Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pengguna BBM subsidi.

Baca Juga:

• Harga Pertamax Naik Tajam, Tito Karnavian Pantau Dampaknya terhadap Inflasi dan Ekonomi Daerah

Sementara itu, kenaikan harga Pertamax disebut tidak terlepas dari kondisi global, terutama fluktuasi harga minyak dunia dan situasi geopolitik yang masih tidak stabil.

Menurut ESDM, harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar dan sejumlah komponen penentu harga, seperti harga minyak internasional, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta biaya distribusi dan pajak.

"Penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan hal yang tidak terhindarkan karena mengikuti formula yang sudah ditetapkan," kata Dwi Anggia.

Ia juga menyebut bahwa tren kenaikan harga BBM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara kawasan Asia Tenggara, bahkan dengan besaran yang lebih tinggi.

Pemerintah menegaskan akan terus menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi nasional dan perlindungan terhadap masyarakat pengguna BBM subsidi.*

(d/dh)

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyebut vonis terhadap empat prajurit TNI yang terlibat dalam kasus tersebut tidak berpihak kepada korban. Mereka menilai pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan.

Baca Juga:

• Vonis Kasus Andrie Yunus Dijatuhkan, Yusril Tegaskan Tak Ada Tempat bagi Aparat yang Melanggar Hukum

Dalam putusan itu, empat anggota TNI dijatuhi hukuman penjara antara 1,5 hingga 3 tahun. Sebagian di antaranya juga mendapat sanksi pemecatan dari dinas militer.

TAUD menilai hukuman tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan dampak yang dialami korban. Berdasarkan keterangan medis, Andrie Yunus mengalami cedera serius pada mata yang berpotensi menyebabkan cacat permanen.

Selain soal hukuman, TAUD juga mengkritik keputusan majelis hakim yang memerintahkan pemusnahan sebagian barang bukti. Menurut mereka, langkah itu dapat menghambat proses penyidikan lanjutan terhadap kemungkinan pelaku lain dalam kasus tersebut.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, juga menyampaikan kritik serupa. Ia menilai putusan pengadilan militer tersebut mencederai rasa keadilan korban.

"Putusan ini adalah bentuk pelecehan terhadap keadilan korban," ujar Usman dalam konferensi pers yang sama.

Amnesty juga menyoroti perintah pengadilan untuk memusnahkan barang bukti, yang dinilai berpotensi menghambat proses hukum. Selain itu, mereka mempertanyakan pertimbangan hakim yang menyinggung sikap korban dalam persidangan.

Menurut Amnesty, proses hukum seharusnya tetap membuka ruang bagi pengungkapan seluruh fakta, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Sementara itu, Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebelumnya menjatuhkan vonis kepada empat terdakwa masing-masing dengan hukuman berbeda, mulai dari 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara, serta sebagian disertai pemecatan dari dinas militer.

Kasus ini masih menjadi sorotan karena dinilai menyisakan sejumlah pertanyaan terkait keadilan bagi korban serta transparansi proses peradilan militer.*

(k/dh)

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan berdasarkan keterangan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Baca Juga:

• Kasus Ijazah Jokowi Menuju Persidangan, David Pajung Minta Sidang Terbuka Agar Publik Melihat Fakta Sebenarnya

Menurut Yakup, setelah status berkas dinyatakan lengkap atau P21, proses hukum akan berlanjut ke tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Pada tahap tersebut, tersangka dapat dipanggil kembali untuk pemeriksaan lanjutan, termasuk kemungkinan penahanan sesuai kewenangan penyidik.

Ia menilai seluruh alat bukti yang telah dikumpulkan sudah cukup untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. Karena itu, pihaknya memperkirakan proses hukum terhadap Roy Suryo akan segera memasuki tahap lanjutan.

"Kalau sudah lengkap, ya tinggal menunggu waktu untuk proses berikutnya," ujarnya.

