JAKARTA — Pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terkendali di bawah 3 persen, meski harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak dinaikkan.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan, sejumlah strategi telah disiapkan untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan kenaikan harga minyak dunia.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.100, Pemerintah Klaim Masih dalam Skenario

Menurut dia, kenaikan harga minyak dunia tidak sepenuhnya berdampak negatif.

Pemerintah justru berpotensi memperoleh tambahan penerimaan negara (windfall revenue), terutama dari sektor ekspor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).

Peningkatan harga komoditas tersebut dinilai dapat menjadi penyeimbang terhadap lonjakan belanja subsidi energi.

Selain itu, pemerintah juga mengandalkan peningkatan penerimaan pajak. Hingga kuartal I 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Juda menyebut, optimalisasi sistem perpajakan, termasuk implementasi sistem inti administrasi perpajakan (coretax), menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan tersebut.

Di sisi belanja, pemerintah menempuh langkah efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektivitas program prioritas. Kebijakan ini ditempuh untuk mengimbangi beban subsidi BBM yang meningkat akibat harga energi global.

"Kita kelola agar belanja lebih efisien, tetapi tetap efektif untuk mendukung program prioritas," kata Juda.

Pemerintah menilai kombinasi antara peningkatan penerimaan dan efisiensi belanja menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global.*

(d/dh)

JAKARTA — Kepala Badan Narkotika Nasional, Suyudi Ario Seto, mengusulkan perluasan kewenangan penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika agar dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Selasa, 7 April 2026. Suyudi menilai penyadapan sejak tahap awal penting untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang bersifat tertutup.

Baca Juga:

• BNN Usulkan Larangan Vape, Ini Hasil Temuannya!

Ia menyoroti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru yang membatasi kewenangan penyadapan hanya pada tahap penyidikan.

Menurutnya, pembatasan tersebut berpotensi menghambat pengumpulan bukti awal dalam kasus narkotika.

Suyudi berpendapat, kewenangan penyadapan pada tahap penyelidikan dapat digunakan sebagai langkah awal untuk memetakan jaringan kejahatan dan menentukan arah penanganan hukum.

Selain penyadapan, BNN juga mendorong penguatan teknik penyelidikan lain seperti controlled delivery dan undercover buy dalam pemberantasan narkotika.

Menurut dia, karakteristik kejahatan narkotika yang bergerak secara senyap membutuhkan pendekatan khusus yang lebih fleksibel dan responsif.

Usulan tersebut diharapkan dapat diakomodasi dalam pembahasan RUU Narkotika sebagai aturan khusus (lex specialis) yang melengkapi ketentuan dalam KUHAP.*

(d/dh)

JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memproyeksikan sejumlah komoditas pangan strategis nasional akan mengalami surplus hingga Mei 2026.

Kondisi ini dinilai cukup untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman fenomena El Niño.

Baca Juga:

• Kenaikan Harga Pangan Akhir Pekan: Bawang, Beras, Minyak Goreng Naik Signifikan

"Tantangan pangan semakin kompleks akibat dinamika geopolitik dan perubahan iklim. Namun hingga Mei 2026, pangan strategis nasional berada pada kondisi surplus dan relatif aman," kata Amran.

Ia merinci, gula konsumsi diproyeksikan surplus sekitar 632 ribu ton, sementara daging ayam mencapai 837 ribu ton. Adapun telur ayam diperkirakan surplus 423 ribu ton, dan jagung mencapai 4,35 juta ton.

Menurut Amran, stok pangan nasional saat ini mencapai sekitar 28 juta ton, dengan kebutuhan konsumsi bulanan sekitar 2,6 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, cadangan pangan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 10–11 bulan ke depan.

Ia menambahkan, meski El Niño diperkirakan berlangsung selama enam bulan, produksi pangan nasional masih berada pada kisaran 2 juta ton per bulan.

"Artinya, dengan persiapan yang ada, kondisi pangan nasional masih dalam kategori aman," ujarnya.

