Dalam agenda tersebut, MK akan mendengarkan keterangan ahli dan atau saksi yang diajukan pemohon serta melakukan pengesahan terhadap alat bukti tambahan.

Baca Juga:

• Denny Indrayana Ungkap 3 Temuan soal Syarat Pendidikan Gibran dalam Bukti di MK

Permohonan diajukan oleh 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana, Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi dan Tiurma M.S. Sihombing. Data para pemohon tersebut tercatat dalam daftar perkara resmi MK.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menguji pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran pada saat proses pencalonan. Mereka juga meminta sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan Gibran dinyatakan batal serta meminta MK menjatuhkan konsekuensi hukum sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan.

Para pemohon sebelumnya menyatakan ingin mendapatkan kesempatan untuk membuktikan secara yuridis persoalan syarat pendidikan Gibran melalui persidangan yang terbuka dan transparan.

Perkara tersebut telah menjalani pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026. Selanjutnya, pada 23 September 2026, MK menggelar pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan pihak terkait dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dalam sidang 23 September, KPU mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa permohonan tersebut. KPU menilai pokok yang diajukan para pemohon berkaitan dengan sengketa proses pencalonan yang menjadi ranah Bawaslu, bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Meski demikian, perkara tersebut dilanjutkan ke tahap pembuktian. Agenda malam ini menjadi kesempatan bagi pemohon untuk menghadirkan saksi dan ahli serta menyerahkan alat bukti tambahan kepada Mahkamah.

Hasil pembuktian nantinya akan menjadi bagian dari pertimbangan hakim konstitusi dalam memeriksa perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Hingga sidang pembuktian digelar, belum ada putusan akhir MK mengenai permohonan tersebut.* (d/dh)

Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail mengatakan peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai kecelakaan di laut. Menurut dia, aspek keselamatan sebelum keberangkatan hingga pengawasan pelayaran perlu diperiksa secara transparan.

Baca Juga:

• Tercekik Utang Dapur MBG Belum Beroperasi, Puluhan Ribu Mitra SPPG Bakal Kepung DPR 1 Oktober

Yakub meminta investigasi tidak berhenti pada kronologi setelah kapal kehilangan kontak. Pemeriksaan, menurut dia, perlu mencakup kondisi speedboat sebelum berangkat, kelengkapan keselamatan, cuaca dan kondisi perairan, serta penerapan prosedur pelayaran.

Menurut Yakub, sejumlah aspek yang perlu diperiksa antara lain kelayakan kapal, kondisi mesin, alat komunikasi, perangkat navigasi, GPS, pelampung, kapasitas penumpang, identitas kru serta standar operasional prosedur keselamatan.

Dia juga mempertanyakan pihak yang memberikan izin keberangkatan kapal dan memastikan aspek keselamatan sebelum speedboat menuju kawasan Gunung Anak Krakatau.

"Pertanyaan selanjutnya mengarah pada pelabuhan dan otoritas yang mempunyai kewenangan dalam memastikan keselamatan kapal sebelum berlayar," ujarnya.

Yakub menilai hasil pemeriksaan di pelabuhan perlu dibuka kepada publik. Jika terdapat prosedur yang tidak dijalankan, menurut dia, perlu dijelaskan mengapa kapal tetap diizinkan berangkat.

Dia menyebut peran syahbandar dan otoritas pelabuhan perlu diperiksa secara objektif sesuai kewenangan masing-masing.

IMO-Indonesia juga mendorong Komisi V DPR RI memanggil Gubernur Banten Andra Soni untuk memberikan penjelasan mengenai koordinasi pemerintah daerah dalam aspek keselamatan kegiatan peliputan di wilayah perairan Banten.

"Kami mendesak Komisi V DPR RI untuk memanggil Gubernur Banten Andra Soni agar memberikan penjelasan terkait sejauh mana pemerintah daerah memastikan koordinasi keselamatan dalam kegiatan peliputan di medan berbahaya di perairan Banten," kata Yakub.

Menurut Yakub, permintaan pemanggilan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan kesalahan pihak tertentu. Dia menyebut DPR perlu memastikan seluruh rantai tanggung jawab dapat diperiksa secara objektif, mulai dari keberangkatan kapal, pengawasan pelabuhan, kelayakan armada, kesiapan alat keselamatan, koordinasi saat kondisi darurat hingga proses pencarian dan pertolongan.

"Kita ingin simpang siur informasi ini berakhir. Tentu syaratnya adalah mendengar semua penjelasan yang objektif mengenai apakah semuanya sudah sesuai prosedur, atau terdapat celah pengawasan," ujarnya.

Tragedi Arupadhatu 1 terjadi pada Senin (7/9/2026), ketika speedboat tersebut bertolak dari wilayah Carita menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk peliputan aktivitas erupsi. Kapal itu membawa delapan orang, terdiri atas lima jurnalis dan tiga kru.

Dalam perkembangan pencarian, satu korban yang merupakan kru kapal, Surakman, telah ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, dan berhasil diidentifikasi melalui proses Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

Dengan demikian, masih terdapat tujuh orang lainnya dari rombongan Arupadhatu 1 yang belum ditemukan, termasuk lima jurnalis.

IMO-Indonesia kemudian memperkenalkan istilah "Q8" sebagai pertanyaan mengenai bagaimana kapal tersebut dapat berangkat, bagaimana peristiwa hilang kontak terjadi, serta bagaimana aspek tanggung jawab dan keselamatan dalam peliputan di wilayah berisiko harus dievaluasi.

Yakub mengatakan organisasi tersebut juga mendorong adanya penguatan regulasi yang tidak hanya melindungi kebebasan pers, tetapi juga keselamatan jurnalis ketika menjalankan tugas di medan berisiko tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, IMO-Indonesia mendorong evaluasi terhadap penerapan regulasi keselamatan dalam kegiatan kemaritiman dan pelayaran sipil agar kejadian serupa dapat dicegah pada masa mendatang.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Aceh Selatan diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-28 derajat Celsius dan kelembapan 69-98%.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 30 September: Hujan Ringan Mendominasi, Medan Ikut Diguyur

Aceh Timur diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 75-98%. Aceh Tengah juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 16-23 derajat Celsius dan kelembapan 71-98%.

Aceh Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 69-99%.

Aceh Besar juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius serta kelembapan 64-97%.

Pidie menjadi wilayah lain yang diprakirakan mengalami hujan petir. Suhu udara berada pada kisaran 19-24 derajat Celsius dengan kelembapan 81-99%.

Aceh Utara berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 77-97%.

Simeulue juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 26-30 derajat Celsius serta kelembapan 72-95%.

Aceh Singkil berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 73-98%.

Bireuen diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 72-99%.

Aceh Barat Daya juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-26 derajat Celsius dan kelembapan 76-98%.

Gayo Lues diprediksi hujan ringan dengan suhu 16-25 derajat Celsius serta kelembapan 57-96%.

Aceh Jaya menjadi wilayah lain yang berpotensi mengalami hujan petir. Suhu udara diperkirakan 23-29 derajat Celsius dengan kelembapan 69-99%.

Nagan Raya diprakirakan hujan ringan dengan suhu 23-28 derajat Celsius serta kelembapan 75-90%.

Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang diprediksi berawan. Suhu udara berada pada kisaran 25-29 derajat Celsius dengan kelembapan 76-97%.

Bener Meriah juga berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 17-22 derajat Celsius dan kelembapan 82-97%.

Pidie Jaya diprakirakan hujan ringan dengan suhu 21-26 derajat Celsius serta kelembapan 74-97%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprediksi mengalami hujan petir dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-95%.

Kota Sabang diprakirakan berawan dengan suhu 26-30 derajat Celsius serta kelembapan 71-88%.

Kota Lhokseumawe juga berpotensi berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 79-96%.

