Peristiwa itu terjadi pada Jumat (3/7/2026) sore di kawasan Sungai Ular, tepatnya di bawah jembatan yang berada di wilayah tersebut. Korban diduga terseret arus sungai saat mandi bersama teman-temannya.

Baca Juga:

• AHY Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi di Medan, Pembangunan Hampir Rampung Siap Tampung 1.080 Siswa

Salah seorang warga setempat, Kijo, mengatakan lokasi tempat korban tenggelam dikenal memiliki arus yang cukup berbahaya dan telah beberapa kali memakan korban.

"Korban mandi sore bersama temannya di bawah jembatan, lalu tenggelam. Kemungkinan hanyut," ujar Kijo.

Menurutnya, kawasan tersebut kerap dijadikan lokasi mandi oleh warga, meski memiliki kondisi arus yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Warga lainnya, Musimin, mengimbau masyarakat agar tidak mandi maupun beraktivitas di kawasan Sungai Ular karena dinilai berisiko.

Ia mengaku sudah beberapa kali mendengar adanya warga yang tenggelam di lokasi tersebut, termasuk saat sedang memancing.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, proses pencarian terhadap korban masih terus dilakukan oleh tim Basarnas bersama unsur terkait dan masyarakat setempat.

Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di sekitar aliran Sungai Ular selama proses pencarian berlangsung serta selalu mengutamakan keselamatan saat berada di kawasan perairan.* (mi/dh)

SOLO – Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para peternak menyampaikan keluhan mengenai anjloknya harga telur dan daging ayam yang dinilai semakin membebani peternak rakyat.

Baca Juga:

• Adik Prabowo Tegaskan Program MBG Tetap Jalan: Tidak Akan Berhenti!

Karena itu, pihaknya berharap Jokowi dapat menyampaikan aspirasi para peternak kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian.

"Tadi kita sampaikan ke Pak Jokowi karena memang kondisi peternak saat ini sedang terpuruk. Sehingga kita minta supaya pesan ini tersampaikan ke pemerintah dan Kementerian Pertanian agar kondisi harga ayam maupun telur ini segera membaik," kata Parjuni di Solo, Sabtu.

Selain mengeluhkan rendahnya harga telur dan ayam, Pinsar juga meminta pemerintah mencari solusi agar harga bahan baku pakan dapat ditekan.

Menurut mereka, mahalnya harga pakan membuat biaya produksi terus meningkat.

"Termasuk bahan baku yang ada ini supaya harganya turun sehingga pakannya turun juga," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pinsar juga meminta dukungan Jokowi terhadap rencana kampanye peningkatan konsumsi telur dan daging ayam sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi industri perunggasan.

"Tadi kita pengin kampanye gizi terkait ayam dan telur. Kita minta ke Pak Jokowi supaya hadir acara pembukaan kampanye gizi ayam dan telur," imbuhnya.

Parjuni mengatakan Jokowi menyambut baik usulan tersebut dan memberikan dukungan terhadap rencana kampanye tersebut.

"Beliau support dan tadi juga sempat salaman minta izin, minta restu," katanya.

Sementara itu, Ketua Pinsar Boyolali, Krishandrika Immanuel Raharjo, mengatakan para peternak di Solo Raya berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi usaha peternakan yang semakin berat.

Menurutnya, harga ayam pedaging saat ini telah turun hingga sekitar Rp14.000 per kilogram, jauh di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, harga pakan pabrikan justru terus mengalami kenaikan.

"Peternak Solo Raya meminta bantuan untuk teman-teman peternak ditolong, diperhatikan mengingat harga telur sangat buruk. Dan pedaging turun sampai Rp 14.000 dan jauh dari harga acuan pemerintah," kata Krishandrika.

Ia menjelaskan, kenaikan harga bahan baku pakan yang sudah terjadi beberapa kali membuat biaya produksi terus bertambah, sementara harga jual ayam dan telur belum menunjukkan perbaikan.

"Kalau harganya (telur dan ayam) turun terus harga bahan bakunya naik, ongkos produksi naik tapi harga semakin turun, masa depan peternak rakyat mau ditaruh di mana," ujarnya.

Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga hasil ternak sekaligus menekan biaya produksi agar usaha peternakan rakyat tetap dapat bertahan.* (km/ad)

JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski muncul desakan agar program tersebut dihentikan.

Pernyataan itu disampaikan Hashim saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Bakom RI: Kasus Dugaan Korupsi MBG Buktikan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Menurut adik Presiden Prabowo Subianto itu, pemerintah tetap akan menjalankan program tersebut karena merupakan salah satu komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Hashim juga menyinggung adanya dugaan penyimpangan yang dinilai sengaja dilakukan untuk merusak citra Program Makan Bergizi Gratis.

Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak akan mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan program tersebut.

Pemerintah, kata dia, tetap berupaya memastikan anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan memperoleh makanan bergizi melalui program tersebut.

"Itu sudah ada tekad, itu janji kampanye Prabowo Subianto, tidak akan berhenti. Akan dilanjutkan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hashim juga menekankan pentingnya peran organisasi Srikandi Jaga Desa dalam mengawal pelaksanaan berbagai program pemerintah hingga tingkat desa.

Ia berharap para anggota Srikandi Jaga Desa dapat berperan aktif memberikan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap program-program pemerintah agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.

"Itu adalah tugas mulia yang diberikan kepada ibu-ibu Srikandi Jaga Desa: pengawasan, pembinaan, dan pendampingan," ungkapnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta ibu hamil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menilai proses penanganan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan tanpa membedakan latar belakang para pihak yang terlibat.

Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya dugaan keterlibatan seorang prajurit TNI aktif serta penetapan seorang anggota Polri aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG Tahun Anggaran 2025–2026 yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Diduga Abaikan Surat Kuasa Hukum, Plt. Direktur RSUD Batu Bara Disorot Terkait Laporan Dugaan Penipuan Rp150 Juta

Menurut Qodari, proses hukum yang berjalan tidak didasarkan pada status seseorang sebagai anggota TNI, Polri, maupun latar belakang profesi lainnya.

Penegakan hukum dilakukan berdasarkan dugaan perbuatan yang terjadi saat yang bersangkutan menjalankan tugas di Badan Gizi Nasional.

"Jadi, bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya non-polisi, tetapi karena memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN," tuturnya.

Ia mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum menyelesaikan proses penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Qodari juga meminta semua pihak menunggu perkembangan penyidikan yang saat ini masih berlangsung di Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang prajurit TNI aktif dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan perwira TNI tersebut berinisial BU dan menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan seorang anggota Polri aktif berinisial LMI sebagai tersangka.

