera mengeluarkan Dhody dari tahanan setelah putusan dibacakan.

"Memerintahkan termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara," tambah Khamozaro.

Dalam pertimbangannya, Khamozaro menilai penyidik belum mampu menunjukkan kecukupan minimal dua alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pidana untuk mendukung penetapan Dhody sebagai tersangka.

"Faktanya, dari alat bukti yang termohon dapatkan, ternyata tidak cukup alat bukti yang memperjelas adanya tindak pidana pemalsuan surat yang mengarah kepada pemohon sebagai orang yang memalsukan surat maupun sengaja memalsukan keterangan palsu ke dalam surat," ujarnya.

Hakim juga menyebut surat permohonan advokat yang diduga palsu dan menjadi objek perkara tersebut bukan dibuat oleh Dhody.

Menurut pertimbangan hakim, surat itu dibuat oleh kuasa hukum Dhody saat itu dari Kantor Hukum Danial Syah dalam konteks hukum keperdataan.

"Termohon selaku penyidik tidak berhasil menghadirkan alat bukti yang bersifat kecukupan sebagaimana ketentuan minimal dua alat bukti dalam menerangkan kejelasan tindak pidana pemalsuan dilakukan pemohon," tambah Khamozaro.

Dhody ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan surat pada 21 Agustus 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan surat permohonan yang dikeluarkan oleh advokat terkait tanah seluas 15 hektare di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Setelah penetapan tersangka, Dhody ditangkap di kediamannya di Kompleks Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada 15 September 2026.

Penangkapan dilakukan setelah ia disebut tidak menghadiri panggilan penyidik secara patut sebanyak dua kali.

Kasus ini berawal dari laporan Direktur PT Rapi Ray Putratama, Muhammad Gazali Iskandar, pada 11 April 2023.

Perusahaan tersebut bergerak di bidang pengembangan perumahan subsidi.

Dengan putusan praperadilan tersebut, penetapan Dhody sebagai tersangka dinyatakan tidak sah.

Sementara itu, Polda Sumut menyatakan akan menindaklanjuti putusan hakim dan memeriksa kemungkinan adanya kejanggalan dalam proses penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.* (mp/ad)

MEDAN – Polisi menangkap seorang pemuda berinisial TSR (18) yang diduga terlibat dalam aksi pembegalan terhadap dua wanita di Jalan Yos Sudarso, dekat Simpang Kampung Kurnia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Tiga orang lainnya yang diduga terlibat masih dalam pengejaran.

Baca Juga:

• Kualitas Udara Medan Tidak Sehat, Dinkes Imbau Warga Pakai Masker dan Kurangi Aktivitas di Luar

Akibat kejadian itu, korban kehilangan sepeda motor, telepon seluler, uang tunai Rp 1,2 juta, serta sejumlah barang berharga lainnya.

"Saat itu, Nomi Lestari Sitohang bersama Sarah Suci Aulia Sitohang mengendarai sepeda motor Honda Vario merah untuk mengantar Sarah ke tempat kuliah," ungkapnya, Rabu (14/10).

Saat melintas di lokasi kejadian, kedua wanita tersebut dihentikan oleh sejumlah pelaku.

Salah seorang pelaku diduga membawa kayu balok sehingga korban ketakutan dan terjatuh dari sepeda motor.

Para pelaku kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario merah milik korban.

Mereka juga merampas tas berisi perlengkapan kuliah, uang tunai Rp 1,2 juta, dan telepon seluler.

Setelah menerima laporan korban, polisi melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi para terduga pelaku.

Hasilnya, petugas menangkap TSR di Jalan Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

"Setiap laporan masyarakat menjadi perhatian kami. Personel bergerak berdasarkan informasi yang diperoleh untuk mengamankan terduga pelaku dan mengungkap peristiwa yang meresahkan warga," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan awal, TSR mengaku melakukan aksi tersebut bersama tiga orang lainnya yang masing-masing berinisial D, F, dan D.

"TSR diduga berperan mengancam korban menggunakan kayu balok, sedangkan dua rekannya diduga membawa sepeda motor," jelas Agus.

Dari hasil penjualan barang curian, TSR mengaku memperoleh bagian sebesar Rp 100 ribu.