Pemerintah menilai kesiapan ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ketidakpastian global.*

(k/dh)

JAKARTA — korupsi/" target="_blank">Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Selasa, 7 April 2026, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa outsourcing dan sejumlah pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Baca Juga:

• Eks Stafsus Jokowi Jadi Saksi di Sidang Kasus Korupsi Chromebook

Adapun tujuh ASN yang dipanggil antara lain Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setda Pekalongan Zainuri, serta Setiawan Dwi Antoro, Edy Prabowo, Supriyadi, Argo Yudho Ismoyo, Ajid Suryo Pratondo, dan Murdiarso.

KPK belum mengungkap materi pemeriksaan yang akan didalami dari para saksi. Namun, pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat Fadia Arafiq.

Sebelumnya, KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada awal Maret 2026.

Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah pihak di Semarang dan Pekalongan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan Fadia diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing. Ia telah ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kasus ini disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.*

(oz/dh)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.100 per dolar Amerika Serikat dinilai masih berada dalam skenario yang telah disiapkan pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pelemahan tersebut tidak serta-merta mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga:

• Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.105 per Dolar AS di Tengah Sentimen Global

"Nilai tukar yang terjadi saat ini masih termasuk dalam hitungan skenario yang telah disiapkan," kata Purbaya dalam diskusi di kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 7 April 2026.

Ia menambahkan, pemerintah sengaja tidak mengungkapkan angka pasti asumsi nilai tukar terbaru untuk menghindari spekulasi di pasar keuangan. Stabilitas rupiah, kata dia, menjadi kewenangan otoritas moneter.

"Terkait nilai tukar, kami serahkan kepada bank sentral," ujarnya.

Hingga kini, Bank Indonesia belum memberikan pernyataan resmi setelah rupiah menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS.

Sementara itu, pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai tekanan terhadap rupiah masih berpotensi berlanjut dalam jangka pendek. Berdasarkan pergerakan pasar, nilai tukar sempat menyentuh Rp17.106 per dolar AS dan diperkirakan bergerak di kisaran Rp17.120 pada perdagangan berikutnya.

Pelemahan rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk tekanan dari kenaikan harga energi dan dinamika geopolitik yang memengaruhi arus modal.*

(oz/dh)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Selasa, 7 April 2026, di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Mata uang Garuda turun 70 poin atau 0,41 persen ke level Rp17.105 per dolar Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah ke Rp17.072/US$, Harga Minyak dan Risiko Konflik Iran Tekan Pasar Asia

Ketegangan geopolitik, khususnya terkait ancaman gangguan di Selat Hormuz, mendorong kenaikan premi risiko di pasar energi global.

"Gangguan jalur distribusi minyak memperketat ekspektasi pasokan dan meningkatkan tekanan di pasar," ujar Ibrahim dalam risetnya.

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel turut memicu lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini memperbesar risiko inflasi global dan menekan prospek kebijakan moneter, termasuk arah suku bunga bank sentral AS.

Selain faktor eksternal, tekanan terhadap rupiah juga berasal dari dalam negeri. Desain subsidi energi dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga berpotensi meningkatkan beban fiskal pemerintah.

Kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 70 dolar AS per barel menjadi sekitar 113 dolar AS per barel memperbesar tekanan terhadap subsidi energi.

Menurut Ibrahim, kondisi tersebut berisiko mempersempit ruang fiskal pemerintah dan memperlebar defisit anggaran apabila tidak diimbangi langkah efisiensi.

Ia memperkirakan pergerakan rupiah masih akan fluktuatif pada perdagangan berikutnya, dengan kecenderungan melemah di kisaran Rp17.100 hingga Rp17.150 per dolar AS.*

(in/dh)

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyambut kebijakan pemerintah yang memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026.

Ia menilai kepastian tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, namun menekankan penggunaan subsidi harus tepat sasaran.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Tunjuk Herlangga Wisnu Murdianto Jadi Plh Kajari Karo Gantikan Danke Rajagukguk

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga BBM subsidi, seperti Pertalite dan solar, tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun.

Pemerintah juga menyiapkan bantalan fiskal melalui sisa anggaran lebih (SAL) untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia.

Menurut Nurdin, stabilitas harga energi memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyusun perencanaan bisnis secara lebih terukur di tengah ketidakpastian global. Kebijakan ini juga dinilai mampu menjaga efisiensi biaya logistik dan produksi.

Ia menambahkan, dampak positif tidak hanya dirasakan industri besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap fluktuasi biaya.