LMI sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional.

Penyidikan terhadap perkara tersebut masih terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.* (km/ad)

TAPANULI UTARA – Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu melalui Bandara Silangit dengan tujuan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam pengungkapan tersebut, seorang pria berinisial M (29) ditangkap saat hendak melakukan perjalanan udara, Kamis (2/7/2026) sekitar pukul 08.30 WIB.

Baca Juga:

• Diduga Abaikan Surat Kuasa Hukum, Plt. Direktur RSUD Batu Bara Disorot Terkait Laporan Dugaan Penipuan Rp150 Juta

Kasus ini terungkap ketika M hendak melakukan check-in di Bandara Silangit untuk penerbangan menuju Jakarta.

Saat koper miliknya diperiksa menggunakan mesin X-ray, petugas bandara menemukan sesuatu yang mencurigakan.

Petugas kemudian mengamankan koper tersebut ke ruang pemeriksaan khusus.

M dipanggil untuk menyaksikan proses pemeriksaan dan diminta membuka kopernya.

Saat koper dibuka, petugas menemukan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalamnya.

Polisi langsung mengamankan M dan membawanya ke Polres Tapanuli Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Dari hasil pemeriksaan, M mengaku diminta rekannya di Aceh agar berangkat ke Medan menemui seseorang. Setibanya di Medan, ia menghubungi orang tersebut melalui telepon seluler dan kemudian bertemu di loket mobil KBT Jalan SM Raja," kata Kasat Narkoba Polres Taput, Iptu Sarwedi Manurung, Sabtu (4/7/2026).

Menurut pengakuan tersangka, dalam pertemuan tersebut ia menerima sebuah koper yang telah berisi sabu.

Ia kemudian diminta membawa koper itu melalui Bandara Silangit dengan tujuan akhir Nusa Tenggara Barat.

Selain menerima koper, tersangka juga diberi uang untuk biaya perjalanan.

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa sabu dengan berat bruto mencapai 1.007 gram atau sekitar satu kilogram.

Saat ini, penyidik Satres Narkoba Polres Tapanuli Utara masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut, termasuk memburu pihak yang diduga berperan sebagai pemasok maupun bandar di balik pengiriman sabu tersebut.* (mi/ad)

BATU BARA - Sikap Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, menjadi sorotan setelah dinilai belum memberikan respons terhadap upaya komunikasi yang dilakukan kuasa hukum Dede Iswandi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang saat ini tengah ditangani Polres Batu Bara.

Kuasa hukum Dede Iswandi, Bili Julan Syah Putra, S.H., M.H., menilai tidak adanya tanggapan dari pihak manajemen rumah sakit berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai komitmen institusi dalam menyikapi persoalan hukum yang melibatkan salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial MKO, yang diketahui saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan Oxygen Central RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Pembukaan PRSU ke-50, Siap Promosikan Potensi Unggulan Daerah dan Investasi

Laporan tersebut berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Oxygen Central di RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara.

Dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (3/7/2026), Bili menjelaskan bahwa sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut dan menyampaikan persoalan ini kepada publik, pihaknya terlebih dahulu berupaya menyelesaikan persoalan secara persuasif.

"Kami telah mengirimkan surat resmi kepada Plt. Direktur RSUD untuk meminta audiensi dan klarifikasi. Selain itu, komunikasi juga telah dilakukan melalui WhatsApp. Namun hingga saat ini tidak ada tanggapan maupun kesediaan menerima kami," ungkap Bili.

Ia menyayangkan sikap tersebut karena menurutnya seorang pimpinan badan publik semestinya membuka ruang komunikasi kepada masyarakat, terlebih ketika terdapat persoalan hukum yang menyangkut institusi yang dipimpinnya.

"Kami sangat menyayangkan sikap tersebut. Sebagai pimpinan badan publik, seharusnya Plt. Direktur membuka ruang komunikasi terhadap masyarakat yang mencari kejelasan atas persoalan hukum yang sedang terjadi di institusi yang dipimpinnya. Tidak adanya respons justru menimbulkan dugaan adanya pembiaran, bahkan terkesan memberikan perlindungan kepada oknum ASN yang sedang dilaporkan," tegas Bili.

Lebih lanjut, Bili mengingatkan bahwa RSUD sebagai badan publik memiliki kewajiban menjalankan prinsip good governance, yakni pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa substansi laporan yang diajukan ke Polres Batu Bara berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Oleh sebab itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi.

"Kami tidak meminta perlakuan khusus. Yang kami minta hanyalah penegakan hukum yang objektif, transparan, dan bebas dari intervensi. Begitu pula kepada pimpinan RSUD, kami berharap tidak menutup ruang komunikasi dan tidak membiarkan munculnya persepsi di masyarakat bahwa institusi ini tidak serius menyikapi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur di bawah kewenangannya," ujar Bili.

Meski demikian, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan masih berada dalam proses penanganan oleh Polres Batu Bara.

Oleh karena itu, asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung tinggi hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga berita ini diterbitkan, Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, maupun ASN berinisial MKO, belum memberikan tanggapan resmi atas surat permohonan audiensi, komunikasi yang dilakukan kuasa hukum, maupun Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang telah diajukan ke Polres Batu Bara.* (ad)

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.45 WIB itu diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai agenda tahunan yang mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, investor, komunitas kreatif, hingga pelaku seni dan budaya dalam satu ajang promosi pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Akrobat Politik KPK di Sumut Menyasar Ondim!

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya mengatakan Pekan Raya Sumatera Utara telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan daerah selama lima dekade.

Menurutnya, PRSU bukan hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga wadah yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, komunitas kreatif, pelaku seni dan budaya, serta masyarakat untuk mempromosikan potensi daerah, memperluas peluang investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

PRSU ke-50 Tahun 2026 mengangkat tema "Harmoni Emas: Kolaborasi Tradisi, Bangkitkan Inspirasi." Tema tersebut diharapkan mampu memperkuat persatuan dalam keberagaman sekaligus mendorong Sumatera Utara menjadi daerah yang unggul, produktif, kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan PRSU yang dinilai menjadi sarana penting untuk mempromosikan potensi daerah sekaligus memperkuat sinergi antarkabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen mendukung penyelenggaraan PRSU sebagai media untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan daerah, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perkebunan, pariwisata, serta seni dan budaya.

Keikutsertaan Kabupaten Asahan pada PRSU Tahun 2026 juga diharapkan mampu memperluas promosi produk unggulan daerah, membuka peluang investasi baru, memperkuat kerja sama antardaerah, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Asahan.

Rangkaian pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 Tahun 2026 berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.* (ad)

JAKARTA – Dunia pers Indonesia kembali berduka.