Meski demikian, pihak Roy Suryo sebelumnya menyatakan belum menerima dokumen resmi terkait status P21 tersebut. Mereka juga mempertanyakan dasar hukum atas pernyataan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap.

Menurut kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gahfur Sangadji, kelengkapan berkas perkara harus dibuktikan dengan dokumen resmi dari kejaksaan.

"Secara hukum, harus ada bukti administrasi P21 yang jelas," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian resmi terkait status perkara tersebut sebelum melangkah lebih jauh dalam proses hukum.

Kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden Joko Widodo ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik, karena melibatkan sejumlah tokoh dan menyita perhatian luas masyarakat.*

(tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga:

• Bandung Siap Jadi Tuan Rumah Konprov PWI Jabar 2026, Ribuan Wartawan Bakal Hadiri Agenda Lima Tahunan

Prabowo mengatakan, Indonesia saat ini telah berada pada posisi yang relatif aman dalam hal ketersediaan pangan, bahkan disebut telah mencapai swasembada pangan di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Ia menilai, tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan di sejumlah negara menjadi perhatian serius yang harus diantisipasi bersama.

Selain sektor pangan, Prabowo juga menyinggung pentingnya penguatan sektor energi nasional. Ia menyebut pemerintah tengah berupaya menuju swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan untuk memperkuat ketahanan nasional.

"Perhitungan kita tiga tahun lagi, kita benar-benar sangat kuat di bidang energi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menekankan pentingnya industrialisasi melalui hilirisasi sumber daya alam agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain, tetapi mampu memperkuat kemandirian ekonomi.

Menurutnya, generasi muda dan pelaku usaha memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan kepatuhan terhadap hukum.

"Ini kesempatan untuk pengusaha-pengusaha muda bangkit. Kita tidak mau hanya jadi pasar bangsa lain," ujarnya.*

(oz/dh)

Dasco mengatakan informasi tersebut ia peroleh dari pemerintah dan menilai langkah itu berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas pasar keuangan nasional.

Baca Juga:

• Dolar AS Kian Menguat Mendekati Rp 18.000, Rupiah Tertekan di Tengah Sentimen Pasar Global

Ia menambahkan, kondisi kepercayaan pasar terhadap pemerintah saat ini menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan mata uang rupiah.

Dasco juga menyebut dirinya mendapatkan informasi bahwa pemerintah akan meluncurkan sejumlah strategi ekonomi dalam waktu dekat yang diyakini dapat mendorong penguatan rupiah.

"Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang saya yakini akan membuat rupiah menguat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco bahkan mengimbau masyarakat yang masih memegang dolar Amerika Serikat dalam jumlah besar untuk mempertimbangkan kembali kepemilikannya, karena ia memprediksi rupiah akan menguat dalam waktu dekat.

"Bagi teman-teman yang saat ini menyimpan dolar karena berharap ada keuntungan, sebaiknya dolarnya dilepas. Karena kalau rupiah menguat minggu depan, nanti bisa rugi," ucapnya.*

(in/dh)

Usulan tersebut disampaikan BPOM dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI yang digelar di Jakarta, Rabu (10/6/2026). Dengan tambahan tersebut, BPOM mengajukan peningkatan anggaran menjadi sekitar Rp 4,2 triliun dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 1,4 triliun.

Baca Juga:

• Tuntutan Audit Program MBG Menguat, DPR Minta Publik Menunggu Hasil Pemeriksaan BPK

"Anggaran ini diperlukan untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan agar masyarakat memperoleh produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat," ujar Taruna dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, BPOM kini juga memiliki tugas strategis yang berkaitan dengan program prioritas nasional, termasuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan regulasi yang berlaku, BPOM menjadi lembaga yang memiliki mandat utama dalam pengawasan keamanan pangan pada program tersebut.

Selain MBG, BPOM juga akan memperluas pengawasan pada program Koperasi Merah Putih (KMP) yang diperkirakan mencapai sekitar 80 ribu unit di seluruh Indonesia. Pengawasan juga dilakukan hingga lingkungan pendidikan untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.