Polisi masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

"Kami juga terus mendalami keterlibatan pihak lain agar perkara ini dapat ditangani sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

Agus mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada kepolisian apabila mengalami atau mengetahui tindak kejahatan.

Laporan tersebut diperlukan agar petugas dapat segera melakukan penanganan.

"Kami mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengalami atau mengetahui tindak kejahatan, sehingga petugas dapat memberikan respons dan penanganan secara cepat," pungkasnya.

Hingga Rabu, 14 Oktober 2026, polisi masih memburu tiga orang lainnya yang diduga terlibat dalam pembegalan tersebut.

Kepolisian juga terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kasus itu secara menyeluruh.* (d/ad)

KARO – Jalur pendakian Gunung Sibayak di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ditutup sementara selama satu bulan, mulai 15 Oktober hingga 15 November 2026.

Penutupan dilakukan untuk memulihkan ekosistem dan menata jalur pendakian.

Baca Juga:

• 232 SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Surya Minta Program MBG Menjangkau Wilayah 3T

Kepala UPTD Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, membenarkan penutupan tersebut saat dihubungi dari Kabanjahe, Rabu, 14 Oktober 2026.

Ia mengatakan, informasi mengenai pembukaan kembali jalur pendakian akan disampaikan melalui pemberitahuan resmi.

Menurut Faisal, keputusan untuk membuka kembali jalur pendakian akan mempertimbangkan hasil pemulihan ekosistem dan kesiapan akses jalur.

Dengan demikian, berakhirnya masa penutupan pada 15 November 2026 tidak otomatis berarti jalur pendakian langsung dibuka.

Pengelola akan terlebih dahulu mengevaluasi hasil pemulihan dan memastikan kondisi jalur memungkinkan untuk kembali digunakan.

Surat edaran tersebut belum merinci bentuk kegiatan pemulihan ekosistem, lokasi pekerjaan, maupun jenis penataan jalur yang akan dilakukan selama penutupan berlangsung.

Padahal, Gunung Sibayak merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Karo yang banyak menarik minat pendaki dan wisatawan.

Sebagai bagian dari kawasan konservasi Tahura Bukit Barisan, pengelolaan Gunung Sibayak perlu memperhatikan keseimbangan antara kegiatan wisata dan perlindungan lingkungan.

Pemulihan ekosistem dan penataan jalur diharapkan dapat menjaga kelestarian kawasan sekaligus mendukung keamanan serta kenyamanan akses pendakian.

Hasil pekerjaan dan kesiapan jalur nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan waktu pembukaan kembali.

Melalui akun resmi pengelola pendakian Gunung Api Sibayak, @gunungsibayakofficial, pengelola menyampaikan bahwa penutupan berlaku bagi seluruh calon pendaki, masyarakat, pengunjung wisata, dan pihak terkait selama periode yang telah ditetapkan.

Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pendakian selama penutupan berlangsung.

Calon pengunjung juga diimbau menunggu pengumuman resmi sebelum menyusun kembali rencana kunjungan ke Gunung Sibayak.

Pengelola turut mengajak masyarakat mendukung upaya menjaga kelestarian kawasan yang menjadi salah satu kebanggaan Tanah Karo dan Sumatera Utara.

"Mari kita hormati keputusan ini dan bersama-sama menjaga kelestarian Gunung Sibayak, kebanggaan Tanah Karo dan Sumatera Utara," demikian imbauan pengelola melalui akun resminya.

Penutupan sementara ini menjadi bagian dari upaya pengelolaan kawasan konservasi agar kegiatan wisata alam dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Masyarakat diharapkan mematuhi kebijakan tersebut dan menunggu informasi resmi mengenai hasil pemulihan serta kepastian pembukaan kembali jalur pendakian.* (ss/ad)

SIMALUNGUN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyambut peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara sebagai upaya memperluas akses makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah.

Ia berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Baca Juga:

• Demo di Kantor Wali Kota Binjai Berakhir Ricuh, Koordinator Aksi Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Satpol PP

"Kami sampaikan bahwa Sumut berharap terus ada penambahan SPPG sampai ke daerah yang belum terjangkau BGN, membantu masyarakat, terutama anak sekolah," ucap Surya.