Wartawan senior sekaligus Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, H. Diapari Sibatangkayu, meninggal dunia pada Sabtu, 4 Juli 2026, pukul 10.40 WIB di Rumah Sakit Polri, Jakarta.

Baca Juga:

• KADIN Kota Bogor Gandeng PWI, Perkuat Sinergi Dukung Industri Pers di Era Digital

Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Raya Condet 66 Awi Nomor 28, RT 015/RW 003, Jakarta Timur.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan belasungkawa atas kepergian salah satu tokoh pers yang dinilai memiliki dedikasi tinggi terhadap organisasi dan profesi jurnalistik.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. PWI sangat kehilangan. Almarhum adalah sosok wartawan senior yang dedikasi, loyalitas, dan integritasnya tinggi. Kontribusinya di Dewan Kehormatan Pusat menjadi pilar penting organisasi," ujar Munir, Sabtu (4/7/2026).

Ucapan duka juga disampaikan Sekretaris Jenderal PWI Pusat, M. Selamet Susanto.

Menurutnya, almarhum dikenal sebagai pribadi yang hangat dan aktif dalam berbagai kegiatan organisasi.

"Beliau bukan hanya jurnalis senior, tapi organisatoris ulung. Beliau kerap terlibat aktif dalam tim verifikasi dan penjaringan internal, termasuk saat Kongres PWI. Sejak pagi, grup WA PWI Pusat dibanjiri ratusan ucapan duka dari pengurus dan wartawan se-Indonesia," kata Selamet.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Atal S. Depari, mengenang almarhum sebagai sosok yang konsisten menjaga kehormatan profesi wartawan melalui penegakan kode etik jurnalistik.

"Kami sangat kehilangan rekan kerja yang kritis dan berintegritas. Sebelum di DK Pusat, beliau meletakkan fondasi kuat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Jaya periode 2019–2024. Perjalanan karier dan kepemimpinannya jadi teladan bagi generasi penerus," ungkap Atal.

Semasa hidupnya, H. Diapari Sibatangkayu dikenal aktif mengawal penegakan kode etik jurnalistik, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Kiprahnya dalam organisasi PWI menjadikan dirinya sebagai salah satu figur yang dihormati di kalangan insan pers.

PWI Pusat mengajak seluruh anggota serta komunitas pers Indonesia untuk mendoakan almarhum agar segala amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan menghadapi duka.* (ad)

Klarifikasi itu disampaikan setelah muncul unggahan yang menggunakan foto Letjen TNI Tri Budi Utomo untuk mengilustrasikan sosok perwira TNI aktif berinisial Kolonel Cpl BU yang disebut-sebut ikut terseret dalam penyidikan kasus tersebut.

Baca Juga:

• Korupsi BBM Subsidi, Eks Camat Medan Polonia Divonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara

"Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Letjen TNI Tri Budi Utomo selaku Sekjen Kemhan bukanlah pihak yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut," kata Rico Ricardo Sirait, Sabtu (4/7/2026).

Rico menilai penggunaan foto Letjen Tri Budi Utomo dalam pemberitaan maupun unggahan media sosial tersebut merupakan bentuk disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat.

"Karena mengaitkan individu yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara dimaksud," jelas dia.

Kemenhan juga mengimbau media, pengelola akun media sosial, serta masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum menyebarkan informasi, terutama yang menyangkut identitas seseorang.

Rico meminta setiap pihak memastikan identitas maupun materi visual yang digunakan telah diverifikasi sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang perwira TNI aktif dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan perwira tersebut berpangkat Kolonel dari Korps Peralatan (Cpl) dengan inisial BU.

Menurut Syarief, Kolonel Cpl BU menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan sepeda motor.

"Berdasarkan pengembangan penyidikan korupsi tata kelola MBG di BGN ini, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif berinisial BU," ujar Syarief di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Meski demikian, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa hingga saat ini Kolonel BU belum ditetapkan sebagai tersangka.

Syarief menjelaskan, status BU sebagai prajurit TNI aktif membuat penanganan perkara harus dilakukan melalui mekanisme koneksitas antara penyidik sipil dan militer.

"Belum. Makanya ini karena keterlibatan, karena kami Pidsus enggak bisa memproses atau mentersangkakan TNI aktif. Maka dilakukan secara koneksitas dan kami serahkan ke Jampidmil untuk proses selanjutnya," kata dia.

Ia menambahkan, proses penyidikan terhadap BU dilakukan bersama penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).

Menanggapi perkembangan tersebut, Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan TNI tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Perlu saya sampaikan bahwa TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Muhammad Nas.

Ia menegaskan, apabila nantinya ditemukan bukti keterlibatan oknum TNI aktif, institusinya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memperoleh informasi lengkap dan menindaklanjuti perkara sesuai ketentuan hukum.

"TNI mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum," jelas dia.* (km/ad)

MEDAN – Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan penjara setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi operasional kendaraan pengangkut sampah dan patroli di Kecamatan Medan Polonia.

Baca Juga:

• Ketua PB MABMI Prihatin Bupati Langkat Jadi Tersangka KPK, Sebut Sistem Politik Jadi Pemicu Kepala Daerah "Terjebak"

Selain Irfan Asardi Siregar, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman yang sama kepada dua terdakwa lainnya, yakni mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Polonia, Khairul Arminsyah Lubis, serta mantan tenaga honorer, Ita Ratna Dewi.

"Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa selama 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp50 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan," ujar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan yang diketuai Sulhanuddin di ruang Cakra 8.

Selain hukuman penjara dan denda, hakim juga mewajibkan Irfan Asardi Siregar dan Khairul Arminsyah Lubis membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing sebesar Rp161,1 juta.

Majelis hakim mencatat keduanya telah mengembalikan uang sebesar Rp50 juta.

Dengan demikian, masing-masing masih memiliki kewajiban membayar sisa uang pengganti sebesar Rp111,1 juta.

Hakim menegaskan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda para terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.

"Jika tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan," kata Sulhanuddin.

Sementara itu, terdakwa Ita Ratna Dewi dibebankan uang pengganti sebesar Rp10 juta.

Namun, kewajiban tersebut telah dipenuhi sehingga tidak lagi memiliki tanggungan kepada negara.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Usai mendengarkan putusan, Irfan Asardi Siregar, Khairul Arminsyah Lubis, dan Ita Ratna Dewi menyatakan menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim.

Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan masih menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa.

Sebelumnya, JPU Julita Rismayadi Purba menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut Irfan Asardi Siregar dan Khairul Arminsyah Lubis membayar uang pengganti masing-masing Rp161,1 juta.