Taruna menambahkan, BPOM juga berperan dalam mendukung pencegahan penyakit tidak menular melalui pengawasan produk pangan dan kesehatan. Salah satunya terkait tingginya angka diabetes yang diperkirakan mencapai lebih dari 31 juta penduduk di Indonesia.

Menurutnya, seluruh tambahan tugas tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pengawasan dapat berjalan optimal dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.*

(mt/dh)

Keduanya terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2026) sekitar pukul 10.10 WIB, sebelum akhirnya dibawa menggunakan mobil tahanan.

Baca Juga:

• Tuntutan Audit Program MBG Menguat, DPR Minta Publik Menunggu Hasil Pemeriksaan BPK

"Saya enggak terima uang ya. Ini enggak adil. Saya cuma pelaksana," kata Titin.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana dan bukan pihak yang menerima aliran dana dalam kasus tersebut.

"Saya hanya melaksanakan," ujarnya singkat.

Ketika kembali ditanya wartawan, Titin menyebut bahwa pihak yang diduga menerima uang berada di level pimpinan.

"Pimpinan saya berjenjang," ucapnya sebelum masuk ke mobil tahanan.

Sebelumnya, KPK melakukan rangkaian OTT pada 7–8 Juni 2026 dan menangkap 10 orang, terdiri dari lima orang di Jakarta dan lima lainnya di Sumatera Selatan. Dalam OTT tersebut, Bupati Muara Enim Edison juga termasuk pihak yang diamankan.

Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025–2026.

Kemudian pada 10 Juni 2026, KPK kembali melakukan OTT lanjutan dan mengamankan lima aparatur sipil negara (ASN) BPK RI. Operasi tersebut menjadi OTT ke-13 KPK sepanjang tahun 2026.*

(an/dh)

Ia menyebut, meski regulasi baru telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, pelaksanaannya di lapangan tetap membutuhkan aparatur yang profesional dan memiliki paradigma kerja yang sesuai dengan semangat reformasi hukum.

Baca Juga:

• UU Polri Baru Disahkan, Polisi Aktif Kini Bisa Duduki Jabatan Sipil Tanpa Harus Pensiun

Abdullah menjelaskan, perubahan dalam UU Polri tersebut mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari penguatan profesionalisme institusi, peningkatan mekanisme pengawasan eksternal, netralitas, pelayanan publik, hingga penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Menurutnya, pembaruan regulasi tersebut harus diikuti dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja anggota Polri dalam menjalankan tugas di lapangan.

"Polri tidak hanya dituntut mampu menegakkan hukum secara efektif, tetapi juga semakin terbuka terhadap mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam negara hukum yang demokratis," ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan publik serta partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat kepercayaan terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, penguatan kewenangan Kompolnas juga dinilai penting untuk memastikan transparansi dalam proses penegakan hukum dan pengawasan kinerja kepolisian.

Abdullah optimistis, UU Polri yang baru akan memperkuat transformasi institusi kepolisian menuju arah yang lebih modern, profesional, dan dekat dengan masyarakat.*

(an/dh)

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Pastikan Perbaikan Jalan Penghubung Bandar Tinggi–Batu Bara Dimulai 2026, Warga Sambut Antusias

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan layanan hukum berbasis masyarakat. Ia menilai program Posbankum dan Restorative Justice telah memberikan dampak nyata dalam penyelesaian persoalan hukum dengan pendekatan yang lebih humanis.

"Terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah memberikan apresiasi terhadap program Restorative Justice. Program ini kami hadirkan untuk masyarakat dan telah membantu penyelesaian berbagai persoalan melalui pendekatan yang lebih humanis," ujar Bobby.

Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa ribuan Posbankum yang didukung paralegal di Sumatera Utara diharapkan mampu memperkuat akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar layanan bantuan hukum dapat berjalan efektif, terutama melalui mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.