Peresmian 232 SPPG di Sumatera Utara merupakan bagian dari pembukaan 1.400 SPPG secara serentak oleh BGN di berbagai wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 SPPG berada di wilayah 3T yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Menurut Surya, keberadaan SPPG di wilayah yang sulit dijangkau diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh makanan bergizi tanpa terkendala jarak maupun kondisi geografis.

"Manfaat program ini diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, tanpa terkendala oleh lokasi tempat tinggal maupun kondisi geografis," ujarnya.

Ia menegaskan, peresmian fasilitas harus diikuti dengan pelayanan yang konsisten dan berkelanjutan.

Keberhasilan program MBG, kata dia, tidak cukup hanya dengan membangun atau membuka SPPG, tetapi juga membutuhkan pengelolaan yang baik serta kualitas pelayanan yang terjaga setiap hari.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, peresmian 1.400 SPPG tersebut merupakan tahap kedua.

Sebelumnya, BGN telah meresmikan 480 SPPG di 16 provinsi di wilayah timur Indonesia.

Pada tahap kedua, BGN memprioritaskan pembukaan SPPG di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, termasuk daerah 3T.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang.

Kondisi ini dapat memengaruhi tinggi badan serta perkembangan anak, sehingga pemenuhan gizi menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahannya.

"Kami mohon dukungan terus. Kita akan terus prioritaskan SPPG di wilayah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan tinggi sekali," ucap Sudaryono.

Sudaryono juga meminta kepala daerah dan perangkat daerah ikut mengawasi pelaksanaan program MBG.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan fasilitas, kebersihan, dan pelayanan SPPG memenuhi standar yang ditetapkan.

Ia meminta pemerintah daerah memberikan rekomendasi kepada BGN apabila menemukan fasilitas atau pelayanan yang belum sesuai ketentuan.

"Kalau IPA dan fasilitas, higienis, tidak sesuai mohon rekomendasi disampaikan. Rekomendasi kepala daerah pasti menjadi acuan kami, kami ingin kepala daerah trlibat dan keterlibatan perangkat daerah juga sangat diharapkan," ucapnya.

Setelah mengikuti peresmian, Surya meninjau langsung fasilitas SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin di Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.

Peninjauan dilakukan dengan melihat sejumlah ruangan, mulai dari ruang ompreng, ruang persiapan, hingga ruang memasak.

Kegiatan tersebut bertujuan melihat kesiapan fasilitas dalam mendukung pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Kehadiran SPPG di wilayah 3T juga mendapat sambutan positif dari warga.

Nursiah Kurniati, salah seorang orang tua siswa, mengaku antusias dengan pelaksanaan program MBG bagi anak-anak sekolah.

Ia berharap kedua anaknya yang kini duduk di kelas I dan V sekolah dasar semakin bersemangat mengonsumsi makanan bergizi melalui program tersebut.

"Kalau di rumah anak-anak kan sudah makan. Kalau disekolah makannya ramai kawan-kawannya, jadikan tambah selera makan," pungkasnya.

Perluasan SPPG di Sumatera Utara diharapkan dapat memperluas jangkauan program MBG, khususnya bagi anak-anak di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Selain pemerataan layanan, pengawasan kualitas makanan, kebersihan fasilitas, dan konsistensi pelayanan menjadi bagian penting untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan Kota Medan mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah menyusul kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Warga juga diminta mengurangi kegiatan di luar ruangan, terutama ketika kabut asap semakin pekat.

Baca Juga:

• Polda Sumut Sita 437 Vape Diduga Mengandung Etomidate, Dua Orang Ditangkap di Medan

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan terutama saat kondisi udara terlihat berasap atau menunjukkan kecenderungan memburuk. Apabila terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, pastikan selalu menggunakan masker perlindungan yang memadai," ujar Surya, Rabu (14/10/2026).

Berdasarkan data pemantauan yang disebutkan dalam laporan, kualitas udara di Medan memburuk akibat tingginya konsentrasi partikulat halus atau PM2.5.

Partikel ini berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan ketika terhirup.

Data dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Kota Medan mencapai 116,3 mikrogram per meter kubik (µg/m³).