Setelah dikurangi uang yang telah dikembalikan sebesar Rp50 juta, sisa kewajiban keduanya menjadi Rp111,1 juta.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta agar apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.* (d/ad)

MEDAN – Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum, angkat bicara terkait penetapan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Prof. OK. Saidin mengaku prihatin atas persoalan hukum yang menimpa Syah Afandin atau yang akrab disapa Ondim.

Baca Juga:

• Akrobat Politik KPK di Sumut Menyasar Ondim!

Menurutnya, kasus yang menjerat Syah Afandin tidak bisa dipandang sebagai persoalan individu semata.

Ia menilai, persoalan tersebut berkaitan erat dengan sistem politik, ekonomi, hukum, hingga sosial yang saat ini masih memiliki banyak kelemahan.

"Peristiwa ini sebenarnya bukanlah berdiri sendiri. Peristiwa ini semakin menyeruak di tengah-tengah sistem politik, sistem ekonomi dan sistem hukum serta sistem sosial budaya yang belum mendukung untuk terciptanya suatu tatanan kehidupan negara sesuai dengan cita-cita Proklamasi," ujarnya.

Ia mengatakan, banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi setelah era reformasi menjadi sinyal bahwa ada persoalan mendasar yang harus segera dibenahi bersama.

"Oleh karena itu peristiwa ini hendaklah dipandang sebagai sebuah peristiwa yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membenahinya," katanya.

Prof. OK. Saidin menyoroti sistem pemilihan kepala daerah secara langsung atau one man one vote yang dinilai membuka ruang terjadinya politik uang dengan biaya politik yang tinggi.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat kepala daerah berupaya mengembalikan biaya politik setelah terpilih melalui berbagai praktik yang melanggar hukum.

"Mungkin ini perlu dijadikan sebagai bahan kajian akademis, untuk menemukan format sistem politik dan sistem hukum terkait penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

Guru Besar Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) itu bahkan mengaku telah menemukan fenomena serupa ketika menyusun disertasi doktoralnya pada 2013.

Meski demikian, ia menegaskan Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh proses hukum harus tetap dihormati dan ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tapi bagaimanapun juga sebagai negara hukum, hukum harus ditegakkan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan," katanya.

Baca Juga:

• Safari Politik Berlanjut, Jokowi Siap Jadikan Jawa Tengah sebagai “Kandang Gajah”

Prof. OK. Saidin juga mengimbau masyarakat, khususnya keluarga besar MABMI, agar tidak saling menghujat maupun mengaitkan persoalan hukum tersebut dengan berbagai peristiwa masa lalu.

"Kita tidak sedang melakukan riset untuk mencari kebenaran dan tidak juga sedang mencari dukungan atau simpati massa. Kita serahkan sepenuhnya kepercayaan untuk menilai berbagai kasus yang terjadi saat ini kepada aparat penegak hukum," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia turut mengutip Surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim."

Di akhir pernyataannya, Prof. OK. Saidin mengajak masyarakat mendoakan agar Syah Afandin beserta keluarganya diberi ketabahan dalam menghadapi persoalan hukum tersebut.

"Marilah kita do'akan semoga Syah Afandin dan keluarga diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi permasalahan ini," harapnya.* (ad)

Oleh:Sutrisno Pangaribuan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar akrobat politik dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin (Ondim).

Baca Juga:

• ASDM Tolak Wacana Ojol Masuk Kategori UMKM: Sangat Menyesatkan, Mengaburkan Status serta Hak Pengemudi sebagai Pekerja

Sebab KPK hingga saat ini tidak punya nyali memanggil ulang (menghadirkan paksa) sejumlah nama yang terseret dalam kasus jalan di Sumut yang berhenti hanya pada terpidana Topan Obaja Ginting.

KPK juga tidak punya keberanian memanggil dan memeriksa sejumlah nama yang terseret dalam kasus di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Para terdakwa secara jelas disebut di dalam sidang (fakta persidangan) menyebut sejumlah nama yang diduga menerima (memeras) para terdakwa dengan jumlah fantastis miliaran rupiah untuk kepentingan Pilpres dan Pilkada tahun 2024.

Maka OTT KPK terhadap Ondim adalah upaya pengalihan perhatian publik dari persoalan besar di Sumut.

KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga Presiden Prabowo Subianto tidak berdaya menyentuh orang sakti yang diduga mengendalikan seluruh proyek besar di Sumut.

Sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak diduga akibat korupsi, namun para aparat penegak hukum tidak berani menyentuhnya sama sekali.

Stadion Teladan sekian lama mangkrak, buru- buru digunakan demi menghapus jejak masalah sejak semula.

UMKM Galery di USU mangkrak, dan hingga saat ini tidak dapat digunakan.

Bagian basement Lapangan Merdeka yang hingga saat ini tidak dapat digunakan, karena selalu tergenang saat hujan.

Demikin juga dengan dana hibah sebesar Rp95 miliar dari Pemprovsu berupa bangunan gedung kantor Kejatisu juga mangkrak.

Lampu pocong yang hanya diselesaikan dengan "total lost", hingga ambruknya gedung Kejari Medan yang sumber pendanaannya hibah dari Pemko Medan.

Maka fee proyek yang diduga diterima Ondim bagaikan lagit dan bumi (tidak sebanding) dengan dugaan fee yang diterima oleh orang sakti dari proyek- proyek bermasalah di Sumut.

Ondim yang baru saja dirisak (dipermalukan) di depan Ketum PAN dan ribuan kader PAN se- Sumut, kini dihabisi lewat drama OTT KPK.

Ondim telah diterbangkan ke Jakarta, diperiksa di gedung Merah Putih, untuk nanti dengan tangan diborgol, mengenakan rompi oranye, diumumkan sebagai tersangka, dengan stigma perampok uang negara (rakyat).

Ondim akhirnya tidak selamat, meski sekian lama berlindung dibawah kendali orang sakti di Sumut.

Kasus yang menyeret nama Ondim sudah mumcul sejak seleksi peneriman ASN PPPK di Pemkab langkat.

Ondim, Bupati Langkat, sebagai Ketua DPW PAN SUMUT, dan Ja'far Sukhairi Nasution Bupati Mandailing Natal, Ketua DPW PKB Sumut.

Kedua Bupati tersebut terseret dalam dugaan suap seleksi ASN PPPK di daerahnya.

Namun manuver politik keduanya yang akhirnya meninggalkan Edy Rahmayadi akhirnya berbuah manis, keduanya "selamat" dari pemanggilan dan pemeriksaan.

Yang menarik saat ini di Sumut bukan OTT KPK terhadap Ondim.