Bagi Kabupaten Simalungun, penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses hingga tingkat nagori dan kelurahan.

Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum di setiap wilayah diharapkan dapat menjadi wadah konsultasi hukum masyarakat serta memperkuat penyelesaian masalah secara damai.

"Posbankum hadir untuk membantu masyarakat memperoleh akses keadilan secara mudah dan cepat. Kami berharap keberadaannya dapat memberikan solusi atas berbagai persoalan serta memperkuat harmoni sosial di Kabupaten Simalungun," ujarnya.

Peresmian Posbankum tersebut ditandai dengan pemukulan tagading sebagai simbol dimulainya layanan bantuan hukum yang lebih dekat, cepat, dan mudah diakses masyarakat Sumatera Utara.*

(dh)

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, saat melakukan peninjauan lokasi ruas jalan yang menghubungkan Nagori Bandar Tinggi menuju perbatasan Kabupaten Batu Bara, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

• Krisis Air Bersih Meluas, Rico Waas Kerahkan Armada Damkar untuk Menjangkau Permukiman Warga Medan

Bupati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Simalungun dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan akses jalan akan berdampak langsung pada mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi wilayah.

"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Infrastruktur yang baik akan membuka akses, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah," ujar Bupati.

Ia menjelaskan, peningkatan ruas jalan tersebut akan dikerjakan pada tahun 2026 dengan panjang sekitar 1,3 kilometer dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun.

Bupati berharap, proyek tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya warga Nagori Bandar Tinggi dan Kecamatan Bandar Masilam, terutama dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik.

Sementara itu, Anggota DPRD sekaligus tokoh masyarakat H. Girun menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Ia menilai proyek perbaikan jalan ini sudah lama dinantikan masyarakat.

"Atas nama masyarakat Nagori Bandar Tinggi, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Simalungun yang telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan di daerah kami," ujarnya.

Ia juga berharap pembangunan jalan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Peninjauan ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Simalungun dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan warga hingga ke pelosok daerah.*

(dh)

Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi antara jajaran PWI Jawa Barat dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang berlangsung di Pendopo Kota Bandung, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

"Alhamdulillah hari ini kita sudah berdiskusi mengenai persiapan Kota Bandung untuk menjadi tuan rumah Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat. Rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus," ujar Farhan.

Ia menyebutkan, pelaksanaan Konprov direncanakan berlangsung pada pekan kedua Agustus 2026. Pemerintah kota akan berkoordinasi dengan panitia pelaksana serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung untuk memastikan kesiapan teknis kegiatan.

Menurut Farhan, penyelenggaraan Konprov PWI Jabar di Kota Bandung menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem media sekaligus meningkatkan kualitas jurnalistik di daerah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri A. menjelaskan bahwa Konprov merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang memiliki agenda strategis, mulai dari laporan pertanggungjawaban, penyusunan program kerja, hingga pemilihan Ketua PWI Jawa Barat periode berikutnya.

"Ini adalah hajatan lima tahun sekali. Agenda utamanya memilih ketua, menyusun program kerja, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kami merencanakan pelaksanaannya pada 12–13 Agustus 2026 dengan estimasi peserta sekitar 1.500 hingga 2.000 anggota PWI se-Jawa Barat," kata Ahmad Syukri.

Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Pemkot Bandung yang sejak awal telah menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan Pemkot Bandung. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kompetensi jurnalistik di Jawa Barat," ujarnya.

Selain Konprov, PWI Jawa Barat juga akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 24–25 Juni 2026 di Kota Bandung sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme insan pers.

Ketua Panitia Konprov PWI Jabar 2026, Roberto Purba, menilai dukungan Pemkot Bandung menjadi bukti kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan insan media dalam mendorong pembangunan daerah serta menciptakan iklim jurnalistik yang sehat dan profesional.