Angka itu berada di atas nilai ambang batas baku mutu udara ambien nasional sebesar 55 µg/m³ yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

"Angka ini telah melampaui jauh Nilai Ambang Batas (NAB) Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 lampiran VII, yaitu sebesar 55 µg/m³," kata Surya.

Surya meminta masyarakat memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang lebih rentan terhadap dampak pencemaran udara, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan atau penyakit penyerta lainnya.

Kelompok tersebut disarankan tetap berada di dalam rumah dan membatasi paparan udara luar selama kualitas udara belum membaik.

Selain menggunakan masker ketika harus keluar rumah, masyarakat diminta menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, dan mencukupi kebutuhan air putih.

Surya juga mengingatkan warga agar tidak mengabaikan gejala gangguan kesehatan yang muncul saat kabut asap menyelimuti kota.

"Jaga daya tahan tubuh dengan membiasakan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, dan minum air putih yang cukup. Apabila mengalami gejala seperti batuk, sesak napas, nyeri dada, mata perih, atau keluhan kesehatan lainnya yang memburuk, segera datangi Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat," ungkapnya.

Gejala seperti batuk, sesak napas, dan mata perih dapat muncul ketika seseorang terpapar polusi udara.

Jika keluhan memburuk atau mengalami kesulitan bernapas, masyarakat perlu segera mencari pertolongan medis.

Selain mengingatkan tentang risiko kesehatan, Dinkes Medan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berkendara.

Kabut asap yang mengurangi jarak pandang dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya.

Surya juga mengimbau warga tidak melakukan pembakaran terbuka yang dapat memperburuk pencemaran udara.

"Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan perhatikan jarak pandang yang menurun akibat peningkatan kabut asap," pungkasnya.

Masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan informasi kualitas udara dan memperhatikan imbauan dari instansi terkait.

Pembatasan aktivitas luar ruangan, penggunaan masker yang sesuai, serta upaya mencegah sumber asap menjadi langkah penting untuk mengurangi paparan polusi selama kondisi udara belum membaik.*(d/ad)

JAKARTA – Penilaian masyarakat terhadap arah perjalanan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), proporsi responden yang menilai Indonesia berada di jalur yang benar turun dari 83 persen pada Oktober 2024 menjadi 48 persen pada Oktober 2026.

Baca Juga:

• Demo di Kantor Wali Kota Binjai Berakhir Ricuh, Koordinator Aksi Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Satpol PP

Penurunan tersebut menunjukkan perubahan persepsi masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meski begitu, penilaian mengenai arah bangsa merupakan indikator tersendiri dan tidak otomatis menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap seluruh kebijakan pemerintah.

Dalam pemaparannya, SMRC membandingkan penilaian publik pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), dan Presiden Prabowo Subianto.

Pada periode kedua pemerintahan SBY, sekitar 2010–2014, proporsi responden yang menilai arah bangsa berada di jalur yang benar berkisar 60–70 persen.

Angka tersebut meningkat pada era Jokowi, dengan rata-rata sekitar 70–80 persen selama dua periode kepemimpinannya pada 2014–2024.

Ketika Prabowo mulai menjabat pada Oktober 2024, sebanyak 83 persen responden menilai arah bangsa Indonesia berada di jalur yang benar.

Namun, dalam survei SMRC pada Oktober 2026, angka tersebut turun menjadi 48 persen.

Artinya, terjadi penurunan sebesar 35 poin persentase dalam dua tahun. Poin persentase merupakan selisih langsung antara dua angka persentase.

Saiful Mujani menilai tingginya penilaian masyarakat pada awal pemerintahan Prabowo berkaitan dengan besarnya harapan terhadap janji-janji kampanye.

Menurut dia, janji mengenai berbagai layanan dan program yang dianggap menguntungkan masyarakat turut membentuk optimisme pada awal pemerintahan.

"Harapan yang sangat tinggi. Jadi dibilang oh ini benar nih kalau pendidikan gratis, transportasi gratis, makan gratis, semuanya serba gratis. Siapa yang bilang jelek? Wah keren ini Indonesia. Oleh karena itu dapat kita 80 persenan (responden) yang bilang wah Indonesia di jalan yang benar," katanya dikutip dari kanal YouTube SMRC TV, Rabu (14/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan penjelasan Saiful mengenai kemungkinan faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat pada awal pemerintahan Prabowo.