OTT KPK kini telah menjadi aksi recehan seperti tuduhan Presiden Prabowo kepada demonstrasi mahasiswa yang dituduh dibayar lawan politiknya.

Aksi yang lebih menarik dibahas adalah kesaktian Topan Obaja Ginting, terpidana kasus korupsi jalan di Sumut.

Topan diduga masih mengendalikan sejumlah proyek strategis dari Lapas.

Para kontraktor dan konsultan yang ingin dapat proyek dari Pemprovsu diduga melapor ke Topan Obaja Ginting secara bergiliran di Lapas.

Perlakuan berbeda terhadap Topan diduga sebagai kompensasi atas jasa Topan dalam melindungi orang yang memberi perintah kepadanya.

Topan diduga mendapat perlakuan istimewa di Lapas setelah dugaan keterlibatan Rektor USU, Muryanto Amin hilang dari kasus jalan Sumut.

Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekaligus Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) USU diduga sebagai pihak yang mengatur keistimewaan Topan di Lapas.

Oleh karena itu, OTT KPK terhadap Ondim, ibarat pepatah kancil di seberang lautan tampak.

KPK sengaja buta melihat dugaan korupsi sebesar gajah di pelupuk mata KPK sendiri.

KPK berani kepada Ondim yang kini langsung dicopot dari Ketua DPW PAN Sumut.

Zulkifli Hasan yang keukeh membela Ondim saat diledek "ongkos di muka", kini langsung mencopot Ondim dari Ketua DPW PAN SUMUT.

Padahal Ondim baru mendapat pujian dari Zulkifli Hasan sebagai Ketua DPW PAN paling sukses menggelar pelantikan DPW dan DPD sebagai pelantikan terbesar dan terbaik.

Meski tidak akan menyebut Ondim sebagai korban, akrobat politik OTT KPK terhadap Ondim sama sekali bukan prestasi KPK.

OTT KPK sudah lama sebagai antiklimaks dari penanganan kasus korupsi.

KPK secara sengaja menjadikan para tersangka yang terjaring OTT sebagai "aktor utama" demi melindungi pihak lain.

KPK amnesia atas OTT terhadap anak buah OC Kaligis, yang menyuap hakim PTUN Medan, lalu menyeret OC Kaligis, Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho, serta puluhan pimpinan dan anggota DPRD SUMUT.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Government Watch (IGoWa), Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (Semarak).

MEDAN – Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menolak keras wacana yang mengusulkan pengemudi ojek daring (ojol) dikategorikan sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut organisasi tersebut, usulan itu dinilai tidak tepat dan berpotensi mengaburkan status serta hak-hak para pengemudi sebagai pekerja.

Baca Juga:

• Menko Polkam Djamari Pastikan Stok Beras di Sumut Aman hingga 8 Bulan ke Depan

Ia menilai pengemudi transportasi daring pada dasarnya merupakan penyedia jasa yang bekerja melalui platform digital, bukan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara mandiri.

"Wacana ini sangat menyesatkan publik. Jika dikatakan kami adalah UMKM, seolah-olah kami memiliki kebebasan mengatur harga, menentukan mitra, dan mengelola usaha sendiri. Padahal kenyataannya, seluruh kebijakan ada di tangan perusahaan aplikasi. Kami hanya menerima sisa-sisa aturan yang dibuat sepihak," ujar Syahbudi.

Menurut dia, apabila pengemudi diklasifikasikan sebagai pelaku UMKM, dikhawatirkan perusahaan aplikasi akan semakin lepas dari tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak dasar para pengemudi.

Ia menyebut status tersebut berpotensi menghilangkan perlindungan yang seharusnya diterima pekerja, seperti jaminan sosial, penghasilan yang layak, perlindungan kesehatan, hingga jaminan ketika mengalami kecelakaan kerja.

"Masyarakat jadi salah paham mengira kami sudah mapan dan mandiri. Padahal di lapangan, pendapatan tidak menentu, potongan biaya aplikasi terus naik, dan tidak ada kepastian masa depan. Ini bukan ciri pelaku usaha, melainkan ciri pekerja yang posisinya sangat lemah di hadapan majikan," tegasnya.

ASDM juga meminta pemerintah untuk mengkaji kembali wacana tersebut.

Organisasi itu berharap pembahasan mengenai status pengemudi daring lebih banyak melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan agar kebijakan yang lahir memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi para pengemudi.

"Kami siap berdiskusi dengan pihak mana pun, termasuk Kementerian UMKM, namun tidak dengan konsep yang mengorbankan hak kami. Jangan biarkan wacana ini menjadi alat untuk membungkam tuntutan kami akan perlindungan hukum yang jelas," tambah Syahbudi.

ASDM menyatakan akan terus menggalang dukungan dari komunitas pengemudi di berbagai daerah di Sumatera Utara.

Organisasi tersebut juga berencana mengirimkan surat penolakan resmi sekaligus meminta audiensi dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana klasifikasi pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM.

Menurut ASDM, pembahasan mengenai status pengemudi transportasi daring perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak mengurangi hak-hak pekerja maupun menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.* (ad)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku tengah mempersiapkan agenda tersebut dan memastikan struktur partai siap menyambut kedatangan Jokowi.

Baca Juga:

• Jokowi Bakal Safari Politik ke NTT, PDIP: Bawa Ijazah, Tunjukkan ke Masyarakat

"Kami segera menunggu jadwal dari Bapak untuk tanggalnya. Yang jelas, tugas kami hari ini mempersiapkan untuk Bapak turun, untuk Bapak keliling Jawa Tengah, memastikan bahwa Jawa Tengah benar-benar sebagai 'kandang gajah'," kata Antonius Yogo, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Yogo, PSI mengusulkan agar Jokowi mengunjungi hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Namun, keputusan mengenai lokasi yang akan didatangi tetap berada di tangan Jokowi.

"Secepatnya, kita siapkan secepatnya. Kami akan kontak dengan tim, mudah-mudahan pertengahan bulan Juli ini sudah bisa berjalan. Kami mengajukannya hampir 35 kabupaten/kota ya, tentu ini akan dipilih Bapak mana yang kira-kira akan didatangi," ujarnya.

Yogo menjelaskan, rencana safari politik tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan langsung antara pengurus PSI Jawa Tengah dengan Jokowi.

Saat ini, kata dia, tim masih mematangkan jadwal sekaligus menyiapkan aspek teknis pelaksanaan kunjungan.

Ia juga menyampaikan bahwa agenda keliling Jawa Tengah dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026, seiring hampir rampungnya pembentukan struktur partai di tingkat daerah.