Sementara itu, Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, turut menyambut baik pelaksanaan Konprov di Kota Bandung dan berharap kegiatan tersebut dapat memperkaya literasi jurnalistik di daerah.*

(dh)

Ketua PWI Jaya, Kesit B. Handoyo, mengatakan bahwa kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi antara insan pers dan sektor perbankan dalam memperkuat edukasi publik terkait peran lembaga keuangan daerah.

Baca Juga:

• Forwakum Asahan–Tanjungbalai Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Siap Perkuat Jurnalisme Hukum

Kategori khusus ini menyediakan total hadiah sebesar Rp75 juta untuk para pemenang dan nominee terbaik. Masing-masing juara kategori akan mendapatkan hadiah Rp15 juta, sementara dua nominee terbaik memperoleh masing-masing Rp5 juta.

Kesit menambahkan, kompetisi ini juga menjadi ruang bagi jurnalis untuk mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari inovasi layanan perbankan, transformasi digital, hingga kontribusi Bank Jakarta dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi daerah.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai upaya memperkuat literasi keuangan masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan komunitas media.

"Kami meyakini media memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman publik mengenai layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kompetisi ini, kami berharap lahir karya yang menggambarkan secara objektif inovasi dan kontribusi Bank Jakarta," ujarnya.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, juga menegaskan bahwa kategori ini diharapkan mampu mendorong jurnalis menghasilkan karya yang informatif, edukatif, dan inspiratif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan.

Kompetisi ini terbuka bagi seluruh wartawan di Indonesia dengan tiga kategori lomba, yakni Berita Feature, Artikel Opini, dan Foto Feature. Adapun tema yang diangkat meliputi penguatan UMKM, digitalisasi perbankan Jakarta, serta ekosistem keuangan daerah.

Seluruh karya wajib mencantumkan kata kunci "Bank Jakarta" dan dapat dikirim hingga 31 Juli 2026. Pada tahap awal, dewan juri akan menyeleksi lima karya terbaik di setiap kategori berdasarkan aspek jurnalistik, kedalaman analisis, akurasi data, serta kualitas penyajian.

Melalui ajang ini, PWI Jaya dan Bank Jakarta berharap dapat memperkuat literasi keuangan masyarakat, meningkatkan reputasi perbankan daerah, serta memperluas eksposur positif melalui pemberitaan media massa di Indonesia.*

(dh)

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.11 WIB, dolar AS berada di level Rp 17.959 atau menguat 15,5 poin (0,09%) dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Kembali Melemah, Buyback Turun Tajam hingga Rp 92 Ribu per Gram

Adapun terhadap dolar Singapura, mata uang AS melemah tipis 0,02 persen. Namun di sisi lain, dolar AS masih mencatat penguatan terhadap yuan China sebesar 0,03 persen.

Pergerakan serupa juga terlihat terhadap yen Jepang yang melemah 0,04 persen, serta baht Thailand yang turun 0,19 persen. Sementara itu, dolar AS masih menguat tipis terhadap ringgit Malaysia sebesar 0,03 persen.

Tekanan terhadap rupiah yang membuat dolar AS mendekati level Rp 18.000 ini menjadi perhatian pelaku pasar, terutama di tengah dinamika global yang masih dipengaruhi ekspektasi kebijakan moneter dan sentimen ekonomi internasional.

Sejumlah analis menilai, pergerakan rupiah ke depan masih akan sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan suku bunga global serta arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik.*

(d/dh)

Berdasarkan data dari situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas 24 karat hari ini turun Rp 24.000 per gram menjadi Rp 2.689.000 per gram.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah ke Level 5.899, Sektor Teknologi dan Properti Jadi Penopang Pasar

Untuk ukuran terkecil, emas 0,5 gram dibanderol Rp 1.394.500, sedangkan emas 10 gram dijual Rp 26.385.000. Adapun emas ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram berada di level Rp 2.629.600.000.