"Dengan harga energi yang stabil, tekanan biaya dapat ditekan sehingga pelaku usaha memiliki ruang menjaga keberlangsungan operasional," ujarnya.

Namun demikian, Nurdin mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi agar tidak terjadi penyimpangan.

Tanpa pengawasan yang ketat, beban fiskal negara berpotensi meningkat dan mengurangi ruang kebijakan pemerintah ke depan.

Pemerintah sebelumnya memperkirakan harga minyak dunia tidak akan bertahan di atas 100 dolar AS per barel dalam jangka panjang.

Dengan asumsi tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih mampu menopang kebutuhan subsidi energi hingga akhir tahun.*

(in/dh)

PIDIE JAYA— Universitas Muhammadiyah Aceh bekerja sama dengan Tim Puspanita Kulim Kedah, Malaysia, menyalurkan bantuan bagi siswa SD Muhammadiyah Meureudu yang terdampak bencana hidrometeorologi pada 6–7 April 2026.

Kegiatan bertajuk Misi Prihatin Nusantara Pasca Banjir Aceh ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama internasional antara Unmuha dan mitra dari Malaysia, termasuk dukungan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia serta dosen dari Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah.

Baca Juga:

• Buron Lama! Andre “The Doctor” Pemasok Sabu Ko Erwin Ditangkap di Malaysia

Rektor Unmuha, Aslam Nur, mengatakan kolaborasi tersebut hadir pada momentum penting, di tengah proses pemulihan masyarakat Pidie Jaya setelah banjir.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang masih dalam masa pemulihan," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Yusma Binti Yacob, menyebut program ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan anak-anak di kawasan serumpun.

Ia menilai kerja sama tersebut tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga memperkuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia melalui aksi kemanusiaan.

Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unmuha, Zulkifli Umar, bersama tim dosen dan didukung oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pidie Jaya.*

(dh)

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan 28 armada udara untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026.

Langkah ini diambil seiring prediksi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga September.

Baca Juga:

• Produktivitas Padi Terancam Kekeringan, Pemerintah Tancap Gas dengan AWD

Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Pengerahan armada udara dapat ditambah sesuai dengan eskalasi kondisi di lapangan," kata Budi, Selasa, 7 April 2026.

Selain operasi udara, BNPB mengandalkan operasi darat serta operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai bagian dari strategi terpadu pengendalian karhutla.

Kombinasi ini dinilai efektif untuk menekan potensi kebakaran sejak dini.

BNPB juga telah menyalurkan dukungan berupa dana, peralatan, dan logistik ke daerah rawan. Dalam waktu dekat, lembaga tersebut akan menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah serta apel kesiapsiagaan.

Di sisi lain, BNPB menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menetapkan status siaga darurat lebih awal agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

Upaya pencegahan juga difokuskan pada patroli rutin, edukasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi pemantauan titik panas untuk deteksi dini.

Berdasarkan data BNPB, luas kebakaran hutan sangat dipengaruhi fenomena iklim global seperti El Niño. Pada 2015, saat El Niño kuat, luas kebakaran mencapai sekitar 1,8 juta hektare.

Angka tersebut menurun dalam beberapa tahun terakhir, meski potensi karhutla tetap perlu diwaspadai, terutama saat musim kemarau panjang.*

(mt/dh)

JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Muzani, mendesak negara-negara yang terlibat konflik di Timur Tengah untuk segera menghentikan perang dan kembali menempuh jalur diplomasi.

Seruan ini disampaikan menyusul eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Baca Juga:

• Rudal Israel Hantam Dekat Sekolah Penampungan Pengungsi di Gaza, 10 Warga Tewas

Menurut Muzani, konflik yang terus berlanjut telah memicu berbagai krisis global, mulai dari krisis energi hingga gangguan terhadap stabilitas ekonomi dunia.

Ia menilai dampaknya juga mulai dirasakan di sejumlah negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

Kenaikan harga kebutuhan pokok di sejumlah negara, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Vietnam, disebut sebagai salah satu efek tidak langsung dari konflik tersebut. Bahkan, negara di luar kawasan seperti Australia juga mengalami dampak serupa.

Muzani menegaskan bahwa perang tidak hanya merusak infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga memperburuk penderitaan masyarakat sipil. Ia mengingatkan pentingnya peran diplomasi sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik internasional.