Menurut Yogo, kesiapan organisasi menjadi salah satu materi yang telah dilaporkan kepada Jokowi.

"Kami melaporkan capaian kinerja DPW struktur seluruh Jawa Tengah yang sudah hampir 95 persen. Struktur mesin partai yang kami janjikan kami siap, hari ini kami laporkan ke Bapak," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi juga dikabarkan akan melanjutkan safari politik ke Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah kunjungannya ke Lampung.

Rangkaian kunjungan tersebut disebut menjadi bagian dari agenda silaturahmi dengan masyarakat, relawan, serta jajaran pengurus PSI di berbagai daerah.* (d/ad)

JAKARTA – Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan safari politik ke Nusa Tenggara Timur (NTT) usai berkunjung ke Lampung kembali memunculkan polemik mengenai isu ijazah yang selama ini menjadi perhatian publik.

Ketua DPP PDIP yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT I, Andreas Hugo Pareira, menyarankan agar Jokowi membawa ijazahnya saat melakukan kunjungan ke NTT.

Baca Juga:

• Usulan Gaji Kepala Daerah Naik 20 Persen dari PAD Tuai Pro-Kontra, Ini Respons KPK dan Kemendagri

Menurut Andreas, persoalan mengenai ijazah Jokowi telah berlangsung cukup lama dan terus menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.

Ia menilai polemik tersebut sebaiknya segera diselesaikan agar tidak terus mengundang spekulasi.

"Karena kasus beliau ini sudah sekian lama, menguras perhatian publik dan secara sosial juga menjadi pertanyaan publik," ujarnya.

Ia mengatakan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di NTT, masih mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut.

Karena itu, Andreas berharap Jokowi memenuhi janjinya untuk hadir dalam proses persidangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Beliau ini ditunggu kehadirannya di PN untuk kasus ijazah. Janjinya mau hadir. Penuhi dulu lah janjinya, agar urusan segera selesai. Karena rakyat di daerah, termasuk di NTT juga bertanya apakah ijazah Jokowi ini benar asli atau palsu," katanya.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi tujuan berikutnya dalam rangkaian safari politik Jokowi setelah kunjungan ke Lampung.

Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan pemilihan NTT didasarkan pada kedekatan Jokowi dengan masyarakat di wilayah tersebut serta berbagai program pembangunan yang pernah dijalankan selama menjabat sebagai presiden.

"Pak Jokowi cinta NTT, dari semasa menjabat, karya beliau banyak di NTT," ujar Bestari, Kamis (2/7/2026).

Meski demikian, PSI belum mengumumkan jadwal pasti keberangkatan Jokowi ke NTT. Setelah itu, safari politik disebut akan berlanjut ke Jawa Barat.

"NTT dan (selanjutnya) Jabar (Jawa Barat)," kata Bestari.

Ia menjelaskan, selama berada di NTT, Jokowi dijadwalkan memenuhi undangan masyarakat sekaligus bertemu dengan pengurus PSI, relawan, serta sejumlah tokoh daerah.

"(Jokowi akan bertemu) Masyarakat tentunya, struktur PSI utamanya, relawan-relawan lokal juga, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat," ungkap Bestari.* (d/ad)

JAKARTA – Babak 32 besar Piala Dunia 2026 resmi berakhir pada Sabtu (4/7/2026) siang WIB.

Sebanyak 16 tim kini dipastikan melaju ke babak 16 besar dan akan melanjutkan persaingan menuju perempat final.

Baca Juga:

• Kolombia Menang Tipis 1-0 atas Ghana, Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2026

Kolombia menjadi tim terakhir yang memastikan tiket ke babak 16 besar setelah mengalahkan Ghana dengan skor tipis 1-0.

Sebelumnya, juara bertahan Argentina harus bekerja keras sebelum menyingkirkan Tanjung Verde (Cabo Verde) dengan skor 3-2.

Tim Tango baru memastikan kemenangan pada babak tambahan waktu melalui gol bunuh diri Diney Borges pada menit ke-111.

Kemenangan tersebut membawa Argentina bertemu Mesir di babak 16 besar.

Mesir sendiri lolos setelah menyingkirkan Australia lewat drama adu penalti.

Di pertandingan lainnya, Swiss memastikan tempat di babak 16 besar usai mengalahkan Aljazair dan akan menghadapi Kolombia.

Sementara itu, Spanyol melangkah ke fase berikutnya setelah menang meyakinkan 3-0 atas Austria.

La Furia Roja kini ditantang Portugal yang lolos usai mengalahkan Kroasia melalui drama VAR pada menit-menit akhir pertandingan.

Dengan berakhirnya seluruh pertandingan babak 32 besar, sebanyak 16 negara dipastikan melaju ke fase gugur.

Daftar negara yang lolos terdiri dari Kanada, Maroko, Paraguay, Prancis, Brasil, Norwegia, Meksiko, Inggris, Portugal, Spanyol, Amerika Serikat, Belgia, Swiss, Mesir, Argentina, dan Kolombia.

Jadwal Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Minggu, 5 Juli 2026
00.00 WIB: Kanada vs Maroko
04.00 WIB: Paraguay vs Prancis

Senin, 6 Juli 2026
03.00 WIB: Brasil vs Norwegia
07.00 WIB: Meksiko vs Inggris

Selasa, 7 Juli 2026
02.00 WIB: Portugal vs Spanyol
07.00 WIB: Amerika Serikat vs Belgia
23.00 WIB: Argentina vs Mesir

Rabu, 8 Juli 2026
03.00 WIB: Swiss vs Kolombia

Pertandingan babak 16 besar diprediksi menghadirkan sejumlah laga bergengsi.

Duel Portugal melawan Spanyol menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan karena mempertemukan dua kekuatan besar Eropa.

Selain itu, laga Argentina kontra Mesir juga diperkirakan menyedot perhatian publik, mengingat performa Lionel Messi dan rekan-rekannya yang masih menjadi salah satu kandidat kuat juara.

Sementara Brasil akan menghadapi kejutan turnamen, Norwegia, sedangkan Inggris ditantang Meksiko yang tampil konsisten sejak fase grup.

Setelah babak 16 besar selesai, turnamen akan berlanjut ke perempat final yang dijadwalkan berlangsung mulai 10 hingga 12 Juli 2026, disusul semifinal pada 15 dan 16 Juli, perebutan tempat ketiga pada 19 Juli, serta partai final pada 20 Juli 2026.* (km/ad)

KANSAS CITY – Timnas Kolombia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ghana dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 32 besar yang berlangsung di Kansas City Stadium, Sabtu (4/7/2026) pagi WIB.

Gol tunggal kemenangan Los Cafeteros dicetak oleh Jhon Arias pada menit ke-14.