Dalam sepekan terakhir, harga emas Antam bergerak di rentang Rp 2.759.000 hingga Rp 2.689.000 per gram. Sementara dalam satu bulan terakhir, harga tercatat melemah dari kisaran Rp 2.819.000 per gram.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen yang dipotong langsung dari nilai transaksi.

Dengan kondisi harga yang kembali terkoreksi, pelaku pasar disarankan untuk mencermati pergerakan emas global dan nilai tukar rupiah sebelum mengambil keputusan investasi, mengingat emas masih menjadi salah satu instrumen lindung nilai jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi global.*

(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVIII di Bandar Lampung. Dalam kesempatan tersebut, ia menceritakan pengalamannya ketika menggunakan Maung saat menghadapi hujan deras.

Baca Juga:

• Prabowo Targetkan Indonesia Punya Mobil Nasional, Pengusaha Muda Diajak Bangun Industri Karya Anak Bangsa

"Suatu saat saya tidur di mobil, karena hujan deras di luar, tahu-tahu ada bunyi 'tek tek tek', saya bangun, rupanya bocor. Ya namanya mobil baru, saya kirim kembali lah, ini kan buatan Pindad. Saya bilang, tolonglah bocornya dikurangi," ujar Prabowo, dikutip Kamis (11/6/2026).

Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa kendaraan tersebut pernah mengeluarkan bunyi cukup keras saat digunakan melintasi jalur pegunungan. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi keinginannya untuk tetap menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas.

"Tapi nggak apa-apa. Demi nasionalisme, saya tetap akan pakai mobil ini," tegasnya.

Prabowo menilai sudah saatnya Indonesia memiliki dan membanggakan kendaraan produksi sendiri. Ia menegaskan, sebagai kepala negara dirinya ingin memberikan contoh nyata dalam mendukung produk karya anak bangsa dibandingkan menggunakan kendaraan impor.

Menurutnya, setelah lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, industri otomotif nasional harus mampu berdiri sejajar dengan produsen kendaraan global.

"Setelah 81 tahun merdeka, kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri. Kita sudah merintis, TNI pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia. Presidenmu sekarang pakai mobil buatan rakyat sendiri," katanya.

Prabowo juga mengaku kini tidak lagi mempertimbangkan kendaraan mewah produksi luar negeri karena merasa memiliki tanggung jawab untuk mendorong penggunaan produk nasional.

Meski mengakui kualitas Maung masih terus disempurnakan, Prabowo memaklumi kondisi tersebut karena kendaraan itu tergolong baru dikembangkan.

"Namanya sesuatu yang baru, mungkin tidak sebagus saya pakai BMW atau Mercedes. Tapi saya pakai Maung," ujarnya.

Dukungan Prabowo terhadap Maung dinilai menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat industri pertahanan dan otomotif nasional. Kehadiran kendaraan produksi dalam negeri tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk buatan Indonesia serta mendorong pengembangan teknologi otomotif nasional ke depan.*

(d/dh)

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, tersangka merupakan residivis kasus narkotika yang selama ini menjalankan aksinya dengan berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari pantauan aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Kemenhub dan Pemprov Sumut Matangkan Proyek BRT Mebidang Berbasis Bus Listrik, Ditargetkan Beroperasi 2027

Penangkapan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Setia Raya, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, pada akhir Mei 2026. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan berbagai barang bukti yang diduga terkait jaringan peredaran narkoba.

Polisi mengamankan sebanyak 10.447 butir pil ekstasi, 828 pod vaping liquid yang diduga mengandung zat terlarang, serta 59,36 gram ganja. Selain itu, petugas juga menyita tiga unit mobil mewah, empat sepeda motor, dan uang tunai senilai Rp246 juta.

Barang bukti tersebut diduga merupakan hasil keuntungan dari aktivitas peredaran narkotika yang dilakukan tersangka dalam beberapa waktu terakhir.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menegaskan bahwa pengungkapan kasus narkoba tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti. Menurutnya, aparat harus menelusuri aliran dana dan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut.