Kota Langsa diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 71-99%.

Sementara Kota Subulussalam berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 23-29 derajat Celsius dan kelembapan 74-99%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling banyak diprakirakan di Aceh pada Rabu, 30 September 2026. Kondisi tersebut terjadi di sebagian besar kabupaten/kota yang tercantum.

Hujan petir berpotensi terjadi di tujuh wilayah, yakni Aceh Tenggara, Pidie, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Bener Meriah, Kota Banda Aceh, dan Kota Subulussalam.

Sementara itu, Aceh Tamiang, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe diprakirakan mengalami cuaca berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 30 derajat Celsius di Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Langsa. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 16 derajat Celsius di Aceh Tenggara dan Aceh Tengah.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah diimbau memperhatikan perkembangan cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan petir juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Tapanuli Tengah diprediksi berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 76-97%.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 30 September: Jaksel Berpotensi Hujan Ringan, Suhu Capai 33 Derajat

Nias diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-28 derajat Celsius serta kelembapan 77-98%.

Langkat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 72-99%. Karo diprakirakan hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celsius serta kelembapan 74-99%.

Deli Serdang mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-96%. Simalungun juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-27 derajat Celsius serta kelembapan 75-98%.

Asahan diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 74-99%. Labuhanbatu juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 67-99%.

Dairi berpotensi hujan ringan dengan suhu 19-25 derajat Celsius dan kelembapan 78-98%. Toba juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celsius serta kelembapan 67-95%.

Mandailing Natal diprediksi hujan ringan dengan suhu 20-27 derajat Celsius dan kelembapan 56-99%. Nias Selatan juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-28 derajat Celsius serta kelembapan 76-85%.

Pakpak Bharat diprakirakan hujan ringan dengan suhu 19-26 derajat Celsius dan kelembapan 76-96%. Humbang Hasundutan juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 17-24 derajat Celsius serta kelembapan 74-98%.

Samosir diprediksi berawan dengan suhu 18-24 derajat Celsius dan kelembapan 59-97%.

Serdang Bedagai juga diprakirakan berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 69-98%. Batu Bara berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 76-99%.

Padang Lawas Utara diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 62-99%. Padang Lawas juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius serta kelembapan 61-99%.

Labuhanbatu Selatan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-99%. Labuhanbatu Utara diprediksi berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 68-99%.

Nias Utara mengalami prakiraan berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 76-99%. Sementara Nias Barat berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius serta kelembapan 80-98%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-97%.

Kota Pematangsiantar juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-27 derajat Celsius serta kelembapan 74-98%.

Kota Sibolga diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 79-97%.

Kota Tanjung Balai diprakirakan berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 78-98%.

Kota Binjai berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 72-99%.

Kota Tebing Tinggi diprediksi berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 70-99%.

Kota Padang Sidempuan juga diprakirakan berawan dengan suhu 21-29 derajat Celsius dan kelembapan 64-99%.

Sementara Kota Gunungsitoli diprediksi berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius serta kelembapan 75-98%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling dominan di Sumatera Utara pada Rabu, 30 September 2026. Kondisi tersebut diprakirakan terjadi di sebagian besar kabupaten/kota, termasuk Kota Medan.

Sementara itu, sejumlah wilayah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Utara, dan Nias Utara diprediksi berawan.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan, Pematangsiantar, Sibolga, dan Binjai termasuk daerah yang berpotensi mengalami hujan ringan. Sedangkan Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan, dan Gunungsitoli diprakirakan berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Sementara suhu minimum terendah berada pada angka 17 derajat Celsius di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan juga perlu memperhatikan perubahan kondisi cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi cerah dengan suhu sekitar 29 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 71-76%.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 30 September: Hujan Ringan Mendominasi, Suhu Tembus 36 Derajat

Sementara Jakarta Utara juga diprediksi berawan dengan suhu 28-30 derajat Celsius dan kelembapan 65-75%.

Jakarta Barat diprakirakan cerah dengan suhu udara 26-32 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 56-84%.

Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 26-33 derajat Celsius dan kelembapan 54-86%.

Kondisi cerah juga diprakirakan terjadi di Jakarta Timur. Suhu udara berada pada kisaran 26-33 derajat Celsius dengan kelembapan 54-88%.

Dari data tersebut, Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur diprediksi cerah. Jakarta Pusat dan Jakarta Utara berpotensi berawan, sedangkan Jakarta Selatan diprakirakan mengalami hujan ringan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 33 derajat Celsius di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara suhu minimum terendah berada pada angka 26 derajat Celsius di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah pada Rabu dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga di Jakarta Selatan juga perlu memperhatikan potensi hujan ringan selama beraktivitas.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Bogor diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 24-33 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 48-91%.

Baca Juga:

• Cuaca Jogja Hari Ini 30 September: Mayoritas Cerah, Suhu Capai 34 Derajat

Bandung mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 17-28 derajat Celsius serta kelembapan 46-97%.

Garut menjadi wilayah yang diprakirakan mengalami hujan sedang. Suhu udara berada pada kisaran 17-23 derajat Celsius dengan kelembapan 69-99%.

Tasikmalaya diprediksi berawan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 67-93%. Ciamis juga diprakirakan berawan dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 61-97%.

Kuningan berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-31 derajat Celsius dan kelembapan 51-87%.

Cirebon diprediksi cerah dengan suhu 26-33 derajat Celsius serta kelembapan 43-77%. Majalengka juga cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 43-82%.

Sumedang diprakirakan cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius serta kelembapan 53-94%.

Indramayu menjadi salah satu wilayah dengan suhu maksimum tertinggi. Cuaca diprediksi cerah dengan suhu 28-36 derajat Celsius dan kelembapan 32-68%.

Subang juga diprakirakan cerah dengan suhu 27-36 derajat Celsius serta kelembapan 37-71%.

Purwakarta diprediksi cerah dengan suhu 25-34 derajat Celsius dan kelembapan 42-89%. Karawang juga cerah dengan suhu 27-35 derajat Celsius serta kelembapan 44-78%.

Bekasi berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-34 derajat Celsius dan kelembapan 51-83%. Bandung Barat juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 56-96%.

Pangandaran diprediksi berawan dengan suhu 23-27 derajat Celsius dan kelembapan 75-92%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 49-89%.

Kota Sukabumi juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-28 derajat Celsius serta kelembapan 61-95%.

Kota Bandung diprediksi hujan ringan dengan suhu 20-30 derajat Celsius dan kelembapan 46-98%.

Kota Cirebon diprakirakan cerah dengan suhu 26-33 derajat Celsius serta kelembapan 43-77%.

Kota Bekasi berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-33 derajat Celsius dan kelembapan 53-90%.

Kota Depok juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 26-34 derajat Celsius serta kelembapan 49-91%.

Kota Cimahi berpotensi hujan ringan dengan suhu 20-29 derajat Celsius dan kelembapan 54-95%.

Sementara Kota Tasikmalaya diprakirakan berawan dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 66-96%. Kota Banjar juga berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 58-88%.

Dari data tersebut, hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Kuningan, Bekasi, Bandung Barat, serta beberapa wilayah perkotaan.

Garut menjadi wilayah yang diprediksi mengalami hujan sedang. Sementara Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar diprakirakan berawan.

Di sisi lain, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, dan Karawang diprediksi cerah.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 36 derajat Celsius di Indramayu dan Subang. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 17 derajat Celsius di Bandung dan Garut.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan sedang maupun hujan ringan juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kulon Progo diprediksi cerah berawan dengan suhu 23-32 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 65-95%.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini 30 September: Hujan Ringan Mendominasi, Suhu Capai 33 Derajat

Gunungkidul juga diprediksi cerah dengan suhu 24-34 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 55-90%.