Baca Juga:

• Vozinha Kini Jadi Bintang! Kiper Tanjung Verde yang Bikin Lionel Messi Frustrasi di Piala Dunia 2026

Sejak peluit awal dibunyikan, Ghana langsung tampil agresif.

Peluang pertama hadir melalui tendangan keras Thomas Partey, namun bola masih melenceng di sisi gawang Kolombia.

Kolombia mampu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif.

Pada menit ke-14, Jhon Arias sukses memecah kebuntuan setelah menyambut umpan silang Luis Suarez dan menyelesaikannya menjadi gol dari jarak dekat.

Unggul satu gol membuat Kolombia semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan.

Menjelang akhir babak pertama, Luis Diaz nyaris menggandakan keunggulan.

Namun, tendangannya dari dalam kotak penalti masih belum menemui sasaran.

Peluang emas kembali diperoleh Kolombia pada masa injury time babak pertama.

Sundulan Johan Mojica mengarah tepat ke gawang, tetapi berhasil ditepis kiper Ghana, Lawrence Ati Zigi.

Ghana berusaha menyamakan kedudukan sebelum turun minum, tetapi rapatnya pertahanan Kolombia membuat skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Kolombia kembali mengambil inisiatif menyerang.

Richard Rios sempat mengancam pada menit ke-48, namun sepakannya masih melebar.

Luis Diaz sebenarnya sempat mencetak gol kedua pada menit ke-56 setelah menerima umpan Jefferson Lerma.

Namun, setelah dilakukan pengecekan, gol tersebut dianulir karena Diaz sudah berada dalam posisi offside.

Di sisi lain, Ghana terus berupaya mengejar ketertinggalan.

Thomas Partey memperoleh peluang melalui bola rebound, tetapi tendangannya hanya melintas tipis di sisi kiri gawang Kolombia.

Menjelang laga usai, Juan Quintero juga hampir menambah keunggulan Kolombia lewat tendangan keras dari luar kotak penalti.

Sayangnya, bola masih melenceng tipis dari sasaran.

Hingga peluit panjang dibunyikan, Ghana gagal mencetak gol balasan.

Kolombia pun menutup pertandingan dengan kemenangan 1-0 sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Selanjutnya, Kolombia akan menghadapi Swiss dalam perebutan tiket menuju perempat final.

Susunan Pemain

Kolombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Jhon Córdoba, Luis Díaz.

Ghana: Lawrence Ati Zigi; Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo, Inaki Williams, Jordan Ayew.* (d/ad)

Lapisan es di Puncak Jaya, Papua, diperkirakan akan mencair sepenuhnya pada akhir 2026 atau awal 2027.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Sabtu 4 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

"Tidak lama lagi, Indonesia mungkin akan kehilangan es abadinya untuk selamanya," tulis BMKG.

BMKG menjelaskan, es di Puncak Jaya yang telah bertahan selama ribuan tahun terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun akibat perubahan iklim.

Data BMKG menunjukkan kondisi gletser di Puncak Jaya mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Pada 1988, luas hamparan es masih mencapai sekitar 4,3 kilometer persegi.

Namun, berdasarkan pemantauan hingga September 2025, luasnya hanya tersisa sekitar 0,09 kilometer persegi atau sekitar 2 persen dari luas awal.

Tak hanya luasnya yang menyusut, ketebalan lapisan es juga terus menipis.

Pada 2010, hasil pengukuran menggunakan tiang pancang menunjukkan ketebalan es mencapai sekitar 32 meter.

Namun, pada 2023 ketebalannya tinggal sekitar 4 meter. Bahkan, hasil pemantauan terbaru menunjukkan es di titik pengukuran tersebut telah mencair sepenuhnya.

Sejak 2016, BMKG mencatat laju penipisan es berkisar antara 2 hingga 2,5 meter per tahun.

BMKG menjelaskan penyusutan gletser di Puncak Jaya dipengaruhi kombinasi perubahan iklim global dan fenomena El Nino.

Kondisi tersebut menyebabkan suhu udara semakin meningkat dan musim kering berlangsung lebih lama, sehingga mempercepat proses pencairan es.

"Karena itu, banyak peneliti memperkirakan es abadi di Papua hanya tinggal hitungan bulan sebelum benar-benar hilang," jelas BMKG.

Bagi masyarakat adat Papua, Puncak Jaya memiliki makna yang jauh lebih besar dibanding sekadar kawasan pegunungan.

Gunung tersebut merupakan simbol budaya dan spiritual yang telah menjadi bagian dari warisan leluhur selama berabad-abad.

Hilangnya lapisan es di Puncak Jaya juga dikhawatirkan akan menghilangkan sebagian identitas budaya masyarakat setempat.

Selain memiliki nilai budaya, es di Puncak Jaya juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Lapisan es membantu menjaga ketersediaan air di kawasan pegunungan Papua.

Apabila seluruh es mencair, dampaknya diperkirakan akan dirasakan pada ekosistem, habitat satwa liar, hingga lahan pertanian masyarakat sekitar.

BMKG menilai perubahan iklim yang selama ini sering dianggap sebagai isu yang jauh, kini sudah terlihat nyata melalui mencairnya es abadi di Papua.

Karena itu, generasi saat ini kemungkinan menjadi generasi terakhir yang masih dapat menyaksikan keberadaan es abadi di Indonesia.

BMKG mengingatkan bahwa perubahan iklim memang tidak dapat dihentikan oleh satu pihak saja.

Namun, masyarakat tetap dapat berkontribusi memperlambat dampaknya melalui berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan transportasi umum, menghemat energi dan air, menanam pohon, mendaur ulang sampah, serta memilih produk yang lebih ramah lingkungan.

Menurut BMKG, upaya kecil yang dilakukan bersama-sama akan membantu menjaga bumi agar tetap layak dihuni oleh generasi mendatang.* (km/ad)

JAKARTA – Usulan menaikkan penghasilan kepala daerah kembali menjadi perbincangan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua bupati dalam sepekan terakhir.

Kedua kepala daerah tersebut adalah Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan Bupati Langkat Syah Afandin.

Baca Juga:

• Menko Polkam Djamari Pastikan Stok Beras di Sumut Aman hingga 8 Bulan ke Depan

Menurut Rifqinizamy, kepala daerah dinilai layak memperoleh tambahan hingga sekitar 20 persen dari PAD sebagai bentuk penghasilan yang lebih proporsional sekaligus untuk menekan potensi tindak pidana korupsi.

Usulan tersebut, kata dia, muncul setelah Komisi II DPR menerima aspirasi dari Asosiasi Wakil Kepala Daerah yang menilai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini masih belum memadai.