Adapun penurunan angka dalam survei menunjukkan perubahan persepsi responden, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan satu penyebab tertentu.

Saiful juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan perkembangan kepercayaan masyarakat.

Menurut dia, penurunan kepercayaan publik yang berlanjut dapat menjadi persoalan serius bagi pemerintahan.

"Kalau ini (kepercayaan publik) lebih turun lagi, berbahaya Anda (Prabowo) yang paling bertanggung jawab terhadap rusaknya negara ini," tegasnya.

Saiful menjelaskan bahwa ketidakpercayaan yang dibahasnya masih berada pada ranah kognitif dan psikologis, yakni berupa penilaian, keyakinan, dan sikap masyarakat.

Ia tidak menyebut kondisi tersebut sebagai pemberontakan terhadap pemerintah.

Karena itu, hasil survei tersebut perlu dibaca sesuai indikator yang diukur, yaitu penilaian masyarakat mengenai apakah Indonesia bergerak ke arah yang benar atau justru ke arah yang salah.

Selain SMRC, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei mengenai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang dua tahun masa kepemimpinan mereka.

Dalam laporan bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan yang dirilis pada 11 Oktober 2026, CELIOS memaparkan penilaian responden masyarakat dan kelompok ahli terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan hasil survei lembaganya menunjukkan banyak responden merasa stres terhadap kebijakan pemerintah dan perilaku Presiden Prabowo.

"Kami coba menanyakan terkait dengan perasaan stres terhadap kebijakan pemerintah. Dari 1.122 responden, jawabannya, 75 persen itu merasa stres dengan kebijakan pemerintah dan spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto," kata Bhima dalam konferensi pers secara daring, Minggu (11/10/2026).

Menurut pemaparan Bhima, persoalan yang dikaitkan dengan stres terhadap kebijakan pemerintah meliputi kenaikan harga bahan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan penegakan hukum yang dinilai belum memadai.

Dalam penilaian terhadap kondisi fisik dan mental Prabowo untuk memimpin Indonesia, materi survei CELIOS menyebut 38 persen responden menilai kondisinya kurang baik, sedangkan 23 persen menilai tidak baik sama sekali.

Sebanyak 8 persen responden menilai kondisi fisik dan mental Presiden untuk memimpin sangat baik.

CELIOS juga melibatkan 129 ahli untuk menilai kinerja pemerintahan.

Dalam materi survei yang diberitakan, 71 persen responden ahli menilai Prabowo tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai.

Sebanyak 93 persen responden ahli disebut merasa khawatir atau sangat khawatir terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden.

Temuan tersebut berasal dari survei CELIOS, bukan SMRC.

Kedua lembaga menggunakan indikator dan fokus penilaian yang berbeda sehingga hasilnya tidak dapat disamakan secara langsung.

Dalam laporan yang sama, CELIOS memberikan nilai 4,7 untuk kinerja pemerintahan berdasarkan penilaian responden masyarakat.

Sementara itu, penilaian dari kelompok ahli tercatat 2,9.

CELIOS juga menyoroti kebijakan sentralisasi pemerintahan. Sebanyak 60 persen responden menilai pemerintah daerah dirugikan oleh kebijakan tersebut.

Selain itu, 76 persen responden menyatakan setuju agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Survei itu turut mencatat bahwa 55 persen responden yang sebelumnya memilih Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024 menyatakan enggan memilihnya kembali jika ia maju pada Pilpres 2029.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian.

Sebanyak 96 persen responden masyarakat dalam survei CELIOS menilai pemerintah tidak mampu menangani persoalan tersebut.

Dari jumlah itu, 74 persen menilai pemerintah sangat tidak efektif dan 22 persen menilai tidak efektif.

Di kalangan ahli, 96 persen responden disebut menilai pemerintah tidak mampu menangani karhutla.

Persoalan lain yang turut disoroti mencakup masuknya militer ke ranah sipil, sentralisasi kewenangan, tata kelola Koperasi Desa Merah Putih, serta utang pemerintah.