Sementara Sleman mengalami prakiraan cuaca cerah dengan suhu 23-34 derajat Celsius dan kelembapan 48-92%.

Kota Yogyakarta diprediksi cerah dengan suhu 24-34 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 47-89%.

Dari data tersebut, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta diprakirakan mengalami cuaca cerah. Sementara Kulon Progo diprediksi cerah berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 34 derajat Celsius di Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 23 derajat Celsius di Kulon Progo dan Sleman.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah pada Rabu dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara pada siang hari ketika temperatur meningkat.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Jembrana diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 70-98%.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 29 September: Hujan Petir Mengintai Banyak Daerah

Badung berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu udara 24-31 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 61-98%.

Gianyar juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-97%.

Sementara itu, Klungkung diprakirakan cerah berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta kelembapan 63-93%.

Bangli menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan. Suhu udara diperkirakan 21-27 derajat Celsius dengan kelembapan 46-99%.

Karangasem diprediksi cerah berawan dengan suhu 20-27 derajat Celsius dan kelembapan 48-96%.

Buleleng mengalami prakiraan cuaca berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 51-88%.

Sementara Kota Denpasar diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-33 derajat Celsius serta kelembapan 71-94%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling banyak diprakirakan di Bali. Cuaca ini berpotensi terjadi di Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, dan Kota Denpasar.

Klungkung dan Karangasem diprediksi cerah berawan, sedangkan Buleleng diprakirakan berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 33 derajat Celsius di Kota Denpasar. Sementara suhu minimum terendah berada pada angka 20 derajat Celsius di Karangasem.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah pada Rabu dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga di daerah yang berpotensi hujan ringan juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

SOLO — Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada 2025.

Gugatan tersebut berkaitan dengan perkara yang menjerat Gus Nur dalam kasus penyebaran informasi mengenai tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Juga:

• Aceh Besar Jadi Fokus Penanganan Kawasan Rawan Tanaman Terlarang, Polda Aceh dan BNN Perkuat Sinergi

Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 14/Pid.Pra/2026/PN Skt.

Lantas, mengapa Gus Nur masih menggugat negara setelah memperoleh amnesti?

Gus Nur sebelumnya merupakan terpidana dalam perkara penyebaran informasi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Dalam proses peradilan, Gus Nur sempat dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh PN Solo.

Setelah mengajukan banding, hukumannya kemudian menjadi empat tahun.

Gus Nur selanjutnya memperoleh pembebasan bersyarat pada April 2025.

Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Gus Nur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025.

Gus Nur tercantum sebagai salah satu dari 1.178 orang yang menerima amnesti.

Setelah amnesti berlaku, Gus Nur tidak lagi menjalani kewajiban pembimbingan di Balai Pemasyarakatan.

Namun, pemberian amnesti tersebut tidak membuat Gus Nur menghentikan upayanya meminta ganti rugi kepada negara.

Gus Nur kemudian mengajukan permohonan ganti rugi ke PN Solo.

Negara Republik Indonesia cq Jaksa Agung Republik Indonesia menjadi termohon, sedangkan Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia menjadi turut termohon.

Nilai ganti rugi yang diminta mencapai Rp4,27 miliar atau sekitar Rp4,2 miliar.

Permohonan itu diajukan pada 24 Agustus 2026 dan terdaftar dengan nomor perkara 14/Pid.Pra/2026/PN Skt.

Menurut kuasa hukum Gus Nur, Muhammad Taufiq, permohonan tersebut tidak didasarkan pada pemberian amnesti.

Pihak Gus Nur menilai terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dalam perkara yang sebelumnya membuat kliennya menjalani hukuman pidana.

Dalam sidang putusan, Hakim Tunggal Marper Pandiangan akhirnya menolak seluruh permohonan Gus Nur.

"Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil," ujar Marper saat membacakan putusan di PN Solo, Senin (28/9/2026).

Kuasa hukum Gus Nur kemudian mempersoalkan pertimbangan hakim yang menyinggung mengenai amnesti.

Menurut mereka, amnesti bukan dasar utama pengajuan ganti rugi dan tidak tercantum dalam petitum permohonan.

"Kami bukan orang yang tidak mengerti hukum, amnesti itu kan artinya adopsi dari bahasa kedokteran, ya, amnesia, dilupakan. Kami tidak mungkin bicara itu. Jadi, pertanyaan kami kepada ahli pidana itu tidak bisa terjawab," ujar Taufiq.

Kuasa hukum lainnya, Nael Tiano Marbun, juga mempertanyakan pertimbangan mengenai amnesti tersebut.

"Amnesti ada di dalam putusan. Sedangkan amnesti bukan menjadi dasar pengajuan ganti rugi. Dan tidak ada dalam petitum. Permohonan ganti rugi KUHAP pasal 173," ungkap Nael, Senin.

Selain masalah amnesti, Taufiq juga mempersoalkan pertimbangan mengenai tidak adanya putusan praperadilan yang menyatakan proses pemidanaan Gus Nur tidak sah.

Menurut Taufiq, Pasal 173 hingga Pasal 175 KUHAP tidak mensyaratkan seorang terpidana harus terlebih dahulu mendapatkan putusan praperadilan untuk mengajukan permohonan ganti rugi.

"Dan Pasal 173 ayat (1), ayat (2), (3), (4), dan (5), kemudian Pasal 174, Pasal 175, semuanya penjelasannya jelas. Enggak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa untuk terpidana itu harus lewat praperadilan dulu, enggak ada. Jadi itu karangan," tegasnya.

Ia juga menyebut permohonan tersebut didasarkan pada penilaian pihaknya mengenai adanya kesalahan penerapan hukum dalam perkara Gus Nur.

"Tadi disebutkan, ya, antara lain bagi tersangka, kemudian terdakwa, dan/atau terpidana, tidak ada penjelasan lain. Ahlinya pun ahli yang ke mana-mana baca buku. Ahli itu saya tanya istilah pidana dia enggak ngerti. Istilah wrong arrest, mana ini masuk kategori wrong arrest atau wrong conviction, salah orang atau salah penerapan hukum. Ini salah penerapan hukum," ungkapnya.

Taufiq juga kembali menyinggung mengenai bukti ijazah Jokowi yang menurutnya tidak pernah diperlihatkan selama persidangan perkara sebelumnya.

"Setiap ditanya, apa itu wrong arrest? Apa itu wrong conviction? Padahal itu arti di dalam bahasa Inggris Pasal 173 salah orang dan salah penerapan hukum. Ini salah penerapan hukum karena enggak ada ijazahnya. Dan yang paling penting selama persidangan pun juga tidak ada ijazah," tandasnya.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan kuasa hukum Gus Nur, amnesti dan permohonan ganti rugi merupakan dua hal yang berbeda.

Amnesti berkaitan dengan penghapusan atau penghentian akibat pidana yang dijalani Gus Nur, sedangkan permohonan ganti rugi diajukan karena pihak Gus Nur mengklaim adanya kesalahan penerapan hukum dalam proses perkara sebelumnya.

Namun, alasan tersebut tidak membuat permohonan ganti rugi dikabulkan.

Dalam putusan pada Senin, 28 September 2026, Hakim Tunggal PN Solo Marper Pandiangan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Gus Nur.

Dengan putusan tersebut, untuk perkara permohonan ganti rugi Rp4,2 miliar yang diajukan Gus Nur, negara tidak diwajibkan membayar ganti rugi sebagaimana yang dimohonkan.* (km/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (29/9/2026).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan perubahan anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• DPR: Halangi Fungsi Pengawasan Ombudsman Bisa Dipidana 2 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

"Melalui dukungan APBD yang kuat dan efektif, berbagai langkah dan strategi pembangunan kota kita harapkan dapat memperkuat program-program berbasis kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, hingga penanganan stunting dan masalah kesejahteraan sosial secara optimal," kata Rico Waas dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

Menurut Rico, penguatan program sosial dan pelayanan publik dalam P-APBD 2026 akan dilakukan secara terintegrasi.