"Perang menunjukkan kegagalan diplomasi. Karena itu, semua pihak harus kembali ke meja perundingan," ujarnya.

Ia juga menyoroti peran Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, termasuk melalui keterlibatan prajurit TNI dalam misi penjaga perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon.

Menurut Muzani, kontribusi tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi Indonesia untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.*

(mt/dh)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat sertifikasi tanah milik daerah sekaligus menuntaskan aset bermasalah guna memperkuat tata kelola aset.

Langkah ini juga diiringi upaya mengoptimalkan ratusan aset yang belum dimanfaatkan.

Baca Juga:

• TP PKK Binjai Tingkatkan Kesiapan UP2K di Binjai Barat, Siap Ikuti Supervisi Provinsi

"Pengelolaan aset harus tertib administrasi dan memiliki kepastian hukum agar memberi nilai tambah bagi masyarakat," kata Timur, Senin, 6 April 2026.

Data tematik Komisi Pemberantasan Korupsi per akhir 2023 mencatat masih ada 849 bidang tanah milik Pemprov Sumut yang belum bersertifikat.

Pemerintah daerah kemudian menetapkan target tahunan untuk mempercepat pensertifikatan sebagai bagian dari pengamanan aset.

Pada 2024, target sertifikasi mencapai 598 bidang, dengan 220 bidang telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dan 34 sertifikat diterbitkan. Sementara pada 2025, dari target 564 bidang, sebanyak 416 bidang telah didaftarkan dengan realisasi 38 sertifikat.

Hingga Maret 2026, jumlah tanah bersertifikat tercatat mencapai 1.157 bidang. Untuk tahun ini, Pemprov menargetkan sertifikasi terhadap 772 bidang tanah.

Namun, dari 121 bidang yang telah diajukan, belum ada sertifikat yang terbit karena masih dalam proses.

Selain sertifikasi, Pemprov Sumut juga menyelesaikan 31 aset bermasalah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola aset daerah. Pemerintah turut membentuk tim percepatan, melakukan rekonsiliasi data lintas daerah, serta memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah mulai memetakan aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari hasil pemetaan, terdapat 113 aset yang masuk kategori idle.

Sebanyak 52 aset di antaranya tengah dinilai bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menentukan nilai wajar sebelum dimanfaatkan. Aset yang telah dinilai akan dimasukkan ke dalam sistem informasi pemanfaatan aset agar dapat diakses publik dan calon mitra.

Menurut Timur, langkah tersebut diharapkan mendorong transparansi serta membuka peluang kerja sama yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.*

(dh)

JAKARTA – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengusulkan pelarangan peredaran vape di Indonesia.

Hal ini terkait temuan zat etomidate dalam sampel cairan vape, yang dianggap dapat disalahgunakan sebagai obat bius.

Baca Juga:

• UNMUHA Gelar Podcast Edukasi Inklusi Anak Usia Dini di PAUD Harsya Ceria Banda Aceh

Menurut Suyudi, hasil uji laboratorium BNN terhadap 341 sampel vape menunjukkan fakta mengejutkan.

"Dari pengujian tersebut, 11 sampel mengandung sintetik kanabinoid, satu sampel mengandung methamphetamine, dan 23 sampel terbukti mengandung etomidate. Etomidate ini termasuk obat bius," ujar Suyudi.

BNN mencatat perkembangan zat narkotika dan psikoaktif baru (NPS) bergerak sangat cepat.

Hingga kini, sebanyak 175 jenis NPS telah teridentifikasi di Indonesia, sedangkan dunia mencatat 1.386 jenis.

Etomidate sendiri sudah dikategorikan sebagai narkotika golongan II menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Suyudi menekankan pentingnya langkah tegas pemerintah, mencontoh negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei, dan Laos yang telah melarang peredaran vape.

"Vape terbukti disalahgunakan sebagai media untuk mengkonsumsi etomidate. Jika peredaran vape dilarang, penyalahgunaan etomidate bisa ditekan signifikan, mirip cara sabu dikendalikan melalui penggunaan bong," tegas Suyudi.

Usulan pelarangan ini disambut sebagai langkah serius BNN dalam memperkuat pengawasan zat psikoaktif dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.*

(d/ad)

JAKARTA — DPR RI melalui Komisi XIII menggelar rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Agenda utama rapat membahas optimalisasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM).