Meski sama-sama menyoroti pemerintahan Prabowo-Gibran, hasil survei SMRC dan CELIOS mengukur aspek yang berbeda.

Survei SMRC yang dibahas Saiful Mujani berfokus pada penilaian masyarakat terhadap arah perjalanan bangsa, sedangkan CELIOS mengevaluasi berbagai aspek kinerja dan kebijakan pemerintah.

Untuk memahami hasil kedua survei secara menyeluruh, pembaca juga perlu memperhatikan metodologi, waktu pelaksanaan, karakteristik responden, dan pertanyaan yang digunakan masing-masing lembaga.* (tm/ad)

BINJAI – Aksi demonstrasi yang menuntut perbaikan jalan rusak dan sejumlah persoalan lainnya di Kantor Wali Kota Binjai, Sumatera Utara, berakhir ricuh pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Koordinator lapangan aksi, Edward Gurky, mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh seorang oknum personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Baca Juga:

• Polda Sumut Sita 437 Vape Diduga Mengandung Etomidate, Dua Orang Ditangkap di Medan

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/560/X/2026/SPKT/Polres Binjai/Polda Sumatera Utara.

Dalam laporan itu, seorang terlapor berinisial D diduga memukul dada kiri Gurky dan mendorongnya hingga terjatuh.

Gurky mengatakan, aksi awalnya berlangsung damai saat massa menyampaikan aspirasi.

Situasi mulai memanas setelah massa membakar ban dan meminta Wali Kota Binjai turun langsung menemui demonstran.

Namun, perwakilan pemerintah kota yang datang menemui massa ditolak karena demonstran ingin bertemu langsung dengan wali kota.

Situasi semakin tegang ketika sejumlah demonstran mencoba menerobos masuk ke kantor wali kota dengan memanjat pagar. Adu mulut dan aksi saling dorong pun terjadi.

"Terjadi adu mulut dan dorong-dorongan saat massa menerobos pagar pemko, hingga terjadi (dugaan) penganiayaan hingga saya terjatuh ke belakang," ujar Gurky seusai membuat laporan ke polisi, Rabu (14/10/2026).

Dalam demonstrasi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kota Binjai.

Salah satu tuntutan utama adalah percepatan perbaikan jalan berlubang yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Massa menyoroti kondisi Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Binjai Selatan.

Ruas jalan tersebut disebut pernah menjadi lokasi kecelakaan yang mengakibatkan seorang mahasiswi mengalami luka berat hingga patah tulang tangan kiri.

Gurky meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan tersebut sekaligus memperbaiki sejumlah ruas jalan lain yang dinilai rusak.

"Kita minta Pemko Binjai memberi prioritas perbaikan pada ruas Jalan Jamin Ginting, di mana di jalan ini telah mengakibatkan pengendara seorang mahasiswa mau berangkat kuliah, mengalami kecelakaan dan patah bagian tangan. Selain itu, juga ruas lainnya seperti di Jalan Alpukat Raya, Jalan Raimuna Raya, Jalan Wahidin Baru, Jalan Danau Tempe dan Jalan Pangeran Diponegoro," ucap Gurky.

Tuntutan kedua berkaitan dengan hak pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Olahraga, Kecamatan Binjai Timur.

Massa mempertanyakan janji bantuan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR senilai Rp127 juta yang menurut mereka belum terealisasi.

Ketiga, demonstran mendesak pemerintah kota menyediakan beasiswa bagi putra-putri terbaik daerah.

Keempat, massa meminta evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang dinilai lalai menangani persoalan infrastruktur.

Mereka juga meminta pejabat yang terbukti lalai dicopot dari jabatannya.

Tuntutan kelima adalah pemakzulan atau pemberhentian kepala daerah.

"Poin-poin yang disampaikan ini merupakan aspirasi dari masyarakat dan kami suarakan," kata Gurky.

Terpisah, Kepala Satpol PP Binjai, Arif Sihotang, membantah tudingan bahwa personelnya melakukan pemukulan terhadap koordinator lapangan aksi.

Arif menegaskan, personel Satpol PP yang bertugas telah menjalankan pengamanan sesuai prosedur operasional standar (SOP).