Pemerintah kota menargetkan kebijakan tersebut dapat mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Medan.

Selain meningkatkan mutu dan fasilitas kesehatan dasar, anggaran juga diarahkan untuk mempercepat intervensi penurunan angka stunting, khususnya bagi keluarga rentan.

"Kami juga memastikan akses layanan pendidikan yang memadai dan berkualitas bagi seluruh anak, menyiapkan skema perlindungan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pemerhati masalah sosial lainnya, menjaga tingkat inflasi, keterjangkauan harga bahan pokok, serta mendorong kemajuan UMKM sebagai pilar perekonomian daerah, serta penyediakan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang berkualitas untuk mendukung produktivitas dan roda ekonomi warga," tambahnya.

Rico mengatakan penyusunan P-APBD 2026 merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemko Medan sebagai eksekutif dan DPRD Kota Medan sebagai legislatif.

Menurut dia, kerja sama tersebut diperlukan agar pengelolaan anggaran daerah tetap sehat sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kesepakatan tersebut, Pemko Medan dan DPRD Kota Medan menetapkan postur P-APBD 2026.

Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp7,13 triliun lebih, sedangkan Belanja Daerah mencapai Rp7,73 triliun lebih.

Adapun Pembiayaan Netto tercatat sebesar Rp592,2 miliar lebih.

Rico berharap anggaran yang telah disepakati dapat digunakan secara efektif dan transparan untuk mendukung pembangunan Kota Medan.

"Kami berharap pengalokasian anggaran yang efektif dan transparan ini mampu menjadikan Medan sebagai kota yang terus tumbuh maju, inklusif, dan kondusif bagi seluruh warganya," Harap Rico Waas.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi, pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.

Dengan disepakatinya P-APBD 2026, pemerintah kota akan memiliki kerangka anggaran perubahan untuk menjalankan sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran.* (ad)

ACEH BESAR – Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kawasan yang dinilai rawan tanaman terlarang di Aceh Besar.

Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan, edukasi, serta pengembangan ekonomi alternatif agar masyarakat dapat beralih ke kegiatan yang legal dan produktif.

Baca Juga:

• Kejanggalan Kasus Kematian Eks Istri Polisi, LBH Medan: Jejak Residu Ada di Handuk dan Baju Bola Brigadir I

Rapat tersebut dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Dr. Aldrin MP Hutabarat, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani, Kapolres Aceh Besar AKBP Chairul Ikhsan, Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil, perwakilan Kodim 0101/KBA, para kepala BNNK se-Aceh, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Aceh Besar.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan persoalan tanaman terlarang memiliki dampak yang luas.

Menurut dia, masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh keamanan, kesehatan, pendidikan, perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan terpadu dengan memperhatikan masa depan generasi muda.

"Persoalan tanaman terlarang tidak dapat hanya dilihat dari sisi penegakan hukum. Ini juga berkaitan erat dengan keamanan, kesehatan masyarakat, ketahanan sosial, perekonomian, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta masa depan generasi muda," ujar Joko dalam keterangannya, Selasa, 29 September 2026.

Menurut Joko, Polda Aceh akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan kawasan rawan tanaman terlarang.

Pendekatan yang dilakukan, kata dia, akan mengedepankan aspek humanis, terukur, dan berkelanjutan.

"Kami siap bersinergi. Penanganannya juga perlu diiringi dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, penguatan ketahanan keluarga, serta penyediaan alternatif mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan. Kita juga harus membangun kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan dan masyarakat dari ancaman tanaman terlarang merupakan tanggung jawab bersama," kata Joko.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Dr. Aldrin MP Hutabarat mengatakan sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menangani kawasan rawan.

Menurut dia, penanganan tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri.

Kolaborasi yang terarah diharapkan dapat mendorong perubahan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Aldrin juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dia berharap rapat kerja tersebut dapat menyatukan persepsi sekaligus menghasilkan langkah konkret untuk memulihkan kawasan rawan tanaman terlarang di Aceh Besar.

"Semoga rapat kerja ini semakin memperkuat sinergi seluruh elemen bangsa untuk menyatukan persepsi dan bergerak bersama," tutupnya.

Melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, BNN, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, penanganan kawasan rawan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemberantasan, tetapi juga memberikan pilihan ekonomi yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait dalam perkara keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Denny menyebut setidaknya ada tiga hal yang menjadi catatan penting dari pemeriksaan bukti tersebut.

Baca Juga:

• Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp6,3 Juta-Rp8,3 Juta per Bulan

"Pertama adalah dalam bukti yang diajukan oleh KPU, Bawaslu dan militan Gibran, tidak ditemukan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan Gibran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Denny saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (28/9).

Denny juga mengatakan pihaknya tidak menemukan bukti yang menunjukkan dasar pemenuhan syarat pendidikan Gibran dalam dokumen yang diajukan KPU.

"Tetapi baik KPU, Bawaslu maupun militan Gibran tidak satu pun yang memberikan dasar bukti tamat pendidikan SMA atau sederajat, tidak pula yang menjadi dasar keterangan," ujar Denny.

Menurut Denny, persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang akan mereka bawa dalam persidangan pembuktian di MK.

Perkara ini tercatat sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

MK sebelumnya telah menggelar pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan dengan mendengarkan jawaban KPU, keterangan pihak terkait, serta Bawaslu.

Temuan kedua yang disoroti Denny berkaitan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Pasal tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Denny mengatakan pihaknya tidak menemukan dokumen yang menjelaskan pembahasan mengenai pasal tersebut.

"Yang kedua, tidak kami temukan pembahasan pasal 18 ayat 3, tidak ada. Diuji publik KPU mengakukan tidak ada pembahasan itu, tidak ada buktinya," ujar Denny.

Ia juga menyebut tidak menemukan pembahasan Pasal 18 ayat (3) dalam dokumen konsultasi KPU dengan DPR maupun dokumen proses harmonisasi.

"Di konsultasi dengan DPR, ada risalahnya tapi tidak ada membahas pasal 18 ayat 3. Di harmonisasi pun demikian, yang ada adalah surat undangan, uji publik, surat undangan, FGD, rapat koordinasi, dokumen rapat koordinasi, dokumen harmonisasi, demikian," ujarnya Denny.

Denny kemudian mempertanyakan proses munculnya pasal tersebut menjelang Pemilu Presiden 2024.

"Tapi tidak satu pun dokumen yang menunjukkan kapan, di mana, dan siapa-siapa yang mengusulkan Pasal 18 ayat 3 itu. Ini tentu saja menjadi kewajiban untuk diungkap dalam persidangan," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim MK juga meminta KPU menyerahkan bukti dan kelengkapan risalah pembahasan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023, termasuk ketentuan mengenai pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri.

Denny juga menyoroti nota dinas internal Bawaslu tertanggal 25 September 2023 yang, menurut dia, merekomendasikan agar persyaratan administratif calon presiden dan calon wakil presiden tetap mengacu pada Pasal 227 Undang-Undang Pemilu.

Menurut Denny, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 justru menjadi persoalan jika dibandingkan dengan rekomendasi tersebut.

"Bukti Bawaslu nomor 18. Bawaslu minta syarat capres-cawapres tidak dikurangi. Justru pasal 18 ayat 3 itu bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu ini," ujarnya.

Perkara mengenai syarat pendidikan Gibran tersebut akan memasuki agenda pembuktian di MK pada Rabu, 30 September 2026.