Baca Juga:

• Kemnaker Genjot Sertifikasi Peserta Magang, Perusahaan Dikasih Reward

"Hal ini menjadi sangat penting mengingat tantangan yang kita hadapi saat ini semakin kompleks," kata Sugiat dalam rapat tersebut.

Dalam forum itu, Komisi XIII meminta penjelasan menyeluruh dari Kementerian HAM terkait capaian kinerja, kendala, serta strategi ke depan dalam pelaksanaan program P5HAM.

DPR, kata Sugiat, berkomitmen mendukung penguatan HAM melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Sementara itu, Pigai mengungkapkan pagu awal anggaran Kementerian HAM pada 2026 sebesar Rp718 miliar, namun menyusut menjadi Rp578 miliar setelah pemblokiran anggaran. Hingga 6 April 2026, realisasi anggaran tercatat sekitar Rp125 miliar atau 21,7 persen.

Menurut Pigai, salah satu fokus utama kementeriannya adalah memperluas sosialisasi nilai dan prinsip HAM kepada masyarakat. Ia menilai upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap isu HAM.

"Sekarang, masyarakat tidak hanya bicara soal hukum, tetapi juga soal pelanggaran HAM," ujar Pigai.

Ia menambahkan, program sosialisasi HAM memerlukan dukungan anggaran yang memadai karena proses membangun kesadaran publik tidak dapat dilakukan secara instan.*

(an/dh)

ACEH JAYA – Warga Aceh Jaya berduka atas berpulangnya Teungku Nyak Sandang bin Lamudin, tokoh masyarakat yang dikenal luas atas jasanya menyumbangkan harta kekayaan untuk pembelian pesawat pertama Indonesia, Seulawah RI-001.

Almarhum meninggal dunia di rumahnya di Gampong Lhuet, Kecamatan Jaya, Selasa siang (7/4/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.

Baca Juga:

• Mualem Tutup Kepulangannya ke Kampung Halaman dengan Salat di Masjid yang Dibangunnya dari Dana Pribadi

Cucu Nyak Sandang, Ataillah, menambahkan bahwa almarhum tidak sedang sakit parah, namun kondisinya melemah karena usia yang genap 100 tahun.

Pada usia 23 tahun, Nyak Sandang menjual sepetak tanah dan 10 gram emas seharga Rp 100 untuk disumbangkan kepada pemerintah, yang kemudian digabungkan dengan donasi masyarakat Aceh berupa SGD 120.000 dan 20 kilogram emas murni.

Presiden Soekarno menggunakan dana tersebut untuk membeli dua unit pesawat, Seulawah R-001 dan Seulawah R-002, yang menjadi simbol kedaulatan udara Indonesia dan cikal bakal maskapai Garuda Indonesia.

Pengorbanan Nyak Sandang tidak hanya mencerminkan solidaritas masyarakat Aceh, tetapi juga mempertegas peran penting Aceh dalam sejarah transportasi nasional.

Nyak Sandang sempat diundang ke Istana Negara pada 21 Maret 2018 untuk bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo.

Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan sejumlah permohonan, termasuk layanan operasi katarak, pembangunan masjid di kampung halamannya di Lamno, Aceh, serta kesempatan menunaikan ibadah haji.

Presiden Jokowi berjanji akan menindaklanjuti permohonan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Masjid Baitussalam Nyak Sandang dibangun oleh Kementerian PUPR mulai Oktober 2020 dan kini telah sepenuhnya difungsikan untuk ibadah masyarakat Gampong Lhuet.

Pada 25 Agustus 2025, Presiden H. Prabowo Subianto menganugerahi Bintang Jasa Utama kepada Nyak Sandang di Istana Negara, Jakarta.

Dalam momen haru tersebut, Presiden Prabowo bahkan berlutut untuk menghormati jasa besar almarhum dalam pengadaan pesawat pertama Republik Indonesia.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan ini, sekaligus mengingatkan masyarakat tentang jejak heroik Teungku Nyak Sandang dalam sejarah nasional, khususnya transportasi udara.