"Tidak ada pemukulan dalam aksi demo tersebut, saya tegaskan tidak ada pemukulan. Semua personel menjalankan pengamanan aksi damai sesuai SOP," kata Arif.

Ia juga meminta pihak yang memiliki bukti terkait dugaan pemukulan tersebut untuk menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.

"Kalau memang ada buktinya, silahkan diserahkan ke pihak berwajib," sambungnya.

Dugaan pemukulan tersebut kini menjadi bagian dari laporan yang ditangani kepolisian.

Kebenaran peristiwa itu masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, Gurky bersama rekan-rekannya juga menggelar aksi demonstrasi jilid pertama dengan tuntutan perbaikan jalan rusak di Kota Binjai.

Dalam aksi tersebut, massa melemparkan telur busuk ke Kantor Wali Kota Binjai sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah.* (tm/ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam peredaran vape yang mengandung etomidate di Kota Medan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita 437 unit vape yang dikenal dengan sebutan vape getar.

Baca Juga:

• Bikin Bangga! Pesepak Bola Muda Batu Bara Antar Timnas Putri Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia 2027

Pengungkapan bermula dari informasi mengenai seorang perempuan yang diduga menyediakan vape mengandung etomidate.

"Petugas melakukan penyelidikan dengan menyamar dan menemui seorang perempuan di kawasan MMTC untuk melakukan transaksi narkotika," kata Andy, Rabu, 14 Oktober 2026.

Setelah berkomunikasi dan mencapai kesepakatan dengan perempuan tersebut, petugas diarahkan menemui seorang pria berinisial A, 30 tahun, warga Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

A kemudian membawa petugas ke sebuah gudang di dekat Stadion Teladan, Jalan Stadion, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota.

Lokasi itu diduga menjadi tempat penyimpanan vape yang akan diambil dalam transaksi tersebut.

"Petugas diarahkan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian membawa mereka ke sebuah gudang di Stadion Teladan," ujarnya.

Saat berada di gudang, polisi menangkap A ketika sedang menunjukkan barang yang diduga mengandung narkotika.

Petugas kemudian menyita ratusan vape yang disimpan di dalam plastik hitam.

"Petugas menyita 437 vape yang diduga mengandung etomidate. Barang bukti tersebut terdiri atas 418 vape merek Yakuza XL dan 19 vape merek Thugs yang disimpan dalam plastik berwarna hitam," ungkapnya.

Setelah menangkap A, polisi melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat.

Petugas kemudian menangkap seorang perempuan berinisial I, 36 tahun, warga Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh.

I diduga berperan sebagai pengendali transaksi vape yang mengandung etomidate.

"Perempuan tersebut diduga berperan mengendalikan transaksi vape mengandung etomidate," jelasnya.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, A dan I mengaku memperoleh vape tersebut melalui aplikasi Zangi dari seorang pria berinisial RH.

Polisi kini masih menyelidiki keberadaan dan keterlibatan RH dalam kasus tersebut.

"Mereka mengaku mendapatkan vape tersebut melalui komunikasi menggunakan aplikasi Zangi dari seorang pria berinisial RH yang kini masih dalam penyelidikan," katanya.

Kedua orang yang ditangkap beserta barang bukti telah dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi juga melakukan pemeriksaan awal terhadap barang bukti menggunakan alat uji narkotika serta memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan penangkapan.

Selanjutnya, penyidik akan mengirimkan barang bukti ke Laboratorium Forensik (Labfor), menggelar perkara, dan mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran vape tersebut.

Hingga Rabu, 14 Oktober 2026, polisi masih mendalami keterlibatan RH dan menelusuri asal-usul 437 unit vape yang disita.

Kandungan etomidate dalam barang bukti tersebut juga perlu dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium forensik.* (d/ad)

BATUBARA – Pesepak bola muda asal Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Fadilla, turut mengantarkan Timnas Putri Indonesia U-17 lolos ke putaran final Piala Asia Putri U-17 2027.

Penampilan impresifnya selama babak kualifikasi di Singapura menjadi salah satu kontribusi penting bagi keberhasilan Garuda Pertiwi Muda.