Berdasarkan jadwal resmi MK, sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 30 September 2026 beragendakan pembuktian pemohon, termasuk mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Denny mengatakan pihaknya akan menghadirkan ahli dan saksi yang dianggap relevan dengan gugatan.

Sementara itu, persoalan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran masih menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa MK.

Klaim dan temuan yang disampaikan Denny merupakan bagian dari argumentasi pemohon dan belum menjadi kesimpulan atau putusan Mahkamah Konstitusi.

MK sendiri dalam keterangan resminya menyebut perkara tersebut diajukan untuk mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.* (km/ad)

JAKARTA – Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dugaan tersebut muncul setelah tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Cibinong pada 23 September 2026.

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Kartu RS Hansen Setiawan di Lapas Cibinong, Ada CCTV di Hunian Mewah

Ombudsman juga menemukan pigura berisi foto Jimmy di salah satu hunian yang diperiksa.

"Kalau itu soal Jimmy, ya kami mengonfirmasi sebenarnya iya, karena itu berdasarkan keterangan, ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami," kata Syafrida di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/9).

Syafrida menegaskan, temuan tersebut masih berupa dugaan.

Karena itu, dia meminta keterangan lebih lanjut mengenai status hunian tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ya, sementara dugaan seperti itu (menempati hunian mewah). Nanti hasilnya silakan ditanyakan kepada pihak Imipas," ujarnya.

Selain dugaan Jimmy menempati hunian tersebut, Ombudsman juga menemukan kamera pengawas atau CCTV di salah satu bangunan yang diperiksa.

Syafrida mengatakan CCTV itu berada di rumah berwarna putih. Namun, Ombudsman belum mengetahui apakah kamera tersebut berfungsi atau tidak.

"Kalau di waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV, ya. Ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui," kata Syafrida.

Temuan CCTV tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya muncul perbedaan keterangan mengenai keberadaan kamera pengawas di area hunian yang disebut sebagai rumah dinas.

Dalam sidak pada 23 September, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas lengkap di area Lapas Cibinong.

Bangunan tersebut dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya.

Tim Ombudsman juga meminta keterangan salah seorang penghuni fasilitas tersebut.

Orang itu disebut berstatus warga binaan atau narapidana dan mengaku membayar untuk dapat menempati fasilitas tersebut.

Sementara pihak Lapas Cibinong menyatakan bangunan dengan fasilitas lengkap tersebut merupakan rumah dinas jabatan.

Temuan pigura foto Jimmy Masrin sebelumnya juga dipertanyakan anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat bersama pihak Lapas Cibinong, Senin (28/9).

Kalapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto menjelaskan bahwa pigura foto Jimmy merupakan barang sitaan hasil razia di blok hunian.

"Mohon izin menjelaskan, Bapak, bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke Kasi Kamtib, Bapak, bahwa pada hari Selasa tanggal 22, tim Kamtib melakukan razia ke blok hunian, Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang, Bapak," jawab Wisnu dalam rapat DPR, Senin (28/9).

Keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan dalam rapat DPR setelah Ombudsman menemukan berbagai fasilitas di area Lapas Cibinong.

Siapa Jimmy Masrin?

Jimmy Masrin merupakan mantan Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus eks Komisaris Utama PT Petro Energy.

Dia terjerat perkara pemberian kredit fiktif dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dalam persidangan pada Desember 2025, Jimmy divonis delapan tahun penjara. Dia juga dijatuhi denda Rp250 juta subsider empat bulan penjara.

Dalam perkara tersebut, Jimmy dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp1 triliun.

Temuan Ombudsman mengenai dugaan penggunaan hunian tersebut hingga kini masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dugaan mengenai siapa yang menempati fasilitas tersebut juga belum menjadi kesimpulan akhir mengenai pelanggaran.* (cn/ad)

JAKARTA – Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Temuan tersebut antara lain kartu Rumah Sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan, dugaan pungutan terhadap warga binaan, hingga keberadaan kamera pengawas atau CCTV di salah satu bangunan yang disebut sebagai hunian mewah.

Baca Juga:

• DPR: Halangi Fungsi Pengawasan Ombudsman Bisa Dipidana 2 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

Menurut Syafrida, Hansen merupakan Direktur Utama PT Sentra Usahatama yang terpidana dalam perkara importasi gula.

"Kami menemukan juga adanya kartu Rumah Sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan, yang kemudian kami cek itu adalah Direktur Utama PT Sentra Usahatam terpidana dalam kasus importasi gula di salah satu bangunan di area Lapas kelas 2A Cibinong," kata Syafrida dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (29/9).

Selain kartu rumah sakit, Ombudsman juga mengungkap dugaan pungutan liar terhadap warga binaan di salah satu blok Lapas Cibinong.

Syafrida mengatakan pungutan tersebut disebut mencapai Rp150.000 per minggu.

"Itu kami peroleh dari keluarga warga binaan yang habis melakukan kunjungan, jadi ketemu di halaman itu kami langsung lakukan wawancara," katanya.

Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil sidak Ombudsman pada 23 September 2026.

Dalam sidak itu, tim menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas lengkap di area Lapas Cibinong.

Bangunan tersebut dilengkapi ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga.

Ombudsman juga meminta keterangan salah seorang penghuni fasilitas tersebut.

Orang tersebut disebut berstatus warga binaan atau narapidana dan mengaku membayar untuk bisa menempati fasilitas tersebut.

Sementara pihak lapas menyatakan bangunan dengan fasilitas lengkap tersebut merupakan rumah dinas jabatan.

Selain fasilitas di dalam bangunan, Ombudsman juga menemukan keberadaan CCTV di salah satu hunian yang diperiksa.

Syafrida mengatakan pihaknya menemukan CCTV di rumah berwarna putih.

Namun, Ombudsman belum mengetahui apakah kamera pengawas tersebut berfungsi atau tidak.

"Kalau di waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV, ya. Ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui," kata Syafrida di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/9).

Pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto.

Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (28/9), Wisnu mengatakan tidak terdapat CCTV di area rumah dinas pejabat.

Menurut dia, kamera pengawas hanya dipasang di blok-blok lapas.

Perbedaan keterangan itu muncul ketika anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan keberadaan CCTV di area bangunan yang dilengkapi sejumlah fasilitas tersebut.

"Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV enggak, Pak?" tanya Yanuar.

Wisnu menjawab tidak ada CCTV di area rumah dinas pejabat. Dia menyebut CCTV hanya dipasang di blok-blok lapas.

Yanuar kemudian mempertanyakan alasan tidak adanya CCTV di area tersebut.

"Kenapa tidak ada? Anda 3 tahun loh di sana. Menurut Anda penting enggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?" tanya Yanuar.

Yanuar juga mempertanyakan kemungkinan tidak dipasangnya CCTV berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada warga binaan.

"Apa hanya untuk menutup-nutupi memberikan fasilitas kepada warga binaan?" tanya Yanuar.

"Tidak, bapak," jawab Wisnu.

Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong kini menjadi bagian dari proses investigasi internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebanyak lima pejabat Lapas Kelas IIA Cibinong telah dinonaktifkan selama proses investigasi berlangsung.

Kelima pejabat tersebut adalah Kalapas Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) I Gusti Bagus Widya Putra, Kasi Kamtib Adi Nugroho, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik) Yhosep Jhon Ferry, dan Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Deni Sugiarto.

Sementara itu, temuan mengenai kartu rumah sakit, dugaan pungli, fasilitas bangunan, dan keberadaan CCTV masih menjadi bagian dari pemeriksaan serta pendalaman pihak terkait.

Perbedaan keterangan mengenai CCTV juga perlu diklarifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya di lokasi yang diperiksa Ombudsman.* (cn/ad)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik.