"Asosiasi Wakil Kepala Daerah menyampaikan hal yang sama, dan kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Rifqinizamy di Kompleks DPR RI, Kamis (2/7/2026).

Ia menilai gaji kepala daerah yang saat ini berkisar Rp5 juta hingga Rp6 juta per bulan tidak sebanding dengan besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

"Kan tidak masuk akal gaji kepala daerah itu hanya sekitar Rp5 sampai 6 juta rupiah, sementara cost politiknya tinggi. Dan karena itu, kita memang harus memberikan hak keuangan yang rasional, yang proporsional," katanya.

Meski demikian, Rifqinizamy menegaskan besaran tambahan penghasilan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Ia berharap, jika diatur melalui regulasi yang tepat, kebijakan tersebut dapat mengurangi penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

KPK: Kenaikan Gaji Tidak Menjamin Pejabat Bebas Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi justru memiliki pandangan berbeda.

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, mengatakan hasil kajian yang dilakukan lembaga antirasuah menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara kenaikan gaji pejabat dengan menurunnya praktik korupsi.

"Tapi itu pun juga sudah ada beberapa kajian-kajian yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Litbang KPK bahwa tidak ada korelasi langsung gitu antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku-perilaku korupsi yang kami temukan modus-modusnya ya tetap tetap saja ada gitu," kata Taufik.

Menurutnya, faktor utama yang menentukan seseorang melakukan korupsi adalah integritas pribadi.

"Kembali ke integritas masing-masing pejabat negaranya," ujarnya.

Terkait usulan kenaikan gaji, Taufik menilai hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah dan Kementerian Keuangan.

Kemendagri: Pencegahan Korupsi Harus Menyeluruh

Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.

Ia menilai tidak ada hubungan langsung antara besaran remunerasi dengan tindakan korupsi karena masih banyak kepala daerah yang mampu bekerja secara jujur dengan penghasilan yang berlaku saat ini.

"Jadi, saya kok tidak melihat adanya keterkaitan langsung antara remunerasi dengan korupsi," kata Bima.

Menurutnya, persoalan korupsi kepala daerah jauh lebih kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh.

Pembenahan, kata Bima, tidak hanya menyasar birokrasi pemerintahan, tetapi juga sistem politik, penyelenggaraan pemilu, aparat penegak hukum, hingga pengawasan internal pemerintah.

Ia menambahkan Kemendagri selama ini telah melakukan pembinaan dan pengawasan bersama berbagai lembaga seperti KPK, BPK, serta melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai upaya pencegahan korupsi.

Akademisi Nilai Usulan Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, turut mengkritik usulan pemberian tambahan penghasilan sebesar 20 persen dari PAD kepada kepala daerah.

Menurutnya, pendekatan tersebut tidak tepat jika dijadikan solusi untuk mencegah korupsi.

Ia menilai pemerintah seharusnya menutup celah terjadinya korupsi, bukan menciptakan kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Suparji mengingatkan, apabila kepala daerah memperoleh keuntungan langsung dari besarnya PAD, maka dikhawatirkan muncul kepentingan pribadi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai dapat memicu meningkatnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah karena jabatan kepala daerah dianggap semakin menguntungkan secara finansial.

Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah semestinya diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah penghasilan pejabat daerah.* (km/ad)

JAKARTA – Timnas Tanjung Verde (Cabo Verde) memang harus mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 32 besar, Sabtu (4/7/2026).

Namun di balik kekalahan tersebut, satu nama justru mencuri perhatian dunia, yakni kiper Vozinha.

Baca Juga:

• Susah Payah Taklukkan Cape Verde! Lisandro Martinez dan Messi Antar Argentina ke 16 Besar Piala Dunia 2026

Berkat sederet penyelamatan penting yang dilakukannya, Argentina hanya mampu mencetak satu gol sepanjang 90 menit waktu normal.

Gol kedua Argentina baru tercipta pada menit ke-92 melalui Lisandro Martinez.

Pertandingan kemudian berlanjut ke babak tambahan waktu sebelum akhirnya Argentina memastikan kemenangan lewat gol bunuh diri Diney Borges pada menit ke-111.

Meski gagal membawa Tanjung Verde lolos ke babak berikutnya, penampilan Vozinha mendapat apresiasi tinggi.

Ia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik ketiga dalam pertandingan tersebut.

Vozinha memiliki nama lengkap Josimar Jose Evora Dias.

Ia lahir di Mindelo, Cabo Verde, pada 3 Juni 1986 dan kini berusia 40 tahun.

Saat ini, Vozinha memperkuat klub Chaves yang berlaga di Liga 2 Portugal.

Karier sepak bolanya dimulai bersama klub lokal Batuque sebelum bergabung dengan CS Mindelense pada 2011.

Setelah itu, ia melanjutkan petualangannya di sejumlah klub luar negeri seperti Progresso, Zimbru Chisinau, Gil Vicente, AEL Limassol, hingga AS Trencin.

Menariknya, ketika membela AS Trencin, Vozinha pernah satu tim dengan pemain Timnas Indonesia, Witan Sulaeman.

Nama Vozinha mulai menjadi sorotan sejak laga penyisihan grup melawan Spanyol.

Dalam pertandingan tersebut, ia melakukan tujuh penyelamatan penting dan berhasil membawa Tanjung Verde bermain imbang tanpa gol melawan juara Eropa tersebut.

Penampilan impresif itu membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan.

Catatan tersebut juga mengukir sejarah. Vozinha menjadi kiper tertua yang mampu mencatat clean sheet pada laga debutnya di Piala Dunia.

Performa luar biasanya di Piala Dunia turut mendongkrak popularitas Vozinha.

Sebelum menghadapi Spanyol, akun Instagram miliknya memiliki kurang dari 50 ribu pengikut.

Beberapa jam setelah pertandingan usai, jumlah pengikutnya melonjak menjadi lebih dari 1 juta.

Angka tersebut terus bertambah hingga mencapai sekitar 6 juta keesokan harinya.

Kini, setelah penampilannya melawan Argentina, jumlah pengikut Instagram Vozinha dilaporkan telah menembus sekitar 19,3 juta.

Jumlah itu jauh melampaui populasi Cabo Verde yang hanya sekitar 500 ribu jiwa, menjadikan Vozinha salah satu figur paling dikenal dari negara kepulauan tersebut.

Meski perjalanan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 telah berakhir, aksi heroik Vozinha di bawah mistar menjadi salah satu kisah paling berkesan dalam turnamen tahun ini.

Penampilannya membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk tampil di level tertinggi sepak bola dunia.* (bi/ad)