Karena itu, pihaknya mendorong agar kasus-kasus besar narkotika yang berhasil diungkap dapat dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah tersebut dinilai penting untuk memiskinkan pelaku kejahatan dan memutus mata rantai bisnis narkoba.

Calvijn juga meminta jajarannya berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara dan pihak kejaksaan guna mendalami kemungkinan adanya unsur pencucian uang dalam perkara tersebut.

Polrestabes Medan menegaskan akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam distribusi narkotika maupun pengelolaan aset hasil kejahatan.*

(ds/dh)

Meski dibuka di zona merah, pergerakan IHSG pada awal perdagangan terpantau relatif stabil. Indeks bergerak di kisaran level tertinggi 5.929 dan level terendah 5.885 pada menit-menit awal transaksi.

Baca Juga:

• IHSG Bangkit ke Level 5.800, Saham Perbankan Jadi Motor Penguatan Bursa

Hingga pukul 09.06 WIB, sebanyak 260 saham bergerak menguat, 308 saham mengalami penurunan, dan 391 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga.

Di tengah pelemahan indeks, sejumlah sektor masih menunjukkan kinerja positif. Sektor teknologi menjadi pendorong utama dengan kenaikan 2,23 persen. Penguatan juga terjadi pada sektor properti yang naik 1,47 persen serta sektor energi yang bertambah 1,16 persen.

Selain itu, sektor infrastruktur, kesehatan, barang konsumsi nonprimer, industri, barang konsumsi primer, dan transportasi turut bergerak di zona hijau meskipun dengan kenaikan yang relatif terbatas.

Sebaliknya, tekanan terjadi pada sektor barang baku yang turun 0,06 persen dan sektor keuangan yang melemah 0,08 persen.

Pada jajaran saham dengan kenaikan tertinggi atau top gainers, saham PT Multitrend Indo Tbk (BABY) memimpin setelah melonjak 32,28 persen ke level 250. Disusul saham KBLV yang naik 25,84 persen ke level 112 dan saham RISE yang menguat 25 persen ke posisi 1.300.

Selain itu, saham KOPI tercatat naik 21,33 persen ke level 182, sementara saham MLPT menguat 20 persen hingga mencapai harga 21.600 per saham.

Di sisi lain, saham PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) menjadi salah satu saham yang mengalami penurunan terdalam dengan koreksi 9,02 persen ke level 111. Saham RAAM turun 7,5 persen ke level 222, diikuti BLOG yang melemah 7,47 persen ke posisi 322.

Sementara itu, saham FLMC terkoreksi 7,27 persen ke level 102 dan saham SPTO turun 7,02 persen menjadi 530 per saham.

Pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen domestik dan global yang berpotensi memengaruhi arah perdagangan saham dalam beberapa waktu ke depan, termasuk perkembangan ekonomi nasional, nilai tukar rupiah, serta dinamika harga energi dunia.*

(oz/dh)

Yusril mengatakan pemerintah menghormati putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 3 tahun kepada para terdakwa. Menurutnya, putusan tersebut mencerminkan independensi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.

Baca Juga:

• Kodim 1710/Mimika Bangun 6 Jembatan Garuda di Tiga Distrik, Akses Warga Papua Tengah Makin Terbuka

Ia menilai majelis hakim telah mempertimbangkan secara cermat tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa sebelum menjatuhkan hukuman. Bahkan, salah satu terdakwa menerima hukuman yang lebih berat dibanding tuntutan yang diajukan sebelumnya.