Khozin mengatakan ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Realisasi APBD Medan Masih Rendah, Rico Waas Ancam Sanksi OPD yang Lalai

"Bagi setiap-setiap pihak yang menghalang-halangi upaya menjalankan fungsi pengawasan Ombudsman, bisa dipidana maksimal 2 tahun dan denda maksimal 1 miliar," ujar Khozin dalam rapat Komisi II DPR, Selasa (29/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Khozin merespons dugaan penghalang-halangan terhadap tim Ombudsman saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong pada 23 September 2026.

Khozin menjelaskan, berdasarkan UU Ombudsman, lembaga tersebut memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik.

Menurut dia, kewenangan itu juga mencakup lembaga pemasyarakatan dan instansi lain yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Maksud kami, ini penting disampaikan ke publik, biar tidak memposisikan Ombudsman ini abuse of power. Tapi, Ombudsman ini murni menjalankan perintah Undang-Undang yang bersifat koersif dan imperatif," kata dia.

Khozin mengaku prihatin setelah melihat salah satu komisioner Ombudsman disebut mengalami penghalangan ketika melakukan sidak di Lapas Cibinong.

Dia meminta Ombudsman tidak ragu mendokumentasikan kegiatan pengawasan mereka di lapangan agar masyarakat dapat mengetahui proses pemeriksaan secara langsung.

Khozin menilai dokumentasi kegiatan lapangan penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi pelayanan publik yang sedang diawasi.

Menurut dia, perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi mengenai pelayanan publik semakin mudah diketahui masyarakat.

"Jadi, saya harap, nah, ini saran yang terakhir, setiap dalam menjalankan fungsi penugasan, HP on perlu saja, semua komisioner. Jadi, tidak ada dusta sudah," katanya.

Sementara itu, Pasal 44 UU Nomor 37 Tahun 2008 secara spesifik menyebut setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 28 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Pernyataan Khozin disampaikan di tengah sorotan terhadap hasil sidak Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman mengungkap sejumlah temuan yang kemudian menjadi perhatian DPR dan pemerintah.

Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan fasilitas di area lapas, dugaan pungutan terhadap warga binaan, serta persoalan akses dan pengawasan yang masih didalami oleh pihak terkait.* (cn/ad)

MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisial Brigadir I.

Dalam audit tersebut, LBH Medan mengungkap 13 temuan, termasuk dugaan adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Wakil Rektor IT&B Indonesia di Berastagi Terungkap, Begini Kronologinya

"Jejak residu ada di tangan W, baju bola Brigadir I, lalu handuk," kata Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, Selasa (29/9/2026).

Irvan mengatakan temuan tersebut diperoleh ketika LBH Medan menjadi bagian dari tim audit eksternal kasus tersebut.

Audit dilakukan sejak 19 Agustus hingga 13 September 2026.

Menurut Irvan, pihaknya menemukan sejumlah fakta berdasarkan versi penyidik mengenai kejadian setelah insiden tembakan.

Irvan mengatakan berdasarkan keterangan yang diperoleh pihaknya, Brigadir I disebut langsung mendobrak pintu kamar mandi setelah insiden tembakan.

"Katanya Brigadir ini dobrak pintu kamar mandi. Nah dari sela itu dia memasukkan setengah badannya untuk mengambil pistol," ujarnya.

Menurut Irvan, saat kejadian Brigadir I disebut sedang menggunakan handuk.

Senjata api kemudian disebut berada di atas kursi yang berdekatan dengan kamar mandi.

"Posisinya waktu itu si Brigadir pakai handuk. Terus pistolnya ditaruh di atas kursi dekat kamar mandi. Kebetulan ada baju bolanya di atas kursi itu, dan pistol ditaruh di situ," sambungnya.

Irvan menuturkan, sekitar tiga jam setelah kejadian, personel kepolisian tiba di lokasi.

Petugas tersebut berasal dari Polsek Helvetia, Polsek Sunggal, dan Polrestabes Medan.

Dari audit eksternal tersebut, LBH Medan menyampaikan sejumlah temuan terkait proses penanganan kasus kematian W.

Pertama, LBH Medan menduga terdapat kesalahan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan.

Menurut Irvan, penyampaian informasi Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak mengenai dugaan bunuh diri tidak sesuai dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang telah terbit pada 5 Agustus 2026.

Padahal, menurut LBH Medan, pada hari yang sama LHP tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Padahal dalam LHP yang saya baca sendiri, isinya telah ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana 458 dan 462. Apa itu? Dugaan pembunuhan atau mendorong orang bunuh diri," kata Irvan saat konferensi pers di kantornya, Senin (28/9/2026).

"Artinya, LHP-nya menggambarkan telah ditemukan tindak pidana. Jadi informasi itu tidak sesuai dengan keterangan Kapolrestabes," sambungnya.

Kedua, LBH Medan menilai pemberian izin otopsi jenazah tidak sesuai dengan ketentuan KUHP karena izin tersebut disebut bukan diberikan oleh keluarga korban.

Berdasarkan dokumen yang diperiksa LBH Medan, permintaan visum diketahui ditandatangani Brigadir I.

Sementara itu, Brigadir I disebut telah bercerai dengan W pada 2021.

Ketiga, dokter forensik disebut mengakui hasil otopsi belum final sehingga masih dapat diuji melalui pemeriksaan jaringan.

Keempat, keluarga korban disebut telah dipanggil penyidik, tetapi tidak hadir.

Kelima, LBH Medan menyebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tidak diberikan kepada keluarga korban.

Temuan keenam berkaitan dengan posisi senjata api milik Brigadir I.

Menurut Irvan, senjata tersebut awalnya berada di atas koper dengan jarak sekitar satu meter dari tempat tidur.

Setelah kejadian, senjata disebut berpindah dari kamar mandi ke bangku.

" Ternyata secara prosedural, kami temukan penyidik tidak mendalami tentang senpi. Bagaimana senjata itu bisa berpindah, bagaimana senpi itu seharusnya disimpan, apakah senjata itu berisi dan di mana biasanya diletakkan. Itu tidak didalami," tuturnya.

Ketujuh, LBH Medan menyebut Brigadir I tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian setelah kejadian.

Kedelapan, berdasarkan BAP versi penyidik, kematian W diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.17 WIB pada 2 Agustus 2026.

Namun, menurut LBH Medan, petugas kepolisian baru tiba sekitar tiga jam kemudian.

"Jadi ada 3 jam sampai akhirnya polisi datang. Baru jam 17.17 WIB hadir lah personel Polsek Helvetia lalu Polsek Sunggal, dan Polrestabes Medan," tuturnya.

Kesembilan, LBH Medan menyebut terdapat tujuh kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Namun, dari jumlah tersebut, tiga kanal rekaman disebut hilang.

Kesepuluh, LBH Medan kembali menyoroti temuan jejak residu. Residu disebut ditemukan di pakaian, tangan W, dan handuk.

Kesebelas, anak korban berinisial M dinilai LBH Medan tidak dapat dijadikan saksi kunci karena terdapat keterangan yang dinilai tidak sesuai.

Irvan juga mengatakan tidak ditemukan keterangan bahwa W mengalami gangguan kesehatan.

Namun, menurut dia, W disebut pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak dua kali.

"Lalu, tidak ditemukan W mengalami gangguan kesehatan. Tapi W pernah mencoba untuk percobaan bunuh diri dua kali," ucapnya.

Temuan kedua belas berkaitan dengan alat komunikasi milik W. LBH Medan menyebut penyidik belum memeriksa dua unit iPhone milik korban.

Ketiga belas, permohonan LBH Medan untuk melihat barang bukti kepada tim Irwasda disebut belum diakomodasi hingga saat ini.

Irvan juga menyoroti keberadaan selimut atau sprei yang menurut pihaknya seharusnya menjadi bagian dari barang bukti karena diduga terdapat bercak darah.