Baca Juga:

• RDP Kematian Winda Lorenza di DPRD Sumut Buntu, Polda Sumut dan Polrestabes Medan Absen

Dalam laga tersebut, ia mencetak dua gol pada menit ke-10 dan ke-14, membantu Indonesia menang telak dengan skor 5-0.

Kemenangan itu memastikan langkah Indonesia menuju putaran final Piala Asia Putri U-17 2027.

Sebelum menghadapi Singapura, Indonesia juga berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0 pada Senin, 5 Oktober 2026.

Saat melawan Arab Saudi pada Kamis, 8 Oktober 2026, Fadilla turut mencetak gol pada menit ke-89.

Rentetan hasil positif tersebut membawa Indonesia melewati persaingan kualifikasi dan mengamankan tiket ke putaran final.

Bagi Fadilla, pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri karena ia bisa berkontribusi langsung untuk tim nasional yang diasuh Timo Scheunemann.

Fadilla mengaku bangga dapat membantu Indonesia lolos ke putaran final. Ia juga bersyukur timnya mampu memenangi pertandingan penentuan melawan Singapura.

"Sangat bangga kepada diri sendiri karena bisa mengantarkan Indonesia lolos kualifikasi dan pada pertandingan final bisa memenangkan pertandingan," ujar Fadilla.

Meski berhasil meraih kemenangan besar, Fadilla mengakui sempat meragukan peluang Indonesia untuk mengalahkan Singapura.

Keraguan itu muncul karena Singapura sebelumnya juga mampu menaklukkan Arab Saudi dan sempat berada di posisi teratas klasemen.

Namun, Fadilla bersama rekan-rekan setimnya tetap berusaha menjaga keyakinan untuk meraih kemenangan.

Dukungan dan doa orang tua juga menjadi sumber motivasi baginya untuk tampil maksimal di lapangan.

"Awalnya tidak ada ekspektasi karena lawannya Singapura. Mereka juga bisa mengalahkan Arab Saudi dan posisi klasemennya di atas. Saya sempat tidak yakin bisa mengalahkan Singapura, tetapi karena ingin memenangkan pertandingan, kami tetap yakin dan mendapat doa dari orang tua," katanya.

Keberhasilan membawa Indonesia lolos ke putaran final menjadi motivasi tambahan bagi Fadilla untuk terus mengembangkan kemampuannya.

Pemain jebolan BHRU Sumut itu tidak ingin cepat berpuas diri dengan pencapaian yang telah diraih.

Ia bertekad meningkatkan kualitas permainan melalui latihan yang lebih maksimal.

Dengan begitu, ia berharap dapat bersaing dan memberikan kontribusi lebih besar jika kembali mendapat kesempatan memperkuat tim nasional.

Fadilla juga menargetkan prestasi tinggi pada Piala Asia Putri U-17 2027.

Ia berharap bisa kembali lolos seleksi dan menjadi bagian dari skuad Indonesia yang akan tampil dalam turnamen tersebut.

"Target saya terus berlatih untuk persiapan Piala Asia ini dan bisa mendapatkan juara. Semoga saya bisa lolos seleksi lagi dan bermain nanti di Piala Asia," pungkasnya.

Keberhasilan membawa Timnas Putri Indonesia U-17 lolos ke Piala Asia 2027 menambah catatan prestasi Fadilla di sepak bola wanita.

Sebelumnya, ia tampil bersama Timnas Indonesia Putri U-16 dalam ajang Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah.

Dalam turnamen tersebut, Fadilla menjadi salah satu pemain yang berperan dalam perjalanan Indonesia hingga finis sebagai runner-up.

Indonesia gagal menjadi juara setelah kalah tipis 0-1 dari Thailand pada pertandingan final di Supersoccer Arena, Kudus, Minggu, 23 Agustus 2026.

Selain itu, Fadilla juga turut mengantarkan tim BHRU Sumut menempati peringkat keempat dalam Piala Pertiwi Nasional 2025.

Deretan pencapaian tersebut menjadi modal bagi Fadilla untuk terus berkembang.

Kini, pesepak bola asal Batu Bara itu memiliki kesempatan untuk kembali bersaing memperebutkan tempat di skuad Timnas Putri Indonesia U-17 dan mengejar target juara di Piala Asia 2027.* (tm/ad)