Nyak Sandang kini meninggalkan warisan patriotisme dan semangat kebersamaan yang tak lekang oleh waktu, menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.*

(km/ad)

ACEH UTARA – Sebelum menjabat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, sudah memulai pembangunan sebuah masjid di kampung halamannya.

Masjid itu kini menjadi titik terakhir kunjungan Mualem saat kepulangannya ke Aceh Utara, Minggu, 5 April 2026.

Baca Juga:

• UNMUHA Gelar Podcast Edukasi Inklusi Anak Usia Dini di PAUD Harsya Ceria Banda Aceh

Bangunan seluas 18 x 21 meter ini sebagian besar dibiayai dari dana pribadi Mualem, dengan tambahan swadaya masyarakat, tanpa mengandalkan anggaran pemerintah.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 17.00 WIB, Mualem melepas sepatu, duduk di tangga masjid yang lantainya masih kasar, dan menunaikan salat.

Kubah masjid yang berwarna hijau, putih, dan kuning tampak kontras dengan dominasi dinding putih.

Fasilitas wudu untuk laki-laki dan perempuan tengah dibangun terpisah, sementara gundukan pasir dan tumpukan batu bata terlihat di halaman.

"Pembangunan ini sebagian besar menggunakan uang pribadi Mualem. Masyarakat juga ikut membantu melalui sedekah dan wakaf, tetapi belum ada bantuan dari anggaran pemerintah," ujar Nabahani, panitia pembangunan.

Masjid Baitul Muttaqin mulai dibangun pada 2024, sebelum Mualem dilantik sebagai Gubernur Aceh pada Februari 2025.

Hingga saat ini, progresnya telah mencapai sekitar 80 persen.

Mualem rutin memantau pembangunan, meski sempat muncul wacana untuk memasukkan proyek ini ke program pemerintah, yang akhirnya tidak dilanjutkan.

"Ta peugot bacut-bacut ube na peng, pajan yang lheuh kakeuh lheuh," ujar Nabahani menirukan Mualem, yang artinya dikerjakan sedikit demi sedikit sesuai kemampuan.

Usai salat, Mualem berbincang dengan panitia dan warga, membahas perkembangan pembangunan serta kondisi masyarakat setempat.

Sekitar pukul 18.05 WIB, ia meninggalkan lokasi, menutup kunjungannya dengan kesan yang hangat bagi warga Blang Tue.

Masjid Baitul Muttaqin kini dikenal juga sebagai Masjid Mualem, simbol cita-cita mulia dan kerja nyata seorang gubernur yang lahir dari kampung halaman.*

(ad)

BANDA ACEH – Tim Psychotalk Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) melakukan langkah konkret untuk mendukung pendidikan inklusif di tingkat anak usia dini melalui kegiatan podcast dan diskusi bersama PAUD Inklusi Harsya Ceria.

Acara yang berlangsung pada Sabtu, 4 April 2026, di lokasi sekolah di Jeulingke, Banda Aceh, menyoroti isu pendidikan yang ramah bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Baca Juga:

• Banjir dan Longsor Kembali Terjang Aceh Tengah, Beberapa Desa Terisolir Akibat Jembatan Putus

Kedatangan mereka disambut hangat oleh Pengelola PAUD Harsya, Saprina Siregar, S.Pd.I., M.Pd.

Melalui podcast dan diskusi interaktif, kedua pihak menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar inklusif sejak usia dini.

Saprina menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi upaya nyata untuk menghadirkan perubahan positif dalam sistem pendidikan.

"Tiga hal krusial menjadi fondasi pendidikan inklusif: strategi pendampingan, lingkungan belajar yang inklusif, dan dukungan orang tua," ujar Saprina.

1. Strategi Pendampingan – Peran psikologi sangat penting untuk membimbing guru PAUD agar mampu mengenali dan mengoptimalkan potensi unik setiap anak.
2. Lingkungan Inklusif – Ruang belajar harus mendukung interaksi sosial yang sehat dan meniadakan diskriminasi sejak dini.
3. Dukungan Orang Tua – Kesuksesan pendidikan inklusi bergantung pada keselarasan pola asuh di rumah dengan kurikulum sekolah.

Saprina menegaskan, "Pendidikan yang layak dan ramah adalah hak mutlak setiap anak. Kolaborasi ini diharapkan membuka wawasan masyarakat bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda."