"Namun kita menemukan ada satu yang ini seharusnya menjadi barang bukti. Yaitu selimut atau sprei karena dugaannya ada bercak darah. Tapi sampai sekarang kita belum melihat itu," tandasnya.

LBH Medan menyatakan 13 temuan tersebut menjadi bagian dari hasil audit eksternal terhadap penanganan perkara kematian W.

Temuan dan penilaian tersebut merupakan versi LBH Medan berdasarkan dokumen serta informasi yang mereka peroleh dalam proses audit.

Sementara itu, kepastian mengenai penyebab kematian W dan ada atau tidaknya tindak pidana tetap bergantung pada hasil penyelidikan, penyidikan, serta pemeriksaan bukti oleh aparat penegak hukum.* (km/ad)

KARO – Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kediamannya di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, mulai terungkap.

Polres Tanah Karo menyebut kematian Asprina berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas.

Baca Juga:

• Dugaan Penganiayaan Siswa di SMA Negeri 2 Binjai Dilaporkan ke Polisi, Guru Bantah Terlibat

Kedua tersangka ditangkap tim gabungan Tim Cobra Satreskrim Polres Karo bersama URC Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut yang dipimpin Kasubdit Jatanras Kompol Jama Kita Purba.

Keduanya diamankan di wilayah Deli Serdang pada Senin (28/9) dini hari.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, didampingi Kasat Reskrim AKP Hizkia Siagian dan Kasi Humas AKP Pedoman Maha, dalam konferensi pers pada Selasa (29/9) sore.

Kapolres menjelaskan, kasus tersebut bermula ketika keluarga korban menerima informasi pada Jumat (26/9) malam bahwa Asprina tidak dapat dihubungi.

Keluarga kemudian mendatangi rumah korban. Saat tiba di lokasi, rumah dalam kondisi terkunci dan tidak ada respons dari dalam.

Setelah pintu rumah berhasil dibuka dengan bantuan pihak terkait, keluarga menemukan Asprina telah meninggal dunia di kamar mandi.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada kepolisian.

Tim Cobra Satreskrim Polres Karo bersama URC Ditreskrimum Polda Sumut kemudian melakukan penyelidikan.

Dari rangkaian pemeriksaan dan analisis, polisi mengidentifikasi dua orang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Dari rangkaian penyelidikan dan analisa yang dilakukan, tim berhasil mengidentifikasi dua orang yang diduga terlibat dalam perkara ini," ujar Pebriandi.

Penelusuran polisi kemudian mengarah kepada AFR dan MRS.

Keduanya diamankan di kawasan Jermal, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menemukan kendaraan milik korban yang diduga dibawa para tersangka setelah kejadian.

Berdasarkan pemeriksaan awal penyidik, kedua tersangka diduga datang ke Berastagi dengan tujuan melakukan pencurian di rumah korban.

Salah seorang tersangka disebut pernah bekerja di kawasan perumahan tempat korban tinggal.

Kondisi tersebut diduga membuat tersangka mengetahui situasi lingkungan maupun keberadaan korban.

Saat menjalankan aksinya, kedua tersangka diduga masuk ke rumah korban.

Namun keberadaan mereka diketahui korban hingga kemudian terjadi kekerasan yang mengakibatkan Asprina meninggal dunia.

Setelah itu, para tersangka diduga mengambil sejumlah barang milik korban sebelum membawa kendaraan korban meninggalkan lokasi.

Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Barang bukti itu antara lain satu unit mobil milik korban, uang tunai, telepon seluler, jam tangan, kunci dan dokumen kendaraan, perhiasan serta sejumlah barang lainnya.

Penyidik juga mengamankan pakaian yang diduga digunakan tersangka ketika menjalankan aksinya.

Barang tersebut kemudian dicocokkan dengan rekaman kamera pengawas yang diperoleh polisi.

"Barang bukti yang diamankan masih terus kami dalami untuk kepentingan penyidikan," kata Hizkia.

Dalam pengembangan perkara, polisi menyebut kedua tersangka sempat melakukan perlawanan ketika petugas melakukan pencarian dan pengembangan terhadap barang bukti.

Petugas mengaku telah memberikan peringatan.

Namun karena perlawanan disebut terus berlanjut, polisi mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak bagian kaki kedua tersangka.

Kapolres Karo menegaskan, berdasarkan hasil penyidikan sementara, kematian Asprina berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

"Ini murni perkara pencurian dengan kekerasan. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu atau informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya terkait kasus ini," tegas Pebriandi.

Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 479 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Meski dua tersangka telah diamankan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengurai seluruh rangkaian kejadian secara utuh.

Polisi juga masih membuka kemungkinan adanya fakta lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Kami akan terus melakukan pendalaman dan mengungkap kemungkinan adanya hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini. Semuanya untuk kepentingan penyidikan dan memastikan perkara ini terang," pungkasnya.

Kedua orang yang telah diamankan tersebut masih berstatus tersangka.

Proses penyidikan masih berlangsung dan perkara ini belum sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (sp/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan 2026, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan akan mengejar realisasi APBD pada sisa waktu 2026.

Baca Juga:

• Zakat Baznas Sumut Naik Lebih dari Rp5 Miliar, Wagub Surya: Harus Tepat Sasaran dan Mampu Dorong Mustahik Jadi Mandiri

"Akan kita kejar, tadi baru saja dilaporkan realisasi-realisasi yang sudah terjadwal," ucap Rico Waas, Selasa (29/9/2026).

Rico juga mengatakan akan mendata persoalan yang menyebabkan realisasi anggaran tersendat.

Jika hambatan terjadi karena kelalaian pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, dia menyatakan akan memberikan sanksi.

"Saya akan mendata hal-hal apa yang menjadi problem, kita harus membuka dulu apa problem-problem, kenapa terjadi 'sangkut-sangkut' tersebut. Untuk permasalahan yang 'menyangkut' itu, itu yang perlu kita atensikan. Tapi kalau terbukti tidak dijalankan dikarenakan memang kelalaian mereka, itu yang memang harus ada Punishment (sanksi)," ujarnya.

Rico mengatakan percepatan realisasi APBD diperlukan agar anggaran yang telah disiapkan dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dia meminta seluruh pimpinan OPD memperhatikan pelaksanaan anggaran di perangkat kerja masing-masing.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mencegah terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa dalam jumlah berlebihan.

"Tapi yang terpenting adalah saya mengatensikan agar tidak lagi terjadi Silpa yang berlebihan. Jadi memang harus efektif, dan apa yang kita siapkan harus bisa tersalurkan untuk pembangunan kota kita. Kita harus mencari solusinya, bagaimana caranya anggaran tersebut bisa benar-benar terserap secara efektif. Benar-benar bisa dijalankan dan sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, Pemko Medan juga menyatakan P-APBD 2026 akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir.

Dinas SDABMBK Kota Medan menyebut pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat menjadi salah satu perhatian karena waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa terbatas.

Selain mengejar realisasi belanja, Rico meminta peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Medan.

Dia mengatakan akan memberikan perhatian khusus kepada perangkat kewilayahan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

"Dalam minggu ini akan saya atensikan kepada wilayah dan Bapenda, PAD kita harus meningkat, APBD kita harus benar-benar bisa terealisasi. Saya rasa dengan atensi itu, mudah-mudahan bisa menjaga stabilitas PAD kita. Sebab masyarakat membutuhkan seluruh daya upaya yang kita miliki agar pembangunan-pembangunan ini bisa lebih terasa, terutama dari seluruh penganggaran yang ada di APBD tahun ini maupun di P-APBD (2026) kita," pungkasnya.

Dengan waktu pelaksanaan APBD 2026 yang semakin terbatas, Pemko Medan dituntut memastikan anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara efektif, sekaligus tetap mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah.* (sp/ad)

BINJAI – Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum.