Yusril juga mengapresiasi keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada dua terdakwa. Menurut dia, langkah tersebut menjadi pesan tegas bahwa institusi negara tidak memberikan ruang bagi aparat yang menyalahgunakan kewenangan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

"Tidak ada tempat bagi oknum aparat yang melakukan tindakan anarkis, melanggar hukum, atau menggunakan kekerasan untuk membungkam pihak lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kebebasan berpendapat dan melindungi ruang demokrasi yang sehat. Ia menilai keberadaan aktivis masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia memiliki peran penting dalam mengawal jalannya demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Menurutnya, segala bentuk intimidasi, kekerasan fisik, maupun tindakan balas dendam terhadap warga negara yang menyampaikan kritik harus ditolak dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Yusril juga menyampaikan keprihatinan atas dampak yang dialami Andrie Yunus akibat peristiwa tersebut. Korban diketahui mengalami cedera serius yang menyebabkan gangguan permanen pada salah satu matanya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis kepada empat anggota TNI yang terbukti melakukan penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat terhadap Andrie Yunus.

Serda Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono 2 tahun 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya 2 tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Majelis hakim menyatakan keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk penegakan hukum terhadap aparat negara sekaligus pengingat penting bahwa setiap pelanggaran hukum harus diproses secara adil tanpa memandang status maupun jabatan pelakunya.*

(in/dh)

Menurut Tito, perubahan harga BBM berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi di berbagai daerah. Namun hingga saat ini, pemerintah masih mencermati sejauh mana dampak kebijakan tersebut terhadap pergerakan harga barang dan jasa di masyarakat.

Baca Juga:

• Harga Pertamax Naik Tajam, DPR Ingatkan Risiko Lonjakan Pengguna Pertalite dan Ancaman Gangguan Pasokan

Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green 95 mulai berlaku setelah PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Dalam kebijakan terbaru tersebut, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pertamina menjelaskan penyesuaian harga dilakukan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku untuk produk BBM nonsubsidi. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta biaya penyediaan energi.

Meski terjadi kenaikan pada sejumlah produk BBM nonsubsidi, beberapa jenis bahan bakar lainnya tidak mengalami perubahan harga. Pertamax Turbo tetap dijual Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi masih dipertahankan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar subsidi sebesar Rp6.800 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Sejumlah pihak menilai dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi nasional kemungkinan tidak terlalu besar karena mayoritas masyarakat masih menggunakan BBM bersubsidi. Namun pemerintah tetap melakukan pengawasan guna memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah berharap tingkat inflasi tetap berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga di tengah dinamika harga energi global.*

(in/dh)

Yahya menegaskan bahwa penyampaian aspirasi oleh masyarakat merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati. Menurutnya, kritik dan masukan terhadap program pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan yang terbuka.

Baca Juga:

• Kasus MBG Kian Jadi Sorotan, KPK Klarifikasi Daftar Nama yang Viral dan Bantah Isu Keterlibatan Pimpinan

Ia menjelaskan bahwa audit terhadap penggunaan anggaran negara merupakan kewenangan lembaga resmi, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu, masyarakat diminta menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan anggaran Badan Gizi Nasional.

Yahya meyakini BGN telah menjalani proses audit sebagaimana kementerian dan lembaga negara lainnya. Namun hingga kini hasil audit tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat.

Menurut dia, hasil audit nantinya akan menjadi dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengetahui apakah terdapat persoalan dalam tata kelola maupun penggunaan anggaran.

Selain audit reguler, Yahya menyebut BPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigatif apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau diperlukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap suatu program.

"Jika diperlukan, BPK dapat melakukan audit investigasi sehingga dapat diketahui letak persoalan dalam tata kelola maupun penggunaan anggaran yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah massa yang tergabung dalam kelompok MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN di Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Para peserta aksi membawa berbagai poster berisi kritik terhadap program tersebut, termasuk desakan agar dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran. Massa juga meminta pemerintah melakukan perbaikan tata kelola guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, program tersebut menjadi perhatian publik dan terus mendapat sorotan terkait pelaksanaannya.

DPR menilai hasil audit yang dilakukan lembaga berwenang akan menjadi pijakan penting dalam menentukan langkah evaluasi dan perbaikan terhadap program tersebut di masa mendatang.*

(d/dh)