Dengan sinergi antara Tim Psikologi UNMUHA dan praktisi pendidikan di PAUD Harsya Ceria, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan inklusif dan kesehatan mental anak akan terus meningkat.*

(ad)

JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sejumlah konglomerat dunia diam-diam mulai berinvestasi di sektor pertanian dengan membeli lahan skala besar.

Langkah itu dilakukan di tengah ancaman krisis pangan global.

Baca Juga:

• Viral Ucapan Saiful Mujani soal “Jatuhkan Prabowo”, Istana Pilih Santai: Presiden Fokus Urusan Besar

Dalam rapat tersebut, Amran membacakan laporan FAO yang menyebutkan sekitar 724 juta penduduk dunia mengalami kelaparan.

Kondisi ini diperparah oleh peperangan yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran, yang menutup Selat Hormuz — jalur distribusi produk fosil dan petrokimia penting dari negara-negara Teluk.

"Situasi ini mengancam kelaparan bagi 40 juta orang," ujar Amran.

Selain membeli lahan, para konglomerat juga menggelontorkan investasi pada agribisnis, teknologi pangan, dan pembangunan ekosistem pertanian berbasis inovasi.

Dengan latar situasi global tersebut, sektor pertanian diproyeksikan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat hingga 2030.

Amran menekankan, inovasi berbasis data, bioteknologi, hingga vertical farming kini menjadikan pangan sebagai aset strategis dalam stabilitas ekonomi dan ketahanan dunia.

Di dalam negeri, Indonesia menghadapi ancaman kemarau ekstrem akibat fenomena El Nino Godzilla.

Data BMKG memperkirakan kemarau dimulai April di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan puncaknya pada Agustus.

Meski demikian, Amran memastikan stok beras nasional aman. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 4,6 juta ton, ditambah belasan juta ton dari sektor swasta.

"Kondisi stok beras nasional dipastikan aman untuk 10-11 bulan ke depan, sedangkan El Nino diperkirakan berlangsung 6 bulan," katanya.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyiapkan strategi dengan fokus pada empat program utama: swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), produksi biofuel, dan hilirisasi.

Sejumlah konglomerat dunia seperti Jeff Bezos, Bill Gates, dan Mark Zuckerberg diketahui aktif berinvestasi di sektor pertanian, membeli ratusan ribu hektar lahan untuk produksi pangan global.*

(km/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus memperkuat tata kelola aset daerah secara berkelanjutan.

Langkah itu dilakukan melalui percepatan sertifikasi tanah dan penyelesaian aset bermasalah.

Baca Juga:

• Viral Ucapan Saiful Mujani soal “Jatuhkan Prabowo”, Istana Pilih Santai: Presiden Fokus Urusan Besar

Berdasarkan data tematik KPK per 31 Desember 2023, sebanyak 849 persil tanah milik Pemprov Sumut tercatat belum bersertifikat.

Untuk itu, Pemprov Sumut menetapkan target sertifikasi tahunan sebagai bagian dari pengamanan aset daerah.

Pada 2024, target sertifikasi sebanyak 598 persil, dengan 220 persil didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 34 persil telah bersertifikat.

Tahun 2025, target 564 persil, 416 persil diajukan ke BPN, dan 38 persil sudah bersertifikat. Hingga Maret 2026, jumlah tanah bersertifikat mencapai 1.157 persil.

"Untuk tahun 2026, target sertifikasi 772 persil. Sampai 31 Maret, 121 persil telah diajukan ke BPN, masih dalam proses," jelas Timur.

Selain sertifikasi, Pemprov Sumut menuntaskan penyelesaian 31 aset bermasalah.

Pemprov juga menerbitkan Surat Gubernur Sumut Nomor 500.17/2071/2024 tentang Pensertifikatan Tanah Milik Daerah, membentuk Tim Percepatan Pensertifikatan, serta melakukan rekonsiliasi data dengan pemerintah kabupaten/kota.

Koordinasi intensif dilakukan dengan OPD terkait, termasuk pengawasan progres sertifikasi secara mingguan.

Pemprov juga memetakan aset idle, yakni 113 aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Dari jumlah itu, 52 aset telah dinilai bekerja sama dengan Penilai Pemerintah DJKN Sumut. Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar pemanfaatan aset secara terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha," kata Timur.

Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi, kemudahan akses informasi, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

(ad)

ACEH TENGAH — Sejumlah desa di lima kecamatan di Aceh Tengah kembali dilanda banjir luapan akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut sejak Senin (6/4) sore hingga malam.

Selain banjir, longsor menutup beberapa ruas jalan provinsi dan nasional, menghambat mobilitas warga.

Baca Juga:

• 30 Hektare Sawah Tertimbun Pasir Pascabanjir di Tapanuli Utara, Petani Khawatir Musim Tanam Gagal

Jalan nasional Pameu-Genting Gerbang juga tertimbun sehingga tidak bisa dilewati.

"Jalan longsor masih dilakukan penanganan," kata Andalika, Selasa (7/4).

Selain itu, akses transportasi di jalan nasional Takengon menuju Ise-Ise, tepatnya di Desa Lumut, Kecamatan Linge, sempat terganggu akibat terendam banjir.

Hujan deras membuat sungai meluap, menenggelamkan sejumlah desa.

Kampung terdampak banjir meliputi Kecamatan Lut Tawar, Bintang, Kebayakan, Linge, dan Ketol.

Beberapa jembatan darurat pasca-bencana juga putus, termasuk Jembatan di Desa Burlah (Ketol), Jembatan Terang Engon (Mulie Jadi, Silih Nara), serta Jembatan Simpil (Linge).

Kondisi itu menyebabkan beberapa desa kembali terisolir.

"Terputusnya akses jembatan menyebabkan terisolirnya Kampung Terang Engon, Kecamatan Silih Nara, dan beberapa desa di Ketol, seperti Kampung Burlah, Buge Ara, Kekuyang, dan Bintang Pepara," jelas Andalika.

BPBD Aceh Tengah telah menyiagakan tim tanggap darurat untuk membantu evakuasi warga dan membersihkan akses jalan yang tertimbun longsor.

Warga diimbau tetap waspada terhadap hujan lebat yang masih berpotensi mengguyur wilayah tersebut.*

(d/ad)

GAZA — Serangan udara kembali dilancarkan Israel Defense Forces (IDF) ke wilayah Jalur Gaza pada Senin, 6 April 2026, di tengah berlangsungnya gencatan senjata yang dinilai semakin rapuh.

Sedikitnya 12 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangkaian serangan tersebut.

Baca Juga:

• Andi Mallarangeng Dukung Usulan SBY Desak PBB Tarik Pasukan TNI dari Lebanon: Tidak Ada Lagi Perdamaian!

Sedikitnya 10 orang tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka akibat dua rudal yang ditembakkan drone Israel ke kawasan padat penduduk tersebut.

Menurut keterangan petugas medis dan warga setempat, serangan udara itu terjadi setelah bentrokan antara warga Palestina dan milisi bersenjata yang disebut didukung Israel di sekitar kamp pengungsi Maghazi.

Seorang saksi mata, Ahmed al-Maghazi, mengatakan milisi tersebut sebelumnya menyerang kawasan permukiman dan berupaya menculik sejumlah warga.

"Warga berusaha mempertahankan rumah mereka, tetapi pasukan pendudukan langsung menargetkan mereka," ujarnya.

Dalam pernyataan terpisah yang belum dapat diverifikasi, seorang pemimpin milisi pro-Israel mengklaim telah menewaskan lima anggota Hamas dalam insiden tersebut.

Hingga kini, Hamas belum memberikan tanggapan resmi.

Serangan lain terjadi di Gaza City, ketika sebuah sepeda motor dihantam serangan udara, menewaskan satu orang dan melukai seorang anak.

Sementara itu, di lokasi berbeda di Gaza tengah, seorang warga Palestina dilaporkan tewas akibat tembakan pasukan Israel yang menyasar sebuah kendaraan.

Dengan tambahan korban dari dua insiden tersebut, total korban tewas akibat serangan sepanjang hari itu mencapai sedikitnya 12 orang.

Serangan terbaru ini membayangi kesepakatan gencatan senjata yang didukung oleh Amerika Serikat, sekutu utama Israel.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak militer Israel terkait rangkaian serangan tersebut.

Situasi keamanan di Gaza kembali memanas, memunculkan kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di tengah kondisi kemanusiaan yang sudah kritis di wilayah tersebut.*

(d/ad)