Orang tua korban, Aidil Syahputra (41), telah melaporkan perkara tersebut ke Polres Binjai.

Baca Juga:

• Zakat Baznas Sumut Naik Lebih dari Rp5 Miliar, Wagub Surya: Harus Tepat Sasaran dan Mampu Dorong Mustahik Jadi Mandiri

Namun, hingga kini terlapor berinisial YS disebut belum dimintai keterangan oleh penyidik.

Aidil mengatakan laporan dibuat setelah anaknya menceritakan dugaan kekerasan yang dialaminya di lingkungan sekolah.

Menurut dia, anaknya juga menyebut adanya pihak lain yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.

Aidil mengatakan dugaan pemukulan terjadi di luar ruang kelas.

Selain oknum guru olahraga berinisial YS, korban disebut menyampaikan adanya siswa lain yang diduga terlibat.

"Pengakuan anak saya, pelaku oknum guru (guru olahraga) dan murid," ungkap Aidil, Selasa (29/9/2026).

Aidil mengaku telah dimintai keterangan oleh penyidik.

Polisi juga disebut telah melihat kondisi korban ketika masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Mengenai motif dugaan penganiayaan, Aidil mengaku belum mengetahui secara pasti.

Namun, dia menyebut sebelumnya pernah terjadi persoalan antara anaknya dan guru olahraga tersebut.

Menurut Aidil, anaknya pernah mengaku ditampar ketika baju olahraga miliknya hilang. Peristiwa itu juga disertai teguran dari guru tersebut.

"Motifnya sampai sejauh ini saya kurang tahu. Tapi pernah ada satu kejadian anak saya ditampar saat baju olahraganya hilang," kata Aidil.

Aidil mengatakan saat itu dirinya sempat melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah melalui sambungan telepon.

Dia mengaku memilih memaafkan kejadian tersebut setelah mendapatkan penjelasan.

"Saya klarifikasi juga ke sekolah melalui telepon, kenapa hal itu bisa terjadi. Kali ini saya maafkan saya bilang," ujarnya.

Aidil mengatakan berdasarkan keterangan anaknya, dugaan pemukulan dalam kejadian terbaru disebut terjadi sebanyak empat kali.

Namun, dia belum dapat memastikan apakah orang yang diduga melakukan pemukulan merupakan orang yang sama dengan kejadian sebelumnya.

"Tapi saya kurang tahu apakah pelaku yang sama," katanya.

Pihak sekolah juga disebut telah mendatangi kediaman korban pada Jumat (25/9/2026).

Menurut Aidil, rombongan tersebut terdiri atas empat guru dan lima siswa.

Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah sempat menanyakan mengenai orang yang diduga terlibat dalam kejadian.

"Sempat menanyai soal pelaku, saya bilang tanya saja ke polisi," tukasnya.

Sementara itu, Yudhi membantah tudingan telah melakukan penganiayaan terhadap korban.

Bantahan tersebut disampaikan ketika dirinya dikonfirmasi wartawan di ruang kerja Kepala SMA Negeri 2 Binjai, Juliana br Sitepu.

Yudhi mengatakan siap memberikan keterangan kepada kepolisian apabila dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

"Tidak ada penganiayaan. Kalau saya mau dikroscek sama polisi, saya pun berani," kata Yudhi.

Yudhi juga membantah berada di sekolah ketika dugaan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 16 September 2026.

Dia mengaku tidak masuk sekolah karena sakit dan baru menjalani operasi gigi.

"Hari Rabu, 16 September 2026 saya tidak masuk ke sekolah. Saya sakit dua minggu dan ini baru selesai operasi gigi," ujarnya.

Karena itu, Yudhi mengaku keberatan dengan tudingan yang diarahkan kepadanya.

Dia mengatakan hingga kini belum menerima surat panggilan dari kepolisian.

"Saya pun tidak terima juga dituduh begitu, sementara saya dua minggu tidak masuk. Saya belum ada dapat surat panggilan," katanya.

Yudhi mengaku kecewa dengan tudingan tersebut.

Menurut dia, guru juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan ketika terjadi persoalan di lingkungan sekolah.

Dia menduga tudingan itu muncul karena dirinya dikenal sebagai guru olahraga sekaligus bagian dari kesiswaan yang tegas.

"Maaf ya, anak sekarang tidak bisa pelan dikasih tahu. Tapi mungkin karena wajah saya guru olahraga kesiswaan, temperamen, dikira saya yang mukul. Saya tidak terima juga," tambahnya.

Meski membantah terlibat, Yudhi menyebut korban sebagai siswa yang pendiam dan baik.

Dia mengaku mengenal korban sebagai salah satu siswa di SMA Negeri 2 Binjai.

"Orangnya pendiam," katanya.

Dugaan penganiayaan tersebut disebut terjadi di lingkungan sekolah di Kecamatan Binjai pada Rabu, 16 September 2026 sekitar pukul 16.15 WIB.

Hingga kini, motif dan rangkaian kejadian secara utuh masih menunggu proses pemeriksaan kepolisian.

Perkara tersebut masih berupa dugaan dan belum ada putusan hukum yang menyatakan pihak tertentu bersalah.

Kepastian mengenai pihak yang terlibat maupun ada atau tidaknya tindak pidana akan bergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.* (sp/ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih berkisar Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta per bulan.

Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan nominal tersebut sudah mencakup seluruh komponen pendapatan, termasuk tunjangan.

Baca Juga:

• Konferensi Internasional Selat Malaka 2026 Hasilkan 10 Resolusi dan 10 Rekomendasi Kebijakan

"Karena tanggung jawabnya berat untuk membangun ekonomi desa itu, itu dilihat daerahnya, sesuai dengan UMK daerah itu. Antara Rp6,3 juta sampai Rp8,3 juta. Jadi sesuai dengan tempat jauh dan seterusnya. Jadi Rp6,3 juta sampai Rp8,3 juta itu sudah semuanya, sudah merangkap semuanya," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Zulhas menjelaskan para manajer Kopdes Merah Putih akan berstatus sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Masa kontrak para manajer tersebut berlangsung selama dua tahun.

Mereka berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan akan ditempatkan sesuai penugasan yang telah ditetapkan.

"Yang paling penting sekarang, dari manajer-manajer itu ditempatkan, diterima dulu. Agar statusnya tetap sebagai pegawai PKWT. PKWT itu pegawai waktu tertentu. Kontrak dua tahun. Jadi pegawai kontrak waktu tertentu selama dua tahun," katanya.

Pemerintah menargetkan seluruh manajer Kopdes Merah Putih mulai ditempatkan pada 1 Oktober 2026.

Setelah mulai bertugas, koperasi akan menjalankan sejumlah fungsi penyaluran barang dan layanan kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Barang yang direncanakan disalurkan melalui Kopdes Merah Putih antara lain pupuk, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta LPG 3 kilogram.

Selain penyaluran barang, Kopdes Merah Putih juga akan menyediakan sejumlah layanan, seperti BRILink, Mekaar, dan pembayaran listrik.

"Jadi mudah-mudahan 1 Oktober para manajer Kopdes mulai bekerja," ujarnya.

Pemerintah selanjutnya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

Evaluasi pertama dijadwalkan pada 7 Oktober 2026 untuk melihat Kopdes Merah Putih yang telah memiliki manajer.

Kemudian pada 15 Oktober, pemerintah akan membagi tugas kepada masing-masing pihak untuk memperkenalkan operasional Kopdes Merah Putih kepada masyarakat.

Zulhas mengatakan tidak seluruh Kopdes Merah Putih dipastikan langsung beroperasi pada tahap tersebut.

Pelaksanaan kegiatan koperasi akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing daerah.* (mi/ad)